PENGARUH IMPLEMENTASI PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ( STUDI EMPIRIS PADA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KOTA AMBON )
Vinska KiKi Anggraeni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pattimura
Tirza Oktovianti Lenggono Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pattimura tirza.lenggono84@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  Implementasi  PP  No  23  Tahun 2018,  pengaruh  pemahaman  perpajakan,  dan  modernisasi  sistem  admninistrasi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Jumlah populasi penelitian ini terdiri  dari  14.200  wajib  pajak  orang  pribadi  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pajak  Pratama  Ambon dengan  menggunakan  penentuan  sampel  menggunakan  rumus  slovin  diperoleh  100  orang  sebagai sampel.  Jenis  data  yang  dipakai  adalah  data  primer,  diperoleh  dari  kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  secara  parsial  implementasi  PP  No  23  Tahun  2018 berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  dan  modernisasi  sistem  admnistrasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Kata kunci :  Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  test  empirically  the  effect  of  the  implementation  of  PP  No.  23/2018,  the influence of tax understanding, and the modernization of the tax administration system on MSME taxpayer  compliance.  The  research  method  in  this  thesis  is  descriptive  statistical  analysis,  data quality  test,  classical  assumption  test,  multiple  regression  analysis  and  hypothesis  testing.  The total population of this study consisted of 14,200 individual SME taxpayers who were registered at  the  Ambon  Pratama  Tax  Office  by  using  the  sample  determination  using  the  Slovin  formula obtained  100  people  as  the  sample.  The  type  of  data  used  is  primary  data,  obtained  from questionnaires  distributed  to  respondents.  The  results  of  this  study  prove  partially  the implementation  of  PP  No.  23  of  2018  has  an  effect  on  MSME  taxpayer  compliance, understanding  of  taxation  affects  MSME  taxpayer  compliance  and  the  modernization  of  the  tax administration system affects MSME taxpayer compliance
Keywords : Implementation of PP No. 23 of 2018, Understanding of Taxation and Modernization of the Tax Administration System.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  diarahkan  pada upaya  untuk  mewujudkan  perekonomian  negara yang  mandiri  dan  andal  untuk  meningkatkan kesejahteraan  seluruh  wilayah  negara  Indonesia secara  adil  dan  merata,  dengan  demikian pertumbuhan  ekonomi  harus  diarahkan  untuk meningkatkan  pendapatan  bangsa  Indonesia, dimana  sedang  mengalami  krisis  ekonomi sedangkan  roda  pemerintahan  dan  pembangunan tidak  mungkin  dapat  digerakkan  tanpa  dukungan dana  terutama  berasal  dari  pendapatan  dalam negeri.  Pajak  merupakan  sarana  yang  digunakan pemerintah  untuk  memperoleh  dana  dari  rakyat  ( Rahayu,  Siti  Kurnia  2010  ).  Hasil  penerimaan pajak  tersebut  untuk  mengisi  anggaran  negara sekaligus  membiayai  keperluan  belanja  negara (belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan).  Untuk itu,  negara  memerlukan  dana  yang  cukup  besar guna  membiayai  kegiatan  pembangunan  yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan. Dengan perkembangan sektor-sektor perekonomian  yang  begitu  pesat.  Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak, Salah  satunya  yaitu  sektor  UMKM.  Berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018 tentang  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  membuat perubahan  pada  peraturan  hingga  pengenaan  tarif pajak  atas  usaha  mikro  kecil  menengah.  Pada awalnya  pajak  yang  dikenakan  bersifat  final  dan dibebankan  tarif  sebesar  1%  seperti  yang dituliskan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013.  Peraturan  tersebut  mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final  dan  tarif  yang  dibebankan  hanya  sebesar 0,5%  dari  peredaran  brutonya.  Pada  dasarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  ini memiliki  tujuan  yang  baik  bagi  perekonomian  di Indonesia,  yaitu  untuk  melindungi  eksistensi  dan membantu  perkembangan  serta  keberlangsungan usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM).  UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan tertentu dengan memiliki  omzet  yang  kecil  juga,  maka  dari  itu apabila  UMKM  dikenakan  pajak  yang  setara dengan perusahaan besar maka pasti akan bersifat
memberatkan  dan  menghambat  pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Usaha  memaksimalkan  penerimaan  pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak  maupun  petugas  pajak,  tetapi  dibutuhkan juga  peran  aktif  dari  para  wajib  pajak  itu  sendiri. Badan pusat statistik mencatat, jumlah UMKM di Kota  Ambon  mencapai  19.783  pelaku  UMKM (Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  Kota  Ambon). Namun,  kontribusi  pajak  dari  pelaku  UMKM berbanding  terbalik  dengan  ekspetasi  penerimaan pajak yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak . Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan  kesadaran  wajib  pajak  UMKM  dalam memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak. Kondisi  tersebut  dapat    tingkat  realisasi penerimaan  pajak  tahun  2018  berada  pada persentase  83,99%,  kemudian  mengalami  sedikit peningkatan  pada  tahun  2019  yaitu  berada  pada persentase  86,35%.  Pada  tahun  2020,  dan  Pada tahun  2020  berada  pada  persentase  90,17% dengan  target  penerimaan  dari  wajib  pajak  orang pribadi  UMKM  turun  dari  tahun  sebelumnya karena  adanya  pandemi  Covid-19.  Dapat  terlihat bahwa,  realisasi  penerimaan  pajak  wajib  pajak orang  pribadi  sektor  UMKM  belum  mencapai target  penerimaan  secara  keseluruhan.  Dengan demikian,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  belum  dikatakan  maksimal  dalam pemenuhan  kewajibannya  dalam  pelaporan perpajakan.
Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional  juga  dengan  memberikan  insentif  pajak bagi  dunia  usaha  yaitu  dengan  diterbitkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 atau perubahan dari PMK Nomor 86/PMK.03/2020  ke  PMK-  110/PMK.03/2021 tentang  pemberian  insentif  pajak.  Insentif  ini diberikan  untuk  PPh  final  bagi  UMKM  karena ditanggung  oleh  pemerintah  sehingga  tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan  mendasar  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan  di  Indonesia  yaitu  digunakannya  self assessment  system  yang  menggantikan  official
