JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 7(4), 2022, pp. 294-305 P-ISSN: 2964-7231, E-ISSN: 2614-5658 Doi: https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22619

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAM: TIMBULNYA AKSI KAMISAN SEBAGAI
REPRESENTATIF PERISTIWA 1998-1999

## Mada Sulistiyo Rini
Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Semarang, Indonesia

## ABSRACT
The Kamisan Action (Black Umbrella Protest) is a peaceful  protest  that  emerged  as  an  effort  to  seek justice  for  the  events  that  occurred  during  1998- 1999. Cases which constitute serious violations of human  rights  in  accordance  with  Law  No.  26  of 2000,  such  as  the  Semanggi  I-II  and  Trisakti tragedies  in  the  form  of  kidnapping,  murder, murder and enforced disappearance. In this regard, this  research  seeks  to  explain  the  extent  of  the struggles  and  efforts  that  have  been  made  by  the government  in  handling  cases  of  human  rights violations  while  at  the  same  time  measuring  the harmony between written human rights regulations and their implementation in life. This study uses a descriptive  analysis  technique  with  the  Miles  and Huberman  model,  namely  applying  the  aspect  of continuity  in  the  discussion.  The  type  of  research used  is  descriptive  qualitative  research  approach, with  data  collection  techniques  in  the  form  of literature studies and searches of previous archives related to the topic of discussion. This research not only  shows  the  struggles  carried  out  by  victims and  their  families  who  were  harmed  in  cases  of human  rights  violations  during  1998-1999,  but also shows that there is a discrepancy between the written  human  rights  regulations  and  their implementation.  However,  considering  that  so  far the  case  has  been  hampered  by  the  Attorney General's  Office,  the  commitment  of  the  state and the  government  is  the  only  key  variable  for  the resolution of these human rights cases.
Keywords: Kamisan, Human Rights, Government .

## ABSTRAK
Aksi Kamisan (Black Umbrella Protest)
merupakan  sebuah  aksi  damai  yang  muncul sebagai  upaya  untuk  mencari  keadilan  terhadap peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 1998-1999. Kasus  yang  mana  merupakan  pelanggaran  berat terhadap HAM sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000,  seperti  halnya  tragedi  Semanggi  I-II  dan Trisakti  yang  berupa  penculikan,  pembunuhan, penembangan  serta  penghilangan  secara  paksa. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dengan  adanya penelitian  ini  berupaya  memaparkan  sejauh  mana perjuangan serta upaya-upaya yang telah dilakukan  pemerintah  dalam  penganganan  kasus pelanggaran  HAM  tersebut  sekaligus  mengukur keselarasan  antara  peraturan  HAM  secara  tertulis dan implementasiannya dalam kehidupan. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis deskriptif  dengan  model  Miles  dan  Huberman yaitu  menerapkan  aspek  kesinambungan  dalam pembahasan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian  pendekatan deskriptif  kualitatif,  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka serta penelusuran terhadap  arsip-arsip  sebelumnya yang berkaitan dengan topik  pembahasan. Penelitian ini selain menunjukkan perjuangan yang dilakukan  oleh  korban  serta  keluarga  yang dirugikan dalam kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 1998-1999, tetapi juga menunjukkan  adanya  ketidak  selarasan  terahadap peraturan HAM yang tertulis dengan pengimplementasiannya. Namun begitu,
mengingat  sejauh  ini  kasus  tersebut  terhambat pada  Kejaksaan  Agung  maka  komitmen  dari negara  serta  pemerintah  adalah  satu-satunya variable  kunci  untuk  penyelesaian  kasus  HAM tersebut.
Kata kunci: Kamisan, HAM, Pemerintah
Author Correspindence Email : madasr175@students.unnes.ac.id Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/sejarah/

## PENDAHULUAN
HAM  dan  manusia  merupakan  dua  entitas yang hadir secara bersama dan sulit dipisahkan. Hal tersebut  dengan  kata  lain,  hak-hak  asasi  manusia hadir  dan  melekat  secara  integral  sejak  manusia tersebut  lahir  di  bumi.  Namun  begitu  permasalahan yang  mencakup  mengenai  hak  asasi  manusia  juga perlindungan  terhadapnya,  masih  menuai  isu  yang cukup hangat untuk dibahas dihampir seluruh dunia. Hal  ini  selaras  dengan  konsep  HAM  pada  era globalisasi  seperti  sekarang  ini,  terlepas  dari  fakta bahwasannya sudah dari zaman dahulu permasalahan HAM ini dikenal oleh dunia.
Secara  terminologi,  awal  dari  pengakuan konstitusionalisme  atas  hak  asasi  manusia  dapat terlihat  dari  sebuah  perjanjian  seorang  bangsawan Inggris  dengan  Raja  Jhon  yang  dikenal  dengan Magna Charta tahun 1215, dimana dari hal tersebut mulai muncul paradigma baru mengenai posisi serta kedudukan  dari  seorang  warga  negara  pada negaranya.  Lahirnya Magna  Charta  Libertum yang berisi mengenai pelarangan penghukuman, penahanan  serta  perampasan  terhadap  benda  secara bebas  oleh  penguasa  pada  saat  itu  dilandasi  oleh tradisi  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat inggris  akibat  dari  penguasa  yang  mencoba  untuk mengambil  kekuasaan  secara  keseluruhan  dan mutlak.  Dengan  begitu  sekitar  abad  ke  17  paham mengenai hak asasi di Inggris lahir yang selanjutnya sekitar  tahun  1679  menghasilkan  sebuah  dokumen penting  (pernyataan Habeas  Corpus ),  mengenai penetapan  penahanan  yang  harus  dihadapkan kepada  hakim  terlebih  dahulu  untuk  mengulas  atau mendapat pengadilan atas tuduhan yang diberikan.
Namun jauh sebelum terciptanya kelembagaan  mengenai  hak  asasi  manusia  melalui universal  declaration  of  human  rights (1949), konsep  atau  pemahaman  hak  asasi  manusia  telah muncul  pada  tingkat  nasional  dimana  dengan  kata lain  beberapa  negara  telah  memiliki  pandangan serupa  mengenai  hak  asasi  manusia.  Seperti contohnya  yaitu  istilah grundrechte (kebebasan fundamental)  di  Jerman  lalu civil  liberties yaitu kebebasan  sipil  (hak  sipil)  di  Inggris.  Sampai selanjutnya  ICCPR  ( covenant  on  civil  and  political rights ),  sebuah  perjanjian  multirateral  internasional yang  membatasi  hak  asasi  manusia  pada  ketidak terlibatannya  tindak  deskriminasi  atas  warna  kulit, ras  atau  suku,  gender/jenis  kelamin,  bahasa,  status agama  serta  sosial  individu  masyarakat,  yang selanjutnya  oleh  PBB  ditetapkan  istilah Human Right atau di Indonesia banyak dikenal  dengan Hak Asasi Manusia
Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwasannya setiap manusia akan selalu mengalami  peningkatan  terhadap  potensi  serta timbul  kepekaan  terhadap  nilai-nilai  kemanusian. Manusia  sebagai  makhluk  sosial,  tetapi  tidak semata-mata  mengabdikan  hidup  pada  suatu kelompok  (sosial)  terkecuali  kelompok  yang mampu  mendorong  peningkatan  terhadap  kualitas kehidupan individu manusia tersebut. HAM sebagai sebuah  konsep  memiliki  cakupan  yang  luas  seperti halnya  dalam  aspek  pemahaman  liberal  yang menempatkan  HAM  sebagai  kepentingan  atas  diri atau individualisme, dan dilain aspek ada pemahaman  sosialis  yang  mana  terjadi  penolakan terhadap  HAM  dan  lebih  mengutamakan  pada kepentingan kelompok.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  Irfani  (2022) menyebutkan  bahwa  terdapat  ketimpangan  dalam pemahaman  konsep  HAM  antara dass  sollen dan dass  sein .  Dimana  secara dass  sollen HAM dijelaskan  sebagai  peraturan  yang  secara  terus menerus  diperinci  dan  dikembangkan,  sedangkan secara dass sein HAM dalam pelaksanaannya tidak ada  sebuah  kebijakan  yang  jelas  sehingga mendorong  pada  perilaku  kejahatan  dalam  konteks hak  asai  manusia.  Seperti  halnya  kenyataan mengenai  serangkaian  peristiwa  dimasa  lalu tepatnya  pada  masa  orde  baru  yang  sampai  saat  ini belum menemui titik terang. Kondisi tersebut bukan hanya  sebagai  sisi  gelap  dalam  sejarah  Indonesia khususnya  pada  masa  orde  baru,  tetapi  juga  dapat menyebabkan  terhambatnya  perkembangan  serta kemajuan dari bangsa Indonesia.
