## Pendidikan kaum minoritas
irzum Farihah dan afina izzati
STAIN Kudus, Jawa tengah, Indonesia irzumfarihah@gmail.com dan afina.izzati@yahoo.com

## abstrak
Masih  terjadinya  kesenjangan  dalam  dunia  pendidikan formal  seperti  perbedaan  status  sosial,  perbedaan  agama  atau kepercayaan/keyakinan  membuat  di  beberapa  daerah  terjadi kesenjangan  yang  mengakibatkan  berbedanya  suatu  kebijakan. Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  dialami  siswa  yang  berasal dari  keluarga  Samin.  Permasalahan  yang  muncul  adalah  belum diakuinya  kepercayaan  warga  samin  dalam  sistem  administrasi sehingga  munculah  keresahan  warga  Samin  atas  aturan  yang berlaku. Melihat problem tersebut penelitian ini bertujuan melihat sejauhmana  proses  pendidikan  yang  didapatkan  kaum  samin (sedulur sikep) yang tergolong masyarakat minoritas. Penelitian ini  berjenis  kualitatif  dengan  pendekatan  grounded  research. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  snowball  sampling dengan  mengambil  beberapa  informan  kunci.  Hasil  dari  kajian ini didapatkan bahwa kaum Samin (Sedulur Sikep) sendiri sudah mulai  terbuka  dan  menerima  aturan-aturan  dari  pemerintah, mulai bisa menerima agama mayoritas dan mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat meskipun dalam benak hati mereka tetap ingin memperoleh hak yang sama dan dihargai atas kepercayaan yang diyakininya.
Kata kunci: pendidikan formal, minoritas, samin

## Irzum Farihah dan Afina Izzati

## Abstract
MINORITY EDUCATION. The disparities in formal education such as social status, religion or belief/faith differences make gaps in some areas. It leads the different policy. One of the phenomena is experienced by students who come from Samin family. The problem is that their belief is not admitted by administrative system so they are still anxious with the applicable rules. Based on that problem, this study aims to examine the extent of the educational process that obtained by Samin (Sedulur Sikep) belonging to minority. This research was qualitative research  with  grounded  approach.  Data  collection  techniques  used snowball sampling which took several key informants. The results of this  study  showed  that  Saminists  (Sedulur  Sikep)  itself  has  begun to  open  and  accept  the  rules  of  the  government,  the  religion  of  the majority and follow the rules that are applied in the community. Even in their minds of hearts, they still want to acquire the same rights and their belief can be appreciated.
Keywords : formal education, minority, Samin.

## a. Pendahuluan
Pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan  merupakan  hak  setiap  warga  negara.  Pendidikan  dalam pandangan  tradisional  selama  sekian  dekade  dipahami  sebagai bentuk  pelayanan  sosial  yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat.
Akhir-akhir ini opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat mengambil anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demi- kian, menjadikan masyarakat pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap  pembangunan  sektor  pendidikan  sebagai  pondasi  bagi kema-juan pembangunan di segala sektor. Menurut Nasution bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun seringkali pendidikan di sekolah kurang  relevan  dengan  kehidupan  masyarakat  (Nasution,  1999: 148). Padahal setiap masyarakat memiliki sistem nilai sendiri yang berbeda  antara  satu  masyarakat  dengan  lainnya  (Idi,  2014:  62). Sedangkan kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang

## Pendidikan Kaum Minoritas
tersusun secara logis dan sistematis yang tidak nyata hubungannya dengan  kehidupan  sehari-hari  peserta  didik.  Apa  yang  dipelajari apeserta  didik  selama  ini,  tampaknya  hanya  demi  memenuhi kepentingan sekolah untuk mencapai nilai ujian yang tinggi, bukan untuk  membantu  totalitas  peserta  didik  agar  kehidupannya  lebih berguna  di masyarakat.
Indonesia  dengan  beragam  masyarakat  dari  suku,  budaya dan keagamaan. Keanekaragaman tersebut memberikan corak yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan mulanya tidak dimaksudkan untuk membedakan keberadaan manusia, melainkan untuk  menunjukkan  kebesaran  dan  kekuasaan  Allah.  Namun  pada akhirnya muncullah perbedaan pada kelompok masyarakat tertentu. Adanya  golongan  atas,  menengah,  dan  bawah  sehingga  muncul kelas-kelas dalam suatu masyarakat atau yang disebut dengan sistem stratifikasi  sosial  (Yusuf,  2002:  65).  Tidak  terkecuali  pendidikan, sebagai  salah  satu  unsur  terpenting  dalam  kehidupan  masyarakat dari berbagai kelas. Pendidikan yang dibahas pada tulisan ini terfokus pada lembaga pendidikan formal atau sekolah.
Sebuah pendidikan formal diharapkan mampu memberikan layanan pada semua masyarakat dan tidak adanya perbedaan dalam pengajaran. Sebagaimana yang terjadi di Sekolah Dasar 3 Kaliyoso memiliki siswa yang berbeda agama dan kepercayaan, di dalamnya terdapat  siswa  berbagai  lapisan,  di  antaranya  siswa  yang  bersalah dari  keluarga  Samin  (sedulur  sikep)  yang  menganggap  bahwa kepercayaan yang dianut adalah Agama Adam. Penggeseran istilah Samin yang dilakukan oleh pengikutnya dengan nama Sedulur Sikep berasumsi  menghilangkan  tendensi  negatif  yang  melekat  dengan istilah Samin (Rosyid, 2010: 81). Meskipun tradisi yang ada dalam keluarga Samin mendidik anak-anaknya di pendidikan formal adalah salah  satu  pantangan.  Sedangkan  anak-anak  Samin  lebih  banyak memperoleh pengetahuan melalui pendidikan informal. Kaum samin lebih  condong  menyekolahkan  anak-anaknya  hanya  di  pendidikan informal,  tidak  diperbolehkan  mendidik  anak  melalui  pendidikan formal (sekolah), dan pendidikan nonformal (kursus), anak hanya dibekali  pendidikan  informal  (pendidikan  yang  dilakukan  oleh kedua  orang  tuanya  sendiri  dalam  rumah  tangganya,  yang  berisi tentang prinsip dasar beretika) (Rosyid, 2009: 12). Namun dengan

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
perubahan  masyarakat  yang  terjadi  saat  ini,  keturan  Samin  mulai memasukkan anak-anaknya di pendidikan formal.
Pembelajaran  di  SD  3  Kaliyoso,  sebagaimana  yang diungkapkan oleh salah satu pengajarnya, bahwa selam proses belajar mengajar  tidak  pernah  membedakan  kelas  sosial  maupun  agama yang  dianut.  Namun  ada  pengakuan  dari  salah  satu  warga  yang menceritakan, adanya diskriminasi antara umat Islam dan masyarakat Samin. Khususnya dalam pembelajaran agama, lebih di dominasi pada Islam (dimana siswanya mayoritas), sedangkan sedulur sikep tidak ada fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan  kepercayaannya.
Dari  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memotret    sejauh  mana  proses  pendidikan  yang  didapatkan  kaum samin (sedulur sikep) yang tergolong sebagai salah satu masyarakat minoritas  didaerahnya.  Kajian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian lapangan  (field  research)  yang  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif  diskriptif  analitis  dengan  menggunakan  strategi  multi metode yaitu wawancara, pengamatan, serta penelaahan dokumen/ studi  documenter  yang  antara  satu  dengan  yang  lain  saling melengkapi,  memperkuat  dan  menyempurnakan  (Sukmadinata, 2005: 108). Lebih spesifiknya penelitian ini mengadopsi pendekatan Grounded  Theory,  yaitu  sebuah  pendekatan  yang  refleksif  dan terbuka, dimana pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis serta ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus berkelanjutan (Daymon, 2008: 180-181).

## B.  Pembahasan

## 1.  Sosio Keagamaan Masyarakat Samin
Keberadaan  masyarakat  Samin  di  tengah  perubahan masyarakat  yang  begitu  cepat  dan  serba  digital,  menjadikan masyarakat  Samin  terlihat  semakin  terpinggirkan.  Namun,  budaya yang  sudah  dijalankan  dari  nenek  moyang  mereka  masih  terjaga dengan  baik.  Adapun  beberapa  budaya  Samin  sebagaimana diungkapkan dalam bukunya Moh. Rosyid (2009: 133-134) yaitu:
a.  Slametan:  yang  dilaksanakan  masyarakat  Samin  sebagai proses  adaptasi  budaya  terhadap  warga  masyarakat  yang mayoritas muslim. Slametan sendiri terdiri dari: a) Slametan

## Pendidikan Kaum Minoritas
kelahiran  yang  disebut  masyarakat  Samin  dengan  istilah krayan,  yang  dilaksanakan  pada  hari  setelah  melahirkan dengan  mengundang  sanak  saudara  dan  juga  tetangga terdekat.  Setelah  satu  minggu  dilaksanakan  slametan brokohan  sebagai  simbol  acara  puputan  dengan  pemberian nama  untuk  bayi.  b)  Slametan  khitanan  atau  sunatan  yang diselenggarakan sebelum acara khitan, yang disebut dengan istilah brokohan. c) Slametan pernikahan yang dilaksanakan pada saat pernikahan itu berlangsung, disebut juga brokohan. Pada slametan ini berujuan untuk menginformasikan kepada tetangga  dan  sanak  saudara  bahwa  sudah  terjadi  prosesi pernikahan  dengan  memperkenalkan  kedua  mempelai  dari asal-usul, keturunan dan lainnya. d)  Slametan kematian yang dilakukan  hanya  sekali  setelah  pemakaman  jenazah  tanpa melakukan  slametan  tiga  hari,  tujuh  hari  dan  seterusnya. Slametan ini disebut juga brokohan. Jenazah hanya dikafani dengan jarek/tapeh baik laki-laki maupun perempuan (yang dilaksanakan  masyarakat  Samin  Kutuk)  namun  untuk masyarakat  Samin  di  Kaliyoso  menggunakan  kain  kafan putih.
b.  Gotong  royong:  gotong  royong  yang  dilaksanakan  arga Samin, seperti warga lainnya juga. Mereka saling membantu, baik  dalam  masalah  kebersihan  kampung  (meskipun  di antara mereka berbeda keyakinan), acara slametan ataupun dalam  kondisi  kesusahan  (misalnya  sakit).  Pada  umumnya masyarakat Kaliyoso baik yang masuk pada komunitas Samin ataupun yang lainnya (beragama lain) masih mempertahankan gotong royong sebagai institusi sosial desa.
Sedangkan  keagamaan  masyarakat  Samin  mempunyai pegangan hidup dan sebagai keyakinannya memiliki prinsip ajaran perintah dan larangan. Ajaran Samin mempunyai enam prinsip dasar dalam  beretika  berupa  pantangan  untuk  tidak dengki (membuat fitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), dawen (mendakwa  tanpa  bukti), kemeren (iri  hati  atau keinginan  untuk  memiliki  barang  yang  dimiliki  orang  lain),  nyiyo marang sepodo (berbuat  nista  terhadap  sesama  penghuni  alam), bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
(menyia-nyiakan  orang  laintidak  boleh,  cacat  seperti  apapun,  asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara).
Sedangkan lima pantangan dasar dalam berinteraksi meliputi: bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alamnya), nemu wae ora keno (menemukan menjadi pantangan). Hal tersebut menjadi ajaran inti dari samin yang berkaitan dengan prinsip ajarn perintah dan larangan.

## 2. Pengakuan Negara Terhadap Samin
Indonesia memiliki dasar-dasar atau falsafah dalam kehidupan bernegara,  dengan  adanya  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar. Kaitannya dengan keadilan bagi masyarakat, di dalam Pancasila sila ke lima ditegaskan dengan bunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,  serta  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.
Ditegaskan  dalam  UU  Nomor  25  tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  menimbang  bahwa  negara  berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Bagian  Kedua  Pasal  4  menerangkan  penyelenggara pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  keprofesionalan,  partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Berdasarkan fungsinya, negara berkewajiban dalam melayani setiap  warga  negara  dan  penduduknya  untuk  memenuhi  hak dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia. Berlaku adil pada setiap warga negara merupakan amanat dari Pancasila yang diakui keberadaannya sebagai dasar kehidupan bernegara.
Sebagaimana keterangan Bapak Budi Santoso bahwa, dalam pencatatan  sipil  masyarakat  Sedulur  Sikep  dalam  kolom  Agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya dikosongkan, sedangkan

## Pendidikan Kaum Minoritas
dalam  akta  kelahiran,  dan  kartu  keluarga  nama  orang  tua  laki-laki tidak  dicantumkan,  dengan  alasan  bahwa  anak  yang  dilahirkan adalah bukan dari hasil perkawinan yang sah, sebab pernikahan atau perkawinan  bagi  masyarakat  Sikep  tidaklah  diakui  (sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia).
Meskipun secara tersurat, dalam catatan sipil bagi masyarakat Sikep  sendiri  setelah  era  Reformasi  telah  mengalami  perubahan yang cukup baik, namun tidak serta merta negara menjamin hak-hak masyarakat  Sedulur  Sikep.  Pasalnya,  sejak  awal  dalam  pencatatan Agama  di  dalam  kartu  tanda  penduduk  bagi  masyarakat  Samin dituliskan dengan Agama Islam, berkat usaha yang dilakukan tokoh- tokoh  Sedulur  Sikep  dalam  memperoleh  keadilan,  akhirnya  pada tahun 2014 keputusan untuk mengosongkan Agama bagi masyarakat Sedulur  Sikep  telah  disahkan,  setelah  menunggu  sepuluh  tahun lamanya dalam memperjuangkan kepercayaan yang dimiliki.
Ada ungkapan yang disampaikan warga Sedulur Sikep, dengan beberapa  hal  di  atas,  seolah-olah  kepercayaan  Sedulur  Sikep  akan dihilangkan, karena apa yang ada dalam aturan pemerintah banyak yang  berbeda  dengan  yang  mereka  percayai.  Dengan  demikian, mereka  merasakan  bahwa  kemerdekaan  Indonesia  ternyata  masih semu,  karena  masyarakat  Sedulur  Sikep  merasa  terjajah  dalam kemerdekaan Indonesia saat ini. Tugas pemerintah dalam mengayomi, melayani  dan  menghormati  tidaklah  utuh  dijalankan.  Menjadi sah  apabila  ketidakadilan  sebab  kesalahan  yang  dilakukan,  seperti kala  itu  di  masa  pemerintahan  Belanda,  penggencetan  terhadap masyarakat Samin adalah akibat kesalahan yang dilakukannya sendiri yaitu  pembangkangan  terhadap  pemerintah  Belanda.  Namun  di era  Reformasi  saat  ini  bertolak  dari  hal  di  atas,  bahwa  keberadaan masyarakat  Sedulur  Sikep  tidak  pernah  menyimpang  dari  aturan- aturan sosial masyarakat yang berlaku.
Pengakuan  Indonesia  sebagai  negara  multikultural  secara tidak  langsung  memunculkan  tuntutan  akan  eksistensinya.  Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh Sedulur Sikep yaitu Bapak Budi Santoso, beliau selalu menyinggung bahwa pemerintah kurang memperhatikan (bahkan mungkin tidak) eksistensi masyakat Samin dan  keberadaannya  hanya  diperlukan  manakala  akan  diadakan

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
pemilu (dalam bahasa jawa ada istilah tambal butoh).
Dalam  pemilihan  wakil  rakyat  yang  membutuhkan  banyak suara  rakyat,  keberadaan  masyarakat  Sedulur  Sikep  juga  amat diperlukan dalam siasat politik, dengan iming-iming akan memajukan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Sedulur Sikep sendiri. Penguasa  tidak  akan  terlegitimasi  sebelum  dipilih  oleh  rakyat (Subhani,  2013:  319).  Menurut  warga  sedulur  sikep  pernyataan kosong hanya didengungkan oleh para penguasa dalam pengakuan eksistensi keberadaan Sedulur Sikep.
Mewujudkan persatuan pada umumnya terdapat dua unsur penting  melalui  sistem  positif  dan  sistem  negatif.  Sistem  positif, mengharuskan atau seyogyanya yang diperbuat adalah dengan cara toleransi, bertepa selira, yang berarti tidak menyakiti hati orang lain, bila dirinya sendiri tidak ingin disakiti orang lain, menjaga perasaan orang lain, bersikap sopan, bertutur kata sopan, menghargai pendapat orang lain, menghargai pemikiran yang rasional. Sedangkan sistem negatif,  dengan  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang  melukai hati orang lain, salah satunya tidak menimbulkan perpecahan antar anggota  masyarakat,  tidak  bermaksud  mendominasi  individu/ kelompok  lain,  tidak  meremehkan  orang  lain,  dan  sebaginya (Gunawan,  2010:  84).  Dalam  menunjang  perwujudan  persatuan pada setiap warga negara, berbagai sistem di atas dapat dijalankan.

## 3.  Fundamentalisme Samin: Konteks Pendidikan
Gerakan  Samin  muncul  sebagai  gerakan  perlawanan  petani terhadap  kebijakan  Belanda  yang  menindas  rakyat  kecil.  Salah satunya  bentuk  pertentangan  terhadap  penjajah  Belanda  dengan penolakan  membayar  pajak,  dengan  alasan  pajak  untuk  Belanda bukanlah untuk bangsa pribumi, sehingga gerakan ini hanya menolak tanpa bersenjata karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah,  dan  perseteruan  fisik  (Gunawan,  2010:  8).  Penolakan  lain salah satunya dalam hal pendidikan, mencakup Lima dasar pantangan ajaran  kaum  samin  yang  meliputi:  Pertama,  tidak  boleh  mendidik dengan  pendidikan  formal  dan  nonformal.  Kedua,  tidak  boleh bercelana panjang. ketiga, tidak boleh berpeci. Keempat, tidak boleh berdagang. Kelima, tidak diperbolehkan beristeri lebih dari satu.
Sebagaimana diungkapkan dalam Moh Rosyid, bahwa tidak

## Pendidikan Kaum Minoritas
aktifnya gerakan Samin dalam pendidikan formal adalah kekhawatiran manakala  keturunannya  dapat  membaca  dan  menulis,  sedangkan kedua hal tersebut dapat merangsang keturunannya untuk memenuhi syarat formal bekerja di luar pertanian (Rosyid, 2009: 12-13). Selain itu pantangan dalam mendidik keturunan pada pendidikan formal sebagai akibat dari pemerintahan Belanda kala itu, sehingga gerakan tersebut merasa tidak ingin diperbudak oleh pemerintah Belanda.
Pada  jaman  leluhur  Sedulur  Sikep  ada  istilah  panjangka. Maksudnya  istilah  panjangka  berasal  dari  kata  jangka  yang  dapat diartikan  sebagai  jarak  jauh,  menurut  gerakan  Samin,  panjangka adalah  sebuah  prediksi  yang  akan  terjadi  dikemudikan  hari,  atau dapat dikatakan dengan ramalan. Dari  ramalan atau prediksi tersebut menyatakan bahwa di masa mendatang “Jowo dipimpin Jowo”, Salah satu panjangka oleh Mbah Samin Surosentiko (pemotor awal gerakan Samin di era tahun 1840), bahwa tanah Jawa akan dipimpin oleh kaum Jawa  sendiri,  yang  secara  luasnya  diartikan  juga  bahwa  Indonesia telah  dipimpin  oleh  warga  negaranya  sendiri.  Sehingga  pada  masa ini  tatkala  pemerintahan  telah  dikuasai  oleh  anak  bangsa  sendiri, masyarakat sedulur sikep telah mengikuti aturan sebagaimana yang berlaku  dalam  perundang-undangan,  misalnya  dalam  pembayaran pajak  dan  aturan-aturan  lainnya.  Atas  dasar  itulah  beberapa  orang tua mulai mendidik keturunannya di dunia formal, selain pendidikan informal.  Selain  itu  alasan  dalam  mendidik  di  dunia  formal  yaitu keinginan untuk dapat membaca, menulis, dan penguasaan di bidang ilmu lain, layaknya masyarakat umum.
Materi  pendidikan  informal  yang  dilakukan  oleh  pada keluarga Samin sendiri, lebih cenderung pada hal yang fundamental dalam beretika (Rosyid, 2009: 12). Berdasarkan prinsip-prinsip yang fundamental, terlihat bahwa gerakan ini menghargai betul terhadap nilai normatif. Terlihat pada prinsip etika dalam keluarga Samin yaitu berupa pantangan untuk “drengki, srei, panasten, dawen, kemeren, nyiyo  marang  sepodo,  bejok  reyot  iku  dulure”  sebagaimana  telah dijelaskan di atas.
Prinsip fundamental yang ada bukanlah menjadi kemutlakan, sebab saat ini Sedulur Sikep perlahan mulai mendidik keturunannya di dunia formal (Sekolah). Selain dalam mendidik di dunia formal

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
yang  bertentangan  dengan  prinsip  fundamental,  juga  dalam keikut  sertaan  pembelajaran  Agama  di  Sekolah  yang  bertentangan dengan  kepercayaan  agama  yang  diyakininya.  Hal  tersebut  akan menjadi konflik tersendiri. Konflik yang terjadi salah satunya tidak maksimalnya guru dalam memerankan fungsinya dalam pengajaran, bahwa guru tidak mementingkan kemampuan secara maksimal siswa Sedulur Sikep, sebab kendala perbedaan kepercayaan yang dimiliki. Di satu sisi guru harus mampu menjadikan siswanya untuk memiliki kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, namun di sisi lain guru juga harus bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada.
Keikutsertaan  siswa  Sedulur  Sikep  dalam  mengikuti pembelajaran  Agama  Islam  merupakan  wujud  kepatuhan  sebagai seorang siswa yang sesuai dengan peraturan yang berjalan. Sehingga dengan  keterpaksaan  itu,  orang  tua  keluarga  Samin  mengizinkan anaknya  untuk  mengikuti  pembelajaran  Agama.  Seperti  yang diungkapkan oleh Ibu Ngatirah selaku orang tua dari siswa Sedulur Sikep, “Wes aturan teko pemerintah kudune melu pelajaran Agomo, yo  gelam  ra  gelam  keturunanku  melu  pelajaran  Agomo”  (Sudah aturan dari pemerintah dalam mengikuti pembelajaran Agama, mau tidak mau keturunan saya mengikuti pelajaran agama).
Beberapa keterangan-keterangan yang ada, mengimplikasikan bahwa  lemah  dan  tidak  berdayanya  orang  tua  dari  siswa  Sedulur Sikep. Paradigma kuno yang telah mengalami konstruksi justru tidak dibarengi oleh sambutan yang hangat dari pihak atasan. Pemerintah daerah tentunya telah mengetahui eksistensi Sedulur Sikep, namun tidak  berarti  kebutuhan  masyarakat  Sedulur  Sikep  terjaminan termasuk dalam hal pendidikan.
Minat  memasuki  dunia  pendidikan  formal  bagi  keturunan Sedulur Sikep yang memiliki keinginan sendiri sepatutnya disambut baik  oleh  pihak-pihak  terkait,  baik  pemerintah  maupun  sekolah. Pihak pemerintah dan pihak sekolah sudah semestinya memberikan sesuatu  yang  memang  dibutuhkan  dalam  pemenuhan  pendidikan bagi siswa Sedulur Sikep.

## 4.  Kekuasaan dan Pendidikan Masyarakat Samin
Beberapa  problem  dunia  pendidikan  dapat  ditemukan  di era  reformasi  ini.  Salah  satunya  pada  konflik  multikultural.  Pada

## Pendidikan Kaum Minoritas
konteks multikultural di SD 3 Kaliyoso, terlihat betul konflik dibalik fungsional  yang  dijalankan.  Di  SD  3  Kaliyoso  siswa  memerankan fungsinya  dengan  mengikuti  segala  bentuk  aturan  yang  telah diterapkan, termasuk aturan yang telah dilegalkan oleh pemerintah dalam keikutsertaan pada pembelajaran Agama yang ada di Sekolah tersebut. Termaktub dalam peraturan yang dibuat pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama”.  Pasal  9  ayat  1  yang  berbunyi  :“Pendidikan  keagamaan meliputi  pendidikan  keagamaan  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu, Buddha, dan Khonghucu” Agama yang menjadi kepercayaan Sedulur Sikep belum diakui keberadaannya oleh pemerintah, sehingga siswa Sedulur Sikep dalam memerankan fungsinya sebagai seorang siswa dengan cara mengikuti salah satu pembelajaran agama yang ada di sekolah.
Dibalik fungsional yang diperankan pihak sekolah, terdapat berbagai  konflik  internal.  Berdasarkan  keterangan  dari  salah  satu orang tua yang menyekolahkan anaknya di pendidikan formal, bahwa ketika dirinya memiliki hak untuk memilih, maka orang tua itu tidak akan  mengizinkan  anaknya  untuk  mengikuti  pembelajaran  Agama Islam  di  Sekolah.  Meskipun  pada  dasarnya  tidak  anaknya  akan terbawa  arus  lingkungan  yang  mendominasi  masalah  kepercayaan. Pemenuhan  terhadap  adanya  legalitas  yang  dibuat  pemerintah menjadi satu-satunya alasan dalam mengikuti pembelajaran Agama. Sebagai masyarakat tentu menjalankan sebuah aturan menjadi sebuah keharusan.
Keadaan  ini,  jika  dilihat  adanya  paksaan  bagi  masyarakat Samin untuk mengikuti pembelajaran Agama Islam. Sehingga dalam kasus  demikian,  pendidikan  dikuasai  oleh  pihak  yang  berkuasa yaitu  pihak  yang  dominan  dengan  tanpa  di  sadari.  Seperti  halnya teori Foucault tentang kekuasaan, Foucault menganggap kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, beberapa kelompok memiliki jenis kekuasaan tertentu. Melalui wacana mereka mengontrol pemikiran, keyakinan dan tindakan individu lain. Michel Foucault mengatakan bahwa wacana membentuk dan mengonstruksikan peristiwa tertentu,

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
dan  gabungan  dari  peristiwa-peristiwa  tersebut  membentuk  narasi yang dapat dikenali. Kekuasaan memberi struktur kegiatan-kegiatan manusia  dalam  masyarakat  dan  selalu  rentan  terhadap  perubahan. Inilah yang disebut institusionalisasi kekuasaan: keseluruhan struktur hukum  dan  politik  serta  aturan-aturan  sosial  yang  melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan.
Analisis  kekuasaan  dan  wacana  yang  dijelaskan  Foucault merupakan  senjata  ampuh  untuk  menelanjangi  praktik-praktik pendidikan  masyarakat  modern.  Gagasan  untuk  menggunakan pendidikan sebagai sarana mengubah struktur dan hubungan sosial menunjukkan sebuaah trasformasi besar dalam hubungan kekuasaan. Idealnya,  sekolah  bukanlah  tempat  memaksakan  siswa  sebagai objek  pendidikan.  Siswa  bukanlah  objek  pasif  yang  selalu  menjadi objek kekuasaan di sekolah. Lembaga pendidikan seharusnya dapat menggunakan  sekolah  sebagai  tempat  perwujudkan  kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Pendidikan juga bukan tempat memaksakan wacana kepada siswa dan menggunakan guru dan kurikulum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan penguasa (Martono, 2014: 61-62).
Dalam  kehidupan  masyarakat  terdapat  berbagai  macam pemahaman  dan  kepercayaan  menjadi  hal  yang  biasan,  namun kekuasaan memilih dan mendukung kepercayaan tertentu sehingga menjadi  dominan,  dan  yang  lainnya  terpinggirkan  ini  yang  akan menjadi masalah (Subiakto dalam http://journal.unair.ac.id). Pada konteks  ini,  seperti  yang  kemukakan  Foucalt,  maka  kekuasaan yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  mendominasi  terhadap  pihak  yang didominasi  dalam  hal  ini  siswa  non  Sikep  terlihat  dalam  wacana peraturan  pemerintah,  yang  menyebabkan  pihak  yang  didominasi yaitu siswa sedulur sikep tidak memiliki daya dan hanya mengikuti sang penguasa.
Atas dasar problematika pendidikan yang terjadi di masyarakat tersebut, pemerintah selalu mencari titik temu dalam penyelesaiannya. Salah  satunya  lewat  sistem  pendidikan  desentralistik.  Perubahan sistem pengelolaan pendidikan dari sentralisasi menuju desentralisasi ini  sebagai  upaya  penguraian  problematika  pendidikan  yang  ada. Maksud  dari  asas  sentralisasi  berarti  Penyatuan  segala  sesuatu  ke

## Pendidikan Kaum Minoritas
suatu  tempat  yang  dianggap  sebagai  pusat,  atau  dapat  diartikan dengan pemusatan, sedangkan desentralisasi sebagaimana dinyatakan oleh Mustofa Rembangy memiliki makna sistem pemerintahan yang lebih  banyak  memberikan  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah. Pemerintah  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  daerahnya, namun  di  luar    bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan, peradilan moneter, fiskal, dan agama (Rembangy, 2010: 180).
Landasan bagi desentralisasi tertuang dalam UU Nomor 22 tahun  1999,  pasal  7  ayat  1  yang  menegaskan  tentang  kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Khususnya pada UU Nomor 22 tahun 1999,  pasal  7  ayat  1,  Kewenangan  Daerah  mencakup  kewenangan dalam  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  kewenangan  dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan  fiskal,  agama,  serta  kewenangan  bidang  lain.  Dari  perundang- undangan  tersebut,  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  daerah tampak begitu besar. Sehingga dapat dikatakan semakin meluasnya tugas  dari  pemerintah  daerah,  maka  semakin  menciutnya  tugas pemerintah  pusat.  Keterkaitan  terhadap  kondisi  lapangan,  bahwa konsep  desentralisasi  tersebut  tidak  mampu  menjadi  jawaban  atas problematika di masyarakat. Sistem pendidikan desentralisasi yang di tunggu-tunggu dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat, justru desentralisasi sebagai wujud kebijakan otonomi pendidikan tidak dapat menyelesaikannya. Realitas yang terjadi di SD 3 Kaliyoso, bahwa siswa Sedulur Sikep harus mengikuti pembelajaran Agama Islam, meski telah diketahui bahwa yang demikian ini, sangat bertolak dari kepercayaan yang dimiliki Sedulur Sikep.
Berdasarkan  realitas  yang  ada,  sistem  desentralisasi pendidikan dalam multikultural dapat dikatakan tidak lagi relevan. Bertolak  dari  konsepnya,  bahwa  dalam  sistem  desentralisasi pendidikan  adalah  dirancang  untuk  menjawab  tantangan  global. Sebagai  konsekuensinya  dari  kebijakan  tersebut,  maka  pemerintah daerah  harus  memberikan  jaminan  bahwa  mutu  pendidikan  tetap diupayakan  dan  tersedia  kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat untuk  memperoleh  pendidikan  sesuai  minat  dan  kebutuhannya (Rembangy, 2010: 182). Sedangkan berbeda dalam kenyataan bahwa Sedulur Sikep yang jelas tidak membutuhkan pendidikan Agama di luar kepercayaan yang dimiliki justru diberikan pendidikan Agama

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
yang tidak sesuai dengan keyakinannya.
Meskipun dalam konteks ini, pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi dalam kenyataannya manajemen pendidikan pada konteks desentralisasi masih setengah hati, sebab pemerintah pusat  memiliki  peranan  yang  besar,  sehingga  akan  membelenggu keinginan  untuk  mengembangkan  pola  manajemen  masa  depan. Kurangnya dalam penerimaan perbedaan juga menjadi penyebabnya, meskipun diakui bahwa di dalam diri individu menghargai perbedaan yang ada, namun tidak nampak wujud yang nyata. Pengakuan sebagai manusia  yang  beragama  sudah  selayaknya  ketika  menyangkut keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki umat lain dapat dihargai atau saling menjaga toleransi.
Kejelasan  dalam  tafsir  Undang-undang  menjadi  salah  satu sebab  dikesampingkannya  kepercayaan  lain  di  luar  kepercayaan agama  yang  telah  dilegalkan  pemerintah.  Ketakutan  dalam pelanggaran  hukum  telah  menjadi  paradigma  bagi  pihak-pihak  di bawah pemerintah seperti pihak Sekolah formal. Sehingga para pihak pimpinan  merasa  tidak  memiliki  keberanian  dalam  mengungkap sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan dalih aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Realitas  yang  terjadi  di  SD  3  Kaliyoso,  bahwa  berdasarkan keterangan dari pihak Kepala Sekolah, tidak pernah ada laporan dari pihak guru maupun wali murid berkaitan dengan kondisi siswanya dan  hal  ini  dipertegas  bahwa  dalam  pelaporan  data  seluruh  siswa beragama Islam. Dengan demikian, bahwa siswa Sedulur Sikep saat pengisian data tertulis sebagai agama Islam. Menurut Warga Sikep, anaknya tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh. Dan yang menjadi kekecewaan warga Sikep juga, pihak sekolah menutupi keadaan yang sebenarnya, dengan alasan bahwa Agama yang telah disahkan oleh pemerintah hanyalah enam Agama saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.
Dengan demikian menurut sebagian warga Sikep, keberadaan Sedulur Sikep tidaklah diakui, hal ini berkaitan dengan aturan tertulis yang  sudah  berjalan.  Sebuah  aturan  pada  hakikatnya  bukanlah sebuah  kemutlakan  manakala  timbul  problematika  baru  yang terjadi  di  masyarakat.  Peraturan  ditetapkan  manakala  mencuatnya

## Pendidikan Kaum Minoritas
problem  di  permukaan.  Penerapan  terhadap  aturan-aturan  yang ada memunculkan konflik tersendiri, manakala Indonesia mengaku sebagai  negara  multikultural.  Multikulturalisme  dinilai  dapat mengakomodir  segala  perbedaan  dalam  kesederajatan,  sehingga multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat yang heterogen, di mana  tuntutan  pengakuan  dan  eksistensi  dalam  sebuah  kelompok sangat wajar terjadi (Khoiriyah, 2013: 218).
Ketika  Indonesia  diakui  sebagai  negara  demokrasi,  maka selayaknya  diakuinya  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang berimplikasi  pada  adanya  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, seperti  halnya  yang  di  jelaskan  oleh  Ali  Anwar  Yusuf  bahwa  suatu negara  dapat  dikatakan  demokrasi  manakala  hak-hak  masyarakat diakui  eksistensinya,  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  sebuah perlindungan  menempati  kedudukan  yang  primer  (Yusuf,  2002: 111). Tidak menjadi sebuah kesalahan ketika pihak-pihak di bawah pemerintah  pusat  mengungkapkan  pendapat,  sebab  masyarakat memiliki  kebebasan  sepanjang  tidak  melanggar  aturan  yang ada.  Sehingga  guru  berhak  untuk  menyampaikan  problematika pendidikan  yang  dirasakan  kepada  pemerintah  daerah,  kemudian pemerintah  daerah  pun  memiliki  hak  untuk  menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Di  negara  yang  demokratik,  diharapkan  pula  pendidikan yang  dijalankan  secara  demokratik.  Pendidikan  yang  demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  di  sekolah  sesuai dengan  kemampuannya.  Dengan  demikian,  tampaknya  demokrasi pendidikan  merupakan  pandangan  hidup  yang  mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya  proses  pendidikan  antar  pendidik  dan  anak  didik, serta  juga  dengan  pengelola  pendidikan  (Hasbullah,  2012:  244). Pengakuan terhadap negara demokrasi tampaknya tidak mengubah seutuhnya mental para warga negara.
Pelaksanaan  demokrasi  pendidikan  di  Indonesia  pada dasarnya  telah  dikembangkan  sedemikian  rupa  dengan  menganut dan  mengembangkan  asas  demokrasi  dalam  pendidikannya,

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Pasal 31 UUD 1995 ayat 1 dan 2, dalam UU Nomor 2 tahun 1989 pasal 5. Khususnya pada Pasal 31 UUD 1995, ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat (2) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan UU Nomor 2 tahun 1989 pasal 5, menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Problematika  pendidikan  yang  ada  dapat  diminimalisir manakala segala pihak dapat ikut berpartisipasi. Penyebab problem pendidikan  salah  satunya  adalah  kelesuan  mental  para  pelaksana aturan pemerintah, sebab ketakutan-ketakutan yang hanya menjadi sebuah  momok  dan  akan  menjadi  bom  waktu.  Indonesia  yang kental dengan demokrasinya ternyata tidak menjamin setiap warga masyarakat  memiliki  keberanian  untuk  melakukan  transformasi dalam  pendidikan,  sebab  rigiditas  dalam  paradigma  fundamental yang dimilikinya.
Upaya  transformasi  di  bidang  pendidikan  memerlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis serta komitmen yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat yang ada (Rembangy, 2010: 193). Sehingga  perubahan  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan  akan  dapat merata  dan  menyeluruh.  Dengan  demikian  dominasi  paradigma lama menuju paradigma yang ke depan lebih maju dibutuhkan guna mencapai tujuan transformasi pendidikan yang diinginkan.

## 5.  Keadilan Pendidikan: Suatu Harapan
Keadilan merupakan peletakan sesuatu pada tempatnya, serta mengindahkan hak semua orang (Subhani, 2013: 306). Memegang kekuasaan  tidaklah  merupakan  hal  yang  mudah,  sebab  setiap  apa yang  menjadi  langkah  terlebih  menjadi  seorang  pimpinan  kelak akan  dimintai  pertanggung  jawaban.  Sebagai  orang  yang  unggul dalam suatu negara, kemampuan dalam memerintah dan memimpin dengan baik adalah sebuah bentuk kelayakan dan kecakapan dalam memerintah. Sebagaimana dalam sebuah hadis: “Kullukum rain wa kullukum mas`ulun ‘an roiyyatihi”.

## Pendidikan Kaum Minoritas
Multikultural yang erat kaitannya dengan negara Indonesia, menjadi  sebuah  tugas  tersendiri  dalam  mensinergikan  setiap perbedaan  yang  ada  dalam  masyarakat  ke  arah  toleransi.  Namun sering  kali  ketidak  adilan  dirasakan  dari  kaum  minoritas,  sebab seringkali pemerintah hanya melihat pada sisi mayoritas dan hal ini tidak  hanya  berlaku  di  Indonesia,  dibelahan  dunia  manapun  yang mayor,  yang  menjadi  pemenangnya).  Sebagaimana  dalam  konteks kasus yang dialami Sedulur Sikep, bahwa keberadaannya hanya diakui setengah hati oleh pemerintah menimbulkan akibat yang cukup besar bagi pengikut gerakan Samin saat ini.
Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Budi Santoso bahwa, banyak dari keturunan Sedulur Sikep yang perlahan meninggalkan  ajarannya.  Keturunan  Sedulur  Sikep  banyak  yang berprofesi di luar pertanian, di antaranya menjadi polisi, pegawai dan lain sebagainya. Dalam aturan negara, penerimaan menjadi anggota profesi-profesi  tersebut  yang  menuntut  kejelasan  Agama  yang dianutknya menjadikan keturunan Sedulur Sikep berpindah Agama menjadi agama lain.
Secara  tersurat  pemerintah  mengakui  keberadaan  Sedulur Sikep,  dan  akan  memenuhi  hak  dan  kebutuhannya.  Namun  secara tersirat  pemerintah  perlahan  seolah-olah  ingin  menenggelamkan keberadaan kepercayaan-kepercayaan lain di luar kepercayaan agama yang  telah  di  sahkan  dalam  undang-undang  (sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  warga  Sedulur  Sikep).  Dengan  demikian,  bagi Warga Sikep di era Reformasi  saat ini tidak berbeda dengan era Orde Baru kala itu. Penjajahan masih saja dirasakan bagi kaum minoritas, sebab  ketidak  kuasaannya  meski  usaha  keras  dilakukan  dalam menegakkan keadilan. Saat ini penjajahan memang tidak menyangkut dengan  keselamatan  nyawa  seperti  jaman  Belanda,  namun  pada keadaan batin dan kenyamanan bagi pengikut-pengikutnya.
Keberadaan budaya yang dalam realitasnya melahirkan nilai kebajikan  yang  bermanfaat  untuk  kehidupan  manusia  antara  lain: Pertama,  nilai  teori  atau  ilmu;  nilai  yang  merumuskan  identitas setiap  benda  atau  peristiwa  dalam  kehidupan  manusia.  Kedua, nilai  ekonomi;  nilai  yang  mendapatkan  kegunaan  dari  segala sesuatu.  Ketiga,  nilai  agama;  merupakan  gejala  sesuatu  sebagai

## Irzum Farihah dan Afina Izzati
penjelmaan  dari  kehidupan  suci.  Keempat,  nilai  seni;  sebagai ekspektasi  keindahan  terhadap  produk  budaya  manusia.  Kelima, nilai kekuasaan; bentuk organisasi sosial yang berhubungan dengan perpolitikan. Keenam, nilai solidaritas; poros horizontal organisasi sosial dan terbentuk dalam cinta, kasih sayang, persahabatan, gotong- royong, dan sebagainya (Rosyid, 2009: 26). Berbagai nilai kebajikan dapat  dirasakan  dengan  adanya  multikultural,  selama  budaya  yang ada  tidaklah  membuat  kerusakan.  Harmonisasi  antar  warga  dan siswa akan terbangun dengan baik, ketika seorang pendidik mampu mendudukkan  kebebasan  siswa  dalam  batasan-batasan  hak  yang seharusnya didapatkan.

## C. simpulan
Pengakuan  sebagai  multikultural  dalam  dunia  pendidikan tentu  mengimplikasikan  adanya  keinginan  atas  pengakuan keberadaan  dan  eksistensi  pada  setiap  perbedaan  yang  ada.  Salah satunya gerakan Warga Samin yang berada di Kaliyoso, gerakan ini memiliki  pantangan  salah  satunya  dalam  permasalahan  mendidik keturunannya pada pendidikan formal. Namun realitasnya, banyak dari mereka yang sudah menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah formal,  namun  seringkali  berujung  pada  konflik-konflik  pada perbedaan kepercayaan yang ada di sekolah itu sendiri.
Kelesuan  mental  para  masyarakat  di  bawah  kekuasaan seorang  pemerintah  menjadi  salah  satu  penyebab  permasalahan dalam  pengakuan  keberadaan  Sedulur  Sikep.  Ketakutan  dalam pelanggaran  hukum  menjadi  momok  bagi  pihak  sekolah  sendiri untuk  melaporkan  keberadaan  siswa  Sedulur  Sikep  di  sekolahnya. Pandangan mengenai Desentralisasi, serta pengakuan sebagai negara demokrasi  tidak  mampu  mengubah  paradigma  masyarakat  dalam membangkitkan keberanian mengungkapkan sesuatu yang menjadi problem di lapangan.
Pada  dasarnya,  dari  warga  Sedulur  Sikep  sendiri  sudah mulai terbuka dan menerima adanya aturan-aturan dari pemerintah. Namun  mereka  sendiri  ingin  memperoleh  hak  yang  sama  dan dihargai  atas  kepercayaan  yang  diyakininya.  Misalnya,  di  sekolah formal  siswa  memperoleh  pembelajaran  agama  sesuai  dengan

## Pendidikan Kaum Minoritas
keyakinannya, begitu juga harapan dari Sedulur Sikep, anaknya juga memperoleh  hak  belajar  tentang  keyakinannya,  bukan  sebaliknya anak dari Sedulur Sikep dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran agama lain. Hal ini dikhawatirkan, bukan keharmonisan yang akan terwujud, namun konflik antar agama atau kepercayaan yang berbasis dari aturan pemerintah yang berlaku.

## Irzum Farihah dan Afina Izzati

## daFtar Pustaka
Daymon, Cristine. 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation  Dan  Marketing  Communication .  Yogyakarta.  PT Bentang Pustaka
Gunawan , Ary H, 2010. Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta. Hasbullah,  2012. Dasar-Dasar  Ilmu  Pendidikan ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Idi, Abdullah, 2014. Sosiologi Pendidikan, Individu Masyarakat, dan Pendidikan , Jakarta: Rajawali Pers.
Khoiriyah,  2013. Memahami  Metodologi  Studi  Islam ,  Yogyakarta: Teras.
Martono, Nanang, 2014. S osiologi Pendidikan Michel Foucault , Jakarta: Rajawali Pers.
Nasution S, 1999. Sosiologi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara.
Rembangy,  Musthofa,  2010. Pendidikan  Transformatif ,  Yogyakarta:
Teras.
Rosyid,  Moh,  2008. Samin  Kudus:  Bersahaja  di  Tengah  Asketisme Lokal , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rosyid,  Moh,  2009. Pendidikan  Agama  Vis  a  Vis  Pemeluk  Agama Minoritas , Semarang: UNNES Press.
Rosyid,  Moh,  2010. Kodifikasi  Ajaran  Samin ,  Yogyakarta:  Kepel Press.
Subhani J, 2013. Panorama Pemikiran Islam , Jakarta: Nur Al Huda.
Subiakto,  Henry.  2015.  Dalam  Http://journal.unair.ac.id/ filerPDF/04_henry%  20  subiakto  %20  devita%20_ tyas_%20_editan%20niken_%20mda.pdf. Diakses Pada hari Sabtu, 14 November 2015. Pukul 07.15 WIB.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2008. Metode  Penelitian  Pendidikan.
Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Yusuf Ali Anwar, 2002. Wawasan Islam , Bandung: Pustaka Setia.