## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perlindungan Atas Hak Pekerja Perempuan Di Sektor Industrial (Studi Terhadap Negara-Negara Berkembang)
Amira Velda Narindra Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: velda.amira@yahoo.com
Abstract: Women  workers  contribute  in  enhancing  national  development.  Therefore,  the  proper fulfillment of the rights of women workers in industrialism sectors must receives special attention. The rights of women worker’s implementation still found alot of irregularities, this literature aims to know the fulfillment of women worker’s rights by the company to complete their needs. The implementation of the fulfillment on the rights of women workers is an obligation that should be endeavored to guarantee their rights.
Keywords: Human Right; Women Workers; Industrialism; Company.
Abstrak: Pekerja  perempuan  turut  berkontribusi  meningkatkan  pembangunan  Nasional.  Maka  sudah selayaknya  pemenuhan  hak  bagi  pekerja  perempuan  khususnya  dibidang  industrial  mendapatkan perhatian  khusus.  Hak  pekerja  perempuan  pada  implementasinya  masih  ditemukan  adanya penyimpangan, maka studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pekerja perempuan oleh  perusahaan  dan  bagaimana  tingkat  pemenuhan  kebutuhan  pekerja  perempuan.  Pelaksanaan pemenuhan  hak  pekerja  perempuan  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  diusahakan  demi terjaminnya hak pekerja perempuan.
Kata Kunci: HAM; Pekerja Perempuan; Industrial; Perusahaan.

## A. Pendahuluan
Di  era  dewasa  ini,  wanita  ikut  berpartisipasi  dalam  meningkatkan perekonomian keluarga dengan bekerja merupakan suatu hal yang biasa. Eksistensi kaum wanita di abad ke-20  ini tidak  hanya  sebagai  ibu rumah tangga, akan tetapi juga  dapat  bekerja  membantu  suami  meningkatkan  penghasilan  karena  tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin tinggi.
Faktanya  perempuan  memiliki  banyak  potensi  yang  juga  tidak  kalah dibanding  dengan  kaum  pria,  baik  dari  segi  intelektual,  kemampuan,  maupun keterampilan.  Berbagai  sebab  dijadikan  alasan  untuk  perempuan  ikut  serta  dalam mencari  pundi-pundi  rupiah,  mulai  dari  membantu  suami  hingga  ada  pula  yang turut bekerja karena memang menjadi satu-satunya tulang punggung bagi keluarga. Namun  demikian,  pekerja  perempuan  yang  bekerja  di  sektor  industrialdi  era sekarang  ini  mengalami  situasi  dilematis.  Situasi  dilematis  ini  dikarenakan  para pekerja perempuan ingin turut serta dalam menyejahterakan keluarga, tetapi di sisi lain  para  pekerja  perempuan  juga  mengahadapi  rintangan  yang  besar  di  tempat kerja.
Fenomena  perempuan  dalam  bidang  pekerjaan  juga  dikenal  sebagai "industrial  redeployment",  terutama  terjadi  melalui  pengalihan  proses  produksi  di dalam industri manufaktur dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pengalihan proses produksi yang meliputi transfer kapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan kerja industrial barat ke negara-negara sedang berkembang tersebut sebagaimana  diketahui  terutama  terjadi  di  dalam  industri-industri  tekstil,  pakaian, mebel dan elektronik. Akan tetapi, dikarenakan komoditi  industri-industri tersebut telah mencapai tingkat perkembangan lanjut di dalam siklus produksi, hanya tenaga kasar  dan  tenaga  setengah  kasar  yang  diperlukan  di  dalam  pengalihan  proses produksi dari negara-negaramaju ke negara-negara sedang berkembang.
Para  pekerja  perempuan  yang  bekerja  di  sektor  industrial  sangat  rentan terhadap  pelanggaran  dan  diskriminasi  hak-hak  asasi  yang  dimilikinya.  Dalam perkembangannya,banyak  ditemukan  kasus pelanggaran hak-hak  pekerja perempuan  yang  bekerja  di  sektor  industrial  terutama  di  negara-negara berkembang.
Walaupun sudah dibuat berbagai peraturan baik di tingkat internasional dan di  tingkat  nasional,  namun  kenyataannya  tetap  ada  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  pelanggaran  hak  pekerja  perempuan  di  sektor  industrial.  Sebagai contoh  pelanggaran  pekerja  perempuan  banyak  ditemukan  di  negara-negara berkembang  seperti  India,  Nigeria  dan  Indonesia.  Pelanggaran-pelanggaran  hak terhadap pekerja perempuan tersebut meliputi pelanggaran terhadap hak cuti hamil dan  melahirkan,  hak  cuti  haid,  cuti  keguguran,  hak  menyusui  dan  memerah  ASI, hak mendapat fasilitas khusus, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pelecehan seksual.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  jurnal  ini  akan  menguraikan  mengenai pelanggaran-pelanggaran  hak  pekerja  perempuan  di  sektor  industrial  dengan  studi kasus  terhadap  pekerja  perempuan  di  negara-negara  berkembang  (India,  Nigeria, Indonesia) yang mana perlindungan terhadap hak pekerja perempuan masih sering terabaikan  dan  dilanggar,  serta  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  instrumen- instrumen  yang  mewadahi  perlindungan  hak  pekerja  perempuan.  Diharapkan  dari penelitian  ini  akan  ditemukan  penyebab-penyebab  dari  ketidak  sinkronan  antara
peraturan-peraturan yang sudah mengakomodir hak-hak pekerja perempuan dengan implementasinya di kehidupan sehari-hari.

## B. Permasalahan
Berdasar latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Mengetahui  apa  saja  pelanggaran-pelanggaran  hak  pekerja  perempuan  di negara-negara berkembang.
2. Mengetahui  apa  saja  pelanggaran-pelanggaran  hak  pekerja  perempuan  di Indonesia.
3. Mengetahui pengaturan atas Hak Pekerja Perempuan di Tempat Kerja

## C. Metode Pendekatan
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis-Normatif. Penelitian  normatif  ini  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  (studi  kepustakaan)  atau  data  sekunder  terhadap  asas-asas  hukum serta  studi  kasus,  dengan  kata  lain  sering  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum kepustakaan.

## D. Pembahasan
1.    Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dewasa  ini,  negara-negara  berkembang  cenderung  untuk  berlomba- lombang  mengejar  kepentingan  ekonomi,  sehingga  di  era  pasar  bebas  seperti sekarang negara-negara berkembang saling meningkatkan produksinya melalui sektor  industrialisasi  supaya  tidak  tertinggal  dengan  negara  lain.  Namun kenyataan  yang  terjadi  di  banyak  negara  berkembang,  perlindungan  hak-hak para  pekerja  yang  bekerja  di  sektor  industrial  ini  masih  sering  terabaikan, terutama  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan  yang  semestinya dijamin oleh pemerintah selaku penanggung jawab. Berikut ini adalah contoh- contoh  pelanggaran  hak-hak  pekerja  perempuan  yang  bekerja  di  sektor industrial negara berkembang.
a) India
Kesetaraan  gender  memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan ekonomi.  Hal  ini  sudah  lama  dipahami  dalam    berbagai  literatur.  Berbagai penelitian  menyoroti  bagaimana  rendahnya  partisipasi  pekerja  perempuan  di sektor formal, para perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam sektor-sektor informal  di  India.  Padahal  pemberdayaan  perempuan  memiliki  manfaat ekonomi yang signifikan disamping untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pendapatan  ekspor  terbesar  di  India  berasal  dari  sektor  Ready  Made Garment  (RMG)  yang  terdapat  di  4.825  pabrik  garmen  yang.  RMG mempekerjakan  lebih  dari  tiga  juta  orang  pekerja,  yang  didominasi  sebanyak 85% pekerja adalah kaum perempuan. Industri RMG dianggap sebagai tulang belakang  ekonomi  negara  yang  memainkan  peran  besar  bagi  kesejahteraan sosial  ekonomi  di  India.  Para  pekerja  perempuan  RMG  bekerja  rata-rata  11 hingga  12  jam  per  hari  di  pabrik  garmen,  namun  para  pekerja  menerima  gaji lebih rendah dari dari rata-rata (7000per bulan). Selain menerima gaji di bawah rata-rata,  kondisi  pekerja  garmen  perempuan  juga  menghadapi  lingkungan
kerja  buruk,  fasilitas  tempat  kerja  yang  terbatas,  kurangnya  fasilitas  medis yang memadai, serta tingkat insenstif rendah.
Hal yang paling penting dicatat, para pekerja RMG tetap mempertahankan pekerjaan  ini  dikarenakan  kehidupan  mereka  yang  sangat  kritis.  Para perempuan  dituntut  untuk  mengelola  hampir  semua  pengeluaran  dan  biaya keluarga  mereka,  jadi  pemerintah  harus  segera  menetapkan  upah  minimum bagi  para  pekerja  karena  mereka  bahkan  telah  melakukan  pekerjaan  melebihi batas  maksimal  jam  kerja  harian,  serta  meningkatkan  fasilitas-fasilitas  yang memadai demi terlindunginya hak-hak para pekerja.
b) Nigeria
Pelecehan  Seksual  secara  global  dianggap  sebagai  tindakan  ofensif  yang melanggar  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  pada  perempuan  dan  melanggar harkat  martabat  mereka.  Tren  negatif  ini  sangat  merugikan  bila  terjadi  dalam lingkungan perusahaan. Selain akan menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang dialami para korban, produktivitas mereka pun akan sangat terpengaruh. Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (2008) mencatat bahwa  mereka yang memeriksa tindakan pelecehan di lingkungan kerja banyak dilakukan oleh rekan  kerja,  supervisor,  manajemen.  Juga  dicatat  bahwa  mengingat  tingkat pengangguran  yang  tinggi  di  Nigeria,  pelecehan  seksual  lebih  banyak  terjadi pada  para  perempuan  pencari  kerja,  sehingga  hal  ini  membuat  para  korban menjadi  tidak  berdaya  dan  mengalami  frustrasi  yang  berdampak  pada  kinerja korban.
Kemiskinan  juga  merupakan  salah  satu  penyebab  dari  meluasnya pelecehan  seksual,  hal  ini  dikarenakan  kebanyakan  korban  sangat membutuhkan  dari  segi  finansial  dan  material  dari  atasan  mereka  sehingga membuat  mereka  akhirnya  terpaksa  hanya  diam  ketika  mendapat  perlakuan pelecehan.  Mereka  juga  harus  terima  dilecehkan  demi  kemajuan  karir  dan penempatan kerja yang lebih baik.
Di  Indonesia,  banyak  diberitakan  di  media  massa  atau  elektronik  tentang pekerja  perempuan  yang  kurang  diperhatikan  oleh  perusahaan  dalam  hal kesejahteraan atau diperlakukan di bawah pekerja laki-laki. Pekerja perempuan juga  banyak  di  PHK  secara  semena-mena  perusahaan.  Keadaan  tersebut membuat  pekerja  wanita  melakukan  aksi  demontrasi  yang  menuntut kebijaksanaan  perusahaan  untuk  lebih  memperhatikan  kesejahteraan  dan memberikan perlindungan kepada pekerja wanita.
Silaban  memberikan  fakta  yang  terjadi  di  perusahaan  Roti  Marie  Regal adalah sebuah produk roti yang sudah terkenal dimana-mana. Ketika konsumen memakan roti ini mungkin konsumen belum tahu bahwa roti ini dihasilkan dari tetesan keringat dan penderitaan kaum pekerja perempuan yang gajinya minim dan juga hak-hak kerja mereka yang sangat tidak layak serta tidak manusiawi. Pekerja-pekerja di pabrik roti Marie Regal ini 90% adalah perempuan. Mereka sudah bekerja dan mengabdi rata-rata 20 tahun. Tetapi sampai sekarang status kerja  mereka  tidak  pernah  jelas.  Upah  mereka  sangat  minim  dan  tidak  boleh berserikat.  Dengan  semena-mena,  pekerja  pabrik  roti  marie  regal  ini  sudah hampir 2 minggu di PHK sepihak oleh perusahaan. Tindakan perampasan hak hidup  dan  bekerja  ini  tentu  saja  mendapat  perlawanan  kaum  pekerja  yang
tergabung dalam Federasi Perjuangan  Buruh Jabodetabek (FPBJ). Perlawanan ini  dimulai  dengan  cara  menanyakan  langsung  ke  pabrik  sampai  aksi demonstrasi  ternyata  tidak  mendapat  tanggapan  sama  sekali.  Tidak  ada tindakan  apapun  yang  dilakukan  Disnakertrans  Jakarta  Utara.  Fakta  bahwa Disnakertran  diseluruh  Indonesia  tidak  pernah  berpihak  kepada  pekerja semakin  jelas.  Pelanggaran  yang  jelas  dapat  dilihat  di  perusahaan  terhadap kaum pekerja ternyata terus berulang-ulang dimana-mana.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur’aini  Kus  Indrati  pada  PT  Dan
Liris, Sukoharjo. PT Dan Liris melakukan PHK karena perusahaan mengalami kesulitan  keuangan,  kondisi  perusahaan  terus  merugi  dan  masih  terus mengalami  kesulitan,  sehingga  kedua  pihak  (pihak  perusahaan  dan  pihak pekerja)  sepakat  untuk  melakukan  PHK  melalui  prosedur  pensiun  dini  yang diatur tersendiri dalam satu kesepakatan bersama. Kedua, prosedur PHK yang dilaksanakan  oleh  PT  Dan  Liris  antara  lain  dengan  melaksanakan  upaya pencegahan  dan  perundingan  baik  dengan  Serikat  Pekerja  Nasional  PT  Dan Liris maupun dengan masing-masing pekerja yang terkena PHK. Kesepakatan sebagai  hasil perundingan antara perusahaan dengan Serikat Pekerja  Nasional maupun  dengan  masing-masing  pekerja  yang  terkena  PHK  tersebut  dibuat dengan  klausul  baku  sehingga  pihak  pekerja  tidak  mempunyai  kesempatan untuk  mempelajari  kedua  kesepakatan  tersebut.  Kewajiban  pengusaha  yang tercantum  dalam  kesepakatan  bersama  tersebut  lebih  memihak  kepada perusahaan PT Dan Liris (pengusaha) dan dirasa tidak adil bagi pekerja. Selain  itu,  pelanggaran  hak  pekerja  perempuan  di  Indonesia  juga  terjadi pada  pekerja  hamil,  penelitian  oleh  Ketua  Federasi  Buruh  Lintas  Pabrik (FBLP), menjadi saksi hidup perjuangan para ibu dan calon ibu yang terpaksa menjadi pekerja karena tuntutan ekonomi. Di beberapa pabrik terdapat banyak kasus pekerja perempuan yang keguguran akibat tidak ada pengurangan beban pekerjaan,  bahkan  pekerja  perempuan  hamil  yang  bekerja  di  pabrik  garmen tidak  diberikan  pengurangan  target  produksi  besar,  dipaksa  lembur,  hingga pulang malam.
Masa  setelah  melahirkan  juga  tetap  tidak  menguntungkan  bagi  pekerja perempuan. Tidak adanya ruang laktasi membuat beberapa pekerja perempuan harus berjuang bolak-balik ke rumah di waktu istirahat, untuk memberikan ASI untuk  anaknya.  Sebagian  lagi  memilih  memberikan  susu  formula  yang harganya tidak murah. Kesadaran perusahaan menyediakan ruang laktasi tidak ada  sama  sekali.  Padahal  pemerintah  sudah  memberikan  aturan  tertulis  yang meminta perusahaan untuk memberikan ruang laktasi.
Pekerja  perempuan  yang  bekerja  di  sektor  industri  dimotivasi  untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor  yang  membuat  pekerja  perempuan  tetap  berada  di  perusahaan adalah  24%  karena  kebutuhan  ekonomi  keluarga,  kemudian  sebanyak  38% karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sebanyak 7% menunggu  untuk  di  PHK  sehingga  mereka  menerima  uang  pesangon  yang lebih besar jika mengundurkan diri.
Masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan.  Kenyataan  tersebut  terjadi  karena  berbagai  pemikiran  inovatif  yang muncul,  baik  dalam  bentuk  spesialisasi  produk,  efisiensi  dan  lain-lain. Permasalahan  pekerja  wanita  menarik  perhatian  banyak  pihak,  terutama  oleh
ahli hukum. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Mulyana W. Kusuma, yang menyatakan  bahwa perspektif perlindungan  hak-hak asasi pekerja atau tenaga kerja  Indonesia  perlu  dibuatkan  undang-undang  yang  tegas  memberikan perlindungan  bagi  hak-hak  tenaga  kerja  yang  sejalan  dengan  Konvensi Internasional tahun 1990, di  mana Undang-undang  itu nantinya  menempatkan pekerja  sebagai  subjek.  Hak-hak  tenaga  kerja  yang  harus  dilindungi  dalam undang-undang  nantinya  dapat  menjamin  adanya  hak-hak  sipil  dan  politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipenuhi hak memperoleh informasi, dan jaminan keselamatan kerja.
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Againts Women yang  telah  diratifikasi  dengan  UU  No.  7  Tahun  1984  menyatakan bahwa  Pasal  11  :  Negara-negara  peserta  wajib  membuat  peraturan  peraturan yang  tepat  untuk  menghapus  diskriminasi  terhadap  perempuan  dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki- laki dan perempuan, khususnya:
o Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia:  Hak atas kesempatan kerja yang  sama,  termasuk  penerapan  kriteria  seleksiyang  sama  dalam penerimaan pegawai
o Hak  untuk  memilih  dengan  bebas  profesi  dan  pekerjaan:  hak  untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk rnemperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja  sebagai  magang,  pelatihan  kejuruan  lanjutan  dan  pelatihan  ulang lanjutan.
o Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tuniangan-tunjangan, baik untuk  perlakuan  yang  sama  sehubungan  dengan  pekerjaan  dengan nilaiyang  sama,  maupun  persamaan  perlakuan  dalam  penilaian  kualitas pekerjaan;
Untuk  mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara- negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:
a.  Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau  cuti  hamil  dan  diskriminasi  dalam  pemberhentian  atasdasar  status perkawinan;
b.  Untuk  mengadakan  peraturan  cuti  hamil  dengan  bayaran  atau dengantunjangan  sosial  yang  sebanding  tanpa  kehilangan  pekerjaan semula.
c.  Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu gunamemungkinkan  para  orang  tua  menggabungkan  kewajiban- kewajibankeluarga  dengan  tanggungjawab  pekerjaan  dan  partisipasi dalamkehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan tempat-tempat penitipan anak;
d.  Untuk  memberi  perlindungan  khusus  kepada  kaum  perempuan  selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;
ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection  menyatakan Perlindungan  maternitas  perempuan  pekerja  yang  diterbitkan  ILO  dalam bentukKonvensi No. 183 / 2000 dan Rekomendasi No. 191 / 2000 dibutuhkan untuk  mencegahterjadinya  diskriminasi  terhadap  pekerja  perempuan,  seperti
yang  ditegaskan  dalam  pasal  11  (f)  CEDAW.  Perlindungan  maternitas  juga dibutuhkan  untuk  melindungi  kesehatan  para  pekerja  perempuan  serta  janin yang  dikandungnya,  bayi  yang  dilahirkan,  bayi  yang  disusuinya  dari  kondisi kerja yang tidak aman (berbahaya) dan tidak sehat.
Pada  tahun  2003  pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  No.  13  tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  tenaga kerja,  dengan  pertimbangan  bahwa  beberapa  undang-undang  di  bidang ketenagakerjaan  yang  lama  dipandang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan.
Dengan  demikian,  Pasal  88  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  telah  mengatur  tentang  pembangunan  ketenagakerjaan  yang berupaya  untuk  memberdayakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan  manusiawi, juga  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan  melalui  pengupahan  dan  akhirnya  meningkatkan  kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyatakan:  "Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha". Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 2003,  maka setiap pekerja  berhak  memperoleh perlakuan  yang  sama  tanpa  perbedaan  dari  pengusaha,  tinggal  bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya.
Kemudian dalam Pasal 76 diatur hal-hal sebagai berikut:
a. Pekerja wanita yang berusia dibawah 18 tahun berhak untuk tidak bekerja pada pukul 23.00 s.d 07.00.
b. Pekerja  wanita  yang  hamil  yang  menurut  keterangan  dokter berbahaya  bagikeselamatan  dan  kesehatan  kandungan  maupun  dirinya  berhak untuk tidak bekerja bekerja pada pukul 23.00 s.d 07.00.
c. Pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 berhak:
- Mendapatkan makanan dan minuman bergizi,
- Terjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

## E. Penutup
Pengaturan  Hak  Pekerja  perempuan  sebenarnya  sudah  diatur  dalam  instrumen hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kasus pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja perempuan di sektor industrial. Pemenuhan hak pekerja perempuan dapat tidak terlaksana dengan baik karena  ada  faktor-faktor  yang  berpengaruh.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa minimnya pengetahuan pekerja perempuan akan hak yang dimilikinya, kemiskinan serta kurangnya sosialisasi dari pihak yang perusahaan atas hak pekerja perempuan membuat pelaksanaan  pemenuhan  hak  pekerja  perempuan  tidak  terlaksana  dengan  baik. Terpenuhi  atau  tidaknya  hak  pekerja  perempuan,  berpengaruh  terhadap  tingkat pemenuhan kebutuhan pekerja perempuan.
Padahal  jika  dikaji  lebih  lanjut,  pelanggaran-pelanggaran  ini  berdampak  tidak hanya  pada  kejiwaan  para  pekerja  perempuan,  namun  juga  berdampak  pada  kwalitas kinerja pada perusahaan. Untuk itu, seharusnya perusahaan juga memiliki peran penting dalam  upaya  mengurangi  pelanggaran  terhadap  pekerjanya,  perlu  adanya  suatu peraturan yang  mewadahi  hak-hak pekerja perempuan karena  hak-hak  mereka  berbeda dengan  hak-hak pekerja pria. Selain perusahaan, pemerintah  juga  memegang tanggung
jawab  besar  dalam  melindungi  warganya,  pemerintah  harus  memberikan  pelatihan- pelatihan  dan  seminar  hukum  supaya  para  pekerja  perempuan  sadar  akan  haknya  dan memiliki  keberanian  untuk  melawan  jika  memang  hak-hak  yang  sudah  dijamin  dalam undang-undang dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Idha  Rahayuningsih,  2016,Analysis  on  Psychological  Impacts  due  to  Violation  of  the Rights of Women Workers, Canadian Center of Science and Education.
Idris  Haruna.,  Adaja  Joseph.,  Audu  Samson.,  Aye  Gabriel  A,  2016,Analysis  Of  The Causes  And  Effects  Of  Sexual  Harasment  On  The  Performance  Of  Female Employee  In  Some  Selected  Organization  In  Kogi  State,  Nigeria,International Journal of Democratic and Development Studies (IJDDS), Vol. 2, No 2.
John  Silaban,  2008,Mari  Dukung  Perjuangan  Buruh  CV  Jaya  Abadi,Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek.
Mehedi  Hasan  Sikdar.,  Sujahangir  Kabir  Sarkar.,  Sumaiya  Sadeka,  2014,Socio- Economic  Conditions  of  the  Female  Garment  Workers  in  the  Capital  City  of Bangladesh, International Journal of Humanities and Social Science.
Nur’aini  Kus  Indrati,  2004,Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  dalam  Pemutusan Hubungan  Kerja  (Phk)  Dan  Pemberian  Pesangon  Secara  Angsuran  di  PT  Dan Liris Sukoharjo, Surabaya: Universitas Airlangga.
Sonali  Das.,  Sonali  Jain-Chandra.,  Kalpana  Kochhar.,  Naresh  Kumar,  2015,Women Workers in India: Why so Few Among so Many?, IMF Working Paper.
Taufan  Bayu  Aji,  2010,Studi  Tentang  Perlindungan  Hukum  Menurut  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Di  PT  Adetex  Boyolali,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.