INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8324-8334 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Prespektif Lingkungan Pendidikan Sekolah
Galuh Prabowo 1 ✉ , Ahmad Nur Hafid 2 , Mufasirul bayani 3
Universitas KH Mukhtar Syafa’at
Email: galuhprabowo99@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan memungkinkan generasi untuk menjalani hidup dan mencapai tujuan mereka secara lebih efektif  dan  efisien.  Pendidikan  tidak  hanya  memberikan  pengetahuan  kepada  siswa,  tetapi  juga memberikan nilai-nilai. Pendidikan berfungsi sebagai platform media sosial untuk penyebaran budaya lokal  dan  transmisi  pengetahuan  kepada  siswa.  Meningkatkan  tingkat  partisipasi  pendidikan  dan meningkatkan  kemampuan  menulis  di  Indonesia.  Sebagai  elemen  penting  dari  sistem  pendidikan nasional. Namun demikian, siswa sering mengalami kurangnya kepercayaan diri dalam mematuhi sistem pendidikan  formal  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  selama  proses pendidikan. yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang analisis kurikulum sekolah dasar dari perspektif  lingkungan  sekolah  dan  sumber  referensi.  Artikel  ini  disusun  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  tinjauan  pustaka,  yang  juga  disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan. Melakukan tinjauan pustaka sesuai dengan teori yang telah dibahas di bidang manajemen pendidikan. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembuatan  kebijakan  harus  dimodifikasi  untuk memperhitungkan berbagai faktor yang memfasilitasi implementasi kebijakan yang efektif. Sebelumnya, pendidikan  Islam  hanya  dianggap  sebagai  materi.  Namun,  persepsi  publik  telah  berkembang,  dan sekarang dianggap sebagai suatu institusi, suatu budaya dan aktivitas, dan suatu sistem.
Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Pendidikan Sekolah Dasar, Prespektif Lingkungan Sekolah

## Abstract
Education  Enables  Generations  To  Live  Their  Lives  And  Achieve  Their  Goals  More  Effectively  And Efficiently. Education Not Only Provides Knowledge To Students, But Also Provides Values.  Education Serves As A Social Media Platform For The Dissemination Of Local Culture And The Transmission Of Knowledge To Students. Increasing The Level Of Education Participation And Improving Writing Skills In Indonesia.  As  An  Important  Element  Of  The  National  Education  System.  However,  Students  Often Experience A Lack Of Confidence In Complying With The Formal Education System Set By The Ministry Of Education And Culture During The Education Process. Which Aims To Provide Information On The Analysis  Of  Elementary  School  Curriculum  From  The  Perspective  Of  The  School  Environment  And Reference Sources. This Article Is Compiled Using A Qualitative Approach And Literature Review, Also Known As Library Research. Conducting A Literature Review In Accordance With The Theories That Have Been Discussed In The Field Of Educational Management. The Findings Of The Study Indicate That Policy Making  Must  Be  Modified  To  Take  Into  Account  Various  Factors  That  Facilitate  Effective  Policy Implementation.  Previously,  Islamic  Education  Was  Only  Considered  As  Material.  However,  Public Perception Has Evolved, And It Is Now Considered An Institution, A Culture And Activity, And A System. Keywords: Policy Analysis, Elementary School Education, School Environment Perspective.

## PENDAHULUAN
Generasi  dipersiapkan  untuk  menjalani  hidup  dan  mencapai  tujuan  mereka  secara lebih efektif dan efisien melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya mencakup pemberian pengetahuan kepada siswa tetapi juga pemberian nilai-nilai. Lebih jauh, agar siswa dapat berkembang, pendidikan merupakan pekerjaan budaya yang mengharuskan mereka untuk terus mengembangkan orisinalitas dan potensi mereka. Pendidikan yang bermutu tinggi tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas intelektual siswa, tetapi juga mengintegrasikan tiga  kecerdasan  intelektual,  emosional,  dan  spiritual.  (Salimian  et  al.,  2017), (Condé  &

## Martens, 2020)
Proses  pendidikan  yang  disengaja  untuk  mendidik  generasi  muda  agar  menjadi manusia yang berbakti kepada umat manusia sesuai dengan kodratnya yakni berguna bagi orang lain, bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan beserta isinya, dan bagi peradaban dikenal dengan  sebutan  pendidikan.  Meskipun  memiliki  tujuan  yang  baik,  lembaga  pendidikan menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Kecepatan perubahan baik yang positif maupun yang negatif menjadi salah satu kendala utama. Menambahkan unsur-unsur evolusi  zaman  ke  dalam  kurikulum  pendidikan  Islam  merupakan  cara  masyarakat pendidikan  Islam  menanggapi  perubahan  keadaannya.  Kedua  aspek  ini  terkait  dengan kemajuan penelitian dan ilmu pengetahuan secara umum.
Dalam dunia yang ideal, kurikulum Islam akan mampu meningkatkan dan memperkuat hard  skills dan soft skills, yang meliputi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. Di negara mana pun, kurikulum tidak kebal terhadap kesulitan yang dihadapi oleh siswa, karena siswa membutuhkan  dukungan  lembaga  pendidikan  untuk  memperkuat  dan  meningkatkan kemampuan  mereka  sendiri.  Melalui  perubahan  kurikulum  pendidikan,  guru  dapat memperkenalkan  ide-ide  mereka,  yang  merupakan  sarana  untuk  mencerahkan  dan memperkuat karakter siswa mereka. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengkaji kurikulum Islam di lembaga pendidikan Islam, yang merupakan analisis kebijakan pendidikan Islam.
Pendidikan  dapat  menjadi  katalisator  perubahan  masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana yang dikemukakan Vebrianto (Mahidin, 2018). Sementara itu, Nugroho dan Tilaar (Mahidin, 2018) mengatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai media sosial untuk transfer ilmu pengetahuan dan penyebaran budaya lokal kepada peserta didik. Proses transmisi tersebut memiliki  dua  tujuan.  Pertama,  transfer  informasi  dan  keterampilan.  Kedua,  penyebaran ideologi  sikap,  nilai,  norma,  dan  keyakinan.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  publik  adalah kebijakan  pendidikan,  dan  cita-cita  masyarakat  beradab  adalah  keseimbangan  antara keduanya.
Sehingga  dengan  mempelajari  dan  memahami  studi  mengenai  kebijakan  publik (public policy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan harapan para dosen pendidikan, tidak hanya itu tetapi juga agar mereka dianggap sebagai pendidik yang bermutu. Jika para profesional pendidikan terlibat dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  maka  lebih  jauh  lagi,  para  profesional  pendidikan diharapkan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  menganalisis  berbagai  modus kegagalan  (ketidaktepatan)  dalam  berbagai  kebijakan  pendidikan.  Dari  perspektif pendidikan, sekolah harus memahami nilai-nilai agama dan budaya yang telah diungkapkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam kaitannya dengan pendidikan di sekolah. Artinya, sekolah  harus  mampu  menghasilkan  materi  pembelajaran  yang  bermutu  tinggi  secara umum dan studi agama yang mematuhi standar pendidikan nasional.
