DIRĀSĀT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM VOLUME 3, NOMOR 1, DESEMBER 2017; E-ISSN: 2527-6190; P-ISSN: 2503-3506; HAL. 81-102 PROGRAM PASCASARJANA UNIPDU JOMBANG

## SMK PESANTREN: SEBUAH PENELUSURAN AKAR IDEOLOGI PENDIDIKAN

## Siti A’isyah
ibuafasda@gmail.com Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang
Abstrak:  Artikel  ini  membahas  tentang  SMK  Pesantren  dengan  fokus  pada pencarian  ideologi  pendidikannya.  Artikel  ini  menggunakan  teori  ideologi pendidikan dari Giroux dan Aronowitz (konservatif, liberal dan kritis), serta teori kesadaran Freire (magis, naif, dan kritis). Berdasarkan latar belakang bahwa SMK dan  pesantren,  secara  epistemologis,  berangkat  dari  cita-cita  ideologis  yang berbeda dan bahkan kontradiktif. Dilihat dari teori ideologis yang diprakarsai oleh Giorux dan Aronowitz, pendidikan pesantren dapat dimasukkan ke dalam kategori konservatif dan kritis, sementara pendidikan kejuruan lebih tepat untuk disertakan dalam  kategori  liberal.  Seperti  yang  terlihat  dari  teori  kesadaran  Freire, pendidikan  pesantren  dapat  secara  unik  menggabungkan  kesadaran  magis  dan kritis, sementara pendidikan kejuruan berangkat dari kesadaran naif. Mungkinkah institusi  pendidikan  berangkat  dari  ideologi  kritis  dan  juga  kaum  liberal  secara bersamaan? Bisakah kesadaran naif digabungkan dengan kesadaran kritis tentang entitas  yang  sama?  Artikel  ini  mencoba  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini dengan tujuan utama SMK Pesantren tidak saling tidak sepakat antara dua entitas yang membangunnya, yaitu SMK dan pesantren. Kata kunci: ideologi, pesantren, kejuruan, pendidikan.
Abstract: This article discusses about  SMK Pesantren with a focus  on the search of  it‟s  educational  ideology.  As  the  perspective,  this  article  uses  the  theory  of educational  ideology  from  Giroux  and  Aronowitz  (conservative,  liberal  and critical),  as  well  as  Freire‟s  consciousness  theory  (magical,  naive,  and  critical). Based on the background that SMK and pesantren , epistemologically, depart from different,  and  even  contradictive,  ideological  ideals.  Being  seen  from  the ideological theory initiated by Giorux and Aronowitz, pesantren education can be included  into  conservative  and  critical  categories,  while  vocational  education  is more  appropriate  to  be  included in the  liberal  category.  As  seen  from the  Freire consciousness  theory,  pesantren  education  can  uniquely  combine  magical  and critical awareness, while vocational education departs from naive consciousness. Could  educational  institutions  depart  from  the  critical  ideology  as  well  as  the liberals  simultaneously?  Could  a  naive  consciousness  be  coupled  with  a  critical awareness of the same entity? This article tries to answer these questions with the main purpose of SMK Pesantren is not mutually disagree between the two entities that build it, namely SMK and pesantren . Keywords: ideology, pesantren , vocational, education.

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini,  pendidikan  kejuruan  atau  vokasional  semakin  marak  di Indonesia.  Tak  kurang  dari  pendidikan  menengah  hingga  pendidikan tinggi  dicanangkan  untuk  ditingkatkan  jumlah  pendidikan  bidang
vokasional.  Pada  pendidikan  menengah,  hal  ini  tampak  pada  maraknya sekolah-sekolah kejuruan atau SMK. Pada tahun 2012, menteri pendidikan saat  itu,  yakni  Muhammad  Nuh,  menargetkan  penambahan  jumlah  SMK hingga  melampaui  jumlah  SMA  dengan  perbandingan  55:45  pada  tahun 2015,  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah  untuk  lebih  mengedepankan pendidikan  vokasi.  Bahkan  pada  tahun  2020,  jumlah  SMK  ditargetkan mencapai  60  persen  dari  sekolah  menengah  yang  ada. 1 Lebih  jauh, Kementrian  Agama  juga  mencanangkan  pembangunan  MAK  (Madrasah Aliyah  Kejuruan)  yang  mulai  dirintis  awal  tahun  2016  di  provinsi  Riau. 2
Sedangkan pada pendidikan tinggi, kebijakan  ini terwujud pada dorongan untuk  menambah  jumlah  perguruan  tinggi  yang  bersifat  diploma  atau vokasional  atau  politeknik.  Demikian  juga  penggalakan  kurikulum berbasis  KKNI  yang  secara  keseluruhan  orientasinya  adalah  penyiapan lulusan  yang  dapat langsung  diterima  di  dunia kerja. 3 Latar belakang  dari pilihan-pilihan  di  atas  adalah  keresahan  pemegang  kebijakan  pendidikan pusat  bahwa  lulusan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  tisak  sesuai  dengan harapan  dunia  kerja  dan  dunia  industri.  Orientasi  Perguruan  Tinggi dianggap lebih bersifat akademik murni.
Dalam  konteks  Pendidikan  Menengah  Kejuruan  atau  SMK, pemerintah  mengalokasikan  dana  yang  cukup  besar  karena  memang dijadikan  prioritas  dalam  pengembangan  pendidikan.  Tidak  hanya kementrian  pendidikan  yang  terlibat  dalam  pendidikan  kejuruan  ini,  tapi juga  didukung  oleh  lembaga  kementerian  lain.  Menteri  Koordinator Kemaritiman  tahun  2014-2016,  Rizal  Ramli,  dan  Menteri  Tenaga  Kerja, Hanif  Dhakiri,  misalnya,  dalam  rentang  waktu  empat  tahun  mulai  tahun 2016 akan menggelontorkan 44 triliun rupiah untuk mengadakan program pendidikan vocational  training dan vocational  education dengan  bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat. Kebijakan tersebut, demikian Rizal Ramli,  dibuat  karena  anggaran  untuk  pendidikan  umum  masih  belum imbang  dengan  anggaran  untuk  pendidikan  kejuruan.  Anggaran pendidikan  umum  mencapai  414  triliun  rupiah  pertahun.  Padahal  sistem pendidikan  di  Indonesia  seharusnya  lebih  menekankan  pada  sektor  skill
1 Administrator,  “Jumlah  SMK  Terus  Ditambah,” Kompasiana ,  diakses  pada  29  April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/08/29/20190521/Jumlah.SMK.Terus.Ditambah.
2 Administrator, “Kanwil Kemenag Mulai Bangun Madrasah Aliyah Kejuruan,” diakses 29 April  2016,    m.antaranews.com/berita/538656/kanwil-kemenag-mulai-bangun-madrasah- aliyah-kejuruan.
3 Administrator,  “Program  Vokasional  Harus  Dikelola  secara  Khusus,”  diaksese  pada  29
April 2016,
edukasi.kompas.com/read/2012/09/11/11373884/Program.Vokasional.Harus.Dikelola.Seca ra.Khusus.
sebagaimana  Jerman  dan  Swiss,  bukan  menekankan  sektor  keilmuan seperti Amerika atau Inggris. 4
Di samping pendidikan kejuruan umum, pemerintah juga memberikan stimulasi  yang  cukup  fantastis  bagi  pendirian  dan  pengembangan  SMK berbasis  komunitas,  termasuk  SMK  berbasis  pesantren.  Di  tahun  2016, misalnya,  bantuan  pembangunan  dan  renovasi  gedung  SMK  berbasis komunitas  atau  pesantren  saja  mencapai  171  miliar  rupiah.  Tidak  hanya pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  juga  memberikan  situmulus  untuk pendidikan  kejuruan  berbasis  komunitas  ini.  Pemerintah  daerah  jawa timur,  misalnya,  pada  tahun  2014  memberikan  stimulasi  pendirian  40 SMK  mini  di  beberapa  pesantren  yang  memiliki  SMK  berupa  hibah masing-masing 250 juta. 5
Sekilas  pembangunan  SMK  di  pesantren  ini  tampak  sebagai  bentuk kepedulian  pemerintah  terhadap  dunia  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  yang  berperan  besar  mendidik  generasi  muda  Islam  di Indonesia.  Diharapkan,  lulusan  pesantren  tidak  hanya  memiliki pengetahuan  tentang  ilmu-ilmu  keagamaan,  tetapi  juga  akan  memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan industri atau memiliki kapasitas untuk  melakukan  wirausaha. Di samping  itu, para lulusan SMK diharapkan  menjadi  para  pekerja  yang  lebih  berakhlak  karena menggabungkan pendidikan vokasi dengan pendidikan pesantren.
Cita ideal tersebut  menjadi problematik  karena, secara  epistemologis, pendidikan  pesantren  dan  pendidikan  kejuruan  berangkat  dari  dasar ideologi  yang berbeda bahkan berseberangan. Tulisan  ini akan  menyoroti tentang ideologi pendidikan SMK dan pendidikan pesantren.

## Ideologi Pendidikan
Sebelum  beranjak  pada  pembahasan  tentang  ideologi  pendidikan  SMK maupun  pendidikan  pesantren,  perlu  dipahami  dulu  tentang  ideologi pendidikan  itu  sendiri  agar  pembahasan  menjadi  lebih  sistematis. Perbincangan  tentang  ideologi  pendidikan  merupakan  perbincangan  yang sangat  mendasar  karena  ideologi  pendidikan  menjadi  pondasi  yang menentukan  warna  dan  pola  paradigma,  proses,  serta output yang dihasilkan. 6 Ideologi  sendiri  dimaknai  sebagai  seperangkat  ide,  nilai,  dan
4 Administrator,  “Siapkan  Rp  44  Triliun,  Pemerintah  Perkuat  Pendidikan  Kejuruan,”  19
April 2016, di akses pada 22 Oktober 2016,
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/19/090763903/siapkan-rp-44-triliun-pemerintah- perkuat-pendidikan-kejuruan.
