## STUDIA MANAGERIA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume 5, Nomor 2, Desember 2023
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria

## Kepemimpinan dan Kontrol Kebijakan: Pembentukan Budaya Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Bach. Yunof Candra
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village Tangerang, Banten, Indonesia bach3candra@gmail.com
Abstract: Anti-corruption education is very important in building an anti-corruption culture in universities  by  instilling  integrity  values  in  students  and  staff  in  universities,  increasing awareness  and  understanding of  corruption,  shaping anti-corruption  attitudes  and  behaviors in students and staff, and encouraging active student participation in fighting corruption. Anti- corruption education can help improve the quality of education and the image of universities in society, form young people who have anti-corruption attitudes and behaviors and support the National  Movement  for  Mental  Revolution  program.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze leadership  strategies  applied  in  controlling  policies  to  form  an  anti-corruption  culture  at Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya'mal Tangerang. The data collection techniques used in this  study  were  interviews,  observation,  and  documentation.  There  are  forms  of  intellectual corruption  in  universities  that  need  to  be  prevented  by  systemic,  planned,  and  science-based efforts.  Universities  need  to  make  anti-corruption  education  one  of  the  courses,  teach  anti- corruption  culture  through  student  organizations,  and  instll  integrity  values  through systematic requirements in all aspects of campus and college life.
Keywords: anti-corruption  culture,  anti-corruption  education,  intellectual  corruption, integrity values, national movement for mental revolution, policy control
Abstrak: Pendidikan anti korupsi sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi di perguruan  tinggi  dengan  menanamkan  nilai-nilai  integritas  pada  mahasiswa  dan  staf  di perguruan  tinggi,  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  korupsi,  membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada mahasiswa dan staf, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa  dalam  memerangi  korupsi.  Pendidikan  anti  korupsi  bisa  membantu meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  citra  perguruan  tinggi  di  masyarakat,  membentuk generasi  muda  yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  anti  korupsi  dan  mendukung  program Gerakan  Nasional  Revolusi  Mental.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam mengontrol kebijakan untuk membentuk budaya anti korupsi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya’mal Tangerang. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Terdapat  bentuk  korupsi  intelektual  di  perguruan  tinggi  yang  perlu  dicegah  dengan  upaya sistemis,  terencana,  dan  berbasis  keilmuan.  Perguruan  tinggi perlu  menjadikan  pendidikan anti  korupsi  sebagai  salah  satu  mata  kuliah,  mengajarkan  budaya  anti  korupsi  melalui organisasi mahasiswa, dan menanamkan nilai-nilai integritas melalui syarat yang sistematis di seluruh aspek kehidupan kampus dan perguruan tinggi.
Kata  kunci: budaya  anti  korupsi,  gerakan  nasional  revolusi  mental,  kontrol  kebijakan, korupsi intelektual, nilai integritas, pendidikan anti korupsi

## PENDAHULUAN
Untuk  menanggulangi  masalah  serius  korupsi  yang  memiliki  dampak merugikan  negara  dan  masyarakat,  dibutuhkan  suatu  pendekatan  dalam bentuk pendidikan anti korupsi (Rahim, 2019). Dalam hal ini, pendidikan anti korupsi  merupakan  sebuah  upaya  yang  harus  dilakukan  secara  sadar  dan
terencana  agar  dapat  menghasilkan  proses  pembelajaran  yang  lebih  kritis terhadap  nilai-nilai  anti  korupsi  yang  diterapkan  pada  masyarakat  (DP  & Antoni,  2021).  Dalam  proses  ini,  pendidikan  anti  korupsi  tidak  hanya diarahkan  untuk  transfer  pengetahuan,  melainkan  juga  ditujukan  untuk membentuk karakter dan kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi.
Peran kepemimpinan sangatlah signifikan dalam membentuk budaya anti  korupsi,  terutama  dalam  menjalankan  komitmen  afektif  (Hendryadi  et al.,  2019).  Para  pemimpin  Islam  harus  memberikan  contoh  dan  menjadi motor  penggerak  revolusi  moral  melalui  pencerahan  pemikiran  keagamaan (Rahim,  2019).  Model  strategi  kebudayaan  juga  dapat  digunakan  untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Konsep kepemimpinan antikorupsi berlandaskan pada nilai kebermanfaatan, keinginan  menolong,  dan  karakter  "amat  tangguh"  yaitu  keberanian  untuk bertindak  (Ayuningtyas,  2020).  Oleh  karena  itu,  menggunakan  model manajemen  pendidikan  antikorupsi  yang  berbasis  pada  kepemimpinan kenabian  dapat  membantu  mencapai  tujuan  pembentukan  kepribadian  dan perilaku anti korupsi (Sari et al., 2021).
