## Reorientation of the Republic of Korea’s Foreign Policy towards the Democratic People’s Republic of Korea in
Reunification Efforts (2017-2019)
Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi (2017-2019)
Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, & Dadan Suryadipura Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Setelah adanya pemilihan presiden di Republik Korea pada tahun 2017, terdapat reorientasi yang ditunjukkan dalam kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik  Korea  dalam  konteks  upaya  reunifikasi.  Reorientasi  yang  dibentuk  oleh Moon Jae In menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan antar-Korea dan juga adanya  upaya  reunifikasi  yang  berbeda  dengan  pemerintahan  sebelumnya,  menandakan adanya  perkembangan  dinamis  di  Semenanjung  Korea.  Dengan  menggunakan  konsep orientasi  dari  K.J.  Holsti,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  bagaimana  bentuk reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam upaya reunifikasi tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan pengumpulan data dari wawancara dengan pakar- pakar hubungan antar-Korea, dokumen primer berupa kebijakan-kebijakan Republik Korea, dan studi kepustakaan. Hasil dari peneltian ini menemukan bahwa adanya kecenderungan Republik Korea untuk melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya ke dalam bentuk “non-alignment  diversification”  yang  kemudian  membentuk  dinamika  hubungan  kedua Korea kembali ke tahap rekonsiliasi dan kerja sama.
Kata-kata  kunci: Kebijakan luar negeri, Republik Korea, Republik Rakyat Demokratik Korea, Reorientasi, Reunifikasi.
After the president election in the Republic of Korea in 2017, there is reorientation in their foreign policy towards the Democratic People’s Republic of Korea in the context of reunification.  The  reorientation  made  by  Moon  Jae  In  shows  changes  in  inter-Korean relations  and  the  reunification  approach  which  are  different  from  previous  government, indicating a dynamic development in the Korean Peninsula. By using K.J. Holsti’s concept on reorientation, this study is aimed to describe how the reorientation is carried out and drive the renewal of foreign policy by the Republic of Korea towards the Democratic People’s Republic of Korea in the effort of reunification in 2017-2019. In this study, qualitative approach is used by data collection from interviews with inter-Korean relation specialists, primary documents on Republic of Korea’s government policies, and literature studies. The results of this research found that the Republic of Korea tend to do foreign policy reorientation into a “non-alignment diversification” form that also changed the relations between the two Koreas into reconciliation and cooperation.
Keywords: Foreign Policy, Republic of Korea, Democratic People’s Republic of Korea, Reorientation, Reunification.
Salah satu perubahan dalam struktur sistem internasional pasca perang dingin, khususnya  yang  terjadi  di  Asia  Timur  adalah  konflik  yang  berada  di  Semenanjung Korea.  Konflik  yang  terjadi  di  Semenanjung  Korea,  merupakan  sejarah  panjang yang berawal semenjak adanya pembagian wilayah di Semenanjung Korea melalui pembentukan paralel 38 pada tahun 1945 karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II (Pollack 2001). Pembagian wilayah di Semenanjung Korea pada tahun 1945 kemudian berkembang dan menjadikan wilayah Semenanjung Korea yang terdiri dari dua negara, yaitu Republik Korea di bagian selatan dan Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) di bagian utara. Pembentukan negara yang berawal dari adanya pembagian  secara  paksa,  membentuk  adanya  keinginan  reunifikasi  Korea  sebagai sebuah objektif yang ingin dicapai baik oleh Republik Korea maupun RRDK. Namun objektif  untuk  melakukan  reunifikasi,  tidak  didukung  oleh  adanya  perkembangan ideologi dan sistem politik domestik dari masing-masing negara yang berbeda dan memengaruhi perspektif reunifikasi keduanya (Martin 1992).
Pasca Republik Korea dan RRDK mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berbeda,  keduanya  memiliki  perspektif  reunifikasi  yang  berbeda.  RRDK  memiliki pandangan  bahwa  reunfikasi  dapat  dicapai  melalui  nasionalisme  Korea,  karena RRDK menganggap bahwa hadirnya Amerika Serikat dan Jepang sebagai aliansi dari Republik Korea merupakan sebuah bentuk penjajahan. Didasari akan pandangan ini, RRDK berupaya untuk melakukan nasionalisme di Republik Korea dengan melewati paralel 38 pada tahun 1950, yang kemudian menjadi titik awal Perang Korea terjadi (Robinson 2007). Perang Korea yang terjadi pada awal tahun 1950 kemudian berakhir pada tahun 1953, melalui pembentukan perjanjian gencatan senjata yang  kemudian membentuk zona demiliterisasi yang menjadi zona pertahanan dan bersinggungan dengan paralel 38. Dalam membentuk upaya perlu diwujudkannya ‘ The  By-Our- Nation-Itself- Ideal’ untuk kemerdekaan Republik Korea, RRDK mulai menerapkan strategi reunfikasi dengan dua cara yaitu, provokasi militer dan pengejaran strategi “united  front” dalam  menuju  reunifikasi  (Park  2014).  Sementara  berbeda  dengan RRDK,  Republik  Korea  memiliki  persepsi  bahwa  reunifikasi  harus  dicapai  dengan sifat  demokrasi.  Persepsi  reunifikasi  yang  dicapai  dengan  sifat  demokrasi  menjadi bagian dari kebijakan luar negerinya sebagaimana tertulis di dalam konstitusi negara semenjak tahun 1988 dengan diadopsinya Korean National Community Unification Formula (Park 2014).
Pada  tahun  2017,  ketika  Moon  Jae  In  resmi  menjadi  presiden  Republik  Korea, Moon mengeluarkan Berlin Initiative sebagai outline dari kebijakan Republik Korea terhadap  RRDK.  Kebijakan  luar  negeri  yang  dibentuk  oleh  Moon  Jae  In  terhadap RRDK, menunjukkan adanya reorientasi dari kebijakan sebelumnya. Reorientasi kebijakan Republik Korea tersebut membentuk adanya perubahan dalam dinamika hubungan Republik Korea dan RRDK. Hal tersebut salah satunya terlihat pada peristiwa inter-Korean summit yang terjadi pada 27 April 2018 (The Korean Times 2018). Peristiwa inter-Korean summit sendiri kemudian berkembang menjadi adanya perbaikan hubungan yang cukup dramatis bagi dinamika hubungan keduanya, setelah sebelumnya keduanya memiliki dinamika hubungan yang cukup dipenuhi oleh konfrotasi (Ki-Jung 2018).
Tulisan ini mengkaji bagaimana reorientasi kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap  RRDK  dalam  upaya  reunifikasi  pada  masa  pemerintahan  Moon  Jae  In, khususnya pada jangka waktu bulan Mei tahun 2017 hingga bulan Juni tahun 2019. Didasarkan pada penelitan kualitatif intepretatif, data-data penelitian dikumpulkan
melalui proses wawancara, document-based research, dan internet-based research (Lamont 2015). Wawancara dilakukan secara terpisah dengan dua pengkaji studi hubungan antar-Korea yakni Shawn Ho dari Rajaratnam School of Internasional Studies  dan  Marco  Milani  dari  Sheffield  University.  Adapun document-based research dan internet-based research dilakukan untuk mengkaji dokumen-dokumen kebijakan Republik Korea, serta studi kepustakaan atas buku, jurnal ilmiah, dan data lainnya. Dengan menggunakan konsep reorientasi dari K.J. Holsti, tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut bentuk reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam upaya reunifikasi tersebut.

## Dinamika Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap RRDK dalam Upaya Reunifikasi (1988-2017)
Kebijakan luar negeri sebuah aksi maupun strategi yang dilakukan sebuah negara terhadap entitas luar yang merupakan hasil dari pertimbangan kondisi internal dan eksternal. Dalam hal kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK, upaya reunifikasi  menjadi  sebuah  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Republik  Korea  ketika menjalin hubungan dengan RRDK. Namun dinamika hubungan yang salah satunya ditandai dengan pengembangan kekuatan militer RRDK terutama pengonstruksian senjata nuklir dan misil masih menjadi faktor utama yang menghalangi proses reunifikasi antara dua Korea (Pertiwi 2018; Trisni et al. 2018). Terlepas dari hal tersebut, upaya reunifikasi tetap dijalankan dengan mengadopsi Korean National Community Unification Formula , yang pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Roh Tae Woo (1988-1933) . Ia membentuk kebijakan Nordpolitik sebagai dasar kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap lingkungan eksternalnya, termasuk terhadap RRDK. Selain itu Roh Tae Woo juga mendorong masyarakat Republik Korea untuk mengubah pemikiran mengenai RRDK bukan sebagai sebuah lawan, namun sebagai sebuah patner yang memiliki potensi untuk membentuk common prosperity . Pada tahun 1993-1998, Republik Korea berada di bawah kepemimpinan Kim Young Sam. Dalam inagurasinya, Kim Young Sam mengumumkan bahwa pemerintah Republik Korea akan lebih aktif dalam melakukan kebijakan luar negeri terhadap RRDK, di mana pemerintah akan berusah untuk meningkatkan kerja sama di antara kedua Korea (Nam et al. 2018).
Salah satu kebijakan luar  negeri Republik Korea terhadap RRDK dalam upaya reunifikasi yang mengubah dinamika hubungan antar-Korea adalah sunshine policy yang dibentuk pada masa pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003). Sunshine policy memiliki tiga prinsip dasar. Pertama pemerintah Republik Korea tidak akan mentoleransi  segala  bentuk  provokasi  militer  yang  diinisiasi  oleh  RRDK,  dan  akan menjaga deterensi terhadap RRDK dengan memperkuat pertahanan militer Amerika Serikat-Republik Korea. Kemudian yang ke dua pemerintah Republik Korea secara jelas tidak memiliki intensitas untuk mengabsorsi RRDK. Terakhir, pemerintah Republik Korea akan secara aktif membangun kerja sama dan rekonsiliasi di antara Republik Korea dan RRDK (Yoo 2006). Sunshine Policy berbeda dengan dengan preferensi kebijakan luar negeri Republik Korea dengan RRDK sebelumnya, karena Sunshine Policy berusaha untuk menyadarkan masyarakat Republik Korea dalam memahami bahwa RRDK bukanlah musuh dari Republik Korea. Dalam hal reunifikasi, Kim Dae Jung  mengatakan  bahwa  kata  unifikasi  tidak  akan  digunakan  untuk  menjelaskan kebijakan Republik Korea terhadap RRDK, dan menggantikannya dengan istilah
Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)
constructive engagement policies dengan tujuan menghindari RRDK merasa terpicu akan intensi Republik Korea untuk melakukan absorsi terhadap negaranya (Levin & Han 2002).
Melalui Sunshine Policy, beberapa perkembangan dalam dinamika hubungan antar- Korea mengalami peningkatan. Salah satunya adalah pemerintah Republik Korea berusaha untuk membentuk pertemuan inter-Korean summit yang dilaksanakan pada 15 Juni 2000. Inter-Korean Summit tersebut kemudian menghasilkan joint declaration yang disepakati oleh kedua Korea (Chang-Seok 2016). Kemudian Sunshine Policy juga dijalankan oleh presiden selanjutnya yaitu Roh Mo Hyun (2003-2008) dan kemudian menghasilkan adanya peace declaration pada tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Kim Jong-Il dan Roh Moo-hyun dalam Inter-Korean Summit (Inhan 2017). Namun, kebijakan Roh Moo Hyun terhadap RRDK disebut sebagai The Policy of Peace and Prosperity yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perdamaian di semenanjung Korea dan menjadikan  wilayah Semenanjung Korea sebagai pusat ekonomi di wilayah Asia timur (Nam et al. 2018). Semenjak Lee Myung-Bak (2008-2013) menggantikan Roh Mon Hyun, Lee Myung Bak tidak meyakini bahwa dengan mengembangkan pola hubungan dengan RRDK pada Sunshine Policy dapat membentuk adanya perdamaian di semenanjung Korea atau bahkan sebuah reunifikasi (Onishi 2008).
