## PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA)

## Sobar Sukmana
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 Sobar_sukmana@yahoo.com
Naskah diterima : 01/03/2019, revisi : 11/06/2018, disetujui 14/06/2019

## ABSTRAK
Kawasan  Perdagangan  Bebas  Asean  (Asean  Free  Trade  Area)  sudah  menjadi keputusan dan ketetapan yang harus dihadapi semua negara Asean. Dengan adanya bea  masuk  impor  barang  0  %,  maka  harga  produk  menjadi  kompetitif  di  tingkat konsumen antar negara anggota Asean. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus dan  berkesinambungan,    sinergitas  seluruh  elemen  bangsa  terutama  pemerintah dan para pelaku usaha harus selalu terjalin, Pada akhirnya bukan hanya para pelaku usaha  baik  besar,  menengah  maupun  kecil  yang  merasakan  langsung  atmosfer persaingan  usaha  termasuk  masyarakat  umum  selaku  konsumen  tentunya menginginkan  agar  pelaku  usaha  Indonesia  dapat  memenangkan  persaingan sehingga  Indonesia  tidak  menjadi  “surganya”  barang-barang  impor.  Indonesia dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dengan    jumlah  penduduk terbesar  di  Asean  merupakan  modal  awal  untuk memenangkan persaingan. Tidak ada lagi kata tidak siap, semua harus siap.
Kata kunci : ASEAN, perdagangan bebas, AFTA.