Pendidikan  anti  korupsi  sendiri  dapat  difokuskan  pada  proses pembentukan  karakter,  sikap  dan  watak  yang  dapat  menjadikan  seseorang menjauhi  tindakan  korupsi  sebagai  langkah  pencegahan  (Setiawan,  2023). Adapun  strategi  kepemimpinan  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  cara untuk  membentuk  budaya  anti  korupsi  yang  lebih  kuat.  Poin  penting  dari budaya anti korupsi adalah menolak tindakan korupsi melalui nilai-nilai dan sikap  (Setiawan,  2023).  Kultur  ini  hendaknya  diterapkan  di  sekujur komponen  bangsa,  antara  lain  pejabat,  hukum,  publik,  pengusaha,  dan masyarakat melalui pendidikan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi  sejak  dini  perlu  diterapkan  untuk  mencegah  dan  mengurangi perilaku koruptif (Artistiana, 2019).
Gerakan  budaya  pendidikan  anti  korupsi  yang  bertujuan  untuk memperkenalkan nilai anti korupsi sejak dini, dapat membantu membangun budaya anti korupsi (Saputra, 2022). Pembentukan budaya anti korupsi juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan integritas dan menjaga martabat diri,  serta  menjauhi  perilaku  merugikan  negara  dan  masyarakat  (Hurry, 2020).  Sosialisasi  dan  pencegahan  praktek  korupsi  juga  dapat  berperan dalam membangun budaya anti korupsi (Pahlevi, 2022).
Pemberantasan  korupsi  menjadi  hal  yang  penting  karena  korupsi dapat  menghambat  perkembangan  negara  (Rahim,  2019).  Untuk  itu, pendidikan  anti  korupsi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan. Meski  demikian,  indeks  persepsi  korupsi  di  Indonesia  menunjukkan
penurunan  dari  38  persen  menjadi  34  persen  pada  tahun  2023  (Jehadu, 2023).
Pendidikan  anti  korupsi  dilihat  sebagai  cara  untuk  mengurangi  dan memberantas  korupsi  melalui  pendidikan  (Rahim,  2019).  Pendekatan pendidikan menjadi salah satu cara yang dipilih karena memiliki dua fungsi utama, yaitu membentuk kreativitas dan mengajarkan nilai-nilai moral yang baik.  Selain  itu,  strategi  kepemimpinan  juga  dapat  digunakan  dalam membentuk  budaya  anti  korupsi  di  lingkungan  kerja  (Santoso  & Meyrasyawati, 2015).
Dalam  upaya  mencegah  tindak  pidana  korupsi  di  Perguruan  Tinggi, pendidikan  anti  korupsi  dan  kesadaran  sikap  anti  korupsi  yang  digalakkan oleh perguruan tinggi memiliki peran sentral (Burhanudin, 2022). Penerapan Pendidikan  Anti  Korupsi  pada  Perguruan  Tinggi  wajib  dilakukan  paling lambat  dalam  waktu  satu  tahun  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  (Permenristekdikti)  No.  33  Tahun 2019 (Pamungkas & Pratimaratri, 2022; Wati, 2021).
Untuk  menciptakan  budaya  anti  korupsi  dalam  lingkup  perguruan tinggi,  beberapa  strategi  kepemimpinan  dapat  diterapkan  seperti optimalisasi Tri Dharma, kaderisasi karakter, dan menjadi pusat promosi dan pendidikan  anti  korupsi  bagi  masyarakat  yang  melibatkan  publik  secara masif  pada  daerah-daerah  rawan  korupsi  (Trisnawati  &  Rizalia,  2022). Ketauladanan yang diberikan oleh pejabat dan dosen di perguruan tinggi juga memiliki  peranan  penting  dalam  membentuk  budaya  anti  korupsi  untuk memberikan contoh yang baik dalam pembelajaran.
