## OEANG REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA (ORIPS) PEMATANG SIANTAR DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA
PADA TAHUN 1947-1949
Sri Utami 1
Pristi Suhendro Lukitoyo 2
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Sriutami120697@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  alasan  Provinsi  Sumatera  mencetak ORIPS, proses pencetakan ORIPS, dan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan RI  di  Sumatera.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  studi  pustaka  (library  research).  Teknik  pengumpulan  data  diambil  dari wawancara, observasi dan sumber-sumber buku atau literatur tentang uang. Paska proklamasi  kemerdekaan  RI  kondisi  perekonomian  Indonesia  sangat  kacau, diperparah  dengan  kedatangan  tentara  NICA  yang  ingin  menguasai  wilayah Indonesia  kembali.  Taktik  Belanda  untuk  menguasai  Indonesia  dengan menyebarkan uang NICA dan melakukan blokade ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut  pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  untuk  mencetak  uang  sendiri. Indonesia  menerbitkan  uang  kertas  pertama  yang  bernama  Oeang  Republik Indonesia  (ORI).  ORI  hadir  untuk  menolak  uang  NICA,  uang  Jepang,  dan Dejavasche Bank yang masih beredar setelah Indonesia merdeka. Dalam peredaran ORI  mengalami  banyak  kendala  akibat  dari  aksi  polisionil,  blokade  dan  kondisi geografis  sehingga  uang  ORI  tidak  tersebar  merata  ke  seluruh  daerah  termasuk Pulau  Sumatera.  Agar  kegiatan  perekonomian  tetap  berjalan  melalui  peraturan pemerintah  No.  19/1947  tertanggal  26  Oktober  1947  Pemerintah  memberikan wewenang kepada pemerintah Daerah tingkat Provinsi untuk mencetak uang daerah (ORIDA). Provinsi Sumatera mencetak uang bernama ORIPS yang terbit pada 11 April  1947  di  Pematang  Siantar.  ORIPS  terdiri  dari  pecahan  1,  5,  10,  dan  100 roepiah.  Bahan  kertas  yang  digunakan  adalah  kertas  HVS.  Proses  pencetakan ORIPS dilaksanakan di Percetakan Negara II (Percetakan Deli) yang sebelumnya telah dipidahkan dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar. ORIPS menjalankan peranannya  sebagai  alat  perjuangan  karena  dapat  membiayai  segala  keperluan negara  yang  baru  berdiri,  Seperti  membiayai  gaji  pegawai,  polisi,  tentara,  dan menanggulangi perekonomian rakyat .
Kata Kunci : Ekonomi, ORIPS, Perjuangan

## PENDAHULUAN
Pentingnya keberadaan uang sebagai alat perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi  dan  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  memainkan  peran  yang tidak kalah hebatnya. Uang dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan  simbol  sebuah  negara  yang  berdaulat,  namun  lebih  dari  pada  itu,  uang  juga merupakan  senjata  dalam  menghadapi  serangan  ekonomi  yang  dilancarkan  oleh Belanda  kepada  Indonesia  (Darsono  dkk,  2017:206).  Uang  tersebut  dijadikan sebagai alat perjuangan karena merupakan atribut kemerdekaan bangsa dan langkah awal sistem keuangan Indonesia.
Paska  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  keadaan  ekonomi moneter di Indonesia masih sangat kacau. Hal ini ditandai dengan masih beredarnya uang  kertas  pendudukan  Jepang  di  kalangan  masyarakat  dan  dinyatakan  sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yang diperkirakan sejumlah 4 milyar rupiah. Pemerintah RI menyadari bahwa belum mampu untuk mengeluarkan mata uangnya sendiri,  maka  melalui  Maklumat  Presiden  RI  no.  1/10,  tanggal  3  Oktober  1945, menetapkan untuk sementara waktu masih berlaku tiga jenis mata uang diseluruh wilayah  Republik  Indonesia  yaitu:  pertama  uang    De  Javasce  Bank,  kedua  uang Hindia  Belanda,  ketiga  uang  Pendudukan  Jepang  (Soedarjdo,  1991:2-4).  Akibat uang Jepang yang masih beredar di wilayah Indonesia itu menjadi salah satu faktor kekacauan ekonomi yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu.
Uang  Republik  Indonesia  (ORI)  adalah  uang  kertas  pertama  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia.  Dikeluarkannya  uang  ini bertujuan untuk mengatasi inflasi karena banyaknya mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda yang masih beredar di masyarakat dan masih berlaku sebagai alat  pembayaran  yang  sah  pada  saat  Indonesia  baru  merdeka.  Selain  untuk mengatasi  inflasi  uang  ini  juga  bertujuan  untuk  legitimasi  kedaulatan  Republik Indonesia. Setelah dikeluarkannya ORI ternyata tidak membuat kondisi ekonomi keuangan  Republik  Indonesia  membaik,  hal  ini  dikarenakan  peredaran  ORI mengalami  banyak  kendala  karena  pendudukan  Belanda  yang  ingin  kembali menguasai Indonesia tidak tinggal diam, Belanda berusaha membuat perekonomian
Republik  semakin  terpuruk,  dan  Belanda  juga  melemahkan  perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan ORI palsu. Selain kondisi keamanan yang kurang mendukung, dan pemalsuan  uang  ORI oleh NICA membuat pengedaran ORI di tahap  awal  sangat  sulit  dan  tidak  berlangsung  sesuai  target  yang  diharapkan (Darsono dkk, 2017:240-243).
Setelah  ORI  beredar  di  wilayah  Jawa  dan  Madura,  peredaran  ORI  di Sumatera  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Belanda  telah  melakukan  blokade ekonomi dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera. Pemerintah Indonesia  kemudian  mengeluarkan  kebijakan  bahwa  untuk  daerah  di  luar  Pulau Jawa  dan  Madura,  untuk  sementara  tetap  menggunakan  uang  Jepang.  Namun seiring  berjalannya  waktu  pengiriman  ORI  ke  Pulau  Sumatera  tidak  dapat terealisasikan  karena  Agresi  militer  Belanda  I  pada  tahun  1947  mempersulit keadaan  dan  tidak  memungkinkan  untuk  pelaksanaan  pengiriman  ORI  (Darsono dkk,  2017:  243-244).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengambil  langkah  agar kebutuhan  dan  perekonomian  tiap-tiap  daerah  tidak  terhambat,  maka  melalui Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 Pemerintah Daerah tingkat  Provinsi,  Keresidenan,  dan  Kabupaten  diberikan  wewenang  untuk menerbitkan  Oeang  Republik  Indonesia  Daerah  (ORIDA).  ORIDA  adalah  uang kertas  atau  tanda  pembayaran  yang  sah  yang  berlaku  secara  terbatas  didaerah tersebut, (Darsono dkk, 2017:248).
Oeang  Republik  Indonesia  Provinsi  Sumatera  (ORIPS)  adalah  ORIDA pertama di Pulau Sumatera yang diterbitkan di Pematang Siantar oleh percetakan Deli yang sebelumnya telah dipindahkan dari Berastagi ke Kota Pematang Siantar. Uang ini diterbitkan di Pematang Siantar karena ibu kota provinsi Sumatera pindah dari Medan ke Pematang Siantar, kondisi keamanan di Medan sudah tidak aman karena Belanda dan Tentara sekutu telah mendarat di Belawan dan menduduki kota Medan.

## METODE DAN FOKUS PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Studi Lapangan ( Field Research) dan Studi Pustaka (Library Research) dan sumber lain guna memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Museum Uang Sumatera (MUS) JL. Pemuda, No 17, A U R,  Medan Maimun, Kota Medan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Ekonomi Sumatera Paska Proklamasi Kemerdekaan
Di  Sumatera  kondisi  ekonomi  sangat  memprihatinkan,  ditandai  dengan kemuduran  produksi  pertanian,  pertambangan,  serta  terganggunya  perdagangan. Pada pendudukan Jepang, hasil- hasil pertanian seperti beras dibeli dengan harga yang  sangat  murah  oleh  pemerintah  militer  Jepang,  Akibatnya  para  petani  tidak bergiat dalam menjalankan pertanianya.