Pada pemerintahan Park Geun Hye (2013-2017), kebijakan Trust-Politik sebagai dasar kebijakan Republik Korea terhadap RRDK dibentuk dalam konteks hubungan bilateral  dan  upaya  reunifikasi.  Kebijakan  Trust-Politik  yang  dijalankan  oleh  Park Geun  Hye  dalam  upaya  reunifikasi  berdasar  kepada  pembangunan  kepercayaan terhadap RRDK. Park Geun Hye juga meluncurkan Dresden Doctrine, di mana Park menekankan terhadap tiga bidang penting yaitu, kemanusiaan, co-prosperity , dan  intergasi.  Dalam  menjalankan  upaya  reunifikasi,  Park  membentuk  beberapa rencana  seperti,  mempertemukan  kembali  keluarga  yang  terpisah;  mengembalikan rasa kebangsaan; memperluas bantuan; dan membangun kepercayaan antara kedua negara dan kemudian keduanya akan memulai untuk membentuk program-program ekonomi  bersama  serta  investasi  terhadap  proyeak  pembangunan  infrastruktur sosial dalam bidang telekomunikasi dan transportasi (Tae-Gyu 2014). Pada masa ini, terdapat beberapa tindakan provokatif yang dibangun oleh RRDK terhadap Republik Korea. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 ketika RRDK melakukan percobaan senjata nuklir dan meluncurkan satelit. Atas percobaan senjata nuklir dan misil tersebut, selain membentuk kebijakan untuk menutup segala jenis aktivitas ekonomi di kawasan industri Kaesong, pemerintah Republik Korea juga menjatuhkan beberapa sanksi terhadap RRDK melalui resolusi sanksi yang dikeluarkan oleh PBB dalam menanggapi percobaan nuklir yang dilakukan RRDK (Berger 2016). Merespon tindakan provokatif RRDK, Republik Korea juga mengeluarkan kebijakan penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Bentuk kebijakan luar negeri pemerintah Republik Korea pada tahun 2016 membentuk dinamika hubungan kedua Korea jauh dari bentuk kerja sama dan rekonsiliasi.
Pada Mei 2017, Republik Korea menjalani pemilihan presiden sebagai dampak dari penururan Park Geun Hye akibat skandal korupsi. Pemenangnya adalah Moon Jae In yang berasal dari partai liberal sebagai partai oposisi saat itu (Kim & Park 2017). Setelah pemilihannya,  Moon  Jae  In  melakukan  reorientasi  terhadap  kebijakan  luar  negeri Republik Korea. Hal ini terlihat dalam kebijakan luar negeri Republik Korea pada tahun 2017-2018 terhadap RRDK dalam upaya reunifikasi. Moon Jae In membentuk kebijakan Republik Korea yang mengarah untuk fokus dalam membangun perdamaian
dan  menjadikan  reunifikasi  sebagai  sebuah  proses  panjang  yang  akan  datang  pada masa depan.

## Pendekatan Konseptual: Reorientasi Kebijakan Luar Negeri
Restrukturisasi dan reorientasi menurut Holsti menjelaskan mengenai pentingnya fenomena kebijakan luar negeri, sebagai sebuah bentuk perilaku politik yang telah lama diabaikan dalam teori hubungan internasional, dan hanya membahas kebijakan- kebijakan luar negeri negara dunia ketiga. Untuk banyak negara, hubungan luar negeri dengan aktor eksternal terjadi ketika beberapa kegiatan dan transaksi dari suatu  pemerintah dan masyarakat dari negara lain masuk ke dalam negaranya. Studi mengenai restrukturisasi menekankan terhadap jenis perilaku kebijakan luar negeri sebuah negara yang mencoba untuk melakukan perubahan, yang biasanya secara berkala, dengan mengubah pola hubungannya dengan aktor eksternal. Perubahan tersebut biassanya muncul pada pola kerja sama dan dari jenis kegiatan. Ketika intensitas telah diikuti oleh perubahan dari pola hubungan dan transaksi luar negeri secara total, maka negara tersebut dapat dikatakan telah sukses merestrukturisasi kebijakan luar negerinya (Holsti 2016).
Dalam  mengklasifikasikan  reorientasi  dan  restrukturisasi  kebijakan  luar  negeri, maka dapat dilihat melalui perubahan secara dasar dalam tingkat keterlibatan dalam lingkup eksternal, kebijakan-kebijakan terkait jenis dan sumber penetrasi eksternal, arah atau pola keterlibatan eksternal, dan komitmen diplomatis dan militer. Jenis- jenis tersebut tidak dapat menutupi segala bentuk dari kebijakan luar negeri. Maka dari itu, perlu adanya indikasi dalam arah kebijakan luar negeri yang ditunjukkan melalui aksi, transaksi dan komitmen suatu negara dalam melakukan reorientasi dan restrukturisasi (Holsti 2016).
Restrukturisasi dan reorientasi dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe karakterstik yang terdiri dari, isolasi, self-reliance , dependensi, dan non-alignment-diversification . Pertama, tipe isolasi memiliki karakteristik di mana sebuah negara memiliki tingkat keterlibatan eksternal yang rendah, dan menggunakkan kebijakan-kebijakan yang secara komprehensif bersifat eksklusif. Selanjutnya tipe self-reliance , yang dikarakteristikan sebagai tipe reorientasi dan restukturisasi di mana sebuah negara dalam  melakukan  perdagangan,  diplomasi,  serta  hubungan  budaya  terdiversifikasi, namun tingkat hubungan luar negeri secara umum rendah. Pola hubungan yang bersifat ketergantungan atau rentan cukup dihindari (Holsti 1983).
Tipe reorientasi dan restrukturisasi selanjutnya adalah dependensi, dijelaskan bahwa dalam bentuk dependensi sebuah negara mempunyai aksi dan hubungan dengan lingkup eksternal bersifat cukup tinggi, dan dikarakterisikan memiliki kecendurungan untuk berhubungan dengan negara atau kelompok yang serupa. Jenis restrukturisasi terakhir disebut sebagai non-alignmenet-diversification ¸yang dikarakterisikan sebagai jenis ketika sebuah negara memiliki hubungan dan aksi eksternal yang menyebar secara luas, namun hubungan tersebut tersebar dengan baik di antara banyak negara dan kelompok negara. Penetrasi eksternal seringkali di anggap penting, namun pemerintah berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain (Holsti 2016).
Reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri dapat terjadi, karena adanya
variabel-variabel yang mendukung terjadinya peristiwa tersebut. Holsti menjelaskan bahwa dalam reorientasi dan restrukturisasi terdapat independent variable, intervening variable, dan dependent variable. Dalam menjelaskan variabel-variabel tersebut, Holsti menyebutkan bahwa dalam beberapa penelitian ada beberapa variabel  yang  dapat  digunakan,  dan  untuk  beberapa  kondisi  juga  tidak  relevan untuk digunakan. Maka dari itu, seluruh variabel tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk beberapa kasus tertentu dalam menjelaskan reorientasi dan restrukturisasi. Reorientasi dapat terjadi ketika variabel-variabel independen memengaruhi variabel intervening maka  akan  membentuk  variabel  dependen  yang  terdiri  dari,  pelepasan akan kebijakan; tindakan restrukturisasi dalam lingkup eksternal; serta aksi terhadap penetrasi eksternal (Holsti 2016).
Non-Alignment Diversification: Bentuk Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi (2017-2019)
Reorientasi kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK dalam upaya reunifikasi  dapat  terlihat  melalui  pidato  pertama  yang  dilakukan  oleh  Moon  Jae In  ketika  inagurasi.  Di  dalam  pidatonya,  Moon  Jae  In  mengungkapkan  beberapa pernyataan yang menyiratkan bahwa Republik Korea akan melakukan pendekatan yang berbeda terhadap RRDK dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Melihat dinamika hubungan Republik Korea dengan RRDK pada masa pemerintahan sebelumnya, situasi di wilayah semenajung Korea dipenuhi oleh ketegangan akibat dari  uji  coba  nuklir  yang  dilakukan  RRDK.  Dalam  pidatonya,  Moon  menyatakan bahwa akan mengambil langkah untuk meredakan konflik di antara kedua Korea dan menyelesaikan permasalahan nuklir di wilayah Semenanjung Korea melalui berbagai pertemuan dan dialog untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea (Hun 2017).
Lebih  lanjut  pada  bulan  Juli  tahun  2017,  presiden  Moon  Jae  In  dalam  pidatonya pada Korber Foundation mengungkapkan arah kebijakan pemerintah Republik Korea terhadap RRDK pada masa pemerintahannya yang disebut sebagai Berlin Initiative . Disebutkan bahwa arah kebijakan Berlin Initiavie memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik  dan  struktur  pasca  perang  dingin  serta  membentuk  perdamaian  di  wilayah Semenanjung Korea. Moon Jae In mengungkapkan bahwa dalam pemerintahannya, tujuan yang akan dicapai adalah perdamaian. Selain itu dalam pidatonya, Moon Jae In menekankan bahwa pemerintah Republik Korea tidak mengharapkan jatuhnya rezim RRDK dan tidak akan melakukan segala upaya reunifikasi melalui penyerapan. Reunifikasi merupakan proses dimana kedua Korea akan menyadari koeksistensi dan kesejahteraan bersama serta memulihkan komunitas nasional. Ketika perdamaian dibangun,  maka  reunifikasi  akan  terwujud  secara  alami  suatu  hari  nanti  melalui perjanjian dan kesepakatan di antara kedua Korea. Sementara fokus dari pemerintahan Republik Korea saat ini adalah mencapai perdamaian (Bae 2017).
Presiden  Moon  menunjukkan  adanya  reorientasi  terhadap  kebijakan  luar negeri Republik Korea terhadap RRDK, dengan menjalankan pendekatan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Republik Korea dibawah kepemimpinan  Moon  Jae  In  mengadopsi  Korean  National  Community  Unification Formula sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK
dalam  upaya  reunifiaksi  yang  tercantum  dalam  kebijakan  Berlin  Initiative.  Dalam kebijakan  Berlin  Initiative , Moon  Jae  In  mengungkapkan  tiga  tujuan  utama  dalam melaksanakan  kebijakan  terhadap  RRDK  dalam  upaya  reunifikasi  yaitu  (Ministry of  Unification  2017).  (1)  Republik  Korea  akan  menyelesaikan  permasalahan  nuklir di Semenanjung Korea secara damai serta membangun rezim perdamaian secara permanen di Semananjung Korea dan mengakhiri gencatan senjata. (2) Republik Korea akan mengemabangkan perjanjian antar-Korea yang sudah ada sebelumnya dan menyelesaikan persilisihan interl mengenai reunifikasi dengan pemerintah RRDK melalui pembentukan konsensus nasional. (3) Republik Korea akan membangun komunitas ekonomi dengan tujuan akan membentuk perdamaian dan kesejahteraan di Semenanjung Korea dengan membentuk three economic belts yang menghubungkan Republik Korea dan RRDK serta negara-negara lainnya.
Sesuai dengan penjelasan Holsti mengenai reorientasi, bahwa terdapat intensitas dari pembentuk-kebijakan untuk merestruktirasi hubungan luar negeri negaranya dengan negara lain yang dapat dilihat melalui pidato-pidato, komitmen, serta beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana reorientasi yang dilakukan oleh Republik Korea terhadap  RRDK meruju kepada penjelasan Holsti, yang menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan melakukan reorientasi apabila terjadi perubahan dalam empat hal yaitu, (1) perubahan dalam tingkat keterlibatan eksternal, (2) kebijakan terkait jenis dan sumber penetrasi eksternal, (3) arah atau pola keterlibatan eksternal, dan (4)  komitmen diplomatis dan militer. Adapun dalam kasus reorientasi kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK yang terjadi pada tahun 2017-2019 dalam upaya reunifikasi, reorientasi terlihat dalam beberapa perubahan yang terjadi dalam arah atau pola keterlibatan eksternal; kebijakan terkait jenis dan sumber penetrasi, serta komitmen diplomatis dan militer.

## Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea Tahun 2017-2019

## Reorientasi terhadap Jenis dan Sumber Penetrasi Eksternal
Sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi dengan RRDK yang merupakan proses mencapai reunifikasi, Republik Korea pada tahun 2017-2018 juga mengubah kebijakan luar negerinya terkait penetrasi eksternal. Pada permasalahan ini, penetrasi eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri Republik Korea adalah Amerika Serikat. Republik Korea memahami bahwa Amerika Serikat merupakan aliansi terbesarnya dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Republik Korea. Dalam upaya membangun perdamaian di Semenanjung Korea, pemerintah Republik Korea juga mengkonsiderasi peran Amerika Serikat yang cukup besar dan dapat memengaruhi terciptanya perdamaian tersebut. Pada akhir tahun 2017 dalam rangka  menyambut  Olimpiade  Pyeonchang  pada  tahun  2018,  pemerintah  Republik Korea melakukan kebijakan terkait penundaan latihan militer dengan Amerika Serikat. Hal ini menjadi langkah awal Republik Korea dalam melakukan reorientasi terhadap penetrasi eksternalnya, karena ketika pada masa pemerintahan sebelumnya Republik Korea gencar untuk melakukan latihan gabungan sebagai salah satu bentuk pertahanan terhadap RRDK. Permintaan Republik Korea terhadap penundaan latihan diungkapkan  oleh  presiden  Moon  Jae  In  bahwa  pemerintah  Republik  Korea  telah
Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)
meminta Amerika Serikat untuk melakukan penundaan latihan gabungan, dengan tujuan  bahwa  pengurangan  provokasi  sebelum  dan  selama  olimpiade  berlangsung dapat menciptakan kesempatan bagi Republik Korea untuk melakukan pertemuan dengan RRDK maupun RRDK dengan Amerika Serikat.
Selain itu , pada tahun 2017, Moon Jae In kembali mengangkat isu pemindahan otoritas OPCON.  OPCON  adalah operation control dengan militer Amerika Serikat yang memiliki kontrol terhadap kekuatan militer Republik Korea dan berada pada tingkat operasional perang dalam struktur komando yang terintegrasi erat. Isu mengenai pemindahan  otortitas  OPCON  akhirnya  pada  November  tahun  2018,  Pemerintah Republik Korea dan Amerika Serikat menyetujui perjanjian untuk pemindahan otoritas  OPCON  ke  Republik  Korea  yang  akan  diselesaikan  sebelum  berakhirnya masa pemerintahan Moon Jae In pada tahun 2022. Sebelumnya, pemindahan otoritas OPCON telah ditunda oleh Park Geun Hye hingga tahun 2020, namun Moon Jae In mengungkapkan  bahwa  pemindahan  otoritas  OPCON  harus  segera  dilaksanakan. Moon  Jae  In  mengatakan  bahwa  dengan  memiliki  otroitas  OPCON  secara  penuh, maka RRDK akan merasa ebih takut dan angkatan bersenjata Republik Korea akan lebih dipercaya sehingga dengan meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan militer republik Korea akan lebih kuat dan Republik Korea akan menjadi security hub di wilayah Asia Timur (Rahm 2017). Pemindahan otoritas OPCON yang sepenuhnya akan diserahkan ke Republik Korea, memang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap bagaimana reorientasi kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK. Namun  dengan  melakukan  pemindahan  OPCON  membentuk  adanya  kesempatan bagi Republik Korea untuk melepas beberapa kebijakan terkait penetrasi eksternal dan menunjukkan adanya peran yang ingin dijalankan oleh Republik Korea yang lebih independen dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
Setelah pemerintah Republik Korea meminta penundaan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat, terdapat pula pendekatan lain. Salah satunya adalah bagaimana  Moon  Jae  In  mencoba  untuk  melakukan  pendekatan  terhadap  Amerika Serikat untuk dapat melakukan pertemuan dan dialog dengan RRDK. Hingga akhirnya pada tahun 2018, pemimpin RRDK dan presiden Amerika Serikat berhasil melakukan pertemuan dan dialog sebanyak dua kali, yang dilakukan di Singapura dan Vietnam (Hyun 2019). Kemudian pada tahun 2019, terjadi pertemuan yang melibatkan ketiga pemimpin negara Republik Korea, Amerika Serikat, dan RRDK bertemu di wilayah DMZ. Pertemuan di DMZ tersebut, menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya  presiden  Amerika  Serikat  melewati  batas  DMZ  dan  mengunjungi  wilayah RRDK (Turak, 2019).

## Reorientasi dalam Komitmen Diplomatik dan Militer
Berdasar kan tujuan pemerintah Republik Korea dalam membangun perdamaian sebagai  proses  dalam  reunifikasi,  pendekatan  yang  dilakukan  Republik  Korea terhadap RRDK pada awalnya terlihat ketika persiapan olimpiade musim dingin tahun 2018 yang diselenggarakan di Republik Korea. Pemerintah Republik Korea melalui kementerian reunifikasi mengungkapkan bahwa pihak Republik Korea berharap RRDK dapat  berpartisipasi  dalam  Olimpiade  Pyeongchang  dan  dapat  bekerja  sama  untuk menciptakan lingkungan yang aman di Semenanjung Korea (Ministry of Unification 2019). Setelah undangan secara terbuka yang diungkapkan oleh pemerintah Republik Korea terkait keikutsertaan RRDK untuk dapat terlibat dalam Olimpiade Pyeonchang
2018, pada bulan Januari tahun 2018, pemimpin RRDK Kim Jong Un merespon undangan yang diberikan oleh Republik Korea.
Menanggapi  respon  yang  diberikan  oleh  RRDK,  maka  Republik  Korea  melalui Kementerian  Reunifikasi  mengajukan  proposal  terhadap  RRDK  untuk  dapat melaksanakan pertemuan tingkat tinggi di Panmunjeom tekait dengan partisipasi RRDK dalam olimpiade Pyeonchang 2019. Hingga akhirnya Inter-Korean High Talk kembali diadakan setelah dua tahun lamanya keduanya tidak mengadakan Inter- Korean  High Talk (CGTN 2018). Inter-Korean High Talk kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan yang disetujui oleh kedua Korea. Hingga akhirnya keduanya membentuk tim hoki putri gabungan dan memutuskan untuk menggunakkan bendera kesatuan  ketika  pembukaan  Olimpiade  Pyeonchang.  Pasca  Olmpiade  Pyeonchang pada bulan Februari 2018, pemerintah Republik Korea memanfaatkan momentum ini untuk dapat melakukan pendekatan terhadap RRDK. Pada bulan Maret tahun 2018, perwakilan pemerintah Republik Korea mengumukan bahwa RRDK setuju untuk melakukan pertemuan dan dialog dengan Republik Korea. Hal ini menghasilkan pembentukan hotline baru di Panmunjeom yang dikhususkan untuk pertemuan kepala negara dari kedua negara tersebut. Kesepakatan untuk melakukan pertemuan dan dialog antar Korea akhirnya terwujud melalui Inter-Korean Summit pada bulan April tahun 2018 yang dilaksanakan di  Joint Security Area pada bagian wilayah Republik Korea. Peristiwa Inter-Korean Summit pada bulan April ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara, karena pada tahun 2018 Kim Jong Un menjadi pemimpin RRDK pertama yang melakukan kunjungan diplomatis ke Republik Korea. Pertemuan ini menghasilkan  Panmunjeom  Declaration  on  Peace,  Prosperity  and  Reunification  of the Korean Peninsula , yang menyatakan bahwa kedua pemimpin Korea menyetujui komitmen untuk mengakhiri permasalahan perang dingin dan konfrotasi, dengan membuka fase baru yang didukung oleh rekonsiliasi nasional, perdamaian dan kesejahteraam serta meningkatkan hubungan inter-Korea agar lebih aktif (Reuters 2018).
Melalui  deklarasi  Panmunjom,  terdapat  perubahan  komitmen  diplomatik  yang dibangun oleh Republik Korea bersama dengan RRDK. Dalam kesepakatan Panmunjom,  kedua  Korea  setuju  untuk  membentuk  Joint  Liaison  Office yang merupakan bentuk perwakilan formal dari kedua negara. Pemerintah Republik Korea  menganggap  bahwa  pembentukan  Joint  Liaison  Office merupakan langkah penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan di antara kedua Korea yang dapat memungkinkan adanya pembentukan misi diplomatik di masing-masing ibu kota kedua Korea (Sang-Hun 2018) . Merujuk kepada hasil dari deklarasi Panmunjom ini, salah satu poinnya menyatakan bahwa kedua Korea akan meningkatkan hubungannya melalui pembentukan high-level talks, termasuk dialog dan pertemuan dalam bidang militer. Pertemuan dalam bidang militer tersebut dihadiri oleh Jendral dari masing- masing Korea yang menjadi pertemuan yang kembali terjadi setelah sepuluh tahun sebelumnya mereka pernah bertemu. Pertemuan dan dialog dalam bidang militer ini merujuk kepada komitmen diplomatis dari kedua Korea untuk dapat menyelenggarakan pertemuan dan dialog sebagai upaya untuk membangun rekonsiliasi nasional.
Reoritentasi komitmen diplomatik juga kembali ditunjukkan oleh Republik Korea dengan membangun dan mempertahankan hubungan kedua Korea dalam situasi kerja sama dan rekonsiliasi. Kedua Korea juga bertemu kembali untuk Inter-Korean Summit yang ketiga pada bulan Oktober yang diadakan di Pyeongyang, RRDK. Pada pertemuan Inter-Korean Summit yang ketiga, Moon Jae In mengunjungi RRDK untuk
Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)
dapat melaksanakan pertemuan dengan Kim Jong Un. Inter-Korean Summit yang ketiga berhasil menghasilkan komitmen diplomatis dan militer bagi kedua Korea. Dalam inter-Korean summit yang ketiga, kedua pemimpin Korea kembali menegaskan prinsip independendesi dan determinasi dari masing-masing Korea, serta setuju untuk secara konsisten membentuk hubungan inter-Korea melalui rekonsiliasi dan kerja sama serta perdamaian. Dalam pertemuan Inter-Korean Summit yang ketiga juga berhasil menghasilkan Pyeongyang Declaration (The Korea Times 2018),
Pasca Inter-Korean Summit yang ketiga, dinamika hubungan di antara kedua Korea mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya terletak pada perubahan dalam komitmen militer yang tercipta melalui Pyeongyang Declaration. Sebelum terjadinya Inter-Korean Summit pada tahun 2018, terdapat masa kekosongan ketika kedua Korea tidak memiliki komitmen dalam bidang militer semenjak tahun 2007 hingga tahun 2017. Bahkan pada tahun 2008- 2017, kedua Korea dipenuhi oleh dinamika hubungan yang provokatif satu sama lain. Terbantuknya komitmen militer tersebut menjadi sebuah bentuk perubahan yang cukup  terlihat  dibandingkan  dengan  pemerintahan  sebelumnya.  Berdasar  deklarasi ini,  kedua  Korea  setuju  untuk  memberhentikan  provokasi  militer  dan  membangun wilayah DMZ sebagai wilayah perdamaian. Hal ini diawali melalui adanya kerja sama dari kedua militer Korea untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah tertanam di sekitar wilayah DMZ pada bulan Oktober pasca inter-Korean summit yang ketiga. Bahan peledak yang tertanam di wilayah DMZ merupakan dampak dari perang Korea. Para ahli berpendapat bahwa Republik Korea dan Amerika Serikat telah menanam bahan peledak kurang lebih 1,2 juta di sekitaran wilayah DMZ, sedangkan RRDK telah menanam bahan peledai sebanyak kurang lebih 1 juta buah (CBS AP, 2018). Selain itu, kedua Korea juga melakukan penarikan beberapa anggota militer di Joint Security Area (JSA) di Panmunjon. JSA merupakan daerah keamanan bersama di perbatasan Korea dimana kedua anggota militer Korea berhadapan secara langsung. Sejalan dengan kerja sama kedua Korea dalam menghilangkan bahan peledak, kedua Korea juga melakukan pelucutan senjata dua puluh dua pos yang berada di wilayah DMZ. Pemerintah Republik Korea sendiri mengatakan bahwa dengan adanya komitmen militer menjadi sebuah langkah penting untuk dapat mencapai adanya perdamaian dan peningkatan rekonsiliasi di antara kedua Korea (Tong-Hyung 2018) . Komitmen militer hasil dari deklarasi Pyeongyang berhasil mewujudkan adanya langkah-langkah non-agresi dari kedua Korea.

## Simpulan
Melalui bentuk-bentuk reorientasi kebijakan Republik Korea terhadap RRDK dalam upaya reunifikasi pada tahun 2017-2019 yang terlihat melalui, perubahan dasar dalam kebijakan terkait sumber penetrasi eksternal, pola atau arah keterlibatan eksternal, dan juga komitmen diplomatis dan militer, membentuk adanya kecendurungan Republik Korea mengalami perubahan terkait jenis reorientasi. Sebelumnya kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK cenderung dependent , di mana Republik Korea memiliki kencenderungan untuk bergantung terhadap negara mentor power- nya, yaitu Amerika Serikat. Hal ini terlihat pada masa kepemimpinan Park Geun Hye, Republik Korea menekenkan kerja sama dengan aliansinya, termasuk Amerika Serikat. Sedangkan peneliti melihat bahwa reorientasi kebijakan luar negeri pada tahun 2017- 2018 yang dibentuk oleh Moon Jae In, menghasilkan reorientasi kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK yang cenderung mengarah ke tipe non-alignmenet- diversefication. Hal ini terlihat, ketika Republik Korea berusaha untuk memiliki
hubungan dan aksi eksternal yang menyebar secara luas dan cenderung membentuk kebijakan yang bersifat lebih independen dari penetrasi eksternalnya.
Reorientasi kebijakan luar negeri yang cenderung bersifat non-alignment-diversification memberikan kesempatan bagi Republik Korea untuk membangun perdamaian yang merupakan  bagian  dari  upaya  reunifikasi  dengan  RRDK.  Berdasarkan  analisis  dan pembahasan, reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Republik Korea terhadap RRDK, berhasil menunjukkan adanya hubungan yang mengarah kepada tahapan reunifikasi sesuai dengan persepsi reunifikasi Republik Korea dalam Korean National  Community  Unification  Formula. Hal ini terlihat melalui adanya upaya dari Republik Korea untuk menjalin kerja sama dan pertukaran dengan RRDK dan membangun hubungan rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan denuklirisasi sebagai pra-kondisi untuk dapat menjalin hubungan dan kerja sama. Dinamika hubungan kedua Korea pada tahun 2017-2019 telah menunjukkan adanya hubungan yang merujuk kepada hubungan rekonsiliasi dan kerja sama. Walaupun reunifikasi bukan menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap RRDK di bawah kepemimpinan  Moo  Jae  In,  namun  dinamika  hubungan  kedua  korea  pada  tahun 2017-2019 telah mengembalikan dinamika hubungan antar Korea yang sebelumnya dipenuhi oleh konfrontasi satu sama lain.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Holsti, K., 1983. International Politics A Framework of Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
Holsti, K., 2016. Kalevi Holsti: A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order and Security Studies . Vancouver: Springer.
Lamont, C. 2015. Research Methods in International Relations . London: Sage Publications Ltd.
Levin,  N.  D.  &  Y.-S  Han,  2002. Sunshine  in  Korea  The South  Korean  Debate over Policies Toward North Korea. Santa Monica: RAND.
Nam, S.-W., et al., 2018. ROK’s Unification Policy to Overcome National Division . Singapore: Palgrave Macmillan.
Robinson,  M.  E,  2007. Korea’s  Twentieth-Century  Odyssey .  Honolulu:  University Hawaii Press.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Chung, C.-p., 2003. “Democratization in South Korea and Inter-Korean Relations”, Pacific Affairs, 76 (1): 9-35.
Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)
Hyun, C, 2019. “Aligning Autonomy and Alliance: Variation in South Korea’s Policy Towards North Korea and the Moon Jae-in Presidency”, Journal of Peace and War Studies, March, 65-89.
Inhan, K. , 2017. “No More Sunshine Policy Limits of Engagement of North Korea”, The Washington Quarterly, 40 (4): 165-181
Pertiwi, S. B., 2018. “Chinese Media and United States Rebalancaing Policy to Asia: The South China Sea Disputee and North Korea Nuclear Program”. Global Strategis, 12 (2): 1-20.
Pollack, J. 2001. “Koren Unification: Illusion or Aspiration”, The Brown Journal of World Affairs , 8 (1):  77-90.
Trisni, S., et al., 2018. “Pencapaian Kepentingan Korea Selatan melalui Diplomasi Publik Korean Wave”. Global Strategis, 12 (2): 131-142.

## Artikel Daring
Berger, A. 2016. “North Korea’s Military Partnerships under Threat?” [daring]. dalam http://38north.org/2016/06/aberger061716/ [diakses 20 Desember 2018].
Bae, H, 2017. “Full text of Moon’s speech at the Korber Foundation”, [daring]. dalam www.koreaherald.com/view.php?ud=20170707000032 [diakses 5 Mei 2019].
CBS, AP, 2018. “North and South Korea begin removing mines along DMZ”, [daring]. dalam https://www.cbsnews.com/news/north-korea-south-korea-removing- land-mines-dmz-panmunjom-arrow-head-hill/ [diakses 3 Mei 2019].
CGTN, 2018. “DPRK, ROK begin first high-level talks in two year”, [daring]. dalam https://news.cgtn.com/news/7a49544e77677a6333566d54/index.html [diakses 28 Februari 2019].
Hankyoreh, 2017. “Four principles from Moon-Xi summit are deeply significant”, [daring] dalam http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_editorial/823714.html [diakses 10 Mei 2019].
Hun, C, 2017. “South Korea’s New President, Moon Jae-In, Promises New Approach to North”, [daring]. dalam https://www.nytimes.com/2017/05/10/world/asia/ moon-jae-in-president-south-korea.html [diakses 13 Mei 2019].
Inter-Korean  Summit  Preparation  Committee,  2018.  “May  2018  Inter-Korean Summit”, [daring]. dalam http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/ National-Affairs?affairId=750 [diakses 13 Mei 2019].
Je-min, S, 2017. “President Moon Says No to Redeplymenet Nuclear Weapons and to the Development of Nuclear Program”, [daring]. dalam http://english.khan.co.kr/ khan_art_view.html?code=710100&artid=201709151529317&medid=enkh [diakses 14 Mei 2019].
Kim, C., & J. M. Park, 2017. “South Korea president winner Moon vows to unify bruised country”,  [daring].  dalam https://www.reuters.com/article/us-southkorea- election-idUSKBN18425S [diakses 14 Mei 2019]
The Strait Times, 2018. “Location of planned inter-Korean summit hints at changes in North
Korea  strategy,  say  experts”,  [daring].  dalam https://www. straitstimes.com/asia/east- asia/location-of-planned-inter-korean-summit- hints-at-changes-in-north-korea- strategy-say [diakses 8 November 2018].
Ministry  of  Unification,  2017.  “Moon  Jae-in’s  Policy  on  the  Korean  Peninsula”,
[daring]. dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policylssues/ koreanpeninsula/goals/ [diakses 8 Mei 2019].
Ministry  of  Unification,  2019.  “Major  events  in  Inter-Korean  Relations”,  [daring]. dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/importantEvents/ [diakses 15 Mei 2019].
Onishi, N, 2008. “South Korean President Pledges Prgamatis” [daring]. dalam https://www.nytimes.com/2008/02/26/world/asia/26korea.html [diakses 29 November 2018].
Padden,  B,  2016.  “North  Korea  Responds  to  THAAD  With  Missile  Test”,  [daring]. dalam https://www.voanews.com/a/north-korea-responds-to-thaad-with- missile-test/3424077.html [diakses 9 Juni 2019].
Rahm,  K,  2017.  “Moon  reaffirms  early  OPCON  transfer”,  [daring].  dalam https:// www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/09/205_237136.html [diakses  9 Juni 2019].
Reuters,  2018.  “Panmunjom  Declaration  for  Peace,  Prosperity  and  Unification  of the  Korean  Peninsula”,  [daring].  dalam https://uk.reuters.com/article/uk- northkorea-southkorea-summit-statemen/panmunjom-declaration-for-peace- prosperity-and-unification-of-the-korean-peninsula-idUKKBN1HY193  [diakses 9 Juni 2019].
Sang-Hun, C, 2018. “North and South Korea Open Full-Time Liaison Office at Border”,
[daring].  dalam https://www.nytimes.com/2018/09/14/world/asia/north- south-korea-liaison-office.html [diakses 15 Juni 2019].
Smith,  N,  2017.  “South  Korea  suspends  THAAD  missile  system”,  [daring].  dalam https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/07/south-korea-suspends-thaad- missile-system/ [diakses 15 Juni 2019].
Tae-Gyu, K. 2014. “Park’s ‘Dresden Doctrine’ faces tough test?”, [daring]. dalam http:// www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/09/180_1 54914.html [diakses 20 Desember 2018].
The Korea Herald, 2019. “Seoul approves $8 million donation to Pyongyang”, [daring]. dalam https://asianews.network/2019/06/06/seoul-approves-8-million-
donation-to-pyongyang/ [diakses 17 Juni 2019].
The  Korea  Times,  2018.  “Pyongyang  Declaration”,  [daring].  dalam https://www. koreatimes.co.kr/www/nation/2018/09/103_255848.html [diakses  15  Juni 2019].
Tong-Hyung, K, 2018. “2 Koreas complete the disarming of 22 guard posts”, [daring]. dalam https://www.militarytimes.com/flashpoints/2018/11/11/2-koreas- complete-the-disarming-of-22-guard-posts/ [diakses 7 Juni 2019].
Turak, N, 2019. “Trump becomes first sitting US president in history to cross border into  North  Korea”,  [daring].  dalam https://www.cnbc.com/2019/06/30/rtrs- 190630-trump-kim-quotes-dmz-eu.html [diakses 10 Juni 2019].
Yea-ji,  M.,  &  L.  Jihae,  2019.  “Unification  Ministry  to  send  50,000  tons  of  rice  aid to  NK  via  WFP”,  [daring].  dalam http://korea.net/NewsFocus/Society/ view?articleId=172051 [diakses 10 Juni 2019].

## Lain-Lain
Chang-Seok, Y., 2016. “Review of Previous ROK Government Policies for Reunification and Future Policy Options ini View of German Reunification” . Baltimore: US- Korea Institute (USKI), December 2016.
Ki-Jung, K, 2018. “South Korea wants to play as initiator, mediator, and facilitator for establishing peace on the peninsula”. Korea Foundation
Martin, B. G., 1992. “Korea After the Cold War: The Politics of Reunification. Backrgound Paper   No. 17.” Parliament of Commonwealth of Australia: Department of the Praliamentary   Library.
Park, Young Ho, 2014. “South and North Korea’s Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations”, in KRIS-Brookings Joint Conference on Security and Diplomatic Cooperation between ROK and US for the Unificiation of the Korean Peninsula, 21 January. KRIS Broookings Joint Conference. (1-21).
Yoo, H. Y., 2006. “The Sunshine Policy and the Inter-Korean Relations in the 21st Century”, Santiago: Institute of International Studies, University of Chile.