## PEMBERLAKUAN ATURAN HUKUM PAJAK TERHADAP YOUTUBER

## DAN PENJUAL ONLINE SHOP
Rina Shahriyani Shahrullah * , Elza Syarief ** , Aprillia Crystina *** Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstrack
Under Article 4, Section 1 of Income Tax Law No 36 of 2008 explicitly stated that income is the object of taxation. The income referred to is any additional economic ability that is obtained or received by the taxpayer with the intent to consume or improve the value of the taxpayer itself. Therefore, all income received by Youtuber or Online Shop Merchants needs to be taxed. The research has a purpose to find out which law that rules Youtuber and Online Shop Merchants especially in a field that concerns income tax. The experiment also reviews which sanction can be applied to Youtuber and Online Shop Merchant should they violate the law. This legal research is in normative form using both the legal approach and analysis approach towards legal concepts or theories. The theories used are the theory of justice and the theory of legal certainty. As for the legal substance, a secondary substance in a form of written laws and regulations as well as research results regarding the issue.
Based on the result of this research, the law governing Youtubers and Online Shop Merchants are mentioned in Republic of Indonesia Ministry of Finance Regulation No 210/PMK.010/2018 about laws regarding Tax Application and Trade Transactions through e-commerce with a punishment of administrative sanction or criminal sanction should violation or breach of law occurs.
Keywords : Income Tax, Youtuber, Online Shop, Merchants, E-commerce, Theory of Justice, Theory of Legal Certainty.

## Abstrak
Berdasarkan  pada  Pasal  4(1)  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang  Pajak  Penghasilan  menyatakan  bahwa  objek  pajak  adalah  penghasilan. Dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga penghasilan yang diterima oleh Youtuber dan Penjual Online Shop, semestinya akan dikenakan pajak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aturan  hukum  apa  yang  mengatur YouTuber  dan  Penjual Online Shop ,  terutama  dalam  hal  pajak  penghasilan. Eksperimen ini juga memeriksa sanksi apa yang akan dikenakan oleh YouTuber dan  Penjual Online Shop ,  jika  mereka  tidak  melaksanakan  kewajibannya  atau melanggar hukum.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  menggunakan  pendekatan hukum dan  pendekatan analisis terhadap konsep atau teori hukum. Teori hukum yang  digunakan  adalah  teori  keadilan  dan  teori  kepastian  hukum  Bahan  hukum
* Alamat Korespondensi : rina@uib.ac.id
** Alamat Korespondensi : elza@uib.ac.id
*** Alamat Korespondensi : pheiiqii@gmail.com
yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dalam bentuk perundang-undangan dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan ini, aturan hukum untuk Youtubers dan Penjual Online Shop dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang peraturan tentang Perlakuan Pajak  atas  Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik  ( e-commerce )  dan akan  dikenakan  sanksi  administratif  atau  sanksi  pidana  jika  telah  melakukan pelanggaran dalam aturan tersebut.
Kata  kunci  : Pajak  Penghasilan,  Youtuber,  Toko  Online,  Penjual,  E- commerce, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan  berkesinambungan  yang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Pada dasarnya  penyelenggraaan  pembangunan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik secara spiritual berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara  yang  sangat  penting  bagi  pelaksanaan  dan  pembangunan  nasional  serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 23A Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  “pajak  dan  pungutan  yang  bersifat  memaksa untuk kerperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur  dalam  peraturan  undang-undang,  maka  akan  dianggap  sebagai  suatu perampokan  kepada  rakyat. 1 Pajak  penghasilan  merupakan  pajak  atas  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak.
Perkembangan teknologi dan informasi, transaksi jual beli barang dan jasa tak lagi  hanya  dilakukan  secara  konvensional  melainkan  menggunakan  fasilitas internet  yang  sering  disebut  e-commerce.  Banyaknya  E-Commerce  atau  bisnis secara  online  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  Indonesia  yang  berkembang melebihi  pedagang  konvensional  membuat  hal  tersebut  semakin  mewabah  yang dikarenakan pada perdagangan secara online memiliki jumlah pasar tanpa batas. Dalam  survei  Penyedia  Teknologi  Pembayaran  Global,  menunjukkan  76% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja online dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (2013-2014). Para pembeli online ini cenderung berusia lebih muda dibandingkan para pembeli offline . Survei menunjukkan hampir separuh dari para pembeli online (48%) berusia 18-30 tahun. Mereka memiliki pemasukan rata-rata lebih besar serta membelanjakan rata-rata 5,5 juta per tahun untuk belanja online . 2 Menurut  Kepala  Badan  Pusat  statistic  (BPS)  Suhariyanto 3 mengatakan  bahwa  e- commerce  Indonesia  akan  terus  bertumbuh  sampai  sekitar  17%  dalam  10  tahun
1 R. Santoso Brotodiharjo , Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Jakarta: Ind-Hill.Co, 2008, hlm. 33
2 www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online- shopping/76772 (diakses tanggal 9 Juni 2019)
3 Liputan6.com, E-commerce adalah Perdagangan Elektronik, Perngertian Menurut Ahli dan Contohnya di Indonesia , Jan 2019,  http://liputan6.com/bisnis/read/3866375, diakses pada tangga; 19 Agustus 2019.