Ratusan hektar lahan perkebunan dan pertanian rakyat rusak berat selama masa  perang  dan  pendudukan  Jepang  di  Sumatera  Timur.  Hal  ini  berdampak langsung pada kemunduran produksi tanaman ekspor. Kehancuran juga terjadi pada ratusan  instalasi  pabrik  dan  berbagai  industri  strategis  lainnya  yang  menjadi tumpuan  perekonomian.  Perang  yang  terjadi  tidak  hanya  memakan  korban  jiwa, namun juga memporak-porandakan perekonomian bangsa. (Darsono dkk,2017:239).
Pemerintah  RI  di  Sumatera  terus  berupaya  memperbaiki  perekonomian  di daerahnya,  sebagai  langkah  pertama,  pemerintah  Republik  mulai  mengatur peredaran  bahan  makanan  dengan  membentuk  Ekonomi  Rakyat  Republik Indonesia (ERRI) di Kota Medan. Badan ini bertugas mengawasi seluruh barang- barang yang masuk ke Kota Medan.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  dalam memperbaiki perekonomian ternyata belum memberi pengaruh signifikan. Kondisi perekonomian Sumatera semakin sulit akibat peredaran uang pendudukan Jepang yang  sangat  banyak  (kira-kira  2  miliar)  yang  mengakibatkan  nilai  uang  tersebut
sangat  rendah  ( inflasi ).  Pemerintah  Republik  di  Sumatera  tidak  dapat  mengatasi masalah  keuangan  karena  secara  resmi  sampai  tahun  1946  belum  memiliki mata uang  sendiri.  Harga  barang-barang  di  pasaran  terus  melambung  tinggi  akibat peredaran uang Jepang yang terus meningkat.
Keadaan  itu  tentu  saja  mengakibatkan  kekacauan  ekonomi  yang mengganggu kehidupan masyarakat dan jalannya Pemerintahan Repulik Indonesia di  Sumatera.  Masyarakat  semakin  menderita akibat  kesulitan  dalam  memperoleh bahan  makanan  karena  harganya  yang  terus  melambung  di  tengah  munculnya berbagai  jenis  mata  uang  yang  berlaku.  Peredaran  berbagai  jenis  mata  uang pendudukan  Jepang  di  Indonesia  memicu  inflasi  besar-besaran  dan  juga  telah mempengaruhi Kas Negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang berasal dari  Fonds  Kemerdekaan  Indonesia  (FKI).  Untuk  mengatasi  hal  tersebut pemerintah  Republik  Indonesia  memandang  perlu  untuk  mencetak  mata  uang sendiri. Uang ini bagi Republik Indonesia tidak sekedar sebagai alat pembayaran semata-mata  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  lambang  utama  bagi  suatu  negara merdeka  dan  sebagai  alat  perjuangan  di  dunia  internasional.  Upaya  pencetakan uang  kemudian  menjadi  perhatian  serius  bagi  pemerintah  untuk  menghadapi kekacauan ekonomi.

## Upaya Pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI)
Menjelang akhir Oktober 1946 kerja besar dan kerja keras pemerintah untuk menerbitkan uang sendiri akhirnya membuahkan hasil. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  1946  tanggal  1  Oktober  1946  menetapkan  penerbitan  Oeang  Republik Indonesia.Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.SS/35 tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI  secara sah  yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Perlu di sampaikan ORI yang pertama kali di edarkan adalah ORI yang diproduksi di Jakarta pada bulan Oktober 1945.
