## MASALAH DEMOGRAFIS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## (THE DEMOGRAPHIC PROBLEMS AND THE GOVERNMENT POLICIES OF THE RIAU ISLANDS PROVINCE)

## Anna Triningsih
Kandidat Peneliti Mahkamah Konstitusi RI mkri _ annatriningsih@yahoo.com

## Abstrak
Laju  pertumbuhan  penduduk  secara  signifikan  yang terjadi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  tentunya  akan membawa dampak yang kompleks terhadap permasalahan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  seperti tingginya  angka  pengangguran,  dan  kriminalitas. Terdapat  tiga  faktor  demografis  yang  mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.  Langkah antisipatif sebaiknya diambil  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi  Kepulauan Riau guna mengantisipasi permasalahan kependudukan  yang  akan  timbul  melalui  kebijakan yang  harmonis,  baik  dari  aspek  kelembagaan  yang menanganinya maupun dari aspek substansi kebijakan yang  akan  diterapkan.  Tulisan  ini  disusun  terutama berdasarkan  basil  studi  yang  dilakukan  di  Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010. Dengan pendekatan studi  kuantitatif dan  kualitatif,  penggalian data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  penyebaran angket  dan  wawancara  terhadap stakeholder, yang selanjutnya  data  terkumpul  dianalisis  menggunakan metode content  analisys. Hasil  penelitian  ini merumuskan  beberapa  rekomendasi  kebijakan  dalam menangani masalah keluarga berencana,
penanggulangan penyebaran HIV I AIDS, dan pengendalian  migrasi penduduk  yang  bersifat harmonis.
Kata  Kunci:  Formulasi,  Kebijakan,  Pemerintah Daerah, Harmonis, Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga.

## Abstract
The  rate  of population  growth  that  significantly transpires  in  the Riau Islands  Province will certainly bring  an  impact  that  is  quite  complex  on  the  social and economic problems,  such  as  high  unemployment, and criminality.  There  are  three demographic factors that  affect  the  rate  of population  growth;  fertility, mortality  and  migration.  Anticipatory  measures should be  taken  by  the local government of the  Riau Islands province  in  order to  anticipate problems  that will arise  through  harmonized policies  both  of which deal  with  the  institutional  aspects  as  well  as  the substance  of the  policy  that  will  be  applied.  This paper is  based on  the  2010 study in  the Riau Islands Province.  By using the  approach  of both  quantitative and  qualitative  studies,  the  data  excavation  in  the study is done  by the distribution of questionnaires and the  interview  of stakeholders.  Afterwards,  the  data collected  will  be  analyzed  using  content  analisys method  The  results  of this  study formulate  several recommendations for policies  that  address  the  issues of family  planning,  the  prevention  of the  spread  of HIVI AIDS  and  the  harmonization  of control  of the migration population.
Key words:
Formulation, Policies, Local Government,  Harmony,  Population  Development, and Family Development

## PENDAHULUAN
Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan  ICependudukan  dan  Pernbangunan }(eluarga  menyebutkan  pentingnya  pembangunan manusia  Indonesia  yang  seutuhnya,  meliputi  semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan  kependudukan  dan  pembangunan keluarga. Upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan  masyarakat  adil dan makmur  yang merupakan  prinsip  dasar  pembangunan  nasional sebagai  pengamalan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar (UUD) Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Pembangunan  dilakukan  oleh  penduduk  dan  untuk penduduk. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan  harus  didasarkan  pada  kondisi  atau keadaan  penduduk  dan  pembangunan  harus  dapat dinikmati  oleh  seluruh  penduduk  bukan  hanya  oleh sebagian atau segolongan tertentu.  Selain itu,  dimensi perkernbangan  kependudukan  dan  pembangunan keluarga  harus  rnendapatkan  perhatian  khusus  dalam kerangka pernbangunan nasional yang berkelanjutan. Perhatian  khusus  tersebut  tidak  hanya  datang  dari pemerintah  pusat,  tetapi juga  dari  pemerintah  daerah sebagai  konsek:uensi  dari  penerapan  otonomi  daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk berkornitmen tinggi dalarn  merespons  setiap  permasalahan perkembangan kependudukan  yang  kemudian  dituangkan  dalam bentuk  kebijakan  yang  harmonis.  Pemerintah Pusat telah mengarnbillangkah dalam rangka rnernantapkan pembangunan  penduduk  sebagai  sumber  daya  untuk membangun  bangsa  dan  menangani  persoalan pengelolaan  penduduk  dengan  membentuk  lembaga kependudukan,  yaitu  Badan  ICependudukan  dan ICeluarga  Berencana  Nasional  (B}(}(BN).  Lembaga mt memiliki tugas strategis menekan laju pertumbuhan  penduduk  rnelalui  program  }(eluarga Berencana (1CB) dan  berorientasi  pada  penggunaan kontrasepsi  modem. Sejarah  membuktikan,  tatkala persoalan  penduduk dan  keluarga  menjadi  prioritas pemerintah  dan  ditangani  secara  sinergis  oleh ICementerian  ICependudukan  bersarna  B}(}(BN  dan dipimpin  oleh  seorang  Menteri  Negara  di  era  tahun 1990-an,  permasalahan  penduduk  dan  keluarga dengan  segala  karakteristiknya  dapat  dikondisikan sehingga  tidak  menghambat  upaya  pembangunan  di segala bidang (http:/ /mardiya. wordpress.com/ 2009/08/19/harganas-momentum-strategis- rnembangun-keluarga-kecil-bahagia-sej ahtera/).
Namun,  langkah  tersebut  belum  dapat  mengatasi permasalahan  kependudukan  yang  muncul  di  era tahun  2000-an.  Saat  ini  permasalahan  kependudukan yang  muncul  harnpir  di  setiap  daerah  di  Indonesia
mengarah  kepada  masih  rendahnya  pembangunan kependudukan  dan  keluarga  kecil  berk:ualitas,  masih tingginya  laju  pertumbuhan  dan  jurnlah  k:uantitas penduduk,  serta  masih  tingginya  tingkat  kelahiran penduduk.  Masalah  lain  yang  dihadapi  terrnasuk rnasih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan  usia  subur  dan  remaja  akan  hak-hak reproduksi,  masih  rendahnya  usia  kawin  pertarna penduduk,  rendahnya  partisipasi  laki-laki  dalam  ber- 1CB, serta  masih  lemahnya  ekonorni  dan  ketahanan keluarga.  Di  tingkat yang lebih luas, berbag~i kendala juga dihadapi, seperti masih lemahnya institusi daerah dalarn pelaksanaan program 1(B dan belum serasinya kebijakan kependudukan dalarn mendukung
pembangunan berkelanjutan.
Permasalahan-permasalahan tersebut tidak  jauh berbeda dengan yang dihadapi  di  Provinsi  ICepulauan Riau.  Di  satu  sisi,  provinsi  yang  secara  geografis terletak berbatasan  dengan  wilayah  negara  Singapura dan  Malaysia  tersebut  merupakan  daerah  yang berpotensi sebagai pemicu peningkatan perekonomian dan  pembangunan  di  Indonesia.  Namun,  di  sisi  lain, letak  wilayah  yang  strategis  tersebut  sekaligus  juga dapat  menjadi  ancaman  bagi  pembangunan  di ICepulauan  Riau  dengan  adanya  peningkatan  virus HIV I AIDS  dan  perdagangan  orang,  yang  keduanya merupakan  bagian  dari  permasalahan  perkernbangan kependudukan.
Di  era  otonomi  daerah,  B}(}(BN  ICepulauan  Riau sejak  tahun  2005  telah  mengoptimalkan  upaya penanggulangan  permasalahan  kependudukan  dan pembangunan  keluarga.  Namun  demikian,  upaya tersebut  belum  rnendapat  respons  dan  dukungan sinergis  dari  pemerintah  daerah,  sehingga  relatif belum ada kebijakan yang sejalan atau selaras dengan apa  yang  telah  digariskan  oleh  B}(}(BN  ICepulauan Riau.  Bahkan,  seluruh  kabupaten/kota  di  provinsi  ini belum  rnemiliki  kebijakan  yang  mendukung  program perkembangan  kependudukan  dan  pembangunan keluarga.  Belum  sinergisnya  kebijakan  tersebut,  baik dalarn  kualitas,  kuantitas,  dan  rnobilitas,  menjadi permasalahan utama  yang  didiskusikan  dalam tulisan ini.
Tulisan  ini  difok:uskan  untuk:  a)  mengidentifikasi permasalahan  kependudukan dan pernbangunan keluarga di ICepulauan Riau; b) mengupayakan solusi- solusi  terhadap  permasalahan  kependudukan  dan pembangunan  keluarga  di  ICepulauan  Riau;  c) merekomendasikan  rancangan  kebijakan  pernerintah daerah  di  ICepulauan  Riau  tentang  pengendalian kuantitas  kependudukan  yang  harmonis  melalui pengendalian  kelahiran,  penurunan  angka  kematian, dan  pengendalian  mobilitas  penduduk;  dan  d)
mengupayakan  rancangan  kebijakan  pemerintahan daerah  di Kepulauan  Riau  berkaitan  dengan pengembangan  kualitas  penduduk  yang  harmonis melalui  pembinaan  dan  pemenuhan  pelayanan penduduk.
Tulisan  mengenai  kebijakan  yang  berkaitan  dengan kependudukan telah banyak dilakukan.  Namun sejauh penelusuran,  belum  ada  tulisan  khusus  mengenai formulasi  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kepulauan Riau mengenai perkembangan kependudukan  dan  pembangunan  keluarga.  Dapat ditemukan  beberapa  tulisan  kebijakan,  antara  lain tulisan mengenai kebijakan  pemerintah  dalam menanggulangi  kemiskinan  yang  pernah  dilakukan oleh  Sujana  Royat  pada  tahun  2008.  Royat  (2008) menyimpulkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran  dilakukan  dengan  memfokuskan  pada upaya:  ( 1)  menaikkan  anggaran  yang  berkaitan (langsung/tidak langsung) melalui pendekatan pemberdayaan  berbasis  komunitas,  (2)  mendorong Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) provinsi  dan  kabupatenlkota  untuk  program  terkait, serta (3)  melakukan  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi dan stabilitas harga.
Tulisan  mengenai  Studi  Indentifikasi  Kelompok Kegiatan  Bina  Keluarga  Balita  (Poktan  BKB)  Era Otonomi  Daerah  pernah  dilakukan  oleh  Syahmida  S Arsyad pada tahun 2008. Arsyad (2008) menunjukkan bahwa  pelaksanaan  Poktan  BKB  belum  mencapai tujuan yang diharapkan.  Sementara itu, tulisan lainnya tentang  menunjukkan bahwa pola pengendalian sosial yang dituangkan dalam  kebijakan pemerintah membawa  implikasi  sosial  yang  mengarah  pada disparitas  atau kesenjangan sosial.  Hal  ini  disebabkan perumusan  kebijakan  yang  tidak  mengakomodir kepentingan  masyarakat  (Jayanti,  2008).  Tulisan Gunawan (2007) mengenai evaluasi proses pembuatan  kebijakan  penanggulangan  HIV I AIDS  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  pihak atau  aktor  penting  yang  tidak  terlibat  dalam pembuatan  kebijakan  tersebut,  sehingga  kebijakan yang  dibuat  tidak  mengakomodir  kepentingan  yang seluas  mungkin  mewakili  kelompok-kelompok  yang terlibat. Dari semua tulisan telah dilakukan sebagaimana  diuraikan  di  atas  menunjukkan  kaj ian yang  bersifat  evaluasi  kebijakan  dan  perumusan kebijakan  namun  tidak  diarahkan  pada  harmonisasi. Yang  menjadi  perbedaan  tulisan  ini  dengan  tulisan- tulisan  sebelumnya  adalah  bahwa  tulisan  tentang kebijakan  ini  lebih  mengarah  pada  perumusan  dan harmonisasi kebijakan.
Tulisan  ini  disusun  terutama  berdasarkan  hasil  studi pada  tahun  20 1 0  yang  dilakukan  di  empat  dari  tujuh kabupaten/kota  yang  ada  di  wilayah  Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kabupaten Karimun,
Kabupaten  Bintan,  Kota  Batam,  dan  Kota  Tanjung Pinang.  Metode  yang  digunakan  dalam  studi  tersebut adalah  studi  lapangan (field  research) yang  bersifat kualitatif,  sedangkan  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan sintesis terfokus,  yaitu pendekatan penelitian  kepustakaan terpilih  yang  diinterpretasikan secara kritis.  Sumber data yang digunakan terdiri  dari tiga  sumber  data  (Soemitro: 1994).  Pertama,  data primer,  yaitu  bahan  yang  mempunyai  kekuatan mengikat yang merupakan hasil wawancara terstruktur  terhadap  para stakeholder (para  pejabat pemerintahan  daerah  yang  terkait  dengan  masalah kependudukan  dan  pembangunan  keluarga,  beberapa dari  pejabat  DPRD  di  daerah  Provinsi  Kepulauan Riau,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  yang  fokus  pada  permasalahan kependudukan dan pembangunan keluarga,  organisasi masyarakat, dan masyarakat pada umumnya di  daerah Kepulauan  Riau).  Kedua,  data  sekunder,  yaitu  data kepustakaan  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan,  kebijakan  pemerintah,  buku, jurnal  ilmiah, artikel  di  media  cetak  maupun  elektronik,  makalah, dan  literatur  lainnya  yang  erat  hubungannya  dengan pokok  permasalahan  dalam  studi  ini,  dan  dapat membantu  menganalisis  dan  memahami  data  primer. Ketiga,  data  tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan informasi  tentang  data  primer  dan  data  sekunder diantaranya  adalah  kamus  hukum  dan  kamus  bahasa Indonesia.  Secara  umum,  metode  analisis  yang digunakan dalam studi tersebut adalah metode content analysis, yaitu  dengan  cara  menganalisis  basil wawancara  terhadap  para stakeholder dengan  acuan pada peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan  pemerintah  daerah,  tugas  pemerintah daerah,  permasalahan  perkembangan  kependudukan dan pembangunan keluarga serta solusinya.  Selain itu, analisis  data  sekunder  yang  bersifat  kualitatif juga dilakukan, yaitu analisis terhadap data-data yang telah diperoleh  dari  pihak  lain  dengan setting alami, deskriptif,  menekankan  pada  proses,  induktif, dan memberikan perhatian pada makna (Damin, 2005:175-201).
PROFIL  KEPENDUDUKAN DI  PROVINSI

## KEPULAUAN RIAU
Perkembangan penduduk di daerah provtnst Kepulauan  Riau  bertambah  padat.  Secara  kuantitatif, jumlah  penduduk  Provinsi  Kepulauan  Riau  pada tahun  2009  sebanyak 1.515.294  jiwa  (Tabel  1). Angka  ini  meningkat  sebesar  62.211  jiwa  (4,28 persen)  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (2008).
Gambaran  perkembangan  jumlah  penduduk  di Kepulauan  Riau  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  perlu  mengambil  langkah-langkah preventif  yang  dituangkan  dalam  kebijakan,  baik regulasi  maupun  non-regulasi,  guna  menyikapi permasalahan  perkembangan  kependudukan.  Jumlah penduduk  yang  besar  akan  menunjang  pembangunan hila  disertai  dengan  kualitas  penduduk  yang  baik. Sebaliknya,  jumlah  penduduk  yang  semakin  banyak secara  kuantitas,  namun  tidak  berkualitas,  akan menghambat pembangunan.
949.77 5  orang,  terdiri  dari  486.404  laki-laki  dan 463.371 perempuan. Wilayah dengan  jumlah penduduk  terbanyak  selanjutnya  adalah,  secara berurutan,  Kabupaten  Karimun,  Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan,  Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna. Sementara  itu, Kabupaten  Kepulauan Anambas  tercatat  sebagai  wilayah  dengan  jumlah penduduk  paling  sedikit,  yaitu  3 7.493  orang  (BPS, 2010).

## Tabell.  Perkembangan penduduk menurut kabupatenlkota di Provinsi Kepulauan Riau, 2007-2009
Kab.IK.ota 2007 Karimun 216.221 Bintan 122.677 Natuna 93.424 Lingga 86.894 Kepulauan Anamhas - Batam 695.739 Tanjung Pinang 177.963 Total 1.392.918 Sumher: BPS Prov. Kepri, 2010.
Konsentrasi  penduduk  di  suatu  daerah  adalah  suatu fenomena  yang  wajar,  namun  efek  negatif  yang ditimbulkan dari akumulasi penduduk dari  segi sosial, ekonomi,  maupun  lingkungan  merupakan  suatu masalah  yang  mendesak  untuk  diatasi.  Konsentrasi penduduk  biasanya  herasosiasi  dengan  keheradaan potensi  status  ekonomi  atau  pusat-pusat  kegiatan ekonomi  lainnya.  Bertolak  dari  hal  tersebut,  tidak dapat  dipungkiri  hahwa  Kepulauan  Riau,  yang wilayah  geografisnya  lehih  didominasi  oleh  perairan daripada daratan,  merupakan  salah satu provinsi yang menjadi  akumulasi konsentrasi  penduduk yang hegitu besar, terutama di  Kota Batam.
Hasil  Sensus  Penduduk  (SP)  2010  menunjukkan bahwa  penyebaran  penduduk  di  Provinsi  Kepulauan Riau masih  belum  merata.  Bila dihandingkan  dengan wilayah di kepulauan, perkemhangan jumlah penduduk  di  Kota  Batam  jauh  lebih  hanyak. Berdasarkan  basil  pencacahan  SP  2010,  jumlah penduduk Kepulauan Riau agregat per kabupaten/kota adalah  1.685.698  orang,  terdiri  dari  864.333  laki-laki dan 821.365  perempuan (BPS,  2010). Jumlah tersebut setara  dengan  0,7  persen jumlah penduduk  Indonesia (237 .556.363  orang).  Penduduk  provinsi  ini  masih terpusat  di  Kota  Batam,  yaitu  sebesar  56,34  persen, sedangkan  sisanya  tersebar di  kabupatenlkota  lainnya dengan persentase kurang dari  13  persen.  Kota Batam memiliki  penduduk  terbanyak,  yaitu  berjumlah
~e;r_b~JnbUh3D 2008 2009 Sefisih .. Pertumbuhan~ . :(%), 228.878 231.658 7.657 3,54 125.058 127.504 2.381 1,94 95.531 61.978 2.107 2,26 88.332 89.737 1.438 1,65 - 35.646 - - 737.533 781.342 41.794 6,01 182.741 187.529 4.778 2,68 1.453.073 1.515.294 60.155 4,32 Provinsi  Kepulauan  Riau,  dengan  luas  wilayah ( daratan) sekitar 8.256,1 kilometer persegi (berdasarkan  Permendagri Tahun 2008), didiami oleh 1.685.698 orang,  sehingga rata-rata tingkat kepadatan penduduk di  provinsi  ini  adalah sekitar 205  orang per kilometer  persegi.  Angka  tersebut  lebih  padat  jika dihandingkan  dengan  rata-rata  tingkat  kepadatan penduduk  Indonesia  yang  mencapai  124  orang  per kilometer  persegi.  Kahupaten/kota  yang  paling padat penduduknya  adalah  Kota  Tanjungpinang,  yakni sehanyak  1.222  orang  per  kilometer  persegi, sedangkan  yang  paling  jarang  penduduknya  adalah Kahupaten  Natuna,  yakni  sebanyak  35  orang  per kilometer persegi (BPS, 201 0).
Provinsi  Kepulauan  Riau  terdiri  dari  wilayah kabupaten/kota yang terletak di wilayah
pengembangan segitiga Singapura-J ohor-Riau (SIJORI)  yang  merupakan  kawasan  yang  secara khusus  dikembangkan  untuk  industri,  alih  kapal,  dan pariwisata.  Sebagai  contoh,  Kota  Batam  sedikitnya memiliki  26  kawasan  industri.  Artinya,  Batam menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang potensial. Daerah  industri  di  Pulau  Batam  ini  tersehar dibeberapa  wilayah,  yakni  Sekupang,  Kahil,  Batu Ampar, dan Muka Kuning. Wilayah Kahil diperuntukan bagi  industri berat, wilayah Batu Ampar diperuntukan  bagi  industri yang  berhuhungan  dengan perminyakan,  sedangkan  Muka  Kuning  diperuntukan
hagi  industri  dengan  tingkat  pencemaran  sangat rendah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diasumsikan  hahwa kondisi  jumlah  penduduk  Kota  Batam  yang  lebih hanyak  ini  muncul  karena  perkemhangan  kegiatan hudaya  perkotaan  di  wilayah  Pulau  Batam  yang menyerap  lapangan  peketjaan,  sehingga  memiliki daya  tarik  penduduk  untuk  tinggal  di  pulau  Batam. Atau  dengan  kata  lain,  dimungkinkan  tetjadinya ledakan  jumlah  pendatang  atau  migrasi  masuk  ke wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau,  khususnya  di kahupaten/kota yang strategis, seperti Kota Batam.
Namun  demikian,  hila  mengacu  pada  hasil  olah  data dalam  tulisan  ini  sehagaimana  di  uraikan  di  atas, angka  migrasi  masuk  di  Provinsi  Kepulauan  Riau adalah  77  migran  dari  1000 ·penduduk  di  Kepulauan Riau.  Artinya,  hila  jumlah  penduduk  di  Kepulauan Riau saat ini adalah 1.685.698, maka terdapat  129.799 penduduk  luar  yang  masuk  ke  Provinsi  Kepulauan Riau  pada  tahun  2010.  Dengan  kata  lain,  7,7  persen penduduk  Kepulauan  Riau  di  tahun  2010  merupakan pendatang.  Artinya,  angka  migrasi  masuk  ini  pun bukan  menjadi  faktor  utama  yang  mempengaruhi lajunya  pertumbuhan  penduduk  di  Kepulauan  Riau. Hal  ini  mungkin juga dipengaruhi  oleh kondisi  sosial ekonomi  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Meskipun  demikian,  hukan  berarti  permasalahan migrasi  ini  tidak  menjadi penting untuk  disoroti  oleh pemerintah  daerah  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Tindakan  preventif  yang  dituangkan  dalam  suatu kehijakan  masalah  migrasi  yang  proaktif  dan responsif  terhadap  masalah  kependudukan  tetap menjadi prioritas hagi  pemerintah daerah di Kepulauan Riau.

## PENGETAHUAN KB DI KEPULAUAN RIAU
Dalam  kajian  mengenai  demografi,  pengetahuan, sikap,  dan  perilaku  KB,  haik  pada  tingkat  wilayah maupun individu, merupakan salah satu faktor penting yang  memengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  kondisi herhagai  aspek  pemhangunan  yang  melekat  pada wilayah  atau  individu.  Selain  itu,  KB  merupakan salah  satu  dari  lima  aspek  kesehatan  reproduksi: kesehatan  ibu,  kesehatan  anak  halita,  kesehatan reproduksi  remaja dan infeksi  menular seksual  (IMS) termasuk HIV I AIDS.
Program  KB  diyakini  telah  herkontribusi  terhadap penurunan  tingkat  kelahiran  dan  kematian,  yang selanjutnya mengakibatkan penurunan tingkat pertumhuhan  penduduk,  terutama  di  negara-negara herkemhang,  termasuk  Indonesia.  Selanjutnya,  di negara-negara  dengan  tingkat  kelahiran  dan  tingkat
kematian  tinggi,  akses  terhadap  informasi  dan pelayanan  keluarga  herencana  dianggap  penting, dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pemhangunan milenium (millennium  development  goals atau MDGs ),  terutama  tujuan  penurunan  kemiskinan  dan penurunan tingkat kematian ihu dan anak usia halita. Laju  pertumhuhan  penduduk  di  Kepulauan  Riau menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.  Hasil  SP  2010  menunjukkan  bahwa provinsi  ini  mengalami  laju  pertumhuhan  penduduk tertinggi  di  Sumatra,  yaitu  sehesar  4,99  per  tahun, sekaligus  menjadi  yang  kedua  di  Indonesia  setelah Provinsi  Papua.  (BPS,  2010).  Hal  ini  menunjukkan hahwa  permasalahan  kependudukan  yang  muncul  di Kepulauan  Riau  akan  semakin  kompleks.  Hal  ini menjadi  perlu  dan  penting  untuk  diperhatikan  secara bersama-sama  oleh  semua  elemen  masyarakat.  Salah satu  upaya  meredam  tingginya  laju  perkemhangan penduduk  adalah  dengan  menerapkan  program  KB. Program KB di Kepulauan Riau telah hetjalan melalui BKKBN  Kepulauan  Riau,  sejak  tahun  2006,  dengan berhagai pencapaian dan hamhatannya.
Tingkat  pengetahuan  KB-wanita  dan  KB-pria  di Kepulauan  Riau  dapat  digolongkan  dalam  kategori sedang. Namun demikian, hila ditinjau dari data SDKI 2007,  terlihat  hahwa  lehih  dari  setengah  (54,37 persen)  jumlah  total  wanita  pemah  menikah  di Provinsi  Kepulauan  Riau  mengaku  menggunakan kontrasepsi. Angka tnt relatif lehih rendah dihandingkan  rata-rata  penggunaan  kontrasepsi  oleh wanita pemah menikah secara nasional  (61,4 persen). Namun,  hila  dihandingkan  dengan  rata-rata  per provmst, maka angka rata-rata penggunaan kontrasepsi  di  Kepulauan  Riau  termasuk  dalam kategori atau level menengah.
Pada  kurun waktu 1991-2007,  kecenderungan penggunaan  kontrasepsi  oleh  wanita  pemah  menikah di  Kepulauan  Riau menunjukkan  grafik yang hersifat fluktuatif.  Ada peningkatan angka  rata-rata pengguna kontrasepsi  dari  tahun  1991  hingga  2002/2003, dengan hesaran angka rata-rata peningkatan per tahun adalah  1 persen  pada  tahun  1991-1994  dan  7  persen pada  tahun  1994-2002/2003.  Namun,  kecenderungan penggunaan kontrasepsi di Kepulauan Riau dari tahun 2002/2003 hingga 2007 menunjukkan grafik penurunan  sebesar  1,4  persen,  yaitu  dari  59  persen pada  tahun  2002/2003  menjadi  57,6  persen  pada tahun 2007.
Tinggi  rendahnya  pemakaian  kontrasepsi  dapat dipengaruhi  oleh  lingkungan  dan  pendidikan.  Data SDK.I  2007  menunjukkan  bahwa  persentase  wanita pemah  menikah  pengguna  kontrasepsi  di  Kepulauan Riau  yang  menetap  di  lingkungan  perkotaan  lehih
dominan  dibandingkan  mcreka yang tinggal di pedc sa aan.  Data  dari s umber yang sama juga menunjukkan bahwa semaki n t in ggi tingkat pendidikan wanita di  Kepulauan  Riau, semak in t in ggi tingkat penggunaan k o ntra se psi. Namun, jika dikor e la sika n  antara tingkat penggunaan  kontr ascps i tingkat  kesejahteraan (kekayaa n ) rum ah tangga , m aka tidak  ditemukan pola  hubungan atau pengaruh ya n g jela s . Gamba ran atau  pola  korelasi  data  ter se but tetjadi juga pada tingkat na sio nal.
Bila  ditinjau  dari  metodc  pcn g gunaan a lat dan  obat kontra se p s i (a lokon ), maka s untik  dan  pil  merupakan mctode  yang paling  ban yak digunakan  oleh wa nita pemah m e nikah di  Provin s i Kepulauan Riau (Gambar I ). P e mak a ian s untik  m cn ingkat  dari  I l ,9 per se n ( 1 991) menjadi  27 ,3 p c r sc n (2007), seda n gkan pemakaian  pi!  meningkat  dari I l , 6 per s en ( 1 99 1 ) menjadi 1 7, 6 per s en  (2007). Seme ntara itu , persenta se mer e ka yang tidak  memakai a lokon cukup  besar , yakni s ebe sa r 42,4 per se n.  H a l  ini  menunjukkan tin gkat kesadaran pemakai a n a l okon di  Pro vi n s i Kepul a u a n Riau  rnasih  rendah. Di  tingkat  na s ional , m c tode s untik (32 per se n)  dan  pi!  (13  persen)  juga mcrupakan  m e tode ya n g palin g banyak  dipakai . Sementara itu , rnetod e KB  lradi s ional , yaitu pantan g berkala, sa ng g ama  t e rputu s, dan  metode  tradi s i o n al l a in nya, tid ak banyak digunakan , baik  di  Kepulauan Riau maupun di  tingkat na s ional.
c; (I : ' t.l ~.1 . " 1 ·" .... ~
. •• '- ••
S umber : SDKI, 2007

## Gambar 1. Kecenderungan  Pemakaian Alat KB
Provinsi Kepulauan Riau, 1991-2007
Bila  dilih a t  dari  ak ses pcnduduk  terhadap  pelayanan KB , maka  t e rdapat se kit a r  1 2 p e r se n  kebutuhan  KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kepu l auan Riau. Angka  di tin g kat  pro v in s i  t c r se but  b e rad a di a t as angka rata - rata  n as ional , yaitu  9 p e r se n. Adapun ala s an  yang  memengaruhi  kebutuhan  KB yang tidak terpenuhi ter sebut adala h penjarangan dan p e mbata sa n . P e r se nta se kcbutuh a n  KB ya n g tidak t e rp e nuhi  d e n ga n a l asa n pembatasan k e l a hir a n  l eb ih tin ggi daripada persenta sc dengan a l asa n penjarangan.
W a nit a yang m e miliki kebutuhan KB  ti dak terp e nuhi untuk m e njarangkan adala h w a nita y ang menginginkan untuk menunggu  dalam wa ktu  2 ( dua) tahun atau lebih  untuk h a mil, tapi t id ak me nggunakan kontr ase p s i.  S e mentara  itu , wanita yang memiliki kebutuh a n  KB tidak terpenuhi untuk m e mbatasi adalah wa nita yang tid a k ingin punya anak t a pi t id a k m e n ggu nakan  kontra se p s i.
Gambar  2 menunjukkan kecenderungan  angka penjaran ga n KB  di Provinsi  Kepulauan  Riau dibandingkan  dengan rata-rata na s ional pacta k urun wak tu  1991-2007.  Angka  p e njarangan di Kepul a uan Riau  mengalami  kec e nderungan  pen u run a n s ejak tahun  1991 (9,7 per se n)  hin gga t a hun 2002 ' 2003  (4,9 per se n) , d a n se lanjutn ya m e ngalami  p eni ngk a tan  dari tahun 2002/2003 hin gga tahun 2007 (5,3 pe rse n) meskipun  tidak  terlalu sign i fikan.  Gambar a n  ter s eb ut juga sama dengan  kecenderungan  di  tin g k at nas i o nal, di  m a n a  angka penjarangan  KB  pacta  tahun 19 91 , 2002 / 2003 dan 2007 b e rturut-turut adalah 6,3 per s en , 4 persen, dan 4,3  p e r s en.
Kecenderungan Angka Pen~rangan
I Kepu l iUill ~ I H is ion ~ 9.7 1991
1 99 4 1 997 2002/1003 2007
Sumber: SDKI , 2007
Gambar 2. Kecenderungan  angka penjarangan
KB  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan di tingkat nasiona1, 1991-2007
PENGETAHUAN HIV/AIDS DI KEPULAUA..~ RIAU
P e nin g katanjumlah ka s us  HIY / AIDS se 1iap t ahunnya se makin  ban yak. Pada I 0  tahun  pertam a peri o de ini p e nin g katan  jumlah  kasus  HIV / AIDS  ma s ih r endah. Pact a  a khir 1 997, jumlah  ka s u s AIDS  kumulat i f 153 ka s u s dan  HTY  po s itif baru 486 orang ya ng  dipe r oleh dari se ro s ur ve i di daerah se ntin e l. Sebanyak 70 p e r sen penul a r a n  HIV / A!DS m e lalui  hubun ga n seks u a l beri s iko. Pada  akhi r abad  ke  20, terli ha t ke n a ikan jumlah  ka s u s AIDS yang s angat  b era rti , dan  di beberapa  dacrah  pacta s ub-popul as i te r tentu, angka prevalensi s ud ah m e n ca pai 5 per se n , s e h ingga s ejak itu  Lnd o n esia dima s ukk a n ke dal a m k e l ompok n eg ara dengan e pid e mi terkonsentrasi. Jumlah  k as u s  A ID S
pada tahun 2002 menjadi  1.016 kasus dan HIV positif 2.552  kasus.  Jumlah  ini  masih  sangat  rendah  hila dibandingkan dengan estimasi Kementerian Kesehatan  bahwa  pada  tahun  2002  terdapat  90.000- 120.000  kasus HNIAIDS. Peningkatan  yang  cukup tajam  disebabkan  penularan  melalui  penggunaan jarum  suntik  tidak  steril  di  sub-populasi  pengguna napza  suntik  (penasun)  meningkat  pesat,  sementara penularan  melalui  hubungan  seksual  berisiko  masih tetap berlangsung.
Sejak  awal  abad  ke-21,  peningkatan  jumlah  kasus HN I AIDS  semakin  mencemaskan.  Jumlah  kasus AIDS  yang  dilaporkan  pada  akhir  tahun  2003 bertambah 355  kasus sehingga berjumlah  1.371  kasus, sedangkan  jumlah  kasus HN positif  mejadi  2.720 kasus.  Pada  akhir  tahun  2003  ini  pula,  25  provinsi telah  melaporkan  adanya  kasus  AIDS.  Penularan  di sub-populasi  penasun  meningkat  menjadi  26,26 persen.  Peningkatan jumlah kasus  AIDS  terus terjadi, di  mana  pada  akhir  Desember 2004  berjumlah  2.682 kasus,  sedangkan  pada  akhir  Desember  2005  naik hampir  dua  kali  lipat  menjadi  5.321  kasus  dan  pada akhir September 2006 sudah menjadi 6.871  kasus dan dilaporkan  oleh  32  dari  33  provinsi.  Sementara  itu, estimasi pada tahun  2006 menunjukkan jumlah orang yang terinfeksi diperkirakan berkisar 169.000-216.000 orang.
Data basil surveilans sentinel  Kementerian Kesehatan menunjukkan  terjadinya  peningkatan  prevalensi  HIV positif  pada  sub-populasi  berperilaku  berisiko. Prevalensi HN pada sub-populasi tersebut ditemukan tertinggi  di  kalangan  penjaja  seks  (22,8  persen), penasun  ( 48 persen), dan  penghuni lembaga
pemasyarakatan (Ia pas) sebesar 68 persen.
Peningkatan  prevalensi HN positif  terjadi  di  kota- kota  besar,  sementara  peningkatan  prevalensi  di kalangan  penjaja seks  terjadi,  baik di  kota maupun di kota  kecil,  bahkan  di  pedesaan,  terutama  di  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat.  Di  kedua  provinsi  ini, epidemi  sudah  cenderung  memasuki  populasi  umum (generalized epidemic).
Distibusi  umur penderita HN I AIDS  pada tahun 2006 memperlihatkan  tingginya  persentase  jumlah  usia muda  dan jumlah  usia  anak.  Penderita dari  golongan umur  20-29  tahun  mencapai  54,77  persen,  dan  hila digabung  dengan  golongan  umur  sampai  dengan  49 tahun,  maka  angkanya  menjadi  89,37  persen. Sementara  itu,  persentase  penderita  dari  kelompok anak  5  tahun  ke  bawah  mencapai  1,22  persen. Laporan  lain  memperkirakan  pada  tahun  2006 sebanyak  4.360  anak  tertular HN dan  separuhnya telah  meninggal  (KP A,  2007).  Sebagaimana  telah disebutkan sebelumnya,  khusus  untuk daerah Provinsi
Kepulauan Riau, tingkat  penderita  HIV I AIDS digolongkan  sebagai  provinsi  ke-4  terbanyak  di Indonesia (BKKBN, 2008: 13).
Deskripsi  data  di  atas  menunjukkan  perlunya melakukan  langkah  penanggulangan  yang  bersifat segera, baik oleh pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah.  Belajar dari pengalaman beberapa negara  yang  mengalami  epidemi  HIV I AIDS  secara luas  lebih  dulu,  kondisi  ini  telah  menimbulkan berbagai  dampak  sosial-ekonomi  yang  sangat  buruk. Oleh  karena  itu,  pemerintah  telah  melakukan beberapa upaya yang intensif  dalam rangka penanggulangan  epidemi  tersebut,  seperti  merP.:-;pons melalui  instrumen  yuridis  dengan  menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangcm dan kebijakan-kebijakan  terkait.  Respons  pemerintah juga dapat  dilihat  melalui  instrumen  non-yuridis  dengan membangun  infrastruktur  atau  sarana  prasarana penanggulangan  HIV I AIDS,  misalnya  laboratorium dan 'ATM' alat kontrasepsi kondom.
Berdasarkan  data  SDKI 2007,  dapat  diketahui  bahwa pengetahuan mengenai HIV I AIDS di Kepulauan Riau tergolong tinggi, yaitu di  atas rata-rata angka nasional. Di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  sebanyak  89,2  persen wanita  pemah  menikah  mengaku  pemah  mendengar tentang HNIAIDS. Sementara  di  tingkat  nasional, 61 ,2  persen  wanita  Indonesia  pemah  menikah mengaku  pemah  mendengar  ten tang HN I AIDS. Kesadaran  terhadap  HIV I AIDS  pada  wanita  pemah menikah  bervariasi  menurut  provinsi.  Persentase tertinggi  terdapat  di  Provinsi  D I  Y ogyakarta  (97 ,3 persen),  sedangkan  persentase  terendah  dijumpai  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (55,7  persen). Sementara  itu,  sebanyak  69,8  persen  pria  pemah menikah  di  Indonesia  mengaku  pemah  mendengar tentang HN I AIDS.  Kesadaran  terhadap HN I AIDS pada  pria  pemah  menikah  juga  bervariasi  menurut provinsi.  Persentase  tertinggi  terdapat  di  Provinsi  DI Y ogyakarta  (98,8  persen)  dan  terendah  di  Provinsi Bengkulu  (55,3  persen).  Di  Kepulauan  Riau, persentase pria pemah menikah yang mengaku pemah mendengar  tentang  HIV I AIDS  juga  lebih  tinggi  dari rata-rata nasional, yakni sebesar 86,4 persen.
Media  televisi  menjadi  sumber  informasi  utama  bagi wanita dan pria yang pemah kawin di Kepulauan Riau untuk  mengetahui  ataupun  mendengar  tentang HIVIAIDS  (Gambar  3).  Sebanyak  84  persen  wanita dan  89  persen  pria  di  Kepulauan  Riau  mengetahui ten tang  HIV I AIDS  melalui  media  televisi.  Sumber informasi  HIV I AIDS  lainnya  termasuk  surat  kabar atau  majalah,  ternan  atau  keluarga,  dan  radio. Sementara  itu,  tempat  kerja  belum  menjadi  sumber informasi  utama  HIV I AIDS.  Hanya 9 persen pria dan
4 per sen wanita  di Kepulauan Riau ya ng  mengaku mengetahui  ataupun mendeng ar ten tang HIV I AIDS dari tempat kerja m e reka.
84  89 T e levi si Radio
IJ Wanita pernah meni kah • Pria  pemah menikah
Sumber:  SDKI , 2007
Gambar 3.  Pcrsentase  wanita dan  pria  pernah mcnikah di  Provinsi  Kepulauan Riau yang pernah mendengar tentang HIV/AIDS, 2007
Baik  di  tingkat  na s ion a l maupun Provin s i Kepu l auan Riau , pada umumn y a pria m e milik.i  pen ge tahuan yang l cbih tinggi mengenai pencegahan HIV I AIDS dibandingkan  wanita.  Di Provin s i Kepulauan Riau , sebagaimana t e rlih at pada  Gambar  4 , lebih  tinggin ya persentase  pria  p e mah  mcnikah dibandin g kan wanita pernah  menikah  t e rlihat dari k et iga as p ek,  yakni pemakaian  kondom , pembatasan hubungan seksua l , dan tidak melakukan hubungan seksual.
70 60 so 40 30 20 10 Memakai  Membatasi Tidak
kondom hubungan melaku ka n seks ual hubungan seksua l
o Wanita pemah menikah • Pria  pernah menikah
Sumber:  SDKl , 2007
Gambar 4 . Pengetahuan wanita dan pria pernah menikah di Provinsi Kepulauan Riau tcntang pencegahan HIV/AIDS, 2007
Di Kepulauan Riau , s tigma  tentang  HIV / AIDS mas ih tinggi.  Hanya 18 persen  wanita  pernah me nika h  dan 19 pcr se n  pria  pernah  menikah  yang m e nyatakan sikap  mau  menerima t er hadap orang  yang  tctjangk i t HIV  dan AIDS.  Gambar  5 m enunjukkan  perbedaa n p ersen ta se yang  kecil  antara  wanita dan p 1i a p erna h menikah  di Provin si Kepulauan  Riau , terkait: kesediaan  mereka  merawat  anggota  keluarga y ang terinfek si AIDS di  rumah, kesediaa n membeli sayuran segar dari penjual ya n g terinfeksi  AIDS,  pendapat bahwa guru  wanita  yang terinfeksi AIDS dan tidak sakit diperbolehkan mengajar , serta tidak merahasiakan  anggota  keluarganya  yang  terinfeksi AIDS.
l'hl'olta per~h-kawin ya~ mende~ar tenta~ AIDS • Prla kawin yar{ per~, menderc  rAIDS 67 69 Bersed~merawa t anggo ta Maumembe i sa y uransegar Guruwan~ayangterinfeks Todal ak.an mera ~ a s~ ka n keluarganyayangtennfeksi d ari penjualyangterinfeksi v irus AIDSd an tid al< sak~ antaota kelu'flayang AIDSd1rumahmereka AIDS d iperbolehkan m engajar
tennfeksiA DS
Sumb e r:  SDKI, 2007
Gambar 5.  Stigma wanita  dan pria pernah menikah  di  Provinsi  Kepulauan Riau terhadap orang yang teri n feksi A I DS, 2007
Bila ditinjau dari angka pengetahuan mengenai in feks i menul ar  se ksual (IMS)  di  Kepulauan Riau , maka dap at diketahui  bahwa wanita lebih cenderung t id ak memiliki  pengetahun tentang IMS dibandingkan pria (Gambar  6). Baik pria ataupun wan ita d i  Kepulauan Riau , masing-masing  memiliki kece nd erungan y ang tin gg i  tcrhadap  p e ngetahuan gejala-gelaja  IMS y ang menimpa masing-ma s ing. Namun,  ba i k  pr i a  maupun wa nit a Jebih  cenderung mengetahui gejala  LMS y ang dial a mi  pria  dibandingkan geja l a IM S y ang di a l ami oleh wa nita.
• Wan ita pernah kawin • Pria kawin
60 45 Ti~kmerceuhultenurc I MS Merceu hul satu auu lebohgejala Merceu~u satu Jtou leboh[ •J ala I M Spada pr~a liA S pad;> woroto
Gambar  6. Pengetahuan  wanita  dan p ria  pe r nah menikah  di  Provinsi  Kepulauan Riau terkait infeksi  menular seksual  (IMS),
2007

## KEBIJAKAN  KEPENDUDUKAN  DI  PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya,  terdapat  dua  masalah  faktor  utama  yang memengaruhi  masalah  kependudukan  yaitu:  tingkat fertilitas  dan  mobilitas  (migrasi).  Tingkat  fertilitas dapat  dikontrol  melalui  kebijakan K.B, sedangkan fenomena  mobilitas  (migrasi)  dapat  dikontrol  melalui kebijakan pengendalian kependudukan yang proporsional  dan  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia (HAM).  Baik  kebijakan  program K.B ataupun kebijakan  pengendalian  kependudukan  tentunya bermuara akhir atau bertujuan mewujudkan pembangungan  nasional  yang  berkelanjutan  dan berwawasan  kependudukan,  dalam  arti  penduduk tumbuh  seimbang.  Dalam  hal  ini,  'seimbang'  dalam artian  laju  pertumbuhan  penduduk  tinggi  hams diimbangi dengan kualitas penduduk yang tinggi juga. Hal  inipun diatur dalam  UU  No.  52  Tahun  2009  dan menjadi amanat bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
• Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB)
Kebijakan  tentang  kelembagaan  keluarga  berencana bembah  secara  signifikan  pada  era  desentralisasi. Semula,  BKKBN  sebagai  lembaga  yang  menaungi pengembangan  program K.B tersebar  di  seluruh kabupaten/kota  di  Indonesia.  Namun,  saat  ini  status lembaga  ini  berbeda-beda pada setiap  kabupaten/kota dan  sangat  bergantung  pada  kebijakan  pemerintah daerah  setempat.  Pada tahun  2007,  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  41  Tahun  2007  tentang Organisasi dan Perangkat  Daerah,  kelembagaan  KB diatur  lebih  spesifik.  Pada  pasal  22  ayat  5  yang membahas
tentang Perumpunan
Umsan Pemerintahan, telah disebutkan bidang Pemberdayaan Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  pada  bagian  (i) PP  tersebut.  Hal  ini  berarti,  lembaga-lembaga  yang bertanggungjawab atas pengembangan dan pelaksanaan program KB yang sudah ada saat ini akan bembah  lagi  menjadi  sebuah  Badan  atau  Kantor bersatu  (merger)  dengan  bidang  Pemberdayaan Perempuan.
Keberadaan  BKKBN  Provinsi  Kepulauan  Riau,  yang terbentuk  sejak  tahun  2005  berdasarkan  Surat Keputusan Kepala BKKBN No.  182/HK-010/SS/2005 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  BKKBN  Provinsi Kepulauan  Riau  dan  Provinsi  Sulawesi  Barat,  masih relatif muda.  Hal ini dapat berdampak pada efektifitas kinerja kelembagaan  dan  implementasi  kebijakannya. Sejak  resmi  terbentuk  pada  tahun  2005  tersebut, BKK.BN  Provinsi  Kepulauan  Riau  bam  berjalan efektif  secara  kelembagaan  di  tahun  berikutnya
(2006).  Keberadaan  BKKBN  Provinsi  Kepulauan Riau yang tergolong bam berdiri dalam waktu singkat ini pada kenyataannya dihadapkan pada permasalahan kependudukan  dan  pembangunan  keluarga  yang begitu  kompleks  di  daerah  tersebut.  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau,  misalnya,  merupakan  provinsi  ke-4 terbanyak  dengan  kasus  HIV I AIDS  di  Indonesia (BKKBN,  2008:13).  Selain  itu,  jumlah  penduduk dengan usia produktif (remaja) lebih dominan menjadi rentan,  mengingat  saat  ini  perilaku  kehidupan  seks bebas  dan  peredaran  obat-obatan  terlarang  (NAPZA) semakin  gencar.  Situasi  ini  memaksa  BKKBN Kepulauan  Riau  untuk  bekerja  ekstra  keras  dalam menyikapi permasalahan tersebut.
Terbitnya  UU No. 52  Tahun  2009  tentang Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga mengisyaratkan bahwa permasalahan kependudukan  dan  pembangunan  keluarga  menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah.  Selain  itu,  diterbitkannya  UU  tersebut mendatangkan  beberapa  implikasi  perubahan  dalam kelembagaan  BKKBN,  antara  lain,  BKKBN  yang dulunya  mempakan  singkatan  dari  Badan  Koordinasi Keluarga  Berencana  Nasional,  kini  bembah  menjadi Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional.  Kemudian,  UU  tersebut  juga  mengatur mengenai  peleburan  kelembagaan,  artinya  setelah terbitnya  UU  No.  52  Tahun  2009  ini,  secara kelembagaan BKKBN akan melebur (merger)  dengan pemerintah  daerah  dan  menjadi  BKKBD  (Laporan Singkat  DPR  RI,  2010).  Meskipun  demikian, pengaturan  teknis  merger  tersebut  akan  dipandu melalui PP yang sampai saat ini belum diterbitkan.
Nomenklatur kelembagaan K.B di empat kabupaten/kota  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau beragam  coraknya,  ada  yang  tergabung  dalam masalah pemberdayaan perempuan, ada yang menjadi bagian  dalam  lingkup  pemberdayaan  masyarakat. Bahkan  di  tingkat  provinsi,  permasalahan  KB termasuk dalam tanggung jawab Badan Pemberdayaan  Perempuan. Bentuk  nomenklatur kelembagaan seperti  ini  secara  langsung berpengaruh terhadap  mekanisme  koordinasi,  mulai  dari  tingkat pusat  hingga  kabupaten/kota.  Perubahan  status kelambagaan  ini  juga  berpengaruh  terhadap  jumlah dan  kompentensi  staf yang  mengelola  program  KB. Sejak  menjadi  bagian  dari  pemerintah  daerah kabupaten/kota,  staf  BKKBN  dapat  ditempatkan  di berbagai instansi sesuai dengan kebutuhan pemerintah setempat,  demikian  juga  sebaliknya.  Bila  pejabat pengelola  KB  tidak  berasal  dari  BKKBN,  maka terdapat  kecenderungan  bahwa  program  KB  tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsekuensi  dari  penerapan  otonomi  daerah  di Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  memunculkan pemecahan  konsentrasi  atau  fokus  penanganan  KB. Sebelum  era  otonomi,  setiap  daerah  memiliki perangkat  (instrument)  kelembagaan  BKKBN  hingga tingkat desa yang fokus  menangani pennasalahan KB. Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  saat  ini  perlu menunjukkan  komitmen  kepentingan  (political  will) dengan cara memprioritaskan penanganan pennasalahan  KB  melalui  pendekatan  institusional (kelembagaan) yang proporsional dan hannonis.
Salah  satu  bentuk  komitmen  kepentingan  dan dukungan  pemerintah  daerah  terhadap  kebijakan tersebut  dapat  dilihat  dari  ketersediaan  anggaran. Berdasarkan  basil  FGD  yang  dilakukan,  dukungan dari  pemerintah  daerah  masih  relatif  kurang, sementara anggaran pengembangan program sebagian besar  masih  berasal  dari  pemerintah  pusat  melalui APBD dan Dana Alokasi K.husus  (DAK).  Di masing- masing kabupatenlkota, anggaran tidak tersedia secara berkelanju!an.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  program KB  belum  merupakan  prioritas  bagi  pemerintah daerah.
Idealnya, nomenklatur yang terkait dengan KB berdiri sendiri,  tidak  menjadi  bagian  dari  satu  badan  atau kantor  tertentu  secara  struktural.  Alasannya  adalah, bahwa masalah KB merupakan masalah kependudukan  yang  sangat  komprehensif.  Behan tanggung  jawab  untuk  mengatasi  pennasalahan tersebut  juga  menjadi  berat,  artinya  membutuhkan dukungan  dan  fokus  kerja  yang  khusus,  baik  terkait sumber  daya  manusia  ataupun sumber  daya finansialnya.  Sejauh nomenklatur kelembagaan terkait bidang  KB masih  diwujudkan  dalam  bentuk penyisipan  kelembagaan  (embedded  dalam  satu wadah)  atau  tidak  berdiri  sendiri,  maka  selama  itu juga  pennasalahan  KB  tidak  menjadi  prioritas kebijakan pemerintah.
Sejauh ini,  keragaman nomenklatur bidang KB  masih berpola  kerja  menggunakan  pendekatan  sektoral. Artinya,  masing-masing  nomenklatur  bidang  KB memiliki  program-program  tersendiri  secara  sektoral dan  tidak jarang terkadang  tumpang  tindih  dan  tidak terkoordinasikan  sehingga  implementasinya  tidak tepat  sasaran  dan  tidak  efisien.  Selain  bentuk nomenklatur yang beragam, pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota  juga  tidak  tersedia  dokumen  tertulis yang  mengatur  peran  BKKBN,  Dinas  Kesehatan, lembaga kemasyarakatan dan swasta dalam mengatasi masalah  KB.  Berdasarkan  basil  FGD  yang  dilakukan di  empat  kabupatenlkota,  BKKBN  lebih  fokus  pada promosi,  advokasi,  penyediaan  dan  distribusi  alokon,
sementara  Dinas  Kesehatan  lebih  fokus  pada  aspek pelayanannya.  Sampai  saat  ini,  Dinas  Kesehatan  di keempat  kabupaten/kota  tersebut  belum  memiliki kebijakan  dan  strategi  khusus  tentang  program  KB. Sementara  itu,  peran  lembaga  kemasyarakatan  dan swasta  diharapkan  dapat  berperan  dalam  menjaga kualitas layanan program
KB dengan mengembangkan jejaring layanan.
Berkaitan  dengan  struktur  layanan,  pelayanan  KB  di Provinsi  Kepulauan  Riau  diberikan  di berb~gai pusat layanan  kesehatan,  baik  pemerintah  maupun  swasta. Layanan  KB  dapat  ditemukan  di  rumah  sakit  di tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Selain  di sebagian besar pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)  di  yang terse bar di  seluruh kecamatan di tingkat  kabupatenlkota,  pelayanan  juga  diberikan  di pos  bersalin desa  (polindes ),  dokter swasta  dan  bidan swasta.
Penyediaan  alokon  di  tingkat  kabupaten/kota  hampir seluruhnya  memanfaatkan  distribusi  dari  pemerintah pusat  melalui  BKKBN  provinsi.  Hanya  di  sebagian kabupaten/kota  terdapat  penyediaan  alokon  yang berasal  dari  APBD.  Alokon  tersedia  secara  memadai rriulai  dari  tingkat  provinsi  hingga  kabupatenlkota. Pada  tingkat  provinsi,  BKKBN  memiliki  gudang alokon  yang  memadai  dengan  sistem  pengamanan yang  baik,  tetapi  pencatatan melalui  kartu  persediaan hanya  dilakukan  oleh  BKKBN  Provinsi  Kepulauan Riau.  Sementara  itu,  tidak  semua  kabupatenlkota memiliki gudang penyimpanan alokon yang memadai. Pada tingkat kabupatenlkota, distribusi alokon sampai ke  tingkat  pelayanan,  dalam hal  ini  puskesmas,  tidak dapat  berjalan  secara  merata  ke  seluruh  puskesmas dikarenakan kendala geografis, ketersediaan dana, dan petugas  pelaksana  distribusi.  Pada  saat  keberadaan Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  atau Petugas  Keluarga  Berencana  (PKB)  merata  di  setiap kecamatan, distribusi  dapat  dilakukan melalui PLKB/PKB.  Sementara  itu,  keberadaan  PLKB/PKB di  empat  kabupatenlkota  belum  memadai.  Kota Tanjung  Pinang  memiliki  sumberdaya  PLKB/PKB relatif lebih memadai dibandingkan tiga kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Uraian diatas menggambarkan problematika kelembagaan K.B yang rentan pada
ketidakhannonisan pelaksanaan program dan kebijakan.  Oleh karena itu, dengan diterbitkannya UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, hannonisasi, baik secara kelembagaan  maupun  secara substansi  program  dan  kebijakan,  upaya  hannonisasi program  dan  kebijakan  menjadi  tuntutan  dan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.
Langkah-langkah  untuk  mengarah  pada  harmonisasi tersebut  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara. Pertama,  guna  meningkatkan  kualitas  koordinasi, khususnya  antara  BKKBN  dan/atau  dinaslinstansi yang menangani program KB  dan Dinas Kesehatan di tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota,  perlu  diaktifkan kembali  program  kerja  atau  tim  pengendali  mutu dengan melakukan pertemuan koordinasi secara rutin. Koordinasi  rutin  ini  penting  dilakukan  dalam  rangka penyesuaian program yang  dilakukan  atau  yang  akan dilakukan  oleh  masing-masing  pihak,  agar  tidak timbul  tumpang tindih  dan  ketidaksesuaian kebijakan atau  program  KB.  Kedua,  advokasi  program  dan kebijakan  KB  perlu  ditingkatkan  kualitas  dan frekuensinya  serta  difokuskan  pada  ketersediaan alokasi anggaran, khususnya tingkat kabupaten/kota.
Ketiga,  distribusi  alokon  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  kerjasama  yang  lebih  intensif  antara BKKBN  dan  Dinas  Kesehatan  di  semua  tingkatan, salah satunya dalam hal penyimpanan alokon tersebut. Keempat,  guna  meningkatkan  apresiasi  masyaraat terhadap  program  KB,  diperlukan  adanya  media  dan saluran  informasi  yang  memperhatikan  kebutuhan lokal masyarakat di Kepulauan Riau,  khususnya yang berkaitan  dengan  KB.  Hal  ini  perlu  dilakukan  dalam rangka  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat  di  provinsi  ini  terhadap  pentingnya program  KB.  Kelima,  peningkatan  kualitas  layanan KB  dalam  bentuk  pemerataan  dan  pengadaan  tenaga PLKB/PKB  di  setiap  kabupaten/kota  di  Kepulauan Riau  yang  sesuai  dengan  kebutahan  masing-masing. Hal  ini  perlu  dilakukan  mengingat,  secara  geografis, keterjangkauan pelayanan KB  masih terkendala dalam distribusi  dan  implementasinya.  Dengan  adanya petugas  PLKB/PKB  yang merata dan  memadai,  akan memudahkan  proses  pelayanan  KB.  Pengadaan  dan pemerataan tenaga PLLB/PKB ini tentunya perlu juga dibarengi  dengan  peningkatan  kapasitas  pemahaman melalui pelatihan yang rutin.
• Kebijakan terkait Migrasi
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  juga  perlu menyikapi  tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk  di wilayahnya.  Hal  ini  perlu  dilakukan  sedini  mungkin, meskipun  data  basil  penelitian  yang  dilakukan  tahun 2010  ini  belum  menunjukkan  indikasi  bahwa  angka migrasi  di  Kepulauan  Riau  berkontribusi  besar terhadap  pertambahan  jumlah  penduduk.  Sikap responsif  tersebut  harus  dilakukan  dalam  rangka mewujudkan  pembangunan  Kepulauan  Riau  yang berkelanjutan  dengan  jumlah  penduduk  tumbuh seimbang.
Sejauh  ini,  beberapa pemerintah daerah di Kepulauan Riau  belum  menyikapi  persoalan  migrasi  ini  dengan responsif,  kecuali  Pemerintah  Kota  Batam,  yaitu dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam No.  8  Tahun  2009  tentang  Administrasi  Penduduk dan  Pencegahan  Penduduk.  Meskipun  demikian, kebij akan perda terse but masih dinilai  'setengah hati' dan  belum  memadai  untuk  dijadikan  intrumen pengendalian  migrasi  penduduk.  Kebijakan  ini diterbitkan  lebih  karena  tujuan  untuk  menciptakan tertib  administrasi  dalam  menerbitkan  dan  mencatat identitas  penduduk  di  Kota  Batam,  belum  diarahkan pada upaya mengendalikan migrasi penduduk.
• Kebijakan terkait Pencegahan HIV/AIDS
Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu  daerah  di Indonesia dengan tingkat penderita infeksi HIV I AIDS tertingi  ke-4  dengan  jumlah  kasus  kurang  lebih  20 kasus  pada tahun  2010.  Hal  ini  sudah  direspons  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan menerbitkan  sebuah  kebijakan  berupa  peraturan daerah  mengenai pencegahan penyebaran HIV I AIDS. Namun demikian, kebijakan/peraturan tersebut dianggap  belum  cukup,  mengingat  Kepulauan  Riau merupakan  wilayah  perbatasan  yang  identik  dengan tempat  transit  atau  persinggahan  dalam  tujuan perjalanan  dari  dan/atau  ke  luar  negeri.  Oleh  karena itu,  pemerintah daerah perlu meningkatkan kerjasama dan  sinergi  kinerja  dan  program  dengan  BKKBN Provinsi  dalam  rangka  penanggulangan  penyebaran HIV I AIDS.  Sinergi  tersebut  dapat  dilakukan  dalam bentuk  program  pencegahan  penyebaran  yang ditujukan  terutama  pada  kelompok  risiko  tinggi, seperti  kelompok  pekerja  seks  komersial  dan pelanggannya,  orang  yang  telah  terinfeksi  dan pasangannya,  para  pengguna  napza  suntik,  serta pekerja  kesehatan  yang  mudah  terpapar  oleh  infeksi HIV I AIDS.  Selain itu, peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman akan hak-hak  reproduksi;  pengobatan,  dukungan  dan perawatan bagi  orang yang hidup  dengan  HIV I AIDS; serta  surveilans  juga  menjadi  penting  ditingkatkan dan disinergikan oleh pemerintah daerah dan BKKBN bersama-sama para stakeholders lainnya.
Sejauh  ini,  salah  program  yang  telah  dilakukan  oleh BKKBN Kepulauan
Riau terkait dengan penanggulangan  penyebaran  epidemi  HIV I AIDS adalah  menjalin  kerjasama  kemitraan  dengan  Komisi Penanggulangan AIDS  (KP A)  Provinsi  serta lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  fokus  pada  bidang penanggulangan  HIV I AIDS. Program  kemitraan tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan, seperti  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan masyarakat  mengenai  HIV I AIDS  serta  penyebaran
alokon  (kondom)  ke  perusahaan  galangan  kapal  dan lokalisasi.  Selain  itu,  BKKBN  Kepulauan  Riau  juga melakukan  kerjasama  kemitraan  dengan  lembaga pendidikan,  di  truU1a  salah  satu dari wujud  realisasi kerjasama tersebut adalah membentuk wadah kegiatan ekstra- kurikuler  dengan  nama  Pusat  Informasi  dan Konsultasi  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  (PIK- KRR).  Keberlanjutan  program  yang  telah  diiakukan ini  tentunya  membutuhkan  respons  sinergis  dari berbagai  kalangan  ataupun  elemen  masyarakat. Intensitas koordinasi antarlembaga mitra dan interaksi peran  masyarakat  menjadi  komponen  penting  dalam menunjang  pencapaian  program  penanggulangan penyebaran epidemi HIV I AIDS di Kepulauan Riau.

## KESIMPULAN
Meskipun  permasalahan  fertilitas  dan  mobilitas (migrasi)  di  Kepulauan  Riau  belum mengindikasikan kerawanannya  pada  tahun  20 I 0,  dan  dianggap  bukan sebagai faktor utama mengingkatnya laju pertumbuhan  penduduk  di  wilayah  ini,  Pemerintah Daerah  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  tetap hams mengantisipasinya. Mengingat instrumen kelembagaan  yang  ada  dalam  menangani  masalah kependudukan, khususnya KB,  HIV I AID  dan migrasi belum memadai dan masih tumpang tindih,
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan juga pemerintah  daerah  di  tiap  kabupaten/kota  di  provinsi tersebut  harus  menunjukkan  komitmen  kepentingan (political will) dan menjadikan permasalahan kependudukan  ini  sebagai  masalah  prioritas  yang hams ditangani.
Dengan  terbitnya  UU  No.  52  Tahun  2009,  BK.KBN yang  berubah  menjadi  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  berperan  sebagai lokomotif  utama dalam mengemban masalah kependudukan. Perkembangan mt tentunya membutuhkan  dukungan  sinergis  dari  berbagai  pihak dan  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan permasalahan  kependudukan. Oleh  karena  itu, BKKBN  perlu  meningkatkan  kerjasama  dengan  para pemangku  kepentingan,  dan  juga  memaksimalkan kerjasama  yang  telah  dibangun  guna  mendukung implementasi kebijakan kependudukan yang harmonis dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  S.  A.  2008.  "Studi  Indentifikasi  Kelompok Kegiatan  Bina  Keluarga  Balita  Era  Otonomi Daerah".  Jurnal  Ilmiah  Keluarga  Berencana dan  Kesehatan  Reproduksi,  Tahun  II,  No.  2, Tahun 2008.
Badan  Pusat  Statistik.  20IO.  Data  Agregat  Hasil Sensus  Penduduk  2010  Provinsi  Kepulauan Riau  Perkota/kabupaten,  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
BKKBN.  2008.  Informasi  Dasar  Penanggu/angan Masalah  Kesehatan  Reproduksi,  Jakarta: BKKBN.
BKKBN.  2010.  Laporan  Survei  Peri/aku  Kehidupan Sehat Remaja, Jakarta:  Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi BKKBN.
Damin,  Sudaman.  2005.  Pengantar  Studi  Penelitian Kebijakan, Jakarta: Bina Aksara.
Gunawan, Achmad. 2007. Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggu/angan HIV/AIDS  di  Indonesia,  Tesis  Program Pascasarjana Program Studi Ilmu
Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan.
http:/ lmardiya. wordpress.com/2009/08/ 19/harganas- momentum-strategis-memba-ngun-keluarga- kecil-bahagia-sejahtera/
Jayanti,  I  Gusti  Ngr.  2008.  Kebijakan  Pemerintah Sebagai  Pola  Pengendalian  Sosial,  Tesis
Program Pascasarjana Kajian Budaya Universitas Udayana Bali, tidak dipublikasikan. Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional.  2010. Strategi  Nasional  Penanggulangan  HIV dan AIDS 2007-2010, Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Laporan  Singkat  Rapat  Dengar  Pendapat  Komisi  IX DPR  RI  Tahun  Sidang  2009-20 I 0  Masa Persidangan  II  dengan  Kepala  BKKBN, Kamis  28  J anuari  2010  di  Ruang  Rapat Komisi IX DPR RI  Gedung Nusantara I Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2009.  Undang-
Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan  Keluarga,  Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia. Sanapiah,  Faisal.  1999.  Format  Penelitian  Sosia/,
Bandung: Raja Grafindo.
Soemitro,  Ronny  Haritijo.  1994.  Metode  Penelitian Hukum dan  Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Surat  Keputusan  Kepala  Badan  Koordinasi  Keluarga Berencana Nasional Nomor: 182/HK.-
0 1 0/SS/2005  tentang  Organisasi  dan  Tata
Kerja  Badan  Koordinasi  dan  Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat.
Yuliandri.  2009.  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  Yang  Baik,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.