Received: July 2021 Accepted: September 2021 Published: December 2021

## PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTA PONTIANAK
Renny Wulandari 1* , Risal 2
Universitas Panca Bhakti 1, 2
Jalan Komyos Sudarso* rennywulandari@upb.ac.id *

## ABSTRACT
This research aims to analyze and provide an overview of the perception of SMEs taxpayers in Pontianak  City  towards  Government  Regulation  No.  23  of  2018  which  is  seen  from  tax  rates, techbology  and tax information, tax sanctions, tax facilities and tax socialization. This research is  a  descriptive  study  that  describes  the  perception  of  taxpayers  towards  Government Regulation No. 23 of 2018. The sample in the study of SMEs taxpayers in Pontianak City uses the  convenience  samplling  technique. The  data  analysis  technique  used  validity  test,  reliability tets  and  descriptive  data  analysis.  The  results  of  that  the  perception  of  SMEs  taxpayers  on Government Regulation No. 23 0f 2018 as awhole has not been optimal. However, for taxpayer Government Regulation No. 23 of 2018 has provided convenience in carrying out tax payments for SMEs.
Keywords  : tax  rates,  technology  and  tax  information,  tax  sanctions,  tax  facilities  and  tax socialization, perception

## PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  mengevaluasi  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  dan  menggantinya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Secara sederhana kedua aturan tersebut biasa dikenal dengan istilah PPh Final untuk UMKM atau dapat juga disebut dengan PPh Final 1%. Rilis peraturan yang baru lebih dikenal dengan istilah penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi  0,05%.  Salah  satu  alasan  yang  paling  mendasari  penurunan  tarif  ini  adalah banyaknya  keluhan  dari  para  pelaku  UMKM  di  berbagai  daerah.  Tarif  1%  dianggap terlalu memberatkan usaha UMKM sehingga banyak UMKM yang sengaja menghindari urusan  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  iklim  perpajakan  yang  lebih baik,  pemerintah  akhirnya  melakukan  perhitungan  ulang  tarif  PPh  Final  agar  lebih sesuai dan tidak memberatkan UMKM.
Sejak  pertama  kali  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013, pendapatan  pajak  dari  sektor  UMKM  terus  mengalami  peningkatan.  Dari  tahun  ke tahun,  jumlah  basis  pajak  terus  mengalami  peningkatan,  sehingga  secara  otomatis
penerimaan  pajak  negara  juga  ikut  meningkat.  Hal  ini  dipengaruhi  adanya  persepsi wajib  pajak  yang  baik,  sehingga  pendapatan  negara  dari  pajak  terus  meningkat. Adapun rincian peningkatan pajak dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: (1) Pada tahun  2015,  basis  pajak  UMKM  juga mengalami  peningkatan,  yakni  sebesar  780  ribu UMKM, sehingga penerimaan negara meningkat menjadi Rp. 3,5 triliun. (2) Pada tahun 2016,  basis  pajak  UMKM  terus  meningkat  menjadi  1,45  juta  UMKM,  sehingga penerimaan  negara  meningkat  menjadi  Rp.  5,8  triliun.  (3)  Pada  tahun  2017,  basis pajak juga mengalami peningkatan meski tidak sifnifikan, yakni menjadi 1,5 juta UMKM saja, sedangkan penerimaan negara tetap berada dikisaran Rp. 5,8 triliun.
Hasil penelitian (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  persepsi  wajib  pajak  tentang  implementasi  Peraturan  Pemerintah  23  tahun 2018 dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  Hasil  penelitian  (Hakim  &  Nangoi,  2015)  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak  Penghasilan  di  KPP  Pratama  Semarang  Gayamsari.  Setelah  penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM meningkat di awal tahun 2014. Hasil menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penerimaan Pajak  Penghasilan  setelah  diterapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  lebih  tinggi  dibandingkan  sebelumnya.  Sedangkan  UMKM  diuntungkan  dengan berlakunya aturan tersebut, yaitu pajak dikenakan atas dasar tarif 1%  dari omzet  dan bersifat  final.  Jika  UMKM  dengan  tingkat  keuntungan  lebih  dari  8%,  maka  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  lebih  menguntungkan  karena  pajak  yang  dibayar lebih rendah, jika dibandingkan dengan tarif PPh Umum. Tetapi jika tingkat keuntungan UMKM  lebih  rendah  dari  8%,  maka  pajak  yang  dibayar  akan  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  menggunakan  tarif  umum.  Jumlah  pajak  akan  sama,  baik menggunakan  tarif    Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  atau  tarif  umum ketika tingkat laba sebesar 8%.
