Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Indonesia
Samsul Rani

## UIN Antasari Banjarmasin

## Abstract
The phenomenon of 2018 regional elections can be seen in the  selection  of  candidate  pairs,  party  coalitions,  and  the delivery  of  political  messages  conveyed  by  political  parties and candidate pairs, which have given birth to a variety of maneuvers, rivalries in the formulation of political strategies to  support  or  subdue  each  other.  This  communication constellation  has  shaped  the  dynamics  of  Pilkada  political communication in Indonesia. Of the 171 regions that held elections, 16 of them had a single candidate whose average candidate  pair  was  supported  by  6  to  12  political  parties. The phenomenon of mutually changing pairs of candidates or  revoking  support  has  become  a  public  concern  in  the elections.  This  can  be  caused  by  unfulfilled  supporting requirements, lobbying from other parties, low electability, legal cases, and political dowry. The role of the mass media in Pilkada is very good, because the mass media has become an independent and transparent party, the news related to the Pilkada is published based on facts and data, it does not appear that mass media "fry" the issues so that the condition of the community is more conducive and the elections run safely.
Keywords: political  communication;  local  election;  political parties

## Pendahuluan
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  telah  melaksanakan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  serentak  tahun
2018.  Pilkada  serentak  gelombang  pertama  ini  telah  diikuti oleh  171  pemilihan  kepala  daerah  di  seluruh  Indonesia,  yang terdiri  dari  17  provinsi,  39  kota,  dan  115  kabupaten (Kemendagri.go.id).  Pemilu  serentak  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur,  bupati dan  wakil  bupati,  serta  walikota  dan  wakil  walikota  yang demokratis.
Partai  politik  sebagai  pengusung  pasangan  calon  dalam Pilkada  tentu  melakukan  komunikasi  politik  yang  efektif  dan efisien  sehingga  diharapkan  mampu  menampilkan  kesan  dan pesan  politik  kepada  partai  koalisi  maupun  konstituen, sehingga menjadi pendukung pasangan calon tersebut. Nimmo (2004:156)  berpendapat  bahwa  komunikasi  politik  ( political communication )  adalah  komunikasi  yang  melibatkan  pesan- pesan  politik  dan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan  dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Cangara (2009:35)  berpendapat  bahwa  komunikasi  politik  adalah sebuah  proses  pengoperasian  lambang-lambang  atau  simbol- simbol  komunikasi  yang  berisi  pesan-pesan  politik  dari seseorang  atau  kelompok  kepada  orang  lain  dengan  tujuan untuk  membuka  wawasan  atau  cara  berfikir,  serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.
Sehingga  partai  politik  memerlukan  strategi  komunikasi politik  baik  dan  elegan  untuk  bertarung  di  arena  Pilkada. Komunikasi  politik  yang  dilakukan  partai  politik  harus menjadi rangsangan politik yang dapat menggugah ketertarikan  dan  simpati  kepada  calon  kepala  daerah  yang diusungnya untuk itu diperlukan sebuah strategi komunikasi.
Strategi  komunikasi  politik  merupakan  tentang  bagaimana proses  komunikasi  yang  terjadi  di  dalam  pemenangan  dalam satu  pertarungan  politik  oleh  partai  politik,  atau  secara langsung,  oleh  calon  pimpinan  daerah,  yang  menghendaki kekuasaan  dan  pengaruh  sebesar-besarnya  di  tengah-tengah masyarakat  sebagai  konstituennya  (Zein,  2008:99).  Faktor - faktor  dari  proses  komunikasi  politik  meliputi:  komunik ator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik (Zein, 2008:109).
Strategi komunikasi politik tidak terlepas dari pembuatan dan  penyampaian  pesan politik,  dengan  demikian komun ikasi politik  bukan  hanya  diperankan  partai  politik  tetapi  juga sangat  penting  untuk  dikuasai  para  calon  pemimpin  dalam Pilkada,  khususnya  dalam  penyampaian  visi,  misi,  ide  dan gagasan  kepada  masyarakat.  Komunikasi  politik  sangat dibutuhkan  untuk  memenangkan  simpati  masyarakat  dalam ajang Pilkada, terutama saat pelaksanaan debat publik.
Sehubungan  dengan  itu  banyak  terjadi  fenomena  dalam ajang  Pilkada  serentak  yang  dilakukan  pada  tahun  2018, fenomena  ini  dapat  dilihat  pada  pemilihan  pasangan  calon, koalisi  partai,  dan  penyampaian  pesan  politik  yang disampaikan oleh partai politik maupun pasangan calon, yang telah melahirkan beragam manuver, rivalitas dalam perumusan  strategi  politik  untuk  saling  mendukung  atau menundukkan.  Konstelasi  komunikasi  ini  telah  membentuk dinamika komunikasi politik Pilkada di Indonesia.

## Pembahasan Komunikasi Politik Dalam Koalisi
Koalisi partai dalam pengusungan pasangan calon pada Pilkada 2018 pada awalnya diperkirakan akan diwarnai pertarungan berbasis politik identitas atau primordial untuk mengulang kesuksesan seperti Pilkada DKI 2017, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Walaupun pada dasarnya pimpinan partai politik Gerindra, PKS, dan PAN melakukan pertemuan  intensif  untuk  menentukan  calon  gubernur  dan  wakil gubernur untuk beberapa provinsi.
Berbagai  peta  koalisi  yang  mengusung  pasangan  calon,  hanya sedikit  kesamaan  partai  pendukung  pasangan  calon  seperti  pada Pilkada DKI 2017, dan tidak mengikat koalisi partai di tingkat lokal, baik  ditingkat  kabupaten  maupun  kota.  Walaupun  masih  ada sejumlah  partai  yang  tetap  menganggap  penting  sebuah  kesamaan ideologi dan berusaha menanamkannya sejak proses awal perekrutan calon kepala daerah.
Ketiadaan kesamaan ideologi sebagai syarat dalam pengusungan pasangan  calon  seperti  pengelompokan  agama  maupun  kelompok nasionalis,  justru  lebih  baik  untuk  menghindari  terjadinya  konflik SARA. Partai politik dalam menetapkan pasangan calon pada Pilkada 2018  ternyata  lebih  memperhatikan  dimensi  elektorat,  elektabilitas, serta kontribusi pasangan calon dalam ruang politik lokal. Hal inilah yang  menyebabkan  perbedaan  yang  sangat  signifikan  jumlah  koalisi partai dan ideologi dalam satu pasangan calon, baik ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Tabel 1. Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah
No.  Partai Politik Jumlah Pasangan  Persentase
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14.

## 15.
PBB PKPI Hanura PKS PPP PKB PAN Golkar PDI-P Gerindra Demokrat Nasdem Partai Aceh Partai  Nasional Aceh Partai Damai Aceh 68 74 122 128 137 143 150 168 163 163 161 153 3 3 2 4,15% 4,52% 7,45% 7,81% 8,36% 8,73% 9,16% 10,26% 9,95% 9,95% 9,83% 9,34% 0,18% 0,18% 0,12% Jumlah 1.638 100,00 Sumber: Kompas.com, 2018.
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1.638 pasangan calon  dalam  pemilihan  kepala  daerah  untuk  171  wilayah  pemilihan
baik  ditingkat  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Data  tersebut menunjukan  Partai  Golkar,  PDI-P,  Gerindra,  dan  Demokrat  paling banyak  mengusung  pasangan  calon,  dibandingkan  dengan  partai lainnya.  Dari  171  wilayah  pemilihan  terdapat  16  daerah  pemilihan yang  hanya  memiliki  pasangan  calon  tunggal  yaitu,  untuk  Pilkada kabupaten  pada  daerah  Deli  Serdang,  Padang  Lawas,  Pasuruan, Lebak,  Tanggerang,  Tapin,  Minahasa  Tenggara,  Bone,  Enrekang, Mamasa,  Mamberamo  Tengah,  Puncak,  dan  Jayawijaya.  Sedangkan untuk Pilakda Kota pada wilayah Prabumulih, Tangerang, Makassar. Pada 16 daerah yang memiliki calon tunggal, pasangan calon rata-rata didukung  oleh  6  sampai  12  partai  politik.  Sedangkan  pada  Pilkada Kabupaten Aceh Selatan memiliki pasangan calon paling banyak yaitu 7 pasangan.
Fenomena  koalisi  partai  tersebut  menunjukan  dinamika komunikasi politik yang dinamis. Pada partai yang mengusung banyak pasangan  calon  dapat  dipastikan  komunikasi  politik  internal  dan eksternalnya  memiliki  komunikasi  politik  yang  baik.  Hal  ini  juga dilihat pada banyaknya wilayah pemilihan yang hanya memiliki calon tunggal karena pasangan calon didukung oleh banyak partai politik. Tetapi  banyaknya  pasangan  calon  yang  muncul  dari  jalur perseorangan  ( independent )  sebanyak  83  pasangan  (15,9%)  dari  520 pasangan  calon  yang  ikut  dalam  Pilkada  2018,  menunjukan  bahwa komunikasi  partai  politik  belum  dapat  dikatakan  optimal,  ditambah lagi dengan pasangan calon tunggal yang didukung partai politik kalah dalam  Pilkada  padahal  hanya  melawan  “kotak  kosong”  seperti  yang terjadi  pada  Pilkada  Kota  Makassar.  Banyaknya  jumlah  pasangan dalam  Pilkada  pada  suatu  daerah  juga  dapat  dikatakan  merupakan kegagalan  komunikasi  politik  partai  untuk  merangkul  kandidat.  Hal
ini menandakan bukan hanya belum optimalnya komunikasi di jalur antar partai tetapi juga komunikasi politik kepada konstituen.
Tabel 2. Jalur Pengusulan Pasangan Calon Kepala Daerah
No.  Klasifikasi Daerah Jalur Pengusulan Calon Jumlah 1. 2.
3.
Provinsi (55 Pasangan)
Kabupaten
(344 Pasangan) Kota (121 Pasangan) a. Jalur Partai Politik b. Jalur Perseorangan a. Jalur Partai Politik b. Jalur Perseorangan a. Jalur Partai Politik b. Jalur Perseorangan
52 3
283
61
102 19 Total 520
Sumber: Kompas.com, 2018.
Isu  gender  juga  merupakan  masalah  dalam  komunikasi  politik antar  partai  dalam  menentukan  pasangan  calon,  terlebih  apakah memiliki nilai jual atau tidak, mengingat masih ada kelompok partai yang memiliki ideologi yang sensitif dengan isu kepemimpinan wanita dalam Pilkada begitu juga dengan daerah pemilihannya. Berdasarkan
data Pilkada 2018 terdapat 104 (9,13%) pasangan calon yang berjenis kelamin  wanita,  hal  ini  menunjukan  perkembangan  yang  sangat signifikan  dalam  isu  gender  calon  kepala  daerah  atau  wakil  yang berjenis  kelamin  wanita  dibandingkan  dengan  Pilkada  tahun  tahun sebelumnya.
Tabel 3. Jenis Kelamin Pasangan Calon Kepala Daerah
No.  Klasifikasi Daerah  Jenis Kelamin Jumlah 1. 2.
3. Provinsi Kabupaten Kota a. Pria
b. Wanita a. Pria b. Wanita
a. Pria b. Wanita
107 7 688 58 239
39
Sumber: Kompas.com, 2018.

## Komunikasi Politik Pasangan Calon
Dalam banyak kasus lahirnya pasangan calon kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  tidak  serta  merta  begitu  saja  ada,  mereka  lahir lewat proses komunikasi politik yang alot, baik di antara partai politik
maupun di antara kandidat. Bahkan, jika ditelusuri secara saksama, jarang sekali pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bergabung sejak awal. Kendati ada karena dipayungi oleh satu bendera  partai,  mereka  notabene  kalah  dalam  “pertarungan” (Hkikmat,  2017:42).  Gonta  ganti  pasangan  calon  dan  mencabut dukungan pasangan calon bukan hal yang tabu dalam dunia politik, walaupun  pencabutan  dukungan  tersebut  dimenit  menit  terakhir pendaftaran pasangan calon. Hal ini dapat disebabkan oleh 1). Syarat kursi pengusung yang tidak terpenuhi, 2). Lobby dari partai lain, 3). Elektabilitas, 4). Kasus hukum, maupun 5). Mahar politik. Skrzypinski (dalam Boicu, 2017:248) berpendapat bahwa In the case of parties, a signifcant  and  often  dominant  part  of  the  candidates  were  new politicians,  and  the  main  criterion  for  their  recruitment  was  their  high level of commitment, ideological identifcation and good personal relations with central or regional political leaders.
Pada  konteks  komunikasi,  komunikasi  politik  merupakan aksesibilitas  bagi  para  calon  kepala  daerah  untuk  melakukan komunikasi  politik  yang  efektif  dengan  rakyat  pemilih.  Aksesbilitas politik  akan  melahirkan  tingkat  elektabilitas  politik,  yang  pada akhirnya tingkat aksebilitas politik yang tinggi berpotensi besar akan melahirkan  dukungan  partai  politik  untuk  meminang  atau mendukung pasangan calon. Hal ini disebabkan partai politik maupun koalisi  partai  tidak  menginginkan  pasangan  calon  yang  tidak mempunyai “nilai jual” karena dapat mempengaruhi suara partai pada Pemilu  berikutnya  baik  pemilihan  legislatif  maupun  pemilihan presiden, oleh karena itu partai politik biasanya melakukan mapping politik terhadap  calon  yang  akan  didukungnya  yang  berpotensi memenangkan Pilkada.
Fenomena gonta ganti pasangan calon atau mencabut dukungan yang paling menjadi perhatian publik pada Pilkada 2018 adalah kasus Pilkada  Provinsi  Jawa  Barat,  yang  mana Partai  Golkar  mencabut dukungan  untuk  Ridwan  Kamil  di  Pemilihan  Gubernur  Jawa  Barat dan mengalihkan  dukungan  ke  Dedi  Mulyadi,  sedangkan  Deddy Mizwar  dengan  elektabilitas  terkuat  kedua  di  daerah  itu  dua  parpol pengusungnya PKS dan PAN menarik dukungan karena ada lobi dari Partai  Gerindra,  yang  akhirnya  ketiga  partai  tersebut  mengusung pasangan calon lain. Kasus lain yang juga terekspos ke publik adalah adanya  isu  mahar  politik  yang  dituduhkan  kepada  pada  Partai Gerindra, walaupun isu tersebut sudah ditepis bahwa bukan mahar pencalonan  yang  diminta,  tetapi  kemampuan  keuangan  calon  yang diusung untuk membayar saksi di TPS.
Pada dasarnya salah satu pertimbangan partai pengusung dalam mendukung pasangan calon adalah track record , salah satunya adalah karakteristik pekerjaan atau posisi yang dimiliki oleh pasangan calon. Pada  Pilkada  2018  peserta  Pemilu  memiliki  karakteristik  pekerjaan yang sangat beragam, yang pada akhirnya menimbulkan komunikasi politik yang beragam juga, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Peserta Pilkada Berdasarkan Pekerjaan
No.  Pekerjaan Frekuensi  Persentase 1. 2. 3.

## 4.
Pegawai BUMN/BUMD Tentara Polisi PNS 10 6 8 153 1 1 1,60% 0,96%
1,28%
24,44%
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. Anggota KPU/Bawaslu Pejabat Bupati Kepala Desa Anggota DPD Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPR Gubernur Wakil Gubernur Walikota Wakil Walikota Bupati Wakil Bupati 4 6 45 148 24 6 9 35 25 88 57 0,16% 0,16% 0,64% 0,96% 7,19% 23,64% 3,83% 0,96% 1,44% 5,59% 3,99% 14,06% 9,11% Jumlah 626 100,00
Sumber: Kompas.com, 2018.
Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar peserta Pilkada tidak asing dengan  dengan pemilihan umum, hanya 28,43% peserta Pilkada  yang  tidak  pernah  terlibat  dalam  politik  praktis  pemilihan umum.  Data  pada  tabel  tersebut  cukup  menarik  karena  24,44% peserta Pilkada adalah dari golongan PNS atau birokrat yang sebelum
tidak  pernah  terlibat  atau  ikut  dalam  pemilihan  umum.  Sedangkan peserta  Pilkada  dari  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  merupakan peserta yang memiliki karakteristik terbanyak kedua yang mengikuti Pilkada serempak 2018.
Bagi peserta Pilkada dari kalangan BUMN/BUMD, Tentara, Polisi, PNS, dan Anggota KPU/Bawaslu, komunikasi politik yang dilakukan untuk memperoleh dukungan partai atau koalisi partai adalah sesuatu yang cukup sulit, mengingat mereka harus memperoleh dan menaikan elektabilitas  dimasyarakat  sehingga  terjaring  dalam mapping  politik yang  dilakukan  partai  baik  melalui  analisis  di  atas  kertas  maupun survey.  Dalam  hal  tersebut  maka  calon  pasangan  yang  mencari dukungan  partai  politik  akan  melalakukan  berbagai  macam  cara, seperti  yang  disampaikan  Popkin  (dalam  Kiyohara,  2018:79  )  bahwa “politicians are crowd-seekers, and changing media creates audiences, so they adopt the strategy of media change. This means that politicians have  strong  motivation  to  optimize  their  campaign  strategies  and embrace new media environments.

## Komunikasi Politik Dalam Kampanye
Sebagai  aktor  politik,  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  diberikan  peran  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundangan-undangan,  beberapa  panggung  politik  memberikan kesempatan  kepada  aktor  politik;  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah untuk banyak berperan, bahkan menjadi peran utama dalam  komunikasi  politik.  Fenomena  komunikasi  politik  dalam strategi  kampanye selalu dengan memberikan visi, misi,  dan program kampanye yang sesuai  dengan aspirasi,  identifikasi  masalah  serta potensi  dari rakyat  sendiri  berdasarkan  hasil  riset  kampanye yang
dilakukan  oleh  pasangan  calon.  Dinamika    fenomena    komunikasi politik    menjadi  semakin    berkembang    dengan    dukungan    dan kekuatan    media    massa    dalam    mewujudkan  demokratisasi (Sulaiman, 2013:119).
Persoalan  untuk  mengemas  pesan  politik  dalam  kampanye pemilu  menjadi  urusan  yang  sangat  penting  bagi  partai  politik  dan calon yang maju bersamanya, agar makna pesan dapat diterima secara efektif  oleh  audiensnya.  Huckfeldt  (1995:107)  berpendapat  bahwa “ Citizens  obtain  political  information  from  a  great  many  sources, politicians speeches, media reports, mass mailings, but they also obtain it  from  one  another  through  various  forms  and  means  of  social interaction. Not all information obtained through social interaction comes via the means of political discussion. Some of it comes from lapel pins, yard signs, and bumper stickers” .
Pesan  sebagai  elemen  kampanye  diartikan  sebagai  pernyataan ringkas yang menyebutkan mengapa pemilih harus memilih seorang kandidat  tertentu.  Pesan  adalah  salah  satu  aspek  terpenting  dalam setiap  kampanye  politik.  Dalam  kampanye  politik  modern,  pesan harus  disusun  dengan  sangat  hati-hati  sebelum  disebarkan  dan menjadi konsumsi media dan publik (Kusuma Dan Hotman, 2008:25). Selain itu diperlukan strategi public relations politik dalam membentuk political branding .  Menggunakan  media, produksi  pesan.  Media  yang dimaksud yaitu media sosial, media tatap muka, media format kecil, media  luar  ruang.  Produksi  pesan  yakni  menyusun  dan  membuat pesan sebaik mungkin serta memperhatikan isi pesan mana saja yang akan  disampaikan  baik  lisan  maupun  tulisan  (Wahyuni,  2018:12). Penggunaan teknologi media juga harus menjadi pertimbangan dalam kampanye, hal ini telah dilakukan oleh pasaangan calon dalam Pilkada 2018  walaupun  mungkin  belum  secara  maksimal  dilaksanakan.
Panagopoulus  berpendapat  bahwa  “ A  wide  range  of  technological developments,  most  notably  although  not  exclusively  the  Internet,  has transformed  the  landscape  of  modern  political  campaigns.  Technology has  increasingly  been  featured  in  political  campaigns  throughout  the world  in  prominent  and  unprecedented  ways.  Campaigns  have capitalized on advancements in technology to inform, target and mobilize voters ” (Panagopoulus, 2009:1)
Kondisi  Pilkada  2018  dilaksanakan  dengan  aman  lancar,  tidak terjadi  gesekan  antar  kelompok,  antar  suku,  dan  sebagainya  seperti Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017.   Kampanye terbuka maupun kampanye tertutup  dan juga program debat yang dilaksanakan KPU berjalan  dengan  lancar.  Kampanye  yang  dilakukan  bukan  dengan mengeksplorasi  kelemahan  lawan  atau  pun  dengan black  campaign, tetapi dengan masing-masing punya justifikasi program, menawarkan program  unggulan  dan  memperbaiki  program  yang  ada, kemudian track  record ,  termasuk  menjelaskan  tentang  visi  misi  ke depannya. Pada dasarnya pengaturan pesan dalam komunikasi politik yang  menyentuh  kebutuhan  masyarakat  secara  mendasar  akan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  politik, khususnya  pemilu  dan  membangun  kredibilitas  komunikator  politik dengan partai politiknya secara positif (Susanto, 2013:171). Walaupun masih  ada  terlihat  dalam  program  debat  pasangan  calon  yang menyinggung masalah pribadi dalam acara debat yang dilaksanakan oleh  KPU  di  televisi,  seperti  yang  terjadi  pada  program  debat  calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said menyinggung masalah kasus hukum E-KTP yang mana Ganjar Pranowo dijadikan sebagai saksi oleh KPK. Begitu juga dengan debat calon gubernur Jawa Barat, terdapat insiden  ucapan  dan  kaus  bertulis  “2019  Ganti  Presiden”  yang
diperlihatkan  oleh  pasangan  calon  (Paslon)  pasangancalon  Sudrajat- Ahmad Syaikhu.
Peran media massa pada Pilkada 2018 sangat baik, karena media massa telah menjadi pihak independen dan transparan, berita-berita terkait  Pilkada  dipublikasikan  berdasarkan  fakta  dan  data,  tidak terlihat media massa yang “menggoreng” isu yang ada sehingga kondisi masyarakat  kian  kondusif  dan  Pilkada  berjalan  aman.  Belajar  dari pilkada  DKI  Jakarta  2017,  pihak  media  massa  seperti  para  jurnalis dan  media  itu  tidak  dikendalikan  oleh  kepentingan  para  politisi, memihak pasangan calon maupun tim sukses. Media massa, terutama para jurnalis sudah tentunya memiliki kepercayaan dari rakyat, dan diharapkan  memiliki  kebudayaan  untuk  menjaga  kredibilitas  dan kepercayaan penuh dalam menjaga netralitas media massa ke depan.

## Simpulan
Ketiadaan kesamaan ideologi sebagai syarat dalam pengusungan pasangan  calon  seperti  pengelompokan  agama  maupun  kelompok nasionalis,  justru  lebih  baik  untuk  menghindari  terjadinya  konflik SARA. Partai politik dalam menetapkan pasangan calon pada Pilkada 2018  ternyata  lebih  memperhatikan  dimensi  elektorat,  elektabilitas, serta kontribusi pasangan calon dalam ruang politik lokal. Hal inilah yang  menyebabkan  perbedaan  yang  sangat  signifikan  jumlah  koalisi partai dan ideologi dalam satu pasangan calon, baik ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Pada  konteks  komunikasi,  komunikasi  politik  merupakan aksesibilitas  bagi  para  calon  kepala  daerah  untuk  melakukan komunikasi  politik  yang  efektif  dengan  rakyat  pemilih.  Aksesbilitas
politik  akan  melahirkan  tingkat  elektabilitas  politik,  yang  pada akhirnya tingkat aksebilitas politik yang tinggi berpotensi besar akan melahirkan  dukungan  partai  politik  untuk  meminang  atau mendukung pasangan calon. Hal ini disebabkan partai politik maupun koalisi  partai  tidak  menginginkan  pasangan  calon  yang  tidak mempunyai “nilai jual” karena dapat mempengaruhi suara partai pada Pemilu  berikutnya  baik  pemilihan  legislatif  maupun  pemilihan presiden, oleh karena itu partai politik biasanya melakukan mapping politik terhadap  calon  yang  akan  didukungnya  yang  berpotensi memenangkan Pilkada.
Untuk  mengemas  pesan  politik  dalam  kampanye  pemilu  menjadi urusan yang sangat penting bagi partai politik dan calon yang maju bersamanya,  agar  makna  pesan  dapat  diterima  secara  efektif  oleh audiensnya

## Daftar Pustaka
Nimmo,  Dan.  2004. Komunikasi  Politik,  Khalayak  dan  Efek .  Jakarta: Rosdakarya.
Cangara,  Hafied.  2009. Komunikasi  Politik  (Konsep,  Teori,  Strategi) . Jakarta: Rajawali Press.
Abdullah, Zein. 2008. Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya . Bandung: Simbiosa.
Hkikmat, Mahi, M. 2017. KAPANYE JITU DALAM PILKADA: Perspektif Komunikasi  Politik  Pada  Masyarakat  Jawa  Barat.  Bandung: Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi.
Sulaiman, Adhi Iman. Komunikasi Politik dalam Demokratisasi . Jurnal Dinamika  Komunikasi  Politik  Menjelang  Pemilu  2014.  Vol.  11, Nomor 2, Tahun 2013, BPPKI Bandung.
Surya  Kusuma  dan  Yon  Hotman.  2008. Panduan  Sukses  Kampanye Pemilu 2009 . Jakarta: Pustaka Cendekia Muda.
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/21473321/infografi k-fakta-seputar-pilkada-serentak-2018 . Diakses
tanggal
8/7/2018 jam 16.15.
Costas Panagopoulos Rutgers . Politicking Online, The Transformation of Election
Campaign  Communications ,  University  Press  New  Brunswick, New Jersey, And London
Dwi  Elsa  Wahyuni, Komunikasi  Politik  Calon  Walikota  Petahana Dr.H.Firdaus, St, Mt
Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Walikota Pekanbaru 2017-2022 Jom Fisip Vol. 5 No. 1 – April 2018
Eko  Harry  Susanto  . Dinamika  Komunikasi  Politik    Dalam  Pemilihan Umum Jurnal  Kajian  Komunikasi,  Volume  1,  No.  2,  Desember 2013 hlm 163-172
Darren  G.  Lilleker .  Political  Campaigning  and  Communication. Bournemouth University Bournemouth, Dorset, UK
Shoko  Kiyohara  •  Kazuhiro  Maeshima  Diana  Owen. Internet  Election Campaigns in the United States, Japan, South Korea, and Taiwan . Palgrave Macmillan