## Etika Agama di Tengah Krisis Moral Bangsa

## Alois A. Nugroho
Guru Besar etika dan filsafat Unika Atma Jaya, Jakarta
Abstract: Our nation moral  crisis is closely related to  our incapability to  do  what  so-called “expanding the circle” in the moral deliberation today. The corruptors and black merchants in some  way are the people  who  want  to  “feed” their family, and it means also the “extended family”. So, we are too naive if judge them as a group of egoistic people. Yet, we can say that they  suffer  a  moral  “myopia”.  Their  solitude  horizon  is  very  narrow.  They  only  think  the goodness  of  their  near  surrounsings.  Their  horizon  does  not  reach  the  “nation  area”  or “national interest”, let alone “human being” and “the future of people,” “ecological care.” Kata Kunci: etika; kesadaran; kepedulian

## Pendahuluan
Dalam  acara  tasyakuran  peringatan  Hari  Amal  Bhakti  ke-63  Departemen  Agama tahun  2009  di  Pekan  Raya  Jakarta,  17  Januari  2009,  Menteri  Agama  Republik      Indonesia menyimpulkan   adanya   keyakinan   publik   bahwa   di Indonesia telah terjadi krisis moral dan etika keagamaan. Menurut Menag, meski belum pernah dilakukan penelitian tentang kebenaran klaim  tersebut,  tetapi  secara  “common  sense”,  opini  itu  telah  terlanjur  diyakini  masyarakat sebagai suatu kebenaran.
Bagi observasi rakyat biasa yang berpartisipasi dalam kehidupan biasa, sebenarnya tidak sukar mengumpulkan berita-berita yang dapat mendukung “common sense” itu. Bagi sementara kalangan, video mesum mirip Ariel dengan Luna Maya atau dengan Cut Tari menjadi salah satu bukti bahwa telah terjadi krisis moral bangsa, karena kasus itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap perzinahan dan perselingkuhan sebagai tindakan lumrah. Efek video itu pun lebih lanjut akan mempengaruhi mo- ralitas pihak-pihak yang masih mempertahankan etika  agama  serta  anak-anak  yang  belum  mengenal  budaya  perselingkuhan.3    Kasus  video “Bandung  Lautan  Asmara”  tahun  2001  terulang  sembilan  tahun  kemudian  dan  terasa  lebih heboh karena melibatkan para selebritas yang sedang bersinar. Ditam- bah dengan berita kawin cerai  dan  perilaku  seksual  para  selebritas,  termasuk  para    “selebritas    politik”,    “selebritas intelektual”  dan  “selebritas  agama”, publik menangkap bahwa kasus video porno hanyalah puncak dari gunung es yang besar.
Meski  dampak  sosialnya  tidak  kecil,  namun  krisis  moral  di  atas  sering  dika-  tegorikan sebagai  krisis  dalam  kaitannya  dengan  “kesalehan  pribadi”.  Lebih  lanjut,  banyak  pula  pihak yang  lebih  prihatin  pada  krisis  moral  dalam  kait-  annya  dengan  “kesalehan  publik”,  semisal yang mencuat dalam bentuk korupsi, kesenjangan kaya miskin dan memudarnya toleransi.
Indonesia  yang  disebut-sebut  sebagai  salah  satu  bintang  negara  emerging markets ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Demikian hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atau PERC. Dalam survei tahun 2010, Indonesia menem- pati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India,    China,    Malaysia,    Taiwan,    Korea    Selatan,    Makao,    Jepang,  Amerika    Serikat, Hongkong,  Australia,  dan  Singapura  sebagai  negara  yang paling bersih.4  Dalam peringkat
Alois A. Nugroho, Etika Agama di Tengah Krisis Moral Bangsa DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
angka mulai dari 0 (negara terbersih) hing- ga  10  (negara  terkorup),  “perolehan”  Indonesia meningkat  dari  7,98  pada 2008 dan 8, 32 pada 2009 menjadi 9,07 pada 2010.
Kesahihan   temuan   PERC   memang   dapat   diperdebatkan.   Namun   kasus “Cicak  vs Buaya”  akhir  tahun  2009  yang  mengalami  ramifikasi  dan  over- lapping  menjadi  “Kasus Makelar    Kasus”,    “Kasus    Bank    Century”,    “Kasus  Mafia    Peradilan”,   “Kasus    Rekening Gendut    para    Petinggi    Polisi”,    “Kasus  Gayus”,    “Kasus    Makelar    Pajak”,    “Kasus    foto turnamen  tennis”,  bersama dengan  “kasus  Deputi  Gubernur  BI”  dan  kasus-kasus  lain  yang menimpa parlemen,  birokrasi,  aparat  hukum  dan  para  politisi,  hanya  mengukuhkan hasil temuan PERC. Badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif kita telah ternoda.
Dalam hal kesenjangan kaya miskin, angka kemiskinan pada 2010 menurut perhitungan Badan Pusat Statistik yang lazimnya lebih optimistis pun, tidak banyak beranjak jauh dari angka kemiskinan pada 2009. Angka Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).5  Mereka yang tergolong miskin menurut BPS ialah mereka yang  pengeluaran  per  kapita  kurang  dari  Rp.  211.726,--  per  bulan atau Rp.7.000,-- per hari.  Sementara  itu,  kelompok  dengan  penge-luaran  10-  20    USD    (Rp.    90.000,--    -    Rp. 180.000,--)  per  kapita  per  hari  naik  dari  0,4 juta orang pada 2009 menjadi 2,23 juta orang pada 2009.
Sementara itu, kalangan lain menunjukkan memudarnya moralitas “bhineka tunggal ika” sebagai  salah  satu  bukti  adanya  krisis  moral  itu.  Pada  Oktober  2010,    Lingkaran    Survei Indonesia    mengumumkan    hasil    temuannya    bahwa  tingkat    toleransi    atas    keberagaman berdasarkan    paham    Bhinneka    Tunggal  Ika  menurun  drastis.  Sebaliknya,  pembenaran kekerasan dengan mengatas- namakan  agama  meningkat  secara  signifikan.  Untuk  melihat sejauh  mana toleransi  tersebut,  LSI  mengajukan  pertanyaan  kunci  tentang  kekerasan yang dialami  Ahmadiyah.  Dari  hasil  survei  per  September  2010,  sebanyak 30,2 persen responden menyetujui  kekerasan  terhadap  Ahmadiyah.  Hasil  ini  jauh    meningkat    dibandingkan    hasil survei  tahun  2005  yang  hanya  13,9 persen.
Tidak  mudah  menguraikan  benang  kusut  dalam  kehidupan  berbangsa  ini.  Biasanya, dikatakan  bahwa  harapannya  terletak  pada  pendidikan.  Namun,  pendidikan  bukan  hanya  apa yang  diajarkan  melalui  kata-kata  atau  melalui  tindakan-tindakan  yang  disengaja.  Tindakan- tindakan  yang tidak disengaja,  yang dijalankan sebagai kebiasaan,  yang tidak direfleksi,  juga merupakan “kurikulum pendidikan” yang tak disadari, merupakan “kurikulum tersem- bunyi”, maksudnya tersembunyi dari kesadaran kita sendiri. Di sini kita akui kelemahan etika sebagai pemikiran tentang norma-norma atau kewa-jiban- kewajiban, karena pemikiran tentang norma- norma atau kewajiban- kewajiban itu pun didorong oleh gairah hidup yang menggelegak sejak dalam ketidaksadaran. Kita mungkin punya façade yang kita sembunyikan dari sorot mata orang lain, apa pun alasannya. Namun seandainya tidak banyak facade pun, kita punya blindspot yang dilihat  oleh  sorot  mata  orang  lain,  namun  tak  kita  sadari.  Dan  kita  punya  sisi  yang  disebut ketaksadaran.

## Gairah Hidup dan Etika
Ketaksadaran itu berkaitan dengan gairah hidup (elan vital) yang mengge- legak. Sigmund Freud  menafsirkannya  sebagai  libido  yang  selalu  bergerak  liar  menuju  ke  kenikmatan (pleasure),  namun  ego  mengaturnya  agar  gerak-  annya  dibuat  dengan  cara-cara  yang  dapat diterima  secara  sosial  (sebagai-  mana  diinternalisasi  dalam  bentuk  superego).  Friedrich Nietzsche mengeja- nya sebagai “der Wille zur Macht” (hasrat akan kekuasaan). Meski manusia
Alois A. Nugroho, Etika Agama di Tengah Krisis Moral Bangsa DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mestinya  beyond  good  and  evil,  yang  baik  yang  menjadi  tujuan  kesem-  purnaan  etika Nietzschean  ialah  yang  mengejar kekuasaan. Ernst  Cassirer  mengejanya sebagai  hasrat untuk mengetahui  (mengenal),  untuk  menata  lingkungan,  melalui  aksi  penandaan,  sehingga  hidup manusia  adalah  hidup  sebagai  animal  symbolicum.  Charles  Darwin  menafsirkannya  sebagai hasrat  untuk  bertahan  hidup  (struggle  for  survival).  Whitehead  mengritik  Darwin  dan mengajukan tafsirannya bahwa gelegak hidup itu bertujuan untuk “to keep alive, to live well and to live better”.
“Well”  dan  “better”  berkaitan  dengan  “good”.  Oleh  karena  itu,  etika  Paul  Ricoeur mengatakan bahwa struktur teleologis dari hidup manusia terletak pada dimensi meta-etis yang melandasi  dan  memberi  tenaga  pada  etika.  Struktur  teleologis  itu  ialah  keterarahan  kepada “yang  baik”,  sebagaimana  Whitehead  terpukau  dengan  apa  yang  oleh  Plato  sudah  dikenal sebagai “the idea of the good”. Lepaskan etika dari struktur teleologis ini, maka yang tinggal hanyalah  formalisme kosong, basa-basi  yang tawar dan basi, prose- dur yang baku dan  mati. Tak ada gairah, tak ada cinta, tak ada keindahan yang menjadi ruhnya. Itu banalitas, kata Hannah Arendt. Itu necrophily, kata Erich Fromm.
Gairah kehidupan yang tampak jelas dalam sajak-sajak penyair besar Indo- nesia  ini,  10 dan  yang  oleh  Alfred  North  Whitehead  disebut  creativity  atau ongoingness, dan  oleh Henri Bergson disebut elan  vital,  memiliki  struktur teleologis,  terarah  (intentional)  kepada  “yang baik”.  “Yang  Baik”  mengun- dang dan membisikkan panggilannya kepada gairah hidup. Dia adalah yang “duduk  mendekat”  (Upanishad)  dan  mengeja  jalan-jalan  ke  arah  kebaikan (marga dari catur arya satyani). Paul Ricoeur, seorang failasuf, memerinci arah  gairah  hidup ini  sebagai  kerinduan  untuk  “hidup  baik,  bersama  dan untuk orang lain, dalam institusi- institusi yang adil”.
“Yang baik” mengubah chaos menjadi kosmos, gairah yang chaotic, yang tak bernama dan  tak  berkata,  menjadi  orientasi  yang  dapat  dirinci  melalui “firman”  atau  “sabda”.  Di sinilah  barangkali  konsep  “etika  agama”  harus diletakkan.  Keterarahan  kepada  hypergood12 diperinci  ke  dalam  norma- norma atau kewajiban-kewajiban moral. Dalam bahasa Ricoeur, tataran ini disebut  tataran  deontologis.  Bahkan  tataran  ini  pun  tidak  sepi  dari  diskusi dan interpretasi,  yang  berkaitan  dengan  teologi  atau  ilmu  kalam.  Dalam denominasi religius yang sama pun, apa yang wajib, yang dilarang dan yang boleh tidak selalu menimbulkan kata sepakat. Muncul fenomena sosial dan historis yang disebut mazhab atau schools.
Namun  demikian,  betapa  pun  majemuknya  tafsir  dan  mazhab  atas  hyper- good ini, sudah  tersedia  orientasi  untuk  mengejar  perfeksionisme  moral  atau  “kesempurnaan  hidup”. Adalah  masuk akal semata bila  manusia  mengarah- kan   hidupnya   kepada    “yang     baik” sebagaimana      diajarkan      oleh      doktrin  “kesempurnaan    hidup”    yang    dianutnya. Kemasukakalan  inilah  yang  meng- inspirasi John Rawls untuk menyebut sikap setiap orang saleh yang meng- arahkan  hidupnya  betul-betul  kepada  “kesempurnaan  hidup”  sebagai  sikap yang  “rasional”.  Label “rasional”  ini cukup  menarik,  karena  biasanya  per- feksionis moral semacam ini malah kita sebut sebagai “tidak rasional”.
Mengapa  agama-agama  dunia  yang  sudah  menggarami  wilayah  Nusantara selama tak kurang  dari  19  abad  seperti  tak  berdaya  menghadapi  krisis  moral  Indonesia    modern?14 Pertama,    ada    kemungkinan    manusia    Indonesia    tidak  betul-betul  menghayati  struktur teleologisnya  dan  secara  “rasional”  menga-  rahkan    hidupnya    kepada    hypergood    sebagai comprehensive  doctrine  atau ajaran tentang “kesempurnaan hidup” mereka. Kaitan antara ritus- ritus dan norma-norma  “agama”  dengan  hypergood  kurang  dilihat  dan  didalami. Kedua, barangkali   juga   kepatuhan   terhadap   norma-norma   deontologis hanya “formalistis”, artinya
Alois A. Nugroho, Etika Agama di Tengah Krisis Moral Bangsa DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
hanya patuh bila dilihat oleh “sorot mata orang lain”, tidak benar-benar didorong oleh gairah “cinta kepada yang baik”.
Dua  kemungkinan  di  atas  membawa  kita  kepada  satu  kata  kunci  lain  dari etika Ricoeur,  yakni  “imputabilitas”,  yang  dalam  bahasa  buku  teks  etika kurang  lebih  berbunyi “otonomi  moral”  (yang  dilawankan  dengan  “hetero- nomi  moral”).15   Imputabilitas  berarti kemampuan  atau  kapabilitas  untuk mengebawahkan diri, dalam arti mematuhi, norma-norma moral  yang  disa-  dari  sebagai  norma-norma  yang  disetujui  oleh  diri  sendiri,  begitu  besarnya persetujuan  itu  seakan-akan  malah  norma-norma  itu  dipasang  sendiri  bagi  diri    sendiri.16 Gairah  kehidupan  yang  mewujud  dalam  kerinduan  kepada “yang  baik”  dan  kemampuan “rasional”  untuk  melihat  kaitan  antara  kepa- tuhan kepada norma-norma dan terwujudnya hypergood17  ini memperkuat kemampuan insani yang disebut “imputabilitas” itu.
Kita  pertama-tama  diharapkan  “mempersembahkan”  bukan  kurban  bakar-  an,  bukan kambing atau sapi, melainkan diri kita sendiri. Artinya, kita me- menuhi panggilan “yang baik” bukan sebagai kambing atau sebagai manusia sejauh dia makhluk hidup, tetapi sebagai manusia yang memiliki kesadaran, kemampuan  refleksi,  rasionalitas,  perasaan  keindahan,  kerinduan, cinta.18  Demikianlah,  kalau  morallitas  agama  yang  deontologis  itu  diamalkan  berda-  sarkan motif  teleologis  berupa  kerinduan  pada  “Yang  Baik”,  apa  yang  disebut  “etika  agama”  akan secara efektif terwujud dalam perilaku masyarakat, tidak sebatas pada formalitas dan perilaku ritualistis saja.
Yang  juga  penting  adalah  pokok  tentang  apa  yang  diistilahkan  oleh  Ricoeur  dengan “solicitude”, kepedulian terhadap orang lain. Dalam realisasi hyper- good itu, manusia melihat bahwa  “yang  baik”  juga  terefleksikan  dalam  kepe-  dulian  terhadap  orang  lain.  Kepedulian terhadap  orang  lain  ini  bukan  hanya  terbatas  pada  lingkungan  dekat  yang  dikenal  akrab  dan memiliki  hubungan  afektif    langsung,    melainkan    juga    bahkan    menggapai    mereka    yang anonim, yang  tak  dikenal,  yang  hidup  tak  hanya  pada  masa  kini,  tetapi  juga  pada masa akan datang. Rasionalitas, kata Peter Singer, juga ditandai oleh  melu- asnya  lingkaran pihak- pihak  yang  dipertimbangkan  atau  dipedulikan  (moral  recipients)  dalam  deliberasi  moral,19 tidak hanya sekeluarga, sedarah, sesu- ku,  seumat,  separtai,  dan  semacamnya.  Bela  rasa  dan kesediaan  mempe- dulikan orang lain ini bahkan menggapai pihak-pihak yang lazimnya diang- gap  “musuh”,  seperti  dikisahkan  dalam  perumpamaan  “Orang  Samaria  yang  berbelas  kasih” (the good Samaritan).
Krisis  moral  bangsa  dapat  dikatakan  berhubungan  dengan  ketakmampuan  kita  untuk melakukan  “expanding  the  circle”  dalam  deliberasi  moral  ini.  Terlalu  simplistis,  bila  kita menghakimi peselingkuh dan koruptor serta penyalah guna jabatan sebagai orang-orang egois semata-mata. Mereka biasanya  juga orang-orang yang  memiliki solicitude. Rasionalisasi atau bukan,  adultery  sering  juga  dipicu  oleh  dorongan  untuk  memberi  “minum”  orang  lain  yang “dahaga”, memberi “makan” orang lain yang “lapar”. Koruptor dan penyalah guna jabatan juga orang-orang  yang  berniat  baik  untuk  “mencukupi”  keluarga  yang  biasanya  juga  berarti “keluarga besar” (extended family). Para pengusaha yang melakukan tindakan-tindakan tidak etis sering juga melakukannya untuk kepentingan para pemegang saham, bahkan para pekerja. Politisi  yang  tidak  peka  terhadap  kemiskinan  rakyat,  sering  juga  didorong  oleh  niat  untuk memasok  dana  bagi  partainya.  Akan  tetapi,  tetap  bisa  kita  katakan  bahwa  mereka  semua mengidap  myopia  moral.  Horison  solicitude  mereka  amat  sempit.  Mereka  hanya  memper- timbangkan  kebaikan  bagi  lingkungan  dekat.  Horison  mereka  tidak  men-  jangkau  wilayah “bangsa” atau “kepentingan nasional”, apalagi “umat manu- sia”, “masa depan umat manusia”, kepedulian ekologis.”
Alois A. Nugroho, Etika Agama di Tengah Krisis Moral Bangsa DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Catatan Penutup: Tataran Kebijaksanaan Praktis
Skema etika Ricoeur sebenarnya masih mengenal satu tataran lagi, yaitu yang disebutnya tataran “phronetical” (dari bahasa Yunani yang dipakai oleh Aristoteles, phronesis, katakanlah itu keadaan proporsional, tak lebih dan tak kurang) atau yang oleh Taylor disebut “practical wisdom”. Dalam kenyataan, jarang kita dihadapkan pada hanya satu norma deontologis yang perlu  dipertimbangkan  untuk  diterapkan.  Biasanya  ada  lebih  dari  satu,  sehingga  kita  perlu mengembangkan  kemampuan  untuk  menemukan  “takaran”  yang  tepat  dalam  pelaksanaan norma-norma  itu.  Situasi-situasi  yang  melibatkan  dimensi  moral  itu  pun  tidak  selalu  persis sama, sehingga perlu pula dikembangkan kemampuan untuk “menakar situasi”.
Akan muncul pentingnya istilah lain di samping “rationality” dalam kaitan- nya  dengan hypergood    tadi,    yakni    istilah    reasonableness  yang  dikembang-  kan    oleh    para    pemikir Rawlsian.    Kalau    rasionalitas    berhubungan    dengan  “kesempurnaan”,    perfeksionisme, “reasonableness”    dalam    praktik    berhu-  bungan  dengan  “proporsionalitas”  tadi.21    Dalam konteks John Rawls, istilah ini  justru  muncul dalam  kaitannya  dengan  peranan kosa  kata yang  berasal dari  “etika  agama”  dalam  forum  publik  politik  yang  resmi.  Bagi  Rawls, diskursus    dalam    forum    publik    politik    resmi    (eksekutif,    legislatif,    yudikatif)  wajib menggunakan  “penalaran  publik”  dan  bahasa  yang  tidak  menggu- nakan  “kosa  kata  agama” tertentu,  karena  hal  itu  akan  memarginalkan sebagian  warga  negara  yang  tidak  familiar dengan  “penalaran”  dan  “kosa kata”  bersangkutan.  Namun  pada  tingkat  civil  society,  etika agama  berpe- ranan penting. Dan republik demokratis yang sehat dan kuat ialah republik yang ditopang  oleh  civil  society   yang  sehat  dan  kuat,  artinya  republik dimana setiap warga negara berupaya hidup sesuai dengan hypergood yang diajarkan oleh agama masing-masing.

## Bibliografi
Freeman, Samuel, Rawls (New York: Routledge, 2007). Rawls,  John,  Political  Liberalism  (New  York:  Columbia  University  Press, 2005). Ricoeur,   Paul,   Reflections   on   the   Just   (translated   by   David   Pellauer), (Chicago:
University of Chicago Press, 2007).
Singer, Peter, The Expanding Circle: Ethics, Evolution and Moral Progress (Princeton: Princeton University Press, 2011). Taylor, Charles, Sources of the Self (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). Whitehead,  Alfred  North  a.b.  Alois  A.  Nugroho,  Fungsi  Rasio  (Yogyakarta: Kanisius,
2001).
Whitehead, Alfred North a.b. Alois A. Nugroho, Mencari Tuhan Sepanjang Zaman (Bandung: Mizan, 2009).