Vol 9 No. 2 April 2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.5101/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021
Jasardi Gunawan 1 , Supriyadi 2
Program study Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Teknologi Sumbawa Article Info Abstract Article history: Accepted : 28 April 2023 Publish : 30 April 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  problematika  pengeloaan  hutan  adat melalui  perhutanan  sosial  berdasarkan  peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Metode  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka.  Adapun  hasil  penelitian  adalah  bahwa pengelolaan  perhutanan  sosial  melalui  permen  LHK  No.9  Tahun  2021  tentang pengelolaan  perhutanan  sosial  adalah  bermasalah  bagi  keberadaan  hutan  adat masyarakat hukum adat yang dimiliki secara turun temurun karena masyarakat hukum adat  akan  kehilangan  atas  hak  hutan  adat  yang  telah  diperoleh  secara  turun  temurun, kedua dalam penetapan mekanisme hutan adat masyarakat hukum adat terlebih dahulu harus menggunakan  peraturan daerah sebagaimana  mandat dari UU 41/1999 Tentang Kehutanan,  ketiga  melanggar  substansi  hutan  adat  yang  telah  diputuskan  oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat. Dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  perundang-undang  No.  12  tahun  2011 khusus  pada  Peraturan  daerah.  Maka  pada  pasal  3  di  peraturan  ini  harus  dihapus pengeloaan  perhutanan  sosial  khusus  pada  pengelolaan  hutan  adatnya.  Karena melanggar substansi hak masyarakat yang telah dimiliki secara turun temurun sebagai subjek hukum.
Keywords:
Problematika Hutan Adat Pengeloaan perhutanan Sosial
Article Info Abstract Article history: Diterima : 28 April 2023 Terbit : 30 April 2023 This  study  aims  to  analyze  the  problems  of  customary  forest  management  through social forestry based on the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 concerning Social Forestry Management. This research method is to use normative juridical research methods (normative legal research  methods).  The  normative  juridical  research  method  is  library  law  research which  is  carried  out  by  examining  library  materials  or  mere  secondary  data.  The results of the research are that the management of social forestry through Permen LHK No.9 of 2021 concerning social forestry management is problematic for the existence of  customary  forests  of  customary  law  communities  which  have  been  owned  for generations because customary law communities will lose their customary forest rights that have been obtained from generation to generation , secondly, in determining the customary  forest  mechanism,  customary  law  communities  must  first  use  regional regulations as mandated by Law 41/1999 concerning Forestry, thirdly, they violate the substance  of  customary  forests  which  have  been  decided  by  the Constitutional  Court through  MK  Decision  No.35/PUU-IX/2012  concerning  Indigenous  Forest.  And  the hierarchy of laws and regulations no. 12 of 2011 specifically on regional regulations. So  in  article  3  of  this  regulation,  social  forestry  management  must  be  abolished, specifically in the management of customary forests. Because it violates the substance of community rights that have been owned for generations as legal subjects.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Jasardi Gunawan Program study Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

## 1. PENDAHULUAN
Lahinya UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Kehutanan, Undang-undang ini lahir tidak lepas dari semangat cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam
pasal 33 UUD 1945 tentang meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah  bagaimana  fungsi  kehutanan  ini  dapat  membawa  manfaat  bagi  keberlkansungan  warga neragara di Indonesia. Semangat lahirnnya undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah  pada  hakekatnya  untuk  meningkatkan  fungsi  hutan  pada  umumnya.  Baik  untuk penyangga  sumber  kehidupan  alam  maupun  pada  peruntukannya  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Negara selalu bebagai cara membuat mekanisme agar keberadaan  kehutanan  selalu  membawa  manfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. Semenjak lahirnya UU 41/1999 Tentang Kehutanan ini adalah tonggak sejarah baru pembaruan kehutanan Indonesia
Pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  menjadi  salah  satu  prioritas  pada  era Pemerintahan  Joko  Widodo  –  Jusuf  Kalla.  Hal  ini  tampak  dari  target  areal  kelola  masyarakat seluas  12,7  juta  Ha  yang  tertuang  pada  dokumen  RPJMN  2014-2019,  meningkat  dari  7,9  juta Ha pada RPJMN 2009-2014. Di samping pemberian akses  yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan  memerlukan  pendampingan  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahaannya yang menyasar lebih dari 5.000 kelompok  usaha  sosial  dan  kemitraan  hingga  tahun  2019.  Pemberdayaan  masyarakat  di  dalam dan  sekitar  hutan,  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  6/2007  jo  PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan  yang  diperuntukkan  bagi  areal  kelola  Perhutanan  Sosial  yang  terdiri  dari  Hutan Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan  Desa  (HD),  dan  Kemitraan  Kehutanan  (KK).  Dalam perkembangannya  Hutan  Tanaman  Rakyat  dan  Hutan  Hak  (hutan  adat  dan  hutan  rakyat) dimasukkan dalam skema pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan  ke  dalam  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  baik  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi  (KPHP).  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  penyelenggaraan  pengelolaan  hutan  di tingkat  tapak,  melalui  pembentukan  unit  pengelolaan  hutan  atau  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan (KPH).  Seluruh  kawasan  hutan  di  Indonesia  akan  terbagi  dalam  wilayah-wilayah  KPH  serta akan menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota Pola kemitraan atau kerjasama merupakan hal baru dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan dan mencegah terjadinya konflik. Kemitraan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemegang  izin  pemanfaatan  hutan  atau pemegang  hak  pengelolaan  dengan  masyarakat  setempat  (Suprapto,  2014). Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan  kehutanan  memperhatikan  keseimbangan  dan  kelestarian  unsur  lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.
Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  salah  satunya  melalui  program  Perhutanan  Sosial, sebuah  program  nasional  yang  bertujuan  untuk  melakukan  pemerataan  ekonomi  dan mengurangi  ketimpangan  ekonomi  melalui  tiga  pilar,  yaitu:  lahan,  kesempatan  usaha  dan sumberdaya manusia. Ketimpangan ekonomi tertinggi berada pada masyarakat di dalam dan di sekitar  kawasan  hutan  yang  berdampak  pada  kemiskinan  dan  kesejahteraan.  Akses  kelola kawasan  hutan  banyak  dikuasai  oleh  korporasi  maupun  investor  padahal  masyarakat  juga berhak dan berkesempatan memiliki akses kelola tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan melalui Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  diharapkan  menjadi  jembatan  yang  mampu memberikan  bentuk  nyata  dari  kehadiran  negara  dalam  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, dan khususnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Salah satu  skema persetujuan pengelolaan perhutanan sosial  adalah Kemitraan Kehutanan yang selanjutnya disingkat KK, yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang  Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Hutan  atau  Pemegang  Persetujuan  Penggunaan Kawasan Hutan pada fungsi hutan lindung dan hutan produksi. Untuk kawasan hutan konservasi diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi. Harapan terbesar dalam Perhutanan Sosial adalah dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial
budaya.  Selain  itu  perhutanan  sosial  juga  diharapkan  dapat  memberikan  status  hukum  yang legal dan sah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan secara langsung dengan prinsip padat karya.
Lahirnya permen LHK No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial adalah sebagai wujud Langkah  maju  dalam  pengeloaan  perhutanan  sosial  yang  diberikan  kepada  kelompok masyarakat.  Dimana masyarakat  untuk  mempermudah akses hutan baik  dalam Kawasan hutan maupun  di  luar  dalam  Kawasan  hutan.  Dengan  pola  diberikan  penguasaaan  hak  pakai  kepada masyarakat  dengan  mekanisme  kemitraan.  Setelah  P.83  tahun  2016  muncul  lagi  P.21  Tahun 2021, peraturan Menteri ini sebagai bentuk meletakan penguatan pengelolaan perhutanan sosial yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Namun  celakanya  pada  peraturan  Menteri  LHK  ini  masih menempatkan  posisi  pengelolaan  hutan  adat  masih  sama  polanya  dengan  hutan  lainnya. Skemanya  kemitraannya  masih  sama,  padahal  substansi  pada  hutan  adat  adalah  hutan  hak setelah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-IX/2012  tentang  Hutan  Adat.  Bahwa penterjemahan putusan ini adalah hutan adat adalah hutan yang menjadi milik masyarakat adat. Maka  tidak  bisa  diskemakan  melalui  pemberian  kemitraan  biasa  kepada  masyarakat  pada umumnya.  Sehingga  pada  peraturan  Menteri  LHK  ini  tidak  begitu  jelas  memberikan  arahan bagaimana  skema  pengeloaan  perhutanan  sosial  khususnya  pada  hutan  adat.  Dan  tidak  boleh memberikan  lewat  skema  perhutanan  sosial  kepada  hutan  adat  masyarakat  adat  karena  akan menghilangkan hak atas hutan adat yang dimiliki secara turun temurun.
Dengan  berbagai  pertentangan  tersebut,  Maka  peneliti  tertarik  untuk  membedah  Permen  LHK No. 9 Tahun 2021 ini khusus persolan hutan adat yang diskemakan melalui perhutanan sosial.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1.Spesifikasi Penelitian
Sesuai  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dan supaya  dapat  memberikan  hasil  yang  bermanfaat  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. d. Perbandingan hukum. e. Sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak  tertulis.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  menarik  asas-asas  hukum  dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.
2.2.Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  tesis  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (cara berpikir  dalam  penarikan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
Dengan  demikian  objek  yang  dianalisis  dengan  pendekatan  yang  bersifat  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan.
2.3. Alat Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu:  studi kepustakaan,8 atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara  mempelajari  buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti:  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  dan peraturan menteti LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan Sosial dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adat.
2.4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  melalui  pendekatan  terhadap asas-asas  hukum  serta  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  dan Peraturan UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja,  Putusan  MK  No.35/PUU-IX/2012  tentang  Hutan  Adat  dan  peraturan Menteri  LHK Nomor 9  Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial  yang menjadi konsen  pada  penilitian  ini.    Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku,  jurnal  hukum, teori-teori  hukum,  pendapat  para  ahli  dan  hasil-hasil  penelitian  hukum.  Sedangkan  bahan hukum  tertier  yaitu  Rancangan  Undang-Undang  (RUU),  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia
2.5 Analisis Data
Data-data  yang  telah  diperoleh  tersebut  kemudian  dianalisa  dengan  melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh  dan  menghubungkan  tiap-tiap  data  yang  diperoleh  tersebut  dengan  ketentuan- ketentuan maupun asas-asas hukum  yang terkait dengan permasalahan  yang diteliti dengan logika induktif,10 yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode  deduktif  yang  menghasilkan  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  umum  terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1. Hakikat Pengeloaan Perhutanan Sosial melalui permen LHK No. 9 Tahun 2021 Program  ini  mulai  dicanangkan  pada  tahun  1999,  di  mana  waktu  itu  semangat reformasi masih terasa. Namun dalam pelaksanaannya mengalami ketersendatan yang berarti. Pada tahun 2007 baru program ini mulai dilaksanakan, namun lagi-lagi selama kurang lebih 7 tahun sampai dengan tahun 2014 program ini mengalami ketersendatan kembali.  Pada  periode  tahun  2007  sampai  dengan  2014  hanya  seluas  449.104,23 hektare lahan yang berhasil melaksanakan skema perhutanan sosial.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  kemudian  KLHK  melakukan  program-program percepatan  perhutanan  sosial.  Hasil  dari  program-program  percepatan  ini  cukup menggembirakan  di  mana  seluas  604.373,26  hektare  lahan  hutan  legal  dibuka  oleh masyarakat sekitar hutan dengan tetap memerhatikan aspek-aspek kelestarian. Sampai saat  ini  terdapat  239.341  kepala  keluarga  yang  mendapatkan  izin  dalam  skema pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial. KLHK juga mengklaim bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi bagi 2.460 kelompok untuk mengembangkan usaha  program  unggulan  KLHK  ini.  Target  KLHK  sendiri  pada  tahun  2019  terdapat
5.000  kelompok  yang  akan  difasilitasi.  Akhir  kata,  akses  legal  masyarakat  untuk mengelola hutan ini diharapkan menjadi jembatan bagi negara untuk menyejahterakan masyarakat terdepan Indonesia.
Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Republik  Indonesia. Perhutanan  sosial  sendiri  memiliki  tujuan  untuk  menyejahterakan  masyarakat  sekitar hutan.  Program  ini  dilatarbelakangi  karena  pada  saat  sekarang  pemerintah  dalam  hal ini  pemerintah  pusat  yang  diwakili  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  memiliki  2  agenda  besar.  Sebanyak  dua  agenda  besar  tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian  hutan  yang  efektif.  Agenda  besar  dari  KLHK  ini  menjadi  fokus  utama dalam  program-program  yang  akan  dijalankan  nantinya.  Berdasarkan  dua  agenda tersebut  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  KLHK  membuat  suatu  program  yang  dapat menciptakan  keharmonisan  antara  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dan  pelestarian hutan.  Program  yang  diusung  ini  adalah  program  Perhutanan  Sosial.  Program  ini memiliki  paradigma  bahwa  pembangunan  tidak  hanya  dilakukan  mulai  dari  kota, melainkan  pembangunan  juga  dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat  pinggiran (masyarakat  sekitar  hutan).  Program  ini  juga  memiliki  tiga  pilar  dalam pelaksanaannya,  yaitu  lahan,  kesempatan  berusaha,  dan  sumberdaya  manusia. Komitmen KLHK ini tidak main-main, buktinya adalah adanya lahan seluas 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk dijadikan objek program unggulan KLHK ini. Program ini pula adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung oleh kabinet kerja presiden Jokowi.
Perhutanan  Sosial  mempunyai  peran  yang  besar  dalam  mewujudkan  pengendalian perubahan  iklim  melalui  konservasi  hutan  dan  penghidupan  masyarakat  sekitar,  mengingat jutaan masyarakat menggantungkan kehidupannya pada hutan. Kontribusi praktik pengelolaan Perhutanan Sosial mendukung Perubahan Iklim dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi melalui pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, manajemen hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan.
Perhutanan  Sosial  diperkuat  Kembali  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja,  yang  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  Hutan  Lindung  dan  Hutan Produksi  dapat  dilakukan  dengan  Perhutanan  Sosial,  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  PP No.  23/2021  tentang  Penyelenggaraan  Kehutanan  dan  Permen  LHK  No.  9/2021  tentang Pengelolaan  Perhutanan  Sosial.  Program  perhutanan  sosial  ini  tidak  hanya  menyasar  hutan adat,  dapat  diberikan  juga  pada  hutan  desa,  kemitraan  dan  hutan  kemasyarakatan.  Dengan proses pengajuannya dari bawah ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada  pengelolaan  perhutanan  sosial,  Pasal  3  (1)  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  terdiri atas:  a.  HD;  b.  HKm;  c.  HTR;  d.  Hutan  Adat;  dan  e.  kemitraan  kehutanan.  (2)  Kemitraan kehutanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e  yang  dilaksanakan  pada  Hutan Konservasi, diberikan dalam  bentuk  Kemitraan  Konservasi.  (3)  Pada  Hutan  Lindung  dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan/atau kemitraan kehutanan. (4) Pada Hutan Produksi  dapat  diberikan  Persetujuan  Pengelolaan  HD,  HKm,  HTR  dan/atau  kemitraan kehutanan.  (5) Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  ditetapkan  oleh  Menteri  dalam  bentuk  PIAPS.  Sedangkan pada pasal 6 Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a.  Persetujuan  Pengelolaan  HD;  b.  Persetujuan  Pengelolaan  HKm;  c.  Persetujuan Pengelolaan  HTR;  dan  d.  Persetujuan  kemitraan  kehutanan.  (3)  Penetapan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  penetapan  status  Hutan  Adat.  Sedangkan  pada    Pasal  7  (1) Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  dapat  diberikan  kepada:  a.  Perseorangan;  b. kelompok  tani  hutan;  atau  c.  koperasi.  (2)  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
Pada Pasal 9 (1) Untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan  Sosial  tingkat  provinsi  dibentuk  Pokja  PPS  yang  ditetapkan  oleh  gubernur.  (2) Pokja  PPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas:  a.  sosialisasi  program  Perhutanan Sosial  kepada  Masyarakat  Setempat  dan  para  pihak  terkait;  b.  melakukan  pencermatan
terhadap  PIAPS;    c.  membantu  fasilitasi  permohonan  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan Sosial;  d.  membantu  melakukan  verifikasi  teknis  permohonan  Persetujuan  Pengelolaan Perhutanan Sosial; e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial; f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap  ketentuan  dan  larangan  bagi  pemegang  Persetujuan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial dan penetapan status Hutan Adat; g. membantu fasilitasi penataan areal; h. membantu fasilitasi penyusunan  perencanaan  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial;  i.  membantu  fasilitasi pengembangan  usaha  Perhutanan  Sosial;  dan/atau  j.  membantu  pelaksanaan  pembinaan  dan pengendalian.  (3)  Anggota  Pokja  PPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas:  a. UPT;  b.  unit  pelaksana  teknis  terkait  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  c. Pemerintah  Daerah  provinsi;  d.  organisasi  perangkat  daerah  provinsi  bidang  kehutanan;  e. KPH;  f.  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota;  g.  Masyarakat  sipil;  h.  pelaku  usaha;  i.  kader konservasi;  dan/atau  j.  relawan  lingkungan  hidup  dan  kehutanan.  (4)  Masyarakat  sipil sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  g  meliputi  akademisi,  lembaga  swadaya Masyarakat  dan/atau  jurnalis.  (5)  Masa  kerja  Pokja  PPS  selama  2  (dua)  tahun  dan  dapat diperpanjang.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  pasal  di  atas,  bahwa  untuk  mendapatkan  pengelolaan perhutanan sosial, wajib di mohonkan kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah  dimohonkan  kepada  Menteri,  Menteri  menugaskan  dirjen  sampai  ke  tingkat  UPT untuk  mengecek  terhadap  areal  yang  dimohonkan.  Jadi  baik  peronngan  maupun  kelompok tania  tau  badan  usaha lainnya  hal  yang  sama  diberlakukan  dengan  menggunakan  format  tata cara  yang  dituangkan  dalam  peratura  Menteri  LHK  ini.  Setelah  berkas-berkas  permohonan diterima maka dilakukan verifikasi apakah layak diterima atau ditolak. Ini tanpa kecuali semua pemohon mengikuti mekanismenya.
3.1.2.  Problematika  pengelolaan  hutan  adat  melalui  perhutanan  sosial  berdasarkan permen LHK.No. 9 Tahun 2021 .
Putusan  MK  No.35/PUU-IX/2012  Tentang  Hutan  Adat  sudah  jelas  mengatakan bahwa Hutan adat adalah hutan hak, hak milik masyarakat hukum adat. Yang tata cara mendapatkannya  adalah  masyarakat  adat  terlebih  dahulu  ada,  kemudian  masyarakat adatnya  ditetapkan  lewat  perda  kemudian  wilayah  hutan  adatnya  berada  dalam wilayah  masyarakat  adat.  Kemudian  di  mohonkan  status  penetapan  hutan  adatnya kepada  kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Saya  kira  ini  yang  keliru Ketika  posisi  hutan  adat  dimasukan  dalam  skema  pengeloaalaan  perhutanan  sosial. Karena syaratnya cukup berat masyarakat adat harus ada perda beda dengan kemitraan lainnya tidak harus menggunakan perda. Jadi status hukumnya cukup berat tidak elok rasanya  menempatkan  posisi  hutan  adat  dalam  pengeloaan  perhutanan  sosial.  Logika hukumnya kalau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang No.11 Tahun 2011 bahwa  perda  adalah  tata  aturan  hukum  yang  paling  rendah  setelah  UUD  1945. Sehingga komposisi perda cukup kuat dalam meligitimasi keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya.
Di permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengeloaan Perhutanan Sosial masih menempatkan  posisi  hutan  adat  bagian  dari  hutan  negara,  karena  pada  pengolaannya diajukan  dalam  sekema  perhutanan  sosial  dimohonkan  kepada  kementerian  LHK. Setelah  dimohonkan  diverifikasi  lalu  diberikan  pengelolaannya  hutan  adat.  Padahal disisi  lain  hutan  adat  adalah  sebagai  substansi  hak  yang  melekat  pada  masyarakat hukum adat  yang diberikan juga oleh negara melalui putusan MK dan ditindaklanjuti oleh  kementerian  LHK.  Justru  untuk  mendapatkan  hutan  adat  ini  prosesnya  cukup Panjang bagi masyarakat adat, pertama masyarakat adatnya ditetapkan melalui perda, kemudian  areal  yang  dimohonkan  menjadi  hutan  adat  di  petakan  terlebih  dahulu dengan perda masyarakat adatnya baru kementerian memprosesnya dan dikembalikan kepada  masyarakat  adat  setempat.  Sementara  pengajuan  untuk  mendapatkan pengelolaan  kehutanan,  atau    kemitraan  biasa,  HKM  oleh  kelompok  tani  hutan  tidak perlu  kelompok  tersebut  disahkan  melalui  perda  hanya  cukup  SK  desa  terhadap kelompoknya  saja.  Ini  kontradiksi  sekali  denga  putusan  MK  No.  35/PUU-IX/2012
tentang  Hutan  Adat.  Yang  mana  pada  substansi  putusan  MK  tersebut  bahwa  hutan adat  tidak  lagi  bagian  dari  hutan  negara  melainkan  bagian  dari  hutan  yang  dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
Melihat  dari  isi  peraturan  Menteri  LHK  No.  9  Tahun  2021  Tentang  pengeloaan perhutanan  Sosial  masih  menempatkan  posisi  hutan  adat  yang  dapat  diberikan  lewat skema perhutanan sosial. Seharusnya tidak masuk dalam substansi  perhutanan sosial. Disatu  sisi  mayarakat  adat  mendapatkan  hutan  adat  melalu  perda  tapi  disatu  sisi diskemakan  melalui  perhutanan  sosial.  Sehingga  komposisinya  tidak  tepat  Ketika hutan  adat  masuk  dalam  skema  perhuatan  Sosial.  Selain  mengancam  substansi  hak masyarakat  adat  juga  mengancam  akan  hilangnya  hutan  adat  yang  sudah  diperoleh oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Lihat  peraturan  Menteri  LHK  No.  9  Tahun  2021 Pada  Pasal  3  ayat  (1)  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  terdiri  atas:  a.  HD;  b.  HKm;  c. HTR; d. Hutan Adat; dan e. kemitraan kehutanan. Ini yang menjadi kontradiksi Ketika memasukan  Hutan  adat  pada  pasal  3  ini.  Sehingga  pasal  ini  dianggap  keliru,  karena akan  menghilangkan  substansi  hutan  adat  yang  dimliki  oleh  masyarakat  adat  yang telah  di  peroleh  secara  turun  temurun  dan  diberikan  oleh  negara  melalui  perda  dan keputusan  kementerian  LHK  tentang  Hutan  Adat  kepada  masyarakat  adat  setempat. Jika  ini  dilakukan  maka  otomatis  kembali  lagi  kepada  negara  secara  substansi  hutan adat tersebut.
Padahal  Pengakuan  atas  masyarakat,  khususnya  masyarakat  adat,  sebagai penyandang  hak  juga  ditegaskan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengakuan konstitusional  dalam  putusan  No.  35/PUU-X/2012.  Dalam  putusan  tersebut Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  sebagai  subjek  hukum  dalam  suatu masyarakat  yang  menegara,  masyarakat  hukum  adat  harus  mendapat  perhatian sebagaimana  subjek  hukum  lainnya  ketika  negara  hendak  mengatur,  terutama mengatur  dalam  rangka  pengalokasian  sumber-sumber  kehidupan.  Keberadaan  hutan adat  dengan  wilayah  hak  ulayatnya  merupakan  konsekuensi  pengakuan  terhadap hukum  adat  sebagai  “living  law”.  Mahkamah  Konstitusi  mengecualikan  hutan  adat dari  cakupan  hutan  negara.  Hutan  adat  bukan  merupakan  hutan  negara.  Negara memiliki  wewenang  penuh  atas  hutan  negara,  sementara  terhadap  hutan  adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Warga  suatu  masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  mempunyai  hak  membuka  hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan  keluarganya.  Tolok  ukur  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yakni  (i)  masih  hidup,  (ii)  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat,  (iii)  sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, (iv) ada pengaturan berdasarkan undang-undang ditafsirkan lebih lanjut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  No.  31/  PUU-V/2007.  Mahkamah Konsititusi  menegaskan  perlindunngan  terhadap  masyarakat  secara  umum  maupun masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dalam berbagai pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan, dan pemanfaatan sumber daya alam baik yang terkait dengan  penentuan  wilayah  pertambangan  amaupun  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil.
Masyarakat hukum adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya,  Pasal  28I  ayat  (3)  Bab  XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia  UUD  1945
menyatakan:  “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Dalam  Resolusi  Konflik  kutipan  Rakernas  AMAN  ke-  VI  ,Aliansi  Masyarakat Adat  Nusantara  (AMAN)  jelas  menolak  kehadiran  perhutan  sosial  di  wilayah masyarakat adat, karena dengan hadirnya perhutanan sosial tersebut akan mengancam hutan adat yang dimliki oleh masyarakat sejak turun temurun. Berikut kutipan AMAN:
Hutan  kami  adalah  hutan  adat.  Oleh  sebab  itu,  kami  menolak  dengan  tegas program  HKM,  HTR,  Hutan  Desa  maupun  Kemitraan  Lingkungan  atau  Perhutanan Sosial  di  wilayah-wilayah  adat  kami.  Di  sisi  lain,  kami  akan  memperkuat  dan memperluas  penguasaan  wilayah-wilayah  adat  serta  mempercepat  usulan  pengakuan wilayah adat dan hutan adat.
Bagi  masyarakat  adat,  Hutan  adat  menjadi  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Hutan  menjadi  bagian dari kehidupan  masyarakat  adat  yang  telah  menopang kehidupan  sehari-hari,  dan  juga  titipan  bagi  generasi  yang  akan  datang.  Hutan  adat menjadi  salah  satu  kekayaan  penting  bagi  masyarakat  adat  untuk  menjamin kesejahteraan hidupnya, namun Negara justru mengingkari keberadaannya.
Dengan  terus  di  tolak  oleh  AMAN  terhadap  Program  perhutanan  sosial,  namun pemerintah  terus  menembangkan  perhutanan  sosial.  Menurut  Dimana  tujuannya adalah untuk adanya keseimbangan antara sektor kehutanan dengan masyarakat, yakni hutan  lestari  masyarakat  sejahtera.  Program  perhutanan  sosial  terus  digencar  agar capain  negara  terus  tercapai.  Memang  tidak  main-main  yang  akan  diberikan  kepada masyarakat  cukup  luas  seiring  dengan  pemerintahan  yang  berjalan.  Baik  itu  untuk kelompok masyarakat maupun pada masyarakat adat, pada masyarakat adat diberikan hak  atas  hutan  adat  yang  selama  ini  tidak  pernah  didapatkan  oleh  masyarakat  adat. Maka  dengan  terus  menggecar  program  perhutanan  sosial  masyarakat  adatpun mendapatkan bagian yakni hutan adat. Dengan niat baiknya pada program perhutanan sosial ini maka dianggap baik oleh masyarakat adat untuk jalannya pencapaian hutan adat.  Tapi  ini  cilaka  bagi  masyarakat  hukum  adat,  dimana  hutan  adat  yang  sudah  di peroleh  yang  diberikan  oleh  kementerian  di  skemakan  Kembali  dengan  mudah  lewat perhutanan sosial, jadi yang diberikan oleh negara Kembali lagi menadi milik negara, karena dalam skema pengelolaan tetap ada kesekapakan Kerjasama antara masyarakat adat  sebagai  pemilik  hutan  adat  dengan  kementerian  LHK  atau  KPH  setempat.  Ini yang  menjadi  persoalan  hukum  substansi  hak  masyarakat  adat  yang  sudah  diperoleh dalam  bentuk  hutan  adat  hilang  kembali  atas  nama  pengelolan  perhutanan  sosial bahwa tanah tersebut milik negara.