assessment  system.  Sistem  self  assessment memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan, menyetor,  dan  melaporkan  seluruh  pajak  yang menjadi  kewajibannya.  Dengan  kata  lain,  wajib pajak  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  mengisi  dan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  benar  dan  tepat. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu  wajib  pajak  perlu  pemahaman  yang  baik  dan benar.  Wajib  pajak  ditunutut  untuk  mengerti  dan paham  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  tentang  bagaimana  cara  membayar pajak,  melaporkan  SPT  (Surat  Pemberitahuan), mengetahui  dimana  tempat  membayar  pajak, mengetahui  kapan  batas  waktu  pembayaran  atau pelaporan SPT dan mengetahui  sanksi yang akan didapatkan  jika  tidak  membayar  pajak.  Ada kemungkinan  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak dikarenakan  kurangnya  pemahaman  tentang  tata cara  membayar  pajak  (  Mardiasmo:2009  ). Dengan  berbagai  kendala  ini,  pemerintah  harus mengevaluasi  dampak  penerapan  kebijakan tersebut  dan  membuat  solusi  praktis  yang  dapat membantu pelaksanaan kegiatan perpajakan guna megoptimalkan sumber pendapatan.
Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan potensi penerimaan pajak yang  tersedia  yang  memiliki  karakteristik  yaitu melakukan  kegiatan  administrasi  melalui    sistem yang    berbasis    teknologi  terkini  (  Dess  2016  ). Melalui  modernisasi  tersebut  diharapkan  dapat terbangun pilar  yang kokoh sebagai fundamental penerimaan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan  pajak  mengalami  perubahan  besar yang  terus  dikembangkan  kearah  modernisasi, yang  semuanya  diarahkan  pada  kemudahan  yang dilakukan  bagi  wajib  sehingga  diharapkan  dapat memicu pada kepatuhan para wajib pajak.
Besarnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan tampak sebagai upaya untuk mewujudkan  DJP  baru.  DJP  yang  menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi  pada  pelayanan  wajib  pajak,  dan memiliki  nilai-nilai  organisasi  yang  kuat.  Oleh karena  itu,  sejalan  dengan  tujuan  modernisasi yaitu  untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela
wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat,  dan  meningkatkan  produktivitas  dan integritas  aparat  pajak  .  maka  program  reformasi administrasi  perpajakan  perlu  dirancang  dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif  .  perubahan-  perubahan  yang dilakukan  sebagai  terobosan  baru  guna  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu struktur  organisasi,  proses  bisnis  dan  teknologi informasi  komunikasi,  dan  penyempurnaan manajemen  SDM  (Direktorat  Jenderal  Pajak, Laporan Tahunan 2007:14).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018 terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kota Ambon
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior , implementasi  PP  No  23  tahun  2018  berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan yang  dipersepsikan  satu  orang  atau  lebih  untuk menyetujui  suatu  perilaku  dan  memotivasi seseorang  dalam  mematuhi  kewajibannya  pada pelaksanaan atau penerapan kebijakan pemerintah, Dengan berbagai  efisiensi, pada implementasi PP No  23  Tahun  2018  Sehingga  dapat  mendorong wajib pajak UMKM Dengan penurunan tarif final pajak  UMKM  dari  tarif  1%  diturunkan  menjadi 0,5  %.  Penurunan  tarif  ini  bertujuan  untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak , memberikan  keadilan  bagi  wajib  pajak  UMKM, mendorong  peran  wajib  pajak  UMKM  melalui Kebijakan yang menjadi stimulus bagi wajib pajak agar  bisa  mengembangkan  bisnisnya  serta melakukan ekspansi usaha yang dapat memberikan  ketersediaan  dan  kemauan  pelaku usaha terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil penelitian  Zaen  Zulhaj  (2016)  dan  Desi Listiyaningsih (2019) bahwa Implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  maka  hipotesis yang pertama yang dapat diambil yaitu :
H1:  Implementasi  PP  No  23  Tahun  2018 berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di Kota Ambon
PEMAHAMAN PERPAJAKAN(X2) KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Y) MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X3)
H 3
Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kota Ambon
Tingkat  pemahaman  Wajib  pajak  UMKM atas  perpajakan  dapat  dinilai  dari  pemahaman dalam  menghitung  pajak  terutang,  membayar pajak  dan  melaporkan  pajak  terutang.  Tingkat pemahaman  yang  tinggi  dapat  mendorong  Wajib Pajak  UMKM  agar  mematuhi  dan  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Didukung  oleh  teori pada  penelitian  ini  yaitu  Theory  of  Planned Behavior yang berkaitan dengan behavioral belief menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan  mengetahui  hasil  dari  tindakan  yang dilakukan  individu  tersebut.  Dalam  hal  ini, memiliki  pengaruh  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.  Sehingga  dapat  di  simpulkan bahwa  Semakin  tinggi  pemahaman  perpajakan yang  dimiliki  wajib  pajak  maka  hal  itu  seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.  Wahyuningsih  (2016)  membuktikan  hasil penelitiannya  yaitu  pemahaman  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib pajak.  Simpulan  tersebut  sesuai  dengan  peneltian dari  Desi  Listiyaningsih  (2019)  dan  Zaen  Zulhaj (2016) yang menyebutkan pemahaman perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib pajak.  Maka,  hipotesis  kedua  yang  dapat  diambil yaitu:
H2:  Pemahaman  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon
Pengaruh  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  pajak UMKM di Kota Ambon
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior , dengan  adanya  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  berkaitan  dengan  normative  belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan  satu orang  atau  lebih  untuk menyetujui suatu perilaku dan  memotivasi  seseorang  dalam  mematuhi kewajibannya.  Modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  merupakan  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.,  sistem administrasi  perpajakan  modern  merupakan pelaksanaan  dari  berbagai  program  dan  kegiatan yang  ditetapkan  dalam  reformasi  administrasi perpajakan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  administrasi  perpajakan  modern  adalah sistem  admnistrasi  perpajakan  yang  mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih  efisien dan  memudahkan  wajib    pajak    dalam peningkatan    pelayanan    kepada  wajib  pajak dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  dan  penerimaan  pajak  .  Dess  (2016)  dan Anita Hapsari & Nur Kholis (2020) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh  secara  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Maka  hipotesis  ketiga  yang  dapat diambil yaitu:
H3  :  Modernisasi  sistem  administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.

## Gambar 1 Model Penelitian
IMPLEMENTASI PP NO 23
TAHUN 2018 (X1)
H 2 H 1

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama  Ambon  yang  telah    memiliki  NPWP. Tidak semua Wajib pajak di Kota Ambon efektif ini  menjadi  obyek  dalam  penelitian  ini  karena jumlahnya  sangat  besar  dan  guna  efisiensi  waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel.

## Tabel 1. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Berdasarkan Jenis Usaha Pada Kantor Pajak Pratama Ambon
No Jenis Usaha  Jumlah wajib pajak 1 Perdagangan 13.492 2 Industri 257 3 Jasa 451 Total 14.200 Sumber : Kantor Pajak Pratama Ambon, 2020
Untuk  mendapatkan  sampel  yang  akan menggambarkan  populasi  diperlukan  teknik sampling.  Teknik  sampling  terdapat  beberapa macam tetapi peneliti hanya menggunakan simple random  sampilng.  Simple  random  sampling dikatakan  simple  (sederhana)  karena  dalam pengambilan  anggota  sampel  dari  populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang  ada  dalam  populasi  tersebut.  Jumlah kuesioner yang disediakanpeneliti  sesuai  dengan jumlah  sampel  yakni  100  wajib  pajak  orang pribadi UMKM .
Penentuan  jumlah  sampel  ditentukan dengan mengunakan rumus Slovin berikut : Keterangan :
n  = jumlah sampel N =  populasi e    =    persen  kelonggaran  ketidaktelitian karena  kesalahan  pengambilan  sampel  yang masih  dapat  ditolerir  atau  diinginkan  dalam penelitian ini adalah 10% (0.10).
n  =                  14200
1 + 14200(0.1) 2
=  99.9 dibulatkan menjadi 100 Jadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden dari 14.200 populasi.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kuantitatif  yaitu  metode survey  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data dari tempat tertentu yang alamiah  (bukan buatan) tetapi  peneliti  melakukan  perlakuan  dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner,  test,  wawancara  terstruktur  dan sebagainya (Sugiyono 2018:2013).

## Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  secara khusus  dan  berhubungan  langsung  dengan permasalahan  yang  diteliti  (Cooper  dan  Emory, 1995).  Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner).  Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut data sekunder, biasanya dalam bentuk file dokumen  atau  melalui  oranglain.  Peneliti mendapatkan  tambahan  data  melalui  berbagai sumber,  mulai  dari  buku,  jurnal  online,  artikel, berita dan penelitian  terdahulu  sebagai penunjang data maupun pelengkap data (Sugiyono 2018:2013).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengancara memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya. Dalam  pendistribusian  kuesioner  dilakukan dengan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung melalui  perantara  kepada  responden.Sejumlah pertanyaan  diajukan  kepada  responden  dan kemudian  diminta  menjawab  sesuai  pendapat mereka.
Definisi Operasional Variabel Dan

## Pengukuran Variabel
Penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas dan  satu  variabel  terikat.  Variabel  terikat  dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini yaitu  implementasi  PP  No  23  Tahun  2018, pemahaman  perpajakan,  dan  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan.  Keempat  variabel  ini  di ukur dengan menggunakan skala likert.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel Peneltian Indikator Skala Implementasi PP No 23 Tahun 2018 (X1) 1. Penerapan  ketentuan-  ketentuan  mengenai tarif pph final yang menyertai penurunan tarif 2. Efektivitas penerimaan pajak UMKM 3. Penyelesaian  kewajiban  perpajakan  bagi Wajib  Pajak  pribadi  dan  badan  yang  belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib. 4. Waktu pelaporan kewajiban bagi wajib pajak Likert Pemahaman Perpajakan (X2) 1. Pemahaman mengenai NPWP 2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak. 3. Pengetahuan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. 4. Pemahaman system perpajakan di Indonesia Likert Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) 1. SDM Profesional 2. Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan 3. Efektivitas Pengawasan Likert Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1. Pendaftaran NPWP 2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.
3. Wajib pajak membayar tepat waktu.
4. Wajib pajak melapor SPT tepat waktu.
5. Wajib pajak melaporkan dan menyetor pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan Likert Teknik Analisis Data Uji Reliabilitas dan Validitas Uji Reliabilitas Ghozali (2011) menjelaskan bahwa reliabiltas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau  konstruk.  Apabila  jawaban  seseorang terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil dari  waktu  ke  waktu,  maka  kuesioer  dikatakan reliabel  atau  handal.  Reliabilitas  dapat    diukur dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja, artinya  pengukuran  hanya  dilakukan  sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan  lain  atau  mengukur  korelasi  antar jawaban  pertanyaan.  Pengukuran  reliabilitas dilakukan  menggunakan  uji  statistik  Cronbach Alpha  (α).  Jika  suatu  konstruk  atau  variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 maka dapat dikatakan    bahwa  konstruk  atau  variabel  tersebut reliabel (Ghozali, 2011).

## Uji Validitas
Uji  Validitas  digunakan  untuk  mengukur sah atau valid  tidaknya  suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid.  Validitas  ini  mempunyai  tujuan  yaitu mengukur  apakah  pertanyaan  dalam  kuesioner yang dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak  diukur.  Pengukuran  validitas  dapat dilakukan  dengan  cara  mengkorelasikan  antara skor  butir  pertanyaan  dengan  total  skor  konstruk atau variabel. Nilai Corelated Item-Total Correlation  atau  nilai  r  hitung  dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari  r  tabel  dan  nilai  positif  maka  butir  atau pertanyaan  atau  indikator  tersebut  valid  (Ghozali, 2011).

## Uji Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum, minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan  skewness (kemecengan distribusi) (Ghozali, 2011).

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  gejala  asumsi  klasik  dilakukan agar  hasil  analisis  regresi  memenuhi  kriteria BLUE  (Best,  Linear,  Unbiased  Estimator).  Uji asumsi  klasik  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  Uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

## Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  data  dapat  dilakukan  untuk melihat  bahwa  suatu  data  terdistribusi  secara normal  atau  tidak.  Imam  Gozhali  (2011) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot.

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  terjadi  apabila  tidak adanya  kesamaan  deviasi  standar  nilai  variabel dependen  pada  setiap  variabel  independen.  Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan  akibat  varian  koefisien  regresi menjadi  minimum  dan  confidence  interval melebar  sehingga  hasil  uji  signifikansi  statistik tidak valid lagi. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan  beberapa  macam  cara,  antara  lain  adalah dengan menggunakan uji glejser dan uji scatterplot (Ghozali, 2011).

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui  apakah  terdapat  inter  korelasi  yang sempurna  diantara  beberapa  variabel  bebas  yang digunakan  dalam  model.  Multikolinieritas  terjadi jika  terdapat  hubungan  linier  antara  independen variabel yang dilibatkan dalam model. Uji asumsi klasik seperti multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan  jalan  meregresikan  model  analisis  dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan  menggunakan  Variance  Inflation  Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan  nilai  tolerance  value  kurang  dari  0,1  maka terjadi multikolinieritas.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk memprediksi  pegaruh  lebih  dari  satu  variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara  parsial  maupun  simultan.  Alat  uji  ini digunakan untuk H1, H2, dan H3. Signifikan pada level  0,05  dan  0,01  (two-tailed),  artinya  hipotesis ditolak  apabila  koefisiennya  0,05  atau  lebih  dan diterima  apabila  koefisiennya  kurang  dari  0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini :
Y: α + β1X1 + β1X2 + β1X3 + e Keterangan : Y      =   Kepatuhan Wajib Pajak α       =   Konstanta β1 = Variabel Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 β2 = Variabel Pemahaman Perpajakan β3     =   Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
e       =   error

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  digunakan  untuk menguji  arah  hubungan  atau  pengaruh  antara variabel  independen  dengan  variabel  dependen. Pengujian  hipotesis,  secara  statistik,  setidaknya dapat  diukur  dari  nilai  koefisien  determinasi,  dan nilai  statistik  t.  Perhitungan  statistik  disebut signifikan  secara  statistik  apabila  nilai  uji statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah dimana  Ho  ditolak).  Sebaliknya,  disebut  tidak signifikan  bila  nilai  uji  statistiknya  berada  dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2011).

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  ( 𝑅 2)  pada  intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan satu.  Nilai 𝑅 2  yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang  dibutuhkan    untuk    memprediksi  variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen.  Uji  t  dapat  dilakukan  dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut  tabel.  Apabila  nilai  statistik  t  hasil
perhitungan  lebih  tinggi    dari  nilai  t  tabel,  maka hipotesis  alternatif  diterima  yang  menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi  variabel  dependen.  Dapat  juga dengan  melihat  tingkat  signifikansi  dari  nilai  t. tingkat  signifikansi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  5%  atau  0,05.  Jika  tingkat signifikansi  nilai  t  diatas  0,05  maka  Ho  dapat ditolak, dan Ha dapat diterima (Ghozali, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data Penelitian
Penyebaran  kuesioner  dilakukan  sendiri oleh  peneliti  sejak  tanggal  27  Oktober  2020 sampai  dengan  tanggal  17  November  2020. Jumlah wajib pajak yang dijadikan populasi dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pajak  Pratama Ambon yang berjumlah 14.200 .
Sampel  pada  penelitian  ini  sebesar  100 responden  wajib  pajak  orang  pribadi  UMKM yang ditentukan menggunakan rumus Slovin.

## Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebarkan 100 Kuesioner yang tidak kembali 0 Kuesioner yang cacat 0 Kuesioner yang siap diolah 100 Sumber: Data primer diolah, 2020 Berdasarkan data kuesioner
responden yang ditunjukkan pada tabel 2  di  atas  menunjukan  bahwa  dari  100 kuesioner  yang  disebar,  semuanya kembali,  tidak  cacat,  dan  siap  untuk diolah  dari  100  kuesioner  yang  telah diisi oleh responden.

## Analisis Data
Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas
Dengan  menggunakan  Software SPSS  versi  20,  nilai  validitas    dapat dilihat  pada  pearson  correlation.  Suatu item  pernyataan  di  nyatakan  valid  jika memenuhi  kriteria  sig.2-tailed  (<0,05). Berdasarkan  lampiran  1  dari  hasil
pengujian validitas dapat dilihat bahwa koefisien  korelasi  (pearson  korelasi) untuk  setiap  item  butir  pernyataan dengan skor total variabel menunjukan korelasi  yang  positif  dengan  tingkat signifikansi  <  0,05.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  item pertanyaan pada masing-masing
variabel  yang  dipakai  dalam  dalam penelitian ini adalah valid.
Uji Reliabilitas Nilai reliabilitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai cronbach’s  alpha  (a).  Apabila  nilai croanbach  alpha  melebihi  0,6  maka pertanyaan dianggap reliabel, sedangkan nilai croanbach alpha kurang dari 0,6 dianggap tidak reliabel (Ghozali,2009:46).  Dari  lampiran  2 dapat  dilihat  bahwa  setiap  variabel memiliki  nilai  croanbach  alpha  lebih besar dari 0,60. Dimana untuk variabel Implemantasi  PP  No  23  Tahun  2018 (X1)  nilai  croanbach  alpha  sebesar 0,968,  untuk  variabel  Pemahaman Perpajakan  (X2)  nilai  croanbach  alpha sebesar 0,968, untuk variabel Modernsisasi Sistem Administrasi Perpajakan  (X3)  nilai  croanbach  alpha sebesar  0,976,  dan  untuk  variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  nilai croanbach  alpha  sebesar  0,967.  Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel  dalam  penelitian  ini  adalah reliabel.

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberi gambaran  mengenai  variabel-variabel penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  implementasi  PP
No  23  Tahun  2018  (X1),  pemahaman perpajakan  (X2),  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  (X3),  dan kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  gambaran mengenai  karakteristik  variabel  yang digunakan  secara  rinci  dapat  dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 4. Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian
Keterangan N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Implementasi 100 13.00 30.00 26.2900 3.88807 Pemahaman Perpajakan 100 10.00 25.00 22.2000 3.42893 Modernsisasi Sistem Administrasi Perpajakan 100 10.00 25.00 21.7500 3.34656 Kepatuhan Wajib Pajak 100 14.00 35.00 30.4100 4.29022 Valid N (listwise) 100 Sumber: Data primer diolah, 2020
Dari  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa variabel  implementasi  PP  No  23  (X1)  dengan sampel  (N)  sebanyak  100  orang  memiliki  nilai minimum sebesar 13, nilai maximum sebesar 30, nilai mean sebesar 26,2900 dengan standar deviasi sebesar 3,88807. Selanjutnya variabel pemahaman perpajakan (X2) dengan sampel (N) sebanyak 100 orang  memiliki  nilai  minimum  sebesar  10,  nilai maximum sebesar 25, nilai mean sebesar 22,2000 dengan standar deviasi sebesar 3,42893. Selanjutnya variabel modernsisasi sistem administrasi  perpajakan  (X3)  dengan  sampel  (N) sebanyak  100  orang  memiliki  nilai  minimum sebesar 10, nilai maximum sebesar 25, nilai mean sebesar  21,7500  dengan  standar  deviasi  sebesar 3,34656.  Dan  yang  terakhir  variabel  kepatuhan wajib pajak (Y) dengan sampel (N) sebanyak 100
orang  memiliki  nilai  minimum  sebesar  14,  nilai maximum sebesar 35, nilai mean sebesar 30,4100 dengan standar deviasi sebesar 4,29022.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi,  variabel  tergantung dan  variabel  bebas  keduanya  mempunyai distribusi  normal  atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan  model  regresi  adalah  One  Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan taraf  signifikansi  5%,  maka  jika  nilai  signifikansi dari  Kolmogorov  Smirnov  >  5%,  data  yang digunakan berdistribusi normal. Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Keterangan N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Implementasi 100 13.00 30.00 26.2900 3.88807 Pemahaman Perpajakan 100 10.00 25.00 22.2000 3.42893 Modernsisasi Sistem Administrasi Perpajakan 100 10.00 25.00 21.7500 3.34656 Kepatuhan Wajib Pajak 100 14.00 35.00 30.4100 4.29022 Valid N (listwise) 100
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Dari  tabel  3  diatas  dapat  dilihat  bahwa nilai Asymp .  Sig.  0,666  >  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal atau data memenuhi asumsi normalitas.

## Uji heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi
ketidaksamaan  varians  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap, atau  disebut  homoskedastisitas.  Pengujian Heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan melihat grafik scaterplot. Pada grafik scaterplot jika titik-titik menyebar secara acak (random)  baik  diatas  maupun  dibawah  angka 0  pada  sumbu  Y,  maka  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
Heteroskedastisitas pada data penelitian.

## Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber: Data primer diolah, 2020
Dari  gambar  2  diatas  pada  grafik scatterplot  dapat  dilihat  bahwa  titik-  titik menyebar  secara  acak  (random)  baik  diatas maupun  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi masalah heteroskedastisitas pada data penelitian  atau  data  memenuhi  asumsi heteroskedastisitas.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  dalam  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas.  Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya multikolinieritas  maka  dapat  dilihat  dari  nilai Varians  Inflation  Factor  (VIF) dan  tolerance (a).  Batas  dari  nilai tolerance  value adalah 0,01  dan  VIF  adalah  10.  Apabila tolerance value dibawah  0,01  atau  nilai  VIF  di  atas  10 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali,
2011:106). Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinieritas Variabel VIF Tolerance X1 9,159 0,109 X2 9,669 0,103 X3 6,223 0,161 Sumber: Data primer diolah, 2020
Dari  tabel  6  diatas  dapat  dilihat  bahwa dari hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF
menunjukan  tidak  ada  variabel  independen yang  memiliki  nilai  tolerance  lebih  dari  0,01 dan  nilai  VIF  (Varians  Inflation  Factor) kurang  dari  10  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  korelasi  antar  variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

## Uji Hipotesis
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh
Implementasi  PP  No  23  Tahun  2018  , Pemahaman  Perpajakan  dan  Modernisasi
Sistem  Administrasi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dalam  penelitian  ini dilakukan  analisis  regresi  linier  berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.