terakhir dengan total sekitar 26,2 juta usaha.Tentunya dengan minat berbelanja para konsumen online yang begitu besar bisa menghasilkan omset yang besar pula bagi para  pengusaha online yang  bergerak  di  dunia  maya.  Sehingga  inilah  yang menjadikan pengusaha dalam perdagangan online (e-commerce) sudah sepantasnya dijaring  secara  maksimal  dalam  pemenuhan  kewajiban  pajak  untuk  menambah pendapatan  negara  dalam  menunjang  kesejahtraan  rakyat  dan  pembangunan nasional.
Selain online shop, sebutan untuk orang yang terkenal di Youtube dinamakan sebagai Youtuber. Youtuber sering mengiklankan produk-produk tertentu di video yang  mereka  unggah  di  akun  Youtube-nya.  Youtuber  dapat  menghasilkan penghasilan dari video yang diunggahnya. Sejak tahun 2018, youtube menetapkan bahwa channel yang memasang Youtube Ads harus memiliki subscriber setidaknya 1.000  pengguna  dalam  1  tahun  terakhir  dan  video  yang  unggah  telah  ditonton minimal  4.000  jam  di  1  tahun  terakhir.  Penentu  penghasilan  dari  Youtube  Ads, dapat dihitung dari Cost Per Mile (CPM) dan Cost Per Click (CPC). Youtuber juga akan  mendapatkan  penghasilan  dari  “ Affiliate Marketing ”.  Pemasaran  afiliasi adalah suatu perjanjian yang salingmenguntungkan bagi perushaan komersial dan youtuber  sendiri.  Dengan  afiliasi  ini  youtuber  akan  mendapatkan  komisi  untuk setiap produk yang berhasil terjual.
Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan sebagaimana yang  telah  diubah  terakhir  kalinya  oleh Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan,  memyatakan  bahwa  Pajak  Penghasilan  dikenakan  terhadap orang  pribadi  atau  perseorangan  dan  badan  berkenaan  dengan  penghasilan  yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak, semestinya penjual online dan Youtuber yang sebagai wajib pajak akan dikenakan pajak. Pajak atas Penghasilan dari youtuber dan pengusaha perdagangan online adalah fokus pembahasan dalam penelitian ini.
Berdasar pada Pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Sehingga melihat potensi penghasilan yang besar dari perdagangan online , Penulis beranggapan bahwa penghasilan dari youtuber dan transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan. Devie Koerniawan yang sebagai pegawai dari Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  mengatakan  bahwa  Dirjen  Pajak  yang  sebagai otoritas pajak Indonesia masih belum memiliki instrumen yang menerawang siapa saja  pelapak  (online)  yang  memiliki  penghasilan  yang  wajib  memberikan konstribusi  berupa  pajak.  Sehingga  penjual  online  dan  youtuber  dapat  leluasa menghindar  pajak.    Yustinus,  selaku  Direktur  Eksekutif  Center  for  Indonesia Taxation  Analysis  mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  youtuber  yang  dinilai belum tertib dalam melaporkan penghasilannya.

## B. Rumusan Masalah
1. Pertama, Aturan hukum apa yang mengatur tentang youtuber dan penjual online shop?
2. Apakah youtuber dan  penjual online shop telah  melaksanakan  kewajibannya sesuai dengan aturan hukum terkait pajak ?
3. Bagaimana  sanksi  jika youtuber dan  penjual online shop tidak  atau  telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif yaitu hukum yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma  yang  dialami  oleh  ilmu  hukum  dogmatik  dalam  kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan),  dan  menegaskan  norma  hukum  (praktik  yudisial). 4 Objek penelitian dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang  Pajak  Penghasilan,  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009  Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan informasinya dengan bahan hukum primer,  berupa  buku,  makalah,  artikel,  majalah,  jurnal  hukum,  laporan  hasil penelitian, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Dan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, Wikipedia, internet, situs tertentu yang diakui dan lain-lain.
Dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya suatu teknik pengumpulan data dan metode analisi data. Pengumpulan data memiliki hubungan yang erat dengan sumber  data,  hal  ini  dikarenakan  pengumpulan  data  yang  diperoleh  akan dibutuhkan  dalam  analisis  penelitian.  Dalam  penelitian  menggunakan  data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. 5
Data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif  diperoleh  dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, dan/atau studi dokumentasi  berkas-berkas  penting  dari  institusi  yang  diteliti  serta  penelusuran peraturan  perundang-undangan  dari  berbagai  sumber  yang  berhubungan  dengan masalah  penelitian 6 Metode  analisi  data  adalah  suatu  proses  untuk
4 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.