Peristiwa  kelam  pada  masa  orde  baru menjadi bukti nyata hilangnya hak asasi manusia di Indonesia,  dari  kasus  ringan  sampai  dengan  kasus berat  menghiasi  sejarah  bangsa  pada  masa  orde baru  tersebut.  Mulai  dari  peristiwa  penembakan misterius, pembantaian massal, pembunuhan, penghilangan  secara  paksa  serta  peristiwa  politik juga  peristiwa  reformasi  antara  lain  seperti peristiwa Trisakti dan Semanggi. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa  tersebut  mencerminkan  betapa besarnya kekuatan masa orde baru yang mengalami lepas kendali hingga hilangnya pengakuan terhadap hak sipil warga negara.
Daftar  peristiwa  tersebut  berhasil  menarik atensi  baik  dari  kalangan  masyarakat  nasional maupun internasional. Meskipun begitu sampai saat ini  belum  ada  titik  terang  dari  penyelesaian  kasus yang  mana  seharusnya  pemerintah  sebagai  titik kekuasaan  tertinggi  sekaligus  faktor  penentu  dalam mewujudkan  sikap  toleransi.  Belum  adanya penyelesaian  terhadap  kasus  ini  entah  dikarenakan pertugas  yang  bertanggungjawab  tidak  memiliki
kekuasaan  yang  semestinya  atau  dalam  kata  lain tidak  berdaya?  atau  dikarenakan  oleh  kesengajaan atas  penghilangan  terhadap  kebenaran  yang  terjadi? Hal  inilah  yang  pada  akhirnya  mendorong  korban serta keluarganya dalam peristiwa tersebut melakukan  aksi  untuk  mendesak  pemerintah  agar menghukum  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut.
Aksi  yang  secara  umum  dikenal  dengan  aksi kamisan  ini  dilakukan  oleh  korban  serta  keluarga dari  peristiwa  pelanggaran  HAM  tersebut  secara damai  dengan  memakai  atribut  serba  hitam. Dilaksanakan  secara  diam-diam  dengan  berdiri didepan  istana  negara  membawa  tuntutan  yang dituliskan pada atribut yang dibawa. Selaras dengan tagline  yang  mereka sandang “Potes  diam  melawan impunitas”(Irfani  et  al.,  2022).  Aksi  kamisan  ini menjadi  salah  satu  bentuk  protes  yang  mengalir tanpa adanya campur tangan atau struktur organisasi sehingga menjadikan aksi ini  milik bersama dimana dalam  aksinya  dibantu  oleh  pemuda  serta  beberapa lembaga swadaya masyarakat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah dalam penanganannya terjadi sebuah penyimpangan yaitu pemutar balikan fakta dalam berbagai tindakan seperti  pengaduan,  penolakan  serta  munculnya pelanggaran  HAM  (Nadilla,  2019).  Dalam  hal  ini pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  hadir  dan mendampingi  para  korban  selaras  dengan  hak-hak mereka  sebagai  warga  negara  yang  seharusnya dikembalikan juga diperhatikan secara serius.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  adapun rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan ini  yaitu  yang  pertama  mengenai  bagaimana pendapat  atau  perspektif  serta  perkembangan  HAM di  Indonesia?  Bagaimana  jalannya  politik  hukum HAM di Indonesia? Serta, bagaimana resistensi atau perjuangan masyarakat dalam aksi kamisain sebagai refleksi dari adanya peristiwa sepanjang 1998-1999? Dengan  adanya  tulisan  ini  diharapkan  mampu berkonstribusi untuk memberikan gambaran mengenai  perkembangan  HAM  di  Indonesia terkhusus  dalam  mengusut  peristiwa  serta  kasus- kasus  yang  terjadi  sekitar  tahun  1998-1999  di Indonesia.  Selain  itu,  tulisan  ini  juga  bermaksut untuk  menganalisis  sejauh  mana  perjuangan  HAM melalui gerakan sosial yaitu aksi kamisan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  artikel  ini  dilakukan  dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan  data-data  deskriptif  baik  berupa  lisan maupun  tulisan  dari  sumber-sumber  yang  didapat. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara studi  pustaka  serta  penelusuran  terhadap  arsip-arsip
serta  dokumen  yang  berkaitan  dengan  tema  yang dibahas.  Pemilihan  teknik  pengumpulan  data  ini disesuaikan  juga  dengan  tujuan,  pendekatan  serta alasan  rasional  berupa  waktu  dan  biaya  yang tersedia.  Selaras  dengan  jenis  penelitian  dekriptif kualitatif tersebut, penelitian ini berusaha memberikan  gambaran  peristiwa,  kejadian  serta situasi  yang  dijelaskan  melalui  data  yang  berupa deskriptif.
Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  dengan model  Miles  dan  Huberman  dimana  dalam kepenulisannya lebih menekankan pada kesinambungan  dari  aspek-aspek  yang  dibahas sekaligus dengan alur-alur kegiatan yang  dilakukan dimana dalam kepenulisan ini terdapat tiga kegiatan berupa  penyederhanaan  data atau reduksi  data,  lalu penyajian hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbagai Pemahaman dan Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
1. Berbagai Pemahaman HAM HAM sebagaimana disebutkan dalam UU  Republik  Indonesia  nomor  39  tahun 1999  yang  menyatakan  bahwa  hak  asasi manusia  merupakan  seperangkat  hak  yang melekat  pada  diri  manusia  baik  sebagai individu  maupun  warga  negara,  yang bersifat universal dan dilindungi, dihormati, dipertahankan,  serta  tidak  dapat  diabaikan, dikurangi  dan  dirampas  oleh  siapapun (Presiden Republik Indonesia, 1999).
Terlepas  dari  penjabaran  tersebut, terdapat  beberapa  pandangan  lain  yang mana didalamnya termuat perbedaan pandangan  serta  pemahaman  meskipun pada dasarnya  memiliki prinsip yang sama. Adapun  penjabaran  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
a. Filsuf-filsuf  masa  Auflarung  pada  abad ke 17-18
HAM  merupakan  hak  yang  secara alami  dari  karunia  Tuhan  kepada  dan dimiliki  oleh  setia  manusia  dimana  hal tersebut  tidak  dapat  dicabut  baik  oleh pemerintah maupun masyarakat (Wilujeng, 2013). b. Thomas Jefferson
Pada dasarnya HAM merupakan bentuk kebebasan  individu  tanpa  ada  campur tangan  pemberian  oleh  negara,  atau dengan  kata  lain  kebebasan  tersebut berasal  dari  Tuhan  dan  melekat  secara permanen  pada  setiap  manusia.  Dalam hal  ini pemerintah  diciptakan  dan  hadir
sebagai pelindung terhadap pelaksanaan hak  asasi  manusia  (Majalah  What  is Democracy, 8).
c. Universal Declaration of Human Right Dalam  pencatatan  dari  deklarasi  ini menyatakan  bahwa  HAM    merupakan hak  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Seru Sekalian Alam yang mana sesungguhnya  tidak  dapat  dipisahkan dari  hakekat  manusia  itu  sendiri.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka manusia mempunyai hak untuk memperoleh  kehidupan yang  layak baik berupa  kebebasan,  kebahagiaan  pribadi serta  keselamatan  (Majalah  What  is Democracy, 8).
d. Mariam Budiardjo HAM  merupaka  hak  yang  didapatkan dan  dimiliki  oleh  setiap  manusia  sejak lahir  atau  bersamaan  dengan  kelahiran individu.  Hak  yang  tidak  melibatkan adanya  deskriminasi  baik  terhadap agama,  ras,  suku,  golongan,  bangsa, dimana  hal  ini  didasarkan  atas  HAM yang bersifat universal. Pada prinsipnya, HAM merupakan kesempatan bagi seluruh  manusia untuk berkembang sesuai dengan bidang bakat dan cita-citanya (Budiardjo, 1985).
e. John Locke Pada  dasarmya  HAM  merupakan  hak kodrati  yang  hadir  sejak  manusia tersebut  dilahirkan,  atau  dengan  kata lain  kebebasan  serta  hak-hak  asasi tersebut  sudah  melekat  pada  masnusia sejak dilahirkan (Arifin, 2019).
2. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Sebelum  beranjak  pada  pembahasan HAM  dalam  cakupan  negara  Indonesia, HAM  sendiri  telah  hadir  serta  menjadi sebuah  masalah  mendasar  pada  beribu-ribu tahun  yang  lalu.  Seperti  halnya  pada peristiwa  perjuangan  terhadap  perbudakan kaum  Yahudi  dimana  hal  ini  dapat  dicapai dengan atas dasar kesadaran untuk mendapatkan keadilan sekaligus menegakkan HAM. Selain itu Socrates, Plato dan Aristoteles  juga  melayangkan  pendapatnya mengenai  HAM  dimana  dalam  konteks  ini dapat  dilihat  pada  keterkaitan  dengan  tugas serta  kewajiban  dari  negara.  Kritikan terhadap  praktik  demokrasi  pada  saat  itu sering  kali  dilayangkan,  dimana  Socrates dengan  ajarannya  mengenai  HAM  sebagai
sebuah kebijaksanaan, keadilan dan keutamaan. Plato dengan dialognya mengenai  pengusulan  sistem  pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam pemilihan pejabat dengan bersyaratkan atas kecakapan dan kemampuan (dialog nomoi ). Serta Aristoteles dengan tawarannya terhadap suatu bentuk atau sistem pemerintahan  yang  demokratis  dengan berdasarkan  UU,  atau  dengan  kata  lain yaitu Negara Politia (Bertens, 1978).
Perjuangan  penegakan  HAM  di Indonesia  sendiri  tercerminkan  dari  masa pnejajahan. Meskipun dalam lingkup internasional  tidak  ada  tokoh  yang  diakui sebagai  tumpuan  atau  pelopor  dari  adanya perjuangan  HAM  di  Indonesia.  Namun begitu,  perjalanan  dalam  penegakan  HAM jelas terlihat khususnya pada masa penjajahan, dimana pada masa itu masyarakat biasa maupun tokoh-tokoh yang memang  memiliki  nama  berjuang  bukan hanya  untuk  mengusir  penjajah  dari Indonesia  tetapi  juga  pada  prinsipnya mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan  serta  hak-hak  mereka  sebagai seorang manusia. Mengingat Indonesia yang mengalami penjajahan dengan  kurun waktu yang  tidak  dapat  dikatakan  sebentar,  serta kasus-kasus yang banyak melakukan pelanggaran HAM khususnya oleh pemerintahan Hindia-Benlanda seperti kerja paksa,
penculikan, pembunuhan, eksploitasi,  penyiksaan,  penindasan  dan sikap  serta  kebijakan-kebijakan  lainnya yang  cenderung  merugikan  masyarakat pribumi  pada  saat  itu.  Seperti  halnya penggolongan  kelas  sosial  dimana  kelas pertama berisi orang-orang serta masyarakat  Eropa,  lalu  kedudukan  ke  dua berisi  orang-orang  China,  India  serta  Arab, dan  orang-orang  Indonesia  berada  pada tingkatan  terakhir.  Hal  ini  tidak  hanya berdampak pada sistem atau keadaan sosial masyarakatnya  saja,  tetapi  juga  mencakup segala  aspek  kehidupan  seperti  ekonomi, pendidikan,  politik  dan  hukum  yang  mana secara  tidak  langsung  merupakan  bentuk deskriminasi terhadap masyarakan Indonesia.
Perlakuan-perlakuan  tersebut  jelas melanggar  dari  adanya  hak  asasi  manusia atau  pada  saat  itu  menentang  hak  sebagai sesama  makhluk  Tuhan.  Maka  tak  heran
jika  pada  saat  itu  terjadi  perjuangan  yang tidak mudah untuk mewujudkan kemerdekaan  terkhusus  dalam  hal  ini  yaitu Hak pada setiap  manusia dan  warga negara. Terlepas  dari  hal  tersebut,  adapun  peristiwa penting  dalam  sejarah  perjuangan  HAM yaitu sebagai beriut:
1) Pada  20  Mei  1908:  Kebangkitan Nasional
2) Pada 28 Oktober 1928: Sumpah Pemuda
3) Pada  17  Agustus  1945:  Proklamasi Kemerdekaan  sebagai  puncak  dari perjuangan  bangsa  Indonesia  mengusir penjajah yang mana sekaligus ditetapkan  UUD  1945  yang  termuat didalamnya mengenai HAM.
4) Pencantuman  konsep  HAM  pada  UUD RIS dan UUDS 1950.
5) Sidang umum MPRS nomor XIV/MPRS/1966 mengenai pembentukan  panitian  Ad  Hock  guna mempersiapkan  perancangan  terhadap piagam  HAM,  namun  hal  ini  tertunda akibat adanya peristiwa G30S.
6) Melalui  KePres  nomor  50  tahun  1993 mengenai  pembentukan  Komisi  Hak Asasi Manusia.
7) Termuat  di  GHBN  tahun  1998  dimana hal  ini  menjadi  kemajuan  terhadap perumusan HAM .
8) Secara eksplisit melalui sidang istimewa MPR  tahun  1998  berhasil  merumuskan piagam HAM.
9) Melalui  ketetapan  MPR  nomor  XVII yang dijabarkan dalam UU No. 39 tahun 2000  merupakan  hukum  positif  dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.
Melihat  pada  sisi  lain,  HAM  sebagai konsep  dalam  negara  Indonesia  dapat  di rumuskan  sejak  proklamasi  kemerdekaan, UUD  1945  dan  Pancasila.  Dimana  dalam proklamasi  HAM  dapat  diartikan  sebagai bentuk  kebebasan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  sekaligus  menjadi  dasar  dari HAM itu sendiri.
Dalam  pembukaan  UUD  1945  HAM terkhusus  dijabarkan  dalam  alinea  ke  empat dalam  butir  Pancasila  sebagai  sebuah fundamental  moral  dari  negara  Indonesia, yang mana dapat diartikan pada kemanusiaan  dan  keadilan  sebagai  unsur- unsur  HAM.  Dan  yang  terakhir  dalam Pancasila,  HAM  berpatok  pada  sila  ke  dua yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab dengan tetap menjadi kesatuan pada sila-sila
yang  lain.  Konsep  HAM  dalam  Pancasila ini  menjadi  pemahaman  bahwasannya secara  filsafat  bertumpu  pada  hakekat  dan kodrat  manusia  sebagai  makluk  individu dan sosial.

## Politik hukum HAM
a. HAM dalam hukum Internasional
Pada  kanca  internasional,  HAM dibahas  dan  ditinjau  melalui  2  aspek hukum  berdasarkan  era  yang  terjadi  yaitu Hak  Asasi  Manusia  pada  era  peperangan atau  bersenjata,  serta  Hak  Asasi  manusia pada era perdamaian (Zunnuraeni, 2014).
Secara  detail,  pelaksanaan  hukum HAM  saat  era  peperangan  tercatat  jelas pada  hukum    Den  Haag  dan  hukum Janewa.  Dimana  dalam  hukum  Den  Haag sendiri termuat 3 prisip, yaitu:
1) Pelarangan terhadap penggunaan
senjata yang berlebihan.
2) Serangan  dapat  dikatakan  sah  jika merujuk pada objek sipil.
3) Penempatan  orang-orang  yang  tidak terlibat secara langsung didalam perang di luar wilayah perang.
Dan  selanjutnya  hukum  Janewa merupakan  hukum  yang  mengatur  atas perlindungan  korban  perang  atau  dengan kata  lain  sering  disebut  dengan  hukum humainted  (Rakhma  Banjarani  et  al., 2019).
Pada  era  lain  yaitu  era  damai,  HAM diatur  dalam International  Bill  of  Human Right , yang didalamnya termuat atas:
1) The  Universal  Declaration  of  Human Right yang  memuat  5  prinsip  yaitu prinsip  keajegan  atau  tidak  dapat diganggu gugat, prinsip non deskriminasi, prinsip keamanan,
prinsip  kemerdekaan,  serta  prinsip kesejahteraan sosial.
2) Tiga  Instrumen  Perjanjian  yaitu The International  Covenant  On  Civil  And Political  Right,  The  International Covenan  On  Economic,  Social  And Cultural  Right, dan The  Optional Protocol  The  International  Covenant On  Civil  And  Political  Right .  Melalui tiga  instrument  tersebut,  pelaksanaan kepastian  hukum  HAM  menjadi  lebih kuat.
Selaras  dangan  hukum International Bill of Human Right bukan hanya  melihat pada  aspek  moral  saja  tetapi  juga  adanya keterikatan  atau  mengikat  negara-negara
yang  ikut  serta  mengesahkan  perjanjian tersebut secara hukum.
b. HAM dalam Hukum Nasional Secara nasional di Indonesia, kerangka  hukum  atas  Hak  Asasi  Manusia tersebar  dalam  beberapa  landasan  serta ketetapan  hukum  antara  lain  yaitu  dalam UUD 1945 sekaligus termuat konsep HAM dalam  pancasila,  lalu  pada  ketetapan  MPR nomor  XVII/MPR/1998  mengenai  HAM yang  mana  didalamnya  dapat  dirinci  ke dalam beberapa ketetapan lainnya yaitu :
1) UU RI nomor 26 tahun 2000 mengenai HAM  dimana  manusia  sebagai  ciptaan tuhan,  makhluk  sosial  dan  warga negara.
2) UU  RI  nomor  5  tahun  1998  mengenai penentangan terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia.
3) Kepres  RI  nomor  181  tahun  1889 mengenai komisi nasional anti kekerasan pada perempuan.
4) Kepres  RI  nomor  181  tahun  1889 mengenai rencana aksi nasional HAM.
5) Instruksi  Presiden  nomor  26  tahun
1998 mengenai pemberhentian penggunaan  kata  atau  istilah  Pribumi dan Non Pribumi dalam segala program kegiatan pemerintah.
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan  hukum  yang  mana  dalam konteks  ini  yaitu  sesuai  dengan  UU  nomor 26  tahun  2000  mengenai  pengadilan terhadap  HAM,  yang  termuat  didalamnya sebuah  keputusan  untuk  mencermikan keadilan  sekaligus  bentuk  dari  upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran  HAM  di  Indonesia.  Hal tersebut  diperinci  dalam  Lembaran  Negara nomor  208  tahun  2000  yang  memuat keputusan  atau  mandat  untuk  mengusut, menyelesaikan  dan  memberikan  keadilan terhadap  korban  dan  pelanggar  Hak  Asasi Manusia.  Namun begitu, Indonesia sebagai negara  hukum  dinilai  belum  mampu  untuk memberikan keadilan serta putusan sebagai bentuk  penegakan  hukum.  Selaras  dengan konsesi  HAM  secara dass  sein dan dass solen . Berkaitan dengan hal tersebut,
Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut konsep  hukum civil  law terlihat  jelas  dan tegas  bahwasannya  negara  sebagai duty holder pemangku  kewajiban  serta  warga negara  atau  individu  sebagai rights  holder
dengan  kata  lain  yaitu  sebagai  pemangku hak.  HAM  menjadi  sebuah  indikator  dari sejauh mana prestasi negara atas masyarakat  melalui  kewenangan  serta kebijakan yang diterapkannya (Irfani et al., 2022).  Keajiban-kewajiban  negara  dalam konteks  HAM  yaitu  untuk  memenuhi  ( to fulfill) berupa langkah legislatif administrative,  kebijakan  praktis  serta yudisial,  lalu  kewajiban  untuk  melindungi ( to  protect )  sebagai  salah  satu  tindakan aktif  negara,  dan  yang  terakhir  yaitu kewajiban untuk  menghormati ( to respect ) sebagai  bentuk  pengabdian  negara  untuk tidak menganggu dalam konteks pemberian fungsi intevensi tanpa pembatas atau reservasi (Rahayu, 2012).
Resistensi  Aksi  Kamisan  dalam  Peristiwa  1998- 1999
Terhitung  dua  puluh  empat  tahun Indonesia sejak tumbangnya rezim otoriter dan digantikan  oleh  sistem  yang  demokratis  atau dengan  kata  lain  yaitu  era  reformasi.  Banyak pencapaian  serta  kemelut  yang  telah  dicapai Indonesia  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan sebuah  negara  yang  bermartabat,  demokratis dan  dalam  konteks  ini  khususnya  yaitu pemberian  penghormatan  atas  hak  asasi manusia.  Namun  begitu,  persoalan  mengenai kekerasan serta perlanggaran terhadap HAM di Indonesia  menjadi  salah  satu  persoalan  yang belum menemui titik terang. Hal ini memberikan pernyataan bahwa terdapat ketidak-relevansi setelah adanya era reformasi. Bahkan  tidak  sedikit  muncul  anggapan mengenai  era  reformasi  yang  hadir  hanya sebagai syarat administrative-prosedural sekaligus  menyebut  dirinya  demokratis  untuk melengserkan rezim sebelumnya yang terkenal otoriter.
Badan hukum dapat mencapai pengakuan  sebagai Administrator  of  duty jika dalam  pelaksanaan  pengambilan  keputusan serta  kebijakan  yang  mereka  rancang  termuat atau berbalur dengan nilai serta prinsip-prinsip moral sosial sebelum
selanjutnya mlaaksanakan mengenai bagaimana
menjalankan pemerintahan (Dubbink & Smith, 2011).  Jelasnya  penting  dan  menjadi  sebuah keharusan sebagai pemerintah untuk menjalankan pemerintahan agar dapat memelihara  sekaligus  melingdungi  hak-hak moral  sosial  masyarakat  sebagaimana  hal  ini menjadi  salah  satu  tanggung  jawab  negara untuk mewujudkan kemajuan dan
kesejahteraan  sosial  masyarakat.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  standar  pengukuran  atau akuntabilitas dari adanya program dan kebijakan  pemerintah  yang  ditetapkan  menjadi salah  satu  harapan  yang  banyak  dikembangkan oleh organisasi atau lembaga-lembaga khususnya  dalam  konteks  ini  yaitu  lembaga atas  hak  asasi  manusia.  Prosedur  serta  struktur yang  didirikan  dalam  organisasi  atau  lembaga ini  yang  mana  bergerak  atas  pemantauan  dan atau perkembangan dari penanganan pemerintah  negara  dalam  kasus  HAM  dari waktu  ke  waktu.  Dengan  kata  lain,  lembaga yang bergerak dalam aspek tersebut akan selalu mengalami pekembangan dalam standar akuntabilitasnya  dimana  hal  ini  bisa  berawal dari  aktivis,  pengacara-dan  atau  ahli  hukum, norma,  pengadilan  HAM  regional,  IGO  atau LSM,  tokoh  pemerintah  serta  beberapa  aktor dari  berbagai  kalangan  lainnya,  yang  pada dasarnya  mencoba  untuk  menarik  atensi pemerintah  dengan  harapan  agar  melahirkan sebuah  inovasi  hukum  sekaligus  pembangunan terhadap  istitusi  hukum  yang  baru  guna melindungi  hak-hak  manusia  baik  sebagai individu  maupun  sebagai  warga  negara. Lahirnya  reformasi  yang  seharusnya  menjadi sebuah  spirit  atau  kekuatan  untuk  perbaikan terkhusus  dalam  pelaksanaan  dan  penerapan hak  asasi  manusia  memiliki  kesempatan  besar untuk dapat  ditunjukkan  pada  kalangan masyarakat  terkhusus  pada  citra  pelayanan publik. Sebagaimana citra negara good governance dapat  diwujudkan  salah  satunya dengan  perbaikan  sistem  penanganan  atas HAM yang dapat dilaksanakan dengan pemberian  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat yang berupa pemenuhan, perlindungan,  penghormatan,  penegakan  serta pemajuan hak asasi manusia.
Tidak  heran  jika  sejak  lahirnya  era reformasi sampai saat ini pembahasan mengenai  hak  asasi  manusia  merupakan  salah satu  topik  yang  menjadi  perhatian  utama  bagi kalangan masyarakat khususnya. Selaras dengan perlu adanya perubahan serta perbaikan dalam sistem HAM yang mana telah diamandatkan kepada negara serta pemerintahannya,  terlepas  dari  fakta  mengenai perjalanan dalam perbaikan tersebut yang telah meraih  beberpa  pencapaian  sejak  dilantiknya B.J Habiebie sebagai presiden ke tiga.
Berkaitan dengan hal tersebut, terjadinya pelanggaran  HAM  dimasa  lalu  yang  mana dapat diidentifikasikan dalam beberapa
pelanggaran  diantaranya  yaitu  pelanggaran secara  langsung  ( Violation  by  action )  seperti pembunuhan,  penembakan,  pelenyapan,  lalu pelanggaran  atas  sikap  pasif  ( violation  by omission )  seperti  halnya  tidak  adanya  upaya pencegahan  atau  kegagalan  dalam  pencegahan pelanggaran  HAM  dimana  hal  ini  disebabkan oleh  kinerja  yang  kurang  maksimal.  Dan  yang terakhir  yaitu  pelanggaran  melalui  peraturan yang ditetapkan ( Violation by judiciary ) seperti halnya yaitu penetapan peraturan atas pemberian landasan hukum mengenai perampasan tanah oleh aparat negara.
32  tahun  lama  berdirinya  rezim  orde baru yang banyak dikenal dengan karakteristik pemerintahan  yang  dominan,  tidak  adanya transparansi terhadap sistem rekrutmen pejabat politik,  kebijakan  publik  yang  banyak  dinilai tidak  akuntabel  serta  dalam  konteks  ini  yaitu penegakan HAM yang rendah sekaligus sistem hukum  yang  tidak  independen.  Hal  tersebut pada  akhirnya  mendorong  kelompok  dari bebrapa kalangan masyarakat untuk melakukan  gerakan  sebagai  upaya  agar mendapatkan  hak  sebagai  seorang  warga negara.  Sampai  pada  sekarang,  penyelesaiaan kasus  yang  tak  kunjung  selesai  dan  menemui titik terang cukup untuk menarik perhatian dari kalangan  masyarakta  khususnya  korban  serta keluarga yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM tersebut.
Aksi  kamisan  yang  menjadi  salah  satu dan  terbilang  cukup  umum  sebagai  aksi solidaritas dari korban, keluarga serta masyarakat  sipil  yang  tergerak  dari  adanya kasus  berat  dimasa  lalu  yang  sampai  saat  ini masih  belum  jelas  hasilnya,  aksi  tersebut bergerak  untuk  menuntut  serta  mencari kejelasan  dari  pelanggaran  HAM  yang  terjadi pada  saat  itu.  Aksi  kamisan  ini  dilaksanakan secara  damai  tanpa  adanya  motif  kekerasan ataupun kekacauan sebagaimana yang tergambarkan  dari  bentuk  unjuk  rasa  atau protes kebanyakan.
Aksi  dilakukan  secara  diam  berdiri didepan  istana  negara  beratribut  serta  hitam, dimana  mereka  lebih  memilih  menyuarakan tuntutan  pada  tulisan  yang  tercantum  dalam artibut  yang  mereka  bawa.  Tak  heran  jika mereka  menggunakan  kalimat  ‘Protes  Diam Melawan  Impunitas’  sebagai  tagline  yang selama ini disandang.
Black  umbrella  protest  (aksi  payung hitam) sebagai nama lain dari aksi kamisan ini pada  awalnya  hanya  berupa  aksi  diam  yang
dimuali  sejak  18  Januari  2007,  bersebrangan dengan  aksi  aparat  kepolisian  yang  sering melakukan pengawalan terhadap protes tersebut.  Aksi  yang  dimulai  tepatnya  pada  saat pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (era  SBY),  dengan  tujuan  untuk mengingatkan pemerintah terhadap kasus-kasus kelam  yang  sekaligus  menjadi  catatan  hitam bagi  sejarah  Indonesia  yang  mana  sampai  saat ini  belum  menemukan  kejelasan  serta  titik terang  terkhusus  dari  pemerintah.  Penuntutan atas  sikap  serta  penanganan  pemerintah  dalam mengusut  kasus  pelanggaran  HAM  yang  telah terjadi  dimasa  lalu,  dimana  peristiwa  atau pelanggaran  HAM  tersebut  yang  terdiri  atas berbagai  macam  perlakuan  dan  berakibat  pada hilangnya  nyawa.  Jelas  bahwasannya  peristiwa tersebut bertentangan dengan komitmen  negara dan  pemerintah  mengenai  adanya  hak  asasi manusia.  Dan  tercatat  perjuangan  para  korban, keluarga  serta  beberapa  elemen  masyarakat sipil  dalam  mencari  keadilan  atas  pelanggaran tersebut  tidak  mengenal  lelah,  bersamaan dengan  kerinduan atas kejelasan juga perhatian dari  pemerintah.  Selaras  dengan  hal  tersebut, secara  tidak  langsung  gerakan  baru  sosial  ini atau  yang  lebih  dikenal  dengan  aksi  kamisan, membawa dan menghadapkan pada pengukuran terhadap pemberlakuan, sikap serta penerapan  hukum-hukum  atas  demokrasi  yang dalam  konteks  ini  yaitu HAM pada prakteknya di rezim-rezim yang berkuasa.
Aksi  protes  secara  damai  tersebut  bukan lain dipicu oleh kasus berat terhadap pelanggaran  HAM  dimasa  lalu  seperti  halnya penculikan  aktivis  baik  para  pemuda  maupun mahasiswa  yang  pada  saat  itu  masa  orde  baru, berusaha  untuk  menegakkan  sistem  demokrasi dan  keadilan  untuk  masyarakat.  Namun  begitu seolah-olah  tuli,  pemerintahan  pada  rezim tersebut  secara  dominan  bertindak  sewenang- wenang  dan  menganggap  pemikiran  dan gagaras  kritis  para  aktivis  ini  sebagai  hal  yang berbahaya  bagi  jalannya  roda  pemerintahan yang  sedang  berlangsung.  Sebagaimana  di tahun  1996  saat  mulai  terpecahnya  seruan mengenai pemilu bersamaan dengan menghilangnya  beberapa  anggota  dari  PDI perjuangan  akibat  penculikan  yang  tidak  ada titik  terang  serta  kejelasan  mengenai  yang bersangkutan.  Dilanjutkan  dengan  peristiwa pada  tahun  1998  dimana  terulang  kembali kejadian  yang  sama,  tidak  sedikit  mahasiswa Indonesia  atau  para  aktivis  yang  diculik  serta dihilangkan  khususnya  pada  kerusuhan  di
sepanjang  tahun  1998-1999.  Adapun  nama- nama  yang  menjadi  korban  dalam  penculikan tersebut  yaitu  Desmon  J  Mahesa,  Mugiyanto, Haryanto  Taslam,  Pius  Lustrilanang,  Aan Rusdianto,  Tahardja  W  Jati,  Fisol  Reza  yang selanjutnya  mendorong  adanya  aksi  untuk mendesak pertanggungjawaban dari pemerintah  negara.  Namun  begitu  tercatat hingga  saat  ini  belum  jelas  keberadaan  dan keadaannya  dari  13  orang  yaitu  Wiji  Thukul, Ucok  Siahaan,  Yadin  Muhidin,  Abdun  Naser, Bimo  Petrus,  Hendra  Hambali,  M  Yusuf, Ismail, Dedy Hamdun, Yani Afri, Suyat, Noval Alkatiri,  Sony.  Atas  kejadian  tersebut,  korban serta  keluarga  yang  ditinggalkan  mulai bergerak  untuk  menuntut  kejelasan  terhadap negara,  dimana  selain  mulai  terbentuknya IKOHI  (ikatan  keluarga  orang  hilang),  upaya- upaya lainnya juga dilakukan seperti pengadaan advokasi berupa pertemuan terhadap  lembanga-lembaga,  organisasi,  serta beberapa  aksi  baik  dalam  lingkup  nasional maupun internasional.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  titik tumpu  yang  menjadi  awal  dari  perjuangan untuk mencari keadilan ini dimulai saat adanya pencarian  oleh  keluarga  korbang  yang  mana mereka tergabung atas kelompok yang bernama  paguyuban  tragedi  berdarah,  pada peristiwa  Semanggi  I  1  bulan  November  1998 serta Semanggi II bulan September 1999 (Tim Relawan  Mencari  Kebenaran)  (Irfani  et  al., 2022).  Melalui  kelompok  paguyuban  tersebut para  keluarga  korban  mulai  melakukan berbagai  upaya  seperti  halnya  investigasi kepada lembaga yang berkaitan dalam penanganan  hak  asasi  manusia  dimana  hal  ini diharapkan  mampu  memberikan  titik  terang sekaligus keadilan bagi mereka. Namun begitu, upaya-upaya  yang  dilakukan  sebagaimana yang disebutkan sebelumnya mengalami penolakan  pada  lembaga-lembaga  terkait sampai  pada  akhirnya  mendorong  protes berupa  orasi  atau  demonstrasi  di  depan gedung-gedung  pemerintahan  selain  sebagai bentuk  ketidakpuasan  juga  sebagai  tuntutan terhadap  pemerintah  yang  mana  secara  tidak langsung  terlibat  dalam  peristiwa  berdarah tersebut. Untuk itu, menengok pada perjuangan yang  dilakukan  korban  serta  keluarga  korban dapat dikelompokkan dalam beberapa periodesasi  seperti  dibawah  ini  (KontraS, 2004):
1) DKP  Dewan  Kehormatan  Perwira  Tahun 1998
Dimana  atas  tuntutan  yang  begitu kuat berhasil mendorong pemerintah melalui  panglima  TNI  pada  saat  itu  untuk membentuk  suatu  lembaga  yang  bernama DKP  (dewan  kehormatan  perwira),  tepat pada  3  Agustus  1998  yang  diketuai  oleh Subagyo  Hadisiswoyo  seorang  kepada  staf angkatan  darat.  Usaha-usaha  penyelidikan yang dilaksanakan oleh DKP ini berlangsung  secara  tertutup  bahkan  hingga hasil  atau  temuan-temuan  yang  mungkin telah  ditemukan  berkaitan    dengan  kasus pelanggaran  HAM  tersebut  tidak  dapat diakses  oleh  masyarakat  terkhusus  korban serta  keluarga  yang  mengalami  kerugian dalam kasus tersebut.
2) Mahkamah  Militer  (Pengadilan  Militer) Tahun 1999 Setahun  setelah  pembentukan  DKP tepatnya  pada  tanggal  6  April  1999 diselenggarakan  sebuah  mahkamah  militer yang  terdiri  atas  11  anggota  kopasus sekaligus  tergabung  dalam  tim  Mawar. Dimana  11  terdakwa  tersebut  selanjutnya mempertanggungjawabkan perbuatan
mereka atas pelanggaran HAM yang hanya berupa  tuntutan  perapasan  kemerdekaan secara  bersamaan.  Tidak  hanya  itu, berlangsungnya keputusan mahkamah militer ini dilakukan dengan tanpa mengikutsertakan sanksi pencopotan jabatan  atas  pekerjaannya  dalam  dinas kemiliteran  bahkan  4  orang  lainnya mendapatkan promosi untuk dapat menaikkan  jenjang  karir  mereka  dalam dinas  yang  sama,  hal  tersebut  diperparah dengan  tidak  adanya  pemberitahuan  pada korban serta keluarga korban.
Putusan  mahkamah  militer  ini  sangat jauh  dari  kata  adil  terkhusus  bagi  para korban  dan  keluarga  yang  dirugikan, dimana  hal  ini  tercermin  atas  beberapa peristiwa  dimana  makhamah  militer  hanya hadir untuk penanganan
kasus
penghilangan 9 orang yang telah dikembalikan, tidak adanya pertanggungjawaban  atas  pengungkapan dalam  oprasi  yang  dilakukan  oleh  Tim Mawar,  adanya  promosi  terhadap  4  orang dan tidak ada pencopotan terhadap 7 orang terdakwa  tanpa  sepengetahuan  korban beserta  keluarga  yang  dirugikan,  dan kegagalan atas penanganan serta pengungkapan  pada  kasus  13  orang  yang sampai  saat  ini  masih  belum  diketahui
bagaimana dan dimana keadaannya mengingat  13  orang  tersebut  sebelumnya berada  ditempat  penyekapan  yang  sama dengan  9  orang  lainnya  yang  telah dikembalikan,  seharusnya  bukan  hal  yang sulit untuk mengusut kasus tersebut.
3) Tahun 1998 dan Sepanjang 2005-2006
Tahun  1998  tepatnya  di  bulan  April, terjadi  penundaan  akibat  dari  kemelut politis terhadap pembentukan Tim Penyelidik  Nasional  yang  mana  pada  saat itu  merupakan  usulan  dari  Komnas  HAM, sampai  pada  saat  tahun  ke  tahun  hingga pergantian  pemerintahan  usulan  tersebut belum  diwujudkan.  Sampai  pada  tahun 2005-2006 Komnas HAM memulai penyelidikan secara justicia, dengan mengusung  beberapa  tuntutan  diantaranya yaitu  permintaan  terhadap  Jaksa  Agung agar  dapat  melanjutkan  temuan  Komnas HAM  pada  kasus  ini  kepada  penyelidikan yang  lebih  mendalam  baik  pada  peristiwa maupun  pra  peristiwa  sebelum  penetapan dan  berlakunya  UU  nomor  26  tahun  2000 sampai  sekarang  (terhadap  13  orang  yang belum ditemukan kejalasannya) pada kasus tersebut. Selanjutnya, menyampaikan hasil dari penyelidikan tersebut pada pemerintah yaitu DPR-RI dan Presiden, dengan tujuan agar  segera  dibentuk  sebuah  pengadilan HAM ad hoc. Dan penyediaan kompensasi,  rehabilitasi  serta  restitusi terhadap  korban  juga  keluarga  yang ditinggalkan.  Selaras  dengan  hal  tersebut, meskipun Komnas HAM berhasil memberikan hasil penemuan dari penyelidikan  kasus  tersebut  pada  Jaksa Agung di tahun 2006, tetapi pada faktanya tidak  ada  upaya  penyelidikan  oleh  Jaksa Agung  dengan  alasan  belum  adanya pengadilan HAM ad hoc.
4) 2006-2008 Pembentukan
PANSUS
(Panitia Khusus Orang Hilang)
Pembentukan  PANSUS  ini  sebagai hasil dari kontelasi politik dalam parlemen, dimana  dalam  usahanya  setelah  penolakan Jaksa  Agung  pada  tahun  2006,  KontraS (komisi  untuk  orang  hilang  dan  korban tindak kekerasan)  bersama IKOHI (ikatan keluarga  orang  hilang)  menuntut  DPR untuk  segera  menggunakan  wewenangnya dalam  mendorong Jaksa Agung agar dapat malaksanakan penyelidikan. Hal ini didukung  atas  hasil  audiensi  yang  berisi  5 fraksi  yang  terdiri  atas  PDI,  PAN,  PG
(Partai  Golongan  Karya),  komisi  III  DPR dan  PKB  setuju  atas  usaha  penyelidikan serta  penuntasan  atas  kasus  tersebut. Tepat pada  27  Februari  2007  melalui  sidang paripurna yang  diselenggarakan oleh DPR- RI PANSUS dibentuk dan disahkan dengan diketuai  Panda  Nanda  seorang  dari  fraksi PDI, namun begitu secara faktual PANSUS baru bisa memulai pekerjaan pada Oktober 2008 dimana pada saat itu sudah mengalami  pergantian  ketua  yaitu  oleh Efendi Simbolon dari fraksi yang sama.
Berkaitan  dengan  masa  jabatan  dari PANSUS  ini  sendiri  terlepas  dari  kemelut politik  yang  pada  saat  itu  berjalan,  pada akhir  periode  jabatan  DPR-RI  tahun  2004- 2009,  tepatnya  pada  15  September  2009 terselenggara  rapat  internal  PANSUS  yang selanjutnya  menghasilkan  keputusan  untuk membawa usulan-usulan yang telah disepakati  kedalam  sidang  paripurna  DPR- RI  yang  terselenggara  pada  28  September ditahun yang sama. Penyampaian usulan ini disaksikan  langsung oleh para korban serta keluarga  korban  dari  kasus  pelanggaran HAM  tersebut.  Adapun  usulan  atau tuntutan yang disampaikan yaitu:
a. Kepada  Presiden  untuk  dibentuknya pengadilan HAM ad hoc.
b. Kepada Presiden untuk segera mengusut  penyelesaian  terhadap  kasus 13  orang  yang  oleh  Komnas  HAM masih berstatus hilang.
c. Kepada  Pemerintah  agar  memberikan pelayanan berupa rehabilitasi,
kompensasi kepada korban serta keluarga yang dirugikan.
d. Kepada Pemerintah agar segera memberikan  dukungan  serta  komitmen dalam pencegahan sekaligus penghapusan tindak penghilangan
orang  di  Indonesia  melalui  Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
Meskipun dalam pelaksanaannya banyak  menimbulkan  perdebatan,  pada akhirnya  secara  akhlamasi  usulan  atau tuntutan  tersebut  tetap  disetujui  dan sekaligus  menjadi  landasan  atau  resenden dari  pembentukan  pengadilan  HAM  ad hoc. Hal ini dapat dikatakan menjadi angin segar dalam perjalanan penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM
khususnya  dalam  konteks  ini  yaitu peristiwa  dimasa  lalu  yang  mengalami hambatan
dalam penyelesaiannya.
Selanjutnya,  sebagai  salah  satu  tindak lanjut  DPR  pada  usulan  atau  tuntutan yang  telah  disetujui  yang  mana  bersifat mengikat,  DPR  wajib  melaksanakan pengawasan terhadap
pengimplementasian usulan tersebut
kepada pemerintah, seperti halnya kewenangan  pengawasan  serta  koordinasi dan  konsultasi  bersama  presiden  serta pemerintahan atau lembaga negara.
5) Tahun 2019 Sampai  pada  akhirnya  di  aksi  kamisan yang  ke  609  tertanggal  7  November  2019, yang  dalam  perjuangannya  yaitu  juga berbentuk pengiriman surat terbuka kepada presiden  (dimana  hal  ini  secara  rutin dilakukan  pada  hari  kamis  dalam  setiap minggu). Adapun usulan sekaligus tuntutan yang dilayangkan yaitu:
a. Desakan terhadap pemanggilan jendral TNI  pada  saat  itu  Wiranto  dan  Kivlan Zen sebagai bentuk
pertanggunjawaban atas peristiwa 1998  yaitu  tragedi  Semanggi  I, sekaligus desakan kepada Jaksa Agung untuk  segera  menindaklanjuti  hasil atau  penemuan  dari  penyelidikan Komnas HAM.
b. Mendesak  agar  segera  membentuk pengadilan  HAM  ad  hoc  terkhusus dalam  peristiwa  Semanggi  I-II  serta peristiwa Trisakti.
Sehubungan
dengan lambannya penganganan  kasus  pelanggaran  HAM  berat ini  yang  mana  tidak  lepas  dari  hambatan  atas Jaksa Agung dimana yang seharusnya menyelenggarakan  mandat  sesuai  dengan  UU nomor  26  tahun  2000  sebagai  lembaga  negara yang  berfungsi  untuk  melakukan  penyelidikan serta  pengusutan,  tetapi  pada  faktanya  masih melakukan  penolakan  dengan  alasan  belum dibentuknya  pengadilan  HAM  ad  hoc.  Hal tersebut  cukup  bertentangan  dengan  ungkapan H.M  Prasetyo  sebagai  Jaksa  Agung  pada periode  2014-2019  yang  menyatakan  bahwa kasus berat dimasalalu tersebut akan mengalami  kesulitan  jika  diselesaikan  melalui jalur  peradilan  (hukum).  Jelas  saja  hal  ini menggiring  opini  bahwasannya  bukan  tidak mungkin  kasus  pelanggaran  HAM  berat dimasalalu  ini  akan  diselesaikan  dan  ditutup melalui  jalur  non-yudisial.  Jelas  terlihat  hal tersebut  menjadi  kontraproduktif  dengan  visi serta  misi  dari  rezim  Jokowi-Jusuf  Kalla
mengenai upaya penyelesaian
kasus pelanggaran HAM dimasa lalu.
Adapun  daftar  dalam  penanganan  HAM oleh  pihak-pihak  terkait  sesuai  dengan  UU nomor 26 tahun 2000, sebagai berikut:
1) Penyelidikan yang dilaksanakan oleh
Komnas  HAM  pada  tragedi  semanggi  I-II yang mana selesai pada Maret 2002.
2) Penolakan Jaksa Agung atas hasil
penyelidikan  yang  telah  dilakukan  oleh Komnas  HAM  yang  mana  di  barengi dengan  alasan:  hasil  penyelidikan  berupa transkip  dengan  kata  lain  tidak  dibawah sumpah  bersamaan  dengan  saksi  dan penyelidik,  perlu  adanya  pencantuman “proyustisia”  pada  setiap  halaman  dalam laporan  atau  hasil  penyelidikan,  steatmen mengenai adanya campur antara asas nebis in  idem dengan  peristiwa  yang  terjadi, pernyataan  mengenai  hilangnya  berkas terkait  tragedi  tersebut  tetapi  setelah adanya  pelaporan  kepada  presiden  SBY timbul  pengakuan  bahwa  berkas  yang terkait  tidak  hilang  (terjadi  perbedaan  atau ketimpangan mengenai alasan yang diajukan),  perlu  pembentukan  pengadilan HAM  ad  hoc,  bukti  sulit  untuk  dicari  dan ditemukan  akibat  peristiwa  yang  terlalu lama,  ditolak  tanpa  alasan,  dan  lebih parahnya  muncul  ungkapan  bahwasannya setelah  15  tahun  peristiwa  terjadi  maka pelanggaran HAM terkhusus dalam konteks  ini  yaitu  berat  akan  diselesaikan secara non-yudisial.
