Ari Hani Saputri
Kejaksaan Negeri Gunungkidul arihanisaputri@yahoo.co.id

## Abstract
This  article  tries  to  discuss  the  implementation  of  e-court  in  general  criminal  cases.  In fact, Perma Number 1 Year 2019 does not include criminal cases. This is because Perma Number  1  of  2019  only  allows  general  civil,  family  civil,  state  administrative,  and military  administrative  matters.  However,  with  the  corona  virus  outbreak  making  the implementation  of  criminal  cases into  an  online  trial,  this  has  a  positive  impact  in  the form of a breakthrough for the litigation world due to the existence of e-court, it can be predicted  to  decrease  costs  for  the  trial,  but  on  the  other  hand  there  are  weaknesses, namely  not  yet  arranged  e  court  for  criminal  cases.  To  find  a  way  out,  the  authors recommend  implementing  progressive  law  to  fill  the  legal  vacuum  while  waiting  for  a positive law that accommodates the implementation of e-court
Keywords: E-court, General Criminal Case, Progressive Law

## Abstrak
Artikel ini mencoba untuk membahas mengenai pelaksaan e-court dalam perkara pidana umum.  Sejatinya,  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  tidak  mengikutsertakan  perkara pidana. Hal ini dikarenakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya memperbolehkan perkara perdata  umum,  perdata  keluarga,  tata  usaha  negara,  tata  usaha  militer.  Namun  dengan adanya  wabah  virus  korona  membuat  pelaksaan  perkara  pidana  menjadi  sidang  secara online,  hal  ini  membawa  dampak  positif  berupa  terobosan  untuk  dunia  litigasi dikarenakan  dengan  adanya e-court maka  dapat  diprediksikan  menurunnya  biaya  untuk persidangan, namun dilain sisi terdapat kelemahan, yaitu belum diaturnya pelaksanaan e- court untuk perkara pidana. Untuk mencari jalan  keluarnya maka penulis  menganjurkan diterapkannya  hukum  progresif  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  sambil  menunggu adanya sebuah hukum positif yang mengakomodasi pelaksanaan e-court.
Kata Kunci: E-court, Perkara Pidana Umum, Hukum Progresif

## P ROGRESIF

## A. PENDAHULUAN
Virus  Korona  membawa  dampak  yang sangat  besar  kepada  kehidupan  umat manusia, termasuk dalam system peradilan.  Hingga  awal  April  2020,  lebih dari  10  ribu  perkara  harus  diselesaikan melalui  sidang  online  di  tengah  wabah global  covid-19.  Namun  yang  menjadi permasalahan adalah minimnya pengaturan sidang  secara  online  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Persidangan  secara  online  bukanlah  hal baru  dalam  dunia  hukum, Federal  Civil Justice  Reform  Act Tahun  1990  akhirnya mereformasi  dunia  peradilan  di  Amerika Serikat  dengan  penerapan  digitasi12  pasca invensi  chip  komputer. 1 Amerika  Serikat telah  lebih  dulu  mengenal Virtual  Civil Courts sejak  tahun  1998,  di  mana persidangan  telah  menggunakan  media video  conference  dan  telah  mengenal electronic  filling dan case  management software. 2 Selanjutnya di Amerika Serikat, berdasarkan House Bill 4140 yang disetujui  pada  November  2001  dan disahkan  sebagai Public  Act  262  of  2001
1 Paul D. Carrington, “ Virtual Civil Litigation : A Visit to John Bunyan’s Celestial City ”, Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990, hlm 1516-1517
2 Fredric I. Lederer, “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s – and Tomorrow’s - High Technology Courtrooms, Virginia, Faculty Publication s” – William and Mary Law School Scholarship Repository, 1999 hlm 800-801
pada  9  Januari  2002,  Para  pihak  seperti juri,  terdakwa,  pengacara  dan  hakim  tidak harus  berada  di  dalam  ruang  persidangan namun bisa menggunakan video conference sebagai  media  komunikasi dalam proses pemeriksaan persidangan. 3
Terlepas dari pandemi virus korona, sidang online  sudah  selayaknya  diterapkan  secara luas  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan sidang online sesuai dengan asas penyelenggaran yang dituntut untuk sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  (Vide Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman). Dengan diterapkannya sidang online  maka  para  pihak  yang  mempunyai kepentingan  tidak  perlu  lagi  membuang waktu  untuk  menunggu  giliran  kasusnya diperiksa dimuka pengadilan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pengadilan di Indonesia memakan waktu. Namun sayangnya Perma
No.1 Tahun 2019 tidak
mengakomodasikan  perkara  pidana,  baik pidana umum maupun pidana khusus. Oleh sebab  itu  dibutuhkan  sebuah  peraturan yang  mengakomodasi  perkara  pidana. Apalagi  didalam  pengadilan  pidana  umum dibutuhkan  banyak  saksi  dan  Hal  ini  di
3 Lucille M. Ponte, “ Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse ”, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol 4, Issue 1, January 2002, hlm 58 - 61
karenakan  setiap  penanganan  perkara terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan  di  Pengadilan  Negeri,  sesuai dengan  Undang-Undang  memberi  jaminan penggantian biaya kepada saksi/ahli sebagaimana  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  229  ayat  (1)  KUHAP  yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli yang telah  hadir  memenuhi  panggilan  dalam rangka  memberikan  keterangan  di  semua tingkat  pemeriksaan,  berhak  mendapat penggantian  biaya  menurut  peraturan perundang- undangan yang berlaku”. 4
Selain itu juga, KUHAP tidak memperbolehkan  proses  peradilan  in absentia  dalam  acara  pemeriksaan  biasa dan  pemeriksaan  singkat  hal  ini  dapat  di lihat  pada  Pasal  154  ayat  (4)  KUHAP. 5
Asas  kehadiran  terdakwa  ini  biasa  dikenal dalam  tindak  pidana  khusus  seperti  pada tindak  pidana  korupsi  dant  idnak  pidana ekonomi.  Asas  kehadiran  terdakwa  ini memiliki  sebutan  lain  yakni  ius  singular, ius  speciale,  atau  bizonder  strafrecht. 6
Selain  itu  Asas  Kehadiran  terdakwa  ini berhubungan  dengan  Asas  Pemeriksaan
4 Mulyadi, “ Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana” , Bandung, Mandar Maju, 1999, hal. 97.
5 Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, “Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia” , Jakarta, Raja Grafindo, 2017 hlm 245
6 Lilik Mulyadi, “ Hukum Acara Pidana Indonesia:
Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan” , Bandung, PT. Citra. Aditya Bakti, 2012 hlm 16
Hakim  yang  Langsung  dan  Lisan. 7
Tujuannya merupakan upaya
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan  sanksi  (hukum)  pidana merupakan  cara  yang  paling  tua,  tegas Prof.  Dr.  Barda  Nawawi  Arief,  SH,  setua peradaban manusia itu sendiri. 8
Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut,  penulis  merumuskan  agar  hukum progresif  digunakan  untuk  dijadikan  dasar pelaksanaan e-court pada  perkara  pidana umum.  Hukum progresif  sendiri  lahir  dari pemikiran Profesor Satjipto Rahardjo, awal mula pemikiran beliau adalah rasa kekecewaan  beliau  atas  kedangkalan berpikir  terhadap  ilmu  hukum  itu  sendiri. 9
Selain itu hukum progresif sendiri merupakan  kritik  atas  mazhab  hukum positivisme yang terlalu memfokuskan diri kepada  bunyi  undang-undang  melebihi manfaat  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini dikarenakan  pelaksanaan  perkara  pidana secara  online  sangatlah  mendesak,  tanpa adanya  pengadilan  maka  akses  menuju keadilan akan terhambat dan ratusan orang tidak  bisa  mencapai  keadilan.  Tulisan  ini diarahkan  untuk  mengkaji  bagaimanakah
7 Andi Hamzah, “ Hukum Acara Pidana” , Jakarta,
Sinar Grafika, 2009 hlm 25 8 Barda Naw awi Arief . “ Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana” , Cetakan ke 1. Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti. 1998, Hal. 39 .
9 Hans Kelsen , “Essey in Legal and Moral Philosophy” , diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “ Hukum d an Logika” oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke 4, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 27.
pengaturan e-court di  Indonesia  dan  cara hukum  progresif  mengisi  kekosongan hukum  mengenai e-court dalam  perkara pidana umum.

## B. Pembahasan

## a. Pengaturan E-court di Indonesia
Di  Indonesia,  yang  menjadi  dasar  hukum e-court adalah Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  menjadi Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2019  yang  menambah  satu  fitur baru bernama E-Litigation. Pelaksanaan e- court di  beberapa  Pengadilan  Negeri secara  umum  sudah  dapat  berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam  peradilan.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  2  Perma  No.1  Tahun  2019  yang menyatakan  bahwa e-court dilaksanakan dalam rangka terwujudnya tertib penanganan  perkara  yang  profesional, transparan,  akuntabel,  efektif,  efesien,  dan modern.  Hal  ini  sesuai  dengan  peradilan yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan. Asas  ini  tegas  disebutkan  dalam  Pasal  2 ayat  (4) UU  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun sayangnya menurut  pasal  3  Perma  No.1  Tahun  2019, yang  dibolehkan  beracara  melalui  acara e- court terbatas pada perkara Perdata umum, Perdata Agama, tata usaha militer dan tata usaha  negara.  Dengan  begitu,  maka
perkara  pidana  umum  tidak  bisa  diajukan melalui e-court, namun dikarenakan adanya  pandemi  virus  korona  maka perkara  pidana  mau  tidak  mau  dilakukan dengan e-court,  hal  ini  merupakan  sebuah terobosan untuk menjadikan proses pemeriksaan perkara pidana umum kedalam e-court.
Selanjutnya  para  advokat  yang  ingin mendaftarkan  diri  pada  sistem e-court haruslah mendaftarkan diri dengan melengkapi  beberapa  dokumen  yang diperlukan seperti: Kartu Tanda Penduduk,  Kartu  Anggota  Advokat,  dan Berita  Acara  sumpah  advokat  oleh pengadilan  tinggi.  Perma  ini  sangat menjunjung  efisiensi.  Efisiensi  yang dimaksud  adalah  Mempermudah  proses pendaftaran  (e-filing)  dan  pembayaran perkara  (e-payment).  Hal  ini  dikarena dengan  adanya  fitur  e-filing  dan  e- payment maka para pihak yang beperkara di  pengadilan  dapat  dengan  mudah mendaftarkan  perkara  di  domisilinya masing-masing  tanpa  perlu  keluar  rumah dan  pengantri  di  pengadilan.  Sedangkan dengan  adanya  e-payment  maka  para pihak  yang  bersengketa  dapat  membayar perkara  dengan  aplikasi  gadget  sehingga tidak  perlu  repot  repot  mengantri  di ATM.  Keuntungan  yang  kedua  adalah terkait  dengan  pengarsipan,  dokumen mengenai  sebuah  perkara  dapat  disimpan secara elektronik sehingga mudah diakses
dan  tidak  mudah  rusak.  Meskipun  sudah terlaksana dengan baik, namun sejauh ini barulah  sebatas  pada  fitur e-filing, e- SKUM dan e-payment.  Sedangkan  untuk fitur e-summons dan e-litigation belum dapat terlaksana dikarena adanya keengganan  dari  para pihak  untuk dipanggil  dan  beracara  di  pengadilan secara  elektronik.  Kendala e-summons sendiri  adalah  keengganan  dari  kedua belah pihak yang bersengketa. Tanpa  adanya  persetujuan  dari  para  pihak untuk  dipanggil  secara  elektronik  maka e- summons tidak akan dapat untuk dilaksanakan.  Begitu  juga  dengan e- litigation tanpa  adanya consent atau persetujuan  dari  pihak  untuk  bersidang secara elektronik tentu penyampaian jawaban, replik, duplik,  pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik hingga pembacaan  putusan  secara  elektronik sebagai  bagian  dari e-litigation tentu  tidak dapat  dilaksanakan,  kecuali  dalam  perkara TUN. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA No.  1  Tahun  2019  yang  memang  secara limitatif mempersyaratkan persetujuan para  pihak  dalam  penggunaan e-summons dan e-litigation. Dalam  praktiknya  para pihak akan diminta mengisi dan menandatangani formulir “Persetujuan Para Pihak Untuk  Beracara Secara Elektronik”. Keengganan para pihak untuk dipanggil  dan  beracara  secara  elektroni
diakibatkan oleh masih adanya ketidakpahaman yang mengakibatkan pengguna  peradilan  menjadi  khawatir ketika  panggilan  sidang  ataupun  dokumen perkara  tidak  sampai  karena  semuanya tidak  berbentuk  fisik  melainkan  berbasis elektronik  atau online.  Sebenarnya  e- litigation  sudah  diatur  secara  tersurat  pada Perma  No.1  Tahun  2019  namun  secara implimentasinya,  ada  hambatan  dari  para pihak yang bersengketa sehingga keduabelah  pihak  lebih  setuju  untuk menjalankan  proses  pengadilan  secara konvensional.
Dalam  Bab V  dijelas  pasal  pasal  yang menjelaskan  mengenai  persidangan  secara elektronik,  pertama-tama  hakim  anggota atau hakim ketua menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan  secara  online.  Selanjutnya persidangan secara online dilakukan mediasi selesai, adapun untuk perkara yang tidak memerlukan mediasi maka persidangan  secara  online  bisa  langsung dilakukan.  Pada  e-litigasi  ini  acara persidangan  secara  Elektronik  oleh  para pihak  dimulai  dari  acara  jawaban,  replik, duplik  dan  kesimpulan.  Untuk  jadwal persidangan  sudah  terintegrasi  dengan tundaan sidang di SIPP.  Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai  jadwal  sidang.  Untuk  mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan)  dari  semua  dokumen  yang
diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim  yang  berarti  ketika  kedua belah  pihak  mengirimkan  dokumen  dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim  kedua  belah  pihak  tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. Namun,  Perma  ini  mempunyai  beberapa kelemahan,  seperti  pengaturan  mengenai Verifikasi/pencocokan  bukti  surat  dengan dokumen  aslinya.  Pasal  1888  KUHPerdata yang menyebutkan:  “Kekuatan pembuktian suatu  bukti  tulisan  adalah  pada  akta aslinya.” Kaidah hukum putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. 112  K/Pdt/1996  tanggal  17  September 1998,  sebagai  berikut:  “Fotocopy  suatu surat  diserahkan  oleh  salah  satu  pihak  ke persidangan  pengadilan  perdata  untuk digunakan  sebagai  “alat  bukti  surat”. Ternyata  fotocopy  surat  tersebut  tanpa disertai  “surat  aslinya”  untuk  disesuaikan dengan  surat  aslinya  tersebut  atau  tanpa dikuatkan  oleh  keterangan  saksi  dan  alat bukti  lainnya.  Dalam  keadaan  yang demikian  ini  maka  fotocopy  surat  tersebut menurut  hukum  pembuktian  acara  perdata tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti yang sah dalam persidangan pengadlian.” Selain  itu,  dokumen  dokumen  yang berhubungan  dengan  berkaitan  dengan
pengadilan  dapat  ditransmisikan  dengan cepat merupakan keuntungan dari e-court. 10
Selain itu juga, untuk agar pemberlakuan e- court secara  luas,  maka  tidak  perlu persetujuan  para  pihak  untuk  menyetujui pelaksanaan  persidangan  secara e-court. Seharusnya  didalam  rumusan  peraturan yang akan mendatang cukup ketua pengadilan Negeri/Tinggi yang menetapkan mana kasus yang dapat dilakukan secara e- court
b.Cara Hukum Progresif Mengisi Kekosongan  Hukum  Mengenai E-Court dalam Perkara Pidana Umum
Ketiadaan  hukum  acara  yang  melandasi persidangan  perkara  pidana  secara  online, tidak serta merta membuat pelaksanaannya ditiadakan. Kekosongan hukum ini haruslah  diatasi  dengan  cepat,  karena  jika tidak  maka  akan  membuat  ketidakpastian bagi  para  pencari  keadilan.  Ketika  hukum acara  tiada,  maka  aspek-aspek  keadilan lainnya  yang  notabene  menjadi  prasyarat tercapainya keadilan prosedural tidak dapat dipenuhi. Salah satunya  berkenaan dengan akses  kepada  keadilan  (access  to  justice) yang menjadi masalah utama dalam bagian ini. Konsep access to justice memang lebih dikenal  sebagai  wahana  yang  menitik beratkan  pada  pemenuhan  keadilan  bagi
10 Paustinus Siburian, “ Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik”, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 41.
masyarakat  miskin  dan  termarginalisasi. Hal  ini  dikarenakan Penegak      hukum dalam      hal      ini  Polisi,      Jaksa,      Hakim dan  Lawyer  akan      selalu  menggunakan pasal-pasal    undang-undang    sebagai senjata    utama    dalam    menangani  suatu perkara,    karena  “pasal    undang -undang adalah   sesuatu  yang   logis,   rasional   dan demi  kepastian  hukum.” 11
Namun Apabila diletakkan dalam perspektif  yang lebih luas, konsep ini juga dapat  dimaknai  sebagai  wadah  bagi siapapun  untuk  mendapatkan  bantuan hukum  yang  layak,  demi  membentuk proses  peradilan  yang  berkeadilan.  Untuk memberi  ruang  bagi  pemenuhan access  to justice,  aturan  main  yang  baku  dan  terang harus  ditetapkan  terlebih  dahulu. 12 Aturan tersebut  diantaranya  harus  menjabarkan bagaimana  gugatan  diajukan,  bagaimana termohon  dapat  membela  diri,  atau bagaimana  advokat  dapat  terlibat  di dalamnya,  baik  di  sisi  pemohon  maupun termohon.  Apabila  aturan  main  tidak  ada, maka  siapa  saja  pihak  yang  dapat berpartisipasi dan bagaimana mereka dapat berperan menjadi kabur. Namun
11 Soetandyo   Wignyosoebroto,2008 , “Hu kum dalam   Masyarakat, Perkembangan   dan Masalah,   Sebuah Pengantar keArah Kajian Sosiologi Hukum” , Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 50.
12 Arasy Pradana A Azis, “ Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access to justice Dalam Kasus- Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia” , Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1 2019, Hlm.6
mengingat  kemendesakannya  pengadilan. Maka  mau  tidak  mau  lembaga  pengadilan harus menjalankan sidang tanpa ada aturan baku  terlebih  dahulu.  Pada  umunya masyarakat para pencari keadilan menginginkan  dan  membutuhkan  agar proses  penyelesaian  perkara  dilakukan dengan cepat dan formalistis atau informal procedure  and  can  beput  into  motion quiqly. 13
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  sudah saatnya  lembaga  peradilan  menggunakan metode  dari  mazhab  hukum  progresif. Definisi  hukum  progresif  mungkin  susah untuk  ditemukan,  tetapi  menurut  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud  MD  yang  juga  mengakui  hukum progresif  sulit  dibuat  per  definisi.  Bagi seorang  hakim,  hukum  progresif  adalah hukum  yang  bertumpu  pada  keyakinan hakim,  dimana  hakim  tidak  terbelenggu pada  rumusan  UU.  Seorang  hakim  berani mencari  dan  memberikan  keadilan  bahkan ketika  harus  melanggar  UU  karena  UU tidak selamanya bersifat adil. 14
Hukum  progresif    memiliki  karakteristik antara  lain  sebagai  berikut. 15 1)  Bertujuan untuk      kesejahteraan      dan      kebahagiaan
13 Saifullah, “ Refleksi Sosiologis Hukum” , Bandung, Reflika Aditama, 2007, hal. 3.
14 Ahmad Rifai, “ Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif” , Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 6
15 Satjipto  Rahardjo, “ Hukum  Progresif  yang Membebaskan” , Jurnal  Hukum  Progresif, Vol.1/No.1/April  2005, PDIH  UNDIP, Semarang,hlm.35-36.
