Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
e-ISSN 2549-9661 Volume: 6, No. 2, Juli-Desember 2019 Halaman: 157-168

## Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

## Nurkolis Siri Kastawi
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang nurkolis@gmail.com

## Yovitha Yuliejantiningsih
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang juliejanti@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  to  find  out  (1)  the  steps  of  continuous  professional  development (CPD)  of  teachers,  (2)  the  methods  and  techniques  of  CPD,  (3)  the  models  of  CPD,  (4) thefinancing of CPD, and (5) the constraints of CPD. The research approach is qualitative while  the  type  is  phenomenological.  The  study  was  conducted  in  Demak  Regency  in  2019. Data collection techniques used questionnaires, interviews, and documentation. The research step  follows  the  Miles  and  Huberman  model.  Analysis  of  data  using  qualitative  research software NVivo 11 Plus. The results showed (1) the steps of CPD consist of need assessment, implementation,  and  evaluation,  (2)  the  most  widely  used  methods  were  education  and training,  lectures,  simulations,  discussions,  and  behavior  modeling,  (3)  the  models  most widely used professional learning groups, (4) the biggest funding source from the personal of teachers and local government, and (5) the main constraints are in terms of time, funding, lack  of  programmability,  and  lack  of  assistance.  The  intensive  CPD  implementation  has succeeded  in  improving  the  quality  of  education  in  Demak  District.  In  order  for  CPD  to improve more quality of education, it is suggested that several things (1) CPD steps need to be improved starting from the measurement of teacher needs to evaluation, (2) the methods, techniques, and models that are still rarely used should be tried to apply, (3) it needs to explore funding  from  the  public,  (4)  minimize  the  main  obstacles  that  arised,  and  (5)  the  need  of operational policy from District Education Office of Demak.
Keywords : CPD Effectiveness, CPD Methods and Techniques, CPD Model, CPD Financing, KKG & MGMP

## Article Info
Received date: 16 November 2019 Revised date: 18 Desember 2019 Accepted date: 20 Desember 2019

## PENDAHULUAN
Kementerian Pendidikan Republik
Indonesia telah melakukan pemetaan kompetensi guru sejak tahun 2012. Pada saat itu diketahui bahwa rata-rata kompetensi pedagogik dan profesional guru secara nasional adalah 43 pada skala 100 sebagaimana tertuang pada  Lampiran  Peraturan  Presiden  RI  No.  2
tahun  2015  tentang  RPJMN  2015-2019,  Buku II.  Sementara  itu  kompetensi  pedagogik  dan profesional  guru  di  Jawa  Tengah  mencapai 50,44 pada skala 100 (Kemdikbud, 2015).
Dalam  Peraturan  Presiden  RI  No.  2 tahun 2015 tersebut, kompetensi guru ditargetkan  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun. Target kompetensi guru pada tahun 2018
adalah 75 dan target pada tahun 2019 menjadi 80.  Dengan  membandingkan  antara  kondisi nyata  tahun  2015  dengan  target  tersebut, kompetensi  pedagogik  dan  profesional  guru masih jauh berbeda.
Guna meningkatkan kompetensi guru di Indonesia,  maka  arah  kebijakan  dan  strategi pembangunan sub bidang pendidikan diprioritaskan salah satunya adalah pelaksanaan pengembangan profesional berkelanjutan  (PPB)  bagi  guru  dalam  jabatan melalui  latihan  berkala  dan  merata.  Juga dilakukan  penguatan  kelompok  kerja  guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).  Selain  itu  juga  diprogramkan pembinaan  karir  dan  pengembangan  profesi kepala  sekolah  serta  pengawas  sekolah. Pengembangan profesional berkelajutan (PPB) bagi  guru  lebih  dikenal  dengan  sebutan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru.
Dengan  adanya  Peraturan  Presiden tersebut  semestinya  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  sudah  melakuan  berbagai upaya PBB atau PKB  agar para  guru semakin profesional.  Namun  beberapa  pihak  sangsi terhadap pelaksanaan PBB atau PKB mengingat  anggaran  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  sangat  terbatas  untuk memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada para guru.
Menurut Damin (2011: 8), di Indonesia hanya  sebagian  kecil  (5%)  dari  guru  memiliki peluang  mengembangkan  keprofesiannya  atas prakarsa  lembaga  baik  itu  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah.  Jika  pelatihan diberikan  secara  merata,  setiap  guru  di Indonesia  hanya  memiliki  peluang  mengikuti pengembangan  profesi  satu  (1)  kali  dalam kurun  waktu  20  tahun.  Maka  Danim menyarankan  agar  para  guru  melakukan pengembangan profesional secara mandiri.
Memperhatikan  kemampuan  keuangan pemerintah  pusat  dan  keuangan  pemerintah daerah  yang  tidak  memungkinkan  untuk
mengembangkan  profesionalisme  semua  guru, maka perlu strategi khusus agar profesionalisme guru dapat terus dikembangkan. Di Indonesia,
pengembangan keprofesian  guru  telah  secara  serius  dimulai pada  tahun  2010  sehingga  masih  perlu dilakukan  banyak  kajian  guna  mendapatkan gambaran yang komprehensif. Namun penelitian  tentang  implementasi  PKB  di Indonesia  secara  komprehensif  belum  banyak ditemukan. Di antara penelitian PKB dilakukan oleh  Sianturi  (2013),  Wuryandini  (2014),  dan Maksum  (2015).  Studi  kasus  yang  dilakukan Sianturi (2013) menemukan kebutuhan pengembangan  keprofesian  guru  berdasarkan karakteristik  mereka.  Penelitian  Wuryandini (2014)  menyatakan  bahwa  hanya  sedikit  guru yang  melakukan  pengembangkan  keprofesian secara  komprehensif.  Studi  kasus  yang dilakukan Maksum (2015) menemukan bahwa PKB  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  dan kurang  adanya  motivasi  internal  dari  guru sendiri.
Sedangkan di negara maju, PKB adalah suatu keniscayaan. Menurut Henderson (2007) masyarakat  sudah  berperan  aktif  dalam  PKB seperti  di  Australia.Di  Hongkong  seperti dilaporkan Chow (2013) pengembangan profesionalisme  guru  mata  pelajaran  sudah marak dilakukan di sekolah dan kepala sekolah memiliki  peran  penting  dalam  PKB.Di Amerika  Serikat  (Gallo-Fox  dan  Scantlebury, 2016)  PKB  salah  satunya  dilakukan  dengan kolaborasi  antara  guru  dengan  menjadi coteacher bagi guru lain.
PKB  adalah  bagian  dalam  proses manajemen  sumber  daya  manusia.  Menurut Everard,  Morris,  dan  Wilson  (2004:  74-98) manajemen  sumber  daya  manusia  mencakup recrutment, employment, appraisal, development, dan dismissing  staff . Staff development dimulai  dari  induksi  staf  dan dilanjutkan dengan berbagai metode dan teknik pengembangan staf.
Proses manajemen sumber daya manusia  menurut  Lunenberg  dan  Ornstein (2012:  448)  terdiri  dari  perencanaan  sumber daya manusia, rekrutasi, seleksi, pengembangan  keprofesian,  penilaian  kinerja, dan  kompensasi.  Pengembangan  keprofesian adalah kegiatan meningkatan pengetahuan dan keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk  mengisi posisi  saat  ini  dan  masa  depan.  Tiga  langkah dasar dalam pengembangan keprofesian adalah pengukuran kebutuhan pengembangan profesi, pelatihan,  dan  evaluasi  (Lunenberg  dan Ornstein, 2012: 463).
Beberapa  hasil  penelitian  tentang efektivitas  implementasi  PKB  tidak  konsisten antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Hasil penelitian  Al  Rasyid  (2015)  menunjukkan bahwa  kelompok  kerja  guru  efektif  sebagai wadah PKB. Simpulan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Murni dan Sumardjoko (2015) yang  menunjukkan  bahwa  implementasi  PKB belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena terjadi  beberapa  kendala  seperti  pelaksanaan yang  bersamaan  dengan  jam  efektif  sekolah. Penelitian  serupa  dihasilkanoleh  Sujianto, Mukhadis,  dan  Isnandar  (2012)  bahwa  PKB belum  berjalan  efektif  yang  dibuktikan  bahwa sebagian  besar  guru  hanya  kadang-kadang melakukan investasi diri terkait tiga unsur PKB. Kendala-kendala  dalam  implementasi  PKB ditunjukkan  oleh  Wiranti  (2015)  bahwa  ada yang  berasal  dari  diri  guru  seperti  kurangnya waktu  dan  kemampuan,  dan  hambatan  dari lembaga seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
Terkait  dengan  kondisi  di  atas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (a) bagaimanakah langkah-langkah pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, (b) pendekatan dan metode pengembangan keprofesian berkelanjutan  guru  guru  apa  sajakah  yang digunakan,  (c)  apa  sajakah  model-model pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, (d)  bagaimanakah  pembiayaan  pengembangan keprofesian  berkelanjutan  guru,  dan  (e)  apa
sajakah kendala-kendala implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan guru.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  sedangkan  jenisnya  adalah fenomenologis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Demak tahun 2019.
Teknik  pengumpulan  data  dengan wawancara, obsertasi, dan dokumentasi. Wawancara  dilakukan  terhadap  guru,  kepala sekolah, serta pengurus KKG dan MGMP yang respondennya  dipilih  secara  acak  sederhana sebanyak  25  orang.  Observasi  dilakukan terhadap  3  objek  atau  kegiatan.  Penelusunan dokumen  dilakukan  terhadap  11  dokumen termasuk  Peraturan  Bupati  dan  Rensta  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Langkah-langkah  penelitianmengikuti model  Miles  dan  Huberman  dengan  langkah detail  sebagai  berikut:  a)  mengumpulkan  data melalui  angket,  wawancara,  dan  dokumentasi; b)  temuan  data  dituliskan  ke  dalam  memo sehingga  peneliti  bisa  menemukan  gagasan baru dan perspektif baru; c) selanjutnya temuan tersebut  dikatagorisasikan  untuk  menemukan hubungan  antar  masalah;  dan  d)  menarik simpulan  dari  temuan-temuan  penelitian. Analisis data menggunakan software penelitian kualitatif NVivo 11 Plus.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Langkah-langkahpengembangan keprofesian
berkelanjutan guru.
Berdasarkan  sumber  data  dari  informasi wawancara, observasi, dan dokumentasi langkah-langkah  pengembangan  keprofesian berkelanjutan  telah  mengikuti  teori  yang  telah banyak  berkembang  yaitu  diawali  dengan pengukuran  kebutuhan  guru  yang  perlu dikembangkan, kemudian pelaksanaan pengembangan keprofesian guru, dan evaluasi.
