## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
IMPLEMENTASI KAIDAH AL-KHARAJ BI-ADDHAMAN DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Implementation Of Al-Kharaj Bi-Addhaman Rules In Sharia Syndicated Financing In The Perspective Of Sharia Economic Law
Nurjamil 1, Rachmat Syafe‘I, 2 Mustofa 3
1 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Koperasi Indonesia 2,3 Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Email: nurjamil@ikopin.ac.id
Naskah dikirim : 15 Desember 202 3 Naska h diterima untuk diterbitkan : 15 J anuari 202 4
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11676

## ABSTRACT
This study aims to explain how the rule of Al-Kharaj Bidhdhaman, which means "who bears the risk he deserves  profit,"  is  applied  in  Islamic  business  contracts.  Notably,  this  study  analyzes  syndicated financing carried out by financial institutions from the perspective of Islamic economic law. Literature research,  or  literature  research,  uses  qualitative  descriptive  research  methods.  Researchers  obtain secondary data from books, journals, and other research on the principles of Islamic business contracts (legal maxim) and syndicated financing theory in financial institutions such as banks that are evaluated normatively  in  accordance  with  the  law.  The  research  found  that  the  al-Kharaj  Bidhdhaman  Rule  is very important to be used as a basis for syndicated financing contracts in Islamic banks. This is applied in the clause of the agreement between the customer and the bank leader and participants of the Islamic syndicated financing, where the profits obtained by each party are adjusted to the value of the capital owned by the parties to the agreement and the value of the capital affairs of the syndicated participants.
Keywords : Al-Kharaj Bidhdhaman, Sharia Economic Law, Syndicated Financing

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  kaidah Al-Kharaj  Bidhdhaman ,  yang  berarti "siapa  yang  menanggung  risiko  dia  yang  layak  mendapatkan  keuntungan,"  diterapkan  dalam  kontrak bisnis  syariah.  Khususnya,  penelitian  ini  menganalisis  pembiayaan  sindikasi  yang  dilakukan  oleh lembaga keuangan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian pustaka, atau penelitian pustaka, ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal,  dan  penelitian  lain  tentang  prinsip-prinsip  kontrak  bisnis  syariah  ( legal  maxim )  dan  teori pembiayaan  sindikasi  pada  institusi  keuangan  seperti  bank  yang  dievaluasi  secara  normatif  sesuai dengan  undang-undang.  Penelitian  menemukan  bahwa  Kaidah al-Kharaj  Bidhdhaman sangat  penting untuk  digunakan  sebagai  dasar  untuk  kontrak  pembiayaan  sindikasi  pada  bank  syariah.  Ini  diterapkan dalam klausul perjanjian antara nasabah dan bank leader serta peserta pembiayaan sindikasi syariah, di mana  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  pihak  disesuaikan  dengan  nilai  modal  yang dimiliki pihak dalam perjanjian dan nilai urunan modal dari peserta sindikasi.
Keywords: Al-Kharaj Bidhdhaman, Sharia Economic Law, Syndicated Financing

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  syariah  semakin  hari  semakin  menunjukkan  trend yang menggembirakan, setidaknya bagi  para penggiat dan  cendekiawan  yang konsen pada  keilmuan  ekonomi  syariah  atau  bahkan  bagi  para  pelaku  bisnis  syariah  baik  itu yang terikat secara idiologis maupun hanya sebatas pragmatis. Faktanya respon dunia, baik barat apalagi Islam saat ini melihat ekonomi syariah sebagai peluang yang sangat besar  untuk  terus  dikembangkan,  yang  salah  satunya  adalah  pada  bisnis  pembiayaan perbankan syariah.
Bank  syariah  sebagai  sebuah  entitas  hukum  yang  berperan  menjadi  lembaga intermediary antara kepentingan surplus unit atau pihak nasabah pemilik uang dengan pihak  yang  membutuhkan  uang  atau  deficit  unit  mengharuskannya  untuk  memiliki komitmen menjaga kepercayaan ( trust ) dan amanah dari para stake holder nya. Untuk kepentingan  tersebut  maka  berlaku  pula  kaidah  بجاو  ىهف  هب  لاإ  بجاىلا  نتي  لا  اه  yaitu sesuatu  yang harus ada  untuk  menyempurnakan  yang wajib, maka ia wajib diadakan (Rachmad Risqy K dan Umi Aslimah, 2022). Secara esnsial, yang paling diutamakan dalam  praktik  perbankan  syariah  selain  mengedepankan  prinsip-prinsip  syariah  (anti maysir,  gharar,  riba,  tadlis  dan  dzalim)  dalam  operasionaliasasi  usahanya,  juga mengedepankan  nilai  dasar  yang  diambil  dari  kaidah  penetapan  hukum  Islam  atau disebut  kaidah fiqhiyyah yakni   ُلا َز ُي  ُر َرَّضلا  ( Adhararu  Yuzalu )  yang  artinya  setiap kemadharatan  atau  kerusakan  harus  dihilangkan.  Dengan  prinsip  tersebut  kemudian dikembangkan menjadi prinsip dasar lainnya, diantaranya adalah mengenai pembagian risiko  yang terjadi dalam transaksi perbankan syariah, dengan adanya profit and lose sharing atau bagi hasil.
Kaidah  yang  dianggap  relevan  dengan  prinsip  pembagian  risiko  dalam transaksi  bisnis  perbankan  syariah,  yang  sering  dikenal  dengan  istilah  pembiayaan yang dipadankan dengan kredit, adalah kaidah ِىاَوَّضلاِب  ُجا َرَخْلَا ( Al-Kharaj Bidhdhaman ) yang  artinya  bahwa  setiap  keuntungan  didapatkan  karena  risiko  yang  ditanggung. Dalam hal ini maka siapapun pihak, baik itu nasabah pembiayaan maupun perbankan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
sama-sama  memiliki  potensi  mendapatkan  keuntungan  bahkan  sudah  diproyeksikan dan disepakati sejak awal kontrak atau akad dibuat, karenanya, kedua belah pihak juga sama-sama memiliki potensi untuk mengalami kerugian sebagai risiko dari usaha yang dijalankan.
Secara umum kaidah di atas juga sangat erat kaitannya dengan kaidah ِب ُم ْرُغْلَا ِننُغْلا
( Al-Ghurmu Bilghunmi )  yang  artinya kurang lebih sama dengan kaidah di  atas,  yaitu bahwa  keuntungan  itu  bergantung  pada  risiko  yang  ditanggung,  atau  kalau  dalam istilah  yang  lebih  umum  sering  disebut  dengan high  risk  high  return yaitu  semakin besar  risiko  yang  ditanggung,  biasanya  semakin  besar  pula  keuntungan  yang didapatkan. Hal ini merupakan kaidah yang umum berlaku dan dijadikan sebagai dasar pemberlakuan  prinsip  pembagian  keuntungan  atau  hasil  usaha  sebesar  nisbah  yang disepakati  sekaligus  juga  pembagian  risiko  kerugian  sebesar  presentase  kepemilikan modal  yang  dikerjasamakan  dalam  akad  pembiayaan.  Hal  ini  dianggap  sebagai kelebihan dan keunikan perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional, sehingga  ciri  khas  dari  perbankan  syariah  dengan  sebutan  bank  dengan  prinsip  bagi hasil dipastikan lebih mendekati nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang bekerjasama.
Dalam  perkembangannya,  perbankan  syariah  yang  dikenal  lebih  banyak menyasar    Usaha  Menengah  Kecil  dan  Mikro  selanjutnya  disebut  UMKM),  ternyata juga diminati dan mampu bersaing dalam transaksi bisnis keuangan Non-UMKM yang notabene  memiliki  nilai  transaksi  keuangan  yang  jauh  lebih  besar  apabila  dihitung secara  parsial,  lebih  khusus  lagi  apabila  dilihat  dari  laporan  penyaluran  dana  pada layanan  pembiayaan  sindikasi  syariah  atau syndicate  sharia  financing dimana  bank syariah  bekerjasama  dengan  beberapa  bank  syariah  lainnya  atau  bank  konvensional untuk menyalurkan pembiayaan pada satu proyek yang sama dengan nilai yang sangat besar yang tidak dimungkingkan jika ditangani oleh satu lembaga bank saja yang juga ditujukan  agar  dapat  mengurangi  besarnya  risiko  yang  harus  ditangggung  apabila terjadi  kerugian  dimana  Nilai  pembiayaan  sindikasi  syariah  pada  Bank  Syariah nilainya  terus  mengalamai  peningkatan,  hingga  akhir  tahun  2019  penyaluran  dana

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
melalui program ini mencapai 61 Triliun Rupiah (Ariswanto et al., 2021). Bagaimana implementasi  kaidah Al-Kharaj  Bidhdhaman dalam  konteks  pembiayaan  sindikasi syariah  pada  Bank  Syariah  menjadi  satu  hal  yang  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih jauh dalam penelitian ini.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library  research )  dengan  pedekatan kualitatif  ( qualitative  approach )  dimana  peneliti  mencoba  untuk  mencari  dan menemukan  data-data  sekunder  yang  bersifat  kualitatif  yang  bersumber  dari  kitab- kitab  rujukan  terkait Qawaid  Fiqhiyyah,  Fikih  Muamalah  Maaliyah ,    buku,  jurnal ilmiah,  hasil  penelitian  dan  artikel  yang  dipublikasikan  baik  online  maupun  cetak untuk  kemudian  dianalisis  secara  nomatif  untuk  dapat  melengkapi  jawaban  atas permasalahan  yang  diteliti  dalam  hal  ini  tentang  implementasi Kaidah  al-Kharaj Bidhdhaman Dalam  Praktik  Pembiayaan  Sinadikasi  Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia yang dideskripsikan secara kualitatif ( descriptive qualitative ).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kaidah Al-Kharaj Biddhaman
Kaidah Fiqhiyyah atau sering dikenal dengan sebutan Islamic legal maxim memiliki  posisi  penting  dalam  metode istinbath  ahkam .  Dia  merupakan  satu disiplin  ilmu  untuk  memformulasikan  dalil-dalil  yang  bersifat  umum  menjadi penunjang  dalam  menjabarkan  sebuah  hukum  yang  tak  disebut  dalam nushus (Arifandi,  2018).  Pada  umumnya,  kaidah  fiqhiyyah  dibangun  dengan menggunakan  metode  induksi  (istiqra`),  yaitu  mengumpulkan,  mengamati,  dan mencari  kesamaan  di  antara  hukum-hukum  fiqh  yang  ditemukan  di  buku-buku fiqh,  menarik  benang  merah  persamaan  (asybah  dan  nazha'ir),  dan  akhirnya merumuskan  kesimpulan  (kaidah). . berangkat  dari  partikular-partikular  hasil

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pemikiran  fikih  menuju  kesimpulan  general-universal  yang  berbasis  pada kesamaan atau padanan (Safriadi, 2019) .
Menurut sumbernya kaidah fikih sesungguhnya dibagi menjadi tiga, yaitu: kaidah  fikih  yang  bersumber  murni  dari  hadits  Nabi  SAWtanpa  ada  sedikitpun perubahan,  kedua  merupakan  kaidah  hasil  pemikiran  fuqaha  yang  diambil  dari intisari  Al-Quran  dan  Hadits  yang  kemudian  dijadikan  kaidah  umum,  dan  yang ketiga  merupakan  hasil  ijtihad  para  fuqaha  melalui  metode  induksi  atau  istiqra terhadap  masalah  fikih  secara  parsial  yang  kemudian  dijadikan  kaidah  yang bersifat universal (Muhammad Mufid, 2019).
Fokus  penelitian  ini  adalah  kaidah  fikih  yang  unik  karena  langkahnya ( maslak )  dibuat  tanpa  menggunakan  metode  induksi  dari  sampel-sampel  hukum parsial  ( juz'iyyat )  yang  biasanya  sama.  Pembentukan  kaidah Al-Kharaj Bidhdhaman justru  datang  dari  hadis  Nabi  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Asy- Syafi‘iy,  Ahmad,  Abu  Dawud,  At-Tirmidziy,  An-Nasa`iy,  Ibn  Majah,  dan Ibnu Hibban, sebagai berikut:
“Seseorang  (pembeli)  telah  membeli  budak  dan  tinggal  selama  beberapa  waktu bersamanya. Lalu dia menemukan adanya cacat di budak tersebut. Dia mengajak penjualnya  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  kepada  Rasulullah  –shalawat  dan salam untuknya. Rasulullah –shalawat dan salam untuknya– memutuskan pembeli mengembalikannya  kepada  penjualnya,  namun  penjual  berkata,  “Wahai Rasulullah.  Dia  sudah  memanfaatkannya!”  Rasulullah  –shalawat  dan  salam untuknya–  menjawab,  “ Al-Kharaj  Bidhdhaman “  (Hasil  (ouput)  dari  sesuatu diperoleh sebab adanya tanggung jawab atas potensi kerugian dan biaya).”
Kaidah fiqh ini berasal dari kasus sengketa yang digambarkan dalam hadis di atas. Jika buku-buku tentang kaidah fiqh biasanya berangkat dari contoh, di sini justru  kaidah  yang  berangkat  dari  contoh.  Para  ulama  kemudian  menyatakan bahwa  kaidah  fiqh  ini  memiliki  rasa  kaidah  ushul  fiqh.  Dibandingkan  dengan membentuk berbagai sampel hukum fiqh, ia justru menjadi dasar untuk  membuat keputusan hukum (istinbath).

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## a. Redaksi Kaidah
Berikut redaksi kaidahnya:
ِناَمَّضلاِب ُجاَرَخْلا
―Alas  hak  atas  hasil  ( ouput )  dari  sesuatu  disebabkan  adanya  tanggungjawab (atas potensi kerugian dan biaya).‖
b. Makna Kaidah Dalam Persperktif UIama Fiqih
1. Makna Per Kata
a. Al-Kharaj
1) Makna Al-Kharaj Secara Bahasa (Etimologis)
Secara  Bahasa  al-kharaj  dapat  disamakan  dengan ghullah diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari sesuatu, seperti wanginya buah apel yang sudah matang keluar wanginya dan dirasa  manis buahnya dan bentuk lainnya (Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh, 2016).
Sebagaimana  dapat  digambar  kan  dalam  pengertian  yang  diungkap dalam  Al-Quran  Surah  Al-Muminun  Ayat  72  (Hamzah  Salamah Nahar Gharir, 2019):
Atau  engkau  (Muhammad)  meminta  imbalan  kepada  mereka?
Sedangkan  imbalan  dari  Tuhanmu  lebih  baik,  karena  Dia  pemberi rezeki yang terbaik .
2) Makna Al-Kharaj Secara Istilah (Terminology)
Dalam  literatur  hukum  Islam,  istilah "kharaj" sering  dikaitkan dengan  fiqh  kebijakan  publik  ( siyasah  syar'iyyah ).  Ini  didefinisikan sebagai  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  atas  lahan  pertanian, yang  pertama  kali  ditetapkan  di  bawah  pemerintahan  Umar  ra.  Ini sebanding  dengan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  diterapkan  di Indonesia saat ini (DEWINTARA & Sarmila, 2022).
Berbeda  dengan  makna  kharaj  di  atas,  dalam  konteks  pembahasan kaidah  fiqh, "kharaj" berarti  hasil  (hasil  yang  dihasilkan)  dari

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
sesuatu,  baik  itu  uang,  barang,  atau  manfaat.  Ketiga  kategori  ini biasanya  disebut  sebagai  ( ghallah ).  Contohnya  adalah  buah  pohon sebagai barang; susu kambing atau sapi sebagai barang; keuntungan dari  deposito  sebagai  uang;  imbalan  sewa  rumah  sebagai  uang; pembajakan  sawah  oleh  kerbau  sebagai  manfaat;  dan  penggunaan mobil sebagai manfaat.
Dalam pengertian lain, al-kharaj juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang  keluar  atau  dikeluarkan  dari  kepemilikan  manusia  atas hartanya,  seperti  manfaat,  atau  hasil  produksi  dari  sesuatu  sesuai dengan kemanfaatan yang dapat dihasilkan.

