## Penilaian Makro Arsip: Dasar Hukum, Metode dan Implementasinya

## ABSTRACT
An appraisal is one of the main activities in the archive management system. Although it is not directly explained, the appraisal of archives in Indonesia is carried out to carry out archive depreciation activities.
Therefore in appraising archives, it must be guided by the applicable laws. Archive macro-appraisal is a top-down appraisal where archivists or  archive  managers  no  longer  assess  archives  as  an  end  of  the organizational  process  or  bottom-up.  A  macro  appraisal  is  an approach  to  archive  valuation.  It  discusses  appraisal  techniques  and macro-appraisal  at  a  theoretical  level  whose  main  objective  is  not theoretical  discourse  but  rather  a  methodological  exploration.  Many archivists  apply  the  macro-appraisal  methodology  but  mostly  make modifications  in  the  actual  application.  A  small  proportion  of  public archive  archivists  have  consciously  and  successfully  applied  this approach  theoretically  consistent.  Regardless  of  the  results  to  date, the  nature  of  macro  appraisal  implementation  raises  whether  macro appraisal theory is a factual basis for standardization.

## INTISARI
Penilaian  arsip  merupakan  salah  satu  kegiatan  utama  dalam  sistem pengelolaan  arsip.  Meski  tidak  dijelaskan  secara  langsung,  penilaian arsip  di  Indonesia  dilakukan  dalam  rangka  melakukan  kegiatan penyusutan  arsip,  maka  dari  itu  dalam  melakukan  penilaian  arsip haruslah  berpedoman  pada  undang-undangan  yang  berlaku. Penilaian  makro  arsip  merupakan  penilaian  yang  bersifat top-down dimana arsiparis atau pengelola arsip tidak lagi menilai arsip sebagai sebuah  akhir  dari  proses  kegiatan  organisasi  atau bottom-up .
Penilaian makro merupakan sebuah pendekatan untuk penilaian arsip dan membahas mengenai teknik penilaian dan penilaian makro pada tingkat  teoritis  yang  tujuan  utamanya  bukan  wacana  teoritis  tetapi lebih  ke  eksplorasi  metodologi.  Dalam  implementasinya,  arsiparis banyak  yang  menerapkan  metodologi  penilaian  makro  namun kebanyakan  melakukan  modifikasi  dalam  penerapan  yang sebenarnya.  Singkatnya,  sebagian  kecil  arsiparis  arsip  publik  telah secara  sadar  dan  berhasil  menerapkan  pendekatan  ini  secara  teoritis konsisten.  Terlepas  dari  hasil  untuk  saat  ini,  karakter  implementasi penilaian  makro  menimbulkan  pertanyaan  apakah  teori  penilaian makro  dengan  sendirinya  merupakan  dasar  yang  kuat  untuk standardisasi.  Penelitian  ini  adalah  tinjauan  literatur  dimana  akan mengeksplorasi mengenai  dasar hukum dalam penilaian makro arsip yang di terapkan di Indonesia, serta memberi pengetahuan mengenai metode  dalam  melakukan  penilaian  dan  contoh  implementasi  dari penerapan  penilaian  makro  arsip  yang  telah  dilakukan  dalam organisasi.
1,2 Universitas Indonesia
Submitted: 2/12/2020 Received: 28/12/2020
*Correspondence: Ursa Agniya ursaagniya@gmail.com
KEYWORDS: appraisal Archives Macro- Appraisal archival legal basis literature review
KATA KUNCI: penilaian Penilaian Makro Arsip dasar hukum kearsipan tinjauan literatur
1 Ursa Agniya, 2 Nina Mayesti
CITE THIS ARTICLE:
Agniya, U., Mayesti, N. (2020). Penilaian Makro Arsip: Dasar Hukum,
Metode dan Implementasinya.
. Jurnal Diplomatika , 4
( 1), 49-56.

## PENDAHULUAN
Arsip  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari  sumber  informasi  penting  bagi seorang  individu  maupun  bagi  sebuah  organisasi.  Keberadaan  arsip  bagi  suatu organisasi  tidak  hanya  menjadi  bukti  sejarah,  tetapi  memiliki  fungsi  dan  nilai  guna yang beragam. Secara fungsional, suatu arsip akan dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Arsip juga dibutuhkan sebagai bahan acauan dalam perencanaan organisasi. (Sasmita & Sutirman, 2017).
Arsip  didefinisikan  pada  Undang-undang  No.  43  tahun  2009  sebagai  rekaman peristiwa  atau  kegiatan  yang  diterima  oleh  lembaga  negara,  pemerintah  daerah, perusahaan,  organisasi  politik,  lembaga  pendidikan,  dan  perseorangan  untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang berupa berbagai bentuk dan media sosial dengan perkembangan komunikasi dan perkembangan teknologi informasi. Dalam ISO 15489-1 (Records  Management  –  Part  1:  General) ,  arsip  adalah  informasi  yang diciptakan,  diterima  dan  disimpan  sebagai  bukti  dan  informasi  oleh  suatu  organisasi atau  seseorang,  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  hukumnya  atau  dalam  rangka transaksi  bisnis.  Sementara  dalam Electronic  Records:  A  Workbook  for  Archivists maupun  dalam Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective, arsip  didefinisikan  sebagai  informasi  terekam  (rekaman  informasi)  yang  dibuat  atau diterima  dalam  proses  memulai,  melaksanakan  dan  menyelesaikan  aktivitas  institusi atau perorangan dan mengandung konten, konteks dan struktur yang memadai untuk menjadi bukti dari aktivitas tersebut (International Council on Archives, 1997)
Effendhie  menjelaskan  bahwa  arsip  secara  tradisional  dianggap  sebagai repositori netral dan objektif untuk merekam secara autentik aktivitas manusia. Lebih lanjut, Effendhie juga mengungkap bahwa sebagian besar arsip diciptakan bersamaan dengan  kejadian  yang  mereka  catat,  dokumen  dan  arsip  dianggap  sebagai  saksi  yang tidak  memihak  pada  peristiwa  sejarah.  (Effendhie,  2019).  Schwartz  dan  Cook  dalam tulisannya menyatakan bahwa Arsip adalah konstruksi sosial. Asal-usul arsip terletak pada  kebutuhan  informasi  dan  nilai-nilai  sosial  para  penguasa,  pemerintah,  bisnis, asosiasi,  dan  individu  yang  membangun  dan  memelihara  Arsip.  Meskipun  ada perubahan  dalam  sifat  arsip,  kegunaan  untuk  arsip  itu,  dan  kebutuhan  untuk melestarikannya. (Schwartz & Cook, 2002).
Melihat kepentingan tersebut perlu dilakukan pengelolaan arsip secara baik dan benar dimana arsip tersebut berarti harus ditata secara sistematis sehingga jika kelak di  masa  depan  arsip  tersebut  dibutuhkan  dapat  dengan  cepat,  tepat  dan  lengkap  di berikan.  Dalam  sistem  pengelolaan  arsip,  proses appraisal atau  proses  penilaian merupakan  salah  satu  kegiatan  utama  dalam  sistem  pengelolaan  arsip.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  87  Tahun  1999  sendiri  disebutkan  bahwa  bahwa penilaian  arsip  adalah  kegiatan  yang  menentukan  nilai  guna  dokumen  perusahaan berdasarkan  pada  kegunaan  bagi  kepentingan  pengguna  dokumen.  Penilaian  arsip bertujuan  untuk  menciptakan  nilai  dalam  arsip  dimana  dalam  penilaian  tersebut terkandung teori, alasan, kebijakan, dan prosedur untuk pemilihan nilai arsip (Duranti & Franks, 2015). Secara historis konsepsi penilaian arsip sudah banyak didiskusikan, metode  penilaian  arsip  banyak  dikemukakan  oleh  praktisi  arsiparis  salah  satu  yang paling terkenal yaitu metode penilaian makro (macro appraisal) atau penilaian modern yang  dikemukakan  oleh  Terry  Cook  dan  maka  dari  itu  tulisan  dibuat  karena  akan memaparkan  lebih  jauh  mengeni  penilaian  arsip  modern  atau macro appraisal serta contoh praktik dalam penerapan metode tersebut. Hal ini disebabkan karena penelitian mengenai  penilaian  arsip  masih  sangat  jarang  dilakukan  akibat  kurangnya pengetahuan  mengenai  penilaian  arsip  dan  demikian  rumusan  masalah  dalam penelitian ini yaitu:
1. Apa saja dasar hukum dalam melakukan penilaian arsip? Khususnya dalam ruang lingkup instansi pemerintah?
2. Bagaimana metode dalam melakukan penilaian makro arsip?
3. Bagaimana implementasi penilaian makro arsip dalam lingkup organisasi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  atau  penelitian  literatur  review  dimana menurut  Embun  dalam  Melfianora  penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian  yang dilakukan  berdasarkan  karya  tertulis,  termasuk  hasil  penelitian  yang  telah  maupun yang  belum  dipublikasikan.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  penelitian  literatur  review tidak  diharuskan  untuk  terjun  langung  kelapangan  dan  bertemu  dengan  responden, data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  literatur  review  dapat  diperolah  dari sumber-sumber  pustaka  maupun  dokumen  pendukung  lainnya  (Melfianora,  2019). Penelitian  ini  menghimpun  data  dari  undang-undang,  peraturan  kepala  ANRI  serta Surat Edaran sebagai landasan penetapan dasar hukum penilaian arsip. Artikel-artikel dalam  jurnal  dalam  negeri  dan  internasional  mengenai  Macro  Appraisal  di  himpun, dikumpulkan  dan  dianalisis  untuk  mengetahui  konsep  dan  metode  penilaian  makro arsip,  serta  melakukan  pencarian  penelitian  terdahulu  mengenai  kajian  penerapan macro-appraisal  dalam  organisasi  untuk  mengetahui  implementasi  penilaian  makro arsip dalam organisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dasar Hukum Penilaian Arsip di Indonesia
Di  Indonesia,  dasar  hukum  merupakan  sebuah  pedoman  dalam  melakukan  penilaian arsip.  Meski  tidak  dijelaskan  secara  langsung,  penilaian  arsip  di  Indonesia  dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan penyusutan arsip, maka dari itu dalam melakukan penilaian  arsip  haruslah  berpedoman  pada  undang-undangan  yang  berlaku.  Adapun dasar  hukum  mengenai  penilaian  arsip  khususnya  pada  instansi  pemerintah diantaranya:
1. Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini tidak menjelaskan secara langsung mengenai penilaian arsip, namun  dalam  pasal  2  dijelaskan  mengenai  arsip  statis  dimana  dalam memutuskan status arsip statis ini tentunya terdapat kegiatan penilaian arsip.
2. Peraturan  Kepala  ANRI  (PERKA  ANRI)  No.  37  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusutan Kearsipan.
Perka  ini  menjelaskan  mengenai  Pedoman  Penyusutan  Arsip  dimana  dalam pedoman  tersebut  dijelaskan  bahwa  penyusutan  arsip  adalah  kegiatan pengurangan  jumlah  arsip  dengan  cara  pemindahan  Arsip  Inaktif  dari  unit pengolah  ke  unit  kearsipan,  pemusnahan  arsip  yang  tidak  memiliki  nilai  guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Dari kegiatan penyusutan arsip ini tentunya terjadi penilaian arsip yaitu penilaian dalam pemindahan arsip Inaktif  dari  unit  pengolah  ke  unit  kearsipan,  pemusnahan  arsip  yang  tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis
3. Peraturan Kepala ANRI (PERKA ANRI) No. 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip
Perka ini menjelaskan mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) dimana JRA diartikan sebagai daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi,  jenis  arsip,  dan  keterangan  yang  berisi  rekomendasi  tentang  penetapan suatu  jenis  arsip  yang  dimusnahkan,  dinilai  kembali,  atau  dipermanenkan  yang dipergunakan  sebagai  pedoman  penyusutan  dan  penyelamatan  arsip.  Dalam pengertian  JRA  ini  jelas  disebutkan  mengenai  penilaian  kembali  sebuah  arsip
yang berarti sebuah arsib sebelumnya sudah dilakukan penilaian.
4. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip Peraturan  Pemerintah  ini  menjelaskan  kegiatan  dan  proses  penyusutan  yang terdiri dari kegiatan pemindahan, pemusnahan dan penyerahan. Dari proses dan kegiatan  ini  juga  secara  tidak  langsung  diketahui  bahwa  terjadi  penilaian  arsip yakni pada saat melakukan kegiatan pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip.
5. Surat Edaran Kepala ANRI Indonesia Nomor: SE/02/1983  Tanggal 16 Mei 1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai Guna Arsip. Surat edaran ini menjelaskan mengenai penentuan nilai guna arsip dalam rangka pelaksanaan  kegiatan penyusutan  serta  kegiatan  penyusutan  yang  dilaksanakan dalam  tata  kearsipan.  Penentuan  nilai  guna  arsip  terbagi  menjadi  dua  kategori; kategori pertama yaitu arsip yang bernilai guna permanen sehingga harus terus disimpan  dan  kategori  kedua  yaitu  arsip  yang  bernilai  guna  sementara  dimana arsip  dalam  kategori  ini  dapat  dimusnahkan  dengan  segera  maupun dimusnahkan  dikemudian  hari.  Nilai  guna  arsip  sendiri  dapat  berubah  sesuai fungsi  dan  kegunaannya.  Penilaian  arsip  tidak  dapat  dilakukan  secara  individu, namun diperlukan nalar dan keahlian dari orang yang ahli yang menilai berbagai kegunaan arsip, isi arsip dan fungsi arsip
Dalam lingkungan BUMN sendiri dasar hukum mengenai penilaian arsip mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dimana dalam pasal 3  dijelaskan  mengenai  Jadwal  Retensi  sebagai  jangka  waktu  penyimpanan  dokumen perusahaan  yang  disusun  dalam  suatu  daftar  sesuai  dengan  jenis  dan  nilai kegunaannya  dan  dipakai  sebagai  pedoman  pemusnahan  dokumen  perusahaan  dan Peraturan  Pemerintah  No.  87  Tahun  1997  tentang  Tata  Cara  Penyerahan  dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan.

## Metode Penilaian Arsip Makro
Terry Cook menjelaskan bahwa penilaian macro merupakan penilaian yang bersifat top -down  dimana  arsiparis  atau  pengelola  arsip  tidak  lagi  menilai  arsip  sebagai  sebuah akhir  dari  proses  kegiatan  organisasi  atau  bottom-up.  Penilaian  top-down  dalam penilaian arsip sudah ditentukan sejak awal sebuah arsip diciptakan. Lebih lanjut Terry Cook  juga  berpendapat  bahwa  penilaian  makro  cocok  digunakan  dalam  tingkat pemerintahan,  universitas,  dan  perusahaan  bisnis  lainnya.  Penilaian  macro  juga dikenal  sebagai Canadian way dalam  melakukan  penilaian  karena  penilaian  makro terkenal  sejak  penilaian  makro  dikonseptualisasikan  dan  diluncurkan  di  Pemerintah Kanada lebih dari satu dekade yang lalu, penilaian ini telah berkembang dengan cara yang  terencana  dan  tidak terencana  dan  timbul pujian,  kritik,  peniruan,  dan  adaptasi internasional (Cook, 2005).
Beaven  kemudian  dalam  tulisannya  menyebutkan  bahwa  teori  penilaian  makro menggeser fokus penilaian dari produk penciptaan arsip ke konteks proses penciptaan arsip.  Lebih  lanjut  Beaven  juga  menjelaskan  bahwa  penilian  makro  berfokus  pada proses pencipta arsip berbeda dengan penilaian mikro atau penilaian tradisional yang berorientasi pada produk arsip. Beaven juga menjelaskan bahwa penilaian makro pada awalnya dimulai sebagai strategi akuisisi dimana awalnya akan mengevaluasi cakupan keseluruhan,  konten,  sifat,  dan  pentingnya  seluruh  jajaran  organisasi  dan  fungsi. Penilaian  mikro  dirancang  untuk  memvalidasi  dan  menyempurnakan  hipotesis  yang ditetapkan  sebelumnya  tentang  lokasi  aktivitas  fungsional  terpenting  organisasi  dan pencipta arsip (Beaven, 1999)
Dalam  melakukan  penilaian  makro,  Beaven  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga keuntungan  dalam  pelaksanaan  penilaian  makro;  Pertama  penilaian  makro
membebaskan arsiparis dari bahaya atas asumsi tentang nilai sebuah arsip yang dapat mengganggu  saat  menyusun  strategi  akuisisi  atau  penilaian.  Kedua,  penilaian  makro menghilangkan  risiko  prasangka  yang  tidak  semestinya  terkait  penggunaan  atau pengguna  arsip  di  masa  mendatang  dan  yang  terakhir,  penilaian  makro  menggeser penilaian  dari  fokus  pasif  pada  arsip  apa  pun  yang  terjadi  menjadi  fokus  terencana. (Beaven, 1999)
Cook  sendiri  mengemukakan  bahwa  setidaknya  terdapat  10  kunci  utama  dari penilaian makro yaitu (Cook, 2004)
1. Penilaian  makro  harus  merupakan  proses  yang  aktif  dan  terencana  untuk mengidentifikasi  arsip  yang  memiliki  nilai  arsip,  bukan  reaksi  pasif  terhadap permintaan dari manajer arsip untuk kewenangan menghancurkan arsip.
2. Arsip  yang  dinilai  harus  diidentifikasi  secara  langsung  oleh  pengarsip berdasarkan kriteria nilai arsip yang telah diartikulasikan sebelumnya
3. Hal  terakhir  yang  harus  dilakukan  seorang  arsiparis  dalam  menilai  adalah mempertimbangkan potensi penggunaan arsip oleh peneliti.
4. Mengingat  volume  dan  kompleksitas  arsip  modern  yang  tercipta  setiap  hari, semua arsip dinilai secara komprehensif pada satu waktu
5. Penilaian  makro  membutuhkan  penelitian  ekstensif  oleh  arsiparis  ke  dalam budaya  organisasi  dan  fungsi  kelembagaan,  ke  dalam  sistem  pengarsip,  arus informasi,  media  perekaman,  dan  perubahan.  Jika  penilaian  berkaitan  dengan menentukan nilai jangka panjang untuk arsip, penilaian makro memberikan nilai pada  konteks  fungsional-struktural  dan  budaya  kerja  di  mana  arsip  dibuat  dan digunakan  oleh  penciptanya,  dan  bagaimana  masyarakat  berinteraksi  dengan konteks dan budaya itu, dan dipengaruhi olehnya.
6. Penilaian  adalah  proses  penentuan  nilai  yang  memutuskan  apakah  arsip  harus disimpan  dalam  jangka  panjang  atau  dimusnahkan;  tidak  boleh  disamakan dengan akuisisi, yang merupakan proses terpisah (dengan variabel terpisah) yang menentukan  apakah  arsip  yang  telah  dinilai  sebagai  arsip  benar-benar  dapat ditransfer atau disimpan.
7. Tanpa  teori  atau  konsep  yang  diartikulasikan  dengan  baik  untuk  menetapkan nilai  penilaian,  strategi  atau  metodologi  penilaian  apa  pun  tidak  akan  pernah diterapkan  secara  konsisten  atau  hasilnya  dapat  dipertahankan  ke  publik  yang semakin waspada dan kritis
8. Teori penilaian tidak memiliki hubungan langsung dengan teori kearsipan. Teori penilaian  berkaitan  dengan  nilai  arsip  sementara  teori  arsip  berkaitan  dengan karakteristik  arsip  sebagai  bukti  yang  dapat  dipercaya.  Tentu  saja,  arsip  yang tidak  memiliki  'nilai'  reliabilitas  jarang  dinilai  memiliki  nilai  'appraisal',  tapi  itu hanya menimbulkan pertanyaan manakah dari milyaran arsip yang benar-benar menunjukkan  nilai  arsip  yang  dapat  diandalkan  yang  juga  memiliki  nilai penilaian.