5 Cik, Op.Cit ., hlm. 91. 6 Ibid . hlm. 92.
mengorganisasikan  dan  meletakkan  data  menurut  pola  atau  kategori  dan  satuan uraian  dasar  sehingga  peneliti  dapat  mengadakan  evaluasi  dan  menyelekasi terhadap  data  yang  relevan  atau  tidak  relevan.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  analisis  deskriptif  terhadap  data  kualitatif  yang  pada  dasarnya menggunakan  pemikiran  secara  logis  dengan  induksi,  deduksi,  komparasi  dan interprestasi. 7

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Aturan hukum apa yang mengatur tentang youtuber dan penjual online shop?
Pajak akan selalu dititikberatkan pada sektor publik, yang mengandung makna bahwa pajak adalah upaya pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  dan  apabila  terjadi surplus  dana  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  investasi  pemerintah  ( public investement and public saving ).  Secara  bergotong-royong  melalui  pajak,  rakyat diberi  kewajiban  untuk  memikul  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kerperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena  jika  pajak  tidak  diatur  dalam  peraturan  undang-undang,  maka  akan dianggap  sebagai  suatu  perampokan  kepada  rakyat. 8 Ada  berbagai  macam  pajak yang  menjadi  penerimaan  negara,  salah  satu  jenis  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  adalah  pajak  penghasilan.  Pajak  penghasilan  merupakan  pajak  atas setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diperoleh  wajib  pajak.  Tentulah termasuk laba dari berbagai jenis usaha perdagangan barang atau jasa.
Apabila  ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  semestinya penjual online dan Youtuber yang sebagai wajib pajak akan dikenakan pajak. Pajak yang  akan  dikenakan  oleh  Youtuber  dan  Penjual  Online  Shop  seperti  Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  Pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan; perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 (UU No. 7 Tahun 1991), perubahan kedua pada tahun 1994 (UU No. 10 Tahun 1994), yang ketiga pada tahun 2000 (UU No. 17 Tahun 2000) dan yang terahir dilakukan pada awal bulan September 2008 melalui penerbitan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut dengan UU PPh 2008. Perubahan yang dilaksanakan dianggap menjadi suatu produk hukum yang pro rakyat, terutama kalangan bisnis. Hal  ini  dikarenakan  UU  PPh  2008  dipandang  mampu  meningkatkan  daya  saing ekonomi  Indonesia  terhadap  persaingan  global  yang  semakin  keras  serta mempromosikan iklim investasi Indonesia yang menguntungkan.
Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan  karena  ada  subjeknya  yakmi  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan perpajakan. Dengan demikian, terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek
7 Ginting, Op.Cit ., hlm. 21.
8 R. Santoso Brotodiharjo , Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Jakarta: Ind-Hill.Co, 2008, hlm. 33
pajaknya, maka jelas tidak dapat dieknakan PPh. 9 Penanganan pemungutan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Departemen Keuangan dan  pelaksanaannya  di  tingkat  daerah  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP). Pada prinsipnya, pemungutan PPh menganut Self Assesement System , yang artinya bahwa wajib pajak, wajib pungut maupun wajib potong harus bersifat aktif dalam  menghitung,  memotong/memungut,  menyetor maupun  melapor kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dijelaskan dalam sistem ini adalah orang orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah sebagai aparat pajak, yang dalam hal ini  diwakili  oleh  Ditjen  Pajak/KPP  lebih  bersifat  memonitor  atau mengendalikannya.
Setiap  pengenaan  pajak  pasti  akan  menimbulkan  kewajiban  pada  seseorang atau  suatu  badan  dan  demikian  juga  dengan  Pajak  Penghasilan.  Subyek  pajak adalah pihak terhadap siapa yang akan ditagih oleh Negara, atau dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak subyektif. Dalam UU PPh 2008 Pasal 2, subjek Pajak Penghasilan adalah:
1. a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan,  yang  terdiri  dari:  Perseroan  Terbatas  (PT);  Perseroan  Komanditer, perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  dengan  nama  dan  bentuk  apapun;  perseskutuan; pekumpulan;  Firma  (FA);  kongsi;  koperasi;  yayasan  dan  organisasi  sejenis; lembaga dana pensiun; bentuk-bentuk badan usaha lainnya.
