Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 169-174| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2355.169-174

## PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPLPD) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Masyarakat di  Bali  sangat  terbantu dengan  mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  keberadaan  Lembaga  Perkreditan Desa  (LPD).  LPD  merupakan  urat  nadi  bagi  keberlangsungan  perekonomian suatu  desa.  Melihat  pentingnya fungsi  LPD  tersebut,  perlu  adanya  lembaga  khusus  yang  dapat  memberdayakan  LPD,  sehingga  Lembaga Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPLPD)  dibentuk.  Kajian  ini  menelaah  peran  Lembaga Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPLPD)  dalam  penyelesaian  kredit  macet  serta  prosedur penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).  Isu ini diakji dengan metode penelitian hukum normative.  Dalam  memberdayakan  LPD,  LPLPD  menjalankan  tugas  melalui  penguatan  teknis  terkait administrasi  dan  pembukuan,  pengecekan,  penataran,  pengelolaan  anggaran  pengamanan  LPD,  pengelolaan anggaran  penjaminan  persediaan  LPD,  pengelolaan  anggaran  penunjang  likuiditas  LPD,  dan  pengendalian masalah-masalah  LPD.  LPLPD  juga  berupaya  mencegah  resiko  timbulnya  kredit  macet  di  LPD  melalui pembinaan  yang  sudah  terencana  dan  terjadwal  di  masing-masing  kabupaten.  LPLPD  melakukan  tindakan preventif atau pencegahan awal dengan pembinaan teknis seperti pembinaan administrasi, pembukuan termasuk pembinaan  tentang  kredit.  LPLPD  tidak  ikut  menyelesaikan  masalah  kredit  secara  langsung.  Sebaliknya, lembaga  tersebut  memberikan  solusi  kepada  pengurus  LPD  untuk  menganalisis  permasalahan  apakah  dalam kredit itu yang salah adalah prosesnya atau memang nasabahnya yang tidak mampu membayar. Kalau dari teknis atau  proses  pemberian  kredit  itu  yang  salah,  itu  merupakan  tanggung  jawab  pengelola;  akan  tetapi,  jika prosesnya  sudah  benar  namun  nasabahnya  bermasalah,  prosesnya  harus  melalui  penagihan  sesuai  dengan perjanjian  kredit  tersebut.  Jika  sudah  terlanjur  terdapat  kredit  macet,  langkah  yang  harus  dilakukan  adalah penagihan,  perbaikan dan jika itu tidak membantu maka ultimately pelelangan jaminan kredit dilakukan.
Kata Kunci : Analisis kredit; Jaminan kredit; LPD; Pembinaan teknis

## Abstract
The community in Bali is greatly aided by the credit facilities with the existence of the Village Credit Institution ( LPD ). The institution is the lifeblood of the village’s economy. Looking through the importance of the LPD’s function, it is necessary to have a special institution having the power of empowering the LPD, so the Village Credit Institution Empowering Agency (LPLPD) is established. This study examines the role of the LPLPD in settling bad credit as well as the procedures for settling the bad credit at the LPD. This issue is examined by the normative  legal  research  method.  In  empowering  the  LPD,  the LPLPD performs  its  duties  through  technical strengthening  related  to  administration  and  bookkeeping,  checking,  upgrading,  LPD  security  budget management,  LPD  supply  guarantee  budget  management,  LPD  liquidity  support  budget  management,  and control  of  LPD  problems.  LPLPD  also  seeks  to  prevent  the  risk  of  bad  credit  arising  in  the LPD through coaching  that  has  been  planned  and  scheduled  in  each  district.  LPLPD  takes  preventive  or  initial  preventive action  with  technical  guidance  such  as  administrative  guidance,  bookkeeping  including  credit  guidance. LPLPD  does  not  participate  in  direct  credit  problem  solving.  On  the  other  hand,  these  institutions  provide solutions  to  LPD  administrators  to  analyse  the  problem  whether  the  credit  process  is  due  to  the  fault  of  the process  or  because  the  customer  is  not  able  to  make  payment.  If  the  technical  or  the  credit  process  that  is wrong,  it  is  the  responsibility  of  the  manager;  however,  if  the  process  is  correct  but  the  customer  causes  a problem, the process must go through billing in accordance with the credit agreement. If there is already bad credit, the steps that must be taken are billing, restoration and if these are unhelpful then ultimately an credit guarantee auction is carried out.
Keywords : Credit analysis; Credit guarantee; LPD; Technical coaching

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  dan  hal  ini  ditegaskan  dalam  hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen untuk ketiga kalinya dan disahkan pada  9  November  2001.  Konsekuensi  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  adalah  seluruh  warga negaranya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  harus  tunduk  terhadap  hukum  yang berlaku.  Di  dalam  Negara  Hukum  tentu  terdapat  subyek  hukum,  salah  satu  subyek  hukum  adalah orang  atau  manusia.  Manusia  dalam  menjalani  kehidupannya  memiliki  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  seperti  kebutuhan  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan tersebut  terkadang  manusia  dibatasi  oleh  kemampuan  ekonomi.  Untuk  menunjang  kemampuan ekonomi tersebut dapat dibantu dengan bantuan berupa pinjaman atau kredit.
Pinjaman  atau  kredit  dijelaskan  pada  Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yaitu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  yang  menjelaskan  bahwa  kredit  atau  pinjaman  adalah  penyediaan  dana  ataupun tagihan, dengan didasari kesepakatan atau dengan perjanjian saling pinjam yang dilakukan suatu bank dengan  pihak  debitur  yang  mewajibkan  pihak  debitur  untuk  membayar  utang  yang  telah  melewati waktu tertentu dengan tambahan diberikannya bunga.
Provinsi  Bali  memiliki  lembaga  khusus  untuk  memberikan  layanan  kredit  yang  ada  di  setiap desa yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD mempunyai karakteristik dan desain khusus serta memiliki payung hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali untuk beroperasi dan melakukan fungsi yang sama  dengan  bank  dalam  hal  memobilisasi  dana  simpanan  dari  masyarakat  dan  memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat.
Untuk  mendapatkan  fasilitas  kredit,  terlebih  dahulu  dilakukan  perjanjian  antara  debitur  dan kreditur.  Jika  perjanjian  tersebut  tidak  dipenuhi  maka  terjadi wanprestasi yang  mengakibatkan terjadinya  permasalahan-permasalahan  kredit  seperti  kredit  macet.  Bentuk  dari  wanprestasi  dapat berupa  dengan  tidak  melakukan  yang  telah  disanggupi  dilakukan,  melakukan  apa  yang  disanggupi tetapi  tidak  seperti  yang  dijanjikan  sebelumnya,  melakukan  apa  yang  disanggupi  namun  terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian disepakati ( Subekti, 1998 ). LPD memiliki lembaga khusus untuk melakukan pemberdayaan yaitu Lembaga  Pemberdayaan Lembaga  Perkreditan  Desa  atau  disebut  LPLPD.  Dalam  menjalankan  fungsinya  LPLPD melaksanakan perlindungan, pembinaan dan kontrol terhadap LPD. LPLPD lebih kepada melakukan pencegahan supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan di LPD.
Terkait  LDP  kajian  telah  banyak  dilakukan,  salah  satunya  ialah  ( Kartika  &  Jember,  2017 ) terkait  sanksi  adat  pada  LPD  dalam  kerangka Pirincipal-Agent  LPD. Penelitian  tersebut  fokus  pada menemukan  penyebab  dan  sanksi  serta  aturan  adat  bagi  debitur  yang  tidak  melunasi  utangnya. Kemudian,  penyelesaian  kredit  macet  dengan  jaminan  hak  tanggungan  pada  LPD  di  Desa Padangsambian juga telah dikaji ( Kariarta dkk., 2019 ).
Berdasarkan paparan tersebut, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPLPD)  dalam penyelesaian kredit macet?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)? Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk  mengetahui  peran  Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPLPD) dalam penyelesaian kredit macet.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  penyelesaian  kredit  macet  di  Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  karena  pengkajiannya  dilakukan  melalui  studi kepustakaan  yaitu  dengan  melakukan  pengkajian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum.  Sedangkan pendekatan  dari  masalah  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan seara konseptual .
Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu: 1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan  berupa  peraturan  perundang-  undangan,  yaitu:  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa, Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  44  tahun  2017  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa,  dan  Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomor  4  tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  berpedoman  pada  sumber  ilmiah,  artikel-  artikel,  jurnal  hukum  dan yang lain terkait dengan Lembaga Perkreditan Desa.
Adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan melakukan  teknik  pencatatan  yaitu  dengan  melakukan  inventarisasi  bahan  hukum,  klasifikasi  atau pemilahan, metode pengutipan dan peringkasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPLPD)  dalam  Penyelesaian Kredit Macet
Ketika  memberikan  pinjaman  atau  kredit,  lembaga  perbankan  maupun  lembaga  non  perbankan lainnya sebagai kreditur harus memiliki suatu keyakinan terhadap kesediaan dari nasabah atau debitur apakah mampu untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum dilaksanakan perjanjian kredit, bank atau lembaga-lembaga perkreditan harus melakukan penilaian dengan seksama baik itu terhadap karakter, kemampuan, maupun prospek usaha dari  debitur.  Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  yang  meminjamkan  uang  dengan  bunga  atau  tanpa bunga, ataupun suatu barang tertentu yang wajib dikembalikan sesuai nilainya masing- masing pada saat waktu yang telah disepakati ( Soekanto & Taneko, 1981 ).
Adapun  tujuan  dari  memberikan  pinjaman  atau  kredit  adalah  untuk  memberikan  bantuan kepada nasabah jika membutuhkan modal, berupa uang untuk melakukan kegiatan usaha atau sebagai modal  pekerjaan  sampai  nasabah  bisa  membesarkan  usaha  yang  dilakukannya.  Jika  bank  maupun lembaga-  lembaga  perkreditan  tidak  memperhatikan  prinsip-prinsip  pemberian  kredit  dalam memberikan kredit kepada nasabah, maka akan dikhawatirkan munculnya suatu permasalahan kredit. Salah satu diantara permasalahan kredit tersebut adalah kredit macet.
Sebelum  diberikannya  kredit,  untuk  meyakinkan  kepada  bank  bahwa  nasabah  atau  debitur tersebut  benar  bisa  dipercayai,  maka  terlebih  dahulu  bank  melakukan  analisis  terhadap  kredit. Analisis  kredit  ini  tentang  latar  belakang  dari nasabah  ataupun perusahaan,  bagaimana  prospek  dari usahanya, apa jaminan yang dapat diberikan serta faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini supaya bank mempunyai  keyakinan  bahwa  pinjaman  atau  kredit  yang  nantinya  diberikan  benar-benar  aman ( Kasmir, 2001 ).
Dalam  dunia  perbankan,  kredit  yang  macet  dikenal  dengan  sebutan Non-  Performing  Loan (NPL).  NPL  merupakan  indikator  untuk  menilai  bagaimana  performa  bank.  Kalau  NPL  suatu  bank rendah,  bank  tersebut  dapat  dikatakan  kondisinya  sehat.  Namun  jika  NPL  tinggi,  maka  resiko  yang dialami  oleh  bank  tersebut  juga  tinggi.  Jikalau  NPL  bank  diatas  batas  yang  telah  diforecast sebelumnya maka bank tersebut dapat dibilang bermasalah. Kredit macet merupakan keadaan  ketika nasabah  atau  debitur  baik  itu  perorangan  ataupun  perusahaan  tidak  bisa  melunasi  kredit  atau pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kegagalan suatu kredit bisa berasal dari dalam bank atau dari pihak diluar bank itu sendiri ( Suharno & Soeharsono, 2003 ). Penyebab  terjadinya  kredit  atau  pinjaman  yang  macet  di  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) juga  disebabkan  karena  berbagai  keadaan.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Nyoman Cendikiawan  selaku  Ketua  Badan  Kerjasama  Lembaga  Perkreditan  Desa  (BKS-LPD)  Provinsi  Bali pada tanggal  6 Juli  2019, salah satu yang  menjadi penyebab terjadinya kredit macet di LPD karena usaha nasabah atau debitur yang bangkrut. Macetnya suatu kredit memang disebabkan karena debitur bukan  dikarenakan  pihak  dari  LPD.  Debitur  mencari  kredit  diperuntukan  membantu  usahanya  agar berjalan dengan lancar, namun usaha yang dilakukan terjadi kebangkrutan yang  mengakibatkan  sisa hutangnya tidak dapat dilunasi.
Sesuai  dengan  nama  dari  LPLPD  yaitu  Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa, tujuan  dari  LPLPD  ialah  untuk  melakukan  pemberdayaan  terhadap  LPD.  Kegiatan  pemberdayaan yang  dilakukan  LPLPD  dijelaskan  di  Peraturan  Gubernur  Bali  Tahun  44  Tahun  2017  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga Perkreditan Desa, pasal 58 ayat (1). LPLPD memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap LPD  dengan  kegiatan  penguatan  teknis  terkait  administrasi,  pembukuan,  kredit  dan  lainnya, melakukan  pengecekan  atau  audit,  penataran-penataran,  pengelolaan  anggaran  perlindungan  LPD, pengelolaan  anggaran  penjaminan  simpanan  LPD,  pengelolaan  anggaran  penopang  likuiditas  LPD, serta pengendalian masalah yang terjadi di LPD.

## 2. Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Untuk menangani kredit macet LPLPD tidak ikut menyelesaikan permasalahan kredit tersebut. Namun  LPLPD  berperan  untuk  menganalisis  apakah  dalam  kredit  itu  prosesnya  yang  salah  atau memang  nasabahnya  yang  tidak  mampu  membayar.  Kalau  dari  teknis  atau  proses  pemberian  kredit itu yang salah maka itu merupakan tanggung jawab pengelola. Tapi kalau sebaliknya prosesnya sudah benar  namun  nasabahnya  yang  bermasalah  maka  prosesnya  harus  ditagih  sesuai  dengan  perjanjian kredit  tersebut.  Langkah-langkahnya  adalah  pertama  ada  penagihan,  kedua  perbaikan,  jika  itu  tidak bisa maka terakhir dilakukan pelelangan jaminannya.
Jaminan  atau  agunan  kredit  oleh  debitur  diharapkan  bisa  membantu  melancarkan  pemberian dari kredit tersebut, dengan demikian maka jaminan kredit haruslah:
1. Secured ,  diartikan  bahwa  jaminan  atau  agunan  kredit  tersebut  dapat  dibuatkan  pengikatannya secara  yuridis  formal,  yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  undang-undang  yang  berlaku. Sehingga jika  nantinya  terdapat wanprestasi dari debitur, maka  bank telah  memiliki  alat bukti yang lengkap untuk melakukan tindakan hukum.
2. Marketable , diartikan apabila jaminan atau agunan tersebut memang dapat, perlu,  dan  harus  untuk dieksekusi,  maka  jaminan  atau  agunan  kredit  tersebut  bisa  dengan  mudah  dijual  atau  bisa diuangkan untuk segera digunakan melunasi hutangnya ( Hasanuddin, 1998 ).
Menurut  Bapak  I  Nyoman  Arnaya  selaku  Kepala  Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPLPD)  Provinsi  Bali  ketika  diwawancarai  pada  tanggal  22  Juli  2019,  untuk mengurangi resiko kredit macet ini dilakukan terlebih dahulu pencegahan awal dengan dilaksanakan pembinaan  teknis.  Kegiatan  pembinaan  teknis  ini  dilakukan  dengan  pelatihan-pelatihan  sistem administrasi  LPD,  pelatihan  pembukuan,  termasuk  pelatihan  tentang  kredit  itu  sendiri  yang  sudah terencana dan terjadwal setiap bulan di masing-masing Kabupaten.
Berdasarkan  informasi  dari  Bapak  Gusti  Agung  Bagus  Budiarsa  selaku  Wakil  Koordinator Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPLPD)  Kabupaten  Tabanan  ketika diwawancarai  pada tanggal  22 Juli  2019, terkait  kredit  macet  di Kabupaten Tabanan,  dari  307  LPD disetiap  LPD  tentu  punya  kredit  macet.  Hanya  saja  jika  misal  macetnya  0,2%  atau  dibawah  5% kondisi  tersebut  masih  dikatakan  sehat.  Jika  kredit  macet  diatas  5%  baru  dilaksanakan  pembinaan yang intensif.
Menurut  Bapak  Gusti  Agung  Bagus  Budiarsa,  di  Kabupaten  Tabanan  sendiri  yang  saat  ini memiliki  kredit  macet  diatas  5%  adalah  LPD  Batungsel  dan  LPD  Blungbang.  Sehingga  sering dilakukan  monitoring  dan  turun  kelapangan  untuk  memberikan  pembinaan  kepada  LPD  tersebut. Solusi yang dapat diberikan dari LPLPD Tabanan terkait permasalahan kredit macet adalah pertama dengan mengirim SP (Surat Pemberitahuan) kredit macet, kedua tetap menyarankan pembinaan kredit macet lebih ditingkatkan, ketiga apakah di restrukturisasi atau di rescheduling artinya diulang kredit tersebut, dan terakhir dengan senjata pamungkas dengan menerapkan aturan perarem di desa masing- masing.
Bapak  Gusti  Agung  Bagus  Budiarsa  juga  menjelaskan  keunggulan  LPD  adalah  bisa menggunakan perarem di  desa.  Dengan perarem tersebut  besar  kemungkinan  permasalahan  kredit macet  bisa  diselesaikan.  Penyebab  kredit  macet  di  Kabupaten  Tabanan  adalah  karena  nakal (karakter), kondisi ekonomi yang kurang, dan karena nasabah banyak di sektor pertanian kalau belum musim  buah  di  gunung  misalnya  maka  kreditnya  akan  macet.  Maka  dari  itu  selain  melakukan pembinaan, terpaksa dengan menunggu hasil panen buah dengan menjadwalkan ulang kredit tersebut ( rescheduling) . Maksudnya dapat dengan memperpanjang waktu kredit tersebut.
Sementara di LPD Blungbang sendiri sampai saat ini belum bisa beroperasi dikarenakan kredit macet  terjadi  karena  pengurus  LPD  tersebut  yang  nakal  memakai  kredit  tersebut.  Sehingga  dari desa  menunggu  penjualan  aset  atau  jaminan.  Sedangkan  untuk  menjual  aset  sekarang  dikatakan cukup sulit.
Berbagai permasalahan-permasalahan kredit macet yang terdapat di masing-masing LPD tentu harus  diselesaikan  dengan  solusi  atau  jalan  keluar  yang  tepat.  Pembinaan-pembinaan  teknis  dari LPLPD  mengenai  administrasi,  pembukuan  dan  tekait  pembinaan  kredit  tentu  menjadi  kunci  dalam penanganan kredit macet di LPD.
Dengan  tindakan  preventif  atau  pencegahan  tersebut,  resiko  kredit  macet  yang  terjadi kemungkinan  lebih  sedikit  ditemui  di  masing-masing  LPD.  Selain  dapat  melakukan  analisis  yang tepat jika terlanjur sudah ditemui kredit yang macet. Sehingga harapan kedepan LPD dapat terus eksis sebagai  lembaga  keuangan  pedesaan  di  Provinsi  Bali.  Yang  secara  historis  telah  dicetuskan  oleh Gubernur Bali ke 5 Prof. Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1984.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari pembahasan diatas, penulis menarik beberapa simpulan yaitu:
1.  Dari  sudut  kolektibilitas,  kredit  digolongkan  dalam  keadaan  yang  lancar,  kurang  lancar,  kredit diragukan,  dan  kredit  macet.  Setiap  lembaga  perbankan  ataupun  lembaga  keuangan  non-bank pasti akan mengalami kredit macet. Di LPD kredit macet lebih sering terjadi karena disebabkan memang dari debitur. Untuk menyelesaikan kredit macet di LPD, terlebih dulu diberikan
Surat  Pemberitahuan  (SP)  secara  bertahap.  Jika  permasalahan  berlanjut  maka  langkah  yang diambil  adalah  pengambilan  alihan  agunan  atau  jaminan  kredit.  Ketentuan  pengambil  alihan agunan  ini  didasarkan  pada  keputusan  dalam paruman desa  yang  dilaksanakan  oleh  pengurus LPD  dan  pengawas  intern  LPD  yaitu Bendesa dan Prajuru Desa.  Selain  itu  juga  dapat mengundang LPLPD untuk memberikan solusi.
2. LPLPD  merupakan  sebuah  lembaga  khusus  dengan  tugasnya  yaitu  untuk memberdayakan LPD. Dalam  menangani  kredit  macet,  LPLPD  melakukan  tindakan  preventif  atau  pencegahan  awal dengan  pembinaan  teknis.  LPLPD  tidak  ikut  menyelesaikan  masalah  kredit  secara  langsung. Namun memberikan solusi kepada pengurus LPD dengan analisis permasalahan kredit tersebut. LPLPD berperan untuk menganalisis apakah dalam kredit itu prosesnya yang salah atau memang nasabahnya  yang  tidak  mampu  membayar.  Langkah-langkah  yang  diambil  adalah  pertama dengan adanya upaya penagihan, langkah kedua perbaikan, dan jika itu tidak bisa maka terakhir dilakukan pelelangan.

## 2. Saran
1. Diharapkan kepada bagian kredit di LPD untuk melakukan analisis secara seksama sesuai dengan prinsip 5C sebelum pencairan kredit dan dalam mencari kredit debitur harus mengajak keluarga sebagai penanggungnya.
2. Diharapkan kepada LPD agar mencarikan jalan keluar seperti menjual bersama-sama jaminan dari debitur yang memiliki tanda-tanda tidak mampu membayar.
3.  Diharapkan  kepada  LPLPD  untuk  memberikan  evaluasi  kepada  LPD  yang  mengalami  kredit macet agar tidak terjadi kesalahan berulang. Dan secara kuratif dapat memberikan pembinaan kredit yang intensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasanuddin,  R.  (1998). Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di  Indonesia  (Panduan Dasar: Legal Officer) . PT. Citra Aditya Bakti.
Kariarta,  K.  W.,  Udiana,  I.  M.,  &  Purwanto,  I.  W.  N.  (2019).  Penyelesaian  Kredit  Macet  pada Lembaga  Perkreditan  Desa  di  Desa  Padangsambian  Kota  Denpasar. E-Jurnal  Akuntansi Univeristas Udayana , 1 , 1–476.
Kartika, I. N., & Jember, I. M. (2017). Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent  LPD  (Lembaga  Perkriditan  Desa)  Se-Kecamatan  Tembuku  Kabupaten  Bangli. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 10 (2), 183–191. Kasmir. (2001). Bank & Lembaga Keuangan Lainnya . PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S., & Taneko, S. B. (1981). Hukum Adat Indonesia . Rajawali. Subekti. (1998). Hukum Perjanjian . Intermasa. Suharno, & Soeharsono. (2003). Analisa Kredit . Djambatan.