Langkah-langkah  implementasi  PKB tersebut  disederhanakan  dari  teori-teori  yang berkembang  oleh  Davis  dalam  Gaol  (2014: 216) menjadi pengukuran kebutuhan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Hal ini juga sesuai dengan yang dikembangkan oleh Lunenberg dan Ornstein(2012: 463).
Setelah  dilakukan  penelusuran  lebih mendalam tentang langkah-langkah implementasi  PKB  tersebut,  ternyata  hasilnya tidak imbang antara responden yang memberikan  respon  dan  sumber  data  yang menyatakan ada pengukuran kebutuan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan PKB.  Informanyang  menyatakan  bahwa  ada kegiatan  pengukuran  dan  evaluasi  hanya diperoleh  dari  wawancara.  Berdasarkan  hasil observasi  dan  penelusuran  dokumen  tidak ditemukan  adanya  kegiatan need  assessment dan evaluasi.
Apabila  hasil  wawancara,  observasi, dan  penelusuran  dokumen  yang  menyatakan adanya langkah di setiap tahapan (pengukuran kebutuhan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi)  maka hasilnya  akan  menunjukkan  keseimbangan diantara ketiganya.Hanya dari sumber wawancara  saja  yang  menunjukkan  adanya ketiga  langkah  yang  lengkap.  Sementara  itu dari observasi dan penelusuran dokumen tidak ditemukan  bukti  pengukurun  kebutuhan  dan evaluasi.
Bukti  dari  tidak  adanya  pengukuran kebutuhan  pelatihan  yang  diperlukan  guru dapat  dilihat  dari  penelusuran  dokumen  yang hasilnya menunjukkan sebagai berikut.
“….tidak ditemukan adanya
formulir  evaluasi  diri  yang  telah diisi oleh para guru, tidak ada need assessment kepada  para  guru  yang akan  mengambil  PKB”.  …..tidak
ada  dokumen  formulir  rencana PKB  tingkat  sekolah  yang  telah diisi  oleh  para  guru…..  tidak ditemukan  formulir  tingkat  gugus yang  telah  diisi  oleh  setiap sekolah…” (D-3).
Berdasarkan  berbagai  sumber  juga dapat  diketahui  bahwa  terdapat  8  (delapan) materi  yang  dibahas  dalam  pengembangan keprofesian berkelanjutan guru yaitu: pelaksaan kurikulum 2013; penyusunan perangkat  pembelajaran  seperti  silabus  dan RPP  (Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran); penilaian;  media  pembelajaran  inovatif,  karya tulis  ilmiah  seperti  menulis  di  media  massa, jurnal, maupun buku; penelitian tindakan kelas (PTK),  penyusunan  soal  tinggkat  tinggi  ( High Order Thinking Skills -HOTS), dan metodologi pembelajaran (tabel 1).
Dari  hasil  wawancara  juga  terungkap bahwa  kebanyakan  pelatihan  yang  diberikan sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  guru,  padalah dari  awal  tidak  ada  kegitan  pengukuran kebutuhan pelatihan untuk guru.
Sebagian besar informan hasil wawancara menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKB. Jawabannya  bersifat  normatif  yaitu  terkait pentingnya  dilakukan  evaluasi  PKB.  Terdapat satu  sumber  dokumen  yang  menyebutkan bahwa  implementasi  telah  dilanjutkan  dengan evaluasi (D-1). Walaupun simpulannya negatif yaitu:
“…..belum  semua  guru  di  gugus Kumbokarno  melakukan  tindak lanjut dari kegiatan PKB”.Artinya, gugus  ini  telah  melakukan  salah satu  tahapan  dalam  siklus  PKB yaitu  melakukan  evaluasi  sesuai dengan tahap yang semestinya”.
Tabel 1.Langkah-Langkah PKB menurut Sumber Informasi Langkah-Langkah Wawancara  Observasi  Dokumentasi 1. Pengukuran kebutuhan ( need asseessment ) Ada Tidak Ada Tidak Ada 2. Pelaksanaan dan muatan materi Ada Ada Ada 2.1. pelaksaan kurikulum 2013 Ada Tidak Ada Ada 2.2. penyusunan pengakat pembelajaran Ada Tidak Ada Ada 2.3. penilaian Ada Tidak Ada Ada 2.4. media pembelajaran inovatif Ada Tidak Ada Ada 2.5. karya tulis ilmiah Ada Tidak Ada Ada 2.6. penelitian tindakan kelas (PTK) Ada Ada Tidak Ada 2.7. penyusunan soal tinggkat tinggi (HOTS) Ada Tidak Ada Tidak Ada 2.8. metodologi pembelajaran Ada Ada Tidak Ada 3. Evaluasi Ada Tidak Ada Tidak Ada Sumber: data penelitian
Metode &teknik pengembangan keprofesian  berkelanjutan  guru. Metode atau  teknik  yang  diterapkan  dalam  PKB  di Kabupaten  Demak  sudah  banyak  yang menggunakan  saran-saran  dari  para  ahli manajemen  SDM  bidang  kependidikan. Diantaranya adalah penugasan seperti kuliah, menirukan  peran  sesuai  karakter  tertentu, pemodelan  perilaku  dengan  menggunakan video,  diskusi  untuk  memecahkan  kasus tertentu, simulasi, on the job learning atau on the  job  training ,  dan  mengikuti  pendidikan dan pelatihan.
Metode dan teknik yang dikembangkan banyak  mengadopsi  teori  yang  dikembangkan
oleh  Dessler  dalam  Gaol  (2014:  2017)  yang mencakup lecture (kuliah  mimbar), vestibule training, role playing, behavior modeling, case study,  simulation,  self  study, dan program learning .
Dari  berbagai  metode  tersebut  yang paling  banyak  digunakan  adalah  pendidikan dan  pelatihan  (Diklat),  kuliah,  simulasi, diskusi,  dan  pemodelan  perilaku.  Sementara itu  metode  yang  paling  jarang  digunakan adalah bermain peran dan on the job learning atau on the job training dengan cara magang di  kelas  lain  atau  di  sekolah  lain  yang  lebih baik.
Tabel 2.Metode dan Teknik yang digunakan dalam PKB Guru Jenis Metode dan Teknik  Frekuensi Sumber Informasi 1. Kuliah Tinggi Wawancacara dan Dokumentasi 2. Diklat Tinggi Wawancara dan Dokumentasi 3. Simulasi Tinggi Wawancara dan Observasi 4. Diskusi Tinggi Wawancara dan Observasi 5. Pemodelan perilaku Tinggi Wawancara 6. Bermain peran Rendah Wawancara 7. OJT/OJL Rendah Wawancara Sumber: data penelitian Model  pengembangan  keprofesian berkelanjutan guru. Model-model pengembangan  keprofesian  berkelanjutan guru  yang  diterapkan  pun  sudah  mengacu
pada  teori  yang  banyak  dikemukakan  oleh para ahli.
Yang  terungkap  dalam  penelitian  ini adalah para guru ikut dalam kelompok belajar
profesional  yaitu  di  KKG  dan  MGMP,  para guru  juga  telah  mendapatkan  pendampingan dari  para  guru  senior,  para  guru  telah melakukan penelitian kolaboratif dengan guru senior  atau  dengan  kepala  sekolah,  dan  para guru  telah  mengikuti  kegiatan  seminar  atau lokakarya, serta peer coaching .
Model  PKB  yang  banyak  diikuti  oleh para  guru  adalah  KKG  dan  MGMP.  Tetapi berdasarkan  pengakuan  responden  kegiatan tersebut tidak dilakukan secara teratur. Seperti pernyataan di bawah ini.
“….Guru  ikut  dalam  kelompok belajar profesional, namanya KKG Rebon yaitu KKG yang
dilaksanakan  pada  hari  rabu  yang disebut  Rebon,  namun  tidak  rutin dilaksanakan” (W.GSD.1).
Ada  juga  yang  menyatakan  bahwa kegiatan  KKG  dilaksanakan  setiap  hari  sabtu sehingga  dinamakan Septon .  Pelasanaannya pun diakui belum rutin karena hanya dilakukan ketika  ada  kebutuhan  mendesak.  Pernyataan senada diberikan oleh W.GSMP.1 yaitu:
“….Saya  mengikuti  kelompok belajar  profesional  yaitu  MGMP, kegiatannya  membuat  soal  UAS
(Ujian Akhir Sekolah) dan pendalaman materi kurikulum 2013.  Jika  sudah  mendekati  UAS (tidak  rutin).  Biasanya  6  bulan  1 kali”.
Demikian pula pernyataan W.GSMP-2 dengan pernyataannya:
“  kegiatan  yang  saya  ikuti  untuk mengembangkan  profesi  adalah melalui MGMP. Kegiatannya yaitu menyusun  soal  Penilaian  Akhir Semester  (PAS)  atau  Penilaian Akhir  Tahun  (PAT)  dan  Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).  Frekuensi  pertemuan  di MGMP  belum  intens,  karena dilakukan hanya jika ada
pembuatan  soal  PAS/PAT  dan USBN”.
Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan KKG dan MGMP sebagai wadah pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi para guru.
Pembiayaan pengembangan keprofesian  berkelanjutan  guru. Peneliti memerinci  sumber  pembiayaan  PKB  dalam penelitian  ini  dari  pribadi  guru,  iuran  sekolah yang  bersumber  dari  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) dan sumber lain yang diterima sekolah,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah, serta masyarakat.
Menurut pengakuan responden, sumber pembiayaan  paling  banyak  bersumber  dari pribadi  guru.  Sementara  itu  sumber  dari pemerintah atau pemerintah daerah serta iuran sekolah  masih  kecil.  Besarnnya  pembiayaan PKB guru bervariasi antara Rp. 150.000 hingga Rp. 2 juta per tahun.
Berikut  ini  pengakuan  dari  para responden. Sumber dana PKB dari pribadi guru, Rp.  150.000-300.000  per  tahun  (W.GSMP-1). Sementara  itu  informasi  dari  sumber  lain menyatakan bahwa sumber dana PKB dari guru bisa  mencapai  Rp.  2  juta  rupiah  dalam  satu tahun  (W.GSMP-6).  Namun  kebanyakan menyatakan  bahwa  sumber  dana  dari  pribadi guru berada pada kisaran Rp. 300.000.
Secara  jelas  dinyatakan  oleh  sumber informan  lain  yang  menyatakan,  “saya  telah mempersiapkan dana 4% dari tunjangan profesi guru saya, sesuai anjuran Bapak Bupati Demak untuk keperluan PKB” (W.GSD-7).
