## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN SISTEM DIGITAL (Studi Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat)
I Made Manusyesu Yasyasi Wimatsaritwa 1 , M. Arba 2 , Widodo Dwi Putro 3 1,2,3 Universitas Mataram Email: manusyesu@yahoo.com , arbafh@unram.ac.id dan mengapawidod@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Pelaksanaan, Hak Tanggungan, Sistem digital Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  pelaksanaan  pendaftaran  hak tanggungan  atas  tanah  sebelum  dan  sesudah  penggunaan  system  digital  dan menganalisis  hambatan-hambatan  pendaftaran  pembebanaan  hak  tanggungan dengan  sistem  digital  yang  dilakukan  oleh  kreditur  dan  PPAT  di  wilayah
Kabupaten  Lombok  Barat.  Pelaksanaan  penelitian  menggunakan  metode penelitian  Normatif  Empiris.  Dalam  praktek  hasil  lapangan  yang  diteliti Efektivitas pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik di Kabupaten Lombok Barat  adalah  dengan  adanya  kebijakan  berbasis  digital  tersebut  maka  sangat efektif dan efisen bagi seluruh pihak yaitu debitur (masyarakat), kreditur (Bank), PPAT,  dan  pemerintah  dalam  proses  pendaftaran  hak  tanggungan.  Efektivitas pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat  memperoleh  tanggapan  yang  baik.  Meskipun  terdapat  beberapa  keluhan terkait hambatan terhadap pelaksanaan pendaftaran  hak tanggungan elektronik. Kehadiran  sistem  HT  elektronik  diharapkan  dapat  mempermudah  proses birokrasi  pendaftaran  tanah,  jangan  sampai  justru  kontra  produktif  seperti pengecekan  sertifikat  online,  yang  terjadi  justru  dua  kali  kerja  dimana pengecekan harus secara online tetapi pengecekan manual masih tetap dijalankan. Hambatan  yang  terjadi  dalam  pembebanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat umumnya terkait dengan fasilitas atau  sarana  yang  mempengaruhi  lambatnya  penegakan  hukum  dan  faktor masyarakat  yang  masih  kurang  siap  dengan  pendaftaran  pembebanan  hak tanggungan berbasis digital.

## ABSTRACT
Keywords: Implementation, Mortgage Rights, Digital System This study aims to analyze the implementation of registration of mortgage rights on land before and after the use of a digital system and analyze the obstacles to registration of encumbrance of mortgage rights with a digital system carried out by  creditors  and  PPAT  in  the  West  Lombok  Regency  area.  The  research implementation uses Normative Empirical research methods. In the practice of field  results  studied,  the  effectiveness  of  the  implementation  of  electronic mortgage rights in West Lombok Regency is that with the existence of this digital- based policy, it is very effective and efficient for all parties, namely the debtor (community),  creditor  (bank),  PPAT,  and  government  in  the  process  of registering mortgage rights. The effectiveness of electronic mortgage registration at  the  West  Lombok  District  Land  Office  received  a  good  response.  Although there  are  several  complaints  related  to  obstacles  to  the  implementation  of electronic  mortgage  registration.  The  presence  of  an  electronic  HT  system  is expected to simplify the bureaucratic process of land registration, do not let it be counterproductive, such as checking certificates online, which happens twice the work where checking must be online but manual checking is still carried out. The obstacles  that  occur  in  the  encumbrance  of  Electronic  Mortgage  Rights  at  the
West Lombok Regency Land Office are generally related to facilities or facilities that affect the slow pace of law enforcement and community factors that are still not ready for digital-based registration of encumbrance.

## PENDAHULUAN
Jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie yaitu kemampuan debitur untuk  memenuhi  atau  melunasi  perutangannya  kepada  kreditur,  yang  dilakukan  dengan  cara debitur  menyerahkan  benda  tertentu  yang  bernilai  ekonomis  sebagai  tanggungan  atas  pinjaman atau utang yang diterima debitur dari krediturnya Rachmadi (Usman, 2011). Definisi dari jaminan itu sendiri ialah ikatan yang mengikat kreditur dan debitur karena di dalamnya debitur menjanjikan sebagian  harta  sebagai  objek  untuk  melunasi  hutang  sesuai  undang-undang  yang  ada  jika berdasarkan kesepakatan waktu ia belum bisa melunasi hutangnya kepada kreditur (Usman, 2011). Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan (Usman, 2011). Dengan kata lain jaminan merupakan aset  dari pihak debitur  yang di  titipkan atau diperjanjikan kepada kreditur sebagai tanggungan atas pinjaman yang telah diterima debitur, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut atau gagal bayar maka pihak kreditur tidak boleh memiliki aset yang digunakan sebagai jaminan hutang tersebut namun kreditur diperbolehkan menjual aset atau agunan  tersebut  sesuai  dengan  perjanjian  kedua  belah  pihak,  kemudian  hasil  penjualannya dipergunakan untuk melunasi hutang debitur.
Jaminan  sering  menjadi  faktor  penting  untuk  meningkatkan  nilai  kredit  perseorangan ataupun  perusahaan  serta  adanya  suatu  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  dimaksudkan  agar keamanan  kreditur  lebih  terjamin  (Usman,  2011).  Pada  praktik  pemberian  kredit,  lembaga penjamin kepastian hukum sangat diperlukan bagi seluruh pihak terkait baik debitur atau penerima kredit maupun kreditur atau pemberi kredit guna memberikan jaminan bahwa dana yang diberikan lembaga  pemberi  kredit  bisa  kembali  sesuai  perjanjian  yang  telah  dibuat  bersama  debitur. Lembaga keuangan seperti bank dan non bank akan lebih percaya dalam memberikan kredit pada pihak debitur apabila terdapat lembaga penjamin hukum tersebut (Usman, 2011).
Lembaga  penjamin  seperti  lembaga  Hak  Tanggungan  menjadi  salah  satu  lembaga  yang terkenal  di  Indonesia. Masyarakat  berharap lembaga ini bisa menjadi  penjamin  yang kuat  yang dapat memberi kepastian hukum. Harapan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Purwadi Patrik dan Kashadi yakni: “Hak Tanggungan sebagai Lembaga jaminan yang kuat mempunyai droit de preference (mempunyai kedudukan diutamakan bagi pemegangnya) dan droit de suite (mengikuti objek  Hak  Tanggungan  ditangan  siapa  pun  objek  itu  berada)  sebagai  ciri-cirinya”  (Purawahid Patrik dan Kashadi, 2009). Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudakan  yang diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  kepada  kreditur-kreditur  lain.  Untuk  memberikan  suatu
kepastian  hukum  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum,  maka  pembebanan  jaminan  Hak Tanggungan  ini  wajib  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan,  guna  memenuhi  unsur  pubilisitas  atas barang  jaminan,  dan  mempermudah  pihak  ketiga  mengontrol  apabila  terjadi  pengalihan  benda jaminan (Purawahid Patrik dan Kashadi, 2009).
Keberadaan Hak Tanggungan ditentukan melalui proses pembebanan yang dilaksanakan melalui  pemberian  Hak  Tanggungan  yang  dilakukan  dengan  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT)  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Dalam  hal  ini,  peran  Notaris dalam  Hak  Tanggungan  adalah  untuk  mencocokan  sesuai  dengan  surat  aslinya  serta  membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  merupakan  pejabat  yang berwenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah serta akta-akta lainnya yang bentuk aktanya  sudah  ditetapkan.  Akta  PPAT  merupakan  alat  untuk  membuktikan  telah  dilakukannya suatu perbuatan hukum (Setyaningsih, 2018).