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Tarbiyah  (STIT)  Ya’mal  Tangerang  adalah  salah satu  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  yang  berada  di  wilayah Kopertais  1  DKI  Jakarta  dan  Banten.  Kampus  ini  telah  menerapkan Pendidikan  Anti  Korupsi  sejak  tahun  2015.  Di  STIT  Ya’mal  juga  sudah  ada dosen  yang  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  tentang  anti  korupsi  yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  tujuannya  adalah  menganalisis strategi kepemimpinan yang diterapkan  dalam mengontrol kebijakan  untuk membentuk budaya anti korupsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ya’mal Tangerang,  dan  diharapkan  dapat  memberikan  penjabaran  yang  jelas mengenai  implementasi  pendidikan  anti  korupsi  di  lembaga  pendidikan tinggi.  Hasil  penelitian  ini  memiliki  manfaat  sebagai  bahan  kajian pengembangan  dan  implementasi    pendidikan  anti  korupsi  di  lembaga pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dan jenis penelitian  lapangan guna  mencapai  tujuan  penelitian  yang  telah  ditetapkan.  Untuk mengumpulkan  data  secara  mendalam,  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Selain  itu, peneliti  melakukan  proses  wawancara  kepada  satu  orang  unsur  pimpinan, dua orang unsur dosen, dan tiga orang unsur mahasiswa guna mendapatkan sudut pandang dari berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian.
Penggunaan teknik wawancara diharapkan dapat menggali pemikiran dan  pengalaman  dari  para  responden  mengenai  masalah  penelitian  yang akan  diungkap,  sementara  penggunaan  observasi  dan  dokumentasi diharapkan  dapat  memberikan  bukti  yang  bisa  dipertanggungjawabkan mengenai fenomena yang diamati. Kebijakan yang diterapkan menjadi objek yang diobservasi. Teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang tepat dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan  anti  korupsi  berperan  penting  dalam  membentuk  budaya  anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, pembentukan sikap dan perilaku anti korupsi, serta penanaman nilai integritas pada  mahasiswa dan staf perguruan tinggi (Aribowo et al., 2020; Trisnawati & Rizalia, 2022).
Dalam  setiap  rapat,  Ketua  STIT  Ya'mal  sering  mengimbau  seluruh jajaran  untuk  selalu  menjaga  integritas  sebagai  pribadi  (Aribowo  et  al., 2020). Bahkan, Ketua STIT Ya'mal aktif memberikan himbauan secara rutin pada  seluruh  jajaran  untuk  menjunjung  tinggi  integritas  serta  mematuhi amanat tridharma perguruan tinggi, baik pada saat rapat struktural maupun rapat seluruh jajaran dosen.
Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dapat menumbuhkan motivasi aktif mahasiswa dalam mengatasi korupsi dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti korupsi. Efektivitas upaya  pemberantasan  korupsi  dapat  semakin  ditingkatkan  melalui pendidikan  anti  korupsi yang membentuk generasi muda dengan sikap dan perilaku anti korupsi (Trisnawati & Rizalia, 2022).
Selain mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam memperbaiki  dan  membangun  karakter  bangsa  (Rahim,  2019),  pendidikan anti  korupsi  menjadi  hal  yang  sangat  diperlukan  sejak  dini  untuk mengenalkan  serta  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dan
generasi muda akan pentingnya pemberantasan korupsi dan nilai integritas (Wati,  2022).  Di  STIT  Ya’mal  Tangerng  mahasiswa  selalu  diberikan  arahan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kampus, seperti melakukan perilaku jujur, disiplin, dan memiliki tanggung jawab akademik.
Pendidikan  anti  korupsi  pada  perguruan  tinggi  harus  menanamkan nilai-nilai  integritas  pada  mahasiswa  dan  staf,  seperti  kejujuran,  tanggung jawab,  dan  disiplin  (Aribowo  et  al.,  2020).  Selain  itu,  pendidikan  tersebut harus memperluas kesadaran dan pemahaman tentang korupsi yang terjadi di  masyarakat,  serta  menggambarkan  dampak  buruknya  bagi  negara. Pendidikan  anti  korupsi  harus  membentuk  sikap  dan  perilaku  anti-korupsi (Trisnawati & Rizalia, 2022) pada mahasiswa dan staf perguruan tinggi yang diwujudkan  melalui  penolakan  menerima  suap  dan  memberikan  tindakan anti-korupsi.
Pendekatan  yang  lebih  positif  adalah  memotivasi  partisipasi  aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk memerangi korupsi (Fahlevi  et  al.,  2023)  serta  mengembangkan  nilai-nilai  tersebut  pada lingkungan  perguruan  tinggi  secara  umum  (Setiawan,  2023).  Kode  etik mahasiswa dan dosen yang dipajang di lingkungan kampus, merupakan salah satu bentuk pengembangan budaya anti korupsi dalam lingkungan akademik STIT Ya'mal.
Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi telah terbukti membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, Hurry (2020) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan integritas dan moralitas mahasiswa  serta  staf  perguruan  tinggi,  sehingga  mereka  dapat  menjadi contoh  terbaik  bagi  masyarakat.  Pendapat  serupa  juga  disampaikan  oleh Trisnawati  &  Rizalia  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  anti korupsi dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan membentuk suatu  kepribadian  yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  anti  korupsi  melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial yang memerangi korupsi.
Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dapat memberikan pengaruh positif  terhadap  citra  perguruan  tinggi  di  masyarakat  (Taufik,  2023).  Hasil penelitian oleh Fahlevi et al. (2023) mengungkapkan bahwa perguruan tinggi yang  berhasil  memberlakukan  program  pencegahan  korupsi  yang  efektif, cenderung  menunjukkan  tata  kelola  yang  lebih  baik,  reputasi  yang  lebih tinggi di masyarakat, serta mampu mengundang minat calon mahasiswa dan calon  dosen.  Oleh  karena  itu,  penerapan  pendidikan  anti  korupsi  di perguruan  tinggi  sangat  penting  untuk  membentuk  generasi  muda  yang memiliki  moralitas  dan  integritas  yang  tinggi  serta  menghasilkan  kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Terdapat  variasi  tindakan  korupsi  intelektual  yang  dilakukan  di lingkungan  perguruan  tinggi.  Menurut  Rompis  et  al.  (2022),  sekitar  86% koruptor  yang  tertangkap  merupakan  alumni  perguruan  tinggi, menunjukkan  adanya  keterlibatan  intelektual  dalam  praktik  korupsi.  Oleh karena itu, tugas utama perguruan tinggi seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi (Ludigdo, 2021).
Namun, Trisnawati & Rizalia (2022) mengungkapkan perlunya upaya lebih  efektif  oleh  perguruan  tinggi  untuk  menciptakan  manusia  intelektual yang  berintegritas.  Selain  itu,  Illahi  (2019)  menginformasikan  bahwa beberapa perguruan tinggi terlibat dalam praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa  baru,  seperti  melalui  jalur  uang  atau  jalur  belakang.  Hal  ini merusak integritas perguruan tinggi dan meningkatkan kerentanan terhadap korupsi (Abdullah, 2023).
Kasus penelitian dan publikasi ilmiah yang tidak jujur, seperti plagiat, manipulasi  data,  atau  penulis  yang  tidak  berkontribusi  secara  signifikan, yang merusak integritas dunia akademik dan menciptakan lingkungan yang tidak  sehat  (Pratiwi  &  Aisya,  2021).  Di  lingkungan  akademik,  korupsi mempunyai  potensi  yang  signifikan  terutama  pada  bidang  keilmuan  (Illahi, 2019).  Jika  budaya  intelektual  tidak  terbentuk  dengan  baik,  plagiat  dapat terjadi dan hal tersebut merupakan tindakan korupsi intelektual. Oleh karena itu,  keberadaan  Pendidikan  Anti  korupsi  dalam  kurikulum  sangat  penting dalam  upaya  pencegahan  dan  peningkatan  pemahaman  terkait  korupsi (Pamungkas  &  Pratimaratri,  2022).  Sebagai  solusi,  perguruan  tinggi  perlu membentuk  budaya  anti  korupsi  sebagai  upaya  pencegahan  plagiasi  yang dapat  merusak  reputasi  serta  citra  perguruan  tinggi  dan  sivitas  akademika yang terlibat di dalamnya (Taufik, 2023).
Dengan  demikian,  perguruan  tinggi  dapat  mencapai  kinerja  yang optimal  dalam  pengelolaan  akademik  dan  non-akademik,  serta  pengelolaan keuangan  yang  semakin  baik,  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan prestasi mahasiswa.  Pangesti & Pramudyastuti (2023) mencatat kasus-kasus korupsi  dalam  pengelolaan  dana  perguruan  tinggi,  seperti  penyalahgunaan operasional  yang  merugikan  perguruan  tinggi  dan  menghambat pengembangan  ilmu  pengetahuan  (Disyahputra,  2023).  Oleh  karena  itu, perguruan tinggi perlu melakukan upaya yang lebih baik untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi.
