## PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA
Madha Ratu Nisa, Abdul Muiz Nuroni Institut Darul Qur’an, Jakarta, Indonesia Email: Madharatu45@gmail.com, Abdulmuiznuroni24@gmail.com ABSTRAK
Kata kunci: Arbitase;  Pemerintahan Indonesia;  UU  No.  30 Tahun 1999; regulasi Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian  sengketa perdata diluar peradilan umum  yang  didasarkan  kepada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak vane bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase memiliki banyak manfaat bagi kalangan yang mau menyelesaikan masalahnya dengan  lebih  cepat  dibanding  dengan  melakukan  penyelesaian  lewat  jalur peradilan  umum/biasa.  Dengan  melalui    jalur  arbitrase  permasalahan  sengketa bisa  diatasi  dengan  cepat  dan  tidak  memakan  biaya  yang  terlalu  mahal  sesuai ketentuan berlaku di didalamnya. Didasarkan dengan adanya masalah – masalah yang terjadi mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut membantu penanganan masalah yang terjadi maka pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai manfaat  dan  tujuan  dibuatnya  Undang-undang  tersebut  yaitu  digunakan  untuk mengatur serta memberikan arahan pada point – point penting tentang  bagaimana proses  dari  sebelum  arbitrase  dan  tata  cara  pelaksanaan  putusan,  baik  yang bersifat nasional maupun internasional. ABSTRACT Keywords: Arbitase;  Government  of Indonesia; Law No. 30 of 1999; Regulation Arbitration is one way of resolving civil disputes outside the general courts based on arbitration agreements made in writing by the parties to the dispute. Dispute resolution by arbitration has many benefits for those who want to resolve their problems faster than by resolving through general / ordinary judicial channels.
By going through arbitration, dispute problems can be resolved quickly and do not  cost  too  much  according  to  the  applicable  provisions  in  it.  Based  on  the problems that occur encourage the Indonesian government to help handle the problems  that  occur,  the  government  has  made  Law  Number  30  of  1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In accordance with the benefits and objectives of the Law, it is used to regulate and provide direction on  important  points  about  how  the  process  from  before  arbitration  and procedures for implementing awards, both national and international.

## PENDAHULUAN
Suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Jalur hukum tersebut dapat dibagi 2 yaitu dengan cara melalui arbitrase dan secara umum. Masyarakat terkadang lebih memilih dengan jalur arbitase yang lebih relative ringan di pembiayaan dan lebih cepat. Putusan pengadilan selalu dirasakan tidak adil bagi pihak-pihak yang dikalahkan, karena nya di dalam proses penyelesaian perkara  di  dalam  pengadilan  suasananya  konfrontatif,  sehingga  para  pihak  dihadapkan  dengan kenyataan menang dan kalah. Hal ini mengakibatkan adanya upaya dari pihak yang dikalahkan
untuk  menunda  dan  mencari  peluang  memenangkan  perkara  melalui  upaya  hukum,  antara  lain melalui banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali.
Dilatar  belakangi  apa  yang  dipaparkan  di  atas,  para  pihak  yang  mengadakan  hubungan hukum  mencari  sarana  penyelesaian  sengketa  yang  efisien,  cepat  dan  biaya  ringan  di  luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Berbeda  dengan  asas  persidangan  lembaga  peradilan  yang  terbuka  untuk  umum, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan tertutup yang dimaksud dengan tujuan untuk menjaga nama baik para pihak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, waktunya relatif lebih  cepat  dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum,  terhadap putusan dewan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Putusan dewan arbitrase adalah bersifat final and binding.
Penyelesaian  sengketa  dengan  lembaga  arbitrase  nasional  secara  institusional  digunakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang tujuannya untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat, dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang sifatnya nasional maupun yang bersifat internasional.
Dalam  kaitannya  dengan  usaha  peningkatan  arus  penanaman  modal  asing  di  Indonesia, pemerintah Indonesia telah menanda tangani sejumlah konvensi internasional yang menyangkut penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase.  Diantaranya  adalah  di  dalam  Konvensi  New York tahun 1958 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing yang disahkan melalui Kepres No. 34 tahun 1981.
Pada tanggal 24 September 1968 Indonesia telah meratifikasi Convention on the Settlement of  Investment  Disputes  between  States  and  National  of  Other  States  (ICSID)  yaitu  Konvensi tentang Penyelesaian yang berkaitan dengan Sengketa Investasi antar Negara dan Warga Negara lain yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 5 tahun 1968.
Di dalam praktek peradilan di Indonesia, bahwa suatu putusan dewan arbitrase asing tidak dengan  sederhana  dapat  dilaksanakan.  Terdapat  putusan  pengadilan  yang  menunjukkan  bahwa putusan dewan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
Permasalahan  yang  timbul  berkaitan  dengan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  di  Indonesia adalah  menyangkut  kepastian  hukum  atas  putusan  arbitrase,  yang  meliputi  upaya  hukum digunakan para pihak terhadap putusan arbitrase, termasuk sejauh mana putusan arbitrase tersebut baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Permasalahan lain  yaitu  adanya  ketidak  tegasan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 30 tahun 1999 tidak secara tegas mencabut peraturan arbitrase sebelumnya seperti Perma No. 1 tahun 1990 dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar BANI.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  penelitian  hukum  normatif,  yaitu suatu  penelitian  yang  berpedoman  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan perundang-undangan  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa,  Reglemen  Hukurn  Acara Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung tentang Eksekusi Putusan  Arbitrase  Asing  di  Indonesia.  Adapun  sumber-sumber  hokum  yang  digunakan  adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan-Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan arbitrase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi  Pengadilan  Negeri  Dalam  Melaksanakan  Putusan  Yang  Diambil  Oleh  Panel Arbitrase Nasional
Arbitrase Lembaga telah lama hadir sebagai sarana penyelesaian konflik di luar sistem hukum. Arbitrase formal telah ada dan diterima sejak lama. Lembaga arbitrase dianggap universal karena dibuat  oleh  manusia  dan  digunakan  oleh  banyak  negara  dan  budaya  berbeda  di  seluruh  dunia. Faktanya, kehadiran mereka sudah ada sebelum terbentuknya pengadilan nasional, seperti yang diungkapkan  Jerzy  Jukubowsky  dalam  Cut  Memi,  2017:  16.  Deklarasikan  Lord  Savlille  dari Nowdigatte.  Salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  konflik  adalah  melalui  arbitrase,  yang  bisa dibilang merupakan alternatif yang paling umum diterima dibandingkan sistem peradilan negara. Menurut Ronald Bernstein (1998), Lord Saville dari Nowsdigate:
Menurut teori ini, pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian arbitrase akan melakukan arbitrase atas perselisihan mereka daripada pergi ke pengadilan untuk mencapai penyelesaian dan secara sukarela akan menanggung akibatnya.
Arbitrase telah digunakan secara luas dan ekstensif sejak lama sebagai prinsip utama dalam hukum perdagangan internasional. Mekanisme hukum alternatif untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan adalah arbitrase. Mayoritas pengusaha lebih memilih menyelesaikan perselisihan di  antara  mereka  melalui  arbitrase  dibandingkan  melalui  pengadilan.  Karena  pemeriksaannya ditinjau dan diadili berdasarkan hukum negaranya oleh hakim yang bukan berasal dari negaranya, maka pengusaha asing enggan menyelesaikan persidangan di hadapan Pengadilan karena yakin Pengadilan akan mengajukan permohonan secara subyektif kepada mereka (Redfem dan Martin Hunter, 1996: 20).
Untuk  memastikan  bahwa  semua  negara  anggota  PBB  memiliki  peraturan  yang  sama  atau setidaknya sebanding, maka perlu dilakukan upaya harmonisasi aturan hukum arbitrase. Dalam hal ini, UNCITRAL telah berhasil menghasilkan tiga instrumen hukum penting di bidang arbitrase: Konvensi New York tahun 1958, Peraturan Arbitrase UNCITRAL tahun 1976, dan Model Hukum UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional tahun 1985. Pada tahun 2010 terjadi revisi Peraturan Arbitrase UNCITRAL 1976 (15 Agustus 2010). Pasal tersebut telah mengalami revisi berupa  ketentuan  tambahan.  Ketentuan  ini  mengatur  berbagai  permasalahan,  seperti  arbitrase multipihak,  partisipasi  pihak  ketiga,  keberatan  terhadap  saksi  ahli  yang  ditunjuk  oleh  badan arbitrase, penggantian arbiter, dan kewajaran biaya arbitrase.
Sebuah  langkah  signifikan  menuju  pencapaian  kesatuan  hukum  di  bidang  proses  arbitrase adalah Model Hukum UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional, yang dibuat pada tahun 1985 dan bertujuan untuk memenuhi persyaratan khusus praktik arbitrase. Pada tahun 2006, model undang-undang tersebut direvisi atau diubah. Tumbuhnya perjanjian yang menggunakan kemampuan teknologi informasi mendorong UNCITRAL melihat perlunya mengubah (merevisi) Model Law. Lembaga arbitrase mempunyai atau menyediakan berbagai produk peraturan arbitrase sejak berbentuk badan hukum. Menghasilkan produk hukum seperti peraturan internal lembaga dan hukum acara (prosedur). Setiap badan arbitrase memiliki seperangkat hukum acaranya sendiri (Peraturan  dan  Prosedur  Arbitrase),  seperti  ICC,  ICSID,  SIAC,  atau  BANI.  Dalam  arbitrase (komersial  internasional),  keterlibatan  para  pihak  sangatlah  penting.  Landasan  hukum  arbitrase adalah  niat  para  pihak.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  atau  ketentuan arbitrase  agar  dapat  mempertimbangkan  suatu  perkara  melalui  arbitrase.  Otonomi  Partai,  atau otonomi para pihak, adalah salah satu prinsip dasar arbitrase.
Para pihak mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan mempunyai hak suara yang signifikan dalam  menentukan  bagaimana  arbitrase  dilaksanakan  dari  awal  hingga  akhir.  Antara  lain,  para pihak memutuskan apakah arbitrase, litigasi, atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya akan digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut. Hukum yang akan diterapkan oleh majelis arbitrase dalam menentukan penyelesaian ditentukan oleh para pihak, beserta peraturan perundang-undangan  yang  harus  diikuti.  Para  pihak  juga  memilih  lokasi  sidang  arbitrase  serta arbiter  (arbiter)  yang  akan  bertugas  di  majelis  arbitrase  dibandingkan  dengan  pengadilan (nasional).
Di sektor peradilan, pemegang otoritas atau kekuasaan berasal dari kekuasaan negara; namun kewenangan arbitrase tidak berasal dari kekuasaan negara; sebaliknya, otoritas arbitrase lahir dari keberadaan, keyakinan, dan rasa terima kasih para pihak atas arbitrase. Kesepakatan para pihak bahwa  mereka  akan  menangani  permasalahannya  melalui  arbitrase  sejak  awal  menunjukkan penerimaan,  kepercayaan,  dan  rasa  syukur.  Keinginan  para  pihak  untuk  memilih  arbiternya masing-masing merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan penerimaan, kepercayaan, dan rasa terima kasih. Tentu saja, selama prosedur ini, para pihak telah mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai calon arbiter: pengalaman, kualifikasi, dan karakter moral arbiter keahlian dalam menyelesaikan  konflik,  dll.  Kerahasiaan  arbitrase  adalah  komponen  lain  dari  proses  tersebut. Hanya  pihak-pihak  yang  sebelumnya  telah  memutuskan  untuk  melakukan  arbitrase  atas perselisihan mereka yang dapat menggunakan arbitrase eksklusif baik kesepakatan yang dibuat sebelum konflik maupun kesepakatan yang dicapai setelah konflik.
Proses arbitrase tidak dapat dihalangi oleh pengadilan atau pihak lain. Hanya sedikit situasi, termasuk  pelaksanaan  atau  pembatalan  keputusan  arbitrase,  yang  memungkinkan  partisipasi pengadilan, dan bahkan undang-undang negara harus mengaturnya secara khusus. Setiap sistem hukum di dunia yang menggunakan arbitrase sebagai alternatif litigasi menghormati sifat privat dari arbitrase. Kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya dalam proses arbitrase, seperti ketika salah  satu  atau  keduanya  ingin  mendengarkan  kesaksian  dari  pihak  ketiga,  pihak  ketiga  tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam persidangan.
Selain berperan sebagai hakim dalam perkara penyelesaian sengketa, arbiter juga berperan sebagai pendamai. “Seorang arbiter sering kali mendorong dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak  yang  berselisih  dan  berupaya  membawa  mereka  ke  penyelesaian  sebelum  sidang resmi berlangsung,” kata Sokanu, merangkum tugas seorang arbiter. Dalam situasi ini, ia dapat memfasilitasi  pembicaraan  dan  pertemuan  antar  pihak.  Dalam  hal  tercapai  perdamaian,  arbiter wajib membuat perjanjian itu secara tertulis dengan membuat perjanjian perdamaian yang harus ditandatangani  oleh  semua  pihak.  Dalam  hal  perkara  arbitrase  dibawa  ke  sidang  penuh,  arbiter bertugas menulis putusan tertulis yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa arbiter juga berfungsi sebagai orang yang memimpin dan memotivasi para pihak untuk berunding dalam pertemuan para pihak yang bersengketa.  Selain  berperan  sebagai  arbiter,  konsiliator  merupakan  mediator  yang  bertugas mempertemukan  pihak-pihak  yang  berselisih  paham.  Arbiter  tetap  terikat  pada  kode  etik profesinya  sebagai  arbiter  dalam  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dalam menjalankan  tugasnya.  Seorang  arbiter  diharuskan  untuk  mengupayakan  penyelesaian  konflik secara  damai.  Alternatifnya,  jika  pendekatan  ini  terbukti  tidak  mungkin  dilakukan,  ia  akan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.
Seorang  arbiter  juga  perlu  mampu  mengambil  keputusan  yang  mencakup  norma-norma hukum, baik hukum domestik maupun internasional. Hubungan dagang di antara mereka mungkin akan tegang akibat proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang akan menentukan siapa yang benar  dan  siapa  yang  salah.  Penyelesaian  sengketa  berdasarkan  arbitrase  dianggap  mampu

## Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia
menciptakan putusan kompromi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Pinto, 1993: 243). Tidak  ada  publisitas  mengenai  konflik  yang  muncul  karena  arbitrase  merupakan  metode penyelesaian sengketa yang tertutup. Perselisihan yang dipublikasikan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik bisnis (Bond, 1992: 155) Karena arbitrase kini dimasukkan ke dalam hukum perdagangan internasional, kedua bidang hukum tersebut saling terkait erat. Fungsi ini terlihat dari semakin banyaknya putusan arbitrase yang disebarluaskan melalui buku, website, kumpulan esai, laporan tahunan organisasi arbitrase, dan publikasi lainnya. Gagasan tentang kerahasiaan adalah aspek mendasar dari arbitrase, dan publikasi keputusan arbitrase bertentangan dengan hal tersebut. Meski demikian, perkembangan modern telah menyebabkan praktik publikasi meluas, khususnya di Eropa dan Amerika.
Jika kedua belah pihak setuju, kerahasiaan ini mungkin rusak. Mereka percaya bahwa tidak akan menjadi masalah jika putusan tersebut dipublikasikan karena mereka biasanya senang dengan hasilnya. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau badan arbitrase dapat dipublikasikan, sesuai dengan  Peraturan  Arbitrase  UNICTRAL  revisi  tahun  2010.  Jika  para  pihak  sepakat,  maka kemungkinan tersebut bisa dilakukan. Peraturan Arbitrase UNCITRAL, sebagaimana diubah pada tahun 2010, memperbolehkan publikasi putusan arbitrase dalam Pasal 34. Ayat 5 Pasal 34 Sesuai dengan revisi Peraturan Arbitrase UNCITRAL tahun 2010, suatu putusan dapat diumumkan ke publik dengan persetujuan semua pihak yang terlibat atau dapat dipublikasikan jika suatu pihak diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi guna melindungi atau memperjuangkan hak-hak hukumnya, atau sehubungan dengan proses hukum di pengadilan atau otoritas kompeten lainnya dicapai pada tanggal 21 November 2017.
Fungsi Pengadilan Negeri dalam Mempraktikkan Putusan Arbitrase. Pengadilan mempunyai peran  penting  dalam  memastikan  keadilan  dalam  masyarakat.  Dalam  menjalankan  fungsinya memberikan  keadilan  pada  masyarakat  yang  mengalami  perselisihan  atau  perbedaan  pendapat, John Rawls menekankan pentingnya memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dijunjung tinggi dan sekaligus menjadi ruh dasar dari berbagai pranata sosial dasar dalam suatu masyarakat.  (Ujan,  2001:  23).  Negara  memberikan  kekuasaan  kepada  pengadilan  untuk mempertimbangkan  perkara  dan  melaksanakan  putusan  sehingga  para  pihak  dapat  terjamin keadilannya. Kesanggupan untuk melaksanakan putusan arbitrase baik di dalam negeri maupun internasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  merupakan  salah  satu  kewenangan  tersebut.  Tentu  saja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pengadilan dapat melaksanakan putusan arbitrase. Penting untuk membicarakan definisi putusan  arbitrase  nasional  sebelum  beralih  ke  topik  partisipasi  pengadilan  dalam  menegakkan putusan-putusan ini.
Hal  ini  tidak  sama  dengan  putusan  arbitrase  internasional,  yang  diartikan  sebagai  putusan yang  dibuat  oleh  lembaga  arbitrase  atau  arbiter  perseorangan  di  luar  wilayah  hukum  Negara Republik Indonesia, atau putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan
yang memenuhi syarat sebagai arbitrase internasional. Putusan arbitrase menurut hukum Republik Indonesia  (pasal  1  angka  4  UU  No.  30  Tahun  1999)  Tidak  ada  indikasi  mengenai  pengertian putusan Arbitrase Nasional dalam UU No. 30 Tahun 1999. Sedangkan putusan arbitrase nasional dapat diartikan sebagai putusan arbitrase yang diberikan oleh seorang arbiter atau badan arbitrase yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, sesuai dengan hukum Indonesia, dengan menerapkan  penafsiran  argumentum  acontrario  (Usman,  2013:  184).  kekerasan  terhadap  pihak yang kalah dalam proses arbitrase yang dilakukan oleh organisasi arbitrase. Tindakan eksekusi ini biasanya terjadi ketika pihak yang kalah dalam suatu perselisihan, tergugat atau tergugat, tidak bersedia untuk menegakkan putusan sehingga menjadikan mereka sebagai pihak yang dieksekusi.
Kecuali  jika  Tergugat  atau  Termohon  mengajukan  gugatan  balik  untuk  rekonvensi,  maka tidak  ada  tindakan  eksekusi  apabila  Penggugat  atau  Pemohon  kalah  dalam  sengketanya  dan keadaan  kembali  seperti  sebelum  digugat.  Melalui  arbitrase,  pemohon  meminta  agar  tergugat diperintahkan melakukan pembayaran, melakukan suatu perbuatan, atau menyerahkan sejumlah uang  tertentu.  Putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  adalah  putusan  yang  dapat dilaksanakan, karena menimbulkan hubungan hukum yang jelas dan tidak dapat diubah antara para pihak  yang  berperkara;  dengan  demikian  menjadikan  keputusan-keputusan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dapat  dilaksanakan.  Pihak  yang  dihukum  (tergugat  atau  tergugat)  harus menuruti  putusan  ini  dan  melaksanakannya  dengan  melakukan  perbuatan  yang  diwajibkan, melakukan  pembayaran  keuangan  yang  diwajibkan,  atau  menyerahkan  barang  yang  diminta. Tuntutan tersebut selalu diajukan dan kemudian dikabulkan guna menjamin bahwa keputusan yang diambil dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan,  maka  akan  dilaksanakan  secara  paksa  oleh  pejabat  yang  berwenang melaksanakannya dengan menggunakan aparatur negara.
Menurut  penjelasan  di  atas,  eksekusi  pada  hakikatnya  adalah  suatu  perbuatan  paksa  yang dilakukan  oleh  pengadilan  dengan  menggunakan  alat-alat  yang  disediakan  negara  untuk melaksanakan  suatu  putusan  arbitrase  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (Sutiarso, 2011:  171).  Oleh  karena  putusan  arbitrase  diputuskan  oleh  seorang  arbiter  atau  majelis  arbiter, maka putusan itu sendiri bersifat final dan segera mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak mungkin dilakukan perbuatan hukum terhadapnya (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Keputusan ini, secara teori, dapat dilakukan secara sukarela. Namun bila tidak dilakukan dengan  sukarela,  kita  bisa  meminta  bantuan  pengadilan  untuk  melakukan  eksekusi  (lihat  UU Nomor  30  Tahun  1999,  Pasal  61).  Hal  ini  benar  karena  putusan  arbitrase  tidak  memiliki kewenangan  eksekutorial  karena  lembaga  arbitrase  hanya  bersifat  kuasi-pengadilan.  Menurut pedoman umum Pasal (1) Angka 4, putusan arbitrase tidak dapat berlaku sampai salinan putusan resmi telah dicatat di kantor panitera pengadilan negeri yang berwenang di rumah tergugat.
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat (1) mengamanatkan asli atau salinan asli  putusan  arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (tiga puluh) tahun sejak keputusan diucapkan. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi, maka keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)  tidak  dapat  dilaksanakan.  Putusan  arbitrase  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi secara penuh. Menyadari bahwa pihak yang bersangkutan  mempunyai  kewajiban  untuk  mencapai  tujuan  yang  digariskan  dalam  keputusan adalah  hal  yang  penting  dalam  melaksanakan  keputusan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  jika  pihak yang  kalah  menolak  melaksanakan  putusan  secara  bebas,  maka  eksekusi  juga  mengacu  pada penegakan putusan hakim dengan dukungan pengadilan. Putusan arbitrase dan putusan hakim pada hakekatnya mempunyai arti yang sama. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam persidangan oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu, dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak (Liberti, 1978:172).
Putusan hakim mencakup pernyataan lisan dan tertulis yang dibuat selama persidangan, serta pernyataan hakim setelah menerima masukan tertulis. Secara teori, keputusan yang diambil secara lisan dan tertulis tidak boleh berbeda secara signifikan satu sama lain. Meskipun demikian, ada kalanya  apa  yang  tertulis  dan  apa  yang  dinyatakan  berbeda.  Pasal-pasal  tertentu  dalam  UU Arbitrase  mengatur  bahwa  putusan  arbitrase  harus  diajukan  dan  didaftarkan  pada  Panitera Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri yang berwenang menerima pendaftaran putusan arbitrase.
Apabila  pendaftaran  dilakukan  dengan  maksud  untuk  melaksanakan  eksekusi,  maka pendaftaran itu harus dilakukan di tempat eksekusi. Sebaliknya, putusan arbitrase perlu didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur bahwa pengadilan negeri adalah pengadilan yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  tinggal  tergugat.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah pihak  yang  diputuskan  dalam  suatu  sengketa  arbitrase.  Terkait  dengan  putusan  arbitrase internasional, telah ditetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengakui dan melaksanakan  putusan  tersebut  berdasarkan  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999, dengan  syarat  pemohon  memenuhi  sejumlah  persyaratan.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas, tanggung  jawab  utama  pengadilan  negeri  dalam  melaksanakan  putusan  arbitrase  adalah mendaftarkan putusan tersebut dan, atas permintaan salah satu pihak, melaksanakan eksekusi.

## Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia
Arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (latin) yang artinya adalah penyelesaian sengketa oleh para  wasit.  Menurut  UU  No.  30  tahun  1999,  Arbitrase  adalah  dengan  cara  penyelesaian  suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak vane bersengketa. Menurut Dr. Tineke Louise Tuegeh Longdong, SH.MH  arbitrase  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  suatu  putusan  yang mempunyai  kekuatan  pasti  dan  tetap  berdasarkan  hukum  atau  dengan  persetujuan  para  pihak berdasarkan keadilan dan kepatutan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  institusional  Indonesia  dilakukan  oleh  BANI  yang didirikan  atas  prakarsa  KADIN  tahun  1977.  Penyelesaian  sengketa  melalui  BANI  dilakukan dengan pendaftaran permohonan kepada Sekretariat BANI. Selanjutnya arbiter atau Ketua Majelis

## Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia
akan  menyampaikan  salinan  tuntutan  kepada  Termohon  disertai  perintah  supaya  Termohon memberikan jawaban tertulis selambat- lambatnya 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh Termohon. Salinan jawaban Termohon akan diserahkan kepada Pemohon, dan bersamaan dengan itu Ketua Majelis akan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dalam waktu paling lama 14 hari sejak dikeluarkannya perintah itu.
Dalam  jawabannya  atau  selambat-lambatnya  pada  sidang  pertama,  Termohon  dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut, Pemohon diberi kesempatan untuk  menanggapi.  Tuntutan  balasan  akan  diperiksa  dan  diputus  bersamaan  dengan  pokok sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, arbiter atau Majelis akan terlebih dahulu mengusahakan perdamaian.  Apabila  upaya  perdamaian  tidak  tercapai,  persidangan  dilanjutkan  dengan memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak untuk menyampaikan pendiriannya disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.
Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau Majelis terbentuk. Semua pemeriksaan perkara dalam sidang arbitrase dilakukan dengan cara tertutup.

## Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia
Dengan  keluarnya  UU  No.  30  tahun  1999  tentangArbitrase  an  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, maka pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang diselenggarakan secara  institusional  oleh  BANI  yang  diatur  dalam  Anggaran  Dasar  BANI  maupun  Peraturan Prosedur BANI tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999.
Dalam waktu yang dibutuhkan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar  asli  atau  salinan  autentik  putusan  arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri.  Putusan  Arbitrase  adalah  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat para pihak. Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.
Putusan pelaksanaan diberikan waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi. Dalam kaitannya  dengan  perintah  pelaksanaan  eksekusi,  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang menilai isi maupun pertimbangan-pertimbangan putusan arbitrase. Ia hanya dibolehkan menolak untuk  memberikan  perintah  pelaksanaan  atas  pertimbangan  bahwa  putusan  arbitrase  telah melanggar ketertiban umum. Perintah pelaksanaan eksekusi akan dituliskan pada lembar asli dan salinan autentik putusan arbitrase.
Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan kepada Konvensi New York  tahun  1958  yang  dikenal  sebagai  New  York  tentang  Convention  on  the  Recognition  and Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards  atau  pengakuan  dan  Pelaksanaan  Putusan-putusan Arbitrase Asing yang disahkan melalui Kepres No. 34 tahun 1981.
Dalam pemberlakuan konvensi tersebut di atas, melalui Kepres No. 34 tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pembatasan berdasarkan asas resiprositas. Pengakuan pelaksanaan putusan hanya  diberikan  pada  putusan-  putusan  arbitrase  yang  dibuat  di  wilayah  negara-negara  lain.
Pembatasan selanjutnya ialah konvensi tersebut hanya diperlakukan atas sengketa- sengketa yang timbul dari hubungan- hubungan hukum yang lahir secara kontraktual atau bukan kontraktual yang dianggap sebagai komersial menurut hukum Indonesia. Selanjutnya ditegaskan di dalam putusan arbitrase yang digunakan dalam konvensi ini tidak hanya meliputi putusan yang dibuat para arbiter yang  diangkat  untuk  setiap  kasus  saja,  tetapi  mencakup  juga  putusan  dari  badan  arbitrase permanen. Dalam pasal 3 diatur mengenai prosedur pelaksanaan, dengan mengemukakan bahwa setiap  negara  peserta  akan  mengakui  putusan  arbitrase  sebagai  mengikat  dan  melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah di mana putusan arbitrase tersebut dimohon pelaksanaannya.
Di dalam pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, pihak yang memohon hanya diminta menyerahkan asli atau copy yang secara resmi telah disahkan dan asli perjanjian arbitrase atau copy yang disahkan.
Konvensi membuka kemungkinan untuk menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing, dalam hal- hal berikut:
• Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah (invalid).
• Satu  pihak  tidak  memperoleh  kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan,  sehingga  putusan arbitrase bersangkutan dianggap telah diperoleh secara tidak wajar.
• Putusan arbitrase yang bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan.
• Pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak.
• Putusan  arbitrase  bersangkutan  belummengikat  para  pihak,  atau  telah  dikesampingkan  di negara dimana putusan tersebut dibuat.
Selanjutnya dalam pasal 5 dijelaskan bahwa di dalam putusan arbitrase asing dapat ditolak, apabila  pejabat  yang  kompeten  di  negara  dimana  permohonan  pelaksanaan  putusan  tersebut diajukan  menganggap  bahwa:  Masalah  yang  dipersengketakan  tidak  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase menurut hukum negara tersebut. Pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang bersangkutan akan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.
Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1968 dan Kepres No. 34  tahun  1981,  bahwa  permintaan  eksekusi  atas  putusan  arbitrase  asing  mengalami  kegagalan. Banyaknya keluhan dan rasa ketidakpuasan yang dilontarkan pihak asing terhadap sikap peradilan Indonesia  yang  menonjol  untuk  mengeksekusi  putusan  arbitrase  asing.  Akibatnya  Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Suatu Putusan Arbitrase Asing.
Dengan keluarnya Perma No. 1 tahun 1990 tidak ada keraguan lagi apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.
Perlu dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya UU No. 30 tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur

## Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia
dalam Perma No. 1 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999.
Menurut UU No. 30 tahun 1999 suatu putusan arbitrase asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia, apabila:
• Putusan arbitrase asing tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau Majelis arbitrase di suatu negara yang  dengan  negara  Indonesia  terikat  pada  perjanjian,  baik  secara  bilateral  maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
• Putusan  arbitrase  internasional  yang  menurut  hukum  Indonesia  termasuk  dalam  lingkup hukum  perdagangan  yang  meliputi  perniagaan,  perbankan,  keuangan,  penanaman  modal, industri dan hak kekayaan intelektual.
• Putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
• Putusan arbitrase tersebut telah memperoleh executor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
• Putusan arbitrase yang menyangkut negara RI sebagai salah satu pihak, putusan tersebut dapat diakui  dan  dilaksanakan  apabila  telah  memperoleh  executor  dari  Mahkamah  Agung  yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
• Melalui  UU  No.  30  tahun  1999  ditetapkan  bahwa  yang  berwenang  menangani  pengakuan pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  adalah  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Permohonan pelaksanaan  putusan  dilakukan  setelah  putusan  diserahkan  dan  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan melampirkan:
• Lembar asli atau salinan autentik perjanjian putusan dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
• Lembar  asli  atau  salinan  autentik  perjanjian  yang  menjadi  dasar  putusan  dan  terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
• Keterangan  dari  Perwakilan  Diplomatik  RI  di  negara  tempat  putusan  ditetapkan,  yang menyatak.  in  bahwa  negara  pemohon  terikat  pada  perjanjian  baik  bilateral  maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arliitra. se asing.
Setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  memberikan  perintah  eksekusi,  maka pelaksanaan  selanjutnya  dilimpahkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang melaksanakannya.
Dalam kaitan ini, penulis menguraikan jurisprudensi sebagaimana terdapat dalam putusan MA No.  2288/1979  P  tanggal  10  Juni  1981  dalam  perkara  antara  PT.  Nizwar  melawan  Navigation Maritime Bulgare. Dalam perkara ini, untuk tingkat pertama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dalam  penetapannya  No.  2288/1979  Pada  tanggal  10  Juni  1981  telah  menetapkan  bahwa perusahaan luar negeri Navigation Maritime Bulgare telah memohon agar terhadap termohon PT. Nizwar di Jakarta dapat dilaksanakan keputusan arbitrase yang telah diucapkan oleh arbitrator di London tanggal 12 Juli 1978 untuk membayar jumlah tertentu kepada perusahaan tersebut.
Ketetapan  tersebut  membuktikan  bahwa  masih  berlakunya  Konvensi  Jenewa  tahun  1927. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa walaupun Kepres No. 34 tahun 1981 belum berlaku,
sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan terkait putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.
Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia disebabkan belum ada peraturan pelaksanaannya walaupun sudah ada Kepres No. 34 tahun  1981.  Menurut  Mahkamah  Agung,  bahwa  selanjutnya  Kepres  No.  34  tahun  1981  sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada  Pengadilan  Negeri  yang  mana,  atau  permohonan  eksekusi  diajukan  melalui  Mahkamah Agung.
Perbedaan  sikap  ini  menyangkut  pengertian  konvensi  yang  bersifat self  executing yang berbeda dengan konvensi yang bersifat non self executing . Konvensi yang bersifat self executing tidak memerlukan tindakan perundang-undangan untuk dapat berlaku dalam suasana tata hukum nasional,  berbeda  dengan  konvensi  yang  bersifat  non self  executing yang  memerlukannya. Bersumber pada kekuatannya sendiri, konvensi internasional yang self executing memberlakukan dirinya sebagai bagian tata hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian internasional yang self executing merupakan suatu bentuk dari perundang-undangan internasional.

## KESIMPULAN
Terdapat kerguan khususnya bagi pihak asing apabila menyelesaikan sengketanya melalui badan  peradilan  Indonesia.  Akibatnya,  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  di  luar  pengadilan selalu  diusahakan,  baik  melalui  arbitrase  maupun  melalui  berbagai  cara  alternatif  penyelesaian sengketa.
Banyak  keuntungan  yang  diperoleh  para  pihak  dengan  menggunakan  lembaga  arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Disamping waktu singkat, kerahasiaan dari hubungan baik antara para pihak dapat terjaga dengan baik. Pemeriksaan perkara melalui arbitrase sifatnya adalah confidential. Keputusan yang diambil badan arbitrase adalah bersifat final dan binding.
Untuk menyesuaikan pengaturan hukum yang ada terkait arbitrase disamping menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini telah mengatur proses beracara melalui arbitrase yang bersifat nasional dan tatacara pelaksanaan putusan arbitrase baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.
Namun di dalam Peraturan UU No. 30 tahun 1999 tidak secara tegas menetapkan sikapnya terhadap sejumlah peraturan arbitrase yang ada sebelumnya, khususnya yang terdapat dalam Rv dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990. Oleh karenanya diperlukan aturan pelaksana
dari UU No. 30 tahun 1999 tersebut, khususnya penegasan terhadap kedudukan aturan arbitrase sebelumnya.
Demikian  pula  dengan  pihak  asing  untuk  menyelesaikan  sengketanya  melalui  jalur pengadilan,  maka  wibawa  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia  adalah  tujuan  utama  dalam pembangunan hukum nasional. Masih diperlukan upaya untuk lebih mensosialisasikan UU No. 30 tahun  1999  untuk  dapat  berlaku  efektif  dalam  kehidupan  perdagangan  nasional  maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
A.G. Kartasapoetra, Drs., A. Setiady, Manajemen Penanaman Modal Asing, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1985.
Sudargo  Gautama,  Prof.  Mr.  Dr,  Perkembangan  Arbitrase  Dagang  Internasional  di  Indonesia, Penerbit PT. Eresco Bandung, 1989.
Elkoun, Frank et.al, HowArbitration Works, Washington, 1974.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Eksekusi  Putusan  Arbitrase  Asing  di  Indonesia

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License