## Volume 1, No. 1, Juni 2021

## MAQASIDI MAQASIDI JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.
Asy’ari
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH),

## HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM
Fedry Saputra

## TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK  DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

## Ida Rahma
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn
H. Harnides; Erha Saufan Hadana

## PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar

## Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam

## Asy'ari
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia Email konfirmasi: asyari@staindirundeng.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan menjelaskan tentang paradigma hak asasi manusia dalam UDHR dan Islam. Selama  ini  seringkali  hak  asasi  manusi  versi  UDHR  berbenturan  dengan  hak  asasi manusia  versi  Islam  baik  pada  tataran  teoritis  maupun  aplikatif.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  perbedaan  sejarah,  konsep  dan  metode  analisis  yang  digunakan. Perbedaan  ini  seolah  tidak  menemukan  titik  akhir  yang  mengakibatkan  perbedaan tentang  hak  asasi  manusia  terus  terjadi  hingga  sekarang  ini.  Sehingga  untuk membahas hal tersebut dipaparkan perbandingan konsep hak asasi manusia dalam UDHR  dan  Islam  sehingga  memperjelas  letak  perbedaan  paradigma  antara  UDHR dan Islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif,  yang  merujuk  pada  sumber-sumber  penelitian  sekunder  seperti  buku, jurnal  dan  naskah  ilmiah  lainnya.  Dari  pengamatan  yang  dilakukan  disarikan beberapa  hal  sebagai  kesimpulan  berikut:  Pertama;  Perbedaan  paradigma  hak  asasi manusia  dalam  UDHR  dan  Islam  dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  sejarah,  sumber dan  konsep  yang  digunakan.    Kedua;  reaksi  Negara-Negara  Islam  terhadap  UDHR terbagi kepada tiga kelompok yaitu  menolak secara menyeluruh, menerima  sejauh tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Islam  dan  menerima  sepenuhnya.  Ketiga;  isi UDHR  yang  dianggap  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  terlihat  pada  pasal  16 tentang perkawinan beda agama dan pasal 18 tentang hak mengganti agama
Kata Kunci: Paradigma; Hak Asasi Manusia; UDHR; Islam.

## Pendahuluan
Manusia,  pada  hakikatnya  secara  kodrati  dianugerahi  hak-hak  pokok  yang sama  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Hak-hak  pokok  ini  disebut  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Hak  asasi  manusia  adalah  sebagai  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat  dan  martabat  manusia.  Pada  gilirannya,  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak-hak  asasi  ini  menjadi  dasar  daripada  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang lain.
Pada  zaman  modern  sekarang  ini  banyak  individu,  kelompok  dan  negara- negara  di  dunia  yang  meneriakkan  pentingnya  penegakan  HAM.  Walaupun  kalau kita  melihat  secara  objektif  banyak  negara  atau  kelompok  yang  menyalahgunakan
jargon HAM. Dengan mengataskan namakan HAM mereka berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan hak orang lain, dan juga atas nama HAM mereka malah dengan sekehendak  hatinya  merampas  dan  menjajah  hak  asasi  orang  lain.  Fenomena  ini begitu sangat memprihatinkan.
Pada  makalah  singkat  ini  penulis  ingin  menjelaskan  bagaimana  pandangan dan  konsep  Islam  tentang  HAM.  Diharapkan  melalui  tulisan  singkat  ini  dapat memberikan gambaran bagaimana sebenarnya konsep HAM yang benar.

## Metode Penelitian
Penulisan ini akan dituangkan dalam jenis penulisan hukum normatif melalui pendekatan  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan mengenai paradigm Hak Asasi Manusia, baik yang berkaitan dengan sejarah, konsep dan metode. Spefikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis karena sifatnya tidak hanya  untuk  mengungkap  atau  mendeskripsikan  dengan  detail,  tetapi  gagasan tersebut akan dibahas dan dianalisis  agar memberikan pemahaman yang utuh dan mencerahkan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah  dengan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  merujuk  pada  bahan-bahan penelitian sekunder seperti jurnal, buku, kitab, majalah, artikel dan sumber-sumber bacaan lain, yang berkaitan dengan materi penelitian.
Analisis data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan cara: Data sekunder yang  diperoleh  disusun  secara  urut  dan  sistematis,  untuk  selanjutnya  dianalisis menggunakan  metode  kualitatif,  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  pokok permasalahan  dengan  menggunakan  metode  berfikir  deduktif,  yakni  cara  berfikir yang dimulai dari hal yang umum, untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus sebagai kesimpulan dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## Pembahasan/hasil Definisi HAM
Hak  Asasi  adalah  hak  dasar  atau  hak  pokok  seperti  hak  hidup  dan  hak perlindungan.  (RI,  1988,  p.  292)  Musthafa  Kamal  Pasha  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak-hak  dasar  yang  dibawa oleh  setiap  manusia  yang  dibawa  semenjak  lahir  (hidup)  yang  melekat  pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. (Winarno, 2007, p. 129)
Ahmad  al-Rasyid  menyatakan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak dasar  yang  dimiliki  setiap  individu  manusia,  hak  tersebut  harus  dilindungi  dan terpenuhi  oleh  setiap  individu  dan  masyarakat  tanpa  membedakannya  dari  segi jenis, warna kulit, aqidah, asal-usul atau perbedaan lainnya. (al-Rasyid, 2003, p. 35)
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan  yang  memiliki  derajat  dan  martabat  yang  sama  sehingga  manusia  ini sederajat  tanpa  membedakan  ras,  agama,  etnis,  sosial  dan  budayanya.  Manusia
merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan-Nya, maka manusia di hadapan Allah adalah sama kecuali pada amal dan taqwanya. HAM yang melekat pada diri setiap manusia tidak bisa dibeli, dijual atau diwarisi, oleh karena itu setiap manusia harus saling  menghargai  dan  tidak  boleh  melanggar  HAM  yang  dimiliki  oleh  manusia lainnya.
Hak asasi bukan sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan duniawi melainkan adi  duniawi.  Tuhan  menciptakan  manusia  sebagai  sebaik-baiknya  ciptaan.  Oleh karenanya  manusia  memiliki  klaim  atas  dirinya  yang  tidak  bisa  diperlakukan semena-mena  oleh  pihak  manapun.  Posisi  manusia  di  hadapan  Tuhan  setara,  oleh sebab itu kesetaraan ini membuat manusia harus saling menghormati hak satu sama lainnya  dan  memahami  bahwa  hak  yang  dinikmatinya  tidak  boleh  melanggar  hak orang lain. (Saraswati, 2006, hal. 7)
Akar  religius  hak  alamiah  perlahan  pupus  di  tangan  para  pemikir pencerahan.  Para  pemikir  itu  kemudian  berbicara  tentang  hak  alamiah  bukan sebagai  pemberian  Tuhan  melainkan  melekat  pada  manusia  karena kemanusiaannya. (Saraswati, 2006, hal. 7)
Karena  hak  asasi  manusia  merupakan  pemberian  dari  Tuhan,  maka sepantasnyalah manusia dalam mengaktualisasikan hak-haknya tidak bertentangan dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Sang  pemberi  hak  asasi  dan  juga menggunakan haknya tersebut dalam kebebasan yang ‘terbatas’ artinya tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain.

