Purpose of the implementation of this work is to make a study of the  readiness  and  the  role  of  the  regulator,  Transport  Company Flight Indonesia and PT Pertamina in order Estimated Needs Filling Fuel Depots and Development Aircraft (DPPU) to Increase Efficiency of Aircraft Operation. The aim of this work is to provide policy advice on  estimates  and  Development  Needs  Filling  Fuel  Depots  Aircraft (DPPU) to Increase Efficiency of Aircraft Operation
Maksud  pelaksanaan  pekerjaan  ini  adalah  membuat  kajian tentang  kesiapan  dan  peran  Regulator,  Perusahaan  Angkutan Penerbangan  Indonesia  serta  PT  Pertamina  dalam  rangka Perkiraan  Kebutuhan  Dan  Pembangunan  Depo  Pengisian  BBM
Pesawat Udara (DPPU) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengoperasian  Pesawat  Udara.Tujuan  pelaksanaan  pekerjaan  ini adalah  untuk  memberikan  masukan  kebijakan  tentang  Perkiraan Kebutuhan Dan Pembangunan Depo Pengisian BBM Pesawat Udara (DPPU)  Untuk  Meningkatkan  Efisiensi  Pengoperasian  Pesawat Udara.

## WARTA ARDHIA Jurnal Perhubungan Udara

## Perkiraan Kebutuhan Depo Pengisian Avtur Pesawat Udara di Indonesia
The Requirement Estimation of Avtur Station for Aircraft in Indonesia
Nugraha Jl. Kemayoran no. 112A, Jakarta email: nugraha.hs@gmail.com
INFO ARTIKEL

## ABSTRACT / ABSTRAK
Histori Artikel:
Diterima: 15 Juli 2014
Direvisi: 8 Sept 2014 Disetujui: 15 Sept 2014
Keywords : Avtur, fuelling, aircraft
Kata kunci: avtur, pengisian, pesawat

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  salah  satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas  penumpang  yang  berkembang sangat  dinamis,  serta  berperan  di  dalam mendukung,  mendorong  dan  menunjang segala  aspek  kehidupan  baik  dalam pembangunan  politik,  ekonomi,  sosial budaya  dan  pertahanan  keamanan. Pertumbuhan  sektor  transportasi  akan mencerminkan  pertumbuhan  ekonomi secara  langsung  sehingga  tranportasi mempunyai  peranan  penting  dan strategis,  baik  secara  makro  maupun mikro.  Keberhasilan  sektor  transportasi secara  makro  diukur  dari  sumbangan nilai  tambahnya  dalam  pembentukan Produk  Domestik  Bruto,  dampak  ganda (multiplier  effect)  yang  ditimbulkan terhadap pembentukan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa  ke  seluruh  pelosok  tanah  air.  Dari aspek  mikro,  keberhasilan  sektor transportasi  diukur  dari  kapasitas  yang tersedia, kualitas pelayanan, aksesibilitas, keterjangkauan daya beli masyarakat dan utilisasi.
Transportasi  udara  sebagai  salah satu  transportasi  yang  mempunyai kelebihan dibanding dengan transportasi  lainnya,  keterjangkauan dan  utilisasi.  Transportasi  udara menjadi  pilihan  yang  sangat  banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Dengan meningkatnya jumlah pesawat udara  yang  beroperasi  di  Indonesia terutama dengan adanya rencana pembelian pesawat udara oleh perusahaan angkutan  udara  nasional,  meningkatnya jaringan  rute  yang  dilayani  oleh perusahaan angkutan udara dan meningkatnya jumlah penumpang angkutan  udara  yang  pada  tahun  2012 mencapai lebih kurang 67 juta keberangkatan  penumpang  pertahun mengakibatkan meningkatnya pula distribusi  serta  kebutuhan  bahan  bakar pesawat udara di Indonesia. Maksud  pelaksanaan  pekerjaan  ini adalah membuat kajian tentang kesiapan dan peran Regulator, Perusahaan  Angkutan  Penerbangan Indonesia  serta  PT  Pertamina  dalam rangka  Perkiraan  Kebutuhan  Dan Pembangunan  Depo  Pengisian  BBM Pesawat Udara (DPPU) Untuk Meningkatkan  Efisiensi  Pengoperasian Pesawat Udara. Tujuan  pelaksanaan  pekerjaan  ini adalah  untuk  memberikan  masukan kebijakan  tentang  Perkiraan  Kebutuhan Dan Pembangunan Depo Pengisian BBM Pesawat Udara (DPPU) Untuk Meningkatkan  Efisiensi  Pengoperasian Pesawat Udara.

## TINJAUAN PUSTAKA
Peraturan tentang persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara Dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/77/VI/2005  tentang  Persyaratan Teknis  Pengoperasian  Fasilitas  Teknik Bandar Udara, diatur ketentuan mengenai cara pengisian bahan bakar ke pesawat  udara  serta  luas  area  stasiun bahan bakar yang dibutuhkan berdasarkan  kapasitas  tangki,  dimensi tangki  dan  jumlah  tangki.  Adapun mengenai  pengisian  bahan  bakar  ke pesawat  udara  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  mobil  tangki  dan/atau sistem hydrant/pipa.
Kebutuhan  fasilitas  yang  harus disediakan  berdasarkan  cara  pengisian bahan bakar ke pesawat udara yaitu:
a. Dengan mobil tangki:
Kapasitas
Tangki Dimensi Tangki
Luas Area stasiun bahan bakar berdasarkan jumlah tangki 2 Unit 4 Unit 6 Unit Diameter  Tinggi X Y Luas Area X Y
Luas Area X Y Luas
Area Kl
(kiloliter) M m m m M2 m m M2 m m M2 5 2,2 2,5 55 25 1.375 55 30 1.650 55 35 1.925 10 2,3 3,9 55 25 1.375 55 30 1.650 55 35 1.925 20 2,7 4,7 60 30 1.800 60 35 2.100 60 40 2.40 50 3,9 6,2 65 35 2.275 65 40 2.600 65 45 2.925 100 5,4 6,2 70 40 2.800 70 45 3.150 70 55 3.950 300 7,8 7,7 80 50 4.000 80 60 4.800 80 75 6.000 500 9,7 7,7 90  60 5.400 90 70 6.300 90  85  7.650 1.000 11,7 10,8 100  70 7.000 100 85 8.500  100  105  7.650 2.000 15,5 12,3 30  80 10.400  130  110  14.000  150  150  10.500 3.000 -4.000 19,4 15,2 150  100  15.000  150  140  21.000  150  180
o Depot penyimpanan bahan bakar.
o Kendaraan tangki pengangkut termasuk tempat parkir dan garasi
o Ruang kerja/kantor
o Ruang untuk peralatan pemadam kebakaran termasuk bak air
o Bengkel
o Shelter pembongkaran dan pengisian bahan bakar ke tangkimobil
pengangkut
o Pengolahan limbah b. Dengan sistem hydrant/pipa: o Tangki  penyimpanan  :  tangki pengisian baru, tangkipengendapan, tangki pengisian ke pesawat udara udara
o Peralatan pemadam kebakaran
o Gedung pemeliharaan
o Ruang kerja/kantor
o Garasi dan gudang peralatan suku cadang
o Pengolahan limbah
Pada tabel 1 dapat dilihat kebutuhan luas area  stasiun  bahan  bakar  berdasarkan kapasitas, dimensi dan jumlah tangki.

## Peraturan  Badan  Pengatur  Hilir Minyak dan Gas Bumi
Peraturan  Badan  Pengatur  Hilir
Minyak  Dan  Gas  Bumi  Nomor: 13/P/BPH MIGAS/IV/2008 berisi tentang  Pengaturan  dan  Pengawasan Atas  Pelaksanaan  Penyediaan  dan
Pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  Penerbangan  di  Bandar  Udara. Beberapa  terminologi  penting  di  dalam peraturan ini antara lain:
o Badan  Pengatur  adalah  suatu  badan yang  dibentuk  untuk  melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan  Gas  Bumi  pada  Kegiatan  Usaha
Hilir.
Tabel 1. Area stasiun bahan bakar
o BBM  Penerbangan  adalah  BBM  Jenis Aviation  Turbine  Fuel (Avtur)  yang digunakansebagaiBahan Bakar Pesawat Udara bermesin Turbin dan Jenis AviationGasoline (Avgas)  yang
digunakan  sebagai  Bahan  Bakar Pesawat Udara bermesin Piston. o Penyediaan BBM Penerbangan meliputi pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan  BBM  Penerbangan  di BandarUdara.
o Pendistribusian  BBM  Penerbangan meliputi  penjualan  dan  pengisian BBM Penerbangan ke pesawat udara di Bandar Udara.
o Fasilitas  dan  Fasilitas  Penunjang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan  adalah  peralatan  yang digunakan untuk kegiatan penerimaan, penyimpanan, penjualan dan  pengisian  BBM  Penerbangan  ke pesawat udara di Bandar Udara . o Prinsip Co-Mingle adalah  prinsip kerjasama  dalam  pelayanan  BBM Penerbangan  oleh  dua  Badan  Usaha atau  lebih  dalam  tanki  penyimpanan bersama  dengan  menganut  prinsip borrow  and  loan;  vendor  and consignment;  sale  and  purchase yang berlaku umum dalam dunia penerbangan.Prinsip  ini  diterapkan apabila Badan Usaha yang melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM. o Cadangan Nasional BBM Penerbangan  adalah  jumlah  BBM Penerbangan yang ditetapkan Menteri ESDM dalam rangka mendukung penyediaan BBM Penerbangan dalam negeri. o Cadangan Operasional BBM Penerbangan  adalah  jumlah  BBM Penerbangan  yang  menjadi  bagian dari  kegiatan  operasional  Badan Usaha  termasuk  cadangan  kritisnya. Cadangan Operasional BBM Penerbangan  merupakan  bagan  dari CadanganNasional BBM Penerbangan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian  BBM  penerbangan  di Bandar  Udara  terbuka  bagi  seluruh badan usaha yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut secara  garis  besar  terdiri  atas persyaratan  umum  dan  persyaratan khusus.
Persyaratan umum yang wajib dipenuhi antara lain:
1. Mempunyai Izin Usaha Niaga Umum
2. Terdaftar pada Badan Pengatur yang dibuktikan  dengan  Nomor  Registrasi Usaha(NRU);
3. Memiliki  jaminan  asuransi  dalam Penyediaan  dan  Pendistribusian BBMPenerbangan;
4. Mendayagunakan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kompetensi yangdipersyaratkan  secara  nasional dengan  memiliki  Sertifikat  Tenaga
Teknik  KhususAviasi  dari  Lembaga Sertifikasi  Profesi  yang  sudah terakreditasi  oleh  BadanNasional Sertifikasi Profesi;
5. Mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari dalam negeri; 6. Mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi antara lain: 1. Memiliki dan/atau menguasai jaringan Penyediaan dan Pendistribusian BBMPenerbangan nasional dan/atau internasional untuk menjamin kontinuitassuplai; 2. Memiliki  pengalaman  sendiri  dalam kegiatan pelayanan pengisian
pesawatudara (into  plane  services)
sekurang-kurangnya  di  tiga  Bandar
UdaraInternasional;
3. Melaporkan  secara  tertulis  rencana kegiatan Penyediaan dan PendistribusianBBM Penerbangan kepada Badan Pengatur. Badan  usaha  yang  belum  mempunyai pengalaman wajib bekerjasama dengan pihak  lain  yang  telah  berpengalaman dalam kegiatan pelayanan pengisianpesawat  udara (into  plane services) sekurang-kurangnya  di  tiga Bandar Udara Internasional. Badan  Usaha  baru  yang  akan melakukan  kegiatan  Penyediaan  dan Pendistribusian  BBM  Penerbangan pada Bandar Udara yang telah dilayani oleh  suatu  Badan  Usaha  lain,  wajib melakukan  kerjasama  dengan  Badan
Usaha yang telah beroperasi di Bandar Udara  tersebut.  Bila  tidak  tercapai kesepakatan untuk bekerjasama antara  BadanUsaha  yang  baru  dengan Badan  Usahayang  telah  beroperasi, maka Badan Pengatur dapat menetapkan ketentuan lain denganmemperhatikan  pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan kepentingan nasional.
Badan  Pengatur  menetapkan  lokasi, jumlah  dan  jenis  BBM  Penerbangan bagi  Badan  Usaha  yang  telah  ditunjuk oleh  Menteri  ESDM  untuk  memenuhi Cadangan  Nasional  BBM  Penerbangan dengan mempertimbangkan:
a. kebijakan  Cadangan  Nasional  BBM Penerbangan yang ditetapkan
olehMenteri;
b. kebutuhan BBM penerbangan;
c. kondisi geografi dan demografi;
d. politik,  sosial,  dan  ekonomi  serta keamanan nasional;
e. Cadangan Operasional BBM
Penerbangan Badan Usaha.

## METODOLOGI PENELITIAN
Besarnya  cadangan  operasional  BBM Penerbangan sekurang-kurangnya
thruput  per  hari  dikalikan  dua  kali waktu  edar  (round  trip)  ditambah cadangan  kritis  sekurang-kurangnya  3 (tiga) hari.
COB = (T x (2xRTD)) + CK

## Keterangan :
COB  :  Cadangan  operasional  BBM penerbangan T           :  Thruput harian RTD     :  Round Trip Days CK    :  Cadangan  kritis  (sekurang- kurangnya 3 hari)

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  setelah  data yang diperlukan terkumpul dan dikompilasi.  Pada  tahapan  ini  akan dilakukan analisis mengenai Kebutuhan Bahan  Bakar  Pesawat  Udara  di Indonesia  sampai  tahun  2030  dan
Kebutuhan  Pelayanan  Distribusi  Bahan Bakar  Minyak  (Avtur)  di  Bandara  di Indonesia. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain aspek ekonomis,  teknologi,  dan  operasional berdasarkan:
a. klasifikasi bandar udara; beserta volume aktifitas layanan
b. Lokasi DPPU
c. ketersediaan dan efektivitas peralatan DPPU;
Analisis pendekatan yang digunakan dalam  studi  ini  adalah  efisiensi  atau total  biaya  penyediaan  bahan  bakar yang  akhirnya  berdampak  pada  harga bahan bakar akhir yang dibeli operator pesawat  udara  dikalikan  jumlahnya ( total  customer  fuel  cost ).  Dua  hal  bisa
diidentifikasi  dalam  pendekatan  ini adalah:
1. Dari  sisi  perusahaan  layanan  jasa penerbangan  -  dimana  pesawat udara  akan  dioperasikan,  pesawat udarajenis  apa,  frekeuensi dan kebutuhan  bahan  bakar  serta konsekusensi  tempat  pengisian terhadap  biaya  operasi  total  dan opportunity cost karena pengurangan kapasitas muat. Dari  sisi  supplier  -  bagaimanakah cara  penyediaan  bahan  bakar sehingga  akan  meminimalkan  biaya logistik distribusi .
2. Dari sisi supplier - bagaimanakah cara  penyediaan  bahan  bakar sehingga  akan  meminimalkan biaya logistik distribusi.
Pada tahapan ini akan dihasilkan analisis  Perkiraan  Kebutuhan Depo  Pengisian  BBM  Pesawat Udara untuk Meningkatkan Efisiensi  Pengoperasian  Pesawat Udara di Indonesia.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan pembangunan DPPU terkait permintaan BBPU di masa yang akan  datang  ditentukan  dengan membuat tiga proses pengolahan data
(filter) sebagai berikut:
1. Proses  Satu,  yaitu  pembangunan DPPU  di  kota  bandar  udara  yang tidak memiliki DPPU namun estimasi  kebutuhan  BBPU-nya  telah melebihivolume  DPPU  eksisting dengan  konsumsi  terendah  pada masing-masing wilayah.
2. Proses  Dua,  yaitu  pembangunan DPPU ditentukan pada bandar udara yang  tidak  memiliki  DPPU  dan
memiliki  status  pengumpul  dalam hirarki  tatanan  kebandarudaraan nasional
3. Proses  Tiga,  yaitu  penggunaan  Filter 1  dan  2  di  atas  ditambah  dengan feasibility aksesibilitas  dan  geografis wilayah
Filter  1  :  Pembangunan  DPPU  di  Kota Bandar Udara yang tidak memiliki DPPU namun  estimasi  kebutuhan  BBPU-nya telah  melebihi  volume  DPPU  eksisting dengan  konsumsi  terendah  pada masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan  BBPU  di  masa  yang  akan datang  serta  data  DPPU  eksisting  saat ini, maka didapatkan perkiraan kebutuhan  pembangunan  DPPU  di bandar udara yang estimasi kebutuhannya  telah  melebihi  batas minimal  volume  DPPU  eksisting terendah.  Penentuan  acuan  DPPU eksisting dengan volume BBPU terendah  dilakukan  per  wilayah  atau koridor.  Sehingga  batas  terendah  pada masing-masing  koridor  berbeda  satu sama  lain.  Bergantung  DPPU  eksisting yang  ada  pada  koridor  tersebut.  T abel 1 merupakan  contoh  pembangunana DPPU di masa yang akan datang dengan memperhatikan filter di atas.
Filter2 : Pembangunan DPPU ditentukan pada bandar udara  yang  tidak  memiliki DPPU  dan  memiliki  status  pengumpul
dalam hirarki tatanan
kebandarudaraan nasional Pada  filter  ini,  DPPU  yang  akan  dibangun adalah hanya DPPU di bandar udara dengan status  Pengumpul  (Primer,  sekunder, Tersier)  pada  Tatanan  Kebandarudaraan
Nasional. Pada aturan Tatanan Kebandarudaraan  Nasional,  bahwa batas  minimum  suatu  bandar  udara
Kota Data Pergerakan Penumpang DPPU Eksisting Estimasi Kebutuhan Bahan Bakar Harian 2015 (KL/hari) Kelas DPPU 2020 (KL/hari) Kelas DPPU 2025 (KL/hr) Kelas DPPU 2030 (KL/hari) Kelas DPPU SUMATERA Medan 7863957 1 516.4 III 632.48 III 773.98 II 945.04 II Batam 3684563 1 198.0 IV 266.57 IV 348.96 III 445.85 III padang 2643109 1 147.1 IV 179.10 IV 218.50 IV 265.093 IV Palembang 2785027 1 61.4 V 81.82 V 106.88 IV 136.513 IV Pg Pinang 1363369 1 42.6 V 58.38 V 77.84 V 100.844 IV Jambi 1116517 1 41.9 V 56.38 V 73.81 V 94.304 V Banda Aceh 670932 1 40.8 V 59.99 V 83.62 V 111.553 IV Tj Karang 1206108 0 22.1 VI 29.47 V 38.50 V 49.168 V Tj Pinan g 287927 1 16.4 VI 22.09 VI 28.91 VI 36.942 V Tj Pandan 479222 0 14.3 VI 19.62 VI 26.16 VI 33.887 V Gng Sitoli 200624 0 4.1 VI 4.93 VI 6.00 VI 7.294 VI Sibolga 48573 0 1.1 VI 1.33 VI 1.62 VI 1.974 VI
Tabel 2. Kebutuhan Pembangunan DPPU di Bandar Udara Sesuai Filter I (sampel)
dikategorikan  menjadi  Bandar  Udara Pengumpul adalah memiliki penumpang  tidak  kurang  dari  500.000 penumpang per tahun. Dengan menggunakan  peramalan  penumpang yang  telah dilakukan sebelumnya  pada Bab  6,  maka  tiap  bandar  udara  bisa diperkirakan  untuk  tiap  tahunnya, berapa jumlah penumpangnya.  Dengan memperhatikan  hal  tersebut,  bandar udara yang awalnya memiliki penumpang  kurang  dari  500.000  saat ini,  dan  pada  masa  yang  akan  datang memiliki penumpang melebihi 500.000
penumpang,  maka  di  bandar  udara tersebut  dibutuhkan  pembangunan DPPU.
Skenario  3:  Filter  1  dan  2  di  atas ditambah  dengan feasibility aksesibilitas dan geografis wilayah Pembangunan  DPPU  berdasarkan  Filter 1  dan  2  tentu  tidak  sepenuhnya  bisa dilakukan. Hal yang harus dipertimbangkan  dalam  pembangunan DPPU di atas salah satunya rantai pasok
BBPU  menuju  DPPU.  Yang  menjadi keterbatasan  rantai  pasok  adalah kondisi  geografis  dari  wilayah  bandar udara  tersebut  terhadap  kemudahan akses distribusi BBPU.
8-21
Seperti  sudah  dijelaskan  pada  BAB  7, pengiriman  BBPU  ke  DPPU  dilakukan melalui  kapal  tangker  melalui  terminal bahan  bakar  minyalk  (TBBM).  Dari TBBM menuju DPPU ada yang dilakukan melalui  bridger  atau  kapal  tangker  yang lebihyang  ada  memiliki  letak  geografis yang  berada  di  pegunungan,  sehingga akses  darat  sangat  sulit  untuk  dilalui. Aspek  inilah  yang  menyebabkan  suatu bandar udara, meskipun dari Filter 1 dan Filter  2  telah  layak  untuk  dibangun DPPU,  tapi  dilihat  dari  segi  distribusi BBPU sulit untuk dilakukan.

## Kesimpulan
Dari  data  yang  berhasil  dikumpulkan dan  analisis  yang  telah  dilakukan, didapatkan  beberapa  simpulan  sebagai berikut:
Model peramalan penumang di masa yang  akan  dating  yang  digunakan  pada studi  ini  adalah  Trip  Generation  Model. Model ini merupakan model perhitungan  dengan  menggunakan  data sosio  ekonomi  suatu  daerah,  misalnya
PDRB  dan  jumlah  penduduk.  Model inilah  yang  digunakan  dalam  Studi Integrasi  Pengembangan  Konektivitas Pelayanan  Jasa  Angkutan  Udara  di Koridor 1 (Sumatera), Koridor 2 (Jawa), Koridor  3  (Kalimantan),  Koridor  4 (Sulawesi),  Koridor  5  (Bali  dan  Nusa
Tenggara),  dan  Koridor  6  (Kepulauan
Maluku dan Papua) yang telah dilakukan sebelumnya  di  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Departemen
Perhubungan  Udara  tahun  2012.  Agar studi yang dilakukan ini berjalan selaras dengan  studi  sebelumnya,  maka  data peramalan  penumpang  yang  digunakan pada  studi  ini  mengacu  pada  Studi Integrasi  Pengembangan  Konektivitas Pelayanan  Jasa  Angkutan  Udara  di Koridor 1 (Sumatera), Koridor 2 (Jawa),
Koridor  3  (Kalimantan),  Koridor  4 (Sulawesi),  Koridor  5  (Bali  dan  Nusa Tenggara),  dan  Koridor  6  (Kepulauan Maluku  dan  Papua)  tersebut,  dengan mengakomodasi  dan  memutakhirkan perhitungan  dengan  memasukan  data histori aktual penumpang tahun 2012.
Potensi  pertumbuhan  pergerakan penumpang  yang  tinggi  diperkirakan masih  akan  berlangsung  di  Indonesia. Hal  ini  mengingat  Indonesai  saat  ini menjadi  salah  satu  negara  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup tinggi.  Ini  berarti  bahwa  pertumbuhan penumpang ataupun rute-rute baru akan terus terjadi, namun demikian kondisi ini dapat  mencapi  titik  jenuh  pada  suatu waktu  yang  dapat  dipengaruhi  oleh banyak hal.
Rekomendasi  Kebutuhan  pembangunan DPPU terkait dengan perkiraan permintaan  BBPU  di  masa  yang  akan datang  dilakukan  dengan  membuat  3 (tiga) proses pengolahan (filter),yakni:
i. ProsesSatu, yaitu pembangunan DPPU  di  kota  bandar  udara  yang tidak memiliki DPPU namun estimasi kebutuhan BBPU-nya telah melebihivolume DPPU eksisting dengan  konsumsi  terendah  pada masing-masing wilayah.
ii. Proses  Dua,  yaitu  pembangunan DPPU ditentukan pada bandar udara yang  tidak  memiliki  DPPU  dan memiliki  status  pengumpul  dalam hirarki  tatanan  kebandarudaraan nasional
iii. Proses  Tiga,  yaitu  penggunaan  Filter 1  dan  2  di  atas ditambah dengan feasibility aksesibilitas dan geografis wilayah . Berdasarkan  proses  pengolahan (filter)  untuk  merekomendasikan Pembangunan DPPU, maka
pembangunan  DPPU  di  Indonesia mengikuti skema berikut ini:
i. Untuk  koridor  Sumatera,  Tanjung
Karang  dan  Tanjung  Pandan  akan memiliki  kebutuhan  DPPU  mulai tahun  2015  dan  Tanjung  Karang akan mengalami peningkatan kelas DPPU dari kelas VI menjadi kelas V pada tahun 2020
ii. Untuk  koridor  Jawa  tidak  perlu ada  rekomendasi  pembangunan
DPPU iii. Untuk koridor Kalimantan, Kotabaru akan memiliki kebutuhan
DPPU mulai tahun 2025 dan Muara Teweh mulai tahun 2030
iv. Untuk  koridor  Sulawesi,  Bau-Bau akan  memiliki  kebutuhan  DPPU mulai tahun 2030
v. Untuk  Koridor  Bali  dan  Nusa
Tenggara,  Labuhan  Bajo  sudah
memiliki DPPU dan sudah dioperasikan oleh Pertamina.
Sedangkan  Alor,  Ruteng  dan
Bajawa  kebutuhan  DPPU  mulai tahun 2015
vi. Untuk  Koridor  Maluku  dan  Papua,
Saumlaki yang berlokasi di propinsi  Maluku,  Saumlaki  sedang dalam  pengerjaan  pembangunan DPPU  oleh  Pertamina.  Sedangkan untuk Papua Barat, Timika kebutuhan DPPU mulai tahun 2015 dan  Bintuni  kebutuhan  DPPU mulai tahun 2020. Diperlukan pembangunan insfrastruktur yang merata di seluruh koridor  utama  di  Indonesia  untuk menekan biaya distribusi bahan bakar minyak  pesawat  udara  agar  harga bahan bakar minyak pesawat udara di Indonesia  berada  pada  kisaran  harga yang  sama  antara  satu  DPPU  dengan DPPU  lainnya  di  seluruh  Indonesia.
Pembangunan  Infrastruktur  itu  bisa berupa  kesamarataan  kemampuan Unit Pengolahan Minyak yang dimiliki oleh  PT.  Pertamina  (Persero)  untuk bisa  menyediakan  bahan  bakar minyak pesawat udara.