9. Penilaian  merupakan  proses  subjektif,  dan  setiap  'nilai'  yang  menjiwainya  akan berbeda  dengan  waktu,  tempat,  struktur  /  posisi  pemerintahan,  dan  budaya masyarakat.
10.  Karena kompleksitas penilaian, kepentingan sosial dan subjektivitasnya, arsiparis dan  lembaga  harus  bertanggung  jawab  atas  keputusan  mereka  melalui dokumentasi  penuh  dan  transparan  dari  penelitian  kontekstual  mereka,  proses penilaian,  keputusan  simpan-pemusnahan,  dan  transfer  arsip  yang  dihasilkan, dan harus membuat dan menerapkan standar tolok ukur yang dengannya proses penilaian itu sendiri dapat dinilai.
Telah  dijelaskan  diatas  bahwasannya  ketika  sebuah  arsip  memiliki value atau nilai, maka timbulah pertanyaan kepada siapa arsip itu bernilai? menggunakan kriteria apa  agar  arsip  tersebut  bernilai?  dan  mengapa  arsip  tersebut  bernilai?  Strategi  dan metodologi penilaian adalah cara di mana definisi teoretis atau filosofis dari nilai dapat diidentifikasi  dan  diterapkan  dalam  realitas  kerja.  Selanjutnya  Cook  (2004) menjelaskan lima langkah inti dalam metodologi penilaian makro:
1. Metode penilaian makro menentukan kompleksitas dan kepentingan relatif dari berbagai  subfungsi,  program  dan  kegiatan  dalam  sasaran  fungsional  yang komprehensif  yang  menjadi  objek  proyek  penilaian  makro  dan  pemusnahan arsip.
2. Metode penilaian makro menentukan lokasi struktural di mana fungsi, subfungsi, dll dalam penilaian dapat berlangsung
3. Metode  penilaian  makro  dilakukan  untuk  memahami  sifat,  fungsi  atau  program kearsipan
4. Metode penilaian makro membentuk hipotesis tentang di mana arsip berada
5. Metode penilaian makro menguji atau mengkonfirmasi hipotesis dengan menilai secara fungsional jenis arsip dalam program fungsional yang dinilai.
State Records of South Australia dalam Lolytasari menyatakan bahwa penilaian makro arsip  merupakan  sebuah  pendekatan  baru  yang  dapat  merekomendasikan  periode retensi arsip, dengan memperhatikan hal-hal berikut (Lolytasari, 2019):
1. Menentukan apa yang sudah dilakukan unit dan apa yang dilakukan staf.
2. Menganalisa dan mengklasifikasi fungsi dan aktivitas unit.
3. Mengidentifikasi  hubungan  antara  fungsi  dan  aktivitas  serta  transaksi  yang dibuat fungsi.
4. Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dan pengguna arsip.
5. Menentukan faktor resiko arsip yang disimpan dan dimusnahkan
6. Mengidentifikasi perundang-undangan, hukum, standar dan akuntabilitas
Banyak  arsiparis  lain  menerapkan  metodologi  penilaian  makro  namun  kebanyakan melakukan modifikasi dalam penerapan yang sebenarnya.  Singkatnya, sebagian kecil arsiparis  arsip  publik  telah  secara  sadar  dan  berhasil  menerapkan  pendekatan  ini secara  teoritis  konsisten.  Terlepas  dari  hasil  untuk  saat  ini,  karakter  implementasi penilaian  makro  menimbulkan  pertanyaan  apakah  teori  penilaian  makro  dengan sendirinya  merupakan  dasar  yang  kuat  untuk  standardisasi.  Dan  meskipun  efisiensi operasional  dan  penghematan  biaya  sulit  ditentukan,  Arsip  Nasional  menggunakan sumber  daya  yang  sama  untuk  mencapai  hasil  ini.  Namun,  dalam  ambiguitas  yang muncul  antara  teori  dan  praktik  di  Arsip  Nasional  dari  penerapan  metodologi  ini. Dengan  demikian  penilaian  makro  dapat  memberikan  dasar  yang  sangat  baik  untuk menstandarisasi kriteria dan metodologi penilaian (Beaven, 1999)

## Implementasi Penilaian Makro Arsip Dalam Organisasi
Lolytasari  (2019)  melakukan  penelitian  yang  berjudul Penilaian  arsip  makro  di fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan (FITK) UIN Syarif HIdayatullah Jakarta .  Penelitian ini menganalisis penilaian makro arsip di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK) UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Aspek  analisis  yang  dilakukan  adalah  kegiatan penilaian makro arsip di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan identifikasi kriteria penilaian  arsip  berdasarkan  struktur  organisasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian penilaian makro kualitatif melalui observasi fungsi bisnis. Pengumpulan data dilakukan dengan  observasi,  kuisioner  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penilaian  makro  arsip  dilakukan  secara  parsial  di  setiap  unit  kerja.  Hal  itu  terjadi karena  tidak  adanya  pedoman  penilaian  makro  arsip.  Pelaksanaan  penilaian  makro arsip  sebagai  standar  penilaian  arsip  dan  dasar  pembuatan  jadwal  arsip  didasarkan
pada  pengalaman  dan  keahlian  seorang  pengelola  arsip.  Penilaian  arsip  juga  tidak mengacu pada pedoman ANRI.
Putra & Mirmani (2018) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Fungsional pada  Penilaian  Makro  Rekod  di  Perusahaan  MRO:  GMF  AeroAsia .  Penelitian  ini menganalisis  kebutuhan  fungsional  dalam  penilaian  arsip  di  perusahaan  MRO (Maintenance,  Repair  &  Overhaul) pesawat  terbang  di  PT  GMF  AeroAsia.  Dalam penelitian  ini  dikaji  beberapa  aspek  yakni  proses  dan  komponen  analisis  fungsional dalam metode penilaian makro arsip yang dipengaruhi oleh karakter lingkungan bisnis dan  industri  perusahaan.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  proses  analisis fungsional  dalam  menilai  arsip  dalam  perusahaan  PT  GMF  AeroAsia  secara  parsial sesuai  kebutuhan  perusahaan.  Proses  penilaian  arsip  dilakukan  dengan  mengikuti karakter  industri  MRO  yang  terdiri  dari  rentang  unit  kerja  yang  luas,  keberadaan peraturan otoritas penerbangan yang berbeda-beda pada setiap unit serta pengawasan yang  ketat  terhadap  pemenuhan  peraturan-peraturan  tersebut.  Salah  satu komponen mengenai peraturan otoritas penerbangan adalah perihal masa simpan dan kegunaan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan suatu unit, maka dari itu dalam melakukan penilaian,  arsiparis  perusahaan  akan  bekerja  sama  dengan  setiap  unit  untuk  menilai masa  simpan  arsip  berdasarkan  pengalaman  dan  pemahaman  mereka  terhadap pemenuhan peraturan otoritas penerbangan.

## KESIMPULAN
Penilaian  arsip  merupakan  sebuah  tindakan  penting  dan  strategis  dalam  manajemen arsip  untuk  menentukan  informasi  yang  bernilai  bagi  sebuah  organisasi.  Penilaian terhadap  arsip  sendiri  dilaksanakan  dalam  rangka  penyusunan  Jadwal  Retensi  Arsip (JRA)  juga  untuk  kepentingan  dalam  melakukan  penyusutan  arsip.  Secara  umum, dalam  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Kepala  ANRI  maupun  Surat Edaran  Kepala  ANRI  tidak  menjelaskan  secara  langsung  mengenai  penilaian  arsip, namun dalam UU, PP, PERKA maupun SE tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan  bagian  dari  keharusan  yang  wajib  dikalkukan  sebelum  pelaksanaan penyusutan arsip maupun dalam rangka penyusunan Jadwal Retensi Arsip.
Penilaian  makro  merupakan  sebuah  pendekatan  untuk  penilaian  arsip  dan membahas mengenai teknik penilaian dan penilaian makro pada tingkat teoritis yang tujuan utamanya bukan wacana teoritis tetapi lebih ke eksplorasi metodologi. Penilaian makro  merupakan  penilaian  yang  bersifat  top-down  dimana  arsiparis  atau  pengelola arsip tidak lagi menilai arsip sebagai sebuah akhir dari proses kegiatan organisasi atau bottom-up.  Penilaian  top-down  dalam  penilaian  arsip  sudah  ditentukan  sejak  awal sebuah arsip diciptakan.
Metodologi  penilaian  makro  adalah  cara  di  mana  definisi  teoretis  atau  filosofis dari  nilai  dapat  diidentifikasi  dan  diterapkan  dalam  realitas  kerja.  Dalam implementasinya,  arsiparis  banyak  yang  menerapkan  metodologi  penilaian  makro namun kebanyakan melakukan modifikasi dalam penerapan yang sebenarnya.  Singkatnya,  sebagian  kecil  arsiparis  arsip  publik  telah  secara  sadar  dan berhasil  menerapkan  pendekatan  ini  secara  teoritis  konsisten.  Terlepas  dari  hasil untuk  saat  ini,  karakter  implementasi  penilaian  makro  menimbulkan  pertanyaan apakah  teori  penilaian  makro  dengan  sendirinya  merupakan  dasar  yang  kuat  untuk standardisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Beaven,  B.  P.  N.  (1999).  Macro-Appraisal :  From  Theory  to  Practice  *  Introduction : Macro-Appraisal as a Candidate for a Standard of Archi- val Appraisal. Archivaria , 48 , 154–198.
Cook,  T.  (2004).  Macro-appraisal  and  Functional  Analysis:  Documenting  governance rather than government. Journal of the Society of Archivists , 25 (1), 5–18. https:// doi.org/10.1080/0037981042000199106
Cook,  T.  (2005).  Macroappraisal  in  theory  and  practice:  Origins,  characteristics,  and implementation  in  Canada,  1950-2000. Archival  Science , 5 (2–4),  101–161. https://doi.org/10.1007/s10502-005-9010-2
Duranti,  L.,  &  Franks,  P.  C.  (2015). Encyclopedia  of  archival  science .  Rowman  & Littlefield.
Effendhie,  M.  (2019).  Arsip,  Memori,  dan  Warisan  Budaya.  In Publikasi dan Pameran Arsip .
International  Council  on  Archives,  C.  on  E.  R.  (1997). Guide for managing electronic records from an archival perspective . International Council on Archives.
Lolytasari,  M.  (2019).  Penilaian  arsip  makro  di  fakultas  ilmu  tarbiyah  dan  keguruan (FITK) UIN Syarif HIdayatullah Jakarta. Jurnal Kearsipan ANRI , 8(1) , 178–251.
Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. Open Science Framework , 1–3. osf.io/efmc2
Peraturan  Kepala  ANRI  (PERKA  ANRI)  No.  37  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyusutan Kearsipan.
Peraturan Kepala ANRI (PERKA ANRI) No. 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
Putra, A. P., & Mirmani, A. (2018). Analisis Fungsional pada Penilaian Makro Rekod di Perusahaan  MRO:  GMF  AeroAsia. Proceeding INUSHARTS (International Young Scholars Symposium , 2 , 79 6.
Sasmita,  N.,  &  Sutirman,  S.  (2017).  Study  on  Implementation  of  Electronic  Records Management  System  in  Yogyakarta  City  Government  Office. Public Policy and Administration Research , May .
Schwartz, J. M., & Cook, T. (2002). Archives, records, and power: The making of modern memory. Archival Science , 2 (1–2), 1–19.
Surat  Edaran  Kepala  ANRI  Indonesia  Nomor:  SE/02/1983  Tanggal  16  Mei  1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai Guna Arsip.
Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan