## MORAL PAJAK: SEBUAH OPSI PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MASYARAKAT MUSLIM
Imanda Firmantyas Putri Pertiwi
IAIN Surakarta Email: imanda.fp@iain-surakarta.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the significance of taxpayer internal factors to comply with applicable  tax  laws.  Variable  religiosity  and nationalism  become  exogenous  variables  to  define tax  morale,  while  tax  morale  will  define  tax  compliance.  Samples  taken  over  200  individual taxpayers whose Islam religion. Data analysis was done using Structural Equation Model (SEM) by dividing the step into outer test and inner test. The results showed that statistically religiosity influence  tax  morale,  but  on  the  contrary,  nationalism  is  not  shown  significant  results.  Tax morale on tax compliance showed positive results and significant. Based on these results, can be concluded  that  religiosity  still  plays  an  important  role  in  moslem  society’s  decision  making. Thus, if the tax policy makers can touch the side ofreligiosity of the moslem societies, that in fact as majority in this country, it is expected that tax revenues can be increased.

## Keywords: religiosity, tax morale, national pride, tax compliance

## PENDAHULUAN
Secara  historis,  wajib  pajak  diasumsikan  selalu  melakukan  penghindaran  pajak  sehingga dibutuhkan  pengetahuan  mengenai  faktor-faktor  apa  saja  yang  setidaknya  dapat  mengurangi sikap  negatif  para  wajib  pajak  tersebut  (Benk  et.al.,  2016).  Menurut  James  and  Alley  (2004), terdapat  dua  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisa  faktor-faktor  yang  mem- pengaruhi  kepatuhan  pajak,  yaitu  pendekatan  ekonomi  dan  perekonomi  dan  pendekatan perilaku.
Penelitian yang menggunakan pendekatan ekonomi pada umumnya mengangkat variabel pemeriksaan  pajak  dan  denda  pajak. 1 Melalui  pendekatan  ekonomi  ada  juga  peneliti  yang mengangkat  dari  sisi  pendapatan  wajib  pajak, 2 sisi  tarif  pajak  (Takats,  2008),  dan  sisi  audit pajak. 3 Sedangkan  pada  pendekatan  perilaku,  aspek  terpenting  yang  diangkat  adalah  aspek psikis yang dimiliki oleh wajib pajak, yang merupakan manusia-manusia yang secara fitrahnya menurut  Anwar  memiliki  fitrah  jasmani  (aspek  biologis),  fitrah  ruhani  (aspek  psikis)  maupun fitrah nafs (aspek psiko fisik).
Beberapa  penelitian  yang  mengangkat  dari  pendekatan  perilaku  adalah  Togler  yang mengangkat  isu  religiusitas, 4 Razak  dengan  variabel  sikapnya, 5 dan  Cyan  dengan  tema  moral pajak. 6 Ada  pula  penelitian  yang  mengangkat isu  patriotisme  atau  nasionalisme,  namun  belum ada  penelitian  yang  secara  bersama-sama  mengangkat  religiusitas  dan  nasionalisme  secara bersama-sama  dalam  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  barangkali  dipengaruhi  oleh
1 Cahyonowati, N., Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : JAAI, Vol. 15 No, 2011, 161–177.
2 Bloomquist, K. M., Tax Evasion , Income Inequality And Opportunity Costs Of Compliance Office Of Research Paper Presented At The 96 Th Annual Conference. In Paper Presented At The 96th Annual Conference Of The National Tax Association, h.
3 Modugu, K. P, Impact Of Tax Audit On Tax Compliance In Nigeria, 5(9), 2014, h. 207–215.
4 Torgler, B., The Importance Of Faith : Tax Morale And Religiosity. Journal Of Economic Behavior &Organization, 61, 2006, h. 81–109.
5 Razak,  A.  A.,  &Adafula,  C.  J,  Evaluating  Taxpayers  ’  Attitude  And  Its  Influ  Ence  On  Tax  Compliance  Decisions  In  Tamale  ,  Ghana, 5(September), 2013, h. 48–57.
6 Cyan, M. R., Koumpias, A. M., &Martinez-Vazquez, J., The Determinants Of Tax Morale In Pakistan. Journal Of Asian Economics, 47, 2016, h. 23–34.
karakter suatu bangsa, dimana dengan karakter bangsa yang sekuler, maka  hal yang berkaitan dengan agama dan kenegaraan akan dipisahkan jauh-jauh. 7
Penelitian  ini  ingin  menonjolkan  karakter  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  me- nempatkan  agama  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  negara,  bahkan  dijadikan  unsur utama  (walaupun  bukan  satu-satunya),  terbukti  dengan  apa  yang  ada  pada  sila  pertama Pancasila.  Penelitian  ini  hendak  mengakomodasi  aspek  psikis  yang  berkaitan  dengan  “rasa”. Rasa  cinta  kepada  agama  (religiusitas)  maupun  kepada  bangsa  dan  negara  (nasionalisme). Religiusitas  merupakan  nilai-nilai  atau  prinsip  yang  dianut  oleh  seseorang  yang  didasari  oleh agama yang dianutnya. 8 Sedangkan nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.
Luaran  yang  diharapkan  dapat  dihasilkan  oleh  penelitian  ini  adalah  rekomendasi  bagi para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pajak mengenai pentingnya mempertimbang- kan  faktor  moral  pajak  yang  dibentuk  oleh  variabel  religiusitas  dan  nasionalisme.  Hal  ini menjadi suatu urgensi mengingat suatu fakta bahwa tax ratio Indonesia masih pada tingkat yang sangat  rendah  dan  belum  memenuhi  target.  Bahkan,  di  tahun  2015,  tax  ratio  mengalami penurunan  dari  angka  11,9%  di  tahun  2014  menjadi  10,88  di  tahun  2015.  Bila  dibandingkan dengan  negara  tetangga,  Indonesia  juga  tertinggal  cukup  jauh,  Filipina  tax  ratio-nya  mencapai 12%, Malaysia memiliki tax ratio 16% dan Singapura 22%. 9
“Ungkap,  tebus,  lega”,  tagline  ini  dibuat  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  Kementerian  Ke- uangan dalam rangka sosialisasi program tax amnesty yang pada rencananya akan diselenggara- kan dari bulan Oktober 2015 hingga Maret 2017. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Wajib  Pajak  meliputi  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang,  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan  sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. 10
Program  tax  amnestyini  merupakan  bukti  bahwa  masih  banyaknya  ketidakpatuhan perpajakan (tax avoidance) dari para wajib pajak sehingga pemerintah merasa perlu untuk lebih baik  memberikan  pengampunan  dan  kelonggaran  pembayaran  untuk  kemudian  mendapatkan pemasukan  berupa  uang  tebusan  dibanding  menunggu  kesadaran  wajib  pajak  yang  memiliki pajak terutang untuk membayarkan pajak terutangnya.

