## ANCAMAN DISTRIBUSI SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS

## (SALW) SERTA IMPRESINYA TERHADAP KONDISI KEAMANAN GLOBAL
Dedi Komarudin 1 , Prasetia Anugrah Pratama 2 12 Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina prasetia.pratama@students.paramadina.ac.id

## Abstract
At present, the production and distribution of Small Arms and Light Weapons (SALW)  has  become  a  threat  to  our  global  community.  This  can  be  a  double- edged sword which on the one side can be used by the government to uphold the  law  and  justice,  but  on  the  other  side  it  can  be  used  by  other  parties  to support their actions against the government and carry out acts of terror to the public. Referring to this problem, this study will try to analyze the distribution and  use  of  SALW  by  both  the  government  and  other  parties,  using  the constructivism theory approach. This research was conducted with qualitative methods  by  collecting  data  from  literature  studies  from  offline  and  online sources. This study shows the circulation and distribution of SALW, especially those  that  are  not  licensed  is  a  phenomenon  that  is  rife  in  our  developed world.  The  practice  of  trading  SALW  in  an  area  that  has  a  culture  that  is closely related  to  weapons  is still  a complicated problem  that  is very difficult to  overcome  because  of  lack  of  control  mechanism  to  reduce  the  misuse  of SALW.
Keywords: Production, Distribution, Weaponry, Threat, Global Security .

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan industri dunia telah mendorong peningkatan angka produksi seluruh komoditas yang esensial bagi kehidupan manusia. Dengan  kecanggihan  teknologi  industri  saat  ini,  negara-negara  di  dunia terus  berupaya  meningkatkan  produksi  persenjataan  sebagai  cara  untuk meningkatkan  kapabilitas  militer  demi  memastikan  keamanan  mereka. Selain  perkembangan  di  bidang  industri  perkembangan  dan  pembangunan infrastruktur turut pula mengubah pola distribusi yang ada, namun dibalik itu  semua  sistem  distribusi  dengan  jangkauan  luas  yang  telah  ada  tidak jarang dijadikan platform untuk melakukan perdagangan komoditas illegal, termasuk  persenjataan  dan  suplai  bagi  kegiatan  militer.  Hukum
internasional  yang  telah  diterapkan  seolah  belum  cukup  untuk  membuat pihak-pihak tidak bertanggung-jawab untuk terus mendistribusikan secara ilegal  komoditas  ini  dengan  tujuan  untuk  meraih  keuntungan,  meski mereka  sadar  betul  bahwa  perdagangan  senjata  berdampak  buruk  bagi kondisi  keamanan  global  dan  menimbulkan  korban  jiwa  serta  tindak kriminalitas.  Artikel  ini  disusun  dengan  tujuan  utama  untuk  menerapkan pandangan  konstruktivisme  yang  menganggap  bahwa  ide,  norma,  dan praktik  merupakan  hal  yang  amatlah  vital  (berpengaruh)  terhadap  suatu sistem  yang  ada  (Reus-Smit,  2005:  188),  untuk  menjawab  apa  sebenarnya yang  menjadi  dasar  dari  pendistribusian  senjata  ilegal,  yang  sebenarnya dapat berdampak pada keamanan aktor yang menjadi produsen itu sendiri. Seperti misalnya penggunaan senapan serbu M4 Milik Amerika Serikat (AS) oleh pemberontak di Iran untuk melawan pasukan AS (Chivers, 2016).
Kebutuhan  akan  persenjataan  demi  pemenuhan  keamanan  negara terus berkembang khususnya pasca berakhirnya perang dingin yang diikuti oleh  runtuhnya  Uni  Soviet,  hal  ini  menyebabkan  banyak  negara  tidak  lagi membatasi  diri  mereka  untuk  menggunakan  bahkan  memproduksi  senjata (Solihat, 2007). Produksi utama dari negara berfokus pada senjata kecil dan senjata  ringan  ( Small  Arms  and  Light  Weapons ;  selanjutnya  disebut  SALW) karena  dianggap  mudah  dan  menyerap  biaya  produksi  yang  terbilang murah.  Kepercayaan  dan  pengetahuan  negara  mengenai  kemudahan tersebut  dapat  dianggap  menjadi  keyakinan  yang  sejalan  dengan argumentasi  para  ahli  teori  konstruktivis  bahwa  sumber  daya  materi (senjata)  akan  memaknai  tindakan  aktor  melalui  struktur  pengetahuan yang dimiliki bersama (kemudahan produksi) (Reus-Smit, 2005: 196).
SALW  sendiri  merupakan  suatu  istilah  yang  oleh Federation  of American  Scientist (FAS)  didefinisikan  sebagai  jenis  senjata  apa  saja  yang dapat  dibawa  oleh  satu  atau  dua  orang  (FAS.org,  2019).  Peredaran  senjata ini  secara  global,  menjadi  sesuatu  yang  dapat  mengancam  keamanan negara  dan  manusia.  Terlebih  apabila  SALW  jatuh  kepada  seseorang  atau
suatu  kelompok  yang  tahu  cara  untuk  menggunakan  senjata  tersebut tanpa  mengetahui  konsekuensi  dan  pertanggung-jawabannya.  Peredaran senjata  SALW  dapat  dianggap  sebagai  penyebab  dari  timbulnya  kematian akibat  tindakan  kriminal  sehingga  menjadi  ancaman  besar  bagi pembangunan  dan  rekonstruksi  di  banyak  negara.  Khususnya  negara- negara  yang  berada  pada  kondisi  pemulihan  pasca-konflik  (European Commision,  2019)  seperti  Libya,  Irak,  Suriah,  Sudan  (Mosel  &  Murray, 2010: 11) atau bahkan bagi negara yang pada saat artikel ini ditulis sedang berperang melawan invasi Rusia yakni Ukraina (Al-Jazeera, 2022).
Jenis  senjata  ini  bermacam  contohnya  berkisar  dari  senjata  bergaya militer  yaitu handgun (baik  itu  jenis  revolver  maupun  pistol),  senapan serbu,  karabin  dan  senapan  mesin  ringan  hingga  peluncur  granat,  mortir, peluncur  roket,  dan  peluncur  rudal  anti-pesawat  udara  yang  cara penggunaannya  dipanggul  di  bahu  pengguna.  Mesiu  yang  digunakan dengan  senjata  ini  (seperti  peluru,  granat  dan  rudal),  ranjau  darat,  dan bahan  peledak  juga  tercakup  kedalam  golongan  senjata  kecil  dan  senjata ringan  (European  Commision,  2019).  Dari  keberagaman  senjata  tersebut tentu  dapat  kita  perkirakan  bagaimana  dampak  kerusakan  yang  dapat diciptakan  yang  walau  skalanya  bisa  dibilang  kecil  namun  tentu  akan mempengaruhi  kondisi  keamanan  baik  itu  nasional,  regional,  maupun global.
Dari  data  yang  dirilis  oleh  Komite  Palang  Merah  Internasional (International  Committee  of  the  Red  Cross/ICRC)  dapat  diketahui  bahwa senjata  kecil  adalah  penyebab  utama  kematian  dalam  setiap  konflik  yang terjadi. senjata-senjata ini dianggap bertanggung jawab atas 90 persen dari korban  terluka  dan  meninggal  dunia  dari  setiap  pertikaian  yang  terjadi (Solihat,  2007).  Seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  harga  dari jenis  senjata  ini  yang  tergolong  murah  dan  mudahnya  senjata  ini  untuk dibawa serta digunakan oleh semua pejuang baik itu militer negara, milisi, hingga  pemberontak.  Membuat  jenis  senjata  ini  berkaitan  dengan  begitu
banyak  tragedi  pembunuhan  yang  terjadi  di  dunia.  Ujaran United  Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA) bahwa aliran ilegal senjata kecil dan senjata  ringan  memiliki  potensi  besar  untuk  merusak  keamanan  dan supremasi  hukum,  dan  seringkali  menjadi  faktor  di  balik  pemindahan paksa  warga  sipil  dan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  besar (UN.org,  2022)  menjadi  sebuah  realita  yang  perlu  disadari  oleh  negara- negara di dunia, sehingga kedepan penggunaan dan distribusi SALW dapat diawasi  secara  bersama  demi  menjaga  kondisi  keamanan  global  sembari sedikit  mengalihkan  perhatian  negara-negara  di  dunia  dari  isu-isu  populis utama seputar ekonomi dan sosial (Benarrivo & Nastiti, 2020: 171).

## Kerangka Konseptual
Artikel ini akan mempergunakan teori konstuktivisme. Konstruktivisme  merupakan  suatu  pendekatan  sosial  dalam  hubungan internasional  yang  muncul  untuk  melawan  gagasan  rasionalisme  serta positivisme  yang  pada  era  80an  umum  digunakan  dalam  proses pengambilan kebijakan di bidang politik (Reus-Smit, 2005: 188). Alexander Wendt  berpendapat  bahwa  definisi  Neo-Realisme  mengenai  tiga  dimensi struktur politik yaitu prinsip pemesanan, prinsip diferensiasi, dan distribusi kemampuan,  telah  tanpa  disadari  menganalisa  juga  mengenai  perilaku negara.  Akan  tetapi,  pandangan  tersebut  gagal  dalam  mendefinisikan struktur  identitas  dan  minat  (Art,  2016:  79)  dari  aktor/negara  yang  dalam pandangan konstruktivis merupakan unit di dalam sistem internasional.
Konstruktivis  menganggap  bahwa  aspek  normatif  serta  struktur material akan menentukan identitas suatu negara/aktor dalam membentuk aksi politik serta pola hubungan mereka dalam sistem internasional (Reus- Smit, 2005: 188). Cara suatu aktor bertindak terhadap objek/aktor lainnya diyakini  akan  berdasar  pada  makna  atau  nilai-nilai  yang  dimiliki objek/aktor  lain  tersebut  untuk  mereka  (Reus-Smit,  2005:  188)  dengan demikian  teori  ini  bisa  dianggap  berfokus  terhadap  struktur  non-material (Reus-Smit, 2005: 197).

## PEMBAHASAN

## Negara-Negara Produsen SALW
Untuk  dapat  lebih  jauh  memahami  mengenai  isu  SALW  maka identifikasi  terhadap  produsen  dari  senjata  tersebut  menjadi  sesuatu  yang sangat  penting  untuk  dilakukan. Perdagangan  senjata  SALW  yang memberikan  potensi  keuntungan  besar  dan  angka  permintaan  yang  tinggi membuat kemungkinan bagi pemberhentian produksi senjata jenis ini oleh produsennya menjadi sesuatu yang tidak rasional. Dalam perkembangannya,  perkembangan  industri  senjata  membuat  negara  yang sudah lama menjadi produsen utama SALW, harus terus berinovasi karena mereka  dihadapkan  pada  persaingan  dengan  produk-produk  lokal  dari negara-negara  yang  selama  ini  menjadi  pelanggan  mereka,  terutama negara-negara  di  Asia,  Afrika,  dan  Amerika  Latin  (Solihat,  2007). Diperkirakan bahwa terdapat hampir 1.250 perusahaan yang beroperasi di setidaknya 92 negara memproduksi SALW (Krause, 2004: 3). Tindakan yang dilakukan  oleh  negara-negara  yang  sebelumnya  menjadi  pelanggan  dari negara  yang  memproduksi  SALW,  menurut  penulis  menjadi  tindakan  yang sesuai  dengan  pandangan  Christian  Reus  Smith  yang  menganggap  bahwa aspek  normatif  serta  struktur  material  yang  ada  yang  pada  akhirnya  akan menentukan  identitas  suatu  negara/aktor  dalam  membentuk  aksi  politik serta  pola  hubungan  dalam  sistem  internasional  (Reus-Smit,  2005:  188). Dapat  dianggap  bahwa  tindakan  tersebut  didorong  oleh  pergeseran  nilai yang  terjadi  pasca  berakhirnya  perang  dingin  dan  keterbatasan  sumber daya material yang mereka miliki.
Produsen senjata dari AS meliputi Colt, Lockdheed Martin, Ruger, dll. mendominasi  pasar  penjualan  senjata  SALW  dengan  sumbangan  57%, merujuk  kepada  data  rilisan Stockholm  International  Peace  Research Institute (SIPRI)  (Manolache  &  Blenckner,  2018).  Angka  tersebut  diperoleh meskipun  mereka  masih  bertahan  pada  pola  penjualan  secara  politis, berbeda  dengan  pesaingnya  di  papan  atas  yaitu  Rusia  (Izmash  /  Almaz Antey),  Belgia  (Fabrique  Nationale),  Jerman  (Heckhler  &  Koch,  Walther),
Inggris  (Royal  Ordnance),  Austria  (Steyr)  dan  lain  lain.  Perlu  untuk dipahami  pula  bahwa  produsen-produsen  yang  awalnya  merupakan konsumen  turut  pula  berkembang  seiring  pemenuhan  kebutuhan  senjata produksi  dalam  negeri.  Beberapa  konsumen  yang  bertransformasi  menjadi produsen  terbanyak  berada  di  Asia  misalnya  Singapura  (CIS),  Cina (Norinco),  Korea  (Daewoo),  Indonesia  (PT  Pindad),  IMI  (Israel),  dll  (Solihat, 2007).  Dalam  perspektif  konstruktivis  hal  ini  merupakan  indikasi  yang justru  bertolak  belakang  dari  keyakinan  mereka  bahwa  negara  sebagai aktor  dalam  hubungan  internasional  akan  bereaksi  sesuai  dengan preferensi  yang  sudah  ada  sebelumnya  (Reus-Smit,  2005:  197), perkembangan  para  aktor  yang  menjadi  produsen  dengan  mendirikan industri  sendiri  adalah  keputusan  yang  tidak  berdasar  pada  preferensi tindakan mereka sebelumnya atau bisa dianggap pula malah menjadi suatu keputusan  yang  diambil  tanpa  mempertimbangkan  preferensi  dari  aktor lainnya.

## Potensi Ekonomi dari Perdagangan SALW
Merujuk pada data yang dirilis oleh MarketsAndMarkets sebuah situs yang  menyediakan  informasi  mengenai  penelitian  terukur  mereka  tentang 30.000 peluang / ancaman pertumbuhan tinggi yang akan berdampak 70% hingga 80% dari pendapatan perusahaan di seluruh dunia (MarketAndMarkets.com, 2022). Pasar SALW legal secara global diperkirakan  akan  mencapai  peningkatan  dari  sebelumnya  9,62  miliar Dolar  AS  pada  tahun  2014  (MarketsandMarkets.com,  2021)  diperkirakan akan  terus  melambung  dan  melampaui  27,43  Miliar  Dolar  AS  pada  tahun 2026 (Marketwatch.com, 2022). Tingginya angka tersebut tentu menjadikan bisnis  perdagangan  SALW  sebagai  suatu  bisnis  yang  menggiurkan  bagi negara-negara didunia, apalagi data terbaru menunjukan bahwa penggunaan  SALW  di  Militer  atau  untuk  mengaplikasikan  penegakan hukum  dan  industri  lainnya  mendorong  pertumbuhan  pasar  SALW  di seluruh dunia.
Angka  dengan  nominal  fantastis  tersebut  belum  termasuk  dengan potensi  pasar  SALW  melalui  jalur  perdagangan  ilegal  atau Black  Market (pasar  gelap).  Kondisi  persaingan  sengit  yang  terjadi  dalam  industri  SALW membuat target konsumen para produsen SALW yang sebelumnya terbatas pada  negara,  meluas  kepada  kaum  separatis  yang  dianggap  sebagai konsumen  potensial  untuk  setiap  pucuk  SALW  yang  mereka  produksi (Solihat, 2007). Hal ini tentunya tidak akan lepas pula dari berbagai upaya propaganda  dan  praktik proxy  war atau  suatu  perang  /  konflik  yang  tidak melibatkan aktor yang menginisiasi perang tersebut didalamnya (Cambridge.org, 2022). Hal ini dilakukan oleh aktor produsen senjata besar demi  menciptakan  konflik  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  penggunaan dari SALW yang tentu akan mendongkrak pula angka penjualan komoditas ini (Thrall & Dorminey, 2018).
Peredaran  bebas  SALW  bisa  saja  membuat  banyak  organisasi kriminal  transnasional  semakin  kuat  dan  solid  dari  aspek  persenjataan sehingga  perlu  ditanggapi  sebagai  alarm  bahaya  bagi  komunitas internasional, khususnya masyarakat sipil. Kenyataan bahwa Rusia sebagai salah  satu  negara  produsen  dari  senjata  jenis  ini  melepaskan  tanggung jawab  dari  penyalahgunaan  senjata  tersebut  dengan  dalih  bahwa  bisnis senjata  adalah  sesuatu  yang  diluar  aksi  politis  (Solihat,  2007),  menjadi sesuatu  yang  perlu  diwaspadai  oleh  banyak  pihak  dengan  menetapkan kebijakan yang ketat terkait peredaran dan penggunaan SALW di yurisdiksi mereka masing-masing.
Dari  pandangan  konstruktivis  yang  menganggap  bahwa  kekuatan material  harus  dipahami  melalui  konsep  sosial  yang  mendefinisikan maknanya bagi kehidupan manusia (Cohn, 2012: 114), maka dapat terlihat bahwa  SALW  secara  sosial  dikonsepsikan  menguntungkan  oleh  sebagian negara.  Lebih  lanjut,  potensi  ekonomi  yang  dapat  diberikan  oleh perdagangan  SALW  menjadi  suatu  justifikasi  dari  perdagangan  SALW. Meskipun sebenarnya disisi lain negara-negara produsen menyadari bahwa
terdapat  resiko  buruk  untuk  merusak  tatanan  global  terutama  dari  aspek keamanan  dengan  perdagangan  SALW.  Tindakan  Rusia  menjadi  sebuah bukti  nyata  dari  pandangan  konstruktivis  yang  menyatakan  bahwa  motif bertahan  hidup  akan  mengesampingkan  hambatan  sistem  internasional dan  mensosialisasikan  negara  tersebut  ke  dalam  bentuk  perilaku  tertentu (Reus-Smit,  2005:  206)  yang  menurut  peneliti  menjadi  perilaku  yang  pada dasarnya  mengesampingkan  aspek  kemanusiaan  demi  keuntungan ekonomi semata.

## Proses Distribusi SALW
Penelusuran  peneliti  terhadap  berbagai  sumber  mengenai  sebaran SALW  dan  berapa  banyak  nominal  angka  pasti  peredaran  SALW  menemui kebuntuan,  sebab  nominalnya  yang  sangat  variatif  serta  sulit  untuk dikonfirmasi.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  sumber  data  mengenai  SALW yang  hanya  berdasar  pada  pelaporan  dari  setiap  negara  tanpa  adanya crosscheck lebih lanjut. Hal inilah yang membuat data lengkap dan akurat dari  SALW  menjadi  sesuatu  yang  rumit  untuk  disediakan.  Selain  itu,  data nasional yang dirilis tidak mungkin dapat dikomparasi karena beragamnya kategorisasi  senjata  dan  banyaknya  kuantitas  amunisi  yang  beredar. Merujuk pada data Illicit small arms and light  weapon: International and EU action yang  dirilis European  Parliament  Research  Services, sekitar  80%  dari perdagangan  global  amunisi  tidak  tercakup  oleh  data  ekspor  yang  andal. Meskipun begitu, European Parliament mempercayai bahwa beberapa basis data lain, seperti yang berasal dari Northern Ireland Single Assessment Tool and  Guidance (NISAT)  mampu  memberikan  nilai  informasi tentang  transfer SALW  secara  akurat.  Diperkirakan  sekitar  875  juta  SALW  beredar  secara global  dengan  estimasi  angka  produksi  mulai  dari  7,5  hingga  8  juta  setiap tahunnya.  NISAT  bahkan  memastikan  bahwa  sekitar  70%  dari  total  angka tersebut menjadi kepemilikan sipil (Cirlig, 2015: 7).
Peningkatan  dalam  perdagangan  global  SALW  dan  amunisi  SALW tidak  dapat  dilepaskan  dari  fakta  bahwa  proses  distribusi  komoditas  ini
terus dapat berjalan. Permasalahan utamanya adalah mengenai bagaimana menangani  SALW  terlarang/illegal  mengingat  jenis  senjata  ini  dapat memasuki  pasar  gelap  kapan  saja.  Banyaknya  aspek  yang  harus  disoroti dalam  memantau  pendistribusian  dari  komoditas  ini  mulai  dari  proses manufaktur, transfer, kepemilikan, penyimpanan, hingga proses pembuangan menjadi salah satu hal pelik untuk diselesaikan.
Semua  pihak  perlu  menyadari  bahwa  sebagian  besar  SALW  pada awalnya  dimiliki  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  baik  dalam  proses produksi  dan  transfernya  (Salton,  2013:  369).  Seperti  yang  telah disampaikan  sebelumnya,  negara  dapat  dengan  sengaja  memasok  SALW dan  amunisi  kepada  negara  lain  yang  berada  pada  kondisi  rawan  konflik atau mengalami permasalahan seperti: transisi politik, lemahnya penegakan hukum  dari  pemerintah,  ketidakpastian  politik,  krisis  ekonomi,  konflik  di wilayah  perbatasan,  konflik  etnis  dan  konflik  komunal,  persoalan disintegrasi  bangsa,  peningkatan  jumlah  pelaku  terorisme,  kemampuan melakukan  tindakan  ancaman  terhadap  keamanan  masyarakat,  dsb (Amaritasari,  2017:  121)  dan  bantuan  senjata  inilah  yang  terkadang memasuki grey zone terkait penggunaannya.
Secara  historis,  luasnya  peredaran  dan  distribusi  SALW  merupakan dampak  dari  kondisi  selama  era  Perang  Dingin  dimana  AS  dan  Uni  Soviet rutin mentransfer senjata untuk proksi mereka di berbagai belahan dunia. Sehingga  seiring  berjalannya  waktu,  banyak  dari  persediaan  / Supply dari masa  Perang  Dingin  tersebut  masuk  pasar  gelap  dan  beredar  secara  tidak terkendali dan sangatlah sulit untuk diperkirakan. Hal ini membuat peneliti meyakini  bahwa  apa  yang  disampaikan  oleh  mantan  Sekretaris  Jenderal Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Kofi  Annan  bahwa  " dalam  hal pembantaian  yang  disebabkannya,  SALW,  memang,  dapat  digambarkan sebagai  'senjata  pemusnah  massal "  (BPB,  2019)  merupakan  sesuatu  yang benar adanya.
