INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4183-4190 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Medan
Nirwansyah Sukartara 1 ✉ , M. Rifqi Romadhona 2
Universitas Satya Terra Bhinneka
Email: nirwansukar@satyaterrabhinneka.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance Pemerintah Kota Medan dalam upaya menangani banjir. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literature review. Hasil  penelitian yaitu  Model collaborative governance yang dapat digunakan yakni Kondisi awal, Desain  kelembagaan,  Kepemimpinan,  Proses  kolaborasi,  Hasil  antara.  Dimana  masing-masing  variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Kondisi awal dibagi menjadi 3 sub variabiel, yakni ketidakseimbangan sumberdaya, insentif berkolaborasi serta pengalaman kerjasama dan konflik masa lalu. Dalam proses kolaborasi pemerintah kota Medan dapat melakukan tahapan Face to face dialogue, Trust building, Commitment to process,  Shared Understanding, dan Intermediate outcomes.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Penanggulangan, Banjir
This research aims to analyze the collaborative governance process implemented by the Medan City Government in its efforts to deal with floods. The research method used in this research is a qualitative method with a literature review study approach. Literature studies include limiting the scope of review, determining  inclusion  criteria,  finding  literature,  assessing  suitability  to  research  questions,  and synthesizing research findings. The research results show that the collaborative governance model that can  be  used  is  initial  conditions,  institutional  design,  leadership,  collaboration  process,  intermediate results. Where each of these variables can be reduced again into sub-variables. The initial condition variable is divided into 3 sub-variables, namely resource imbalance, collaboration incentives and past experiences of cooperation and conflict. In the collaboration process, the Medan city government can carry  out  the  stages  of  Face  to  Face  dialogue,  Trust  building,  Commitment  to  process,  Shared Understanding, and Intermediate outcomes.
Keywords: Collaborative Governance, Mitigation, Flood

## PENDAHULUAN
Bencana  merupakan  peristiwa  yang  mempengaruhi  lingkungan  hidup  dan  kehidupan masyarakat, diakibatkan ulah manusia, alam, maupun non alam, yang mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, dan lain-lain. dan kerusakan lingkungan dan kerusakan psikologis (Agnès,  2017).  Kerusakan  akibat  banjir  adalah  suatu  keadaan  dimana  air  membanjiri  suatu daerah dari daerah dataran rendah dikarenakan curah hujan tinggi serta  kurangnya respon sistem drainase yang baik (Khambali, 2017).
Banjir merupakan masalah besar dan tergolong gangguan yang mempengaruhi aktivitas manusia.  Letak  Indonesia  pada  jalur  Lingkar  Pasifik  dan  memiliki  karakteristik  alam  seperti geografi, topografi, dan geologi menyebabkan rentan terhadap bencana seperti banjir (Hasna & Darumurti, 2023).
Berdasarkan  data  BNPB  tahun  2021  menunjukkan  bahwa  banjir  bencana  terbanyak  di Indonesia  yaitu  sebanyak  1.288  kasus  (Dihni,  2021).  Tahun  2022  bencana  banjir  menjadi bencana terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 747 kejadian setara dengan 38,78% (Annur, 2022). Banjir umumnya terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Medan-Sumatera Utara. Permasalahan ini disebabkan kondisi geografis Kota Medan yang banyak mengalir sungai besar dan  kecil  serta  beberapa  anak  sungai  lainnya.    Banjir  di  Kota  Medan  setidaknya  telah menggenangi tujuh dari 21 kecamatan. Ketujuh kecamatan. Penyebab banjir di Kota Medan yakni, 1) hujan deras; (2) Jumlah penduduk. (3) Pembangunan perkotaan yang tidak terkendali,
(4)  drainase  yang  tidak  memadai,  infrastruktur  drainase  yang  kurang,  dan  kurangnya pemeliharaan; (5) Fungsi saluran tidak jelas (Kompas.com).
Upaya untuk mengurangi risiko bencana telah dilakukan melalui pembangunan fisik dan penyadaran  serta  peningkatan  kemampuan  masyarakat  di  daerah  rawan  bencana  dalam mengelola  ancaman bencana (UU RI  2007). Penanggulangan bencana  dilaksanakan melalui program  pembangunan  drainase  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Binamarga  Kota  Medan, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan kondisi drainase di Kota Medan saat ini, terdapat 90 titik rawan banjir, dan total luas kawasan rawan  banjir di Kota Medan adalah 1.782 hektar.  Jaringan drainase  Kota Medan yang ada saat ini terdiri dari 600 km saluran primer, 1.700 km saluran sekunder, dan 800 km saluran tersier (Pasaribu, 2021).
Penanggulangan  banjir  di  Kota  Medan  juga  dilakukan  oleh  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Namun permasalahan masih tetap ada karena penyesuaian tidak dialokasikan dengan tepat. Hal ini terjadi pada fase tanggap dan pemulihan pascabencana, terutama pada saat kegiatan pascabencana. Berangkat dari  permasalahan diatas Pemerintah Kota Medan dapat mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam upaya pencehagan bencana banjir di kota Medan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian ini adalah metode  kualitatif dengan  pendekatan penelitian tinjauan pustaka.  Pembatasan  ruang  lingkup  tinjauan  yaitu  pada  pemerintahan  permasalahan collaborative  governance  pada  Kota  Medan  dan  Provinsi  Sumatera  Utara,  khususnya  topik penanganan  banjir.  Penelitian  ini  mengumpulkan  literatur  dari  database  berikut:  Google Scholar,  ResearchGate,  DOAJ,  SpringerLink,  dan  ScienceDirect.  Basis  data  ini  menyediakan literatur akademis yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  sesuai  tahapan  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami curah hujan yang tinggi dan berujung pada banjir. Tanah Kota Medan yang daya serapnya rendah menjadi penyebab banjir serta luas lahan kosong seperti sawah di sepanjang daerah aliran sungai juga bertambah. Ketika tanah menjadi kering dan turun hujan terus-menerus, maka daya serap tanah menurun, dan  limpasan  air  melebihi  daya  serapnya  sehingga  menyebabkan  sungai  tidak  mampu mengalirkan air dan menyebabkan banjir yang berasal dari faktor alam.
Penyebab banjir lainnya ialah prroyek drainase yang sudah lama dilaksanakan oleh salah satu Pemerintah Kota Medan, namun masih dalam tahap mengumpulkan data dan melakukan perbaikan internal untuk membuat rencana induk. Medan memiliki dua drainase alami utama dan satu drainase buatan. Terdapat kanal alam lain seperti Sungai Bandera, Sungai Sikanbin, sungai  Putih,  Sungai  Babra  dan  Sungai  Seran  Sari  yang  tidak  berjalan  dengan  baik (Kompas.com).
Sebanyak 4.444 jalan di Kota Medan selalu tergenang air jika hujan turun, meski hujan berlangsung lama. Berdasarkan pantauan setidaknya enam belas jalan utama di Kota Medan selalu tergenang air hingga mengakibatkan banjir. Saat hujan semakin deras dan berlangsung lebih lama, genangan air sering kali semakin tinggi dan membanjiri rumah masyarakat.
BNPB  dan  BPBD  kota  Medan  melaksanakan  mitigasi  bencana  di  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota. Kedua lembaga tersebut telah menyusun  program  mitigasi. Namun  hal ini memerlukan koordinasi khusus dengan pemangku kepentingan pada tahap penanggulangan bencana. BPBD Kota Medan kesulitan dalam mencegah banjir karena kurangnya koordinasi dengan instansi dan lembaga lain. Selain itu, permasalahan kekurangan staf juga menyulitkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerjasama yang menyangkut pengelolaan hubungan regulasi dan kelembagaan. Ketika pihak swasta ikut dalam melaksanakan peran publik, maka kerjasama  publik  dan  swasta  terjadi  ketika  agen  menjalankan  fungsi  aktif  yang  berbentuk kolaborasi (Bevir, 2009). Collaborative Governance adalah paradigma baru untuk memahami kehadiran  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  urusan  publik.  Kolaborasi  ini  penting dilakukan karena masing masing aktor mempunyai peran tertentu (Silvia, 2011).
Tata kelola kolaboratif menekankan enam kriteria. (1) forum diprakarsai oleh badan atau lembaga publik; (2) peserta forum mencakup aktor swasta; dan (3) peserta tidak hanya terlibat langsung  dalam  pengambilan  keputusan,  tetapi  juga  terlibat  langsung  dalam  pengambilan
keputusan. (4) sebagai penyedia layanan bagi badan publik, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan untuk  pengambilan  keputusan  secara  konsensus,  dan  (6)  fokus  kerja  sama  adalah  pada kebijakan dan administrasi publik (Ansell & Gash, 2007).
Menurut Margerum (2011), tata kelola kolaboratif adalah cara penyelesaian permasalahan yang  dilakukan  oleh  sekelompok  pemegang  kekuasaan  untuk  mencapai  kesepakatan  serta mengubah kesepakatan menjadi hasil. Di sisi lain, collaborative governance merupakan upaya pengelolaan suatu kebijakan publik dimana lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau proses dan struktur sektor publik, swasta, dan sipil terlibat di dalamnya (Emerson dan Nabatchi ,2015).
Di sisi lain, McGuire (2006) berpendapat bahwa Collaborative Governance adalah suatu proses fasilitasi dan implementasi yang dilakukan lembaga, pemerintah, masyarakat, dan LSM, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan  dalam manajemen yang tidak  dapat ditangani oleh  pihak  pemerintah  saja.  Bryson  dan  Crosby  (2006)  mendefinisikan  Collaborative Governance  sebagai  pertukaran  informasi,  sumber  daya,  aktivitas  yang  dapat  dicapai  bila dilakukan hanya oleh organisasi dalam satu sektor mencapai hasil yang mustahil.
Fokus tata kelola kolaboratif adalah pada kebijakan publik dan permasalahannya. Institusi publik  sangat  mementingkan  pencapaian  tingkat  konsensus  di  antara  para  pemangku kepentingan  ketika  menetapkan  kebijakan,  tujuan,  dan  proses  kolaboratif.  Tata  kelola kolaboratif memerlukan terwujudnya keadilan sosial yang memenuhi kepentingan masyarakat. Ansel  dan  Gash  (2008)  dalam  jurnal  “Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice” mengembangkan model Collaborative Governance dengan menggunakan empat model, yaitu.
1. Kondisi awal
Pada fase kondisi ini hubungan tiap tiap pihak dengan pola pandang yang berbeda akan menimbulkan semacam hubungan asimetris.

## 2. Desain kelembagaan
Berikut beberapa komponen desain tambahan :
a. Kemampuan untuk mencapai keandalan teknis.
b. Kolaborasi  memungkinkan  pengambilan  keputusan  yang  dapat  diandalkan  dan meyakinkan bagi semua pihak.
3. Kepemimpinan
Kepemimpinan yang signifikan didasarkan pada aturan dasar, dimana legitimasi prosedural adalah hal yang terpenting dalam proses kerjasama. Penting untuk ditekankan bahwa ketika bekerja sama pemerintah harus menerapkan transparansi didalamnya.
4. Proses kolaborasi
Hal  ini  meliputi  rumusan  masalah  (mengidentifikasi  masalah),  menetapkan  arah (menentukan tujuan), dan implementasi. Tahapan dalam menjalin hubungan kerja adalah: a. Dialog tatap muka (Face to face)
b. Membangun kepercayaan (Trust Building)
c. Komitmen terhadap proses (Commitment to process)
d. Share Understanding
e. Hasil Sementara
Menurut  Ansell  &  Gash  (2008),  Collaborative  Governance  adalah  proses  pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan  kebijakan  publik  serta  mengelola  aset  publik.  Selain  itu,  model  tata  kelola kolaboratif terdiri atas empat variabel utama seperti terlihat pada gambar berikut :
Variabel pertama, kondisi awal proses kolaborasi, ditentukan sumber daya kekuasaan, asimetri pengetahuan, atau kesenjangan kekuasaan dan sumber daya antara aktor-aktor yang terlibat berkolaborasi. Kedua,  sejarah kerjasama atau konflik (initial trust  level), yaitu  sejarah  konflik
antar aktor di masa lalu. Ketidakseimbangan sumber daya mempengaruhi adanya insentif dan hambatan terhadap  partisipasi. Untuk  itu  diperlukan upaya dari pihak  pemimpin kolaborasi untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Variabel kedua, desain kelembagaan, mengacu pada peraturan dalam kolaborasi dan legitimasi prosedur dalam kolaborasi (Ansell &  Gash, 2008).  Variabel  ini terdiri  dari  pihak   yang akan berkolaborasi. Setelah forum kolaboratif terbentuk, terdapat aturan yang melegitimasi  serta menciptakan kepercayaan antar pihak.
Variabel  ketiga,  kepemimpinan  suportif,  penting  dalam  mengajak  pemangku  kepentingan untuk  bekerja  sama  dalam  semangat  kooperatif.  Praktik  kolaborasi  terjadi  dalam  beberapa tahap. Ansell & Grash (2008) membagi tahapan proses kolaborasi menjadi:
a. Face to face dialogue
Proses  ini  terjadi  melalui  dialog  pribadi  yang  dilakukan  secara  langsung  dengan  seluruh pemangku  kepentingan  terkait.  Dialog  pribadi  sangat  penting  untuk  mengidentifikasi peluang dan manfaat kelompok.
b. Trust building
Yaitu proses membangun rasa saling percaya antar pihak, bukan sekedar tujuan negosiasi. Kepercayaan harus dibangun di awal proses.

## c. Commitment to process
Proses komitmen yang mewakili keinginan peserta untuk berpartisipasi dalam collaborative governance.  Menghindari  risiko  yang  terkait  dengan  proses  kolaborasi  memerlukan komitmen serius dari semua pihak yang terlibat.

## d. Shared Understanding
Pada proses ini para pihak harus mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana mencapai  tujuan  dari  proses  tersebut.  Artinya,  semua  actor  sepakat  mengenai  dengan tujuan bersama.

## e. Intermediate outcomes
Pada proses ini terdapat outcome dan keberhasilan kecil dari kolaborasi yang merupakan hasil dari proses pencapaian tujuan dan manfaat kolaborasi.
Temuan  menunjukkan  bahwa  collaborative  governance  harus  dilakukan  dalam  proses atau  tahapan  Face  to  face  dialogue,  Trust  building,  Commitment  to  process,    Shared Understanding,  Intermediate  outcomes.  Jika  dalam  pengelolaan  banjir  menunjukkan  sedikit
keberhasilan, pemerintah dapat merekrut aktor dan organisasi swasta untuk bergabung dalam tim collaborative governance (pemerintahan terpadu). Sekalipun dampak banjir terjadi secara sporadis, dalam hal ini pemerintah dapat menerapkan collaborative governance dalam bentuk kerja  sama  intra-lembaga.  Namun,  perlu  juga  mempertimbangkan  karya  Serra-Llobet  dkk. perlu  dipertimbangkan.  (2016)  menyimpulkan  bahwa  kerja  sama  harus  mengadopsi pendekatan  top-down  dan  bottom-up  yang  seimbang.  Pengalaman  Eropa  dan  Amerika menunjukkan bahwa pola implementasi yang tidak seimbang menyebabkan dominasi salah satu  aktor,  yang  pada  akhirnya  merugikan  masyarakat.  Faktanya,  proses  pengambilan keputusan harus benar-benar mencerminkan preferensi masyarakat selama dan setelah banjir (Hong & Chung, 2016).

## SIMPULAN
Collaborative  governance  merupakan  upaya  pemecahan  masalah  dengan  melibatkan pemangku kepentingan untuk membangun dan mengembangkan model menjadi hasil.  Model collaborative  governance  yang  dapat  digunakan  yakni  Kondisi  awal,  Desain  kelembagaan, Kepemimpinan, Proses kolaborasi, Hasil antara. Dimana masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil  lagi  menjadi  sub-sub  variabel.  Untuk  variabel  kondisi  awal  dibagi  menjadi  3  sub variabiel,  yakni  ketidakseimbangan  sumberdaya,  insentif  berkolaborasi  serta  pengalaman kerjasama  dan  konflik  masa  lalu.  Dalam  proses  kolaborasi  pemerintah  kota  Medan  dapat melakukan  tahapan  Face  to  face  dialogue,  Trust  building,  Commitment  to  process,  Shared Understanding, dan Intermediate outcomes.

## Daftar Pustaka
B. S. Turner. 2012. Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer. Yogyakarta: IRCiSoD.
B. A. Saebani. 2012. Pengantar Antropologi. Bandung: Pustaka Setia.
E. Komara. 2012. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama.
Syafrita,  I.,  &  Murdiono,  M.  (2020).  Upacara  Adat  Gawai  Dalam  Membentuk  Nilai-Nilai Solidaritas  Pada  Masyarakat  Suku  Dayak  Kalimantan  Barat. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu Sosial Budaya, 22(2), 151. https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p151-159.2020
Wang, N., Jiang, D., & Pretorius, L. (2016). Conflict-resolving behaviour of project managers in international projects: A culture-based comparative study. Technology in Society, 47, 140 – 147. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.07.004 .