Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBERIKAN HAK PILIH LEBIH SATU KALI PILKADA 2017

## DI KABUPATEN ACEH BARAT
Muhammad Yunus 1
Phoenna Ath Thariq 2 Nila Trisna 3
Muhammad Nasir 4
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 Email: myunus@utu.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 Email: phoennaaththariq@utu.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
3 Email: nilatrisna@utu.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
4 Email: muhammadnasir@unimal.ac.id

## Abstract
Every Indonesian citizen actually has the same rights before the law. Likewise, the perpetrators of criminal acts get treatment in accordance with the capacity of the acts committed. Legal protection does not really focus on welfare, but rather on the  determination  of  the  consequences  of  a  legal  event.  This  is  outlined  in  the 1945  Constitution  Article  27  Paragraph  1.  Responding  to  the  paradigm  of thinking  about  the  perpetrators  of  criminal  offenses  should  get  the  maximum punishment,  it  does  not  mean  to  impose  a  sentence  that  exceeds  the  legal capacity  in  force  in  the  country.  this  also  applies  to  the double  cast  in  the  2017 regional elections which took place in the District of West Aceh. The mechanism of the process of legal protection for perpetrators of criminal acts, is part of legal efforts in ensuring justice with legal certainty for the benefit of the law through formal and or material stages. Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law  Number  39  of  1999  concerning  Human  Rights  is  a  form  of  the  state's seriousness  in  guaranteeing  the  constitutional  rights  of  each  of  its  citizens  to obtain  recognition,  guarantees,  protection  and  fair  legal  certainty  and  equal treatment. before the law.
Keywords: Protection, Law, West Aceh

## 1. PENDAHULUAN
Hakikat  bernegara  yang  tertuang  dalam  konstitusi  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  salah  satu  diantaranya  yaitu,  melindungi  segenap  bangsa
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Secara  filosofis  hal  tersebut bermakna  bahwa  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  warganya  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sosial kemasyarakatan,  berbangsa,  dan  bernegara,  kendatipun  warga  negara  tersebut berstatus hukum (legal status) sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana yang menurut  hukum  dilarang  untuk  dilakukan  dengan  berbagai  alasan  apapun. Peristiwa  ketidakpatutan  tersebut  bisa  terjadi  kepada  siapapun,  oleh  karena  itu menjadi  kewajiban  kita  sebagai  warga  negara  untuk  mengetahui  serta memahami  materi  hukum  tentang  perintah  dan  larangan  dalam  sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada prinsip legalitas. Karena ketidaktahuan akan hukum, menurut azas fictie hukum tidak menghapus atau menggugurkan konsekwensi hukum kepada pelaku tindak pidana. 1
Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya tentu dengan melahirkan berbagai produk hukum dalam bentuk peraturan perundang- undangan  yang  substansi  atau  materi  hukumnya  mengakomodir  kepentingan warga  negara  beserta  hak-haknya  yang  tidak  boleh  diabaikan  sedikit  pun sebagaimana  prinsip  dalam    negara  hukum (richststaat) itu  sendiri,  terkait dengan  hal  tersebut  sesungguhnya  telah  dijamin  dalam  konstitusi  Undang- Undang  Dasar  1945  yaitu  : Pertama. Pasal  27  Ayat  1  “Segala  warga  Negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya. Kedua. Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan  kehidupannya .  Ketiga. Pasal  28  G  Ayat  1  yaitu  “Setiap  orang berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 2
Secara  kodrati  dan  hakiki    kedudukan  manusia  itu  sama  dan  tidak  ada perbedaan  antara  satu  dengan  yang  lain  dihadapan  Allah  SWT,  namun  yang acapkali terjadi perbedaan itu justru diciptakan  oleh  perilaku dan sikap manusia itu  sendiri  dalam  kehidupannya,  seperti  keta’atan  dalam  melaksanakan kewajiban  Amar  Ma’ruf  Nahi  mungkar  sebagai  perwujudan  ketaqwaan  Kepada Allah  SWT  selaku  khalifah  di  muka  bumi  ini.    Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Al- Quran Surat : Al-Hujurat : (13) yang berbunyi :
ْم ُ ك ٰ ن ْ ل َع َج َو ٰٰثْنُا َّو ٍر َ ك َ ذ  ْن ِّم  ْم ُ ك ٰ ن ْ ق َ ل َ خ ا َّ ن ِا  ُسا َّ نلا ا َه ُّي َ ا ٰٰٓ ي ب ْو ُع ُ ش َل ِٕى ۤ ا َب َ ق َّو ا ُ ك َم َر ْ ك َ ا َّ ن ِا ۚ ا ْو ُ ف َرا َع َ ت ِل ْم ٌ ْ ي ِب َ خ  ٌم ْي ِل َ ع َ ه للّٰا َّ ن ِاۗ  ْم ُ كى ٰ ق ْ ت َ ا  ِ ه للّٰا َ د ْ ن ِع
Artinya  :  Hai  manusia,  Sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa  - bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya
1 C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka.
2 Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen dan Penjelasannya. Permata Bangsa.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 3
Dari  uraian  ayat  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Allah  memang menciptakan  perbedaan  diantara  manusia  agar  manusia  saling  kenal  satu  sama lain.  Namun  dimata  Allah  prinsipnya,  semua  manusia  sama  kecuali  tingkat ketaqwaannya masing- masing.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sering  disebut  sebagai  hukum  formil,  yaitu menjelaskan  secara  rinci  tentang    mekanisme  dan  prosedur  bagaimana menegakkan hukum materil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  dan menjelaskan  tentang  aspek  pemidanaan,    mulai  dari  tahap  penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan s  ampai  dengan  pemberian  putusan.  Perlu dipahami memang, prosedur ini sebagai bagian dari proses perlindungan hukum terhadap  warga  negara  agar  aparat  penegak  hukum (law  enforcement  officer) senantiasa  tidak  bertindak  sewenang-wenang  dalam  melaksanakan  fungsi  dan tugasnya  dalam  menegakkan  supremasi  hukum (law  enforcement) .  Jika kesewenang-wenangan  terjadi  maka  ada  mekanisme  praperadilan  yang  akan bisa  ditempuh  oleh  pencari  keadilan  atau  pelaku  tindak  pidana  dalam  rangka melawan  perlakuan  sewenang-wenang  dari  penegak  hukum  tersebut  tentu melalui jalan konstitusional, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 4
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  pada  BAB  VI menjelaskan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari Pasal 50 sampai dengan  Pasal 68,  dalam konteks ini prinsipnya tidak boleh diabaikan sedikitpun dalam  proses  penegakan  hukum  ( law  enforcement) tanpa  melihat  status  dan strata  sosialnya.  Menyangkut  perintah  perlindungan  hukum  tersebut  dijelaskan pada  Pasal  54  yaitu:    “Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  seseorang  atau  lebih  penasehat  hukum selama  dalam  waktu  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut  tatacara  yang ditentukan  dalam  undang-undang  ini”.  Selanjutnya  pada  Pasal  55  kembali
3 Alquran Cordoba, 2012, The Amazing : Tuntunan Alquran  untuk hidup anda. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia.
4 Pasal  1  angka  10  KUHAP.  Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan  negeri  untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak  lain  atas  kuasa  tersangka;  (b)  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atas  penghentian penuntutan    atas  permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan;  (c)  permintaan  ganti  kerugian atas  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang  berperkara tidak  diajukan  ke  pengadilan.  Pasal  77  KUHAP.  Pengadilan  negeri  berwenang  untuk  memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dijelaskan  bahwa  “Untuk  mendapatkan  penasehat  hukum  tersebut  tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”. Kemudian Pasal 56 disebutkan lagi bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangkakan atau di dakwakan  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu atau  yang  diancam  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai penasehat  hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaaan  dalam  proses  peradilan  wajib  menunjuk  penasehat  hukum  bagi mereka. Kedua, setiap  penasehat  hukum  yang  ditunjuk  untuk  bertindak sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  satu  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  serta Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  merupakan bentuk  keseriusan  negara  dalam  menjamin  hak-hak  konstitusional  setiap warganya  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before  the  law) sebagai  sarana  perlidungan  hak  asasi  manusia.  Kebijakan tersebut  sebagai  bentuk  dan  tanggung  jawab  negara  terhadap  pemberian bantuan hukum untuk warga negara yang tidak berkemampuan ekonomi dalam rangka  perwujudan  akses  terhadap  nilai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan hukum.  Sehingga  keberadaan  hukum  itu  benar-benar  berfungsi  sebagai pelindung  kepentingan  warga  negara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Maka pada  prinsipnya  penegak  hukum  tidak  boleh  mengenyampingkan  tiga    aspek yang  sangat  fundamental  dalam  penegakan  hukum  yaitu  : Pertama, keadilan hukum (Gerechtigkeit) . Kedua, kepastian  hukum (Rechtssicherkeit). Ketiga . kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit).
Pelaku  tindak  pidana  memberikan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  harus mengetahui  dan  memahami  tentang  hak-hak  yang  telah  diberikan  oleh  negara agar  semua  dalam  tahapan  proses  hukum  yang  akan  dan  sedang  berlangsung tidak  mencederai  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  dalam  asas,  nilai,  dan norma  yang  berlaku  dinegara  ini.  Sesungguhnya  keadilan  tersebut  negara  yang memfasilitasi sekaligus negara pula yang  memproteksinya,  sehingga terciptanya suasana  ketertiban,  keseimbangan,  dan  kenyamanan  baik  hubungan  sesama warga negara maupun warga negara dengan negara, karena hukum itu mengabdi pada  tujuan  negara  yang  hakekatnya  mendatangkan  kemakmuran  dan kebahagian bagi warga negara.
Berdasarkan  uraian  diatas,  permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini adalah : Pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali?; kedua, bagaimana penerapan hukum Undang-undang  Nomor  10  Tahun  20016  tentang  Pilkada  Tahun  2017?; ketiga, bagaimana  kebijakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pindana  memberikan  hak pilih lebih dari satu kali untuk masa yang akan datang?.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 2. METODE PENELITIAN
Menjawab  pertanyaan  sebagaimana  dalam  rumusan  diatas,  tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan  dengan  menganalisis  terhadap  bahan-bahan  hukum,  yang berhubungan  dengan  permasalahan,  pembahasan  konseptual (Conceptual Approach) dilakukan  dengan  menelaah  konsep-konsep  dan  doktrin-doktrin hukum.
Sumber  hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer  terdiri dari Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang  Pemilu  sebagaimana telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  sebagaimana  diubah    dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  20016  Tentang  Pilkada.  Bahan  Hukum  skunder  terdiri  dari  buku-buku, jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana  yang  ada  kolerasi  dan  relevansi dengan  penelitian  ini.  Analisa  hukum  dilakukan  dengan  mengunakan  metode kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana.
Sesuatu  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum  oleh  nengara  dalam bentuk sistem hukum dengan tidak memandang apa status hukumnya termasuk sebagai  pelaku  dalam  sebuah  tidak  pidana  dapat  disebut  sebagai  sebuah perlindungan  hukum (law protection), baik  dalam  bentuk  preventif  maupun refresif.  Pelaksanaan  fungsi  hukum  itu  sendiri  yang  bertujuan  memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana prinsip dalam hukum (equality before the law). Perlindungan hukum dapat disebut sebagai upaya atau usaha memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh seseorang  atau  badan  hukum,  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum.  Pada  konteks  yang  lain  perlindungan  hukum  merupakan  upaya  hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara moril maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.  Pada  definisi  yang  lain  disebutkan  bahwa,  perlindungan  hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  dari  ketentuan  hukum dari kesewenang-wenangan. Berkaitan terhadap  pelaku dalam peristiwa sebuah tindak  pidana,  berarti  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak pelaku tersebut  akibat terjadinya tindak pidana tentu dalam konteks hak asasi manusia.  Perlindungan  hukum  tersebut  dapat  dibagi  dalam  dua  bagian  yaitu pertama, aspek preventif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  suatu  peristiwa  hukum berupa pelanggaran. Bentuk  perlindungan  hukum  semacam  ini  terdapat  dalam
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
peraturan  perundang-undangan,  dengan  maksud  agar  tidak  terjadinya  suatu pelanggaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui rambu-rambu atau batasan mana yang boleh dan mana yang tidak melalui sosialisasi dan lain sebagainya,  disamping  itu  subjek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  putusan  pengadilan diberikan. Kedua aspek  represif. Perlindungan  hukum  dalam  bentuk  denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran. 5
Diantara  bentuk  perlindungan  hukum  pada  pelaku  tindak  pidana  dalam konteks    apapun  juga,  perlu  adanya  bantuan  hukum  dari  penasehat  hukum. Penasehat  hukum  dapat  mendampingi  pelaku  sesuai  dengan  tingkatan pemeriksaan.  Pada  prinsipnya  ia  diberikan  kebebasan  untuk  didampingi  oleh penasehat hukum. Pelaku tindak pindana yang wajib dilindungi oleh penasehat hukum  adalah  yang  diancam  dengan  pidana  mati,  diancam  dengan  pidana penjara lima belas tahun lebih, tidak mampu dan  diancam dengan pidana lima tahun  lebih. 6 Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  di  dalam  Pasal  54  “Guna  kepentingan pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat  berhak  mendapat bantuan  hukum  dari  seseorang  atau  lebih  penasehat  hukum  selama  dalam waktu  dan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  menurut  tatacara  yang  ditentukan dalam  undang-undang  ini.  Untuk  itu  pentingnya  memahami  perlindungan hukum  oleh  pihak  yang  berwenang  seperti  kepolisian,  kejaksaan  kendati  pun subjek hukum itu sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana.
Menindaklanjuti  hal  tersebut  di  atas,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  “Bahwa  dalam melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  13, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas  sebagai  berikut  :  (a) melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah  sesuai  kebutuhan;  (b)  menyelenggarakan segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu lintas dijalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan;  (d)  turut serta  dalam  pembinaan  hukum  nasional;  (e)  memelihara  ketertiban  dan keamanan  umum;  (f)  melakukan  koordinasi,  pengawasan,  pembinaan,  dan pembinaan  teknis,  terhadap  kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan semua  tindak  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya;  (h) menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,  laboratorium forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan  kepolisian;  (i)  melindungi
5 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 53
6 Benyamin  Asri,  1989 ,  Hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  dalam  Penyelidikan, Penuntutan dan Peradilan . Bandung : Tarsito.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  dari gangguan dan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia;  (j)  melayani kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum  ditangani  dan  atau pihak  yang  berwenang;  (k)  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai kepentingan  dalam  lingkup  tugas  kepolisian;  serta  melaksanakan  tugas  lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  pada Pasal  1  (satu)  menyebutkan  pada  poin  (1),  bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum yang diberikan kepada oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum; poin (2) penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok  orang  miskin;  poin  (3)  pemberi  bantuan  hukum  adalah  lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum  berdasarkan  undang-undang  ini.  Kemudian  pada  Pasal  2  (dua) menyebutkan bahwa, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas yaitu : (a) keadilan;    (b)  persamaan  kedudukan  di  depan  hukum;  (c)  keterbukaan;  (e) efisiensi;  (f) dan  akuntabilitas.  Selanjutnya pada  Pasal  3  (tiga) penyelenggaraan bantuan  hukum  bertujuan  yaitu  :  (a)  menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam  hukum;  (c)  menjamin  kepastian  penyelenggaraan  bantuan  hukum dilaksanakan  secara  merata  di  seluruh  wilayah  negara  Indonesia;  (d) mewujudkan peradilan  yang  efektif,  efisien dan  dapat dipertanggungjawabkan. Pada Pasal 12 (dua belas)  dijelaskan bahwa, penerima bantuan hukum berhak yaitu  sebagai  berikut  :  (a)  mendapatkan  bantuan  hukum  hingga  masalah hukumnya  selesai  dan  /atau  perkaranya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  (inkrah),  selama  penerima  bantuan  hukum  tidak  mencabut  surat kuasanya; (b) mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan  atau  kode  etik  advocat;  (c)  mendapat  informasi  dan  dokumen  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyebutkan    pada  Pasal  17  bahwa  “Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui  proses  peradilan  yang bebas dan  tidak  memihak  sesuai dengan  hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk  memperoleh  putusan  yang  adil  dan  benar”.  Selanjutnya  pada  Pasal  18 menyebutkan  kembali  sebagai  berikut  :  (1).  Setiap  orang  yang  ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tidak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam satu sidang  pengadilan  dan  diberikan  segala  jaminan  hukum  yang  diperlukan  untuk pembelaannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (2).
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Setiap  orang  tidak  boleh  dituntut  untuk  dihukum  atau  dijatuhi  pidana  kecuali berdasarkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  sebelum tindak  pidana  itu  dilakukan;  (3).  Setiap  ada  perubahan  dalam  peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka; (4). Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak  saat  penyidikan  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (5). Setiap orang yang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Secara  ekplisit  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan  Kehakiman,  tentang  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana dapat dilihat pada Bab IV Pasal 28 menyebutkan yaitu : (1) Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang  hidup dalam  masyarakat;  (2).  Dalam  mempertimbangkan berat  ringannya pidana,  Hakim  wajib  memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari terdakwa. Kemudian  pada Bab VII menyebutkan tentang bantuan hukum yaitu pada  Pasal  (37).  Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak  memperoleh bantuan  hukum;  Pasal  (38).  Dalam  perkara  Pidana  seseorang  tersangka  sejak saat  dilakukan  penangkapan  dan  atau  penahanan  berhak  menghubungi  dan meminta  bantuan  advocat;  Pasal  (39).  Dalam  memberi  bantuan  hukum sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  37  advocat  wajib  membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
Upaya  hukum  biasa  maupun  luar  biasa  dalam  konteks  perkara  pidana dapat  juga  disebut  sebagai  upaya  bentuk  perlindungan  hukum  baik  status hukumya  sebagai  terdakwa  maupun  kapasitasnya  sebagai  Jaksa  penuntut umum,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  67  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yaitu  :“Terdakwa  atau  penuntut  umum  berhak untuk  meminta  banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  kecuali terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut masalah  kurang  tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan  pengadilan  dalam acara cepat”. Selanjutnya dalam konteks upaya hukum dalam Pasal 244 KUHAP dijelaskan  “Terdapat  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa, atau penuntut  umum  dapat  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.
Undang-Undang    Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Bab  XVII  memberikan  ruang  kepada  terpidana untuk  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  melalui  mekanisme  peninjauan kembali  (PK)  terhadap  keputusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Pasal 263 menjelaskan sebagai berikut : (1) Terhadap pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali keputusan hukum bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan  peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah  Agung;  (2).  Permintaan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
peninjauan  kembali  dilakukan  atas  dasar  :  (a).  apabila  terdapat  keadaan  baru yang  menimbulkan  dugaan  kuat,  jika  keadaan  itu  sudah  diketahui  pada  waktu sidang  masih  berlangsung,  hasilnya  bisa  berupa  putusan  bebas,  atau  putusan lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  atau  tuntutan  penuntut  umum,  tidak  dapat diterima  atau  terhadap  perkara  itu  diterapkan  ketentuan  pidana  yang  lebih ringan;  (b).  apabila  dalam  berbagai  putusan  terdapat  pernyataan  bahwa  suatu telah  terbukti,  akan  tetapi  hal  atau  keadaan  sebagai  dasar  putusan  yang  telah terbukti  itu,  ternyata  telah  bertentangan  suatu  dengan  yang  lain;  (c).  apabila putusan  ini  dengan  jelas  memperlihatkan  suatu  kekhilafan  atau  suatu  keliru yang  nyata.  (3).  Atas  dasar  alasan  yang  sama  sebagaimana  tersebut  pada  ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu  perbuatan  yang  didakwakan  telah  ternyata  terbukti  akan  tetapi  tidak diakui sebagai pemidanaan
Dilihat  dari  beberapa  penjelasan  undang-undang  tersebut  di  atas  dapat dipahami  bahwa,  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  amat  sangat penting  dalam  membantu  warga  negara  yang  sedang  bermasalah  dengan hukum,  disamping  itu  perlindungan  hukum  merupakan  tugas  dan  kewajiban negara terhadap  warga negara yang sifanya sangat mendasar dan fundamental sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia  dalam rangka mewujudkan keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Perlindungan  hukum  yang dimaksud  dalam  ketentuan  tersebut  dapat  berupa  hak  pendampingan penasehat  hukum  dalam  berbagai  tingkatan  pemeriksaan  dalam  proses penegakan hukum, baik yang disediakan oleh negara atau pelaku tindak pidana itu  sendiri,  maupun  dalam  bentuk  lainnya  yang  harus  diketahui  dan  dipahami oleh penegak hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi siapapun yang sedang tersangkut perkara pidana baik dalam pidana umum maupun pidana khusus, tujuannya bukan hanya keadilan formil akan tetapi juga keadilan secara materil. Aparat penegak hukum harus memahami dan mengerti tentang  hak-hak  pelaku  tindak  pidana  yang  menjadi  bagian  dari  bentuk  dan proses  perlindungan  hukum  itu  sendiri  seperti,  pelaku  bersikap  koorperatif dalam  mengungkap  peristiwa  pidana  dimaksud  mulai  dari  penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan. Disamping itu bersikap sopan dan baik dalam  proses  persidangan  di  depan  Majelis  Hakim,  tentu  dengan mempertimbangkan sifat baik dan buruknya terdakwa dalam proses penegakan hukum,.    Pada  prinsipnya  negara  berkewajiban  melaksanakan  hakekat bernegara tersebut yang dibuat dalam berbagai peraturan peundang-undangan sebagaimana  yang  telah  ditegaskan  dalam  konstitusi  yaitu  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
3.2  Delik  Pidana  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota.
Suatu tindak  pidana  dalam  hukum  mempunyai  kaedah  bahwa,  baru dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila ada ketentuan hukum yang mengaturnya  tentu  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, berdasarkan  asas  legalitas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Bab  I  Pasal  1  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 7 . Menurut Hukum seseorang baru dapat dipidana  apabila  terbukti  serta  memenuhi  sifat  delik,  baik  delik  formil maupun materil, kemudian perbuatan tersebut harus tergolong dalam perbuatan tercela, dimana  ada  unsur  kesalahan  dan  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam  perbuatan tersebut, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.
8
Tindak  pidana  memberikan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  20016  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota,  Pasal  178  b  yang  berbunyi  yaitu  “Setiap  orang  yang  waktu pemungutan suara dengan sengaja melawan hukum memberikan suaranya lebih dari  satu  kali  di  satu  TPS  dan  atau  lebih  dari  satu  TPS  dipidana  penjara  paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dan denda paling sedikit Rp. 36 juta dan  paling  banyak  Rp.108  juta”.  Peristiwa  tindak  pidana  memberikan  hak  pilih lebih  dari  satu  kali  dilaporkan  oleh  Panwaslih  Kecamatan  Panton  Reu  dengan Nomor  05/Panwaslihcam-PR/2017  ke  Panwaslih  Kabupaten  Aceh  Barat  pada tanggal  16  Februari  2017  yang  peristiwa  hukumnya  terjadi  pada  tanggal  15 Februari 2017. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menggelar Rapat Centra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Panwaslih, Kepolisian, dan Kejaksaan. Peristiwa tersebut dilakukan oleh terlapor Sdr. Darwis yang beralamat di Gampong  Manggi    Kecamatan  Panton  Reu,  kecamatan  Johan  Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat pemungutan suara dilakukan. Kronologi peristiwa hukumnya  tersebut,  pada  hari  Rabu  15  Februari  2017  sekitar    pukul  12.20  WIB terlapor Sdr. Darwis mendatangi tempat pemungutan suara setelah mendengar pengumuman di Mesjid oleh Panitia Pemungutan Suara dengan membawa Surat Keterangan  Kependudukan  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sebagai pengganti  KTP  yang  didengarnya  melalui  pengeras  suara,  namun  sebelumnya terlapor  Sdr.  Darwis  telah  memberikan  hak  pilihnya  di  Gampong  Babah  Isueng Kecamatan  Pante  Cermen  Kabupaten  Aceh  Barat  yang  merupakan  kampung kelahirannya.  Peristiwa  tindak  pidana  tersebut  diketahui  oleh  pelapor  Sdr.  M. Dahlan warga gampong Manggi Kecamatan Panton Reu yang juga salah satu tim sukses pasangan calon kepala daerah yang ikut konstelasi politik saat itu. Pelapor menghubungi  Keuchik  Gampong  Babah  Isueng    Kecamatan  Pante  cermen  via
7 Pasal 1KUHP : (1). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan kententuan peraturan perundang-undangan yang ada;(2) Bila mana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan  sesuatu  sesudah  perbuatan  dilakukan,  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.