5 Yang dimaksud dengan SMK mini adalah pendidikan kejuruan yang dijalani hanya dalam waktu  6  bulan  saja,  sehingga  lebih  mirip  dengan  Balai  Latihan  Kerja  atau  BLK.  Lihat Administrator,  “Jatim  Dirikan  SMK  Mini  di  Pesantren,”  diakses  pada  22  Oktober  2016, m.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62327/jatim-dirikan-SMK-mini-di-pesantren.
6 William  F.  O‟Neill, Educational  Ideologies  Contemporary  Expressions  of  Educational Philosophy (Iowa: Hunt Publishing Company, 1990).
aturan tentang kebenaran terberi yang diperoleh manusia dari pengalaman yang  kemudian  membentuk  kesadaran  dan  mempengaruhi  tingkah  laku. 7
Menurut  Sastrapratedja,  ideologi  meliputi  tiga  unsur  yakni  interpretasi, preskripsi  dan  program  aksi.  Interpretasi  merupakan  tafsir  atas  realitas, preskripsi  adalah  seperangkat  nilai  atau  ketentuan  moral,  sedangkan program  aksi  meliputi  orientasi  pada  tindakan. 8 Sedangkan  ideologi pendidikan  adalah  norma  atau  tata  nilai  yang  menjadi  dasar  dalam merumuskan  hakikat,  makna,  tujuan,  serta  cara  untuk  mencapai  tujuan pendidikan. 9
“Pengetahuan  tentang  pemikiran,  gagasan,  pendapat,  dan  cita  rasa  manusia dalam  suatu  masyarakat  melalui  kajian  empirik  dan  sistematis  untuk digunakan sebagai dasar paradigma-filosofis dalam melakukan sebuah usaha sadar  dan  terencana  bagi  pengembangan  seluruh  potensi  baik  pengetahuan, keterampilan,  kemampuan  maupun  watak  melalui  kegiatan  bimbingan, pengajaran,  dan  atau  latihan  dalam  rangka  menanamkan  ilmu  dan  akhlak dalam diri anak atau peserta didik untuk mencapai kedewasaan.” 10
Dalam  wacana  ideologi  pendidikan  terdapat  tiga  paradigmaa  pokok pendidikan menurut Giroux dan Aronowitz: konservatif, liberal dan kritis. Paradigma  konservatif  berpandangan  bahwa  pendidikan  tidak  dapat berpretensi  untuk  mengubah  kondisi  sosial.  Masyarakat  tidak  dapat merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial. Namun di sisi  lain,  penderitaan  yang  ditanggung  oleh  manusia,  baik  berupa kemiskinan,  buta  huruf,  dan  ketertindasan  merupakan  akibat  dari kesalahan manusia sendiri. Menurut paradigmaa ini, kebahagiaan manusia dapat  diperoleh  dengan  cara  beradaptasi  dengan  harmoni  serta menghindari  konflik  dan  kontradiksi  atau  pro status  quo .  Sejalan  dengan hal  tersebut,  pendidikan  menurut  ideologi  ini  adalah  upaya  untuk mengkondisikan  peserta  didik  agar  dapat  beradaptasi  dengan  kondisi masyarakat  sehingga  keutuhan  harmoni  dapat  terus  dilestarikan.  Adapun paradigmaa  liberal  beranggapan  bahwa  pendidikan  adalah  entitas  yang terlepas  dari  konstelasi  ekonomi  politik  masyarakat.  Namun  di  sisi  lain, paradigma  ini  selalu  berusaha  menyesuaikan  pendidikan  dengan  dengan kondisi politik ekonomi dengan cara mengupayakan reformasi pendidikan dalam  berbagai  aspeknya  demi  menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman.  Reformasi  tersebut  tampak  misalnya  dalam  pengembangan
7 Nanang  Martono, Pendidikan  Bukan  Tanpa  Masalah:  Mengungkap  Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 36.
8 HM  Nasruddin  Anshoriy, Dekonstruksi  Kekuasaan:  Konsolidasi  Semangat  Kebangsaan (Yogyakarta: LKiS, 2008), 139.
9 Ibid., 37.
10 Ahmad  Muthohar  AR, Ideologi  Pendidikan  Pesantren:  Pesantren  di  Tengah  Arus Ideologi-Ideologi  Pendidikan,  Ikhtiar  Memotret  dan  Mencari  Formulasi  Baru  Sistem Pendidikan  Pesantren  dalam  Berbagai  Ideologi  Pendidikan  Kontemporer (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 42.
infrastruktur  dan  metodologi  pembelajaran.  Berbeda  dengan  dua paradigma  tersebut,  paradigmaa  kritis  mengandaikan  pendidikan  sebagai sebuah  proses  penyadaran  dan  perjuangan  politik  demi  perubahan fundamental pada struktur politik  ekonomi  masyarakat. Tugas pendidikan adalah  melaksanakan  transformasi  sosial  dari  struktur  yang  tidak berkeadilan dengan pemihakan kepada rakyat kecil dan tertindas. 11
Freire,  dengan  teori  kesadarannya,  senada  dengan  tiga  kategori paradigma  ala  Giroux  dan  Aronowitz  ini.  Bagi  Freire,  pendidikan seharusnya  bertujuan  membangkitkan  kesadaran  kritis  peserta  didik, bukan  melembagakan  kesadaran  magis  ataupun  kesadaran  naif  mereka. Kesadaran  magis  menganggap  kondisi  sosial  masyarakat  disebabkan kekuatan di  luar manusia yang bersifat supranatural (baca: takdir Tuhan), kesadaran naif menjadikan faktor subjek sebagai akar permasalahan dalam suatu  kondisi  sosial  sehingga  perubahan  akan  dapat  dilakukan  dengan melakukan  „pembangunan  sumber  daya  manusia.‟  Tugas  pendidikan menurut kesadaran ini adalah mengarahkan peserta didik dapat beradaptasi dengan  struktur  yang  dianggap  bersifat  „ given.’ Proses  pendidikan  yang demikian  disebut sebagai proses  dehumanisasi. Kesadaran kritis,  menurut Freire,  adalah  kesadaran  bahwa  akar  persoalan  masyarakat  terletak  pada struktur  dan  sistem  sosial.  Tugas  pendidikan  adalah  memberikan pemahaman tentang sistem dan struktur yang tidak adil tersebut sekaligus menciptakan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam proses penciptaan sistem dan struktur sosial yang lebih berkeadilan. 12
Baik  Freire  maupun  Giroux  dan  Aronowitz  menganggap  bahwa ideologi  dan  paradigma  pendidikan  yang  ketiga  sebagai  sebagai  model yang ideal karena lebih memanusiakan manusia dan lebih menyentuh pada inti  persoalan  yang  mereka  hadapi.  Proses  pendidikan  bagi  mereka seharusnya  membangunkan  fitrah  dan  kesadaran  terdalam  manusia, berpihak  kepada kepada yang  lemah  dan tertindas, serta dapat melakukan transformasi sosial kea rah sistem dan struktur yang berkeadilan.

## Sejarah dan Ideologi Pendidikan Pesantren
Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  yang  khas  ( indigenuous ) Indonesia. Bagi sebagian ahli, pondok pesantren merupakan metamorfosis dari lembaga pendidikan ala Hindu Budha ( padepokan ) yang diberi warna Islam.  Karena  merupakan  buah  dialog  dengan  tradisi  lokal,  hasil metamorfosis  ini  tidak  monolitik  melainkan  sangat  berwarna  di  setiap wilayah  Nusantara.  Surau  di  Sumatera,  misalnya,  atau  dayah  di  Aceh,
11 Stanley  Aronowitz  dan  Henry  Giroux, Education  Under  Siege:  The  Conservative, Liberal, and Radical Debate Over Schooling (London: Routledge & Kegan Paul, 1987).
12 Mansour Fakih, “Pendidikan Alternatif: Melihat Kembali Gagasan Paulo Freire,” dalam Jalan  Lain: Manifesto  Intelektual  Organik (Yogyakarta:  Insist  Press  dan  Pustaka  Pelajar, 2002), 108-127.
memiliki tradisi yang, dalam beberapa aspek, berbeda dengan sistem santri langgar di Jawa. 13
Seiring dengan perkembangan Islam yang pesat di Indonesia, lembaga pesantren ini  memiliki peran yang semakin besar, tidak hanya pada ranah pendidikan  tapi  juga  pada  wilayah  sosial  politik.  Pondok  pesantren, dengan  para  tokoh  penyebar  Islam  awal  di  wilayah-wilayah  Indonesia, merupakan  motor  penggerak  transformasi  sosial  dan  penggerak perlawanan  politik  terhadap  penguasa  yang  tiran  dari  masa  kerajaan hingga  perjuangan  kemerdekaan.  Perjuangan  Pangeran  Diponegoro, revolusi  petani  di  Banten,  hingga  resolusi  jihad  november  1945  hanya contoh  kecil  dari  peran  besar  pesantren  dalam  proses  berbangsa  dan bernegara.
Yang paling  menarik tentang peran pesantren adalah  keberhasilannya menjadikan  Islam  sebagai  mayoritas  di  Nusantara.  Sudah  dipahami bersama,  keberhasilan  ini  adalah  buah  dari  strategi  pengislaman  yang sangat  kreatif  dan  menghargai  tradisi  lokal.  Perjuangan  Wali  Songo melalui  budaya  untuk  mengenalkan  Islam,  semisal  wayang  dan  gending menghasilkan,  alih-alih  tradisi  lokal  yang  diislamkan  tapi,  Islam  yang melokal  atau  membumi.  Karena  itulah  Islam  menjadi  sangat  mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara.

## Tradisi Unik Pendidikan Pesantren
Bentuk  awal  mula  pesantren  merupakan  lembaga  transfer  pengetahuan keislaman (fikih dan tauhid) dan sekaligus pusat kegiatan amalan zikir dan sulūk (tasawuf).  Proses  transfer  ilmu  tersebut  tidak  berlangsung  secara klasikal-formal  tetapi  berbentuk  pengajian  informal  sehingga  tidak mengenal  jenjang  pendidikan  ataupun  kriteria  lulusan.  Santri  masa tersebut  merupakan  santri  kelana  yang ngangsu ilmu  dari  satu  pesantren (baca:  kiai)  ke  pesantren  yang  lain  setelah  menamatkan  kitab  kajiannya. Sedangkan  kegiatan sulūk atau  zikir  tidak  hanya  dilakukan  santri  kelana tapi  juga  masyarakat  sekitar  pesantren.  Karena  itulah  terdapat  adagium bahwa  “menjadi  santri  berarti  menyematkan  status  santri  kepada  diri seumur hidup.”
Inilah salah satu bentuk keunikan tradisi pesantren. Pesantren ternyata bukan  hanya  lembaga  transfer  ilmu  tapi  juga  tempat  untuk  menempa karakter,  baik  pada  individu,  pola  relasi  sosial  maupun  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Pada  level  individu,  pesantren  membentuk pribadi  yang  sederhana  bahkan  asketik,  cinta  ilmu,  dan  mandiri.  Dalam kaitan  dengan  kehidupan  sosial  pesantren  menggembleng  santri  untuk peduli  lingkungan  sekitar,  setia  kawan  dan  rela  berkorban.  Sementara
13 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia , edisi 2 (Bandung: Mizan, 1995), 17.
dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  tradisi  pesantren menyumbangkan nilai-nilai luhur yang tersarikan  dalam ideologi  Aswaja, yakni  sikap tawāsuṭ (moderat) ,  tasāmuḥ (toleransi) ,  ukhuwwah
(persaudaraan) , raḥmah li al-‘ālamīn (rahmat bagi semesta alam) , tawāzun (seimbang) ,  al-amr  bi  al-ma‘rūf  wa  al-nahy  ‘an  al-munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran) .
Gus  Dur  menyebut  pesantren  sebagai  sebuah  subkultur,  artinya pesantren  menjadi  sistem  nilai  berbeda  dan  menjadi  rujukan  dan  ukuran moral  masyarakat.  Dalam  konteks  ini  kiai menjadi  pemimpin  kultural yang  memandu  arah  perubahan  masyarakat.  Peran-peran  kesejarahan  ini pada  gilirannya  mengalami  pasang  surut,  dan  hari  ini  menghadapi tantangan  yang  besar  dengan  adanya  globalisasi  yang  membawa  serta budaya-budaya „asing‟ bagi pesantren dan terutama budaya konsumerisme dan  hedonisme  yang disuntikkan secara gencar dan  masif oleh  kekuasaan industrialisme dan kapitalisme.

## Ideologi Pendidikan Pesantren
Sejak  masa  awal,  yakni  dalam  bentuk  surau,  langgar  dan  sebagainya, pendidikan  pesantren  lebih  diarahkan  pada  pembinaan  ruhani  dan penguatan  masyarakat  di  bidang  sosial  politik.  Sangat  dapat  dipahami, karena  waktu  itu  merupakan  masa  pengenalan  dan  penyebaran  Islam  di berbagai wilayah di Nusantara. Karena itu, pendidikan yang menonjol saat itu lebih bernuansa sufistik.
Hingga  bergulirnya  modernisasi,  masyarakat  pesantren  tetap  menjadi sebuah sub-kultur yang mendukung dan melestarikan nilai-nila tradisional. Nilai-nilai kesalihan didasarkan kepada tradisi yang diamalkan Rasulullah, para  sahabat  dan  tabiin  serta  tradisi-tradisi  yang  termaktub  dalam  kitab kuning. Pesantren sebagi subkultur berkembang sebagai konsekuensi logis dari perubahan ruang  dan  waktu. 14 Dengan  kata lain, ideologi pendidikan pesantren  mengacu  pada  literatur  klasik  yang  tidak  hanya  menjadi referensi  tapi  juga  menjadi  ruh  dan  ideologi.  Dari  khazanah  klasik  yang dipegang  teguh  di  kalangan  pesantren  tersebut  tumbuh  sikap-sikap  yang identik dengan pesantren, seperti tawassuṭ (moderat), tawāzun (seimbang), i‘tidāl (jalan tengah), dan tasāmuḥ (toleran). 15
Di  samping  itu,  peran  pesantren  dalam  transformasi  sosial  juga  tidak terbantahkan.  Di  samping  perjuangan  transformatif  Rasulullah,  pesantren mewarisi  ruh  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  Wali  Songo  dan  ulama- ulama  sesudahnya  di  Nusantara.  Artinya,  pesantren  tidak  hanya  berkutat
14 Jamali,  “Kaum  Santri  dan  Tantangan  Kontemporer”,  dalam  Marzuki  Wahid  (ed.), Pesantren  Masa  Depan:  Wacana  Pemberdayaan  dan  Transformasi  Pesantren (Bandung:
Pustaka Hidayah, 1999), 140-141.
15 Said  Aqil  Siradj, Tasawuf  sebagai  Kritik  Sosial:  Mengedepankan  Islam  sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi (Bandung: Mizan, 2006), 209-210.
dengan  fikih  dan  tasawuf  secara  teoritis,  tetapi  juga  memperjuangkan transformasi  sosial  menuju  masyarakat  yang  lebih  sejahtera  sacara spiritual  maupun  secara  material.  Di  samping  itu,  pengaruh  Wali  Songo yang  mengambil  prinsip  akulturasi  dalam  penyebaran  Islam  juga  tampak pada  sikap  moderat  pesantren.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor mempermudah  pesantren  diterima  oleh  segala  jenis  kalangan.  Tidak mengherankan  jika  banyak  pesantren  justru  muncul  di  wilayah  kelam,  di daerah-daerah  pinggiran  yang  penuh  dengan  kejahilan  dan  kejahatan, seperti  di  Tebuireng.  Pesantren  berperan  besar  merubah  masyarakat Tebuireng  menjadi  masyarakat  santri.  Hal  ini  juga  terjadi  di  berbagai wilayah tempat tumbuhnya pesantren.
Perjuangan transformasi sosial  komunitas santri juga  mewujud  dalam perjuangan melawan  penjajah  sebagai  bentuk  upaya melawan ketidakadilan.  Pada  masa  VOC,  komunitas  santri  melakukan  perlawanan hingga  banyak  para  kiainya  yang  diasingkan  hingga  ke  Tanjung  Gading, Afrika  Selatan,  seperti  Syekh  Yusuf  Makassar  dan  Tokoh  Keraton Sampang Madura. Masa kolonial ditandai dengan perlawanan kaum santri seperti Diponegoro pada Perang Jawa (1825-1830) 16 dan perlawanan kaum petani di Banten (1888) yang dimotori oleh komunitas santri sufi. 17 Peran kaum santri dalam perjuangan  melawan penjajah juga sangat besar dalam proses  kemerdekaan  dalam  berbagai  format,  mulai  angkat  senjata  hingga proses perumusan dasar-dasar negara.
Peran  tersebut  tidak  hilang  pada  masa  kemerdekaan  hingga  masa reformasi.  Pesantren  mengambil  peran  sebagai  penengah  sekaligus pembela  bagi  masyarakat  santri  yang  mayoritas  kalangan  bawah  di hadapan  penguasa,  melalui  para  kiai.  Di  samping  itu  pesantren  juga berperan  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  baik  secara  ekonomi  dan terutama  pendidikan  formal.  Pesantren  membangun  pendidikan  formal demi  mengimbangi  tuntutan  perkembangan  zaman  akan  sekolah-sekolah “umum.”  Pada  masa  reformasi,  ketika  radikalisasi  agama  bermunculan, nilai-nilai  pesantren  yang  moderat  dan  toleran  menjadi  alternatif  yang menginspirasi hingga ke mancanegara.
Paparan tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mendidik santri  tentang  agama  (baca:  fikih,  tauhid  dan  tasawuf)  secara  teoritis an sich ,  tetapi  juga  mengajarkan  kepedulian  dan  upaya  transformasi  sosial melalui  berbagai  cara.  Fakta  tersebut  semakin  memantapkan  warna ideologi  pendidikan  pesantren,  yakni  pendidikan  yang  mengedepankan
16 Kesantrian  Diponegoro  dapat  dilacak  dari  darah  leluhurnya,  genealogi  ilmu  agamanya, serta jaringan pesantren yang membantunya dalam Perang Jawa. Lihat Peter Carey, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855) (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014).
17 Lihat  Sartono  Kartodirdjo, The  Peasants’  Revolt  of  Banten  in  1888:  Its  Conditions, Course, and Sequel (Amsterdam: S.Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1966).
sikap  moderat, toleran,  mengedepankan  sikap  zuhud  dan  sederhana,  serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

## Sejarah dan Ideologi Pendidikan SMK
Untuk memahami ideologi pendidikan SMK, maka perlu ditelusuri sejarah pendidikan  modern  di  Indonesia,  karena  sejak  adanya  modernisasi pendidikan  di  Indonesia,  pergulatan  tentang  ideologi  yang  mendasari proses maupun lembaga pendidikan tidak pernah berakhir hingga hari ini. Pendidikan  di  satu  sisi  menjadi  wahana  tempa  bagi  karakter  generasi muda,  sementara  di  sisi  lain  juga  dituntut  untuk  memenuhi  kebutuhan pragmatis  kehidupan  masyarakat  maupun  kepentingan-kepentingan berbagai institusi dengan beragam ideologinya.
Berbeda  dengan  pendidikan  pesantren  yang  lahir  dari  rahim  tradisi Nusantara, pendidikan modern di Indonesia muncul dari politik balas budi pemerintah  kolonial  terhadap  kemakmuran  yang  telah  dicurahkan  oleh bumi  dan  rakyat  Nusantara.  Sejarah  telah  mencatat  bahwa  kebangkrutan yang  dialami  kerajaan  Belanda  yang  disebabkan  perang  dengan  Prancis, pemberontakan  Belgia,  dan  korupsi  yang  menggerogoti  maskapai  dagang VOC  telah  menyebabkan  negara  tersebut  hampir  ambruk.  Salah  satu strategi  yang  diambil  untuk  menanggulangi  kebangkrutan  tersebut  adalah kolonialisasi  Nusantara.  Kolonialisasi  memberi  peluang  besar  untuk mengeruk  keuntungan  sebesar-besarnya  dari  kekayaan  alam  bumi Nusantara.
Mulai  awal  abad  ke-19  M  proses  kolonialisasi  dilaksanakan  melalui penyewaan  lahan  yang  berlanjut  dengan  sistem  tanam  paksa  (1830-1870 M). Sistem sewa lahan ternyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan  kurang  mendatangkan  keuntungan. 18 Justru  perlawanan  muncul  dari kalangan  pribumi  Nusantara  hingga  memunculkan  Perang  Jawa  yang dipimpin  oleh  Diponegoro  (1825-1830  M).  Perang  Jawa  ini  membuat Kerajaan Belanda semakin terperosok dalam kerugian. Pasca perang jawa, sistem  tanam  paksa  diberlakukan.  Selama  40  tahun  sistem  tanam  paksa tersebut  terbukti  dapat  mengangkis  kebangkrutan  Kerajaan  Belanda bahkan  memberikan surplus keuntungan  yang  sangat  tinggi.  Kerajaan Belanda tidak hanya dapat menutup tumpukan hutang-hutangnya tapi juga dapat  membangun  berbagai  sarana-prasarana  baik  di  Bumi  Nusantara maupun di Negeri Kincir Angin sendiri.
Sistem  tanam  paksa  sebenarnya  dirancang  tidak  hanya  untuk memberikan  kemakmuran  bagi  pemerintah  Kerajaan  Belanda  tapi  juga bagi  rakyat  Bumi  Nusantara.  Sistem  ekonomi  Nusantara,  terutama  di Jawa,  yang  berbasis  komunal  dan  sangat  feudalistik  dianggap  sebagai
18 Noer  Fauzi, Petani  dan  Penguasa:  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  Indonesia (Yogyakrata: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999), 28-29.
penghalang  bagi  kemakmuran  rakyat.  Karena  itulah  dalam  sistem  tanam paksa,  keterlibatan  rakyat  hingga  taraf  desa  dirancang  untuk  dilibatkan dalam sistem  ekonomi berbasis pertanian  melalui sistem cultuur-stelsel . 19
Sistem yang diundangkan lewat Staatblad (Lembaran Negara) tahun 1834 No.  22  ini  memuat  ketentuan  antara  lain:  (1)  akan  diadakan  persetujuan dengan  penduduk  mengenai  penyediaan  tanah  yang  akan  ditanami tanaman  ekspor;  (2)  tanah  yang  disediakan  tidak  boleh  lebih  dari seperlima  tanah  petani,  (3)  lahan  yang  ditanami  tanaman  ekspor dibebaskan  dari  pajak,  (4)  serta  pekerjaan  untuk  menanam  tanaman perdagangan  tidak  boleh  melebihi  dari  pekerjaan  dalam  menanam  padi. Dalam masalah pajak, jika hasil tanaman melebihi pajak tanah yang harus dibayar maka selisihnya harus diberikan kepada petani. Begitu juga Panen tanaman  yang  gagal  bukan  akibat  dari  tindakan  petani,  maka  kerugian yang menanggung adalah pemerintah. 20
Namun  demikian,  pada  prakteknya  di  lapangan,  sistem  ini  ternyata justru  kontraproduktif.  Rakyat  yang  diidealkan  akan  mendapatkan kemakmuran  justru  terperosok  dalam  kemiskinan  karena  tanam  paksa mewajibkan  penduduk  akar  rumput  mengganti  produk  cocok  tanamnya dari padi dan  jagung sebagai  makanan pokoknya dengan berbagai produk tanaman  ekspor  tahunan  seperti  tebu,  nila,  tembakau,  maupun  tumbuhan keras semisal kopi, kina dan teh. 21 Selain pemerintah Belanda, pihak yang mendapatkan  keuntungan  dari  sistem  ini  adalah  para  bupati  dan  kepala desa  yang  mau  menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  kolonial  dalam implementasi sistem cultuur-stelsel tersebut.
Keuntungan  berlipat  ganda  di  hadapan  penderitaan  rakyat  tersebut menggugah  sebagian  masyarakat  Belanda,  terutama  kaum  intelektual untuk  menggugat  ketidakadilan  pemerintah  kerajaan  Belanda.  Kaum  etis ini  dipelopori  oleh  Pieter  Brooshooft  dan  C.  Th.  van  Deventer.  Dari gugatan  tersebut  muncul  gagasan  politik  balas  budi  yang  dikemas  dalam politik  etis  yang  meliputi  edukasi,  irigasi  dan  emigrasi. 22 Dari  ketiga program  politik  etis  yang  disahkan  Ratu  Wilhelmina  pada  tahun  1901 tersebut,  dua  program  terakhir  justru  disalahgunakan  untuk  kepentingan
19 D. H. Burger, Structural Changes in Javanese Society: The Village Sphere, Translation Series: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program (Ithaca NY: Department of Far Eastern Studies Cornell University, 1957), 2. Hal senada ditulis oleh Oleh Robert van Niel. Lihat  Robert  van  Niel,  “Measurement  of  Change  under  the  Cultivation  Sistem  in  Java, 1837-1851,” Jurnal Indonesia 14 (Oktober 1972): 89-109.
20 Sartono  Kartodirdjo  dan  Djoko  Suryo, Sejarah  Perkebunan  di  Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), 56.
21 Sejak  awal  sistem  ini  diusulkan  oleh  Van  den  Bosch,  telah  muncul  keraguan  dari beberapa  pihak  di  Kerajaan  Belanda  karena  dianggap  sebagai  bentuk  monopoli  VOC model baru. Lihat van Niel, Measurement of Change , 89-90.
22 M.C.  Ricklefs, A  History  of  Modern  Indonesia  since  C.  1200 ,  edisi  3  (Hampshire:
Palgrave, 2001), 193-194.
pemerintah kolonial sendiri. Pembangunan irigasi hanya untuk perkebunan milik  Belanda  sementara  imigrasi  juga  dilakukan  demi  memenuhi kebutuhan  kuli  di  perkebunan-perkebunan  Belanda  di  luar  Jawa.  Hanya kebijakan  edukasi  yang  memiliki  efek  yang  cukup  besar  bagi pembentukan dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan politik etis dianggap sebagai  salah  satu  faktor  pendorong  tumbuhnya  nasionalisme  hingga terbentuknya nation-state Indonesia.
Beberapa  kritik  yang  muncul  terhadap  politik  etis  bidang  edukasi adalah  hak  pendidikan  yang  hanya  diberikan  kepada  para  priyayi, sedangkan  rakyat  kebanyakan  masih  sangat  sulit  memperoleh  pendidikan yang  diberikan  oleh  pemerintah  kolonial  ini.  Sementara  itu,  dari  sisi ideologi,  pendidikan  ala  Barat  melalui  implementasi  politik  etis  ini  juga dianggap  sebagai  proses  penanaman  „keberadaban‟  ala  Barat  seiring dengan  pengesampingan  sistem  pendidikan indigenous Nusantara. 23 Di samping itu, pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda berorientasi kepada kepentingan pihak  kolonial sendiri. Hal ini tergambar pada varian pengajaran dan pendidikan yang dilaksanakan saat itu yang memiliki ciri- ciri  sebagai  berikut:  pendidikan  bertujuan  untuk  membentuk  orang-orang yang terampil pelaksanaan operasional  mekanisme Hindia Belanda, kaum terpelajar secara halus dipisahkan dari rakyat melalui pembelajaran bahasa dan  gaya  hidup  Belanda,  pelajaran  dan  sistem  sasaran  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  struktur  industri,  perhatian  lebih  kepada  pendidikan formal, elitisasi pendidikan dan kaum terpelajar, dan sebagainya. 24
Sistem  edukasi  yang  digagas  melalui  politik  etis  ini  juga  menandai lahirnya  dualism  sistem  pendidikan  di  Indonesia,  pendidikan  formal  dan non-formal.  Pendidikan  formal  merupakan  pendidikan  yang  diakui legalitasnya  oleh  negara,  sedangkan  pendidikan  nonformal  adalah pendidikan  berbasis  komunitas  yang  biasanya  tumbuh  bersama  tradisi setempat.  Sistem  pendidikan  pesantren  dapat  dikategorikan  pada  bentuk kedua. Hingga masa reformasi, pemilahan pendidikan formal-informal ini bahkan  tercantum  dalam  UU  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional. Dalam  UU tersebut bahkan terdapat pemilahan  lagi dengan adanya pendidikan  nonformal (pasal 26)  dan pendidikan  informal (pasal 27). 25
Politik  etis  juga  melahirkan  dualisme  ilmu  pengetahuan,  agama  dan umum.  Dikotomi  agama  dan  umum  tampaknya  dipengaruhi  oleh sekularisme  yang  muncul  dan berkembang  di Eropa setelah berabad-abad
23 Ibid., 199-201.
24 YB  Mangunwijaya, Paradigmaa  Baru  Pendidikan  Rakyat,  dalam  Menggagas Pendidikan  Rakyat:  Otosentrisitas  Pendidikan  dalam  Wacana  Politik  Pembangunan (Bandung: Alqaprint, 2000), 83-87.
25 Suparlan, Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa:  Dari  Konsepsi  Sampai  dengan Implementasi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2004), 167-169.
agama (baca: Kristen) menjadi monopoli pihak gereja dan berkongkalikong  dengan  para  penguasa.  Dikotomi  agama-umum  ini, sebelumnya  tidak  dikenal  pada  masa  pra-kolonial.  Sistem  pendidikan Nusantara  mengajarkan  tatacara  kehidupan  beragama,  bermasyarakat, sekaligus  pengetahuan  dan  praktik  kehidupan  sosial-politik  dan  ekonomi, bahkan  teknologi.  Pada  masa  penyebaran  Islam  oleh  Wali  Songo,  para wali  sendiri  merupakan  penasehat  politik  sekaligus  keagamaan  bagi  para Raja Kerajaan Demak. Begitu pun teknologi pelayaran dan alutsista dibuat sendiri oleh masyarakat yang notabene adalah santri dan peserta didik para wali  tersebut.  Bahwa  Sunan  Bonang,  Sunan  Kalijaga  dan  beberapa  wali yang  lain  merupakan  seniman,  sastrawan  sekaligus  budayawan  tak  dapat dibantah  dengan  karya-karya  mereka. Di  wilayah Madura, beberapa abad kemudian,  Kiai  Kholil  Bangkalan  terlibat  dalam  pembuatan  perahu  layar yang  diberi  nama  Sarimuna  dan  pernah  melakukan  pelayaran  ke  pulau Kalimantan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kalangan  masyarakat  santri  di bawah  bimbingan  Kiai  Kholil,  dan  bisa  jadi  Kiai  Kholil  sendiri,  juga menguasai teknik navigasi yang meliputi kemampuan membaca arah mata angin, astronomi serta kemampuan membaca jenis gelombang lautan. 26
Karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  dikatakan  bahwa  sistem pendidikan politik etis justru menjadi titik balik bagi sistem pendidikan di Indonesia.  Seorang  sejarawan  Belanda  bahkan  menyatakan  secara  tegas bahwa  politik  etis  merupakan  gong  diresmikannya  penerapan  ideologi developmentalisme di bumi Nusantara. 27
Masa  orde  lama,  yang  merupakan  masa  awal  pasca  kemerdekaan, menjadi  masa  upaya  konsolidasi  nasional  yang  secara  politis  ditandai dengan  berbagai  kontroversi  tentang  ideologi  negara.  Karena  itu, pendidikan  pada  masa  itu  lebih  bertujuan  untuk  membangun  masyarakat sipil  yang  kuat.  Pendidikan  pada  masa  itu  diarahkan  pada  penumbuhan watak, semangat patriotisme dan kesadaran bela negara atau nasionalisme. Pada  tahun  1965,  kebijakan  politik  mulai  memasuki  dunia  pendidikan dengan diwajibkannya ideologi manipol-usdek melalui keputusan presiden nomor  145  tahun  1965.  Dalam  Keputusan  presiden  tersebut  disebutkan bahwa:
“Tujuan  pendidikan  nasional  baik  yang  diselenggarakan  oleh  pihak pemerintah  maupun  oleh  pihak  swasta,  dari  pendidikan  pra  sekolah  sampai pendidikan  tinggi  supaya  melahirkan  warga  negara  sosialis  Indonesia  yang susila,  yang  bertanggungjawab  atas  terselenggaranya  masyarakat  sosialis
26 Tim  Penulis  JNM,  “Syaikhona  Kholil:  Teknologi  Pelayaran  dan  Penyebaran  Islam Nusantara,”  dalam Gerakan  Kultural  Islam  Nusantara (Yogyakarta:  Jaringan  Nahdliyin Mataram, 2015), 192-195.
27 Anne Booth, “Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia:  A Review of the Evidence,” Journal of Southeast Asian Studies 19, no. 2, (September 1988): 310.
Indonesia  adil  dan  makmur  spiritual  maupun  material  dan  yang  berjiwa Pancasila.” 28
Orde baru dengan yang kental dengan ideologi pembangunanisme pun menggeser  ideologi  pendidikan  pada  penanaman  Ideologi  Pancasila  ala penguasa.  Motto  yang  diusung  adalah  “membangun  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia.”  Pada  praktiknya,  pendidikan berorientasi  membentuk  peserta  didik  untuk  menjadi  manusia  pekerja yang  nantinya  diharapkan  berperan  sebagai  alat  bagi  penguasa  dalam melaksanakan  kebijakan  negara.  Dalam  beberapa  kurikulum  yang  pernah diciptakan  pada  masa  ini,  peserta  didik  tampak  diarahkan  menjadi  robot- robot  yang  menguasai  berbagai  teori  dan  terpisah  dari  realitas  kehidupan masyarakat  yang  riil.  Peserta  didik  dibentuk  menjadi  orang-orang  yang berorientasi pragmatis demi terwujudnya ideologi penguasa.
Gagasan link and match yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Wardiman  Joyonegoro  pada  tahun  1990-an  semakin menegaskan  ideologi  pendidikan  rezim  orde  baru  yakni  pengaminan kepada  ideologi  developmentalisme  yang  berakar  pada  ideologi kapitalisme  dan  liberalisme. 29 Gagasan link  and  match berangkat  dari anggapan  bahwa  dunia  pendidikan  harus  terkait  dengan  dunia  kerja. Dengan kata lain orientasi pendidikan adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai terutama di  dunia industri. Dengan demikian, dunia kerja  tidak  perlu  lagi  membuat  pelatihan  kerja  bagi  para  lulusan pendidikan.  Di  satu  sisi,  paradigma  ini  bernuansa  positif  dalam  arti memberi kemudahan bagi peserta didik pasca lulus dari dunia pendidikan. Para lulusan tidak perlu lagi dipusingkan dengan kehidupan pasca sekolah karena  sekolah  telah  menyiapkannya  menjadi  tenaga  kerja  terampil. Namun  di  sisi  lain,  paradigma  ini  menjadi  sebuah  distorsi  besar-besaran terhadap  dunia  pendidikan  karena  pendidikan  hanya  dimaknai  sebagai wahana  mempersiapkan  “generasi  tukang”  yang  “siap  pakai”  bagi  dunia industri.
28 Administrator, “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pancasila,”  diakses  pada  Senin,  24  Oktober 2016,  http://bphn.go.id/data/documents/65pnp019.doc.
29 Ideologi  developmentalisme  pada  dasarnya  merupakan  format soft  copy dari  ideologi kapitalisme  dan  liberalisme  yang  diperuntukkan  bagi  negara-negara  yang  baru  merdeka dari  penjajahan  seperti  Indonesia.  Pada  masa  perang  dingin,  saat  ideologi  kapitalisme dengan  USA  sebagai  komandan  berhadap-hadapan  dengan  ideologi  komunisme  yang dipimpin  oleh  Uni  Soviet,  pihak  USA  meluncurkan  kebijakan  pembangunanisme  bagi Negara-negara yang dianggap underdevelopment (terbelakang). Kebijakan ini diluncurkan pada 20 Januari 1949 ketika Harry S. Truman mengumumkan kebijakan pemerintahan luar negerinya  untuk  mengukuhkan  posisi  adikuasa  di  dunia.  Marzuki  Wahid,  “Pesantren  di Lautan  Pembangunanisme:  Mencari  Kinerja  Pemberdayaan,”  dalam Pesantren  Masa Depan, 152-156.  Baca  juga  Mansour  Fakih, Sesat  Pikir  Teori  Pembangunan  dan Globalisasi (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2001).
Ideologi  pembangunanisme  di  penghujung  abad  ke-20  bertransformasi pada  ideologi  globalisme  atau  globalisasi  yang  disebut  juga  dengan  neo- liberalisme. 30 Globalisasi  sendiri  merupakan  proses  pengintegrasian ekonomi  nasional  kepada  sistem  ekonomi  internasional. 31 Ideologi  ini beranggapan  bahwa  sistem  ekonomi  dunia  harus  diserahkan  kepada mekanisme  pasar.  Negara  tidak  perlu  lagi  memberikan  proteksi  bagi lembaga-lembaga yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat (privatisasi). Privatisasi menjadi salah satu  bahan  yang  harus  ada  dalam  resep  yang  diberikan  oleh  lembaga- lembaga pelaksana neoliberalisme, seperti World Bank, IMF (International Monetary  Fund)  dan  WTO  (World  Trade  Organization),  demi  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Pada  kenyataannya,  program-program  yang diresepkan  tersebut  hanya  menambah  kekayaan  perusahaan-perusahaan multinasional  (TNCs  atau Trans  National  Corporations )  dan  semakin menyengsarakan  rakyat  kecil.  Penggerusan  tradisi  dan  potensi  lokal, pengambilalihan  sumber  daya  alam,  peminggiran  petani  dan  pertanian, penghentian  subsidi  bagi  masyarakat  miskin  dan  pelemahan  posisi  buruh dan  pekerja  adalah  sebagian  bentuk  yang  ditanggung  rakyat  akibat globalisasi. 32
Dalam  konteks  tenaga  kerja,  pengaruh  globalisasi  sangat  signifikan. Globalisasi  mengharuskan  negara-negara  yang  terikat  perjanjian internasional untuk merubah regulasi tenaga kerja terutama tentang sistem outsourcing atau sistem kerja kontrak. Sistem ini menjadikan posisi tawar buruh  dan  tenaga  kerja  lemah  di  hadapan  pemilik  modal.  Sebagai  negara berkembang  dan  terikat  dengan  perjanjian  internasional,  Indonesia  juga menerapkan  sistem  ini  dengan  disahkannya  UU  No.  13  tahun  2003. Globalisasi  juga  membuka  peluang  yang  besar  bagi  tenaga  kerja  untuk bekerja  di  luar negaranya. Walaupun tampaknya  memberikan  kemudahan bagi tenaga kerja, namun di sisi lain memberatkan bagi tenaga kerja tidak terampil  di  negara-negara miskin atau berkembang  karena tidak  memiliki
30 Liberalisme  sendiri  pada  dasarnya  adalah  paham  yang  memperjuangkan  kebebasan individu  dari  kungkungan  komunitas.  Pada  perjalanan  selanjutnya  liberalism  bergeser menjadi ideologi  politik  ekonomi  yang  memperjuangkan leissez  faire (persaingan  bebas). Adapun  neo-liberalisme  merupakan  kebangkitan  kembali  paham  liberalisme  yang  d  alam bentuk  aliran  ekonomi  yang  ingin  menghapus  peran  negara  dan  intervensi  pemerintah dalam  ekonomi  dan  menyerahkannya  pada  mekanisme  pasar.  Liberalisme  dalam  bentuk developmentalisme  runtuh  pada  penghujung  abad  20  ketika  terjadi  krisis  moneter  di berbagai Negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara. Keruntuhan liberalisme ini  segera  ditunggangi  oleh  bangkitnya  neo-liberalisme  melalui  lembaga-lembaga pelaksananya  seperti  World  Bank,  IMF  dan  WTO.  Mansour  Fakih, Bebas  dari Neoliberalisme (Yogyakarta: Insist Press, 2010), 53-55.