Terkait dengan perluasan  pendidikan  sekolah, Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013  secara  rinci  mengatur  bahwa  perluasan  ini  merupakan  proses  penyelenggaraan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA), Sekolah, dan Perguruan Tinggi Agama,  serta  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan.  Menurut  Awaliyah  (2014), penting  bagi  guru  sekolah  untuk  mempertimbangkan  peran  keyakinan  agama  dalam membentuk  karakter  peserta  didiknya  sebagai  salah  satu  aspek  pendidikan  yang melengkapi  pengetahuan  umum.  Karena  reformasi  sekolah,  pendidikan  di  Indonesia menjadi  semakin  tersentralisasi.  Meningkatkan  keterampilan  menulis  dan  meningkatkan
angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sebagai komponen penting dari Sistem Pendidikan Nasional. (Erthal & Marques, 2018), (DeSanctis et al., 2018)
Namun,  dalam  proses  pembelajaran  di  sekolah,  siswa  sering  kali  mengalami  rasa kurang  percaya  diri  dalam  mengikuti  pendidikan  formal  yang  diselenggarakan  oleh Kemendikbud (Syafaruddin dkk., 2020). Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Syafaruddin, dkk. (2020) menunjukkan bahwa mutu pendidikan yang diberikan di sekolah relatif rendah, di mana materi yang diajarkan guru tidak mampu memenuhi tuntutan satu mata pelajaran yang sangat terspesialisasi, dan rapor siswa di sekolah juga tidak terlalu baik. Oleh  karena itu, sebagian besar masyarakat masih menganggap sekolah sebagai pilihan terbaik untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Akibatnya,  meskipun  saat  ini  terjadi  krisis  moral  dan  kenyataan  bahwa  pendidikan secara  umum  belum  mampu  menjawab  kebutuhan  untuk  meningkatkan  karakter  dan moralitas orang Bangsa, sekolah tidak mampu meningkatkan kedudukannya di masyarakat karena tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional  yang  dapat  mengarah  pada  pendidikan  yang  lebih  baik  dan  pada  akhirnya memberantas  orang  Bangsa  yang  berkarakter  dan  suka  melakukan  kekerasan.  Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alawiyah  (2014),  disebutkan  bahwa  norma  agama  dan runtuhnya  nilai-nilai  yang  penting  untuk  dipatuhi  agar  dapat  menjadi  panutan  dalam perilaku saat ini merupakan contoh masalah yang berdampak negatif terhadap taraf hidup masyarakat umum. Kebiasaan keagamaan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat dan rakyat mulai mengurangi dampak globalisasi. Pekerjaan yang signifikan perlu dilakukan untuk memperkuatnya, selain meningkatkan sistem pendidikan yang mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan bangsa berkarakter dan berbudi luhur.
Akibatnya,  analisis  kebijakan  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  sosial  terapan  yang menggunakan  argumentasi  rasional  dan  fakta-fakta  untuk  menjelaskan,  menilai,  dan membuat  pemikiran  dalam  rangka  upaya  memecahkan  masalah  kebijakan.  Akibatnya, pengesahan  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003  menekankan  pentingnya  memahami pendidikan, khususnya pendidikan dalam Islam, sehingga konsep pendidikan di akar rumput dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak gagal memenuhi kebutuhan zaman.
Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, penelitian ini akan dipublikasikan dengan tujuan  sebagai  sumber  referensi  dan  memberikan  informasi  tentang  analisis  kurikulum sekolah dasar dari perspektif lingkungan sekolah. Akibatnya, kebijakan yang dilaksanakan harus selaras dengan agama dan memenuhi tujuan pendidikan nasional.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dan telaah pustaka, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Menelaah pustaka sesuai dengan teori yang dibahas dalam bidang manajemen pendidikan. Selain itu, kami akan meneliti artikel- artikel yang bereputasi baik maupun artikel-artikel dari jurnal yang tidak bereputasi baik. Dalam  penelitian  kualitatif,  pengambilan  sampel  harus  konsisten  dengan  asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif, tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
Alasan  utama  dilakukannya  penelitian  kualitatif  adalah  karena  bersifat  eksploratif (Hapzi  Ali,  Nandan  Limakrisna,  2013).  Terakhir,  hal  tersebut  dinyatakan  dalam  bagian berjudul "Pustaka Terkait" atau Kajian Pustaka ("Tinjauan Pustaka") sebagai dasar pengujian hipotesis dan nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau gagasan penelitian yang relevan (Hapzi Ali, Nandan Limakrisna, 2013). Berdasarkan hal tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis atau menelusuri  berbagai  jurnal,  buku,  dan  dokumen  baik  berupa  media  kertas  maupun elektronik, serta data atau informasi yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mempertahankan Standar Pengajaran Istilah "kebijakan" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "policy," yang berarti identifikasi kebutuhan atau masalah sehingga tindakan dapat diambil  untuk  menyelesaikannya.  Jika  kata  "kebijakan"  digabungkan  dengan  kata "pendidikan," istilah tersebut menjadi turunan dari "kebijakan pendidikan". Hasbullah (2015: 40) mengatakan bahwa dalam bidang pendidikan, kebijakan pemerintah memiliki konotasi yang sama dengan kebijakan pendidikan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa upaya banyak orang dan kelompok telah menghasilkan sistem pendidikan ini.(Shen & Chen, 2020), (Salimian et al., 2021), (Liao et al., 2023).
Suharno (Madjid, 2018: 8) mencatat argumen Winarno dan Wahab bahwa berbagai elemen  termasuk  tujuan,  rencana,  keputusan,  peraturan,  ketentuan,  standar,  saran,  dan rancangan  besar  secara  progresif  membentuk  penerapan  metode  ini.  Karyawan mendapatkan  akses ke  berbagai materi yang terkait dengan  pekerjaan mereka. Namun, secara umum, "politik" dapat  dilihat sebagai upaya yang  dipimpin pemerintah termasuk tujuan, strategi, dan program untuk memecahkan masalah atau kondisi.
Berdasarkan  fakta  yang  disebutkan  di  atas,  seseorang  dapat  mengatakan  bahwa kebijakan adalah rencana besar atau serangkaian arahan yang dibuat oleh seseorang yang berkepentingan, katakanlah melalui program yang konsisten yang mengarah pada suatu
tujuan. Tilaar dan Nugroho mendefinisikan pembelaan pendidikan sebagai proses analisis, perencanaan, dan pelaksanaan ditambah penilaian. Selain itu, menurut (Arwil dayanto et al. 2018), kebijakan pendidikan merupakan reaksi pemerintah atau penyelenggara lapangan terhadap berbagai tantangan pendidikan.
Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Uu Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
1) Data pendidikan islam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003
Meskipun UU Sisdiknas 2003 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, namun beberapa pasal termasuk Pasal 49 ayat 1 belum secara rutin dipatuhi. Prakarsa reformasi tersebut terkesan setengah hati, sehingga tidak dijalankan secara metodologis. Sebagian besar sistem dan  lembaga pendidikan Islam tidak dikelola secara profesional; upaya penyegaran dan peningkatan pendidikan Islam terkadang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan komprehensif (Tilaar, 2010).
Namun demikian, UU Sisdiknas 2003 dengan jelas menunjukkan posisi pendidikan agama secara keseluruhan. Banyak makalah yang menyatakan bahwa pendidikan formal didasarkan dan tersusun dari pendidikan agama. Pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, nilai-nilai moral, dan kepribadian muslim khususnya Islam sangat bergantung pada pendidikan agama (Tilaar, 2010).
Jika menelaah UU Sisdiknas 2003, terungkap bahwa pendidikan agama cukup vital bagi  pendidikan  nasional.  Pendidikan  agama  lebih  menitikberatkan  pada  upaya membantu peserta didik untuk menyadari kapasitasnya dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Terungkapnya Data Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan agama  bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan nilai-nilai  dan pengetahuan  agama  yang  mereka  yakini  sehingga  mereka  dapat  menjadi  anggota masyarakat atau ahli agama. Pendidikan agama bertujuan untuk membekali siswa agar menjadi pribadi yang menjunjung tinggi cita-cita agamanya dan menjadi ulama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat agar tumbuh menjadi warga negara yang bermoral dan beriman. (Karia & Asaari, 2016), (Addis et al., 2019).
Azra (2012) berpendapat bahwa pengajaran hanya menyalurkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pendidikan lebih menekankan pada pembinaan kesadaran dan kepribadian peserta didik serta pendewasaannya. Melalui tata cara ini, suatu bangsa dapat  menanamkan  keyakinan,  budaya,  gagasan,  dan  ilmu  agama  kepada  generasi mudanya  sehingga  dapat  mempersiapkan  mereka  dalam  menghadapi  kehidupan.
Mengingat sistem pendidikan agama  telah terkodifikasi, maka kurikulum, silabus, dan sumber  belajar yang termuat dalam tujuan  pembelajaran umum dan khusus menjadi sangat  penting  untuk  diperhatikan.  Lebih  lanjut  dibahas  mengenai  struktur  dasar pendidikan  agama  serta  agama-agama  tertentu  yang  diakui  di  Indonesia.  Kemudian, justifikasi tersebut dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 sebagai acuan penyusunan tujuan pendidikan agama dan pendidikan agama sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013  mengubah  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Standar  Nasional Pendidikan dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1a PP. Sementara itu, Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai kerangka acuan penyusunan Standar Isi, Standar Proses,  Standar  Penilaian  Pendidikan,  Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan, Standar  Sarana  dan  Prasarana,  Standar  Manajemen,  dan  Standar  Pembiayaan.  Aspek terpenting  dari Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 2013 dapat ditemukan dalam standar  penilaian  hasil  belajar.  Pemerintah  ini  semata-mata  mendorong  penggunaan penilaian hasil belajar untuk: a) mengukur pencapaian kompetensi siswa, b) menyusun laporan  kemajuan  hasil  belajar,  dan  c)  meningkatkan  proses  pembelajaran.  Undang- undang ini juga mengatur penilaian hasil belajar dalam pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 64 Ayat 2e PP No. 32/2013).
Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Dari Sudut Pandang Lingkungan Sekolah.
Mengkaji  pendidikan  di  sekolah  memerlukan  kesadaran  akan  cita-cita  budaya  dan agama  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah.  Sekolah  harus  menghasilkan lulusan  dengan  pengetahuan  umum  dan  agama  yang  memenuhi  kriteria  pendidikan nasional dengan kualitas tinggi. Mengkaji fungsi sekolah dasar dalam menanamkan ilmu pengetahuan dan membina nilai-nilai Islam kepada generasi mendatang merupakan salah satu perhatian utama yang harus diperhatikan. Merupakan kewajiban moral sekolah dasar Islam untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan akhlak kepada murid-muridnya. Kegiatan sekolah dimaksudkan untuk melengkapi tujuan lembaga sehingga para lulusan diharapkan memiliki kompetensi intelektual dan berakhlak baik. (Michalakopoulou et al., 2023), (Zhao et al., 2024)
Sebuah  kebijakan  harus  diadopsi  dengan  studi  yang  cermat,  dengan mempertimbangkan lokasi sekolah, latar belakang siswa, dan latar belakang guru. Sebagai hasil  dari  penyertaan  komponen  pendukung  yang  tepat  dalam  suatu  kebijakan,  kualitas
sekolah dapat ditingkatkan secara efektif. Berdasarkan telaah kebijakan pendidikan sekolah dari sudut pandang sekolah dasar, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:
1) Input instrumental.
Selain  kurikulum  (yang  memuat  ilmu  agama  dan  ilmu  umum,  serta  penanaman kegiatan rutin keagamaan dan ekstrakurikuler) dan juga sarana kelas (terutama papan tulis), proses pembelajaran akan lebih optimal apabila fasilitator (Kepala Sekolah Dasar) mampu memfasilitasi secara optimal seluruh potensi yang ada di sekolah, baik potensi unsur manusianya maupun sarana prasarana sekolah yang digunakan dengan sebaik- baiknya. Fasilitator juga bertugas menyusun program yang berlaku dengan serangkaian kegiatan dan memastikan program tersebut terlaksana dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah dasar. (Moyano-Fuentes et al., 2019), (Fragapane et al., 2023)

## 2) Proses Pembelajaran
Di  sekolah  dasar  yang  menjadi  tempat  berlangsungnya  proses  pembelajaran, pengalaman  hidup  setiap  individu  akan  berbeda-beda  selama  proses  pembelajaran. Belajar dari pengalaman hidup yang berbeda-beda (Sosio-Kultural) akan menumbuhkan semangat dan integritas pendidik dan peserta didik dalam agama dan budayanya, serta berpengaruh terhadap pemahaman agama. (Gento et al., 2021), (Testorelli et al., 2022)
Pendidikan  berbasis  Islam  sebagai  salah  satu  hal  penting  bagi  kehidupan diharapkan  mampu  mewadahi  dan  membangun  karakter  pribadi  peserta  didik  yang senantiasa berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlaknya serta berperan aktif membangun  peradaban  dan  kerukunan  hidup  bermasyarakat,  khususnya  dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat, cinta tanah air, yang selanjutnya juga menjadi  pribadi  yang  memiliki  landasan  kemampuan  dalam  menghadapi  tantangan, hambatan, dan perubahan. Dengan demikian, proses pembelajaran terjalin antara mata kuliah umum dan mata kuliah agama, sehingga harapan dapat terwujud dengan peran serta dan bantuan guru serta pendidik Sekolah Dasar yang profesional.
3) Kualitas pendidik
Salah satu variabel terpenting dalam mencapai hasil pendidikan yang efektif adalah sekolah  dasar.  Para  pendidik  diharapkan  untuk  menerapkan  semua  modifikasi  yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, watak, dan kemampuan siswa. Selain hak atas  pendidikan  yang  lebih  baik,  kesejahteraan  guru,  status  guru,  dan  penghapusan segala bentuk diskriminasi, pengembangan profesional pendidik merupakan salah satu perhatian  utama  yang  mereka  hadapi.(Liao  et  al.,  2023)  Hal  ini  karena  keberhasilan pendidikan di suatu negara ditentukan oleh guru yang berkualitas.
Alfiansyah  dkk.  (2020) melakukan  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  pendidik memerlukan pelatihan dan  pengembangan untuk meningkatkan  kemampuannya dan memastikan  siswa  mencapai  hasil  belajar  setinggi  mungkin  di  kelas.  Pendidik  yang kompeten  adalah  pendidik  yang  memiliki  kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial, dan profesional. Lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan kompetensi spiritual.

## SIMPULAN
Penjelasan di atas mengarahkan kita untuk menyadari bahwa pengambilan keputusan kebijakan harus diubah agar sesuai dengan  berbagai ciri yang mendukung  pelaksanaan kebijakan yang tepat. Dalam banyak elemen lain yang harus diperhatikan dalam penerapan aturan,  kapasitas  guru  dalam  memberikan  pendidikan  masih  sangat  penting.  Bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk pendidikan Islam bersifat cair. Peluang dan tantangan ini  memaksa  lembaga  pendidikan  untuk  dapat  bersaing  dalam  mengembangkan pendidikan tanpa kalah dari jenis pendidikan umum lainnya, sehingga memastikan bahwa sekolah merupakan anggota masyarakat yang vital.
Berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003, kebijakan  pendidikan  Islam  mencakup  pengakuan  terhadap  lembaga  pendidikan  Islam resmi  dan  tidak  resmi.  Awalnya  hanya  dilihat  sebagai  materi,  opini  publik  tentang pendidikan Islam telah berubah; sekarang dilihat sebagai lembaga, budaya dan kegiatan, dan sistem. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2003 serta kebijakan pemerintah  yang  mengendalikan  pelaksanaan  hukum  mencerminkan  hal  ini.  Pendidikan Islam  dengan  demikian  dapat  dilihat  dalam  empat  hal:  a)  sebagai  materi;  b)  sebagai lembaga; c) sebagai budaya; d) sebagai sistem.

## DAFTAR PUSTAKA
Addis,  S.,  Dvivedi,  A.,  &  Beshah,  B.  (2019).  Quality  management  as  a  tool  for  job  satisfaction improvement in low-level technology organizations: the case of Ethiopia. Production Planning & Control, 30(8), 665 – 681. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1574510
Alawiyah,  Faridah.  (2014).  Pendidikan  Madrasah  Di  Indonesia. Aspirasi  5(1),  51 – 58. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.449
Arwildayanto,  Arifin  Suking,  Warni  Tune  Sumar.  (2018). Analisis  Kebijakan  Pendidikan.  Bandung: Cendikia Pres.
Azra, A. (2012). P endidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuhu Millenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Condé, G. C. P., & Martens, M. L. (2020). Six sigma project generation and selection: literature review and  feature  based  method  proposition. Production  Planning  &  Control,  31(16),  1303 – 1312.
https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1706196
DeSanctis, I., Ordieres Mere, J. B., Bevilacqua, M., & Ciarapica, F. E. (2018). The moderating effects of corporate and national factors on lean projects barriers: a cross‐national study. Production Planning & Control, 29(12), 972 – 991. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1494345
Dowlatshahi, S., & Taham, F. (2009). The development of a conceptual framework for Just-In-Time implementation  in  SMEs. Production  Planning  &  Control,  20(7),  611 – 621. https://doi.org/10.1080/09537280903034305
Erthal, A., & Marques, L. (2018). National culture and organisational culture in lean organisations: a systematic review. Production Planning & Control, 29(8), 668 – 687. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1455233
Fragapane, G., Hvolby, H.-H., Sgarbossa, F., & Strandhagen, J. O. (2023). Autonomous mobile robots in sterile instrument logistics: an evaluation of the material handling system for a strategic fit framework.
Production Planning & Control, 34(1), 53 – 67. https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1884914
Gento, A. M., Pimentel, C., & Pascual, J. A. (2021). Lean school: an example of industry-university collaboration. Production Planning & Control, 32(6), 473 – 488. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1742373
Hapzi Ali. Nandan Limakrisna. (2013). Metodologi Penelitian ( Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. In Deeppublish: Yogyakarta
Hasbullah, M. (2015). Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia. Depok: Raja Graffindo Persada.
Karia, N., & Asaari, M. H. A. H. (2016). Halal value creation: its role in adding value and enabling logistics service. Production Planning & Control, 27(9), 677 – 685. https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1166276
Lameijer,  B.  A.,  Boer,  H.,  Antony,  J.,  &  Does,  R.  J.  M.  M.  (2023).  Continuous  improvement implementation  models:  a  reconciliation  and  holistic  metamodel. Production  Planning  & Control, 34(11), 1062 – 1081. https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1974114
Liao, Y.-Y., Soltani, E., & Wilkinson, A. (2023). From product to service quality: the role of managerial mindsets. Production Planning & Control, 34(8), 705 – 726. https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1957173
Madjid, Abd. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru Mahidin,  La.  (2018).  K ebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia.  Malang:  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Muhammad Alfiansyah, Muhammad Shaleh Assingkily, Andi Prastowo. (2020). Kebijakan Internal Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.” Megistra:  Media  Pengembangan  Ilmu  Pendidikan  Dasar  Dan  Keislaman,  11(1),  52 – 67. http://dx.doi.org/10.31942/mgs.v11i1.3460
Michalakopoulou,  K.,  Bamford,  D.,  Reid,  I.,  &  Nikitas,  A.  (2023).  Barriers  and  opportunities  to
innovation  for  legal  service  firms:  a  thematic  analysis-based  contextualization. Production Planning & Control, 34(7), 604 – 622. https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1946329 Moyano-Fuentes, J., Bruque- Cámara, S., & Maqueira - Marín, J. M. (2019). Development and validation of a lean supply chain management measurement instrument. Production Planning & Control, 30(1), 20 – 32. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1519731
Salimian,  H.,  Rashidirad,  M.,  &  Soltani,  E.  (2017).  A  contingency  view  on  the  impact  of  supplier development  on  design  and  conformance  quality  performance. Production  Planning  & Control, 28(4), 310 – 320. https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1282056
Salimian, H., Rashidirad, M., & Soltani, E. (2021). Supplier quality management and performance: the effect  of  supply  chain  oriented  culture. Production  Planning  &  Control,  32(11),  942 – 958. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1777478
Shen, B., & Chen, C. (2020). Quality management in outsourced global fashion supply chains: an exploratory  case  study. Production  Planning  &  Control,  31(9),  757 – 769. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1683774
Syafaruddin,  Mesiono,  A.  Butar-butar,  Muhammad  Shaleh  Assingkily.  (2020).  Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Bunayya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 7(1). http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8966.
Syarifah.  (2013).  Pengembangan  Alternatif  Kebijakan  Pendidikan  Islam.” At- Ta’dib ,  8(1),  133 – 149. http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v8i1.518
Testorelli, R., Ferreira de Araújo Lima, P., & Verbano, C. (2022). Fostering project risk management in SMEs: an emergent framework  from a literature review. Production Planning & Control, 33(13), 1304 – 1318. https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1859633
Tilaar, H.A.R. (2010). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. UU No. 20 Tahun 2003
Zhao, G., Liu, S., Wang, Y., Lopez, C., Zubairu, N., Chen, X., Xie, X., & Zhang, J. (2024). Modelling enablers for building agri-food supply chain resilience: insights from a comparative analysis of Argentina  and  France. Production  Planning  &  Control,  35(3),  283 – 307. https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2078246