Penguatan Pesantren di Era Otonomi *
Darodjat  Kadarisman **

## Abstrak
Desentralisasi  pendidikan yang  mulai digulirkan  pada tahun 2003 dianggap banyak kalangan mampu menyelesaikan permasalahan  bangsa  yang  berakar  pada  rendahnya  kualitas pendidikan. Telah terbukti bahwa pemerintahan yang sentralistik tidak  dapat  memberdayakan  masyarakat  dan  justru  akan mematikan kreatifitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada rendahnya mutu pendidikan di daerah.
Artikel ini melihat bahwa pesantren, yang sudah muncul jauh  sebelum  Indonesia  merdeka,  memiliki  cara  tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era otonomi. Depag yang  menjadi  payung  madrasah,  merupakan  salah  satu departemen yang tidak masuk dalam wilayah otonomi. Sehingga bisa  dimaklumi  jika  kaum  santri  saat ini  lebih memilih  jalur sekolah  dalam  mengembangkan  lembaganya.  Pemilihan  jalur sekolah, yang berada dalam naungan Diknas yang sudah otonomi, diharapkan  mampu  meningkatkan  semangat  kompetisi berprestasi,  dan  aktualisasi  diri  lulusannya  juga  semakin bermakna konteks  lingkungan dengan  integrasi keilmuan  dan kompetensinya yang utuh dan padu.
Kata Kunci: Pesantren, sentralisasi, desentralisasi, otonomi, paradigma.

## A. Iftitah
Rendahnya kualitas bangsa Indonesia, utamanya dalam merespon budaya  global  mega  kompetitif  dewasa  ini,  telah  sama-sama  disadari sebagai  biang  segala  kebobrokan  di  negeri  ini  sehingga  perlu  segera diatasi.  Dalam  penyelenggaraan  berbangsa  dan  bernegara  pada umumnya, telah disahkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
* Makalah  pernah  disampaikan  pada  Seminar  Sehari  “Reposisi  Lembaga Pendidikn Islam di era Otonomi Pendidikan” SEMA Fak Tarbiyah ISID PM Gontor, 27 Juli 2005
** Dekan Fak Tarbiyah IKAHA Jombang
daerah  yang  populer  disebut  otonomi  daerah.  Intinya,  bahwa pemerintahan serba sentralistik selama ini terbukti tak (akan) pernah mampu memberdayakan masyarakat warga, karena hakikat sentralisasi adalah monopoli dan segala bentuk monopoli selalu berakibat matinya kreatifitas dan partisipasi.
Untuk  sektor  pendidikan,  telah  pula  diterbitkan  UU  No.  20 tahun 2003 yang lazim dikenal dengan desentralisasi pendidikan. Intinya sama,  bagaimana  membangun  semangat  otonomi  dalam  penyeleng- garaan pendidikan. Untuk itu kedepan manajemen pengelolaan lembaga yang serba instruksional perlu direvisi makna pendekatannya agar lebih demokratis.  Keikut-sertaan  masyarakat  dalam  memberikan  jaminan akuntabilitas, di tingkat Pemda ditampung dalam wadah lembaga yang disebut Dewan Pendidikan, sementara di tingkat lembaga disebut Komite Sekolah  atau  Komite  Madrasah.  Begitu  pula  jaminan  mutu  atas pelaksanaannya di lapangan juga telah diterbitkan aturan dasarnya, yang didalamnya bahkan juga tercantum standar internasional yang ditetapkan.
Pada  sisi  lain,  berdasar  pengalaman  yang  diyakini,  masyarakat pesantren  banyak  yang  memilih  caranya  sendiri  dalam  rangka peningkatan  mutu  layanan  pendidikannya.  Tidak  terkesan  reaktif emosional  isolatif  sebagaimana  pada  zaman  penjajahan  atau  di  awal kemerdekaan  dahulu,  tapi  lebih  bersifat  akomodatif  bervisi  kedepan. Artinya, sebagai representasi lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, institusi  pesantren  sudah  bukan  zamannya  lagi  kalau  misi  yang diembannya cuma dipahami sebatas proteksi diri dan pewarisan tradisi. Sehingga lulusan yang diharapkan nantinya juga tidak cuma berperan sebagai penonton pada setiap perhelatan nasional, hadir di pinggir atau paling banter tampil diakhir upacara untuk mengamini semua keputusan. Misi pesantren tentunya, disamping sebagai lembaga dakwah, terutama adalah  juga  untuk  pemberdayaan  umat  pada  umumnya  melalui pengembangan potensi diri menuju keunggulan masing-masing pribadi.
Maka  kalau  saat  ini  muncul  dimana-mana  sekolah  baru  yang berlabel Islam terpadu atau unggulan yang mirip (berada di lingkungan) pesantren  dengan  kelebihannya  masing-masing,  semua  itu  tidak  lain adalah upaya peningkatan layanan mutu pendidikan Islam yang lebih segar sesuai dengan tuntutan otonomi.  Ruh pendidikannya tetap tak jauh  berbeda,  kalau  tidak  disebut  sama,  dengan  jiwa  pesantren  yang open  minded mengarah  pada kemandirian  partisipatif .  Standar  sarana-
prasarananya juga tak beda, yaitu sekolah berasrama atau boarding school. Begitu pula nilai produk yang dikedepankan juga sama, yakni keunggulan kompetensi diri dan bukan pada ijasah formalnya. Dalam konteks demi- kian, Gontor memang lain karena seakan lahir mendahului zamannya.

## B. Paradigma baru Pendidikan Nasional
Dalam penyelenggaraan pendidikan kedepan, ada enam prinsip yang perlu diacu, yaitu: (1) demokratis berkeadilan, (2) terbuka dan multi makna,  (3)  proses  pemberdayaan  dan  pembudayaan  sepanjang  hayat, (4) keteladanan, kemauan dan kreatifitas, (5) budaya calistung, dan (6) partisipasi  lingkungan  dalam  pengendalian  mutu.  Secara  intrinsik, prinsip-prinsip demikian bukan barang baru lagi di lingkungan pesan- tren. Karena pada dasarnya, makna dari perobahan USPN 1989 yang sentralistik menjadi USPN 2003 yang desentralistik itu adalah sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan demokratisasi, HAM dan budaya global pada umumnya. Sementara di lingkungan pesantren, nilai-nilai kemanusiaan universal seperti itu yang bersumber dari ajaran Islam relatif telah menjadi tradisi.
Sasaran tidak langsung diundangkannya prinsip-prinsip tersebut diatas adalah untuk merobah sikap para penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti sekolah dan madrasah, termasuk para pejabat dan  pengambil  kebijakan  di  lingkungan  pendidikan,  yang  selama  ini cenderung monopoli dan mau benar sendiri. Dengan adanya keseimba- ngan  antara  pusat  dan  daerah,  serta  distribusi  kewenangan  dalam penyelenggaraan  lembaga  secara  adil  dan  merata,  partisipasi  seluruh warga lembaga ( stakeholders) niscaya dapat ditingkatkan.
Untuk itu, terkait dengan upaya-upaya membangun peran aktif masyarakat warga, merobah kebiasaan tunggu bola menjadi keberanian jemput bola, kesiapan mengganti tradisi serba seragam menjadi budaya bisa  menerima  dan  menghargai  keberagaman,  disamping  juga  untuk terus  meningkatkan  stabilitas,  dinamika  dan  keharmonisan  kerja lembaga, pemerintah mendorong diberlakukannya sistem baru dalam pengelolaan  lembaga  pendidikan,  yang  dikenal  dengan  Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Teoritik, karakteristik dari model manajemen ini, adalah: (1) fokus pada mutu, (2) buttom-up planning and decision-making, (3) transparansi manajerial, (4) pemberdaya- an masyarakat warga, dan (5) peningkatan mutu berkelanjutan.
Pendekatan  baru  dalam  pengelolaan  lembaga  tersebut  sudah barang tentu harus diikuti oleh para guru, sehingga benar-benar menjiwai dalam proses belajar-mengajarnya. Oleh karena itu, guru juga diharap paham betul prinsip-prinsip CTL ( Contextual Teaching and Learning), agar pengembangan penalaran anak tidak lepas konteks, yang jadinya tanpa makna.  Guru  juga  perlu  membekali  diri  dengan  teori-teori entertain education, seperti quantum misalnya, untuk menciptakan suasana pem- belajaran  yang  lebih  menggairahkan.  Dan  guru  tentunya  juga  harus menguasai konsep dasar MI ( Multiple Intelligence) serta tehnik pengem- bangannya agar tidak salah langkah atau salah arah. Ibaratnya, jangan sampai  terjadi  anak  elang  dilatih  berenang,  ayam  jago  justru  dipaksa terbang.
Apalagi  arti  belajar  untuk  sekarang  ini  bukan  sekedar learning how to know, tapi juga learning how to do, how to be, dan how to live together.
Karena  untuk  menjalani  kehidupan  kedepan,  nilai  keunggulan  sese- orang itu tidak lagi diukur dari sisi pengetahuannya semata tapi lebih dari tingkat kemampuan atau kompetensi yang dikuasai. Dalam bahasa filsafat, tesis cogito ergo sum memang sudah lama digantikan oleh dalil possum  ergo  sum. Oleh  karena  itu  tugas  utama  pendidikan  abad  ini, ditinjau dari aspek kompetensi, adalah memfasilitasi terciptanya manusia- manusia unggul yang memiliki kemampuan: (1) berfikir positif, kreatif dan produktif, (2) peduli masalah dan tahu pemecahannya, (3) berani ambil keputusan dan cari solusi tindak lanjutnya, (4) learning how to learn,
(5) berkolaborasi, serta (6) pengendalian diri.
Berdasar  pertimbangan-pertimbangan  inilah,  pemerintah menetapkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan lembaga sekolah yang  disebut School  Based  Management, sementara  dalam  proses pembelajarannya disebut Competency Based Education yang terjemahannya menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dan kiranya sekali lagi perlu  ditegaskan  bahwa  prinsip-prinsip  demikian  di  lingkungan pesantren bukan barang baru lagi. Tinggal bagaimana kreatifitas para asatidz dan  kesepakatan stakeholders warga  pesantren  pada  umumnya untuk mencari titik-titik temu antara makna baru pendidikan nasional tersebut  untuk  dipadu  dengan  nilai-nilai  luhur  pesantren  yang  telah membudaya. Sehingga proses pendidikannya tetap stabil, harmonis tanpa kehilangan makna, tapi juga lebih dinamis tanpa banyak sengketa.
Aturan paling baru yang diterbitkan pemerintah adalah PP No. 19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  sebagai penjelasan pasal 35 USPN tahun 2003. Dalam rangka memberi jaminan mutu  yang  berkelanjutan,  cakupan  SPN  meliputi: standar  isi, tentang kurikulum dan pengembangannya, standar proses, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pelaporan serta tindak lanjut proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, tentang persyaratan guru dan tenaga  kependidikan serta  ketentuan  ratio  pendidik terhadap  peserta didik, standar  pembiayaan, terkait  dengan  investasi,  biaya  operasional dan personal, standar penilaian pendidikan, tentang penilaian hasil belajar dan kelulusan, standar sarana prasarana, terkait dengan akses kelengkapan layanan pendidikan yang harus tersedia, dan standar pengelolaan, tentang penerapan MBS atau MBM dan rencana kerja tahunan.
Sudah barang tentu terbitnya PP demikian tidak perlu dicurigai sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mengembalikan  keseragaman  dan monopoli yang pernah dimiliki. Karena makna standar hanyalah berarti ukuran, patokan, tingkat keunggulan, norma atau prosedur baku. Begitu pula makna mutu  dalam konteks penyelenggaraan lembaga  tak perlu pula  dipahami secara  hitam-putih mutlak-mutlakan.  Oleh karena  itu, kepada semua pelaku pendidikan, khususnya warga lembaga bersama masyarakat  lingkungan,  diharap  mampu  membangun  kesepahaman mengenai  standar  mutu  yang  diunggulkan,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga monitoring dan evaluasinya, meski dalam tugas operasional masing-masing berbeda. Budaya think globally act locally, itulah target yang menjadi sasaran PP. 19 diatas.

## C. Dari Stabilitas Mekanis menuju Dinamika Organis
Teori pendidikan dulu menegaskan bahwa manusia itu produk lingkungan, persis sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan al-insan ibn awaidihi. Kini kecenderungannya berbalik, bukan manusia produk lingkungan  yang  ditekankan,  tapi  manusia  sebagai  pencipta  budaya. Sehingga bukan masyarakat warga yang cuma bisa dipimpin yang harus diproses dan diproduk, tapi yang lebih utama adalah juga warga yang bisa memimpin. Mau dipimpin mampu memimpin.
Cara  pandang  kependidikan  era  global  abad  21  sekarang  ini nampaknya telah mengalami perobahan secara mendasar. Kalau dulu aktifitas anak di kelas itu sangat terbatas, semua dilarang kecuali yang
boleh, kini aktifitas dan kreatifitas anak justru difasilitasi dan diarahkan pengembangannya.  Kalau  dulu mengoreksi itu  selalu  disalah-pahami sebagai menyalahkan, kini istilah itu dikembalikan pada makna dasarnya membenarkan. Dan kalau  dulu  anak pendiam  tanpa  kegiatan itu  yang dipujikan, kini sebaliknya kompetensi pribadi yang jadi ukuran prestasi. Keseragaman yang serba pasti mulai berani ditinggalkan, keberagaman yang serba mungkin terus dibudayakan.
Fenomena  demikian  juga  telah  merasuki  wilayah  pemikiran keberagamaan kaum santri. Kalau dulu nahy munkar selalu diprioritas- kan,  kini amr  ma’ruf yang  dikedepankan.  Karena ayat- nya  memang berbunyi  seperti  itu.  Begitu  pula  dalam  berdakwah,  berita  gembira ( basyira) yang  kini  dijadikan  tesis  utama,  sementara  bentuk-bentuk peringatan  atau  ancaman  ( nadzira) sekedar  antitesisnya.  Kaum  santri pada umumnya kini sadar betul bahwa fungsi dakwah yang dilakukan masyarakat warga akan lebih dapat diterima oleh lingkungan manakala fokus garapannya pada upaya-upaya peningkatan budaya, dari yang kurang baik  agar  menjadi lebih  baik,  dari  yang  kurang terpuji  menjadi  lebih terpuji. Tehnik pendekatannya pun melalui pembiasaan perilaku utama, dengan  keyakinan inna  al-hasanat  yudzhibna  al-sayyiat. Sedang  tugas memberantas kejahatan dan pelanggaran hukum pada umumnya, yang selalu butuh ancaman dan paksaan, menjadi wewenang polisi.
Namun begitu, masih ada saja kelompok-kelompok Islam yang pola  pikirnya  hitam-putih  serba  mutlak,  dan  kerjanya  cuma  bisa melarang. Ironisnya, mereka seringkali dipandang mewakili kelompok Islam paling murni, jundullah atau tentara Tuhan. Tapi nyatanya, bukan salam,  rahmah dan berkah- Nya  yang  dihadirkan,  melainkan  sebaliknya justru menebar kecemasan. Kasihan memang orang-orang Islam yang berpaham demikian, dan lebih kasihan lagi kalau mereka ada yang berasal dari lulusan pesantren. Pemikirannya terjebak pada masa lampau yang serba pasti, orientasinya hanya pada yang (dikira) mutlak , sehingga semua langkah  usahanya  terpusat  pada  pertahanan  diri  atau  proteksi  diri. Budaya  global  memang  serba  belum  pasti.  Maka, tanpa  kemampuan kompetensi dan kemandirian partisipasi, segala yang mestinya mungkin akan jadi ketidak-pastian yang mengerikan . Dan lazim secara psikologis, mereka yang  menderita  kecemasan  dan  mengalami  ketidak-pastian  akan eksistensi dirinya, untuk menutupinya, di- sublimir dan dikemas dalam bahasa  agama.
Maka kembali pada pola pendidikan pesantren, yang oleh para ilmuwan diakui sebagai model pendidikan paling baku khas Indonesia, para santri yang dalam kesehariannya dididik hidup mandiri, sederhana dan  penuh  keterbukaan  serta  kebebasan,  setelah  dewasa  nantinya diharap menjadi anggota masyarakat yang mandiri pula. Optimis me- mandang  dirinya, husnudzdzan pada  yang  lain,  tampil  hidup  untuk memberi dan bukan meminta, serta bermanfaat bagi sesama. Sebagai- mana  keikhlasan  beramal  yang  dicontohkan  oleh  para  Kiainya,  kerja keras, qanaah, penuh  rasa  syukur,  hidupnya  tenteram  dan istiqamah, sebelum tergoda syahwat politik.
Dan  karena  fokus  garapannya  mencetak  watak  membangun karakter,  pesantren  sejak  awal  sangat  serius  mensinergikan  pengem- bangan potensi diri para santri secara utuh optimal, baik kognitif, afektif maupun  motoriknya,  atau  yang  kini  lebih  dikenal  dengan  istilah IQ, EQ dan SQ. Santri  pada  umumnya  dididik  untuk tahu  banyak  dalam sedikit  hal,  bukan  tahu  sedikit  dalam  banyak  hal. Sehingga  penguasaan ilmunya benar-benar tuntas, malakah atau mastered . Persis sebagaimana pendidikan yang dilakukan di negara-negara maju saat ini.
Hal itu demikian, karena way of thinking yang mendasari madzhab dunia keilmuan saat ini dan kedepan, khususnya ilmu kependidikan, bukan lagi logika kausalitas sebab-akibat yang serba mekanis, tapi prinsip- prinsip relatifitas dialektis yang berpijak pada teori fisika organis, yang meliputi: (1)  prinsip  interdependensi ,  bahwa  semua  makhluk  hidup  itu berkembang bersama lingkungan, (2) prinsip diferensiasi , bahwa masing- masing individu itu punya potensi keunggulan berbeda, dan (3) prinsip organisasi diri , bahwa setiap pribadi itu tanpa henti akan terus merekon- struksi diri. Maka kalau diantara dogma-dogma agama kita, atau tradisi pendidikan  yang  kita  jalani  selama  ini,  ternyata  masih  banyak  tersisa pengaruh doktrin fisika un- organis yang cenderung mamatikan kreativi- tas, tugas kita juga mestinya untuk pandai-pandai mencari solusinya.

## D. Ikhtitam
Untuk  menjalani  tugas  kemasyarakatan  nantinya,  sudah semestinya kalau para lulusan pesantren itu punya komitmen kuat pada prinsip  kesucian,  militansi  tak  kenal  menyerah  dalam  menegakkan kebenaran, serta disiplin diri tinggi dalam menempuh jalan keutamaan. Kuncinya, sebagaimana pokok-pokok ajaran agama kita, pertama iman
dan percaya diri dalam partisipasi. Kedua islam dan menerima kenyataan tanpa  banyak  curiga.  Ketiga ihsan selalu  berkreasi  melalui  bermacam kombinasi. Itulah mungkin makna lain yang terkandung dalam amanat suci (QS. 5:35) yang menegaskan bahwa sukses hidup itu saratnya ada tiga, taqwa Allah, tak henti cari solusi, dan mujahadah fi sabilihi.
Maka  kalau  banyak  kaum  santri  saat  ini  yang  lebih  memilih pengembangan lembaganya melalui jalur sekolah, bukan sebatas madrasah, alasannya  sederhana.  Karena  Departemen  Agama  yang  resmi  jadi payungnya,  menurut  perundangan  yang  berlaku,  memang  dirancang sebagai salah satu  departemen yang tidak termasuk  wilayah otonomi. Sehingga dengan melalui jalur Diknas yang sudah otonomi, semangat kompetisi berprestasi diharap dapat semakin ditingkatkan, aktualisasi diri lulusannya juga semakin bermakna konteks lingkungan, begitu pula integrasi keilmuan dan kompetensinya yang utuh dan padu. Sama seperti halnya semangat yang menjiwai sejumlah IAIN dan STAIN yang kini berubah wajah menjadi UIN.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin (et.al), Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman,
Yogyakarta, SUKA Press, 2003. Abou el-Fadl, Khaled M., Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2004.
Johnson, Elaine B., Contextual Teaching and Learning, California, Corwin Press Inc., 2002. Mudjahid AK dan Achmad Syahid, (ed.), Memelihara Tradisi Merayakan Inovasi;  25  Tahun  Puslitbang  Agama  dan  Keagamaan, Jakarta, Departemen  Agama,  2003. Peraturan  Pemerintah,  No.  19/2005,  tentang: Standar  Nasional Pendidikan, Jakarta, Balitbang Diknas, 2005. Sallis, Edward, Total Quality Management in Education, London, Kogan Page, 1993. Sumpeno, Ahmad, (ed.), Pembelajaran Pesantren, Suatu Kajian Komparatif,
Jakarta,  Departemen  Agama,  2002.
Stoltz, Paul G., Adversity Quotient; Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, ter. T. Hermaya, Jakarta, Gramedia, 2000.
Undang-undang,  No.  20/2003  tentang: Sistem  Pendidikan  Nasional,
Jakarta,  Dharma Bhakti,  2003.