## EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALASEY DUA KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA
Tita Natalia Kaluntas

## Olly Esry Harryani Laoh
Yolanda Pinky Ivanna Rori
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah Agrisosioekonomi Fakultas Pertanian UNSRAT    : Sabtu, 23 Maret 2019 Disetujui diterbitkan                                                                                                                      : Selasa, 22 April 2019

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  Village  Fund  management  in  Kalasey  Dua  Village,  Mandolang  Sub-district, Minahasa  Regency.  The  study  was  conducted  from  May  2018  to  January  2019.  The  data  used  in  this  study  were primary data and secondary data. Primary data was collected based on interviews with two members of the Village Consultation Board (BPD), three village officials, and 50 community members to find out their responses to Village Fund management. The fifty community members  were  selected community members that have over the age of 21 years  and  had  lived  in  the  research  village  for  more  than  10  years.  So  the  total  respondents  were  55  people. Interviews with community members were used by Likert Scale. Secondary data in this study came from the archives and reports of Kalasey Dua Village office in the form of Village Monographs, Village Fund Management Data and other documents relating to the management of the Kalasey Dua Village Village Fund; and through books available at  local  bookstores;  and  the  internet.  Internet  used  google  searching  to  access  articles  from  various  scientific journals  and  theses  from  other  universities  related  to  the  topic  of  this  research.  Data  analysis  using  descriptive analysis. The results of the study indicate that overall the Village Funds received in Kalasey Dua Village have been managed properly by the government or the management, both in the management procedure with the availability of documents;  and  adhere  to  the  principles  of  village  fund  management  that  consists  of  justice,  needs,  village authority,  participation,  self-management  and  village-based  resources,  village  typology,  transparency  and accountability; and the community have felt the benefits. The Village Fund has been giving benefit to community of the village, both in the construction of infrastructure (roads, culverts, solar street lighting) and the empowerment of rural communities (by technical guidance of the management of Village-Owned Enterprises or BUMDES outside the region). *gmhk+erprm*
Keywords: Evaluation, Management, Procedures and Principles, Village Funds, Likert Scale

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pengelolaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Desa  Kalasey  Dua Kecamatan  Mandolang  Kabupaten  Minahasa.  Penelitian  dilaksanakan  dari  bulan  Mei  2018  sampai  bulan  Januari 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan dua anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD), tiga perangkat desa, dan 50 anggota masyarakat  untuk  mengetahui  tanggapan  mereka  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa.  Kelima  puluh  anggota masyarakat  yang dipilih secara sengaja anggota  masyarakat yang berusia diatas 21 tahun dan telah tinggal di desa penelitian lebih dari 10 tahun. Jadi total responden sebanyak 55 orang Khusus wawancara pada anggota masyarakat digunakan  alat  ukur  Skala  Likert.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  arsip-arsip  maupun  laporan kegiatan yang dimiliki oleh Desa Kalasey Dua berupa Monografi Desa, Data Pengelolaan Dana Desa dan dokumen lain  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  Dana  Desa  Desa  Kalasey  Dua;  serta  melalui  buku-buku  yang  tersedia  di toko buku local; dan internet  dengan  menggunakan google searching  untuk  mengakses artikel dari berbagai jurnal ilmiah dan skripsi dari perguruan tinggi lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  Dana  Desa  yang  diterima  di  Desa Kalasey  Dua  telah  dikelola  secara  baik  oleh  pemerintah  atau  pihak  pengelola,  baik  secara  prosedur  pengelolaan dengan  adanya  kelengkapan  dokumen;  serta  menaati  prinsip  pengelolaan  dana  desa  meliputi  keadilan,  kebutuhan, kewenangan  desa,  partisipatif,  swakelola  dan  berbasis  sumberdaya  desa,  tipologi  desa,  transparan  dan  akuntabel; dan  masyarakat sudah dapat merasakan  manfaatnya. Dana Desa telah bermanfaat bagi  pembangunan di desa, baik pembangunan  infrastruktur  (yaitu:  jalan,  gorong-gorong,  penerangan  jalan  tenaga  surya)  maupun  pemberdayaan masyarakat desa (bimbingan teknis pengurus Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES ke luar daerah). *gmhk+erprm*
Kata kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Prosedur dan Prinsip, Dana Desa, Skala Likert
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalasey Dua……....................... (Tita Kaluntas, Esry Laoh, Yolanda Rori)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  saat  ini  terus  mengupayakan peningkatan  pembangunan  nasional  agar  laju pembangunan  daerah  serta  pembangunan  desa  dan kota  semakin  seimbang  dan  serasi  kebijakan otonomi  daerah  memberikan  wewenang  kepada daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus  lebih  diarahkan  lagi  pada  pembangunan berbasis  tingkatan  terendah  dalam  suatu  struktur pemerintahan yaitu desa.
Desa sebagai sebuah kawasan yang otonomi memang  diberikan  hak-hak  istimewa,  diantaranya adalah  terkait  pengelolaan  keuangan  dan  alokasi dana  desa,  pemilihan  kepala  desa  serta  proses pembangunan.  Desa  diberikan  kewenangan  dan sumber  dana  yang  memadai  agar  dapat  mengelola potensi  yang  dimilikinya  guna  meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa setiap tahun  Pemerintah  Pusat  telah  mengganggarkan  Dana Desa  yang  cukup  besar  untuk  diberikan  kepada  Desa. Untuk  total  jumlah  besaran  anggaran  dana  desa  tiga tahun pertama dapat dilihat di Tabel 1.
Tabel 1. Besaran Dana Desa di Indonesia tahun 2015-2017 Tahun 2015 2016 2017 Total Anggaran Rp. 20.7 Triliun Rp. 46.98 Triliun Rp. 60 Triliun Rata-rata per Desa Rp. 280 Juta Rp. 628 Juta
Rp. 800 Juta
Sumber : Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  jumlah  dana yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap  tahunnya.  Agar  tidak  terjadi  penyimpangan dalam  pengelolaan  dana  yang  ada  di  desa  harus diikuti  dengan  pengawasan  yang  kuat.  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  merupakan  lembaga yang  mempunyai  fungsi  pengawasan  diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. . Undang- undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak pe rlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  kepala desa.  Juga  diperlukan  partisipasi  masyarakat  dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena masyarakat  mempunyai  hak  untuk  meminta  dan mendapatkan  informasi  terhadap  pengelolaan  dana desa,  sesuai  yang  telah  termaktub  dalam  Pasal  68 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  agar  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  dana  desa bisa terealisasi dengan baik.
Mengingat  dana  yang  diterima  oleh  desa jumlahnya  cukup  besar  dan  terus  meningkat  setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan  desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana  lainnya  yang  memadai  agar  pelaksanaannya menjadi  lebih  terarah  dan  akuntabel.  Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi  daerah  sangat  penting,  dimana  secara langsung  mendukung  pemerintah  daerah  dalam membangun pondasi daerahnya sendiri.
Dalam  buku  Indeks  Pembangunan  Desa 2014  di  sebutkan  ada  74.093  desa  penerima anggaran  Dana  Desa  yang  terbagi  di  34  provinsi yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satunya  Desa  Kalasey Dua  yang  berada  di  Kecamatan  Mandolang Kabupaten  Minahasa  Provinsi  Sulawesi  utara.  Pada tahun 2017 desa Kalasey Dua menerima Dana Desa sebesar Rp. 772.117.000. Sebelum adanya anggaran Desa  Desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah desa sudah mengupayakan pembangunan  desa  dari  sumber-sumber  pendapatan yang diterima oleh desa. Anggaran Dana Desa yang dibilang  cukup  besar,  jika dapat  mampu dikelola dengan  baik  oleh  pemerintah  desa  maka  dapat mendorong pembangunan desa yang lebih signifikan. Pada Tahun 2017 juga terjadi permasalahan  dalam  pengelolaan  dana  desa  yaitu adanya  laporan  masyarakat  terhadap  kepala  desa mengenai  penyalahgunaan  dana  desa  akan  tetapi hasil  keputusan  pengadilan  menyatakan  tidak terbukti bersalah.
Berdasarkan  uraian  diatas  muncul  masalah yang  menarik  untuk  diteliti  berkaitan  dengan pengelolaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Desa  Kalasey Dua.  Sehinggapenulis  merasa  penting  untuk melakukan penelitian dan penulis mengangkat judul tentang  penelitian  ini  yaitu  “Evaluasi  Pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Kalasey  Dua  Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”.

## Evaluasi
Evaluasi  adalah  suatu  cara  untuk  menilai apakah  suatu  kebijakan  atau  program  itu  berjalan dengan baik atau tidak (Zaki 2017). Menurut Siagian dalam  Alumudin  (2018)  mendefinisikan  evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan pembandingan  dari  hasil-hasil  pekerjaan  yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.  Sedangkan  menurut  Wirawan  dalam Alumudin (2018) evaluasi adalah proses pengumpulan  dan  menyajikan  informasi  mengenai objek  evaluasi,  menilainya  dengan  standar  evaluasi dan  evaluasinya  dipergunakan  untuk  mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

## Dana Desa (DD)
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun 2014  pasal  1  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  kabupaten/kota  dan  lingkungan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan  pembangunan,  pimbinaan  masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  22  Tahun  2015  tentang  perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dijelaskan  devinisi dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan Dana Desa harus berpedoman pada prinsip penggunaan Dana Desa yaitu sebagai berikut :
1. Keadilan  :  Mengutamakan  hak  dan  kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan  :  Mendahulukan  kepentingan  Desa yang  lebih  mendesak,  lebih  dibutuhkan  dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan  Desa  :  Mengutamakan  kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif : Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola  Dan  Berbasis  Sumber  Daya  Desa  : Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan  pendayagunaan  sumberdaya  alam  desa, mengutamakan  tenaga,  pikaran  dan  keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi  Desa  :  Mempertimbangkan  keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropogi,  ekonomi,  dan  ekologi  desa  yang khas,  serta  perubahan  atau  perkembangan  dan kemajuan desa.
Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  5  Tahun 2015 Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk pembangunan  Desa  dialokasikan  untuk  mencapai tujuan  pembangunan  Desa  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: Pemenuhan  kebutuhan  dasar, Pembangunan  sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan, Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## Rumusan Masalah Penelitian
Bagaimana  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Kalasey  Dua  Kecamatan  Mandolang  Kabupaten Minahasa

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mengevaluasi  pengelolaan  Dana  Desa  yang ada  di  Desa  Kalasey  Dua  Kecamatan  Mandolang Kabupaten Minahasa.

## Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pegetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa bagi semua pihak yang terkait.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Kalasey Dua,  Kecamatan  Mandolang,  Kabupaten  Minahasa, Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penelitian  dilakukan  dari bulan Mei 2018 sampai bulan Januari 2019.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek  penelitian,  baik  melalui  wawancara  dengan narasumber,  dan  pengumpulan  data  lapangan lainnya.  Data  primer  yang  dibutuhkan  adalah tanggapan Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa serta tanggapan masyarakat tentang pengelolaan  Dana  Desa.  Dalam  penelitian  ini,  data diperoleh dengan cara wawancara dengan responden dalam  hal  ini  pemerintah  desa  dan  menyebarkan kuesioner  yang  telah  disediakan  oleh  peneliti  untuk masyarakat  desa.  Metode  yang  digunakan  adalah dengan kuesioner tertutup menggunakan skala likert. Jawaban  setiap  item  instrument  yang  menggunakan skala  likert  mempunyai  gradasi  dari  sangat  positif sampai  sangat  negatif  (Sugiyono  dalam  Rosipah 2014).
Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur,  kepustakaan  dan  arsip/laporan.  Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, arsip-arsip  maupun  laporan  kegiatan  yang  dimiliki oleh Desa Kalasey Dua, seperti monografi desa, data pengelolaan  Dana  Desa  dan  dokumen  lain  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  Dana  Desa  desa Kalasey Dua.
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalasey Dua……....................... (Tita Kaluntas, Esry Laoh, Yolanda Rori)
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini, adalah masyarakat  desa  Kalasey  Dua  yang  memenuhi kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Sampel  adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti  dan  dianggap  bisa  mewakili  keseluruhan populasi.  Pengambilan  sampel  ditentukan  dengan metode purposive  sampling dengan  tujuan  untuk mendapatkan  informasi  dari  individu  maupun kelompok  dengan  sasaran  yang  tepat.  Pengambilan sampel  dalam  hal  ini  terbatas  pada  jenis  orang tertentu  yang  dapat  memberikan  informasi  yang diinginkan  untuk  jumlah  sampel  yang  diambil berjumlah 55 responden.
Adapun informan penelitian yang akan diwawancarai yaitu :
1. Sekretaris Desa (1 Responden)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (2  responden)
3. Perangkat Desa (2 responden)
4. Masyarakat (50 responden)

## Konsep Pengukuran Variabel
Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian  ini  adalah  proses  pengelolaan  Dana  Desa dalam  hal  ini  mengenai  prosedur  yang  merupakan dokumen-dokumen  terkait  pengelolaan  dana  desa  dan prinsip  pengelolaan  dana  desa.  Variabel-variabel tersebut meliputi :
1.RKP-Desa
Untuk  bisa  mencairkan  dana  desa  maka pemerintah desa harus lebih dahulu menyusun Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP-Desa).  RKP-Desa merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  untuk  jangka  waktu  1  tahun anggaran.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) APBDesa  adalah  peraturan  desa  yang  memuat sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran desa  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  APBDes  disusun berdasar pada RKPDesa. APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan  semua  pihak  yang  terkait,  untuk  melaksanakan kegiatan  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan,  serta menjamin  tersedianya  dalam  jumlah  yang  tertentu untuk  melaksanakan  kegiatan.  APBDesa  menjamin kelayakan  sebuah  kegiatan  dari  segi  pendanaan, sehingga  dapat  dipastikan  kelayakan  hasil  kegiatan secara teknis.
3.Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa RPD Dana Desa merupakan dokumen pelaksanaan  anggaran  kegiatan  desa,  khususnya  dana desa yang dibuat oleh pelaksana kegiatan.
4 . Laporan Realisasi Anggaran Desa Untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa  dan  merealisasikan  anggaran  desa  yang  sudah dibuat, maka perlu dibuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  berdasarkan  SPAP  yang  menyajikan  informasi
realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan  dengan  anggarannya  dalam  satu periode.  Dalam  penelitian  ini  Laporan  Realisasi Anggaran Desa dijadikan suatu acuan dalam mengevaluasi  pengelolaan  Dana  Desa,  untuk  melihat apakah  pelaksaan  telah  sesuai  dengan  perencanaan yang  telah  dibuat  dan  apakah  setiap  rencana  dapat terlaksanakan dengan baik atau tidak.
5. Dana Desa
Dana  desa  merupakan  sumber  pendapatan  desa terbesar  dengan  jumlah  nominal  yang  cukup  banyak. Dalam  penelitian  akan  meneliti  bagaimana  penilaian atau  pendapat  informan  mengenai  pengelolaan  dana desa  ini  apakah  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan, juga  akan  meneliti  dampak/manfaat  yang  didapat setelah adanya penerimaan dana desa. Adapun prinsip- prinsip  pengelolaan  yang  dimaksud  yaitu  Keadilan, Kebutuhan,  Kewenangan  Desa,  Partisipasi,  Swakelola Dan Berbasis Sumberdaya Masyarakat, Tipologi Desa, Transparan/Terbuka dan Akuntabel.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan secara  deskriptif  kualitatif  untuk  menganalisis  data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan  menafsirkan  hasil  penelitian  dengan  kata-kata  dan kalimat  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang diteliti,  serta  mengorganisasi  dan  menganalisis  data angka  agar  memberikan  gambaran  secara  teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan,  sehinga  dapat  ditarik  pengertian  atau  makna tertentu  (Sudijono  2015).  Dalam  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  pengelolaan  dana  desa di  Desa  Kalasey  Dua,  serta  meminta  tanggapan sekretaris desa, Badan Permusyawaran Desa, Perangkat  Desa,  serta  masyarakat  desa  tentang pengelolaan  dana  desa  yang  telah  dilaksanakan pemerintah desa. Metode analisis data untuk tanggapan masyarakat  desa  menggunakan  analisis  data  dengan empat kriteria skor pernyataan positif :
Pernyataan Skor Sangat Setuju 4 Setuju 3 Kurang Setuju 2 Tidak Setuju 1 Untuk mencari besarnya persentase
menggunakan rumus persentase :
Keterangan : P = Persentase F = Frekuensi N = Jumlah Sampel
𝑃 = 𝐹 𝑁 𝑥100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Daerah Penelitian
Desa  Kalasey  Dua  merupakan  bagian  integral  dari
Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi  Sulawesi  Utara.  Desa  kalasey  Dua  berdiri pada  tanggal  27  Januari  1995  yang  adalah  hasil pemekaran dari Desa Kalasey menjadi 2 (Dua) Desa, dari  segi  geografis  berkedudukan  dipinggiran  Kota Manado  (berbatasan  dengan  Kota  Manado)  yang asal  usul  penduduk  Pribuminya  adalah  masyarakat bekas  buruh  perkebunan  asiatik  Kalasey  dan sebagian  masyarakat  pindahan  dari  Kelurahan Malalayang  Dua,  pesisir  pantai  Kalasey  (Togas) yang  dimukimkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara melalui program resetlementer 1983. Desa Kalasey Dua diresmikan menjadi desa difinitif pada tanggal 29 September 1996.