3) DPR  RI  pada  tahun  1999-2009  dengan terbentuknya  PANSUS  (Panitia  Khusus Orang  Hilang).  Dimana  yang  pertama mengenai tunturan untuk melanjutkan hasil dari penyelidikan kepada pengadilan militer  yang  pada  saat  itu  sedang  berjalan, yang  mana  selanjutnya  pada  2004-2009 terdapat  kajian  terhadap  peristiwa  yang terkait  yang  selanjutnya  dipaparkan  dalam rapat hingga 2 kali putaran yang menghasilkan 4 fraksi setuju  dan 6 lainnya menolak.
4) Presiden
a. B.J  Habibie  pada  tahun  1998  yang menjanjikan  atas  sanksi  berat  terhadap pelaku pelanggaran HAM berat tersebut.
b. SBY  (2004-2009)  yang  menyatakan bahwa  akan  ada  penegakan  hukum terkhusus  pada  tragedi  Semanggi  I-II dan  Trisakti.  Pada  masa  pemerintahan
ini  sudah  terbentuk  panitia  atau  tim untuk  melakukan  penyelesaian,  tetapi sampai pada akhir periode kepemimpinan  SBY  tidak  ditemukan hasil  apapun.  Selain  itu  ada  juga pembentukan  bidang  Hukum  dan HAM  yang  bernasip  sama  yaitu  tidak memberikan  kinerja  dan  hasil  yang jelas.
c. Jokowi-JK,  dimana  pada  masa  ini berencana membentuk komite gabungan yang bertujuan untuk mengungkap  kebernaran  meskipun pada  akhirnya  ditolak  oleh  Jaringan Solidaritas  Korban  Untuk  Keadilan (JSKK),  yang mana dalam konteks ini yaitu  kasus  pelanggaran  HAM  berat, komite  tersebut  terdiri  atas  Badan
Intelegen Negara, Kemenko Polhukam,  Tni, Polri, Kejaksaan
Agung dan juga Komnas HAM.

## KESIMPULAN
Aksi  kamisan  sebagai  bentuk  representative atas  pelanggaran  berat  HAM  dimasa  lalu,  hadir dengan  tujuan  untuk  mengingatkan  pemerintah mengenai tanggungjawab yang belum terselesaikan. Berbagai upaya mulai dari advokasi sampai dengan kampanye  atau  ujuk  rasa  yang  dilakukan  dengan karekteristiknya  sendiri  (aksi  kamisan)  berhasil menarik  atensi  publik  baik  dalam  tingkat  nasional maupun internasional. Namun begitu atas dinamika yang  sejauh  ini  terjadi  dan  dialami  oleh  aktivis dalam  aksi  tersebut,  masih  menemui  ketimpangan dengan  sikap  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Kasus  berat  terhadap  pelanggaran  HAM  ini mencerminkan ketiadaanya transparansi atau kejujuran  pemerintah  terhadap  warga  negaranya, dengan  kata  lain  terdapat  kebohongan  pemerintah atas  pelaksanaan  mandat  yang  dipikul.  Selaras dengan  hukum  HAM  dalam  konsep dass  sein dan dass  solen yang  tidak  berjalan  dengan  seiringan, dimana selanjutnya didukung oleh sikap pemerintah yang  seolah-olah  tidak  menganggap  penting  kasus tersebut terlepas dari upaya-upaya yang sebelumnya menjadi  angin  segar  bagi  korban  serta  keluarga yang dirugikan.
Perjuangan  korban  dalam  aksi  kamisan yang  tidak  pernal  mengenal  lelah  ini  merupakan bentuk  atas  kerinduan  terhadap  keadilan  oleh pemerintah.  Untuk  itu,  sudah  menjadi  keharusan bagi  pemerintah  untuk  melakukan  upaya-upaya sekaligus  mewujudkan  usulan  dan  atau  tuntutan
yang  disampaikan.  Mewujudkan  keadilan  dengan seadil mungkin baik bagi korban maupun pelanggar. Mengingat  perjuangan  para  korban  sejauh  ini  yang banyak  melakukan  trobosan  dimana  salah  satunya yaitu  dengan  berdiri  dan  mendatangi  istana  negara, membangun  relasi  atau  jaringan,  serta  pelaksanaan koalisi terhadap elemen masyarakat sipil lainnya.

## SARAN
Kajian  mengenai  HAM  sebagai  bentuk refleksi  peristiwa  1998-1999  ini  mencoba  melihat bagaimana  perkembangan  terhadap  penanganan kasus  HAM  selaras  dengan  usaha-usaha  yang dilakukan  seperti  salah  satunya  yaitu  aksi  kamisan sebagai  aksi  damai  yang  dilakukan  oleh  keluarga serta  korban  peristiwa  1998-1999.  Namun  begitu kajian  ini  tidak  lepas  dari  kekurangan  dan harapannya terdapat penelitian-penelitian yang lebih lanjut  untuk  melengkapi  aspek-aspek  yang  belum tercantum  serta  diperkaya  dengan  sudut  pandang lain  terkhusus  dengan  tema  serta  topik  yang  sama. Dengan  adanya  hal  tersebut  bertujuan  agar  mampu memberikan  gambaran  serta  pemahaman  yang kongkrit  dalam  melihat  perkembangan  penanganan HAM  dan  Pemerintah  terkhusus  dalam  peristiwa 1998-1999  yang  sekarang  direfleksikan  pada  aksi damai kamisan (Black Umbrella).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  F.  (2019).  Hak  Asasi  Manusia  Teori, Perkembangan  Dan  Pengaturan.  In Penerbit Thafa Media (Issue 9). Bertens,  K.  (1987). Sejarah  Filsafat  Yunani . Kanisius.
Dubbink,  W.,  &  Smith,  J.  (2011).  A  Political
Account  of  Corporate  Moral  Responsibility.
Ethical  Theory  and  Moral  Practice , 14 (2),
223–246.  https://doi.org/10.1007/s10677-010-
9235-x
Irfani,  S.,  Muharam,  R.  S.,  &  Sunarso.  (2022).
Keadilan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Aksi Kamisan di Indonesia. Jurnal HAM , 13 (1), 81–
96. KontraS.
(2004). Kasus Penculikan
dan Penghilangan Paksa, Riwayatmu Kini? 1–4. Majalah,  What  is  Democracy,  United  State
Information Agency, 1991
Miriam,  B.  (1985).  Dasar-Dasar  llmu  Politik
Jakarta: Gramedia.
Nadilla,  S.  (2019).  Pelokalan  Hak  Asasi  Manusia
Melalui  Partisipasi  Publik  dalam  Kebijakan Berbasis  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  HAM , 10 (1),
85. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.85-98
Presiden  Republik  Indonesia.  (1999).  Undang- Undang No . 39 Tahun 1999. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia , 39 , 1–45. Rahayu.  (2012). Hukum  Hak  Asasi  Manusia (HAM) . 51.
Rakhma  Banjarani,  D.,  Sulastuti,  S.,  Artiasha,  K., Kunci,  K.,  &  Perang,    dan.  (2019). Perlindungan  Terhadap  Wartawan  Perang  Di Daerah  Konflik  Bersenjata  Menurut  Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Daerah  Konflik Irak  Dan  Suriah)  Protection  of  War Reporters in Armed Conflict Areas Based on International Law (Case Study of the Iraq and Syria Co. Cepalo , 3 (1), 11–18. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepal.
Rousseau,  J.  J.  (1997). Rousseau:'The  Discourses' and  Other  Early  Political  Writings (Vol.  1).
Cambridge University Press.
Wilujeng,  S.  R.  (2013).  Hak  Asasi  Manusia:
Tinjauan  dari  aspek  historis  dan  yuridis. Humanika , 18 (2).
Zunnuraeni.  (2014).  Penerapan  Hukum  Hak  Asasi Manusia  pada  Situasi  Konflik  Bersenjata. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 109–110. https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/a rticle/view/2087