Bagi  UMKM  yang  baru  berdiri  dan  belum  memperoleh  keuntungan  merasa  bahwa dengan ditetapkannya pajak 1% dari omzet melalui aturan yang ada merasa tidak adil, karena  UMKM  merasa  belum  mendapatkan  keuntungan  tapi  sudah  dikenakan  pajak. (Diatmika, 2013) menunjukkan PP No. 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat  final  dari  pada  menerapkan  tarif  umum  yang  berlaku  sebesar  25%.  Dari  segi
perlakuan  akuntansi  sebaiknya  pengusaha  yang  tergolong  mempunyai  karateristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar  1%  dari  peredaran  usaha  mereka  setiap  bulannya.  (Setiawan  &  Prabowo, 2019)  memberi  kesimpulan  bahwa  persepsi  Wajib  Pajak  Pelaku  UMKM  terhadap  PP No. 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan  dalam  pembayaran  pajak  pelaku  UMKM.  Meskipun  dari  data  yang  telah diperoleh  masih  ditemukan  beberapa  responden  yang  kurang  memahami  terkait peraturan  ini.  Perlunya  meningkatkan  sosialisasi  mengenai  PP  No.  23  Tahun  2018 kepada  wajib  pajak  khususnya  pelaku  UMKM  agar  mengerti  dan  paham  tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Persepsi  Wajib  Pajak  atas  PP  No.  23  Tahun  2018  pada  UMKM  Kota  Pontianak sehingga  hasil  penelitian  dapat  menjadi  rujukan  apakah  wajib  pajak  telah  setuju  dan mendukung  diterapkannya  PP  No.  23  Tahun  2018  dengan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  atau  tidak.  Kontribusi  penelitian  ini  adalah  dapat  menjadi  salah  satu sumber  pengetahuan  wajib  pajak  UMKM  mengenai  tarif  pajak  dan  kewajiban perpajakan  serta  dapat  memberikan  masukan  kepada  instansi  terkait  tentang kebijakan tarif saat ini dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Menurut (James & Alley, 2009) “ tax compliance refers to the willingness of individuals to  act  in  accordance  with  both  the  ‘spirit’  and  the  ‘letter’  of  the  tax  law  and administration  without  the  application  of  enforcement  activity ”. Menurutnya kepatuhan pajak adalah kesediaan individu bertindak sesuai dengan “semangat” dan “surat” dari aturan  dan  administrasi  perpajakan  tanpa  penerapan  kegiatan  penegakan.  Menurut Roth et al dalam (Saad, 2012) “ defined tax complience as filing all required tax returns at  the  proper  time  and  accurately  report  tax  liability  in  accordande  with  the  tax  law applicable  at  the  time  the  return  is  filed” .    Berdasarkan  hal  ini,  ketidakpatuhan  pajak bisa  saja,  di  orang  lainnya,  ditentukan  sebagai  keengganan  untuk  bertindak  sesuai dengan aturan dan administrasi perpajakan pada saat satu waktu tertentu.
Motivasi  untuk  memahami  mengapa  dilakukan  wajib  pajak  atau  tidak  mematuhi menyebabkan banyak penelitian tentang area ini, dengan memotong berbagai disiplin ilmu  seperti  akuntansi,  ekonomi,  politik,  sains,  administrasi  publik  dan  psikologi
(Kasipillai  &  Jabbar,  2003).  Dengan  menghubungkan  psikologis  teori  probabilitas persepsi  dengan  prilaku  wajib  pajak,  faktanya  bahwa  perilaku  wajib  pajak  bervariasi dengan persepsi unik mereka dengan sangat baik  (Pforsich et al., 2010). Persepsi ini juga didukung dengan teori dasar dan pendukung dalam penelitiannya yakni Base rate and  support  theories  suggest  that  differences  in  individuals  probability  perception  are due to their knowledge and personal experience (base rate theory) (Weber, 1994) and to the explicitness of a scenario (support theory). Dalam ketentuan pajak penghasilan yang  diatur  dalam  PP  No.  46  tahun  2013  dalam  hal  ini  berubah  menjadi  PP  No.  23 tahun  2018  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  mengatur  mengenai  pajak penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu.  Objek  pajak  dalam  ketentuan  ini  adalah  penghasilan  usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.(Burhan, 2015)
Penetapan  tarif  harus  berdasarkan  pada  keadilan.  Dalam  penghitungan  pajak  yang terutang  digunakan  tarif  pajak.  Tarif  pajak  adalah  presentase  untuk  menghitung besarnya  pajak  terutang  (pajak  yang  harus  dibayar).  Peningkatan  tariff  pajak dimaksudkan  untuk  memberikan  peningkatan  pendapatan,  namun  yang  terjadi  justru sebaliknya.  Semakin  tinggi  tariff  pajak  semakin  besar  tingkat  penggelapan  pajak sehingga  pendapatan  semakin  menurun  (Permatasari  dan  Laksito,  2013).  Pada penelitian  (Ratnawati  dan  Si,  2017)  menyimpulkan  bahwa  tariff  pajak  berpengaruh positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak sedangkan  (Ningsih,  2019)  hasil  penelitiannya menemukan  bahwa  tariff  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  kewajiban E- Commerce .
Penetapan  tarif harus berdasarkan  pada keadilan.  Dalam  penghitungan  pajak  yang terutang   digunakan  tarif  pajak.  Tarif  pajak  adalah  presentase  untuk  menghitung besarnya  pajak  terutang  (pajak  yang  harus  dibayar).  Peningkatan  tarif  pajak dimaksudkan  untuk  memberikan  peningkatan pendapatan,  namun  yang  terjadi  justru sebaliknya.  Semakin  tinggi  tarif  pajak  semakin  besar  tingkat  penggelapan  pajak sehingga  pendapatan  semakin  menurun  (Permatasari  &  Laksito,  2013).  Pada penelitian (Ratnawati & Si, 2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sedangkan  (Ningsih,  2019)  hasil  penelitiannya menemukan  bahwa  tarif  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak E- Commerce.
Modernisasi  layanan  perpajakan  yang  dilakukan  pemerintah  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan,  sehingga  diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  bisa meningkat  seiring  dengan dipermudahnya  cara  pembayaran  dan  pelaporan  pajak. Pada dasarnya banyak dugaan yang  dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi  perpajakan  ini  adalah  semakin  tinggi  dan  modern  teknologi  informasi perpajakan  yang  digunakan  pemerintah  maka  semakin  rendah tingkat atau upaya tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak (Permatasari & Laksito, 2013) dan kemajuan teknologi  yang dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal  Pajak (DJP) telah  memberikan pengaruh  positif  untuk  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  (Farida,  2019).  Penelitian (Nopiana & Natalia, 2018) menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT.
Sanksi  dalam  perpajakan  menjadi  penting  karena  pemerintah  Indonesia  memilih menerapkan self  assesment  system dalam  rangka  pelaksanaan  pemungutan  pajak. Pemerintah  telah  menyiapkan  rambu-rambu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertiv dan sesuai target  yang  diharapkan.  Apabila  kewajiban  pajak  tidak  dilaksanakan  maka  ada konsekuensi  hukum  yang  bisa  terjadi  karena  pajak  mengandung  unsur  pemaksaan, konsekuensi  hukum  tersebut  adalah  pengenaan  sanksi-sanksi  perpajakan  (Masruroh dalam  (Burhan,  2015).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Karnedi  &  Hidayatulloh, 2019) menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. dan hasil penelitian (Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Final  (PPh  final)  sebesar  1%  atas  peredaran  usaha yang dikenakan terhadap wajib pajak UMKM menyimpang dari Asas Keadilan karena tidak  memperhatikan  kemampuan  membayar  ( Ability to  Pay )  dari Wajib  Pajak.  Dasar pengenaan  pajak  yang  digunakan  dalam  pengenaan  PPh  Final  1%  ini  adalah peredaran  usaha  (omzet),  sehingga  apabila  Wajib  Pajak tengah  mengalami  kerugian (yang  berarti  tidak  ada  kemampuan  membayar),  Wajib  Pajak  tetap  dikenakan  pajak. Pengenaan  PPh  yang  bersifat  final  berarti  tidak  memperhitungkan  kredit  pajak.  Ini berarti  wajib  pajak  UMKM  yang  dikenakan  PPh  final  tidak  dapat  memperhitungkan pajak  yang  telah  dipotong  oleh  pihak  lain  dalam  tahun  berjalan  pada  saat  pelaporan SPT  Tahunan  PPh.  Untuk  itu  Wajib  Pajak  harus  mengurus  Permohonan  Surat Keterangan  Bebas  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  untuk  setiap  transaksi  yang
dikenakan  pemotongan  pajak.  Dalam  pelaksanaannya  pengurusan  Surat  Keterangan Bebas  ini  menghabiskan  waktu  yang  cukup  lama,  prosesnya  tidak  mudah,  sehingga Wajib  Pajak  harus  mengeluarkan cost  of  compliance yang  tinggi.  Terlebih  lagi  bagi wajib pajak UMKM yang dikenakan pemotongan pajak dalam jumlah yang relatif kecil, maka  pengurusan  Surat  Keterangan  Bebas  yang  harus  dilakukan  untuk  setiap transaksi  yang  dikenakan  pemotongan  pajak,  menjadi  semakin  tidak  efisien. Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengenaan  PPh  final  1%  yang semula  dimaksudkan  untuk  memberi  kemudahan  secara  administrasi,  dalam pelaksanaannya azas ease of  administration juga tidak sepenuhnya tercapai (Arianty, 2017).  Penelitian    (Karnedi  &  Hidayatulloh,  2019)  menunjukkan  bahwa  kemudahan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Handayani  &  Tambun,  2016)  sosialisasi  perpajakan yang dilakukan oleh fiskus kurang mendukung wajib pajak untuk melakukan sistem E- filling sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  mengalami  penurunan.  Pemilik  usaha  dan karyawan  Perkantoran  Sunrise  Gaarden  (PT.  Fonusa  Agung  Mulia)  yang  belum mengikuti  sosialisasi  perpajakan  sehingga  belum  banyak  ilmu  pengetahuan  yang didapatnya.  Hasil  penelitian  (Setiawan  &  Prabowo,  2019)  di  tinjau  dari  tarif,  sanksi, kemudahan  dan  sosialisasi  pajak  secara  keseluruhan  sudah  cukup  baik,  serta telah memberikan  pemahaman  dan  menawarkan  kemudahan  dalam  pembayaran  pajak pelaku UMKM.  Meskipun  dari  data  yang  telah  diperoleh  masih  ditemukan  beberapa responden  yang  kurang  memahami  terkait  peraturan  ini.  Perlunya  meningkatkan sosialisasi  mengenai  PP  23  No.  Tahun 2018  kepada  wajib  pajak  khususnya  pelaku UMKM  agar  mengerti  dan  paham  tentang  manfaat  membayar  pajak  dan  dikenakan sanksi  jika  tidak  membayar  pajak.  Penelitian    menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  bagi  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan pelaporan SPT, penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  dan  penelitian  sosialisai  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  dimana  semakin tinggi  sosialisasi  perpajakan  maka  semakin  tingi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak. Berbeda dengan penelitian
Dalam  ketentuan  pajak  penghasilan  yang  diatur  dalam  PP  No.  46  tahun  2013  dalam hal  ini  berubah  menjadi  PP  No.  Nomor  23  tahun  2018  merupakan  kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu.  Objek  pajak  dalam
ketentuan  ini  adalah  penghasilan  usaha  yang  diterima  wajib  pajak  dengan  peredaran bruto  (omzet)  yang  tidak  melebihi  Rp.  4,8  milyar  dalam  satu  tahun  pajak.(Burhan, 2015).  Penelitian  (Fitria  &  Supriyono,  2019)  menyimpulkan  bahwa  persepsi  atas  tarif pajak  berpengaruh  secara  negatif  terhadap  kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam membayar  pajak,  sejalan  dengan  penelitian  (Marianti,  N.  L.P,  Mahaputra,  I.N.K.A, Sudiartana,  2020)  bahwa  PP  No.  23  Tahun  2018  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  yang  sudah  baik  belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini karena serendah apapun tarif pajak  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  kepuasan  wajib  pajak  selalu  ingin mendapatkan tarif pajak yang rendah dan lebih rendah lagi.

## METODE PENELITIAN
Data  diperoleh  secara  langsung  dari  responden  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner. Kuesioner pada penelitian  ini  terkait  beberapa  bagian,  diantaranya  bagian  pertama  berisi  pertanyaan mengenai  biodata  responden  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai profil  reseponden.  Bagian  kedua  berisi  tentang  sejumlah  pertanyaan  untuk memperoleh informasi terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi  atas  PP  No.  23  Tahun  2018,  yang  nantinya  dapat  menunjukkan  persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP Nomor 23 tahun 2018. Teknik Analisis Data dalam penelitian  ini  melalui  beberapa  tahap,  antara  lain:  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  analisis data  deskriptif  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  pelaku  UMKM  di  Kota  Pontianak. Selanjutnya  jawaban  responden  akan  diukur  menggunakan  skala likert ,  dengan  5 tingkat jawaban yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Ragu- ragu  (RR),  4  =  Setuju  (S)  dan  5  =  Sangat  Setuju  (SS).  Adapun  indikator-indikator (Setiawan & Prabowo, 2019) di dalam penelitian ini seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Variabel, Definisi Operasional dan Indikator
Variabel Definisi Operasional Indikator Tarif Pajak Tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk presentase atau jumlah harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya. (Permatasari & Laksito, 2013). Wajar apabila kemampuan dalam membayar pajak penghasilan lebih besar dikenakan kepada yang memiliki penghasilan tinggi dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan yang lebih rendah
Wajar apabila secara proporsional yang memiliki penghasilan tinggi dikenakan pajak dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan rendah Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak
Variabel Definisi Operasional Indikator Tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. (Permatasari & Laksito, 2013) Teknologi dan Informasi Pajak Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari & Laksito, 2013) Lebih mudah melaporkan pajak secara manual
Lebih mudah melaporkan pajak menggunakan E-filling
Sering sekali membuka Website Pajak Mudah menggunakan Kring pajak untuk mencari Informasi Lebih mudah datang langsung ke AR di KPP untuk mencari informasi Sanksi Pajak Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009) dalam (Setiawan & Prabowo, 2019) Sanksi di kenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan
Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT Kemudahan Pajak Kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang- undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakannya. BG Consulting (2003) dalam (Setiawan & Prabowo, 2019) Saya menganggap PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya. Penetapan tarif tunggal 0,5%
mempermudah saya menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet Saya menganggap tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang Sosialisasi Pajak Sosialisasi merupakan suatu cara belajar mengenai nilai, aturan, dan tingkah laku yang dimaksudkan buat suatu organisasi yang lebih baik (Basalamah, 2004). Dalam (Setiawan & Prabowo, 2019) Penyuluhan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat mengenai PP No. 23 Tahun
2018 Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 Adanya pemasangan billboard Website Ditjen Pajak
Sumber: Setiawan & Prabowo, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  olahan  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dari  penyebaran  kuesioner  yang  telah diberikan kepada 100 responden dan yang kembali 91 kuesioner. Adapun karakteristik responden yang menjawab kuesioner tersebut terlihat pada tabel 2 berikut ini.

## Tabel 2. Karakteristik Responden
Kategori Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 51 56% Perempuan 40 44% Jenis Usaha Dagang 59 65% Jasa 14 15% Industri/Produksi 18 20% Omset Per Tahun < Rp. 300.000.000 91 100% Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000 0 - Rp. 2.500.000.000 – Rp. 4.800.000.000 0 - Pendidikan Terakhir SD 1 1% SMP 4 4% SMK atau SMA 54 59% Diploma 16 18% S1 16 18% Usia Usaha 0-5tahun 48 53% 6 – 10 tahun 33 36% >10 tahun 10 11% Sumber: Data Olahan, 2022
Dari  tabel  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  responden  berjumlah  91  orang  dengan persentase  56%  laki-laki  dan  44%  perempuan,  jenis  usaha  terbanyak  adalah  usaha dagang dengan persentase 65%, Jasa 15% dan produksi sebesar 20%. Untuk omset tahunan  semuanya  masih  di  bawah  Rp.  300.000.000,  dengan  lama  usaha  0-5  tahun sebesar 53%, 6-10 tahun 36%, dan diatas 10 tahun sebesar 11%.

## Uji Validitas
Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel. 3.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas r hitung r tabel Keterangan Tarif Pajak X1.1 0,809 0,207 Valid X1.2 0,755 0,207 Valid X1.3 0,715 0,207 Valid X1.4 0,345 0,207 Valid Teknologi dan Informasi Pajak X2.1 0,714 0,207 Valid X2.2 0,368 0,207 Valid X2.3 0,377 0,207 Valid X2.4 0,389 0,207 Valid
r hitung r tabel Keterangan X2.5 0,527 0,207 Valid Sanksi Pajak X3.1 0,532 0,207 Valid X3.2 0,365 0,207 Valid X3.3 0,331 0,207 Valid Kemudahan Pajak X4.1 0,229 0,207 Valid X4.2 0,247 0,207 Valid X4.3 0,210 0,207 Valid Sosialisasi Pajak X5.1 0,207 0,207 Valid X5.2 0,229 0,207 Valid X5.3 0,292 0,207 Valid X5.4 0,264 0,207 Valid X5.5 0,227 0,207 Valid X5.6 0,234 0,207 Valid
Sumber: Data Olahan, 2022
Berdasarkan  uji  validitas  diperoleh  semua  item  pernyataan  pada  penelitian  ini menunjukkan  hasil  di  atas  r  hitung  dengan  r  tabel  sebesar  0,207.  5  item  pernyataan pada  variabel  tarif  pajak,  4  item  pernyataan  pada  variabel  sanksi  pajak,  3  item pernyataan  pada  variabel  kemudahan  pajak  dan  6  item  pernyataan  pada  variabel sosialisasi  pajak  dapat  dikatakan  valid  karena  sudah  memenuhi  dengan  kualifikasi yang ditentukan.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  menguji  keandalan  dari  suatu  instrumen  yang diukur.  Data  yang  diolah  dikatakan  reliabel  jika Cronbach’s  Alpha lebih  besar dibandingkan  dengan  nilai  kritis  yaitu  sebesar  0,60.  Hasil  pengujian  reliabilitas  pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritis  Keterangan Tarif Pajak 0,854 0,60 Reliabel Teknologi dan Informasi Pajak 0,861 0,60 Reliabel Sanksi Pajak 0,857 0,60 Reliabel Kemudahan Pajak 0,867 0,60 Reliabel Sosialisasi Pajak 0,878 0,60 Reliabel Sumber: Data Olahan, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  data  yang  diolah  telah  reliabel.  Hal tersebut  ditunjukkan  pada  nilai Cronbach’s  Alpha lebih  dari  nilai  kritis  sebesar  0,60.
Dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  dari  variabel  tarif  pajak,  sanksi pajak, kemudahan pajak serta sosialisasi pajak sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan mengenai persepsi pelaku wajib pajak UMKM.

## Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Peraturan Pemerintah  Nomor 23

## Tahun 2018
Dari  variabel  yang  telah  ditentukan  yaitu  tarif  pajak  PP  No.  23  tahun  2018  telah mendapatkan  respon  yang  belum  baik  terhadap  tarif  yang  ditentukan  sebesar  0,5% bagi wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tarif Pajak
No Pernyataan Persentase Jawaban (%) STS TS N S SS 1 Apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai peredaran bruto/pendapatan kotor. 9 39 43 0 0 2 Apakah dengan pengenaan tarif pajak 0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM 14 36 11 28 1 3 Apakah anda setuju penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM 4 53 14 20 0 4 Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 0,5% dari Omset Usaha 2 34 39 15 0 Rata-rata 7,25  40,5  26,75  15,75  0,25
Sumber: Data Olahan, 2022
Berdasarkan  tabel  frekuensi  dan  persentase  di  atas,  responden  menganggap  bahwa tarif pajak 0,5% masih dianggap besar dan memberatkan bagi pelaku UMKM dengan persentase jawaban 40,5%. Namun ada juga pelaku UMKM yang merasa bahwa tarif pajak  tersebut,  bagi  mereka  tidak  memberatkan  dengan  tarif  0,5%  karena  mereka beranggapan  tidak  sulit  untuk  menghitung  dari  tarif  sehingga  memudahkan  dalam membayar  pajak  yang  dibuktikan  dari  hasil  responden  sebesar  15,75%  responden yang setuju.
Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Teknologi dan Informasi Pajak
No Pernyataan Persentase Jawaban (%) STS TS N S SS 1 Anda lebih mudah melaporkan pajak secara manual 0 0 6 39 46 2 Anda lebih mudah melaporkan pajak menggunakan E-filling 2 30 47 12 0 3 Anda sering sekali membuka website pajak 2 34 39 16 0 4 Mudah menggunakan kring pajak untuk mencari informasi 2 48 68 12 1 5 Lebih mudah datang langsung ke AR di KPP untuk mencari informasi 0 0 10 50 31 Rata-rata 1,2 22,4 34 25,8 15,6
Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  frekuensi  dan  persentase  di  atas,  responden  sebanyak  22,4% menganggap  bahwa  teknologi  dan  informasi  pajak  membantu  memudahkan  mereka dalam  melaporkan  pajaknya,  namun  34%  menjawab  netral  dan  25,8%  merasa kesulitan  dengan  kemudahan  teknologi  yang  diberikan.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan masih  ada  wajib  pajak  yang  mendapatkan  bantuan  dari  pihak  lain  atau  orang  yang mengerti dalam melaporkan pajaknya dan ada juga wajib pajak yang merasa kesulitan karena  tidak  memiliki  peralatan  seperti  komputer  untuk  mengakses e-filing untuk melaporkan pajaknya.
Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sanksi Pajak
No Pernyataan Persentase Jawaban (%) STS TS N S SS 1 Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran atas PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% 18 39 4 30 0 2 Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% tidak memberatkan bagi UMKM 27 37 9 18 0 3 Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP. No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% 7 33 27 23 1
No Pernyataan Persentase Jawaban (%) STS TS N S SS diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 4 Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM 31 42 12 6 0 Rata-rata 20,75  37,75  13 19,25 0,25
Sumber: Data Olahan, 2022
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 37,75% responden tidak setuju dengan denda yang  diberikan  karena  tidak  patuh  dengan  kewajiban  perpajakan,  dan  sangat  tidak setuju  sebesar  20,75%.  Artinya  sebagian  responden  tidak  setuju  dengan  adanya sanksi  pajak  karena  sangat  memberatkan.  Namun  19,25%  responden  menyatakan setuju  dengan  adanya  sanksi  yang  diberikan  hal  ini  didasarkan  sanksi  tersebut  dapat membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

## Tabel 8. Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemudahan Pajak
No Pernyataan Persentase Jawaban (%) STS TS N S SS 1 PP. No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya 1 28 19 41 2 2 Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah dalam menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omset 6 27 15 29 14 3 Tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang 1 31 16 37 6 Rata-rata 2,67 28,67  16,67  35,67 7,3 Sumber: Data Olahan, 2022
Dari  tabel  distribusi  dan  frekuensi  persentase  diatas,  persepsi  wajib  pajak  terhadap kemudahan  pajak  PP  No.  23  tahun  2018  menunjukkan  respon  yang  cukup  baik, sebagian  responden  sudah  merasa  dimudahkan  dalam  menjalankan  kewajiban
perpajakannya  dengan  langsung  mengalikan  pendapatan  dengan  tarif  pajak,  yang ditunjukkan dengan jawaban responden sebesa 35,67% dan 7,3% yang sangat setuju. Namun masih ditemukan beberapa responden yang merasa ragu-ragu dan tidak setuju terhadap kemudahan dari PP No. 23 tahun 2018.
Tabel 9. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sosialisasi Pajak
No Pernyataan Persentase Jawaban (%) STS TS N S SS 1 Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai PP No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM dengan tarif 0,5% 1 60 10 21 0 2 Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak mengenai PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM dengan tarif 0,5% 10 56 6 18 2 3 Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering memberi informasi mengenai PP. No. 23 tahun 2018 tentang pajak Penghasilan UMKM dengan tarif 0,5% 6 35 30 21 0 4 Sosialisasi mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% melalui Website Ditjen Pajak sangat lengkap 2 34 42 15 0 5 Sosialisasi mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% menggunakan billboard atau reklame lebih efektif dibandingkan melalui website Ditjen Pajak 1 60 10 14 7 6 Sosialisasi mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Pontianak 5 56 11 20 0 Rata-rata 4,2 50,2  18,2  18,2 1,5
Sumber: Data Olahan, 2022
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  dan  persentase  pada  tabel  9  menunjukkan  bahwa persepsi  wajib  pajak  tentang  sosialisasi  perpajakan,  mereka  merasa  belum mendapatkan sosialisasi terkait PP No. 23 tahun 2018 yang ditunjukkan dari jawaban responden  sebesar  50,2%.  Namun  beberapa  responden  menyatakan  sudah
mendapatkan  sosialisasi  dari  PP  No.  23  Tahun  2018  yang  ditunjukkan  dengan jawaban responden sebesar 18,2% dan ragu-ragu sebesar 18,2%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  wajib  pajak  pelaku UMKM di Kota Pontianak diukur dari tarif pajak, teknologi dan informasi pajak, sanksi pajak,  kemudahan  pajak  dan  sosialisasi  pajak  secara  keseluruhan  belum  optimal. Perlu  adanya  sosialisasi  yang  secara  rutin  dilakukan  baik  melalui  seminar, website , baliho,  media  massa  atau  cara  lain  yang  dapat  memberikan  pemahaman  dan pengetahuan  kepada  wajib  pajak  sehingga  terbentuk  persepsi  wajib  pajak  bahwa  PP No.  23  Tahun  2018  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  yang  bermuara  pada berubahnya perilaku wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya menjadi semakin meningkat.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dari  hasil  penelitian  adalah  agar  penelitian selanjutnya  dapat  melakukan  wawancara  yang  mendalam  ( indepth  interview )  untuk memperoleh  data  sehingga  dapat  mendukung  hasil  penelitian,  selain  itu  juga  dapat menambahkan  variabel  dan  menggunakan  pengukuran  yang  berbeda  seperti pendidikan wajib pajak, pelayanan, dan variabel lainnya agar penelitian lebih beragam. Hal  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  persepsi  wajib  pajak  UMKM  secara  beragam terhadap PP No. 23 Tahun 2018.

## REFERENSI
Arianty,  F.  2017.  Tinjauan  Atas  Asas  Keadilan  &  Kemudahan  Administrasi  Pajak Dalam  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Final  1%  Terhadap  Wajib  Pajak  Umkm. Jurnal Vokasi Indonesia . Https://Doi.Org/10.7454/Jvi.V5i1.66
Diatmika,  I.  P.  G.  2013.  Penerapan  Akuntansi  Pajak  Atas  Pp  No.  46  Tahun  2013 Tentang Pph Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Akuntansi Profesi .
Farida,  A.  2019.  Studi  Pustaka  Tentang  Perkembangan  Teknologi  Dan  Peningkatan Kepatuhan  Pajak:  Apakah  Berbanding  Lurus? Moneter  -  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 6 (2), 135 –140. Https://Doi.Org/10.31294/Moneter.V6i2.6183
Fitria,  P.  A.,  &  Supriyono,  E.  2019.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ECONBANK: Journal Of Economics And Banking , 1 (1), 47 –54. Https://Doi.Org/10.35829/Econbank.V1i1.7
Hakim, F., & Nangoi, G. B. 2015. Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak  Penghasilan  Umkm  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBA .
Hana  Pratiwi  Burhan.  2015.  Jurnal  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan Perpajakan,  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Sanksi  Pajak  Dan  Implementasi  Pp Nomor  46  Tahun  2013  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajakorang  Pribadi. Diponegoro Journal Of Accounting .
Handayani,  K.  R.,  &  Tambun,  S.  2016.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  Dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Sosialisasi Sebagai  Variabel  Moderating    (Survei  Pada  Perkantoran  Sunrise  Garden  Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan .
Karnedi,  N.  F.,  &  Hidayatulloh,  A.  2019.  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita , 12 (1), 1. Https://Doi.Org/10.22441/Profita.2019.V12.01.001
Marianti,  N.  L.P,  Mahaputra,  I.N.K.A,  Sudiartana,  I.  M.  2020.  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Sanksi Pajak  Dan  Implementasi  PP  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Di  Kabupaten  Bandung). Jurnal Kharisma , 2 (1), 89 –100.
Ningsih, A. S. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jra , 08 (01), 82 – 91.
Ninla  Elmawati  Falabiba.  2019. Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . 6 (2), 121 –144.
Nopiana,  P.  R.,  &  Natalia,  E.  Y.  2018.  Analisis  Sosialisasi  Pajak  Dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Spt  Wajib  Pajak  Di Kepulauan Riau. Jurnal Benefita , 3 (2), 277.
Https://Doi.Org/10.22216/Benefita.V3i2.3498
Permatasari,  I.,  &  Laksito,  H.  2013.  Minimalisasi  Tax  Evasion  Melalui  Tarif  Pajak, Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  Dan Ketepatan  Pengalokasian  Pengeluaran  Pemerintah. Diponegoro  Journal  Of Accounting .
Ratnawati, P. J., & Si, M. 2017. Dokumen Karya Ilmiah | Skripsi | Prodi Akuntansi - S1 | FEB | UDINUS | 2017 . 0 –1.
Saad,  N.  2012.  Tax  Non-Compliance  Behaviour:  Taxpayers  View. Procedia  -  Social And Behavioral Sciences , 65 (Icibsos), 344 –351.
Https://Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2012.11.132
Setiawan,  T.,  &  Prabowo,  R.  2019.  Analisis  Persepsi  Wajib  Pajak  Pelaku  UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor  23 Tahun 2018. International Journal Of Social Science And Business . Https://Doi.Org/10.23887/Ijssb.V3i4.21637
Wulandari, R., Risal, & Kristiawati, E. 2020. Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan
Wajib Pajak Umkm. Research Journal Of Accounting And Business Management
(RJABM) , 4 (2), 97 –115. Http://Ejurnal.Untag- Smd.Ac.Id/Index.Php/RJABM/Article/View/4914