## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 1, Mei 2022 E-ISSN: 2622-2051 , P-ISSN: 2580-4200
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.)
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS ON BULLYING IN BLITAR (STUDY OF VERDICT NUMBER: 449/PID.SUS/2012/PN.BLT.)
Ahmedhio Rahmadhani 1 , Cekli Setya Pratiwi 2 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email: ahmedhio200398@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email: cekli@umm.ac.id

## Abstrak
Dewasa ini  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  berkembang  cukup  pesat.  Bullying  adalah suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  menyudutkan  orang  lain  dengan  nada merendahkan,  mengolok-olok  hingga  kekerasan  fisik.  Proses  peradilan  terhadap  anak seringkali  menimbulkan  stigmatisasi  dan  dampak  yang  merugikan  bagi  anak,  salah  satu kelemahannya  adalah  peraturan  perundang-undangan  tidak  menghalangi  anak  memasuki peradilan formal sejak dini. Tindak pidana bullying telah banyak menimbulkan kerugian dan keresahan,  seperti  kasus  yang  terjadi  di  Blitar  yang  berawal  dari  dua  orang  anak  yang melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri (kajian putusan no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). Perkara berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, padahal UUSPPA telah mengatur bahwa perlindungan harus diberikan kepada anak, termasuk anak yang melakukan tindak  pidana.  Penulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris,  yaitu  dengan menjelaskan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dalam  mengatur  restorative  justice  dan pelaksanaannya  di  Kota  Blitar  serta  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  peraturan pidana  no.  449/Pidsus/2012/PN.Blt.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan restoratice justice di Blitar belum terlaksana secara maksimal karena faktor hukum itu sendiri dan budaya masyarakat di daerah tersebut. Salah satu contoh penerapan restorative justice yang  belum  optimal  adalah  Putusan  Nomor  499/Pidsus/2012/PN.Blt  karena  hakim menjatuhkan  putusan  pidana  meskipun  penjatuhan  pidana  merupakan  upaya  terakhir terhadap  anak  di  depan  hukum.  Namun  dengan  begitu,  Pengadilan  Negeri  Blitar  telah melakukan  upaya  untuk  mengoptimalkan  penerapan  keadilan  restoratif  di  Blitar,  salah satunya adalah dengan memberikan sosialiasi dan pengenalan kepada masyarakat.

## Kata kunci: Anak, Bullying, Keadilan Restoratif

## Abstract
Today, crimes committed by children are growing quite rapidly. Bullying is an activity carried out with the aim of cornering other people with condescending tones, making fun of to physical violence. The judicial process against children often causes stigmatization and adverse impacts on children, one of the weaknesses is that the laws and regulations do not prevent children from entering formal justice from an early age. The crime of bullying has caused a lot of harm and unrest, such as the case that occurred in Blitar which started with two children who were violent against their own friends (study of decision no: 449/ pid.sus/2012/pn. blt.). The case ended with the imposition of a crime against the Defendant, even though UUSPPA has stipulated that protection must be given to children, including children who commit criminal acts. This writing uses a type of empirical normative research, namely by explaining the regulations that apply in regulating restorative justice and its implementation in the City of Blitar as well as the judge's considerations in deciding criminal regulations no. 449/Pidsus/2012/PN.Blt. The results of the study indicate that the application of restoratice justice in Blitar has not been carried out optimally because of the legal factor itself and the culture of the people in the area. One example of the application of restorative justice that has not been optimal is Decision Number 499/Pidsus/2012/PN.Blt because the judge handed down a criminal decision even though the imposition of a crime was a last resort against a child before the law. However, the Blitar District Court has made efforts to optimize the application of restorative justice in Blitar, one of which is by providing socialization and introduction to the community
Keywords: Bullying, Children, Restorative Justice.

## Pendahuluan
Salah satu bentuk hak dasar yang merupakan hak yang harus diterima oleh setiap anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  serta  berakhlak  mulia.  Jaminan perlindungan  hak  dasar  tersebut  sesuai  dengan  nilai  Pancasila  dan  tujuan negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak inilah yang kemudian akan memiliki peran strategis yang  mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Upaya- upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar nantinya anak- anak  dapat  berpartisipasi  secara  optimal  bagi  pembangunan  bangsa  dan negara.
Hal  tersebut  didukung  juga  oleh  peraturan  perundang-undangan lainnya,  salah satunya menurut Pasal 1 (satu) butir 2 (dua) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002), perlindungan anak adalah memberi jaminan dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  di  Indonesia  seiring  dengan  kemajuan  jaman  yang  ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang  dewasa  saja  yang  bisa  melanggar  nilainilai  dan  norma  yang  ada dimasyarakat  terutama  norma  hukum,  seseorang  yang  terkategori  masih anak-anak  juga  bisa  melakukan  pelanggaran  terhadap  norma  hukum  baik secara sadar maupun tidak sadar.
Pelanggaran  terhadap  norma  hukum  yang  membuat  seorang  anak harus  berhadapan  dengan  sistem  peradilan,  menimbulkan  tanggapan  yang mengatakan  bahwa  adanya  penegak  hukum  yang  belum  memberikan perhatian  secara  khusus  terhadap  tersangka  anak,  dan  hal  tersebut menunjukan  bahwa  hukum  yang  ada  di  Indonesia  masih  belum  cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak- anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia.
Kasus perundungan (bullying) merupakan permasalahan yang umum dijumpai di remaja di seluruh dunia. Secara teoritis bullying merupakan suatu keadaan  yang  berupa  perilaku  negatif  dan  berulang,  yaitu  saat  seseorang kesulitan  untuk  mempertahankan  dirinya  dari  suatu  kekuatan  yang  tidak seimbang, perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja dan intens. Seseorang menjadi pelaku bullying ketika mengarahkan perilaku negatif kepada seorang atau  lebih  secara  berulang  dan  dalam  waktu  tertentu.  Definisi  tersebut mengandung tiga poin utama yaitu adanya perilaku negatif yang dilakukan dengan sengaja, adanya pengulangan bullying terhadap korban, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan (baik secara fisik ataupun psikis) antara korban dan pelaku bullying (Olweus, 1993). 1
Menurut  Olweus,  perundungan  atau  bullying  didefinisikan  sebagai masalah  psikososial  yang  dilakukan  dengan  menghina  dan  merendahkan orang lain  secara berulang-ulang yang dapat menghasilkan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying dengan relasi kuasa pelaku lebih besar
1 Pipih Muhopilah, Jurnal “Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying”, Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan Vol. 1, No. 2, November 2019.
daripada korban. 2 Sementara itu, menurut Sejiwa (2008), perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan sebagai cara untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis yang membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku bullying disebut pula dengan istilah bully. Tindakan bullying tidak mengenal gender maupun usia yang berarti bahwa tindakan ini dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Tindakan bullying di dapat juga dijumpai di mana saja. 3
Menurut  Ariesto  (2009),  terdapat  setidaknya  lima  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  perundungan  di  Blitar,  yaitu  keluarga,  sekolah, faktor kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, dan tayangan televisi dan media cetak. Dalam faktor keluarga, anak tersebut sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya yang pada akhirnya ditiru untuk diterapkan kepada teman-temannya. Sementara itu di pihak sekolah, pelaku bullying  sering  sekali  mendapatkan  pengabaian  yang  membuat  mereka mendapatkan validasi atas perilaku mereka terhadap anak lain. Faktor ketiga, yaitu  faktor  kelompok  sebaya,  juga  tidak  kalah  penting.  Ketika  anak-anak melakukan interaksi dengan teman sekolahnya, teman di sekitar rumah dapat saling  mempengaruhi  untuk  melakukan  tindak  bullying.  Sementara  itu, kondisi  lingkungan  sosial  seperti  kemiskinan,  juga  memiliki  pengaruh terhadap perilaku bullying yang ada pada remaja. 4
Dari data National Mental Health and Education Center tahun 2004 di Amerika  diperoleh  data  bahwa  bullying  merupakan  bentuk  kekerasan  yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial di mana 15% dan 30% siswa adalah pelaku  bullying  dan  korban  bullying.  Prevalensi  perilaku  bullying  yang meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerusakan atau kerugian yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi karena perilaku  bullying sering kali dianggap sepele. Selain itu, perilaku bullying ini tidak mendapatkan intervensi
2 Olweus,  D.  (2012).  Cyberbullying:  An  overrated  phenomenon?  European  Journal  of Developmental Psychology, 9, 520–538. doi:10.1080/17405629.2012.682358.
3 Tim Sejiwa. (2008). Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan. Jakarta: Grasindo.
4 Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program  Anti Bullying Teacher Empowerment Retrieved , from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%2009%20Ari%20p%20-%20 Pelaksanaan%20 program Literatur.pdf
dalam penanganannya, seperti mediasi yang secara efektif mengurangi konflik di antara anak-anak yang menjadi korban bullying (Limber, dalam Crawford, 2002). 5
Berdasarkan  data  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah kasus perundungan (bullying) mencapai sebanyak 369 kasus. Namun pada tahun 2015 kasus perundungan naik  menjadi  487  kasus.  Pada  tahun  2016  jumlah  kasus  perundungan berkurang menjadi 328 kasus.
Salah  satu  tindakan  perundungan  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah perundungan  yang  dilakukan  oleh  seorang  remaja  di  Blitar  bernama  DYK yang  pada  hari  Selasa  tanggal  5  Juni  2012  sekira  jam  11.00  Wib,  bersama dengan  saksi  Didik  Purwanto  dan  Saudara  Leno  masih  ingin  minum- minuman keras lagi maka sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan Leno meminta uang  kepada  saksi  itu  saksi  Didik  Purwanto  tidak  mempunyai  uang  lagi sehingga saksi Didik Purwanto menitipkan / menggadaikan HPnya kepada terdakwa. Ketika terdakwa tiba dengan membawa 1 (satu) botol berukuran besar dan 1(satu) botol berukuran sedang dan duduk dipinggir jalan pada saat itu  saksi  Didik  Purwanto  dipukul  oleh  terdakwa  dengan    menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal mengenai mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara Leno memukul dibagian dahi sebanyak 3(tiga) kali dan  saksi  Didik  Purwanto  terjatuh  hanya  bertahan  diri  dengan  menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya namun tetap ditendang dibagian rusuk  sebelah  kanan  dan  kiri  serta  leher  sehingga  saksi  Didik  Purwanto Pingsan/tidak sadarkan diri yang akhirnya kejadian tersebut dilaporkan  ke Polsek Panggungrejo.
Berdasarkan hasil visum Et Repertum yang dilakukan oleh Puskesmas Sutojayan  Nomor  253/222/409.115.18/2012,  tanggal  31  Juli  2012  diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua luka yang lebam di mata kiri dan babras di punggung yang sifatnya ringan dan dapat sembuh total tanpa cacat. Akibat perbuatannya tersebut, terdakwa diancam dan dipidana pasal 170 (1) KUHP.
Di  era  yang  seperti  ini,  masyarakat  kebanyakan  memanfaatkan  jalur pengadilan  secara  konseptual  dan  teoritis  untuk  berusaha  menciptakan keadilan.  Akan  tetapi  tentu  saja  hal  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang  dapat dengan mudah dicapai. Dengan melalui cara yang tradisional, maka proses
5 Matraisa Bara Asie Tumon, Jurnal “ Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
penyelesaian  perkara  dapat  menghasilkan  peradilan  dengan  sifat  win  lose solution.  Sifat  ini  memungkinkan  adanya  pihak  yang  menang  dan  ada  pula pihak yang kalah. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur tradisional sering memunculkan  suatu  dampak  turunan  berupa  rasa  “tidak  enak”,  dendam, tidak  puas,  bahkan  tidak  adil.  Peradilan  jenis  ini  juga  sering  memunculkan sifat ingin membalas dendam. 6
Apabila kita belajar dari kasus peradilan jalur tradisional di Indonesia, banyak  sekali  kasus  yang  dirasa  tidak  memenuhi  rasa  keadilan.  Misalnya kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa  Rasminah,  kasus  pencurian  kakao  senilai  Rp.  2.500,00  yang menimpa Aminah serta berbagai kasus lain  yang seolah-olah “sepele” yang masuk ke pengadilan. Putusan-putusan hakim dalam kasus tersebut menuai kontroversi  di  kalangan  masyarakat  karena  dirasa  tidak  memenuhi  rasa keadilan.
Adanya  berbagai  persoalan  di  atas  menuntut  untuk  diciptakannya sebuah alternatif yang dapat menyeselasikan banyak kasus perkara. Salah satu konsep  yang  dapat  dipakai  adalah  konsep  keadilan  restoratif  (restoratice justice).  Konsep  keadilan  ini  telah  diterapkan  di  berbagai  wilayah  di  dunia untuk  penanganan  perbuatan  yang  melawan  hukum  (dalam  arti  formal) karena berhasil menciptakan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif  memiliki  tujuan  utama  untuk  memberdayakan  korban,  pelaku, keluarga,  dan  masyarakat  dengan  menggunakan  landasan  asas-asas kemasyarakatan. 7
Di  dalam  penyelesaian  kasus  bullying,  diharapkan  ada  penerapan restorative  justice  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Selama  ini, keadilan  yang  berlangsung  di  Indonesia  adalah  sistem  peradilan  retributive. Hal yang diharapkan dari adanya keadilan restorative ini adalah adanya proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk sama-sama memecahkan masalah dan solusi untuk menyelesaikannya di masa depan.  Keadilan  tipe  ini  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip
6 Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 592.
7 Ibid, Hlm 595.
yang terpenting dari restorative justice adalah partisipasi korban dan pelaku, partisipasi  warga  sekitar  sebagai  fasilitator  dalam  penyelesaian  kasus  yang menyebabkan  ada  jaminan  anak  atau  pelaku  yang  tidak  akan  mengganggu harmoni yang tercipta di masyarakat.
Penggunaan  restorative  justice  yang  diintegrasikan  maupun diselaraskan  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam  rangka  mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara ini tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah  maupun  lembaga  legislatif  melalui  kebijakan  kriminal  atau kebijakan  penanggulangan  kejahatan  (criminal  policy)  dengan  mengadopsi nilai-nilai  yang  ada  dan  berkembang  di  masyarakat  Indonesia.  Perlunya penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  model restorative  justice  ini  karena  lebih  menyembuhkan  (healing),  lebih  resolutif dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (elegant solution). Di samping itu pemenuhan  keadilan  substantif  bagi  warga  masyarakat  akan  terwujud  dan pencapaian tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum saja, melainkan juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum 8
Dari  penjabaran  latar  belakang  yang  telah  penulis  sebutkan  diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi restorative justice dalam kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Blitar serta memberikan  analisa  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  penjara  terhadap  anak  pelaku  bullying  dalam  putusan  nomor 499/Pidsus/2019/PNBlt. Untuk itu  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  :  “IMPLEMENTASI  RESTORATIVE  JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS BULLYING DI BLITAR (STUDI PUTUSAN NO : 449/ PID.SUS / 2012 / PN.BLT.)”

## Permasalahan
Permasalahan  yang  akan  dibahas  di  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai implementasi Restorative Justice dalam kasus tindak pidana di Kota Blitar dan penjatuhan pidana  kepada anak pada putusan No. 449/Pid.sus/2012/PNBlt.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu  penelitian  dari  in  action  terhadap  keberlakuan  hukum  normatif.
8 Ibid Hlm 98
Penelitian  hukum  normatif  empiris  mengkaji  tentang  pelaksanaan  atau implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang-undangan)  dan  kontrak secara  faktual  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai  dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan  hukum  positif  tertulis  (undang-undang)  yang  diberlakukan  pada peristiwa  hukum  in  concreto  dalam  masyarakat.  Pelaksanaan  atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (real action) dan dokumen  hukum  (legal  document).  Berdasarkan  hasil  penerapan  tersebut dapat  dipahami  apakah  ketentuan  undang-undang  atau  ketentuan  kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  (state  approach)  dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach).  Peneitian  ini  berisi  penelaahan  terhadap  semua peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu hukum  restorative  justice  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  bullying terhadap anak dan implementasinya melalui pendekatan konsep.
Peneliti  menggunakan  data  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu:  1)  Bahan  Hukum Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  undang-undang, yakni:  a)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak; b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak;  dan  c) Undang-undang terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini; 2) Bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa  literature-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian; dan 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.
Teknik  penelusurаn  bаhаn  hukum  dаlаm  penyusunаn  penelitiаn  ini dilаkukаn melаlui Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan  hukum  tersebut  diidentifikаsi  untuk  selаnjutnyа  diаnаlisis menggunаkаn penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada berdasarkan data, jadi data tersebut disajikan dan  kemudian dianalisa  serta diinterpretasikan.    Seperti  halnya  namanya,  sifat  penelitian  tersebut  ialah menggambarkan  keadaan  seperti  yang  ada  saat  ini.  Hal  tersebut  hanya menggambarkan  fenomena  atau  situasi  yang  diteliti  dan  karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.

## Pembahasan

## Implementasi  Restorative  Justice  dalam  Tindak  Pidana  Bullying  di Kota Blitar
Keadilan Restoratif dimaknai sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk  menegakkan  keadilan  melalui  perbaikan  kerusakan  yang  timbul sebagai  akibat  dari  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif  ini  dilakukan  dengan cara melibatkan setiap pihak terkait, yakni pelaku, korban, maupun keluarga dari  kedua  pihak,  serta  pihak  lain  yang  berkaitan  (pembimbing kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  profesional),  untuk  kemudian  bersama- sama mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak para pihak terkait. Penyelesaian  tersebut  diharapkan  menjadi  pemulih,  dan  bukan  sebagai pembalasan.
Untuk menerapkan Restorative Justice, maka harus memenuhi syarat pada  diri  pelaku  dengan  mempertimbangkan  usia  anak,  pengakuan  dan penyesalan oleh si anak pelaku, serta persetujuan dari korban dan skeluarga korban.  Selain  itu,  ancaman  hukuman  juga  menjadi  syarat  penting  dalam menerapkan Restorative Justice, yakni ancaman maksimum dari tindak pidana yang  dilakukan  adalah  7  tahun.  Residivis  juga  akan  menjadi  faktor pertimbangan penerapan keadilan restoratif ini.
Di Pengadilan Negeri Blitar jumlah perkara anak dari tahun ketahun sekitar 15-20 kasus anak per tahun. Dari tahun 2014 sampai 2018 ada sekitar 126  perkara  anak.  Jumlah  kasus  tersebut,  tidak  semua  kasus  anak  dapat melakukan  proses  diversi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan jika kasus anak memenuhi syarat, yaitu ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau dengan kata lain  anak bukan merupakan residivis.  Dari
keseluruhan  perkara  anak  di  Pengadilan  Negeri  Blitar,  perkara  anak  lebih banyak  diselesaikan  secara  litigasi  karena  banyak  dari  kasus  anak  tersebut tidak memenuhi syarat.
Kasus anak yang telah memenuhi syarat yaitu ancaman pidana kurang dari  7  tahun  dan  bukan  merupakan  tindak  pidana  dapat  melaksanakan diversi. Dalam  pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Blitar, pihak  yang dihadirkan  adalah  dari  pihak  pelaku  beserta  keluarganya,    pihak  korban beserta  keluarganya,  pihak  Bapas  untuk  mendampingi  pelaku  dan  Pekerja Sosial Profesional yang mendampingi korban jika korban anak-anak. Namun, diversi baru dapat dilakukan bila telah ada persetujuan antara kedua pihak. Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  penyebab  diversi  tidak  dapat dilakukan,  karena  pada  kenyataannya  dalam  pelaksanaan  korban  (ataupun keluarganya) beranggapan bahwa hukuman yang adil dan pantas didapatkan oleh  pelaku  adalah  dengan  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  melalui pemidanaan penjara. Kasus anak yang gagal dalam diversi ini paling banyak karena pihak korban yang tidak mau memaafkan pelaku. Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan diversi tidak berhasil adalah karena tidak ditemukan titik  temu  atau  titik  kepsepakatan  antar  kedua  belah  pihak.  Di  Pengadilan Negeri Blitar, salah satu contoh tidak bertemunya kesepakatan antara kedua belah pihak adalah kesepakatan mengenai “ganti rugi”. Pihak korban biasaya meminta  pihak  pelaku  untuk  membayar  sejumlah  uang  yang  tak  mampu dipenuhi  dari  pihak  pelaku.  Misalkan  kerugian  yang  diderita  korban Rp.100.000-  Rp.200.000  namun  ganti  kerugian  yang  diminta  korban  sampai juta  an  rupiah.  Sehingga  proses  diversi  ini  tidak  mendapatkan  kesepakatan antara  kedua  pihak  dan  akhirnya  perkara  tersebut  dilanjutkan  pada  tahap persidangan.
Pada saat dipersidangan, hakim juga sudah cukup aktif mengarahkan kedua  pihak  untuk  melakukan  proses  diversi.  Hakim  juga  telah  memberi gambaran  kepada  pihak  korban  mengenai  akibat  putusan  tersebut  dan  lain sebagainya,  namun  terkadang  pihak  korban  tidak  mau  mengerti  dan  tetap ingin melanjutkan pada proses persidangan. Terkadang pihak korban merasa puas jika kasus tersebut sampai ke persidangan, ada juga yang menganggap bahwa yang dinamakan hukum itu adil jika sudah menghukum anak tersebut dengan melanjutkan proses tersebut ke tahap persidangan.
Faktor  penghambat  lain  sebenarnya  sesuai  pasal  14  UU  SPPA seharusnya  Bapas  mendampingi  anak  dalam  proses  diversi  di  semua  tahap
pemeriksaan. Namun pada kenyataan dilapangan tidak seperti itu, karena ada beberapa faktor yaitu petugas bapas yang hanya sedikit sedangkan wilayah yang mencakup wilayah kerja Bapas Kelas II Kediri tidak hanya satu meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten  Nganjuk,  Kabupaten  Tulungagung  dan  Kabupaten  Trenggalek. Jadi jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang ditangani. Sering  terjadi  dari  pihak  Bapas  tidak  dilibatkan  dalam  proses  pemeriksaan penanganan  anak  untuk  mendampingi  pelaku  anak  tersebut.  Kenyataan dilapangan yang hadir dalam diversi ini tidak semua pihak hadir, terkadang ada dari tokoh masyarakat dan pihak peksos tidak hadir namun tetap diversi dilaksanakan.
Selain itu jika berhasil diversi, dan sudah ada kesepakatan diversi itu menjadi tugas Bapas untuk mengawasi kesepakatan diversi tersebut. Namun pada kenyataannya ada kesepakatan diversi yang tidak diawasi oleh  bapas. Seharusnya pihak bapas mengontrol bagaimana anak pelaku tersebut namun karena kekurangan petugas maka tidak dilaksanakan. Salah satu contoh pada kesepakatan diversi yang menyatakan anak pelaku harus bersekolah, namun dengan  alasan  kesepakatan  tersebut  sulit  untuk  dijalankan  karena keterbatasan  fasilitas  dan  kondisi  lingkungan  anak  yang  tidak  mendukung anak tersebut untuk sekolah. Dinas sosial sendiri tidak mau memfasilitasi anak tersebut dengan alasan tidak ada tempat dan anggaran.
Konsep  Restorative  Justice  yang  menekankan  pada  suatu  respon sistematis  atas  terjadinya  suatu  kejadian  atau  konflik  di  masyarakat  dan menekankan  pada  pemulihan  atas  kerugian  yang  dialami  korban  dan/atau masyarakat sebagai akibat dari adanya kejadian atau perbuatan kriminal atau tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu maka dalam kaitannya dengan upaya resolusi  konflik,  restorative  justice  harus  segera  berjalan  manakala  terdapat atau terjadi suatu kejadian kecil yang berpotensi pada konflik yang lebih besar bahkan restorative justice dapat segera berjalan manakala terdapat kejahatan berupa  tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korban  baik  tindak pidana ringan, delik aduan, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak. Untuk mengetahui adanya suatu kejadian ini tentunya pemberdayaan peran masyarakat  menjadi  sangat  penting.  Restorative  Justice  diimplementasikan sebagai  merespon  suatu  masalah,  kejadian  tindak  pidana,  konflik  dengan melakukan  identifikasi  dan  pengambilan  langkah-langkah  untuk  perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan, akan melibatkan seluruh pihak yang terkait,
dan berupaya melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon setiap kemungkinan konflik yang akan menjadi lebih besar 9 .
Pelaksanaan  diversi  dan  restorative  justice  memberikan  dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan restorative justice, mempunyai dasar  kesamaan  yaitu  menghindarkan  pelaku  tindak  pidana  dari  system peradilan  pidana  formal  dan  memberikan  kesempatan  anak  pelaku  untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara. 10
Berbagai  macam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat ditemukan  di  Kota Blitar,  salah  satu  contohnya  adalah  kasus  penganiayaan dan kekerasan pada Putusan No. 499/PidSus/2012/PN.Blt dimana Terdakwa terbukti  melakukan  tindak  pidana  secara  terang-terangan  melakukan kekerasan kepada orang/benda di muka umum dan Terdakwa divonis pidana penjara  selama  2  bulan.  Kasus  tersebut  dapat  menjadi  contoh  gambaran kenyataan  sosial  bahwa  masih  banyak  jumlah  anak  bermasalah  dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana pada usia yang masih sangat muda.
Proses hukum yang harus dijalani anak-anak tersebut, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi hingga pelaksanaan putusan hakim, merupakan sebuah proses  yang  panjang  dan  melelahkan  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana  menjadi  rugi,  karena  proses  hukum  yang  panjang  dan  melelahkan tersebut tidak  mencerminkan sifat mengedepankan yang terbaik bagi anak. Soerjono Soekanto  (Soerjono Soekanto, 2007:8) mengungkapkan bahwa masalah  pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor yang  mempengaruhinya,  faktor  tersebut  antara  lain  dari  faktor  hukum  dan faktor masyarakat. Faktor hukum meliputi hukum perundang-undangan dan peraturan  terkait,  penegak  hukum,  serta  sarana  dan  fasilitas  penunjang penegakan hukum. Sementara faktor masyarakat berasal dari masyarakat dan kebudayaan di dalam masyarakat itu.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dikaitkan  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono
9 Ibid halm 101
10 Dr. Marlina, 2020, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Medan, halm 230
Soekanto,  maka  hambatan  dalam  pelaksanaan  diversi  di  Pengadilan  Negeri Blitar diperoleh hasil dan analisa yaitu :
1. Faktor Penegak Hukumnya
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  terdapat  ketidakseragaman oleh  penegak  hukum  khususnya  pada  Hakim  Anak  dalam  menangani perkara anak, ada yang berpedoman pada PERMA dan ada yang hanya berpedoman  pada  UUSPPA.  Padahal  pada  hakikatnya  PERMA  No.4 Tahun 2014 wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversi, namun  kenyataannya  PERMA  tersebut  belum  sepenuhnya  dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversi terhadap kasus anak yanh disebabkan oleh pemahaman berbeda, sehingga hal tersebut berakibat pada kepentingan anak yang tentu saja dirugikan. Selain itu, jika diversi di Pengadilan  Negeri tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan kurangnya sikap awas dalam diri para aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan keadilan restoratif pada anak. Tak hanya itu, jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah ABH, juga menjadi salah  satu  faktor  penghambat  untuk  diterapkannya  diversi  melalui restorative justice di Kota Blitat. Sebagai contoh Bapas Kediri yang wilayah kerjanya  meliputi  meliputi  Kota  dan  Kabupaten  Kediri,  Kota  dan Kabupaten  Blitar,  Kabupaten  Nganjuk,  Kabupaten  Tulungagung  dan Kabupaten Trenggalek.
2. Faktor Masyarakat Pada  faktor  masyarakat,  paradoks  yang  dianut  oleh  masyarakat  yang masih menganggap pemberian sanksi yang berat adalah harga yang pantas dibayar oleh seorang pelaku tindak pidana, tidak peduli orang dewasa atau anak-anak.  Penjara  dianggap  sebagai  tempat  yang  tepat  untuk memberikan  efek  jera  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana. Penyelesaian  melalui  jalur  perdamaian  dan  kekeluargaan  yang diupayakan oleh aparat penegak hukum seringkali mendapatkan respon negatif dari masyarakat yang disebabkan oleh paradigma yang melekat di dalam  masyarakat  mengenai  hukuman  pidana.  Selain  itu  faktor  dari keluarga  pelaku  yang  kurang  memahami  pentingnya  diversi  bagi  anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang menjadi  penggagal  dalam  upaya  diversi  melalui  pendekatan  keadilan restoratif.
Sifat  dasar  anak  yang  masih  labil,  serta  harapan  masa  depan  anak sebagai  harapan  bangsa,  seharusnya  menjadi  pertimbangan  dan  perhatian para  aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  anak  berhadapan  dengan hukum  dengan  mengupayakan  pencarian  suatu  solusi  alternatif  untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal serta stigma buruk yang akan diterima oleh anak terhadap statusnya sebagai narapidana.
Oleh  karenanya,  Pengadilan  Negeri  Blitar  telah  melakukan  upaya- upaya untuk mengenalkan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar adalah dengan memberikan  penyuluhan  Kegiatan  Sosialisasi  terkait  dengan  Restorative Justice  (RJ)  kepada  masyarakat.  Kegiatan  tersebut  diikuti  oleh  Para  Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Tujuan diadakannya sosialisasi Restorative Justice di lingkungan Pengadilan Negeri Blitar tersebut adalah untuk mereformasi criminal justice system yang selama  ini  masih  mengedepankan  hukuman  penjara.  Perkembangan  sistem pemidanaan  bukan  lagi  bertumpu  pada  pelaku,  melainkan  telah  mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar.

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Bullying Pada Putusan No. 499/Pid.sus/2012/PNBlt
Sebelum  membahas  mengenai  penjatuhan  pidana  terhadap  anak pelaku bullying, penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran kasus pada Putusan No. 449/Pid.sus/2012/PN.Blt yang dituangkan ke dalam tabel berikut :
Tabel 1 : Gambaran Kasus pada Putusan No. 449/Pid.sus/2012/PN.Blt Posisi Kasus
Terdakwa DELIF YUSEP KURDIANA, pada hari Selasa, 5 Juni 2012 sekira jam 11.00 Wib, bersama dengan saksi Didik Purwanto  dan  Saudara  Leno  masih ingin  minum-minuman  keras  lagi. Sekira  jam  17.00  Wib  terdakwa  dan Leno meminta uang kepada saksi Didik Purwanto,  namun  karena  saksi  tidak
mempunyai  uang  lagi  sehingga  saksi Didik Purwanto menggadaikan HPnya kepada terdakwa. Ketika terdakwa tiba dengan  membawa  1  (satu)  botol berukuran  besar  dan  1(satu)  botol berukuran sedang, terdakwa kemudian duduk dipinggir jalan dan saat itu saksi Didik Purwanto dipukul oleh terdakwa dengan    menggunakan  tangan  kosong dengan  tangan  mengepal  mengenai mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan  saudara  Leno  memukul  dibagian dahi sebanyak 3(tiga) kali. Saksi Didik Purwanto  terjatuh  dan  bertahan  diri dengan menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya namun tetap ditendang dibagian rusuk sebelah kanan dan kiri serta leher. saksi Didik Purwanto  tidak  sadarkan  diri,  dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Panggungrejo. Dakwaan Diancam dan dipidana dalam pasal  170 (1) KUHP Tuntutan a. Menyatakan terdakwa DELIF YUSEP KURDIANA  bersalah  melakukan tindak  pidana  dimuka  umum bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap  orang  sebagaimana  diatur dalam  pasal  170  (1)  KUHP  dalam surat dakwaan tunggal ; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELIF YUSEP KURDIANA dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat) bulan potong tahanan dalam perintah terdakwa tetap ditaha ;
c. Menyatakan  barang  bukti  berupa  : kaos  oblong  warna  hitam  dalam keadaan  robek  dikembalikan  saksi Didik Purwanto ; d. Menetapkan supaya terpidana dibebani  biaya  perkara  sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah ) . Pertimbangan Hakim Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan ini adalah : 1) Visum Et Repertum dari Puskesmas  Sutojayan  Nomor  : 253/222/409.115.18/2012  tanggal 31  Juli  2012  dengan  kesimpulan terdapat  dua  luka  yang  lebam dimata kiri dan babras dipunggung yang sifatnya ringan dan  dapat  sembuh  total  tanpa cacat ; 2) Saksi  1.  DIDIK  PURWANTO,  2.
RAHMAT  HANAFI,  3.  SULAMI, dan 4. MESENI dibawah sumpah memberikan  keterangannya,  dan terhadap  keterangan  setiap  saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya. 3) Barang  bukti  berupa  :  1  (satu) buah  kaos  oblong  warna  hitam dalam keadaan robek dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut,  saksi  dan  terdakwa membenarkan dan mengakuinya ; 4) Fakta-fakta hukum (yuridis) dalam persidangan bahwa :  Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Leno kepada
korban  Didik  Purwanto yang  dilakukan  dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong  sebanyak  3  kali dengan  tangan  mengepal (pertama di bagian pundak tangan  kanan,  kedua  di pipi  sebelah  kanan,  ketiga di bagian belakang kepala) dan menginjak menggunakan kaki sebanyak  2  kali  di  bagian punggung.  Terdakwa sebelumnya minum-minuman keras yang  dibeli  menggunakan uang yang diberikan orang tuanya.  Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa memukur  korban  dan  saat itu  yang  melerai  adalah  P. Rahmat. 5) Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan  melanggar  pasal  170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur  sebagai  berikut  :  1. Barang  siapa  ;  2.  Dimuka  umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Terhadap  kedua  unsur  tersebut, berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap  dipersidangan  dan termuat  secara  lengkap  dalam
berita  acara  persidangan,  Hakim berpendapat  dan  berksimpulan bahwa  perbuatan  terdakwa  telah memenuhi  semua  unsur  tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 6) Selama  pemeriksaan  di  sidang, Hakim tidak menemukan adanya alasan  pembenar  maupun  alasan pemaaf yang dapat menghapuskan  sifat  melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan sosiologis Hakim adalah Hakim memperhitungkan keadaan yang meringankan  bagi  Terdakwa,  yakni  :  1. Terdakwa  belum  pernah  dihukum;  2. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;  3.  Terdakwa  masih  anak- anak; dan 4. Sudah ada perdamaian antara terdakwa  dengan  korban.  Sementara  hal yang  memberatkan  adalah  Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
Amar Putusan a. Menyatakan terdakwa DELIF YUSUF KURDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “dimuka  umum bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap orang “ ; b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  tersebut    dengan  pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; c. Menetapkan  masa  penahanan  yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
d. Memerintahkan  Terdakwa  tersebut tetap berada dalam tahanan ;
e. Menetapkan  agar  barang  bukti berupa  Kaos  oblong  warna  hitam dalam keadaan robek di kembalikan kepada saksi DIDIK PURWANTO ; f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 1000,-(seribu rupiah)
Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani  proses  pidana  yang  berdasarkan  perlindungan,  keadilan,  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  dan  penghindaran balasan.
Untuk  menerapkan  Restorative  Justice  pada  anak,  terlebih  dahulu Terdakwa harus memenuhi definisi anak sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  dikenakan  kepadanya.  Pada  penelitian  kali  ini  penulis menggunakan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  1  yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
Dalam  penanganan  perkara  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana, hendaknya  selalu  memperhatikan  usia  pelaku,  semakin  muda  usia  pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak  mengakui  perbuatan  dan  menyesalinya.  Pada  kasus  ini,  terdakwa mengakui  dan  menyadari  kesalahannya  serta  berjanji  untuk  tidak mengulanginya  kagi.  Dari  sini  dapat  dilihat  kesadaran  dari  pelaku  dalam perbuatan yang telah dilakukannya dan mengakui bahwa yang dilakukannya adalah  hal  yang  salah.  Penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif harus  memperhatikan  kondisi  anak  saat  melakukan  tindak  pidana.  Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak dan
atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  cara  mediasi  atau musyawarah  keluarga,  dengan  melibatkan  korban,  pelaku  dan  keluarganya menjadi prioritas utama.
Perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  harus diupayakan  penyelesaiannya  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Pada saat  melakukan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak,  hendaknya  dipertimbangkan  prioritas  perbuatan  tindak  pidana  dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam kasus bullying, khususnya pada kasus ini,dibuktikan dengan hasil visum yang menyatakan bahwa luka yang diakibatkan oleh terdakwa adalah luka ringan dan dapat sembuh total tanpa mengakibatkan cacat.
Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan  korban  sangat  diperlukan  dalam  penyelesaian  perkara  anak. Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali  dan  keluarga  sangat  penting  agar  pendekatan  keadilan  restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.
Dari  fakta  hukum  yang  terungkap  selama  proses  pemeriksaan  dan persidangan, Terdakwa diketahui berusia 17 Tahun sehingga masih termasuk ke dalam definisi anak sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1 UUPA  sehingga  terhadap  Terdakwa,  Hakim  diharapkan  mengupayakan Diversi melalui pendekatan restorative justice.
Pada  keterangan  Terdakwa  yang  menyebutkan  bahwa  Terdakwa membenarkan  bahwa  ia  membeli  minuman  keras  tersebut  uangnya  minta orang  tua.  Disini,  penulis  menilai  bahwa  terhadap  kasus  tindak  pidana bullying yang dilakukan oleh Terdakwa disini, terdapat unsur kelalaian dari orangtua  karena  tidak  memberikan  perhatian  yang  cukup  kepada  si  Anak Terdakwa  terkait  hal  penggunaan  dan  pemanfaatan  uang  yang  diberikan. Karena  kelalaian  orangtua  tersebut,  mengakibatkan  Terdakwa  akhirnya menggunakan  uang  yang  diberikan  kepadanya  untuk  membeli  minuman keras yang merupakan hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang  kemudian  menjadi  pemicu  lahirnya  tindak  pidana  bullying  oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Hakim dan semua pihak terkait
untuk  mengupayakan  diversi  melalui  pendekatan  Restorative  Justice  pada kasus bullying ini.
Kemudian  terkait  pertimbangan  hakim  mengenai  hal  yang meringankan  dan  hal  yang  memberatkan,  disebutkan  bahwa  Hakim mempertimbangkan  “perbuatan  terdakwa  merusak  masa  depan  korban” sebagai  hal  yang  memberatkan.  Menurut  pengamatan  penulis  yang didasarkan  pada  fakta  di  persidangan,  pada  hasil  Visum  Et  Repertum  dari Puskesmas  Sutojayan  No.  253/222/409.115.18/2012  tanggal  31  Juli  2012 dengan kesimpulannya terdapat dua luka yang lebam dimata kiri dan babras dipunggung yang sifatnya ringan dan dapat sembuh total tanpa cacat. Perlu digarisbawahi  keterangan  “..sifatnya  ringan  dan  dapat  sembuh  total  tanpa cacat”  bertentangan  dengan  pertimbangan  Hakim  “...merusak  masa  depan korban” karena luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa kepada Korban, dapat sembuh  total  tanpa  meninggalkan  bekas.  Hal  ini  juga  kemudian  dikuatkan oleh hal yang meringankan menurut Hakim, yang menyebutkan pada Angka 4  bahwa  “sudah  ada  perdamaian  antara  Terdakwa  dengan  Korban”.  Hal tersebut menunjukkan bahwa Korban telah berdamai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa telah ada  keikhlasan  dan  kerelaan  serta  rasa  memaafkan  dari  Korban  yang kemudian  menciptakan  perdamaian  antar  keduanya.  Oleh  sebabnya,  sekali lagi  menurut  Penulis,  Hakim  dan  semua  aparat  terkait  seharusnya mengupayakan  tercapainya  Diversi  melalui  Restorative  Justice  dalam  kasus ini, bukannya memberi pidana penjara.
Proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan perhatian khusus, karena terdapat hal-hal yang sangat signifikan untuk dijadikan fokus. Diperlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat  terdampak  dalam  proses  keadilan  retoratif.  Pendekatan keseimbangan  juga  harus  dilakukan  melaalui  penjatuhan  sanksi  atas  dasar tanggungjawab  untuk  memulihkan  kerugian  korban  sebagai  konsekuensi tindak  pidana;  kedua,  rehabilitasi  dan  reintegrasi  pelaku;  dan  ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang  sesuai  tindakan  si  pelaku,  melainkan  suatu  keadilan  yang  dikenal dengan keadilan restoratif.
Dalam  sistem  peradilan  anak,  pendekatan  keseimbangan  harus didayagunakan  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  yakni  bagi
pelaku  (anak-anak)  yang  diharapkan  menjadi  lebih  mampu  berintegrasi dengan  masyarakat  daripada  sebelumnya  setelah  melalui  proses  restoratif karena  sistem  keadilan  restoratif  bertanggungjawab  untuk  melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai.
Pertimbangan  lain  yang  seharusnya  dipertimbangkan  oleh  Hakim adalah  pendekatan  restoratif  wajib  dilakukan  dalam  penyelesaian  perkara anak  seperti  yang  telah  diamanatkan  Pasal  5  ayat  (1)  UUSPPA  yang menyatakan “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversi. Kewajiban diversi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib  diupayakan  diversi.”  Sehingga,  jika  aparat  penegak  hukum  tidak melaksanakan  maka  aparat  penegak  hukum  tersebut  dapat  dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi  oleh  Indonesia  selaku  anggota  United  Nations  (PBB)  melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus.
Keterlibatan  korban,  masyarakat  yang  terkena  dampak  dan  pelaku,  serta keterlibatan  tenaga  profesional  yang  terlatih  dan  memiliki  keahlian  khusus tentang  perilaku  remaja  adalah  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  pada proses  restorative  justice.  Perannya  antara  lain:  memfasilitasi  mediasi, menentukan  tempat-tempat  tertentu  yang  bernilai  bagi  masyarakat  jika kewajiban  pengabdian  masyarakat  harus  dilaksanakan  oleh  pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisir panel; komunitas, lembaga atau komite berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku kepada  masyarakat  korban,  meningkatkan  kesadaran  korban  dan  lain-lain. Oleh karena itu, tindak pidana anak di masa depan diharapkan diselesaikan tidak  dengan  membawa  ke  pengadilan  pidana,  tetapi  diselesaikan  di pengadilan restoratif di mana masalah diselesaikan bersama antara anak yang terlihat, keluarga, dan pihak terkait lainnya yang difasilitasi oleh petugas yang berorientasi  pada  perlindungan  anak.  Keadilan    restoratif    tidak    hanya
diarahkan  pada  pelaku  sebagai  subjek  utama  proses, sebaliknya  untuk merehabilitasi  keadilan  dan  hukum. 11
Hasil  kesepakatan  restorative  justice  akan  menghasilkan  beberapa alternatif,  antara  lain:  Perdamaian  dengan  atau  tanpa  kompensasi; Menyerahkan  kembali  kepada  orang  tua/wali;  keikutsertaan  dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga pendidikan, organisasi kesejahteraan sosial, atau lembaga kesejahteraan sosial; atau pengabdian masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dalam  bab  terdahulu,  dengan  ini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dalam  Undang-Undang yang  mengaturnya  telah  cukup  baik  untuk  memberikan  perlindungan  dan mengedepankan  kebaikan  pada  anak.  Namun,  terkait  penerapannya, khususnya di Kota Blitar, ternyata menunjukkan kenyataan bahwa UUSPPA belum diterapkan dan digunakan secara optimal yang dilatarbelakangi oleh faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor hukum adalah ketidakseragaman pemahaman  antar  para  penegak  hukum  dalam  memilih  UUPSSPA  atau PERMA  yang  mengatur  mengenai  Restorative  Justice.  Sementara  faktor masyarakat adalah kuatnya paradigma mengenai penerapan hukuman pidana sebagai balasan yang pantas didappatkan oleh para pelaku tindak pidana, baik yang dewasa maupun anak-anak. Hal ini menjadi faktor yang mengakibatkan penerapan  Restorative  Justice  menjadi  terhambat.  Salah  satu  contoh  tidak optimalnya  penerapan  Restorative  Justice  pada  kasus  anak  di  Kota  Blitar adalah  Putusan  Hakim  pada  Putusan  No.  499/Pidsus/2012/PNBlitar  tidak sesuai dengan tujuan UUSPPA dan PERMA yang mensyaratkan diupayakan pelaksanaan  diversi  melalui  pendekatan  restorative  justice  karena  Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana kepada Terdakwa, padahal terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  seharusnya  dipertimbangkan  oleh Hakim  untuk  menerapkan  keadilan  restoratif  pada  kasus  bullying  yang dilakukan  oleh  Terdakwa.  Pengadilan  Negeri  Blitar  telah melakukan  upaya untuk  mengatasi  hambatan  pelaksanaan  Restorative  Justice  pada  tindak pidana yang terjadi di Kota Blitar, salah satunya adalah dengan memberikan
11 M.J.Alputila  &  Mulyadi  A.Tajuddin,  Penerapan  Rest      Orative  Justice    Terhadap Pendampingan  Anak  Asli  Papua  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal Jatiswara, 35 (1) Tahun 2020. Hlm 66
penyuluhan kepada masyarakat mengenai Restorative Justice agar masyarakat lebih  mengenal  pendekatan  diversi  (non-penal)  dan  kelebihannya  dalam menyelesaikan tindak pidana.

## Daftar Pustaka Buku
Abdulkadir, Muhammad., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Aksa,  AlGhifari.&  Isnur,  Muhammad,  Mengawal  Perlindungan  Anak Berhadapan  dengan  Hukum,  Jakarta:  Lembaga  Bantuan  Hukum Jakarta.
Arief,  Barda  Nawawi.,  2009,  Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  di  Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister.
Atmasasmita,  Romli.,  1983,  Problema  Kenakalan  Anak-Anak  Remaja, Bandung: Armico.
Marlina,  2020,  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Medan:PT  Refika Aditama.
Gultom, Maiding., 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
Gumilang, A.,1991, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Bandung.
Marzuki,  Peter  Mahmud.,  2011,  Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi,  Jakarta: Kencana.
Marlyn Jane Alputila & Mulyadi A.Tajuddin,. 2020 , Penerapan Rest   Orative Justice  Terhadap Pendampingan  Anak  Asli  Papua  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal Jatiswara, 35 (1).
Narbuko, Cholid., & Ahmani, Abu., 1997, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
Saraswati,  Rika.,  2019,  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti.
Sejiwa,  2008,  Bullying:  Panduan  bagi  Orang  Tua  dan  Guru  Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan, Jakarta: Grasindo.
Wiyono, R., 2017, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ngunut.

## Jurnal dan Disertasi
Arief, H., & Ambarsari, N., 2018, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2).
Kristian,  K.,  &  Tanuwijaya,  C.,  2017,  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 592.
Muhopilah,  Pipih.,  2019,  “Faktor-faktor  Yanh  Mempengaruhi  Perilaku Bullying”,  Jurnal  Psikologi  Terapan  dan  Pendidikan  Vol.  1,  No.  2, November 2019.
Olweus,  D.,  2012,  “Cyberbullying:  An  overrated  phenomenon?”,  European
Journal of Developmental Psychology, 9, 520–538.
doi:10.1080/17405629.2012.682358.
Siregar,  Lanora.,  “Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)” Thesis.
Tumon, Matraisa Bara Asie., 2014, “Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja”,  Calyptra:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Universitas  Surabaya Vol.3 No.1.
Wendi & Firman Wijaya, 2017, “Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr).”
Yudaningsih, Lilik Piwastuti., “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice”, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## Internet
Khushal  Vibhute,  dan  Filipos  Aynalem,  Legal  Research  Methods,  diakses melalui https://chilot.files.wordpress.com pada 8 februari 2022
https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai- catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpa
Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program Anti Bullying Teacher Empowerment
Retrieved from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656- SK%20006%2009%20Ari%20p%20-%20 Pelaksanaan%20 program
Literatur.pdf