Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## KEDUDUKAN HUKUM DAN FUNGSI SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
Muhammad Huzaini 1 , Deni Setya Bagus Yuherawan 2
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya,
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura,

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
This  article  reviews  the  Circular  of  the  Chief  of  Police  of  the  Republic  of Indonesia  Number:  SE  /  7  /  VI  /  2018  concerning  the  termination  of  the investigation. The emergence of this circular provides legal certainty value for  alleged  criminal  acts  with  inadequate  facts  and  evidence  so  that  the investigation must be stopped. On the one hand, it also degrades the value of legal  certainty  because  it  forms  a  new  norm  regarding  the  termination  of investigations which is not regulated at all in the Criminal Procedure Code as a formal legal basis in criminal law. The author is interested in reviewing the Chief of Police circular in terms of statutory regulations and functions. This paper is theoretical research with a conceptual approach. The results of this research are the legal position of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is not included in the laws and regulations. The function of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation to fill the legal vacuum regarding the mechanism for terminating the investigation which is not regulated in the Criminal Procedure Code and the function of the Chief of Police Circular Letter No: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of
Investigation is as instructions and notifications regarding the mechanisms and  procedures  for  terminating  investigations  to  investigators  of  the Indonesian National Police.
Kata Kunci: legal position; the Chief of Police Circular Letter; termination of investigation .
Cite this paper: Muhammad Huzaini, D. S. B. Y., 2021. Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Hukum acara pidana telah menentukan bagaimana beracara pidana, dimana alat- alat  yang  menjalankan  kekuasaan  diberikan  hak  dan  kewenangannya  untuk  dapat menghukum  serta  menjatuhkan  hukuman  (Simons,  1993).  Pengertian  hukum  acara pidana  menurut  bahasa  belanda  diistilahkan  dengan  kata “strafvordering”, kemudian menurut  bahasa  Inggris  dapat  disebut  dengan  istilah  “ criminal  procedure  law”, dan menurut  bahasa  Perancis  disebut  dengan  istilah  “ code  d’instruction  criminelle” (Andi Hamzah, 2004). Saat memutuskan bahwa peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana di Indonesia terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur atau mekanisme yang
telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Prosedur pertama pada saat menentukan suatu peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana adalah penyelidikan. Pengertian penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, diartikan sebagai serangkaian tindakan dari penyelidik dalam hal mencari dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  merupakan  suatu  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan, hal tersebut ditujukan  untuk menghindarkan suatu cara penegakkan hukum  yang  terburu-buru  seperti  halnya  ditemui  pada  zaman Herzien  Inlandsch Reglement (HIR).
Tahapan penyelidikan bertujuan agar  tumbuh sikap yang mengutamakan  kehati- hatian  dalam  bertindak  serta  tingginya  rasa  tanggung  jawab  terhadap  pelaksanakan fungsi  penegakkan  hukum  dan  guna  menghindari  tindakan  dari  penegak  hukum  yang hanya fokus untuk lebih mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti (Tolib Efendi, 2014). Dalam perkembangannya, Kepala Kepolisian Jendral Tito Karnavian  tertanggal  27  juli  2018  telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor: SE/7/VI/2018  tentang  Penghentian  Penyelidikan  (S.E  Kapolri  Penghentian Penyelidikan).
S.E  Kapolri  Penghentian  Penyelidikan  tersebut  merujuk  pada  KUHP,  KUHAP, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional  Prosedur  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  dan  Perkap  Nomor.  14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Pada  dasarnya  S.E  Kapolri  Penghentian  Penyelidikan  ini  bertujuan  untuk memberikan  pedoman  penghentian  penyelidikan  guna  memberikan  kepastian  hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penyelidikan, berdasarkan pada fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyelidik dari hasil penyelidikan ternyata fakta dan bukti tersebut tidak memadai maka penyelidik dapat tidak melanjutkan tahapan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut ketahapan penyidikan yang berarti penghentian penyelidikan.
