## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PNS DAN PENSIUNAN PNS DALAM PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN

## Idrison
Universitas Ekasakti Padang Email: idrison.idris@gmail.com
Corresponding Author: Idrison

## ABSTRACT
This study examines the legal protection of civil servants and pensioners in the imposition of non-tax  state  revenue  rates  at  the  Padang  City  Land  Office.  Article  22  paragraph  (1) Government Regulation Number 128 of 2015, concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues  Applicable  to  the  National  Land  Agency  states  that  certain  parties  (retired  civil servants) may be subject to a tariff of Rp. 0.00 (zero rupiah) from on the type of non-tax State Revenue and Article 24 paragraph (1) states that certain parties (PNS) may be subject to a tariff of 50% (fifty percent) of the tariff on the type of Non-Tax State Revenue. The fact is that the implementation is not in accordance with Government Regulation Number 128 of 2015.

## Keywords: Legal Protection, Civil Servant, Tax, Pension

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  PNS  dan  pensiunan  dalam  pengenaan tarif  penerimaan  negara  bukan  pajak  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang.  Pasal  22  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  menyatakan  bahwa pihak tertentu (pensiunan PNS) dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dan  Pasal  24  ayat  (1)  menyebutkan  pihak  tertentu  (PNS) dapat  dikenakan  tarif  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  tarif  jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak-pajak  Penerimaan  Negara.  Faktanya,  implementasinya  tidak  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Pajak, Pensiun

## PENDAHULUAN
Pandemi covid -19 yang terjadi saat ini telah berdampak kepada krisis ekonomi global. Di  Indonesia  Pandemi covid -19  banyak  menyebabkan  perubahan  baik  dari  segi  kebiasaan hidup  masyarakat  maupun  dibidang  ekonomi,  serta  dibidang  lainnya.  Pandemi COVID -19 merupakan  bagian  dari  pandemi penyakit  koronavirus  2019 ( COVID -19)  yang  disebabkan
oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 ( SARS-CoV -2). Kasus positif COVID -19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. 1
Tidak  ada  negara  didunia  ini  yang  tidak  terdampak  secara  ekonomi  akibat  pandemi covid-19.  Termasuk  Indonesia,  Provinsi  Sumatera  Barat,  dan  Kota  Padang  khususnya. Beberapa  indikator  menunjukkan  dampak  tersebut  secara  signifikan.  Melemahnya governement  expenditure akibat re-focusing anggaran  turut  mempengaruhi  secara  luas  roda perekonomian Kota Padang.
Mengacu  kepada  data  yang  dirilis  oleh  BPS  Kota  Padang 2 kondisi  tahun  2020, Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Menurut  Lapangan  Usaha  di  Kota  Padang terkoreksi  cukup besar dari sekitar Rp. 62,424 T  (2019) menjadi Rp. 62,222 T (2020), atau turun sekitar Rp. 202 M (sekitar 0,32%).
Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Padang  tahun  2020  juga  mengalami  perlambatan  cukup signifikan sebesar -1,86% jika dibandingkan dengan 5,65% (2019), meskipun perlambatan ini masih  jauh  dibawah  rata-rata  nasional.  Perlambatan  ini  masih  tertolong  oleh  laju pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial.
Terdapat  8  sektor  yang  mengalami  penurunan  nilai  berdasarkan  data  PDRB  Kota Padang tahun 2020, yaitu; sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas,  sektor  konstruksi,  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda motor,  sektor  transportasi  dan  pergudangan,  sektor  penyediaan  akomodasi  dan makan/minum,  sektor  jasa  perusahaan,  dan  sektor  jasa  lainnya.  Sektor  transportasi  dan pergudangan merupakan sektor dengan penurunan terbesar, dari sekitar Rp. 10,712 T (2019) menjadi  Rp.  9,743  T  (2020)  atau  turun  hampir  Rp.  1  T  tepatnya  sebesar  Rp.  968,93  M (sekitar  9,04%).  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  adanya  pemberlakuan  PSBB  di  sejumlah daerah  di  tanah  air,  sehingga  perjalanan  menggunakan  transportasi  udara,  laut  dan  darat sangat dibatasi. Hal ini juga yang kemudian menyebabkan banyak maskapai penerbangan dan perusahaan transportasi lainnya mengalami kerugian yang sangat besar.
