PEMETAAN KEMISKINAN DENGAN  PENDEKATAN LINGKUNGAN SEBAGAI TAHAPAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA KEDIRI
Suwarno suwarno@unik-kediri.ac.id
Rizki Yudha Bramantyo Rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Kemiskinan  menjadi  problem  setiap  manusia,  masyarakat,  daerah,  bahkan  setiap negara di dunia. Oleh  karena itu program pengentasan kemiskinan juga  menjadi program  setiap  daerah  dan  negara  di  dunia  tersebut.  Lingkungan  sebagai  tempat tinggal  manusia  memiliki  andil  dalam  terjadinya  kemiskinan.  Oleh    karena  itu penelitian  ini  bertujuam  untuk  mendeskripsikan  pendekatan  lingkungan  sebagai upaya untuk melakukan pemetaan kemiskinan, inventarisir penyebab kemiskinan dan kemudian menjadi solusi untuk menyusun program pengentasan kemiskinan. Pendekatan  kualitatif  menjadi  opsi  untuk  dapat  menjawab  tujuan  tersebut, mengingat    pendekatan  penelitian  kualitatif  dapat  menggali  data  sampai mendalam  baik  secara  personil  maupun  kelembagaan.  Penentuan  informan menggunakan teknik purposive, dan pengumpulan data  dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diuji dengan uji validasi data  dan  hasilnya  dianalisis  dengan  analisis  SWOT.  Hasil  penelitian  sebagai berikut  :  Pertama,  Kemiskinan  wilayah  perkotaan:  terdapat  7  (tujuh)  variabel penyebab  terjadinya  kemiskinan  yaitu:  (1)  motivasi  kerja  yang  rendah,  (2) kurangnya  kreaktifitas,  (3)  rendahnya    inisiatif,  (4)  kurangnya  kepemilikan  aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.
Kedua,  Kemiskinan  Wilayah  Pinggiran  Kota:  terdapat  9  (sembilan)  variabel penyebab  terjadinya  kemiskinan  yaitu  :  (1)  rendahnya  kreaktifitas,  (2)  Besarnya anggota  keluarga  yang  menjadi  tanggungan,  (3)  rendahnya  tingkat  pendidikan, pengetahuan  serta  keterampilan  yang  dimiliki,  (4)  kepemilikan  aset  untuk berproduksi, (5) daya beli  yang  rendah, (6) kepuasan,(7) pola konsumsi, dan (8) besarnya  anggota  keluarga  yang    menjadi  tanggungan  (9)  pendidikan  yang rendah.

## Kata Kunci :  Kemiskinan,  Pendekatan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  selalu  kita  jumpai  adanya  hiteroginitas baik  itu  secara  agama,  pendidikan,  mata  pencaharian,  bentuk  bangunan  dan jabatan.  Kondisi  demikian  berdampak  pada  kondisi  ekonomi  atau  kesejahteraan mereka  yang  juga  tidak  sama,  ada  yang  kaya,  cukup  mampu,  maupun  yang miskin.  Biasanya  dikatakan  miskin  atau  tidak  hanya  didasarkan  sudut  pandang
ekonomi  saja.  Disamping  itu  kemiskinan,  bukan  saja  menjadi  isu  nasional, melainkan menjadi isu global bagi negara-negara berkembang
Berdasarkan  sudut  pandang  kepemilikan materi  dikaitkan  dengan  standar kelayakan  hidup  seseorang  atau  kekeluarga.  maka  konsep  kemiskinan  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif. Perbedaan kepemilikan materi tersebut diperkuat pula oleh perbedaan pendapatan yang  menyebabkan  perbedaan  status  sosial  (kaya  dan  miskin).  Hal  tersebut menyebabkan  pula  ada  kelompok  dalam  masyarakat  yang  tidak  berdaya  untuk ikut  menikmati  ataupun  memanfaatkan  berbagai  akses  ataupun  fasilitas pemerintah karena faktor ketidakberdayaan ekonomi.
Namun  demikian  jika  didasarkan  pada  faktor  ketidakmampuan untuk memperoleh akses dan menikmati aspek nilai moral, nilai ekonomi, nilai seni, dan nilai  sains,  kemiskinan  dapat  dibedakan  menjadi  kemiskinan  budaya  dan kemiskinan  struktural.  Kemiskinan  budaya  disebut  juga  miskin  yang  disebabkan oleh  akibat  adanya  pengalaman  hidup.  Adapun  kemiskinan  struktural merupakan kemiskinan yang  dialami  oleh  suatu  golongan  masyarakat  karena struktur  sosial  masyarakat  tersebut  memungkinkan  golongan  masyarakat  tidak ikut  menggunakan  sumber-sumber  pendapatan  yang  sebenarnya  tersedia  bagi mereka.
Pada  umumnya  kemiskinan  yang  terjadi  di  masyarakat,  kedua  status kemiskinan tersebut menjadi satu baik kemiskinan absolut maupun relatif ataupun kemiskinan  budaya  maupun  struktural.  Mengapa  demikian?,  sebab  faktor pendapatan  atau  penghasilan  tersebut  menentukan  keberhasilan  untuk  dapat menikmati  berbagai  aspek  baik  itu  faktor  ekonomi,  sosial,  budaya  maupun kebutuhan lain. Oleh karena itu banyak program pemerintah yang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.
Banyak  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang secara  tidak  langsung  bertujuan  untuk  mengurangi  atau  menanggulangi kemiskinan.  Mengingat  hasil  pembangunan  juga  bertujuan  untuk  dapat menciptakan  lapangan  kerja.  Melalui  penciptaan  lapangan  kerja  tersebut  bisa mengurangi  pengangguran.  Melalui  pekerjaan  tersebut  dapat  diperoleh penghasilan  yang  dapat  menghidupi  keluarga  dan  keperluan  keluarga  serta pendidikan.  Demikian  juga  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Kediri  dalam upayanya  untuk  mengurangi  masyarakat  miskin.  Di  samping  berbagai  upaya pembangunan,  baik  itu  pembangunan  fisik  maupun  pembangunan  manusia, pemerintah juga menerapkan berbagai pendekatan.
Isu-isu kemiskinan yang dihembuskan dalam program-program kemsikinan  di  Indonesia  masuk  pada  babak  integrasi  atas  seluruh  program- program  yang  telah  dicanangkan.  Pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin merupakan bagian dari implementasi Undang- undang  Nomor  11  tahun  2009.  Oleh  sebab  itu,  seluruh stakeholder pemerintah membangun trust masyarakat  dengan  berbagai  macam  program  yang  bersifat charity ataupun pemberdayaan. Program charity yang ditujukan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu (TNP2K,2018). Berdasarkan latar    belakang  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  bertujuan  untuk mendeskripsikan  pendekatan  lingkungan  sebagai  upaya  untuk  menjadi  solusi
dalam  melakukan  pemetaan  kemiskinan,  inventarisir  penyebab  kemiskinan  dan kemudian menjadi solusi untuk menyusun program pengentasan kemiskinan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kemiskinan merupakan  kehilangan  kesejahteraan  ( deprivation  of  well being ),  (World  Bank,  2006). Sementara itu  menurut Badan  Pusat  Statistik  (BPS)
dan Departemen Sosial, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan  individu  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  minimal  untuk hidup  layak  (makanan,  pakaian  dan  rumah).  Adapun  menurut Friedman,  yang dimaksud  dengan  kemiskinan  adalah  ketidaksamaan  kesempatan  untuk memformulasikan  kekuasaan  sosial  berupa  asset,  sumber  keuangan,  organisasi sosial  politik,  jaringan  sosial,  barang  atau  jasa,  pengetahuan  dan  keterampilan, serta informasi.
Sesuai  dengan  amanah  Undang-  undang  Nomor  11  tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial. Upaya untuk mencapai hal tersebut dengan memberdayakan masyarakat  agar  mampu  memenuhi  kebutuhan  materiil,  spirituil  serta  mampu mengembangkan  dirinya  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  sosial  (pasal  1). Kemiskinan  tidak  tercipta  dengan  sendirinya,  namun  terdapat  beberapa  faktor yang  memberikan  kontribusi,  antara  lain  faktor      manusia,  bumi  (planet), kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Ishartono & Raharjo, 2016).
Budaya  kemiskinan  dibangun  atas  dasar  asumsi  bahwa  orang  miskin maupun  orang  kaya  memiliki  pola  nilai,  kepercayaan,  dan  norma  perilaku  yang berbeda  (Mandell  &  Schram,  2003).  Faktor  budaya  dan  lingkungan  memiliki kecenderungan  membentuk  pola  kemiskinan  atau  kesuksesan  seseorang  dalam satu  kelompok  masyarakat.  Kemiskinan  juga  bisa  terbentuk  karena  faktor keturunan  keluarga  miskin  dari  generasi  ke  generasi  yang  tidak  mampu  keluar dari  lingkaran  kemiskinan.  Padahal  melalui  perjuangan  hidup,  keuletan,  kerja keras  dan  faktor  nasib  orang  miskin  bisa  berubah  menjadi  kaya.    (Mandell  & Schram,  2003).  Bahkan  pandangan  struktural  fungsional  menjelaskan  konsepnya bahwa  masyarakat  berada  dalam  lingkaran  kemiskinan,  hal  ini  disebabkan  oleh adanya  struktur  ekonomi  dan  sosial  menjadi  penyebab  kemiskinan.  Kondisi  ini mendorong  orang  untuk  memiliki skill dan  keterampilan  lebih  untuk  keluar  dari lingkaran  tersebut. Skill dan  berbagai  keterampilan  lebih  tersebut  sangat diperlukan  agar  mampu  menghadapi  persaingan  pasar.  Sebagaimana  Beeghley (2000)  menjelaskan  bahwa  pengaruh  struktur  ekonomi  tidak  terlepas  dari  usaha individu seperti kerja keras dan memiliki keterampilan.
Disisi  lain    (Gans,  1995)  menjelaskan  bahwa  kemiskinan  merupakan faktor yang paling penting dalam menjalankan fungsi sosial di masyarakat seperti halnya  dengan  “ekonomi  dan  politik”  masyarakat  lintas  kelas  yakni  masyarakat kelas  menengah  dan  masyarakat  kelas  atas.  Interaksi  masyarakat  antar  kelas tersebut merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang mampu menggerakkan fungsi-fungsi  ekonomi  masyarakat  di  masing-masing  kelas.  Berbagai  usaha produktif dari masyarakat golongan menengah dan kaya tidak akan bisa berjalan dengan  baik  tanpa  ada  campur  tangan  dari  masyarakat  miskin,  mereka  bekerja sebagai buruh atau karyawan pada berbagai usaha produktif tersebut.
Sementara  itu  si  buruh  sangat  memerlukan  pekerjaan  tersebut  untuk
memenuhi  kebutuhan  keluarga  mereka.  Namun  demikian,  kemiskinan  dari  para buruh  tersebut  dapat  terkikis  melalui  peningkatan  upah  para  tenaga  kerja. Kenaikan  tenaga  kerja  tidak  akan  meningkat  tanpa  adanya  peningkatan keterampilan  ataupun  keahlian.  Keterampilan  dan  keahlian  tidak  akan  diperoleh tanpa pelatihan dan atau pendidikan. Jadi hanya melalui pendidikan dan pelatihan dan  didukung  kerja  keras  saja  yang  dapat  meningkatkan  penghasilan  dan menghapuskan kemiskinan (Hurst, 2004).
Namun mengenai upah tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Hurst, 2004). Dalam sistem ekonomi capital , uang yang dimiliki oleh pemilik modal dapat mengontrol distribusi tenaga kerja  melalui  sistem  pemberian reward (Calhoun  et  al,  2010).  Jika  demikian adanya  maka  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  gesekan  antar  pekerja  untuk berkompetisi  mencapai  penghasilan  lebih  guna  dapat  keluar  dari  lingkaran kemiskinan.  Kondisi  ini,  disebutkan  oleh  Hurst  (2004)  membutuhkan  tangan- tangan negara agar dapat menengahi keberadaan pasar yang dikuasai oleh pemilik modal dengan pekerja yang menguasai keterampilan dalam memproduksi produk- produk yang dihasilkan atas dasar kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu pengentasan ataupun pengendalian kemiskinan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun bukan berarti pengusaha tidak merasa terlibat. Mengingat apapun yang terjadi dengan masyarakat dan hal tersebut terkait dengan kesejahteraan  masyarakat  menjadi  tanggung  jawab  personal,  pengusaha  dan pemerintah.  Masing-masing  komponen  bisa  menyusun  rencana  yang  kemudian dipertemukan  menjadi  program  yang  siap  untuk  dilaksanakan  guna  untuk  dapat mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  upah  atau  penghasilan.  Program  dan pelaksanaan  pembangunan  sampai  saat  ini  masih  efektif  menjadi  bentuk  upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
Pengentasan  kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah, pengusaha  dan personel. Ketiga komponen tersebut hendaknya dapat bekerja  sama  dalam  mengentaskan  kemiskinan.    Pemerintah  dengan kewenangannya  dapat  mengeluarkan  berbagai  regulasi,    mengatur  upah,  reward, libur  dan  lain  sebagainya.    Namun  pengusaha  yang  melaksanakan  berbagai regulasi  tersebut,  dan  masyarakat  harus  bekerja  keras  sesuai  dengan job discription nya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  mengkaji  pendekatan  lingkungan  budaya  sebagai  bentuk program  alternatif  dari  pemerintah  guna  untuk  mengkaji  keberadaan  lingkungan budaya  guna  untuk  mengendalikan  kemiskinan  hanya  sesuai  dan  cukup proporsional dengan pendekatan deskripstif kualitatif yang memang mengedepankan  survey  dan  wawancara  untuk  memperoleh  data  penelitian  yang selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis interaktif.
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menentukan  informan  kunci  dengan teknik purposif sampling, mengingat daerah penelitian merupakan daerah sendiri yang  cukup  diketahui  berbagai  masalah  kemiskinan  yang  ada.  Adapun  teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik  pengumpulan  data  tersebut  saling  melengkapi  dalam  hal  pengumpulan
data.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  diuji  validitasnya  dengan  teknik  uji keabsahan data (triangulasi data). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis SWOT.
Pendekatan pemecahan masalah kemiskinan di kota Kediri menggunakan pendekatan  lingkungan  tersebut  digunakan  dengan  alasan  bahwa  setiap masyarakat tinggal di suatu lingkungan, baik fisik maupun sosial yang keduanya saling  berpengaruh  dan    berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Ada lingkungan alam yang subur, banyak sumber daya hayati dan sumber daya alam, namun ada juga mereka hidup di lingkungan yang kurang di dukung oleh  kondisi sumber  daya  alam  yang  tandus.  Oleh  karena  itu  setiap  daerah  memiliki  data pendukung dan kondisi yang melemahkan.

## HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
Secara  geografis  kota  Kediri  berada  pada  daerah  dataran  rendah  yang dibelah  oleh  aliran  sungai  Brantas.  Sebelah  timur  sungai  Brantas  daerah  sangat subur  dan  memiliki  jenis  batuan  dan  tanah  yang  berbeda  dengan  sebelah  barat sungai.  Sebelah  timur  tanahnya  didominasi  oleh  batuan  pasir  yang  berasal  dari letusan  Gunung  Kelut.  Adapaun  sebelah  barat  sungai  Brantas  tanahnya berlempung.  Perbedaan  jenis  batuan  dan  tanah  tersebut  menghasilkan  tingkat kesuburan yang berbeda dan kualitas maupun kuantitas pertanian yang berbeda. Kota  Kediri  sendiri  berlokasi  di  daerah  dataran  banjir  sungai  Brantas,
wilayah timur sungai memiliki kemiringan dari timur ke barat, dan wilayah barat sungai  memiliki  kemiringan  dari  barat  ke  timur.  Semua  ini  miring  menuju  ke sungai Brantas. Oleh karena itu secara hidrologi semua aliran sungai yang berada di  wilayah  barat  sungai  Brantas  mengalir  ke  timur  dan  dari  daerah  timur  sungai mengalir ke barat.
Secara    administrasi  kota  Kediri  dibatasi  oleh  sebelah  utara  Kecamatan Gurah,  sebelah  timur  Kecamatan  Wates,  sebelah  barat  Kecamatan  Semen,  dan Kecamatan  Gringging,  dan  sebelah  selatan  Kecamatan  Ngadiluweh.    Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km2, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Mojoroto,  Kecamatan  Kota  dan  Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km2 terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah  14,9  km2,  dan  Kecamatan  Pesantren  dengan  luas  wilayah  23,9  km2 terdiri dari 15 Kelurahan.
Kota  Kediri  berdiri  sebagai  pemerintahan  daerah  (kota)  berdasarkan  UU No.  12/1950.  Jika  mengacu  pada  UU  tentang  pembentukan  Pemerintah  Kota Kediri  tersebut,  saat  ini  Kota  Kediri  berumur  70  tahun.  Kota  Kediri  terdiri  atas tiga  kecamatan  dan  46  kelurahan.  Ketiga  kecamatan  itu  adalah  Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri, dan Kecamatan Pesantren. Pada 2019 wilayah administratif  tiga  kecamatan  ini  terdiri  atas  85  lingkungan,  330  RW  dan  1.478 RT.  Dalam  hal  ini,  Kecamatan  Kota  meliputi  17  kelurahan,  20  lingkungan,  101 RW, dan 489 RT. Berikutnya, Kecamatan Pesantren. Kecamatan ini membawahi 15  kelurahan,  29  lingkungan,  129  RW,  dan  496  RT.  Berbeda  dengan  dua kecamatan  tetangganya,  Kecamatan  Mojoroto  meliputi  14  kelurahan,  36 lingkungan, 100 RW, dan 486 RT. Kota Kediri dengan sapaan populer Kota Tahu
memiliki  semboyan  gagah  perkasa.  Djojo  ing  Bojo.  Semboyan  ini  memiliki makna ”Mengalahkan Marabahaya”.
Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Staasblad (Lembaran  Negara)  no.  148  tertanggal  1  Maret  1906.  Gemeente  ini  menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai Gemeente  Raad (Dewan  Kota/DPRD)  sebanyak  13  orang,  yang terdiri  dari  delapan  orang  golongan  Eropa  dan  yang  disamakan  ( Europeanen ), empat  orang  Pribumi  ( Inlanders )  dan  satu  orang  Bangsa  Timur  Asing.  Sebagai tambahan,  berdasarkan Staasblad No.  173  tertanggal  13  Maret  1906  ditetapkan anggaran  keuangan  sebesar  f.  15.240  dalam  satu  tahun.  Baru  sejak  tanggal  1 Nopember  1928  berdasarkan  Stbl  No.  498  tanggal  1  Januari  1928,  Kota  Kediri menjadi "Zelfstanding Gemeenteschap " ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).
Pada  tahun  2018  Jumlah  penduduk  miskin Kota  Kediri sebesar  21.900 jiwa  atau  mengalami  penurunan  yang  signifikan  sebanyak  2.170  jiwa  jika dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2019  jumlah  penduduk miskin kota  Kediri kembali  mengalami  penurunan  sebanyak  1.360  jiwa  menjadi 20.540 jiwa.
Sementara  Wali  Kota  Kediri  Abdullah  Abu  Bakar  menyebut  bahwa penurunan  angka  kemiskinan  ini  tak  lepas  dari  kolaborasi  semua  pihak. “Kemiskinan  kita  dari  dulu  tetap  di  angka  8.  Alhamdulillah  sekarang  bisa turun menjadi  7,68.  Tentu  dalam  hal  ini  program  apa  saja  yang  sangat  mempengaruhi tingkat kemiskinan ini yang akan kami dalami,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah sudah  mempunyai  poin-poin  indikator.  Serta  warga  mana  saja  yang  harus diberikan  program  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Maka  dengan  hal  tersebut pemkot bisa menindaklanjutinya secara tepat sasaran.
Menyadari  bahwa    setiap  daerah  sudah  pasti  dijumpai  masyarakat  yang kurang berhasil atau masyarakat miskin, demikian juga dengan kota Kediri. Kita tinggal  disuatu  lingkungan,  baik    itu  lingkungan  fisik,  sosial  maupun  budaya. Lingkungan fisik ditandai oleh daerah pegunungan, dataran, rawa, dataran tinggi, persawahan,  hutan,  danau  dan  sebagainya.  Adapun  lingkungan  sosial  budaya  itu sendiri  tercipta  dari  peradaban  manusia  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan fisiknya.
Lingkungan  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakukanya  yang  mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (file.upi.edu>Direktori>FPIPS).  Lingkungan  itu  sendiri  secara  garis  besar  dapat juga  dibedakan  menjadi  2,  yaitu  lingkungan  internal  dan  lingkungan  eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal organisasi itu sendiri.
Setiap  komponen  pengentas  kemiskinan  dalam  penyusunan    rencana pengentasan,  maupun  penanggulangan  kemiskinan  hendaknya  juga  harus  selalu memperhatikan  faktor  kekuatan  dan  kelemahan  yang  berada  di  dalam lingkungannya,  disamping  tentunya  faktor  eksternal.  Setelah  diketahui  indikator kelemahan dan kekuatan faktor internal tersebut maka langkah selanjutnya adalah
harus  dilakukan    analisis  terhadap  kedua  faktor  tersebut.  Hal  tersebut  penting untuk  dilakukan  mengingat  fakta  bahwa  faktor  identifikasi  kekuatan    dan  suatu organisasi atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal  memiliki  dua  variabel  yakni  kekuatan  ( strength )  dan  kelemahan ( weakness ).
Lingkungan  eksternal  merupakan  faktor  penting  yang  perlu  dikaji  dalam penentuan  pengambilan  suatu  keputusan.  Pengenalan  dan  pemahaman  tentang berbagai  kondisi  serta  dampaknya  menjadi  hal  mutlak  yang  harus  ditelaah  lebih lanjut.  Faktor  eksternal  merupakan  sesuatu  yang  berujud  peluang  dan  hambatan dari luar, karena berada di luar dan dimiliki oleh organisasi atau sistem lain.
Tujuan dilakukan analisis lingkungan ini adalah untuk dapat mengerti dan memahami  lingkungan  organisasi  sehingga  manajemen  akan  dapat  melakukan reaksi  secara  tepat  terhadap  setiap  perubahan,  selain  itu  agar  manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap proyek perubahan.
Hal    tersebut  juga  dapat  mengantisipasi  lingkungan  organisasi  sehingga dapat  bereaksi  secara  cepat  dan  tepat  untuk  mensukseskan  organisasi  termasuk pelaksanaan  proyek  perubahan.  Lingkungan  internal  berkaitan  dengan  kekuatan dan  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Faktor  internal  perusahaan sepenuhnya  dapat  dikendalikan  sehingga  kelemahan  yang  diketahuinya  dapat diperbaiki.  Hasil  identifikasi  lingkungan  baik  internal  maupun  eksternal selanjutnya dianalisis dengan metode SWOT, dan hasilnya adalah sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan untuk tiap wilayah di  Kota
Kediri adalah sebagai berikut:
Pertama,  Kemiskinan  wilayah  perkotaan:  terdapat  8  (delapan)  variabel penyebab  terjadinya  kemiskinan  yaitu:  (1)  motivasi  kerja  yang  rendah,  (2) kurangnya  kreatifitas,  (3)  rendahnya    inisiatif,  (4)  kurangnya  kepemilikan  aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.
Kedua,  Kemiskinan  Wilayah  Pinggiran  Kota :  terdapat  9  (Sembilan) variabel  penyebab  terjadinya  kemiskinan  yaitu  :  (1)  rendahnya  kreatifitas,  (2) Besarnya  anggota  keluarga  yang  menjadi  tanggungan,  (3)  rendahnya  tingkat pendidikan,  pengetahuan  serta  keterampilan  yang  dimiliki,  (4)  kepemilikan  aset untuk  berproduksi,  (5)  daya  beli    yang    rendah,  (6)  kepuasan,(7)  pola konsumsi,dan  (8)  besarnya  anggota  keluarga  yang    menjadi  tanggungan  (9) pendidikan yang rendah.
Kelemahan-kelemahan yang  ada pada  penduduk/  keluarga  miskin yang harus diatasi/diperbaiki untuk masing-masing wilayah adalah:
a. Wilayah  Perkotaan:  (1)  kepemilikan  aset  untuk    berproduksi    (2)    daya  beli, (3)  pola  Konsumsi,  dan  (4)  kondisi  keluarga/orang  tua  sebelumnya,  (5) pendidikan.
b. Wilayah  Pinggiran  kota:  (1)  pendidikan  dan  keterampilan,  (2)  kepemilikan aset  untuk  berproduksi,  (3)  daya  beli,  (4)  lamanya  bekerja,  (5)  kepuasan hidup, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.

## KESIMPULAN
a. Program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Kediri  diawali  dengan pendataan  atau  inventarisir,  melakukan  pemetaan  melalui  pendekatan lingkungan.
b. Perlu  partisipasi  swasta  dalam  pelaksanaan  pemetaan  dengan  pendekatan lingkungan.
c. Perlu adanya aturan yang tegas mengenai penanggulangan kemiskinan;

## SARAN
a. Disarankan  Pemerintah  Daerah  bersama-sama  DPRD  sebaiknya  membuat Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota Kediri.
b. Pembentukan  tim  efektif  yang  terdiri    dari  pemerintah,  pengusaha  dan masyarakat..

## DAFTAR PUSTAKA
Beeghley,  L. 2000.  The  Structure  of  social  stratification  in  the  United  States. New. York, NY: Pearson. Bell, J.D., Kronen, M., Vunisea, A., Nash, W., Keeble, G
Calhoun,  J.F.,  and  Acocella,  J.R.  2010.  Psikologi  Tentang  Penyesuaian  dan Hubungan  Kemanusiaan  (Terjemahan  oleh  Satmoko,  R.S.)  edisi  ketiga. Semarang : Penerbit IKIP Semarang
Gan,  V.  H.  S., 1995,  Farmakologi  dan  Terapi,  Edisi  keempat,  571-.oleh  MB NISA · 2007
Hurst, C. (2004). Social inequality: Forms, causes and consequences . New York, NY: Person Education Inc.
Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan.
Lewis,  Oscar.  1966.  Kebudayaan  Kemiskinan,  Dalam  Parsudi  Suparlan (ed.),Kemiskinan di Perkotaan.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Mandell  LA,  Bartlett  JG,  Dowell  SF,  File  TM  Jr,  Musher  DM,  Whitney  C; Infectious Diseases Society of America. Update of practice guidelines for the management of community-acquired pneumonia in immunocompetent adults.Clin Infect Dis.2003;37:1405-1433
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial World Bank. 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia diakses melalui http://sofian.staff.ugm.ac.id/ artikel/Ikhtisar-Laporan-BD-
ttgKemiskinan-di-Indonesia.p
https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/01/08/112361/kemiskinan-kota-kediri turun-pengaruh-stabilitas-inflasi-daerah