url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PENGUATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 DENGAN E-SPT WAJIB PAJAK  ORANG PRIBADI BAGI PEGAWAI KANTOR KECAMATAN ARCAMANIK BANDUNG
Ari Bramasto 1 , Ayi Astuti 2 , Asep Saepudin 3 , Rizky Ferari Oktavian 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Langlangbuana
1 arya_bravo@yahoo.com

## Abstract
On-line Annual Tax Returns Article 21 Taxpayers Socialization of 2018 Personal Taxpayers using e-SPT on March 2019 can increase knowledge for citizens about 21 annual income tax reporting,  especially  in  the  Lengkong  District  environment  and  from  the  socialization  it increases  tax  reporting  knowledge  income  as  provisions  for  the  citizens  of  the  Arcamanik District of Bandung and can follow the current tax developments.
Keywords: Socialization, Education, Income Tax Article 21

## PENDAHULUAN
Dari  30  Kecamatan  yang  ada  di  Kota Bandung Kecamatan Arcamanik merupakan kecamatan  yang  secara  geografis  wilayah kecamatan  Arcamanik  memiliki  letak  di sebelah  timur  dari  pusat  Kota  Bandung, dengan luas wilayah 640,571 Ha, terdiri atas 4  kelurahan,  51  Rukun  Warga,  dan  254 Rukun Tetangga.

## Gambar 1. Peta Kecamatan Arcamanik
Batas-batas  wilayah  yang  mengelilingi kecamatan  Arcamanik  adalah  sebagai berikut:
- Batas Utara: Kecamatan Mandalajati;
- Batas Timur: Kecamatan Cinambo;
- Batas  Selatan:  Kecamatan  Rancasari dan Kec. Buahbatu
- Batas Barat: Kecamatan Antapani Luas  Wilayah  640,571  hektar,  dengan perincian: tanah darat 141,480 hektar, tanah sawah 85 hektar, tanah basah 10 hektar, dan fasilitas  umum  16,40  hektar,  serta pemukiman penduduk 387,691 hektar.
Kecamatan Arcamanik terbentuk berdasarkan  Peraturan  PemerintahRepublik Indonesia  Nomor  16  Tahun  1987  tentang Perubahan  Batas  Wilayah  Kotamadya
Daerah  Tingkat  II  Bandung  (Lembaran Negara  tahun  1987  No.34,  Tambahan Lembaran  Negara  RI  No.3358)  dan Peraturan  Daerah  Kotamadya  Dati  II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bandung.
Kecamatan  Arcamanik  dipimpin  oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Walikota melalui  Sekretaris  Kota  Administrasi. Sedangkan  Kelurahan  dipimpin  oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Walikota melalui Camat. Secara administrasi, Kecamatan
Arcamanik terbagi menjadi empat kelurahan dan untuk mempermudah koordinasi, setiap kelurahan  terbagi  menjadi  beberapa  Rukun Warga  (RW)  dan  Rukun  Warga  terbagi menjadi  beberapa  Rukun  Tetangga  (RT). Kecamatan  Arcamanik  terdiri  dari  51  RW dan  271  RT.  Kelurahan  Sukamiskin memiliki  rasio  terbesar  antara  jumlah  RT dan RW yaitu terdiri dari 17 RW dengan 92
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## RT.
Untuk  arah  dan  fokus  strategi  pada tujuan  yang  ingin  dicapai  Kecamatan Arcamanik  mempunyai  Visi:  “Kecamatan Arcamanik  Sebagai  Pusat  Pengembangan Kota  Jasa  di  Kota  Bandung  Bagian  Timur Tahun 2018 “.
Dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Arcamanik, telah  ditetapkan  empat  Misi  Kecamatan Arcamanik sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.
Makna yang terkandung adalah etalase dan  pilar  pembangunan  perlu  tersedia pelayanan  profesional,  cepat,  dan terjangkau.
2. Mengembangkan  system  pelayanan umum dan kegiatan masyarakat. Makna  yang  terkandung  adalah  fokus Kecamatan Arcamanik untuk mengoptimalkan  potensi  lokal  melalui pelayanan umum dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat  dengan  mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan  Penataan  Lingkungan Pemukiman dan Jasa. Makna  yang  terkandung  adalah  untuk menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota Bandung, maka lingkungan pemukiman dan jasa harus representatif.
4. Meningkatkan  Kondisi  Lingkungan Sosial Kecamatan yang kondusif. Makna  yang  terkandung  adalah diperlukan  ketentraman  dan  ketertiban dan  kondisi  lingkungan  sosial  yang kondusif  sebagai  dasar  menjadi  pusat pengembangan  kota  jasa  di  kawasan timur Kota Bandung
Langkah mendorong peningkatan pendapatan  sektor  pajak  merupakan  upaya yang  harus  terus  dilakukan  untuk  memiliki nilai  strategi.  Karena  pajak  merupakan sumber  utama  penerimaan  negara  untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Hal tersebut dikemukakan oleh
Sekretaris  Daerah  Kota  Bandung  Yossi
Irianto  pada  acara  Malam  Anugerah  Pajak 2017  di  Hotel  Horison,  Jumat  8  Desember 2017. Lanjutnya, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan,  itulah  sebabnya  berbagai upaya  dan  inovasi  harus  terus  dilakukan dalam mendorong peningkatan sektor pajak baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.
KPP  Wilayah  Kota  Bandung  Pada Tahun  2008-2011,  SPT  yang  dikirim  rata- rata  10.000  ternyata  hanya  sekitar  5.000 yang  melaporkan  SPT,  ini  berarti pengembalian  SPT  masih  sangat  rendah rata-rata 50 persen. Yang paling
mengkhawatirkan  dari  ke-5  KPP  Wilayah Kota  Bandung  (KPP  Pratama  Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cileunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP  Pratama  Bandung  Karees,  KPP Pratama  Bandung  Tegalega),  adalah  KPP Pratama Bandung Cicadas yang
kepatuhannya berada di tingkat 39,5 persen dari sekitar 8.000 Wajib Pajak Badan, hal ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak  di  KPP  Pratama  Bandung  Cicadas sangat  rendah  dibandingkan  dengan  KPP Pratama  Bandung  lainnya  yang  kepatuhan Wajib  Pajak  berada  ditingkat  45  persen sampai 50 persen. .
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Bandung  Cicadas  didirikan  berdasarkan SuratKeputusan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001
tanggal  23  Juli  2001,  Berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak, Kantor  Pelayanan  Pajak,  Kantor  Pelayanan Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Kantor Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak,  serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.  Memutuskan  bahwa  KPP Cibeunying
Bandung yang semula wilayahnya  meliputi  wilayah  Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi 2 (dua) KPP, yaitu KPP Cibeunying Bandung sebagai  KPP  lama  dan  KPP  Cicadas Bandung  sebagai  KPP  baru.  Kantor
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Pelayanan Pajak Cicadas Bandung menempati  sebuah  gedung  baru  berlantai empat,  yang  semula  diperuntukan  untuk Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II (Sekarang Kanwil  DJP  Jawa  Barat  I).  Sebagai  KPP Baru,  Kepala  Kantornya  dilantik  pada tanggal 24 Februari 2002 dan Kasi, Kasubag Umum,  serta  Kepala  KP4  dilantik  pada bulan  April  2002  dan  untuk  sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut  Kantor  Pelayanan  Pajak  Cicadas Bandung  berkantor  di  aula  Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung.
Sejak  tahun  2007,  berdasarkan  KEP- 122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Cicadas Bandung  berubah  nama  menjadi  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung. Hal  ini  dalam  rangka  proses  reorganisasi atau  modernisasi  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP).  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Cicadas Bandung terletak di Jalan Soekarno Hatta  No.  781,  Bandung  dan  wilayah kerjanya  meliputi  10  Kecamatan  dan  41
Kelurahan, sedangkan Kecamatan
Arcamanik masuk ke wilayah KPP Pratama Cicadas.
Mitra PkM yakni Kecamatan Arcamanik merupakan  salah    Wilayah  Kerja  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas. Di dalam  negeri,  rasio  kepatuhan  wajib  pajak yang  menjadi  indikator  kepatuhan  wajib pajak  dalam  melaksanakan  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  dari  tahun  ke tahun  masih  menunjukkan  presentase  yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal  ini  didasarkan  jika  kita  melihat perbandingan  jumlah  wajib  pajak  yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

## METODE
Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis, diharapkan
masyarakat benar-benar memahami  pajak  dan  fungsinya  bagi kesejahteraan  bangsa,  merasa  tertarik sehingga  kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak dapat senantiasa meningkat. Keterbatasan pengetahuan wajib
pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu  berisiko  mengurangi  efisiensi  waktu dalam  proses  pembayaran  pajak  dan membuka  peluang  terjadinya  pelanggaran hukum,  penyimpangan  bisa  terjadi  karena inisiatif  wajib  pajak  yang  ingin  urusannya cepat  selesai  maupun  karena  ada  unsur kesalahan  dari  pegawai  pajak  di  lapangan (Kuraesin: 2013). Masyarakat perlu mengetahui  peranan  pengetahuan  pajak dengan  benar.  Hal  ini  sangatlah  penting demi  kemajuan  pajak  di  Indonesia. Kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  tepat  waktu  akan  mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Ulfa: 2013).
Salah  satu  faktor  penyebab  rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain kurangnya sosialisasi  perpajakan  yang  diberikan kepada  masyarakat,  masyarakat  masih mempersepsikan  pajak  sebagai  pungutan wajib  bukan  sebagai  peran  serta  mereka karena  mereka  merasa  belum  melihat manfaat  yang  nyata  bagi  negara  dan masyarakat  (Winerungan:  2013).  Wajib pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak  sehingga  masyarakat  yang  terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar  pajak.  Untuk  alasan  ini,  Ditjen Pajak memberikan sosialisasi on air maupun tatap  muka  kepada  wajib  pajak  maupun calon  wajak,  termasuk  siswa  sekolah menengah dan mahasiswa
(www.pajak.go.id).
Tim  PkM  memfasilitasi  sarana  dan prasarana bagi warga yang berada di wilayah Mitra  PkM  menyelenggarakan  sosialisasi yang  berkesinambungan  dan  intensif, sehingga  pengetahuan  perpajakan  wajib pajak akan bertambah. Ditambah pada masa ini,  banyak  media  elektronik  yang  bisa menjadi  alternatif  penyampaian  peraturan perpajakan  misalnya,  TV,  Radio,  Media Cetak, atau pun langsung mendatangi tempat sosialisasi  perpajakan  tersebut.  Sosialisasi
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
pajak  berguna  sekali  untuk  menekankan pentingnya  edukasi  dan  pemahaman mengenai perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.  Mereka  diharapkan  akan memberikan konstribusi terhadap penerimaan negara pada masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi Pelatihan Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21  dengan  e-SPT  Wajib  Pajak    Orang Pribadi Bagi Warga Kecamatan Arcamanik Bandung  Tahun  2019    dilaksanakan  dari Bulan  Agustus  2019  sampai  dengan November  2019  di  bantu  Dosen  Muda
Universitas Langlangbuana
meliputi: Sosialisasi  dan  pembagian  leaflet  tentang Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan e-SPT Wajib Pajak  Orang Pribadi, Pelatihan serta Sumbangan Buku-Buku Perpajakan Cara  mengisi  SPT  Tahunan  Pribadi (Fromuis 1770 S dan Formulir 1770 SS) dan e-Filing  SPT  tahunan  orang  pribadi  di aplikasi OnlinePajak lebih mudah, cepat dan gratis.  Setiap  tahun,  wajib  pajak  orang pribadi, baik yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis/pekerja bebas harus melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan yang  berisikan  total  pendapatan  kotornya dan pajaknya yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi  penyedia  jasa  yang  menjadi  mitra resmi DJP seperti OnlinePajak. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pribadi adalah setiap tanggal 31 Maret.
Berikut  ini  adalah  langkah-langkah persiapannya,  cara  mengisi  SPT  tahunan pribadi  formulir  1770  S  dan  formulir  1770 SS  yang  biasa  diberikan  kepada  pegawai oleh  pemberi  kerja  hingga  e-filing  SPT Tahunan Pribadi. Seorang pegawai biasanya mendapatkan  SPT  /  Formulir  1770  S  atau SPT / Formulir 1770 SS dari pemberi kerja. Apa  bedanya  SPT  /  Formulir  1770  S  atau SPT  /  Formulir  1770  SS?  SPT  /  Formulir 1770  S  adalah  Surat  Pemberitahuan  pajak tahunan  bagi  orang  pribadi  yang  memiliki pendapatan  lebih  dari  Rp  60  juta  selama  1 tahun  terakhir,  sedabgjab  SPT  /  Formulir 1770 SS adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan  bagi  orang  pribadi  yang  memiliki
pendapatan kurang dari Rp 60 juta selama 1 tahun  terakhir.    Selain  itu,  ada  juga  SPT  / Formulir  1770  yaitu  Surat  Pemberitahuan pajak  tahunan  bagi  orang  pribadi  yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.
Sebelum mulai mengisi dan melaporkan  SPT  Tahunan  Pribadi,  Anda harus  menyiapkan  data  dari  dokumen- dokumen berikut:
1. Formulir  1721  A1  atau  A2.  Mintalah formulir  1721  A1  atau  A2  kepada pemberi kerja Anda. Data dari formulir ini yang harus Anda laporkan pada saat mengakses portal e-Filing SPT Tahunan Pribadi OnlinePajak atau DJP Online.
2. EFIN.  EFIN  atau  Electronic  Filing Identification  Number  adalah  nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan  e-filing  atau  lapor  pajak online.  Untuk  mendapatkan  EFIN  atau bila sudah punya tapi lupa, wajib pajak harus mendatangi KPP (Kantor
Pelayanan  Pajak)  terdekat  dengan membawa NPWP dan mengisi formulir aktivasi EFIN berikut. 3. Data penghasilan lainnya, kewajiban/utang,  harta  (bila  ada).  Bila Anda  memiliki  penghasilan  lainnya  di luar pekerjaan tetap Anda,
kewajiban/utang,  atau  harta  maka siapkan  data-data  tersebut  agar  Anda dapat  mengisi  SPT  Tahunan  Pribadi Anda dengan mudah.

## KESIMPULAN
Setelah  pelaksanaan  kegiatan  PKM disimpulkan  penyampaian  materi  hasilnya baik  dan  dapat  diterima;  dan  kegiatan pelatihan  aplikasi  Penyampaian  Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan  e-SPT Wajib Pajak  Orang Pribadi hasilnya sudah cukup  baik,  sedangkan  untuk  beberapa peserta  pelatihan  yang  kurang  menguasai teknologi  informasi  hasilnya  kurang memuaskan.

## REFERENSI
A Fuad Rahmani. (2014) Kepatuhan Wajib Pajak  Masih  Minim.  Diakses  pada  15
Maret 2019 dari: http://www.republika.co.id/berita/ekono
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
mi/makro/14/09/09/nble57-  kepatuhan- wajib-pajak-masih-minim
Dadan Sumpena, 2013, Pengaruh Pelaksanaan  Self  Assessment  System Dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survey  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP Pratama  Bandung  Karees),  Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Diana Sari, 2013 Konsep Dasar Perpajakan, Bandung, PT. Refika Utama Erly  Suandy,  2014,  Hukum  Pajak,  Edisi
Empat, Jakarta: Salemba Empat.
Istika  Herliani  Ulfa  2015.  Pengaruh Kesadaran,  Pengetahuan  Pajak  Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Pekerjaan  Bebas  Di  Kpp Pratama  Semarang  Timur.  Universitas Dian Nuswantoro. Semarang Mardiasmo.  2016.  Perpajakan.  Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta: Andi. Mita Kuraesin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan  Pajak  (Survey  Pada  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  Terdaftar  di  KPP Pratama  Bandung  Cicadas).  Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia Oktaviane  Lidya  Winerungan.  2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan
Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No.3, 2013, hal.960-970 Sukandar, 2015. Statistik Daerah Kecamatan Arcamanik  2015:  Bandung,    Badan
Pusat Statistik Kota Bandung
Widodo,  Joko.2010.  Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia