## HUBUNGAN PEMBELAJARAN PPKn DENGAN PENGAMALAN NILAI-NILAI SILA I PANCASILA
Tukiran 1* , Ana Andriani 2 , Sugeng Priyadi 3 , Suyahmo 4 , Muhammad Abduh 5
1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
2,3 Universitas Negeri Semarang,
4,5 Universitas Muhammadiyah Surakarta
* Email : tukiranump@gmail.com
Abstract. The  research  objective  was  to  determine:  the  learning  process  of  the PPKn, the practice of the values of the I Pancasila principles, and the relationship between  the  PPKn  learning  and  the  practice  of  the  Pancasila  I  principles.  The study  population  was  all  students  in  grade  VI  SD  Muhammadiyah  University  of Purwokerto, totaling 34. The entire population was used as the research sample, so it  was  a  census.  Collecting  data  with  a  closed  questionnaire.  Data  analysis  with percentage  and  product-moment  correlation.  The  results  of  data  analysis  showed that  the  PPKn  learning  process  is  strong  (79%),  the  practice  of  the  values  of  the Pancasila precepts  is  strong (91%) and there is  a significant  correlation between the  PPKn  learning  process  and  the  practice  of  the  values  of  the  Pancasila  I precepts, rxy (6.31).
Keywords : PPKn Learning, Students, Practice of The I Pancasila Precepts

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini,  agama  seakan- akan  merupakan  sebuah  nama  yang terkesan keras, kasar, dan sangat kejam, sehingga  membuat  gentar,  menakutkan dan  mencema1skan.  Karena  umat  yang beragama  terkesan  banyak  yang  ganas dan  tampil  dengan  wajah  kekerasan. Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini sangat  banyak  muncul  konflik  antar Agama,  Intoleransi  dan  kekerasan  atas nama agama. sehingga realitas kehidupan  beragama  yang muncul adalah  saling  curiga  mencurigai,  saling tidak  percaya,  dan  hidup  dalam  ketidak harmonis ( Yasin, 2014:170). Bangsa Indonesia sebagai bangsa  yang  religius,  percaya  bahwa mereka  akan  mendapatkan  keselamatan dan  kebahagiaan  di  dunia  dan  akherat nanti  kalau  mereka  selalu  berpegang pada  pedoman  hidup  yang  berasal  dari Tuhan  Yang  Maha  Kuasa, karena mereka  mempunyai  kepercayaan  dan ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Oleh  karena  itu  dalam  kehidupan bermasyarakat  yang  agamis  ini  akan banyak  kita  jumpai  berbagai  macam perbuatan  dan macam-macam upacara
yang merupakan manifestasi dan kepercayaan  mereka  terhadap  Tuhan.
Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana  mewujudkan  agama  sebagai sesuatu yang mendatangkan
kebahagiaan  bagi  seluruh  manusia  dan bagi seluruh alam.
Soekarno  ketika  berpidato  di depan  sidang  BPUPKI  menyampaikan ”Prinsip  Ketuhanan!  Bukan  saja  bangsa Indonesia  bertuhan,  tetapi  masing- masing  orang  Indonesia  hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen  menyembah  Tuhan  menurut petunjuk  Isa  Al  Masih,  yang  Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha
menjalankan  ibadatnya  menurut  kitab- kitab  yang  ada  padanya.  Tetapi  marilah kita  semuanya  bertuhan.  Hendaknya negara  Indonesia  negara  yang  tiap-tiap orangnya  dapat  menyembah  Tuhannya dengan  cara  leluasa.  Segenap  rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan,  yakni  dengan  tiada ”egoisme-agama”.  Dan  hendaknnya Negara  Indonesia  satu  Negara  yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan  agama,  baik  Islam  maupun
Kristen,  dengan  cara  yang  berkeadaban. Apakah cara yag berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati  satu  sama  lain.”( Soekarno, 1986: 153).
Sila Ketuhanan  Yang Maha  Esa mengandung  pengertian  bahwa  kita bangsa  Indonesia  percaya  dan  taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta beserta isinya, baik benda mati  maupun  makhluk  hidup.  Bahwa kepercayaan dan  ketaqwaan  kita  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  bersifat  aktif, artinya harus selalu berusaha menjalankan  segala  Perintah-Nya  dan menjauhi  segala  larangan-Nya  menurut ajaran  agama  dan  kepercayaan  kita masing-masing ( Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011 :32)
Dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia  dikembangkan  sikap  hormat- menghormati  dan  bekerja  sama  antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga  dapat  selalu  dibina  kerukunan hidup  di  antara  sesama  umat  beragama dan  berkepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah masalah  yang  menyangkut  hubungan pribadi  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang  dipercayai  dan  diyakininya,  maka dikembangkan sikap saling menghormati  kebebasan  menjalankan ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya  dan  tidak  memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.
Negara  tidak  memaksa  agama atau  suatu  kepercayaan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  sebab  agama  dan kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  itu  berdasarkan  keyakinan  hingga tidak  dapat  dipaksakan.  Agama  dan Kepercayaan  kepada Tuhan  Yang  Maha Esa  sendiri  tidak  memaksa  kepada manusia untuk memeluk dan
menganutnya.
KAJIAN PUSTAKA
Prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha
Esa  menurut  Pitoyo,  dkk  (  2012:33) berisi  ketentuan  (1)  pengakuan  adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  (2) setiap  individu  bebas  memeluk  agama dan kepercayaannya; (3) tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan  kepada  pihak  lain;  (4) percaya  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang
Maha  Esa  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya masing-masing; (5) saling  menghargai  terhadap  keyakinan agama dan kepercyaan yang dianut oleh pihak lain; (6) saling menghormati antar pemeluk  agama  dan  kepercayaan;  (7) bebas beribadat sesuai dengan keyakinan  agama  yang dipeluknya, tanpa  mengganggu  kebebasan  beribadat bagi  pemeluk  keyakinan  lain;  (8)  dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu  ketenangan  dan  ketertiban umum. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia  Masa  Depan  Bab  IV,  khusus dalam  bidang  religius,  bahwa  untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator  (a) terwujudnya  masyarakat  yang  beriman, bertakwa,  berakhlak  mulia  sehingga ajaran  agama,  khususnya  yang  bersifat universal  dan  nilai-nilai  luhur  budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya; (b) terwujudnya toleransi antar  dan  antara  umat  beragama;  (c) terwujudnya  penghormatan  terhadap martabat kemanusiaan. Materi pembelajaran PPKn, mengajarkan agar peserta didik mengamakan nilai-nilai Pancasila. Tetapi  realita  yang  ada  sekarang  guru kurang memperhatikan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan.  Model  pembelajaran  yang banyak  digunakan  oleh  guru  adalah model  pembelajaran  tradisional  atau lebih  dikenal dengan  model ceramah.
Metode  ini  kurang  menarik  bagi  siswa karena banyak siswa yang merasa jenuh dan  bersikap  pasif.  Selain  itu  siswa menganggap guru sebagai sumber informasi yang selalu mentransfer pengetahuan.  Latar  belakang  sosial, ekonomi  serta  sarana  yang  kurang menjadi pelengkap menghambat keberhasilan  proses  pembelajaran  di kelas.  Ada  juga  faktor  yang  datang  dari guru  yaitu  pemahaman  guru  yang kurang,  banyak  materi  yang  harus disampaikan dan waktu yang terbatas.
Secara  keseluruhannya  ternyata Islam  adalah  asas  yang  menunjangi seluruh  kehidupan  manusia  meliputi agama,  budaya  maupun tamadun dalam menghadapai  sebarang  bentuk  cabaran. Dalam  era  globalisasi  ini  kita  harus bersikap  secara  kritis  dan  selektif  untuk menentukan  elemen-elemen  yang  sesuai dan  positif  dengan  budaya  tempat  kita.
Ini  karena  kebudayaan  Islam  adalah kebudayaan  yang  akomodatif,  memiliki keterbukaan  yang  cukup  luas  untuk menampung dan sekaligus mengintegrasikan  unsur-unsur  positif dari  budaya  asing.  Secara  langsung  ia menjamin  suasana  yang  rukun  damai dan  harmoni  dapat  dirasai  oleh  seluruh masyarakat  beraneka  agama  dan  bangsa di  Malaysia  (Khambali,  Mohd  Herzali  , Mohd Haled, 2008: 91-92).
Cogan  dalam  (Winarno,  2014: 71)  menyatakan  bahwa  pembelajaran PPKn  merupakan  proses  pendidikan secara  utuh  dan  menyeluruh  terhadap pembentukan  karakter  individu  sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Kaitannya  dengan  PPKn  di Indonesia, Kosasih Djahiri dalam (Winarno,  2014:  71)  juga  menyatakan bahwa: “Pembelajaran  PPKn  adalah program pendidikan yang secara programatik prosedural berupaya memanusiakan (humanizing) dan membudayakan (culturing) serta memberdayakan (empowering) menusia
/  anak  didik  (diri  dan  lingkungannya)
menjadi  warga  negara  yang  baik  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Rahmat dkk.,(2013: 21) menyatakan  bahwa  pembelajaran  PPKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah bagaimanakan  pembelajaran  PPKn  di kelas XI IPS SMA Baturraden. Bagaimanakah  pengamalan  nilai-nilai Sila  I  Pancasila  dan  adakah  hubungan antara  pembelajaran  PPKn  dengan pengamalan nilai-nilai Sila I Pancasila.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian  dilaksanakan  di  kelas  VI  SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang terletak di Jl. Senopati Dukuhwaluh Purwokerto. Alasan  penelitian  di  adakan  di kelas VI SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto karena sekolah ini merupakan sekolah percontohan  atau  sebagai  sekolah  pilot projek Universitas Muhammadiyah Purwokerto  dan  sekali  gus  sebagai sekolah latihan mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokokerto.  Dipilihnya  kelas  VI karena  kelas  ini  sudah  paling  lama menerima  proses  pembelajaran,  yakni selama enam tahun.
Waktu  penelitian  pada  bulan September  2017  s.d  Maret  2018. Populasi  Penelitian  peserta  didik  kelas VI  SD  Universitas  Muhammadiyah Purwokokerto  sebanyak  34 orang.
Semua populasi dijadikan sampel sehingga merupakan penelitian sensus. Pengumpulan data yang
digunakan  adalah  angke.  jenis  angket yang  digunakan  adalah  angket  tertutup yaitu jawaban  telah  tersedia  sehingga
responden tinggal  memilih  salah  satu  di antara  jawaban  yang  sesuai  dengan pendapat masing-masing.
Pengukuran  menggunakan  skala likert  karena  skala Likert digunakan untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan persepsi  seseorang  atau  sekelompok orang tentang fenomena sosial. Persekoran jawaban angket seperti tabel di bawah ini Tabel Pensekoran jawaban angket Jawaban Angket Alternatif Jawaban Skor Selalu 5 Sering 4 Kadang-kadang 3 Jarang 2 Tidak pernah 1 Analisis Data Teknik  analisis  data  untuk mengetahui  pembelajaran  PPKn  dan pengamalan nilai-nilai Sila  I  digunakan  teknik persentase. Analisis dilakukan persentase  secara  keseluruhan.  Rumus yang digunakan sebagai berikut: Fo % = x 100 fn
% = persentase fo = frekuensi yang ditemukan fn = frekuensi maksimal (Sugiyono,2016:134) Untuk  memudahkan  dan menyeragamkan dalam pengambilan penafsiran dan kesimpulan, dipergunakan pengelompokkan persentase sebagai berikut: 0% - 20% : sangat lemah 21 % - 40 % : lemah 41 % - 60 % : cukup 61 % - 80 % : kuat 81 % - 100 % :  sangat  kuat (Riduwan, 2013:89) Untuk  mengetahui  hubungan antara pembelajaran PPKn dan pengamalan  nilai-nilai  Sila  I  digunakan
statistik  Korelasi  Product  Moment, dengan rumus sebagai berikut:
N  xy   x  y  r xy   N  x 2   x 2  2   N  y 2   y  2  (Arikunto, 2006).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Hasil  pengisian  angket  yang dilakukan  responden  seperti  tabel  di bawah ini:
Tabel 1 Hasil Angket Pembelajaran PPKn dan Pengamalan Sila I Pancasila
No X Y No X Y No X Y No X Y 1 68 84 11 73 85 21 79 99 31 86 97 2 76 80 12 84 99 22 75 77 32 88 80 3 83 98 13 93 86 23 61 69 33 63 76 4 74 80 14 83 96 24 80 92 34 77 88 5 86 97 15 85 94 25 80 94 6 97 100 16 71 94 26 91 98 7 75 99 17 85 94 27 63 77 8 75 95 18 93 96 28 91 94 9 90 95 19 76 82 29 74 91 10 79 94 20 70 90 30 77 82 Grafik pembelajaran PPKn dan pengamalan sila I Pancasila berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
Gambar  1.  Pembelajaran  PPKn  dan Hasil     analisis     data     presentasi didapatkan  untuk  pembelajaran  PPKn  = 2701 :  (34  x  5  x  20)  x  100%  = 79 %  dan pengamalan  nilai-nilai  Sila  I  Pancasila  = 3052  :  (34x5  x  20)  x  100%  =  91  %. Sedangkan  hasil  analisis  data  hubungan antara pembelajaran PPKn dan pengamalan nilai-nilai  Sila  I  Pancasila  diperoleh  angka rxy 6,32.
Hasil  pembelajaran  PPKn  79% dan  pengamalan  nilai-nilai  Sila  I  Pancasila 91%  ini  menunjukkan  bahwa  proses pembelajaran  PPKn  menurut  peserta  didik sudah  kuat,  begitu  pula  pengamalan  sila  I Pancasila  peserta  didik  sudah  kuat.  Hasil analisis  yang  lain  yakni  hubungan  antara pembelajaran  PPKn  dan  pengamalan  nilai- nilai  Sila  I  Pancasila  diperoleh  angka  rxy 3,66 berarti guru dalam proses pembelajaran PPKn masih kurang dikaitkan dengan upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila kepada para peserta didik.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  data proses  pembelajaran  PPKn  sudah  kuat, Pengamalan  sila  I  Pancasila  peserta  didik sudah  kuat..  Ini  menunjukkan  bahwa pembelajaran  PPKn  di  kelas  menurut peserta  didik  sudah  baik/kuat  di  mata mereka. Begitu pula dalam hal pengamalan sila  I  Pancasila  bagi  para  peserta  didik  di kelas ini sudah kuat/sudah baik.
Pengamalan sila I Pancasila PPKn dalam praktek pembelajarannya memang hendaknya mengutamakan pengembangan ranah
afektif.  Hal  ini  sesuai  dengan  kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah  tahun 1994,  dikenal  dengan  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan,  yang  diartikan sebagai  mata  pelajaran  yang  digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan  nilai  luhur  dan  moral,  yang berakar  pada  budaya  bangsa  Indonesia. Nilai  luhur  dan  moral  tersebut  diharapkan dalam  bentuk  perilaku  kehidupan  sehari- hari  siswa,  baik  sebagai  individu  maupun sebagai  anggota  masyarakat,  dan  makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Perilaku yang  dimaksud  adalah  sesuai  dengan Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yaitu  perilaku  yang bersifat  kemanusiaan  yang  adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan yang mengutamakan  kepentingan  bersama  diatas kepentingan  perorangan  dan  golongan, sehingga  perbedaan  pemikiran,  pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah  dan  mufakat,  serta  perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Depdikbud, 1996:1). Perilaku-perilaku  yang  dimaksudkan di dalam Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan  tersebut  sesuai  dengan pasal  3  Undang-Undang Republik
120 100 80 60 40 20 0 1 4 7 10  13   16  19   22  25   28   31  34 No X Y
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menandaskan  bahwa  pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  ada  hubungan  yang  significan  antara pembelajaran  PPKn  dengan  pengamalan sila  I  Pancasila.  Hal  ini  terjadi  karena disinyalir  guru  PPKn  dalam  mengajar masih  menggunakan  metode  pembelajaran ceramah.  Bukan  berarti  metode  ceramah tidak baik. Metode ceramah menjadi kurang baik apabila dalam pembelajaran Pendidikan  Pancasila  didominasi  dengan metode  caramah.  Seharusnya  pembelajaran
Pendidikan  Pancasila  dilakukan  secara kritis,  analitis  melalui  dialog-kreatif  dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  secara rasional  dan  untuk  meyakini  kebenaran serta  ketepatan  konsepsi  bela  negara  dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.
Selama ini metode pengajaran yang diterapkan dalam mata pelajaran PPKn nilai intinya  hanyalah  proses  indoktrinasi  yang hanya menyentuh aspek kognisi, sedangkan aspek  sikap  dan  perilaku  belum  tersentuh, sehingga pembelajaran masih belum beranjak dari paradigma pendidikan sebagai transfer of knowledge semata.
Sesuai  dengan  Pasal  5  SK  Dirjen Dikti  No.38  Tahun  2002,  Dirjen  Dikti Depdiknas  (2002:4)  ,  menegaskan  bahwa dalam  metodologi  pembelajaran mata kuliah  pengembangan  kepribadian  (MPK) hendaknya  :  pendekatan  menempatkan peserta  didik  sebagai  subjek  pendidikan, mitra  dalam  proses  pembelajaran,  dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara; metode proses pembelajaran  pembahasan  secara  kritis analitis, induktif, deduktif dan reflektif
melal dialog kreatif yang bersifat partisipatoris  untuk  meyakini  kebenaran subtansi  dasar  kajian;  bentuk  aktifitas proses  pembelajaran  :  kuliah  tatap  muka secara  bervariasi,  ceramah,  diaog  kreatif (diskusi)  interaktif,  metode  inquiry,  study kasus,  penugasan  mandiri,  seminar  kecil, dan  berbagai  kegiatan  akademik  lainnya yang lebih menekankan kepada pengalaman belajar  peserta  didik  secara  bermakna;  dan motivasi:  menumbuhkan  kesadaran  bahwa pembelajaran  pengembangan  kepribadian merupakan kebutuhan hidup.
Pembelajaran PPKn dan pengamalan  sila  I  Pancasila  meskipun sudah  kuat,  tentu  saja  dapat  ditingkatkan kepada  peringkat  di  atasnya  yaitu  sangat kuat dengan cara guru PPKn terus berusaha untuk  memperbaiki  proses  pembelajaran PPKn, dengan menerapkan proses pembelajaran  PPKn  yang  aktif,  inovatif, kreatif dan menyenangkan. Guru PPKn juga dituntut menguasai  berbagai  model  pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang diterapkan dalalam mengajar PPKn
bervariasi,  tidak  monoton,  disesuaikan dengan  materi  yang  diajarkan.  Di  camping itu  guru  PPKn  juga  dituntut  menggunakan media  pembelajaran  yang  menarik  peserta didik, sehingga peserta tidak merara jenuh.
Pengamalan sila I Pancasila tentunya  juga  dapat  dikembangkan  dari kuat  menjadi  sangat  kuat.  Sekolah  harus menyediakan  tempat-tempat  ibadan  untuk warga  sekolah  sesuai  dengan  kebutuhan. Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  guru hendaknya  memberikan  keteladanan  yang baik dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.
Pendidikaan  di  dalam  keluarga sangat besar peranannya, karena merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua hendaknya juga memberikan keteladanan  pendidikan  kepada  anak-anak mereka  dalam  hal  pengamalan  nilai-nilai Pancasila  khususnya  sila  I  Pancasila. Suasana  keagamaan  dalam  keluarga  sangat diperlukan  bagi  anak-anak.  Ada  waktu- waktu tertentu untuk ibadah bersama dalam
keluarga  atau  di  tempat-tempat  suci  bagi agama  mereka.  Orang  tua  harus  tidak bosan-bosannya mengingatkan anak- anaknya  untuk  senantiasa  melaksanakan
Ibadan sesuai agama atau keyakinannya. Masyarakat  di  sekitar  sekolah  atau di  lingkungan  rumah  peserta  didik  juga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan  kepribadian  seorang  anak.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Ki  Hajar Dewantara, bahwa terdapat tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. Atau kalau dalam Undang-Undang
No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Indonesia  bahwa pendidikan itu berlangsung saecara informal (keluarga), nonformal (masyarakat) dan formal (sekolah).
Adanya  hubungan  yang  signifikan antara  proses  pembelajaran  PPKn  dengan pengamalan  Sila  I  Pancasila  para  peserta didik,  ini  tentunya  disebabkan  SD  UMP memberikan  penekanan  yang  kuat  pada pengamalan nilai-nilai pertama Pancasila.
PPKn dalam praktek pembelajarannya hendaknya mengutamakan pengembangan ranah
afektif,hal  ini  sesuai  dengan  kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah  tahun 1994, dikenal dengan PPKn , yang diartikan sebagai  mata  pelajaran  yang  digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan  nilai  luhur  dan  moral,  yang berakar  pada  budaya  bangsa  Indonesia. Nilai  luhur  dan  moral  tersebut  diharapkan dalam  bentuk  perilaku  kehidupan  sehari- hari  siswa,  baik  sebagai  individu  maupun sebagai  anggota  masyarakat,  dan  makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Perilaku yang  dimaksud  adalah  sesuai  dengan Pancasila  dan  UUD  1945  yaitu  perilaku yang  bersifat  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan yang
mengutamakan  kepentingan  bersama  diatas kepentingan  perorangan  dan  golongan, sehingga  perbedaan  pemikiran,  pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah  dan  mufakat,  serta  perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Depdikbud, 1996:1).
Perilaku-perilaku  yang  dimaksudkan di dalam PPKn tersebut sesuai dengan pasal 3  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  menandaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab, masih termasuk kategori rendah.
Pada umumnya guru dalam mengajar  masih  menggunakan  metode pembelajaran ceramah. Bukan berarti metode  ceramah  tidak  baik.  Metode ceramah menjadi kurang baik apabila dalam pembelajaran  PPKn  didominasi  dengan metode  caramah.  Seharusnya  pembelajaran PPKn  dilakukan  secara  kritis,  analitis melalui dialog-kreatif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa  dan  bernegara  secara  rasional dan  untuk  meyakini  kebenaran  serta ketepatan  konsepsi  bela  negara  dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  5  SK Dirjen  Dikti  No.38  Tahun  2002,  Dirjen Dikti  Depdiknas  (2002:4)  ,  menegaskan bahwa  dalam  metodologi  pembelajaran mata  kuliah  pengembangan  kepribadian (MPK) hendaknya : pendekatan : menempatkan  peserta  didik  sebagai  subjek pendidikan, mitra dalam
proses pembelajaran,  dan  sebagai  umat,  anggota keluarga,  masyarakat  dan  warga  negara; metode  proses  pembelajaran  pembahasan secara  kritis  analitis,  induktif,  deduktif  dan reflektif  melal  dialog  kreatif  yang  bersifat partisipatoris  untuk  meyakini  kebenaran subtansi  dasar  kajian;  bentuk  aktifitas proses  pembelajaran  :  kuliah  tatap  muka secara  bervariasi,  ceramah,  diaog  kreatif (diskusi)  interaktif,  metode  inquiry,  study
Jurnal PPKn Vo. 7 No. 2 Juli 2019
kasus,  penugasan  mandiri,  seminar  kecil, dan  berbagai  kegiatan  akademik  lainnya yang lebih menekankan kepada pengalaman belajar  peserta  didik  secara  bermakna;  dan motivasi:  menumbuhkan  kesadaran  bahwa pembelajaran  pengembangan  kepribadian merupakan kebutuhan hidup. Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah  Purwokerto  sangat  tepat sebagai  sekolah  pilot  proyek  Universitas Muhammadiyah  Purwokerto  dan  juga sebagai  sekolah  latihan  untuk  mahasiswa PGSD UMP. Karena dalam proses pembelajarannya  sangat  baik  terutama pembelajaran  PPKn.  Di  samping  itu  juga sangat  menekankan  ranah  afektif  yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  data  dapat disimpulkan  bahwa  proses  pembelajaran PPKn  kuat  ,  pengamalan  nilai-nilai  sila  I Pancasila  kuat  dan  ada  korelasi  yang signifikan  antara  proses pembelajaran PPKn  dengan  pengamalan  nilai-nila  sila  I Pancasila.
Saran  yang  diajukan,  guru  PPKn dalam  mengajar  hendaknya  menggunakan pendekatan  pembelajaran  yang  berpusat pada peserta didik, bukan sekedar trnsformasi ilmu tetapi berupaya
pembelajaran  yag  bersifat  penyadaran, senantiasa dikaitkan dan ditekankan dengan nilai-nilai  Pancasila,  termasuk  juga  nilai Sila I Pancasila dan lebih menekankan pada aktualisasi/pengamalan  dalam  kehidupan sehari-hari.  Di  samping  itu  guru  dalam mengajar  bukan  hanya  menekankan  aspek kognitif,  tetapi  harus  lebih  menekankan aspek afektif juga psikomotorik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto.  (2006). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta :
Rineka Cipta.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2003). Kurikulum  2004  SMA  Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan .  Jakarta  : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar  dan  menengah  Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen  Pendidikan  Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil.  (2011). Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara , Jakarta: Rineka Cipta. Ketetapan  MPR  RI  No.VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan.
Khambali,  Mohd  Herzali  ,  Mohd  Haled. (2008). Toleransi  Beragama  dan
Amalannya  di  Malaysia:  Rujukan kepada  Artikel  11  Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Jurnal Usuluddin, Bil 27. Pitoyo,  dkk.  (2012). Pancasila  Dasar Negara , Yogyakarta, PSP Press. Rahmat dkk. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung:  Laboratorium  Pendidikan Kewarganegaraan.
Riduwan. (2013). Belajar Mudah Penelitian . Bandung: Alfabeta. Soekarno.  (1986). Pancasila  sebagai Dasar Negara , Jakarta:  Inti  Idayu Press- Yayasan Pendidikan Soekarno. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Winarno. (2014). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Yasin,  M.  (2014). Makna  Toleransi  Dalam  Al- Qur’an ,  Jurnal  Ushuluddin,  Vol.  XXII No. 2, Juli 2014.