## ISLAM DAN HAM DALAM BINGKAI TOLERANSI BERAGAMA DAN BERBANGSA
Oleh: Nugroho
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nugroho_uin@radenfatah.ac.id
Aristophan Firdaus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang topan_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
United  Nation‟s  Universal  Declaration  of  Human  Rights  in  1948  aimed  to  protect  the fundamental  rights  of  the  people,  but  Islamic  nations  felt  unsatisfied.  Then,  Islamic  nations held the conference on Islamic Human Rights and yielded an act known as Cairo Declaration. Cairo  declaration  formulates  the  concepts  of  Islamic  Human  Right  that  has  different characteristic that of PBB. Thus the paper tries to seek the similarities well as the differences of  human  rights  in  UDHR  and  Islam.  The  paper  argues  that  both  Islam  and  UHDR  have constructed universal  human rights.  UDHR offers equality  as value basis while  Islam offers justice as value basis.
Keywords : human rights, UDHR, Islam, equality, justice

## Abstrak
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  PBB  pada  tahun  1948  bertujuan  untuk  melindungi hak-hak dasar rakyat, tetapi negara-negara Islam merasa tidak puas. Kemudian, negara-negara Islam mengadakan konferensi  tentang Hak Asasi  Manusia  Islam dan menghasilkan tindakan yang  dikenal  sebagai  Deklarasi  Kairo.  Deklarasi  Kairo  merumuskan  konsep-konsep  Hak Asasi  Manusia  Islam  yang  memiliki  karakteristik  berbeda  dari  PBB.  Maka  dari  itu  makalah ini berusaha mencari persamaan serta perbedaan hak asasi manusia dalam UDHR dan Islam. Makalah  ini  berpendapat  bahwa  Islam  dan  UHDR  telah  membangun  hak  asasi  manusia universal.  UDHR  menawarkan  kesetaraan  sebagai  basis  nilai  sementara  Islam  menawarkan keadilan sebagai basis nilai.
Kata kunci: hak asasi manusia, UDHR, Islam, kesetaraan, keadilan

## A. Pendahuluan
Manusia adalah salah satu makhluk yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa paling sepurna  yaitu  dilengkapi  dengan  akal  fikiran,  manusia  khalifah  diberikan  tanggung  jawab untuk  beribadah  kepada  Tuhan  dan  berbuat  baik  kepada  sesamanya  yaitu  berupa  hak  dan tanggung jawab salah satu diantaranya adalah kemanusiaan.
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  melekat  pada  setiap  manusia  untuk  dapat mempertahankan  hidup,  hakikat  dan  martabatnya.  Meskipun  latar  belakang  budaya  sejarah berbeda-beda  antara  masing-masing  bangsa  tidak  menyebabkan  perbedaan  terhadap pengakuan  terhadap  hak  asasinya  karena  pada  dasarnya  semua  umat  manusia  mebutuhkan perlindungan mengenai hak-haknya. hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap sangat perlu  untuk  memberikan  keutamaan  atau  proritas  di  dalam  hukum  dan  kebijakan  baik  di tingkat  nasional  maupun  internasional,  hak-hak  itu  adalah  hak  yang  memastikan  kebutuhan primer  materiel  dan  non  materiel  dari  manusia  untuk  bisa  mengarahkan  ke  keberadaan manusia yang bermartabat. Hak dasar yang termasuk di dalamnya yaitu hak untuk hidup, hak atas  makan,  papan,  pelayanan  medis,  kebebasan  dari  penyiksaan,  dan  kebebasan  beragama termasuk kebebasan berkeyakinan (Kelsay dan Twiss, 2007:2).
Dengan  adanya  ketidak  jujuran,  diskriminasi,  kekejaman,  ketidak  adilan,  dan pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  menimbulkan  akan    kesadaran  akan penting  terhadap  pemenuhan  pengakuan  hak  kemanusiaan  (Amin  Abdullah,2008).  Dengan sebab itu, maka mendorong dan melatar belakangi bangsa-bangsa membuat atau merumuskan konsep tentang hak asasi manusia, diantaranya konsep hak asasi manusia itu yang dibuat oleh PBB.
Walaupun  deklarasi  yang  bertujuan    memanusiakan  manusia  dalam  perjalalananya membutuhkan  proses  panjang  karena  mengalami  habatan-hambatan  dan  menimbulkan tanggapan-tanggapan salah satunya Perbedaan itu disebabkan salah satunya  yaitu dasar yang digunakan  oleh  masing-masing  dan  kurang  masuknya  hak  yang  diinginkan,  seperti  halnya negara-negara Islam. Dimana dengan ketidak puasan itu Islam mengadakan Cairo Declaration dengan  menggunakan  dasar-dasar  Alquran  karena  dalam  Islam  sendiri  telah  ada  dasar  atau konsep tentang hak-hak asasi manusia yang sangat universal yaitu ada dalam Al Quran.

## B. Sejarah Konsep Hak Asasi Manusia
Sejak  diadakan  tanda  tangan Magna  Carta di  Inggris  pada  juni  1215. Magna  Carta antara  lain  mencanangkan  bahwa  raja  yang  tadinya  memiliki  kekuasaan  absolute  (raja  yang menciptakan  hukum,  tetapi  ia  sendiri  tidak  terikat  pada  hukum),  menjadi  dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum, dan dari sini lahir doktrin  raja  tidak  kebal  hukum  lagi  mulai  bertanggung  jawab  kepada  hukum  dan  sejak  itu pula  dipraktekkan  kalau  raja  melanggar  hukum  harus  diadili  dan  harus  mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen sehingga kekuasaan raja mulai dibatasai sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. kemudian diikuti oleh lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1689, pada masa ini mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum ( equqlity before the law) adigium  ini  memperkuat  dan  mendorong  timbulnya  negara  hukum  dan  demokrasi  dan Bill of Right melahirkan asas persamaan ( Baharuddin Lopa,1996: 2-3).
Selanjutnya  pada  tahun  1776  ditandai  dengan  lahirnya American  Declaration  of Independence pada  saat  ini  mulailah  dipertegas  bahwa  manusia  adalah  merdeka  sejak  di dalam  perut  ibunya,  sehingga  tidak  logis  bila  sesudah  lahir,  ia  harus  dibelenggu.  manusia. Kemudian  terbentuk ‘Declaration  of  the  Right  of  Man  and  Citizen’ di  Prancis  pada  tahun 1789  melahirkan  antara  lain: pertama ,  dasar  The Rule  of  Law antara  lain  dinyatakan  tidak boleh  ada  penagkapan  dan  penahanan  yang  semena-mena,  termasuk  ditangkap  tanpa  alasan yang  sah  dan  ditahan  tanpa  surat  perintah    yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  sah. Kedua, Presumption  of  innoconce ,  artinya  orang-orang  yang  ditangkap,  kemudian  ditangkap  dan dituduh, dinyatakan tidak bersalah sapai ada keputusan pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.dipertegas juga dengan Freedom of expression atau bebas mengeluarkan  pendapat, Freedom  of  religion atau  bebas  menganut  agama/keyakinan  yang dikehendaki, The right of property atau perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya. Hal ini yang kemudian memicu berdirinya ‘Universal Declaration of Human Rights’ oleh  PBB  pada  tahun  1948.  Sementara  di  Rusia,  pemikiran  orang-orang  sosialis  pada umumnya  dan  paham  markisme  khususnya  tengah  berpikir  menekankan  fokusnya  terhadap keadilan untuk suatu demokrasi murni, yaitu suatu kecenderungan yang telah dimahkotai oleh revolusi  orang  Rusia  dan  ditetapkan  perserikatan  soviet  pada  tahun  1917.  selanjutnya didukung  dan  diikuti  oleh  negara-negara  sosialis  lainnya,  sepertihalnya  sosialis    di  Eropa timur  dan  negara  China.  Hal  tersebut  merupakan  respon  atas  kecendrungan  diikutinya dokumen  international  dari  PBB,  misalnya  „ International  Covenant  on  Civil  and  Political Righat’ dan „ International Covenant on Economic, Social and Cultural Righats’ , yang secara
umum  semuanya  disetujuai  dengan  adanya  penyusunan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  pada bulan Desember 1966 dan secara efektif dimulai dari 15 Juli 1967, serta didukung dan diikuti juga oleh negara-negara muslim, kecuali Arab Saudi yang menolak dan meminta peninjauan kembali  ketentuan-ketentuan  dari  Islam  yang  menjamin  hak  yang  ditakdirkan  oleh  otoritas yang  paling  tinggi  di  dunia,  yaitu  sang  pencipta  dan  Tuhan  Yang  Tinggi  dari  semua  ras manusia.  Namun  sebelumnya  juga  dikeluarkannya  „ Declration  of  the  Righats  of  the  Child’ oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  pada  bulan  November  20,  1959.  Majelis pada  tahun  1978  menjadikan  „Tahun  Hak  Azasi  Manusia‟  kemudian  memilih  tahun berikutnya  yaitu  tahun  1979  sebagai  Tahun  International  Anak.  Sedangkan  di  dunia  Islam pada bulan September 1968 Dewan Liga Negara Arab memutuskan untuk membentuk sebuah komite tetap regional Arab untuk hak azasi manusia dengan mengadakan pertemuan rutin dan menyampaikan resolusinya kepada Dewan. Komite yang menangani tentang undang-undang, Organisasi  Konferensi  Islam  membuat  garis  besar  „Documen  Hak  Azasi  Manusia  dalam Islam‟ pada bulan September 1987, yaitu suatu usaha yang bertujuan mempelopori penekanan penting atas poin-poin Islam (Fathi Osman, 27-28).
Sumber  keberatan  negara-negara  non-Barat  terhadap  konsep  hak  asasi  manusia Universal Declaration of Hunman Rights yang dicanagkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada  tahun  1948,  merupakan  fakta  bahwa  konsep  tersebut  dilahirkan  dari  realitas  sosiologi masyarakat  Barat  dan  memang  dari  segi  budaya  dan  sejarah,  masyarakat  Barat  berbeda dengan  masyarakat  non-Barat(  Adnan  Buyung  Nasution,1996:107) Dengan  bukti  keberatan dari negara-negara non barat tersebut kemudian di tindak lanjuti dalam OKI yang membentuk 15 poin hak asasi manusia berdasarkan hukum Islam, pada tanggal 5 Agustus 1990 (Mansyur Efendi, 2007: 261).

## C. Permasalahan atas pihak Muslim
Secara  prinsip  umat  Muslim  tidak  bermasalah  dengan  hak  asasi  manusia.  Al-Qur'an menyatakannya  dalam  berbagai  ayat,  'anak-anak  Adam'  secara  totalitas  dan  manusia, demikian  dinyatakan  dalam  berbagai  ayat  lainnya,  mereka  yang  'memiliki  keyakinan'  atau 'orang-orang  beriman.'  Tuhan  menganugerahkan  'martabat'  atas  anak-anak  Adam,  apapun perbedaan dan asal mereka (Al-Qur'an 17: 70). Universalitas umat manusia ditekankan dalam ayat  ini  dengan  menggarisbawahi  bahwa  Tuhan  membolehkan  manusia  untuk  bergerak melalui darat dan laut, dan mengembangkan perekonomian dalam keadilan sosial ditekankan
dengan  menggaris  bawahi  bahwa  Tuhan  'menyediakan  bagi  mereka  pemeliharaan  hal-hal yang baik dalam kehidupan.
Dari perspektif Al-Qur'an, manusia tidak semata-mata diharuskan untuk 'bertahan hidup' pada tingkat yang rendah dalam pertahanan hidup secara biologi, melainkan untuk menikmati 'martabat', 'keanekaragaman', dan 'kehidupan yang baik'  yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan,  dan  mengembangkan  semua  potensi  kemanusiaannya,  secara  spiritual  dan  moral, intelektual  dan  psikologis,  seperti  halnya  secara  fisik.  Dengan  demikian  umat  manusia  bisa mencapai  potensinya,  manfaat  yang  diberikan  Allah  terhadap  berbagai  benda-benda  ciptaan Tuhan, seperti yang ditekankan dalam Al-Qur'an, sedangkan tanggung jawab manusia adalah untuk  merawatnya  dan  mengembangkan  alam  semesta  ini  dinyatakan  dalam  waktu  yang sama:  “Dia  (Allah)  menurunkanmu  ke  permukaan  bumi  dan  memberikanmu  kekuasaan atasnya  dengan  mengolahnya  dan  membuatmu  berkembang  karenanya'  (Al-Qur'an 11:61).(Fathi Osman: 30).
Menurut  Al-Qur'an,  penguasa  adalah  salah  seorang  yang  diberi  kewenangan  oleh masyarakat,  dan  dengan  demikian  ia  bertanggungjawab  atas  mereka  (Al-Quran  4:59). Kekhalifahan disepakati melalui kewajiban yang saling menguntungkan antara penguasa dan yang  dikuasainya,  dan  secara  historis  merupakan  kesepakatan  aktual  dan  nyata,  bukan merupakan  dugaan  atau  fiksi  seseorang  sebagai  kesepakatan  sosial  seperti  yang  dituliskan oleh  John  Locke  (meninggal  1704)  atau  Jean-Jacques  Rousseau  (meninggal  1778).  Islam mengajarkan kepada umat Muslim bahwa Allah itu Mahaesa yang tidak ada yang menyamai atau  menyerupai-Nya  (Al-Qur'an  42:11,  112:  1-4).  Dialah  yang  Maha  Satu  yang  tidak  bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan seluruh umat manusia sama dan harus mempertanggungjawabkan.  Prinsip-prinsip  Syariah  mengatur  partisipasi  masyarakat  dalam proses menentukan keputusan dan kebijakan. Hukum ketuhanan mendukung adanya penguasa dan  yang  dikuasai,  yang  berpengaruh  dan  yang  lemah,  pria  dan  wanita,  dewasa  dan  anak- anak, Muslim dan non Muslim. Semua itu ditunjukkan dalam negara Muslim, seperti halnya hubungan  pemerintahan  antara  negara  Muslim  dan  negara  lainnya.  Semua  umat  manusia harus  memenuhi  dua  kewajiban  terhadap  sesamanya  dan  perkembangan  semesta  secara bersama-sama dan mengetahui alasan umum dan khusus dari masing-masing masyarakat (Al- Qur-an  49:13),  saling  melengkapi  satu  sama  lain,  bekerja  sama  dan  bersaing  dalam  dua pemerintahan secara damai dan berbudi luhur ( Fathi Osman :31-32).
Masyarakat  Muslim  menunjukkan  sebuah  model  seperti  itu  (Al-Qur'an  2:143,  3:104), tetapi  dalam  umat  manusia  secara  keseluruhan,  tidak  terpisah  atau  terisolasi.  Solidaritas  dan
kesatuan  umat  Muslim  tidak  boleh  menyiratkan  etnosentrisme  baru  berdasarkan  pada chauvinisme  atau  penjajahan  dan  eksploitasi  harta,  tetapu  harus  menunjukkan  kerjasama dalam memelihara perdamaian dan pemerintahan, moralitas serta kehendak Tuhan (Al-Qur'an 5:12).  Umat  Muslim  selalu  siap  untuk  belajar  dan  mendengarkan  dari  pengalaman  siapapun (Al-Qur'an  39:17-18),  karena  mereka  diajarkan  dalam  Al-Qur'an  bahwa  kelebihan  manusia dinyatakan  oleh  Tuhan  terhadap  umat  manusia  secara  keseluruhan.  Orang-orang  beriman dengan  terus  terang  dan  sungguh-sungguh  mencari  kebijaksanaan,  dan  apapun  yang didapatkan,  orang-orang  beriman  adalah  yang  paling  berjasa  atas  darimanapun  sumbernya, seperti  yang  diajarkan  melalui  kebiasaan  Nabi.  Di  waktu  beliau  muda,  sebelum  menerima Wahyu,  Nabi  Islam  bersama  kaumnya  mentaati  perjanjian  suku  yang  bertujua  untuk memelihara keadilan dan membela siapapun yang memperoleh ketidakadilan, yang kemudian dikenal  dengan  "Perjanjian  Nobel"  ( Hilf  al-Fudul ).  Kemudian,  Nabi  menyatakan komitmennya terhadap perjanjian tersebut,  mengatakan bahwa apabila beliau terpanggil atas kehormatan  tersebut  dalam  Islam,  beliau  tidak  akan  ragu  untuk  mengerjakan  demikian.  Dan hal ini menjadi alasan banyak pihak sehingga dalam masa pra-Islam perjanjian tersebut tentu saja ditujukan pada umat non Muslim.
Warisan politik, intelektual Islam menunjukkan berbagai bukti positif terhadap perspektif universal  dan  kemanusiaan  Islami.  Kita  tidak  perlu  menerapkannya  disini,  tetapi  secara objektif dan jujur, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa warisan Muslim juga memiliki sisi  negatif,  dan  secara  intelektual  dan  moral  penting  untuk  memelihara  suatu  sikap  kritis diantara  umat  Muslim,  khususnya  generasi  mudanya.  Kita  hanya  dituntut  untuk  menilai berdasarkan kriteria Islam, bahkan terhadap orangtua, kerabat, dan sesama orang beriman, dan untuk  memastikan  bahwa  kelurusan  etika  dan  intelektual  menggantikan  sikap  yang  sangat defensif dan sikap yang menolak, yang didominasi oleh generasi kita di masa modern.
Kemudian  Muslim  bisa  dan  harus  mendorong  dan  mendukung,  sebagai  hasil  keyakinan mereka terhadap Tuhan  Yang Maha Esa dan perbuatan  yang dipertanggung  jawabkan setiap umat  manusia,  usaha  universal  atau  bangsa  manapun  yang  bermaksud  meyakinkan  bahwa tidak  ada  seorangpun  manusia,  kelompok  atau    kekuasaan  (baik  itu  politik,  ekonomi,  atau sosial  dalamnegara  atau  di  dunia  ini)  yang  bisa  menekan  atau  menaklukkan  yang  lainnya. Permasalahan  yang  dihadapi  umat  Muslim  tentang  hak  asasi  manusia  secara  mendasar berhubungan dengan persoalan konsep umum tertentu  yang belum cukup ditanamkan dalam pemikiran umat Muslim, dan yang mungkin pengimplementasiannya bukan hanya dalam hal hak asasi manusia, tetapi juga di bidang yang lainnya.
Tantangan  dunia  Islam  saat  ini  terhadap  Hak  Asasi  Dunia  adalah  dianggap  belum  ikut andil  dalam  pembentukan  HAM  dan  menganggap  bahwa  konsep  tersebut  datang  dari  dunia barat.  Dalam  menghadapi  hal  tersebut  umat  Islam  harus  mengutamakan  dua  pemikiran, pertama,  pemikiran  Islam  yang  menggaris  bawahi  perlunya  melestarikan  tradisi  keilmuan Islam  yang  telah  terbangun  secara  kokoh  sejak  berabad-abad  yang  lalu  serta memanfaatkannya  untuk  membendung  aspek  negatif  dari  gerak  arus  pembangunan  dan modernisasi  dalam  segala  bidang  HAM  international.  Kedua,  tradisi  pemikiran  keagamaan yang  bersifat  kritis  terhadap  segala  bentuk  pemikiran  manusia,  termasuk  didalamnya  adalah gugusan pemikiran agama ( Amin Abdullah , 2004: 30-36)

## D. Sumber Dasar
Karena  Islam  memberikan  prinsip  yang  seluruhnya  sah,  dalam  sumber  keagamaannya (Al-Qur'an  dan  Sunnah  Rasul)  dan  beberapa  peraturan  tertentu  dalam  berbagai  bidang kehidupan  manusia,  umat  Muslim  di  masa  modern  ini,  khususnya  mereka  yang  memiliki komitmen  pada  perspektif  Islam  terhadap  keseluruhan  kehidupan  umat  manusia,  yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tuntunan Allah yang komprehensif, seringkali mengalami kesulitan untuk mengikuti hukum-hukum buatan manusia. Permasalahan ini menjadi semakin serius tatkala ada kontradiksi secara keseluruhan dan sebagian antara hukum tersebut dengan Shariah.  Problem  itu  sendiri  hanya  muncul  di  masa  lalu  sehubungan  dengan  perjanjian tertentu  antara  suatu  negara  Muslim  dan  negara  non  Muslim.  Di  masa  modern,  meskipun demikian,  ditentukan  berkenaan  dengan  hukum  negara  yang  diadaptasikan  dari  praktek hukum sekuler Barat, sebagai tambahan pada perjanjian dan kesepakatan internasional seperti Deklarasi se-Dunia tentang Hak Asasi Manusia.
Seperti  sudah  disebutkan  sebelumnya,  urusan-urusan  keluarga  haruslah  dijalankan dengan  musyawarah  dan  kesepakatan  bersama  antara  kedua  pasangan  (Qur‟an  2:  33).  Juga, anak-anak harus dididik dan diasuh untuk selalu berpikir sendiri dan berani angkat bicara jika melihat  sesuatu  yang  tidak  benar,  bahkan  dalam  keluarganya  sendiri,  namun  senantiasa dengan  santun  dan  sopan.  Hak  perempuan  terhadap  harta  warisan  dinyatakan  secara  tegas dalam Al-Qur‟an, dan sebuah tambahan dapat diberikan dengan menuliskan surat wasiat yang memiliki  prioritas  atas  pembagian  harta  warisan  yang  wajib  berdasarkan  Al-Qur‟an  (Qur‟an 4: 11-12). Surat wasiat (suka rela) haruslah diprioritaskan, dan seorang Muslim harus merasa berkewajiban  untuk  menuliskan  surat  wasiatnya  seperti  yang  diperintahkan  Al-Qur‟an, bahkan  jika  ia  secara  tiba-tiba  menjelang  kematian  tanpa  persiapan  (Qur‟an  2:  180,  240,  5:
109-11).  Dalam  masyarakat,  laki-laki  dan  perempuan,  secara  setara  dan  bersama-sama, bertanggung  jawab  satu  sama  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kolektif  mereka  terhadap masyarakat secara keseluruhan (Qur‟an 9: 71). Seorang perempuan memiliki hak untuk turut dalam  pemilu,  untuk  menjadi  anggota  parlemen,  menjadi  menteri,  hakim,  bahkan  anggota angkatan  bersenjata.  Pekerjaan  mana  yang  sesuai  atau  tidak  sesuai  bagi  mereka  haruslah diputuskan oleh perempuan itu sendiri-tidak dipaksakan pada mereka-berdasarkan keyakinan mereka  sendiri  dan  dilandasi  oleh  kepentingan  mereka.  Dalam  sebuah  negara  modern, lembaga-lah  yang  berkuasa  dan  memerintah,  bukan  orang  perorang.  Perempuan,  berapa  pun jumlah mereka dalam posisi-posisi eksekkutif, legislatif, atau yudikatif, masuk dalam badan- badan tersebut dan merupakan bagian yang tunduk pada sebuah sistem. Hukum dikodifikasi, dan  keputusan-keputusan  bebas  dapat  ditinjau  ulang  oleh  orang-orang  dengan  jabatan  lebih tinggi  atau  oleh  pengadilan.  Tak  ada  seorang  lelaki  atau  perempuan  pun  dapat mempertahankan kekuasaan mutlak dalam sebuah negara modern (Fathi Osman:34)
Adapun  anggapan  bahwa  kesaksian  dua  orang  perempuan  setara  dengan  seorang  saksi laki-laki  dalam  hal  pencatatan  hutang,  berhubungan  dengan  pertimbangan  praktis  yang disebut  secara  eksplisit  dalam  nash  Al-Qur‟an:  “sehingga  jika  salah  satu  dari  mereka  [dua perempuan itu] barangkali melakukan kesalahan, yang lain akan mengingatkannya” (Qur‟an 2: 282). Secara umum, bisa jadi perempuan memang tidak akrab dengan urusan-urusan bisnis dan  berbagai  prasyarat  finansial  dan  legalnya,  khususnya  di  kawasan  Arab  pada  masa  Nabi menerima  wahyu  tersebut.  Namun,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  perempuan  yang  telah mendapatkan pendidikan yang diperlukan atau pengalaman bisnis tidak dapat dianggap setara dengan  laki-laki  dalam  urusan  ini.  Ahli  fikih  klasik  menunjukkan  bahwa  hal  ini  bukanlah aturan  umum  yang  berlaku  dalam  persaksian  perempuan,  dan  bahwa  kesaksian  seorang perempuan  dipandang  memadai  jika  dia  dapat  dipercaya  dan  benar-benar  mengetahui  apa yang disaksikannya (Fathi Osman:36)

## E. Hubungan dengan non-Muslim
Dalam  hal  hubungan  Muslim/non-Muslim  baik  dalam  negeri  maupun  secara  global, umat  Islam  harus  sepenuhnya  menyadari  era  globalisasi  yang  dicapai  melalui  revolusi transportasi  dan  komunikasi  yang  tengah  dialami  seluruh  umat  manusia.  Situasi  ini  tidak memungkinkan  negeri  atau  kelompok  manusia  mana  pun  untuk  menyendiri  dan  mengatur urusannya sendiri secara terpisah dari seluruh dunia. Bahkan negara-negara seperti Nepal dan Myanmar  (Burma)  telah  terkena  dampak  revolusi  komunikasi  global  ini.  Internet  telah
mempercepat  komunikasi  dunia  dan  menghilangkan  sekat-sekat  antar  negara  dengan  cara yang tak terbayangkan beberapa dekade silam.
Pluralisme global merupakan kenyataan kokoh yang tak bisa dihindari, dan pluralisme nasional juga merupakan sesuatu yang akan terus dituntut oleh mayoritas penghuni dunia. Di samping  itu,  umat  Islam  tidak  bisa  menuntut  keadilan  bagi  Muslim  minoritas  di  seluruh penjuru  dunia  kecuali  mereka  sendiri  menjamin  keadilan  bagi  minoritas  non-Muslim  yang hidup  di  antara  mayoritas  Muslim.  Isolasi  di  era  globalisme  semacam  ini  tak  akan  bisa ditanggungkan oleh, misalnya, Cina, di mana nyaris semiliar orang tinggal, karena isolasi dari perkembangan  ekonomi  dan  teknologi  yang  terus-menerus  terjadi  di  seluruh  dunia  sama artinya dengan kematian.
Islam mengajarkan keadilan, pengertian, kerja sama, dan kebaikan dalam berhubungan dengan  orang-orang  non-Muslim  dan  semua  pihak  “lain”  baik  di  dalam  negeri  maupun  di tingkatan internasional (Qur‟an 49: 13, 60: 7-8). Umat Islam harus secara tulus mau menjaga perdamaian dengan pihak-pihak lain dalam negara mereka dan di seluruh dunia, bekerja sama dalam memajukan kebajikan dan kebaikan, tidak menyebarkan  kejahatan dan agresi  (Qur‟an 5:  3).  Mereka  harus  mendorong  perdamaian  dan  membela  pihak  yang  teraniaya  menentang ketidakadilan, dan berlomba-lomba dengan pihak lain dalam melakukan kebaikan (Qur‟an 5: 48).  Keberagaman  adalah  hukum  alam  yang  berlaku  bagi  kemanusiaan  dan  tak  bisa diharapkan  adanya  kepatuhan  terhadap  atau  dominasi  oleh  satu  cara  pandang  atau  satu  cara hidup  tertentu.  Manusia  berbeda-beda  dalam  berbagai  kemampuannya  sehingga  mereka  bisa diuji  bagaimana  mereka  menangani  perbedaan-perbedaan  itu  dan  saling  berinteraksi  secara konstruktif,  dengan  memanfaatkan  patunjuk  Tuhan  dalam  melakukan  upaya-upaya  tersebut (Qur‟an 5: 48, 11: 118-19, 49: 13). Adalah tantangan sebenarnya bagi “ego” manusia untuk berhubungan secara adil dan baik dengan orang lain,  bahkan dengan musuh, karena manusia memang cenderung berperilaku baik hanya dengan bangsanya sendiri. (Fathi Osman:47-48)
Di  sini,  sekali  lagi,  yang  dibutuhkan  dalam  hak  asasi  manusia  universal  adalah “kesetaraan”,  bukan  sekadar  kebaikan  hati.  Muslim  dan  non-Muslim  haruslah  setara  dalam hak dan kewajiban di  dalam sebuah negara Islam, yang berarti bahwa non-Muslim memiliki hak  pilih,  dapat  menjadi  anggota  parlemen,  menjadi  menteri,  hakim,  anggota  angkatan bersenjata,  dan  bisa  menduduki  jabatan  tertinggi  apa  pun.  Mereka  haruslah  menikmati  hak- hak  dasar  berupa  kebebasan  berkeyakinan,  mengemukakan  pendapat,  dan  berserikat.  Prinsip utama  yang  berlaku  dalam  Islam  adalah  bahwa  “tak  ada  paksaan  dalam  perkara  agama” (Qur‟an  2:  256,  juga  10:  99,  11:  28).  Orang-orang  non-Muslim  boleh  memiliki  organisasi
sendiri  dan  lembaga-lembaga  mereka  harus  dilindungi.  Upacara-upacara  keagamaan  mereka serta simbol-simbol utama agama mereka dilindungi pada penaklukan-penaklukan di era awal Islam.  Mereka  bisa  mendapatkan  akses  yang  setara  pada  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  negara,  khususnya  dalam  bidang  keselamatan,  kesehatan,  pendidikan, perkembangan  ekonomi,  dan  keamanan  sosial,  yang  harus  disediakan  dari  pendapatan  zakat atau  dari  pendapatan  negara  yang  lain.( Abu  Yusuf,  1392:136)  Gereja  dan  sinagog  harus dilindungi  sama  seperti  masjid,  dan  perlindungan  terhadap  keduanya  merupakan  suatu kewajiban  yang  absah  (Qur‟an  22:  40).  Mereka  harus  diperlakukan  setara  dengan  orang Muslim dalam hal tugas dan kewajiban seperti pajak dan tugas militer.
Urusan-urusan yang dipandang sangat dekat dengan keimanan, semisal urusan-urusan keluarga,  dan  perkara-perkara  yang  murni  bersifat  keagamaan  seperti  yang  berkaitan  dengan zakat, waqaf, atau masjid, dapat ditugaskan untuk ditangani oleh hakim-hakim Muslim yang memiliki  agama  dan  keyakinan  yang  sama  dengan  pihak-pihak  yang  berperkara.  Urusan militer barangkali memiliki sejumlah sifat keagamaan bagi umat Islam, tapi sementara itu, hal tersebut melambangkan pertahanan nasional bagi orang-orang non-Muslim. Orang-orang non- Muslim  diijinkan  turut  memikul  tanggung  jawab  membela  Madinah  bersama  umat  Islam dalam dokumen Konstitusi Nabi (Piagam Madinah), yang dibuat beliau segera setelah beliau hijrah  ke  kota  tersebut.  Hal  ini  tidak  serta  merta  berhasil  dipraktikkan,  namun  kegagalan praktiknya  tidak  memengaruhi  keabsahan  prinsip  tersebut.  Orang-orang  non-Muslim  juga terlibat  dalam  mempertahankan  beberapa  daerah  strategis  dalam  penaklukan  Suriah,  Persia, dan  Iraq.  Terbukti  dengan  jelas  dalam  sejarah  bahwa  pembayaran  pajak-per-kepala  ( jizyah ) merupakan pengganti bagi  tugas  militer, dan orang-orang yang dibebaskan dari tugas militer juga  dibebaskan  dari  kewajiban  membayarnya.  Para  pemegang  otoritas  fikih  modern  telah mengajukan  argumen  untuk  mendukung  kewarganegaraan  yang  setara  bagi  semua  dalam negara  Islam  kontemporer,  yang  harus  menggantikan  dan  mengembangkan  status dzimmi yang telah digunakan dalam warisan keilmuan fikih kita.

## F. Persoalan-persoalan Dunia yang Lebih Luas
Membicarakan  persoalan  hak-hak  asasi  manusia  dari  sisi  Islam  sedemikian  panjang tidak berarti bahwa persoalan-persoalan yang menghadapi seluruh dunia dalam hubungannya dengan  hal  ini  menjadi  kurang  penting.  Persoalan-persoalan  itu  sangat  penting,  dan dampaknya  secara  wajar  akan  mengenai  semua  pihak,  termasuk  umat  Islam.  Berikut  ini
adalah  beberapa  persoalan  serius  utama  yang  menghadapi  dunia  secara  keseluruhan  dalam bidang ini.

## Isu-isu Konseptual
Ada  beberapa  pertanyaan  mengenai  apakah  konsep  hak  asasi  manusia  sudah  secara komprehensif  dijabarkan  dan  diungkapkan  dalam  Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi Manusia 1948. Jelas bahwa hak tak terpisahkan dari kewajiban. Hal itu merupakan persoalan yang dihadapi Deklarasi Prancis tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara pada 4 Agustus 1789,  dan  sebuah  upaya  untuk  menyeimbangkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang diikuti  dalam  deklarasi  yang  mendahului  Konstitusi  Prancis  pada  24  Juni  1793.  Qur‟an menggunakan  kata  “martabat,  kehormatan”  yang  telah  dianugerahkan  Tuhan  pada  seluruh keturunan  Adam  (17:  70),  dan  yang  terdiri  dari  penyatuan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban sebagai satu kesatuan seperti halnya berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan spiritual dan moral.
Majelis  Umum  PBB  menyadari  adanya  celah  sosial  ekonomi  dalam  Deklarasi  1948, dan kemungkinan besar terpengaruh oleh sudut pandang Marxis bahwa hak-hak politik tidak pernah ada tanpa jaminan hak-hak sosial ekonomi. Karena itu, lahirlah Kovenan Internasinal mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 16 Desember 1966, dan mulai berlaku sejak  15  Juli  1976,  bersamaan  dengan  Kovenan  Internasional  mengenai  Hak-hak  Sipil  dan Politik.  Berikutnya,  “Deklarasi  dan  Program  Aksi  Wina”  menyusul  pada  25  Juni  1993, mencoba  untuk  menunjukkan  “hubungan  yang  mendasar  antara  hak  asasi  manusia, demokrasi, dan pembangunan.
Konferensi  Wina  juga  mencoba  menjamin  lebih  banyak  hak  bagi  perempuan  dan anak-anak,  dengan  menyerukan  penghentian  pelecehan  seksual  dan  kekerasan  berbasis gender,  dan  menetapkan  target  tahun  1995  bagi  ratifikasi  universal  terhadap  Konvensi  PBB mengenai  Hak-hak  Anak.  Pada  September  1995,  sebuah  prakarsa  PBB  lainnya  terjadi  di Beijing:  “Konferensi  Dunia  Keempat  mengenai  Perempuan  dan  Forum  Lembaga  Swadaya Masyarakat”.  Tujuan  dari  semua  upaya  ini  adalah  bahwa  pelecehan  terhadap  definisi  dan penjabaran yang jelas mengenai hak-hak perempuan dan anak merupakan serangan moral dan legal  yang  serius  terhadap  sebuah  bagian  besar  dari  kemanusiaan  yang  membutuhkan perlindungan dan menderita akibat penyiksaan dan penindasan.
Secara  umum,  ada  kebutuhan  untuk  bergerak  melampaui  kesetaraan  formal “tradisional” dan memikirkan dengan serius adanya kesetaraan kesempatan yang sejati.  Hak
haruslah  multi  dimensional,  termasuk  pembangunan  yang  disertai  dengan  keadilan  dalam distribusi kesempatan ekonomi dan sosial di satu sisi, dan hak-hak sipil dan politik di sisi lain, karena  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  dan  saling  menguatkan.  Pembangunan  bisa menimbulkan  ancaman  terhadap  sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  dan  kebijakan  jangka pendek  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan jangka  panjang,  yang  akan  mempengaruhi  semua  yang  hidup  di    planet  ini,  termasuk  umat manusia.  Islam  telah  menawarkan  ajaran-ajaran  berwawasan  luas  mengenai  penggunaan sumber daya air untuk kepentingan ekonomi dan sanitasi, dan pelestarian kehidupan tanaman dan  binatang,  bahkan  di  masa  perang.  Keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan pelestarian haruslah disinggung dan dibincangkan.
Dalam persamaan yang rumit macam  itu, “tindakan afirmatif” dan  keseimbangannya dengan hak asasi manusia harus didiskusikan dan digarisbawahi. Dalam masyarakat, bisa jadi ada  kelompok-kelompok  tertentu  yang  telah  sekian  lama  dirugikan,  dan  tidak  akan  mampu bersaing secara fair dengan pihak-pihak lain dengan kesempatan yang tersedia kecuali untuk waktu  tertentu  mereka  didukung  dengan  bantuan  dan  perlindungan  tambahan.  Ini  bisa termasuk  penetapan  quota  tertentu  bagi  kelompok  tersebut  untuk  masuk  di  sekolah, ditempatkan  dalam  pekerjaan  di  sektor  publik  atau  swasta,  selain  berbagai  bantuan kesejahteraan. Cara macam ini mungkin akan berpengaruh terhadap hak-hak individual orang- orang  yang  tidak  termasuk  dalam  kelompok  tadi,  dan  konflik  di  antara  kedua  belah  sisi  tak pernah  terpecahkan  di  Amerika  Serikat  atau  di  tempat  lain.  Sebuah  pendekatan  universal dibutuhkan dalam hal ini.
Tuntutann  terhadap  hak  yang  sama  atas  kesempatan,  pembangunan,  dan  keadilan sosial  tidak  terbatas  dalam  sekat-sekat  masing-masing  negara,  tapi  ada  penghisapan  dan eksploitasi  yang  serius  terhadap  sebuah  bagian  yang  besar  dari  populasi  dunia  demi keuntungan  bagian  dunia  yang  lain  yang  lebih  makmur  selama  masa  penjajahan  hingga sekarang.  Hak  kolektif  bangsa-bangsa  dan  kelompok-kelompok  yang  tertindas  dalam pembangunan  harus  diakui  dan  disuarakan,  seperti  yang  coba  dilakukan  oleh  Konferensi Wina  baru-baru  ini.  Namun  demikian,  logistik  dan  langkah  untuk  menjamin  hak  tersebut haruslah  digarisbawahi.  Pinjaman  dari  negara-negara  maju  atau  badan-badan  internasional dipenuhi  dengan  syarat-syarat  yang  memberatkan.  Beban  ini  tidak  memungkinkan  adanya pembangunan  yang  sungguh-sungguh,  dan  melemahkan  daya  beli  dan  kemampuan  produksi negara  peminjam  hingga  hanya  mampu  membayar  kembali  bunga  hutangnya  dan  membeli makanan  atau  barang  konsumsi  bagi  rakyatnya.  Sebagian  terbesar  populasi  negeri-negeri
macam  ini  hanya  mampu  bertahan  hidup,  dan  terpaksa  meminjam  lebih  banyak  lagi  untuk membeli  barang-barang  pokok  yang  mereka  butuhkan.  Negara-negara  pemberi  pinjaman, secara  langsung  atau  melalui  badan-badan  keuangan  internasional,  mengeksploitasi  para peminjam  melalui  bunga  pinjaman  dan  penjualan  barang-barang  konsumsi  dan  kadang melalui penjualan kelebihan peralatan militer.
Lebih  lagi,  negara  maju  selalu  beralasan  bahwa  mereka  tidak  dapat,  dan  tidak seharusnya,  membantu  negara-negara  di  mana  hak-hak  asasi  manusia  tidak  terjamin. Argumen  macam  ini  kerapkali  dipengaruhi  oleh  konsep  hak  asasi  manusia  menurut  Barat klasik. Hingga sejauh mana kita dapat menandai apa yang seharusnya bersifat universal,  dan selisih macam apa yang masih bisa diterima sebagai perbedaan budaya? Misalnya, Cina baru- baru ini dituduh melakukan kekerasan terhadap anak di  panti asuhan. Laki-laki yang berasal dari kebudayaan non-Amerika dituduh oleh orang-orang Amerika telah melakukan kekerasan terhadap  peremmpuan  atau  tterhadap  anak-anak  karena  melakukan  beberapa  hal  yang  biasa mereka lakukan dalam kebudayaan mereka (tindakan-tindakan ini tidak termasuk pemukulan, yang seharusnya berada di luar perdebatan dan harus dianggap salah dalam kasus apa pun).

## G. KESIMPULAN
Pengakuan  dan  perlindungan  akan  hak  asasi  manusia  adalah  sangat  inheren  dengan hak  dasar  kemartabatan  manusia  pada  setiap  individu  tanpa  terkecuali  dari  bangsa,  bahasa, suku,  dan  lain-lain  semuanya  mebutuhkan  agar  terhindar  dari  diskriminasi,  kekerasan, penindasan.  Hak  akan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  manusia  secara  lengkap  telah diberikan  konsepnya  oleh  pencipta  manusia  sendiri  yaitu  Tuhan  Yang  Maha  Esa  di  dalam kitab Al quran sebagi kitab suci agama Islam dan seluruh umat manusia yang mau dan ingin melaksanakannya.
Konsep  Hak  asasi  manusia  juga  telah  dibuat  oleh  PBB  yang  bertujuan  juga  untuk melindungi  hak-hak  manusia,  dari  diskriminasi,  ketidak  adilan,  kekerasan  walaupun pebentukannya  membutuhkan  proses  panjang  dan  mendapatkan  berbagai  kendala  baik  dari barat  maupun  Islam  yang mana disebabkan  anggapan  kurang tercakup aspirasi  di  dalamnya, diantara kurang kesepakatan itu telah ditandai lahirny cairo declaration yang telah di adakan oleh OKI.
Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia terlebih konsep hak asasi yang tercantumkan dala kitab suci Alquran karena didalamnya lebih konfrehensip dan menyeluruh tanpa  ada  intres  politik,  ekonomi,  budaya  dalam  kepentingan  sebuah  negara  dan  bersifat
universal karena datangnya dari Tuhan semua umat manusia. Namun, sayang sekali manusia terkesan hanya membagakan dan mempermasalahkan konsep belaka hal ini dapat kita ketahui ketika  dalam  tataran  implementasi  di  lapangan  belum  sepenuhnya  sesuai  dalam  konsepnya, hal  ini  dapat  kita  lihat  dengan  masih  banyaknya  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  berupa diskriminasi,  penindasan  dan  kekerasan  yang  terjadi  di  Dunia  dari  awalnya  ada  dan terbentuknya konsep tersebut hingga sekarang.
Dalam  pelaksanaan  dan  penerapannya  HAM  yang  telah  disepakati  PBB  yang dilaksanakan  secara  universal  seharusnya  dilaksanakan  secara  adil  jangan  sampai  di manipulasi  oleh  salah  satu  bangsa  dengan  kepentingan  politik,  ekonomi,  budaya  bahkan agama  sekalipun.  Dan  kita  sebagai  manusia  yang  mepunyai  harapan  dan  keinginan terlaksananya  HAM  seutuhnya  marilah  kita  mengebangkan  wawasan  pemikiran  kita  supaya mampu  menjadi pengawas  dan  pelaksana dari  semuanya  dan  dapat  menfilter  pemikiran- peikiran  yang  datang  baik  yang  sifatnya  mebangun  terhadap  agama  kita  maupun  yang merusak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin, Falsafah Kalam di Era Poss Modernisme, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya , Diponegoro, Bandung, 2005
Efendi, Mansyur, HAM: Dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik , Bogor, Galia Indonesia, 2007.
Kelsay, John dan Twiss, Sumer B., Religion and Human Rights , terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, Interfidei, 2007.
Lopa, Baharuddin, Al Quran dan Hak-Hak Asasi M anusia , Dana Bhakti Prima Yasa,
Yogyakarta, 1996.
Marcel, A. Boisard, HumanismeDel’Islam , Terj. H.M. Ramsidi, Albin Michel, Paris, 1970 Naning, Ramdlon Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia Di Indonesia , Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983.
Nasution, Adnan Buyung, dkk. Agama dan Dialog Antar Peradaban , Paramadina, Jakarta,
1996.
Osman, Fathi, Islam and Human Righats ; The Challenge to Muslim and the World”dalam Abdel Wahab El-Efendi (Ed), Rethinking Islam And Modernity : Essays in Honour of Fathi Osman, United Kingdom, The Islamic Foundation,2001.