Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 4 April 2022

## Kajian dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik di Kota Bandung

## Yogi Gumilar Saeful Akbar
Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia Email: yogigumilarsa@gmail.com

## Abstrak
Desentralisasi telah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menguasai dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan asli daerah yang signifikan di Kota Bandung berasal dari retribusi parkir. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung melakukan inovasi pengelolaan retribusi parkir dengan menerapkan sistem mesin parkir elektronik  untuk  beberapa  lokasi  parkir  yang  berada  dipinggir  jalan.  Namun,  masalah muncul  ketika  mesin  parkir  di  Bandung  tidak  secara  substansial  meningkatkan manajemen parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung terhadap penerapan mesin parkir elektronik. Penelitian ini dilakukan  pada  implementasi  sistem  parkir  elektronik  dengan  menggunakan  teori pengawasan.  Beberapa  faktor  penghambat  dan  permasalahan  teridentifikasi  akibat kondisi pengawasan pemerintah kota terhadap mesin parkir elektronik. Pengawasan yang tidak memadai dan pelaporan yang buruk oleh petugas lapangan menyebabkan pungutan liar  dan  kerusakan  mesin  parkir  elektronik.  Ditentukan,  peningkatan  koordinasi  antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya, seperti Dispendik Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja, akan meningkatkan kualitas pengawasan. Mengembangkan aturan dan regulasi khusus untuk mengatur mesin parkir elektronik diperlukan.
Kata Kunci: Pengawasan; Sistem Parkir Elektronik; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Parkir

## Abstract
Decentralization  has  granted  local  governments  the  right  to  control  fund  from  original  local government revenue. A significant source of local revenue in Bandung comes from parking fees. Since  2017,  the  Municipal  Government  of  Bandung  has  innovated  parking  retribution management by implementing an electronic parking machine system for several parking locations located  along  the  side  of  the  road.  However,  a  problem  arises  when  the  parking  machine  in Bandung does not substantially enhance parking management. This study aims to examine the supervision  undertaken  by  the  Bandung  city  government  for  the  implementation  of  electronic parking  machines.  This  study  was  conducted  on  the  implementation  of  an  electronic  parking system using supervisory theory. Several hindrance factors and problems were identified due to the  state  of  the  city  government's  supervision  of  electronic  parking  machines.  Inadequate supervision and poor reporting by field officers lead to illegal levies and damage to electronic parking machines. It was determined that improving coordination between the Department of Transportation and other relevant agencies, such as the Bandung City Revenue Service and the Civil Service Police Unit, would improve the supervision quality. Developing specific rules and regulations to regulate electronic parking machines is necessary.
Keywords : Supervision;  Electronic  Parking  System;  Original  Local  Government  Revenue; Parking Retribution

## Pendahuluan
Desentralisasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1999, dengan tujuan utama untuk mendekatkan  pemerintah  dengan  masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi pelayanan  publik  ( Talitha,  Firman,  &  Hudalah ,  2020).  Diberlakukannya  desentralisasi oleh pemerintah pusat memberikan otonomi pada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan internal daerah. Otonomi daerah ada karena pemerintah daerah dituntut untuk  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  agar  dapat  menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya ( Taras, Artini, & Gede , 2017). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Pasal  285  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014). Sumber-sumber PAD diantaranya berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lainnya yang disahkan  secara  peraturan  perundangan  (Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.). Salah satu sumber PAD berasal dari retribusi parkir.
Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi mendukung perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama di kawasan perkotaan.  Tumbuhnya.  pusat  kegiatan  seperti  pendidikan,  perkantoran,  serta perdagangan  dan  jasa  berdampak  pada  peningkatan  volume  kendaraan  yang  berimbas pada  kenaikan  kebutuhan  fasilitas  parkir.  Ketersediaan  lahan  parkir  kendaraan  yang terbatas menyebabkan terjadinya parkir di tepi jalan atau on street parking . Kondisi parkir di sisi jalan yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan hambatan lalu lintas ( Putri, 2014). Untuk itu perlu dilakukan manajemen parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan pengaturan parkir dan penarikan retribusi parkir sehingga memberikan dampak positif bagi PAD. Retribusi parkir merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa  penyediaan  pelayanan  parkir  di  lokasi  yang  disediakan  dan  ditentukan  oleh pemerintah daerah tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sayangnya, penuhnya area parkir tidak sebanding dengan PAD yang didapatkan dari retribusi sektor tersebut ( Religia , 2014). Pungutan liar di lahan parkir yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pendapatan asli daerah  akibat  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ( Taroreh  et  al ., 2022).
