Peningkatan Keterampilan … (Galeh/ hal. 13-23)

## PENGARUH  GAYA  KEPEMIMPINAN  MUTU DAN DISTRIBUTIF  KEPALA SEKOLAH  DALAM  MENINGKATKAN  MUTU  PENDIDIKAN  MELALUI  8
STANDAR  NASIONAL  PENDIDIDKAN  (SNP)
Indah  Wahyuni 1 , Muhammad  Nuruzzaman 2 , Husaini Usman 3 , dan Darmono 4 1,2,3, 4 Pendidikan T eknik Sipil dan Perencanaan, FT , UNY Email: indahwahyuni@uny.ac.id

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sejauhmana pengaruh kepemimpinan mutu kepala SMKN 2 Depok  Sleman  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  8  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP);  (2) sejauhmana pengaruh kepemimpinan distributif kepala SMKN 2 Pengasih Kulon Progo dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kajian ini merupakan kajian kuantitatif. Populasi kajian adalah seluruh guru (termasuk kepala sekolah) yang mengajar di SMKN 2 Depok Sleman dan SMKN 2 Pengasih Kulon Progo di Provinsi D.I Yogyakarta. Sampel penelitian dipilih 30 Guru (termas uk kepala sekolah) berjumlah 30 masing-masing sekolah, sehingga total sampel berjumlah 60 orang. Pengumpulan data menggunakan angket dimana untuk menambahan informasi menggunakan observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik statistik kuantitatif dengan terlebih dahulu data diuji normalitas, linieritas dan multikolinieritas kemudian baru dapat dilanjutkan dengan analisis regresi tunggal. Hasil kajian adalah sebagai berikut. (1) Kepemimpinan mutu  (X1)  Kepala  SMKN  2  Depok  tidak  berpengaruh   terhadap  SNP  (Y)  dengan  nilai  Sig.  0,543  (syarat berpengaruh nilai sig. < 0, 05); (2) Kepemimpinan distributif (X2) Kepala SMKN 2 Pengasih  berpengaruh terhadap SNP (Y) dengan nilai Sig. 0,004 (syarat berpengaruh nilai sig. < 0, 05).
Kata  kunci : Gaya kepemimpinan, Mutu, Distributif, Mutu pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (NSP)

## ABSTRACT
This study aims to: (1) determine the influence of the quality leadership of the principal of SMKN 2 Depok Sleman in improving the quality of education through 8 National Education Standards (SNP); (2) determine the influence of the distributive leadership of the principal of SMKN 2 Pengasih Kulon Progo in improving the quality of education through 8 National Education Standards (SNP). This study is a quantitative  study. The study population was all teachers (including the principal) who taught at SMKN 2 Depok Sleman and SMKN 2 Pengasih Kulon Progo in D.I Yogyak arta Province. The research sample was selected 30 teachers (including the principal) totaling 30 each school, so that the total sample amounted to 60 people. Collecting data using a questionnaire where to add information using observation and documentation study. Data analysis used quantitative statistical techniques with the data being tested for normality, linearity and multicollinearity first, then continued with a single regression analysis. The results of the study are as follows. (1) Leadership quality (X1) Principal of SMKN 2 Depok  has no effect on SNP (Y) with the value of Sig. 0.543 (conditions affect  the sig value. <0, 05); (2) Distributive leadership (X2) Principal of SMKN 2 Pengasih has an effect on SNP (Y) with the value of Sig. 0.004 (conditions affect the value of sig. <0, 05).
Keywords: Leadership style, Quality, distributive, Education quality, National education standards

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  aspek  untuk membangun  bangsa  dalam  mewujudkan warga  negara  yang  handal  professional  dan berdaya  saing  tinggi.  Pendidikan  juga merupakan cara yang  efektif sebagai  proses nation  and  character  building,  menentukan perjalanan  dan  regenerasi  suatu  bangsa.
Pendidikan selalu  menjadi  topik  yang  hangat bagi  negara-negara  di  penjuru  dunia,  tak terkecuali  Indonesia.  Pendidikan  diperoleh di sekolah.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  di seluruh  sekolah  di  Indonesia  (Rangkuman Statistik  Persekolahan  2017-2018)  adalah: 1) 90.749 ruang kelas mengalami rusak berat dan  60.760  ruang  kelas  rusak  total;  2)  Dari
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
214.409  sekolah  SD/SMP/SM  (negeri  dan swasta),  hanya  144.293  sekolah  yang memiliki  perpustakaan;  3)  Dari  144.293 perpustakaan,
6.436
perpustakaan mengalami rusak berat dan 5.529 perpustakaan  rusak  total;  dan  4)  Dari 214.409  sekolah  SD/SMP/SM  (negeri  dan swasta),  hanya 50.150 sekolah yang memiliki  laboratorium science .
Di  sisi  lain,  kualifikasi  guru  Indonesia juga  menjadi  permasalahan  di  Indonesia. Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005 Pasal  9  menyebutkan,  setiap  guru  wajib memperoleh  kualifikasi  pendidikan  minimal S1/D4.  Namun,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  masih  mencatat  terdapat guru  yang  di  bawah  jenjang  S1.  Guru  yang telah  tersertifikasi  pun  juga  masih  di  bawah 50  persen.  Sejalan  dengan  itu  pada  hasil survey
PISA-OECD
menyebutkan problematika yang dihadapi dunia pendidikan  Indonesia  pada  tahun  2018 adalah:  1)  Kondisi  sosial-psikologis  siswa 41%  mengalami  perundungan  (peringkat  5 dari  78  negara)  dan  20%  korban  rumor buruk; 2)  Belanja  pendidikan  Indonesia  US$ 14.717/siswa dan  OECD US$  89.092/siswa; 3)  kualifikasi  guru  berijasah  S1/D4  SMK 9%;  dan  4)  Guru  bersertifikasi  28,5%. Artikel  ini  telah  tayang  di  Katadata.co.id dengan judul "Biang Masalah Mutu Pendidikan  Indonesia".
Berdasarkan  permasalahan  pendidikan di  Indonesia  seperti  diatas  berdampak  pada rendahnya  mutu  pendidikan  pada  setiap jenjang  dan  satuan  pendidikan.  Sehingga menghasilkan  lulusan  yang  tidak  kompeten yang  berdampak  pada  semakin  banyaknya pengangguran  karena  daya  saing  yang sangat  tinggi  dengan  kualitas  lulusan  yang rendah. Perbaikan sarana prasarana, meningkatkan  pelatihan  dan  uji  kompetensi dalam peningkatan kompetensi guru,
mengalokasikan dana APBN bagi pembiayaan  pendidikan  guna  mensukseskan wajib belajar  9 tahun, dan masih banyak lagi, namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  mutu pendidikan  di  Indonesia  masih rendah.
Selain itu pemerintah berupaya melakukan  peningkatan  mutu  pendidikan dengan  sertifikasi  guru,  akreditasi  dan peningkatan  standar  nasional  pendidikan. Standar  nasional  pendidikan  sebagai  kriteria minimal  berbagai  aspek  yang  relevan  dalam pelaksanaan  sistem  pendidikan  nasional  dan harus  dipenuhi  oleh  penyelenggara  dan/atau satuan pendidikan.  Mutu  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK) dinilai berdasarkan pemenuhan  8  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP)  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  No.19  Tahun  2005,  yaitu:  1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar  Isi; 3)  Standar  Proses;  4)  Standar  Penilaian Pendidikan;  5)  Standar  Pendidikan  dan Tenaga  Kependidikan;  6)  Standar  Sarana dan Prasarana;  7) Standar  Pengelolaan;  dan 8) Standar Pembiayaan Pendidikan. Delapan standar  tersebut  berfungsi  sebagai  dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Pada  aspek  pembiayaan,  pendidikan dan  tenaga  kependidikan  dan  sarana- prasarana  merupakan  kewenangan  dari pemerintah  maupun  pemerintah  daerah. Sementara  untuk  aspek-aspek  menyangkut kurikulum, pembelajaran, evaluasi dan pengukuran,  sarana  dan  alat  pembelajaran, metode  dan  waktu  belajar,  buku  teks  serta alokasi  belanja  dan  penggunaan  anggaran, semuanya  menjadi  kewenangan  sekolah. Dalam hal ini, maka kepala sekolah dan para guru  dituntut  bertanggung  jawab  terhadap kualitas  proses  dan  hasil  belajar  guna meningkatkan mutu pendidikan secara
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
nasional.  Mereka  memainkan  banyak  peran sebagai  pemimpin.  Mulai  dari  mengawasi staf,  berinteraksi  dengan  siswa,  mengawasi disiplin kerja dengan keluarga dan masyarakat,  mengelola  fasilitas  sekolah, membantu dalam kurikulum, rencana pengembangan staf, dan mengelola anggaran. Dengan banyaknya tanggungjawab  maka  tidak  mengherankan bahwa  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang kuat  memberikan  kontribusi  bagi  sekolah yang  efektif.  Kepala  sekolah  bertugas melakukan  pembinaan  terhadap  guru  agar terjadi  peningkatan  pembelajaran  di kelas.
Penyelenggaraan  pendidikan  kejuruan khususnya  SMK  tidak  lepas  dari  berbagai permasalahan  mutu  yang  dihadapi  oleh penyelenggaraannya. Apabila ditinjau sebagai suatu sistem, berbagai permasalahan yang  dihadapi,  terdapat  lima  permasalahan, yaitu:  konteks,  masukan  (input),  proses, luaran  (output),  dan  hasil  atau  dampak  dari luaran  (outcome).  Permasalahan  luaran SMK  adalah  rendahnya  mutu  lulusan  dilihat dari  belum  sesuainya  kompetensi  lulusan dengan harapan pihak  industri atau  lapangan kerja  (Widihastuti,  2007).  Mutu  luaran  ini dipengaruhi  oleh  mutu  proses  yang  meliputi: Proses Belajar Mengajar (PBM), manajemen sekolah,  dan  kepemimpinan  sekolah.  Mutu proses  dipengaruhi  mutu  input  yang  meliputi harapan  sekolah,  kurikulum,  ketenagaan, peserta  didik,  sarana  dan  prasarana,  dana, peraturan  perundang-undangan  (regulasi), struktur  organisasi,  dan  sistem  administrasi. Jika  dipandang  dari  sudut  kewenangan, sekolah  sebagai  sistem  tersusun  dari  input, proses  dan  output,  sedangkan  konteks  dan outcome berada di luar kewenangan  sekolah akan  tetapi  harus  mendapat  perhatikan  juga dari pihak  sekolah.
Guna menyelesaikan beberapa permasalahan  diatas,  peran  kepala  sekolah
dalam meningkatkan mutu pendidikan dinilai  sangat  penting,  terutama  dalam mendorong pengelolaan 8 standar pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini akan  melihat  Pengaruh Kepemimpinan Mutu  dan  Distributif  Kepala  Sekolah  dalam Lingkup  Standar  Nasional  Pendidikan  untuk Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Kepemimpinan Menurut Nawawi (2004) kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan  atau  kecerdasan  mendorong sejumlah  orang  (dua  orang  atau  lebih)  agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan  yang  terarah  pada  tujuan  bersama. Hal  ini  dipertegas  dengan  pendapat  Robbins (2008)  yang  mendefinisikan  kepemimpinan sebagai  kemampuan  untuk  mempengaruhi suatu  kelompok  dan  mengarahkannya  untuk mencapai tujuan  tertentu.
Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan  untuk  mempengaruhi  orang-orang yang  dipimpinnya,  agar  mau  berbuat  seperti yang  diharapkan  ataupun  diarahkan  oleh orang  lain  yang  memimpinnya.  (Sutikno, 2014).  Slamet  (2002)  tugas  pimpinan  tidak hanya  memberi  perintah,  tetapi  mendorong dan  memfasilitasi  perbaikan  mutu  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  anggota  atau  bawahan. Upaya  suatu  organisasi  untuk  meningkatkan mutu kinerjanya memerlukan adanya kepemimpinan yang selalu memotivasi anggota-anggota  lain  dari  organisasi  itu untuk  selalu  memperbaiki  mutu  kerjanya. Rangkuman  definisi  kepemimpinan dari berbagai pendapat tersebut adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan/mendorong/mempengaruhi/ menggerakkan  bawahannya  atau  orang  lain agar  bersedia  melakukan/  berkontribusi  atas sesuatu dalam mencapai  tujuan  tertentu.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)

## Gaya  Kepemimpinan
Gaya  kepemimpinan  menurut  Thoha
(2013) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan  terbagi  menjadi  dua  kategori gaya  yang  ekstrem  yaitu:  (1)  Gaya kepemimpinan  otokratis,  gaya  ini  dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas  kekuatan posisi  dan  penggunaan  otoritas;  (2)  Gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini dikaitkan  dengan  kekuatan  personal  dan keikutsertaan  para  pengikut  dalam  proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan menurut pendapat Hasibuan (2007)
gaya kepemimpinan  dibagi  menjadi  tiga  bagian, yaitu;  (1)  Kepemimpinan  Otoriter,  jika kekuasaan  atau  wewenang,  sebagian  besar mutlak  berada  pada  pimpinan  atau  dengan kata  lain  pimpinan  itu  menganut  sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan  sendiri  oleh  pemimpin,  bawahan tidak  diperkenankan  untuk  berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan pertimbangan  dalam  proses  pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas  kerja  karyawan  dan  kurang memperhatikan  seperti  apa  perasaan  dan kesejahteraan  bawahan.  (2)  Kepemimpinan Partisipatif  apabila  dalam  kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan
kerja sama yang
serasi,menumbuhkan loyalitas,
dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi  bawahan  agar  merasa  ikut memiliki perusahaan. Bawahan harus berpartisipasi  memberikan  saran,  ide,  dan pertimbangan  dalam  proses  pengambilan keputusan. Pemimpin dengan gaya partisipatif  akan  mendorong  kemampuan bawahan  mengambil  keputusan.  Dengan
demikian,  pimpinan  akan  selalu  membina bawahan  untuk  menerima  tanggung  jawab yang  lebih besar.  (3) Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan secara sepenuhnya. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan  dan  kebijaksanaan  dengan  bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya.  Pemimpin  tidak  peduli  cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan
pekerjaannya, karena pekerjaan  sepenuhnya  diserahkan  kepada bawahan.
Gaya  kepemimpinan  menurut  Sutikno (2014:35)  mengatakan  gaya  kepemimpinan atau  perilaku  kepemimpinan  atau  sering disebut Tipe Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan  yang  luas  dikenal  dan  diakui keberadaanya  adalah  sebagai  berikut:  (1) Tipe  Otokratik,  tipe  kepemimpinan  ini menganggap  bahwa  kepemimpinan  adalah hak  pribadinya  (pemimpin),  sehingga  ia tidak  perlu  berkonsultasi  dengan  orang  lain dan  tidak  boleh  ada  orang  lain  yang  turut campur.  Seorang  pemimpin  yang  tergolong otokratik  memiliki  serangkaian  karateristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin  otokratik  adalah  seorang  yang egois.  Seorang  pemimpin  otokratik  akan menunjukan sikap yang menonjolakan keakuannya, dan selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan,  tidak  mau  menerima  saran  dan pandangan  bawahannya.  (2)  Tipe  Kendali Bebas  atau  Masa  Bodo,  tipe  kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan
otokratik. Dalam
kepemimpinan  tipe  ini  sang  pemimpin biasanya  menunjukkan  perilaku  yang  pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung  jawab.  Seorang  pemimpin  yang
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
kendali  bebas  cenderung  memilih  peran yang  pasif  dan  membiarkan  organisasi berjalan  menurut  temponya  sendiri.  Disini seorang  pemimpin  mempunyai  keyakinan bebas  dengan  memberikan  kebebasan  yang seluas-luasnya  terhadap  bawahan  maka semua  usahanya  akan  cepat  berhasil.  (3) Tipe  Paternalistik, persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya  dalam  kehidupan  organisasi dapat  dikatakan  diwarnai  oleh  harapan bawahan  kepadanya.  Harapan  bawahan berwujud  keinginan  agar  pemimpin  mampu berperan  sebagai  bapak  yang  bersifat melindungi  dan  layak  dijadikan  sebagai tempat  bertanya  dan  untuk  memperoleh petunjuk,  memberikan  perhatian  terhadap kepentingan dan kesejahteraan  bawahannya. Pemimpin  yang  paternalistik  mengharapkan agar legitimasi kepemimpinannya merupakan  penerimaan  atas  peranannya yang dominan dalam kehidupan organisasi.(4)  Tipe  Kharismatik,  Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik  khusus  yaitu  daya  tariknya yang sangat memikat, sehingga mampumemperoleh  pengikut  yang  sangat besar  dan  para  pengikutnya  tidak  selalu dapat  menjelaskan  secara  konkrit  mengapa orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan  sebab-sebab  mengapa  seorang pemimpin memiliki kharisma. Yang diketahui  ialah  bahwa  pemimpin  yang demikian  mempunyai  daya  penarik  yang amat  besar.  (5)  Pemimpin  tipe  militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi  militer.  Pemimpin  yang  bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakan  bawahannya  lebih  sering mempergunakan  sistem  perintah,  senang bergantung  kepada  pangkat  dan  jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-
lebihan.  Menuntut  disiplin  yang  tinggi  dan kaku dari  bawahannya, dan  sukar  menerima kritikan  dari  bawahannya.  (6)  Tipe  Pseudo- demokratik, Tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi demokratik.  Tipe  kepemimpinan  ini  ditandai oleh  adanya  sikap  seorang  pemimpin  yang berusaha mengemukakan keinginan- keinginannya  dan  setelah  itu  membuat sebuah  panitia,  dengan  berpura-pura  untuk berunding  tetapi  yang  sebenarnya  tiada  lain untuk mengesahkan saransarannya. Pemimpin  seperti  ini  menjadikan  demokrasi sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan leih mengarah  kepada  kegiatan  pemimpin  yang otoriter  dalam  bentuk  yang  halus.  (7)  Tipe Demokratik,  adalah  tipe  pemimpin  yang demokratis.  Tipe  kepemimpinan  dimana pemimpin  selalu  bersedia  menerima  dan menghargai  saran-saran,  pendapat,  dan nasehat  dari  staf  dan  bawahan,  melalui forum  musyawarah  untuk  mencapai  kata sepakat.Kepemimpinan  demokratik  adalah kepemimpinan  yang  aktif,  dinamis,  dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan  secara  tertib  dan  bertanggung jawab. Pembagian  tugas  disertai  pelimpahan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas, memungkinkan  setiap  anggota  berpartisipasi secara aktif.
Pada  prinsipnya  pemimpin  bersikap menyerahkan  dan mengatakan kepada bawahan  inilah  pekerjaan  yang  harus saudara kerjakan, saya  tidak peduli,  terserah saudara  bagaimana  mengerjakannya  asal pekerjaan  tersebut  bisa  diselesaikan  dengan baik.  Dalam  hal  ini  bawahan  dituntut memiliki kematangan dalam pekerjan (kemampuan)  dan  kematangan  psikologis (kemauan).
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)

## Kepemimpinan Mutu
Kepemimpinan  dengan  fokus  utama mutu,  disebut  kepemimpinan  mutu.  Usman (2013)  mengatakan  bahwa  kepemimpinan mutu adalah kepemimpinan dengan mengharapkan  sesuatu  dengan  sempurna dan  terbaik.  Sedangkan  menurut  Gaspert (2005),  kepemimpinan  mutu  pada  dasarnya sebuah  proses  dampak  peningkatan  kualitas dengan pemimpin yang mencoba mempengaruhi bawahannya untuk
melaksanakan  hal  yang  dianggap  penting oleh  pemimpin.
Pemimpin yang
melaksanakan kepemimpinan  mutu  akan  berusaha  untuk meningkatkan  kinerja  setiap  individu  dan sumber daya  organisasi lainnya,  seperti   alat atau  mesin,  dana,  dan  prosedur  kerja  agar produktivitas  dapat  meningkat.    Ketika produktivitas kerja meningkat, dapat menciptakan kebanggaan bagi semua personil.  Menurut  Nanang  dan  Mohammad (2007), dalam menjalankan
fungsi kepemimpinan  mutu,  pemimpin  pendidikan harus dapat membantu menciptakan  suasana sosial yang  baik, sehingga  tercipta  semacam persaudaraan kerja sama  dengan rasa bebas, seperti:  (1)  membantu  kelompok  mengatur diri mereka sendiri; (2) Membantu kelompok  dalam menetapkan prosedur kerja;  dan  (3)  bertanggung  jawab  untuk membuat keputusan dengan tim. Kepemimpinan mutu terwujud dengan adanya usaha  dan komitmen  pimpinan  untuk membangun  organisasi  yang    bermutu  dan dukungan  aktif  dari  semua  karyawan  yang terlibat dalam kegiatan ini untuk menjalankan  tugasnya dengan  baik.
Arcaro  (2006)  menyatakan  bahwa pemimpin  mutu  adalah  seseorang  yang mengukur keberhasilan individu dalam suatu  organisasi.  Ciri  seorang  pemimpin mutu pendidikan adalah mampu
menggambarkan  visi  organisasi  kepada  staf sekolah yang ada, dan memotivasi karyawan untuk mengambil apa yang mereka butuhkan untuk  mencapai  visi  tersebut.    Jarome  S. Arcaro  (2006)  mengembangkan  konsep kepemimpinan  mutu  mengacu  pada  konsep tanggung  jawab  bersama  antara  pimpinan dengan  bawahannya  dan  pemberdayaan personil  yang  telibat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah,  ia  memvisualisasikan pikirannya dalam bentuk Piramida Kepemimpinan  Mutu  pada  gambar  1 berikut:
Gambar 1. Piramida Kepemimpinan Mutu (Arcano, 2006)
Arcaro (2006) lebih lanjut  berpendapat bahwa  setiap  orang  adalah  pemimpin  dalam piramida  kualitas  kepemimpinan  ini.  Oleh karena  itu,  ia  bertanggung  jawab  atas masalah  mutu. Pemimpin  mutu yang mencerahkan  dan  mendorong  karyawannya untuk  mencapai  tujuan  utama  organisasi. Dalam piramida kepemimpinan mutu, dewan  sekolah,  pengawas  dan  administrator harus  menyediakan  staf  dan  guru  dengan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung  keberhasilan  mereka.  Dengan konsep  kepemimpinan  mutu  ini,  berarti kekuatan  mutlak  yang  telah  ditetapkan  dan dipegang oleh dewan sekolah, pengawas dan pengurus  dalam  pengelolaan  lembaga  tidak dapat dipertahankan lagi dalam
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
melaksanakan  visi  pendidikan  bermutu. Namun,  ini  tidak  berarti  bahwa  dewan sekolah,  pengawas,  dan  administrator  tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan  di  bawah  kewenangan  mereka berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku dan  mencerminkan  perhatian,  pendapat, sikap, dan kepentingan semua karyawan dan pelanggan  mereka.
Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mutu merupakan aspek penting  dan  menjadi  sadar  akan  pendidikan yang  bermutu.  Tanpa  pemimpin  yang bermutu  maka  proses  perbaikan  mutu  tidak bisa  dicapai,  karena  peningkatan  kualitas membutuhkan komitmen kepemimpinan dalam  mutudan  upaya  mempengaruhi  staf agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam proses penerapan
kepemimpinan mutu, pemimpin harus memperhatikan mutu sejak awal perencanaan.  Dalam  perencanaan,  ia  harus memahami  harapan  pelanggan,  melakukan pengendalian, dan terus menerus meningkatkan  kinerja  sesuai  harapan  dan keinginan  pelanggan.  Mukhopadhay  (2005), pelanggan  yang  selalu  mempertahankan pertumbuhan, mengidentifikasi berbagai karakteristik  kepemimpinan  dalam  konteks manajemen  mutu,  yaitu:  manajemen  yang selalu  bergerak,  customer-centric,  otonomi, eksperimen, mengatasi kegagalan, mendukung  inovasi  dan  mengatasi  risiko, menjalin rasa keakraban, keinginan, intensitas  dan  antusiasme  orang  tua,  siswa, guru  dan  staf  merupakan  kualitas  dasar seorang pemimpin.
Peranan dan tanggungjawab pemimpin kependidikan harus memiliki
pandangan yang jelas mengenai sekolah atau lembaga  kependidikan  yang  dipimpinnya, serta dapat menjelaskan visi tersebut kepada bawahannya  sehingga  personil  memahami dan  dapat  menjalankan  program  yang direncanakan.  Menurut  Husaini  Usman (2013),  ada  lima  kemampuan  dasar  atau indikator  yang  harus  ada  pada  setiap pemimpin, yaitu: (a) visi  yang jelas, (b)  kerja keras, (c)  ketekunan yang  penuh  ketabahan, (d)  pelayanan  dengan  rendah  hati,  dan  (e) disiplin kuat.  Endang  dalam  Nasution  (2001) mengindentifikasi karakteristik kepemimpinan  mutu,  antara  lain  1)  Visible,
Committed, dan Knowledgeable,
kepemimpinan yang  fokus  pada  kualitas  dan mengembangkan hubungan yang baik dengan  karyawan,  pelanggan  dan  pemasok; 2)
Semangat misionaris, yaitu mempromosikan  aspek  kualitas  di  luar organisasi;  3)  Target  yang  agresif,  yaitu perbaikan  yang  bersifat  incremental;  4) Strong  driver,  yaitu  tujuan  ditetapkan dengan  jelas;  5)  Komunikasi  nilai-nilai, melakukan perubahan budaya kearah budaya  kualitas;  6)  Organisasi,  struktur organisasi  yang  dimiliki  adalah  struktur mendatar yang meungkinkan adanya wewenang  yang  lebih  besar  bagi  tingkat yang  lebih  rendah;  dan  7)  Kontak  dengan pelanggan.

## Kepemimpinan Distributif
Kepemimpinan  distributif  belakangan ini  sangat  hangat  untuk  diterapkan  di sekolah karena hampir semua kepala sekolah se-Indonesia disibukkan oleh tugas administratif.  Misalnya  wajib  menghadiri undangan  Bupati/Walikota  yang  tidak  bisa diwakilkan,  mengisi  berbagai  blangko  dari Dinas Pendidikan, laporan bulan, triwulanan, menilai kinerja guru, mensupervisi,  menerima  tamu,  dijadikan sekolah  studi  banding,  diundang  sebagi  nara
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
sumber,  diundang  mengikuti  pelatihandan seterusnya.
Kepemimpinan distributif memperkenalkan  dinamika baru dalam peran,  tanggung  jawab,  dan  hubungan. Seiring  dengan  dinamika  baru, diakui tantangan  dalam  kerangka  kepemimpinan distributed.  Hal  ini  dapat  memakan  waktu dan  lebih  rumit,  terutama  karena  biasanya melibatkan kombinasi dari beragam keahlian  atau keterampilan. Elmore (2000) mendefinisikan
kepemimpinan
distributif
sebagai melaksanakan  tugas  kepemimpinan  secara bersama  dan  saling  bertanggung  jawab  ke arah suatu tujuan bersama untuk meningkatkan kesuksesan sebuah
organisasi.  Kepala  sekolah  sebagai  agen perubahan perlu mengimplementasikan kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan. Tren kepemimpinan pendidikan masa kini melibatkan  bawahan  yang  bekerja  secara tim,  sehingga  kepala  sekolah  tidak  boleh secara  otoriter  bertindak  sendiri  dalam mencapai
kesuksesan organisasi (Rosnarizah,
2009). Tipe/
gaya kepemimpinan  tersebut  oleh  Elmore  (2000) disebut  sebagai  kepemimpinan  distributif, yaitu  melaksanakan  tugas  kepemimpinan secara  bersama  dan  saling  bertanggung jawab  ke  arah  suatu  tujuan  bersama  untuk kesuksesan organisasi.
Kepemimpinan  distributif  merupakan kepemimpinan berdasarkan pada pengambilan  keputusan  yang  kolaboratif atau bersama, pemecahan masalah, negosiasi  dan  refleksi  yang  diputuskan secara  Bersama  dalam  kelompok.  Konsep ini merujuk  pada  suatu rangkaian  fungsi  dan kualitas  yang  dibagi  kepada  angggota masyarakat  sekolah  yang  terdiri  dari  guru, pegawai  tata  usaha,  serta  professional  lain baik  secara  internal  maupun  eksternal.
Sehingga  kepemimpinan  distributif  adalah gaya  kepemimpinan  yang  meningkatkan kemampuan  sekolah  untuk  meningkatkan mutu  sekolah yang berkelanjutan.
Dalam kepemimpinan distributif, berbagai fungsi kepemimpinan didistribusikan  ke  beberapa  individu  yang bertindak sebagai pemimpin.
Kepemimpinan distributif melibatkan
bawahan  dalam  pengambilan  keputusan. Menurut Ouchi (1981), pengambilan keputusan  kolektif  dan  tanggung  jawab kelompok  memberikan  dukungan  sosial yang  diperlukan  bagi  tercapainya  kinerja puncak.

## Standar  Nasional Pendidikan
Standar  Nasional  Pendidikan  adalah kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  kesatuan republik Indonesia.1lingkup standar nasional  pendidikan  meliputi:  standar  isi, standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan, standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar  penilaian  pendidikan.  Penjaminan dan  pengendalian  mutu  pendidikan  sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.  Standar  nasional pendidikan disempurnakan  secara  terencana,  terarah, dan  berkelanjutan  sesuai  dengan  tuntutan perubahah  kehidupan  lokal,  nasional,  dan global.  Standar  nasional  berfungsi  sebagai dasar  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  pendidikan  dalam rangkat mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat.

## Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
Kedelapan  standar  nasional  pendidikan diantaranya  ialah:

## Standar  Isi
Menurut PP  No.19  Tahun  2005,  pasal 1 ayat (5) yang  dimaksud dengan standar  isi adalah”ruang  lingkup  materi  dan  tingkat kompetensi  untuk  mencapai  kompetensi lulusan  pada  jenjang  dan  jenis  pendidikan tertentu”.  Yang  dituangkan  dalam  kriteria tentang  kompetensi  tamatan,  kompetensi bahan  kajian,  kompetensi  mata  pelajaran, dan  silabus  pelajaran.  Standar  isi  tersebut memuat  kerangka  dasar  dan  struktur kurikulum,  beban  belajar,  kurikulum  tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.  Standar  isi  mencakup lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi  untuk mencapai  kompetensi  lulusan  pada  jenjang dan  jenis  pendidikan  tertentu.  Standar  isi memuat  kerangka  dasar  dan  struktur kurikulum,  beban  belajar,  kurikulum  tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
Standar  Proses Standar proses adalah kriteria mengenai  pelaksanaan  pembelajaran  pada satuan  pendidikan  untuk  mencapai  standar kompetensi  lulusan.  Standar  proses,  yaitu standar yang  mencakup perencanaan  proses pembelajaran terlaksananya proses pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien. Penilaian  hasil  belajar  serta  pengawasan baik dari segi perencanaan. Pelaksanaan dan hasil  belajar  yang  dilakukan  oleh  supervisi atau kepala sekolah.
Proses  Pembelajaran  pada  satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,  memotivasi  peserta  didik  untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,  dan perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta
didik.  Setiap  satuan  pendidikan  melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses  pembelajaran  serta  penilaian  proses pembelajaran  untuk  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  ketercapaian  kompetensi lulusan.
Sesuai  dengan  Standar  Kompetensi Lulusan  dan  Standar  Isi  maka  prinsip pembelajaran  yang  digunakan:  1)  Dari peserta  didik  diberi  tahu  menuju  peserta didik  mencari  tahu;  2)  dari  guru  sebagai satu-satunya  sumber  belajar  menjadi  belajar berbasis  aneka  sumber  belajar;  3)  dari pendekatan  tekstual  menuju  proses  sebagai penguatan  penggunaan  pendekatan  ilmiah; 4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran  berbasis  kompetensi;  5)  dari pembelajaran  parsial  menuju  pembelajaran terpadu; 6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan  aplikatif;  8)  peningkatan  dan keseimbangan  antara  keterampilan  fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); 9) pembelajaran yang
mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 10) pembelajaran  yang  menerapkan  nilai-nilai dengan  memberi  keteladanan  (ing  ngarso sung  tulodo),  membangun  kemauan  (ing madyo mangun  karso), dan  mengembangkan kreativitas  peserta  didik  dalam  proses pembelajaran  (tut  wuri  handayani);  11) pembelajaran  yang  berlangsung  di  rumah,  di sekolah, dan di masyarakat; 12) pembelajaran  yang  menerapkan  prinsip bahwa  siapa  saja  adalah  guru,  siapa  saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  meningkatkan  efisiensi
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
dan  efektivitas  pembelajaran;  dan  14) Pengakuan  atas  perbedaanindividual  dan latar belakang  budaya peserta didik.
Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,  penilaian  hasil  pembelajaran, dan  pengawasan  proses pembelajaran. Standar  proses  ini  meliputi:  1)  Perencanaan pembelajaran; 2) Pelaksanaan  pembelajaran; 3)    Penilaian  hasil  belajar  dan  proses pembelajaran;  dan  4)  Pengawasan  proses pembelajaran.

## Standar  Kompetensi Lulusan
Standar  kompetensi  lulusan  digunakan sebagai pedoman  penilaian  dalam  penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.  Standar  kompetensi  lulusan meliputi seluruh mata pelajaran atau kelompok  mata  pelajaran  dan  mata  kuliah atau kelompok mata kuliah. Dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.19  Tahun  2005  pasal  1  ayat  (4)  tentang Standar  Nasional  Pendidikan,  dikemukakan bahwa  “Standar  kompetensi  lulusan  adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan,
keterampilan”.  Secara  garis  besar  standar kompetensi lulusan tersebut dapat dideskripsikan  sebagai  berikut  a)  Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan keelulusan  peserta  didik,  yang  meliputi kompetensi  untuk  seluruh  mata  pelajaran, serta  mencakup  aspek  sikap,  pengetahuan, dan  keterampilan;  b)  Standar  kompetensi lulusan  pada  jenjang  pendidikan  dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  untuk hidup  mandiri  dan  pendidikan  lebih  lanjut; c)  Standar  kompetensi  lulusan  pada  satuan
pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan pendidikan lebih lanjut; d) Standar kompetensi  lulusan  pada  satuan  pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan pendidikan  lebih  lanjut  sesuai dengan kejuruannya;  e)  Standar  kompetensi  lulusan pada  jenjang  pendidikan  tinggi  bertujuan untuk  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  berakhlak  mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian  dan  sikap  untuk  menemukan, mengembangkan  serta  menerapkan  ilmu, teknologi,  dan  seni  yang  bermanfaat  bagi kemanusiaan;  dan  f)  Standar  kompetensi lulusan  pendidikan  dasar  dan  menengah seryta  pendidikan  nonformal  dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,  sedangkan  standar  kompetensi lulusan  pendidikan  tinggi  ditetapkan  oleh masing-masing  perguruan  tinggi.
Standar  Kepemimpinan  dan  Tenaga Kependidikan
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  harus  memiliki  kualifikasi akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi oleh  seorang  pendidik  yang  dibuktikan dengan  ijazah  dan  atau  sertifikat  keahlian yang  relevan  sesuai  ketentuan  perundang- undangan  yang berlaku.
Standar  Sarana  dan Prasarana Setiap satuan pendidikan wajib memilki  sarana  yang  meliputi  perabot,
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
peralatan  pendidikan,  media  pendidikan, buku  dan  sumber  belajar  lainnya,  bahan habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.setiap
satuan pendidikan wajib  memiliki  prasarana  yang  meliputi lahan,  ruang  kelas,  ruang  pimpinan  satuan pendidikan,  ruang  pendidik,  ruang  tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,  ruang  bengkel  kerja,  ruang unit  produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya dan  jasa,  tempat  berolahraga,  tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi,  dan  ruang  lain  yang  dibutuhkan untuk  menunjang  proses  pembelajaran  yang teratur dan berkelanjutan.

## Standar  Pengelolaan
Pengelolaan  satuan  pendidikan  pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  mengah merepkan manajemen berbasis sekolah  yang ditujukan  dengan  kemandirian,  kemitraan, partisipasi,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas. Setiap  satuan  pendidikan  dipimpin  oleh seorang  kepala  satuan  sebagai  penanggung jawab pengelolaan  pendidikan.

## Standar  Pembiayaan
Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas biaya  investasi,  biaya  operasi,  dan  biaya personal.  Biaya  investasi  meliputi  biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan  sumberdaya  manusia,  dan modal kerja tetap. Sementara biaya  personal meliputi  biaya  pendidikan  yang  harus dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk  bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur  dan  berkelanjutan.  Biaya  operasi meliputi  gaji  pendidik,  bahan  atau  peralatan pendidikan habis  pakai dan  segala  keperluan pendidikan.

## Standar  Penilaian Pendidikan
Penilaian  pendidikan  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  terdiri  atas:
penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan  dan  penilaian  hasil  belajar  oleh pemerintah.

## METODE
Kajian  ini  merupakan  kajian  kuantitatif. Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah  regresi  tunggal.  Regresi  tunggal dipilih  dikarenakan  variabel  X1  dan  X2 dilihat  pengaruhnya  di  lokasi  penelitian  yang berbeda. Kajian ini bertempat di 2 SMKN di provinsi  D.I.Yogyakarta  yaitu  SMKN  2 Depok  Sleman  dan  SMKN  2  Pengasih Wates  Kulon  Progo.  Waktu  pelaksanaan kajian  dimulai  pada  bulan  februari  sampai dengan bulan  agustus tahun 2020.
Populasi kajian adalah seluruh guru (termasuk kepala  sekolah) yang  mengajar  di SMKN  2  Depok  Sleman  dan  SMKN  2 Pengasih  Kulon  Progo  di  Provinsi  D.I Yogyakarta.  Sampel  penelitian  dipilih  30 Guru  (termasuk  kepala  sekolah)  berjumlah 30  masing-masing  sekolah,  sehingga  total sampel  berjumlah  60  orang.Pada  Kajian  ini, teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  angket,  observasi  dan  dokumentasi. Angket  yang  digunakan  adalah  angket tertutup.  Angket  untuk  mengukur  gaya kepemimpinan  mutu  dan  distributif  kepala sekolah.  Angket  menggunakan  Skala  Likert (skala 4). Selanjutnya, angket untuk mengukur  mutu  sekolah  berdasarkan  8 standar  nasional  pendidikan  menggunakan instrumen/angket  yang  berasal  dari  Badan Akreditasi  Nasional  Sekolah  Menengah (BAN SM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  deskriptif  dari data  angket  yang  diperoleh,  lalu  diolah
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
dengan  menggunakan  bantuan  SPSS  versi 18.0  for  window  menghasilkan  nilai  data kepemimpinan  mutu  kepala  sekolah  (X1) sebagai berikut: jumlah  (N) adalah 30;  mean (rata-rata)  adalah  171.93;  median  adalah 178.00;  modus  adalah  171.00;  standar deviasi  (SD)  adalah  17.07,  skor  minimum 140.00  dan  skor  maksimum  197.00.  Dari data  tersebut  dapat  disusun  tabel  distribusi frekuensi  dengan  cara  menentukan  jumlah kelas  interval  (k)  yaitu  5.87  (dibulatkan menjadi  6),  menghitung  panjang  jangkauan (range)  yaitu  57,  menghitung  panjang interval  kelas  yaitu  9.5  (dibulatkan  menjadi 10).  Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka dapat  dibuat  tabel  distribusi  frekuensi kepemimpinan  mutu  kepala  sekolah  (X1) pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi  frekuensi kepemimpinan mutu  kepala sekolah  (X1) No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Mean 1 140 - 150 3 10.00 171.93 2 151 - 161 8 26.67 171.93 3 162 - 172 3 10.00 171.93 4 173 - 183 8 26.67 171.93 5 184 - 194 5 16.67 171.93 6 195 - 205 3 10.00 171.93 Jumlah Total 30 100
Hasil    nilai  rata-rata  (mean),  data dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bagian yaitu  data  dengan  skor  di  bawah  nilai  rata- rata dan  data dengan  skor  di atas  nilai  rata- rata  yaitu skor <171.93 (rata-rata) sebanyak 14    responden dan  skor >171.93  (rata-rata) sebanyak 16  responden.
Bersumber  pada  analisis  diskriptif menghasilkan  nilai  data  mutu  pendidikan (melalui  8  SNP)  (Y1)  sebagai  berikut:
jumlah  (N)  adalah  30;  mean  (rata-rata) adalah  484.67;  median  adalah  495.50; modus  adalah  473.00;  standar  deviasi  (SD) adalah  37.99,  skor  minimum  390.00  dan skor  maksimum  531.00.  Dari  data  tersebut dapat  disusun  tabel  distribusi  frekuensi dengan  cara  menentukan  jumlah  kelas interval  (k)  yaitu  5.87  (dibulatkan  menjadi 6),  menghitung  panjang  jangkauan  (range) yaitu  141,  menghitung  panjang  interval kelas yaitu 24. Berdasarkan hasil perhitungan  maka dapat dibuat tabel distribusi frekuensi mutu pendidikan (melalui  8 SNP) (Y1) pada Tabel 2.
Tabel  2.  Distribusi  frekuensi  mutu  pendidikan (melalui 8 SNP) (Y1)
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Mean 1 390 - 414 3 10.00 484.67 2 415 - 439 2 6.67 484.67 3 440 - 464 0 0.00 484.67 4 465 - 489 8 26.67 484.67 5 490 - 514 11 36.67 484.67 6 515 - 539 6 20.00 484.67 Jumlah Total 30 100
Hasil  nilai rata-rata (mean), data dapat dikategorikan  menjadi  dua  bagian  yaitu  data dengan skor di bawah nilai rata-rata dan data dengan skor di atas nilai rata-rata  yaitu skor < 484.67 (rata-rata) sebanyak  13   responden dan  skor  >  484.67  (rata-rata)    sebanyak  17 responden.
Berdasarkan analisis diskriptif menghasilkan nilai data kepemimpinan distributif  kepala  sekolah  (X2)  sebagai berikut:    jumlah  (N)  adalah  30;  mean  (rata- rata)  adalah  95.50;  median  adalah  95.00; modus  adalah  95.00;  standar  deviasi  (SD) adalah  13.01,  skor  minimum  73.00  dan  skor
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
maksimum  115.00.  Dari  data  tersebut  dapat disusun  tabel  distribusi  frekuensi  dengan cara  menentukan  jumlah  kelas  interval  (k) yaitu 5.87 (dibulatkan menjadi 6),
menghitung  panjang  jangkauan  (range)  yaitu 42,  menghitung  panjang  interval  kelas  yaitu 7. Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dibuat tabel distribusi
frekuensi kepemimpinan  distributif  kepala  sekolah (X2) pada tabel 3.
Hasil nilai rata-rata (mean), data dapat dikategorikan  menjadi  dua  bagian  yaitu  data dengan skor di bawah nilai rata-rata dan data dengan skor di atas nilai rata-rata  yaitu skor < 95.50 (rata-rata) sebanyak  17   responden dan  skor  >  95.50  (rata-rata)    sebanyak  13 responden.
Tabel  4.  Distribusi  frekuensi  mutu  pendidikan (melalui 8 SNP) (Y2)
No Kelas Interva l Frekuens i Frekuens i Relatif Mean 1 430 - 440 6 20.00
456.0
7
2 441 - 451 8 26.67
456.0
7
3 452 - 462 5 16.67 456.0 7 4 463 - 473 7 23.33 456.0 7
5 474 -
484 3 10.00 456.0 7
6 485 - 495 1 3.33 456.0 7 Jumlah 30 100
Uji normalitas bertujuan untuk menguji  apakah  nilai  residual  berdistribusi normal  atau  tidak.  Nilai  residual  dikatakan normal  jika  nilai  signifikansinya  lebih  besar dari  0,05  dan  data  dikatakan  tidak  normal
jika  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari 0,05.
Tabel 5. Hasil uji normalitas data penelitian No Variabel Sig. Acuan Ket 1 X1 Terhadap Y 0.779 0.05 Normal 2 X2 Terhadap Y 0.641 0.05 Normal
Berdasarkan  tabel  5,  diperoleh  nilai residual  dengan  signifikansi  sebesar  0.779 untuk  X1  terhadap  Y  dan  0.641  untuk  X2 terhadap Y. Karena nilai residual signifikansinya  >0,05,  maka  dapat  dikatakan bahwa  data  yang  diperoleh  berdistribusi normal.
Uji  linieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  hubungan  antara  dua  buah  variabel (variabel  bebas  dengan  variabel  terikat) memiliki  hubungan  yang  bersifat  linier  atau tidak  linier.  Apabila  nilai  signifikansi  >0,05 maka  bersifat  linier,  jika  nilai  signifikansi <0,05  maka bersifat tidak  linier.
Apabila  berdasarkan  nilai  F,  maka Fhitung  dibandingkan  dengan  harga  Ftabel dengan taraf  signifikansi  5%. Jika  Fhitung  < Ftabel maka  hubungan variabel  X dengan  Y bersifat  linier  dan  sebaliknya  jika  Fhitung  > Ftabel  maka  bersifat  tidak  linier  (Triyono, 2013).
Tabel 6. Hasil uji linieritas data penelitian No
Variabel Sig. Acuan Ket 1 X1 Terhadap Y 0.311 0.05 Linier 2 X2 Terhadap Y 0.128 0.05 Linier
Berdasarkan  tabel  6,  diperoleh  nilai signifikansi  X1  terhadap  Y  sebesar  0.311 untuk  dan  X2  terhadap  Y  sebesar  0.128
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
untuk.  Karena  nilai  signifikansinya  >0,05, maka  dapat  dikatakan  bahwa  data  yang diperoleh  bersifat linier.
Uji  multikolinieritas  dilakukan  dengan menggunakan  bantuan program SPSS. Multikolinieritas  dapat  dideteksi  dengan melihat  nilai  VIF  (Variance  Inflation  Facto) dan  besaran  korelasi  antar  variabel  bebas. Apabila  nilai  VIF<10,  nilai  tolerance>0,1 dan  koefisien  korelasi  antar  variabel  ≤  0,60 dapat disimpulkan  antar variabel  bebas  tidak terjadi  multikolinieritas  (Danang  Sunyoto, 2007).  Berikut  hasil  uji  multikolinieritas yang telah dilakukan.
Tabel 7. Hasil uji multikolinieritas data penelitian No  Var VIF Toleransi
Kesimpulan 1 X1 1.00 1.00 Tidak terjadi Multikolinieritas 2 X2 1.00 1.00 Tidak terjadi Multikolinieritas
Berdasarkan  hasil  uji    multikolinier pada tabel  7  dapat disimpulkan  bahwa  antar variabel  bebas  tidak  terjadi  multikolinieritas, karena  nilai  Toleransi  kedua  variabel  lebih dari  0.1  dan  VIF  kurang  dari  10,  sehingga tidak  terjadi  multikolinieritas.
Pengujian  hipotesis  pertama  bertujuan untuk  menginvestigasi  Kepemimpinan  Mutu Kepala  Sekolah  (X1)  terhadap  SNP  (Y). Berdasarkan analisis regresi tunggal diperoleh  nilai  signifikansi  <  0.05,  yaitu 0.004.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa Ha  diterima  dan  Ho  ditolak,  sehingga kepemimpinan mutu kepala sekolah memiliki  pengaruh  yang  dignifikan  terhadap Standar  Nasional  Pendidikan  di  SMKN  2 Depok Sleman.
Pengujian  hipotesis  satu  bertujuan untuk menginvestigasi Kepemimpinan Distributif  Kepala  Sekolah  (X2)  terhadap SNP  (Y).  Berdasarkan  analisis  regresi
tunggal  diperoleh  nilai  signifikansi  <  0.05, yaitu  0.004.  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak,  sehingga kepemimpinan  Distributif  kepala  sekolah memiliki  pengaruh  yang  dignifikan  terhadap Standar  Nasional  Pendidikan  di  SMKN  2 Pengasih Wates Kulon Progo.
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa kepemimpinan  mutu  kepala  sekolah  di SMKN  2  Depok  Sleman  masuk  dalam kategori  sesuai.  Hasil  analisis  menunjukkan nilai  rata-rata  yang  dibagi  menjadi  dua kategori  yaitu  skor  di  atas  nilai  rata-rata (171.93) sebanyak 17 dan di bawah rata-rata (171.93) sebanyak 13. Hal tersebut menujukkan  bahwa  mutu  sekolah  melalui SNP  sangat  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan mutu  kepala sekolah.
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa kepemimpinan  distributif  kepala  sekolah  di SMKN  2  Pengasih  Wates  Kulon  Progo masuk  dalam  kategori  sesuai.  Hasil  analisis menunjukkan  nilai  rata-rata  yang  dibagi menjadi  dua  kategori  yaitu  skor  di  atas  nilai rata-rata (95.50)  sebanyak  16 dan  di  bawah rata-rata  (95.50)  sebanyak  14.  Hal  tersebut menujukkan  bahwa  mutu  sekolah  melalui SNP  sangat  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan distributif  kepala sekolah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  kajian  ini  maka  disimpulkan sebagai  berikut:  (1)  Kepemimpinan  Mutu Kepala  SMKN  2  Depok  berpengaruh signifikan  terhadap  mutu  sekolah  melalui SNP  dengan  nilai  signifikansi  0.004.  (2)  (1) Kepemimpinan  Distributif  Kepala  SMKN  2 Pengasih  berpengaruh  signifikan  terhadap mutu  sekolah  melalui  SNP  dengan  nilai signifikansi 0.004. Hasil kajian ini diharapkan  menjadi  bahan  pertimbangan
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
kepala  sekolah  dalam  melakukan  perbaikan pengelolaan  sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
Arcaro,  J.  S.  (2006).  Pendidikan  Berbasis Mutu:  Prinsip-prinsip  perumusan  dan tata  langkah  penerapan.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2005).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19
Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan .
Elmore,  R.  F.  (2000). Building  a  New
Structure for School Leadership . The Albert Shanker Institute. Diakses pada 6 maret 2020, dari www.ShankerInstitute.org.
Gaspersz, V. (2005). Total Quality Management.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Hasibuan,  M.  S.  P  (2007).  Manajemen sumber  daya  manusia  perusahaan. Bandung:  PT. Bumi Aksa.
Katadata.co.id (2019,  20  Desember). Biang masalah mutu pendidikan indonesia .
Diakes  pada  4  Maret  2020,  dari https://katadata.co.id/ariayudhistira/in fografik/5e9a4c3ded9d2/biang- masalah-mutu-pendidikan-indonesia.
Kompasiana.com.  (2019,  25 Februari). Catatan Permasalahan Sektor Pendidikan  2019 .  Diakses  pada  4 Maret 2020, dari https://www.kompasiana.com/ronaldh utasuhut/5c6dc0efaeebe117b400aa42/
catatan-permasalahan-sektor- pendidikan-2019
Mukhopadhyay  M.  (2005).  Total  Quality  in
Education. New Delhi: Sage Publication. Nanang  Fattah  dan  Mohammad  Ali  (2007) Manajememen Berbasis Sekolah,
Universtas Terbuka.
Nasution,  M.  N.  (2001).  Manajemen  Mutu Terpadu:  Total  Quality  Management. Bogor:  Ghalia  Indonesia.
Nawawi, H, H. (2004). Kepemimpinan Yang Efektif .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University  Press.
Ouchi,  William.  (1981 ).  Theory  Z:How American  Business  Can  Meet  the Japanese Challenge . Reading.
MA:Addison-Wesley. Robbins,  S.  P.  &  Judge,  T.  A.  (2008). Perilaku Organisasi (Edisi 12). Jakarta: Salemba  Empat.
Rosnarizah, A. H. (2009). Kajian Eksplorasi Distributed  Ladership  di  Malaysia .
Seminar  Nasional  Pengurusan  dan Kepemimpinan Pendidikan ke-16. Institut  Aminuddin  Baki.
Slamet,  S.  (2002).  Kumpulan  bahan  kulaih mata kuliah organisasi dan kepemimpinan, Bogor : Institute Pertanian Bogor
Sutikno  dan  Sobri  (2014).  Pemimpin  dan gaya  kepemimpinan,  (Edisi  Pertama). Lombok:  Holistica.
Thoha,  M.  (2013).  Kepemimpinan  dalam manajemen (Edisi 1). Jakarta: PT Raja Grafindo.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan … (Indah/ hal. 159-174)
Usman,  H.  (2013)  Manajemen:  Teori, praktik  dan  riset  pendidikan.  Jakarta: Bumi  Aksara
Widihastuti.  (2007).  Pencapaian  standar kompetensi siswa SMK negeri program  keahlian  tata  busana  di  kota yogyakarta dalam
pembelajaran
dengan  KBK. Jurnal  Penelitian  dan Evaluasi  Pendidikan  No  2  ,Vol  10, 268-278