PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG CACAT HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK)
Jovita Elizabeth*,Teddy Anggoro**.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16424
E-mail: jovitaesimon@gmail.com Naskah diterima : 00//2021, revisi : 00/10/2021, disetujui 00//2021

## Abstract
This article aims to determine and analyze the forms of accountability of the PPAT on deeds that are legally flawed. Accountability is the accountability  of the PPAT on the deeds it requires, in this case the sale deed, This legal research is a descriptive normative research. Data type used is primary data and secondary data. Data analysis technique used is qualitative  analysis.  The  PPAT  is  responsible  for examining  the  requirements  for  the  validity  of  the  relevant  legal  acts,  such  as matching the data contained in the certificate with the lists in the Land Office, but in Decision Number 17 / Pdt.G / 2012 / PT.TK there is a mistake Of the PPAT so as to cause the deed to be deemed legally flawed. In essence, PPAT is personally responsible for the implementation of duties and positions in every act of deed. So to minimize the  occurrence  of  errors  should  be  more  careful  PPAT  to  produce  quality  legal products.
Keywords : Accountability; Deed of sale and Purchase; PPAT

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk pertanggungjawaban  PPAT  atas  akta  yang  cacat  hukum.  Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibutanya, dalam hal ini akta jual beli, Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalah data primer dan data sekunder.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisa  kualitatif.  PPAT bertanggung  jawab  untuk  memeriksa  syarat-syarat  untuk  sahnya  perbuatan hukum  yang  bersangkutan,  seperti  mencocokan  data  yang  terdapat  dalam sertipikat  dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan,  namun  dalam Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PT.TK terdapat kekeliruan dari PPAT sehingga menyebabkan  aktanya  dinyatakan  cacat  hukum.  Pada  dasarnya  PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
setiap  pembuatan  akta.  Sehingga  untuk  meminimalisir  terjadinya  kesalahan sebaiknya PPAT  bersikap  lebih  teliti  agar  menghasilkan  produk  hukum  yang berkualitas.
Kata kunci : Pertanggungjawaban; Akta Jual Beli;PAT.

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengancara mendayagunakan tanah, dan mengenai tanah  dapat  menimbulkan  persengketaan  karena  manusia-manusia  ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya (G.Kartasapoetra Dkk, 1991 : 1). Demikian besar keberadaan tanah bagi kehidupan, sehingga tanah menjadi bagian dasar dari kebutuhan manusia (Komang Linda Harmayanti, 2013 : 1).
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) terciptalah suatu kesatuan hukum dalam hukum Agraria di Indonesia. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia.  Pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1961 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10 tahun 1961) dan telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 tahun 1997). Dalam hal mengurus administrasi pertanahan, di tunjuk instansi pemerintah yang diberikan kewenangan  yaitu  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut BPN). Kantor pertanahan adalah unit kerja BPN di setiap wilayah kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  disebut  PPAT)  yang  bertugas  pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti dan dasar pendaftaran tanah.
Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan PPAT adalah dalam hal jual beli. Jual beli  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  perolehan  hak  atas  tanah  Pemindahan hak/Peralihan  hak,  yang  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  dengan  bertujuan memindahkan  hak, antara  lain:  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar,  pemisahan  dan pembagian harta bersama  dan pemasukan  dalam perusahaan atau inbreng (John Salindeho,  1987  :  37).  Pelaksanaan  jual  beli  hak  atas  tanah  harus  dilakukan dihadapan PPAT. Hal ini sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan PPAT membuat Akta Jual Belinya yang kemudian diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat yang sesuai dengan lokasi keberadaan tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut Akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT membuktikan bahwa
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
benar  telah  dilakukan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  atas  suatu  tanah  dan disertai dengan pembayaran harga, serta membuktikan bahwa penerima hak atau pembeli  sudah  menjadi  pemegang  hak  yang  baru  dengan  memiliki  bukti  dari kepemilikan atas tanah tersebut (Baharudin, 2014 : 91).
Akta jual beli ditandatangani oleh para pihak yang membuktikan, bahwa telah terjadi  pemindahan  hak dari penjual kepada  pembelinya dengan harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah  dilakukan  perbuatan  pemindahan hukum selama lamanya dan pembayaran harganya, Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan  hak,  maka  akta  tersebut  menunjukkan  bahwa  pembeli  sebagai penerima hak yang baru (Boedi Harsono, 2003 : 296). Apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam pembuatan Akta Jual Beli, maka kemudian hari akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Salah satu kasus terkait adanya akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tatacara PPAT.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang mengandung cacat hukum dan bagaimana pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya.

## B. Metode Penelitian
Artikel  ini  masuk  dalam  kategori  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif merupakan  penelitian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  fokusnya  pada membaca  dan  mempelajari  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  (Johny Ibrahim,  2006  :  44).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya  (Bambang  Sunggono,  1997  :  36).  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh PPAT Yang Mengandung Cacat Hukum
Setiap  lingkungan  peradilan  memiliki  kompetensi  absolut  masing-masing. Kompetensi absolut  ini menentukan  yurisdiksi  perkara  yang  dapat  diadili oleh  masing-masing  lingkungan  pengadilan.  Lingkungan  Peradilan  umum  (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), memiliki kompetensi atau  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  pidana  dan perdata umum (Randang S. Ivan, 2016 : 24). Kompetensi Peradilan Umum dalam sengketa dengan objek perjanjian jual beli tanah meskipun telah memiliki akta jual beli tanah dari PPAT diidentifikasi berdasarkan kewenangan Peradilan Umum itu sendiri. Peradilan Umum berwenang  mengadili perkara perdata yang bersumber
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dari sengketa dalam bidang yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sengketa yang timbul pada perjanjian jual beli tanah meskipun telah memiliki akta jual beli tanah dari  PPAT adalah bersifat keperdataan  atau dengan kata lain Akta jual  beli yang dikeluarkan PPAT dari sisi sebagai alat bukti hak milik keperdataan. Identifikasi tersebut dilakukan dalam isi gugatan Penggugat yang dinilai oleh Hakim. Salah satu kasus  terkait  adanya  pembatalan  akta  jual  beli  tanah  yaitu  terjadi  di  Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  No.  17/Pdt.G/2012/Pt.  TK,  yang menyatakan pembatalan kepemilikan Akta Jual Beli No. 1299 /TBR/2008 tertanggal 26  Nopember  2008  yang  dibuat  dihadapan  ADI  SRIYONO,  S.SOS  Camat  selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Daerah Kerja Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
Kasus ini bermula dari perbuatan Tergugat I (Dewi Kaelani) yang menyerobot dan menempati tanah beserta bangunan yang masih kosong milik Penggugat. Alasan Tergugat  melakukan  hal  tersebut  dikarenakan  Tergugat  II  (Dwi  Purnomo) mempunyai  hutang  kepada  Tergugat  I  dan  tidak  bisa  membayarnya.  Sebagai jaminannya adalah Akta Jual Beli  No.  1299  /TBR/2008  tertanggal  26  Nopember 2008 yang dibuat dihadapan ADI SRIYONO, S.SOS Camat selaku Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  di  Daerah  Kerja  Kecamatan  Terbanggi  Besar,  Kabupaten Lampung Tengah. Penggugat menyatakan bahwa tanah beserta bangunan tersebut tidak  pernah  dijual  seperti  yang  disebutkan  dalam  Akta  Jual  Beli  No. 1299/TBR/2008 dan tidak pernah menandatangani Akta tersebut dihadapan Camat Terbanggi  Besar  maupun  dihadapan  Lurah  Bandar  Jaya  Barat  untuk  penjualan tanah dan bangunan di atas Sertipikat Hak Milik No.1.710. Keadaan tanah seperti yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik tersebut masih utuh dan tidak terpecah dan masih dalam penguasaan Penggugat.
Akta Jual Beli No. 1299 /TBR/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan ADI SRIYONO, S.SOS Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Daerah Kerja Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dianggap fiktif  tidak  sah,  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sah  (cacat  hukum) karena  Penggugat  tidak  pernah  merasa  menjual  tanah  beserta  bangunan  nya tersebut.
Dengan demikian, menurut Penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah tepat dan benar menerapkan hukum untuk membatalkan akta jual beli yang  dikeluarkan  PPAT,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Akta  Jual  Beli  No.  1299 /TBR/2008 tertanggal 26 Nopember 2008  yang dibuat dihadapan  ADI SRIYONO, S.SOS.
Akibat  pembatalan  terhadap  perjanjian  yang  telah  dibuat  karena  adanya ketidakcakapan  dan yang terjadi karena kehilafan, paksaan, penipuan, membawa akibat  bahwa  semua  kebendaan  dan  orang-orangnya  dipulihkan  sama  seperti keadaan  perjanjian  dibuat.  Namun,  terhadap  hal  perjanjian  tersebut  untuk
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dibatalkan maka dapat dimintakan pembatalan melalui Pengadilan yang berwenang dengan dasar tidak dipenuhinya syarat subjektif sahnya suatu perjanjian. Para pihak yang  merasa  dirugikan  harus  mampu  membuktikan  bahwa  perjanjian  tersebut cacat hukum atau tidak sah menurut hukum.
Dengan demikian, Akibat hukum terhadap akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT  mengandung  suatu  kecacatan  hukum  adalah  akta  jual  beli  tanah  tersebut dapat dibatalkan. Artinya bahwa pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan  dari  pihak-pihak  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu.
Menurut peraturan perundang-undangan dan literatur, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan perjanjian jual beli tanah yang diikat dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT adalah :
a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian;
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action paulina ;
Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  pembatalan  perjanjian  jual  beli  tanah  yang diikat  dengan  akta  jual  beli  yang  dikeluarkan  oleh  PPAT  dapat  dikelompokkan sebagai berikut :
a. Kebatalan  perjanjian  karena  tidak  memenuhi  syarat  objektif  sahnya perjanjian, yaitu  kesepakatan  para  pihak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1320 KUH Perdata;
b. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu hal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
c. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
d. Kebatalan karena hak membeli kembali objek dalam perjanjian jual beli;
e. Kebatalan perjanjian karena menggunakan surat kuasa mutlak;
f. Kebatalan dalam hal jual beli harta bersama;
g. Kebatalan perjanjian jual beli;
h. Kebatalan dalam hal keadaan darurat ( noodtoestand );
i. Kebatalan perjanjian mengenai hak atas tanah.
Namun, bila dilihat dari kewenangan PPAT dalam membuat Akta Jual beli tanah, maka faktor-faktor pembatalan perjanjian jual beli tanah meskipun telah memiliki Akta Jual Beli Tanah dari PPAT harus memperhatikan hal-hal :
a. Kedudukan atau status Penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah;
b. Penjual adalah pihak yang berwenang menjual; dan
c. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atas pembatalan Akta Jual Beli No. 1299
/TBR/2008 tertanggal 26 Nopember 2008, yang terbukti cacat hukum karena tidak terpenuhinya  syarat  obyektif  berupa  kesepakatan.  Dalam  hal  ini  terbukti  bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli tanah, tidak merasa menandatangani, dan  menjual  tanah  serta  bangunan  tersebut,  sehingga  akta  jual  beli  tersebut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Menurut Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, akta dilihat dari fungsinya untuk  menentukan  keabsahan  atau  syarat  pembentukan  adalah  dalam  kaitannya terhadap lengkap atau sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum, dan dilihat  dari  segi  fungsinya  sebagai  alat  bukti,  akta  otentik  mempunyai  kekuatan pembuktian  sempurna  (hanya  satu  bukti  cukup  sebagai  dasar  pemutus  perkara, akta  otentik  dianggap  benar  adanya dan pihak  yang membantah  dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya) (Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono, 2008 : 157).
Dalam hal pembuatan akta jual beli tanah dengan konstruksi pembuatan akta jual belinya, sebagai berikut :
a. Akta  jual  beli  telah  ditandatangani  tetapi  harga  pembelian  belum  dibayar lunas oleh pembeli serta Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan) dan pajak atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2000 tentang BPHTB juga belum dibayar.
b. Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak dilakukan tidak dihadapan PPAT yang menandatangani akta jual beli (titipan akta).
c. Penandatanganan akta jual beli oleh penjual dan pembeli tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan di hadapan PPAT.
d. Akta jual beli telah ditandatangani tapi sertipikat belum diperiksa kesesuaiannya dengan buku tanah di kantor pertanahan.
e. Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.
f. Akta ditandatangani di luar kantor PPAT dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.
g. Nilai harga transaksi yang dimuat dalam akta jual beli berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya
Selanjutnya, akibat hukum dari ketujuh konsruksi pembuatan akta jual tersebut di atas adalah :
a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
karena  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain;
b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  bahwa  PPAT  dapat  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya.
c. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997  Tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah, bahwa PPAT yang membuat aktanya dikenakan sanksi administratif dan denda untuk setiap pelanggaran.
d. Para  pihak  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dapat  memanfaatkan keadaan ini, misalkan pihak ketiga tersebut akan mengajukan gugatan akan tetapi  terbentur  oleh  adanya  akta  otentik  yang  memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara).  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  1870  KUH  Perdata  yang menegaskan bahwa “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta  para  ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang. mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.
Dengan adanya celah bahwa akta otentik tersebut dapat didegradasikan menjadi akta di bawah tangan, sehingga pihak bersangkutan yang berkepentingan tersebut memiliki  kemungkinan  untuk  memenangkan  gugatannya.  Dengan  dinyatakanya batal  demi  hukum  akta  jual  beli  tanah  oleh  Putusan  Pengadilan  sebagai  akibat ditemukannya  cacat  hukum  dalam  pembuatannya,  pembeli  yang  beritikad  baik dalam  proses  pembuatan  akta  jual  beli  tanah  tersebut  berhak  mendapatkan perlindungan hukum oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Akta Yang Dibuatnya Adapun  tanggung  jawab  PPAT  terhadap  akta  yang  mengandung  cacat hukum, dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Tanggung Jawab Secara Administratif.
Kesalahan administrasi atau biasa disebut dengan mal administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni PPAT dapat dimintai  pertanggungjawaban.  Mengenai  persoalan  pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :
a. Teori fautes personalles , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap  pihak  ketiga  dibebankan  kepada  pejabat  yang  karena tindakannya  itu  telah  menimbulkan  kerugian.  Dalam  teori  ini  beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
b. Teori fautes de services , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap  pihak  ketiga  dibebankan  pada  instansi  dari  pejabat  yang bersangkutan. Menurut  teori  ini  tanggung  jawab dibebankan  kepada jabatan.  Dalam  penerapannya,  kerugian  yang  timbul  itu  disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau  kesalahan  ringan,  dimana  berat  dan  ringannya  suatu  kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
Berdasarkan  teori fautes  personalles di  atas,  Penulis  berpendapat bahwa  PPAT  bertanggung  jawab  atas  pembuatan  akta  jual  beli  yang mengandung cacat hukum, sebagaimana telah diuraikan  pada sub bab di atas. Terhadap PPAT yang membuat akta jual beli tanah yang mengandung cacat  hukum  tersebut,  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang menyalahgunakan wewenang,  mengingat
wewenang  yang  ada  padanya  berdasarkan  Pasal  2  PJPPAT  telah disalahgunakan, sehingga penggunaan wewenang tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang itu sendiri, dalam hal ini nampak telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh PPAT karena tidak menjalankan wewenang sebagaimana mestinya. Menurut Penulis kesalahan PPAT dalam hal ini berbentuk  kealpaan  atau  kelalaian,  akan  tetapi  yang menjadi  masalah  adalah  apakah  kealpaan  atau  kelalaian  yang  dilakukan oleh  PPAT  dikategorikan  penyalahgunaan  wewenang,  mengingat  istilah penyalahgunaan  wewenang  cenderung  mengarah  kepada  pemikiran adanya unsur kesengajaan. Berpijak pada  kewenangan yang dimiliki oleh PPAT dalam hal pembuatan akta otentik, seorang PPAT diharuskan selalu mengambil  sikap  cermat  atau  hati-hati  dalam  menghadapi  setiap  kasus, mengingat  seorang  PPAT  telah  memiliki  kemampuan  profesional  baik secara  teoritis  maupun  praktis.  Dengan  demikian  apabila  seorang  PPAT melakukan  kealpaan  dalam  pembuatan  akta,  dan  mengakibatkan  akta tersebut cacat hukum maka dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, karena PPAT bersangkutan menyadari bahwa sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka setiap PPAT dituntut  untuk  menangani  suatu  kasus  yang  berkaitan  dengan wewenangnya,  dan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tuduhan  adanya penyalahgunaan wewenang. Keadaan penyalahgunaan wewenang ini akan semakin jelas apabila terdapat unsur merugikan yang diderita oleh salah satu atau para pihak yang tampak pada saat dibatalkannya akta PPAT yang dibuatnya  sebagai  konsekuensi  final  dari  akta  yang  mengalami  cacat hukum.
Pertanggungjawaban PPAT terkait kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil tata cara pembuatan akta PPAT, maka PPAT dapat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dikenakan  sanksi  administratif.  Berdasarkan  Perka  BPN  1/2006, penyimpangan  terhadap  syarat  formil  dan  materil  tersebut  adalah termasuk  pelanggaran  berat  oleh  PPAT  yang  dapat  dikenakan  sanksi pemberhentian  dengan  tidak hormat  dari jabatannya  oleh  Kepala  Badan Pertanahaan Nasional Indonesia. Pertanggungjawaban secara administratif juga ditentukan pada Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu :
PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan- ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39  dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang  menderita  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  diabaikannya ketentuan- ketentuan tersebut.
Sanksi administratif yang diberikan kepada PPAT karena melanggar ketentuan  yang  berlaku  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat mengakibatkan PPAT diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian PPAT dapat terjadi dikarenakan dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan pelanggaran ringan maupun berat. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, ikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai dengan  pemberhentian  jabatannya sebagai PPAT (Pasal 10 PJPPAT), juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat
(1) Kode Etik IPPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa :
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.
Penjatuhan  sanksi-sanksi  tersebut  disesuaikan  dengan  kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut (Pasal 6 ayat (2) Kode Etik  IPPAT).  Pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan  tugas  PPAT dilakukan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (Pasal  65  Jo.  Pasal  1 angka 10 Perka BPN 1/2006). Tanggung jawab PPAT secara administratif ini,  termasuk  didalamnya  adalah  tanggung  jawab  perpajakan  yang merupakan  kewenangan  tambahan  PPAT  yang  diberikan  oleh  undang- undang  perpajakan.  Berkaitan  dengan  hal  itu  PPAT  dapat  dikenai  sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang secara
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tegas  menyatakan:  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya  dapat menandatangani  akta  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak”. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, maka PPAT dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93, yaitu :
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  dan  kepala  kantor  yang membidangi  pelayanan  lelang  negara,  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  91  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
Jadi, sanksi yang dapat mengancam PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan syarat formil dan syarat materil dari prosedur atau tata cara pembuatan akta PPAT adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya dan pengenaan denda administratif.
2) Tanggung Jawab Secara Keperdataan
Pertanggungjawaban  PPAT  terkait  kesengajaan,  kealpaan dan/atau  kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil tata cara pembuatan akta PPAT, tidak saja  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  tapi  juga  tidak  menutup kemungkinan  dituntut  ganti  kerugian  oleh  para  pihak  yang  merasa dirugikan.  Berkaitan  dengan  kesalahan  ( beroepsfout )  dari  PPAT,  maka harus  ditelaah  mengenai  bentuk  dari  kesalahan  tersebut,  yakni  apakah kesalahan tersebut merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum  ( onrechtmatige  daad ).  Pendapat  yang  umum  dianut  bahwa, wanprestasi terjadi apabila didahului dengan adanya perjanjian, sedangkan jika tidak ada kaitannya dengan perjanjian maka bentuk pelanggarannya disebut perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatige daad .
Dalam  menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikualifisir  sebagai melanggar hukum, diperlukan 4 syarat (Rosa Agustina, 2003 : 117) :
a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
c. Bertentangan dengan kesusilaan;
d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Untuk  adanya  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  tidak disyaratkan  adanya  keempat  kriteria  itu  secara  kumulatif,  namun terpenuhinya  salah  satu  kriteria secara alternatif, sudah cukup terpenuhi pula  syarat  untuk  suatu  perbuatan  melanggar  hukum.  Sanksi  perdata dijatuhkan kepada PPAT atas perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ), yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
berbunyi  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Berkaitan  dengan  pembuatan  akta  PPAT  yang  mengalami  cacat hukum,  yang  banyak  ditemukan  adalah  PPAT yang  bersangkutan  kurang begitu  memperhatikan  dan  menerapkan  secara  konsisten  aturan-aturan yang  ada  dan  sebaliknya  sangat  jarang  ditemukan  adanya  unsur kesengajaan  untuk  merugikan  para  pihak  atau  pihak  ketiga.  Untuk melakukan  pembuatan  akta  jual  beli  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  cara pembuatan akta PPAT tersebut. Kesemua faktor tersebut terkadang tidak disadari dan tidak disengaja  bahkan  bilamanapun ada yang  disadari dan disengaja oleh PPAT sendiri maupun para pihak, unsur kesengajaan untuk memberikan suatu akibat yang merugikan salah satu penghadap maupun para  penghadap  sangatlah  kecil  atau  jarang  ditemukan.  Disisi  lain, bilamanapun tidak ditemukan unsur kesengajaan hal ini berarti terdapat kekurang-hati-hatian  karena  ketidakcermatan  atau  ketidaktelitian  atau kealpaan dari PPAT bersangkutan, dan sangat jarang pula ditemukan unsur merugikan dari kealpaan tersebut.
Namun  apabila  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  PPAT berkaitan dengan kewajiban seorang PPAT untuk mewujudkan akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna, mengandung cacat hukum, yang kemudian oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan tidak otentik karena syarat-syarat formil dan materil dari prosedur pembuatan akta PPAT tidak dipenuhi, sehingga menjadi akta dibawah tangan atau bahkan dinyatakan batal, atau menjadi batal demi hukum, dan mengakibatkan suatu kerugian, maka terhadap kejadian tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukum bagi PPAT, dan PPAT tersebut bertanggung jawab atas kerugian itu.
Di samping bertentangan dengan kewajiban hukum bagi PPAT, juga disebabkan karena melanggar hak subyektif orang lain. Menurut Meyers, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan, mengemukakan bahwa “Hak Subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang  secara  khusus  untuk  melindungi  kepentingannya”  (Rachmat Setiawan, 1991 : 70). Dalam hal ini terhadap kasus pembuatan akta PPAT yang mengandung cacat hukum, akan mengakibatkan kesulitan bagi pihak klien  atau  orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan haknya. Hak klien yang dijamin undang-undang selaku yang berhak atas akta adalah hak untuk mempergunakan akta tersebut sebagai alat bukti haknya yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut  dapat  meneguhkan  atau  mendalilkan haknya,  bahkan membantah  hak orang lain. Dengan demikian apabila akta PPAT yang dibuat sebagai dasar peralihan  hak  atas  tanah  tersebut,  dinyatakan  batal  oleh  putusan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
pengadilan, dan mengakibatkan klien PPAT tersebut tidak mendapatkan hak atas  akta  otentik,  atau  tidak  dapat  mempergunakan  akta  tersebut sebagaimana layaknya peran dan fungsi sebuah akta otentik, sehingga klien yang seharusnya sebagai pemegang hak menjadi tidak dapat melaksanakan haknya, maka PPAT bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Menurut  Pasal  55  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPN No.  1  Tahun  2006)  ditentukan  “PPAT  bertanggung  jawab  secara  pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.

## D. Simpulan dan saran
Berdasarkan Pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal yang dituntut adalah Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang dalam kasus ini adalah akta  yang  dikeluarkan  oleh  PPAT,  maka  penulis  berkesimpulan  pula bahwa  akta  jual  beli  adalah  bentuk  perjanjian  pengikatan  atas  perbuatan hukum jual beli, di mana perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut dapat diuji kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan berdasarkan kewenangan yang ada  pada Pengadilan  tersebut. Putusan  Pengadilan dalam membatalkan perjanjian jual beli yang diikat dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT adalah  merupakan  bentuk  putusan  yang  bersifat declaratoir. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya membatalkan Akta Jual Beli No. 1299 /TBR/2008 tertanggal 26 Nopember 2008, berdasarkan fakta hukum dari alat bukti yang diperiksa di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah merasa menjual  tanah  beserta  bangunan  nya  tersebut,  sehingga  Penggugat  tidak mengetahui perihal adanya Akta Jual Beli  No. 1299/TBR/2008, tertanggal 26 Nopember 2008 yang menjadi obyek sengketa tersebut.
2. Pertanggungjawaban  PPAT  menurut  Pasal  55  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2006  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006) ditentukan
“PPAT  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  pelaksanaan  tugas  dan jabatannya  dalam  setiap  pembuatan  akta.  Selain  itu,  PPAT  juga  mempunyai tanggung jawab secara administratif dan secara keperdataan.
Adapun Saran yang bisa disampaikan pada tulisan ini adalah :
1. Diharapkan  agar  PPAT  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  dan  kode  etik  PPAT  sehingga  mampu
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
memberikan  pelayanan dan  kenyamanan  pada setiap penghadap. PPAT  agar selalu  menjadi  pihak  penengah  yaitu  tidak  mementingkan  salah  satu  pihak namun mampu bersikap adil dan menjaga kepentingan kedua belah pihak dan mampu  melaksanakan  kewenangan  serta  kewajibannya  sampai  proses sehingga kegiatan pendaftaran tanah dapat terlaksana dengan baik. Peran serta pemerintah juga diharapkan di dalam pengaturan tentang tanah yang meliputi peraturan mengenai jual beli atas tanah serta pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus diiringi dengan birokrasi yang baik pula agar proses nya berjalan dengan baik.
2. PPAT  dalam  menjalankan  tugasny  sebagai  pejabat  public,  hendaknya  selalu berpegang  pada  aturan  yang  ada,  hal  tersebut  dapat  meminimalisir  sanksi sehubungan dengan adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya.

## E. Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan Bogor  dan  Pengelola  Jurnal  Pakuan  Law  Review,  sehingga  penulis  dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

## F. Biodata Singkat Penulis
Jovita Elizabeth, S.H Lulus pada pendidikan Strata 1 di tahun 2020 dari Universitas Surabaya.  Saat  ini  tercatat  sebagai  mhs  pasca  sarjana  (s2)  magister  kenotariatan Universitas Indonesia Depok. Saya adalah student athlete  dan bagian  dari Timnas Basket Putri Indonesia sejak tahun 2015 dan mewakili Indonesia di berbagai ajang International
Dr.  Teddy  Anggoro,  S.H.,  M.H. menjadi  staf  pengajar  di  Bidang  Studi  Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum  Universitas Indonesia sejak  2007. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas  Indonesia.  Gelar  Doktor  Ilmu  Hukum  diperoleh  dari  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia di usia  30 tahun dengan judul disertasi:   Monopoli  Alamiah oleh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Selaian pendidikan formal di atas, Dr. Teddy  juga  memiliki  Certified  Reciever  &  Administrator  (CRA),  yang  terdaftar  di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2015).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 198 -211 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Daftar Pustaka

## A. Buku :
Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Press.
Boedi Harsono. 2 003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanannya. Jakarta : Djambatan.
G. Kartasapoetra Dkk, 1991, Jaminan Uupa Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Jakarta : Rineka Cipta.
John Salindeho. 1987. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika. Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang : Banyu
Media.
Mochamad Dja’iss dan RMJ Koosmargono. 2008. Membaca dan Mengerti HIR. Semarang
: Penerbit Universitas Diponegoro.
Rachmat Setiawan. 1991. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum . Cet-1. Bandung : Binacipta.
Rosa  Agustina,  2003, Perbuatan  Melawan  Hukum ,  Jakarta  :  Pasca  Sarjana  FH Universitas Indonesia.

## B. Jurnal :
Baharudin. 2014. “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah”. Jurnal Keadilan Progresif , Vol. 5 No.1, Maret 2014. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
Budi  Sunanda,  Amiruddin  A.  Wahab,  Muzakkir  Abubakar.  2013.  “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor
:  11/Pdt.G/2008/PN-BIR,  tanggal  23  Februari  2009)”. Jurnal  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala . Vol. 2 No. 1 Agustus 2013. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Ida Ayu Wulan Rismayanthi. 2016. “Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  Terhadap  Pendafataran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Menjadi Objek  Sengketa”. Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister  Kenotariatan  2015  –  2016 . Denpasar : Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Komang Linda Harmayanti. 2013. “Pengakhiran Perjanjian  Sewa Menyewa Tanah
Tanpa  Batas  Waktu”. Tesis. Program  Magister  Kenotariatan  Universitas Udayana, Denpasar : Universitas Udayana.
Randang S. Ivan. 2016. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan  Kompetensi  Relatif  Pengadilan". Jurnal  Lex  Privatum .  Vol. IV/No. 1/Jan/2016.