## Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah

## M. Soleh Mauludin

## IAIN Kediri

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  manajemen  resiko  yang  dilakukan oleh  Bank  BRI  Syariah  dalam  meminimalkan  moral  hazard  nasabah  pembiayaan  musyarakah. Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  serta  pendekatan  studi  kasus,  penelitian  ini  menhasilkan kesimpulan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  BRI  Syariah  Pare  dalam  meminimalkan  moral hazard  dalam  pembiayaan  musyarakah  adalah  dengan  menggunakan  proses  analisis  5C  yaitu character  (karakter),  capacity  (kapasitas),  capital  (modal),  collateral  (jaminan),  dan  condition (kondisi),  dan  dengan  prosedur  sebagai  berikut  ;  melakukan  survey,  pengawasan  sebelum pencairan,  pengawasan  langsung,  pengawasan  tidak  langsung,  dan  tindakan  revitalisasi.  Salah satu  cara  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  menekan  terjadinya  moral  hazard  yang  dilakukan oleh  nasabah  dengan  cara  memperbaiki  kualitas  manajemen  risiko  yang  dilakukan  oleh  bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang  diterapkan  oleh  bank  dalam  meminimalkan  moral  hazard  tersebut.  Upaya  yang  dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan  menggunakan  proses  analisis  5C  yaitu  character  (karakter),  capacity  (kapasitas),  capital (modal),  collateral  (jaminan),  dan  condition  (kondisi).  Langkah-langkah  yang  dilakukan  BRI Syariah  Pare,  meminimalkan  moral  hazard  dalam  pembiayaan  musyarakah  d  yaitu  dengan  cara melakukan  survey,  pengawasan  sebelum  pencairan,  pengawasan  langsung,  pengawasan  tidak langsung,  dan  tindakan  revitalisasi.  Agar  dalam  kontrak  musyarakah  dapat  meminimalkan  moral hazard,    maka    diterapkan    manajemen    risiko    pembiayaan    menjadi    perhatian    semua    pihak mulai  dari  pemerintah,  Bank  Indonesia,  lembaga  keuangan  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  di  kemudian  hari  dan  nasabah  sebagai  tanggung  jawab  pribadi  untuk    saling melindungi.  Pada  obyek  akad  dalam  melakukan  usaha    pembiayaan    musyārakah,  seharusnya usaha  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  jadi  antara  kedua  belah  pihak  bisa  mengetahui perkembangan  secara  langsung  karena  ikut  andil  dalam  pengelolahannya.  Dalam  akad pembiayaan musyārakah seharusnya juga dijelaskan bagaimana tata cara perhitungan bagi hasil, agar nasabah dapat memahami standar akad pembiayaan musyārakah secara keseluruhan. Dalam pengukuran  risiko  sebuah  pembiayaan,  sebaiknya  BRI  Syariah  Pare  melakukan    sebuah pengukuran  risiko  dilaksanakan  dengan  melakukakan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  usaha nasabah.  Dalam  pemantauan  risiko  BRI  Syariah  Pare,seharusnya  melakukan  cara  pemantauan risiko yang dilakukan dengan cara penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan  usaha,  produk,  transaksi,  faktor  risiko,  teknologi  informasi  dan  sistem  informasi manajemen  risiko  yang  bersifat  material,  agar  risiko  yang  besar  tidak  terjadi.  Untuk  penelitian selanjutnya,  peneliti  dapat  membahas  manajemen  risiko  pada  pembiyaan  musyārakah  secara mendalam  mengenai  moral  hazard  dalam  laopran  keuangan  oleh  nasabah  pembiayaan musyarakah. Dengan demikian praktek moral hazard dapat diminimalkan sehingga nasabah benar- benar  melaporkan  hasil  usahanya  dengan  jujur.  Bila  hal  ini  dapat  diterapkan,  maka  pembagian nisbah keuntungan dapat dilakukan secara fluktuatif berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh.
Keywords : Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Pembiayaan
Analisis CAR, Dana Pihak Ketiga, NPK, dan BO terhadap BOPO Produk Pembiayaan Perbankkan Syariah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  bank  syariah  diikuti kecenderungan  terjadi moral  hazard yang dilakukan oleh nasabah bank syariah. Moral hazard merupakan  perilaku  nasabah  yang mempergunakan dana pembiayaan dari bank untuk sesuatu yang menguntungkan nasabah sendiri di luar kepentingan pembiayaan yang disepakati  dengan  bank. Moral  hazard bisa terjadi di semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, termasuk dalam pembiayaan musyarakah.
Moral  hazard nasabah  pembiayaan musyarakah umumnya terletak pada laporan laba  rugi  usaha  yang  tidak  sesuai  dengan fakta  di  lapangan.  Seringkali  nasabah melaporkan laba usaha yang lebih kecil dari laba  yang  diraihnya.  Terjadinya moral hazard nasabah  dan  aksi adverse  seletion oleh  bank  Islam  membuat  daya  saing  bank syariah terhadap bank konvensional menjadi semakin  melemah.  Selain  itu  kebanyakan dari bank syariah adalah institusi bisnis yang masih muda dan depositor mereka mengharapkan hasil yang kompetitif.
Dari  pemaparan  di  atas  terlihat bahwa  bank  syariah  harus  menghadapi risiko finansial dan bisnis dalam menjalankan dana deposan melalui pembiayaan  musyarakah  karena  adanya moral hazard nasabah. Oleh karenanya,
bank syariah harus menciptakan manajemen risiko yang  tepat dalam  pembiayaan musyarakah agar dananya aman dan mampu memberikan  return  yang  menarik  bagi deposan maupun pemilik modal.
Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan adalah  dengan  menekan  terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh nasabah dengan cara memperbaiki kualitas manajemen risiko yang  dilakukan  oleh  bank  syariah.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  manajemen  risiko yang diterapkan oleh bank dalam meminimalkan moral hazard tersebut.
Banyak  kajian  dan  penelitian  yang membahas  musyarakah.  Di    antaranya adalah  penelitian  yang  ditulis  oleh  Toni Bahtiar  dan  Iman  Sugema  dengan  judul Masalah  Informasi  Asimetrik  Dalam  Sistem Perbankan Syariah . Penelitian ini
menyimpulkan bahwa salah satu karakteristik  pasar  kredit  ialah  tingginya aspek  ketidakseimbangan  informasi  yang dimiliki  lembaga  keuangan  (bank)  dan peminjam. Dalam masalah adverse selection khususnya, bank tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membedakan  beberapa  projek  investasi berdasarkan  risiko  yang  dihadapi.  Sebagian besar  bank  komersial  menjalankan  sistem keuangan dan pembiayaannya berdasarkan
Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah
skema  suku  bunga  yang  diketahui  tidak mampu  menyelesaikan  masalah  informasi asimetrik.  Tulisan  ini  memberikan  bukti formal  bahwa  perbankan  syariah  berbasis bagi  hasil  kebal  terhadap  masalah adverse selection .
Yang kedua adalah penelitian Teti Rahmawati  dengan  judul  Indikasi  Moral hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Prinsip kehati-hatian  dalam  mengelola    dana nasabah  merupakan  faktor  penting  untuk menjaga  kepercayaan  dari  para  nasabah. Berbagai  kejadian moral  hazard harus menjadi perhatian serius bagi para stakeholders bank  syariah.  Perlu  disadari bahwa  perbankan  syariah,  seperti  institusi bisnis  lainnya,  tidak  bebas  dari  praktik- praktik  seperti: moral  hazard ,  dan agency problem. Penelitian ini bertujuan membuktikan  apakah  terdapat  indikasi moral hazard dalam penyaluran pembiayaan pada  perbankan  syariah  di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey. U ntuk menguji hipotesis penulis  menggunakan  analisis  data  dengan metode  analisis  regresi  berganda  dan error correction  modeling .  Penilitian  dilakukan terhadap 21 bank syariah. Pengumpulan data berasal  dari data sekunder laporan publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi moral hazard pada perbankan syariah di Indonesia.
Peneltian  yang  ketiga  ditulis  oleh Asfi  Manzilati  dengan  judul  Kesepakatan kelembagaan  kontrak  mudharabah  Dalam kerangka  teori  keagenan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana bankir (sebagai prinsipal) berinteraksi dengan  nasabah  (sebagai  agen)  dalam menciptakan dan menegakkan sebuah kontrak mudharabah, serta menawarkan satu alternatif  kesepakatan  kontrak  mudharabah sehingga menghasilkan aturan main (institusi) mudharabah yang menguntungkan kedua  pihak  (prinsipal  dan  agen).  Pada penelitian  yang  dilakukan  ini  diperoleh  dua temuan  penting  yaitu  bahwa  karakter  calon nasabah merupakan penentu penting terciptanya  sebuah  kontrak  ketika  jaminan material  (seharusnya)  tidak  boleh  dijadikan sebagai  alat  untuk  mengkompensasi  risiko. Temuan yang kedua adalah bahwa monitoring  merupakan  kunci  penting  pada proses  penegakan  kontrak.  Monitoring  ini dilakukan  sejak  kontrak  mudharabah  belum terjadi yaitu melalui kontrak murabahah yang berulang-ulang  yang  berfungsi  sebagai  alat uji  karakter  sekaligus  sebagai  edukasi kepada mitra (nasabah). Monitoring  ini
kemudian dilakukan ketika kerjasama berlangsung untuk meminimalisir risiko. Penelitian  yang  keempat  ditulis  oleh  Rina Mandara  Harahap  dengan  judul  Resiko moral  hazard  Pada  perbankan  syariah  di indonesia.  Permasalahan Principal  Agent merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam  pembiayaan  pada  perbankan  syariah. Permasalahan  tersebut  terjadi  akibat  adanya ketidakseimbangan    informasi    antara sāhibul  māl dan mudārib. Masalah Principal  Agent yang    timbul    tersebut dibagi  menjadi    dua    yaitu adverse selection dan mora
Risiko Bank Syariah
a. Karakteristik resiko perbankan syariah
Perbedaan  antara  rumusan  teoritis dan  realita  praktek  dari  perbankan  syariah dapat  diidentifikasi  dengan  jelas.  Secara teoritis,  para  ekonom  muslim  menjelaskan bahwa  pada  sisi  liabilitas,  bank  syariah hanya  memiliki  dana  investasi  .  sedangkan pada sisi aset, dana investasi ini selanjutnya akan  disalurkan  melalui  kontrak  bagi  hasil. Berdasarkan sisitem ini, gejolak yang terjadi pada  sisi  asset,  secara  otomatis  akan ditopang oleh konsep berbagi resiko sebagai karakteristik  dari  dana  investasi.  Dengan demikian,  secara  teoritis  perbanakn  syariah menawarkan alternative yang lebih stabil
dibandingkan sistem perbanakan konvensional. Adapun  karakteristik resiko sistematik dari sistem ini adalah  sebanding dengan resiko yang melekat pada reksadana.
Fokus  perhatian  dari  studi  ini  adaah pada  aspek  praktek  perbankan  syariah. Bagaimanapun,  praktek  perbankan  syariah tidaklah sama dengan apa yang ada di teori. Pada  sisi  asset,  investasi  dapat  dilakukan melalui  model  pembiayaan  berbasis  bagi hasil  dan  model  pembiayaan  berbasis pendapatan  tetap,  seperti  murabahah,  jual beli  dengan  cicilan,  dan salam . Dana  hanya disediakan untuk membiayai aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara  di  sisi  liabilitas,  dana  pihak ketiga  dapat  dihimpun  dalam  bentuk rekening  giro  dn  rekening  investasi.  Jenis dana  yang  pertama  dalam  bank  syariah adalah qard  hasan (pinjama  tanpa  bunga). Dana  tersebut  harus  dikembalikan  secara penuh kepada deposan atas unjuk. Sedangkan deposan investasi akan menerima imbalan berdasarkan skema profit and  loss  sharing dan  dana  tersebut  ikut berbagi  dalam  resiko  operasional  bank. Penerapan konsep bagi hasil kepada deposan merupakan  karakteristik  unik  bank  syariah. Karakteristik  ini  bersama-sama  dengan variasi  model  pembiayaan  dan  kepatuhan pada       prinsip-prinsip       syariah,       telah
mengubah karakteristik resiko yang dihadapi oleh bank syariah.
b. Jenis-jenis resiko bank syariah
1) Risiko  kredit  ;  merupakan  bentuk risiko  pembiayaan  yang  muncul  pada  saat satu  pihak  bersepakat  untuk  membayar sejumlah  uang,  misalnya  akad  salam,  atau mengirimkan barang, misaknya akad murabahah,  sebelum  menerima  asset  atau uang cash- nya sendiri, sehingga menyebabkan  terjadinya  kerugian.  Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil, resiko kredit  adalah  tidak  terbayarnya  kembali bagian  bank  oleh  pihak  pengusaha  ketika jatuh  tempo.  Masalah  ini  bisa  muncul  bagi bank akibat kesenjangan informasi (assimatric  information) ,  dimana  mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya.  Sementara  akad  murabahah merupakan  akad  jual  beli  atau  perdagangan dimana  resiko  kredit  dapat  muncul  dari resiko  pihak  ketiga,  yaitu  akibat  buruknya kinerja  partner  bisnis.  Buruknya  kinerja  ini bisa disebabkan oleh sumber-sumber sistematik  eksternal.  Upaya  meminimalkan resiko kredit dilakukan dengan menjalankan analisa  5  C,  yakni  :  Character,  Capacity, Capital, Condition, Collateral
2) Risiko  Benchmark  ;  bank  syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal
itu  ditunjukkan  bahwa  bank  syariah  tidak menghadapi  risiko  pasar  yang  muncul karena  perubahan  suku  bunga.  Namun bagaimanapun,  perubahan  suku  bunga  di pasar,  memunculkan  beberapa  risiko  di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai benchmark rate. Khususnya dalam akad murabahah, dimana mark-up ditentukan  dengan  menambahkan  premi resiko  pada  benchmark  rate.  Karakteristik dari  aset-aset  berpenghasilan  tetap  adalah sama  halnya  dengan  mark-up  yang  bernilai tetap  selama  jangka  waktu  akad.  Ketika benchmark rate mengalami perubahan maka akad-akad  yang  berbasis  pendapatan  tetap tidak  akan  dapat  disesuaikan.  Sebagi hasilnya,  bank  syariah  menghadapi  resiko dari perubahan suku bunga di pasar.
3) Resiko  likuiditas  ;  sebagaimaa  telah disebutkan  di  atas,  resiko  likuiditas  bisa muncul  karena  sulitnya  mendapatkan  dana cash  dengan  biaya  yang  wajar,  baik  melalui pinjaman  maupun  penjualan  asset.  Resiko likuiditas  yang  muncul  dari  kedua  sumber ini  sanga  kritis  bagi  bank  syariah.  Karena bunag atas pinjaman dilarang dalam syariah maka  bank  syariah  tidak  dapat  meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak
diperbolehkan  untuk  menjual  utang  selain pada  nilai  awal  (face  value)-nya.  Dengan demikian, meningkatkan dana dengan menjual  asset  berbasis  utang  tidak  dapat dijadikan opsi bagi bank syariah.
4) Risiko  operasional  :  Karena  usianya yang  relative  muda,  resiko  operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi  menjadi  sesuatu  yang  akut  bagi lembaga ini. Resiko operasional bisa muncul terutama akibat bank tidak memiliki sumber daya  manusia  yang  mempunyai  kapasitas dan  kapabilitas  yang  memadai  untuk menjalankan  operasional  keuangan  syariah. Karena  adanya  perbedaan  karakteristik bisnis,  software  komputer  yang  tersedia  di pasar  konvensional  bisa  jadi  tidak  sesuai denagn  apa  yang  dibutuhkan  bank  syariah. Hal  ini  melahirkan  resiko  sistem  yang menuntut bank syariah untuk
mengembangkan  dan  memakai  teknologi internasional. 5)
Resiko pembiayaan fiudisia : rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan  tingkat  return  yang  berlaku  di  pasar juga  berakibat  pada  munculnya  resiko fidusia,  yaitu  ketika  deposan  menafsirkan rendahnya  tingkat  return  tersebut  sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Resiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran
kontrak  oleh  pihak  bank.  Misalnya,  bank syariah  tidak  menjalankan  kontrak  dengan penuh  kepatuhan  pada  ketentuan  syariah. Sementara  justifikasi  bahwa  bisnis  yang dijalankan  bank  syariah  telah  sesuai  dengan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya  dapat  memicu  masalah kepercayaan dan penarikan dana.
c. Sistem Manajemen Resiko
1) Membangun  lingkungan  manajemen resiko  yang  tepat  serta  kebijakan  dan prosedur  yang  sehat  :  Tahap    ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi  bank  terhadap  resiko  dan  kebijakan manajemen  terhadapnya.  Dalam  hal  ini dewan  direksi  harus  bertanggung  jawab untuk  menjelaskan  keseluruhan  tujuan, kebijakan,  dan  strategi  manajemen  resiko dalam  sebuah  lembaga  keuangan.  Di samping harus menyepakati seluruh kebijakan  bank  terhadap  resiko,  dewan direksi  pun  harus  meyakinkan  bahwa  pihak manajemen telah mengambil langkah- langkah  yang  tepat  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memonitor,  dan  mengontrol resiko-resiko  ini.  Dewan  direksi  harus medapatkan  informasi  dan  meninjau  ulang status  resiko  bank  melalui  laporan  secar periodic.
2) Menciptakan  proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang tepat :  Bank
harus memiliki sistem manajemen informasi untuk  mengkur  dan  melaporkan  berbagai eksposur  resiko.  Langkah-langkah  yang perlu  diambil  untuk  tujuan  pengukuran  dan monitoring  adalah  pembuatan  standar  bagi pengkategorian  dan  review  resiko  tindakan yang  perlu  diambil  dalam  hal  ini  adalah menciptakan  standar  resiko  berdasarkan asset,  serta  membuat  laporan  manajemen resiko dan laporan audit secara berkala.
3) Kontrol  internal  yang  cukup  :  Bank harus  memiliki  control  internal  untuk memastikan  bahwa  semua  kebijakan  telah terlaksana.  Sebuah  sistem  control  yang efektif  mencakup  proses  identifikasi  dan evaluasi  berbagai  jenis  resiko  yang  cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan  kebijakan  dan  prosedur,  dan kepatuhannya  haru  direview  secara  terus menerus.  Di  antaranya  dengan  melakukan audit  internal  secara  periodic  dan  membuat laporan  dan  penilaian  yang  independen untuk  mengidentifikasi  area-area yang menjadi  titik  kelemahan.  Bagian  terpenting dari  kontrol  internal  adalah  meyakinkan bahwa  tugas  untuk  mengukur,  memonitor, dan  mengontrol  resiko  telah  dibuat  secara terpisah.
Teori Agensi
Teori  keagenan  menjelaskan  tentang  pola hubungan     antara     principal     dan     agen . Prinsipal  bertindak  sebagai  pihak  yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan  agen  sebagai  pihak  yang mengerjakan mandat dari prinsipal. Tujuan utama  teori  keagenan  adalah  untuk menjelaskan  bagaimana  pihak-pihak  yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain  kontrak  yang  tujuannya  untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi  yang  tidak  simetris  dan  kondisi ketidakpastian. Teori ini juga menekankan pada  eksistensi  mekanisme  pasar  dan institusional yang dapat melengkapi kontrak untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang muncul dalam hubungan kontraktual. a. Penyebab Konflik Keagenan.
Pemilik  harus    mengendalikan   konflik keagenan untuk menghindari permasalahan yang mengganggu kemajuan perusahaan di masa  mendatang .. Permasalahan  keagenan ditelusuri  dari   beberapa kondisi, seperti penggunaan arus kas bebas (free cash flow) pada aktifitas yang tidak menguntungkan, peningkatan   kekuasaan  manajer   dalam melakukan over investment, dan consumption of excessive perquisites , atau disebabkan  oleh   perbedaan  keputusan investasi antara investor dengan manajer. Investor  memilih   resiko   tinggi   untuk
mendapatkan return tinggi sedangkan manajer  memilih  resiko  rendah  untuk mempertahankan  posisi  atau  sebaliknya  di dalam perusahaan. Masalah keagenan antara pemegang  saham  dengan  manajer,  potensial terjadi  jika  manajer  memiliki  kurang  dari 100%    saham    perusahaan . Karena    tidak semua  keuntungan  akan  dapat  dinikmati oleh      manajer , maka      mereka      tidak berkonsentrasi pada maksimalisasi kemakmuran pemegang saham.
Penunjukkan manajer oleh pemegang saham untuk      mengelola      perusahaan , akan memunculkan  perbedaan    kepentingan antara  manajer  dan  pemegang  saham. Perbedaan  sangat  mungkin  terjadi  karena para  pengambil  keputusan  tidak  perlu menanggung  resiko  sebagai  akibat  adanya kesalahan  dalam  pengambilan  keputusan bisnis,  begitu  pula  jika  mereka  tidak  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan.  Resiko tersebut  sepenuhnya  ditanggung  oleh  para pemilik.  Karena  tidak  menanggung  resiko dan  tidak  mendapat  tekanan  dari  pihak  lain dalam mengamankan investasi para pemegang  saham,  maka  pihak  manajemen cenderung  membuat  keputusan  yang  tidak optimal.  Kondisi  ini  akan  menimbulkan masalah keagenan.
Masalah  keagenan banyak dipengaruhi  oleh insider ownership. Insider ownership adalah
pemilik perusahaan sekaligus menjadi pengelola  perusahaan.  Semakin    besar insider  ownership, perbedaan  kepentingan antara  pemegang  saham  (pemilik)  dengan pengelola perusahaan semakin kecil, mereka akan bertindak lebih hati-hati karena mereka akan  ikut  menanggung  konsekuensi  dari tindakan  yang  dilakukan.  Apabila insider ownership kecil,  yang  berarti  hanya  sedikit jumlah  pemegang  saham  yang  ikut  terlibat dalam  mengelola  perusahaan  maka  semakin tinggi  kemungkinan  munculnya  masalah keagenan  karena  perbedaan  kepentingan antara  pemilik  saham  dengan  pengelola perusahaan semakin besar.
b. Akibat  Konflik  Keagenan Hubungan antara    dividen dengan kepemilikan manajerial dipahami melalui free cash flow hypothesis. Perusahaan dalam menggunakan cash flow dari net present value yang    positif    memicu konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena manajer dengan    persentase kepemilikan   saham kurang dari 100% menggunakan cash flow untuk       kepentingan     yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Tindakan tersebut   mengakibatkan      kas   digunakan
untuk kepentingan outsider
stockholder dan  mengurangi  kas  yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan.  Berdasarkan  permasalahan   ini
diperlukan suatu mekanisme dalam memotivasi manajer sehingga mengalokasikan  kelebihan cash  flow pada aktifitas  yang  tepat,  seperti  meningkatkan Dividen payouy  ratio .
S hareholder  dispersion atau  penyebaran pemegang  saham  juga  berperan  dalam masalah  keagenan.  Pemegang  saham  yang semakin  menyebar  kurang  efektif  dalam monitoring  dan  sulit  untuk  melakukan kontrol  terhadap  perusahaan.  Akibatnya masalah  keagenan  muncul  terutama  karena adanya  informasi  yang  asimetri.  Sebaliknya pemegang saham yang semakin terkonsentrasi  pada  satu  atau  beberapa pemegang  saham  saja  akan  mempermudah control  terhadap  kebijakan  yang  diambil pengelola perusahaan sehingga dapat mengurangi asymmetric  information dan mengurangi masalah keagenan. Dari perbedaan  kepentingan  itu  maka  timbullah konflik  yang  biasa  disebut  konflik  agensi. Konflik  kepentingan  antara  manajer  dan pemegang  saham  dapat  diminimumkan dengan  suatu  mekanisme  pengawasan  yang dapat mensejajarkan kepentingan- kepentingan  yang  terkait  tersebut.  Akibat dari  munculnya  mekanisme  pengawasan tersebut  menyebabkan  timbulnya  suatu biaya yang disebut dengan agency cost.
Permasalahan  keagenan  ditandai  dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi  yang  tidak  lengkap (asymetry information) di  antara  pemilik  perusahaan (principal) dengan  agen (agent). Sebagai hasilnya  akan  timbul  apa  yang  dinamakan biaya  keagenan (agency cost)  yang  meliputi monitoring  costs,  bonding  costs, dan residual  losses.  Monitoring  cost adalah biaya  yang  timbul  dan  ditanggung  oleh prinsipal  untuk  memonitor  perilaku  agen, yaitu  untuk  mengukur,  mengamati,  dan mengontrol  perilaku    agen.    Contoh    biaya ini  adalah  biaya  audit  dan  biaya  untuk menetapkan  rencana  kompensasi  manajer, pembatasan  anggaran,  dan  aturan-aturan operasi.  Sementara bonding  cost adalah biaya  yang  ditanggung  oleh  agen  untuk menetapkan  dan    mematuhi    mekanisme yang  menjamin  bahwa  agen  yang  bertindak untuk kepentingan principal, misalnya biaya yang  dikeluarkan  oleh  manajer  untuk menyediakan  laporan  keuangan  kepada pemegang  saham.  Pemegang  saham  hanya akan  mengijinkan bonding  cost terjadi  jika biaya tersebut  dapat  mengurangi monitoring cost. Sedangkan residual  loss timbul  dari kenyataan  bahwa  agen  kadangkala  berbeda dari tindakan yang memaksimalkan kepentingan prinsipal.
Konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelolaan  dengan  fungsi  kepemilikan adalah  pengambil  keputusan  relatif  tidak menanggung  resiko  atas  kesalahan  dalam pengambilan  keputusan.  Resiko  tersebut sepenuhnya  ditanggung  oleh  prinsipal. Akibatnya  manajer  sebagai  pengambil keputusan  dalam  perusahaan  cenderung untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka seperti peningkatan gaji dan status.

## Moral Hazard
Moral hazard sering digunakan dalam bisnis asuransi  yang  menjelaskan  kemnungkinan pemegang asuransi dengan sengaja melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan terhadap  barang  yang  diasuransikan  dengan harapan akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Perilaku perusahaan pemegang polis asuransi  jadi  tidak  hati-hati  karena  bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung  oleh  perusahaan  asuransi.  Kata moral hazard kemudian dipergunakan dalam perspektif  perbankan  yang  merujuk  pada perilaku  pihak-pihak  yang  berkepentingan, misalnya  pihak  bank,  deposan  dan  debitur perbankan  yang  menciptakan  insentif  untuk melakukan  agenda  dan  tindakan  yang tersembunyi  yang  berlawanan  dengan  etika bisnis dan hukum yang berlaku.
Bisnis  perbankan  sangat  rawan  dengan moral  hazard  atau  penyimpangan  moral. Potensi  moral  hazard  sangat  besar  karena kepentingan masing-masing pihak. Kepentingan pemegang saham dapat mengorbankna  pihak  lain  untuk  keuntungan dirinya. Kepentingan manajemen bisa mnegorbankan kepentingan pemegang saham. Kepentingan debitur dapat mengorbankan  kepentingan  bank.  Dengan demikian, dalam masalah moral hazard akan menyangkut siapa yang menyimpang, mengaapa  menyimpang,  dan  siapa  yang dirugikan  akibat  tindakan  tersbut.  Misalnya dalam  struktur  kepemilikan  bank  yang didominasi pemegang saham mayoritas akan dapat  menekan  konflik  keagenan,  namun juga  dapat  menjadi  sumber  malapetaka karena  pemegang  saha  mayoritas  dapat menekan  pemegang  saham  minoritas  dan manajemen untuk bertindak atas kepentingannya atas beban pemegang saham minoritas,  deposan  dan  lembaga  penjain simpanan.
Beberapa  masalah  moral  hazard  pada lembaga perbankan yang dapat diidentifikasi antara lain :
a. Moral hazard debitur terhadap bank ; Moral  hazard  yang  dilakukan  peminjam disebabkan  oleh  asimetri  information  yang sangat tinggi. Bank dapat saja hanya
mengetahui sedikit informasi tentang kemampuan  dan  kemauan  peminjam  untuk membayar dibandingkan dengan pengetahuan dari peminjam itu sendiri. Pada tingkat  asimetri  information  yang  tinggi, bank  tidak  dapat  mendesain  kontrak  yang dapat  mengamankan  secara  penuh    dana yang  ditempatkan  pada  debitur.  Secara prosedural,  pemebrian  kredit  memang  telah melalui proses analisis  yang cermat, bahkan saat ini keputusan pemberian kredit dilakukan  oleh  komite  perkreditan,  bukan oleh  orang  tertentu.  Namun  demikian peminjam dapat berubah perilakunya setelah mendapatkan  pinjaman  bank,  misalnya dengan  meimilih  kegiatan  yang  beresiko sangat tinggi. Kredit tersebut akan memberikan manfaat melebihi tingkat bunga yang dibayarkan. Namum bila usaha debitur bangkrut, maka bank yang ikut menanggungnya.
b. Moral hazard manajer bank terhadap pemegang  saham  :  Manajer  bank  dapat melakukan  moral  hazard  karena  manajer bukan  pemilik,  bukan  penanggung  resiko, tetapi  pengabil  keputusan  bisnis  di  lembaga perbankan. Manajer dapat mengambil keputusan  yang  beresiko  tinggi,  yang umumnya  mempunyyai  return  tinggi  pula. Jika  keputusan  berhasil  mendatangkan return tinggi maka manajer akan  dinilai
berkinerja tinggi dan konsekuensinya adalah materiil  dan  non  materiil.  Namun  bila keputusan  gagal,  maka  penanggung  resiko adalah pemegang saham dan deposan.
Potensi  manajer  bank  melakukan moral  hazard  semakin  tinggi    sejalan semakin  lemahnya  kontrol    pemegang saham.  Semakin  rendah  tingkat  konsentrasi kepemilikan,  maka  power  pemegang  saham semakin melemah dalam mengontrol manajer.  Hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh manajer  bank  untuk  melakukan  moral hazard.
c. Moral  hazard  pemegang  saham (bank)  terhadap  deposan  :  Moral  hazard  ini dimanifestasikan  dalam  bentuk  penempatan dana  pada  proyek-proyek  yang  beresiko tinggi  dengan  mengabaikan  kepentingan deposan. Ini jelas mengkhawatirkan deposan,  karena  bila  proyek  gagal,  klaim deposan akan gagal terbayarkan. Sebaliknya, bila  penempatan  dana  pada  proyek  tersebut berhasil  maka  pemegang  saham  yang menikmati  keuntungan  paling  besar.  Dalam hal  ini  ada  transfer  kekayaan  dari  deposan ke pemegang saham.
Transfer  kekayaan  dari  deposan  ke pemegang saham  melalui  resiko  yang tinggi sangat berpotensi terjadi bila ada konsentrasi kepemilikan. Penyebaran kepemilikan realtif rendah, dengan demikian keputusan-
keputusan  bisnis  di  bidang  perbankan perbankan  lebih  banyak  ditentukan  oleh sedikit  pemilik  bank.  Bentuk  kepemilikan seperti  ini  sering  disebut  kepemilikan terkonsentrasi  secara  ekstrim,  yaitu  sedikit pemilik tapi mampu mengendalikan manajemen dalam mengambil tingkat resiko.  Pada  bentuk  kepemilikan  seperti  ini dapat  dipastikan  konflik  antara  pemegang saham  dengan  manajer  atau  profesional sangat  rendah.  Keputusan  bisnis  akan sejalan  dengan  kepentingan  pemegang saham.  Kepemilikan  terkonsentrasi  tini terjadi  pada  bank-bank  yang  belum  go public.
Pada  bank  yang  kepemilikannya terkonsentrasi,  manajer  tak  sanggup  untuk menghindari tekanan pemegang saham yang begitu  besar  powernya  dalam  menjalankan operasional  bank.  Pemegang  saham  yang powerfull  tersebut  kemudian  mengambil kebijakan  bersifat  negatif  untuk  melakukan moral  hazard  ketika  kondisi  bank  tersbut berprospek  buruk  yang  tercermin  dari  haga saham yang jatuh dan terancam bangkrut.
Kepemilikan terkonsentrasi juga mempunyai insentif untuk melakukan moral hazard ketika terjadi penjaminan penuh yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Kalau  agenda dan  tindakan  ini  dilakukan  maka  moral hazard terjadi.
d. Moral hazard bank terhadap penjamin  simpanan  :  Moral  hazard  ini ditunjukkan  sebagai  resiko  rugi  yang dihadapi  Lembaga  Penjain  Simpanan  (LPS) ketika  skema  penjaminan  atau  asuransi deposito  memberikan  insentif  bank  untuk mengambil  tingkat  resiko  yang  berlebihan. Bank  yang memiliki utang relatif tinggi dan deposan  sebagian  besar  memiliki  dorongan yang  kuat  untuk  mengambil  keputusan investasi  pada  aset  yang  beresiko  tinggi karena  tidak  peelu  lagi  memonitor  perilaku peminjam.  Peran  ini  telah  didelegasikan kepada  lembaga  penjamin.  Jika  investasi yang  beresiko  tinggi  itu  gagal,  maka lembaga  penjamin  yang  paling  besar menanggungnya.
Masalah  moral  hazard  akan  muncul ketika  lembaga  penjaminan  menetapkan tingkat premi flat selama periode penjaminan  dan  nilai  penjaminan  semakin tinggi. Premi flat tidak membedakan tingkat resiko  yang  diambil  bank,  sehingga  baik bank yang beresiko tinggi (bank tidak sehat) maupun  bank  beresiko  rendah  (bank  yang sehat) membayar premi yang sama.
Premi  yang  flat  kemudian  ditunjang dengan  semakin  besarnya  nilai  deposito yang  dijamin  akan  mendorong  bank  untuk melakukan  moral  hazard,  karena  bank menyadari bahwa semakin besar  nilai
penjaminan,  semakin  besar  deposito  yang ditanggung  lembaga  penjamin  bila  bank mengalami kegagalan. Oleh karena itu, salah satu  desain  kontrak  penjaminan  simpanan untuk  mencegah  moral  hazard  adalah dengan premi berbasis resiko.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menmmggunakan
metode kualitatif. Penelitian kaulitatif dimulai  dengan  asumsi  dan  penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang  permasalahan  riset  yang  terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau  kelompok  pada  suatu  permasalahan sosial  atau  manusia.  Penelitian  kualitatif digunakan  karena  ada  suatu  permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi.
Pada gilirannya eksplorasi ini diperlukan  karena  adanya  kebutuhan  untuk mempelajari  suatu  kelompok  atau  populasi tertentu,  mengidentifikasi  variabel-variabel yang  tidak  mudah  untuk  diukur.  Penelitian kualitatif menindaklanjuti penelitian kuantitatif  dan  membantu  menjelaskan mekanisme  atau  hubungan  dalam  teori. Teori  memang  memberi  gambaran  umum tentang  tren,  kaitan  dan  hubungan,  tetapi teori  tidak  mampu  menrangkan  tentang proses yang dialami masyarakat.
Riset  studi  kasus  mencakup  studi tentang  suatu  kasus  dalam  kehidupan  nyata, dan merupakan pendekatan yang penelitinya mengeksplorasi  kehidupan  nyata,  sistem terbatas  kontemporer  (suatu  kasus)  atau beragam     sistem (beragam kasus).
Pendekatan studi kasus mempunyai  ciri-ciri
:
a. Riset  studi  kasus  dimulai  dnegan mengidentifikasi  satu  kasus  yang  spesifik. Kasus ini dapat berupa entitas yang konkret, misalnya  individu,  kelompok  kecil,  maupun organisasi.  Kuncinya  disini  adalah  untuk mendefinisikan  kasus  yang  dapat  dibatasi atau dideskripsikan dalam parameter tertentu,  misalnya  tempat  dan  waktu  yang spesifik.
b. Riset  studi  kasus  memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut.  Dalam  rangka  menyempurnakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan beragam  bentuk  data  kualitatif,  mulai  dari wawancara, pengamatan, dokumen. Bersandar pada satu sumber saja tidak cukup untuk mengembangkan pemahaman mendalam ini.
c. Pemilihan  pendekatan  untuk  analisis data  dalam  studi  kasus  berbeda-beda. Sebagian studi kasus melibatkan  analisis
terhadap suatu kasus, dan sebagian melibatkan keselurruhan kasus d. Agar  analisisnya  dapat  dipahami dengan  baik,  riset  studi  kasus  juga melibatkan  deskripsi  tentang  kasus  tersebut. Deskripsi  ini  berlaku  untuk  studi  kasus intrinsic maupun instrumental.
e. Riset  studi  kasus  diakhiri  dengan kesimpulan  yang  dibentuk  oleh  peneliti tentang  makna  keseluruhan  yang  diperoleh dari  kasusu  tersebut.  Hal  ini  bisa  disebut sebagai pelajaran umum yang diperoleh dari studi kasus tersebut.

## PEMBAHASAN
Upaya  yang  dilakukan  BRI  Syariah dalam  meminimalkan  moral  hazard  yang dilakukan oleh nasabah  yaitu dengan proses analisis  5C.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  staff  BRI  syariah  Pare,  proses analisis  pembiayaan  yang  dilakukan  BRI Syariah Pare menggunakan analisis 5C yang diterapkan sebagai berikut:
1. Character (karakter)  :  Merupakan data  tentang  kepribadian  dari  calon  debitur seperti  sifat-  sifat  pribadi,  kebiasaan- kebiasaannya,  cara  hidup,    keadaan    dan latar  belakang  keluarga  maupun  hobinya. Kegunaan  dari  penilaian  tesebut  untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk
memenuhi  kewajibannya  ( wiilingness  to pay )  sesuai  dengan  janji  yang  telah ditetapkan.  Pemberian  pembiayaan  atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari    suatu    kepercayaan,      yaitu adanya  keyakinan  dari  pihak  bank  bahwa calon  debitur  memiliki  moral,  watak  dan sifat-sifat  pribadi  yang    positif    dan koperatif. Disamping itu mempunyai tanggung  jawab,  baik  dalam  kehidupan pribadi  sebagai  manusia,  kehidupan  sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan  faktor  yang  dominan,  sebab walaupun  calon  debitur  tersebut  cukup mampu  untuk  menyelesaikan  hutangnya, kalau  tidak  mempunyai  itikad  yang  baik tentu  akan  membawa  kesulitan  bagi  bank dikemudian hari.
Aplikasi  prinsip  ini  terkandung  dalam persyaratan pengajuan pembiayaan musyarah  poin  4)  Mempunyai  karakter kepribadian  dan  sifat  amanah  yang  dapat diandalkan.  Maka  pejabat  bank  syari’ah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.
Media/sarana pemantauan ini meliputi  informasi  dari  luar  bank  syari’ah yang  diupayakan  data  dari  laporan  periodik usaha  dibiayai  baik  itu  berupa  laporan  stok, realisasi kerja dan laporan keuangan.
Laporan  juga  harus  dikontrol  melalui realisasi  kerjanya  jangan  hanya  berdasarkan formulir  laporan  keuangan.  Kemudian informasi  dari  dalam  bank  syari’ah  yaitu penelitian  mutasi  keuangan  anggota  dalam rekening  sehingga  diperoleh  gambaran mutasi  yang  sesungguhnya  dan  tidak  terjadi manipulasi,  meneliti    perputaran    yang terjadi    atas    debit    dan    kredit    pada beberapa  bulan  berjalan,  memberikan  tanda pada  laporan  sehingga  dapat  diantisipasi jika  ada  kekeliruan  yang  lebih  besar, memeriksa  adakah  tanggal-tanggal  jatuh tempo    yang      dijanjikan      terealisasi, meneliti  buku-  buku  pembantu/tambahan dan  map-map  yang  berkaitan  dengan peminjaman.
Kemudian kunjungan pada
peminjaman yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam.  Adapun  hal-hal  yang  harus dilakukan  diantaranya  yaitu:  membuat laporan kegiatan peminjam, laporan realisasi kerja bulanan, laporan stok/persediaan  barang,  laporan  kegiatan investasi  bulanan,  laporan  hutang,  laporan piutang, neraca R/L per bulan, tri wulan dan semester, tingkat pengumpulan pendapatan,  tingkat  kemajuan  usaha  dan tingkat efektivitas pemakaian  dana.
Karakter nasabah merupakan gerbang  utama  yang  harus  ditempuh  dalam proses    pembiayaan.    Untuk    mengetahui baik  buruknya  karakter  nasabah    BRI Syariah Pare yaitu sebagai berikut:
a. Verifikasi  data,  dilakukan  dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah.
b.
Trade Cheking, melakukan pengecekan  melalui  rekan  bisnis  seperti pesaing,  pemasok,  konsumen  nasabah, tetangga berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut.
c. BI Checking, digunakan untuk mengetahui  riwayat  pembiayaan  yang  telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang  ditetapkan  oleh  BI  apakah  nasabah termasuk  dalam  Daftar  Hitam  Nasional (DHN) atau tidak
2. Capacity (kapasitas)  :  Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk  kemampuan  dalam  menghasilkan kas  atau  setara  kas.  Prinsip  ini  diterapkan dalam  persyaratan  pengajuan  pembiayaan musyarakah poin 1) Mempunyai usaha yang layak,  dan  poin  6)  Usaha  yang  dilakukan merupakan  usaha  yang profitable dan beresiko  kecil.  Penilaian  apakah  usaha tersebut  profitable  atau  tidak,  akan  muncul setelah  dilakukan  survey  oleh  BRI  syariah Pare.
Salah  satu  cara  yang  paling  efektif dalam  memantau  kondisi  keuangan  nasabah adalah  dengan  melihat  kondisi  arus  kas perusahaan  atau  perorangan  yang  dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk  dapat  diteksi  bank.  Rekasi  cepat terhadap pembiayaan yang mekin memburuk  kulitasnya  dapat  memperkecil masalah  bagi  bank.  Bank  melakukan pemantauan  arus  kas  resiko  kredit  dan memastikan  nasabah  segera  melakukan  aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.
Pemantauan aliran dana keluar masuk  rekening  nasabah  akan  membuat bank  memperoleh  informasi  tentang  waktu kebutuhan  dana  debitur,  waktu  pembayaran yang  diterima  debitur,  pihak-pihak  yang bertransaksi dengan debitur, dan sebagainya. Dengan  cara  ini  bank  dapat  menerima kembali penyelesaian yang signifikan terhadap kerugian yang sebenarnya.
3. Capital (modal)  :Analisa  modal digunakan  untuk  mengetahui  posisi  modal yang berasal dari snediri dalam menjalankan  usahanya.  Prinsip  ini  terwujud dalam persetujuan atas pengajuan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah  merupakan  pembiayaan  yang berbasis  penyertaan  modal.  Artinya,  modal yang berasal dari bank merupakan  modal
tambahan bagi nasabah yang usahanya telah berjalan.
4. Collateral (jaminan)  :    Jaminan utama  adalah  kepercayaan  dan  karakter nasabah  dari  pihak  bank  terhadap  calon nasabah. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang  dari  jaminan  utama  seperti BPKB, dan sertifikat. Hal tersebut didasarkan  pada  fungsi  utama  dari  bank syariah  adalah  lembaga  intermediasi  dan untuk  mengurangi  risiko  jika  nasabah  tidak mampu mengembalikan.
Jaminan  atau  agunan  kredit  bagi bank  tidak  hanya  sekedar  menyangkut  nilai jaminan yang mapu mengcover resiko, naun lebih jauh dari itu. Beberapa hal  yang harus diteliti oleh bank diantaranya :
a. Kebasahan  jaminan  yang  dijainkan. Bank harus meneliti keaslian dan keabsahan dokumen  yang  mendukung  kepemilikan harta  pihak  calon  debitur.  Ketidaktelitian dalam meninjau dokumen akan mengakibatkan kerugian bagi bank pada saat eksekusi.  Jaminan  yang  dokumennya  palsu, tidak  lengkap  dan  rusak  akan  sulit dieksekusi.
b. Harta yang dijainkan lenyap. Lenyapnya  harta  yang  dijaminkan  bisa karena  faktor  kesengajaan  atau  bencana. Debitur yang berniat buruk dapat melakukan
kesengajaan  menghilangkan  harta  yang dijaminkan dengan cara memindahkan harta jaminan  dengan  tujuan  mempersulit  bank ketika  akan  melelangnya.  Bila  lenyapnya akibat  kesengajaan  debitur,  maka  analisis karakter  calon  debitur  mutlak  diperlukan. Namun  untuk  mengcover  resiko  lenyapnya jaminan  akibat  bencana  alam,  dapat  diatasi dengan mensyaratkan debitur untuk mengasuransikan harta yang akan dijaminkan untuk pengambilan kredit perbankan.
c. Perubahan  nilai pasar  jaminan. Perubahan  nilai  ini  sangat  rawan  terutama jaminan berupa harta lancar. Perubahan nilai harta  akan  merugikan  bank  sebab  nilainya tidak  lagi  mengcover  nilai  kreditnya.  Untuk meminimalkan kerugian, bank akan menganalisa nilai penyusutan harta jaminan. Semakin lama masa pakai, semakin menurun nilainya.
d. Pengikatan jaminan. Pengikatan
jaminan akan akan memberikan kenyamanan  bagi  pihak  yang  bertransaksi. Pihak  bank  akan  mendapatkan  kepastian hukum,  sedangkan  pihak  debitur  wajib memenuhi  kewajibannya  bila  melakukan wanprestasi sesuai yang dijanjikan.
Pengikatan jaminan terdiri dari.
1) Pengikatan  notariil  atau  otentik  : pengikatan  notariil  atau  otentik  adalah  akte
yang  bentuknya  ditentukan  oleh  undang- undang  dan  dibuat  di  hadapan  pegawai- pegawai  umum  yang  berwenang  di  temapt dimana kate dibuat. Akte otentik dibuat oleh notaris, yaitu pejabat hukum yang berwenang  berdasarkan  KUHP.  Pembuatan akte  otentik  ini  lebih  nyaman  bagi  bank sebab kepastian hukum lebih terjamin.
2) Akte  di  bawah  tangan  :  akte  ini dibuat  sebagai  bukti  perjanjian  antara  bank dengan  debitur  dalam  memenuhi  perjanjian prosedural  pinja-  meminjam  uang  dan pengakuan hutangya. Akte ini dapat menjadi suatu  bukti  yang  sempurna  seperti  akte otentik  bagi  para  penanda  tangan  serta  ahli warisnya  dan  orang-orang  yang  mendapat hak daripadnya.
e. Penilaian jaminan. Penilaian jaminan perlu  dilakukan  bank  sebab  hasil  penilaian akan  memberikan  informasi  seberapa  besar nilai  jaminan  tersebut  dapat  mengcover plafon kredit yang diajukan debitur. Semakin  besar  nilai  jaminan  akan  semakin besar kemungkinan calon debitur memperoleh  kredit  dengan  jumlah  besar.
Penilaian jaminan meliputi :
1) Market  value  :  nilai  wajar  jaminan yang dinilai berdasakan nilai yang b berlaku di pasar.
2) Nilai perolehan : nilai yang sebanding  dengan  biaya  untuk  memperoleh barang tersebut.
3)
Nilai  buku  :  nilai  perolehan  setelah dikurangi dengan penyusutan.
4) Nilai likuidasi : nilai yang didasarkan pada harga likuidasi jika jaminan tersebut dilikuidasi.
5. Condition  (kondisi)  :  Analisa  ini diarahkan  untuk  mengetahui  kondisi  sekitar secara  langsung  maupun  tidak  langsung berpengaruh  terhadap  usaha  calon  nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mepengaruhi  perkembangan  usaha  calon nasabah, prospek usaha di masa mendatang. Kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan  peminjam  untuk  membayar lembali  kewajiban  keuangan  tapi  berada  di luar  kekuasaan  peminjam  dan  pemberi pinjaman.
Kondisi  perekonomian  membentuk lingkungan  dimana  unit  perusahaan  dan perdaganagn  bergerak.  Peminjam  mungkin mempunyai karakter  yang baik, tapi kondisi keuangan mungkin menyebabkan pemberian kredit  yang  berakibat  tidak  baik.  Di  sinilah seoarng  pejabat  pinjaman  harus  menajdi seoarang  peramal  ekonomi.  Semakin  lama jatuh  tempo  pinjaman,  semakin  penting membuat  ramalan  ekonomi,  karena  terdapat kemungkinan yang semakin besar ekonomi
mengalami  kemunduran  sebelum  pinjaman dibayar  penuh.  Perekonomian  mengalami baik  turun  jangka  pendek  yang  berlainan intensitas dan polanya, dan dapat mempengaruhi berbagai industri dan wilayah yang berlainan dalam negara.
Banyak  peminjam  makmur  di  masa cerah,  tapi  dalam  masa  resesi  modal mungkin  menyusut,  pendapatan  menurun, dan  bahkan  karakter  dapat  berubah.  Faktor ini  dapat  menyebabkan  macetnya  pinjaman. Seorang  pejabat  kredit  bank  haru  selalu mengetahui  denyut  perekonomian  bangsa, komunitas,  dan  industri  yang  memperoleh pinjaman dari bank tersebut.
Dalam  memberikan  kredit  pada peminjam  dari  dunia  usaha,  sebuah  bank mungkintertarik  dengan  fungsi  ekonomi yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dan  arti pentingnya  dalam  industri.  Pengetahuan tentang apa  yang sedang berlangsung dalam industri  tersebut  sangat  penting,  baik  itu mencakup  perubahan  persaingan,  teknologi, permintaan atas produk tersebut, dan metode distribusi.
Setiap penyaluran pembiayaan musyarakah  oleh  lembaga  keuangan  syariah tentu  saja  mengandung  risiko,  di  antaranya resiko  kredit  karena  faktor  moral  hazard nasabah, karena ada keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi
masa  yang  akan  datang.  Terlebih  dalam situasi  lingkungan  yang  cepat  berubah  dan penuh  ketidakpastian  seperti  sekarang  ini. Maka dari itu perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menekan resiko kredit akibat moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan BRI Syariah  Pare  untuk  menimimalisir  resiko kredit akibat moral hazard nasabah pembiayaan musyarakah:
a. Melakukan  survey  :  Pada  saat melakukan  peninjauan  ke  lapangan  obyek yang  dijaminkan  harus  ditunjukkan  kepada petugas  peninjau.  Pada  saat  melakukan peninjauan petugas harus menggali informasi  sebanyak  mungkin  dari  keadaan calon  anggota,  baik  dari  segi  keadaan geografis  tempat  tinggalnya,  aset  yang dimiliki  yang  masih  dapat  digunakan,  dan keadaan  rumah  calon  anggota  pembiayaan. Selain  itu  petugas  juga  melakukan  survey lingkungan  tempat  tinggal  anggota,  yaitu informasi  dari  masyarakat  sekitar  yaitu tetangga ataupun teman dekat calon anggota, tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa obyek  yang  dibiayai  benar-benar  ada  dan sesuai  apa  yang  ditulis  dalam  formulir pengajuan permohonan pembiayaan.
b. Pengawasan  sebelum  pencairan  :
Dengan melakukan pengawasan sebelum
pencairan  pembiayaan,  dengan  melakukan pengecekan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan,  apabila  belum  lengkap  maka calon  nasabah  harus  melengkapi  terlebih dahulu  dokumen-dokumen  yang  masih kurang
c. Pengawasan  langsung  :  Pengawasan langsung  yang  dilakukan  langsung  turun  ke lapangan,  mengecek  usaha/proyek  yang dilakukan  berjalan  lancar  atau  tidak, mengetahui  apakah  ada  kendala  selama menjalankan  usaha/proyek  lebih  intensif kepada nasabah agar menciptakan hubungan lebih akrab dengan nasabah.
d. Pengawasan  tidak  langsung  :  Dalam melakukan  pengawasan  tidak  langsung, cara-cara  yang  dilakukan  BRI  Syariah  Pare adalah  mencari  informasi  dari  sumber- sumber  lain  tentang  segala  sesuatu  yang menyangkut  nasabah  pembiayaan,  misalnya dengan  menanyakan  kepada  rekan  dekat atau  tetangga-tetangga  di  mana  nasabah melakukan usahanya.
e. Tindakan revitalisasi: Dalam memperbaiki dan menyelamatkan
pembiayaan  yang  telah  diberikan  kepada nasabah,  adapun  yang  harus  dilakukan adalah:
1) Analisis sebab kemacetan
2) Memberikan saran-saran
atau mencarikan  solusi  kepada  nasabah  dalam menyelesaikan masalahnya.
3)
Memberikan  teguran  secara  lisan atau  tertulis  dalam    bentuk    surat peringatan:
a) SP 1: untuk nasabah yang
mengalami telat selama 1 bulan b)
SP 2: untuk nasabah yang
mengalami telat selama 2 bulan c) SP 3: untuk nasabah yang mengalami telat pembayaran selama 3 bulan atau lebih
4) Penagihan oleh petugas pembiayaan
:  Melakukan  negosiasi  terlebih  dahulu dengan  nasabah.  Upaya  ini    dilakukan apabila       anggota      masih mampu memenuhi kewajibanya tetapi kondisi keuangan  semakin  mengecil.  Langkah  ini dilakukan  dengan  memperpanjang  jangka waktu  pembiayaan.  Perpanjangan  waktu pembiayaan  diberikan  3  bulan,  jika  masih belum  bisa  memenuhi  kewajibannya  akan diberikan waktu lagi selama 3 bulan.
5) Pengambilalihan
agunan
:
Pengambilalihan anggunan merupakan upaya  penyelesaian  kredit  namun  bersifat sementara karena BRI Syariah Pare berkewajiban  segera  menjual  anggunan tersebut untuk membayar kembali kewajiban nasabah. Dalam pelaksanaan
pengambilalihan anggunan dilakukan berdasarkan  musyawarah  dengan  nasabah, yang dilakukan dengan pendekatan personal atau koordinasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

## KESIMPULAN
Upaya  yang  dilakukan  oleh  BRI Syariah  Pare  dalam  meminimalkan  moral hazard  dalam  pembiayaan  musyarakah adalah sebagai berikut:
a. Dengan menggunakan proses analisis  5C  yaitu character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi).
b. Langkah-langkah  yang  dilakukan BRI  Syariah  Pare,  meminimalkan  moral hazard  dalam  pembiayaan  musyarakah  d yaitu  dengan  cara  melakukan  survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan  langsung,  pengawasan  tidak langsung, dan tindakan revitalisasi.
Agar  dalam  kontrak  musyarakah dapat  meminimalkan  moral  hazard,  maka pihak BRI Syariah Pare,sebaiknya :
1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan    menjadi    perhatian    semua pihak mulai dari pemerintah, Bank Indonesia,  lembaga  keuangan  agar  tidak terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di kemudian hari dan nasabah sebagai
tanggung  jawab  pribadi  untuk  saling melindungi.
2.
Pada    obyek    akad      dalam
melakukan
usaha pembiayaan musyārakah ,  seharusnya  usaha  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak,  jadi  antara  kedua belah      pihak bisa mengetahui perkembangan  secara  langsung  karena  ikut andil dalam pengelolahannya.
3. Dalam akad pembiayaan musyārakah seharusnya  juga  dijelaskan bagaimana  tata  cara  perhitungan  bagi  hasil, agar nasabah dapat  memahami standar akad pembiayaan musyārakah secara keseluruhan.
4. Dalam  pengukuran  risiko  sebuah pembiayaan,  sebaiknya  BRI  Syariah  Pare melakukan sebuah pengukuran risiko dilaksanakan  dengan  melakukakan  evaluasi secara berkala terhadap usaha nasabah.
5. Dalam pemantauan risiko BRI
Syariah  Pare,seharusnya  melakukan  cara pemantauan  risiko  yang  dilakukan  dengan cara penyempurnaan proses pelaporan apabila  terdapat  perubahan  kegiatan  usaha, produk,  transaksi,  faktor  risiko,  teknologi informasi    dan    sistem      informasi manajemen  risiko  yang  bersifat  material, agar risiko yang besar tidak terjadi 6. Untuk penelitian selanjutnya,
peneliti dapat membahas  manajemen
risiko  pada  pembiyaan musyārakah secara mendalam  mengenai  moral  hazard  dalam laopran  keuangan  oleh  nasabah  pembiayaan musyarakah.  Dengan  demikian  praktek moral  hazard  dapat  diminimalkan  sehingga nasabah  benar-benar  melaporkan  hasil usahanya  dengan  jujur.  Bila  hal  ini  dapat diterapkan, maka pembagian nisbah keuntungan dapat dilakukan secara fluktuatif berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Chapra,  M.  Umar  dan  Habib,  ahmed,  2002, “ Corporate Governance In Islamic Financial  Institution” Occasional  Paper  No 6, IRTI, IDB, hal 2
Creswell,  John,  Qualitative  Inquiry  and Research  Design  :  Chosing  Among  Five Approaches,  terj.  A.  Lintang  Lazuardi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
Harahap,  Rina  Mandara,  Resiko  moral hazard Pada perbankan syariah di indonesia, Al-Maslahah  Jurnal  Ilmu  Syariah,  2016  - jurnaliainpontianak.or.id
Idroes, Ferry N, Manajemen Resiko Perbankan , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
Karim,  Adiwarman, Bank  Islam  :  Analisis Fiqh Dan  Keuangan ,  Jakarta  : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Khan, Tariqullah, Manajemen Resiko Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta  :  PT. Bumi Aksara, 2008
Manzilati,  Asfi,  Kesepakatan  kelembagaan kontrak  mudharabah  Dalam  kerangka  teori keagenan, Jurnal Keuangan dan Perbankan,
Vol.15, No.2 Mei 2011, hlm. 281–293
Rahmawati,  Teti,  Indikasi  Moral  hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada
Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jurnal Riset  Keuangan  Dan  Akuntansi  (JRKA) ,
2017 - journal.uniku.ac.id
Reed,  Edward  W, Bank  Umum ,  terj.  St.
Dianjung, Jakarta : Bumi Aksara, 1995
Rustam,  Bambang  Rianto, Manajemen Resiko  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,
Jakarta : Salemba Empat , 2013
Sugema, Toni, Masalah Informasi Asimetrik Dalam  Sistem  Perbankan  Syariah:  Adverse Selection Problem dalam
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR …,  2012
eprints.unisbank.ac.id
Taswan, Manajemen Perbankan , Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Yohyakarta, 2010.
Wirahadi,  Ahmad,  Y  Septriani,  Konflik Keagenan  :  Tinjauan  Teoritis  dan  Cara Menanggulanginya , Jurnal  Akuntansi  & Manajemen , 2008 - repo.polinpdg.ac.id