## TANTANGAN HUKUM E-COMMERCE DALAM REGULASI MATA UANG DIGITAL (DIGITAL CURRENCY) DI INDONESIA
Rd. Yudi Anton Rikmadani Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta yudianton@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi  yang sangat  pesat membawa  kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, e-commerce juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya cash based intruments (alat pembayaran tunai), kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal non  cash  based  instruments (alat  pembayaran  non  tunai)  yang  mana non  cash  based instruments inipun  telah  berkembang  sehingga  tidak  lagi  berbasis  kertas  melainkan  juga paperless (tidak  berbasis  kertas).  Transaksi  jual  beli  mata  uang elektronik atau  dikenal  dengan  nama  uang virtual , yaitu dengan sebutan cryptocurrency yang berasal dari kata kriptografi dan currency (mata uang).  Untuk  itu  uang  virtual  di  Indonesia  dalam  menghadapi  perkembangan  zaman  perlu  adanya peraturan yang mengatur mengenai uang virtual, begitu juga dengan legalitas dan status hukum para pemilik uang virtual, agar ada payung hukum yang dapat merespon kegiatan mata uang virtual baik yang digunakan sebagai tindak pidana, maupun yang bukan merupakan tindak pidana. Penelitian ini akan membahas mengenai urgensi adanya pengaturan komprehensif mengenai E-Commerce.
Kata Kunci: e-commerce , uang virtual, penegakan hukum, transaksi elektronik.

## ABSTRACT
Very  rapid  technological  developments  bring  progress  in  almost  all  aspects  of  human  life,  e- commerce has also encouraged the development of payment instruments from initially cash-based instruments (cash  payment  instruments),  now  increasing  new  payment instruments known  as  non- cash  based  instruments  (payment  instruments  non  cash)  which  even  non  cash  based  instruments have developed so that they are no longer paper based but also paperless (not paper based). Buying and  selling  transactions  of  electronic  currency  or  known  as  virtual  money,  namely  as cryptocurrency  derived  from  the  words  cryptography  and  currency  (currency).  For  that  reason, virtual  money  in  Indonesia  in  the  face  of  the  times  needs  to  have  regulations  governing  virtual money,  as  well  as  the  legality  and  legal  status  of  virtual  money  owners,  so  that  there  is  a  legal umbrella that can respond to virtual currency activities both used as criminal acts, as well as which is not a crime. This research will discuss the urgency of a comprehensive arrangement regarding e- commerce.
Keywords: e-commerce, virtual money, legal enforcement, electronic transactions.

## 1. PENDAHULUAN
Komunikasi  berbasis  sistem  jaringan  internet  telah  menjadi  alat  komunikasi populer saat ini, digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan akademisi,  peneliti,  pengusaha,  birokrat,  artis,  dan  kalangan  masyarakat  umum telah memanfaatkan internet. 1
Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh  aspek  dalam  kehidupan  manusia. 2 Dari  data  statistik  pengguna  digital  dan internet  di  Indonesia  2019  telah  berkembang  pesat,  sebagaimana  pada  gambar dibawah ini. 3
Gambar. Data Statistik Pengguna Digital Dan Internet di Indonesia 2019

## Sumber; BOC Indonesia
Dalam  dunia  perdagangan  global  saat  ini,  transaksi  elektronik  adalah  suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Electronic Commerce (E-Commerce) adalah suatu contoh  dari  kemajuan  teknologi  informasi,  dimana  transaksi  bisnis  tidak  lagi dilakukan  secara  konvensional,  yang  mengharuskan  pembeli  berinteraksi  langsung dengan  penjual  atau  adanya  keharusan  menggunakan  uang  tunai.  Tetapi  penjual diwakili  oleh  suatu  sistem  yang  melayani  pembeli  secara online dengan  melalui
1 Rd.  Yudi  Anton  Rikmadani, Hukum  Telematika,  Dasar-Dasar  Aspek  Perdata  Dan  Aspek  Pidana (Bandung: Mujahid, 2018), hlm. 1.
2 Man  Suparman  Sastrawidjaja, Perjanjian  Baku  Dalam  Aktifitas  Dunia  Maya,  Cyberlaw:  Suatu Pengantar , Cetakan I (Jakarta, Elips, 2002), hlm. 14.
3 https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/ diakses tanggal 27 Agustus 2019.
media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan  berkomunikasi  dengan  sistem  yang  mewakili  penjual.  Oleh  karena  itu, E- Commerce ini membutuhkan infrastruktur sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut. 4
Perkembangan e-commerce di  dunia  juga  menimbulkan  kebutuhan  terhadap sistem  pembayaran  yang  cepat,  aman  dan  rahasia.  Terhadap  kebutuhan  ini,  satu masalah  fundamental  yang  harus  diperhatikan  ialah  kepercayaan.  Di  sisi  lain, perkembangan e-commerce juga telah  mendorong  berkembangnya  alat  pembayaran dari  yang  awalnya cash  based  intruments (alat  pembayaran  tunai)  kini  bertambah alat  pembayaran  baru  yang  dikenal non  cash  based  instruments (alat  pembayaran non tunai) yang mana non cash based instruments inipun telah berkembang sehingga tidak  lagi  berbasis  kertas  melainkan  juga paperless (tidak  berbasis  kertas). 5 Salah satu alat pembayaran paperless yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual. Uang  virtual  kemudian  mulai  menjadi  fenomena  di  masyarakat  semenjak kemunculan  mata  uang  kripto  ( cryptocurrency )  sebagai  manifestasi  dari perkembangan teknologi dalam kegiatan e-commerce . Mata uang kripto merupakan serangkaian  kode  kriptografi 6 yang  dibentuk  sedemikian  rupa  agar  dapat  disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.
Di  zaman  sekarang  ini  pastinya  sudah  banyak  orang  mengenal  mesin Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM),  yang  secara  elektronik  dapat  mengeluarkan  uang kertas  dan  memindahkan  sejumlah  uang  yang  ada  dalam  rekening  kita ke rekening pihak lain. Selain itu ATM juga dapat berfungsi sebagai pembayaran alat elektronik seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan seperti listrik, pam, telepon, kartu kredit dan lain-lain, sehingga  hamper semua transaksi non-tunai di Indonesia dapat dilakukan melalui internet banking .
Uang  elektronik (atau uang  digital)  adalah uang yang  digunakan  dalam transaksi  Internet  dengan  cara elektronik.  Biasanya,  transaksi  ini  melibatkan penggunaan jaringan  komputer (seperti internet dan  sistem  penyimpanan  harga digital). Electronic Funds Transfer (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik.
4 Imam Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government`S Role  in  E-Commerce Development) diakses tanggal pada 27 Agustus 2019 di laman http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/309
5 Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang , (Jakarta: 2008), hlm.2.
6 Kriptografi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  membuat  suatu  pesan  yang  dikirim  oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.
Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) dimana  sejumlah  nilai  uang  disimpan  dalam  suatu  media elektronis  yang  dimiliki  seseorang.  Nilai  uang  dalam e-money akan  berkurang pada  saat  konsumen  menggunakannya  untuk  pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose) dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon.
Di  Indonesia,  sudah  menjamur  beberapa  penyedia  layanan  transaksi  jual beli  mata  uang elektronik atau  dikenal  dengan  nama  uang virtual ,  yaitu  dengan sebutan cryptocurrency yang  berasal  dari  kata  kriptografi  dan currency (mata uang).  Uang virtual diartikan  sebagai  tidak  memiliki  dasar  realitas  fisik.  Mata Uang Virtual telah  didefinisikan  sekjak  tahun  2012 ’European  Central  Bank’ sebagai  suatu  bentuk  mata  uang  tanpa  aturan  atau  regulasi  yang  diciptakan  dan diawasi  oleh  pengembangnya  untuk  digunakan  oleh  anggotanya  khusus  yaitu komunitas virtual . 7
Mata  uang  kripto adalah  aset  digital  yang  dirancang  untuk  bekerja sebagai  media  pertukaran  yang  menggunakan  kriptografi  yang  kuat  untuk mengamankan  transaksi  keuangan,  mengontrol  penciptaan  unit  tambahan,  dan memverifikasi transfer aset. 8
Di dunia digital ada istilah cryptocurrency , yang merupakan sebuah mata uang  digital  berbasis kriptografi .  Pasar  mata  uang  kripto  semakin  berkembang.
Dalam 5 tahun terakhir sudah lahir lebih dari 700 jenis mata uang kripto. 9 Salah satu cryptocurrency yang  terkenal  adalah  Bitcoin.  Sebetulnya  tidak  hanya Bitcoin,  beberapa  jenis cryptocurrency lain  misalnya Litecoin,  Ripple,  Paycoin, Darkcoin ,  atau Dogecoin memiliki  konsep  yang  sama,  namun  memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.
Gagasan  tentang  realisasi  mata  uang  virtual  pertama  kali  muncul  pada tahun  2008  dalam  makalah Bitcoin:  Peer-to-Peer  Electronic  Cash  System oleh seseorang  atau  kelompok pseudonym yang  bernama  Satoshi  Nakamoto.
Perangkat  lunak  Bitcoin  ini  yang  kemudian  di  unggah  ke  Internet  dan berkembang hingga saat ini secara open source . Dalam hal peredarannya Bitcoin diatur  oleh  sistem  dan  diterima  oleh  para miners (penambang  Bitcoin).
7 Alfred  M.  Sondakh, Berburu  Bitcoin,  Bagaimana  memanfaatkan  peluang  sukses  Melalui  Mata Uang Global Ini , Cetakan I (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 9.
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto diakses tanggal pada 27 Agustus 2019
9 Alfred M. Sondakh, Op.cit., hlm. 16.
Penambang  Bitcoin  adalah  orang  atau  entitas  yang  mengambil  Bitcoin  yang diedarkan oleh  sistem perangkat lunak peer-to-peer (skema  jaringan desentralisasi dan terdistribusi) dengan jumlah yang dibatasi oleh sistem. 10
Dalam hal teknologi pencatatannya, Bitcoin menggunakan sistem Blockchain yang  mana  transaksi  yang  dilakukan  menjadi  sangat transparan dan dapat  di  lihat  oleh komputer peer. Setiap pengguna Bitcoin  pada umumnya  terdiri  dari  pasangan publik  key dan private  key . Publik  key sebagai alamat Bitcoin mereka yang diketahui oleh publik sebagai alamat tujuan transfer. Dan private  key sebagai  tanda  hak  milik  mereka  terhadap  Bitcoin  yang dimilikinya.  Dengan  mengetahui  data  atau  alamat  dari public  key seseorang, semua orang dapat  melihat seluruh transaksi  orang tersebut,  sirkulasi Bitcoin  di alamat  tersebut  dan  bahkan  saldo  terakhir  Bitcoin  yang  dimiliki. 11 Di  samping pencatatan yang transparan, model transaksi  Bitcoin  juga tergolong  cepat (lebih cepat  dibandingkan  transaksi  perbankan),  karena  menghilangkan middle- man (bank)  pada  suatu  transaksi.  Alhasil,  keberadaan  Bitcoin  tentunya  menjadi perhatian para pelaku jasa finansial dunia.
Saat  ini  Bitcoin  telah  masuk  ke  Indonesia,  dan  sering  pula  digunakan sebagai alat pembayaran di dunia maya. Bitcoin pun telah menjadi bagian transaksi dari  keperluan  masyarakat  di  Indonesia.  Sebelumnya  telah  ada  yang  meneliti mengenai  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  menggunakan  Bitcoin,  dan  dari hasil penelitiannya menyatakan terdapat kekosongan hukum terhadap Bitcoin.
Bank  Indonesia  sudah  mengeluarkan  pernyataan  resmi  terkait  Bitcoin, bahwa  seluruh  penggunaan  dan  kepemilikan  Bitcoin  merupakan  tanggung  jawab pribadi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam siaran pers 16/6/DKom terkait Undang-undang No. 7 Tahun 2011, Undang-undang No. 6 tahun 2009,  dan  UU  No.  23  tahun  1999,  bahwa  Bitcoin  dan  Virtual  Currency  lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. 12 Hal ini dikarenakan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan bahwa:
“(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (2) Macam Rupiah  terdiri  atas  Rupiah  kertas  dan  Rupiah  logam.  (3)  Rupiah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”
10 Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, Bitcoin Trading for Z Generation (Jasakom: 2017), hlm.4.
11 Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia (Jasakom: 2014), hlm. 20 .
12 Alfred M. Sondakh, Op.cit., hlm. 45
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik Pasal (16) ayat 1 yang menyebutkan bahwa:
“(1)  Sepanjang  tidak  ditentukan  lain  oleh  undang-undang  tersendiri,  setiap Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  mengoperasikan  Sistem  Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat  menampilkan  kembali  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan bahasa,  informasi,  atau  simbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang bersangkutan  dengan  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”
Selain  itu,  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut  dapat  dilihat  dalam  pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, yang menyatakan bahwa:
“(1)  Setiap  pihak  wajib  menggunakan  Rupiah  dalam  transaksi  yang dilakukan  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  (2)  Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. Penyelesaian  kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang; dan/atau
c. Transaksi keuangan lainnya.” 13
13 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  tanggal  31  Maret  2015  tentang  Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pernyataan  pemerintah  tersebut  hanya  disertai  himbauan  agar  setiap masyarakat  berhati-hati  dalam  menggunakan  Bitcoin.  Dikarenakan  pemerintah tidak  mengeluarkan  peraturan  khusus  terkait  penggunaan  Bitcoin,  maka  para pemilik  masih  bebas  bertransaksi  menggunakan  Bitcoin  kendati  tidak  ada perlindungan hukum terhadap hal itu.
Untuk  mendapat  pandangan  yang  komprehensif  mengenai  legalitas  dan status  hukum  para  pemilik  Bitcoin  diseluruh  dunia,  tentunya  akan  lebih  bijak  jika diamati  dari  perspektif  hukum  dan  bentuk  regulasi  beberapa  negara  terhadap Bitcoin dan para pemiliknya. Regulasi Bitcoin dari beberapa Negara pada dasarnya diciptakan  untuk  melindungi  pengguna  Bitcoin,  dan  beberapa  Negara  telah menjadikan  Bitcoin  sebagai  komoditas  atau  alat  transaksi  pembayaran  yang  sah, seperti mata uang konvensional, contohnya di Jepang. 14
Bitcoin  saat  ini  sedang  menjadi  perhatian  karena  dengan  segenap kelebihannya  yang  terdesentralisasi  dan  tanpa  ikatan  dalam  sistem  transaksi  dan kepemilikan. Tetapi di sisi lain, hal ini justru menuai beragam sisi gelap mata uang digital itu. Konsep yang ditanamkan oleh sang penemu, Satoshi Nakamoto, bahwa Bitcoin  menawarkan  kepemilikan  utuh  tanpa  perlunya  ikatan  dengan  pihak  ketiga baik  dari  swasta  dan  pemerintah,  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  penggunanya. Tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi kelemahan Bitcoin dan sering disalahgunakan.  Menurut  artikel  di Business  Insider ,  Bitcoin  menjadi  sangat berguna  bagi  para  pelaku  kejahatan  yang  ingin  menyembunyikan  uang  hasil kejahatannya.  Karena  jika  mereka  menyimpan  uang  di  bank,  uang  hasil kejahatannya dapat dengan mudah terlacak. Bitcoin juga dapat disalahgunakan oleh orang-orang  yang  ingin  menyembunyikan  pendapatannya  dari  pemerintah,  dan menghindari kewajiban membayar pajak. Lantas, pendapatan negara dari pajak itu akan  hilang  karena  uang  yang  tidak  terlacak.  Tidak  hanya  pada  tindakan  kriminal semata,  kekurangan  Bitcoin  paling  mendasar  juga  terjadi  karena  bentuknya  yang tidak riil.
Dalam  sebuah  wawancara  kantor  berita  Inggris  BBC  dengan  Direktur Europol Rob Wainwright mengatakan: “They [cryptocurrencies] are not banks and governed  by  a  central  authority  so  the  police  cannot  monitor  those  transactions. And if they do identify them as criminal they have no way to freeze the assets unlike in  the  regular  banking  system." 15 Rob  Wainwright  mengatakan  bahwa  penegak
14 Oscar Darmawan & Sintha Rosse, Bitcoin Trading for Z Generation, Op.Cit, hlm. 109.
15 http://www.businessinsider.com/europol-criminals-using-cryptocurrency-to-launder-55-billion- 2018-2/?IR=T Senin, 12 Februari 2018, diakses pada tanggal 10 April 2018.
hukum  sangat  sulit  melacak  pergerakan  mata  uang  digital  ( cryptocurrency ) dikarenakan  tidak  ada  otoritas  pusat  yang  mengawasi  dan  mencatat  transaksinya, dan  ketika  ditemukan  tindak  kejahatan,  penegak  hukum  tidak  dapat  membekukan aset mereka tidak  seperti sistem bank konvensional.
Meskipun bentuknya tidak riil,  bukan berarti Bitcoin  bebas dari pencurian. Salah  satu  contoh  pencurian  dialami  oleh Sheep  Marketplace ,  sebuah  situs  web ilegal jual beli obat terlarang, yang kehilangan 220 dollar AS dalam Bitcoin akibat ulah  para  peretas  sistem  komputer.  Belum  lagi  ketidakstabilan  nilai  mata  uang Bitcoin  jika dikonversi  ke mata uang konvensional  lainnya yang sangat  fluktuatif. Hari ini, boleh jadi pemilik bisa sangat kaya dengan memiliki Bitcoin senilai 1.000 dollar AS. Namun, siapa yang tahu jika di kemudian hari nilai uang tersebut hanya tersisa 50 dollar AS.
Business  Insider  mencatat  beberapa  peristiwa  kecil  yang  menyebabkan kerugian  besar  bagi  para  pemilik  Bitcoin.  Seorang  pria  pernah  kehilangan  sekitar 600  dollar  AS  karena  melakukan  reset  pada  ponsel  pintarnya  dan  ternyata,  ia  tak sengaja  secara  permanen  menghapus  dompet  digital  Bitcoin.  Contoh  lainnya, seorang pria juga pernah kehilangan sekitar 90.000 dollar AS saat akan bertransaksi dan malah memilih tombol hapus.
Sejumlah platform  online memang  sedang  menguji  pembayaran  dengan mata uang Bitcoin,  antara lain Wordpress,  Reddit, Namecheap, Mega, dan Zynga. Namun,  sejumlah  negara  malah  melarang  transaksi  dengan  Bitcoin.  Pemerintah China, contohnya, melarang semua lembaga keuangan menerima transaksi Bitcoin. Sementara  Uni  Eropa  menilai  Bitcoin  lebih  mudah  dicuri.  Dari  sisi  investasi  juga buruk karena nilai mata uang hanya ditentukan berdasarkan permintaan pasar serta memiliki tingkat fluktuasi tinggi. 16

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  lebih  dahulu  meneliti  bahan-bahan perpustakaan  hukum  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  dan  selanjutnya melihat  secara  obyektif  melalui  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku baik yang berlaku di negara lain maupun yang berlaku di wilayah yuridiksi Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  menggambarkan  dan
16 Ibid.
menganalisis  permasalahan  yang  dikemukakan  bertujuan  untuk  mendeskriptifkan secara konkrit tentang kajian yuridis mata uang virtual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi  Mata  Uang  Virtual  dan  Penanggulangan  Tindak  Kriminal  di Indonesia
Berkembang  teknologi  yang  sangat  cepat  beberapa  dekade  ini,  membuat kesulitan  piranti  penunjang  lainnya  untuk  mengikuti  zaman.  Salah  satu  piranti yang hidup dimasyrakat adalah hukum, banyak aspek hukum di Negara Indonesia masih  tertinggal  oleh  fenomena-fenomena  hukum  baru  akibat  dari  konkordasi Bangsa  Belanda  pada  zaman  penjajahan.  Bahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  belum  diatur  secara  spesifik  tentang kriptografi  dalam  aspek-aspek  lainnya,  termasuk  mata  uang  kripto  /  mata  uang virtual yang tidak diatur secara ekplisit dalam undang-undang tersebut.
Beberapa  diantaranya  sudah  ada  respon  pemerintah  terhadap  pertanyaan masyarakat  akan  legalitas  mata  uang  virtual  menurut  pemerintah,  dengan keluarnya  peraturan-peraturan  oleh  otoritas  yang  berwenang  khususnya  Bank Indonesia sebagai bank sentral, diantaranya adalah:
1. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  Tahun  2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. PBI  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial (Tekfin).
3. Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom
Sedangkan peraturan perundangan yang secara implisit terkait dengan mata uang virtual:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Pemilikan virtual  currency sangat  berisiko  dan  sarat  akan  spekulasi  karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying  asset yang  mendasari  harga virtual  currency serta  nilai perdagangan  sangat  fluktuatif  sehingga  rentan  terhadap  risiko  penggelembungan ( bubble )  serta  rawan  digunakan  sebagai  sarana  pencucian  uang  dan  pendanaan terorisme,  sehingga  dapat  mempengaruhi  kestabilan  sistem  keuangan  dan merugikan masyarakat. 17
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (  PPATK)  tengah melakukan  pemantauan  terhadap  transaksi  investasi  mata  uang  digital ( cryptocurrency ),  salah  satunya    bitcoin  yang  tengah  populer  belakangan  ini.
PPATK  menganggap  investasi  mata  uang  digital  berpotensi  disalahgunakan  untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Kami lihat titik rawan dari semua transaksi mereka,  jadi  jangan  khawatir,"  kata  Wakil  Ketua  PPATK  Dian  Ediana  Rae  di kantornya,  Selasa  19  Desember  2017.  Dian  mengatakan,  pemantauan  itu  telah dilakukan  PPATK  sejak  awal  2017.  Hal  itu  dilakukan  salah  satunya  dengan membentuk  bidang  khusus  yang  menangani  persoalan  teknologi  finansial  ( fintech ) dan  kejahatan  siber  ( cybercrime ).  Dian  menambahkan,  PPATK  saat  ini  telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau  penggunaan  mata  uang  digital  tersebut.  Selain  itu,  PPATK  juga  sedang menyusun regulasi untuk dapat mengawasi penggunaan mata uang digital. 18
Pembiayaan aksi  terorisme di  Indonesia juga diduga dilakukan secara virtual dengan  bitcoin.  Untuk  itu  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  tengah  menelusuri  transaksi  tersebut.  Penelusuran  itu  dilakukan  atas permintaan kepolisian. Pemilik uang virtual tersebut bakal menukarkannya di pihak ketiga  yang  juga  tengah  dicari  polisi.  Proses  transaksi  Bitcoin  ini  juga  tidak sederhana,  karena  harus  dikonversikan  ke  mata  uang  rupiah.  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  akan  menjajaki  kerjasama  untuk  mengawasi peredaran  uang  virtual  Bitcoin  untuk  pendanaan  terorisme.  BNPT  bakal  menjajaki kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur  Pencegahan  BNPT,  Hamidin  menyatakan  saat  ini  Bitcoin  belum diregulasi di Indonesia. Bitcoin, kata dia, digunakan teroris karena di-enkripsi atau
17 Siaran Pers Nomor 20/4/DKom https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_200418. aspx diakses pada 5 Agustus 2018.
18 Artikel  Kompas.com  dengan  judul  "PPATK  Pantau  Transaksi  Bitcoin  karena  Rawan  Pencucian Uang", https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/19390561/ppatk-pantau-transaksi-bitcoin-karena- rawan-pencucian-uang. Penulis : Ihsanuddin. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.
diamankan dengan sangat baik, sehingga data pemiliknya akan terlindungi dan sulit dilacak. “BNPT bukan dalam kapasitas melawan regulasi tapi (bitcoin) belum diatur memang.  Menurut  saya  harus  ada  sistem  yang  mengatur  agar  dapat  dikontrol, sistemnya itu yang belum ketemu. Ada banyak pemasalahan ke depan kalau banyak kasus menggunakan bitcoin.” ujarnya. 19
Dengan  demikian  potensi cryptocurrency digunakan  sebagai  tindak  pidana alternatif  harus  di  respon  pemerintah  khususnya  oleh  kementerian  komunikasi  dan informasi  (Kemkominfo)  Republik  Indonesia  dan  jajaran  Bank  Indonesia,  Otoritas Jasa  Keuangan,  dan  PPATK  dengan  membentuk  satuan  tugas  yang  dapat mengawasi,  mengidentifikasi  dan melakukan tindakan penegakan   hukum di  ranah dunia digital Indonesia khususnya kriptografi.
Penulis mencoba mengkaji secara formil dan materil penggunaan mata uang virtual (Bitcoin) dan tindak pidana yang berpotensi muncul dalam penggunaan mata uang virtual yang diatur dalam revisi UU ITE yang merupakan dasar hukum siber di Indonesia, diantaranya:

## 1. Alat bukti digital
Pengaturan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditemukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) 20 :
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Hacking dan Cracking
19 http://kbr.id/12_ 2016/pendanaan_terorisme_dengan_bitcoin__bnpt__sistemnya_sulit_ dideteksi/  87687 . html Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.
20 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  perkembangannya hacking dan cracking menjadi  dua  istilah  yang memiliki  arti  yang  sama,  yaitu  perbuatan  membobol  sistem  komputer  dengan memasuki sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya.
Ketentuan mengenai hacking dan cracking di Indonesia secara khusus tersebar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).
Hacking dan cracking termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Kemudian  mengenai  hukum  mana  yang  berlaku,  perlu  diketahui  bahwa cakupan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  (termasuk  perbuatan cracking ), baik yang berada di wilayah hukum  Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia,  yang  memiliki  akibat  hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia  dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## 2. Transaksi Elektronik
UU ITE mengatur tentang kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Diantara hal  yang  paling  penting  dalam  bahasan  ini  adalah  bahwa  alat  bukti  elektronik merupakan  alat  bukti  yang  sah  (Pasal  5  UU  ITE)  dengan  syarat  (1)  dapat diakses;  (2)  dapat  ditampilkan;  (3)  dijamin  keutuhan,  keotentikan,  dan kerahasiaannya;  dan  (5)  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan suatu  keadaan.  Terdapat  pengecualian  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti yang sah jika 21 :
a. Surat yang menurut ketentuan UU harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;
b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. (Pasal 5 Ayat 4 UU ITE).
21 https://pengendaliudara.wordpress.com/2013/04/10/uu-ite-dan-penerapannya-dalam-transaksi- elektronik-untuk-administrasi-keuangan-negara/ diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
Dengan  demikian  ada  payung  hukum  yang  dapat  merespon  kegiatan  mata uang  virtual  baik  yang  digunakan  sebagai  tindak  pidana,  maupun  yang  bukan merupakan tindak pidana. Piranti hukum ini juga perlu dilengkapi  dengan aparatur penegak  hukum  yang  aktif  untuk  mengawasi,  mendeteksi  dan  menindak  hal-hal yang dianggap mencurigakan terhadap penggunaan mata uang virtual.

## Kebijakan  Hukum  Untuk  Melindungi  Para  Pemilik  Mata  Uang  Virtual  dan Mencegah Penyalahgunaan Mata Uang Virtual di Indonesia
Kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dan,  penegak hukum  dalam  menanggulangi  kejahatan  modern  perlu  diimbangi  pula  dengan pembenahan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur,  Substansi  dan  kultur.  Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  menduduki peranan yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan Penal  Policy atau penal  law enforcement  policy yang  fungsionalisasi  / operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:
1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).
Undang-undang  adalah  payung  hukum  terbaik  untuk  membentuk  peraturan- peraturan  baik  secara  formil  maupun  materiilnya,  termasuk  didalamnya  tentang sanksi  pidana  maupun  proses  penegakan  hukumnya.  Proses  pembentukan  UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (“UU 12/2011”) . Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU  No.  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (“UU 27/2009”).
Dengan  demikian  ada  payung  hukum  yang  dapat  merespon  kegiatan  mata  uang virtual  baik  yang  digunakan  sebagai  tindak  pidana,  maupun  yang  bukan merupakan tindak pidana. Piranti hukum ini juga perlu dilengkapi dengan aparatur penegak  hukum  yang  aktif  untuk  mengawasi,  mendeteksi  dan  menindak  hal-hal yang dianggap mencurigakan terhadap penggunaan mata uang virtual.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian–uraian  yang  telah  dikemukakan  tersebut  diatas,  maka dengan mengaitkan dengan perumusan masalah penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan ini, antara lain:
1. Sifat  Bitcoin  yang  ter-desentralisasi  dan  tidak  terikat  pihak  manapun membuat cyptocurrency ini  di  tafsirkan  sebagai  aset  digital  dan  dijadikan barang komoditi investasi karena nilainya yang fluktuatif. Walaupun belum diatur  lebih  lanjut  oleh  otoritas  komoditi  investasi,  pihak  Bank  Indonesia dan OJK sudah memberikan pelarangan penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual  lainnya  sebagai  alat  pembayaran  sesuai  amanat  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang.  Dalam  hal  keamanannya  pun tingkat  resiko  Bitcoin  sangat  tinggi,  mulai  dari  serangan Hacker ,  tindakan penyalahgunaan  (transaksi  narkotika  dan  pendanaan  terorisme),  dan  tidak adanya  perlindungan  terhadap  konsumen  yaitu  para  nasabah  komoditi investasi dan pemilik Mata Uang Virtual lainnya.
2. Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Pidana  Dalam  Mata  Uang  Virtual  saat  Ini belum tercantum secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  maupun  dalam perundang-undangan  di  luar  KUHP,  dan  belum  mengatur  perbuatan  yang dikriminalisasikan dalam penggunaan Mata Uang Virtual ( Cryptocurrency ).

## b. Saran
Penulis  menyarankan  pemerintah  segera  mengambil  pernyataan  sikap tentang  legalitas  mata  uang  virtual  ( cryptocurrency )  yang  sudah  beredar  di masyarakat  Indonesia. Perlunya  penyempurnaan  atas  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang perumaha atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  dapat  dikatakan cyberlaw Indonesia,  dan  Pemerintah  perlu  menggali  lebih  dalam  mengenai  kajian perbandingan  hukum  (yuridis  komparatif)  pengaturan  mata  uang  virtual  dari beberapa  negara  di  dunia,  sebagai  pedoman  dalam  perubahan  dan  penyusunan delik-delik  baru  terhadap  kebijakan  kriminalisasi  tindak  pidana  mata  uang virtual pada masa yang akan dating

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Alfred  M.  Sondakh, Berburu  Bitcoin,  Bagaimana  memanfaatkan  peluang  sukses Melalui Mata Uang Global Ini , Cetakan I (Jakarta: Grasindo, 2016).
Billy  Putra  Taufik,  Diana  Rosida,  dan  Nugroho  Muhtarif,  “ Peraturan  Mengenai Kriptografi,  Menjaga  Privasi  atau  Menjaga  Keamanan? ”  Departemen  Teknik Informatika, Institut Teknologi (Bandung: 2012).
Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang (Jakarta: 2008). Daniel  Forrester,  Mark  Salomon, Bitcoin  Exposed:  Today  Complete  Guide  to Tomorrow Currency , Grassrootbooks, (New York, 2013). Dr.  J.R.  Raco,  M.E.,  M.Sc., Metode  Penelitian  Kualitatif  (Jenis,  Karakteristik  dan Keunggulannya), (Cikarang: Grasindo, 2010).
Eilertsen, O. “An Introduction to Cryptography.” TELEKTRONIK 96.3 (2000). Johan  Wahyudi,  “ Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  di Pengadilan ”  dalam  Perspektif  Vol.XVII  No.2  Tahun  2012.,  (Fakultas  Hukum Unair, 2012).
Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosyda Karya,  1991). Man  Suparman  Sastrawidjaja, Perjanjian  Baku  Dalam  Aktifitas  Dunia  Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar , Cetakan I (Jakarta, Elips, 2002).
Nadarajah  Asokan,  et  al. The  State  of  The  Art  in  Electronic  Payment  System.  Dalam Computer 30.9 , (IBM Zurich Research Laboratory, 1997).
Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia (Jasakom: 2014).
Oscar  Darmawan  dan  Sintha  Rosse, Bitcoin  Trading  for  Z  Generation (Jasakom: 2017).
Rd.  Yudi  Anton  Rikmadani, Hukum  Telematika,  Dasar-Dasar  Aspek  Perdata  Dan Aspek Pidana (Bandung: Mujahid, 2018).
Robling  Denning,  Dorothy  Elizabeth.  “ Cryptography  and  data  security. ”  Addison- Wesley Longman (Publishing Co., Inc., 1982).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktek (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991).
Wayne  Madsen,  et  al  “ Cryptography  and  liberty:  an  internastional  survey  of encryption  policy ” dalam  Journal  Marshall of Journal  Computer &  Information law, 1997

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  tanggal  31  Maret  2015  tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## C. Artikel dalam Jurnal
Imam  Lukito,  Tantangan  Hukum  Dan  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  E- Commerce (Legal  Challenges  and  Government`S  Role  in  E-Commerce Development).
Ihsanuddin, PPATK Pantau Transaksi Bitcoin karena Rawan Pencucian Uang"

## D. Internet
https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/ http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/309 https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto http://www.businessinsider.com/europol-criminals-using-cryptocurrency-to-launder- 55-billion-2018-2/?IR=T https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx http://kbr.id/12/2016/pendanaan_terorisme_dengan_bitcoin__bnpt__sistemnya_sulit_ dideteksi/87687
https://pengendaliudara.wordpress.com/2013/04/10/uu-ite-dan-penerapannya-dalam- transaksi-elektronik-untuk-administrasi-keuangan-negara/
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/19390561/ppatk-pantau-transaksi-
bitcoin-karena-rawan-pencucian-uang