## Penelitian

## Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program  Kota  Layak Anak Di Kota Padang
Fadhillah Dzul Fiqri 1 ; Hidayatul Fajri 2
1 2 Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
* Korespondensi : fadilazul00@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas forum anak dalam mengadvokasi kepentingan  anak  di  dalam  program  kota  layak anak  di  Kota  Padang,  serta  hambatan  dan kendala yang dialami forum anak dalam mengadvokasi kepentingan anak di dalam program kota layak anak di  Kota  Padang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan advokasi yang dilakukan FORANDANG yaitu  sosialisasi  hak  dan  perlindungan  anak,  kampanye  hak  dan  perlindungan  anak,  FGD  tentang pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak,  serta  audiensi  tentang  pemenuhan  hak  dan  perlindungan anak.Hasil menunujukkan bahwa, FORANDANG belum memiliki kapasitas dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program KLA, karena masih terdapat beberapa kategori yang  belum  terpenuhi,  seperti  kapasitas  sumberdaya  manusia,  kapasitas  keuangan,  dan  kapasitas jaringan  dan  relasi.  Sedangkan  dalam  hal  pelalksanaan  kegiatan  advokasi  ditemukan  beberapa kendala  seperti,  kurangnya  sumberdaya  manusia,  dana  yang  belum  mencukupi  serta  sulit mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan..
Kata Kunci:   Advokasi, Hak dan Perlindungan Anak, Forum Anak, Kapasitas Organisasi.

## Abstract
This  research  was  conducted  with  the  aim  of  knowing  the  capacity  of  the  children's  forum  in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City, as well as the obstacles and constraints experienced by the children's forum in advocating for children's interests in the  child-friendly  city  program  in  Padang  City.  This  research  was  conducted  using  a  descriptive qualitative  research  method.  The  results  showed  that  the  advocacy  activities  carried  out  by FORANDANG  were  socialization  of  child  rights  and  protection,  child  rights  and  protection campaigns, FGDs about fulfilling children's rights and protection, as well as hearings about fulfilling children's rights and protection. The results showed that, FORANDANG did not yet have the capacity to advocate the interests of children in the KLA program, because there are still several categories that have not been fulfilled, such as human resource capacity, financial capacity, and network and relationship capacity. Meanwhile, in terms of carrying out advocacy activities, several obstacles were found, such as a lack of human resources, insufficient funds and difficulty obtaining permits to carry out activities.
Keywords:  Advocacy,  Rights  and  Protection  of  Children,  Children's  Forum,  Organizational Capacity

## 1. Pendahuluan
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  pada  tahun  2006 menjadikan  beberapa  kota  di  Indonesia  sebagai  pilot  project  pengembangan  menuju  Kota
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
Layak  Anak,  salah  satunya  yaitu  Kota  Padang  (Sari,  2021).  Komitmen  Kota  Padang  dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun  2019  tentang  Kota  Layak  Anak  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Pembinaan  dan  Perlindungan  Anak,  serta  melakukan  berbagai  upaya  dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu salah satu syarat untuk menjadi Kota Layak Anak adalah dengan memenuhi prinsip partisipasi anak dalam pembangunan (Rizki, 2015:11). Hal  tersebut  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Partisipasi  Anak  dalam Pembangunan  yang  menyebutkan  bahwa  partisipasi  anak  dalam  pembangunan  merupakan acuan  bagi  kementerian/lembaga  dalam  melaksanakan  suatu  program.  Pernyataan  tersebut berarti dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program Kota Layak Anak, maka diperlukan partisipasi anak.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rizki,  dkk  (2015),  dengan  judul  pemenuhan  hak partisipasi anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  anak-anak  Kota  Bandung  sudah  dilibatkan dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan  pembangunan,  namun  dalam  pelaksanaan  masih banyak  yang  belum  paham  mengenai  partisipasi  anak  serta  peranan  forum  anak  dalam pembangunan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Bandung.  Sehingga  keterlibatan  anak  dalam pembangunan  masih  terbatas.  Di  Kota  Padang  Partisipasi  Anak  diatur  dalam  Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Dalam peraturan  ini  dijelaskan  bahwa,  dalam  pelaksanaan  pengembangan  partisipasi  anak  dalam pembangunan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk Forum Anak. Saat ini, Kota Padang sudah membentuk Forum Anak: “Saat ini Kota Padang sudah memiliki Forum  Anak  Kota  Padang  (FORANDANG)  yang  berdiri  pada  23  September  2009. Pembentukan forum tersebut didasarkan pada Konveksi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Forum  Anak (Fasilitator FORANDANG).
Forum Anak Kota Padang dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan anak- anak  Kota  Padang  dengan  kepentingan  orang  dewasa  (Jannah,  2022:  68).  Forum  Anak merupakan wadah partisipasi anak yang difaslitasi oleh pemrintah yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk menyuarakan aspirasi, keinginan, harapan, kebutuhan, bahkan kekhawatiran mereka  (Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11 Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak).  Pernyataan tersebut  berarti  bahwa,  keberadaan  Forum  Anak  Kota  Padang  tidak  hanya  sebagai  media partisipasi anak namun juga sebagai media yang mengadvokasikan kepentingan anak. Adapun bentuk  advokasi  yang  dilakukan  Forum  Anak  Kota  Padang  yaitu  advokasi  non litigasi,  atau advokasi  yang  dapat  dilakukan  diluar  persidangan  (Mahardani,  2018:65).  Kegiatan  advokasi yang dilakukan tersebut berupa: 1) Sosialisasi hak dan perlindungan anak; 2) Kampanye hak dan  perlindungan  anak;  3)  Audiensi  dengan  pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak  dan perlindungan anak; dan 4) Focus Group Discussions (FGD) dengan pemerintah.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jannah,  dkk  (2022),  dengan  judul  optimalisasi peranan forum anak dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palembang. Hasil  menunjukkan  bahwa,  peranan  forum  anak  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  dinilai masih  belum  optimal,  hal  tersebut  terjadi  karena  anggota  forum  tidak  paham  dengan peranannya.  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  Sihontang,  dkk  (2017)  dengan  judul pengembangan  kapasitas  organisasi  forum  komunikasi  peduli  anak  dalam  penanganan  anak korban  kekerasan  seksual  di  Kota  Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  dengan adanya  peningkatan  kapasitas  organisasi  FKPA  dibidang  pengetahuan,  jejaring  kerja,
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
menguatkan  kepemimpinan  dan  kemampuan  membangun  kerja  sama  sosial  dapat meningkatkan pengelolaan informasi dalam penanganan anak korban kekerasan sosial.
Diketahui  bahwa  dalam  mengadvokasikan  kepentingan  anak  di  dalam  Program  Kota Layak Anak, maka Forum Anak Kota Padang harus memiliki kapasitas yang kuat sehingga hak dan  perlindungan  anak  dapat  dipenuhi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini difokuskan pada bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki Forum Anak Kota Padang dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam Program Kota Layak Anak. Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kapasitas organisasi yang dimiliki Forum Anak Kota Padang  dalam  mengadvokasikan  Kepentingan  anak  di  dalam  Program  Kota  Layak  Anak dengan menggunakan teori menurut (Hall, 2003), yang menjelaskan bahwa, terdapat dimensi- dimensi kapasitas organisasi, yaitu: 1) Kapasitas Sumberdaya Manusia, 2) Kapasitas Keungan, 3)  Kapasitas  Jaringan  dan  Relasi,  4)  Kapasitas  Proses  dan  Infrastruktur,  dan  5)  Kapasitas Perencanaan dan Pembangunan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Kualitatif  Deskriptif  yang  bertujuan  untuk menjelaskan secara terperinci, sistematis, dan faktual sesuai yang terjadi di lapangan (Moleong, 2014:6). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas forum anak dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program kota layak anak di Kota Padang.
Adapun  Penilitian  dilakukan  pada  13  Maret  2023  s/d 7  April  2023  di  Dinas  P3AP2KB Kota Padang, sedangkan, dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder (Sujarweni, 2014). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara  dengan  informan  penelitian.  Penentuan  informan  dengan  menggunakan  teknik purpose  sampling,  yaitu  teknik  pemilihan  informan  yang  disesuaikan  dengan  pertimbangan atau kriteria tertentu (Sujarweni, 2014). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu  Fungsional  Penggerak  Swadaya  Masyarakat  Dinas  P3AP2KB  Kota  Padang,  Pembina Forandang,  Fasilitator  Forandang,  Koordinator  Klaster  Hak  dan  Perlindungan  Anak,  dan anggota  Forandang.  Kemudian  data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  seperti  buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan untuk memperkaya hasil penelitian serta menjadi referensi bagi penulis. Sumber data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Advokasi Kepentingan Anak di dalam Program Kota Layak Anak oleh Forum Anak Kota Padang
Menurut Mahardanai (2018, 65) advokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) advokasi litigasi, berupa advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum atau melalui pengadilan, dan b) advokasi non litigasi, atau kegiatan advokasi yang dilakukan diluar persidangan.
Sedangakn  menurut  Topasimasang  (2007,45),  terdapat  beberapa  strategi  dalam mengadvokasikan  kebijakan,  yaitu:  a)  Proses  Legitimasi  dan  Yurisdiksi,  dengan  melakukan penyusunan  legal  drafting;  b)  Proses  Politik  dan  Birokrasi,  dengan  melakukan  kerjasama, lobby,  audiensi,  diskusi,  FGD;  c)  Proses  Sosialisasi  dan  Edukasi  Masyarakat,  dengan melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat,  melakukan  pendampingan,  serta kampanye.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Afdil  selaku  Fasiliator  Forandang menjelaskan  bahwa  “kegiatan  advokasi  yang  dilakukan  oleh  Forandang  kebanyakan  adalah
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
kegiatan sosialisasi hak dan perlindungan anak kepada anak-anak Kota Padang, Kampanye hak dan  perlindungan  anak  kepada  masyarakat,  audiensi  dengan  beberapa  kepala  dinas  untuk pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak,  serta  FGD  ataupun  diskusi  dengan  beberapa  dinas untuk  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak”.  (Wawancara  Jumat,  17  Maret  2023). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kegiatan advokasi kepentingan anak di dalam program Kota Layak Anak di Kota Padang yang dilakukan oleh Forandang yaitu advokasi non litigasi dengan menggunakan strategi politik dan birokrasi, serta strategi sosialisasi dan mobilisasi.
Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain, sebagai berikut:
(1) Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungan Anak, berdasarkan wawancara dengan ibuk Erniviyanti  selaku  Pembina  Forandang  bahwa,  “Kegiatan  sosialisasi  hak  dan kepentingan  anak  saat  ini  dilakukan  secara  online  maupun  offline”  (Wawancara Selasa,  4  April  2023), sedangkan  untuk  pelaksanannya  dijelaskan  oleh  Afdil  selaku Fasilitator Forandang bahwa, “untuk kegiatan sosialisasi hak dan perlindungan anak kami lakukan dalam dua program kegiatan, yaitu goes to school dan goes to mosque. Kegiatan goes to school yaitu kami mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang, sedangkan kegiatan goes to mosque kami lakukan pada saat bulan ramdhan dengan mengunjungi masjid-masjid di Kota Padang. Kegiatan kami lakukan dengan mensosialisasikan  materi  terkait  hak  dan  perlindungan  anak  sesuai  hak-hak  dan perlindungan  anak  di  dalam  indikator  KLA  kepada  anak-anak  di  Kota  Padang” (Wawancara  Jumat,  17  Maret  2023).  Sedangkan  sosialisasi  yang  dilakukan  secara online,  berdasarkan  wawancara  dengan  Habil  selaku  anggota  Forandang    bahwa “kegiatan sosialisasi secara online kami lakukan dengan membuat postingan di media sosial  tentang  hak  dan  perlindungan  anak”.  (Wawancara,  Sabtu  25  Maret  2023). Adapun  berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator  Forandang,  bahwa “kegiatan  sosialisasi  yang  kami  lakukan  seperti  pentingnya  identitas  anak,  dampak pernikahan  dini,  dampak  rokok  dan  napza  bagi  kesehatan,  sekolah  ramah  anak, kekerasan seksual, dll yang sesuai dengan hak dan perlindungan anak dalam Indikator KLA”. (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023).
(2) Kampanye Hak dan Perlindungan Anak, berdasarkan wawancara dengan Habil selaku anggota Forandang bahwa “dalam memperingati hari Tanpa Kekerasan Internasional pada  2  Oktober  2022  kami  melakukan  kampanye  anti  Kekerasan  Anak  di  depan Kantor  DPRD  Sumatera  Barat,  kegiatan  kami  lakukan  dengan  memegang  spanduk yang berisi penolakan terhadap kekerasan pada anak”. (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023).  Selain  itu  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Callista  salah  seorang Koordinator  Klaster  hak  anak  bahwa,  “Dalam  memperingati  hari  Sumpah  Pemuda pada 28 Oktober 2023, kami diundang untuk mengisi acara yang dilakukan RRI. Saat itu  kami  menampilkan  drama  musikal  tentang  mencegah  kekerasan  pada  anak”. (Wawancara, Minggu 26 Maret 2023).
(3) Audiensi  dengan  beberapa  lembaga  atau  dinas  terkait  pemenuhan  hak  dan perlindungan  anak,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pira  salah  seorang Koordinator Klaster Hak anak bahwa, “kami pernah melakukan audiensi dengan dinas pendidikan  terkait  anak  putus  sekolah  di  Kota  Padang,  dengan  meminta  saran  dan upaya apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut”. (Wawancara,
Minggu  26  Maret  2023).  Selain  itu  berdasarkan  wawancara  dengan  Habil  selaku anggota  Forandang  bahwa,  “kami  pernah  melakukan  audiensi  dengan  kepala puskesmas Padang Barat, kami mengajukan kalau ada kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan anak maka bisa mengajak Forandang dalam melakukan kegiatan, seperti sosialisasi stunting dan gizi buruk”. (Wawancara, Sabtu 25 Maret 2023).
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
(4) FDG  atau  Diskusi  dengan  Pemerintah  Kota  Padang  terkait  pemenuhan  hak  dan perlindungan anak, berdasarkan wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang  bahwa,  “Forandang  sering  melakukan  diskusi  dengan  dinas-dinas  yang terdapat  di  dalam  Gugus  Tugas  KLA  di  Kota  Padang,  terutama  dengan  Dinas P3AP2KB Kota Padang, karena Forandang berada dibawah Dinas tersebut. Biasanya diskusi  yang  dilakukan  Forandang  terkait  dengan  pelaksanaan  program-program kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.” (Wawancara, Selasa 4 April 2023). Selain itu berdasarkan wawancara dengan ibuk Emilza selaku Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas P3AP2KB bahwa, “Forandang juga diikutsertakan dalam MUSREMBANG baik itu ditingkat Kota maupun Kecamatan, dimana Forandang aktif menyampaikan  aspirasi  dari  anak-anak  Kota  Padang”.  (Wawancara  Rabu,  5  April 2023).  Berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator  Forandang  juga menjelaskan bahwa, “pada tahun 2021 saat angka pernikahan anak usia dini banyak di Kota  Padang,  sehingga  Pemerintah  melakukan  FGD  untuk  mencari  solusi  dalam mengatasi  permasalahan  tersebut,  dimana  dalam  kegiatan  tersebut  Forandang  juga diundang untuk menyampaikan sarannya”. (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023).

## 3.2.  Kapasitas  Forum  Anak  dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  di  dalam Program Kota Layak Anak di Kota Padang
Menurut Hall et al. (2003), mendefenisikan bahwa kapasitas organisasi yaitu kemampuan organisasi  dalam  menggunakan  berbagai  sumber  organisasi,  seperti  sumberdaya  manusia, keuangan, jaringan dan relasi, insfrastruktur dan proses, serta perencanaan dan pengembangan untuk menghasilkan output serta fungsi yang diinginkan. Hall et al. (2003), menggambarkan dimensi kapasitas organisasi, sebagai berikut:

## 3.2.1 Kapasitas Sumberdaya Manusia (Human Resources Capacity)
Kapasitas  sumberdaya  manusia  merupakan  indikator  utama  yang  harus  ada  dalam organisasi, karena dalam keberhasilan sebuah organisasi tergantung dedikasi serta komutment dari orang-orang yang ada didalamnya. Sehingga, untuk melihat kapasitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, tingkah laku dan sikap yang dimiliki oleh sumberdaya manusia yang ada di dalam organisasi (Hall et al., 2003:5).
Kepengurusan  Forandang  berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator Forandang  bahwa  “anggota  Forandang  berasal  dari  anak-anak  Kota  Padang  yang  berusia kurang dari 18 tahun yang dipilih melalui open recruitment dan proses seleksi yang dilakukan sekali dalam dua tahun, atau lebih sesuai dengan arahan dari pembina” (Wawancara Jumat, 17 Maret  2023).  Kemudian  ibuk  Erniviyanti  selaku  Pembina  Forandang  menyatakan  bahwa “untuk  menjadi  anggota  Forandang  harus  memiliki  beberapa  ketentuan  seperti,  memiliki kemapuan  mengelolah  waktu,  mememiliki  kemampuan  dibidang  IT,  memiliki  kepribadian yang baik, mampu bekerjasama dengan tim, serta memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kemampuan tersebut nantinya dapat digunakan oleh anggota Forandang untuk melakukan kegiatan untuk pemenuhan han dan perlindungan anak”. (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Selain  itu  berdasarkan  wawancara  dengan  Habil  selaku  anggota  Forandang  bahwa,  “setiap pergantian anggota kami melakukan kegiatan capability building untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Forandang, kegiatan tersebut berupa pelatihan kepemipinan, LDK serta Bimtek”. (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023).
Adapun  kepengurusan  Forandang  tahun  2022-2024  diatur  dalam  SK  Walikota  Padang Nomor 503 tahun 2022. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepengurusan Forandang ada  sebanyak  48  orang  yang  terdiri  dari  1  orang  pendamping,  1  orang  Pembina,  4  orang
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
Fasilitator, 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, 5 orang Koordinator  klaster  hak  anak  dan  perlindungan  anak  dan  1  orang  Koordinator  tambahan dibidang media kreatif, dan 32 anggota yang terbagi kedalam klater hak dan perlindungan anak serta media kreatif.
Namun dari hasil wawancara dengan Afdil selaku Fasilitator Forandang diperoleh bahwa, “saat ini banyak anggota kami yang tidak aktif dalam berkegiatan, sehingga habis lebaran akan diadakan open recruitmen kembali atas arahan dari pembina”. (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Dari pernyataan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang, bahwa “anggota tersebut tidak aktif berkegiatan karena beberapa hal, seperti memiliki kesibukan lain, umurnya sudah melewati batas, juga dapat terjadi karena melalaikan tanggung jawab”. (Wawancara Selasa, 4 April 2023).
Dari  pernyataan  tersebut  diperoleh  bahwa,  Forandang  masih  belum  memiliki  kapasitas sumberdaya  manusia.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  banyak  anggota  yang  tidak  aktif  dalam berkegiatan.  Keterbatasan  sumberdaya  manusia  dapat  mempengaruhi  Forandang  dalam melakukan kegiatan adokasi kepentingan anak di dalam program KLA.

## 3.2.2. Kapasitas Keuangan (Financial Capacity)
Kapasitas keuangan yaitu kemampuan organisasi dalam memanfaatkan, mengelolah, serta mengembangkan anggaran keuangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi (Hall et al.,  2003:5).  Berdasarkan  wawancara  dengan  ibuk  Emilza  selaku  Fungsional  Penggerak Swadaya  Masyarakat  Dinas  P3AP2KB  Kota  Padang  bahwa,  “dana  atau  anggaran  untuk pelaksanaan  program  kerja  Forandang  berasal  dari  APBD  Kota  Padang  untuk  dana  KLA. Adapun  anggaran  yang  diberikan  berupa  anggaran  sosialisasi  dan  anggaran  rapat”.  Dari pernyataan  tersebut,  berarti  tidak  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Forandang  dananya berasal  dari  APBD  Kota  Padang.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator Forandang  bahwa,  “dalam  melakukan  kegiatan  anggaran  kami  peroleh  dari  dinas  melalui pembina, tapi tidak semua kegiatan anggaranya berasal dari dinas. Untuk anggaran lain berasal dari open donasi yang kami lakukan melalui postingan sosial media”. (Wawancara Jumat 17 Maret 2023).
Selain itu, menurut ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang bahwa, “untuk anggaran pelaksanaan program Forandang berasal dari DPA dinas P3AP2KB Kota Padang, namun tidak semua kegiatan anggarannya berasal dari dinas, adapun proses penganggarannya yaitu anggota Forandang  harus  mengajukan  proposal  kegiatan  terlebih  dahulu  baru  bisa  dicairkan”. (Wawancara  Selasa,  4  April  2023).  Berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator Forandang  bahwa,  “untuk  saat  belum  ada  yang  mensponsori  kegiatan  yang  dilakukan Forandang,  begitupun  dengan  dana  CSR,  kami  tidak  punya”.  (Wawancara  Jumat,  17  Maret 2023).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Forandang  belum  memiliki  kapasitas dalam  dimensi  kapasitas  keuangan.  Hal  itu  terjadi karena  kekurangan  dana  akibat  minimnya perencanaan  anggaran.  Keadaan  ini  tentunya  juga  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  kegiatan advokasi  kepentingan  anak  yang  dilakukan  Forandang,  karena  dalam  melakukan  kegiatan tentunya membutuhkan anggaran yang memadai.

## 3.2.3. Kapasitas Jaringan dan Relasi (Relationship and Network Capacity)
Kapasitas Jaringan dan Relasi dalam sebuah organisasi yaitu berkaitan dengan bagaimana kemampuan  dari  organisasi  untuk  menciptakan  atau  memanfaatkan  kerjasama  dengan organisasi lain atau dengan pemerintah, publik ataupun swasta (Hall et al., 2003:5).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator  Forandang  bahwa,  “karena program  kami  disesuaikan  dengan  Indikator  KLA  maka  kami  banyak  melakukan  kerjasama dengan  Gugus  Tugas  KLA”.  (Wawancara  Jumat,  17  Maret  2023).  Seperti  pernyataan  Habil
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
selaku anggota Forandang, bahwa “dalam melakukan pendampingan korban kekerasan kami trauma healing dibantu oleh psikolog ahli dari Pusat Pelatihan Keluarga”. (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023). Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Pira salah seorang Koordinator Hak Anak, bahwa, “kami melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca anak Kota Padang”. (Wawancara Minggu, 26 Maret 2023). Namun demikian saat ini, Forandang belum melakukan kerjasama dengan dunia usaha yang ada di Kota Padang, dari wawancara  dengan  ibuk  Erniviyanti  selaku  pembina  Forandang  bahwa  “Forandang  saat  ini banyak melakukan kerjasama dengan dinas-dinas yang terlibat dalam gugus tugas KLA, namun dengan  dunia  usaha  belum  ada  baik  berupa  pendanaan  atau  penyediaan  sarana  dan  prasana kegiatan”. (Wawancara Selasa, 4 April 2023). Dari pernyataan tersebut maka Forandang juga belum memiliki kapasitas pada dimensi jaringan dan relasi, karena belum terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta.
Karena  dalam  menilai  kapasitas  jaringan  dan  relasi  maka  Forandang  harus  mampu bekerjasama dengan seluruh pihak baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. 3.3.4. Kapasitas Infrastruktur dan Proses (Infrastructure and Process Capacity)
Kapasitas Infrastruktur dan Proses yaitu kemampuan organisasi dalam meanfaatkan atau menggunakan  sarana  dan  prasara  yang  ada  di  dalam  organisasi,  seperti  teknologi  informasi (Hall et al., 2003:6).
Dari hasil wawancara dengan ibuk Erniviyanti selaku Pembina Forandang, bahwa “dalam melakukan kegiatan advokasi kepentingan anak yang dilakukan Forandang, Dinas P3AP2KB menyediakan  Media  Sosial  yang  diolah  langsung  oleh  anggota  Forandang,  sehingga  dalam kepengurusannya dibentuk unit tambahan yaitu divisi media kreatif yang bertugas mengelolah media  sosial  tersebut,  selain  itu  dinas  juga  menyediakan  kendaraan  untuk  melakukan sosialisasi, untuk laptop ataupun infocus yang digunakan dalam menampilkan materi sosialisasi biasaya  juga  kami  sediakan”.  (Wawancara  Selasa,  4  April  2023).  Selain  itu  dari  hasil wawancara  dengan  Wirman  selaku  Koordinator  Media  Kreatif  bahwa,  “divisi  media  kreatif bertugas  untuk  mengelolah  semua  media  sosial  yang  dimiliki  Forandang,  seperti  membuat postingan di instagram tentang hak dan perlindungan anak, selain itu media sosial Forandang juga  digunakan  untuk  menginformasikan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Forandang.  Selain mengelolah postingan media sosial divisi media kreatif juga bertugas untuk mendesain poster- poster yang kami gunakan untuk kegiatan kampanye ataupun sosialisasi”. (Wawancara Jumat, 17 Maret 2023). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Forandang sudah memiliki kapasitas pada  dimensi  infrastruktur  dan  proses.  Hal  tersebut  karena  Forandang  sudah  memanfaatkan media yang dimiki dengan baik serta Forandang juga memiliki divisi tersendiri yang bertugas mengelolah media tersebut.

## 3.3.5. Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan (Planning and Development Capacity)
Kapasitas  Perencanaan  dan  Pengembangan  dalam  sebuah  organisasi  merupakan kemampuan organisasi untuk mengembangkan rencana strategi organisasi, berupa perencanaan serta desain program yang akan dilakukan (Hall et al., 2003:6). Forandang memiliki program yang  akan  dilakuksanakan  satu  tahun,  berdasarkan  pernyataan  Afdil  selaku  Fasilitator Forandang  bahwa,  “Kami  membuat  Program  Kerja  setelah  semua  anggota  dipilih,  program kami susun dalam jangka satu tahun kegiatan, untuk kegiatan yang kami lakukan disesuaikan dengan  indikator  KLA”.  (Wawancara  Jumat,  17  Maret  2023).  Selanjutnya,  berdasarkan wawancara  dengan  ibuk  Erniviyanti  selaku  pembina  Forandang  bahwa,  “dalam  penyusunan program kerja saya serahkan semuanya kepada anggota Forandang tentang program apa yang ingin mereka lakukan, setelah mereka diskusikan baru saya beri masukan. Intinya program yang dibuat  disesuaikan  dengan  Indikator  KLA”.  (Wawancara  Selasa,  4  April  2023).  Selain  itu
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
berdasarkan  wawancara  dengan  Pira  salah  seorang  Koordinator  Klaster  hak  anak  bahwa, “program-program yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh anggota Forandang, misalkan melakukan sosialisasi terkait Sekolah Ramah Anak, maka materinya kami sendiri  yang  membuatnya,  dan  kami  juga  nantinya  yang  akan  menyampaikan  materi.” (Wawancara Minggu, 26 Maret 2023).
Adapun  pelaksanaan  program  kerja  Forandang  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  seperti mensosialisasi hak dan perlindungan anak melalui postingan media sosial, mengkampanyekan hak  dan  perlindungan  anak  dengan  memegang  spanduk-spanduk,  mengkampanyekan  dan mensosialisasikan  hak  dan  perlindungan  anak  dengan  menampilkan  drama  musikal, mensosialisasikan  hak  dan  perlindungan  anak  dengan  menampilkan  materi  tentang  hak  dan perlindungan  anak.  Hal  tersebut  berarti  FORANDANG  sudah  memiliki  kapasitas  dalam perencanaan  dan  pengembangan,  yang  mana  program  kerja  FORANDANG  dibuat  oleh anggotanya  sendiri,  selain  itu  dalam  melakukan  kegiatan  FORANDANG  juga  memiliki berbagai strategi dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak.

## 3.3. Hambatan  Forum  Anak  dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  di  dalam Program KLA di Kota Padang
Dalam melaksanakan sebuah program tidak akan luput dari hambatan, begitupun forum anak  dalam  mengadvokasikan  kepentingan  anak  di  dalam  program  KLA  di  Kota  Padang. Adapun untuk melihat hambatan yang dialami, penulis menggunakan teori Hansen dan Mowen (2016), yang dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal .
1. Hambatan Internal
Hambatan Internal merupakan hambatan yang datang dari dalam organisasi. Berdasarkan wawancara  dengan  ibuk  Erniviyanti  selaku  Pembina  Forandang,  bahwa  “saat  ini  hambatan yang  kami  hadapi  dalam  melakukan  kegiatan  yaitu  kekurangan  sumberdaya  manusia dikarenakan  banyak  anggota  Forandang  yang  tidak  aktif  dalam  berkegiatan,  sehingga  dalam waktu dekat akan kami lakukan open recruitment untuk memiliki anggota baru”. (Wawancara Selasa,  4  April  2023).  Selain  itu  berdasarkan  wawancara  dengan  Afdil  selaku  Fasilitator Forandang  bahwa,  “dalam  melakukan  kegiatan  dana  yang  disediakan  hanya  untuk  kegiatan sosialisasi dan rapat, sehingga kami kekurangan dana dalam melakukan kegiatan”. (Wawancara Jumat,  17  Maret  2023).  Dari  pernyataan  tersebut  maka  hambatan  internal  yang  dihadapi Forandang  dalam  melakukan  kegiatan  yaitu  berupa  kekurangan  sumberdaya  manusia,  serta kekurangan dana dalam melakukan kegiatan.
2. Hambatan Eksternal
Hambatan  Eksternal  yaitu  hambatan  yang  berasal  dari  luar  organisasi.  Dari  wawancara dengan  Callista  salah  seorang  Koordinator  Klaster  hak  anak,  bahwa  “hambatan  dari  luar organisasi  yang  sering  kami  hadapi  yaitu  terkadang  sulit  meminta  izin  kepada  suatu  lembaga untuk melakukan kegiatan”. (Wawancara Minggu, 26 Maret 2023). Selain itu, Pernyataan Habil, selaku anggota Forandang bahwa “hambatan yang sering kami alami yaitu ketidak sesuaian antara pelaksaan  program  dengan  perencanaan  awalnya,  hal  tersebut  terjadi  karena  sulit  untuk mendapatkan izin. Sehingga banyak program yang akhirnya diundur pelaksanannya seperti kami ada rencana melakukan kunjungan dan audiensi dengan P2TP2A, namun karena ada program lain
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
yang  lebih  mendesak  untuk  dilaksanakan  akhirnya  kunjugan  dan  audiensi  tersebut  diundur pelaksanaannya”. (Wawancara Sabtu, 25 Maret 2023).
Dari  hasil  wawancara  dengan  anggota  FORANDANG,  hambatan  yang  berasal  dari luar organisasi yang dihadapi FORANDANG yaitu sulit meminta izin kepada lembaga atau dinas untuk melakukan kegiatan yang berakibat kepada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan program, sehingga banyak program yang akhirnya diundur pelaksanaannya.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik  kesimpulan  berupa:  Kegiatan  Advokasi yang  dilakukan  FORANDANG  di  dalam  Program  KLA  yaitu  kegiatan  sosialisasi  hak  dan perlindungan  anak,  kampanye  hak  dan  perlindungan  anak,  FGD  dengan  Pemerintah  terkait pemenuhan  hak  dan perlindungan  anak,  Serta melakukan  audiensi untuk  memenuhi  hak dan perlindungan anak. Adapun dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya FORANDANG harus memiliki  kapasitas  yang  cukup  agar  hak  dan  perlindungan  anak  dapat  terpenuhi.  Untuk mengukur kapasitas FORANDANG, Penulis menggunkan dimensi Kapasitas Hall et al, (2003), berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, FORANDANG belum memiliki kapasitas dalam  mengadvokasikan  kepentingan  anak  di  dalam  program  KLA  di  Kota  Padang.  Hal tersebut, karena ada beberapa kategori dalam dimensi kapasitas Hall et al (2003), yang belum mampu  dipenuhi,  yaitu  Kapasitas  sumber  daya  manusia,  karena  banyak  anggota FORANDANG  yang  tidak  aktif  dalam  melakukan  kegiatan.  Selain  itu,  kapasitas  keuangan, karena  dana  yang  disediakan  terbatas  pada  pelaksanaan  program  Sosialisasi  dan  Rapat  saja. Lalu kapasitas jaringan dan relasi, dimana FORANDANG belum melakukan kerjasama dengan dunia usaha di Kota Padang dalam melakukan kegiatan advokasi kepentingan anak di dalam program KLA di Kota Padang.

## Referensi
1. Hansen dan Mowen. 2016. Akuntansi Manajerial. Buku I Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
2. Hall, M. H. dkk. (2003). The Capacity to Serve a Qualititative Study of the Challenges Facing Canada’s  Nonprofit  and  Voluntary  Organizations.  Canada:  Canadian  Centre  for  Philanthropy. http://sectorsource.ca/resource/file/capacity-serve-qualitative-study-challenges-facing-canadas- nonprofit-and-voluntary
3. Jannah,  M.,  dkk,  (2022).  Optimalisasi  Peran  Forum  Anak Dalam  Mensosialisasikan  Kebijakan Kota  Layak  Anak  di  Kota  Palembanga.  Governance  jurnal  ilmu  pemerintah.  2(10),  65-76. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/5640
4. Mahardhani, Ardhana. J., (2018). Advokasi Kebijakan Publik. Ponorogo: Calina Media.
5. Moleong,  Lexy.  J.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
6. Topatimasang, Roem. Dkk. 2007. Mengubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Insistpress.
7. Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
Jurnal Administrasi Publik. 2(12), 98-116. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/5251
8. Sihontang, P., dkk. (2017). Pengembangan Kapasitas Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dalam  Penanganan  Anak  Korbam  Kekerasan  Seksual  di  Kota  Bandung.  Peksos  jurnal  ilmiah pekerjaan sosial. 2(16), 359-379. https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/117
9. Sujarweni,  V. Wiratna. (2014)  Metodologi  Penelitian:  Lengkap,  Praktis,  dan  Mudah  dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Kapasitas  Forum  Anak  Dalam  Mengadvokasi  Kepentingan  Anak  Di  Dalam  Program Kota Layak Anak Di Kota Padang
10. Rizki,  D.  A.,  dkk.  (2015).  Pemenuhan  Hak  Partisipasi  Anak  Melalui  Forum  Anak  dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Share sosicial work Journal. 1(5), 11-14. https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13085/0 11. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  3  Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-3- tahun-2011
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
https://www.kla.id/wp-content/uploads/2017/05/permen-11-thn-2011-kebi-pengem-KLA.pdf
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/53_thun_2018_edit.pdf