## PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM BINGKAI KEBERAGAMAN NUSANTARA
(Studi Kasus Penerapan Syariat Islamdi  Provinsi Aceh)
Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh 160106065@student.ar-raniry.ac.id . roslaili10juni@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  the  Islamic  Law  in  Aceh  received  recognition  from  the Government  of  Indonesia  since  1959  based  on  the  Decree  of  the  Deputy  Prime Minister  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  1  /  Missi  /  1959.  Since  then  until  the enactment  of  the  BAL  in  2006,  several  aspects  of  national  law  have  become different in Aceh. This then sparked controversy, especially regarding the position of  Non-Muslims  and  religious  freedom.  This  article  tries  to  explain  how  the application of Islamic Law in Aceh in relation to the Non-Muslim population and its  solution.  The  study  found  that  the  relationship  between  Muslims  and  Non- Muslims  in  Aceh,  especially  in  the  social  aspects  of  society,  took  place harmoniously.  The  application  of  Islamic  Law  in  Aceh  only  applies  to  Muslims and there is no coercion for Non-Muslims. In this case, according to the author, it also  offers  the  concept  of  "Conducted  by  Waliya  Dien"  in  addressing  religious plurality in  Aceh, and the attitude of  making  Pancasila as "Kalimatun Sawa’ in the corridors of living in a state.
Keywords ; Application, Islamic Shari'a, Diversity

## Abstrak
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  mendapatkan  pengakuan  Pemerintah Indonesia sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri RI  No.  1/Missi/1959.Sejak  saat  itu  hingga  disahkannya  UUPA  tahun  2006 beberapa aspek hukum nasional menjadi berbeda penerapannya di Aceh. Hal ini yang kemudian memicu kontroversi, khususnya mengenai posisi  Non-Muslim dan kebebasan beragama. Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana penerapanSyariat  Islam  di  Aceh  dalam  kaitannya  terhadap  penduduk  Non- Muslim  serta  solusinya.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  hubungan  Muslim dengan  Non-Muslim  di  Aceh  terutama  dalam  aspek  sosial  kemasyarakatan berlangsung  harmonis.  PenerapanSyariat  Islam  di  Aceh  hanya  berlaku  untuk orang    Islam  saja  dan  tidak  ada  pemaksaan  bagi  Non-Muslim.  Dalam  hal  ini menurut penulis juga menawarkan konsep“Lakum Diinukum Waliya Dien” dalam menyikapi pluralitas beragama di Aceh, dan sikap menjadikan Pancasila sebagai “Kalimatun Sawa’di dalam koridor hidup bernegara.
Kata Kunci ; Penerapan,Syariat Islam, Keberagaman.

## A. Pendahuluan
Syariat  Islam  adalah  syariat  terakhir  yang  diturunkan  Allah  SWT.Untuk memberi petunjuk kepada umat manusia.Ia memberikan rahmat bagi seluruh alam untuk  seluruh  umat  manusia  dari  berbagai  bangsa,  untuk  semua  lingkungan  dan lapangan kehidupan dengan segala bentuk perubahan dan tingkat perkembangannya  sampai  hari  kiamat. 1 Karena  itu,  Allah  memberikan  beberapa keistimewaan, antara lain syariat Islam bersifat umum, abadi, dan meliputi segala bidang,  sehingga,  mampu,  memenuhi  kebutuhan  manusia  di  setiap  saat  sesuai dengan kadar perkembangannya, tapi tidak pernah akan kehilangan identitasnya. 2
Islam  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  sebagai agama    “ rahmatan  lil’alamin ”, 3 terus  berlaku  sepanjang  masa  ( omnipresent ),dan shalihun  likulli  zamanin  wa  makanin .  Konsepsi  dan  fakta-fakta  sejarah  Islam menunjukan,  bagaimana  sikap kasih  sayang  dan toleran ( tasamuh )  kaum  muslim terhadap pemeluk agama lain, baik yang tergolong ke dalam ahl al-Kitab maupun kaum  musyrik,  bahkan  terhadap  seluruh  makhluk.Islam  mendahulukan  sikap kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian. 4
Beragamnya  perbedaan  mencakup  pluralnya  agama,  suku  dan  budaya, membutuhkan sebuah sikap toleransi yang tinggi.Toleransi adalah sikap menahan diri  untuk  tidak  menggunakan  cara-cara  negatif  dalam  menyikapi  pendapat  dan keyakinan  berbeda.Defenisi  teori  toleransi  melibatkan  tiga  kondisi  yang  saling terkait  ketika  seseorang  berhadapan  dengan  perbedaan  pendapat  dan
1 Al-Qur’an 7:154, 34:28, dan 21:107.
2 Dalam  falsafah  hukum  Islam  dikenal  dengan  ungkapan  :  “ Al-syariat  al Islamiyyat  shalihah  likulli  zaman  wa  makan .”  Lihat  Muhammad  Anis  ‘Ubadah, Tarikh al-Fiqh  al-Islamiy  fii  ‘ahd  an  nubuwwah  wa  as  shahabah  wa  at  tabi’in ,  (tt  :  Dar  al Tiba’ah., 1980), h. 10.
3 Q.S Al-Anbiya’: 107; نيملاعلل ةمحر لاا كانلسرا امو
4 Untuk uraian  lebih  lanjut  tentang hal  ini,  lihat Robert   N. Billah, Islamic  Tradition and Problems of Modernization , (Los Angeles: University of California Press, 1991), h. 146.  Baca juga Leonard  Binder,  Islamic  Liberalsm: A  Critique of  Development Ideologiies ,  (Chicago and London: Unversity  of  Chicago  Press,  1988),  h.  4.  Dalam  konteks  hubungan  agama  dan  politik,  lihat Azyumardi  Azra,  Syariat  Islam  dalam  Bingkai  Nation  State,”  dalam  Komaruddin  Hidayat  dan Ahmad  Gaus  AF  (editor),  Islam  Negara    dan  Civl  Society  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam Kontemporer,  (  Jakarta  :  Paramadina,  2005),  h.  29.  Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , ( Jakarta: Paramadina, 1998).
keyakinan. Pertama, seseorang  memiliki  penilaian  negatif  ( negative  judgement ) terhadap  pendapat  atau  keyakinan  berbeda; Kedua, seseorang  bisa  saja menegasikannya,  tetapi; Ketiga, seseorang  sengaja  menahan  diri  untuk  tidak menegasikannya. 5
Dalam  kondisi  pertama,  seseorang  punya  penilaian  negatif.Biasanya penilaian  negatif  mendorong  seseorang  menggunakan  aksi  negatif.  Namun toleransi  terjadi  ketika  seseorang  menolak  aksi  negatif  -  seperti  kekerasan  atas nama  agama-  akibat  penilaian  negatif  terhadap  pendapat  yang  berbeda.  Dalam kondisi  kedua,  seseorang  memiliki  kekuatan  untuk  bertindak  negatif  terhadap pendapat  yang  berbeda  dengan  cara  menegasikannya.  Sedangkan  dalam  kondisi ketiga, seseorang sengaja “menahan diri” dari penggunaan cara-cara negatif untuk menegasikannya karena ia punya alasan menoleransinya.
PenerapanSyariat  Islam  di  Indonesia  salah  satunya  telah  diterapkan  di Provinsi  paling  barat  Indonesia  yaitu  ProvinsiAceh.PenerapanSyariat  Islam  di Aceh  telah  mendapat  pengakuan  dari  Pemerintah  Indonesia  meskipun  dalam  hal tertentu  masih  muncul  berbagai  polemik  mengenai  posisiNon-Muslim  dan kebebasan  beragama.Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  bagaimana  pelaksanaanSyariat  Islam  di  Aceh  dan  doktrin  Islam  terkait hubungannya dengan kerukunan serta kebebasan beragama.

## B. Pembahasan
Aceh  merupakan  wilayah  paling  barat  Indonesia  yang  memiliki kekhususan  untuk  mengatur  kePemerintahan  daerah  secara  mandiri  (Daerah Otonomi  Khusus)  sebagaimana  dikuatkan  melalui  lahirnya  Undang-Undang No.44  tahun  1999,  Undang-Undang  No.18  tahun  2001  dan  Undang- UndangPemerintahan Aceh (UUPA) no.11 tahun 2006.
5 Irwan Masduqi, “ Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Ummat Beragama” (Bandung, Mizan Pustaka, 2011) hlm.7.  Di samping teori toleransi di atas, terdapat beberapa teori lain terkait relasi Muslim - Non-Muslim,  antara lain teori “Integrasi Sosial” dan “Teori Konflik”. Lebih lanjut lihat Adon Nasrullah Jamaluddin Agama dan Konflik Sosial:Studi Kerukunan Beragama, Radikalisme dan Konflik antarummat beragama, (Bandung: Pustaka Setia,2015) hlm.52. lihat juga  Zainuddin Maliki, Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik, (Surabaya: LPAM, 2003) hlm.131.
Telah kita ketahui bersama, dalam kehidupan sehari-hari Syariat Islambagi masyarakatAceh  telah  menjadisebuah  landasan  hukum  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Hal  ini  tidak  luput  dari  pengaruh  sebab  awal  kedatangan    Islam diwilayah  ini  hingga  tersebar  keseluruh  Nusantara  dan  sebagian  Asia  Tenggara. Dalam  hal  ini  segala  keputusan  hukum  didasarkan  pada  keputusan  Syariat  Islam yang  diamanatkan  kepada  ulama  dimana  rakyat  Aceh  mensimbolkannya  dengan istilah Syiah Kuala 6 , seorang ulama  yang terkenal pada era kerajaan Islam. Tidak hanya Syiah  Kuala dengan  nama  Asli Syeikh  Abdurra’uf  As-Singkili ini,  Sosok lainnya  yang  mengisi  peranan  ulama  dalam  perkembangansejarah  Islam  di  Aceh juga  diperankan  oleh  seorang  ulama  terkenal  dalam  bidang  filsafat  hukumnya yaitu Syeikh  Nuruddin  Ar-Raniry .Sehingga,  keeratan  agama  Islam  dalam penerapan  hukum  di  masyarakat  bukanlah  merupakan  hal  yang  asing  bagi masyarakat Acehsehingga Aceh dijuluki “Serambi Mekkah”. 7
Di  dalam  sejarahnya,  masyarakat  Aceh  berasal  dari  campuran  berbagai suku bangsa yang banyak, di antaranya berasal dari suku India, Arab dan beberapa suku lainnya.di lamno misal,yang terletak di pesisir barat, penduduk disana berciri fisik  layaknya orang Eropa karena adanya keturunan daerah Portugal. Diwilayah pedalaman  penduduk  keturunan  Batak  dan  Nias,  manambah  keragaman  etnis  di Aceh.populasi  penduduk  Aceh  sebesar  3.930.905  yang  terdiri  dari  etnis  Aceh, Kluet, Gayo Luwes, Alas, Singkil, Jawa, Simeuleu. Dan dalam hal ini etnis  Aceh memang  sangat  dominan,  sekitar  70%.  Adapun  komposisi  agama  disana berdasarkan  sensus  tahun  2000  menunjukkan  pemeluk  agama    Islam  sebesar 3.796.027 (98,6%), Kristenprotestan sebesar 31.631, Katolik 5.662, Budha 9.971 dan Hindu 708. 8
Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah diketahui, meskipun  Aceh sangat dekat dengan  Islam, namun masyarakat Aceh cenderung tidak mengeksklusifkan
6 Disini  terdapat  adigium  yang  masyhur  dikalangan  orang  Aceh  yaitu  “ Adat  bak  Poe Teumeureuhom  Hukom  bak  Syiah  Kuala,  Qanun  Bak  Putroe  Phang,  Reusam  bak  Laksamana” adigium  ini  menjelaskan  kepada  kita  bahwa  pelaksanaan  Hukum,  Adat  Qanun  dan  Reusam dipertanggung jawabkan kepada Wali-wali yang diamanatkan oleh Raja ketika itu.
7 Kamaruzzaman Bustamam –Ahmad, Ph.D “ Acehnologi ” Bandar Publishing, Banda Aceh :2012
8 Data  ini  mengacu  pada  sumber  Dirjen  Hubungan  Sosio-  Kultural  dan  Informasi  Luar Negeri Deplu RI 2001.
diri  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  dapat  di  buktikan  di  antaranya dengan  adanya  sejumlah  rumah  ibadah  agama  lain  disana.  Seperti  yang  tercatat tahun  2000,  terdapat  91  gereja  Kristen  Protestan,  19  gereja  Katholik  ,  5  kuil Budha  dan  4  pura  Hindu.dan  sejauh  ini  tidak  terjadi  konflik  agama  di  antara penduduk disana.
Pelaksanaan  hukum  Syariat  juga  telah  diperjuangkan  rakyat  Aceh  dan telah  dibentuk  sebagai  Undang-Undang  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan dibentuknya  Aceh  sebagai  daerah  otonomi  khusus.  Mendapatkan  predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonom yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan  pertama  sekali  pada  26  Mei  1959 9 .  Status  ini  kemudian  dikukuhkan dengan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang  daerah  otonomi  khusus dan  ditekankan  lebih  lanjut  dalam  UUPA  no.11  tahun  2006  sebagaimana  pada pasal 7 ayat 1 dan 2 UUPA yang menyebutkan bahwa ;
1) Pemerintahan  Aceh dan kabupaten/kota  berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. 2) Kewenangan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  urusan  Pemerintahan  yang  bersifat  nasional,  politik  luar negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama
Meskipun  di  Aceh  telah  diterapkan  pelaksanaan  Syariat  Islam  bukan berarti  umat  Non-Muslim  tidak  dapat  menetap  dan  menjalankan  aktifitas keagamaan  mereka.  Semua  agama  di  Aceh  dapat  menjalankan  kehidupan  secara berdampingan  dalam misi  Islam “Rahmatan lil’alamiin” (QS. Al-Anbiya’ ; 107).

## C. Toleransi sebagai Dasar PenerapanSyariat Islam
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  pelaksanaan  Syariat  Islamdi Aceh  hanya diberlakukan bagi pemeluk  Islam. Ini sudah secara tegas disebutkan dalam  Undang-Undang  nomor  18  tahun  2001.Syariat  Islam  tidak  akan diberlakukan  atas  orang  yang  tidak  beragama    Islam. 10 Apabila  ada  orang  yang
9 http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html (diakses tgl. 15 Maret 2017 pukul 09.26 )
10 Alyasa’ Abu Bakar, “Syari’at Islam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan” (Banda Aceh : Dinas Syari’at Islam Prov.Aceh)
tidak  beragama    Islam  menetap  atau  berada  di  Aceh  hendaknya  “menundukkan dirinya” kepada hukum Syariat Islam tanpa harus pindah Agama. 11
Dalam  konteks  toleransi  antar  umat  beragama,    Islam  memiliki  konsep yang jelas, di antaranya  “ Tidak ada paksaan dalam agama ” (QS. 2: 256), “ Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami ” (QS.109: 06) adalah contoh dari sekian  banyak  ajaran  toleransi  dalam    Islam.  Selain  dari  pada  ayat  tersebut  juga dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  hadits  dan  praktik  toleransi  dalam  sejarah    Islam. Fakta-fakta historis (historical facts) tersebutmenunjukkan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing yang diadopsi. Toleransi adalah bagian integral dari Islam  itu  sendiri  yang  detailnya  kemudian  dirumuskan  oleh  para  ulama  dalam karya tafsir mereka. 12
Adanya  umat  beragama  lain  yang  sering  kita  sebut  Non-Muslim, merupakan  suatu  realita  yang  tidak  dapat  kita  pungkiri  kehadirannya.  Inilah merupakan sunnatullah dalam  kehidupan,  keberagaman  dan  perbedaan merupakan  suatu  fitrah  yang  besar  yang  harus  dijaga  oleh  seluruh  kalangan terlebih  bagi  umat  muslim  tentunya.  Keberagaman  ini  sesuai  dengan  apa  yang telah  difirmankan  Allah  dalam  Al-Qur’an  (QS.  49:  13)  yang  artinya;  “ Wahai manusia,  sesungguhnya  Kami  mencipatakan  kalian  dari  seorang  laki-laki  dan perempuan  dan  menjadikan  kalian  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kalian  saling  mengenal.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  dan  Maha Mengenal”
Melirik  fakta  sejarah  sebagaimana  yang  telah  dipraktekkan  oleh  Baginda Rasulullah  SAW,  tersebut  dalam  konstitusi  pertama    Islam  yaitu  Piagam Madinah 13 pada  ayat  25  menggariskan  bahwa  “kaum  Yahudi  mempunyai  agama,
11 Menundukkan disini adalah “Umat beragama lain selain non-muslim diharapkan dapat menghormati  dan  menghargai  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  yang  dalam  hal  ini,  pemeluk agama  lain  selain Islam  dapat memilih  apakah  patuh  dan  tunduk  terhadap  pelaksanaan  syari’at Islam atau tidak tanpa harus pindah Agama.”
12 Mohammad  Natsir,  “Keragaman  Hidup  Antar  Agama”  (  Jakarta:  Hudaya,1970),  cet.II hlm.10
13 Dalam Piagam Madinah ayat 25 menjelaskan bahwa “ Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin.Bagi kaum Yahudi Agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka.Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zhalim dan jahat.Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.” Dikutip
kaum  Muslimin  juga  mempunyai  agama”.  Dari  sinilah  ditetapkannya  prinsip- prinsip  kebebasan  beragama  bagi  Non-Muslim.  Kebebasan  beragama  juga  telah dicontohkan  dari  awal  oleh  Nabi  beserta  para  sahabatketika  penaklukkan  kota Mekkah  pada  tahun  630  M  atau  bertepatan  pada  10  Ramadhan  8  H.  Saat penaklukkan  tersebut,  orang-orang      Non-Muslim  diberikan  pengampunan ( amnesty )  oleh  Rasulullah  SAW  yang  seharusnya  menurut  hukum  perang internasional saat ini, mereka dapat dieksekusi mati. 14
Halmenariklain,  dalam  praktek  toleransi  yang  diajarkan  oleh  Rasulullah SAW bahwatatkala rombongan jenazah yahudi melewati Rasulullah, Beliauberdiri sebagai  bentuk  penghormatan  bagi  jenazah.Maka  para  sahabat  protes  dan bertanya, “ Wahai Rasulullah tapi dia itu seorang Yahudi? ” Rasulullah menjawab “ bukannkah  dia  seorang  manusia? ”.  Bahkan  dilain  kesempatan  ketika  para sahabat  menanyakan  kepada  Rasulullah  tentang  memberi  bantuan  kepada  Non- Muslim. Para sahabat bertanya, “Apakah kami boleh memberikan bantuan kepada orang-orang  Yahudi?” .Kemudian  Rasulullah  SAW  menjawab  “ Boleh,  sebab mereka  juga  makhluk  Allah,  dan  Allah  akan  menerima  sedekah  kita ”.Jawab Rasulullah dengan bangga atas kepedulian para sahabatnya itu. 15
Kalimat “bukankah  dia  manusia?” menarik  untuk  didiskusikan,  sebab dari  kalimat  tersebut  kita  dapat  membangun  konsep  hubungan  antar  manusia ( hablumminannass ).Dari  kalimat  tersebut  pula  lahir  perilaku  saling  menghargai, menghormati  dan  menghidupkan  rasa  saling  pengertian.  Kalimat  ini  seakan mampu  menghasut  pikiran  kita  untuk  menghilangkan  rasa  perbedaan  serta  sekat dalam  agama,  budaya,  ras  atau  status  sosial  lainnya    hingga  hanya  ada  kalimat “Kita  adalah  Manusia”.Saling  menghargai  dalam  iman  dan  keyakinan  masing- masing  adalah  konsep    Islam  yang  sangat  toleran.  Konsekuensi  dari  adanya prinsip  ini  adalah  turut  lahirnya  spirit  taqwa  dalam  beragama.Karena  taqwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara manusia.
dari file yang diunduh dari situs http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/TEKS%20PIAGAM%20MADINAH.pdf diakses tgl.15 Maret 2017. Pkl.11.00 wib
14 Abubakar, Marzuki dalam Jurnal “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama” (Media Syari’ah; Vol.XIII No.1 januari – juni 2011) hlm.99
15 Ya’qub, Syaikh Abdurrahman “Pesona Akhlak Rasulullah” ( Jakarta; Mizan Pustaka, 2003) hlm.31

## D. Kebebasan Beragama dalam Pandangan Hukum Negara dan Agama
Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  – Undang  Dasar  1945  yang  memberikan  jaminan  kepada  seluruh  penduduknya untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Hal ini jelas termaktub pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi;
“Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya itu” .
Selanjutnya,  dalam  amandemen  Undang  –  Undang  Dasar  1945,  juga ditambahkan pada pasal 28 E;
“Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Secara  internasional,  dalam  deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia ( Universal  Declaration  of  Human  Rights  / DUHAM)yang  diadopsi  oleh  PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1948, pasal 18 dikatakan ;
“Everyone  has  the  right to  freedom  of  thought,  conscience  and  religion; this  right  includes  freedom  to  change  his  religion  or  belief,  and  freedom,  either alone or in community with others and public or private, to manifest his religion or believe in teaching, practice, worship and observance”.
(Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal  ini  termasuk  kebebasan  mengganti  agama  atau  kepercayaan,  dengan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya,  melakukannya,  beribadat  dan  menaatinya,  baik  secara  sendiri- sendiri maupun bersama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri ). 16
Namun  meskipun  demikian,  kebebasan  tersebut  memiliki  pembatasnya tersendiri.  Dengan  artian,  pembatasan  ini  ialah  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan hakatas orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut  jelas dimuat sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 J (2) amandemen, berbunyi sebagai berikut;
16 https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf diakses tgl.15 maret 2017 pkl.13.15 wib
“Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  dengan  semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak-hak  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat yang demokratis.”
Lebih  lanjut,  dalam  instrument  internasional  juga  turut  diatur  hal  yang serupa  terhadap  pembatas  kebebasan  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration Rights ) tahun 1984 pasal 29 ayat 2 dikatakan ;
“ In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to  such  limitations  as  are  determined  by  law  solely  for  the  purpose  of  securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the  just  requirements  of  morality,  public  order  and  the  general  welfare  in  a democratic society.”
(Dalam  melaksanakan  hak-hak  dan  kebebasan,  setiap  orang  hanya  patuh kepada  pembatasan  yang  diatur  melalui  Undang-Undang,  semata-mata  bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain,  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  moralitas  yang  adil,  ketertiban  umum  dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis) 17
Pada peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama menjelaskan  bahwa  sebuah  kerukunan  harus  mengandung  tiga  unsur  penting : Pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan  keyakinan dengan orang ataupun  kelompok  lain. Kedua, kesediaan  membiarkan  orang  lain  untuk mengamalkan  ajaran  yang  diyakininya  dan Ketiga, kemampuan  menerima perbedaan  selanjutnya  menikmati  kesyahduan  yang  dirasakan  oleh  orang  lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. 18
Berdasarkan hal di atas maka kebebasan beragama secara hukum nasional dan  internasional  telah  diatur  untuk  menjamin  seluruh  orang  dapat  merasakan kenyamanan  dan  keamanan  saat  menjalankan  aktifitas  keagamaannya.  Tak terkecuali  oleh  aturan    Islam,  bila  dilirik  terhadap  aturan  dalam    Islam  jaminan kebebasan  beragama  adalah  hak  mutlak  yang  wajib  dimiliki  oleh  seluruh  umat beragama  lain.  Kebebasan  ini  sebagai  wujud    Islam  yang  toleran  dan  menerima
17 Muhammad Natsir “Keragaman hidup,,,, h.35 18 https://ntt.kemenag.go.id/files/ntt/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf  diakses  tgl 15 maret 2017 pkl. 14.30 wib
perbedaan.Syariat  ini  telah  diatur  jauh  sebelum  aturan  lainnya  mengatur  tentang kebebasan beragama.
Sebagaimana  yang  telah  kita  diskusikan  pada  pembahasan  sebelumnya, terdapat  banyak  ayat  yang  menjelaskan  tentang  perbedaan  dan  kebebasan  serta penjaminan  kebebasan  beragama  yang  jelas  tertuang  dalam  Al-Qur’anul  Karim sebagai pedoman umat  Islam dalam menjalankan kehidupan.
Allah  SWT  berfirman  yang  artinya  ; “  Bagimu  Agamamu  dan  bagiku Agamaku” (QS.  Al-Kafirun:6).  Ayat  ini  juga  memiliki  korelasi  dengan  ayat  lain yaitu  pada  surat  As-Syu’ara  ayat  15  yang  artinya  ; “Bagi  kami  amal-amal  kami dan  bagi  kamu  amal-amal  kamu.” (QS.  Asy  Syura:  15).  Selain  dari  pada  itu, konsep  kebebasan  beragama  juga  dijelaskan  dalam  Ayat  lain  pada  surah  Al- Baqarah  ayat  256  yang  artinya  ; “Tidak  ada  paksaan  dalam  Agama” (QS.Al- Baqarah: 256)
Sedangkan untuk penjaminan keamanan kebebasan beragama difirmankan Allah SWT pada surat At-Taubah ayat : 6 yang artinya; “Dan jika seseorang dari orang  musyrikin  itu  meminta  perlindungan  kepada  mu,  maka  lindungilah  ia supaya  ia  dapat  mendengar  firman  Allah,  kemudian  antarkanlah  ia  ke  tempat yang  aman  baginya.  Demikian  itu  disebabkan  mereka  kaum  yang  tidak mengetahui.” (QS.At-Taubah; 6)
Inilah    Islam,  ajaran  yang  menyeluruh  dalam  syariatnya  untuk  mengatur kehidupan,  maka  sangat  dimungkinkan  penerapan  Syariat  ini  dilaksanakan  tanpa adanya upaya untuk mendiskriminasikan umat beragama lain.

## E. Konstitusi  Islam dan Konstitusi Indonesia
Konstitusi  Islam(Piagam  Madinah)telah  tercermin  dalam  konstitusi Indonesia. Dalam Konstitusi  Islam Negara harus berdasarkan Agama dan Negara haruslah  mengakui  keberadaan  Agama.  Begitu  pula  dengan  konsep  kenegaraan yang  dianut  oleh  Indonesia,  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  dasar  dan  ideologi  bangsa. sila pertama dalam Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bab XI UUD
1945  pasal  29  ayat  2  menjelaskan  bahwa  Negara  menjamin  tiap-tiap  penduduk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya itu.
Dari  uraian  di  atas  tampak  adanya  kesamaan  konsep  antara  Piagam Madinah  dan  Konstitusi  Indonesia,  sebab  keduanya  mengandung  prinsip  adanya ikatan  agama  dan  Negara.  Bedanya  bahwaketerikatan  Negara  Madinah  dengan agamasangat erat, karena Nabi Muhammad SAW  selain sebagai Nabi beliau juga sebagai  kepala  Negara  .Sedangkan  Indonesia  meskipun  bukan  Negara  agama tetapi  Indonesia  mengakui  keberadaan  agama  danagama  dijadikan  spirit pembangunan  bangsa.Oleh  karena  itu  Negara  tidak  memisahkan  antara  urusan Agama  dan  Negara.Urusan  Agama  menjadi  urusan  resmi  Negara  seperti  contoh telah dibentuknya Kementrian Agama untuk mengatur seluruh urusan Agama. 19
Pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  terangkum  dalam  perumusan  sila-sila Pancasila  yang  dijadikan  falsafah  hidup  bernegara  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  1945.Sebagai  pandangan  hidup  dan  falsafah  bernegara,  Pancasila  itu merupakan  sumber  hukum  dalam  arti  materiil  yang  tidak  saja  menjiwai,  tetapi harus  dilaksanakan  dan  tercermin  oleh  dan  dalam  setiap  peraturan  hukum  di Indonesia.Pancasila  merupakan  alat  penguji  untuk  setiap  peraturan  hukum  yang berlaku,  apakah  bertentangan  atau  tidak  dengan  niai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya.Dengan  demikian  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  setiap  peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. 20
Berbicara  tentang  kebebasan  dan  kemerdekaan  beragama  adalah  jaminan Negara  terhadap  kebhinnekaan.  Hal  itu  dalam  konstitusi  Indonesia  ditegaskan pada  pasal  28  E  ayat  1  dan  pasal  29  ayat  2  UUD  1945,  bahkan  juga  dijelaskan secara umum pada pasal 28 I ayat 1 UUD 1945. Sedangkan kebebasan beragama
19 Pembentukan  Kementrian  Agama  dalam  Kabinet  Sjahrir  II  ditetapkan  dengan Penetapan Pemerintah No.1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi ; Presiden  Republik  Indonesia,  mengingat  :  usul  Perdana  Menteri  dan  Badan  Pekerja  Komite Nasional  Pusat,  memutuskan  :  mengadakan  Kementrian  Agama.  Tujuan  dibentuk  untuk membidangi  urusan  agama  dan  “mengagamakan  bangsa”  agar  bangsa  Indonesia  tetap  menjadi bangsa yang beragama sepanjang masa sesuai dengan amanat pancasila.
20 JimlyAsshiddiqie “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” ( Jakarta, Rajawali Pers : 2013) ed.1 cet.5 hlm.159
dalam  Piagam  Madinah  juga  diatur  pada  pasal  25  hingga  pasal  35. 21 Dasar toleransi umat beragama  dalam piagam  madinah  memiliki kekuatan  hukum  yang sangat  substansial  dan  mendasar.  Ide  piagam  Madinah  tentang  kebebasan  ini adalah murni bersifat  Islami karena secara prinsip, semuanya berakar pada nilai- nilai yang terkandung dalam Al-Qur’anul Karim.
Jadi  menurut  penulis,  jelas  bahwa  kaitan    Islam  dan  Konstitusi  Indonesia sangat erat kaitannya, selain karena adanya persamaan prinsip dalam doktrin ke- Negaraan,  aturan    Islam  juga  telah  lama  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia jauh sebelum penjajah kolonial datang. 22

## F. Pelaksanaan Syariat Islam dan Respon Non-Muslim di Aceh
Pelaksanaan  Syariat  Islam  diatur  dalam  Peraturan  Daerah    ProvinsiAceh (Perda/Qanun)  Istimewa  Aceh  nomor  5  tahun  2000  tentang  pelaksanaan  Syariat Islam. Dalam Bab II, tujuan dan fungsi pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa ;
“Keberadaan agama lain diluar agama  Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.” 23
Berdasarkan  Qanun  tersebut,  agama  selain  Islam  tetap  diakui keberadaannya  serta  diberi  kebebasan  seluas-luasnya.Begitu  juga  para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya. Sehingga dalam konteks ini semua umat Non-Muslim tidak merasa resah terhadap perlindungan beragama di Aceh, Qanun tersebut mengisyaratkan bahwa PemerintahAceh tetap melindungi semua umat beragama di Aceh khususnya Non-Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya  masing-masing.  Namun,  penghormatan  dan  sikap  toleransi  Non- Muslim  kepada  Muslim  haruslah  dijaga  seperti  dalam  hal  pakaian  atau  busana,
21 http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/TEKS%20PIAGAM%20MADIN AH.pdf diakses tgl 16 Maret 2017 pkl.10.35
22 Menurut Mr.LCW  Van  Der  Berg dalam  teori Receptio  in  Complexu “Kalau  suatu masyarakat  itu  memeluk  agama  tertentu  maka  hukum  adat  masyarakat  yang  bersangkutan adalah  hukum  agama  yang  dipeluknya.  Kalau  ada  hal-hal  yang  menyimpang  dari  pada  hukum agama  yang  bersangkutan,  maka  hal-hal  itu  dianggap  sebagai  pengecualian.Namun,  teori  ini diberi tanggapan oleh Snouck Hugronje bahwa tidak semua hukum Agama diterima oleh hukum Adat.
23 http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/perda_prov_nad_no_05_tahun_2000.pdf diakses tgl.16 Maret 2017 pkl.11.16 wib
sebagaimana  tertuang  pada  bagian  ketujuh  pasal  15  ayat  4  Qanun/Perda  tersebut juga disebutkan ;
“Setiap  pemeluk  agama  selain  agama    Islam  diharapkan  dapat menghormati  dan  menyesuaikan  pakaian/busananya  sehingga  tidak  melanggar tata karma dan kesopanan dalam masyarakat.” 24
Tujuan dari pasal ini bukan bertujuan untuk membatasi umat Non-Muslim, melainkan hal tersebut diatur untuk tercipatnya masyarakat agar lebih teratur dan rapi  serta  penuh  dengan  kesopanan  yang  sesuai  dengan  tata  krama  masyarakat sekitar.
Dari  kehidupan  keseharian  masyarakat  Aceh  pada  khususnya  kota  Banda Aceh,  sebenarnya  sudah  dapat  dinilai,  bagaimana  respon  umat  Non-Muslim terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Sampai saat ini dari sejak berlakunya Syariat  Islam  di  Aceh,  belum  terdapat  respon  negatif  dari  umat  Non-Muslim  di Aceh.Mereka  tetap  menjalani  kehidupan  dan  aktifitas  seperti  sebelumnya,  tidak ada  yang  memilih  pindah  atau  meninggalkan  Aceh,  mereka  tetap  bekerja  dan membuka usaha seperti biasa.
Dalam  kaitan  dengan  non  muslim  di  Aceh,  ada  baiknya  penulis menukilkan komposisi penduduk    Provinsi  NAD  berdasarkan agamanya, sebagai berikut: 25

## Komposisi Penduduk  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Agama
No Kabupaten/Ko ta Islam  Protesta n Katolik  Hindu  Budha  Lainnya 1. Simeulue 99,83 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Aceh Singkil 95,55 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Aceh Selatan 99,98 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ibid.
25 Al-Yasa’ Abu Bakar, Syari’at Islam... hlm. 140.
4 Aceh Tenggara  87,71 11,29 1,00 0,00 0,00 0,00 5 Aceh Timur 99,61 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Aceh Tengah 9  9,84  0,07 0,00 0,00 0,09 0,00 7 Aceh Barat 100,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aceh Besar 99,85 0,06 0,08 0,00 0,02 0,00 9 Pidie 99,89 0,01 0,00 0,09 0,00 0,00 10 Bireuen 99,61 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Aceh Utara 99,66 0,04 0,13 0,01 0,16 0,00 12 Banda Aceh 98,30 0,45 0,48 0,01 0,76 0,00 13 Sabang 96,41 1,80 0,68 0,00 1,11 0,00 Jumlah 98,72 0,96 0,14 0,02 0,16 0,00
Jika  memperhatikan  sebaran  penduduk  non  muslim  di  kabupaten/kota, keberadaan dan jumlah rumah ibadat yang mereka miliki, serta berdasarkan tradisi dan  praktek  dalam  masyarakat  yang  selama  ini  berkembang,  kelihatannya  tidak perlu  ada  kekhawatiran  tentang  adanya  penekanan,  intimidasi  atau  akan dibatasinya  kebebasan  beragama  dan  beribadat  bagi  penduduk  yang  tidak beragama    Islam.  Di  dalam  kehidupan  sehari-hari,  mereka  yang  berbeda  agama hidup  dengan  damai,  bertetangga  dengan  baik  dan  saling  membantu  dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. 26
Dalam  hal  ini  Al-Yasa’  Abu  Bakar  menjamin  bahwaSyariat  Islam mengatur  dan  menjamin  hak-  hak  non  muslim  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam.
26 Hal  demikian  juga  dapat  dilihat  dari  sejumlah    peraturan  yang  telah  dikeluarkan  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti PERDA Nomor 5 tahun 2000, pasal 2 ayat (2) di atas yang  menyatakan  bahwa  agama  selain  Islam  diakui  keberadaannya  di  Aceh,  begitu  juga  para pemeluknya  dihormati  dan  dilindungi  keberadaannya  serta  diberi  kebebasan  untuk  beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya.
Jika  hal  ini  bisa  berjalan  dengan  baik  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  persepsi yang  salah  dari  sementara  pihak    tentang  pelaksanaanSyariat  Islam  akan terkoreksi. 27 . Penerapan syari`at  Islam  hanya berlaku bagi umat  Islam, sehingga mereka  yang  non  muslim  tidak  perlu  merasa  takut  berlebihan  mendengarSyariat Islam.  Al  Yasa`  Abubakar  menjamin  bahwa  Syariat    Islam  mengatur  dan menjamin hak-hak non muslim di Nanggroe Aceh Darussalam.
Eksistensi  Non  Muslim  di  Aceh  adalah  suatu  keniscayaan.Keberadaan mereka  di  tengah-  tengah  masyarakat  Aceh  yang notabene Muslim  telah memberikan warna tersendiri dalam pergaulan masyarakat di Aceh.Terkait hal ini, penulis  mendapatkan  beberapa  data  terkaitapakah  keberadaan  Non  Muslim  ini dapat  mempengaruhi  pelaksanaanSyariat  Islam  di  Aceh.Berkaitan  dengan persoalan ini maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Pertanyaan tentang eksistensi
Non Muslim mempengaruhi pelaksanaanSyariat  Islam  di  Aceh.  Dari  jawaban  responden  di  lapangan berdasarkan  hasil  tabulasi  angket  di  atas  dapat  dikatakan  sekitar  40%  responden menjawab  setuju,  24%  responden  memberikan  jawaban  sangat  setuju,  24%  yang menjawab kurang setuju dan  hanya 12% responden  yang  menjawab tidak setuju. Dengan demikian, dari jumlah persentase jawaban responden tersebut, maka dapat disimpulkan  sebagian  besar  responden    atau  sekitar  64%  mengatakan  eksistensi Non  Muslim  mempengaruhi  pelaksanaanSyariat  Islam,  dan  hanya  sekitar  36%
27 Tulisan Frietz R. Tambunan, dalam jurnal Dinas Syariat  islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam, Syariat Islam di  Wilayah  Syariat  Pernik-  Pernik Islam  di Nanggroe  Aceh  Darussalam , Fairus M. Nur Ibrahim (Ed.), (Banda Aceh: Yayasan Ulul Arham, 2002), hlm. 287-288.
yang  mengatakan  bahwa  eksistensi  Non  Muslim  tidak  mempengaruhi pelaksanaanSyariat Islam di Aceh. 28
Sebenarnya  eksistensi  Non  Muslim    berkaitan  dengan  penerapanSyariat Islam di Aceh tidak menjadi persoalan, alasannya karena pertama ,  Islam sebagai kelompok  mayoritas  sehingga  menjadi  modal  dan  kekuatan  untuk  menjalankan Syariat, kedua ,    kelompok  minoritas  tidak  berani  melawan  dan  mengganggu penerapanSyariat  Islam  di  Aceh.  Ketiga,  dengan  berjalannya  Syariat  justru membawa kedamaian dan keharmonisan sesama umat manusia meskipun berbeda agama,    Islam  menjadi  rahmat  bagi  semesta  alam.  Dan keempat ,  Sekiranya peraturan dan Syariat berjalan secara maksimal, semua pihak merasa nyaman. 29
Pada  tataran  pengalaman  dilapangan  masyarakat  Non-Muslim  tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan Syariat Islam.Jadi keberadaan Non-Muslim di  Aceh  tidak  dapat  dianggap  sebagai  kendala  dan  menimbulkan  konflik  bagi pelaksanaan Syariat Islam. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :
Pertanyaan  mengenai  pelaksanaanSyariat  Islam  di  Aceh  tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Dari jawaban responden berdasarkan hasil  tabulasi  data  angket  menunjukkan  di  mana  responden  yang  memberikan jawaban setuju sekitar 45,8 %, yang menjawab sangat setuju berjumlah 40,7% dan jawaban kurang  setuju hanya 12% serta  yang  menjawab tidak  setuju hanya 2 %. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa  mayoritas responden yaitu sekitar 86%  menjawab  setuju  dan  sangat  setuju  pelaksanaan  syariat  di  Aceh  tidak
28 Baca Muji Mulia,  dalam Disertasi “ Relasi  Muslim dan  Non-Muslim dalam  Negara  dan Bangsa  (Kajian  dari  Perspektif  Syari’at  Islam  di  Aceh)”. Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Islam Negeri Ar-Raniry 2017. Hlm.252.
29 Abubakar, Marzuki dalam Jurnal “Syariat Islam di Aceh,,,, hlm.102
menimbulkan  konflik.  Hanya  sebagian  kecil  saja  yaitu  sekitar  14%  yang  kurang setuju  dan  tidak  setuju.Artinya  pelaksanaanSyariat  Islam  di  Aceh  seolah-olah menimbulkan konflik antar umat beragama. 30
Pada  mulanya,  memang  umat  Non-Muslim  sangat  khawatir  dengan legalitas  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh.  Kekhawatiran  ini  lumrah  terjadi, karena  kebanyakan  Non-Muslim  belum  memahami  esensi  dari  pelaksanaan Syariat  Islam  tersebut.Apalagi  ditambah  dengan  adanya  isu-isu  miring  yang dihembuskan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  menyatakan bahwa Syariat Islam melanggar HAM dan anti kesetaraan jender. 31 Tetapi, setelah adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait, umat Non-Muslim dapat menyaksikan sendiri  bagaimana  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh,  sehingga  mereka  dapat menerima  dan  menaggapi  secara  positif  terhadap  pelaksanaan  Syariat  Islam  di Aceh.

## G. Pancasila Sebagai Kalimatun Sawa’
Untuk  Indonesia,  umat    Islam  telah  mempunyai  Pancasila.  Pancasila adalah sesuatu  yang benar baik  isinya  maupun kedudukannya sebagai Kalimatun Sawa’ bagi kehidupan berbangsa bersama pemeluk agama lain. Nurcholis Madjid secara  gencar  memperkenalkan  dan  memperjuangkan  konsep Common  Platform dengan  mengangkat Istilah  Al-Qur’an  yaitu Kalimatun Sawa’. Menurut Nurcholis Madjid Kalimatun Sawa’ merupakan ketetapan yang samadi antara agama-agama. Ketetapan  ini  merupakan  landasan  fundamental  bagi  pengembangan  dialog  dan paradigma  dialog  antar  agama.  Dengan  konsep  ini  maka  hubungan  antar  agama berada  dalam  kebersamaan  dan  kedamaian  tanpa  adanya  sikap  saling  curiga apalagi pertentangan dari friksi-friksi antar pemeluk agama.
Untuk  menguatkan  argumentasi  ini,  Nurcholish  Madjid  mengeksplorasi historisitas  sejarah    Islam  dengan  mengumpamakan  Pancasila  dengan  Piagam Madinah ( Shahifat al-Madinah ), sebuah piagam yang dilakukan Nabi Muhammad
30 Muji Mulia,  hlm.255-266
31 Yuni  Roslaili,  dalam  Disertasi  “ Formalisasi  Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia  (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam) Program Doktoral  dalam Bidang Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009 hlm.260
untuk  menaungi  masyarakat  plural  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama untuk  masing-masing  golongan  yang  hidup  di  Madinah  pada  masa  itu.  Sebagai konsekuensi dari penerimaan umat  Islam terhadap Pancasila ini, umat  Islam pun harus  toleran  terhadap  agama-agama  lain,  terutama  agama  yang  hidup  di Indonesia. 32
Dari  pemaparan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, maka diharapkan kepada seluruh elemen  dan  komponen  bangsa  agar  dapat  berpegang  teguh  kepada  “Janji  Suci” yang  dibentuk  oleh  pendiri  bangsa  dengan  memelihara  komitmen  moral  dan mempertahankan  NKRI  berdasarkan  Pancasila.  Berikut  skema  prinsip  Pancasila sebagai Kalimatun Sawa’ dalam bernegara dibawah ini ;
Sedangkan  dalam  toleransi  beragama  dalam  bingkai  NKRI  dapat  dilihat  skema berikut;
32 Madjid, Nurcholis Islam Doktrin dan Peradaban “Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan”, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm.184
Pancasila Kristen Protestan Hindu Budha Kristen Katholik Konghucu Islam

## H. Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nial-nilai toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan dan perlindungan kebebasan beragama.Tanggapan-tanggapan  miring  mengenai  Syariat  Islam  adalah  sebuah tanggapan  yang  tidak  bertanggung  jawab  Karen  atidak  sesuai  dengan  realita lapangan.
Kebebasan beragama dalam  Islam telah diatur oleh banyak ayat dalam Al- Qur’an.  Al-Qur’an  sebagai  pedoman  umat    Islam  wajib  untuk  menaatinya sehingga  apabila  melanggar  maka  konsekuensi  yang  harus  diterima  adalah  dosa. Syariat  Islam  sebenarnya  telah  ada  sejak  awal  jauh  sebelum  kedatangan penjajahan kolonial ke Nusantara.Syariat Islam telah menjadi landasan hukum dan dasar berpijak bagi masyarakat Indonesia, sehingga  Islam dan Indonesia memiliki persamaan yang erat.
Untuk konteksIndonesia, umat Islam telah mempunyai Pancasila.Pancasila adalah  sesuatu  yang  benar  baik  isi  maupun  kedudukannya  sebagai Kalimatun Sawa’ dan Common  Platform bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Sedangkan dalam konteks kehidupan beragama masing-masing memegang prinsip lakum diinukum waliyadiin.
يلو مكنيد مكل نيد Hindu Budha Konghucu Kristen Katholik Kristen Protestan Islam
Penerapan  Syariat  Islam  telah  dipraktekkan  oleh    Provinsi  paling  ujung barat Indonesia yaitu  Aceh. Kehidupan beragama di Aceh pasca diberlakukan nya Syariat  Islam  sangatlah  akur  dan  toleran.Sampai  saat  ini  dari  sejak  berlakunya Syariat  Islam  di  Aceh,  belum  terdapat  respon  negatif  dari  umat  Non-Muslim  di Aceh.Mereka  tetap  menjalani  kehidupan  dan  aktifitas  seperti  sebelumnya,  tidak ada  yang  memilih  pindah  atau  meninggalkan  Aceh,  mereka  tetap  bekerja  dan membuka usaha seperti biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Bakar,  Alyasa’.2005. Syari’at  Islam  :  Paradigma,  Kebijakan  dan Kegiatan. Banda Aceh : Dinas Syari’at Islam Prov.Aceh.
Abubakar, Marzuki dalam Jurnal “ Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model
Kerukunan  dan  Kebebasan  Beragama ”  (Media  Syari’ah;  Vol.XIII  No.1 Januari – Juni 2011).
Anis ‘Ubadah.1980. Tarikh  al-Fiqh  al-Islamiy fii ‘Ahd  an  Nubuwwah  wa as Shahabah wa at- Tabi’in . tt: Dar al Tiba’ah.
Asshiddiqie, Jimly. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara .  Jakarta: Rajawali Pers.
Bustamam-Ahmad,  Kamaruzzaman  Ph.D.  2012. Acehnologi. Cet.I.Banda  Aceh:
Bandar Publishing.
Effendi, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia, Hidayat, Nur. 2017. Ajaran Islam Tentang Perdamaian  (Kajian  antara  Teori  dan  Praktek) .  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah dan  Keguruan  (FITK)  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta Indonesia.
Frietz R. Tambunan Pr. dalam, Dinas Syari`at Islam Propinsi Nangroe Aceh
Darussalam, Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh  Darussalam ,  2002.Fairus  M.  Nur  Ibr.  (Ed.),  BandaAceh  :  Yayasan Ulul Arham.
Hidayat  ,  Komaruddin  dan  Ahmad  Gaus  AF  (editor),  2005. Islam  Negara    dan Civil  Society  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer .  Jakarta  : Paramadina.
Irwan Masduqi, 2011. Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Ummat Beragama . Bandung: Mizan Pustaka.
Mulia, Muji 2017.dalam Disertasi Relasi Muslim dan  Non-Muslim dalam Negara danBangsa (Kajian dari Perspektif Syari’at Islam di Aceh). Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Natsir, Mohammad 1970. Keragaman Hidup Antar Agama .cet.II. Jakarta: Hudaya.
Roslaili, Yuni. 2009. Disertasi “Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis  Kasus  Penerapan  Hukum  Pidana  Islam  di  Nanggroe  Aceh Darussalam) .Program  Doktoral    dalam  Bidang  Agama  Islam  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Situs resmi Pemerintah Aceh :
http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi- aceh.html.
Ya’qub, Abdurrahman Syaikh. 2003. Pesona Akhlak Rasulullah .Jakarta: Mizan Pustaka.
Zainuddin Ali ,2006. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.Cet. I .