## MENYOAL HAK PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

## Oleh
CAHYONO MULYONO, SH.

## Abstract
Investigation of corruption cases handled by three agencies as well as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney and Police, as well as courts, of course, the first-mentioned three institutions have the right to conduct an investigation, although it is  possible given  the system the  Book  of Law - Law of  Criminal  Procedure (CCP) taking integrated system (criminal Justice System), but in a way often cause problems, where the agency feels its  role in  fighting  corruption is  smaller than  the other anti- corruption agencies, especially  the police, so  the police was always given part case - waste matter, such as robbery , theft, murder, etc., so if it is not addressed immediately will lead  to serious  consequences, especially towards the harmonization  of the  main requirements for the countries that use the integrated enforcement system.
Keywords : Right to Investigation, Investigation Agencies, Corruption.

## BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kitab Undang – Undang Hukum Acara  Pidana atau  Undang – Undang Nomor  8  Tahun  1981  yang  berfungsi dalam  penegakan  hukum  terdiri  atas  4 komponen masing – masing merupakan sub  sistem  peradilan  pidana,  yaitu Kepolisian,  Kejaksaan,  Kehakiman  dan Lembaga  Pemasyarakatan.  Keempatnya memiliki  perannya  masing – masing namun  harus  tetap  merupakan  suatu kesatuan,  dimana  perannya  dapat dibedakan, namun harus tetap terhubung dan  saling  menunjang  dan  saling mengontrol  ( check  and  balance ).
Dimana menurut  Andi Hamzah, Dalam bukunya  “Hukum  Acara  Pidana Indonesia” diistilahkan “ Criminal
Justice  System ”  yang  di-Indonesiakan menjadi  “Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu”,  sebagai  salinan  istilah Intergrated  Criminal  Justice  System”. 1
Sistem ini sangat jelas menekankan  adanya  integrasi  dan koordinasi,  menurut  Muladi, dalam bukunya  “Kapita  Selekta  Sistem Peradilan”,  Singkronisasi  mengandung makna  keserempakan  dan  koordinasi.
1 Andi  Hamzah,    “Hukum  Acara  Pidana Indonesia” CV. Artha Jaya Jakarta 1993 : 2.
Singkronisasi  dapat  bersifat  fisik  dalam arti  singkronisasi  struktural  ( structural synchronization ) dan dapat pula bersifat substansial  ( substancial  Syncronization ) serta  bersifat kultural. 2 Masih  dalam buku  yang  sama  Muladi  menambahkan kita  tidak  boleh  berharap  terlalu  besar pada  peranan  sistem  peradilan  pidana sebagai  pengendali  kejahatan,  sebab sistem  ini  hanya  merupakan  salah  satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). 3
Korupsi sebagai musuh masyarakat  adalah  nyata  dan  sangat disadari oleh seluruh bangsa di didunia, namun  begitu  untuk  memberantas korupsi  di  sebuah  negara  bukanlah pekerjaan membalik tangan, pemberantasan korupsi merupakan yang sangat  berat  dan  belum  akan membuahkan  hasil  yang  optimal  bila pemberantasan korupsi belum merupakan sebuah  gerakan dari seluruh masyarakat  dalam  sebuah  negara.  Pun begitu  bukan  berarti  pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan semena – mena  tanpa  mengindahkan  aturan hukum  yang  ada,  bila  tidak  maka, pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan akan  menimbulkan  masalah – masalah hukum  yang  bisa  membelit  lembaga –
2 Muladi,    “Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995 :1)
3 Ibid
lembaga
hukum yang bertugas memberantas korupsi.
Seperti  diketahui penyidikan perkara korupsi dilakukan oleh tiga lembaga  sekaligus  yakni  Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK),
Kejaksaan  dan  Kepolisian. Tiga lembaga tersebut  mempunyai  hak melakukan  penyidikan,  walaupun  ini dimungkinkan  mengingat  sistem  Kitab Undang – Undang  Acara  Pidana (KUHAP)  memakai  sistem  terpadu ( Criminal System Justice ), namun dalam perjalanannya  sering  menimbulkan masalah,  dimana  lembaga  yang  satu merasa  perannya  dalam  pemberantasan korupsi lebih kecil dibandingkan dengan lembaga  pemberantasan  korupsi yang lain, terutama Kepolisian. Hal demikian kalau  tidak  segera  diatasi  akan menimbulkan  akibat  yang  serius, khususnya  terhadap  harmonisasi  yang menjadi  syarat  utama  bagi  negara  yang memakai sistem penegakan terpadu.
Pada  dasarnya  suatu  penegakan tidak  hanya  tergantung  pada  baik  dan tidaknya  suatu  substansi  hukum,  suatu substansi  hukum  yang  baik  belum merupakan  jaminan  akan  baiknya  suatu penegakan hukum, karena masih sangat dipengaruhi  oleh  kualitas    atau kemampuan,  kemauan,  moral  penegak hukum  itu  sendiri. Begitu  pula  pada tindak  pidana  korupsi,  sistem  terpadu
dalam  Hukum  Acara  Pidana  telah melahirkan hak penyidikan terhadap tiga lembaga  sekaligus  yakni  :  Kepolisian, Kejaksaaan  dan  Komisi  Pemberantasan korupsi, walaupun pada awalnya dengan sistem  terpadu  diharapkan  akan memperkuat  penegakan  hukum,  namun ternyata dalam perkembangannya justru menimbulkan  masalah,  yang  berujung pada  terganggunya  keterpaduan  itu sendiri.  Masalah  Inilah  yang  akan penulis angkat pada makalah ini.
Dari  uraian  singkat  di  atas dapatlah  ditarik  permasalahan  terkait dengan  hak  penyidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi  sebagai  berikut  : Bagaimana implementasi Hak Penyidikan  terhadap  tindak  pidana korupsi  pada  tiga  lembaga  tersebut dan bagaimana pula dampaknya?.

## BAB II PEMBAHASAN
Bagaimana implementasi hak penyidikan  pada  ketiga  lembaga penegakan  hukum  yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kejaksaan  dan  Kepolisian? Pertanyaan ini muncul ternyata dalam perjalanannya hak  ini  banyak  dipertanyakan  orang, bahkan  sudah  pula  diajukan  ke Mahkamah  Konstitusi,  tentang  hak
penyidikan  khususnya  yang  terkait dengan  hak  penyidikan  Kejaksaan  dan Kepolisian,  kenapa  demikian, karena dengan  hak  yang  sama  sangat dimungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu perkara tindak pidana korupsi.
Dampak yang lain, hak penyidikan  yang  sama  pada  tiga lembaga  tersebut,  akan  menimbulkan rasa  tidak  nyaman  kalau  tidak  boleh dikatakan iri pada lembaga  yang paling sedikit  menangani  penyidikan  terhadap tindak pidana korupsi, karena bagaimanapun  juga  adalah  sebuah kenyataan  bahwa  menangani  tindak pidana korupsi berarti menangani kasus orang  berduit,  sementara  menangani kejahatan  konvensional  (perampokan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya) berarti  menangani  kasus  yang  kering tidak bersinggungan dengan uang,  yang oleh  kepolisian  sering  diistilahkan dengan perkara sampah.
Dalam  sebuah  sistem  Hukum Acara  Pidana  Terpadu  sebagaimana dipraktekkan  di  Indonesia,  maka  syarat utama agar semua berjalan dengan baik adalah  masalah  koordinasi,  dengan koordinasi yang baik akan
menghindarkan tumpang tindih
penanganan sebuah kasus tindak pidana korupsi, permasalahannya justru dibidang  koordinasi  inilah kelemahan
penerapan sistem terpadu dalam Hukum Acara Pidana.
Sistem  terpadu  dalam  Hukum Acara  Pidana  tidak  disertai  dengan pembagian  tugas  yang  memberi kepastian  pada  masing – masing lembaga,  pada  wilayah  mana  yang menjadi  tanggung  jawabnya,  misalnnya bila sebuah tindak pidana korupsi terkait dengan oknom jaksa, maka yang berhak menyidik  kepolisian,  bila  yang  terlibat melakukan tindak pidana korupsi oknom kepolisian, maka yang berhak menyidik kepolisian,  pembagian  tugas  semacam itu tidak  saja akan menghilangkan tumpang tindih  penanganan,  tapi  juga akan mendorong pemerataan penanganan  perkara  secara  merata  dan lebih  adil  serta  menghilangkan  kesan jeruk makan jeruk, bagaimana mungkin dia  yang  berbuat  dia  pula  yang menyidik,  lebih – lebih  bila  dikaitkan dengan hak penuntutan.
Kondisi  demikian  tentu  akan sangat  merugikan  pencari  keadilan, karena  bukan  tidak  mungkin  suatu perkara  tindak  pidana  korupsi  disidik dua kali, setelah disidik oleh kejaksaan, tidak  diketemukan  bukti  yang  cukup dibebaskan  dari  tahanan, tidak  lama kemudian kepolisian dengan kemampuan
penyelidikannya
menemukan  bukti  baru  lalu  menahan orang tersebut dan melakukan
penyidikan ulang dan menemukan bukti yang cukup untuk dilimpahkan kekejaksaan,  kita  bisa  membayangkan bagaimana  sikap  kejaksaan dalam menghadapi kondisi yang demikian.
Dalam  koordinasi  yang  lemah akan timbul pula masalah siapakah yang berhak menghentikan sebuah penyidikan (SP3) dalam hal detemukan bukti baru oleh kejaksaan, apakah kejaksaan boleh mengambil  alih  perkara  tersebut  atau mengembalikan pada kepolisian sebagai lembaga  yang  lebih  dahulu  melakukan penyidikan  terhadap  suatu  perkara pidana.  Ini  semua  terjadi  justru  karena memang  di  Indonesia  tidak  dianut sistem penyidik  tunggal atau  sebuah lembaga  penyidikan  yang  bertugas mengkoordinasi, mengatur dan mengarahkan bagaimana sebuah penyidikan  harus  dilakukan  (seperti seorang  dirigen  dalam  sebuah  orchestra besar).  Undang – undang hanya mengatur  siapa  sajakah  yang  masuk dalam kategori penyidik.
Pertanyaan yang timbul kemudian  adalah  apakah  hal – hal tersebut  di  atas  tidak  bertentangan dengan  dengan  undang – undang,
jawabnya ternyata tidak, dalam KUHAP pasal  6  disebutkan  yang  dimaksud penyidik adalah :
(a)  Pejabat  polisi  Negara  Republik
Indonesia;
(b)  Pejabat  pegawai  negri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang – undang.
Drs.  Hari  Sasangka,  SH.  Dan Lily Rosita, SH. Dalam bukunya “Kitab
Undang -
Undang  Hukum  Pidana
(KUHAP) Dengan Komentar”
mengatakan  : Hubungan  antara Penyidik  POLRI  dengan  penyidik pegawai  negeri  sipil  (penyidik  PNS) adalah sebagai berikut :
a. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi  penyidik  POLRI (pasal 7 ayat (2) KUHAP)
b. Untuk  kepentingan  penyidikan, penyidik POLRI memberi petunjuk  pada  penyidik  pegawai negeri  sipil  dan  memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan  (pasal  107  ayat  (1) KUHAP).
c. Penyidik  pegawai  negri  sipil melaporkan adanya tindak pidana  yang  sedang  disidik kepada  penyidik POLRI  (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
d. Penyidik  pegawai  negri  sipil menyerahkan  hasil  penyidikan yang  telah  selesai  kepada penuntut umum melalui penyidik

## POLRI  (pasal  107  ayat  (3) KUHAP) 4
Dari  uraian  di  atas  jelas  bahwa KUHAP  telah  melakukan  diferensiasi atas wewenang penydikan,
diferennsiasi
wewenang tersebut dimaksudkan  agar  aparat  penegak hukum  memahami  ruang  lingkup  serta batas – batas  wewenangnya.  Dengan demikian  di  satu  fihak tidak  terjadi pelaksanaan  wewenang  yang  tumpang tindih,  disisi  yang  lain  tidak aka  ada perkara  pidana  yang  tidak  tertangani oleh semua aparat penegak hukum dan yang  paling  penting  terciptanya  sistem pengawasan  secara  horizontal  antar penegak  hukum,  sehingga  pelaksanaan wewenang  secara  terpadu  dapat terlaksana  dengan  efektif  dan  hamonis dan  terhindar  dari  penyalah  gunaan wewenang.
Keterpaduan semacam ini memang mudah tercipta antara lembaga yang  kedudukannya  tidak  setara, bagaimana  bila  wewenangnya  sama namun kedudukannya lembaga tersebut setara,  lebih – lebih  bila  kasus  pidana yang ditangani  justru melibatkan lembaga  itu  sendiri,  dalam  kondisi demikian  tentu  yang  diuntungkan
4 Hari Sasangka,  dan  Lily  Rosita, “Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar”  CV.  Mandar  Maju,  Bandung,  Th. 2000 hal. 16.
khususnya dalam tindak pidana korupsi adalah  Kejaksaan  sebagai  lembaga penyidikan dan penuntutan.
Bila  hal – hal  sebagaimana diuraikan  diatas  kita  tarik  ke  Undang- Undang  Dasar  1945,  maka  akan  kita temukan pengertian sebagai berikut :
1. Dalam  pasal  30  ayat  (4)  yang berbunyi  : “Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  alat negara  yang  menjaga  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  yang bertugas  melindungi,  mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”., dari kalimat ini memang tidak didapati kalimat  yang  secara  eksplisit mengatakan bahwa
Polisi
merupakan  satu – satunya penyidik.
2. Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945 menyatakan  “Badan – badan  lain yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam  undang – undang”.  Jadi menurut  pasal  24  ayat  (3)  in, memang dimungkinkan pemberian hak  penyidikan  dan  sekaligus penuntutan  pada  lembaga  selain kepolisian,  dari  sinilah  kemudian dialirkan dan diciptakan undang – undang  yang  memberi  hak penyidikan  dan  penuntutan  pada kejaksaan dan
Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)., hal  ini  bersesuaian  dengan  teori Stufenbau theory, maka kemudian lahirlah  undang – undang  sebagai berikut :
a. UU  No.  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan;
b. UU  No.  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
c. UU  No.  30  tahun  2002  Tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi, dan lain – lain.
Sebagaimana  di  atas  penulis singgung  dalam  implementasinya  telah menimbulkan  masalah,  sebagaimana tergambar  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007., dimana putusan  ini  diambil  atas  pengajuan  uji materi  yang  diajukan  oleh  Ny.  A.
Nuraini  (pemohon  I)  dan  Subardja Midjaja  (pemohon  II) inti  dari pengajuan  ini  dilatarbelakangi  oleh perlakuan pemohon II dimana pemohon II  yang dituduh telah melakukan tindak pidana  korupsi  dan telah  disidik  oleh POLRI di Mabes POLRI yang kemudian penyidikan  itu  dihentikan  karena dianggap  kurang  cukup  bukti,  namun pada  8  Nofember  2007  ia  ditahan  dan disidik  kembali  oleh  Kejaksaan  berarti pemohon  II  ditahan  Kejaksaan  sebagai penyidik.  Dengan  perlakuan  semacam ini pemohon II merasa hak konstitusinya
dilanggar  oleh  kejaksaan  sebagai penyidik. Walaupun dalam uji materi ini ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi, namun  cukup  memberi  gambaran  akan lemahnya  koordinasi  diantara  kedua lembaga  tersebut.  Apa  yang dilakukan oleh  Kejaksaan  terkesan  meremehkan dan menekan Kepolisian. 5
Bahkan jauh sebelum itu ketika Ketua MK dijabat oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, Kepolisian
Republik Indonesiapun  telah  mengajukan  uji materi tentang kewenangan penyidikan kejaksaan, sekali lagi semua menunjukkan  bahwa  hak  penyidikan yang  dipunyai  oleh  tiga  lembaga penegakan  hukum  telah  menimbulkan masalah dan menimbulkan disharmoni, diantara ketiganya. 6
Sudah tentu semua berimplikasi pada  kinerja,  ketiga  lembaga  tersebut, terutama  pada  percepatan  penanganan sebuah  tindak  pidana  korupsi  dan berujung  pada  semakin  maraknya tindak  pidana  korupsi  di  era  reformasi ini,  pada  era  reformasi  inilah  kita mengenal  istilah  korupsi  berjamaah, pada  era  reformasi  ini  pula  kita mengenal “bila pada jaman Pemerintahan Presiden Soekarno
5 Azmara  Dhana,  “Eksistensi  wewenang penyidikan  Kejaksaan”  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2009.
6 http://komisikepolisianindonesia.com/umum/rea d/214/uji-materi-wewenang-jaksa-sebagai- sebagai -penyidik.html
korupsi  dilakukan  di  bawah  meja, jaman  Pemerintahan  Soeharto  korupsi dilakukan di atas meja,  maka pada era reformasi  beserta  mejanya  dibawa juga”.  Semua  mengindikasikan  betapa pemberantasan tindakan pidana korupsi jalan  di  tempat,  yang  berarti  pula kinerja lembaga penegak hukum belum maksimal dalam memberantas korupsi Bagaimana dengan KPK,
lembaga  ini  merupakan  salah  satu lembaga  penegakan  hukum  yang mempunyai wewenang untuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan dan  penuntutan,  khusus  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, dimana  hak  ini  juga  dipunyai  oleh kejaksaan  dan  kepolisian  dalam  hal penyidikan,  namun  sesuai  dengan  asas Lex  specialis  derogate  legi generali , maka bila sebuah perkara korupsi sudah ditangani  oleh  KPK,  maka  kejaksaan dan  kepolsian  tidak  berhak  lagi menangani  suatu  perkara  korupsi. Namun ternyata dalam implementasinya  ternyata  tidak  mudah dan menimbulkan banyak masalah dan kendala.
Sebenarnya KPK  merupakan lembaga  pemberantasan  korupsi yang dibentuk  justru karena  lembaga
penegak hukum  yang  sudah  ada  tidak maksimal  kalau  tidak  boleh  dikatakan
tidak  berdaya  dalam  menghadapi koruptor.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, atau  disingkat  menjadi KPK,  adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.  Komisi  ini didirikan  berdasarkan  kepada Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor  30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Pada periode 2006-2011 KPK dipimpin bersama  oleh  4  orang  wakil  ketuanya, yakni Chandra  Marta  Hamzah, Bibit Samad  Rianto, Mochammad  Jasin,  dan Hayono  Umar,  setelah  Perpu  Plt.  KPK ditolak  oleh  DPR.  Pada  25  November 2010, M.  Busyro  Muqoddas terpilih menjadi  ketua  KPK  setelah  melalui proses  pemungutan  suara  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Dilanjutkan  lagi oleh Abraham Samad sejak 2011.
Fungsi dan Tugas KPK
Sesuai  dengan latar  belakang dibentuknya KPK dan tujuan dibentuknya KPK, maka KPK
mempunyai  fungsi  dan  tugas  sebagai berikut :
Koordinasi  dengan  instansi  yang berwenang  melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi;
1. Supervisi  terhadap  instansi  yang berwenang
melakukan
pemberantasan  tindak  pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan,
penyidikan,  dan  penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
4. Melakukan  monitor  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan  tugas  koordinasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi
berwenang :
1. Mengkoordinasikan penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan  sistem  pelaporan dalam  kegiatan  pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta  informasi  tentang kegiatan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  kepada  instansi yang terkait;
4. Melaksanakan  dengar  pendapat atau  pertemuan  dengan  instansi
yang  berwenang  melakukan pemberantasan  tindak  pidana korupsi; dan
5. Meminta  laporan  instansi  terkait mengenai  pencegahan  tindak pidana korupsi. 7
Pembentukan  KPK  dengan tujuan  yang  sangat  baik  itu  tidak saja menghadapi  kendala  bahkan  lebih  jauh dari itu yakni  menghadapi  perlawanan, kita  tentu  masih  ingat bagaimana penanganan  kasus  Bank  Century  telah menimbulkan perlawanan luar biasa dari POLRI  yang  terkenal  dengan  kasus “Cicak lawan Buaya”.
Bahkan  terakhir  kita  disuguhi menyeruaknya  perseteruan  antara  KPK dan  POLRI  perihal  siapa  yang  berhak melakukan penyelidikan dan
penyidikan,  terhadap  kasus  dugaan korupsi Simulator
Surat Izin Mengemudi  (SIM)  di  Korlantas Kepolisian  dan  memaksa  Presiden Susilo  Bambang  Yudoyono  ikut menyelesaikan perseteruan tersebut.
Drama perseteruan inipun lagi – lagi berujung diajukannya  uji materi ke Mahkamah  Konstitusi  yang  diajukan oleh  M.  Farhat  Abbas  dan  terigistrasi dengan  nomor  81/PUU-X/2012.  Pokok masalah  yang  diuji  materikan  adalah
7.http://id.wipedia.org/komisi-pemberantasan- korupsi
pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Undang – Undang No. 30 Th. 2002 tentang KPK, dimana menurut pengaju  uji  materi  pasal – pasal  ini bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8
Dari  gambaran  seluruh  kasus yang penulis paparkan di atas yang ingin penulis  katakan  bahwa  hak  penyidikan yang  dipunyai  oleh  tiga  lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kejaksaan  dan  Kepolisian  telah menimbulkan  pertentangan  kalau  tidak boleh  dikatakan  perseteruan,  yang disebabkan  lemahnya  koordinasi  yang justru  menjadi  syarat  terbentuknya Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu ( Integrated Criminal System Justice ). Hak  penyidikan  yang  dipunyai oleh tiga lembaga dan tanpa diikuti oleh pembagian  kewenangan  berikut  batas – batasnya  telah  menimbulkan  tumpang tindih  hak  penyidikan,  sehingga  sangat dimungkinkan  dilanggarnya  hak  asasi manusia  dan  lebih  dari  semua  itu  hal tersebut  telah  menimbulkan  ketidak pastian hukum.
Sebenarnyalah masalah – masalah tersebut bisa diatasi bila masing
8 http://stplaw.co.id/2012/09/dualisme-
penyidikan-kasus-simulator-sim-diperkarakan- ke-mk/
– masing  lembaga  penegak  hukum berdiri  pada  pijakan  yang  sama  yaitu kepentingan terbaik bangsa, permasalahan  yang  kemudian  timbul justru  ketiga  lembaga  tersebut  belum sepenuhnya  berpijak  pada  kepentingan terbaik  bangsa,  sehingga  masalah  hak penyidikan yang mestinya bisa diselesaikan  dengan  musyawarah  harus berujung pada perselesihan.
Harus  diingat  pula  bahwa KPK itu bersifat ad hock yang keberadaannya dengan  sendirinya  akan  berakhir,  bila lembaga  penegakan hukum Kejaksaan dan Kepolisian sudah mampu membuktikan  bahwa  kinerjanya  bisa diandalkan  dalam  memberantas  korupsi sebagai salah satu amanat dari reformasi dan  yang  lebih  dari  itu  kedua  lembaga penegak hukum kejaksaan dan kepolisian mampu menarik kepercayaan masyarakat,  karena  bagaimanapun kepercayaan  masyarakat  yang  rendah terhadap  kedua  lembaga  akan  sangat berpengaruh  terhadap  moblitas  kerja kedua lembaga.

## BAB III

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1. Kesimpulan
a.  bahwa Sistem  Hukum  Acara
Pidana  yang  dikenal  dengan Sistem  Terpadu  atau Integrated system  Justice ,  tidak  akan berjalan sebagaimana yang diharapkan  bila  tidak  didukung oleh  koordinasi  yang  baik,  antar lembaga penegak hukum.
b. bahwa basis dari sistem ini adalah kepentingan  terbaik  bangsa,  bila kepentingan terbaik bangsa belum ditempatkan  diatas  kepentingan lembaga, kelompok dan perorangan,  maka  pemberantasan korupsi  selamanya  akan  berjalan ditempat.
c.  Bahwa  sebaik  apapun  sebuah undang – undang,  sebuah  sistem penegakan hukum yang dibangun, pada  akhirnya  akan  berpulang pada  orang – orang  yang menjalankan  sistem  tersebut  dan kepercayaan masyarakat.

## 3.2. Saran – Saran
a. Untuk menurunkan angka korupsi
sampai hari ini, memang tidak ada jalan  lain  kecuali  memperkuat
KPK, sementara lembaga penegak hukum lain belum bisa diandalkan dan  belum  mampu  meraih kepercayaan masyarakat.
b.  Khusus  untuk  kejaksaan  yang sebenarnya berkedudukan sebagai dominus  litis,  hendaknya  terus menerus meningkatkan kinerjanya dan  independensinya,  sehingga dominus  litis  yang  disandangnya benar – benar  pantas  berada dipundaknya.
c.  Kepolisian  sebagai  ujung  tombak penegakan  hukum,  hendaknya berprilaku lebih sebagai pengayom  masyarakat  dengan selalu  menempatkan  diri  pada posisi  yang  netral  dalam  artian sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  yang  dilandasi  asas presumpsion  of  innocent dan penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  yang  dianggap belum bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana
Indonesia”  CV.  Artha  Jaya  Jakarta 1993 :
Muladi, “Kapita  Selekta  Sistem
Peradilan  Pidana”  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
Hari Sasangka, dan Lily Rosita,  “Kitab
Undang – Undang  Hukum  Acara Pidana  Dengan  Komentar”  CV.
Mandar Maju, Bandung, Th. 2000. Azmara  Dhana,  “Eksistensi  wewenang penyidikan  Kejaksaan”  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
http://komisikepolisianindonesia.com /umum/read/214/uji-materi-
wewenang-jaksa-sebagai-sebagai- penyidik.html http://id.wipedia.org/komisi- pemberantasan-korupsi
http://stplaw.co.id/2012/09/dualisme- penyidikan-kasus-simulator-sim- diperkarakan-ke-mk/

## BIODATA PENULIS
CAHYONO  MULYONO,  SH. adalah Mahasiswa Pascasarjana  pada Program Magister Ilmu Hukum  Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dengan NIM : 120720101007.