## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 1 | Januari 2024

## EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKAERJAAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA CILEGON TAHUN 2020
The Evaluation of Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2009 Concerning Employment Services at the Cilegon City Government Labor Service in Reducing Unemployment in Cilegon City in 2020
1 Ria Purnama, 2 Riswanda, 3 Juliannes Cadith 123 Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: 1 rpurnama1919@yahoo.co.id, 2 riswanda@untirta.ac.id, 3 juliannes.cadith@untirta.ac.id
Kata Kunci: ABSTRAK Evaluasi, Peraturan Daerah, Pengangguran
Keywords : Evaluation, Regional Regulation,
Unemployment
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  evaluasi  pelaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Ketenagakerjaan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon.  Teori  yang digunakan  adalah  teori  evaluasi  kebijakan  dari  William  N  Dunn. Metode  yang  digunakan,  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik analisis  data  menggunakan  analisis  data  Prasetya  Irawan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Ketenagakerjaan  belum  optimal  karena  rendahnya  kompetensi pendidikan yang dibutuhkan oleh industrial di Kota Cilegon, belum maksimal pendataan terkait pencari kerja  dan laporan pencari kerja, kurangnya  koordinasi  antara  perusahaan  dan  pemerintah  Kota Cilegon,  serta  minimya  lowongan  kerja  dikarenakan  industri  padat modal. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  Ketenagakerjaan  sudah  tidak  relevan  dengan  undang- undang  diatasnya  yang  sudah  banyak  perubahan  serta  kurangnya inisiatif terkait perubahan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon.

## Abstract
This study aims to determine the evaluation of the implementation of Regional Regulation  Number  2  of  2009  concerning  Employment  Services  at  the Cilegon City Manpower Office. The theory used is William N Dunn's policy implementation  theory.  The  method  used,  namely  qualitative  research methods. The data analysis technique uses Prasetya Irawan's data analysis. The results showed that the evaluation of the implementation of Cilegon City Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Manpower Services was
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
not optimal due to the low educational competence required by industries in Cilegon City, not optimal data collection related to job seekers and job seeker reports,  lack  of  coordination  between  companies  and  the  Cilegon  City government, and the lack of job vacancies due to capital-intensive industries. Cilegon City Regional Regulation No. 2/2009 on Manpower Services is no longer relevant to the laws above it which have changed a lot and the lack of initiatives related to changes in regional regulations related to employment in Cilegon City.

## A. PENDAHULUAN
Masalah  pengangguran  merupakan  masalah  yang  serius  untuk  negara  berkembang khususnya  Indonesia,  penyebab  tingginya  tingkat  pengangguran  di  Indonesia  salah  satunya karena  tidak  seimbangnya  jumlah  angkatan  kerja  dan  ketersediaan  kesempatan  kerja.  Faktor penyebab  pengangguran  di  negara  berkembang  antara  lain  jumlah  penduduk,  pertumbuhan ekonomi,  serta  kualitas  dari  sumber  daya  manusia  itu  sendiri.  Maka  dari  itu,  masalah pengangguran  menjadi  sorotan  Pemerintah  Indonesia  khsusunya  Pemerintah  Daerah  untuk mengelola  daerahnya  sendiri  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2019,  Provinsi  Banten menduduki  tingkat  pengangguran  tertinggi  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  bukti  belum maksimalnya  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  mengentaskan  pengangguran.  Berikut  tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 1.1:
Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Republik Indonesia Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Provinsi  Banten  selain  dikenal  dengan  julukan  tanah  jawara,  juga  juara  untuk  tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Provinsi Banten secara administratif terbagi atas 4 Kabupaten  dan  4  Kota,  yaitu  Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten  Tangerang,  Kabupaten  Lebak, dan  Kabupaten  Serang  serta  Kota  Cilegon,  Kota  Tangerang,  Kota  Serang,  dan  Kota  Tangerang Selatan.  Dalam  masalah  pengangguran,  Kota  Cilegon  menjadi  salah  satu  sorotan  terhadap tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Angka pengangguran di Kota Cilegon dalam 3 tahun berturut-turut sejak 2018 terus mengalami peningkatan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).  Pada  2018,  angka  pengangguran  tercatat  9,33%,  2019  sebesar  9,68%,  dan  2020  menjadi 12,69%.  (Sumber  :  detiknews,  "Pengangguran  di  Cilegon  Naik  Terus,  Wawalkot:  Ijazah  Warga Rata-rata  SMP"  selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5522215/pengangguran-di-cilegon- naik-terus-wawalkot-ijazah-warga-rata-rata-smp.).  Berikut  ini  jumlah  pengangguran  terbuka  di Kota CIlegon tahun 2018-2020:
Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon Tahun 2018-2020 No.  Tahun Total Jumlah Penduduk per Tahun (jiwa) Presentase Pengangguran Terbuka Jumlah Pengangguran Terbuka (jiwa) 1 2018 431.305 9.33% 40.241 2 2019 437.205 9.68% 42.321 3 2020 434.896 12.69% 55.188
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.
Berdasarkan  Tabel  1.1,  dapat  di  simpulkan  bahwa  terdapat  peningkatan  yang  signifikan pengangguran terbuka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020 padahal Kota Cilegon dijuluki sebgaia Kota Industri yang tentunya banyak membutuhkan tenaga kerja.  Kenaikan  tertinggi  pengangguran  terbuka  terjadi  pada  tahun  2020  sebesar  3.01%  terlepas dari  masa  pandemi Covid-19 pada  tahun  2020.  Pengangguran  dapat  mempengaruhi  tingkat kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan  potensi  kriminalitas.  Dalam  RPJMD  Kota  Cilegon tahun 2016-2021, masalah pengangguran dimasukkan kedalam isu-isu strategis permasalahan di bidang  ketenagakerjaan  yang  di  dalamnya  dicantumkan  bahwa  Kota  Cilegon  saat  ini  masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat kompleks. Jumlah pengangguran secara kumulatif  terus  meningkat  sejalan  dengan  meningkatnya  jumlah  lulusan  pendidikan  formal ataupun arus pencari kerja dari daerah lain yang datang ke Kota Cilegon. Selain itu, menurut Bapak Wawan  selaku  Kepala  Seksi  Penempatan  Tenaga  Kerja  Dalam  Negeri  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Cilegon  Mengatakan  bahwa  tingginya  tingkat  pengangguran  di  Kota  Cilegon  juga  dipengaruhi oleh jenis industri yang ada di Kota Cilegon yang merupakan industri padat modal, bukan padat karya sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja, maka dari itu pekerjaan  rumah dari  Pemerintah  Kota  Cilegon  khususnya  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon  mulai  akan memberdayakan  padat  karya  sehingga  akan  banyak  terserap  tenaga  kerja . Berikut  data  pencari kerja dan lowongan kerja terdaftar di Kota Cilegon:

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Tabel 1.2

## Data Pencari Kerja dan Lowongan Kerja Terdaftar
Tahun Pencari Kerja Terdaftar Lowongan Kerja Terdaftar Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja 2019 9.735 2.103 2.396
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.
Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa pencari kerja yang terdaftar lebih besar dari lowongan kerja yang terdaftar sehingga  terdapat  selisih sekitar 78,39% pencari kerja yang tidak terserap atau terpenuhi untuk penempatan kerja. Selain lowongan kerja yang terdaftar tidak bisa memenuhi  penyerapan  para  pencari  kerja,  dari  masalah  yang  ada  di  atas  seharusnya  dapat  di selesaikan  melalui  peraturan  daerah  yang  jelas  dan  tepat  sasaran  sehingga  permasalahan pengangguran bisa diselesaikan secara efektif dan efisien mengingat masalah pengangguran dapat mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  dan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  di  Kota  Cilegon, namun hal ini semua bisa dilaksanakan manakala adanya payung hukum yang jelas atau kebijakan berupa peraturan daerah yang dapat mengatur terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon, walaupun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tetap saja harus ada kebijakan yang mengatur di tingkat daerah atau turunan aturannya. Maka dari itu, peneliti melakukan observasi awal di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, peneliti menemukan beberapa masalah antara lain:
1. Peraturan daerah terkait ketenagakerjaan di Kota Cilegon yang paling terakhir, yaitu Peraturan Daerah Nomor Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sudah tidak  sesuai  dengan  perkembangan  aturan  yang  baru  dari  Pemerintah  Pusat  khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Ketenagakerjaan  masih  dicantumkan  bagian  pengawasan  sedangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  semua  fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota, statusnya beralih fungsi ke Provinsi, tidak terkecuali di Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor  120/5372-Pem/2015  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pengalihan  Urusan  di  Provinsi Banten  menyatakan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (DISNAKERTRANS)  Provinsi Banten dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait ketenagakerjaan secara efektif maka dibuatlah kebijakan tentang pembentukan koordinator wilayah.
2. Kurangnya  perhatian  Pemerintah  Kota  Cilegon  terhadap  peraturan  daerah  terkait ketenagakerjaan  sehingga  aturan  yang  ada  sekarang  sudah  usang  sehingga  hanya  ada beberapa bagian yang ada di Peraturan Daerah  Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan yang bisa tetap di laksanakan sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon  selain  menggunakan  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  juga menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja agar tidak ketinggalan peraturan dari pemerintah pusat khususnya.
3. Minimnya data terbaru terkait jumlah pengangguran, pencari kerja sampai yang sudah bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, sehingga menyulitkan proses penyerapan pengangguran untuk  mendapatkan  kerja  karena  tidak  ter  update  nya  data  pengangguran  untuk  dapat ditempatkan di lingkungan kerja yang sesuai.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
4. Rendahnya  jumlah  kualifikasi  kompetensi  pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan perusahaan  sehingga  banyak  pencari  kerja  yang  tidak  terserap  karena  ketidaksesuaian kompetensi pendidikan dengan kualifikasi lowongan Pekerjaan yang menyebabkan tingginya daya saing dengan penduduk dari luar Kota Cilegon yang beramai-ramai melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan Kota Cilegon.
5. Kultur masyarakat Kota Cilegon yang mempengaruhi pengurangan jumlah pengangguran di Kota Cilegon, yaitu dimana mental yang terbentuk tidak ingin bekerja di luar  Kota Cilegon padahal masih di satu Provinsi dan dibantu oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk proses sampai penerimaan.
6. Badan  Latihan  Kerja  yang  dimana  kompetensi  yang  diajarkan  kurang  sesuai  dengan kebutuhan lowongan pekerjaan yang ada di Kota Cilegon khususnya industri berat. Sehingga menyebabkan tidak terserapnya para peserta Badan Latihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon walaupun sudah tersertifikasi.
7. Program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang belum terlaksana baik dikarenakan pandemi Covid-19 ataupun karena anggaran yang tidak tercukupi karena harus dialihkan ke anggaran untuk Covid-19 di  tahun  2020.  Sehingga  tingginya  pengangguran  salah  satunya  karena program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang belum maksimal pelaksanaanya.
8. Hasil  dari  Evaluator  dalam  laporan  kinerja  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon,  yaitu  Badan Pembangunan  Daerah  Kota  Cilegon  hanya  berupa  saran  untuk  perbaikan  laporan  saja bilamana ada anggaran atau program yang tidak sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati dan tidak sampai ke perbaikan peraturan daerah yang sudah usang yang mana mempengaruhi kinerja  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon,  namun  dalam  hal  ini  DPRD  Kota  cilegon khususnya Komisi II akan melaksanakan RAPERDA tentang ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Cilegon yang tinggi.
Berdasarkan  permasalahan-permasalah  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  DaerahnNomor  2  Tahun  2009  tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mengurangi Pengangguran di Kota Cilegon.

## B. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif,  yaitu  jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang  terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku  yang  dapat  diamati.  Penelitian  evaluatif  kualitatif  ini  berusaha  untuk  mencari  atau menggali informasi mengenai permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan   pengangguran, yakni mengenai “ Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mengurangi pengangguran di Kota Cilegon  Tahun  2020” .    Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  studi  dokumentasi,  dan wawancara  mendalam.  Adapun  penentuan  informan  penelitian  dengan purposive ,  yaitu  teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Key person dalam penelitian ini adalah tokoh  formal  dan  tokoh  informal  di  penelitian  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon,  Badan Pembangun  Daerah  Kota  Cilegon  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cilegon  dalam Pengentasan Pengangguran.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teori  evaluasi  William  N.  Dunn  sebagai  tolak ukur  keberhasilan  Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mengurangi pengangguran di Kota Cilegon Tahun 2020. Dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu: a) Efektivitas, b) Efisiensi,  c)  Kecukupan,  d)  Perataan,  e)  Responsivitas,  dan  f)  Ketepatan.  Diharapkan  dengan adanya indikator tersebut dapat menjawab rumusan masalah penelitian.
1. Efektivitas
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon belum berjalan dengan optimal dan tidak efektif  karena  isi  dari  peraturan  daerah  yang  sudah  using  atau  tidak  relevan  lagi  dengan undang-undang  di  atasnya  karena  banyak  undang-undang  terkait  tenaga  kerja  yang  sudah diperbarui seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga ada beberapa fungsi pekerjaan yang sudah di ambil oleh Provinsi namun masih tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan sehingga dalam pelaksanaan terkait ketenagakerjaan  menggunakan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  39  Tahun  2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
2. Efisiensi
Meningkatnya  pengangguran  di  tahun  2020  membuat  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon memiliki program kerja untuk mengendalikan tingginya pengangguran di kota cilegon yaitu: a)  Monitoring  lowongan  dan  penempatan,  b)  Sosialisasi  mekanisme  penempatan,  c) Penyuluhan  bimbingan  jabatan,  d)  Fasilitasi  penempatan  tenaga  kerja,  dan  e)  Pengurusan Tenaga  Kerja  Asing.  Namun  dalam  kenyataannya,  untuk  melaksanakan  program  tersebut terdapat banyak hambatan, seperti anggaran yang harus dialihkan karena pandemi Covid-19 sehingga belum bisa melakukan sosialisasi program secara persuasif terkait Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan yang sudah tidak bisa dipakai beberapa pasalnya, maka baru diadakan inisiasi rancangan peraturan daerah di tahun 2019  mengingat  tingkat  pengangguran  yang  mulai  meningkat  dan  adanya  permintaan  dari pihak  Pemerintah  Kota  Cilegon  untuk  DPRD  Kota  Cilegon  sebagai  inisiator.  Maka  dari  itu, terkait peraturan daerah tentang ketenagakerjaan di Kota Cilegon belum ter update.
3. Kecukupan
Dalam  hal  ini,  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon belum optimal di karenakan pencari  kerja  yang  membuat  AK1  jarang  ada  yang  melapor  apabila  sudah  mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tidak terserap sepenuhnya oleh industri di Kota Cilegon karena kompetensi pelamar kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sedangkan pelatihan kompetensi yang  ada  di  industri  Kota  Cilegon  yang  padat  modal  membutuhkan  anggaran  yang  cukup besar terkait mesin dan listrik.
4. Perataan
Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Ketenagakerjaan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, seperti pembinaan dan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  daerah.  Namun  pada  kenyataanya,  yang  terserap

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
justru dari luar kota Cilegon, hal ini terkait kualifikasi kompetensi yang tidak bisa bersaing dengan kompetensi pendidikan dari luar Kota Cilegon. ingginya UMR Kota Cilegon menjadi daya  tarik  tersendiri  untuk  pencari  kerja  luar  Kota  Cilegon  untuk  bersaing  dengan  pencari kerja lokal. Dan juga kuota lowongan kerja yang minim sehingga menjadi  salah satu faktor tingginya pengangguran di Kota Cilegon.
5. Responsivitas
Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Ketenagakerjaan memang sudah tersosialisasi di perusahaan-perusahana di Kota Cilegon, namun dalam teknis pelaksanaan seperti lowongan kerja, laporan tenaga kerja hingga pengajuan kerja sama dalam hal peningkatan komptensi pencari kerja belum optimal dikarenakan kawasan industri di Kota Cilegon  adalah  kawasan  strategis  nasional  sehingga  pembagian  wewenang  tidak  seimbang walaupun industri di Kota Cilegon banyak namun tidak bisa menyerap banyak pencari kerja lokal  dan  juga  pemerintah  kota  cilegon  tidak  bisa  mengintervensi  perusahaan  untuk  secara tersirat  menkhususkan  pencari  kerja  lokal  lebih  diutamakan  karena  terkait  kompetensi  dan kebutuhan kerja di perusahaan tersebut.dan juga rendahnya inisiatif akan peraturan daerah tentang tenaga kerja yang belum disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru diatasnya.
6. Ketepatan
Lamanya  inisiasi  untuk  rancangan  peraturan  daerah  terbaru  sebagai  pengganti  Peraturan Daerah Kota Ceilgon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan membuat data pencari  kerja  dan  juga  tumpang  tindihnya  tugas  dan  fungsi  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Cilegon karena setiap ada masalah terkait ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon harus memilah dahulu dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja ataupun melihat dari Peraturan Daerah Provinsi Banten sehingga tidak ada landasan hukum milik Pemerintah Kota Cilegon itu  sendiri  dalam  rangka  otonomi  daerah  walaupun  dalam  pelaksanaanya  semi  sentralistik mengingat kawasan industri yang ada di Kota Cilegon diatur oleh pemerintah pusat.

## D.   SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan-temuan  di  lapangan,  Evaluasi  Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Mengurangi pengangguran di Kota Cilegon  masih belum berjalan  optimal. Jika  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, maka  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Ketenagakerjaan  seharusnya  dilakukan  pencabutan  dan  harus  menggunakan  naskah akademik.
Saran  dari  peneliti,  yaitu:  (1)  Melakukan  pengkajian  terhadap  Peraturan  Daerah  Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan diharmonisasikan dengan aturan  perundang-undangan  di  atasnya;  (2)  Memaksimalkan  media  sosial  untuk  berinteraksi dengan para pencari kerja dan melakukan seminar atau pelatihan melalui media video streaming sehingga mampu memaksimalkan program yang ada; (3) Meningkatkan koordinasi Dinas Tenaga Kerja  Kota  Cilegon,  DPRD,  dan  perusahaan  agar  proses  pelaksanaan  penerimaan  kerja, pemagangan  serta  pelatihan  bisa  maksimal  dan  (4)  Meningkatkan  sumber  daya  pegawai  Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk memaksimalkan pendataan pencari kerja serta memberi sanksi kepada pelamar kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi tidak lapor kerja.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## REFERENSI
Agustino, Leo. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) . Bandung: Alfabeta. Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2020). Cilegon Dalam Angka Tahun 2019 . Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2021). Cilegon Dalam Angka Tahun 2020 . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (05 November 2019). Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2019 . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2019). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2019. Bungin, Burhan. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. RajagrafindoPersada. Jakarta. Detik  News.  (06  April  2021). Pengangguran  di  Cilegon  Naik  Terus,  Wawalkot:  Ijzah  Warga  Rata-Rata SMP . https://news.detik.com/berita/d-5522215/pengangguran-di-cilegon-naik-terus-wawalkot- ijazah-warga-rata-rata-smp
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. (2019). Profil Dinas Tenga Kerja Kota Cilegon Tahun 2019 . Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. (2020). Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020.
Dunn, William N. (2003) . Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan masalah . Hanindita. Yogyakarta.
Irawan, Prasetya. (2005). Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta. Universitas Terbuka. Moleong, Lexy J. (2006). Metodelogi Penelitian Kualitatif . PT. RemajaRosdaKarya. Bandung. Nugroho,  Riant  D.  (2003). Kebijakan  Publik:  Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi .  PT.  Elex  Media Komputindo. Jakarta.
Walikota  Cilegon.  (2009).  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Ketenagakerjaan.