## HUBUNGAN SELF ASSESMENT SYSTEM DENGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR PROVINSI BENGKULU
Karona Cahya Susena, Suwarni, Joko Widianto Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu karona_cs@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Karona  Cahya  Susena,  Suwarni,  Joko  Widianto; Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui hubungan  pemungutan  pajak  dengan self  assesment  system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu . Metode analisis yang digunakan adalah Distribusi  Rata-rata,  Korelasi  Spearman  Rank  dan  Uji  hipotesis. Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan  maka  diketahui  bahwa  nilai  rho  (hitung) adalah  0,755  berada  pada  interval  interprestasi korelasi 0,600-0,799, tingkat hubungan yang kuat. Artinya hubungan self assesment system dengan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  pelayanan  pajak  pratama  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu  adalah kuat dan nilai rho (hitung) sebesar 0,755 > 0,364 rho (tabel) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada  hubungan yang  signifikan antara self  assesment system dengan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.

## ABSTRACT
Karona  Cahya  Susena,  Suwarni,  Joko  Widianto; The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the relationship of tax collection with  the  self assessment  system with  the level  of taxpayer  compliance  in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. The analytical methods used are Average Distribution, Spearman Rank Correlation and Hypothesis Testing. Based on the results of the analysis that has been done,  it is known that the value of rho (count) is 0.755 in the interval of interpretation of the correlation of 0.600-0.799, a strong level of relationship. This means that the relationship between the self assessment  system and the  level  of tax compliance  at  the  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu is strong and the value of rho (count) is 0.755> 0.364 rho (table) so that Ho is rejected and Ha  is  accepted,  meaning  that  there  is  a  significant  relationship  between  the  self  assessment  system  with taxpayer compliance level at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.
Key Words : Self Assesment System, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## LATAR BELAKANG
Negara Indonesia dengan tujuan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah besar yang  pelaksanaannya  harus  berlandaskan  pada  kemampuan  sendiri.  Oleh  karena  itu  perlu  diletakkan suatu  landasan  yang  dapat  menjamin  tersedianya  dana  dari  sumber-sumber  di  dalam  negeri  guna melepaskan  diri  dari  ketergantungan  pada  sumber  luar  negeri  sehingga  bantuan  luar  negeri  hanya merupakan  pelengkap  yang  makin  lama  makin  kecil  peranannya,  salah  satu  sumber  dana  dari  dalam negeri adalah pajak. Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling potensial.
Masyarakat  yang  mandiri  dan  peduli  diharapkan  mempunyai  kesadaran  yang  tinggi  dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia.  Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  pengayom  perpajakan  di  Indonesia  dengan  program- programnya  sudah  berusaha  untuk  menekan  sekecil  mungkin  tunggakan  pajak.  Pelayanan  yang  lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Adanya  penyimpangan  berupa  pelanggaran  yang  dilakukan  wajib  pajak  tersebut  itulah  yang menyebabkan tunggakan pajak terus meningkat. Oleh karenanya harus dilakukan tindakan pemungutan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.
Pemungutan  pajak  merupakan  suatu  bentuk  kewajiban  warga  Negara  selaku  Wajib  Pajak  serta peran  aktif  untuk  membiayai  berbagai  keperluan  Negara  yaitu  berupa  pembangunan  nasional  yang pelaksanaannya  diatur  dalam  undang-undang  dan  peraturan  untuk  tujuan  kesejahteraan  bangsa  dan Negara. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan
iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal.  Perencanaan  pajak  juga  dapat  berkonotasi  positif  yaitu  sebagai  perencanaan  pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.
Dalam  pelaksanaannya  terdapat  perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah  dan  Wajib  Pajak. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak  sekecil  mungkin,  karena  dengan  membayar  pajak berarti mengurangi  kemampuan  Wajib  Pajak.  Dilain  pihak  pemerintah  memerlukan  dana  untuk  membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Karena untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap . Menurut James yang dikutip oleh  Gunadi  (2005,  4)  menyatakan  bahwa:  “Besarnya tax  gap mencerminkan  tingkat  kepatuhan membayar pajak ( tax compliance )”. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi  realisasi  penerimaan  pajak.  Kepatuhan  yang  dimaksudkan  merupakan  istilah  tingkat sampai  dimana  Wajib  Pajak  mematuhi  undang-undang  perpajakan  dan  memenuhi  bidang  perpajakan. Misal  jika  Wajib  Pajak  membayar  dan  melaporkan  pajak  terutangnya  tepat  waktu,  maka  Wajib  Pajak dapat  dianggap  patuh. Self  assessment  system menuntut  adanya  peran  aktif  dari  masyarakat  dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor  terpenting  dari  pelaksanaan self  assessment  system ,  karena  dengan  sistem  ini  memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan,  atau  ketidakpatahuan  Wajib  Pajak  atas  kewajiban  perpajakannya  yang  akan  berdampak pada penerimaan pajak.
Sejalan dengan reformasi perpajakan ( tax reform ) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar  pada  sistem  dan  mekanisme  pemungutan  pajak  (dari official  assessment menjadi self assessment  system ),  dimana  dalam  hal  ini  Wajib  Pajak  lah  yang  harus  aktif  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar  serta  melaporkan  pajaknya  dengan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  nya.  Sistem perhitungan  dan  penetapan  jumlah  pajak  terutang  meliputi  (1) self  assessment  system (wajb  pajak menghitung  sendiri  pajaknya),  (2) official  assessment (wajib  pajak  menyampaikan  informasi  objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak), (3) hybrid system (campuran antara self dan official  assessment dengan  berbagai  kombinasinya).  Informasi  keuangan  yang  dihasilkan  proses pembukuan  diperlukan  untuk  keperluan  menghitung  pajak  terutang  dan  vertiksi,  serta  pemeriksaan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak itu.
Sistem self  assessment memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  Wajib  Pajak,  maka  selayaknya diimbangi  dengan  adanya  pengawasan  yang  diberikan  tidak  disalahgunakan.  Ini  menjadikan  tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip self  assesment  system ,  penentuan  besarnya  pajak  terutang  dipercayakan  kepada  Wajib  Pajak  sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan,  dan  pelayanan  dalam  hubungan  dengan  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang  berlaku.  Fungsi  Pengawasan  sebagai  salah  satu  tugas  pokok  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama  dalam  hubungannya  dengan  usaha  penegakan  Peraturan  Perundang  –  undangan  Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Perubahan sistem  pemungutan  pajak  dari official assessment menjadi self assessment ,  merupakan salah  satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri  yang  berasal  dari  pajak,  karena  penerimaan  dari  migas  tidak  dapat  diandalkan  lagi,  sementara sumber  dana  dalam negeri  hanya sebagai pelengkap.  Sejak diterapkannya sistem self  assessment dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya ( tax compliance ) menjadi semakin mutlak diperlukan agar sistem self assessment berjalan secara  efektif,  keterbukaan  dan  pelaksanaan  penegak  hukum  merupakan  hal  yang  paling  penting. Penegakan  hukum  ini  dapat  dilakukan  dengan  adanya  pemeriksaan/penyidikan  pajak  dan  penagihan pajak.  Pemeriksanaan  pajak  merupakan  instrumen  yang  baik  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak,  baik  formal  maupun  material  dari  peraturan  perpajakan,  yang  tujuannya  untuk  menguji  dan
meningkatkan  kepatuhan perpajakan seorang  Wajib  Pajak,   kepatuhan ini  akan sangat berdampak  baik secara  langsung  maupun  tak  langsung  pada  penerimaan  pajak.    Kepatuhan  pajak  dapat  didefinisikan sebagai  suatu keadaan dimana  Wajib  Pajak memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak  perpajakannya  (Siti  Kurnia  Rahayu,2010:141).  Masalah  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  masalah penting  diseluruh  dunia  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang,  karena  jika  wajib  pajak  tidak patuh  akan  keinginan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran,  pengelakan,  penyelundupan  dan pelalaian  pajak,  yang  ada  tindakan  tersebut  akan  menyebabkan  penerimaan  pajak  negara  akan berkurang.  Kesadaran  teknis  dan  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  tidak  hanya  bergantung pada  masalah-masalah  teknis  saja  yang  menyangkut  metode  pemungutan,  tarif  pajak,  teknis pemeriksaan,  penyelidikan,  penerapan  sanksi  sebagai  perwujudan  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana kepada negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemampuan wajib pajak juga,  sampai sejauh mana wajib  pajak  tersebut  akan  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (Siti  Kurnia  Rahayu, 2010:141)

## LANDASAN TEORI Pajak
Pengertian  pajak  dan  pandangan  para  ahli  dalam  bidang  tersebut  memberikan  berbagai  definisi tentang pajak  yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk  lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang  apa  yang dimaksud  dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:
Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut  Mardiasmo (2011: 1) bahwa :
“Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang  –  undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Bedasarkan  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  pungutan  atau  kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh orang pribadi atau badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## Self Assessment System
Sistem  Self  Assessment adalah  suatu  sistem  yang  memberikan  kepercayaan  dan  tanggung  jawab kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan  dan  membayar  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Selain  itu  Wajib  Pajak  diwajibkan  pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan  perpajakan.  Pembayaran  pajak  selama  tahun  berjalan  pada  dasarnya  merupakan  angsuran pajak  untuk  meringankan  beban  Wajib  Pajak  pada  akhir  tahun  pajak.  Hakikat Self  Assessment  System adalah  penetapan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak.  Pada  sistem  ini,  masyarakat Wajib  Pajak  diberikan  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  untunk  melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan.
Dalam  sistem self  assessment, administrasi  perpajakan  berperan  aktif  melaksanakan  tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan  ketentuan  yang  digariskan  dalam  peraturan  perpajakan.  Fungsi  pengawasan  memegang peranan  sangat  penting  dalam  sistem self  assessment ,  karena  tanpa  pengawasan  dalam  kondisi  tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan  dengan  baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.
Menurut  Early  Sunandy  (2002:95),  Dalam  rangka  melaksanakan self  assesment  system ini diperlukan  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menunjang  keberhasilan  dari  pelaksanaan  sistem pemungutan ini yaitu:
1) Kesadaran wajib pajak ( Tax consciousnessi )
Kesadaran  wajib  pajak  artinya  wajib  pajak  mau  dengan  sendirinya  melakukan  kewajiban perpajakannya  seperti  mendaftarkan  diri,  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  jumlah  pajak terutangnya.
2) Kejujuran wajib pajak Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan dalam karena fiskus memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3) Kemauan membayar pajak dari wajib pajak ( Tax Mindedness ) Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya terdapat hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4) Kedisiplinan wajib pajak ( Tax Disicipline )
Kedisiplinan  wajib  pajak  artinya  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya  dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## Kepatuhan
Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban  perpajakannya  dilakukan  supaya  masyarakat  selaku  Wajib  Pajak  mau  memenuhi kewajibannya.Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance . Kepatuhan adalah ketaatan atau  berdisiplin,  dalam  hal  ini  kepatuhan  pajak diartikan secara bebas  adalah  ketaatan dalam menjalankan  semua  peraturan  perpajakan.  Menurut  Nurmantu  (2003:148).  Kepatuhan  pajak  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum.Secara konsep,  kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.
Dalam  sistem self  assessment, administrasi  perpajakan  berperan  aktif  melaksanakan  tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan  ketentuan  yang  digariskan  dalam  peraturan  perpajakan.  Fungsi  pengawasan  memegang peranan  sangat  penting  dalam  sistem self  assessment ,  karena  tanpa  pengawasan  dalam  kondisi  tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan  dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.
Dasar-dasar kepatuhan  meliputi:
1. Indoctrination
Sebab  pertama  warga  masyarakat  mematuhi  kaidah-kaidah  adalah  karena  dia  didoktrinir  untuk berbuat demikian.Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.
2. Habituation
Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.
3. Utility
Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau  takaran  tentang tingkah  laku  dan  dinamakan kaedah.Dengan  demikian,  maka  salah  satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.
4. Group Identification
Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah  satu  sarana  untuk  mengadakan   identifikasi  dengan  kelompok.  Seseorang  mematuhi  kaidah- kaidah yang  berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari  kelompok-kelompok  lainnya,  akan  tetapi  justru  karena   ingin  mengadakan  identifikasi  dengan kelompoknya tadi. Bahkan   kadang-kadang seseorang  mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.
Sebenarnya masalah kepatuhan  yang merupakan suatu  derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:
1. Compliance
Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak  didasarkan  pada  suatu  keyakinan  pada  tujuan  kaidah  hukum  yang  bersangkutan  dan  lebih didasarkan  pada  pengendalian  dari  pemegang  kekuasaan.  Sebagai  akibatnya  maka  kepatuhan  akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. Identification Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan  karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi  wewenang untuk  menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.  Daya  tarik untuk patuh adalah keuntungan  yang  diperoleh  dari  hubungan-hubungan  tersebut,  sehingga  kepatuhan  pun  tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
3. Internalization
Pada Internalization seseorang  mematuhi  kaedah-kaedah  hukum  oleh   karena  secara  intrinsik kepatuhan  tadi  mempunyai  imbalan.  Isi  kaidah-kaidah  tersebut  adalah  sesuai  dengan  nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan  proses  ini  adalah  kepercayaan  orang  terhadap  tujuan  dari  kaidah-kaidah  bersangkutan, terlepas  dari  perasaan  atau  nilai-nilainya  terhadap  kelompok  atau  pemegang  kekuasaan  maupun pengawasannya.
Berlakunya  sistem self assessment di Indonesia  menunjang  besarnya  peranan  Wajib  Pajak dalam menentukan  besarnya  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  yang  didukung  oleh  kepatuhan  pajak  ( tax compliance ).Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kepatuhan  pajak  merupakan  pelaksanaan  atas kewajiban  untuk  menyetor  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  peraturan perpajakan.Kepatuhan  yang  diharapkan  dengan  sistem self  assessment adalah  kepatuhan  sukarela ( valuntary compliance ) bukan kepatuhan yang dipaksakan ( compulsary compliance ).Untuk meningkatkan kepatuhan  sukarela  dari  Wajib  Pajak,  diperlukan  keadilan  dan  keterbukaan  dalam  menerapkan perpaturan  perpajakan,  kesederhanaan  peraturan  dan  prosedur  perpajakan  serta  pelayanan  yang  baik dan cepat dari Wajib Pajak.
Dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  Wajib  Pajak  harus  mematuhi  kewajibannya  dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu:
1) Kepatuhan  Formal  yaitu  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2) Kepatuhan  Material  yaitu  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara  substantif  hakikat  memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak patuh adalah mereka yang  memenuhi empat kriteria dibawah ini, yakni:
1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Wajib  Pajak  tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran  pajaknya.
3. Wajib Pajak  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak   pidana  di bidang  perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Laporan  keuangan  Wajib  Pajak  yang  diaudit  akuntan  publik  atau  BPKP   harus  mendapatkan  status wajar tanpa pengecualian, atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut  tidak  mempengaruhi  laba  rugi  fiskal.  Selanjutnya  ditegaskan  bahwa  seandainya  laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang ( long form report ) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
Kerangka Analisis

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hubungan Self Assesment System dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu
Untuk menganalisis hubungan antara self assesment system dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari  jawaban responden mengenai  pernyataan-perytaan  yang  mewakili self  assesment  system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Argamakmur  Provinsi
Self Assesment System (X) : Kepatuhan Wajib Pajak (Y) :
Bengkulu menggunakan analisis rank sperman. Data yang digunakan dalam korelasi rank sperman harus merupakan data ordinal dalam bentuk ranking yang diperoleh dari skor jawaban responden sebagaimana terlampir pada lampiran 2 - 6. Setelah diketahui nilai bᵢ² maka dapat dihitung nilai korelasi antara kedua variabel yang di teliti.
Diketahui  dari  hasil perhitungan  bahwa  nilai bᵢ²  adalah 1103,5 dengan  jumlah  n = 30 sehingga dapat di hitung nilai koefisien korelasi rank sperman sebagai berikut :
Dari hasil analisis korelasi rank sperman diketahui bahwa nilai   (rho) hitung adalah 0,755 berada pada interval interprestasi korelasi 0,600-0,799, berarti mempunyai tingkat hubungan yang kuat. Artinya hubungan self  assesment  system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  pelayanan  Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu adalah kuat.

