Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45

## EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DAN KEBERADAAN
HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM

## PERADILAN PIDANA INDONESIA

## Johansyah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: johansyah@unpal.ac.id

## Abstract
The  judge  commissioner  has  a  supervisory  function  at  the  initial  examination  stage  which includes  arrest;  search;  confiscation  and  examination  of  documents  has  been  carried  out legally  or  not.  Judge  Commissioner  is  to  better  protect  human  rights  guarantees  in  the criminal process and avoid traffic jams by the arising of discrepancies between investigating officers  from  different  agencies.  The  existence  of  a  commissioner  judge  in  the  Indonesian criminal  justice  system  which  has  very  broad  authority  can  make  it  difficult  /  hinder  the operation  of  the  criminal  justice  system.  So  that  the  existence  of  pretrial  institutions  is considered to be able to accommodate the protection of human rights of suspects in criminal offenses, as mandated by the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Keywords : Commissioner Judge; Pretrial

## Abstrak
Hakim  komisaris  memiliki  fungsi  pengawasan  pada  tahap  pemeriksaan  awal  yang  meliputi penangkapan;  penggeledahan;  penyitaan  dan  pemeriksaan  surat-surat  telah  dilakukan  secara sah  atau  tidak.  Hakim  Komisaris  adalah  untuk  lebih  melindungi  jaminan  hak  asasi  manusia dalam  proses  pidana  dan  menghindari  terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya  selisih  antara petugas  penyidik  dari  instansi  yang  berbeda.  Keberadaan  hakim  komisaris  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan yang sangat luas dapat memungkinkan mempersulit/menghambat berjalannya sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga keberadaan lembaga  praperadilan  dinilai  dapat  mengakomodir  perlindungan  HAM  tersangka  pelaku tindak  pidana,  sebagaimana  diamanatkan  oleh International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (ICCPR) . Kata Kunci : Hakim Komisaris; Praperadilan

## PENDAHULUAN
Dalam  membicarakan  tentang  tujuan hukum, sama sulitnya dengan membicarakan  tentang  pendefinisian hukum, karena kedua-duanya mempunyai  obyek  kajian  yang  sama yaitu  membahas  tentang  hukum  itu sendiri.  Atas  dasar  tersebut  dimana hukum  merupakan  suatu  hal  yang penting dalam mengatur dan
menciptakan ketertiban dalam masyarakat  kiranya  dapat  teratasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat  yang  harus  ditaati  untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam fungsinya sebagai pelindung  kepentingan  manusia  dalam masyarakat,  dalam  tujuan  tersebut
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, dimana hukum bertugas  membagi  hak  dan  kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat,  membagi  wewenang  dan mengatur  cara  memecahkan  masalah hukum  serta  memelihara  kepastian hukum itu sendiri.
Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan  dengan  tegas,  bahwa Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum ( rechtsstaat ), tidak berdasarkan atas  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).
Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  serta  yang menjamin segala warganegara bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Salah  satu  prinsip  penting  yang harus  dimiliki  suatu  Negara  hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan  kekuasaan  lembaga peradilan  yang  merdeka,  bebas  dari
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisia, 1 untuk
1 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005).
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran,  dan  kepastian  hukum  yang mampu  memberikan  pengayoman  dan rasa aman kepada masyarakat. 2
Dalam  sejarah  hukum  acara pidana  di  Indonesia  pernah  dikenal istilah hakim komisaris, yang memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan  dan  pemeriksaan  surat-surat telah  dilakukan  secara  sah  atau  tidak. Upaya  paksa  dalam  proses  penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan  dalam  KUHAP,  namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia  dengan  tetap memperhatikan  prinsip-prinsip  hukum dalam  menjamin  penegakan  hukum dan  hak  asasi  manusia.  Dalam  bidang penyidikan  itu  sendiri  dinyatakan antara  lain  dengan  menjamin  hak-hak tersangka  dan  perlakuan  terhadap tersangka  secara  layak  dan  sebagai subyek. 3
2 Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu  Atap  di Indonesia (Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2007).
3 S.  Tanusubroto, Peranan  PraPeradilan Dalam  Hukum  Acara  Pidana (Bandung: Alumni, 1983).
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
Dalam  hukum  acara  pidana  di Indonesia  terdapat  asas  praduga  tidak bersalah  ( presumption  of  innocence ) yakni seseorang yang diduga melakukan  suatu  tindak  pidana  tidak dapat  dikatakan  bersalah  sebelum  ada putusan pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut  benar-benar  terbukti  bersalah. Jelas  dan  wajar  bila  tersangka  dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan  hak-haknya, 4 tersangka atau  terdakwa  harus  tetap  dijunjung tinggi hak asasi manusianya.
Hukum acara pidana menjelaskan tentang  bagaimana  cara-cara  badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, yaitu bagaimana hakim menjalankan  fungsinya,  bagaimana jaksa  menjalankan  fungsinya  sebagai penuntut  umum  dan  bagaimana  polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik  atau  secara  singkat  dapat dikatakan  hukum  pidana  formil  adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana  negara  melalui  alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. 5
4 S. Tanusubroto
5 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
Selain  mengatur  tentang  hal-hal diatas,  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  menetapkan  asas-asas yang  menjadi  landasan  pembuatannya yang  merujuk  pada  penegakkan  hak asasi manusia. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa yang menjalani  proses  peradilan  dalam kedudukan  yang  berderajat,  sebagai makhluk  Tuhan  yang  memiliki  harkat derajat kemanusiaan yang utuh. 6
Dalam  pelaksanaan  penegakkan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditanggalkan hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak  asasi  utama  yang  dilarang KUHAP  ditanggali  dari  diri  pribadi tersangka atau terdakwa antara lain: 7
1. Persamaan  hak  dan  kedudukan serta  kewajiban  di  depan  hukum Tidak  ada  perbedaan  di  hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama- sama  warga  negara  yang  sama hak, kedudukan, dan
kewajibannya  di  depan  hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran  dan  keadilan.  Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama (equal  treatment  or  equal
6 M. Yahya Harahap , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2001).
7 M. Yahya Harahap
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
dealing) . Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan  sebagai  salah  satu mata  rantai  hak  asasi  manusi yakni equal before the law .
2. Harus  dianggap  tak  bersalah  atau praduga tak bersalah Setiap orang harus  dianggap  tak  bersalah  atau praduga  tak  bersalah  sebagai  hak asasi  yang  melekat  pada  diri setiap  tersangka  atau  terdakwa, sampai  kesalahannya  dibuktikan dalam  sidang  pengadilan  yang bebas  dan  jujur  di  depan  umum. Hak  asasi  inilah  yang  menjadi salah satu prinsip dalam
penegakkan hukum
yang diamanatkan KUHAP yakni;
- presumption  of  innocent atau praduga tak bersalah;
- kesalahan seseorang harus
dibuktikan dalam sidang pengadilan    yang  bebas  dan jujur  atau fair  trial dan  tidak memihak (impartially);
- persidangan harus terbuka untuk umum;
- Serta  tanpa  campur  tangan  dari pemerintah atau kekuatan sosial politik mana pun; dan
- terdakwa  harus  diadili  dalam suatu  peradilan  yang  benar- benar  mengemban independent judicial power without enrroachment  by  goverment  or political parties.
3. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup Disamping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitatif,  setiap  penangkapan  dan penahanan  harus  didasarkan  atas bukti  permulaan  yang  cukup. Tidak  semata-mata  didasarkan atas  kesewenang-wenangan  dari aparat penegak hukum.
Dalam  aplikasi  segala  ketetapan yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang  tidak  jarang  menyimpang  dari apa  yang  semestinya,  oleh  sebab  itu diperlukan  instrument  hukum  dalam mengatasi hal tersebut. Dalam kaitannya  dengan  hukum  acara  pidana maka  ditetapkan  adanya  lembaga  pra peradilan  terhadap  pelaksanaan  upaya paksa  polisi  yang  tidak  prosedural. Lembaga  pra  peradilan  ini  sebenarnya tidak berbeda jauh dari hakim komisaris  seperti  yang  telah  diuraikan diatas.
Membicarakan tentang praperadilan  dan  hakim  komisaris sudah  barang  tentu  menimbulkan banyak permasalahan, terlebih sebenarnya di Indonesia hakim komisaris  bukanlah  hal  baru,  karena sudah pernah  ada dalam  sistem hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  sebab itu,  maka  fokus  permasalahannya adalah bagaimana efektifitas praperadilan  dan  hakim  komisaris dalam sisten peradilan pidana.

## PEMBAHASAN

## A. Lembaga Praperadilan
Lembaga yang bernama Praperadilan yang dikenal dalam
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
KUHAP,  dimaksudkan  sebagai  bentuk pengawasan  horizontal  ata  segala bentuk  upaya  paksa  yang  dilakukan aparat  penegak  hukum  dalam  proses perkara pidana agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hal ini tidak  lain  sebagai  bentuk  jaminan perlindungan hukum terhadap pembatasan  hak  atas  kemerdekaan  dan kebebasan setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi.
Perlindungan
terhadap pembatasan hak asasi tersebut sebagaimana  dimaksud  prinsip-prinsip dalam Habeas  Corpus dalam  sistem Anglo  Saxon  yang  memberikan  hak sekaligus  jaminan  fundamental  untuk melakukan  tuntutan  ataupun  gugatan terhadap  pejabat  (polisi  atau  jaksa) yang  menahannya  agar  membuktikan bahwa  penahanan  itu  benar-benar  sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam  dunia  internasional,  Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil dan Politik atau International Covenant for  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR) juga  mengisyaratkan  bahwa  apapun tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan aparat  penegak  hukum  harus  segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan, sebagai bentuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang
dilakukan  aparat  penegak  hukum dalam melakukan upaya paksa.
Penyidik  dan  penuntut  umum dalam  proses  penyidikan  maupun penuntutan berwenang melakukan upaya  paksa.  Upaya  paksa  tersebut diantaranya  adalah  tindakan  hukum berupa penyitaan, penggeledahan, penyadapan yang harus seizin pengadilan,  sedangkan  justru  untuk tindakan  penangkapan  dan  penahanan tidak diperlukan izin pengadilan. Melalui  Praperadilan  yang  merupakan wewenang  dari  Pengadilan  Negeri untuk  melakukan  pengujian  terhadap keabsahan penangkapan dan penahanan tersangka,  penghentian  penyidikan  dan penuntutan  serta  permintaan  ganti-rugi atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Sebagai perluasan  kewenangan  praperadilan yang  diatur  secara  limitatif  tersebut adalah  tentang  tuntutan  ganti  kerugian termasuk  ganti  kerugian  akibat  adanya “tindakan  lain”  yang  di  dalam penjelasan  pasal  95  ayat  (1)  KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan  lain  yaitu,  kerugian  yang timbul akibat pemasukan rumah,
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
penggeledahan  dan  penyitaan  yang tidak sah menurut hukum.
Hakikat keberadaan lembaga Praperadilan sebagai bentuk pengawasan  dan  mekanisme  komplain terhadap  proses  penegakan  hukum yang  terkait  erat  dengan  jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada jamannya aturan tentang praperadilan  dianggap  sebagai  bagian dari mahakarya ( masterpiece ) KUHAP.
Dalam  perjalanannya  ternyata  lembaga praperadilan tak dapat berfungsi secara maksimal  dan  cenderung  gagal  karena tidak  mampu  menjawab  permasalahan yang  ada  dalam  proses  pendahuluan (pra  ajudikasi).  Fungsi  pengawasan yang diperankan lembaga praperadilan, lanjutnya,  bersifat post  facto sehingga tidak sampai pada penyidikan.
Pengujiannya  hanya  bersifat  formal, mengedepankan unsur objektif, sedangkan  unsur  subjektif  tidak  bisa diawasi  pengadilan  dan  praperadilan justru terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat  formal  dan  sebatas  hanya masalah administrasi dan menjauh dari hakekat keberadaan lembaga praperadilan.
B. Hakim Komisaris
Istilah hakim komisaris sebenarnya  bukan  barang  baru  di
Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya Reglement  op  de Strafvoerdering ,  hal  itu  sudah  diatur dalam  title  kedua  tentang Van  de regter-commissaris berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai  pengawas  ( examinating  judge ) untuk  mengawasi  apakah  tindakan upaya  paksa  ( dwang  middelen ),  yang meliputi  penangkapan,  penggeledahan, penyitaan  dan  pemeriksaan  surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Selain itu, dalam Reglement op de Strafvoerdering tersebut Hakim Komisaris atau regter-commissaris dapat  melakukan  tindakan  eksekutif ( investigating  ju dge)  untuk  memanggil orang,  baik  para  saksi  (Pasal  46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi  rumah  para  saksi  maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka  (Pasal  62).  Akan  tetapi setelah diberlakukan Herziene Indische Reglement  (HIR) dengan  Staatsblad No.  44  Tahun  1941,  istilah regter- commissaris tidak digunakan lagi.
Selanjutnya istilah Hakim Komisaris  mulai  muncul  kembali dalam  konsep  Rancangan  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
diajukan  ke  DPR  pada  tahun  1974, pada  masa  Prof.  Oemar  Seno  Adjie,
S.H., menjabat sebagai Menteri Kehakiman.  Dalam  konsep  ini,  Hakim Komisaris  memiliki  wewenang  pada tahap  pemeriksaan  pendahuluan  untuk melakukan  pengawasan  pelaksanaan upaya paksa ( dwang middelen ), bertindak  secara  eksekutif  untuk  ikut serta  memimpin  pelaksanaaan  upaya paksa,  menentukan  penyidik  mana yang  melakukan  penyidikan  apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh  pihak-pihak  yang  dikenakan tindakan.
Latar  belakang  diintrodusirnya Hakim  Komisaris  adalah  untuk  lebih melindungi  jaminan  hak  asasi  manusia dalam  proses  pidana  dan  menghindari terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya selisih  antara  petugas  penyidik  dari instansi  yang  berbeda.  Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak  asasi  kemerdekaan  dan  kebebasan orang.  Penyitaan  yang  tidak  sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak  milik  orang,  dan  penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran
terhadap  ketentraman  rumah  tempat kediaman orang.
C. Efektivitas Praperadilan dan Hakim  Komisaris  Dalam  Sistem Peradilan Pidana
Hukum  merupakan  salah  satu instrument  untuk  memberikan  rasa keadilan  dalam  masyarakat.  Hukum tidak  dibuat  untuk  memberikan  rasa penderitaan  kepada  masyarakat.  Oleh sebab itu hukum harus dapat mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat  yang  lebih  banyak.  Negara merupakan  kumpulan  dari  masyarakat banyak yang memiliki berbagai macam kepentingan,  dan  semua  pengurusan kepentingan  tersebut  telah  diserahkan hak mengurusnya kepada Negara.
Sebagaimana uraian tersebut diatas  bahwa  Negara  Indonesia  adalah Negara  hukum.  Menurut  F.J.  Stahl yang merupakan salah satu ahli hukum Eropa  Kontinental  menyatakan  bahwa suatu  Negara  hukum  setidaknya  harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu: 8
1. Pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan Negara;
8 Fatakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan  Mahkamah Konstitusi    di    Indonesia (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004).
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
3. Pemerintahan  berdasarkan  undang- undang; dan
4. Adanya Peradilan Administrasi.
Indonesia yang menyatakan dirinya  sebagai  Negara  hukum  telah memenuhi  persyaratan  seperti  yang dikemukan  oleh  Stahl.  Bahkan  tentang perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  merupakan  salah  satu  yang banyak diatur dalam konstitusi Indonesia.  Terlepas  dari  seseorang sebagai orang yang terlibat dalam suatu kejahatan  ataupun  tidak,  tentang  HAM nya  tetap  dilindungi  oleh  undang- undang.  Demikian  juga  halnya  dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia, perlindungan  HAM  merupakan  hal yang tidak terpisahkan.
Dalam  sistem  peradilan  pidan yang  berlaku  saat  ini  telah  diatur tentang  praperadilan  yang  merupakan instrument  hukum  bagi  seseorang tersangka  pelaku  tindak  pidana  yang hak-hak  konstitusionalnya  dilanggar. Artinya  adalah  apabila  seseorang merasa  hak-haknya  telah  dilanggar diberikan hak untuk mengajukan praperadilan  dengan  mekanisme  yang telah diatur dalam KUHAP.
Pelembagaan praperadilan memiliki  tujuan  yang  sangat  baik dalam sistem peradilan pidana
Indonesia.  Adapun  maksud  dan  tujuan pelembagaannya adalah:
1. Perlindungan hak-hak asasi manusia,  terutama  mereka  yang terlibat  di    dalam  perkara  pidana, khususnya  pada  tahap  penyidikan dan penuntutan.
2. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.
Tindakan  upaya  paksa  yang dikenakan  instansi  penegak  hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara  bertanggung  jawab  menurut ketentuan  hukum  dan  undang-undang yang  berlaku (due  process  of  law) . Prinsip yang terkandung pada praperadilan  bermaksud  dan  tujuan guna   melakukan tindakan pengawasan horizontal  untuk  mencegah  tindakan hukum  upaya  paksa  yang  berlawanan dengan undang-undang. 9
Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari  asas  praduga  tidak    bersalah ( presumption  of  innocent )  sehingga
9 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP (Bandung: Mandar Maju, 2003).
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
tiap  orang  yang  diajukan    sebagai terdakwa  telah  melalui  proses  awal yang wajar dan mendapat perlindungan  harkat  manusianya  dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan  horizontal atas tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan terhadap  tersangka  selama  ia  berada dalam  pemeriksaan  penyidikan  atau penuntutan,  agar  benar-benar  tindakan itu  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang. 10
Tujuan  utama  adanya  hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui  dan  menjamin  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  ( human dignity ),  baik  selaku  individu  maupun sebagai anggota masyarakat.
Pengakuan  dan  jaminan  terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun  bersifat    universal    atau internasional.
Pengakuan  terhadap  harkat  dan martabat  yang  selanjutnya  disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi juga dalam arti hukum umumnya,  dan  kehidupan  hukum pidana khususnya (dalam proses
10 Tanusubroto, Peranan  Praperadilan  Dalam Hukum  Acara  Pidana (Bandung:  Alumni, 1993).
peradilan pidana), 11 disamping itu hak- hak  tersangka/    terdakwa  dapat  juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi  kekuasaan  atau  sebagai rintangan (obstacle) bagi  penegak hukum (law  enforcement  officials) yang  berbentuk  represif  dalam  proses penegakan  hukum  dimana  dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum. 12
Selanjutnya wacana pembentukan Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP,  sebenarnya  sudah  ada  sejak lama.  Gagasan  awal  hakim  komisaris disampaikan  oleh  Prof.  Oemar  SenD Adji,  S.H.  yang  saat  menjabat  Menteri Kehakiman, yang tentunya juga gagasan itu berkehendak mewakili atau sebagai  presentasi  dari  pcrlindungan Hak  Asasi  Manusia,  khususnya  peran dan  kedudukan  korban  dalam  pra proses di pengadilan, yaitu tersangka. 13
Dalam  konsep  ini,  kewenangan Hakim Komisaris ini meliputi kewenangan  eksekutif.  antara  lain melakukan tindakan penangkapan,
11 Kadri  Husin  dan  Rizki  Husin, Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia (Bandar Lampung:  Lembaga  Penelitian  Universitas Lampung , 2012).
12 Kadri Husin dan Rizki Husin
13 Indriyanto  Seno  Adji,  “Hakim  Komisaris: Solusi  ke  arah  Prinsip  Keadilan,” Majalah Hukum  dan  Pembangunan    Falkultas  Hukum Universitas Indonesia, Nomor 3 Tahun XXXII (2002): 254.
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
penahanan, penggeledahan bahkan mendatangi  saksi  maupun  tersangka yang  tidak  dapat  hadir  dengan  alasan sakit. Disini, Hakim Komisaris bertindak  proaktif  untuk  meneliti kebenaran  materiel  atas  kondisi  saksi maupun  tersangka  yang  tidak  hadir dengan  alasan  sakit  tersebut,  tanpa membentuk  suatu  Dokter  independen sebagaimana  menjadi  proses  model sekarang ini.
Tugas  dan  wewenang  Hakim Komisaris  tersebut  dilakukan  dengan permohonan  atau  tanpa  permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris.  Dengan  demikian  tindakan Hakim Komisaris di tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi  baik  sebagai  examinating judge maupun investigating judge . 14
Munculnya kembali Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun
2010 sebagaimana dalam  sistem  Eropa Kontinental seperti Belanda ini bertujuan  untuk  mengawasi  jalannya proses  hukum  acara  pidana  khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik
14 Luhut  M.P.  Pangaribuan, Pembaharuan Hukum  Acara  Pidana:  Surat-surat  Resmi  di Pengadilan  oleh  Advokat (Jakarta:  Djambatan,
2008).
dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat.
Dengan demikian pengawasan
Hakim
Komisaris ini pada dasarnya merupakan  hak  kontrol  dari  pihak yudikatif ( control van rechterlijkemacht )  terhadap  eksekutif. Oleh  karena  itulah  Hakim  Komisaris diberikan  wewenang  yang  demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik  maupun  penuntut  umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan. 15
Keberadaan hakim komisaris dalam  RUU  KUHAP  2010  adalah untuk  menggantikan  praperadilan.  Hal ini disebabkan oleh Lembaga praperadilan  ternyata  dinilai  kurang efektif  karena  bersifat  pasif  menunggu gugatan para pihak. 16 Hakim Komisaris menurut  RUU  KUHAP  memiliki kewenangan  yang  lebih  luas  dari
15 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan  dan  Penuntutan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2002).
16 Rifaldi  Jesaya  Maringka,  “Pembentukan Lembaga  Hakim  Komisaris  Dalam  Upaya Mereformasi  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia Menurut  Undang  Undang  Nomor    8  Tahun 1981,” Jurnal  Hukum  Unsrat ,  Vol.  23/No. 10/Juli-Desember (2017): 44.
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
Praperadilan.  Menurut  Pasal  75  RUU KUHAP  Hakim  Komisaris  memiliki tugas  dan  kewenangan  untuk  (a) menentukan  perlu  tidaknya  diteruskan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik  atau  Penuntut  Umum;  (b) menentukan perlu tidaknya
penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik  atau  Penuntut  Umum;  (c) menentukan perlu tidaknya pencabutan atas  penghentian  penyidikan  atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik  atau  Penuntut  Umum;  (d) menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu penyitaan, penggeledahan tempat tinggal  atau  tempat  yang  lain  yang bukan  menjadi  milik  Tersangka;  (e) memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum  membebaskan  tersangka  atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut,  jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Harus diakui, tugas dan
wewenang Hakim Komisaris sebagaimana  dirumuskan  dalam  RUU KUHAP  ternyata  lebih  luas  daripada wewenang Hakim
Praperadilan.
Karena  tidak  hanya  terbatas  pada penangkapan  dan  penahanan  ataupun
penghentian penyidikan dan penuntutan  melainkan  juga  perihal perlu  tidaknya  diteruskan  penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penuntutan,  perlu  tidaknya  pencabutan atas  penghentian  penyidikan  atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan  dan  penggeledahan,  serta wewenang  memerintah  penyidik  atau penuntut  umum  untuk  membebaskan tersangka  atau  terdakwa  jika  terdapat dugaan kuat adanya penyuiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.
Kewenangan  yang  terlalu  luas yang diberikan kepada hakim komisaris sangat memungkinkan penyalahgunaan kewenangan itu sendiri,  dan  bahkan  akan  mempersulit berjalannya  sistem  peradilan  pidana  di wilayah  Indonesia  yang  luas  ini.  Oleh sebab  itu  hakim  komisaris  yang  telah ditetapkan dalam RUU KUHAP tersebut  perlu  dilakukan  peninjauan kembali,  hal  ini  demi  untuk  efektifnya suatu  aturan  hukum  sebagi  instrument keadilan bagi masyarakat.
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  hakim komisaris  dalam  sistem  peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan  yang  sangat  luas  dapat memungkinkan mempersulit/menghambat  berjalannya sistem peradilan pidana tersebut.
Sehingga keberadaan lembaga praperadilan dinilai sudah dapat mengakomodir  perlindungan  HAM tersangka pelaku tindak pidana, sebagaimana diamanatkan oleh International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR) .

## B. Rekomendasi
Berdasarkan  pada  kesimpulan tersebut maka disarankan dalam rangka efektifitas  lembaga  praperadilan,  maka sebaiknya keberadaan lembaga tersebut tetap dipertahankan dengan menambah kewenangannya  serta  mengatur  lebih rinci kewenangan-kewenangan tersebut dalam  Undang-undang.  Hal  ini  akan dapat  meningkatkan  efektiftivitas  dan lebih efesiensi dari lembaga itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Indriyanto Seno “Hakim Komisaris: Solusi ke arah Prinsip Keadilan,” Majalah  Hukum  dan Pembangunan    Falkultas  Hukum Universitas  Indonesia, Nomor  3 Tahun XXXII (2002): 254.
Fatakhurohman et.  al.  Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2004.
Hamzah,  Andi. Hukum  Acara  Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika,
1996.
Harahap , M.  Yahya. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2001.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar
Grafika, 2002.
Husin,  Kadri  dan  Rizki  Husin. Sistem
Peradilan  Pidana  di  Indonesia .
Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas  Lampung  , 2012. Maringka, Rifaldi Jesaya. “Pembentukan  Lembaga  Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut
Undang Undang Nomor  8 Tahun 1981,” Jurnal  Hukum  Unsrat , Vol.  23/No.  10/Juli-Desember
(2017): 44. Mertokusumo,Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2005.
Johansyah,  Efektivitas  Praperadilan  dan  Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Halaman 33-45
Mujahidin,  Ahmad. Peradilan  Satu Atap  di  Indonesia .  Bandung:  PT
Refika Aditama, 2007.
Soeparmono,  R. Praperadilan  dan Penggabungan  Perkara  Ganti Kerugian dalam KUHAP . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Tanusubroto. Peranan  Praperadilan Dalam  Hukum  Acara  Pidana . Bandung: Alumni, 1993.
Pangaribuan, Luhut M.P.
Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat . Jakarta: Djambatan, 2008.