Untuk mengatasi bentuk korupsi intelektual di lingkungan perguruan tinggi,  dibutuhkan  tindakan  sistematis,  terencana,  dan  berbasis  ilmu pengetahuan  (Lailiyah,  2022).  Tindakan  tersebut  meliputi  meningkatkan pendidikan anti korupsi, memperkuat pengawasan internal, dan mendorong
partisipasi  aktif  mahasiswa  dan  dosen  dalam  pemberantasan  korupsi (Fahlevi  et  al.,  2023).  Selain  itu,  kerjasama  antara  perguruan  tinggi, pemerintah,  dan  masyarakat  juga  perlu  dilakukan  untuk  efektivitas  upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh (Hilmin & Noviani, 2023).
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramdhan  &  Siregar (2019),  ditemukan  bahwa  perguruan  tinggi  yang  menerapkan  prinsip  tata kelola  yang  baik  dan  berintegritas  cenderung  memiliki  kinerja  yang  lebih baik  dalam  hal  akademik  dan  non-akademik.  Selain  itu,  perguruan  tinggi yang  menerapkan  budaya  anti  korupsi  cenderung  memiliki  pengelolaan keuangan  yang  lebih  baik,  mutu  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  dan  prestasi mahasiswa yang lebih optimal (Fahlevi et al., 2023).
Dalam  praktiknya,  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  Nomor  33  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Anti  korupsi  di  Perguruan  Tinggi,  mengamanatkan  bahwa pendidikan anti korupsi dapat dipraktikkan melalui sisipan atau insersi pada matakuliah  wajib  umum  atau  mata  kuliah  yang  relevan  (Pamungkas  & Pratimaratri, 2022; Wati, 2021). Dalam hal ini, pembelajaran tentang korupsi dapat  diintegrasikan  ke  dalam  pelajaran  kewarganegaraan,  moral,  sejarah ataupun  yang  lainnya.  sehingga  mahasiswa  dapat  lebih  memahami  dampak korupsi (Wati, 2022).
Pendidikan  anti  korupsi  dapat  diselenggarakan  secara  implisit  atau sebagai hidden kurikulum  (Lubis,  2019)  di  perguruan  tinggi.  Namun, perbedaan  antara  kurikulum  eksplisit  dan hidden kurikulum  perlu dipertimbangkan  dalam  pelaksanaan  program  pendidikan  anti  korupsi  di perguruan tinggi.
Hidden kurikulum  mengacu  pada  pembelajaran  yang  tidak  disengaja atau  tidak  terlihat  yang  terjadi  di  luar  kurikulum  resmi  (Mahali,  2020), sedangkan  pendekatan  terbuka  akan  menekankan  transparansi  dan keterbukaan  dalam  proses  pembelajaran,  sehingga  semua  aspek pembelajaran  dapat  diakses  dan  dipahami  oleh  mahasiswa. Hidden kurikulum  seringkali  mengandung  pesan-pesan  yang  tidak  langsung  atau tidak  jelas  (Mumu  &  Danial,  2021),  sedangkan  pendekatan  eksplisit  akan menekankan  komunikasi  yang  jelas  dan  langsung  dalam  proses pembelajaran, sehingga mahasiswa  dapat dengan mudah memahami  tujuan dan harapan pembelajaran.
Hidden kurikulum  cenderung  tidak  terkendali  dan  tidak  terstruktur (Budiyanto,  2022),  sedangkan  pendekatan  yang  dikendalikan  akan menekankan  perencanaan  dan  pengaturan  yang  cermat  dalam  proses pembelajaran,  sehingga  mahasiswa  dapat  mengikuti  langkah-langkah  yang
jelas  dan  terarah. Hidden kurikulum  seringkali  tidak  terlihat  atau  tidak disadari  oleh  mahasiswa,  sedangkan  pendekatan  yang  terlihat  akan menekankan  kejelasan  dan  keterlihatan  dalam  proses  pembelajaran, sehingga  mahasiswa  dapat  dengan  mudah  mengamati  dan  memahami  apa yang sedang terjadi.
Tabel 1. Kontrol Kebijakan Kebijakan Frequensi Masukan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Sejak Tahun 2015 Sampai Sekarang Perlu Ada Kebijakan Resmi Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Terkait Budaya Anti Korupsi
Salah  satu  upaya  untuk  menanamkan  nilai  anti  korupsi  pada perguruan  tinggi  adalah  dengan  mengintegrasikannya  sebagai  salah  satu mata kuliah. Dengan demikian, pembelajaran dapat difokuskan pada materi- materi  pendidikan  anti  korupsi  (Lubis,  2019).  Sejak  tahun  2015,  Sekolah Tinggi  Ilmu  Tarbiyah  Ya'mal  telah  memulai  pembentukan  budaya  anti korupsi melalui implementasi kurikulum pada mata  kuliah Pendidikan  Anti korupsi yang diajarkan pada semester 3 di Program Studi Pendidikan Agama Islam.
Meskipun  belum  ada  kebijakan  resmi  dari  pimpinan  STIT  Ya'mal terkait  dengan  budaya  anti  korupsi,  tetapi  program  ini  diimplementasikan secara  konsisten  pada  kurikulum  perkuliahan.  Mata  kuliah  ini  memberikan nilai tambah pada pengetahuan mahasiswa dan memperkaya khazanah ilmu mereka,  tidak  hanya  sebatas  aspek  hukum  dan  pengetahuan  yang  ada  saat ini, melainkan juga mempelajari pengalaman masa Rasulullah hingga dinasti- dinasti Islam. Hal ini menunjukan ada kontrol kebijakan dan  kepemimpinan yang cukup baik dan sinergis (Sos, 2020).
Perguruan  tinggi  dapat  melakukan  beberapa  kegiatan  untuk memupuk  sikap  anti  korupsi  di  kalangan  mahasiswa  selain  memberikan pendidikan anti korupsi. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanye atau  sosialisasi  (Pahlevi,  2022),  dengan  melibatkan  berbagai  pihak, khususnya siswa pelajar mulai dari SD sampai dengan kalangan mahasiswa.
Perguruan tinggi dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan  sosial  yang  bertujuan  untuk  memerangi  korupsi  (Fahlevi  et  al., 2023).  Selain  itu,  perguruan  tinggi  juga  dapat  memberikan  ruang  bagi mahasiswa untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada Masyarakat (Taufik, 2023). Perguruan tinggi dapat
memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan dan memperjuangkan  nilai-nilai  kebenaran  serta  keberanian  dalam  menentang segala bentuk ketidakadilan (Taufik, 2023).
Perguruan  tinggi  dapat  memberikan  ruang  bagi  mahasiswa  untuk melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam  mewujudkan  ketentuan  dan  peraturan  yang  adil  dan  berpihak  pada rakyat banyak (Setiawan, 2023). Perguruan tinggi dapat memberikan ruang agar mahasiswa dapat mengkritisi penyelenggaraan kegiatan seperti seminar dan pelatihan yang berpotensi terjadi korupsi (Mubarok & Wulandari, 2019).
Di  STIT  Ya’mal  Tangerang,  organisasi  mahasiswa  dijadikan  sebagai sarana  untuk  meningkatkan  implementasi  nilai-nilai  anti  korupsi. Memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa dalam mengelola organisasi, diharapkan  dapat  memperkuat  implementasi  pendidikan  anti  korupsi (Fahlevi  et  al.,  2023)  yang  juga  disampaikan  melalui  kurikulum  pendidikan formal. Selain dikembangkan melalui kurikulum perkuliahan, penguatan nilai anti  korupsi  juga  perlu  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama dalam pengelolaan organisasi mahasiswa.
Keberhasilan dalam pembentukan budaya  anti korupsi di lingkungan kampus STIT Ya'mal dikategorikan cukup baik, karena keberadaan sosialisasi (Pahlevi,  2022)  serta  internalisasi  nilai-nilai    dan  perinsip-perinsipnya (Artistiana,  2019;  Ayuningtyas,  2020;  Rahim,  2019)  dalam  bentuk pembelajaran  mata  kuliah  pendidikan  anti  korupsi  dan  peraktik  dalam berorganisasi.  Belum  adanya  kebijakan  tertulis  mengenai  pembentukan budaya  anti  korupsi  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  standar kebijakan  budaya  anti  korupsi  di  lingkungan  kampus  (Ayuningtyas,  2020).
Pembelajaran  anti  korupsi  dapat  membantu  mahasiswa  dalam mengembangkan  karakter  dan  moral  yang  kuat,  sehingga  mereka  mampu menolak  tindakan  korupsi  dan  menjadi  agen  perubahan  yang  positif  di Masyarakat (Setiawan, 2023).

## KESIMPULAN
Pendidikan  anti  korupsi  sangat  penting  dan  dapat  membantu  membangun budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Dalam menerapkan pendidikan anti korupsi,  lembaga  pendidikan  tinggi  hendaknya  menanamkan  nilai-nilai integritas  pada  mahasiswa  dan  staf,  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman  tentang  korupsi,  membentuk  sikap  dan  perilaku  anti  korupsi, serta  mendorong  partisipasi  aktif  mahasiswa  dalam  memerangi  korupsi.
Pendidikan anti korupsi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan  citra  perguruan  tinggi  di  masyarakat  serta  membentuk  generasi  muda
yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  anti  korupsi.  Dalam  menerapkan pendidikan  anti  korupsi,  terdapat  beberapa  bentuk  korupsi  intelektual  di perguruan tinggi yang perlu dicegah  dengan upaya sistemis, terencana, dan berbasis keilmuan. Selain itu, perguruan tinggi perlu menjadikan pendidikan anti  korupsi  sebagai  salah  satu  mata  kuliah  dan  mengajarkan  budaya  anti korupsi  melalui  organisasi  mahasiswa  serta  menanamkan  nilai-nilai integritas melalui syarat sistematis di seluruh aspek kehidupan kampus dan perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa. Universal Grace Journal , 1 (2), 173–183. Aribowo, A., Lubis, A., & Sabrina, H. (2020). Pengaruh Loyalitas Dan Integritas Terhadap  Kebijakan  Pimpinan  Di  Pt.  Quantum  Training  Centre  Medan. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI) , 1 (1), 21–30.
Artistiana, N. R. (2019). Mengikis Mental Koruptor Sejak Dini . Penerbit Duta. Ayuningtyas,  D.  (2020).  Integrasi  Kurikulum  Antikorupsi:  Peluang  dan Tantangan:  Integration  of  Anti-Corruption  Curriculum  in  FKM  UI: Opportunities  and  Challenges. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 6 (1),  93– 107.
Budiyanto,  A.  (2022). Kebijakan  Kepala  Madrasah  Dalam  Program Pengembangan  Karakter  Melalui  Hidden  Curriculum  Di  Mi Muhammadiyah Kecamatan Kalikajar . Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Magelang.
Burhanudin,  A.  A.  (2022).  Peran  Perguruan  Tinggi  Dalam  Penanaman  Dan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 3 (4), 137–149.
Disyahputra, A. (2023). Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Hukum  Non  Diskriminatif  (JHND) , 2 (1),
91–94.
DP,  S.  H.,  &  Antoni,  H.  (2021).  Penguatan  Karakter  Siswa  Pada  Satuan Pendidikan  Di  Kota  Bogor  Melalui  Pendidikan  Anti  Korupsi  (Peraturan Wali  Kota  Bogor  Nomor  28  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Anti  Korupsi  Pada  Satuan  Pendidikan). Bogor:  PALAR (Pakuan Law Review) .
Fahlevi, R., Sianipar, D., Mustanir, A., Prasetyo, B., Amane, A. P. O., Bukidz, D. P., & Asroni, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi . Get Press Indonesia.
Hendryadi,  Suratna,  Suryani,  &  Purwanto,  B.  (2019).  Bureaucratic  culture, empowering  leadership,  affective  commitment,  and  knowledge  sharing behavior in Indonesian government public services. Cogent Business and Management , 6 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1680099 Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi
Dalam  Konsep  Pendidikan  Berbasis  Agama  Islam. IHSANIKA:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 1 (3), 36–48.
Hurry,  S.  D.  (2020).  Pencegahan  korupsi  melalui  pembangunan  kompetensi sosio Kultural (integritas) PNS. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (1), 11–24. Illahi,  B.  K.  (2019).  Internalisasi  Nilai  Antikorupsi  Melalui  Pencegahan  dan Pengendalian  Benturan  Kepentingan  di  Perguruan  Tinggi. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 28 , 136–152.
Jehadu,  S.  S.  H.  (2023,  May  31).  Indeks  Persepsi  Korupsi  di  Indonesia  Kian
Buruk, Mahfud MD: Pertama Itu DPR.
Kompas.Com , 1. https://regional.kompas.com/read/2023/05/31/093423878/indeks- persepsi-korupsi-di-indonesia-kian-buruk-mahfud-md-pertama-itu-dpr
Lailiyah, K. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Generasi Anti Korupsi  Melalui  Pendekatan  Pendidikan  Anti  Korupsi. Journal  Legal Dialectics , 1 (2).