manusia      dan      oleh      karenanya memandang  hukum  selalu  dalam  proses menjadi  (law  in  the  making);  2)  Peka terhadap  perubahan  yang  terjadi  di masyarakar,  baik  local,  nasional  maupun global; 3) Menolak  status  quo  manakala menimbulkan    dekadensi    suasana    korup dan    sangat  merugikan    kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan    dan    pemberontakan  yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
Salah  satu  penerapan  hukum  progresif adalah  melalui  penemuan  hokum.  Metode penemuan hukum itu sendiri bukan metode ilmu  hukum  maupun  teori  hukum  sebab metode  penemuan  hukum  hanya  dapat digunakan  dalam  praktek  hukum  terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Menurut Bernard L.Tanya hukum  progresif  adalah  hukum pro kadilan   dan   pro   rakyat. 16 Artinya dalam   berhukum   para   pelaku   hukum dituntut mengedepankan   kejujuran      dan ketulusan      dalam      penegakan      hukum. Mereka   harus mempunyai   empati   dan kepedulian      kepada    penderitaan   dan dialami   oleh   rakyat. Kepentingan  rakyat dalam    hal    ini    kesejahteraan    harus menjadi  orientasi  dan  tujuan  akhir dalam penyelenggaran  hukum.  Oleh  karena  itu
16 Bernard  L.Tanya,dkk, “ Teori  Hukum  Strategi Tertib  Manusia  Lintas Ruang  dan Generasi” , Yogyakarta Genta  Publishing, 2010, hlm.212
metode penemuan hukum bersifat praktikal yaitu  diarahkan  pada  suatu  peristiwa  yang bersifat  khusus,  konkrit,  dan  individual. 17
Hukum  tinggal  diimplementasikan  sesuai teksnya, persoalan peri-kemanusiaan manusia    yang    menjalankan    hukum,   tak punya  ruangnya.  Kalau  begini, sejatinya tidak perlu manusia yang menyelenggarakan  hukum,  robot  atau mesin  juga  bisa,  karena  ‘ huma n’ sedang tidak  lagi  bisa  memasukkan  ‘ humanity’ - nya.Dalam  hal  ini  hukum  itu  kemudian berada  di  wilayah  yang  esoteris,  terisolasi dan terasing dari masyarakat awam. 18
Seperti  Pasal  2  ayat  4  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang menyatakan  bahwa: “Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan”.  “Sederhana”  di sini  artinya  adalah,  pemeriksaan  dan penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan cara  efisien  dan  efektif.  “Biaya  ringan” artinya adalah biaya perkara  yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. 19
Sudah  seharusnya  para  penegak  hukum terlepas dari belenggu mazhab positivisme yang mengandalkan bunyi undang undang. Positivisme  merupakan    paham    yang
17 Shidarta, “ Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat” , Jurnal Yudisial, Vol. III No. 3, Desember 2010, Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 208.
18 Satjipto Rahardjo , “ Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik” ,2009, Jakarta, Penerbit Kompas, Hlm.8
19 Bakri, M., “ Pengantar Hukum Indonesia” , Malang, UB Press, 2011, hal. 148
menuntut    kebenaran    lepas    dari    segala prasangka  metafisis,    jika diterapkan dalam    bidang    hukum    maka    aliran filsafat    ini    menginginkan    hukumagar tidak    lagi    dikonsepsikan    sebagai    asas moral  metayuridis  yang  abstrak  tentang hakikat  keadilan,    melainkan ius yang telah  mengalami    positivisasi    sebagai lex. 20 Dalam paradigma positivisme hukum,  undang-undang  atau  keseluruhan peraturan  perundang-undangan  dipikirkan sebagai  sesuatu  yang  memuat  hukum secara  lengkap  sehingga  tugas  hakim tinggal  menerapkan  ketentuan  undang- undang  secara  mekanis  dan  linear  untuk menyelesaikan  permasalahan  masyarakat, sesuai  bunyi  undang-undang.  Paradigma ini  menempatkan  hakim  sebagai  corong undang-undang,  tidak  memberi  ruang kepada  hakim  sebagai  subyek  yang kreatif. 21
Permasalahan  penerapan  hukum  progresif secara  keseluruhan  Di  Indonesia  adalah bahwa penegak hukum terlalu saklek/kaku dalam  menafsirkan  kalimat  kalimat  yang dirumuskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Bukan  rahasia  lagi  bahwa  para  penegak hukum  tidak  berani  melakukan  metode
20 Otje Salman & Anton F. Susanto .” Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali” , Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 79-80.
21 Widodo Dwi Putro. “ Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum” , Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 1-2.
hukum progresif dikarenakan sudah membudayanya  kebiasaan  positivisme  di lingkup peradilan, sehingga jika ada pihak yang menggunaka metode hukum progresif maka  pihak  tersebut  dapat  dengan  mudah dikalahkan  atau  dipertanyakan.  Demikian pula  keadilan,  keadilan  bukan  verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif  yang  dirumuskan  dalam  pasal- pasal  Undang-Undang.  Keadilan  bukan tugas  rutin  mengetuk  palu  digedung pengadilan.  Keadilan  juga  tidak  butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya  keadilan  adalah  keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia Indonesia. Sehingga keadilan hanya diasumsikan  kepada  rutinitas  polisi,  jaksa, dan  hakim  sebagai  mata  pencaharian didalam  sebuah  gedung.  Sebab,  bagi aparat,  menjadi  PNS  atau  polisi  bertujuan untuk  bekerja.  Karena  itu,  hukum  hanya bagian  dari  tumpukan  file  dimeja  penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang  terjadi  di  Indonesia,  penuntasan masalah  hukum  mengacu  pada  prinsip pekerjaan. Dalam rangka mengisi beberapa kekosongan hukum dalam
menyelenggarakan e-court (persidangan online)  diperlukan  penalaran  hukum  bagi yang baik bagi penegak hukum. Sekalipun eksponen Critical  Legal  Studies seperti Duncan  Kennedy  selalu  menyangsikan
kekhasan  dari  penalaran  hukum  tersebut. Kennedy  pernah  berujar,  “ Teachers  teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for reaching  correct  results,  from  ethical  or political  discourse  in  general.  There  is never  a  ‘correct  legal  solution’  that  is other  than  the  correct  ethical  or  political solution to the legal problem .” 22
Peter  Wahlgren  dari Stockholm  Institute for  Scandianvian  Law dalam  artikelnya tentang Legal  Reasoning,  menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang  dipakai  untuk  melabeli  banyak aktivitas  dalam  bidang  hukum:  proses mental  yang  bekerja  dalam  pengambilan keputusan  hukum;  identifikasi  kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum;  pilihan  aturan  hukum,  dan penerapan  hukum  dalam  kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen,  opini  atau  pendapat  hukum. Tetapi  semua  aktivitas  ini  didasarkan  para cara  bernalar  yang  tepat  (logika).  Dalam perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang  ideal  ialah  penalaran  hukum  yang mampu  mewujudkan  ketiga  terminology hukum yaitu keadilan, kepastian hukum,dan  kemanfaatan  secara  bersama-
22 A. Sukris Sarmadi, “ Membebaskan Positivism Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum) ”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, hlm. 333.
sama  dan  juga  secara  berimbang. 23 Cara berfikir dan penalaran hakim yang bersifat linier  merupakan  cerminan  dari  kelsenian (Hans Kelsen), yang menampilkan karakter  logical  yang  kuat,  bahan  hukum tidak lain adalah pengolahan logika bahan- bahan  hukum  positif,  sedangkan  bahan hukum  positif  adalah  undang-undang  dan sumber hukum positif lainnya. 24

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan atas permasalahan  yang  dikaji,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Di  Indonesia, dasar hukum pelaksanaan e- court adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019. Pengadilan  pidana  umum  secara  online atau  menggunakan  sistem e-court belum diatur  oleh  Perma  Nomor.  1  Tahun  2019. Perma juga belum mengakomodasi beberapa  hal  seperti  verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya.
2. Walaupun pelaksanaan e-court pada pidana  umum  belum  memiliki  dasar hukum  tetapi  dalam  konteks  hokum progresif  hal  itu  harus  tetap  dilaksanakan melalui penalaran hukum. Hal ini
23 Setiawan, A., 2017, “ Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional ”, dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3, No. 2. Hlm.13
24 Widodo, J. P. 2011. “ Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim ”. Jurnal Pranata Hukum Vol. 6, No. 2, hlm. 136.
dilakukan  dalam  rangka  menjamin access to justice bagi pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku

## Achmad  Rifai.  2010. Penemuan  Hukum
Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Andi  Hamzah.  2009. Hukum  Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

## Aristo M.A. Pangaribuan 2017. Pengantar
Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
B.  Arief.  Sidharta  2011. Hukum  dan Logika. Bandung: Alumni.
Barda  Nawawi  Arief.  1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan  Hukum  Pidana. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
Otje Salman. 2005. Teori Hukum:
Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka
Kembali. Bandung: Refika Aditama.
Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase Online Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Perdagangan  Secara  Elektronik. Jakarta:
Djambatan.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2017.  Penelitian Hukum:  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Prenada Media.
Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia:
Suatu Tinjauan Khusus Terhadap  Surat  Dakwaan,  Eksepsi,dan Putusan  Pengadilan.  Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti.
M. Bakri 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: UB Press. Mulyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum  Acara  Pidana. Bandung:  Mandar Maju. Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologis Hukum. Bandung: Reflika Aditama.
Satjipto  Rahardjo.  2009. Hukum  dan Perilaku:  Hidup  Baik  Adalah  Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Kompas.
Soetandyo  Wignyosoebroto.  2008. Hukum dalam  Masyarakat,  Perkembangan  dan Masalah, Sebuah Pengantar keArah Kajian Sosiologi Hukum. Malang:
Bayumedia Publishing.
Tanya,  Bernard  L.  2010. Teori  Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Widodo Dwi Putro. 2010. Kritik Terhadap
Paradigma
Positivisme
Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. Jurnal
A.  Setiawan  2017.  "Penalaran  Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara  Proporsional." Jurnal  Hukum Mimbar Justitia 13.
A.  Sukris  Sarmadi  2012.  "Membebaskan Positivism  Hukum  ke  Ranah  Hukum Progresif  (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum Bagi  Penegak  Hukum)." Jurnal  Dinamika Hukum 333
Arasy  Pradana  Aziz.  2009.  "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access to justice Dalam
Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Di Indonesia." Jurnal Hukum &
Pembangunan 6.
Carrington,  Paul  D.  1990.  "Virtual  Civil Litigation  :  A  Visit  to  John  Bunyan’s
Celestial  City." Columbia  Law  Review, Vol. 98 1516-1517.
J.  P. Widodo  2011.  "Penalaran  Hukum Dalam  Proses  Mengadili  Perkara  Pidana Dalam  Kerangka  Kebebasan  Hakim."
Jurnal Pranata Hukum 136.
Lederer, Fredric I. 1999. "The Road to the Virtual  Courtroom?  A  Consideration  of Today’s
– and Tomorrow’s - High Technology Courtrooms, Virginia."
William and Mary Law School Scholarship Repository 800-801.
Ponte,  Lucille  M.  2002.  "Michigan  Cyber Court:  A  Bold  Experiment  in  the Development  of  the  First  Public  Virtual Courthouse." North  Carolina  Journal  of Law and Technology, 58-61.
Satjipto Rahardjo. 2005. "Hukum Progresif yang Membebaskan." Jurnal Hukum Prograsif 35-36.
Shidarta.  2010.  "Peragaan  Pola  Penalaran Hukum  Dalam  Kajian  Putusan  Kasus Tanah Adat." Jurnal Yudisial 208.