ISSN (P): 2087-4820 ISSN (E): 2579-8995 DOI: https://doi.org/10.54180/elbanat.2023.13.2.295-307
sholehan@uinsby.ac.id Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

## KONSTRUKSI TEOLOGIS DALAM OPOSISI HANBALI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ABBASIYAH
Sholehan 1 , Achmad Muhibin Zuhri 2 , Muhammad Fahmi 3 , Syaifuddin 4 , Al Qudus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo 5 , Suwatah 6 1,2,3,4,5 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

## A. Pendahuluan
Mazhab  Hanbali  merupakan  salah  satu  dari  empat  mazhab  dalam  hukum  Islam berhaluan  Sunni,  yang  dipelopori  oleh  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal (780–855  M). Mazhab  ini memiliki  ciri  khas  dalam  penekanan  pada  penggunaan  teks-teks  langsung  dari  al-Quran dan  al-Hadith  sebagai  sumber  hukum  utama,  serta  mengutamakan  konservatisme  dalam

## ABSTRAK
Oposisi terhadap pemerintah, bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Imam Ahmad ibn Hanbal adalah ulama  ahli  hadith  yang  pernah  beroposisi  terhadap  pemerintahan  bani  Abbasiyah  pada  masa  Khalifah Al-Makmun. Artikel ini bertujuan menjelaskan bangunan teologis dalam oposisi Imam Hanbali terhadap pemerintahan  pada  masanya.  Melalui  kajian  kepustakaan  dengan  pendekatan  analisis  isi,  artikel  ini menyajikan  sebuah  fakta  sejarah  tentang  faktor  teologis  Imam  Hanbali  dalam  beeroposisi  terhadap pemerintah.  Diantara  factor  teologis  yang  menjadi  pemicu  oposisi  Hanbali  adalah  tentang  ajaran kemakhlukan  al-Quran  menurut  Mu’tazilah  dan  penguasa  saat  itu.  Sementara  Ahmad  ibn  Hanbal berpendapat  bahwa  al-Quran  bukanlah  makhluk,  tetapi  kalam  Allah  yang  suci.  Oposisi  Hanbali  tidak identik  dengan bughat (makar/memberontak)  kepada  penguasa,  tetapi  dilakukan  dalam  rangka menjaga  otoritas  keilmuan  agama.Imam  Hanbaliberusaha  tegar  dalam  mempertahankan  ajaran ortodoksi  Islam  yang  bersumber  dari  al-Quran  dan  al-Hadith.  Tesis  ini  berdampak  pada  sebuah  sikap bahwa  tidak  masalah  untuk  beroposisi  dalam  pemerintahan.  Oposisi  dapat  dilakukan  sebagai  control terhadap kekuasaan yang sedang berjalan dan tidak selalu bermaksud untuk makar Kata Kunci : Hanbali, Teologi Islam, Oposisi, Al-Quran, dan Mu’tazilah.

## ABSTRACT
Opposition  to  the  government  is  not  a  new  phenomenon  in  the  history  of  Islam.  Imam  Ahmad  ibn Hanbal was a hadith scholar who once opposed the Abbasiyah government during the reign of Caliph Al- Ma'mun.  This  article  aims  to  explain  the  theological  framework  of  Imam  Hanbali's  opposition  to  the government  of  his  time.  Through  a  literature  review  using  a  content  analysis  approach,  this  article presents  a  historical  account  of  the  theological  factors  that  led  Imam  Hanbali  to  oppose  the government. Among the theological factors that triggered Hanbali's opposition was the doctrine of the createdness of the Quran  according to the Mu'tazilah and the rulers of that time.  On the other hand, Ahmad  ibn  Hanbal  argued  that  the  Quran  was  not  a  creation  but  rather  the  sacred  word  of  Allah. Hanbali's  opposition  was  not  synonymous  with  rebellion  against  the  rulers,  but  it  was  undertaken  to safeguard  the  authority  of  religious  knowledge.  Imam  Hanbali  steadfastly  endeavored  to  uphold  the orthodox  teachings  of  Islam  derived  from  the  Quran  and  Hadith.  This  thesis  leads  to  the  stance  that opposing the government is permissible. Opposition can be exercised to control the ongoing power and does not always imply subversion Keywords: . Hanbali, Islamic Theology, Opposition, Quran, and Mu'tazilah.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
interpretasi hukum Islam. Dalam hubungannya dengan pemerintahan pada masanya, Imam Hanbali cenderung mengambil sikap oposisi.
Diskursus  gerakan  oposisi  dalam  kajian  ini  memperbincangkan  terminologi  dan makna  oposisi,  klarifikasi  makna  oposisi  dan bughat, serta  teoritik  gerakan  oposisi.  Dari penjelasan  tersebut  nantinya  akan  diperoleh  gambaran  tentang  rumusan  definisi operasional  oposisi  dan  klarifikasi  makna  oposisi  dan bughat .  Ini  penting  dijelaskan, karena  dalam  fikih  siyasah  sering  kali  dicampuradukkan  antara  keduanya,  padahal sejatinya berbeda. Selain itu, gambaran kontradiksi antara pandangan ulama fikih siyasah yang  cenderung    menafikan  eksistensial  oposisi  dengan  pandangan  yang  mengatakan oposisi sebagai realitas sejarah.
Di kalangan peneliti kontemporer terjadi perdebatan apakah gerakan oposisi dalam Islam  dipahami  sebagai  gerakan  politik  Islam,  ataukah  gerakan  sosial  dalam  masyarakat Islam? Sebagaimana dirumuskan oleh Hodgson bahwa dalam studi gerakan Islam ada dua isu  yang  secara  spesifik  memperoleh  penekanan,  yaitu  peran  doktrin  agama  Islam,  dan perilaku  elit  Muslim  atau  Ulama.  Penekanan  yang  pertama  memberi  penekanan  pada peran  doktrinal  dalam  gerakan  yang  menghasilkan  temuan  yang  mendalam  tentang gerakan Islam dalam tradisi modern seperti fundamentalisme Islam dan sufisme, dan yang kedua  memberi penekanan  pada  peran  ulama  dann  institusi  agama  Muslim. 1 Perdebatan perspektif ini dalam sejarahnya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, dimana masing- masing mengandung variasi.
Ada  pendekatan  yang  mengkaji  gerakan  Islam  dari  sudut  peran  sistem  nilai  yang oleh Burke disebut cultural history. Pendekatan ini mengkaji dimensi Islam dalam gerakan mengeksplorasi  Islam  sebagai  keyakinan  memberikan  dorongan  terhadap  gerakan tertentu.  Gerakan  yang  dilakukan  oleh  milleniarian  pada  abad  ke-19  di  Sudan,  Muslim nasionalis pada abad ke-20 di India, gerakan mullah abad ke-20 di Iran telah menggunakan sumber budaya dan agama untuk memobilisasi dan membangun legitimasi dalam gerakan oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa merupakan contoh untuk itu. Pendekatan yang lain disebut social history , yaitu mengkaji aksi bersama ( collective action ) dalam konstruk
1 Marshall Hodgson, The Venture of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1974); Lihat juga Hamit Enayat, Modern Islamic Political  Thought (Austin:  University  of  Texas,  1982);  John  Voll, Islam:  Continuity  and  Change  in  Modern  World (Boulder: Westview Press, 1982); Nikkie R. Keddie, Hamid Algar, Michael Fisher Nikiie R. Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious  Institutions  since  1500 (Berkeley  and  Los  Angeles:  University  of  California  Press,  1972);  Hamid  Algar, Religion  and State Iran 1785-1906 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969) dan Michael Fisher, From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1980).
sosial  Islam.  Unit  analisisnya  tidak  menggunakan  ekonomi,  politik  sebagai  sistem  yang dikembangkan,  tetapi  bagaimana  realitas  politik  dan  ekonomi  ikut  mempengaruhi konstruk gerakan oposisi. 2
Pendekatan cultural  history dan social  history memiliki  akar  yang  berbeda. Pendekatan  pertama  berawal  dari  karya  sejarawan  sosial  German,  Max  Weber  dalam teorinya, bahwa struktur dan tindakan masyarakat berasal dari komitmennya pada sistem kepercayaan  tertentu,  dimana  tujuan,  standar  perilaku,  dan  legitimasi  dari  otoritas bersandar. Penganut perspektif ini disebut Weberian. Hingga beberapa dekade, sebagian besar studi tindakan kolektif langsung atau tidak langsung cenderung menggunakan tradisi Max  Weber  yang  kemudian  disebut  Weberian.  Sedangkan  pendekatan  gerakan  sosial ( social movement ) ditarik dari karya Karl Max yang kemudian disebut Marxian. Dikatakan bahwa kelas sosial lahir dari posisi dalam organisasi produksi dan perubahan masyarakat adalah  hasil  dari  perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam  organisasi  produksi. 3 Bagi mereka,  tujuan  dan  sistem  keyakinan  berasal  dari  kepentingan  bermasa  dan  dimediasi oleh struktur internal pemilik kelas dan hubungannya dengan kelas sosial lainnya.
Selanjutnya,  kajian  ini  bermaksud  memotret  motivasi  dan  konstruksi  tindakan oposisi Imam Hanbali terhadap pemerintahan pada masanya. Melalui kajian kepustakaan ( library  research ),  kajian  ini  menjawab  tentang  motivasi  tindakan  Hanbali  terhadap kekuasaan  pemerintah  pada  masa  Imam  Hanbali  hidup  dan  bagaimana  konstruksi  sosial tindakan tersebut

## B. Terminologi Oposisi
Secara  terminologis,  oposisi  berasal  dari  bahasa  Inggris opposition yang  berarti menentang. 4 Dalam  kamus  bahasa  Arab,  oposisi  kebanyakan  dipadankan  dengan  kata muqawamah atau mu’aradah dan  pihak  yang  melakukan  oposisi  disebut hizb  al- mu’aradah. 5 Secara istilah, oleh Longman, oposisi diartikan sebagai “ strong disagreement with,  or  protest  against  something  such  as  a  plan,  law,  system  etc ”,  dan  disyaratkan
2 Edmund Burke, III, “Islam and Social Movements: Methodological Reflection,” dalam Islam, Politics, and Social Movements , ed. Edmund Burke III, dan Ira M. Lapidus (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1988), 19-20.
3 Di antara tokoh neo-Weberian sebagaimana dikemukakan oleh Burke adalah Talcott Parson, T he Social System (New York: Free Press, 1964); Robert Bellah, Beyong Belief (New York: Harper and Row, 1970); S.E. Eisenstadt, The Political System of Empires (New York: Free Press, 1963); Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (Stanford: Standford University Press, 1974), dan Victor Turner, The Ritual Process (Chicago: Aldine, 1969).
4 Peter Salim, Advanced English-Indonesia Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1988), 578.
5 Munir Ba’albakki, Al-Mawrid: A Basic Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-‘Ilm Li al-Malayin, 2002), 635.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
bahwa  pihak  oposisi  bukan  merupakan  bagian  dari  kelompok  yang  memerintah. 6 Sejalan dengan  ini,  Esposito  merumuskan  oposisi  sebagai  “ the  legitimation  disagreement  with particular  policies  of  specific  leaders  within  the  mutually  accepted  framework  of  the principles of an underlying constitution. ” 7
Dalam  khazanah  politik  Barat,  konsep  oposisi  pertama  kalinya  digunakan  oleh sejarawan  Italia  pada  abad  ke-14  M  dengan  pengertian  penggulingan  pemerintahan. 8 Pengertian serupa dalam fiqh al-siyasah , pada abad klasik Islam digunakan oleh al-Mawardi dengan kata al-baghy , pada abad pertengahan digunakan oleh Ibn Khaldun dengan kata al- thauwrah . 9 Keduanya  diartikan  sebagai  pemberontakan  terhadap  pemerintah.  Namun demikian,  sejalan  dengan  perkembangan  demokrasi  sebagaimana  dirumuskan  oleh Longman, oposisi tidak lagi diartikan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah, tetapi diartikan  sebagai  tindakan  “ketidaksetujuan”  ( disagreement )  terhadap  kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima bersama secara konstitusional, tidak bermaksud  menggulingkan  pemerintah,  dan  tidak  menggunakan  jalan  kekerasan. 10 Rumusan  ini  sejalan  dengan  konsep  al-  Wasatiyah  Yusuf  Qardawi 11 ,  yang  menegaskan bahwa oposisi tidak boleh dilakukan dengan jalan kekerasan. 12
Konsep  oposisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas  menunjukkan  kebalikan  dari pengertian  tindakan  makar  ( al-baghy ).  Sebagaimana  dirumuskan  oleh  ‘Abd  al-Qadir ‘Awdah, bahwa sebuah tindakan perlawanan pada pemerintah dikategori sebagai al-baghy apabila memenuhi tiga syarat, yaitu al-khuruj ‘ala al-imam (menentang pemerintah), an- yakun al-khuruj mughalibah (bermaksud menggulingkan dengan kekuatan), dan al-qasd al- jina’i (berniat  jahat). 13 Berdasarkan  pengertian  oposisi  yang  telah  dikemukakan  oleh Longman,  Esposito  dan  Qardawi,  serta  pengertian al-baghy dari  ‘Awdah,  maka  sebuah
6 Longman, Dictionary of Contemporary English , Ed. III (Barcelona: Longman, 2001), 945. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, oposisi diartikan  sebagai  pihak  yang  menentang  dan  mengeritik  pendapat  atau  kebijakan  politik  yang  berkuasa.  Lihat  W.J.S. Poewadarmita, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  PN  Balai  Pustaka,  1976),  687.;  Tim  Penyusun  Kamus  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1988), 628. 7 John L. Esposito dan John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), 36.
8 Adam Kuper, Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia: Machiavelli-World System , terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t), 924.
9 Ibn Khaldun, Muqaddimat Ibn Khaldun (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), 126.
10 Esposito menegaskan, bahwa If that consensus is absent, it is assumed the legitimate opposition will not lead to violent and military efforts to overthrow the existing system. It is working for long-term system transformation, system development, or system  preservation,  it  must  do  this  within  the  framework  of  recognation  of  individual  and  group  rights  and  control  by  the people of the political system , Esposito, Islam and Democracy , 39.
11 Studi  mengenai  konsep  politik  al-Wasatiyah  Yusuf  Qardawi,  lihat  Ahmad  Damyathi  Bashori, Konsep  al-Wasatiyah  dalam Pemikiran Politik Yusuf Qardawi (Tangerang: YPM, 2012).
12 Yusuf al-Qardawi, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), 152.
13 Lihat ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997), 671-705.
tindakan  dikategori  sebagai  tindakan  oposisi  apabila  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu:  (1) Tindakan  ketidaksetujuan  terhadap  kebijakan  pemerintah;  (2)  Tidak  bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah; (3) Tidak dilakukan dengan jalan kekerasan.

## C. Mengenal Imam Hanbali dan Oposisinya pada Masa Klasik Islam
Oposisi Ahl  al-Hadith  Hanabilah (Imam  Hanbali)  sebagai  representasi  era  Klasik Islam  perlu  dijelaskan.  Sebab  ini  penting  tidak  saja  sebagai  antara  kajian,  tetapi  juga sebagai  klarifikasi  terhadap  kekeliruan  pandangan  yang  cenderung  menyudutkan  dan mencampuradukkan  antara  pelaku  tindakan  oposisi  dengan  pelaku  tindakan bughat . Berdasarkan klarifikasi kategori tindakan oposisi dengan bughat yang telah disajikan dalam pembahasan  di  atas,  maka  penjelasan  awal  tentang  Ahl  al-Hadith  Hanabilah  ini  menjadi contoh  autentik  pelaku  oposisi,  bukan  pelaku bughat sebagaimana  banyak  ditulis  oleh banyak sejarawan.
Secara terminologis, banyak ragam dalam penyebutan Ahl al-Hadith, di antaranya adalah  dengan  isilah  traditionist  seperti  digunakan  oleh  Walter  M.  Patton, 14 atau  kaum ortodox dalam istilah Philip K. Hitti. 15 Biasanya penyebutan itu dilawankan dengan kaum mutakallimun ,  atau  kaum  rasionalis  ketika  berbicara  orientasi  pemahaman  keagamaan dalam  Islam.  Tidak  semua  Ahl  al-Hadith  mengambil  peran  oposisional  ketika  berhadapan dengan  kebijakan  keagamaan  pemerintah  yang  mengandung  dimensi  konflik  sosial  dan ancaman  bagi  eksistensi  sosial  dan  keyakinan  teologisnya,  karena  tindakan  oposisional pada pemerintah  dianggap  bertentangan  dengan  doktrin  ketaatan pada penguasa ( uli  al- amr ). Dalam sejarah kekhalifahan ditemukan fakta, bahwa satu-satunya kelompok Ahl al- Hadith  yang  mempertahankan  tradisi  teks  dan  berdiri  secara  oposisional  dalam  kasus mihnah ,  walau  dirinya  menghadapi  tindakan  kekerasan  dari  penguasa  adalah  Ahmad  ibn Hanbal. Tindakan tersebut melahirkan pengikuti yang disebut Hanabilah generasi awal.
Ahmad  ibn  Hanbal  memiliki  posisi  dan  peranan  penting  dalam  komunitas  Ahl  al- Hadith  sebagai  pengawal  implementasi  ajaran  dan  penjaga  ortodoksi  Islam.  Sejarawan hukum,  seperti  J.  Schacht  dan  S.A.  Spectorsky,  memandang  Mazhab  Hanbali  merupakan cabang  dari  gerakan  Ahl  al-Hadith  yang  tumbuh  atas  ketidakpuasannya  terhadap  prinsip
14Ibid.
15 Philip K. Hitti, History of Arab: From the Earliest Times to the Present (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 542.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
yurisprudensi  al-Shafi’i. 16 Namun  demikian,  tidak  berarti  kelompok  yang  menganut  al- Shafi’i  secara  pasti  dikategori  sebagai  bukan  Ahl  al-Hadith. 17 Oleh  karena  itu,  dalam konteks  ini  ada  dua  kelompok  Ahl  al-Hadith,  yaitu compromising  traditionist dan uncompromising  traditionist .  Al-Shafi’i  termasuk  golongan  yang  pertama,  sedangkan  Ibn Hanbal  termasuk  golongan  yang  kedua.  Ketidaksetujuan  Ibn  Hanbal  terhadap  prinsip hukum  al-Shafi’i  khususnya  tentang  metode qiyas ( analogical  inferences )  melahirkan formasi Hanbalisme. Tetapi, tidak berarti Hanbal tidak setuju pada legitimasi prinisp fikih lainnya.
Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai generasi awal Hanabilah adalah pemegang otoritas Mazhab  Hanbali.  Ayahnya  adalah  asli  keturunan  Arab,  Bani  Shayban  dari  suku  Bakr  ibn Wa’il  bernama Muhammad  ibn  Hanbal  Abu  ‘Abdullah  al-Shaybani  tinggal  di Merv  sebelah utara  kota  Khurasan.  Adalah  seorang  kaptain  tentara  ‘Abbasiyah  di  Khurasan  yang  ikut terlibat dalam penggulingan ‘Umayyah. Pada zaman ‘Abbasiyah, keluarganya meninggalkan Khurasan menuju Baghdad di mana beberapa bulan berikutnya Ibn Hanbal lahir pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 164H/780M, dan wafat di Baghdad pada tahun 241 H/ 855M. 18 Pada umur  15  tahun,  Hanbal pernah belajar  Hadith  pada  ‘Abdullah  ibn  al-Mubarak,  yang  pada saat  yang  sama  Malik  ibn  Anas  meninggal  179H.  Jadi  Hanbal  tidak  sempat  belajar  pada Malik. Kemudian, oleh karena tak lama kemudian Mubarak meninggalkan Baghdad, Hanbal berguru  pada  Hushaym  ibn  Basr  al-Sulami  selama  kurang  lebih  4  tahun.  Pada  umur  30, ayahnya  meninggal dan  pendidikannya diteruskan  oleh  ibunya. 19 Ibn  Hanbal belajar  pada Hushaym  sebanyak  300  ribu  hadith,  dan  kemudian  dari  hasil  diktasi  darinya,  Hanbal menulis  buku  tentang Kitab  al-Hajj yang  berisi 1000  hadis dan  sebagian  berisi  tafsir  dan hukum.
Untuk  memperdalam  hadith,  Hanbali  melakukan  safari  intelektualnya  ke  Kufah, Basrah  dan  Mekah,  Madinah,  Yaman,  Syiria  dan  Mesopatamia. 20 Hanbal  bersama-sama dengan Abu Yusuf, seorang hakim yang meninggal pada 182 H, belajar fikih dan usul fiqh pada al-Shafi’i. 21 Dia mulai belajar pada al-Shafi’i sejak datang di Baghdad pada tahun 195
16 Marshal Hodgson, The Venture of Islam , Vol. II (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 12.
17 Hodgson, The Venture of Islam, Vol. II, 12.
18 Patton, Ahmed ibn Hanbal and The Mihnah , 10.
19 Ibid., 11.
20 Ibid., 12.
21 Al-Maghrizi, al-Niza’ wa al-Takhasun bayna Umayyah wa Hashim (Kairo: t.p., 1937), 2.
H dan berakhir ketika al-Shafi’i pindah ke Mekah pada tahun 197H. Selanjutnya ia belajar pada Sufyan ibn ‘Uyainah di Mekah pada tahun 198 H saat menunaikan haji. 22
Ibn  Hanbal  memiliki  komitmen  dan  dedikasi  keilmuan  yang  sangat  tinggi,  sangat menghormati  guru,  dan  menuntut  ilmu  berdasarkan  semangat pious  resolution , kemandirian dan wira’i . 23 Terbukti dari sikapnya yang menolak saran temannya Yahya ibn Ma’in  yang  menyarankan  agar  tidak  perlu  ke  Yaman  kalau  sekadar  membuat  perjanjian dengan  Abd  al-Razzaq  ( ahli  hadith ),  tetapi  cukup  bertemu  di  Mekah  saat  menunaikan ibadah  haji  guna  menghemat  waktu  dan  biaya  berbulan-bulan  menuju  ke  Yaman.  Ibn Hanbal  menolak  gagasan  itu  karena  hal  itu  dipandang  tidak  sesuai  dengan  prinsip pious resolution .  Pendek  cerita,  Ibn  Hanbal  sampai  di  tempat  gurunya  dan  belajar  di  sana selama  dua  tahun.  Selama  berguru  dia  ditawari  oleh  Abd  al-Razzaq  bantuan,  tetapi  dia menolaknya  dan  mengatakan  perbekalannya  cukup.  Dari  guru  inilah  dia  memperoleh banyak hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sehingga sejak itulah terkenal sebagai ahl al-hadith dan hadith tersebut dipraktekkan dalam kesehariannya. 24
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  Ibn  Hanbal  menganut  asketisme  sosial  dan  suka melakukan  implementasi  nahi  munkar  sebagai  penegakan  hukum  agama  secara  langsung dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Telah  jamak,  bahwa  transformasi  ‘Abbasiyah  telah melahirkan  peradaban  Islam  yang  unggul  dan  gemilang  pada  zamannya  dan  berpengaruh kuat  sampai  sekarang.  Bagi  Ibn  Hanbal  perkembangan  tersebut  dipandang  bertentangan dengan asketisme sosial Islam dan doktrin amar ma’ruf nahi munkar. Asketisme sosial dan amar  ma’ruf  nahi  munkar  merupakan  pola  hidup  sederhana  Hanbal  dalam  merespon kehidupan hedonisme ‘Abbasiyah, yaitu kesederhanaan perilaku Ibn Hanbal dalam sandang (pakaian), pangan (makanan)dan papan (tempat tinggal/ rumah).
Asketisme  sosial  Ibn  Hanbal  secara  fungsional  merupakan  kritik  sosial  terhadap kebijakan  sosio-kultural  ‘Abbasiyah  yang  cenderung  hedonis  dan  jauh  dari  ajaran ortodoksi.  Walau  menuai  kritik,  kekhalifahan  ‘Abbasiyah  tetap  pada  pendiriannya mengejar  capaian  kultural  hedonis  bersanding  dengan  capaian  intelektual. 25 Semula capaian  budaya  ( cultural  achievement )  menjadi  konsumsi  terbatas  kalangan  atas,  tetapi lama kelamaan berkembang menjadi budaya publik yang bisa disaksikan oleh masyarakat
22 Patton, Ahmed ibn Hanbal and The Mihnah , 14.
23 Al-Maghrizi, al -Niza’ wa al-Takhasun bayna Umayyah wa Hashim, 7.
24 Patton, Ahmed ibn Hanbal and The Mihnah, 16.
25 Franz  Rozental,  “Male  and  Female:  Describe  and  Compared,”  dalam  J.W.  Wright  and  Everett  K.  Rowson,  Homoeroticism  in Classical Arabic Literature (New York: t.p., 1997), 24 dan 28.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
luas.  Sejak  saat  itulah  kalangan   ulama  mulai  gelisah dengan  berkembangnya pola  hidup hedonisme di  kalangan  publik.  Perkembangan  mana  menjadi  sasaran  dakwah  dan oposisi penganut  Hanbali  dengan  menawarkan  pola  hidup  asketik. 26 Namun  demikian,  pada perkembangan berikutnya pasca Hanbali kritik budaya dan sosial Hanabilah secara damai tidak  cukup  mampu  menghentikan  gaya  hedonisme  istana  sehingga  dengan  demikian gerakan  moral  tersebut  tertransformasikan  menjadi  oposisi  sosial  yang  berdimensi kekerasan 27 ,  lebih  spesifik  pada  pasca  mihnah  sebagaimana  akan  dijelaskan  pada  bab pembahasan implikasi oposisi Ibn Hanbal.
Asketisme  sosial  dan  implementasi  nahi  munkar  berasal  dari  esensi  moral  yang sama, yaitu mengontrol fisik dan nafsu dari pola kehidupan yang berlebih-lebihan. Dalam pandangan  Hanbali  dengan  menawarkan  pola  asketisme  moderat  mendorong  penegakan amar  ma’ruf  nahi  munkar,  bahwa  orang  yang  terlibat  dalam  permainan  cenderung membuang-buang  waktu  dan  lalai  menjalankan  kewajiban  agama,  minuman  keras, merusak  jiwa,  musik  melahirkan  kesukarian,  konsumsi  pakaian,  makanan  dan  perabotan rumah tangga yang berlebihan dapat menghabiskan banya waktu dan uang memperbudak manusia dengan harta. Tugas dari penganut asketisme dan individu yang ingin menegakkan nahi  munkar  terhadap  dirinya  adalah  meminimalkan  konsumsi  alkohol  dan  permainan secara total karena dapat mengganggu jiwa. 28
Asketisme dan nahi munkar memiliki tujuan yang sama, namun memiliki arena yang berbeda.  Asketisme  bergerak  dalam  domain  individual  ( rigorous  self-discipliner ), sedangkan  nahi  mungkar  ( strident  social-activism )  bergerak  dalam  domain  publik. Hubungan  antara  asketisme  sosial  dan  nahi  mungkar  bukanlah  fenomena  yang  unik sebagaimana  dideskripsikan  oleh  Max  Weber  ketika  berbicara  hubungan  agama  dan perilaku  sosial,  bahwa  kesalehan  beragama,  lebih  spesifik  pola  hidup  yang  disiplin  dan bersifat alami, selalu melahirkan kontrol terhadap interaksi kehidupan komunal, dan lebih jauh  melahirkan  radikalisme  agama  dan  kritik  moral. 29 Deskripsi  Weber  ini  ketika diterapkan dalam kajian ini harus dipahami, bahwa asketisme sosial Ibn Hanbal tidak saja
26 Mengenai hubungan musik dan praktek perzinahan, lihat Abu Dunya, Dham al-Malahi, dalam James Robson, ed., dan Tran., Tract and Listening to Music (London: t.p., 1938), 27. Pandangan ini melahirkan kontroversi dan banyak ditolak karena tidak semua hiburan  dan  musik  berhubungan  dengan  perzinahan.  Lebih  lanjut  mengenai  musik  lihat  kitab  al-Malahi,  dalam  James  Robson, ed., trans., Ancient Arabian Musical Instruments (Glasgow: t.p., 1938); Lois I. Al-Faruqi, “Music, Musiciants and Muslim Law”, Asian Music 17 (1985), 3-36. 27 Hurvitz, The Form a tiom of Hanbalism : Piety into Power, 10. 28 Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 90 dan 469.
29 Max Weber, The Sociology of Religion (Boston: Boston University Press, 1991), 164.
dibentuk  oleh  konstruksi  sosial  zamannya,  yaitu  sebagai  kritik  sosial  terhadap  Abbasiyah yang cenderung hedonis dan menyimpang dari standar kehidupan Islam.

## D. Hasil Penelitian
Pengkajian  konstruksi  teologis  oposisi  sebagai  sebuah  komunitas  berarti memperbincangkan  tindakan  oposisional  komunitas  dari  sudut  dalam  yang  disebut al- muharrik  al-dakhili. Namun,  kajian  ini  tidak  mempermasalahkan  teologi  secara  normatif dan  evaluatif,  karena  hal  tersebut  merupakan  wilayah  kerja  Ilmu  Kalam.  Ahl  al-Hadith memperbincangkan  doktrin  ketidakmakhlukan  al-Qur’an  sebagai  lawan  dari  doktrin kemakhlukan  al-Qur’an  yang  diusung  oleh  Ahl  al-Ra’y,  yaitu  kaum  Mu’tazilah  dan  al- Ma’mun.
Pada  zaman  khalifah  al-Ma’mun,  doktrin  kemakhlukan  al-Qur’an  diadopsi  sebagai kebijakan penguasa yang terkenal dengan sebutan mihnah. Doktrin heterodoksi ini menjadi sasaran  oposisi  Ahl  al-Hadith  yang  direpresentasikan  oleh  Ahmad  Ibn  Hanbal  dan pengikutnya.  Secara  substansial, mihnah menyangkut  pertanyaan  teologis  apakah  al- Qur’an adalah makhluq atau ghair makhluq yang secara khusus dialamatkan pada ulama, bukan  ditujukan  pada  masyarakat  kebanyakan.  Peristiwa  ini  bila  diletakkan  dalam kerangka  kepentingan  politik  kekahlifahan  mengandung  pemahaman  model  respon  yang dianut oleh khalifah dalam menghadapi konflik otoritas. Ini berarti bahwa mihnah sebagai sejarah  dogma  dalam  Islam  dipahami  tidak  saja  mengandung  kontroversi  teologis  pada level  negara,  tetapi  sebagai  ruang  publik  dalam  kekhalifahan  ‘Abbasiyah,  yaitu  arena pertarungan  kuasa  strategis  antara  ulama  dengan  ulama  di  satu  sisi,  dan  antara  ulama dengan khalifah, di sisi yang lain.
Diskursus  kemakhlukan  al-Qur’an  telah  muncul sejak  zaman  Umayyah.  Doktrin  itu berasal dari guru khalifah Marwan II, yaitu al-Jad bin Dirham, al-Jad dikenai hukuman mati oleh  gubernur  Irak,  Khalid  ibn  ‘Abdillah  atas  perintah  khalifah  Hisham.  Sejak  saat  itulah doktrin  kemakhlukan  al-Qur’an  tidak  terdengar  lagi,  kecuali  setelah  kematian  Harun  al- Rashid. 30 Sebagaimana dijelaskan oleh Abu al-Farraj ibn al-Jauzi (w. 598 H), bahwa pada awal  ‘Abbasiyah,  doktrin  kemakhlukan  bergerak undergound (bawah  tanah)  hingga kematian  Harun  sampai  al-Amin.  Diriwayatkan  oleh  ‘Abdullah  ibn  Ahmad  ibn  Hanbal dari
30 Patton, Watter M., Ahmed Ibn H{anbal and The Mihnah: A Biography of The Imam Including An Acoount of The Mohammadan Inquisition Called The Mihnah , 218-234H (Leiden: Lebraire Et Imprimerie E. J. Brill, 1987), 47.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
al-Mas’udi  al-Qadhi  bahwa  ketika  al-Rashid  (w. 173  H)  mendengar  bahwa  Bishr  al-Marisi, tokoh  Mu’tazilah,  menyebarkan  doktrin  kemakhlukan  al-Qur’an,  berkata:  Bawalah  dia kepadaku,  aku  akan  membunuhnya,  walaupun  aku  tidak  pernah  membunuh  seseorang”. Sejak  saat  itulah  Bishr  bersembunyi  selama  20  tahun. 31 Ini  menunjukkan  bahwa  Harun berpendirian  bahwa  al-Qur’an  adalah  bukan  makhluk,  sejalan  dengan  keyakinan  Ibn Hanbal. 32
Basis  teologi  oposisi  Ibn  Hanbal  sebagai  repsresentasi  Ahl  al-Hadith  dapat  dilihat dari  tiga  hal,  yaitu  kedudukan  Ibn  Hanbal  dalam  jajaran  ulama  ‘Abbasiyah,  basis pandangan teologisnya tentang al-Sunnah dalam hubungannya dengan posisi al-Qur’an, dan sikap oposisionalnya terhadap mihnah al-Ma’mun hingga khalifah al-Mutawakkil. Ketiga isu tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan teologi oposisi Ibn Hanbal  terhadap  kebijakan mihnah  al-Ma’mun .  Ahmad  ibn  Hanbal  menjadikan  doktrin ortodoksi  al-Qur’an  sebagai  basis  penolakannya  terhadap  kebijakan mihnah  al-Ma’mun . Fakta  verbalnya  di  antaranya  dapat  ditunjukkan  dalam  ungkapan  ketika  menjawab pertanyaan Bukhari pada Hanbal soal al-Qur’an. Hanbal menjawab bahwa dari awal hingga akhir  al-Qur’an  adalah  kalam  Allah  dan  barangsiapa  yang  mengatakan  al-Qur’an  adalah makhluk adalah jahmi dan kafir. 33
Klaim  kebenaran  agama  menurut  konsep  Ibn  Hanbal  haruslah  berbasiskan  al- Sunnah.  Ia  tidak  saja  sebagai  sistem  nilai,  tetapi  juga  sebagai  sebuah  sistem  perilaku sebagaimana  ditunjukkan  dalam  rumusannya  tentang  iman  yang  tidak  saja  diwujudkan dalam  perkataan,  tetapi  juga  dalam  perbuatan.  Konsistensi  Ibn  Hanbal  dalam mempertahankan  pendiriannya  bahwa  al-Qur’an  adalah  kalam  Allah,  bukan  makhluk walaupun  menghadapi  resiko  kekerasan  adalah  bukti  untuk  itu.  Bahkan  dia  menyatakan bahwa  para  pihak  yang  mengatakan  makhluk  adalah  bid’ah, 34 jahmi  dan  dianggap  tidak ikut  sunnah  Nabi. 35 Dengan  berbasiskan  pada  cara  pandang  al-Sunnah  itulah  Ibn  Hanbal melakukann oposisi terhadap kebijakan mihnah al-Ma’mun sebagai refleksi sikap konsisten dengan  doktrin  ketidakmakhlukan  al-Qur’an  hingga  akhir  hayatnya  walau  mengalami tindakan  kriminalisasi  dari  khalifah  al-Ma’mun  hingga  al-Wathiq.  Jadi,  tindakan  oposisi
31 Al-H{anbali , T{ abaqa t al- Fuqaha ’ al-H{ana bilah, Juz I, 48.
32 Ibid.
33 Al-H{anbali , T{abaqat al-Fuqaha’ al-H{anabilah , 385.
34 Ibid., 337.
35 Ibid., 395.
terhadap kebijakan pemerintah tidak saja disebabkan oleh faktor sosial akan tetapi juga faktor teologis

## E. Konkretisasi Oposisi Hanbali
Dalam  konteks  tindakan  oposisi  terhadap  pemerintahan  pada  masa  Abbasiyah, terutama  pada  zaman  kehidupan  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal,  terdapat  beberapa  bentuk konkret  yang dapat disajikan.  Pertama, penolakan  terhadap  Ikatan Pemerintah  dengan Ahli  Bid'ah. Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  dikenal  karena  pendiriannya  yang  kuat  dalam menolak  berinteraksi  atau  memiliki  ikatan  dengan  individu  yang  dianggap  sebagai penyebar  bid'ah  (ajaran  sesat)  dalam  agama.  Ini  juga  mencakup  pemerintahan  yang mendukung  atau  menerapkan  pandangan  bid'ah.  Ketika  Khalifah  Al-Ma'mun  memaksa pandangan  mutazilah  (suatu  aliran  teologis)  sebagai  ajaran  resmi  negara  dan mengharuskan  orang  untuk  mengikuti  pandangan  tersebut,  Imam  Ahmad  menolak  keras dan mengalami penyiksaan serta penjara sebagai akibatnya.
Kedua, penghormatan  terhadap  aqidah  ortodoks. Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  dan para  pengikut  mazhab  Hanbali  lainnya  sangat  memegang  teguh  aqidah  (keyakinan) ortodoks  dalam  Islam.  Mereka  sering  kali  menjadi  suara  keras  dalam  mempertahankan keyakinan-keyakinan fundamental Islam dan menentang campur tangan pemerintah dalam hal-hal aqidah yang dapat mengarah pada penyimpangan. Ketiga, penentangan terhadap pemaksaan  mazhab  hukum .  Pemerintahan  pada  masa  itu  sering  kali  mencoba  memaksa masyarakat  untuk  mengikuti  mazhab  tertentu  dalam  hal  hukum  Islam.  Imam  Ahmad  ibn Hanbal dan para  pengikutnya  menolak  pendekatan  ini dan  mempertahankan  hak  individu untuk memilih mazhab hukum sesuai keyakinan mereka.
Keempat, pengutamaan syariat atas kepentingan politik. Imam Ahmad ibn Hanbal dan  pengikut  mazhab  Hanbali  menegaskan  prinsip  bahwa  hukum  Islam  (syariat)  harus diutamakan  di  atas  kepentingan  politik  atau  pemerintahan.  Mereka  menekankan  bahwa tunduk  pada  hukum  Allah  lebih  penting  daripada  tunduk  pada  pemerintah  atau  otoritas dunia.  Kelima, perlawanan  terhadap  pengaruh  kekuasaan  dalam  urusan  keagamaan. Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  dan  para  ulama  Hanbali  lainnya  cenderung  menentang  campur tangan pemerintah dalam urusan keagamaan. Mereka berpendapat bahwa ulama memiliki kewenangan  dalam  mengambil  keputusan  hukum  dan  agama,  bukan  pemerintah  yang seharusnya memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tersebut.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
Deskripsi di atas merupakan contoh konkret motif tindakan oposisi yang dilakukan oleh Imam Hanbali dan pengikutnya terhadap pemerintahan pada masa tersebut (Khalifah Al-Ma’mun).  Posisi  ini  didasarkan  pada  keyakinan  mendalam  akan  pentingnya mempertahankan  integritas  ajaran  Islam  dan  hukum  syariat  di  atas  segalanya,  bahkan dalam menghadapi tekanan dan penindasan dari pemerintah.
Pada perkembangannya, perubahan telah terjadi dalam upaya memahami gerakan sosial,  yaitu  melihat  tidak  saja  dimensi  ideologisnya  atau  apa  yang  dituangkan  dalam doktrin, tetapi juga melihat aspek sosialnya. Pergeseran ini menyiratkan makna interseksi studi kultur dengan studi sosial. Misalnya, ketika mempelajari institusi agama seperti Sufi order, atau komunitas mazhab, maka di satu sisi bisa dilihatnya dari doktrin politik mereka dalam sistem kekhalifahan, dan di sisi yang lain dapat dilihatnya dari pengaruh perubahan berbagai  kelompok  masyarakat,  etnik,  dan  kelompok  Muslim  lainnya  dalam  masyarakat Islam.  Pendekatan  ini  membuat  seseorang  lebih  dapat  memahami  karakter  dalam  setiap kasus.  Studi  John  Voll  tentang  Abu  Jummayza,  oposan  besar  terhadap  Mahdi  Sudan, Muhammad Ahmad, merupakan contoh untuk itu. 36
Pembahasan  di  atas  menunjukkan  betapa  pentingnya  mengkaji  sejarah  rakyat sebagai bagian dari sejarah kekhalifahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Shalabi, bahwa dalam  penulisan  sejarah  kekhalifahan  Islam  dikenal  dua  model,  yaitu  penulisan  yang berorientasi  pada  sejarah  elit  dan  sejarah  rakyat.  Karya  Tabari  dan  Ibn  Athir  dapat dijadikan  contoh  untuk  model  yang  pertama,  yaitu  sejarah  yang  menempatkan  khalifah sebagai  pusat  perubahan  yang  digambarkan  melalui  urutan  waktu  tentang  ketokohan khalifah  beserta  kemajuan dan  keruntuhannya. Sedangkan  model  yang  kedua  merupakan sejarah  yang  mengedepankan    tema  dan  gerakan  rakyat  yang  terlepas  dari  ketokohan khalifah.  Untuk  itulah,  Shalabi  menawarkan  model  yang  ketiga,  yaitu  membicarakan peristiwa dari berbagai sisi baik dari sudut elit maupun dari sudut rakyat sebagai sebuah keseluruhan. 37 Tawaran  Shalabi  ini  sejalan  dengan  pandangan  Michael  Foucoult  yang mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak saja berada dalam ranah pemerintah, tetapi juga berada dalam ranah rakyat, misalnya kuasa pengetahuan berada di tangan ulama, dimana pada tataran tertentu bisa dijadikan sarana mobilisasi politik. 38
36 Burke, Methodological Reflection , 22.
37 Lebih jelasnya, lihat A. Shalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam , Jilid III, terj. (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997), 41-43.
38 Studi  mengenai  kekuasaan  menurut  Michael  Foucault,  lihat  Michael  Foucault, Power/  Knowledge:  Selected  Interviews  and Other Writing , terj. C. Cordon, et.al (New York: Pantheon Random House, 1980); B. Hindess, Discourse of Power: From Hobbers

## F. Kesimpulan
Oposisi  terhadap  beragam  kebijakan  pemerintah  telah  ada  sejak  lama,  termasuk ketika Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama ahli hadith, salah satu imam madzhab dari empat madzhab  yang  ada  dalam  kajian  hukum  fikih  Sunni,  yang  telah  beroposisi  terhadap Khalifah Al-Ma’mun, salah satu khalifah pada masa pemerintahan bani Abbasiyah. Ahmad ibn Hanbal telah beroposisi terhadap kebijakan pemerintahan Al-Ma’mun yang cenderung berpihak  kepada  ajaran-ajaran  Mu’tazilah.  Diantara  ajaran  yang  menjadi  pemicu  oposisi adalah  tentang  kemakhlukan  al-Quran  menurut  Mu’tazilah  dan  penguasa  saat  itu. Sementara  Ahmad  ibn  Hanbal  berpendapat  bahwa  al-Quran  bukanlah  makhluk,  tetapi kalam  Allah  yang  suci.Oposisi  di  sini  tidak  identic  dengan bughat (makar/memberontak) kepada  penguasa.  Oposisi  Ahmad  ibn  Hanbal  kepada pemerintah  dilakukan  dalam rangka menjaga otoritas keilmuan agama dan tidak bermaksud melakukan pemberontakan kepada penguasa.  Basis  teologis  Ahmad  ibn  Hanbal  dalam  beroposisi  kepada  penguasa  saat  itu bermodal  pada  ajaran  ortodoksi  Islam  yang  bersumber  dari  al-Quran  dan  al-Hadith. Pelajaran  yang  dapat  diambil  adalah  boleh  siapapun  beroposisi  dalam  pemerintahan selama tidak bermaksud makar dan sebagai control bagi kekuasaan yang berjalan.

## G. Daftar Referensi
‘Awdah, ‘Abd al-Qadir. al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997).
Al-Faruqi, Lois I. “Music, Musiciants and Muslim Law”, Asian Music 17 (1985).
Algar, Hamid.Religion and State Iran 1785-1906 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969)
Al-Hanbali, Tabaqat al-Fuqaha’ al-Hanabilah, Juz I.
Ba’albakki, Munir.Al-Mawrid: A Basic Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-‘Ilm Li al-Malayin, 2002).
Bashori,  Ahmad  Damyathi.Konsep  al-Wasatiyah  dalam  Pemikiran  Politik  Yusuf  Qardawi (Tangerang: YPM, 2012).
to  Foucault (Cambridge:  Blackwell  Publishers,  1996),  dan  Micahel  Foucault,    The  Subject  and  Power”,  dalam Readings  in Contemporary  Political  Sociology ,  ed.  K.  Nash  (Oxford:  Blackwell  Publisher,  2000).  Teori  ini  memberikan  isnpirasi  dalam perumusan model respon pemerintah dalam menghadapi oposisi.
El Banat Vol. 13 No. 2 (2023)
Bellah,Robert.Beyong Belief (New York: Harper and Row, 1970)
Burke,Edmund.  “Islam  and  Social  Movements:  Methodological  Reflection,”  dalam  Islam,
Politics, and Social Movements, ed. Edmund Burke III, dan Ira M. Lapidus (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1988).
Cook,Michael.Commanding  Right  and  Forbidding  Wrong  in  Islamic  Thought  (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
Eisenstadt,S.E. The Political System of Empires (New York: Free Press, 1963)
Enayat, Hamit.Modern Islamic Political Thought (Austin: University of Texas, 1982)
Esposito,John  L.  dan  John  O.  Voll,  Islam  and  Democracy  (New  York:  Oxford  University Press, 1996).
Fisher,Michael.From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1980).
Foucault,Micahel.    The  Subject  and  Power”,  dalam  Readings  in  Contemporary  Political Sociology, ed. K. Nash (Oxford: Blackwell Publisher, 2000).
Foucault,Michael.Power/  Knowledge:  Selected  Interviews  and  Other  Writing,  terj.  C. Cordon, et.al (New York: Pantheon Random House, 1980)
Geertz,Clifford.The Interpretation of Cultures (Stanford: Standford University Press, 1974)
Hindess,B.    Discourse  of  Power:  From  Hobbers  to  Foucault  (Cambridge:  Blackwell Publishers, 1996)
Hitti, Philip K.History of Arab: From the Earliest Times to the Present (New York: Palgrave Macmillan, 2002).
Hodgson, Marshall.The Venture of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1974)
Ibn Khaldun, Muqaddimat Ibn Khaldun (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006).
Keddie, Nikkie R., Hamid Algar, Michael Fisher Nikiie R. Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions since 1500 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972)
Kuper,Adam& Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia: Machiavelli-World System, terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t).
Longman, Dictionary of Contemporary English, Ed. III (Barcelona: Longman, 2001).
Maghrizi (Al), al-Niza’ wa al-Takhasun bayna Umayyah wa Hashim (Kairo: t.p., 1937).
Parson,Talcott. The Social System (New York: Free Press, 1964)
Patton, Watter M., Ahmed Ibn Hanbal and The Mihnah: A Biography of The Imam Including An Acoount of The Mohammadan Inquisition Called The Mihnah, 218-234H (Leiden: Lebraire Et Imprimerie E. J. Brill, 1987).
Poewadarmita, W.J.S.Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976)
Qardawi (al),Yusuf.Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997).
Robson,James (Ed.), Tract and Listening to Music (London: t.p., 1938)
Robson,James (ed.).Ancient Arabian Musical Instruments (Glasgow: t.p., 1938)
Rozental,Franz.  “Male  and  Female:  Describe  and  Compared,”  dalam  J.W.  Wright  and Everett  K.  Rowson,  Homoeroticism  in  Classical  Arabic  Literature  (New  York:  t.p., 1997), 24 dan 28.
Salim, Peter.Advanced English-Indonesia Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1988).
Shalabi,A. Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid III, terj. (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997).
Tim  Penyusun  Kamus  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1988).
Turner,Victor.The Ritual Process (Chicago: Aldine, 1969).
Voll, John.Islam: Continuity and Change in Modern World (Boulder: Westview Press, 1982)
Weber,Max.The Sociology of Religion (Boston: Boston University Press, 1991).