Sektor  yang  juga  mengalami  penurunan  signifikan  adalah  sektor  perdagangan  besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dari Rp. 10,570 T (2019) menjadi Rp. 10,212 T (2020),  atau  turun  mencapai  sekitar  Rp.  357,86  M  (sekitar  3,38%).  Pandemi covid -19 menyebabkan  daya  beli  masyarakat  turun  yang  menyebabkan  terjadinya  persoalan  dibagian hulu  yaitu  banyak  stok  barang  yang  tidak  ada  pembelinya.  Neraca  perdagangan  mengalami defisit.  Demikian  juga  dengan  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor  yang  dengan  sendirinya mengalami penurunan volume aktifitas akibat berkurangnya secara drastis volume perjalanan masyarakat.
Sektor lain yang terkena dampak signifikan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan  minum,  mengalami  penurunan  dari  Rp.  935,09  M  (2019)  menjadi  Rp.  745,82  M (2020), atau turun sekitar Rp. 189,27 M (sekitar 20,24%). Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor yang memayungi aktifitas pariwisata ini merupakan sektor yang juga paling terpuruk dengan prosentase  penurunan  terbesar.  Banyak  hotel  dan  restoran  yang  mengalami  kerugian  akibat
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia , diakses pada tanggal 29 Mei 2021.
2 https://padangkota.bps.go.id/ , diakses pada tanggal 10 April 2022.
tidak ada kunjungan sama sekali. Bahkan banyak diantaranya yang tutup dan tidak beroperasi lagi. 3
COVID -19  saat  ini  sudah    menjadi  Pandemi,  artinya  terjadi  penambahan  kasus penyakit yang  cukup cepat dan  sudah terjadi penyebarannya  antar  negara, Pandemi Covid - 19  tidak    saja  berpengaruh  terhadap  dibidang  kesehatan  tetapi  juga  berpengaruh  terhadap perekonomian  dan  pendapatan    negara,  salah  satu  maraknya  pemutusan  hubungan    kerja yang  dilakukan oleh perusahaan karena tidak sanggup   lagi membayar  gaji  karyawan dan menyebkan  kemiskinan    meningkat  menjadi  10,19%  pada  tahun  2020. 4 Covid -19  sudah menjadi  bencana  nasional,  sehingga  rakyat  dan  pelaku  usaha  memerlukan  bantuan  dari pemerintah atau  negara dalam bentuk perlindungan baik itu perlindungan  ekonomi  maupun perlindungan  hukum.
Salah  satu  alat  bagi    negara  untuk  memberikan  perlindungan    kepada  rakyat  adalah dengan  penyelenggaraan  pemerintahan,  salah  bentuk  penyeleng  garaan  yaitu  berupa pelayanan  terhadap  masyarakat  yang  merupakan  tugas  pemerintah  untuk  menjamin masyarakat  dalam  rangka  mendapatkan  penghidupan  yang  lebih  baik.  Keberadaan  payung hukum  merupakan  penjamin  bagi  terwujudnya  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik sementara masyarakat dapat mengakses segala  bentuk  pelayanan  tersebut  dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  sebagai  warga  negara dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  konstitusi negara  Indonesia. 5 Berikut  tujuan  luhur  dari  Negara  Indonesia  yang  terdapat  dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Uraian  di  atas  menunjukkan  ada  tujuan  yang  diamanatkan  oleh  pendiri  bangsa  yang merupakan  pedoman  bagi  seluruh  komponen  bangsa  dalam  menjalankan  kehidupan bernegara.  Tujuan  yang  harus  dilaksanakan  dan  diwujudkan  secara  bersama-sama  dalam rangka  mempertahankan  eksistensi  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan  merupakan  suatu  wujud konsistensi  dari  segenap  rakyat  Indonesia  dalam  menjalankan  amanat  dari  para  pendiri bangsa  hingga  saat  ini.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan,  negara  membutuhkan  pembiayaan  yang  cukup  besar.  Dalam  rangka pembiayaan  dibutuhkan  sumber-sumber  penerimaan  negara  yang  dikelola  untuk mendapatkan biaya.
Sumber-sumber  penerimaan  Negara  Indonesia  berasal  dari  berbagai  sektor,  dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  merata  dan  berkesinambungan, penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  tersebut  dibiayai  dengan  dua
3 Rudy Rinaldy, Performa Ekonomi Kota Padang Tahun 2020, Harian Padang Ekspres edisi Rabu, 17 Maret 2021
4 https://studiekonomi.com/nasional/faktor-penyebab-kemiskinan,  diakses tanggal 10 April 2022.
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sumber penerimaan utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, PNBP memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi  penerimaan  negara  ( budgetary )  dan  fungsi  pengaturan  ( regulatory ).  Pungutan  PNBP kepada  masyarakat  atas  pelayanan  publik  yang  diberikan  disebabkan  anggaran  Pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk membiayai seluruh kegiatan pengaturan dan pelayanan publik  (fungsi budgetary ).  Disisi  lain  adanya  pengenaan  PNBP  pada  pengguna  layanan digunakan  untuk  mengatur  penggunaan  sumber  daya  agar  lebih  efisien  (fungsi regulatory ). Pelaksanaan PNBP dalam fungsinya sebagai regulatory dilakukan oleh Kementerian/Lembaga  atas  pelaksanaan  kegiatan  pengaturan  dan  pelayanan  publik  yang diberikan kepada masyarakat/pihak yang berkepentingan.
Pada masa pemerintahan kabinet kerja, sebagaimana yang tercantum dalam nawacita, pemerintah  membutuhkan  penerimaan  negara  untuk  melaksanakan  pembangunan infrastruktur  di  segala  bidang,  oleh  karena  itu  negara  harus  mengoptimalkan  penerimaan negara  serta  meningkatkan  efisiensi  serta  efektifitas  belanja  negara.  Kebijakan  fiskal  tahun 2015-2019  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkeadilan  dengan mempertahankan  keberlanjutan  fiskal  melalui  peningkatan  penerimaan  Negara  Penerimaan perpajakan  yang  menjadi  andalan  penerimaan  Negara  tidak  mampu  meng- cover seluruh pengeluaran  Negara.  Oleh  karena  itu,  PNBP  harus  dioptimalkan  untuk  mendukung penerimaan  Negara.  Selama  ini  PNBP  belum  digali  secara  optimal  oleh  Kementerian Negara/Lembaga  (K/L)  yang  memiliki  PNBP,  maka  dari  itu  dalam  penerapan  PNBP  ini, pemerintah akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak tertentu sesuai dengan yang tertera  pada  Pasal  22,  Pasal  24  dan  Pasal  25  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015 Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Badan  Pertanahan  Nasional,  dimana  tujuan  dari  perlindungan  hukum  tersebut  kepada  pihak tertentu tersebut ditujukan sebagai bentuk kepedulian negara kepada masyarakat yang dirasa perlu mendapatkan perlindungan hukum.
Salah  satu  pelayanan  publik  berkaitan  dengan  pelayanan  pertanahan.  Pelayanan pertanahan  ini  sangat  banyak  macamnya,  diataranya  adalah  pengurusan  sertifikat  tanah. Sertifikat  tanah  merupakan  bagian  dari  alat  stimulus  peningkatan  ekonomi  di  tengah Pandemic  Covid -19  karena  dengan  sertifikat  tanah  masyarakat  berkesempatan  mendapat akses permodalan dan kepastian hukum terkait tanah mereka. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  merupakan  Kementerian/Lembaga  yang  melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya  melakukan  pengelolaan  PNBP  yang  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan negara.  Dasar  hukum  yang  dipergunakan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memungut PNBP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan  Pertanahan  Nasional.  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  merupakan  salah  satu  kementerian  lembaga  yang  memberikan  kontribusi  PNBP dalam APBN.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) ini  merupakan  rencana  yang  berisi  mengenai  jumlah  pengeluaran  dan  pendapatan (penerimaan)  negara  selama  1  tahun.  Seiring  dengan  perkembangan  pembangunan  yang semakin  pesat,  maka  tentu  saja  jumlah  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  pun
senantiasa meningkat. Kondisi perekonomian pasca pandemi yang senantiasa mempengaruhi keadaan  ekonomi  di  Indonesia,  menuntut  pemerintah  mengambil  kebijakan-kebijakan  yang tepat  dalam  rangka  memaksimalkan  pengelolaan  sumber-sumber  penerimaan  dan meminimalkan  pengeluaran.  Pengelolaan  penerimaan  negara  senantiasa  diupayakan  lebih efektif dan efisien khususnya sumber-sumber penerimaan yang berasal dari rakyat. Diantara jenis  penerimaan  negara  tersebut  terdapat  yang  disebut  penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP).  Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  bagi  negara  yang  merupakan  lingkup  dari keuangan negara, pengelolaannya diharapkan senantiasa sesuai dengan koridor hukum demi terciptanya pengelolaan yang baik.
Segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak diatur dalam  draft  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Hal  tersebut  berdasarkan Pasal  17  ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang menyatakan bahwa:
“Semua  penerimaan  yang  menjadi  hak  dan  pengeluaran  yang  menjadi  kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pengelolaan  penerimaan  negara  bukan  pajak harus berdasarkan sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja  negara  sendiri  memuat  perkiraan-perkiraan  tentang  jumlah  penerimaan  negara  yang akan  diterima  dalam  satu  tahun  anggaran.  Sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara, maka  penerimaan  negara  bukan  pajak  harus  tercantum  secara  rinci  dalam  draft  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  baik  itu  mengenai  tarif,  waktu  pemungutan  serta  perkiraan jumlah yang diterima dalam satu tahun. Adapun dalam pelaksanaannya maka mengacu pada undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  terkait  dengan  pengelolaan  penerimaan  negara bukan pajak.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan bahwa:
“Jenis  atas  penerimaan  negara  bukan  pajak  Instansi  Pengelola  PNBP  wajib melaksanakan  pemungutan  PNBP  berdasarkan  jenis  dan  tarif  PNBP  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku”.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah sebelum terjadinya masa Pandemi, salah satunya pemerintah telah  mengeluarkan  Regulasi tentang PNBP untuk  meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakan  ekonomi nasional  yaitu  dengan melakukan perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  tahun  2010  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional,  dengan  menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian    Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015  Tentang Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Badan Pertanahan  Nasional,  terhadap  pihak  tertentu  dikenakan  tarif  sebesar  Rp.  0,00  (nol  rupiah) dari  jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak .
Berdasarkan  dari  observasi  awal  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  di  lingkungan tempat  yang  akan  dijadikan  penelitian.  Peneliti  menemukan  bahwa    masyarakat    tidak mengetahui adanya  perlindungan hukum pada pihak tertentu seperti yang telah tertulis dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  128  tahun  2015  Tentang  Jenis  dan  Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, masyarakat  yang termasuk dalam golongan Pihak Tertentu  seperti PNS dan Pensiunan PNS belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, karena pengenaan Tarif PNBP dalam pelayanan pertanahan terhadap PNS dan Pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Padang  tidak  sesuai  dengan    Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  128  tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan  Pertanahan  Nasional,  yakni  untuk  PNS  dan  Pensiunan  PNS  pengenaan  tarif  PNBP diberlakukan penuh atau sama dengan masyarakat lainnya.
Sementara  itu  pelanggaran  terhadap  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  128  tahun  2015  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  dapat  berupa  sanksi Administratif  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administratif  dalam  pajak  adalah  pembayaran kerugian  yang  ditimbulkan  wajib  pajak kepada  negara.  Pembayaran  kerugian  tersebut  dapat berupa  denda,  bunga,  dan  kenaikan  bayar.  Sanksi  yang  dikenakan  sesuai  jenis  pelanggaran atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Berikut  penjelasan  sanksi  administrasi berupa  denda,  bunga  dan  kenaikan.  Sedangkan  hukum  pidana  diterapkan  karena  terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidak sengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran  pajak.  Pelanggaran  atau  kesalahan  berat  yang  dilakukan  dapat  menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidak benaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama,  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan  adalah  data sekunder sebagai data utama dan data primer  sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui  studi kepustakaan dan studi lapangan dengan Teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskritif kualitatif.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS Mekanisme Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kantor  Pertanahan Kota Padang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah di daerah untuk penerimaan negara dan pengelolaan keuangan pusat. Kantor  Pertanahan Kota Padang mempunyai  kewenangan  mengelola  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  tersebut,  menyusun rencana pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang   Pengelolaan Penerimaan  Negara Bukan  Pajak.
Dalam penerapan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Pertanahan Kota Padang  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang  Jenis  dan  tarif atas  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, jenis tarif  yang  digunakan  dalam  penghitungan  PNBP  pada  Kementerian  ATR/BPN  memakai 2(dua) jenis tarif yaitu tarif harga satuan dan tarif menggunakan rumus.
Dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah  pada  Kantor  pertanahan, kepada masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pertanahan sebagaimana diatur dalam PP.  128  Tahun  2015,  diwajibkan  membayar  penerimaan  negara  bukan  pajak  ke  kas  negara terlebih dahulu atas jenis layanan yang dimohonkan.
Mekanisme  penerapan  tarif  penerimaan  negara  bukan  pajak  pada  Kantor  Pertanahan Kota  Padang  dilakukan  setelah  berkas  permohonan  lengkap  dengan  persyaratannya,  setelah permohonan  dinyatakan  lengkap  oleh  petugas  verifikas  berkas  di  loket  administrasi. Pemohon  selanjutnya  melakukan  pendaftaran  pada  loket  pendaftaran,  oleh  petugas  loket pendaftaran/penerima  PNBP  menghitung  PNBP  yang  akan  dikenakan  kepada  pemohon dengan menggunakan system aplikasi komputer kantor pertanahan atau dikenal dengan istilah KKP.  Dalam  KKP  penghitungan  tarif  secara  otomatis  dihitung  dengan  mengentrikan  nama pemohon,  Alamat,  jenis  pelayanan  dan  luas  tanah  serta  lokasi  tanah  yang  dimohon  oleh petugas  loket  penerima  PNBP.  KKP  akan  menghitung  sendiri  besaran  jumlah  PNBP  yang harus disetor oleh pemohon. Keluaran dari entrian KKP tersebut adalah Surat Perintah Setor dan      kwitansi,  Pemohon  diberikan  surat  perintah  setor  (SPS)  dengan  kode e-billing untuk melakukan  penyetoran  ke  kas  negara  melalui  bank  persepsi.  Setelah  pemohon  melakukan penyetor PNBP ke kas negara melalui bank persepsi, pemohon memberikan bukti penyetoran dari  bank  kepada  putugas  loket  penerimaan  pendaftaran  dan  barulah  kwitansi  dan  tanda terima  dokumen/berkas  bisa  dicetak  dan  diberikan  kepada  pemohon  sebagai  bukti pendaftaran dan lunas PNBP.
Dalam penghitungan pengenaan tarif PNBP kepada PNS dan Pensiunan PNS dengan menggunakan Sistem Aplikasi Komputer Kantor Pertanahan(KKP) terdapat kelebihan bayar dengan  jumlah  penghitungan  PNBP  dengan  hitung  secara  manual.  Sesuai  dengan  ketentuan dan  rumus  yang  ada  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015,  yang  mana pembayaran  melalui  hitung  KKP  lebih  tinggi  dari  hitungan  manual.  hal  ini  disebabkan karena pengenaan tarif PNBP terhadap pihak PNS dan Pensiunan PNS  dihitung sama  dasar pengenaan tarifnya  dengan penghitungan  kepada masyarakat umum lainnya.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 128 Tahun 2015 terhadap PNS dikenakan tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penerimaan negara bukan pajak, sedangkan  untuk  pensiunan  PNS  dikenakan  Tarif  PNBP  sebesar  Rp.  0,00  (nol  rupiah). Kegiatan  yang  dikenakan  tarif  sebesar  tersebut  di  atas  kepada  PNS  dan  pensiunan  PNS adalah untuk kegiatan:
1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
2. Pelayanan  Pemeriksaan  Tanah  oleh  Panitia  A  sebagaimana  atau  Pelayanan  Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi; dan
3. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Hasil wawancara dengan petugas loket penerima PNBP pada Kantor Pertanahan Kota Padang 6 , hal ini terjadi karena:
1. Petugas  loket  belum  tahu  bahwa  untuk  pihak  tertentu  seperti  PNS  dan  pensiunan  PNS dapat pengurangan pembayaran PNBP untuk pelayanan pertanahan.
2. Pada  aplikasi  Komputer  Kantor  Pertanahan  tidak  ada  menu  entri  khusus  untuk  pihak tertentu dalam penghitungan tarif PNBP.
6 Wawancara dengan Ibuk Sherli Widyanti tanggal 23 Mei 2022
3. Bagi masyarakat seperti PNS dan Pensiunan PNS belum ada yang merasa keberatan untuk pembayaran PNBP atas Layanan pertanahan.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas,  berdasarkan  wawancara  dengan Kepala Kantor Peratahan Kota Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Ibuk Elfi Mairiza  pada tanggal 23 Mei 2022, mengatakan pada prinsipnya Penerimaan PNBP di  Kantor Pertanahan Kota Padang adalah untuk  menunjang pembangunan ekonomi negara, yang mana PNBP digunakan untuk  biaya operasional pelayanan kepada  masyarakat,  karena keuangan  negara  tidak  mencukupi  untuk  membiayai  pelayanan  kepada  masyarakat,  itulah perlunya PNBP  kita pungut sebagaimana dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
Berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  aplikasi  yang dibuat Badan Pertanahan Nasional yang dinamakan Aplikasi KKP belum sepenuhnya untuk mendukung  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  128  Tahun  2015,  Jika  dikaitkan dengan teori hukum  pembangunan, menurut Mochtar Kusumaatmadja  memberikan definisi hukum  yang lebih memadai  bahwa hukum  seharusnya tidak hanya dipandang sebagai  suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus  pula  mencakup  lembaga  ( instituions) dan  proses  ( procces) yang  diperlukan  untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

## Kendala Dalam Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap PNS dan Pensiunan PNS pada Kegiatan Pelayanan Pertanahan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Padang
Berdasarkan  pelaksanaan  pengenan  tarif  negara  bukan  pajak  yang  dilakukan  pada Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  terhadap  pihak  tertentu  seperti  PNS  dan  Pensiunan  PNS terdapat beberapa hambatan/kendala sebagai berikut:
1. Penghitungan  PNBP  pada  aplikasi  KKP  tidak  membedakan  pengenaan  tarif  PNBP terhadap pihak tertentu dengan tarif pnbp pada umumnya, karena pada aplikasi kkp tidak ada menu entri yang membedakan untuk pihak tertentu.
2. Belum pernah diadakan  sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun  2015  sehingga  petugas  pelayanan  dan    pihak  tertentu  seperti  PNS  dan  pensiunan PNS  tidak  mengetahui  terhadap  pihak  tertentu  dapat  diberikan  pengurangan  pembayaran PNBP untuk kegiatan pelayanan pertanahan.
3. Dalam penerapan tarif PNBP masyarakat harus  mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis dan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 25 Tahun 2016 untuk mendapat pengurangan PNBP.
4. Pemberlakuan  tarif  PNBP  terhadap  pihak  tertentu  akan  mempengaruhi  terhadap pencapaian  target  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  pada  Kantor  Pertanahan  Kota Padang
Berdasarkan  fakta  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  sudah  berjalan  akan  tetapi  belum  maksimal  dan  masih jauh dari kata baik dan perlu pengawasan dalam pelaksanaan dilapangan.
Hasil  wawancara  akan  dihubungkan  dengan  menggunakan  teori  penegakan  hukum. Menurut  Lawrence  M.  Friedman  bahwa  penegakan  hukum  akan  efektif  dan  berhasil tergantung kepada sistem hukum, yakni :

## 1. Struktur Hukum
Yang  berhak  memberikan  penegakan  hukum  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan sebagai  pimpinan  dari  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  adalah  Kepala  Kantor  Wilayah karena  Kantor  Pertanahan  merupakan  isntansi  vertikal  Badan  Pertanahan  Nasional  di daerah  Kabupaten  dan  Kota  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  melalui Kantor Wilayah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Tata  Usaha,  belum  pernah dilakukan pemberian sanksi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang terhadap Petugas Loket Pendaftaran kerena yang dilakukan petugas bukan penyimpangan akan tetapi faktor ketidak  tahuan  dan  tidak  merugikan  negara  dan  tidak  ada  keberatan/gugatan  dari masyarakat.

## 2. Substansi Hukum
Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma. Jadi substansi menyangkut peraturan  yang  berlaku  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  sehingga  dapat  menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang untuk melakukan pembinaan dan  pengawasan  terhadap  Pegawai  dilingkungan  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang merupakan  suatu  tugas  pokok  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
Pengaturan  tentang  sanksi  terhadap  apabila  Kepala  Kantor  Pertanahan  tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan tidak ada pengaturan sanksinya.

## 3. Budaya Hukum
Sikap dan budaya organisasi dalam Kantor Pertanahan Kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  baik  langsung  maupun  tidak langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang diwakili  oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 adalah sebagai berikut :
a. Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  telah  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan kepada  Pegawai  Kantor  Pertanahan  akan  tetapi  belum  menyeluruh  dan  konsisten,  hal ini dikarenakan tingginya volume pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Padang,
b. Pemberian  sanksi terhadap terhadap petugas loket juga belum pernah dilakukan karena penerapan  sanksi  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tidak    ada diatur.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  khususnya  untuk Pengenaan  Tarif  PNBP  terhadap  Pihak  tertentu  dalam  hal  ini  PNS  dan  Pensiunan  PNS belum  ada  karena    belum  ada  PNS  dan  Pensiunan  PNS  merasa  keberatan  dalam pembayaran  PNBP  dalam  pendaftaran  tanah,  jika  ada  pemohon/masyarakat  yang keberatan    terhadap  pembayaran  PNBP  telah    ada  aturan  yang  mengatur  tentang  cara mendapat  keringan  dalam  pembayaran  Pnbp    yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  59  Tahun  2020  Tentang    Tata  Cara  Pengajuan  dan  Penyelesaian  Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2020  (PP  No.59/2020)  tentang Tata  Cara  Pengajuan  dan  Penyelesaian  Keberatan,  Keringanan,  dan  Pengembalian Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  disampaikan  bahwa  Wajib  Pajak  dapat  melakukan pengajuan  keringanan  dalam  pembayaran  PNBP  tersebut.  Berdasarkan  Bab  III  Pasal  17 Ayat  1  ditegaskan  bahwa  pada  situasi  dan  kondisi  tertentu  Wajib  Pajak  bisa  melakukan pengajuan permohonan atas keringanan PNBP terutang kepada instansi PNBP.
Adapun  beberapa  faktor  pada  pengajuan  keringanan  yang  perlu  dilakukan  Wajib Pajak.  Faktor-faktor  yang  dimaksud  antara  lain  yaitu  keadaan  di  luar  kemampuan  wajib bayar  atau  berada  di  dalam  keadaan  kahar,  kesulitan  dalam  likuiditas,  dan  kebijakan pemerintah.
Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau keadaan kahar yang dimaksud yaitu seperti  bencana  alam  atau  keadaan-keadaan  lain  yang  merupakan  pertimbangan  dari instansi  pengelola  PNBP.  Sedangkan  kesulitan  dalam  likuiditas  yang  dimaksud  yaitu kondisi keuangan wajib bayar tidak mampu menjalani kewajiban jangka pendek.
Apabila  wajib  bayar  memakai  faktor  kesulitan  likuiditas  ketika  melakukan pengajuan  keringanan  PNBP  tersebut,  maka  wajib  bayar  harus  menyertakan  dokumen- dokumen pendukung sebagai barang bukti. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain seperti  hasil  pengujian  atas  laporan  keuangan,  laporan  pembukuan,  atas  dokumen  lain yang menggambarkan keadaan keuangan wajib bayar pada periode tahun berjalan selama satu tahun sebelumnya.
Selanjutnya,  pada  faktor  kebijakan  pemerintah  antara  lain  kebijakan  yang memunculkan kerugian bagi wajib bayar, kebijakan yang mewajibkan wajib bayar dukung program  nasional  dan  menyebabkan  wajib  bayar  tidak  mendapatkan  keuntungan sepenuhnya,  serta  kebijakan  pemberian  keringanan  PNBP  untuk  wajib  pajak  dengan mempertimbang-kan lingkungan, kearifan lokal, sosial, serta budaya.
Adapun  keringanan-keringanan  PNBP  yang  diberikan  pemerintah  untuk  wajib bayar  berupa  pembebasan,  penundaan,  pengurangan  dan  pengangsuran.  Keringanan tersebut terdiri dari pokok PNBP terutang dan keringanan atas sanksi administrasi. Sanksi yang  dimaksud  berupa  denda.  Walaupun  demikian,  permohonan  keringanan  PNBP terutang  tidak  dapat  diajukan  berkali-kali.  Sebab,  pengajuan  hanya  dapat  dilakukan dengan satu kali pengajuan.
Apabila  wajib  bayar  telah  mendapatkan  penetapan  permohonan  keringan,  maka wajib  bayar  sudah  dapat  mengajukan  permohonan  keringanan  kepada  instansi  pengelola PNBP. Menurut Pasal 21 tertulis bahwa permohonan keringanan atas PNBP terutang dapat diajukan  dengan  tertulis.  Pengajuan  tertulis  dapat  dilakukan  maksimal  sebelum  PNBP terutang  dilimpahkan  instansi  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  pengurusan  piutang negara.
Apabila  permohonan  keringanan  yang  berwujud  penundaan  telah  mendapatkan persetujuan,  maka  wajib  bayar  dapat  diberikan  waktu  maksimal  sebanyak  enam  bulan dalam tahun anggaran berjalan termasuk hitungan sejak surat persetujuan penundaan telah ditetapkan.  Kemudian,  keringanan  pengangsuran  akan  diberikan  jangka  waktu  maksimal
sebanyak  12  bulan  dalam  tahun  anggaran  berjalan  termasuk  hitungan  sejak  surat persetujuan pengangsuran ditetapkan 7 .

## Perlindungan hukum dalam Penerapaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  dengan  upaya  melindungi  yang  dilakukan pemerintah  atau  penguasa  dengan  sejumlah  peraturan  yang  ada.  Perlindungan  hukum terhadap  PNS  dan  Pihak  tertentu  dalam  pengenaan  tarif  penerimaaan  negara  bukan  pajak pada Kantor Pertanahan  Kota Padang  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  128 Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  25  Tahun  2016  Tentang  Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBP terhadap pihak tertentu. Fakta dilapangan dalam pelaksanaan  PP.128  Tahun  2015  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  optimal  pada  Kantor Pertanahan  Kota  Padang,  Belum  dilaksanakannya  PP.128/2015  terbut  disebabkan  oleh beberapa faktor yaitu:
1. Kurangnya pemahaman petugas pada Kantor Pertanahan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  25  Tahun  2016  Tentang  Tata  cara  dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBP terhadap pihak tertentu.
2. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dan Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBP terhadap pihak tertentu.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  perlindungan  hukum terhadap PNS dan Pensiunan PNS dalam pengenaan tarif PNBP pada Kantor Pertanahan Kota Padang  belum  berjalan  dengan  sempurna.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  “Perlindungan Hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak–hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  umum  dari kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat  melindungi suatu hal lainnya. Dalam teori perlindungan preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Dalam Perlindungan  represif,  hukum  sebagai upaya  pemerintah  dalam  menegakkan  HAM . Prinsip perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap tindak  pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan
7 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201026110731-532-562710/cara-dapat-keringanan-bayar- pnbp-di-tengah-corona
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hokum

## KESIMPULAN
Pembayaran Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dalam  pelaksanaan  kegiatan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan suatu kewajiban yang harus  dilakukan  oleh  masyarakat/pemohon  layanan.  Jenis  dan  Tarif  Penerimaan  Negara Bukan Pajak untuk layanan Pertanahan telah diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  128  Tahun  2015.  untuk  mengetahui apakah  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala BPN    Nomor  128  Tahun  2015  sudah  berjalan  atau  belum  telah  dilakukan  suatu  penelitian Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Mekanisme  Penerapan  Tarif  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pada  Kegiatan  Pelayanan Pertanahan  di  ATR/BPN  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  adalah  belum  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  karena  Penghitungan  Pengenaan  Tarif PNBP  menggunakan  Sistem  aplikasi  Komputer  Kantor  Pertanahan  (KKP),  sehingga terjadi kelebihan bayar terhadap PNS dan Pensiunan PNS.
2. Kendala  dalam  penerapan  Tarif  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Terhadap  PNS  dan Pensiunan  PNS  pada  kegiatan  Pelayanan  Pertanahan  di  ATR/BPN  Kantor  Pertanahan Kota  Padang  adalah  aplikasi  KKP  yang  digunakan  untuk  penghitungan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  di  dalamnya  tidak  ada  menu  entri  yang  membedakan  pemohon masyarakat  umum  dengan  Pihak  tertentu  seperti  PNS  dan  Pensiunan  PNS,  sehingga pengenaan tarif PNBP nya semuanya sama.
3. Perlindungan hukum terhadap PNS dan Pensiunan PNS dalam penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Padang adalah belum berjalan secara  sempurna  karena  terhadap  PNS  dan  Pensiunan  PNS  dalam  penerapan  tarif  PNBP belum mandapatkan hak yang seharusnya diterima  sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Hamid  S.  Attamimi, Ilmu  perundang-Undangan  Dasar-Dasar  dan  Pembentukannya, Kanisius,Yogyakarta, 1996.
Aartjie Tehupeiry, Pentingnya Pendaftaran Tanah  di Indonesia, Raih Asa Sukses,  Jakarta, 2012.
Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Ardditya  Wicaksono, Penelitian  Kebijakan  Reforma  Agraria, PPSDM  Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2017.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Eman Sulaiman, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, As-Shahabah, Jakarta, 2016.
Gunawan Wijaya, Memahami Prinsi Keterbukaan Dalam Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Kaeelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Grafindo Jakarta, 2005. Lilik  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasyidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2004.
Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
M.A.  Moegini  Djojodihardjo, Perbuatan  Melawan  Hukum, Pradnya  Paramitha,  Jakarta, 1979.
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016 , Penerbit Andi, Jakarta, 2016.
Maroihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerbit Rajawali, Jakarta, 2003.
Marwan  Asri,  dkk., Manajemen  Perusahaan,  Pendekatan  Operasional, BPFE:Yogyakarta, 1986.
Moenir, Manajemen Pelayanan Publik, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, penerbit  Bina  Ilmu, Surabaya. 1989.
R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Gresco, Bandung, 1987.
R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986.
Romi  Nugroho, Penelitian  Pendaftaran  Tanah  Komunal, PPSDM  Kementerian  ATR/BPN, Jakarta, 2017.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Soetomo, Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah, Usaha Nasional, Surabaya, 1996.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Arfa Beta, Jakarta, 2007. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, Genta Publishing, Yogykarta, 1991.
Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2010.
W.Friedman, Teori & Filsafat Hukum, Rajawali Pers,Jakarta 1990.
Zaeni  Asyahade, Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia, Raja  Grafindo Persada, Depok, 2018.