## A. Pendahuluan
Untuk  mempertahankan kepentingan ekonomi di tengah-tengah era globalisasi, yang  diikuti  peningkatan  jumlah  maupun  aktivitas  perusahaan  multinasional  atau perusahaan  transnasional,  negara-negara  sekawasan  membentuk  blok-blok ekonomi.  Pengelompokkan  negara  dalam  bentuk  pasar  bersama  atau  wilayah perdagangan bebas mengalami peningkatan. Hukum Internasional yang merupakan hukum  yang  memberi  fasilitas,  atau  yang  mengatur  hubungan  politik,  hubungan ekonomi  dan  hubungan  manusia  yang  lain,  yang  melintasi  batas-batas  negara,
dituntut  untuk  berkembang  dalam  mengatur  perkembangan-perkembangan  baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional tersebut. 1
Hukum  perjanjian  internasional  dewasa  ini  telah  mengalami  pergeseran  yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat  globalisasi  telah  ditandai  dengan  perubahan-perubahan  mendasar,  antara lain  munculnya  subyek-subyek  baru  non  negara  disertai  dengan  meningkatnya interaksi yang intensif antara subyek-subyek baru tersebut.
Perubahan  mendasar  tersebut  bersamaan  dengan  karakter  pergaulan internasional  yang  semakin  tidak  mengenal  batas  negara,  berpeluang  untuk melahirkan  perkara-perkara  hukum  yang  bersifat  lintas  negara.  Indonesia  tidak terlepas dari perubahan mendasar ini dan bahkan juga mengalami proses tekanan dari  dalam  negeri,  yaitu  adanya  tuntutan  kepastian  hukum  di  segala  bidang termasuk  kepastian  hukum  tentang  hubungan  antara  hukum  nasional  dengan hukum  internasional  serta  penerapan  hukum  internasional  dalam  pengadilan nasional.
Globalisasi di bidang perdagangan dan investasi serta lahirnya pasar bebas telah melahirkan  pula  pola  hubungan  yang  lintas  batas  yang  mengharuskan  adanya pemahaman terhadap hukum perjanjian internasional.Perjanjian-perjanjian dewasa ini  khususnya  di  bidang  ekonomi,  investasi  dan  perdagangan  telah  banyak menyentuh  bukan  hanya  kepentingan  negara  sebagai  pihak  perjanjian  melainkan juga melahirkan hak dan kewajiban terhadap individu-individu di negara pihak. 2 Keberadaan  blok  perdagangan/trade  block  diawali  dengan  pembentukan Masyarakat  Eropa/European  Community  (EC),  bermula  dari  kerjasama  di  bidang batu  bara  dan  besi  baja,  yang  dinilai cukup berhasil kemudian meningkat menjadi perdagangan  bebas  di  antara  negara  anggota,  meningkat  lagi  tidak  hanya  bebas perdagangan  barang  tetapi  juga  bebas  perpindahan  faktor  produksi  sehingga menjelma  menjadi  satu  pasar  tunggal.  Jangkauan  lebih  jauh  lagi  yakni  menjadi
1 Mohammad  Burhan  Tsani,  “Peta  Perkembangan  dan  Paradigma  Baru  Hukum  Internasional ”. (Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , Yogyakarta 1992), hal 1 .
2 Damos Dumoli Agusman , Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik di Indonesia, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama), hal 2-3.
integrasi  penuh  dengan  satu  mata uang (European Currency Unit) serta satu Bank Sentral.
Upaya  pembentukan  blok  perdagangan  ini  diikuti  oleh  Amerika  Serikat  yang membentuk Perdagangan Bebas dengan Kanada dan Meksiko, yaitu  North American Free  Trade  Agreement  (NAFTA),  perdagangan  bebas  ini  meliputi  penurunan  tarif, penghapusan  kuota impor hasil pertanian, energi, jasa-jasa dan hak paten. Gerakan kedua  blok  perdagangan  ini  diikuti  oleh  Negara-negara  Asean  untuk  membentuk blok perdagangan serupa. 3
Kawasan Perdagangan Bebas Asean  (Asean  Free Trade Area/AFTA) merupakan wujud  dari  kesepakatan  negara-negara  asean  untuk  membentuk  suatu  kawasan perdagangan  bebas  dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  ekonomi  kawasan regional  Asean  dengan  menjadikan  Asean  sebagai  basis  produksi  dunia  serta menciptakan  pasar  regional  bagi  sekitar  500  juta  penduduknya.  Kawasan Perdagangan  Bebas  Asean    dibentuk  pada  waktu  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean  ke  4  di  Singapura  tahun  1992. Ketika  persetujuan    Kawasan  Perdagangan Bebas  (AFTA)  resmi  ditandatangani,  Asean  memiliki  enam  anggota,  yaitu,  Brunei, Indonesia,  Malaysia,  Philipina,  Singapura  dan  Thailand.  Kemudian  Vietnam bergabung  pada  tahun  1995,  Laos dan Myanmar pada tahun 1997 serta Kamboja pada tahun 1999. Kawasan Perdagangan Bebas Asean sekarang terdiri dari sepuluh negara Asean. 4
Dalam  rangka  mewujudkan  pembentukan  kawasan  perdagangan  bebas  ini, negara  Asean  sepakat  menghapus  hambatan-hambatan  perdagangan  secara bertahap, guna membentuk pasar yang lebih bebas di antara sesama negara anggota, yaitu  penurunan    tarif  bea  masuk  atas  barang-barang  yang  diperdagangkan, penghapusan  kuota  dan  hambatan  non  tarif  lainnya  yang  dapat  membatasi  arus barang  impor  dari  sesama  negara  anggota  Asean.  Namun  negara  anggota  Asean
3 Nopirin,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Perbuatan  Curang”.  Makalah Disampaikan Dalam Temu Wicara Nasional Pena nggulangan Perbuatan Curang, (Yogyakarta 1992).
4 http://pkndisma.blogspot.com/2013/03/kawasan-perdagangan-bebas-asean-afta.html,  diunduh 9 Oktober 2018.
masih  diperkenankan  untuk  mengatur  sendiri  tarif  bea  masuk  barang  impor  dari negara-negara non Asean. 5
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean  ke 13 di Singapura Asean mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya  Asean Charter/Piagam Asean pada tanggal 20 November 2007.  Tujuan dibentuknya Piagam Asean atau Asean Charter, antara lain: 6
1. Mempermudah  kerjasama.  Adanya  piagam  ini  akan  membuat  negara  anggota Asean  lebih  terikat  kepada  berbagai  kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Secara teoritis,  piagam  itu  akan  semakin  mempermudah  pula  kerja  sama  yang  dibuat Asean dengan mitra-mitra dialognya.
2. Langkah  yang  lebih  maju.  Adanya  tiga  rencana  yang  dituliskan  pada  piagam tersebut, yaitu lahirnya Komunitas Ekonomi Asean, Komunitas Keamanan Asean dan Komunitas Sosial Budaya Asean.
3. Pandangan Jauh ke depan. Yaitu akan memicu terealisasinya tujuan-tujuan yang sudah  tersirat.  Yaitu  aliran  barang,  investasi,  jasa,  modal    dan  tenaga terampil yang relatif lebih bebas di Asean.
4. Strategis. Piagam ini dinilai strategis karena akan menjadi landasan hukum yang menjamin  integrasi  politik,  sosial,  ekonomi,  budaya,  keamanan,  demokratisasi, perlindungan hak asasi dan pelestarian lingkungan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan  dua rumusan masalah sebagai berikut :
1.Bagaimana proses pembentukan kawasan perdagangan bebas Asean (Asean Free Trade Area) ?
2.  Bagaimana  implementasi  perjanjian  kawasan  perdagangan  bebas  Asean  (Asean Free Trade Area) dalam sistem hukum nasional Indonesia ?
5 Bermand Hutagalung, “Memahami Kerjasama Ekonomi Perdagangan ASEAN-AFTA  dengan Mitra Dagang Lainnya”, Makalah, hal-5.
6 http://apamengapadanbagaimana.blogspot.com/2010/03/apa -tujuan-dibentuknya-piagam- asean.html,  diunduh 9 oktober 2018.

## C. Kajian Teoritis Perjanjian Internasional
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. 7
Article 2.  1 (a) :
“Treaty” Means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.
Article 2.  1(b) :
Ratification,  acceptance,  approval  and  accession  mean  in  each case the international act  so  name  whereby  a  state  establishes  on  the  international plane its consent to be bound by treaty.
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 8
Pasal 1 (1) :
“Perjanjian  internasional  adalah  perjanjian  dalam  bentuk  dan  nama tertentu yang diatur  dalam  hukum  internasional  yang  dibuat  secara  tertulis  serta  menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”
Pasal 1 (2) :
Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional  dalam  bentuk  ratifikasi  (ratification),  aksesi  (accession),  penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).

## Pasal 9
(1) Pengesahan  perjanjian  internasional  oleh  pemerintah  RI  dilakukan  sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
(2) Pengesahan  perjanjian internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Undang-undang atau Keputusan Presiden.
Pasal 10
Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan  dengan  UU  apabila  berkenaan dengan :
7 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
8 UURI No.24 Tahun 2000 tentang  perjanjian internasional.
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan Negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara RI; c. Kedaulatan atau hak berdaulat Negara;
d. HAM dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Pasal 11
(1) Pengesahan  perjanjian  internasional  yang  materinya  tidak  termasuk  materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden;
(2) Pemerintah  RI  menyampaikan  salinan  setiap  Keputusan  Presiden  yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi.
Suatu  terminologi/istilah  perjanjian  internasional  digunakan  berdasarkan permasalahan  yang  diatur  dan dengan memperhatikan keinginan para pihak pada perjanjian tersebut dan dampak politisnya terhadap mereka.
Judul  suatu  perjanjian  internasional  dapat  beragam,  pengelompokkan  suatu perjanjian dalam judul tertentu dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesamaan materi  yang  diatur.  Selain  itu  penggunaan  judul  tertentu  pada  suatu  perjanjian internasional juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi perjanjian tersebut memiliki  bobot  kerjasama  yang  berbeda  tingkatannya  dengan  perjanjian internasional  lainnya,  atau  untuk  menunjukkan  hubungan  antara  perjanjian internasional tersebut dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dibuat sebelumnya.
Adapun terminologi/istilah-istilah perjanjian internasional sebagai berikut : 9

## 1. Treaties/Traktat.
Merupakan  perjanjian  yang  paling  penting  dan  sangat  formal  dalam  urutan perjanjian, digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya merupakan hal-hal yang sangat prinsip,  memerlukan adanya ratifikasi/pengesahan.
9 Boer Mauna, Hukum internasional, pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global. (Bandung,:PT Alumni 2011) hal. 89-96.
Contoh : masalah perdamaian, perbatasan negara, persahabatan, ekstradisi.

## 2. Convention/Konvensi
Sama  halnya  dengan  traktat,  konvensi  menduduki  tempat  paling  tinggi  dalam urutan  perjanjian  internasional.  Merupakan  perjanjian  multilateral  yang beranggotakan  banyak  negara,  bersifat  law  making  yaitu merumuskan kaidah- kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
Contoh : Konvensi Jenewa 1949, konvensi Wina 1961, 1963, 1969.
3. Agreement
Kedudukannya lebih rendah dari traktat dan konvensi. Perjanjian yang mengatur materi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.
4. Charter/Piagam.
Perangkat  internasional  yang  digunakan  seperti  dalam  pembentukan  suatu organisasi internasional.
Contoh : Piagam PBB 1945, Piagam ASEAN 2007.
5. Protocol/Protokol.
Digunakan  untuk  perjanjian  internasional  yang  materinya  lebih  sempit dibanding traktat atau konvensi.

## 6. Protocol of Signature
Berisikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penafsiran  pasal-pasal  tertentu  pada perjanjian  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  teknik  pelaksanaan perjanjian.

## 6.1. Optional Protocol
Protokol  tambahan.  Memberikan  tambahan  hak  dan  kewajiban  selain yang  diatur  dalam  perjanjian internasional. Umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya.  Misalnya  :  Protokol  Tambahan  Kovenan  Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, 1996.

## 6.2. Protocol Based on a Framework Treaty.
Merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Misalnya  : Hukum Lingkungan.

## 7. Declaration/Deklarasi.
Berisikan  ketentuan-ketentuan  umum  dimana  pihak-pihak  pada  deklarasi tersebut  berjanji  untuk  melakukan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  tertentu dimasa  yang  akan  datang.  Deklarasi  isinya  ringkas  dan  padat  serta mengenyampingkan  ketentuan-ketentuan  yang  hanya  bersifat  formal  seperti surat kuasa (full powers), ratifikasi, dan lain-lain.

## 8. Final Act
Suatu  dokumen  berisikan  ringkasan  laporan  sidang  dari  suatu  konferensi dan juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh  konferensi  tersebut.  Misalnya  :  Final  Act  GATT  1994,  Final  Act  Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation 1994.
9. Agreed Minutes dan Summary Records
Adalah  catatan  mengenai  hasil  perundingan  yang  telah  disepakati  oleh  pihak- pihak dalam perjanjian.
10. Memorandum of Understanding (MoU)
Perjanjian  yang  mengatur  pelaksanaan  teknis  operasional  suatu  perjanjian induk.  Sepanjang  materi  yang  diatur  bersifat  teknis,  memorandum  saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk.

## 11. Arrangement
Perjanjian  yang  mengatur  pelaksanaan  teknik  operasional  suatu  perjanjian induk.

## 12. Exchange of Notes
Pertukaran  Nota.  Perjanjian  ini  dilakukan  dengan  mempertukarkan  dua dokumen,  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  pada  masing-masing dokumen.

## 13. Process Verbal
Mencatat  pertukaran  atau  penyimpanan  piagam  pengesahan  atau  untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik administratif atau perubahan- perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