## Uji statistik t
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  memastikan apakah  variabel  independen  yang  terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap  nilai  variabel  dependen.  Uji  T dilakukan  dengan  membandingkan  antara  T- hitung  dengan  T-tabel.  Nilai  T-  tabel ditentukan dengan nilai signifikansi 5%.
Tabel 7. Hasil uji statistik t Variabel Koofisien thitung Sig Konstanta 2,348 3,102 0,003 X1 0,314 3,677 0,000 X2 0,524 5,272 0,000 X3 0,376 4,599 0,000 Sumber: Data primer diolah, 2020
Dari  tabel  7  diatas  dapat  dilihat  untuk koefisien  variabel  Implementasi  PP  No  23 Tahun 2018 sebesar 0,314, koefisien pemahaman perpajakan sebesar 0,524,
koefisien variabel modernisasi sistem administrasi  perpajakan  sebesar  0,376  maka dapat  dihasilkan  persamaan  regresi  berganda sebagai berikut : Y = 2,348 + 0,314 X1 + 0,524 X2 + 0,376 X3 + e Dari tabel 7 hasil pengujian menunjukan bahwa variabel  Implementasi  PP No 23 Tahun 2018 memperoleh nilai T hitung sebesar  3,677  dan  untuk  nilai  T  tabel  yang diperoleh  dari  hasil  N-k-1(n=jumlah  data, k=variabel  independen)  sebesar  1,661 dengan
nilai  signifikansi  yang  diperoleh  sebesar 0,000. Oleh karena hasil perhitungan diperoleh  nilai  T  hitung  >  nilai  T  tabel  dan besarnya  nilai  signifikansi  <  0,05  maka dapat disimpulkan bahwa variabel  Implementasi  PP No  23  Tahun  2018  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Maka  dalam  hal  ini, untuk  hipotesis  pertama  dapat  diterima.  Dari tabel  6  juga  hasil  pengujian  menunjukan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memperoleh  nilai  T  hitung  sebesar  5.272  dan untuk  nilai  T  tabel  yang  diperoleh  dari  hasil N-k-1(n=jumlah data, k=variabel indevenden) sebesar  1,661  dengan  nilai  signifikansi  yang diperoleh  sebesar  0,000.  Oleh  karena  hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung > nilai T tabel  dan  besarnya  nilai  signifikansi  <  0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Maka  dalam  hal  ini, untuk  hipotesis  kedua  diterima.  Untuk  hasil pengujian  table  6  juga  menunjukan  bahwa variabel
Modernisasi Admninistrasi
Perpajakan memperoleh nilai T hitung sebesar 4,599  dan  untuk  nilai  T  tabel  yang  diperoleh dari  hasil  N-k-1(n=jumlah  data,  k=variabel indevenden)  sebesar  1,661  dengan  nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  0,000.

## Pembahasan
Pengaruh  Implementasi  PP  No  23  Tahun 2018  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Kota Ambon
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang  pertama  mendapatkan  hasil  bahwa variabel  implementasi  PP  no  23  tahun  2018 memiliki nilai T  hitung sebesar 3,677 > nilai T  tabel  1,661  dan  nilai  signifikansi  yang diperoleh  sebesar  0,000  <  5%  dengan  nilai koefisien  yang  positif,  sehingga  hasil  ini mendukung  hipotesis  H1  yang  menyatakan bahwa  implementasi  PP  No  23  Tahun  2018 berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  H1  berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu Theory  Of    Planned  Behavior yang lebih  mengacu pada normative belief terhadap perilaku wajib pajak UMKM sebagai individu . Keyakinan wajib pajak akan pengaruh orang sekitar merupakan hal yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan
perpajakannya dalam kaitannya sebagai bentuk dukungan sosial dan penerimaan sosial yang  menekankan  individu  tersebut  untuk bertindak, berpikir rasional,  dan  menghadapi lingkungan  secara  efektif  dari  perilaku individu  tersebut. Pada  saat  lingkungan  sosial atau  persepsi  dari  orang  lain  disekitar  wajib pajak  untuk  memotivasi,  maka  lingkungan sosial  akan  memaksa  wajib  pajak  untuk memiliki niat dalam melaksanakan kewajibannnya terhadap pelaksanaan
kebijakan pemerintah.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin tinggi atau semakin baik implementasi PP No 23 Tahun 2018, maka pengelola UMKM akan bersedia  membayar  pajak  dengan  tarif  yang diuraikan  dalam  PP  No  23  Tahun  2018. Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  ini berlaku  per  1  Juli  2018   menggantikan  PP 46 Tahun  2013  dan  memberikan  pengurangan tarif pajak penghasilan bagi para UMKM dari 1  persen  menjadi  0,5  persen  dari  pendapatan. Pengurangan  tarif  pajak  ini  bertujuan  untuk mendorong  peran  masyarakat  dalam  kegiatan ekonomi  dan  memberi  kemudahan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini merupakan stimulus bagi pelaku UMKM  agar  pelaku  bisa  mengembangkan bisnisnya  serta  melakukan  ekspansi  usaha. Tarif  pajak  tersebut  diharapkan  memberikan ketersediaan  dan  kemauan  pelaku  usaha  agar patuh  dalam  hal  membayar  dan  melaporkan pajaknya  agar  realisasi  penerimaan  pajak dapat  meningkat.  Hasil  ini  dapat  disimpulkan semakin  rendah  tarif  pajak  yang  diterapkan dalam  PP  No  23  Tahun  2018  dapat meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  UMKM di  lingkungan  Kantor  Pajak  Pratama  Ambon. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  dari Zaen  zulhaj  Iminiati  (2016),  dan  Desi Listiyaningsih  (2019)  yang  dalam  hasil penelitian mereka ditemukan bahwa implementasi  PP  No  23  Tahun  2018 berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis
yang kedua mendapatkan hasil bahwa variabel pemahaman  perpajakan  memiliki  nilai  T hitung sebesar 5,272 > nilai T tabel 1,661 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 <  5%  dengan  nilai  koefisien  yang  positif, sehingga  hasil  ini  mendukung  hipotesis  H2 yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin tinggi  pemahaman  perpajakan,  maka  dapat meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  dalm hal  ini  pengelola  UMKM  untuk  membayar kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atau pemahaman  wajib  pajak  UMKM  tentang perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Penelitian  ini  sejalan dengan Theory  Of  Planned  Behavior pada pengaruh  tekanan behavioral  belief yang menekankan  sikap  dan  perilaku  wajib  pajak UMKM  terhadap  niat  mereka  pada  nilai tingkat  pemahaman  yang  dimiliki  sehingga kecenderungan  atau  keputusan  berperilaku wajib pajak UMKM untuk patuh menimbulkan  perilaku  wajib  pajak  untuk patuh  terhadap  tata  cara  perpajakan  yang berlaku  dalam  memenuhi  kewajibannya  . Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  dari Zaen  zulhaj  Iminiati  (2016),  Luh  Putu  Gita Cahyani  (2019)  dan  Desi  Listiyaningsih (2019)  yang  dalam  hasil  penelitian  mereka ditemukan  bahwa  pemahaman  perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pengaruh Modernsisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Ambon
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel Modernsisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan memiliki  nilai  T  hitung  sebesar  4,599  >  nilai T  tabel  1,661  dan  nilai  signifikansi  yang diperoleh  sebesar  0,000  <  5%  dengan  nilai koefisien  yang  positif,  sehingga  hasil  ini mendukung  hipotesis  H3  yang  menyatakan bahwa pemahaman Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan  berpengaruh  positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam Theory Of  Planned  Behavior dimana  ada  faktor  yang mendukung atau menghambat perilaku. Seseorang  akan  taat  membayar  pajak  apabila telah  meyakini  hal-hal  yang  mendukung sistem  perpajakanyang  baik,  yaitu  dengan fasilitas  dan  layanan  pemerintah  melalui modernisasi  administrasi  perpajakan.  Dengan adanya  modernisasi  adminsitrasi  perpajakan, maka  akan  meningkatkan  layanan  dari pemerintah  dan  memudahkanakan  membantu wajib pajak secara efektif memeuhi kewajibannya.  Kemudahan  dalam  mememuhi kewajiban  menjadi  faktor  pendorong  wajib pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam membayar pajakwajib pajak memenuhi kewajibannya.  Semakin  baik  layanan  dan fasilitas  yang diberikan   oleh pemerintah.  Hal ini  menunjukan  bahwa  semakin  sistem administrasi  perpajakan  lebih  dimodernsisasi, maka  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  di  lingkup  Kantor  Pajak Pratama Ambon atau sebaliknya. Modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  merupakan penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  wajib  pajak dengan  memanfaatkan  informasi  teknologi yang dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan  wajib pajak  dan  penerimaan  pajak. Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak (2007:  14) tujuan  dari  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan meningkatkan  produktivitas  dan  integritas aparat  pajak  demi  terwujudnya  kepatuhan sukarela wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  dari Anita  Hapsari  dan  Nur  Kholis  (2020)  tentang “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak”  menunjukkan pengaruh  positif  antara  modernisasi  sistem administrasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak yang  dapat  dinyatakan  dengan  adanya modernisasi  struktur  organisasi  kerja  yang lebih  baik  seperti  pembentukan  organisasi berdasarkan  fungsi  dan  tanggung  jawab, sehingga  tugas  pelayanan  dan  pemeriksaan akan  memudahkan  wajib  pajak  dalam melaporkan  pajaknya  sehingga  kepatuhan
wajib pajak akan meningkat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  PP  No  23  Tahun  2018 berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di Kota Ambon
2. Pemahaman  Perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon 3. Modernisasi Sistem Admnistrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  kota
Ambon

## Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain yaitu :
1. Keterbatasan  dalam  ruang  lingkup objek  penelitian,    yaitu    hanya  wajib pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di Kantor Pajak Pratama Ambon .
2. Penelitian  dilakukan  dengan  metode survey  saja,  sehingga  kemungkinan pendapat  responden  belum  tertangkap secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyani,  Luh  Putu  Gita.  2019 ."Pengaruh Tarif  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan, dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM." E- Jurnal Akuntansi 26.3 : 1885-1911. Dess. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kalideres.
Hapsari, Anita, and Nur Kholis. 2020. Analisis
Faktor-Faktor  Kepatuhan  Wajib  Pajak
UMKM.
Listyaningsih,  Dessy,  Siti  Nurlaela,  Riana  R Dewi.  2019.  Implementasi  PP  No  23 Tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro, Kecil, Dan Menengah. Surakarta
Mardiasmo.  2009.  Perpajakan . Edisi  Revisi 2009, Yogyakarta:Andi. Rahayu,  S.,  &  Lingga,  I.  S.  2009.  Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan . Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan
Indonesia . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D. Bandung : Alfabet, Cet. Ke-21, H.142.
Sugiyono.  2018. Metode Penelitian  Evaluasi (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan Kombinasi). Bandung: Afabeta.
Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu.  2006.
Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu Kencana. Jakarta
Zulhaj,    Zaen  iminiati.  2016.  Pengaruh
Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapanan Peraturan Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013,  Pemahaman Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketentuan Kementrian Keuangan No. 544/KMK.04/200 Tentang Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak.