Perlindungan Hukum Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi
Uswatun Kamila uswatunkamila97@gmail.com
Suhermi suhermi@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of workers in the  Coffee  Shop  Micro  Enterprise  in  Telanaipura  District,  Jambi  City,  and  to  determine  the obstacles  in  the  implementation  of  workers'  rights and  their  resolution.  The  type  of  research used  in  this  paper  is  Juridical  Empirical  research  and  the  sampling  was  taken  based  on purposive sampling. From the results of this study it can be seen that: (1) legal protection for coffee shop micro business workers based on applicable labor regulations has not been properly fulfilled because there is still non-compliance by employers in complying with labor regulations, (2) as well as a lack of legal knowledge and awareness both from employers and workers who become obstacles are not properly implemented to fulfill the rights that should be obtained by workers  in  an  employment  relationship.  Of  course  these  existing  problems  cannot  escape  the government's lack of attention to labour, the government should conduct a review of workers whether they have fully obtained their rights or not.
Keywords : Labor; Legal Protection; Rights and Obligations

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja  Usaha  Mikro  Kedai  Kopi  di  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi,  dan  untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak pekerja serta penyelesaiannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian Yuridis Empiris dan penarikan sampel diambil  berdasarkan  purposive-sampling.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa:  (1) perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  usaha  mikro  kedai  kopi  berdasarkan  peraturan ketenagakerjaan  yang  berlaku  belum  terpenuhi  dengan  baik  karena  masih  ada ketidakpatuhan  pengusaha  dalam mentaati  peraturan  mengenai  ketenagakerjaan,  (2)  serta kurangnya  pengetahuan  dan  kesadaran  hukum  baik  dari  pengusaha  maupun  pekerja  yang menjadi kendala tidak terlaksana dengan baik pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja dalam suatu hubungan kerja. Tentu permasalahan yang ada tersebut tidak luput dari  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  tenaga  kerja,  seharusnya  pemerintah melakukan peninjauan terhadap pekerja apakah telah mendapatkan hak mereka sepenuhnya atau tidak
Kata kunci : Hak dan Kewajiban; Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja
Volume 4 Nomor 1 Februari 2023     Halaman 18 – 36
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. Pendahuluan
Memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  adil  dan makmur,  baik secara materiil maupun non-materiil adalah salah satu tujuan  pembangunan nasional  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  diperlukan  beberapa  faktor  yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.
Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah penting  jika  dibandingkan  dengan  faktor  penunjang  lainnya.  Hal  ini  didukung  oleh  jumlah penduduk  yang  sangat  besar,  aspek  tersebut  merupakan  salah  satu  modal  yang  sangat penting. “Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh  karena  itu  diperlukan  usaha  untuk  membina,  mengarahkan  serta  perlindungan  bagi tenaga  kerja  untuk  menciptakan  kesejahteraan  yang  berkaitan  dengan  apa  yang dilakukannya.” 1
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UU  No.  13  Tahun  2003)  yaitu  pembangunan  ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk upaya pemerintah berdasarkan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a. Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;
b. Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan;
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Untuk dapat memanifestasikan tujuan di bidang ketenagakerjaan itu, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, ditetapkanlah perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, yaitu:
1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.
Usaha  untuk  membuat  kesempatan  kerja  agar  menanggulangi  angka  pengangguran dan juga mengumpulkan tambahan jumlah Pekerja adalah bagian pada semua prosedur dan rencana  kerja  pembaharuan.  Juga  semua  peraturan  dan  program  pengembangan  sosial
1 Niru  Anita  Sinaga  dan  Tiberius  Zaluchu.  Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Pekerja  dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri . Vol.6. 2016. hal.57.
ekonomi  mengevaluasi  seluruhnya  misi-misi  pelebaran  peluang  kerja  juga  aktivitas  usaha yang luas menampung pekerja. 2
Sewajarnya,  asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  berimbang  dengan asas pembangunan nasional khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah,  pengusaha,  dan  pekerja/buruh.  Maka  dari  itu  pembangunan  ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. 3
Bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  bidang  ini  dipertegas  dengan  lahirnya kebijakan-kebijakan  legislasi maupun  politik perburuhan,  terutama  di  bidang  perundangan berikut peraturan pelaksanaannya. Tercatat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial,  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  (JAMSOSTEK),  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Cipta  Kerja  dan  perarturan  di  bawahnya. Adanya  rangkaian  pengaturan  tersebut  bertujuan  untuk  lebih  memaksimalkan  dan mengoptimalisasikan hubungan-hubungan kerja yang  melibatkan pihak pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Setiap  orang  membutuhkan  pekerjaan,  mereka  yang  bekerja  disebut  juga  dengan: pekerja/buruh  menurut  pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaa,  pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah atau  imbalan  dalam  bentuk  lain. 4 Pekerja  dibagi  dalam  3  jenis  status  yang  berbeda  yaitu: Pekerja Lepas (freelance); Pekerja Kontrak; dan Pekerja Tetap.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  ini  terjadi  karena  adanya  suatu  hubungan kerja, yang mana pengertian dari hubungan kerja adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu  pengusaha  dengan  pekerja/buruh,  dengan  suatu  perjanjian  dimana  pihak  kesatu (pekerja/buruh),  mengikatkan  dirinya  pada  pihak  lain  (si  pengusaha)  untuk  mendapatkan upah;  dan  pengusaha  menyatakan  kesanggupannya  untuk  mempekerjakan  pekerja/buruh dengan membayar upah. 5 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka  15  UU No. 13 Tahun 2003 hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan
2 Ida Bagus Alit Segara Gita, Nella Hasibuan Oleary, I Putu Gede Seputra. Perlindungan Hukum Terhadap Waitress Di Cafe Katulebo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1. No.1. 2020. hal. 222. 3 Abdul Khakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2003. Hal.6-7. 4 Ibid 5 Zaeni Asyhadie. Hukum Kerja; hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2007. Hal.44.
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Adapun unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 antara lain:
a. Adanya pekerjaan (arbeid);
b. Dibawah  perintah/gezag  ver  houding  (maksudnya  buruh  melakukan  pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi);
c. Adanya upah tertentu (loan);
d. Dalam  waktu  (tijd)  yang  di  tentukan  (dapat  tanpa  batas  waktu/pensiun  atau berdasarkan waktu tertentu). 6
Perjanjian  kerja  merupakan  peristiwa  hukum  yang  mana  didalamnya  memuat pengaturan mengenai syarat-syarat kerja dan menimbulkan akibat hukum berupa  hak dan kewajiban  bagi  para  pihak,  yakni  pekerja  dan  pengusaha.    Menurut  Iman  Soepomo pemberian perlindungan hukum bagi pekerja meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu:
a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
b. Bidang hubungan kerja;
c. Bidang kesehatan kerja;
d. Bidang keamanan kerja;
e. Bidang jaminan social. 7
Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  perlindungan  fisik dan  teknis  serta  sosial  dan  ekonomi  melalui  norma  yang  berlaku  dalam  lingkungan  kerja tersebut. 8 Sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  para  pihak  terutama  pekerja/buruh  dari kemungkinan  pengabaian  dan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konstitusional mereka. Sebab dalam pengertian yuridis, hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sama,  walaupun secara  sosial  dan  ekonomi,  kedudukan  keduanya  berbeda, 9 terutama  bagi  pekerja    tidak terlatih ( unskill labour ).
Kedudukan  yang  tidak  sederajat  ini  bisa  terjadi  mengingat  pekerja  hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, majikan  sering  menganggap  pekerja  sebagai  objek  dalam  hubungan  kerja.  Pekerja  sebagai faktor  ekstern  dalam  proses  produksi  dan  bahkan  ada  yang  beranggapan  majikan  sebagai herr  in  haus  (ibaratnya  ini  adalah  rumahku  terserah  akan  aku  gunakan  untuk  apa). Maksudnya  majikan  adalah  pemilik  dari  perusahaan  itu,  sehingga  setiap  kegiatan  apapun tergantung  dari  kehendak  majikan.    Maka  dari  itu  dari  segi  sosial  ekonomis,  pekerja membutuhkan  perlindungan  hukum  dari  negara  atas  kemungkinan  adanya  tindakan
6 Ibid, Hal.36.
7 Iman Soepomo. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan. 2003. Hal.1.
8 I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya, I Mada Udiana dan I Made Pujawan. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan Pt Bali Suci Tour Dan Travel. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No.3. 2016. Hal.1. 9 Joni Bambang. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia. 2013. Hal.48.
sewenang-wenang  dari  pengusaha,  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  diperlukan  peraturan perundang-undangan  untuk  melindungi  pekerja.  Peraturan  tersebut  mengatur  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak.  Dalam  hubungan  kerja  takaran  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  haruslah  seimbang,  yang  mana  kewajiban  para  pihak  berlangsung  secara timbal balik. Artinya, “kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja/buruh dan sebaliknya kewajiban pekerja/buruh merupakan hak pengusaha. 10
Berikut beberapa kewajiban para pihak dalam hubungan kerja menurut KUH Perdata, antara lain:
1. Kewajiban pekerja/buruh, yaitu:
a. Melaksanakan tugas/pekerjaan yang sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik- baiknya (Pasal 1603);
b. Melaksanakan  pekerjaannya  sendiri,  tidak  dapat  digantikan  oleh  orang  lain tanpa izin pengusaha (Pasal 1603 a);
c. Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603 b);
d. Melaksanakan tugas dan kewajibannya secara layak (Pasal 1603 d);
e. Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1603 w);
f. Kewajiban  lainnya  yang  dimaksud  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  dengan  syarat  tidak  melanggar  3  hal seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
2. Kewajiban Pengusaha
a. Membayar Upah kepada pekerja/buruh (Pasal 1602);
b. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602 u. v. w. dan y);
c. Memberikan cuti/libur (Pasal 1602 v);
d. Mengurus perawatan/pengobatan pekerja/buruh (Pasal 1602);
e. Kewajiban  lainnya  yang  dimaksud  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  dengan  syarat  tidak  melanggar  3  hal seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
Upaya  mewujudkan  perlindungan  hak-hak  pekerja/buruh  dapat  dilakukan  melalui pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) telah memberikan amanat yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.”  Sehingga, tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban dan tugas sosialnya di  lingkungan  masyarakat,  dan  juga  mengembangkan  potensi  diri  mereka  sehingga  pada gilirannya  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  karenanya  dapat  hidup  selayaknya manusia.    Serta  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan,  mereka  harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja
Tingginya  tingkat  pencari  kerja  yang  tidak  sebanding  dengan  penyediaan  lapangan kerja  yang  ada  menyebabkan  banyaknya  tenaga  kerja  pengangguran.  Hal  ini  mendorong orang perseorangan untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri (pengusaha) dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ketegori usaha mikro.
10 Khakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Hal.42.
Yang mana dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 109 Tahun  2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial Pasal 1 angka 10 menyebutkan “usaha mikro adalah usaha  produktif  milik  orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha  perseorangan  yang memenuhi kriteria usaha mkro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah”.
Sebagai  usaha  yang  banyak  diminati  pada  tahun  2020  hingga  sekarang,  coffee house/kedai  kopi  adalah  bentuk  usaha  yang  banyak  didirikan  dan  dijalankan  oleh  para pengusaha.  Selain  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  orang  lain,  faktor  yang  paling mendukung bagi pengusaha untuk membuka usaha ini dikarenakan produk olahan biji kopi di  Indonesia  mulai  banyak  digemari  dan  menunjukkan  perkembangan  yang  cukup  pesat. Coffe House/Kedai Kopi adalah tempat yang menyediakan layanan produk pengelolaan kopi, kopi siap saji, hingga makanan ringan sebagai pendamping saat menikmati kopi.
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  18 Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, usaha kedai kopi masuk kedalam penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana tertera pada Pasal 11 yang menyebutkan:
Bidang  usaha  jasa  makanan  dan  minuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  huruf  e meliputi jenis usaha:
1. Restoran;
2. Rumah makan;
3. Bar/rumah minum;
4. Kafe;
5. Pusat penjualan makanan;
6. Jasa boga;
7. Bakery;
8. Kedai kopi (coffee house);
9. Kantin;
10. Penjualan makanan dan minuman bergerak;
11. Penjualan makanan dan minuman terapung.
Sebuah  Kedai  Kopi  tentunya  membutuhkan  pekerja  untuk  menjalankan  usahanya. Seperti  barista,  pelayan/waitress,  dan  kasir.  Sejauh  ini  kebanyakkan  Kedai  Kopi/Coffee House  yang  ada  di  Kota  Jambi  masih  dalam  klasifikasi  kedai  kopi  informal,  kedai  kopi informal  merupakan  kedai  kopi  yang  belum  teorganisir  secara  professional.  Kedai  Kopi informal ini seperti bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang terbantu karena kesukaan anak muda sekarang. Berdasarkan data usaha kafe dan warung kopi Dinas Penanaman Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Jambi  ada  sebanyak  175  usaha  yang terdaftar  dan  56  diantaranya  merupakan  usaha  mikro  kedai  kopi/coffee  house  di  wilayah Kota  Jambi,  dari  hasil  pengumpulan  data  lapangan  yang  dilakukan  penulis  ditemukan  ada sebanyak  10  kedai  kopi  yang  berada  di  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  diantaranya, tenyata  masih  banyak  pengusaha  yang  alpa  dalam  memenuhi hak  dan  kewajiban  terhadap
pekerjanya,  hal  ini  bisa  saja  disebabkan  beberapa  faktor  yang  membuat  pengusaha  tidak dapat memenuhi hak para pekerja sebagaimana yang harusnya didapatkan, berikut terdapat pada tiga Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi  tahun 2021 sampai dengan tahun 2022,  yang  masih  tidak  sesuai  dan  lamban  dalam  pemenuhan  hak  terhadap  pekerjanya sebagaimana  yang  harusnya  diatur  oleh  perundang-undangannya  yang  ada,  diantaranya ialah:
1. Macawa Coffee dengan jumlah 5 pekerja;
2. Kopi Koop dengan jumlah 4 pekerja; dan
3. Koffie Kopi dengan jumlah 3 pekerja.
Sebagai pekerja yang berada dalam sektor kerja informal tentunya memiliki bayaran yang  jauh  dari  standar  upah  minimum  regional  serta  dari  hasil  Pengamatan  kebeberapa kedai  kopi  lainnya  ternyata  banyak  pula  kedai  kopi  lain  yang  memiliki  permasalahan  yang sama  yaitu  keterlambatan  dalam  pembayaran  gaji  pekerja  mereka,  dan  kebanyakkan  dari pekerja  yang  berada  di  sektor  informal  seperti  barista,  waitress,  dan  kasir  ini  tidak  diikut sertakan  kepesertaanya  dalam  Jaminan  Sosial,  berupa  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja yang  mana  dalam  Permen  No.  44  tahun  2015  Pasal  4  menyebutkan  “bahwasannya  setiap pemberi  kerja  selain  penyelenggara  negara  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya sebagai  peserta  dalam  program  JKK  dan  JKM  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dari  data  awal  yang  ditemukan,  permasalahan  mengenai  upah  yang  layak  bagi pekerja, Jaminan sosial dan Jaminan Kecelakaan Kerja terhadap pekerja pada sektor usaha ini merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam ruang lingkup pekerja disektor Food and Baverage dan jarang mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk diberikan perlindungan bagi pekerjanya.  Dikarenakan,  banyaknya  permasalahan  mengenai  perlindungan  hak  dan kewajiban  pekerja  yang  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada.  maka  dari  itu  atas pemaparan  sebelumnya  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  hak  pekerja  Usaha  Mikro  Kedai  Kopi  di  Kecamatan Telanaipura  Kota  Jambi?  Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perlindungan hukum terhadap hak pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan upaya penyelesaiannya?
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang  perlindungan  hukum  terhadap  hak  pekerja  usaha  mikro  kedai  kopi  di  Kecamatan
Telanaipura  Kota  Jambi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  3  (tiga)  Kedai  Kopi  yang  berada  di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Tepatnya pada Macawa Coffe, Kopi Koop dan Koffie Kopi. Penelitian  ini  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  secara  wawancara  dan  studi dokumen    bertatap  fisik den  bertanya jawab  dengan  pemilik usaha  dan pekerja kedai  kopi serta  di  ambil  berdasarkan  kajian  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  jurnal penelitian  ilmu  hukum.  Pengelolaan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  bentuk  analisis kualitatif,  yang  membandingkan  beberapa  pendapat  dari  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan dengan anggota sampel.

## B. Pembahasan
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari proses wawancara terhadap responden dan penelitian  di  lapangan  menampilkan  fakta  bahwasanya  pelaksanaan  perlindungan  hukum berupa  perlindungan  ekonomis  dalam  bentuk  pengupahan  dan  jadwal  pembayaran  upah, jaminan sosial BPJS  Ketenagakerjaan berupa program jaminan  kecelakaan  kerja  (JKK) bagi pekerja Kedai Kopi yang berada di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. belum dilaksanakan sesuai ketentuan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenegakerjaan di Indonesia. Kealpaan perlindungan yang diberikan kepada pekerja disebabkan pemilik usaha Kedai Kopi secara  setengah-setengah  dan  tidak  menyeluruh  dalam  mengimplementasikan  peraturan ketenagakerjaan sebagaimana mestinya.
Terdapat  permasalahan-permasalahan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  hak  pekerja  usaha  mikro  kedai  kopi  di  Kecamatan  Telanaipura,  kota  jambi  yang tidak  terlaksana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  sebagai berikut:
1. Jam Kerja
Jam  Kerja  adalah  waktu  yang  digunakan  untuk  melakukan  pekerjaan,  dapat dilaksanakan  pada  saat  siang  hari  dan/atau  malam  hari,  ketentuan  mengenai  ini  telah diatur dalam Pasal77 Ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 21 ayat (2) PP No. 35/2021  mewajibkan  setiap  pengusaha  untuk  melaksanakan  ketentuan  jam  kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telah disebutkan diatas yaitu:
a. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk  6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
b. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam  1 minggu untuk  5  hari kerja dalam 1 minggu.
Berdasarkan hasil dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui  data  jam  kerja dan rentang waktu kerja responden yang dijabarkan penulis dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1 Waktu Bekerja selama satu bulan No. Nama Pekerja Status pekerja Jumlah jam kerja Jumlah hari kerja Rentang masa Kerja 1. As (macawa) Full time (Barista) 7 jam 26 hari >1 tahun 2. Jw (macawa) Full time (Head Baar) 7 jam 26 hari >1 tahun 3. Nd (macawa)  Full time (Manager) 7 jam 26 hari 8 bulan 4. Tr (macawa)  Part time (waitress) 7 jam 16 hari 5 bulan 5. Fy (macawa) Part time (Cashier) 7 jam 12 hari 10  bulan 6. Dd (kopi koop) Full time (barista) 8 jam 26 hari >1 tahun 7. Ti (kopi koop) Full time (barista) 8 jam 26 hari 5 bulan 8. Wd (kopi koop) Full time (barista) 8 jam 26 hari >1 tahun 9. An (kopi koop) Part time (waitress) 8 jam 26 hari 2 bulan 10. As (koffie kopi) Full time (barista) 8 jam 26 hari >5 tahun 11. Sr (koffie kopi) Full time (barista) 8 jam 26 hari >4 tahun 12. Rj (koffie kopi) Full time (barista) 8 jam 26 hari >1 tahun

## Sumber: hasil kuisioner terhadap responden
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  atau  60%  dari  jumlah  pekerja yaitu 7 orang di ketiga kedai kopi bekerja dengan jumlah jam kerja 8 jam/hari dan 40% dari jumlah pekerja yaitu 5 orang tersebut bekerja dengan jumlah jam kerja 6 jam/hari. Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, tentunya pelaksanaan jam kerja yang dijalankan oleh 7 orang dari 12 orang responden masih melewati batas aturan yang seharusnya. Dimana, dalam 1 minggu kerja mereka  bekerja selama 6 hari dengan waktu bekerja  8  jam/harinya  yang  mana  pada  kedua  sistem  jam  kerja  tersebut  juga  diberikan
batasan  jam  kerja  yaitu 40 (empat  puluh) jam  dalam 1 (satu) minggu.  Apabila  melebihi dari  ketentuan  waktu  kerja  tersebut,  maka  waktu  kerja  biasa  dianggap  masuk  sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur.
Tentunya  hal  ini  akan  berdampak  pada  perlindungan  hukum  yang  akan didapatkan oleh pekerja dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak mereka sebagai pekerja. Berdasarkan keterangan pekerja Ti mengatakan, bahwasannya:
“kalau  jam  kerja  yang  ditawarkan  memang  benar  6  sampai  8  jam  perharinya, tetapi yang kami sering jalankan pada kenyataannya itu sebenarnya lebih dari itu, apalagi seperti saya yang tinggal di tempat yang disediakan berdampingan dengan kedai  menurut  saya  jam  kerja  saya  terkadang  tidak  sesuai  shift masuk  misalnya saya masuk siang, tapi menjelang siangnya itu saya juga bisa menggantikan teman kerja saya yang terlambat dan juga kalau masuk shift malam itu pas tutup kan jam 10 malam nah seharusnya saya dan rekan lain tinggal beres-beres untuk bersiap diri  pulang  ataupun  istirahat  tapi  konsumen  itu  masih  betah  dan  belum  pulang sampai  jam  11  atau  bahkan  sampai  jam  12  malam    tentu  itu  menjadi  pekerjaan tambahan bagi kami karena memotong waktu pulang kami untuk istirahat.” 11
Hal  tersebut  tentunya  berpengaruh  dengan  efektivitas  dan  kesehatan  pekerja, terlebih untuk pekerja perempuan yang cukup berbahaya dengan tindak kejahatan pada saat  pulang  dimalam  hari.  serta  berpengaruh dengan  pengupahan  yang  didapatkan  oleh pekerja nantinya yang mana jam kerja tambahan tersebut dapat dikatakan sebagai lembur kerja.
2. Hak Atas Upah
Besaran  upah  yang  diberikan  dan  di  dapatkan  oleh  pekerja  memang  belum memenuhi konsep upah minimum sebagaimana yang disebutkan  dalam Undang-undang Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  UU  Cipta  Kerja)  yang menyebutkan  pengaturan  pengupahan  yang  ditetapkan  atas  kesepakatan  antara pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  boleh  lebih rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Berkenaan  dengan  upah  yang  diberikan  kepada  pekerja,  dapat  dilihat  dari  Pasal  8 ayat  (2)  PERMEN  No.36/2021  mengatakan  bahwa  Pengusaha  dapat  memberikan pendapatan non-Upah berupa: (a) Intensif; (b) Bonus; (c) Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau (d) Uang servis pada usaha tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan  berkenaan  dengan  perihal  pengupahan  sebagai  bentuk  kewajiban  pengusaha kepada  pekerjanya  dan  hak  yang  patut  didapatkan  pekerjanya,  Ariaz  selaku  pemilik Macawa Coffee menyatakan:
“Sistem  pengupahan  yang  berlaku  di  Macawa  itu  diberikan  perbulan  dan  dihitung berdasarkan  jam  masuk  pekerja  kita,  dan  tentunya  gaji  yang  didapatkan  berbeda
11 Wawancara dengan Ti (nama inisial), selaku pekerja Kedai Kopi Koop, tanggal 13 Juni 2022.
antara pekerja part-time dan full-time. Kewajiban pekerja pun disini adalah melayani konsumen  dengan  baik  serta  bagaimana  caranya pekerja  tersebut  dapat  memenuhi target penjualan tiap harinya dan di Macawa ini sendiri memiliki target perhari dan perbulan,  tentu  tercapainya  target  penjualan  disetiap  harinya  ataupun  disetiap bulannya akan ada bonus harian bagi barista, waitress,  dan bagian kasir, dan untuk target penjualan perbulan itu berlaku untuk Manager. Jadi, misalnya si jefri sebagai Head Baar dalam satu hari bisa menjual 50 Gelas dari target harian yang seharusnya 27  gelas  nantinya  bakal  ada  bonus  tambahan  dihari  itu  untuk  jefri  yang  akan dibayarkan disetiap akhir minggunya.” 12
Selanjutnya, dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik Kopi Koop yaitu Uda Riskal, memberikan penjabaran mengenai pengupahan yang berlaku, berikut:
“Untuk  bonus  bagi  pekerja  tentunya  saya  sebagai  pemilik  lebih  memberikan  dalam bentuk  penyediaan  tempat  tinggal  bagi  pekerja  kita,  karena  ada  beberapa  pekerja yang merupakan anak rantau.  Selain tempat  tinggal  mereka  juga  mendapat  fasilitas internet  gratis  yang  bisa  menghemat  pengeluaran  mereka  dalam  membeli  kuota internet  yang  biasanya  mereka  keluarkan,  dan  apabila  telah  memenuhi  target penjualan harian mereka bisa mendapatkan bonus harian.” 13
Sedangkan,  pada wawancara  berikutnya  yang  dilakukan  bersama  Bang  Cuy  Pemilik Kedai Koffie Kopi mengatakan:
“Pengupahan  itu  diberikan  perbulan  kepada  pekerja,  dengan  adanya  jam  kerja  dan jam libur yang sama maka untuk pekerja yang ada pun semuanya mendapatkan upah sama rata untuk jumlah yang didapatkannya. Sedangkan untuk uang tambahan paling mereka  mendapatkan  Uang  Makan  atau  mungkin  adanya  kegiatan  diluar  seperti mengantar  kopi  paling  ada  uang  jalan  untuk  mengganti  biaya  bensin  yang  terpakai dan bakalan diberi bonus jika kedai ramai serta  banyaknya pesanan yang membuat mereka berhasil melampaui jumlah target penjualan.” 14
Pemerintah  Provinsi  Jambi  bersama  Dewan  Pengupahan  telah  menetapkan  Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 2,649,034 naik 0,72% dari tahun 2021 yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran  Keputusan  Gubernur  Jambi  nomor 914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021  tentang  penetapan  UMP  tahun  2022, sedangkan  besaran  upah  minimum  Kota  Jambi  berdasarkan  Kep.  Gub.  Jambi  No. 969/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021  berjumlah  Rp.2.972.192.- 15 dalam  penetapan upah  minimum  dewan  pengupahan  memperhatikan  unsur  pertumbuhan  ekonomi, kemajuan  inflasi,  pekerjaan  serta  pendapatan  dimana  untuk  pendapatan  sendiri  kedai kopi bisa mendapatkan omzet berkisar Rp. 15.000.000.- bahkan pendapatan tersebut bisa lebih  besar  apabila  jumlah  konsumen  lebih  ramai  di  setiap  bulannya  akan  tetapi  untuk pembayaran upah pokok terhadap pekerjanya hanya Rp. 600.000.- hingga Rp. 2.000.000.- perbulan,  sedangkan  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  ditelah  menekankan
12 Wawancara dengan Ariaz Syarif, selaku pemilik kedai Macawa Coffe, tanggal 11 Juni 2022.
13 Wawancara dengan Riskal Alarif, selaku pemilik Kedai Kopi Koop, tanggal 13 Juni 2022.
14 Wawancara dengan Bang Cuy, selaku pemilik Kedai Koffie Kopi, tanggal 15 Juni 2022.
15 Gajimu: Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jambi. https://gajimu.com/garmen/gaji- pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-jambi.
larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum baik itu UMP ataupun UMK.
Besaran  upah  yang  diterima  tentunya  dipengaruhi  dengan  jumlah  jam  kerja  dalam setiap bulannya, adapun besaran upah yang diterima oleh para pekerja sebagai berikut:
Tabel 2
Pembayaran Upah Besaran Upah Jumlah Penerima Rendah dari UMP < Rp 2,649,034 9 Sama dengan UMP = Rp 2,649,034 3 Lebih Besar dari UMP > Rp 2,649,034 0 Sumber: angket/kuisioner responden
Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan tingkatan upah yang diterima oleh para pekerja  di  ketiga  kedai  kopi  tersebut,  rata-rata  masih  dibawah  besaran  UMP  Jambi disetiap  bulannya.  Mengacu  pada  PP  No.  36  Tahun  2021  tentang  pengupahan,  bahwa komponen  upah  yang  diterima  pekerja  kedai  kopi  hanya  terdiri  dari  upah  pokok  dan tunjangan  tidak  tetap,    ditambahkan  dengan  pendapatan  non-upah  berupa  intensif dan/atau  bonus  jika  pekerja  dapat  memenuhi  target  penjualan  harian  maupun  target bulanan.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  tentunya  penulis  juga  mewawancarai  salah  satu pekerja mengenai sistem pengupahan yang diterima ,Dd menyebutkan:
“iya yang kaya kalau masalah memberikan bonus itu memang benar seperti itu, tapi permasalahan  disini  gaji  kami  itu  kadang  sering  telat  dibayarkan  oleh  pemilik usaha, seharusnya itukan gaji itu kami terima disetiap awal bulan sekitar tanggal 2 atau  3,  cuman  pernah  beberapa  kali  gaji  kami  telat  untuk  dibayarkan  jadi  sekitar tanggal 20an atau pernah juga gajinya itu langsung dibayarkan dibulan berikutnya jadi  langsung  di  gabung  pembayaran  2  bulan  langsung,  sehingga  jadinya  itukan kami  kadang  ga  punya  pegangan  untuk  memenuhin  beberapa  kebutuhan  diwaktu itu.”
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan kebeberapa kedai kopi lainnya ternyata banyak pula kedai kopi lain yang memiliki permasalahan yang sama yaitu keterlambatan dalam  pembayaran  gaji  pekerja  mereka.  Tentu  Perusahaan  wajib  untuk  membayarkan gaji  karyawannya  yang  sudah  bekerja.  Namun  terkadang  dikarenakan  permasalahan tertentu menyebabkan perusahaan yang terlambat membayarkan gajinya.
Diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu barista, barista tersebut mengaku bahwa sebenarnya untuk gaji yang diberikan kepada mereka sebagai pekerja dengan jam kerja  yang  kadang  meleawati  batas  kerja  tidak  lah  sesuai  walaupun  dengan  adanya diberikan Bonus dan Intensif yang diberikan berdasarkan ramai atau tidaknya konsumen
yang  berbelanja  dirasa  tidak  cukup  dan  tidak  berbanding  dengan  sistem  kerja  yang dilakukan,  dan  ada  rasa  ingin  berhenti  bekerja  namun  demi  memenuhi  kebutuhan ekonomi barista tersebut dan beberapa pekerja lainnya memilih tetap bekerja.
Dapat diketahui bahwa perlindungan ekonomis tenaga kerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan  yang  berlaku  belum  terpenuhi  dengan  baik,  namun  dalam  hal  ini pengusaha  memberikan  tambahan  dari  upah  pokok  yang  diberikan  berupa  tunjangan tidak  tetap  seperti  uang  makan  dan  penghasilan  Non-Upah  berupa  bonus  maupun intensif sesuai dengan kinerja para pekerja.
3. Upah Lembur
Upah  Kerja  Lembur  adalah  upah  yang  wajib  dibayarkan  oleh  pengusaha  yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu (pasal 27 ayat (1) PP 35/2021. Pasal 26 ayat (1) PP 35/2021 menegaskan waktu kerja lembur hanya  dapat  dilakukan  paling  lama  4  (empat)  jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  18  (delapan belas)  jam  dalam  1  (satu)  minggu  diluar  waktu  istirahat  mingguan  dan/atau  hari  libur resmi.  Perhitungan  upah  kerja  lembur  berdasarkan  upah  bulanan  dengan  cara menghitung upah sejam yaitu 1/173 (satu per seratus tujuh puluh tiga) kali upah sebulan (pasal 32 ayat (1) dan (2) PP 35/2021) hal ini diatur pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 35/2021.
Jika dilihat dari pelaksanaan jam kerja berdasarkan hasil data penelitian yaitu pekerja mempunyai jam kerja 8 jam/hari selama 6 hari dalam 1 minggu dapat dikatakan sebagai waktu lembur, pekerja harus melakukan kerja lembur selama 1 jam/hari selama 26 hari kerja  dengan  upah  pokok  yang  diterima  rata-rata  sebesar  Rp.  1.800.000.  sesuai  dengan rumus maka upah lembur pekerja seharusnya adalah:
- Lembur jam pertama = 1 jam x 1,5 x 1/173 x Rp. 1.800.000 = Rp. 15.607
- Lembur jam selanjutnya = 25 jam x 2 x 1/173 x Rp. 1.800.000= Rp. 520.232
- Total Uang kerja Lembur yang didapat oleh pekerja adalah
= Rp. 15.607 + Rp. 520.232 = Rp. 535.838.
Namun,  pembayaran  upah  lembur  terhadap  pekerja  ini  tidak  dibayarkan  oleh pengusaha kepada pekerjanya. Sebagaimana harusnya upah tersebut wajib diberikan oleh pengusaha  kepada  para  pekerja  sebagai  bentuk  pemenuhan  kewajiban  terhadap  hak pekerja  atas  upah  lembur,  akan  tetapi  inisiatif  pengusaha  dalam  menutupi  kekurangan upah  yang  diberikan  yaitu  dengan  memberikan  bonus  kepada  pekerja  walaupun
berdasarkan  data  yang  didapat  jumlah  bonus  yang  diberikan  masih  berada  dibawah jumlah upah lembur yang seharusnya didapatkan.
4. Hak Atas Jaminan Sosial
Setiap  orang  berhak  atas  Jaminan  Sosial,  jaminan  sosial  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  termasuk  pekerja  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak  menuju  terwujudnya  masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  termasuk  bagi  tenaga  kerja.  Pekerja  yang bekerja di Kedai Kopi seperti Barista, Waitrees (Pelayan), dan Cashier (Kasir) juga perlu untuk  diberikan  perlindungan  sosial    sebagai  bentuk  pelaksanaan  dan  pemenuhan  hak terhadap  pekerja.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  As  mengenai  resiko kecelakaan kerja selama bekerja di kedai kopi pada tanggal 15 juni 2022, As memberikan tanggapan sebagai berikut:
“kecelakaan  yang  biasa  terjadi  itu  kak  ya  seperti  terkena  panci  ataupun  kettle  yang isinya air mendidih kak, jadi lebih sering mengalami luka bakar dikarenakan melepuh kemerahan yang bisa juga disebabkan karerna ketumpahan air panas kak, sedangkan kalo untuk kecelakaan kerja  yan resiko cukup tinggi dan berbahaya itu kak berkaitan dengan instalasi  listrik  ya  kak,  karena  hampir semua alat disini  itukan  menggunakan listrik  dengan  tegangan  tinggi  jadi  kemungkinan  kami-kami  akan  kesentrum  itu  bisa terjadi kapanpun.” 16
Sedangkan menurut responden Fy sebagai pekerja paruh waktu, mengatakan sebagai berikut:
“kalo untuk kecelakaan kerja itu ya paling kena sesuatu yang panas gitu sih jadi seperti luka bakar, namun setelah dengarin penjelasan dari mba tadi tentang kecelakaan kerja itu gimana menurut aku malah resiko kecelakaan kerja diluar lokasi kerja sih mba yang rawan apalagi untuk pekerja perempuan seperti aku itu kan selesai kerja, beres-beres dan  pulang  itu  kan  udah  malam  banget  sekitar  jam  11  malam  biasanya  dan  kadang ngerasa takut aja kalo pulang sendirian takut terjadi hal yang ngga diinginkan.” 17
Fakta lapangan ditemukan bahwasannya banyak kedai kopi di Kota Jambi yang belum memperhatikan secara khusus mengenai resiko kecelakaan kerja terhadap para pekerja, karena  baik  pengusaha  ataupun  masih  banyak  pekerja  yang  belum  sadar  resiko kecelakaan  kerja  tertinggi  yang  dapat  terjadi  kepada  mereka.  Berdasarkan  data  yang didapat  dari  tahun  2021  hingga 2022 terjadi  5  kasus  kecelakaan  kerja  yang  disebabkan oleh ketidak hati-hatian pekerja sehingga menyebabkan luka bakar akibat air panas.
Menurut PP No. 44 Tahun 2015 pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKK dikarenakan pekerja penerima upah wajib diikutsertakan dalam program JKK
16 Wawancara dengan As (Nama Inisial), selaku pekerja Kedai Koffie Kopi, tanggal 15 Juni 2022 17 Wawancara dengan Fy (Nama Inisial),, selaku pekerja Kedai Macawa Coffee , tanggal 11 Juni 2022
dan  JKM  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Besaran Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman  pada  tingkat  risiko  lingkungan  kerja  sebagaimana  tercantum,  Kedai  Kopi bisa dikategorikan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja dengan tingkat risiko sangat rendah, yaitu:0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
Tentunya, upah  yang  dijadikan dasar  pembayaran Iuran  bagi  peserta  penerima Upah adalah  Upah  sebulan.  Namun,  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  pekerja  As megatakan :
“Selama bekerja sih belum ada pernah didaftarkan ke program seperti itu, sebenarnya perlu ya seharusnya karena kita kan tidak tau kedepannya entah bakal terjadi apa, kalo dipikir-pikir lagi juga ternyata penting ya.” 18
Sedangkan, hasil dari wawancara kepada Ariaz selaku pemilik usaha tempat As bekerja menyebutkan bahwasannya :
“Mengenai  pendafataran  jaminan  untuk  pekerja  itu  sebenernya  memang  harus didaftarkan namun kan untuk tiap bulannya itu ada iuran, sedangkan untuk iuran itu sendiri  diambil  atau  dipotong  dari  gaji  mereka,  dan  mereka  itu  kebanyakkan  gamau kalo gaji mereka dipotong makanya pekerja disini tidak ada yang didaftarkan kedalam program jaminan sosial seperti itu, sedangkan kalo mereka kerja ya terjadi kecelakaan kecil paling ya mereka ngobatin sendiri.” 19
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik  Kedai Koffie Kopi pada tanggal 15 juni 2022 mengatakan bahwa :
“kalo untuk di koffie kopi itu dengan pengabdian kerja mereka yang lama sebenarnya ingin  didaftarkan  dalam  program  jaminan  sosial,  sudah  pernah  saya  ingin mengurusnya namun terkendala di bagian administrasi seperti harus mengurus surat keterangan dari camat daerah sekitar lalu surat penghantar ini dan lain-lain halnya, jadi itu ya cukup mempersulit untuk kalangan usaha seperti kami, dan harusnya ada bentuk  perhatian  lebih  dari  pemerintah  khususnya  dibidang  ketenagakerjaan  ya karena pekerja dengan status seperti kami ini jarang sekal diperhatikan, seharusnya jika  bisa  pihak  pemerintah  yang  terkait  bisa  membeikan  sosialisasi  kepada  pekerja seperti kami dan membantu kami dalam mempermudah urusan administrasi, itu aja sih sempat jadi pada pointnya mereka belum mendapatkan program jaminan apapun karena  untuk  mengurus  itu  tadi  kan  kita  juga  perlu  meluangkan  waktu  sedangkan saya  dan  tim  sulit  untuk  mendapatkan  waktu  luang,  dan  bisa  jadi  teman-teman ditempat kopi lainnya juga dihadapkan dengan permasalahan yang sama.” 20
Berdasarkan hasil  wawancara dengan  pemilik  Kedai  Kopi  Koop  pada tanggal 1  juni 2022 mengatakan  bahwa pekerja yang bekerja di Kopi Koop  tidak  diikutsertakan  atau tidak  didaftarkan  dalam  program  BPJS  karena  menganggap  resiko  kerja  yang  dimiliki
18 Wawancara dengan As (Nama Inisial), selaku pekerja Kedai Koffie Kopi, tanggal 15 Juni 2022 19 Wawancara dengan Ariaz Syarif, selaku pemilik kedai Macawa Coffee, tanggal 11 Juni 2022.
20 Wawancara dengan Bang Cuy, selaku pemilik Kedai Koffie Kopi, tanggal 15 Juni 2022.
pekerja  tersebut  sangat  kecil  sehingga  tidak  perlu  untuk  didaftarkan. 21 Hal  ini menunjukkan  masih  adanya  kesenjangan  antara  norma  dengan  kenyataan  yang  ada dilapangan.  Sebagai  pemilik  usaha  dan  pekerja  seharusnya  sama-sama  menyadari pentingnya mengikuti kepesertaan Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  para  pihak,  untuk  menimbulkan  rasa  aman  bagi pekerja.

## Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dan Upaya Penyelesaiannya
Melalui  analisa  permasalahan  diatas  dan  pengamatan  di  lapangan  serta  hasil wawancara, penulis menemukan adanya kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja dalam memeuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sebagai berikut:
1. Kurangnya Pengetahuan tentang Ketenagakerjaan baik Pengusaha Maupun Tenaga Kerja. Setelah  penulis  melakukan  wawancara  terhadap  para  pekerja  kedai  kopi,  penulis menemukan fakta yang menjadi kendala ataupun faktor pekerja tidak menyadari adanya pelanggaran  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  pada  Kedai  Kopi  tempat  mereka  bekerja, yaitu  dikarenakan  ketidakinginan  para  pekerja  untuk  membaca  perundang-undangan ketenagakerjaan  yang  menyebabkan  kurangnya  pengetahuan  mengenai  besaran  upah pokok  yang  diterima  seharusnya  minimal  75%  dari  penjumlahan  upah  pokok  dan tunjangan  tetap  serta  kurangnya  memperbarui  informasi  mengenai  besaran  Upah Minimum  Kota  (UMK)    Jambi  maupun  besaran  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  Jambi. Selain  itu  para  pekerja  juga  tidak  mengetahui  perihal  mereka  bisa  mendapatkan tambahan  uang  dari  pembayaran  denda  atas  keterlambatan  pembayaran  upah  yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya.
Sehingga,  menurut  para  pekerja  yang  diwawacari  beranggapan  bahwa  upah  yang selama ini mereka tersebut sudah sesuai dengan pengaturan ketenagakerjaan yang ada dan  sudah  sesuai  dengan  UMK  Jambi.  Tentunya  hal  ini  juga  dikarenakan  susahnya mencari  lapangan  pekerjaan,  yang  mana  dari  hasil  wawancara  dari  pekerja  lainnya menyatakan bahwasannya dengan upah yang didapatkan  sebenarnya tidak  mencukupi namun,  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  pekerja  memilih  untuk  bertahan diposisi pekerjaan mereka.
Selain  hal  tersebut,  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  ternyata  pekerja  hanya beranggapan  bahwa  hak  yang  mereka  dapatkan  hanya  berupa  imbalan  atau  gaji, sehingga  ketidaktahuan  pekerja  bahwa  salah  satu  hak  mereka  selain  upah  adalah
21 Wawancara dengan Riskal Alarif, selaku pemilik Kedai Kopi Koop, tanggal 13 Juni 2022.
perusahaan  wajib  mengikutsertakan  pekerjanya  untuk  memperoleh  jaminan  sosial seperti  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  hal  ini  juga  dikarenakan  kurangnya kesadaran  pekerja  terhadap  tingkat  risiko  lingkungan  kerja  apabila  terjadi  kecelakaan kerja.
Tentunya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didaptkan fakta bahwa pekerja juga enggan untuk mengikutsertakan dirinya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan adanya Iuran yang harus mereka tanggung selain  perusahaan  yang  menanggung.  Lemahnya  posisi  pekerja  secara  sosiologis membuat  pekerja  tidak  bisa  melaporkan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja  terkait  hak-hak yang  tidak  didapatkan  karena  takut  kehilangan  akan  pekerjaan  mereka  sekarang ditambah dengan keadaan sekarang yng susah untuk mencari pekerjaan dan kurangnya perhatian Dinas Tenaga Kerja terhadap pekerja harian lepas (Freelance) di kedai kopi. Jadi,  pekerja  mau  tidak  mau  hanya  bisa  menerima  dengan  pasrah  apa  yang  diberikan oleh pengusaha
2. Kurangnya Pengawasan terhadap Pekerja Usaha Mikro.
Adanya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menguntungkan para pihak yaitu pekerja dan pemilik usaha pada kenyataan peraturan tersebut tidak berjalan semestinya, dimana masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak mereka dan pengusaha yang tidak mentaati dan tidak perlu dengan adanya peraturan ketenagakerjaan hal tersebut dapat dilihat dari pengusaha yang masih memberikan upah tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak mengikutsetakan pekerjanya kedalam program jaminan sosial.
Tentu permasalahan yang ada tersebut tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja, seharusnya pemerintah melakukan peninjauan dan/atau pengawasan terhadap pekerja apakah telah mendapatkan hak mereka sepenuhnya atau tidak, dikarenakan masih banyak pekerja yang tidak mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak mereka terima dan untuk pelaksanaan jaminan sosial dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi serta membantu para pihak untuk menjadi peserta program sosial, maka dari itu agar pekerja merasa terlindungi dengan adanya hukum ketenagakerjaan diperlukan perhatian dari pihak Dinas Tenaga Kerja untuk turun kelapangan mengawasi secara langsung dan memberikan sanksi kepada pengusahah agar dapat menimbulkan kesadaran dalam diri pengusaha.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa Pelaksanaan  Perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Pekerja  yang  diberikan  oleh  pengusaha kepada  pekerja  dari  segi  perlindungan  ekonomis  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku belum terpenuhi dengan baik, namun dalam hal ini pengusaha memberikan tambahan dari upah pokok yang diberikan berupa tunjangan tidak tetap seperti uang makan dan penghasilan Non-Upah berupa bonus maupun intensif sesuai dengan kinerja para pekerja.
Artikel  ini  juga  menyimpulkan,  Adapun  kendala  ataupun  Faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  pelaksanaan  hak  pekerja  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi pekerja tidak hanya berasal dari kelalaian maupun ketidaktahuan pengusaha saja melainkan pekerja  juga  ikut  andil  didalamnya  untuk  mengetahui  mengenai  perlindungan  yang seharusnya  mereka  dapatkan  dan  tentu  melaksanakan  kewajiban  mereka  dengan  baik sehingga pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terlaksana dengan baik

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
Khakim, Abdul. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Pekerja  dalam  Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia” Jurnal Teknologi Industri, Vol.6 (2017).
Gita,  Ida  Bagus,  Nella  Hasibuan  dan  I  Putu  Gede  Saputra.  “Perlindungan  Hukum  terhadap Waittress di Café Katulebo Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Jurnal Preferensi Hukum , Vol.1 No.1 (2020).
Asyahadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Soepomo, Iman. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan, 2003.
Dananjaya,  I  Gusti  Ngurah,  I  Made  Udiana  dan  I  Made  Pujawan.  “Perlindungan  hukum terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja pada Perusahaan PT Bali Suci Tour and Travel”. Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.3 (2016).
Bambang, Joni. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Peraturan dan Putusan Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Republik  Indonesia. Peraturan Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengupahan.