## FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN NORMA SOSIAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Nora Hilmia Primasari norahilmia@gmail.com , Universitas Budi Luhur

## Abstract
This research examines the influence of social norms as an intervening variable between demographic factors on taxpayer  compliance  behavior.  Demographic  factors  in  this  study  include  gender,  age  and  education  level. Individual taxpayers who do casual work in the South Jakarta area are the population in this study. The type of data used in this research is primary data. The research method uses hypothesis testing. Test results directly show that age has a positive effect on social norms, and social norms have a negative effect on taxpayer compliance behavior. Indirect testing shows that education influences taxpayer compliance behavior with social norms as an intervening  variable.  Meanwhile,  gender  and  age  do  not  have  an  indirect  influence  on  taxpayer  compliance behavior with social norms as intervening variables. The implications of this research are that it is hoped that all parties,  especially  the  government,  will  make  education  and  a  conducive  social  environment  one  of  the  main priorities in order to increase tax revenues.
Keywords: Demographics, Education level, Gender, Social norms, Tax compliance.

## Abstrak
Penelitian ini menguji pengaruh demografi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Gender, usia dan tingkat pendidikan sebagai faktor demografi yang diuji dalam penelitian ini. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Jakarta Selatan merupakan populasi dalam penelitian ini. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer ( primary data ). Metode penelitian menggunakan pengujian hipotesis ( Hypotheses testing ). Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa usia berpengaruh  positif  terhadap  norma  sosial,  dan  norma  sosial  berpengaruh  negatif  terhadap  perilaku  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  pengujian  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  pendidikan  berpengaruh  terhadap  perilaku kepatuhan  wajib  pajak  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel  intervening.  Sedangkan  gender  dan  usia  tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Implikasi dari penelitian ini diharapkan semua pihak terutama pemerintah menjadikan pendidikan dan lingkungan sosial yang kondusif sebagai salah satu prioritas utama demi meningkatkan penerimaan pajak. Kata kunci: Demografi, Gender, Kepatuhan pajak, Norma sosial, Tingkat pendidikan.

## PENDAHULUAN
Self assessment system (SAS) merupakan sistem yang digunakan pemerintah Indonesia untuk memungut pajak penghasilan orang pribadi. Keberhasilan penggunaan sistem SAS sangat tergantung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena konsep dari SAS adalah memberikan kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan,  melaporkan  dan  membayarkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal tersebut senada dengan pernyataan Primasari & Mutmainah (2022) yang menyatakan penggunaan metode SAS menuntut tingginya kepatuhan sukarela  agar  penerimaan  pajak  di  Indonesia  tercapai.  Persentase  pencapaian  pajak  menjadi fenomena  tersendiri  mengingat  pajak  yang  menjadi  tulang  punggung  penerimaan  negara. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 1.
Tabel  1  menunjukkan  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  dari  tahun  2017  sampai 2022. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan tidak pernah melampaui target yang  ditentukan  oleh  pemerintah,  dan  terjadi  anomali  di  tahun  2021  dan  2022  dengan terlampauinya  target  pajak.  Pada  tahun  2020-2021  perekonomian  dunia  mengalami perlambatan  dikarenakan  adanya  pandemi corona  virus  disease 2019  (COVID-  19).  Ada beberapa hal yang menyebabkan anomali penerimaan pajak di tahun 2021 dan 2022. Pertama, adanya penurunan target berdasarkan penyesuaian (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020), target  penerimaan  pajak  tahun  2021  yang  telah  disepakati  bersama  Badan  Anggaran
Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp1.229,6 triliun (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Kedua, adanya kenaikan harga minyak bumi dunia yang mengakibatkan pajak penghasilan  minyak  bumi  dan  gas  (PPh  migas)  naik  drastis  sebesar  Rp  772,3  triliun (Kementerian Keuangan, 2022).
Tabel 1 : Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2017-2022 Tahun Target (Triliun) Realisasi (Triliun) Persentase Pencapaian 2017 1.498,00 1.399,80 91,00% 2018 1.424,00 1.315,93 92,41% 2019 1.577,60 1.332,10 84,40% 2020 1.198,82 1.069,98 89,25% 2021 1.229,60 1.277,50 103,90% 2022 1.784,00 2.034,50 114,00%
Sumber: Kementerian Keuangan (2022), Kementerian Keuangan (2023)
Pajak  yang  merupakan  penopang  utama  penerimaan  negara,  SAS  yang  sangat bergantung dengan kepatuhan wajib pajak, dan adanya fenomena pencapaian pajak yang tidak pernah melampaui target kecuali adanya anomali di tahun 2021, menjadikan kepatuhan pajak sangat relevan untuk diteliti. Terdapat beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak.  Dalam  rangka  pengembangan  sistem  perpajakan  yang  sesuai,  pemahaman  mengenai faktor kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  SAS  dapat  dipengaruhi  oleh  karakteristik  wajib  pajak. Karakteristik wajib pajak dalam penelitian ini disebut sebagai demografi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan D’Attoma et al. (2017) diperoleh hasil bahwa wanita lebih patuh pajak dari pada pria di keempat negara yang diteliti yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Swedia, dan Italia. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kankusi et al. (2017), Aryati (2012), dan Eric et al. (2019) yang berpendapat bahwa gender memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun  demikian  hasil  tersebut  berbeda  dengan  hasil  pengujian  Fitriyani  et  al.  (2014)  dan Pasaribu & Tjen (2016) yang menyatakan gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain  gender  beberapa  penelitian  juga  mengaitkan  usia  terhadap  perilaku  kepatuhan wajib pajak. Gender dan usia, merupakan faktor penting dalam penelitian kepatuhan pajak dan hasilnya menunjukkan pengaruh positif (Hofmann et al., 2017). Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan  oleh  Aryati  (2012),  dalam  risetnya  dijelaskan  bahwa  usia  berpengaruh  negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Eric et al. (2019) yang menyatakan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Para  peneliti  sebelumnya  beranggapan  tingkat  pendidikan  juga  memiliki  peran signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selain  gender,  usia.  Tingkat  pendidikan  identik dengan  seberapa  jauh  pemahaman  wajib  pajak,  yang  merupakan  salah  satu  faktor  penting kepatuhan  pajak.  Jackson  &  Milliron,  (1986)  dalam  Aryati  (2012)  menyatakan  tingkat pendidikan  merupakan  kemampuan  wajib  pajak  untuk  memahami  dan  menaati  atau  tidak menaati  peraturan  perpajakan.  Penetian  sebelumnya  menunjukkan  hasil  yang  berbeda-beda. Hasil pengujian Fitriyani et al ,. (2014) dan Aryati (2012), disebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan pengujian Eric  et  al.  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sedangkan Pasaribu & Tjen (2016); Puspita et al. (2016); Kankusi  et  al.  (2017)  menyebutkan  bahwa  jenjang  pendidikan  memiliki  pengaruh  terhadap perilaku kepatuhan pajak tanpa menunjukkan arah pengaruhnya.
Penelitian  ini  tidak  hanya  menguji  faktor  demografi,  namun  juga  mencoba menguhungkan dengan norma. Menurut Kirchler et al. (2008), norma merupakan nilai internal yang dibagi menjadi tiga, yaitu; norma personal, norma sosial, dan norma nasional. Pembagian tersebut  berbeda  menurut,  Basri  et  al.  (2012),  yang  membagi  norma  ekspektasi  terdiri  dari norma sosial dan norma moral. Penelitian sebelumnya terkait norma dan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan diantanya oleh Liu (2014), Hidayat & Nugroho (2010), Gangl et al. (2015), Alm & Torgler (2012).  Liu (2014) menyatakan norma sosial sangat berpengaru terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian Hidayat  & Nugroho (2010), menyatakan bahwa kepatuhan pajak  dipengaruhi  oleh  norma  sosial  dengan  arah  positif.  Penelitian  Gangl  et  al.  (2015) menunjukkan  bahwa  norma  sosial  yang  rendah  akan  menurunkan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak. Keberadaan norma sosial konsisten dengan berbagai pendekatan, termasuk diantaranya pendekatan yang bergantung pada kebiasaan sosial, keadilan, hati nurani, moralitas, perasaan individual, keterasingan dan rasa bersalah (Alm & Torgler, 2012).
Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, penelitian ini mencoba menguji pengaruh demografi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening.  Penelitian    ini    mencoba  mengaplikasikan  model  kepatuhan  pajak  yang dikembangkan  oleh  Fischer  et  al.  (1992)  atau  disebut  dengan Model  Fischer .  Penelitian  ini diharapkan bermanfaat dalam penyusunan kebijakan untuk mengatasi masalah lemahnya sistem pungutan self assessment system dan dapat mengidentifikasi dengan tepat faktor dominan yang mampu meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

## Fischer’s Model of tax compliance
Fischer et al. (1992) membagi kepatuhan pajak dalam empat grup yang dikenal sebagai Fischer’s Model of tax compliance . Model kepatuhan pajak Fischer ditampilkan dalam gambar 1.  Gambar  tersebut  menampilkan  sebuah  model  kepatuhan  pajak  komprehensif  yang menggabungkan faktor ekonomi, sosiologi dan psikologi. Berdasarkan model Fischer perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi tiga hal, pertama yaitu peluang untuk tidak patuh (noncompliance opportunity ) yang terdiri dari pendidikan, take home pay , sumber pendapatan, dan pekerjaan. Kedua sikap dan persepsi ( attitudes & perception) terdiri dari etika, Keadilan pajak, sistem dan pengaruh  rekan  sejawat.  Ketiga  yaitu  struktur  sistem  perpajakan  ( Tax  system  structure ), diantaranya adalah tarif pajak, denda, kemungkinan deteksi, kompleksitas sistem perpajakan. Selain verperan sebagai variabel independen, peluang untuk tidak patuh dan variabel sikap dan persepsi  juga  dapat  dijadikan  perantara  pengaruh  antara  demografi  dan  perilaku  kepatuhan pajak. Faktor demografi dalam Fischer’s Models terdiri dari usia dan gender.
Noncompliance opportunity
Education, income level,
income source, occupation Demographic variable Age, Gender Attitude and Perception Ethics, Fairness of tax, system and peer influence
Taxpayer compliance behavior Tax system structure Tax rate, penalty, probability of detection, complexity of tax system

## Gambar 2. Model Kepatuhan Pajak Fischer
Sumber: Fischer et al. (1992)
Kepatuhan Wajib Pajak
Kirchler  et  al.,  (2008),  berdasarkan  teori slippery  slope  framework (kerangka  kerja lereng  licin)  menjelaskan  kepatuhan  pajak  dengan  mengintegrasikan  faktor-faktor  penentu ekonomi  dan  psikologis  dalam  dua  dimensi  utama,  yaitu  kepercayaan  terhadap  otoritas  dan kekuasaan otoritas. Berdasarkan teori slippery slope framework , kepercayaan mengungkapkan keyakinan  wajib  pajak  bahwa  otoritas  pajak  baik  hati  dan  tertarik  pada  kebaikan  bersama masyarakat,  sementara  kekuasaan  mengungkapkan  persepsi  wajib  pajak  mengenai  kapasitas otoritas untuk mendeteksi dan memberikan sanksi terhadap penghindaran pajak (Batrancea et al.,  2022).  Primasari  (2016)  mendefinisikan  patuh  sebagai  taat  pada  aturan  yang  telah ditetapkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  merupakan  ketaatan  dalam  melakasanakan aturan yang ditentukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  berdasarkan  undang-undang  dan ketentuan yang berlaku serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang menjadi pedoman dalam suatu negara (Nomor 567/KMK.04/2000). Perilaku kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan  wajip  pajak  dalam  rangka  memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya (Nurmantu,  2000)  dalam  Cahyonowati,  2011).  Sebagian  besar  wajib  pajak  orang  pribadi berpendapat  bahwa  pembayaran  pajak  merupakan  beban  yang  menjadi  dilema  ketika  hal tersebut  menjadi  suatu  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Aktivitas  ekonomi  dan administrasi pemerintahan yang di dukung dari dana pajak akan lebih efektif jika suatu negara mampu  mendorong  antusisme  masyarakat  untuk  menaati  dan  menjalankan  ketentuan perpajakan yang berlaku (Cahyonowati, 2011).

## Gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Gender  merupakan  perbedaan  peran  antara  pria  dan  wanita  berdasarkan  kedudukan, pembagian  kerja,  peran,  tanggung  jawab  yang  dianggap  pantas  menurut  kebiasaan,  adat  dan norma  dalam  suatu  masyarakat  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Teori  yang  digunakan  dalam menjelaskan  pengaruh  gender  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak  adalah planned  behavioral theory .  Teori  yang  digagas  oleh  Ajzen  (1991)  tersebut  menjelaskan  bahwa  suatu  niat, keyakinan,  sikap,  etika  dan  moral  yang  berasal  dari  dalam  diri  seorang  individu  dapat memengaruhi  perilaku  pengendalian  ( control  behavioral) seseorang  dan  pada  akhirnya  akan memengaruhi  pengambilan  keputusan  untuk  patuh  atau  tidak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakan.  Sejalan  dengan planned  behavioral  theory beberapa  penelitian  sebelumnya menyebutkan gender perempuan lebih patuh daripada gender laki-laki.  Penelitian Aryati (2012) dan Eric et al. (2019) menyatakan bahwa gender memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  D’Attoma  et  al.  (2017)  di  Amerika  Serikat,  Inggris, Swedia, dan Italia menunjukkan bahwa wanita secara signifikan lebih patuh daripada pria di semua negara tersebut
Maka, berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Gender berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

## Usia dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Torgler & Schaltegger (2005) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki usia yang lebih dewasa menjadi lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan. Pernyataan Torgler & Schaltegger  (2005)  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  individu  yang  lebih  dewasa  mencoba menghindari  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  masalah  seperti  sanksi  perpajakan  jika melakukan  aktivitas  yang  tidak  patuh  perpajakan.  Penjelasan  tersebut  searah  dengan  riset Hofmann  et  al.  (2017),  yang  mengungkapkan  bahwa  usia  sangat  penting  dalam  penelitian
tentang kepatuhan pajak dan hasilnya pengujiannya menunjukkan pengaruh positif. Hipotesis yang dapat diajukan berdasarkan uraian tersebut adalah:

## H2: Usia berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak Pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Salah  satu  faktor  penting  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  tingkat  pendidikan. Kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mentaati peraturan perpajakan sangat terkait dengan tingkat pendidikan (Jackson & Milliron, 1986, dalam Aryati, 2012). Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi berdasarkan jenjang pendidikan formal, yang dimulai dari SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana, Magister maupun Doktor. Semakin tinggi jenjang pendidikan formal wajib pajak diduga akan lebih mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak dengan pendidikan lebih rendah. Hal tersebut akan mendorong wajib pajak dengan  pendidikan  tinggi  menjadi  lebih  patuh  (Pasaribu  &  Tjen,  2016).  Pendapat  tersebut sejalan dengan hasil riset dari Aryati (2012), Fitriyani et al. (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dengan arah positif. Maka hipotesis ketiga berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:
H3: Pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

## Norma Sosial dan Kepatuhan Wajib Pajak
Norma sosial berkaitan erat dengan perilaku dari suatu kelompok, misalnya keluarga, kelompok  organisasi,  sahabat,  dan  teman  (Primasari,  2022).  Apabila  wajib  pajak  yakin  jika ketidakpatuhan  merupakan  perilaku  yang  biasa  dilakukan  dan  menjadi  kewajaran  dalam kelompok  mereka,  maka  mereka  cenderung  untuk  melakukan  tindakan  yang  sama.  Sigala, Burgoyne, & Webley (1999) dalam Kirchler et al. (2008) melakukan wawancara dalam studi semi-terstruktur studi di  Inggris, dan ditemukan bhwa norma sosial merupakan faktor paling penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Kirchler  et  al.  (2008)  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  beberapa  penelitian  terdahulu  membuktikan  bahwa  norma  sosial  yang tehubung dalam kelompok mampu meningkatkan perilaku kepatuhan pajak

## H4: Pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

## Demografi  dan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel intervening
Demografi dapat definisikan sebagai  gambaran dari suatu penduduk, masyarakat atau kelompok. Gender, usia dan jenjang pendidikan merupakan faktor demografi yang diuji dalam riset ini. Gender dapat diartikan sebagai karakteristik internal yang dimiliki oleh tiap individu. Pnelitian  ini  menggolongkan  gender  kedalam  dua  kategori  yaitu  laki-laki  dan  wanita.  Para peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian dengan menghubungkan antara gender dengan kepatuhan  pajak  diantaranya  Eric  et  al.  (2019)  dan  Hofmann et  al., (2017),  Aryati  (2012). Penelitian penelitian tersebut menyatakan bahwa wanita lebih mematuhi peraturan perpajakan dari pada laki-laki. Penelitian tentang usia terhadap kepatuhan pajak diantaranya ada Torgler & Schaltegger (2005) dan Pasaribu & Tjen (2016). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa usia  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak,  artinya  usia  yang  lebih  matang  akan menjadikan seorang individu leih patuh akan peraturan, terutama peraturan perpajakan.
Selain gender dan usia, jenjang pendidikan juga dijadikan faktor demografi yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jenjang mendorong wajib pajak menjadi lebih  patuh,  pendapat  tersebut  sejalan  dengan  hasil  riset  dari  Aryati  (2012),  Fitriyani  et  al. (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016).
Kirchler  et  al.  (2008)  berpendapat  bahwa  norma  adalah  standar  berperilaku,  yang kategorikan dalam tiga jenjang, sebagai berikut: (a) tingkat individu, (b) tingkat sosial, dan (c) tingkat  nasional.  Tingkat  sosial  atau  disebut  sebagai  norma  sosial  berkaitan  dengan  perilaku orang-orang terdekat seperti, keluarga, teman, sahabat, lingkungan dan kelompok organisasi. Norma  sosial  untuk  kepatuhan  pajak  lebih  lanjut  disebut  sebagai  moral  pajak  ( tax  morale )
(Torgler  &  Schaltegger,  2005). Tax  morale diharapkan  mampu  sebagai  indikator  perilaku individu. Semakin tinggi tax morale diduga akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan  perpajakan  dan  mengakibatkan  perilaku  ketidakpatuhan  semakin  berkurang.  Argument tersebut, sependapat dengan penelitian Liu (2014) yang mengungkapkan bahwa norma sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah, sebagai berikut:
H5: Norma sosial sebagai intervening antara gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak H6: Norma sosial sebagai intervening antara usia dan perilaku kepatuhan wajib pajak H7:  Norma  sosial  sebagai  intervening  antara  tingkat  pendidikan  dan  perilaku  kepatuhan wajib pajak

## Gambar 1. Kerangka Berfikir

## METODE
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pajak  Pratama  (KPP)  Jakarta Selatan  merupakan  responden  dalam  penelitian  ini.  Jakarta  Selatan  memiliki  populasi  wajib pajak  yang  tinggi,  selain  itu  alasan  dipilihnya  KPP  Jakarta  Selatan  sebagai  lokasi  penelitian dikarenakan  KPP  Jakarta  Selatan  memiliki  jumlah  kantor  yang  banyak  sehingga  cukup representative untuk dijadikan lokasi penelitian dan bisa mewakili Jakarta secara keseluruhan. Data  penelitian  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  jawaban  atas  kuesioner  yang dibagikan  kepada  responden.  Metode  perolehan  data  dengan  menyebarkan  kuesioner  baik secara  langsung  maupun  dengan  cara  daring  melalui  email,  pemilihan  sampel  menggunakan teknik random sampling. Teknik tersebut dipilih dalam rangka untuk memperoleh generalisasi hasil penelitian yang lebih baik.

## Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel yang berisi dimensi, indikator dan skala variabel penelitian ini ditampilkan  dalam  tabel  2.  Variabel  perilaku  kepatuhan  pajak  dimensinya  berupa  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP) dan hukuman. Dimensi dari norma sosial  yaitu  seseorang  yang  dekat/pasangan  dan  keluarga  serta  teman.  Gender  di  golongkan dalam pria dan wanita. Dimensi usia dari dibawah 30 tahun dampai lebih dari 60 yang dibagi dalam  lima  indikator.  Dimensi  dari  pendidikan  merupakan  jenjang  pendidikan  formal  dari SLTA sampai Doktor, yang dibagi dalam lima indikator.
Tabel 2: Operasionalisasi Variabel Variabel Dimensi Indikator Skala Perilaku kepatuhan wajib Pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1. keterlambatan penyerahan SPT masa 2. keterlambatan penyerahan SPT tahunan Ordinal Ordinal Surat Tagihan Pajak (STP) 3. Tidak menerima STP Ordinal Hukuman 4. hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan Ordinal Norma Sosial Seseorang yang dekat/pasangan 1. pengaruh pasangan 2. pengaruh orang kepercayaan Ordinal Ordinal Gender
Norma Sosial Perilaku kepatuhan wajib pajak Usia Pendidikan
Keluarga dan teman 3. pengaruh keluarga 4. pengaruh teman dekat 5. pengaruh teman sebaya Ordinal Ordinal Ordinal Gender Jenis kelamin 1. Pria 2. Wanita Ordinal Ordinal Usia Rentang usia 1. Di bawah 30 tahun 2. Antara 30 hingga 39 tahun 3. Antara 40 hingga 49 tahun 4. Antara 50 hingga 59 tahun 5. Lebih dari 60 tahun Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Pendidikan Pendidikan formal 1. SLTA 2. Diploma 3. Sarjana 4. Master 5. Doktor Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

## Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk menganalisis hipotesis penelitian dilakukan dengan meggunakan Multiple  Regression  Analysis  (MRA) .  Analisis  data  dilakukan  dengan menggabungkan hasil pengujian atas model 1 dan model 2.
Persamaan Model 1: Y = a + 𝑏 1 . 𝑥 1 + 𝑏 2 . 𝑥 2 + 𝑏 3 . 𝑥 3 + e Keterangan : Y
= norma sosial
a
= konstanta
𝑏 1 − 𝑏 3 = koefisien Regresi 𝑥 1
= gender
𝑥 2
= usia 𝑥 3 = tingkat pendidikan
e
= variabel pengganggu
Persamaan Model 2 Y = a + 𝑏 1 . 𝑥 1 + 𝑏 2 . 𝑥 2 + 𝑏 3 . 𝑥 3 + 𝑏 4 . 𝑥 4 + 𝑏 5 . 𝑥 5 + e Keterangan :
Y = perilaku kepatuhan wajib pajak
a
= konstanta
𝑏 1 − 𝑏 4 = koefisien Regresi 𝑥 1
= gender
𝑥 2 = usia
𝑥 3 = tingkat pendidikan 𝑥 4 = norma sosial e = Variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif Variabel
Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan terhadap 108 responden yang telah mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria yang telah  ditentukan.  Variabel  yang  di  uji  statistik  deskriptif  merupakan  variabel  yang  diukur dengan  skala  likert.  Dalam  penelitian  ini  hanya  ada  dua  variabel  yang  diukur  dengan  skala likert, yaitu perilaku kepatuhan pajak dan norma sosial. Hasil pengujian menunjukkan PKP dan
norma sosial keduanya memiliki nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean). PKP  memperoleh  nilai  standar  deviasi  5.984  dengan  rata-rata  sebesar  17.37,  norma  sosial memiliki standar deviasi 3.960 dengan rata-rata sebesar 30.13.
Tabel 3: Statistik Deskriptif Responden
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation PKP 108 4 28 17.37 5.984 Norma_Sosial 108 20 35 30.13 3.960 Valid N (listwise) 108 Sumber: data yang diolah, 2020

## Uji Regresi
Tabel 4 dan 5 merupakan rangkuman dari uji regresi yang berisi hasil uji F, uji t dan uji 𝑅 2 . Tabel 4 menunjukkan hasil uji dengan model 1, sedangkan tabel 5 merupakan rangkuman hasil uji model 2. Model 1 merupakan pengujian pengaruh gender, usia dan tingkat pendidikan terhadap norma sosial.  Hasil pengujian  pada model  1  menunjukkan bahwa usia berpengaruh dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.028  lebih  kecil  dari  pada  0.05.  Usia  memiliki  pengaruh positif  terhadap  norma  sosial  dibuktikan  dengan  hasil  uji  beta  bernilai  positif  yaitu  0.281. Pengujian gender dan tingkat pendidikan diperoleh hasil bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap norma sosial. Gender memperoleh nilai signifikansi sebedar 0.472 dan tingkat pendidikan 0.883 lebih besar dari 0.05.
Uji  F  digunakan  untuk  menganalisis  apakah  variabel  independen  cukup  fit  sebagai prediktor  atas  variabel  dependen.  Model  dikatan  fit  apabila  memiliki  nilai  signifikansi  lebih kecil dari 0.05. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.041 lebih kecil dari 0.05. Maka disimpulkan untuk model 1 bahwa model tersebut fit dan layak dijadikan prediktor variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi (𝑅 2 ) untuk  model  penelitan  1  sebesar  0.055. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  dalam  model  1  dapat  menjelaskan variabel dependen sebesar 5.5 persen, sedangkan 94.5 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain selain yang variabel yang diteliti.
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Model 1 Sig F Adj 𝑅 2 R square Sig. t Beta Hasil Regresi 0.041 a .055 0.085 Variabel: Gender 0.472  -0.074 ditolak Usia 0.028 0.281  diterima Pendidikan 0.883  -0.019 ditolak

## Dependent Variable: Norma sosial Sumber: data yang diolah, 2020
Tabel 5 menunjukkan hasil uji t untuk model 2. Uji t pada tabel 5 merupakan pengujian pengaruh  gender, usia dan tingkat  pendidikan dan norma sosial  terhadap  perilaku kepatuhan pakaj  (PKP). Hasil pengujian menunjukkan norma sosial  berpengaruh terhadap PKP  dengan nilai signifikansi sebesar 0.025. hubungan menunjukkan arah negatif dengan nilai beta negatif -0.249.  Gender,  usia  dan  tingkat  pendidikan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  perilaku kepatuhan pajak karena  memiliki nilai  signifikansi  lebih besar dari pada  0.05,  yaitu  masing- masing sebesar 0.462, 0.770, dan 0.388.
Hasil  uji  F  berdasarkan  pengujian  tampak  sebesar  0.047  lebih  kecil  dari  0.05.  Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent dalam model 2 mampu sebagai prediktor atas variabel dependen. Nilai adjusted (𝑅 2 ) adalah sebesar 0,067, maka disimpulkan bahwa variabel independent  yang  diuji  dalam  model  2  mampu  menjelaskan  variabel  dependen  6,7  persen, sisanya yaitu 93,3 dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent yang diuji.
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Model 2 Sig F Adj 𝑅 2 R square Sig. t Beta Hasil Regresi 0.047 a 0.67 0.111 Variabel: Gender 0.462 0.079 ditolak Usia 0.770  -0.040 ditolak Pendidikan 0.388  -0.116 ditolak Norma sosial 0.025  -0.249 diterima
Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak Sumber: data yang diolah, 2020

## Analisis Uji Hipotesis
Gambar  2  menunjukkan  hasil  pengujian  koefisien  jalur  dengan  menggunakan  MRA. Analisis  ini  untuk  mengukur  pengaruh  tidak  langsung  variabel  gender,  usia  dan  pendidikan terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel  intervening. Angka yang menghubungkan antar variabel pada gambar 2 merupakan nilai beta yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 4 dan tabel 5.
Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat nilai beta gender terhadap perilaku kepatuhan pajak 0,079. Pengaruh tidak langsung gender terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui norma sosial, diperoleh melalui perkalian nilai beta pengaruh gender terhadap norma sosial dengan nilai beta norma sosial terhadap PKP. Gender terhadap norma sosial memiliki nilai beta sebesar -0,074, sedangkan  nilai  beta  dari  norma  sosial  terhadap  PKP  sebesar  -0,249.  Maka  diperoleh  hasil pengaruh  tidak  langsung  antara  gender  dengan  PKP  adalah  (0,074  x  -0,249  =  0,0184). Berdasarkan  hasil  tersebut  disimpulkan  bahwa  gender  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap perilaku  kepatuhan  pajak  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel  intervening,  karena  hasil pengaruh tidak langsung memiliki nilai lebih kecil dari pada pengaruh langsung. Nilai beta usia dengan  PKP  sebesar  -0,040,  dan  pengaruh  tidak  langsung  sebesar  -0,069  (0,281  x  -0,249). Maka,  disimpulkan  bahwa  norma  sosial  tidak  mampu  menjembatani  hubungan  antara  usia terhadap perilaku kepatuhan pajak.
Nilai beta tingkat pendidikan dengan perilaku kepatuhan pajak sebesar -0,116, pengaruh tidak  langsung  melalui  norma  sosial  0,0047  (-0,019  x  -0,249).  Dikarenakan  hubungan  tidak langsung memiliki nilai leih besar dari hubungan langsung, diartikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel intervening. Nilai e1 yaitu 0,95 nilai tersebut diperoleh dari √1 − 0,085 . Angka 0,085 adalah r square yang nampak pada tabel 4. Nilai e2 didapatkan dari perhitungan 0,942= √1 − 0,111 , adapun angka 0.111 merupakan nilai r square dari pengujian regresi pada tabel 5.
Gambar 2
Hasil Uji Koefisien Jalur Analisis Uji Hipotesis Gambar 2 Hasil Uji Koefisien Lajur Gender Usia Pendidikan Norma Sosial Perilaku kepatuhan wajib pajak 0,079 -0,074 0,281 -0,249 -0,019 -0,116 -0,040 e1= 0,95 e2= 0,942

## EDUCORETAX

## Pembahasan Hasil Penelitian

## Gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  gender  tidak  berpengaruh  terhadap  perilaku kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  wajib  pajak  wanita  dan  pria mempunyai  tingkat  kepatuhan  pajak  yang  tidak  berbeda.  riset  ini  sesuai  penelitian  yang dilakukan oleh Kakunsi et al ,. (2017), Fitriyani  et al. (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016) . Para peneliti  sebelumnya  memiliki  pendapat  sama  akan  hal  ini,  yaitu  dikarenakan  persamaan persepsi  antara  pria  dan  wanita  atas  manfaat  dari  pajak  dan  akibat  yang  ditimbulkannya. Dikarenakan mempunyai persepsi dan pandangan yang sama akan pentingnya pajak hal tersebut menjadikan hasil penelitian ini tidak berpengaruh.  Riset ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari  Eric  et  al.  (2019)  dan  Aryati  (2012)  menyatakan  bahwa  gender  kepatuhan  pajak dipengaruhi oleh perbedaan gender.

## Usia dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Pengujian  usia  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pengujian  ini menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil ini tidak sesuai dengan pendapat Pasaribu & Tjen (2016) dan  Aryati  (2012),  namun  demikian  hasil  uji  ini  sejalan  dengan  penelitian  Eric  et  al. (2019).  Hasil  ini  menunjukkab  bahwa  usia  bukan  merupakan  indikator  seorang  wajib  pajak menjadi lebih patuh. Artinya bahwa usia baik tua mapun muda belum dapat dijadikan sebagai preference sebagai penentu kepatuhan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Teori kepatuhan bisa digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini. Teori tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan akan suatu peraturan didasarkan atas kesadaran seseorang terhadap peraturan yang berlaku. Maka berdasar teori kepatuhan seorang wajib pajak dengan usia tua atau muda suharusnya tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Tingkat pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Penelitian  ini  menggunakan  jenjang  pendidikan  formal  untuk  mengukur  tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendikan wajib pajak, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, namun hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Teori kepatuhan dapat dijadikan sebagai jembatan atas hasil ini, dimana teori tersebut menyatakan kepatuhan seseorang berdasarkan atas peraturan yang  berlaku  secara  umum.  Adapun  peraturan  yang  dimaksud  adalah  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Eric et al. (2019) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pasaribu & Tjen (2016); Puspita et al. (2016); Kankusi et al. (2017); Aryati  (2012)  dan  (Fitriyani  et  al.,  2014)  yang  menyatakan  perilaku  kepatuhan  pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan bertolak belakang dengan hasil riset ini.

## Norma sosial dan perilaku kepatuhan wajib pajak
Hasil penelitian yang tampak pada hasil uji regresi model 2 pada tabel 5 menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan jika norma  sosial  semakin  tinggi  menjadikan  kepatuhan  wajib  pajak  semakin  rendah.  Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian  Liu (2014),  yang menyatakan bahwa norma  sosial  berpengaruh  positif. Tax  morale mengukur  perilaku  individu.  Moral  pajak merupakan suatu motivasi dalam diri masing-masing pribadi yang percaya bahwa pajak adalah suatu kewajiban warga negara dan dibutuhkan oleh negara untuk melangsungkan pemerintahan dan  pembangunan  sehingga  ada  niat  untuk  melaporkan  dan  membayarkannya.  Hasil  ini kemungkinan dikarenakan adanya normalisasi pelanggaran pajak dalam suatu masyarakat, yang menganggap  pelanggaran  pajak  merupakan  suatu  perbuatan  yang  wajar  dilakukan.  Adanya
beberapa  kasus  korupsi  yang  melibatkan  pegawai  pajak  seperti  kasus  Gayus  Tambunan disinyalir  juga  mengakibatkan  menurunnya  kepercayaan  kepada  instansi  pemerintah  dan mengakibatkan norma sosial berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

## Gender  dan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel intervening
Norma  sosial  merupakan  hubungan  sosial  antar  anggota  kelompok  yang  berwujud tanggapan  dalam  menanggapi  suatu  permasalahan  kehidupan  (Gerungan  2004,  dalam  Tajib, 2007). Pengertian kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah wajib pajak yang  memiliki  motivasi  yang  sama  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai peraturan.  Pemenuhan  kewajiban  tersebut  pada  prakteknya  dapat  tercapai  karena  adanya kerjasama dalam lingkungan sosial dimana wajib pajak tersebut berinteraksi.
Self  assessment  system yang  dijadikan  sistem  pemungutan  pajak  penghasilan  orang pribadi  di  Indonesia  merupakan  sistem  yang  dijalankan  dengan  cara  wajib  pajak  memiliki tanggung  jawab  penuh  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Adanya  sistem  dan prosedur yang mudah untuk dipahami wajib pajak menjadi sesuatu yang mutlak ada. Hasil riset yang  dilakukan  menunjukkan  gender  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  perilaku  pepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Hasil ini membuktikan bahwa norma sosial  yang  ada  di  masyarakat  dan  lingkungan  terdekat  tidak  menjadi  jaminan  akan meningkatnya perilaku kepatuhan pajak. Adanya norma-norma sosial yang baik di lingkungan terdekat  dan  masyarakat  belum  mampu  menjembatani  hubungan  antara  gender  terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil tersebut kemungkinan dikarenakan adanya sistem dan prosedur yang kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga adanya lingkungan sosial yang kondusif yang tercermin dalam norma sosial mampu memengaruhi hubungan antara gender terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

## Usia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak melalui norma sosial
Riset ini menunjukkan hasil bahwa usia tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai intervening. Adanya norma sosial sebagai intervening yang identik dengan perilaku komunitas terdekat, belum mampu menjadikan wajib pajak dengan usia yang lebih tua menjadi lebih mematuhi peraturan perpajakan dari pada wajib pajak dengan usia lebih muda. Dapat diartikan bahwa semakin tua usia, ditambah adanya komunitas dekat yang menjunjung  tinggi  norma  sosial  bukan  merupakan  indikator  yang  mampu  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Adam  Smith  (1776)  dalam  Tajib  (2007)  menjelaskan  bahwa  penentuan  kebijakan perpajakan  harus  mengandung  tiga  hal,  yaitu  keadilan,  efisiensi  dan  kepastian  hukum.  Hasil penelitian sebelumnya menyatakan  peraturan  yang  jelas dan  mudah dipahami  sangat  disukai oleh  khalayak  tidak  terkecuali  wajib  pajak.  Hasil  riset  ini  diperoleh  bahwa  usia  tidak berpengaruh  secara  tidak  langsung  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak  dengan  norma  sosial sebagai variabel intervening, hal ini kemungkinan disebabkan keyakinan masyarakat tentang peraturan  perpajakan  yang  rendah.  Rendahnya  keyakinan  dapat  mengakibatkan  tidak berfungsinya norma sosial sebagai varibel intervening pengaruh antara usia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

## Tingkat pendidikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak melalui norma sosial
Tingkat  pendidikan  dalam  riset  ini  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak, dengan  variabel  intervening  norma  sosial.  Walaupun  hasil  penelitian  secara  langsung menyebutkan jika jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi dengan  adanya  norma  sosial  sebagai  intervening  kedua  variabel  (tingkat  pendidikan  dan perilaku kepatuhan wajib pajak) tersebut, menjadi berpengaruh. Artinya norma sosial mampu menjadi jembatan penghubung tingkat pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Norma sosial  diartikan  Tajib  (2007)  mendefinisikan  norma  sosial  dalam  perpajakan  sebagai
kemampuan seorang wajib pajak untuk menerima, memahami dan melaksakan peraturan pajak sesuai  ketentuan  di  lingkungan  sosialnya.  Hasil  pengujian  ini  membuktikan  bahwa  pada dasarnya kepatuhan seorang individu merupakan hasil dari proses penerimaan yang disebabkan adanya  pengaruh  sosial  yang  mampu  memberi  efek  kepada  keyakinan  seorang  individu. Perilaku, maupun sikap yang berasal dari orang lain didalam kelompok sosial terdekat secara tidak disadari menjadi sesuatu yang tumbuh dan melekat dalam diri individu tersebut.

## PENUTUP
Hasil pengujian langsung menunjukkan usia berpengaruh  positif terhadap norma sosial, dan  norma  sosial  berpengaruh  negatif  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Gender  dan Pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap  norma  sosial.  Gender,  usia  dan  pendidikan  tidak berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  pengujian  secara  tidak langsung  dengan  norma  sosial  sebagai  variabel  intervening  menunjukkan  bahwa  pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Gender dan usia tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening.
Dapat  disimpulkan  bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi dan dibarengi dengan standar perilaku tinggi yang tercermin dalam norma sosial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan pentingnya tingkat pendidikan dan norma sosial dalam meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini diharapkan semua pihak terutama pemerintah menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dari segi norma sosial diharapkan pihak-pihak terkait seperti organisasi  kemasyarakatan  bekerjasama  dengan  pemerintah  dalam  mengembangkan lingkungan yang kondusif. Misalnya dengan membangun taman-taman kota atau taman baca dan tetap dilakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan dengan semakin tingginya standar pendidikan di  Indonesia  dan terbentuknya lingkungan sosial  yang kondusif  secara  tidak  langsung  akan  meningkatkan  moral  sosial  dan  lebih  lanjut  mampu menaikkan penerimaan negara dari perpajakaan dengan semakin patuhnya wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes , 50 , 179–211. https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416 Alm,  J.,  &  Torgler,  B.  (2012).  Tax  Compliance  and  Morality.  In Tulane  economic  working paper series .
Aryati, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Media Ekonomi Dan Manajemen , 25 (1), 13–29.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020).  Target  Penerimaan  Pajak  2021 Diturunkan. Ditama Binbangkum . Badan Pusat Statistik. (2020). Gender . Bps.Go.Id.
https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html%20diakses%2029%20April%202020
Basri,  Y.  M.,  Surya,  R.  A.  S.,  Fitriasari,  R.,  Novriyan,  R.,  &  Tania,  T.  S.  (2012).  Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru). Simposium  Nasional Akuntansi 15 , 1–34.
Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede,  S.,  Roux-Cesar,  A.  M.,  Nedev,  B.,  Vitek,  L.,  Pántya,  J.,  Salamzadeh,  A., Nduka, E. K., Kudła, J., Kopyt, M., Pacheco, L., Maldonado, I., Isaga, N., Benk, S., & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax
compliance in eleven countries.
Financial Innovation , 8 (1). https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y
Cahyonowati,  N.  (2011).  Model  Moral  Dan  Kepatuhan  Perpajakan. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia , 15 (2), 161–177.
D’Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America.
Research and Politics , 4 (2), 1–10. https://doi.org/10.1177/2053168017707151
Eric,  A.,  Solomon,  A.,  Nicholas,  A.  K.,  Agyeiwaa,  H.,  &  Antwi,  K.  (2019).  An  Empirical Assessment  of Tax Knowledge, Socio-Economic Characteristics and Their Effects  on Tax  Compliance  Behaviour  in  Sunyani  Municipality,  Ghana. Journal  of  Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) , 10 (4), 148–153.
Fischer,  C.  M.,  Wartick,  M.,  &  Mark,  M.  M.  (1992).  Detection  probability  and  taxpayer compliance: A review of the literature. Journal of Accounting Literature , 11 , 1–29. Fitriyani, D., Prasetyo, Ek., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan,  dan  tingkat  pendidikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  InFestasi , 10 (2), 155–122.
Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities’ interaction with taxpayers: A conception  of  compliance  in  social  dilemmas  by  power  and  trust. New  Ideas  in Psychology , 37 (6), 13–23. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001
Hidayat,  W.,  &  Nugroho,  A.  A.  (2010).  Studi  Empiris  Theory  of  Planned  Behavior  dan Pengaruh  Kewajiban  Moral  pada  Perilaku  Ketidakpatuhan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.
Jurnal
Akuntansi
Dan Keuangan , 12 (2), 82–93. https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.%2082-93
Hofmann,  E.,  Voracek,  M.,  Bock,  C.,  &  Kirchler,  E.  (2017).  Tax  compliance  across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. Journal of Economic Psychology , 62 , 63–71. https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.005 Kankusi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  wilayah  kantor  pelayanan  pajak  pratama  Tahuna. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (2), 391–400.
Kementerian Keuangan. (2022). Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampaui  Target  APBN  2021 .  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi- pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/
Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan
pajak, (2000). file:///C:/Users/HP/Downloads/KMK%20567%20Tahun%202000.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak., (2007).
Kementerian  Keuangan  RI.  (2023). Menkeu:  Kinerja  Penerimaan  Negara  Luar  Biasa  Dua Tahun Berturut-turut . Https://Www.Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 tahun 2020,  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020  tentang Perubahan  Postur  dan  Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun Anggaran 2020 (2020).
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  Wahl,  I.  (2008).  Enforced  versus  voluntary  tax  compliance:  The “slippery  slope”  framework. Journal  of  Economic  Psychology , 29 (2),  210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004
Liu, X. (2014). Use tax compliance: The role of norms, audit probability, and sanction severity. Academy of Accounting and Financial Studies Journal , 18 (1), 65–80.
Pasaribu,  G.  F.,  &  Tjen,  C.  (2016).  Dampak  Faktor-Faktor  Demografi  Terhadap  Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 1 (2), 145–162.
Primasari,  N.  H.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 60– 79.
Primasari,  N.  H.  (2022).  Peran  Norma  dan  Sanksi  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Pajak Sukarela dan Paksaan. Jurnal Akuntansi Indonesia , 11 (1), 59–72. https://doi.org/10.30659/jai
Primasari, N. H., & Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 6 (1), 130–142. https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988
Puspita, A. F., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2016). The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers’ Obedience: Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and  Batu). Review  of  Integrative  Business  and  Economics  Research , 5 (3),  135–160. http://buscompress.com/journal-home.html
Tajib, E. (2007). Pengaruh etika wajib pajak, norma-norma sosial dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 1 . Torgler,  B.,  &  Schaltegger,  C.  A.  (2005a). Tax  Morale  and  Fiscal  Policy . https://www.econstor.eu/bitstream/10419/214344/1/2005-30.pdf
Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005b). Tax Morale and Fiscal Policy. In Center for Research in  Economics,  Management  and  the  Arts  Tax (Issues  2005–30).  http://w.crema- research.ch/papers/2005-30.pdf