Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: hartawan.rorena@gmail.com

## PENGARUH ASPEK IMPLEMENTASI DAN MANFAAT ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DI POLDA SULTRA

## Hartawan
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Janu    10 th , 2020 Accepted March 11 th , 2020 Published June  22 th ,  2020
Keyword:
Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan Akuntabilitas Kinerja
Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Aspek Implementasi  dan  manfaat  anggaran  berbasis  kinerja  baik  secara parsial  maupun  simultan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  di  Polda Sulawesi  Tenggara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif yaitu  penelitian  yang  bertujuan  mengetahui  pengaruh  ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Sampel pada penelitian ini menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Biro  Perencanaan Umum  dan  Anggaran  Polda  Sultra  untuk  anggaran  tahun  2019. Teknis  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  regresi  linear  berganda  dengan  Software  SPSS  22.  Hasil Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  aspek  implementasi  dan  manfaat secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja.  Aspek  Implementasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Dan  aspek  manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business.
All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Hartawan,  Pengaruh  Aspek  Implementasi  Dan  Manfaat  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Di Polda Sultra.
Sigma: Journal of Economic and Business, 3(1).

## 1. Pendahuluan
Perubahan sistem penganggaran di
Indonesia  mulai  dilaksanakan  sejak  pelaksanaan reformasi secara menyeluruh dalam tatanan sistem pemerintahan  sehingga  berdampak  pada  sistem penganggaran dengan menggunakan sistem anggaran  berbasis  kinerja.  Reformasi  pada  sistem penganggaran telah berlangsung kurang lebih dari 17  (tujuh  belas)  tahun  telah  dan  memberikan warna  tersediri  dalam  menentukan  berbagai kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  yang  cukup banyak,  dengan  menentukan  tiga  pilar  sistem penganggaran  yang  diterapkan  yakni,  sistem anggaran  terpadu,  sistem  penganggaran  berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka
menengah. Memperhatikan
pelaksanaan reformasi anggaran saat ini jika  dikaitkan dengan apa yang telah dilaksanakan hingga saat ini maka yang  paling  tepat  ingin  kita  wujudkan  dalam perbaikan  sistem  anggaran  baik  dari  sisi perencanaan  dan  pendanaanya  adalah budgeterry governance . Dalam konteks perwujudan budgetary  governance ,  maka  seharusnya  kita sudah  dapat  mengapresiasi  keberhasilan  proses reformasi  anggaran  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  dengan  prinsip-prinsip budgetary governance sudah
terwujud dengan baik. Budgetary  governance pada  dasarnya  adalah merupakan  sebuah  proses  atau  upaya  untuk merumuskan  atau  menyusun  anggaran  tahunan, mengawasi pelaksanaan anggaran tahunan tersebut  serta  memastikan  keselarasan  alokasinya dengan  tujuan  anggaran  itu  disusun  yaitu  untuk memenuhi kepentingan publik. Budgetary governance menggambarkan proses, dasar hukum, struktur  organisasi  dan  institusi  yang  terlibat dalam  mewujudkan  proses  tersebut  di  atas. Langkah-langkah  tersebut  adalah  dalam  rangka memastikan  bahwa  sistim  penganggaran  yang disusun  dapat tercapai     tujuan  yang  diingingkan yakni  secara  berkesinambungan  dan  waktu  yang lama  dimana  tujuannya  yakni  terlaksananya anggaran yang efektif serta efisien.
Menurut public  governance  and  teritorial development  directorate, (Warta  Anggaran  DJA Kemenkeu edisi-32, 2018:19), sebagai berikut :
a. Kelola anggaran dengan jelas, dapat dipercaya  dan  dapat  digunakan  untuk memperkirakan pagu dalam rangka mengelola kebijakan fiskal.
b. Sesuaikan anggaran dengan prioritas strategis jangka menengah dari pemerintah.
c. Rancang  kerangka  penganggaran  modal untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan nasional  dengan  biaya  yang  efektif  dan  cara yang logis.
d. Pastikan dokumen dan data anggaran bersifat terbuka, transparan dan dapat diakses.
e. Lakukan pembahasan yang inklusif, partisipatif  dan  realistis  dalam  menentukan pilihan anggaran.
f. Sajikan  laporan  keuangan  publik  yang komprehensif , akurat dan handal.
g. Secara  aktif  merencanakan,  mengelola  dan memantau pelaksanaan anggaran.
h. Pastikan  bahwa  kinerja,  evaluasi  dan value for  money merupakan  bagian  yang  integral dari proses penganggaran.
i. Mengidentifikasi,  menilai  dan  mengelola secara hati-hati keberlanjutan anggaran dalam jangka panjang dan risiko fiskal lainnya.
j. Mendorong  integritas  dan  kualitas  dari proyeksi  anggaran,  rencana  fiskal  dan implementasi  anggaran  melalui  jaminan kualitas yang ketat, termasuk audit independen.
Berdasarkan hal tersebut di atas menjelaskan bahwa budgetary governance mengarah pada upaya menciptakan tata kelola dan proses  penganggaran  yang  lebih  baik.  Bahwa penganggaran  yang  berkualitas  tidak  hanya ditentukan  oleh  efisiensi  dan  efektifitas  dari  sisi pendanaan saja tapi lebih luas lagi juga bagaimana proses angggaran itu disusun, bagaimana relevansi anggaran  dengan  prioritas  dan  kapasitas  fiskal, bagaimana  anggaran  dilaksanakan,  serta  dalam prosesnya  memperhatikan  faktor  kesinambungan dan  unsur  integritas  dari  pihak  yang  terlibat, bagaimana menyusun laporan pelaksanaannya dan tentunya  bagaimana  evaluasi  dilakukan  serta adanya audit.
Dengan ditetapkannya undang-undang nomor  17/2003  yang  mengatur  tentang  keuangan negara maka mulai diterapkan sistem penganggaran  berbasis  kinerja.  Para  aparatur negara  menjadi  garda  terdepan  menjabarkan semangat pengelolaan keuangan negara         agar pengelolaan anggaran negara semakin berkualitas. Makna  kualitas  pengelolaan  keuangan  negara yang dijabarkan sesuai dengan peraturan pemerintah  di  atas  telah  mencakup  beberapa meliputi  pengelolaan  keuangan      negara  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomi,        efektif,  dan  transparan  serta dapat mempertangungjawabkan.
Keberhasilan
pelaksanaan sistem penganggaran  yang  saat  ini  dijalan  oleh  seluruh instansi  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah disebabkan  komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang dalam pemerataan  pembangunan  di  seluruh  dari  sistem sentaralisasi menjadi desentralisasi dengan
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 67-76
penggunaan.  Kinerja  adalah  prestasi  kerja  berupa keluaran  dari  suatu  kegiatan  atau  hasil  dari  suatu program  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang terukur. Untuk mengetahui kinerja/prestasi kinerja organisasi  maka  diperlukan  proses  pengukuran kinerja.  Ada  beberapa  elemen  pokok  dalam  suatu pengukuran kinerja, yaitu:
1. Menetapkan  tujuan,  sasaran,  dan  strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur  tingkat  ketercapaian  tujuan  dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Melakukan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting   untuk dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola dalam pengelolaan organisasi.           Dalam sebuah organisasi  publik  (Kementerian  Negara/Lembaga) tujuan,  sasaran  dan  strategi  organisasi  diwujudkan dalam penyusunan program, kegiatan dan keluaran beserta indikatornya. Program, kegiatan dan output itulah yang selanjutnya diberikan alokasi anggaran untuk tujuan tertentu dalam hal ini untuk mendanai kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah direncanakan  sebelumnya.  Alokasi  anggaran tersebut  haruslah  di  evaluasi,  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruhnya  /kontribusinya  terhadap kinerja organisasi (Kementerian Negara/Lembaga), serta  untuk  mengetahui  apakah  penggunaan alokasi  anggaran  dimaksud  sudah  efektif  dan efisien serta memberikan dampak bagi pembangunan,  disinilah  letak  strategis  pentingnya mengukur  kinerja  anggaran  Kementerian  dan Lembaga.
Berdasarkan  data  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LKIP)  Polda  Sultra  Tahun  2019 terdapat  tiga  jenis  belanja  yang  di  kelola  Polda Sultra,  dimana  alokasi  pagu  DIPA       Polda  Sultra pada
tahun anggaran
2019
sebesar Rp.807.471.339.,-  sedangkan  realisasi  anggaran pada  tahun  2019  sebesar                                            Rp. 866.040.529,-  dengan  tingkat  realisasi  sebesar 107,25%,  Dalam  melakukan  pengukuran  tingkat capaian kinerja Polda Sultra tahun 2019melakukan perbandingan  antara  target  pencapaian  indikator sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2019 dengan realisasinya.  Pada  tahun  2019  Polda  Sultra mempunyai  6  sasaran  strategis  dan  9  indikator kinerja  sasaran,  dengan  rincian  sebanyak  6 indikator  dinyatakan  “berhasil”  (mencapai  target), dan  sebanyak  3  indikator  dinyatakan  belum tercapai sesuai dengan target.
Indikator kinerja yang dirumuskan diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  kepada berbagai  pihak  untuk  kepentingan  tentang  hasil capaian  indikator  kinerja  yang  diwujudkan  oleh Polda  Sultra,  capaian  kinerja  tahun  2019  dapat dilihat  dari  indikator  kinerja  utama  yang  terdapat
dalam  rincian  perjanjian  kinerja  yang  telah ditetapkan.
Dalam  mengevaluasi  kinerja    anggaran Kementerian/Lembaga maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. PMK tersebut digunakan untuk memberikan  informasi  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  kinerja  pada  seluruh  Satuan  Kerja yang ada di Polda Sultra Tahun 2019. Untuk aspek implemnetasi  yakni  menggunakan  nilai  aspek implementasi pada 35 Saker sedangkan untuk nilai aspek  manfaat  diperoleh  dari  nilai  capain  kinerja pada hasil penilaian AKIP Satker tahun 2019.
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan data  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP) Polda  Sultra  T.A.  2019  tersebut  di  atas,  maka dapat  dilihat  fenomena-fenomena  yang  terjadi dimana  capain  hasil  pelaksanaan  anggaran  dalam indikator  kinerja  utama  tidak  tercapai  sesuai dengan  yang  telah  diperjanjikan  namun  terdapat beberapa  indikator  yang  melebihi  target  yang ditentukan,  dan  capian  realisasi  anggaran  sebesar 107,25%  kelebihan  realisasi  terjadi  pada  belanja pegawai  melebihi  pagu  alokasi  yang  ditetapkan dalam  Rencana  Kerja  Anggaran  Kementerian/ Lembaga (RKA-KL).

## 2. T I N J A U ANPUSTAKA
Terdapat  beberapa  pengertian  atau  definisi dari  anggaran  berdasarkan  ahli  yang  nampak berbeda  namun  mempunyai  inti  dan  tujuan  yang sama  (Mardiasmo,  2011)  mendefinikan  anggaran adalah  “Anggaran  merupakan  suatu  pernyataan tertulis  yang  berisi  program  dan  kegiatan  yang menyatakan  perkiraan  kinerja  yang  akan  dicapai dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  dibuat  dalam bentuk rincian dana yang tertuang dalam dokumen anggaran.  Sedangkan  pengganggaran adalah  suatu mekanisme  atau  cara  dalam  merencanakan  suatu anggaran”
Menurut  Mahmudi  (2016),    definisi anggaran  berbasis  kinerja  adalah  Anggaran berbasis  kinerja  merupakan  sistem  penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara  anggaran  ( input )  dengan  keluaran  ( output ) dan hasil ( outcome ) yang diharapkan dari kegiatan dan  program  termasuk  efisiensi  dalam  pencapaian keluaran dan hasil tersebut”
Pelaksanaan  evaluasi  kinerja  anggaran  atas aspek  pelaksanaan  merupakan  evaluasi  kinerja anggaran  yang  dilaksanakan  guna  mendapatkan informasi  kinerja  tentang  pemanfaatan  anggaran atas  kegiatan  dan  program  yang  telah  dilakukan serta  mengetahu  pencapaian  keluarannya.  Adapun indikator yang digunakan dalam aspek implementasi sebagai berikut : 1. Pengukuran Penyerapan anggaran (P), capaian  keluaran,  pengukuran  penyerapan
anggaran buat dengan membandingkan antara pagu anggaran dan hasil realiasinya.
P =    x 100% 𝑃𝐴 Keterangan:
P : Penyerapan anggaran.
RA  :Total  keseluruhan  realisasi  anggaran Satker.
PA  :Total  keseluruhan pagu anggaran
Satker. 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi  (K),  pengukuran  konsistensi penyerapan  anggaran  terhadap  perencanaan dilakukan  dengan  menghitung  rata-rata  dari perbandingan antara  hasil pengurangan akumulasi  rencana  penarikan  dana  dengan deviasi  realisasi  anggaran  dan  rencana penarikan dana kumulatif.
Keterangan: K :Ketepatanantaraperencanaandan implementasi RA :RealisasianggaranseluruhSatker RPD  :Rencanapenarikandan seluruh Satker n:Jumlahbulan 3. Pencapaian keluaran  (PK), pengukuran capaian  keluaran  ( output) kegiatan  dilakukan dengan  menghitung  rata-rata  ukur  secara geometrik dari perkalian antara perbandingan  realisasi  dan  target  volume keluaran  dengan  rata-rata  ukur  secara geometrik  perbandingan  antara  capaian  dan target indikator .
Keterangan: PK     :Pencapaiankeluaran RVK:Realisasivolumekeluaran TVK  :Targetvolumekeluaran n:Jumlahjeniskeularan RKKi:RealisasiIKUkei RKKi:TargetIKUkei m:Jumlahindikatorkeluaran 4. Efisiensi  (E),  Untuk  mengukur  efisiensi anggaran dilakukan dengan cara
membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara  perkalian  pagu  anggaran  keluaran dengan  capaian  keluaran  dan  realisasi anggaran  keluaran  dengan  penjumlahan  (∑)
dari  perkalian  pagu  anggaran  keluaran dengan capaian keluaran .
Keterangan : NE : Nilai efisiensi E : Efisiensi Aspekmanfaatmerupakan informasiyangbersisiperubahanyangterjadidalam masyarakatdanpemilikkepentingansebagaipenerim a manfaatataskeluaranyang telahdicapai.Pengukuranaspekimplementasidiukur menggunakanpengukuran capaianhasil(CH). Keterangan : CH : Pengukuran capaian hasil RKU :Realisasiindikatorkinerjautama TKU :Targetindikatorkinerjautama n :Jumlahindikatorkinerjautama
Pengukuranaspekmanfaatdiukurdengan menggunakannilai  capaianhasil  pada  indikator penilaian  AKIP.Tujuan  dilaksanakan  evaluasi kinerja atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja atas aspek manfaat adalah:
1. Mengetahui apakah outcome yang diharapkan dari  suatu  program  atau    kumpulan  program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  ketercapaian outcome baik yang  bersifat  mendukung  maupun  yang menghambat pencapaiannya.
3. Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan ketercapaian outcome tahun  yang  akan datang.
Adapun  indikator  yang  digunakan  dalam mengukur aspek manfaat yakni menggunakan nilai capaian  kinerja  pada  hasil  penilaian  AKIP  satuan kerja pada tahun 2019.
Adapun  indikator  yang  menjadi  pengukuran akuntabilitas kinerja adalah:
1. Perencanaan  kinerja,  merupakan  proses perencanaan  kinerja  sebagai  penjabaran  dari sasaran  dan  program  yang  telah  ditetapkan dalam  Renstra  melalui  berbagai  kegiatan tahunan.  Setiap  kegiatan  dilengkapi  dengan indikator-indikator  kinerja input , output , benefit dan impact yang  disertai  dengan indikator dan rencana tingkat capaiannya.
2. Pengukuran  kinerja,  merupakan  metoda pengukuran  yang  membandingkan  antara
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 67-76
rencana  kinerja  dengan  capaian  masing- masing  indikator  sasaran  maupun  indikator kinerja  kegiatan  ( input,  output,  outcomes, benefits dan impacts ).
3. Evaluasi Kinerja, kegiatan ini untuk mengetahui pencapaian realisasi setiap indikator  kinerja  kegiatan,  kemajuan  dan kendala  yang  dijumpai  dalam  mencapai  visi, misi  agar  dapat  dinilai  dan  dipelajari  untuk perbaikan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. Kemudian dilakukan analisis efisiensi dengan cara  membandingkan  antara  output  dengan input  baik  untuk  rencana  maupun  realisasi sehingga dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi tersebut.
4. Pelaporan  Kinerja,  pada  kegiatan  ini  untuk mengetahui tingkat pemenuhan laporan, serta menyajikan  mengenai  kemajuan  percapaian target  yang  akan  digunakan  dalam  perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sehingga memberikan  gambaran  kepada  pengguna infomasi tetang pelaksanaannya.
5. Pencapaian Kinerja, untuk mengetahui sejauhmana  capaian  kinerja  dilaksanakan baik  target  kinerja output maupun outcome yang belum seluruhnya dapat tercapai.

## 3. Metode penelitian

## Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  aspek implementasi  dan  manfaat  anggaran  berbasis kinerja  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Penelitian ini  dilaksanakan  di  Biro  Perencanaan  Umum  dan Anggaran Polda Sultra.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah  yang  paling  utama  dalam  penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah mendapatkan  data  (Sugiyono,  2014).  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni mengumpulkan  dokumen  anggaran  berupa  DIPA Satker  data  hasil  penilaian  AKIP  Satuan  Kerja (Satker), dengan jumlah laporan yang akan diteliti yakni sebanyak 35 dokumen tahun 2019.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  analisis  deskriptif kuantitatif  dan  metode  asosiatif.  Penelitian deskriftif yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dan menghasilkan informasi mengenai kondisi pada Polda Sultra pada keadaan yang  sebenarnya.  Kemudian  informasi  tersebut
diolah  menjadi  data  dan  dianalisa,  yang  kemudian akan  dibuat  suatu  kesimpulan  dari  hasil  proses analisis  tersebut.  Sedangkan  penelitian  asosiatif digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dengan menggunakan metode perhitungan statistik. Penelitian  ini  digunakan  untuk  untuk  menguji hipotesis  yang  dibuat  dan  mengetahu  ada  dan tidaknya hubungan antar variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), serta menguji  seberapa  kuat  dan  besarnya  pengaruh antar variabel tersebut.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  adalah  suatu  atribut  atau  sifat atau  nilai  dari  orang,  obyek  atau  kegiatan  yang mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  mempelajari  variasi  tertentu  yang diterapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014) a. Aspek implementasi merupakan evaluasi kinerja  anggaran  yang  dilakukan  untuk menghasilkan  informasi  kinerja  mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan capaian keluaran.
b. Aspek  manfaat  yakni  untuk  menghasilkan informasi    kinerja    mengenai  perubahan  yang terjadi    dalam   pemangku  kepentingan  sebagai penentu   manfaat   atas    penggunaan   anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
Pengukuran  capaian  sasaran  program  atas pelaksanaan  program  dapat  di  lihat  pada  hasil pengukuran pada komponen capaian hasil pada komponen  penilaian  AKIP  pada  subkomponen kinerja  yang  dilaporkan  yang  bersifat output dan outcome .
c. Akuntabilitas  kinerja  merupakan  suatu  proses penilaian kinerja atas pemanfaatan/penggunaan anggaran mulai  dari tahap  perencanaan  sampai dengan  tahap  pelaporan  guna  mengetahui sejauhmana  pelaksanaan  dan  manfaat  yang ditimbulkan  atas  pelaksanaan  program  dan kegiatan  yang  telah  ditetapkan  pada  awal pelaksanaan anggaran sebagai wujud pertanggungjawabankepada  publik/masyarakat yang dibuat dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi setiap akhir tahun untuk sebagai  bahan  evalausi  dalam  menentukan kebijakan anggaran di tahun yang akan datang.
4. Hasil Penelitian & Pembahasan
Hasil Penelitian & Pembahasan
1. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)
Sugiyono  (2014:257)  menyebutkan  bahwa uji  F  adalah  pengujian  terhadap  koefisien  regresi secara  simultan.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  semua  variabel  independen
yang  terdapat  di  dalam  model  secara  bersama- sama  (simultan)  terhadap  variabel  dependen. Untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen  secara bersama-sama (simultan) pada model regresi linier berganda digunakan uji signifikansi dan uji F pada tabel anova
Hasil  analisis  pengujian  hipotesis  pertama bahwa  aspek  implementasi  dan  aspek  manfaat memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja di  Polda  Sultra  ditemukan  pengaruh  positif  dan signifikan.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa peningkatan  akuntabilitas  kinerja  disebabkan karena  semakin  baiknya  pelaksanaan  aspek implementasi  dan  manfaat  yang  terima  oleh masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,
Sumber : Hasil output SPSS 22.0 Berdasarkan  hasil  output  tersebut  di  atas, dapat  dilihat  pada  nilai  F hitung sebesar  50,500 dengan  nilai  F tabel adalah  3,28  sehingga  nilai F hitung >  F tabel atau      50,500  >  3,28  dan  tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka H 0 di tolak dan H 1 diterima.  Kesimpulan  bahwa  pada  uji  regresi dalam uji F menjelaskan bahwa terdapat pengaruh atas kedua variabel bebas (aspek implementasi dan aspek  manfaat)  secara  simultan  terhadap  variabel terikat  yakni  akuntabilitas  kinerja.  Disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.
2. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial  (Uji T )
Sumber : Hasil output SPSS 22.0
Dari hasil  output  tersebut  di atas,  diketahui nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  X 1 terhadap  Y adalah  0,007  <  0,05  dan  nilai  T hitung 2,856  > 2,03693,  sehingga  dapat  disimpulkan  H 0 ditolak artinya H 2 diterima,maka dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara variabel  independen  terhadap  variabel  dependen secara  parsial.  Dengan  demikian  hipotesis  kedua diterima .
3. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial  (Uji T)
Dari hasil  output  tersebut  di atas,  diketahui nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  X 2 terhadap  Y adalah  sebesar  0,000  <  0,05  dan  nilai  t  hitung 9,557  >  2,03693,  sehingga  dapat  disimpulkan  H 0 ditolak  dan  H 3 diterima  artinya  terdapat  pengaruh positif  dan  signifikan  antara  variabel  independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan demikian hipotesis tersebut diterima.
4. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)
Model Summary b

## Sumber : Hasil Ouput SPSS SPSS 22.0,
Dari hasil pengujian output tersebut di atas, diperoleh  nilai  R  sebesar  0,871,  nilai  ini  berada pada  kisaran  0,75  –  0,99  yang  artinya  bahwa korelasi  dikategorikan  sangat  kuat,  hal  ini menandakan  bahwa  hubungan  variabel  aspek implementasi dan aspek manfaat terhadap akuntabilitas kinerja sangat kuat.
Pengaruh Aspek Implementasi dan Manfaat Secara Simultan Terhadap

## Akuntabilitas Kinerja.
Hasil  analisis  pengujian  hipotesis  pertama bahwa  aspek  implementasi  dan  aspek  manfaat memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja di  Polda  Sultra  ditemukan  pengaruh  positif  dan signifikan.Hal ini dapat dimaknai bahwa peningkatan  akuntabilitas  kinerja  disebabkan karena  semakin  baiknya  pelaksanaan  aspek implementasi  dan  manfaat  yang  terima  oleh masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Aspek  implementasi  dalam  pelaksanaan anggaran  memiliki  empat  indikator  menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 249/PMK.02/2011  yang  meliputi  pengukuran penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran  dan  efisiensi.  Hasil  deskripsi  variabel implementasi dengan indikator penyerapan anggaran,  termasuk  dalam  kategori  baik,  hal  ini dilihat  dari nilai  serapan anggaran  yang  dilakukan oleh satuan kerja, dimana nilai serapan anggaran di atas  99,9%,  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  proses penyerapan  anggaran  tidak  mengalami  kendala
Model df F Sig. Regression 2 50,5 .000 b Residual 32
Total 34
Model T Sig (Constanta) 8,58 0 Aspek Implementasi (X1) 2,86 0,01 Model T Sig (Constanta) 8,58 0 Aspek Manfaat (X2) 9,56 0
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .871 a 0,759 0,744 4,44881
Aspek Implementasi (X1)
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja a. Predictors: (Constant), Manfaat (X2),
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 67-76
dalam  pelaksanaan.    Indikator  konsistensi  masuk dalam  kategori  sangat  baik,  karena  nilai  rata-rata konsistensi sebesar 91,23% hal ini dilihat dari nilai konsistensi  dalam  pelaksanaan  anggaran  antara rencana  penarikan  dana  yang  ditetapkan  dalam DIPA Satker dan pelaksanaan penarikan dana tidak mengalami  perubahan  dari  yang telah  ditargetkan. Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  konsistensi  dalam melakukan  penarikan  dana  akan  memberikan pengaruh yang baik atas pelaksanaan anggaran.
Indikator  capaian  keluaran,  masuk  dalam kategori cukup, karena nilai rata-rata sebesar 62,38 hal  ini  dilihat  dari  capaian  keluaran  ( output ) kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  dalam  RKA-KL satuan  kerja  tercapai  sesuai  dengan  target  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa peningkatan  nilai  kinerja  sangat  dipengaruhi  oleh capaian keluaran.
Indikator  efisiensi  masuk  dalam  kategori kurang  efisien,  karena nilai rata-rata  sebesar  -2,26 hal  ini  dilihat  dari  nilai  efisiensi  yang  dihasilkan dalam  pelaksanaan  anggaran,  hal  ini  dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan  output  yang  ditetapkan  dalam  rencana kerja  dan  anggaran  satuan  kerja.  Sedangkan  pada variabel  aspek  manfaat  berdasarkan  capaian  hasil dari  penilaian  laporan  akuntabilitas  satuan  kerja diperoleh hasil yang baik, karena nilai rata-ratanya sebesar  11,73  dari  angka  tertinggi  sebesar  20.Hal ini dapat dimaknai bahwa manfaat atas pelaksanaan anggaran  dapat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Variabel akuntabilitas kinerja dalam penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan
Peraturan Menteri PAN-RB nomor 12 Tahun 2015 terdiri  dari  lima  indikator  yang  diukur  meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan  kinerja,  evaluasi  kinerja  dan  capaian kinerja.  Indikator  perencanaan  kinerja  pada kategori baik dengan nilai 23,47 dari nilai tertinggi 35,  hal  ini  dilihat  dari  tersedianya  dokumen perencanaan  strategis  yang  dinilai  pada  rencana strategi, perencanaan kinerja tahunan yang terdapat dalam  perjanjian  kinerja.  Selanjutnya  pada indikator  pengukuran  kinerja  pada  kategori  baik dengan  nilai  sebesar  19,17  dari  nilai  tertinggi  20, yang  dinilai  pada  ketersediaan  Indikator  Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal serta  pelaksanaan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU) yang  dimanfaatkan  sebagai  alat  pengukuran kinerja.
Indikator  pelaporan  kinerja  pada  kategori baik,  karena  nilai  sebesar  10,90  dari  angka tertinggi sebesar 15, hal ini dilihat dari ketersedian laporan  kinerja  yang  ada  pada  satuan  kerja  yang disampaikan  tepat  waktu  dan  laporan  yang menyajikan informasi mengenai  kinerja yang telah diperjanjikandansebagaibahanevaluasidananalisis dalam mengukur capaian kinerja. Selanjutnya pada
indikator  evaluasi  kinerja  dalam  kategori  baik dengan  nilai  7,5  dari  nilai  tertinggi  10,  hal  ini dilihat dari evaluasi program yang telah ditindaklanjuti  untuk perbaikan perencanaan program di  masa  yang akan  datang.  Pada  variabel hasil  dalam  kategori  baik  dengan  nilai  12,3  dari nilai  tertinggi  20  hal  ini  dinilai  dari  capaian  hasil yang  dicapai  baik  dari output yang  dihasilkan maupun dari outcome kegiatan.

## Pengaruh  Aspek  Implementasi  terhadap Akuntabilitas Kinerja
Aspek  implementasi  dalam  pelaksanaan anggaran  memiliki  empat  indikator  menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 249/PMK.02/2011  yang  meliputi  pengukuran penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan  efisiensi.  Aspek implementasi  dalam pelaksanaan  anggaran  memiliki  empat  indikator menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  nomor: 249/PMK.02/2011  yang  meliputi  pengukuran penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran  dan  efisiensi.  Hasil  deskripsi  variabel implementasi dengan indikator penyerapan anggaran,  termasuk  dalam  kategori  baik,  hal  ini dilihat  dari nilai  serapan anggaran  yang  dilakukan oleh satuan kerja, dimana nilai serapan anggaran di atas  99,9%,  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  proses penyerapan  anggaran  tidak  mengalami  kendala dalam  pelaksanaan.    Indikator  konsistensi  masuk dalam  kategori  sangat  baik,  karena  nilai  rata-rata konsistensi sebesar 91,23% hal ini dilihat dari nilai konstensi  dalam  pelaksanaan  anggaran  antara rencana  penarikan  dana  yang  ditetapkan  dalam DIPA Satker dan pelaksanaan penarikan dana tidak mengalami  perubahan  dari  yang telah  ditargetkan. Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  konsistensi  dalam melakukan  penarikan  dana  akan  memberikan pengaruh yang baik atas pelaksanaan anggaran.Indikator capaian keluaran, masuk dalam kategori cukup, karena nilai rata-rata sebesar 62,38 hal  ini  dilihat  dari  capaian  keluaran  ( output ) kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  dalam  RKA-KL satuan  kerja  tercapai  sesuai  dengan  target  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa peningkatan  nilai  kinerja  sangat  dipengaruhi  oleh capaian keluaran dihasilkan.
Indikator  efisiensi  masuk  dalam  kategori kurang  efisien,  karena nilai rata-rata  sebesar  -2,26 hal  ini  dilihat  dari  nilai  efisiensi  yang  dihasilkan dalam  pelaksanaan  anggaran,  hal  ini  dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan  output  yang  ditetapkan  yang  telah ditentukan  dalam  rencana  kerja  dan  anggaran satuan kerja.
Aspek  Manfaat  Berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja.
Hasil  deskripsi  variabel  aspek  manfaat berdasarkan capaian hasil dari penilaian akuntabilitas  kinerja  satuan  kerja  diperoleh  hasil yang  baik,  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  aspek manfaat atas pelaksanaan anggaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear berganda  menunjukkan  bahwa  variabel  aspek manfaat  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Pada variabel aspek manfaat  berdasarkan  capaian  hasil  dari  penilaian laporan  akuntabilitas  satuan  kerja  diperoleh  hasil yang  baik,  karena  nilai  rata-ratanya  sebesar  11,73 dari  angka  tertinggi  sebesar  20.Hal  ini  dapat dimaknai  bahwa  manfaat  atas  pelaksanaan anggaran  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat,  sebagaimana  tujuan  dari  anggaran berbasis  kinerja  yakni  lebih  menekankan  pada aspek manfaat atas penggunaan anggaran.Peningkatan aspek manfaat akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja sehingga akan meningkat kepercayaan masyarakat atas penggunaan  anggaran  yang  digunakan.  Inti  dari penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  yakni terkait  dengan  akuntabilitas  dan  manfaat  yang dihasilkan  atas  penggunaan  anggaran  yang bersumber  dari  pemerintah  yakni  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelolah oleh Kementerian dan Lembaga.
Secara  keseluruhan  dari  hasil  penelitian ini  menunjukan  bahwa  kontribusi  variabel  X 1 (aspek  implementasi)  dan  variabel  X 2 (aspek manfaat) dalam menjelaskan variabel Y (akuntabilitas  kinerja)  adalah  sebesar  0,759  atau 75,9%, sedangkan sisanya sebesar 24,1% dijelaskan  oleh  variabel  di  luar  dari  pada  variabel dalam  penelitian  ini.  Nilai  hasil  penilaian Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP) Polda Sultra tahun 2019 yakni masuk kategori baik dengan  skor  nilai  73,16,  nilai  tersebut  berada antara  65  –  75  mendapat  nilai  B  dengan interpretasi  yakni  “Baik”  artinya  akuntabilitas kinerjanya bagus, menggunakan sistem yang dapat dimanfaatkan  untuk  manajemen  kinerja,  hanya dibutuhkan  sedikit  pembenahan/  perbaikan  untuk sistem  dan  lebih  banyak  perlu  perhatian  pada perbaikan  piranti  lunak.  Sedangkan  hasil  capaian kinerja  Polda  Sultra  Tahun  2019  sebesar  80,14 masuk dalam kategori baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hasil  pengujian  secara  simultan  menunjukkan bahwa  aspek  implementasidan  aspek  manfaat secara  simultan  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya bahwa dengan adanya aspek implementansi  dan  aspek  manfaat  akan meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  di  Polda Sultra.
2. Hasil  pengujian  secara  parsial  variabel  aspek implementasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya bahwa dengan adanya aspek implementasi  akan  meningkatkan  variabel akuntabilitas kinerja di Polda Sultra.
3. Hasil  pengujian  secara  parsial  variabel  aspek manfaat  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Artinya  bahwa dengan adanya aspek manfaat akan meningkatkan  variabel  akuntabilitas  kinerja  di Polda Sultra.

## Saran
1. Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah  objek  penelitian  sehingga  dapat mencapai  hasil  yang  lebih  baik.  Selain  itu dapat  menggunakan  variabel  bebas  tambahan lainnya  diluar  variabel  penelitian  seperti variabel aspek konteks.
2. Bagi  Polda  Sulawesi  Tenggara  untuk  dapat lebih  meningkatkan  nilai  kinerja  satuan  kerja yang  ada  di  Polda  Sultra  baik  pada  aspek implementasi  maupun  pada  aspek  manfaat sehingga  untuk  dalam  pelaksanaan  anggaran sehingga akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  W.,  &  Hatta,  E.  (2012).  Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah  Pusat  (Studi  pada  Politeknik
Negeri Padang). Jurnal Akuntansi &
Manajemen , 7 (1), 24-35)
Abdul  Halim. 2007 .  Akuntansi  Sektor  Publik
Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Edisi  4. Penerbit  Salemba  Empat.  Jakarta.  Ahmad Yani.
_______.2012.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Edisi  Ke  2  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPPN.
Anggarini  Yunita  dan  Puranto  Hendra.  2010. Anggaran  Berbasis  Kinerja;  Penyusunan APBD  secara  Komprehensif.  Yogyakarta:
STIM YKPN.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 67-76
Bastian,  Indra.  2006.  Sistem  Akuntansi  Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan (BPPK).  2008.  Pengukuran  Kinerja,  Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
Depkeu  RI.  2009.  Buku  2  Pedoman  Penerapan Penganggaran  Berbasis  Kinerja  ,  Jakarta 2009.
Endrayani,  K.  S.,  Adiputra,  I.  M.  P.,  SE,  S., Darmawan,  N.  A.  S.,  &  SE,  A.  (2014). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis Kinerja  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  pada Dinas  Kehutanan  UPT  KPH  Bali  Tengah Kota  Singaraja). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 2 (1).
Friska,  I.  Y.  (2015).  Pengaruh  Penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja terhadap
Akuntabilitas  Kinerja  dengan  Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 1 (1).
Gita  Soraya.  2014.  Pengaruh  Anggaran  Berbasis Kinerja  Dan  Sistem  Pelaporan  Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan
Pertanahan  Nasional  Wilayah  Sumatera
Selatan. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
Semarang,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Haspiarti.  2012.  Pengaruh  Penerapan  Anggaran
Berbasis  Kinerja  Terhadap  Kinerja  Instansi
Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare. Skripsi . Universitas Hasanuddin Makasar (UNHAS). Juwita, R., & Syamara, R. A. P. (2017). Pengaruh Aspek  Implementasi  Dan  Aspek  Manfaat Dalam  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap Nilai  Kinerja  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, 9(2), 251-264.
Jonathan,  Sarwono.  2006.  Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Yogyakarta.
Graha Ilmu.
Mahmudi.  2010,  Manajemen  Kinerja  Sektor
Publik,  Edisi  Kedua,  UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta. _______.2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Martono,  Nanang.  2014,  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Analisis  dan  Analisis  Data Sekunder, Depok. Rajagrafindo Persada.
Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
M.  Nafarin.  2015.  Penganggaran  Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat.
Moeheriono.  2014,  Pengukuran  Kinerja  Berbasis Kompetensi  Edisi  Revisi,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Peraturan  Pemerintah.  2010.  Penyusunan  Rencana
Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Nomor 90 Tahun 2010.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, 2018.  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Daerah.
Riawan  Tjandra.  2009.  Hukum  Keuangan  Negara. Jakarta: PT. Sinar Grafika, Jakarta
Republik Indonesia, 2003.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
______.2011.KementerianKeuanganNomor249/P MK.02/2011  tentang  Pengukuran  Dan Evaluasi Anggaran Kinerja Atas
Pelaksanaan  Rencana  Kerja  Dan  Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
_____.2012. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
_____.2018. Direktorat Jenderal Anggaran
Kemeterian  Keuangan  Warta  Anggaran Edisi  32-  Tahun  2018 Value  for  Money dalam penganggaran.
______.2009.  Buku  2  Pedoman  Penerapan Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (PBK), Depkeu 2009).
______.2015. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
R.  Gunawan  Sudarmanto,  2014,  Statistik  Terapan Komputer  dengan  Program  IBM  SPSS
Statistik 19, Jakarta, Mitra Wacana Media,
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif  dan  R&D  Edisi  3.  Bandung, Alfabet.
_________.2016.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D  Edisi  4.  Bandung, Alfabet.
Sudarmanto,  R.  Gunawan,  2005.  Analisis  Regresi Linier  Ganda  dengan  SPSS.  Yogyakarta; Ghalia Ilmu.
Subiyantoro,  Y.  Y.  (2011).  Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Bapeda Kota Mojokerto.