PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Eka Susylawati (Dosen STAIN Pamekasan Prodi AHS / email: ekasusylawati@gmail.com) Moh. Hasan
(Dosen STAIN Pamekasan Prodi PAI / email: moh_hasan@gmail.com)
Abstraction; Ideally, in investigation of divorce  case  of husband and wife attend in assembly.With  attendance of the spouses,  judge will be more easy to strive the peace mentioned above. Ironically, in practice is sometimes wife or husband in capacities as requested / sued have never attended or if to give the authority  at  a  advocate,  the  side  requested  /  sued  have  never  attended  to conference.  Pursuant  to  section 125 HIR to  express  that if  sued  absents  to face  the  assembly    and  do  not  order  others  ones  as  its  proxy,  hence  the accusation will be granted with decision the outside attending of sued ( verstek decision). From result of research obtained by conclusion that is; First, which cause  to  be  requested  /  to  be  sued  never  absents  at  divorce  case  raised  by applicant / plaintiff so that resulting the verstek decision in Religion Justice of  Pamekasan,  for  example:  because  shame,  so  that  the  session  will  take place quickly, because sued / requested is shy and or fear to deal with trial, and there  is  still  some of village headman and or modin still have a notion, society  in  a  countryside  must    inform  if  they  will  divorce.  Judge  of  Religion Justice  of  Pamekasan  assess  the  evidence  appliances    raised  by  applicant  / plaintiff  in  divorce  case  decided  by  verstek  guiding  at  HIR  and  also regulation of other constitutions. In the verdict of divorce case, judge council of Religion  Justice  of  Pamekasan  only  relates  at  evidence  appliance  raised  by plaintiff / applicant.

## Keywords: Verstek, Divorce, Verdict

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pergaulan masyarakat  karena nantinya  akan  melahirkan  anak  keturunan,  yang  merupakan sendi  yang  utama  dalam  kehidupan  negara  dan  bangsa.  Kesejahteraan  dan kebahagian  hidup  keluarga  sangatlah  menentukan  kesejahteraan  dan kebahagiaan  masyarakat  dan  negara,  sebaliknya  rusak  dan  kacaunya  hidup

## Eka Susylawati
bersama  akan  menimbulkan  rusak  dan  kacaunya  bangunan  masyarakat. 1 Karenanya  perkawinan  mempunyai  dampak  yang  luas  baik  sosial  maupun yuridis. 2
Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan  diartikan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara    pria  dan  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa. Pasal 1 tersebut diperkuat oleh pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa   perkawinan menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang kuat  atau  miitsaaqan ghaliidhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah  dan  pasal  3-nya  menyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Dalam  pembidangan  hukum,  perkawinan  merupakan  masalah  pribadi sehingga  digolongkan  dalam  hukum  privat/hukum  perdata. 3 Hal  ini  nampak dalam pandangan Hukum Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memisahkan  antara  hukum  perkawinan  dengan  agama  (bersifat  sekuler). Akibatnya keabsahan perkawinan menurut Hukum Barat hanyalah semata-mata didasarkan pada faktor pencatatan saja.
Jika    konsep  perkawinan  menurut  Hukum  Barat  tersebut  di  atas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum  Islam,  yang  menentukan  bahwa  perkawinan  bukanlah  masalah  pribadi belaka, melainkan juga memerlukan campur tangan masyarakat/negara sehingga pasangan yang telah berada dalam ikatan perkawinan tidak dapat sesuka hatinya untuk mengakhirinya. 4
1 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 3 2 Muchsin, Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif (Surabaya: Al-Ikhlas, 2003) hlm. 51 3 Menurut teori dikotomi oleh Ulpianus, hukum dibagi menjadi 2 bidang yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan dan sebaliknya  hukum  publik  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  perseorangan  dengan negara/masyarakat.  Berdasarkan  teori  dikotomi  tersebut,  bidang  perkawinan  digolongkan dalam  bidang  hukum  privat  karena  menyangkut  ikatan  (kontrak)  antara  seorang  pria  dan seorang  perempuan  untuk  membentuk  keluarga.  Dalam  perkembangannya  teori  tersebut tidak  selalu  benar  jika  dihubungkan  dengan  kondisi  masyarakat  dan  negara  saat  ini. Misalnya saja dalam bidang perkawinan, tidak saja berkait dengan hukum privat, tetapi juga termasuk  dalam  hukum  publik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  peran  negara  dalam  hal pencatatan perkawinan  (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
4 Bandingkan  dengan pendapat  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo,  yang  membandingkan  antara perceraian  dalam  agama  Islam  dan  agama  Kristen.  Menurut  beliau,  persamaan  keduanya

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan
Salah  satu  tujuan  perkawinan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  1 Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  dan kekal.  Namun  dalam  praktik,  tidak  jarang  pesan-pesan  suci  perkawinan  tidak selamanya  akan  berjalan  sesuai  harapan.  Dalam  mengarungi  maghligai  rumah tangga terkadang pasangan suami isteri mengalami masalah, yang  harus berakhir dengan perceraian.
Perceraian  merupakan  salah  satu  sebab  bubarnya  suatu  perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Menurut  pasal  39  Undang-Undang  tersebut  menyatakan  bahwa perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan 5 setelah  pengadilan memberikan  kesempatan  untuk  berdamai,  dan  harus  terdapat  alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. 6 Pentingnya alasan-alasan
mengkategorikan perceraian sebagai perbuatan tercela.  Perbedaannya, dalam agama Kristen :  memperkecil  kemungkinan  bercerai,  memberikan  hak  yang  sama  antara  suami  dan  isteri dalam  perceraian  dan  dalam  norma  agama  Kristen  mensyaratkan  campur  tangan  penguasa karena hampir setiap perceraian melalui putusan pengadilan. Sebaliknya dalam agama Islam :  memperbesar  kemungkinan  perceraian,  memberikan  kebebasan  yang  relatif  besar  pada suami dan  dalam norma agama Islam memungkinkan pemutusan perkawinan di luar campur tangan  pihak  berwajib.  Lihat  R  Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang- Undangan  Perkawinan  di  Indone sia  (Surabaya  :  Airlangga  University  Press,  1988)  hlm. 123-124.
5 Yang  dimaksud  dengan  pengadilan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  peradilan agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan  peradilan  umum  bagi  yang  beragama  selain  Islam. Dualisme  peradilan  dalam  perkara  perceraian  tersebut  menimbulkan  pendapat  bahwa terdapat  diskriminasi.  Lihat  Afdol, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Surabaya  : Airlangga University Press, 2009) hlm. 99. Pengajuan perkara perceraian haruslah diperiksa dan  diputus  oleh  pengadilan  tingkat  pertama  sehingga  tidak  boleh  diajukan  langsung  ke pengadilan  tinggi  agama  ataupun  Mahkamah  Agung.  Lihat  juga  Basiq  Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) hlm. 139
6 Alasan-alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Penjelasan  Umum  pasal  39  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  1975  dan pasal  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  :  a.  salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan b. Salah satu pihak meninggalkan  yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain  atau tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya  c.  Salah  satu  pihak mendapat  hukuman  penjara  3  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung    d.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan  terhadap  pihak  yang  lain  e.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri  f. Antara  suami  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan lagi dalam rumah tangga f. Karena murtad   g. Karena melanggar taklik talak.

## Eka Susylawati
tersebut  adalah  bertujuan  untuk  menghindari  anggapan  bahwa  bercerai  adalah sesuatu  yang  mudah  dan  untuk  memperkecil  angka  perceraian.  Dalam  praktik terkadang  alasan  perceraian  sengaja  diciptakan  oleh  salah  satu  pihak,  dengan harapan perkawinannya segera dapat diakhiri. 7
Salah  satu  upaya  untuk  menghindari  perceraian  adalah  mengupayakan perdamaian. Perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang luhur. Hal  ini  disebabkan  dengan  adanya  perdamaian  maka  bukan  keutuhan  rumah tangga  yang  dapat  diselamatkan, tetapi  juga kelanjutan pemeliharaan anak yang akan  diperoleh secara utuh ketika ayah  ibunya  tetap  diikat dengan perkawinan. Selain  berkait  dengan  pemeliharaan  anak,  dengan  perdamaian  akan  terhindar adanya  keretakan  kerabat  suami-isteri  dan  tidak  terjadinya  perebutan  harta perkawinan  pasca  perceraian.  Dalam  mengupayakan  perdamaian,  semua komponen  yang  ada  di  sekitar  pasangan  suami  isteri  dapat  berperan,  terlebih orang-orang  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau  pergaulan  yang  dekat dengan  suami  dan  isteri.  Ketika  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  kerabat  tidak berhasil,  dalam  praktik  pada  umumnya  suami  atau  isteri  akan  mendaftarkan perkara perceraiannya ke pengadilan.
Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  hukum  acara  yang  belaku  pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam  lingkungan  peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Dengan demikian yang terikat  pada hukum acara bukan hanyahakim, nanun juga mengikat para pihak dan kuasanya.
Pada umumnya  dalam pemeriksaan perkara perceraian suami  dan isteri hadir di  persidangan.  Dengan kehadiran  suami  isteri  tersebut  hakim akan  lebih mudah  untuk  mengupayakan  perdamaian  tersebut  di  atas.  Ironisnya  dalam praktik  terkadang  suami  atau  istri  dalam  kapasitas  sebagai  termohon/tergugat tidak  pernah  hadir  atau  jika  menguasakan  pada  seorang  advokat,  pihak termohon/tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.
7 Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tahun  2009  di pengadilan  agama  Pamekasan,  sebagian besar  perceraian  didasarkan  pada  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  yang tidak  dapat  didamaikan.  Oleh  karenanya  alasan  tersebut  disebut  sebagai  alasan ngaret, karena  ketika  suami  dan  atau  isteri  berkeinginan  mengakhiri  perkawinan  maka  alasan apapun  dapat  dikategorikan  sebagai  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  tidak  dapat didamaikan. Lihat : Eka Susylawati (Ketua)      H. Djamaludin dan Eva Nikmatul Rabbiyanti (Anggota), Perselisihan dan  Pertengkaran  Yang  Tidak Dapat  Didamaikan  Sebagai  Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan , Penelitian DIPA 2009, STAIN Pamekasan.

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan
Berdasarkan pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap  ke  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakilnya, maka  gugatan  akan  dikabulkan  dengan  putusan  di  luar  hadirnya  tergugat  atau yang disebut sebagai putusan verstek.  Dengan demikian jika tergugat/termohon tidak  hadir  dalam  perkara  perceraian  dapat  diputus  secara  verstek  dan  hukum acara  yang  dipakai  adalah  prosedur  putusan  verstek  sebagaimana  yang  telah diatur dalam HIR/RBg.
Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil- dalil  yang  dikemukakan  oleh  penggugat,  kecuali  dalam  perkara  perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya  dapat  dijatuhkan  apabila  dalil-dalil  atau  alasan-alasan  perceraian  telah dibuktikan  dalam  persidangan.  Hal  ini  untuk menghindari  adanya  kebohongan dalam  perkara  perceraian  dan  sekaligus  menerapkan  azas  dalam  Undang- Undang  Perkawinan,  yaitu  mempersulit  perceraian.  Pada  umumnya  acara  ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. 8
Ketika tergugat/termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka hakim  tidak  dapat  mengupayakan  perdamaian  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam Undang-Undang. Sisi negatif yang lain adalah hakim hanya mendasarkan pada  pembuktian  yang  diajukan  penggugat/pemohon  sehingga  tidak  terdapat keseimbangan  dalam  pembuktian  dan  dalam  kehidupan  masyarakat  terkadang walaupun  sudah  diputus  perceraiannya,  namun  dibelakang  hari  masih menyisakan persoalan, misalnya masalah anak dan atau harta bersama.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  pada  umumnya  perkara perceraian  di  pengadilan  agama  Pamekasan  diputus  dengan  tanpa  kehadiran tergugat/termohon.  Akibatnya proses pembuktian  sangatlah  singkat, sederhana dan  putusan  perkara  perceraian  tersebut  rata-rata  dilakukan  dengan  dua  kali sidang.  Ada  sebagian  yang  berpendapat  bahwa    putusan  verstek  merupakan realisasi  dari  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Namun apabila  ditelaah  lebih  dalam  proses  tersebut  menghilangkan  salah  satu  asas perkawinan yaitu mempersulit perceraian.
Masalah  pokok  yang  dikaji  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  Pertama  : Faktor-faktor  yang  menyebabkan  termohon/tergugat  tidak  hadir  pada  perkara perceraian  sehingga  mengakibatkan  putusan  verstek  di  Pengadilan  Agama Pamekasan, Kedua : Bagaimana hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh
8 H.A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 86.

## Eka Susylawati
pemohon/penggugat  dalam  perkara  perceraian  sehingga  diputus  verstek  di Pengadilan Agama Pamekasan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah    mendeskripsikan  dan  menganalisa faktor-faktor  yang  menyebabkan  termohon/tergugat  tidak  hadir  pada  perkara perceraian  sehingga  mengakibatkan  putusan  verstek  di  Pengadilan  Agama Pamekasan,  dan    mendeskripsikan  dan  menganalisa  bagaimana  hakim pengadilan  agama  Pamekasan  dalam  menilai  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus verstek.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan    baik    untuk    mencapai    suatu    tujuan 9 .    Penelitian  ini    menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.
Pendekatan    kualitatif      tersebut      di  atas    nantinya  dipadukan dengan  pendekatan  empirik  atau  socio  legal  research,  dengan  harapan  lebih memberikan  makna  hasil  penelitian  yang  lebih  faktual  bagi  masyarakat.  Hasil penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  pemecahan  masalah dalam kehidupan bermasyarakat.
Jenis  penelitian  berkait  dengan  sudut  pandang  mana  seorang peneliti melihat masalah, yaitu  menggunakan  metode  deskriptif 10 . Dengan jenis pendekatan  ini  dimaksudkan  melakukan  studi  deskriptif  terhadap  hal-hal  yang berkenaan dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan.
Bilamana  dilihat  dari  sifatnya,  maka  penelitian  ini  termasuk  studi kasus.  Diantara    ciri-ciri  studi  kasus    adalah  karena   sasaran penelitiannya dapat  berupa    manusia,  peristiwa,  latar  dan  dokumen.  Disamping  alasan tersebut, ternyata sasaran-sasaran tersebut ditelaah sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel-variabelnya. 11
Instrumen  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan tehnik  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.    Dalam  penelitian  ini,  peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data.  Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus hadir di tengah komunitas yang diteliti.
9 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial , (Bandung; Alumni, 1986), hlm. 15.
10 Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metode Penelitian , (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm., 33 11 Imron  Arifin ,  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan .  (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm. 57.

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan
Pada  tahap  awal,  peneliti  telah  menghubungi  hakim  pengadilan Agama  Pamekasan,  advokat,  dan  beberapa  anggota  masyarakat  yang  pernah mengajukan perkara perceraian yang telah diputus verstek di Pengadilan Agama Pamekasan.    Untuk  pelaksanaan  wawancara  dan  observasi  terlebih  dahulu melalui  persetujuan  informan  sebagai  sumber  informasi.  Dengan  demikian, maka penelitian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  atau tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.  Sumber data dalam  penelitian  ini  dibagi  dalam  2  (dua)  kategori,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perilaku warga  masyarakat,  yang    dalam  penelitian    ini  diperoleh    dari  pengetahuan, pandangan dan sikap hakim pengadilan Agama Pamekasan. Sumber primer lain yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah    data  suami  dan  atau  isteri    yang  pernah mengajukan  perkara  perceraian  dan  diputus  verstek    di  Pengadilan  Agama Pamekasan.  Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  kelengkapan  dari  data primer  yaitu  dengan  membaca,  memahami  dan  sekaligus  membandingkan peraturan  perundang-undangan  khususnya  yang  berkait  dengan  waris  dan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara perceraian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengadilan  agama  Pamekasan  sebagai  salah  satu  lembaga  peradilan  di Indonesia  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan  perkara  perkawinan antar  orang  yang  beragama  Islam  (azas  personalitas  ke-Islaman).  Dan  perkara perkawinan yang dominan kuantitasnya di Pengadilan Agama Pamekasan adalah perkara perceraian.
Akhir  dari  suatu  proses perceraian  adalah  dengan  dijatuhkannya  putusan oleh  hakim,  yang  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Sebelum  memutus suatu perceraian hakim haruslah memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh suami atau isteri, yang merupakan tahap pembuktian.
Dalam penelitian ini disajikan 3 (tiga) perkara putusan verstek, yang dipilih secara acak dan terdiri dari 1 (satu) putusan cerai talak dan 2 (dua) putusan cerai gugat.  Dengan  ketiga    putusan  verstek  tersebut  nantinya  berguna  dalam mengkaji    secara  mendalam  tentang  prosedur  penjatuhan  putusan  perceraian secara  verstek  dan  untuk  memperoleh  gambaran  bagaimana  hakim  dalam menilai  pembuktian  dalam  perkara  perceraian  dan  pertimbangan  hakim  dalam memutus, padahal salah satu pihak tidak pernah hadir ke persidangan.
Dari  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  dalam  ketiga  putusan perceraian  yang  diputus  secara  verstek  tersebut  hakim  dalam  pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan

## Eka Susylawati
pemohon/penggugat  hadir  sendiri  dan  menghadap  persidangan,  sedangkan termohon/tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  pula  mengutus  kuasanya  untuk  hadir dan menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut.
Pertimbangan  lainnya,  majelis  hakim  telah  berusaha  menasehati pemohon/penggugat agar kembali rukun kembali sebagaimana semula dan tidak melanjutkan permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil.
Pemohon/penggugat mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang    mendukung  dalil-dalil  yang  diajukannya.  Dengan  ketidakhadiran termohon/tergugat,  dalam  pertimbangannya  hakim  menyatakan  bahwa  majelis hakim  tidak  dapat  mengetahui  jawaban  atas  dalil/alasan  permohonan termohon/tergugat  sehingga  secara  yuridis  formal  dalil/alasan  permohonan pemohon  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  fakta  yang  benar.  Dengan  demikian permohonan  pemohon/penggugat  dipandang  telah  mempunyai  cukup  alasan dan  telah  memenuhi  ketentuan  perundang-undangan.    Dam  hakim mengabulkan permohonan perceraian tersebut.
Putusan  verstek  sering  terjadi  dalam  perkara  perceraian  di pengadilan agama, bahkan mendominasi kuantitasnya jika dibandingkan dengan jenis  perkara  lain.  Hal  ini  juga  terjadi  di  pengadilan  agama  Pamekasan,  yakni sekitar  2/3  dari  perkara  perceraian  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama Pamekasan,  yang  meliputi    permohonan  cerai  yang  diajukan  oleh  suami  (cerai talak) ataupun yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).
Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  wakil  panitera  sekretaris pengadilan  agama  Pamekasan,  yang  menyatakan  bahwa  dalam  perkara perceraian  di  pengadilan agama  Pamekasan pada  umumnya  tidak  dihadiri  oleh tergugat/termohon sehingga pengadilan agama memutus secara verstek. 12
Ketidakhadiran tergugat/termohon seringkali tanpa adanya alasan. Hal ini sangatlah  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  prosedur  pemanggilan  yang  telah dilakukan oleh pengadilan agama  Pamekasan, yang secara  yuridis  formal  sudah sah. Hal ini disebabkan relaas panggilan sidang perceraian pada umumnya telah disampaikan  secara  langsung  kepada  yang  bersangkutan  atau  dititipkan  kepada kepala desa ketika yang bersangkutan tidak ada di tempat. Namun ketika hari H tergugat/termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tanpa alasan.
Dari penelitian diperoleh data yakni ada beberapa alasan yang mendasari mengapa  termohon/tergugat  tidak  hadir  ke  persidangan  walaupun  telah dipanggil  secara  sah  dan  patut.  Sebagian  terbesar  menyatakan  agar  proses
12 Wawancara dengan Moh. Chairil Utama, S.H Advokat di Pamekasan, tanggal 15 Juli 2010

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan
persidangan  cepat  selesai  karena  dengan  dua  kali  sidang  saja  diputus  oleh pengadilan agama.
Dalam  praktik  terkadang  kepala  desa  atau  modin    menyarankan  kepada suami  atau  isteri  yang  dimohon  cerai  oleh  pasangannya  agar  tidak  hadir  ke pengadilan  agama  sehingga  prosesnya  tidak  berlarut-larut,  dengan  alasan bilamana  putusan  cerai  segera  diperoleh,  maka  kedua  belah  pihak  akan  bebas dan tidak ada masalah lagi diantara kedua belah pihak.
Alasan  malu,  malas  ataupun  agar  proses  perceraiannya  cepat  diputus merupakan  alasan  yang  sering  muncul  di  pengadilan  agama  maupun  di masyarakat. Namun dalam perkara cerai gugat, ketika suami tidak pernah hadir ke  persidangan,  maka  isteri  kesulitan  untuk  menggugat  nafkah  untuk  dirinya maupun  nafkah  anaknya.  Namun  tidak  semua  orang,  terutama  isteri, memahami  tentang  hak-hak  tersebut.  Hal  ini  nampak  dari  hasil  wawancara peneliti  dengan  RN  yang  menyatakan  tidak  tahu  tentang  hak-hak  sebagai seorang  isteri.  Setelah  peneliti  jelaskan  hal  tersebut,  nampak  antusias  dari  RN yang  menyatakan  akan  memperjuangkan  hak-haknya  dan  terutama  sekali  hak nafkah untuk kedua anaknya. 13
Perkara cerai gugat berbeda dengan perkara cerai talak. Dalam cerai gugat isteri  kesulitan  untuk  menuntut  hak-haknya  ketika  suaminya  tidak  hadir  ke persidangan.  Di  masyarakat,  dalam  perkara  cerai  talak  ketika  isteri  tidak  hadir maka  tetap  akan  diputus  cerai  oleh  pengadilan.  Masalah  nafkah  terkadang dibicarakan di luar pengadilan (setelah putus). Karena dalam realitanya walaupun dituntut  terkadang  tidak  ada  gunanya  karena  mau  memberi  nafkah  atau  tidak tergantung  pada  suaminya,  apalagi  suaminya  ekonominya  lemah.  Ketika  suami tidak  mampu,  biasanya  suami  akan  memberi  nafkah  ketika  mempunyai  uang saja, atau minimal setiap lebaran.
Dalam  praktik  di  pengadilan  agama  Pamekasan,  dalam  perkara cerai gugat dan suami tidak pernah menghadap ke persidangan maka isteri akan kehilangan  hak-haknya.  Perempuan  atau  isteri  yang  mengajukan  perceraian, maka dikategorikan sebagai nusyus. Berbeda dalam perkara cerai talak dan isteri menghadap  ke  persidangan,  maka  ketika  isteri  menuntut  maka  kemungkinan besar  ia  akan  memperoleh  hak  sebagai  isteri  ataupun  nafkah  anak.  Karena seringnya  perkara  perceraian  diputus  secara  verstek  menimbulkan  kesimpulan bahwa bercerai di pengadilan agama merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.
13 Wawancara langsung dengan  RN di pengadilan Agama Pamekasan tanggal 23 Juni 2010

## Eka Susylawati
Dengan tidak hadirnya tergugat/termohon  ke persidangan menyebabkan proses  pemeriksaan  perkara  berlangsung  secara  cepat  karena  majelis  hakim hanyalah  mendengarkan  pihak  penggugat/pemohon.  Secara  normal  perkara perceraian  memerlukan  4  sampai  5  kali  sidang,  namun  dalam  perkara  yang diputus secara verstek hanya dengan 2 kali sidang saja.
Akibatnya  timbul  anggapan  pada  sebagian  masyarakat  Pamekasan terutama  mereka  yang  berasal  dari  pedesaan  mengatakan  bahwa  proses perceraian  tidak  lebih  dari  sekedar  membeli  surat.  Hal  ini  terungkap  dari pengamatan  di  awal  persidangan  ketika  pemohon/penggugat  ditanya  oleh majelis  hakim  tentang  tujuannya  ke pengadilan.  Istilah  membeli  surat  tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah.
Ketidakhadiran  termohon/tergugat  menyebabkan  proses  persidangan berlangsung  secara  cepat.  Cepatnya  proses  tersebut  disebabkan  hakim  hanya mendengarkan  pembuktian  dari  penggugat/pemohon.  Hal  ini  berbeda  jika dibandingkan  dengan  proses  perkara  perdata  pada  umumnya,  yang  dalam praktik memerlukan proses jawab menjawab.
Hakim  hanyalah  membaca  gugatan,  dan  mendengar  keterangan  – keterangan  dari  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  pihak  Penggugat/Pemohon. Tergugat/Termohon  tidak  mungkin  menyampaikan  jawaban  ataupun sanggahan  karena  ketidakhadirannya.  Dan  di  dalam  hukum  acara,  putusan perceraian tersebut sah.
Salah  satu  prinsip  yang  harus  dipedomi  oleh  pengadilan  adalah proses  beracara  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Prinsip  tersebut  juga berlaku  di  lingkungan  peradilan  agama,  termasuk  dalam  perkara  perceraian. Dalam  praktik  putusan  verstek  dalam  perkara  perceraian,  pada  umumnya hanyalah memerlukan 2 kali sidang.  Hal ini sepintas sesuai dan mencerminkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.
Ketika pengadilan memanggil tergugat/termohon pada persidangan yang pertama,  dan  tidak  hadir  maka  pengadilan  agama  akan  memanggil  sekali  lagi. Dan  jika  tidak  hadir  juga,  maka  pengadilan  akan  memutus  perkara  tersebut secara verstek. Memang prosesnya  cepat, namun hal  tersebut  dianggap  sebagai penerimaan  tergugat/termohon  untuk  nantinya  menerima  putusan  pengadilan. Dan  hakim  tidak  melanggar  hukum,  karena  hal  tersebut  telah  diatur  di  dalam Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg.) 14
14 Wawancara dengan Drs. H. Ali Murtadho, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 14 Juli 2010

