oleh

## KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SETELAH DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004
Dr. Edy Lisdiyono.,SH.,Mhum 1

## Abstrak
Yayasan  sebelum  terbitnya  Undang-  undang  No.  28  tahun  2004  atas  perubahan  Undang- undang  No.  16  Tahun  2001,  keberadaanya  hanya  didasarkan  atas  doktrin  dan yurisprudensi.  Berdasarkan  ketentuan    pasal    71    Undang  -undang    No.    28  Tahun  2004 atas  perubahan  dari  Undang  No.  16  tahun  2001  yayasan  yang  telah  didaftarkan  di Pengadilan  Negeri  dan  mempunyai  izin  melakukan  kegiatan  dari  instansi  terkait      tetap diakui sebagai badan hukum.
Yayasan  dalam  kegiatan  usahanya  tidak  ada  larangan    mendirikan    badan    usaha  asal keuntungan  dari  kegiatan  badan  usaha  tidak  dinikmati  oleh  Para  Pembina  Pengurus  dan Pengawas.
Foundation  before  the  issuance of  Law  28  of  2004 on  the  changes  in  Act  16  of  2001,  its existence is only based on the doctrine and jurisprudence. Under the provisions of article 71 of Law 28 of 2004 on the change of Act 16 of 2001 that the foundation was registered in the District Court and has a license to conduct the activities of the relevant agencies to be recognized as a legal entity.
Foundation  in  business  activities  there  is  no  prohibition  established  business  entity  of origin benefit from the activities of business entities are not enjoyed by the Trustees and the Board of Trustees.

## A. PENDAHULUAN
ertumbuhan Yayasan di Indonesia terutama  sejak  dua  dekade  terakhir, telah  mengalami  peningkatan  dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari pencapaian di bidang  pembangunan  ekonomi  masyarakat. Bersamaan dengan peningkatan jumlah yayasan  yang    ada    tujuan    yang    diemban yayasan  juga  telah  mengalami  pembaharuan secara  kualitatif    (dalam    arti    bidang    gerak dari  suatu      yayasan).      Hal      ini      dapat disimak  dari  kenyataan,  bahwa  yayasan  yang puluhan tahun lalu tujuannya adalah merupakan    bentuk      usaha      yang      lazimnya digunakan  untuk melakukan suatu usaha yang mempunyai      tujuan      sosial      antara    lain    di bidang    pendidikan    dan    keagamaan  yang non   profit, maka pada dekade belakangan ini lebih  banyak  yayasan  cenderung  menjalankan usahanya bersifat komersial (mencari keuntungan).
Pendapat  pro  dan  kontra  atas  kegiatan yayasan  dalam  bidang  komersial  berlangsung
dengan  gencar  di  Indonesia,  sementara yayasan-yayasan  yang  bergerak  di  bidang komersial terus saja berkembang.
Keterlibatan berbagai aspek dari beberapa      yayasan      yang      bergerak      dalam bidang    komersial,    seperti    aspek    hukum, ekonomi,  sosial  dan  budaya,  telah  menjadi perbincangan  dalam  forum  resmi  baik    dalam seminar    maupun    simposium.  Pihak  yang mendukung bergeraknya yayasan dalam lapangan  komersial  (bisnis)  mengetengahkan argumentasinya,
seperti tidak adanya peraturan  yang  tegas  melarang  bahwa  suatu yayasan b 51 berbisnis, menggiatkan perekono-mian  serta  membuka  kesempatan kerja.  Di  pihak  lain,  pihak  yang  menentang eksistensi  yayasan  yang  bergerak  dalam bidang  komersial  mengajukan  argumentasi pula,  dengan  dalih  walaupun  tidak  ada peraturan    yang    jelas    melarang  yayasan dapat  berbisnis,  akan  tetapi  pada  hakekatnya tujuan  yayasan    bukanlah  “profit  oriented” melainkan “sosial oriented”.
Terlepas  dari  persoalan    pro    dan  kontra

## P
1 Dosen  Magister  Ilmu  Hukum  Fak.  Hukum  Untag Semarang
tersebut,  banyak  pihak  berpendapat  bahwa pertumbuhan  yayasan  di  Indonesia  tidak diimbangi  oleh  peraturan  ataupun  pranata hukum yang memadai. Dengan perkataan lain, pesatnya pertumbuhan ekonomi banyak yayasan  yang  didirikannya  di  Indonesia tidaklah diimbangi dengan pertumbuhan peraturan bagi yayasan itu sendiri.
Pendirian  Yayasan  di  Indonesia  sebelum terbitnya  Undang  No.  28  Tahun  2004  atas perubahan  dari  Undang-undang  No.  16  tahun 2001  hanya  berdasar  atas  kebiasaan  dalam masyarakat  dan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung.  Yayasan yang berdiri berpuluh-puluh tahun  dan  berkembang  asetnya  seolah-olah dalam  aktivitasnya  seperti  badan  hukum  PT (Perseroan  Terbatas).  Hal  ini  berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis bagi  Rumah  sakit  yang    pendiriannya  dengan menggunakan  bentuk  Yayasan,  yang  para pendirinya  dilakukan  oleh  keluarga  (  suami, isteri,  anak  atau  famili  ),  maka  para pengurusnya adalah keluarga nya sendiri,tentu saja,  kegiatannya  sulit dikontrol dan  sifat  idiilnya(sosialnya)  sudah  bergeser menjadi  sifat  komersiil,  sehingga  keuntungan dari  yayasan  itu  akan  mudah    dinikmati  oleh para  pendiri  maupun  pengurusnya. 2 Sebelum adanya  Undang-undang  Yayasan  No.  28 Tahun  2004,  Keberadaan  yayasan  itu  dengan menggunakan  doktrin  yang  mengacu  pada akte pendirian yayasan, sehingga para pengurus dalam menjalankan kegiatan usahanya  hanya  berdasarkan  akte  pendirian yang  dibuat  oleh  Notaris,  yang  mudah  untuk disimpanginya.  Oleh  karena  itu        keberadaan yayasan  hakekatnya  berfungsi  untuk  sosial, faktanya    keberadaannya  seperti  PT  ( Perseroan Terbatas ) yang terselubung.
Keberadaan  yayasan  sebelum  adanya Undang-undang  No.  28  Tahun  2004,  hanya ada  Pendiri  dan  Pengurus,  akan  tetapi  setelah adanya  Undang-undang  No.  28  Tahun  2004, dikenal  Pendiri,  Pengawas  dan  Pengurus, yang  masing-masing  mempunyai  kewenangan yang  berbeda,  dan  masa  bakti  Para  Pengurus serta  Pengawas  dalam  menjalankan  tugasnya dibatasi  hanya  2  (  dua  )  kali  masa  jabatan. Selain  itu  Para  Pendiri,  Pengawas  dan
2 .  Edy  Lisdiyono,      Tesis,    Pergeseran  Pendirian Yayasan  Dari  Sifat  Idiil    Menjadi  Sifat  Komersiil, Program Pasca Sarjana USU, Medan, . 1996, hal, 65.
Pengurus  tidak  boleh  menikmatai  hasil keuntungan dari yayasan. Undang-undang No. 28  Tahun  2004,  membatasi  kewenangan  para Pendiri,  Pengawas  dan  Pengurus  dalam menjalankan kegiatan Yayasan, artinya keberadaan  yayasan  harus  dalam  rangka  misi tujuan  yayasan  berdasarkan  anggaran  dasar yayasan.  Sehingga  tidak  mudah  sebenarnya para  Pengurus  yayasan  itu  dalam  mengemban tugasnya, karena mereka benar-benar tugasnya  tanpa  pamrih,  tidak  mengharapkan hasil  keuntungan  dari  yayasan.  Pengaturan dalam  Ketentuan  Undang-undang  No.  28 Tahun  2004,  lebih  rigid,  dan  ada  ancaman pidananya bagi Pendiri, Pengawas dan Pengurus yang
apabila melakukan penyimpangan  terhadap  keuangan  yayasan, maka  bisa  diancam  sanksi  pidana  penjara. Oleh  karena  itu  menarik  untuk  dikaji  dalam paper  ini  berkaitan  dengan  diberlakukannya dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

## B. PERMASALAHAN
Dengan adanya  Undang-undang   No. 28 tahun   2004   atas    perubahan   Undang  No. 16 Tahun 2001, akan diangkat permasalahan : 1. Bagaimana  kedudukan  hukum  Yayasan yang belum terdaftar setelah diberlakukanya  Undang-undang  No.  28 tahun 2004 ? 2. Apakah keberadaan Yayasan dalam kegiatannya  dapat  bersifat  komersiel  dan harta  kekayaan  yayasan  dapat  diwariskan ?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pendirian  Yayasan
Seperti  penulis  uraikan  di  atas,  bahwa  di negara  kita  sebelum  adanya  Undang-  undang No.  28  Tahun  2004  pendirian  Yayasan  masih mendasarkan pada kebiasaan dan Yurispudensi. Pengertian Yayasan dalam bahasa Belanda disebut sabagai Stichting  sudah lama berkembang  di  Indonesia,  namun  sebelum adanya  Undang  –undang  No.  28  Tahun  2004 keberadaannya  secara  operasional  mengacu pada akte anggaran dasar yang telah ditentukan.
Sebelum  diundangkannya  UU  No.  28 Tahun  2004,  pendirian  yayasan  didasarkan pada doktrin. Sebagai landasan dalam pendirian yayasan adalah Akte anggaran dasar
yang  ditentukan  oleh  para  pendiri  tetapi bukan dibuat dengan dibawah tangan melainkan  harus  dengan  akte  secara  Notariil, kemudian  didaftarkan  di  Kantor  Pengadilan Negeri setempat dimana yayasan itu berada.
Selain  itu  sebelum  adanya  ketentuan Undang-undang  No.  28  Tahun  2004,  ada beberapa  ketentuan  baik  di  dalam  KUH Perdata  maupun  KUH  Dagang  yang  mengatur yayasan,  namun  hanya  sebagian  saja  pasal yang  disinggung  tentang  yayasan  tetapi  tidak ada  kejelasan  pengertiannya.  Misalnya  pasal; 365, 899 ayat (1), 1680 KUH Perdata, pasal 2 ayat  (7)  dan  pasal  102  KUH  Perdata,  pasal    2 ayat  (7)  dan  pasal  102  KUH  Dagang  serta pasal 237 RV (Wet of De Rechsvordering).
Sebagaimana  pasal  365  dan    365    a  KUH Perdata, bahwa apabila hakim harus mengangkat  seorang  wali,  maka  perwalian (Voogdij)  itu  boleh  diperintahkan  kepada suatu  yayasan,  yang    dalam  anggaran dasarnya  bekerja  memelihara  anak-anak  di bawah  umur.  Pasal  tersebut  dapat  dipakai sebagai pedoman yayasan dengan tujuan idiil, hal    ini    didasarkan  pada  kalimat  “  dalam anggaran  dasarnya  ”  bekerja  memelihara anak-anak  di  bawah  umur.  Dengan  demikian yayasan didirikan  mempunyai  aktivitas  sesuai dengan  anggaran  dasar  yang  telah  ditentukan. Anggaran dasar itu memuat pula :
a. Kekayaan yang dipisahkan
b. Nama dan tempat kedudukan
c. Tujuan Yayasan
d. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus
e. Cara  menggunakan  sisa  kekayaan  dari yayasan  yang  telah dibubarkan. 3 Sebelum diundangkannya Undang-
Undang  No.  28  tahun  2004  tentang  Yayasan pendiriannya sangat mudah dan tidak membutuhkan  persyaratan  yang  berbelit- belit,  sehingga  perkembangannya  sekarang sangat  pesat.  Hanya  dengan  harta  kekayaan yang dipisahkan diantara para pendiri (kelompok orang atau perseorangan), mempunyai  tujuan  tertentu  dan  mempunyai pengurus, maka Yayasan bisa didirikan.
Pendirian  Yayasan  dalam  ketentuannya tidak  ada  ketentuan  yang  menyebutkan  harus
3 Ali  Rido,  Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan Hukum  Perseroan-  Perkumpulan  –  Koperasi  –  Wakaf  ; Bandung, Alumni,  1983 : 122.
dengan  akta  Notaris,  tetapi  dalam  praktek memang yayasan didirikan dengan akta notaris.  Akta  Notaris  memuat  anggaran  dasar yang    merupakan    ketentuan  mengikat  bagi para  pendiri  dan  pengurusnya  dan  ada  juga memuat  ketentuan  tentang  orang-orang  yang mendapat  manfaat  dari  harta  Yayasan.    Oleh karena  itu  para  Pendiri  Yayasan  tidak diperbolehkan  mendapat  manfaat  atas  harta kekayaan  Yayasan.  Hal    ini    biasanya  secara tegas dinyatakan dalam anggaran dasar yayasan bahwa harta milik pribadi para pendiri terpisah  dengan  harta  milik  yayasan.  Para Pengurus  tidak  diberi  kewenangan  untuk membina,  dan  hanya  mengurus  yayasan  sesuai dengan  pembatasan  yang  telah  ditentukan dalam  anggaran  dasarnya.  Dengan  demikian para  pengurus  mempunyai  hak  dan  kewajiban sesuai dengan batas–batas wewenangnya dalam  hubungan  hukum  dengan    pihak  lain, demikian  juga  para  Pengurus  bertanggung jawab  secara  tanggung  renteng  atas  perbuatan yang  dilakukan  oleh  para  pengurusnya  apabila pengurus melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga atas nama yayasan 4 `
2. Kedudukan  Hukum    Yayasan  Sebelum dan  Sesudah  Undang-  undang  No.  28 tahun 2004
A. Kedudukan  Yayasan  Sebelum    UU  No. 28 Tahun 2004
Dalam  lalu  lintas  hukum  sehari-hari yayasan diperlakukan sebagai kesatuan hukum  (legal  entity)  pendukung  hak  dan kewajiban. Oleh karena itu sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban,  maka  yayasan merupakan  obyek  hukum  dalam  hubungannya dengan pihak lain (subyek hukum yang lain).
Kepengurusan Yayasan terdiri dari Ketua,        Wakil        Ketua,        Sekretaris,        dan Bendahara  yang  kesemuanya  disebut  sebagai Pengurus.  Kepengurusan  Yayasan  ditentukan oleh Para Pendiri itu sendiri yang mempunyai tugas    dan    tanggung  jawab  untuk  mengelola serta  mengurus  sesuai  dengan  batas-batas kewenangannya  yang  tertuang  di  dalam anggaran  dasar.  Anggaran  dasar  Yayasan yang dituangkan dalam akta notaris
4 Setiawan, Tiga Aspek Hukum yayasan, Varia Peradilan, Tahun V Nomor 55, 1990, hal. 20
merupakan  suatu  ketentuan  yang  harus  ditaati oleh para pengurusnya, termasuk kewenangan pengurus  bertindak  dalam  hubungan  hukum dengan  pihak  ketiga,  sehingga  tindakan pengurus  dalam  gerak  langkah  yayasan merupakan  tanggung  jawab  secara  tanggung renteng.
Sebelum  Undang-undang    No.    28  Tahun 2004 diundangkan kedudukan hukum Yayasan  yang  merupakan  subyek  hukum menjadikan  perdebatan  dalam  kedudukannya dengan  badan  hukum  lain.  Yayasan      masih dipertanyakan      apakah  dikatakan  sebagai badan  hukum    atau  bukan.  Dari  perdebatan tentang  kedudukan  hukum  yayasan  telah mendapatkan  pengakuan  dari  para  Sarjana bahwa  Yayasan  dianggap  sebagai  badan hukum, disamping juga yurisprudensi.
Sebagaimana  pendapat  dari  Scholten menyatakan bahwa  :
“Yayasan  adalah  suatu  badan  hukum, yang  dilahirkan  oleh  suatu  pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan  pemisahan  suatu  kekayaan untuk  suatu  tujuan  tertentu,  dengan penunjukkan,  bagaimanakah  kekayaan itu diurus dan digunakan”. 5
Kemudian  menurut    pendapat    Wirjono Projodikoro :
“Yayasan    adalah    badan    hukum. Yang  menjadi      dasar      dari      yayasan adalah  suatu  harta  benda  kekayaan, yang  dengan    kemauan    pemilik ditetapkan  guna      mencapai      suatu tujuan   tertentu”. 6 Sejak
akhir abad
kesembilan, yurisprudensi  di  negeri  Belanda  berpendirian bahwa  yayasan  adalah  suatu  badan  hukum. Dalam  perkembangannya  di  negeri  Belanda pada  tahun  1976  terdapat  suatu  Undang- undang  yayasan  yang  disebut Wet  op Stichtingen telah dimasukkan dalam Burgerlijk  Wetboek  Nederland pada  buku  II titel  5  pasal  285  sampai  dengan    pasal  305, yayasan  sebagai  badan  hukum.  Pendapat  ini telah  diikuti  oleh  Departemen  Kehakiman  RI maupun  Mahkamah  Agung  RI,  sekarang yayasan  secara  diam-diam  telah  diakui
5 Ali Rido, Op Cit, hal.  123
6 Wirjono   Projodikoro,   Hukum   Perdata   tentang Persetujuan-persetujuan  tertentu,  Sumur  Bandung,  1991, hal.  115)
sebagai badan hukum. 7
Selanjutnya Subekti, menyatakan yayasan adalah    suatu    badan    hukum    di  bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. 8
Yurisprudensi  Hoge  Raad  di  Negeri Belanda,  pada  Tahun  1882  telah  menyatakan bahwa  Yayasan  adalah  sebagai  “  badan hukum “,  yang keberadaan telah diakui badan usaha  yang  bersifat  sosial.    Pendirian  Hoge Raad  tersebut  diikuti  oleh  Hogerechtshof  di negara  kita  pada  waktu  itu  dalam  putusannya pada tahun 1884. Oleh mahkamah Agung juga telah  mengakui  yayasan  merupakan  badan hukum.  Memperhatikan  pendapat  dari  para Sarjana  maupun  berdasarkan  yurisprudensi, yayasan  dalam  kedudukannya  dengan  badan hukum  lain  diakui  dalam  kelompok  badan hukum.  Yayasan  yang  diakui  sebagai    badan hukum    memenuhi    cakupan  hal-hal  bagi pengertian  badan  hukum  sebagai  subyek hukum, yaitu :
1. Yayasan adalah  perkumpulan orang ;
2. Yayasan  dapat  melakukan  perbuatan hukum  dalam  hubungan-  hubungan hukum
3. Yayasan   mempunyai   harta kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan  mempunyai maksud dan tujuan tertentu 6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum ( domisili ) tempat
7. Yayasan  mempunyai  hak  dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat atau menggugat di muka Pengadilan
Berdasarkan  pendapat  dari  para  sarjana dan Yurisprudensi tersebut Yayasan aktivitasnya  berdasarkan  anggaran dasar yang dituangkan dalam akta notaris telah mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum  sebagaimana  tercantum    dalam  Pasal 71  Undang-undang  No.  16  Tahun  2001  yang dirubah dengan Undang- undang No. 28 tahun 2004.

## B. Kedudukan Yayasan Berdasarkan UU
7 R. Setiawan, Op. Cit, hal. 120.
8 Hasbullah  Syawie, Aspek-aspek Hukum  Mengenai yayasan di  Indonesia    Varia  Peradilan,  Tahun  III  No.  38,  1993, hal. 89

## No. 28 Tahun 2004
Setelah  beberapa  puluh  tahun  keberadaan yayasan  di  Indonesia  sudah  tidak  dapat terdeteksi  lagi,  tentu  saja  aktivitas  dalam yayasan  seolah-olah  gerak  langkahnya    sudah seperti    badan    hukum    lain  (  misalnya  PT), dimana  aktivitasnya  seolah-oleh  berfungsi sosial    namun  secara  realita  sudah  bersifat komersial.  Hal  ini  yang  menjadikan  perhatian pemerintah  akhirnya  Yayasan  dalam  gerak aktivitasnya  sekarang  diatur  dengan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2004  atas  perubahan dari Undang-undang No. 16 Tahun 2001.
Undang-undang  Yayasan  Sebagaimana dalam    penjelasannya      dimaksudkan  untuk memberikan  pemahaman  yang  benar  kepada masyarakat  mengenai  Yayasan,  menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta
mengembalikan fungsi Yayasan sebagai
pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan  dan kemanusiaan.
Sebagaimana Ketentuan Undang-undang  No.  28  Tahun  2004,  pada pasal  1  ayat  1  bahwa  Yayasan  diperuntukan untuk  fungsi  sosial,  dan  tujuan  kemanusiaan dan  selanjutnya  pada  Pasal  5,  kekayaan yayasan  tidak  boleh  atau  dilarang  untuk dialihkan  kepada  para  pendiri,  pengawas  dan pengurus,  bahkan  para  pengurus,  pembina, pengawas  pun  tidak  boleh  menerima  gaji, honor  atau  dalam  bentuk  apapun    yang  dapat disetarakan  dengan  nilai  uang.  Oleh  karena itu  kegiatan  usaha  yayasan  harus  betul-betul berbentuk  sosial  (kemanusiaan),  sehingga yang berhak mendapatkan benefeciary (keuntungan) adalah masyarakat.
Ketentuan  Pasal  tersebut  mempunyai maksud dan tujuan bersifat  sosial,  keagamaan dan  kemanusiaan,  sehingga  seseorang  yang menjadi  anggota  Pembina,  Pengurus,  dan Pengawas  Yayasan  harus  bekerja  secara sukarela  tanpa  menerima  gaji,  upah,  atau honor tetap.
Selanjutnya  Yayasan  didirikan  dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan  dalam  Undang-undang  tersebut. Dengan diterbitkannya Undang- undang Yayasan,  maka  keseluruhan  Yayasan  yang telah  berdiri  harus  menyesuaikan  dengan ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam undang-undang Yayasan.
Persyaratan  formal  yang  dimaksudkan sekarang  adalah  bahwa  pendirian  yayasan
harus    dilakukan  dengan  akta  Notaris sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (  2  ) UU  No.  16  Tahun  2004  yang  dirubah  dengan UU No. 28 Tahun 2004 disebutkan; pendirian yayasan  sebagaimana  dimaksud  dalam    ayat (1)  dilakukan  dengan  akta  notaris  dan  dibuat dalam  bahasa  Indonesia.  Dalam  persyaratan formal bagi Yayasan yang sudah berdiri harus menyesuikan dengan Undang- undang tersebut adalah :
- Organ Yayasan yang  terdiri  dari
Pembina,  Pengurus,  Pengawas  (  Pasal 2 dan  selanjutnya  tentang  penjabaran  organ yayasan  diatur  diatur  dalam  Bab  VI  Pasal 28 sampai dengan Pasal 47 )
- Akta  Yayasan  harus  didaftarkan  ke Kementerian  Hukum  dan  HAM  R.I  (Pasal 71 ayat 1 dan 2 )
Ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  memberikan kelonggaran  waktu    selama    5  (lima)  tahun kepada semua Yayasan yang selama ini belum menyesuaikan dengan ketentuan  Undang  No. 28    Tahun    2004  atas  perubahan  dari  Undang No.  16  tahun  2001  dan  tetap  diakui  sebagai badan  hukum.  Akan  tetapi  ternyata  banyak yayasan  yang  belum  menyesuaikan  dengan ketentuan  Undang-undang  tersebut,  sehingga keberadaan Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran  dasarnya  dalam  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat (1)  ( yaitu  dengan  apabila  didaftarkan  di Pengadilan  Negeri  dan  diumumkan  dalam Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia atau  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dan mempunyai  izin  melakukan  kegiatan  dari instansi terkait ) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas
permohonan  Kejaksaan  atau  pihak  yang berkepentingan.
Ketentuan  Pasal  71  ayat  (1)  dan  (  2) menimbulkan  problema,  protes  keras  bagi para  pendiri  yayasan    di    seluruh  Indonesia, karena  ribuan  yayasan  yang  berdiri  diseluruh pelosok  tanah  air  yang  mana  ketentuan  pasal tersebut  sangat  memberatkan  bagi  yayasan yang  harus  menyesuaikan    ketentuan    baru dalam  kurun  waktu  1  (satu  )  tahun  bagi yayasan  yang  telah  terdaftar  di  Pengadilan Negeri  dan  diumumkan  dalam  Tambahan Berita  Negara  Republik  Indonesia  tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan waktu paling  lambat  5  (  lima  )  t ahun sejak mulai berlakunya UU No. 16 tahun
2001  yang  dirubah  dengan  UU  No.  28  Tahun 2004. Dengan ketentuan penyesuaian tersebut      sehingga      para      pendiri,  pengurus yayasan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan ketentuan
undang-undang Yayasan.
Namun  dengan  batasan  waktu  untuk penyesuaian  dengan  Undang-undang  Yayasan dan  tidak  dirubah  anggaran  dasarnya  serta sudah  lewat  waktu  tidak  didaftarkan  ke Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  maka bukan menjadikan dapat dibubarkannya Yayasan.  Dengan  terbitnya  Undang-undang Yayasan  tersebut  bukan  berarti  Pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk mendaftarkan  yayasan  yang  belum  terdaftar, akan  tetapi  Pemerintah  telah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2013  atas perubahan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- undang  No.  28  Tahun  2004  sebagai  dasar dalam  pelaksanaan  pendaftaran  Yayasan  yang belum terdaftar.
Dalam  Pasal  15  A  disebutkan    dalam  hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15  ayat    (1)    dan    kekayaan  awal  Yayasan berasal  dari  Yayasan  yang  sudah  tidak  dapat menggunakan  kata  “Yayasan”  di  depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri: a. salinan  akta  pendirian  Yayasan  yang dalam  premise  aktanya  menyebutkan  asal- usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
b. laporan  kegiatan  Yayasan    paling  sedikit selama  5  (lima)  tahun  terakhir  secara berturut-turut  yang  ditandatangani  oleh Pengurus  Yayasan  dan  diketahui  oleh instansi terkait;
c. Pernyataan  dari  para  Pengurus  Yayasan yang  menyatakan  bahwa  Yayasan  tersebut tidak  pernah  dibubarkan  secara  sukarela oleh  para  pendiri,  pengawas  dan  pengurus berdasarkan  pernyataan  yang  dituangkan dalam  akte  Notaris  maupun  dengan putusan pengadilan;
d. Adanya  salinan  NPWP  pajak  yayasan yang  bersangkutan  yang  telah  dilegalisir dari  Kantor  Pos,  atau  Notaris,  atau Pengadilan ;
e. Adanya pernyataan pendiri yang
ditandatanganinya,  dimana  domisili  dari pendiri  yayasan  itu  berada.  Hal  ini  agar
dimosili yayasan dapat terdeteksi keberadaannya  apakah  di  di  Kelurahan atau  di  dea,  dengan  tujuan  agar  terpantau dalam setiap kegiatannya. Surat pernyataan  dari  Pengurus  Yayasan  yang menyatakan  tentang  aset  (  nilai  )  secara jelas  kekayaan  yayasan  apabila  sewaktu- waktu terjadi perubahan anggaran yayasan f. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
g. bukti  penyetoran  biaya    pengesahan  dan pengumuman Yayasan

## Kemudian selanjutnya Pasal 37A
(1).Di  Dalam  ketentuan  perubahan  Anggaran Dasar  sebagaimana    diatur  pada    Pasal  37 ayat  (1)  UU  No.  28  Tahun  2004  bahwa sekarang  kata  Yayasan  yang  sudah  tidak dapat  menggunakan  kata  “Yayasan”  pada kata  di  depan  namanya  maka  Yayasan tersebut harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Minimal  selama  5  (lima)  tahun  secara terus  menerus    sebelum  penye  suaian Anggaran  Dasar  masih  mela  kukan kegiatan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasarnya yang lama ; dan
b. Yayasan tersebut belum pernah dibubarkan oleh Pengadilan.
(2) Di  dalam  melakukan  Perubahan  Anggaran Dasar Yayasan tersebut sebagaimana diatur  pada    pada  ayat  (1)  diatas,  maka dalam melakukan perubahan dan penambahan anggaran dasar harus mencantumkan:
a. Semua  aset  baik  yang  berbentuk  benda tetap  (  tidak  bergerak  )  maupun  benda bergerak  yang  dimiliki  oleh  yayasan yang bersangkutan pada waktu penyesuaian  anggaran  dasar  yayasan, maka    harus  dibuktikan  dengan  :  1) hasil  audit  dari  akuntan  publik  tentang laporan keuangan yang harus ditandatangani  oleh  para  Pengurus, pengawas  dan  pendiri  dari  yayasan yang  bersangkutan ; atau    2)  Dari  hasil laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh Akuntan Publik tersebut harus mendasarkan  pada  ketentuan  Undang- undang  yang  dengan  maksud  secara jelas  rincian  kekayaan  yayasan  secara pasti  dan  tidak  terjadi  manipulasi  hasil audit.
b. Menyertakan dan mencantumkan
dokumen  asli  (  bukan  foto  copy  )  serta identitas  nama-nama  dari  para  Pendiri,
Pengawas  dan  Pengurus  Yayasan    atau tambahannya  apabila  terjadi  dalam perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian  Undang-undang  yayasan. Dokumen  itu  harus  disimpan  oleh Notaris yang bersangkutan dan dokumen  itu  harus  dilekatkan  dalam minuta akte tersebut.
(3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan  sebagaimana    dimak  sud  pada ayat  (2)  yang  telah  disesuaikan  dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri  oleh  Pengurus  Yayasan  atau kuasanya  melalui  notaris  yang  membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
(4) Di  dalam    perubahan  Anggaran  Dasar suatu yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan :
a. Salinan  akta  (  bukan  foto  copy  )  yang dikeluarkan oleh Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan
terjadinya  perubahan  Anggaran  Dasar yang  dilakukan  untuk  mendasarkan dengan    ketentuan  Undang-Undang Yayasan  yang  baru  dan  apabila  ada yang  meninggal  harus  dicantunkam akte ( surat keterangan )  kematian;
b. Dalam penyesuian Undang-undang yayasan,  maka  harus  dilampirkan adanya  bukti  Tambahan  Berita  Negara Republik Indonesia yang mencantumkan  akta  awal  pendirian Yayasan  atau  bukti  pendaftaran  awal dari Pengadilan Negeri setempat
bahwa  yayasan  tersebut  didaftar  di
Pengadilan  Negeri  dimana  yayasan  itu berada  serta  mendapatkan  ijin  dari instansi terkait.
c. laporan  kegiatan  Yayasan  selama 5  (lima)  tahun  berturut-turut  sebelum penyesuaian  Anggaran  Dasar  yang ditandatangani  oleh  Pengurus  dan diketahui oleh instansi terkait;
d. surat  pernyataan  Pengurus  Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau
berdasarkan putusan pengadilan;
e. fotokopi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak Yayasan  yang  telah  dilegalisir  oleh notaris;
f. surat  pernyataan  tempat  kedudukan disertai  alamat  lengkap  Yayasan  yang ditandatangani  oleh  Pengurus  Yayasan dan    diketahui  oleh  lurah  atau  kepala desa setempat;
g. perhitungan  neraca  dari  Yayasan  yang bersangkutan semua pendiri, pengawas dan  pengurus  wajib  menandatangani atas  laporan  keuangan  yang  dibuat oleh  akuntan  publik  berkaitan  dengan harta  kekayaan  yayasan  baik  benda tetap  (  maupun  benda  tidak  tetap  ( bergerak );
h. pengumuman  surat  kabar    mengenai ikhtisar  laporan  tahunan  bagi  Yayasan yang  sebagian  kekayaannya  berasal dari  bantuan  negara,  bantuan  luar negeri,
dan/ atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
i.  bukti  penyetoran  biaya  pemberitahuan
perubahan  Anggaran  Dasar  Yayasan dan pengumumannya.”
Ketentuan Pasal diatas memberikan kesempatan  kepada  semua  Yayasan  agar Yayasan  yang  belum  didaftarkan,  maka
Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2004  atas  perubahan  dari  Undang- undang  No.  16  Tahun  2001    tentang  Yayasan bahwa  aktivitas  yayasan  yang  pendirianya sebelum  adanya  Undang-undang  tersebut tetap  diakui  secara  sah  sebagai  badan  dan dapat  melakukan  kegiatannya,  namun  bagi yayasan  yang  pendirianya  setelah  Undang- undang  tersebut,  maka  harus  mendasarkan pada Undang-undang yang baru.

## C.   Sifat Komersial Yayasan
Yayasan  pada  umumnya  yang  tergambar dalam  benak  kita  adalah  yayasan-  yayasan keluarga ataupun yayasan yang murni bergerak  di  bidang  amal,  perikemanusiaan serta  ilmu  pengetahuan  dengan  tujuan  tidak mencari keuntungan (non profit).
Seperti  penulis  uraikan  diatas  bahwa yayasan  telah  diakui  keberadaanya  sebagai badan  hukum,  maka  lewat  sudah  masanya yayasan itu  bergerak  secara  murni di bidang amal  dan  perikemanusiaan.  Yayasan  yang demikian  itu  akan    sulit  untuk  memperoleh dana operasional dan mengembangkan keberadaan  yayasan,  dikarenakan  semakin
banyaknya  yayasan  yang  didirikan  saat sekarang  ini.  Bahkan  berdasarkan  catatan  di Kantor  Pengadilan  Negeri  Semarang  belum bisa    didata  secara  pasti  jumlah  yayasan  yang ada di Kota Semarang.
Akibatnya  dari  segi  kuantitas  yayasan semakin  bertambah  maka  tujuan  yayasan citranya  menjadi  berubah  bukan  lagi  misi secara  murni  bersifat  idial,  tetapi  sudah mengarah pada sifat komersial.
Keberadaan  kegiatan  yayasan  sebelum dan  sesudah  adanya  Undang-undang  No.  28 Tahun  2004  atas  perubahan  Undang-undang No.  16  Tahun  2001,  tidak  ada  ketentuan  satu pasal  pun  yang  melarang  aktivitas  yayasan bersifat  komersiil  (  mencari  keuntungan  ). Hidup matinya sebuah yayasan tidak menggantungkan sumbangan dari pihak ketiga. Yayasan bisa mandiri dalam menghidupi  keberlangsungan  suatu  yayasan maka,  aktivitasnya  bisa  dengan  berusaha  agar kehidupan  yayasan  aksis.  Dalam  ketentuan Undang-undang  hanya  melarang  bagi  para pendiri,  Pengawas  dan  Pengurus  apabila yayasan  dalam  kegiatannya  menghasilkan keuntungan,  maka  tidak  boleh  dinikmati  oleh seluruh organ yayasan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004.
Keberlangsungan Yayasan tergantung dari kekayaan suatu Yayasaan, oleh karena itu sumber  pendapatannya  dari  usaha  kegiatan Yayasan    yang    bersangkutan  tidak  ada larangannya  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 7  Undang-undang  No. 28 Tahun 2004 : (1).  Yayasan  dapat  mendirikan  badan  usaha yang  kegiatannya  sesuai  dengan  maksud dan tujuan Yayasan;
(2).  Kegiatan  yayasan  boleh  memasukan sebagian kekayaannya dalam bentuk usaha yang lain untuk
meningkatkan peningkatan  kekayaan  yayasan,  dengan catatan memasukkan kekayaan yayasan ke badan  usaha  yang  lain  harus  bersifat prospektif,  dan  modal  yang  dimasukkan tidak  boleh  melebihi  25  %  (  duapuluh lima  persen  )  dari  keseluruhan  kekayaan yayasan yang bersangkutan.
(3). Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap  sebagai  anggota  Direksi  atau Pengurus  dan  Anggota  Dewan  Komisaris atau    Pengawas    dari  badan  usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
Kegiatan  usaha  dari  usaha  badan  usaha Yayasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 7  ayat  (1)  harus  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  Yayasan  serta  tidak  bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  Dalam  kegiatan  usaha  badan  usaha Yayasan  agar  supaya  bersifat  transparan maka Pengurus wajib membuat dan menyimpan  catatan  atau  tulisan  yang    berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan  dan  selain  kewajiban  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  tersebut   Pengurus wajib    membuat  dan  menyimpan  dokumen keuangan  Yayasan  berupa  buku  dokumen serta  data  pendukung  administrasi  keuangan. Dengan  demikian  keberlangsungan  Yayasan tergantung  pada  pengurusnya  yang  harus bertindak  jujur  dan  selalu  ada  pembinaan serta pengawasan secara baik dan benar.

## D. SIMPULAN
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Bahwa  Yayasan  sebelum  diberlakukannya Undang-undang  No.  28  Tahun  2004  atas perubahan  Undang-undang  No.  16  Tahun 2001 tetap dianggap sebagai badan hukum dengan  catatan  bahwa  Yayasan  yang bersangkutan
sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Setempat
2. Setelah  diberlakukannya  Undang-  undang No.  No.  28  Tahun  2004  atas perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 anggaran dasar  harus  Ya-yasan  harus  disesuaikan dengan  keten-tuan  Undang-undang  tersebut dengan  tidak  ada  pembatasan  waktunya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2013.
3. Yayasan dalam kegiatan usahanya tidak ada larangan bersifat komersiil yaitu untuk mendirikan badan usaha asal keuntungan dari kegiatan badan usaha tidak dinikmati oleh Para Pembina Pengurus dan Pengawasnya.

## Daftar Pustaka/bacaan
Ridho, Ali, Badan Hukum dan Kedudu - kan Badan
Hukum Perseroan- Per - kumpulan –
Koperasi – Wakaf, Almni, Bandung 1983
Setiawan, Tiga  Aspek  Hukum  yayasan ,  Varia Peradilan, Tahun V Nomor 55, 1990. Syawie,
Hasbullah, Aspek-aspek Hukum Mengenai  yayasan  di  Indonesia Varia Peradilan, Tahun III No. 38, 1993. Projodikoro,  Wirjono, Hukum  Perdata  tentang Persetujuan-persetujuan  ter - tentu ,  Sumur Bandung, 1991.

## Undang-undang/Peraturan Pemerintah
Undang-undang  No.  28  Tahun  2004  atas Perubahan  dari  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2001 tentang Yayasan Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2013  Atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun  2008 Tentang Pelaksanaan  Undang- Undang Tentang Yayasan