## STRUKTUR WACANA PERSIDANGAN PIDANA

## Dwi Purnanto
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126

## ABSTRACT
This study aims to identify the script of  criminal sessions to complete the prove whether or not the criminal sessions had been done by the defendant. The study uses the qualitative mwthod by using the sociolinguistic approach. The data in the form of texts on criminal sessions in the state court of Surakarta are collected by using the technique of non-participant observation and recording technique.   Data analysis uses contextual technique with the procedures of comprehensive framework of register analy- sis. The result shows that there are 9 phases of the criminal sessions: (1) the opening, (2) the checking of the accused’s identity, (3) the reading of the accusation texts, (4) the questioning about the accused’s burden (exeption), (5) the clarification on the witness, (6) the clarification on the accused, (7) the reading of the claim texts, (8) the reading of the execution texts, and (9) the closing. Roles or participants in the criminal sessions refer to law practicioners, such as: judge, witness, defendent, and lawyer.
Key words: discourse structure, script, genre, phase, and comprehensive frame- work of register.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur skrip persidangan pidana untuk memenuhi tujuan pembuktian ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Datanya berupa teks persidangan pidana di Pengadilan Negeri di Surakarta, yang dikumpulkan dengan teknik simak bebas libat cakap (observasi nonpartisipasi) dan teknik rekam. Analisis data menggunakan teknik kontekstual, dengan prosedur kerangka kerja komprehensif untuk analisis register. Hasil analisis menunjukkan adanya sembilam fase persidangan pidana, yaitu fase: (1) pembukaan persidangan, (2) pemeriksaan identitas terdakwa, (3) pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, (4) pertanyaan tentang keberatan dari terdakwa (eksepsi), (5) pemeriksaan saksi, (6) pemeriksaan terdakwa, (7) pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, (8) pembacaan putusan, dan (9) penutupan persidangan. Peran/ partisipan di dalam persidangan mengacu pada praktisi hukum: hakim, jaksa, saksi, terdakwa, dan penasihat hukum.
Kata Kunci: struktur  wacana, skrip, genre, fase, peran, dan kerangka kerja kom- prehensif.

## Struktur Wacana Persidangan Pidana (Dwi Purnanto)

## 1. Pendahuluan
Di dalam studi bahasa hal yang menarik adalah adanya usaha untuk membahas secara sistematik mengenai genre , yang biasanya disebut sebagai macam-macam dan tipe-tipe teks yang berbeda. Di dalam buku Handbook of Pragmatics karya Verschueren (1995) dinyatakan bahwa buku tentang stilistik karya Crystal dan Davy adalah salah satu karya dalam linguistik yang mempertanggung- jawabkan perbedaan-perbedaan genre. Dalam hal ini Halliday (1978) menggunakan istilahnya ‘register’, yang didefinisikan atas dasar variabel-variabel (dalam linguistik sistemik fungsional) medan ( field ), pelibat ( tenor ), dan sarana ( mode ).
Istilah wacana ( discourse ) mula-mula dibedakan dari istilah teks ( text ) pada sekitar tahun 70-an. Kedua istilah tersebut dapat dipahami perbedaanya, yaitu konsep wacana diberi batasan sebagai teks beserta situasi yang menyertainya, sedangkan teks mengacu pada wacana yang tanpa situasi. Munculnya istilah ‘analisis wacana’, ‘studi tentang wacana’, atau hanya ‘wacana’ saja sebenarnya dipakai sebagai upaya untuk mewadahi semua pembahasan dalam studi kebahasaan, baik tentang wacana maupun teks.
Ada 3 macam upaya pendefinisian wacana (Schiffrin, 1994:23-42). Pertama , definisi wacana diambil dari asumsi kaum formalis (dalam istilah Hymen’s 1974, “struktural”), yakni sebagai “bahasa di atas kalimat atau klausa” ( language above the sentence or above the clause ). Definisi tersebut mempunyai hubungan dengan analisis bahasa secara struktural: yakni kajian yang memfokuskan penempatan unit-unit yang berbeda sehingga unit-unit tersebut mempunyai fungsi secara fungsional dengan konteks yang mewadahi wacana tersebut.
Definisi tersebut berbeda dengan definisi wacana sebagaimana disampaikan oleh pandangan kaum fungsional. Kedua , definisi wacana menurut kaum fungsional adalah studi
tentang setiap aspek pemakaian bahasa ( the study of any aspect of language use ). Definisi ini mengandung arti bahwa pendeskripsian bentuk-bentuk linguistik harus memasukkan tujuan atau fungsi dari bentuk- bentuk yang memang dirancang ada dalam kehidupan manusia. Definisi yang kedua ini menandai adanya keterkaitannya dengan kehidupan sosial, yang analisisnya akan saling bersinggungan antara makna, aktivitas, dan sistem yang menempatinya. Pendek kata, definisi wacana dalam pandangan kaum fungsional menekankan adanya keterkaitan antara bahasa dan konteks.
Ketiga, wacana didefinisikan sebagai ujaran ( utterance ). Definisi ini mengandung arti bahwa wacana adalah “di atas” atau lebih besar dari unit-unit bahasa lainnya. Ujaran (bukannya kalimat) merupakan unit yang lebih kecil yang berada di dalam wacana, maka wacana muncul bukannya sebagai kumpulan unit-unit tanpa konteks dari struktur bahasa, namun lebih sebagai kumpulan unit-unit pemakaian bahasa yang penuh dengan konteks.
Dari ketiga definisi wacana di atas pandangan fungsional (definisi kedua) ada kaitannya dengan definisi ketiga, yakni adanya tekanan berhubungan dengan konteks pemakaian bahasa.
Pemahaman wacana sangat dekat dengan konsep “skrip” ( script ). Jika pemahaman wacana titik tumpunya pada adanya konteks dalam pemakaian bahasa, maka skrip menekankan adanya konteks yang berupa pengetahuan yang sama-sama dipunyai oleh peserta tutur. Pada dasarnya skrip merupakan bagian dari teori Schank yang dinamakan “teori dependensi konseptual” ( conceptual depen- dency theory ). Yang dimaksud dengan skrip menurut Schank adalah “pengetahuan orang terhadap struktur rangkaian peristiwa yang stereotip” (dalam Hatch, 1992:85). Pemaham- an ini mempunyai tujuan agar pengetahuan tersebut bisa dideskripsikan secara formal dan eksplisit sehingga bisa berfungsi sebagai teori
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 23, No. 1, Juni 2011: 66-78
yang mendasari bagaimana manusia mem- proses bahasa alami.
Struktur skrip berisi serangkaian tindakan dalam kurun waktu untuk memenuhi suatu tujuan. Ada kemungkinan bahwa di dalam sebuah skrip, terdapat beberapa tahap ( scenes ) atau fase, peran ( roles ), register, dan sebagainya. Misalnya, lebih lanjut dalam wacana persidangan, terdapat fase pembukaan sidang, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud dengan peran adalah partisipan di persidangan, yaitu praktisi hukum: hakim, jaksa, saksi, terdakwa, dan penasihat hukum; sedangkan register mengacu pada beberapa kosa kata yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah disepakati tafsir dan maknanya oleh para praktisi hukum.
Wacana persidangan pidana dapat dikelompokkan sebagai wacana institusional. Oleh karenanya memiliki perwujudan struktur wacana khas dan tertentu yang didasarkan atas situasi proses pelaksanaan persidangan di pengadilan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan pene- litian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mencari kebenaran ilmiah mengenai objek penelitian secara mendalam untuk memperoleh hasil yang cermat (Muhadjir, 1990:60).
Jenis penelitian kualitatif dengan pende- katan sosiolinguistik dipilih dalam penelitian ini. Dasar pemilihan itu dilandasai alasan bahwa sosiolinguistik merupakan salah satu kajian yang menfokuskan pada penggambaran pema- kaian bahasa terhadap salah satu etnik (kelom- pok sosial) tertentu. Tugas analisis sosio- linguistik adalah men-spesifikasikan interrelasi antara bahasa dan kontek sosial-budaya dalam peristiwa-peristiwa tutur.
Sebagaimana diungkapkan oleh Muhadjir bahwa penelitian kualitatif itu tampak pada pemerolehan data penelitian, pengumpulan
data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data (Muhadjir, 1990:126-130).
Ancangan sosiolinguistik yang dipilih dalam kajian ini difokuskan pada model fungsional pemakaian bahasa hukum yang dikaitkan dengan konteks sosio-budaya masyarakat tuturnya.
Data dalam penelitian ini berbentuk penggunaan bahasa yang berasal dari praktisi hukum sebagai salah satu kelompok profesi, khususnya yang berada di Pengadilan Negeri Boyolali. Yang dijadikan sumber datanya adalah pemakaian bahasa para hakim, jaksa, penasihat hukum yang terdapat di dalam persidangan pengadilan.
Purposif sampling dipilih untuk menunjukkan persidangan yang memiliki jenis urutan tindak pidananya. Pemakaian bahasa dalam persidangan oleh praktisi hukum tersebut diambil secara alami (natural) karena terjadi dalam peristiwa komunikasi (tutur) di dalam keadaan yang wajar dan dalam rangka menjalankan profesinya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam persidangan pidana di pengadilan.
Di dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik simak bebas libat cakap (observasi nonpartisipasi) dan teknik rekam. Teknik simak bebas libat cakap ditempuh dengan menyimak dan menyadap pembicaraan praktisi hukum (observasi langsung tanpa berpartisipasi) di dalam persidangan pidana, yakni peneliti berperan sebagai pengamat sambil menyimak pemakaian bahasa yang digunakan oleh praktisi hukum.
Teknik rekam merupakan teknik lanjutan dari teknik sadap (Sudaryanto, 1993:4-5). Teknik ini dipakai dengan cara merekam penggunaan bahasa (pada saat persidangan) dengan alat perekam ( tape recorder kecil). Pelaksanan perekaman ini dilakukan secara tertutup untuk menjaga pemakaian bahasa yang bersifat wajar dan alami (natural). Setelah itu, tuturan peserta sidang yang direkam itu kemudian ditranskripsi (secara ortografis) ke

## Struktur Wacana Persidangan Pidana (Dwi Purnanto)
dalam kartu data agar lebih mudah dilakukan analisis.
Analisis data untuk substansi kebahasa- annya digunakan teknik kontekstual, yaitu dengan mengacu pada kerangka kerja komprehensif analisis register sebagai bentuk pemakaian bahasa dengan mempertimbangkan segi sosial, situasional, dan kultural yang melatarbelakanginya. Analisis dengan kerangka kerja seperti ini bertumpu pada (1) analisis ciri- ciri linguistik pemakaian bahasa, (2) analisis ciri-ciri situasional terhadap pemakaian bahasa, dan (3) analisis fungsional dan konvensional sebagai gabungan ciri-ciri linguistik dan ciri- ciri situasional pemakaian register (Biber, 1994:33-35).
Teknik analisis ciri-ciri linguistik dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan oleh Hatch, (1) mendeskripsikan struktur teks, (2) menunjukkan struktur teks sebagai akibat dari tujuan dan maksud penutur maupun penulisnya, dan (3) menunjukkan struktur sebagai pengembangan dari komunikasi yang terbentuk secara sosial dan kooperatif (1994:291). Tujuan yang pertama dipahami bahwa struktur merupakan ciri dari sebuah teks. Yang kedua, dalam mendeskripsikan struktur lebih dilihat sebagai penyampaian gagasan Pn atau penulis sewaktu menghasilkan teks sehingga tujuannya tercapai. Metode yang ketiga memandang teks sebagai bangunan antara partisipan-partisipan yang terlibat dalam komunikasi.
Sedangkan analisis ciri-ciri situasional dilakukan untuk menentukan dan mengklasi- fikasikan situasi-situasi nonverbal yang mempengaruhi atau memunculkan acuan makna register. Analisis yang bertumpu pada analisis kontekstual ini tidak lain adalah dengan cara menggabungkan konteks-konteks sosial dan situasional yang berkaitan dengan prosedur-prosedur pengacuan makna (Shiffrin, 1994:370). Selanjutnya, dilakukan teknik analisis fungsional dan konvensional dengan cara penggabungan antara ciri-ciri linguistik dan
ciri-ciri situasional dengan melakukan pengamatan secara langsung (observasi) dan introspeksi terhadap kelaziman-kelaziman wacana (pertuturan) sebagai register praktisi hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Komponen urutan tindakan ( act se- quence ) dalam wacana persidangan pidana meliputi urutan tindak komunikatif di dalam peristiwa persidangan pidana. Urutannya dibagi dalam beberapa fase seperti berikut. 1. Fase pembukaan persidangan pidana,
2. Fase pemeriksaan identitas terdakwa,
3. Fase pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum,
4. Fase pertanyaan tentang keberatan dari terdakwa (eksepsi),
5. Fase pemeriksaan saksi: (a) identitas, (b) pengambilan sumpah, dan (c) keterangan saksi,
6. Fase pemeriksaan terdakwa,
7. Fase pembacaan tuntutan oleh penuntut umum,
8. Fase pembacaan putusan, dan
9. Fase penutupan persidangan.
Urutan tindakan dan pemakaian bahasa di dalam persidangan pidana tersebut dapat dikaji berdasarkan fungsi tindak komunikatif beserta contoh pesan dan isinya. Hal ini untuk mengetahui adanya struktur wacana dan reg- ister dalam persidangan pidana. Fase-fase itu dapat dikategorikan sebagai sebuah pola reguler persidangan pidana.
Fase-fase struktur wacana persidangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

## 3.1 Fase Pembukaan Persidangan Pidana
Setiap mengawali persidangan pidana seorang hakim ketua selaku koordinator akan terikat kepada ketentuan pasal 153 KUHAP yang menyatakan bahwa persidangan (pidana) itu terbuka untuk umum, kecuali untuk persidangan pidana kesusilaan dan anak-anak.
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 23, No. 1, Juni 2011: 66-78
Oleh sebab itu, pada awal persidangan hakim ketua akan memilih dan menyatakan dalam tuturan seperti berikut.
1 (a)Hakim : Sidang perkara pidana atas
nama Abdulloh dan Budi
Santoso nomor 55 dan nomor 56/Pid. B/2006/PN Bi, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (DOG)
(19/UPAL/ABD/BI/12-4-06)
(b)Hakim : “Sidang perkara pidana atas nama Sugeng Haryadi dibuka dan terbuka untuk umum.”
(DOG)
(32/KAY/SUG/KLT/25-1-05)
Contoh di atas dikatakan sebagai fase pembukaan persidangan perdana karena selalu terdapat indikator kata-kata hakim “Sidang perkara atas nama ...dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”.

## 3.2 Fase Pemeriksaan Identitas Ter- dakwa
Di dalam pemeriksaan identitas ter- dakwa, hakim ketua akan menanyai ihwal nama, tempat dan tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Hal ini memenuhi apa yang digariskan dalam pasal 155 yang berbunyi:
“ Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebang- saan, tempat tinggal, agama dan peker- jaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.”
Pertanyaan-pertanyaan itu berfungsi untuk mengecek identitas terdakwa yang sudah
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) yang dibuat oleh pihak penyidik (polisi). Tujuan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan identitas terdakwa supaya tidak keliru dengan orang lain.

## 3.4 Fase Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
Setelah selesai fase pemeriksaan identitas terdakwa tahap berikutnya adalah fase pem- bacaan surat dakwaan oleh JPU. Ketentuan pembacaan surat dakwaan oleh JPU diatur dalam pasal 155 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut
“Sesudah itu ((pemeriksaan identitas terdakwa)) hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk memba- cakan surat dakwaan.”
Surat dakwaan yang berisi tuduhan- tuduhan pidana terhadap terdakwa dibacakan oleh jaksa. Pada saat pembacaan dakwaan terdakwa didudukkan di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim. Kedua belah pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasihat Hukum (pengacara) duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri.
Pada fase pembacaan dakwaan, jaksa bertujuan untuk mendakwa tersangka dengan bukti-bukti dan pasal yang sesuai dengan tindak pidana yanng didakwakan. Dakwaan itu akan berisi hal-hal seperti: (1) jenis dakwaan, (2) waktu, tempat, dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, (3) cara melakukan tindak pidana, dan (4) pasal yang dijadikan dasar pendakwaan.

## 3.5 Fase Pertanyaan Keberatan dari Terdakwa (Eksepsi)
Setelah selesai dibacakan dakwaan oleh JPU, hakim ketua akan menanyakan kepada terdakwa apakah dengan dakwaan tersebut terdakwa mengetahui maksudnya atau tidak. Kalau terdakwa tidak mengetahuii maksudnya
Struktur Wacana Persidangan Pidana (Dwi Purnanto)
hakim ketua akan memerintahkan kepada jaksa untuk memberi penjelasan yang diperlukan (sebagaimana ketentuan pasal 155 KUHAP).
Kalau sudah memahami isi dakwaan terdakwa akan ditanyai lagi apakah dengan dakwaan itu ia merasa keberatan atau tidak (sebagaimana ditur dalam pasal 156 KUHAP). Jika keberatan terdakwa bisa membuat eksepsi kepada majelis hakim. Eksepsi itu bisa dibuat terdakwa sendiri atau dibuat oleh Penasihat Hukumnya sebagai pengacara yang ditunjuk untuk mewakili terdakwa untuk menangani kasus tersebut.
Pada fase pertanyaan tentang keberatan terdakwa (eksepsi), ada sejumlah hal yang dipertanyakan, antara lain: (1) klarifikasi kepada terdakwa, (2) klarifikasi keberatan/ tidaknya tuntutan terhadap terdakwa, (3) klarifikasi keberatan/tidaknya dakwaan terhadap terdakwa lainnya, (4) konfirmasi hakim kepada terdakwa.

## 3.6. Fase Pemeriksaan Saksi
3.6.1 Pemeriksaan Identitas Saksi
Setelah dakwaan dibaca, terdakwa dimintai pendapat ada eksepsi atau tidak, barulah dimulai tahap pemeriksaan saksi. Pemeriksaan terhadap saksi diatur dalam pasal 159 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.
“Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk men- cegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.“
Pada saat ada pemeriksaan saksi posisi terdakwa berpindah dari posisi di tengah ruangan menuju tempat duduk di sebelah penasihat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasihat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasihat hukum.
Penuntut Umum akan ditanyai oleh hakim jumlah saksi yang akan dipanggil dalam sidang
persidangan hari itu. Saksi-saksi tersebut akan dipanggil oleh jaksa dan duduk di kursi yang berhadapan dengan hakim; kursi yang sama yang sebelumnya diduduki oleh terdakwa. Kemudian hakim akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi masing- masing tentang nama, tempat kelahiran, umur, bangsa, agama, pekerjaan dan apakah mereka ada hubungan keluarga atau tidak dengan terdakwa.
Saksi akan saling bergantian di dalam memberikan keterangan. Saksi yang pertama- tama diperiksa adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) KUHAP. Selain itu, di dalam pasal 159 ayat (1) juga diatur bahwa saksi satu dan saksi lain tidak boleh saling berhubungan sebelum memberikan keterangan di persidangan.

## 3.6.2 Pengambilan Sumpah Saksi
Di dalam pasal 160 ayat (4) KUHAP diatur bahwa sebelum memberikan keterangan seorang saksi hendaknya disumpah terlebih dahulu. Di dalam pengambilan sumpah keadaan saksi dalam posisi berdiri. Lafal ketika bersumpah akan disesuaikan dengan agama masing-masing saksi. Pelafalan sumpah tersebut akan dipandu oleh hakim dan ditirukan oleh saksi. Redaksi sumpahnya sudah diatur di dalam SK Menteri Kehakiman RI Tahun 1977 yang berbunyi antara lain sebagai berikut.
“Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi saya akan menerangkan dalam perkara ini yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
Ketika saksi bersumpah salah satu Panitera Pengganti akan mengangkat sebuah Al Quran atau Kitab Suci lainnya sesuai dengan agama mereka. Berikut merupakan data saksi pada saat bersumpah yang diambil sebelum memberikan keterangan atas adanya tindak pidana.
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 23, No. 1, Juni 2011: 66-78
Tuturan sumpah saksi di persidangan berbunyi sebagai berikut:
“Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya”
Tindak pelafalan mempunyai urutan, yaitu: (1) hakim meminta panitera untuk menyiapkan proses penyumpahan, (2) hakim meminta saksi untuk menirukan sumpah, (3) Lafal sumpah tersebut dimulai dengan pembacaan “Demi Allah”, (4) menegaskan bahwa saksi mau berjanji, dan (5) saksi akan memberikan keterangan yang betul-betul benar.
Apabila saksi beragama selain Islam (:Kristen) maka sumpahnya menggunakan redaksi yang berbeda, yaitu: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

## 3.6.3 Keterangan Saksi
3.6.3.1 Pertanyaan Hakim-Saksi
Setelah saksi-saksi selesai bersumpah, saksi pertama akan duduk di bangku di depan hakim, sedangkan saksi lain disuruh untuk keluar dari ruang persidangan. Itulah saatnya pemeriksaan saksi dimulai oleh Hakim Ketua (Hakim 1). Pemeriksaan kepada saksi akan berbentuk tanya-jawab.
Ketentuan yang tertuang dalam pasal 165 ayat (1) dan (2) akan memandu hakim, jaksa, penasihat hukum untuk melakukan pemeriksa- an kepada saksi. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut.
(1) “Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
(2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesem-
patan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.”
Pertanyaan yang diajukan hakim, jaksa, penasihat hukum kepada saksi harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 166 KUHP, yakni pertanyaan tidak boleh menjerat atau memojokkan. Selain itu, pada akhir pemberian keterangan dari masing-masing saksi, terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan tersebut (Pasal 164 KUHP).
Dalam skrip persidangan pidana, fase pemeriksaan saksi merupakan fase yang terpanjang dan mengandung beberapa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai wacana tanya jawab kepada saksi. Mula-mula hakim memanggil saksi untuk diklarifikasi apakah sudah disumpah atau belum di persidangan. Kemudian, dilanjutkan dengan permintaan hakim kepada saksi untuk bercerita atau memberi keterangan dalam kaitannya dengan tindak pidana terdakwa. Dalam menanyai saksi ini hakim juga menunjukkan hal untuk diklarifikasi kebenarannya. Dalam rangka mengklarifikasi kebenaran keterangan saksi, hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi mengenai rangkaian peristiwa yang diketahui saksi. Dalam konteks ini jawaban saksi ada yang hanya meng”iya”kan hakim, yakni jika pertanyaan hakim merupakan pertanyaan retoris (untuk klarifikasi “ya/ tidak”-nya); akan tetapi, juga ada jawaban yang disebutkan saksi sesuai dengan hal yang dipertanyakan hakim, seperti “Bulan bera- pa?”, “Warung siapa?”, “Uang berapa- an?”, “Terus apa dia bilang?” , dan sebagai- nya. Pertanyaan hakim kepada saksi sering hanya mengkonfirmasi atau menegaskan kebenaran jawaban saksi, maka tuturannya hanya dalam bentuk pernyataan, seperti “O, udah pulang duluan?” atau hanya ekspresi “Ho o” , dan “Tadi kan waktu di warung itu lho.” , yang kesemuanya itu merupakan cara hakim untuk mengingatkan atau
Struktur Wacana Persidangan Pidana (Dwi Purnanto)
menunjukkan saksi atas peristiwa yang diketahuinya dan agar rangkaian kesaksiannya bisa jelas dan runtut peristiwanya.
Dalam fase pemeriksaan saksi, ada kemungkinan hakim juga bisa merasa kesal, setelah melalui beberapa pertanyaan, apabila ternyata saksi tidak menyampaikan keterangan yang ia ketahui, namun akhirnya ia terjebak dan mengakui sendiri. Dalam konteks agak kesal, hakim tetap bisa menguasai keadaan dan bisa melanjutkan klarifikasi kepada saksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah ada konteks peristiwanya. Dalam hal ini saksi akhirnya mau memberikan keterangan yang agak panjang atau seperti suatu narasi (15-17). Jika proses klarifikasi dengan saksi satu sudah cukup (informasinya), hakim melanjutkan bertanya kepada saksi- saksi lainnya.
Mengklarifikasi untuk membuktikan kebenaran sebagaimana dalam BAP adalah tugas hakim di persidangan. Untuk tujuan ini hakim terkadang juga meragukan keterangan yang diberikan saksi. Karena persidangan berada dalam lingkup masyarakat Jawa (di wilayah Surakarta), tuturan hakim dalam meragukan kebenaran keterangan saksi ditandai dengan partikel “ lho ”, “ ta ”, “ thok ”, atau kata “ya”, gitu ya”, dan lain sebagainya yang kesemuanya ini mengindikasikan adanya keraguan yang perlu ditegaskan lagi atas informasi yang disampaikan oleh saksi. Sebelum mengakhiri serangkaian pertanyaan dalam pemeriksaan saksi, hakim mengecek ulang pertanyaaan yang pernah ia sampaikan kepada saksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi ulang semua keterangan saksi sama/ tidaknya dengan yang di hadapan penyidik yang semuanya tertulis dalam BAP.

## 3.6.3.2 Pertanyaan Jaksa-Saksi
Setelah pertanyaan dianggap cukup, lalu hakim memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memeriksa saksi. Data berikut dapat menjelaskan adanya pemeriksaan jaksa
kepada saksi.
1(9)Jaksa : Saksi Pak Totok, njih ?
Saksi 1 : He e.
2 Jaksa : Tadi dah menerangkan bahwa pada intinya satu lembar itu diperlihatkan Suwandi katanya dari Budi?
Saksi 1 : Iya. Ho o.
Jaksa : Katanya gitu , sehingga saksi juga mengetahui, curiga bahwa itu adalah uang tidak asli karena dari bentuknya pun sudah berbeda. Nggih tho ?
Saksi 1 : Nggih .
Jaksa : Setelah itu ikut proses polisi?
Saksi 1 : Iya. He e. Jaksa : Ikut proses polisi, suruh men- cari, maksudnya Pak Budi ya,
polisi Budi namanya?
Saksi 1 : Iya, He e.
Jaksa : He e. Itu suruh mencari siapa tahu kalau di rumah ada, itu maksudnya nggak jelas bahwa di rumah. Di rumah Penje- nengan atau di rumah Ketaon, ndak tahu, tapi akhirnya ketahuan juga?
Saksi 1 : Iya. He eh .
Jaksa : Duit itu di bawah tumpukan kayu?
Saksi 1 : Iya.
3 Jaksa : Memang tidak tahu siapa yang naruh , berapa banyak, hanya bahwa uang yang di situ yang ditemukan saksi Totok dengan uang satu lembar itu kan sama?
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 23, No. 1, Juni 2011: 66-78
Saksi 1 : Apanya?
Jaksa : Waktu itu yang diperlihatkan malam-malam itu, satu lembar itu dengan yang di tumpukan kayu itu hampir sama?
Saksi 1 : Hampir sama.
Jaksa : Hampir sama atau sama gitu
ya?! Saksi 1 : Iya, Pak. Saya mohon maaf ya,
Pak ya!
Jaksa : Iya. Iya. Saksi 1 : Yang masalah kelirnya kok
kelihatannya sama
Jaksa : Iya.
Saksi 1 : Tapi urusan di kantor. Jaksa : Urusan, iya Saya ndak nanya gitu . Pokoknya sama gitu . Saya ndak nanya berapa banyak ini, ndak .
Pokoknya yang ditemukan itu sama kelirnya dengan yang kelirnya itu sama.
Saksi 1 : Iya. Ho o. Iya.
Jaksa : Cukup.
Pada contoh di atas, karena sebelumnya hakim telah menanyakan identitas saksi dengan lengkap, pada fase berikutnya adalah jaksa hanya menanyakan nama saksi sebagai konfirmasi tanpa identitas lainnya (1). Per- tanyaan jaksa selanjutnya lebih berupa klarifikasi dengan menunjukkan hal-hal yang telah disampaikan saksi kepada hakim pada fase sebelumnya. Dalam konteks pertanyaan jaksa dalam bentuk klarifikasi penunjukan, saksi sering hanya meng”iya”kan saja (2-3).

## 3.7 Pemeriksaan Terdakwa
Setelah semua saksi memberikan keterangan, berikutnya akan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Pemeriksaan juga dilakukan dengan strategi tanya-jawab. Dasar pemeriksaan terdakwa tertuang dalam pasal 175 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.
“ Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.
Dalam praktik pemeriksaan di pengadilan, terdakwa selalu menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa. Pertanyaan tersebut bisa dari hakim atau jaksa selaku penuntut umum.

## 3.7.1 Pertanyaan Hakim-Terdakwa
Hakim dalam fase pemeriksaan terdakwa pertama hakim akan memanggil dan menyuruh terdakwa untuk menceritakan kejadian tindak pidana yang dilakukan. Dalam bertanya itu, sebetulnya hakim sudah mengetahui jawabannya (karena sudah ada dan dibuat penyidik dalam BAP), tetapi hakim bertujuan ingin mengecek dan mengkonfirmasi ulang atas apa yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, biasanya jawaban terdakwa hanya meng”iya”kan hakim saja. Kemudian hakim melanjutkan serangkaian pertanyaan dan dijawab terdakwa dengan singkat (ya atau tidak). Mendengar jawaban terdakwa yang pendek tersebut, hakim lalu melanjutkan per- tanyaan dengan menunjukkan atau memberi- kan pernyataan sebagai konfirmasi.
Cara hakim menanyakan secara ber- ulang-ulang kepada terdakwa bertujuan untuk mengecek ingatan terdakwa terhadap kejadian yang ia lakukan. Selain itu, juga bermaksud ingin mengkonfirmasi kebenaran dan kejujuran dari jawaban terdakwa. Dalam konteks ini ada
Struktur Wacana Persidangan Pidana (Dwi Purnanto)
kemungkinan terdakwa yang sebelumnya tidak mengakui telah melakukan tindak pidana, dengan perulangan pertanyaan hakim, akhirnya ia terjebak dan mengakui perbuatan pidana- nya.
Pengulangan pertanyaan dipakai sebagai salah satu strategi yang dipakai hakim agar terdakwa tidak bisa mengelak dari tuduhan. Strategi hakim yang digunakan hakim adalah pertanyaan retoris, yang dalam hal ini menyebabkan jawaban terdakwa hanya bisa meng”iya”kan saja. Selanjutnya, hakim juga memakai strategi penceriteraan (narasi) yang agak lengkap atas tindak pidana terdakwa. Jadi, dengan strategi yang dilakukan hakim seperti itu tidak lain bertujuan agar terdakwa sulit untuk mengelak.
Apabila hakim bertanya dengan cara retoris atau narasi, dan hanya dijawab dengan meng”iya”kan saja, lalu hakim akan mengubah strategi pertanyaan dengan memakai suatu opini. Dalam konteks ini biasanya terdakwa akan menjawab dengan spontan bahwa bukan yang di”opinikan” hakim, tetapi memberi jawaban yang sebaliknya, yakni terdakwa akan menjawab jujur tentang kejadian yang sebenarnya. Akhirnya apabila hakim meng- hadapi jawaban tidak tahu dari terdakwa, hakim akan terus meminta klarifikasi kepada terdakwa, sampai terdakwa memberikan jawaban yang benar. Namun jika terdakwa memang tidak tahu betul, hakim akan menyu- dahi pertanyaannya.

## 3.7.2 Pertanyaan Jaksa-Terdakwa
Jaksa dalam mengajukan pertanyaan kepada terdakwa diawali dengan pertanyaan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi nama terdakwa, dan menanyakan tentang hasil penyidikan polisi (sudah atau belum). Per- tanyaan jaksa selanjutnya adalah mengkon- firmasikan kepada terdakwa atas kebenaran dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi, apakah terdakwa mengakui atau tidak. Pertanyaan itu diulangi dan dilanjutkan oleh
jaksa, ada kemungkinan terdakwa menyam- paikan ketidaksetujuannya sewaktu ditanyai polisi. Jadi, keluhan terdakwa itu bertujuan untuk mengadu kepada jaksa. Apabila masih ada keluhan terdakwa atas tindakan polisi, biasanya hakim akan menyela dan menegaskan bahwa kebenaran ada di pihak polisi. Untuk mengantisipasi ini, jaksa melakukan serang- kaian pembuktian dengan menunjukkan tanda tangan yang dibubuhkan terdakwa di dalam BAP, yang mengindikasi-kan bahwa terdakwa juga sudah menyetujui hal-hal yang didakwakan kepadanya (11-5). Akhirnya, apabila memang terdakwa tidak bersalah, dalam arti hal-hal yang dituliskan di BAP itu tidak benar, ia akan dengan tegas menyang- kalnya. Dalam konteks itu, jaksa tetap mem- bacakan dakwaannya sebagaimana yang dituliskan di BAP karena pernyataan jaksa telah disangkal terdakwa.

## 3.8 Fase Pembacaan Tuntutan
Setelah semua saksi memberikan keterangan, tahap pemeriksaan terdakwa selesai lalu hakim akan menutup sidang dengan maksud memberi waktu kepada jaksa mempersiapkan dan membuat tuntutannya. Tuntutan adalah sebuah rekomendasi dari jaksa mengenai sanksi kepada terdakwa yang akan dimintakan kepada majelis hakim. Dasar hukum yang dipakai dalam fase ini adalah pasal 182 ayat (1) yang berbunyi “Setelah peme- riksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”
Data berikut dapat menjelaskan fase pembacaan tuntutan oleh JPU.
(12)Hakim 1 : Lha iya, cari penyakit Kamu ini ah.
Siap dengan tuntutannya, Pak Jaksa, siap? Tuntutannya siap?
Jaksa : Iya.
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 23, No. 1, Juni 2011: 66-78
Hakim1 : Ya, silakan!
Jaksa : Terima kasih. Pengadilan Negeri Boyolali untuk keadilan, atas nama terdakwa Abdullah bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di dalam persi- dangan, yaitu baik, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, juga bukti tersurat, Kami, Jaksa penuntut umum menuntut, primer mengenai pasal 245 KUHP, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terhadap para terdakwa harus dijatuhi hukuman untuk mem- pertanggungjawabkan per- buatannya. Majelis hakim, sebelum sampai pada tuntutan bagi terdakwa, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang dipertimbangkan untuk melakukan tuntutan, yaitu hal- hal yang memberatkan: per- buatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan ter- dakwa dapat merusak pere- konomian negara, dan ter- dakwa memberikan kete- rangan di persidangan yang berbelit-belit. Adapun hal-hal yang meringankan: terdakwa sopan di persidangan, ter- dakwa minta agar tidak mengulangi perbuatan lagi dan akan lebih berhati-hati, dan terdakwa juga mengaku belum pernah dihukum, dan terdakwa masih muda usia. Berdasarkan hal-hal tersebut, Kami, Jaksa penuntut umum dalam perkara
ini menuntut supaya yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang meme- riksa dan mengadili perkara ini memutuskan: (1) terdakwa Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan uang kertas palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau mengedarkan sebagai uang kertas yang tidak palsu pada waktu diterima diketahui bahwa tidak tulen atau palsu sebagaimana sesuai pasal 245 KUHPidana, (2) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dipotong selama ter- dakwa berada dalam tahanan dengan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di ta- hanan, (3) menyatakan barang bukti berupa 73 lembar uang seratus ribu rupiah emisi 1999 dirampas untuk dimusnahkan, (4) menetapkan supaya terdakwa Abdullah dibebani membayar biaya perkara sebe- sar 2.500 rupiah. Demikian tuntutan ini dan Kami bacakan. Diserahkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2006. Jaksa penuntut umum, Sutrisno, Sarjana Hukum.
Setelah hakim menyilakan jaksa untuk membacakan tuntutannya, jaksa menyampai- kan agar tuntutan tersebut bisa diputuskan hakim. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan salah fase dalam skrip persidangan pidana adalah: (1) adanya tindak pidana
Struktur Wacana Persidangan Pidana (Dwi Purnanto)
dengan sengaja untuk menyimpan uang kertas palsu, (2) menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, (3) menyatakan barang bukti berupa 73 lembar uang seratus ribu ru- piah emisi 1999 (uang palsu), dan (4) mem- bayar biaya perkara sebesar 2.500 rupiah.
Di dalam fase ini sebenarnya ada bebe- rapa ketentuan yang mengatur adanya jawaban balik dari pihak terdakwa atas tuntutan yang dibuat hakim. Hal itu sebagaiamana tertuang di dalam pasal 185 ayat (1) b, yang berbunyi seperti berikut.
“Selanjutnya terdakwa dan atau pena- sihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. “

## 3.9 Fase Pembacaan Putusan
Setelah acara persidangan selesai, ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup. Setelah itu, para hakim harus mengambil keputusan. Keputus- annya dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau hari lain, setelah dilakukan musyawarah terakhir di antara para hakim untuk mengambil putusan.
Ketentuan yang mengatur hakim unruk membuat putusan tertuang dalam pasal 182 ayat (3) dan (4). Ketentuannya berbunyi seperti berikut.
(3) “Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk meng- ambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin mening- galkan ruangan sidang.
(4)  Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”
Dasar putusan hakim ditentukan berdasarkan: (1) adanya alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dengan per- buatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi- nya lagi, (2) sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, (3) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian Negara, dan yang meringankan adalah (5) terdakwa sopan di persidangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; terdakwa belum pernah dihukum. Serangkaian dasar alasan putusan hakim itu membentuk fase pembacaan putusan pidana dalam sebuah skrip persidangan pidana di pengadilan.

## 3.10 Fase Penutupan Sidang
Pada akhir persidangan hakim ketua akan menyatakan bahwa persidangan dinyatakan selesai dan ditutup. Pasal 182 KUHAP mengatur ketentuan sebagai berikut:
“Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya”.
Pernyataan penutupan persidangan dapat dinyatakan dengan ungkapan seperti pada data berikut.
(14)Hakim 1 : Ini karena baik terdakwa mau- pun Jaksa penuntut umum terima putusan tersebut, maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hari ini sidang selesai dan ditutup. (19/UPAL/ABD/BI/12-4-06)
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 23, No. 1, Juni 2011: 66-78

## 4.  Penutup
Wacana hukum ditandai dengan bebe- rapa genre yang bisa dibedakan berdasarkan tujuan komunikasi, tempat atau konteks terjadinya, peristiwa atau kegiatan komunikatif yang berhubungan, hubungan sosial atau profesional para partisipannya, latar belakang pengetahuan yang dimiliki partisipan dalam situasi berlangsungnyapersidangan.
Pemahaman struktur wacana hukum pidana dapat dikaitkan dengan konsep “skrip” ( script ). Jika pemahaman wacana titik tumpunya pada adanya konteks dalam pemakaian bahasa, maka skrip menekankan adanya konteks yang berupa pengetahuan yang sama-sama dipunyai oleh peserta tutur.
Struktur skrip persidangan pidana berisi serangkaian tindakan dalam kurun waktu untuk memenuhi suatu tujuan pembuktian ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, di dalam sebuah skrip persidangan pidana dapat dibedakan
beberapa tahap ( scenes ) atau fase, peran ( roles ), dan register yang khas. Misalnya, dalam wacana persidangan, terdapat fase pembukaan sidang, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaaan oleh jaksa penuntut umum, dan sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud dengan peran adalah partisipan di persidangan, yaitu praktisi hukum: hakim, jaksa, saksi, terdakwa, dan penasihat hukum; sedangkan register mengacu pada beberapa kosa kata yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah disepakati tafsir dan maknanya oleh para praktisi hukum.
Pendeskripsian struktur wacana per- sidangan pidana ini didasarkan pada kekhasan penyampaian tuturan penutur (misalnya, hakim) dalam menyampaikan fase-fase pertanyaan (sebagai situasi teks) yang berulang (register persidangan), dan berfungsi untuk mengkonfir- masi jawaban saksi maupun terdakwa untuk mendapatkan bukti demi tercapainya sebuah fakta hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Biber, Douglas dan Edward Finegan (ed.). 1994. Sociolinguistic Perspectives on Register .
New York: OUP.
Halliday, M.A.K. 1978. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Lan- guage and Meaning. Great Britain: Edward Arnold Ltd.
Hatch, Evelyn. 1992. Discourse and Language Education . Cambridge: CUP.
Hymes, Dell. (1974). 1979. Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach .
Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Noeng Muhadjir.1990. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin.
Schiffrin, Deborah. 1994. Approaches to Discourse . Cambridge: Blackwell.
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa . Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
Verschueren, Jef. 1995. Handbook of Pragmatics. Philadelphia: John Benjamin Publishing Co.