FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU

## La Ode Angga
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon laodeangga@yahoo.com

## Abstract
This research is motivated by the absence of marine customary rights model in Maluku Province, which is one of the provinces characterized by the archipelago, with the formulation of the problem of how the formulation of marine ulayat rights model formulation in Maluku Province? This study aims to formulate a model of marine ulayat rights in Maluku Province as an answer to the problems faced by the people living around the ulayat rights of the sea. Approach method used in this research is empirical juridical which is descriptive qualitative analysis. This research seeks to illustrate what is happening in the communities living around the ulayat rights of the sea in two locations: the Central Maluku and Central Seram District. This research has found that the formulation of an ideal model of marine ulayat rights management in Maluku Province should consider the characteristics of Maluku as a maritime province. In this research, the researcher undertakes the formulation of marine ulayat rights management model in Maluku Province that has maritime characteristic with the addition of zoning management of marine ulayat rights as a correction of the Daerh Regulation No. 16 of 2013-2033 on Spatial Planning of Maluku Province which is still dominated by land area arrangement.
Keywords: Formulation, Model Settings, Spatial Planning, Marine Marking.

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya model pengaturan hak ulayat laut   di Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan, dengan rumusan masalah bagaimana formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang  bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut di dua lokasi yaitu Kabuapten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa formulasi model pengaturan hak ulayat laut yang ideal di Provinsi Maluku harus memperhatikan cirri has Maluku sebagai Provinsi yang berciri kelautan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku yang berciri kelautan dengan penambahan zonasi pengelolaan hak ulayat laut sebagai koreksi dari Perarturan Daerh Nomor 16 Tahun 2013- 2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang masih didominasi pengaturan wilayah darat.
Kata kunci: Formulasi, Model Pengaturan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Berciri Kelautan.

## A.  Pendahuluan
Sebagai  provonsi  kepulauan,  Maluku memiliki  32  pulau  besar  dan  kecil.  Pulau- pulau  dimaluku  antara  lain  Pulau  Seram, Pulau Buru, Pulau Yamdena dan Pulau Wetar.
Dengan  kondisi  wilayah  yang  dominan perairan,  Provinsi  Maluku  sangat  terbuka untuk  berintegrasi  dengan  provinsi-provinsi dan negara sekitar, (Tadjung, 2011).
Pembangunan  yang  dilakukan  di
kawasan  hak  ulayat  laut  sering  memicu munculnya  berbagai  konﬂik.  Hal  ini  terkait e r a t   d e n g a n     b e l u m   a d a n y a   m o d e l pengelolaan  hak  ulayat  laut  di  Provinsi Maluku,  (Angga,  2018).  Belum  adanya rekonstruksi  formulasi  rumusan  model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku mengakibatkan  berbagai  konﬂik  yang muncul, diantaranya konﬂik pengelolaan hak ulayat laut baik antara masyarakat adat satu dengan  masyarakat  adat  lainnya  maupun antara  masyarakat  adat  dengan  infestor  dan pemerintah, (Angga, 2018).
Kaitan  dengan  rekonstruksi  formulasi model  hak  ulayat  laut  di  Provinsi  Maluku, maka  di  dalam  literatur  teoritik  yang  sering digunakan teori negara hukum kesejahteraan. Dalam  teori  negara  hukum  kesejahteraan pengelolaan hak ulayat laut sebagai tanggung jawab  penerintah  dalam  hal  ini  pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku  dalam  melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar- besarnya  kesejahteraan  rakyat  Maluku. Hubungannya dengan hal di atas maka dalam penulisan  ini,  penulis  menggunakan  2  teori yaitu  teori  negara  kesejahteraan  ( walfare state ), dan teori kengambilan kebijakan. Teori n e g a r a   k e s e j a h t e r a a n ,   t u j u a n   n e g a r a dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan  bersama,  yaitu  kemakmuran  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (Kansil  &  Kansil,  1977).  Teori  negara kesejahteraan,  merupakan  perpaduan  antara konsep  negara  dan  negara  kesejahteraan. Menurut Burkerns,
“Negara  hukum  ( rechtsstaat )  adalah negara  yang  menempatkan  hukum  sebagai dasar  kekuasaannya  dan  menyelenggarakan kekuasaan  tersebut  dalam  segala  bentuknya di  lakukan  di  bawah  kekuasaan  hukum”, sedangkan  konsep  negara  kesejahteraan menurut: “Bagir Manan adalah: “Negara atau pemerintah  tidak  semata-mata  penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul  utama  tanggung  jawab  untuk mewujudkan  keadilan  sosial,  kesejahteraan umum  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.
Teori yang digunakan dalam penelitian i n i   y a i t u   1 .   Te o r i   N e g a r a   H u k u m Kesejahteraan,  dan  2.  Teori  Pengambilan Kebijakan.  Digunakan  teori  Negara  hukum
kesejahteraan  dengan  argumentasi  bahwa, pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan, memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  atas kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga  negara  tidak  dapat  diraihnya  sendiri. Konsep  negara  kesejahteraan  membutuhkan peran  negara  untuk  memperluas  tanggung jawabnya  terhadap  masalah  sosial  ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang.
Penggunaan  teori  selanjutnya  dalam penulisan  ini  adalah  Teori  Pengambilan Kebijakan.  Penggunaan  teori  ini  adalah sejalan dengan penggunaan teori sebelumnya dan bersinergi dengan inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya penggunaan  teori  pengambilan  kebijakan dimaksudkan  untuk  mengelaborasi  konsep hukum  yang  berkaitan  dengan  rekonstruksi formulasi model pengaturan hak ulayat adat di  Ptovinsi  Maluku,  yang  menjadi  kajian utama  dalam  penulisan  ini,(Angga,  2015). Mengenai  arti  kata  kebijakan  masih  cukup beragam, (Termorshuizen, 1999) tetapi pada dasarnya para ahli sepakat bahwa kebijakan merupakan  tindakan  yang  memuat  maksud, tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan  atau dicita-citakan. Kata kebijakan dalam konteks teori  hukum  adalah  berkaitan  dengan pengambilan  kebijakan  untuk  mencapai t u j u a n   t e r t e n t u .   D a l a m   p e n g a m b i l a n keputusan kebijakan publik dikenal tiga teori (Wahab, 2012).
Tema  utama  penelitian  ini  adalah formulasi model pengaturan hak ulayat adat di Ptovinsi Maluku. Berdasarkan penelusuran literatur  dibeberapa  artikel  diantaranya: artikel  yang  ditulis ,  dengan (Tadjung,  2011) judul Model  Pengelolaan  Sumber  Daya Pesisir  dan  Laut,  Sasii  Ala  Maluku ,  yang fefokuskan pembahasannya tentang sasi dan konservasi  sebagai  suatu  kearifan  lokal masyarakat pesisir Maluku, sasi telah menjadi bentuk  bentuk  dasar  konservasi  perikanan laut modern, yang telah dipraktekkan selama berabad-abad oleh penghuni pulau (islander), sebelum kesadaran perlunya konservasi laut di  negara-negara  barat  di  mulai.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Tanjung  M  berbeda dengan  penelitian  yang  peneliti  lakukan, terutama  dari  kajiannya  peneliti  melakukan kajian mengenai formulasi model pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah hak ulayat laut di Provinsi Maluku.
P e n e l i t i a n   y a n g   k e d u a   a d a l a h penelitian yang dilakukan oleh Hadiwinata A, dengan  tema  Analisis  Hukum  Terhadap Pengaturan  Pengelolaan  Perikanan  Berbasis Masyarakat  Di  Indonesia.  Artikel  ini mengfokuskan  analisisnya  pada  ketentuan- ketentuan hukum nasional dalam pengelolaan perikanan  berbasis  masyarakat  (PPBM) (Hadiwinata,  2015).  Persamaan  dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji m a s a l a h   k e l a u t a n ,   n a m u n   o b y e k penelitiannya  berbeda  dengan  peneltian  ini. Kebaruan  dari  penelitian  yang  peneliti lakukan  yaitu  terletak  pada  rumusan  model hak  ulayat  laut  yang  hal  ini  belum  banya diatur diwilayah nusantara.
Penelitian formulasi model pengaturan hak  ulayat  adat  di  Provinsi  Maluku  ini sangatlah  urgen  karena  dapat  menjadi  nilai jual  yang  menarik  bagi  investor  yang berminat menanamkan modal di kawasan hak ulayat laut di Provinsi Maluku di satu sisi dan dapat  mengurangi  konﬂik  yang  terjadi  di dalam  pengelolaan  hak  ulayat  laut, (Angga, 2018).  Secara  khusus  penelitian  ini  penting untuk  dikaji  secara  lebih  mendalam,  karena pembangunan kawasan hak ulayat laut syarat dengan  berbagai  kepentingan.  Dengan  latar belakang  di  atas  maka  penulis  merumuskan m a s a l a h   s e b a g a i   b e r i k u t   B a g a i m a n a formulasi  model  pengaturan  rencana  tata ruang  wilayah  berciri  kelautan  di  Provinsi Maluku?  Tujuan  Penelitian  ini  yaitu  untuk melakukan   formulasi model hak ulayat laut di  Provinsi  Maluku  sebagai  jawaban  dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  emperis yang  bersifat  kajian  deskriptif  analisis kualitatif (Sumardjono, 2001). Penelitian ini berusaha  untuk  menggambarkan  apa  yang terjadi  dalam  masyarakat  hak  ulayat  laut  di Provinsi  Maluku.  Cara  kerja  dari  metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap a s u m s i   a t a u   a n g g a p a n   d a s a r   y a n g dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada  penelitian  ini,  kemudian  dilakukan pengujian  secara  induktif-veriﬁkatif  pada
fakta  mutakhir  yang  terdapat  di  dalam masyarakat.
Lokasi  penelitian  ini  ada  didua  (2) Kabupaten  di  Provinsi  Maluku  yaitu Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  Kabupaten Seram  Bagian  Barat.  Di  Kabupaten  Maluku Tengah tim peneliti mengambil lokasi di dua Desa yaitu: Desa Arara dan Desa Wahai yang berada di Kecamatan Seram Bagian Utara. Di Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  tim  peneliti mengambil  lokasi  di  Desa  Eti  Kemudian masing-masing  desa  diambil  5  orang  yang tinggal  disekitar  pesisir  yang  terjadinya konﬂik  pemanfaatan  ruang  kawasan  laut, pesisir, jadi jumlah keseluruhan berjumlah 15 orang sebagai responden.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini akan dikumpulkan berdasarkan p e r m a s a l a h a n   y a n g   d i r u m u s k a n   d a n diklasiﬁkasikan  menurut  sumber  untuk k e m u d i a n   d i k a j i   s e c a r a   u t u h   d a n komprehensif.  Tahap  pengumpulan  data pertama-tama  akan  dilakukan  melalui  studi pustaka  yang  terdiri  dari  inventarisasi  yaitu mengumpulkan  data  sesuai  dengan  objek penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data d a l a m   p e n e l i t i a n   i n i   a d a l a h   s t u d i kepustakaan;  pengamatan  ( observasi ), wawancara ( interview ), dan daftar pertanyaan (kuesioner) (Soemitro, 1994).
Lebih lanjut setelah seluruh data telah dikumpulkan  baik  data  primer  maupun  data sekunder,  dipelajari  dan  dianalisis  secara m e n d a l a m   s e h i n g g a   d i p e r o l e h   s u a t u kesimpulan yang utuh dan mendalam.Teknik yang  digunakan  untuk  menganalisis  data, baik data primer maupun data sekunder yang telah  terkumpul  dari  studi  dokumen  serta b a h a n   p u s t a k a   d i i d e n t i ﬁ k a s i   l a l u dikelompokkan,  ditelaah  serta  diuraikan menurut hirarkhirnya.

## C.     Hasil Dan Pembahasan 1.      Konsepsi Hak Ulayat Laut
Pengelolaan  sumberdaya  kelautan tidak  terlepas  dari  masalah  tragedi open a c c e s s y a n g   m e n y e b a b k a n   d e p l e s i sumberdaya,  ineﬁsiensi  ekonomi  dan p e r m a s a l a h a n   s o s i a i a l . M e n u m b u h k e m b a n g k a n   p r a k a r s a pengelolaan  sumberdaya  dan  masyarakat ( bottom up ) tentu bukan hal mudah serta akan
membutuhkan biaya yang besar dalam proses perencanaan  dan  persiapannya  (Yulianto, 2008).  Di  sisi  lain,  pengabaian  terhadap prakarsa  dari  masyarakat  akan  menyia- nyiakan  kesempatan  yang  ada,  karena pengelolaan  sumberdaya  untuk  mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak mulai  bekerja  dari  gugus  kosong (Yulianto, 2008).
Dalam hal ini kelembagaan hak ulayat laut  yang  merupakan  prakarsa  masyarakat dan  sudah  berkembang  sejak  lama  dapat menjadi pertimbangan penting bagi kebijakan pengelolaan  wilayah  pesislr  dan  laut. Keberadaan  hak  ulayat  laut  sampai  saat  ini m a s i h   j a r a n g   d i p a h a m i   d a n   d i b a h a s dibandingkan  dengan  hak  ulayat  atas  tanah. Istilah  'ulayat'  sendiri  berasal  dan  daerah Minangkabau  (Hanaf,  1994),  sedangkan  di Kalimantan-dinamai  'Panjampeto',  yaitu sebagai  daerah  pengasil  makanan  atau s e b a g a i   l a p a n g a n   y a n g   b e r p a g a r rpawatasan"),  di Ambon  dinamai  patuanan'; di Jawa dinamai 'wewengkon' di Bali dinamai ·prabumian', di Bolang Mongondow dinamai 'tata-buani',  di  Angkola  disebut  'tori  uk'  di Sulawesi  Selatan  disebut  Limpo;  di  Buru disebut  'nuru',  di  Lombok  disebut  'paer'  di Jambi  disebut  'hak  batin'.  Sementara  itu kelembagaan  pengelolaan  hak  ulayat  laut yang cukup banyak dibahas antara lain seperti 'sasi'  di  Maluku,  'maneeh'  di  Kepulauan Nanusa,  'awig-awig'  di  Lombok  dan Panglima Laot di Aceh (Yulianto, 2008).
Te r d a p a t   d u a   j e n i s   p e n g e r t i a i l kelembagaan,  yaitu  kelembagaan  sebagai aturan  main  ( roles  of  the  games )  dan kelembagaan  sebagai  organisasi  (Yulianto, 2008).  Suatu  kelembagaan  menurut  Shaﬀer dan  Schmid  yang  diacu  dalam  Pakapahan 1990 dapat dilihat dali tiga hal utama, yaitu:
a. Batas kewenangan;
b. Hak dan Kewajiban (property right) dan,
c. Aturan representasi (Yulianto, 2008).
Menurut  (Hanaf,  1994),  hak  ulayat adalah  hak  menguasai  ( beschikkingsrecht ) dari  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah,  air, sungai-sungai,  pantai-pantai,  tumbuhan- t u m b u h a n   l i a r   ( p o h o n - p o h o n   k a y u ) , satwa~satwa  liar  di  dalam  lingkungan wilayah ( beshikkingkring ) guna kepentingan
m a s y a r a k a t   h u k u m   s e n d i r i   d a n anggota·anggotanya  serta  juga  bagi  orang luar  yang  membayar  uang  pemasukan ( retribusi ).  Dengan  demikian,  maka  hak ulayat  dan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat m e r u p a k a n   b a g i a n   d a r i   h u k u m   a d a t radatrechr , yang elemen atau unsur-unsumya terdiri dari:
a. A d a   s e k e l o m p o k l p e r s e k u t u a n ( m a s y a r a k a t )   h u k u m   a d a t   y a n g mendiami daerah tertentu;
b. Masyarakat  hukum  tersebut  membuat d a n   m e n c i p t a k a n   s e r a n g k a i a n peraturanperaturan  yang  menjadi p e d o m a n   b a g i   s e t i a p   a n g g o t a persekutuan atau masyarakat;
c. Masyarakat hukum adat tersebut berhak menguasai atas tanah, air dengan segala macam isinya. Hak tersebut merupakan hak  tertinggi  di  dalam  masyarakat hukum  adat  dan  tidak  dapat  dipecah- pecahkan atau dipindahtangankan;
d. Wilayah penguasaan (beshikkingkring ) pada umumnya hanya satu lingkungan, t e t a p i   d a p a t   j u g a   m e l i p u t i   d u a Iillgkungan (dubbele beshikkingkring);
e. Obyek yang dikuasai adalah tanah, air, s u n g a i - s u n g a i ,   p a n t a i ,   t u m b u h - tumbuhan liar (pohon-pohon kayu) dan satwa-satwa liar;
f. Obyek  tersebut  untuk  keperluan masyarakat  hukum  dan  anggota- anggotanya serta untuk keperluan orang luar  yang  pemanfaatannya  terbatas dengan  membayar  uang  pemasukan (retribusi atau recognitie ).

## 2. Formulasi  Model  Pengelolaan  Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku
S e b e l u m   m e l a k u k a n   f o r m u l a s i rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat  Laut  Di  Provinsi  Maluku,  terlebih dahulu  peneliti  mengemukakan  hasil wawancara  dengan  beberapa  tokoh  Adat  di dua (2) lokasi penelitian ini, yaitu Desa Arara, Desa Wahai di Kecamatan Searam Utara dan Desa  Eti  di  Kecamatan  Piru.  Kepala  Desa Arara mengemukakan pendapatnya:
Bahwa  konﬂik  sering  terjadi  di  Desa Arara karena salah satunya diakibatkan oleh belum  adanya  batas-batas  tanah  hak  ulayat
laut  masyarat  adat  setempat  Kalaupun  ada batas-atas  tersebut  maka  yang  digunakan adalah batas-batas alam seperti pohon-pohon dan kali yang ada disekitar hak ulayat tersebut yang  mana  batas  ini  cepat  lapuk  oleh  alam, (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Arara, 26 Februari 2016).
Selanjutnya  dari  toko  pemuda  Desa Wahai mengatakan bahwa:
Terjadinya  konﬂik  antara  masyarakat Adat  Desa  Sawai  dengan  pengembang (infestor)  yang  bergerak  dibidang  industri pengolahan  udang  terjadi  karena  adanya pemaksaan  kehendak  yang  dilakukan  oleh pengembang  dibidang  industri  pengolahan udang  yang  sudah  memiliki  izin  dari pemerintah  daerah  setempat.  Anehnya  izin tersebut keluar tanpa sepengetahu masyarakat hukum  adat  Desa  Sawai,  (Hasil  wawancara dengan Toko Pemuda Desa Arara, 26 Februari 2016).
Lebih  lanjut  penulis  melakukan w a w a n c a r a   d e n g a n   k e p a l a   D e s a   E t i Kabupaten  SBB,  dimana  di  Desa  Eti  juga terjadi konﬂik antara masyarakat Adat Desa Eti  dengan  Pemerintah  setempat  mengenai hak  Ulayat/petuanan  Kelautan  dan  Pesisir. Pertanyaan  yang  sama  penulis  ajukan  yaitu kenapa  terjadi  konﬂik  antara  Masyarakat Desa  Eti  dengan  Pemerintah  setempat? Jawaban  yang  dikemukakan  oleh  Kepala Desa Eti yaitu:
Konﬂik yang terjadi antara masyarakat Desa  Eti  dan  Pemerintah  setempat  karena salah satu penyebabnya adalah belum adanya batas-batas  tanah  hak  ulayat  yang  dimiliki oleh  masyarakat  Desa  Eti,  ketidak  jelasan batas-batas  tanah  hak  ulayat  itu  menjadikan p e m e r i n t a h   s e t e m p a t   d e n g a n   m u d a mengambil tanah hak ulayat masyarakat Desa Eti  yang  kawasannya  demikian  luas.Yang akhirnya tanah hak ulayat tersebut berpindah kepada  pemerintah  dengan  dali  untuk  tanah pemda,  (Hasil  wawancara  dengan  Toko Pemuda Desa Arara, 2 Desember 2016).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  baik dengan  Toko  Adat  maupun  Toko  Pemuda, terungkap  bahwa  sering  terjadinya  masalah konﬂik  atau  sengketa  tanah  baik  dengan masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat yang  lainnya,  maupun  antara  masyarakat
dengan  investor  atau  dengan  pemerintah s e t e m p a t   d i s e b a b k a n   b e l u m   a d a n y a pengaturan  batas-batas  tanah  yang  dimiliki oleh masyarakat hak ulayat laut yang tinggal di dua (2) lokasi penelitian ini. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, namun pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku  Tengah  harus  mencari  jalan  atau langkah  untuk  bisa  merumuskan  model pengaturan yang bisa menyelesaikan masalah konﬂik  atau  sengketa  yang  terjadi.  Sebagai peneliti  tentu  saja  punya  kepentingan  untuk melakukan  formulasi  rumusan  model pengaturan  pengelolaan  hak  ulayat  laut  di Provinsi  Maluku,  dengan  mengacu  pada beberapa  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebagai  pisau  analisis.  Untuk melakukan  formulasi  rumusan  model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku, penulis menggunakan dua (2) teori sebagai pisau analisis yaitu:
a. Teori  Negara  kesejahteraan  ( Walfare State )
Teori  Negara  Kesejahteraanakan ( Wa l f a re   S t a t e )   d a l a m   p e n u l i s a n   i n i digunakan  untuk  menganalisis  sejauh  mana keterlibatan Negara dalam hal ini Penerintah, Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota dalam  melakukan  rekonstruksi  formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat  Laut  di  Provinsi  Maluku  (Angga, 2016).
Negara  atau  Pemerintah,  pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota, dianggap tidak dapat  melepaskan  tanggungjawabnya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  hubunganya  dengan  melakukan rekonstruksi  formulasi  rumusan  model pengaturan  pengelolaan  hak  ulayat  laut  di Provinsi  Maluku.  Bahwa  negara  atau pemerintah  perlu  turut  campur  dalam pengaturan  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  lingkungan  hidup  termasut  rencana  tata ruang wilayah betujuan agar sumber-sumber kemakmuran  rakyat  tidak  dikuasai  oleh segelintir  orang saja.
Dalam  teori  negara  kesejahteraan, mencerminkan  bahwa  tugas  negara  atau p e m e r i n t a h   d a l a m   p e n y e l e n g g a r a a n kepentingan  umum  menjadi  sangat  luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat
oleh  perangkat  negara  juga  menjadi  sangat luas.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut, maka  administrasi  negara  memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dimana regulasi belum ada. Karena demikian luasnya  fungsi  pemerintah  dalam  konteks n e g a r a   h u k u m   m o d e r n   a t a u   n e g a r a kesejahteraan  ini,  maka  tentu  saja  semakin luas peran hukum administrasi di dalamnya.
Negara  hukum  adalah  negara  yang menempatkan  kekuasaan  hukum  sebagai dasar  kekuasannya  dan  penyelenggaraan kekuasaan  tersebut  dalam  segala  bentuknya dilakukan  di  bawah  kekuasaan  hukum (Bethan, 2008).
Berdasarkan  pandangan  ini,  seluruh penyelenggara  kekuasaan  dalam  sebuah negara  hukum  didasarkan  pada  hukum. Hukum  menjadi  instrumen  pengendali kehidupan bernegara.
Kekuasaan  negara  yang  berdasarkan hukum, menurut Jhon Locke terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, selain itu negara harus mengandung 4 (empat) unsur yaitu sebagai berikut (Bethan, 2008).
1) Negara  bertujuan  menjamin  hak-hak asasi warga negara.
2) Penyelenggara negara berdasarkan atas hukum.
3) Adanya  pemisahan  kekuasaan  negara demi kepentingan umum.
4) Supermasi  dari  kekuasaan  pembentuk undang-undang  yang  bergantung kepada kepentingan rakyat.
P a n d a n g a n   J o h n   L o c k e   d i   a t a s mempengaruhi  Montesquieu,  fungsi  negara h u k u m   h a r u s   d i p i s a h k a n   d a l a m   t i g a kekuasaan  lembaga  negara,  yaitu  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif.  Kedudukan  ketiga kekuasaan ini seimbang yang satu tidak boleh tinggi  dari  yang  lain (Bethan,  2008).  Dalam teori  negara  kesejahteraan  ( walfare  state ), tujuan  negara  dipandang  sebagai  instrumen untuk  mencapai  tujuan  bersama,  yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori negara kesejahteraan, merupakan  perpaduan  antara  konsep  negara dan negara kesejahteraan. Menurut Burkerns (Kansil  &  Kansil,  1977) “Negara  hukum ( r e c h t s s t a a t )   a d a l a h   n e g a r a   y a n g m e n e m p a t k a n   h u k u m   s e b a g a i   d a s a r
kekuasaannya  dan  menyelenggarakan kekuasaan  tersebut  dalam  segala  bentuknya di lakukan di bawah kekuasaan hukum”.
b. Teori Pengambilan Kebijakan.
Penggunaan  teori  selanjutnya  dalam penulisan  penulisan  ini  adalah  Teori Pengambilan  Kebijakan  sebagai Middle Range  Theory .  Penggunaan  teori  ini  adalah sejalan  dengan  penggunaan  teori-teori sebelumnya  dan  bersinergi  dengan  inti permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini. Selanjutnya penggunaan teori pengambilan  kebijakan  dimaksudkan  untuk mengelaborasi  konsep-konsep  hukum  yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan  dan  pengelolan  sumber  daya alam  dan  lingkungan  hidup,  yang  menjadi k a j i a n   u t a m a   d a l a m   p e n u l i s a n   i n i . P e n g g u n a a n   T e o r i   P e n g a m b i l a n Kebijakansebagai Middle  Range  Theory, a k a n   d i g u n a k a n   u n t u k   m e n g a n a l i s i s permasalahan yang ada dalam penulisan ini.
Mengenai  arti  kata  kebijakan  masih cukup beragam (Termorshuizen, 1999), tetapi pada  dasarnya  para  ahli  sepakat  bahwa kebijakan merupakan tindakan yang memuat maksud, tujuan dan sasaran yang diinginkan atau  dicita-citakan.  Kata  kebijakan  dalam konteks teori hukum adalah berkaitan dengan pengambilan  kebijakan  untuk  mencapai tujuan tertentu. Menurut kedua (2) teori yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menurut hemat penulis seyogyanya pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabuapten Maluku Tengah  dan  pemerintah  Daerah  Kabupaten Seram  Bagian  Barat  harus  melakukan rekonstruksu  formulasi  model  suapaya terdapat  kepastian  hukum  terhadap  batas- batas  hak  ulayat  laut,  dan  tentu  saja menetapkan  zonasi-zonasi  dalam  formulasi rekostruksi  model  tersebut.  Karena  tugas p e m e r i n t a h   m e n u r u t   t e o r i   n e g a r a kesejahteraan  yaitu  melakukan  pengelolaan sumber  daya  alam untuk  tujuannya sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  Maluku. Demikian  juga  denga  teori  pengambilan kebijakan,  dalam  artian  bahwa  pemerintah Daerah  mempunyai  cita-cita  yang  muliah untuk  mesenjahterakan  masyarakatnya, terutama  masyarakat  yang  berada  dalam konﬂik hak ulayat laut.
Berdasarkan  dari  kedua  teori  di  atas
maka  penulis  melakukan  Rekonstruksi Formulasi  Model  Ppengaturan  engelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku yaitu: 1) Tujuan  Pengaturan  Formulasi  Model pengaturan pengelolaan hak ulayat laut diatur dalam  Pasal  1.  Pasal  1  mengatur  mengenai sistimatika:  Sistimatika  diatur  sebagai berikut:
a)  Tujuan  dan  kebijakan  penataan  hak u l a y a t   a d a t ,   u n t u k   p e n i n g k a t a n k e s e j a h t e r a a n   m a s y a r a k a t   d a n pertahanan keamanan yang diwujudkan m e l a l u i   s t r a t e g i   p e l a k s a n a a n pemanfaatan  ruang  wilayah  untuk tercapainya  pemanfaatan  ruang  yang berkualitas;
b)  Rencana  Struktur  Ruang  Wilayah P r o v i n s i   y a n g   m e l i p u t i   s i s t e m p e r k o t a a n   d a l a m   w i l a y a h   y a n g berkaitan  dengan  kawasan  perdesaan d a l a m   w i l a y a h   p e l a y a n a n n y a termaksud hak ulayat laut di dalamnya;
c)  Arahan  Zonasi  pedoman  pengendalian pemanfaatan  ruang  wilayah  Provinsi; dan
d)  Peran Masyarakat.
2) “Azas” dan “tujuan”
“Azas” dan “tujuan” diatur dalam Pasal
2  sebagai  berikut:  Azas,  Tujuan,  Kebijakan Dan Strategi rumusan model pengaturan hak ulayat laut.
B a g i a n   K e s a t u   A s a s .   P a s a l   2 menyatakan:  Rekonstruksi  formulasi  model pengaturan hak ulayat laut diatur dalam Pasal 2 disusun berasaskan:
a) Keterpaduan; b) Keserasian, c) keselarasan dan  keseimbangan;  d)  Keberlanjutan;  e) Keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan;  f) K e t e r b u k a a n ;   g )   K e h a t i - h a t i a n ;   h ) Kebersamaan  dan  kemitraan;  h)  Kepastian hukum dan keadilan; dan i) Akuntabilitas.
Bagian  Kedua Tujuan  Pasal  3,  Pasal  3 menyatakan:
Penyelenggaraan  formulasi  model pengaturan  hak  ulayat  laut  Provinsi bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang wilayah  Provinsi  Maluku  sebagai Provinsi  berciri  Kepulauan  yang  aman, nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan berbasis  pada  kelautan,  perikanan, p a r i w i s a t a ,   p e r t a m b a n g a n   u n t u k peningkataan  perekonomian  wilayah
m e l a l u i   p e n g e m b a n g a n   s i s t e m keterkaitan  kepentingan  nasional (Angga, 2016).

## D. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Simpulan  yang  penulis  kemukakan d a l a m   p e n e l i t i a n   i n i   a d a l a h :   U n t u k meminimalisir  konﬂik  dan  sengketa  yang terjadi dalam masyarkat hak ulayat laut maka harus  ada  formulasi  model  pengaturan  hak ulayat laut di Provinsi Maluku.

## 2. Saran
Pemerintah  Daerah,  baik  pemerintah D a e r a h   P r o v i n s i   M a l u k u ,   M a u p u n Pemerintah  Kabupaten  Maluk  Tengah  dan Kabupaten  Seram  Bagia  Barat  harus melakukan pengaturan mengenai hak ulayat laut,  sehingga  terhindar  dari  masalah,  baik sengketa  maupun  konﬂik  dengan  merujuk Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga,  L.  (2015).  Prinsip  Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  Maluku  Di Bidang  Pengawasan  Dan  Evaluasi Berbasis  Keberlanjutan  Lingkungan Hidup. Universitas Brawijaya Malang.
Angga,  L.  (2016).  Akibat  Hukum  Tidak Adanya  Pengaturan  Pengawasan  Dan Evaluasi  Penataan  Ruang  Sebagai Bagian Dari Instrumen Prinsip Kehati- Hatian  Dalam  Perda  RT  RW  Provinsi Maluku.  Retrieved  from  http://e- j o u r n a l .   j a n a b a d r a . a c . i d / i n d e x . php/KH/search/authors/view?ﬁrstNam e=Laode&middleName=&lastName= Angga&aﬃliation=Fakultas  Hukum U n i v e r s i t a s   P a t t i m u r a &country=ID/2016
Angga,  L.  (2018).  Dialektika  Hukum Lingkungan.  Yogyakarta:  Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
Bethan, S. (2008). Penerapan Prinsip Hukum Dalam  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan H i d u p   d a l a m   A k t i v i t a s   I n d u s t r i Nasional  Sebuah  Upaya  Penyelamatan Lingkungan  Hidup  dan  Kehidupan Antar Generasi. Bandung.
Hadiwinata, A.  M.  (2015). Analisis  Hukum Terhadap  Pengaturan  Pengelolaan Perikanan  Berbasis  Masyarakat  Di I n d o n e s i a .   R e t r i e v e d   f r o m h t t p : / / j h l i . i c e l .   o r. i d / i n d e x . p h p / j h l i / a r t i c l e / v i e w / 1 8   / 2 0 1 5 Hanaf,  Y.  (1994).  No  Title.  In  G.  Yulianto (Ed.), Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut  Di  Desa-Desa  Pesisir  Teluk Bintuni (2008th ed.).
Kansil, C., & Kansil, C. ST. (1977). Hukum Tata  Negara  Republik  Indonesia  (1). Jakarta: Rineka Cipta.
Soemitro,  R.  H.  (1994).  Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.
Jakarta: Ghalia Indonesia. Sumardjono,  M.  S.  (2001).  Pendoman
Pembuatan  Usulan  Penelitian  Sebuah Panduan  Dasar.  Jakarta:  Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Tadjung,  M.  (2011).  Model  Pengelolaan Sumber  Daya  Pesisir  dan  Laut,  Sasii A l a   M a l u k u .   R e t r i e v e d   f r o m https://www.boyyendratamin.com/201 3/09/model-pengelolaan-sumber-daya- pesisir.html
Termorshuizen,  M.  (1999).  Kamus  Hukum B e l a n d a - I n d o n e s i a .   J a k a r t a :
Djambatan.
Wahab,  S.  A.  (2012).  Analisis  Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik.
Jakarta: Bumi Aksara.
Yulianto,  G.  (2008).  Kajian  Kelembagaan Hak Ulayat Laut Di Desa-Desa Pesisir Teluk  Bintuni.  Retrieved  from  https:// m e d i a . n e l i t i . c o m / media/publications/11031-ID-kajian- kelembagaan-hak-ulayat-laut-di- d e s a d e s a - p e s i s i r - t e l u k - bintuni.pdf/2008/.