Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5226/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik(Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kota Malang)
Shanti Yuka Andhini 1 , Sigit Wahyudi 2 ,Sulafah Fathin Khannanah 3
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Waskita Dharma, Malang, Indonesia 1,2,3
Article Info Abstract Article history: Received : 25 May 2023 Publish : 04 July 2023 (the problem of implementing the principles of good governance in improving the quality of public services  in  the  Registrar  Office  of  the  Malang  City  DPRD.  This  matter  is  framed  by  the  strong insistence on democracy and the recognition of the basic rights of people which gave birth to pressure for quality public service management, which is regime (good governance). To achieve this goal, it is necessary to be assisted by human resources who are qualified, reliable, have understanding and are able to provide good services to the community. This research aims to identify how the application of the principles of good governance in improving service quality the public at the Registrar Office of the Malang City DPRD acts like a colleague for the activities of the Malang City authorities. The procedure  used  in  this  research  is  a  qualitative  research  procedure.  A  qualitative  procedure describes  information  based  on  facts,  information  and  data  directly  from  research  positions.  The method  of  collecting  information  uses  in-depth  debriefing  (in  deep  interview)  and  assisted  by monitoring  and  selection  methods.  The results  of  the  research  confirm  that  the  application  of  the principles of good governance in the Registrar's Office of the Malang City DPRD has been running quite well, although there are still some deficiencies that need to be corrected and by implementing the  principles  of  good  governance  in  the  Registrar's  Office  of  the  Malang  City  DPRD,  it  has succeeded in increasing the quality of public services in that body. . Not only improving the quality of  public  services,  the  application  of  the  principles  of  good  governance  also  has  positive consequences  for  various  parties  who  participate,  including  civil  servants  for  the  clerkship  of  the Malang City DPRD and ordinary citizens acting like consumers of public services for the clerkship of the Malang City DPRD.
Keywords: Implementation, Good Governance, Service Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 25 Mey 2023 Publis : 04 Juli 2023
permasalahan implementasi prinsip- prinsip good governance dalam tingkatkan mutu jasa khalayak di  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang.  Perihal  ini  di  kerangka  belakangi  dengan  kuatnya  desakan pendemokrasian serta pengakuan hak- hak asas orang yang melahirkan desakan kepada manajemen jasa khalayak yang bermutu, yang bersifatkan rezim yang bagus( good governance). Buat menggapai tujuan itu butuh dibantu oleh pangkal energi orang yang bermutu, handal, mempunyai energi paham dan sanggup membagikan jasa yang bagus pada warga. Riset ini bermaksud buat mengenali gimana aplikasi  prinsip-  prinsip good  governance dalam  tingkatkan  mutu  jasa  khalayak  di  Kepaniteraan DPRD  Kota Malang  berlaku  seperti  kawan  kerja  kegiatan  penguasa  Kota  Malang. Tata  cara  yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara riset kualitatif. Tata cara kualitatif menguraikan informasi bersumber  pada  kenyataan,  informasi  serta  data  langsung  dari  posisi  riset.  Metode  pengumpulan informasi  memakai  metode  tanya  jawab  mendalam( in  deep  interview )  serta  dibantu  oleh  metode pemantauan serta pemilihan. Hasil riset meyakinkan kalau aplikasi prinsip- prinsip good governance di  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang  telah  berjalan  dengan  lumayan  bagus  meski sedang  terdapat sebagian  kekurangan  yang  butuh  diperbaiki  dan  dengan  diterapkannya  prinsip-  prinsip  good governance di area Kepaniteraan DPRD Kota Malang sukses tingkatkan mutu jasa khalayak di badan itu. Tidak hanya tingkatkan mutu jasa khalayak, aplikasi prinsip- prinsip good governance ini pula membagikan akibat positif untuk bermacam pihak yang ikut serta antara lain para PNS Kepaniteraan DPRD Kota Malang serta warga biasa berlaku seperti konsumen jasa khalayak Kepaniteraan DPRD Kota Malang.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Shanti Yuka Andhini Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik E-mail: shantiyukaandhini@waskitadharma.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pada  kategorisasi  bermacam  peraturan  wilayah,  sekwan  dilibatkan  dalam  kesimpulan peraturan wilayah berbentuk fasilitasi dengan cara teknis administrasi serta finansial, bagus yang konsepnya  terbuat  oleh  DPRD  ataupun  terbuat  oleh  penguasa  wilayah.  Cocok  peraturan perundang- undangan sekwan selaku pendukung, penyedia bermacam keinginan DPRD bagus dalam teknis kategorisasi Perda, ataupun dalam bermacam perihal yang wajib dikomunikasikan
diantara  2  institusi  eksekutor  Pemerintahan  di  Wilayah(  DPRD  serta  Pemda)  yang  berekanan dalam membuat wilayah.Tidak hanya jadi penyedia DPRD dalam melakukan tugas- tugasnya, Kepaniteraan  DPRD  pula  jadi  alat  untuk  warga  buat  mengantarkan  aspirasinya  pada  delegasi orang yang bersandar di DPRD. Oleh sebab itu Kepaniteraan DPRD pula melakukan guna jasa khalayak.  Jasa  khalayak  yang  prima  pula  hendak  mensupport  kesuksesan  DPRD  dalam melaksanakan tugas- tugasnya selaku legislator.
Bagi pasal 1 perkara 1 Bagian 1 Hukum No 25 Tahun 2009 Mengenai Jasa Publik, yang diartikan  dengan  jasa  publik  merupakan  aktivitas  ataupun  susunan  aktivitas  dalam  bagan pelampiasan keinginan jasa cocok dengan peraturan perundang- undangan untuk tiap masyarakat negeri serta masyarakat atas benda, pelayanan, serta ataupun jasa administratif yang diadakan oleh  penajaan  jasa  khalayak.  Dengan  begitu,  bisa  ditarik  kesimpulan  kalau  seluruh  berbagai wujud jasa khalayak merupakan buat penuhi keinginan warga bagus berbentuk benda, pelayanan ataupun  jasa  administratif.  Jasa  khalayak  dicoba  oleh  penguasa  pada  warga  yang  memohon layanan.Penguasa  bertanggung  jawab  melayani  warga  dengan  jasa  yang  membagikan keringanan tanpa mempersulit metode. Searah dengan hukum yang legal di atas, kunci penting kesuksesan  penyelengaraan  jasa  khalayak  merupakan  Good  Governance[2](  kepemerintahan yang  bagus).  [1]  Wasistiono(  2003:  28)  mengemukakan  kalau  desakan  terdapatnya  good governance  ini  mencuat  sebab  terdapatnya  penyimpangan  dalam  penajaan  pendemokrasian alhasil mendesak pemahaman masyarakat negeri buat menghasilkan sistem ataupun paradigma terkini  buat  memantau  jalannya  pemerintahan  supaya  tidak  melenceng  dari  tujuan  awal. Berikutnya, Purnomowati&amp; Ismini( 2014: 68) pula meningkatkan kalau usaha melibatkan warga( stakeholders)[3] dalam penerapan pembangunan cuma bisa terkabul apabila kehidupan kerakyatan  berjalan  dengan  bagus.  Cara  pendemokrasian  hendak  berjalan  dengan  bagus  bila terwujud daulat hukum yang dibantu oleh good governance.
Dengan  begitu,  good  governance  ialah  paradigma  terkini  dalam  penajaan  rezim  yang mengaitkan  kerja  sama  antara  penguasa  dengan  swasta  serta  warga.  Pergantian  itu  lebih diketahui  dengan  perpindahan  paradigma  dari  pemerintahan(  goverment)  jadi  aturan pemerintahan(  governance)  [4]selaku  bentuk  dari  interaksi  sosial  politik  antara  pemerintahan dengan  warga  dalam  mengalami  bermacam  bermacam  kasus  kontemporer  yang  begitu lingkungan,  energik  dan  berbagai  macam.Kesertaan  warga  di  dalam  tiap  cara  pembuatan kebijaksanaan  khalayak  ialah  perihal  berarti  selaku  kaca  dasar  kerakyatan  di  sesuatu  negeri. Perihal ini jadi amat pas kala kesertaan khalayak setelah itu dinaikan jadi salah satu prinsip yang wajib dijalani oleh penguasa dalam usaha menciptakan good governance( kepemerintahan yang bagus).  Berartinya  kesertaan  khalayak  pula  mendapatkan  momentum  yang  pas  bersamaan dengan timbulnya masa independensi wilayah di Indonesia yang membagikan  kebebasan yang lebih  besar  pada  wilayah  buat  mengonsep  serta  memastikan  sendiri  tipe  jasa  yang  sangat diperlukan oleh warga.
Praktek  good  governance  pula  meminta  terdapatnya  kejernihan  dalam  cara  penajaan pemerintahan dengan cara totalitas. Kejernihan ialah rancangan yang amat berarti serta jadi terus menjadi berarti searah dengan terus menjadi kuatnya kemauan buat meningkatkan praktek good governance.Dengan membagikan peluang pada warga besar buat mengenali bermacam data hal penajaan  pemerintahan,[7]  hingga  bisa  memudahkan  usaha  warga  dalam  memperhitungkan keberpihakan penguasa kepada kebutuhan publik. Warga dengan cara gampang bisa memastikan apakah  hendak  membagikan  sokongan  pada  penguasa,  ataupun  kebalikannya,  kritikan  serta keluhan yang dicoba supaya penguasa lebih membela pada kebutuhan publik. Lebih dari itu, hak buat  mendapatkan  data  merupakan  hak  asas  dari  tiap  masyarakat  negeri  supaya  bisa melaksanakan  evaluasi  kepada  kemampuan  penguasa  dengan  cara  pas.Kejernihan  pula mempunyai ketergantungan dengan akuntabilitas publik. Buat menghasilkan  good governance yang  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  sistem  jasa  birokrasi  penguasa  yang  akuntabel, pemahaman di antara para karyawan penguasa hal berartinya mengubah pandangan jasa publik amat  dibutuhkan.  Akuntabilitas(  accountability)[5]  merupakan  sesuatu  bagian  yang
membuktikan  tanggung  jawab  petugas  atas  kebijaksanaan  ataupun  cara  jasa  publik  yang dilaksanakan oleh birokrasi penguasa.
Oleh sebab itu, dalam implementasinya, penajaan tugas- tugas rezim di area pemerintahan wilayah atau kota dituntut buat dapat mempraktikkan prinsip- prinsip good governance, ataupun dengan  tutur  lain  Penguasa  Wilayah  atau  Kota  dalam  membagikan  jasa  khalayak  wajib membagikan ruang untuk warga buat membagikan harapan, akses data serta pula melaksanakan pengawasan  kepada  jalannya  rezim.  Penguasa  wajib  mengarah  pada  kebutuhan  warga,  sebab pada  hakekatnya  penerapan  prinsip  good  governance  selaku  usaha  mendekatkan  penguasa dengan  rakyatnya.Buat  itu  andil  Penguasa  Wilayah  atau  Kota  wajib  terfokus  pada  usaha tingkatkan  jasa  pada  warga  tidak  hanya  pemberdayaan  warga  serta  pembangunan.  Kewajiban utama  rezim  modern  bagi  Rasyid(  1997:  11),  pada  hakekatnya  merupakan  jasa  pada  warga, dengan  tutur  lain  rezim  tidak  diadakan  buat  melayani  dirinya  sendiri,  namun  buat  melayani warga  dan  menghasilkan  situasi  yang  membolehkan  tiap  badan  meningkatkan  keahlian  serta kreativitasnya  untuk  tercapainya  tujuan  bersama.  Desakan  ini  selaku  dampak  dari  pola-  pola lama penajaan rezim dialami tidak cocok lagi untuk aturan warga yang sudah berganti ataupun dengan tutur lain terus menjadi tidak efektifnya rezim di sisi terus menjadi bertumbuhnya mutu kerakyatan, hak asas orang serta kesertaan khalayak dalam bagan jasa khalayak.[6]
Keinginan hendak karakter good governance dalam penajaan jasa khalayak antara lain pula menyangkut  efektifitas[8]  serta  kemampuan  jasa.  Warga  menginginkan  dalam  melaksanakan transaksi-  transaksi  dengan  badan  penguasa  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  jasa  bisa dilaksanakan  dengan  cara  gampang,  ekonomis,  kilat  serta  pas.  Buat  menciptakan  perihal  itu, supaya  senantiasa  sanggup  populer  dalam  kompetisi  garis  besar  yang  terus  menjadi  kencang, hingga tiap badan penguasa wilayah atau kota wajib melaksanakan pergantian ke arah koreksi dengan  cara  berangsur-  angsur,  analitis  serta  berkepanjangan(  sustainable)  [9]selaku  alat memudahkan  pendapatan  tujuan.  Dalam  bagan  seperti  itu  dibutuhkan  daya  cipta  terpaut pengimplementasian  good  governance  dalam  jasa  khalayak.Periset  terpikat  buat  mempelajari keadaan  itu  dengan  cara  lebih  khusus.  Posisi  riset  yang  periset  seleksi  merupakan  di Kepaniteraan DPRD Kota Malang. Kepaniteraan DPRD Kota Malang ialah salah satu lembaga penguasa  yang jadi  penyedia antara  DPRD Kota Malang dengan stakeholders ataupun  warga. Pastinya perihal ini tidak bebas dari aplikasi prinsip- prinsip good governance dalam penajaan jasa khalayak.
Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang  dipandu  oleh  seseorang  Sekretaris  Badan(  Sekwan) yang  dengan  cara  administratif  bertanggung  jawab  pada  Walikota  Malang  lewat  Sekretaris Wilayah( Sekda) Kota Malang. Badan ini terdiri dari 4 bagian ialah: Bagian Administrasi Biasa serta  Kesekretariatan,  Bagian  Pemograman  serta  Finansial,  Bagian  Ikatan  Warga  serta  Ikatan Dampingi  Badan  serta  Bagian  Sarana  Guna  DPRD.  Keempat  bagian  ini  silih  berintegrasi mensupport serta menyediakan seluruh aktivitas DPRD Kota Malang serta melayani warga kota Malang. Dalam bagan tingkatkan kewajiban serta guna Kepaniteraan DPRD Kota Malang lewat penerapan  prinsip-  prinsip[10]  good  governance  yang  senantiasa  sukses  membagikan  akibat positif untuk bumi rezim serta warga biasa

## 2. PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance di  Sekretariat DPRD Kota Malang
a. Sosialisasi Implementasi prinsip-prinsip good governance
Supaya  aplikasi  prinsip-  prinsip  good  governance  di  Kepaniteraan  DPRD  Kota Malang  berjalan  dengan  bagus  hingga  tahap  awal  merupakan  melangsungkan pemasyarakatan  mengenai  kebijaksanaan  itu.  Pelopor  kebijaksanaan  ini  merupakan Sekretaris Badan( Sekwan)  berlaku seperti pemegang kedudukan paling tinggi di  lembaga ini. Sekwan bersama kepala bagian mensosialisasikan kebijaksanaan aplikasi prinsip- prinsip good  governance  pada  semua  karyawan  di  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang.  Metode pemasyarakatan  pertama-  tama  adalah  memperkenalkan  penafsiran,  arti  serta  tujuan  dari aplikasi prinsip- prinsip good governance[11] di Kepaniteraan DPRD Kota Malang, setelah
itu melakukan kebijaksanaan itu diiringi terdapatnya pengawasan serta penilaian yang dicoba oleh  pimpinan  karyawan  itu  ataupun  sesama  kawan  kegiatan  buat  menjamin  kesuksesan aplikasi prinsip- prinsip good governance di badan ini. Sebaliknya alat pemasyarakatan lewat rapat, kolokium, edukasi teknis( bintek), kegiatan kebersamaan, dari mulutke mulut apalagi dapat pula lewat tim alat sosial semacam WhatsApp Group.Bagi opini periset serta sebagian karyawan alat yang  dipakai buat pemasyarakatan kebijaksanaan ini telah lumayan efisien. Periset  memandang  kalau  pemasyarakatan  tidak  cuma  memakai  satu  alat  saja,  melainkan bermacam alat yang bisa dicocokkan dengan situasi yang terdapat.
b. Penerapan Prinsip Good Governance
Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang  berlaku  seperti  penyedia  ataupun“  jembatan” yang mengaitkan antara warga serta DPRD Kota Malang senantiasa mengajak warga buat ikut  serta  dalam  mengutip  ketetapan  yang  menyangkut  kebutuhan  warga.  Warga  dapat mengantarkan aspirasinya lewat reses atau dengar opini( hearing ) yang diselenggarakan oleh badan ini. Buat mengestimasi perihal ini hingga Kepaniteraan DPRD Kota Malang mempraktikkan  prinsip  penegakkan  hukum.  Warga  leluasa  beranggapan  ataupun melaksanakan muncul rasa tetapi senantiasa wajib terletak pada koridor hukum yang legal. Kejernihan  ataupun  kelangsungan  data  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  tercantum dalam  good  governance.  Kelangsungan  data  di  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang direalisasikan  lewat  pemberitaan  LAKIP(  Informasi  Kemampuan  Lembaga  Penguasa) tiap  tahunnya.  dalam  bidang  efektifitas  durasi,  karyawan  di  Kepaniteraan  DPRD  Kota Malang  berupaya  memakai  durasi  dengan  cara  efisien  serta  berdaya  guna  dalam membagikan jasa pada warga. Misalnya buat batasan cara administrasi pesan merupakan maksimum 3 hari kegiatan. Namun umumnya saat sebelum batasan durasi datang, cara itu telah dituntaskan serta karyawan Kepaniteraan DPRD Kota Malang hendak membagikan feedback  pada  sang  pengirim  pesan.  tidak  hanya  selaku  salah  satu  aplikasi good governance pula selaku“ win- win solution”[12] untuk kedua koyak pihak. Ini ialah fakta kalau aplikasi prinsip mengarah kepada konsensus telah berjalan dengan bagus di badan ini. Kepaniteraan DPRD Kota Malang senantiasa membagikan kesetaraan perlakuan pada warga berlaku seperti konsumen jasa publik itu sendiri. Prinsip ini pula tercantum dalam Asas- asas  Jasa  Khalayak bagi KepMen  PAN- RB Nomor.  63 atau 2004.  Akuntabilitas pula akrab kaitannya dengan profesionalitas karyawan. Bersumber pada tanya jawab yang periset jalani, profesionalitas karyawan pula telah berjalan dengan bagus tetapi terdapat sebagian  karyawan  yang  kurang  handal.  menarik  kesimpulan  kalau  aplikasi  prinsip- prinsip good governance di Kepaniteraan DPRD Kota Malang telah berjalan dengan bagus meski terdapat sebagian pandangan yang butuh diperbaiki.
c. Dampak  Positif  Implementasi  prinsip-prinsip  Good  Governance  di  Sekretariat DPRD Kota Malang
Dengan  terdapatnya  aplikasi  prinsip-  prinsip  good  governance  di  Kepaniteraan DPRD  Kota  Malang  pasti  membagikan  akibat  positif  untuk  seluruh  pihak.  Bersumber pada hasil tanya jawab serta observasi yang dicoba oleh periset hingga didapat data selaku selanjutnya:
a. Untuk  badan  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang  akibat  positif  yang  dialami  dari aplikasi prinsip- prinsip good governance merupakan kenaikan kemampuan karyawan, pemikiran warga kepada bumi rezim spesialnya di Kepaniteraan DPRD Kota Malang jadi lebih bagus.
b. Untuk karyawan negara awam di area Kepaniteraan DPRD Kota Malang akibat positif yang  dialami  merupakan  mereka  jadi  mengerti  gimana  metode  buat  jadi  seseorang abdi  khalayak  yang  bagus.  Mereka  pula  beranggapan  kalau  dengan  menerapkan prinsip-  prinsip  good  governance  pula  mempermudah  mereka  dalam  bertugas  serta tingkatkan tindakan tanggung jawab dalam diri mereka.
c. Untuk  warga  akibat  positif  yang  dialami  merupakan  tingkatan  efektifitas  durasi. Warga merasa jasa yang diserahkan  Kepaniteraan DPRD Kota Malang amat efisien
dalam perihal durasi. Tidak hanya itu, kesamarataan, keramahan serta profesionalitas karyawan dikala melayani warga dan terdapatnya ruang untuk warga buat ikut serta dalam bumi rezim serta formulasi kebijaksanaan dan alat serta sarana yang mencukupi semacam  atmosfer  kantor  yang  aman  serta  bersih  pula  dialami  warga  selaku  akibat positif dari aplikasi prinsip good governance di badan ini.

## 3. PENUTUP
Aplikasi  Prinsip-  prinsip  Good  Governance  Dalam  Tingkatkan  Mutu  Jasa  Publik  hingga didapat sebagian kesimpulan selaku selanjutnya:
a. Cocok informasi serta data yang didapat periset membuktikan kalau aplikasi prinsip- prinsip good governance di Kepaniteraan DPRD Kota Malang telah berjalan dengan lumayan bagus meski membutuhkan sedikit koreksi pada sebagian perihal. Keadaan yang butuh diperbaiki merupakan  mutu  profesionalisme  sebagian  karyawan  yang  sedang  kurang  serta  alat  sosial semacam web Kepaniteraan DPRD Kota Malang yang belum diatur dengan cara maksimum mengenang di era modern saat ini, alat sosial jadi alat termudah serta tercepat dalam perihal alterasi data.
b. Akibat  positif  yang  ditimbulkan  dari  aplikasi  prinsip-  prinsip  good  governance  di Kepaniteraan DPRD Kota Malang yang dialami oleh warga merupakan tingkatan efektifitas durasi yang bagus dalam jasa, alat yang mencukupi alhasil warga merasa aman, kesamarataan karyawan dalam membagikan jasa dan profesionalisme dan
c. keramahan  karyawan.  Sebaliknya  dari  pihak  karyawan  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang akibat positif dengan terdapatnya aplikasi prinsip- prinsip good governance ini merupakan keringanan  dalam  bertugas  serta  selaku  bimbingan  untuk  mereka  mengenai  gimana  jadi seseorang abdi khalayak yang bagus.
d. Aspek pendukung dalam aplikasi prinsip- prinsip good governance di Kepaniteraan DPRD Kota  Malang  antara  lain  terdapatnya  sumberdaya  orang  yang  handal  dalam  bidangnya, ketersediaan alat serta sarana yang mencukupi, terdapatnya standar operasional metode dan kerjasama  yang  keras  dampingi  karyawan  yang  ditaksir  lumayan  efisien  dalam  menata kewajiban utama serta guna dari tiap- tiap karyawan alhasil tugas- tugas yang terdapat bisa teratasi dengan bagus. Sebaliknya aspek penghambatnya merupakan terdapatnya karyawan yang  kurang  handal  serta  kurang  patuh,  terdapatnya  bentrokan  dalam  dampingi  karyawan serta belum maksimalnya pengurusan web sah kepunyaan Kepaniteraan DPRD Kota Malang alhasil keadaan ini berpotensi mengusik aplikasi prinsip- prinsip good governance di badan ini.
Sebab  sedang  ditemui  sebagian  kasus  hingga  Karyawan  ialah  motor  pelopor  jasa publik, alhasil bila motor penggerak itu tidak berjalan dengan bagus hingga mutu jasa publik yang  diserahkan  pula  tidak  maksimum.  Alhasil  bagus  Kepaniteraan  DPRD  Kota  Malang ataupun tiap- tiap karyawan di badan itu wajib menjunjung besar profesionalisme karyawan. Kepaniteraan DPRD Kota Malang diharapkan dapat membagikan apresiasi untuk karyawan yang  berprestasi  serta  ganjaran  jelas  untuk  karyawan  yang  kurang  patuh  alhasil profesionalisme karyawan bisa terkabul dengan bagus. Mengenang era saat ini merupakan masa digital dimana alat sosial mempunyai andil berarti dalam penyebaran data dan akses data yang kilat serta cermat lewat alat sosial pula amat diperlukan oleh warga, hingga anjuran yang bisa periset ajukan pada Kepaniteraan DPRD Kota Malang biar web sah badan ini bisa diatur serta difungsikan dengan lebih bagus lagi alhasil warga memperoleh data yang cermat serta kilat lewat web ini.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Andrianto.  (2007). Good  e-government  transparansi,  akuntanbilitas,Publik  melalui.  e- government .  Malang: Banyumedia publishing. Artana, I. M. (2014). Implementasi Prinsip  –Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan
Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT  Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Universitas Warmadewa Denpasar. Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis Good Governance Dikecamatan Sukolilo Surabaya). Jurnal Administrasi Publik Volume 2 (2). Halaman 479-494.
Dwiyanto.A.  (2006). Mewujudkan  good  governance  melalui  pelayanan  publik :  Gadjah Mada University Press.Yogyakarta
Frayogi,  M.  (2015). Implementasi  Prinsip  –  Prinsip  Good  Governance  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Hardiyansyah.(2011). Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media. Hasibuan.  (2008). Eletronic  Government  for  good  Governance. .jurnal  system  informasi  dan manajemen teknologi informasi. Volume ( 1) Kaufman, D. M. (2010) Good governace indicator: voice and Accountability,Political stability and absence Of violence ot terrorism, Government Effectiviness, ,Regulatory Quality Rule of Law. http:// hdl, handle, net /0986/3913 Kotler.  (2002). Analisis  perencanaan  imlementasi  dan  Kontrol  kualitas  Pelayanan .  Jakarta: Perhalindo
Mohammad.  (2003).  Masalah  pelayanan  publik  di  Indonesia  dalam  perspektif  Administrasi Negara. Jurnal Penelitian Administrasi Publik . Volume (2) 1
Nubatonis,  S.  (2014).  Implementasi  Prinsip  –  prinsip  Good  governace  dalam  meningkatkan kinerja orgnisasi pelayanan publik. J urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Volume (3),1 Pasolong, H. (2013). Teo ri pelayan publik . http:// theory manajemen organisasi blogspot.com