## Uji Hipotesis
Untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang dibandingkan antara nilai rho (hitung) dengan rho (tabel), kemudian dikonsultasikan dengan kriteria pengujian hipotesisnya dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Penentuan level of significant 95 % atau alpha (α) 5%
2) Ho ditolak dan Ha diterima ; jika nilai rho (hitung) > rho (tabel), artinya ada hubungan yang signifikan antara self  assesment  system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.
3) Ho diterima dan Ha ditolak ; jika nilai rho (hitung) < rho (tabel) artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara self assesment system dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rho (hitung) sebesar 0,755 sedangkan rho (tabel) 0,364 atau 0,755 > 0,364 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara self assesment system dengan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diketahui bahwa nilai rho (hitung) adalah 0,755  berada  pada  interval  interprestasi  korelasi  0,600-0,799,  tingkat  hubungan  yang  kuat.  Artinya hubungan self  assesment  system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  pelayanan  pajak pratama Argamakmur  Provinsi  Bengkulu adalah  kuat  dan nilai  rho  (hitung)  sebesar 0,755  > 0,364  rho (tabel) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara self assesment system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Argamakmur Provinsi Bengkulu.
Dari  hasil  persepsi  responden  mengenai self  assesment  system yang  dilakukan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu  diketahui  bahwa  nilai  rata-rata  dari  seluruh jawaban  responden  atas  seluruh  pernyataan  yang  mewakili self  assesment  system adalah  sebesar  4,18 berada  pada  interval  3,41  –  4,20  kriteria  baik,  dan  dari  tabel  persepsi  responden  mengenai  tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu diketahui bahwa nilai rata-rata dari seluruh jawaban responden  dari pernytaan yang mewakili tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,05 berada pada interval 3,41 – 4,20 kriteria baik.
Self assesment system merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan pemungutan pajak,  jadi  setiap  kantor  Pajak  wajib  melakukan  metode  pemungutan  dengan  menggunakan  cara self
assesment  system begitupun  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyrakat  untuk membayar pajak,  sehingga tujuan  untuk mensejahterakan  rakyat  bisa  tercapai. Self  assesment  system memberikan  kepercayaan  penuh  kepada wajib pajak untuk menghitung tunggakan pajaknya lalu kemudian melaporkan langsung ke Kantor Pajak. Apabila self  assement  system dapat  dijalankan  dengan  baik  oleh  pemerintah  maka  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  kepada  negara  khususnya  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Argamakmur  Provinsi  Bengkulu  akan  semakin  meningkat.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu  melakukan  upaya  untuk  melakukan pemungutan dengan berbagai cara diantaranya yaiutu dengan menggunakan self assesment system guna untuk meningkatkan kontribusi masyrakat dalam membangun negara yaitu melalui sektor pajak. Negara dalam  pembangunannya  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit,  oleh  karna  itu  sangat  dibutuhkan dukungan  dari  seluruh  rakyat  dengan  cara  membayar  pajak  tepat  pada  waktunya,  supaya  dalam pembangunannya tidak terdapat kendala pada sektor dana.
Untuk  menjalankan self  assesment  system yang  baik  maka  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Argamakmur  provinsi  Bengkulu  hanya  akan  mengawasi  wajib  pajak  dalam  melaporkan  tunggakan perpajakannya  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku,    hal  ini  akan  berhasil  apabila wajib pajak telah memenuhi syarat yang telah diharapkan yaitu kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak,  kejujuran  wajib pajak dalam  melaporkan  setiap  tunggakan  pajaknya, kemauan  atau  hasrat wajib pajak  untuk  membayar  pajak  tepat  pada  waktunya,  serta  kedisiplinan  wajib  pajak  dalam  melaporkan semua tunggakan pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Keterkaitan self  assesment  sytem dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  saling  berkaitan karena  dengan  melakukan self  assesment  system maka  akan  timbul  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan benar sehingga fiskus akan mengetahui seberapa patuh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.  Karna kepercayaan  penuh  yang diberikan kepada  wajib  pajak maka konsekuensi yang dipikul wajib pajak juga akan semakin berat, artinya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban  perpajakan  yang  dibebankan  kepadanya  maka  sanksi  yang  akan  dijatuhkan kepadanya akan lebih berat.
Sistem  ini  juga  dapat  memberikan  biaya  tambahan  (dalam  arti  luas)  bagi  Wajib  Pajak  karena Wajib  Pajak  akan  mengorbankan  lebih  banyak  waktu  dan  usaha  serta  biaya  untuk  membayar  jasa konsultan pajak. Selain itu self assessment system menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan  sebelumnya,  sehingga  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada,  jumlah  pajak  yang  dianggarkan akan menurun pula. Di lain pihak sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah.  Pemerintah  tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung  jumlah pajak  terutang  Wajib  Pajak  dan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  untuk  memberitahukan  sekaligus memerintahkan  pembayaran  jumlah  tersebut  kepada  Wajib  Pajak,  sehingga  waktu,  tenaga  dan  biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu self assessment system akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas system perpajakan yang berlaku terhadapnya.
Dalam memutuskan untuk membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi  Bengkulu  maka  wajib  pajak  selaku  pembayar  pajak  akan dengan benar dan tepat  melaporkan tunggakan pajak setiap bulannya untuk menghindari adanya tunggakan pajak yang berlebih pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.

## KESIMPULAN
1. Dari tabel persepsi responden mengenai self assesment system yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu diketahui bahwa nilai rata-rata dari seluruh jawaban responden  atas  seluruh  pernyataan  yang  mewakili self  assesment  system adalah  sbesar  4,18  berada pada interval 3,41 – 4,20 kriteria baik.
2. Dari tabel persepsi responden mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu  diketahui  bahwa  nilai  rata-rata  dari  swluruh  jawaban responden atas seluruh pernyataan yang mewakili tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,05 berada pada interval 3,41 – 4,20 kriteria baik.
3. Nilai  rho  (hitung)  adalah  0,755  berada  pada  interval  interprestasi  korelasi  0,600-0,799  tingkat hubungan  yang  kuat,  artinya  hubungan self  assesment  system dengan tingkat  kepatuhan wajib  pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu adalah kuat. Nilai  rho  (hitung)  lebih  besar  dari  rho  (tabel)  0,755  >  0,364  sehingga  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima, artinya  ada  hubungan  yang  signifikan  antara self  assesment  system dengan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.

## SARAN
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu  harus  memberikan pelayanan/sosialisasi yang lebih baik kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang cara menghitung, mengisi SPT dan tata cara perpajakan yang baik dan benar sesuai ketentuan. Wajib pajak juga seharusnya menyadari  pentingnya  untuk  memahami  dan  mengerti  dalam  menghitung  pajak  terutang  serta  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu harus lebih tegas dalam mengatasi wajib pajak yang menunggak terlalu lama, agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan dan hal-hal yang kurang tepat dalam  pencatatan  administrasi  perusahaan  dan  merugikan  wajib  pajak  itu  sendiri  serta  memberikan sosialiasi mengenai manfaat pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan.Jakarta : Murai Kencana Gunadi. 2005. Akuntansi pajak. Jakarata : salemba 4 Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
Ilyas, 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
Kurnia Rahayu S.2010.  Perpajakan indonesia. Jakarta : Graha baru
Mardalis. 2009. Populasi dan Sampel Penelitian . http://triatra.wordpress.com/2011/04/05/populasi-dan-sampel-penelitian/.Diakses tanggal 25 Oktober 2017.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi Offset Mulyadi. 2011. Akuntansi Biaya. Yogyakarya. STIE YPKPN. Sugiyono. 2011. Metode penelitian bisnis. Bandung : Alfabeta
Sugiyono. 2010 Sistematika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Undang-undang. No 16/2000. Tentang Pemungutan Pajak dengan Self assesmen system Undang-undang no. 28. 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang  No.6  Tahun  1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Waluyo dan wiraman B.Ilyas. 2005. Perpajakan Indonesia.  Jakarta : Salemba Empat Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia.. Jakarta : Salemba Empat