Eksistensi  dari  sistem  kontrol  terkait  peredaran  SALW  merupakan suatu urgensi guna memerangi ketersediaan yang mudah dan penyalahgunaan  jenis  senjata  tersebut.  Akan  tetapi,  mewujudkan  sistem pengawasan  terhadap  peredaran  SALW  bukanlah  perkara  mudah. Mengingat  penggunaan  SALW  oleh  militer  dan  sipil  juga  merupakan sesuatu  yang  legal.  Hal  inilah  yang  kemudian  membuat  angka  produksi SALW  sangat  tinggi.  Terdapat  banyak  cara  pendistribusian  SALW  ke masyarakat beberapa diantaranya adalah:
1. Melalui pengalihan. Proses pengalihan ini menurut perkiraan PBB telah berhasil membuat 40 persen dari perdagangan senjata global yang  sah  masuk  ke  pasar  gelap  dan  berakhir  di  aktor-aktor  yang berjuang  dalam  konflik  regional  yang  telah  meletus  sejak  1990 (UNDDR, 2006: 2).
2. Melalui  pencurian,  semua  stok  SALW  yang  dikirim  secara  resmi oleh  negara  memiliki  risiko  pencurian.  Oleh  karena  itu, dibutuhkkan  prosedur  yang  jelas  dan  terukur  dalam  proses penghitungan,  penyimpanan,  pengangkutan  dan  penanganan amunisi  dan  senjata  SALW  untuk  mengurangi  risiko  tersebut (King, 2011: 2).
3. Melalui penyalahgunaan oleh pasukan militer atau aparat penegak hukum resmi dibawah pemerintah. Orang-orang yang dikeluarkan dengan  senjata  oleh  pemerintah  terkadang  menyalahgunakan senjata  mereka.  Sebagai  contoh,  petugas  polisi  terkadang menyewakan  senjata  resmi  yang  mereka  miliki  kepada  saudara dan  teman  ketika  mereka  tidak  bertugas  hanya  untuk meningkatkan  pendapatan  mereka  yang  bisa  dianggap  rendah, seperti  kasus  yang  marak  terjadi  di  Kamboja  pada  akhir  dekade 90-an (Barnitz, Path, & Catalla, 2014:
4. Proses  distribusi  lain  terjadi  karena  penjulan  senjata  illegal  oleh milliter  untuk  mendapatkan  penghasilan  sampingan,  (Narula, 2001: 5).
5. Mekanisme  distribusi  keempat  dan  terakhir  adalah  melalui tindakan  pemerintah  dalam  mempersenjatai  warga  sipil  atau milisi. Pemerintah terkadang memberikan senjata kepada kelompok yang loyal kepada mereka untuk membantu memerangi kelompok  bersenjata  lain.  konflik  dan  perang  saudara  di  Sudan Selatan  tentu  dapat  menjadi  contoh  konkrit  dari  praktik  ini,  jelas terlihat  bagaimana  Angkatan  bersenjata  dan  Tentara  Pembebasan rakyat  Sudan  menyuplai  kelompok  etnis Lou  Nuer atau  yang disebut  'Tentara  Putih'  kelompok  ini  dianggap  sebagai  sebuah koalisi  kelompok-kelompok  bersenjata  yang  sebagian  besar  terdiri dari  pemuda-pemuda  dari  desa  setempat  yang  seolah-olah melayani  sebagai  'kelompok  pertahanan'  mewakili  suku  mereka. Namun, berbeda dengan kebanyakan kelompok-kelompok pertahanan  kesukuan  lainnya,  Tentara  Putih  sebagian  besar independen,  sering  menyerang,  dan  sangat  kejam.  Upaya pelucutan senjata oleh Pemerintah Sudan Selatan / Government of South  Sudan (GOSS)  pada  tahun  2006  seharusnya  mengakhiri Tentara  Putih,  tetapi  malah  memicu  pertikaian  hebat  yang menyebabkan  setidaknya  1.600  kematian,  yang  hasilnya  hanya dapat menekan operasi kelompok ini secara sementara. Sejak itu, Tentara  Putih  telah  muncul  kembali  karena  sejumlah  alasan, termasuk  persepsi  yang  meluas  di  kalangan Lou  Nuer bahwa pemerintah  tingkat  negara  bagian  tidak  mau  atau  tidak  dapat melindungi  mereka  dari  serangan  yang  sedang  berlangsung  dan penculikan anak-anak mereka (McEvoy & LeBrun, 2010: 15)
Variasi  dalam  proses  distribusi  tersebut  menjadi  suatu  ancaman terhadap  kondisi  negara  karena  berimbas  pada  degradasi  lingkungan  dan kondisi  psikologis  dari  pihak  yang  memegang  senjata  tersebut.  Besar kemungkinan  bahwa  tanpa  adanya  pemahaman  jelas  akan  SALW  maka pemegang  senjata  tersebut  akan  menimbukan  efek  yang  merugikan  bagi produktivitas ekonomi negara (Cohn, 2012: 116).

## Penggunaan SALW oleh Pemerintah Dunia
Negara  memiliki  hak  yang  melekat  untuk  membela  diri  dan menegakan hukum di teritori yang menjadi bagian dari kedaulatan mereka. Negara  dapat  menggunakan  kekuatan  bersenjata  sesuai  dengan  Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional (Kemlu.go.id, 2019). Di sebagian besar  negara  di  dunia,  SALW  adalah  salah  satu  alat  untuk  melaksanakan tugas  pokok  angkatan  bersenjata  dalam  menjamin  pertahanan  dan keamanan negara (Wibowo, 2011: 1). Instansi militer khususnya kepolisian biasanya  memiliki  tugas  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai  contoh,  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatan, pemerintah Indonesia mengakui diperlukannya persenjataan untuk menunjang kegiatan tersebut. Pada  prinsipnya  penggunaan  SALW  di  Indonesia  disesuaikan  dengan perlengkapan  standar  militer.  Dengan  demikian  setiap  prajurit  militer dilengkapi  dengan  SALW.  Namun,  dalam  kondisi  non-tempur/non-operasi maka  dilakukan  pembatasan  penggunaan  SALW  guna  menghindari penyalahgunaan.  Prajurit  yang  diperbolehkan  membawa  senjata  pada  saat non  tempur  adalah  mereka  yang  bertugas  khusus  seperti  latihan, penjagaan,  staf  intelijen/pengamanan  hingga  para  komandan  satuan  dan tugas-tugas  pengamanan.  Sedangkan,  untuk  dalam  satu  kesatuan  tempur hanya  perwira  saja  yang  diperbolehkan  membawa  senjata  api  (Wibowo, 2011: 39).
Konstruktivisme  beranggapan  bahwa  negara  sebagai  pelaku  strategis adalah  aktor  yang  mementingkan  diri  sendiri.  Dengan  demikian  ketika materialisme dan rasionalisme digabungkan maka hanya akan menyisakan sedikit  ruang  bagi  dimensi  sosial  kehidupan  internasional,  kecuali  tentu saja  kondisi  sosial  yang  direduksi  menjadi  persaingan  strategis  yang dimotivasi oleh kekuasaan (Reus-Smit, 2005: 206). Penggunaan SALW oleh
pemerintah  dunia  dapat  diamati  sebagai  kondisi  yang  ada  sesuai  dengan anggapan  tersebut.  SALW  di  sebagian  negara  yang  menerapkan  aturan ketat  dianggap  bukan  hanya  digunakan  untuk  menciptakan  kondisi keamanan, namun juga digunakan sebagai instrumen dalam mempertahankan  kekuasaan  pemerintahan  sah.  Hal  ini  merupakan sesuatu yang berdasar pada pertimbangan rasional, mengingat pemerintahan  terikat  dengan  kontrak  sosial  dengan  masyarakatnya sehingga abuse  of  power dengan  mengijinkan  penggunaan  senjata  dalam meraih  kepentingan  penguasa  menjadi  aturan  yang  tidak  sinkron  dengan proses norms  making (pembentukan  norma)  yang  diyakini  penting  dalam konstruktivisme.

## Penggunaan SALW oleh Masyarakat Sipil
Cara  mengontrol  penggunaan  SALW  oleh  masyarakat  amatlah dipengaruhi  oleh  ideologi  dan  faktor  budaya  dari  suatu  negara.  Tanggapan masyarakat yang beragam mengenai penggunaan senjata jelas mempengaruhi  proses  diskusi  internasional  tentang  urgensi  dan  ruang lingkup  pengendalian  senjata.  Di  AS,  kepemilikan  senjata  merupakan  hak individu yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan merupakan konsensus (kesepakatan  bersama)  masyarakat  (Bondi,  2006:  4).  Keamanan  tempat tinggal  misalnya,  dianggap  sebagai  alasan  yang  sah  untuk  kepemilikan senjata. Senjata semi-otomatis dengan magasin (tabung berisi peluru) yang besar, sangat mudah ditemui karena tersedia di sebagian besar wilayah AS. Tidak  mengherankan  apabila  kasus  penembakan  masal  marak  terjadi  di AS.  Tercatat  bahwa  dari  2009  hingga  2020  saja,  terjadi  240  kasus penembakan  massal  yang  merenggut  1,363  nyawa  (Everytownresearch.org, 2020).
Grafik 1. Korban Penembakan di AS periode 2009-2020
Sumber: (Everytownresearch.org, 2020)
Beralih  ke  negara  Eropa  seperti  Jerman,  fenomena  penembakan masal  menjadi  sesuatu  yang  jarang  terjadi  mengingat  berbeda  dengan warga  AS  yang  cenderung  mendukung  hak  kepemilikan  senjata,  populasi Jerman  justru  sangat  kritis  terhadap  kepemilikan  senjata.  Dari  sudut pandang  konstruktivis  yang  menekankan  bahwa  persepsi  akan  ditentukan oleh identitas aktor, maka kondisi dapat dikatakan bersumber dari catatan kelam  penembakan  di  masa  lalu  yang  pada  akhirnya  membuat  persepsi warga  Jerman  terhadap  Hak  kepemilikan  senjata  terbilang  negatif.  Lebih lanjut,  jika  bergeser  ke  kawasan  Timur  Tengah  maka  kepemilikan  senjata, bahkan senjata otomatis seperti UZI. Dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  sehari-hari  atau  budaya  mereka. Salah  satu  contoh  adalah  ketika  diadakan  suatu  perayaan  atau  acara pemakaman,  maka  secara  simbolik  senjata  akan  dipergunakan  / ditembakan sebagai bagian dari penghormatan.
Pandangan  dan  praktik  penggunaan  senjata  dari  berbagai  negara tersebut  mencerminkan  budaya  nasional  yang  kemudian  berimplikasi terhadap  undang-undang  negara  tentang  kepemilikan  senjata.  Kondisi tersebut juga menjadi katalis bagi perdebatan umum tentang kontrol SALW internasional, di mana sebagian besar berasumsi bahwa akar permasalahan yang  ada  adalah  perdagangan  senjata  global.  Bagi  AS  misalnya,  sebagian
besar  masyarakat  mengkritik  atau  bahkan  menentang  perjanjian internasional  tentang  SALW,  sementara  daerah  lain,  seperti  Afrika  Barat yang  berada  dalam  kondisi  yang  dipengaruhi  oleh  kekerasan  bersenjata sehingga wajar saja jika mayoritas masyarakatnya menginginkan peraturan ketat  mengenai  produksi,  perdagangan,  hingga  distribusi  SALW  (BPB, 2019). Kondisi ini menjadi sebuah pembuktian dari keyakinan konstruktivis bahwa  kebijakan  dan  aksi  suatu  negara  akan  bergantung  pada  identitas yang  mereka  miliki  (Reus-Smit,  2005:  207)  merupakan  pemikiran  yang benar adanya.

## Hukum dan Aturan Mengenai SALW
Terdapat  beberapa  konvensi  dan  pertemuan  yang  berakhir  dengan ditetapkannya hukum mengenai SALW. Mulai dari the Geneva Conventions; the  Convention  on  Certain  Conventional  Weapons  (CCW);  the  UN  Basic Principles  on  the  Use  of  Force  and  Firearms  by  Law  Enforcement  Officials (UNODA,  2022).  Namun,  berbeda  dengan  berbagai  pengaturan  perlucutan senjata dan non-proliferasi di bidang senjata pemusnah massal ( weapons of mass-destruction / WMD yang didalamnya termasuk senjata nuklir, senjata biologis  dan  senjata  kimia).  Hingga  kini  tidak  terdapat  suatu  pengaturan multilateral  yang  mengatur  SALW  maupun  senjata  konvensional  lainnya secara komprehensif.
Peraturan  paling  jelas  mengenai  SALW  menurut  peneliti  disepakati oleh para negara-negara anggota PBB pada tahun 2001 yaitu program aksi mengenai  upaya  untuk  memerangi  perdagangan  gelap  SALW (Program  of Action  to  Prevent,  Combat  and  Eradicate  the  Illicit  Trade  in  Small  Arms  and Light Weapons in All Its Aspects / POA ) (Weaponsalw.org, 2017). Melalui PoA ini, negara-negara di dunia pada 9-20 Juli 2001 telah setuju untuk setiap 6 tahun  sekali  bertemu  dalam Review  Conference dengan  tujuan  untuk membahas  peningkatan  pengaturan  aliran  senjata  SALW,  melakukan kontrol  terhadap  impor  dan  ekspor,  melaksanakan  manajemen stockpile
(persediaan), dan untuk saling terlibat dalam bantuan dan kerjasama yang melibatkan transfer dari senjata ini (Bondi, 2006: 2-4).
Bisa dianggap bahwa hukum-hukum yang mengatur mengenai SALW hanya  terbentuk  dari  pertimbangan  secara  rasional,  sama  seperti  dalam peraturan  yang  mengatur  penggunaan  SALW  oleh  pemerintah  Indonesia. Faktor  identitas  dan  norma  yang  berbeda  menimbulkan  tantangan tersendiri  untuk  menciptakan  suatu  hukum  yang  bisa  diterapkan  secara universal (menyeluruh)  yang  menurut  konstruktivis  dapat  terbentuk  dari kondisi sosial yang ada (Reus-Smit, 2005: 209).
Impresi Peredaran SALW terhadap Keamanan Nasional, Regional, &

## Global.
SALW  memiliki  banyak  kegunaan  lain  di  luar  fungsi  utama  mereka sebagai  senjata.  Impresi  atau  efek  pengguaan  SALW  juga  terbilang  luas sehingga proliferasi perlu untuk dilakukan. Impresi pertama dari proliferasi SALW  berhubungan  erat  dengan  konflik  dan  ketidak-amanan.  Ancaman langsung berupa cedera hingga kematian, sementara ancaman secara tidak langsung  berupa insecurity (ketidakamanan)  yang  timbul  bagi  masyarakat khususnya  di  negara  yang  berada  pada  fase  pasca-konflik  yang  pada akhirnya meningkatkan ketegangan antar masyarakat sebagai akibat buruk dari peredaran dan penggunaan SALW. Meskipun kehadiran atau proliferasi SALW  tidak  menyebabkan  konflik  yang  jelas  di  seluruh  dunia,  SALW berkontribusi besar pada meningkatnya angka kekerasan dari penggunanya yang  didominasi  oleh  kaum  maskulin  (Sipri.org,  2022)  yang  seringkali membuat  penyelesaian  konflik  menjadi  lebih  sulit.  Seperti  yang  terjadi dalam  isu  separatisme  di  Papua  dimana  kelompok  penentang  pemerintah tersebut  pada  akhirnya  dilabeli  sebagai  Kelompok  Kriminal  Bersenjata (KKB) (Putri, 2022).
Impresi  kedua  berkaitan  dengan  masalah  pembangunan  dan manajemen  suatu  negara.  Investasi  baik  berupa  waktu  maupun  uang  oleh pemerintah, komunitas pembangunan internasional, badan-badan bantuan
internasional utama dan LSM tidak jarang hanya berdampak kecil terhadap lingkungan  yang  terpengaruh  konflik.  Hal  tersebut  dikarenakan  fasilitas dan  keuntungan  yang  telah  direncanakan  pada  akhirnya  rusak  oleh kekerasan  dan  rasa  tidak  aman  yang  dirasakan  masyarakat.  PBB memperkirakan bahwa sekitar 1,5 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang terkena  dampak  konflik  dan  kerapuhan,  dan  70%  dari  negara  yang dianggap  rapuh  telah  mengalami  konflik  sejak  1989  (IDPS,  2012). Penyalahgunaan  SALW  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan situasi tidak aman dan juga berdampak pada terhambatnya pembangunan. Hal ini belum termasuk pula kepemilikan SALW oleh orang yang merasakan ketidak nyamanan karena negara yang mereka tempati tidak mampu untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya.
Ketersediaan  SALW  yang  meluas  merupakan  ancaman  bagi keamanan  manusia  dan  merupakan  salah  satu  isu  keamanan  global  yang belum bisa teratasi. Mengapa? Hal ini dikarenakan kepemilikan SALW oleh sipil membuat dan memicu kekerasan digunakan sebagai cara penyelesaian masalah  alih-alih  mempergunakan  penyelesaian  masalah  secara  damai. Kondisi  ini  membuat  kepercayaan  dan  langkah-langkah  pembangunan keamanan menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan (LeBrun, 2010: 5). Sirkulasi  SALW  yang  berakhir  di  tangan  berbagai  pelaku  yang  tidak bertanggung  jawab  dan  tidak  terlatih,  pada  akhirnya  berkontribusi terhadap  meningkatnya  pelanggaran  HAM  dan  hukum  humaniter internasional yang berlaku.
Bahkan  setelah  konflik  berakhir  secara  resmi,  SALW  kerapkali ditemukan  beredar  di  zona  konflik,  dan  dimiliki  oleh  mantan  gerilyawan, warga  sipil  dan  bahkan  jatuh  ke  tangan  penjahat  sehingga  berpotensi untuk  memicu  kembali  terjadinya  pertikaian  dan  pertempuran.  Meski disaat  pertempuran  resiko  peredaran  tersebut  dapat  diminimalisir  dan dihindari,  kepemilikan  SALW  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  penting mengingat  senjata  ini  kerap  dijadikan  instrumen  untuk  mencapai
kepentingan  melalui  aktivitas  kriminal,  jaminan  keunggulan  dalam persaingan  etnis  dan  politik,  dan  hingga  mencegah  atau  mensabotase intervensi  internasional  posotif  yang  umumnya  dilakukan  melalui pemberian  makanan,  obat-obatan,  dan  persediaan  kepada  orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kondisi tersebut membuat pengungsi di negara-negara yang telah mengalami konflik sering takut untuk kembali ke  rumah  mereka  karena  sejumlah  besar  senjata  yang  tetap  berada  di tangan  mantan  gerilyawan  yang  belum  didemobilisasi  atau  telah  berafiliasi dengan geng atau milisi lokal dan menggunakannya untuk menekan warga sipil (JSB, 2015).
Di  sisi  lain,  beberapa  orang  mungkin  merasa  dengan  memiliki  SALW bisa membuat mereka dan keluarga mereka lebih aman, khususnya dalam situasi  di  mana  pemerintah  dianggap  gagal  dan  tidak  dapat  melindungi warganya.  Sayangnya,  eksistensi  dari  warga  sipil  bersenjata  akan  dapat menimbulkan  perasaan  tidak  aman  di antara  anggota  masyarakat  lainnya. Belum  lagi  potensi  kematian,  cedera,  dan  cedera  tak  disengaja  akan meningkat  jika  senjata  beredar  di  tangan  warga  sipil.  Konsekuensi psikologis  seperti  trauma  dapat  dipastikan  juga  akan  terjadi,  khususnya bagi  wanita  dan  anak  anak.  Sementara  itu,  perkembangan  pesat  dari  aksi kriminalitas  domestik  dan  pergerakan  oposisi  negara  dapat  menyebabkan pemerintah  lebih  memilih  sumber  daya  untuk  keamanan  daripada pembangunan (UNDDR, 2006: 3).
Selain  menjadi  alat  utama  dalam  menghadapi  konflik,  SALW  dapat menjadi instrumen untuk bentuk kekerasan lain, seperti kejahatan baik itu perampokan, pembegalan, terorisme dan aksi lain yang dapat mengganggu kegiatan  perekonomian  negara.  Berkaitan  dengan  penjelasan  mengenai intervensi  internasional,  di  negara-negara  yang  menerima  bantuan pembangunan  atau  di  mana  bantuan  darurat  diperlukan  untuk  orang- orang  yang  terkena  dampak  kekerasan  atau  bencana  lainnya,  penggunaan
SALW  dapat  membuat  bantuan  tersebut  sulit  untuk  sampai  ke  tujuan karena memiliki resiko besar untuk dibajak dalam perjalanan (JSB, 2015).
Dari  keseluruhan  impresi  yang  terbentuk  dari  peredaran  SALW  baik dalam skala nasional, regional, maupun global dapat dianggap berkembangnya  pemahaman  mengenai  SALW  dibangun  berdasarkan pengalaman pribadi dari setiap anggota masyarakat dan membentuk suatu hipotesis dalam lingkungan sosial mereka, menurut peneliti hal ini menjadi indikasi  yang  sesuai  dengan  perspektif  teori  konstruktivisme  yang  juga menganggap  bahwa  proses  pembelajaran  atau  sebuah  fenomena  yang terjadi  terus-menerus  akan  menciptakan  suatu  hipotesis  yang  pada akhirnya  menjadi  kepercayaan  universal  (Art  &  Jervis,  2016).  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  setiap  orang,  khususnya  dengan  segala  perbedaan  yang ada.  Akan  memiliki  interpretasi  dan  konstruksi  proses  pengetahuan  yang berbeda  mengenai  SALW  dimana  pengetahuan  tersebut  juga  tidak  terlepas dari  pengalaman  dan  faktor  budaya  yang  pada  akhirnya  menciptakan situasi seperti yang terjadi di masyarakat saat ini, dimana sebagian merasa adanya  keamanan  yang  diciptakan  oleh  kepemilikan  SALW  dan  ketidak- amanan  yang  menjadi spill  over  effect (efek  domino)  dari  beredarnya  jenis senjata  ini.  Oleh  karena  itu  upaya  preventif  dalam  menanggulangi  impresi buruk  dari  peredaran  SALW  illegal  menjadi  sesuatu  yang  sangat dibutuhkan.

## Upaya Preventif dalam Menanggulangi Perdagangan Illegal SALW
Merujuk  kepada  laporan  Direktorat  Keamanan  Internasional  dan Perlucutan  Senjata  (KIPS)  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia. Sejak 2005, PBB telah mengadopsi program International Tracing Instrument (ITI)  sebagai  turunan  dari  program  PoA  SALW.  Program  ini  mengatur penandaan,  pelacakan  dan  perekaman  jejak  dari  SALW.  Semenjak dicanangkannya  program  aksi  tersebut,  PBB  juga  telah  mengadakan  enam kali Biennial  Meeting  of  States (BMS)  yang  terjadi  di  tahun  2003,  2005, 2008,  2010,  2012  dan  2016  serta Review  Conference pada  tahun  2006,
2012 dan 2018 yang ditujukan untuk melihat dan mengawasi implementasi program  ini.  Diadopsinya  UNPoA  dan  ITI  pada  tahun  2001  sebagai  upaya pemberantasan  perdagangan  illegal  SALW  juga  menjadi  alas  an  dari dimasukannya agenda ini kedalam agenda pembangunan global berkelanjutan  / Sustainable  Development  Goals (SDGs)  guna  menghindari isu  kemanusiaan  baik  itu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  maupun  isu  gender. Perlu juga dipahami bahwa, berbeda dengan ATT dan Firearms Protocol , PoA SALW  bukanlah  hukum  yang  bersifat legally  binding atau  secara  legal mengikat  negara  yang  berpartisipasi,  PoA  hanya  bersifat  mengikat  secara politik sehingga aksi ini tidak memerlukan adanya ratifikasi.
Review  Conference yang  diadakan  pada  tahun  2018  telah mengesahkan  pengkaitan  antara  UNPoA  dan  ITI  dengan  program 2030 Sustainable  Development  Agenda ,  yang  didalamnya  juga  memuat  urgensi untuk  meningkatkan  upaya  pemberantasan  arus  pendanaan  gelap  dan pemberantasan  perdagangan  ilegal  SALW.  Keterkaitan  antara  UNPoA  dan ITI  dengan  SDG  2030  dalam  hal  ini  tidak  semata  bersifat  politis,  namun bersifat  fungsional,  yakni  sebagai  instrumen  pengumpulan  data  untuk penentuan  indikator  pencapaian  seluruh  program  tersebut.  Satu-satunya hal yang memberatkan adalah adanya negara-negara tertentu yang menolak adanya pembatasan kepemilikan sipil atas senjata dan pelarangan transfer SALW  kepada  aktor  non  negara.  Tentu  tidak  terlepas  dari  potensi  ekonomi bisnis  senjata  ini  yang  nilainya  sangat  besar  seperti  yang  telah  dijelaskan diawal pembahasan artikel ini (Kemlu.go.id, 2019).
Dalam  pandangan  teori  konstruktivisme,  peneliti  melihat  bahwa semua  langkah  antisipasi  yang  telah  diambil  belum  konkrit.  Hal  ini dikarenakan konstruktivisme sendiri menganggap bahwa ontologi / sesuatu yang bersifat konkret secara sosial amatlah berbeda dari rasionalisme. Para ahli  teori  konstruktivisme  menekankan  pentingnya  mempelajari  norma, sebagai  fakta  sosial  yang  dipelajari  melalui  metodologi interpretative (menciptakan  kesan)  yang  akan  menjadi  suatu  aspek  penting  (Reus-Smit,
2005:  211)  untuk  setiap  agenda  global  yang  dimiliki  salah  satunya  dalam menghadapi isu SALW.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  peredaran  dan  distribusi  SALW, khususnya yang tidak berizin (illegal) menjadi fenomena yang marak terjadi di dunia. Praktik perdagangan SALW di wilayah yang memiliki kebudayaan erat  dengan  senjata,  hingga  saat  ini  masih  menjadi  permasalahan  pelik yang  amat  sulit  untuk  dapat  ditanggulangi.  Peneliti  meyakini  bahwa penelitian  lebih  mendalam  perlu  untuk  dilakukan  guna  mendapatkan angka dan nominal yang lebih konkrit dalam peredaran SALW. Diharapkan dengan didapatkannya data yang bersifat spesifik, maka proses pembatasan penggunaan  SALW  secara  global  akan  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih mudah.
Gesekan  kepentingan  dan  perbedaan  budaya  dalam  penggunaan SALW  menurut  peneliti  menjadi  hambatan  dari  upaya  PBB  untuk mereduksi  peredaran  senjata  tersebut.  Tidak  dapat  dipungkiri  pula  bahwa peredaran  SALW  di  beberapa  negara,  khususnya  daerah  yang  terimbas konflik  berdampak  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  diperlukan  adanya  suatu  konstruksi  sosial  baru  yang  mampu untuk  merubah  dan  menciptakan  identitas universal yang  mampu menempatkan  SALW  sebagai  sebuah  ancaman  nyata  bagi  kehidupan manusia.
Akhir  kata,  kami  beranggapan  bahwa  peran  pemerintah  sebagai pihak  yang  harus  memenuhi  kontrak  sosial  terhadap  masyarakat  perlu untuk  terus  diperkuat  dengan  melakukan  pembenahan  di  dalam  cakupan wilayah  kedaulatannya.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  pertama-tama terbuka  mengenai  kepemilikan  senjata  dan  diiringi  dengan  penerapan hukum  yang  ketat  guna  mereduksi  peredaran  senjata  ilegal.  Pembatasan penggunaan SALW menjadi suatu syarat mutlak dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan  serta  keamanan  warga  negara  sehingga
permasalahan  ini  hanya  akan  dapat  diatasi  dengan  bentuk  hukum  yang lebih  mengikat  bagi  negara-negara  anggota  PBB,  khususnya  bagi  negara- negara  yang  berperan  sebagai  produsen.  Hukum  yang  internasional  yang lebih  jelas  dan  disertai  mekanisme  sanksi  kami  yakini  akan  mengurangi produksi  maupun  distribusi  SALW  sehingga  kemudian  mekanisme  kontrol yang baik dapat secara leluasa dipraktikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jazeera.  (2022,  April  5). Russia’s  invasion  of  Ukraine:  List  of  key  events,
day 41 . Diakses dari
aljazeera.com:
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/5/russias-invasion-of- ukraine-list-of-key-events-day-41
Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer:  Sebuah  Tinjauan  Hubungan  Internasional. Jurnal Keamanan Nasional, 3 (1), 109-132.
Art,  R.  J.,  &  Jervis,  R.  (2016). International  Politics  Enduring  Concept  and Contemporary Issues (13 ed.). Boston: Pearson & Longman.
Barnitz, L., Path, H., & Catalla, R. F. (2014). Cambodia: Pol Pot’s Legacy of Violence. Washington  DC:  Youth  Advocate  Program  International’s Mission.
Benarrivo,  R.,  &  Nastiti,  N.  N.  (2020).  Diplomasi  dan  Penataan  Ruang Pertahanan:  Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Darat  Indonesia- Timor Leste. Dinamika Global, 5 (2), 171-188.
Bondi,  L.  (2006).  U.S.  Policy  on  Small  Arms  and  Light  Weapons. Naval College War Review, 59 (1), 1-22.
BPB.  (2019). Small  arms  and  light  weapons  -  The  real  weapons  of  mass destruction . Diakses
dari warpp.info:
http://www.warpp.info/en/m5/articles/small-arms-and-light- weapons-the-real-weapons-of.
Cambridge.org.  (2022). Meaning  of  proxy  war  in  English .  Diakses  dari Cambridge.org:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/proxy-war
Chivers, C. J. (2016, Agustus 24). How  Many Guns Did  the U.S. Lose Track of in Iraq and Afghanistan? Hundreds of Thousands. Diakses dari The New
York Times:
https://www.nytimes.com/2016/08/23/magazine/how-many-guns-
did-the-us-lose-track-of-in-iraq-and-afghanistan-hundreds-of- thousands.html
Cirlig, C.-C. (2015). Illicit small arms and light weapons International and EU action. Brussel: European Parliament.
Cohn,  T.  H.  (2012). Global  Political  Economy (6  ed.).  Boston:  Pearson  & Longman.
European  Commision.  (2019). Anti-Personnel  Landmines,  Small  Arms  and Light  Weapons,  European  Commisions  :  International  Cooperation  And Development .
Diakses dari ec.europa.eu:
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis- management/links-between-security-and-development/landmines- and-small_en
Everytownresearch.org.  (2020,  November  21). Mass  Shootings  in  America . Diakses dari
Everytownresearch.org:
https://everytownresearch.org/maps/mass-shootings-in-america/
FAS.org.  (2019). The  Global  Threat  of  Small  Arms  and  Light  Weapons  --  A Primer . Diakses dari FAS.org:
https://fas.org/asmp/campaigns/smallarms/primer.html
IDPS.  (2012). A  New  Deal  for  Engagement  in  Fragile  States. Brussel:  IDPS. Retrieved from PBSBDialogue.org.
JSB.  (2015,  Mei  21). Active  Defense  –  Strike,  Counterstrike,  Mercenary  or Vigilante?
Diakses dari Cybershafarat.com:
https://cybershafarat.com/2015/05/21/active-defense-strike- counterstrike-mercenary-or-vigilante/
Kemlu.go.id.  (2019,  Januari  29). Isu  Senjata  Konvensional .  Diakses  dari Kemlu.go.id:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/92/halaman_list_lainnya/isu- senjata-konvensional
King,  B.  (2011). Practitioners’  Experiences  with  Physical  Security  and Stockpile Management. Geneva: Small Arms Survey.
Krause,  K.  (2004). Small  Arms  Survey  2004:  Rights  at  Risk. Oxford:  Oxford University Press.
Manolache, A., & Blenckner, S. (2018, Desember 10). Global arms industry: US  companies  dominate  the Top  100;  Russian  arms  industry  moves  to second place . Diakses dari Sipri.org:
https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-arms-
industry-us-companies-dominate-top-100-russian-arms-industry- moves-second-place
MarketAndMarkets.com. (2022, April). About Us . Diakses dari MarketAndMarkets.com:
https://www.marketsandmarkets.com/AboutUs-8.html
MarketsandMarkets.com. (2021). Light Weapons Market by Type (HMG, Light Cannon,  MANPAT,  Grenade,  Mortar,  MANPAD,  Grenades,  Missiles, Launcher, ATW, Landmine), Technology (Guided, Unguided), Application (Defense,  Homeland  Security)  &  Geography  -  Forecast  &  Analysis  to 2014 - 2020 . Diakses dari
MarketsandMarkets.com: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/light- weapons-market-224024553.html
Marketwatch.com. (2022, Maret 22). Small Arms and Light Weapons (SALW) Market Size In 2022 : 3.1% CAGR with Top Countries Data, What trends are  influencing  the  growth  of  the  Small  Arms  and  Light  Weapons (SALW)  Industry?  |  In-depth  145  Pages  Report .  Diakses  dari Marketwatch.com: https://www.marketwatch.com/press- release/small-arms-and-light-weapons-salw-market-size-in-2022-31- cagr-with-top-countries-data-what-trends-are-influencing-the-growth- of-the-small-arms-and-light-weapons-salw-industry-in-depth-145- pages-report-2022-03-22
McEvoy,  C.,  &  LeBrun,  E.  (2010). Uncertain  Future:  Armed  Violence  in Southern Sudan. Geneva: Small Arms Survey.
Mosel,  I.,  &  Murray,  R.  (2010).  Symptoms  and  causes.  Insecurity  and Underdevelopment  in  Eastern  Equatoria,  Sudan. Human  Security Baseline Assessment (HSBA) (16), 1-12.
Narula,  S.  (2001). Indonesia:  The  War  in  Aceh. New  York:  Human  Right Watch.
Putri,  D.  L.  (2022,  Maret  8). Siapa  KKB  Papua,  Tujuan,  dan  Daftar Kejahatannya .
Diakses dari Kompas.com:
https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/08/120000965/siapa -kkb-papua-tujuan-dan-daftar- kejahatannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20KKB%20ad alah%20singkatan,sipil%20maupun%20TNI%20dan%20Polri.
Reus-Smit,  C.  (2005).  Constructivism.  In  S.  Burchill, Theories  of International Relations (pp. 188-136). New York: Palgrave Mcmillan.
Salton, D. M. (2013). Starving the dark markets: international injunctions as a  means  to  curb  SALW  trafficking. Connecticut  Law  Review,  46 (1), 369-414.
Sipri.org.  (2022). Gendered  impacts  of  Small  Arms  and  Light  Weapons proliferation . Diakses dari Sipri.org:
https://www.sipri.org/research/peace-and-development/governance- and-society/gendered-impacts-small-arms-and-light-weapons- proliferation#:~:text=The%20proliferation%20of%20Small%20Arms,rei nforce%20violent%2C%20gendered%20social%20norms.
Solihat,  K.  (2007). Lunturnya  Dominasi  AS  &  Eropa .  Retrieved  from BUMN.go.id: http://www.bumn.go.id/pindad/berita/57
Thrall, A.  T., & Dorminey, C. (2018, Maret 13). Risky  Business: The Role of Arms  Sales  in  U.S.  Foreign  Policy .  Diakses  dari  Cato.org: https://www.cato.org/policy-analysis/risky-business-role-arms-sales- us-foreign-policy
UN.org. (2022, April 1). Small Arms and Light Weapons . Diakses dari UN.org: https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/
UNDDR.  (2006). Module  4.11  SALW  Control,  Security  and  Development. Geneva: United Nations.
UNODA.  (2022). Small  arms:  use  &  misuse .  Diakses  dari  UN.org: https://www.un.org/disarmament/convarms/small-arms-use- misuse/
Weaponsalw.org.  (2017). 2001  UN  Programme  of  Action  on  Small  Arms .
Diakses dari Weaponsalw.org:
http://www.weaponslaw.org/instruments/2001-un-programme-of- action-on-small-arms
Wibowo, W. (2011). Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan  Peledak  untuk  Kepentingan  Militer  dan  Umum. Jakarta: Kemenkumham.