## Sejarah Lahirnya UDHR (DUHAM)
Perjuangan  menyangkut  HAM  dapat  dilihat  dari  sejarah  perjuangan  bangsa Eropa  dengan  lahirnya  Piagam  Magna  Charta  pada  tahun  1215  di  Inggris  yang merupakan embrio lahirnya kovensi HAM. Piagam Magna Charta yang pada intinya merumuskan  tentang  pembagian  kekuasaan  antara  raja  dan  bangsawan.  Setelah lahirnya Magna Charta, akhirnya pada tahun 1689 lahir pula di Inggris piagam "Bill of Right" sebagai piagam tentang HAM yang merupakan hasil perjuangan panjang dari rakyat  untuk  memantapkan  perjuangan  HAM.  Perjuangan  ini  tidak  saja  terjadi  di Inggris tetapi juga di Amerika dengan lahirnya "Virginia Declaration of Rights" (1776) sebagai tindak lanjut dari adanya "Declaration of Independen" (1776). Baru pada tahun 1791  Amerika  Serikat  mengadopsi  Bill  of  Rights  yang  memuat  daftar  hak-hak individu.  Setelah  itu  diikuti  Perancis  dengan  lahirnya  "Declaration  des  Droits del'homme  et  du  Citoyen"  (Deklarasi  Hak  Manusia  dan  Warga  Negara)  tahun  1789. (Yefsizawati, 2005, hal. 1)
Perjuangan  tentang  HAM  ini  terus  berlangsung  sampai  pada  puncaknya setelah  selesai  Perang  Dunia  ke  II,  dimana  dengan  terjadinya  perang  ini  harkat martabat manusia hancur berantakan sebagai akibat perperangan. Hal ini membuat masyarakat  internasional  tersentak dan  berupaya  bagaimana  caranya  agar  hak-hak
dasar  manusia  ini  bisa  diselamatkan,  dihormati,  dilindungi,  dipenuhi  dan ditegakkan.  Akhirnya  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  ke  II,  pada  tahun  1945 terbentuklah  United  Nation  (PBB)  sebagai  ganti  dari  League  of  Nation  (LBB).  Setelah dibentuk  maka  PBB  bekerja  untuk  memulihkan  struktur  masyarakat  yang  porak poranda  akibat  perperangan.  Maka  tepat  pada  tanggal  10  Desember  1948  lahirlah "Universal Declaration of  Human Rights" yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan  istilah  DUHAM  (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia),  yang  memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. (Yefsizawati, 2005, hal. 17-18).
Deklarasi  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  hidup,  kemerdekaan, keamanan  pribadi,  menjamin  kebebasan  menyatakan  pendapat,  berkumpul  secara damai,  berserikat,  kemerdekaan  beragama,  kebebasan  bergerak,  melarang perbudakan,  penahanan  sewenang-wenang,  pemenjaraan  tanpa  proses  yang  jujur lagi  adil,  dan  melanggar  hak  pribadi  seseorang.  Di  samping  itu  deklarasi  tersebut juga  mengandung  jaminan  terhadap  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya. (Yefsizawati, 2005).
Lahirnya  UDHR  ini  seterusnya  diikuti  dengan  lahirnya  berbagai  kovenan lainnya  seperti    "The  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights"  (Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politic)  tahun  1966,  "The  International  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights"  (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya)  tahun  1966,  "The  International  Convention  on  the Elimination  of  All  Form  Discrimination  Against  Women"  (Konvensi  Internasional Penghapusan  Semua  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan)  tahun  1981,  "The International  Convention  on  the  Rights  on  the  Child"  (Konvensi  Internasional  tentang Hak Anak) tahun 1989, dan lain sebagainya. (Syahputra, 2011).

## Reaksi Negara-negara Islam terhadap UDHR
Adapun reaksi negara-negara Islam terhadap UDHR secara garis besar dibagi kepada tiga kelompok yaitu:
1. Menolak  secara  menyeluruh  karena  mereka  menilai  ada  isinya  yang bertentangan dengan Islam. Kelompok ini beranggapan bahwa HAM versi barat berlandaskan sekularisme yang isi pasal di dalamnya banyak yang  bertentangan dengan  aturan  Islam  dan  juga  deklarasi  ini  tidak  mampu  mengayomi  kultur budaya, agama dan etnis di dunia ini. Adapun negara yang menolak secara total adalah Arab Saudi dan Iran.
2. Menerima  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Islam,  hal  ini  dilakukan oleh negara Mesir.
3. Menerima  serta  mendukung  sepenuhnya  yaitu  negara  Pakistan,  Tunisia  dan Turki.
Lahirnya UDHR dan berbagai kovenan lain tentunya akan melahirkan konflik berkenaan dengan penerapannya bagi negara-negara di berbagai belahan dunia. Hal
ini  dikarenakan  kovensi  ini  hanya  dirancang  oleh  sebagian  orang  dan  memakai standar ideologi barat. Hal ini jelas tidak mewakili aspirasi dari berbagai bangsa dan agama di dunia. Dan tentu saja akan sangat sulit diterapkan terutama bagi negara- negara  Islam  dengan  latar  belakang  ideologi,  sosial,  dan  kultural  yang  berbeda dengan barat.
Permasalahan tersebut mendorong berbagai masyarakat beragama di seluruh dunia mengusulkan agar deklarasi dan konvenan yang mencakup hak-hak sipil dan politik,  serta  konvenan  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  direvisi  dan  syarat- syaratnya dibuat lebih adil dengan memasukkan konsep-konsep berdasarkan agama, baik spritualitas maupun tanggung jawab. Peluncuran acara "Project on Religion and Human Right" pada bulan Juli tahun 1993 di New York merupakan tonggak penting dalam hal ini. Perkembangan  selanjutnya adalah revisi deklarasi pada ulang tahun ke  50  deklarasi  dan  ulang  tahun  ke  50  Fakultas  Religious  Studies  di  Universitas McGill,  Montreal.  Revisi  itu  menghasilkan  dokumen  yang  disebut  "Universal Declaration of Human Rights by the World Relegions". Acara ini dilanjutkan di berbagai tempat  seperti  di  California,  New  York,  Durban,  Barcelona,  dan  Paris  pada  acara UNESCO.  Dan  di  Genting  Highland-Malaysia  pada  bulan  November  2002. Pertemuan  terakhir  itu  menghasilkan  usulan  baru  Deklarasi  Universal  dengan beberapa komentar yang mempresentasikan dunia agama. Ini sekedar menunjukkan bahwa  deklarasi  yang  dianggap  'universal'  itu  ternyata  masih  belum  mampu mengakomodir  aspirasi  agama-agama.  Hal  ini  berarti  bahwa  diperlukan  suatu deklarasi  yang  adil,  yang  memberi  hak  dan  pengakuan  kepada  individu  dan  juga kelompok,  khususnya  institusi  agama  dan  Negara  untuk  memberi  makna  tentang hak, kebebasan, moralitas, keadilan dan kehormatan, sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan nyata yang beradab. (Zarkasyi, 2008)
Piagam  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  menyebutkan  dalam mukaddimahnya bahwa para anggotanya “menegaskan kembali komitmen mereka kepada piagam PBB dan hak asasi manusia”. Namun ternyata pada tahun 1990 OKI mengeluarkan  Deklarasi  Kairo  tentang  HAM  dalam  Islam  yang  berbeda  secara signifikan dengan standar piagam HAM internasional. Akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana deklarasi ini didamaikan  dengan berbagai kewajiban para anggota OKI dalam  meratifikasi  perjanjian  HAM  internasional  atau  mengenai  ketentuan  hak konstitusional  individual  mereka  yang  dalam  banyak  hak  sama  dengan  norma internasional. (Esposito, 2002, p. 140).
Sikap penolakan sebagian negara muslim terhadap UDHR yang dinilai tidak sesuai  dengan  ajaran  Islam  menjadi  faktor  lahirnya  deklarasi  HAM  versi  Islam. Formulasi  paling  terkenal  tentang  HAM  versi  Islam  adalah  “Deklarasi  universal tentang HAM dalam Islam (al-bayan al-‘alam ‘an huquq al-insan fi al-Islam). Deklarasi ini diundangkan pada September 1981 di Paris. (Penulis, t.th, p. 76).
Deklarasi  ini  dipersiapkan  oleh  beberapa  pemuka  muslim  dari  Mesir, Pakistan,  dan  Arab  Saudi  di  bawah  pengawasan  Islamic  Council  of  Europe  (Dewan Islam Eropa) yang merupakan sebuah organisasi  swasta bermarkas di London dan berafiliasi pada Liga Dunia Islam. Deklarasi ini memuat 23 pasal Hak Asasi Manusia menurut Islam. (al, 2002, p. 166).
Selain  itu  ada  juga  deklarasi  Kairo  yang  berjudul  Piagam  Hak-Hak  Asasi Manusia  dalam  Islam  (Wathiqah  huquq  al-insan  fi  al-Islam)  tahun  1990  setelah perundingan  selama  13  tahun  di  antara  negara  OKI.  Deklarasi  (25  pasal)  ini  tidak terlalu  jauh  berbeda  dengan  deklarasi  sejenis  yang  diundangkan  sebelumnya  di Paris. (Penulis, t.th, p. 76).
Kelahiran  Deklarasi  Kairo  selain  didasarkan  pada  semangat  untuk merumuskan HAM Islam, juga didasarkan pada fakta bahwa negara muslim adalah negara  yang  paling  banyak  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil  dari  barat  dalam pelaksanaan  HAM.  Ada  makna  perlawanan  simbolik  dalam  Deklarasi  Kairo terhadap hegemoni barat terhadap dunia Islam. Deklarasi Kairo mencakup beberapa hak, antara lain:
1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak memperoleh perlindungan
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak menikah dan berkeluarga
6. Hak kebebasan memilih agama
7. Hak bekerja
8. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka
9. Hak milik pribadi
10. Hak tahanan dan narapidana (Penulis, t.th, p. 71) Ada beberapa karakteristik pokok rumusan HAM versi ini:
1. Islam mempunyai konsep HAM orisinil yang sudah dirumuskan sejak abad ke- 7.
2. Seluruh  isi  kandungan  deklarasi  itu  dirumuskan  berdasarkan  al-Qur’an  dan sunnah.
3. Syari’at  menjadi  kriteria  kebenaran  final  dan  satu-satunya  untuk  menilai tindakan manusia. (Penulis, t.th, p. 76)
Salah  satu  kelebihan  dari  deklarasi  ini  adalah  bahwa  teks  dari  deklarasi  itu membuat  acuan-acuan  yang  gamblang  dan  unik  dari  totalitas  peraturan-peraturan yang  berasal  dari  al-Qur’an  dan  sunnah  serta  hukum-hukum  lainnya  yang  ditarik dari  kedua  sumber  tersebut  dengan  berlandaskan  metode-metode  yang  dianggap sah menurut hukum Islam. (al A. A., 1997, p. 498)
Selain itu Liga Arab pada tanggal  15 September 1994 dalam pertemuannya di Cairo-Mesir,  mengeluarkan  sebuah  Charter  yang  disebut  "Arab  Charter  of  Human
Right".  Charter  ini  terdiri  dari  39  pasal  yang  menyangkut  berbagai  hal  yang  lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam UDHR (DUHAM). (Zarkasyi, 2008, p. 5)

## Kontroversi Pasal-Pasal UDHR
Bagi  umat  Islam  dan  negara-negara  Islam,  UDHR  secara  umum  dapat diterima, namun sejak awal yang menjadi masalah bagi umat Islam adalah pasal 16 tentang perkawinan beda agama dan pasal 18 tentang hak mengganti agama.
Hamka  sampai  pada  kesimpulannya  mengatakan  bahwa  "setelah  membaca pasal-pasal  dalam  DUHAM,  bahwa  semua  pasal  itu  enak  buat  dibaca,  meskipun anggota-anggota PBB itu sendiri masih banyak yang belum menjalankannya. Tetapi ayat 1 dari pasal 16 dan pasal 18 tidak bisa saya terima,” tulis penulis Tafsir al-Azhar ini.
Selanjutnya  Hamka  menjelaskan  sikapnya:  ”Sebab  apa  saya  tidak  dapat menerimanya?  Sebab  saya  orang  Islam.  Yang  menyebabkan  saya  tidak  dapat menerimanya  ialah  karena  saya  jadi  orang  Islam,  bukanlah  Islam  statistic.  Saya seorang Islam yang sadar, dan Islam saya pelajari dari sumbernya; al-Qur’an dan al- Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam, tetapi syari’atnya tidak saya jalankan atau saya bekukan.” (Masgono, 2010)
Dalam pasal 16 UDHR disebutkan bahwa:
1. Pria  dan  wanita  yang  sudah  dewasa,  dengan  tidak  dibatasi  kebangsaan, kewarga-negaraan  atau  agama,  berhak  untuk  nikah  dan  untuk  membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan  hanya  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  pilihan  bebas  dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga  adalah  kesatuan  alamiah  dan  fundamental  dari  masyarakat  dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.
Pasal  16  ayat  1  ini  jelas  sekali  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.
Kalimat  "dengan  tidak  dibatasi kebangsaan,  kewarga-negaraan  atau  agama"  merupakan suatu kalimat yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam.
Para  ulama  sepakat  menyatakan  bahwa  perempuan  muslim  tidak  halal menikah  dengan  laki-laki  bukan  muslim,  baik  dia  musyrik  maupun  ahl  al-kitab. Pendapat mereka ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan  al-Mumtahanah  ayat  10.  Tidak  ada  nash  yang  mengecualikan  ahli  kitab  bagi perempuan dari hukum ini sebagaimana pengecualian bolehnya menikahi ahl kitab bagi  laki-laki.  Karena  itulah  hukum  haram  ini  telah  menjadi  kesepakatan  kaum muslimin.  (Qaradhawi,  1997,  p.  165)  Seseorang  yang  dengan  sengaja  melakukan pernikahan  beda  agama,  maka  pernikahannya  dianggap  tidak  sah  menurut  ajaran Islam.
Demikian  juga  pasal  18  yang  menyatakan  bahwa  "  Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  pikiran,  hati  nurani  dan  agama;  dalam  hal  ini  termasuk  kebebasan  berganti agama  atau  kepercayaan,  dan  kebebasan  untuk  menyatakan  agama  atau  kepercayaan dengan  cara  mengajarkannya,  mempraktekkannya,  melaksanakan  ibadahnya  dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."
Kalimat  "kebebasan  berganti  agama  atau  keyakinan"  pada  pasal  18  ini  sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana dalam Islam seorang muslim dilarang untuk  keluar  (murtad)  dari  agama  Islam.  Dan  bagi  yang  murtad  akan  dikenakan hukuman had. (Zuhaily, 1985, pp. 186-188)
Problem  ini  telah  sejak  awal  disadari  oleh  umat  Islam.  Konon  Muhammad Zafrullah  Khan  dari  Pakistan  dan  Jamil  al-Barudi  dari  Saudi  Arabia  telah memperdebatkan  pasal  ini.  (Zarkasyi,  2008,  p.  3)  Dan  juga  pada  tahun  1981, perwakilan  Iran  untuk  Amerika  Serikat,  Said  Rajaie-Khorassani,  mengeluarkan pendapat  atas  posisi  negaranya  mengenai  Pernyataan  Umum  tentang  Hak-Hak Asasi  Manusia,  dengan  berkata  bahwa  UDHR  adalah  "sebuah  pemahaman  sekular dari tradisi Yahudi-Kristen", yang mana tidak bisa diimplementasikan oleh muslim tanpa melalui hukum-hukum Islam. (Setyanto, 2011)

## Sejarah lahirnya konsep HAM dalam Islam
Jika Eropa baru meneriakkan masalah HAM pada abad ke 13, justru di dunia Islam  permasalahan  mengenai  HAM  telah  lama  ada.  Konsep  HAM  dalam  Islam telah  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  dan  hal  ini  juga  terlihat  dalam  Piagam  Madinah dan Khutbah Wada'.
Kedua naskah tersebut merupakan bukti bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan HAM, bahkan kalau kita melihat persoalan HAM dalam sejarah Islam, tidak  lagi  hanya  terbatas  pada  tataran  teoritis,  akan  tetapi  telah  berhasil diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Piagam  Madinah  yang  menjadi  undang-undang  baik  bagi  orang  Islam, Yahudi maupun penduduk lain yang hidup pada wilayah negara Madinah. Piagam Madinah ini dibuat pada masa awal  pemerintahan Islam di Madinah (sekitar awal abad ke 7 M) yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw.
Piagam ini mampu mengayomi seluruh komponen penduduk Madinah yang terdiri  dari  berbagai  suku  dan  agama.  Sehingga  terwujudnya  persatuan  dan  rasa ketentraman  di  Madinah.  Piagam  ini  berhasil  melindungi  hak-hak  seluruh penduduk Madinah dan HAM bisa ditegakkan tanpa membedakan ras, agama, kasta dan suku bangsa.
Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu Nabi Muhammad berhasil membangun  tatanan  kehidupan  bersama  yang  dapat  menjamin  hidup berdampingan  secara  damai,  dan  sejahtera.  Nabi  Muhammad  mempererat
persaudaraan  Muhajirin  dan  Anshar  berdasarkan  ikatan  akidah,  sedangkan terhadap  non  muslim,  beliau  mempersatukannya  atas  ikatan  social,  politik  dan kemanusiaan. (Syahputra, 2011)
Dalam  Piagam  Madinah  memuat  tentang  HAM  yang  meliputi  beberapa  hal secara garis besar di antaranya adalah:
1. Persamaan  dan  perlindungan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  dan  non muslim, meliputi persamaan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan, hak  membela  diri,  persamaan  tanggung  jawab  dalam  mempertahankan  kota Madinah,  persamaan  memukul  biaya  perang  bila  diperlukan,  persamaan  hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan.
2. Hak  kebebasan  yang  meliputi  kebebasan  dari  perbudakan,  kebebasan beragama,  kebebasan  dari  kekurangan,  kebebasan  dari  rasa  takut,  kebebasan mengeluarkan  pendapat,  kebebasan  bergerak,  kebebasan  dari  penganiayaan. (Mahrus, 2005)
Nabi  Muhammad  S.A.W. telah  mengadakan  berbagai  tindakan  sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur`an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak- hak asasi mansia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia  ini  untuk  segala  zaman  ketika  berkhutbah  di  depan  kaum  muslim  pada waktu  haji  wada`  (perpisahan)  yang  bertepatan  dengan  pelaksanaan  wukuf  di Arafah  pada  tanggal  19  Dzulhijjah  11  H,  yakni  sebagaimana  diriwayatkan  dalam H.R. Muslim yaitu: "Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini.  Bertakwalah  kepada  Allah  dalam  hal  istri-istrimu  dan  perlakuan  yang  baik kepada  mereka,  karena  mereka  adalah  pasangan-pasanganmu  dan  penolong- penolongmu  yang  setia.  Tak  ada  seorang  pun  yang  lebih  tinggi  derajatnya  kecuali berdasarkan  atas  ketakwaan  dan  kesalehannya.  Semua  manusia  adalah  anak keturunan  Adam,  dan  Adam  itu  diciptakan  dari  tanah  liat.  Keunggulan  itu  tidak berarti orang Arab berada di atas orang nonArab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih  lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketakwaannya" (Mangkoesapoetra, 2005)
Dalam  sejarah  Islam  juga  dapat  dilihat  bagaimana  teguhnya  sikap  para khalifah al-Rasyidin dalam melindungi dan menegakkan HAM tanpa membedakan agama, etnis dan kedudukan jabatan.

## Konsep umum Islam tentang HAM
Nabi Muhammad saw diutus bagi umat manusia sebagai nabi terakhir untuk menyampaikan  dan  memberi  teladan  kehidupan  yang  sempurna  kepada  seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh makhluk di alam ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt.
Islam  merupakan  agama  yang  rahmah  li  al-‘Alamin  sehingga  agama  Islam diharapkan  membawa  rahmat  dan  kedamaian  tidak  hanya  bagi  kaum  muslimin, akan tetapi juga bagi manusia lainnya bahkan bagi seluruh makhluk di alam semesta ini.
Oleh  karena  itu  Islam  melarang  perbuatan  yang  merusak,  menganiaya  dan mengganggu tatanan kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini.
Ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori hak-hak manusia yaitu:
1. HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (hak-hak legal).
2. HAM  yang  keberadaannya tidak  secara  langsung  dapat  diselenggarakan  oleh negara (hak-hak moral).
Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat  dibagi  ke  dalam  dua  kategori  yaitu  hak-hak  Allah  (huququllah)  dan  hak-hak manusia  (huququl  ’ibad).  Hak-hak  Allah  merupakan  kewajiban-kewajiban  manusia terhadap  Allah  yang  diwujudkan  dalam  berbagai  ritual  ibadah  dan  juga  meliputi aspek-aspek  hukum  seperti  hudud  dalam  aturan  pidana.  Sedangkan  hak-hak manusia (hamba) merupaka kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk lainnya. (Hussein, 1996, p. 54)
Jika dilihat dari segi asal-usulnya hak asasi mencakup dua  bagian yaitu  hak asasi yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Allah semenjak manusia hidup  dan  hak  yang  muncul  karena  keterlibatannya  dalam  suatu  komunitas, lembaga dan masyarakat tertentu. (al-Rasyid, 2003, p. 137)
Aspek  khas  HAM  dalam  aturan  Islam  bahwa  tidak  ada  seorang  pun  yang berhak memaafkan atas pelanggaran hak asasi yang terjadi pada diri seseorang yang harus  dipenuhi  haknya,  baik  individu,  masyarakat  maupun  negara.  Negara  harus menindak  tegas  pelaku  dan  memenuhi  hak-hak  pihak  yang  dirugikan  (korban), kecuali  dia  sudah  memaafkannya  atau  telah  dimaafkan  oleh  ahli  warisnya  dalam kasus pembunuhan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Islam sangat menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak asasi manusia.
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi yang umum dikenal. Dalam Islam  seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun  individu yang tidak boleh  diabaikan.  Negara  tidak  hanya  menahan  diri  dari  menyentuh  hak-hak  ini melainkan  mempunyai  kewajiban  menjamin  hak-hak  ini.  Makanya  kalau  dilihat dalam  aturan  Islam  orang-orang  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap HAM yang dimiliki manusia lainnya akan dijatuhkan hukuman. Hal ini diantaranya sebagaimana  tercakup  dalam  aturan  hudud,  qishas,  diyat.  Dalam  Islam  jaminan terhadap  HAM  tidak  hanya  dalam  aspek  yang  menyangkut  jiwa  dan  harta  benda akan tetapi juga dalam aspek sosial dan yang lainnya. (al-Bahnasawi, 1996, pp. 181- 182)
Meskipun  dalam  aturan  Islam  HAM  tidak  menempati  posisi  utama  secara khusus seperti halnya UDHR yang dicetuskan oleh Barat, merupakan hal yang keliru menyimpulkan bahwa tidak cukup perlindungan hukum terhadap human rights ini. Semua  hukum  yang  berdasarkan  al-Qur’an  secara  prinsip  sama  pentingnya. Literatur  hukum  Islam  biasanya  tidak  menjadikan  human  rights  sebagai  satu kelompok  khusus,  tetapi  mengkaitkannya  dalam  konteks  berbagai  subjek  seperti hukum perkawinan, hukum pidana, hukum ekonomi, dan sebagainya.
Jadi  dapat  dipahami  bahwa  walaupun  dalam  aturan  Islam  HAM  tidak dijadikan  dalam  satu  kelompok  pembahasan  khusus,  akan  tetapi  aturan  mengenai HAM sudah tercakup dalam berbagai aturan hukum mengenai pidana, perdata dan lain sebagainya.
Hal  ini  turut  membantah  pernyataan  ahli  hukum  Ann  E.  Mayer  yang menyatakan  bahwa  skema  Islam  tidak  menawarkan  perlindungan  bagi  apa  yang dianggap hukum internasional sebagai hak-hak asasi. (An-Naim, 2006, p. 99)

## Prinsip-prinsip dan landasan Islam tentang HAM
Banyak  sekali  ayat-ayat  dalam  al-Qur’an  yang  menjadi  landasan  mengenai penegakan HAM, di antaranya yaitu:
a Dalam al-Qur’an terdapat sekitar empat puluh ayat yang menerangkan tentang larangan  memaksa,  menjamin  kebebasan  berpikir,  kebebasan  berkeyakinan, dan  kebebasan  menyampaikan  aspirasi,  diantaranya  surat  al-Baqarah: 256,279,al-Balad:30, Yunus: 99, al-Kahfi: 29.
b Islam menjamin keadilan dan menentang segala bentuk kedhaliman. Terdapat sekitar 320 ayat yang menjelaskan tentang sikap menentang perbuatan dhalim dan  orang-orang  yang  berbuat  dhalim,  54  ayat  yang  menjelaskan  tentang perintah berbuat adil.
c Islam memerintahkan memelihara kehidupan. Terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup,  70  ayat  tentang  pembunuhan  dan  perperangan  dan  20  ayat  tentang kehormatan dan menghormati.
d Al-Qur’an mengetengahkan sekitar 150 ayat tentang penciptaan makhluk serta persaman dalam ciptaan.
Demikian juga halnya dengan hadits, sangat banyak hadits yang menjelaskan tentang  penegakan  HAM  diantaranya  apa  yang  disabdakan  oleh  Rasulullah  SAW ”Tidak lebih mulia orang Arab dari orang non Arab atau sebaliknya, orang berwarna dari orang putih dan sebaliknya, kecuali karena takwanya.” (HR. Muslim).
Mengenai  kesamaan  di  hadapan  hukum  Rasulullah  menyatakan  ”Demi Tuhan  yang  di  tangan-Nya  terletak  kehidupanku,  andaikata  anak  perempuanku Fatimah melakukan pencurian tentu akan saya potong tangannya”. (HR. Bukhari)
Dari berbagai ayat al-Qur’an dan hadits yang menjadi landasan HAM dalam Islam dideduksi sebuah konsep HAM Islam yang sudah terkenal dalam teori ushul
fiqh  dengan  istilah  ad-daruriyyat  al-khamsah  (perlindungan  atas  lima  hal)  sebagai bagian dari maqasid at-tasyri’iyyah. (Mukhtar Yahya, 1996, p. 331) Konsep ini meliputi perlindungan  terhadap  agama  (ad-din),  harta  (al-mal),  jiwa  serta  martabak  manusia (an-nafs  wa  al-ird),  pikiran  (al-aql),  dan  keturunan  (an-nasb).  Kelima  hal  pokok  ini harus  dijaga  oleh  individu  umat  Islam  supaya  menghasilkan  tatanan  kehidupan yang lebih manusiawi. (Penulis, t.th, p. 283)
Lima  dasar  pokok  (dharurat  khams)  tersebut  bertujuan  mewujudkan kemashlahatan  bagi  manusia.  Secara  umum  maslahat  dimaksudkan  untuk memberikan manfaat dan menghindarkan kemudharatan. (Abbas, 2003, p. 124)
Adapun hak-hak asasi yang telah ditetapkan dalam Islam dan juga hukuman bagi para pelanggarnya merupakan suatu konsekuensi dalam menjaga ad-daruriyyat al-khamsah  tersebut.  Sebagai  contoh  hukuman  yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan hudud dan qishas/diyat. Walaupun hukuman ini terasa sangat memberatkan, bahkan sebagian  orang  non  muslim  menyatakan  ini  sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran HAM.  Akan  tetapi  sebenarnya  aturan  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  tersebut bertujuan  untuk  menjaga  hak-hak  manusia.  Dengan  adanya  aturan  ini  bisa menjamin  terlindunginya  hak-hak  manusia  sehingga  terwujudnya  ketentraman hidup  dalam  masyarakat.  Hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  para  pelanggar menjadi iktibar bagi yang lainnya. Dan diharapkan ini menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meminimalisir tindak kriminal. Pelaku  kejahatan ‘berpikir berulang kali’ untuk melanggar aturan yang ditetapkan karena hukumannya sangat berat.
Penamaan ad-daruriyyat al-khamsah dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa  penjagaan  kelima  unsur  di  atas  tidak  bersifat  fasif,  tetapi  aktif.  Karena pemeliharaan kelimanya tidak hanya sebagai sebuah hak tetapi lebih dari itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan negara.

## Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam
Adapun  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam  (HAM)  yang  telah  diatur  dalam Islam meliputi:

## 1. Hak hidup
Setiap  manusia  yang  terlahir  ke  dunia  ini  berhak  untuk  hidup  dan memperoleh  kebebasan.  Islam  melarang  manusia  memperbudak  dan  mengganggu ketentraman hidup dan jiwa manusia lainnya.
Islam  sangat  menghormati  jiwa  dan  nyawa  seseorang,  sehingga  Islam melarang  pembunuhan,  penganiayaan  dan  tindakan  lainnya  yang  mengancam nyawa dan keselamatan jiwa orang lain. Sehingga balasan yang diberikan terhadap orang yang terbukti melakukan kejahatan terhadap jiwa sangat berat.
Seseorang  yang  membunuh  seorang  manusia  lainnya  dianggap  telah membunuh manusia seluruhnya karena pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa satu  orang  tapi  juga  dianggap  telah  menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan
terlantarnya kehidupan keluarga yang ditinggalkan dan seorang anak atau tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang telah dibunuh, istri atau suami yang  dibunuh  pasangannya  hidup  tanpa  ada  yang  tempat  berbagi,  demikian  juga orang tua akan kehilangan tumpuan harapan di masa tuanya jika anaknya dibunuh. Maka sangatlah pantas orang yang membunuh dengan sengaja juga dibalas dengan dibunuh (qishas).
Islam  menetapkan  hukuman  keras  bagi  orang-orang  bersenjata  yang menakut-nakuti manusia di jalan, menumpahkan darah mereka dan merampas harta mereka, yang dipandang sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta  menciptakan  kerusakan  di  muka  bumi.  Hal  ini  sebagaimana  firman  Allah dalam surat al-Maidah: 33-34. (al-Qardhawi, 1999, p. 278)
Allah  melarang  orang  tua  yang  membunuh  anaknya  karena  takut  tidak mampu  menafkahinya.  Hal  ini  tidak  boleh  dilakukan  karena  rizki  seorang  hamba telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT.  Apalagi  alasan  pembunuhan  itu  karena  malu melahirkan  seorang  anak  dari  hubungan  yang  tidak  sah  di  luar  nikah  ini  jelas ditentang dalam agama Islam.
Islam melindungi hak hidup, termasuk pula janin yang berada dalam rahim seorang ibu, meskipun itu dihasilkan dari hubungan yang diharamkan seperti kisah wanita al-Ghamidiyah yang terkenal. (al-Qardhawi, 1999, p. 278)
Islam  juga  melarang  seseorang  bunuh  diri,  memikirkan  soal  membunuh dirinya dan mengharap-harapkan cepat mati. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Barang siapa menerjunkan diri dari suatu bukit lalu dia mati, maka dia kekal dalam neraka jahannam…” (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 40)
Hak  hidup  dalam  Islam  banyak  tercantum  dalam  ayat-ayat  al-Qur’an  di antaranya terdapat dalam surat al-Isra: 33, al-An’am: 151, al-Maidah: 32, an-Nisa’: 93 dan yang lainnya.
Dalam  hadits  juga  banyak  menerangkan  tentang  hak  hidup  di  antaranya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Setiap muslim terhadap muslim haram baik darah, kehormatan maupun hartanya”. (HR. Abu Daud)
Bahkan  perlindungan  itu  tidak  hanya  untuk  orang  muslim  tetapi  juga  non muslim, hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah yang berbunyi “Seseorang yang membunuh  dzimmi  (seorang  warga  non  muslim  yang  berada  dan  tunduk  pada aturan  diwilayah  Islam)  tidak  akan  merasakan  surga,  walau  hanya  mencium baunya”.(HR. Bukhari)

## 2. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan
Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nahl: 97, al-Mulk: 15, al-Isra’: 84
Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  Islam  memberikan  kesempatan  kepada manusia  untuk  bekerja  dan  berusaha  serta  memperoleh  imbalan  berupa  upah  dari
apa  yang  dikerjakannya  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak  baginya. Pekerjaan itu hendaklah yang sesuai dengan bidangnya. (Kosasih, 2008, p. 79).

## 3. Hak milik
Agama Islam selain menjamin kehidupan seseorang juga menjamin keamanan terhadap pemilikan harta benda bagi setiap orang. Perlindungan hak milik ini hanya terhadap harta yang didapatkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam.
Islam  menetapkan  hak  milik  perseorangan  yang  diperolehnya  dengan  jalan- jalan yang diperbolehkan agama. Penetapan itu memberi jaminan untuk memelihara hak  tersebut  dan  melindunginya  dari  pencurian,  perampasan,  penggelapan,  serta mengadakan hukum-hukum dan menjalankan hukum-hukum tersebut sebagaimana penetapan  hak  milik  yang  memberikan  hak  mengendalikan  harta  menurut  dasar- dasar  syara’,  boleh  menjual,  mempersewakan,  menggadai,  menghibahkan  dan mewasiatkan. (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 50)
Islam  menindak  tegas  orang-orang  yang  mengambil  harta  kekayaan  orang lain dengan cara yang bathil, sanksi hukum bagi orang yang mengambil hak orang lain  dengan  cara  bathil  telah  jelas  termuat  dalam  aturan  mengenai  hudud.  Hal  ini dilakukan  agar  hak-hak  semua  orang  terlindungi  dan  mengurangi  angka  kriminal terhadap harta kekayaan individu dan negara.
Islam  melarang  seseorang  memperoleh  harta  kekayaan  dengan  cara  yang bathil  dan  juga  melarang  harta  berkumpul  hanya  pada  seseorang  atau  kelompok tertentu saja sehingga merugikan kemaslahatan orang lain.
Dalam hal harta kekayaan yang berkumpul hanya pada orang-orang tertentu saja  tanpa  mau  membantu  kepentingan  umum,  negara  boleh  memaksa  dan membatasi orang tersebut dalam hal kepemilikannya.
Apabila tanah-tanah yang  ber hektar-hektar luasnya dimiliki oleh  golongan- golongan kaya saja sehingga menimbulkan kesukaran bagi masyarakat umum, maka negara  dapat  membatasi  hak  seseorang  memiliki  tanah  dan  memaksa  pemiliknya menjual kepada orang lain. Islam mempunyai hukum yang memperbolehkan negara memaksa  seseorang  menjual  sebagian  hartanya  hanya  untuk  menolak  kemelaratan yang  khusus.  Maka  hal  itu  menjadi  lebih  tepat  bila  digunakan  untuk  mengatasi kesulitan masyarakat umum. (Ash-Shiddieqy, 1999, pp. 64-65)
Hal  ini  pernah  dipraktikkan  oleh  khalifah  Umar  ibn  Khathab.  Negara  wajib mengganti rugi kerugian yang ditanggung oleh rakyat terhadap kebijakan-kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak merugikan hak-hak orang lain. Hal ini telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan khalifah Umar ibn Khathab pada masa pemerintahannya.
Di  antara  ayat  al-Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  jaminan  perlindungan terhadap hak milik adalah al-Baqarah: 188, an-Nisa’: 2,29,32.
Perlindungan  terhadap  hak  milik  ini  dipertegas  lagi  oleh  Rasulullah  SAW dengan  sabdanya  pada  khutbah  haji  wada’  yang  berbunyi  “Nyawa  mu  dan  harta benda  mu  adalah  haram  bagi  tiap-tiap  orang  terhadap  yang  lainnya  sampai  kamu bertemu Tuhanmu pada hari kiamat.”(HR. Muslim)
Hak  milik  ini  juga  meliputi  hak  menikmati  hasil  produk/ilmu  (HaKI)  dan juga hak cipta (Merk dan sejenisnya).

## 4. Hak perlindungan kehormatan
Hak  ketiga  yang  dianugrahkan  Islam  kepada  manusia  adalah  berupa perlindungan  kehormatan.  Manusia  dilarang  saling  menyerang  kehormatan  orang lain dengan cara apapun. Dan negara berhak menjatuhkan hukuman kepada setiap individu  yang  mengganggu  dan  melecehkan  kehormatan  orang  lain  tanpa membedakan  kasta,  etnis  maupun  agama.  Banyak  literatur  yang  menjelaskan tentang kebijaksanaan dan keadilan Rasulullah dan para khalifah al-Rasyidin dalam hal melindungi kehormatan setiap orang.
Islam  menentukan  hukuman  yang  sangat  berat  terhadap  orang-orang  yang menuduh  orang  lain  berzina  tanpa  memiliki  bukti  yang  cukup.  Tindakan  ini dilakukan  untuk  menjaga  kesucian  martabat  dan  harga  diri  seseorang.  Islam  juga melarang  pemeluknya  melakukan  perbuatan  zina  dan  bagi  orang  muslim  yang melakukan  zina  akan  dikenakan  hukuman  had. Perbuatan  zina  yang  dijatuhkan hukuman  kepada  para  pelakunya  adalah  yang  mempunyai  cukup  bukti  dengan  empat orang saksi atau dengan pengakuan pelakunya. Hukuman bagi penzina ghairu muhsan dijilid 100 kali berdasarkan surat an-Nur: 2, sedangkan penzina muhsan dikenakan hukuman rajam sebagaimana  hadits  Rasulullah  saw  yang  berbunyi  “Tidak  halal  darah  (jiwa)  seseorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal:…zina sesudah kawin…” (Hanafi, 1993, pp. 263-267)
Hal  ini  merupakan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  kehormatan  diri dan  keturunannya,  sehingga  diri  setiap  individu  masyarakat  dan  keturunannya terjaga martabatnya di dalam masyarakat dan jelas nasabnya. Hal ini memudahkan setiap orang dalam proses hukum di pemerintahan dan dalam urusan agama karena asal-usulnya  jelas.  Hukuman  ini  diterapkan  agar  tidak  mendatangkan  keresahan dalam masyarakat dan sebagai iktibar bagi yang lainnya.
Banyak  ayat  yang  menjelaskan  tentang  aturan  perlindungan  kehormatan,  di antaranya surat al-Hujarat: 6,11,dan 12.

## 5. Hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi
Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (privacy) setiap orang. Islam  melarang  ikut  campur  tangan  dan  melanggar  batas  secara  tidak  wajar  atas kehidupan  pribadi  seseorang.  Nabi  Muhammad  saw  sampai-sampai  telah mengajarkan  para  pengikutnya  bahwa  seseorang  tidak  boleh  memasuki  rumah
beliau  sendiri  secara  tiba-tiba.  Siapapun  paling  tidak  harus  memberi  tahu  atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nur: 27-28.
Islam  juga  melarang  mengintip  ke  rumah-rumah  orang  tau  tempat  privasi lainnya.  Sehingga  Rasulullah  menyebutkan  bahwa  jika  seseorang  mendapati  ada orang  lain  yang  mengintip  secara  diam-diam  ke  dalam  rumah  seseorang,  maka orang itu boleh dicolok matanya dan tidak perlu ditanyai terlebih dahulu ataupun menuntut. Rasulullah juga telah melarang membaca surat-surat orang lain, sehingga jika ada orang lain melirik atau mengintip supaya dapat membaca surat orang lain yang sedang dibaca, maka kelakuan ini patut dicela. (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 65)
Negara juga dilarang untuk ikut campur urusan pribadi warga negaranya dan termasuk  juga  mencari-cari  kesalahan  orang  lain.  Hal  ini  juga  sudah  dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hujarat: 12.

## 6. Hak keamanan kemerdekaan pribadi
Agama  Islam  telah  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat dihukum  dan  dipenjarakan  kecuali  telah  dinyatakan  bersalah  dalam  suatu pengadilan terbuka.
Rasulullah  pernah  membebaskan  seseorang  yang  ditangkap  oleh  petugas polisi tanpa diketahui alasan penangkapannya. Ketentuan ini juga dipraktikkan oleh para khalifah al-Rasyidin. (Hussein, 1996, pp. 66-68)
Banyak penjelasan dalam al-Qur’an mengenai hak ini, di antaranya surat an- Nisa’: 58 dan al-Hujarat: 6

## 7. Hak perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang
Hak ini berdasarkan al-Qur’an surat al-An’am: 164 dan Fathir: 18 Agama  Islam  mengakui  hak  individu  seseorang  bahwa  dia  tidak  dapat ditahan  atau  dipenjarakan  atas  tindak  kejahatan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika ada orang lain  tidak  ikut  dalam  tindakan  itu,  maka  dia  tidak  dapat  dianggap  bertanggung jawab meskipun dia kerabat pelaku. (Hussein, 1996, p. 69)
Hendaknya  hak-hak  seseorang  harus  dilindungi  dari  tindakan-tindakan penguasa  lantaran  seseorang  tersebut  belum  ada  bukti  yang  cukup  atas  dugaan kejahatan  yang  dilakukannya.  Tegasnya,  selama  pengadilan  belum  memutuskan ketetapan hukumnya, maka tidak boleh dibatasi hak-haknya. Dan membebaskannya dari sangkaan apabila tidak memiliki cukup bukti.

## 8. Hak untuk memprotes kelaliman
Adapun  landasan  hak  ini  dalam  Islam  adalah  al-Qur’an  surat  an-Nisa’  ayat 148, al-Maidah: 78-79, al-A’raf: 165, ali-Imran: 110.
Allah  menjadikan  umat  Islam  sebagai  umat  terbaik  yang  berkewajiban melaksanakan  amar  makruf  nahi  munkar,  baik  antar  sesama  individu  masyarakat
maupun terhadap penguasa. Apalagi untuk menegur dan memberantas kedzaliman penguasa, ini merupakan suatu bentuk jihad dalam Islam.
Para  Khalifah  al-Rasyidin  yang  telah  dipilih  oleh  rakyat  dalam  kesempatan pidato  pertamanya  selalu  meminta  rakyat  untuk  menegur  dan  menasehatinya  jika dinilai  telah  melenceng  dari  kebenaran.  Sejarah  para  khalifah  telah  mencontohkan sejauh  mana  Islam  telah  memberikan  hak  untuk  memprotes  dan  juga  hak  untuk menolak  hukum-hukum/perintah  sewenang-wenang  yang  bertentangan  dengan aturan Islam.

## 9. Hak kebebasan ekspresi
Agama Islam menganugrahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat  kepada  seluruh  umat  manusia.  Kebebasan  ekspresi  ini  tidak  hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, tetapi juga bebas menyatakan pendapat  yang  berbeda  dan  mengekpresikannya  berkenaan  dengan  berbagai masalah.  Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  ini  harus  dimanfaatkan  untuk tujuan  mensyi’arkan  kebajikan  serta  tidak  untuk  menyebarkan  kejahatan  dan kedzaliman. (Hussein, 1996, p. 71)
Rasulullah dan para khalifah al-Rasyidin telah memberikan hak kebebasan ini seperti  terlihat  dalam  sistem  syura  dalam  membahas  suatu  permasalahan.  Dan  ini juga  ditunjukkan  dengan  adanya  pemilihan  khalifah  (pemimpin)  yang  diserahkan kepada umat Islam dalam aturan Islam.
Menurut Mustafa as-Siba’i, dalam ajaran Islam individu tidak berada di atas masyarakat  dan  masyarakat  juga  tidak  berada di  atas  individu.  Keduanya  berjalan seiring. Kepentingan individu tidak boleh diabaikan, tetapi kepentingan masyarakat tidak  boleh  dikalahkan  oleh  kepentingan  individu.  Dengan  demikian  kebebasan dalam  Islam  mempunyai  batasan-batasannya.  Kebebasan  mengeluarkan  pendapat tidak  boleh  melanggar  kepentingan  umum.  Kebebasan  mengumpulkan  harta  tidak boleh merugikan masyarakat. Demikian juga kebebasan mengolah alam, tidak boleh membawa kerusakan alam dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat (QS. 5:33 dan 30:41). (al A. A., 1997, p. 497)

## 10. Kebebasan hati nurani dan keyakinan
Agama  Islam  memberikan  hak  kebebasan  suara  hati  nurani  dalam  hal memilih  sesuatu  dan  memeluk  keyakinan  tertentu,  ini  sesuai  dengan  firman  Allah dalam surat al-Baqarah: 256, al-Kahfi: 29, Yunus: 99, al-Kafirun: 6. Kaum  muslimin diperbolehkan mengajak orang-orang non muslim untuk menuju jalan  Islam tetapi tidak  dapat  memaksakan  kehendak.  Rasulullah  dalam  berdakwah  tidak  pernah memaksa  seseorang  untuk  memeluk  agama  Islam.  Demikian  juga  dalam  literatur- literatur  sejarah  Islam,  penduduk-penduduk  yang  berada  di  wilayah  kekuasaan Islam tidak pernah dipaksa untuk memeluk agama Islam.
Kebebasan  ini  tidak  hanya  dalam  memeluk  agama  tetapi  juga  dalam  hal beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Akan  tetapi  seseorang  yang  telah  menganut  agama  Islam  dilarang  murtad karena  ini  berarti  mempermainkan  agama  dan  menimbulkan  keresahan  bagi masyarakat  lain.  Orang  muslim  yang  murtad  dikenakan  hukuman  sebagaimana ditentukan dalam aturan Islam.
Orang-orang  non  muslim  juga  bebas  memutuskan  persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum mereka sendiri dan tidak dilarang jika mereka ingin memutuskan  persoalannya  sesuai  dengan  aturan  dalam  Islam.  Mereka  juga mendapatkan  hak-hak  lainnya  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  aturan agama Islam. Orang-orang dzimmi mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang- orang muslim.
Apabila  aqidah  seseorang  terancam,  maka  Islam  membenarkan  umatnya meninggalkan  wilayah  tersebut  dan  berpindah  ke  negara  (wilayah)  lain  yang dianggap  selamat.  Perpindahan  itu  tidak  mesti  ke  negara  Islam  lain,  yang  penting negara  tersebut  memberi  kebebasan  beribadat.  Peristiwa  perpindahan  orang  Islam dari Makkah ke Habsyah adalah suatu contoh yang jelas. (Yaacob, 1986, p. 66)

## 11. Hak kebebasan berserikat
Agama  Islam  telah  menganugrahkan  kepada  manusia  untuk  membentuk perkumpulan,  organisasi  maupun  partai.  Hak  ini  bukanlah  merupakan  hak  yang mutlak,  tetapi  harus  dijalankan  menurut  pembatasan-pembatasan  umum  tertentu. Yakni hak ini harus dilaksanakan untuk tujuan dakwah amal  –amal kebajikan dan keshalehan serta untuk menumpas kejahatan dan kesesatan. (Hussein, 1996, p. 84) Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali-Imran: 104-105.

## 12. Hak kebebasan berpindah
Agama  Islam  memberikan  kebebasan  berpindah  kepada  umat  manusia. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 84-85. Negara  Islam  tidak  membatasi  setiap  warga  negaranya  untuk  bertempat  tinggal pada  wilayah  tertentu  serta  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  dapat  dilarang  untuk keluar  dari  wilayah  suatu  negeri  dalam  keadaan  wajar.  Al-Qur’an  selain menyebutkan  dosa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Yahudi  juga  menyingkap bahwa  mereka  biasa  mengusir  orang-orang  dari  rumahnya.  Negara  Islam  hanya dapat mengasingkan atau membuang orang yang telah melanggar hukum. (Hussein, 1996, p. 84)

## 13. Hak persamaan dalam hukum
Agama Islam menekankan persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini telah dicontohkan  oleh  Rasulullah  para  khalifah  al-Rasyidin  dalam  memutuskan  dan mengadili suatu perkara. Tidak ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat, laki- laki  atau  perempuan,  muslim  ataupun  non  muslim,  semuanya  sama  di  hadapan hukum. Mereka memperoleh perlakuan dan hak yang sama di dalam hukum tanpa didzalimi sedikitpun.  Persamaan setiap orang di hadapan hukum dijelaskan dalam banyak ayat dalam al-Qur’an, di antaranya surat an-Nisa’:1 dan al-Hujarat: 13.
Nabi  Muhammad  SAW  telah  menegaskan  hal  ini  dalam  khutbahnya  pada waktu  haji  wada’  yang  berbunyi  “Orang  Arab  tidak  mempunyai  keunggulan  atas orang  non  Arab,  begitu  juga  orang  non  Arab  tidak  mempunyai  keunggulan  atas orang Arab. Demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam atau orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan atas orang kulit putih. Semua  adalah  anak  keturunan  Adam  dan  Adam  diciptakan  dari  tanah  liat”.(HR. Muslim)
Dalam  hadits  yang  lain  Rasulullah  bersabda  ”Demi  Tuhan  yang  di  tangan- Nya  terletak  kehidupanku,  andaikata  anak  perempuan  ku  Fatimah  melakukan pencurian tentu akan saya potong tangannya”. (HR. Bukhari)
Dari  beberapa  nash  di  atas  dan  contoh-contoh  yang  telah  dipraktekkan  oleh Rasulullah dan Khalifah al-Rasyidin dapat dipahami bahwa Islam sangat komitmen dalam  penegakan  HAM  dan  betul-betul  adil  dalam  memutuskan  suatu  perkara tanpa  ada  diskriminasi  dan  unsur  KKN  seperti  yang  banyak  terjadi  pada  masa sekarang ini.

## 14. Hak mendapatkan keadilan
Banyak  ayat  didalam  al-Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  pentingnya bersikap  adil.  Diantaranya  tercantum  dalam  surat  asy-Syura:  15,  al-Hadid:  25,  an- Nisa’: 135 dan yang lainnya.
Rasulullah juga menekankan berbuat adil sebagaimana sabdanya ”Berikanlah hukuman yang adil baik bagi keluarga yang jauh ataupun yang dekat dan janganlah takut akan celaan orang dalam menegakkan batas-batas yang telah digariskan oleh Allah.” (Hussein, 1996, p. 90)
Pentingnya keadilan ini juga selalu ditekankan oleh para khalifah al-Rasyidin dan  mengaplikasikan  dalam  setiap  kebijakannya.  Hal  ini  juga  dilaksanakan  oleh para  qadhi  (hakim)  dalam  memutuskan  suatu  perkara  sebagaiman  terdapat penjelasannya di berbagai literatur sejarah hukum Islam. Dalam aturan Islam tidak ada yang kebal hukum,  semua yang  bersalah tetap diadili di pengadilan  dan akan dijatuhi  hukuman  bila  terbukti  bersalah  tanpa  memandang  status,  pangkat,  jenis kelamin, agama ataupun istilah-istilah lainnya.

## 15. Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia
Hak ini berdasarkan surat adz-Dzariyat: 19.
Agama Islam telah mendukung hak bagi setiap manusia untuk mendapatkan keperluan  dan  kebutuhan  dasar  hidup  manusia.  Al-Qur’an  dengan  jelas  telah menegaskan bahwa di dalam harta benda orang-orang kaya terdapat hak para fakir- miskin.  Maka  harta  itu  harus  dikeluarkan  zakatnya.  Ini  merupakan  kewajiban  atas setiap  pribadi  muslim  dan  institusi  kolektif  mereka  termasuk  negara  itu  sendiri untuk  membantu  mereka  yang  kehilangan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup mereka.  Al-Qur’an  menegaskan  kepada  umai  Islam  bahwa  harta  yang  ada  dalam penjagaan  mereka  merupakan  harta  Allah  yang  mereka  pegang  sebagai  amanah.
Suatu negara terikat harus membantu, menanggung dan menyokong penghidupan mereka  yang  tidak  mempunyai  apa-apa  untuk  dapat  hidup  layak.  (Hussein,  1996, pp. 92-93)
Kepedulian  pemimpin  terhadap  rakyatnya  telah  dicontohkan  dengan perbuatan  yang  sangat  mulia  oleh  Rasulullah  dan  para  khalifah  al-Rasyidin  dalam mengatasi  kemelut  ekonomi  umat  dan  membiayai  kehidupan  orang-orang  yang tidak mampu.
Islam  membolehkan  membunuh  orang  yang  mempunyai  makanan  namun tidak  mau  memberikannya,  padahal  makanan  itu  sangat  dibutuhkan  oleh  yang meminyanya untuk menyambung hidup. Oleh karena itulah Ibn Hazm menegaskan bahwa  apabila  seorang  warga  suatu  kampung  mati  karena  kelaparan,  maka diambillah  diyat  (denda)  dari  penduduk  kampung  itu  karena  mereka  dipandang sebagai pembunuhnya. (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 38)
Perhatikanlah  bagaimana  perkataan  Umar  ibn  Khathab  yang  sangat  indah berikut  ini  ”Aku  akan  tetap  memperhatikan  tasa  terpenuhinya  kebutuhan- kebutuhan dasar hidup orang-orang yang memerlukan. Aku akan terus melakukan yang  demikian  meski  sampai  habis  sumber-sumber  kita.  Kemudian  aku  akan mencari  kerjasama  dengan  kalian  dan  mengetahui  bahwa  kebutuhan  hidup  semua orang telah terpenuhi. Aku di sini bukanlah seorang raja yang akan memperbudak kalian,  akan  tetapi  aku  di  sini  telah  dipercaya  denga  penuh  rasa  tanggung  jawab akan melayani kalian.” (Hussein, 1996, p. 94)
Al-Mawardi  menyatakan  bahwa  kewajiban  fundamental  pemerintah  Islam untuk  menjamin  penghidupan  rakyatnya  dan  mendistribusikan  sumbangan  serta sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan orang yang tidak mau membayar  zakat  atau  menyelewengkan  hak  para  mustahik  zakat  akan  dijatuhkan hukuman yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah ”Pemerintah adalah pelindung bagi setiap oarng yang tidak mempunyai pelindung”. (Al-Mawardi, t.th, pp. 155-160)

## 16. Hak mendapatkan pendidikan
Hak mendapatkan pendidikan ini tercantum dalam al-Qur’an surat al-Isra’: 36 dan dikutkan lagi dengan sabda Rasulullah saw yang  berbunyi ”Tebarkanlah ilmu dan  adakanlah  majelis  (pengajaran)  nya  sehingga  orang  yang  tidak  berilmu diajarkan,  sesungguhnya  ilmu  tidak  akan  binasa  sehingga  ilmu  itu tersembunyi.”(HR. Bukahari)
Agama  Islam  telah  menegaskan  pentingnya  hak  bagi  setiap  insan  untuk menuntut  ilmu.  Dalam  sejarah  peradaban  Islam  dapat  dilihat  bahwa  Islam  jauh sebelum  barat  meneriakkan  kebebasan  dalam  hal  pendidikan,  Islam  telah menganjurkan  umatnya  untuk  menuntut  ilmu  pengetahuan.  Bahkan  pada  masa dahulu telah muncul majelis-majelis taklim dan universitas-universitas serta pustaka dan  observatorium  yang  megah.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Islam  sangat
memperhatikan pendidikan. Hak ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang muslim tetapi juga bagi oarng-orang non muslim.

## 17. Hak kebebasan berpikir
Akal merupakan anugrah paling tinggi yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Akal inilah yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan. Banyak ayat al-Qur’an yang menyerukan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya tentang bumi, langit dan seluruh yang ada di alam semesta ini yang telah diciptakan Allah.  Juga  manusia  diperintahkan  untuk  memikirkan  tentang  penciptaan  dirinya. Firman Allah yang menjelaskan tentang hal ini diantaranya surat an-Nur: 45.
Salah  satu  faktor  berkembang  pesatnya  ilmu  pengetahuan  dalam  Islam terutama pada masa dinasti Abbasiyah adalah sikap para pemerintah yang bijaksana dalam  hal  memberikan  kebebasan  berpikir  dan  menggunakan  pena  kepada  para ulama  dan  cendekiawan.  Bahkan  pemerintah  juga  memberikan  hadiah  kepada mereka, sehingga lahirlah karya-karya yang bermutu.
Terdapat  batas-batas  yang  harus  dipatuhi  dalam  mengeluarkan  pendapat. Pendapat  yang  dikeluarkan  mesti  tidak  bertujuan  jahat  yang  mendatangkan  fitnah atau menghancurkan agama dan masyarakat Islam. (Yaacob, 1986, p. 69)

## Solusi terhadap penegakan HAM
Kalau diperhatikan sebagian besar permasalahan HAM pada negara-negara di dunia  pada  saat  ini  adalah  karena  banyaknya  negara  atau  komunitas  yang  giat ‘meneriakkan’  dan  mengkampanyekan  masalah  HAM,  namun  mereka  juga  giat mempolitisasi  penegakan  HAM  itu  sendiri.  Ketika  negara-negara  mereka  dan sekutunya  yang  terkena  dampak  pelanggaran  HAM,  mereka  dengan  spontan meneriakkan  penegakan  HAM  dan  menghukum  pelaku  kejahatan.  Akan  tetapi ketika  sebagian  besar  negara-negara  muslim  yang  dijajah  hak  asasinya,  mereka hanya diam seolah tidak pernah terjadi peristiwa apapun.
Melihat  kenyatan  demikian,  maka  perlu  adanya  solusi  dalam  rangka  upaya pelaksanaan  HAM  yang  ideal  sehingga  membawa  ketentraman  dan  rasa  keadilan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tawaran yang diajukan yaitu:
1 Setiap  individu  hendaknya  beranggapan  bahwa  HAM  adalah  sesuatu  yang harus dihormati pada setiap individu manusia, sehingga setiap individu tidak diperkenankan  mengganggu  HAM  pada  diri  orang  lain.  Sikap  saling menghargai  ini  diharapkan  akan  dapat  mewujudkan  sikap  saling  toleran sehingga terciptanya suasana yang aman dan damai.
2 Negara  berkewajiban  melaksanakan  penegakan  HAM  dan  menjaga  hak-hak setiap warga negaranya. Dan senantiasa mengkampanyekan pentingnya HAM.
3 Menindak tegas setiap individu, komunitas atau pun negara yang melakukan pelanggaran  HAM  tanpa  pilih  kasih  dan  tidak  menjadikan  HAM  sebagai komoditas politik yang merugikan individu atau komunitas lainnya.
4 Peran  serta  seluruh  individu,  aparatur  pemerintahan,  ulama  dan  lembaga- lembaga negara/regional/internasional dalam upaya penegakan HAM.
5 Diharapkan  lahirnya  sebuah  Undang-undang  (deklarasi)  HAM  yang  bisa menaungi seluruh agama, ras, kultur, budaya dan etnis.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pertama;  Perbedaan paradigma  hak  asasi  manusia  dalam  UDHR  dan  Islam  dilatarbelakangi  oleh perbedaan  sejarah,  sumber  dan  konsep  yang  digunakan.    Kedua;  reaksi  Negara- Negara Islam terhadap UDHR terbagi kepada tiga kelompok yaitu  menolak secara menyeluruh,  menerima  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Islam  dan menerima sepenuhnya. Ketiga; isi UDHR yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam  terlihat  pada  pasal  16  tentang perkawinan  beda  agama  dan  pasal  18  tentang hak mengganti agama

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, A. S. (2003). Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah. Jakarta: Banyu Kencono. al, A. A. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve. al, T. A. (2002). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve. al-Bahnasawi, S. A. (1996). Wawasan Sistem Politik Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Al-Mawardi. (t.th). Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah. al-Qardhawi,  Y.  (1999).  Pedoman  Bernegara  dalam  Perspektif  Islam.  Jakarta:  Pustaka
Kautsar.
al-Rasyid, A. (2003). Huquq al-Insan. Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah.
An-Naim. (2006). Dekonstruksi Syari’ah II Kritik Konsep, Penjelajahan Lain. Yogyakarta: LKiS.
Ash-Shiddieqy, T. H. (1999). Islam dan HAM. Semarang: P.T. Petaka Rizki Putra. Esposito, J. L. (2002). Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan. Hanafi, A. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulang Bintang. Hussein, S. (1996). Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta: Gema Insani Press. Kosasih, A. (2008). HAM Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Diniyah. Mahrus,  M.  (2005).  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam:  Sebuah  Harapan  Penegakan dan Landasan Teologis. Akademika Jurnal Studi Keislaman.
Mangkoesapoetra,  A.  A.  (2005,  Agustus  16).  Hak  Asasi  Manusia  Menurut  Islam.
Dipetik Juni 7, 2021, dari Pendidikan Network:
https://xdocs.tips/doc/50591724-artikel-hak-asasi-manusia-vo9er6k2l6nj
Masgono. (2010, Juni 18).  Duham Di Mata Prof. HAMKA. Dipetik Juni 20, 2021, dari INSISTS: https://insists.id/duham-di-mata-prof-hamka/
Mukhtar Yahya, F. R. (1996). Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam. Bandung: Al-Maaarif.
Penulis, T. (t.th). Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve. Qaradhawi, Y. (1997). al-Halal Wa al-Haram fi al-Islam. al-Qahirah: Maktabah Wahbah. RI,  T.  P.  (1988).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan RI.
Saraswati, L. (2006). Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum, Kasus. Depok: Filsafat UI Press. Setyanto,  L.  (2011,  November  23).  Politik  Keterbukaan  Arab  Saudi  Di  Bawah Kepemimpinan  Raja  Abdullah  Bin  Abdul  Aziz  Sejak  Tahun  2005.  Dipetik  6  20, 2021, dari UPN 'Veteran" Yogyakarta: http://repository.upnyk.ac.id/1633/
Syahputra, A. (2011). Kontroversi Hak Asasi Manusia Antara Faham Universal dan Partikular. Keadilan Progresif.
Winarno.  (2007).  Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Jakarta:  P.T.  Bumi Aksara.
Yaacob, A. M. (1986). Hak Asasi Manusia Menurut Islam. Malaysia: UKM.
Yefsizawati. (2005). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam. Dipetik Juli 6 , 2021, dari http://repository.usu.ac.id: http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1612/perdata- yefrizawati.pdf;sequence=1#:~:text=Dalam%20Islam%2C%20kebebasan%20d an%20kemerdekaan,menganut%20agama%20sesuai%20dengan%20keyakinan nya.text=Hal%20ini%20dijelaskan%20dalam%20Al,benar%20dan
Zarkasyi,  H.  F.  (2008).  Hak  dan  Kebebasan  Beragama  dalam  perspektif  Islam, DUHAM  dan  Keindonesiaan.  Lokakarya  Nasional  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Zuhaily, W. (1985). Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh. Beirut: Daar al-Fikr.