## PERMASALAHAN OUTSOURCING DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Oleh: Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH

## Abstrak
Pola perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing secara umum adalah ada beberapa pekerjaan kemu- dian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, dimana perusahaan yang satu tidak berhubungan secara langsung dengan pekerja tetapi hanya kepada perusahaan penyalur atau penge- rah  tenaga  kerja.  Model outsourcing dapat  dibandingkan  dengan  bentuk  perjanjian  pemborongan bangunan walaupun sesungguhnya tidak sama. Perjanjian pemborongan bangunan dapat disamakan dengan sistem kontrak biasa sedangkan outsourcing sendiri bukanlah suatu kontrak. Permasalahan dalan  sistem outsourcing secara  garis  besar  terbagi  atas  beberapa  masalah  inti. Pertama ,  masalah terdapat dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua , permasalahan terdapat  dalam  pelaksanaan  pemberian  hak  pekerja. Ketiga ,  permasalahan  dalam  jenis  pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan. Keempat , permasalahan yang terdapat dalam hubungan kontrak kerja antara  perusahaan outsourcing dengan  pengguna  jasa outsourcing . Kelima ,  permasalahan  yang terdapat pada tenaga kerja outsourcing itu sendiri.

## Kata kunci : Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan

## Abstract
The pattern of employment agreement in the form of outsourcing in general is there some work then submitted  to  another  company  that  has  been  incorporated,  where  the  company  does  not  deal directly with the workers but only to the company dealer or employment. Outsourcing model can be compared  to  the  chartering  agreements  although  the  building  is  not  really  the  same,  building chartering agreement can be equated with ordinary contract system while outsourcing itself is not a contract.  Problems  in  the  outsourcing  system  divides  in  to  several  core  issues.  First,  there  are problems  in  the  labor  legislation  in  Indonesia.  Second,  there  is  the  implementation    problems worker  entitlements.  Third,  the  problem  in  this  type  of  work  that  can  be  the  outsourcing.  Fourth, there  are  problems  in  the  relationship  between  the  employment  contract  with  the  outsourcing companies outsourcing services users, Fifth, there are problems in the outsourcing of labor itself.

## Keyword: Manpower outsourcing in system

## A. Pendahuluan
Kondisi  dunia  yang  telah  dihegemoni oleh  kekuatan  kapitalisme  global  menceng- kram seluruh sendi-sendi kehidupan. Dua sifat utama  dari  kapitalisme  yaitu  eksploitatif  dan ekspansif.  Kedua  wajah  kapitalisme  ini  ber- jalan  beriringan  sehingga  pencapaian  tujuan kapitalisme  untuk  meningkatkan  akumulasi modal semakin masive. Menurut Tabb, 1 bahwa
1 Lihat  dalam  Susetiawan.  2000. Konflik  Sosial.  Kajian Hubungan  Buruh  Perusahaan  dan  Negara  Di  Indone- sia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal. 6
konstruksi  kelembagaan  untuk  mengatur  tata dunia  dilakukan  melalui  organisasi  atau  agen- agen  internasional  antara  lain  WTO (World Trade  Organization) ,  GATT (General  Agree- ment on Trade and Tariff) , Bank Dunia (World Bank) ,  IMF (International  Monetary  Fund) dan berbagai lembaga lainnya.
Lambatnya  pemulihan  ekonomi  menga- kibatkan  pengangguran  meningkat,  jumlah penduduk  miskin  makin  bertambah,  lapangan kerja menjadi hal yang langka. Akibat lainnya, hak dan perlindungan tenaga kerja tidak terja-
min  dan  kesehatan  masyarakat  menurun.  Pe- mulihan ekonomi bertujuan untuk  mengemba- likan  tingkat  pertumbuhan  dan  pemerataan yang  memadai,  serta  tercapainya  pembangu- nan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu  dalam  pe- laksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang  sa- ngat penting sebagai pelaku dan tujuan pemba- ngunan.  Sesuai  dengan  peranan  dan  kedudu- kan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ke- tenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas te- naga  kerja  dan  peran  sertanya  dalam  pemba- ngunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan marta- bat kemanusiaan.
Perubahan dalam penerapan hasil tekno- logi  modern  dewasa  ini  banyak  disebut-sebut sebagai  salah  satu  sebab  bagi  terjadinya  peru- bahan sosial, termasuk di  bidang hukum  kete- nagakerjaan. Menurut Robert A. Nisbet dalam bukunya: Social  Change  and  History .,  bahwa dengan  timbul  perubahan  di  dalam  susunan masyarakat  yang  disebabkan  oleh  munculnya golongan buruh. Pengertian hak milik yang se- mula  mengatur  hubungan  yang  langsung  dan nyata  antara  pemilik  dan  barang  juga  menga- lami  perubahan  karenanya.  Sifat-sifat  kepemi- likan  menjadi  berubah,  oleh  karena  sekarang “barang siapa  yang memiliki alat-alat produk- si” bukan lagi hanya menguasai barang, tetapi juga menguasai nasib ribuan manusia yang hi- dup sebagai buruh. 2
Pengertian outsourcing disamakan  de- ngan  perjanjian  pemborongan  pekerjaan.  Se- dangkan  menurut  Pasal  1601b  KUH  Perdata perjanjian  pemborongan  pekerjaan  adalah suatu  perjanjian  dimana  pemborong  mengikat diri  untuk  membuat  suatu  kerja  tertentu  bagi pihak  lain  yang  mernborongkan  dengan  me- nerima  bayaran  tertentu  dan  pihak  yang  lain yang  memborongkan  mengikatkan  diri  untuk memborongkan  pekerjaan  kepada  pihak  pem- borong dengan bayaran tertentu.
Praktek  sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/bu- ruh, karena hubungan kerja selalu dalam ben-
2 Robert A. Nisbet, Social Change and History - Aspects of the Western Theory of Development , London, Oxfort University  Press,  1972;  Dalam:  Satjipto  Rahardjo, Hu- kum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, 1980, h. 97.
tuk  tidak  tetap/kontrak  (PKWT),  upah  lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya se- batas  minimal,  tidak  adanya  job  security  serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain  sehingga  memang  benar  kalau  dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsour- cing akan  menyengsarakan  pekerja/buruh  dan membuat  kaburnya  hubungan  industrial. 3 Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  sebe-lum  adanya UU  Ketenagakerjaan  No.  13  Ta-hun  2003, tidak  ada  satupun  peraturan  perun-dang- undangan  di  bidang  ketengakerjaan  yang mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam  melaksanakan outsourcing .  Kalaupun ada,  barang  kali  Permen  Tenaga  Kerja  No.  2 Tahun  1993  tentang  kesempatan  kerja  waktu tertentu atau (KKWT), yang hanya merupakan salah satu aspek dari ousourcing. 4
UU No. 13 Tahun 2003 pada hakekatnya adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pe- kerja.  Dasar  filosofi  itu dijelaskan  lebih  lanjut mengenai  pembangunan  ketenagakerjaan  da- lam penjelasan umum UU No. 13 Tahun 2003. Dari konsiderans huruf a - c UU No. 13 Tahun 2003,  dapat  diketahui  bahwa  pembentuk  un- dang-undang  menghendaki  dibuatnya  suatu aturan  hukum  yang  memberikan  perlindungan hukum  kepada  tenaga  kerja.  Perlindungan  hu- kum  itu  diberikan  mengingat  peranan  dan  ke- dudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku dan  tujuan  pembangunan.  Pembangunan  nasi- onal dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangu- nan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil, makmur,  yang  merata,  baik  materiil  maupun spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Ne- gara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan nasional ini sesuai dengan tujuan  negara  yang  terdapat  di  dalam  alinea keempat  Pembukaan  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membentuk suatu
3 Umi  Kholifah,  2010, Perlindungan  Hukum  Bagi Tenaga  Kerja  Outsourcing  Berdasarkan  Undang-Un- dang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan , Tesis Magister Hukum Untag Semarang. Tidak dipubli- kasikan.
4 Gunarto  Suhardi,  2006, Perlindungan  Hukum  Bagi Para  Pekerja  Kontrak  Outsourcing ,  Universitas  Atma Jaya, Yogyakarta. hal. 17
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kese- jahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  du- nia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamai- an abadi dan keadilan sosial.
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  tidak  menyebutkan secara  tegas  mengenai  istilah  dari outsour- cing ,  namun  dalam  Pasal  64  secara  tidak langsung  disinggung  mengenai outsourcing yaitu  "Perusahaan  dapat  menyerahkan  seba- gian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusaha- an  lainnya  melalui  perjanjian  pemborongan pekerjaan  atau  penyediaan  jasa  pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

## B. Permasalahan
Pola  perjanjian  kerja  dalam  bentuk out- sourcing secara  umum  adalah  ada  beberapa pekerjaan kemudian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, dimana peru- sahaan  yang  satu  tidak  berhubungan  secara langsung  dengan  pekerja  tetapi  hanya  kepada perusahaan penyalur atau pengerah tenaga ker- ja. Pendapat lain menyebutkan bahwa outsour- cing adalah  pemberian  pekerjaan  dari  satu  pi- hak  kepada  pihak  lainnya  dalam  2  (dua)  ben- tuk, yaitu : 5 a. Mengerahkan dalam bentuk pekerjaan.
b. Pemberian  pekerjaan  oleh  pihak  I  da- lam bentuk jasa tenaga kerja.
Model outsourcing dapat  dibandingkan dengan bentuk perjanjian pemborongan bangu- nan  walaupun  sesungguhnya  tidak  sama.  Per- janjian  pemborongan  bangunan  dapat  disama- kan  dengan  sistem  kontrak  biasa  sedangkan outsourcing sendiri  bukanlah  suatu  kontrak. Pekerja/buruh  dalam  perjanjian  pemborongan bangunan dapat disamakan dengan pekerja ha- rian lepas (PHL). PHL adalah pekerja yang be- kerja  pada  pengusaha  untuk  melakukan  suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah da- lam  hal  waktu  maupun  volume  pekerjaan  de- ngan menerima upah yang didasarkan atas ke- hadiran  pekerja  secara  harian.  Berbagai  ma- cam cara dilakukan oleh Perusahaan penyedia
5 Hendro  Yuono.  Wawancara  Pribadi  tanggal  25  Agus- tus 2010.
jas  atenaga  kerja  maupun  perusahaan  penggu- na jasa tenaga kerja untuk mengakali peraturan perundang-undangan demi mendapatkan keun- tungan.

## C. Pembahasan
Pengertian  tenaga  kontrak  outsourcing nampaknya  hanyalah  pengertian practical sa- ja  terutama  dipandang  dari  sudut  pengusaha sebagai  pemberi  kerja.  Dalam  situasi  seka- rang  ini  di  mana  banyak  berdiri  perusahaan dan  pabrik-pabrik  maka  nampaknya  sulit  bagi perusahaan untuk merekrut atau menjaring  te- naga  kerja  dalam  jumlah  banyak  secara  lang- sung. Biasanya mereka meminta agen atau  bi- ro  jasa  umum  yang  dapat  mengumpulkan  te- naga  kerja  yang  cukup.  Lama  kelamaan  biro jasa  ini  pekerjaannya  mengkhususkan  diri  da- lam  penyediaan  tenaga  kerja  dan  jadilah  me- reka perusahaan penyedia tenaga  kerja.
Dipihak  pekerja,  terutama  mula-mula pekerja  non  tehnis  seperti  pembantu,  pem- bantu  tukang  dan  lain-lainnya,  mereka  juga membutuhkan  penempatan  untuk  kerja  pada- hal  mereka  tidak  banyak  mengetahui  perusa- haan  mana  saja  yang  menerima  tenaga  kerja seperti  mereka  ini.  Perusahaan  penyedia  tena- ga  kerja  inilah  yang  mempunyai  jalur  infor- masi  berbagai  lowongan  kerja.  Lama  kelama- an  bukan  hanya  pekerja  kasar  saja  akan  tetapi juga  pekerja  kantoran  dan  teknisi-teknisi  ter- didik  mencari  kerja  melalui  perusahaan  pe- nyedia tenaga kerja ini.
Tumbuh  dan  berkembangnya  perusaha- an  penyedia  tenaga  kerja  ini  memang  meng- gejala  dengan  pesat  dan  mempengaruhi  pasar baik  pasar  kerja  dalam  negeri  maupun  luar negeri  sehingga  menimbulkan  juga  berbagai implikasi  bagi  pengaturan    ketenagakerjaan dan  pengaturan  mengenai  perlindungan  tena- ga  kerja.  Sebagai  negara  demokrasi  maka  In- donesia  mau  tidak  mau  harus  pula  memben- tuk  hukum  ketenagakerjaan  yang  sifatnya  res- posif.  Akhirnya  pada  tahun  2003  berhasil  di- tetapkan  Undang  Undang  Republik  Indonesia No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan yang  baru  dengan  dasar  pertimbangan  bahwa beberapa  undang-undang  di  bidang  ketenaga- kerjaan  yang  lama  dipandang  sudah  tidak  se- suai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pem-
bangunan  ketenagakerjaan,  dan  karena  itu perlu dicabut dan atau ditarik kembali.
Meskipun  merupakan  undang-undang ketenagakerjaan  yang  paling  baru  namun  de- mikian  masih  juga  sebagaimana  biasanya  ter- dapat  beberapa celah  yang dapt  dimanfaatkan. Dalam  masalah  pemanfaatan  celah  inilah  ma- ka  pada  umumya  pihak  perusahaan  penyedia tenaga  kerja  menunjukkan  kepiwaiannya.  Se- perti  nanti  akan  diuraikan  dalam  bagian  lain- nya  maka  kedudukan  pekerja  selalu  berada dalam  posisi  yang  lemah  baik  dihadapan  pe- rusahaan  penyedia  tenaga  kerja  maupun  le- bih-lebih  dihadapan  perusahaan  pemakai  te- naga kerja.
Karena  para  pekerja  berasal  dari  berba- gai  tempat  dan  kebanyakan  bekerja  dalam waktu  yang  terbatas  yakni  rata-rata  3  tahun maka  tentu  saja  mereka  tidak  mudah  untuk berorganisasi.  Untuk  masuk  kedalam  organi- sasi  pekerja  tetap  juga  tidak  mudah  karena mereka  biasanya  juga  dianggap  sebagai  sai- ngan  terutama  bersedia  menerima  gaji  dan hak-hak  yang  lebih  rendah  dari  pekerja  tetap hingga  posisi  tawar  pekerja  tetap  juga  goyah dihadapan  perusahaan  pemakai  tenaga  kerja. Jadilah  tenaga  kerja  outsourcing  ini  menjadi tenaga  kerja  yang  terjepit  dan  terpaksa  mene- rima  nasib  termasuk  bilamana  tiba-tiba  harus berhenti  karena  pemberi  kerja  mau  lebih  efi- sien.
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja merupakan  perwujudan  dari  usaha  untuk  me- majukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Tetapi,  dasar  filosofi  yang ditetapkan  oleh  pembuat  UU  No.  13  Tahun 2003 ini, ternyata tidak konsisten. Hal ini tam- pak dalam konsiderans huruf d UU No. 13 Ta- hun 2003, yaitu :
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  di- maksudkan untuk menjamin hak hak dasar pe- kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempa- tan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas da- sar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap memperhatikan  perkembangan  kemajuan  du- nia usaha.
kerja.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pertenta- ngan  antara  konsiderans  huruf  a-c  dengan konsiderans  huruf  d  UU  No.  13  Tahun  2003. Lebih lanjut, dasar filosofi yang ada pada kon- siderans  huruf  a-c  tidak  diterapkan  dalam  pa- sal-pasal  UU  No.  13  Tahun  2003,  khususnya hanya  membatasi  pekerja  yang  bekerja  pada pengusaha  saja.  Bukan  pekerja  yang  bekerja pada pemberi kerja.
Unsur  perintah  dalam  hubungan  kerja antara  buruh  dan  majikan  harus  kita  tinggal- kan,  sebagai  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila kita wajib dan mampu menempatkan buruh  pada  kedudukan  yang  terhormat  (sede- rajat  dengan  majikan  /  pengusaha).  Hubungan antara  buruh  dengan  majikan  /pengusaha  bu- kan atas dasar perintah tetapi merupakan part- ner atau mitra kerja untuk menghasilkan ba- rang atau jasa. 6 6
Buruh  selaku  subyek  hukum  penerima kerja  ( werknemer )  adalah  tidak  berada  di  ba- wah  perintah  majikan,  tapi  justru  berkedudu- kan  hukum  sama  dan  sederajat  dengan  kedu- dukan hukum majikan sebagai layaknya pihak- pihak yang mengikat diri pada suatu perjanjian timbal  balik.  Subyek  hukum  dalam  perjanjian kerja  pada  hakekatnya  adalah  subyek  hukum dalam  hubungan  kerja.  Yang  menjadi  obyek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang me- lekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja / buruh maka ia akan mendapatkan upah. 7
Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja / buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  30  UU No. 13 Tahun 2003 Upah adalah :
Hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetap- kan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  per- janjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peratu- ran  perundang  undangan,  termasuk  tun- jangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarga- nya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa yang telah atau akan dilakukan.
Konsiderans  huruf d UU No.   13  Tahun 2003 yang membatasi pengertian tenaga kerja hanya mencakup pekerja saja bukan tenaga
6 Guno Prawoto. Wawancara Pribadi tanggal 28 Agus- tus 2010.
7 Laica Marzuki
Di  dalam  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu menurut Pasal 64 - 66 UU No. 13 Ta- hun 2003 dikenal pemborongan pekerjaan dan outsourcing .  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  64 UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan dapat me- nyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  lainnya  melalui  perjanjian pemborongan  pekerjaan  atau  penyediaan  jasa pekerja/buruh  yang  dibuat  secara  tertulis.  Me- nurut pendapat penulis terdapat kekeliruan da- lam pasal 64 berkaitan dengan pengertian out- sourcing .  Kalimat  terakhir  keliru,  yaitu  “… penyerahan  penyedia  jasa  pekerja  buruh  yang dibuat secara tertulis “  atau penyedia jasa bu- ruh  seharusnya  ditiadakan  diganti  dengan  pe- rusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pelak- sanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Outsourcing di da- lam  Pasal  64  menunjukkan  bahwa  ada  2  ma- cam outsourcing  yaitu  outsourcing  mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh pemborong, dan outsourcing mengenai  pekerjaannya  yang dilakukan  oleh  perusahaan  jasa  pekerja. Out- sourcing yang  pertama  mengenai  pekerjaan, konstruksi  hukumnya  yaitu  ada  main  contrac- tor  yang  mensubkan  pekerjaan  pada  sub  kon- traktor.  Sub  kontraktor  untuk  melakukan  pe- kerjaan  yang  disubkan  oleh  main  contractor yang  membutuhkan  pekerja.  Di  situlah  sub kontraktor  merekrut  pekerja  untuk  mengerja- kan  pekerjaan  yang  disubkan  oleh  main  con- tractor.  Sehingga  ada  hubungan  kerja  antara sub  kontraktor  dengan  pekerjaannya;  Perjan- jian  pemborongan  pekerjaan  atau  penyediaan jasa  pekerja/buruh  harus  memenuhi  syar  at sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  65  UU No. 13 Tahun 2003, yaitu :
1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2. dilakukan  dengan  perintah  langsung atau  tidak  langsung  dari  pemberi  pe- kerjaan;
3. merupakan  kegiatan  penunjang  peru- sahaan secara keseluruhan; dan
4. tidak  menghambat  proses  produksi  se- cara langsung
Keberadaan ketentuan Pasal 57  - 66 UU No.  13  Tahun  2003  ini,  mempunyai  dampak yang negatif dalam perlindungan pekerja. Ba-
nyak  perusahaan  yang  merubah  sistem  kerja- nya dari pekerja tetap yang mendasarkan pada perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tertentu menjadi pekerja kontrak yang didasarkan pada perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  yaitu outsourcing atau  pemborongan  kerja.  Keten- tuan ini menjadi salah satu pertimbangan pada permohonan  Pengujian  Undang-undang  No- mor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 1945.
Di  lain  pihak outsourcing juga  menggu- nakan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Perjan- jian  kerja  waktu  tertentu  jelas  tidak  menjamin adanya job  security ,  adanya  kelangsungan  pe- kerjaan  seorang  pekerja,  karena  seorang  pe- kerja  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu pasti  tahu  bahwa  pada  suatu  saat  hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi di situ, akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. Sehingga kontinuitas pekerjaan men- jadi  persoalan  bagi  pekerja  yang  di  outsource dengan  perjajian  kerja  waktu  tertentu.  Kalau job security tidak terjamin, jelas bertentangan dengan Pasal 27 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Permasalahan  dalan  sistem  outsourcing secara  garis besar terbagi  atas beberapa masa- lah inti yaitu :
a. Pertama , masalah terdapat dalam pera- turan  perundang-undangan  ketenaga- kerjaan di Indonesia.
Pada permasalahan pertama yaitu mengenai  peraturan  perundang-unda- ngan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  di- rasakan  belum  dapat  memayungi  hu- kum pelaksanaan sistem outsourcing di Indonesia.  Menurut  Lilis  Mahmudah, akar  permsalahan  yang  timbul  dalam pelaksanaan outsourcing di  Indonesia adalah : 8
1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  pasal  59  mengenai  PKWT dan  pasal  64-66  mengenai out- sourcing .
8 Lilis  Mahmudah.  2013. Permaslaahan  Outsourcing dalam Sistem Perburuhan di Indonesia . Makalah disam- paikan dalam FGD Outsourcing : Sejuta Masalah dalam Pelaksanaannya  di  Indonesia.  Fakultas  Hukum  Usahid Jakarta, 23 Oktober 2013.
2) Kepmen  100/2004  tentang  Keten- tuan Pelaksanaan  PKWT
3) Kepmen 101/2004 tentang Tata ca- ra  perijinan  Perusahaan  Penyedia Jasa  Buruh
4) Kepmen  220/2004  tentang  Syarat- Syarat Penyerahan Sebagian Pelak- sanaan  Pekerjaan  kepada  Perusa- haan Lain
5) Untuk  Kepmen  No.  101  dan  220/ 2004,  kini  disempurnakan  dengan Permen No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan  Pekerjaan  kepada  Pe- rusahaan Lain
Akibat  dari  adanya  ketidakjela- san peraturan perundang-undangan ter- sebut,  Laksanto  Utomo  menegaskan bahwa  hubungan  industrial  dalam  mo- del  kerja outsourcing ,  menjadikan  bu- ruh  tidak  mempunyai  kejelasan  dalam hubungan,  berimbas  pada  tidak  jelas- nya  posisi  buruh  bagaimana  mereka menuntut  hak-haknya.  Buruh  dituntut untuk  memenuhi  persyaratan  dalam outsourcing ,  jam  kerja  yang  padat, upah  yang  tidak  seimbang,  tidak  ada- nya  kesempatan  untuk  bergabung  da- lam  organisasi  buruh,  karena  waktu yang habis dalam kontrak kerja. Hubu- ngan  yang terjadi  antara buruh dengan perusahaan outsourcing dan  perusaha- an  pengguna  (pemilik  modal),  adalah hubungan ketergantungan. Tentunya ti- pe  ketergantungan  (dependensi)  yang terjadi yaitu ketergantungan yang tidak seimbang. 9
b. Kedua ,  permasalahan  terdapat  dalam pelaksanaan pemberian hak pekerja. Hubungan  industrial  dalam  mo- del  kerja outsourcing ,  menjadikan  bu- ruh  tidak  mempunyai  kejelasan  dalam hubungan,  berimbas  pada  tidak  jelas- nya  posisi  buruh  bagaimana  mereka menuntut hak-haknya. Buruh dituntut
9 Laksanto  Utomo,  2013. Kritik  Atas  Sistem  Outsour- cing  Perusahaan  Penyedia  Tenaga  Kerja  Di  Indone- sia .  Makalah  disampaikan  dalam  FGD  Outsourcing  : Sejuta  Masalah  dalam  Pelaksanaannya  di  Indonesia. Fakultas Hukum Usahid Jakarta, 23 Oktober 2013.
untuk  memenuhi  persyaratan  dalam outsourcing ,  jam  kerja  yang  padat, upah  yang  tidak  seimbang,  tidak  ada- nya  kesempatan  untuk  bergabung  da- lam  organisasi  buruh,  karena  waktu yang  habis  dalam  kontrak  kerja.  Pe- langgaran  terhadap  perjanjian  akan langsung  berakibat  pada  pemberhenti- an  secara  langsung  oleh  manajemen perusahaan outsourcing .  Dan  diganti- kan  oleh  tenaga-tenaga outsourcing lainnya  sebagai  tentara-tentara  cada- ngan.
Kondisi  ini  membebaskan  indus- tri-industri  pengguna  dari  kewajiban- kewajiban  terhadap  buruh  kecuali  ha- nya memberikan upah dari kerja buruh. Menurut  Komang  Priambudi, 10 pihak pengusaha  berpendapat  bahwa ”Dari mana  pekerja  itu  direkrut,  bagaimana datangnya  dan  lain-lain  adalah  bukan urusan  kita  sebagai  pemakai”. Inilah satu kondisi yang memperlihatkan bah- wa  pekerja  adalah  barang  dagangan dan outsourcing tidak  lain  hanyalah triffiking yang dilegalkan.
c. Ketiga , permasalahan dalam  jenis  pe- kerjaan yang dapat di- outsourcing- kan. Pada permasalahan tentang  jenis pekerjaan yang dapat  dioutsorcingkan, Sriyono D. Siswoyo menegaskan  bah- wa jenis pekerjaan  yang di outsourcing - kan masing-masing perusahaan  memi- liki kebijakan tersendiri. Hal ini  dise- babkan adanya perbedaan  kepentingan antara Perusahaan dengan  Tenaga Ker- ja yang berkaitan dengan  kepentingan tertentu. Perbedaan kepentingan  antara Institusi Tenaga Kerja dengan  Institusi Regulator / Pembina.  Pada  Penetapan Proses  Bisnis  (termasuk Core/Non- Core Activities) menemui kendala  ka- rena adanya Perbedaan pengertian Core non core  masing-masing  perusahaan pengguna jasa, Tidak  semua industri mempunyai Asosiasi disisi lain Regula- tor tidak ingin terlibat  dalam  permasa- lahan perusahaan / tenaga kerja dan A-
10 Komang Priambudi, 2008, Op.cit ., hal. 31
sosiasi  yang  ada  tidak  mampu  mengi- dentifikasi Proses Bisnis yang dibutuh- kan oleh perusahaan terkait. 11
d. Keempat ,  permasalahan  yang  terdapat dalam  hubungan  kontrak  kerja  antara perusahaan outsourcing dengan  peng- guna jasa outsourcing .
Hubungan yang terjadi antara bu- ruh  dengan  perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna (pemilik mo- dal),  adalah  hubungan  ketergantungan. Tentunya  tipe  ketergantungan  (depen- densi)  yang  terjadi  yaitu  ketergantu- ngan  yang  tidak  seimbang.  Eggi  Su- djana, 12 menjelaskan  bahwa  kekuasaan yang  menumpuk  di  tangan  kelompok pemberi  upah  atau  borjuis  dalam  me- ngelola  dan  menguasai  sumber-sumber daya  yang  terbatas.  Sehingga  dalam prakteknya  hubungan  ketergantungan ini berjalan dengan berat sebelah, kare- na  prinsip  para  kapitalis  yaitu  memak- simalkan  keuntungan  yang  menekan- kan  pada  efisiensi  dan  produktivitas, sehingga buruh sering dieksploitasi.
Hubungan perburuhan dalam sis- tem outsourcing sebagaimana  yang  te- lah disebutkan diatas sangat merugikan kaum  buruh.  Penolakan  dan  terjadinya konflik  perburuhan  merupakan  sebuah kegagalan  poduk  hukum  dalam  me- nampung  dan  mengeluarkan  kebijakan yang berpihak kepada mereka. Terjadi- lah  hubungan  yang  tidak  sehat  di  satu sisi  pengusaha  diuntungkan  dan  dilain sisi  buruh  dirugikan.  Inilah  gambaran hubungan buruh dalam sistem outsour- cing . Buruh  dalam  model  kerja out- sourcing menjadi  sosok  barang  yang diperjualbelikan  dengan  harga  murah, tidak  harus  menunggu  rongsok  dan  bi- sa  langsung  mengganti  dengan  barang yang  lain,  dengan  kualitas  yang  lebih bagus dan harga yang murah. Buruh
11 Sriyono D. Siswoyo. 2013. Alih Daya di PLN . Maka- lah  disampaikan  dalam  FGD  Outsourcing  :  Sejuta  Ma- salah dalam Pelaksanaannya di Indonesia. Fakultas Hu- kum Usahid Jakarta, 23 Oktober 2013.
12 Eggi Sudjana, 2002, Op.cit . hal 27
adalah alat atau faktor produksi setelah modal,  signifikannya  peran  buruh  se- hingga ketidakhadiran buruh, berakibat pada tidak akan tercipta akumulasi mo- dal  ( capital ).  Idealnya  buruh  ditempat- kan  ditempat  yang  layak  dan  dihargai dengan  nilai  yang  tinggi,  kerena  mere- kalah yang turut langsung menciptakan produk  yang  akan  dikonsumsi  konsu- men. Outsourcing adalah  model  kerja yang mencederai makna HAM dan De- mokrasi.  Celia  Mather,  mengungkap- kan bahwa outsourcing mengakibatkan tiga  masalah  utama  yaitu pertama, ter- singkirnya  buruh  dari  meja  atau  kese- pakatan negosiasi; kedua, tidak adanya tanggung jawab hukum perusahaan ter- hadap  buruh; ketiga berkurangnya  bu- ruh tetap sehingga semua buruh masuk kedalam outsourcing ,  kondisi  buruh dalam  ketidakpastian. 13 Perusahaan  inti melalui  kontrator  penyedia  jasa  mem- berikan  upah  yang  jauh  lebih  rendah daripada  buruh  tetap,  mereka  terhindar dari  penyediaan  tunjangan-tunjangan seperti pensiun, asuransi kesehatan, ke- matian  atau  kecelakaan,  sakit  dibayar, cuti dibayar, tunjangan melahirkan. 14 Outsourcing merupakan  bentuk nyata  dari  prinsip  fleksibelitas  pasar kerja dan dapat ditemukan dihampir se- luruh  bagian  dalam  rangkaian  proses produksi. 15 Selain  itu outsoursing juga didefinisikan  sebagai  pengalihan  seba- gian  atau  seluruh  pekerjaan  dan  atau wewenang  kepada  pihak  lain  guna mendukung  strategi  pemakaian  jasa outsourcing baik  pribadi,  perusahaan divisi  atau  pun  sebuah  unit  dalam  pe- rusahaan. 16
Pada permasalahan yang terdapat dalam  hubungan  kontrak  kerja  antara perusahaan outsourcing dengan peng-
13 Mather, Celia. 2008. Menjinakkan Sang Kuda Troya, Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sitem Kontrak/ Outsourcing, Jakarta  TURC  (Trade  Union  Right  Cen- tre). hal. 28
14 Ibid , hal. 37
15 Ibid . hal. 71
16 Komang  Priambudi.  2008. Outsourcing  Versus  Seri- kat Kerja. Jakarta. Alihdaya Publishing, hal. 12
guna  jasa outsourcing ,  Lilis  Mahmu- dah 17 menegaskan  bahwa  pola  pelang- garan  terhadap  hak  pekerja  terjadi  di- mulai  sejak  penandatanganan  kontrak kerja,  seperti:  upah  yang  dicantumkan nilainya  di  bawah  UMK,  larangan  me- lakukan  pernikahan  selama  2  tahun, larangan  meninggalkan  pekerjaan  sela- ma  3  bulan  pertama,  dengan  alasan apapun.  Selain  itu  juga  pekerja  tidak mendapatkan  cuti  tahunan,  buruh  pe- rempuan  tidak  mendapatkan  hak  cuti yang terkait dengan hak  reproduksinya (cuti haid, gugur kandungan, hamil dan melahirkan),  Pekerja  tidak  mendapat- kan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta tidak  bebas  untuk  bergabung  menjadi anggota serikat.
Kaitannya  dengan  hak  pekerja, berdasarkan  penyebaran  kuesioner  di- ketahui  bahwa  pekerja outsourcing sa- ngat  minim  dalam  mendapatkan  hak- haknya terutama tentang cuti dan jami- nan  sosial.  Menurut  Mega  Amalia 18 dikatakan  bahwa  ditempatnya  bekerja mendapatkan  jaminan  kesehatan  dari perusahaan, namun untuk biaya pengo- batannya,  perusahaan  hanya  memberi- kan  ganti  rugi  jika  berobat  ke  PUS- KESMAS.  Pendapat  serupa  juga  di- ungkapkan  oleh  Saipudin 19 yang  men- ceritakan bahwa pada saat istrinya me- lahirkan  anaknya  yang  pertama,  peru- sahaan  hanya  memberikan  biaya  pe- ngobatan  bersalin  untuk  istrinya  untuk setingkat  PUSKESMAS.  Lain  halnya dengan  Destania  Tissarua 20 yang  me- miliki pengalaman bahwa biaya pengo- batan  terhadap  dirinya  pada  saat  sakit justru  ditanggung  oleh  perusahaan pengguna jasa outsourcing , bukan pe-
17 Lilis Mahmudah. 2013. Op. cit
18 Hasil Wawancara dengan Mega Amalia pegawai Out- sourcing Bank Umum di Tangerang Selatan. Tanggal 17 Oktober 2013.
19 Hasil Wawancara dengan Saipudin pegawai Outsour- cing di Perusahaan Swasta di Jakarta. Tanggal 18 Okto- ber 2013.
20 Hasil  Wawancara  dengan  Destania  Tissarua  pegawai Outsourcing di  Bank  Permata.  Tanggal  17  Oktober 2013.
rusahaan outsourcing yang  mengikat kontrak dengan dirinya.
Permasalahan  lain  yang  ditemui pada saat penelitian lapangan yang ber- kaitan  dengan  hubungan  kontrak  kerja antara  perusahaan outsourcing dengan pengguna  jasa outsourcing adalah  se- bagai berikut :
1) Adanya  kecenderungan  kerjasama yang  saling  menguntungkan  antara pengguna  jasa  dengan  perusahaan outsourcing yang merugikan peker- ja.  Hal  ini  terlihat  pada  beberapa responden  yang  memiliki  status tenaga  kerja outsourcing ditempat- kan  pada  perusahaan  yang  sama lebih  dari  5  tahun  namun  tiap  ta- hunnya  berganti  kontrak  dengan perusahaan outsourcing .
2) Untuk  perjanjian  kerja  yang  upah- nya  dicantumkan  dalam  perjanjian kerja  sebesar  UMK,  namun  tenaga kerja  dikenakan  potongan  dari  u- pahnya,  yang  besarnya  ditentukan oleh PPJP
3) Sistem kerja target yang diterapkan perusahaan  pengguna  jasa outsour- cing ,  yang  melampaui  kemampuan pekerja.
4) Adanya pemberian uang lembur da- ri  perusahaan  pengguna  jasa out- sourcing yang  besarnya  lebih  ren- dah dari karyawan tetapnya.
5) Tenaga  kerja outsourcing tidak  di- perkenankan  masuk  dalam  Serikat Pekerja  Perusahaan  pengguna  jasa outsourcing .
6) Perusahaan  penyedia  tenaga  kerja outsourcing  tidak  memiliki  serikat pekerja.
e. Kelima ,  permasalahan  yang  terdapat pada  tenaga  kerja outsourcing itu  sen- diri.
Permasalahan yang ditemui di la- pangan yang berhubungan dengan kon- disi  tenaga  kerja outsourcing adalah sebagai berikut :
1) Kurangnya pengetahuan tenaga kerja outsourcing tentang  peraturan perundang-undangan yang menga-
tur pelaksanaan sistem outsourcing .
2) Kurangnya  pemahaman  terhadap kontrak yang ditandatanganinya se- hingga  adanya  ketidaktahuan  hak tenaga  kerja  yang  tidak  diberikan oleh perusahaan penyedia jasa tena- ga kerja.
3) Adanya  tuntutan  ekonomi  yang tinggi  mengakibatkan  tenaga  kerja dengan  terpaksa  menerima  apapun yang diberikan oleh perusahaan pe- nyedia tenaga kerja dan perusahaan pengguna  tenaga  kerja  walaupun terjadi  kesenjangan  sosial  yang  cu- kup besar.
4) Tingginya  keinginan  tenaga  kerja outsourcing terhadap kejelasan sta- tusnya  serta  keinginan  untuk  men- jadi  karyawan  tetap  perusahaan pengguna jasa outsourcing .
Dalam  model  kerja outsourcing ada- nya  pergeseran  ruang  lingkup  hubungan industrial.  Awalnya  yang  terkenal  dengan istilah tripartit atau hubungan antara buruh, pengusaha  dan  pemerintah.  Dalam  model outsourcing menjadi  empat  lingkaran  hu- bungan  yaitu  buruh,  perantara  atau  bro- ker  (perusahaan oustsourcing ),  perusahaan inti  (pemilik  modal)  dan  pemerintah. Out- sourcing sebagai sebuah model perburuhan baru,  melalui  beberapa  tahapan  dalam  pe- rekrutan.  Ketersediaan  tenaga  kerja  yang tinggi di pasar tenaga kerja mengakibatkan turunnya  harga  buruh.  Menurut  Marx  ter- sedianya tentara-tentara cadangan yang ba- nyak mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap  hak-hak  buruh.  Eksploitasi,  PHK dan  lain  sebagainya  diputuskan  secara  se- pihak oleh pemilik modal.
Outsourcing memiliki  dua  jenis per- tama,  outsourcing pekerjaan  yang  berkai- tan  dengan  pemborongan  pekerjaan  pada pihak lain, kedua, outsourcing manusia. Ti- pe outsourcing yang  kedua  merupakan praktek  yang  memberikan  efisiensi  pada tingkat  tertentu  dalam  operasional  bisnis, namun  merugikan  secara  serius  kepenti- ngan  buruh  dipihak  lain.  Praktek  inilah yang ditentang oleh gerakan buruh di Indo- nesia khususnya. Apalagi setelah disahkan-
nya  UU  No.  13  Tahun  2003,  praktek  sis- tem  kerja  kontrak  merajarela  bagaikan  ja- mur di musim hujan. Nyaris semua perusa- haan  memberlakukannya  dalam  bentuk kontrak  kerja  yang  pendek dan outsour- cing .
Bentuk  perlindungan  hukum  hak  pe- kerja  adalah  perlindungan  hukum  yang represif,  tujuannya  adalah  untuk  menye- lesaikan  sengketa.  Berangkat  dari  konsep hukum  pada  rumusan  norma  hukum  yang terdapat dalam Pasal-Pasal UU No. 13 Ta- hun  2003,  dapat  dimungkinkan  timbulnya sengketa sehingga melahirkan klaim.  Prin- sip  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak  pekerja  berasal  dari  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia. Inti  yang  terkandung  di  dalam  hak,  yaitu adanya suatu tuntutan ( claim ). Claim dapat terjadi  apabila  terdapat  hak  yang  tidak  di- laksanakan.  Merupakan  suatu  upaya  hu- kum  apabila  ada  pelanggaran  hak.  Antara hak  dan  kewajiban  haruslah  mengandung kesetaraan atau keseimbangan. Khusus un- tuk  melindungi  pekerja  dengan  waktu  ter- tentu  atau  tenaga  kerja  kontrak outsour- cing ,  maka  ketentuan  dalam  pasal  6  ada- lah  ketentuan  yang  sangat  penting  untuk mempersamakan  perlakuan  dengan  pe- kerja tetap. Menurut pasal ini maka se- tiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminali- sasi dari pengusaha.

## D. Penutup
Pola  perjanjian  kerja  dalam  bentuk out- sourcing secara  umum  adalah  ada  beberapa pekerjaan kemudian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, dimana peru- sahaan  yang  satu  tidak  berhubungan  secara langsung  dengan  pekerja  tetapi  hanya  kepada perusahaan penyalur atau pengerah tenaga ker- ja. Pendapat lain menyebutkan bahwa outsour- cing adalah  pemberian  pekerjaan  dari  satu  pi- hak  kepada  pihak  lainnya  dalam  2  (dua)  ben- tuk, yaitu :
a. Mengerahkan dalam bentuk pekerjaan.
b. Pemberian  pekerjaan  oleh  pihak  I dalam bentuk jasa tenaga kerja.
Permasalahan  dalan  sistem outsourcing secara  garis besar terbagi  atas beberapa masa- lah  inti. Pertama ,  masalah  terdapat  dalam  pe- raturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan di  Indonesia. Kedua ,  permasalahan  terdapat dalam  pelaksanaan  pemberian  hak  pekerja. Ketiga ,  permasalahan  dalam  jenis  pekerjaan yang  dapat  di outsourcing kan. Keempat ,  per- masalahan yang terdapat dalam hubungan kon- trak  kerja  antara  perusahaan outsourcing de- ngan  pengguna  jasa outsourcing . Kelima ,  per- masalahan  yang  terdapat  pada  tenaga  kerja outsourcing itu sendiri.
Akibat  dari  adanya  ketidakjelasan  pera- turan  perundang-undangan  tersebut,  Laksanto Utomo  menegaskan  bahwa  hubungan  indus- trial  dalam  model  kerja outsourcing ,  menjadi- kan  buruh  tidak  mempunyai  kejelasan  dalam hubungan, berimbas pada tidak jelasnya posisi buruh  bagaimana  mereka  menuntut  hak-hak- nya. Buruh dituntut untuk memenuhi persyara- tan  dalam outsourcing ,  jam  kerja  yang  padat, upah  yang  tidak  seimbang,  tidak  adanya  ke- sempatan  untuk  bergabung  dalam  organisasi buruh, karena waktu yang habis dalam kontrak kerja. Hubungan  yang terjadi antara buruh de- ngan  perusahaan outsourcing dan  perusahaan pengguna  (pemilik  modal),  adalah  hubungan ketergantungan.  Tentunya  tipe  ketergantungan (dependensi) yang terjadi yaitu ketergantungan yang tidak seimbang.
Hubungan  industrial  dalam  model  kerja outsourcing ,  menjadikan  buruh  tidak  mempu- nyai kejelasan dalam hubungan, berimbas pada tidak jelasnya posisi  buruh bagaimana mereka menuntut  hak-haknya.  Buruh  dituntut  untuk memenuhi persyaratan dalam outsourcing, jam kerja  yang  padat,  upah  yang  tidak  seimbang, tidak  adanya  kesempatan  untuk  bergabung dalam  organisasi  buruh,  karena  waktu  yang habis  dalam  kontrak  kerja.  Pelanggaran  terha- dap  perjanjian  akan  langsung  berakibat  pada pemberhantian  secara  langsung  oleh  manaje- men  perusahaan outsourcing .  Dan  digantikan oleh  tenaga-tenaga outsourcing lainnya  seba- gai tentara-tentara cadangan.
Pada  permasalahan  tentang  jenis  peker- jaan  yang  dapat  dioutsorcingkan,  disebabkan jenis pekerjaan yang dioutsourcingkan masing- masing perusahaan memiliki kebijakan tersen-
diri.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan  ke- pentingan  antara  Perusahaan  dengan  Tenaga Kerja  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  ter- tentu.  Perbedaan  kepentingan  antara  Institusi Tenaga  Kerja  dengan  Institusi  Regulator  / Pembina.  Pada  Penetapan  Proses  Bisnis  (ter- masuk Core/Non-Core  Activities) menemui kendala  karena  adanya  Perbedaan  pengertian Core  non  core  masing-masing  perusahaan pengguna  jasa,  Tidak  semua  industri  mempu- nyai  Asosiasi  disisi  lain  Regulator  tidak  ingin terlibat dalam permasalahan perusahaan / tena- ga  kerja  dan  Asosiasi  yang  ada  tidak  mampu mengidentifikasi  Proses  Bisnis  yang  dibutuh- kan oleh perusahaan terkait.
Hubungan  yang  terjadi  antara  buruh  de- ngan  perusahaan  outsourcing  dan  perusahaan pengguna  (pemilik  modal),  adalah  hubungan ketergantungan.  Tentunya  tipe  ketergantungan (dependensi) yang terjadi yaitu ketergantungan yang  tidak  seimbang.  Kekuasaan  yang  me- numpuk  di  tangan  kelompok  pemberi  upah atau  borjuis  dalam  mengelola  dan  menguasai sumber-sumber  daya  yang  terbatas.  Sehingga dalam  prakteknya  hubungan  ketergantungan ini berjalan dengan berat sebelah, karena prin- sip  para  kapitalis  yaitu  memaksimalkan  keun- tungan  yang  menekankan  pada  efisiensi  dan produktivitas, sehingga buruh sering dieksploi- tasi.
Hubungan perburuhan dalam sistem out- sourcing sebagaimana  yang  telah  disebutkan diatas  sangat  merugikan  kaum  buruh.  Penola- kan  dan  terjadinya  konflik  perbruhan  merupa- kan  sebauh  kegagalan  poduk  hukum  dalam menampung dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Terjadilah hubungan yang  tidak  sehat  disatu  sisi  pengusaha  diun- tungkan dan dilain sisi buruh dirugikan. Inilah gambaran  hubungan  buruh  dalam  sistem out- sourcing .
Pada  permasalahan  yang  terdapat  dalam hubungan kontrak kerja antara perusahaan out- sourcing dengan  pengguna  jasa outsourcing , Pola  pelanggaran  terhadap  hak  pekerja  terjadi dimulai  sejak  penandatanganan  kontrak  kerja, seperti:  upah  yang  dicantumkan  nilainya  di bawah  UMK,  larangan  melakukan  pernikahan selama  2  tahun,  larangan  meninggalkan  pe- kerjaan selama 3 bulan pertama, dengan alasan
apapun.  Selain  itu  juga  pekerja  tidak  menda- patkan  cuti  tahunan,  buruh  perempuan  tidak mendapatkan hak cuti yang terkait dengan hak reproduksinya  (cuti  haid,  gugur  kandungan, hamil  dan  melahirkan),  Pekerja  tidak  menda- patkan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  serta  ti- dak  bebas  untuk  bergabung  menjadi  anggota serikat.
Kaitannya dengan hak pekerja, berdasar- kan penyebaran kuesioner diketahui bahwa pe- kerja outsourcing sangat minim dalam menda- patkan  hak-haknya  terutama  tentang  cuti  dan jaminan  sosial.  Tenaga  Kerja Outsourcing mendapatkan jaminan kesehatan dari perusa-
haan,  namun  untuk  biaya  pengobatannya,  pe- rusahaan  hanya  memberikan  ganti  rugi  jika berobat  ke  PUSKESMAS.  Pengalaman  salah satu  tenaga  kerja outsourcing yang  menceri- takan  bahwa  pada  saat  istrinya  melahirkan anaknya  yang  pertama,  perusahaan  hanya memberikan  biaya  pengobatan  bersalin  untuk istrinya  untuk  setingkat  PUSKESMAS.  Tena- ga  kerja outsourcing lainnya  memiliki  penga- laman  bahwa  biaya  pengobatan  terhadap  diri- nya pada saat  sakit justru ditanggung oleh pe- rusahaan  pengguna  jasa outsourcing ,  bukan perusahaan outsourcing yang  mengikat  kon- trak dengan dirinya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Umi Kholifah. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan .  Tesis  Magister  Hukum  Untag Semarang. Tidak dipubilkasikan.
Gunarto Suhardi. 2006. Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing . Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Robert A. Nisbet. Social Change and History - Aspects of the Western Theory of Development . London. Oxfort University Press. 1972 ;
Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat . Angkasa. Bandung. 1980. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Alumni. Bandung. 1986. Rekson  Silaban.  2009. Reposisi  Gerakan  Buruh.  Peta  Jalan  Gerakan  Buruh  Indonesia  Pasca Reformasi. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Komang Priambudi. 2008. Outsourcing Versus Serikat Kerja. Jakarta. Alihdaya Publishing.
I.  Wibowo  dan  Francis  Wahono.  2003. Neoliberalisme. Yogyakarta.  Cindelaras  Pustaka  Rakyat Cerdas.
Bambang  Suhartono  Widagdo.  2005. Kondisi  Buruh  di  Indonesia .  Pustaka  Jaya  Jakarta Eggi Sudjana. 2002. Buruh Menggugat Persfektif Islam. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Sri Haryani. 2002. Hubungan Industrial Di Indonesia. Yogyakarta. AMP YKPN. Martin  Khor.  2001. Globalisasi  Perangkap  Negara-Negara  Selatan. Yogyakarta.  Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Damam.  Raharjo.  1987. Kapitalisme  Dulu  Dan  Sekarang. Jakarta.  PT.  New  Aqua  Press. Susetiawan. 2000. Konflik Sosial. Kajian Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara Di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Celia Mather. 2008. Menjinakkan Sang Kuda Troya. Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sitem Kontrak/Outsourcing. Jakarta. TURC (Trade Union Right Centre). Soerjono Soekanto. 1982. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta : Raja Grafindo)
Prasetya Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social. FISIP UI

## Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.