Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4589-4605

## Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
Putri Nurhasanah 1*) , Yudianto Achmad 2) , MH Ainulyaqin 3) , Sarwo Edy 4) 1,2,3,4 Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa, Cikarang, Bekasi *Email korespondensi: putrinursa972@gmail.com

## Abstract
This research reveals a form of the effectiveness of the application of Law no. 13 of 2011 on handling the poor in an Islamic economic perspective at the Bekasi District Social Service seen from five indicators which include program understanding, right on target, on time, achieved goals, real changes. The findings of this study, among other things, revealed that the three indicators of effectiveness carried out by the Social Service of Bekasi Regency, namely understanding of the program, being on time, the real changes that have been explained in the discussion show that the application of Law No. 13 of 2011 in handling the poor in the Social Service of Bekasi Regency indicates the criteria "Effective". However, on the other two indicators of effectiveness, namely being right on target,  achieving  the  objectives  in  the  discussion,  it  shows  that  the  application  of  Law  No.  13  of  2011  to  the handling  of  the  poor  at  the  Social  Service  Office  of  Bekasi  Regency  shows  the  criteria  "Not  Yet  Effective". Furthermore, regarding the effectiveness of the implementation of Law no. 13 of 2011 on handling the poor in an Islamic economic perspective explains that showing the criteria of "Effective" is in accordance with an Islamic economic perspective.
Keywords: Effectiveness, Law no. 13 of 2011 concerning Handling the Poor, Islamic Economic Perspective.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengungkapkan  suatu  bentuk  efektivitas  penerapan  Undang-Undang  No.  13  tahun  2011  pada penanganan  fakir  miskin  dalam  perspektif  ekonomi Islam  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  dilihat dari  lima indikator yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Hasil temuan penelitian ini antara lain mengungkapkan dari tiga indikator efektivitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yaitu pemahaman program, tepat waktu, perubahan nyata yang telah dijelaskan dalam pembahasan menunjukan bahwa penerapan UU No.13 tahun 2011 pada penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten  Bekasi  menunjukan  kriteria  "Efektif".  Namun  pada  dua  indikator  efektivitas  yang  lain  yaitu  tepat sasaran,  tercapainya  tujuan  dalam  pembahasan  menunjukan  bahwa  penerapan  UU  No.13  tahun  2011  pada penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menunjukan kriteria "Belum Efektif". Selanjutnya, terkait efektivitas penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 pada penanganan fakir miskin dalam prespektif ekonomi Islam menjelaskan bahwa menunjukan kriteria "Efektif" sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.
Kata Kunci : Efektivitas, UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Perspektif Ekonomi Islam.
Saran sitasi : Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13  Tahun  2011  pada  Penanganan  Fakir  Miskin  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Bekasi . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 4589-4605. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang berasaskan pada hukum sebagai negara hukum maka Indonesia  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  di dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal 34 yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara, Dari pasal tersebut menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk  memelihara  fakir  miskin  guna  memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan (UUD RI 1945).
Adanya  fakir  miskin,  maka  diperlukan  adanya program  dan  pelatihan  atau  pendampingan  dari Kementerian Sosial yang mana Kementerian Sosial ini bagian  dari  Lembaga  yang  berfokus  pada  program pembangunan  kesejahteraan  sosial  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  fakir  miskin.  Di Indonesia  telah  dibuat  peraturan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin  yang  diundangkan  dan  diberlakukan  oleh Patrialis  Akbar  sebagai  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dalam  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  83 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin  dalam Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5235.  Adapun  yang  melatarbelakangi terbentuknya  Undang-Undang  tersebut  yaitu  negara diperlukan  kebijakan  pembangunan  nasional  yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan  berkelanjutan  selain  itu  peraturan  mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan  fakir  miskin  yang  terintegrasi  dan terkoordinasi,  maka  terbentuklah  Undang-Undang tersebut  kemudian  disahkan  oleh  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta (Peraturan.go.id, 2023).
Di  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  fakir miskin tidak bisa dikelola oleh pemerintah pusat saja, melainkan bisa dikelola lintas kabupaten sampai kota,
seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2011  tentang  penanganan  fakir miskin di sebutkan bahwa pemeritah yang berwenang dalam  pemeliharaan  fakir  miskin  di  tingkat  daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan daerah, serta menteri adalah menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang sosial.  Upaya  tersebut  harus  dilakukan  oleh  negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk  untuk  mensejahterakan  fakir  miskin. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang Penanganan  Fakir  Miskin  yang  secara  khusus membahas masalah penanganan fakir miskin. Hal ini yang  dilakukan  pemerintah  untuk  membantu  orang keluar  dari  kemiskinan  yaitu  dengan  melaksanakan berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan. Upaya  tersebut  dapat  mengatasi  kemiskinan  melalui penyediaan  kebutuhan  pangan,  sandang,  layanan kesehatan, layanan pendidikan, perluasan kesempatan kerja,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  dasar maupun pendamping usaha (Peraturan.go.id, 2023).
Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari berbagai permasalahan di  bidang  ekonomi.  Salah  satu  masalah  yang  serius dan  nyata  di  Indonesia  yaitu  masalah  kemiskinan, berdasarkan  informasi  dari  Badan  Pusat  Statistik (2011-2022)  data  penduduk  miskin  di  Indonesia mengalami  jumlah  penurunan  angka  kemiskinan sebagai berikut:

## Gambar 1.1 Data Penduduk Miskin di Indonesia, Periode 2011-2022
Sumber: Badan Pusat Statstik.go.id (Data dirilis setiap bulan Maret)
Berdasarkan gambar 1.1 data dirilis setiap bulan maret  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik mencatat,  pada  tahun  2011  tercatat  kemiskinan  di Indonesia  berada  diangka  cukup  tinggi  30,12  Juta,
tahun  2012  jumlah  penduduk  mengalami  penurunan 29,25 juta. Kemudian, mengalami penurunan di tahun 2013 diangka 28,17 juta. Bahkan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan dengan jumlah 28,28 juta
20 22 24 26 28 30 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penduduk 30,12 29,25 28,17 28,28 28,59 28,01 27,77 25,95 25,14 26,42 27,54 26,16 Presentase (%) 12,49% 11,96% 11,36% 11,25% 11,22% 10,01% 10,64% 9,82% 9,41% 9,78% 10,14% 9,54% 30,12 29,25 28,17 28,28 28,59 28,01 27,77 25,95 25,14 26,42 27,54 26,16 12,49% 11,96% 11,36% 11,25% 11,22% 10,01% 10,64% 9,82% 9,41% 9,78% 10,14% 9,54%

## JU M

## L A H P ENDU DU K M IS KIN DATA PENDUDUK MISKIN INDONESIA
dan  28,59  juta.  Tahun  2016,  kembali  mengalami penurunan  diangka  28,01.  Tahun  2017-2019  terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu dari 27,77  juta;  25,95  juta;  dan  25,14  juta.  Data  ini menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan  dan  positif.  Pasalnya,  ketika  garis kemiskinan  naik,  jumlah  penduduk  miskin  malah berhasil diturunkan. Pada dasarnya tingkat kemiskinan sudah mulai mengalami penurunan, sejak adanya  kasus  pandemi  covid-19  angka  kemiskinan meningkat  begitu  pesat.  Saat  itu  data  yang  tercatat pada bulan maret 2020 menjadi 26,42 juta dan tahun 2021  mengalami  kenaikan  kembali  mencapai  27,54 juta  penduduk  miskin,  yang  kemudian  diikuti penurunan  ke  tingkat  9,54  persen  pada  tahun  2022 telah kembali penurunan angka kemiskinan mencapai 26,16  juta  penduduk  miskin  yang  disebabkan  oleh masyarakat  mulai  beradaptasi  dalam  meningkatkan perekonomian yang terjadi setelah pandemi covid-19.
Fakir  miskin  terjadi  karena  berawal  dari  suatu kemiskinan,  dimana  kemiskinan  memang  sudah menjadi  masalah  fenomenal  yang  besar  dan  sejak lama  telah  ada,  bahkan  masalah  kemiskinan  ini  pun sudah  ada  sejak  zaman  dahulu  sebelum  zaman Rasulullah  Shallallahu  Salam.  Ali  Bin  Abi  Thalib pernah  berkata:  “Kemiskinan  itu  jika  berwujud seseorang, pasti akan kubunuh dia”, begitu pentingnya masalah  kemiskinan,  karena  jika  kemiskinan  ini bertambah maka akan menimbulkan banyak masalah dan  kerusakan.  Dalam  Perspektif  hadits,  kemiskinan merupakan  “penyakit  ganas”  yang  tidak  hanya mempengaruhi  kehidupan  individu  tetapi  juga kehidupan  sosial,  termasuk  juga  pada  dimensi keyakinan  (akhlak),  perilaku  (moral),  pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga dan kehidupan secara umum (Qaradhawi, 2002).
Bahkan  dampak  adanya  kemiskinan  yang beraneka  ragam  mulai  dari  kesulitan  dalam  mencari pekerjaan  karena  tidak  memiliki  keterampilan  atau kemampuan untuk digunakan saat mencari pekerjaan sehingga  jumlah  pengangguran  semakin  meningkat, kurangnya  pendidikan  yang  layak  membuat  banyak anak kecil, remaja dan orang dewasa terlantar akibat putus  sekolah  dan  terlantar  di  jalanan  karena mahalnya  biaya  pendidikan,  sehingga  banyak  dari mereka  menghabiskan  waktunya  untuk  mengamen, mengasong, bahkan menimbulkan kriminalitas karena kondisi  yang  sulit  untuk  mencari  penghasilan  untuk keberlangsungan  hidupnya  seperti  perampokan, pencurian,  penipuan,  pembegalan  dan  masih  banyak lagi  kejahatan  yang  biasa  terjadi  karena  alasan finansial,  yaitu  ketidakmampuan  seseorang  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  layak.  Selain maraknya kriminalitas, kondisi kesehatan yang buruk juga merupakan akibat dari kemiskinan seperti akses pelayanan  kesehatan  sulit,  sehingga  membuat  biaya pengobatan  menjadi  tinggi  bagi  masyarakat  dan menyebabkan  masyarakat  memilih  untuk  tidak mencari pelayanan yang layak (Mubyarto, 1999).
Pada  data  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa Barat  jika  dilihat  berdasarkan  provinsi,  terdapat  tiga provinsi yang memberikan kontribusi terbesar dalam angka  kemiskinan  di  Indonesia  yaitu  Provinsi  Jawa Timur,  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Provinsi  Jawa Barat.  Namun  dalam  tingkat  angka  kemiskinan  di provinsi Jawa Barat memiliki kasus angka kemiskinan yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk padat. Hal ini dapat dilihat pada output gambar 1.2 Badan Pusat Statistik  merilis  jumlah  dan  persentase  penduduk miskin  terbanyak  berdasarkan  provinsi  dari  tahun 2011- 2022 sebagai berikut:
Gambar 1.2 Data Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, Periode 2011-2022
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penduduk 4650,8 4421,3 4430,2 4239 4435,7 4224,32 4168,44 3615,8 3399,2 3920,2 4195,3 4071 Presentase (%) 10,57% 9,88% 9,88% 9,18% 9,53% 8,95% 8,71% 7,45% 6,91% 7,88% 8,40% 8,06% 4650,8 4421,3 4430,2 4239 4435,7 4224,32 4168,44 3615,8 3399,2 3920,2 4195,3 4071 10,57% 9,88% 9,88% 9,18% 9,53% 8,95% 8,71% 7,45% 6,91% 7,88% 8,40% 8,06%

## JU M L A H P ENDU DU K M IS KIN

## DATA PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA BARAT
Berdasarkan  gambar  1.2  data  dilihat  bahwa Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi yang memiliki populasi  penduduk  terbesar  di  Indonesia  ternyata mengalami  kenaikan  dan  penurunan  presentase penduduk miskin. Pada tahun 2011-2014 menunjukkan  angka  kemiskinan  menurun  secara berturut-turut  mencapai  angka  kemiskinan  yaitu 4.650,8  jiwa;  4.421,3  jiwa;  4.430,2  jiwa;  dan  4.239 jiwa.  Di  tahun  2015  mengalami  kenaikan  jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat tak lepas dari kenaikan ukuran garis kemiskinan. Sejak tahun 2015- 2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu  4.435,7  jiwa;  4.224,3  jiwa;  4.168,44  jiwa; 3.615,8  jiwa  dan  3.399,2  jiwa.  Dari  data  ini menunjukkan bahwa perkembangan penurunan angka kemiskinan.  Namun,  tahun  2020-2021  adanya pandemi covid-19 yang berlangsung mulai mengalami kenaikan  angka  kemiskinan  dijawa  barat  mencapai angka 3.920,2 jiwa dan 4.195,3 jiwa. Kemudian tahun 2022 kembali mengalami penurunan angka kemiskinan  karena  pemerintah  provinsi  mulai mengatasi masalah kemiskinan pasca pandemi covid- 19  dengan  angka  kemiskinan  mencapai  4.071  ribu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu mengurangi  angka  kemiskinan  karena  provinsi  Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia karena masalah kemiskinan yang tinggi  sebab  kegiatan  ekonomi  dan  pembangunan hanya terpusat di beberapa daerah saja. Sebagian besar kegiatan  ekonomi  ini  terkonsentrasi  di  ibu  kota  dan
beberapa kawasan lain yang dijadikan pusat industri, seperti kawasan Bekasi.
Kabupaten Bekasi merupakan lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi hadir sebagai wilayah satelit sekaligus sebagai penyeimbang  DKI  Jakarta.  Keberadaan  kawasan Bekasi  sebagai  pusat  produksi  ditunjukkan  dengan adanya  kawasan  industri  yang  sangat  luas.  Bahkan, saat ini terdapat 7 (tujuh) kawasan industri terbesar di Bekasi di kawasan Cikarang dan Cibitung, antara lain Jababeka,  MM  2100,  Deltasmas,  Lippo  Cikarang, Hyundai,  EJIP  dan  Bekasi  Fajar.  Dikenal  sebagai kawasan  industri,  kabupaten  Bekasi  menjanjikan peluang  bagi  para  pendatang  dari  berbagai  daerah yang  ingin  mendapatkan  pekerjaan  atau  melakukan kegiatan  ekonomi  dan  mencapai  taraf  hidup  yang lebih  baik.  Namun  pada  kenyataannya  di  lapangan peluang pekerjaan yang ada di kabupaten Bekasi saat ini tidak mampu menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah dan padat. Kenyataannya, banyak pendatang  yang  tidak  memenuhi  harapan  tersebut menimbulkan  masalah sosial  seperti  kemiskinan  dan pengangguran di perkotaan (Wibowo, 2020).
Kemiskinan di kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan prioritas. Hal tersebut berdasarkan dari data riset yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, (2011- 2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Bekasi  ini  mengalami  kenaikan  dan penurunan sebagai berikut:
Gambar 1.3 Data Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi, Periode 2011-2022 Sumber: Badan Pusat Statstik.go.id
Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat dari grafik di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi  mengalami  perubahan  yang  tidak  stabil  dari tahun  ke  tahun,  kadang  menurun  atau  meningkat, namun  setiap  terjadi  peningkatan  atau  penurunan, tidak ada perubahan atau besar kecilnya jumlah yang signifikan.  tidak  jauh  berbeda  dengan  tahun  lalu.
Padahal,  selama  5  tahun  terakhir  dari  tahun  2011 hingga 2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi  terus  menurun  setiap  periodenya  mencapai 159,5 jiwa; 151,6 jiwa; 153,1 dan 156,6 jiwa. Di tahun 2015 naik sebanyak 169,2, namun di tahun berikutnya turun  lagi  hingga  tahun  2019  sebanyak  164,41  jiwa; 163,95  jiwa;  157,21  jiwa  dan  149,43  jiwa.  Namun
4 54 104 154 204 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penduduk 159,5 151,6 153,1 156,6 169,2 164,41 163,95 157,21 149,43 186,3 202,73 201,14 Presentase (%) 5,93% 5,25% 5,25% 4,97% 5,27% 4,92% 4,73% 4,37% 4,01% 4,82% 5,21% 5,01% 159,5 151,6 153,1 156,6 169,2 164,41 163,95 157,21 149,43 186,3 202,73 201,14 5,93% 5,25% 5,25% 4,97% 5,27% 4,92% 4,73% 4,37% 4,01% 4,82% 5,21% 5,01%

## JU M L A H P ENDU DU K M IS KIN DATA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BEKASI
pada  awal  tahun  2020  mengalami  kenaikan  angka kemiskinan  yang  cukup  tinggi  mencapai  186,3  jiwa, dikarenakan  dampak  pandemi  Covid-19  sangat berdampak  pada  jumlah  penduduk  miskin  yang kembali  tumbuh  begitu  pesat  sehingga  pertumbuhan ekonomi  melambat  dan  membuat  beberapa  industri berhenti,  meningkatkan  angka  pengangguran  2020- 2021  dengan  angka  kemiskinan  202,73  jiwa  dan 201,14  jiwa,  setelah  pandemi  covid-19  melemah  di tahun  2022,  sehingga  pada  tahun  2022  jumlah penduduk  miskin  di  wilayah  Bekasi  mengalami penurunan atau berkurang.
Dalam  mewujudkan  kesejahteraan  fakir  miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sendiri mempunyai banyak  program  diantaranya  Program  Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE),  dan  Rehabilitas  Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RS-Rutilahu)  untuk  penanganan fakir  miskin  yang  lebih  terencana  terarah  dan berkelanjutan.  Dan  pada  kenyataannya  dalam kehidupan  masyarakat  masih  banyak  fakir  miskin yang tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan masih sering menemukan  kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan tujuan  atau  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak  terpenuhi dengan baik.
Endeng  (2018)  menunjukkan  bahwa  Pemkab Karawang telah memiliki komitmen untuk mengentaskan  kemiskinan.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebijakan pembangunan  nasional  yang  berpihak  kepada  fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kemudian penelitian menurut Rifanda (2020)  menunjukkan  bahwa  implementasi  terhadap Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  sudah terimplementasi  dengan  menjalankan  program- program  penanganan  fakir  miskin  seperti  Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Hal selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2020)menyatakan  bahwa  penanganan  kemiskinan melalui  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan  dengan memberikan  bantuan  program  keluarga  harapan  dan BPJS-KIS,  yang  merupakan  hak  dasar  masyarakat miskin  terpenuhi  oleh  pemerintah.  Berdasarkan penelitian terdahulu bahwasannya Dinas Sosial secara umum  kebijakan  pembangunan  nasional  yang berpihak  kepada  fakir  miskin  dilakukan  secara,
terarah dan berkelanjutan, serta memberikan bantuan kepada  fakir  miskin  berupa  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Bantuan  Sembako  dan  program kesehatan  yaitu  BPJS-KIS.  Pada  penelitian  kali  ini penulis  mengkaji  terkait  Efektivitas  Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dengan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  serta  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.  Maka dengan  ini  apakah  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi sudah  efektif  dalam  pelaksanaanya  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  tentang penanganan  fakir  miskin  dan  bagaimana  tinjauan Perspektif  Ekonomi  Islam  dalam  pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dengan penilaian indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) ialah pemahaman program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

## TINJAUAN TEORITIS
1.1. UU  No.13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan Fakir Miskin
Dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011 ini berisi tentang  Hak  dan  tanggung  jawab  yang  mana  hak tersebut  tentunya  ditujukan  untuk  kewenangan  dan kebijakan untuk fakir miskin. Dari beberapa isi Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011 ini menjelaskan pada ayat (a) diterangkan bahwa fakir  miskin berhak memperoleh  kecukupan  pangan,  sandang,  dan perumahan, ayat (b) memperoleh pelayanan kesehatan,  ayat  (c)  memperoleh  pendidikan  yang dapat meningkatkan martabatnya, ayat (d) memperoleh  pendidikan  yang  dapat  meningkatkan martabatnya, dan terakhir pada ayat (e) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan  sosial,  dan  rehabilitasi  sosial  dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri  dan  keluarganya  (Peraturan.go.id,  2023).  Yang artinya sebagai penerima bantuan sosial, fakir miskin sebagai penerima bantuan sosial Dinas Sosial berhak memperoleh  hak-haknya.  Dan  ini  bertujuan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  hak-hak  fakir  miskin. Sebagaimana juga ditambah dengan adanya peraturan PerUndang-Undangan  Dasar  Pasal  34  ayat  (1)  yang berbunyi:  “fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar dipelihara  oleh  Negara”.  Pada  Pasal  34  ayat  (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi  sosial  jaminan  sosial,  pemberdayaan sosial,  dan  perlindungan  sosial  sebagai  perwujudan pelaksanaan  kewajiban  negara  dalam  menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang  miskin  dan  tidak  mampu.  Dan  dalam penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial,  diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan,  keluarga,  organisasi  keagamaan, organisasi  sosial  kemasyarakatan,  lembaga  swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan  sosial,  maupun  lembaga  kesejahteraan sosial  asing  demi  terselenggaranya  kesejahteraan sosial  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan (jdih.kemenkeu.go.id, 2009).
1.2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Pada

## Penanganan Fakir Miskin
Prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  merupakan bangunan  ekonomi  Islam  didasarkan  atas  lima  nilai universal  yakni:  tauhid  (keimanan),  ‘adl  (keadilan), dan  khilafah  (pemerintah).  Prinsip  ini  menjadi  dasar inspirasi  untuk  menyusun  teori-teori  ekonomi  Islam (Karim, 2012). Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak  pada  kehidupan  ekonomi.  Adapun  prinsip- prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:
a. Prinsip  Tauhid .  Tauhid  merupakan  pondasi ajaran  Islam.  Sebagaimana  dalam  surat  Al- Baqarah  [2]:29  tentang  prinsip  tauhid  dalam ekonomi Islam yakni:
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
ى ٰٓوَت ْسا َّم ُ ث ا ًعْي ِم َج  ِض ْرَاْلا ىِف اَّم ْم ُ ك َ ل  َق َ ل َخ  ْي ِذ َّ لا  َو ُه ى َ ل ِا م ْيِلَع  ٍء ْي َ ش  ِ ل ُ كِب  َو ُهَو ۗ ٍتٰوٰم َس َعْب َس  َّنُهىّٰو َسَف ِءۤاَم َّسلا
“Tiada  sesuatu  pun  yang  layak  disembah selain  Allah  dan  “tidak  ada  pemilik  langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”.
Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada  sesuatu  pun  yang  layak  disembah  selain Allah  dan  “tidak  ada  pemilik  langit,  bumi  dan isinya,  selain  daripada  Allah”.  karena  Allah adalah  pencipta  alam  semesta  dan  isinya  dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan  seluruh  sumber  daya  yang  ada.  Karena  itu, Allah  adalah  pemilik  hakiki.  Manusia  hanya diberi  amanah  untuk  memiliki  untuk  sementara
waktu, sebagai ujian bagi mereka.  Dalam Islam, segala sesuatu  yang ada  tidak  diciptakan  dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya  manusia  adalah  untuk  beribadah kepada-Nya.  Oleh  karena  itu,  setiap  perbuatan manusia yang berhubungan dengan alam, sumber daya  alam  dan  manusia  (Mu'amalah)  adalah berhubungan dengan Tuhan. Karena sebelum dia orang  bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan, termasuk  keuangan  dan  komersial  (Mujahidin, 2007).
b. Prinsip ‘Adl . Pencipta segala sesuatu, dan salah satu  sifat-Nya  adalah  adil.  Dia  tidak  membeda- bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim.  Manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi harus  memelihara  hukum  Allah  di  bumi  dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan  dengan  cara  yang  bertujuan  untuk kebaikan  umat  manusia,  sehingga  semua  dapat memperoleh  manfaat  darinya  adil  dan  baik. Dalam  banyak  ayat  Allah  memerintahkan manusia untuk bersikap adil Islam mendefinisikan keadilan sebagai non-tirani dan tidak disalahgunakan.  Dampak  ekonomi  dari  nilai  ini terkait  dengan  pelaku  ekonomi  keuntungan pribadi  tidak  diperbolehkan  jika  itu  berbahaya orang  lain  atau  kerusakan alam.  Tanpa  keadilan, orang  terpecah  belah  dalam  kelompok  yang berbeda. Satu kelompok menindas kelompok lain- lain, yang mengakibatkan manusia mengeksploitasi  manusia.  Setiap  orang  berusaha mencapai  hasil  yang  lebih  besar  dari  usaha dibuang  karena  keserakahannya.  Tugas  yang harus  dilakukan  oleh  orang  yang  terampil (mukallaf).  orang  untuk  memenuhi  tugas  ini. Dalam  bisnis  untuk  memperbaiki  ekonomi, keadilan  adalah  “nafas”  dalam  penciptaan keadilan  dan  kemakmuran,  maka  kemakmuran tidak boleh beredar begitu saja untuk orang kaya tetapi juga untuk orang miskin (Mujahidin, 2007). Sebagaimana  dalam  Al-Qur'an  Surah  An-Nisa [4]:58 yang berbunyi:
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
ِا ىٰٓل ِا  ِت ٰ ن ٰم َ ا ْ لا او ُّد َؤُت ْ ن َ ا ْم ُ كُر ُم ْ أَي َ ّٰ للّٰا َّ ن ْمُت ْم َ ك َح ا َذ ِا َو ۙا َهِل ْهَا َّ ن ِا ۗهِب ْم ُ ك ُظ ِعَي اَّم ِعِن َ ّٰ للّٰا َّ ن ِا ۗ ِل ْد َعْلاِب اْوُم ُ ك ْح َ ت ْ ن َ ا  ِساَّنلا  َنْيَب ا ًرْي ِصَب ۢا ًعْي ِم َس َ نا َ ك َ ّٰ للّٰا
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu menyampaikan  amanah  kepada  pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,  hendaklah  kamu  tetapkan  secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran  yang  paling  baik  kepadamu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi Maha Melihat”.
c. Khilafah  (Pemerintah) .  Pemerintahan  Islam yang  tidak  dibatasi  oleh  teritorial,  sehingga kekhalifahan  Islam  meliputi  berbagai  suku  dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah  Islam  sebagai  agama.  Pada  intinya, khilafah  merupakan  kepemimpinan  umum  yang mengurusi  agama  dan  kenegaraan  sebagai  wakil dari  Nabi  Saw.  Dalam  bahasa  Ibn  Khaldun, kekhalifahan  adalah  kepemimpinan  umum  bagi seluruh  kaum  muslimin  di  dunia  untuk menegakkan  hukum-hukum  syariat  Islam  dan memikul  da`wah  Islam  ke  seluruh  dunia. Menegakkan  khilafah  adalah  kewajiban  bagi semua  kaum muslimin  di  seluruh  penjuru  dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan  kewajiban  yang  diwajibkan Allah  atas  semua  kaum  muslimin.  Melalaikan berdirinya  kekhalifahan  merupakan  maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih (Ibnu dan Zada, 2008).
Dalam  Islam  pemerintah  memainkan  peran yang kecil tapi sangat penting dalam perekonomian.  Fungsi  utamanya  adalah  untuk menjamin  perekonomian  agar  berjalan  sesuai dengan  syari’ah,  dan  untuk  memastikan  tidak terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  manusia. Semua  dari  dalam  kerangka  mencapai  tujuan syari’ah untuk memajukan kesejahteraan manusia.
Sedangkan  prinsip-prinsip  dari  ekonomi
Islam  menurut  M.A.  Choudhury  (1986)  sebagai berikut:
d. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep  yang  menggambarkan  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhannya.  Segala  aktivitas ekonomi  yang  dilakukan  oleh  seorang  muslim akan sangat terjaga karena mereka merasa bahwa Allah  SWT  akan  selalu  melihat  apa  yang dilakukannya.  Sementara  konsep  persaudaraan atau  yang  biasa  dikenal  sebagai  ukhuwah Islamiyah  memberikan  makna  persaudaraan  dan
kerja  sama  yang  tulus  antara  sesama  muslim dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana dalam Al- Quran Q.S Al-Baqarah [2]:22 yakni:
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
َن ِم َ ل َزْن َ ا َّوۖ  ًءۤاَنِب َءۤاَم َّسلا َّو ا ًشا َرِف  َض ْرَاْلا ُمُك َ ل َ ل َع َج  ْي ِذ َّ لا ا َ ل َ ف ۚ ْم ُ ك َّ ل ا ً ق ْز ِر  ِت ٰرَم َّثلا  َنِم هِب  َجَر ْخَاَف ًءۤاَم ِءۤاَم َّسلا ِ ّٰ ِ للّٰ ا ْو ُ ل َع ْج َ ت َ ن ْو ُم َ ل ْعَت ْمُتْن َ ا َّو ا ًدا َدْن َ ا
“(Dialah)  yang  menjadikan  bagimu  bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan  Dialah  yang  menurunkan  air  (hujan) dari  langit,  lalu  Dia  menghasilkan  dengan (hujan)  itu  buah-buahan  sebagai  rezeki untuk  kamu.  Oleh  karena  itu,  janganlah kamu  mengadakan  tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”
e. Prinsip  bekerja  dan  produktivitas. Dalam ekonomi  Islam  individu  dituntut  untuk  bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas  kerja  yang  tinggi  dengan  tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan  umat.  Hasil  pekerjaan  ini  harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan  yang  layak.  Sebagaimana  dalam  Al- Quran Q.S At-Taubah [9]:105 yakni:
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
ُ ق َو
ۗ َ ن ْوُن ِم ْؤ ُم ْ لا َو ه ُ ل ْو ُس َر َو ْم ُ ك َ ل َم َع ُ ّٰ للّٰا ى َرَي َس َ ف ا ْو ُ ل َم ْعا  ِل
َه َّ شلا َو  ِب ْي َغْلا  ِمِلٰع ى ٰ ل ِا َ ن ْو ُّد َرُت َس َو
ْمُت ْ ن ُ ك اَمِب ْم ُ كُئِ ب َنُيَف ِةَدا
ْو ُ
ل َم ْعَت “Katakanlah (Nabi Muhammad),
“Bekerjalah!  Maka,  Allah,  rasul-Nya,  dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.  Kamu  akan  dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang  nyata.  Lalu,  Dia  akan  memberitakan kepada  kamu  apa  yang  selama  ini  kamu kerjakan.”
f. Prinsip  distribusi  kekayaan  yang  adil .  Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak  masyarakat  dan  redistribusi  kekayaan. Mekanisme  pendistribusian  kekayaan  dalam Islam  adalah  dengan  melalui  mekanisme  zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi  kekayaan  dari  pihak  kaya  kepada
pihak miskin. Sebagaimana dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah [2]:195 yakni:
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
ِة َ ك ُ ل ْهَّتلا ى َ ل ِا ْم ُ كْي ِدْي َ اِب ا ْو ُ ق ْ لُت ا َ ل َو ِ ّٰ للّٰا  ِلْيِب َس  ْيِف اْو ُ ق ِفْن َ ا َو َنْيِن ِس ْح ُم ْ لا  ُّب ِح ُ ي َ ّٰ للّٰا َّ ن ِا   ا ْوُن ِس ْح َ ا َو
“Berinfaklah  di  jalan  Allah,  janganlah jerumuskan  dirimu  ke  dalam  kebinasaan, dan  berbuatbaiklah.  Sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.
Dan  infakkanlah  hartamu  di  jalan  Allah dengan  menyalurkannya  untuk  menyantuni  fakir miskin  dan  anak  yatim,  memberi  beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam  seperti  rumah  sakit,  masjid,  jalan  raya, perpustakaan,  panti  jompo,  rumah  singgah,  dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri  sendiri  ke  dalam  kebinasaan  dengan  tangan sendiri  dengan  melakukan  tindakan  bunuh  diri dan  menyalurkan  harta  untuk  berbuat  maksiat. Tentu  lebih  tepat  jika  harta  itu  disalurkan  untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang- orang  yang  berbuat  baik  dengan  ikhlas (Kementerian Agama RI, 2006).

## 1.3. Penanganan  Fakir  Miskin  dalam  Persfektif Ekonomi Islam
Penanganan  fakir  miskin  secara  garis  besar terdapat  dua ketentuan,  pertama berupa perintah  dan juga  anjuran  dan  yang  kedua  berupa  larangan, menurut  Rodin  (2015)terdapat  beberapa  model  dan langkah-langkah  dalam  Al-Qur'an  untuk  menangani fakir miskin, yaitu sebagai berikut:
a. Perintah  Memberi  Makan. Dalam  Al-Qur’an memberikan  makanan  kepada  orang  miskin dihubungkan  dengan  kewajiban  membayar fidyah. Secara bahasa fidyah berarti memberikan harta  untuk  menebus  seseorang  (Abdurrahman, 2015).  Perintah  memberikan  makanan  kepada orang  miskin  dengan  bentuk  fidyah  maupun kafarah,  selain  sebagai  bentuk  pertolongan pertama kepada mereka guna menjaga kelangsungan hidup mereka, juga dapat dipahami sebagai  cara  Islam  dalam  penanganan  fakir miskin. Sebagaimana dalam Surah Al-Muddassir [74]:44 sebagai berikut:
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

## َۙنْي ِك ْس ِم ْ لا ُم ِع ْطُن ُكَن ْمَلَو
“Kami  tidak  (pula)  memberi  Makan  orang miskin”.
Allah  SWT  menyebutkan  bahwa  orang- orang  yang  menyebabkan  mereka  masuk  neraka saqar,  diantaranya  adalah  orang  yang  tidak memberi makan orang miskin. Perintah memberi makan  juga  menjadi  salah  satu  kewajiban pemerintah  dalam  menanggulagi  kemiskinan, peran pemerintah sangat menentukan guna untuk mensejahterakan  kaum  miskin.  Berjalannya program-program  bantuan  sosial  seperti  bantuan sembako disetiap bulannya membantu masyarakat miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangannya (Kementerian Agama RI, 2006).
b. Perintah  Bersedekah (membelanjakan  harta)
menjadi  fungsi  dan  tujuan  utama  kepemilikan harta  dan  modal.  Dan  infakkan  (harta  bendamu) dijalan  Allah,  dan janganlah  kalian menjatuhkan dirimu  sendiri  kedalam  kebinasaan,  dan  berbuat baiklah,  karna  sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang  yang  berbuat  baik.  Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Az-Zariyat [51]:19 yakni:
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:
ِم ْو ُر ْح َم ْ لا َو  ِلِٕىۤا َّسلِ ل  ٌّق َح ْم ِهِلاَو ْم َ ا ْٓ ْيِف َو “Dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  di  samping mereka  melaksanakan  salat  wajib  dan  sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka  memandang  bahwa  pada  harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin  yang  tidak meminta  bagian  karena merasa  malu  untuk  meminta.  Ibnu  Jarir meriwayatkan  sebuah  hadis  dari  Abu  Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw pernah menerangkan  siapa  saja  yang  tergolong  orang miskin, dengan sabdanya: Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap  dan  dua  suap  makanan.  Beliau  ditanya, "(Jika  demikian)  siapakah  yang  dinamakan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya  sehingga  tidak  diberikan  sedekah
kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian."  (Riwayat  Ibnu  Jarir  dari  Abu  Hurairah) Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga kelompok ayat yang selalu ber dampingan, tidak dapat dipisahkan yaitu perintah untuk salat danmengeluarkan zakat, perintah supaya taat kepada Allah dan rasulNya, dan  perintah  untuk  bersyukur  kepada  Allah  dan kedua ibubapak. Setelah Allah menerangkan sifat- sifat  orang  yang  bertakwa,  maka  Allah menjelaskan  bahwa  mereka  itu  melihat  dengan hati  nurani  tanda-tanda  kekuasaan  Allah  pada alam kosmos, pada alam semesta yang melintang di  sekelilingnya,  di  bumi  dan  di  langit  sehingga memiliki ketenangan jiwa, sebagai tanda seorang yang sudah makrifah kepada Allah. Pada dasarnya orang-orang  yang  bertakwa  itu  selalu  taat  dalam melaksanakan  ajaran  Allah,  dan  mereka  juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki  sesungguhnya  ada  hak  yang  mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk  orang  miskin  yang  meminta  bantuan  dan orang  miskin  yang  tidak  mengulurkan  tangan untuk  meminta  kepada  orang  lain  (Kementerian Agama RI, 2006).
c. Perintah mengeluarkan . Zakat yang mana zakat merupakan  salah  satu  potensi  terbaik  upaya penanganan  kemiskinan  dan  pemberdayaan kemiskinan.  Zakat  bukanlah  amal  baik  individu atau sumbangan sukarela tetapi zakat   merupakan hak  dan  kewajiban.  Zakat  adalah  sebuah  system yang  diciptakan  Allah  untuk  hambanya  dalam upaya  memberikan  jaminan  sosial  masyarakat. Sebagaimana  Al-Quran  surah  An-Nur  [24]:56 menjelaskan perintah Allah SWT dalam menunaikan zakat sebagai berikut:
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:
َّزلا اوُت ٰ ا َو َةو ٰ ل َّ صلا او ُمْي ِق َ ا َو
ْم ُ ك َّ ل َع َ ل َ ل ْو ُس َّرلا او ُعْي ِط َ ا َو َةو ٰ ك

## َ ن ْو ُم َح ْرُت
“dan  dirikanlah  sembahyang,  tunaikanlah zakat,  dan  taatlah  kepada  rasul,  supaya kamu diberi rahmat.”
Pada  ayat  ini  Allah  mengiringi  janji  akan mencapai  kemenangan  itu  dengan  perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai  kemenangan  dan  memeliharanya. Kadang-kadang mencapai sesuatu tidaklah begitu
berat,  tetapi  memelihara  kelestarian  apa  yang telah dicapai itu lebih berat daripada mencapainya.  Oleh  sebab  itu  kaum  Muslimin harus memperkuat diri dan memupuk pertahanan dengan tiga macam senjata yang sangat ampuh itu yaitu  pertama  menguatkan  batin  dengan  selalu berhubungan  dengan  yang  Maha  kuasa.  Kedua zakat yang membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir, sehingga apabila tiba waktu untuk seseorang tidak  segan  mengorbankan  harta,  tenaga  bahkan jiwanya. Ketiga taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya  di  mana  segala  tindak  tanduknya disesuaikan  dengan ajaran-Nya  dan  bila terdapat perbedaan  pendapat  hendaklah  dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang menjadi pedoman bagi segala gerak dan langkah. Dengan  memenuhi  ketiga  syarat  itu  akan  dapat dibina kekuatan umat dan ketahanannya terhadap segala  bahaya  yang  mengancam  dan  kejayaan yang  telah  dicapai  dapat  dipertahankan  dan dipelihara (Kementerian Agama RI, 2006).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan dan gambaran terkait efektivitas penerapan UU No. 13 Tahun 2011 pada  penanganan  fakir  miskin  dalam  persfektif ekonomi  Islam  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi. Yang  dilakukan  dengan  menggambarkan  suatu masalah  atau  fenomena  yang  terjadi  secara  akurat. Dan hasil yang diperoleh dideskripsikan dengan baik. Metode  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Adapun lokasi  penelitian  adalah  Dinas  Sosial  Kabupaten Bekasi  yang  beralamat  di  Sukamahi,  Central Cikarang,  Bekasi  (PEMDA),  Jawa  Barat.  Hal  ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi merupakan lembaga terpercaya dalam hal penanganan fakir miskin, kabupaten Bekasi ini memiliki penduduk miskin  yang  membutuhkan  program-program  yang ada di lembaga dinas sosial.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  penerapan  UU  No.  13  tahun  2011 pada  penanganan  fakir  miskin  dalam  perspektif ekonomi  Islam,  adapun  analisa  yang  didapatkan penulis  dari  hasil  penelitian  pada  wawancara  yang telah dilakukan, yaitu melihat dari penerapan UU No. 13  tahun  2011,  Hak-hak  fakir  miskin  dan  kelima indikator efektivitas ialah: pemahaman program, tepat
sasaran,  tepat  waktu,  tercapainya  tujuan  dan perubahan  nyata.  Secara  keseluruhan  menunjukkan bahwa efektivitas penerapan UU No. 13 Tahun 2011 pada  penanganan  fakir  miskin  dalam  perspektif ekonomi  Islam  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten  Bekasi  kriteria  yang  “Efektif”.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  beberapa  Analisa  yang telah  dilakukan  terhadap  kelima  indikator  tersebut ialah:
3.1. Efektivitas  Undang-Undang  No.  13  tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin
a. Penerapan UU No. 13 Tahun 2011 . Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  narasumber  mengenai penerapan  UU  No.  13  tahun  2011  ini  dapat dijabarkan  bahwa  untuk  penerapan  UU  No.  13 tahun 2011 Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sudah menerapkan  UU  cukup  baik  hal  ini  dipertegas dengan  penguatan  hasil  wawancara  yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan penerapan UU  No.  13  tahun  2011  pada  penanganan  fakir miskin  dilakukan  secara  terencana,  terpadu  dan berkelanjutan  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak fakir  miskin  seperti  kebutuhan  akan  sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun
yang disahkan oleh Presiden. Dimana dinas sosial ini merupakan bagian garis struktural kelembagaan Pemerintah dan Kementerian Sosial, sehingga  dalam  pelaksanaan  fakir  miskin  adalah bagian  dari  tanggungjawab  pihak  Dinas  Sosial Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil wawancara yang ditemukan di lapangan di Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  yang  mana  telah melakukannya dengan secara terarah dan terpadu sesuai  UU  No.  13  Tahun  2011  yang  telah ditetapkan.  Maka  hasil  tersebut  masuk  ke  dalam kriteria “Efektif”.
Dijelaskan  bahwa  penerapan  UU  No.  13 Tahun  2011  dikatakan  “Efektif”.  dikarenakan hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Sosial bahwa  Perundang-undangan  penanganan  fakir miskin  yang  dijalankan  oleh  Dinsos  Kabupaten Bekasi  sudah  sesuai  dengan  Pasal  5  UU  No.  13 tahun  2011  dan  bahkan  dapat  menopang  untuk menangani  fakir  miskin  sehingga  dapat  dilihat dari tahun ke tahun jumlah fakir miskin semakin menurun, sebagai penguat dapat dibuktikan dalam tabel  Badan  Pusat  Statistik  fakir  miskin  di Kabupaten  Bekasi  sudah  berjalan  dengan “Efektif”  di  Dinas  Sosial  dengan  data  sebagai berikut:
Gambar 4.1 Data Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Sumber: Badan Pusat Statstik.go.id
Berdasarkan  gambar  4.1  dapat  dilihat  dari grafik di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Bekasi  mengalami  perubahan  yang tidak stabil dari tahun ke tahun, kadang menurun atau meningkat, namun setiap terjadi peningkatan atau  penurunan,  tidak  ada  perubahan  atau  besar kecilnya  jumlah  yang  signifikan.  tidak  jauh berbeda  dengan  tahun  lalu,  padahal  selama  5 tahun  terakhir  dari  tahun  2011  hingga  2014, jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Bekasi terus menurun setiap periodenya mencapai 159,5
jiwa; 151,6 jiwa; 153,1 dan 156,6 jiwa. Di tahun 2015  naik  sebanyak  169,2,  namun  di  tahun berikutnya turun lagi hingga tahun 2019 sebanyak 164,41 jiwa; 163,95 jiwa; 157,21 jiwa dan 149,43 jiwa.  Namun  pada  awal  tahun  2020  mengalami kenaikan  angka  kemiskinan  yang  cukup  tinggi mencapai  186,3  jiwa,  dikarenakan  dampak pandemi Covid-19 sangat berdampak pada jumlah penduduk  miskin  yang  kembali  tumbuh  begitu pesat  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  melambat dan  membuat  beberapa  industri  berhenti,
4 54 104 154 204 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Penduduk 159,5 151,6 153,1 156,6 169,2 164,41 163,95 157,21 149,43 186,3 202,73 201,14 Presentase (%) 5,93% 5,25% 5,25% 4,97% 5,27% 4,92% 4,73% 4,37% 4,01% 4,82% 5,21% 5,01% 159,5 151,6 153,1 156,6 169,2 164,41 163,95 157,21 149,43 186,3 202,73 201,14 5,93% 5,25% 5,25% 4,97% 5,27% 4,92% 4,73% 4,37% 4,01% 4,82% 5,21% 5,01%
JU M L A H P ENDU DU K M IS KIN DATA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BEKASI
meningkatkan  angka  pengangguran  2020-2021 dengan angka kemiskinan 202,73 jiwa dan 201,14 jiwa, setelah pandemi covid-19 melemah di tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin  di  wilayah  Bekasi  mengalami  penurunan atau berkurang.
b. Hak  Fakir  Miskin. Keberadaan  fakir  miskin merupakan  masalah  setiap  daerah  bahkan  setiap negara.  Keberadaan  fakir  miskin  menuntut pemerintah  untuk  bertindak  mengatasi  fakir miskin tetapi juga untuk memenuhi hak-hak fakir miskin. Berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  ada,  terdapat  beberapa  aspek hukum  yang  memberikan  legitimasi  kepada pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap  hak-hak  fakir  miskin  mulai  dari  UUD 1945  dan  bahkan  UU  No.13  tahun  2011  pada pasal  3  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “memperoleh kecukupan  pangan,  sandang,  dan  perumahan”. Sebagaimana diipertegas yang mengatur hak-hak fakir  miskin  dan  didapat  dari  hasil  jawaban wawancara  penulis  dengan  narasumber  yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh  bantuan  pangan,  sandang,  papan, pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan.  Hal  ini diperkuat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  mengenai hak-hak  fakir  miskin  yaitu  dengan  memberikan program-program  yang  dijalankan  oleh  Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  diantaranya  program yang  disalurkan  kepada  fakir  miskin  yaitu program  BPNT,  PKH,  KUBE,  BLT,  dan  RS- Rutilahu,  dengan  adanya  program  dari  pihak Dinas  Sosial  ini  dapat  mengurangi  beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  dasar  masyarakat  miskin.  Hal  ini dipertegas  dalam  temuan  dilapangan  mengenai program  yang  dijalankan  oleh  dinas  sosial kabupaten Bekasi telah “Efektif”.
c. Pemahaman  Program .  Berdasarkan  tanggapan dari  beberapa  informan  terkait  dengan  indikator efektivitas  yaitu  pemahaman  program,  bahwa penerapan  pelaksanaan  UU  No.  13  tahun  2011 pada hak-hak fakir miskin melalui indikator yang pertama  yaitu  pemahaman  program  yang  telah dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi dengan melaksanakan sosialisasi terkait program- program  yang  disalurkan  terhadap  fakir  miskin sehingga  informasi  yang  disampaikan  terkait program-program  yang  ada  di  Dinas  Sosial
Kabupaten  Bekasi  tersampaikan  secara  merata dan menyeluruh sehingga masyarakat juga dapat memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan mengenai  program-program  tersebut.  Hal  ini Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  membutuhkan peranan  para  perangkat  daerah  maupun  relawan sosial  yang  memang  memahami  akan  tugas  dan tanggungjawabnya  sesuai  dengan  pokok  dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini terbukti dari hasil wawancara di lapangan dapat dikatakan “Efektif”  bahwa  pemahaman  program  dalam pelaksanaan  program  yang  dijalankan  Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  ini  tidak  hanya  untuk mengenal program-program tersebut, akan tetapi merupakan bagian komunikasi yang paling efektif untuk bertukar informasi, agar bisa berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh penerima dan pelaksana program.
d. Tepat  Sasaran. Berdasarkan  hasil  wawancara yang  didapatkan  di  lapangan  dengan  beberapa informan  bahwa  mengenai  ketepatan  penentuan siapa  saja  sasaran  yang  akan  mendapatkan program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi  yaitu  masyarakat  miskin  yang  termuat dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS).  Dan  didalam  UU  No.  13  tahun  2011 pada  Penanganan  Fakir  Miskin  terdapat  pasal yang menjelaskan tentang pendataan fakir miskin. Pada  penelitian  ini  penulis  mengkhususkan peraturan  yang  ada  pada  Pasal  9  ayat  (1)  yang mana  isi  dari  Pasal  tersebut  ialah:  “(1)  Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan  diri  kepada  lurah  atau kepala  desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.” Pada  Isi  dari  pasal  9  ayat  (1)  tersebut  jelas menerangkan  bahwa  fakir  miskin  yang  belum terdata  secara  aktif  dapat  mendaftarkan  diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis  di  tempat  tinggalnya.  Berdasarkan  hasil yang didapatkan di lapangan dengan pihak Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  mengenai  pendataan fakir miskin ini sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2011 tersebut. Hal ini dari hasil pengamatan penulis di lapangan dari target penerima memang sudah dilakukan pendataan dari pihak pemerintah namun pada kenyataannya belum sepenuhnya dan masih  banyak  fakir  miskin  yang  belum  tepat sasaran.  Ketepatan  sasaran  dalam  program  yang dijalankan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  dapat dikatakan “belum efektif” karena adanya kendala
yang terjadi yang menyebabkan program tersebut tidak  dapat  dikatakan  efektif,  kendala  yang dimaksud  yaitu  adanya  data  fakir  miskin  yang layak  menerima  bantuan  sosial  belum  semua tersisir secara merata. Penulis menemukan bahwa data  pendataan  tidak  dilakukan  secara  langsung oleh  pihak  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi melainkan  oleh  pihak  terkait  seperti  relawan sosial bahkan RT dan RW.
e. Tepat Waktu. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa  informan  terkait  indikator  tepat  waktu dalam  pemberian  bantuan  sosial  terhadap  fakir miskin.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  maupun  pihak yang  berkontribusi  dalam  menyelesaikan  tugas dengan  sarana  yang  memadai  sudah  sesuai  hal tersebut  diperkuat  dengan hasil  wawancara  yang didapatkan  di  lapangan  bahwa  ketepatan  waktu dalam pemberian program yang dilaksanakan oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  baik  dari  sudut pandang Dinas Sosial maupun dari sudut pandang pihak  penerima.  Secara  keseluruhan  dari  sudut pandang Dinas Sosial dan pihak terkait penerima bantuan  sosial  dapat  dinyatakan  bahwa  waktu penyaluran  bantuan  sosial  rutin  selama  3  bulan sekali  sesuai  aturan  kementerian  sosial.  Maka dapat  dikatakan  telah  “efektif”  dalam  ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat yang telah ditentukan, disepakati dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Sebagaimana indikator  ketepatan  waktu  pemberian  bantuan sosial terhadap fakir miskin.
f. Tercapainya Tujuan. Berdasarkan hasil diskusi yang  didapatkan  dilapangan  bahwa  terkait indikator tercapainya tujuan yang berfokus dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin untuk  jangka  panjang  yang  mana  program- program yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  agar  dapat mandiri  dan  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan. Adapun  dari  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam program Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ini telah terangkum  beberapa  kegiatan  seperti  bantuan sembako  dan  lainnya  yang  ditujukan  secara khusus  kepada  kelompok  sasaran  atau  penerima yang  berhak  mendapatkan  bantuan  tersebut. Namun  pada  kenyataannya  bantuan  sosial  yang telah  disalurkan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Bekasi  hampir  sama  yaitu  belum  menyeluruh
belum  semuanya  tercover  dengan  bansos-bansos ini  baik  bansos  rutin  yang  dikeluarkan  oleh pemerintahan.
Dengan  menetapkan  tujuan,  pelaksanaan program hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sehingga  bisa dilihat  pada  pelaksanaan  program  ini  dapat dikatakan  “Belum Efektif” dikarenakan program bantuan  sosial  yang  telah  disalurkan  oleh  Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  belum  menyeluruh belum  semuanya  tercover  dengan  bansos-bansos ini  baik  bansos  rutin  yang  dikeluarkan  oleh pemerintahan, yang mana untuk mencapai tujuan- tujuan  yang  diharapkan,  dimana  program  yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sangat membantu  dikalangan  masyarakat  miskin,  dapat dilihat  dari  program-program  Dinas  Sosial Kabupaten  Bekasi  yang  dapat  meningkatkan kualitas  hidup,  kesejahteraan  masyarakat  miskin dan  meningkatkan  kerjasama  dalam  kelompok sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup.  Di dalam  Islam  efektivitas  merupakan  suatu  tujuan atau  target  yang  tepat  dalam  tercapainya kesejahteraan  masyarakat  serta  mencapai  tujuan baik pada dunia dan akhirat. Efektivitas memiliki tujuan  yang  tepat  dalam  mencapai  tujuan  yang diinginkan, dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang diperoleh. Kemudian dalam UU No. 13 Tahun  2011  pada  penanganan  fakir  miskin terhadap perspektif ekonomi Islam lebih mewujudkan  tugas  negara,  sebagaimana  dalam kitab  ahkam  sutoniyah  karya  imam  Al-Mawardi yang  menjelaskan  bahwa  tugas  negara  adalah menjadi Riayah yaitu negara berkewajiban untuk melayani,  mengayomi,  menghidupkan,  dan memenuhi  hak-hak  fakir  miskin  (Abdurrahman, 2014). Pemerintahan berkewajiban dalam penanganan  fakir  miskin  pada  daerah  yang dipimpin dan bertanggungjawab atas kesejahteraan  hidup  masyarakat  miskin,  bahkan dengan  adanya  penanganan  fakir  miskin  yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi agar terwujudnya kesejahteraan terhadap fakir miskin, yang  mana  harus  berlandaskan  pada  keadilan, tanggung  jawab  pemerintah,  kebaikan  dan  jauh dari kedzoliman.
g. Perubahan Nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan  beberapa  informan  terkait  indikator perubahan  nyata  yang  dapat  dilihat  bahwa program-program  yang  telah  disalurkan  oleh
Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  itu  dapat dikatakan “Efektif”, karena program yang Dinas Sosial  Kabupaten  lakukan  terhadap  fakir  miskin yaitu memberikan bantuan sosial ini untuk jangka panjang  sehingga  fakir  miskin  dapat  dirasakan oleh  penerima  untuk  memehuni  kebutuhan dasarnya.
3.2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Pada Penanganan Fakir Miskin
a. Prinsip  tauhid  dan  persaudaraan. Prinsip persaudaraan  ini  menjadi  tolak  ukur  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten  Bekasi  ini  menjadi  tolak  ukur  dari prinsip  persaudaraan  yang  mana  terkait  dengan hubungan sosial yaitu untuk membantu masyarakat  miskin  dalam  memenuhi  hak  dan kebutuhan  dasar  melalui  program-program  yang sudah berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
b. Prinsip distribusi kekayaan yang adil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bahwa mengenai prinsip pendistribusian  ini  melalui  pengumpulan  zakat, Infaq,  sedekah  dan  wakaf  bekerja  sama  dengan pihak  Baznas  yang  membangun  atau  mengelola zakat  yang  akan  didistribusikan  kepada  pihak fakir miskin, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya menyiapkan data fakir miskin untuk memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat  miskin.  Adapun  diperkuat  dengan hasil wawancara dengan pakar ahli ekonomi Islam yang menyatakan bahwa penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan distribusi  zakat  yang  efektif  dan  transparan diterapkan. Pemerintah dapat melibatkan lembaga-lembaga zakat dan otoritas syariah untuk memastikan  bahwa  zakat  dikumpulkan  dengan benar  dan  disalurkan  kepada  yang  berhak secara adil.
Pada  dasarnya  orang-orang  yang  bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan  mereka  juga  menyadari  bahwa  pada  harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang  mesti  dikeluarkan,  baik  berupa  zakat maupun  sedekah,  untuk  orang  miskin  yang meminta  bantuan  dan  orang  miskin  yang  tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (orang yang tertimpa musibah). Hal ini dapat dilihat mekanisme yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Bekasi memberikan hak kepada fakir  miskin  bekerja  sama  dengan  pihak  Baznas yang  menyalurkan  berupa  zakat,  Infaq,  sedekah maupun  wakaf  yang  mana  fakir  miskin  ini merupakan  bagian  dari  prioritas  Dinas  Sosial sebagai  tujuan  memperbaiki  distribusi  kekayaan dalam masyarakat miskin.
c. Prinsip  Keadilan. Islam menekankan  sikap  adil dalam  segala  aspek  kehidupan  allah  SWT memerintahkan  kepada  umat  manusia  untuk bersikap  adil,  baik  kepada  Allah  SWT,  dirinya sendiri  maupun  kepada  orang  lain.  Dalam  Islam keadilan  harus  ditegakkan  khususnya  dalam penyaluran  anggaran  negara.  Keadilan  yang dimaksudkan  bukan  hanya  berkaitan  dengan keseimbangan  antara  kebutuhan  duniawi  dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi negara  dalam  membela  yang  rentan  dan  dalam memastikan  jaminan  sosial,  termasuk  ekonomi (Nabahan,  2000).  Adapun  menurut  Lestari  & Ainulyaqin  (2022)  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan  dimasyarakat,  maka  kemampuan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya menjadi lebih baik. Kondisi pendapatan masyarakat  mulai  meningkat  ini  menunjukan bahwa  keadaan  masyarakat  mengarah  pada kesejahteraan.  Namun  kesejahteraan  ini  bisa dikatakan  dengan  keseimbangan  atau  selaras dengan keadilan jadi pertengahan antara masyarakat  yang  disalurkan  sebagai  objek penyaluran  program  atau  anggaran  dana  untuk fakir  miskin  ini  tidak  boleh  untuk  pihak  kepada masyarakat  tertentu  saja  dan  harus  merata  bagi penerima manfaat bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
Pada penelitian ini yang ditemukan dilapangan,  bahwa  landasan  mengenai  prinsip keadilan ini,  dalam  dasar Negara  Pancasila,  kata adil disebut sampai dua kali, yakni pada sila kedua “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  dan  sila kelima  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”. Sebagaimana rumusan ini, maka cita- cita berbangsa dan bernegara para pendiri adalah menuju  keadilan  dalam  bingkai  kemanusiaan universal  dan  kesejahteraan  rakyat  (Imaduddin,
2020).  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  Dinas  Sosial Kabupaten  Bekasi  sangat  menjunjung  tinggi keadilan  akan  hak-hak  fakir  miskin  karena  fakir miskin merupakan bagian dari prioritas dari Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  sebagai  penegak keadilan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat,  sehingga  semua  dapat  memperoleh manfaat darinya adil dan baik sebagaimana yang tercantum  di  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
ا َ ل َو ۖ ِط ْس ِق ْ لاِب َءۤا َدَه ُش ِ ّٰ ِللّٰ  َنْيِماَّوَق اْوُنْو ُ ك ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي َ ق ُ ن ٰ اَن َش ْم ُ كَّنَمِر ْج َي ُب َر ْ ق َ ا  َو ُه ۗا ْو ُ ل ِدْع ِاۗ ا ْو ُ ل ِد ْعَت ا َّ ل َ ا ىٰٓلَع ٍم ْو َ ن ْو ُ ل َم ْعَت اَمِب ۢ  رْيِب َخ َ ّٰللّٰا  َّنِاۗ َ ّٰللّٰا اوُقَّتاَو ۖىٰوْقَّتلِل
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu  penegak  (kebenaran)  karena  Allah (dan)  saksi-saksi  (yang  bertindak)  dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak adil.  Berlakulah  adil  karena  (adil)  itu  lebih dekat  pada  takwa.  Bertakwalah  kepada Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan  di  lapangan  Dinas  Sosial  Kabupaten Bekasi  ini  telah  menjunjung  tinggi  keadilan, sebagaimana  diungkapkan  oleh  Kepala  Seksi Identifikasi  dan  Penguat  Penanganan  Fakir Miskin mengenai keadilan bagi penerima manfaat program-program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  berdasarkan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  untuk menjaga  supaya  pendistribusian  program  secara merata  dan  tidak  terlewatkan  atau  bahkan  tidak kebagian  sehingga  dalam  pelaksanaannya  harus berlaku  dengan  adil.  Hal  ini  pemerintah  atau Dinas  Sosial  memiliki  tanggung  jawab  untuk memastikan  keadilan  sosial  dalam  penanganan fakir miskin.
d. Khilafah  (Pemerintah). Islam  mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada  keamanan  internal  dan  sistem  keamanan yang  memprediksi  serangan  eksternal.  Namun tanggung  jawab  pemerintah  ini  harus  menjadi bagian dari program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ideal, makmur dan adil.  Dan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tidak
lepas  dari  tanggung  jawab  pemerintah  yang berusaha mengatur dan mensejahterakan masyarakat, sehingga memiliki fleksibilitas yang besar  dalam  tanggung  jawab  pemerintah  dari perspektif Islam.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Dinas  sosial merupakan pelaksana urusan pemerintah dibidang sosial, dan Dinas Sosial ini dipimpin oleh seorang Kepala  Dinas  Sosial  yang  berada  dibawah  dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris  Daerah.  Dalam  Islam  pemerintah memainkan  peran  yang  kecil  tapi  sangat  penting dalam perekonomian.  Sebagaimana dalam UUD 1945  Pasal  34  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh negara”  (UUD  1945).    Sehingga  pemerintah memiliki  tugas  negara  yang  bertanggungjawab dan  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi, melayani,  mengayomi,  menghidupkan,  dan memenuhi  hak-hak  dari  fakir  miskin  dengan berperilaku yang jujur, amanah dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin. Tidak  terkecuali  pemerintah  yang  memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya. Hal ini sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  QS  Al- Muddatsir [74]:38 sebagai berikut:
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
ۙ ةَنْي ِه َر  ْتَب َس َ ك اَمِب ۢ ٍس ْ فَن ُّ ل ُ ك

## “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”.
Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap diri mempunyai tanggung jawab, terlebih lagi bagi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya.  Hal  ini  dapat  di  lihat  bahwa efektivitas penerapan UU No. 13 tahun 2011 pada Penanganan  Fakir  Miskin  sudah  sesuai  dengan Perspektif  Ekonomi  Islam.  Berdasarkan  teori prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  menurut  Karim (2012) yang menjelaskan bahwa fungsi utamanya tugas negara adalah untuk menjamin perekonomian  agar  berjalan  sesuai  dengan syari’ah,  dan  untuk  memastikan  tidak  terjadi pelanggaran  terhadap  hak-hak  manusia  untuk mencapai  tujuan  syari’ah  untuk  memajukan kesejahteraan masyarakat miskin.
e. Transparasi  dan  Akuntabilitas. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Sosial
Kabupaten  Bekasi  bahwa  mengenai  pengawasan dan  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  memastikan  dengan membuka  diri  dan  bertanggungjawab  terhadap pengawasan  dalam  penggunaan  anggaran  dana, bahkan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi melakukan  monitoring  dan  evaluasi  agar  dana yang  disalurkan  pihak  Dinas  Sosial  tepat  pada sasaran  dan  ada  pertanggung  jawaban  bahwa dinas  sosial  kabupaten  Bekasi  ini  legal  dalam penyaluran  anggaran  dana  dan  bantuan  sosial. Kemudian  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  juga melakukan sosialisasi untuk menberikan informasi kepada masyarakat melalui online yaitu media  sosial  atau  web  site  Kementerian  Sosial. Dan selaras dengan yang di dapatkan dengan ahli Ekonomi Islam yaitu diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa dana  yang  dialokasikan  untuk  penanganan  fakir miskin digunakan dengan tepat. Adapun menurut Ainulyaqin et al., (2023) Transparansi adalah alat untuk  mengkomunikasikan  pelaksanaan  rencana dan  hasil  kerja.  Serta  transparansi  dalam pengelolaan  dana  dan  pelaporan  yang  akuntabel akan membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan  dan  memastikan  kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemerintah  harus  memastikan  transparansi, akuntabilitas,  dan  integritas  dalam  penggunaan dana yang dialokasikan untuk fakir miskin, serta memastikan  bahwa  mereka  yang  berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU tersebut menjalankan tugas mereka dengan baik.
3.3. Penanganan  Fakir  Miskin  dalam  Perspektif Ekonomi Islam
a. Perintah Memberi Makan . Pada hasil penelitian yang  didapatkan  dilapangan,  landasan  dalam perintah memberi makan kepada fakir miskin juga menjadi  salah  satu  kewajiban  pemerintah  dalam menanggulagi  kemiskinan,  peran  pemerintah sangat  menentukan  guna  untuk  mensejahterakan fakir  miskin  yang  dilakukan  dinas  sosial kabupaten  Bekasi  dalam  memberi  makan  yaitu dengan  berjalannya  program-program  bantuan sosial seperti bantuan sembako disetiap bulannya dapat  membantu  masyarakat  miskin  dalam memenuhi  kebutuhan  pangannya.  Sebagaimana dalam  Surah  Al-Muddassir  [74]:44  sebagai berikut:
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
ْطُن  ُكَن ْم َ ل َو َۙنْي ِك ْس ِم ْ لا ُم ِع
“Kami  tidak  (pula)  memberi  Makan  orang miskin”.
b. Perintah bersedekah dan mengeluarkan zakat . Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial  Kabupaten  Bekasi  bahwa  mengenai perintah  bersedekah  dan  mengeluarkan  zakat  ini melalui  pengumpulan  zakat,  Infaq,  sedekah  dan wakaf  bekerja  sama  dengan  pihak  Baznas  yang membangun  atau  mengelola  zakat  yang  akan didistribusikan  kepada  pihak  fakir  miskin, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya menyiapkan data fakir miskin untuk memperbaiki distribusi  kekayaan  dalam  masyarakat  miskin. Adapun  diperkuat  dengan  hasil  wawancara dengan  pakar  ahli  ekonomi  Islam  yang menyatakan  bahwa  penting  untuk  memastikan bahwa  mekanisme  pengumpulan  dan  distribusi zakat  yang  efektif  dan  transparan  diterapkan. Pemerintah  dapat  melibatkan  lembaga-lembaga zakat  dan  otoritas  syariah  untuk  memastikan bahwa  zakat  dikumpulkan  dengan  benar  dan disalurkan kepada yang berhak secara adil.
Pada  dasarnya  orang-orang  yang  bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan  mereka  juga  menyadari  bahwa  pada  harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang  mesti  dikeluarkan,  baik  berupa  zakat maupun  sedekah,  untuk  orang  miskin  yang meminta  bantuan  dan  orang  miskin  yang  tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (orang yang tertimpa musibah). Hal ini dapat dilihat mekanisme yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memberikan hak kepada fakir  miskin  bekerja  sama  dengan  pihak  Baznas yang  menyalurkan  berupa  zakat,  Infaq,  sedekah maupun  wakaf  yang  mana  fakir  miskin  ini merupakan  bagian  dari  prioritas  Dinas  Sosial sebagai  tujuan  memperbaiki  distribusi  kekayaan dalam  masyarakat  miskin.  Sebagaimana  yang tercantum  di  dalam  Al-Quran  Surah  Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi:
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
ِم ْو ُر ْح َم ْ لا َو  ِلِٕىۤا  َسل ِل    ق َح ْم ِهِلا َو ْم َ ا ْٓ ْيِف َو “Dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

## 4. KESIMPULAN
Secara umum Efektivitas UU No. 13 tahun 2011 pada  penanganan  fakir  miskin  di  Dinas  Sosial Kabupaten Bekasi sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal  dilaksanakan.  Dikarenakan  ada  dua indikator  yang  dikatakan  belum  efektif  yang  mana indikator  tersebut  ialah  ketepatan  sasaran  dan tercapainya  tujuan  yang  menjadi  hambatan  sehingga belum  dikatakan  maksimal  dalam  pelaksanaannya, dimana  dalam  ketepatan  sasaran  pada  program  yang dijalankan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  belum dikatakan  efektif  karena  adanya  kendala  data  fakir miskin  belum  semua  tersisir  secara  merata  dalam penyaluran  program  kepada  pihak  penerima  bantuan yang  layak  menerima  bantuan  tersebut  dan tercapainya tujuan ini dikatakan belum efektif karena adanya kendala yang dirasakan oleh penerima bantuan sosial  diantaranya  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang didapatkan  dan  bahkan  terkadang  bantuan  tersebut tidak turun sehingga belum maksimal dalam indikator tercapainya  tujuan.  Dari  segi  perspektif  ekonomi Islam  efektivitas  UU  No.  13  tahun  2011  pada penanganan  fakir  miskin  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Yang mana dalam pelaksanaan yang dijalankan oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Bekasi  terintegrasi  dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu dengan menjunjung tinggi keadilan. Dan salah satu komponen perspektif  ekonomi  Islam  itu  mendorong  penerapan zakat,  infaq,  sedekah,  dan  wakaf  sebagai  instrumen untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  jika  dalam Undang-Undang  dinamakan  dengan  pajak  kemudian jadi  program-program  Kementerian  Sosial  yang disalurkan  kepada  fakir  miskin  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin.

## 5. REFERENSI
Abdurahmat. (2003). Pengertian Efektivitas. Universitas Negeri Yogyakarta: Lumbung Pustaka.
Abdurrahman, S. (2015). Fiqh Empat Mazhab Jilid 2 . Pustaka Al-Kautsar.
Achmad,  Y.  (2020).  Konsep  Pendidikan  Karakter Indigenous  Dalam  Perspektif  Alquran.  Jurnal
Pendidikan Karakter, 10(1). https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.29002 .
Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A.
(2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri
Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif  di  Pesantren  Assyifa  Subang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (1), 221–228. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951 .
Akhmad, Mujahidin  (2007), Ekonomi  Islam .  Jakarta: Raja Wali Pers.  h.14-15
Budiani,  N.  W.  (2017).  Efektivitas  Program Penanggulangan  Pengangguran  Karang  Taruna “Eka  Taruna  Bhakti”  Desa  Sumerta  Kelod Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota  Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Sosial, 2(1), 49–57.
Departemen  Kementerian  Agama  RI.  (2006).  Al- Quran dan Terjemahan. Pustaka Agung Harapan. Endeng.  (2018).  Implementasi  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan Fakir  Miskin  Dalam  Kebijakan  Pengentasan Kemiskinan  Di  Kabupaten  Karawang.  Jurnal Hukum Positum, 3(1), 19–36. https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2895 .
Hamdan’Ainulyaqin, M. Ristoni, & Ali Nur Ahmad.
(2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN  PONDOK  PESANTREN (Studi  Pada  Salwa  Mart  Yayasan  Pondok Pesantren  Annihayah  Rawamerta  Karawang Jawa  Barat).  Journal  of  Islamic  Economics Development and Innovation (JIEDI), 1(2), 109- 116.
Hidayat. (1986). Teori Efektivitas Kinerja Karyawan.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ibnu, Mujar Syarif dan Zada, Khamami. (2008). Fiqh Siyasah  Doktrin  dan  Pemikiran  Politik  Islam . Erlangga.
Karim,  Adiwarman.  (2012). Ekonomi  Mikro  Islam Edisi Keempat . Cet ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi  Dalam  Mengatasi  Kesenjangan Ekonomi  Di  Masyarakat:  Perspektif  Ekonomi Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 8 (1),  288. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077
Mubyarto.  (1999).  pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat. Aditiya Media.
Nabahan, M. F. (2000). Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis . Yogyakarta: UII Press.
Rifanda, N. A. (2020). Implementasi Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan Fakir  Miskin  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Molecules, 2(1), 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201
Rodin,  D.  (2015).  Pemberdayaan  Ekonomi  Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6 (1), 71–102. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.78 7
Sutrisno,  E.  (2007).  Budaya  Organisasi.  Jakarta:
Kencana.
Susanti,  Pipi.  (2020).  Implementasi  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin  Di  Bidang  Pendidikan  Dan  Pelayanan Kesehatan. Esensi Hukum, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.36
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945. (2022). 1–42 Wibowo,  C.  (2020).  “Imbas  Pandemi,  Jumlah Penduduk  Miskin  Di  Jawa  Barat  Hampir  Capai
Empat Juta Jiwa - PRFM News. ”https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa- barat/pr-13598124/imbas-pandemi-jumlah-
penduduk-miskin-di-jawa-barat-hampir-capai- empat-juta-jiwa”. Accessed 3 Jan. 2023.
Wildan  Imaduddin.  (2020).  Tafsir  Surat  Al-Maidah Ayat  8:  Prinsip  Keadilan  dalam  Islam  dan Praktiknya  di  Indonesia:  https://islami.co/tafsir- surat-al-maidah-ayat-8-prinsip-keadilan-dalam- islam-dan-praktiknya-di-indonesia.  Accessed  21 Jun. 2023.
Qaradhawi, Y. (2002). Teologi Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.