## Dana Desa di Desa Kalasey Dua
Dalam  dua  tahun  peluncuran  Dana  Desa,  desa
Kalasey
Dua telah berhasil melaksanakan pembangunan antara lain, pembuatan Drainase dengan panjang  250  M,  Rabat  beton  sepanjang  450  M  dan Perkerasan  jalan  lapis  sirtu  sepanjang  110  M  pada tahun 2015. Dan pembangunan Rabat beton sepanjang 450  M,  Perkerasan  jalan  lapis  sirtu,  gorong-gorong  4 unit,  tugu  batasdesa  1  unit,  serta  Lampu  penerangan jalan  tenaga  surya  2  unit  pada  tahun  2016.  Adapun Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  tahun  2017  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kalasey Dua Tahun 2017
Uraian Jumlah (Rp) Bidang penyelenggaraan Pemerintah  Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan 198.360.000 Tunjangan BPD 15.000.000 Operasional Perkantoran 30.000.000 Bidang Pembangunan Pengaspalan Jalan Lapen 300.000.000 Rabat Beton 150.000.000 Perintisan Jalan Lorong 100.000.000 Talud 150.000.000 Gorong-gorong 50.000.000 Perkerasan Jalan 150.000.000 Tanggul Sungai 200.000.000 Bak Penampung Air Bersih 100.000.000 Lampu Jalan Tenaga Surya 125.000.000 Bidang Pembinaan Masyarakat Pelatihan Keterampilan 5.000.000 Pelatihan Karang Taruna 5.000.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Usaha kelompok Nelayan 40.000.000 Pengadaan Bibit Cengkih 50.000.000 Menunjang Modal BUMDES 10.000.000 Pengadaan Gedung PAUD 150.000.000 TOTAL 1.828.360.000
Sumber : RKPDes Desa Kalasey Dua Tahun 2017
Tabel 5 merupakan uraian rincian rencana kerja pemerintah  desa  yang  kemudian  akan  dijabarkan melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (ABPDes).  Untuk  Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan untuk  Dana  Desa  sebesar  Rp.  772.117.000  yang  mana untuk  alokasi  terbesar  untuk  bidang  pembangunan desa. Untuk rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 7.
Pada  tahun  2017  penyaluran  dana  terdiri  dari dua tahap. Untuk tahap yang pertama Rp. 463.270.200 dan  untuk  tahap  yang  kedua  berjumlah  Rp. 308.846.800.  Untuk  biaya  yang  dipergunakan  untuk bidang  pembangunan  desa  berjumlah  Rp.  723.802.000 dan  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  Rp. 48.315.000.  Untuk  semua  jumlah  anggaran  sudah termasuk  dengan  pajak  PPN  dan  PPH.  Untuk  pajak PPN  sebesar  10%  sedangkan  untuk  pajak  PPH  sendiri terbagi atas 2 yaitu PPH 22 dan PPH 23. PPH 22 untuk belanja barang/material diatas 2 juta rupiah, sedangkan untuk PPH 23 untuk sewa alat berat. Untuk pajak PPH 22  sebesar  1.5%  dan  PPH  23  sebesar  10%.  Adapun realisasi  penyerapan  dana  desa  Tahun  Anggaran  2017 dapat dilihat pada Tabel 8.
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalasey Dua……....................... (Tita Kaluntas, Esry Laoh, Yolanda Rori)
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  hasil  Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa pada Tahun 2017 ada dua  kegiatan  yang  outputnya  tidak  100%  bahkan  0% yaitu  pekerjaan  PJU  tenaga  surya  yang  hanya mencapaian  output  40%  dan  pekerjann  pemeliharaan PJU  tenaga  surya  yang  outputnya  yaitu  0%.  Output yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan hasil akhir pekerjaan  fisik  yang  dilakukan.  Dari  keterangan Sekretaris  Desa  bapak  Yerry  Lukas,  hal  ini  masih menjadi  masalah  sampai  sekarang  ini  karena,  dari  5 unit  PJU  Tenaga  Surya  yang  telah  dipasang  tidak  ada satupun yang menyala. Ia menyampaikan bahwa hal ini bukan  merupakan  kesalahan  dari  pihak  desa  tetapi merupakan  kesalahan  dari  perusahaan  penyedia  PJU Tenaga  Surya,  karena  dari  pihak  desa  sendiri  telah membayar lunas biaya dari penyediaan bahkan sampai kepada pemeliharaannya.

## Evaluasi

## Badan Permusyawaratan Desa
Informan merupakan
Anggota Badan Permusyawaratan  Desa  yang  mengawal  pemerintah dalam  menjalankan  pemerintahan.  Sebagai  BPD informan  mengatakan  bahwa  sangat  memahami mengenai  bantuan  dana  desa  ini,  karena  informan secara langsung terlibat dalam mengawasi pengelolaan dana  desa,  mulai  dari  proses  perencanaan  sampai dengan  evaluasi.  Informan  mengatakan  menjelaskan memang  ada  beberapa  permasalahan  yang  sempat terjadi  dalam  pengelolaan  dana  desa  ini,  seperti  pada tahun 2017 yang lalu sempat memang terjadi kesalahan komunikasi  atau  perbedaan  pendapat  dari  beberapa masyarakat desa dimana ada beberapa masyarakat yang melaporkan  adanya  penyalahgunaan  pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dari kepala desa,  namun  permasalahan  itu  dapat  terselesaikan dengan baik serta segala tuduhan terhadap kepala desa tidak benar adanya. Sebenarnya hal itu dapat dijadikan pelajaran oleh seluruh pemerintah desa untuk lebih lagi mensosialisasikan  mengenai  dana  desa  ini,  karena
jumlah anggaran dana desa yang tidak sedikit, sehingga dikemudian  hari  tidak  terjadi  lagi  kesalahpahaman yang  seperti  itu.  Dan  pemerintah  serta  seluruh masyarakat  dapat  bersama-sama  saling  membahu dalam  memajukan  desa  ini.  Dari  hasil  pengawasan sampai saat ini pemerintah baik dalam mengelola dana desa  ini  dan  telah  sesuai  dengan  semua  prinsip  yang ada.

## Perangkat Desa

## a. Sekretaris Desa
Informan  merupakan  sekretaris  desa  kalasey dua yang membantu hukum tua dalam mengelola dana desa.  Dari  hasil  wawancara  informan  mengatakan bahwa dia sangat tahu mengenai dana desa, mengingat informan  merupakan  salah  satu  orang  yang  mengelola dana  desa.  Informan  menyampaikan  dana  desa  ialah program  dari  pemerintah  pusat  lewat  APBN  untuk membantu pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan yang ada didesa. Pada tahun 2017 tidak ada  permasalahan  nanti  setelah  tahun  2018  terkendala karena  regulasi  baru,  pada  tahun  2017  belum  ada pengaturan  30%  untuk  padat  karya.  Pada  tahun  2017 masih  diperbolehkan  pekerjaan  menggunakan  tenaga mesin  sedangkan  untuk  tahun  2018  sudah  tidak  bisa karena  dibatasi  oleh  padat  karya  jadi  harus  betul-betul memberdayakan  masyarakat  dengan  menggunakan tenaga  manusia  sepenuhnya.  Tujuan  ini  juga  agar masyarakat  bisa  mendapatkan  manfaat  artinya mereka bisa bekerja dan menerima gaji, hal ini dapat mengurangi tingkat pengganguran yang ada di desa. Setelah  adanya  bantuan  dana  desa  banyak  sekali perubahan  dan  perkembangan  yang  ada  didesa, apalagi PAD yang ada didesa tidak menentu adanya dana  desa  ini  sangat-sangat  membantu  bahkan perubahan sangat signifikan, seperti yang sebelumnya  jalan  dilorong-lorong  masih  banyak yang  rusak  sekarang  sudah  banyak  yang  diperbaiki dengan betonisasi, pengeloaan dana desa juga sudah memenuhi  prinsip  pengelolaan  seperti  halnya transparansi  untuk  anggaran  bahkan  kegiatan  harus ada  papan  proyek  bahkan  ada  papan  pengumuman untuk  rincian  anggaran  mulai  dari  penerimaan sampai pada pengelolaan. Sedangkan untuk partisipasi  dari  masyarakat  sangat  kurang,  karena pemikiran  masyarakat saat ini ketika masuk dengan dana  desa  segala  sesuatu  yang  terjadi  itu  harus dibayar, informan mengatakan bahwa dari pemerintah desa sulit untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  karena  pola  pikir masyarakat  bahwa  desa  itu  banyak  dana  sehingga jika ada kegiatan bakti sudah kurang partisipasi dari masyarakat,  sehingga  swadaya  masyarakat  sendiri sudah  tidak  ada  padahal  dalam  APBDes  salah  satu sumber  pendapatan  desa  yaitu  dari  swadaya masyarakat.    Manfaat  dari  dana  desa  untuk  desa
salah  satunya  yaitu  pada  tingkat  ekonomi,  salah satunya  dengan  adanya  perbaikan  akses  jalan mempermudah  tranportasi  untuk  para  pengusaha  kecil menengah  dalam  menjemput  penyediaan  bahan produksi maupun pada saat pengantaran hasil produksi. Dan  juga  banyak  fasilitas-fasilitas  yang  bermanfaat untuk  masyarakat. Untuk sosialisasi tentang dana desa pemerintah  sampai  saat  ini  terus  mensosialisasikan setiap ada kesempatan baik itu diacara-acara baik acara suka seperti pesta dan juga di acara duka. b. Perangkat Desa
Informan  mengatakan  sebagai  perangkat  desa informan  mengetahui  mengenai  dana  desa,  karena informan juga ikut mengambil bagian dalam pengelolaan  dana  desa.  Informan  mengatakan  “sejauh yang saya ketahui permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan  dana  desa  yaitu  masih  kurangnya partisipasi  dari  masyarakat  desa  dalam  pengelolaan dana  desa,  masih  ada  perbedaan  pemahaman  sebagian masyarakat  desa  dengan  pemerintah  desa  mengenai prinsip  dalam  pengelolaan  dana  desa  ini.  Contohnya dalam prinsip keadilan, menurut pemerintah pengelolaan  dana  desa  ini  sudah  sangat  adil  namun sebagian masyarakat masih menganggap jika pengelolaan  dana  desa  ini  tidak  adil.  Memang  perlu waktu untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat, namun sampai saat ini pemerintah  terus  mengupayakan  yang  terbaik  dalam menyejahterakan  seluruh  masyarakat  desa  dengan memanfaatkan anggaran dana desa”.

## Evaluasi Masyarakat
Adapun hasil kuesioner dari masyarakat sebagai berikut :
a. Pengetahuan Tentang Dana Desa Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota  dan  lingkungan  untuk  membiayai penyelenggaraan
pemerintah,
pelaksanaan pembangunan, pimbinaan masyarakat, dan pemberdayaan  masyarakat.  Setiap  tahun  Desa  akan menerima  Dana  Desa  dari  Pemerintah  Pusat,  yang penyalurannya  dilakakukan  melalui  kabupaten/kota. Dana  Desa  lebih  diprioritaskan  pengunaannya  pada bidang  pembangunan  desa  dan  bidang  pemberdayaan masyarakat.  Dalam  penyalurannya  Dana  Desa  telah memasuki  tahun  ke-4,  seharusnya  seluruh  masyarakat desa  telah  mengetahui  mengenai  program  dana  desa ini.
Tabel 9. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Dana Desa Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Tahu 13 26 Tahu 32 64 Kurang Tahu 3 6 Tidak Tahu 2 4 Total 50 100
Tabel  9  menunjukkan    bahwa  90% masyarakat telah mengetahui mengenai dana desa ini,  hal  ini  dapat    menyatakan  bahwa  hampir semua  masyarakat  desa  telah  mengetahui  tentang dana  desa,  walaupun  masih  ada  sebagian masyarakat  atau  10%  masyarakat  yang  belum mengetahui.
Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan,  responden  yang  menjawab  tidak  tahu mengenai  dana  desa  menjelaskan  bahwa  mereka bukan  sepenuhnya  tidak  tahu.  Mereka  sering mendengar  mengenai  dana  desa  ini,  namun bagaimana pengelolaan dan hal-hal apa saja yang bisa  di  danai  oleh  dana  desa  ini,  mereka  belum mengetahuinya.    Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian dari  pemerintah  desa  dalam  mensosialisasikan program dana desa, agar seluruh masyarakat desa bisa mengetahui mengenai program ini.
b.   Dalam    pengelolaan    dana desa pihak desa yang mengelola  telah  berpedoman  pada  prinsip keadilan.
Dalam  pengelolaan  dana  desa  keadilan merupakan  prinsip  yang  harus  diutamakan. Dengan  prinsip  keadilan  hendaknya  dapat menyamaratakan kepentingan setiap lini-lini desa, baik  itu  dalam  pembangunan  maupun  dalam kebutuhan  lainnya.  Pengelolaan  dana  desa  harus mengutamakan  hak  dan  kepentingan  seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
Tabel 10. Prinsip Keadilan Dalam Pengelolaan Dana Desa
Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 10 20 Setuju 34 68 Kurang Setuju 4 8 Tidak Setuju 2 4 Total 50 100
Sumber : Data Primer, 2018
Pengelolaan  dana  desa  diharapkan  mampu mengutamakan  hak  dan  kepentingan  seluruh masyarakat  desa  secara  adil  tanpa  membeda- bedakan.  Data  Tabel  10    bisa  dilihat  88% masyarakat desa menyatakan setuju jika dana desa telah dikelola secara adil.
Namun masih ada masyarakat yang merasa jika  pengelolaan  dana  desa  ini  tidak  adil.  Ada  6 responden  (12%)  yang  merasa  bahwa  pemerintah tidak  cukup  adil  dalam  mengelola  dana  desa. Contoh  kasus  yang  ada  sehingga  responden mengatakan  tidak  adil  karena  menurutnya  dalam pembuatan  atau  perbaikan  jalan,  pihak  pengelola seringkali  hanya  berpusat  disuatu  lokasi  tertentu sehingga dilokasi yang lain sering diabaikan.
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalasey Dua……....................... (Tita Kaluntas, Esry Laoh, Yolanda Rori)
c.    Dalam  pengelolaan  dana  desa  pihak  desa  yang mengelola  telah  mendahulukan  kebutuhan  yang menjadi prioritas.
Dalam  pengelolaannya  dana  desa  seharusnya telah  direncanakan  dalam  penggunaannya,  dan  harus memprioritaskan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
Tabel 11. Mendahulukan Kebutuhan Yang Menjadi Prioritas Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 24 48 Setuju 21 42 Kurang Setuju 5 10 Tidak Setuju 0 0 Total 50 100 Sumber : Data Primer, 2018
Dari Tabel 11 dapat dilihat 90  % masyarakat setuju jika pengelolaan dana desa telah mendahulukan  kebutuhan  yang  menjadi  prioritas. Namun masih ada juga 10% masyarakat yang belum setuju jika pengelolaan dana desa telah mendahulukan  kebutuhan  yang  menjadi  prioritas. Contoh kasus yang disampaikan responden sehingga menyatakan  tidak  setuju  yaitu  mengenai  pengadaan PJU tenaga surya yang mengeluarkan anggaran yang banyak. Responden mengatakan jika anggaran yang sebanyak  itu  dianggarkan  kehal  lain  contohnya jalan,  mungkin  hal  itu  lebih  bisa  bermanfaat  bagi masyarakat.
d.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  pihak  desa  yang mengelola  telah  mengutamakan  kewenangan desa.
Pemerintah  desa  harus  bisa  menggunakan kewenangannya untuk meggunakan dana desa sesuai rencana yang telah di programkan pemerintah pusat. Dalam  mengelola  dana  desa  harus  mengutamakan kewenangan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal berskala desa.

## Tabel 12. Mengutamakan Kewenangan Desa
Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 19 38 Setuju 27 54 Kurang Setuju 4 8 Tidak Setuju 0 0 Total 50 100 Sumber : Data Primer, 2018
Dari  data  yang  diperoleh,  92%  masyarakat setuju jika pengelolaan dana desa telah mengutamakan kewenangan desa . Kewenangan desa merupakan wujud kepentingan  kolektif  di  desa,  oleh  karena  itu  peran masyarakat  desa  dalam  penyusunan  dan  penerapan kewenangan desa harus diberi tempat. Tidak benar jika urusan  penyusunan  dan  penerapan  kewenangan  desa hanya menjadi urusan pemerintah desa.
e .  Masyarakat  telah  berpatisipasi  dalam  pengelolaan dana desa.
Pemerintah  desa  juga  harus  mengutamakan prinsip partisipatif, dimana pemerintah desa berdiskusi dengan  masyarakat  dalam  penggunaan  dana  desa yanglebih  tepat.  Dan  juga  pemerintah  menerima usulan-usulan  masyarakat  yang  sekiranya  memang layak  dan  dapat  memajukan  masyarakat  desa.  Prinsip partisipasi  juga  memberikan  hak  kepada  warga  desa untuk  terlibat  dalam  setiap  pengambilan  keputusan pada  setiap  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  dimana  mereka  tinggal.  Keterlibatan masyarakat  dalam  rangka  pengambilan  keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
Tabel 13. Partisipasi Masyarakat Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 15 30 Setuju 29 58 Kurang Setuju 2 4 Tidak Setuju 4 8 Total 50 100 Sumber : Data Primer, 2018 Tabel 13 bisa dilihat bahwa 88% masyarakat mengatakan setuju jika masyarakat telah berpatisipasi dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan  masyarakat  desa  ini  penting  agar penggunaan  dan  pengelolaan  dana  desa  bisa  lebih tepat  sasaran  dan  manfaatnya  akan  lebih  mengena dengan kepentingan dari masyarakat.
f.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  pihak  desa  yang mengelola  telah  mengutamakan  pengelolaan  secara swakelola dan berbasis sumber daya masyarakat.
Prinsip  swakelola  dimana  pemerintah  desa  bisa menetapkan dana desa untuk memaksimalkan pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Desa.  Namun pemerintah  desa  dituntut  untuk  kreatif  dan  inovatif dalam  menggunakan  dana  desa  dengan  prinsip swakelola. Pemerintah harus mengutamakan pelaksanaan  secara  mandiri  dengan  pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
Tabel 14.Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Masyarakat
Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 14 28 Setuju 30 60 Kurang Setuju 6 12 Tidak Setuju 0 0 Total 50 100
Sumber : Data Primer, 2018
Dari  hasil  kuesioner  yang  dijalankan  88% responden yang setuju jika pengelolaan dana desa telah dilakukan secara swakelola. Karena dalam pengelolaannya pihak pengelola melibatkan masyarakat  dalam  pengelolaan,  dalam  hal  ini masyarakat  dipekerjakan  dalam  proyek  pembangunan fisik yang dilaksanakan .
g.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  pihak  desa  yang mengelola telah mempertimbangkan tipologi desa.
Dalam  pengelolaan  dana  desa  pemerintah  perlu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik  geografis,  sosiologi,  antropogi,  ekonomi, dan  ekologi  desa  yang  khas,  serta  perubahan  atau perkembangan  dan  kemajuan  desa.  Pemerintah  desa perlu  memahami  kondisi  lingkungan  desa  dengan benar  agar  nanti  dapat  menggunakan  dana  desa  untuk membangun fasilitas.
Tabel 15. Mempertimbangkan Tipologi Desa Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 10 20 Setuju 36 72 Kurang Setuju 4 8 Tidak Setuju 0 0 Total 50 100 Sumber : Data Primer, 2018
Data  Tabel  15  menyatakan  bahwa  92  % masyarakat setuju jika pihak pengelola telah mempertimbangkan  tipologi  desa  dalam  pengelolaan dana  desa.  Meski  masih  ada  8  %  yang  masih beranggapan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  tidak mempertimbangkan tipologi desa. Mereka berpendapat bahwa  pemerintah  belum  sepenuhnya  memahami kondisi  lingkungan  desa  dengan  benar  sehingga penggunaan dana desa masih belum optimal.
h. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan.
Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelengaraan  pemerintah,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang  dicapai.  Dana desa  yang  yang  dikucurkan  Pemerintah  Pusat  harus diumumkan  secara  transparan  pada  public,  khususnya warga  desa  setempat.  Hal  tersebut  untuk  menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.
Tabel 16. Transparans/Terbuka Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 29 58 Setuju 18 36 Kurang Setuju 1 2 Tidak Setuju 2 4 Total 50 100
Sumber : Data Primer, 2018
Dari data yang terima 94 % masyarakat yang setuju  jika  pengelolaan dana  desa  telah  dilakukan secara  transparan,  hal  ini  didasarkan  karena pemerintah telah memasang papan APB-Des yang telah  mencantumkan  rincian  keseluruhan  dana dari  rincian  penerimaan  sampai  dengan  rincian pengeluaran, sehingga mayarakat dapat mengetahui  jumlah  dana  yang  diterima  dan
jumlah dana yang dikeluarkan. Kerena pengelolaan  keuangan  desa  memang  harus transparan  agar  masyarakat  bisa  secara  langsung memantau  kemana  dan  untuk  apa  saja  dana  yang dikucurkan oleh pemerintah.
i.  Pengelolaan  dana  desa  dilakukan  secara akuntabel
Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintah  yang  baik,  dimulai  dari  proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjamin  bahwa  tiap-tiap  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  dapat  dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tabel 17. Akuntabel Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase (%) Sangat Setuju 20 40 Setuju 26 52 Kurang Setuju 4 8 Tidak Setuju 0 0 Total 50 100
Sumber : Data Primer, 2018
Dari  tabel  17  dapat  disimpulkan  bahwa  46 responden  (92%)  menyatakan  bahwa  pengelolaan dana  desa  dilakukan  secara  akuntabel.  Dalam pengelolaanya dana desa seharusnya telah dilakukan secara  akuntabel,  hal  ini  menjadi  tugas  pemerintah desa  untuk  lebih  mensosialisasikan  tentang  dana desa.
Dari  hasil  wawancara  dengan  BPD  dan perangkat  desa,  serta  hasil  quisioner  yang  telah dibagikan kepada masyarakat, dapat ditarik kesimpulan dari jawaban yang diberikan, yaitu :
1) Hampir sebagian besar masyarakat telah mengetahui  tentang  adanya  program  dana  desa, meskipun  masih ada  sebagian  kecil  masyarakat yang  belum  mengetahui  tentang  adanya  program dana  desa  ini. Dari  informasi  yang  peneliti dapatkan  dilapangan ,  sebagian  masyarakat  yang belum  mengetahui  tentang  dana  desa  ini  karena kurangnya  sosialisasi  pemerintah  atau  pihak pengelola  tentang  dana  desa  ini  serta  fungsi  atau tujuan adanya dana desa ini.
2) Memang  dalam  pengelolaan  tidak  akan didapatkan  bahwa  seluruh  pemerintah  dan masyarakat  akan  memiliki  pemikiran  yang sama  tentang  hal-hal  yang  terjadi.  Dalam prinsip pengelolaan memang akan ada perbedaan-perbedaan  pendapat  yang  terjadi. Hal  ini  bukan  mengatakan  bahwa  minoritas yang  tidak  setuju  dengan  pengelolaan  yang telah  dilakukan  oleh  pihak  pengelola  mereka salah karena telah memberikan pendapat seperti
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalasey Dua……....................... (Tita Kaluntas, Esry Laoh, Yolanda Rori)
itu  namun,  pada  saat  penyusunan  anggaran masyarakat  juga  diundang  untuk  hadir  dalam musyawarah  yang  dilakukan.  Sehingga  untuk  hal- hal  yang  telah  direncanakan  dan  dilakukan  bukan semata-mata  merupakan  keputusan  pemerintah maupun  pihak  pengelola,  namun  itu  merupakan keputusan bersama dari hasil musyawarah.
3) Untuk  pernyataan  yang  menyatakan  regulasi baru  merupakan  kendala,  ini  harus  diingat bahwa  pemerintah  pusat  memiliki  maksud yang  baik  dalam  menerapkan  peraturan  ini.
Meski  memang  ada  pekerjaan-pekerjaan  yang lebih  mudah  dilakukan  jika  menggunakan tenaga  mesin,  namun  dengan  ditetapkan regulasi  baru  adanya  pengaturan  padat  karya dapat membantu masyarakat dalam pengurangan penggangguran yang ada di desa. Karena  masyarakat  dapat  dipekerjakan  dan bisa  menerima  gaji  dari  hasil  pekerjaan  itu sehingga  dapat  membiayai  kebutuhan  hidup sehari-hari.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Secara keseluruhan Dana Desa yang diterima di Desa Kalasey Dua telah dikelola secara baik oleh pemerintah  atau  pihak  pengelola,  baik  secara prosedur pengelolaan serta prinsip pengelolaan, dan masyarakat  sudah  dapat  merasakan  manfaatnya. Dana  Desa  telah  bermanfaat  bagi  pembangunan  di desa,  baik  pembangunan  infrastruktur  maupun pemberdayaan masyarakat desa.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan
diatas, pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Kalasey  Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa telah berjalan  dengan  baik.  Saran  dari  peneliti  untuk pengelolaan kedepannya yaitu :
1.  Pemerintah  atau  pihak  pengelola  perlu  lagi untuk  mensosialisasikan  program  dana  desa ini,  sehingga  semua  masyarakat  desa  dapat mengetahui  tentang  dana  desa,  baik  dari  segi manfaat dan tujuannya.
2.  Masyarakat  diharapkan  bisa  lebih  lagi  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa, baik  dari  segi  ide-ide  atau  masukan-masukan serta  tenaga,  agar  dana  desa  ini  bisa  lebih  di manfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alumudin,  A.  2018. Evaluasi  Pengelolaan  Dana Desa  di  Desa  Puser  Kecamatan  Tirtayasa Kabupaten  Serang  Tahun  2016 .  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
Anomin.  2016  (?).  Himpunan  peraturan  mengenai dana  desa.  Penerbit  Direktorat  Jendral Pertimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Rosipah.  2014. Evaluasi  Alokasi  Dana  Desa  Di Kecamatan  Balaraja  Kabupaten  Tangerang Tahun  2012. Jurnal  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa. Serang.
Sudijono,  A.  2015. Pengantar  Statistik  Pendidik. Rajawali Press. Jakarta.
Zaki,  A.  2017. Evaluasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Di  Desa  Gunung  Kijang  Kecamatan Gunung  Kijang  Kabupaten  Bintan  Tahun 2015 . Universitas  Maritim  R  aja  Ali  Haji.
Tanjungpinang.