Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN
Vol Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 1 No 1 Bulan Juli  Tahun 2019 65 - 78 10.31000/almaal.v1i1.1776
Strategi  Penyelamatan  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor
Ari Zulfikri 1,* , Ahmad Sobari 2 , Syarifah Gustiawati 3 1, 2, 3 Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia *Email : arizulfikri8@gmail.com

## A BSTRACT
In  Islamic  banking  institutions,  the  term  problem  financing  is  not  something  foreign  is  heard. Almost  all  conventional  and  sharia  banking  institutions  experience  this,  because  not  a  few banking institutions are hampered by their growth and even have to stop their operations because they cannot overcome this problem. The Islamic banking sector is led to have a strategy in dealing with problem financing. Referring to the Bogor Branch of NPF Bank BNI Syariah data in 2016 (3.42%), 2017 (2.78%), 2018 (1.58), it is known that the NPF value at the Bogor Branch of BNI Syariah has decreased (considered good) , because it is still below the maximum standard NPF value set by Bank Indonesia (5%). Financing at the Bank BNI Syariah Bogor Branch continues to increase every year and the financing that is dominated is Murabahah financing. To achieve a good  NPF  value,  the  Bank  BNI  Syariah  Bogor  Branch  uses  a  strategy  to  overcome  problem financing, namely stay strategy and exit strategy. However, for the stage of saving the problematic financing the strategy used is to stay a strategy through financing restructuring efforts.
Keywords: Murabahah; Rescue; Problematic Financing; Restructuring; Strategy,

## A BSTRAK
Dalam  lembaga  perbankan  syariah,  istilah  pembiayaan  bermasalah  bukan  sesuatu  hal  yang asing didengar. Hampir semua lembaga perbankan baik kovensional maupun syariah mengalami hal  tersebut,  karena  tidak  sedikit  lembaga  perbankan  yang  terhambat  laju  pertumbuhannya bahkan harus terhenti kegiatan operasionalnya karena tidak bisa mengatasi masalah ini. Pihak perbankan syariah dituntun untuk memiliki strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Merujuk  pada  data  NPF  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  pada  tahun  2016  (3,42%),  2017 (2,78%), 2018 (1,58),  diketahui bahwa nilai NPF di Bank BNI Syariah Cabang Bogor mengalami penurunan (dinilai baik), karena masih dibawah standar maksimal nilai NPF yang ditetapkan oleh  Bank  Indonesia  (5%).  Pembiayaan  di  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  terus  meningkat setiap  tahunnya  dan  pembiayaan  yang  medominasi  adalah  pembiayaan  Murabahah.  Untuk mencapai nilai NPF yang baik, Bank BNI Syariah Cabang Bogor menggunakan strategi dalam mengatasi  pembiayaan  bermasalah  yaitu  stay  strategi  dan  exit  strategi.  Namun  untuk  tahap penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  strategi  yang  digunakan  adalah  stay  strategi  melalui upaya restrukturisasi pembiayaan.
Kata kunci : Murabahah; Penyelamatan; Pembiayaan Bermasalah; Restrukturisasi; Strategi,

## P ENDAHULUAN
Selama  lima  tahun  terakhir  perkembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia sebagaimana  disebutkan  oleh  OJK  bahwa  perkembangannya  tercatat  semakin  baik.  Di tahun 2017 industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 26,97 persen. Market share  industri  keuangan  syariah  Indonesia  pada  Desember  2017  mencapai  8,24  persen dari total aset keuangan di Indonesia. Adapun aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,45 persen. Sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 market sharenya sebesar 5,34 persen dan tahun 2017 sebesar 5,78 persen. (Waluya & Samsuri, 2018)
Bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  perantara bagi  pihak  berlebihan  dana  dan  pihak  berkekurangan  dana  untuk  kegiatan  usaha  dan kegiatan  lainnya  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Jenis  usaha  bank  syariah  sebagai lembaga keuangan perantara ( financial intermediary ) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan dan pembiayaan, serta jasa (Ismail,  2010:8). Pendanaan disebut  juga dengan sisi liabilitas atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak  nasabah  penabung  atau  investor.  Selanjutnya,  pembiayaan  disebut  juga  dengan aset, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga (DPK).
Pembiayaan  atau financing merupakan  istilah  yang  dipergunakan  dalam  bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan  salah  satu  fungsi  bank  dalam  menjalankan  aktivitas  penyaluran  atau penggunaan dana (Muhamad, 2014). Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memnuhi  aspek  syariah  dan  aspek  ekonomi,  yang  berarti  bahwa  setiap  realisasi pembiayaan kepada debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan  tetap  mempertimbangkan  perolehan  keuntungan  baik  bagi  pihak  bank  syariah maupun nasabah bank syariah.
Tingkat  pendapatan  atau  perolehan  keuntungan  dari  penyaluran  pembiayaan merupakan  tingkat  pendapatan  tertinggi  bagi  pihak  bank  syariah.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  tingkat  risiko  yang  ditimbulkan  juga  tinggi,  tidak  sedikit  nasabah  yang  tidak mampu  membayar  kewajibannya  dikarenakan  kelalaian  nasabah  yang  sengaja  tidak membayar angsuran ataupun karena usahanya tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu,  penerapan  manajemen  risiko  atas  pembiayaan  yang  disalurkan  sangat  diperlukan. Karena,  salah  satu  faktor  utama  yang  dapat  menentukan  kesinambungan  dan pertumbuhan  dari  sebuah  lembaga  adalah  seberapa  jauh  lembaga  tersebut  dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan yang diberikan.
Antara pihak bank syariah dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak sebelumnya, dan  kesepakatan  tersebut  tertulis  dalam  akad  pembiayaan,  baik  untuk  pembiayaan murabaḥah, muḍarabah, dan musyarakah . Dengan demikian secara otomatis kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama(Harmeko, 2010:15). Akad  yang  dilakukan  pada  bank  ada  dua  macam,  yakni  akad  pembiayaan  dan  akad dengan notaris untuk mengikat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah. Hal tersebut dilakukan oleh bank sebagai salah satu upaya preventif agar pihak bank  syariah  dapat  terhindar  dari  pembiayaan  bermasalah  yang  mungkin  terjadi  di kemudian hari. Namun demikian, upaya ini tidak dapat selalu menghindarkan pihak bank syariah dari risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Sejalan dengan permasalahan di atas, maka pihak bank syariah diharuskan untuk mempunyai  upaya  yang  efektif  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah  yang dimilikinya. Apabila didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka pihak bank harus menjaga jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya tidak lebih dari 5%. Pada Desember 2018 rasio pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah (BUS)  tercatat  sebesar  3,26  %  menurun  dari  periode  tahun  sebelumnya  4,76  %. Perbaikan NPF tersebut berhasil dilakukan sejalan dengan strategi yang sudah dijalankan terbukti efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.
Secara umum, kasus  pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, namun akan mengalami tahap bermasalah terlebih dahulu. pada tahap ini, pihak bank akan  memberikan  peringatan  secara  kekeluargaan,  apabila  nasabah  tetap  saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan.
Dijelaskan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9/PBI/2011  bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah  agar  dapat  menyelesaikan  kewajibannya,  antara  lain  melalui:  penjadwalan kembali  ( rescheduling ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  dan  penataan  kembali ( restructuring ).
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi  Bank  BNI Syariah  dalam  menyelamatkan  pembiayaan murabaḥah bermasalah  pada  Bank  BNI Syariah Cabang Bogor.

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Yang  dimaksud  dengan  pembiayaan,  berdasarkan  pasal  1  butir  25  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang disamakan dengan itu berupa:
a) transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan musyarakah;
b) transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  Ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk Ijarah Muntahiyah bit tamlik;
c) transakasi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istisna;
d) transaksi  minjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang  mewajibkan  pihak  yang diardh; dan
e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  setiap  nasabah  bank  syariah  yang mendapatkan  pembiayaan  dari  bank  syariah,  wajib  hukumnya  untuk  mengembalikan pembiayaan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu,  ditambah  dengan  bagi  hasil  atau imbalan atau tanpa imbalan untuk transaksi pembiayaan dalam bentuk qard. Dalam  Statistik  perbankan  syariah  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Perbankan Syariah Bank Indonesia dijelaskan bahwa istilah Non Performing Financing (NPF) untuk fasilitas pembiayaan di bank syariah maupun Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit  di  bank  konvensional  diartikan  sebagai  pembiayaan  non  lancar    mulai  dari golongan kurang lancar sampai dengan macet (Djamil, 2012).
Dari segi produktivitas dalam kaitannya dengan kemampuan  untuk menghasilkan pendapatan  bagi  pihak  bank,  pembiayaan  bermasalah  akan  mengalami  penurunan  atau sudah tidak lagi menghasilkan bagi pihak bank. Bahkan pembiayaan bermasalah sudah pasti akan mengurangi pendapatan bank, karena pembiayaan bermasalah yang semakin besar, akan menambah besar pula biaya pencadangan yang harus disisihkan atau dikenal dengan istilah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)
Menurut  Supramono  (1996)  Penyebab  timbulnya  suatu  kredit  atau  pembiayaan bermasalah  terdiri  dari  faktor  internal  dan  eksternal  perbankan.  Faktor  internal,yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri, diantaranya:
a) Kualitas pejabat
b) Persaingan antar bank
c) Hubungan  ke  dalam.  Hubungan  ke  dalam  adalah  hubungan  bank  dengan perusahaan  lain  yang  tergabung  dalam  kelompoknya,  serta  hubungan  bank dengan pengurus maupun dengan pemegang saham.
d) Pengawasan. Tindakan pengawasan dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dan pihak Bank Indonesia.
Sedangkan  faktor  eksternal  pembiayaan  bermasalah  disebabkan  oleh  nasabah pembiayaan,  seperti  nasabah side  streaming yaitu  nasabah  menggunakan  dana  tidak sesuai  dengan  ketentuan  akad,  nasabah  beritikad  tidak  baik,  tidak  jujur,  lalai  dan  lain sebagainya.  Dapat  pula  diidentifikasi  penyebab  timbulnya  pembiayaan  bermasalah anatara lain karena perubahan politik dan peraturan perundangan, diregulasi sektor rill, keuangan dan ekonomi.
Perubahan  kondisi  tersebut  diatas  merupakan  tantangan  yang  dihadapi  oleh pemilik  dan  pengelola  perusahaan.  Suatu  kunci  menuju  pengelolaan  sukses  dari  suatu usaha  adalah  kemampuan  mengantisipasi  perubahan  dan  cukup  Fleksibel  dalam mengelola  usahanya.  Pembiayaan  bermasalah  akan  timbul,  dikarenakan  oleh  faktor eksternal dikarenakan gagalnya pengelola dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan  perubahan  kondisi  perekonomian,  perubahan  peraturan,  dan  bencana  alam (Supramono, 1996) .

## Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
Menurut  Muhammad  (2005)  Penanganan  pembiayaan  bermasalah  merupakan bagian yang tidak dapat  dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap realisasi  pembiayaan  yang  dilakukan  pasti  memiliki  potensi  pembiayaan  bermasalah. Sehingga, jika ditemukan gejala dini pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar.
Secara  garis  besar  upaya  untuk  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/ kuratif. Upaya yang bersifat  preventif  (pencegahan)  dilakukan  oleh  bank  sejak  permohonan  pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai  dengan  pemantauan  atau  pengawasan  terhadap  pembiayaan  yang  diberikan. Sedangkan  upaya  yang  bersifat  represif/kuratif  adalah  upaya  mengatasi  pembiayaan bermasalah  yang  bersifat  penyelamatan  atau  penyelesaian  terhadap  pembiayaan bermasalah (Djamil, 2012).
Penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  merupakan  upaya  dan  langkah-langkah restrukturisasi  yang  dilakukan  bank  dengan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali (Djamil, 2012).
Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu (Muhammad, 2005):
a) Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara:
1) Pemantauan usaha nasabah.
2)  Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
b) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
1) Pembinaan anggota.
2) Pemberitahuan dengan surat teguran.
3) Kunjungan  lapangan  atau  silaturahmi  oleh  bagian  pembiayaan  kepada nasabah.
4) Upaya  preventif  dengan  penanganan rescheduling ,  yaitu  penjadwalan kembali  jangka  waktu  angsuran  serta  memperkecil  jumlah  angsuran.  Juga dapat dilakukan dengan reconditioning , yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
b) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
1)  Membuat surat teguran atau peringatan.
2)  Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh.
3)  Upaya  penyehatan  dengan  cara rescheduling ,  yaitu  penjadwalan  kembali jangka  waktu  angsuran  serta  memperkecil  jumlah  angsuran.  Juga  dapat dilakukan  dengan reconditioning ,  yaitu  memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
c) Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:
1) Rescheduling , yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
2) Reconditioning , yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
3)  Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan qard al- hasan .
Adapun Menurut Muhammad (2012) selain ketentuan-ketentuan di atas, terdapat beberapa  ketentuan  lain  yang  menjelaskan  mengenai  langkah-langkah  restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:
a) Penurunan imbalan atau bagi hasil
b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
e) Penambahan fasilitas pembiayaan
f) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.
Langkah-langkah  tersebut  dalam  pelaksanaannya  bisa  dilakukan  secara bersamaan  (kombinasi),  misalnya  pemberian  keringanan  jumlah  kewajiban  disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Akan tetapi,  kombinasi  tidak  diperlukan  apabila  upaya  restrukturisasi  dilakukan  dengan konversi pinjaman menjadi penyertaan, maka pembiayaan debitur menjadi lunas.
Berkaitan dengan tata cara restrukturisasi pembiayaan, semua jenis pembiayaan dapat  dilakukan  restrukturisasi  dengan  tetap  memperhatikan  karakteristik  dari  masing-
masing  bentuk  pembiayaan.  Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan mengenai restrukturisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan. Pembiayaan dalam bentuk Piutang Murabahah dan piutang istisna’ dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara :
a) Penjadwalan Kembali (rescheduling)
Restrukturisasi  dilakukan dengan memperpanjang  jangka waktu  jatuh  tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.
b) Persyaratan kembali ( reconditioning )
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  menetapkan  kembali  syarat-syarat pembiayaan  antara  lain  perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran, jangka  waktu  dan/atau  pemberian  potongan  sepanjang  tidak  menambah  sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.
c) Penataan  kembali  ( restructuring )  dengan  melakukan  konversi  piutang murabahah atau  piutang istisna’ sebesar  sisa  kewajiban  nasabah  menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudarabah atau musyarakah.
d) Penataan  kembali  ( restructuring )  dengan  melakukan  konversi  menjadi  Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
e) Penataan  kembali  ( restructuring )  dengan  melakukan  konversi  menjadi Penyediaan Modal Sementara.
Secara umum kualitas pembiayaan dapat  dibagi menjadi  lima golongan apabila didasarkan  kepada  penilaian  prospek  usaha,  aspek  kinerja  ( performance )  nasabah,  dan aspek  kemampuan  membayar  atau  kemampuan  menyerahkan  barang  pesanan,  yaitu golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan golongan macet. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan  atau financing adalah  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan  (Siskawati,  Hendri, Syarifah, 2015:17-18). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud  dengan pembiayaan adalah penyediaan dana  atau tagihan yang dipersamakan  dengan  itu  berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam dan istishna , transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh , dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.
Murabahah didefinisikan  oleh  para Fuqoha sebagai  penjualan  barang  seharga biaya/  harga  pokok  ( cost )  barang  tersebut  ditambah mark-up atau  margin  keuntungan yang disepakati (Wiroso, 2005). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa  pesanan.  Bank  hanya  melakukan  transaksi  murabahah  dengan  pesanan.  Dalam murabahah  berdasarkan  pesanan,  bank  melakukan  pembelian  barang  setelah ada pemesanan dari nasabah. Sementara dalam perspektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai’ atau jual beli. Pengertian Murabahah ini diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa murabahah adalah
“akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai keuntungan yang dosepakati”.
Menurut fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Murabahah adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Harga jual  bank  adalah  harga  beli  pemasok  ditambah  keuntungan  yang  disepakati  bersama (Kamil dan Fauzan, 2006).
Dari  beberapa  pengertian  murabahah  diatas  secara  kongkrit  bisa  digambarkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat  dalam murabahah, yaitu A,B dan C. A meminta B untuk  membelikannya  beberapa  barang  (komoditas).  B  tidak  memiliki  barang-barang yang dibutuhkan A tetapi B berjanji untuk mengembalikannya dari pihak ketiga, yaitu C. Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah
Praktik  pembiayaan murabahah yang  diaplikasikan  pada  bank  syariah,  diawali dengan  proses  pengajuan  pembiayaan oleh  nasabah.  Apabila  telah  disetujui  maka berlanjut pada proses pencairan. Pada praktik penyaluran pembiayaan murabahah , bank bertindak sebagai pihak penyedia dana, baik sebagian atau seluruh dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sesuai dengan kualifikasi nasabah. Selanjutnya, pembayaran oleh  pihak  nasabah  dapat  dilakukan  secara  tangguh  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua pihak.
Pengajuan pembiayaan dalam bentuk barang oleh nasabah. Dalam tahap ini pihak bank dan nasabah akan melakukan negosiasi mengenai tiga aspek.
Aspek  pertama  mengenai  teknis  dan  spesifikasi  barang  atau  objek  yang dibutuhkan oleh nasabah. Aspek kedua mengenai nominal harga barang yang dibutuhkan serta  estimasi  kemampuan  nasabah  untuk  membayar  secara  tangguh.  Kemudian  aspek ketiga  terkait  jangka  waktu  pembiayaan.  Penentuan  jangka  waktu  pembiayaan disesuaikan pada kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dari harga barang yang akan  dibeli.  Penentuan  jangka  waktu  pembiayaan  juga  berpengaruh  terhadap mark  up price atau profit margin yang akan diambil oleh pihak bank.
Pada saat negosiasi dilakukan, maka akan terjalin kesepakatan antara kedua pihak, di mana pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan kualifikasi  dalam  negosiasi  kepada supplier .  Kemudian,  pihak  bank  dan supplier bersama-sama mengirim barang tersebut kepada nasabah.
Setelah barang terkirim, maka nasabah harus segera melengkapi persyaratan yang tertuang dalam perjanjian formal, dalam tahapan ini maka asas formalisme telah terjadi. Nasabah  diwajibkan  untuk  mengembalikan  harga  pokok  barang  yang  dibeli  ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati pada saat negosiasi berlangsung. Jangka waktu pembiayaan berlangsung sebagaimana tertera dalam perjanjian dan akan berakhir sesuai dengan kesepakatan pada negosiasi. Ketika akad berakhir, maka kepemilikan barang akan menjadi milik nasabah sebagaimana pada transaksi jual beli (Dahlan, 2012).

## M ETODE P ENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Ditinjau  dari  jenis  datanya  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Adapun  menurut  Meleong  (2016)  yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode  alamiah.  Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  langkah-langkah yang dilakukan Bank BNI syariah dalam melakukan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah khusnya pada pembiayaan Murabahah.

## Tempat dan Waktu penelitian
Penelitian  tentang  Strategi  Penyelamatan  Pembiayaan  Bermasalah  pada Pembiayaan Murabahah yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya surat  ijin  penelitian, yaitu bulan April sampai dengan Mei 2019.

## Objek dan Subjek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah Langah-langkah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah  dalam  melakukan  strategi  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  pada pembiayaan Murabahah . Bank BNI Syariah Cabang Bogor sebagai subjek penelitian.

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  atau  bahan  keterangan  ialah  fakta  yang  dapat  ditarik  menjadi  suatu kesimpulan  dalam  kerangka  persoalan  yang  digarap  (Tanjung  dan  Devi,  2013). Sedangkan menurut lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Meleong, 2012). Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

## Sumber Data Primer
Menurut Sandjaja dan Herimanto (2006) Sumber data primer meliputi karangan - karangan  asli  yang  ditulis  oleh  orang  yang  secara  langsung  mengalami,  melihat  atau mengerjakannya.  atau  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data, dalam  hal  ini  adalah  penulis.  Data  yang  diperoleh  penulis  berupa  data  dari  hasil wawancara  dengan  pihak  yang  terkait  dengan  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  serta dokumenter-dokumenter  perusahaan,  berupa  arsip  atau  dokumen  yang  relevan  dengan pembahasan penelitian penulis.

## Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  adalah  tulisan  mengenai  penelitian  orang  lain  yang disajikan  dalam  bentuk  komentar  atau  tinjauan  pustaka  oleh  orang  yang  tidak  secara langsung  mengamati  atau  ikut  serta  terlibat  (Tanjung  dan  Devi,    2012).  Seperti  buku- buku, majalah, internet, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  diangkat  oleh  peneliti,  maka  dalam pengumpulan  data  karya  ilmiah  ini  peneliti  menggunakan  penelitian  sebagai  berikut pertama, penelitian  Kepustakaan  (library  research), yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data dan bahan-bahan dari berbagai
literatur  dan  daftar  kesusastraan  yang  ada,  seperti  buku-buku,  sumber  dokumen perusahaan, majalah, surat kabar, via internet, dan kepustakaan lainnya yang mendung serta berkaitan dengan penelitian (Nuraida, 2010).
Kedua ,  penelitian  lapangan (Field  Research ),  adapun  penelitian  lapangan  yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan observasi ketempat penelitian dan wawancara dengan  narasumber  terkait.  Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu. Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan  itu  (Meleong,  2012).  Ada  beberapa  kelebihan  pengumpulan  data  melalui wawancara,  diantaranya  metode  terbaik  untuk  menilai  keadaan  pribadi,  cocok  sebagai kriterium  (alat  verifikasi)  terhadap  data  hasil  observasi,  kuesioner,  dll  serta  dapat dilakukan  sambil  observasi  (Tanjung  dan  Devi,  2013).  Wawancara  dilakukan  secara mendalam  dan  tidak  terstruktur  kepada  subjek  penelitian  dengan  pedoman  yang  telah dibuat.  Teknik  wawancara  digunakan  untuk  mengungkapkan  data  tentang  Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Meleong, 2012). Berdasarkan definisi tersebut maka analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis  induktif  dengan  menarik  hal-hal  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  hal-hal  yang bersifat  umum.  Dalam  logika  induktif  umumnya  memerlukan  penyajian  bukti  empirik yang  cukup  untuk  membuat  abstraksi  (Muhadjir,  2000).  Setelah  dilakukan  wawancara bagaimana  strategi  yang  dilakukan  oleh  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, kemudian ditafsirkan dengan kerangka pemikiran berdasarkan  studi  pustaka,  terakhir  adalah  menarik  kesimpulan  sesuai  dengan permasalahan penelitian.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Tahapan Proses Pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Bogor
Aplikasi  pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah yaitu murabahah kepada pesanan pembelian, dengan penerapan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang- barang investasi, baik domesti maupun luar negeri seperti melalui letter of credit (L/C).
Tahapan  proses  pembiayaan  di  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  menurut Sagileorus, (Wawancara, 2019) adalah sebagai berikut:
Pertama ,  nasabah  pembiayaan murabahah datang  ke  Bank  BNI  Syariah  untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah . Formulir aplikasi ini terdiri dari nama calon nasabah, jenis kelamin, nomor KTP, tanggal jatuh tempo KTP, alamat sesuai KTP, tempat  tanggal  lahir,  pendidikan  terakhir,  status  perkawinan,nama  pasangan,  nama  ibu kandung, jumlah tanggungan, alamat dan nomor telepon tempat usaha dilengkapi dengan
keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan, lama usaha, omset rata-rata per bulan, penawaran fasilitas cash pick up, serta tanda tangan calon nasabah.
Kedua ,  dokumen  aplikasi  yang  telah  diisi  diserahkan  kepada Sales  Consumer (CS) untuk diverifikasi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta  kelengkapan  dokumen  aplikasi  pembiayaan.  Jika  dokumen  aplikasi  pembiayaan calon  nasabah  belum  lengkap,  maka  CS  wajib  meminta  calon  nasabah  untuk  segera melengkapi dokumen tersebut agar dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Ketiga ,  dokumen  aplikasi  yang  telah  lengkap  dan  selesai  diperiksa  oleh  CS, kemudian diserahkan kepada Unit Customer sales (UCS) untuk dilakukan penyelidikan informasi negatif calon nasabah melalui BI checking dan DHN-BI.
Keempat , setelah verifikasi dokumen aplikasi selesai, Direct Sales (DS) dan Sales Assisten, melakukan kunjungan ke tempat  calon  nasabah, mencari informasi  mengenai karakter calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan.
Kelima , EFO Electronik Finencing orgination , melakukan verifikasi usaha  calon nasabah  yang  terdiri  dari  lokasi  usaha,  jenis  usaha,  lamanya usaha, aktivitas usaha, persediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha.
Keenam ,    EFO  melakukan  analisa  keuangan  melalui  proses scoring untuk menentukan Repayment  Capacity (RPC) dan Innicial Disposible Income Ratio (IDIR). Proses  ini  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  penting  keputusan  pembiayaan  dan kemampuan calon nasabah dalam pembayaran angsuran.
Ketujuh ,    semua  dokumen  calon  nasabah  dan  informasi  mengenai  usaha  calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang Batas Wewenang Pemutus Persetujuan Pembiayaan (BWPP) yaitu UH, MMM, Pimpinan Cabang Pembantu dan Pimpinan Cabang.
Kedelapan ,    dana  dicairkan  dan  diserahkan  kepada  calon  nasabah  melalui rekening tabungan Pembiayaan yang sebelumnya telah dibuat oleh calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.
Setelah fasilitas pembiayaan disalurkan kepada nasabah, bagi Bank BNI Syariah tahap  ini  merupakan  awal  pemeliharaan  dan  pemantauan  pembiayaan,  yang  disebut dengan tahap monitoring. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhamad, bahwa dalam tahap pencairan,  dana  pembiayaan  yang  diterima  oleh  nasabah  harus  diarahkan  untuk digunakan  sebagaimana  diajukan  dalam  permohonan  yang  telah  disetujui  oleh  pihak bank, jangan sampai dana tersebut “bocor” dalam arti digunakan untuk kepentingan lain diluar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.
Secara teori, aspek teknis pembiayaan murabahah yakni bank harus menyediakan (aset murabahah) kebutuhan nasabah yang sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati pada  saat  negosiasi  berlangsung,  Namun  dalam  praktiknya,  pihak  Bank  BNI  Syariah Cabang Bogor hanya menyediakan dana pembiayaan dan pihak nasabah yang membeli barang kebutuhannya sendiri.
Hal ini terjadi karena jumlah nasabah yang cukup banyak, namun sumber daya insani  yang  tersedia  terbatas,  sehingga  dengan  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk memenuhi  sendiri  kebutuhannya  dianggap  lebih  efektif  dari  pada  pihak  Bank  harus memenuhi satu persatu kebutuhan nasabahnya.
Namun  demikian,  hal  tersebut  belum  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  pedoman syariah  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  yakni  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah .  Karena  sesuai  dengan ketetapan  yang  ada,  apabila  pihak bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli sendiri barang kebutuhannya, maka akad murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

## Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor.
Menurut    Tatang  (Wawancara,  2019)  pembiayaan  bermasalah  di  Bank  BNI Syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran bagi hasil atau margin , angsuran  pokok  pembiayaan,  dan  dalam  penyampaian  laporan  belum  mencapai  atau memenuhi target yang diinginkan bank, dan memiliki kemungkinan risiko di kemudian hari seperti tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil atau margin .
Salah satu indikasi bahwa fasilitas pembiayaan yang disalurkan akan bermasalah yakni  apabila nasabah mengalami  kesulitan dalam  memenuhi  kewajiban-kewajibannya kepada  pihak  bank,  seperti  nasabah  terlambat  melakukan  pembayaran  angsuran,  hal semacam  ini  akan  segera  terbaca  oleh  sistem  sehingga  dapat  dengan  mudah  untuk diketahui  dan  akan  segera  dilakukan  upaya  penagihan  melalui  telepon  atau  dengan kunjungan langsung ke tempat nasabah.
Pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan kolektibilitas  lancar  dan  dalam  perhatian  khusus  yang  diperkirakan  akan  bermasalah, serta  fasilitas  pembiayaan  dengan  kolektibilitas  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet. Sehingga, tingkatan pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel  1 Tingkat Pembiayaan Bermasalah di Bank BNI syariah Cabang Bogor tahun 2019
Kol 1 Nasabah telat mengangsur  0 hari Kol 2 a Nasabah telat mengangsur  30 hari Kol 2 b Nasabah telat mengangsur 31-60 hari Kol 2 c Nasabah telat mengangsur 61-90 hari Kol 4 Nasabah telat mengangsur 181-270 hari Kol 5 Nasabah telat mengangsur > 270 hari Kol 6 Hapus Buku

## sumber : dokumen penagihan bank BNI Syariah
Penjelasan  mengenai  tabel  di  atas,  berbeda  dengan  penjelasan  Djamil  (2012) bahwa pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau pembiayaan non  lancar  merupakan  pembiayaan  dengan  kolektibilitas  kurang  lancar,  diragukan  dan macet.
Namun, pihak Bank BNI Syariah Cabang Bogor menetapkan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus ke dalam pembiayaan bermasalah karena pihak bank telah memperkirakan  bahwa  pembiayaan  tersebut  memiliki  potensi  untuk  bermasalah  di
kemudian hari. Hal ini dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka pihak  bank  dapat  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  secara  intensif  terhadap nasabah yang diketahui terlambat melakukan pembayaran.
Secara umum, penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor meliputi dua aspek, antara lain:
Pertama, aspek eksternal : aspek eksternal pembiayaan bermasalah adalah adanya perubahan ekonomi makro atau peraturan regulator.
Kedua ,  aspek  internal:  aspek  internal  penyebab  timbulnya  pembiayaan bermasalah  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yakni;  aspek  internal  pihak  nasabah  dan  aspek internal  pihak  bank.  Penyebab  pembiayaan  bermasalah  yang  disebabkan  dari  aspek internal bank.
Menurut Tatang (Wawancara, 2019) beberapa hal yang sering menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor:
a) Penurunan pendapatan usaha nasabah.
b) Cuaca alam yang tidak stabil sehingga tidak dapat diprediksi, dan berpengaruh terhadap hasil pertanian bagi nasabah petani.
c) Bank  kejar  target,  sehingga  analisa  pembiayaan  tidak  terlaksana  dengan sempurna.
d) Karyawan penagih yang kurang sopan ketika melaksanakan proses penagihan atau  bertemu  ke  tempat  nasabah,  sehingga  nasabah  tidak  tertarik  untuk membayar.
e) Angsuran Nasabah tidak memiliki itikad baik untuk membayar.
Menurut Tatang,  (Wawancara, 2019) bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di dalam Bank BNI Syariah Cabang Bogor, bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh, selain  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  di  atas,  dalam  menangani  pembiayaan bermasalah  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  mempunyai  dua  strategi  yang  nantinya akan  digunakan  dalam  proses  penanganan  pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi.  Dua strategi yang digunakan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah adalah stay strategy dan exit strategy .)
Strategi  pertama  yang  digunakan  oleh  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  yakni stay  strategy atau  dengan  kata  lain cooperative  strategy ,  merupakan  strategi  di  mana pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu  jangka  panjang.  Strategi  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  upaya-upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring ).
Strategi kedua yang digunakan adalah exit strategy atau dengan kata lain phase out strategy , merupakan strategi dimana pihak bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang kecuali ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah.
Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan Remedial dan Recovery (seperti lelang  eksekusi  baik  melalui  pihak  manajemen  bank,  pengadilan,  maupun  melalui Basyarnas).  Kecuali  kondisi  nasabah  masih  memiliki  kemungkinan  untuk  diperbaiki, maka  dalam  kondisi  yang  demikian  dapat  digunakan  upaya  pendekatan  secara  halus
(seperti  pendampingan  manajemen,  novasi,  kompensasi,  subrogasi,  penyertaan,  dan likuidasi di bawah tangan).
Namun dalam pembahasan ini, penulis hanya akan fokus menjelaskan mengenai stay strategy yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor, dikarenakan fokus penelitian  ini  merupakan  penelitian  mengenai  strategi  yang  digunakan  dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi kepada nasabah Bank BNI Syariah Cabang Bogor.
Salah satu strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang digunakan adalah dengan  upaya  restrukturisasi,  yakni  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Bank  BNI Syariah  Cabang  Bogor  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan kewajibannya.  Dimana  tujuan  dari  restrukturisasi  pembiayaan  adalah  penyelamatan pembiayaan sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar sehat kembali.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  penyelamatan  pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Pihak Bank BNI Syarah Cabang Bogor mampu menjaga menjaga angka NPF yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif untuk dilakukan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  strategi  penanganan  pembiayaan  bermasalah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy .
Namun,  dalam  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah,  strategi  yang  digunakan oleh  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  stay  strategy,  yakni  strategi  yang  digunakan apabila  pihak  bank  masih  ingin  menjalin  hubungan  bisbis  dengan  nasabah.  Stategi  ini dilaksanakan  melalui  upaya  restrukturisasi  (seperti rescheduling , reconditioning dan restructuring ).

## REFERENSI
Ahmad, Solihin. 2010. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah akad Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri  Kantor Cabang Selat Panjang . Skripsi. Riau: UIN Riau.
Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik . Yogyakarta: Teras.
Daryoko.  2015. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Dalam  pelaksanaan  Akad Murabahah  di  BNI  Syariah  Cabang  Yogyakarta. Skripsi.  Yogyakarta:  UIN Yogyakarta.
Data Bank BNI Syariah Cabang Bogor.
Djamil,  Faturrahman.  2012. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Dokumen Bank BNI Syariah. Laporan Tahunan Bank BNI Syariah  Tahun 2017
Harnoko.  2010. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersil . Jakarta: Kencana.

## Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, & Syarifah Gustiawati
Ismail. 2010. Manajeman Perbankan . Jakarta: Kencana.
Kamil.  M.  Fauzan.  2006. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perbankan  dan  Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
Kasmir. 2002. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Grafindo Persada.
Moleong,  J,  Lexy.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi, Bandung:  PT Remaja Roesdakarya.
Muhadjir, Neong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV Cet. I , Yogyakarta: Rake Sarasin.
Muhamad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muhamad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nuraida, Ida. 2010. “Manajemen Pembiayaan Muḍarabah Bermasalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta.
Prabowo, Bagya Agung. 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Murabaḥah pada Perbankan Syariah . Yogyakarta: UII Press.
Sholihat,  Tanjung,  Gustiawati, Analisis  Efektivitas  Pembiyaan  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Rill (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) . Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2015 Sumitro Warkum. 2002. Asas – Asas Perbankan Islam Dan Lembaga – Lembaga Terkait BMI & Takaful Di Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada.
Supramono, Gatot.
1996. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu
Tinjauan Yuridis. Jakarta: Djambatan.
Tanjung, Hendri & Abrista  Devi. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam . Jakarta: Gramata Publishing.
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabaḥah . Yogyakarta: UII Press.
Waluya, Atep Hendang & Samsuri. 2018. Hubungan Persepsi Masyarakat Kota Serang Tentang Hukum Syariah Menabung Di Bank Dengan Tingkat Literasi Keuangan Syariah . Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam. Vol 1 No 9. Hlm. 1
Yudistira,  Reza.  2011. “Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  pada  Bank Syariah Mandiri”. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta