COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
Dino Rizka Afdhali 1 , Taufiqurrohman Syahuri 2
1,2 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia dinorizkaafdhali@gmail.com 1 , tsyahuri@gmail.com 2 Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023
Accepted:
December 28, 2023
In principle, laws are made to give people confidence in different interests. Through  law,  the  ideals  of  legal  subjects  can  be  achieved,  including  legal certainty,  benefit  and  justice.  However,  in  the  process  of  law  enforcement, between these three legal objectives, there are often conflicts between one legal objective and another. This journal aims to determine the ideality of law enforcement from the perspective of legal objective theory. The method used in this legal research is normative juridical legal research which uses library materials  as  primary  sources.  The  result  of  this  research  is  that  if  there  is tension between these basic values, then you must use the basis or principle of priority where the first priority always falls on the value of justice, then the value of usefulness or usefulness and finally legal certainty. In other words, ideally  law  enforcement  must  always  prioritize  and  prioritize  the  goals  of justice.
Keywords:
Ideality, legal objectives, priority principle

## Abstrak
Pada prinsipya hukum dibuat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum dapat terjalin pencapaian cita dari subjek hukum, antara  lain  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Akan  tetapi  dalam  proses penegakkan  hukum  seringkali  diantara  ketiga  tujuan  hukum  ini,  acapkali  dihadapkan  pada benturan  antara  tujuan  hukum  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Jurnal  ini  bertujuan  untuk mengetahui idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan  bahan  kepustakaan  sebagai  sumber  primer.  Hasil  penelitian  ini  adalah  jika terjadi  ketegangan  antara  nilai-nilai  dasar  tersebut,  maka  harus  menggunakan  dasar  atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau  kemanfaatan  dan  terakhir  kepastian  hukum.  Dengan  kata  lain  idealnya  penegakkan hukum harus selalu memprioritaskan dan mengutamakan tujuan keadilan.
Kata Kunci: Idealitas, tujuan hukum, asas prioritas

## I. PENDAHULUAN
Teori  hukum  merupakan  bagian  penting  dari  ilmu  hukum  karena  melalui  teori-teori dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal sebagai pembahasan dengan cara tertentu dapat diartikan sebagai teori, sehingga  teori  acapkali  disebut  pula  sebagai  seni  berhubung  kegiatannya  mirip  berupa pengumpulan  sejumlah  pertimbangan  dan  menemukan  sesuatu  untuk  sampai  kepada pendapat yang diyakini.
Teori  adalah  suatu  butir-butir  pendapat,  teori,  tesis  mengenai  sesuatu  kasus  atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun  tidak  disetujui  yang  dijadikan  masukan  dalam  membuat  kerangka  berpikir  dalam
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
penulisan.  Perkembangan  ilmu  hukum,  selain  bergantung  pada  metodologi,  aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.
Dalam perkembangan studi teori hukum, pendekatan hukum zaman dahulu (klasik) dilakukan dengan hanya menggunakan satu sudut pandang, misalnya hukum normatif yang menggunakan  pendekatan  positivik,  hukum  empiris  yang  menggunakan  pendekatan sosiologis dan antropologis, dan hukum etis yang hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Hal inilah yang membuatnya cenderung ekstrem dan sempit.
Perkembangan berikutnya adalah lahirnya hukum modern yang mengkombinasikan ketiga pandangan klasik yaitu, hukum empiris, hukum normatif, dan hukum etis menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi,  keadilan  (filosofis),  kepastian  hukum  (yuridis),  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat (sosiologis).
Dalam  praktek  penegakkan  hukum,  terkadang  masyarakat  tidak  merasa  puas  dan bahkan  menganggap  bahwa  hukum  di  Indonesia  tidak  membawa  keadilan  bagi masyarakatnya  dan  lebih  ironisnya  lagi  menganggap  bahwa  hukum  tersebut  hanyalah berpihak pada golongan terentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternyata praktek hukum di negeri ini belum memberikan kepuasaan terhadap masyarakatnya atau yang menjadi obyek hukum itu sendiri yang memang sangat kontradiksi dengan tujuan hukum yang ideal.
Berbicara  tentang  penegakan  hukum,  dalam  hukum  ada  sebuah  adagium  yang berbunyi fiat justisia et pareat mundus (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
Semua  aparat  penegak  hukum  berkewajiban  mewujudkan  cita-cita  hukum  secara utuh,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  menurut  tujuan  dan  kepastian  hukum.  Namun  amanah yang ideal tersebut belum sepenuhnya membumi, karena kenyataan yang tak terbantahkan dapat  dirasakan  dan  dilihat  saat  ini  adalah  kondisi  penegakan  hukum  di  Indonesia  sudak mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot, sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai berbagai persoalan yang mengedepankan dalam dinamika  masyarakat  dan  kepastian  hukum  semakin  dipertanyakan.  Hukum  menjadi bertambah lumpuh menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan  menjadi  utopia  dalam  masyarakat.  Masyarakat  semakin  tidak  terlindungi, tersubordinasi serta tereksploitasi.
Pada  prinsipya  hukum  dibuat  untuk  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum dapat terjalin pencapaian cita dari subjek hukum, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Diantara ketiga nilai dasar terdapat suatu Spannungsverhaltni s (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum  tersebut  masing-masing  mempunyai  tuntutan  yang  berbeda  satu  sama  lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Apabila penegak hukum lebih  mengedepankan  kepastian  hukum  dalam  proses  peradilan,  maka    sebagai  nilai kepastian hukum seringkali menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan/kegunaan. Begitu juga sebaliknya, jika yang dikedepankan adalah keadilan atau kemanfaatan, maka seringkali mengenyampingkan nilai kepastian hukum. Lalu bagaimana idealitas penegakkan hukum jika dilihat dari teori tujuan hukum itu sendiri?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif.  Oleh karena  itu menekankan  pada  pengkajian  bahan  pustaka.  Bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka, dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  ( library research ).
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Idealitas Penegakkan Hukum Jika Dilihat Dari Teori Tujuan Hukum
Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja,  melainkan  harus  memiliki  aspek  keadilan  dan  asas  lain  yang  berguna  melindungi warganya  dengan  adil,  dan  menjamin  kepastian  hukum  bagi  setiap  warga  negara,  tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat  untuk  mematuhi  hukum/perundang-undangan  yang  berlaku.  Dan  hal  ini  juga berlaku  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Setidaknya dalam pengamatan penulis, dalam kajian keilmuan, ada dua kubu yang sedang berseteru dan bertarung dalam pentas hukum nasional sebagai akibat dari adanya perbedaan pandangan tentang ontologi hukum berikut metode penemuan dan pengkajian terhadap hukum.
Kubu yang pertama bisa disebut sebagai kubu normatif (positivis) yang menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang sui generis, yakni ilmu jenis sendiri dengan karakternya yang khas yang bersifat normatif. Sedangkan kubu yang kedua berpandangan bahwa ilmu hukum merupkan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, sehingga hukum tidak akan  dipahami  dengan  baik  tanpa  melibatkan  kajian-kajian  ilmu-ilmu  yang  lain  terhadap hukum.
Berbicara tentang penegakan hukum, penulis selalu teringat sebuah adagium yang berbunyi fiat justisia et pareat mundus (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan  tetapi  juga  akan  dapat  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Keadilan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  hukum  itu  sendiri.  Hukum  pada  dasarnya berintikan  keadilan.  Gustav  Radbruch  menyatakan  bahwa  keadilan  merupakan  salah  satu nilai-nilai dasar dari hukum.
Hukum  erat  kaitannya  dengan  ketertiban  dalam  suatu  masyarakat.  Hukum memposisikan diri sebagai pengatur dan penjaga ketertiban. Oleh karenanya hukum tampil dengan  berbagai  macam  bentuk,  baik  berupa  perintah,  larangan,  seruan  sehingga  dapat dikatakan  hukum  menjadi  institusi  normatif.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hukum  dapat dikelompokkan  menjadi  2  bentuk  yakni  tertulis  (biasa  disebut  peraturan)  dan  tidak  tertulis (biasa disebut adat kebiasaan yang diakui keberlakuannya).
Dalam  kaitannya  dengan  tujuan  hukum,  beberapa  ahli  memberikan  pendapatnya tentang  bagaimana  hukum  digunakan  agar  terciptanya  ketertiban  dan  keamanan  dalam masyarakat.  Salah  satu  yang  paling  familiar  adalah  tujuan  hukum  yang  dicetuskan  oleh Gustav  Radbruch.  Radbruch  adalah  seorang  filosof  hukum  dan  seorang  legal  scholar  dari Jerman  yang  terkemuka  yang  mengajarkan  konsep  tiga  ide  unsur  dasar  hukum.  Ketiga konsep  dasar  tersebut  dikemukakannya  pada  era  Perang  Dunia  II.  Tujuan  hukum  yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Seperti yang dikemukakan oleh Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat ( useful of law ), aliran positivisme hukum yang berorietasi pada asas kepastian hukum  ( legal  certainty )  dan  prediktabilitas  hukum  ( legal  predictability ),  dan  yang  terakhir adalah  aliran  hukum  alam  yang  berkiblat  pada  asas  keadilan  ( substantial  justice ).  Ketiga tujuan besar dari hukum tersebut, pada perkembangan dunia akademisi hukum mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Namun sampai saat ini yang paling jelas terlihat adalah pertentangan  idealitas  hukurn  antara  asas  kepastian  hukum (legal  certainty )  dengan  asas keadilan (substantial justice )
Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain: 1.  Kepastian Hukum
Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
asas  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  bagi  yustisiabel  (pencari keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang-  wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Adanya  kepastian  hukum  merupakan  harapan  bagi  pencari  keadilan  terhadap tindakan  sewenang-wenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  terkadang  selalu  arogansi dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum.  Karena  dengan  adanya  kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya  tidak  dianggap  sebagai  elemen  yang  mutlak  ada  setiap  saat,  tapi  sarana  yang digunakan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  dengan  memperhatikan  asas  manfaat  dan efisiensi.
Pemikiran  mainstream  beranggapan  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  keadaan dimana  perilaku  manusia,  baik  individu,  kelompok,  maupun  organisasi,  terikat  dan  berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir  dari  kekhawatiran  yang  dahulu  kala  pernah  dilontarkan  oleh  Thomas  Hobbes  bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya ( homo homini lupus ). Manusia adalah makhluk yang  beringas  yang  merupakan  suatu  ancaman.  Untuk  itu,  hukum  lahir  sebagai  suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.
Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad  XIX  nampak  dalam  pendekatan  law  and  order  (hukum  dan  ketertiban).  Salah  satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat  dimuati  ketertiban  yang  bermakna  sosiologis.  Sejak  saat  itu,  manusia  menjadi komponen  dari  hukum  berbentuk  mesin  yang  rasional  dan  terukur  secara  kuantitatif  dari hukuman-hukuman  yang  terjadi  karena  pelanggarannya.  Jadi  kepastian  hukum  adalah kepastian  aturan  hukum,  bukan  kepastian  tindakan  terhadap  atau  tindakan  yang  sesuai dengan  aturan  hukum.  Karena  frasa  kepastian  hukum  tidak  mampu  menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.
Jika dilihat dari sudut penerapannya terkait dengan tujuan kepastian hukum ini, maka aparat penegak hukum (terutama polisi dan jaksa) sangat memprioritaskan tujuan ini. Harus disadari, kepastian hukum yang dimaknai sebagai bagian substansi hukum ( legal substance ) menghendaki  peraturan  perundang-undangan  mengatur  secara  jelas  dan  logis  ketentuan hukum.  Namun  berdasarkan  perspektif  budaya  hukum  ( legal  culture ),  kepastian  hukum menjadi bagian dari pemberlakuan hukum yang harus jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.
Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang yang memiliki makna dengan kepastian hukum:
a.  Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang- undangan
b.  Hukum  didasarkan  pada  sebuah  fakta,  artinya  hukum  itu  dibuat  berdasarkan  pada kenyataan
c.  Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang  jelas,  sehingga  akan  menghindari  kekeliruan  dalam  hal  pemaknaan  dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
d.  Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah
Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang  mengatur  kepentingan-kepentingan  manusia  dalam  masyarakat  harus  selalu  ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
2.  Kemanfaatan
Hukum  adalah  sejumlah  rumusan  pengetahuan  yang  ditetapkan  untuk  mengatur lalulintas  perilaku  manusia  dapat  berjalan  lancar,  tidak  saling  tubruk  dan  berkeadilan.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus  komunikasi  manusia  untuk  mengantisipasi  ataupun  menjadi  solusi  atas  terjadinya kemampatan  yang  disebabkan  oleh  potensi-potensi  negatif  yang  ada  pada  manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalalr untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil.  Hukum  bisa  saja  salah,  tetapi  sepanjang  masih  berlaku,  hukum  itu  seharusnya diperhatikan  dan  dipatuhi.  Kita  tidak  bisa  membuat  hukum  'yang  dianggap  tidak  adil'.  Itu menjadi  lebih  baik  dengan  merusak  hukum  itu.  Semua  pelanggaran  terhadap  hukum  itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.
Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang  berfaedah  atau  memiliki  manfaat.  Hukum  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.
Penganut  teori  kemanfaatan  yang  dipelopori  Jeremy  Bentham  mengatakan  bahwa hukum  bertujuan  menjamin  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  manusia  dalam  jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah  menghasilkan  kesenangan  dan  kebahagiaan  terbesar  bagi  jumlah  orang  yang terbanyak.
Kemanfaatan  hukum  perlu  diberikan  atensi.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat.  Karena  hukum  ini  selalu  diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Menurut Achmad  Ali,  bahwa  aliran  etis  dapat  dianggap  sebagai  ajaran  moral  ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jaremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata- mata  untuk  memberikan  kemanfaatan  atau  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  bagi sebanyak-banyaknya  warga  masyarakat.  Penanganannya  didasarkan  pada  filsafat  sosial, bahwa  setiap  warga  masyarakat  mencari  kebahagiaan,  dan  hukum  merupakan  salah  satu alatnya.
Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.  Contoh  konkret  misalnya,  dalam  menerapkan  ancaman  pidana  mati  kepada seseorang  yang  telah  melakukan  pembunuhan,  dapat  mempertimbangkan  kemanfaatan penjatuhan  hukuman  kepada  terdakwa  sendiri  dan  masyarakat.  Kalau  hukuman  mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.
3.  Keadilan
Tujuan  hukum  berikutnya  ialah  keadilan.  Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav  Radbruch,  keadilan  sudah  cukup  apabila  kasus-kasus  yang  sama  diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:
a.  Keadilan  dimaknai  sebagai  sifat  atau  kualitas  pribadi.  Keadilan  subjektif  sebagai keadilan  sekunder  adalah  pendirian  atau  sikap,  pandangan  dan  keyakinan  yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
b.  Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (Rechtsideee).
c.  Inti  dari  keadilan  adalah  kesamaan.  Dalam  hal  ini  Radbruch  mengikuti  pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurut Tegus Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja  diperoleh  manfaat.  Geny  adalah  salah  satu  ahli  yang  juga  mendukung  bahwa  hukum bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh van
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Apeldoorn demikian: Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan  tetapi  merasa  terpaksa  juga  memasukkan  kepentingan  daya  guna  dan  kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan
Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu  keadilan  kepastian  dan  kemanfaatan,  rasionalisasi  yang  tepat  bahwa  kalau  keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan  dan  kepastian  adalah  bagian  dari  keadilan  itu  sendiri.  Jadi  pada  hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.
Bahkan  Gustav  Radbruch  yang  merupakan  pencetus  tiga  tujuan  hukum  yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan  hukum  yaitu  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Radbruch  pada  akhirnya mengoreksi  pandangannya  sendiri  ia  menyatakan  bahwa  cita  hukum  tidak  lain  daripada keadilan.  Menurut  Gustav  Radbruch,  keadilan  harus  mempunyai  posisi  yang  pertama  dan yang  paling  utama  dari  pada  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Secara  historis,  pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di  antara  tujuan  yang  lain,  setelah  melihat  kenyataan  bahwa  dengan  teorinya  tersebut  di Jerman  di  bawah  kekuasaan  Nazisme  legalisasi  praktek-praktek  yang  tidak berperikemanusiaan  selama  masa  Perang  Dunia  II  dengan  jalan  membuat  hukum  yang mensahkan  praktek  -  praktek  kekejaman  perang  pada  masa  itu.  Gustav  Radbruch  pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.
Idealnya  penegakkan  hukum  dapat  memenuhi  ketiga  unsur  ini.  Akan  tetapi  pada dalam  perkembangannya  acapkali  ketiga  unsur  ini  berbenturan.  Oleh  karena  itu  untuk mengantisipasi hal ini, Gustav Radbruch juga menawarkan konsep asas prioritas. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.
Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai  kemanfaatan  dan  nilai  kepastian  hukum  serta  menempatkan  nilai  kepastian  hukum dibawah  nilai  kemanfaatan  hukum  dalam  penegakkan  hukum  yang  ideal  dan  yang  dicita- citakan.

## KESIMPULAN
Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan  dalam  masyarakat.  Jelaslah  ketiga  hal  tersebut  berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menjamin  berfungsinya  nonna-norma  hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Para  penegak  hukum  dalam  menjalankan  hukum  tidak  hanya  didasarkan  logika peraturan  (kepastian),  tetapi  juga  logika  lain  seperti  keadilan  dan  kemanfaatan.  Idealnya tujuan  hukum  dikatakan  tercapai  apabila  dapat  memenuhi  ketiga  unsur  ini. Apabila  terjadi benturan diantara ketiga unsur tujuan hukum tersebut, maka harus diterapkan asas prioritas sebagaimana yang ditawarkan oleh Gustav Radbruch sendiri dimana keadilan menjadi tujuan utama dan pertama, kemudian kemanfaatan serta terakhir barulah kepastian hukum.

## REFERENSI
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence ),  (Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2015)
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental  dalam  Penjatuhan  Putusan  Pengadilan ,  (e-Journal  Komunitas  Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, 2021)
Fithriatus  Shalihah  dan  Oksep  Adhayanto, Hukum,  Moral,  dan  Kekuasaan  dalam  Telaah ( Hukum Adalah Alat Teknis Sosial ), (Fiat Justisia, Vol. 10 No. 4, 2016)
Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, Argumentasi Hukum , (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005)
https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam- mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan https://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_ https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011) Isharyanto, Teori Hukum; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik , (Yogyakarta: WR, 2016)
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , (Bandung: Mandar Madju, 1994) Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam , (Pasuruan: Qiara media, 2022) O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum , (Salatiga: Griya Media, 2011) Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum : edisi Revisi , (Jakarta: Kencana, 2008) Sakhiyatu  Sova, Tiga  Nilai  Dasar  Hukum  Menurut  Gustav  Radbruch ,  (Fak.  Hukum  Undip, 2013)
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 2008) Teguh  Prasetyo, Keadilan  Bermartabat : Perspektif  Teori  Hukum ,  (Bandung:  Nusamedia,
2020)
Titon Slamet Kurnia, Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir , Refleksi Hukum , (Jurnal Ilmu Hukum, Edisi April 2015)