## PENDAMPINGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DENGAN E-FILING
Hendro Lukman 1 , Clarra Kezia 2 , Esperansya Desmonda Woen 3 dan Irene Kim Lie 4
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Eknomi & Bisnis, Univesitas Tarumanagara Jakarta Email:hendrol@fe.untar.ac.id
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univetsitas Tarumanagara Jakarta Email: clarrakezia.ck@gmail.com
3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univetsitas Tarumanagara Jakarta Email: esperansya.125210116@stu.untar.ac.id
4 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univetsitas Tarumanagara Jakarta Email: irenekimlie12@gmail.com

## ABSTRACT
The tax ratio is needed to predict state revenue. Increasing the tax ratio is highly dependent on the compliance of taxpayers who report their taxes. The factor affecting Reporting is the ease of submitting Annual Tax Returns (SPT). The government through the Directorate General of Taxes (DGT) has reformed the SPT reporting system from paper to digital form by creating an e-filing application. E-filing was introduced several years ago, but until 2023 not all taxpayers can use it properly, especially Individual Taxpayers (WPOP). The huge of WPOP and the limited number of tax personnel, then the DGT has formed a Tax Volunteer (RP) to assist (WPOP in reporting SPT. The Universitas Tarumanagara Tax Volunter Team (RP) in 2023 assists the West Jakarta Regional Office DGT assisting WPOP at the Tambora and Taman Sari Primary Tax Service Offices (KPP). The method is carried out face-to-face to the WPOP using a laptop provided by the KPP which before being assigned is equipped with tax knowledge, the technical use of e-filing, and the code of ethics and communication. Debriefing and good cooperation with the Tax Service Office, RP has completed the task well, as evidenced by the assessment of the WPOP served on Attitude, Knowledge and Communication. Effective RP provides benefits and makes DGT's work easier, for students as a place for technical practical training and soft skill development, as well as for institutions as media for promotion. So, RP activities need to be carried out in the coming years.
Keywords : Tax Volunteer, Indivual Taxpayer, e-filing, Tarumanagara University

## ABSTRAK
Rasio pajak diperlukan untuk memprediksi penerimaan negara. Peningkatan rasio pajak sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Faktor yang mempengaruhi pelaporan adalah kemudahan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi sistem pelaporan SPT dari kertas ke bentuk digital dengan membuat aplikasi e-filing. E-filing sudah diperkenalkan beberapa tahun lalu, namun hingga tahun 2023 belum semua wajib pajak dapat menggunakannya dengan baik, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Besarnya WPOP dan keterbatasan jumlah pegawai pajak, maka DJP telah membentuk Relawan Pajak (RP) untuk membantu (WPOP dalam melaporkan SPT. Tim Relawan Pajak (RP) Universitas Tarumanagara tahun 2023 membantu Kanwil DJP Jakarta Barat mendampingi WPOP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tambora dan Taman Sari. Metode dilakukan dengan tatap muka WPOP menggunakan laptop yang disediakan KPP yang sebelum ditugaskan dilengkapi dengan pengetahuan perpajakan, teknis penggunaan e -filing, dan kode etik dan komunikasi. Pembekalan dan kerjasama yang baik dengan KPP, RP telah menyelesaikan tugas dengan baik, dibuktikan dengan penilaian WPOP yang bertugas pada Attitude, Knowledge and Communication . Kontribusi kegiatan ini bagi Pekerjaan DJP lebih mudah, bagi mahasiswa sebagai tempat pelatihan praktek teknis dan pengembangan softskill , serta bagi institusi sebagai media promosi, sehingga kegiatan RP perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang.
Kata kunci : Relawan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, E-filing, Universitas Tarumanagara

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk negara. Pemungutan pajak ini sudah terjadi sejak dulu kala, bahkan terjadi sebelum tahun masehi. Misalnya saja pada disnati Qin (221-206 SM) dan Han (25 SM – 220 M) telah membentuk adanya institusi perpajakan dan sistem perpajakan (Ma, 2020). Raja Herodes yang berkuasa di Tanah Yudea (37 – 4 SM) mengumpulkan pajak dari rakyat untuk membangun kota Caesarea Maritima ((Laughlin, 2016). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Dari kajian sejarah menunjukkan telah terjadi sistem perpajakan, yang
Vol. 6, No. 2, Agustus 2023, Hal. 400-408
dikenal dengan upeti, seperti pada kerajaan Bali Kuno yang mengenakan pajak atas penjualan barang-barang tertentu (Arta, 2019), Raja Udayana yang menetapkan restribusi (Budiasih, 2012), Kerajaan Singosari menetapkan mekanisme administrasi dan akuntabilitas dalam pengenaan pajak (Sukohartono & Qudsi, 2008). Jadi, masalah perpajakan bukan hanya dihadapi oleh masyarakat modern saat ini saja, tetapi sudah sejak dahulu kala, sejak terbentuknya suatu pemerintahan atau negara.
Seperti pada pemerintahan kerajaan masa lampau. Pajak dibutuhkan oleh negara untuk keperluan masyarakat dan negara. Di Indonesia, pajak sendiri merupakan komponen utama sumber penerimaan negara pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensinya penerimaan dari sektor perpajakan harus dioptimalkan agar rencana pembangunan dapat terealisasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rasio pajak (perbandingan Wajib Pajak (WP) yang membayar dan melapor dibanding dengan total WP masih rendah padahal kebutuhan dana untuk pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring kebutuhan dana untuk pembangunan fisik dan masyarakat yang setiap tahunnya meningkat.
Untuk meningkatkan rasio ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi ke arah teknologi. Untuk menghindari pertemuan WP dengan Petugas Pajak secara fisik, DJP telah mengembangkan software e-filing untuk memudahkan WP melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online sehingga pelaporan SPT Tahunan dapat dilaksanakan dimanapun, kapanpun dan tanpa harus bertemu petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penggunaan e-filing dapat meningkatkan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan, seperti yang terjadi pada KPP Pratama Makassar Utara yang mampu meningkatkan pelaporan SPT Tahunan lebih dari 50 % selama tahun 2016-2018 (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020). Selain itu, penyampaian SPT secara elektronik mempunyai pengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (Suharsono, 2018)
Implementasi menggunakan e-filing bagi WP berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 170SS Secara E-Filling (Febriani dan Andi, 2016). Kemudian dikuatkan dengan PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan). Namun, implementasi e-filing belumlah berjalan selancar diharapkan. Dari jumlah WP yang terdaftar 17.35 juta (kontan.ac.id) masih banyak yang tidak biasa menggunakan aplikasi e-filing. E-filing adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik secara online dan Real time (Suwardi, 2020), dengan kata lain pelaporan dengan menggunakan komputer atau alat teknologi komunikasi lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan usaha DJP untuk melakukan pendampingan bagi WP, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan SPT dengan e-filing yang belum semua menggunakannya.
Jumlah WPOP tidak sebanding dengan jumlah tenaga penyuluhan di KPP. Petugas Pajak bukan hanya mendampingi WPOP untuk mengisi SPT, tetapi juga melakukan pemeriksaan, penyuluhan dan lainnya. Oleh sebab itu DJP pihak independen, tenaga yang biasa dengan teknologi informasi yang membantu DJP dalam mendampingi dan asistensi WPOP melakukan pelaporan SPT dengan e-filing. Salah satunya adalah melalui kontribusi Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negara. Peran aktif Perguruan
Tinggi dengan memaparkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak mereka merupakan kontribusi yang dapat diberikan dalam rangka membantu DJP. Salah satu program kerja DJP adalah membentuk Tim Relawan Pajak (TRP) yang berasal dari beberapa Perguruan Tinggi terpilih. Relawan Pajak dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.
Selain berkontribusi untuk Indonesia, bagi mahasiswa yang tergabung dalam TRP juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri dan memperluas jaringan. Pengalaman melayani WP di lapangan akan menjadi modal bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu pilar dari tridharma perguruan tinggi.
Perpajakan di Indonesia setelah kemerdekaan terdapat dalam UUD 1945 pada pasal 23A UUD 1945. Pada pasal tersebut dicatat bahwa Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam Undang-Undang. Seperti halnya terjadi pada masa lalu, pajak bagi Indonesia untuk mendukung kegiatan pembangunan negeri pada berbagai bidang yang meliputi pembangunan ekonomi, masyarakat, sosial dan lainnya. Menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan meningkatkan kemakmuran masyarakat merupakan alasan mengapa semua aspek pembangunan itu dilakukan. Contohnya, melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, menyediakan vaksin, pendidikan gratis kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (artinya bersifat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2018:1). Definisi ini mengartikan bahwa rakyat wajib membayar pajak kepada pemerintah. Fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan fungsi pengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2021). Dengan demikian, pajak akan berlaku kepada seluruh rakyat, dan pajak diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur dengan perundangan. Salah satunya perundangan yang mengatur ketentuan umum yang direformasi sejak tahun 1883, dan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi perekonomian sehingga terakhir dikeluarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan di harmonisasikan seluruh perundang-undangan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022.
Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan siapa saja yang harus membayar pajak atau yang dikenal dengan sebutan Wajib Pajak (WP). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan WP adalah “orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan”. WP disebut juga sebagai subyek pajak. Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang dibagi berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dibuktikan dengan terdaftarnya subjek pajak pada DJP dengan bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Subjek pajak dapat dikenakan pajak ketika terdapat objek pajak. Objek pajak adalah transaksi atau obyek yang menjadi dasar untuk
dihitung dan menjadi terutang pajak bagi subjek pajak. Dengan demikian, seseorang akan menjadi WP harus terpenuhi dua unsur, yaitu Subjek Pajak dan Objek Pajak.
Pajak yang pasti berlaku bagi seluruh WP adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Susyanti dan Dahlan (2015:51). Penghitungan PPh oleh WPOP dihitung dengan Tarif Pajak dikali Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP adalah penghasilan seseorang setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan PTKP adalah faktor pengurangan dari penghasilan yang diperoleh WPOP yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh (Resmi, 2018:125). Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan tarif khusus yaitu tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final (Sudirman dan Amiruddin, 2015:82). Sedangkan PPh terutang (kewajiban untuk membayar) bagi WPOP dibedakan dari jenis penghasilan yang diperoleh WPOP. Jika WPOP melakukan usaha sendiri, maka besarnya PPh yang terutang atau harus dibayar dihitung sendiri dengan mengikuti Undang-Undang PPh pasal 17, dan membayarnya sendiri. WPOP mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja (sebagai karyawan), besarnya PPh akan dihitung dan melakukan pembayaran ke kas negara oleh pemberi kerja. Pada akhir tahun pajak, pemberi kerja akan memberikan SPT Karyawan yang dikenal dengan SPT 1721 (SPT 1721A1 untuk karyawan swasta, dan SPT 1721A2 adalah untuk ASN, TNI/POLRI dan pensiunan). Pemberi kerja disini disebut Wajib Potong, WP yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menghitung, mengumpulkan dan membayarkan pajak karyawannya. Jadi, setiap WPOP tetap membayar PPh, walaupun WPOP sebagai karyawan tidak melakukan penyetoran PPh sendiri.
Selain menghitung dan membayar pajak sendiri, WPOP juga diwajibkan melakukan laporan pajak secara mandiri. Hal ini diatur sejak tahun 1983 di mana terdapat perubahan dalam peraturan perpajakan yaitu dari sistem ditentukan oleh pemerintah ke sistem self assessment . Sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri. Diserahkannya kepercayaan ini menuntut Wajib Pajak untuk mengerti ketentuan perpajakan yang ada sebab Undang-Undang menyerahkan kewenangan kepada DJP untuk mengawasi para WP sebagai bentuk penegakan hukum. WP yang melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak akan menghadapi sanksi administratif pidana. Dalam penerapan Self Assessment System berpotensi terjadi kesalahan yang dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan WP baik dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan. Pelaporan PPh dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan dan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, Harta dan kewajiban; dan/atau, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2018:42). Khusus
untuk SPT WPOP, terdapat beberapa jenis bentuk. Jenis SPT Tahunan (SPT) disesuaikan dengan sumber penghasilan dan nilai penghasilan yang diperoleh oleh WPOP. SPT digunakan oleh WPOP terdiri dari:
1. WPOP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain, SPT yang digunakan adalah SPT Formulir 1770.
2. WPOP mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta per tahun, SPT yang digunakan adalah SPT formulir 1770S.
3. WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 60 juta per tahun, SPT yang digunakan adalah SPT Formulir 1770SS.
Untuk sukses menggunakan e-filing untuk kebutuhan melaporkan SPT, diperlukan bukan hanya pemahaman peraturan perpajakan dan sikap kemandirian WPOP, tetapi juga kemampuan menggunakan aplikasi atau pengetahuan mengenai sistem informasi. Mandiri dalam hal ini berkaitan dengan kecakapan personal, di mana kecakapan ini menunjang seseorang agar mampu hidup mandiri dengan melakukan dan memahami aktivitas yang biasa dilakukan. Pengetahuan penggunaan aplikasi berhubungan dengan proses pelaporan yang sudah menggunakan aplikasi e-filing di mana prosedur berbasis kertas dan digital sangat berbeda. Dengan demikian WPOP masih membutuhkan pendampingan atau asistensi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-filing.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan membentuk Tim Relawan Pajak (TRP) yang berasal dari mahasiswa/i Untar. Kesempatan menjadi TRP terbuka bagi semua mahasiswa/i dari seluruh program studi. Namun dalam praktiknya, hanya mahasiswa/i prodi akuntansi yang mendaftar. Hal ini kemungkinan prodi akuntansi mempelajari perpajakan lebih dalam dari prodi lainnya.
Secara garis besar metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut Tahap 1 : Memberikan informasi rekrutmen TRM kepada Mahasiswa Tahap 2 : Melakukan seleksi berdasarkan lamaran yang masuk ( desk review )
Tahap 3 : Menentukan Tim Relawan Pajak dan menyerahkan ke DJP Kanwil Jakarta Barat Tahap 4 : Melakukan pembekalan kepada TRM Tahap 5 : Penandatangan Kode Etik
Tahap 6 : Pelaksanaan pendampingan pengisian SPT untuk WPOP di KPP yang ditetapkan oleh DJP Kanwil Jakarta Barat
Tahap 7 : Monitoring pelaksanaan di KPP oleh Team Dosen Tahap 8 : Pelaporan pelaksanaan dari TRM
Sebelum melakukan tugas asistensi di KPP, TRP diberi pembekalan pengetahuan mengenai pajak, pajak WPOP, menghitung pajak WPOP, etika dan komunikasi, melakukan simulasi pengisian SPT dengan menggunakan e-filing, dan diakhir dengan memberikan informasi dan pelatihan pemadanan Nomor Induk Kependudukam (NIK) dan NPWP untuk mengantisipasi bila ada dari WPOP yang ingin memadankan NPWP nya dengan NIK
Kegiatan pembekalan dilakukan antara bulan Februari 2023 secara tatap muka. Pelaksanaan asistensi dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPP sebagai tepat TRP melaksanakan tugas. Pemantauan pelaksanaan TRP dilakukan oleh dosen Pembina yang tergabung dalam Tax Center Universitas Tarumanagara dan ketua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan penugasan dari DJP Kanwil Jakarta Barat dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 April 2023. KPP yang melayani adalah KPP Pratama Tambora dan KPP Pratama Taman Sari Jakarta. Pendampingan dilakukan bagi WPOP yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan Formulir SPT 1770S dan 1770SS. Komputer atau laptop disediakan oleh KPP. Komputer atau laptop yang digunakan TRP senantiasa dalam posisi sudah pada situs djponline.go.id. WPOP datang dengan membawa formulir 1721 A1/A2 dan catatan harta/huang. TRP mempersilahkan WPOP menginput NPWP dan Kata Sandi. Lalu TRP menuntun pengisian SPT pada modul e-filing. WPOP melakukan input data SPT dan dikonfirmasi ulang oleh TRP. TRP dilarang melakukan input data pajak WPOP, yang perlu dilakukan adalah memeriksa dan meminta WPOP memeriksa kembali data yang diinput WPOP sebelum data SPT dikirim untuk mendapatkan notifikasi dari sistem. Pelayanan dilakukan sesuai jam kerja KPP. Gambar 1 merupakan dokumentasi pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT WPOP di KPP.
Gambar 1 Foto Kegiatan
Kegiatan berakhir satu minggu setelah tanggal 30 Maret 2023 khusus di KPP Taman Sari untuk mengantisipasi adanya WPOP yang telat menyampaikan SPT sampai batas waktu sesuai peraturan perundangan-undangan, sedangkan di KPP Pratama Tambora berakhir tanggal 31 Maret 2023.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil diskusi dengan Kepala Pelayanan KPP Pratama Tambora dan KPP Taman Sari, TRM dari Universitas Tarumanagara sangat membantu mereka dalam memberikan pendampingan atau asistensi pengisian SPT Tahunan bagi WPOP. Kesigapan, keterampilan dan kedisiplinan TRM sangat membantu dalam meringankan tugas Petugas Pajak KPP dalam melayani WPOP. Memang animo WPOP untuk datang ke KPP untuk mengisi SPT secara e-filing tidak sebanyak sebelum tahun 2020, namun WPOP yang datang ke KPP selalu ada dan hampir TRM yang melayaninya pada jam kerja kantor. Petugas Pajak KPP hanya mengawasi dan memberikan arahan apabila ada kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh TRM, dan memberikan konsultasi ke WPOP jika diperlukan. Jadi, dengan adanya TRM ini, sangat membantu meringankan kerja petugas pajak KPP. Selama masalah WPOP dapat ditangani oleh TRM, petugas pajak dapat melakukan tugas rutin lainnya.
Manfaat kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa pihak. Manfaat bagi pihak DJP, meringankan kerja DJP dalam membantu WP melaporkan SPT dengan e-filing dan dapat meningkatkan rasio pelaporan WP dan rasio pajak. Manfaat bagi WP khususnya WPOP, telah menunaikan kewajiban lapor kewajiban pajak dengan cepat dan aman, dan merasa lebih nyaman dilayani oleh mahasiswa yang mengampuni kemampuan menggunakan komputer. Dari sisi mahasiswa, kegiatan ini sangat bermanfaat. Dua manfaat yang diperoleh didapat mahasiswa, yaitu:
1. Kemampuan Teknis.
Mahasiswa melakukan pekerjaan teknis dari teori yang diperoleh saat belajar di kampus. Selain itu, mahasiswa juga mendapat pengalaman bagaimana menghadapi kasus perpajakan yang sebenarnya yang dihadapi WPOP dari asistensi yang diberikannya atau solusi yang diberikan oleh Petugas Pajak.
2. Kemampuan Soft Skill
Mahasiswa yang masuk dalam TRP Universitas Tarumanagara, mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan orang umum, berkomunikasi, mentaati kode etik yang ditetapkan, bekerjasama dalam tim dan dengan TRP dari Tax Center lain dan dengan petugas pajak, menerapkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas, yaitu dengan bertugas sesuai jadwal dan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh KPP.
Terakhir manfaat bagi institusi, yaitu Universitas Tarumanagara, kegiatan ini sebagai bukti sumbangsi perguruan tinggi bagi masyarakat dan negara, dan juga sebagai promosi. Sedangkan bagi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara sebagai evaluasi hasil pembelajaran di bangku kuliah dan bahan evaluasi perbaikan kurikulum.
Dari hasil survey yang dilakukan oleh KPP atas pendampingan dan asistensi TRP menunjukkan pelayanan TRP memuaskan WPOP. Ini terlihat dari dari hasil kuesioner yang disiapkan oleh KPP, sebagai bahan evaluasi Relawan Pajak di KPP dan evaluasi Tax Center Untar sebagai mitra dari DJP Kanwil Jakarta Barat. Hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1

## Kepuasan Pelayanan Tim Relawan Pajak
Butir Penilaian
Skala Penilaian
Jumlah Responden Sangat tidak setuju Tidak Setuju Cukup Setuju Setuju Sekali Sikap 1 0 1 5 31 38 Pengetahuan 1 0 0 6 30 38 Komunikasi 1 0 1 5 31 38
Tabel tersebut menunjukkan bahwa 78,95% menyatakan kalau kegiatan dan hasil kerja TRP Universitas Tarumanagara sangat memuaskan (sangat setuju), 13,16 menyatakan puas (setuju). Hasil evaluasi ini menunjukkan mayoritas menganggap kegiatan ini sangat bermanfaat. Penilaian puas terlihat pada penilaian WPOP terhadap Sikap, Pengetahuan dan Komunikasi TRP Universitas Tarumanagara.

## 4. KESIMPULAN
Dengan berakhirnya kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan arahan dari DJP Kanwil Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan ini masih membawa manfaat bagi WPOP yang masih membutuhkan pendampingan dan asistensi pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Pelaporan SPT dengan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan karena merasa lebih praktis, mudah, cepat, efisien (Suharsono, 2018), aman dan cepat (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020). Kegiatan ini adalah mempunyai mutual benefit dari DJP dan Perguruan Tinggi. Dengan adanya kegiatan Relawan Pajak beban kerja DJP pada akhir masa pelaporan SPT menjadi lebih ringan, dan tetap melaksanakan pekerjaan rutin atau pokoknya. Bagi Perguruan Tinggi, khususnya yang mempunyai tax Center merupakan media untuk pembelajaran secara praktik dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kegiatan Proyek Kemanusiaan.
Dari hasil evaluasi ini, dapat disarankan bahwa kegiatan ini sebaiknya tetap berjalan pada tahun-tahun berikutnya. Manfaat bagi DJP meringankan beban kerja petugas pajak saat akhir penyampaian SPT dan tidak banyak mengganggu pekerjaan lainnya. Jika dilihat yang dilayani oleh TRP Universitas Tarumanagara di salah satu KPP hanya 38 WPOP, ini menunjukkan bahwa masih ada WPOP yang belum memahami atau memerlukan pendampingan pengisian SPT Tahunan dengan e-filing.
Selain itu, dengan kegiatan ini mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa menjadi “sadar pajak” yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan bela negara. Bagi mahasiswa, ini merupakan on the job training yang sangat baik karena langsung menghadapi masalah yang ada di dunia nyata sehingga dapat memperkuat keterampilan dan pengetahuan
Lukman, et al.
mereka mengenai pajak orang pribadi, dapat lebih memahami dan mencintai perpajakan, serta mengembangkan soft skill mereka.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Pada kesempatan ini, kami hendak menyampaikan apresiasi kami kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tambora, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Taman Sari dan Tax Center Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan bagi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dapat berpartisipasi membantu DJP dalam meningkatkan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunannya dengan e-filing dan terlaksananya kegiatan ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini demi terlaksananya kegiatan ini.

## REFERENSI
Arta, K, S. (2019). Perdagangan Di Bali Utara Zaman Kerajaan Bali Kuno Perspektif Geografi Kesejarahan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 5 (2), 112-121.
Budiasih, G. A.N dan Sukoharsono E.G. (2012). Accounting Practices and The Use of Money in The Reign of King Udayana in Bali: An Ethnoarchaeological Approach. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, 20 – 23 September 2012 . Febriani, L., & Andi. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang . Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 9 (2), 179-191.
Laughlin, V, A. (2016). The Architectural Patronage and Political Prowess Of Herod The Great. Journal of Ancient History and Archeology, Vol. 3(2), 13-24. Lukman, H., Wijaya, M, F, D, I., Trisnawati, E., & Wijaya, P, W. (2020). Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 478 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).pp. 1050-1055
Ma, T, W. (2020). Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Qalbi, S, A., Rustan., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. Jurnal Riset Perpajakan, Vol 3 (1), 39-46. Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Suharsono, A. (2018). E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Simposium Nasional Keuangan Negara , 336-354. Sukoharsono, E. G, Dan Qudsi. N. (2008). Accounting In The Golden Age Of Singosari Kingdom: A Foucauldian Perspective. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 2008 .
Sudirman dan Amiruddin Antong. (2012). Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik. Malang: Penerbit Empat Dua Media.
Susyanti, J & Dahlan, A. (2015). Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi. Malang: Penerbit Empat Dua Media.
Suwardi. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Simposium Nasional Keuangan Negara , 656-1115. Waluyo. (2021). Akuntansi Pajak Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.