## KEPATUHAN HUKUM IBU TERHADAP KETENTUAN PIDANA TERKAIT PERBUATAN MENGAKIBATKAN PENDERIATAAN PSIKIS ANAK
Tisa Windayani Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta email: tisa.windayani@atmajaya.ac.id
disampaikan 28/11/18 – di -review 3/12/18 – diterima 22/12/18
DOI: 10.25123/vej.3081

## Abstract
Art  80  and  Art  76C    of  Law  No.  35/2014  purports  to  protect  children  from  domestic  violence (including most importantly those committed by the mother of the child).  This article using empirical juridical purports to analyze what factors are influential in determining compliance.  Primary data is collected using purposive sampling technique and subsequently is analyzed qualitatively.  The main result of the research is that avoidance of penal sanction is not a significant role in determining legal compliance.  More significant or influential are  factors such as the extent or level of understanding the  rule’s  purpose  or  values  behind  the  existing  rule  (prohibiting  domestic  violence),  the  need  to maintain good relationship with the child; identification of the mother with certain groups in society and personal values.
Keywords : legal compliance, domestic violence, penal sanction

## Abstrak
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 melalui Pasal 80 dan Pasal 76C mengatur perlindungan anak dari  tindak  kekerasan  dalam  keluarga,  terutama  ibu  dari  anak.  Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  empiris  yang  mencoba  menelaah  faktor-faktor  apa  saja  yang  sebenarnya  mempengaruhi kepatuhan  hukum  ibu  terhadap  pasal-pasal  tersebut  di  atas.    Data  primer  dari  kelompok  ibu dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling dan  kemudian  diolah  secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor “menghindari sanksi pidana” tidak terlalu berpengaruh dalam  mendorong  kepatuhan hukum.   Sebaliknya faktor yang berpengaruh adalah keyakinan  terhadap  kegunaan  kaidah/aturan,  upaya  menjaga  relasi  dengan  anak;  identifikasi dengan kelompok tertentu dalam masyarakat, dan representasi values pribadi.
Kata kunci : kekerasan psikis anak, kepatuhan hukum, pidana perlindungan anak

## Pendahuluan
Perlindungan  terhadap  anak  senantiasa  berupaya  diwujudkan  oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melahirkan berbagai produk hukum  yang  tujuannya  adalah  memberikan  jaminan  atas  berbagai  hak  anak. Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Terhadap  Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan sebagai
Undang-undang payung yang mengatur tentang anak di Indonesia. Salah satu hal yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  adalah  terkait  perbuatan  kekerasan pada  anak.  Dalam  Pasal  1  Angka  16,  dijelaskan  definisi  kekerasan  adalah  setiap perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Dari  pasal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa Undang-undang  No.  35  tahun  2014  mengakui  kemungkinan  timbulnya penderitaan  atau  kesengsaraan  yang  bersifat  psikis.  Sedangkan  pasal  tersebut tidak  memberikan  batasan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  “perbuatan”. Namun  demikian,  pendapat  beberapa  ahli  menunjukkan  bahwa  kekerasan  lebih banyak diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan atau berkaitan dengan tindakan fisik.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perbuatan  kekerasan,  sangat  berpotensi mempengaruhi kondisi psikis atau psikologis anak yang mendapatkan perlakuan tersebut.  Berbagai  riset  telah  mengemukakan  hal  demikian.  Menurut  Boyd  dan Nihart,  respon  korban  tindak  kekerasan  salah  satunya  adalah  respon  psikologis yang  meliputi  harga  diri  rendah,  rasa  bersalah  dan  malu  serta  marah 1 . Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor psikis anak merupakan  hal  penting  yang  harus  dilindungi,  dalam  hal  ini  dengan  adanya ancaman  pidana  bagi  orang  yang  melakukan  kekerasan  yang  menimbulkan penderitaan psikis tersebut.
Berkaitan  dengan  keberadaan  anak,  maka  peran  orang  tua  dalam kehidupan anak amat sangat penting. Namun tidak jarang terjadi justru orang tua lah  yang  melakukan  kekerasan  pada  anaknya.  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  menyatakan  bahwa  setidaknya  70  persen  pelaku  kekerasan pada anak adalah orang tua mereka sendiri 2 . Oleh karena itulah penelitian ini akan
1 Boyd and Nihart dalam  Achir Yani S. Hamid, Aspek Psikososial Pada Korban Tindak Kekerasan Dalam Konteks Keperawatan Jiwa, Jurnal Keperawatan  Indonesia, Volume 8, No. 1,  2004, Hlm. 28.
2 https://nasional.tempo.co/read/765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-masih- tinggi, diakses pada April 2018.
fokus  pada  perilaku  orang  tua  khususnya  ibu  pada  anaknya.  Seperti  telah disebutkan  di  atas  bahwa  salah  satu  bentuk  perbuatan  yang  diancam  dengan ketentuan  pidana  Pasal  80  adalah  kekerasan  yang  berupa  perbuatan  yang mengakibatkan  penderitaan  psikis.  Hal  ini  berpotensi  menimbulkan  polemik tersendiri  dalam  penerapannya,  seperti:  bagaimana  membuktikan  penderitaan psikis  dan  apakah  batasan  dari  “perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan psikis pada anak”? Apakah semua perbuatan, termasuk perbuatan non fisik yang ringan  dan  berdasarkan  logika  yang  wajar  yang  pasti  pernah  dilakukan  oleh hampir  semua  ibu,  misalnya  memarahi  anak  juga  termasuk  dalam  perbuatan tersebut? Apabila termasuk, apakah berarti ibu yang memarahi atau membentak anaknya dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat hal ini akan  sangat mungkin justru menimbulkan dampak negatif bagi keutuhan keluarga dan akhirnya bagi si anak.  Pertanyaan  terakhir  terkait  apakah  batasan  dari  penderitaan  psikis  anak? Apakah kondisi psikis  anak yang takut  dan sedih karena dimarahi beberapa kali oleh  ibunya  juga  termasuk  dalam  batasan  tersebut  atau  hanya  anak  yang mengalami tekanan psikis berat dan terus menerus? Berdasarkan hal-hal tersebut dan mengingat bahwa Pasal 80 merupakan hukum positif yang berlaku, menjadi penting  untuk  melihat  bagaimanakah  efektivitas  berlakunya  Pasal  80  berikut pasal  acuannya  yaitu  Pasal  76C  dan  Pasal  1  Angka  16,  khususnya  terkait “perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis  pada  anak”,  terhadap kelompok  responden  ibu.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  melihat  bagaimana pengetahuan  dan  pengaruh  ketentuan  hukum  terhadap  perilaku  kelompok responden pada anak dengan menggunakan konsep kepatuhan hukum.
Dalam  penelitian  ini  akan  dipermasalahkan  faktor-faktor  apa  yang mempengaruhi kepatuhan hukum kelompok responden ibu pada Pasal 76C terkait ketentuan pidana dalam Pasal 80 dari Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan  terhadap  Undang-undang  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Selain itu juga akan diteliti tingkat kepatuhan hukum kelompok responden ibu pada Pasal 76C terkait ketentuan pidana dalam Pasal 80 dari Undang-undang No.  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  terhadap  Undang-undang  No.  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Beberapa  ahli menyamakan  dengan  penelitian  hukum  sosiologis.  Menurut  Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamuji,  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer 3 .  Penelitian  hukum empiris  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat 4 . Bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  dapat  dilihat  dari  efektivitas  hukum, kepatuhan  hukum,  peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  di  dalam  penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum pada masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial pada aturan hukum 5 . Penelitian ini melihat bagaimana pengetahuan sekaligus kepatuhan ibu pada Pasal 76C dan Pasal  80  ayat  (1),  sebagai  ketentuan  yang  memuat  ancaman  sanksi  pidana  bagi orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis  bagi anak.  Bentuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  cermat  karakteristik  dari  fakta-fakta (individu,  kelompok  atau  keadaan),  dan  untuk  menentukan  frekuensi  sesuatu peristiwa yang terjadi.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer,  yaitu  mengambil  data  dari responden  ibu  dengan  karakteristik  tertentu.  Terdapat  67  responden  dalam penelitian  ini  yang  dapat  digunakan  datanya.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan purposive  sampling yaitu  pengambilan  sampling  tanpa  berdasarkan populasi dan dengan menetapkan ciri tertentu 6 , yaitu:
a. pendidikan  minimal  Sarjana;  penentuan  level  pendidikan  ini  berdasarkan alasan bahwa ibu yang mempunyai pendidikan minimal sarjana lebih besar peluangnya  untuk  mempunyai  pengetahuan  tentang  aturan  larangan melakukan  kekerasan  pada  anak,  dan  sekaligus  kemampuan  untuk memahami aturan tersebut;
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.14.
4 Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 20.
5 Id.
6 Id, hlm 111.
b. memiliki anak dengan usia maksimal 12 tahun;
c. tinggal serumah dengan anak.
Selain  itu  digunakan  data  sekunder,  yaitu  menggunakan  data  yang  terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  topik  penelitian  ini  antara  lain;  UUD  1945,  KUHP,  dan  UU  NO.  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
b. Bahan  hukum  sekunder,  teori  dan  pendapat  ahli,  hasil  penelitian  dan pemikiran terkait topik penelitian ini.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  penyebaran  kuesioner  kepada responden dan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

## Pembahasan
Undang-undang  No.  35  Tahun  2014  memberikan  batasan  definisi  anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam  kandungan.  Undang-undang  Perlindungan  Anak  ini  mengatur berbagai  hak  anak.  Guna  menjamin  kepastian  hukum  pelaksanaan  hak-hak tersebut,  Undang-Undang  ini  diperkuat  dengan  ketentuan  pidana  yang memberikan  ancaman  pidana  terhadap  orang  yang  melakukan  beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran dari beberapa hak yang ingin dilindungi. Salah  satu  perlindungan  yang  ingin  diberikan  adalah  dari  terjadinya  tindak kekerasan pada anak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 76C yang berbunyi “Setiap Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan, atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak ”.  Larangan  ini  dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana yang ada dalam Pasal 80 sebagai berikut:
(1) Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76C,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
(2) Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  luka  berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama  5 (lima)
tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus juta rupiah).
(3) Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana  ditambah  sepertiga  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila  yang  melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
Sedangkan  mengenai  kata  “kekerasan”  yang  disebutkan  dalam  Pasal  76C, Undang-Undang No. 35 tahun 2012 juga telah memberikan definisi dalam Pasal 1 Angka  16  yaitu    setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Rumusan  tersebut memasukan  penderitaan  psikis  sebagai  salah  satu  kondisi  yang  apabila  terjadi maka pelaku perbuatannya diancam dengan sanksi pidana seperti dalam Pasal 80. Pasal 1 Angka 16 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan seperti  apa  yang  dimaksud.  Karena  itu  menjadi  logis  apabila  kekerasan  dalam Pasal  80  diartikan  sebagai  semua  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  yang disebutkan, yang salah satunya adalah penderitaan psikis bagi anak,  baik berupa tindakan fisik maupun tindakan non fisik. Hal ini setidaknya mengacu pada makna kata  perbuatan  yaitu  sesuatu  yang  diperbuat  (dilakukan);  tindakan,  kelakuan; tingkah  laku 7 .  Maksud  dari  pembuat  Undang-Undang  agar  kekerasan  mencakup bukan  hanya  tindakan  fisik  yang  mengakibatkan  penderitaan  fisik  (seperti  luka fisik), juga terlihat dari dimasukkannya “penelantaran” sebagai salah satu bentuk perbuatan yang termasuk dalam kekerasan. Hal ini menunjukkan semangat yang tinggi dari pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan seluas dan semaksimal  mungkin  bagi  anak.  Maksud  mulia  yang  terepresentasi  melalui rumusan  Angka  16  dalam  prakteknya  sangat  mungkin  menghadapi  kendala. Misalnya saja bagaimanakah mengetahui atau mengukur penderitaan psikis pada anak?  Karena  sangat  mungkin  perbuatan  yang  bukan  berbentuk  perbuatan  fisik
7 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbuatan, ditelusuri pada 29 Oktober 2018.
misalnya orang tua yang memarahi atau membentak anak secara bertubi-tubi atau sering  dilakukan  ternyata  menimbulkan  penderitaan  psikis  bagi  si  anak.  Lalu apakah tindakan yang demikian termasuk dalam kekerasan yang dimaksud dalam Angka 16? Dan lebih lanjut, apakah dalam hal demikian lalu orang tua si anak akan dikenakan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  80  ayat  (4)?  Terlepas  dari  kelemahan rumusan Angka 16 terhadap batasan kekerasan bagi Undang-undang No. 35 tahun 2014  upaya  pemerintah  memberikan  perlindungan  patut  dihargai.  Pada kenyataannya  penderitaan  psikis  pada  anak  memang  patut  mendapatkan perhatian. Hal ini karena faktor psikis adalah faktor penting dalam pembentukan karakter  anak.  Perbuatan  yang  berakibat  penderitaan  psikis  memiliki  dampak yang cukup serius. Menurut Violence Prevention Initiative (2009), kekerasan yang dialami  oleh  anak  dalam  berbagai  jenisnya  akan  memengaruhi  perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak 8 . Secara lebih khusus disebutkan bahwa dampak kekerasan emosional dapat berupa 9 :
• Anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim ;
• Perkembangan fisik dan emosional anak lambat;
• Anak  sering  mengeluh  sakit  kepala  atau  perut  sakit  karena  alasan  yang tidak jelas;
• Anak terlihat frustasi ketika mengerjakan tugas; dan
• Anak mencoba bunuh diri.
Selain  itu  sebuah penelitian  yang  dilakukan  di  sebuah desa  di  Halmahera Barat menemukan bahwa kekerasan pada anak berdampak negatif pada kejiwaan anak  yaitu:  1.  Menjadi  penyendiri,  pendiam;  2.  Melakukan  hal-hal  diluar  kendali orang  tua  (menjadi  pecandu  alkohol,  seks  bebas,  hidup  bebas  tanpa  adanya didikan);  3.  Stres  yang  kronis;  4.  Kesulitan  disekolah  dalam  hal  konsentrasi;  5. Rasa  ketakutan  yang  berlebih  sehingga  tidak  ada  rasa  percaya  diri,  dan  tidak berdaya; 6. Menjadi keras kepala, mudah marah; 7. Susah diatur; 8. Tidak disiplin; 9.  Tidak  menghargai  orang  yg  lebih  tua;  10.  Agresif,  suka  mengganggu,  suka
8 Violence Prevention Initiative (2009) dalam Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, hlm. 22
9 Id.
menggertak, suka bertingkah jagoan; 11. Tidak terurus; 12. Tidak mau mendengar perkataan  orang  tua  atau  keras  kepala 10 .  Sebuah  artikel  lain  mengemukakan bahwa efek tindak kekerasan tersebut demikian luas yaitu 11 :
1. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi
2. Ada yang menjadi sangat pasif dan apatis
3. Ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri
4. Apa  yang  dilakukan  sepanjang  hidupnya  hanyalah  memenuhi  keinginan orang tuanya ( parental extension )
5. Mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri
6. Sulit menjalani relasi dengan individu lain
7. Timbulnya  rasa  benci  yang  luar  biasa  terhadap  dirinya,  karena  merasa hanya dirinyalah  yang  selalu bersalah sehingga  menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya.

## 1. Kepatuhan Hukum
Pasal  80  dan  pasal  rujukannya  yaitu  Pasal  76C  dan  Pasal  Angka  16 tentunya  diharapkan  dapat  berfungsi  melindungi  anak  dari  tindak  kekerasan. Terkait fungsi hukum ini Roscoe Pound, seperti yang dikutip oleh Wignjosoebroto bahwa “ law is a tool of social engineering ”. Atas dasar ini, maka hukum merupakan sarana  yang  ditujukan  untuk  mengubah  perilaku  warga  masyarakat,  tentunya sesuai  dengan  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya 12 .  Namun demikian,  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  pengembangan  konsep  hukum sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  di  Indonesia,  lebih  luas  jangkauan  dan ruang lingkupnya dari pada konsep law as o tool of social engereering itu sendiri 13 .
10 Edwin Manumpahi dkk, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa  Soakonora  Kecamatan  Jailolo  Kabupaten  Halmahera  Barat,  e-journal  “Acta  Diurna” Volume V. No.1, 2016.
11 Muhammad Taufik dkk dalam Yanti Tombeng, Kekerasan Fisik Tethadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak, Lex Crimen Volume No. 2 April 2014, hlm. 37
12 Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, edisi pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 70
13 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 9-10
Seperti telah dikemukakan pada  bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan  konsep  kepatuhan  hukum.  Dalam  hal  ini  adalah  kepatuhan kelompok responden kepada ketentuan dalam  Pasal 76C. Apabila mengacu pada pandangan tentang fungsi hukum di atas, ketiga pasal tersebut (Pasal 76c, Pasal 1 angka  16,  dan  Pasal  80)  seharusnya  memang  berfungsi  sebagai tool  of  social engineering atau  lebih  jauh  lagi  sebagai  alat  pembaharuan  masyarakat,  yaitu untuk  mengubah  perilaku  masyarakat  kepada  sesuatu  yang  dituju  yaitu perlindungan  anak  dari  tindakan  kekerasan.  Kepatuhan  terhadap  hukum  tidak hanya  dilihat  sebagai  fungsi  peraturan  hukum,  melainkan  juga  fungsi  manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran  hukum  semata,  melainkan  juga  dari  kesediaan  manusia  untuk mematuhinya 14 .  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  subjek  hukum  merupakan faktor  penting  dalam  kepatuhan  hukum.  Itulah  alasan  Penulis  mengunakan  data primer  yaitu  kelompok  responden  ibu  dengan  karakteristik  tertentu.  Menurut Soerjono Soekanto kepatuhan terhadap kaidah hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 15 :
a. Sebab  pertama  mengapa  seseorang  atau  kelompok  atau  masyarakat mematuhi  kaidah-kaidah  adalah  karena  dia  diberi  indoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah- kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sebagaimana  halnya  dengan unsur-unsur  kebudayaan  lainnya,  maka  kaidah-kaidah  sebenarnya  telah ada  sewaktu  sesorang  dilahirkan,  dan  semula  manusia  menerimanya secara  tidak  sadar.  Melalui  proses  sosialisasi  manusia  dididik  untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.
b. Sosialisasi  terhadap  kaidah  tersebut  lama  kelamaan  menjadi  suatu kebiasaan  untuk  mematuhi  kaidah-kaidah  yang  berlaku.  Hal  ini  menjadi semakin  kuat  ketika  manusia  sudah  mulai  mengulangi  perbuatan- perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
14 Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 207
15 Soerjono  Soekanto,  Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah-Masalah Sosial , Alumni, Bandung, 1982, hlm, 54
c. Manusia  taat  karena  kegunaan  kaidah  tersebut.  Pada  dasarnya  manusia mempunyai  kecenderungan  untuk  hidup  pantas  dan  teratur.  Akan  tetapi apa  yang  pantas  dan  teratur  bagi  seseorang,  belum  tentu  pantas  dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan  dan  keteraturan  tersebut;  patokan-patokan  tadi  merupakan pedoman-pedoman  atau  takaran-takaran  tentang  tingkah  laku  yang dinamakan kaidah.
d. Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan  tersebut  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mengadakan identifikasi  dengan  kelompok.  Seseorang  mematuhi  kaidah-kaidah  yang berlaku  dalam  kelompoknya  karena  dia  menganggap  kelompoknya  lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.
Berdasarkan  perspektif  instrumental  dan  perspektif  normatif  yang dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  perspektif  instrumental  mengatakan, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu  sendiri  dan  hal  itu  berhubungan  dengan  adanya  insentif  dan  adanya hukuman 16 .  Sedangkan  perspektif  normatif  berhubungan  dengan  keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang  termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil,  rakyat  akan  sukarela  mematuhinya,  kendatipun  mengorbankan kepentingannya 17 .
Kepatuhan  hukum  seringkali  dikaitkan  dengan  kesadaran  hukum walaupun  sedianya  keduanya  berbeda.  Pemahaman  kesadaran  hukum  menurut Sudikno  Mertokusumo  berarti  kesadaran  tentang  apa  yang  seyogyanya  kita lakukan  atau  perbuat  atau  yang  seyogyanya  tidak  kita  lakukan  atau  perbuat terutama  terhadap  orang lain.  Ini  berarti  kesadaran  akan  kewajiban  hukum kita
16 Satjipto Rahardjo, Supra No 14, hlm. 208
masing-masing  terhadap  orang  lain 18 .  Kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak  perlu  menjatuhkan  sanksi 19 .  Sedangkan  pada  kepatuhan  hukum  ada  rasa takut akan sanksi 20 . Scholten memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum yaitu  kesadaran  yang  ada  pada  setiap  manusia  tentang  apa  hukum  itu  atau  apa seharusnya  hukum  itu,  suatu  kategori  tertentu  dari  hidup  kejiwaan  kita  dengan mana  kita  membedakan  antara  hukum  dan  tidak  hukum  ( onrecht ),  antara  yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan 21 .
Kesadaran  hukum  juga  termasuk  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas hukum 22 , di antara kelima faktor lainnya yaitu:
1. Faktor  Hukum;  hukum  berfungsi  untuk  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan.  Dalam  praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada kalanya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan. Kepastian  Hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata,  sedangkan  keadilan bersifat abstrak 23 .
2. Faktor  Penegakan  Hukum;  Dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau kepribadian  petugas  penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. 24 .
3. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  Pendukung;  Faktor  sarana  atau  fasilitas pendukung  mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras.  Sarana  atau fasilitas  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  penegakan hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin
18 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta, 1981, hlm. 3
19 Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 3
20 Id.
21 Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, 1984, Liberty, hlm 2.
22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5
23 Id, hlm. 8
penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan yang aktual 25 .
4. Faktor  kesadaran  hukum  masyarakat;  apakah  masyarakat  tidak  main hakim  sendiri  terhadap  para  penjahat.  Penegak  hukum  berasal  dari masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan 26 .
5. Faktor Kebudayaan; kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi konsepsi  yang  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari) 27 .
Pada  penjelasan  tentang  kesadaran  hukum  di  atas,  secara  logis  dapat dikatakan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  memuat  keinginan  atau kehendak  dari  individu  sendiri  untuk  memahami  hukum  dan  pada  gilirannya mengkristal  menjadi  perilaku  yang  menentukan  tingkat  kepatuhan  hukumnya. Hasil  dari  proses  tersebutlah  yang  kemudian  berkontribusi,  bersama  keempat faktor lainnya, untuk dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan. Terdapat beberapa tingkat kepatuhan hukum sebagai berikut:
a. Compliance ; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan  usaha  untuk  menghidarkan  diri  dari  hukuman  yang  mungkin dikenakan  apabila  seseorang  melanggar  ketentuan  hukum.  Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
b. Identification ;  terjadi  bila  kepatuhan  terhadap  kaidah  hukum  ada  bukan karena  nilai  intrinsiknya,  akan  tetapi  agar  keanggotaan  kelompok  tetap
25 Id, hlm 37
26 Ellya Rosana, Supra No 19 hlm. 18
27 Soerjono Soekanto, Supra No 22, hlm 64-65
terjaga  serta  ada  hubungan  baik  dengan  mereka  yang  diberi  wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
c. Internalization ;  seseorang  mematuhi  kaidah  kaidah  hukum  dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
d. Kepentingan-kepentingan  para  warga  yang  terjamin  oleh  wadah  hukum yang ada 28 .

## 2. Gambaran dan Hasil Temuan Dari Kelompok Responden
Guna menjawab masalah penelitian, Penulis melakukan pengambilan data primer dari kelompok ibu dengan karakteristik yaitu: berusia 30 sampai 40 tahun, berpendidikan  minimal  Sarjana,  mempunyai  anak  dengan  rentang  usia  6-12 tahun,  dan  tinggal  satu  rumah  dengan  anak.  Perolehan  data  dilakukan  dengan kuesioner.  Dari  80  kuesioner  yang  disebar,  terdapat  67  kuesioner  yang  dapat dipakai informasinya. Sedangkan alasan penentuan keempat karakteristik adalah sebagai berikut:
a. berusia 30-40 tahun; penetuan batas usia ini berkaitan dengan penentuan batasan usia anak, dalam arti bahwa ibu yang mempunyai usia anak 6-12 tahun rata-rata berada pada usia 30-40 tahun.
b. berpendidikan  minimal  sarjana;  penentuan  level  pendidikan  ini berdasarkan  alasan  bahwa  ibu  yang  mempunyai  pendidikan  minimal sarjana  lebih  besar  peluangnya  untuk  mempunyai  pengetahuan  tentang aturan  larangan  melakukan  kekerasan  pada  anak,  dan  sekaligus kemampuan untuk memahami aturan tersebut.
c. usia  anak  5-11  tahun;  penentuan  rentang  usia  ini  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  pada  usia  tersebut  anak  belum  dapat  melakukan perlawanan berarti pada ibu. Anak mempunyai kecenderungan menerima perlakukan apapun terhadap dirinya. Selain itu juga bahwa masa ini adalah masa  penting  karena  mencakup  peralihan  ke  masa  remaja  dimana  anak
28 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, 2009, Jakarta, hlm. 347-348
mulai  mempunyai  otonomi.  Menurut  Piaget,  usia  2-7  tahun  disebut  masa pra  operasi,  sedangkan  usia  7-11  tahun  masa  operasional  konkret 29 . Khususnya  untuk  tahapan  7-11  tahun,  anak  sudah  dapat  berpikir  lebih logis dan mulai dapat membuat pertimbangan atas peristiwa atau sesuatu yang terjadi, meskipun hanya ada saat tersebut 30 . Dari segi perkembangan emosionalnya,  pada  usia  itu  anak  mulai  mempunyai  pemahaman  awal terkait  hal-hal  yang  berbau  emosional.  Menurut  Zeman,  perkembangan emosi  anak  pada  usia  tersebut  secara  singkat  adalah  sebagai  berikut:  i) anak  menunjukkan  bermacam-macam  ketrampilang  pengaturan  diri,  ii) anak  sensitif  terhadap  tanda-tanda  kontekstual  sosial  yang  diberikan sebagai  pengarah  untuk  mengekspresikan  atau  mengendalikan  emosi negative, iii) anak mengembangkan seperangkat harapan tentang hasil dari mengekspresikan  emosi  kepada  orang  lain,  iv)  anak  memahami  bahwa keadaan  emosional  seseorang  tidak  sesederhana  seperti  yang  mereka bayangkan di tahun sebelumnya, v) anak memahami bahwa mungkin saja seseorang  mengalami  lebih  dari  satu  emosi  pada  satu  waktu  tertentu,  vi) anak laki-laki kurang terbuka untuk menunjukan emosi takut pada distress dibandingkan  anak  perempuan 31 .  Dari  perkembangan  emosi  tersebut terlihat  pentingnya  pengalaman  interaksi  antara  anak  bersama  ibu termasuk bagaimana perlakuan ibu pada anak.
d. tinggal satu rumah dengan anak; penentuan karateristik ini sebagai syarat responden  didasarkan  pada  logika  bahwa  ibu  yang  tinggal  satu  rumah dengan  anak  tentunya  akan  banyak  berinteraksi  dengan  anak,  sehingga kemungkinan ibu berada dalam situasi yang berpotensi untuk berperilaku dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis  pun  lebih banyak dibandingkan ibu tidak tinggal satu rumah dengan anak. Dari sini
29 Jiane Piaget dalam Robert Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, Pt. Indeks, Jakarta, 2011, hlm. 329.
30 Id.
31 Zeman dalam Herlina, Bibliotherapy, Pustaka Cendekia Utama, Bandung, 2013, hlm. 36-39
diharapkan dapat terlihat bagaimana kepatuhan hukum ibu pada larangan tersebut.
Kuesioner  ditujukan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  kepatuhan hukum  ibu  berdasarkan  beberapa  ide  inti  ( keypoints )  dari  konsep  kepatuhan hukum dan kesadaran hukum yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Ide  tersebut  kemudian  direpresentasikan  dalam  pertanyaan  pada  kuesioner seperti  dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Jumlah  kuesioner  yang  disebarkan  adalah  80 kuesioner,  namun  jumlah  yang  dapat  dipakai  informasinya  adalah  sebanyak  67 kuesioner. Pada bagian awal kuesioner, responden diberi pertanyaan:
“Apakah  Anda  pernah  melakukan  salah  satu  dari  perbuatan  berikut  pada  anak Anda?
1) perbuatan  fisik  (memukul  dengan  atau  tanpa  alat/menendang/ mencubit/menjewer/menarik rambut/mendorong)
2) perbuatan non fisik (membentak/memaki/merendahkan/menghina)”
Apabila  jawaban  responden  adalah  “pernah”  maka  responden  diminta melanjutkan  mengisi  Kuesioner  A,  apabila  jawaban  responden  adalah  “tidak pernah”maka  melanjutkan  mengisi  Kuesioner  B.  Kedua  versi  kuesioner  tersebut berisi pertanyaan yang berbeda, namun pada intinya bertujuan sama yaitu untuk menggali informasi tentang pengetahuan responden tentang larangan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak dan ancaman sanksi pidananya,  apa  yang  menyebabkan  responden  mematuhi/tidak  mematuhi larangan tersebut, bentuk kekerasan yang dilakukan (pada Kuesioner A) dan apa yang  dilakukan  responden  ketika  berada  dalam  situasi  responden marah/kesal/kecewa pada anak.

## Tabel 1
Keypoints Indoktrinir, Pemahaman Aturan, Kegunaan Kaidah, dan Sanksi
Keypoints
Faktor-faktor Representasi dalam pertanyaan kuesioner A (pernah melakukan) Representasi dalam pertanyaan kuesioner B (tidak pernah melakukan) Indoktrinir; sosialisasi, kebiasaan terkait kaidah Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan “tidak melakukan kekerasan psikis”di bawah ini:  Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut
sesuai dengan perlakuan dan kebiasaan yang Anda alami sejak kecil
Pengetahuan dan pemahaman aturan Apakah responden mengetahui aturan hukum Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak”  Pengetahuan responden tentang bentuk-bentuk kekerasan  Konsep responden tentang kekerasan psikis  Pengetahuan responden tentang sanksi pidananya  Apakah responden mengetahui aturan hukum “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak”
 Pengetahuan responden tentang bentuk- bentuk kekerasan
 Konsep responden tentang kekerasan psikis
 Pengetahuan responden tentang sanksi pidananya Persepsi terhadap kegunaan kaidah; adanya insentif dari aturan  Apakah menurut responden, aturan yang melarang perbuatan kekerasan psikis pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut diperlukan dalam hubungan orang tua dengan anak Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan “tidak melakukan kekerasan psikis”di bawah ini:  Karena Anda setuju dengan tujuan dari aturan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak yaitu : melindungi anak
 Karena menurut Anda aturan yang melarang perbuatan kekerasan pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut dibutuhkan dalam hubungan antara orang tua dan anak Upaya menjaga relasi; identifikasi dengan kelompok Apakah menurut responden perbuatannya dapat berakibat negative pada hubungan dengan anak Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan “tidak melakukan kekerasan psikis”di bawah ini:  Karena responden khawatir akan berpengaruh negative pada hubungan responden dengan anak
 Karena responden khawatir akan berpengaruh negative pada hubungan responden dengan pasangan Menghindari sanksi; adanya insentif dan hukuman Apakah pada saat melakukan perbuatan tersebut responden mengetahui bahwamungkin saja terkena sanksi penjara dan denda?
Responden menyatakan hal berikut atau tidak:
 Responden yakin tidak akan terkena sanksi penjara dan denda atas perbuatan kekerasan pada anaknya  Menurut responden pihak berwenang sulit membuktikan perbuatan kekerasan orang tua yang hanya berakibat penderitaan psikis pada anaknya Responden memilih pernyataan berikut:  tidak melakukan perbuatan HANYA karena responden tidak mau terkena sanksi penjara dan denda.
 tidak melakukan SALAH SATU ALASANNYA tidak mau terkena sanksi penjara dan denda, disamping alasan lainnya.
 tidak melakukan BUKAN karena responden tidak mau terkena sanksi penjara dan denda, tetapi karena alasan lainnya.
Seberapa kuatkah alasan “tidak mau terkena sanksi penjara dan denda”.
Apabila tidak ada ancaman sanksi penjara dan denda untuk perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, apakah diri responden tetap tidak akan melakukannya. Representasi values pribadi Responden menyatakan hal berikut atau tidak  Perbuatan yang saya lakukan pada anak saya itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang tua pada anaknya di lingkungan keluarga besar saya Responden menjawab Ya/Tidak untuk alasan “tidak melakukan kekerasan psikis”di bawah ini:  Karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan psiki pada anak itu sesuai dengan nilai-nilai (agama/ keyakinan/budaya/hal lainnya) yang diyakini
Dari  kuesioner  yang  dapat  digunakan,  yaitu  sebanyak  67  kuesioner didapatkan data dan informasi yang dapat diringkas sebagai berikut:

## Tabel 2

## Data dan Ringkasan Informasi Kuesioner
Informasi Jumlah responden Pendidikan responden S1:  55  ; S2: 12 Status pekerjaan Fulltime : 29 Parttime : -- Wiraswasta: 10 Tidak bekerja: 28 Jumlah anak 1 anak: 2 2 anak: 61 3 anak/lebih: 4 Melakukan perbuatan mengakibatkan penderitaan psikis Pernah: 53 Tidak pernah: 14 Lamanya waktu bersama anak dalam satu hari (rata-rata) < 3 jam : 0 3-5 jam : 21 >5 jam : 46
Lebih  lanjut  akan  dipaparkan  informasi  yang  lebih  mendalam  terkait  perbuatan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi anak.
A. Kelompok responden yang menjawab “pernah” melakukan salah satu bentuk  kekerasan  yang  ditanyakan,  didapatkan  informasi  sebagai berikut:
1)  Semua  responden  di  kelompok  ini  (53  orang)  menjawab  pernah melakukan  kekerasan  non-fisik  yaitu  “membentak”.  Semua  responden melakukan  “membentak”  tersebut  sebagai  respon  atas  perilaku  dan sikap  anak,  misalnya  anak  tidak  menuruti  perintah/larangan,  anak tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
2)   Terkait  dengan  pengetahuan  responden,  semua  responden  menjawab mengetahui  aturan  “setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan terhadap  anak”,  (Pasal  76C)  dan  juga  mengetahui  bahwa  “perbuatan yang  mengakibatkan  penderitaan  secara  psikis”  termasuk  di  dalam perbuatan kekerasan pada anak.
3)   Semua responden mempunyai konsep yang mirip tentang “penderitaan psikis  bagi  anak”  yaitu  pada  intinya  adalah  anak  mengalami penderitaan  secara  mental.  Sebagian  besar  responden  juga berpendapat  bahwa  perbuatan  “membentak”  dapat  menimbulkan penderitaan  psikis  bagi  anak,  walaupun  sebagian  kecil  (3  orang) responden  berpendapat  tidak  atau  kadang-kadang  saja  menimbulkan penderitaan psiskis.
4)   Terkait  dengan  pengetahuan  responden  tentang  ancaman  sanksi pidana.  Hampir  setengah  dari  responden  berpendapat  bahwa  diri mereka  dapat  terkena  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  karena perbuatan  membentak,  sedangkan  lebih  dari  setengah  dari  responden tidak  mengetahui  dapat  terkena  sanksi  tersebut.  Sementara  pada pertanyaan  lain  terlihat  bahwa  sebagian  responden  yakin  bahwa dirinya tidak akan terkena sanksi tersebut.
5)   Hampir semua responden berpendapat bahwa perbuatan “membentak” tersebut  sangat  mungkin  berakibat  negatif  bagi  relasi  responden dengan anaknya. Hanya sebagian kecil yang berpendapat sebaliknya.
6)   Semua  responden  menjawab  bahwa  perbuatan  “membentak”tersebut adalah  sesuatu  tindakan  yang  biasa  dilakukan  oleh  orang  tua  pada anaknya di lingkungan keluarga besar responden.
B. Kelompok  responden  yang  menjawab  “tidak  pernah”  melakukan salah satu bentuk kekerasan yang ditanyakan, didapatkan informasi sebagai berikut:
1)   Semua responden mengetahui ketentuan hukum “setiap orang dilarang melakukan  kekerasan  pada  anak”  dan  semua  responden  juga mengetahui  bahwa  perbuatan  kekerasan  yang  mengakibatkan penderitaan  psikis  termasuk  dalam  aturan  kekerasan  yang  dilarang terssebut.  Konsep  kekerasan  yang  mengakibakan  penderitaan  psikis dari semua responden meliputi semua bentuk kekerasan non-fisik yang disebutkan dalam kuesioner.
2)   Sebagian  besar  responden  tidak  mengetahui  adanya  ancaman  sanksi penjara  dan  denda  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan penderitaan psikis pada anak, sehingga responden yang sama  tersebut  menyatakan  bahwa  alasan  tidak  melakukan  perbuatan itu  BUKAN  karena  takut  terkena  sanksi  penjara  ataupun  denda  tapi berdasarkan alasan lain. Alasan lain tersebut bervariasi seperti : karena kasih sayang pada anak, ingin memberi pendidikan perilaku yang baik salah  satunya  dengan  memberi  contoh  melalui  perilaku  pada  anak, ingin  anak  tumbuh  dalam  lingkungan  yang  menyenangkan  dan  anak bebas  berpendapat,  ingin  bisa  menjadi  orang  yang  dipercaya  anak, tidak mau anak patuh karena takut namun karena hormat pada orang tua  dan  kesadaran  sendiri,  ingin  anak  tumbuh  menjadi  anak  yang menyenangkan,  bukan  anak  yang  stres  terhadap  sesuatu.  Sedangkan hanya  sedikit  responden  yang  mengetahui  adanya  ancaman  sanksi penjara atau denda, dan responden yang sama ini memilih pernyataan bahwa  salah  satu  alasan  tidak  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  penderitaan  psikis  adalah  tidak  mau  terkena  sanksi penjara  atau  denda,  disamping  alasan  lainnya.  Untuk  alasan  lainnya tersebut antara lain: karena menyayangi anak, tidak mau anak trauma, ingin  mempunyai  hubungan  yang  dekat  dengan  anak,  dan  tidak  mau anak menjadi takut dengan dirinya.
3)   Terkait  dengan  pertanyaan  seberapa  kuat  alasan  “tidak  mau  terkena sanksi  penjara  dan  denda”  membuat  diri  responden  tidak  melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis, dimana responden harus memilih level  dari mulai “tidak kuat, “sedang” dan “sangat kuat”, sebagian  besar  responden  yang  mengetahui  ancaman  sanksi  penjara atau  denda  berdasarkan  pertanyaan  sebelumnya  memilih  level  “tidak kuat”.
4)  Pada  pertanyaan  yang  meminta  responden  untuk  menjawab  memilih YA/TIDAK  pada  sejumlah  alasan  lain  yang  membuat  tidak  melakukan
perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis  pada  anak,  semua responden menjawab YA pada alasan-alasan berikut:
4.1)   Karena  aturan  hukum  yang  melarang  perbuatan  kekerasan  pada anak  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai  (agama/keyakinan/budaya/hal lainnya) yang responden yakini.
4.2)  Karena  responden  khawatir  akan  berpengaruh  negatif  pada hubungan Anda dengan anak Anda
4.3)   Karena responden setuju dengan tujuan dari  aturan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak yaitu : melindungi anak
4.4)  Karena  menurut  responden  aturan  yang  melarang  perbuatan kekerasan  pada  anak  yang  memuat  ancaman  sanksi  penjara  dan denda tersebut dibutuhkan dalam hubungan antara orang tua dan anak.
Sedangkan  untuk  alasan-alasan  di  bawah  ini,  sebagian  responden menjawab TIDAK, namun lebih banyak responden yang menjawab YA.
4.5)  Karena  responden  khawatir  akan  berpengaruh  negatif  pada hubungan responden dengan pasangan
4.6)   Karena  aturan  hukum  yang  melarang  perbuatan  kekerasan  pada anak  tersebut  sesuai  dengan  kebiasaan  dan  perilaku  dalam keluarga besar responden
4.7)   Karena  aturan  hukum  yang  melarang  perbuatan  kekerasan  pada anak  tersebut  sesuai  dengan  perlakuan  dan  kebiasaan  yang responden alami sejak kecil

## Analisis
Dalam rangka menjawab masalah penelitian maka pada bagian ini data dan informasi  yang  diperoleh  dari  kuesioner  akan  dibahas  dengan  menggunakan konsep  kepatuhan  dan  kesadaran  hukum  khususnya  yang  menjelaskan  tentang faktor-fator  yang  mempengaruhi  kepatuhan  hukum  dan  level  kepatuhan  hukum dari  kedua  kelompok  responden  yaitu  kelompok  yang  menjawab  pernah
melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis dan kelompok yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.

## Faktor- Faktor Terkait Kepatuhan Hukum Responden
Kelompok  Responden  Yang  Pernah  Melakukan  Perbuatan  Mengakibatkan Penderitaan Psikis.
Dari  hasil  temuan  berdasarkan  kuesioner,  faktor  pengetahuan  responden terdiri  dari:  i)pengetahuan  tentang  larangan  perbuatan  yang  mengakibatkan penderitaan  psikis,  ii)  pengetahuan  tentang  perbuatan  “membentak”  termasuk perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis,  dan  iii)  pengetahuan responden  bahwa  perbuatan  “membentak”  yang  dilakukannya  dapat  membuat diri mereka terkena sanksi penjara atau denda. Informasi dari kuesioner ditujukan untuk  melihat  pengetahuan  mana  yang  dimiliki  oleh  responden  namun  ternyata tidak  berfungsi  sebagai  faktor  yang  membuat  responden  mematuhi  aturan.  Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa pengetahuan pada angka i) dan ii) ternyata tidak berfungsi sebagai faktor yang membuat responden kelompok ini mematuhi Pasal  76C.  Sedangkan  pengetahuan  pada  angka  iii)  masih  mungkin  berperan sebagai  faktor  bagi  sebagian  responden  untuk  mematuhi  Pasal  76C,  mengingat sebagian  responden  yang  pernah  melakukan  perbuatan  tersebut  ternyata memang tidak mengetahui  adanya  ancaman  sanksi  penjara  atau  denda  sehingga apabila mereka mengetahui masih dapat diharapkan pengetahuan tersebut dapat membuat mereka tidak melakukannya/mematuhi Pasal 76C.
Selanjutnya  adalah  faktor  “menjaga  relasi  dengan  anak  (pengaruh perbuatan terhadap relasi)”. Terlihat dari informasi dalam kuesioner bahwa, bagi sebagian  besar  responden  di  kelompok  ini,  faktor  “menjaga  relasi  dengan  anak” tidak berfungsi untuk membuat responden mematuhi Pasal 76C, karena sebagian besar  responden  mengetahui  bahwa  perbuatan  “membentak”  sangat  mungkin berakibat negatif bagi relasi responden dengan anaknya.
Terkait  dengan  faktor  indoktrinasi  dan  kebiasaan,  terlihat  bahwa kebiasaan  dan  pengalaman  semua  responden  dalam  lingkungan  keluarga besarnya  ternyata  tidak  sejalan  dengan  kaidah  (perbuatan  yang  dilarang)  dalam
Pasal  76C,  karena  semua  responden  menganggap  perbuatan  membentak  adalah hal  yang  biasa  dalam  keluarga  besar.    Sehingga  salah  satu  faktor  dalam  konsep kepatuhan  hukum  yang  menyatakan  bahwa  orang  mematuhi  hukum  karena kaidah dalam hukum tersebut sesuai dengan didikan dan kebiasaan yang diterima dari kecil tidak dapat diberlakukan pada kelompok responden ini, oleh karena itu tidak  dapat  diharapkan  menjadi  faktor  yang  akan  membuat  mereka  mematuhi Pasal  76C.  Catatan  yang  menurut  Penulis  juga  penting  terkait  indoktrinasi  dan kebiasaan  ini  adalah    kenyataan  bahwa  perbuatan  membentak  merupakan perbuatan  yang  dianggap  lumrah  dalam  lingkungan  responden,  ditambah kenyataan  bahwa  sebagian  besar  responden  tidak  mengetahui  ancaman  sanksi pidananya membuat kemungkinan responden tidak layak, secara moral, dibebani sanksi  pidana.  Mengingat  juga  ancaman  pidana  maksimal  dari  Pasal  80  cukup berat  yaitu  3  tahun  6  bulan  dan  dapat  ditambah  sepertiganya  apabila  yang melakukan adalah orangtua si anak

## Kelompok  Responden  Yang  Tidak  Pernah  Melakukan  Perbuatan Mengakibatkan Penderitaan Psikis
Faktor  pengetahuan  tentang  adanya  aturan  hukum  yang  melarang perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan psikis  seperti  yang  termasuk  dalam lingkup Pasal 76C dan juga sanksi penjara atau denda yang mengikutinya (seperti dalam  Pasal  80)  ternyata  tidak  berfungsi  bagi  kepatuhan  hukum  responden. Karena  walaupun  semua  responden  mengetahui  larangan  perbuatannya  seperti dalam  lingkup  Pasal  76C,  namun  sebagian  besar  responden  tidak  mengetahui ancaman  sanksi  pidananya.  Namun,  responden  tetap  berperilaku  sesuai  dengan kaidah  dalam  Pasal  76C.  Dengan  kata  lain  faktor  “menghindari  sanksi”  yang merupakan  salah  satu  faktor  yang  membuat  orang  mematuhi  hukum  tidak memberi  pengaruh  pada  sebagian  besar  responden  pada  kelompok  ini,  karena mereka  nyatanya  tidak  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan psikis  pada  anak  walaupun  mereka  tidak  mengetahui  adanya  ancaman  sanksi pidana  bagi  yang  melakukan.  Sedangkan  bagi  responden  (yang  hanya  berjumlah sedikit)  yang  mengetahui  sanksinya,  ternyata  faktor  “pengetahuan  akan
sanksi/menghindari  sanksi”  itu  juga  tidak  berfungsi  sebagai  faktor  yang mendominasi karena mereka menjawab bahwa faktor tersebut bukan faktor satu- satunya  dan  bahkan,  pada  pertanyaan  yang  lebih  mendalam,    sebagian  besar menjawab faktor itu merupakan faktor yang “tidak kuat” dalam diri mereka.
Bagi  semua  responden  dalam  kelompok  ini,  alasan  berikut  secara  positif membuat  mereka  tidak  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan psikis pada anak, yaitu: karena aturan hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada  anak  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai  (agama/keyakinan/budaya/hal  lainnya) yang  responden  yakini,  karena  responden  khawatir  akan  berpengaruh  negatif pada hubungan responden dengan anak, karena responden setuju dengan tujuan dari  aturan  hukum  yang  melarang  kekerasan  terhadap  anak  yaitu:  melindungi anak, dan karena menurut responden aturan yang melarang perbuatan kekerasan pada anak yang memuat ancaman sanksi penjara dan denda tersebut dibutuhkan dalam  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak.  Beberapa  alasan  tersebut sesungguhnya  termasuk  dalam  faktor  yang  membuat  orang  mematuhi  hukum menurut Soerjono Soekanto, yang Penulis telah terjemahkan menjadi pertanyaan dalam  kuesioner  (lihat  Tabel  1).  Dan  apabila  alasan-alasan  itu  dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki semua responden tentang larangan perbuatan yang  mengakibakan  penderitaan  psikis  pada  anak,  maka  sangat  kuat kemungkinannya bahwa responden, yang tidak mengetahui akan adanya ancaman sanksi,  mematuhi  aturan  Pasal  76C  tersebut  karena  faktor-faktor  di  atas.  Atau dengan  kata  lain  sangatlah  besar  kemungkinannya  bahwa  responden  yang mengetahui  larangan  perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis  pada anak,  namun  tidak  mengetahui  ancaman  sanksi  pidananya,  menjadi  mematuhi larangan  tersebut  karena  faktor-faktor  yang  disebutkan  pada  paragraf  ini. Berfungsinya faktor-faktor tersebut nampaknya berlaku juga bagi responden yang mengetahui  keberadaan  ancaman  sanksi  pidananya.  Mengingat,  tidak  ada responden  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  akan  sanksi  pidana  sebagai satu-satunya  alasan  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  itu.  Sehingga  baik responden  mengetahui  atau  tidak  mengetahui  ancaman  sanksi  pidana,  faktor- faktor di atas sangat mungkin menjadi faktor mereka mematuhi pasal 76C.
Selanjutnya,  alasan  berikut  dinyatakan  oleh  sebagian  besar  responden dalam  kelompok  ini  sebagai  alasan  mereka  tidak  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  penderitaan  psikis,  yaitu:  karena  responden  khawatir  akan berpengaruh negatif pada hubungan responden dengan pasangan, karena aturan hukum  yang  melarang  perbuatan  kekerasan  pada  anak  tersebut  sesuai  dengan kebiasaan  dan  perilaku  dalam  keluarga  besar  responden,  karena  aturan  hukum yang melarang perbuatan kekerasan pada anak tersebut sesuai dengan perlakuan dan  kebiasaan  yang  responden  alami  sejak  kecil.  Alasan-  alasan  di  atas  juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, yaitu termasuk faktor: “Sejak  kecil  manusia  telah  dididik  agar  mematuhi  kaidah-kaidah  yang  berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka  kaidah-kaidah  sebenarnya  telah  ada  sewaktu  seseorang  dilahirkan,  dan semula  manusia  menerimanya  secara  tidak  sadar.  Melalui  proses  sosialisasi manusia  dididik  untuk  mengenal,  mengetahui,  serta  mematuhi  kaidah-kaidah tersebut”.
Dari pemaparan di atas terlihat bahwa faktor  “menghindari sanksi”  besar kemungkinan  telah  berpengaruh  bagi  responden  kelompok  ini  sehingga  mereka mematuhi  Pasal  76C,  dimana  hal  ini    sesungguhnya  sangat  berkaitan  dengan kesadaran hukum. Karena sesuai dengan pendapat Sudikno mengenai kesadaran hukum  bahwa  responden  dalam  kelompok  ini  telah  memiliki  kesadaran  tentang bagaimana  seyogyanya  perilaku  mereka  terhadap  orang  lain,  dalam  hal  ini anaknya.  Dalam  perpektif  kesadaran  hukum  responden  telah  memiliki  konsep tentang apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Bila mengacu pada konsep lain dari kesadaran hukum, keberadaan ancaman sanksi menjadi tidak begitu penting bagi kelompok ini.

## Tingkat Kepatuhan Hukum Responden
Dari data dan analisis pada bagian sebelumnya, kelompok responden yang tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis anak tentunya  lebih  mudah  untuk  dikategorikan  tingkat  kepatuhannya.  Berdasarkan karakteristik  tingkat  kepatuhan  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,
kelompok  responden  yang  berjumlah  14  orang  (dari  67  orang)  ini  memenuhi tingkat internalization karena  faktor  yang  bekerja  bagi  kepatuhan  hukum responden adalah yang berkaitan dengan nilai yang dianut responden.
Sedangkan untuk kelompok responden yang pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi anak, yang berjumlah 53 orang, tidak dapat secara tegas ditentukan tingkat kepatuhannya. Hal ini karena faktor-faktor kepatuhan  hukum  ternyata  tidak  berfungsi.  Walaupun  ada  kemungkinan bekerjanya  faktor  “menghindari  sanksi”  yang  membuat  tingkat  kepatuhan compliance menjadi  faktor  yang  paling    mendekati  tingkat  kepatuhan  kelompok ini.  Tentunya  dengan  catatan  yang  telah  Penulis  kemukakan  sebelumnya  bahwa rumusan  Pasal  76C  dan  Pasal  1  angka  16  mengakibatkan  masuknya  perbuatan (membentak) yang  dilakukan responden kelompok ini ke dalam perbuatan yang diancam  sanksi  pidana.  Padahal  secara  moral  belum  tentu  responden  layak dikenakan  sanksi  pidana,  mengingat  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  yang dianggap  biasa  menurut  indoktrinasi  dan  kebiasaan  lingkungan  responden,  dan ketidaktahuan responden akan ancaman sanksi pidananya.

## Penutup

## Kesimpulan
Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum responden pada ketentuan pidana tentang perbuatan mengakibatkan penderitaan psikis anak adalah sebagai berikut:
A. bagi  kelompok  responden  yang  pernah  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  penderitaan  psikis  anak  ditemukan  bahwa  faktor  yang berfungsi  adalah  faktor  upaya  responden  untuk  menghindari  sanksi pidana,  apabila  responden  mengetahui  keberadaan  ancaman  sanksi tersebut.  Sedangkan  faktor  yang  menurut  hasil  penelitian  tidak  berfungsi adalah  pengetahuan  tentang  larangan  perbuatan,  faktor  kemungkinan timbulnya  pengaruh  negatif  dalam  relasi  responden  dengan  anak,  dan faktor indoktrinasi, kebiasaan dan pengalaman dalam lingkungan keluarga besar responden.
B. bagi  kelompok  responden  yang  tidak  pernah  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  penderitaan  psikis  anak  ditemukan    bahwa  faktor  upaya menghindari  sanksi  tidak  berperan  bagi  sebagian  besar  responden kelompok  ini.  Sedangkan  faktor  yang  berperan  bagi  semua  responden dalam  kelompok  ini  adalah:  keyakinan  responden  terhadap  kegunaan kaidah/aturan,  upaya  responden  menjaga  relasi  dengan  anak;  identifikasi dengan kelompok, dan representasi values pribadi dari responden.
Tingkat  kepatuhan  hukum  responden  sangat  mendekati  tingkat internalization bagi  kelompok  yang  tidak  pernah  melakukan.  Sedangkan  bagi kelompok  yang  pernah  melakukan  tidak  dapat  dikategorikan  secara  tegas, walaupun kemungkinan yang paling mendekati adalah tingkat compliance .

## Saran
Dikarenakan  dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  faktor  “menghindari sanksi pidana” ternyata bukan merupakan faktor yang kuat ataupun dominan bagi kepatuhan  hukum  dari  kedua  kelompok  responden  (walaupun  bagi  kelompok yang pernah melakukan masih ada kemungkinan tersebut), terhadap aturan yang melarang  perbuatan  yang  mengakibatkan  penderitaan  psikis,  maka  perlu dipikirkan  kembali  apakah  memang  ancaman  sanksi  pidana  benar-benar diperlukan  bagi  perbuatan  tersebut.  Terlebih  lagi  apabila  perbuatannya  adalah seperti  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu membentak  anak.  Oleh  karena  itu  menurut  Penulis,  batasan  perbuatan  yang termasuk  dalam  lingkup  Pasal  76C  perlu  ditinjau  lagi.  Dalam  hal  ini  Penulis menyarankan  pembatasan  lingkupnya  menjadi  hanya  sebatas  perbuatan  fisik yang mengakibatkan penderitaan fisik dan juga penderitaan psikis.

## Daftar Pustaka
Buku: Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  ( Legal  Theory )  dan  Teori  Peradilan  ( Judicial Prudence )  termasuk  Interpretasi  Undang-undang  ( Legisprudence ),
Kencana, Jakarta, 2009.
Herlina, Bibliotherapy, Pustaka Cendekia Utama, Bandung, 2013.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004. Robert Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, Pt. Indeks, Jakarta, 2011. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Soerjono  Soekanto,  Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Sudikno  Mertokusumo,  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat,  Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta, 1981.
Wignjosoebroto,  Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya,  edisi pertama, ELSAM, Jakarta, 2002.

## Peraturan Perundangan-Undangan:

## UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Terhadap  UU  No.23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Jurnal:
Achir  Yani  S.  Hamid,  Aspek  Psikososial  Pada  Korban  Tindak  Kekerasan  Dalam Konteks Keperawatan Jiwa, Jurnal Keperawatan  Indonesia, Volume 8, No.
1,  2004.
Edwin  Manumpahi  dkk,  Kajian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, e-journal “ Acta Diurna ” Volume V. No.1, 2016 Ellya  Rosana,  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
Muhammad  Taufik  dkk  dalam  Yanti  Tombeng,  Kekerasan  Fisik  Terhadap  Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak, Lex Crimen Volume No. 2 April 2014.
Internet: https://nasional.tempo.co/read/765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di- indonesia-masih-tinggi, diakses pada April 2018. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbuatan, ditelusuri pada 29 Oktober 2018.
Lain-Lain:
Violence Prevention Initiative (2009) dalam Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia,  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.