## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kajian  Hukum Administrasi Negara
Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2020) Oleh : 1. Ahmad Alhadi 2. Marzuki
3. Ibnu Affan

## Abstract
The  emergence  of  the  idea  of  direct Pilkada  is  basically  a  follow-up  process  from  a strong  desire  to  improve  the  quality  of democracy in the regions that is being started. Direct  local  elections  are  expected  to  produce credible  leaders  who  are  supported  by  the community.
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis  is  how  the  legal  arrangements  for implementing  regional  head  elections  in Indonesia  according  to  State  Administrative Law,  how  the  implementation  of  regional  head elections  in  Serdang  Bedagai  Regency  is studied from State Administrative Law, how are the  obstacles  to  implementing  regional  head elections  in  Serdang  Bedagai  Regency  in terms of State Administrative Law and solution to overcome it.
The  results  of  the  study  indicate  that the  legal  regulation  of  the  implementation  of regional  head  elections  in  Indonesia  according to  the  State  Administrative  Law  is  regulated  in Perpu  No.  2  of  2020  concerning  the simultaneous election of blood heads (Pilkada). The  obstacle  to  the  implementation  of  the Serdang  Bedagai  Regional  Head  Election (Pilkada)  Simultaneously  in  carrying  out  the simultaneous  Pilkada  during  the  Covid-19 pandemic  is  the  existence  of  money  politics disguised  in  social  assistance.  To  uphold integrity  in  the  implementation  of  the  Pilkada, there  must  be  a  commitment  for  both  the Pilkada  participants  and  the  implementers  of community  discipline  to  take  part  in  the  2020 simultaneous Pilkada so that the obstacles and challenges of the Pilkada can be minimized.
Keywords : Implementation of Election, Regional Head.

## Abstrak
Munculnya  gagasan  tentang  Pilkada secara  langsung  pada  dasarnya  merupakan proses  lanjut  dari  keinginan  kuat  untuk memperbaiki  kualitas  demokrasi  di  daerah- daerah  yang  sedang  dimulai.  Pilkada  secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin  yang  kredibel  dan  didukung  oleh masyarakat.
Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah    bagaimana    pengaturan  hukum pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di Indonesia menurut Hukum Administrasi
Negara,  bagaimana  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai dikaji dari Hukum Administrasi Negara, bagaimanakah hambatan
pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Serdang Bedagai  ditinjau  dari  Hukum  Administrasi Negara  dan solusi mengatasinya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaturan  hukum  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  di  Indonesia  menurut  Hukum Administrasi Negara diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Darah (Pilkada)  serentak.  Hambatan  pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Serentak Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak  dimasa  pandemik  Covid-19  adalah adanya money  politic yang  disamarkan  dalam bantuan  sosial,  Upaya  yang  dilakukan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  Serdang  Bedagai dalam melaksanakan  Pilkada  serentak  dimasa pandemik  Covid-19  adalah  tetap  menjunjung integritas  dalam  penyelenggaraan  Pilkada, harus  ada  komitmen  baik  untuk  peserta Pilkada maupun pelaksana kedisiplinan masyarakat  untuk  mengikuti  Pilkada  serentak 2020  sehingga  hambatan  dan  tantangan Pilkada dapat diminamilisir.
Kata  Kunci: Pelaksanaan  Pemilihan,  Kepala Daerah.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Demokrasi  yang  dianut  di  Indonesia adalah  demokrasi  Pancasila  dan  mengalami perkembangan  dan  ujian  antar  periodisasi pemerintahan. Akan tetapi tak dapat di sangkal bahwa  beberapa  nilai  pokok  dari  demokrasi konstitusional  cukup  jelas  tersirat  dalam  UUD

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
NRI Tahun 1945. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan.  Asas  ini  menuntut  bahwa  setiap orang  harus  mempunyai  kesempatan  yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah.  Asas  ini  diwujudkan  lewat  sistem representasi (perwakilan rakyat) yang
mempunyai  peranan  dalam  pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.  Beberapa  hal  penting  terkait dengan asas demokrasi, yaitu:
1. Pemilihan Umum
2. Pemerintah  bertanggung  jawab  kepada perwakilan rakyat
3. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan 4. Semua  perbuatan  pemerintah  terbuka terhadap  kritik  dan  kajian  rasional  dari semua pihak
5. Kebebasan menyatakan pendapat
6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik 7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat. 1 Legalitas  dan  legitimasi  pemerintahan
dalam  sistem  demokrasi  modern  merupakan faktor yang sangat penting.
Suatu
pemerintahan  haruslah  terbentuk  berdasarkan ketentuan  konstitusi  dan  hukum,  sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas.
Pemerintahan  itu  juga  harus legitimate dalam arti  bahwa  di  samping legal juga  harus dipercaya. 2 Setiap  pemerintahan  demokratis yang  mengaku  berasal  dari  rakyat,  diharuskan sesuai  dengan  hasil  pemilihan  umum  ( general election )  sebagai  pilar  yang  pokok  dalam
1 Ibid., h. 140.
2 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Hukum Tata  Negara  Jilid  II ,  Konstitusi  Press,  Jakarta,
2016, h.172.
sistem  demokrasi  modern.  Oleh  karena  itu, pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  syarat mutlak  bagi  negara  demokrasi,  yaitu  untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 3
Berkaitan  dengan  Pemilihan  Kepala Daerah    (selanjutnya  disebut  Pilkada)  yaitu pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah merupakan  perjalanan  politik  panjang  yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elite politik  dan  kehendak  publik,  kepentingan pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah, serta  Pilkada  itu  termasuk  dalam  rezim  pemilu atau  rezim  pemerintahan  daerah.  Selain  itu, apakah  kepala  daerah  dipilih  langsung  oleh rakyat atau melalui DPRD. Kontroversi Pilkada hingga sekarang ini masih menjadi perdebatan, mengingat  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak mengaturnya.  Pasal  22  E  UUD  NRI  Tahun 1945  hanya  mengatur  mengenai  pemilihan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, dan Wakil Presiden,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  yang  dipilih  melalui  pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa  mengenai  Pilkada  bukan  merupakan bagian dari rezim pemilu, karena tidak ada satu pun pasal yang mengatur kepala daerah dipilih melalui pemilu. Adapun yang dimaksud dengan rezim  pemilu  adalah  apa  yang  terdapat  dalam Pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945,  sedangkan
3 Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah  Dalam  Konstruksi  UUD  NRI  1945”, Jurnal  Binamulia  Hukum ,  Vol.  7  No.  1,  Juli 2018, h.18.
4 Suharizal, Pemilukada, Regulasi,
Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.26.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengenai  pemilihan  kepala  daerah  dan  teknis pelaksanaannya  tidak  diatur  dalam  ketentuan tersebut. Pilkada hanya diatur melalui ketentuan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun 1945,  dan  hal  itu  termasuk  dalam  Bab  VI tentang  Pemerintah  Daerah.  Oleh  karena  itu, pemilihan  kepala  daerah  merupakan  bagian dari pemerintahan daerah yang segala kewenangannya  diserahkan  kepada  daerah sesuai dengan adat dan asal usul daerah yang bersangkutan. 5
Sepanjang tahun 2017, penyelenggara pemilu sudah menuntaskan perhelatan Pilkada serentak di 101 daerah. Secara umum Pilkada berlangsung dengan relatif baik, kendati masih ada penyelenggara pemilu (KPUD, Bawaslu) di daerah  yang  berhadapan  dengan  masalah etika.
Tahun politik 2018, beban penyelenggara  pemilu  juga  tidak  ringan, karena  sebanyak  171  daerah  yang  mencakup 17 Provinsi, 39 Kotamadya, dan 115 Kabupaten,  akan  menyelenggarakan  pilkada serentak  pada  tanggal  27  Juni  2018.  Esensi dari  pilkada  serentak  adalah  pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif daerah  secara  bersamaan  ( concurrent ),  dan pelaksanaannya tidak harus bersamaan
dengan pemilihan
umum nasional sebagaimana akan terjadi pada tahun 2027. 6 hukum Pilkada adalah UU No. 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan 5 Dahlan  Thaib, Implementasi  Sistem Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 ,  Liberty, Yogyakarta, 2013, h.47.
6 Syamsuddin Haris, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, Jurnal Rechtsvinding
Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 4, Nomor 1, April 2015, h.106. Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  yang  mencabut  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Kepala  Daerah  yang  dilakukan  secara  tidak langsung melalui DPRD. 7
Munculnya  gagasan  tentang  Pilkada secara  langsung  pada  dasarnya  merupakan proses  lanjut  dari  keinginan  kuat  untuk memperbaiki  kualitas  demokrasi  di  daerah- daerah  yang  sedang  dimulai.  Pilkada  secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin  yang  kredibel  dan  didukung  oleh masyarakat.
Secara  normatif,  berdasarkan  ukuran-
ukuran demokrasi, Pilkada langsung
menawarkan sejumlah manfaat bagi
pertumbuhan,  pendalaman  dan  perluasan demokrasi lokal yaitu :
1.  Sistem demokrasi langsung melalui Pilkada  langsung  akan  membuka  ruang partisipasi yang cukup luas bagi masyarakat  dalam  proses  demokrasi  dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat local dibandingkan sistem demokrasi  perwakilan  yang  lebih  banyak meletakkan  kuasa  untuk  menentukan rekrutmen  calon  di  tangan  segelintir  orang di DPRD;
2.  Dari sisi kompetisi politik, Pilkada langsung memungkinkan  munculnya  secara  lebih besar  preferensi  kandidat-kandidat  yang bersaing  serta  memungkinkan  masing- masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan  yang  sering  terjadi  dalam demokrasi perwakilan;
3.  Sistem  Pilkada  langsung  akan  memberi peluang bagi warga negara untuk mengaktualisasi  hak-hak  politiknya  secara lebih  baik  tanpa  harus  direduksi  oleh kepentingankepentingan elite politik.
4.  Pilkada  langsung  memperbesar  harapan untuk  mendapatkan  figur  pemimpin  yang
7 Bagir  Manan, Kedaulatan  Rakyat,
Hak  Asasi  Manusia  dan  Negara  Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, h. 62.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
aspiratif,  kompeten  dan  legitimate,  karena melalui  pilkada  langsung,  kepala  daerah yang  terpilih  akan  lebih  berorientasi  pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. 8
Dengan  demikian, Pilkada mempunyai
sejumlah manfaat, berkaitan dengan
peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah  daerah  pada  warganya  yang  pada akhirnya  akan  mendekatkan  kepala  daerah dengan masyarakat dan kelima, kepala daerah yang  terpilih  melalui  pilkada  akan  memiliki legitimasi  politik  yang  tinggi  sehingga  akan terbangun  perimbangan  kekuatan  di  daerah, antara kepala daerah dengan DPRD.

## B.  Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penulisan tesis ini adalah  sebagai berikut :
1.  Bagaimana
pengaturan hukum
pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di Indonesia  menurut  Hukum  Administrasi Negara ?
2.  Bagaimana  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai dikaji dari Hukum Administrasi Negara  ?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  dalam  penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
1.  Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaturan  hukum  pelaksanaan  pemilihan
kepala  daerah  di  Indonesia  menurut Hukum Administrasi Negara.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di Kabupaten  Serdang  Bedagai  dikaji  dari Hukum Administrasi Negara.
8 Ibid , h.63.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Kegunaan/manfaat  penelitian  dalam penulisan skripsi ini  adalah sebagai berikut
1.  Secara  teoritis  penelitian  ini  digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapat  di  bangku  kuliah  dan  kenyataan- kenyataan  di  masyarakat  serta  untuk mengembangkan teori-teori tentang hukum tata  negara,  serta  dapat  dijadikan  dasar dan  bahan  informasi  untuk  penelitian  lebih lanjut bagi mahasiswa.
2.  Secara praktis:
a.  Bagi penulis
Untuk mengetahui lebih spesifik pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai.
b.  Bagi  Pemerintah  Daerah  penelitian  ini
dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat memberikan informasi dan
pengetahuan  bagi  masyarakat  dan praktisi  hukum  tentang  pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai. c.  Bagi Peneliti lain
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan informasi  tambahan  bagi  penelitian selanjutnya karena bagaimanapun hasil penelitian ini masih jauh dari baik dan sempurna.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa  penelitian  tentang  “Tinjauan  Yuridis Hukum  Tata  Negara  Terhadap  Pelaksanaan Pilkada  Di  Indonesia  (Studi  Di  Pilkada Kabupaten  Serdang Bedagai)”  belum  pernah dilakukan  dalam  pendekatan  dan  perumusan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masalah  yang  sama,  walaupun  ada  beberapa topik penelitian tentang pelaksanaan Pilkada di Indonesia tetapi jelas berbeda
II. PEMBAHASAN
A.  Pengaturan Hukum Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia
Menurut Hukum Administrasi Negara
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah
Negara  Indonesia  sebagai  negara Kesatuan  yang  berbentuk  republik  melandasi pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah  pada asas desentralisasi. Kaidah asas ini melahirkan makna  otonom,  dengan  substansi  penyerahan kewenangan  dalam  pelakanaan  pemerintahan daerah. 9 Pemerintah Daerah sendiri terdiri atas DPRD  dan  Kepala  Daerah  serta  Wakil  Kepala Daerah.  Selanjutnya  Pada  Pasal  18  ayat  (4) UUD  NRI  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa,  “ Adapun  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota masing-  masing  sebagai  kepala  pemerintahan daerah  provinsi,  kabupatw,  dan  kota  dipilih secara demokratis.” Ini berarti UUD NRI Tahun 1945memberikan jaminan bahwa dalam pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakilnya  harus tetap mewujudkan Demokrasi.
Desentralisasi adalah suatu asas yang berarti menyerahkan kepada Pemerintah Daerah sebagian dari pada urusan Pemerintahan  yang  kemudian  akan  dijalankan sendiri  oleh  daerah-  daerah  tersebut.  Adapun Otonomi  daerah  sebagai  wujud  pelaksanaan asas  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan
9 Mohamad  Faisal  Ridho,  “Kedaulatan
Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia” Buletin  Hukum  dan  Keadilan, Volume 1 Nomor 8 Tahun 2017, h.79
pemerintah  yang  dianulir  oleh  Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. 10 Melalui pemerintahan yang
desentralistik,  akan  terbuka  wadah  demokrasi bagi  masyarakat  lokal  untuk  berperan  dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada
kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan  jujur  serta  bersikap  tidak  mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan  yang  akuntabel  dan  mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan. Hakekatnya desentralisasi ini
merupakan  konsep  teori areal  of  division  of power yang  membagi  kekuasaan  negara secara  vertikal.  Dalam  konteks  ini,  kekuasaan terbagi  antara  pemerintah  pusat  di  satu  pihak dan  pemerintah  daerah  di  lain  pihak,  yang secara legal konstitusional tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia  (NKRI). 11 Implikasi  penyerahan  atau pelimpahan kewenangan daerah tidak terlepas dari  ikatan  kesatuan  pemerintahan  di  pusat, yang  harus  diatur  secara  tegas  dalam  bingkai aturan hukum mengenai pendelegasian kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. 12
Penyelenggara  pemerintahan  daerah adalah  pemerintah  daerah,  dan  DPRD.  Dalam
10 G.  Sorensen, Demokrasi  dan Demokratisasi, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2013, h. 1.
11 Setyo Nugroho, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan  Dalam  Konsep  Desa  dan Kelurahan,” Jurnal  Cita  Hukum ,Vol.  1,  No.  2
Tahun 2018, h.250. 12 Nur  Rohim  Yunus,  “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan
Berbangsa  dan  Bernegara”, Jurnal  Sosio
Didaktika ,  Vol.  2,  No.  2,  November  2015, h.162.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyelenggarakan  pemerintahan,  pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku. 13 Berbicara tentang Pemerintah Daerah  maka,  berbicara  tentang  siapa  yang mengisi  jabatan  sebagai  Kepala  daerah sebagai Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan  Pemerintahan  di  Daerah.  Pemerintah Daerah  terdiri  dari  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah.Kepala  Daerah  dibantu  oleh satu  orang  Wakil  Kepala  Daerah.Kepala daerah Provinsi disebut gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, kepala Daerah  Kabupaten  Kota  disebut  bupati/  Wali Kota  dan  wakilnya  disebut Wakil  Bupati/ Wakil Wali kota. 14
Persoalan mengenai pengisian jabatan terhadap  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah menjadi hal yang krusial untuk dibahas karena  ketika  berbicara  tentang  pengisian jabatan  melalui  pemilihan  maka    akan diperhadapkan dengan prinsip demokrasi yang melibatkan warga negara di dalamnya.
Reformasi Konstitusi pasca orde baru membawa  perubahan  terhadap  instrument politik  di  Indonesia.  Dua  Instrumen  politik penting  yang  menjadi  kebijakan    yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi (decentralisation), dimana  salah  satu  langkah fundamental  dalam  kebijakan  desentralisasi adalah  pelaksanaan  pemilihan  umum  lokal untuk memilih kepala daerah.
Penyelenggaraan  pemilu  nasional  dan  pemilu
13 Rozali  Abdullah, Pelaksaanaan Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala Derah ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2015, h.27 14 Ibid , h.30.
lokal  atau  pilkada  adalah  salah  satu  indikator keberhasilan  demokrasi  dari  sebuah  negara transisi seperti Indonesia. 15
Pemilihan  umum  sebagai  pintu  masuk
(entry
point) demokratisasi merupakan
pandangan  yang  paling  banyak  dirujuk  dalam mengkaji  korelasi  antara  demokrasi  dan pemilihan umum. Pemilu merupakan mekanisme  yang  memungkinkan  terjadinya rotasi  kekuasaan  berbasis  pilihan  publik, pelembagaan  perebutan  kekuasaan  secara damai,  dan  pada  akhirnya  memungkinkan rakyat  melakukan  kontrol  terhadap  kebijakan publik.
Sistem  politik  yang  demokratis  inilah kemudian yang memungkinkan hak-hak konstitusional  warga  dilindungi  dan  dijamin oleh negara, kebijakan publik berbasis kepentingan  rakyat,  dan  kekuasaan  tidak berjalan diluar daripada yang menjadi kewenangannya.  Pemilu  yang  dimaksudkan bukan  hanya  bersifat  formal  prosedural,  tetapi sebagai  instrumen  yang  menanamkan  prinsip- prinsip  kebebasan  dalam  berkompetisi  dan berpartisipasi untuk memilih dan dipilih. 16
Pemilu adalah suatu sarana demokrasi yang  digunakan  untuk  memilih  wakil-wakil rakyat  untuk  duduk  sebagai  anggota  legislatif di  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Wakil  rakyat tersebut yang akan memperjuangkan kepentingan  rakyat  dan  daerahnya.  Untuk pertama  kali  pada  tahun  2019  pemilihan Presiden di adakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif. 17
15 Zubakhrum Tjenreng, Pilkada
SerentakPenguatan  Demokrasi  di  Indonesia, Pustaka Kemang, Depok, 2016, h. 1.
16 Ibid , h.7.
17 Zubakhrum Tjenreng, Op.Cit, h. 33

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tujuan  dari  pemilu  adalah  untuk  menyeleksi para  pemimpin  pemerintahan  baik  di  eksekutif (pemerintah)  maupun  legislatif,  serta  untuk membentuk  pemerintahan  yang  demokratis, kuat  dan  memperoleh  dukungan  rakyat  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  nasional  sebagai mana  diamanatkan  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945. 18
Pemilihan  kepala  daerah  (dilakukan secara  langsung  oleh  penduduk  daerah administratif  setempat  yang  memenuhi  syarat. Pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  satu  paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala  daerah  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  sabagaimana telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat  melalui  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah.
Pilkada  pertama  kali  diselenggarakan pada  bulan  Juni  2005.  Sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana  telah  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  15  tahun  2011,  pilkada dimasukkan  dalam  rezim  pemilu,  sehingga secara  resmi  bernama  Pemilihan  umum Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  atau disingkat  Pilkada.  Pemilihan  kepala  daerah pertama  yang  diselenggarakan  berdasarkan
18 Bagir  Manan, Politik  Perundang- undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi  Perekonomian ,  FH-UNILA.  Bandar Lampung 2016, h. 16.
undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. 19
Pemilihan  umum  mengimplikasikan terselenggaranya  mekanisme  pemerintahan secara  tertib,  teratur  dan  damai  serta  lahirnya masyarakat  yang  dapat  menghormati  opini orang lain. Disamping itu lebih lanjut akan lahir suatu  masyarakat  yang  mempunyai  tingkat kritisme  yang  tinggi,  dalam  arti  bersifat  selektif atau  biasa  memilih  yang  terbaik  menurut keyakinannya. 20
Dengan  kata  lain,  Indonesia  sebagai salah  satu  negara  yang  menganut  prinsip Demokrasi maka setiap proses dan berjalannya negara dilaksanakan sesuai dengan prinsip itu pula. Pelaksanaan Pemilihan  Umum  adalah  wujud  demokrasi karena  melalui  proses  tersebut,  pergantian kepemimpinan  merupakan  perwujudan  dari suara rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang memilih  dan  menentukan  siapa  yang  menjadi pemegang  kekuasaan  (Pemimpin)  sehingga terwujudlah  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945, bahwasannya  warga  negara  ialah  pemegang kekuasaan  tertinggi  dan  dilaksankan  menurut UUD.

## A.  Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan  umum  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah,  atau  sering  disebut Pilkada  atau  Pemilukada,  merupakan  suatu perwujudan  dari  demokrasi  dalam  rangka untuk menciptakan pemerintah yang
19 Ni’matul  Huda  dan  M.  Imam  Nasef, Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia Pasca  Reformasi, Kencana,  Jakarta,  2017,  h.
1. 20 Sarbaini, Demokratisasi dan
Kebebasan  Memilih  Warga  Negara  dalam Pemilihan  Umum, Jurnal  Inovatif,  Volume  VIII Nomor I Januari 2015, h. 107.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
demokratis,  dan  merupakan  suatu  perwujudan dari  kedaulatan  rakyat  dalam  pemerintahan. 21
Pemimpin  daerah  adalah  jabatan  politik  yang bertanggung  jawab  memimpin  dan mendorong laju pemerintahan.
Pemilihan kepala daerah pada
dasarnya  merupakan  perwujudan  dari  otonomi daerah,  menurut  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan  secara  demokrasi,  berdasaran asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan  adil.  Berikut  adalah  yang  menjadi  dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah :
1.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
2.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3.  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,
Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang Undang.
4.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang. 5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota Tahun 2017. 6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2016
Tentang  Perubahan  kedua  atas  Peraturan
21 Latipah  Nasution, “Pemilu  dan Kedaulatan  Rakyat ”, Buletin  Hukum  dan Keadilan, Volume 1, Nomor 9, 2017, h. 83
Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur  dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota  dan Wakil Walikot. 7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020
Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubenur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota Serentak  Lanjutan  dalam  kondisi  Bencana Non-alam  Corona  Virus Disease  2019 (Covid-19). 22
Dari  ketentuan  diatas,  hal  yang menarik adalah Undang-Undang tentang Pemilihan  Kepala  Daerah  yakni,  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2014  lebih  dahulu diatur padahal Undang- Undang yang memerintahkannya yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 baru muncul kemudian.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2014  nyatanya  mengalami  pro  kontra  di masyarakat,  hal  ini  disebabkan  makanisme Pemilihan  Kepala  Daerah  tersebut  diserahkan kepada  DPRD  dan  bukan  rakyat.  Melihat Polemik  di  Masyarakat,  akhirnya  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2015  maka,  ditetapkanlah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang- Undang.
Undang-  Undang  No  1  Tahun  2015 mengalami  Perubahan  yakni,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  dan kemudian  diubah  kembali  melalui  Undang-
22 Noor  M.  Aziz, Pengkajian  Hukum Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah ,  Badan Hukum Nasional Kementrian HAM RI, Jakarta, 2020, h.48.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,dan walikota menjadi undang-undang.
1.  Pengaturan  Pemilihan  Kepala  Daerah
Sebelum Amandemen UUD 1945
Pemilihan  Kepala  Daerah  merupakan sebuah  perjalan  politik  panjang  yang  diwarnai tarik-  menarik  antara  kepentingan  elit  politik dan  kehendak  politik  dan  kehendak  publik, kepentingan  pusat  dan  daerah,  atau  bahkan antara kepentingan nasional dan Internasional. 23 Melihat sejarah bangsa Indonesia  dalam  hal  pengaturan  sistem Pemilihan Kepala Daerah sebelum
amandemen  UUD  BRI  Tahun  1945  maka, adapaun  Undang-  Undang  yang  mengatur tentang Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya  sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah diantaranya,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965, Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1974,  hingga Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999.
Adapun  Undang-Undang  yang  berlaku lama  di Indonesia  ialah  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1974,  yang  belaku  pada  masa pemerintahan Orde Baru. 24
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, adapun pemilihan Kepala Daerah dilakukan  oleh  Dewan.  Sementara  menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Kepala Daerah  dipilih  oleh  Pemerintah  Pusat  dari calon-calon  yang  diajukan  oleh  DPRD.  DPRD
23 Suharizal, Op.Cit, h.15. 24 Ibid , h.16.
berhak  mengusulkan  pemberhentian  seorang Kepala  Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957  hingga  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1974,  ketentuan  pilkada  tidak  mengalami perubahan,  yaitu  mengikuti  ketentuan  sebagai berikut :
a.  Kepala Daerah dipilih oleh DPRD;
b.  Kepala  Daerah  tingkat  I  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden;
c.  Kepala  daerah  tingkat  II  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri dan otonomi daerah, dari calon- calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. 25
Setelah
reformasi bergulir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,  pilkada  dilakukan  menggunakan  sistem demokrasi  tidak  langsung  di  mana  Kepala Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  dipilih  oleh DPRD  dengan  penegasan  asas  desentralisasi yang  kuat.  Dengan  demikian,  dalam  Undang- Undang ini, posisi antara DPRD dengan Kepla Daerah  adalah  sederajat.  Rekrutmen  Kepala Daerah  sepenuhnya  berada  ditangan  DPRD. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan  dan  melantik  Kepala  Daerah berdasarkan  hasil  Pemilihan  yang  dilakukan oleh DPRD setempat .
2. Pengaturan  Pemilihan  Kepala  Daerah Setelah  Amandemen  UUD  NRI  Tahun
1945 a.  Pemilihan  Kepala  Daerah  Menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Reformasi dalam sistem
ketatanegaraan  di  Indonesia  terealisasi  ketika Amandemen  UUD  NRI  Tahun 1945.  Melalui Amandemen  tersebut  pula,  praktik  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  berubah  secara fundamental  .Salah  satu  perubahan  itu  terkait
25 Ibid , h. 17.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  pengisian  jabatan  Kepala  Daerah. Pasal  18  ayat  (4)  menyatakan  bahwa, “Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Pemerintahan provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Frasa  “dipilih  secara  demokratis”  bersifat luwes, sehingga mencangkup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umunya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan  ketentuan  perundang-  undangan yang berlaku. 26
Pemiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  secara  demokratis  diperlukan  media untuk  membentuk  dan  menciptakan  konsep yang  tepat,  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah  pemilihan  Kepala  Daerah  secara demokratis  sesuai  dengan  amanat  UUD  NRI Tahun 1945. 27 Persoalan  pemaknaan  dan pemahaman  “demokratis”  sebagaimana  yang tertulis  dalam  UUD  1945  menjadi  hal  yang menimbulkan  dilemma  mengingat  bahwa  tidak adanya  batasan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 mekanisme  apa  yang  dimaksud  dalam  UUD NRI  Tahun 1945.  Oleh  sebab  itu,  Demokratis tidak  hanya  terbatas  pada  pemilihan  secara langsung  dan  kemudian  pemilihan  melalui DPRD  tidaklah  demokratis.  Pada  akhirnya, merurut Leo Agustino, meskipun Pasal 18 ayat (4)  UUD  NRI  Tahun 1945  tidak  dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan  secara  langsung.  Pemilihan  secara tidak  langsung  atau  perwakilan  pun  dapat
26 Suharizal, Op. Cit., hal,1. 27 Leo  Agustino, Pilkada  dan  Dinamika Politik  Lokal (SkripsI  Juanda  Tampubolon), Esensi  Pemaknaan  kata  “Demokratis”  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia  Pasca
Perubahan UUD NRI 1945 (Studi
Konstitusional  Terhadap  Pasal  18  ayat  4  UUD NRI  1945) ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.1  No.  2 Tahun 2017, h.74.
diartikan  sebagai  pemilihan  yang  demokratis, sepanjang  proses  pemilihan  yang  dilakukan demokratis. 28 b.  Pemilihan Kepala Daerah Menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pada tanggal 29 September 2004 DPR Periode  Tahun  1999-2004  telah  menyetujui RUU  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999.  Salah  satu  materi  Undang-Undang  ini adalah  mengenai  pilkada  langsung  yang dimuat dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan pemerintahan, bagian kedelapan dari Pasal 56 hingga Pasal 119. Pada pokoknya pasal- pasal tersebut  mengatur  Pilkada  langsung  yang menurut  Ketentuan  Peralihan  Pasal  233  ayat (1)  akan  dilaksanakan  mulai  juni  2005. 29
Pemilukada merupakan perwujudan
kedaulatan  rakyat  seperti  yang  dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945. 30
Melalui  Pemilukada  ekspresi  nyata kedauatan  rakyat  lebih  terjamin  dibanding mekanisme lainnya.
Pemilukada juga
merupakan pelaksanaan dari jaminan konstitusi  terhadap  hak-hak  rakyat,  terutama rakyat  untuk  turut  serta  dalam  Pemiihan. Dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  hak  ini  dijamin pada pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3). 31
Pilakda sebetulnya merupakan alternatif  untuk  menjawab  hiruk-  pikuk,  kisruh, dan  jelaknya  proses  maupun  hasil  pilkada
28 Ibid , h.75.
29 Suharizal, Op.Cit., h. 36.
30 Pasal  1ayat  (2)  UUD  NRI  945; Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut undang-ndang 31 Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945 , Mandar Maju, Bandung, 2013 , h. 24.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara  tidaklangsung  lewat  DPRD  dibawah Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999.
Pilkada langsung menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin segala  kelemahan  dalam  pilkada  pada  masa lalu.  Pilkada  bermanfaat  untuk  menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal,  baik  pada  lingkungan  pemerintahan
(governance) maupun
lingkungan
kemasyarakatan (civil society). 32 Beberapa pertimbangan yang
melandasi pilkada langsung adalah :
1)  Sistem  pemerintahan  menurut  UUD  NRI
Tahun 1945  memberikan keleluasan kepada  daerah  untuk    menyelenggarakan otonomi;
2)  Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang  perlu  untuk  lebih  menekankan pada prinsip- prinsip demokrasi;
3)  Dalam  rangka  pengembangan  kehidupan demokrasi, keadilan, serasi antara pemerintah  pusat  dan  daerah  serta antardaerah  untuk  menjaga  keutuhan NKRI, kedudukan Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis. 33 Menurut Mochd. Mahfud MD,
setidaknya ada beberapa kondisi yang mendorong  pilkada  dilakukan  secara  langsung yaitu :
1)  Pengaturan Pilkada langsung menawarkan sejumlah  manfaat  dan  sekaligus  harapan bagi pertumbuhan, pendalaman danperluasan  demokrasi  lokal.  Demokrasi langsung  melalui  pilkada  akan  membuka ruang  partisipasii  yang  lebih  luas  bagi warga  dalam  proses  demokrasi  dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi  perwakilan  yang  lebih  banyak meletakkan  kuasa  untuk  menentukan rekritmen  calon  di  tangan  segelintir  orang di DPRD.
2)  Dari sisi kompetisi politik, pilkada langsung memungkinkan  munculnya  lebih  lebar prefensi  kandidat-  kandidat  yang  bersaing serta  memungkinkan  masing-  masing kandidat  berkompetisi  dalam  ruang  yang lebih  terbuka  dibandingkan  ketertutupan
32 Suharizal, Op.Cit., h. 37.
33 Ibid, h.38
yang  sering  terjadi  dalam  demokrasi perwakilan. Pilkada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan  “syndrome”  dalam  demokrasi perwakilan  yang  ditandai  model  kompetisi yang  tidak  fair,  seperti;  praktik  politik
(money politic) .
3)  Sistem  pemilihan  langsung  akan  member peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak- hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan- kepentingan  elite  politik  seperti  yang  kasat mata  muncul  dalam  sistem  demokrasi perwakilan.  Setidaknya,  melalui  konsep demokrasi  langsung,  warga  di  aras  lokal akan  mendapatkan  kesempatan  untuk memperoleh  semacam  pendidikan  politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus  mempunyai  posisi  yang  setara untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan politik. dan sekaligus mempunyai  posisi  yang  setara  untuk terlibat.
4)  Pilkada  langsung  memperbesar  harapan untuk  mendapatkan figure pemimpin  yang aspiratif,  kompeten  dan legitimate .  Karena melalui  pilkada  langsung,  kepala  daerah yang  terpilih  akan  lebih  berorientasi  pada warga dibandingkan pada segelintir elite di
DPRD. Dengan demikian, pilkada mempunyai  manfaat,  berkaitan  dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah  daerah  pada  warganya  yang pada  akhirnya  akan  mendekatkan  kepala daerah dengan masyarakat.
5)  Kepala Daerah yang terpilih melalui pilkada akan  memiliki  legitimasi  politik  yang  kuat sehingga  akan  terbangun  perimbangan kekuatan (check  and  balances) di  daerah; antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi  penyalagunaan  kekuasaan seperti  yang  muncul  dalam  format  politik yang monopolitik. 34
Melalui  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  diperkenalkan  dengan  Pemilihan Kepala  Dearah  secara  langsung.  Pemilihan secara langsung dilatarbelakangi oleh berbagai keinginan  untuk  mewujudkan  sebuah  sistem pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis dan senstif terhadap aspirasi rakyat
34 Mochd.  Mahfud  MD, Hukum  dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media, Yogyakarta, 2017, h.221..

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditingkat  daerah. 35 Diluar  itu  semua,  pilkada merupakan  perwujudan  kedaulatan  rakyat seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (2) UUD  NRI  Tahun  1945.  Melalui  Pilkada langsung  ekspresi  nyata  kedaulatan  rakyat lebih  terjamin  dibanding  mekanisme  lainnya. Pilkada langsung juga merupakan pelaksanaan dari  jaminan  konstitusi  terhadap  hak-hak rakyat,  terutama  hak  rakyat  untuk  turut  serta dalam  pemerintahan.  UUD  NRI  Tahun  1945 hak  ini  dijamin  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  Pasal 28 C ayat (2) dan dalam Pasal 28 D ayat (3). 36
c.  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014
Pada  tanggal  2 Oktober  2014,  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  yang pada  saat  itu  dijabat  oleh  Amir  Syamsudin mengeluarkan  Undang-  Undang  Nomor  22 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  menimbulkan  pro  dan kontra  karena  Undang-  Undang  tersebut mengembalikan  kedudukan  DPRD  sebagai lembaga  yang  akan  memilih  Gubernur  dan Bupati/Walikota. 37 Pasal  3  ayat  (1)  UU  No  23 Tahun  2014,  dijelaskan  bahwa  “Gubernur dipilih  oleh  anggota  DPRD  Provinsi  secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur
35 Suharizal, Op. Cit., h.43. 36 Pasal  27  (1)  UUD  NRI  1945;  segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualnya.  Pasal  28  C  (2) UUD  NRI  1945;  Setiap  orang  berhak  untuk memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan haknya  secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28 D  (3)  UUD  NRI  1945;  Setiap  warga  negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama dalam pemerintahan.
37 Agung  Djojosoekarto,  dan  Rudi Hauter, Pemilihan  Langsung  Kepala,  Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, Adeksi, Jakarta,  2013. h.32
dan  adil.  Meskipun  dalam  Undang-  Undang terssebut  diartikan  pada  ayat  (1)  kata demokratis  yang  berarti,  kedaulatan  rakyat namun nyatanya Undang- Undang ini menimbulkan  pro  dan  kontra  ketika  DPRD yang  menjadi  pemilih  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah sehingga menciderai prinsip demokrasi.
Secara  teoretis  kedaulatan  rakyat bermakna  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh individu warga negara RI dalam hal penentuan pemerintahan  negara  dan  bersifat  tunggal, absolute, tertinggi, tidak terbagi- bagi dan tidak diwakilkan.  Beliau  selanjutnya  menjelaskan, adapun makna demokratis sebagaimana tercantum  pada  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI 1945  secara  sistematis  dan  gramatikal  adalah merupakan  turunan  dan  penjabaran  dari  kata kedaulatan rakyat, yaitu suatu bentuk mekanisme dalam sistem pemerintahan negara  sebagai  suatu  upaya  mewujudkan kedaulatan  rakyat.  Warga  negara  kehilangan hak  dalam  Pilkada  untuk  dipilih  maupun memilih  karena  hak  tersebut  dirampas  oleh DPR  RI  daan  diserahkan  kepada  DPRD.  Atas pro dan Kontra tersebut maka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan perpu  Nomor  1  tahun  2014  sebagai  pengganti Undang-Undang ini.
d.  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015
Undang-Undang  No  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 2014 Menjadi  Undang-Undang  diundangkan  pada tanggal  2  Februari  2015  oleh  Menteri  Hukum dan Hak Azasi. Landasan dasar dikeluarkannya  Undang-  Undang  ini,  pada bagian menimbang yakni :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1)  Bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka kedaulatan  rakyat  serta  demokrasi  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan  pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota;
2)  Bahwa  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a, perlu  ditegaskan  dengan  pelaksanaan pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas  berbagai  permasalahan  pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;
3)  Bahwa  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  yang  mengatur  mekanisme pemilihan  kepala  daerah  secara  tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan  yang  luas  oleh  rakyat  dan proses  pengambilan  keputusannya  telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU- VII/2009; 4)  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a, huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu  menetapkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang. 38
Melalui  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang  sebagai  pengganti  daripada  Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang menimbulkan  penolakan  diantara  masyarakat luas,  maka  berlakulah  Undang-Undang  ini sebagai  peraturan  mengenai  pemilihan  kepala daerah.  Melalui  Undang-  Undang  No  1  Tahun
2015, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan
menjadi Undang- Undang. Apabila kita melihat
38 Konsideran  Undang-Undang  No  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No  22 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang
isi  dari  pada  Undang-  Undang  ini,  tentulah sangat  bertolak  belakang  dengan  Undang- Undang  yang  berlaku  sebelumnya,  yakni Undang-Undang  No  22  Tahun  2014.  Letak perbedaan  yang  sangat  jelas  terlihat  yakni, dalam Undang- Undang ini adapun mekanisme Pemilihan kepala Daerah ialah melalui pemilihan  langsung.  Ini  berarti  masyarakat berperan  aktif  secara  langsung  dalam  memilih Kepala daerah.
e.  Pemilihan Kepala Daerah menurut UU No
10 Tahun 2016
Hal  yang  menarik  dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  ialah sebagai berikut :
1) Perluasan Kewenangan Bawaslu Dalam  aturan  yang  baru  ini  Bawaslu diberikan peluasan
dalam kewenangannya, yakni dapat memberikan sangsi,  jika  pasangan  calon  terbukti melakukan pelanggaran adimnistrasi yang terjadi  secara  terstruktur,  sistimatif  dan masif  maka  Bawaslu  dapat  memeriksa dan  jika  terbukti,  maka  bawaslu  dapat memberikan sangsi berupa mendiskualifikasi  pasangan  calon  yang harus  dilaksanakan  oleh  KPU  (Dapat dilihat  pada  Pasal  10  ayat  b1  dan  pasal 135  A).  Kemudian  hal  tersebut  juga dipertegas  dalam  tugas  dan  kewenangan Bawaslu  bahwa  Bawaslu  mempunyai tugas  dan  wewenang  dalam  menerima, memeriksa,  dan  memutus  keberatan  atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan  Calon  Gubernur  dan  Calon Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati  dan  Calon Wakil  Bupati,  atau  Calon  Walikota  dan Calon  Wakil  Walikota  terkait  dengan Pemilihan,  yang  diajukan  oleh  pasangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
calon  dan/atau  Partai  Politik/gabungan Partai  Politik  terkait  penjatuhan  sanksi diskualifikasi  dan/atau  tidak  diizinkannya
Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam
Pemilihan berikutnya.
2) Pendaftaran  dan  pengesahan  pasangan calon Pendaftaran pasangan calon harus mendapat  persetujuan  dari  pimpinan parpol tingkat pusat, jika terjadi perbedaan usulan  pasangan  calon  antara  pengurus partai  didaerah  dan  pengurus  partai dipusat, maka yang disahkan adalah yang mendapat  persetujuan  dari  pimpinan parpol pada tingkat pusat.
3) Seleksi PPK dan KPPS
Seleksi  penerimaan  anggota  PPK  dan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas,  integritas,  dan  kemandirian calon (lihat Pasal 16 dan 21).
4) Calon Independen
Setelah  calon  independen  menyerahkan dukungan  KTP  ternyata  prosesnya  tidak berhenti sampai disitu, setelah itu dilakukan verifikasi faktual, yang dilakukan dengan  metode  sensus  dengan  menemui langsung setiap pendukung calon. terhadap  pendukung  calon  yang  tidak dapat  ditemui  pada  saat  verifikasi  faktual,
maka pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor
PPS  paling  lambat  3  (tiga)  Hari  terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut .
5) Konflik petahana
Jika  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2015 diatur bahwa pasangan calon kepala  daerah  tidak  mempunyai  koflik dengan  petahana  (Lihat  pasal  7  Huruf  r Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015), maka  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  hal  tersebut  dihapuskan.  Hal tersebut  berdampak  terhadap  terbukanya peluang dinasti politik, walaupun disisi lain disadari  bahwa  untuk  mencalon  seabagai kepala  daerah  adalah  hak  semua  warga negara.
6) Pernyataan  secara  tertulis  pengunduruan diri bagi pasangan calon
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016  Pasal  7  hurf  s  dan  t  terdapat penegasan  bahwa  anggota  DPR,  DPD, DPRD,  TNI,  Polri,  PNS,  Kepala  desa menyatakan  secara  tertulis  pengunduran diri  sejak  ditetapkan  sebagai  pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah.
B.  Eksistensi  Pemilukada  dalam  Rangka
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis
Pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala daerah  secara  langsung  adalah  salah  satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka  menciptakan  pemerintah  yang  lebih demokratis.  Dengan  sistem  ini,  maka  harapan terwujudnya  kedaulatan  rakyat  dalam  sistem pemerintahan  diyakini  dapat  terealisasi  secara menyeluruh,  mengingat  sistem  demokrasi merupakan perintah langsung yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. 39 39 Eddy  Purnama, Negara  Kedaulatan Rakyat (Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pada  masa  sekarang  ini  tidak  ada satupun  negara  didunia  ini  yang  tidak berasaskan  demokrasi.  Meskipun  arti  yang diberikan kepada demokrasi tidak sama, setiap negara  akan  selalu  mengatakan,  bahwa negaranya berdasarkan pada asas-asas demokrasi. Salah satu wujud daripada demokrasi ialah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan  dan  pengukuhan  bahwa  pemilih adalah masyarakat di daerah. 40
Pilkada  memiliki  tiga  fungsi  penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :
1. Memilih  Kepala  Daerah  sesuai  dengan kehendak  bersama  masyarakat  di  daerah sehingga  diharapkan  dapat  memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat  di  daerah  didasarkan  pada misi,  visi,  program  serta  kualitas  dan integritas  calon  Kepala  Daerah,  yang sangat
menetukan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 3. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana
evaluasi dan kontrol secara politik
terhadap  seorang  Kepala  Daerah  dan kekuatan politik yang menopang. 41
Selain  itu,  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  inilah masyarakat  dapat  memutuskan  untuk  memilih Kepala  Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  yang baru,  memilih  untuk  melanjutkan  Kepala Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  yang
dengan  Negara-Negara  lain). Nusamedia, Bandung,  2017 , h. 35. 40 Ibid , h.36. 41 Mustafa  Lutfi, Hukum  Sengketa
Pemilukada  Indonesia  (Gagasan  Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2016, h.45.
menjabat di masa sekarang ataukah menghentikan  Kepemimpinan  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masa sekarang.
Pemilihan umum dari segi ketatanegaraan  merupakan  salah  satu  jalan penting  buat  mengakhiri  situasi  temporer dalam  ketatanegaraan,  termasuk  di  bidang perlengkapan negara itu. Konsekuensi Logisnya, dengan berhasilnya pemilihan
umum, diharapkan badan- badan perlengkapan  negara  yang  lama  diganti dengan  badan-  badan  negara  sebagai  produk pemilihan umum. 42
Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  di tingkat  lokal.  Oleh  karenanya,  makna  dan tujuan  pelaksanaan  pemilukada  tidak  ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan  pemilu  pada  umumnya.  Hanya kalau  pemilu  sering  dimaknai  dalam  artian yang  lebih  luas  dengan  cakupan  nasional, pemilukada merupakan  pelaksanaan  pemilu  di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah. 43
Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan  umum  pastinya  memiliki  fungsi- fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi.  Adapun  fungsi-fungsi  dari pemilihan umum itu sendiri adalah:
1. Sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi  legitimasi  ini  terutama  menjadi kebutuhan  pemerintah  dan  sistem  politik. Melalui  pemilihan  umum  kepala  daerah, keabsahan  pemerintahan  daerah  yang berkuasa  dapat  ditegakkan,  begitu  pula program dan kebijakan yang
42 Ibid , h.46. 43 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah ,  Alumni, Bandung, 2014, h.79.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dihasilkannya.  Dengan  begitu,  pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa,  melainkan  juga  memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.
2. Fungsi perwakilan politik Fungsi  ini  terutama  menjadi  kebutuhan rakyat,  baik  untuk  mengevaluasi  maupun mengontrol  perilaku  pemerintahan  dan program  serta  kebijakan  yang  dihasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan  mekanisme  demokratis  bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat  dipercaya  yang  akan  duduk  dalam pemerintahan.
3. Pemilihan  umum  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  sebagai  mekanisme  bagi pergantian  atau  sirkulasi  elit  penguasa tingkat daerah Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dengan sirkulasi  elit  didasarkan  pada  asumsi bahwa  elit  berasal  dari  dan  bertugas mewakili  masyarakat  luas  atau  rakyat. Secara  teoretis,  hubungan  pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas  kaum  elit  atau  nonelit  yang menggunakan  jalur  institusi  politik,  dan organisasi  kemasyarakatan  untuk menjadi anggota  elit  tingkat  nasional,  yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara.  Dalam  kaitan  itu,  pemilihan  umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai  posisi  elit  penguasa.  Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi  elit  penguasa  tingkat  daerah secara kompetitif dan demokratis.
4. Sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi rakyat Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat  langsung,  terbuka  dan  massal, yang  diharapkan  bisa  mencerdaskan pemahaman  politik  dan  meningkatkan kesa daran masyarakat tentang demokrasi. 44
44 Haris  S, Menggugat  Pemilihan Umum  Orde  Baru,  Sebuah  Bunga  Rampai, Yayasan  Obor  Indonesia  dan  PPW  LIPI Jakarta, 2015, h.44.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung  dalam  perspektif  filosofis  pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan  kuat  untuk  memperbaiki  kualitas demokrasi  di  daerah-daerah  yang  sedang dimulai.  Pemilihan  kepala  daerah  secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin  yang  kredibel  dan  didukung  oleh masyarakat. 45
Pilkada  langsung  dipastikan  membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan  kedaulatan  dalam  menentukan pemimpin  di  daerah.  Tujuan  ideal  pilkada langsung  antara  lain  terpilihnya  kepala  daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian,  dan  moral  yang  baik.  Idealnya kepala daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenaan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah,  serta  memiliki  ikatan  emosional  kuat terhadap rakyat daerah.

## B.  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah
Di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  Dikaji Dari Hukum Administrasi negara
1.  Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem  pemilu  adalah  suatu  kesatuan metode  yang  memudahkan  masyarakat  untuk memilih  pejabat  politik  yang  akan  menduduki lembaga  legislatif  dan  eksekutif. 46 Sistem pemilihan  ini  penting  dalam  suatu  sistem pemerintahan demokrasi perwakilan sebab :
1.  Sistem  pemilihan  mempunyai  konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
2.  Sistem  pemilihan  memengaruhi  bentuk kabinet yang akan dibentuk.
45 Syamsuddin Haris, Op.Cit , h.106
46 Muhammad  Asfar, Pemilu  dan Perilaku  Memilih ,  Pusat  Study  Demokrasi  dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2016, h.4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah  partai  politik  yang  ada  di  dalam sistem kepartaian tersebut.
4.  Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabulitas  pemerintahan,  khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihmya
5.  Sistem  pemilu  mempunyai  dampak  pada tingkat kohesi partai politik.
6.  Sistem  pemilihan  berpengaruh  terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
7.  Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi  yang lebih  mudah untuk dimanipulasi  dibandingkan  dengan  elemen demokrasi  lainnya,  oleh  karena  itu,  jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan  atau  wajah  demokrasinya.  Hal  itu dapat  dilakukan  dengan  mudah  melalui perubahan sistem pemilunya.
8.  Sistem  pemilihan  juga  dapat  dimanipulasi melalui  berbagai  peraturan  yang  tidak demokratis  dalam  tingkat  pelaksanaannya. 47
Pemilihan umum di kebanyakan negara demokrasi dianggap lambang sekaligus tolok  ukur  dari  demokrasi  itu.  Hasil  pemilihan umum  yang  diselenggarakan  dalam  suasana keterbukaan  dengan  kebebasan  berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan  dengan  agak  akurat  partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan  satu  satunya  tolok  ukur  dan  perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan,  seperti  partisipasi  dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. 48
Pilkada  yang  diselenggarakan  secara langsung  oleh  masyarakat  memiliki  legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan
47 Andi Gadjong Aggusalim,
Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politiik  dan Hukum . Gahlia Indonesia, Bogor,  2017, h.93. 48 Agus  Pramusinto, Otonomi  Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati  Hasil  Pemilu  2004 ,  Jurnal  Analisis CSIS Volume 33, Nomor 2, Juni 2014, h. 240.
pemilihan  umum  dewan  legislatif.  Pilkada dianggap  sebagai  kelanjutan  dari  yang  dicita- citakan  reformasi  yang  diharapkan  dapat mengembalikan  kedaulatan  kepada  rakyat, karena  konstitusi  menjamin  kedaulatan  rakyat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara. 49 Pilkada serentak yang dilaksanakan  pada  saat  ini  bertujuan  untuk memperkuat  otonomi  daerah  dalam  kerangka NKRI.
Kurang berperannya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada atau yang  ditetapkan  mempunyai  materi  yang tumpang  tindih  satu  sama  lain  masih  ada peraturan  perundang-undangan  yang  kurang mencerminkan  keadilan.  Hal  ini  juga  diikuti dengan  tindakan  pembatasan  keterlibatan masyarakat  oleh  pemerintah  dan  DPR  untuk berperan secara aktif dalam proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  merupakan  permasalahan  dan  sekaligus menjadi  tantangan  yang  akan  dihadapi  dalam pembangunan di bidang hukum. 50
Dalam  pelaksanaannya,  harus  tetap berpedoman  pada  prinsip-prinsip  pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni : 1. Pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan  dengan  menimbang  aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih memperhatikan  peran  dari  fungsi  leglatif daerah, pengawasan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
49 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum
Pilkada Serentak , Expose, Jakarta, 2015, h.16 50 Imawan  Sugiharto, “Rekonstruksi
Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Berbasis  Hukum Progresif, ” Jurnal.Ilmu  Hukum ,  Vol.1  Nomor  3 Tahun 2016, h. 2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3. Penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus berdasar  pada  konstitusi  negara  untuk menjamin  hubungan  yang  harmonis  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  antar daerah. 51
Ada  beberapa  pertimbangan  dalam menyelenggarakan  pilkada  langsung  bagi perkembangan demokrasi di Indonesia :
1. Pemilihan  kepala  daerah  adalah  suatu bentuk jawaban atas keinginan rakyat.
2. Pemilihan kepala daerah langsung
merupakan  perwujudan  konstitusi  dan  UUD NRI  1945.  Kemudian  pemilihan  kepala daerah  langsung  sarana  pembelajaran demokrasi (politik).
3. Pemilihan  kepala  daerah  merupakan sarana  pembelajaran  yang  menerapkan demokrasi  bagi  masyarakat,  diharapkan masyarakat
dapat membentuk pemahaman  bersama  seluruh  warga negara  menyadari  pentingnya  memilih pemimpin  yang  tepat  sesuai  dengan hatinya. 52
Sistem pemilihan kepala daerah memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap watak  dan  karakter  persaingan  calon  kepala daerah.  Karakter  dan  watak  persaingan  yang dimaksud  adalah  ciri  ciri  dan  kecenderungan yang  menonjol  dari  kompetisi  dalam  pilkada juga  bisa  dirancang  untuk  memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem
pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi. 53
Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan  yang  menonjol  dari  jenis kompetisi  yang  dilakukan,  oleh  sebab  itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan  tersebut  dan  faktor  yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui
kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung  diIndonesia,  perlu  ditinjau  berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya : 54
51 Ibid , h. 18
52 Irham  Fauzi, Permasalahan  Yang Timbul  pada  Pilkada ,  Liberty,  Yogyakarta, 2019, h.2.
53 Muchtar Buchori, Op.Cit , h.83.
54 Hasbi  Umar,  “ Paradigma  Baru Demokrasi  di  Indonesia:  Pendekatan  terhadap
1. First Past the Post System Sistem first past the post system ini dikenal sebagai  sistem  yang  sederhana  dan efesien. Calon kepala daerah yang memperoleh  suara  terbanyak  otomatis memenangkan  pilkada  dan  menduduki kursi  kepala  daerah.  Karenanya  sistem  ini dikenal  juga  dengan  sistem  mayoritas sederhana ( simple majority ).
Konsekuensinya,  calon  kepala  daerah dapat  memenangkan  pilkada  walaupun hanya  meraih  kurang  dari  separoh  suara jumlah  pemilih  sehingga  legitimasinya sering dipersoalkan.
2. Prefenterial  Voting  System  atau  Aprroval Voting System
Cara  kerja  sistem Prefenterial  Voting System atau Aprroval  Voting  System adalah  pemilih  memberikan  peringkat pertama,  kedua,  ketiga  dan  seterusnya terhadap  calon  -  calon  Kepala  Daerah yang  ada  pada  saat  pemilihan.  Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung  dan  terpilih  menjadi  Kepala Daerah  jika  perolehan  suaranya  mencapai peringkat  pertama  yang  terbesar.  Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas  sederhana  ( simple  majority ) namun  dapat  membingungkan  proses penghitungan  suara  di  setiap  tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.
3. Two Round System atau Run-off system Sesuai  namanya,  cara  kerja  sistem two round ini  pemilihan  dilakukan  dengan  dua putaran  ( run-off )  dengan  catatan  jika  tidak ada  calon  yang  memperoleh  mayoritas absolut  (lebih  dari  50  persen)  dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran  pertama.  Dua  pasangan  calon Kepala  daerah  dengan  perolehan  suara terbanyak  harus  melalui  putaran  kedua beberapa  waktu  setelah  pemilihan  putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang  harus  diperoleh  para  calon  pada pemilihan  putaran  pertama  agar  dapat ikut dalam  pemilihan  putaran  kedua  bervariasi, dari  20  persen  sampai  30  persen.  Sistem ini  paling  populer  di  Negara-negara demokrasi presidensial.
4.  Sistem electoral Collage Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap  daerah  pemilihan  (kecamatan,  dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan PemiluDPR/DPRD , Jurnal  Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2018, h. 315

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
gabungan  kabupaten/kota  untuk  gubernur) diberi  alokasi  atau  popot  suara  dewan pemilih  ( Electoral  Collage )  sesuai  dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan  jumlah  suara  yang  diperoleh tiap  calon  di  setiap  daerah  pemilihan tersebut  dihitung.  Pemenang  di  setiap daerah  pemilihan  berhak  memperoleh keseluruhan  suara  Dewan  Pemilih  di daerah  pemilihan  yang  bersangkutan. Calon  yang  memperoleh  suara  dewan pemilih terbesar akan  memenangkan pilkada  langsung.  Umumnya,  calon  yang berhasil  memenangkan  suara  didaerah- daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.
3. Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  di Masa Pandemi Covid-19
Seiring  dengan  banyaknya  kegiatan pilkada  secara  langsung  di  berbagai  daerah, pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  pemerintah  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut mengembalikan sistem pilkada
kepada
DPRD. Namun, mendapatkan
penolakan  oleh  rakyat.  Pada  tahun  2015 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang- undang. 55
Dengan adanya undang-undang tersebut,  pemilihan  kepala  daerah  kembali dilakukan  secara  langsung  dan  serentak. Beberapa  tahun  sebelumnya  pelaksanaan pilkada dilakukan serentak namun belum tentu pada  bulan  dan  tanggal  yang  sama.  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah
55 Topan  Yuniarto,  “Pilkada  Langsung Serentak:  Sejarah  dan  Perkembangannya  di Indonesia”,  Kompaspedia,  7  Desember  2020, https://kompaspedia.kompas.id , diakses 2 Agustus 2021.
mengalami empat kali perubahan dan pembaharuan.  Pembaharuan  pertama  melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015.  Pembaharuan  ketiga melalui  Perppu  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  dimana  didalamnya mengatur tentang perlunya penundaan Pilkada tahun  2020.  Perubahan  keempat  melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2020 menjadi Undang-Undang. 56
Pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun 2020  sangat  penting  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Pasal 201 Ayat (6). Adanya kegiatan pilkada menjadi wujud  demokrasi  yaitu  untuk  regenerasi kepemimpinan  secara  adil,  bijaksana,  sesuai dengan  peraturan  perundang-undang.  Pada tahun 2020 banyak kepala daerah di Indonesia yang  masa  kepemimpinannya  hampir  habis, sementara  peran  dari  kepala  daerah  sangat penting  dan  dibutuhkan  untuk  bekerjasama dengan  pemerintah  pusat  guna  menangani Covid-19  dan  mempercepat  pemulihan  pasca- Covid-19,  hal  itu  menjadi  alasan  pilkada serentak  tahun  2020  tetap  dilaksanakan.
Sebenarnya pengangkatan Pelaksanaan Jabatan dapat dilaksanakan apabila
pemerintah  daerah  mengalami  kekosongan,
namun dinilai kurang efektif karena Pelaksanaan  Jabatan  memiliki  kewenangan yang terbatas.
Namun  di  lain  sisi,  penyebaran  virus Covid-19  semakin  meningkat  setiap  harinya, hal  ini  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  dan penyelenggara  Pilkada.  Salah  satu  kebijakan
56 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemerintah adalah diberlakukannya new normal ,  dalam  hal  ini  dimana  setiap  aktivitas atau kegiatan masyarakat harus beradaptasi di tengah wabah.
Bentuk  dari  adaptasi  antara  lain
memakai
masker, mencuci tangan, menggunakan hand  sanitizer ,  menjaga  jarak aman,  menghindari  tempat  ramai  untuk mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Oleh karena itu pelaksanaan pilkada harus memperhatikan  kesehatan  dan  keamanan masyarakat.  Tidak  mungkin  mempertaruhkan kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  atas nama demokrasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pelaksanaan  demokrasi  itu  memang  penting, namun  kesehatan  dan  keamanan  masyarakat juga penting.
Meskipun peraturan KPU telah memberikan  teknis tahapan pelaksanaan pilkada  tahun  2020  agar  sesuai  dengan protokol kesehatan, dengan risiko yang sangat tinggi, masih tidak dapat menjamin keselamatan warga negara. Dalam waktu yang singkat KPU dan KPUD harus telah berkoordinasi  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  protokol  kesehatan, dibutuhkan  fasilitas  yang  ekstra  dan  ahli  di bidangnya mengingat sosialisasi akan dilakukan dari jarak jauh .57
Didalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gurbenur,  Bupati  dan
57 Aryo Wasisto dan Prayudi, Antisipasi Implikasi  Demokratis  Pilkada  Serentak  Tahun 2020 ,  Kajian  Singkat Terhadap  Isu  Aktual  Dan Strategis,  Volume  XII,  Nomor  12, Tahun  2020, h.27.
Wakil  Bupati,  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana Nonalam  Covid-19  Bab  VIII  Bagian  Kesatu Pemungutan Suara  Pasal  68  Ayat  1  dan  2  hal 61  mengatur  Penyelenggaraan  Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan  protokol  kesehatan  pencegahan dan  pengendalian  Covid-19  dengan  ketentuan antara lain :
1.  Anggota KPPS dan petugas TPS menggunakan  masker  yang  menutupi hidung  dan  mulut  hingga  dagu,  sarung tangan  sekali  pakai,  dan  pelindung  wajah ( face shield ).
2.  Pemilih  yang  berada  di  TPS  wajib menggunakan masker.
3.  KPPS  memberikan  sarung  tangan  sekali pakai untuk kepada pemilih untuk memilih.
4.  Menjaga jarak setidaknya satu meter untuk seluruh pihak yang ada di TPS, dan terlibat dalam pernungutan suara dan penghitungan suara.
5.  Tidak  adanya  kontak  fisik  seperti  berjabat tangan.
6.  KPPS  menyediakan  sarana  cuci  tangan dengan  air  mengalir  di  TPS,  dan  sabun, serta disinfektan.
7.  Wajib  menggunakan  alat  tulis  masing- masing.
Pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun
2020  yang  diadakan  di  masa  pandemi  Covid- 19  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa  Negara  Indonesia  tidak  memiliki komitmen untuk upaya pencegahan sebagaimana  dijelaskan  pada  pembukaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  huruf (c)  bahwa  sebagai  bagian  dari  masyarakat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dunia,  Indonesia  tidak  berkomitmen  untuk mencegah  terjadinya  kedaruratan  kesehatan masyarakat  dan  dalam  pelaksanaannya  perlu menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dengan  tetap  diselenggarakannya  Pilkada Serentak 2020 artinya negara tidak berkomitmen  untuk  mencegah,  karena  apabila dilaksanakan  dikhawatirkan  akan  menjadi klaster baru dalam penularan virus Covid-19.
4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di
Kabupaten  Serdang  Bedagai  Pada  Masa Pandemi Covid-19
Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten Serdang  Bedagai  pada  tahun  2020    sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya dikarenakan  ini  pertama  kalinya  dilaksanakan Pemilihan  Kepala  Daerah  di  tengah-tengah pandemi  Covid-19. Berkenaan  dengan  adanya Pilkada  serentak  pada  tahun  2020  yang  juga bersamaan  dengan  terjadinya  Pandemi  covid- 19,  Pemerintah  dengan  sigap  dan  tepat  juga memikirkan  dan  mengantisipasi  agar  Pilkada ini harus tetap terlaksana.
Pilkada  ini  juga  sebelumnya  sempat diundur,  dimana  sebelumnya  Pilkada  ini direncanakan  pada  23  September  2020  lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai  dengan  Keputusan  bersama  antara KPU,  Bawaslu,  Pemerintah  dan  DPR,  serta dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor   6 tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pelaksanaan  Pilkada  serentak  tahun 2020  dihadapkan  dengan  pandemi  Covid-19
yang  terjadi  hampir  di  seluruh  Indonesia,  tak terkecuali  daerah  yang  melaksanakan  Pilkada seperti  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai.  Hal tersebut, menjadikan pilkada serentak tahun ini memiliki  perbedaan  dibandingkan  dengan pelaksanaan  Pilkada  sebelumnya.  Perbedaan tersebut  tersebut tampak  dengan  adanya PKPU  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana Non-alam Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-
19)  dimana  di  dalam  peraturan  tersebut disisipkan  protokol  kesehatan  pada  setiap tahapan Pilkada. 58
Pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai dilaksanakan  pada  tanggal  9  Desember  2020 dengan  jumlah  peserta  pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Serdang  Bedagai  Tahun  2020 sebanyak  2  (dua)  pasangan  calon.  Beberapa tahapan  penyelenggaraan  dari  Pilkada  di Kabupaten  Serdang  Bedagai  tahun  2020, yaitu:
1.  Penyusunan Daftar Pemilih Daftar pemilih yang akurat,
komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam melaksanakan  demokrasi electoral . 59 Dengan adanya  daftar  pemilih  yang  akurat  akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan  membuka  ruang  seluas-
58 Supriyadi, Op Cit , h. 494
59 Demokrasi  electoral  adalah  sebuah sistem  konstitusional  yang  menyelanggarakan pemilu  multipartai  yang  kompetitif  dan  teratur dengan  hak  pilih  universal  untuk  memilih legislatif dan eksekutif

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi  kemungkinan  kehilangan  hak pilih  seseorang  secara  lebih  cepat  dan terukur sebelum  pemungutan  suara  berlangsung, sehingga  dapat  meminimalisir  sengketa  pada hari pemilihan.
Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih  akan  berdampak  langsung  terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu.  Dari  beberapa  pengalaman  pemilu, akurasi  data  pemilih  yang  tertampung  dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan  dan  persengketaan  hasil  pemilu, bahkan  dari  sejumlah  permohonan  sengketa hasil  di  Mahkamah  Konstitusi,  tidak  akuratnya daftar  pemilih  digunakan  sebagai  dasar permohonan.
Melalui  pendaftaran  pemilih  hak  politik setiap  warga  negara  untuk  memberikan suaranya  dalam  proses  demokrasi electoral akan ditentukan. Pendaftaran pemilih berkaitan dengan  kepastian  adanya  kesetaraan  bagi seorang  warga  negara  untuk  memilih.  Jika pendaftaran  pemilu  tidak  dilakukan  dengan baik,  banyak  warga  negara  yang  akan kehilangan  hak  politik.  Padahal  setiap  warga negara dijamin hak politiknya tanpa diskriminasi,  demikian  juga  nilai  suara  setiap warga negara adalah sama.
Secara  teknis  bentuk  jaminan  pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat, komperhensif  dan  mutakhir.  Hal  ini  mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat
menggunakan  hak  pilih  adalah  terdaftar  dalam daftar  pemilih.  Apabila  pemilih  telah  terdaftar dalam  daftar  pemilih,  pada  hari  pemungutan suara  mereka  mendapat  jaminan  untuk  dapat menggunakan  hak  pilihya.  Demikian  pula sebaliknya,  bila  pemilih  tidak  terdaftar  dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.
Proses  pemutakhiran  daftar  pemilih juga  akan  menjelaskan  jumlah  pemilih  pada suatu  wilayah  akan  memberi  kontribusi  pada pembentukan  daerah  pemilihan.  Pemutakhiran daftar  pemilih  juga  akan  membantu  tahapan pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasikan  dan  mengorganisir  pemilih pada  masing-masing  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS).  Selanjutnya,  dengan  tersedianya data tersebut, akan memudahkan perencanaan logistik  pemilu  tempat  pemungutan  suara (TPS) dapat dihitung untuk memastikan alokasi logistik  (uang,  bahan,  dan  perlengkapan  di TPS).
Sistem  pendaftaran  pemilih  adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga  negara  di  dalam  pemilihan  umum.  Hak untuk memilih  adalah  hak  dasar  warga  negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan  termasuk  salah  satu  Hak  Asasi  Manusia yang  harus  dilindungi  dan  dijamin  oleh konstitusi. Sebenarnya jaminan hak pilih warga Negara  Indonesia  dalam  pemilu  sangat  kuat. Namun  demikian  masih  saja  terdapat  kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut.
KPU  Serdang  Bedagai  menetapkan Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Sergai yaitu :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tabel 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 Jumlah DPT Laki-Laki Perempuan 457.991 228.585 229.406 Sumber : KPUD Kabupaten Serdang Bedagai
Berdasarkan data di atas, maka jumlah
DPT  Kabupaten  Serdang  Bedagai  sebanyak 457.991  jiwa.  Jumlah  itu  terdiri  dari  228.585 laki-laki dan 229.406 perempuan,yang tersebar di  1.682  TPS,  17  Kecamatan,  dan  243
Desa/Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai. 60 2.  Pencalonan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Pelaksanaan pendaftaraan Pilkada Kabupaten  Serdang  Bedagai  tahun  2020  tidak diperbolehkan  adanya  iring-iringan  atau  arak- arakan  saat  pendaftaraan.  Menurut  Pasal  49 Ayat  (1)  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020  bahwa tata  cara  pendaftaran  harus  sesuai  dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Di Kabupaten Serdang Bedagai  terdapat  2  pasangan  calon  yang mendaftarkan  sebagai  Bupati  atau  Wakil Bupati  Kabupaten  Serdang  Bedagai.  Hal  ini dapat ditunjukan di tabel di bawah ini.
Tabel 2
Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 No Nama Paslon Bupati/Wakil Bupati Partai Pengusung 1 H.Darma Wijaya Adlin Umar Yusri Tambunan 1.  Gerindra 2.  Golkar 3.  PDI-P 4.  PKB 5.  Demokrat 60 Hasil Wawancara dengan Ardiansyah Hasibuan, Komisioner KPUD
Sergai  Divisi  SDM  dan  Partisipasi  Masyarakat (Parmas), Senin, 20 September 2021.
6.  Hanura
7.  PPP
8.  Perindo
9.  PSI 10.  PBB 11.  Gelora 2 H.Ir Soekirman T. Ryan Novandi 1.  PAN 2.  Nasdem 3.  PKS

## Sumber : KPUD Kabupaten Serdang Bedagai
Dalam Proses Pencalonan Calon Bupati dan  Wakil  Bupati  Kebupaten  Serdang Bedagai Terkait dengan Persyaratan Pendaftaran  Calon  dari  Partai  Pengusung berdasarkan  Jumlah  Kursi  di  DPR,  Bakal Calon  Bapak  Ir.Soekirman  dan  T.  Riyan Novandi Hampir Tidak Dapat Mencalonkan diri di Karenakan Pantai Amanat Nasional ( PAN  )  pada  Pendaftaran  Bakal  Calon Bapak  Darma Wijaya  dan  Adli  Umar  Yusri Tambunan Sudah memberikan Surat Keputusan dari DPP PAN untuk Pengusungan  Bakal  Calon  dan  Sudah Gunakan Pasangan Tersebut Untuk
Mendaftar Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati  Pilkada  Serentak  Tahun  2020, dengan  demikian  hanya  2  (  Dua  )  Partai Pengusung  yang  memberikan  Dukungan Kepada  Bakal  Calon  Bupati  dan  Wakil Bupati  H.Ir  Soekirman  dan  T.  Riyan Novaldi  yaitu  Pantai  Nasdem  dan  PKS, Namun  di  Hari  Akhir  Pendaftaran  Calon Pasangan  H.Ir  Soekirman  dan  T.  Riyan Novaldi  mendapat  Surat  Keputusan  Baru dari  DPP  Partai  PAN  sebagai  Bakal  Calon Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan  di  Bawa  Ke KPU  untuk  Mendaftarkan  Diri  Sebagai Calon bupati dan Wakil Bupati Pilkada kab Serdang Bedagai Tahun 2020.
3.  Masa Kampanye.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kampanye  merupakan  salah  satu program  yang  penting  untuk  mendukung pemilihan  umum  (Pemilu)  dimana  dalam kegiatan  tersebut  para  bakal  pasangan  calon memperkenalkan  visi  dan  misi  nya  kepada masyarakat.  Menurut  Pasal  267  Ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 definisi dari kampanye adalah suatu pendidikan  politik  yang  diberikan  kepada masyarakat  dan  dilakukan  dengan  tanggung jawab  dan  secara  serentak  antara  kampanye pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  dengan kampanye  pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD.
Pada  kondisi  pandemi,  melaksanakan kegiatan  kampanye  berbeda  dan tidak mudah,
ruang bagi pasangan calon untuk mengumpulkan  massa  dalam  jumlah  besar (kampanye  rapat  umum)  hampir  dipastikan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan.
Padahal mekanisme kampanye dengan mengumpulkan  massa  dalam  jumlah  yang besar  masih  menjadi  proses  elektoral  yang sangat  identik  dalam  pelaksanaan  pesta demokrasi  lokal  di  Indonesia.  Hal  yang  paling memungkinkan untuk dilakukan ialah kampanye  dengan  metode  daring  (online), namun  menggunakan  sepenuhnya  metode daring  dalam  pelaksanaan  kampanye  juga memiliki  keterbatasan  terutama  dari  aspek sarana dan prasarana. 61
Aturan  mengenai  kampanye  selama pandemi  terdapat  di  Bab  VI  PKPU  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Kampanye,  KPU  RI melarang  beberapa  kegiatan  dalam  tahapan kampanye  pada  pilkada  serentak  Tahun2020, yang  sebelumnya  dilakukan  kegiatan  seperti rapat  umum,  acara  konser  musik  dan  pentas
61 Supriyadi, Op Cit , h. 502.
budaya,  acara  olahraga  seperti  jalan  sehat dan, sepeda santai, perlombaan, atau peringatan  hari  ulang  tahun  parpol  diijinkan, namun  kemudian  di  dalam  PKPU  Nomor  13 Tahun  2020  perizinan  tersebut  telah  dihapus. Apabila ada pasangan calon yang mengumpulkan  massa  akan  diberikan  sanksi berupa  teguran  tertulis  atau  pembubaran secara  paksa.  Hal  ini  ditunjukan  data  kegiatan pencegahan pelanggaran dan kegiatan kampanye di Kabupaten Serdang Bedagai. Tabel 2 Data Kampanye/Kegiatan Lainnya Kabupa ten Serdan g Bedagai Jumlah Kampa nye Jumlah Kampa nye Tanpa STTP Jumla h Kegiat an Lainny a Penerti ban Apk 581 5 218 11.869

## Sumber : Bawaslu Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2021
Tabel 3

## Data Pencegahan Pelanggaran Protokol
Kesehatan Kabupa ten Serdan g Bedaga i Pencega han Surat Imbau an Saran Perbai kan Peringa tan Tertulis 397 296 131 8

## Sumber : Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021
Menurut  hasil  wawancara  dengan Abdul  Maksus,    anggota/koordinator  Divisi Pengawasan  Bawaslu  Kabupaten  Serdang Bedagai bahwa  “Pencegahan  dapat  berupa pencegahan secara tertulis atau surat imbauan dan  secara  lisan  atau  langsung.  Dalam  hal  ini di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  terdapat  397 pencegahan secara langsung, 296 pencegahan  secara  tertulis  berupa  surat imbauan. Kemudian setelah Bawaslu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan surat imbaun terdapat kekurangan atau  kesalahan-kesalahan,  maka  langkah perbaikan yang
dilakukan adalah menggunakan surat saran perbaikan sebanyak 131.  Apabila  setelah  diberikannya  surat perbaikan  tidak  ada  perbaikan  maka  akan diberikan penindakan atau penanganan
pelanggaran. 62 Terdapat  581  kegiatan  kampanye  di
Kabupaten Serdang
Bedagai, dimana ditemukan  kegiatan  yang  melanggar  protokol kesehatan  sebanyak  8  (delapan).  Apabila terbukti  adanya  pelanggaran,  Bawaslu  akan memberikan  peringatan  berupa  peringatan tertulis  kepada  yang  melakukan  pelanggaran. Salah satu pelanggaran kampanye yang terjadi di lapangan adalah kampanye tatap muka yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten
Serdang Bedagai nomor urut 1 yang melakukan  blusukan  dan  dalam  kegiatan tersebut  terdapat  kerumunan  dan  tampak berdesakan, serta mengabaikan physical distancing (menjaga jarak fisik). 63
Kampanye  yang  melibatkan  banyak orang kemudian menimbulkan kerumunan, dan tidak menggunakan masker termasuk ke dalam pelanggaran  protokol  kesehatan.  Sehingga  hal tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Bawaslu  dengan koordinasi bersama KPU. Pelanggaran tersebut  dikenai  sanksi  berupa skorsing ,  yaitu tidak  diperkenankan  melaksanakan  kampanye selama  3  (tiga)  hari  terhitung  dari  hari
62 Hasil Wawancara dengan Ardiansyah Hasibuan, Komisioner KPUD
Sergai  Divisi  SDM  dan  Partisipasi  Masyarakat (Parmas), Senin, 20 September 2021.
63 Hasil Wawancara dengan Ardiansyah Hasibuan, Komisioner KPUD
Sergai  Divisi  SDM  dan  Partisipasi  Masyarakat (Parmas), Senin, 20 September 2021.
kampanye.  Pada  saat  proses  penindakan pelanggaran akan berkoordinasi dengan gugus tugas, KPU, Bawaslu dan kepolisian. 64 Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan  kampanye  politik  Pilkada 2020  akan  diberikan  sanksi  Administratif berdasarkan  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020, yaitu :
a.  Apabila terjadi pelanggaran ketika kegiatan kampanye sedang berlangsung akan dikenai  sanksi  berupa  peringatan  tertulis kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan tersebut.  Sanksi  berupa  surat  peringatan tertulis  ini  diatur  pada  Pasal  88A  Ayat  (2), Pasal 88B Ayat (2), Pasal 88C Ayat (2) (a), Pasal 88D bagian (a), dan Pasal 88E Ayat (3) (a).
b.  Jika  sudah  diberkan  surat  peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh yang melanggar, pihak berwenang kemudian akan memberikan  sanksi  berupa  penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye yang sedang berlangsung. Sanksi ini terdapat di dalam Pasal 88A Ayat (3), Pasal 88B Ayat (3),  Pasal  88C  Ayat  (2)  (b)  dan  Pasal  88D Ayat  (b).  Menurut  Pasal  88B  Ayat  (3), pihak yang melakukan pelanggaran diharuskan untuk membuat surat perjanjian berisi  tentang  tidak  akan  mengulangi pelanggaran  yang  telah  dilakukan.  Untuk Pasal  88E  Ayat  (3)  (b),  menghimbau beberapa  golongan  seperti  wanita  hamil, orang lanjut usia dan anak-anak agar tidak
64 Hasil Wawancara dengan Ardiansyah Hasibuan, Komisioner KPUD
Sergai  Divisi  SDM  dan  Partisipasi  Masyarakat (Parmas), Senin, 20 September 2021.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengikuti  kegiatan  kampanye  secara langsung.
c.  Larangan  untuk  melaksanakan  kegiatan kampanye sementara yang diberikan apabila  pihak  yang  melanggar  tidak mematuhi  sanksi  peringatan  tertulis  dan pembubaran  atau  pemberhentian  kegiatan kampanye  sebagaimana  yang  terdapat pada  Pasal  88D  bagian  (c),  maka  pihak yang melanggar dilarang untuk menyelenggarakan  kegiatan  kampanye selama  tiga  hari berdasarkan rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
4.  Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Tahapan  ini  merupakan  puncak  dari seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, ruang bagi pemilih  untuk  bebas  menggunakan  hak politiknya  dan  pada  tahapan  ini  pemilih  bebas secara  mandiri  tanpa  adanya  tekanan  dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon kepala  daerah  berdasarkan  pilihannya  melalui bilik  suara.  Pada  saat  kegiatan  Pemungutan
Suara Penerapan Protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal. Dimulai dengan  memastikan  setiap  calon  pemilih  dan petugas  di  TPS  menggunakan  masker  atau face  shield, kemudian  melakukan  pengecekan suhu  badan  terhadap  setiap  warga  yang  akan memilih,  wajib  menyediakan  tempat  cuci tangan dan sabun, apabila jauh dari sumber air gunakan hand  sanitizer. Tempat  duduk  harus memiliki jarak sekurangnya 1 meter, menyediakan  sarung  tangan  sekali  pakai sehingga  tidak  menyentuh  langsung  dengan kertas suara atau alas coblos.
Semua  hal  ini  harus  diperhatikan  agar mengurangi  celah  penularan  virus,  hal  ini
diharapkan menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,
sehingga masyarakat  tidak  khawatir  dan  merasa  aman untuk menggunakan hak suaranya  dan datang ke TPS. 65

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan hukum pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia menurut  Hukum  Administrasi  Negara diatur  dalam  Perpu  Nomor  2  Tahun 2020  tentang  Pemilihan  Kepala  Darah (Pilkada)  serentak  Serdang  Bedagai pada masa pandemik Covid-19
dimaksudkan pelaksanaan Pilkada serentak  ditunda  karena  pandemik Covid-19. Pilkada serentak ini memang harus  tetap  diselenggarakan  namun dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat yaitu  dengan  peran  dan  posisi  dari kepala  daerah  sangat  dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah
pusat  guna  mempercepat  penanganan Covid-19  serta  percepatan  proses pemulihan pasca-Covid-19. Dalam rangka Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) serentak, maka KPU
mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020  yang  di  dalamnya  terdapat larangan  berkumpulnya  massa  dalam jumlah yang besar.
2.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  dikaji
65 Hasil Wawancara dengan Ardiansyah Hasibuan, Komisioner KPUD
Sergai  Divisi  SDM  dan  Partisipasi  Masyarakat (Parmas), Senin, 20 September 2021.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari Hukum Administrasi Negara adalah  didasarkan  pada  Perpu  Nomor 2  Tahun  2020  Tentang  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  Serentak Serdang
Bedagai pada masa pandemik  Covid-19  memiliki  dampak positif  dan  juga  dampak  negatif.
Dampak  positifnya  antara  lain  regulasi yang  berlaku  tetap  terlaksana,  hak konstitusional  peserta  Pilkada  dan masyarakat tetap terpenuhi,
mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin  oleh  pejabat  sementara, mencegah  pembengkakan  anggaran sedangkan  dampak  negatifnya  antara lain resiko penularan Covid-19 semakin  tinggi,  berpotensi  adanya praktik  kecurangan  yang  semakin rawan,  penolakan  Pilkada  berpotensi meningkatkan angka golput.

## B.  Saran
1.  Pemerintah  harus  lebih  siap  dalam
teknis  penyelenggaraanya,  harus  ada sosialisasi  awal,  agar  masyarakat
paham teknis penyelenggaraan Pilkada dimasa pandemik, pengawasan protokol kesehatan. 2.  Agar dalam pemilihan secara
langsung  terhadap  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah, maka pemerintah
perlu  mengubah  cara  pelaksanaan kampanye, pemungutan
dan
perhitungan  suara,  serta  perlu  suatu pelaksanaan  terpadu  antara  seluruh calon  oleh  KPUD.  Hal  ini  untuk menghindari
keterlibatan massa pendukung, yang kadang-kadang
anarkis. Cara ini juga untuk mengurangi anggaran Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdullah,  Rozali Pelaksaanaan  Otonomi  Luas dengan  Pemilihan  Kepala  Derah ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Affan,  Ibnu, Problematika  Eksekusi  Putusan Perkara  PPHI  (Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan  Industrial)  Rekonstruksi  Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif, Perdana Publishing, Medan, 2018. Aggusalim, Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah  Kajian  Politiik  dan  Hukum .  Gahlia Indonesia, Bogor,  2017.
Anwar,  Syarifudin, Metode  Penelitian ,  Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
Asshiddiqie,  Jimly, Konsolidasi  Naskah  UUD 1945  Setelah  Perubahan  Keempat ,  Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
2012.
----------; Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II , Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
------------; Perekembangan  dan  Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sekretariat  Jenderal dan  Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
-------------; Demokrasi dan Nomokrasi :
Prasyarat  Menuju  Indonesia  Baru,  Hukum Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi (Serpihan  Pemikiran  Hukum,  Media  dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2015.
-------------; Gagasan Kedaulatan  Rakyat  dalam
Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia  (Pergeseran  Keseimbangan Antara  Individualisme  Dan  Kolektivisme Dalam  Kebijakan  Demokrasi  Politik  dan Demokrasi  Otonomi  selama  Tiga  Masa Demokrasi,  1945-1980-an, Ichtiar  Baru van Hoeve, Jakarta, 2014.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
-------------; Konsolidasi Naskah UUD’45
Setelah  Perubahan  Keempat, Yasrif Watampone, Jakarta, 2013.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Asfar,  Muhammad, Pemilu  dan  Perilaku Memilih , Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2016.
Aziz,  M.  Noor, Pengkajian  Hukum  Tentang Pemilihan  Kepala  Daerah ,  Badan  Hukum
Nasional  Kementrian  HAM  RI,  Jakarta,
2020.
Buchori, Muchtar, Indonesia Mencari Demokrasi , INSISTPress, Yogyakarta, 2015.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
------------, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Dimensi Global , Ghalia Indonesia,  Jakarta, 2016
Djojosoekarto,  Agung  dan  Rudi  Hauter,
Pemilihan  Langsung  Kepala,  Daerah: Transformasi  Menuju  Demokrasi  Lokal, Adeksi, Jakarta,  2013.
Fadjar,  A.  Mukhtie, Pemilu  Perselisihan  Hasil Pemilu  dan  Demokrasi, Setara  Press, Malang, 2013.
Fauzi, Irham, Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada , Liberty, Yogyakarta, 2019.
Gaffar, Jenedry  M. Demokrasi  dan  Pemilu  di Indonesia, Konstitusi  Press,  Jakarta, 2013.
Gadjong, Agussalim Andi, Pemerintahan Daerah Kajian Politiik dan Hukum , Cetakan Pertama,  Ghalia  Indonesia, Bogor, 2017
Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
-----------; Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
Harman,  Benny  K. Konfigurasi  Politik  dan Kekuasaan  Kehakiman, Elsam,  Jakarta,
2017.
Huda,  Ni'matul, Lembaga  Negara  dalam  Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2017.
Huda, Ni'matul, dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017.
Isra,  Saldi, Pergeseran  Fungsi  Legislasi, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Iver. Mc, Jaring-Jaring Pemerintahan,
Diterjemahkan  oleh  Lana Blasyim,  Aksara Baru, Jakarta, 2013.
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut  Hubungan  Kewenangan  antara DPRD  dan  Kepala  Daerah ,  Alumni, Bandung, 2014.
Kaloh,  J, Mencari  Bentuk  Otonomi  Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal  Dan  Tantangan  Global  Edisi  Revisi , Asdi Mahasatya, Jakarta, 2017.
------------; Kepemimpinan KepalaDaerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan
Otonomi  Daerah, SinarGrafika.  Jakarta, 2011.
Kartasapoetra,  R.G. Sistematika  Hukum  Tata
Negara, Bina Aksara, Jakarta, 2011.
Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak , Expose, Jakarta, 2015.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Lutfi,  Mustafa, Hukum  Sengketa  Pemilukada Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan  Konstitusional  Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta,  2016.
Mahfud  MD,  Mohd, Dasar  dan  Stmktur Ketatanegaraan Indonesia, Rieneka Cipta, Jakarta, 2011.
-------------; Hukum  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi , Gama Media, Yogyakarta, 2017.
Manan,  Bagir, Kedaulatan  Rakyat,  Hak  Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006.
------------; Politik  Perundang-undangan  dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perekonomian , FH-UNILA. Bandar Lampung 2016
Mangunsong, Nurainun, Hukum Tata Negara I , Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  Press, Yogyakarta, 2010.
Mardiasmo , Otonomi dan Manajemen
Keuangan  Daerah ,  Andi,  Yogyakarta,
2012.
Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar
Tentang  Kedudukan  Hukum  Pemilu  Di Indonesia  Menurut  UUD  1945 ,  Mandar Maju, Bandung, 2013.
Moleong,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya,  Bandung, 2013.
Nasution,  Bahder  Johan, Negara  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia ,  Mandar  Maju, Bandung, 2017.
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
Prayudi, et  al.,  Dinamika  Politik  Pilkada Serentak , Pusat Penelitian Badan
Penerbitan DPR RI, Jakarta, 2017.
Prihatmoko,  Joko  J. Pemilihan  Kepala  Daerah Langsung, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2015.
Purnama,  Eddy, Negara  Kedaulatan  Rakyat
(Analisis  terhadap  Sistem  Pemerintahan Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan Negara-Negara lain). Nusamedia, Bandung,  2017.
Sarundjang, Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke Daerah ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta, 2012.
S,  Haris, Menggugat  Pemilihan  Umum  Orde Baru,  Sebuah  Bunga  Rampai, Yayasan Obor  Indonesia  dan  PPW  LIPI  Jakarta, 2015.
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2016.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2015.
Sorensen,  G. Demokrasi  dan  Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Suharizal, Pemilukada,  Regulasi,  Dinamika, dan  Konsep  Mendatang ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2018.
Susanti, Bivitri, Hakim atau Legislator, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016.
Suseno,  Frans  Magnin, Etika  Politik;  Prinsip- Prinsip Model Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 2011.
Stefanus,  Kotan  Y. Perkembangan  Kekuasaan Kehakiman Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum terhadap  Kekuasaan  Presiden  Menurut Undang-Undang Dasar 1945), Atma Jaya, Yogyakarta, 2008. Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 , Liberty, Yogyakarta, 2013. Tjenreng, Zubakhrum, Pilkada SerentakPenguatan Demokrasi di Indonesia, Pustaka  Kemang,  Depok,
2016.
Tricahyo,  Ibnu, Reformasi  Pemilu,  Menuju Pemisahan  Pemilu  Nasional  &  Lokal, In- Trans Publishing, Malang, 2009.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Wijayanti,  Septi  Nur  dan  Iwan  Satriawan,
Hukum  Tata  Negara ,  Fakultas  Hukum Universitas  Muhammadiyah,  Yogyakarta, 2016.

## B.  Internet
Topan  Yuniarto,  “Pilkada  Langsung  Serentak:
Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia”,  Kompaspedia,  7  Desember 2020, https://kompaspedia.kompas.id , diakses 2 Agustus 2021.

## C.  Jurnal
Agustino,  Leo, Pilkada  dan  Dinamika  Politik Lokal (SkripsI  Juanda  Tampubolon), Esensi  Pemaknaan  ka ta  “Demokratis”

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  NRI 1945  (Studi  Konstitusional  Terhadap Pasal  18  ayat  4  UUD  NRI  1945) ,  Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 2 Tahun 2017.
Artz,  Marjanne    Termorshutzen, The  Concept of  Rule  of  Law,  Jurnal  Jentera  Edisi  3 ,
Tahun  II  November  2018,    Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2018.
Aziz,  M.  Noor, Pengkajian  Hukum  tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Perpustakaan  Hukum  Badan  Pembinan
Hukum Nasional. Tahun 2011.
Budhiati, Ida “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan  Pemilu:  Sebuah  Refleksi  Teoritis”
Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.  42, (No. 2), 2013.
Haris,  Syamsuddin,  “Pemilihan  Langsung Kepala  Daerah:  Transformasi  Menuju Demokrasi  Lokal, Jurnal  Rechtsvinding Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , Volume 4, Nomor 1, April 2015.
Hergianasari,  Putri, “Electoral  Distancing: Alternatif  Penyelenggaraan  Pemilihan Kepala  Daerah  2020  Ditengah  Covid-19 Di Indonesia ”, Jurnal Pengabdian
Masyarakat ,  Volume  01,  Nomor  1,
Agustus 2020.
Indrayana,  Denny, Komisi  Negara:  Evaluasi Kekinian Tantangan Masa Depan, Jurnal Yustisia,  Edisi  XVI  Nomor  2,  Juli –
Desember,  Fakultas  Hukum  Universitas Andalas, Padang, 2012.
Melfa,  W.  “Penataan  Hukum  Menuju  Hukum Ideal  Dalam  Pengaturan  Pemilukada”, Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.  42,  (No. 2), 2013.
Nasution,  Hilmi  Ardianto, Memilih  dan  Dipilih Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas Dalam  Kontensasi  Pemilihan  Umum ,
Jurnal  HAM,  Volume  10,Nomor  2, Desember 2019.
Nugroho, Setyo, “Demokrasi  dan  Tata Pemerintahan  Dalam  Konsep  Desa  dan Kelurahan,” Jurnal  Cita  Hukum ,Vol.  1,
No. 2 Tahun 2018. Pramusinto,  Agus, Otonomi  Daerah  dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati  Hasil  Pemilu  2004 ,  Jurnal
Analisis CSIS Volume 33, Nomor 2, Juni 2014. Ridho,  Mohamad  Faisal, “Kedaulatan  Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia” Buletin  Hukum  dan  Keadilan,
Volume 1 Nomor 8 Tahun 2017.
Nasution,  Latipah, “Pemilu  dan  Kedaulatan Rakyat ”, Buletin  Hukum  dan  Keadilan, Volume 1, Nomor 9, 2017
Nugraha,  Harry  S,  “Gagasan  Amandemen Ulang  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun  1945”, Jurnal
Lex Renaissance , Vol. 3, (No. 1), 2018. Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan
Umum, Jurnal  Inovatif ,  Volume  VIII Nomor I Januari 2015.
Sinaga, Parbuntian,  “Pemilihan Kepala Daerah Dalam  Konstruksi  UUD  NRI  1945”,
Jurnal  Binamulia  Hukum ,  Vol.  7  No.  1, Juli 2018.
Sodikin,  “Kedaulatan  Rakyat  dan  Pemilihan Kepala  Daerah  Dalam Konteks  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945”, Jurnal  Cita
Hukum , Vol. 2, No. 1 Tahun 2014.
Sugiharto,  Imawan, “Rekonstruksi  Penegakan Hukum  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif, ” Jurnal.Ilmu  Hukum ,  Vol.1 Nomor 3 Tahun 2016.
Supriyadi, “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah  Pandemi  Covid-19 ” ,  Kanun
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  22,  Nomor 3, Desember 2020.
Umar,  Hasbi, “ Paradigma  Baru  Demokrasi  di Indonesia: Pendekatan terhadap PemiluDPR/DPRD , Jurnal Innovatio Vol.VII,  No.14  Edisi  Juli-September 2018. Utomo, Wahyu Wiji Kebijakan Penyelenggaraan  Pilkada  (Menghadapi Pilkada  2020  Ditengah  Covid-19  dan New Normal), Jurnal Al-Harakah, Volume 03, Nomor 1, 2020.
Wasisto, Aryo dan Prayudi, Antisipasi Implikasi Demokratis  Pilkada  Serentak  Tahun 2020 ,  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Aktual Dan Strategis, Volume XII, Nomor 12, Tahun 2020.
Yunus,  Nur  Rohim, “Aktualisasi  Demokrasi Pancasila  Dalam  Kehidupan  Berbangsa dan  Bernegara”, Jurnal  Sosio  Didaktika , Vol. 2, No. 2, November 2015.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelanggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Aggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peraturan  Komisi  Pemilihan  umum  Nomor  4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.
Peraturan  Bersama  Ketua  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia, Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia Nomor 14  Tahun 2016
Tentang  Penegakan  Hukum  Terpadu Pada  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.