Berdasarkan  sumber  dokumen  D-3 berupa  Peraturan  Bupati  No.  53  tahun  2005 yang menyatakan bahwa:
“Bagi  guru  penerima  tunjangan profesi  pendidik  wajib  secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya sekurang-kurangnya  4%  (empat
perseratus)  dari  tunjangan  profesi pendidik yang diterima”.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi,  dan  penelusuran  dokumen  tampak jelas bahwa tidak ada sumber pembiayaan PKB dari masyarakat. Hal ini menjadi temuan yang menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut,  karena undang-undang  sudah  menjamin  partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.Padahal  di  negara-negara  maju seperti  Australia  sekalipun,  masyarakat  sudah berperan aktif dalam PKB  (Henderson, 2007). Di  sinilah  perlunya  pemerintah  daerah  dan pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  untuk menggerakkan kepedulian masyarakat, misalnya melalui corporate social responsibility (CSR).
Sementara  itu  sumber  resmi  dari dokumen berupa Peraturan Bupati Tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Demak  telah memberikan  bantuan  pendidikan  magister untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  akan mengembangkan  diri.  Dokumen  tersebut menyebutkan:
“….Maksud bantuan biaya pendidikan adalah untuk membantu meringankan beban PNS yang akan melanjutkan  pendidikan  formal  ke jenjang  Strata-2  (magister)  serta mendorong upaya peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan  formal  pada  jenjang Strata-2, magister (D-2)” Berdasarkan hasil wawancara, implementasi  PKB  dari  Peraturan  Bupati  ini bagi PNS mendapatkan kesempatan melanjutkan  pendidikan  program  magister dengan  bantuan  sebesar  Rp.  15  juta  selama empat  (4)  semester.  Selama  lima  tahun  masa kepemimpinan Bupati M. Nasir telah diprogramkan  sebanyak  500  PNS  akan mendapatkan bantuan pendidikan S2.
Kendala-Kendala implementasi pengembangan  keprofesian  berkelanjutan guru. Selama  mengimplementasikan  PKB terdapat  beberapa  kendala  baik  dari  sisi  guru, pengurus KKG dan MGMP, sekolah, pemerintah  daerah,  dan  kendala  dari  sisi pembiayaan.  Dari  semua  kendala  tersebut kemudian disarikan apa yang menjadi kendala utama.
Kendala yang paling banyak adalah dari diri guru sendiri atau kendala internal, kendala dari sisi pemerintah daerah, dan hambatan dari lembaga seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
Berdasarkan  pengakuan  responden, kendala  utama  implementasi  PKB  adalah kurangnya nara sumber dan padatnya kegiatan guru  di  sekolah  (W.GSD-1,  W.GSD-3, W.GSMP-3, W.GSMP-6,
W.GSMP-8,
W.GSMP-9).  Kendala  utama  lainnya  adalah tidak adanya program dari pemerintah (W.GSD-2,  W.GSMP-1,  ).  Kurangnya  dana juga  menjadi  kendala  utama  (W.GSD-3). Setelah mengikuti pelatihan, ternyata tidak ada dukungan dari teman sejawat untuk mengimplementasikan  hasil  PKB  (W.GSMP- 5).
Ada  satu  hal  yang  menarik  yang dinyatakan  guru  bahwa  yang  menjadi  kendala utama  PKB  adalah  tidak  adannya  tuntutan berubah setelah selesai pelatihan (W.GSMP-8). Kendala  lain  dari  pendapat  pengurus  KKG yaitu  tidak  adanya  pendampingan  atau mentoring dari pengawas ke sekolah (W.KKG- 1).
Kendala  lain  dari  sisi  guru  adalah rendahnya  kemampuan  teknologi  informasi pada  guru  terutama  yang  sudah  senior (W.GSD-1).  Informan  lain  mengaku  bahwa setelah  pelatihan  tidak  bersedia  menularkan kepada  guru  lain  (W.GSMP-10).  Kurangnya minat atau motivasi guru untuk mengembangkan  diri  adalah  kendala  lain  dari sisi guru, terutama guru yang sudah berusia tua (W.GSMP-2 dan W.GSM-5), dengan kata lain
guru  tidak  mau  berubah  dari  zona  nyaman (W.GSMP-2).  Keterbatasan  fasilitas  sekolah adalah  menjadi  kendala  lain  guru  untuk mengembangkan  diri  (W.GSMP-3).  Bahkan ada  guru  yang  ikut  seminar  atau  diklat  hanya untuk mengejar sertifikat (W.GSMP-8).
Kendala  dari  sisi  pemerintah  daerah adalah  tidak  adanya  alokasi  dana  (W.GSD-2, W.GSMP-1, W.GSMP-2, W.GSMP-9). Ternyata ada yang menyatakan bahwa jika ada pelatihan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah, pelatihan  yang diberikan tidak merata ke  guru  lain  (W.GSMP-5).  Selain  itu Pemerintah  Daerah  jarang  memprogramkan pelatihan kepada guru (W.GSMP-8). Pelatihan yang diberikan oleh Pemda biasanya waktunya terlalu  singkat  sehingga  tidak  maksimal (W.GSMP-6).  Tidak  adanya  penugasan  dari Dinas Pendidikan ke Pengawas untuk mendampingi guru di sekolah dianggap sebagai kendala dari sisi Pemerintah Daerah (W.KKG- 1 dan W.KKG-2).
Implementasi PKB yang telah dilakukan secara intensif di Kabupaten Demak selama 5 tahun terakhir telah berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat  dilihat  dari  data  Neraca  Pendidikan Daerah  2015-2018  dari  tiga  indikator  terkait kualitas  guru  yaitu  kualifikasi  akademik  guru SD  meningkat  dari  93,1%  di  tahun  2015 menjadi  94,4  di  tahun  2018  dan  kualifikasi akademik  guru  SMP  meningkat  dari  89%  di tahun  2015  menjadi  94,8  di  tahun  2018. Demikian  pula  rerata  nilai  UKG  guru  SD meningkat dari 60 di tahun 2015 menjadi 60,46 di tahun 2017 dan retata nilai UKG guru SMP meningkat dari 64 di tahun 2015 menjadi 64,4 di tahun 2017. Di sisi lain rerata lama sekolah di  Kabupaten  Demak  meningkat  dari  7,40  di tahun  2015  mejadi  7,47  di  tahun  2018 (www.kembidbud.go.id).

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Langkah-langkah pengembangan keprofesian  berkelanjutan  guru. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa PKB di Kabupaten Demak belum ada langkah pertama yaitu  pengukuran  kebutuhan  secara  baik  dan belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan PKB. Dalam PKB terdapat tiga langkah penting yaitu pengukuran kebutuhan guru, implementasi, dan evaluasi sebagaimana dikemukakan oleh Davis dalam  Gaol  (2014:  216)  dan  Lunenberg &Ornstein(2012:  463).  Jika  langkah  pertama dan ketiga tidak dilakukan maka implementasinya tidak akan efektif dan efisien.
Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya implementasi PKB belum dilaksanakan  secara  efektif  sesuai  dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh para ahli.  Ada  pelaksanaan,  tetapi  tidak  dimulai dari  pengukuran  kebutuhan  guru.  Parahnya lagi,  tidak  ada  evaluasi  setelah  pelaksanaan sebagai  alat  untuk  mengetahui  apakah  yang dilaksanakan  sudah  sesuai  dengan  yang direncanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan guru, ataukah sudah berhasil atau belum.
Studi  kasus  yang  dilakukan  Sianturi (2013)  menemukan  kebutuhan  pengembangan keprofesian  guru  berdasarkan  karakteristik mereka.  Artinya need  assessment dalam  PKB menjadi langkah yang sangat penting agar tepat sasaran.
Materi  yang  banyak  dibahas  dalam PKB di Kabupaten Demak adalah karya tulis ilmiah,  penelitian  tindakan  kelas,  kurikulum 2013, dan penyusunan perangkat pembelajaran.  Sementara  itu  materi  yang kurang  banyak  dibahas  dalam  PKB  adalah penilaian, penyusunan soal HOTS, pembuatan media pembelajaran inovatif, dan metodologi pembelajaran.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Sianturi  (2013:  16-24)  yang  menyatakan bahwa  PTK  dan  metodologi  pembelajaran adalah materi yang diperlukan untuk dilatihkan dalam PKB.
Metode &teknik pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Metode dan teknik  PKB  yang  paling  banyak  digunakan adalah  Diklat,  kuliah,  simulasi,  diskusi,  dan pemodelan  perilaku.  Sementara  itu  metode yang  paling  jarang  digunakan  adalah  bermain peran  dan on  the  job  learning atau on  the  job training.
Metode  dan  teknik  PKB  yang  banyak digunakan  di  Kabupaten  Demak  tampaknya adalah yang mudah dilakukan dan sudah biasa dilakukan oleh para guru. Sementara itu on the job  training/learining jarang digunakan karena proses pelaksanaannya lebih rumit.
Padahal  menurut  Noe. et  al .  (2003) on the job training ini sebagai upaya memfasilitasi peningkatan pengetahuan staf terkait pekerjaan, keterampilan, dan perilaku. Maka ini merupatan teknik yang tepat untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagodik, kepribadian, dan sosial guru. On the jon  training merupakan  teknik  bekerja  sambil belajar yang praktis untuk diterapkan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nainggolan,  Sunuharyo,  dan  Aini  (2018:  112- 119)  menunjukkan  bahwa on  the  job training mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kinerja  karyawan.  Jika  hal  ini diterapkan pada guru-guru  melalui PKB maka besar  kemungkinan  kinerja  guru  dalam mengajar  akan  lebih  baik.  Sehingga  mutu pendidikan di Kabupaten Demak akan demkain baik.
Model  pengembangan  keprofesian berkelanjutan guru. Model-model PKB yang diterapkan  di  Kabupaten  Demak  sesuai  yang dikenalkan  oleh  Diaz-Maggioli  (2004)  yaitu dengan  cara  membentuk  kelompok  belajar profesional,  mentoring,  penelitian  tindakan kolaboratif, peer-coaching , menulis, ikut dalam tim  pengembangan  keprofesian  kritis,  dan menghadiri konferensi serta seminar.
Model  yang  paling  sedikit  diterapkan adalah peer  coahing atau  magang.  Karena untuk melakukan magang di kelas lain atau di
sekolah lain, seorang guru harus meninggalkan  tugas  mengajar  di  kelas. Sedangkan  di  sekolah  tidak  ada  guru pengganti. Hal ini berbeda seperti yang terjadi di Amerika Serikat (Gallo-Fox dan Scantlebury,  2016)  dalam  PKB  salah  satunya dilakukan  dengan    kolaborasi  antara  guru dengan menjadi coteacher bagi guru lain.
Model  yang  paling  banyak  digunakan adalah  kelompok  belajar  profesional  dalam bentuk KKG dan MGMP.Namun kebanyakan guru  yang  menjadi  responden  penelitian mengatakan  bahwa  kegiatan  KKG  atau MGMP tidak dilaksanakan secara rutin karena hanya  dilaksanakan  jika  ada  kebutuhan  yang mendesak.
Berdasarkan hasil penelitian ini dirasa penting agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan untuk menggunakan  KKG  dan  MGMP  sebagai wadah  pengembangan  keprofesian  guru secara  berkelanjutan.  Lebih  baik  lagi  juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
memberikan  dukungan  dana  dan  sarana prasarana di KKG dan MGMP.
Pembiayaan pengembangan keprofesian  berkelanjutan  guru. Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa pembiayaan  pendidikan  bisa  bersumber  dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat.  Namun  berdasarkan  jawaban responden wawancara, sumber dana kebanyakan  bersumber  dari  pribadi  masing- masing guru.
Hal  ini  berbeda  dengan  temuan penelitian  Sujianto,  Mukhadis,  dan  Isnandar (2012)  yang  menyatakan  bahwa  PKB  belum berjalan  efektif  yang  dibuktikan  bahwa sebagian  besar  guru  hanya  kadang-kadang melakukan investasi diri untuk PKB.
Berdasarkan hasil penelitian ini justru sumber  pendanaan  PKB  sebagian  besar berasal dari guru itu sendiri. Tampaknya para guru  di  Kabupaten  Demak  sudah  menyadari
akan keterbatasan pemerintah dan pemerintah daerah  yang  dinyatakan  Damin  (2011:  8) bahwa  di  Indonesia  hanya  5%  guru  yang memiliki
peluang mengembangkan keprofesiannya jika mengandalkan pemerintah atau pemerintah daerah.
Kesadaran  para  guru  di  Kabupaten Demak sudah tumbuh untuk mengembangkan profesionalismenya tidak terlepas dari Peraturan  Bupati  No.  53  tahun  2005  tentang Pembinaan  dan  PengembanganKeprofesian Berkelanjutan  Bagi  Guru  Di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Demak.  Namun  belum ada  mekanisme  yang  jelas  bagaimana  proses pengumpulan  dana  4%  dari  setiap  guru,  siapa yang  bertanggungjawab  untuk  mengelola,  dan bagaimana mekanisme penggunaannya.
Sehingga  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan perlu  membuat  Prosedur  Operasional  Standar (POS)  agar  implementasi  Peraturan  Bupati  ini dapat dilaksanakan secara efektif.
Kendala-Kendala implementasi pengembangan  keprofesian  berkelanjutan guru. Kendala yang paling banyak adalah dari diri guru sendiri atau kendala internal.  Hal  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  Wiranti  (2015) bahwa kendala PKB ada yang berasal dari diri guru seperti kurangnya waktu dan kemauan.
Juga ada hambatan dari lembaga seperti kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Maksum (2015) yang menyatakan bahwa kendala utama PKB  adalah  dari  guru  itu  sendiri  walaupun kepala sekolah sudah memberikan dukungan.
Kendala lain implementasi PKB adalah kurangnya nara sumber dan padatnya kegiatan guru  di  sekolah.  Hal  ini  seduai  dengan  hasil penelitian  Murni  dan  Sumardjoko  (2015) bahwa  karena  PKB  dilaksanakan  pada  jam pelajaran  efektik  maka  waktunya  berbenturan, sehingga guru mengalami kesulitan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dari  tiga  langkah  PKB,  pengukuran kebutuhan  dan  evaluasi  belum  dilakukan. Implementasi  PKB  sudah  dilaksanakan  walau tanpa  ada  perencanaan  dan  evaluasi  kegaitan. Dari langkah PKB ini dapat disimpulkan bahwa impelementasi  PKB  belum  berjalan  secara efektif.
Materi  yang  paling  banyak  diberikan dalam PKB adalah karya tulis ilmiah, penelitian tindakan kelas, implementasi kurikulum  2013, dan  penyusunan  perangkat  pembelajaran. Materi yang kurang dibahas dalam PKB adalah penilaan,  penyusunan  soal  tingkat  tinggi, pembuatan  media  pembelajaran  inovatif,  dan metodologi pembelajaran.
Metode  dan  teknik  PKB  yang  paling banyak  digunakan  adalah  diklat,  kuliah, simulasi,  diskusi,  dan  pemodelan  perilaku. Sementara  itu  yang  paling  jarang  digunakan adalah bermain peran dan on the job training . Model  PKB  yang  paling  banyak digunakan adalah kelompok belajar profesional dalam  bentuk  KKG  dan  MGMP.Sementara itumodel peer  coahing atau  magang  adalah yang  paling  sedikit  digunakan.  Hal  ini dikarenakan waktu yang diperlukan lebih lama dan  menggunakan  sumber  daya  yang  lebih banyak.
Pembiayaan terbesar dalam PKB adalah dari  pribadi  guru  yang  rata-rata  menyisihkan Rp.  300.000,  hal  ini  mengikuti  anjuran Peraturan Bupati bahwa setiap guru yang sudah sertifikasi  mengalokasikan  4%  dari  tunjangan profesinya untuk mengembangkan
keprofesiannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah mengalokasikan bantuan pendidikan untuk PNS yang akan melanjutkan pendidikan  S2  sebesar  Rp.  15  juta  selama  4 semester.
Kendala  utama  implementasi  PKB adalah  kurangnya  nara  sumber,  padatnya kegiatan guru di sekolah, tidak adanya program dari pemerintah daerah, kurangnya dana, tidak
adanya  dukungan  dari  teman  sejawat,  tidak adannya  tuntutan  berubah  setelah  selesai pelatihan, dan tidak adanya pendampingan dari pengawas ke sekolah.
Kendala dari sisi guru adalah rendahnya kemampuan  teknologi  informasi  pada  guru, setelah pelatihan guru tidak bersedia menularkan kepada guru lain, kurangnya minat atau motivasi guru untuk mengembangkan diri, dan  keterbatasan  fasilitas  sekolah,  serta  guru hanya mengejar sertifikat.
Kendala  dari  sisi  pemerintah  daerah adalah  pelatihan  yang  diberikan  tidak  merata, jarang  memprogramkan  pelatihan,  waktu pelatihan terlalu singkat, tidak adanya penugasan  kepada  pengawas  sekolah  untuk mendampingi guru.
Saran
Berdasarkan simpulan di atas, agar PKB dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan  lebih baik lagi di Kabupaten Demak maka disarankan beberapa  hal  sebagai  berikut:  (1)  langkah- langkah  PKB  perlu  diperbaiki  mulai  dari pengukuran kebutuhan guru hingga evuasi, (2) metode,  teknik,  dan  model  yang  masih  jarang digunakan hendaknya dicoba untuk diterapkan, (3) perlu penggalian pembiayaan dari masyarakat, (4) meminimalisir kendala- kendala  utama  yang  muncul,  dan  (5)  perlu adanya  kebijakan  yang  lebih  operasional  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Rasyid. 2015. Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi
Pengembangan
Keprofesian  Guru  Sekolah  Dasar.
Sekolah  Dasar,  Tahun  24  No.  2
November 2015: 143 .
Chow,  Alice.  2013.  Professional  Learning
Communities In Three Subject
Departments  In Hong Kong Secondary
Schools. International  Journal  of  Arts &  Sciences,  CD-ROM.  ISSN:  1944- 6934 : 6(4):233–245 .
Danim, S. 2011. Pengembangan Profesi Guru
Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke
Profesional  Mandiri .  Jakarta,  Kendana Prenada Media Group.
Diaz-Maggioli,  G.  2004. Teacher-Centered Professional  Development .  Virginia- USA,  Association  for  Supervision  and Curriculum Development (ASCD).
Everard,  K.B;  Morris,  G;  and  Wilson  I.  2004.
Effective  School  Management .  4 th Edition.  California,  Sage  Publication Inc.
Gallo-Fox,  Jennifer dan Scantlebury, Kathryn. 2016.  Coteaching  as  professional development  for  cooperating  teachers. Teaching  and  Teacher  Education  60:
191-202 . http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.08 .007.
Gaol,  Jimmy  L. 2014. A to  Z Human Capital.
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia: Konsep,  Teori,  dan  Pengembangan dalam  Konteks  Organisasi  Publik  dan Bisnis .  Jakarta,  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Henderson,  Michael.  2007.  Sustaining  online
teacherprofessional development
through  community  design. Campus- Wide  Information  Systems  Volume  24 Number 3, 2007, pp. 162-173 .
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
2015-2018.  Nerada  Pendidikan  Daerah Tahun  2015  Provinsi  Jawa  Tengah. www.kemdikbud.go.id.
Lunenburg,  F.C  and  Ornstein,  A.A.  2012.
Education  Administration:  Concepts and
Practices . Sixth Edition, International Edition, Wadsworth
Cengage Learning.
Maksum.  2015.  Pelaksanaan  Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  Guru  Kelas SD Negeri 2 Tarakan. Jurnal Kebijakan
dan Pengembangan Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2015; 75-81 ISSN:
2337-7623; EISSN: 2337-7615 .
Murni  dan  Sumardjoko,  B.  2015.  Analisis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SMK
Muhammadiyah  3  dan  6  Gemolong Sragen. Tesis.  Fakultas  Pascasarjana
Magister Manajemen Pendidikan.
Nainggolan, W.D.M; Sunuharyo, B.S; danAini,
E.K.2018.  Pengaruh  On  The  Job Training  Dan  Off  The  Job  Training Terhadap  Kinerja  Karyawan. Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB)|Vol.  60  No.  3  Juli 2018, 112-119.
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright.
2003. Human  Resource  Management , International Edition, The McGraw-hill Companies, Inc. New York .
Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang  Bantuan  Biaya  Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2018 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati  Demak  Nomor  23  Tahun  2017 Tentang  Bantuan  Biaya  Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  23 Tahun  2017  Tentang  Bantuan  Biaya Pendidikan  Program  Magister  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2015
tentang Pembinaan dan
PengembanganKeprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Demak. Peraturan Periden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Menengah
Nasional 2015-2019.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten
Demak Tahun 2016-2021.
Sianturi,  Canni  Loren.  2013.  Asesmen
Kebutuhan Pengembangan
Profesionalisme  Guru  SMK. Jurnal
Pendidikan  Humaniora,  Volume  1
Nomor 1, Maret 2013: 16-24.
Sujianto;  Mukhadis,  A;  dan  Isnandar.  2012.
Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik  di  SMK  Rumpun  Teknologi.
Teknologi  Kejuruan,  Volume  35  No.  1 Februari 2012: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Wiranti, N. 2015. Pengembangan Profesionalitas  Guru  Taman  Kanak- Kanak  Bersertifikasi  di  Kecamatan Nanggulan Kulon Progo. Jurnal
Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Edisi 6 Tahun ke-4, 2015: 1. Wuryandiri, Endang. 2014. Analisis Permasalahan dan Kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan  Guru  SMK  Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen
Pascasertifikasi  Di  Kota  Semarang. Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Juli 2014: 108-119.