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan
Hakim  menurut  hukum  acara  perdata  mempunyai  kewenangan    untuk memutus  verstek  dalam  perkara  perceraian.  Namun  sebelum  memutus,  hakim terlebih  dahulu  harus  menilai  alat-alat  bukti.  Dalam  praktik  ketika kedua  belah pihak menghadiri persidangan, maka masing-masing pihak akan mempertahankan argumentasinya. Hal ini akan berbeda ketika
tergugat/termohon tidak hadir, sebagaimana hasil wawancara berikut:
Hakim  otomatis  akan  mencukupkan  kepada  bukti-bukti  yang  diajukan oleh penggugat/pemohon. Dan bukti-bukti yang diajukan akan dianggap benar selama  dibuktikan  benar.  Ketika  tergugat/termohon  tidak  hadir,  maka  hakim hanyalah  mempertimbangkan  alat-alat  bukti  dari  pemohon/penggugat.  Dan bukti-bukti tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam putusan verstek
Apabila  ditinjau  menurut  asas  dalam  hukum  acara  perdata, pembuktian  dalam  perkara  perceraian  yang  diputus  verstek  terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan hakim semata-mata hanya mendasarkan pada  alat bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat/pemohon. Dan  ironisnya  secara formil,  alat    bukti  yang  belum  tentu  kebenarannya  tersebut  akan  mengikat hakim dan akan mendasari dalam putusan suatu perkara perceraian.
Dalam  perkara  perceraian  yang  telah  diputus  secara  verstek, termohon/tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet, demikian juga yang terjadi dalam praktik di pengadilan agama Pamekasan. Tergugat/termohon yang tidak pernah hadir ke pengadilan sehingga diputus verstek, dalam waktu 14 hari sejak  diberitahukannya  salinan  putusan  verstek  tersebut,  dapat  mengajukan verzet/perlawanan. Di pengadilan agama hal  tersebut  terkadang  terjadi,  namun kuantitasnya  tidak  banyak.  Pada  umumnya  hal  ini  terjadi  di  pedesaan,  yang disebabkan surat panggilan tidak sampai pada yang bersangkutan sehingga relaas dititipkan di kepala desa setempat.
Hakim  pengadilan  merupakan  alat  kelengkapan  dalam  suatu  negara hukum  yang  ditugaskan  untuk  menetapkan hubungan  hukum  yang  sebenarnya antara  dua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  sengketa.  Tugas  hakim  adalah menetapkan  hukum  secara  spesifik  atau  menerapkan  hukum  dalam  suatu sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Biasanya  dalam  suatu  sengketa  yang berlangsung  di  muka  hakim,  para  pihak  mengajukan  dalil-dalil  dan  peristiwa masing-masing  yang  bertentangan  satu  dengan  yang  lain.  Tugas  hakim memeriksa dan menetapkan manakah dalil  atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran dan yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkara yang diperiksanya, hakim  dalam amar putusannya akan memutuskan siapa yang dimenangkan  dan
14 Ibid.

## Eka Susylawati
siapa yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, hakim harus mengindahkan  aturan-aturan  tentang  pembuktian  yang  merupakan  hokum pembuktian.
Disamping  itu,  hakim  juga  harus  mengindahkan  aturan-aturan  yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban membuktikan terhadap sengketa  yang  diperselisihkan  oleh  para  pihak.  Pemberian  beban  pembuktian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan menimbulkan ketidakadilan dalam putusan  dan  menimbulkan  perasaan  “teraniaya”  bagi  pihak  yang  dikalahkan. Dengan  demikian  hukum  pembuktian  merupakan  suatu  rangkaian  peraturan tata  tertib  yang  harus  diindahkan  dalam  melangsungkan  pencarian  kebenaran dan keadilan di hadapan hakim.
Yang  dibuktikan  oleh  para  pihak  adalah  kejadian  atau  peristiwa  dan bukan hukumnya. Kedudukan hukum tidak harus diajukan dan dibuktikan oleh para  pihak  di  hadapan  hakim,  karena  secara  ex  officio  hakim  dianggap  tahu hukum (ius curia novit) (pasal 178 ayat 1 HIR).
Dalam  hukum  acara  perdata,  kebenaran  yang  harus  dicari  oleh  hakim adalah  kebenaran  formil.  Hal  ini  berbeda  dengan  hukum  acara  pidana,  hakim harus  berhasil  menemukan  kebenaran  materiil.  Mencari  kebenaran  formil bermakna  bahwa hakim tidak boleh melampaui  batas-batas  yang  diajukan oleh para  pihak.  Hakim  tidak melihat  kepada  bobot atau  isi,  melainkan kepada  luas dan cakupan pemeriksaan yang perlu dilakukan hakim.
Pihak yang mencari kebanaran dan mengkonstatir suatu peristiwa adalah hakim  atau  majelis  hakim  setelah  menyakini  bahwa  peristiwa  tersebut  adalah benar.  Sedangkan  pihak  yang  harus  mengajukan  alat-alat  bukti  dan  sekaligus membuktikan  dalam  perkara  tersebut  adalah  para  pihak  yang  berkepentingan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat.
Para  pihak  diwajibkan  membuktikan tentang  duduk perkara.  Sedangkan bagaimana  kedudukan  hukumnya  bukanlah  kewajiban  para  pihak  untuk membuktikan.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  hakim  untuk  memahami kedudukan  hukum  dan  menerapkan  hukum  tersebut  secara  adil  setelah dipahami tentang duduk perkaranya.
Pembuktian  di  persidangan  masih  memerlukan  penilaian  lebih  lanjut oleh  hakim.  Hakim  terikat terhadap alat  bukti  dalam suatu proses pembuktian, tetapi hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti dan pembuktian tersebut. Pasal 165 HIR jo. 1870 BW menyatakan bahwa akta merupakan  alat bukti dan hakim  terikat  dalam  melakukan  penilaiannya.  Sebaliknya  hakim  tidak  wajib mempercayai  seorang  saksi.  Hal  ini  berarti  bahwa  hakim  bebas  dalam  menilai kesaksian (pasal 172 HIR jo. 1908 BW).

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan
Secara  umum,  hakim  bebas  untuk  melakukan  penilaian  pembuktian, sepanjang  undang-undang  tidak  mengatur  sebaliknya.  Jadi  yang  menilai pembuktian  yang  merupakan  penilaian  terhadap  kenyataan  yang  bersifat  judex facti  adalah  hakim.  Dengan  demikian  apabila  perkara  tersebut  nantinya diteruskan  ke  kasasi,  maka  Mahkamah  Agung  tidak  perlu  melakukan  penilaian pembuktian yang telah ada.
Dalam  perkara  perceraian  pada  umumnya  yang  dijadikan  sebagai  alat bukti  adalah  akta  nikah  dan  saksi  yang  dihadirkan  oleh  pihak-pihak.  Problem yang  timbul  adalah  jika  tergugat/termohon  tidak pernah hadir  ke  persidangan, maka  pembuktian  hanyalah  dilakukan  oleh  penggugat/pemohon.  Sebagaimana praktik  di  pengadilan  agama  dalam  paparan  data,  hakim  dalam  memutuskan hanyalah  mendasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan oleh
pemohon/penggugat.  Dengan  tidak  hadirnya  termohon/tergugat  otomatis pihak terpanggil tidak pernah didengar keterangannya. Dengan demikian hakim hanyalah mencari kebenaran formil saja, padahal kebenaran formil belum tentu memberikan keadilan kepada pihak tergugat/termohon.
Dalam  putusan  verstek,  persidangan  berlangsung  secara  sederhana  dan cepat.  Persidangan  sepintas  sesuai  dengan  prinsip  proses  peradilan.  Namun bukan  berarti  prinsip  ini  dapat  dilakukan  kepada  semua  perkara,  termasuk perkara perceraian.

## Penutup
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan : Pertama, yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pernah hadir pada  perkara  perceraian  yang  diajukan  oleh  pemohon/penggugat  sehingga mengakibatkan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain : a. Termohon/tergugat  malu  untuk  menghadiri  sidang  perkara  yang  diajukan oleh  pasangannya  di  pengadilan  agama  Pamekasan,  terutama  sekali  dalam perkara  cerai  gugat,  suami  pada  umumnya  enggan  menghadiri  persidangan (malu karena eongge’i oreng bini’)
b. Pada  umumnya  masyarakat  masih  berpendapat  bahwa  dalam  proses perceraian  tidak  lebih  hanya  sebatas  membeli  surat  sehingga  ketika tergugat/termohon  tidak  hadir  maka  diharapkan  persidangan  akan berlangsung secara cepat.
c. Tergugat/termohon  enggan  dan  atau  takut  berurusan  dengan  meja  hijau, yang pada umumnya disebabkan :
-  tidak  berpendidikan,  sehingga  enggan  dan  malas  berurusan  dengan pengadilan

## Eka Susylawati
-   termohon/tergugat merupakan pihak yang menyebabkan perceraian yakni karena  kesalahannya  (misalnya    termohon/tergugat  selingkuh)  sehingga termohon/tergugat tidak akan disalahkan  di persidangan
-   jika tergugat/termohon tidak hadir ke persidangan berarti tidak akan ada berbagai  tuntutan  hak  dari  pemohon/penggugat.  Hal  ini  biasanya  terjadi pada perkara cerai gugat,  sehingga  tergugat terhindar dari  tuntutan  isteri. Hakim pengadilan agama Pamekasan tidak akan memutus untuk memberi nafkah ketika seorang suami tidak pernah hadir ke persidangan.
d. Ada sebagian  kepala  desa dan  atau modin masih  berpendapat masyarakat  di suatu  desa    wajib  memberitahu  jika  hendak  bercerai.  Bahkan  tidak  jarang pembayaran  biaya  perkara  perceraian  dilakukan  dengan  melalui  kepala  desa atau  modin  untuk  diberitahu  bahwa  agar  perceraian  tidak  rumit  maka tergugat/termohon  tidak  perlu  hadir  ke  persidangan.  Pada  sebagian masyarakat juga masih ada yang berpendapat bahwa bilamana mereka hendak bercerai maka harus minta ijin, memberitahu atau melalui kepala desa.
Kedua, Bagaimana hakim Pengadilan Agama Pamekasan menilai  alat-alat bukti  yang  diajukan  oleh  pemohon/penggugat  dalam  perkara  perceraian sehingga diputus verstek.
a. Hakim pengadilan agama dalam menilai alat-alat bukti pada putusan verstek tetap mengacu pada HIR maupun peraturan perundangan-undangan lainnya.
b. Dalam  memutuskan  perkara  perceraian,  majelis  hakim  pengadilan  agama Pamekasan  hanya  mengacu  pada  alat  bukti  yang  diajukan  oleh penggugat/pemohon.
c.  Alat  bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat/pemohon  selalu  dianggap  benar, dengan  syarat  bersesuaian  dengan  isi  surat  gugatan.  Alat  bukti  yang dihadirkan pada umumnya adalah 2 (dua) orang saksi
-   Dalam  perkara  cerai  gugat  dan  suami  tidak  pernah  hadir  di  persidangan menimbulkan  kesulitan  bagi  isteri  untuk  menuntut  hak-haknya  maupun hak  anak  karena  dalam  perkara  cerai  gugat,  hakim  pengadilan  agama Pamekasan menggolongkan isteri  telah  nusyus  sehingga  tidak berhak  lagi atas nafkah.
-  Dalam praktik di pengadilan agama Pamekasan terkadang tergugat/termohon  mengajukan  upaya  hukum  verzet  walaupun  yang menggunakan upaya ini jumlahnya sangat kecil.
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yaitu bagi Perumus  Undang-Undang  (Legislatif),  agar  merevisi  aturan  perundangan- undnagan yang mengatur tentang putusan verstek terutama yang diatur di dalam HIR/RBg,  yang  notabene  merupakan  produk  perundangan-undangan  jaman

## Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan
kolonial  dahulu.  Bagi    Hakim  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian, khususnya ketika
termohon/tergugat  tidak  hadir,  hakim  pengadilan  agama  idealnya  tidak  hanya bertindak  semata-mata  sebagai  corong  undang-undang  namun  harus  pula memperhatikan  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat,  terutama  dalam pemenuhan hak-hak isteri ketika harus diputus secara verstek. Dan bagi  Civitas Akademika  STAIN  Pamekasan,  dari  hasil  penelitian  ini  nampak  bahwa  masih banyak  masyarakat  (terutama  di  pedesaan)  yang  belum  memahami  tentang hukum  perkawinan,  terutama  yang  berkait  dengan  prosedur  maupun  hak-hak pasca  perceraian.  Dengan  demikian  sosialisasi  dari  civitas  akademika  dalam hukum perkawinan kepada masyarakat harus selalu dilakukan.

## Eka Susylawati

## Daftar Pustaka
Afdol,  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Surabaya,  Airlangga  University  Press, 2009
Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta, Prenada Media Group, 2006. Eka  Susylawati  (Ketua)            H.  Djamaludin  dan  Eva  Nikmatul  Rabbiyanti (Anggota),  Perselisihan  dan  Pertengkaran  Yang  Tidak  Dapat  Didamaikan Sebagai  Alasan  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan,  Penelitian DIPA 2009, STAIN Pamekasan.
H.A.  Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama.Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
Imron  Arifin,  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan.  Malang,
Kalimasahada Press, 1996
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung, Alumni, 1986. Muchsin, Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif . Surabaya, Al-Ikhlas, 2003 R Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan di
Indonesia. Surabaya, Airlangga University Press, 1988 Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metode Penelitian. Bandung, Mandar Maju, 2002 Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta, Sinar Grafika, 2002