## QUO VADIS HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Indra Hengky  , Florianus Yudhi Priyo Amboro 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
The pace of business developments and growth is certainly supported by the sources of funding/financing that could come from loans or credits obtained by entrepreneurs  as  debtors  from the bank or other third parties financing as creditors. However, it is not uncommon when debtors have difficulties to restore and return the debt  or the debtor  stops paying. Settlement of  debts that took place between the debtor with the creditor can be done through a bankruptcy  filing  or  Suspension  of  Payment  or  in  Bankruptcy  Act  Number 37  Year  2004  referred  as  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU). A Suspension of Payment is a period given by law through a Judge of Commercial Court verdict, where the creditors and debtors are given the opportunity to conduct deliberations on ways of payment owed by providing a payment  plan all or  some of  its debts,  including by means  of  restructure the debt.
Keywords : Quo  Vadis,  Bankruptcy  Law,  Suspension  of  Debt  Payment Obligations.

## Abstrak
Perkembangan  dan  pertumbuhan  bisnis  melesat  sangat  cepat  tentunya didukung dengan adanya sumber pendanaan/pembiayaan yang dapat berasal dari pinjaman ataupun kredit yang diperoleh para pengusaha selaku debitor dari pihak bank atau pihak ketiga lainnya selaku kreditor. Adapun salah satu kewajiban  dari  debitor  adalah  mengembalikan  utangnya  tersebut  sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Namun  demikian, tidak jarang debitor mengalami  kesulitan  untuk  mengembalikan  utangnya  tersebut  atau  debitor berhenti membayar. Keadaan ini membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian utang-piutang yang terjadi diantara debitor dengan kreditor dapat dilakukan melalui  kepailitan  ataupun  pengajuan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.  Suatu  penundaan  pembayaran  utang  merupakan  suatu  masa  yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu Putusan Hakim Niaga di mana dalam  masa  tersebut  kepada  pihak  kreditor  dan  debitor  diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya  dengan  memberikan  rencana  pembayaran  seluruh  atau  sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi utang tersebut. Penundaan kewajiban  pembayaran  utang  dapat  diajukan  oleh  debitor  sendiri  maupun oleh kreditornya.
Kata  Kunci : Quo  Vadis,  Hukum  Kepailitan,  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
 Alamat korespondensi: 1952024.indra@uib.edu
 Alamat korespondensi: gyonkoo@yahoo.com

## A. Latar Belakang Masalah
Krisis  moneter  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  memberikan  dampak yang  tidak  menguntungkan  terhadap  perekonomian  nasional  sehingga menimbulkan  kesulitan  besar  terhadap  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan utang-piutang  untuk  meneruskan  kegiatannya  sebagai  salah  satu  sarana hukum  untuk  penyelesaian  utang-piutang.  Undang-Undang  tentang Kepailitan  ( faillissements  verordening,  staatsblad 1905:217 jo. staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1998,  namun  perubahan  tersebut  belum  juga  memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 1
Dibentuknya  pengadilan  niaga  ( commercial  court )  di  Indonesia merupakan pengkhususan ( differential ) dalam sistem peradilan di Indonesia. Artinya,  pengadilan  niaga  merupakan  pengadilan  khusus  yang  memeriksa dan  mengadili  perkara  tertentu  dalam  lingkungan  peradilan  umum. Salah satu  alasan  dari  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  adalah perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  serta  pengaruh  globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat  modal yang dimiliki oleh  para  pengusaha  pada  umumnya  sebagian  besar  merupakan  pinjaman yang  berasal  dari  berbagai  sumber,  baik  dari  bank,  penanaman  modal, penerbitan  obligasi  maupun  cara  lain  yang  diperbolehkan,  telah menimbulkan  banyak  permasalahan  penyelesaian  utang  piutang  dalam masyarakat. 2
Demi  kepentingan  dalam  dunia  usaha  diperlukan  perangkat  hukum untuk  menyelesaikan  utang-piutang  secara  adil,  cepat,  terbuka,  dan  efektif. Oleh karena itu, perubahan dilakukan terhadap  Undang-Undang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dengan  memperbaiki, menambah,  dan  meniadakan  ketentuan-ketentuan  yang  dipandang  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  hukum  dalam masyarakat karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. 3
Istilah kepailitan merupakan kata benda yang berakar dari kata pailit. Sementara  itu,  pailit  berasal  dari  kata failit dalam  bahasa  Belanda.  Dari istilah failit muncul  istilah faillissement yang  diterjemahkan  ke  dalam
1 Indonesia, Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  dan  Kewajiban Pembayaran Utang , UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131, TLN No. 4443, Ps. 1 angka 1, Bagian Menimbang UU No. 37 Tahun 2004
2 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71
3 Hartono, Dedy T. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-undang Kepailitan." Legal Opinion , vol. 4, no. 1, 2016.
bahasa  Indonesia  menjadi  kepailitan.  Dari  istilah faillissement muncul istilah “faillissementwet” (Undang-Undang  Kepailitan  Belanda)  dan “faillissement-verordening” (Undang-Undang  Kepailitan  Hindia  Belanda). Faillissement dan  kepailitan  merupakan  padanan  istilah bankrupty atau insolvency dalam bahasa Inggris. 4
Menurut  Ricardo  Simanjuntak,  kepailitan  merupakan  suatu  istilah yang  sering  dipahami  berbeda  oleh  banyak  pihak  secara  khusus  oleh  para pelaku bisnis dalam praktik. Di satu sisi, ada pihak yang memahami bahwa kepailitan merupakan suatu kutukan ataupun hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan  kepada  seorang  yang  mempunyai  utang,  baik  perorangan maupun  badan  hukum  atau  korporasi  sehingga  dengan  alasan  daya  apapun kata  pailit  harus  dihindari  melekat  pada  debitor  tersebut.  Konsekuensi reaksinya,  persoalan  yang  mendasari  diajukannya  permohonan  pailit tersebut cenderung tidak lagi menjadi dasar utama yang harus diperdebatkan ataupun dipahami. Akan tetapi, bagaimana menghindari rasa malu terhadap komunitas bisnis, masyarakat, keluarga bila status pailit dijatuhkan nantinya pada debitor tersebut. 5
Secara  umum,  hakikat  tujuan  adanya  kepailitan  adalah  proses  yang berhubungan  dengan  pembagian  harta  kekayaan  dari  debitor  terhadap kreditornya.  Kepailitan  ini  merupakan  jalan  keluar  untuk  proses pendistribusian  harta  kekayaan  debitor  yang  nantinya  merupakan boedel pailit  secara  pasti  dan  adil.  Dimensi  keadilan  dari  proses  kepailitan  adalah terletak  pada  dilindunginya  kepentingan  dari  kedua  belah  pihak,  baik  para kreditor  pailit  maupun  debitor  pailit. Kepailitan  merupakan  akibat  dari adanya  hal-hal  sebagai  berikut:  suatu  permohonan  yang  diajukan  ke pengadilan kepailitan yang berwenang oleh suatu badan hukum atau seorang pribadi  untuk  menyatakan  dirinya  secara  sukarela  pailit  ( voluntarily declared  bankrupt );  suatu  permohonan  kepada  pengadilan  kepailitan  yang berwenang  yang  diajukan  oleh  seorang  kreditor,  baik  suatu  badan  hukum atau orang perorangan agar debitornya dinyatakan pailit; atau suatu resolusi khusus yang diajukan oleh badan hukum atau orang perorangan kepada the registrar of companies agar dirinya dinyatakan pailit. 6
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  atau  disebut  juga  UUK-PKPU menjelaskan  bahwa  debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan telah jatuh tempo dan dapat  ditagih  dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang.  Ketentuan  tersebut  menyebabkan  bahwa  permohonan  pailit seorang debitor hanya diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 7
4 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ,  Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2
5 Tendean,  Brando  Y.  "Akibat  Hukum  Tentang  Debitur  Yang  Pailit  Menurut  Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004." Lex Privatum , vol. 5, no. 3, 2017.
6 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, hlm. 154
7 Ibid , hlm. 167
1. Debitor  terhadap  siapa  permohonan  itu  diajukan  harus  paling sedikit  mempunyai  dua  kreditor  atau  dengan  kata  lain  harus memiliki lebih dari satu kreditor
2. Debitor  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  kepada salah satu kreditornya
3. Utang  yang  tidak  dibayar  itu  harus  telah  jatuh  tempo  dan  telah dapat ditagih ( due and payable ).
Kepailitan  seyogianya  ditempuh  sebagai  jalan  terakhir  untuk menyelesaikan  utang-piutang  diantara  debitor  dan  para  kreditor.  Dengan kata  lain,  kepailitan  hendaknya  menjadi ultimum  remedium atau the  last resort bukan  sebagai premium  remedium atau the  first  resort bagi penyelesaian  utang-piutang  tersebut.  Yang  harus  terlebih  dahulu  dilakukan adalah  melakukan  reorganisasi  utang-utang  debitor  dan  baru  menempuh kepailitan  apabila  kesepakatan  melakukan  reorganisasi  tidak  tercapai  atau reorganisasi gagal penyelesaiannya di tengah jalan. 8
Selain  terpenuhinya  syarat  bahwa  debitor  telah  dalam  keadaan insolven,  perlu  dicermati  pula  prinsip  hukum  modern  ( insolvency legislation )  yang  berpendirian  bahwa  pernyataan  pailit  ( bankrupt )  debitor, baik  pribadi  maupun  perusahaan,  baru  boleh  dijatuhkan  oleh  pengadilan setelah dilakukan upaya perdamaian antara debitor dengan para kreditornya gagal  tercapai.  Perdamaian  tersebut  adalah  berupa  kesepakatan  untuk melakukan  reorganisasi  yang  terdiri  atas  restrukturisasi  dan  restrukturisasi perusahaan  debitor.  Dengan  demikian,  keputusan  menyatakan  pailit ( bankrupt )  terhadap  debitor  yang  insolven  hendaknya  merupakan premium remedium atau the  first  resort .  Dengan  kata  lain,  upaya  perdamaian  untuk melakukan reorganisasi yang harus menjadi premium remedium . 14
Bagir  Manan  menyatakan  bahwa  kepailitan  hanya  merupakan  salah satu  dari  cara-cara  penyelesaian  utang,  yang  mengandung  ciri  khas dibandingkan  dengan  cara-cara  penyelesaian  yang  lain:  inisiatif  kepailitan tidak  hanya  dari  pihak  kreditor,  tetapi  juga  atas  inisiatif  debitor;  kepailitan hanya  dapat  dikenakan  kepada  debitor  yang  berhenti  membayar  karena alasan  tidak  mampu  membayar  atau  tidak  mau  membayar;  berhenti membayar  keadaan-keadaan  seperti force  majeur ,  sengketa  mengenai  cara membayar  tidak  dapat  dijadikan  alasan  kepailitan;  permintaan  kepailitan mensyaratkan  lebih  dari  satu  orang  kreditor,  kreditor  tunggal  tidak  dapat menjadi  syarat  kepailitan;  sejak  dinyatakan  pailit,  debitor  tidak  berhak menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kecuali terhadap hal-hal yang dikecualikan  undang-undang.  Harta  kekayaan  debitor  pailit  dikuasai  dan diurus  oleh  kurator  hingga  kepailitan  selesai;  kreditor  pailit  hanya  kreditor konkuren ( unsecured ) atau kreditor preferen ( secured ) yang melepaskan hak preferensinya  dan  menyatakan  ikut  serta  dalam  gugatan  atau  penyelesaian kepailitan; dalam hal kekayaan debitor tidak mencukupi jumlah utang, para kreditor  akan  menerima  pelunasan  sebagian  piutang  secara  proporsional
8 Ibid , hlm. 168
( pro rata ). 9
Penyelesaian  utang-piutang  melalui  PKPU  juga  bertujuan  untuk mengadakan perdamaian diantara kreditor maupun debitor. Undang-Undang Kepailitan  memberikan  jangka  waktu  untuk  mencapai  perdamaian  selama 45  hari.  Dalam  rangka  perdamaian  ini,  diperlukan  persetujuan  mayoritas kreditor  konkruen  yang  diberikan  melalui  pemungutan  suara.  Setelah tercapai  perdamaian  antara  debitor  dengan  para  kreditornya,  Pengadilan Niaga akan mengesahkan perdamaian yang dibuat dan perdamaian itu akan mengikat  semua kreditor baik  yang menyetujui maupun yang tidak. Dalam hal ini, untuk memenuhi perdamaian maka persyaratan dan ketentuan yang harus  dipenuhi  adalah  apabila  tawaran  perdamaian  yang  diajukan  oleh debitor  disetujui  oleh  lebih  dari  ½  (satu  per  dua)  kreditor  konkruen  yang haknya  diakui  atau  sementara  diakui  yang  bersama-sama  mewakili  paling sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  bagian  dari  seluruh  tagihan  yang  diakui  atau sementara diakui .

## B. Perumusan Masalah
Secara  spesifik  artikel  ini  akan  membahas  berkenaan  bagaimanakah analisis  hukum  terhadap  status  atau  perkembangan  dari  hukum  kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tatanan sistem hukum di Indonesia.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Quo Vadis Hukum Kepailitan
Sumber-sumber hukum kepailitan di Indonesia, yaitu: 10 a. KUH  Perdata  khususnya  Pasal  1131,  Pasal  1132,  Pasal 1133, dan Pasal 1134. b. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142. Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37
Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang:
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
Menurut  Sutan  Remy,  istilah  kepailitan  berbeda  pengertiannya dengan insolvensi,  tetapi  sangat  erat  terkait  satu  sama  lain.  Dalam pengertiannya  yang  berbeda  itu,  suatu  debitor  yang  sudah  berada dalam  keadaan  insolven,  dapat  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan
9 Damlah,  Judita.  "Akibat  Hukum  Putusan  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004." Lex Crimen , vol. 6, no. 2, 2017.
10 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004, hlm. 10
setelah dimintakan permohonan untuk memailitkan debitor
bersangkutan. Insolvensi ( insolvency ) adalah suatu keadaan keuangan ( a  financial  state )  suatu  subjek  hukum  perdata  ( legal  entity ), sedangkan kepailitan ( bankruptcy ) adalah keadaan hukum ( legal state ) dari  suatu  subjek  hukum  perdata  ( legal  entity ).  Suatu  debitor  hanya dapat  dinyatakan bankrupt (pailit)  oleh  pengadilan  apabila  debitor telah berada dalam keadaan insolven. Namun bukan sebaliknya, yaitu suatu debitor yang telah insolven tidak demi hukum menjadi bankrupt (pailit) tetapi harus terlebih dahulu dimohonkan kepailitannya kepada pengadilan.  Sedangkan  menurut  Hadi  Shubhan,  pailit  merupakan keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran- pembayaran  terhadap  utang-utang  dari  para  kreditornya.  Keadaan tidak  mampu  membayar  lazimnya  disebabkan  karena  kesulitan kondisi  keuangan  ( financial  distress )  dari  usaha  debitor  yang mengalami kemunduran. 11
Kepailitan  dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  sitaan terpisah  atau  eksekusi  terpisah  oleh  kreditor  dan  menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan  kepada  semua  kreditor  sesuai  dengan  hak  masing-masing karena  sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  awal  tulisan  ini  bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. 12
Lembaga  kepailitan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  lembaga yang  memberikan  suatu  solusi  terhadap  para  pihak  apabila  debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: a. Kepailitian  sebagai  lembaga  pemberi  jaminan  kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung  jawab  terhadap  semua  utang-utangnya kepada semua kreditor.
b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan  kepada  debitor  terhadap  kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi, keberadaan  ketentuan  tentang  kepailitan,  baik  sebagai suatu  lembaga  atau  sebagai  suatu  upaya  hukum  khusus merupakan  satu  rangkaian  konsep  yang  taat  asas  sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131 dan 1132 KUH Perdata. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  lembaga  kepailitan  ini diharapkan  dapat  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang- wenangan  pihak  kreditor  yang  memaksa  dengan  berbagai  cara  agar debitor  membayar  utangnya.  Lembaga  kepailitan  diharapkan berfungsi  sebagai  lembaga  alternatif  untuk  penyelesaian  kewajiban-
11 Amboro,  Fl  Y.  P.  "Adakah  Kepalsuan  Hukum  di  dalam  Hukum  Kepailitan  Indonesia?  (suatu Penghindaran terhadap Kepalsuan Hukum)." Jurnal Selat , vol. 3, no. 2, 2016, pp. 510-522.
12 Ibid.
kewajiban  debitor  terhadap  kreditor  secara  efektif,  efisien,  dan proporsional.
Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  dikemukakan  mengenai  beberapa  faktor  perlunya  pengaturan mengenai  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang yang  mana  merupakan  tujuan  dibentuknya  undang-undang  tersebut yang  merupakan  produk  hukum  nasional  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat: 13
a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu  yang  sama  ada  beberapa  kreditor  yang  menagih piutangnya dari debitor;
b. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan  kebendaan  yang  menuntut  haknya  dengan  cara menjual  barang  milik  debitor  tanpa  memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
c. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan- kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang  kreditor atau  debitor  sendiri.  Misalnya,  debitor  berusaha  untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk menyembunyikan  harta  kekayaannya  dengan  maksud untuk  melepaskan  tanggung  jawabnya  terhadap  para kreditor. Berdasarkan Pasal 2 UUK-PKPU yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit sebagai berikut:
a. Pihak debitor itu sendiri.
b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
c. Pihak  kejaksaan  jika  menyangkut  dengan  kepentingan umum.
d. Pihak  Bank  Indonesia  jika  debitornya  adalah  suatu  bank.
Namun,  sekarang  setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, kewenangan  untuk  mengajukan  permohonan  pernyataan pailit diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 14 e. Pihak  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  (Bapepam-LK)  jika  debitornya  adalah  suatu lembaga  perusahan  efek,  bursa  efek,  dan  lembaga  kliring dan  peminjaman,  serta  lembaga  penyelesaian  dan penyimpanan.  Namun,  setelah  terbentuknya  Otoritas  Jasa
13 Etty  Susilowati,  R.  Suharto,  Intan  Cahya  W.*  "Akibat  Hukum  Bagi  Kreditor  Separatis Pemegang  Hak  Jaminan  Fidusia  pada  Kepailitan  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  :  Putusan  Ma No. 4 / Pk / Pdt.sus-pailit / 2014)." Diponegoro Law Review , vol. 5, no. 2, 2016, pp. 1-14.
14 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004, hlm. 227-229
Keuangan  (OJK)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011,  pemohon  pailit  yang  pada  masa  itu  adalah Bapepam-LK  sekarang  hanya  menjadi  kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  karena  lembaga  tersebut melakukan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  dana masyarakat  yang  diinvestasikan  dalam  efek  di  bawah pengawasan OJK. f. Pihak Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 90 huruf b  dan  penjelasan  Pasal  50  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  bahwa sejalan  dengan  ruang  lingkup  tugas  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  berfungsi  menyelenggarakan  sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan  pengajuan  pailit  terhadap  perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-
Undang ini. 15 g. Menteri  keuangan  jika  debitornya  adalah  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. 16 h. Likuidator  perseroan  terbatas  dalam  hal  likuidator memperkirakan  bahwa  utang  perseroan  lebih  besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang  diketahui  identitas  dan  alamatnya,  menyetujui pemberesan  dilakukan  diluar  kepailitan.  Hal  tersebut berdasarkan  Pasal  149  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 17 2.

## Quo Vadis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 dalam Pasal 222 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:
15 Indonesia, Undang-Undang Perasuransian , UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618, Ps. 90 huruf b dan Penjelasan Ps. 15 ayat (1)
16 Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Suradi "Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan  Usaha  Milik  Negara  (Persero)  (Studi  pada  Kepailitan  PT.  Istaka  Karya (Persero))." Diponegoro Law Review , vol. 5, no. 2, 2016.
17 Indonesia, Undang-Undang  Perseroan  Terbatas ,  UU  No.  40  Tahun  2007,  LN.  No.  106,  TLN No. 4756, Ps. 149 ayat (2)
“PKPU  diajukan  oleh  debitor  yang  mempunyai  lebih  dari  1 (satu)  kreditor  atau  oleh  debitor;  sedangkan  pada  ketentuan ayat  (2)  menyatakan  bahwa  debitor  yang  tidak  dapat  atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang- utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon  PKPU,  dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada kreditor.”
Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  pada  dasamya merupakan  penawaran  rencana  perdamaian  oleh  debitor,  maka sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan (peluang) kepada  debitor  untuk  melakukan  reorganisasi  usahanya  atau restrukturisasi  utang-utangnya  yang  dapat  meliputi  pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada  konkuren . Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik,  maka pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. Sedangkan menurut Fred G.
Tumbuan,  di  mana  beliau  mengatakan,  bahwa  PKPU  adalah merupakan  penundaan  umum  terhadap  pembayaran  kembali  utang seorang debitor. 18 Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang  tidak  dapat  membayar  tetapi  yang  mungkin  dapat  membayar  di masa  yang  akan  datang  (yang  dekat).  Debitor  semata-mata menghadapi  masalah-masalah  likuiditas  sementara.  Dalam  hal-hal seperti  itu,  kepailitan  tidak  dapat  dihindari  lagi  mengakibatkan penurunan  nilai  modal.  Hal  ini  jelas  tidak  menguntungkan  para kreditor.  Penundaan  pembayaran  memberikan  kepada  debitor keringanan  sementara  (atau  ruang  bernapas)  dalam  menghadapi  para kreditor  yang  menekan  untuk  mereorganisir  dan  melanjutkan  usaha, dan  akhirnya  memenuhi  tagihan-tagihan  para  kreditor.  Apabila reorganisasi  perusahaan  tidak  berhasil,  penundaan  pembayaran  dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.
Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa seorang debitor yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan  bahwa  ia  tidak  akan  dapat membayar  utang-utangnya  boleh  mengajukan  permohonan  untuk penundaan  pembayaran  untuk  tujuan  umum  mengajukan  suatu rencana  perdamaian.  Karena  itu  permohonan  untuk  penundaan pembayaran  harus  dilakukan  dragan  tujuan  mengusulkan  suatu rencana  perdamaian  yang  meliputi  pembayaran  penuh  atau  sebagian kepada seluruh kreditor yang terkena akibat penundaan pembayaran.
Di dalam PKPU, pengurus selalu mendampingi debitor di dalam mengurus  usahanya.  Dengan  didampingi  pengurus,  diharapkan  agar
18 Umar  Haris  Sanjaya, Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Dalam  Kepailitan ,  (Sleman: NFP Publishing, 2014), hlm. 57
bidang usaha si debitor tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah  aset  dan  keuntungan  agar  dapat  dihindari  adanya kepailitan.  Dalam  PKPU  tidak  diperlukan  kurator  tetapi  pengurus (administrator)  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Niaga  dan  di  bawah pengawasan  Hakim  Pengawas,  sedangkan  yang  dapat  menjadi pengurus berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah: a. Perorangan  atau  persekutuan  perdata  yang  berdomisili  di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
b. Telah  terdaftar  pada  Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi Manusia. Kriteria tersebut serupa untuk pengangkatan kurator dalam failisement. Selama  PKPU  debitor  tidak  kehilangan  penguasaan  dan  hak (baheeren  beschikking) atas  kekayaannya,  namun  debitor  dalam PKPU  kehilangan  kebebasannya  dalam  menguasai  kekayaannya debitor  dan  pengurus  merupakan  dwi  tunggal  karena  salah  satu diantara  mereka  tidak  dapat  bertindak  dengan  sah  tanpa  yang  lain, namun  satu  pihak  dapat  menghalang-halangi  diambilnya  suatu tindakan hukum, dengan tidak mau bekerjasama. Ada ketentuan dalam undang-undang  yang  memberi  hak  kepada  pengurus  untuk  bertindak sendiri  tanpa  kerjasama  dengan  debitor,  yaitu  Pasal  240  Ayat  (1) Undang-Undang  Kepailitan  disebutkan  bahwa  debitor  melanggar pasal  tersebut,  maka  pengurus  (tanpa  debitor)  berhak  melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
Akibat  hukum  adanya  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang antara lain: 19
a. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya;
b. Semua  eksekusi  perkara  yang  telah  dimulai  guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan;
c. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir.
Sedangkan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dapat diakhiri karena alasan:
a. Debitor  dalam  melakukan  pengurusan  atas  hartanya selama waktu PKPU telah bertindak dengan itikad buruk;
b. Debitor mencoba merugikan para kreditornya;
c. Debitor  melakukan  pelanggaran  yaitu  debitor  telah bertindak tanpa mendapat kewenangan dari pengurus;
d. Debitor lalai dalam melaksanakan persyaratan PKPU;
e. Keadaan  harta  debitor  tidak  menunjukkan  dilanjutkan penundaan;
f. Keadaan  debitor  tidak  dapat  diharapkan  untuk  memenuhi
19 Sompie,  Evie.  "Akibat  Hukum  Putusan  Pengadilan  Niaga  Terhadap  Debitor  Yang  Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004." Lex Privatum , vol. 2, no. 2, 2014.
kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya. Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan  tangkisan  bagi  debitor  terhadap  permohonan  kepailitan yang  diajukan  oleh  kreditornya.  Kedua,  PKPU  atas  inisiatif  sendiri debitor  yang  memperkirakan  ia  tidak  mampu  membayar  utang- utangnya  kepada  kreditor.  Suatu  penundaan  pembayaran  utang merupakan  suatu  masa  yang  diberikan  oleh  undang-undang  melalui suatu putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor  dan  debitor  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan musyawarah  mengenai  cara-cara  pembayaran  utangnya  dengan memberikan  rencana  pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utangnya termasuk  dengan  cara  merestrukturisasi  utang  tersebut.  Penundaan kewajiban  pembayaran  utang  dapat  diajukan  oleh  debitor  sendiri maupun  oleh  kreditomya.  Ketentuan  kreditor  dapat  mengajukan PKPU  merupakan  ketentuan  baru  dalam  Undang-Undang  Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. 20 Dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 dan faillissement verordening, hanya debitor saja yang dapat  mengajukan PKPU,  ketentuan  kreditor  juga  dapat  mengajukan  PKPU  merupakan ketentuan  yang  kurang  tepat,  karena  filosofi  PKPU  adalah  sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya.
Dengan  melihat  pola  PKPU  ini,  maka  dari  sudut  kepentingan apa kreditor mengajukan PKPU. Dalam Pasal 222 Ayat (3) dikatakan bahwa  kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  debitor  tidak  dapat melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dapat  memohon  agar  kepada  debitor  diberi  penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan  debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  kreditornya.  Ketentuan  ini  juga tidak  logis,  mengingat  jika  kreditor  mau  memberi  kesempatan terhadap  debitor  untuk  menunda  kewajiban  pembayaran  utangnya tidak  usah  melalui  PKPU  melainkan  dengan  cara  merestrukturisasi kreditnya di luar acara kepailitan ataupun PKPU.
Pengajuan  PKPU  ditujukan  kepada  Pengadilan  Niaga  dengan melengkapi persyaratan: 21
a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan  Niaga  setempat,  yang  ditandatangani  oleh kreditor dan penasehat hukumnya;
b. Surat  kuasa  khusus  asli  untuk  mengajukan  permohonan (penunjukkan  kuasa  pada  orangnya  bukan  pada law-firm- nya);
c. Izin advokat yang dilegalisir;
20 Wijaya, Andika. Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis . Bandung: Citra Aditya, 2017. hal. 147.
21 Ibid. , hal 150
d. Alamat  dan  identitas  lengkap  para  kreditor  konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
e. Financial report; dan
f. Dapat  dilampirkan  rencana  perdamaian (accoord) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal  didaftarkannya  surat permohonan  harus  mengabulkan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  sementara  dan  harus  menunjuk  seorang  hakim  pengawas  dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Sedangkan dalam hal permohonan  diajukan  oleh  kreditor,  pengadilan  dalam  waktu  paling lambat  20  (dua  puluh)  hari  sejak  tanggal  didaftarkannya  surat permohonan,  harus  mengabulkan  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  sementara  dan  harus  menunjuk  hakim  pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat  1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
Jangka  waktu  PKPU  sementara  adalah  paling  lama  45  hari.
Segera  setelah  putusan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang sementara  diucapkan,  pengadilan  melalui  pengurus  wajib  memanggil debitor  dan  kreditor  yang  dikenal  dengan  surat  tercatat  atau  melalui kurir,  untuk  menghadap  dalam  sidang  yang  diselenggarakan  paling lama  pada  hari  ke  45  (empat  puluh  lima)  terhitung  sejak  putusan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sementara  diucapkan. Pengurus  harus  segera  mengumumkan  putusan  PKPU  sementara dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  dan  dalam  2  surat  kabar harian  yang  ditunjuk  oleh  hakim  pengawas.  Dalam  pengumuman tersebut  sekaligus  juga  memuat  undangan  untuk  hadir  pada persidangan  yang  merupakan  rapat  permusyawaratan  hakim  tersebut.
Jika  ada  rencana  perdamaian  juga  harus  disebutkan  mengenai  hal  ini dalam  pengumuman  tersebut.  Pengumuman  ini  harus  dilakukan  oleh pengurus  paling  lambat  21  hari  sebelum  tanggal  sidang  yang direncanakan.
Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah  bahwa  kreditor  tersebut  tidak  dapat  menagih  utang-utangnya selama  PKPU  sementara  tersebut  karena  debitor  tidak  diwajibkan untuk  membayar  utang-utangnya.  Akibat  hukum  bagi  debitor  adalah bahwa dengan adanya PKPU tersebut, maka seluruh kekayaan debitor berada  di  bawah  pengawasan  pengurus,  sehingga  debitor  tidak  lagi berwenang  terhadap  harta  kekayaannya  untuk  melakukan  tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus.
Tindakan  debitor  terhadap  kekayaannya  tanpa  persetujuan  pengurus pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya. 22
Pada  hari  yang  telah  ditentukan,  majelis  hakim  menggelar persidangan  permohonan  PKPU  tetap.  Dalam  sidang  tersebut  akan diputuskan  apakah  dapat  diberikan  PKPU  secara  tetap  ataukah sebaliknya akan ditolak. PKPU tetap akan ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam sidang dan  yang  mewakili  paling  sedikit  2/3  bagian  dari  seluruh  tagihan kreditor  konkuren  yang  hadir  dalam  sidang  tersebut.  Hal  ini  berarti bahwa  kreditor  konkuren  yang  tidak  hadir  dalam  sidang  tidak memengaruhi qorum .  Persetujuan  oleh  para  kreditor  separatis  juga diperlukan  dalam PKPU ini. Ketentuan persetujuan kreditor separatis adalah  lebih  dari  1/2  (satu  per  dua)  jumlah  kreditor  yang  piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  yang  hadir  dan  mewakili  paling sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  bagian  dari  seluruh  tagihan  kreditor  atau kuasanya yang ada dalam sidang tersebut.

## D. Kesimpulan
Permasalahan dalam pembayaran dan pelunasan utang-piutang adalah apakah  debitor  tidak  mampu  membayar  atau  debitor  tidak  mau  membayar. Penyelesaian  utang-piutang  melalui  mekanisme  permohonan  pernyataan pailit  dan  PKPU,  kreditor  mempunyai  alasan  mengapa  tidak  memilih mekanisme kepailitan dan PKPU, yakni hanya ada dua kemungkinan terjadi, pertama, yakni  dia tidak mengerti tentang kepailitan. Kedua, yakni  tagihan dia  bukanlah  suatu  tagihan  yang  memenuhi  syarat  untuk  dikejar  melalui kepailitan.  Namun,  ketika  tagihan  tersebut  memenuhi  syarat  pengajuan permohonan  pernyataan  pailit  lebih  baik  memilih  kepailitan  karena kepailitan itu tentang failure to pay .
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  suatu proses di mana kita berupaya untuk melihat ruang dan mendapatkan tagihan pembayaran  yang  lebih  baik  dengan  cara  membiarkan  debitor  tadi beraktivitas  atau  membiarkan  debitor  untuk  memperbaiki  kesehatan perusahaanya.  Pasal  229  Ayat  (4)  mengatur  bahwa  “ Permohonan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang  diajukan  setelah  adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus  terlebih  dahulu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  wajib diajukan  pada  sidang  pertama  pemeriksaan  permohonan  pernyataan pailit” .  Terdapat  2  (dua)  periode  PKPU,  yakni  PKPU  Sementara  yang berlangsung paling lama 45 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat (4)  UUK-PKPU  dan  PKPU  Tetap  yang  berlangsung  paling  lama  270  hari sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  228  Ayat  (6)  UUK-PKPU  jika  disetujui oleh  kreditor  melalui  pemungutan  suara.  Namun,  terhadap  putusan permohonan PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana
22 Ibid. Hal 152.
diatur  dalam  Pasal  235  Ayat  (1)  UUK-PKPU.  Secara  keseluruhan  waktu yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Perdata  biasa dan  Pengadilan  Niaga  sangat  jauh  berbeda.  Pengadilan  Perdata  biasa membutuhkan  waktu  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)  tahun  untuk memutuskan  perkara  perdata  dalam  hal  ini  melalui  gugatan  wanprestasi yang dimulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan  Tinggi  Negeri,  kasasi  di  Mahkamah  Agung,  dan  peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada pengadilan perdata biasa membutuhkan waktu  yang  lama  karena  terdapat  upaya  hukum  biasa,  seperti  perlawanan ( verzet ),  banding,  dan  kasasi  kemudian  ada  upaya  hukum  luar  biasa,  yakni perlawanan  pihak  ketiga  ( derden  verzet )  dan  peninjauan  kembali. Sedangkan  penyelesaian  utang-piutang  melalui  permohonan  pernyataan pailit  hanya  dibutuhkan  waktu  sekitar  215  hari  untuk  memutuskan  perkara mulai  dari  tingkat  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri,  kasasi  di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yakni 60 hari  ditingkat  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri,  60  hari  ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan 30 hari ditingkat upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan  perkara  dihitung  dengan  waktu  administrasi  menjadi  sekitar 215  hari,  kecuali  bila  terhadap  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan kembali disertai bukti novum. Namun, waktu tersebut hanyalah perhitungan total jika diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro, F. Y. P. (2016). Adakah Kepalsuan Hukum Di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia?(Suatu  Penghindaran  Terhadap  Kepalsuan  Hukum). Jurnal Selat , 3 (2), 510-522.
Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004. Lex Crimen , 6 (2). Hartono,  D.  T.  (2016). Perlindungan  Hukum  Kreditor  Berdasarkan  Undang- Undang Kepailitan (Doctoral dissertation, Tadulako University). Indonesia, Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  dan Kewajiban Pembayaran Utang , UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131, TLN No. 4443, Ps. 1 angka 1, Bagian Menimbang UU No. 37 Tahun 2004
Indonesia, Undang-Undang Perasuransian , UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618, Ps. 90 huruf b dan Penjelasan Ps. 15 ayat (1)
Indonesia, Undang-Undang  Perseroan  Terbatas ,  UU  No.  40  Tahun  2007,  LN. No. 106, TLN No. 4756
Nugroho, S. A. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya . Prenada Media Group. Sanjaya, U. H. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan . NFP Publishing. Sjahdeini, S. R. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran (2nd Ed). Kencana.
Sompie,  E.  (2014).  Akibat  Hukum  Putusan  Pengadilan  Niaga  Terhadap  Debitor Yang  Dinyatakan  Pailit  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 2004. Lex Privatum , 2 (2).
Susilowati,  E.,  &  Mahmudah,  S.  (2016).  Akibat  Hukum  Pembatalan  Pernyataan Pailit terhadap Badan USAha Milik Negara (Persero)(Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero)). Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1-20. Susilowati,  E.,  &  Suharto,  R.  (2016).  Akibat  Hukum  Bagi  Kreditor  Separatis Pemegang Hak Jaminan  Fidusia pada Kepailitan  Perseroan Terbatas (Studi Kasus:  Putusan  Ma  No.  4/Pk/Pdt.  sus-pailit/2014). Diponegoro  Law Journal , 5 (2), 1-14.
Tendean,  B.  Y.  (2017).  Akibat  Hukum  Tentang  Debitur  Yang  Pailit  Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Lex Privatum , 5 (3). Wijaya,  A.  (2017). Penanganan  Perkara  Kepailitan  dan  Perkara  Penundaan Pembayaran Secara Praxis . Citra Aditya.