## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING
Riris Nisantika 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Muhammad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { ririsnisantika77@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , jodi.setianto@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terkait bagaimana  keabsahan  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  pencantuman klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  pada financial  technology berbasis peer  to  peer  lending dan  Bagaimana  seharusnya  mitigasi  risiko  dan tanggung  jawab  penyelenggara  terhadap  pemberi  pinjaman  dalam  hal  terjadinya pinjaman gagal bayar pada financial technology berbasis peer to peer lending . Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  pedekatan  yang digunakan  adalah  Pendekatan  Konseptual  dan  Pendekatan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Teknik  analisis  bahan  hukum  adalah  pengolahan  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Adapun  keabsahan  perjanjian  pinjam  meminjam  pada  Fintech  berbasi  P2P  Lending apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjajian tersebut dapat batal demi hukum karena  bertententangan  dengan  Pasal  1337  KUH  Perdata.  Selanjutnya  mengenai akibat  hukum  beberapa  aturan  seperti  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlundungan  Konsumen  memberikan  sanksi  berupa  pidana  penjara  dan denda,  sedangkan  menurut  POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa  Keuangan  adapun  akibat  hukumnya  adalah  dengan  memberikan  sanksi administratif  seperti  peringatan  tertulis,  denda,  ataupun  penutupan  usaha. Pengaturan  mitigasi  risiko  Fintech  berbasis  P2P  Lending  tercantum  dalam  BAB  V POJK  No.77/POJK.01/2016  Dan  Mengenai  tanggungjawab,  dilihat  dengan  sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena  sama  sama  memperoleh  kuasa  dari  pemberi  pinjaman,  namun  dalam  hal tanggungjawab  saat  berbeda  dilapangan.  Perbankan  akan  ikut  bertanggungjawab apabila  terdapat  gagal  bayar  dengan  melakukan  penagihan  atau  sita  aset, sedangkan  penyelenggara  P2P  Lending  tidak  akan  ikut  bertangungjawab  apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal ini.
Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Gagal Bayar, Peer to Peer Lending

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  how  the  legality  and  legal consequences  arising  from  the  inclusion  of  an  exoneration  clause  in  lending  and borrowing  agreements  in  peer  to  peer  lending-based  financial  technology  and  how should the risk mitigation and responsibility of the operator to the lender occur in the
event  of  a  failed  loan.  pay  on  peer  to  peer  lending  based  financial  technology.  The type of research used is normative legal research. The type of approach used is the Conceptual Approach and the Legislative Approach. The technique of analyzing legal materials is processing legal materials obtained from library research. The results of the study show that the validity of the loan agreement on P2P Lending-based Fintech if  there  is  an  exoneration  clause,  the  agreement  can  be  null  and  void  because  it  is contrary  to  Article  1337  of  the  Civil  Code.  Furthermore,  regarding  the  legal consequences  of  several  regulations  such  as  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  sanctions  are  in  the  form  of  imprisonment  and fines,  while  according  to  POJK.07/2013  concerning  Consumer  Protection  in  the Financial  Services  Sector,  the  legal  consequences  are  to  provide  administrative sanctions  such  as written  warnings, fines  ,  or  business  closure.  P2P  Lending-based Fintech  risk  mitigation  arrangements  are  listed  in  CHAPTER  V  POJK No.77/POJK.01/2016 And regarding responsibilities, viewed from the banking system, P2P  Lending  organizers  are  not  much  different  in  their  duties  with  banks  because they  both  obtain  power  of  attorney  from  the  lender,  but  in  responsibilities  when different  in  the  field.  Banks  will  be  responsible  if  there  is  a  default  by  collecting  or confiscation of assets, while the P2P Lending operator will not be responsible if there is a default because there are no rules that regulate this.
Keywords: Exoneration Clause, Default, Peer to Peer Lending

## PENDAHULUAN
Era  Globalisasi  membawa  banyak pengaruh  dalam  kemajuan  kehidupan. Perkembangan      teknologi      dari      tahun ke      tahun      terus      mengalami  kemajuan (Ardhya, 2019: 91).
Salah satu perkembangan  pesat  yang  dapat  dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pengaruh
adanya
perkembangan  teknologi  informasi  adalah tidak  adanya  batas  di  dunia  karena informasi  apapun  dapat  diketahui  dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi  yang  dapat  dilihat  secara langsung  adalah  penggunaan  internet. Penggunaan  internet  sekarang  ini  telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya.  Internet  menghubungkan orang  dari  berbagai  belahan  dunia. Internet banyak digunakan untuk komunikasi,  mencari  data,  dan  termasuk untuk  melakukan  perdagangan.  Internet membawa  berbagai  perkembangan,  salah satunya  adalah  perkembangan  dalam bidang ekonomi.
Perkembangan  teknologi  informasi yang menggunakan internet mempermudah    kegiatan  perekonomian, karena  banyak  kegiatan  ekonomi  yang dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan internet.  Kegiatan  perekonomian  dengan
menggunakan internet berkembang secara pesat sehingga mendorong perkembangan dalam bidang perekonomian salah satu perkembangannya yaitu terdapatnya aplikasi  perekonomian  khusunya  aplikasi keuangan.  Berbagai  Lembaga  keuangan turut  memanfaatkan  hal  tersebut  dengan cara  menghadirkan  lembaga  keuangan berbasis  teknologi  atau  yang  sering disebut dengan lembaga keuangan financial technology (fintech) (Disemadi.,2020:33). Aplikasi Fintech muncul  sebagai  bentuk  perkembangan dalam  dunia  perekonomian  khususnya dalam  bidang  keuangan  yang  diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan  berbasis  digital  (Imanuel,  2017: 134). Perkembangan jasa perbankan yang menggunakan  teknologi  sebagai  tenaga pendukung  harus  disertai  pula  perangkat hukum yang memadai (Prabawa, 2019:2).
Fintech memiliki  beragam  jenis aplikasi  yang  dapat  digunakan  konsumen dalam  bidang  keuangan.  Jenis-  jenis aplikasi fintech yang berkembang bertujuan  untuk  memudahkan  konsumen dalam menggunakan aplikasi fintech karena aplikasi fintech dibedakan menurut jenis kebutuhan konsumen. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, jenis  aplikasi fintech yang  berkembang  di
Indonesia  antara  lain  adalah personal finance,  information  and  feeder  site, account aggregator, financing and investment,  digital  payment (Napitupulu, 2017:25).  Dari  berapa  jenis  layanan  yang tersedia  oleh  keberadaan  perusahaan fintech, jenis layanan peer to peer landing /  pinjaman  online  dan fintech penyedia layanan pembayaran yang penggunaannya relatif digunakan
masyarakat  bila  dibandingkan  dengan jenis yang lain.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  bahwa P2P  (peer-to-peer) Lending adalah  penyelenggaraan  layanan jasa  keuangan  untuk  mempertemukan Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem  elektronik  dengan  menggunakan jaringan internet dengan tidak memberikan jaminan (agunan). Layanan
P2P
merupakan  penyelenggara  badan  hukum Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola, dan  mengoperasikan  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Akhir-akhir  ini  Isu  hukum  yang banyak  menjadi  perhatian  para  pengguna layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi semakin beragam,salah satunya yakni terkait dengan  kontrak  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  tergolong sebagai  kontrak  konsumen  atau  kontrak komersial, karena berkaitan dengan permasalah  yang  ada  dalam  kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana penyelenggara menerapkan  klausula  eksonerasi  terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar. Isu hukum lain yang menjadi perhatian adalah apakah dengan mencantumkan  klasula  eksonerasi  pada kontrak  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  penyelenggara  itu dilarang  dan  penyelenggara  melakukan wanprestasi  serta  apa  akibat  hukum  yang ditimbulkan  apabila  dalam  suatu  kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencantumkan klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk pertanggung  jawaban  pihak  perusahaan penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam
uang  berbasis  teknologi  informasi  terkait dengan  pelanggaran  aturan  hukum  yang melarang penggunaan pengalihan tanggung jawab penyelenggara.
Pasal  18  ayat  2  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  yaitu  “melarang pelaku  usaha  mencantumkan  klausula baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat,  tidak  bisa  dibaca  dengan  jelas atau  pengungkapannya  sulit  dimengerti” (Brahmanta,  2016:  40).    Berbeda  dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  yang  secara eksplisit  memuat  akibat  hukum  terhadap klausula  baku  yang  melanggar  ketentuan, berupa  batal  demi  hukum  klausula  baku tersebut,  namun  ketentuan  Otoritas  Jasa Keuangan  tidak  mengatur  secara  eksplisit akibat  hukum  dari  klausula  baku  yang dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara  pinjaman  online  terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan  ancaman  sanksi  administrasi.
Mengenai  Undang-Undang  Perlindungan
Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan  bahwa  setiap  konsumen haruslah  dilindungi  hak-haknya  serta jaminan mengenai perlindungan konsumen  mendapat  cukup  perhatian karena  sebagai  konsumen  seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi, diberikan hak untuk mendapatkan  informasi  yang  jelas  dan tentunya  hak  untuk  tidak  didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.
Pada saat ini dalam setiap website atau  aplikasi peer  to  peer  lending , tercantum disclaimer bagi  pengguna, berikut  adalah  sebagian  dari disclaimer tersebut:
a.  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan  perdata  antara  Pemberi Pinjaman dengan Penerima
Pinjaman,  sehingga  segala  risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung  sepenuhnya  oleh  masing – masing pihak.
b.  Risiko  kredit  atau  gagal  bayar ditanggung sepenuhnya  oleh  pemberi pinjaman,  tidak  ada  lembaga  atau otoritas negara yang bertanggungjawab  atas  risiko  gagal
bayar ini kecuali penyelenggara fintech  peer  to  peer  landing terbukti lalai  dalam  menjalankan  bisnis  yang disebabkan  oleh  pegawai,  pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara fintech  peer  to  peer landing yang  bertanggungjawab  atas resiko tersebut.
Beranjak  dari  kasus  yang  ada, CNCB  mencatat  permasalahan  mengenai peminjaman online di Indonesia (cncbindonesia.com,  9  Oktober  2019) dimana  dari  7,05  Triliun  dana  pinjaman fintech yang  ada,  44,8  Miliar  terdapat masalah  mengenai  kredit  macet.  Angka mengenai  kredit  macet  atau  bermasalah mengalami  kenaikan  1,5  %  pada  tahun 2018  dan  pada  tahun  2019  mengalami kenaikan sebesar 3 % (Kharisma, 2020:2). Selanjutnya  di  lansir  dari  Kontan.co.id, Juru  Bicara  Otoritas  Jasa  Keuangan, Sekar  Putih  Djarot  menyampaikan  bahwa apabila terjadi gagal bayar yang disebabkan  oleh  peminjam  dana,  hal tersebut sepenuhnya menjadi
tanggungjawab  pemberi  pinjaman  atau investor.  Pengelenggara  atau  pihak peer to  peer  lending di  Indonesia  sebatas meminta  sesuai deadline yang  ada dengan  prosedur  yang  telah  tertuang dalam
Peraturan OJK Nomor 77/POK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Apabila  pihak  penyelenggara melakukan  hal  yang  tidak  sebagaimana mestinya seperti menyebarkan data identitas  peminjam  yang  bersifat  privasi, meneror  dan  melakukan  perbuatan  kasar, pihak  OJK  akan  mengklaim  bahwa penyelenggara peer  to  peer  lending tersebut adalah ilegal. Karena peer to peer lending yang  legal  dan  telah  diawasi  oleh OJK  akan  terdaftar  di  website  OJK  dan aturan  serta  wewenangnya  mengenai penagihan  dana  ke  peminjam  telah  diatur dalam
Peraturan OJK Nomor 77/POK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Masalah  perlindungan  konsumen
akan senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  serta perkembangan  konsumen  sendiri  sebagai
manusia yang senantiasa berubah. Dalam peer  to  peer  lending di  Indonesia, pengguna  dalam  arti  pemberi  pinjaman memiliki  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi, hal  ini  dikarenakan  pemberi  pinjaman memberikan  pinjaman  tanpa  agunan  dan tidak mengenal langsung peminjam.
Pengaturan peer  to  peer  lending saat  ini,  penyelenggara peer  to  peer lending tidak  memiliki  tanggung  jawab yang besar dalam perlindungan konsumen,  karena  mereka  tidak  akan bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam peer  to  peer  lending, sementara penyelenggara  mengambil  keuntungan ( service charge ) dari setiap transaksi peer to  peer  lending yang  berhasil.  Hal  ini menimbulkan ketimpangan  posisi  diantara penyelenggara peer  to  peer  lending dengan pemberi pinjaman sebagai konsumen  karena  pemberi  pinjaman  ada di posisi yang sangat lemah.
Dilihat dari struktur hukum, problematika  yang  ada  yaitu  dimana  OJK tidak menerbitkan peraturan khusus mengenai  resiko  pinjaman  gagal  serta sejauh  mana  tanggungjawab  dari  pihak penyelenggara.  OJK  menganggap  bahwa pedoman perilaku dari pihak penyelenggara  cukup  untuk  melakukan penyelesaian pinjaman gagal bayar seperti  adanya  denda  berupa  bunga tambahan jika telat atau adanya pemanggilan  terlebih  dahulu  dan  lain sebagainya.  Lalu  dilihat  dari  Substansi Hukum,  bahwa  belum  adanya  aturan khusus  tentang  penyelesaian  mekanisme penyelesaian  gagal  bayar  di  Indonesia serta  sejauhmana  tanggungjawab  dari pihak  penyelenggara  di  Indonesia.  Hal  ini menjadi rasional dan sah-sah saja apabilah para penyelenggara peer to peer lending menyertakan  klausula  bahwa penyelenggara  tidak  bertanggungjawab apabila terjadinya gagal bayar. Selanjutnya  dilihat  dari  Budaya  Hukum bahwa masyarakat masih kurang memahami  mengenai  cara  penggunaan layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi, pandangan masyarakat terhadap cara penagihan oleh pihak ketiga yang  masih  awam,  serta  kesadaran hukum  masyarakat  yang  masih  tergolong lemah.