Kota-kota  besar  di  Indonesia,  termasuk  Bandung,  masalah  parkir  kendaraan, terutama  kendaraan  roda  empat  mempengaruhi  tingkat  kemacetan  di  jalan  raya. Pemerintah Kota Bandung membuat terobosan melalui mesin parkir elektronik sebagai bentuk  implementasi  dari  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No.  9  Tahun  2010  tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Mesin tersebut juga merupakan salah satu bagian  dari  upaya  mewujudkan Bandung  Smart  City walaupun  upaya  tersebut  belum berjalan  optimal  ( Suherman ,  2020).  Keberadaan  445  mesin  parkir  elektronik  tersebut diharapkan  memecahkan  masalah  ketidaksesuain  penarikan  retribusi  parkir  yang  tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, permasalahan muncul ketika mesin yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung belum  memberikan  manfaat  signifikan  terhadap  pengelolaan  parkir  di  Kota  Bandung. Selain faktor masyarakat yang belum familiar dengan mesin parkir elektronik, kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi faktor penghambat pada implementasi mesin parkir elektronik di Kota Bandung, walaupun sudah terdapat peraturan khusus terkait dengan
mesin parkir elektronik yang berlaku di Kota Bandung. Hambatan tersebut berdampak terhadap PAD Kota Bandung yang berasal dari retribusi parkir, sehingga capaian target yang didapat kurang optimal.
Mengenai intensi usaha kecil menengah (UKM) dalam adopsi financial technology pada  daerah  Jawa  Timur,  bahwa  mobile  wallet  OVO  lebih  mudah  digunakan  oleh karyawan UKM dalam penggunaan teknologi finansial ( Setiobudi & Wiradinata , 2018). Selain itu Go-Pay lebih familiar digunakan oleh pengguna sebagai media transaksi atau pembayaran  dikarenakan  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  atau  pembayaran tersebut ( Hermawan & Paramita , 2020).
Sky  Parking  melakukan  kerja  sama  dengan  salah  satu  penyedia  layanan  mobile wallet  yaitu  OVO.  Sky  Parking  bekerja  sama  dengan  mobile  wallet  OVO  dalam  hal pembayaran. Mobile wallet OVO tersebut dapat berfungsi sebagai pembayaran karena pada mobile wallet OVO terdapat saldo yang dapat digunakan untuk membayar parkir pada Sky Parking. Tujuan Sky Parking menggunakan mobile wallet OVO sebagai metode pembayaran adalah untuk mengurangi antrian yang terjadi ketika melakukan pembayaran secara  tunai.  Namun  selain  pembayaran  dengan  mobile  wallet  OVO,  pada  lahan  sky parking tetap dapat melakukan pembayaran dengan tunai melalui Parkir Payment Station (PPS) yang dikelola oleh Sky Parking secara langsung ( Prasetyo , 2019).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kota  Bandung  terkait  dengan  mesin  parkir  elektronik  sebagai  salah  satu sumber PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan fokus pada pengkajian permasalahan pengawasan mesin parkir elektronik di Kota Bandung

## Metode Penelitian
Pemahaman permasalahan dan penemuan jawaban yang mendalam terkait dengan topik  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penggunaan  metode  ini  akan dilakukan  penarikan  makna  berdasarkan  kumpulan  data  yang  sudah  didapatkan  dalam proses  penelitian  ( Creswell ,  2013).  Aspek  kajian  yang  diteliti  terkait  dengan  aspek pengawasan  terhadap  mesin  parkir  elektronik  mengacu  pada  teori  pengawasan  ( Terry , 1972)  dan  dikembangkan  lebih  mendetail  menjadi  operasionaliasi  parameter  yang disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Operasionalisasi Parameter
Aspek Kajian Parameter Sumber Data Pengawasan Langsung Pengawasan rutin oleh pimpinan A. Wawancara: 1. Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung
2. Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas
Perhubungan Kota Bandung 3. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung
4. Staf  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung 5. Staf UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung
6. Petugas Lapangan
7. Masyarakat pengguna mesin parkir elektronik Inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan sistem parkir elektronik Pengarahan langsung terkait mesin parkir otomatis  kepada  petugas  maupun pengguna Pengawasan Tidak Langsung Laporan rutin dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait pelaksanaan sistem parkir elektronik Pemeriksaaan  berkas  laporan  dari penggunaan mesin parkir elektronik Pengecekan melalui kamera pengawas
Pengecekan  kelayakan  mesin  parkir elektronik