## 14. Modus Vivendi
Suatu  perjanjian  yang  besifat  sementara  dengan  maksud  akan  diganti  dengan pengaturan yang tetap dan terperinci. Dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan.
Anzilotti  berpendapat  bahwa  kekuatan  mengikat  dari  traktat  (perjanjian internasional)  terletak  pada  Adagium  Latin  yaitu  “Pacta  Sunt  Servanda”,  yang berarti  negara-negara  harus  melaksanakan  dengan  itikad  baik  segala  kewajiban mereka dalam traktat tersebut. Apabila suatu negara telah mengikatkan diri kepada suatu  traktat,  maka  ia  tidak  boleh  menarik  diri  secara  sepihak  dari  kewajiban- kewajibannya tanpa persetujuan negara-negara peserta lainnya.
Bentuk-bentuk yang utama dari traktat (perjanjian internasional) adalah sebagai berikut: 10
a. Bentuk yang digunakan Kepala-kepala Negara
Dalam  hal  ini  traktat  dirancang  sebagai  suatu  persetujuan  di  antara  Kepala- kepala Negara.
b. Bentuk antar pemerintah
Traktat  seperti  ini  dirancang  sebagai  suatu  persetujuan  di  antara  para pemerintah. Bentuk ini biasanya digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang bersifat teknis dan non politis.
c. Bentuk antar Negara
Traktat seperti ini dirancang secara tegas atau tersirat sebagai suatu persetujuan di antara negara-negara. Oleh karena itu para penandatangan seringkali disebut sebagai para pihak.
d. Traktat  dapat  dirundingkan  dan  ditandatangani  oleh  para  menteri  dari  setiap negara peserta, pada umumnya oleh menteri-menteri luar negeri.
e. Traktat  dapat  merupakan  suatu  persetujuan  antar  departemen  yang ditandatangani oleh para wakil departemen pemerintah.
10 J.G.Starke,  Pengantar Hukum Internasional  2. Cet-1 edisi 9 (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1989), hal.125.
f. Traktat dapat diadakan diantara para tokoh politik dari negara-negara peserta.

## D. Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke IV yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 27-28 Januari 1992, setelah didahului oleh serangkaian pertemuan di tingkat Pejabat Tinggi dan Tingkat Menteri.
KTT  tersebut  membahas  berbagai  masalah  yang  mencakup  perkembangan regional  dan  internasional  yang  sedang  terjadi  dan  perkembangan  kerjasama internal Asean selama ini.  KTT juga membahas berbagai usulan dari negara-negara Asean  baik  di  bidang  politik,  maupun  ekonomi  dan  bidang  kerjasama  lain,  untuk mencari bentuk dan terobosan baru dalam upaya meningkatkan kerjasama Asean.
KTT mengeluarkan tiga buah dokumen utama, yaitu : 11
1. Singapore Declaration of 1992;
2. Frame Work Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation;
3. Agreement on The Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) Scheme For The Asean Free Trade Area (AFTA).
Dokumen/Naskah    pertama  dan  kedua  tersebut disetujui dan ditandatangani oleh keenam Kepala Pemerintahan negara-negara Asean, yaitu : 12
1. Sultan Brunei H. Hassanal Bolkiah;
2. Presiden Republik Indonesia Soeharto;
3. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Bin Mohammad;
4. Presiden Philipina Corazon Aquino;
5. Perdana Menteri Singapura Goh Cok Tong;
6. Perdana Menteri Thailand Anand Panyarachun.
Sedangkan dokumen/naskah ketiga ditandatangani oleh Para Menteri Perdagangan/ Industri negara-negara ASEAN, yaitu : 13
11 Departemen  Perdagangan, hasil KTT Asean IV dampaknya bagi Indonesia dan langkah -langkah kongkrit untuk menghadapinya. (Jakarta Februari 1992), hal.24
12 Singapore Declaration of 1992, Frame Work Agreement  on Enhancing ASEAN  Economic Cooperation and Agreement  on The Common  Effective Preferential Tariff (CEPT)
1. Abdul Rahman Taib dari Brunei Darussalam;
2. Arifin M. Siregar dari Indonesia;
3. Rafidah Aziz dari Malaysia;
4. Peter D. Garrucho Jr. dari Philipina;
5. Lee Hsien Long dari Singapura;
6. Amaret Sila-on dari Thailand.
Deklarasi Singapura merupakan sebuah komitmen politik regional tingkat tinggi terhadap  kesepakatan  Negara-negara    Asean  yang  telah  menentukan  arah  dan strategi baru kerjasama asean di masa mendatang. Dengan deklarasi tersebut, Asean kini telah memiliki bekal yang lebih kuat dan pasti untuk menyongsong hari depan dan  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan,  baik  internal,  eksternal  maupun perubahan-perubahan  tata  ekonomi  dan  politik  dunia.  Karena  arti  penting  dan posisi  strategis  deklarasi tersebut, deklarasi Singapura juga merupakan keputusan politik  yang  sifatnya  fundamental  yang  akan  mempengaruhi  penentuan  kebijakan nasional masing-masing negara anggota. 14
Frame Work Agreement on Enhancing Asean Economic Cooperation dimaksudkan sebagai payung yang sekaligus menyatukan seluruh persetujuan di bidang ekonomi, baik  yang  telah  disetujui  maupun  yang  akan  dirancang  kemudian  sebagai  upaya peningkatan  kerjasama  ekonomi  yang  akan  datang  dalam  satu  alur  kebijakan. Persetujuan ini mencakup kerjasama dalam bidang :Perdagangan, Industri, Mineral, Komunikasi,  Penelitian  dan  Pengembangan,  Alih  Teknologi,  Promosi  Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia, energi dan lain-lain.
Perjanjian    ini  memuat  arahan-arahan  baru  di  bidang  ekonomi,  sebagai usaha bersama dalam upaya peningkatan kerjasama ekonomi intra Asean, yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Asean. Keberhasilan usaha ini amat penting bagi penciptaan stabilitas dan kemakmuran kawasan.
Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT for AFTA) adalah perjanjian yang bertujuan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas di
14 Departemen  perdagangan, Op . Cit., hal.17.
wilayah  Asean  dalam  jangka  waktu  15  tahun  dengan  memakai  tarif  seragam preferensi  efektif    Common  Effective  Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utama. 15
Adapun  hubungan  antara  ketiga  dokumen/naskah  tersebut  adalah  sebagai berikut : 16
1. Bahwa  Deklarasi  Singapura  pada hakikatnya memuat arahan-arahan kebijakan dan program-pragram masa depan Asean, baik yang berupa penegasan kembali atas  kebijakan  dan program-program lama maupun yang baru, yaitu mengenai kerjasama  Asean  di  bidang  politik  dan  keamanan,  ekonomi,  fungsional, hubungan eksternal Asean serta restrukturisasi kelembagaan Asean.
2. Bahwa  Frame  Work    Agreement  on  Enhancing  Asean  Economic  Cooperation berfungsi  sebagai  perjanjian  induk,  memayungi  semua  upaya  peningkatan kerjasama  ekonomi  baik  intra  maupun  ekstra  Asean,  baik  peningkatan skema- skema  yang  telah  berjalan,  gagasan-gagasan  terobosan  baru  yang  telah disepakati  khususnya  Common  Effective  Preferential  Tariff  (CEPT)  menuju terbentuknya  Asean  Free  Trade  Area  (AFTA)  maupun  gagasan-gagasan inovatif baru yang mungkin akan timbul diwaktu yang akan datang.
3. Bahwa Common Effective Preferential Tariff for Asean  Free Trade Area (CEPT for AFTA)  adalah  merupakan  manifestasi  dari  perjanjian  tersebut  di  atas  yaitu  di bidang  perdagangan,  dimana  Negara-negara  Asean  sepakat  untuk  membentuk Kawasan Perdagangan Bebas Asean  (Asean Free Trade Area).
Bahwa  ketiga  Naskah/Dokumen  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dan wajib dilaksanakan oleh semua negara anggota Asean.
Dalam  realisasinya,  perwujudan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN  dengan skema  CEPT  tersebut  mengalami  beberapa  dinamika  perkembangan,  hal ini  dapat dilihat  dari  berbagai  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Asean  yang  antara  lain membahas  masalah  perdagangan  bebas,  dengan  perkembangan  terakhir  pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke 14 di Thailand pada tahun 2009.
15 K. Algamar, “Konsekwensi-konsekwensi perjanjian ekonomi asean menuju pasar bebas ”. Majalah Bulanan Manajemen dan Usahawan Indonesia.No.5thn  XXI, mei 1992.hal,26.
16 Departemen  perdagangan, Op. Cit., hal. 29-30.
Pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Asean ke 14 di Cha-am Thailand tanggal 26-27 Februari tahun 2009,  para menteri perdagangan dari negara-negara anggota Asean menandatangani Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA).
Asean  Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA)  adalah  penyempurnaan  dari  skema Common  Effective  Preferential  Tariff  for  Asean  Free  Trade  Area  (CEPT  for  AFTA) berfokus pada jadwal pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan barang di Asean  yaitu  menjadi    0  %  yang  merupakan  langkah  konkret  dalam  mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata melalui  Asean Economic Community (AEC) yang direncanakan  tercapai  pada  tahun  2015  terkait  dengan  pergerakan  arus  barang (free  flow  of  goods)sebagai  salah  satu  elemen  pembentuk  pasar  tunggal dan basis produksi regional.
Asean  Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA)  mulai  berjalan  efektif  sejak  17  Mei 2010  setelah  diratifikasi  oleh  seluruh  negara  anggota  Asean.  Bahwa  berlakunya Asean  Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA)  yaitu  :Brunei,  Indonesia,  Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand adalah pada tahun 2010, dengan tarif bea masuk 0%. Sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. 17

## E. Implementasi  Perjanjian  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Asean  dalam  Hukum Nasional.
Asean    Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA)  mulai  berjalan  efektif  sejak  17  Mei 2010  setelah  diratifikasi  oleh  seluruh  negara  anggota  ASEAN.  Bahwa  berlakunya ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yaitu :
1. Brunei,  Indonesia,  Malaysia,  Philipina,  Singapura  dan  Thailand  adalah  pada tahun 2010, dengan tarif bea masuk 0%;
2. Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
Indonesia  meratifikasi    Asean  Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA)  dengan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2010  tentang  Pengesahan
17 http://feb.ub.ac.id/asean-consortium-on-depa rtment-of-economics-conference- acdec.html#.VEMjclduQ9V,  diunduh 19 Oktober 2018
Asean  Trade  In  Goods  Agreement  (Pengesahan  Persetujuan  Perdagangan  Barang Asean).
Bahwa  sebagai  implementasi  dari  ATIGA  yang  telah  diratifikasi,  pemerintah Indonesia telah mengeluaran beberapa peraturan, antara lain :
1. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  33/M- DAG/PER/8/2010  tentang  Surat  Keterangan  Asal  (Certificate  of  Origin)  untuk Barang Ekspor Indonesia.
2. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  59/M- DAG/PER/12/2010  tentang  Ketentuan  Penerbitan  Surat  Keterangan  Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  128/PMK.011/2010  tentang  Penetapan Tarif  Bea  Masuk  atas  Barang  Impor  Dalam  Rangka  ASEAN  Trade  in  Goods Agreement (ATIGA).
4. Surat Edaran Direktur Jenderal  Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk  Pelaksanaa  Penelitian  Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement.
5. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang  dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
6. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  208/PMK.011/2012 tentang  Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  Dalam  Rangka  Asean  Trade  in  Goods Agreement (ATIGA).
7. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  178/PMK.04/2013 tentang  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Skema  Asean  Trade  in  Goods Agreement  (ATIGA)  dengan  Menggunakan  Sistem  Sertifikasi  Mandiri  (Self Sertification).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol  to Amend Certain Asean Economic Agreement Related to Trade in Goods (Protokol  untuk  Mengubah  Perjanjian  Ekonomi  ASEAN  tertentu  terkait Perdagangan Barang).

## F. Penutup
Kawasan  Perdagangan  Bebas  Asean  (Asean  Free  Trade  Area)  sudah  menjadi keputusan dan ketetapan yang harus dihadapi semua negara asean. Dengan adanya bea  masuk  impor  barang  0  %,  maka  harga  produk  menjadi  kompetitif  ditingkat konsumen antar negara anggota asean. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus dan  berkesinambungan,    sinergitas  seluruh  elemen  bangsa  terutama  pemerintah dan para pelaku usaha harus selalu terjalin, Pada akhirnya bukan hanya para pelaku usaha  baik  besar,  menengah  maupun  kecil  yang  merasakan  langsung  atmosfer persaingan  usaha  termasuk  masyarakat  umum  selaku  konsumen  tentunya menginginkan  agar  pelaku  usaha  Indonesia  dapat  memenangkan  persaingan sehingga  Indonesia  tidak  menjadi  “surganya”  barang-barang  impor.  Indonesia dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dengan    jumlah  penduduk terbesar  di  asean  merupakan  modal  awal  untuk  memenangkan  persaingan. Tidak ada lagi kata tidak siap, semua harus siap.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Perjanjian-Perjanjian Internasional
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Declaration, Singapore Declaration 0f 1992.
Agreement,  Framework Agreement on Enhancing Asean Economic Cooperation ----------------  on The Common Effective Preferentian Tariff (CEPT). -----------------Asean  Trade in Goods Agreement (ATIGA) 2009

## B. Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-undang No.24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.2  tahun  2010  tentang  Pengesahan ASEAN  Trade  In  Goods  Agreement  (Pengesahan  Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).
------------,  Presiden      Republik      Indonesia      No.10    tahun    2014    tentang Pengesahan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreement Related  to  Trade    in  Goods  (Protokol  untuk  mengubah  Perjanjian Ekonomi ASEAN tertentu terkait Perdagangan Barang).
------------,  Menteri Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  33/M- DAG/PER/8/2010  tentang  Surat  Keterangan  Asal  (Certificate  Of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia.
------------,  Menteri Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  59/M- DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
------------,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  128/PMK011/2010  tentang Penetapan  Tarif    Bea    Masuk    Atas    Barang  Impor  Dalam  Rangka ASEAN  Trade in Goods Agreement (ATIGA).
------------,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.011/2011 tentang  Penetapan    Sistem    Klasifikasi  Barang    dan    Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
------------,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  208/PMK.011/2012 tentang  Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  Dalam  Rangka  ASEAN  Trade in Goods Agreement (ATIGA).
------------,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  178/PMK.04/2013 tentang  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  Dalam  Skema  ASEAN  Trade  in Goods  Agreement  (ATIGA)  Dengan  Menggunakan  Sistem  Setifikasi Mandiri (Self Sertification).
Surat  Edaran  Direktur  Jendral    Bea  dan  Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang
Petunjuk  Pelaksanaa  Penelitian  Dokumen  Pemberitahuan  Impor Barang Dalam Ranga Skema Free Trade Agreement.

## C. Buku-Buku
Boer Mauna  Hukum internasional, pengertian peranan dan fungs dalam era dinamika global. (Bandung,:PT Alumni 2011)
Damos Dumoli Agusman , Hukum Perjanjian Internasional, kajian teori dan praktik di Indonesia, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama),
J.G.Starke,  Pengantar  hukum  internasional  2.  Cei1  edisi9  (Jakarta  :  Aksara Persada Indonesia, 1989),
Depatemen  Perdagangan,  hasil  KTT  Asean  IV  dampaknya  bagi  Indonesia  dan langkah-langkah  kongkrit  untuk  menghadapinya.  (Jakarta  Februari 1992).

## D. Lainnya
BermandHutagalung    Makalah  :    Memahami  Kerjasama  Ekonomi  Perdagangan ASEAN-AFTA dengan mitra dagang
K. Algamar, Konsekwensi-konsekwensi perjanjian ekonomi asean menuju pasar bebas.  Majalah  bulanan  manajemen dan usahawan indoseia.No.5thn XXI, mei 1992.
Mohammad  Burhan  Tsani,  Peta  Perkembangan  dan  Paradigma  Baru  Hukum Internasional.  (Makalah  disampaikan  dalam  Temu  Ilmiah  Nasional Mahasiswa Hukum , Yogyakarta 1992 )
Nopirin,  Peran  Pemerintah  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Perbuatan  Curang.
Makalah Disampaikan Dalam Temu Wicara Nasional Penannggulangan Perbuatan Curang, (Yogyakarta 1992 )
http://pkndisma.blogspot.com/2013/03/kawasan-perdagangan-bebas-asean- afta.html,diunduh9 Oktober 2014
http://apamengapadanbagaimana.blogspot.com/2010/03/apa-tujuan- dibentuknya- piagam-asean.html, diunduh 9 Oktober 2014 http://feb.ub.ac.id/asean-consortium-on-department-of-economics- conferenceacdec.html#.VEMjclduQ9V, diunduh 9 Oktober 2014