Subjek  pajak  akan  menjadi  wajb  pajak  apabila  memenuhi  syarat-syarat subjektif, yaitu adanya penghasilan. Subjek pajak juga dibedakan menjadu dua, yaitu:
1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari atas:
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
c. Orang  pribadi  yang  dalam  satu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
d. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap (BUT).
e. Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Subjek  pajak  Luar  Negeri  adalah  subjek  pajak  yang  tidak  bertempat  tinggal, tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  yang  dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain subjek pajak luar negeri adalah mereka yang bukan subjek pajak dalam negeri (baik orang pribadi maupun badan) yang dapat menerima tambahan penghasilan dari Indonesia. Hal  lain  yang  perlu  mendapatkan penjelasan  untuk  subyek  pajak  akan  diuraikan sebagai berikut:
9 Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2002 , hlm. 45
Perbedaaan yang penting dari kedua subyek di atas, pertama dapat dilihat dari kewajibannya subyek pajak dalam negeri untuk wajib memasukkan SPT atau (Surat Pemberitahuan), sedangkan subyek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban untuk memasukkan SPT. Perbedaan yang kedua adalah bagi subyek pajak dalam negeri  yang  dikenakan  pajak  adalah  seluruh  penghasilan  baik  yang  berasal  dari dalam  negeri  (Indonesia)  maupun yang  berasal  dari  luar  Indonesia.  Bagi  subyek pajak  luar  negeri,  yang  dikenakan  pajak  hanyalah  penghasilan  yang  berasal  dari Indonesia saja. Penetapan apakah seseorang atau badan beretempat tinggal ataupun berkedudukan  berada  dalam  wewenang  Direktorat  Jenderal  Pajak.    Objek  pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi objek pajak dalah  penghasilan.  Dalam  arti  sempit,  penghasilan  diartikan  sebagai  gaji, keuntungan, honorarium atau uang lembur. Mengacu pada pengertian penghasilan yang telah disebutkan dalam UU PPh 2008, maka hakekat penghasilan yang dianut adalah  pengertian  secara  ekonomis.  Artinya,  penghasilan  didefinisikan  sebagai tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  seseorang  atau badan. Dengan demikian, pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak.
Beberapa  dasar  hukum  pemungutan  pajak  untuk  pengusaha  online  adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
2. Surat  Edaran  Pajak  Nomor  SE-  62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce . Dalam aturan ini disebutkan ada empat model e-commerce yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu
a. Online marketplace
Online marketplace adalah  kegiatan  menyediakan  tempat  kegiatan  usaha berupa  Toko  Internet  di  Mal  Internet  sebagai  tempat Online Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa.
b. Classified ads Classified ads adalah  kegiatan  menyediakan  tempat  dan/atau  waktu  untuk memajang content (teks,  grafik,  video  penjelasan,  informasi,  dan  lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada  Pengguna  Iklan  melalui  situs  yang  disediakan  oleh  Penyelenggara Classified Ads.
c. Daily deals Daily deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai  tempat Daily Deals Merchant menjual  barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.
d. Online retail Online retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail .
Lampiran  Surat  Edaran  ini  memperinci  dua  jenis  pajak  yang  dapat dibebankan  kepada  pelaku  transaksi E-Commerce ,  yaitu  pajak  penghasilan  dan pajak  pertambahan  nilai.  Perkembangan  berikutnya,  Ditjen  Pajak  mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce .
3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  bagi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Pengusaha  Tertentu  (WPOPPT).  Dalam  ketentuan  ini  diatur  bahwa  para pengusaha orang pribadi dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya. Pengusaha  orang  pribadi  maupun  badan  pada  bentuk  perdagangan  konvensional memiliki  penghasilan  dibawah  4,8  miliar  dalam  satu  tahun  pajak,  maka  orang pribadi maupun badan dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan final yang  sesuai  dengan  PP Nomor  23  tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  Final. Seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) jika memperoleh penghasilan dibawah 4,8 miliar maka akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sayangnya aturan yang ada ini hanya dapat diterapkan bagi wajib pajak badan dalam transaksi perdagangan online dan tidak dapat diterapkan bagi wajib  pajak  orang  pribadi,  karena  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (3a)  dari  Peraturan pemerintah  di  atas  menegaskan  bahwa  “yang  tidak  termasuk  wajib  pajak  orang pribadi  adalah  adalah  wajib  pajak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  perdagangan dengan  menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang,  baik yang menetap maupun tidak menetap”.
Khusus  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  (WPPOPT) dalam bentuk perdagangan konvensional yang merupakan pengusaha orang pribadi yang  dikategorikan  sebagai  pedagang  grosir  dan  pengecer  dikenakan  pajak penghasilan  sebesar  0,75%  sesuai  dengan  PER-32/PJ/2010  tentang  pelaksanaan pengenaan  PPh  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Penghasilan.  Tentu  aturan  ini  juga  tidak  dapat  menjadi  dasar  hukum  dalam pengenaan  pajak  penghasilan  pengusaha  dalam  transaksi  perdagangan online . Karena melihat penegasan pada Pasal 1 ayat (2) PER-32/PJ/2010 yaitu Wajib Pajak Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  (WPOPPT)  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi yang melakukan:
1. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
2. Penyerahan jasa memaui suatu “Tempat Usaha”
3. Negara  melalui  Pasal  23A  Undang  Undang  Dasar  1945  menegaskan  bahwa Pajak  dan  pungutan  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan perundang- undangan,  pajak  dianggap  sebagai  suatu  peristiwa  perampasan  atau perampokan kepada rakyat. 10
4. Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak
10 R.Santoso Brotodihardjo, Op. Cit, hlm. 33
baru bagi pelaku e-commerce . Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur  pemajakan  untuk  memberikan  kemudahan  administrasi  dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.
