## ANALISIS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE (FINTECH) TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH DI MASA PANDEMI

## Sakinah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Corresponding Author: e-mail: Sakinahfl29@gmail.com

## ABSTRACT
In this pandemic period, many people experience losses and have financial problems so that it encourages people to make online loans. Moreover, this online loan transaction is very easy to access. So, no need to leave the house to make this transaction. This study aims to discuss the rise of online loans during the pandemic and how to review Islamic economic law on these online loans. The type of research used in this research is descriptive qualitative as well as bibliographic because this research describes and analyzes to draw conclusions and legal status about online loans Keywords: Online Loans, Sharia Economic Law, Pandemic

## ABSTRAK
Di  masa  pandemi  ini,  banyak  masyarakat  yang  mengalami  kerugian  dan memiliki masalah keuangan sehinggal hal tersebut mendorong masyarakat untuk  melakukan  pinjaman  online.  Apalagi  transaksi  pinjaman  online  ini sangat  mudah  diakses.  Jadi,  tidak  perlu  keluar  rumah  untuk  melakukan transaksi ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang maraknya pinjaman online di masa pandemi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman online tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta sifatnya kepustakaan karena pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang pinjaman online.
Kata Kunci: Pinjaman Online, Hukum Ekonomi Syariah, Pandemi

## PENDAHULUAN
Terdapat  salah  satu  kota  yang  terkenal  seacara  mendadak  di seluruh dunia, yaitu Wuhan yang berada di Republik Rakyat Tingkok. Disanalah  gempuran  corona  virus  berasal.  Tidak  hanya  di  daerah Tiongkok  saja,  corona  virus  ini  sudah  meluas  ke  seantero  dunia, melebihi  180  negara  yang  telah  terinfeksi  sampai  maret  2020.  World Health Organization (WHO) telah menginfokan status global pandemic di  tanggal  11  maret  2020.  Diambil  dari  data  yang  ada,  pandemic  ini telah  menyebabkan  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi  masing-masing Negara  yang  terinfeksi,  salah  satunya  adalah  Indonesia,  dari  6,1% tahun  lalu  menjadi  3,8%  tahun  ini,  dengan  notasi  kasus  pandemic tidak beranjak naik. Berbeda jika kasus pandemic beranjak naik, maka dapat berkisaran 0,1% atau bahkan bisa minus.
Corona  virus  adalah  penyakit  yang  penularannya  sangat  cepat dan memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, tindak antisipasi tentang corona  virus ini harus segera  dilaksanakan.
Dikarenakan  Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  maka  antisipasi tentang  virus  corona  ini  harus  terbentuk  dalam  sebuah  regulasi. Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  lockdown,  dimana  masyarakat tidak  boleh  keluar  rumah  termasuk  orang  yang  ingin  berangkat  kerja pun diliburkan (Telaumbanua, 2020).
Pendemi  corona  virus  ini  menimbulkan  lemahnya  kegiatan perekonomian.  Kegiatan  perekonomian  tersebut  terdiri  dari  kegiatan produksi, distribusi, hingga komsumsi. Produksi merupakan aktivitas dalam meciptakan sebuah barang ataupun jasa yang dapat menambah nilai guna. Tujuannya juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Beberapa  kegiatan  ekonomi  dari  bidang  pariwisata  sampai perdagangan  terdesak  dalam  menutup  bisnisnya  serta  memulangkan pegawainya. Hal tersebut dikarenakan mendukung dalam terlaksananya  social  distancing  yang  diterapkan  oleh  pemerintah. Dengan  begitu  menimbulkan  banyak  efek  yang  terjadi  dalam perekonomian Negara disebabkan oleh pembatasan kegiatan  usaha di luar  rumah.  Seperti  halnya,  mall-mall  yang  ada  menetapkan  untuk menutup  operasionalnya  sementara  waktu,  hingga  penghasilan menyusut. Di lain kasus terdapat hotel di tempat wisata yang terpaksa harus  ditutup.  Hal  tersebut  dilaksanakan  dalam  mengurangi penyebaran wabah pandemic corona virus.
Dengan adanya hal tersebut, masyarakat memiliki pendapat yang rendah sampai  bisa tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari- harinya.  Pinjaman  online  menjadi  salah  satu  hal  yang  marak  di lingkungan  masyarakat  bagi  berbagai  kebutuhan  dan  permasalahan finansial,  apalagi  dengan  adanya  teknologi  saat  ini,  makin memudahkan masyarakat melakukan transaksi pinjaman online.
Maraknya  pinjaman  online  ini  telah  tercatat  dalam  website  OJK dalam  3  tahun  terakhir  ini,  hal  ini  meunjukkan  adanya  ketertarikan tinggi  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi  pinjaman  online. Dengan  alasan,  pinjaman  online  merupakan  solusi  yang  tepat  untuk melakukan  akses  transaksi  pinjam-meminjam  secara  mudah  dan efisien.  Karena  pinjaman  online  lebih  mudah  daripada  pinjaman konvensional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif, dimana dalam artikel ini dibahas dengan menganalisis suatu peristiwa yang terjadi,  dan  sifatnya  kepustakaan.  Maksud  dari  kepustakaan  adalah sumbernya  diambil  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dipublikasikan sebelumnya untuk mendapat teori masalah yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Qardh Qardh menurut bahasa adalah Al- Qath’u yang memiliki arti memotong. Dalam  bentuk  masdarnya  memiliki  arti  memutus.  Disebut  qaradhtu  asy- syai’a  bil -miqradh,  yang  memiliki  arti  saya  memutus  sesuatu  dengan gunting. Qardh merupakan harta yang diberi oleh peminjam untuk dilunasi,
dikarenakan  adalah  sebagian  harta  dari  seseorang  pemberi  hutang  diberi kepada  orang  yang  berhutang  secara  sementara.  Lalu,  ucapan  itu  dipakai untuk  bahasa  kiasan  di  keseharian  yang  berarti  pinjam  meminjam  antar sesama.
Kata qardh diperluas menjadi credit dalam bahasa inggris, crade dalam bahasa  romawi,  dan  kredit  dalama  bahasa  Indonesia.  Objek  yang  biasa digunakan dalam qardh ini berupa uang atau alat tukar lain (Shaleh, 1992), qardh  merupakan  akad  yang  meminjamkan  sejumlah  uang  dan mengembalikannya  dalam  masa  waktu  yang  telah  ditetapkan  tanpa  ada imbalan  atau  apapun.  Peminjam  dapat  memberikan  uang  lebih  sebagai wujud terimakasih pada yang memberi pinjaman (Sudiarti, 2018).
Di dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman:
“ نَّم اَذ ٱ يِ َّ لَّ ُضِرۡقُي ٱ َ َّللّ ُهَفِعَٰ َضُيَف اٗن َسَح ا ًضۡرَق ۥ ُ َ ل ۥ َو ٗۚٗةَيرِثَك اٗفاَع ۡض َ أ ٱ َُّللّ َنوُعَجۡرُت ِهۡ َلَوَإِ  ُط ُ صۡبَيَو  ُضِبۡقَي ” “siapakah yang mau memberi pinjaman k epada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  Maka  Allah  akan  meperlipat gandakan  pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak.  dan Allah  menyempitkan  dan  melapangkan  (rezeki)  dan  kepada-Nya-lah  kamu dikembalikan” ( Al-Quran 1: 245 , t.t.)
Dari ayat al-quran diatas memiliki makna bahwa Allah menganjurkan kepada hambanya dalam beramal, memberikan amal fi sabilillah dari uang yang  dipinjamkan,  lalu  Allah  akan  memberi  balasan  berkali-lipat  pada hambanya yang melakukan atas anjurannya.
Surat al-baqarah ayat 280:
"
نوَإِ
َنوُمَلۡعَت ۡمُتنُك نِإ ۡمُك َّل ٞ ۡيرَخ ْاوُقَّد َصَت نَأَو ٖٖۚةَ َسۡۡيَم ََٰلَِإ ٌةَرِظَنَف ٖةَ ۡسُۡع وُذ َنَكَ ” “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai  Dia  berkelapangan.  dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al -Baqarah: 280) ( Al-Quran 1:280 , t.t.)
Dari  ayat  tersebut  memiliki  makna  misalkan  seseorang  yang meminjam  masih  belum  mampu  melunasinya  maka  pemberi  pinjaman dianjurkan  untuk  memberi  waktu  tambah  sampai  si  peminjam  dapat melunasinya.
Selain  bersumber  dari  al-quran,  terdapat  hadits  juga  yang menyantumkan qardh ini, salah satunya dari Hadist riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban yag a rtinya : ‚Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‚Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard} dua  kali,  maka  seperti  sedekah  sekali‛  .  (HR.  Ibn  Majah  dan  Ibn Hibban) (Majah, t.t.)
Hadits diatas menyatakan “sedekah tidak lebih baik dari qardh”. Dan juga dalam hadits ini mengatakan bahwa qardh lebih diproritaskan daripada sedekah, hal ini dikarenakan seseorang yang berutang merupakan seseorang yang sangat membutuhkan.
Para  ulama  menetapkan  Qardh  diperbolehkan.  Sifat  qardh  adalah mandub  (disarankan)  untuk  pemberi  pinjaman  serta  mubah  untuk peminjam.  Kesepakatan  para  ulama  berdasar  pada  kebiasaan  masyarakat
yang  tidak  dapat  hidup  tanpa  adanya  tolong-menolong  antar sesama.(Sudarsono, 2003, hlm. 82)
Maraknya  transaksi  pinjam-meminjam  di  masa  pandemi    ini menyebabkan  beberapa  dari  mereka  pelaku  transaksi  pinjaman  ini meremehkan apa yang namanya syarat sah pinjam-meminjam atau hutang- piutang.  Yang  kemudian  transaksi  tersebut  sekarang  ini  jauh  dari  yang namanya  sesuai  ajaran  Rasulullah  saw  dan  mengakibatkan  transaksi tersebut dipenuhi beberapa unsur yang seharusnya tidak ada dalam hutang- piutang sesuai syariat, yakni kezaliman, keculasan dan juga penipuan. Maka perlunya syarat sah untuk dapat memenuhi sesuai dengan syariat.
Rukun dan Syarat Qardh ialah, di antaranya (A. F. Hasan, 2018):
1. Muqrid
Muqrid merupakan seseorang yang memberi pinjaman atau harta yang meminjamkan wajib ahliyah tabarru. Syarat dari muqrid ini sendiri adalah  seorang  yang  cakap  dalam  mengelola  hartanya  sesuai  dengan syariat islam tanpa ada unsur paksaan. Dan dalam akad ini tidak boleh adanya  pihak  ketiga,  maka  kedua  belahpihak  harus  berdasar  pada kehendak sendiri (Ghazaly dkk., 2010).
Menurut  Ulama  Imam  Syafi’I yang  telah  tertulis  dalam  bukunya Wahbah Az-Zuhaili memaparkan terdapat 4 syarat tidak sahnya akad: 1) Seorang yang belum baligh.
2) Tidak berakal.
3) Budak yang belum merdeka, meskipun mukalaf.
4) Seorang yang buta.

## 2. Muqtarid
Muqtarid  merupakan  seseorang  yang  meminjam  atau  harta  yang wajib ahliyah muamalah.  Syarat dari muqtarid ini adalah seorang aqil baligh dan tidak mahjur. Maksud dari tidak mahjur adalah seorang yang menurut syariat tidak diperbolehkan mengelola hartanya sendiri karena beberapa faktor. Jadi, jika terdapat orang yang tidak berakal dan tidak cukup umur seperti anak kecil, akad ini tidak sah karena tak dipenuhi syaratnya.

## 3. Ma’qud A’laih
Ma’qud  Alaih  adalah  obyek  dari  akad  ataupun  harta  yang dipinjamkan.  Ulama  Hanafiyyah  mengatakan  harta  yang  dipinjamkan wajiblah  mistli.  Berbeda  dengan  jumhur  ulama  yang  membenarkan apapun jenis harta yang dapat dijadikan kewajiban seperti biji tanaman serta  asset  mistli  berupa  hewan,  barang  yang  tak  bergerak  dan  yang lainnya.  Harta  yang  dipinjamkan  harus  spesifik  ukuran,  baik  takaran, timbangan,  bilangaan,  dan  ukuran  panjang  supaya  gampang  dalam pengembaliannya.(Muslich & Muslich, 2010).

## 4. Shigat
Sighat (Ijab dan Qobul) merupakan awal penjelasan yang berasal dari  orang  yang  ber-akad  yang  mana  akan  melaksanakan  transaksi, sedangkan  qobul  merupakan  ucapan  yang  keluar  dari  pihak  lainnya,
yang  diucapkan  sesudah  ijab  untuk  menerimanya.  Sighat  dalam  akad dapat  dilaksanakan  secara  ucapan,  tertulis,  bahkan  isyarat  dengan memberi pengartian yang jelas tentang adanya ijab dan qobul (Muslich & Muslich, 2010).
Ketentuan sighat melewati ijab dan qobul, yakni:
1. Tujuan akad tidak ambigu.
2. Adanya kesesuaian diantara ijab dan qobul.
3. Penjelasan  ijab  dan  qobul  wajib  sesuai  dengan  masing-masing kehendak tanpa adanya keraguan (M. A. Hasan, 2002).

## B. Fatwa DSN tentang Qardh
Terdapat  persyaratan  tentang  Qardh  yang  telah  ditetapkan  di  Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001:(2001) Persyaratan umum Qardh
1) Qardh  merupakan  pinjaman  yang  diberi  pada  nasabah  yang membutuhkan.
2) Nasabah diwajibkan melunasi besaran nominal yang dipinjam di waktu yang sesuai dalam perjanjian.
3) Dana administrasi diserahkan pada nasabah
4) Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  bisa  mengambil  jaminan  pada nasabah jika perlu.
5) Nasabah  bisa  menambahkan  kelebihan  dalam  melunasi  pada  LKS selagi tak tertulis dalam akad.
6) Misalkan  nasabah  tak  bisa  melunasi  setengah  bahkan  semua keharusannya  di  waktu  yang  sudah  dijanjikan  serta  LKS  sudah mengkonfirmasi  ketidakmampuan  nasabah,  maka  LKS  bisa melakukan:
a. Adanya masa tambah waktu dalam pelunasan.
b. Menghapuskan setengah atau semua kewajiban nasabah.

## C. Pinjaman Online (Financial Technology)
Di masa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna untuk mengurangi  rantai  penularan  covid-19  terhadap  masyarakat,  yaitu  salah satunya  lockdown  atau  karantina  di  sebuah  masing-masing  wilayah. Penerapan dari lockdown ini berupa menutup portal di sebuah wilayah, entah portal  masuk  maupun  portal  keluar.  jika  sebuah  wilayah  menetapkan lockdown, entah negara, provinsi, kota, kabupaten, sampai daerah lebih kecil misalkan  kecamatan,  serta  desa,  masyarakat  di  sana  tak  hanya  dilarang untuk bepergian ke luar tempat, bahkan tak dibolehkan melakukan kegiatan diluar rumah.  Penerapan lockdown tidak selamanya diterapkan melainkan hanyalah  temporer.  Jadi,  pemerintah  dapat  mencabut  kebijakan  tersebut setelah keadaan membaik.(2020)
Kebijakan lockdown ini juga memiliki banyak dampak bagi masyarakat di Indonesia apalagi dari segi perekonomian. Dimana masyarakat diharuskan WFH atau work from home yang nyatanya sebagian dari masyarakat memiliki kerjaan  yang  tak  dapat  dikerjakan  di  dalam  rumah,  alhasil  mereka  tidak bekerja  dan  menganggur.  Belum  lagi  banyak  perusuahan  yang  mengalami
kerugian  yang  cukup  besar  sehingga  mau  tidak  mau  mereka  meng-PHK beberapa karyawan mereka.
Dan  seiring  perkembangan  zaman  teknologi  yang  ada  juga  semakin modern, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita yang memudahkan  untuk  melakukan  aktivitas  kita.  Salah  satunya  adalah munculnya  pinjaman  online.  Dimana  pinjaman  online  ini  kita  dapat melakukan transaksinya hanya melalui smartphone yang kita miliki tanpa perlu  kita  keluar  rumah.  Apalagi  masalah  keuangan  masyarakat  banyak yang  menurun  bahkan  ada  yang  tidak  berpenghasilan,  pinjaman  online menjadi salah satu solusi bagi mereka.
Financial technology atau biasa disebut FinTek adalah  suatu trobosan baru  di bidang industri layanan  keuangan yang berdasar pada teknologi dan informasi  yang  sudah  mempunyai  landasan  hukum  serta  memiliki pengawasan  dari  pemerintah  Indonesia  (Haddad,  2017).    Fintek  ini  dapat mudah  meng-akses  informasi  data  kapanpun  dan  dimanapun.  Dan  juga dapat memukul rata usaha besar sampai kecil sehingga masyarakat dengan usaha rintisan memiliki peluang yang tinggi. (Muzdalifa dkk., 2018)
Munculnya  fintek  ini  memudahkan  masyarakat  yang  ingin mengajukan  pinjaman,  nasabah  memiliki  akun  di  Bank  dan  mengunjungi langsung ke Bank untuk mengajukan pinjaman. Hanya dengan mengunjungi website fintek atau bisa juga mengunduh aplikasi layanan pinjaman online. Setelah  itu,  seseorang  tinggal  mengisi  data  dirinya  dan  meng-upload  data- data yang dibutuhkan, seperti KK, KTP, SIM dan yang lainnya. Data tersebut tidak perlu difoto-copy, cukup dengan meng-scan lewat aplikasi scanning di smartphone  nasabah.  Kemudian  tinggal  menunggu  dalam  beberapa  hari, permintaan pinjaman akan diproses, pinjaman tersebut akan ditransfer ke dalam rekening nasabah.
Financial  Technology telah  tercantum  di  peraturan  Bank  Indonesia No.19/12/PBI/2017 adalah pemanfaatan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model usaha terbaru dan memengaruhi konsistensi moneter, konsistensi sistem keuangan, daya guna, fluensi,  security,  serta  keunggulan  sistem  penunaian.  Penyedia  tekfin mencakup sistem pembayaran, dukungan pasar, investasi dan manajemen risiko,  pemberi  pinjaman,  penyedia  keuangan  dan  modal,  serta  layanan keuangan lain.
Terdapat ketentuan dalam pengelolaan Financial Technology menurut Bank Indonesia:
1. Menggunakan prinsip melindungi nasabah.
2. Tetap menjaga privasi data nasabah dan tidak dipersalahgunakan.
3. Menggunakan prinsip risk management dan kehati-hatian
4. Memakai satuan rupiah di tiap transaksi serta sesuai dengan aturan perundang-undangan.
5. Menerapkan  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan  pemodalan terorisme.
6. Mematuhi  aturan  perundang-undangan  lainnya,  seperti  aturan tentang  pendirian  badan  hukum,  penyelenggaraan  sistem,  dan elektronik transaksi.
7. Tidak diperbolehkan melakukan pembayaran sistem aktivitas dengan virtual  currency.  Virtual  currency  (VC)  merupakan  uang  digital  yang tidak memiliki legalitas hukum. Seperti contoh bitcoin.
Terdapat beberapa macam dari Financial Technolgy (Ningrum, 2018): 1. E-Money (Uang Elektronik)
2. Crowd Funding
3. Management Asset
4. Insurance
5. Peer to PeerLending (Pinjaman Online)
6. Payment Gateway
7. Remmittance
8. Securities
Meskipun  fintech  yang  menyediakan  layanan  pinjaman  online  di Indonesia mulai banyak, tetapi banyak kasus pinjaman online yang berujung pada  permasalahan  yang  tidak  menyenangkan  dan  sampai  dilaporkan kepada pihak kantor polisi. Kasus yang sering terjadi berupa pinjaman online illegal  dimana  metode  menagihnya  dilakukan  dengan  mengintimidasi, menyalahgunakan informasi pribadi sampai pelecehan seksual.
Dalam pinjaman online, terdapat juga beberapa resiko yang dapat menimpa nasabah, yakni:
1. Bunga cenderung tinggi.
Nominal  pinjaman  yang  harus  dilunasi  lebih  besar  daripada pinjaman  aslinya  karena  bunga  yang  diberikan  tinggi.  Hal  tersebut karena mereka memiliki kebiasaan tidak membaca syarat penggunaan atau  syarat  pinjaman  secara  detail,  sehingga  membingungkan masyarakat dengan suku bunga yang sangat tinggi.
2. Penyalahgunaan informasi pribadi.
Data pribadi yang disimpan dalam sistem pada saat pendaftaran menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi yang tersedia untuk umum  sebagai  pengguna  layanan  pinjaman  online  ilegal.  Dan berakibat, masyarakat trauma dengan ancaman kebocoran informasi pribadi, frustrasi karena tak dapat melunasi.
3. Diberi jangka waktu pelunasan pendek. Jangka waktu yang diberikan maksimal 12 bulan. Oleh karena itu,  pinjaman  online  dapat  disebut  sebagai  pinjaman  jangka  pendek dan sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kami  tidak  menyarankan  menggunakan  pinjaman  online  untuk membiayai  bisnis  dengan  potensi  keuntungan  jangka  menengah hingga panjang.

## D. Analisis Pinjaman Online Menurut Hukum Syariah
Pinjam-meminjam  sudah  diatur  sedemikian  rupa  oleh  hukum  islam ada kaidah-kaidah yang islam tetapkan dengan merujuk kepada wahyu Allah SWT yaitu Al Qur’an serta Hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan  akad  qardh  merupakan  akad  tentang  pinjam-meminjam  yang mengfokuskan  prinsip  tolong-menolong.  Karena  manusia  merupakan
makhluk sosial yang mana satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad qardh  ini  termasuk    dalam  akad  tabarru,  dimana  akad  ini  tidak  untuk mencari benefit (Hidayati & Sarono, 2019).
Definisi  dari  qardh  adalah  dimana  seseorang  memberikan  hartanya untuk  dibayar  di  waktu  yang  telah  disepakati  tanpa  adanya  imbalah  atau apapun.  Sedangkan  pinjaman  online  ini  merupakan  layanan  pinjam- meminjam yang dapat diakses secara online oleh penyedia layanan pinjaman online.  Layanan  dari  peminjaman  online  tersebut  biasa  disebut  dengan FinTek.  Di  masa  pandemic  ini,  layanan  fiktek  marak  digunakan  oleh masyarakat.  Meski  memiliki  resiko  tinggi,  masyarakat  tetap  melakukan transaksi  di  layanan  online  tersebut.  Dengan  alasan  layanan  ini  sangat efisien  dan  praktis.  Mereka  tidak  perlu  keluar  rumah  untuk  melakukan transaksi.  Hanya  dari  smartphone  saja  dapat  melakukan  pinjaman  uang secara online. Dan juga jika mereka membutuhkan uang dengansituasi yang mendesak, mereka akan dengan mudah mendapatkan pinjaman dari Fintek ini.
Dalam  melakukan  transaksi  pinjaman  online  ini,  nasabah  dapat mengunjungi  website  fintek  atau  bisa  juga  mengunduh  aplikasi  layanan pinjaman  online.  Setelah  itu,  seseorang  tinggal  mengisi  data  dirinya  dan meng-upload  data-data  yang  dibutuhkan,  seperti  KK,  KTP,  SIM  dan  yang lainnya.  Data  tersebut  tidak  perlu  difoto-copy,  cukup  dengan  meng-scan lewat aplikasi scanning di smartphone nasabah. Kemudian tinggal menunggu dalam  beberapa  hari,  permintaan  pinjaman  akan  diproses,  pinjaman tersebut akan ditransfer ke dalam rekening nasabah.
Dalam  transaksi  pinjam-meminjam  ini  harus  memenuhi  kriteria- kriteria syariat islam. Dimana tidak ada unsur penipuan ataupun merugikan salah  satu  pihak.  Nyatanya  maraknya  pinjaman  online  ini  juga  terdapat pinjaman online yang illegal. Dan hal tersebut yang meresahkan masyarakat dengan adanya rentenir yang menagih jikalau belum membayar pinjaman di waktu  yang  sudah  ditentukan  dan  mereka  akan  menaikan  nominal  dari jumlah  pinjaman  aslinya.  Praktek  yang  seperti  itulah  yang  tidak diperbolehkan  dalam  islam  karena  sudah  melenceng  dari  syariat  dan memberatkan salah satu pihak.
Jika  dianalisis  pinjaman  online  terhadap  akad  qardh  dalam  hukum islam melalui rukun dan syaratnya yakni:
Pertama, Muqrid merupakan seseorang yang memberi pinjaman atau harta  yang  meminjamkan  wajib  ahliyah  tabarru.  Syarat  dari  muqrid  ini sendiri adalah seorang yang cakap dalam mengelola hartanya sesuai dengan syariat  islam  tanpa  ada  unsur  paksaan.  Dan  dalam  akad  ini  tidak  boleh adanya pihak ketiga, maka kedua belahpihak harus berdasar pada kehendak sendiri.
Dalam  layanan  pinjaman  online  ini  yang  berlaku  sebagai  pihak  pertama adalah perusahaan layanan pinjaman online, tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur. Perusahaan layanan pinjaman online biasanya menggunakan aplikasi atau website yang ada. Pihak layanan pinjaman online telah memberi syarat  serta  ketentuan  pada  saat  calon  nasabah  hendak  mengajukan pinjaman online, jika nasabah menyetujui seluruh syarat dan ketentuannya maka  pihak  layanan  pinjaman  online  akan  memberikan  pinjaman  kepada
nasabah.  Disini  terlihat  tidak  ada  unsur  paksaan  dari  pihak  layanan pinjaman online serta orang ketiga yang ikut mencampuri.
Kedua,  Muqtarid  merupakan  seseorang  yang  meminjam  atau  harta yang wajib ahliyah muamalah.  Syarat dari muqtarid ini adalah seorang aqil baligh  dan  tidak  mahjur.  Maksud  dari  tidak  mahjur  adalah  seorang  yang menurut  syariat  tidak  diperbolehkan  mengelola  hartanya  sendiri  karena beberapa faktor. Jadi, jika terdapat orang yang tidak berakal dan tidak cukup umur seperti anak kecil, akad ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat.
Sebelum  melakukan  pinjaman  online  akan  ada  verifikasi  data  diri calon nasabah, persyaratan yang paling penting adalah sudah memiliki KTP. Karena dalam ketentuan umumnya telah ditetapkan bahwa calon nasabah harus  sekurang-kurangnya  berumur  18  tahun  dan  mempunyai  kapasitas hukum untuk mewujudkan perjanjian yang mengikat.
Ketiga, Ma’qud alaih adalah objek harta yang akan dip injamkan atau harta yang  dipinjamkan  wajib  mitsli.  Syarat  dan  ketentuannya  yakni  wajib  jelas kadarnya,  entah  dalam  takaran  bilangan,  timbangan,  dan  ukuran panjangnya supaya mudah dikembalikan.
Jika calon nasabah telah melakukan registrasi pada aplikasi ataupun website  layanan  pinjaman  online,  maka  akan  muncul  nominal  yang  dapat dipinjamkan.  Akan  muncul  juga  bunga  yang  akan  dipinjam,  jumlah pinjaman,  dan  jumlah  yang  wajib  dilunasi  sudah  dicantumkan  oleh  pihak layanan pinjaman online. Jadi, takaran, bilangan dan ukuran pinjamannya sudah  jelas  tercantumkan  dalam  website  atau  aplikasi  layanan  pinjaman online tersebut.
Terakhir,  Sighat  (Ijab  dan  Qobul)  merupakan  awal  penjelasan  yang berasal dari orang yang ber-akad yang mana akan melaksanakan transaksi, sedangkan qobul merupakan perkataan yang keluar dari pihak lainnya, yang diucapkan  sesudah  ijab  untuk  menerimanya.  Sighat  dalam  akad  bisa dilaksanakan  secara  ucapan,  tertulis,  bahkan  isyarat  dengan  memberi pengartian yang spesifik mengenai adanya ijab dan qobul. Ketentuan sighat melewati ijab dan qobul, yakni:
1. Tujuan akad tidak ambigu.
2. Adanya kesesuaian diantara ijab dan qobul.
3. Penjelasan ijab dan qobul wajib sesuai dengan masing-masing kehendak tanpa adanya keraguan.
Proses  registrasi  pinjaman  online  dilakukan  secara  online  melalui aplikasi  atau  website  yang  ada.  Zaman  terus  menerus  berkembang  dan menyebabkan banyak sesuatu hal yang berubah, salah satunya metode ijab dan  qobul.  Yang  mana  tidak  perlu  diucapkan  secara  langsung  melainkan sudah ada serah terima barang dan adanya pembayaran dari pembeli.
Dalam aturan pinjaman online telah tertulis bahwa jika nasabah belum pernah  melakukan  transaksi  pinjaman  online  sebelumnya  atau  tidak memiliki  pengetahuan  tentang  layanan  ini  maka  disarankan  untuk  tidak menggunakannya.  Dan  peminjam  harus  meninjau  suku  bunga  yang diberikan dan tarif lainnya sesuai dengan kemampuan peminjam. Jadi, disini sudah terlihat bahwa tidak adanya paksaan karena calon peminjam sudah diberi  informasi  syarat  dan  ketentuan  bagaimana  cara  kerja  layanan pinjaman online ini. setelah itu keputusan berada di tangan calon peminjam.
Hal  tersebut  dalam fiqih  islam  dapat  disebut  al- mu’atah.  Hukumnya diperbolehkan  jika  hal  itu  telah  menjadi  kebiasaan  pada  sebuah  wilayah menurut ulama Jumhur. Dan hal tersebut sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya.  Karena  menurut  ulama  Jumhur  yang  paling  penting  dalam suatu  transaksi  adalah  sama-sama  sepakat.  Dan  kedua  belahpihak  telah menunjukan ijab-qobul tersebut sudah ada unsur kerelaan satu sama lain. Jadi, pinjaman online ini diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan syariat yang ada.(Haroen, 2000, hlm. 117)
Menurut ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia, Bidang Ekonomi Syariah dan  Halal,  KH  Sholahuddin  Al-Ayub  mengatakan  bahwa  hukum  dari pinjaman  online  ini  haram.  Hal  ini,  dikarenakan  pinjaman  online  ini mengandung unsur riba. Beliau memaparkan terdapat 3 problematika yang menyebabkan  haram-nya  transaksi  pinjaman  online,  yakni:(Muhammad, 2021)
1. Pihak pinjaman online akan memberikan skema bunga yang tinggi, dan hal  tersebut  sama  saja  seperti  riba,  maka  bakal  ada  salah satu  pihak dirugikan.
2. Persyaratan yang diberikan oleh pihak pinjaman online cenderung dapat merugikan  nasabah  karena  tanpa  disadari  nasabah  akan  asal-asalan meng-klik  persyaratan  yang  ada  dan  hal  itu  terdapat  unsur pemaksaannya.
3. Kurangnya  pengawasan  oleh  pemerintah,  karena  banyaknya  layanan pinjaman online yang sifatnya illegal.

## PENUTUP
Definisi  dari  qardh  adalah  dimana  seseorang  memberikan  hartanya untuk  dibayar  di  waktu  yang  telah  disepakati  tanpa  adanya  imbalah  atau apapun.  Sedangkan  pinjaman  online  ini  merupakan  layanan  pinjam- meminjam yang dapat diakses secara online oleh penyedia layanan pinjaman online.  Layanan  dari  peminjaman  online  tersebut  biasa  disebut  dengan FinTek.  Di  masa  pandemic  ini,  layanan  fiktek  marak  digunakan  oleh masyarakat.  Meski  memiliki  resiko  tinggi,  masyarakat  tetap  melakukan transaksi  di  layanan  online  tersebut.  Dengan  alasan  layanan  ini  sangat efisien  dan  praktis.  Mereka  tidak  perlu  keluar  rumah  untuk  melakukan transaksi.  Hanya  dari  smartphone  saja  dapat  melakukan  pinjaman  uang secara online. Dan juga jika mereka membutuhkan uang dengansituasi yang mendesak, mereka akan dengan mudah mendapatkan pinjaman dari Fintek ini.
Menurut  pembahasan  diatas  hasil  dari  analisis  hukum  ekonomi syariah terhadap pinjaman online diperbolehkan. Dikarenakan telah sesuai dengan  syarat  dan  rukun  qardh.  Tetapi  jika  transaksi  pinjaman  online tersebut mengandung adanya riba maka hukumnya akan berubah menjadi haram dan tak boleh dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya unsur pertolongan dalam akad, sehingga perlakuan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewan  Syariah  Nasional.  (2001). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh . Dewan Syariah Nasional. Ghazaly, H. A. R., Ihsan, H. G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh muamalat . Kencana Prenada.
Haddad,  M.  D.  (2017,  Juni  2). Financial  Technology  (Fintech)  di  Indonesia . Kuliah Umum tentang Fintech – IBS, Jakarta.
Haroen, N. H. (2000). Fiqh Muamalah . Gaya Media Pertama. Hasan,  A.  F.  (2018). Fiqh  Muamalah  dari  Klasik  Hingga  Kontemporer .  UIN Maliki Press.
Hasan,  M.  A.  (2002). Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam .  PT.  Raja Grafindo.
Hidayati,  N.,  &  Sarono,  A.  (2019).  Pelaksanaan  Akad  Qardh  Sebagai  Akad Tabarru. Notarius:
Jurnal
Studi Kenoktariatan , 12 (2). https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29137
Majah, I. (t.t.). Sunan Ibnu Majah, Jilid II . Dar al-Fikr. Muhammad,  A.  (2021,  September  3).  [Sindonews.com]. Pinjol  Punya  3 Masalah  dari  Perspektif  Ekonomi  Syariah,  MUI  Kasih  Penjelasan  Ini . https://ekbis.sindonews.com/read/530362/34/pinjol-punya-3- masalah-dari-perspektif-ekonomi-syariah-mui-kasih-penjelasan-ini- 1630638547
Muslich, H. A. W., & Muslich, H. A. W. (2010). Fiqh muamalat . Amzah.
Muzdalifa,  I.,  Rahma,  I.  A.,  &  Novalia,  B.  G.  (2018).  Peran  Fintech  Dalam Meningkatkan  Keuangan  Inklusif  Pada  UMKM  Di  Indonesia (Pendekatan  Keuangan  Syariah). Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal
Ekonomi dan Perbankan Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618
Ningrum, I. E. (2018). Skripsi: Perlindungan Konsumen terkait atas kerugian Peer To Peer Leading (Tunaiku) dalam Penyelenggaraan Peer yang Batal Terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan .  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia.
Sudarsono,  H.  (2003). Bank  &  lembaga  keuangan  syariah:  Deskripsi  dan ilustrasi (Ed. 2). Ekonisia : Distributor, Adipura. Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer . FEBI UIN-SU Press.
Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19  di  Indonesia. QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  dan Agama ,
12 (01),
59 – 70. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290 Tim Detik.com. (2020, Maret 24). [Detik.com]. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5506057/apa-itu- lockdown-pengertian-dan-dampaknya