Selanjutnya  berdasarkan  uraian diatas,  penulis  menyadari  bahwa  masih terdapat  kekosongan  aturan  mengenai sejauh
mana tanggungjawab penyelenggara peer  to  peer  lending dan penyelesaian  kasus gagal  bayar  sehingga para  penyelenggara peer  to  peer  lending mencantumkan  klausula  apabila  terjadi resiko  gagal  bayar,  hal  tersebut  bukan tanggungjawab  dari  pihak  penyelenggara. Maka  dari  itu    penulis  tertarik  untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perihal  tanggung  jawab  pihak –  pihak dalam  layanan  pinjaman  online  ( peer  to peer lending) dan keabsahan pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian tersebut dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI

## DALAM PERJANJIAN PINJAM  MEMINJAM  PADA  FINANCIAL
TECHNOLOGY  BERBASIS  PEER  TO PEER LENDING ” .

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  memakai pengguanan  jenis  studi  yuridis  normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas  implementasi  aturan-aturan maupun  norma-norma  hukum  positif. Berbagai  pendekatan  yang  dipakai  oleh penulis  pada  studi  karya  ilmiah  ini  yaitu pendekatan pendekatan konseptual ( conseptual  approach) dan  pendekatan peraturan  perundang-undangan (statute approach) .
Adapun bahan hukum yang digunakan  adalah  adalah  Bahan  Hukum Primer,  Sekunder  dan  Tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah  melalaui  cara  studi  kepustakaan. studi  ini  mempergunakan  metode  Analisa melalui  jalan  deskriptif  kualitatif.  Bahan Hukum  primer  bisa  dijabarkan  maupun diuraikan  dengan  bermutu  serta  berwujud kalimat  literatur,  logis,  runtut,  tak  adanya ketimpangan, serta efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan  Dan  Akibat  Hukum  Yang Ditimbulkan Dari Pencantuman Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial
Technology  Berbasis  Peer  To  Peer Lending Dalam hukum perjanjian di Indonesia  tidak  melarang  pembuatan perjanjian  baku  atau  klausula  baku melainkan terdapatnya klausula baku yang bersifat  eksonerasi  (klausula  eksonerasi) yang berarti adanya pengalihan
tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab pelaku usaha pada konsumen (Kurniawan, 2016: 95).
Pada saat ini dalam setiap website atau  aplikasi peer  to  peer  lending , tercantum disclaimer bagi  pengguna, berikut  adalah  sebagian  dari disclaimer tersebut:
a.  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan  perdata  antara  Pemberi Pinjaman dengan Penerima
Pinjaman,  sehingga  segala  risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung  sepenuhnya  oleh  masing – masing pihak.
b.  Risiko  kredit  atau  gagal  bayar ditanggung sepenuhnya  oleh  pemberi pinjaman,  tidak  ada  lembaga  atau otoritas
negara yang
bertanggungjawab  atas  risiko  gagal bayar ini kecuali penyelenggara fintech  peer  to  peer  landing terbukti lalai  dalam  menjalankan  bisnis  yang disebabkan  oleh  pegawai,  pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara fintech  peer  to  peer landing yang  bertanggungjawab  atas resiko tersebut.
Dari  pernyataan  klausula  baik  a maupun  b,  dapat  disimpulkan  apabila terjadi  gagal  bayar  oleh  peminjam,  maka hal tersebut diluar tanggungjawab penyelenggara,  kecuali  penyelenggara terbukti  lalai  dan  bersalah.  Tentu  hal tersebut  merupakan  bentuk  pengalihan tanggungjawab karena penyelenggara semestinya mempunyai tugas untuk menyeleksi calon peminjam yang berkomitmen  untuk  membayar,  baik  itu dinilai  dari  pekerjaannya  apakah  rasional dan  mampu  mengembalikan  dengan bunga sekian dan lain sebagainya. Namun dilapangan,  klausula  ini  muncul  seakan penyelenggara  tidak  mau  ikut  ambil  andil
dalam  kasus  apabila  terjadi  gagal  bayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam.
Hal ini tentu saja bertentangan Pasal 18  Ayat  1  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.
Adapun bunyi dari Pasal 18 Ayat 1 adalah sebagai berikut :
“  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.........”.
Munir Fuady menjelaskan bahwa dilapangan  klausula-klausula  yang  berat sebelah  dalam  kontrak  baku  biasanya mempunyai  ciri-ciri  dicetak  atau  dibuat dengan  huruf  kecil,  bahasa  yang  tidak jelas  mengenai  artinya,  tulisan  yang kurang  jelas  dan  sulit  untuk  dibaca, kalimat  yang  sangat  kompleks,  terdapat kontrak  baku  yang  tidak  berwujud  seperti kontrak  (kontrak  tersamar),  seperti  tiket parkir,  karcis  .bioskop,  tanda  penerimaan pembuatan foto, dan lain-lain.
Untuk  mengkaji  dan  memahami mengenai keabsahan  dari  perjanjian  baku (perjanjian standar) yang terdapat klausula
Eksonerasi
atau pengalihan
tanggungjawab  dalam  perjanjian  pinjam meminjam  pada  Fintech  berbasis Peer  to peer lending, maka penulis akan mengkaji dan  menganalisis  berdasarkan  ketentuan hukum  perjanjian  yang  termuat  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer),  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
1.  Ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata terdapat  4  (empat)  syarat  sahnya suatu perjanjian:
a.  Kesepakatan kedua belah pihak
b.  Perbuatan hukum
c.  Adanya objek perjanjian
d.  Adanya causa yang halal
Dari  yurisprudensi  dapat  diketahui bahwa  causa  atau  sebab  yang  halal dimaknai dalam kaitan dengan
maksud  tujuan  para  pihak.  Oleh sebab itu, isi perjanjian harus menggambarkan  tujuan  yang  akan dicapai  oleh  para  pihak  dan  isi  dari perjanjian  tidak  boleh  bertentangan dengan  Undang-undang,  kesusilaan,
maupun ketertiban umum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1337 KUHPerdata. Namun berdasarkan perjanjian pinjam
meminjam  P2P  Lending  ternyata pihak  penyelenggara  mencantumkan salah  satu  klausula  eksonerasi  atau klausula  pengalihan  tanggung  jawab dengan  menerangkan  bahwa  tidak ada pihak/lembaga/penyelaggara yang  ikut  ambil  andil  apabila  terjadi risiko gagal bayar,
Tidak  terpenuhinya  salah  satu unsur  dari  keempat  unsur  tersebut dapat  menimbulkan  akibat  hukum dalam bentuk dapat dibatalkan ataupun  batal  demi  hukum.  Apabila syarat  pertama  dan  kedua  (syarat subjektif) tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian
yang disepakatinya. Tetapi apabila
perjanjian itu tidak ada yang keberatan  maka  perjanjian  itu  tetap dianggap  sah.  Kemudian  apabila sayarat  ketiga  dan  keempat  (syarat objektif) tidak dipenuhi maka perjanjian  itu  batal  demi  hukum. Artinya,  bahwa dari semula perjanjian itu  dianggap  tidak  ada.  Apabila dikaitkan  dengan  perjanjian  pinjam meminjam  P2P  Lending  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  perjanjian tersebut  dapat  menimbulkan  akibat hukum  berupa  batal  demi  hukum karena tidak memenuhi syarat objektif mengenai causa yang halal.
Sebagaimana  berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal  1337  KUH  Perdata bahwa  isi  dari  perjanjian  tidak  boleh bertentangan dengan Undang- undang,  kesusilaan,  maupun  dengan ketertiban  umum,  dalam  pembuatan perjanjian baku
oleh pihak
penyelenggara P2P Lending.
Namun  apabila  perjanjian  sudah terlanjur terjadi apabila akibat klausula tersebut perjanjian batal demi hukum, maka pemberi pinjaman akan
mengalami  kerugian  karena  uang yang  sudah  terlajur  di  gunakan  oleh pihak yang gagal bayar tersebut. Oleh karenannya untuk
memperoleh perlindungan hukum, Pemberi pinjaman  dapat  melakukan  upaya- upaya  untuk  memperoleh  haknya sebagai  kreditor  yang  diwakilkan  oleh penyelenggara dalam urusannya dengan  penerima  pinjaman.  Apabila sengketa  tidak  dapat  dihindari,  maka penyelesaian  sengketa  dapat  melalui non-litigasi  maupun  litigasi  sesuai dengan yang diperjanjikan.
2.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen Menurut  Undang-Undang  No.  8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  telah  diterangkan  dengan sangat jelas, namun fakta dilapangan, aturan  ini  belum  belum  maksimal, dengan  kata  lain  peraturan  yang  ada dalam  Undang-undang  perlindungan konsumen  ini  tidak  sesuai  dengan praktek  kehidupan  di  masyarakat.
Dalam  beberapa  kasus  ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha yang berkaitan dengan tanggungjawab  dari  pelaku  usaha  itu sendiri. Seperti halnya dalam perjanjian  pinjam  meminjam  pada Fintech berbasis Peer to peer lending, dimana  pihak Peer  to  peer  lending selaku penyelenggara terdapat klausula  eksonerasi  dimana  apabila terjadi gagal bayar pihak penyelenggara tidak ikut bertanggungjawab kecuali pihak penyelenggara  terbukti  lalai.  Hal  ini tentu saja melanggar ketentuan dalam
Pasal  18  Ayat  1  Undang-Undang  No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Adapun  bunyi  dari  Pasal 18 Ayat 1 adalah sebagai berikut :
“  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang membuat atau mencantumkan
klausula  baku  pada  setiap  dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a.  menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ………
Dari  bunyi  Pasal  18  Ayat  1 tersebut,  tertera  di  poin  a  bahwa dilarang mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau dikenal dengan klausula eksonerasi.  Selanjutnya  mengenai akibat hukum tersebut, apabila pelaku usaha  atau  pihak  penyelenggara Fintech  melanggar  Pasal  18  ini  maka akan  di  kenakan  sanksi  sesuai  Pasal 62 dan 63 UUPK. 3.  Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan.
Larangan  penggunaan  perjanjian baku  yang  mengandung  klausula eksonerasi  dalam  aturan  ini  terdapat dalam  Pasal  21  yang  berbunyi  : “Pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib memenuhi  keseimbangan,  keadilan, dan  kewajaran  dalam  pembuatan perjanjian dengan konsumen .” Selanjutnya  diatur  juga  dalam  Pasal 22
Mengenai  sanksi  apabila  terdapat pihak  yang  melanggar  aturan  ini khususnya pada Pasal 22 tidak diatur secara  spesifik  dan  dibahas  secara umum atau general saja. Dalam Pasal 53 Ayat 1 POJK No. 7/2013 mengenai sanksi berbunyi sebagai berikut : “ Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  ini  dikenakan  sanksi administratif, antara lain berupa:
a.  Peringatan tertulis;
b.  Denda  yaitu  kewajiban  untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.  Pembatasan kegiatan usaha;
d.  Pembekuan  kegiatan  usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha ”
Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian
pinjam meminjam dengan Fintech
berbasis  P2P  Lending  dapat  berakibat batal  demi  hukum  karena  bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan. Oleh karena itu untuk memberi perlindungan  khususnya  pada  peminjam dalam  hal  apabila  terjadi  gagal  bayar, maka  perjanjian  pinjam  meminjam  yang dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik yang  didalamnya  mengandung  klausula eksonerasi
atau pengalihan tanggungjawab  agar  dihapus  dalam  isi perjanjian.
Namun yang menjadi permasalahan adalah  tidak  diaturnya  sejauh  mana tanggungjawab  dari  penyelenggara  P2P Lending  tersebut.  Tidak  ada  peraturan khusus  yang  mengatur  mengenai  sejauh mana tanggungjawab P2P Lending
apabila  terjadi  kasus  gagal  bayar.  Oleh sebab itu, penulis melihat terjadi kekosongan  norma  dimana  tidak  ada aturan  yang  mengatur  sejauh  mana tanggungjawab  P2P  Lending  ini.  Penulis berpendapat,  adanya  klausula  eksonerasi dalam  dokumen  elektronik  perjanjian pinjam  meminjam  Fintech  berbasis  P2P Lending adalah hal yang tidak sepenuhnya  salah  karna  memang  tidak ada  aturan  sejauh  mana  tanggungjawab dari pihak penyelenggara. Akibat tidak ada aturan mengenai sejauh mana tanggungjawab  P2P  Lending  apabila terjadi  risiko  gagal  bayar  oleh  peminjam, posisi  atau  keberadaan  dari  P2P  Lending seakan  hanya  sebuah marketplace atau penyedia  tempat  saja,  berbeda  jika dibandingkan  dengan  Bank  dimana  Bank adalah kuasa dari pemilik dana si Kreditur yang dihimpun baik dari deposito, tabungan, dan lain sebagainya.
Mitigasi  Risiko  Dan  Tanggung  Jawab Penyelenggara Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Hal Terjadinya Pinjaman  Gagal  Bayar  Pada  Financial Technology  Berbasis  Peer  To  Peer Lending Financial Technology berbasis P2P
Lending melibatkan 3 pihak, yaitu Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman
(Rahayidan,  2018).  Adanya  hubungan hukum  akibat  sebuah  perjanjian  antara Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman  dan  Penerima  Pinjaman  tentu akan  menghasilkan  risiko.  Risiko  dalam P2PL umumnya berupa pinjaman bermasalah  atau  macetnya  pembayaran. Oleh sebab itu diperlukan adanya mitigasi risiko  untuk  mencegah  terjadinya  risiko pinjaman bermasalah.
Pengaturan  mitigasi  risiko  Fintech berbasis  P2P  Lending  tercantum  dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016, terinci pada Pasal 21 hingga 24. Pasal 21. Pasal 23 POJK No.77/POJK.01/2016
menjelaskan  adanya  kemungkinan  bagi Penyelenggara  untuk  bekerjasama  dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas P2PL.
Selain  terdapat  di  dalam  POJK, substansi  kewajiban  mitigasi  risiko  juga tercantum
di dalam PBI No.19/12/PBI/2017.  Dalam  PBI  dimaksud, teknologi finansial merupakan
penggunaan teknologi dalam sistem keuangan  yang  menghasilkan  produk, layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Saat  ini,  belum  terdapat  aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman
bermasalah(NPL),  ambang  batas  rasio NPL, serta implikasi hukum bagi penyelenggara  P2P  Lending  dengan  NPL tinggi  mengakibatkan  persoalan  hukum tersendiri.  Persoalan  hukum  dimaksud berhubungan dengan kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak. Dalam konteks pinjaman bermasalah yang berujung  pada  pinjaman  macet,  pihak yang  paling  dirugikan  adalah  pemberi pinjaman  (investor).  Oleh  karena  itu, perlindungan  hukum  terhadap  dana  milik investor menjadi persoalan krusial tersendiri  dalam  penyelenggaraan  P2P Lending.
Di  Indonesia  terdapat  Fintech berbasis P2P Lending yang cukup dikenal
di  masyarakat.  Adapun  beberapa  nama tersebut  adalah  Investree,  Toko  Modal, Modal  Rakyat,  Dana  Cipta,  dan  lain sebagainya.  Dari  beberapa  P2P  Lending yang  telah  disebutkan merupakan  Fintech yang  legal  dan  telah  diawasi  oleh  OJK dengan  beberapa  mitigasi  risiko  yang  di cantumkan  di  dalam  dokumen  elektronik yaitu sebagai berikut :
1.  Memberikan  informasi  yang  jelas terkait  syarat  menjadi  pemodal  dan peminjam
2.  Memberikan  pertimbangan  mengenai berbagai risiko yang ada bagi pemodal dan peminjam dengan mencantuman disclaimer salah satunya  apabila  terjadi  gagal  bayar makan  bukan  tanggung  jawab  dari pihak penyelenggara
3.  Melakukan  credit  scoring  dengan tujuan menyeleksi peminjam
peminjam  yang  layak  agar  terhindar dari peminjam dengan itikad tidak baik Mitigasi risiko yang ada di masing masing P2P  Lending  sebenarnya  sudah  cukup jelas.  Namun  dilapangan,  kasus  gagal pemabayaran tidaklah sedikit. Melihat dari mitigasi  risiko  yang  ada  berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, apabila penyelenggara harus menggunakan Escrow  account,  maka  sebenarnya  fungsi Penyelenggara dan perbankkan tidak jauh berbeda.
Apabila  dikaji  lebih  jauh  terkait kemungkinan  yang  ada,  Gagal  bayar tersebut  bisa  terjadi  akibat  ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis,  dan  menyetujui  aplikasi pinjaman  yang  diajukan  oleh  penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut  jelas  bahwa  Penyelenggara tidak memberikan penawaran
Penerima
Pinjamaman  yang  berkualitas,  sehingga hal  tersebut  dapat  menyebabkan  gagal bayar  dan  pihak  yang  dirugikan  tentulah Pemberi Pinjaman
Untuk itu Penyelenggara semestinya tetap ikut bertanggung jawab atas tindakan
pegawainya tersebut.
Penyelenggara  sebagai  pelaku  layanan pinjam  meminjam  uang  secara  online dapat  dikenai  sanksi  dalam  Pasal  47 POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi.  Sanksi  yang  dapat diberikan  kepada  Penyelenggara  yang telah  melanggar  ketentuan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  dikenakan sanksi adminitrasi sebagai berikut:
a.  Peringatan tertulis;
b.  Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.  Pembatasan kegiatan usaha; dan
d.  Pencabutan izin.
Dalam  aturan  POJK  mengenai  gagal bayar  belum  diatur  secara  jelas  apakah hal  tersebut  murni  karena  kelalaian pegawai penyelenggara dalam menyeleksi pihak  peminjam  atau  tidak,  sehingga praktek dilapangan beberapa dari penyelenggara P2P Lending mencantumkan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggungjawab dengan bunyi klausla sebagai berikut :
“Risiko  kredit  atau  gagal  bayar ditanggung  sepenuhnya oleh  pemberi pinjaman,  tidak  ada  lembaga  atau otoritas
negara yang
bertanggungjawab  atas  risiko  gagal bayar ini kecuali penyelenggara fintech  peer  to  peer  landing  terbukti lalai  dalam  menjalankan  bisnis  yang disebabkan  oleh  pegawai,  pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara  fintech  peer  to  peer landing  yang  bertanggungjawab  atas resiko terseb ut.”
Pencantuman  klausula  eksonerasi tersebut menurut penulis tidak sepenuhnya salah karena  memang belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai  tanggungjawab  penyelenggara apabila  terdapat  kasus  gagal  bayar.
Sehingga wajar saja apabila penyelenggara P2P Lending mencantumkan klausula eksonerasi berupa  pengalihan  tanggungjawab  seperti diatas.  Tentu    jika  dilihat  dengan  sistem perbankan,    penyelenggara  P2P  Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun  dalam  hal  tanggungjawab  saat berbeda dilapangan. Perbankan
akan ikut
bertanggungjawab  apabila  terdapat  gagal
bayar  dengan  melakukan  penagihan  atau sita  aset,  sedangkan  penyelenggara  P2P Lending  tidak  akan  ikut  bertangungjawab apabila terjadi gagal bayar sesuai klausula yang telah dipaparkan sebelumnya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan,
dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1. Adapun  keabsahan  perjanjian  pinjam meminjam  pada  Fintech  berbasi  P2P Lending  apabila  terdapat  klausula eksonerasi  maka  perjajian  tersebut dapat  batal  demi  hukum  karena bertententangan  dengan  Pasal  1337 KUH  Perdata.  Selanjutnya  mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlundungan  Konsumen memberikan  sanksi  berupa  pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  adapun  akibat  hukumnya adalah  dengan  memberikan  sanksi administratif seperti
peringatan tertulis,  denda,  ataupun  penutupan usaha.
2. Pengaturan  mitigasi  risiko  Fintech berbasis  P2P  Lending  tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016  Dan  Mengenai tanggungjawab,  dilihat  dengan  sistem perbankan, penyelenggara
P2P
Lending  tidak  jauh  beda  tugasnya dengan  perbankan  karena  sama sama memperoleh kuasa dari pemberi  pinjaman,  namun  dalam  hal tanggungjawab
saat berbeda
dilapangan.  Perbankan  akan  ikut bertanggungjawab  apabila  terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan  atau  sita  aset,  sedangkan penyelenggara  P2P  Lending  tidak akan  ikut  bertangungjawab  apabila terjadi  gagal  bayar  karena  belum adanya aturan yang mengatur hal
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Untuk pemerintah, khususnya Otoritas
Jasa Keuangan,
agar segera menerbitkan atau menciptakan aturan
yang lebih khusus, dan jelas mengenai tanggungjawab penyelenggara  P2P  Lending,  karena apabila tidak diatur,
maka pencantuman klausula eksonerasi oleh  pihak  penyelenggara  tidaklah salah sepenuhnya karena tidak jelasnya tanggungjawab apabila terjadi gagal bayar.
2.  Untuk masyarakat khususnya pemberi pinjaman  agar  lebih  memerhatikan perjanjian-perjanjian  yang  ada  dalam proses P2P Lending ini serta mencermati  mengenai  risiko  yang mungkin  terjadi  salah  satunya  gagal bayar. Hal ini bertujuan untuk menghindari  kemungkinan  terburuk terjadi  sehingga  pemberi  pinjaman dapat terhindar dari kerugian.
3.  Untuk penegak hukum agar
mempertegas  terkait  penyelenggara yang  ilegal  yang  dapat  merugikan masyarakat  dengan  bertindak  cepat dan tegas apabila terdapat penyelenggara  P2P  Lending  yang menyalahi  aturan    yang  berlaku  saat ini  guna  memberikan  perlindungan hukum bagi masyarakat nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhya,  Si Ngurah. 2019. Product Liability dan  Relevansi  Klausula  Baku  Yang
Mengandunga Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Listrik. Jurnal
Ganesha Law Review. Vol 1 No 2. Disemadi,  H.S.  2021. Urgensi  Suatu
Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang Fintech  Berbasis  Pinjaman  Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia . Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 7 No. 2. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2
0190729082602-185-
416323/waspada aksi-jual-beli-data- pribadi-lewat-aplikasi-fintech.    diakses pada  tanggal  18    Juli  2021  Pukul 14.31 WITA
Imanuel, Adhitya Wulanata Chrismastianto.  2017. Analisis  SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal
Ekonomi  dan  Bisnis,  Edisi  No.1  Vol.
20.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor 6142. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20  Tahun  2016.  Perlindungan  Data
Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik. Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.02/2018.  Inovasi  Digital  Di Sektor  Jasa  Keuangan.  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018 Nomor 6238.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014.  Lembaga  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor
Jasa  Keuangan.  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5499. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.
Prabawa,  Ida  Bagus  Eddy,  and  Gede
Putra Ariana.
2019. Lembaga Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah
Bank  Pengguna  Automated  Teller
Machine  (ATM). Kertha  Semaya:
Journal Ilmu Hukum 7, No. 10. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor 18/SEOJK.02/2014. Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Teknologi  Informasi  Pada  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi Informasi.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999. Perlindungan  Konsumen.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 42.