## PERTIMBANGAN  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh:
Azeng Nurindah Sari 1)
I Ketut Siregig 2)
Ansori 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2)
E-mail: Ajengns243@gmail.com 1)
iketutseregig@ubl.ac.id 2)
ansori@ubl.ac.id 3)

## ABSTRACT
Crime  is  a  translation  of  "starfbaar  feit"  an  act  that  is  prohibited  by  a  prohibition  law accompanied by threats (sanctions). In this study, the authors tried to  examine the criminal acts of fraud and embezzlement which contained elements of corruption, because this action was  carried  out  by  a  civil  servant.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach  and  an empirical juridical approach to obtain objective and correct research results. Then the data that  has  been  arranged  systematically  in  the  process  of  data  analysis,  is  analyzed  in  a qualitative  juridical  manner  by  providing  an  understanding  of  the  data  under  the  facts obtained  in  the  field  so  that  it  comes  from  the  subject  matter.  in  hand  and  arranged  in  a series  of  scientific  and  systematic  sentences  which  are  answers  to  problems  based  on research  results.  The  results  of  the  study  explain  that  there  are  differences  in  elements  or limitations between criminal acts of fraud, criminal acts of embezzlement, and criminal acts of  corruption.  As  well  as  in  this  study  examines  Civil  Servants  who  are  not  charged  with criminal  acts  of  corruption  because  of  the  legal  facts  of  Decision  Number: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk  no  elements  of  corruption  were  found  against  defendants  who  are Civil Servants.
Keywords: Fraud, Embezzlement, Corruption, Civil Servants.

## ABSTRAK
Istilah "starfbaar feit", yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didukung oleh ancaman, diterjemahkan sebagai "kejahatan" (sanksi). Tindak pidana penipuan dan  pencurian  yang  termasuk  aspek  korupsi  karena  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  sipil ditelaah  oleh  penulis  penelitian  ini.  Untuk  menghasilkan  temuan  penelitian  yang  tidak memihak  dan  akurat,  penelitian  ini  menggunakan  strategi  hukum  empiris  dan  normatif. Kemudian setelah disusun secara metodis selama proses analisis data, data tersebut diperiksa secara kualitatif dan legal dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang  ditemukan  di  lapangan,  memastikan  bahwa  data  tersebut  benar-benar  berasal  dari subjek.  urusan.  di  tangan  dan  disusun  menjadi  urutan  frase  yang  merupakan  solusi  untuk masalah  berdasarkan  temuan  studi.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  terdapat  variasi komponen  atau  keterputusan  antara  perbuatan  melawan  hukum  korupsi,  pencurian,  dan penipuan.  Selain  itu,  karena  tidak  disebutkannya  PNS  yang  melakukan  perbuatan  pungutan liar  di  pengadilan  dalam  undang-undang  Nomor  Perkara  Nomor:  112/Pid.B/2022/PN.Tjk, maka penelitian ini melihat PNS yang belum pernah didakwa pelanggaran seperti itu.
Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1(3), 27(1), dan 28D UUD  1945,  yang  menetapkan  Negara Indonesia  sebagai  negara  berdaulat,  setiap orang  yang  melakukan  pelanggaran  harus diadili.  Tindak  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan, dan larangan tersebut  diikuti  dengan  ancaman  (sanksi) berupa  tindak  pidana  lainnya.  Hukum adalah  alat  untuk  menghukum  para pelanggar.  Dalam  hal  ini  pembangkangan didasarkan  pada  asas  keabsahan,  yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Akibatnya,  siapa  saja  yang  melanggar suatu  larangan  dan  larangan  itu  telah dilarang oleh undang-undang dapat dituntut. kecaman atau hukuman.  Individu yang membuat ancaman ilegal juga terkait erat  dengan  orang  yang  menyebabkan peristiwa tersebut.
Setiap  orang  memiliki  kewajiban untuk mendukung dan menegakkan undang-undang yang bersangkutan, namun dalam  praktiknya,  beberapa  orang  tidak dapat memenuhi tugasnya, baik dari pihak pemerintah  maupun  bukan,  sehingga menimbulkan  dampak  yang  merugikan masyarakat. Karena tugasnya telah ditetapkan  sesuai  dengan  hukum  yang relevan, individu dikatakan telah
melanggar hukum. Seseorang yang melanggar  hukum  harus  mempertanggung jawabkan  perbuatannya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Perbuatan melawan  hukum  adalah  perbuatan  haram yang dilakukan oleh seseorang, dan hal itu patut  dihukum  sesuai  dengan  pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang..
Tindak pidana biasanya didefinisikan  sebagai  perilaku  manusia yang  dilarang  oleh  hukum,  bertentangan dengan  hukum,  memerlukan  hukuman, dan dilakukan secara tidak sengaja. Dalam hal  seseorang  telah  melakukan  kejahatan, dia  harus  bertanggung  jawab  atas  semua perbuatannya  yang  melawan  hukum. Seseorang  dikatakan  telah  melakukan kesalahan  ketika  pada  saat  tindakan, pandangan standar tentang kesalahan yang dilakukan  seseorang  dapat  dilihat  dari perspektif masyarakat.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  dalam setting  kehidupan  sosial  adalah  penipuan. Menurut  pedoman  tindak  pidana  yang digariskan dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  barang siapa yang bermaksud mengambil keuntungan dari perbuatan melawan hukum  dengan  menggunakan  nama  palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan tipu muslihat untuk membujuk  orang  lain  agar  memberikan
kepadanya sesuatu, menyerahkan kepadanya, atau agar orang lain menghapuskan utangnya atau menghapuskan piutangnya, diancam dengan  penipuan  dan  pidana  penjara paling lama empat tahun.
Tindak pidana penipuan yang dilakukan  secara  berulang-ulang  termasuk dalam perbuatan berlanjut, yaitu kumpulan atas  perbuatan  yang  dilaksanakan  oleh seseorang,  yang  diantara  perbuatan  satu dan lainnya belum terdapat putusan hakim yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, sehingga  atas  perbuatan  yang  dilakukan pelaku,  dikenai  suatu  cara  penghukuman tertentu.  Pasal  64  Ayat  1  KUHP  memuat pengaturan tentang perbuatan yang sedang berjalan, yang ketentuannya dapat diarahkan  sebagai  berikut:  jika  ada beberapa  perbuatan  yang  bersambung, maka  perbuatan  itu  harus  dipandang sebagai  satu  perbuatan  yang  bersambung. Juga,  terlepas  dari  kenyataan  bahwa masing-masing  tindakan  ini  merupakan pelanggaran  atau  kejahatan,  hanya  satu ketentuan pidana yang digunakan.
Sedangkan  jika  sanksinya  berbeda-beda, maka  akan  diterapkan  undang-undang dengan sanksi primer yang paling keras.
Adapun kronologis peristiwa terdakwa adalah sebagai berikut: NURBUANA, S.T., M.M Bin Raz Sutikno yang  bertempat  di  Jl.  Sultan  Agung  GG.
Abdullah  Raya  8  Way  Halim  Bandar Lampung  pada  tanggal  31  Januari  2020 dan  yang  bertempat  di  Jl.  Nusa  Indah  Gg. Nusa Indah XI Lk. I No. 27 Kel. Waydadi Baru  Kec.  Sukarame  Bandar  Lampung pada  tanggal  04  Februari  2020  atau setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  lain 2020,  atau  setidak-tidaknya  di  lokasi tertentu  yang  masih  tercakup  dalam putusan PN Tanjung Karang yang lengkap “melakukan,    yang  menyuruh  melakukan, dan  turut  serta  melakukan  beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu perbuatan  berlanjut  yakni  dengan  maksud untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang”  tindakan eksekusi menggunakan situasi berikutnya.
Pada  waktu  dan  tempat  yang  sudah disebutkan  sebelumnya,  kejadian  berawal pada  bulan  Desember  tahun  2019,  saksi berinisial  IH  meneriman  telepon  dari  SD, yang  mana  saat  itu  SD  menyampaikan bahwa temannya yakni saksi HS (penuntutan  dalam  berkas  terpisah)  yang merupakan  Menawarkan tenaga kerja  atau
proyek jalan kepada Dinas Bina Bina Jasa Konstruksi  merupakan  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) di Dinas Bina Jasa Konstruksi Jalan (BMBK) Prov. Lampung (BMBK).
Berdasarkan informasi tersebut saksi IH  menghubungi  saksi  Dafriansyah  untuk meneruskan  Infomasi  tersebut,  sehingga beberapa  hari  kemudian  antara  saksi  DF, saksi  IH,  saksi  HS  melakukan  pertemuan di  rumah  Sudirman  yang  beralamat  di  Jl. Nusa  Indah  Gg.  Nusa  Indah  XI  Lk.  I  No. 27  Kel.  Waydadi  Baru  Kec.  Sukarame Bandar  Lampung,  untuk  membicarakan pekerjaan atau proyek jalan yang ditawarkan  saksi  HS  tersebut,  setelah berkumpul dirumah SD, saksi DF menanyakan secara langsung kepada saksi HS  tentang  kejelasan  dan  kebenaran pekerjaan  atau  proyek  jalan  pada  Dinas Bina Marga Bina Jasa Kontruksi (BMBK) yang ditawarkan saksi Hasrul, dimana saat itu  saksi  Hasrul  menjelaskan  secara langsung  bahwa  benar  ada  pekerjaan  atau proyek jalan pada Dinas Bina Marga Bina Jasa  Konstruksi  (BMBK)  Prov.  Lampung yang akan dikerjakan pada bulan April s/d Mei  2020  di  beberapa  tempat  di  Provinsi Lampung  dengan  nilai  pekerjaan  ±  150
Milyar, kemudian saksi Hasrul menjelaskan  kembali  bahwa  dari  seluruh pekerjaan  atau  proyek  tersebut  ada sebagian pekerjaan atau proyek milik saksi Juprius  dengan  nilai  pekerjaan  37  Milyar, dimana  pekerjaan  atau  proyek  milik
Juprius  tersebutlah  yang  ditawarkan  saksi Hasrul  kepada  saksi  DS  dan  saksi  IH dengan maksud jika saksi DF dan saksi IH berminat mengambil atau membeli pekerjaan  tersebut  maka  saksi  HS  akan membuat  saksi  DS  dan  saksi  IH  menjadi pemenang  lelang  untuk  mengerjakan pekerjaan  /  proyek  tersebut,  dikarenakan DF  dan  saksi  IH  mengetahui  bahwa  saksi HS  hanya  merupakan  staff  biasa  di  Dinas Bina Marga Bina Jasa Konstruksi (BMBK) Prov.  Lampung,  membuat  saksi  DS  dan saksi  IH  meragukan  penjelasan  serta penawaran  saksi  HS,  sehingga  saksi  DF menanyakan kepada saksi HS, apakah ada orang  Saksi  HS  menyatakan  bahwa  di kemudian  hari,  saksi  HS  akan  menjadwal ulang pertemuan antara saksi DF dan saksi IH  dengan  Terdakwa  yang  merupakan Sekretaris  Badan  Pengembangan  Jasa Konstruksi  Provinsi  (BMBK)  Jasa  Jalan Tol  untuk  menjelaskan  kembali  tawaran pekerjaan atau proyek tersebut. Dinas Jasa Konstruksi  Jalan  Raya  (BMBK)  Prov. Lampung berhasil membujuk saksi DF dan IH  tentang  pekerjaan  atau  proyek  yang ditawarkan oleh saksi HS.
Pada bulan Desember 2019 saksi HS menghubungi  saksi  DF  dan  mengatakan bahwa  akan  mempertemukan  saksi  DF dengan  Terdakwa  untuk  menjelaskan kembali  penawaran  pekerjaan  atau  proyek yang telah dibicarakan sebelumnya,
dikarenakan  saksi  DF  saat  itu  tidak  bisa hadir  pada  pertemuan  tersebut,  saksi  DF mengutus saksi Y yang merupakan saudara saksi  DF  untuk  melakukan  pertemuan dengan  saksi  HS  dan  terdakwa,  sehingga antara  saksi  HS,  saksi  Y  dan  terdakwa bertemu  di  Kopi  Aceh  Pramuka  di  Jl. Malahayati  Rajabasa,  didalam  pertemuan itu  saksi  Hasrul  mengenalkan  Terdakwa selaku  sekretaris  Dinas  Bina  Marga  Bina Jasa  Konstruksi  (BMBK)  Prov.  Lampung kepada  saksi  Y,  kemudian  saksi  Y menanyakan  kebenaran  pekerjaan  atau proyek  milik  saksi  JP  yang  ditawarkan saksi  HS  sebelumnya,  dimana  saat  itu Terdakwa  membenarkan  proyek  atau pekerjaan yang diceritakan saksi HS.
Pada  bulan  desember  2019  juga setelah  pertemuan  di  Kopi  Aceh  Pramuka saksi DF meminta saksi Y untuk melakuan pertemuan  kembali  dengan  saksi  HS  dan terdakwa  untuk  membicarakan  pekerjaan atau  proyek  jalan  sebelumya,  kemudian saksi  Y  mengajak  saksi  IH  untuk menemaninya  bertemu  saksi  HS  dan terdakwa, dimana antara saksi Y, saksi IH, saksi  HS,  SD  dan  terdakwa  melakukan pertemuan  di  Dunkin  Donuts  di  Jl.  ZA Pagar  Alam  Kedaton  Bandar  Lampung, didalam  pertemuan  tersebut  saksi  Y kembali  menanyakan  untuk  memastikan kebenaran  pekejaan  atau  proyek  yang dibicarakan dipertemuan sebelumnya
kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa kembali  menjelaskan  bahwa  pekerjaan atau  proyek  milik  JP  yang  ditawarkan tersebut  memang  benar  ada  dan  akan dilaksanakan  pada  bulan  April  2020  s/d Mei  2020,  kemudian  saksi  HS  yang menyerahkan  secarik  kertas  Kepada  saksi Y dan saksi IH.
Setelah mendapatkan kertas (kopelan)  tersebut,  saksi  IH  menanyakan kepada  terdakwa  dengan  menunjukkan secarik  kertas  (kopelan)  tersebut  apakah benar  paket-paket  proyek  atau  pekerjaan yang  tertulis  di  secarik  kertas  (kopelan) tersebut, dan terdakwa kembali mengatakan  bahwa  proyek  atau  pekerjaan tersebut  benar  dan  akan  segera  dilelang oleh  Dinas  Bina  Marga  Bina  Jasa Konstruksi  (BMBK)  Prov.  Lampung, mendengar penjelasan-penjelasan Terdakwa  yang  merupakan  sekretaris  di Dinas  Bina  Marga  Bina  Jasa  Konstruksi (BMBK)  Provinsi  Lampung  tersebut akhirnya  membuat  saksi  Y  maupun  saksi IH  yakin,  sehingga  saksi  Y  dan  saksi  IH menanyakan  kepada  Terdakwa  jika,  saksi DF,  saksi  Y  dan  saksi  IH  berminat mengambil/membeli pekerjaan atau proyek tersebut maka uang muka pembelian  proyek  diserahkan  kepada siapa, dimana saat itu terdakwa menjawab agar    uang  muka  diserahkan  kepada  saksi HS.
Tanggal  31  Januari  2020,  saksi  DF menghubungi saksi IH dan saksi HS untuk bertemu  di  rumah  saksi  Y  di  Jl.  Sultan Agung  Gg.  Abdullah  Raya  8  Way  Halim Bandar  Lampung,  sekitar  jam  16.00  Wib saksi DF, saksi IH, saksi HS, SD dan saksi Y  berkumpul  dirumah  saksi  Y,  setelah berkumpul  saksi  HS  meminta  uang  muka pekerjaan  atau  proyek  yang  akan  diambil saksi  DF  sebelumnya,  dimana  saat  itu disepakati  sebesar    Rp.684.000.000,- dikarenakan  saksi  DF  saat  itu  hanya membawa  uang  sebesar  Rp500.000.000 maka saksi DF menyerahkan uang tersebut kepada  saksi  HS,  yang  sisanya  akan dibayarkan  segera  mungkin  dikarenakan lelang pekerjaan tersebut akan dilaksanakan  pada  bulan  April  s/d  Mei 2020,  kemudian  merekapun  pulang  dari rumah saksi Y.
Saksi  HS  dan  terdakwa  hanya berjanji  saja  untuk  mengembalikan  uang muka tersebut, pada tanggal 10 September 2020  saksi  HS  membuat  surat  penyataan yang  isinya  akan  mengembalikan  uang muka tender pekerjaan yang tidak dimenangkan  tersebut  pada  tanggal  30 September  2020,  namun  sampai  waktu yang  ditentukan  saksi  HS  dan  terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi DH, sehingga  dilaporkan  di  Kepolisian  Resor Kota Bandar Lampung.
Tindak  pidana  diatur  dan  diancam dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)  KUHP  Pertama  jo.  Pasal  64  ayat  (1) KUHP,  dan  kedua:  Pasal  372  KUHP  jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pertama jo. Pasal 64  ayat  (1)  KUHP.  Perbuatan  hukum tersebut  merupakan  dakwaan  alternatif yang  diancam  oleh  penuntut  umum  dalam kasus  ini.  Pelaku  dalam  kasus  ini  akan menerima  hukuman  3  (tiga)  tahun  6 (enam)  bulan  penjara  dari  majelis  hakim. Hakim  yang  mengadili  perkara  ini  juga menjatuhkan  hukuman  penjara  2  (dua) tahun 4 (empat) bulan kepada pelaku.
Korupsi merupakan komponen utama  dari  tindak  pidana  penipuan  dan pencurian  yang  dilakukan  pelaku  dalam hal  ini.  Kata  korupsi  sendiri  berasal  dari bahasa  Latin  " corruption ",  yang  mengacu pada  tindakan  keuangan  yang  rusak, busuk, dan tidak jujur. Menimbang bahwa yang  akan  menjabat  sebagai  Sekretaris Badan  Pelayanan  Jalan  dan  Bangunan (BMBK)  Provinsi  Lampung  dan  berstatus sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), dengan alasan sebagai berikut:
1. Pada kasus yang terjadi, NB
atau yang  telah  ditetapkan  sebagai terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu  atau  samaran,  ketika  melakukan tindak  pidana,  bahkan  para  korban  dan saksi  mengenal  terdakwa  dengan  nama
aslinya.
2. Selain tidak pernah meggunakan nama palsu ketika melakukan tindak  pidana,  NB  juga  tidak  pernah menggunakan  status  jabatan  fungsional palsu,  ketika  terjadinya  proses  hukum benar  adanya  ia  masih  menjabat  selaku sekretaris  dinas  pada  BMBK  Provinsi Lampung.
3. Dalam keterkaitannya dengan tindak pidana  yang dilakukan oleh terdakwa, selama proses terjadinya peristiwa  hukum  yang  berlaku,  terdakwa tidak  melakukan  keboghongan  terhadap korban  dan  para  saksi,  dan  sempat diadakan  juga  pertemuan  yang  terjadi antara  korban,  saksi,  dan  terdakwa sebanyak  lebih  dari  satu  kalu  untuk membahas  pekerjaan  yang  ada  di  dinas BMBK.
4. Karena  saksi,  khususnya saksi korban, ingin mengambil keuntungan dari perbuatan terdakwa walaupun perbuatannya  menyetor  sejumlah  uang adalah  melawan  hukum,  bertentangan dengan  kesusilaan,  dan  bertentangan dengan  praktek  hukum  yang  baik,  maka Jaksa  Penuntut  Umum  menganggap  tidak dapat  diterima  Terdakwa  NB  telah memenuhi  unsur-unsur  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain.
5. Dalam  kejadian  tersebut, terdakwa  NB  yang  memberi  perintah  dan
melakukan pembunuhan tersebut. menurut Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  bentuk pemaksaan  kehendak  dari  para  Saksi karena  peristiwa  hukum  berupa  tindak pidana  penipuan  ini  dilakukan  secara bersama-sama  oleh  para  Saksi  dan Terdakwa  sehingga  menerapkan  unsur  ini Jaksa  Penuntut  Umum  telah  memberikan pemahaman  hukum  yang  salah  dan  keliru karena  sejak  awal  pertemuan  Terdakwa selalu  diajak  membicarakan  soal  proyek tersebut  dan  proyek  itu  memang  ada  di Dinas BMBK Provinsi Lampung.
6. Dalam peristiwa tindak pidana penipuan ini, tidak ada kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan barang,  maupun  memberi  hutang  dan menghapus  piutang  yang  dilakukan  oleh terdakwa  terhadap  korban.  sebagaimana yang  terungkap  dalam  fakta  persidangan bahwa  korban  lah  yang  memaksakan  diri untuk terjerat penipuan, dengan menyerahkan  sejumlah  uang  untuk  hal yang  bertentangan  secara  hukum  kepada terdakwa. para korban secara sadar bahwa untuk memperoleh pekerjaan yang diharapkan,  sistem  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  secara  elektronik  yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah (LKPP)  melalui  Unit  Layanan  Pengadaan (ULP)  Provinsi  Lampung,  harus  melalui prosedur  kontrak  Layanan  Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Pada Berita Acara
Pemeriksaan  di  Kepolisian  para  saksi menyatakan  bahwa  tanpa  sosok  terdakwa yang  menjabat  sebagai  Jika  saksi  tertarik dan  memberikan  uang  muka  seperti  yang ditawarkan oleh saksi HS, saksi tidak akan percaya  menurut  Sekretaris  BMBK  (Bina Marga Bina Konstruksi) Provinsi Lampung  yang  meyakinkan  saksi  bahwa proyek  tersebut  benar-benar  berjalan.  ada dan  sedang  diperdagangkan  untuk  saksi. Diketahui,  saksi  HS  hanyalah  pegawai biasa di  Kantor BMBK  (Bina Marga  Bina Konstruksi) Provinsi Lampung.
Terdakwa  harus  bertindak  dengan memenuhi  syarat  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UUPTPK),  khususnya  Pasal  Tentang Gratifikasi bukan Pasal 378 dan Pasal 372 UU  KUHP  sebagaimana  dalam  Putusan Majelis Hakim.
Terhadap Perbuatan Terdakwa, idealnya  Hakim  menerapkan  Pasal  yang berhubungan  dengan  kegiatan  Gratifikasi Pasal 5, 11, 12, huruf (a) dan (b), 12B, dan 12C  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  mengubah  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  diatur  dengan  penjelasan sebagai berikut.:
1. Ketentuan Pasal 5
Menurut  Pasal  5,  barang  siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud melanggar hukum  diancam  dengan  pidana  penjara paling  singkat  satu  tahun  dan  paling  lama lima  tahun  penjara  serta  pidana  tidak  sah paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 250.000.000.  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah).  Hukuman  ini  juga  membutuhkan pegawai pemerintah yang menerimanya.

## 2. Ketentuan Pasal 11
Menurut  Pasal  11  pegawai  negeri dan  penyelenggara  negara  yang  menerima hadiah  padahal  mengetahui  atau  menduga bahwa  hadiah  itu  diberikan  karena jabatannya diancam dengan pidana penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  5  (lima)  tahun.  tahun  penjara  serta biaya  minimum.  Rp50.000.000  (lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp250.000.000  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah)
3. Pasal  12  Huruf  (a)  dan  Huruf  (b)
Peraturan (b)
Setiap  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  menerima  sesuatu  untuk memaksa  pegawai  melakukan  sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawabnya  dalam  jabatannya,  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)
tahun  dan  paling  lama  dua  puluh  (dua puluh) tahun. 20) tahun, serta denda paling sedikit  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-  sesuai  Pasal  12  huruf (a) dan (b) (satu miliar rupiah).

## 4. ketentuan dalam Pasal 12 B
Setiap  pemberian  yang  diterima  oleh pegawai  negeri  dianggap  suap,  menurut Pasal  12B,  jika  ada  hubungannya  dengan jabatannya  atau  menyimpang  dari  amanat dan  kewajibannya.  Pelaku  akan  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau sekurang-kurangnya  4  tahun  dan  paling lama 20 tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah)  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).
5. ketentuan dalam Pasal 12 C Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) harus  menerima  laporan  dari  pegawai pemerintah  paling  lambat  30  hari  kerja setelah  menerima  aturan  dalam  Pasal  12B untuk tidak berlaku.
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  sistem pembuktian dalam rangking yang menentukan  benar  atau  salahnya  suatu dianggap  telah  terbukti,  selain  itu  harus ada  pembuktian  menurut  undang-undang. Putusan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh hakim melalui putusan pengadilan
merupakan  pelaksanaan  tugas  hakim sebagai  aparat  penegak  hukum  yang memutus perkara yang diajukan.
Putusan  hakim  dalam  suatu  perkara  atau perkara  pidana  merupakan  hasil  hakim yang sebelumnya memeriksa dan memutus perkara  atau  perkara  berdasarkan  tindak pidana  yang  ditentukan  dalam  tuduhan. Pengadilan harus memiliki  setidaknya dua bukti  yang  dapat  diandalkan  untuk mendukung pilihan mereka saat memutuskan  kasus  pidana.  Hal  ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan  jaminan  yang  lebih  besar kepada  pengadilan  bahwa  perbuatan  yang dilakukannya  benar-benar  terjadi  dan bahwa dialah yang bertanggung jawab.
Apabila  putusan  hakim  diumumkan  di muka  umum,  maka  putusan  itu  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum.  Penafsiran putusan ini mencerminkan pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan, mengejar keadilan, masyarakat, dan standar  yang  lebih  baik.  Putusan  yang dipilih hakim kemudian diumumkan dengan  lantang  di  depan  juri  di  ruang sidang  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk umum.  Mengenai  pembacaan  jadwal putusan,  hakim  harus  mempertimbangkan masyarakat dan penggugat. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  putusan dilakukan  setelah  musyawarah  tertutup
yang  dipimpin  hakim.  Selain  ikut  andil dalam  pengambilan  keputusan,  setiap hakim yang mengikuti sidang musyawarah wajib  memberikan  pandangan  tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan.
Penulis  melakukan  kajian  dengan  judul “Pertimbangan  Putusan  Hakim  Terhadap Terdakwa  Tindak  Pidana  Penipuan  dan Penggelapan  yang  Merupakan  Komponen Tindak  Pidana  Korupsi  (Analisis  Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk)” berdasarkan keterangan dari riwayat masalahnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Terdapat  beberapan  landasan  teori sebagai  dasar  landasan  yang  digunakan dalam  menjalankan  penelitian  ini  antara lain :

## 1. Pertimbangan Hakim
Salah  satu  aspek  terpenting  yang digunakan dalam menentukan terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan hakim  yang  mengandung  keadilan  (ex aequo  et  bono)  dan  mengandung Pengadilan  akan  mempertimbangkan hal  ini.  Pemikiran  hakim  harus diberikan pertimbangan yang hati-hati, tepat  dan  menyeluruh  karena  pilihan hakim juga membantu para pihak yang berkepentingan.  Pengadilan  Tinggi
atau Mahkamah Agung akan membatalkan  putusan  hakim  jika pertimbangan  hakim  kurang  tepat, sehat,  dan  menyeluruh.  Pengadilan juga membutuhkan bukti ketika memeriksa suatu kasus. Hasil pembuktian  tersebut  kemudian  akan digunakan sebagai informasi tambahan untuk dipertimbangkan oleh pengadilan  saat  membuat  keputusan dalam  suatu  kasus.  Pembuktian  adalah tahap  yang  paling  penting  dalam pemeriksaan  di  persidangan.  Suatu pembuktian  memiliki  tujuan  untuk memperoleh    kepastian  atas  suatu peristiwa/fakta,  bahwa  atas  suatu peristiwa/fakta  yang  diajukan  adalah benar  terjadi,  untuk  mendapat  putusan hakim yang adil dan benar. Hakim juga tidak  boleh  menjatuhkan  putusan apabila  belum  nyata  baginya  bahwa atas  peristiwa/fakta  tersebut  benar- benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenaranya,  sehingga  terlihat  adanya keterhubungan  hukum  antara  para pihak.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim
Pilihan  hakim  di  pengadilan  harus didukung oleh teori dan temuan penelitian yang  saling  terkait,  memastikan  bahwa penelitian  dihasilkan  sebanyak  mungkin dan  berbobot  sesuai  dengan  teori  dan praktek.  Kepastian  hukum  peradilan,
dimana  hakim  yang  berfungsi  sebagai aparat penegak hukum dapat menjadi tolak ukur bagi tercapainya kepastian hukum.
Kewenangan  hukum  primer  diatur dalam  Bab  IX,  Pasal  24  dan  25,  UUD 1945,  serta  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009. Jaminan adanya kewenangan hukum  yang  otonom  dapat  ditemukan dalam  UUD  1945.  Hal  ini  secara  khusus dinyatakan  dalam  Pasal  24  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya dalam  penjelasan  Pasal  24  ayat  1  dan penjelasan  Pasal  1  ayat  1  undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan.  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk melaksanakan undang-undang dasar tersebut.  Kecuali  ditentukan  lain  dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  otonom  dalam klausul  ini,  yang  berarti  dibebaskan  dari segala bentuk intervensi kekuasaan ekstrayudisial.  Hakim  bertugas  membela hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,  sehingga  setiap  pilihan  yang diambilnya merepresentasikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Akibatnya, kebebasan yang dipraktikkan dalam menjalankan  kekuasaan  hukum  tidak
bersifat  total.  Menurut  Pasal  24  ayat  (2), Mahkamah  Agung  dan  lembaga  peradilan yang  berada  di  bawahnya,  termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha negara, dan mahkamah konstitusi, memegang kekuasaan kehakiman.
Seorang  hakim  tidak  memihak  dan memiliki  kewajiban  untuk  menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Pengadilan pertama-tama harus menentukan apakah peristiwa yang diberikan  kepadanya  benar  sebelum  dia dapat  memberikan  keadilan.  Pengadilan kemudian  harus  mengevaluasi  peristiwa yang  diperiksa  dan  membandingkannya dengan  standar  hukum  yang  relevan. Setelah menyelesaikan prosedur ini, pengadilan  dapat  memberikan  keputusan tentang suatu peristiwa.
Seorang  hakim  tidak  memihak  dan memiliki  kewajiban  untuk  menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Pengadilan pertama-tama harus menentukan apakah peristiwa yang diberikan  kepadanya  benar  sebelum  dia dapat  memberikan  keadilan.  Pengadilan kemudian  harus  mengevaluasi  peristiwa yang  diperiksa  dan  membandingkannya dengan  standar  hukum  yang  relevan. Setelah menyelesaikan prosedur ini, pengadilan  dapat  memberikan  keputusan tentang suatu peristiwa.

## 3. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan  hukum  adalah  suatu usaha dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum pada  hakikatnya  merupakan  proses  dan perwujudan atas ide-ide. Penegakan hukum  juga  merupakan  proses  dalam  hal upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya suatu  Padahal,  standar  hukum  berfungsi sebagai  panduan  bagi  peserta  dalam hubungan  hukum  atau  transportasi  yang terkait dengan kegiatan sosial dan pemerintahan.  tindakan  hukum  adalah usaha  dalam  mewujudkan  ide-ide  serta konsep  hukum  yang  diharapaka  oleh rakyat untuk menjadi kenyataan.
Penegakan  hukum  pidana  dapat didefinisikan  sebagai  pelaksanaan  hukum yang  dilakukan  oleh  petugas  penegak hukum  dan  setiap  orang  yang  memiliki kepentingan sesuai dengan batas kewenangannya  masing-masing  menurut aturan  hukum  yang  berlaku.  Apabila dikaitkan  antara  pendapat  Hoefnagels dengan  penegakan  hukum  atas  penistaan terhadap  agama,  maka  seharusnya  saat  ini hukum  dapat  ditegakkan  dengan  tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran  terhadap  penistaan  agama tersebut.
4. Pertanggungjawaban Pidana
Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang  mengarah  kepada pemidanaan  kepada  pelaku  dengan  tujuan untuk  menentukan  apakah  terdakwa  atau tersangka  harus  bertanggungjawab  atas tindak  pidana  yang  terjadi  atau  tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee  memiliki  padanan  katanya  yaitu aansprakelijk , verantwoordelijk dan toerekenbaar .  Orang  yang aansprakelijk atau verantwoordelijk sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang di pertangggungjawabkan kepada orang. Biasanya  ada  yang  menggunakan  istilah toerekenings  vatbaa r.  Namun  Pompee keberatan  atas  pemakaian  istilah  yang terakhir,  karena  dalam  hal  ini  bukan orangnya, namun perbuatan yang toerekenings vatbaar . Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya pun  Ini  mencakup  lebih  dari  sekedar masalah  hukum;  itu  juga  mencakup prinsip-prinsip moral  dan moralitas umum yang  dipegang  oleh  seluruh  komunitas atau  kumpulan  individu.  Kemajuan  sosial dan teknologi abad ke-21 meningkat pesat, dan  akibatnya,  begitu  pula  pandangan orang terhadap prinsip-prinsip dasar moral
ini.  Meski  begitu,  kejahatan  seperti pembunuhan,  pemerkosaan,  pelecehan, atau  kejahatan  terhadap  tubuh  dan  jiwa selain  harta  benda  tidak  mengubah  inti moralitas secara umum. Doktrin kekeliruan,  atau  "pertanggungjawaban," adalah  gagasan  mendasar  dalam  hukum pidana.  Teori  instruksi  kesalahan,  atau mens  rea  seperti  yang  dikenal  dalam bahasa  Latin,  didasarkan  pada  tindakan yang  tidak  pernah  membuat  seseorang bersalah  kecuali  mereka  membersihkan kejahatan.  Menurut  teori  ini,  paling  tidak ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi seseorang untuk dinyatakan bersalah, yaitu harus ada perbuatan yang dilarang lahiriah (ilegal)  dan  harus  ada  perbuatan  jahat lahiriah.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekata  masalah  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris. Adapun pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan ( library  research )  dengan  membaca, mengutip,  serta  menganalisis  teori-teori hukum  dan  peraturan  yang  memiliki hubungan dengan masalah dalam penelitian.  Sedangkan  pendekatan  yuridis empiris  adalah  suatu  upaya  untuk  dapat memperoleh  kejelasan  serta  pemahaman atas  permasalahan  yang  ada  dalam
penelitian  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  suatu  narasumber,  maupun  studi kasus. Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data yang sumbernya berasal dari data sekunder, yaitu data yang sebelumnya  diperoleh  melalui  bahan pustaka  dengan  cara  menggumpulkan berbagai  sumber  bacaan  yang  memiliki hubungan dengan kasus yang akan diteliti. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer yang  didapatkan  secara  langsung  dari penelitian  lapangan  dengan  melakukan wawancara  kepada  responden.  Responden penelitian  dalam  penelitiab  ini  adalah Kepolisian  Resor  Kota  Bandar  Lampung, Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung,  dan Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Tanjung Karang. Sedangkan data sekunder pada  penelitian  ini  bersumber  dari  studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca,  memikirkan,  serta  mengutip berbegai  macam  asas,  teori,  maupun peraturan yang berhubungan dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Proses analisa data dalam penelitian ini dianalisis secara “yuridis normatif” yang merupakan pendekatan  berdasarkan  bahan  hukum utama  dengan  memahami  teori,  konsep, asas  hukum,  dan  peraturan  perundangan yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diajukan dalam penelitian ini.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Batasan  Rumusan  Perbuatan  yang Dikategorikan Sebagai
Tindak Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan dan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Hukum
Tindak pidana adalah kegiatan atau perlakuan  manusia  yang  diatur  serta dirumuskan  dalam  undang-undang,  yang sifatnya  melawan  hukum,  serta  patut dipidana.  Dalam  pengertian  lain,  tindak pidana  juga  dapat  diartikan  sebagai perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan  sebagai  akibat  perbuatan  yang tidak  diperbolehkan  dan  diancam  dengan pidana.  Penjatuhan  pidana  kepada  pelaku bertujuan  demi  menjaga  tata  tertib  hukum dan  menjamin  kepentingan  umum  dalam hidup  bermasyarakat.  Dalam  rangka  suatu perbuatan  yang  dilarang  dapat  dinyatakan sebagai tindak pidana, tidak cukup apabila tindakan itu hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan,  namun  juga  harus berdifat melawan hukum atau bertentangan  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Adapun  tiap  tindak  pidana akan  selalu  dipandang  melawan  hukum, kecuali apabila terdapat alasan pembenarnya.
a. Tindak Pidana Penipuan
Penipuan Bedrog ( Oplichting ) dijelaskan dalam title XXV buku II KUHP dengan judul “Bedrog” yang memiliki arti
penipuan  dalam  arti  luas,  Adapun  pada Pasal  pertama  titel  itu,  yaitu  Pasal  378, terdapat  penjelasan  tentang  “ oplicthing ” yang  memiliki  arti  penipuan  dalam  artian sempit,  sedangkan  pasal-pasal  lain  dari titel  itu  menjelaskan  tindak  pidana  lain yang  sifatnya  penipuan  dalam  arti  yang luas.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak  Muhammad  Budi  Arifin  selaku Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bahwa sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dengan No. 1601.K/Pid/1990  tanggal  26  Juli  1990 yang  mengatakan:  unsur  pokok delict penipuan  (ex  Pasal  378  KUHP)  terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh pelaku delict untuk  menggerakkan  orang lain, agar menyerahka suatu barang.
Penipuan  dalam  artian  yang  lebih  luas dapat  diartikan  sebagai  kebohongan  yang direkayasa  untuk  keuntungan  pribadi. Meskipun  pengertiannya  memiliki  hukum yang  lebih  dalam,  namun  detail  lebih jelasnya  dapat  bervariasi  di  berbagai wilayah hukum. Perbuatan untuk melakukan  menipulasi  keterangan  yang bertujuan mencari keuntungan menggunakan media internet bisa diartikan debagai  perbuatan  menyesatkan  yang terdapat dalam delik penipuan sebagaimana  tertulis  di  Pasal  378  KUHP serta Pasal 379a KUHP.
Pada Bab XXV Buku II KUHP dijelaskan berbagai  jenis/bentuk  penipuan  yang kemudian  dirumuskan  kedalam  20  Pasal. Bentuk-bentuk  penipuan  itu  mempunyi nama  khusus  yang  tersendiri.  Adapun penipuan  adalah  sebagaimana  dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa barangsiapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain  dengan  cara  melawan  hukum  dengan menggunakan  nama  palsu  atau  martabat ( hoedanigheid )  palsu,  serta  dengan  tipu muslihat,  maupun  rangkaian  kebohongan, dengan  menggerakkan  orang  lain  untuk melakukan penyerahan sesuatu kepadanya, atau  agar  dapat  memberi  hutang  maupun menghapus  piutangnya,  diancam,  atau karena  penipuan,  dipidana  penjara  dengan waktu paling lama 4 (empat) tahun.
b. Tindak Pidana Penggelapan Pada suatu tindak pidana, wajib hukumnya untuk mengethui secara jelas tindak pidana yang terjadi. Beberapa tindak pidana  yang terjadi  harus  diketahui  makna  serta definisinya agar dapat diketegorikan termasuk dalam tindak pidana penggelapan. Penggelapan artinya memiliki  barang  ataupun  hal  lain  yang dimiliki  oleh  orang  lain,  namun  tindakan itu  bukan  termasuk  kejahatan.  Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini juga terdapat pada  Pasal  372  KUHP  yang  menjelaskan bahwa  barang  siapa  yang  dengan  sengaja
melakukan  perlawanan  hukum  memiliki barang  yang  merupakan  milik  orang  lain, namun barang tersebut ada dalam penguasaannya  bukan  karena  kejahatan, akan diancam dengan penggelapan dengan pidana  maksimal  empat  tahun  ataupun pidana  denda  maksimal  sembilan  ratus rupiah.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan Denis  Arta  Putra  selaku  Kasatreskrim Polresta  Bandar  Lampung  bahwa  unsur- unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut  Tongat  yang    didasarkan  pada aturan  yang  terdapat  pada  Pasal  372 KUHPidana, Adapun dalam bentuk pokok, tindak  pidana  memiliki  beberapa  unsur seperti:
1) Unsur  objektif,  seperti  mengakui suatu  barang  sebagai  milik  sendiri  atas barang  yang dimiliki oleh orang lain  yang dikuasainya bukan karena kejahatan.
2) Unsur  Subjektif  seperti  unsur kesengajaan  ataupun  unsur  yang  sifatnya melawan hukum.
c. Tindak Pidana Korupsi
Tindak  Pidana  Korupsi  atau  yang biasa  disebut  korupsi,  berasal  daro  bahasa Latin corruptio yang  berarti  penyuapan atau  merusak,  adalah  suatu  gejala  yang terjadi  pada  pimpinan/pejabat,  lembaga negara  menyalahgunakan  wewenangnya dengan memungkinkan terjadinya penyuapan,  pemalsuan,  ataupun  tindakan
lainnya yang serupa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Ibu  Raden  Ayu  Rizkiyati  selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas  IA  bahwa  korupsi  (secara  harfiah) merupakan perbuatan yang merusak, jahat, dan  busuk.  Korupsi  menyangkut  moral, sifat,  maupun  keadaan  yang  buruk, kewenangan/jabatan  dalam  suatu  instansi, penyalahgunaan kekuasaan karena pemberian,  faktor  seperti  ekonomi  dan politik, dan menempatkan keluarga ataupun  golongannya  ke  dalam  intansi yang dibawahinya dalam suatu jabatan. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana  korupsi,  maka  ditemukan  unsur- unsur seperti:
1) Bertentangan dengan hukum.
2)  Tindakan  menambah  kekayaan  diri sendiri  ataupun  orang  lain  maupun korporasi.
3)  Tindakan  yang  merugikan  keuangan dan perekonomian negara. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun  2001,  didefinisikan  maksud  secara melawan  hukum  adalah  mencakup  segala perbuatan  yang  melawan  hukum  dalam baik  dalam  artian  formil  maupun  materiil, yaitu  walaupun  perbuatan  itu  tidak  diatur dalam aturan perundang-undangan, namun apabila  suatu  perbuatan  dianggap  tercela, baik  karena  tidak  sejalan  dengan  norma- norma  kehidupan  sosial  yang  berlaku
dalam  masyarakat,  ataupun  karena  tidak memenuhi  rasa  keadilan,  maka  atas perbuatan itu dapat dipidana.
Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwa pengkategorian  tindak  pidana  penipuan, penggelapan, dan korupsi dapat dirumskan dan  dibedakan  menurut  unsur  atau  delik tindak  pidana  ituyang  sudah  diatur  dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Pertimbangan Putusan Hakim
Sehingga Memutus  Perkara Nomor:
112/Pid.B/2022/PN.Tjk dengan dugaan  Tindak  Pidana  Penipuan dan Penggelapan Bukan Berdasarkan Tindak Pidana Korupsi Putusan Hakim
dianggap berkualitas  apabila  putusan  itu  didasarkan pada  pertimbangan  hukum  yang  telah sesuai  dengan  fakta  yang  terungkap  di persidangan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  serta  keyakinan  diri hakim  tanpa  dipengaruhi  oleh  intervensi dari  pihak  manapun,  sehingga  putusan yang  dikeluarkan  dapat  dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara professional ( the truth and justice ).
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan Ibu  Raden  ayu  Rizkiyati  sebagai  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas IA  bahwa  terdakwa  tidak  dikenakan  Pasal yang  berhubungan  dengan  Gratifikasi
sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemeberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Terdakwa  NB  tidak  memenuhi unsur  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini disebabkan  karena  terdakwa  NB  tidak menyebabkan  kerugian  pada  keuangan negara, serta terdakwa NB tidak menerima secara langsung uang tender yang diberikan  oleh  saksi  Y  dan  IH,  maka  dari itu terdakwa terlepas dari unsur gratifikasi yang  bisa  dikenakan  apabila  pejabat negara/public menerima atau mendapatkan uang,  barang,  komisi,  dll  sesuai  dengan gratifikasi  yang  dimaksud  oleh  Undang- Undang.  Unsur  tindak  pidana  menurut tindakan terdakwa NB masuk dalam unsur penipuan  sebagaimana  telah  diatur  pada Pasal  378  KUHP  karena  terdakwa  NB tidak  bisa  memenuhi  kemenangan  tender yang  dijanjikan  kepada  saksi  Y  dan  IH. Apabila  tender  yang  dijanjikan  tersebut bisa  dimenangkan  oleh  saksi  Y  dan  IH maka  unsur  tindak  pindana  korupsi  dapat menjerat  terdakwa  NB  sebagai  pejabat negara/public  yang  menerima  gratifikasi dan  akan  merugikan  negara  karena  tidak melalui  mekanisme  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang.

## 5. SIMPULAN
Dari  beberapa  uraian  diatas  penulis dapat  menyimpulkan bahwa tindak pidana
penipuan,  tindak  pidana  penggelapan,  dan tindak  pidana  korupsi  memiliki  unsur- unsur  yang  berbeda.  Contoh  nya    dalam kasus  ini  terdakwa  NB  tidak  bisa  dijerat oleh  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemeberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,karena  walaupun  terdakwa  NB  menjabat sebagai  PNS  dalam  kasus  ini  tidak  serta merta  bisa  dikenakan  unsur  tindak  pidana korupsi  tanpa  memenuhi  unsur  yang  ada pada Undang-Undang yang berlaku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Adami  Chazawi,  2014  Percobaan  dan Penyertaan:  Pelajaran  Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Press. Andi  Hamzah,  2001,  Bunga  Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Bambang
Hartono, dkk. (2005) Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung  Yang  dilakukan  Oleh Oknum Mantan Kepala
Kampung  Menanga  Jaya,  Iblam Law  Jaya,  Jakarta,Vol.  01  No.
03, hlm. 2.
Evi  Hartanti,  1989,  Tindak  Pidana
Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika. Moch.  Anwar,  Hukum  Pidana  Bagian
Khusus (KUHP Buku II).
Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Ridwan  Hasibuan  dan  Ediwarman,  1995, Asas-Asas  Kriminologi,  Medan  : USU Pers.
Wirjono  Prodjodikoro,  2003,  Tindak-
tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung :Refika
Adityama.
Undang-Undang dan Peraturan Lain:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Pemberlakuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang
Perubahan Aatas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun
2015  tentang  Perubahan  Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana

## Karya Ilmiah:
Bambang  Hartono,  dkk,  Implemntasi
Pertanggungjawaban Pelaku
Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam
Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung  Yang  dilakukan  Oleh Oknum Mantan Kepala
Kampung  Menanga  Jaya,  Iblam
Law Jaya, Jakarta,Vol. 01 No. 03