## b. Addhman
Kata dhaman menurut  Bahasa  biasa  diartikan  menjamin  sesuatu  yang karenanya  kafalah  juga  diartikan dhaman ,  sebagaimana  imam  atau pemimpin  menjamin  dan  menjaga  shalat  kaum  atau  makmum.  Dalam literatur  fiqh  Islam,  kata  " dhaman "  memiliki  makna  yang  sangat beragam,  tergantung  pada  babnya.  Dalam  kaidah  ini,  "dhaman"  berarti tanggung jawab atas potensi risiko yang diemban.

## 2. Makna Keseluruhan
Kaidah  ini  tersusun  dari  dua  kata,  yakni al-kharraj yang berarti hasil    bumi    atau    jasa    pekerjaan    yang    dilakukan    budak,  dan  kata al- dhaman artinya        tanggungan        atau  kesanggupan.  Secara      umum kaidah   ini   menjangkau   permasalahan   yang   di dalamnya terdapat pihak yang mengalami kerugian yang berhak mendapatkan balasan yang setimpal dengan  kerugiannya  (darmawan,  2020). Al-kharaj adalah  segala  sesuatu yang keluar dari sesuatu, baik itu pekerjaan, keuntungan, atau benda-benda seperti  buah  dari  pohon,  susu  dari  kambing,  dan  sebagainya  yang  dimiliki oleh  orang  yang  menanggungnya  jika  terjadi  kerugian.  Arti  asal al-kharāj , menurut  A.  Djazuli,  adalah  sesuatu  yang  dikeluarkan  baik  dari  manfaat

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
benda  maupun  pekerjaan.  Sementara al-dhomān adalah  kompensasi. Menurut  Umar  Abdullah  al-Kamil,  makna  yang  tersirat  dari  kaidah  ini adalah  bahwa  orang  yang  memperoleh  manfaat  dari  sesuatu  yang dimanfaatkannya  akan  bertanggung  jawab  atas  dharar  atau  ghurmu  serta dhomān yang akan terjadi (Rachmad Risqy K dan Umi Aslimah, 2022).
Pengertian lainnya adalah k eberhakan seseorang atas output /hasil/keuntungan dari sesuatu merupakan kompensasi atas tanggung jawab atau risiko kerugian yang dihadapinya terhadap sesuatu itu.
Pemilik  barang  berhak  atas  manfaat  atau  hasil  dari  barangnya  karena  ia yang  menanggung  risiko  kerugian  jika  terjadi  kerusakan  pada  barang  itu. Pengelola  investasi  dalam  kontrak mudharabah berhak  atas  keuntungan mudharabah  sebagai  kompensasi  atas  tanggung  jawabnya  terhadap  potensi kerugian  yang  mungkin  dialaminya,  yaitu  saat  kontrak mudharabah tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, ia termasuk dalam komponen internal stakeholder kontrak. Pemilik modal dalam kontrak mudharabah berhak atas keuntungan mudharabah sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya untuk menanggung  biaya  dan  kerugian  materi  yang  mungkin  dialaminya  jika kontrak  mudharabah  tidak  menghasilkan  keuntungan.  Selain  itu,  ia merupakan bagian dari stakeholder internal dalam kontrak mudharabah.

## c. Penjelasan Kaidah
Redaksi  kaidah  ini  ( al-kharaj  bi  adh-dhaman )  bersumber  dari  hadis riwayat  Asy-Syafi‘iy,  Ahmad,  Abu  Dawud,  At-Tirmidziy,  An-Nasa`iy,  Ibn Majah, dan Ibnu Hibban. Berikut artinya:
“Seseorang  (pembeli)  telah  membeli  budak  dan  tinggal  selama  beberapa waktu bersamanya. Lalu dia menemukan adanya cacat di budak tersebut. Dia mengajak  penjualnya  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  kepada  Rasulullah  – shalawat  dan  salam  untuknya.  Rasulullah  –shalawat  dan  salam  untuknya– memutuskan  pembeli  mengembalikannya  kepada  penjualnya,  namun  penjual berkata,  “Wahai  Rasulullah.  Dia  sudah  memanfaatkannya!”  Rasulullah  –

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
shalawat  dan  salam  untuknya–  menjawab,  “Hasil  (ouput)  dari  sesuatu diperoleh sebab adanya tanggung jawab (atas potensi kerugian dan biaya).”
Dalam  hadis  ini,  penjual  setuju  pengembalian  budak  yang  sudah dijualnya  karena  adanya  cacat  (‗ ayb ),  tetapi  dia  menuntut  pembayaran  upah sebagai kompensasi ganti rugi atas pemanfaatan budak dimaksud oleh pembeli selama  berada  di  tangan  pembeli.  Rasulullah  SAW  menolak  tuntutannya  dan menyatakan  bahwa output dari  budak  tersebut  (berupa  jasanya  yang  diambil oleh  pembeli)  adalah  legal  (sah)  karena  ia  memanfaatkanya  atas  dasar kompensasi dari tanggungjawabnya sebagai pemiliknya ( dhaman ) pada saat itu meskipun pada akhirnya ternyata jual beli dibatalkan ( mafsukh ) dan lalu budak dikembalikan kepada penjual.‖
Dalam konteks hadis di atas, tanggung jawab pembeli sebagai pemilik ( dhaman )  termasuk  memberikan  makan,  menyediakan  fasilitas  yang diperlukan,  menanggung  kerugian  yang  disebabkan  oleh  budaknya,  dan membayar biaya tambahan untuk kepentingan budaknya.
Dengan tanggung jawab seperti ini, pembeli dapat menggunakan budak selama  berada  dalam  kuasanya  secara  hukum  dan  halal.  Dalam  kasus  ini, kontrak  jual  beli  dibatalkan  dan  budak  dikembalikan  kepada  penjual.  Oleh karena  itu,  Rasulullah  SAW  menolak  tuntutan  penjual  untuk  membayar  ganti rugi atas pemanfaatan budak—juga dikenal sebagai " ujrah "—oleh pembeli.
Pekerjaan  hamba  yang  telah  dibeli  seseorang,  yang  kemudian  orang tersebut menyuruh menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu.  Lantas  diketahui  adanya  cacat  yang  disembunyikan  oleh  penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang hargaanya. Pembeli itu sesungguhnya memang telah memanfaatkan hamba itu, dengan  memperkerjakannya.  Pemanfaatan  yang  dilakukan  pembeli  tersebut dapat  dibenarkan,  karena  ia  telah  memberikan  nafkah  kepadanya  selama berada di tangannya

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Hadis  ini  juga  merupakan  dasar  hukum  tentang  hak  pembeli  untuk mengembalikan  barang  yang  terbukti  rusak  sebelum  transaksi  jual  beli  dan untuk  menuntut  uang  kembali.  Hadis  ini  juga  menunjukkan  kecerdasan Rasulullah  SAW  dalam  memberikan  jawaban  dengan  ungkapan  singkat  dan mendalam.
d. Kaidah-Kaidah Serupa
Kaidah  al-Kharaj  Bidhdhaman merupakan  kaidah  yang  begitu  penting dalam  pondasi  kontrak  bisnis  syariah  yang  dengannya  kemudian  para  pihak dalam  kontrak  bisnis  memiliki  rasa  keadilan  antara  pihak  yang  berkedudukan sebagai pemilik modal dan pihak pelaku usaha dalam kontrak mudharabah, atau pihak pemilik modal dengan pemilik modal lainnya dalam kontrak musyarakah. Berikut  ini  beberapa  uraian  singkat  mengenai  kaidah-kaidah  yang  memiliki keterkaitan dengan kaidah Al-Kharaj Bidhdhaman , yakni:
1) Al-ghunmu  Bilghurmi artinya  :  Risiko  itu  menyertai  (seimbang)  dengan manfaat (pendapatan)
2) Anni’matu Biqadriniqmati Wanniqmatu Biqadrinni’mati artinya: Keuntungan  harus  sebanding  dengan  usahanya  dan  usahanya  harus sebanding dengan keuntungannya
3) Al-ajru  Wadhadhaman  Laa  Yajtami’ani artinya:  Upah  dan  Denda (Tanggungjawab) tidak dapat disatukan
4) Al-Jawazussyar’iyyu Yunafi  Adhdhaman artinya perbuatan yang diperbolehkan secara syara‘ (hukum) maka menafikan tanggungjawab
2. Implementasi Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman Pada Pembiayaan Sindikasi Pada Bank Syariah di Indonesia
a. Implementasi Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman Pada Kasus-kasus Tertentu
Di  antara  beberapa  jawaban  fiqh  atas  beberapa  kasus  yang  dibangun dengan kaidah ini adalah:

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
1) Salah  satu  kritik  Islam  terhadap  praktek  perbankan  konvensional  adalah dilanggarnya  prinsip al  kharaj  bi  al  dhaman (hasil  usaha  muncul  bersama biaya).  Dalam  pembayaran  bunga  kredit  dan  pembayaran  bunga  deposito, tabungan  dan  giro,  bank  konvensional  memberikan  pinjaman  dengan mensyaratkan  pembayaran  bunga  yang  besarnya  tetap  dan  ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi ( fixed and predetermined rate ). Sedangkan nasabah  yang  mendapatkan  pinjaman  tidak  mendapatkan  keuntungan  yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi,  impas  atau  untung  yang  besarnya  tidak  dapat  ditentukan  dari  awal (Karim,  2011).  Oleh  karenanya  mengenakan  tingkat  bunga  untuk  suatu pinjaman  merupakan  tindakan  yang  memastikan  sesuatu  yang  tidak  pasti, karena itu diharamkan. Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak  bersedia  menanggung  biayanya  ( al  kharaj  bi  laa  dhaman  /  gaining income without being responsible for any expenses ). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan
2) A  berhutang  1  juta  Rupiah  kepada  B.  Pada  saat  jatuh  tempo,  A  belum mampu  membayarnya  dan  ia  meminta  tolong  kepada  C  untuk membayarnya.  C  menyerahkan  uang  1  juta  Rupiah  kepada  A  untuk dibayarkan  kepada  B.  Di  tangan  A,  sebelum  menyerahkannya  kepada  B, uang 1 juta Rupiah ini ―diputarkan‖ dan menghasilkan keuntungan sebesar 100 ribu Rupiah. Pertanyaanya, berhakkah A atas kharaj 100 ribu ini?
Pertanyaannya,  dalam  aktifitas  perbankan  syariah,  dijumpai  bahwa keuntungan  yang  diperoleh  dari  pengelolaan  (baca:  investasi)  uang tabungan/titipan  ( wadi’ah )  diakui  sebagai  keuntungan  bank.  Bukankah seharusnya selaras dengan kaidah ini keuntungan investasi tersebut menjadi milik  penabung  sebagai  pemiliknya? Jawabnya,  istilah/term wadi’ah dalam produk  tabungan  dalam  perbankan  syariah  adalah  istilah  yang  tidak  tepat, jika  tidak  boleh  dikatakan  salah,  sebab  fakta  perjanjian  dalam  hubungan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
antara  bank  syariah  dan  penabung  adalah:  Penabung  mengizinkan  uang titipan  tersebut  untuk  dikelola  oleh  bank;  Bank  bertanggung  jawab mengembalikan  uang  penabung  jika  hilang;  danbank  tidak  mewajibkan dirinya  untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian  hasil  investasi  uang tabungan kepada penabung.
Dengan  bangun  kontrak  seperti  ini,  perikatan  antara  penabung  dan  bank syariah  adalah  bukan  perikatan  wadi‘ah,  tetapi  perikatan  utang  piutang ( qardh ), sehingga hubungan menjadi – bank sebagai pihak yang mengutang ( muqtaridh );  dan  –  nasabah  penabung  sebagai  pihak  yang  mengutangkan ( muqridh ). Dengan perikatan perikatan qardh , bank berhak sepenuhnya atas keuntungan  dari  tindakannya  melakukan  investasi  uang  tabungan  milik penabung.  Layaknya  saya  utang  kepada  anda,  lalu  saya  menghasilkan keuntungan  dari  pengelolaan  utang  tersebut,  maka  saya  berhak  penuh  atas keuntungannya.
b. Implementasi Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Pada Bank Syariah
1) Definisi Pembiayaan Sindikasi
Istilah  pembiayaan  sindikasi  boleh  jadi  tidak  terlalu  familiar  bagi kebanyakan  pelaku  usaha  terlebih  dengan  keawaman  mereka  terhadap istilah ekonomi syariah, karena yang umum digunakan di kalangan pelaku bisnis  adalah  istilah  kresdit  sindikasi.  Menurut  Stanley  Hurn,  pinjaman sindikasi,  juga  dikenal  sebagai  pinjaman  sindikasi,  ialah  pinjaman  yang dibuat oleh dua atau lebih pemberi pinjaman dengan syarat dan kode yang sama,  menggunakan  dokumen  yang  sama,  dan  dikelola  oleh  agen  umum (Sjahdeini,  1997).  Pembiayaan  sindikasi  adalah  pembiayaan  yang diberikan  oleh  lebih  dari  satu  bank  untuk  satu  tujuan  tertentu.  Biasanya, bank  memberikan  pembiayaan  ini  kepada  nasabah  perusahaan  yang memiliki  nilai  transaksi  yang  sangat  besar  (Karim,  2011).  Fatwa  Dewan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Syariah Nasional MUI menjelaskan pembiayaan sindikasi syariah sebagai
" Al-Tamwil  Al-Mashrifi  Al-Mujamma ".  Ini  adalah  perjanjian  antara beberapa  lembaga  keuangan,  baik  sesama  lembaga  keuangan  syariah maupun  dengan  lembaga  keuangan  konvensional,  untuk  membiayai proyek tertentu (Ariswanto et al., 2021).

## 2) Dasar Hukum Pembiayaan Sindikasi
Pada awalnya, peraturan tentang kredit sindikasi di Indonesia diatur dalam Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  6/33/UPK  tanggal  3  Oktober  1973 mengenai  Pembiayaan  Bersama  oleh  Bank-Bank  Pemerintah  dan  Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.  11/26/UPK  tanggal  1979.  Selanjutnya, peraturan ini diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tanggal  8 Juli 2005 tentang Pembatasan Transaksi  Rupiah dan Pemberian Kredit  Valuta  Asing  oleh  Bank-Bank  Pemerintah.  Secara  spesifik,  terkait pembiayaan sindikasi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:  911  DSN-MUIIIV/2014  Tentang  Pembiayaan  Sindlkasi  ( Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma’ )
3) Mekanisme Pembiayaan Sindikasi
Berikut  uraian  mekanisme  pembiayaan  sindikasi  pada  Bank Syariah di Indonesia:
a) Negosiasi  Bank  dengan  Nasabah.  Pada  tahap  ini  bank  akan menawarkan produk sindikasi,  angsuran, dan margin.  Selanjutnya, berkas  yang  diperlukan  dikumpulkan,  ntuk  menentukan  apakah nasabah  layak  mendapatkan  pembiayaan,  bank  akan  memeriksa semua dokumen persyaratan mereka.
b) Bank  akan  mengirimkan  surat  tawar-menawar  dengan  kondisi underwitten,  yang  berarti  bank  mengikat  diri  untuk  menyediakan sebagian  (secara  parsial)  atau  seluruh  (secara  keseluruhan)  dari dana pembiayaan.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
c) Bank  akan  meminta  mandat  dan  menunjukkan  MLA  kemudian membuat  info  memo  yang  berisi  profil  bisnis  nasabah  serta  term dan kondisi pembiayaan sindikasi.
d) Bank akan memberikan pembiayaan proyek kepada beberapa bank yang  memiliki  kemampuan  sindikasi  dengan  mengirimkan  surat penawaran  dan  info  memo.  Setelah  itu,  MLA  dan  lembaga keuangan  calon  anggota  sindikasi  melakukan  analisis  proyek  dan mempresentasikannya  kepada  komite  pembiayaan  bank  masing- masing.
e) Setiap bank akan mengirimkan surat partisipasi jika mereka tertarik pada  usaha  klien.  Bank  bersama  peserta  sindikasi  akan memberikan  term  sheet  terakhir  kepada  klien  setelah  para  peserta bersedia  berpartisipasi.  Term  sheet  ini  akan  menunjukkan  batas pembiayaan dan bagian partisipasi setiap peserta sindikasi.
f) Legal MeetingPertemuan hukum yang dilakukan oleh bank sebagai perwakilan  lembaga  keuangan  peserta  sindikasi,  konsultan  hukum independen, notaris, dan nasabah.
g) Peserta  sindikasi  akan  memiliki  kepemilikan  jaminan  secara paripasu sesuai dengan jumlah partisipasi modalnya.
h) Setelah  pembentukan  sindikasi,  penandatanganan  akad  dilakukan dan  iklan  pembiayaan  sindikasi  dipublikasikan  di  media terkemuka.
i) Sebagai Lead ,  BSM  akan  mencairkan  pembiayaan  tersebut.
Selanjutnya,  mereka  akan  memantau  kewajaran  pembiayaan, pembayaran, kewajiban jatuh tempo, legalitas usaha, masa berlaku pembiayaan, pembentukan PPA, dan penyampaian laporan nasabah

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
kepada lead arranger. dan angsur pembayaran setiap kali pelanggan membutuhkannya.
j) J) Agen fasilitas bertanggung jawab untuk mengumpulkan keuntungan selama proyek klien. Keuntungan ini kemudian diserahkan kepada lead sindikasi.
k) Petugas  layanan  akan  memberikan  faktur  sebagai  pemberitahuan atas  tagihan  klien  setelah  seluruh  proses  sindikasi  selesai. Prosedurnya agak berbeda jika Bank Syariah Mandiri berpartisipasi atau anggota sindikasi. Di sini, BSM pertama-tama menerima surat penawaran  sindikasi  dari  MLA  atau  lead  sindikasi,  kemudian menilai  kapasitas  dan  kredibilitas  bank  yang  akan  bertindak sebagai lead, kemudian menilai pembiayaan sindikasi, yang diikuti dengan penerbitan surat persetujuan kepada lead sindikasi. Setelah itu,  BSM  mengikuti  pertemuan  hukum  yang  diselenggarakan  oleh MLA sindikasi untuk membahas dr.
4) Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Sindikasi
Akad  yang  dapat  digunakan  dalam  pembiayaan  sindikasi  menurut  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  No:  911  DSN-MUIIIV/2014  Tentang Pembiayaan  Sindlkasi  ( Al-Tamwil  Al-Mashrifi  Af-Mujamma’ )  adalah hamper semua akad pada umumnya, dari mulai akad berbasis jual beli ( al- ba’i ),  sewa  ( ijarah ),  musyarakah,  mudharabah,  hingga  akad  pengelolaan lahan  seperti  muzaraah,  mukhabaraa,  musyaqah  dan  muhgarasah  yang semua merujuk pada fatwa terkait yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI.
5) Implementasi Kaidah  al-Kharaj  Bidhdhaman Dalam  Pembiayaan Sindikasi Syariah Pada Bank Syariah
Akad  pembiayaan  sindikasi  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas merupakan  akad  kerjasama  pembiayaan  yang  dilakukan  antara  beberapa lembaga keuangan syari‘ah atau antara lembaga keuangan syari‘ah dengan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
lembaga keuangan konvensional  dengan syarat  dan ketentuan  yang diatur dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan sindikasi syariah.
Dalam kaitannya dengan Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti akan menguraikan bagaiman impelementasi kaidah tersebut dalam praktik pembiyaaan sindikasi syariah pada Perbankan Syari‘ah di Indonesia, yakni sebagai berikut:
a) Apabila  para  pihak  yang  melakukan  kerjasama  pembiayaan  sindikasi syariah tersebut terdiri dari beberapa lembaga keuangan syariah dalam hal  ini  adalah  Bank  Sayariah,  maka  seteleha  terjadinya  kesepakatan dan  mekanisme  pembiayaan  sindikasi  sudah  dilakukan,  maka implementasi Kaidah  al-Kharaj  Bidhdhaman t  ersebut  diuraikan  di dalam akad pokok atau akad induk yang mengikat para pihak melalui klausul  tertentu.  Sebagai  contoh  terdapat  klausul  mengenai  hak  para peserta sindikasi untuk mendapatkan margin atas usaha yang menjadi obyek  pembiayaaan  sindikasi  dengan  nilai  yang  ditetapkan berdasarkan kesepakatan, missal nisbah bagi  hasil  bagi  pihak sohibul maal (peserta sindikasi) dalam akad mudharabah adalah 40% dan bagi pelaku  usaha  ( mudharrib )  adalah  60%,  dalam  hal  ini  nilai  bagi  hasil tersebut  akan  disesuaikan  dengan  prersentase  urunan  dana  dalam pembiayaan  sindikasi  dimaksud  dimana  pihak  leader  (Bank  pemberi urunan terbesar atau penyelenggara utama) juga mendapatkan fee atau ujrah  tertentu  dalam  kapasitasnya  sebagai  penanggungjawab  yang juga  akan  sama  kemudian  dengan  besarnya  jatah  untuk  menanggung risiko  apabila  terjadi  permasalahan  yang  tidak  diinginkan  bahkan hingga persentase tanggungjawab atas kerugian yang juga disesuaikan dengan  besarnya  urunan  yang  diberikan  sebagai  peserta  pembiayaan sinidikasi syariah.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
b) Dalam  hal  peserta  pembiayaan  sindikasi  syariah  terdiri  dari  bank syariah  dan  bank  konvensional,  maka  Fatwa  DSN  MUI  telah memberikan  pakem-pakem  yang  jelas,  diantaranya  adalah  bahwa terdapat  buku  induk  khusus  yang  memisahkan  transaksi  dan administrasi  yang  akan  memisahkan  dan  membedakan  anatara transaski  yang  bersifat  ribawi  dan  yang  sesuai  dengan  syariah  dan yang  paling  utama  adalah  bahwa  akad  yang  digunakan  dalam pembiayaan  sindikasi  tersebut  merujuk  pada  akad-akad  yang diperbolehkan dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Artinya induk akad yang  digunakan  adalah  akad  berbasis  prinsip  syariah,  dimana  Bank atau  Lembaga  Keuangan  Konvensional  mengikuti  prosedur  yang ditetapkan  dalam  fatwa  DSN  MUI.  Dalam  hal  implementasi Kaidah al-Kharaj  Bidhdhaman maka  dalam  hal  ini  semua  peserta  dianggap telah  menyepakati  ketentuan  sebagaimana  yang  juga  berlaku  apabila semua  peserta  pembiayaan  sindikasi  adalah  lembaga  keuangan syariah,
c) Sebagaimana  implementasi Kaidah  al-Kharaj  Bidhdhaman yang diterapkan  bagi  peserta  kredit  sindikasi,  dalam  hal  ini  lembaga keuangan  syariah  dan  konvensional  sebagai  sohibul  maal,  maka nasabah yang berkedudukan sebagai mudharib ataupun menjadi dalam akad  musyarakah  sebagai  pemilik  modal,  implementasi Kaidah  al- Kharaj  Bidhdhaman dalam  hal  ini  keuntungan  yang  didapatkan  dan sebaliknya  tanggungjawab  atas  kerugian  yang  diderita  menyesuaikan tingkat  dan  besaran  modal  yang  dimiliki  serta  tingkat  nisbah  yang disepakati.
d) Penetapan  mengenai  dhaman  atau  tanggung  jawab  untuk  mengganti kerugian  jika  terjadi,  maka  dilakukan  setelah  terlebih  dahulu dilakukan  evaluasi  mengenai  penyebab  terjadinya  risiko  yang

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dimaksukdan. Apabila terbukti dikarenakan kelalaian salah satu pihak maka  tanggunggjawab  tersebut  diemban  oleh  pihak  dimaksud,  dan sebaliknya.  Selanjutynya  apabila  risiko  terjadi  karena  sesuatu  yang diluar  kuasa  ( force  majeur/Kahar )  maka  pertanggungjawaban  atas risiko sebagaimana berlaku umum dalam akad bisnis syariah,

## D. Penutup
Kaidah al-Kharaj Bidhdhaman merupakan kaidah yang sangat penting dalam kegiatan transaksi bisnis termasuk dalam kegiatan bisnis perbankan syariah untuk memastikan nilai-nilai  keadilan  bagi  para  pihak,  dalam  hal  ini  pihak  surplus  unit  dan  defsit  unit dimana  Bank  berkedudukan  sebagai  lembaga  perantara  keperntingannya. Kaidah  al- Kharaj  Bidhdhaman juga  menjadi  kaidah  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  bisnis berbasis  pembiayaan  sindikasi  pada  Bank  Syariah  yang  diimplementasikan  dalam klausul  yang disepakati di dalam akad yang digunakan oleh nasabah dan bank leader serta  peserta  pembiayaan  sindikasi  syariah,  dimana  keuntungan  didapatkan  oleh  para pihak disesuaikan dengan nilai  urunan modal pembiayaan sindikasi  syariah dari para peserta  sindikasi  dan  nilai  modal  yang  dimiliki  oleh  pihak  dalam  akad  berbasis mudharabah  maupun  musyarakah  yang  juga  diberlakukan  nilai  yang  sama  untuk pertanggungjawaban  atas  munculnya  risiko  termasuk  apabila  terjadi  kerugian  yang tentu saja dikecualikan apabila terjadi dikarenakan hal memaksa ( force majeur ).

## E. Daftar Pustaka
Arifandi,  F.  (2018).  Qawaid  Fiqhiyyah  Sebagai  Formulasi  Hukum. Rumah  Fiqih Publishing .
Ariswanto,  D.,  Warang,  Z.,  &  Azizi,  A.  W.  (2021).  Pembiayaan  Sindikasi  Bank  Syariah  di Indonesia dalam  Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. J-Alif :  Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam . https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893
darmawan. (2020). Kaidah-kaidah Fiqqhiyyah . Reva Prima Media.
DEWINTARA, E., & Sarmila. (2022). Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab
Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Al-Kharaj  (Perpajakan)  Saat  Ini. BANCO:  Jurnal  Manajemen  Dan  Perbankan  Syariah . https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2596
Hamzah Salamah Nahar Gharir. (2019).  فراصولا يف ةيراجلا تاباسحلا ىلع اهرثأو ىاوضلاب جارخلا ةدعاق ةيهلاسلإا. Dirasaat, Ululussyariah Wal-Qanun , 1 , 329.
Karim, A. (2011). Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan. PT. Rajagrafindo Persada.
Muhammad Mufid. (2019). Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Pendekatan Tematis dan Praktis (1st ed.). Prenamedia Group.
Rachmad Risqy K dan Umi Aslimah. (2022). Penerapan Kaidah Al-Kharaj Bid Adh-Dhaman dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. STIE SEBI .
Safriadi,  S.  (2019).  ISTIQRĀ‘  DAN  PENERAPANNYA  TERHADAP  AL-QAWĀ`ID  AL- FIQHIYYAH. Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan . https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439
Sjahdeini,  S.  R.  (1997). Kredit  Sindikasi:  Proses  Pembentukan  dan  Aspek  Hukum .  Midas Surya Grafindo.
Suhel  Ahmad  Fadel  Hawamdeh.  (2016).  The  Rule  Kharaj  for  Guarantee  and  Contemporary Applications :  the  Murabaha  in  the Jordan  Islamic  Bank. ”,  FSM  İlmî  Araştırmalar , 8 , 183.