KUHAP  dibentuk  dengan  tujuan  meningkatkan  sikap  dari  seorang  pelaksana penegak  hukum  untuk  berjalan  dalam  menegakkan  keadilan,  menjaga  ketertiban,  dan menjadi  perlindungan  bagi  manusia  dengan  memperhatikan  tugas  dan  wewenangnya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kepastian  hukum  terhadap  hukum  pidana  ditujukan untuk dapat melindungi rakyat dari pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa melihat batasan (Deni SB. Yuherawan, 2013).
Konsekuensi logis ketentuan dalam KUHAP menjadi landasan bagi setiap penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Permasalahannya adalah KUHAP tidak mengatur mengenai penghentian penyidikan, melainkan yang diatur ialah mengenai penghentian  penyidikan.  Sehingga,  munculnya  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor: SE/7/VI/2018  menjadi  pisau  bermata  dua.  Di  satu  sisi  memberikan  nilai  kepastian
hukum bagi dugaan tindak pidana yang tidak memadai fakta dan buktinya sehingga harus dihentikan  penyelidikannya.  Namun  juga  mendegradasi  nilai  kepastian  hukum  karena membentuk norma baru perihal penghentian penyelidikan yang sama sekali tidak dikenal ataupun  diatur  didalam  KUHAP  sebagai  landasan  hukum  formil  dalam  hukum  acara pidana.
Berdasarkan  pemaparan    di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  kedudukan hukum S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan dari segi peraturan perundang-undangan dan fungsi S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan dalam beracara pidana. Penelitian ini dibatasi  dalam  dua  permasalahan  antara  lain:  1)  Bagaimana  kedudukan  hukum  Surat Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/7/VII/2018  tentang  Pengentian  Penyelidikan  dalam Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia?  2)  Bagaimanakah  fungsi  Surat  Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyeldidikan?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  teoritis (theoretical  research). Penelitian teoritis  merupakan  penelitian  yang  mendorong  pemahaman  yang  lebih  lengkap  yang berbasis  konseptual  pada  prinsip  hukum  dan  gabungan  dari  serangkaian  peraturan mengenai prosedur pada aktifitas tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Penelitian ini menggunakan  pendekatan  konseptual (conseptual  approach). sehingga,  penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukumnya adapun data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, dalam bahan hukum primer bersumber dari produk hukum perturan perundang-undangan sedangkan dalam hukum sekunder bersumber dari jurnal penelitian ilmiah serta buku yang terkait pada topik permasalahan. Berdasarkan pada data penelitian yang ditemukan dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan analisis preskriptif yang nantinya dapat memberikan jawaban akan permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  Hukum  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/7/VII/2018  tentang Penghentian Penyidikan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Pengertian penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, “Penyelidikan merupakan suatu  tindakan  dalam menemukan suatu peristiwa  yang diduga sebagai  tindak  pidana yang dilakukan oleh penyelidik guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan”. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh seorang penyelidik yang merupakan pejabat Polri sebagaimana diatur didalam KUHAP menjadi kewenangannya.
Suatu  tindakan  Penyelidikan  bertujuan  untuk  meminimalisir  adanya  tindakan yang terburu-buru sehingga nantinya dapat tumbuh sikap yang mengutamakan kehati- hatian dalam bertindak serta tingginya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanakan tugas penegakkan  hukum  tersebut,  dan  kemudian  ditentukan  terhadap  peristiwa  yang  telah terjadi  tersebut  apakah  merupakan  suatu  tindak  pidana  ataukah  bukan,  apabila  telah diputuskannya  bahwa  peristiwa  ataupun  perbuatan  yang  telah  terjadi  tersebut  ialah tindak pidana maka perkara dilanjutkan untuk ditingkatkan  pada tahapan penyidikan, dan  sebaliknya  jika  peristiwa  yang  terjadi  ternyata  bukan  suatu  tindak  pidana  maka dihentikannya penyelidikan (Tolib Efendi, 2014).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelidikan  ialah serangkaian  tindakan  seorang  penyelidik  yang  lebih  dari  satu  tindakan  untuk menentukan  peristiwa  tindak  pidana  yang  terjadi  tersebut  dapat  ditingkatkan  pada
tahapan  penyidikan  atau  tidak.  Mekanisme  penghentian  penyelidikan  hingga  saat  ini belum diatur dalam KUHAP, hal ini menjadi alasan utama Kapolri untuk mengeluarkan S.E  Kapolri  Penghentian  Penyelidikan  sebagai  acuan  penghentian  penyelidikan  dan menjadikan acuan bagi jajaran penyelidik dalam melakukan penghentian penyelidikan. Kewenangan penyelidik diatur pada Pasal 5 KUHAP diantaranya:
1. Mencari keterangan dan barang bukti;
2. Menerima  suatu  laporan  atau  pengaduan  oleh  seseorang  akan  adanya  tindak pidana;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Penjelasan  mengenai  tindakan  lain  penyelidik  yang  bertanggungjawab  dalam kewenangan penyelidik diatas bertujuan terhadap kepentingan penyelidikan yang mana tindakan tersebut harus memperhatikan syarat diantaranya :
a. Menghormati hak asasi manusia;
b. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
c. Tindakan  itu  harus  patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatanya
d. Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya  tindakan jabatan; dan
e. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; dan
Penyelidik berdasarkan pada perintah penyidik juga bisa melaksanakan kegiatan lain diantaranya pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, memotret seseorang, mengambil sidik jari, penyitaan surat dan larangan meninggalkan tempat. Sehingga pada saat  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  penyelidik,  seorang  penyelidik mempunyai wewenang yang terdapat pada dirinya sendiri karena kewajiban yang telah mengaturnya dan juga kewenangan lainnya yang diberikan atas perintah dari penyidik bukan karena kehendak dari seorang penyelidik itu sendiri. Kemudian dalam Pasal 25 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (UU  Polri)  menyebutkan  setiap  anggota  Polri  memiliki  tugas  dan  fungsinya dengan  berdasarkan  wewenang  dan  tanggungjawab  pada  pangkat  yang  telah diberikannya.
Berdasarkan pemaparan mengenai kewenangan penyidik dapat dilihat bahwa tugas dan  wewenang  penyidik  lebih  besar  dan  banyak  dibandingkan  dengan  tugas  dan kewenangan penyelidik dan juga penyidik dapat  memerintah kepada penyelidik untuk melakukan  beberapa  tindakan  dalam  rangka  membantu  tugas  penyelidikan  sehingga penyelidik  memiliki  wewenang  yang  terdapat  pada  dirinya  karena  kewajiban  dan kewenangan  yang  berasal  atas  perintah  penyidik  yang  bukan  karena  kehendaknya sendiri.
Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  fungsi  dan  tujuan  yaitu  dalam  fungsi pemerintahan negara dibidang pelayanan kepada masyarakat, perlindungan, ketertiban masyarakat,  pemeliharaan  keamanan,  pengayoman  dan  penegakkan  hukum,  serta memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  kemanan  negeri  yang  terselenggara  dalam  hal pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  melindungi  serta  mengayomi  sehingga terpeliharanya  ketertiban  dan  kemanan  masyarakat  akan  tegaknya  hukum  yang mengedepankan hak asasi manusia.
Dalam mewujudkan fungsi serta tujuan kepolisian tersebut tentu diperlukannya pula pengaturan ataupun ketentuan–ketentuan yang diperuntukkan kepolisian tersebut dengan  tujuan  memberikan  sebuah  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  ataupun melaksanakan tugas kepolisian agar menciptakan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum dengan tidak berbuat secara sewenang–wenang.
KUHAP yang merupakan pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam beracara  pidana  tidak  mengatur  mengenai  penghentian  penyelidikan  (terdapat kekosongan hukum/ recht vacuum) . Sehingga dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia  memerlukan  pengaturan  perihal  penghentian  penyelidikan  yang  mana berdasarkan pada Laporan Hasil Penyelidikan penyelidik tidak menemukan bukti yang memadai ataupun peristiwa yang telah terjadi diketahui bukan suatu tindak pidana maka dihentikannya penyelidikan. Seperti halnya ketentuan penyidikan pada KUHAP, Pasal 109 ayat  (2)  yang  dapat  dihentikan  dengan  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) dengan syarat apabila  penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup, bukan  suatu  tindak  pidana  dan  juga  tahapan  penyidikan  tersebut  ditutup  demi kepentingan hukum.
Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan berupa diskresi, dalam  mempertimbangkan  penggunaan  kewenangannya  dengan  berdasarkan  pada penilaiannya sendiri yang dimana hal tersebut dilaksanakan pada saat yang mendesak untuk diperlukan, tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian  (Sadjijono,  2008).  Pasal  9  UU  Polri  menyatakan  bahwa  Kapolri  memiliki kewenangan untuk menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian  yang  bertjuan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan  membina  kemampuan kepolisian.
Kapolri  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  yang  itu  sifatnya hanya dalam lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah S.E Kapolri  Penghentian  Penyelidikan.  Surat  Edaran  tersebut  dimaksudkan  untuk menginstruksikan,  memberikan  suatu  arahan  ataupun  petunjuk  mengenai  mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan apabila dalam hal penyelidikan, penyelidik tidak menemukan  suatu  peristiwa  pidana  atau  tidak  menenukan  bukti  yang  cukup  maka penyelidikan dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Surat  Edaran  Kapolri  dikategorikan  sebagai  sebuah  peraturan  kebijakan ( beleidsregel) (Agus Riyanto, 2015). Surat Edaran memiliki kedudukan yang sama seperti halnya  pengumuman,  juknis  (petunjuk  teknis),  juklak  (petunjuk  pelaksana),  pedoman, nota dinas atau istilah sejenis lainnya. Peraturan kebijakan ialah peraturan kebijaksanaan yang  ditetapkan  sendiri  oleh  administrasi  (A.D.  Belinfante  &  Boerhanoedin  Soetan Batoeah,  1983).  Dikarenakan  badan  atau  pejabat  yang  membentuk  suatu  peraturan kebijakan  tidaklah  memliki  kewenangan  untuk  membuat  peraturan (wetgevende bevoegheid) maka  suatu  peraturan  kebijakan  bukanlah  suatu  peraturan  perundang- undangan yang sifatnya mengikat. Penggunaan peraturan kebijakan biasa digunakan oleh badan  hukum  tata  usaha  negara  dengan  tujuan  menjadikan  dinamis  keberlakuannya peraturan perundang-undangan (Leica Marzuki, 1996).
Pada prakteknya sebuah peraturan kebijakan dibuat dalam bentuk pengumuman, surat edaran, instruksi atau keputusan (Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1987). Philipus M. Hadjon berpendapat dalam segala bentuk peraturan kebijaksanaan yang dibentuk oleh badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan freies emessen kemudian dirumuskan
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1 / Juni 2021
menurut  kebijaksanaannya  dalam  bentuk “jurisdische  regel” yaitu  pengumuman,  surat edaran, pedoman, dan pengumuman kebijaksanaan (Philipus M. Hadjon, dkk., 2001).
Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU P3). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) UU P3 terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Bahwa terdapat jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 di atas yaitu ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) UU P3 yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lain yang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh, Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, lembaga, badan,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Berdasarkan pada ketentuan UU P3 Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  adanya  ketentuan  mengenai  Surat  Edaran  maupun Peraturan  Kebijakan  sehingga  Surat  Edaran  jelas  tidak  termasuk  dalam  Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum S.E Penghentian  Penyelidikan  hanya  bersifat  internal  mengikat  didalam  ruang  lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia saja dan tidak mengikat siapapun di luar lingkup Kepolisian. Surat Edaran tersebut hanya untuk pemberitahuan mengenai petunjuk teknis pelaksana  ataupun  ketentuan-ketentuan  yang  harus  diperhatikan  didalam  mekanisme penghentian  penyelidikan.  Oleh  karena  itu  S.E  Penghentian  Penyelidikan  ini  tidak mengandung pasal-pasal sebagaimana dalam undang-undang pada umumnya.

## Fungsi  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/7/VII/2018  tentang  Pengentian Penyelidikan
Fungsi  diartikan  sebagai  jabatan  (pekerjaan)  yang  dilakukan  (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Fungsi merupakan rincian tugas atau yang sejenisnya dimana
Berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masing-masing berkaitan  antar  satu  dengan  yang  lainnya  menurut  sifat  dan  pelaksanaannya  (Nining Haslinda Zainal, 2008).
Mengacu pada pengertian Surat Edaran, terdapat dua fungsi Surat Edaran yaitu:
1. Sebagai  sarana  yang  bertujuan  untuk  penyampaian  suatu  pemberitahuan  atau informasi kepada banyak orang, sehingga isi dari pemberitahuan atau informasi yang telah disampaikan tersebut bersifat umum dan tidak rahasia.
2. Sebagai  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  bagaimana  tata  cara  pelaksanaan tertentu bagi suatu lembaga atau instansi serta sebagai bentuk pengumuman atau pemberitahuan bagi perusahaan swasta yang mengeluarkannya.
Dalam  hal  tersebut  fungsi  dari  S.E  Penghentian  Penyelidikan  ini  lebih  berdominan pada fungsi surat edaran pada poin kedua yaitu berfungsi sebagai sebuah petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan tertentu bagi sebuah lembaga atau instansi. Sehingga  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menerbitkan  surat  edaran mengenai penghentian penyelidikan ini agar berfungsi sebagai petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan yang lebih ditujukan pada seorang penyelidik agar pada saat penyelidik dalam pelaksanaan tugasnya.
Penyelidik  menentukan  bahwa  perbuatan  atau  peristiwa  yang  telah  terjadi  ialah bukan tindak pidana ataupun penyelidik tidak memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam  hasil  penyelidikan  maka  penyelidikan  tersebut  dapat  dihentikan  dan  tidak dilanjutkan ke penyidikan. Surat edaran tersebut memberitahukan pula apabila pelapor ataupun  penyelidik  telah  ditemukannya  bukti  yang  baru  berdasarkan  pada  fakta  yang telah didapatkannya maka penyelidikan yang sebelumnya dihentikan akan dapat dibuka untuk  dilanjutkan  kembali  dan  tidak  hanya  berhenti  di  penyelidikan  saja,  akan  tetapi terlebih  dahulu  melalui  prosedur  mekanisme  yaitu  gelar  perkara  dan  penyelidik mengeluarkan Surat Penyelidikan Lanjutan.
Berikut  adalah  isi  dari  S.E  Penghentian  Penyelidikan  yang  telah  diterbitkan  oleh Kapolri:
Yang merupakan rujukan dari :
a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
c. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
e. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
Berdasarkan rujukan diatas, dengan ini disampaikan:
1. Bahwa dalam suatu proses penyelidikan dalam hal mencari dan menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana,  kemudian  berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyelidik tidak cukup memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
2. Bahwa  penghentian  penyelidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  1 tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum;
3. Bahwa  dalam  pelaksanaan  penghentian  penyelidikan,  penyelidik  wajib memperhatikan  persyaratan  dalam  proses  penyelidikan  dan  mekanisme penghentian penyelidikan yang berlaku.
Berdasarkan  keterangan yang telah diuraikan diatas disampaikan bahwa dalam pelaksanaan  penghentian  penyelidikan  penyelidik  wajib  memperhatikan  hal-hal diantaranya :
1. Persyaratan dalam proses penyelidikan :
a. Surat Perintah Tugas;
b. Laporan polisi, pengaduan dan Laporan Informasi;
c. Surat Perintah Penyelidikan;
d. Laporan Hasil Penyelidikan.
e. Pengumpulan Dokumen;
f. Pengumpulan Bahan Keterangan; dan
g. Pendapat Ahli (apabila diperlukan).
2. Mekanisme penghentian penyelidikan:
1. Penyelidik  membuat  Laporan  Hasil  Penyelidikan  yang  dimana menentukan  apakah  peristiwa  tersebut  dapat  ditingkatkan  ke  proses penyidikan atau tidak;
2. Penyidik  melakukan  Gelar  Perkara  biasa  dan  dapat  melibatkan  Fungsi Pengawasan dan Fungsi hukum pada tingkat:
1. Polsek oleh Unit
2. Polres oleh Satuan;
3. Polda oleh Subdit; dan
4. Mabes Polri oleh Direktorat;
3. Menerbitkan Administrasi, diantaranya;
a) Surat penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
b) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar);
c) Surat  pemberitahuan  penghentian  penyelidikan  diberikan  kepada pelapor.
d) Apabila seorang pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan bukti yang  baru  ( novum )  maka  penyelidikan  tersebut  dapat  dibuka  kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.
Sehingga  dapat  diuraikan  poin  –  poin  dalam  isi  S.E  Penghentian  Penyelidikan tersebut yaitu pada poin angka 2 huruf a menjelaskan ketika pada proses penyelidikan, penyelidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi  diduga  sebagai  tindak  pidana  dimana  berdasarkan  bukti  dan  fakta  yang didapatkan  oleh  seorang  penyelidik  tersebut  ternyata  tidaklah  cukup,  maka dihentikannya  penyelidikan.  jadi  dapat  disimpulkan  sebab  alasan  dihentikannya penyelidikan  adalah  Pertama,  peristiwa  yang  terjadi  yang  kemudian  disangkakan tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana,  sehingga  berdasarkan  hasil  penyelidikan penyelidik memutuskan bahwa bukanlah suatu tindak pidana terhadap  apa yang telah disangkakan terhadap pelaku tersebut.
Tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum hal tersebut dapat  berupa  seperti  tindakan  kejahatan  ataupun  berupa  pelanggaran  yang  mana  hal tersebut  dikenakan  hukuman  pidana  penjara,  hukuman  pidana  denda  atau  kurungan. Alasan yang Kedua  yaitu berdasarkan  kegiatan penyelidikan  fakta dan bukti  dari hasil penyelidikan  yang  di  dapatkan  penyelidik  ternyata  tidak  cukup  maka  dapat  menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya penyelidikan ketahapan penyidikan. Dalam Pasal 183 KUHAP  menerangkan  bahwa  seorang  hakim  dapat  menjatuhi  hukum  pidana  apabila terdapatnya  dua  alat  bukti  sebagaimana  diiatur  dalam  undang-undang  dan  kemudian
seorang hakim tersebut haruslah yakin bahwa memang benar terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Pada Poin angka  2 huruf b di dalam  S.E Penghentian Penyelidikan menjelaskan bahwa  penghentian  penyelidikan  dilakukan  guna  memberikan  kepastian  hukum. Kepastian hukum menjadikan jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan ditegakkan melalui aturan yang tepat dan efektif apabila kepastian hukum tidak ada didalam suatu hukum maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan jati dirinya sehingga hukum tersebut tidak lagi digunakan bagi setiap orang sebagai pedoman perilaku.
Mekanisme  prosedur  penghentian  penyelidikan,  dimana  penyelidik  wajib menyusun  Laporan  Hasil  Penyelidikan  agar  dapat  ditentukannya  suatu  peristiwa  atau perbuatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan atau tidak. Jika dikaitkan dengan Pasal 102 KUHAP di dalam penyelidikan penyelidik yang menerima, mengetahui akan  laporan  atau  pengaduan  mengenai  adanya  perbuatan  atau  peristiwa  yang  telah terjadi  tersebut  diasumsi  sebagai  tindak  pidana  maka  seorang  penyelidik  ditugaskan untuk  segera  melaksanakan  tugasnya  dalam  penyelidikan  dan  kemudian  penyelidik tersbut  diwajibkan  untuk  membuat  berita  acara  serta  melaporkannya  kepenyidik sewilayah hukum, sehingga dapat disimpulkan maksud dari mekanisme dalam kedua hal tersebut  ialah  pada  intinya  penyelidik  diwajibkan  untuk  membuat  laporan  dari  hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik.
Laporan  hasil  penyelidikan  terdiri  dari  hasil  rangkaian  tindakan  penyelidikan yaitu penelitian, pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), penyamaran, pembuntutan, pelacakan,  wawancara,  dan  analisis  dokumen.  Dalam  mekanisme  penghentian penyelidikan  didalam  S.E  penghentian  penyelidikan,  penyidik  melakukan  rangkaian tindakan gelar  perkara biasa yang dapat  menyertakan fungsi hukum,  fungsi  pengawas pada tingkat :
1. Polsek Oleh Unit
2. Polres Oleh Satuan;
3. Polda Oleh Subdit; dan
4. Mabes Polri Oleh Direktorat;
Pada Poin huruf c pada Surat Edaran Kaplori Tentang Penghentian Penyelidikan ini disebutkan bahwa Apabila pelapor ataupun penyelidik suatu saat nanti mendapatkan fakta  dan  bukti  yang  baru  maka  proses  penyelidikan  yang  sebelumnya  diberhentikan akan dapat dibukakan kembali melewati mekanisme yaitu gelar perkara yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan oleh penyelidik. Sehingga dalam hal ini isi surat edaran tersebut tidak hanya berisikan pemberitahuan mengenai mekanisme penghentian  penyelidikan  saja  akan  tetapi  juga  memberitahukan  apabila  penyelidik ataupun  pelapor  menemukan  bukti  baru  yang  telah  ditemukannya  maka  penyelidikan yang  sebelumnya  diberhentikan  kini  dapat  dibuka  untuk  dilanjutkan  kembali  dengan melalui  mekanisme  yaitu  gelar  perkara  dan  kemudian  penyelidik  mengeluarkan  Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan sehingga dalam proses tersebut memberitahukan bahwa tidak hanya berhenti di penyelidikan saja.
Dengan  demikian  maksud  dari  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menerbitkan S.E Penghentian Penyelidikan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum perihal  mekanisme  dan  prosur  penghentian  penyelidikan  yang  tidak  atur  didalam KUHAP, dan memiliki fungsi sebagai penjelasan petunjuk perihal tata cara pelaksanaan persyaratan dalam proses penyelidikan serta mekanisme penghentian penyelidikan yang lebih ditujukan kepada penyelidik agar pada saat penyelidik dalam pelaksanaan tugasnya
dalam  hal  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  atau  perbuatan  yang  diduga merupakan suatu tindak pidana penyelidik memutuskan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut bukanlah sebagai tindak pidana ataupun seorang penyelidik tersebut tidaklah memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikannya maka penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan kepenyidikan.
Penulis harus menjelaskan hasil penelitian (apa yang ditemukan) secara detail. Jika ada tinjauan literatur, itu dapat dimasukkan dalam bab ini.

## PENUTUP
1. Kedudukan  hukum  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE  /  7  /  VII  /  2018  tentang Penghentian  Penyelidikan  adalah  tidak  termasuk  di  dalam  peraturan  perundang- undangan. Surat Edaran merupakan produk dari peraturan kebijakan, surat edaran hanya bersifat mengikat di dalam ruang lingkup yang membuatnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat edaran tidak bersifat mengikat secara umum keluar ruang  lingkup  internal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  surat  edaran  hanya berisikan suatu pemberitahuan, instruksi terhadap suatu tata cara pelaksanan yang dalam hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan,
2. Fungsi  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE  /  7  /  VII  /  2018  tentang  Penghentian Penyelidikan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  perihal  mekanisme  dan  prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta menjadi petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan persyaratan dalam  proses  penyelidikan  serta  mekanisme  penghentian  penyelidikan  yang ditujukan  kepada penyelidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia. karena kepala kepolisian  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  edaran  yang  berisikan instruksi  ataupun  pemberitahuan  mengenai  ketentuan  penghentian  penyelidikan yang  apabila  dalam  hal  penyelidikan  tersebut  fakta  dan  bukti  yang  dikumpulkan tidaklah  cukup  ataupun  peristiwa  tersebut  bukanlah  suatu  tindak  pidana  maka penyelidik  dapat  menghentikan  penyelidikan  dan  tidak  meneruskannya  ketahap penyidikan tetapi apabila suatu saat nanti pelapor ataupun penyelidik mendapatkan fakta  dan  bukti  yang  baru  ( novum )  maka  tahapan  penyelidikan  yang  sebelumnya diberhentikan  akan  dapat  dibukakan  kembali  dengan  melewati  mekanisme  gelar perkara  dan  kemudian  penyelidik  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyelidikan Lanjutan.

## Saran
Berdasarkan  dari  hasil  kesimpulan  diatas,  maka  dapat  diberikan  saran  yang  dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Terkait  dengan  Kedudukan  Hukum  Surat  Edaran  Kapolri  mengenai  penghentian penyelidikan  tersebut  perlu  untuk  merevisi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, yang nantinya akan diatur dengan jelas dan khusus, yang memuat mengenai ketentuan dan prosedur penghentian penyelidikan. Undang - Undang tersebut dibuat sesuai dan selaras dengan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Diperlukannya  sosialisasi  kepada  internal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dengan memberitahukan tentang adanya Surat Edaran Kapolri tentang penghentian penyelidikan ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam mekanisme dan prosedur penghentian  penyelidikan  agar  memberikan  suatu  kepastian  hukum  bagi  pihak  – pihak yang membutuhkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie, Jimly. 2009. Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum. Jakarta: UKI Press.
Belifante, A.D. & Batoeah, Boerhanoedin Soetan. 1983. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Bina Cipta.
Efendi, Tolib, 2014. Hukum Acara Pidana. Malang: Setara Pers.
Hadjon,  Philipus  M.,  dkk.  2001.  Pengantar  Hukum  Adminstrasi  Indonesia.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hamzah, Andi, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
Manan,  Bagir  &  Magnar,  Kuntana.  1987.  Peraturan  Perundang-undangan  Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Armico.
Simons, 1993. Leerboek van het Nederlandse Strafrecht. Groningen – Baavia: P.Noordhof N. V.
Yuliandri.  2009.  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Zainal, Nining Haslinda. 2008. Tugas dan Fungsi Pegawai. Jakarta: PT. Rajawali.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Artikel Jurnal (DOI)
Winarno, Nur Basuki. 2011. Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian. Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2, Tahun 2011 Edisi April. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.75
SB. Yuherawan, Deni. 2013. Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi  Kepentingan  Korban.  Arena  Hukum,  Volume  6,  Nomor  1,  April 2013, 22-36. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.2
Riyanto,  Agus.  2015.  Eksistensi  Dan  Kedudukan  Hukum  Surat  Edaran  Kapolri  tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 2, 1-13. https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.961
Hanum, Cholida. 2020. Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Humani (hukum dan masyarakat madani), Volume 10 No.2 Nov 2020, 138-153. http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401

## Makalah
Marzuki,  Leica.  1996.  Peraturan  Kebijaksanaan (Beleidsregel) Serta  Fungsinya  Selaku Saran Hukum Pemerintahan. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 26-31 Agustus 1996.

## Website
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia.  2016.  KBBI  Daring.  Diambil  Maret  1,  2021,  Dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi/