Mulyadi,  Gunawan  Djajaputra  (2023) Perlindungan  Konsumen  Korban  Transaksi  Pay  Later  Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari), (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  KORBAN  TRANSAKSI  PAY  LATER TRAVELOKA (CONTOH KASUS TRIAS DIAN LESTARI)

## Mulyadi, Gunawan Djajaputra
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail: mulyadilie89@gmail.com, Gunawandjayaputra@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional, sebagai bentuk  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur.  Dalam rangka  memantapkan  pembangunan  nasional,  pemerintah  mengajak  dunia perbankan untuk turut serta menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, baik dalam  skala  kecil  maupun  besar.  Pemerintah  mengelurakan  aturan  dasar  hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang kemudian disingkat menjadi UU Perbankan). Tujuannya untuk mengatur berbagai kegiatan perbankan, baik transaksi, penyetoran uang, investasi maupun perkreditan agar  masyarakat  juga  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Implementasi  layanan bisnis  keuangan  untuk  menghubungkan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman  untuk  mencapai  kesepakatan  pinjaman  dalam  rupiah  secara  langsung melalui  platform  digital  menggunakan  layanan  internet.PayLater  adalah  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dengan motto “beli dulu bayar nanti”. Konsumen  sering  kali  dianggap  memiliki  suatu  kedudukan  yang  tidak  seimbang dengan para pelaku usaha. Konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (yang  kemudian disingkat  UUPK),  khususnya  Pasal  4  mengenai  hak-hak  konsumen  terdapat diantaranya  tentang  hak  atas  kenyamanan  keamanan  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa  yang  diterima  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak  sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan  alasan  tersebut  diangkatlah  judul penelitian  ini  yaitu  “Perlindungan  Konsumen  Korban  Transaksi  PayLater Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari)”.
Kata kunci: Paylater; Konsumen; Perlindungan Hukum

## Abstract
Economic development as part of the concept of national development, as an effort to  realize  the  welfare  of  the  people  who  are  just  and  prosperous.  In  order  to
strengthen  national  development,  the  government  invites  the  banking  world  to participate  in  collecting  and  distributing  public  funds,  both  on  a  small  and  large scale. The government issued basic rules of banking law, namely Law Number 10 of 1998 concerning Banking (which was later shortened to the Banking Law). The aim is  to  regulate  various  banking  activities,  both  transactions,  depositing  money, investment and credit so that the public also gets legal protection. Implementation of financial  business  services  to  connect  lenders  with  loan  recipients  to  reach  loan agreements  in  rupiah  directly  through  digital  platforms  using  internet  services. PayLater is a technology-based lending and borrowing service with the motto "buy first, pay later". Consumers are often considered to have an unequal position with business  actors.  Consumers  are  powerless  in  the  face  of  a  stronger  position  from business actors. This is not in line with the regulations in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (later abbreviated as UUPK), especially Article 4 concerning consumer  rights,  including the  right  to comfort,  security  and  safety  in consuming goods and / or services received in accordance with the agreement or not as  it  should  be.  Based  on  this  reason,  the  title  of  this  study  was  raised,  namely "Consumer Protection of Traveloka PayLater Transaction Victims (Example of Trias Dian Lestari Case)".
Keywords: Paylater; User; Legal Protection.

## Pendahuluan
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional, sebagai bentuk  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang kemudian disingkat menjadi UUD 1945), dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) disebutkan  bahwa  “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional”.
Untuk  meningkatkan  pembangunan  nasional,  pemerintah  mendorong  sektor perbankan  untuk  berpartisipasi  di  dalamnya,  baik  dalam  skala  mikro  maupun  makro. Pelaku  usaha  perbankan  berfungsi  sebagai  pengumpul  dan  pendistribusian  dana masyarakat,  dan  memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  nasional. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kesetaraan  dalam  pembangunan,  pertumbuhan ekonomi,  stabilitas  nasional,  dan  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  dengan  prinsip demokrasi ekonomi (dan Hermansyah, 2008).
Implementasi  layanan  bisnis  keuangan  untuk  menghubungkan  pemberi  pinjaman dengan penerima pinjaman untuk mencapai kesepakatan pinjaman dalam rupiah secara langsung  melalui  platform  digital  menggunakan  layanan  internet  (Sarwono  & Martadiredja,  2008).  Sementara  itu,  peningkatan  alat  pembayaran  meningkat  secara signifikan,  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  sistem  pembayaran  yang  sedang dikembangkan. Penggunaan teknologi modern sebagai alat pembayaran nontunai baik di dalam negeri maupun di luar negeri telah berkembang pesat dengan berbagai terobosan yang mengarah pada penggunaan yang lebih efektif, aman, cepat dan nyaman (Tarantang
et al., 2019). Pada era sekarang banyak muncul aplikasi-aplikasi milik perusahaan startup besar yang menyediakan layanan seperti belanja online dengan pembayaran melalui uang digital.  Adapun  aplikasi  yang  banyak  di  minati  seperti  OVO,  Tokopedia,  Traveloka, Akulaku, Kredivo dan lain-lain (Atmoko et al., 2006).
Aplikasi-aplikasi  tersebut  menawarkan  banyak  layanan  yang  memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu fitur yang saat ini sedang populer dan banyak digunakan pada aplikasi online adalah PayLater yang memungkinkan pengguna untuk melakukan cicilan tanpa perlu memiliki kartu kredit (Lubis et al., 2021). Jika seseorang gagal mendapatkan kartu kredit, mereka dapat beralih ke PayLater untuk membayar  barang  yang  diinginkan  secara  mencicil.  PayLater  adalah  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  dengan  motto  “beli  dulu  bayar  nanti”.  Walaupun hampir  sama  dengan  pinjaman  kredit  di  bank,  yang  membedakan  adalah  sistem peminjamannya. Bank menggunakan kredit melalui kartu kredit dan membuatnya melalui bank,  sedangkan  PayLater  menggunakan  sistem  online.  Salah  satu  aplikasi  yang menawarkan fitur PayLater adalah Traveloka PayLater.
PayLater  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  10  /POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi Informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, baik itu kreditor maupun debitor.  Dengan adanya OJK, suatu perjanjian dapat  menguntungkan,  baik  kreditor/debitor,  sehingga  terbitlah  kesepakatan,  di  mana para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa PayLater pada Traveloka agar dapat digunakan oleh konsumen ditandai dengan adanya perjanjian, meskipun  peminjaman  ini  menggunakan  sistem  online  tetapi  perjanjian  tersebut  tetap harus berdasarkan syarat syah perjanjian yang sudah diatur didalam KUHPerdata, suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau dimana  dua  orang  timbullah  suatu  hubungan  antara  dua  orang  tersebut  dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 2005).
Perjanjian  diatur  dalam  Bagian  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem terbuka, artinya orang bebas membuat perjanjian sepanjang tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Pasal-pasal  dalam  hukum perjanjian  bersifat  opsional,  artinya  dapat  dikesampingkan  jika  para  pihak  yang mengadakan perjanjian menghendakinya. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang berbeda dengan pasal-pasal hukum perjanjian (Hermoko, 2008).
Selain itu, Pasal 1765 KUHPerdata memperbolehkan para pihak untuk menyepakati bunga  atas  pinjaman  uang  atau  barang  yang  habis  dipakai.  Berdasarkan  pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam-meminjam adalah sebagai berikut Sembiring, (2000): (a) Kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman. (b) Ada sejumlah barang yang dikonsumsi karena dipinjamkan. (c) Penerima pinjaman akan menggantinya dengan barang yang sejenis. (d) Peminjam wajib membayar bunga sesuai kesepakatan.
Setelah perjanjian ditandatangani, akibat hukumnya adalah perjanjian itu mengikat semua  pihak  yang  terlibat,  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  (The  freedom  of contract)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Pasal  ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang menandatanganinya. Untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian,  Pasal  1320  KUHPerdata  menetapkan  asas  kesepakatan  (konsensualisme) sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi.
PayLater  di  Indonesia  sangat  berkembang  pesat  karena  kegunaan  dan kemudahannya  dalam  setiap  transaksi.  “Populernya  transaksi  paylater  ini  terkadang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab. Dengan sistem pembayaran PayLater ini tidak selalu berjalan baik, dalam praktiknya juga banyak kerugian  yang  dirasakan  oleh  konsumen  dalam  menggunakan  layanan  pembayaran menggunakan pay later seperti yang dialami oleh salah seorang konsumen yang bernama Trias  Dian  Utami.  Pada  tanggal  4  April  2019  yang  lalu  Trias  Dian  Lestari  mendapat beberapa tagihan  pembayaran  tiket  ke  tempat  wisata  Jatim  Park  sebesar  Rp  2.848,310 tanpa  sepengetahuan  pengguna,  beberapa  hari  setelahnya  Trias  Dian  Lestari  ingin mengakses  akun  PayLater-nya,  namun  sudah  tidak  bisa  diakses  kembali  dan  dia  pun menghubungi pihak Traveloka.
Menurut pihak Traveloka bahwa akun pengguna ini masih aktif dan terdaftar atas email  pengguna,  namun  di  handphone  pengguna  sendiri  akun  nya  tidak  bisa  diakses, karena merasa tidak beres akhirnya pengguna pun meminta email nya untuk dibekukan. Selang beberapa hari pengguna pun mendapat telepon dari auto reminder Traveloka dan tetap  mendapatkan  tagihan  pembelian  tiket  tersebut  yang  mana  pengguna  pun  tidak memakainya. Lalu Trias Dian Lestari-pun menghubungi kembali pihak Traveloka untuk meminta  kejelasan  dan  respons  nya  pembebanan  biaya  harus  menjadi  tanggung  jawab dari pemilik akun. Hal yang menjadi permasalahannya adalah bukan hanya nominal saja yang  dibebankan  kepada  pengguna  tetapi  akun  yang  telah  diretas,  yang  mana  akun tersebut terdapat data-data pribadi.
Dalam hal ini membuktikan bahwa layanan Traveloka masih banyak kendala dalam memenuhi  hak-hak  konsumen,  hal  mana  dalam  kasus  tersebut  telah  melanggar sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  jo  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1), dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2019 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan, khususnya Pasal 31.
Konsumen  sering  kali  dianggap  memiliki  suatu  kedudukan  yang  tidak  seimbang dengan para pelaku usaha. Konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari  para  pelaku  usaha.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  peraturan  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (yang  kemudian  disingkat UUPK),  khususnya  Pasal  4  mengenai  hak-hak  konsumen  terdapat  diantaranya  tentang hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diterima sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa  aman  bagi  konsumen  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  (Nasution,  2002).  Yang mana  terbukti  bahwa  semua  norma  perlindungan  konsumen  dalam  UUPK  memiliki sanksi pidana. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya terhadap tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.”
Dalam  hukum  perlindungan  konsumen,  asas  perlindungan  konsumen  tercantum dalam Pasal 2 UUPK yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan asas  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan,  dan  keselamatan  seta  kepastian hukum.”  Jika  memperhatikan  subtansi  dalam  Pasal  2  UUPK  beserta  penjelasannya, perumusannya  mengacu  pada  filosofi  pembangunan  nasional  yang  berlandaskan  pada falsafah Negara Indonesia (Zulham, 2013).
Perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  mana  dijelaskan  bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang  melibatkan  dua  orang  atau  lebih  dalam  sebuah  kesepakatan,  yang  mana  akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Menurut pendapat ahli  R.  Wirjono  Prodjodikoro  menyebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  diartikan  sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu  pihak  berjanji atau  dianggap  berjanji  untuk  melakukan  suatu  hal atau  untuk  tidak melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan  janji  itu (Santoso, 2019). Sedangkan menurut Munir Fuady (2002), perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Pada Pasal 1 angka 2 Undang-udang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Tobing & Tobing, 2012).
Pelaksanaan perbuatan hukum dalam mengatur transaksi elektronik dapat dilakukan secara  terbuka  atau  tertutup.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  elektronik  harus berperilaku dengan itikad baik dalam berinteraksi atau bertukar informasi elektronik dan dokumen  elektronik  selama  bertransaksi.  Penyelenggara  transaksi  elektronik  diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam industri e-commerce terdapat dua jenis pelaku yaitu pedagang yang menjual produk dan pembeli/konsumen yang bertindak sebagai pembeli.
PayLater adalah pilihan finansial dari Traveloka yang memungkinkan pembayaran dengan  cara  mencicil  tanpa  perlu  kartu  kredit  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  Pulsa Online.  Opsi  pembayaran  ini  dapat  digunakan  untuk  semua  produk  yang  tersedia  di Traveloka, kecuali beberapa produk Bill Payment dan produk Konektivitas.
Menurut  ustaz  Dr.  Oni  Sahroni,  Anggota  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI. PayLater adalah sistem pembayaran yang memanfaatkan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, dan pengguna akan melunasi tagihannya di perusahaan aplikasi tersebut.
Fitur PayLater memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan
Berdasarkan  alasan  tersebut  diangkatlah  judul  penelitian  ini  yaitu  “Perlindungan Konsumen Korban Transaksi PayLater Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari)”.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif, yang berarti meneliti hukum sebagai suatu norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi tingkah laku setiap individu.
Penelitian proposal skripsi ini akan menggunakan kajian asas hukum, karena asas hukum merupakan unsur hukum yang ideal. Jika prinsip hukum tidak ada, aturan hukum akan  kehilangan  efektivitasnya,  karena  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis deskriptif, maka penelitian ini akan menganalisis aturan hukum baik dari segi undang- undang  maupun  dari  segi  putusan  pengadilan.  Dengan  demikian  objek  yang  dianalisis adalah  terkait  perlindungan  konsumen  korban  transaksi  Pay  Later  Traveloka  terkait contoh  kasus  Trias  Dian  Lestari.  Pada  dasarnya  sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
Di  dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  studi  kepustakaan (library  research).  Penelitian  hukum  normatif  dibatasi  pada  atas  penggunaan  studi dokumen  atau  bahan  pustaka  saja)  yaitu  pada  data  hukum  sekunder.  Teknik  analisis datanya adalah  analisis  kualitatif  yang  menginterpretasikan  data  dalam  bentuk  kalimat guna memperoleh jawaban singkat secara deduktif.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengaturan  Pelaksanaan  Pay  Later  Traveloka  Terkait  Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
Dalam  melakukan  analisis  permasalahan  terkait  pengaturan  pelaksanaan  pay  later Traveloka,  penulis  akan  menggunakan pendekatan  normatif  dengan menganalisis  regulasi- regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi informasi. Regulasi yang menjadi acuan dalam analisis ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam  POJK  tersebut,  dijelaskan  bahwa  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam berbasis teknologi informasi harus memenuhi persyaratan kelayakan dan memiliki reputasi yang  baik.  Selain  itu,  penyelenggara  juga  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan
transparan kepada peminjam mengenai biaya-biaya yang dikenakan serta risiko-risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan tersebut. Dalam hal ini, Traveloka sebagai platform penyedia  layanan  pay  later  harus  memastikan  bahwa  pemberi  pinjaman  dan  penyedia  jasa layanan  yang  bekerja  sama  dengan  mereka  telah  memenuhi  persyaratan  kelayakan  dan memiliki  reputasi  yang  baik  (Syamsudin  &  SH,  2020).  Selain  itu,  Traveloka  juga  harus memberikan  informasi  yang  jelas  dan  transparan  kepada  pengguna  mengenai  biaya-biaya yang dikenakan serta risiko-risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan pay later.

## B. Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Transaksi PayLater Terkait Kasus Trias Dian Lestari
Dalam  melakukan  analisis  permasalahan  terkait  perlindungan  konsumen  terhadap korban  transaksi  PayLater  terkait  kasus  Trias  Dian  Lestari,  penulis  akan  menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis data- data yang ada mengenai kasus tersebut. Dalam kasus  Trias  Dian  Lestari,  terdapat  dugaan  bahwa  Traveloka  sebagai  penyedia  layanan  pay later  tidak  memberikan  perlindungan  yang  cukup  kepada  konsumen  yang  menjadi  korban penipuan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kelemahan  dalam  sistem  pengawasan  dan perlindungan konsumen yang diberikan oleh Traveloka. Sebagai platform penyedia layanan pay  later,  Traveloka  harus  memastikan  bahwa  sistem  pengawasan  dan  perlindungan konsumen yang mereka berikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku  di  Indonesia  (Oktavia,  2022).  Selain  itu,  Traveloka  juga  harus  meningkatkan kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti  OJK  dan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  untuk  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  perlindungan  konsumen  dalam penggunaan layanan pay later.

## Kesimpulan
Kesimpulan  mengenai  perlindungan  konsumen  dalam  kasus  Trias  Dian  Lestari, yang merupakan korban transaksi Pay Later di Traveloka: (a) Perlindungan Konsumen, (b) Tanggung Jawab Platform, (c) Keterbukaan Informasi.

## BIBLIOGRAPHY
Atmoko, P., Permana, S., & Pipih, D. P. (2006). Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. Toward a Less Cash Society in Indonesia. Jakarta: Direktorat Akunting Dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia .
dan  Hermansyah,  C.  (2008). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia . Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hermoko,  A.  Y.  (2008).  Asas  Proporsionalitas  dalam  kontrak  komersil. Yogyakarta: Laksbang Mediatama .
Lubis, S., Sulaiman, R., & Rahmiani, N. (2021). Kredit Paylater Pada Aplikasi Traveloka Dalam Perspektif Bai’Bit-Taqsith. AL-AQAD , 1 (1), 64–79.
Munir, F. (2002). Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung .
Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Diadit Media .
Oktavia,  R.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Perjanjian  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan Pay Later .
Santoso,  L.  (2019). Aspek  Hukum  Perjanjian:  Kajian  Komprehensif  Teori  dan Perkembangnnya (Vol. 1). Penebar Media Pustaka.
Sarwono, J., & Martadiredja, T. (2008). Teori e-commerce kunci sukses perdagangan di internet. Gava Media, Yogyakarta .
Sembiring, S. (2000). Hukum Perbankan . Mandar Maju.
Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh .
Syamsudin,  M.,  &  SH,  M.  H.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Pengguana Jasa Layanan Traveloka Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Penyedia Layanan .
Tarantang,  J.,  Awwaliyah,  A.,  Astuti,  M.,  &  Munawaroh,  M.  (2019).  Perkembangan sistem  pembayaran  digital  pada  era  revolusi  industri  4.0  di  indonesia. Jurnal  Al- Qardh , 4 (1), 60–75.
Tobing,  R.  L.,  &  Tobing,  R.  L.  (2012). Penelitian  hukum  tentang  efektivitas  Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Zulham, H. P. K. (2013). Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hlm , 86–92.

## Copyright holder:
Mulyadi, Gunawan Djajaputra  iawan  (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: