## HACKER SEBAGAI AKTOR NON-NEGARA : CYBER WARFARE SEBAGAI DAMPAK PENYADAPAN PEJABAT NEGARA INDONESIA OLEH INTELIJEN AUSTRALIA

## Yusep Ginanjar

## Abstract
In  2013  it  was  revealed  that  wiretapping had  been  done by  Australian intelligence  towards a number of high-ranking officials  in  Indonesia. This invited the  reaction  of  Indonesian  hackers  to  destroy  thousands  of important  sites  in  Australia  and  it  is  getting  a  reply  from  Australian hackers. Of course this is a bad precedent for Indonesia's relationship with Australia.  Since  its  presence  in  international  politics,  hackers  have  been considered non-state actors. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. The purpose of this study is to describe the phenomenon of cyber warfare carried out by both parties as an attempt to attack  and  maintain  the  country's  sovereignty  over  their  respective versions. The conclusion in this study is the mirror of this cyber war case that hackers are included as non-national actors for their contribution in international politics.
Keywords: Hackers, Cyber, Indonesia, Australia, non-state actor.

## Pendahuluan
Adanya  kemajuan  teknologi  merupakan  bagian  keinginan dari  masyarakat  secara  luas  mengenai kemudahan  dan fleksibelitas  dalam  meunjang  kehidupan  sehari-hari.  Namun ternyata disamping kemajuan tersebut ternyata juga memunculkan kerumitan dan berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan. Salah  satu  kerumitan  yang  muncul  dari  adanya kemajuan teknologi tersebut adalah hacker .
Kemunculan hacker jika dilihat  dari  kacamata  budaya merupaka  sub-kultur  yang  memerangi  tatanan  kehidupan masyarakat yang sudah ada. Mereka hadir dari berbagai dinamika eksperimental  baik  secara  keilmuan  maupun  secara  sosial
masyarakat  khususnya  kalangan  anak  muda. Ada  kondisi hegemoni  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dimana hegemoni yang diciptakan adalah oleh para penguasa negara yang dalam hal ini adalah pemerintah. Maka, meminjam hegemoni yang dimaksud  oleh Antonio Gramsci yang  menurutnya  bahwa pemerintahan rezim fasis berhasil menyebarluaskan pengaruhnya karena sangat didukung oleh organisasi infrasturktur terkait, yang mana di dalamnya terdapat kepatuhan intelektual karena berbagai faktor  kultural  atau  yang  mendominasi  lainnya (Patria  & Arif, 2015).
Kaitannya  dengan  pernyataan Gramsci  adalah  bahwa kemapanan yang sudah tercipta oleh rezim yang sudah berkuasa dilawan oleh intelektualitas melalui dunia ilmu dan teknologi oleh para hacker untuk para penguasa baik pemerintah maupun para konglomerasi  yang  dianggap  bisa  saja  kebijakannya  merugikan rakyat  banyak. Hal tersebut  berkaitan  dengan  kebanyakan  visi para hacker yaitu  kebebasan. Para hacker menciptakan kebebasannya sendiri dalam mengekspresikan realitas sosial.
Jika  dipandang  dari  kacamata  hubungan  internasional maka  kemunculan hacker yang  berinteraksi  melintasi  batas negara,  meruntuhkan  pandangan  mengenai statecentric ,  karena kehadirannya merupakan manifestasi dari aktor non-negara yang cenderung  awalnya  absurd  namun  perlahan  tapi  pasti  kehadiran para  hacker  menjadi  sebuah  entitas  yang  semakin  diakui kehadirannya sebagai aktor non negara yang bisa mempengaruhi interaksi global dalam berbagai aspek.
Kohane  dan  Nye  dalam    teori    interdependensi    kompleks menekankan pada tiga hal, yaitu: 1) bahwa Negara bukanlah aktor satu-satunya, terdapat aktor transnasional sebagai pemain utama;
2) Hard  power bukanlah  satu-satunya  instrumen  yang bisa mendominasi,  ekonomi  dan  penggunaan  lembaga-lembaga internasional  adalah  instrumen  utama;  3) keamanan  digantikan oleh  kesejahteraan  sebagai  isu  utama (Fitri  &  Rani,  2013:  936). Merujuk pada pernyataan Keohane dan Nye, hacker bisa termasuk dalam aktor non-negara yang memainkan perannya.
Namun  terlepas  dengan  keterkaitannya  dengan  sudut pandang gramsci mengenai hegemoni serta kohane dan Nye yang dikaitkan dengan hacker, ada berbagai tipe dari hacker itu sendiri, namun  yang  lebih  mengemuka  biasanya white hacker dan black hat hacker .  Secara  sepintas  tentu  terlihat  simpel  dalam pengkategorian tersebut dimana kita akan digiring pada pemikiran white  hacker  adalah  hacker  yang  baik,  dan black  hat  hacker adalah yang jahat.
Tentu  ada  perbedaan  dan  persamaan dalam  mekanisme kerjanya. Akan tetapi ketika sudah menyangkut soal idealisme dan nasionalisme  mereka  bisa  bersatu  dalam  satu  isu. Hal  tersebut bisa  dilihat  dari  adanya  beberapa  peristiwa  yang  terjadi  perang hacker antar  negara  yang  berkaitan  dengan  isu  sosial,  ekonomi, dan  politik  diantaranya  seperti penyerangan  Sony  Pictures Entertainment  pada tahun  2014, pihak  peretas  atau  kelompok hackernya  bernama  Guardians  of  Peace  dan  intelijen  Amerika Serikat  menuduh  bahwa  dalah  dibalik  penyerangan  tersebut adalah Korea Utara, meskipun demikian Korea Utara membantah terlibat dalam kasus tersebut, (suara.com, 2015).
Dua  peristiwa  lainnya  adalah  penyerangan yang  dilakukan oleh  hacker  rusia  dan  china. Pada  tahun  2015  hacker  rusia berhasil membobol gedung putih dengan cara masuk ke komputer yang  terhubung  dengan  jaringan  gedung  putih  dan  selanjutnya
mereka juga melumpuhkan situs Departemen luar negeri Amerika Serikat  (AS).  Selain  itu, pada  tahun hacker  asal  China  juga berhasil  masuk  dalam  jaringan  melalui phising  e-mail yang  pada akhirnya  mereka  berhasil mencuri  informasi  rahasia  militer Amerika  Serikat termasuk  rencana  proyek  rudal  dari  para kontraktor  yang  bekerja  untuk  Angkatan  Laut Amerika  Serikat (merdeka.com, 2019).
Keterkaitan antara isu sosial politik dengan hacker ternyata juga berlaku pada Indonesia. Berbagai peristiwa sosial dan politik diwarnai  dengan  serangan-serangan hacker dengan  berbagai  isu dan kepentinganya, termasuk salah satunya peristiwa penyadapan pejabat  Indonesia  yang  berujung  pada  perang hacker antara negara  Indonesia  dengan hacker negara  australia. Hubungan antara Indonesia dengan Australia sebelum isu peyadapan pejabat negara Indonesia memang  pasang  surut. Pada  era  Soekarno hubugan indonesia dan Australia meregang hal tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai komuisme, lalu pada era Soeharto  sempat  membaik  sampai  disepakati Agreement  on Maintaining  Security (AMS).  Namun  peristiwa  meninggalnya  lima orang  wartawan  Asutralia  di  Indoesia  yang  diduga  dibunuh  dan persoalan  papua  barat  kembali  mejadikan  hubungan  indonesia dan Australia  dalam  ketegangan  (Firth, 2011). Di  era  reformasi penyadapan pejabat  negara  Idonesia khususnya  presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  telah  dilakukan  pada  tahun 2009 mejadi preseden buruk bagi hubungan kedua negara.
Terungkapnya  hal  tersebut  setelah  mantan  intelejen Amerika  Serikat,  Edward  Snowden  membongkarnya  dan  merilis dalam  situs  wikileaks.org.  Hal  tersebut  tentu  mengundang  reaksi berbagai  pihak  tertama  pemerintah  Indonesia.  Salah  satu  pihak yang merasa paling  bertanggung  jawab  adalah  kementrian
komunikasi  dan  informasi  (kemenkominfo)  yang  pada  saat  itu menterinya  adalah  Tifatul  sembiring.  Tifatul  menjelaskan  bahwa standar komunikasi para pejabat negara sangat baik, namun akan membuat  standarisasi  yang  baru  agar  tidak  mudah disadap, (kominfo.go.id,2013).
Selain  dari  komifo  yang  bereaksi,  Badan  Intelejen  Negara (BIN)  pun  bereaksi dan langsung  berkoordinasi  dengan  presiden, serta melakukan koordinasi juga dengan badan intelejen Australia. Badan  intelejen  indonesia  dan  australia  bersepakat  bahwa  tidak akan ada lagi penyadapan yang dilakukan kedepannya. (BBC.com, 2013).  Namun  hal  tersebut  tentu  belum  bisa  menjadi  jaminan bahwa  kesepakatan  itu  bisa  dijalankan,  karena  jelas  bahwa kepentingan  adalah  yang  menjadi  prioritas  utama  dengan melakukan hal apapun.
Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia adalah  menarik  duta  besar  indonesia  untuk  Asutralia sebagai salah  satu  bentuk  protes  Idonesia  terhadap  Australia.  Selain untuk protes, hal tersebut dilakukan untuk memintai keterangan secara langsung pada duta besar Indonesia untuk Australia, serta presiden  Yudhoyono  yang  memerintahkan  untuk  menghentikan sementara  kerjasama  bilateral  sampai  adanya  penjelasan  dari pihak  Australia. Pelanggaran  tersebut  juga  mendapat  reaksi  dari kementrian  pertahanan  Indonesia  yang  menunda  sementara kerjasama yang dilakukan oleh keduanegara tersebut.
Kejadian tersebut
memicu bayak reaksi diluar pemerintahan,  baik  kalangan  masyarakat  umum  maupun komunitas  dunia  maya  yang  lebih  sering  disebut  dengan  netizen atau  warga  dunia  maya.  Perbincangan  mengenai  penyadapan tersebut  tentu  mengalami  peningkatan  di  bulan November  2013
tersebut.  Apalagi  ketika  para  hacker asal  Indonesia  meyerukan perang  siber  agar  menghacurkan  website-website  milik  pihak Australia baik  pemeritahanya  ataupun  yang  swastanya. Era  4.0 merupakan tren otomasi serta penyimpanan dan pertukaran data terkini  pada masa  ini.  Hal  tersebut  tentu  membuat  pemerintah Indonesia berpikir untuk mengamankan rahasia negara.
Pada  saat  itu  hasil  pantauan  PoliticaWave  ada  data  yang menunjukkan  bahwa tren  awareness perbincangan  mengenai berbagai  isu  seputar  penyadapan  oleh  Australia  ini  melibatkan percakapan  27.146  para  pengguna  internet,  yang  terdiri  dari 71.406 buzz.  “Potential  reach  netizen yang  terbawa  arus perbincangan  itu  sebanyak  65.808.077  akun. begitu  pernyataan PoliticaWave  mengenai  hasil  pantauannya  selama  tiga  hari  sejak 18  November  2013 (tempo, 2013). Percakapan sekitar  enam puluhlima  juta  akun  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran hacker yang  semakin  memberikan  porsi  pada  kasus  ini  untuk  semakin dibicarakan oleh banyak orang.
Semakin  banyak  reaksi  baik  dari  pemerintah  maupun  dari non-pemerintah  semakin  menumbuhkan  rasa  nasionalisme  satu sama  lain  antar  kelompok hacker khususnya  yang  ada  di Indonesia.  Dewasa  ini hacker dianggap  sebagai  aktor  hubungan internasional sebagai aktor non-negara dengan segenap perannya baik  yang  positif  maupun  dalam  hal  yang  negatif.  Sehingga berkaca  dari  kasus  perang hacker Indonesia  dengan hacker Australia menjadi semakin penting untuk dapat memberikan porsi hacker sebagai aktor hubungan internasional non-negara.
Sejarah kemunculan Hacker
Sebutan hacker secara  terminologi ketika  ada  sekelompok mahasiswa  dari  Tech  Model  Railroad  Club  di  Laboratorium Kecerdasan  Artifisial  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT) melakuka peretasan  terhadap  berbagai  komputer pada  tahun 1959  di  Amerika  Serikat  (Suheimi,1991).  Pada  awalnya penggunaan  kata hacker merupakan  hal  yang  sangat  positif,
karena hal  itu  diartikan  sebagai  seseorang  yang  memiliki kemampuan  untuk  merombak  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  komputer  serta  didalamnya  termasuk  mengotak-atik sistem  untuk  menjadikan  hasil  yang  lebih  baik. Menjadi  berbeda makna  dan  bahkan lebih  cenderung pada  hal  negatif  karena  ada suatu peristiwa dimana pada tahun 1981, ada perkumpulan yang bernama Chaos  Computer  Club (CCC)  mereka  membobol  jaringan komputer  yang  dimiliki  oleh  German  Bildschirmtext serta  hal tersebut menyebabkan kerugian bagi sebuah bank. Pada sepuluh tahun  kemudian  setelah  kejadian  itu,  tahun  1991  tepatnya  awal Januari menyerang sistem departemen pertahanan dengan alasan kecewa pada sistem jaminan sosial dan departemen Tenaga Kerja.
Pendefinisian  dari  kata hacker itu  sendiri  sebetulnya  tidak ada  kesepakatan.  Malah  sebaliknya Balock  (2015),  menyatakan bahwa  untuk  mendefinisikan hacker maka  dari  definisi  itu  akan memunculkan  pertanyaan  dan pernyataan  yang  baru. Ada  hal menarik ketika mendefinisikan hacker dimana ternyata media-lah yang mengkonstruksikan definisi hacker bisa menjadi negatif atau mejadi  positif. Dari pendefinisian  tersebut paling  tidak  ada  tiga tipe karakteristik dari hacker , yaitu :
1. White hat Hacker (Peretas topi putih) .
Peretas jenis ini sering disebut sebagai profesional keamanan atau peneliti keamanan. Peretas seperti itu dipekerjakan oleh suatu  organisasi  dan  diizinkan  untuk  menyerang  organisasi
untuk  menemukan  kerentanan  yang  mungkin  dapat dieksploitasi oleh penyerang.
2. Black hat hacker (peretas Topi Hitam)
Dikenal juga sebagai cracker, jenis hacker ini disebut sebagai orang  jahat,  yang  menggunakan pengetahuannya  untuk tujuan negatif. Mereka sering disebut oleh media sebagai para peretas.
3. Gray Hat Hacker (Peretas topi abu-abu)
Peretas  jenis  ini  adalah  perantara  antara  topi  putih  dan peretas  topi  hitam.  Misalnya,  seorang  hacker  topi  abu-abu akan  bekerja  sebagai  profesional  keamanan  untuk  suatu organisasi  dan  secara  bertanggung  jawab  mengungkapkan semuanya kepada mereka; namun, ia mungkin meninggalkan pintu belakang untuk mengaksesnya nanti dan mungkin juga menjual  informasi  rahasia,  yang  diperoleh  setelah  kompromi dari server target perusahaan, kepada pesaing (Balock,2015).
Dilihat  dari  definisi  diatas maka  membutuhkan  skill  atau kemampuan yang mumpuni agar bisa menguasai perangkat lunak dan  juga  kemampuan  untuk  melindungi  diri  sendiri  dalam  arti pergerakannya  tidak  bisa  terlacak. Selain  itu, keterampilan penting  untuk menjadi  peretas elit adalah  paling  tidak  harus memahami  mengenai berbagai lapisan  model  dan  memahaminya pada lapisan bawah, lapisan fisik (perangkat) (Kevin,2016).
Tidak terlepas dari definisi di atas serta tipe dari para hacker itu,  maka  segala  kejadian  yang berkaitan  dengan  kondisi  era digital saat  ini ternyata  juga  merambah ke  Indonesia  dan Australia. Tentu  hal  tersebut  akan  mempengaruhi  kondisi  sosial, politik, ekonomi, serta aspek kehidupan lainnya di Indonesia dan Australia.

## Hacker di Indonesia dan Australia
Era  4.0  masuk  di  Indonesia seiring  dengan  mejamurnya para  hacker  di  Indonesia. Secara  kuantitas  pada  tahun  2015 indonesia  menempati  urutan pertama hacker  dunia dengan prosentase presentase  38  % membawahi Cina 33 %, Amerika 6,9 %,  Taiwan  2,5  %,  Turki  2,4  %, India  2 %,  dan  Rusia  1 % (Farid, 2015).
Jika melihat secara sejarah, komunitas hacker di Indonesia mayoritas  berdiri  pada  sekitar  tahun  2000-an.  Pada  tahun  2000 pertama kali hacker Indonesia diperkarakan secara hukum, yaitu seorang  anak  bernama Wenas Agustiawan  yang  belum  genap berusia  17  tahun  yang  juga  sebagai  pendiri  komunitas antihackerlink melakukan  kegiatan  pembobolan  puluhan  situs baik dalam maupun luar negeri.
Selain itu, salah satu tokoh terkenal dalam dunia Informasi Teknologi  (IT)  adalah  Onno  W  Purbo.  Tidak  bisa  dipugkiri  bahwa Onno  W.Purbo  merupaka  salah  satu  tokoh  TI  Indonesia  yang paling  dikenal.  Teryata  bukan  hanya  di  Indonesia,  aka  tetapi  di kancah  internasional Onno  juga memiliki  tempat  sebagai  ahli  IT. Onno  merupakan  aktor  utama di  balik peristiwa terbukanya frekuensi 2,4 Gigahertz yang diperuntukan bagi masyarakat. Hack (peretasan ) yang  dilakukan  Onno  sederhana, ia  mengajarkan manfaat teknologi internet nirkabel via 2,4 Ghz pada masyarakat luas. Padahal pada saat itu para pengambil kebijakan yang terkait dengan  internet masih  menetapkan  aturan  yang sangat  ketat
mengenai  frekuensi  tersebut  yang  apabila  ada  pihak  yang meggunakannya tanpa izin akan berujung pada kasus pidana.
Deretan hacker Indonesia  diantaranya  adalah  mereka  yang mempunya identitas samaran baik yang sudah diketahui atau pun yang sampai sekarag belum diketahui identitas aslinya diataranya adalah Hmei7,  Xnuxer, E5a_Cyb3r,  XsvsHacker, Mr  Dick, Jim Geovedi, Bio666x. Kasus yang pernah dilakukan serta spesialisasi mereka  cukup  bervariasi. Mulai  dari  pembobolan  sampai  dengan percobaan  keamanan  situs  website  dan  komputer  mereka lakukan.
Peretas  Australia  telah  mengakses  uang,  informasi  pribadi, dan  basis  data  pemerintah  swasta  melalui  metode  tidak  jujur di internet selama beberapa dekade. Ada beberapa kelompok hacker Asutralia diantaranya adalah Sydney Python (SyPy), Sec Talks IoT Melbourne,  Melbourn, Random  Hacks  of  Kindness  Sydney, SecTalks  Melbourne, Random  Hacks  of  Kindness  berbasis  di Melbourne, Hackerspace Brisbane.
Para hacker di  Australia  bisa  merupakan  perseorangan, grup,  dan  bahkan  berkelompok.  Aksi  yang  mereka  lakukan biasanya  berupa  pencurian  data,  pencurian  finansial, menutup rumah sakit, mengekspose data pribadi yang sensitif, penyerangan terhadap  pemerintah,  dan  banyak  hal  lainnya. Terkini  adalah hasil survey mengenai pencurian enterprise resource planning (ERP) yang  dihadapi  oleh  64%  responden,  melaporkan  ada  pelanggaran sistem  ERP  mereka  dalam  2  tahun  terakhir (Abbot & Walace, 2019).  Peretasan  tersebut mengarah  pada persoalan  bisnis  yang dijalankan oleh banyak perusahaan baik yang kecil maupun yang besar khususnya yang menggunakan ERP software.

## Hubungan Indonesia-Australia
Indonesia  bukan  hanya sekedar mitra  dagang yang  sangat penting  Australia.  Di  bawah  pemerintahan  presiden  Yudhoyono, Indonesia  merupakan  penyokong  Australia  dalam  berbagai  forum penting  di  kawasan  untuk  mencapai  kerjasama  dalam  mengatasi berbagai  masalah,  seperti  terorisme,  penyelundupan  manusia, pencucian  uang,  dan  berbagai  bentuk  kejahatan  antarnegara lainnya. Pada  hakikatnya  bahwa  negara  tidak  jauh    berbeda dengan  yang  namanya  individu  manusia. Negara  juga  tidak  bisa hidup  sendiri  dan  membutuhkan  negara  lain  untuk  mencapai keinginannya.  Maka      ada    keinginan      untuk      melakukan hubungan      antar      negara      yang      lazimnya  kita  sebut  dengan hubungan  internasional  ( international  relations ) (Jackson & Sorensen, 2005). Begitu  juga  dengan  Asutralia  dan  Indonesia sebagai  negara  tentu  membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya, terlebih  lagi  Indonesia  dan  Asutralia  saling  berdekatan  atau dengan kata lain bertetangga.
Hubungan  kedua  negara  mengalami  pasang  surut  dalam berbagai  dinamika  berbangsa  dan  bernegara. Adanya  hubungan yang harmonis sudah terjalin semenjak Indonesia mendeklarasikan  diri  menjadi  negara  pada  tahun  1945. Akan tetapi  dalam  perjalanannya kedua  pihak  sering  terlibat  selisih faham  dalam  berbagai  kasus  diantaranya adalah mengenai konfrontasi   antara Indonesia dengan   Malaysia,   kasus  Timor- Timur,      persoalan  separatis    papua,    dan    permasalahan- permasalahan    lainnya    yang  sangat  sering  bisa  menciptakan konflik  antar  negara.  Akan  tetapi  kedua  belah  pihak  yang bertetangga  ini  masih  bisa  menyelesaikan dengan  baik  tanpa konflik.

## Penyadapan pihak Australia
Penyadapan yang dilakukan lintas batas negara, sebetulnya telah lama terjadi. Peristiwa penyadapan dewasa ini tidak terlepas dari  penyadapan  di  masa  lalu,  hal  itu  diawali  pada  saat ditemukannya  alat  untuk  melakukan  perekaman  pada  pesawat telepon di Amerika pada tahun 1890 dan hal tersebut pada tahun 1928  ketika  John  F.  Kennedy  dan  Lyndon  B.  Johnson  sedang memerintah diperbolehkan  atau  legal  penggunaannya  oleh  FBI ( Federal Bureau Investigation ). Seiring dengan kemajuan teknologi selanjutnya, penyadapan juga berkembang dilakukan pada mobile phone ,  website,  Internet,  frequency  utility, satellite,  dan  alat-alat tekhnologi  lainnya, sampai  pada  akhirnya  penyadapan  ini  tidak jarang dilakukan untuk tujuan negatif (Sujadmiko,2014).
Penyadapan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Australia  jelas melanggar  UU No.  36  tahun 1999 tentang  Telekomunikasi dan UU    No.    11    Tahun    2008 1 tentang    Informasi    dan    Transaksi Elektronik. Perlakuan  yang  tidak  terpuji  tersebut  dilakukan  oleh Australia  atas  dasar  kepentingan  diplomatik  (yang  dianggap mempunyai kekebalan atau hak imunitas atas hukum yang ada). Akan tetapi  dalam  kenyataannya,  hal  tersebut  bertentangan dengan  undang-undang  republik  indonesia  maupun  hukum internasional.
Penyadapan  yang  dilakukan  tentu  sangat  merugikan  pihak Indonesia  sebagai  korban penyadapan. Kerugian  yang  paling mudah  ditebak  adalah, bocornya  rahasia  negara  termasuk  salah
1 Pada saat terjadi penyadapan, yang berkaitan dengan komunikasi dan transaksi elektronik  yang masih berlaku adalah UU no 11 tahun 2008. Sedangkan saat ini UU tersebut sudah diganti menjadi UU no 19 tahun 2016.
satu diantaranya adalah kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh  negara  Indonesia.  Sudah  bisa  diprediksikan  bahwa,  ketika Australia mendapatkan data dari Indonesia, maka Australia akan dengan  sangat  mudah  untuk  membaca  serta  mengantisipasi kebijakan yang diambil oleh Indonesia.
Selain  dari  hukum  nasional  Indonesia, dalam kacamata hubungan  internasional, Australia  juga  melanggar  aturan konvensi  internasional  ( Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relation ) pada tahun1961  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak,  termasuk Indonesia dan Australia.

## Perang Hacker (Aktor non-negara) sebagai dampak Penyadapan
Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa hacker merupakan  sub-kultur  perlawanan terhadap  sistem  yang  sudah mapan  dan  bagi  sebagian  para  hacker,  nasionalisme  serta keberpihakan  pada  rakyat  adalah  hal  penting. Bukan  hal  yang berlebihan  jika  masyarakat  indonesia  termasuk  hacker  Indonesia sangat  marah  karena  tidak  tanggung-tanggung  yang  menjadi sasaran  target penyadapan  tersebut  adalah  orang-orang  penting yang ada di negara Indonesia. Berikut adalah data pejabat negara yang disadap oleh pihak Australia :
Gambar 1.Daftar Pejabat Indonesia  yang Disadap Australia
Sumber : abc.net.au
Terjadinya  perang  hacker  Indonesia  dan  Australia, tidak terlepas  dari  rasa  nasionalisme  mereka  pada  negaranya  masing- masing,  dimana  kedua  belah  pihak  berada  pada  keyakinannya bahwa  negara  mereka  benar  dan  harus  mendapatkan  pembelaan dari  mereka.  Mengenai  benar  dan  salahnya  negara  mereka,  yang paling utama adalah membela negaranya terlebih dahulu.
Sebelumnya  sudah  dijelaskan  bahwa,  hacker  merupakan non-state  actor yang  mengambil  peran  dalam interaksi  hubungan internasional. Saat  ini  pelaku  penyerangan  dalam  dunia  siber tidak hanya untuk melakukan kejahatan kriminal dalam konteks mendapatkan finansial saja, namun juga dilakukan oleh kelompok teroris dan hacktivis yang kental dengan muatan politis. Karakter serangan siber yang anonim, juga memberikan peluang pada aktor negara  untuk  melibatkan  diri  dalam  serangan  siber  jika diperlukan (Chandra, 2018).
Kasus  penyadapan  yang  dilakukan  memunculkan  reaksi dari  para  hacker
Indonesia yang langsung melakukan penyerangan terhadap berbagai situs yang dimiliki Australia baik yang  swasta  maupun yang  milik  pemerintah,  hal  tersebut  jelas merugikan  pihak  australia.  Diantara  puluhan  situs  yang  diretas oleh  hacker  indonesia  ada  diantaranya  milik  pemerintah  yang sangat strategis yaitu situs badan intelejen dan kepolisian.
Para hacker indonesia bergerak  melintasi  batas-batas negara dan mempunyai pola yang tidak sistemik menjadikan sulit untuk dideteksi. Hal tersebut terbukti ketika pemerintah Indonesia dan  Australia  mengakhiri  konflik  yang  diakibatkan  oleh penyadapan sejumlah pejabat tersebut, namun para hacker masih saja  terus  melangsungkan cyber  warfare diantara  mereka dan keduabelah  pihak  mengalami  kesulitan  dalam  menghentikan  dan mengidentifikasi sebanyak mungkin para hacker yang terkait.
Kelompok  yang  dari  awal bahkan  sebelum  ada  reaksi  dari pemerintah  pusat  melakukan  serangan  yaitu Anonymous Indonesia  (AnonIndo)  tetap  melakukan  serangan  meskipun antar pemerintah  sudah  berdialog.  Meskipun  pemerintah  dan  pihak swasta dari  Australia  menganggap  bahwa  penyerangan  itu merupakan kejahatan.
Mengenai hacker sebagai  kejahatan  atau  bukan,  dalam kajian  hubungan  internasional  masih  perlu  ditegaskan bahwa apakah hacker termasuk dalam aktor non-negara yang dimasukan dalam  klasifikasi trans  crime  organizations (organisasi  kriminal antar  negara)  atau bukan.  Hal  tersebut  memang perlu  diperjelas mengingat  bisa  saja  aktor  negara terlibat atau  memfasilitasi hacker untuk cyber warfare .
Tidak  ada  data  yang  jelas  bahwa apakah  pemerintah indonesia juga menggunakan hacker dalam konfilk penyadapan ini atau  tidak.  Namun  yang  jelas,  pemerintah Indonesia  cenderung melakukan  pembiaran dan  seperti  diuntungkan  dengan  hadirnya hacker dalam konflik penyadapan ini.

## Penutup
Perang  siber  yang  terjadi  atara hacker indonesia  dan Australia telah  memberikan gambaran  bahwa  perang  saat  ini telah  memasuki  era  siber  dimana  perangkat  lunak  komputer menjadi  alat  yang  bisa  mematikan  suatu  negara. Perang hacker sebagai  dampak  dari  penyadapan  pejabat  negara  indonesia  oleh Australia merupakan suatu bukti bahwa peran siber dalam ranah politik  telah  mempunyai  kontribusi  yang  cukup sgnifikan. Dari kondisi  ini  ternyata  dalam  kajian  hubunga  internasional memberikan  ruang  bahwa hacker merupakan aktor  hubungan internasional non-negara.
Hadirnya hacker sebagai  aktor  non  negara,    masih memerlukan klasifikasi dan ruang pembuktian apakah termasuk dalam  entitas  kriminal  trans  nasional  atau entitas  positif  yang memberikan manfaat yang baik pada dunia. Namun hal yang saat ini  bisa  dipastikan  adalah  bahwa,  sebagai  sebuah  entitas  atau aktor  non-negara  dalam  hubungan  internasional,  maka pemerintah dapat memberdayakan untuk kepentingan nasionalnya.

## Daftar Pustaka
David  Yacobus,  konflik hacker sebagai  non-state  actor  dalam ketegangan  hubungan  indonesia – australia  pada  tahun 2013.  Jurnal  prodi  peperangan  asimetris  |  juni  2017  | volume 3 nomor 2.
Farid Aulia Tanjung. 2015. Mengintip Fenomena Dunia Hacker Di Indonesia. (Tersedia di https://www.maxmanroe.com/mengintip ‐ fenomena ‐ dunia ‐ hacker ‐ di ‐ indonesia.html. D
Firth,    S.    (2011).  Australia    in    International    Politics    :    An Introduction    to    Australia’s  Foreign  Policy.New  South Wales: Allen & Unwin
Kevin, Cardwell (2016).Essential Skills for Hackers. Elsevier
Michelle Slatalla,Joshua Quittner. 1993. Masters of Deception: The Gang That Ruled Cyberspace.
Nezar  Patria  dan  Andi  Arief.  2015.  Antonio  Gramsci  :  Negara  &
Hegemoni.Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm 21
Pinto  zakiri  handoko.  2014.  Politeness strategies  in  tony  abbot’s speech  concerning  australia-indonesia  tapping  issue. Brawijaya University.
Suheimi,  1991.  Kejahatan  Komputer.  Yogyakarta  :  Andi  Offset.
Hlm 33 Sujadmiko, Bayu. (2014). PENYADAPAN
LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.https://www.researchgate.net/publicatio n/305462455_PENYADAPAN_LINTAS_NEGARAKEDAULATA N_DITINJAU_DARI_HUKUM_INTERNASIONAL/citation/dow nload
Yudha,  chandra.  2018.  Penguatan  kerjasama  cybersecurity:
keniscayaan untuk ASEAN. Majalah masyarakat
ASEAN.kemenlu
Tempo.  Penyadapan  dan  Perang  Hacker  jadi  Sorotan  Netizen. https://tekno.tempo.co/read/531360/penyadapan-dan- perang-hacker-jadi-sorotan-netizen .
https://www.abc.net.au/news/2013-11-18/custom-indonesia- spying-slide-3/5099216
Merdeka. com, Ulah-ulah Hacker China dan Rusia sampai Ganggu Indonesia.
https://www.merdeka.com/dunia/ulah-ulah- hacker-china-dan-rusia-sampai-ganggu-indonesia.html
Suara.com. Inilah 7 Serangan Hacer Terbesar Sepanjang Sejarah. https://www.suara.com/tekno/2015/03/18/062600/inila h-7-serangan-hacker-terbesar-sepanjang-sejarah