31 Ibid., 208-211.
32 Ibid., 219-222.
daya  saing. 33 Globalisasi  sendiri  memungkinkan  bagi multinational enterprise untuk  menanam  modal  (PMA/Penanaman  Modal  Asing)  di negara-negara yang memiliki tenaga kerja murah. 34
Berangkat  dari  kondisi  tenaga  kerja  Indonesia  di  hadapan  sistem  ini, pemerintah  memiliki  komitmen  yang  sangat  besar  untuk  mempersiapkan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kualifikasi  tenaga  kerja  yang  dapat bersaing  dengan  tenaga  kerja  asing. 35 Komitmen  ini  terejawantah  dalam bentuk  pendirian  sekolah  dan  perguruan  tinggi  vokasional.  Dana  yang besar  juga  digelontorkan  untuk  pengembangan  lembaga-lembaga pendidikan  tersebut.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  eksistensi  pendidikan SMK tidak dapat dilepaskan dari ideologi globalisme dan ideologi pasar.

## SMK Pesantren: Cita Mengawinkan Dua Ideologi yang Berhadapan?
Paparan  tentang  sejarah  pendidikan  pesantren  dan  pendidikan  SMK  di muka  memperlihatkan  perbedaan  latar  belakang  eksistensi  keduanya. Bahkan,  dalam  beberapa  hal,  keduanya  berada  pada  wilayah  yang berhadap-hadapan  terutama  secara  ideologis.  Jika  pesantren  terlahir  dari akar  tradisi  dan  keberagamaan,  SMK  muncul  dari  sela-sela  sejarah panjang kolonialisme. Akar historis ini mewarnai secara dominan ideologi yang diusung oleh masing-masing entitas pendidikan tersebut.
Secara  ideologis,  pendidikan  pesantren  bisa  dimasukkan  kategori konservatif  dalam  arti  melestarikan  dan  mentransmisikan  nilai-nilai  yang diyakini.  Namun,  meskipun  pesantren  selalu  diidentikkan  sebagai golongan konservatif, karena dianggap berorientasi pada karya ulama abad pertengahan,  sebenarnya  selalu  terjadi  pembaruan  dan  penyelarasan dengan  perubahan.  Hanya  saja,  perubahan  tersebut  yang  terjadi  secara kompleks  dan  perlahan. 36 Dengan  demikian,  cukup  sulit  untuk mengidentikkan  pendidikan  pesantren  dengan  ideologi  pendidikan  liberal ala Giroux dan Aronowitz, karena pendidikan pesantren merupakan entitas yang  inhern  dengan  masyarakat.  Jika  pun  akhir-akhir  ini  bermunculan pesantren  yang  cenderung  eksklusif,  hal  itu  merupakan  respons  terhadap perkembangan  dan  dinamika  masyarakat  modern,  atau  terlahir  dari
33 Robert Caurbaugh, “The International Economy and Globalization,” dalam International Economics , edisi 11 (Kanada: Thomson South-Western, 2008), 21.
34 Wagiran,  “Pengembangan  Pendidikan  Kejuruan  Berbasis  Potensi  Daerah  dan Sumberdaya  Alam  dalam  Mendukung  Continuing  Vocational  Education,” Prosiding Seminar  Internasional  Peran  LPTK  dalam  Pengembangan  Pendidikan  Vokasi  di Indonesia:  Konvensi  Nasional  V  Aptekindo  Forum  Komunikasi  FT/FFTK/FPTK-JPTK Universitas  se-Indonesia (dilaksanakan  di  Fakultas  Teknik  dan  Kejuruan  Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar 29 April-2 Mei 2010), 600.
35 Administrator,  “SMK  Bukan  Pendidikan  Kelas  Dua,”  diakses  pada  23  Januari  2017, http://presidenri.go.id/pendidikan/SMK-bukan-pendidikan-kelas-dua.html.
36 Clifford  Geertz,  “Modernization  in  A  Moslem  Society:  The  Indonesian  Case,” dalam Quest, vol. 39 (Bombay: t.p., 1963), 16.
komunitas  muslim  yang  eksklusif  seiring  dengan  gencarnya  globalisasi yang memunculkan genre Islam trans-nasional.
Sementara  itu,  melalui  kacamata  ideologi  pendidikan  ala  Giroux  dan Aronowitz,  pesantren  juga  dapat  dikategorikan  pada  pendidikan  kritis. Dalam  sejarahnya,  pesantren  telah  mendidik  peserta  didiknya  untuk sensitif  terhadap  kondisi  kaum  yang  dilemahkan  sistem.  Pesantren  juga terbukti  kerap  kali  memperjuangkan  keadilan  dan  melakukan  perlawanan terhadap kesewenang-wenangan.
Ideologi  pendidikan  pesantren  semakin  menarik  jika  diteropong dengan teori kesadaran ala Paulo Freire. Sebagaimana telah disebutkan di muka,  Freire  menganggap  bahwa  kondisi  sosial  masyarakat  dipengaruhi oleh  kesadaran  yang  dimiliki  masyarakat  bersangkutan.  Freire  membagi kesadaran  pada  tiga  jenis,  yakni  kesadaran  magis,  kesadaran  naif,  dan kesadaran  kritis.  Kesadaran  magis  meyakini  jalan  hidup  karena  faktor supranatural  atau  kuasa  tangan  Tuhan,  kesadaran  naif  menjadikan  faktor subyek  sebagai  penentu  arah  kehidupan,  sementara  kesadaran  kritis menganggap bahwa persoalan struktur dan sistem merupakan faktor utama yang  mewarnai  warna  kondisi  sosial.  Freire  juga  meyakini  bahwa pendidikan yang ideal adalah ketika mengedepankan kesadaran kritis serta mengesampingkan  kesadaran  magis  dan  kesadaran  naif.  Baginya, kesadaran  magis  atau  kesadaran  naif  harus  diupayakan  bergeser  menjadi kesadaran  kritis  karena  hanya  kesadaran  kritis  yang  dapat  melakukan transformasi dari ketidakadilan dan ketertindasan.
Akan  tetapi,  pada  konteks  pendidikan  pesantren,  kesadaran  magis ternyata  dapat  dipadukan  secara  harmonis  dengan  kesadaran  kritis. Pesantren  yang  merupakan  lembaga  pendidikan  dan  sekaligus  lembaga sosial  keagamaan  meyakini  sepenuhnya  kuasa  tangan  Tuhan  atau  takdir Yang  Maha  Kuasa  dalam  perjalanan  kehidupan.  Namun, track  record pesantren menunjukkan bahwa kesadaran magis tersebut tidak mematikan kesadaran  kritis  dalam  memandang  realitas.  Uniknya,  kesadaran  magis tersebut justru menjadi asah bagi sikap kritis dan perjuangan transformasi sosial.
Kesimpulannya  pesantren  sulit  untuk  dikerangkeng  teori-teori pendidikan  tersebut.  Pendidikan  pesantren  bisa  dipahami  dari  tradisinya sendiri  yakni  ajaran  Islam  yang  kemudian  ditransmisikan  oleh  ulama. Pendidikan  pesantren  memperhatikan  dua  aras:  (1)  hati  dan  (2)  akal. Output paripurna  dari  pendidikan  pesantren  adalah  ulama ākhirah atau ilmuan  yang tidak  hanya berorientasi  dunia saja, sebagai ideal type kaum terdidik  ala  pesantren,  yang  bercirikan:  (1)  menjauhi  cinta  dunia  (2) Konsisten  antara  nilai  yang  diyakini  dengan  tindakan  (3)  siap  membela nilai  yang  diyakini  dan  berjarak  dengan  yang  bertentangan  (4)  ilmu baginya diarahkan pada medan perjuangan hidup bukan untuk citra diri (5) Tidak  mengumbar  statemen  dan  perdebatan  yang  tidak  perlu  (6)
Sederhana  dan qanā‘ah (7)  berwatak  independen  di  hadapan  kekuasaan (8) menjadi pelopor gerakan perubahan jika terjadi ketidakadilan. 37
Dengan  demikian,  pendidikan  pesantren  adalah  fungsi  dari pemaksimalan tugas manusia yakni menjadi khalīfah fī al-arḍ (wakil Allah di bumi) yang mempunyai fungsi membuat kebaikan di bumi ( ishlāḥ fī al- arḍ). Fungsi  ini  mengandaikan  santri  harus  mempelajari  ilmu-ilmu kebaikan  dunia  di  segala  bidang.  Konsekuensi  logisnya  santri  harus mengetahui  gerak  sejarah  masyarakat  agar  memahami  apakah  yang diperbuat  produktif  terhadap  penyebaran  kemaslahatan  atau  justru sebaliknya menjadi penyokong ketidakadilan dan kerusakan.
Fungsi khalīfah fī al-arḍ kedua adalah  mengabdi pada Tuhan ( ‘ibād). Artinya,  pendidikan  pesantren  mengantarkan  peserta  didik  untuk  menjadi hamba  Tuhan  yang  baik;  mengerti  kewajiban  sebagai  hamba  di  hadapan Tuhannya.  Pada  fungsi  ini,  pendidikan  pesantren  juga  menjadikan  hati sebagai  objek  yang  diperhatikan.  Pendidikan  dalam  konteks  ini  bertujuan untuk menumbuhkan aspek moral yang adiluhung pada peserta didik agar dalam  menjalankan  fungsi ishlāḥ  fī  al-arḍ disandarkan  pada  motivasi ketuhanan.
Sementara  itu,  jika  diteropong  dengan  teori  tentang  ideologi pendidikan  ala  Giroux  dan  Aronowitz,  pendidikan  SMK  sejalan  dengan ideologi pendidikan konservatif sekaligus liberal. Sejalan dengan ideologi konservatif  dalam  arti  pendidikan  hanya  mengamini  apa  kata  kekuasaan, dalam  hal  ini  kekuasaan  ideologi  kapitalisme.  Pendidikan  hanya  bertugas menciptakan  tenaga  kerja  murah  bagi  industri.  Pendidikan  SMK  di  sisi lain  juga  seiring  dengan  ideologi  liberal  dalam  arti  dilakukan  reformasi kelembagaan secara besar-besaran dengan melengkapi fasilitas pendidikan yang  dibutuhkan  dan  didukung  dengan  dana  yang  sangat  besar, mengembangkan  metodologi  pembelajaran,  serta  menyesuaikan  diri dengan  kondisi  politik  ekonomi.  Tujuan  akhir  yang  diharapkan  dari reformasi  kelembagaan  ini  adalah  terciptanya  tenaga  kerja  yang  ahli  dan siap pakai dalam bursa tenaga kerja industri.
Melalui  kacamata  teori  kesadaran  Paulo  Freire,  ideologi  pendidikan SMK dapat diasumsikan berangkat dari kesadaran naif. Dengan anggapan bahwa akar persoalan terletak pada sumber daya manusia dengan kapasitas dan  keterampilan  yang  kurang  memadai,  tindakan  yang  perlu  dilakukan adalah membekali mereka dengan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan pasar  tenaga  kerja.  Sayangnya,  dalam  kurikulum  SMK  sendiri  memang tidak ditemukan upaya pengayaan peserta didik dengan nalar kritis. 38 SMK
37 Muḥammad al-Nawawī, Qāmi‘ al-Ṭughyān (Surabaya: Ṣaḥābat al-„Ilm, t.th.), 18-19.
38 Pola  pendidikan  yang  nir-pengayaan  nalar  kritis  di  Indonesia  sebenarnya  bukan  melulu terjadi  pada  sekolah  kejuruan,  tapi  juga  terjadi  pada  sekolah  bahkan  pendidikan  tinggi nonkejuruan.  Lembaga  pendidikan  pada  umumnya  dipahami sebagai  tempat  transfer ilmu pengetahuan.
memang  diteguhkan sebagai penyedia tenaga  kerja terampil an sich demi memenangkan persaingan pasar skilled worker .
Dengan  perbedaan  ideologi  yang  dimiliki  oleh  pendidikan  pesantren dan  SMK,  SMK  Pesantren  seolah  mencoba  mengawinkan  air  dengan minyak.  Mungkinkah  lembaga  pendidikan  berangkat  dari  ideologi  kritis sekaligus  liberal  secara  bersamaan?  Mungkinkah  kesadaran  naif bersanding  dengan  kesadaran  kritis  pada  entitas  yang  sama?  Sementara itu,  mengesampingkan faktor ideologi, fakta  menunjukkan bahwa  kondisi masyarakat  santri  juga  membutuhkan  pemberdayaan  secara  ekonomi. Menyikapi  hal  tersebut,  apakah  SMK  Pesantren  menjadi  pilihan  dengan tanpa mempedulikan sisi ideologi pendidikannya yang berhadap-hadapan? Perlukah  menggagas  dan  merumuskan  ideologi  pendidikan  hibrid  demi „mengayomi‟ SMK Pesantren?
Bagaimanapun,  SMK,  terutama  SMK  Pesantren,  selayaknya  tidak berhenti pada dua warna ideologi saja, yakni konservatif dan liberal, tetapi harus juga merengkuh, bahkan mengedepankan ideologi pendidikan kritis. SMK  Pesantren  perlu  mengedepankan  proses  penyadaran  peserta  didik akan  pentingnya  perubahan  fundamental  dalam  bidang  politik,  sosial  dan ekonomi,  serta  kesadaran  pemihakan  kepada mustaḍ‘afīn (yang lemah/tertindas).  Diharapkan,  lulusan  SMK  Pesantren  tidak  hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memperjuangkan lingkungan sekitarnya. Dengan  demikian,  bukan  ideologi  pasar  yang  mewarnai  pesantren,  tetapi sebaliknya  ideologi  pendidikan  pesantren  yang  memberi  nilai  lebih  bagi pendidikan  SMK.  Dengan  bahasa  lain,  bukan  pendidikan  pesantren diwarnai  oleh  ideologi  pendidikan  SMK,  namun  sebaliknya  ideologi pendidikan  pesantren  mesti  memberi  pola  pada  pendidikan  SMK.  SMK Pesantren  bukan  dimaknai  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kerja, menyiapkan  tukang  yang  siap  pakai,  mengamini  ideologi  pasar.  SMK Pesantren  justru  dimaknai  sebagai  kepedulian  pesantren  terhadap  tenaga kerja,  memberi  nilai  lebih  terhadap  tenaga  kerja;  tenaga  kerja  yang  tetap memiliki  idealism  dan  memegang  teguh  nilai-nilai  pesantren  yang  nota bene merupakan nilai-nilai Islam Nusantara.
Pendidikan SMK selama ini tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik- ekonomi  global  yang  mengangkangi  bangsa  kita,  termasuk  SMK Pesantren.  Kebutuhan  negara  akan  investasi  dan  penyediaan  tenaga  kerja pendukung  adalah  maksud  utamanya.  Jika  dibiarkan,  maka output pendidikan  SMK  Pesantren  masuk  dalam  gelombang  besar  globalisasi yang  berfungsi  mensukseskan  kepentingan  kapital  yang  diuntungkan dengan  tersedianya  tenaga  kerja.  Alih-alih  perubahan,  pendidikan  SMK Pesantren  justru  akan  melanggengkan  struktur  ekonomi  dan  sosial  dari globalisasi.
Gagasan link  and  match pada  konteks  ini  tetap  relevan  dalam  makna siap menghadapi tantangan kehidupan, bukan hanya sinkron dengan dunia
kerja. 39 Dengan  pemaknaan  baru  ini, link  and  match tidak  berkonotasi pemenuhan  kebutuhan  pribadi  atau  pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kerja para pemodal besar, tetapi memiliki arti lebih luas. Ia menjadi representasi kepedulian  kepada  kondisi  masyarakat  luas,  upaya  pewujudkan kesejahteraan bersama, bahkan perjuangan melawan ketidakadilan.
Lalu  harus  bagaimana?  Apakah  SMK  Pesantren  harus  dihindari? Menghindar  dari  globalisasi  adalah  hal  yang  naif.  Ia  harus  diterima sebagai  sebuah  kenyataan.  Tetapi  ikut  arus  manjadi  tempat  penyedia tenaga  kerja  bagi  pemodal  juga  bukan  langkah  yang  tepat.  Masih  ada banyak pilihan untuk  mengembangkan SMK agar  menjadikan  lulusannya tetap berkarakter pesantren, sebagaimana berikut. (1) Karakter pendidikan pesantren  tetap  menjadi  hal  utama.  Artinya,  bukan  dengan  memasukkan muatan pesantren saja akan tetapi nilai-nilai pesantren menjadi visi SMK. (2)  Dengan  demikian,  skill  diarahkan  pada  inovasi.  SMK  bukan  lagi diarahkan sebagai konsumen teknologi tetapi inovasi teknologi tepat guna yang  bisa  mengembangkan  masyarakat  di  sekitarnya.  Harapannya,  SMK Pesantren  adalah  manifestasi  dari  fungsi ishlāḥ  fī  al-arḍ. Artinya,  skill yang  diajarkan  diarahkan  untuk  mengembangkan  masyarakat,  bukan sekedar  penyiapan  tenaga  kerja.  Dengan  dua  kebijakan  ini,  akan  muncul kebijakan SMK yang tidak akan terlepas dari nilai pesantren.
Hal ini  mensyaratkan tradisi pesantren tempat berdirinya SMK sudah sangat kokoh, sehingga  SMK Pesantren  dimaknai sebagai pengembangan tradisi  pesantren  tersebut.  Dengan  akar  tradisi  yang  kokoh  maka  inovasi pendidikan  apapun  akan  tidak  tercerabut  dari khitthah- nya.  Jika  tidak, maka  akan  muncul  fenomena  di  beberapa  pesantren;  tradisi  pesantren menipis,  kadang  tidak  lebih  dari  kos-kosan,  dikalahkan  aura  SMK  yang kadang  jauh  visi  pesantren.  Ujung-ujungnya,  makna  pesantren  yang melekat di SMK Pesantren hanya berarti SMK yang lahir dan bertempat di pesantren,  tetapi  secara  substansial  tidak  mempunyai  nilai  beda  dengan SMK yang berada di luar pesantren.

## Catatan Akhir
Pesantren  sulit  untuk  dikerangkeng  teori-teori  pendidikan  apapun. Pasalnya,  pendidikan  pesantren  adalah  fungsi  dari  pemaksimalan  tugas manusia  yakni  menjadi khalīfah  fī  al-arḍ (wakil  Allah  di  bumi)  yang mempunyai  fungsi  membuat  kebaikan  di  bumi  ( ishlāḥ  fī  al-arḍ ) . Jika diteropong  dengan  teori  tentang  ideologi  pendidikan  ala  Giroux  dan Aronowitz,  pendidikan  SMK  sejalan  dengan  ideologi  pendidikan konservatif  sekaligus  liberal.  Sejalan  dengan  ideologi  konservatif  dalam
39 Mochamad  Syafei,  “Salah  Pemahaman  Terhadap Link  and  Match ,”  diakses  pada 25 Oktober  2016, http://www.kompasiana.com/mochamadsyafei/salah-pemahaman-terhadap- link-and-match_5520423da33311c043b65ca4 .
arti  pendidikan  hanya  mengamini  apa  kata  kekuasaan,  dalam  hal  ini kekuasaan  ideologi  kapitalisme.  Pendidikan  hanya  bertugas  menciptakan tenaga kerja murah bagi industri. Pendidikan SMK di sisi lain  juga seiring dengan  ideologi  liberal  dalam  arti  dilakukan  reformasi  kelembagaan secara  besar-besaran  dengan  melengkapi  fasilitas  pendidikan  yang dibutuhkan dan didukung dengan dana yang sangat besar, mengembangkan  metodologi  pembelajaran,  serta  menyesuaikan  diri dengan  kondisi  politik  ekonomi.  Tujuan  akhir  yang  diharapkan  dari reformasi  kelembagaan  ini  adalah  terciptanya  tenaga  kerja  yang  ahli  dan siap pakai dalam bursa tenaga kerja industri.
Melalui  kacamata  teori  kesadaran  Paulo  Freire,  ideologi  pendidikan SMK dapat diasumsikan berangkat dari kesadaran naif. Dengan anggapan bahwa akar persoalan terletak pada sumber daya manusia dengan kapasitas dan  keterampilan  yang  kurang  memadai,  tindakan  yang  perlu  dilakukan adalah membekali mereka dengan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan pasar  tenaga  kerja.  Sayangnya,  dalam  kurikulum  SMK  sendiri  memang tidak ditemukan upaya pengayaan peserta didik  dengan  nalar kritis. SMK memang  diteguhkan sebagai penyedia tenaga  kerja terampil an sich demi memenangkan persaingan pasar skilled worker .

## Daftar Rujukan
Administrator. “Jatim Dirikan SMK Mini  di Pesantren,”  diakses pada 22
Oktober 2016, m.jaringnews.com/politik- peristiwa/umum/62327/jatim-dirikan-SMK-mini-di-pesantren. Administrator.  “Jumlah  SMK  Terus  Ditambah,” Kompasiana ,  diakses pada 29 April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/08/29/20190521/Jumlah.SMK.Terus. Ditambah. Administrator.  “Kanwil  Kemenag  Mulai  Bangun  Madrasah  Aliyah Kejuruan,” diakses 29 April 2016, m.antaranews.com/berita/538656/kanwil-kemenag-mulai-bangun- madrasah-aliyah-kejuruan. Administrator. “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1965  Tentang  Pokok-Pokok  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pancasila,”
diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, http://bphn.go.id/data/documents/65pnp019.doc. Administrator.  “Program  Vokasional  Harus  Dikelola  secara  Khusus,” diaksese pada 29 April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/09/11/11373884/Program.Vokasional. Harus.Dikelola.Secara.Khusus.
Administrator.  “Siapkan  Rp  44  Triliun,  Pemerintah  Perkuat  Pendidikan Kejuruan,”  19  April  2016,  di  akses  pada  22  Oktober  2016,
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/19/090763903/siapkan-rp-44- triliun-pemerintah-perkuat-pendidikan-kejuruan.
Administrator.  “SMK  Bukan  Pendidikan  Kelas  Dua,”  diakses  pada  23
Januari
2017, http://presidenri.go.id/pendidikan/SMK-bukan- pendidikan-kelas-dua.html.
Anshoriy,  HM  Nasruddin. Dekonstruksi  Kekuasaan:  Konsolidasi Semangat Kebangsaan . Yogyakarta: LKiS, 2008. Aronowitz,  Stanley  dan  Henry  Giroux, Education  Under  Siege:  The Conservative,  Liberal,  and  Radical  Debate  Over  Schooling. London: Routledge & Kegan Paul, 1987.
Booth,  Anne.  “Living  Standards  and  the  Distribution  of  Income  in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence.” Journal of Southeast Asian Studies 19, no. 2, (September 1988). Burger, D H. Structural Changes in Javanese Society: The Village Sphere, Translation  Series:  Modern  Indonesia  Project  Southeast  Asia Program .  Ithaca  NY:  Department  of  Far  Eastern  Studies  Cornell University, 1957.
Carey,  Peter. Takdir:  Riwayat  Pangeran  Diponegoro  (1785-1855) . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
Caurbaugh,  Robert.  “The  International  Economy  and  Globalization,” dalam International  Economics ,  edisi 11.  Kanada:  Thomson  South- Western, 2008).
Fakih, Mansour. “Pendidikan Alternatif: Melihat Kembali Gagasan Paulo
Freire,”  dalam Jalan  Lain:  Manifesto  Intelektual  Organik .
Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2002. Fakih,  Mansour. Bebas  dari  Neoliberalisme .  Yogyakarta:  Insist  Press, 2010.
Fauzi, Noer. Petani dan Penguasa: Dinamika  Perjalanan Politik Agraria Indonesia . Yogyakrata: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999. Geertz,  Clifford.  “Modernization  in  A  Moslem  Society:  The  Indonesian
Case.” dalam Quest, vol. 39. Bombay: t.p., 1963. Jamali.  “Kaum  Santri  dan  Tantangan  Kontemporer”,  dalam  Marzuki Wahid  (ed.), Pesantren  Masa  Depan:  Wacana  Pemberdayaan  dan Transformasi Pesantren. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media, 1991. Kartodirdjo,  Sartono. The  Peasants’  Revolt  of  Banten  in  1888:  Its Conditions, Course, and Sequel . Amsterdam: S.Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1966. Mangunwijaya,  YB. Paradigmaa  Baru  Pendidikan  Rakyat  dalam Menggagas  Pendidikan  Rakyat:  Otosentrisitas  Pendidikan  dalam Wacana Politik Pembangunan . Bandung: Alqaprint, 2000.
Martono,  Nanang. Pendidikan  Bukan  Tanpa  Masalah:  Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi . Yogyakarta: Gava Media, 2010. Muthohar  AR,  Ahmad. Ideologi  Pendidikan  Pesantren:  Pesantren  di Tengah  Arus  Ideologi-Ideologi  Pendidikan,  Ikhtiar  Memotret  dan Mencari  Formulasi  Baru  Sistem  Pendidikan  Pesantren  dalam Berbagai Ideologi Pendidikan Kontemporer . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007. Nawawī (al), Muḥammad. Qāmi‘ al-Ṭughyān. Surabaya: Ṣaḥābat al-„Ilm, t.th. O‟Neill, William F. Educational Ideologies Contemporary Expressions of
Educational Philosophy . Iowa: Hunt Publishing Company, 1990.
Ricklefs,  M.C. A  History  of  Modern  Indonesia  since  C.  1200 ,  edisi  3. Hampshire: Palgrave, 2001. Siradj,  Said  Aqil. Tasawuf  sebagai  Kritik  Sosial:  Mengedepankan  Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi . Bandung: Mizan, 2006. Suparlan, Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa:  Dari  Konsepsi  Sampai dengan  Implementasi (Yogyakarta:  Hikayat  Publishing,  2004),  167-
169.
Syafei,  Mochamad.  “Salah  Pemahaman  Terhadap Link  and  Match ,” diakses pada 25 Oktober 2016, http://www.kompasiana.com/mochamadsyafei/salah-pemahaman- terhadap-link-and-match_5520423da33311c043b65ca4.
Tim  Penulis  JNM.  “Syaikhona  Kholil:  Teknologi  Pelayaran  dan Penyebaran  Islam  Nusantara,”  dalam Gerakan  Kultural  Islam
Nusantara . Yogyakarta: Jaringan Nahdliyin Mataram, 2015. van  Bruinessen,  Martin. Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat:  Tradisi- Tradisi Islam di Indonesia , edisi 2. Bandung: Mizan, 1995.
van Niel, Robert. “Measurement  of Change under the Cultivation Sistem in Java, 1837-1851.” Jurnal Indonesia 14 (Oktober 1972).
Wagiran.  “Pengembangan  Pendidikan  Kejuruan  Berbasis  Potensi  Daerah dan  Sumberdaya  Alam  dalam  Mendukung  Continuing  Vocational Education,” Prosiding  Seminar  Internasional  Peran  LPTK  dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia: Konvensi Nasional V Aptekindo  Forum  Komunikasi  FT/FFTK/FPTK-JPTK  Universitas  se- Indonesia. Dilaksanakan di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar 29 April-2 Mei 2010. Wahid,  Marzuki.  “Pesantren  di  Lautan  Pembangunanisme:  Mencari
Kinerja  Pemberdayaan,”  dalam Pesantren  Masa  Depan, 152-156. Baca  juga  Mansour  Fakih, Sesat  Pikir  Teori  Pembangunan  dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2001.