8 Ediwarman,  2015,  Materi  Kuliah  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum.  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
telepon  selulernya  tempat  terlapor Sdr.  Darwis terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih Tetap  (DPT).  Terkait  tindak  pidana  tersebut  Sentra  Penegak  Hukum  Terpadu (Gakkumdu)  Panwaslih  Kabupaten Aceh Barat  sebagaimana  yang diatur  dalam  . Pasal  30  Poin  b.  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota dan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bersama Ketua Badan Pemilihan Umum Republik indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  yaitu Pertama ,  Panwaslih  Kabupaten  Aceh Barat; Kedua, Kepolisian Polres Aceh Barat; Ketiga, Kejaksaan Negeri Aceh Barat menyimpulkan sebagai berikut : (1). Dugaan tindak pidana  tersebut  ditingkatkan ke  tahap  penyidikan  karena  terlapor  Sdr.  Darwis sudah  melaksanakan  hak pilihnya  yang  tertera  dalam  daftar  DPT  di  Gampong  Babah  Iseung  Kecamatan Pante  Cermen  Kabupaten  Aceh  Barat;  (2).  Bahwa  dugaan  tindak  pidana memberikan hak suara lebih dari satu kali di duga melanggar Pasal 178B Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Gubernur/  Wakil  Gubernur/ Bupati/  Wakil  Bupati/  Walikota/  Wakil  Walikota;  (3).  Bahwa  dugaan  tindak pidana  sebagaimana  tersebut  di  atas  memenuhi  unsur  delik  tindak  pidana pemilu.
Kepolisian  Resort  Aceh  Barat  telah  menetapkan  terlapor  Sdr.  Darwis sebagai tersangka dalam kasus memberikan hak pilih lebih dari satu kali tersebut, tentu dengan alat bukti  yang  cukup,  baik  saksi  maupun  bukti  lain  seperti  surat, sehingga  syarat  minimal  dua  alat  bukti  telah  cukup  untuk  menetapkan  sebagai tersangka.  Berkas  kasus  memberikan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  tersebut diproses setelah dilimpahkan oleh Panwaslih melalui hasil rapat pleno ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi (LP)/28/II/2017 SPKT Tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Kejaksaan RI Tentang Sentra Pelayanan Terpadu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Pemilu  terkait  kewenangan  Panitia  Pengawas Pemilihan  (Panwaslih).  Kepolisian  mempunyai  waktu  14  hari  untuk  penyidikan setelah  itu  dilimpahkan  pada  kejaksaan  untuk  mempersiapkan  kontruksi dakwaan dan persidangan di Pengadilan.
Terdakwa  kasus  memberikan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  pada  Pilkada 2017 divonis oleh Majelis Hakim 36 bulan (tiga tahun) penjara serta denda Rp. 36 Juta  subsider  satu  bulan  kurungan.  Dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwa terdakwa  memberikan  hak  pilih  sesuai  dengan  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  di tempat  kelahirannya  di  Gampong  Babah  Isueng  Kecamatan  Pante  Cermen, kemudian  terdakwa  juga  memberikan  hak  pilihnya  di  Gampong  Manggie Kecamatan  Panton  Reu  tempat  tinggalnya  bersama  isteri  dengan  cara menggunakan daftar pemilih tambahan (DPTB).
Menurut  Sudarto,  pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja  dikenakan negara  kepada  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  undang-
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
undang. 9 Selanjutnya Ruslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik,  yang  berwujud  nestapa  dan  sengaja  ditimpakan  negara  kepada  pembuat delik  tersebut. 10 Rupert  Cross  sebagaimana  di  kutip  Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief 11 menyatakan  bahwa  pidana  berarti  pengenaan  penderitaan  oleh  negara terhadap  seseorang  yang  melakukan  suatu  kejahatan.  H.L.H  Hart  sebagaimana dikutip  H.L  Packer  mengemukakan  bahwa  pidana  mempunyai  karakteristik sebagai berikut:
1. Mengandung penderitaan dan konsekwensi- konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan  kepada  pelaku  atau  yang  diduga  benar-benar  melakukan tindak pidana.
3. Dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  melanggar  ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain dari pelaku
5. Dijatuhkan  dan  dilaksanakan  oleh  penguasa  berdasarkan  sesuatu  sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. 12
Beberapa  pengertian  tersebut,  Muladi  menyimpulkan  bahwa  pidana selalu mengandung unsur-unsur :
1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana menurut undang-undang. 13
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) mengandung  prinsip  yang  mengatur  harkat  dan  martabat  manusia  yang  telah diletakkan  di  dalam  undang-undang  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  diterapkan  seluruhnya  baik  pada  waktu  pemeriksaan permulaan  maupun  pada  waktu  persidangan  pengadilan.  Adapun  asas  tersebut antara lain adalah; 14
1. Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan,  penahanan,penggeledahan,  dan  penyitaan  hanya dilakukan  berdasarkan  perintah  tertulis  pejabat  yang  diberi
9 Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung. Halaman. 109-110.
10 Ruslan Saleh. 1979. Stelsel Pidana Indonesia . Jakrta. Halaman. 5
11 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1984. Teori-teori  kebijakan  Pidana. Bandung. Halaman 37 12 H.L. Packer. 1969. The limits of The Sanction Stanford . Satanford Uniersity. Halaman 9
13 Moch. Faisal Salam. 2001 Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung : CV Mandar Maju. Halaman 22.
14 Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni Bandung. Halaman. 23
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
wewenang  oleh  undang-undang  dan  hanya  dalam  hal  dan  dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada  seseorang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  ataupun  diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  dan  atau  karena kekeliruan  orangnya    atau  hukum  yang  diterapkan  wajib  diberi  ganti kerugian  dan  rehabilitasi  sejak  tingkat  penyidikan,  dan  para  pejabat penegak  hukum  yang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalainnya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan memperoleh  bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada  seorang  tersangka,  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan atau  penahanan  selain  wajib  diberitahukan  dakwaan  dan  dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu  termasuk  hak  untuk  menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.
3.3  Kebijakan    hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  memberikan  hak  pilih lebih dari satu kali untuk masa yang akan datang.
Sistem  peradilan  pidana (Criminal  Justice  System) bertujuan  untuk mengendalikan  segala  bentuk  kejahatan  baik  dalam  konteks  pidana  umum maupun  pidana  khusus,  maka  penyelesaian  masalah  dengan  sarana  hukum menjadi  menjadi  salah  satu  tumpuan  dan  harapan  masyarakat  di  Negara Indonesia  hingga  saat  ini.  Menurut  Mardjono  Reksodiputro,  tujuan  peradilan pidana adalah :
1. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyesalkan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas bahwa keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Jika  berbicara  tentang  keonsep  pemidanaan,  maka  ada  beberapa  -teori yang bisa menjadi rujukan dalam penerapan pemidanaan Theories of Punishment
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
15 yaitu  :  Pertama. Removal  of  Socially  Dangerrous  Persons, yaitu  pengasingan orang-orang  yang  secara  sosial  sangat  berbahaya.  Artinya,  mereka  disingkirkan dari  kegiatan  kemasyarakatan  dalam  lingkungan  sosial  dengan  tujuan    agar lingkungan sosialnya itu menjadi bersih dari orang-orang jahat. Terhadap teori ini Hyman Gross memberikan kritiknya yaitu sebagai berikut :
1. bahwa  hukum  pidana  itu  sesungguhnya  hanya  mengatur  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  dan  ancaman  hukumnya  bagi  orang  yang melanggarnya.  Hukum  pidana  tidak  memastikan  tentang  seseorang  itu mempunyai  potensi  untuk  melakukan  kejahatan.  Jadi,  teori  ini  telah melampaui kewenangan dari hukum pidana.
2. bahwa  memindahkan  orang  yang  berpotensi  jahat  dari  lingkungan masyarakatnya  dengan  tujuan  agar  masyarakat  menjadi  bersih  dan  aman, justru  membuka  kemungkinan  bagi  orang  tersebut  mendapatkan pengalaman  dan  pelajaran  tentang  kejahatan  ditempatnya  yang  baru (penjara atau lembaga Pemasyarakatan).
Kedua. Rehabilitation  of  Socially  Dangerous  Persons, yaitu  orang-orang yang  secara  sosial  berbahaya  itu  diharapkan  dapat  diperbaki  dalam  lingkungan yang baru. Kritik Gross terhadap teori ini, bahwa pengaruh penjara atau lembaga permasyarakatan  itu  tidak  dapat  menjamin  sepenuhnya  untuk  dapat memperbaiki  penjahat,  bahkan  yang  terjadi  masih  sangat  jauh  dari  tujuannya. Tujuan  perbaikan  seharusnya  direncanakan  dengan  matang  berdasarkan  hasil yang sudah diperhitungkan.
Ketiga; Paying One’s Debt to Society, yaitu bahwa penjahat itu membawa hutang  pada  masyarakat  karena  perbuatannya  telah  merugikan  masyarakat dengan  cara  “menjalani  pidana”.  Kritik  Gros  terhadap  teori  ini,  pembayaran hutang  oleh  pejahat  itu  tidak  membebaskan  cap  atau  stigma  “penajahat”.  juga tidak  dapat  menjamin  nama  baiknya  akan  kembali  pulih  seperti  sebelum  ia dipidana.
Keempat. The  Intimidation  of  Deterrence yaitu,  bahwa  pengancaman (intimidasi)  berupa  hukuman  yang  menakutkan  (kesengsaraan  yang  diperoleh akan  lebih  besar  dari  pada  kenikmatan  yang  diperoleh).  Dimaksudkan  agar mereka jera untuk melakukan kejahatan. Kritik Groos terhadap teori ini yaitu :
1. Intimidasi  bukan  merupakan  dasar  pembenaran  secara  umum  untuk  suatu pemidanaan;
2. Bahwa  kejahatan  tertentu  yang  diancam  dengan  hukuman  yang  sangat berat, ternyata tidak menghalangi orang dari godaan untuk tidak melakukan kejahatan. Sebagai contoh pembunuhan sadis, penyelundupan dan lain-lain. Kelima. The  Persuasion  of  Deterence ,  yaitu,  merupakan  alternatif  dari intimidasi.  Jika  cara  intimidasi  gagal,  maka  digunakan  secara  persuasif.  Sikap persuasif  mengandung  maksud  berat  ringan  pidana  tidak  mempengaruhi penjahat.  Sedangkan  tentang  pidana,  teori  yang  pertama  muncul  adalah  teori
15 Hyman  Gross,  1979 .  A  Theory  of  Criminal  Justice,  Chapter  Nine  “Justification  of Criminal Punishment” , New York : Oxford University.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
absolut  atau  teori  pembalasan.    Menurut  teori  ini,  pidana  dimaksudkan  untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Menurut  Muladi  dan  Barnda Nawawi  Arief  mengemukakan  bahwa  “Pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  oran-orang  yang  melakukan kejahatan.  Jadi  dasar  pembenaran  dari  pidana  terletak  pada  adanya  kejahatan itu sendiri”. 16
Teori  ini  mendapat  reaksi  dari  teori  relative  atau  teori  tujuan (deoltheorien) .  Tujuan  pidana  menurut  teori  tujuan  atau  teori  utilitarian  bukan sekedar  pembahasan,  akan  tetapi  juga  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat. Munurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa : pidana bukanlah sekedar  untuk  melakukan  pembahsan  atau  pengimbalan  kepada  orang  yang telah  melakukan  tindak  pidana,  tetap  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat.  Oleh  karena  itu,  teori  ini  pun  sering  disebut  sebagai  teori  tujuan (utilitarian  theory). Jadi  dasar  pembenaran  adanya  pidana  menurut  teori  ini adalah  terletak  pada  tujuannya.  Pidana  dijatuhkan  bukan quia  peccatum  est ( karena  orang  membuat  kejahatan)  melainkan  (supaya  orang  melakukan kejahatan). 17
Kemudian muncul teori gabungan, kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana  juga  dimaksudkan  dalam  rangka  melindungi  masyarakat,  dengan mewujudkan ketertiban. Sedangkan mengenai pemidanaan, terhadap teori-teori walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  tujuan  pidana,  namun  ada satu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah perilaku kejahatan, sehingga dapat memperbaiki terpidana agar menjadi  manusia  yang  berguna  di  masyarakat.  Dengan  demikian  dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan  tidak  dapat  dilepaskan dari  tujuan  Negara untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Ini  dapat  diartikan  sebagai  konsep yang bertujuan untuk “melindungi dan menyejahterakan masyarakat”. Menurut pandangan  hidup  bangsa  Indoenesia,  sekaligus  juga  mengandung  tujuan  untuk melindungi, memperbaik dan menyejahterakan sipelaku kejahatan itu sendiri. Bertolak  dari  pandangan  tersebut,  maka  setiap  kebijakan  untuk menghadapi  masalah  kejahatan  dengan  sanksi  pidana  penjara  harus  pula mempunyai  tujuan  ganda  yaitu,  disatu  pihak  merupakan  sarana  untuk melindungi  masyaakat  dan  disisi  lain  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  atau memulihkan  kembali  (rehabilitasi)  si  pelaku  kejahatan.  Permasalahan pemidanaan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pemikiran  filsafat  mengenai  tujuan diaadakannya  pidana.  Dilihat  dari  konsep  “pemasyarakatan”,  pada  hakikatnya perampasan  ‘kemerdekaan”  seseorang  itu  hanya  besifat  “sementara”    sebagai
16 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni. Halaman 10-11.
17 Muladi dan barnawi Areif, 1984.  Halaman. 12.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sarana  untuk  memulihkan  integritas  terpidana  agar  mampu  melakukan readaptasi  sosial.  Sistem  permasyarakatan  sebagai  pelaksanaan  terpidana penjara,  berpegang  pada  asumsi  bahwa  arti  pemasyarakatan  adalah memasyarakatkan  kembali  narapidana  sehingga  menjadi  warga  yang  baik  dan berguna  atau healty  reentry  the  community, yang  pada  hakekatnya  adalah resosialisasi. 18
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tidak pidana  memberikan  hak pilih  lebih  dari  satu  kali  bertujuan  untuk  memberikan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan  hukum  kepada  masyarakat  atas  perbuatan-perbuatan  yang dipandang oleh hukum sebagai perbuatan tindak pidana.  Artinya, segala bentuk pelanggaran  terhadap  perintah  dan  larangan  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  memberikan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  yuridis  yang  komprehensif  untuk  memecahkan  masalah hukum,  serta  dilengkapi  dengan  pendekatan  sosial  politik  yang  mengacu  pada stabilitas  politik,  keamanan  dan  ketertiban,  pendekatan  sosial  ekonomi  yang mengacu  pada  kesejanteraan,  serta  pendekatan  sosial  kultural  yang  mengacu pada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kegiatan  penerapan  dan  penegakan  hukum  antara  lain  meliputi  upaya pengamanan  dan  penyelamatan  keuangan  Negara  dan  penanggulangan perbuatan  hukum  yang  merugikan  dan  membahayakan  Negara.  Kegiatan  lain yang dilakukan adalah pengawasan terhadap aliran kepercayaan, barang cetakan berbagai  produk  yang  mempunyai  potensi  mengancam  dan  membahayakan stabilitas, integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut  GP.  Hoefnagels  penanggulangan  kejahatan  dapat  dilakukan dengan  hukum  (penal)  dan  pendekatan  non  hukum  (diluar  hukum). 19 Secara umum  penal  dapat  diartikan  sebagai  upaya  penanggulangan  tindak  pidana setelah  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  atau  tindakan  refresif  dengan menerapkan  perundang-undangan  hukum  pidana  baik  formil  maupun  materil seperti  dimulainya  penyelidikan,  penyidikan  hingga  pelaksanaan  pidana. Sedangkan  non  penal  yaitu  upaya  penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana bersifat pencegahan dan atau preventif, maka sasaran utama adalah menangani faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan  seperti  kondisi  sosial  secara langsung  dan  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  kejahatan.  Upaya  non  penal merupakan  posisi  kunci  dan  strategis  dalam  menanggulangi  atau  memperbaiki penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, beberapa contoh penyebab terjadinya kejahatan, yaitu kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah.
Beberapa  faktor  kondisi  sosial  di  atas  yang  menyebabkan  terjadinya kejahatan,  jelas  merupakan  masalah  yang  tidak  dapat  diatasi  semata-mata
18 Romli  Atmasasmita,  1982. Strategi  Pembinaan  Pelanggaran  Hukum .  Alumni Bandung. Halaman 30.
19 M. Ali Zaida, 2015 , Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika  Halaman 40.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dengan  pendekatan  hukum  (penal),  namun  harus  ditunjang  oleh  faktor  non penal dalam rangka mengatasi masalah-masalah soaial yang telah dikemukakan di atas melalui kebijakan sosial. Upaya non penal dapat ditempuh melalui dengan menyehatkan  masyarakat  lewat  kebijakan  sosial  dengan  menggali  berbagai macam  potensi  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Kemudian  upaya  non  penal  juga dapat digali melalui sumber lain yang juga mempunyai potensi dampak preventif atau  pencegahan.  Terkait  sumber  lain  itu  seperti  misalnya,  pers/  media  massa, media  sosial  atau  pemanfatan  kemajuan  teknologi  saat  ini.  Pemanfaatan  dari potensi yang ada oleh penegak hukum Soedarto pernah mengemukakan bahwa, kegiatan patroli  oleh polisi  yang dilakukan  scara  kontinu  bagian  dari  upaya non penal  yang  mempunyai  pengaruh  preventif  agar  tidak  terjadi  pelanggaran hukum.
Pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  harus lebih maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Independen Pemilihan  (KIP)  dan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  (Panwaslih)  Kabupaten  Aceh Barat  secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat  kabupaten,  kecamatan  hingga gampong, karena diseluruh tingkatan tersebut diposisikan penyelenggara pemilu sebagaimana  fungsi  dan  tugasnya  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  pemilu.  Proses  tahapan  pemilu  di  Aceh  memang  ada  yang  menarik yaitu,  ketika  tahapan  verifikasi  fotokopi  ktp  calon  perseorangan  yang  dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal  24  Agustus    hingga  6  Desember  2016  nyaris  tanpa  pengawasan,  sebab hampir  seluruh  Panwaslih  Kecamatan  di  Aceh  pada  saat  itu  belum  terbentuk, bagaimana  membentuk  Petugas  Pengawas  Lapangan  (PPL)  yang  bertugas mengawasi  proses  verifikasi  tersebut. 20 Keterlambatan  pembentukan  infra strutur  pemilu  pada  saat  tahapan  pilkada  sedang  berlangsung  tersebut  juga berkaitan  dengan  penganggaran  yang  belum  diserahkan  oleh  Pemerintah Kabupaten/  kota  kepada  masing-masing  Panitia  Pengawas  Pemilihan  di  tingkat kabupaten/ kota di Aceh sehingga belum bisa membentuk jajaran di bawahnya. Akibat terlambatan ini bisa jadi sosiliasi dalam aspek tugas dan fungsi pengawas pemilihan pada saat itu belum bisa terlaksana secara maksimal. Namun disisi lain jajaran  Komisi  Independen  Pemilihan  pada  saat  itu  sudah  terbentuk  mulai  dari Panitia Pemilihan Kecamatan hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), fungsi dan tugas mereka pun sudah berjalan pada saat itu.
Kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa, putusan yang diberikan oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  dengan  menghukum  klaennya  36 bulan  atau  tiga  tahun    penjara  serta  denda  Rp.  36  Juta  subsider  satu  bulan kurungan.  Menurutnya  putusan  tersebut  sangat  memberatkan  dan  dianggap tidak  memberi  rasa  keadilan  terhadap  klaennya,  oleh  karena  itu  ia  akan mempertimbangkan mengajukan banding  ke Pengadilan Tinggi dengan harapan pelaku  dapat  dibebaskan  dari  jeratan  hukum  dan  atau  mengurangi  hukuman.
20 Harian  Serambi  Indonesia,  edisi  2  September  2016.  Diakses  pada  Tanggal  23 November 2019
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Kuasa hukumnya  mengklaim klaennya selama proses tahapan pemilihan kepala daerah  tidak  pernah  mendapat  sosialisasi  aspek  pemidanaan  dari  undang- undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu sehingga  menanggung  akibat  hukum  saat  ini.. 21 Komisi  Independen  Pemilihan menolak  pernyataan  perkara  memberi  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  disebabkan masih  lemahnya  sosialisasi,  pihaknya  telah  seoptimal  mungkin  melakukan sosialisasi,  tetapi  terkait  hal  ini  murni  menjadi  ranahnya  Panwaslih.  Kasus member  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  tersebut  sudah  pernah  ingin  diselesaikan secara  kekeluargaan,  namun  pelapor  bersikeras  dan  tidak  mau  mencabut laporannya sehingga kasus tersebut berujung ke pengadilan. 22
Divisi  Hukum  Panwaslih  Kabupaten  Aceh  Barat  terkait  dengan  vonis hakim  tersebut  mengatakan  bahwa,  secara  pribadi  merasa  sangat  prihatin terhadap pelaku tindak pidana tersebut, namun apa yang mau dikata perbuatan hukumnya  sudah  terjadi,  semoga  menjadi  pembelajaran  berharga  untuk  kita semua. Panwaslih tidak mempunyai wewenang untuk tidak meneruskan kasus ini karena secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana, maka oleh karena itu kasus ini sampai ke pengadilan jika tidak teruskan maka secara hukum Panwaslih tidak  melaksanakan  fungsi  dan  perannya  sebagaimana  ketentuan  peraturan perundang-undangan, dan bisa diajukan ke DKPP. 23

## 4. SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  di  dalam  Pasal  54  “Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau terdakwa  berhak  mendapat  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  seseorang atau  lebih  penasehat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan.
Menurut  Hukum  seseorang  baru  dapat  dipidana  apabila  terbukti  serta memenuhi  sifat  delik,  baik  delik  formil  maupun  materil,  kemudian  perbuatan tersebut harus tergolong dalam perbuatan tercela, dimana ada unsur kesalahan dan  ada pihak  yang dirugikan dalam perbuatan  tersebut,  jika hal  tersebut  tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.
Menetapkan  kebijakan  sanksi  pidana  sebagai  bagian  dari  usaha penanggulangan  kejahatan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  Negara  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga penting sekali  dilakukannya  serangkaian  langka  pencegahan  dan  kemudian  pembinaan agar dapat mengantisipasi tindakan-tindakan represif dilakukan dikemudian hari.
21 Harian  Serambi  Indoneisa,  edisi  16  Juni  2017.  Diakses  pada  tanggal  23  November 2019.
22 Harian  Serambi  Indonesia,  edisi  15  Maret  2017.  Diakses  pada  tanggal  24  November 2019.
23 Harian  Serambi  Indonesia,  edisi  17  juni  2017.  Diakses  pada  tanggal  24  November 2019.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 5. REFERENSI

## Buku:
Alquran  Cordoba,  2012,  The  Amazing  :  Tuntunan  Alquran    untuk  hidup  anda. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia.
Benyamin  Asri,  1989 ,  Hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  dalam  Penyelidikan,
Penuntutan dan Peradilan . Bandung : Tarsito.
C.S.T  Kansil,  1986, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta : Balai Pustaka.
Ediwarman, 2015, Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
H.L. Packer. 1969. The limits of The Sanction Stanford . Satanford Uniersity. Hyman  Gross,  1979 .  A  Theory  of  Criminal  Justice,  Chapter  Nine  “Justification  of Criminal Punishment” , New York : Oxford University.
M. Ali Zaida, 2015 , Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. Moch.  Faisal  Salam.  2001  Hukum  Acara  Pidana  dalam  Teori  dan  Praktek.
Bandung : CV Mandar Maju.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984.  Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung : Alumni.
Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni: Bandung.
Romli  Atmasasmita,  1982. Strategi  Pembinaan  Pelanggaran  Hukum .  Alumni: Bandung.
Ruslan Saleh. 1979. Stelsel Pidana Indonesia . Jakarta. Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang  Dasar  1945, Hasil  Amandemen  dan  Penjelasannya. Permata Bangsa.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## Sumber Internet:
Harian  Serambi  Indonesia,  edisi  2  September  2016.  Diakses  pada  Tanggal  23 November 2019
Harian Serambi Indoneisa, edisi 16 Juni 2017. Diakses pada tanggal 23 November 2019.
Harian  Serambi  Indonesia,  edisi  15  Maret  2017.  Diakses  pada  tanggal  24 November 2019.
Harian Serambi Indonesia, edisi 17 juni 2017. Diakses pada tanggal 24 November 2019.