Setelah ORI beredar di wilayah Jawa dan Madura, peredaran ORI di pulau Sumatera  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik.  NICA  telah  melakukan  blokade ekonomi dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera. Pengiriman ORI  yang  dilaksanakan  lewat  jalur  laut  pun  terkendala  keamanan  sehingga
Pemerintah  Indonesia  kemudian  mengeluarkan  kebijakan  bahwa  untuk  daerah  di luar  Pulau  Jawa  dan  Madura,  untuk  sementara  tetap  menggunakan  uang  Jepang. Namun seiring berjalannya waktu pengiriman ORI ke Pulau Sumatera tidak dapat terealisasikan  karena  Agresi  militer  Belanda  I  pada  tahun  1947  mempersulit keadaan dan tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pengiriman ORI. Di lain sisi, kebutuhan  keuangan  di  Sumatera  terus  meningkat  seiring  dengan  upaya mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  di  Sumatera  serta  untuk  kebutuhan pendaanaan pemerintahan daerah.  (Darsono dkk, 2017:243-244).

## Latar Belakang dan Proses Pencetakan ORIPS di Pematang Siantar
Kesulitan  keuangan  mengakibatkan  pemerintahan  di  Provinsi  Sumatera menjadi terganggu, terutama untuk memenuhi kebutuhan perang melawan pasukan Sekutu  dan  Belanda  yang  membutuhkan  dana  tidak  sedikit.  Oleh  karena  itu, pemerintah mengambil langkah agar kebutuhan dan perekonomian tiap-tiap daerah tidak terhambat,  melalui  peraturan  pemerintah  no.19/1947  tertanggal  26  Oktober 1947  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi,  keresidenan,  dan  kabupaten  diberikan wewenang  untuk  menerbitkan  Oeang  Republik  Indonesia  Daerah  (ORIDA). ORIDA merupakan uang kertas atau alat pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut.
Sebelum  adanya  peraturan  pemerintah  mengenai  wewenang  setiap  daerah boleh mencetak uang sendiri, Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera dan Wakil Pemerintah pusat di Sumatera meminta pertimbangan Mentri Keuangan, Mr  Syafrudin  Prawiranegara  agar  pemerintah  Provinsi  Sumatera  dapat  mencetak uang sendiri. Syafrudin merespon permintaan tersebut kemudian memberikan usul agar  Sumatera  mencetak Promesse “  Surat  Janji”  namun  Hasan  memiliki pandangan lain. Menurutnya uang kertas akan jauh lebih efektif daripada promesse . Setelah  melakukan  berbagai  diskusi  yang  panjang,  akhirnya  Teuku  Muhammad Hasan  memutuskan  untuk  mencetak  uang  ORIPS  (Oeang  Republik  Indonesia Provinsi Sumatera).
Sebagai langkah pertama dalam upaya mencetak ORIPS, Gubernur Sumatera T.M.  Hasan  memberlakukan  Maklumat  No.  92/KO  pada  tanggal  8  April  1947
tentang  mengeluarkan  uang/tanda  pembayaran  resmi  di  Sumatera.  ORIPS  di terbitkan  di  Pematang  Siantar  pada  11  April  1947.  Dalam  maklumat  tersebut ditetapkan  bahwa  ORIPS  berlaku  di  seluruh  dan  sebagian  wilayah  Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. ORIPS emisi Pematang Siantar ini dijamin oleh pemerintah pusat RI dan dapat ditukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1. (Darsono dkk, 2017:248).
Pencetakan  ORIPS  selanjutnya  dilaksanakan  di  Percetakan  Negara  II (Percetakan  Deli)  yang  sebelumnya  telah  dipidahkan  dari  Kota  Medan  ke  Kota Pematang  Siantar.  Percetakan  ini  telah  banyak  membantu  Pemerintah  Sumatera dalam  bidang  cetak-mencetak. ORIPS  yang  bertanggal  31  Maret  1947  itu  baru dapat  dicetak  pada  bulan  April  1947,  adapun  jenis  pecahan  yang  dicetak  adalah pecahan 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, dan 100 Rupiah. ORIPS ditandatangani oleh  R.A.  Herman  dan  R.M.  Amin,  sedangkan  harga  satu  Rupiah  ORIPS  sama dengan satu Rupiah ORI dan seratus Rupiah uang Jepang. Untuk pengaman dari pemalsuan  uang  ORIPS  emisi  Pematang  Siantar  menggunakan  Kode  Kontrol. Masing-masing nilai uang memiliki warna yang berbeda, ada yang memakai warna biru dan hijau. Untuk sisi depan uang terdapat lukisan gambar Soekarno, gunung, aktivitas petani di sawah dan nilai uang. Gambar Soekarno yang dicantumkan pada berbagai  jenis  ORI  dan  ORIDA  yang  pernah  diterbitkan  pada  masa  revolusi kemerdekaan merupakan simbol semangat dan pemersatu rakyat Indonesia dalam memperjuangkan  kemerdekaan.  Sementara  itu  dibagian  belakang  adalah  gambar ornamen dan nilai uang.