## Kajian Teoretis

## Religiusitas, Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak
Kajian  yang  mengkaitkan  antara  religiusitas  dan  moral  pajak  dilakukan  oleh  Togler. Penelitiannya yang dilakukan dengan mengambil data dari 32 negara menyatakan bahwa faktor religiusitas  secara  signifikan  meningkatkan  moral  pajak.  Pertanyaan  umum  yang  diajukan Togler  sebagai  indikator  untuk  menjelaskan  variabel  religiusitas  adalah  mengenai  seberapa seringnya datang  ke  gereja,  bagaimana  pendidikan  agamanya,  apakah  aktif  atau  tidak  di  suatu organisasi keagamaan, religiusitas yang dirasakan, seberapa dalam memahami tuntunan agama- nya,  seberapa  besar  kepercayaannya  kepada  gereja,  dan  untuk  mengontrolnya  maka  agama spesifik yang dipilih dalam penelitian ini.
7 Lavoie,  R.,  Digital  Commons  At  Loyola  Marymount  Patriotism  And  Taxation :  The  Tax  Compliance  Implications  Of  The  Tea  Party Movement, 2011, h. 45.
8 asri, Y. M. (N.D.). Pengaruh Gender , Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak, 2015, h. 45–54.
9 http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-masihrendah, diakses 17 November 2016.
10 http://www.pajak.go.id, diakses 12 November 2016.
Variabel  moral  pajak  diukur  oleh  Togler  dengan  menggunakan apakah  individu  tersebut pernah  melalukan  (1)  kebohongan,  yaitu  dengan  mengklaim  tunjangan  yang  diberikan pemerintah,  padahal  ia  tak  berhak  untuk  menerimanya;  (2)  kecurangan,  yaitu  dengan  tidak membayar  tarif  di  angkutan  umum;  (3)  membeli  barang  curian  sementara  orang  tersebut  tau bahwa barang tersebut merupakan hasil curian. 11
Beberapa  penelitian  yang  menghubungkan  antara  religiusitas dan  kepatuhan  pajak  telah dilakukan, dimana salah satunya adalah penelitian oleh Mohdali yang meneliti tentang pengaruh religiusitas masyarakat Muslim di Turki terhadap kepatuhan pajak. Mohdali menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan untuk religiusitas intrapersonal dan tidak untuk religiusitas interpersonal.  Mohdali  membedakan  variabel  religiusitas  ke  dalam  dua  tipe.  Yang  pertama adalah  religiusitas  interpersonal  dan  religiusitas  intrapersonal.  Yang  dimaksud  dengan religiusitas interpersonal berkaitan dengan keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal  yang  berasal  dari  keterlibatan  individu  dengan  komunitas  atau  organisasi  ke- agamaan.  Penelitian  sejenis  dilakukan  oleh  Utama  dan  Wahyudi  yang  sebaliknya  menemukan bahwa religiusitas interpersonal berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak dan religiusitas intrapersonal tidak.
Dalam teori etika, moral diistilahkan sebagai nilai-nilai atau prinsip-prinsip individu untuk membuat keputusan yang benar atau salah. Berangkat dari logika ini, tentunya keputusan untuk taat pajak ataupun tidak juga dipengaruhi oleh suatu nilai atau prinsip yang dianut oleh individu yang  bersangkutan.  Nilai  atau  prinsip  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  agama  dapat  disebut dengan  religiusitas.  Religiusitas  menurut  Johnson  dipandang  sebagai  sejauh  mana  individu berkomitmen  terhadap  agamanya  serta  keimanan  dan  menerapkan  ajarannya  sehingga  sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. 12
Moral pajak dapat diartikan lebih luas dari religiusitas, dimana menurut Yucedogru sesuai dengan  Gambar  1  terlihat  bahwa  religiusitas  adalah  bagian  dari  moral  pajak  yang  dapat meningkatkan  moral  pajak.  Moral  pajak  disepakati  sebagai  motivasi  internal  diri  untuk membayar pajak. 13

## Gambar 1. Yucedogru’s Figure
11 Torgler, B, The Importance Of Faith : Tax Morale And Religiosi ty. Journal Of Economic Behavior &Organization, 61, 2006, h.81–109.
12 Utama, A. Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta, (2), 2016, h.1–13.
13 Torgler, B., The Importance Of Faith : Tax Morale And Religiosity. Journal Of Economic Behavior &Organization, 61, 2006, h. 81–109.
Model yang lebih lengkap untuk menjelaskan moral pajak dirumuskan oleh Cahyonowati. Model  yang  ia  buat  lebih  komprehensif,  moral  pajak  dipengaruhi  oleh  tiga  variabel,  dimana masing-masing  variabel  tersebut  mempunyai  beragam  indikator.  Berikut  adalah  model  yang dikembangkan oleh Cahyonowati. 14
Gambar 2. Model Teoretis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan (Cahyonowati, 2011)
Hasil dari penelitian Cahyonowati (2011) menyatakan bahwa dari sekian banyak variabel dan  indikator  yang  mempengaruhi  moral  perpajakan,  rupanya  hanya  denda  pajak  yang  secara signifikan  mempengaruhi  moral  perpajakan.  Namun  moral  perpajakan  sebagai  motivasi intrinsik individu mempunyai determinan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
Ada  sebuah  klaim  bahwa  penelitian  pada  komunitas  non-muslim  dengan  komunitas muslim  akan  terdapat  beberapa  perbedaan  (Yucedogru,  2013),  oleh  karenanya  penelitian  ini akan  dibatasi  mengukur  religiusitas  dalam  scope  komunitas  muslim.  Religiusitas  dalam  Islam menurut Ancok dan Suroso (2008) mencakup lima hal, yaitu (1) akidah, menyangkut keyakinan beragama, inti dimensi akidah dalam Islam adalah tauhid; (2) ibadah, menyangkut pelaksanaan hubungan  antar  manusia  dengan  Allah,  berkaitan  dengan  ritual-ritual  keagamaan;  (3)  amal (akhlak),  menyangkut  pelaksanaan  hubungan  manusia  dengan  sesama  makhluk,  saling  tolong menolong,  mennghormati,  toleransi,  dan  lain  sebagainya;  (4)  pengetahuan,  menyangkut  sebe- rapa banyak seseorang memahami ajaran Islam, hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan lain se- bagainya; dan (5) penghayatan, menyangkut perasaan kedekatan dengan Allah dan kenyamanan dalam beragama.
14 Cahyonowati, N., Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : JAAI, Vol. 15 No, 2011, h. 161–177

## Variabel Sosial Kemasyarakatan
- Kepercayaan  terhadap  sistem hukum
- Kepercayaan  terhadap  sistem perpajakan
- Kebanggaan Nasional
- Penghindaran pajak persepsian
- Partisipasi politik
- Religiusitas
- Desentralisasi
Variabel Demografi - Umur
- Jenis kelamin
- Tingkat pendidikan
- Tingkat pendapatan
- Persepsi  terhadap  kondisi ekonomi
Faktor yang memaksa
- Audit pajak
- Denda pajak Moral Perpajakan Kepatuhan Perpajakan
ﱠﺮِ ﺒ ْ ﻟا  ﱠ ﻦِﻜَ ﻟ َ و ِبِ ﺮ ْ ﻐ َ ﻤْ ﻟا َ و ِ ق ِ ﺮ ْ ﺸَ ﻤْ ﻟا َ ﻞَﺒِﻗ  ْ ﻢُ ﻜَھﻮُﺟُ و اﻮﱡ ﻟ َ ﻮُﺗ  ْ نَ أ ﱠﺮِ ﺒ ْ ﻟا  َ ﺲْﯿَ ﻟ ﻰَﻠَﻋ  َ لﺎ َ ﻤْ ﻟا ﻰَﺗَ آ َ و  َ ﻦﯿﱢﯿِ ﺒﱠ ﻨﻟا َ و ِبﺎَﺘِﻜْ ﻟا َ و ِﺔَﻜِﺋ َ ﻼَ ﻤْ ﻟا َ و  ِ ﺮ ِ ﺧَ ْ ﻵا  ِ م ْ ﻮَﯿ ْ ﻟا َ و ِ ﱠ ﺎِ ﺑ  َ ﻦ َ ﻣَ آ  ْ ﻦ َ ﻣ َ ﻼ ﱠﺼﻟا  َ مﺎَﻗَ أ َ و ِبﺎَﻗﱢﺮﻟا ﻲِﻓ َ و  َ ﻦﯿِﻠِﺋﺎﱠﺴﻟا َ و  ِ ﻞﯿِ ﺒﱠﺴﻟا  َ ﻦْﺑا َ و  َ ﻦﯿِﻛﺎَ ﺴَ ﻤْ ﻟا َ و ﻰَ ﻣﺎَﺘَﯿ ْ ﻟا َ و ﻰَﺑ ْ ﺮُ ﻘ ْ ﻟا يِ وَ ذ ِﮫﱢﺒُﺣ َﻛ ﱠ ﺰﻟا ﻰَﺗَ آ َ و َة
اوُﺪَھﺎَﻋ اَ ذِ إ ْ ﻢِھِ ﺪْﮭَ ﻌِ ﺑ  َ نﻮُ ﻓﻮُ ﻤْ ﻟا َ و َةﺎ
َنﻮُ ﻘﱠ ﺘُ ﻤْ ﻟا ُ ﻢُھ َﻚِﺌَ ﻟوُ أ َ و اﻮُ ﻗَﺪ َ ﺻ  َ ﻦﯾِ ﺬﱠ ﻟا َﻚِﺌَ ﻟوُ أ ِ سْ ﺄَﺒْ ﻟا  َ ﻦﯿ ِ ﺣ َ و  ِ ءاﱠﺮﱠﻀﻟا َ و  ِ ءﺎَ ﺳْ ﺄَﺒ ْ ﻟ ا ﻲِﻓ  َ ﻦﯾ ِ ﺮِ ﺑﺎﱠﺼﻟا َ و
“Bukanlah  menghadapkan  wajahmu  ke  arah  timur  dan  barat  itu  suatu  kebajikan,  akan  tetapi sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman  kepada  Allah,  hari  kemudian,  malaikat-malaikat, kitab-kitab,  nabi-nabi  dan  memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak yatim,  orang-orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang-orang  yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (iman- nya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Al Baqarah: 177).

## Nasionalisme, Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak
Menghubungkan nasionalisme dengan kepatuhan dalam perpajakan telah dilakukan oleh beberapa  literatur.  Penelitian  Lavoui  menghubungkan  patriotisme  dengan  kepatuhan  pajak dalam hubungannya dengan gerakan “Tea Party Movement”. Tea party movement adalah gerakan sebagian warga Amerika dalam rangka memprotes pemerintah dan kebijakan pajaknya. Dalam kesimpulannya  Lavoui  mengatakan  bahwa  berkaitan  dengan  tea  party  movement,  patriotisme justru menjadi faktor penghalang bagi kepatuhan pajak. 15
Berbeda  dengan  Lavoui,  Konrad  and  Qari  menemukan  hubungan  sangat  kuat  antara patriotisme  dengan  kepatuhan  pajak,  bahkan  setelah  dilakukan  robustness  test  berkali-kali. Penelitian  Konrad  and  Qari  ini  didukung  oleh  Purnamasari  et.al.  yang  menyatakan  bahwa nasionalisme  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Masih  me- nurut  Purnamasari,  wajib  pajak  diharapkan  tetap  memiliki  rasa  nasionalisme  yang  tinggi sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  yang  dapat  membantu  terhadap  pe- menuhan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran PBB.
Yucedogru  menyampaikan  bahwa  mayoritas  respondennya  mengatakan  bahwa  tidak terdapat  hubungan  antara  patriotisme  dengan  membayar  pajak.  Mereka  menyatakan  bahwa jikapun mereka tetap membayar pajak adalah bukan karena jiwa nasionalisme mereka, melain- kan agar sistem yang ada tetap berjalan.
Berdasarkan  teori  atribusi,  nasionalisme  merupakan  penyebab  internal  yang  dapat  mem- pengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa indikator nasionalime menurut Iskandar adalah (1) bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakatIndonesia; (2) mengakui  dan  menghargai  sepenuhnya  keanekaragaman  pada  diri  bangsa  Indonesia;  (3)  ber- sedia  mempertahankan  dan  memajukan  negara  serta  nama  baik  bangsa;  (4)  senantiasa  mem- bangun  rasa  persaudaraan,  solidaritas  dan  kedamaian  antar  kelompok  masyarakat  dengan semangat  persatuan;  (5)  menyadari  sepenuhnya  sebagai  bagian  dari  bangsa  lain  untuk  men- ciptakan  hubungan  kerja  sama  saling  menguntungkan;  (6)  memiliki  rasa  cinta  tanah  air  Indo- nesia;  dan  (7)  menempatkan  kepentingan  bersama  di  atas  kepentingan  sendiri  dan  golongan atau kelompok.
15 Lavoie,  R.,  Digital  Commons  At  Loyola  Marymount  Patriotism  And  Taxation :  The  Tax  Compliance  Implications  Of  The  Tea  Party Movement, 2011, h.45.

## Religiusitas dan Nasionalisme
Islam merupakan agama yang nasionalis.Bagi kaum muslimin, kehadiran paham nasiona- lisme  bersentuhan  langsung  dengan  nilai-nilai  Islam  yang  telah  lebih  lama  berada  di  tengah- tengah  mereka.  Bagi  mereka,  nasionalisme  harus  memperhatikan  kepentingan  seluruh  warga bangsa  dengan  basis  ukhuwah  Islamiyah.  Nasionalisme  yang  demikian  ini  merupakan  bagian integral dari konsep “Pemerintahan Madinah” yang dibangun oleh Rasulullah Saw bersama para sahabatnya. Inilah yang disebut nasionalisme Islam.
Beberapa dalil tentang nasionalisme dalam Islam tercermin dalam beberapa ayat dalam Al Qur’an  yang  menyebut  tentang  negeri.  Rasulullah  pun  sangat  mencintai  negerinya,  karena apabila  suatu  negeri  tidak  makmur,  aman,  sentosa  maka  rakyatnya  pun  tak  dapat  hidup tenteram di dalamnya.
ِ ّ ﺎِ ﺑ ﻢُﮭْ ﻨ ِ ﻣ  َ ﻦَ ﻣآ  ْ ﻦَ ﻣ ِتا َ ﺮَ ﻤﱠ ﺜﻟا  َ ﻦِ ﻣ ُﮫَ ﻠْھَ أ  ْ ق ُ ز ْ را َ و ً ﺎﻨ ِ ﻣآ ً اﺪَ ﻠَﺑ اَ ﺬَ ـَھ  ْ ﻞَ ﻌ ْ ﺟا  ﱢ ب َ ر ُ ﻢﯿِھا َ ﺮْﺑِ إ َ لﺎَﻗ  ْ ذِ إ َ و َﯿ ْ ﻟا َ و ُ ه ﱡ ﺮَ ﻄ ْ ﺿَ أ ﱠ ﻢُ ﺛ ً ﻼﯿِﻠَﻗ ُﮫُﻌﱢﺘ َ ﻣُ ﺄَﻓ  َ ﺮَﻔَﻛ ﻦَ ﻣ َ و  َ لﺎَﻗ  ِ ﺮ ِ ﺧﻵا  ِ م ْ ﻮ ُﺮﯿ ِ ﺼَ ﻤْ ﻟا  َ ﺲْ ﺌِ ﺑ َ و  ِ رﺎﱠ ﻨﻟا ِباَ ﺬَﻋ ﻰَﻟِ إ
Dan  (ingatlah),  ketika  Ibrahim  berdoa:  “Ya  Tuhanku,  jadikanlah  negeri  ini  negeri  yang aman,  dan  berikanlah  rezki  kepada  penduduknya  dari (berbagai  macam) buah-buahan, (yaitu  penduduknya)yang  beriman  di  antara  mereka  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.” Allah berfirman: “Dan siapa yang kafir maka Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku memaksanya  menjalani  siksa  neraka  dan  itulah  seburuk-buruk  tempat  kembali“  (Al Baqarah: 126).

## Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak
Moral  pajak  merupakan  motivasi  intrinsik  wajib  pajak  untuk  mematuhi  dan  membayar pajak,  sehingga  sudah  selayaknya  menjadi  fokus  utama  kebijakan  otoritas  pajak. 16 Ditambah dengan  sistem  pajak  Indonesia  yang  masih  menganut  self  assesment  system  untuk  diterapkan bagi wajib pajak  orang pribadi, yaitu sistem yang memberikan keleluasaan dalam menghitung, melapor,  menyetor  dan  mempertanggungjawabkan  kewajiban  pajak  WPOP  kepada  otoritas pajak.  Sistem  self  assesment  ini  rawan  sekali  dengan  kemungkinan  adanya  kebohongan, kecurangan  dan  penundaan  dalam  pelaporan  maupun  penyetoran,  sehingga  diperlukan  suatu motivasi yang kuat dari masing-masing WP yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk patuh dan taat pada undang-undang perpajakan yang berlaku.
Banyak  topik  dan  faktor  yang telah  ditelaah  dalam  penelitian terdahulu  mengenai  moral pajak  ini.  Beberapa  faktor  internal  atau  yang  berhubungan  dengan  masing-masing  individu wajib  pajak  dan  memperngaruhi  moral  pajak  yang  telah  terungkap  di  beberapa  penelitian  ter- dahulu diantaranya adalah pengetahuan, kesadaran, pendidikan, keluarga, nilai-nilai kepercaya- an  dan  agama  (religiusitas),  nilai-nilai  moral,  usia  dan  gender  serta  kepercayaan  kepada  pe- merintah.  Selain  faktor-faktor  eksternal  yang  berupa  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  audit  pajak, pelayanan fiskus, korupsi, keadilan dan ketegasan sistem pajak, kemudahan transaksi pelaporan dan pembayaran pajak.
Penelitian  ini  mengkritisi  penelitian  Muthia  yang  mengambil  indikator  moral  pajak  ber- dasarkan  kebanggaan  nasional,  kepercayaan  pada  pemerintah,  kondisi  ekonomi,  sistem  per- pajakan  dan  sanksi  pajak.  Penulis  berpendapat  bahwa  indikator  kondisi  ekonomi,  sistem  per- pajakan  serta  sanksi  pajak  tidaklah  dapat  digolongkan  sebagai  unsur  intrinsik.  Kebanggaan
16 Cahyonowati, N, Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : JAAI, Vol. 15 No, 2011, h.161–177.
nasional  dan  kepercayaan  pada  pemerintah  juga  penulis  anggap  bukan  merupakan  indikator moral pajak melainkan lebih tepat disebut sebagai faktor yang mempengaruhi moral pajak.
Berdasarkan  kritisi  diatas,  penelitian  ini  mengangkat  beberapa  indikator  dibawah  ini untuk  menjelaskan  moral  pajak  adalah  (1)  adanya  niat  yang  baik  untuk  menaati  peraturan perpajakan;  (2)  percaya  bahwa  pajak  bermanfaat  untuk  keberlangsungan  negara;  (3)  percaya bahwa sudah merupakan kewajiban seorang warga negara untuk patuh dan taat pada undang- undang dan peraturan yang berlaku di negaranya, termasuk dalam hal ini peraturan perpajakan.
Indikator-indikator  tersebut  diatas  diambil  dengan  pertimbangan  bahwa  moral  pajak menurut  penulis  merupakan  suatu  motivasi  dalam  diri  masing-masing  pribadi  yang  percaya bahwa  pajak  adalah  suatu  kewajiban  warga  negara  dan  dibutuhkan  oleh  negara  untuk  me- langsungkan  pemerintahan  dan pembangunan  sehingga  ada  niat  untuk  melaporkan  dan  mem- bayarkannya.

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  tingkat  dimana  seorang  wajib  pajak  me- menuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Kepatuh- an  pajak  dapat  terjadi  secara  sukarela  maupun  secara  paksaan.  Secara  sukarela  apabila  wajib pajak  memiliki  motivasi  untuk  melaporkan  dan  membayar  pajak  dengan  jujur  dan  tanpa  ada keinginan untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, kepatuhan yang dipaksakan adalah apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak didasari oleh ketakutan dengan adanya sanksi  pajak,  pemeriksaan  pajak,  denda  pajak  dan  hukuman  apabila  terbukti  melakukan  ke- curangan.
Sedikit  berbeda  pendekatan  yang  diambil  oleh  Nurmantu  dalam  Cahyonowati  dalam menjelaskan  kepatuhan.  Menurut  Nurmantu  kepatuhan  dibedakan  menjadikepatuhan  formal dan  kepatuhan  materiil.  Kepatuhan  formal  adalah  apabilawajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan  sebatas  ketentuan  formal  dalam  undang-undang  perpajakan,  sedangkankepatuhan materiil  adalah  suatu  keadaan  di  mana  WP  secara  substantif  memenuhi  semua  ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 17
Kepatuhan pajak menurut Internal Revenue Service (IRS) dapat didefinisikan melalui tiga variabel,  yaitu  (1)  kepatuhan  penyerahan  SPT  (filling  compliance),  (2)kepatuhan  pembayaran (payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting compliance).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  data  primer.  Sumber data  didapatkan  dari  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  238  wajib  pajak  orang  pribadi  yang beragama  Islam.  Pengambilan  sample  sebanyak  238  responden  ini  berdasarkan  asumsi  bahwa sample  yang  dapat  diambil  adalah  dengan  mengalikan  antara  jumlah  indikator  dengan  15. Dalam penelitian ini terdapat 16 indikator, sehingga jumlah perkaliannya menjadi 240. Namun pada saat kuesioner disebar hingga batas waktu yang ditentukan, peneliti hanya berhasil men- dapatkan sebanyak 238 kuesioner.
Jumlah variabel laten dalam penelitian ini tidak sampai dengan lima buah (hanya 4 buah) dan  setiap  variabel  laten  dijelaskan  oleh  tiga  atau  lebih  indikator,  sehingga  jumlah  sample sebanyak  100-150  dianggap  sudah  memadai  (Santoso,  2015).  Sample  dipilih  secara  acak  atau dengan  metode  random  sampling.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan Structural Equation Modelling (SEM) dan diolah dengan menggunakan program AMOS 21.
17 Cahyonowati, N.,  Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : JAAI, Vol. 15 No, 2011, h. 161–177
Uji  asumsi  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengerjaan  model  dengan  menggunakan  SEM adalah  uji goodness of fit, normalitas,  outliers dan multikolinieritas. Setelah  uji asumsi tadi ter- penuhi  maka  langkah  selanjutnya  adalah  dengan  melakukan  analisa  outer  model  (pengujian validitas dan reliabilitas konstruk), dan inner model (pengujian hubungan struktural). Di bawah ini adalah model pengujian hipotesis yang dibentuk pada penelitian ini.
Gambar 1. Model Kepatuhan Pajak
Kuesioner yang dibagikan berisikan pertanyaan masing-masing dua buah untuk menjelas- kan  setiap  indikator  yang  diberikan.  Masing-masing  pertanyaan  diukur  dengan  menggunakan skala  likert  dengan  level  persetujuan  1  hingga  5,  dimana  1  berarti  responden  berpendapat sangat tidak setuju, sementara 5 berarti responden menyatakan sangat setuju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Outer Model
Pengujian outer model dilakukan dengan melakukan overall model fit test dan convergent and discriminant validity test. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator untuk tiap-tiap  konstruk  dapat  menjelaskan  konstruk  tersebut  dengan  tepat. Hasil  dari  overall  model fit test menunjukkan bahwa probablility level terdapat di angka 0,24 yang berarti ada jauh diatas 0.05 atau model dapat dianggap fit. Dengan alat uji lain pun, model masih bisa dianggap fit. Nilai GFI  dan  AGFI  adalah  0.961  dan  0.928,  angka  tersebut  menunjukkan  kedekatan  dengan  1  yang berarti terdapat indikasi bahwa model dapat dianggapp fit. Selain itu nilai RMSEA juga menun- jukkan indikasi yang baik di angka 0.000.
Sedangkan untuk uji validitas konvergen didapatkan hasil pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Regression Weights: (Group Number 1 - Default Model)
Estimate S.E. C.R. P Label aqidah <--- religiusitas .983 .281 3.502 *** ibadah <--- religiusitas .826 .265 3.852 *** akhlaq <--- religiusitas .887 .298 3.963 *** pengetahuan <--- religiusitas .845 .260 4.014 *** penghayatan <--- religiusitas .340 .416 1.475 .030 kebanggaan <--- nasionalisme 1.000 kesediaan <--- nasionalisme 1.000 solidaritas <--- nasionalisme .910 .230 3.472 *** persaudaraan <--- nasionalisme .840 .273 3.988 *** cinta <--- nasionalisme .742 .134 5.522 *** niat <--- moral .804 .139 5.770 *** kebermanfaatan <--- moral 1.000 kewajiban <--- moral .292 .499 .585 .558 filling <--- kepatuhan .809 .271 4.280 *** payment <--- kepatuhan .704 .126 5.290 *** reporting <--- kepatuhan .804 .139 5.770 ***
Hasil di atas menunjukkan probabilitas dengan tanda *** yang berarti berada di level jauh dari  angka  0.05  dimana  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  indikator  sesuai  untuk  men- jelaskan konstruk yang dimaksud kecuali untuk indikator kewajiban yang berada diatas 0.05.

## Hasil Inner Model
Tabel 2. Hasil Uji Struktural Model
Estimate S.E. C.R. P Label Moral <--- religiusitas .578 .106 2.437 .022 Moral <--- nasionalisme .048 .248 .196 .645 kepatuhan <--- moral .412 .176 2.167 .031
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  ter- dapat  relasi  yang  signifikan  antara  variabel  religiusitas  terhadap  moral  pajak  dan  moral  pajak terhadap  kepatuhan  pajak,  sedangkan  nasionalisme  rupanya  tak  signifikan  dalam  mem- pengaruhi moral pajak. Sedangkan hubungan antara religiusitas dan nasionalisme menunjukkan korelasi yang tidak kuat, dapat dilihat dari hasil Tabel 3.
Tabel 3. Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate S.E. C.R. P Label religiusitas <--> nasionalisme .109 .022 .560 .247
Tabel 4. Korelasi Antar Variabel Eksogen
Estimate religiusitas <--> nasionalisme .224

## Religiusitas, Moral Pajak Dan Kepatuhan Pajak
Variabel religiusitas mempunyai pengaruh yang cukup kuat dengan moral pajak, ditunjuk- kan  dengan  angka  p  (probability)  sebesar  0.022  atau  berada  dibawah  0.05.  Hasil  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian(Torgler,  2006)  yang  mengatakan  bahwa  religiusitas  merupakan  faktor yang dapat meningkatkan moral pajak.
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil yang diperoleh oleh Yucedogru. Pada penelitian- nya  yang  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  mengadakan  interview  secara  mendalam  kepada para  responden  yang  beragama  Islam,  Yucedogru  menemukan  bahwa  mayoritas  responden yang terindikasi religius menganggap bahwa menghindari pajak adalah merupakan suatu dosa. Dari penelitian terdahulu dengan didukung oleh hasil kuantitatif penelitian ini, dapat disimpul- kan  bahwa  tingkat  religiusitas  seseorang  dapat  mempengaruhi  moral  pajaknya  hingga  mem- berikannya motivasi untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam  agama  Islam,  menghindari  pajak  dengan  cara  melakukan  kecurangan  atau  ke- bohongan diyakini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Selama pajak yang diwajibkan oleh  negara  diambil  secara  adil  dan  memenuhi  syaratnya  maka  sudah  merupakan  kewajiban warga negara untuk memenuhinya. 18
ِ إ  ْ ﻢِ ﮭِﻟا َ ﻮ ْ ﻣَ ﺄِ ﺑ اوُﺪَھﺎَ ﺟ َ و اﻮُﺑﺎَﺗ ْ ﺮَﯾ  ْ ﻢَ ﻟ ﱠ ﻢُ ﺛ ِﮫِﻟﻮُﺳَ ر َ و ِ ﱠ
ﺎِ ﺑ اﻮُ ﻨ َ ﻣآ  َ ﻦﯾِ ﺬﱠ ﻟا  َ نﻮُ ﻨ ِ ﻣ ْ ﺆُ
ﻤْ ﻟا ﺎ َ ﻤﱠ ﻧ َنﻮُ ﻗِ دﺎﱠﺼﻟا ُ ﻢُھ َ ﻚِﺌَ ﻟوُ أ ِ ﱠ ﷲ  ِ ﻞﯿِ ﺒَ ﺳ ﻲِﻓ  ْ ﻢِ ﮭ ِ ﺴُ ﻔْ ﻧَ أ َ و
Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman  itu  hanyalah  orang-orang  yang  percaya (beriman)  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  kemudian  mereka  tidak  ragu-ragu  dan  mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang- orang yang benar [Al Hujuraat: 15]

## Nasionalisme, Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak
Nilai p pada korelasi antara nasionalisme dan moral pajak menunjukkan angka yang tidak signifikan  di  angka  0.645,  jauh  diatas  0.05  dan  nilai  estimasinya  juga  menunjukkam  ketidak- keratan,  0.048,  jauh  dibawah  0.5.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang  di- lakukan oleh Konrad and Qari dan Purnamasari. Namun lagi-lagi hasil penelitian ini menemukan kata sepaham dengan Yucedogru.
Yucedogru menceritakan bahwa mayoritas respondennya menganggap bahwa nasionalis- me dan kepatuhan membayar pajak adalah dua hal yang berbeda. Mereka  menekankan bahwa adanya rasa patriotisme tak cukup untuk menegaskan kepatuhan pajak. Adanya kesamaan hasil antara  penelitian  ini  dan  penelitian  Yucedogru  dimungkinkan  karena  adanya  persamaan karakteristik  sample  yang  diambil,  yaitu  membatasi  penelitian  dengan  mengambil  komunitas muslim  dan  dilaksanakan  di  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  (Turki  dan Indonesia).
Hal ini apabila dikaitkan dengan penelitian milik Purnamasari, maka akan menyentuh isu adanya  wajib  pajak  yang  belum  percaya  terhadap  aparat  pemerintah  maupun  sistem  hukum yang  berlaku  di  negaranya.  Ketidakpercayaan  terhadap  pemerintah  dan  sistem  hukum  negara sedikit  banyak  mempengaruhi  hubungan  antara  nasionalisme  dengan  moral  pajak.  Sudah
18 http://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html, diakses 16 November 2016.
merupakan suatu kepastian, bahwa korupsi dan praktik penghindaran pajak seringkali memiliki seringkali memiliki tingkat persistensi dan korelasi yang tinggi. 19
Responden membedakan antara rasa cinta tanah air dan kesiapan membelanya kapanpun dibutuhkan  dengan  kepatuhan  menaati  pemerintah  dan  sistem  hukum  yang  dibuat  oleh  pe- merintah  karena  merasa  bahwa  pemerintah  bukanlah  representasi  dari  negara.  Bahkan  me- nurut  gerakan  tea  party  movement  patriotisme  seseorang  justru  ditunjukkan  dengan  gerakan anti-tax.  Dengan  dilakukannya  gerakan  anti  tax,  diharapkan  pemerintah  mau  mendengarkan suara  dari  para  demonstran  itu.  Walau  jumlah  pengikut  gerakan  ini  sedikit  untuk  saat  ini  dan dampaknya  pun  tidak  signifikan,  namun  apabila  pemerintah  tidak  mengambil  langkah  untuk menghadapinya  maka  dikhawatirkan  pengikutnya  akan  semakin  banyak  dan  efeknya  pun semakin besar.

## Nasionalisme dan Religiusitas
Hubungan  antara  variabel  eksogen  ditelaah  juga  dalam  penelitian  ini,  dan  hasilnya  me- nunjukkan  ketidakeratan  diantara  keduanya,  dengan  nilai  estimasi  sebesar  0.224  dan  nilai  p sebesar  0.247.  Hasil  ini  mendapatkan  pembuktian  dari  asumsi  yang  dimiliki  oleh  Brubaker mengenai adanya pemahaman kritikal bahwa nasionalisme adalah fenomena khas sekular, dan sekulerisme  adalah  sesuatu  yang  berlawanan  dengan  religiusitas.  Sekulerisme  adalah  suatu paham yang memisahkan antara urusan negara dengan agama. 20
Ketidakeratan  hubungan  antara  nasionalisme  dan  religiusitas  menurut  hasil  dari  pe- nelitian  ini  berbeda  dengan  pernyataan  yang  diusung  oleh  Capelos  and  Chrona  (2012)  yang menyatakan  bahwa  dua  hal  ini  –nasionalisme  dan  religiusitas-  merupakan  dua  elemen  yang saling mendukung dalam membentuk perilaku seorang warga negara.
Perbedaan hasil ini kembali  lagi barangkali dikarenakan adanya unsur ketidakpercayaan kepada pemerintah, karena pada perhitungan statistik deskriptif dari masing-masing indikator, nilai kesediaan lah yang menempati nilai rata-rata terendah, dimana dalam kuesioner, indikator kesediaan  tersebut  disusun  melalui  dua  pertanyaan,  yaitu  (1)  Anda  bersedia  untuk  memenuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia; (2) Anda bersedia dan siap untuk  memberikan  kontribusi  nyata  bagi  bangsa  dan  negara  kapanpun  diminta.  Hasil  dari indikator  ini  cukup  rendah  karena  setelah  dilakukan  wawancara  dengan  lebih  mendalam,  di- ketahui  bahwa  beberapa  responden  merasa  pemerintah  belum  melindungi  rakyatnya  dengan sepenuhnya.

## Moral Pajak dan Kepatuhan Pajak
Moral  pajak  secara  signifikan  dan  cukup  erat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  dengan tingkat p sebesar 0.031 dan nilai estimasi yang berada di angka 0.412. Sesuai dengan penelitian Cahyonowati,  moral  pajak  menentukan  kepatuhan  seseorang  dalam  mematuhi  peraturan  per- pajakan,  walau  menurut  Cahyonowati  kepatuhan  yang  ada  di  Indonesia  ini  masih  merupakan kepatuhan yang dipaksakan, bukan kepatuhan sukarela. 21
Hubungan  yang  kuat  antara  moral  pajak  dan  kepatuhan  pajak  ini  sesuai  dengan  temuan empiris Togler yang mendukung relevansi penggabungan faktor non-ekonomike dalam analisis kepatuhan  pajak.  Perluasan  dari  model  ekonomi  manusia  dengan  menyertakan  faktor
19 Litina, A., &Palivo, Corruption , Tax Evasion And Social Values. Journal Of Economic Behavior And Organization, 2015, h. 1–14.
20 Brubaker, R., Religion And Nationalism: Four Approaches Rogers Brubaker Forthcoming In, 2011, h. 1–29.
21 Cahyonowati, N., Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : JAAI, Vol. 15 No, 2011, h.161–177.
religiusitas  menghasilkan  instrumen  baru  tanpa  harus  kehilangan  robustness-nya.  Didalam Togler Iannaccone menunjukkan: 22
"Ekonomi  agama  pada  akhirnya  akan  mengubur  dua  mitos,  bahwa  manusia  sebagai  homo economicus  menjadi  makhluk  tanpa  rasa  yang  tidak  mempunyai  belas  kasih  apabila,  atau sebaliknya homo religiosus sajayang pra-rasional".

## PENUTUP
Hasil  yang  dapat  disimpulkan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  religiusitas  berpengaruh terhadap  moral  pajak;  (2)  nasionalisme  tidak  berpengaruh  terhadap  moral  pajak;  (3)  moral pajak  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak;  dan  (4)  religiusitas  dan  nasionalime tidak saling mempengaruhi. Berdasarkan simpulan ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa masyarakat  muslim  yang  diwakili  oleh  238  responden  mengganggap  bahwa  kepatuhan  mem- bayar  pajak  bukan  dipengaruhi  oleh  rasa  cinta  kepada  bangsa  melainkan  dipengaruhi  oleh kepercayaan dalam agama bahwa apabila seseorang melakukan kecurangan atau penghindaran pajak maka hal itu termasuk sebuah dosa, antara religiusitas dan nasionalisme juga merupakan dua hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi.
Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  religiusitas  masih  memainkan peran  penting  dalam  pengambilan  keputusan  masyarakat  muslim  ini.  Dengan  demikian,  jika para  pembuat  kebijakan  pajak  dapat  menyentuh  sisi  religiusitas  masyarakat  muslim,  yang notabene sebagai mayoritas di negeri ini, diharapkan penerimaan pajak dapat ditingkatkan.
Penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  kekurangan,  di  antaranya  tidak  memasukkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah. Mengingat dalam beberapa penelitian terdahulu tingkat  kepercayaan  kepada  pemerintah  ini  memainkan  peran  penting  dalam  menjelaskan hubungan  antara  nasionalisme  dan  kepatuhan  pajak.  Selain  itu  pada  saat  secara  kualitatif  di- lakukan  interview  mendalam  kepada  beberapa  orang  responden,  rupanya  tingkat  kepercayaan pada  pemerintah  inilah  yang  membuat  rasa  nasionalisme  berkurang.  Sehingga  saran  untuk penelitian  selanjutnya  adalah  untuk  memasukkan  variabel  keprcayaan  kepada  pemerintah  se- bagai variabel pendukung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. 2012. Factors Affecting Tax Compliant Attitude In Africa : Evidence From Kenya , Tanzania , Uganda And South Africa. N.D, 1–26.
Alm, J., Martinez-Vazquez, J., &Torgler, B. 2005. Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before,
During, And After The Transition.
Alm, J., Martinez-Vazquez, J., &Wallace, S. 2009. Do Tax Amnesties Work ? The Revenue Effects Of Tax  Amnesties  During  The  Transition  In  The  Russian  Federation.  Economic  Analysis  And Policy, 39(2), 235–253.
Anggraeni,  M.  D.  2011.  Pengaruh  Pemanfaatan  Fasilitas  Perpajakan  Sunset  Policy  Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
Basri, Y. M. (N.D.). Pengaruh Gender , Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak, 45–54.
22 Torgler, B., The Importance Of Faith : Tax Morale And Religiosity. Journal Of Economic Behavior &Organization, 61, 2006, h. 1492.
Bloomquist, K. M. 2003. Tax Evasion , Income Inequality And Opportunity Costs Of Compliance Office Of Research Paper Presented At The 96 Th Annual Conference. In Paper Presented At The 96th Annual Conference Of The National Tax Association.
Brubaker,  R.  2011.  Religion  And  Nationalism:  Four  Approaches  Rogers  Brubaker  Forthcoming In, 1–29.
Cahyonowati, N. 2011. Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan : JAAI, Vol. 15 No, 161–177.
Chuenjit,  P.  2014.  The  Culture  Of  Taxation : Definition  And  Conceptual  Approaches  For  Tax Administration, 22(1), 14–34.
Cyan,  M.  R.,  Koumpias,  A.  M.,  &Martinez-Vazquez,  J.  2016.  The  Determinants  Of  Tax  Morale  In Pakistan. Journal Of Asian Economics, 47, 23–34.
Gungor, G., &Izgi, K. 2015. Comparison Of Tax Morale Of Turkish And Spanish Higher Education Students : The Samples Of Sakarya University And The University Of Zaragoza. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 186, 222–230.
Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak(  Studi  Empiris  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Kembangan), XIX(02), 225–241.
Kok,  M.,  Xin,  H.,  &Chen,  N.  H.  2015.  Factors  Affecting  Individual  Taxpayers  ’  Compliance  In Malaysian  Tax  Filing  System  Abstract : The  International  Journal  Of  Business  & Management, 3(9), 339–347.
Kristiaji, B. B., Febriyanto, T., &Abiyunus, Y. F. 2013. Memahami Ke ( Tidak ) Patuhan Pajak, 6–
14.
Lavoie,  R.  2011.  Digital  Commons  At  Loyola  Marymount  Patriotism  And  Taxation : The  Tax Compliance Implications Of The Tea Party Movement, 45.
Litina,  A.,  &Palivos,  T.  2015.  Corruption  ,  Tax  Evasion  And  Social  Values.  Journal  Of  Economic Behavior And Organization, 1–14.
Modugu, K. P. 2014. Impact Of Tax Audit On Tax Compliance In Nigeria, 5(9), 207–215.
Nasionalisme, R., Islam, D. A. N., Pengaruhnya, S., Kebangkitan, T., Islam, D., Oleh, G., … Shadily, H. 1983.  Relasi  Nasionalisme  Dan  Islam  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Kebangkitan  Dunia Islam Global Oleh Mugiyono 1, 1–11.
S. N., &Purnamasari, A. (N.D.). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2, 1–20.
Rahardjo, H. N. 2010. Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Program Pascasarjana.
Razak,  A.  A.,  &Adafula,  C.  J.  2013.  Evaluating  Taxpayers  ’  Attitude  And  Its  Influ  Ence  On  Tax
Compliance Decisions In Tamale , Ghana, 5(September), 48–57.
Richardson,  G.  2008.  Journal  Of  International  Accounting,  Auditing  And  Taxation  The Relationship Between Culture And Tax Evasion Across Countries: Additional Evidence And Extensions, 17, 67–78.
Stella, P. 1991. An Economic Analysis OfTax Amnesties, 46, 383–400.
Syafrida,  F.  N.  (N.D.).  Analisis  Penerapan  Tax  Amnesty  Di  Indonesia  Dalam  Analysis  Ofapplica- tion of Tax Amnesty In Indonesia, 1–2.
Taxpayers,  T.  S.,  Benk,  S.,  Budak,  T.,  &Yüzba,  B.  2016.  The  Impact  Of  Religiosity  On  Tax  Com- pliance Among, 1–10.
Torgler,  B.  2006.  The  Importance  Of  Faith : Tax  Morale  And  Religiosity.  Journal  Of  Economic Behavior &Organization, 61, 81–109.
Utama, A. 2016. Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta, (2), 1–13.
Weeden,  J.,  &Kurzban,  R.  2013.  Evolution  And  Human  Behavior  What  Predicts  Religiosity ? A Multinational  Analysis  Of  Reproductive  And  Cooperative  Morals.  Evolution  And  Human Behavior, 8–13.
Http://File.Upi.Edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/SAEPUL_ANWAR/Artikel,_Dll/KOSEP_FITRAH_ DALAM_ISLAM.Pdf., Diunduh Pada 17 November 2016.
Http://Www.Kemenkeu.Go.Id/Berita/Dirjen-Pajak-Tax-Ratio-Indonesia-Masihrendah,  Diakses 17 November 2016.
Http://Muslim.Or.Id/6283-Pajak-Dalam-Islam.Html, Diakses 16 November 2016. Http://Www.Pajak.Go.Id, Diakses 12 November 2016.