Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 4, No. 2, Hal: 141-160 • Desember 2019

## Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM
(Studi Kasus pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng)
Luh Gede Kusuma Dewi * , Luh Gede Jayanti Mekar Sari Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana 11, Singaraja, Bali, Indonesia *( kusumadewi5758@gmail.com)

## ABSTRAK
UMKM  merupakan  salah  satu  pilar  dalam  kemajuan  perekonomian  bangsa Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, setiap UMKM diharapkan menyusun laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  ini  digunakan  untuk  menganalisis kinerja  keuangan  dalam  rangka  membuat  keputusan financial serta mempertanggungjawabkan  manajemen  atas  penggunaan  sumber  daya  dalam usaha  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pengetahuan  dan  kesiapan  pelaku  usaha  menengah  di  Kabupaten  Buleleng dalam  mengimplementasikan  dan  menyusun  laporan  keuangan  yang berkualitas  berbasis  SAK  EMKM.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dengan  menyebarkan  kuesioner  ke  77  sampel  yang  didapat  dari  189 populasi  pelaku  usaha  menengah  yang  dihitung  menggunakan  rumus  Slovin. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  sudah  hampir  seluruh  pelaku  usaha  menengah mengetahui  tentang  dasar  akuntansi  serta  aturan  mengenai  SAK  EMKM sehingga  telah  siap  dan  mampu  dalam  menyusun  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pemerintah agar memberikan sosialiasi secara berkesinambungan tentang SAK EMKM kepada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Kata kunci: Laporan Keuangan; UMKM; Usaha Menengah; SAK EMKM

## ABSTRACT
MSMEs  are  one  of  the  pillars  of  the  Indonesian  economic  growth.  In  running  its business,  each  MSMEs  is  expected  to  prepare  financial  reports.  This  financial report  is  used  to  analyze  financial  performance  to  make  decisions  and  hold management  accountable  for  using  business  resources.  This  study  aims  to determine  how  the  knowledge  and  readiness  of medium-sized  businesses  in  the Buleleng  Regency  in  implementing  and  preparing  quality  financial  reports  based on  Financial  Accounting  Standard  for  MSMEs.  Data  collection  method  by distributing  questionnaires  to  77  samples from  189  populations  of  medium-sized businesses that calculated using the Slovin formula. The research method used is a  descriptive  qualitative  method.  The  analysis  shows  that  almost  all  medium business knows about the underlying accounting and rules regarding SAK EMKM so that they are ready and able to prepare quality financial reports. This research is  expected  to  be  able  to  contribute  to  the  government  to  provide  ongoing socialization of SAK EMKM for MSMEs in the Buleleng Regency.
Keywords: Financial Statements ; MSMEs; Medium Enterprises; SAK EMKM

## PENDAHULUAN
Selama  ini  Indonesia  terkenal sebagai  negara  yang  konsumtif. Banyak perusahaan-perusahaan besar  yang  menargetkan  Indonesia sebagai  pangsa  pasarnya.  Sebut  saja Apple,  Samsung,  Xiaomi  perusahaan raksasa  di  bidang  telekomunikasi yang  menyasar  Indonesia  sebagai pangsa  pasar  mereka.  Wardhani (2006)  menyebutkan  bahwa  pada tahun 2020 Indonesia sebagai negara berkembang  akan  memasuki  pasar bebas  APEC  bersama  21  negara lainnya  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Hal ini  merupakan  tantangan  besar  bagi perekonomian Indonesia.
Meningkatkan komoditi
Indonesia  merupakan  salah  satu solusi dalam menghadapi pasar bebas yang  ada  di  depan  mata.  Langkah awalnya adalah dengan membangkitkan perekonomian
bangsa dari sektor yang paling dasar, yaitu  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM).
Afifah  dan  Setiawan  (2012) menjelaskan  bahwa  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  merupakan kegiatan  usaha  yang  berskala  kecil yang  dapat  dikelola  oleh  sekumpulan orang maupun kelompok yang bertujuan  memperoleh  keuntungan. Kabupaten Buleleng
merupakan sebuah  kabupaten  yang  terletak  di bagian  utara  pulau  Bali,  merupakan
sebuah  wilayah  dekat  pesisir  yang pada  zaman  dahulu  terkenal  dengan kegiatan  perdagangannya.  Hingga saat  ini  pergerakan  ekonomi  kota kecil ini masih aktif walau perkembangannya tidak dapat disamakan  dengan  Kota  Denpasar. Data  dari  Diskop  UMKM  Kabupaten Buleleng (diakses 11 September 2019) mencatat jumlah UMKM di
Kabupaten  Buleleng  tahun  2017, berdasarkan  klasifikasi  usahanya, sebagai berikut: Usaha Mikro tercatat 1.871  unit  usaha  formal,  dan  22.679 unit  usaha  non  formal.  Usaha  Kecil tercatat  468  unit  usaha  formal,  dan 7.679  unit  usaha  non  formal.  Usaha Menengah  tercatat  189  unit  usaha formal, dan 4 unit usaha non formal. Usaha  Besar  tercatat  17  unit  usaha formal.  Jumlah  total  UMKM  di Kabupaten  Buleleng  tahun  2017 sebanyak 32.907 UMKM.
Membahas mengenai unit usaha,  tidak  terlepas  dengan  catatan akhir  kegiatan  operasionalnya,  yaitu laporan  keuangan.  Setiap  UMKM diharapkan menyusun laporan keuangan.  Laporan  keuangan  ini digunakan untuk menganalisis
kinerja  keuangan  dalam  rangka membuat  keputusan financial serta mempertanggungjawabkan manaje- men  atas  penggunaan  sumber  daya dalam  usaha  tersebut.  Menurut  PP No.
17 Tahun 2013 tentang

## Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor
20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah    menetapkan bahwa  dalam  rangka  pembinaan  dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud  dalam  pasal  48,  pemegang Izin Usaha wajib menjalankan usahanya  sesuai  dengan  izin  usaha, mematuhi  ketentuan  yang  tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan  kegiatan  usaha  dan melakukan  kegiatan  usaha  dalam jangka  waktu  tertentu  setelah  izin usaha diterbitkan. Pembukuan kegiatan  usaha  yang dimaksud
adalah penyusunan
laporan keuangan  yang  dipisahkan  antara harta  usaha  dan  bukan  usaha.
Namun, kenyataanya secara umum di
Indonesia  masih  banyak  pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena
itu, untuk mengatasi masalah tersebut DSAK IAI telah mengesahkan SAK  EMKM  dan  belaku  efektif  pada tanggal 1 Januari 2018.
Penerbitan  SAK  EMKM  ini dharapkan  dapat  menjadi  salah  satu pendorong  literasi  keuangan  bagi pelaku UMKM sehingga dapat memperoleh akses pendanaan melalui perbankan, ataupun
dapat melaporkan  dan  membayar  pajak sesuai  dengan  kewajibannya.  Namun dalam  praktiknya,  belum  semua
UMKM  di  Indonesia  sadar  dan  mau menerapkan  SAK  EMKM  ini  dalam laporan keuangannya. Berbagai kendala dapat diungkap dalam penelitian-penelitian
sebelumnya yang  terkait  dengan  SAK  EMKM  bagi UMKM.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Amani  (2018)  menunjukkan  bahwa UMKM  UD  Dua  Putri  Solehah  yang berlokasi di Probolinggo belum menyusun  laporan  keuangan  sesuai standar  SAK  EMKM  yang  telah ditetapkan mulai 1 Januari 2018. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  dari Putra (2018) yang menunjukkan hasil penelitian  bahwa  80,4%  mayoritas UMKM  di  Tangerang  Selatan  belum melakukan  penerapan  SAK  EMKM pada  laporan  keuangannya  yang dikarenakan adanya beberapa kendala  yang  dihadapi  pengelola UMKM  dalam  pencatatan  laporan keuangan.
Sholikin  and  Setiawan  (2018) dalam  penelitiannya  menunjukkan bahwa  faktor  yang  menjadi  kendala kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan  SAK  EMKM adalah  kesadaran  akan  pentingnya laporan keuangan belum dimiliki oleh pelaku UMKM, tidak adanya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM  serta  pengetahuan  tentang SAK  EMKM  yang  dimiliki  masih minim.  Sedangkan  Salmiah  et  al.
(2018) dalam penelitiannya menunjukkan  bahwa  pemahaman
pelaku  UMKM  terhadap  SAK  EMKM setelah dilakukan survey pada pelaku
UMKM di Kota Pekanbaru masih pada tingkat cukup.
Diskop UMKM Kabupaten Buleleng (diakses 11 September 2019) mencatat    terdapat  189  unit  usaha menengah  dengan  kekayaan  bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan  peluang  bagi  189 usaha  menengah  tersebut  untuk mendapatkan pemodalan dari perbankan, serta berkontribusi terhadap  pajak  daerah  oleh  karena itu seharusnya pelaku usaha menengah  melakukan  pencatatan yang  baik  sesuai  aturan  akuntansi yang ditetapkan. Untuk memaksimalkan  implementasi  SAK EMKM  ini  maka  perlu  adanya pengetahuan  dan  kesiapan  para pelaku usaha menengah di Kabupaten  Buleleng,  merujuk  dari faktor-faktor pengimplementasian SAK  EMKM,  sesuai  hasil  penelitian
dari Sholikin and Setiawan (2018).
Pengetahuan pelaku usaha menengah tentang SAK EMKM dilihat dari  kemampuan  pelaku  tersebut untuk memberikan informasi mengenai  unsur-unsur  dan  struktur laporan  keuangan  yang  berlaku sesuai SAK EMKM. Sedangkan
kesiapan  pelaku  usaha  menengah merupakan  keadaan  dimana  pelaku usaha telah mampu mengimplementasikan sebuah standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya dengan pengetahuan  yang  dimilikinya.  Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian untuk menganalisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan  Keuangan  Berbasis  Standar Akuntansi  Keuangan  EMKM  (Studi Kasus  pada  Usaha  Menengah  di Kabupaten Buleleng). Penelitian mengenai standar akuntansi
keuangan  EMKM  terkait  pelaku usaha  menengah  yang  berfokus  pada Kabupaten  Buleleng  masih  jarang ditemukan.  Oleh  karena  itu  penulis tertarik mengangkat tema ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:
a) Bagaimana  pengetahuan  pelaku
Usaha  Menengah  di  Kabupaten
Buleleng dalam menyusun laporan  keuangan  berbasis  SAK EMKM? b) Bagaimana kesiapan pelaku Usaha  Menengah  di  Kabupaten Buleleng dalam menyusun
laporan  keuangan  berbasis  SAK EMKM?
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengetahuan  para  pelaku  Usaha Menengah  di  Kabupeten  Buleleng terhadap
penyusunan laporan keuangan  berbasis  SAK  EMKM  serta untuk  mengetahui  kesiapan  pelaku usaha  menengah  tersebut  dalam mengimplementasikan SAK EMKM ke dalam laporan keuangan usahanya.
Alasan  memilih  jenis  usaha menengah  untuk  dijadikan  objek penelitian ini adalah usaha mengenah sudah  diharuskan  dan  diwajibkan untuk  menyusun  laporan  keuangan dan harus sesuai dengan SAK EMKM, sedangkan  jenis  usaha  mikro  dan kecil  tidak  diwajibkan,  namun  jika sanggup bisa untuk dilaksanakan.
Diharapkan kedepannya penelitian  ini  mampu  memberikan kontribusi  praktis  dan  teoritis  bagi para  peneliti,  mahasiswa  atau  pihak- pihak  lain  yang  memerlukan  refrensi dalam  menilai  tingkat  pengetahuan dan kesiapan pelaku usaha menengah  dalam  menyusun  SAK EMKM.

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Definisi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah
Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan
Menengah  Pasal  1  tentang  UMKM disebutkan sebagai berikut:
Usaha  mikro  adalah  usaha produktif milik orang dan/atau badan yang  memenuhi  kriteria  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang.  Usaha Mikro  memiliki  kekayaan  bersih  Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penghasilan  usaha  yang  tidak  lebih dari Rp. 30.000.000 dalam setahun. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan  atau  badan  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  perusahaan  dan  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  usaha  menengah  atau besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha kecil.  Usaha  kecil  memiliki  kekayaan bersih  lebih  dari  Rp.  50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha,  serta  penghasilan usaha  yang  tidak  lebih  dari  Rp. 30.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000 dalam setahun.
Usaha  menengah  adalah  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan  atau  badan  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  perushaan  yang  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dari usaha kecil atau usaha
besar sesuai kriteria
usaha menengah.  Kriteria  usaha  menengah adalah  memiliki  kekayaan  bersih lebih  dari  Rp.  500.000.000  sampai Rp.  10.000.000.000  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha berdiri,  dan  berpenghasilan  Rp.
2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000 tiap tahunnya.

## Definisi Pengetahuan
Menurut Kamus Webster, Pengetahuan  merupakan  informasi yang  ditemui  dan  diperoleh  oleh manusia  melalui  pengamatan  akal untuk  mengenali  suatu  benda  atau kejadian yang belum pernah dirasakan  sebelumnya.  Seringkali pengetahuan dijadikan sebagai acuan untuk  menilai  tingkat  kecerdasan seseorang.  Dalam  KBBI  dijelaskan bahwa  pengetahuan  adalah  segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang berkenaan dengan mata pelajaran.  Berdasarkan  pemaparan tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa pengetauan adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan  makna  dari  sesuatu yang  didapatkan  atau  yang  sedang
menjadi pembahasan diskusi.
SAK EMKM adalah suatu standar  akuntansi  yang  digunakan bagi entitas mikro, kecil dan menengah  yang  menerbitkan  laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  bagi
pengguna  eksternal.  Maka  dalam penelitian  ini,  pengetahuan  SAK EMKM merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi  dan  mengikhtisarkan penyajian
unsur-unsur laporan keuangan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM.

## Definisi Kesiapan
Kesuksesan penerapan teknologi baru  di  dalam  sebuah  organisasi sangat ditentukan oleh faktor kesiapan brainware atau
penggunanya,  Sheu  dan  Kim  dalam Qadrya  (2017)    baik  secara  lingkup internal  maupun  eksternal.  Kesiapan ( readiness ) menurut Business Dictionary diartikan sebagai penyataan siap dari seseorang, sistem atau organisasi untuk memenuhi dan melaksanakan  sebuah  kegiatan  yang terencana.  Kesiapan  ini  berdasarkan pada ketelitian perencanaan, kemampuan  sumber  daya  manusia, serta dukungan dari sistem. Menurut Mulyasa dalam Sholikin dan Setiawan (2018),  kesiapan  juga  berarti  suatu kemampuan  untuk  melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi.
Dalam  hal  ini  berarti  kesiapan merupakan  suatu  kemampuan  yang dimiliki  seseorang  untuk  melakukan sesuatu sesuai dengan situasi kondisi yang  ada.  Kondisi  yang  dimiliki
seseorang
sangat berpengaruh terhadap adanya kesiapan dan respon
yang  akan  diberikan  oleh  seseorang tersebut.  Menurut  Slameto  dalam
Trisomantagani et al. (2018) menyatakan: “Kesiapan adalah keseluruhan  kondisi  yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian  kondisi  pada suatu saat akan berpengaruh pada  kecenderungan  untuk memberi respon”.
Dari  beberapa  teori  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  kesiapan adalah  suatu  kondisi  yang  dimiliki baik  oleh  perorangan  maupun  suatu badan atas suatu situasi yang sedang terjadi.  Kesiapan  dalam  penelitian  ini adalah  keadaan  seseorang  yang membuatnya siap untuk mengimplementasikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Tingkat kesiapan
dalam penelitian  ini  akan  dinilai  dari persepsi  dan  faktor  pendukung mengenai  SAK  EMKM.  Persepsi mengenai SAK EMKM yang dimaksud yaitu  persepsi  tentang  pentingnya
Standar Akuntansi, pencatatan transaksi, menyimpan bukti transaksi,  kontrol  terhadap  jalannya usaha,  pemisahan  antara  keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi,  membutuhkan  seseorang yang  ahli  dalam  akuntansi,  serta
akan melakukan pencatatan berdasarkan SAK EMKM.

## Tingkatan kesiapan
Menurut Madanmohan Rao
dalam  Oktavianti  (2015),  terdapat lima tingkatan kesiapan diri. Yaitu not ready,  preliminary,  ready,  receptive, dan optimal”. Level kesiapan pengelola usaha menengah dalam mengimplementasikan laporan keuangan  berbasis  SAK  EMKM  pada penelitian  ini  dapat  dikategorikan sebagai berikut:
a) Not  Ready, dengan  karakteristik belum adanya pemahaman mengenai laporan keuangan berbasis  SAK  EMKM,  belum adanya  pemahaman  mengenai visi misi dari SAK EMKM. Dalam penelitian ini contohnya, pengelola usaha menengah
belum  menyadari  pentingnya suatu  standar  akuntansi  seperti SAK EMKM.
b) Preliminary, dengan karakteristik sudah mengenal pentingnya laporan  keuangan  berbasis  SAK EMKM,  proses  dalam  organisasi sudah menggambarkan kegiatan akuntansi  berbasis  SAK  EMKM, dan  sudah  terdapat  individu yang menggalakkan laporan keuangan  berbasis  SAK  EMKM. Contohnya  dalam  penelitian  ini yaitu pengelola usaha menengah
sudah mencatat setiap transaksi yang terjadi pada usaha tersebut, menyimpan setiap bukti transaksi, melakukan
pemisahan  antara  keuangan perusahaan  dengan  keuangan pribadi.
c) Ready, dengan karakteristik individu dalam organisasi sudah mempraktikkan  aktivitas  yang efektif untuk mendukung laporan  keuangan  berbasis  SAK EMKM, kegiatan akuntansi termasuk membuat laporan keuangan  berbasis  SAK  EMKM sudah dilaksanakan setiap waktu di setiap kegiatan
pekerjaan,  serta  sudah  ada sistem  dokumentasi.  Contohnya dalam penelitian ini yaitu semua transaksi  yang  terjadi  dalam usaha menengah telah didukung dengan  sistem  komputer,  telah menggunakan software akuntansi  dan  sistem  informasi akuntansi.
d) Receptive, dengan  karakteristik laporan  keuangan  berbasis  SAK
EMKM  sudah  berjalan  efektif dan  efisien.  Contohnya  dalam penelitian ini yaitu sudah adanya  seseorang  yang  ahli dalam akuntansi untuk membantu dalam membuat laporan  keuangan  sesuai  SAK EMKM. e) Optimal, organisasi telah memiliki  kemampuan  untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap persyaratan yang ditentukam  dalam  SAK  EMKM. Contohnya  dalam  penelitian  ini yaitu pengelola usaha menengah telah mengikuti standar akuntansi terkhusus SAK EMKM dalam  melakukan  pencatatan akuntansi.
Standar Akuntansi Keuangan

## Entitas  Mikro, Kecil  dan  Menengah (SAK EMKM)
IAI  telah  menerbitkan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (SAK  EMKM)
disahkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. SAK EMKM berlaku secara efektif  untuk  penyusunan  laporan keuangan  yang  dimulai  tanggal  1 Januari  2018.  Berdasarkan  ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (SAK  EMKM)  maka  standar  ini dimaksud untuk:
a) Standar  Akuntansi  Keuangan
Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan  untuk  digunakan oleh  entitas  mikro,  kecil,  dan menengah.
b) Standar  Akuntansi  Keuangan
Entitas Mikro, Kecil, dan
Menengah (SAK EMKM) digunakan  untuk  entitas  yang tidak  memenuhi  definisi  dan kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun  laporan  keuangan beradasarkan SAK EMKM. Tujuan laporan keuangan secara umum  menurut  Irham    (2012) diantaranya untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan  tentang  kondisi  suatu perusahaan  dari  sudut  angka-angka dalam  satuan  moneter,  menyediakan informasi  yang  bermanfaat  bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis  oleh  investor  yang  ada  dan yang profesional, kreditur,
manajemen, pemerintah,
dan pengguna lainnya. Menyediakan informasi  yang  menyangkut  posisi keuangan,  kinerja  serta  perubahan posisi  keuangan  suatu  perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalan pengambilan keputusan ekonomi. Memberikan
informasi  tentang  posisi  keuangan, kinerja  perubahan  ekuitas,  arus  kas dan informasi lainnya. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah  untuk  menyediakan  informasi posisi  keuangan  dan  kinerja  suatu entitas
yang bermanfaat bagi
sejumlah  besar  pengguna  dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun  yang  tidak  dalam  posisi dapat  meminta  laporan  keuangan khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi  penyedia  sumber  daya  bagi entitas,  seperti  kreditor  maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya,  laporan  keuangan  juga menunjukkan  pertanggung  jawaban manajemen  atas  sumber  daya  yang dipercayakan kepadanya.
Laporan keuangan entitas disusun  menggunakan  asumsi  dasar akrual  yaitu  aset,  hutang,  ekuitas, penghasilan,  dan  beban  diakui  atau dicatat  pada  waktu  terjadinya  atau pada tanggal perolehan dan kelangsungan usaha merupakan kemampuan  melanjutkan  usaha  di masa  depan,  sebagaimana  yang digunakan  oleh  entitas  selain  entitas mikro,  kecil,  maupun  menengah, serta  menggunakan  konsep  entitas bisnis  adalah  entitas  bisnis  harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik  bisnis  tersebut  maupun dengan  entitas  lainnya.  Laporan keuangan  entitas  terdiri  dari  laporan posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika UMKM dalam mencatat laporan keuangan
menggunakan  dasar  akrual  maka
UMKM  tersebut  relatif  siap  dalam rangka  implementasi  SAK  EMKM.
Sebaliknya, jika UMKM belum mencatat sama sekali laporan keuangan  atau  sudah  mencatat laporan keuangan menggunakan basis kas maka UMKM tersebut relatif belum  siap  dalam  implementasi  SAK EMKM, karena SAK EMKM menggunakan  asumsi  dasar  akrual yang membuat UMKM perlu
menyesuaikan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2017) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan  atau  menganalisis suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak digunakan untuk
membuat kesimpulan  yang  lebih  luas. Dalam penelitian  ini,  metode  ini  dilakukan dengan  cara  menganalisis  data  yang telah  diperoleh  kemudian  dikaji kembali dengan menjelaskan seberapa  tahu  dan  siapkah  pelaku usaha  menengah  dalam  menyusun laporan  keuangan  yang  berkualitas (sesuai SAK EMKM). Metode pengumpulan  data  yang  digunakan adalah dengan menggunakan instrumen  yang  berbentuk  kuesioner
yang  akan  disebarkan  ke  responden.
Skala yang
digunakan dalam
penyusunan  kuesioner  adalah  skala likert .  Tempat  penelitian  ini  adalah
usaha menengah di Kabupaten Buleleng.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data primer yang didapat dari jawaban kuesioner responden. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh Usaha Menengah yang terdaftar  pada  Dinas  Koperasi  dan UMKM  di  Kabupaten  Buleleng  pada tahun  2017  yaitu  sebanyak  189 Usaha Menengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu random  sampling, dengan  hasil perhitungan  rumus  slovin  sejumlah 77 Usaha Menengah, yang dikategorikan berdasarkan
pendapatan  yang  diperoleh  dari usahanya.  Kuesioner  ini  disebar secara acak ke Usaha Menengah yang ada  di  Kabupaten  Buleleng,  hal  ini dilakukan  tanpa  memilah  apakah penyusun  laporan  keuangan  harus memiliki pendidikan terakhir tertentu,  ataupun  pengalaman  kerja tertentu.  Setelah  data  terkumpul maka dilakukan tabulasi dan analisis deskriptif data dengan bantuan SPSS, lalu  dikaji  kembali  dengan  melihat persentase kesiapan
dan pengetahuan pelaku usaha menengah mengenai  SAK  EMKM  ini  dalam penyusunan  laporan  keuangan  yang berkualitas.

## Definisi Operasional Variabel
Terdapat  dua  variabel  dalam penelitian  ini,  yaitu  Pengetahuan Pelaku  UMKM  dan  Kesiapan  Pelaku UMKM.
Variabel  Pengetahuan  pengelola Usaha Menengah terdiri dari indikator dasar  akuntansi  dan  SAK  EMKM. Pengetahuan  yang  dimaksud  disini adalah  pengetahuan  pelaku    usaha tentan dasar-dasar akuntansi dimulai dari  item  pengertian  akuntansi, tujuan  akuntansi,  pengertian  aktiva, pasiva dan ekuitas serta proses akhir dari  akuntansi  dan  manfaat  laporan keuangan.  Lalu  item  pada  indikator SAK EMKM dimulai dari pengetahuan penerbitan  SAK  EMKM,  aturann, pengakuan  dan  komponen  laporan keuangan.
Variabel Kesiapan pengelola
Usaha Menengah terdiri dari indikator persepsi  dan  fasilitas  pendukung dengan  item  pentingnya  SAK  EMKM, pencatatan  akuntansi,  penyimpanan bukti  transaksi,  monitoring,  peranan ahli  akuntansi  serta  pencatatan  dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan  SAK  EMKM.  Sumber Narsa  Widodo  dan  Kurnianto  (2012), Cahyati dan Setyawasih (2011) dalam Falah Rafiqa (2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan yang ingin
dijawab  dari  penelitian  ini,  yang
pertama adalah mengenai pengetahuan pelaku Usaha Menengah dalam  menyusun  laporan  keuangan berbasis SAK EMKM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama harus diketahui dahulu bagaimana pengetahuan dasar  akuntansi  dari  pihak  pelaku usaha menengah. Kemudian dilakukan analisis terhadap
pengetahuan pelaku usaha menengah terhadap SAK EMKM.
Permasalahan  kedua  yang  ingin dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kesiapan  pelaku  Usaha Menengah  di  kabupaten  Buleleng dalam  menyusun  laporan  keuangan berbasis  SAK  EMKM.  Maka  berikut ini  adalah  pembahasan  dari  masing- masing permasalahan tersebut.

## Variabel  Pengetahuan  mengenai Dasar Akuntansi
Dalam penelitian ini, pengetahuan mengenai dasar akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi dan
mengikhtisarkan  penyajian  unsur- unsur laporan keuangan. Terdapat 12 pertanyaan menyangkut pengetahuan dasar  akuntansi  yang  harus  dijawab oleh  responden.  Berikut  adalah analisis  SPSS  dari  jawaban  kuisioner yang menunjukkan tentang
pengetahuan dasar akuntansi dari 77
orang responden.

## Tabel 1 Data Deskriptif Pengetahuan Dasar Akuntansi
Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative Percent Valid Tidak Tahu 5 6.5 6.5 6.5 Netral 4 5.2 5.2 11.7 Tahu 37 48.1 48.1 59.7 Sangat Tahu 31 40.3 40.3 100.0 Total 77 100.0 100.0 Sumber: Data diolah SPSS Berdasarkan  hasil  analisis  data pada tabel 1 di atas dapat dinyatakan bahwa  pelaku  Usaha  Menengah  di Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya mengetahui tentang
dasar-dasar  akuntansi.  Karena  dapat dilihat  bahwa  dari  77  sampel, sebanyak 37 pelaku Usaha Menengah di  Kabupaten  Buleleng  menyatakan dirinya  ‘mengetahui’  tentang  dasar- dasar  akuntansi.  Dan  31  pelaku usaha menengah menyatakan ‘sangat mengetahui’  dasar-dasar  akuntansi. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Rafiqa (2018) yang menyatakan bahwa tingkat
pemahaman  pelaku  usaha  UMKM  di Kota  Padang,  terhadap  dasar-dasar akuntansi  adalah  ‘paham’.  Pada penelitian  ini,  hal  ini  terjadi  karena sebagian besar responden merupakan berpendidikan SMK jurusan akuntansi dan S1 akuntansi.
Pendidikan  yang  linier  dianggap berperan  penting  dalam  keberhasilan dalam  melaksanakan  tugas  di  dunia kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Lohanda dan
Mustikawati (2018) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP.

## Variabel  Pengetahuan  mengenai SAK EMKM
Dalam
penelitian ini, pengetahuan  terhadap  SAK  EMKM yang  dimaksud  adalah  merupakan suatu  kemampuan  seseorang  untuk mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan  penyajian  unsur- unsur  laporan  keuangan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku dalam  SAK  EMKM.  Kuisioner  yang mengukur tingkat pengetahuan responden  terhadap  SAK  EMKM terdiri  dari  8  peryataan  yang  harus dijawab  dengan  pilihan  ‘Tidak  Tahu’, “Netral’, ‘Tahu’, ‘Sangat Tahu’.
Dengan skala 1-5. Hal ini merupakan rentang  tingkatan  pengetahuan  yang dirasakan  oleh  responden  penelitian

## usaha  menengah  mengenai  SAK
EMKM ini.
Berikut  adalah  analisis  SPSS  dari
jawaban kuisioner yang menunjukkan  tentang  pengetahuan dasar akuntansi 77 orang responden. Tabel 2 Data Deskriptif Pengetahuan SAK EMKM
Sumber: Data diolah SPSS
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan  pada  Tabel  2  di  atas, dapat  dinyatakan  bahwa  pelaku Usaha  Menengah  di  Kabupaten Buleleng hampir seluruhnya mengetahui tentang Standar
Akuntansi  Keuangan  EMKM  yang diterbitan  pada  1  Januari  2018  lalu.
Karena  dapat  dilihat  bahwa  dari  77 sampel,  sebanyak  41  pelaku  Usaha
Menengah menyatakan dirinya
‘mengetahui’
tentang Standar
Akuntansi  Keuangan  EMKM,  dan  26 orang  menyatakan  ‘sangat  tahu’ tentang Standar Akuntansi Keuangan EMKM.
Sehingga  dari  kedua  analisis
diatas  dapat  disimpulkan  bahwa hampir seluruh pelaku usaha menengah  di  Kabupaten  Buleleng telah  memiliki  pengetahuan  dalam menyusun laporan keuangan.
Variabel Kesiapan dengan indikator persepsi dan fasilitas pendukung Variabel  kesiapan  pelaku  Usaha Menengah diteliti dengan 10 pernyataan yang menunjukkan indikator persepsi dan fasilitas pendukung.  Setiap  pernyataan  harus diberi  nilai  dengan  rentang  nilai  1-5, atau  dengan  skala  'Sangat  Tidak Siap', 'Tidak Siap', 'Netral', 'Siap', dan 'Sangat Siap'. Skala ini menunjukkan persepsi  masing-masing  reponden terhadap  kesiapannya  menerapkan SAK  EMKM  didalam  penyusunan laporan  keuangan  Usaha  Menengah. Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif masing-masing indikator yang digunakan pada penelitian ini diperoleh hasil seperti yang
terjabarkan  pada  tabel  3  berikut.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tidak Tahu 6 7.8 7.8 7.8 Netral 4 5.2 5.2 13.0 Tahu 41 53.2 53.2 66.2 Sangat Tahu 26 33.8 33.8 100.0 Total 77 100.0 100.0

## Tabel 3 Data Deskriptif Variabel Kesiapan
N Range Min Max Sum Mean Std. Deviation Variance X1.1 77 2 3 5 324 4.21 0.800 0.640 X1.2 77 3 2 5 308 4.00 0.778 0.605 X1.3 77 3 2 5 308 4.00 0.889 0.789 X1.4 77 2 3 5 321 4.17 0.470 0.221 X1.5 77 3 2 5 321 4.17 0.965 0.932 X1.6 77 4 1 5 273 3.55 1.142 1.304 X1.7 77 4 1 5 258 3.35 1.156 1.336 X1.8 77 4 1 5 259 3.36 1.256 1.577 X1.9 77 3 2 5 292 3.79 0.864 0.746 X1.10 77 4 1 5 303 3.94 0.833 0.693 Valid N 77 Sumber: Data diolah SPSS Berdasarkan  Tabel  3  diatas, pernyataan  pertama  (X1.1)  adalah mengenai pentingnya SAK dan kesiapan  pelaku  Usaha  Menengah dalam menerapkan SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata- rata  jawaban  responden  adalah sebesar  4,21  kali  dengan  klasifikasi cukup  siap  dengan  skor  tertinggi  5 yang  berarti  ‘sangat  siap’  dan terendah  3  yang  berarti  ‘netral’.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pelaku usaha  menengah  memiliki  tingkat kesiapan  yang  cukup  tinggi  dalam menyusun  laporan  keuangan  atas usaha  yang  dijalankannya  sesuai dengan  SAK  EMKM  yang  telah ditetapkan.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian Rafiqa (2018) yang menyatakan  bahwa  usaha  menengah cukup siap dalam
mengimplementasikan  SAK  EMKM pada  penyusunan  laporan  keuangan usaha.
Pernyataan  kedua  (X1.2)  adalah mengenai  kesiapan  pencatatan  setiap
transaksi. Hasil analisis data menunjukkan  nilai  rata-rata  jawaban responden  adalah  sebesar  4,00  kali dengan klasifikasi cukup siap dengan skor  tertinggi  5  yang  berarti  ‘sangat siap’  dan  terendah  2  yang  berarti ‘tidak  siap’. Hal  ini  menunjukkan bahwa  pelaku  usaha  menengah tersebut  telah  cukup  siap  dalam melakukan  pencatatan  pada  setiap transaksi  yang  terjadi  di  dalam usahanya.  Hasil  ini  juga  sesuai dengan  penelitian  Rahmawati  dan Puspasari  (2016)  yang  menyatakan bahwa pengusaha UMKM menganggap bahwa pembukuan transaksi penting untuk
perkembangan  usaha  mereka  dan menjadi  bagian  penting  yang  tidak terpisahkan dalam kegiatan UMKM.
Pernyataan  ketiga  (X1.3)  adalah mengenai  kesiapan  dan  pelaksanaan penyimpanan  bukti  transaksi.  Hasil analisis data menunjukkan nilai rata- rata  jawaban  responden  adalah sebesar  4,00  kali  dengan  klasifikasi
cukup  siap  dengan  skor  tertinggi  5 yang  berarti  ‘sangat  siap  dan terendah  2  yang  berarti  ‘tidak  siap’. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap transaksi  yang  terjadi  di  dalam usahanya, pelaku usaha telah menyimpan  bukti  transaksi  tersebut untuk  dilakukan  pencatatan  pada jurnal.  Hasil  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  Narsa  et  al.  (2012) yang  menyatakan  bahwa  beberapa pelaku  UMKM  tidak  melakukan pencatatan  akuntansi  bahkan  bukti transaksi  akan  dibuang  manakala proses transaksi dirasa telah selesai.
Pernyataan keempat (X1.4) adalah mengenai kesiapan dari adanya pelaksanaan monitor
perkembangan  usaha.  Hasil  analisis data  menunjukkan  nilai  rata-rata jawaban  responden  adalah  sebesar 4,17  kali  dengan  klasifikasi  cukup siap  dengan  skor  tertinggi  5  yang berarti  ‘sangat  siap’  dan  terendah  3 yang  berarti  ‘netral’.
Hal  ini menunjukkan bahwa
tingkat kesiapan  adanya  monitoring  pada perkembangan  usaha  telah  terjadi peningkatan  sehingga  pelaku  usaha telah  mampu  menyusun  laporan keuangan yang berkualitas.
Pernyataan kelima (X1.5) adalah mengenai  pemisahan  modal.  Hasil analisis data menunjukkan nilai rata- rata  jawaban  responden  adalah sebesar  4,17  kali  dengan  klasifikasi
cukup  siap  dengan  skor  tertinggi 5 yang  berarti  ‘sangat  siap`  dan terendah  2  yang  berarti  ‘tidak  siap’. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku usaha  telah  mampu  memisahkan pencatatan  modal  usaha  dengan modal  pribadinya  agar  mudah  dalam penyusunan laporan perubahan modal usaha tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian  Salmiah  et  al.  (2015)  yang menyatakan  bahwa  UMKM  di  Kota Pekanbaru  telah  secara  lengkap melakukan  proses  akuntansi  sesuai dengan  aturan  dan  tahapan  dalam siklus akuntansi sesuai SAK.
Pernyataan keenam (X1.6)
adalah mengenai kesiapan pencatatan dengan  sistem.  Hasil  analisis  data menunjukkan  nilai  rata-rata  jawaban responden  adalah  sebesar  3,55  kali dengan  klasifikasi  tidak  siap  dengan skor  tertinggi  5    yang  berarti  ‘sangat siap’  dan  terendah  1  yang  berarti ‘sangat tidak siap’. Hal ini menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha menengah  belum  seluruhnya  siap untuk  menggunakan  sistem  dalam proses  pencatatan  akuntansi  dan masih  banyak  yang  melakukan pencatatan  secara  manual  atau sederhana.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  dari  Siyami  (2014)  yang menunjukkan  hasil  bahwa  mayoritas pelaku UMKM
di Kabupaten Purworejo tidak menggunakan sistem
informasi  akuntansi  dalam  kegiatan operasionalnya.
Pernyataan ketujuh (X1.7) adalah mengenai kesiapan
penggunaan software .  Hasil  analisis data  menunjukkan  nilai  rata-rata jawaban  responden  adalah  sebesar 3,35 kali dengan klasifikasi tidak siap dengan  skor  tertinggi 5  yang  berarti ‘sangat  siap’  dan  terendah  1  yang berarti  ‘sangat  tidak  siap’. Hal  ini menunjukkan bahwa kesiapan pelaku usaha  menengah  dalam  penggunaan sorftware akuntansi  dalam  proses pencatatan  akuntansi  masih  rendah yang diakibatkan dari sulitnya penggunaan  aplikasi  dan  kendalanya waktu  dalam  menggunakan  aplikasi tersebut.  Hasil  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  Lestari  et al.  (2018)  yang  menyatakan  bahwa penggunaan software dalam  proses pencatatan  akuntansi  memberikan dampak  positif  dan  tidak  membuang waktu yang banyak dalam menggunakan  aplikasi  atau software akuntansi. Pernyataan  kedelapan  (X1.8)
adalah mengenai kesiapan penggunaan  SIA.  Hasil  analisis  data menunjukkan  nilai  rata-rata  jawaban responden  adalah  sebesar  3,36  kali dengan  klasifikasi  tidak  siap  dengan skor  tertinggi  5  yang  berarti  ‘sangat siap’  dan  terendah  1  yang  berarti ‘sangat tidak siap’. Hal ini
menunjukkan bahwa timgkat kesiapan  dalam  pemakaian  atau penerapan SIA pada usaha menengah masih  terlihat  cukup  rendah.  Hal  ini sejalan dengan penelitian dari  Siyami (2014)  yang  menunjukkan  hasil bahwa  mayoritas  pelaku  UMKM  di
Kabupaten Purworejo tidak menggunakan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Pernyataan  kesembilan  (X1.9) adalah mengenai kesiapan dan perlunya  ahli  dalam  penyusunan laporan keuangan. Hasil analisis data menunjukkan  nilai  rata-rata  jawaban responden  adalah  sebesar  3,79  kali dengan klasifikasi cukup perlu dengan  skor  tertinggi  5  yang  berarti ‘sangat  siap’  dan  terendah  2  yang berarti ‘tidak siap’. Hal ini menunjukkan  bahwa  masih  banyak pelaku  usaha  yang  memerlukan  ahli akuntansi  untuk  melakukan  proses akuntansi dalam mengelola keuangan usahanya.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  Faturokhman  et  al.  2015) yang  menyatakan  bahwa  kurangnya keterampilan dalam akuntansi,
sehingga  diperlukan  tenaga  ahli dalam melakukan proses akuntansi.
Pernyataan terakhir (X1.10) adalah mengenai kesiapan pencatatan dan  pelaporan  berbasis  SAK  EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata  jawaban  responden  adalah
sebesar  3,94  kali  dengan  klasifikasi hampir  cukup  siap  dengan  skor tertinggi  5  yang  berarti  ‘sangat  siap’ dan  terendah  1  yang  berarti  ‘sangat tidak  siap’. Hal  ini  menunjukkan bahwa  pelaku  usaha  menengah hampir  seluruhnya  sudah  mencatat dan  melaporkan  keadaan  usahanya terutama  dibidang  keuangan  sesuai dengan  SAK  EMKM  yang  telah ditetapkan.  Hasil  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Salmiah  et  al. (2015)  yang  menyatakan  bahwa UMKM  di  Kota  Pekanbaru  telah secara  lengkap  melakukan  proses akuntansi  sesuai  dengan  aturan  dan tahapan  dalam  siklus  akuntansi sesuai SAK EMKM.
Maka berdasarkan hasil tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaku Usaha Menengah yang terdapat  di  Kabupaten  Buleleng  rata- rata sudah siap
dalam mengimplementasikan dan menyusun laporan  keuangan  usahanya  berbasis SAK  EMKM.  Hal  ini  ditemukan  pula pada  penelitian  Fatimah  (2017)  yang mana  menunjukkan  bahwa  tiga  dari lima usaha kecil yang menjadi sampel di  Kabupaten  Purworejo  belum  siap dalam  menerapkan  SAK  EMKM.  Dua usaha  kecil  lainnya  siap  untuk menerapkan  SAK  EMKM  dalam usahanya.  Kesiapan  tersebut  dilihat dari beberapa temuan, tentang laporan  keuangan  serta  pengetahuan
tentang  SAK  EMKM.  Namun  dalam penggunaan sistem informasi akuntansi  dan software akuntansi digital  bisa  dikatakan  masih  belum siap.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan di atas dapat disimpulkan  bahwa  pelaku  Usaha Menengah  di  Kabupaten  Buleleng hampir  seluruhnya  telah  memiliki pengetahuan  tentang  dasar-dasar Akuntansi  dan  Standar  Akuntansi Keuangan EMKM.
Selain itu penelitian ini menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh pelaku usaha menengah di Kabupaten Buleleng telah siap mengimplementasikan standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan
usahanya. Dengan melakukan proses akuntansi  secara  sistematis  maka laporan  keuangan  yang  dihasilkan berkualitas  dan  dapat  memberikan informasi yang tepat bagi pengambilan keputusan para penggunanya.  Walaupun  demikian, diharapkan adanya sosialisasi mengenai SAK EMKM secara berkesinambungan demi meningkatkan  dan  menjaga  kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
Walaupun  hasil  penelitian  ini menunjukkan  hasil  yang  baik,  tidak menutup  saran  untuk  pelaku  usaha menengah  di  Kabupaten  Buleleng.
Diharapkan para pelaku usaha menengah mulai mencoba menggunakan akuntansi digital berbasis SAK EMKM untuk membantu  pencatatan  keuangannya. Hal  ini  terkait  pernyataan  keenam
(X1.6)  terkait  pengunaan  sistem dalam pencatatan transaksi akuntansi  masih  rendah,  pernyataan ketujuh  (X1.7)  mengenai  penggunaan software  dalam  penyusunan  laporan keuangan juga masih rendah.
Penggunaan  teknologi  digital  dalam membantu penyusunan laporan dengan efektif dan efesien. Penelitian ini pun masih memiliki  keterbatasan  karena  hanya berfokus  kepada  usaha  menengah saja.  Diharapkan  untuk  kedepannya penelitian ini  bisa  dikembangkan  lagi dengan memperluas cakupannya populasinya.  Sehingga  populasi  yang diambil  adalah  usaha  mikro,  kecil dan menengah, sesuai dengan konsep dari  SAK  EMKM. Hal lain  yang  dapat dikembangkan dalam penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM  di  kota-kota  kecil  lainnya.
Terkait  penggunaan  aplikasi  digital akuntansi  yang  telah  sesuai  SAK
EMKM  juga  merupakan  topik  yang
menarik  untuk  dikembangkan.  Besar harapan peneliti kedepannya keterbatasan  pada  penelitian  ini mampu  dilengkapi  oleh  penelitian- penelitian lainnya.

## REFERENSI
Afifah, R. Z., & Setiawan, A. H. (2012). Analisis  Bantuan  Modal  dan Kredit  Bagi  Kelompok  Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus:  KPUM  Di  Kelurahan Pekunden,  Kecamatan  Semarang Tengah). Diponegoro  Journal  of Economics , 1 (1), 1–15. Amani,  T.  (2018).  Penerapan  SAK- EMKM sebagai Dasar Penyusunan  Laporan  Keuangan UMKM. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi,  Keuangan  Dan  Pajak , 2 (2), 12–30.
Dictionary by Merriam-Webster: America’s  most-trusted  online dictionary. (n.d.).
Dinas,  S.  (2019).  Statistik  Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng.
Fatimah,  A.  N.  (2017). Analisis Kesiapan Lima Usaha Kecil dalam Implementasi  SAK  EMKM  di Kabupaten Purworejo .
Faturokhman,  A.,  Puspasari,  N., Pinasti,  M.,  &  Sri  Rejeki,  K. (2015). University’s  One  Stop Accounting  Service  untuk  UKM:
Solusi  Mengatasi  Keengganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP) . IAI. (n.d.). Standar Akuntansi Keuangan EMKM. Irham,  F.  (2012). Analisis  Laporan
Keuangan (2nd  ed.).  Bandung: Alfabeta.
KBBI Daring Kemdikbud. (n.d.).
Lestari,  K.  P.,  Herawati,  N.  N.  T.,  &
Atmadja,  A.  T.  (2018).  Persepsi Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) terhadap Penggunaan  Aplikasi  Lamikro  di Kecamatan Buleleng Tahun 2018. JIMAT (Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  Akuntansi)  Undiksha ,
9 (1).
https://doi.org/10.23887/JIMAT .V9I1.20493
Lohanda,  D.,  &  Mustikawati,  R.  I.
(2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan  Laporan  Keuangan terhadap  Pelaporan  Keuangan UMKM. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 6 (5).
Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto,
S.  (2012).  Mengungkap  Kesiapan dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  Airlangga , 22 (3). Oktavianti, E. (2015). Tingkat Kesiapan Implementasi Knowledge  Management  Pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurnal  Masyarakat  Telematika Dan Informasi , 6 (1), 69–84. Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com. (n.d.). PP  No.  17  Tahun  2013  tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah [JDIH BPK RI]. (n.d.).
Putra,  Y.  M.  (2018).  Pemetaan Penerapan  Standar  Akuntansi
Keuangan  EMKM  pada  UMKM  di Kota  Tangerang  Selatan. Profita , 11 (2), 201–217.
Qadrya,  H.  A.  (2017). Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Kesiapan Penerapan  Single  Sign-On  di  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta .  UIN Syarif Hidayatullah.
Rafiqa,  F.  (2018). Analisis  Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesiapan UMKM dalam Implementasi  SAK  EMKM  dalam Pelaporan  Keuangan  di  Kota
Padang . Universitas Andalas.
Rahmawati,  T.,  &  Puspasari,  O.  R. (2016).  Mengungkap  Kesiapan Implementasi  SAK  ETAP  dalam Menyajikan  Laporan  Keuangan UMKM  di  Kabupaten  Kuningan. SNaPP:  Sosial,  Ekonomi  Dan Humaniora , 532–539.
Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi  dan  Kesesuaiannya dengan  SAK  ETAP  (Pada  UMKM di  Kecamatan  Sukajadi  Binaan Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru). Akuntansi Dewantara , 1 (2).
Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I.
(2018). Pemahaman Pelaku UMKM  terhadap  SAK  EMKM: Survey pada UMKM yang
Terdaftar  di  Dinas  Koperasi  dan UKM  Kota  Pekanbaru. Akuntansi Dewantara , 2 (2), 194–214.
Sholikin,  A.,  &  Setiawan,  A.  (2018).
Kesiapan UMKM terhadap Implementasi  SAK  EMKM  (Studi
UMKM  di  Kabupaten  Blora). Journal  of  Islamic  Financial  an Accounting , 1 (2), 35–50. Siyami, N. (2014). Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi  pada  Usaha  Kecil  dan Menengah di Purworejo .
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Trisomantagani, I. K. A., Yasa, I. N. P., &  Yuniarta,  G.  A.  (2018).
PERSEPSI  USAHA  MIKRO  KECIL DAN  MENENGAH  TERHADAP KESIAPAN DALAM MENERAPKAN SAK EMKM. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2). https://doi.org/10.23887/JIMAT .V8I2.14607
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah [JDIH BPK RI]. (n.d.).
Wardhani, B. (2006). APEC 2020 Bagi Indonesia:  Mitra  atau  Pemangsa. Jurnal  Ilmu  Internasional , 19 (4), 49–58.