Pengaturan    dalam  Pasal  4  Nomor  210/PMK.010/2018  ini  adalah  sebagai berikut :
“Pedagang  atau Penyedia Jasa yang  melakukan  penyerahan barang dan/ atau jasa  secara  elektronik  (e-commerce)  melalui  Penyedia  Platform  Marketplace sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  melaksanakan  kewajiban  Pajak Penghasilan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang  Pajak Penghasilan .”
Dalam Pasal 5 dari Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 210/PMK.010/2018 juga menyatakan :
(1) Pengusaha  KenaPajak  (PKP)  yang  melakukan  penyerahan  Barang  Kena Pajak  (BKP)  atau  Jasa  Kena Pajak  (PKP)secara elektronik  (e-commerce) wajib memungut, menyetor, dan meloprkan:
a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP
(3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018
tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  telah  melaksanakan  sosialisasi  kepada  para  pelaku e- commerce ,  termasuk  penyedia platform marketplace dan  para  pedagang yang  menggunakan platform tersebut.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka dalam  pengenaan  Pajak  Penghasilan  dari  pengusaha  dalam  transaksi perdagangan  online  sesuai  dengan  teori  keadilan  dan  kepastian  hukum bahwa  peraturan  tersebut  diberlakukan  agar  hak  dan  kewajiban  menjadi seimbang  dan  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat  terkait  dengan pengenaan pajak penghasilan pada perdagangan online dan youtuber.
Teori  hukum  yang  digunakan  untuk  dapat  memberikan  pengarahan  kepada peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian adalah menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Keadilan adalah ius suum cuique tribuere yang artinya memberikan keadlian kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau  haknya. 11 Teori  keadilan  dari  John  Rawls  yang  menyatakan  bahwa kepentingan utama dalam suatu keadilan adalah kesimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama, dan teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto
11 Sjachran Basah, Tiga Tukisan tentang Hukum , Bandung: Armico, 1986, hlm. 8.
yang menyatakan bahwa kepastian hukum yang tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan diterbitkan dan diakui kekuasaan Negara,  maka dengan adanya peraturan-peraturan  yang  mengatur  penghasilan  Youtuber  dan  Penjual  Online Shop, maka menimbulkan suatu keseimbangan diantara pekerja online maupun offline. Youtuber dan penjual online shop yang mendapatkan penghasilan dari transaksi  elektronik    harus  dikenakan  pajak  sehingga  lebih  adil  dengan pengusaha  yang  lainnya.  Contohnya  seorang  penjual  baju  di  mall.  Penjual tersebut  perlu  membayar  pajak  atas  sewa  tempat  tersebut  dan  pajak penghasilannya,  sedangkan  penjual  online  yang  tidak  perlu  modal  tinggi  dan tidak  perlu  membayar  pajak  atas  sewa  tempat,  tidak  melapor  pajak penghasilannya. Sehingga perlunya kepastian hukum yang mengatur pajak atas transaksi  e-commerce  supaya  adil  untuk  semua  orang.  Walaupun  tidak  ada aturan khusus yang terkait dengan youtuber dan penjual onlineshop, tapi aturan umumnya  berlaku.  Youtuber  dan  penjual  onlineshop  harus  membayar  pajak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pajak penghasilan dan lapor SPT. Karena jika mendapatkan penghasilan, tetap akan dikenakan pajak.
2. Apakah youtuber dan  penjual online shop telah  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum terkait pajak ?
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Untuk  dapat  mencapai  sistem  perpajakan  yang  memenuhi  rasa  keadilan, kesamaan,  dan  kepastian  hukum,  ketentuan-ketentuan  perpajakan  harus  selalu ditinjau dan disempurnakan. 12
Pada  umumnya  youtuber  dan  penjual  online  shop  sifatnya  berbeda  dengan tenaga  kerja  pada  umumnya.  Youtuber  lebih  bersifat  independen  karena  mereka bukan  tenaga  kerja/karyawan.  Penjual  online  shop  ada  yang  merupakan  tenaga kerja/karyawan yang menjual barang atau jasa dionline hanya sekedar pekerjaan sampingan.  Tetapi  ada  juga  penjual  online  shop  yang  berdiri  sendiri  tangpa  ada tanggung jawab pada badan  atau  institusi. Yotuber dan berdiri sendiri tanpa  ada tanggung jawab terhadap badan atau instansi tertentu.
System pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System . Dimana Self Assessment System adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang. Dengan kata lain, wajib pajak sendiri yang menghitung , menyetor dan melaporkan  pajak  terhutang  sendiri.  Bila  menggunakan  skema Self Assessment System ,  tentu  akan  sulit.  Ini  karena  berhadapan  dengan  tingkat  kepatuhan  dan kesadaran dari youtuber dan penjual online shop itu sendiri. Berkaitan dengan teori keadilan dan kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teori keadilan dan kepastian hukum dalam ketaatan Youtuber dan Penjual Online Shop dalam melakukan kewajibannya yang telah ditentukan belum sesuai.
12 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31-32
Hal ini dikarenakan belum ada aturan khusus yang mengatur atas penghasilan yang didapatkan youtuber dan penjual online shop sendiri. Sedangkan pada pekerja biasa, ia membayar pajak setiap bulan atas pendapatan yang diterima. Kepastian hukum yang belum tercapai, menjadikan keadilan yang tidak seimbang.
Pengawasan  dalam  hal  pemungutan  pajak  penghasilan  menggunakan  sistem seperti ini dapat memberi peluang kepada pihak youtubers dan penjual online shop untuk melaporkan pelaporan penghasilan yang secara tidak jujur, dikarekan tidak ada yang mengetahui secara riil nominal penghasilan yang didapat selain youtubers dan penjual online shop itu sendiri. Karena besaran penghasilannya terlalu abstrak serta tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah.
Proses  pengawasan  pengenaan  pajak  penghasilan  terhadap youtubers , Direktorat  Jendral  Pajak  telah  memiliki  inovasi  yang  mengikuti  perkembangan teknologi  dengan  mengeluarkan social network analytics system (SONETA). Inovasi dengan nama SONETA ini digunakan untuk mengawasi setiap pergerakan aktivitas  para influencer seperti youtubers yang  mempromosikan  produk, memamerkan  harta  kekayaan  di  media  sosial  maupun  memiliki  penghasilan  di platform media sosial tertentu. 13 Akan tetapi, faktanya sampai saat ini petugas pajak masih  memantau  secara  manual  yang  artinya  para  petugas  pajak  secara  pribadi langsung  mengawasi  setiap  aktivitas  para influencer youtubers melalui channel youtube ,  hal  ini  sesuai  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Hestu  Yoga  Saksama selaku  Direktur  Penyuluhan  Pelayanan  dan  Humas  Direktorat  Jendral  Pajak, Kementrian Keuangan. 14
Devie Koerniawan yang sebagai pegawai dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengatakan bahwa Dirjen Pajak yang sebagai otoritas pajak Indonesia masih belum memiliki instrumen yang menerawang siapa saja pelapak (online) yang memiliki penghasilan  yang  wajib  memberikan  konstribusi  berupa  pajak.  Yustinus,  selaku Direktur  Eksekutif  Center  for  Indonesia  Taxation  Analysis  mengatakan  bahwa terdapat  beberapa  youtuber  yang  dinilai  belum  tertib  dalam  melaporkan penghasilannya. Walaupun dari pihak yang berwenang seperti Direktorat Jendral Pajak  menyatakan  penjual  online  shop  dan  youtuber  masih  banyak  yang  tidak membayar pajak, tetapi juga ada penjual online shop yang membuktikan bahwa ia telah membayar pajak.
Youtuber yang bernama Atta Halilintar. Selain menjadi Youtuber, ia juga seorang yang membuka toko online yang bernama AHHA Official Shop di Shopee. Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pajak  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu) memastikan, bahwa  Youtuber  Atta  Halilintar  ini  telah  memenuhi  kewajibannya
13 Layanan  Perpajakan  dan  Layanan  Akuntansi  IndoPajak,  “ Pemantau Pajak Selebgram dan Youtubers ”, https://indopajak.id/pemantau-pajak-selebgram-dan-youtubers/, diakses tanggal 29 Juli 2019 14 Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, 2019, “ Selebgram Sudah (Seharusnya) Bayar Pajak ”,  http://www.pajak.go.id/article/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak,  diakses  tanggal 29 Juli 2019
membayar  pajak  melalui  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan. 15 Atta  Halilintar juga mengunggah video di Channel Youtubenya dengan judul “Atta Bayar Pajak Miliaran! Grebek Jendral Pajak”. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Edi Slamet  Irianto  yang  juga  ada  dalam  video  bersama  Atta  tersebut  mengatakan, kedatangan Atta sebenarnya hanya untuk melakukan pelaporan SPT. Namun usai melaksanakan kewajibannya tersebut, Atta memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak.
Gambar  diatas  adalah  video  unggahan  Atta  Halilintar  di  channel youtubenya yang melakukan pelaporan SPT.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, langkah Atta yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat  mengenai  pentingnya  membayar  pajak,  terlebih  bagi  generasi  muda saat ini. Generasi dan kalangan mereka untuk juga sadar dan patuh membayar pajak. Kami sangat mengapresiasi mereka sebagai generasi muda yang berperilaku sangat positif dalam kehidupan bernegara.
Selain  Atta  Halilintar,  salah  satu  Youtuber  dan  penjual  toko  online  yang dikenal dengan nama Ria  Ricis juga  menyatakan bahwa ia taat  membayar pajak sejak  awal  ia  menjadi  selebgram.  Dalam  salah  satu  wawancara,  Ria  Ricis mengatakan bahwa ia taat membayar pajaknya sejak awal ia menjadi selebgram. Saat  menjadi selebgram, penghasilan dari  endorse-nya yang lewat rekening juga akan dicetakkan. Ketika ditanyakan seberapa besar pajak yang akan dibayarkan tiap tahun,  Ria  Ricis  enggan  memberitahukannya.  Menurutnya  besar  pajak  yang dibayarkan adalah rahasia dan juga dapat ditebak oleh neitizen. 16
15 Youtuber Atta Halilintar dan Jess No Limit Sudah Bayar Pajak, http://kumparan.com/@kumparanbi-snis/youtuber-atta-halilintar-dan-jess-no-limit-sudah-bayar- pajak-1554210622161029120
16 Cumi  Seleb,  2019  “ Penghasilan YouTube Hingga Ratusan Juta, Ria Ricis Tetap Taat Bayar Pajak ”http://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/162397/penghasilan-youtube-hingga-ratusan- juta-ria-ricis-tetap-taat-bayar-pajak, diakses pada tanggal 02 September 2019.
3. Bagaimana sanksi jika youtuber dan penjual online shop tidak atau telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak ?
Sesuai  Undang-Undang  KUP,  Direktorat  Jenderal  Pajak,  dapat  melakukan pemeriksaan  dan  apabila  terbukti  ada  penghasilan  yang  tidak  dilaporkan  wajib pajak, maka diterbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang berisi pokok pajak terutang dan sanksi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi  administrasi  merupakan  pembayaran  kerugian  kepada  negara, khususnya  berupa  bunga  dan  kenaikan.  Sanksi  pidana  merupakan  siksaan  atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus  agar  norma  perpajakan  dipatuhi.  Sanksi  pidana  dalam  perpajakan  berupa penderitaan  atau  siksaan  dalam  hal  pelanggaran  pajak.  Pengenaan  sanksi  pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. 17 Upaya yang dapat dilakukan Youtubers dan Penjual Online Shop sebagai Wajib  Pajak  apabila  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajaknya,  Youtubers  dan penjual online shop tersebut merasa dirugikan atau hak-haknya sebagai wajib pajak berkurang  akibat  satu  dan  lain  hal,  berikut  adalah  upaya  yang  dapat  dilakukan Youtubers dan penjual online shop sebagai Wajib Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Keberatan adalah  suatu  cara  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  kepada  Direktorat  Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.
1. Sanksi Administrasi
Dalam  sanksi  administraasi  perpajakan  terdiri  dari  sanksi  bunga,  denda,  dan kenaikan.
a. Sanksi Bunga
Sanksi  bunga  ini  berlanaskan  pada  Pasal  9  Ayat  2(a)  san  2(b)  UU  KUP.
Dalam  Ayat  2(a)  menjelaskan  bahwa,  wajib  pajak  membayar  pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang mulai dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pada tanggal pembayaran.
Ayat  2(b)  menjelaskan  bahwa  wajib  pajak  yang  baru  membayar  pajak setelah  jatuh  tempo  penyampaian  SPT  Tahunan  akan  dikenakan  denda sebesar  2%  per  bulan.  Tarif  ini  dihitung  sejak  berakhirnya  batas  waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.
b. Sanksi denda Sanksi denda adalah berupa denda yang ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan  dengan  kewajiban  pelaporan.  Sanksi  denda  sebesar Rp.500.000,00  bagi  yang  telat  menyampaikan  SPT  Masa  PPN,
17 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011, hlm. 30
Rp100.000,00  untuk  wajib  pajak  perorangan  yang  telat  dalam mmenyampaikan SPT Masa PPh, dan Rp 1.000.000,00 untuk wajib pajak badan.
c. Sansi kenaikan Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang malakukan pelanggaran tertentu.
Pajak  yang  kurang  dibayar  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
2. Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  adalah  sanksi  yang  terberat  dalam  perpajakan.  Sanksi  pidana biasanya  dikenakan  bila  wajib  pajak  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan Negara dan dilakukan lebih lebih dari satu kali.
Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana pada orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Sanksi  tersebut  adalah  pidana  penjara  paling  singkat  6  bulan  dan  paling  lama  6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
Sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls yang menyatakan bahwa kepentingan utama  dalam  suatu  keadilan  adalah  kesimbangan  antara  kehidupan  pribadi  dan kehidupan  bersama,  dan  teori  kepastian  hukum  dari  Jan  Michiel  Otto  yang menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  yang  tersedia  aturan-aturan  yang  jelas, konsisten  dan  diterbitkan  dan  diakui  kekuasaan  Negara,  maka  dengan  adanya sanksi-sanksi  dari  peraturan  yang  mengatur  penghasilan  Youtuber  dan  Penjual Online  Shop,  maka  menimbulkan  suatu  kepastian  hukum  dan  keseimbangan diantara  pekerja online maupun  pekerja offline. Dengan  adanya  suatu  kepastian hukum yang mengatur  pekerja online dan offline dan juga adanya sanksi-sanksinya, telah menimbulkan suatu kepastian atau keseimbangan.Sehingga untuk pekerja o

## E. Kesimpulan
Hukum perpajakan yang akan dikenakan oleh youtuber dan penjual online shop diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Surat  Edaran  Pajak  Nomor  SE-  62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce , dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan melalui  Sistem  Elektronik  yang  melakukan  empat  model  transaksi e-commerce seperti Online Market Place, Classified Ads, Daily Deals , dan Online Retail akan dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dan sanksi yang akan dikenakan oleh Youtuber dan Penjual Online Shop adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi administrasi terdari dari 3 yaitu: pertama, sanksi bunga yaitu sebesar 2% per bulan yang wajib pajaknya membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan Ayat 2(b) berupa 2% untuk wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan; kedua, Sanksi denda sebesar Rp.500.000,00 bagi yang telat menyampaikan SPT Masa PPN, Rp100.000,00 untuk wajib pajak perorangan yang  telat  dalam  mmenyampaikan  SPT  Masa  PPh,  dan  Rp  1.000.000,00  untuk wajib pajak badan dan; ketiga, Sanksi kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
Walaupun sudah ada youtuber dan penjual online shop yang dinyatakan telah membayar pajak, tetapi masih juga ada jumlah banyak youtuber dan penjual online shop  yang belum membayar pajaknya. Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan Youtber dan Penjual Online Shop atas hukum yang mengatur transaksi elektronik dan hukum perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan pajak Pertambahan Nilai dan  juga  untuk  Direktorat  Jendral  Pajak  dapat  bekerjasama  dengan  Kominfo sehingga  data  dan  informasi  yang  diterima  Direktorat  Jendral  Pajak  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  kepada  Youtuber  dan Penjual online shop dalam membayar pajaknya dan kebenaran data yang dilaporkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2002 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2016 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung,  PT  Revika Aditama,2006), hlm 85.
John  Rawls, A Theory of Justice ,  London:  Oxford  University  Press,  1973,  yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
Mardiasmo, Perpajakan , Ed. XIV, Yogyakarta: Andi, 2006
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arief  Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup sBerlakunya Ilmu Hukum ,  Buku  I, Cetakan Kedua, Alumi, Bandung, 2009, hal. 52
R.  Santoso  Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2003
Sjachran Basah, Tiga Tukisan tentang Hukum , Bandung: Armico, 1986, hlm. 8.

## Sumber Internet
Cumi Seleb, 2019 “ Penghasilan YouTube Hingga Ratusan Juta, Ria Ricis Tetap Taat Bayar Pajak ” http://www.cumicumi.com/news/cumicelebs/
162397/penghasilan-youtube-hingga-ratusan-juta-ria-ricis-tetap-taat- bayar-pajak, diakses pada tanggal 02 September 2019.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementrian  Keuangan,  2019,  “Selebgram  Sudah (Seharusnya)  Bayar  Pajak”,  tersedia  di  URL:  http://www.pajak.go.id/ article/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak,  diakses  tanggal  29  Juli 2019
Layanan  Perpajakan  dan  Layanan  Akuntansi  IndoPajak,  “ Pemantau Pajak
Selebgram dan Youtubers ”, https://indopajak.id/pemantau-pajak- selebgram-dan-youtubers/, diakses tanggal 29 Juli 2019 Liputan6.com, ‘E-commerce adalah Perdagangan Elektronik, Perngertian Menurut Ahli  dan  Contohnya  di  Indonesia’,  Jan  2019  <https://www.liputan6.com/ bisnis/read/ 3866375/e-commerce-adalah-perdagangan-elektronik- pengertian-menurut-ahli-dan-contohnya-di-indone  sia>,  diakses  19
Agustus 2019 www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online- shopping/ 76772 (diakses tanggal 9 Juni 2019)
Youtuber  Atta  Halilintar  dan  Jess  No  Limit  Sudah  Bayar  Pajak, http://kumparan.com/@kumparanbi- snis/youtuber-atta-halilintar-dan-jess- no-limit-sudah-bayar-pajak-1554210622161029120  diakses  pada  tanggal 13 September 2019

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/Pmk.010/2016  Tentang  Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  Per-16/Pj/2016  Pedoman Teknis  Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,
Dan Kegiatan Orang Pribadi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce