Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │61

## PENGARUH  KAPASITAS  SUMBER  DAYA  MANUSIA  DAN PENGENDALIAN INTERN SECARA PARSIAL TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## Chandra Satria
STEBIS IGM Palembang. Email: chandras@stebisigm.ac.id

## Abtsrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis  pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia dan  pengendalian  intern  secara  parsial  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan Kabupaten/  Kota  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan    serta  menganalisis  pengaruh kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian  intern  secara  simultan  terhadap  nilai informasi  pelaporan  keuangan    Kabupaten/  Kota  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah      analisis  statistik  inferensial  yaitu  dengan menggunakan regresi linier berganda dengan pertimbangan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersifat kualitatif serta metode analisis agar dapat dimengerti dan dipahami dikenal secara umum.  Populasi dalam penelitian ini adalah  pegawai pada  bagian  akuntansi/penata  usahaan  keuangan  pada  SKPD  Pemerintah  Kota  Palembang, Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Jumlah  populasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  126  orang.    Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  daftar  pertanyaan  (kuesioner).  Pertanyaan  yang  diajukan  kepada responden menggunakan skala Likert untuk menilai sejauh mana subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang diajukan.   Hasil Penelitian : (1) Adanya  pengaruh kapasitas sumber daya  manusia  yang  melingkupi  pendidikan,  pengalaman  kerja,  pengetahuan,  keterampilan, etika,  motif  berprestasi  dan  kesempatan  berprestasi  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  Kabupaten/  Kota  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  (2)    Adanya  pengaruh pengendalian  intern  yang  melingkupi  lingkungan  pengendalian,  penaksiran  risiko,  sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan (monitoring) (3) Terdapat pengaruh kapasitas sumberdaya manusia dan pengendalaian intern secara bersama- sama  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  Kabupaten/  Kota  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan. (4) Adanya variabel kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh lebih dominan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dari  pada pengendalian intern
Kata Kunci : Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,    Pengendalian  Intern,      Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan.

## DASAR PEMIKIRAN
Pembangunan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup masyarakat.  Oleh  karena  itu  perencanaan  pembangunan  harus  memprioritaskan kebutuhan hidup masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terjadi ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  masyarakat  dan  kebijakan  pemerintah  dapat menimbulkan  berbagai  kesenjangan  yang  pada  akhirnya  dapat  menciptakan
62│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
ketidakstabilan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan kondisi  di  atas  peran  serta  masyarakat  harus  lebih  diutamakan  dalam  menunjang terlaksananya  program  pembangunan.  Masyarakat  sebagai  agen  pembangunan senantiasa mengharapkan agar pihak pemerintah memberikan perhatian  yang sungguh- sungguh  dalam  pembangunan,  khususnya  dalam  menanggulangi  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN).  Perhatian  ini  sangat  penting  supaya  tercipta  pemerintahan  yang bersih  dan  mampu  menyediakan Public  Goods  and  Services sebagaimana  diharapkan oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu  terselenggaranya Good  Governance merupakan prasyarat  utama  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  dan cita-cita  bangsa  dan  negara.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  sangat  diperlukan suatu  kebijakan  yang  tepat  dalam  menerapkan  sistem  pertanggungjawaban  yang akuntabel  dan  riil  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  dilakukan  secara optimal.
Harus  disadari  bahwa  terdapat  banyak  pihak  yang  mengandalkan  informasi  dalam laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  dasar  untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus berrmanfaat bagi para pemakai. Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan “apakah pelaporan keuangan  yang  disajikan  pemerintah  selama  ini  sudah  memenuhi  kriteria  kualitas informasi  yang  disyaratkan  dalam  ketentuan  yang  berlaku?  Fenomena  pelaporan keuangan  pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Di dalam  laporan  keuangan  pemerintah  masih  banyak  disajikan  data  yang  tidak  sesuai. Selain  itu  juga  masih  banyak  penyimpangan-penyimpangan  yang  berhasil  ditemukan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  pelaksanaan  audit  laporan  keuangan pemerintah, seperti ditunjukkan dari beberapa hasil temuan BPK (Indriasari, 2008).
Pemerintah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin,  sebagaimana  bagian  di  NKRI  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemerintahan yang terkait  erat  dengan  penduduk.  Dalam  melaksanakan  urusan  yang  menjadi  tanggung jawabnya , Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │63
10  Tahun  2008  tentang  Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Teknis  Daerah  Kota  Palembang,  memiliki  27  Lembaga  Teknis  Daerah  dan  16 Kecamatan yang bertindak sebagai satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).
Kemudian  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir    Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Aparatur  Dinas, memiliki  18  SKPD.  Di  lain  pihak  Kabupaten  Musi  Banyuasin  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Nomor  8  Tahun  2007  memiliki  20  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) juga  melaksanakan  program  dan  kegiatan  keuangan  yang tidak  terlepas  dari  penggunaan  dana  yang  berasal  dari  kas  negara.  Pemerintah  Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah  yang  sangat  pesat  perkembangan  pembangunannya.  Oleh  karena  itu  sangat rentan  terhadap  pelaksanaan  pertanggungjawabannya,  khususnya  menyangkut pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Disisi  lain,  Pemerintah  Kota  Palembang, Kabupaten  Ogan  Ilir  dan  Kabupaten  Musi  Banyuasin  merupakan  daerah  yang  telah menyelenggarakan  penatausahaan  keuangan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Keuangan  Daerah.  Berkaitan  dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan kas negara tersebut, maka pihak pemerintah daerah  harus  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkannya  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Kondisi ini dapat tercapai secara optimal apabila  penyelenggaraan  pemerintah  dilaksanakan  dengan  berpijak  pada  sistem akuntansi  secara  konsekuen  dan  berkelanjutan.  Sebagai  ilustrasi  disajikan  hasil  audit laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Ilir  dan  Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 pada Tabel 1:

## Tabel 1

## Opini BPK Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah
No. Pemerintah Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1. Provinsi Sumatera Selatan WTP WTP WTP 2. Kota Palembang WTP WTP WTP 3. Kab. Ogan Komering Ilir WTP WTP WTP 4. Kab. Ogan Ilir WDP WDP WDP 5. Kab. Musi Banyuasin WTP WTP WTP 6. Kab. Banyuasin WTP WTP WTP
64│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
7. Kota Prabumulih WDP WDP WTP 8. Kab. Muara Enim WDP WDP WDP 9. Kab. Lahat WDP WDP WDP 10. Kab. Ogan Komering Ulu TW WDP WDP 11. Kab. OKU Timur WDP WDP WDP 12. Kab. OKU Selatan WDP WDP WDP 13. Kota Pagar Alam WDP WDP WDP 14. Kab. Musi Rawas WDP WDP WDP 15. Kab. Lubuk Linggau WDP WDP WDP 16. Kab. Empat Lawang TW WDP TMP

## Sumber: Wilkepedia Indonesia, 2016
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  laporan  keuangan  pemerintah  masih  belum seluruhnya  memenuhi  kriteria  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  padahal  laporan keuangan  merupakan  alat  pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan  dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Laporan keuangan dikatakan memiliki  nilai  reliabilitas  apabila  mempunyai  nilai  prediksi  atau  nilai feedback dan disajikan tepat waktu. Sedangkan kriteria relevan terpenuhi jika laporan keuangan dapat diuji,  netral,  dan  dipercaya.  Oleh  karena  itu  dalam  membuat  laporan  keuangan diperlukan  sumber  daya  manusia  untuk  menjalankan  sistem  yang  ada.  Untuk  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  maka  dibutuhkan  kualitas  sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern yang baik.
Oleh  karena  itu,  dalam  mewujudkan  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  laporan keuangan  pemerintah  tersebut  dibutuhkan  peran  serta  masyarakat.  Masyarakat  sebagai pelaku  pengendalian (social  control) terhadap  pemerintahan  sangat  berperan  dalam semua aktivitas pemerintah disegala bidang. Peran serta tersebut harus didasarkan pada kemampuan sumber daya manusia dan pengendalian intern yang digunakan pemerintah agar  dapat  membuat  laporan  keuangan  yang  andal  dan  tepat  waktu.  Dapat  diartikan bahwa  sebenarnya  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  sangat tergantung  oleh  sumber  daya  manusia  karena  faktor  itulah  yang  mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan sebuah pelaporan keuangan.

## TINJAUAN TEORI
James et.al (1997) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi ( agency theory )  bahwa  perusahaan  merupakan  kumpulan  kontrak  ( nexusof  contract )  antara
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │65
pemilik  sumber  daya  ekonomis  ( principal )  dan  manajer ( agent )  yang  mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.
Menurut  Florachis  (2009)  penerapan  manajemen  risiko  dapat  menurunkan  biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko perusahaan juga dapat dijadikan mekanisme pengawasan dalam menurut informasi asimetris dan berkontribusi untuk  menghindari  perilaku  oportunis  dari  manajer.  Dalam  kaitannya  dengan  masalah keagenan ini, positif accounting theory (Watts dan Zimmerman, 1986) mengajukan tiga hipotesis,  yaitu  bonus plan, hypothesis,  debt/equity  hypothesis, dan political  cost hypothesis ,  yang  secara  implisit  mengakui  tiga  bentuk  keagenan,  yaitu  antara  pemilik dengan  manajeme,  antara  kreditor  dengan  manajemen,  dan  antara  pemerintah  dengan manajemen.  Sehingga  secara  luas,  principal  bukan  hanya  pemilik  perusahaan,  tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah.
Selanjutnya  Menurut  Zainum  (2011:39)  sumber  daya  manusia  menempati kedudukan  yang  lebih  tinggi  dan  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  untuk tingkat  keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Adapun beberapa aktivitas pokok sumber daya manusia adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan dan analisis sumber daya manusia. Melalui perencanaan sumber daya manusia,  pimpinan  berusaha  mengantisipasi  kekuatan  yang  akan  mempengaruhi persediaan dan tuntutan karyawan di masa depan.
2. Peluang pekerjaan yang sama. Pemenuhan hukum dan peraturan tentang kesetaraan kesempatan  kerja  mempengaruhi  aktivitas  sumber  daya  manusia  yang  lain  dan integral dengan manajemen sumber daya manusia.
3. Pengangkatan  karyawan.  Tujuan  pengangkatan  karyawan  adalah  memberi persediaan  memadai  atas  individu  yang  berkualifikasi  untuk  mengisi  lowongan pekerjaan di organisasi.
4. Pengembangan  sumber  daya  manusia.  Dimulai  dengan  orientasi  karyawan  baru, pengembangan  sumber  daya  manusia  juga  meliputi  pelatihan  keterampilan pekerjaan.  Ketika  pekerjaan  berkembang  dan  berubah,  diperlukan  pelatihan  ulang yang dilakukan terus menerus untuk menyesuaikan perubahan teknologi.
66│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
5. Kompensasi  dan  tunjangan.  Kompensasi  memberi  penghargaan  kepada  karyawan atas pelaksanaan pekerjaan melalui gaji, insentif, dan tunjangan.
6. Kesehatan,  keselamatan  dan  keamanan.  Jaminan  atas  kesehatan  fisik  dan  mental serta keselamatan karyawan adalah sangat penting. Program peningkatan kesehatan menaikan gaya hidup karyawan  yang  sehat lebih  meluas. Keamanan tempat kerja menjadi  lebih  penting,  sebagai  akibat  jumlah  tindak  kekerasan  yang  meningkat ditempat kerja.
7. Hubungan  karyawan  dan  karyawan/manajemen.  Hubungan  antar  pimpinan  dan karyawan harus ditangani secara efektif apabila karyawan organisasi ingin sukses.
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  bekerja  secara  otomatis  melakukan  fungsi pengawasan,  maka  setiap  insan  birokrasi  pemerintah  suka  tidak  suka  akan  bekerja “under  control ”.  Selanjutnya,  apabila  kondisi  ini  dipertahankan  maka  terciptalah internal control culture , artinya sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi  pemerintahan  di  Indonesia,  pada  tanggal  28  Agustus  2008  terbitlah  PP 60/2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),  diterbitkan  oleh Pemerintah  untuk  menjawab  tantangan  birokrasi  pemerintahan  di  Indonesia.  Peraturan Pemerintah ini adalah penjabaran pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  yakni Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan  menyelenggarakan  sistem  pengendalian  intern  di  lingkungan  pemerintahan  secara menyeluruh.
Spirit  yang  mendasari  Peraturan  Pemerintah  ini  diadopsi  dari  pengertian pengendalian intern menurut Committee of  Sponsoring Organizations  of the Treadway Commission  (COSO) yang  merincikan  pengendalian  intern  ke  dalam  5  unsur  yakni lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi  serta  pemantauan/monitoring.  Satu  hal  yang  menarik  dalam  konsep pengendalian  intern  menurut  COSO  ini  adalah  munculnya  soft  control  yaitu  aspek  si pelaku  sistem  yang  tercermin  dalam  komponen  lingkungan  pengendalian,  antara  lain integritas  dan  nilai  etika,  filosofis  manajemen  dan  gaya  operasi.  Dalam  pasal  5 Peraturan  Pemerintah  ini,  disebutkan  penerapan  integritas  dan  nilai  etika  perlu diterapkan  suatu  aturan  perilaku  yang  berisi  praktik  yang  dapat  diterima  dan  praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │67
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  ini  adalah  langkah  konkrit  untuk membentuk built in control artinya pengawasan by system . Siapapun pemegang amanah birokrasi  pemerintahan,  maka  dengan  sendirinya  sistem  yang  akan  melakukan pengawasan  guna  mencapai  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi  dalam  arti  sempit  dan mencapai  visi,  misi  dan  tujuan  bernegara  dalam  arti  seluas-luasnya  sebagaimana termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  antara  lain  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  seterusnya.  Ketika  internal  control system  yang  dijabarkan  dalam  SPIP  bekerja  secara  otomatis  melakukan  fungsi pengawasan,  maka  setiap  insan  birokrasi  pemerintah  suka  tidak  suka  akan  bekerja “ under  control ”.  Selanjutnya,  apabila  kondisi  ini  dipertahankan  maka  terciptalah internal control culture , artinya sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan di Indonesia.
Unsur-unsur yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:
1.   Lingkungan pengendalian
PP Nomor 60/2008 mewajibkan Pimpinan  Instansi Pemerintah untuk menciptakan dan  memelihara  lingkungan  pengendalian  yang  menimbulkan  perilaku  positif  dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian  Intern dalam lingkungan kerjanya. Hal ini merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi unsur dasar di dalam SPIP. Kemampuan  pimpinan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  kerja  yang kondusif akan menjadi motivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam  pelaksanaan  pekerjaannya.  Sebaliknya,  pimpinan  yang  tidak/kurang  kompeten dalam  menciptakan  lingkungan  yang  positif  akan  berpotensi  mempengaruhi  pegawai untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan instansinya.

## 2. Penilaian risiko
Penilaian  risiko  merupakan  suatu  proses  pengidentifikasian  dan  penganalisaan risiko-risiko yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi yang  tepat  terhadap  risiko  yang  timbul  akibat  perubahan  (Djasoerah:2010).  Ini  berarti bahwa  penilaian  risiko  dimulai  dari  penetapan  tujuan  dan  berakhir  dengan  penentuan reaksi terhadap risiko.
68│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
3. Kegiatan pengendalian;
Pimpinan  Instansi  Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  kegiatan  pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang  bersangkutan.  Yang  dimaksud  dengan  “kegiatan  pengendalian”  adalah  tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif
4.  Informasi dan komunikasi;
Informasi yang ada di dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam  bentuk  dan  waktu  yang  tepat  dengan  cara  yang  efektif.  Ini  dilaksanakan  mulai dari  pimpinan  hingga  ke  seluruh  pegawai  yang  ada  di  instansi  pemerintah.  Dengan mengkomunikasikan informasi secara efektif, maka akan tercipta pengertian yang sama di  seluruh  tingkat  organisasi.  Ini  akan  menghindarkan  terjadinya  kesalahpahaman ( misunderstanding )  maupun  distorsi  informasi  sehingga  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi organisasi akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5.    Pemantauan pengendalian intern.
Untuk  memastikan  apakah  SPIP  dijalankan  dengan  baik  oleh  suatu  instansi pemerintah,  maka  perlu  dilakukan  pemantauan.  Pemantauan  akan  menilai  kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

## PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian  sebelumnya  mengenai  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  instansi pemerintah disajikan pada sebagai berikut:
No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 1. Dita Arfianti (2011) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 2. Desi Indriasari (2008) Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Pemanfaatan teknologi informasi dan
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │69
Informasi,  dan  Pengendalian  Intern Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan  keuangan,  dan kapasitas  susmber  daya manusia tidak berpengaruh.  Disamping itu  sumber  daya  manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah 3. Celviana Winidyaningrum (2010) Pengaruh  sumber  daya  manusia  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  Dengan  Variabel  Intervening Pengendalian Intern Akuntansi Menunjukkan pengaruh positif  dari  sumber  daya manusia  dan  informasi pemanfaatan teknologi untuk pelaporan keuangan melalui keandalan akuntansi pengendalian internal. Sedangkan hasil penelitian  dalam  model kedua  dengan  uji  regresi tidak menunjukkan pengaruh  yang  signifikan dari sumber daya manusia  dan  informasi pemanfaatan teknologi untuk pelaporan 4. Dinata (2004) Tinjauan  Atas  Kesiapan  SDM  pada Instansi  Pemerintah  Kota  Palembang Dalam  Penerapan  Akuntansi  Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah Menemukan bukti empiris bahwa secara garis  besar  sumber  daya manusia  yang  ada  di instansi pemerintahan Kota  Palembang  belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya sistem akuntansi keuangan  daerah  yang berdasarkan Keputusan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 29 Tahun 2002 5. Alimbudiono (2004) Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia SubBagian  Akuntansi  Pemerintah Daerah  XYZ  dan  Kaitannya  dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat Memberikan temuan empiris  bahwa  pegawai berlatar belakang pendidikan  akuntansi  di subbagian akuntansi pemerintah  XYZ  masih minim, job  description- nya  belum  jelas,  dan
70│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
pelatihan-pelatihan  untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan deengan baik belum dilaksanakan 6. Dita Ismariza (2009) Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Pengendalian  Intern Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuanga Pemerintah Daerah. Kualitas  Sumber  Daya Manusia dan Pengendalian Intern Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah. 7. Kms. Jakfarudin (2001)  Pengaruh Unsur-unsur Struktur Pengendalian  Intern  dan  Lingkup Audit  Terhadap  Kinerja  Akuntan Publik di Era Otonomi Daerah. Unsur-unsur struktur pengendalian intern berpengaruh secara parsial  maupun  simultan terhadap  lingkup  audit auntan  publik  di  era otonomi daerah. 8. Irfan Fathony (2000) Kontribusi unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern Terhadap Lingkup  Audit  Akuntan  Publik  di Kota Semarang Unsur-unsur struktur pengendalian intern memberikan kontribusi terhadap penentuan
lingkup  audit  akuntan publik di Kota Semarang.

## KERANGKA BERPIKIR

## Gambar 1
Paradigma Konseptual Penelitian Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kabupaten/ Kota di Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y) Pengendalian Intern (X 2 )
Kapasitas Sumber Daya
Manusia (X 1 )
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │71

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  dan  Kabaupaten  Musi Banyuasin  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  pengaruh  kapasitas Sumber  Daya  Manusia  dan  Pengendalian  Intern  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pada  Pemerintah  Daearah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

## 1.  Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Jumlah  populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebanyak 126 orang.

## 2.  Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  secara  langsung  dari  objek  penelitian.  Data yang  digunakan  menyangkut  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian  intern serta  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang, Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Provinsi  Sumatera Selatan.    Sementara  itu  data  sekunder  adalah  telah  diolah  dan  diperoleh  dari  objek penelitian, berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan dan  yang berkaitan dengan penelitian.

## 3.  Metode Pengumpulan Data
Data  primer  dikumpulkan  dengan  menggunakan  media  berupa  daftar  pertanyaan (Kuesioner).  Sementara  itu  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  dilakukan  dengan menggali informasi baik dari literatur, penelitian terdahulu yang ada kaitannya, dan data yang dapat melengkapi baik dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
72│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.   Analisis Deskriptif
1. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden
Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 60 responden penelitian yaitu 20 responden untuk tiap kabupaten/kota. Kemudian diolah dengan  menggunakan program SPSS for Windows sebagai ilustrasi disajikan pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase Laki-laki 35 58,33 % perempuan 25 41,67% Total 60 100%
Sumber : Diolah dari lampiran 1
Berdasarkan Tabel 4 tersebut diketahui bahwa sebagian besar  aparatur Pemerintah Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi Banyuasin  yang  dijadikan  responden  adalah  laki-laki  sebanyak  35  orang  dengan persentase sebesar 58,35%, sedangkan perempuan sebanyak 25 orang dengan persentase 41,67%.  Berdasarkan  jumlah  ini  dapat  dikatakan  bahwa  aparatur  pemerintah  yang dijadikan  responden  di  dominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Jumlah  ini  diharapkan  dapat mewakili aparatur yang bekerja pada Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara keseluruhan.

## 2.  Distribusi Frekuensi Usia Responden
Distribusi  frekuensi  usia  responden  ini  diperoleh  dari  pengolahan  data  primer, dimana dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa terdapat usia yang produktif dan  memiliki  integritas  tinggi  sebagai  aparatur  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Sebagai ilustrasi disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Usia Responden
Umur Frekuensi Persentase 25 s.d 30 tahun 35 58,33% >30 tahun 25 41,67%
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │73 Total 60 100%
Sumber : Diolah dari lampiran 1
Berdasarkan  Tabel  5  tersebut  diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden    yang bekerja  sebagai  aparatur  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi  Banyuasin  berusia  antara  25  tahun  sampai  dengan 30  tahun.  Hal  tersebut  terlihat  dari  jumlah  responden  yang  berusia  antara  25  tahun sampai  dengan  30  tahun  sebanyak  35  orang  dengan  persentase  sebesar  58,33%, kemudian  diikuti  dengan  responden  yang  berusia  di  atas  30  tahun  sebanyak  25  orang dengan persentase 41,67%. Hal ini disebabkan pada usia tersebut aparatur pemerintahan pada Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir cenderung  memiliki  tingkat  produktivitas  dan  kinerja  yang  tinggi,  khususnya  untuk bagian keuangan dan anggaran. Kondisi ini juga akibat faktor psikologis aparatur yang masih memiliki semangat kerja yang tinggi.

## 3.  Distribusi Frekuensi Lamanya Bekerja Responden
Distribusi  frekuensi  lamanya  responden  bekerja  sebagai  aparatur  pada  Pemerintah Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi Banyuasin. Sebagai ilustrasi disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

## Tabel 6. Lamanya Bekerja Responden
Lamanya Bekerja Frekuensi Persentase ≤ 1 Tahun 5 8,33% > 1 Tahun s.d 3 Tahun 10 16,67% > 3 Tahun s.d 5 Tahun 15 25% > 5 Tahun 30 50% Total 60 100%

## Sumber : Diolah dari kuesioner penelitian
Berdasarkan Tabel 6 tersebut diketahui bahwa sebagian besar aparatur Pemerintah Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi
74│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
Banyuasin yang dijadikan responden penelitian adalah mereka yang telah bekerja diatas 5  tahun  sebanyak  30  orang  atau  50%,    bekerja  antara  3  tahun  sampai  dengan  5  tahun sebanyak 15 orang  atau  25%, bekerja antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun sebanyak 10 orang  atau 16,67%  dan sisanya sebanyak 5  orang  atau 8,33%  adalah  aparatur  yang telah bekerja sampai dengan 1 tahun.

## 4.  Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden
Distribusi  frekuensi  pendidikan  terakhir  responden  ini  diperoleh  dari  pengolahan data primer, Sebagai ilustrasi disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Pendidikan Responden Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase SLTA/  Sederajat 15 25% Diploma/ Sederajat 15 25% Sarjana (S1) 25 41,67% Pascasarjana (S2) 5 8,33% Total 60 100% Sumber : Diolah dari kuesioner penelitian
Berdasarkan  Tabel  7  tersebut  diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden  yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering  Ilir dan Kabupaten  Musi  Banyuasin  merupakan  lulusan  SLTA  sederajat  sebanyak  15  orang dengan  persentase  sebesar  25%,  kemudian  diikuti  dengan  responden  dari  lulusan Diploma/sederajat sebanyak 15 orang (25%), responden lulusan Sarjana (S1) sebanyak 25 orang (41,67%), dan sisanya responden lulusan Pascasarjana (S2) sebanyak 5 orang (8,33%).

## Uji Validitas
1. Uji Validitas Data Kapasitas Sumber Daya Manusia
Data  yang  diuji  validitasnya  adalah  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengendalian intern  dan  nilai  informasi  pelaporan  keuangan.  Jika  hasil  uji  tersebut    dibandingkan dengan  nilai R tabel ,  dengan  taraf nyata (α) =5%  dan  n = 60, yaitu 0,254. Sedangkan menurut Alhusin (2003:341), jika R hitung > R tabel , Valid, sedangkan jika R hitung < R tabel ,
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │75
tidak Valid. Dari hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi bivariate untuk item- item variabel kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini :
Tabel 8 .
Hasil Uji Validitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) No. Item R hitung R tabel (α = 5%) Hasil Validitas 1. X 1 _1 0,785** 0,254 R hitung >R tabel , Valid 2. X 1 _2 0,800** 0,254 R hitung >R tabel , Valid 3. X 1 _3 0,675** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 4. X 1 _4 0,453 0,254 R hitung > R tabel , Valid 5. X 1 _5 0,649** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 6. X 1 _6 0,629** 0,254 R hitung > R tabel , Valid
7. X 1 _7 0,455 0,254 R hitung > R tabel , Valid
8. X 1 _8 0,608** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 9. X 1 _9 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 10. X 1 _10 0,738 0,254 R hitung > R tabel , Valid 11. X 1 _11 0,425 0,254 R hitung > R tabel , Valid 12. X 1 _12 0,442 0,254 R hitung > R tabel , Valid 13. X 1 _13 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 14. X 1 _14 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 15. X 1 _15 0,738 0,254 R hitung > R tabel , Valid 16. X 1 _16 0,442 0,254 R hitung > R tabel , Valid 17. X 1 _17 0,800** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 18. X 1 _18 0,675** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 19. X 1 _19 0,453 0,254 R hitung > R tabel , Valid 20. X 1 _20 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 21. X1_21 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 22. X1_22 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 23. X1_23 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 24. X1_24 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 25. X1_25 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 26. X1_26 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 27. X1_27 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 28. X1_28 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 29. X1_29 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid Sumber: Diolah dari lampiran 1
Dari  hasil  uji  validitas  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.5  menunjukkan  hasil  uji validitas  dari  29  item  pertanyaan/pernyataan  variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia tersebut  Valid  pada  taraf  nyata  (α)  =  5%.  Disimpulkan  semua  item pertanyaan/pernyataan  yang  ada  pada  instrumen  tersebut,  dapat  dijadikan  sebagai  alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.
76│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
2. Uji Validitas Data Pengendalian Intern (X 2 )
Dari  hasil  uji  validitas  untuk  item-item  variabel  pengendalian  intern  dapat  dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

## Tabel 9.
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X 2 ) No. Item Rhitung Rtabel (α = 5%) Hasil Validitas 1. X 2 _1 0,972** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 2. X 2 _2 0,906** 0,254 R hitung > R tabe l, Valid 3. X 2 _3 0,929** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 4. X 2 _4 0,954** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 5. X 2 _5 0,973** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 6. X 2 _6 0,956** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 7. X 2 _7 0,896** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 8. X 2 _8 0,544 0,254 R hitung > R tabel , Valid 9. X 2 _9 0,785** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 10. X 2 _10 0,800** 0,254 R hitung > R tabe l, Valid 11. X 2 _11 0,675** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 12. X 2 _12 0,453 0,254 R hitung > R tabel , Valid 13. X 2 _13 0,649** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 14. X 2 _14 0,629** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 15. X 2 _15 0,455 0,254 R hitung > R tabel , Valid 16. X 2 _16 0,608** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 17. X 2 _17 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 18. X 2 _18 0,738 0,254 R hitung > R tabe l, Valid 19. X 2 _19 0,425 0,254 R hitung > R tabel , Valid 20. X 2 _20 0,442 0,254 R hitung > R tabel , Valid 21. X 2 _21 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 22. X 2 _22 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 23. X 2 _23 0,738 0,254 R hitung > R tabel , Valid 24. X 2 _24 0,442 0,254 R hitung > R tabel , Valid 25. X 2 _25 0,453 0,254 R hitung > R tabel , Valid 26. X 2 _26 0,730 0,254 R hitung > R tabe l, Valid 27. X 2 _27 0,738 0,254 R hitung > R tabel , Valid 28. X 2 _28 0,425 0,254 R hitung > R tabel , Valid 29. X 2 _29 0,442 0,254 R hitung > R tabel , Valid 30. X 2 _30 0,730 0,254 R hitung > R tabel , Valid 31. X 2 _31 0,738 0,254 R hitung > R tabel , Valid 32. X 2 _32 0,442 0,254 R hitung > R tabel , Valid 33. X 2 _33 0,800** 0,254 R hitung > R tabel , Valid
34. X 2 _34 0,675** 0,254 R hitung > R tabel , Valid
35. X 2 _35 0,453 0,254 R hitung > R tabel , Valid 36. X 2 _36 0,800** 0,254 R hitung > R tabel , Valid
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │77 37. X 2 _37 0,675** 0,254 R hitung > R tabel , Valid Sumber : Diolah dari kuesioner penelitian
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  yang  disajikan  dalam  Tabel  4.6  menunjukkan  hasil uji  validitas  dari  37  item  pertanyaan/pernyataan  variabel  pengendalian  intern  tersebut valid pada taraf nyata (α) = 5%. Disimpulkan bahwa semua item pertanyaan/pernyataan yang  ada  pada  instrumen  tersebut,  dapat  dijadikan  sebagai  alat  ukur  yang  valid  dalam analisis selanjutnya.

## 3. Uji Validitas Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Dari hasil uji validitas untuk item-item variabel nilai informasi pelaporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :
Tabel 10.

## Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
No. Item Rhitung Rtabel (α = 5%) Hasil Validitas 1. Y_1 0,922** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 2. Y_2 0,961** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 3. Y_3 0,959** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 4. Y_4 0,964** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 5. Y_5 0,963** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 6. Y_6 0,966** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 7. Y_7 0,896** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 8. Y_8 0,447 0,254 R hitung > R tabel , Valid 9. Y_9 0,959** 0,254 R hitung > R tabel , Valid 10. Y_10 0,659** 0,254 R hitung > R tabel , Valid

## Sumber : Dolah dari kuesioner penelitian
Dari  hasil  hasil  uji  validitas  dari  10  item  pertanyaan/pernyataan  variabel  nilai informasi pelaporan keuangan yang disajikan dalam Tabel 4.7 tersebut valid pada taraf nyata  (α)  =  5%.  Disimpulkan  semua  item  pertanyaan/pernyataan  yang  ada  pada instrumen  tersebut,  dapat  dijadikan  sebagai  alat  ukur  yang  valid  dalam  analisis selanjutnya.

## Uji Reliabilitas
1. Uji Reliabilitas Data Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 1 )
Dalam melakukan pengujian reliabilitas terhadap  item-item  pernyataan/pertanyaan variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengendalian  intern  dan  nilai  infromasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, penulis menggunakan metode Alpha Cronbach.
78│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
Hasil  uji  reliabilitas  dengan  menggunakan Alpha  Cronbach’s untuk  item-item variabel kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Item-item Kapasitas Sumber Daya Manusia No. Item Cronbach’s Alpha Item Cronbach’s Alpha 1. X 1 _1 0,614 0,599 2. X 1 _2 0,624 0,599 3. X 1 _3 0,650 0,599 4. X 1 _4 0,716 0,599 5. X 1 _5 0,655 0,599 6. X 1 _6 0,658 0,599 7. X 1 _7 0,707 0,599 8. X 1 _8 0,665 0,599 9. X 1 _9 0,725 0,599 10. X 1 _10 0,707 0,599 11. X 1 _11 0,614 0,599 12. X 1 _12 0,624 0,599 13. X 1 _13 0,650 0,599 14. X 1 _14 0,716 0,599 15. X 1 _15 0,655 0,599 16. X 1 _16 0,658 0,599 17. X 1 _17 0,707 0,599 18. X 1 _18 0,665 0,599 19. X 1 _19 0,725 0,599 20. X 1 _20 0,707 0,599 21. X 1 _21 0,707 0,599 22. X 1 _22 0,665 0,599 23. X 1 _23 0,725 0,599 24. X 1 _24 0,707 0,599 25. X 1 _25 0,614 0,599 26. X 1 _26 0,624 0,599 27. X 1 _27 0,650 0,599 28. X 1 _28 0,716 0,599 29. X 1 _29 0,655 0,599

## Sumber : Diolah dari kuesioner penelitian
Berdasarkan  Tabel  11  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  semua  item-item  variabel kapasitas  sumber  daya  manusia  tersebut  reliabel jika  dibandingkan  dengan  nilai Cronbach’s Alphanya,  sehingga  item-item  tersebut  dapat  dijadikan  alat  ukur  dalam analisis selanjutnya.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │79
2. Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Intern (X 2 )
Hasil  uji  Reliabilitas  dengan  menggunakan Alpha  Cronbach’s untuk  item-item variabel pengendalian intern dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini:
Tabel 12.
Hasil Uji Reliabilitas Item-item Pengendalian Intern (X 2 ) No. Item Cronbach’s Alpha Item Cronbach’s Alpha 1. X 2 _1 0,616 0,536 2. X 2 _2 0,623 0,536 3. X 2 _3 0,616 0,536 4. X 2 _4 0,656 0,536 5. X 2 _5 0,613 0,536 6. X 2 _6 0,634 0,536 7. X 2 _7 0,703 0,536 8. X 2 _8 0,620 0,536 9. X 2 _9 0,614 0,536 10. X 2 _10 0,624 0,536 11. X 2 _11 0,650 0,536 12. X 2 _12 0,716 0,536 13. X 2 _13 0,655 0,536 14. X 2 _14 0,658 0,536 15. X 2 _15 0,707 0,536 16. X 2 _16 0,665 0,536 17. X 2 _17 0,725 0,536 18. X 2 _18 0,707 0,536 19. X 2 _19 0,614 0,536 20. X 2 _20 0,624 0,536 21. X 2 _21 0,650 0,536 22. X 2 _22 0,716 0,536 23. X 2 _23 0,655 0,536 24. X 2 _24 0,658 0,536 25. X 2 _25 0,707 0,536 26. X 2 _26 0,614 0,536 27. X 2 _27 0,624 0,536 28. X 2 _28 0,650 0,536 29. X 2 _29 0,716 0,536 30. X 2 _30 0,655 0,536 31. X 2 _31 0,658 0,536 32. X 2 _32 0,614 0,536 33. X 2 _33 0,624 0,536 34. X 2 _34 0,650 0,536 35. X 2 _35 0,716 0,536
80│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
36. X 2 _36 0,655 0,536 37. X 2 _37 0,707 0,536
Sumber : Diolah dari kuesioner penelitian
Berdasarkan  Tabel  12  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  semua  item-item  variabel pengendalian  intern  tersebut  reliabel  jika  dibandingkan  dengan  nilai Cronbach’s Alphanya,  sehingga  item-item  tersebut  dapat  dijadikan  alat  ukur  yang  reliabel  dalam analisis selanjutnya.

## 3. Uji Reliabilitas Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Hasil  uji  Reliabilitas  dengan  menggunakan Alpha  Cronbach’s untuk  item-item variabel nilai informasi pelaporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:
Tabel 13.

## Hasil Uji Reliabilitas Item-item  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
No. Item Cronbach’s Alpha Item Cronbach’s Alpha 1. Y_29 0,616 0,598 2. Y_30 0,721 0,598 3. Y_31 0,763 0,598 4. Y_32 0,617 0,598 5. Y_33 0,616 0,598 6. Y_34 0,649 0,598 7. Y_35 0,609 0,598 8. Y_36 0,620 0,598 9. Y_32 0,657 0,598 10. Y_34 0,629 0,598

## Sumber : Diolah dari kuesioner penelitan
Berdasarkan  Tabel  13  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  semua  item-item  variabel  nilai informasi  pelaporan  keuangan  tersebut  reliabel  jika  dibandingkan  dengan  nilai Cronbach’s Alphanya,  sehingga  item-item  tersebut  dapat  dijadikan  alat  ukur  yang reliabel dalam analisis selanjutnya.

## Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  untuk  item-item  variabel  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia (X 1 ),  Pengendalian  Intern  (X 2 )  dan  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  (Y) menggunakan one-sample  Kolmogorov-Smirmov  Test disajikan  pada  Tabel  14  sebagai berikut:
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │81
Tabel 14.
Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirmov Test Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengendalian Intern Informasi Pelaporan Keuangan N 60 60 60 Normal Parameters a,b Mean 39.12 35.08 38.00 Std. Deviation 4.541 1.813 8.219 Most Extreme Absolute .093 .122 .291 Differences Positive .090 .098 .129 Negative -.093 -,122 1.291 Kolmogorov-Smirmov Z .715 .939 2.236 Asymp. Sig (2-tailed) .687 .341 .495 a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
Sumber : Diolah dari kuesioner penelitan
Berdasarkan  Tabel  14  menunjukkan  bahwa  variabel  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  (X 1 ),  Pengendalian  Intern  (X 2 )  dan  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  (Y), semuanya memiliki nilai yang normal, dikarenakan nilai Asymp. Sig > 0,05, yaitu nilai variabel  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  0,687,  variabel  Pengendalian  Intern 0,341 dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y) 0,495. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran frekuensi nilai sesuai dengan kaedah kurva normal.

## Uji Multikolineritas
Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  agar  variabel-variabel  independen  dalam penelitian  tidak  terjadi  korelasi.  Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  dengan  melihat besarnya  nilai tolerance dan variance  inflation  factor  (VIF). Suatu  data  tidak mengandung  multikolinearitas  jika  nilai VIF berada  di  sekitar  1  dan tolerance mendekati 1.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  SPSS,  diperoleh  nilai tolerance dan VIF dari  masing-masing  variabel  independen  pada  Tabel  15  sebagai berikut:

## Tabel 15.
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Cilinearity Statistics 1. Tolerance VIF Kapasitas Sumber Daya Manusia .991 1.009
82│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
Pengendalian Intern .983 1.017 a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

## Sumber : Diolah dari kuesioner penelitan
Hasil  perhitungan  yang  disajikan  pada  Tabel  15  terlihat  bahwa  nilai tolerance variabel  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  0,991  dan  Pengendalian  Intern  (X 2 ) 0,983,  sedangkan  nilai VIF variabel  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  1,009  dan variabel PengendalianIntern (X 2 ) 1,017. Nilai tolerance dari setiap variabel independen mendekati  1  dan  nilai  VIF  berada  disekitar  1  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas
Pengujian  heterokedastisitas  dilakukan  dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan ressidualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada grafik scaterrplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya ) yang telah diprediksi.
Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu  yang teratur (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka  mengindikasikan  telah  terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi  heterokedastisitas  atau  dengan  kata lain  terjadi  homokedastisitas.  Hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  program SPSS, disajikan pada Gambar 2 :

## Gambar 2
Berdasarkan  Gambar  2  tersebut  terihat  bahwa  titik-titik  yang  membentuk  diagram scatterplot tersebut  menyebar  dan  tidak  membentuk  pola  tertentu,  dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak mengandung heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Untuk  menguji  apakah  suatu  data  mengandung  autokorelasi,  dapat  dilihat  dari besaran  DW  ( Durbin  Watson ).  Suatu  persamaan  yang  tidak  mengandung  autokorelasi, apabila hasil nilai Durbin Watson dari persamaannya berkisar antara 1,55 sampai 2,46. Hasil autokorelasi data penelitian ini disajikan pada Tabel 16 sebagai berikut:
2.5 0.0 -2.5 Regression Standardized Predicted Value 60.00 40.00 20.00

## Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan
Scatterplot
84│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate Durbin-Watson 1. .720 a .518 .495 7.81720 2.080 a. Predictors: (Constant): Pengendalian Intern (X 2 ) dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Melalui Tabel 16 tersebut diperoleh nilai Durbin – Watson 2,080, dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  data  tersebut  tidak  mengandung  autokorelasi.  Dari penggunaan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis dengan regresi.

## KESIMPULAN
1. Pengaruh  Parsial  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  besarnya  pengaruh  secara  parsial kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah  dijelaskan  melalui  parameter  koefisien  regresi  (β 1 ).  Untuk  variabel  kapasitas sumber  daya  manusia  (X 1 )  sebesar  0,858  karena  harga  β 1 nilainya  positif  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  kapasitas  sumber  daya  manusia terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah.  Dengan  demikian  setiap kapasitas  sumber  daya  manusia  meningkat  (bertambah  baik)  akan  mengakibatkan peningkatan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
Dari  hasil  perhitungan  itu  semua  dapat  menjelaskan  bahwa  koefisien  determinasi (R 2 )  untuk  variabel  X 1 sebesar  0,7361  berarti  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  (Y) dapat  dijelaskan  oleh  variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia    sebesar  73,61%. Kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  meliputi  pendidikan,  pengalaman  kerja, pengetahuan,  keterampilan,  etika,  motif  berprestasi  serta  kesempatan  berprestasi merupakan  aspek  terpenting  yang  mampu  menjadi  pemicu  untuk  meningkatkan  nilai informasi  pelaporan  keuangan.  Kapasitas  harus  dilihat  sebagai  kemampuan  untuk mencapai  kinerja,  untuk  menghasilkan  keluaran-keluaran  ( outputs )  dan  hasil-hasil ( outcomes) .
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │85
2. Uji  Parsial Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  Terhadap  Nilai
Informasi  Pelaporan Keuangan (Y )
Hasil  uji  hipotesis  secara  parsial  pengaruh    kapasitas  sumber  daya  manusia  (X 1 ) terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  (Y)  didapat  nilai  t  hitung  sebesar  4,657 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671 untuk tingkat kesalahan 1% dan 2,000 untuk tingkat  kesalahan 5%. Hal  ini bermakna bahwa kapasitas sumber daya manusia secara parsial  memiliki  pengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
3. Pengaruh Pengendalian  Intern (X 2 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Berdasarkan  perhitungan  pada  lampiran  7  Tabel coeficients  (a) terlihat  bahwa parameter  koefisien  regresi  (β2)  untuk  variabel  pengendalian  intern  (X 2 )  besarnya 0,375, karena harga β 2 positif maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara  variabel  pengendalian  intern  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  (Y) sedemikian  rupa.  Hasil  perhitungan  ini  memiliki  makna  bahwa  setiap  kualitas pengendalian  intern  meningkat  (bertambah  baik)  sebesar  100%  akan  mengakibatkan peningkatan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar 37,5%.
Berdasarkan  uraian  itu  juga  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  (R 2 )  untuk variabel  pengendalian  intern  (X 2 )  sebesar  0,1406,  berarti  nilai  informasi  pelaporan keuangan (Y) dapat  dijelaskan oleh variabel  pengendalian intern (X 2 ) sebesar 14,06%. Hal  ini  bermakna  bahwa  pengendalian  intern  merupakan  faktor  atau  sarana  yang penting dalam meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Uji Parsial Pengaruh Pengendalian Intern (X 2 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  variabel  pengendalian  intern  (X 2 )  terhadap  nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Y)  di  dapat  nilai  t  hitung  sebesar 2,407 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671 untuk tingkat kesalahan 1% dan 2,000 untuk tingkat kesalahan 5%. Hal ini bermakna bahwa pengendalian intern secara parsial berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  tersebut  maka  hipotesis  yang  menyatakan  kapasitas
86│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
sumber  daya  manusia  secara  parsial  memiliki  pengaruh  terhadap  nilai  informasi pelaporan  keuangan  daerah  dan  pengendalian  intern  secara  parsial  memiliki  pengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  diterima.  Hal  ini bermakna bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pengaruh Simultan Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) dan Pengendalian Intern (X 2 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)
Berdasarkan hasil analisis regressi berganda ( multiple regression ) diketahui bahwa koefisien determinasi ( coeficient of determination ) yang dinotasikan dengan R 2 besarnya 0,518,  ini  berarti  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  daerah  dapat  dijelaskan  oleh kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern yang diturunkan dalam model sebesar  51,8%,  atau  dengan  kata  lain  pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan pengendalian  intern  terhadap  kinerja  karyawan  sebesar  51,8%.  Jadi  sisanya  sebesar 48,2%    dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model penelitian ini.
Selanjutnya  berdasarkan  parameter  koefisien  regresi  (β)  untuk  masing-masing variabel  bebas  yaitu  variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian  intern memiliki  pengaruh  secara  parsial  sebesar  0,850  dan  0,375.  Dalam  bentuk  persamaan dapat ditulis sebagai berikut:
Y  =  3.130+  0,858  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  +  0,375  Pengendalian Intern.
Berdasarkan  persamaan  tersebut  terlihat  bahwa  parameter  koefisien  regresinya  (β) untuk  seluruh  variabel  bebas  adalah  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  linier  positif  antara  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian  intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga setiap terjadi peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian  intern  maka  nilai informasi  pelaporan  keuangan  kinerja  karyawan  akan  mengalami  kenaikan  dalam kualitasnya.
Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dan  Kabupaten
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │87
Musi  Banyuasin  ditentukan  oleh  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian intern  yang  memadai.  Semakin  tinggi  kualitas  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan pengendalian  intern  maka  semakin  baik  kualitas  nilai  informasi  pelaporan  keuangan. Tanpa dukungan kapasitas  sumber daya manusia  yang handal  dan pengendalian intern yang  optimal  maka  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan  sangat minim  kualitasnya.  Dalam  pengertian  bahwa  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  yang dihasilkan tidak mampu terealisasi sesuai dengan harapan.
6. Uji  Simultan  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  dan  Pengendalian Intern (X 2 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuaangan (Y)
Untuk  pengujian  secara  simultan  pengaruh  antara  kapasitas  sumber  daya  manusia dan pengendalian intern terhadap kinerja kayawan di dapat nilai F hitung sebesar 23,091 lebih  besar  dari  nilai  F  tabel  2,76  untuk  tingkat  kesalahan  5%  dan  4,13  untuk  tingkat kesalahan  1%.  Hal  ini  bermakna  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  secara simultan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian  intern  memiliki  pengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  diterima.  Kondisi seperti  ini  mengisyaratkan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pengendalian intern  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya angka korelasi tersebut merefleksikan kuat atau lemahnya atau keeratan hubungan antar variabel.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  terhadap  60  orang responden  yang  bekerja  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang,  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  dan  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  diperoleh  nilai  korelasi  antara  variabel kapasitas  sumber  daya  manusia  (X 1 )  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka sebesar 0,673. Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah. Hal ini bermakna apabila variabel kapasitas sumber daya manusia  semakin  meningkat  kualitasnya  maka  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga semakin baik kualitasnya.
Selanjutnya  nilai  korelasi  antara  pengendalian  intern  (X 2 )  terhadap  nilai  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  menunjukkan  angka  0,524.  Angka  ini  juga menunjukkan  adanya  korelasi  yang  kuat  antara  variabel  pengendalian  intern  (X 2 ) terhadap nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hal  ini bermakna
88│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
apabila  variabel  pengendalian  intern  (X 2 )  meningkat  kualitasnya  maka  nilai  informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin meningkat pula kualitasnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas  sumber  daya manusia  dan  pengendalian  intern  merupakan  faktor  yang  sangat  mendasar  bagi tercapainya  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  yang  baik  dan  optimal.  Tanpa  adanya dukungan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  baik,  pengendalian  intern  yang memadai maka nilai informasi pelaporan keuangan tidak akan baik (optimal).

## DAFTAR PUSTAKA
Alhusin, Syahri, 2008, “ Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 14.0 for Windows” ; PT. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.
Ambar  Teguh.  2012. Memahami  Good  Governance  dalam  Perspektif  Sumber  Daya Manusia . Gaya media, Yogyakarta
Amin Widjaya, 2008, “ Management Audit Suatu Pengantar” , Edisi kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Buchari Zainun. 2011. Manajemen dan Motivasi. Balai Aksara, Jakarta.
Dwi Priyanto. 2009. Mandiri belajar SPSS , Cetakan ketiga, PT. Buku Kita, Jakarta.
Eko Raharjo, 2013, “Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi”, www.bpk.go.id, Diakses tanggal 12 Desember 2013
Florachis,  C,  2009, “Agency  Cost  and  Corporate  Governance  Mechanisms:  Evidence for UK Firms,” International Journal of Managerial Finance, Volume 4. No. 1 PP. 37-59
Irfan Fathoni, 20000, “Kontribusi Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern Terhadap Penentuan Lingkup Audit Akuntan Publik Di Kota Semarang”, Tesis Program Pascasarjana  BKU  Ilmu  Ekonomi  dan  Akuntansi  Universitas  Padjajaran, Bandung.
Iwan  Triyuwono  &  Roekhudin.  2000. Konsistensi  Praktik  Sistem  Pengendalian  Intern dan  Akuntabilitas  pada  Lazis  (studi  kasus  di  Lazis  X  Jakarta). Jual  Riset Akuntansi Indonesia. Vo. 3 No. 2 Hal. 151-167.
Jakfarudin,  Kms,  2001, “Pengaruh  Unsur-Unsur  Struktur  Pengendalian  Intern  dan Lingkup Audit Terhadap Kinerja Akuntan Publik di Era Otonomi Daerah (Suatu Studi  pada  Kantor  Akuntan  Publik  di  Kota  Palembang). Tesis  Program Pascasarjana  BKU  Ilmu  Ekonomi  dan  Akuntansi  Universitas  Padjajaran, Bandung.
Jalaluddin  Rakhmat.  2008. Metode  Penelitian  Komunikasi .  CV.  Remadja  karya, Bandung
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │89
James H. Davis , F. David Scoorman dan Lex Donalson, 1997, “Toward a Stewardship Theory of Management, “ Accounting of Management Review Volume 22, No. 1 Page 22-47.
John,  W.  Dischant  and  Kevin  A.  Mc.  Cabe,  1997, “The  Behavioral  Foundations  of Stewardship  Accounting  and  a  Proposed  Program  of  Resarcah:  What  is Accountability?” Behavioral Research in Accounting. Volume 9
Konsorsium  Organisasi  Profesi  Audit  Intern,  2004,  “ Standar  Profesi  Audit  Intern” ,
Yayasan Pendidikan Intern Audit, Jakarta.
M.  Iqbal  Hasan.    2009. Pokok-Pokok  Materi  Statistik  2 . Bumi  Aksara,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Mahmudi. 2008.. Analisa Laporan Keuangan Daerah : Panduan Bagi Eksekutif DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, sosial, dan politik, UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan trnasparansi dan akuntabilitas public melalui akuntansi sector  public  :  suatu  sarana  good  governance,  jurnal  akuntansi  pemerintah, vol. 2 No. 1, hal. 1-17.
Mifta  Thoha.  2010. Perspektif  Perilaku  Birokrasi,  Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu Administrasi Negara Jilid II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mulyadi.2008.” Akuntansi  Manajemen  (Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa)” . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
Noggi,  Hassel,  2009 Management  Sumber  Daya  Manusia  Birokrasi  Publik, YPAPI, Yogyakarta.
Priyanto,  Dwi,  2011, “  Mandiri  Belajar  SPSS”. Cetakan  Ketiga.  Penerbit  PT.  Buku Kita. Jakarta
Rahmani,  Nani,  2012, “Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah” Balai  Diklat Keuangan, Medan
Rajan,  C.A  R.  Sounders,  2006, “Corporate  Governance  and  Intern  Control”,  The Cartered Accountant, November 2006.
Sagir. 2008. Ekonomi Indonesia Menghadapi Pelita IV. Alumni, Bandung.
Sawyer,  B  Lawrens,  2005, “Pemeriksaan  Intern”, Pusat  Pengembangan  Akuntansi, Jakarta
Soekidjo Notoatmojo. 2009. Pendidikan dan Pelatihan, Penerbit FKM-UI, Jakarta.
Sondang P Siagian. 2012. Managemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono, 2010. ” Metode Penelitian Bisnis” . CV . Alfabeta. Bandung.
Sumarni dan wahyuni. 2008. Metodelogi Penelitian Bisnis . CV ANDI, Yogyakarta.
90│ Chandra Satria, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengenalian Internal.......................
Wahana  Komputer.  2008. Panduan  Aplikasi  Sistem  Akuntansi  Online  Bebasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta
Wilkepedia  Indonesia,  2013. “Opini  BPK  Atas  Audit  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah BPK”, WWW. Google. Co.Id, Diakses 14 November 2014.
_________, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
_________, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara _________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_________,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
_________, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
_________, Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang
_________,  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Struktur  Organisasi Kabupaten Musi Banyuasin