ORIPS  mulai  diedarkan  di  sumatera  pada  tanggal  11  April  1947  sebagai tanda  pembayaran  yang  khusus  berlaku  di  daerah  Sumatera  saja.  Berdasarkan maklumat gubernur Sumatera no 92/K.O tertanggal 8 april 1947. Uang ini dijamin pemerintah RI dan dapat ditukar dengan Uang Republik Indonesia (ORI) dengan nilai  1:1,  sedangkan  ORIPS  dengan  uang  jepang  1:100.  Peredaran  ORIPS  tidak dapat berjalan lancar karena adanya blokade oleh Belanda kemudian Belanda juga melakukan berbagai pengawasan-pengawasan sehingga sulitnya untuk mendistribusikan  uang  tersebut.  Uang  ORIPS  yang  akan  di  sebarkan  ke  Daerah-
daerah  sebelumnya  akan  di  beri  cap  stempel  dan  label  sesuai  dengan  daerahnya masing-masing.
Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 juli 1947 kota Pematang Siantar di serbu  oleh  Belanda.  Akibatnya  seluruh  mesin  pencetak  ORIPS  jatuh  di  tangan Belanda Sehingga Percetakan ORIPS terhenti. Kemudian mesin cetak yang berhasil di rebut Belanda kemudian dimanfaatkan Belanda untuk memalsukan uang ORIPS yang  bertujuan  untuk  mengacaukan  perekoniman  rakyat.  Uang  palsu  tersebut tersebar ke daerah Tapanuli, Aceh hingga Sumatera Barat. Keadaan semakin kacau ketika  komplotan  pemalsu  uang  dari  Singapura  turut  ambil  bagian  besar  dalam memalsukan  ORIPS  tersebut.  Pemerintah  segera  melakukan  kebijakan pembersihan dan pemberitahuan kepada masyarakat akan keberadaan uang palsu.

## Pencetakan ORIPS di Bukit Tinggi
Setelah Belanda melacarkan agresi militer I dan menduduki kota Pematang Siantar.  Akibat  agresi  ini,  Unit  Percetakan  Negara  II  seluruhnya  jatuh  ke  tangan Belanda  dan  pencetakan  ORIPS  terhenti.  Pencetakan  uang  selanjutnya dilaksanakan di Bukit Tinggi yang pada masa agresi militer Belanda I masih dalam keadaan  aman  serta  menjadi  pusat  pemerintahan  Provinsi  Sumatera  setelah Pematang  Siantar  di  kuasai  Belanda.  Emisi  ORIPS  Bukittinggi  diterbitkan sebanyak  13  kali  hingga  tahun  1948  ditandatangani  oleh  Tengku  Muhammad Hasan.
Di  Bukit  Tinggi  ORIPS    dicetak  oleh  Percetakan  Tentara  tahun  1947. Pengawasan  dilakukan  oleh  Chaidir  Hamid  dan  Nasrun  A.S.  Semula  digunakan klise  dari  bahan  tembaga,  kemudian  diganti  dengan  bahan  kayu,  karena  bahan tembaga tidak dapat diperoleh lagi. Pembuat klise ORIPS adalah Usman Kagami. Sekitar  tahun  1948  Percetakan  ORIPS  dialihkan  di  jalan  Panorama  Bukittinggi. Mesin-mesin  cetak  dikumpulkan  dari  berbagai  percetakan  swasta  di  Bukittinggi sejumlah sekitar 15 buah mesin leterpres degel tangan. Karyawan berjumlah sekitar 30 orang dan bekerja nonstop dalam 3 gilir setiap hari. Pencetakan ORIPS diawasi oleh  Eni  Karim,  Sutan  Bahrun  Sjah  dan  Anwar  Datuk  Majo  Basa  nan  Kuning (Team Penulis,1984:32-33)
Menurut Mr. Rasjid dalam ed.Mestika (1989:196) pada tahun 1947 dan 1948 percetakan  ORIPS  di  Bukittinggi  mencetak  uang  sebanyak  satu  koma  lima  ratus juta ORIPS (1.500 juta), yang dibagi bagikan sebanyak 500 juta untuk membayar hutang angkatan darat, 500 juta untuk membayar gaji pegawai sipil, dan 500 juta untuk pinjaman kepada petani biasa melalui madjelis Kredit Program.
Uang ORIPS yang dicetak di Bukittinggi berlaku untuk beberapa daerah di Provinsi  Sumatera  antara  lain  daerah  Djambi,  Riau,  Atjeh,  Sumatera  Selatan, Sumatera Timur, Tapanuli, dan juga Sumatera Barat (Suwito,2020:131). Gencarnya aksi  polisionil  yang  dilancarkan  oleh  Belanda  dalam  Agresi  menyebabkan hubungan antara daerah-daerah Republik di Sumatera dengan ibu kota Provinsi di Bukittinggi menjadi terputus, termasuk distribusi ORIPS. Situasi  inilah  yang nantinya  mendorong  daerah-  daerah  lain  di  Pulau  Sumatera,  termasuk  Sumatera Utara  mengeluarkan  ORIDA  sendiri  untuk  dipakai  sebagai  alat  pembayaran  di daerah  masing-masing  berupa  bon,  bon  sementara,  spesial  mandat  atau  mandat istimewa Percetakan ORIPS di Bukittinggi berakhir pada Agresi Militer Belanda II segala alat cetak dibumihanguskan oleh Belanda.

## Pencetakan ORIPS di Jambi
Percetakan  ORIPS  kemudian  dilanjutkan  di  Kota  Jambi.  Pada  permulaan April  1949  diselenggarakan  pemasangan  kembali  mesin  cetak  untuk  mencetak ORIPS. Pada tahun 1947 sebelumnya Pemerintah Daerah Jambi memperoleh hak untuk mengeluarkan uang daerah. Percetakan “Soe Liong” dibeli oleh Pemerintah dan dijadikan Percetakan Negara. Ditunjuk sebagai Kepala Percetakan H.B. Yahya dan wakilnya Kamarni Thaib. Percetakan diletakkan dibawah pengawasan Jawatan Penerangan  Daerah  Jambi  dengan  M.L.  Tobing  sebagai  Kepala  Jawatan.  Uang daerah  yang  pertama  keluar  bernama  “Coupun  Penukaran”  terdiri  dari  pecahan- pecahan  1  rupiah  dan  2½  rupiah,  dengan  bentuk  sederhana  sekali.  Percetakan berproduksi terus sampai akhir tahun 1948 dengan hancurnya percetakan tersebut akibat serbuan tentara Belanda terhadap kota Jambi.
Dengan didudukinya Muara Tebo oleh Tentara Belanda pada tanggal 25 Mei 1949, percetakan ORIPS diungsikan ke Tanah Tumbuh dan dari sini dipindahkan
ke  Tanjung  Belit,  Rantau  Ikil,  300  km  dari  kota  Jambi.  Semua  alat  percetakan diangkat  kesana,  secara  dibongkar  lepas-lepas.  Pemasangan  kembali  mesin percetakan  yang  telah  dibongkar  tersebut  dipercayakan  kepada  Kapten  AURI Soerjono. Untuk menggerakkan motor digunakan bensin buatan dari bahan karet alam. Karena klise resmi dari PDRI belum diterima maka dibuat klise sementara dari kayu. Untuk mewarnai uang dibuat cat dari getah-getah jernang, tetapi hasilnya tidak baik maka diganti dengan tinta hitam. Karena warna hitam inilah maka ORIPS dijuluki ORIPS Hitam. Pecahan yang di cetak adalah 25 dan 50 rupiah atas nama Dewan  Menteri  Keuangan  Jambi.  Menteri  Keuangan  PDRI  Mr.  Lukman  Hakim menyerahkan klise ke percetakan di Rantau Ikil untuk mencetak pecahan 10, 25, 50,  dan  100  rupiah.  Percetakan  Negara  PDRI  di  Rantau  Ikil  dipimpin  oleh Komisaris Polisi Ahmad Bastari merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Daerah  Jambi.  Jumlah  uang  yang  beredar  selama  percetakan  ORIPS  tersebut berjalan diperkirakan berjumlah Rp 42.750.000,-.

## Masa Berakhirnya ORIPS
Pada  saat  Pemerintahan  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  terbentuk, Peredaran  ORIPS  perlahan-lahan  diberhentikan.  Hal  ini  disebabkan  karena diwilayah Indonesia ternyata masih terdapat banyak macam uang yang beredar dan berlaku sebagai alat pembayaran dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Berbagai jenis  uang  beredar  di  masyarakat  antara  lain:  uang  NICA  yang  tidak  diakui pemerintah,  uang  DJB  ( De  Javasche  Bank )  uang  tersebut  belum  ditukarkan atau disimpan ke Bank yang ditentukan dalam UU No. 18 tahun 1946. ORI, dan puluhan jenis  ORIDA  termasuk  ORIPS.  Selain  itu  banyaknya  ORI  palsu  semakin memperparah kesemrawutan peredaran mata uang yang diperlihatkan betapa tidak sehatnya ekonomi negara saat itu. (Darsono, 2017:306)
Untuk membenahi peredaran berbagai mata uang tersebut, pemerintah RIS kemudian  mengeluarkan  kebijakan  penyeragaman  jenis  mata  uang  melalui penerbitan mata uang RIS (uang federal) dengan nilai Rp 5 dan 10 emisi Januari 1950.  Keputusan  penerbitan  mata  uang  RIS  tersebut  juga  juga  diikuti  dengan Maklumat Menteri Keuangan yang menetapkan penarikan ORI, ORIDA termasuk
penarikan  ORIPS  ,  dan  mata  uang  lainnya  dari  peredaran.  Seluruh  mata  uang tersebut tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah masing-masing sampai tanggal 1 Januari 1950. (parera, 2005:256)

## PENUTUP
Alasan Provinsi Sumatera mencetak ORIPS karena perekonomian Indonesia di  awal  kemerdekaan  sangat  buruk    akibat  peninggalan  dari  penjajahan  Jepang, yang  diperparah  dengan  kedatangan  tentara  Sekutu  dan  NICA  pada  tanggal  4 Oktober  1945  di  Tanjung  Periok  yang  bertujuan    untuk  menguasai  Indonesia kembali.  Di  awal  kemerdekaan  ada  tiga  mata  uang  yang  beredar  yaitu  uang pendudukan Jepang atau Rupiah Jepang, Uang De Javasche Bank dan Uang NICA. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  RI  membuat  kebijakan  dengan menerbitkan  uang  sendiri  yang  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia  yang bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI diterbitkan pada 30 Oktober 1946 melalui pidato Muhammad Hatta pada 29 Oktober 1946. ORI hadir untuk menolak peredaran  uang  Jepang,  De  Javasche  Bank,  dan  uang  Nica.  Namun,  dalam peredaran ORI mengalami banyak kendala akibat dari aksi polisionil, dan blokade Belanda, kemudian geografis  Indonesia  yang berpulau-pulau sehingga  ORI tidak tersebar secara merata keseluruh daerah-daerah termasuk di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah agar kebutuhan dan perekonomian tiap- tiap  daerah  tidak  terhambat,  maka  melalui    Peraturan  Pemerintah  No.  19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Keresidenan, dan Kabupaten  diberikan  wewenang  untuk  menerbitkan  Oeang  Republik  Indonesia Daerah  (ORIDA).  ORIDA  adalah  uang  kertas  atau  tanda  pembayaran  yang  sah yang berlaku secara terbatas didaerah tersebut. ORIDA pertama di pulau Sumatera bernama ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera).
Proses pencetakan ORIPS dilaksanakan di Percetakan Negara II (Percetakan Deli)  yang  sebelumnya  telah  dipidahkan  dari  Kota  Medan  ke  Kota  Pematang Siantar.  ORIPS  dicetak  dengan  menggunakan  kertas  HVS/kertas  buku.  ORIPS yang  bertanggal  31  Maret  1947  itu  baru  dapat  dicetak  pada  bulan  April  1947, adapun jenis pecahan yang dicetak adalah pecahan 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah,
dan 100 Rupiah. ORIPS mulai diedarkan pada tanggal 11 April 1947 sebagai tanda pembayaran yang sah di Sumatera. Pengeluaran ORIPS diatur maklumat Gubernur Sumatera no. 92/K.O tertanggal 8 April 1947.
Peran  Oeang  Republik  Indonesia  Provinsi  Sumatera  (ORIPS)  dalam perjuangan  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  yaitu  Pencetakan  ORIPS  sangat banyak  membantu  masyarakat  menolong  perekonomian  rakyat  Sumatera,  sebab masalah kesulitan keuangan sebagai alat pembayaran yang sah sudah dapat teratasi.

## DAFTAR REFERENSI
Darsono  Dkk  (2017), Berjuang  Dengan  Uang  Mempertahankan  dan  Memajukan Republik  Indonesia:  Semangat  Juang  Otoritas  dan  Masyarakat  Sumatera Utara, Bank Indonesia: Jakarta.
Darsono  Dkk  (2016), Perjuangan  Mendirikan  Bank  Sentral  Republik  Indonesia, Bank Indonesia: Jakarta.
Parera,D.J  (Ed),  (2005), Sejarah  Bank  Indonesia  Periode  I:  1945-1959  Bank Indonesia  Pada  Masa  Perjuangan  Kemerdekaan  Indonesia. Bank Indonesia: Jakarta.
Soedarjdo,  Nichlany,  (1991), Banknotes  And  Coins  From  Indonesia  1945-1990 , Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan PERUM PERURI : Jakarta.
To, Oey Beng, (1991), Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958) . Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesiaan: Jakarta.
Team penyusun, (1988), Percetakan Uang RI Dari Masa ke Masa Cukilan Fakta dan Peristiwa peroide 1958-1971. Tanpa Penerbit dan Kota Terbit.
Sjamsuddin, Helius (2012), Metodologi Sejarah ,Ombak: Yogyakarta.
Sulasman, (2014), Metode Penelitian Sejarah, Pustaka Setia: Bandung.
Amelia,  Pidia,  (2013). Gubsu  Pertama  dan  Lahirnya  Propinsi  Sumatera Perjuangan Mr. SM. Amin mempertahankan Indonesia di Sumatera Utara 1945-1949. Unimed Press : Medan
Paeni,  Mukhlis  (Ed).  2009. Sejarah  Kebudayaan  Indonesia. Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada.
Kahin,    Audrey,  (1979). Perjuangan  Kemerdekaan  Sumatera  Barat  Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
Sjahnan,  (1982). Dari  Medan  Area  Kepedalaman  dan  Kembali  Ke  Kota  Medan. Dinas Sejarah Kodam-II/BB
Nasution, A.H, (1970). Tentara Nasional Indonesia II. Seruling Masa Jakata.
Reid,  Anthony,  (2012). Sumatera  Revolusi  dan  Elite  Tradisional. Komunitas bambu.
Reid  Anthony,  (2011). Menuju  Sejarah  Sumatera  Antara  Indonesia  dan  Dunia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
TWH,  Muhammad,  (2004). Perjuangan  Tiga  Komponen  Untuk  Kemerdekaan. Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RI: Medan
Uno, (2015). Oeang Nusantara . Bandung. Genera Publishing. Zed,  Mestika  (Ed),  (1979). Perjuangan  Kemerdekaan  Sumatera  Barat  dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950 . Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Bukittinggi