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &  Yasid,  M.  (2020).  Penegakan  Hukum  Terhadap Aparat  Sipil  Negara  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Hukum  Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Darma Agung , 28 (2), 269–285. Lubis,  S.  (2019).  Tinjauan  Normatif  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. Murabbi , 2 (1). Ludigdo,  U.  (2021). Memotret  Potensi  Korupsi  di  Kalangan  Mahasiswa . Universitas Brawijaya Press.
Mahali,  A.  (2020).  Kurikulum  Tersembunyi  dalam  Pembelajaran  PAI. Prosiding Nasional , 3 , 181–188. Mubarok,  M.,  &  Wulandari,  D.  (2019).  Fenomena  Internalisasi  Sikap Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 23 (2), 155–166.
Mumu,  M.,  &  Danial,  A.  (2021).  Implementasi  Kurikulum  Tersembunyi (Hidden  Curriculum)  Dalam  Pembentukan  Karakter  Melalui Pembelajaran  Daring  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah , 6 (2), 109–121.
Pahlevi,  F.  (2022).  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  Perspektif  Legal System  Lawrence  M.  Freidmen. El-Dusturie:  Jurnal  Hukum  Dan Perundang-Undangan , 1 (1).
Pamungkas,  A.,  &  Pratimaratri,  U.  (2022).  Implementasi  Peraturan  Mentri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  Dikalangan  Mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Bung  Hatta. Abstract  of  Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University , 13 (1), 1–4. Pangesti,  M.  G.  P.  R.,  &  Pramudyastuti,  O.  L.  (2023).  Kecurangan  Dalam Pengelolaan  Dana  Organisasi  Kemahasiswaan:  Tinjauan  Perspektif Fraud  Diamond  Theory. Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi , 3 (1),  175– 187.
Pratiwi,  M.  A.,  &  Aisya,  N.  (2021).  Fenomena  plagiarisme  akademik  di  era digital. Publishing Letters , 1 (2), 16–33.
Rahim,  A.  (2019).  Kepemimpinan  Pendidikan  Anti  Korupsi  Perspektif
Pendidikan
Islam. Al-Falah:  Jurnal  Ilmiah  Keislaman  Dan Kemasyarakatan , 19 (1), 102–123.
Ramdhan, D. F.,  & Siregar, H. S. (2019). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Jurnal Perspektif , 3 (1), 75–109. Rompis,  A.  I.,  Damayanti,  R.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2022).  Pengelolaan  Dana Kemahasiswaan:  Kecurangan  Dan  Modus  Melakukannya. JIAFE  (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) , 8 (2), 297–310. Santoso,  L.,  &  Meyrasyawati,  D.  (2015).  Model  Strategi  Kebudayaan  dalam Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. JRP (Jurnal Review Politik) , 5 (1), 22–45.
Saputra, I. K. A. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Pada Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. Ganesha Civic Education Journal , 4 (1), 82–93. Sari,  E.,  Mulyadi,  M.,  Yatimah,  D.,  Maulana,  R.,  &  Solihin,  S.  (2021).  Model manajemen  pendidikan  antikorupsi  berbasis  kepemimpinan  kenabian. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 12 (2), 217–236.
Setiawan,  A.  (2023).  Pendidikan  Anti  Korupsi  Sebagai  Pembentukan Karakter,  Perilaku  Individu  Melalui  Potensi  Mahasiswa  Diperguruan Tinggi. Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran , 1 (01), 1–9.
Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik . Unisri Press. Taufik,  I.  (2023).  Ambiguitas  Norma  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan. Peradaban Journal of Law and Society , 2 (1), 62–77.
Trisnawati,  I.,  &  Rizalia,  S.  (2022).  Membangun  Kesadaran  Antikorupsi Melalui  Pendidikan  Antikorupsi  di  Kalangan  Mahasiswa  Perguruan Tinggi  Islam. Al-TA’DIB:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Kependidikan , 15 (2),  134– 144.
Wati, D. A. (2021). Strategi Penerapan Budaya Anti Korupsi pada Universitas Islam  Raden  Rahmat  Malang. Khidmatuna :  Jurnal  Pengabdian Masyarakat . https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v2i1.1219
Wati,  S.  (2022).  Pentingnya  Pendidikan  Tentang  Anti  Korupsi  Kepada Mahasiswa. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (6), 1827–1834.