## Kajian dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik di Kota Bandung
Pengawasan Berdasarkan Pengecualian Laporan  segera  dari  petugas  jika  ada kendala  di  lapangan  (contoh:  kerusakan mesin dan pungutan liar) B. Observasi Lapangan C. Peraturan Perundangan D. Arsip data Dinas Perhubungan
Data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini merupakan triangulasi dari data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  primer  bersumber  dari observasi lapangan dan wawancara pihak terkait penelitian. Penentuan narasumber dalam wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling. Responden wawancara dalam penelitian ini berasal dari pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Bandung,  petugas  lapangan  yang  berkaitan  langsung  dengan  mesin  parkir  elektronik, serta pengguna layanan parkir di Kota Bandung, terutama yang memiliki fasilitas mesin parkir  elektronik.  Sementara  itu,  data  sekunder  merupakan  hasil  dari  kajian  peraturan perundangan  dan  arsip  data  Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung  meliputi  data  terkait dengan mesin parkir elektronik, daftar pengawas mesin parkir elektronik, dan dokumen- dokumen pendukung lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Mesin  parkir  elektronik  di  Kota  Bandung  mulai  diberlakukan  pada  tahun  2017. Mesin  ini  diharapkan  dapat  membantu  mendongkrak  PAD,  khususnya  dari  sektor retribusi parkir yang dalam beberapa tahun kebelakang kurang optimal. Sebanyak 445 buah  mesin  diletakkan  tersebar  pada  57  ruas  jalan  yang  menjadi  kantong  parkir  Kota Bandung.  Tujuan  penggunaan  mesin  parkir  elektronik  ini  adalah  untuk  memperbaiki administrasi perparkiran yang sebelumnya terasa kurang tepat dan untuk meminimalkan retribusi parkir liar. Selain itu, mesin parkir elektronik dipilih untuk menggantikan sistem parkir manual dengan juru parkir yang berperan sebagai penerima retribusi parkir secara tunai.  Dengan  sistem  manual  tersebut,  selisih  dari  perkiraan  retribusi  parkir  yang seharusnya diterima pemerintah dengan jumlah aktual yang disetorkan oleh juru parkir mencapai miliaran rupiah setiap tahumya. Lokasi dan jumlah mesin parkir elektronik di Kota Bandung disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Lokasi dan Jumlah Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung
Lokasi Jumlah Lokasi Jumlah Jalan Leuwi Panjang 9 Jalan Baranangsiang 5 Jalan Astana Anyar 9 Jalan Kemuning 4 Jalan Panjagalan 5 Jalan Cihapit 5 Jalan Pagarsih 9 Jalan Taman Pramuka 7 Jalan Kalipah Apo 6 Jalan Cilaki 16 Jalan Cibadak 9 Jalan Hasanuddin 6 Jalan Dalem Kauin 8 Jalan Surva kencana 5 Jalan Jendral Sudirman 22 Jalan Imam Bonjol 4 Jalan Gardu Jati 5 Jalan Tengku Umar 5 Jalan Jamika 24 Jalan Japati 5 Jalan Dewi Sartika 4 Jalan Cisangkuy 11 Jalan Alkateri 4 Jalan Cimanuk 3
Lokasi Jumlah Lokasi Jumlah Jalan Gg.Suniaraja 4 Jalan Ciliwung 8 Jalan Sunia Raja 5 Jalan Progo 7 Jalan Rangga Gading 5 Jalan Ambon 7 Jalan Taman Sari 6 Jalan M.Toha 14 Jalan Badak Singa 1 Jalan Lengkong Kecil 17 Jalan Cihampelas 7 Jalan Lengkong Besar 10 Jalan Pajajaran 15 Jalan Karapitan 9 Jalan Sultan Agung 6 Jalan Burangrang 9 Jalan Trunojoyo 5 Jalan Halimun 6 Jalan Bahureksa 4 Jalan Malabar 4 Jalan Sumatra 7 ialan Talaga Rodas 4 Jalan Lembong 2 Jalan Lodaya 7 Jalan Naripan 2 Jalan Palasari 6 Jalan Jawa 3 Jalan Gatot Subroto 4 Jalan Vandeventer 5 Jalan Achmad Yani 34 Jalan Otista 17 Jalan Cianjur 1 Jalan Kebon Jati 10 TOTAL 445
Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2019
Mekanisme penggunaan mesin parkir elektronik terbagi menjadi beberapa langkah. Pertama, pengguna layanan parkir memilih jenis kendaraan yang akan diparkirkannya, seperti  truk,  bus,  mobil,  atau  sepeda  motor.  Setelah  itu  pengguna  parkir  memasukan nomor  polisi  kendaraamya  mengikuti  petunjuk  yang  tertera.  Selanjutnya,  pengguna layanan parkir harus menentukan durasi waktu parkir. Kemudian mesin parkir elektronik akan  memberikan  informasi  nominal  yang  harus  dibayar.  Pembayaran  parkir  tersebut hanya  dapat  menggunakan  uang  elektronik.  Dengan  menggunakan  sistem  pembayaran dengan uang elektronik, diharapkan mempermudah pencatatan nominal biaya parkir yang masuk, menurunkan praktik pungutan liar, dan menghindari kerugian PAD pemerintah. Namun, dalam implementasinya, mesin parkir elektronik belum berjalan sesuai dengan rencana pemerintah yang terkait dengan aspek pengawasan.
Pengawasan  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  cara  suatu  organisasi mewujudkan  tujuannya  secara  efekif  dan  efisien  ( Fahmi ,  2014; Handoko ,  2003).  serta mendukung terwujudnya tujuan suatu organisasi ( Brantas, 2009; Fahmi , 2014). Tujuan dari pengawasan adalah untuk menentukan tindakan perbaikan untuk menyempurnakan kinerja agar organisasi menjadi lebih baik ( Brantas, 2009). Pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengamati dan memantau kegiatan ( Manullang , 2006).
Berdasarkan  penelitian,  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  dan  permasalahan yang  berkaitan  dengan  belum  optimalnya  pengawasan  mesin  parkir  elektronik  yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung. Faktor penghambat yang mengakibatkan pengawasan belum berjalan optimal diantara adalah pengawasan yang belum menyeluruh dan rendahnya tingkat pelaporan dari petugas lapangan. Akibat dari hambatan tersebut,
timbul  beberapa  permasalahan  yang  terdiri  dari  tingginya  praktik  pungutan  liar  dan kerusakan mesin parkir elektronik.
Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  Terry,  terdapat  tiga  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  fungsi  pengawasan,  yaitu  pengawasan  langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan pengecualian.
Dalam  konteks  pengawasan  penggunaan  mesin  parkir  elektronik,  pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dirasa masih  belum  cukup  optimal.  Metode  pengawasan  dengan  cara  pimpinan  langsung mendatangi lokasi dimana terdapat mesin parkir elektronik masih jauh dari harapan. Dari hasil  wawancara,  pengawasan  secara  langsung  oleh  pimpinan  UPT  Parkir  Dinas Perhubungan  dan  hanya  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  minggu,  sehingga  terdapat kemungkinan terjadi praktik kecurangan maupun pungutan liar pada hari lain ketika tidak dilaksanakan pengawasan langsung. Inspeksi mendadak di luar jadwal pengawasan rutin juga hanya dilakukan pada beberapa lokasi parkir yang strategis sehingga pengawasan langsung dirasa masih kurang menyeluruh.
Pengawasan  tidak  langsung  mesin  parkir  elektronik  dilakukan  oleh  Bidang  Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung. Staf bidang akan ditugaskan oleh pimpinan untuk  mencari  data  dan  informasi  dan  kondisi  di  lapangan  terkait  penggunaan  mesin parkir elektronik selama jangka waktu tertentu di luar dari pengawasan langsung yang dilakukan  secara  rutin.  Selain  itu,  dilakukan  juga  pengecekan  tidak  langsung  secara digital melalui kamera pengawas yang tersebar di beberapa titik. Selama staf melakukan tinjauan, informasi seperti kondisi mesin, implementasi penggunaan mesin, dan indikasi kecurangan  akan  dilaporkan  kepada  pimpinan.  Pengawasan  secara  tidak  langsung berjalan lebih baik karena hasil yang lebih menyeluruh dibandingkan ketika pengawasan dilakukan  secara  langsung.  Namun  kelemahan  dari  fungsi  pengawasan  tidak  langsung adalah  proses  yang  dilakukan  memakan  waktu  cukup  lama.  Tinjauan  yang  dilakukan dengan metode ini lebih detail dengan jumlah staf yang terbatas. Saat melakukan tinjauan lapangan, staf sebagai pelaksana teknis tidak bisa mengambil keputusan secara langsung karena  harus  melapor  kepada  pimpinan.  Hal  tersebut  membuat  alur  pengawasan  dan tindakan akan memakan waktu yang lama dan sumber daya yang cukup banyak.
Bentuk  pengawasan  ketiga  merupakan  berdasarkan  pengecualian  dilakukan  saat tedapat  laporan  yang  bersifat  mendesak  yang  harus  segera  ditanggapi  oleh  pimpinan selaku penentu kebijakan. Fungsi pengawasan ini adalah untuk mengetahui peristiwa di luar kebiasaan agar dapat diselesaikan dengan segera dan tepat. Pengawasan berdasarkan pengecualian  ini  juga  dirasa  belum  memberikan  dampak  yang  maksimal  bagi  sistem parkir  elektronik  di  Kota  Bandung.  Hal  tersebut  terbukti  dengan  adanya  mesin  parkir elektronik  di  beberapa  tempat  yang  kondisinya  terbengkalai  dan  rusak  namun  belum mendapatkan tindakan perbaikan segera dari pemerintah.
Faktor  penghambat  dalam  pengawasan  yang  mengakibatkan  pengawasan  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  menimbulkan  beberapa  permasalahan.  Permasalahan pertama  adalah  praktik  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  di  lokasi  parkir. Akibatnya, terdapat selisih antara target dan capaian PAD yang didapatkan dari retribusi parkir (Tabel 3).
Tabel 3. Target dan Capaian PAD Kota Bandung dari Retribusi Parkir Tahun Target (RP) Peningkatan Target Capaian (RP) Capaian Target Peningkatan 2016 9,000,000,000 - 4,800,000,000 53% - 2017  140,000,000,000 1455.56% 5,600,000,000 4% 16.67% 2018  118,000,000,000 -15.71% 6,000,000,000 5% 7.14% 2019 72,000,000,000 -38.98% 8.000,000,000 11% 33.33% 2020 24,000,000,000 -66.67% 6,000,000,000 25% -25.00% 2021 24,000,000,000 0.00% 4,500,000,000 19% -25.00%
Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2021
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa capaian target retribusi parkir paling besar terdapat  di  tahun  2016,  yaitu  sebesar  53%.  Sementara  di  tahun  2017  dan  2018  ketika target  PAD  dari  retribusi  parkir  meningkat,  capaian  target  hanya  mencapai  4-5%. Terdapat indikasi praktik pungutan liar sehingga retribusi parkir tidak masuk ke dalam penerimaan Kota Bandung. Pada tahun 2020 dan 2021, target capaian PAD dari sektor parkir  mengalami  penurunan  akibat  kondisi  pandemic  COVID-19.  Dalam  situasi pandemi,  diterbitkan  aturan  terkait  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat (PPKM). Hal tersebut berpengaruh terhadap volume kendaraan di Kota Bandung yang kemudian  mempengaruhi  kondisi  parkir,  sehingga  pemerintah  Kota  Bandung menurunkan target PAD dari sektor tersebut.
Selain mengurangi PAD yang didapatkan oleh pemerintah, praktik pungutan liar menyebabkan biaya parkir menjadi lebih mahal dari yang sudah ditetapkan. Keamanan kendaraan  di  lokasi  parkir  juga  tidak  terjamin  karena  tidak  adanya  bukti  kepemilikan kendaraan berupa tiket parkir elektronik dari pemilik kendaraan, sehingga rawan terjadi pencurian sehingga dapat merugikan pemilik kendaraan. Permasalahan lain yang timbul dari ketidakoptimalan pengawasan mesin parkir elektronik adalah kerusakan pada unit mesin  parkir.  Mesin  yang  tidak  digunakan  dalam  jangka  waktu  lama  dan  jarang mendapatkan  pemeliharaan  dapat  mengalami  kerusakan.  Kurangnya  sumber  daya pengawas lapangan dari instansi terkait juga meningkatkan peluang vandalisme terhadap mesin parkir.
Menghindari  permasalahan  akibat  pengawasan  yang  kurang  optimum  terhadap mesin parkir elektronik, diperlukan kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah. Kerja sama dapat dilakukan  dengan  koordinasi  antara  ketiga  instansi  dalam  pengawasan  untuk meningkatkan sumber daya pengawas, maupun membentuk satuan tugas atau tim khusus yang bertugas mengawasi keberjalanan mesin parkir elektronik.
Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengawasan sistem parkir elektronik adalah dengan membuat peraturan khusus terkait hal tersebut. Peraturan tersebut dapat memuat  besaran  tarif  untuk  lokasi  parkir  serta  sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran  seperti oknum  yang  melakukan  pungutan  liar  maupun  vandalisme  terhadap  mesin  parkir elektronik.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh instansi  terkait  belum  dilaksanakan  dengan  optimal.  Pengawasan,  baik  dari  segi pelaksanaan  prosedur  penarikan  retribusi  parkir  dengan  menggunakan  mesin  parkir
elektronik,  maupun  pengawasan  teknis  dan  perawatan  terhadap  kondisi  mesin  parkir elektronik  masih  perlu  ditingkatkan.  Permasalahan  sumber  daya  menjadi  salah  satu kendala  dalam  pelaksanaan  pengawasan.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  berupa petugas  pengawas  lapangan  maupun  sumber  daya  peralatan  penunjang  seperti  kamera pengawas  mengakibatkan  fungsi  pengawasan  belum  berjalan  sesuai  rencana.  Dampak dari pengawasan yang tidak optimal tersebut seperti meningkatnya praktik pungutan liar dan  kerusakan  mesin  parkir  elekteronik.  Untuk  meningkatkan  fungsi  pengawasan, diperlukan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya seperti Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  untuk mengurangi  penyimpangan  dalam  implementasi  mesin  parkir  otomatis  ini.  Koordinasi dapat dilakukan dengan membuat satu tim gabungan antara ketiga instansi tersebut agar fungsi pengawasan terhadap mesin parkir otomatis dapat berjalan lebih maksimal. Dari segi kebijakan, diperlukan peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan retribusi parkir dengan  menggunakan  mesin  parkir  elektronik  untuk  mencegah  praktik  penyimpangan retribusi.

## Bibliografi
Brantas. (2009). Dasar-Dasar Manajemen (2nd ed.). Bandung: Alfabeta. Creswell,  John  W.  (2013). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . Sage Publications, Inc.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?
Fahmi, Irham. (2014). Analisis Kinerja Keuangan . Bandung: Alfabeta. Handoko, T.Hani. (2003). Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Hermawan,  Vania  Katherine,  &  Paramita,  Eristia  Lidia.  (2020).  Trust  dan  Perceived Usefulness dan Pengaruhnya Terhadap Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan E-wallet. Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen , 10 (2), 223–236. Manullang, M. (2006). Dasar-Dasar Manajemen (7th ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia. Prasetyo,  Dwi  Adji.  (2019). Pengukuran  penerimaan  pengguna  dalam  pembayaran parkir  pada  Sky  Parking  menggunakan  mobile  wallet  ovo .  Fakultas  Sains  dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ….
Putri,  Fitria  Jauharotul  Islamiyah  Dieska.  (2014). Kajian  tentang  Evaluasi  On  Street Parking di Jalan Suniaraja Kota Bandung . Universitas Pendidikan Indonesia. Religia, Destika; dkk. (2014). An Analysis of the Influences of the Effectiveness Parking Tax and. E-Proceeding of Management , 1 (3), 158–169.
Setiobudi,  Auditia,  &  Wiradinata,  Trianggoro.  (2018).  Intensi  UKM  dalam  adopsi financial technology di Jawa Timur. National Conference of Creative Industry . Suherman, Diki. (2020). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota
Bandung. Politicon : Jurnal Ilmu Politik , 2 (1), 86–97.
https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7919
Talitha, Tessa, Firman, Tommy, & Hudalah, Delik. (2020). Welcoming two decades of decentralization  in  Indonesia: a  regional  development  perspective. Territory, Politics, Governance , 8 (5), 690–708.
https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595
Taras, Tyasani, Artini, Sri, & Gede, Luh. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD)
dalam  upaya  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Badung  Bali .  Udayana University.
Taroreh,  Glayn,  Elim,  Inggriani,  Tangkuman,  Steven,  Akuntansi,  Jurusan,  Ekonomi, Fakultas, & Ratulangi, Universitas Sam. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum) , 5 (2), 1–4 . Terry, George R. (1972). Principles of Management (6th ed.). R.D. Irwin.