Sehingga  perhutanan  sosial  yang  memasukan  pengelolaan  hutan  adat  sangat kontradiksi disatu sisi untuk mendapatkan hutan adat melalui perda dan diberikan oleh kementerian  kepada  kelompok  masyarakat  adat  sebagai  penerima  hutan  adat  “  hak milik”. Sementera peraturan Menteri LHK No.9 Tahun 2021 Tentang perhutan sosial tidak  menjadi  bagian  hak  milik,  hanya  sistem  pinjam  pakai,  itupun  kapan  waktunya kesepakan  akan  dicabut  oleh  negara.  Sementara  di  hutan  adat  tidak  semudah  dicabut karena  cara  perolehannya  yang  Panjang.  Dan  disatu  sisi  bertolak  belakang  dengan putusan MK.No. 35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat.  Sebagai  subjek hukum  yang melekat pada masyarakat adat tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial adalah malapetaka bagi masyarakat adat  yang memiliki hutan adat.  Karena hutan  adat adalah hutan  yang melekat pada masyarakat hukum adat yang dimiliki secara turun temurun. Jadi tidak dapat di skemakan melalui  perhutanan  sosial.  Karena  Pertama  cara  memperoleh  hutan  adat  terlebih  dahulu  harus menggunakan  perda  terhadap  keberadaan  masyarakat  hukum  adatnya,  Kedua  areal  hutan adatnya berada dalam wilayah masyarakat adat setempat dengan dibuktikan dengan peta hutan adat, ketiga pemberian hutan adat diberikan sebagai pemilik hak bukan sebagai bentuk pinjam pakai hak oleh negara dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Jadi pada pasal  3  Permen  LHK  No.9  Tahun  2021  ini  tidak  boleh  memasukan  posisi  hutan  adat  yang  di kelola  melalui  skema  perhutanan  Sosial.  Karena  secara  substansi  hak  masyarakat  adat  itu sangat  dirugikan  karena  posisi  masyarakat  adat  adalah  melekat  pada  hutan  adat  yang  dimiliki secara  turun  temurun.  Dan  disamping  bertentangan  dengan  Putusan  MK  No.35.PUU-IX/2012 Tentang  Hutan  Adat  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  seperti  PERDA berdsasarkan  perintah/manda  UU  41/1999  Tentang  Kehutanan  tentang  mekanisme  masyarakat adat mendapatkan hutan adat, jadi tidak bisa diskemakan yang diatur dalam peraturan Menteri. Dan  bagi  masyarakat  hukum  adat  pengeloaan  hutan  adat  adalah  secara  komunal  tidak  dalam bentuk  KK/hektare.  Sehingga  tidak  mengenal  pembagian  dalam    bentuk  administarasi pengelolaan  yang  diatur  oleh  negara  akan  tetapi  lebih  dominan  diatur  dalam  tata  cara masyarakat hukum adat setempat.

## 5. SARAN
Disarankan  kepada  kementerian  LHK  agar  menghapus  pasal  3  pada  Permen  LHK  No.  9 Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  perhutanan  Sosial  khusus  pada  hutan  adat  karena  akan merugikan masyarakat hukum adat yang telah memiliki hutan  adat secara turun temurun.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Cetakan.  III,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996)
Febriyan  Aninidita,  Masyarakar  Adat  Cek  Bocek  Selesek  Reen  Suri,  Tak  Diakui,  Dirampok,
Terancam, Laporan Sayogyo Institute, 2014,
https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/11/05/perhutanan-sosial-dan-masyarakat-adat- promosikan-kepemimpinan-lokal-untuk-capai-folu-net-sink-2030/
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/04000001/hierarki-peraturan-perundang- undangan-menurut-uu-no.-12-tahun-2011. https://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat https://www.aman.or.id/data-and-statistic/resolusi-masyarakat-adat-nusantara Irawansyah  dan  Jasardi  Gunawan,  Kemandirian  Pangan  Masyarakat  Adat  Pusu  Di  Tengah Covid 19, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2 Maret 2022
Jasardi  Gunawan  dan  Irawansyah,    Eksistensi  Kelembagaan  Lembaga  Adat  Tana  Samawa (LATS)  dalam  Penolakan  Rancangan  Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Masyarakat Hukum  Adat  di  Sumbawa,  Jurnal  JUPE:  Jurnal  Pendidikan  Mandala,  Vol.  7.  No.  1 Febuari 2022.
Jasardi  Gunawan,  Berkedok  Undang-undang  kehutanan  No  41  tahun  1999,  membakar  untuk mengusir  masyarakat  adat  pekasa,  Materi  Dengan  Keterangan  Umum  Inkuiri  Nasional Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan  Indonesia,  Wilayah Bali –Nusa Tenggara, Suplemen Kumpulan Materi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.
Jasardi Gunawan, Dinamika perjuangan masyarakat adat cek bocek dalam memperjuangkan hak atas wilayah adatnya, Bania Publishing Lombok  Cetakan Pertama Februari 2022 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Peraturan Menteri LHK No.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-IX/2012  tentang  Pengujian  Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Mei 2013
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
TAP  MPR  No.  XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Azasi  Manusia  Piagam  HAM.  TAP  MPR  No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan pelindungan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki peraturan pembentukan undang-undang