Vol. 7. No. 1  (2024) 17-39 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam
KUHP Nasional
Calvin, Noor Azizah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia Email: calvin0205202008@uinsu.ac.id , noorazizah@uinsu.ac.id Submitted: Reviewed: Revised: Published: 16-05-2024 20-05-2024 05-06-2024 30-06-2024 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923

## Abstrak
Penelitian  dilakukan  untuk  menjawab  permasalahan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  parameter pemidanaan dalam KUHP, dengan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mekanisme pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil analisis  menyimpulkan  bahwa  parameter  pemidanaan  dalam  KUHP  Nasional  telah  memberikan parameter  yang  sangat  efektif  dalam  menjatuhkan  pidana  mati  bagi  tersangka  sebagaimana  yang tertuang dalam pasal 54 KUHP Nasional, hal ini dilakukan melalui pendekatan sistem delphi yang telah dimodifikasi dengan cara memberikan skor pada setiap variabel dalam pasal a quo. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana Islam juga memberikan parameter yang jelas dalam menjatuhkan terpidana yang  notabene  dijatuhi  hukuman  mati,  dengan  merujuk  pada  kitab  Al-Wajiz,  namun  terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait jenis tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tulisan ini akan memberikan  gambaran  mengenai  pentingnya  parameter  dalam  menjatuhkan  hukuman  mati  bagi pelaku tindak pidana.
Kata kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana, Standar Pemidanaan

## Abstract
The  research  was  conducted  to  answer  the  problem  of  Islamic  law  review  of  the  parameters  of punishment in the Criminal Code, with the approach of normative legal research methods. The research method used is normative juridical with a literature study data collection mechanism. The results of the analysis concluded that the parameters of punishment in the National Criminal Code have provided very effective parameters in imposing the death penalty for suspects as stated in article 54 of the National Criminal Code, this is done through a modified delphi system approach by giving a score to each variable in the article a quo. In line with this,  Islamic criminal law also provides clear parameters in imposing convicts who are in fact sentenced to death, by referring to the book of Al-Wajiz, but there are significant differences regarding the type of crime committed. So that this paper will provide an overview of the importance of parameters in imposing the death penalty for criminal offenders.
Keywords : Death Penalty, Criminal Offense, Standard of Punishment

## PENDAHULUAN
Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief, L.H.C Hulsman menyebutkan bahwa sistem pemidanaan ( the punishment system ) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan ( the legal regulations concerning criminal penalties and sentencing ). 1 Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa jika pemidanaan dipahami secara luas sebagai  proses  di  mana  hakim  memberikan  atau  menjatuhkan  pidana,  maka  sistem pemidanaan  meliputi  semua  ketentuan  hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  hukum  pidana hingga seseorang dikenakan sanksi. 2 Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan pelaksanaan pidana dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan.
Sebelum  lahirnya  KUHP  Nasional  yang  merupakan  sumber  utama  hukum  pidana Indonesia, hukum pidana Indonesia tidak pernah memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai parameter pemidanaan, baik di dalam KUHP Kolonial maupun diluar KUHP Kolonial. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian penting bagi pembentuk Rancangan Undang -  Undang  Hukum  Pidana  untuk  kemudian  dapat  memasukan  pembahasan  khusus  tentang parameter  pemidanaan  dalam  rancangan  tersebut.  Hal  ini  penting  untuk  diingat  karena penerapan  hukuman  yang  tidak  didasarkan  pada  parameter  pemidanaan  yang  jelas  dapat menyebabkan  hukum  pidana  tidak  beroperasi  sesuai  dengan  tujuannya.  Pengesahan Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjadi  KUHP  Nasional  pada  tanggal  6 Desember  2022  merupakan  sebuah  hadiah  dan  sekaligus  jawaban  atas  kekosongan  hukum ( rechtsvacuum ) mengenai parameter pemidanaan terhadap suatu tindak pidana.
Parameter  penentuan  hukuman  atau standart  of  sentencing lebih  cenderung  menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan dan menerapkan hukuman, atau bisa disebut sebagai parameter  yudisial  bagi  hakim.  Dengan  demikian,  parameter  penentuan  hukuman  menjadi ketentuan fundamental yang memberikan arahan dalam penjatuhan hukuman, yang berperan sebagai panduan bagi hakim dalam menerapkan dan menetapkan hukuman. Karena parameter ini  menjadi  tolok  ukur  dasar,  maka  termasuk  dalam  domain  kebijakan  legislatif.  Parameter penentuan hukuman juga berperan sebagai kendali bagi hakim untuk memastikan hukuman yang diberikan terarah dan memiliki manfaat yang jelas.
Ketika  membahas  pemidanaan,  kita  membahas  mengenai  eksistensi  manusia  dan perjuangannya dalam mencapai kebenaran serta keadilan, terlebih lagi jika berkaitan dengan hukuman pidana mati yang notabene tidak dapat dibalikkan atau dihidupkan kembali 3 . Dalam konteks  perjalanan  panjang  proses  peradilan,  dimulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan, hingga pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, dan ditutup dengan penerapan hukuman atau pembebasan terdakwa dari dakwaan. Dalam setiap tahap proses peradilan pidana tersebut,
1 L.H.C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective Dalam Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum Dan Kriminologi , 2005.
2 Arief  Fahmi  Lubis,  “Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Pada  Hukum  Pidana  Pidana  Militer,” Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 41 – 54.
3 Raihan  Fadlika ,  “ Analisis  Yuridis  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Luar  Negeri  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Sel)” (Universitas Nasional, 2024).
terdakwa  sebagai  individu  manusia  berhadapan  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  juga manusia. Oleh karena itu, memperhatikan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana merupakan hal yang sangat krusial.
Kemudian  senada  dengan  hal  itu  yang  menarik  dan  sekaligus  menjadi  fokus  pada penelitian  ini  adalah  penulis  ingin  melihat  bagaimana  parameter  pemidanaan  terhadap terpidana yang dihukum mati dalam KUHP Nasional, karena penulis menilai bahwa ketika tidak ada  parameter  yang  jelas  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  terpidana  mati  tentu  akan memberikan  sebuah  stereotip  kepada  hukum  pidana  Indonesia  bahwa  tidak  ada  kepastian hukum  dalam  proses  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  yang  di  hukum  mati.  Menurut Gustav Radbruch seorang ahli hukum kenamaan asal Jerman, ia pernah menulis sebuah buku yang  berjudul einführung  in  die  rechtswissenschaften, didalam  bukunya ada  yang  disebut sebagai  ajaran  cita  hukum  ( idee  des recht ),  dalam idee  des  recht tersebut  dijelaskan  bahwa adanya tiga unsur tujuan atau cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum ( rechtssicherkeit ), keadilan ( gerechtigkeit ), dan kemanfaatan ( zweckmasigkeit ). 4
Dari  bukunya Gustav  Radbruch  tersebut  tentu  memberikan  sebuah  gambaran  kepada wajah  hukum,  bahwa  dalam  proses  penerapan  atau  penjatuhan  hukuman  seorang  aparat penegak  hukum  terkhusus  hakim  harus  memiliki standart  of  sentnecing (parameter pemidanaan),  agar  putusan  yang  dijatuhkan  dapat  memberikan  sebuah  kepastian  hukum terhadap terpidana, sehingga putusan tersebut akan mencerminkan sebuah keadilan didalam masyarakat.
Dalam  kajian  hukum  pidana  Islam,  hukuman  mati  tetap  menjadi  hukuman  yang  eksis pada tindak pidana tertentu, karena hukuman mati dinilai sebagai bentuk dzawajir (pencegah) akan  kepentingan  duniawi  dan  sebagai dzawabir (penebus  dosa)  terhadap  pelaku  tindak pidana di akhirat 5 . Mengenai sanksi hukuman mati dalam hukum pidana Islam dinilai sebagai balasan  yang  cukup  setimpal  dan  dirasa  hukuman  mati  ini  merupakan  hukuman  yang mengandung  unsur  paling  efektif  dalam  hal  mencegah  orang  lain  agar  tidak  melakukan kejahatan  yang  serupa,  akan  tetapi  hukuman  mati  dalam  hukum  pidana  Islam  sendiri merupakan  upaya  terakhir  jika  tidak  ditemukan  lagi  alternatif  penyelesaian  yang  lain,  oleh karena itu negara diperbolehkan melakukan hukuman mati 6 terhadap pelaku kejahatan khusus atau berat 7 yang disebutkan dalam hudud dengan catatan sebagai ultimum remedium ( upaya terakhir) . Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179:
4 bdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak K etiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361 – 78.
5 Nur Insani, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Pagaruyuang Law Journal , 2023, 149 – 63.
6 Elsa R M Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang -Un dang Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum PRIORIS 3, no. 3 (2013): 103 – 10.
7 Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia),” Lex Jurnalica 4, no. 2 (2007): 93 – 100.
اٰهُّ يٰأٰٓيَ
ُْلْٱِب ٓىٰثنُْلْٱٰو ِدْبٰعْلٱِب ُدْبٰعْلٱٰو ِ رُْلْٱِب ُّرُْلْٱ ىٰلْ تٰقْلٱ  ِفِ ُصاٰصِقْلٱ ُمُكْيٰلٰع ٰبِتُك اوُنٰماٰء ٰنيِذَّلٱ ُهٰل ٰىِفُع ْنٰمٰف ٓىٰثن
ۥ ِهيِخٰأ ْنِم
نِ م ٌفيِفْٰتَ ٰكِلٰٓذ  ٍنٰٓسْحِِبِ ِهْيٰلِإ ٌءأاٰدٰأٰو  ِفوُرْعٰمْلٱِب ٌعاٰبِ تٱٰف ٌءْىٰش
ٌةْٰحْٰرٰو ْمُكِ بَّر ُهٰلٰ ف ٰكِلٰٓذ ٰدْعٰ ب ٓىٰدٰتْعٱ ِنٰمٰف ۥ ٌميِلٰأ ٌباٰذٰع ْمُكٰلٰو ِفِ ِصاٰصِقْلٱ ٌةٓوٰ يٰح ِلوُأٰٓيَ ِبٰٓبْلْٰلْٱ ْمُكَّلٰعٰل ٰنوُقَّ تٰ ت
“Wahai  orang -orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu  (melaksanakan)  Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah  menunaikan  kepadanya  dengan  cara  yang  baik.  Yang  demikian  itu  adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih ” (QS. al-Baqarah: 178-179).
Tentang wajibnya hukuman mati dalam Islam, pendapat para mujtahid (ahli hukum Islam yang berkualifikasi untuk memberikan ijtihad atau interpretasi hukum) dapat bervariasi. Islam memiliki berbagai madzhab (sekte atau aliran) hukum, dan ulama-ulama dari masing-masing madzhab bisa memiliki pendapat yang berbeda. Umumnya, hukuman mati di Islam diterapkan dalam  kasus-kasus  tertentu  yang  sangat  serius,  seperti  pembunuhan  dengan  sengaja  atau perbuatan kriminal yang sangat merugikan masyarakat. Penerapan hukuman mati dalam Islam seharusnya  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan,  bukti  yang  kuat,  dan  perlindungan  hak asasi manusia.
Oleh karena itu dalam proses penerapan hukuman mati dalam Islam, perlu adanya syarat dan ketentuan yang dapat menjadi acuan bagi ulil amri dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku  yang  notabene  melakukan  kejahatan  ( jarimah ).  Sehingga  dalam  melaksanakan  suatu proses pemidanaan, hukum Islam tidak menzalimi seorang terpidana, di dalam teori hukum ada asas yang mengatakan in dubio pro reo yang artinya lebih baik membebaskan orang yang bersalah  dari  pada  menghukum  orang  yang  tidak  bersalah 8 ,  oleh  karena  itu  perlu  adanya sebuah parameter yang dipegang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak akan menzalimi terdakwa dan akan mencerminkan nilai – nilai keadilan dalam Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 8:
ْوُك اْوُ نٰمٓا ٰنْيِذَّلا اٰهُّ يٰأٓيٰ
ْٰيِماَّوٰ ق اْوُ ن طْسِقْلِبِ ٰء ۤاٰدٰهُش ِٓ ِلِل ٰلٰو ْمُكَّنٰمِرْٰيَ ُنٓاٰنٰش ٍمْوٰ ق ىأٓلٰع َّلٰا اْوُلِدْعٰ ت اْوُلِدْعِا ٰوُه ُبٰرْ قٰا ىٓوْقَّ تلِل اوُقَّ تاٰو ٰٓ لِلا َّنِا ٰٓ لِلا ٌْيِبٰخ اِٰبِ ٰنْوُلٰمْعٰ ت
“Wahai  orang -orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  penegak  (kebenaran)  karena  Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat  kepada  takwa.  Bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
Dari  penjelasan  ayat  diatas  dapat  memberikan  sebuah  semiotik  bahwa  dalam melaksanakan suatu proses penegakan hukum atau pemidanaan haruslah berperilaku adil dan jangan jadikan rasa kebencian terhadap seseorang membuat prilaku kita  menjadi tidak adil,
8 Tri  Nugroho  Akbar  and  Hendra  Hendra,  “Penerapan  Asas  In  Dubio  Pro  Reo  Pada  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Dalam  Perkara  Pidana,” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 10,  no.  1 (2021): 86 – 98.
karena berprilaku adil merupakan sebuah representasi dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karenanya senada dengan hal itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai  parameter  pemidanaan  yang  menjadi  acuan  hakim  atau ulil  amri dalam menjatuhkan hukuman mati.
Penulis menilai bahwa parameter pemidanaan yang menjadi acuan hakim perlu adanya, karena hal itu merupakan sebuah bentuk dari kepastian hukum yang akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga walaupun hakim atau ulil amri diberikan kebebasan dalam menghukum seseorang, tapi setidaknya ada acuan yang harus menjadi rujukan agar sekiranya putusan yang dijatuhkan tidak menyimpang dari rasa keadilan, karena sesungguhnya manusia itu sulit untuk berprilaku adil, seperti penggalan ayat dari surah an-Nisa ayat 129 yang artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat  demikian .  Tentu  dari  penggalan  ayat  tersebut  memberikan  sebuah  signal  kepada wajah hukum bahwa sesungguhnya manusia itu sangat sulit untuk berprilaku adil, terlebih lagi dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  yang  dihukum  mati.  Kemudian  dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana yang akan di hukum mati sudah barang tentu akan bergulat dengan dinamika perpolitikan, sehingga perlu kiranya batasan-batasan atau standart of sentencing (parameter pemidanaan) bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan  tersebut  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  di  tengah  masyarakat  terutama  bagi terpidana.
Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem Pemidanaan  Hukum  Pidana,  oleh  Noveria  Devy  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief.  Pada penelitian  tersebut  penulis  menjabarkan  mengenai  urgensi  pedoman  pemidanaan  dalam hukum  pidana,  sehingga  dalam  menjatuhkan  sebuah  putusan  seorang  hakim  memiliki pedoman  judicial/yudikatif.  Dalam  tulisan  itu  juga  penulis  menyampaikan  bahwa  pedoman pemidanaan merupakan sebuah arah yang dapat menentukan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki parameter yang kuat berdasarkan kebijakan legislatif.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menguraikan  beberapa  isu  utama,  termasuk  tanggung jawab hakim terhadap putusan pidana yang dikeluarkan, pemberian landasan filosofis untuk hukuman yang dijatuhkan, serta perlindungan hakim dari kesalahan interpretasi karena prinsip kebebasan.  Penelitian  juga  menyoroti  pentingnya  menjaga  keseimbangan  antara  tiga kepentingan  yang  harus  dijaga  dalam  sistem  hukum  pidana.  Selain  itu,  penulis  membahas bahwa  konsep  Pedoman  Pemidanaan  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian:  pedoman  dalam menggunakan sumber hukum pidana dan pedoman dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi. Implikasi yuridis dari Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP, jika dipandang dari segi keadilan, adalah bahwa pedoman yang dirumuskan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim  dalam  menimbang  beratnya  hukuman  yang  akan  dijatuhkan.  Namun,  jika  dilihat  dari aspek kepastian hukum, masih terdapat tantangan karena pedoman pemidanaan masih dapat diinterpretasikan secara beragam.
Persamaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terletak  pada  pembahasan mengenai  pedoman  pemidanaan  didalam  KUHP  Nasional.  Akan  tetapi  dari  segi  substansi
pembahasan  antara  penelitian  ini  dengan  sebelumnya  memiliki  Perbedaan  yang  sangat signifikan, yaitu pada penelitian ini penulis memiliki muatan substansi tinjauan hukum pidana Islam  terhadap  parameter  pemidanaan  dalam  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa  yang divonis  hukuman  mati  dengan  pendekatan standart  of  sentencing (parameter  pemidanaan) dalam KUHP Nasional, hal ini perlu karena penulis merasa seorang yang di hukum mati harus mendapatkan sebuah keadilan dan kepastian hukum, karenanya kepastian hukum merupakan sebuah representasi dari rasa keadilan yang ingin di tegakan. Jika tidak ada kepastian hukum dalam menjatuhkan hukuman mati yaitu berupa parameter yang menjadi acuan hakim, tentu hal  itu  akan  memberikan  ruang  kepada  hakim  untuk  melakukan  putusan  yang  sewenang- wenang dan sudah pasti tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terpidana.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif ( legal research ).  Metodologi ini dinilai sangat relevan  dengan tema diangkat, karena fokus terhadap  parameter  pemidanaan  yang  menjadi  pegangan  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan putusan terhadap terpidana yang akan di hukum mati, yang mana dalam hal ini KUHP Nasional serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap parameter pemidanaan pada kasus qishas atau hukuman mati menjadi objek kajiannya. 9 Cakupan dari penelitian yuridis normatif diantaranya studi  dokumen,  karena  sesuai  dengan  definisi  hukum  secara  normatif  yaitu  pengkajian terhadap  dokumen  diantaranya,  sebagai  data  primer  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  Al-Qur'an,  hadits  dan  data  sekundernya  yaitu  literatur  lainnya  yang  relevan  dengan judul di atas seperti buku-buku yang ditulis oleh: Prof. Dr. Eddy O.S Hariej, S.H., M.Hum, Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional ; Prof. Dr. H. Muladi, SH. dan Dr. Diah Sulistyani  RS,  SH,  CN,  M.Hum, Catatan  Empat  Dekade  Perjuangan  Turut  Mengawal Terwujudnya  KUHP  Nasi onal  (Bagian  I,  1980-2020);  Umi  Rozah  Aditya, Asas  Dan  Tujuan Pemidanaan  Dalam  Perkembangan  Teori  Pemidanaan ;  dan  'Abdul  'Azhim  bin  Badawi  Al- Khalafi, al - Wajiz .
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mekanisme pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  cara  mengunjungi langsung perpustakaan yang berada di kampus (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara)  serta  peneliti  juga  melakukan  pengumpulan  data dengan  mengunjungi  langsung  website  ataupun  media  internet  untuk  mendapatkan  data sekunder  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini.  Teknis  analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu comparative  legal  analysis atau  analisis  perbandingan  hukum  yaitu membandingkan parameter pemidanaan terhadap hukuman mati dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 55.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  sebagaimana  dikutip  dalam  karya  Nikmah  Rosidah, pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau sentencing yang merupakan tindakan yang sah dan didasarkan pada hukum untuk memberlakukan penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak  pidana. 10 Di  sisi  lain,  menurut  Profesor  Sudarto,  pemahaman  tentang  pemidanaan sering kali dianggap sinonim dengan penghukuman. 11 Pengertian penghukuman sendiri berasal dari  istilah  hukum,  yang  dapat  diinterpretasikan  sebagai  menetapkan  atau  memutuskan hukum. Dengan demikian, pemidanaan membicarakan tentang proses penjatuhan hukuman, sementara penghukuman berfokus pada hukumannya.
Dalam usaha menetapkan keputusan yang adil, diperlukan pertimbangan hukum ( legal reasoning )  yang  memadai,  tepat,  dan  logis,  mengingat  pengadilan  dianggap  sebagai  arena penalaran  ( the  laboratory  of  logic )  dan  melibatkan  beragam  pemangku  kepentingan  sesuai dengan  konteks  kasusnya. 12 Salah  satu  metode  untuk  meningkatkan  akurasi  dan  ketepatan dalam  pemidanaan  ( sentencing ),  serta  mengurangi  disparitas,  adalah  dengan  menggunakan Parameter  Pemidanaan  ( Standart  of  Sentencing ).  Contohnya,  negara  bagian  Minnesota  di Amerika  Serikat  menjadi  pelopor  dalam  penerapan  ini,  diikuti  oleh  pengadilan  federal  pada tahun 1987, dan kebijakan ini secara berkala dievaluasi mengikuti perkembangan sosial dan kemajuan teknologi.
Seperti  dikemukakan  Lawrence  B.  Joseph Standart  of  sentencing  were  the  structural reform  most  closely  approximating  true  proportionality  and  minimal  discretion  Under  this system, the sentence was determined by the seriousness of the offence and the past record of the offender. Very narrow ranges of choice were given to the judge under a matrix of possible levels of seriousness and numbers of past convictions. Other culpability factors could added to the  system  to  further  distinguish  among  offenders . 13 Maka,  Parameter  Pemidanaan  hadir dengan  tujuan  mencapai  proporsionalitas  dan  mengurangi  diskresi.  Dalam  kerangka  ini, penentuan  hukuman  didasarkan  pada  tingkat  keparahan  tindakan  pidana  dan  riwayat pelanggaran  masa  lalu  dari  terdakwa.  Hakim  hanya  memiliki  pilihan  yang  sangat  terbatas berdasarkan  pada  matriks  tingkat  kemungkinan  dari  tingkat  keparahan  dan  jumlah pelanggaran masa lalu. Faktor-faktor lain dari kesalahan masa lalu bisa diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk membedakan antara terdakwa.
Sama  seperti  di  Indonesia,  kemandirian  seorang  Hakim  tercermin  dalam  ideologi  atau sistem  nilai  yang  menjadi  dasar  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  sesuai  dengan  KUHP.
10 Fitri Wahyuni, “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pengolahan Garam Ilegal (Studi Putusan Nomor: 137/Pid. B/2017/Pn. Sdn.),” 2019.
11 Akbar Sanjaya, “Staycation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 11 (2023): 1024 – 31.
12 S H Artidjo Alkostar and L L M Ketua Muda Pidana M A RI, “Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity,” n.d.
13 Ovaldo  Noor  Hakim  and  Rugun  Romaida  Hutabarat,  “ Analisis  Pertimbangan  Hakim  Mengenai ‘S ifat Kedermawanan’ Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusa n Mahkamah Agung Nomor : 237 PK/PID. SUS/2020),” Jurnal Hukum Adigama 5, no. 2 (2022): 891.
Proses  pencarian  kebenaran  dan  keadilan  adalah  perjalanan  yang  tak  pernah  berakhir. Penegakan  hukum  juga  tak  terlepas  dari  berbagai  tujuan  pemidanaan,  seperti  hukuman balasan,  pencegahan  (baik  secara  umum  maupun  khusus),  peringatan,  restorasi,  dan rehabilitasi,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  yang  melandasi  pembentukan  KUHP.  Keputusan pengadilan  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  keadilan  (etika),  kebenaran  (logika),  dan  estetika (harmoni) bagi para pencari keadilan dan pemangku kepentingan. Meskipun keadilan di dunia tak  pernah  sempurna,  namun  harus  diupayakan  secara  maksimal  dengan  memanfaatkan potensi  yang  diberikan  oleh  Allah.  Menyadari  keterbatasan  manusia,  kebajikan  sejati  dan moralitas seorang Hakim tercermin dalam upaya maksimalnya dalam menggunakan sumber daya kemanusiaan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara ilmiah dan berdasarkan prinsip-prinsip amaliah.
Sebelum  adanya  KUHP  Nasional  sebagai  landasan  hukum  pidana  utama  di  Indonesia, belum  ada  regulasi  atau  ketentuan  tertulis  yang  komprehensif  mengenai  parameter  dalam penjatuhan hukuman pidana ( standart of sentencing ), baik dalam KUHP Kolonial maupun di luarannya.  Tidak  ada  standar  baku  yang  mengatur  pola  formulasi  sanksi  pidana,  yang mengakibatkan  perbedaan  dalam  legislasi  dan  akhirnya  dalam  adjudikasi.  Acuan  utamanya masih berdasarkan KUHP. Oleh karena itu, masalah utamanya adalah kurangnya formulasi yang konsisten,  yang  kemudian  menimbulkan  masalah,  apa  yang  menjadi  landasan  jenis  dan besaran sanksi pidana dan adakah standar yang dipakai dalam legislasi.
Kekosongan ini menjadi perhatian serius bagi para pembentuk undang-undang hukum pidana, yang kemudian menyisipkan pembahasan khusus mengenai parameter pemidanaan ke dalam KUHP Nasional tersebut. Pentingnya hal ini diingat karena penegakan hukuman tanpa panduan  yang  jelas  dapat  mengakibatkan  disfungsi  dalam  sistem  hukum  pidana.  Dalam hubungan pemidanaan ini, berbeda dengan KUHP Kolonial sebelumnya yang sama sekali tidak ada menjelaskan dan memberikan ruang khusus pada BAB dalam Kitabnya tentang parameter pemidanaan, justru di dalam KUHP Nasional pada pasal 54 yaitu BAB pemidanaan dijelaskan bahwa  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap terdakwa, hal itu senada dengan apa yang disampaikan Muladi dan Barda Nawawi Arief, ia memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan yaitu: 14 kesalahan pelaku; motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan;  tindak  pidana  dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
Parameter pemidanaan yang disebutkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam  melaksanakan  tugas  mereka  untuk  mencapai  keadilan,  tidak  hanya  terikat  pada
14 Ady  Irawan,  “Analisis  Ekonomi  Terhadap  Hukum  Dalam  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana  Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan IPS 7, no. 1 (2017): 29 – 36.
ketentuan  undang-undang  saja. 15 Mengingat  bahwa  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  saat  ini  belum  ada  ketentuan  mengenai  parameter  pemidanaan,  maka  dalam menjatuhkan  putusan  pidana,  disarankan agar  hakim  tidak  hanya  menekankan sikap  punitif ( punitive  attitude )  tetapi  juga  mempertimbangkan  sikap  terapeutik  ( terapeutic  attitude ) dengan  memperhatikan  parameter  pemidanaan  sebagaimana  yang  telah  diformulasikan dalam Pasal 54 KUHP Nasional. Standar pemidanaan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 54  KUHP  Nasional  merupakan  sebuah  hasil  dari Modified  Delphi  Method.  Modified  Delphi Method merupakan  sebuah  metode  untuk  menentukan  atau  menilai  keputusan  hukum, metode Delphi sendiri adalah metode perkiraan yang melibatkan serangkaian pertanyaan atau pernyataan  kepada  sekelompok  ahli  atau  pakar,  yang  kemudian  memberikan  tanggapan mereka secara anonim. 16
Hasil  tanggapan  tersebut  kemudian  disusun  kembali  dan  dikirim  kembali  kepada  para pakar  untuk  dikaji  lagi.  Proses  ini  berlanjut  sampai  konsensus  tercapai.  Sehingga  dapat disimpulkan dalam konteks KUHP Nasional, Modifed Delphi System merupakan sebuah metode yang  digunakan  untuk  memperhitungkan  faktor-faktor  tertentu  yang  relevan  dengan penegakan hukum, seperti pertimbangan kerugian yang ditimbulkan, tingkat ketercelaan, dan konsekuensi sosial. Kemudian metode tersebut juga digunakan dalam hal menilai keputusan- keputusan hukum yang kompleks, adil, serta dapat menentukan bobot tindak pidana dan juga sanksi  atau  ganjaran  pidana  yang  akan  diberikan  hakim  terhadap  suatu  tindak  pidana  yang telah dilakukan.
Senada  dengan  hal  itu,  parameter  pemidanaan  yang  diatur  di  dalam  pasal  54  KUHP Nasional yang merupakan sebuah hasil dari Modifed Delphi System adalah sebuah metode yang sangat efektif dalam memberikan pertimbangan hukum guna menjatuhkan hukuman terhadap suatu tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang notabene di hukum mati. Tindak pidana  yang  notabene  dihukum  mati  merupakan  sebuah  kejahatan  yang  bersifat  sistematis dan terstruktur, oleh karena itu perlu adanya pertimbangan hukum yang komperhensif dalam menjatuhkan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim memuat unsur keadilan dan tidak dengan keragu-raguan, hal itu yang kemudian dikenal dalam asas hukum pidana dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Egidio Bossi dengan istilah in dubio pro reo . 17
Oleh karena itu parameter pemidanaan ( standart of sentencing ) yang diatur dalam pasal 54 KUHP Nasional dapat memberikan rujukan yang tepat terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang dihukum mati, sehingga dalam  menjatuhkan putusan terhadap terpidana hukuman mati, seorang hakim memiliki landasan secara yuridis yang kuat dan sudah tentu hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum ( rechtssicherheit ) dalam  memutuskan  terdakwa  di  hukum  mati  dan  juga  akan  mengisi  kekosongan  hukum
15 Sebastian Sindarto, “Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Reformasi Hukum 25, no. 2 (2021): 182 – 201.
16 M.Hum Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020) , 2020, 223.
17 Wahyu Risaldi, Mujibussalim Mujibussalim, and M Gaussyah, “Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 547 – 60.
( rehtsvacuum )  yang  mungkin  selama  ini  belum  diatur  di  dalam  KUHP  sebelumnya,  sehingga seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati sudah memiliki acuan atau parameter yang jelas dan memiliki legitimasi menurut undang-undang.
Penjatuhan hukuman mati berbeda dengan penjatuhan hukuman lainnya karena tidak ada ganti rugi yang dapat menjamin kembali nyawa seseorang jika kesalahan terungkap dalam proses  pengadilan  di  masa  depan.  Dengan  sifat  yang  tidak  dapat  dibalik  ini  ( irreversible ), penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus-kasus di mana terdakwa dihadapkan pada ancaman  hukuman  mati  diharapkan  memastikan  bahwa  prinsip fair  trial dipenuhi  dengan standar  tertinggi  dan  tingkat  kehati-hatian  yang  maksimal.  Penjatuhan  hukuman  mati  yang tidak memperhatikan hak-hak fair trial merupakan pelanggaran terhadap hak atas hidup ( right to life ) dan hak atas peradilan yang adil. 18 Diantara hak-hak fair tersebut salah satunya adalah hak  untuk  terpenuhinya  standar  pemidanaan  yang  jelas  dalam  menjatuhkan  hukuman  mati yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap tersangka, hal itu yang kemudian tertuang di dalam standart Internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-DUHAM, Kovenan Sipol.
Penerapan prinsip-prinsip fair trial mengamanatkan bahwa penjatuhan hukuman mati harus mengikuti standar yang sangat ketat. Standar ini dirancang untuk  memastikan bahwa hukuman tersebut ditegakkan tanpa keraguan sedikit pun ( beyond a reasonable doubt ), baik oleh Hakim maupun dalam proses pengadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran Hakim menjadi sangat krusial, karena dalam sistem hukum Indonesia, Hakim bertindak sebagai penegak hukum dan juri sekaligus. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus yakin  bahwa  kejahatan  telah  terbukti  dan  hukuman  mati  adalah  pilihan  yang  pantas.  Oleh karena  itu,  pertimbangan  Hakim  dalam  kasus-kasus  hukuman  mati  menjadi  sangat  relevan untuk diperbincangkan.
Praktik-praktik yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip fair trial oleh Hakim, yang tercermin  dalam  pertimbangan  putusan,  perlu  ditekankan  untuk  menegaskan  pentingnya pemenuhan  hak-hak  tersebut  dalam  proses  peradilan  terhadap  terdakwa  yang  terancam hukuman  mati.  Sudah  barang  tentu  jika  tidak  adanya  parameter  pemidanaan  yang  jelas terhadap  hukuman  mati  yang  akan  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  tersangka  akan menimbulkan  berbagai  masalah  yang  serius  dalam  sistem  hukum,  diantaranya: 19 pertama , risiko  kesalahan,  hukuman  mati  merupakan  hukuman  yang  permanen  dan  tidak  dapat dikembalikan.  Tanpa  pedoman  pemidanaan  yang  jelas,  risiko  terjadinya  kesalahan  dalam menjatuhkan  hukuman  mati  menjadi  lebih  tinggi.  Sebuah  kesalahan  dalam  penentuan kesalahan  atau  dalam  proses  pengumpulan  bukti  dapat  mengakibatkan  orang  yang  tidak bersalah dihukum mati. Ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan.
Kedua , ketidakpastian hukum, tanpa pedoman yang jelas pengadilan menjadi cenderung tidak  konsisten  dalam  menjatuhkan  hukuman  mati.  Ketidakpastian  hukum  ini  menciptakan suasana ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Selain itu,
18 Leo  Arwansyah,  Andi  Najemi,  and  Aga  Anum  Prayudi,  “Batas  Waktu  Pelaksanaan  Pidana Mati  Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2020): 12 – 30.
19 M Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Sinar Grafika, 2022).
hal  ini  juga  bisa  memicu  kontroversi  dan  ketegangan  di  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat dalam  proses  peradilan. Ketiga ,  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan,  kekuasaan  untuk menjatuhkan  hukuman  mati  tanpa  pedoman  pemidanaan  yang  jelas  dapat  menjadi  bahan penyalahgunaan.  Tanpa  batasan  yang  jelas,  hakim  dapat  menggunakan  kebijaksanaan pribadinya  dalam  menentukan  siapa  yang  harus dihukum  mati  dan  siapa yang  tidak.  Hal  ini dapat memberi ruang bagi diskriminasi atau bahkan korupsi dalam sistem peradilan.
Dan, keempat ,  tidak  memenuhi  standar  hukum  internasional,  standar  hukum internasional  menekankan  pentingnya  adanya  pedoman  pemidanaan  yang  jelas  dalam menjatuhkan  hukuman  mati.  Tanpa  pedoman  tersebut,  sebuah  negara  dapat  dianggap melanggar  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  keadilan  yang  diakui  secara  internasional.  Hal  ini dapat  berdampak  negatif  terhadap  reputasi  suatu  negara  di  mata  komunitas  internasional. Oleh karena itu dalam perumusan KUHP Nasional memberikan suatu terobosan baru terkait pedoman pemidanaan ( standart of sentencing ) sebagaimana yang tertuang didalam pasal 54 KUHP Nasional yang merupakan sebuah hasil dari Modifed Delphi System.
Muladi  dan  Diah  Sulistyani  RS,  menjelaskan  mengenai  penggunaan Modifed  Delphi System sebagai  bentuk  parameter  dalam  penjatuhan  pidana,  ada  beberapa  variable  yang menentukan besaran dan jenis pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan, diantaranya: 20 kerugian  material  dan  imaterial  yang  ditimbulkan  ( actual  or  potential  harm/damage ); Kualifikasi  korban  (individu,  kelompok,  pemerintah,  pimpinan  negara,  negara);  status  & hubungan  pelaku  dan  korban;  tingkat  ketercelaan  perilaku;  kepentingan  hukum  yang  akan dilindungi;  motivasi  pelaku;  dan  keadaan-keadaan  tertentu  ( aggravating  &  mitigating ciscumstances ).
Variable-variable tersebut kemudian diakomodasi dalam pasal 54 KUHP Nasional sebagai bentuk parameter hakim dalam menjatuhkan hukuman. Mekanisme penjatuhan besaran dan jenis pidana pun telah dijelaskan di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, M.Hum, diantaranya sebagai berikut: 21 :
Bobot Tindak Pidana Nilai Sangat ringan Kurang dari 1 Ringan 1 -< 3 Sedang 3 -< 6 Berat 6 -< 8 Sangat berat 8 – 10 Luar biasa berat > 10 Variabel Nilai Bobot Tindak Pidana Kerugian Material Individu 1 -< 3 Kerugian Immaterial Individu 1 -< 3 Kerugian Material Masyarakat 6 -< 8
20 Prof.  Dr.  H.  Muladi,  SH  dan  Dr.  Diah  Sulistyani  RS,  SH,  CN, Catatan  Empat  Dekade  Perjuangan  Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020) , h. 228.
21 Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, h. 229.
Kerugian Immaterial Masyarakat 6 -< 8 Tingkat Ketercelaan 6 -< 8 Kepentingan Hukum yang   Dilindungi 1 -< 3 Kualifikasi Korban 6 -< 8 Individu 3 -< 6 Kelompok 3 -< 6 Pemerintah/ Negara 8 -10 Pemimpin Negara 8 -10
Tabel ini memberikan sebuah parameter dalam menentukan beratnya hukuman untuk berbagai  kejahatan  berdasarkan  tingkat  kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap  individu  dan masyarakat. Nilai yang diberikan pada setiap variabel digunakan untuk menghitung skor total, yang pada gilirannya menentukan hukuman yang sesuai. Berikut ini adalah rincian dari setiap variabel dan kisaran hukuman yang sesuai: pertama , kerugian Materiil Individu dan Kerugian Immateriil Individu, variabel ini mengacu pada kerugian material dan immaterial yang diderita oleh seseorang sebagai akibat dari suatu kejahatan. Rentang hukuman untuk variabel ini adalah 1-3,  yang  menunjukkan  bahwa  beratnya  hukuman  akan  meningkat  seiring  dengan meningkatnya kerugian material dan immaterial individu. Kedua , kerugian Material Masyarakat dan  Kerugian  Immaterial  Masyarakat,  variabel  ini  mengacu  pada  kerugian  material  dan immaterial  yang  diderita  oleh  masyarakat  sebagai  akibat  dari  suatu  kejahatan.  Kisaran hukuman  untuk  variabel  ini  adalah  6-8,  yang  menunjukkan  bahwa  beratnya  hukuman  akan meningkat seiring dengan meningkatnya kerugian materiil dan immateriil masyarakat.
Ketiga , tingkat Ketercelaan, variabel ini mengacu pada tingkat kesalahan atau kesalahan pelaku.  Rentang  hukuman  untuk  variabel  ini  adalah  6-8,  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat keparahan  hukuman  akan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  tingkat  kesalahan. Keempat , kepentingan hukum yang dilindungi, variabel ini mengacu pada kepentingan hukum yang  dilindungi.  Rentang  hukuman untuk  variabel  ini  adalah  1-3,  yang  menunjukkan  bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan hukum yang  dilindungi. Kelima ,  kualifikasi  Korban,  variabel  ini  mengacu  pada  karakteristik  korban, seperti status sosial atau posisi mereka. Rentang hukuman untuk variabel ini adalah 6-8, yang menunjukkan  bahwa  tingkat  keparahan  hukuman  akan  meningkat  seiring  dengan meningkatnya status sosial atau posisi korban.
Keenam ,  individu  dan  kelompok,  variabel  ini  mengacu  pada  kelompok  sosial  tempat korban  berada.  Kisaran  hukuman  untuk  variabel-variabel  ini  adalah  3-6,  yang  menunjukkan bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan kelompok sosial korban. Dan ketujuh , pemerintah/negara dan Pemimpin Negara, variabel ini merujuk pada pemerintah atau pemimpin negara. Kisaran hukuman untuk variabel-variabel ini adalah  8-10,  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  keparahan  hukuman  akan  meningkat  ketika pemerintah atau pemimpin negara terpengaruh.
Dengan  mempertimbangkan  variabel-variabel  ini  dan  rentang  hukuman  yang  sesuai, tabel ini memberikan pendekatan terstruktur guna menentukan hukuman yang sesuai untuk berbagai kejahatan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan pentingnya hukum
yang  dilindungi.  Nilai  bobot  mengindikasikan  tingkat  penting  atau  beratnya  setiap  variabel dalam konteks tindak pidana. Misalnya, semakin tinggi nilai bobot, semakin besar dampaknya terhadap  penilaian  keseluruhan  atas  suatu  tindak  pidana.  Variabel-variabel  ini  digunakan dalam proses penilaian atau analisis untuk memahami atau mengukur tingkat kejahatan atau dampak suatu tindak pidana terhadap individu, masyarakat, atau negara.
Konversi Score-Sanksi Pidana
Bobot Denda Penjara Sangat ringan (<1) Kategori I/II - Ringan (1 -< 3) Kategori III 6BLN - < 2THN Sedang (3 -< 6) Untuk Tindak Pidana EKO/KEU 2THN - < 5THN Berat (6 -< 8) Untuk Tindak Pidana EKO/KEU 5THN - < 10THN Sangat berat (8 – 10) Untuk Tindak Pidana EKO/KEU 10THN - 15THN Luar biasa berat (> 10) >15THN – 20 THN, SEUMUR HIDUP,  ATAU  HUKUMAN

## MATI
Bobot Sangat Ringan
Tindak pidana dengan bobot sangat ringan dikenakan sanksi denda berupa kategori I/II. Rentang skor untuk bobot ini adalah kurang dari 1.00, dan sanksinya berupa kategori I.
SCORE MAX Sanksi: Denda < 1.00 Kategori I

## Bobot Ringan
Rentang  skor  untuk  bobot  ringan  adalah  antara  1.00  hingga  kurang  dari  2.90.  Sanksi pidananya bisa berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 6 bulan hingga 21 bulan.
Score  Min-Max Penjara Min 1.00 1.31 6 bulan 1.32 1.62 9 bulan 1.63 1.94 12 bulan 1.95 2.26 15 bulan 2.27 2.57 18 bulan 2.58 2.90 21 bulan
Bobot Sedang
Rentang  skor  untuk  bobot  sedang  adalah  antara  3.00  hingga  kurang  dari  6.00.  Sanksi pidananya berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 24 bulan hingga 59 bulan.
Score Min Score Max Penjara Min Penjara Max 3.00 3.49 24 bulan 29 bulan 3.50 3.99 30 bulan 35 bulan 4.00 4.49 36 bulan 41 bulan 4.50 4.99 42 bulan 47 bulan 5.00 5.49 48 bulan 53 bulan
5.50 5.99 54 bulan 59 bulan
Bobot Berat
Rentang  skor  untuk  bobot  berat  adalah  antara  6.00  hingga  kurang  dari  8.00.  Sanksi pidananya berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 5 tahun hingga 9 tahun 2 bulan.
Score Pidana Penjara Penjara Max 6.00 - 6.32 5 tahun 5 tahun 9 bulan 6.33 - 6.65 5 tahun 10 bulan 6 tahun 7 bulan 6.66 - 6.99 6 tahun 8 bulan 7 tahun 5 bulan 7.00 - 7.32 7 tahun 6 bulan 8 tahun 3 bulan 7.33 - 7.65 8 tahun 4 bulan 9 tahun 1 bulan 7.66 - 7.99 9 tahun 2 bulan 119 bulan

## Bobot Sangat Berat
Rentang  skor  untuk  bobot  sangat  berat  adalah  antara  8.00  hingga  kurang  dari  10.00. Sanksi pidananya berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 10 tahun hingga 14 tahun 11 bulan.
Min Max Min Penjara (bln) Max penjara (thn) 8.00 8.33 120 10 thn 9 bln 8.33 8.67 130 11 thn 6 bln 8.67 9.00 140 12 thn 6 bln 9.00 9.33 150 13 thn 3 bln 9.33 9.67 160 14 thn 9.67 10.00 170 14 thn 11 bln
Luar Biasa Berat
Rentang skor untuk bobot luar biasa berat adalah 10.10 hingga 14.99. Sanksi pidananya adalah masa penjara antara 15 hingga 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati.
Min Max Sanksi Pidana Penjara 10.10 11.66 15 - 20 thn Seumur Hidup Pidana Mati 11.67 12.50 12.50 13.32 13.33 14.16 14.17 14.99
Dari  penjabaran  diatas  yang  sebagaimana  dikutip  melalui  bukunya  Muladi  dan  Diah Sulistyani  RS  memberikan  sebuah  gambaran  bahwa  dalam  menentukan  besaran  dan  jenis sanksi pidana yang notabene menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus sebuah perkara menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabakan. Kemudian senada dengan hal itu berkaitan dengan pidana mati yang akan dijatuhkan oleh hakim sudah ada parameter penjatuhan nya,
hakim  harus  mempertimbangkan  dan  memberikan  skor  pada  pedoman  pemidanaan  yang tertuang di dalam pasal 54 KUHP Nasional, diantaranya: Pertama , bentuk kesalahan pelaku. Kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Ketiga , sikap batin pelaku. Keempat , apakah dilakukan dengan berencana ataukah tidak. Kelima , cara melakukan tindak pidana.
Keenam , sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ketujuh , riwayat hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  pelaku  tindak  pidana. Kedelapan ,  pengaruh  pidana terhadap  masa  depan  pelaku. Kesembilan ,  pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban. Kesepuluh , pemaafan dari korban atau keluarga korban. Kesebelas , nilai hukum dan keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Sehingga  nantinya  ketika  dalam  suatu  tindak  pidana  yang notabene mendapat sanksi pidana mati, seorang terdakwa atau terpidana memiliki peluang untuk tidak langsung diputus oleh hakim untuk diberikan sanksi pidana mati, melainkan harus melewati pertimbangan sesuai dengan apa yang telah dijabarkan diatas tersebut. Ketika dalam pertimbangan hakim ternyata skor terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui pedoman pemidanaan  mendapatkan atau  masuk  kepada  kategori  luar  biasa  berat dengan  score  lebih dari 10 (sepuluh) maka terhadap terpidana dapat dijatuhi hukuman mati.
Kendati demikian terkait hukuman mati yang tertuang didalam pasal 98 sampai dengan pasal 102 KUHP Nasional diberlakukan secara alternatif dan harus melewati masa percobaan selama  10  tahun,  jika  terpidana  berkelakuan  baik  atau  mendapat  grasi  dari  presiden,  maka terpidana  yang  seharusnya  dihukum  mati  akan  direlokasi  menjadi  hukuman  pidana  seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu merupakan salah satu corak baru dalam KUHP Nasional yang membedakan dengan KUHP Kolonial sebelumnya, dalam KUHP Nasional hukuman mati tetap eksis dan tertuang di dalam aturannya, tetapi dalam penerapannya sangat dihindarkan ( ultimum remedium ), hal itu yang kemudian disebut dengan istilah abolisionis de facto .
2. Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  terhadap  Parameter  Pemidanaan  Hukuman  Mati  dalam KUHP Nasional
Secara umum, tindakan pidana ( jarimah ) dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi dua jenis: Pertama ,  pidana  hudud  seperti  berzina,  mencuri  ( sariqah ),  keluar  dari  agama  Islam ( riddah ), memberontak terhadap pemerintah yang sah ( bughah ), menuduh orang lain berzina ( qadzhf ), minum minuman yang memabukkan ( syarb al-khamr ), dan merampok. 22 Tindakan- tindakan  ini  termasuk  dalam  kategori  yang  lebih  mengganggu  kepentingan  umum  ( public interest ),  meskipun  kepentingan  individu  juga  terpengaruh,  dan  termasuk  dalam  hak  Allah. Pelakunya  akan  dieksekusi  oleh  hakim  atau  penguasa  ( waliy  al-amr )  sebagai  otoritas  publik ( public  authority ). Kedua ,  pidana qishash seperti  pembunuhan  dan  setiap  tindakan  yang mengakibatkan cedera tubuh atau anggota badan, yang merupakan tindakan yang merugikan kepentingan pribadi dan merupakan hak setiap korban ( haqq al- ‘adami ). 23
Jenis yang pertama berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, sementara  yang  kedua  berkaitan  dengan  kehormatan  agama,  keturunan,  dan  keamanan
22 H Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Sinar Grafika, 2023), h. 9.
23 ‘Abd al - Qadir ‘Audah, Al- Tasyrî‘ Al - Jinâ’i Al -Islâmi , 1993, h. 206.
publik. Secara prinsip, dalam hukum pidana Islam, setiap tindakan pidana, baik yang merugikan hak-hak  individu  maupun  kepentingan  umum,  pada  dasarnya  juga  melanggar  hak-hak  Allah SWT,  karena  adalah  hak  Allah  atas  hamba-Nya  untuk  menjauhi  segala  larangan-Nya. Pertanyaan  apakah  hukuman  pidana  dalam  Islam  menyangkut  hak  manusia  atau  hak  Allah semata  hanya  untuk  menentukan  kepentingan  yang  lebih  terdampak  dan  siapa  yang berwenang untuk mengeksekusi pelaku tindak pidana.
Pemidanaan  dalam  hukum  Islam  memiliki  tujuan  yang  jelas  dan  spesifik,  yakni  untuk melindungi  masyarakat  dan  menjaga  keamanan  sosial.  Dalam  konteks  hukum  Islam, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi  dan  reintegrasi  pelaku  ke  dalam  masyarakat. 24 Dalam  hukum  Islam,  terdapat beberapa  parameter  yang  digunakan  dalam  menentukan  hukuman  yang  sesuai  terhadap pelaku kejahatan. Salah satu parameter tersebut adalah keadilan, yang berarti bahwa hukuman harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, hukuman juga harus berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah  Islam,  seperti  prinsip  balas  dendam  dan  prinsip pelindungan masyarakat.
Senada  dengan  hal  itu  konteks  hukuman  mati  dalam  Islam,  terdapat  parameter- parameter penting yang menjadi landasan bagi pemidanaan. Menurut perspektif hukum Islam, hukuman mati terbagi menjadi dua bagian seperti yang telah dijabarkan diatas, diantaranya yaitu hudud/had dan qishash. Muhammad  Abu  Syuhbah  menjelaskan  bahwa  hudud/had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda, ditambah, atau dikurangi tanpa alasan yang  jelas.  Penguasa  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  hukuman  sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syara'. 25 Abu Syuhbah menjelaskan bahwa hudud/had bukanlah  wewenang  dari khalifah atau qadi ,  dan  tidak  ada  ruang  untuk  toleransi  dalam penegakannya. 26
Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa hudud/had adalah ketentuan yang ketika dilanggar, pelakunya  dikenai  hukuman  yang  telah  ditetapkan  dalam  al-Qur'an,  tanpa  diperkenankan untuk  menambah  atau  mengurangi  hukuman  tersebut. 27 Dari  keterangan  tersebut,  dapat dipahami  bahwa hudud/had adalah  hukuman  yang  memiliki  batasan  yang  telah  ditentukan, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Hukuman ini merupakan hak mutlak Allah, yang berarti tidak  dapat  dimodifikasi  oleh  siapapun  dan  tidak  memiliki  batasan  tertinggi  atau  terendah. Konsep  hak  Allah  di  sini  merujuk  pada  hukuman  yang  diberlakukan  untuk  memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, sesuai dengan kepentingan umum.
Sementara  itu, qishash merujuk  pada  hukuman  yang  diberlakukan  dengan  cara mempertimbangkan  sifat  tindak  pidana  yang  dilakukan,  seperti  pembunuhan  yang  dibalas
24 Ridwan  Nurdin,  “Kedudukan  Qanun  Jinayat  Aceh  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  Indonesia,” Jurnal Miqat 42, no. 2 (2018).
25 al-Hudud  fi  al-Islam  Muqaranatuha  bi  al-Qawanin  al- Wad‘iyyah  Muhammad  bin  Muhammad  Abu Syuhbah, Dar Al-Kutub , 1973, h. 131.
26 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, h. 132.
27 Mukhlish Abdul Rosyid et al., “The Concept Of Ummatan Wasatan In The Qur’an (A Comparative Study Of Tafsir Fii Zhilaalil Qur’an By Sayyid Qutb And Tafsir Al -Munir By Wahb ah Zuhayli),” in International Conference On Islamic And Muhammadiyah Studies (Icims 2022) (Atlantis Press, 2022), h. 51 – 63.
dengan pembunuhan atau perlukaan yang dibalas dengan perlukan. 28 Mufassir Muhammad ‘Ali al -Sais menjelaskan bahwa qishash berarti menerapkan perlakuan yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan. 29 Dengan menerapkan hukuman yang sebanding, individu tersebut akan merasakan dampak yang setara dengan tindakannya. Hukuman mati juga termasuk dalam kategori qishash karena hukuman ini sesuai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, seperti pembunuhan  yang  dibalas  dengan  hukuman  mati  atau  perlukaan  yang  dibalas  dengan hukuman serupa terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi sedikit berbeda dengan hukuman mati yang masuk ke dalam kategori hudud/had, qishash sendiri merupakan kewenangan penuh dari keluarga korban atau ahli waris, ketika keluarga korban atau ahli waris korban memberikan pemaafan, maka hukuman mati yang akan dijatuhkan ( qishash ) akan direlokasi kepada diyat , hal itu senada dengan apa yang dijelaskan dalam al- Qur’an surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:
اٰهُّ يٰأٓيٰ ٰنْيِذَّلا اْوُ نٰمٓا ٰبِتُك ُمُكْيٰلٰع ُصاٰصِقْلا ِفِ ىٓلْ تٰقْلا ُّرُْلْٰا ِ رُْلِْبِ ُدْبٰعْلاٰو ِدْبٰعْلِبِ ىٓثْ نُْلاٰو ىٓثْ نُْلِبِ ْنٰمٰف ٰيِفُع ُهٰل ْنِم ِهْيِخٰا ٌءْيٰش ٌعاٰبِ تاٰف ِفْوُرْعٰمْلِبِ ٌء ۤاٰدٰاٰو ِهْيٰلِا ٍناٰسْحِِبِ ٰكِلٓذ ٌفْيِفْٰتَ ْن ِم ْمُكِ بَّر ٌةْٰحْٰرٰو ِنٰمٰف ىٓدٰتْعا ٰدْعٰ ب ٰكِلٓذ ُهٰلٰ ف ٌباٰذٰع ٌمْيِلٰا “ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu  (melaksanakan)  kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah  menunaikan  kepadanya  dengan  cara  yang  baik.  Yang  demikian  itu  adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih ” (QS. al-Baqarah: 178).
Senada  dengan  hal  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  terhadap  hukuman  mati  yang  akan dijatuhkan kepada terdakwa atau pelaku jarimah dalam Islam dibedakan menjadi dua bagian, pertama, apabila jarimah yang dilakukan merupakan bagian dari hukuman hudud / had maka hal  itu  akan  menjadi  kewenangan  Allah  melalui  pemimpin  atau  pemerintah.  Kedua,  apabila jarimah yang dilakukan merupakan bagian dari hukuman qishash maka hal itu akan menjadi kewenangan  keluarga  korban  atau  ahli  waris  korban,  dan  memungkinkan  hukuman  mati ( qishash ) untuk dihapuskan jika mendapatkan pemaafan dari keluarga korban.
Dalam  proses  menjatuhkan  putusan  hukuman  mati  terhadap  pelaku jarimah, hukum pidana  Islam  memiliki  parameter  dalam  proses  penjatuhan  hukumannya.  Parameter pemidanaan  tersebut  terbagi  menjadi  dua  bagian  sesuai  dengan  jenis  tindak  pidana  yang dilakukan,  yaitu jarimah  hudud/had dan qishash .  Terhadap  tindak  pidana  yang  diancam hukuman  mati  dalam  Islam  yang  masuk  kategori jarimah  hudud/had seperti hirabah (merampok), riddah (murtad), al-baghy (pembrontak).  Untuk  menentukan  suatu  hukuman
28 Ruston Nawawi, “Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tafsir Ibn’Asyur, Al -Tahrir Wa Al- Tanwir: Pandangan Ibnu’Asyur Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Al- Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis 9, no. 2 (2023): h. 145 – 57.
29 Sunarto  Sunarto,  “Konsep  Hukum  Pidana Islam  Dan  Sanksinya  Dalam  Perspektif  Al- Qur’an,” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 19, no. 1 (2020): h. 97 – 112.
(Parameter  pemidanaan)  terhadap jarimah  hudud yang  dihukum  mati  dalam  hukum  Islam, terdapat unsur-unsur yang dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya:
a. Bentuk kesalahan pelaku ( shakkl min 'ashkal alkhata )
Bentuk kesalahan pelaku merujuk pada sifat dan karakteristik perbuatan yang dilakukan, seperti apakah perbuatan tersebut sengaja atau tidak sengaja, serta apakah memiliki tujuan yang  jelas  atau  tidak.  Dalam  hukum  Islam,  bentuk  kesalahan  pelaku  dapat  berupa  sengaja ( dolus ) dan tidak sengaja ( alpa ). Salah satu prinsip mengenai niat adalah yang dikenal dengan prinsip al-umuru bi maqashidiha , yang berarti bahwa perbuatan dan tindakan individu, baik itu dalam bentuk ucapan atau tingkah laku, tunduk pada hukum syariah sesuai dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan. 30 Kemudian dalam suatu kaidah fiqih, Nabi Muhammad SAW pernah berkata:
اَّٰنَِّإ ُلاٰمْعْٰلْا ِةَّي ِنلِبِ اَّٰنَِّإٰو ِ لُكِل ٍئِرْما اٰم ىٰوٰ ن
“Sesungguhnya setiap perbuatan itu hanya diberikan nilai terkait dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. ”
b. Tujuan dan motif pelaku ( dafie murtakib aljarimah )
Tujuan dan motif pelaku merujuk pada alasan dan tujuan yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam, tujuan dan motif pelaku dapat berupa tujuan untuk menghancurkan, menghina, atau menguasai orang lain, serta motif untuk  memperoleh  keuntungan  materiil  atau  kekuasaan.  Sehingga  tujuan  dan  motif  untuk melakukan jarimah dalam  Islam  menjadi  pertimbangan  yang  cukup  kuat  guna  menghukum seseorang, hal itu dikisahkan dalam sebuah kitab Tabliis Ibliis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi 31 bahwa  ada  seorang  pemberontak  pertama  dalam  Islam  yang  bernama  Dzul Khuwaishirah yang tidak di hukum mati oleh rasulullah karena motif dan tujuannya bukan ingin menghancurkan Islam, tetapi karena ketidaksepakatannya terhadap tindakan rasul.
Imam al- Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa’id al -Khudri Radhiyallahu anhu, bahwa  ia  menyampaikan: “ Ali  mengirim  sepotong  emas  dalam  kantong  kulit  yang  telah disamak  dari  Yaman  kepada  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaiahi  wa  sallam,  dan  emas  itu belum dibersihkan  dari  kotorannya.  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  kemudian  membaginya kepada empat orang: ‘Uyainah bin Badr, Aqra’ bin Habis, Zaid al - Khail, dan ‘Alqamah atau ‘Amir bin ath-Thufail. Kemudian, seorang dari sahabat mereka menyataka n: “Kami lebih berhak atas (harta)  ini  daripada  mereka.”  Ucapan  itu  sampai  kepada  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam, maka beliau bersabda:
ٰلٰأ ِنْوُ نٰمْٰتَ ٰنٰأٰو ُْيِمٰأ ْنٰم ِف ،ِءاٰمَّسلا ِنْيِتْٰيَ ُٰبٰخ ِءاٰمَّسلا اًحاٰبٰص ًءاٰسٰمٰو
“Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan Dzat yang ada di langit (yakni Allah), wahyu turun kepadaku dari langit di waktu pagi dan sore.”
Kemudian,  seorang  laki-laki  datang  dengan  ciri-ciri  fisik  yang  khas:  kedua  matanya cekung, bagian atas kedua pipinya menonjol, kedua dahinya menonjol, memiliki jenggot yang
30 Khusnul  Fikriyah,  “Al - Umuru  Bi  Maqashidiha;Bagaimana  Implementasi  Dalam  Muamalah,” Journal  of Economic and Business Innovation vol.1, vol (2021): h. 80 – 83.
31 Imam Ibnul Jauzi, Talbiis Ibliis;Darul Kutub Al- ‘Ilmiyyah , n.d., h. 110.
lebat, kepalanya botak, dan sarungnya tergulung. Orang tersebut berkata: “Wahai Rasulullah, bertaqwalah kepada Allah!” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:
،ٰكٰلْ يٰو ُتْسٰلٰوٰأ َّقٰحٰأ ِلْهٰأ ِضْرٰلْْا ْنٰأ ٰيِقَّتٰ ي ٰالل
“Celakalah  engkau!  Bukankah  aku  manusia  yang  paling  t akwa  kepada  Allah  di  muka bumi. ”
Kemudian orang itu meninggalkan tempat tersebut. Khalid bin Walid Radhiyallahu anhu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah sebaiknya saya memenggal lehernya?” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Tidak, karena dia masih melakukan shalat (yakni masih beragama Islam ).” Khalid Radhiyallahu anhu berkomentar: “Banyak orang yang mengucapkan syahadat dengan lisannya, namun hatinya bertentangan dengan itu.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:  “Aku  tidak  diperintahkan untuk  menyelidiki  hati  manusia  atau  membuka  isi hati mereka.”
c. Cara melakukan jarimah ( kayfiat airtikab jarimah )
Cara melakukan jarimah merujuk pada bagaimana perbuatan yang dilarang dilakukan, seperti apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang keras, sadis, atau tidak. Dalam hukum  Islam,  cara  melakukan jarimah dapat  berupa  cara  yang  keras  dan  sadis,  seperti pembunuhan, perampokan, atau penghancuran, serta cara yang tidak keras dan sadis, seperti penghinaan,  pengolok-olokan,  atau  penghujatan.  Sama  halnya  dengan  ( hirabah )  suatu perbuatan jarimah yang notabene dihukum mati jika pelaku hirabah melakukan perbuatannya dengan cara yang kejam dan sadis, hal itu dijelaskan dalam al- Qur’an surah al-Maidah ayat 33: اَّٰنَِّا اُؤ ۤ ٓزٰج ٰنْيِذَّلا ٰنْوُ بِراُٰيُ ٰٓ لِلا ُهٰلْوُسٰرٰو ٰنْوٰعْسٰيٰو ِفِ ِضْرْٰلا اًداٰسٰف ْنٰا اأْوُلَّ تٰقُّ ي ْوٰا اأْوُ بَّلٰصُي ْوٰا ٰعَّطٰقُ ت ْمِهْيِدْيٰا ْمُهُلُجْرٰاٰو ْن ِم ٍف ٰلَِخ ْوٰا اْوٰفْ نُ ي ٰنِم ِضْرْٰلا ْمُهٰلٰكِلٓذ ٌيْزِخ ِفِ اٰيْ نُّدلا ْمُٰلَٰو ِفِ ِةٰرِخْٓلا ٌباٰذٰع ٌمْيِظٰع
“Balasan  bagi  orang -orang  yang  memerangi  Allah  dan  rasul-Nya  serta  membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya.  Yang  demikian  itu  merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”
Berdasarkan tafsir wajiz 32 , Pada ayat ini, Allah menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum, yang seringkali juga melibatkan pembunuhan. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang melakukan kerusakan di bumi, adalah dibunuh jika mereka membunuh, disalibkan jika mereka membunuh  dan  mencuri  harta,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  secara  silang  jika mereka  mencuri,  namun  tidak  membunuh,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya  jika mereka hanya menakut-nakuti. Penetapan hukuman seperti itu merupakan bentuk kehinaan bagi mereka di dunia sebagai akibat perilaku mereka, dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang besar. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap tindak pidana hirabah , sanksi hukuman mati tidak diberlakukan secara otomatis, tetapi bergantung pada kekejaman dan kebiadaban pelaku.
32 “NUOnline,” n.d., https://quran.nu.or.id/al -maidah/38.
d. Sikap pelaku setelah melakukan jarimah ( mawqif murtakib aljarimah )
Sikap  pelaku  setelah  melakukan jarimah merujuk  pada  bagaimana  pelaku  berperilaku setelah melakukan perbuatan yang dilarang, seperti apakah pelaku menyesal, berdakwah, atau berlaku  keras.  Dalam  hukum  Islam,  sikap  pelaku  setelah  melakukan jarimah dapat  berupa penyesalan dan bertaubat, sehingga sikap dan perilaku seperti itu akan menjadi pertimbangan atau parameter dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan, seperti halnya dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 34:
َّلِا ٌمْيِحَّر ٌرْوُفٰغ ٰٓ لِلا َّنٰا اأْوُمٰلْعاٰف ْمِهْيٰلٰع اْوُرِدْقٰ ت ْنٰا ِلْبٰ ق ْنِم اْوُ بٰتَ ٰنْيِذَّلا
“ Kecuali  orang-orang  yang  bertobat  sebelum  kamu  dapat  menangkapnya.  Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ” (QS. al- Maidah: 34).
Ayat diatas tersebut menjelaskan mengenai perbuatan atau tindak pidana perampokan yang  notabene  dihukum  mati  (surah  al-Maidah:  33),  akan  tetapi  jika  pelaku  bertaubat  dan berbuat baik sebelum dilakukan penangkapan, maka hukuman mati bagi pelaku akan segera dihilangkan,  itu  menunjukan  bahwa  sikap  dan  perilaku  dari  pelaku  tindak  pidana  setelah melakukan tindak pidana dalam Islam merupakan sebuah parameter yang cukup berpengaruh dalam  penjatuhan  putusan  hukum  yang  akan  diberikan  kepada.  Senada  dengan  hal  itu parameter  pemidanaan  terhadap jarimah  hudud yang  notabene  hukuman  mati  tidak  jauh berbeda dengan qishash, diantaranya sebagaimana yang dikutip dari kitab Al – Wajiz karangan ‘Abdul  ‘Azhim  bin  Badawi  Al -Khalafi  bahwa  hukuman qishash dapat  dilaksanakan  ketika memenuhi beberapa parameter yaitu 33 :
1) Pihak pembunuh haruslah orang mukallaf ( aqil baligh ), sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishash.
2) Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, yaitu bukan orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab.
3) Sebaiknya korban dalam kasus pembunuhan tidaklah menjadi anak dari pelaku.
4) Hendaknya si korban bukanlah orang kafir sedangkan si pembunuh orang muslim.
5) Hendaknya  yang  terbunuh  bukan  seorang  hamba  sahaya,  sedangkan  si  pembunuh orang merdeka.
Seperti  yang  sudah  dijabarkan  diatas  tersebut  berkaitan  dengan  parameter  seseorang dapat  dihukum  mati  ( qishash ),  bahwasanya  tidak  serta  merta  seseorang  yang  melakukan perbuatan membunuh langsung dihukum qishash , tetapi harus melewati beberapa parameter dalam  penjatuhan  hukumnya.  Hal  itu  hampir  sama  dengan  parameter  yang  digunakan terhadap jarimah hudud yang notabene dihukum mati, hanya saja diantara parameter yang digunakan dalam menghukum seseorang dengan qishash sebagaimana dikutip dari kitab Al – Wajiz karangan ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al -Khalafi, yang paling substansial adalah terhadap hukuman qishash yang  dihukum  mati  lebih  menitik  beratkan  pada  pemaafan  dari  keluarga korban, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 178; yang artinya:
33 Abdul ’Azhim bin Badawi Al -Khalafi, Al- Wajiz; Eksilopedi Fiqih Islam Dalam AL - Qur’an Dan As-Sunnah As-Shahih , n.d., h. 863 – 64.
“Wahai  orang -orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu  (melaksanakan)  kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah  menunaikan  kepadanya  dengan  cara  yang  baik.  Yang  demikian  itu  adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”
Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjatuhan hukuman mati  yang  masuk  kepada  kategori qishash, diantara  parameter  dalam  menjatuhkan hukumannya  adalah  pemaafan  dari  keluarga  korban,  jika  keluarga  korban  memberikan pemaafan maka terhadap pelaku pembunuhan tidak akan dilakukan hukuman mati ( qishash ) akan tetapi direlokasi menjadi diyat atau ta’zir.
Dalam pandangan hukum Islam terkait parameter pemidanaan terhadap hukuman mati dalam  KUHP  Nasional  sedikit  memiliki  kesamaan  dalam  proses  pertimbangan  guna menjatuhkan  pelaku  tindak  pidana  kepada  hukuman  mati.  Akan  tetapi  dalam  kajian  hukum pidana Islam terhadap hukuman mati dibedakan menjadi dua bagian yaitu qishash dan hudud , sehingga  ketika  seseorang  melakukan  perbuatan  pembunuhan  maka  hal  itu  akan  masuk kepada  kategori  tindak  pidana qishash, dimana  proses  penjatuhan  hukuman  mati  terhadap perbuatan  tersebut  menjadi  kewenangan  keluarga  korban  atau  ahli  waris  korban,  oleh karenanya  disamping  proses  penjatuhan  hukuman  nya  dilihat  dari  parameter  sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tersebut, dalam tindak pidana yang notabene kategori qishash, pemaafan dari keluarga korban atau ahli waris korban yang menjadi parameter utama dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku (pembunuhan). Sehingga pelaku pembunuhan bisa saja terlepas dari jeratan hukuman mati jika mendapat pemaafan dari keluarga korban, dan hukumannya akan direlokasi menjadi diyat atau ta’zir.
Berbeda  halnya  dengan hudud , jarimah  hudud merupakan  kewenangan  dan  hak  Allah sehingga tidak bisa dikurangi atau dihilangkan tanpa alasan yang kuat, oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman hudud terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al- Qu’ran dan tetap dengan pertimbangan dari sisi pelaku. Oleh karena itu  dapat  disimpulkan  bahwa  parameter  pemidanaan  terhadap  hukuman  mati  dalam  KUHP Nasional tidak membedakan antara kewenangan korban/keluarga korban dengan kewenangan umum/pemerintah,  parameter  dalam  KUHP  Nasional  tetap  menyerahkan  hal  itu  kepada keputusan  hakim  berdasarkan  pertimbangan  yuridis  tanpa  harus  melihat dari  sisi  pemaafan keluarga  korban,  sehingga  ketika  pelaku  yang  notabene  dihukum  mati  (pembunuhan berencana)  mendapat  pemaafan  dari  keluarga  korban,  maka  berdasarkan  hukum  pidana Nasional  hal  itu  akan  tetap  diserahkan dan  menjadi  pertimbangan  hakim,  tidak  serta  merta langsung dihilangkan hukuman matinya seperti qishash dalam hukum Islam.

## SIMPULAN
Parameter  pemidanaan  dalam  KUHP  Nasional  memberikan  sebuah  pedoman  yang cukup  efektif  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  terpidana  mati,  hal  itu  merupakan  sebuah
terobosan  baru  yang  digagas  oleh  tim  pembentuk  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Pidana Nasional.  Parameter  pemidanaan  terhadap  hukuman  mati  dipengaruhi  dengan  beberapa bentuk  pertimbangan  diantaranya,  bentuk  kesalahan  pelaku,  motif  dan  tujuan  melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku. Keempat, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan pelaku tindak  pidana,  pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  pelaku,  pengaruh  tindak  pidana terhadap korban, pemaafan dari korban atau keluarga korban, dan nilai hukum dan keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  kajian  hukum  pidana  Islam  terhadap  hukuman  mati dibedakan menjadi dua bagian yaitu qishash dan hudud , sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan  pembunuhan  maka  hal  itu  akan  masuk  kepada  kategori  tindak  pidana qishash, dimana  proses  penjatuhan  hukuman  mati  lebih  menitik  beratkan  pada  pemaafan  keluarga korban. Berbeda halnya dengan hudud , jarimah hudud merupakan kewenangan dan hak Allah sehingga tidak bisa dikurangi atau dihilangkan tanpa alasan yang kuat, oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman hudud terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al- Qu’ran dan tetap dengan pertimbangan dari sisi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Audah, ‘Abd al -Qadir. Al- Tasyrî‘ Al - Jinâ’i Al -Islâmi , 1993.
Akbar,  Tri  Nugroho,  and  Hendra  Hendra.  “Penerapan  Asas  In  Dubio  Pro  Reo  Pada  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 86 – 98. Al- Khalafi, Abdul ’Azhim bin Badawi. AL - WAJIZ; Eksilopedi Fiqih Islam Dalam AL - Qur’an Dan As-Sunnah As-Shahih , n.d.
Ali, H Zainuddin. Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika, 2023.
Artidjo Alkost ar, S H, and L L M Ketua Muda Pidana M A RI. “Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity,” n.d.
Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dala m  Perspektif  Kepastian  Hukum  Dan  Keadilan  Di  Indonesia.” PAMPAS:  Journal  of Criminal Law 1, no. 3 (2020): 12 – 30.
Fadlika,  Raihan .  “ Analisis  Yuridis  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Luar  Negeri Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Sel).” Universitas Nasional, 2024.
Fikriyah,  Khusnul.  “Al - Umuru  Bi  Maqashidiha;Bagaimana  Implementasi  Dalam  Muamalah.” Journal of Economic and Business Innovation vol.1, vol (2021): 80 – 83.
Hakim,  Abdul.  “Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata  Terhadap  Pihak  Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361 – 78.
Hakim, Ovaldo No or, and Rugun Romaida Hutabarat. “ Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai ‘Sifat Kedermawanan’ Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 PK/PID. SUS/2020).” Jurnal Hukum Adigama 5, no. 2 (2022): 881 – 901.
Hulsman,  L.H.C. The  Dutch  Criminal  Justice  System  from  A  Comparative  Legal  Perspective Dalam  Barda  Nawawi  Arief.  Perkembangan  Sistem  Pemidanaan,  Bahan  Penataran Nasional Hukum Dan Kriminologi , 2005.
Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. “Penerapan H ukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Pagaruyuang Law Journal , 2023, 149 – 63. Irawan, Ady. “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan IPS 7, no. 1 (2017): 29 – 36. Jauzi, Imam Ibnul. Talbiis Ibliis;Darul Kutub Al- ‘Ilmiyyah , n.d.
Lubis,  Arief  Fahmi.  “Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Pada  Hukum  Pidana  Pidana  Militer.” Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 41 – 54.
Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005).
Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al- Wad‘iyyah. Dar Al-Kutub , 1973.
Nawawi, Ruston. “Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam  Tafsir Ibn’Asyur,  Al -Tahrir  Wa  Al- Tanwir:  Pandangan  Ibnu’Asyur  Tentang  Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana.” Al-Manar:  Jurnal  Kajian  Alquran  Dan  Hadis 9,  no.  2 (2023): 145 – 57.
“NUOnline,” n.d. https://quran.nu.or.id/al -maidah/38.
Nurdin,  Ridwan.  “Kedudukan  Qanun  Jinayat  Aceh  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional Indonesia.” Jurnal Miqat 42, no. 2 (2018). Prof.  Dr.  H.  Muladi,  SH  dan  Dr.  Diah  Sulistyani  RS,  SH,  CN,  M.Hum. Catatan  Empat  Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020) , 2020. Risaldi, Wahyu, Mujibussalim Mujibussalim, and M Gaussyah. “Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 547 – 60.
Rosyid, Mukhlis h Abdul, Zulfa Mumtaza, Ahmad Nurrohim, and Yeti Dahliana. “The Concept Of Ummatan Wasatan In The Qur’an (A Comparative Study Of Tafsir Fii Zhilaalil Qur’an By Sayyid  Qutb  And  Tafsir  Al- Munir  By  Wahbah  Zuhayli).”  In International  Conference  On Islamic And Muhammadiyah Studies (Icims 2022) , 51 – 63. Atlantis Press, 2022.
Sanjaya,  Akbar.  “Staycation  Dikaitkan  Dengan  Percobaan Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual.”
Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 11 (2023): 1024 – 31.
Sindarto,  Sebastian.  “Kebijakan  Penyelamatan Keuangan  Negara  Dari  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal Reformasi Hukum 25, no. 2 (2021): 182 – 201.
Sunarto, Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al- Qur’an.” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 19, no. 1 (2020): 97 – 112.
Toule,  Elsa  R  M.  “Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Undang -Undang  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum PRIORIS 3, no. 3 (2013): 103 – 10.
Wahyuni,  Fitri. “Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana Terhadap  Pelaku  Usaha  Pengolahan  Garam  Ilegal ( Studi  Putusan  Nomor :  137/PID. B/2017/PN. Sdn.),” 2019.
Zaidan, M Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana . Sinar Grafika, 2022.
Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” Lex Jurnalica 4, no. 2 (2007): 93 – 100.