Adanya  pembaharuan  mengenai  pelayanan  Hak  Tanggungan  maka  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5 Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  selanjutnya disebut (Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020). Perubahan yang terjadi dengan dikeluarkannya Permen  ATR/  BPN  Nomor  5  Tahun  2020  adalah  penyederhanaan  proses  pelayanan  Hak Tanggungan yang didaftarkan secara elektronik. Diadakannya pembaharuan peraturan mengenai pelayanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mempermudah masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  layanan  penjaminan  tanah  Hak  Tanggungan  guna  untuk kebutuhan usahanya sehingga tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan setempat. Di dalam Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 pencatatan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan secara Elektronik tanpa perlu menyampaikan bukti fisik pada loket di Kantor Pertanahan.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  sebuah penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pendaftaran pembebanan hak tanggungan atas tanah sebelum dan sesudah penggunaan sistem digital di wilayah Kabupaten Lombok Barat serta faktor- faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  kreditur  dan  PPAT  dalam  melakukan  permohonan pendaftaran  pembebanan  hak  tanggungan  atas  tanah  berbasis  digital  di  wilayah  Kabupaten Lombok Barat.

## METODE
Jenis  penelitian  yag  digunakan  adalah  penelitian  normatif  empiris.  Penelitian  normatif  adalah penelitian  yang  lebih  berorientasi  pada  gejala-gejala  hukum  yang  bersifat  normatif  melalui  studi kepustakaan.  metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekataan Peraturan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach ),  yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang di angkat; Pendekataan yuridis  sosiologis  ( Sociology  Legal  Research ),  yaitu  suatu  penelitian  yang  menggunakan  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  data  awalnya,  kemudian  dilanjutkan  dengan  data  primer  atau  data lapangan;  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ),  yaitu  pendekatan  yang  beranjak  dari pandangan dan doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum  ( Ahmed  Alfatino,  2021) . Kemudian
dianalisis metode analisa kualitatif, artinya data yang sudah dikumpulkan dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga menghasilkan uraian yang deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan efektiviitas pelaksanaan pendaftaran pembebanan hak tanggungan atas tanah sebelum dan sesudah penggunaan sistem digital di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta  Benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  yang  selanjutnya  disebut  “Hak  Tanggungan” adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak benda- benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur-kreditur  lain. Pasal  51 UUPA berbunyi  “Hak Tanggungan  yang dapat  dibebankan pada hak milik, hak  guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33, dan pasa 39 diatur dalam undang- undang’. Tetapi dalam Pasal 57 UUPA ( Undang-Undang Pokok Agraria) , disebutkan bahwa selama undang-undang  hak  tanggungan  belum  terbentuk,  maka  digunakan  ketentuan  tentang  hipotek sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan Credietverband . Perintah Pasal 51 UUPA baru terwujud setelah menunggu selama 36 Tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditetapkan pada  tanggal  9  April  1996.  Undang-undang  tersebut  terdiri  atas  11  bab,  dan  31  Pasal  ( Ahmed Alfatino, 2021) .
Di dalam Hak Tanggungan juga terdapat beberapa asas yang membedakan hak tanggungan ini dari jenis  bentuk  jaminan-jaminan  utang  yang  lain,  bahkan  yang  membedakannya  dari  hipotek  yang digantikannya. Asas-asas tersebut tersebar dan diatur dalam berbagai pasal dari Undang-Undang Hak Tanggugan. Asas-asas Hak Tanggungan tersebut adalah sebagai berikut: ( Arba , 2020)
1. Hak  Tanggungan  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  bagi  kreditur  pemegang  Hak Tanggungan ( droit de preference ).
2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (pasal 2 ayat 1 UUHT)
3. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada.
4. Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut.
5. Hak Tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada di kemudian hari.
6. Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian Accesoir.
7. Hak Tanggugan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada.
8. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang.
9. Hak Tanggungan mengikutnya objeknya dalam tangan siap pun objek hak tanggungan itu berada ( droit de suite )
10. Di atas hak tanggungan tidak dapat diletakan sita oleh pengadilan.
11. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu
12. Hak Tanggungan wajib didaftarkan

## 13. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti.
Selanjutnya dibahas mengenai subjek dan objek hak tangungan, dimana Pengaturan mengenai subjek hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Dalam Kedua Pasal tersebut ditentukan bahwa yang dapat menjadi subjek hak tanggungan, yaitu sebagai berikut: ( Ahmed Alfatino, 2021) .
1. Pemberi  hak  tanggungan  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  objek  hak  tanggungan  yang bersangkutan.
2. Pemegang  hak  tanggungan  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.
Pengaturan mengenai objek jaminan hak tanggungan dapat dilihat dalam ketentuan UUPA dan  UUHT.  Dalam  UUPA  dapat  dilihat  dalam  kentuan  Pasal  25,  33  dan  39  yang  menyatakan bahwa  yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah hak  milik, hak  guna  bangunan,  dan  hak  guna  usaha,  sedangkan  untuk  hak  pakai  dalam  UUPA  tidak disebutkan sebagai hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan ( Arba , 2020) .
Dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  objek  hak  tanggungan  dapat  dilihat  dalam ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah sebagai berikut: ( Munar Fuady, 2002)
a. Hak milik.
b. Hak Guna Usaha.
c. Hak Guna Bangunan.
Hak  tanggungan  secara  elektronik  merupakan  suatu  sistem  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik yang disebut sistem HT-el menurut Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  tentang  Hak  Tangungan  Elektronik  menjelaskan bahwa HT-el  adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik menyebutkan bahwa sistem elektronik sendiri merupakan serangkaian perangkat dan prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis, menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi elektronik ( Arba , 2020) .
A. Pelaksanaan  Pendaftaran  Pembebanan  Hak  Tanggungan  secara  Konvensional  Di  wilayah Kabupaten Lombok Barat
Pendaftaran  hak  tangggungan  secara  konvensional  dilakukan  dengan  tahapan  awalnya  adalah perjanjian utang yang mengandung janji untuk memberikan hak tanggungan. Perjanjian ini bersifat
konsensual  obligatoir  ( pactum  de  contrahendo ).  Sifat  obligatoir  artinya  mengandung  kewajiban debitur  untuk  memberi  objek  hak  tanggungan  kepada  kreditur.  Perjanijan  ini  mengandung  klausul untuk memberi hak tanggungan ini merupakan perjanjian perorangan ( persoonlijke overeenkomst ) dan merupakan perjanjian pokok (prinsipal). Setelah perjanjian utang-piutang yang merupakan perjanjian pokok dibuat  antara  kreditur  dan debitur, maka tahap selanjutnya  pemberian hak tanggungan.  Hak tanggungan hanyalah dimungkinkan apabila sebelumnya telah diperjanjikan didalam perjanjian utang- piutang (perjanjian kredit) yang menjadi dasar pemberian utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu bahwa akan diberikan hak tanggungan kepada kreditur ( Sutan Remy, 1999) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Notaris/PPAT  R.  Moenindra  Antia  Yoga menerangkan bahwa pelaksanaan pemberian hak tanggungan adalah suatu kelanjutan dari pemberian kredit  oleh  pihak  kreditur  kepada  debitur  yang  perjanjian  kreditnya  bisa  dilakukan  dalam  bentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris atau dalam bentuk akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya pemberian hak tanggungan itu sendiri nantinya akan dibuatkan akta pemberian  hak  tanggungan  (APHT)  oleh  pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  (hasil  wawancara, Moenindra,  2023) . Pelaksanaan pembuatan akta pembebanan hak tanggungan diatur dalam Pasal 101 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 bahwa:
“Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan  atau  orang  yang  dikuasakan  olehnya  dengan  surat  kuasa  tertulis  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Mengenai kewenangan PPAT untuk membuat akta pembebanan hak tanggungan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 ayat 2 UUHT jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 95 ayat 1 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam hal  pelaksanaan  pembuatan  APHT  dihadapan  PPAT,  pejabat  pembuat  akta  tanah  mempunyai kewajiban  terlebih  dahulu  untuk  melakukan  pengecekan  pada  kantor  Badan  Pertanahan  kabupaten Lombok Barat mengenai kesesuaian sertipikat hak tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan jaminan dengan daftar-daftar yang ada dikantor tersebut.
Pendaftaran hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 UUHT serta Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1996 tentang pendaftaran tanah. Akta pemberian hak tanggungan  yang  dibuat  oleh  PPAT  wajib  didaftarkan  secara  sistimatis  kemudian  pendaftaran  hak tanggungannya dilakukan di Kantor Pertanahan dan PPAT dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah ditanda tangani pemberian hak tanggungan wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan dan warkah lainnya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan beberapa persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1996 tentang pendaftaran tanah.
Pelaksanaan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  diwilayah  Kabupaten  Lombok  Barat,  pihak kreditur  maupun  debitur  biasanya  banyak  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  hak  tanggungan sendiri.  Akan  tetapi  memberikan  kuasa  kepada  Notaris/PPAT  untuk  melakukan  pendaftaran  di Kantor Pertanahan. Alasannya yaitu kepraktisan, keterangan ini didapat dari wawancara dengan
Ibu Astri Hidayati mengatakan bahwa Biasanya banyak kreditur maupun debitur pendaftarannya dikuasakan kepada Notaris, karena lebih praktis (hasil wawancara, Moenindra, 2023) .
Berdasarkan keterangan tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa alasan mengenai mengapa pendaftaran hak tanggungan lebih banyak dikuasakan kepada Notaris/PPAT selain karena praktis adalah karena sebagian pemohon tidak mengerti mengenai tata cara pendaftaran hak tanggungan. Selanjutnya  dipahami  bahwa  Kegiatan  dalam  pendaftaran  hak  tanggungan  bermacam-macam, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran hak tanggungan yaitu dengan mencatat pada buku tanah hak tanggungan dan penerbitan sertipikat hak tanggungan.
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Dengan  Sistem  Digital  di  wilayah  Kabupaten Lombok Barat
Pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan di Indonesia saat ini dilakukan secara elektronik berdasarkan  pada  Permen  ATR/KBPN  Nomor  5  Tahun  2020.  Sebelum  aturan  tersebut dilaksanakan  pelaksanaan  pendaftaran  hak  tanggungan  dilakukan  secara  konvensional berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997. Pembebanan hak  tanggungan  terdiri  dari  2  (dua)  tahap  yaitu  tahap  pemberian  hak  tanggungan  dan  tahap pendaftaran  hak  tanggungan.  Tahap  pemberian  hak  tanggungan  baik  konvensional  maupun elektronik  tetap  sama  yaitu  dengan  pembuatan  APHT  oleh  PPAT  serta  penandatangannya  oleh kreditur  dan  debitur  dikantor  PPAT.  Sementara  itu  pelaksanaan  pendaftaran  hak  tanggungan banyak mengalami penyesuaian yaitu dari yang sebelumnya dilaksanakan dengan datang kekantor pertanahan dan sekarang pendaftrannya menggunakan sistem elektronik ( Shinta, 2020) . Pelaksanaan pendaftaran  Hak  Tanggungan  dengan  sistem  Hak  Tanggungan  elektronik  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lombok Barat baru diterapkan pada awal bulan Juni 2020.
Pendaftaran hak tanggungan elektronik membutuhkan dokumen-dokumen persyaratan dari 2 (dua)  sumber,  yaitu  PPAT  dan  kreditur.  Dokumen-dokumen ini  kemudian  akan  di scan dan diunggah  melalui  sistem  elektronik  hak  tanggungan,  sehingga  berbeda  dengan  pendaftaran  hak tanggungan konvensional sebelumnya. Mekanisme pendaftaran Hak Tanggung Elektronik diatur dalam  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik.
d. Perbedaan  Pendaftaran  Pembebanan  Hak  Tanggungan  Secara  Konvensional  Dengan  Sistem Digital
Perbandingan  pendaftaran  hak  tanggungan  konvensional  dengan  elektronik  dapat  ditinjau dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
a. Peran para pihak dalam pendaftaran hak tanggungan.
Pada pendaftaran hak tanggungan konvensional,  terdapat 3 (tiga) pihak dengan peran yang berbeda-beda,  yaitu  PPAT,  Kantor  Pertanahan,  dan  debitur,  Sedangkan  pada  pendaftaran  hak tanggungan  elektronik  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  memiliki  peran  berbeda-beda  pula,  yaitu kreditur, PPAT, dan Kantor Pertanahan.
b. Metode pendaftaran hak tanggungan.
Pada pendaftaran hak tanggungan konvensional,  PPAT perlu berinteraksi secara tatap muka dengan  cara  datang  dan  mengantre  di  loket  pendaftaran  Kantor  Pertanahan  untuk  mengajukan permohonan pendaftaran hak tanggungan. Sertipikat hak tanggungan yang telah  diterbitkan  juga akan diambil kembali oleh PPAT secara langsung ke Kantor Pertanahan. Demikian pula dengan proses permohonan roya dan pengambilan sertipikat hak atas tanah hasil roya juga dilakukan oleh debitur  dengan  datang  langsung  ke  Kantor  Pertanahan.  Kemudian  pada  hak  tanggungan konvensional,  Kantor  Pertanahan  akan  memeriksa  dokumen  persyaratan  pendaftaran  yang diberikan secara fisik dan mengetik atau menulis tangan sertipikat hak tanggungan satu per satu. Catatan pada sertipikat hak atas tanah, buku tanah hak atas tanah, dan buku tanah hak tanggungan juga  harus  diketik  atau  ditulis,  sehingga  akan  sangat  menyita  waktu  jika  terdapat  banyak permohonan pendaftaran hak tanggungan pada saat yang sama.
Sementara itu, pada hak tanggungan elektronik permohonan pendaftaran disampaikan langsung oleh  kreditur  melalui  sistem  elektronik.  Hal  ini  merupakan  perbedaan  paling  signifikan  karena pihak  yang berkepentingan tidak lagi datang ke  Kantor Pertanahan dan  menyerahkan dokumen yang  diperlukan  secara  fisik.  Segala  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  mulai  dari  pengajuan permohonan,  pengiriman  dokumen  yang  diperlukan,  pembayaran  PNBP,  dan  penerimaan  hasil dilakukan melalui sistem elektronik hak tanggungan. Metode pendaftaran hak tanggungan secara elektronik  juga  memudahkan  proses  kerja  petugas  Kantor  Pertanahan  karena  langsung  dapat memeriksa dokumen persyaratan secara elektronik dan langsung terbit berdasarkan data-data yang telah dimasukkan  oleh  kreditur  dan  PPAT.  Selain  itu,  data  yang  diberikan  lebih  akurat  karena langsung akan terdeteksi oleh sistem elektronik jika terdapat ketidaksesuaian. Contohnya adalah jika terdapat penulisan nama debitur atau kreditur yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) pihak yang bersangkutan, maka akan langsung diberikan notifikasi oleh sistem elektronik.
c. Dokumen persyaratan pendaftaran hak tanggungan.
Pendaftaran hak tanggungan konvensional dengan elektronik juga memiliki perbandingan dari  aspek  dokumen  persyaratannya.  Pada  pendaftaran  hak  tanggungan  konvensional, dokumen yang diberikan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan adalah dalam bentuk fisik. Dokumen persyaratan juga  disesuaikan  dengan  objek  hak  tanggungan  sebagaimana  diatur  dalam  Permen  ATR/KBPN 3/1997  Sedangkan,  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik  membutuhkan  dokumen-  dokumen persyaratan dari 2 (dua) sumber, yaitu PPAT dan kreditur. Dokumen-dokumen ini kemudian akan di- scan dan  diunggah  melalui  sistem  elektronik  hak  tanggungan,  sehingga  berbeda  dengan pendaftaran hak tanggungan konvensional sebelumnya.
d. Pembayaran PNBP
Pada  hak  tanggungan konvensional,  PNBP  dibayar  oleh PPAT  secara  langsung  ke  loket pembayaran Kantor Pertanahan. Sedangkan pada hak tanggungan elektronik, PNBP dibayar oleh PPAT  melalui  sistem  elektronik  dengan  terlebih  dahulu  menerima  kode billing dari  kreditur. Sementara  itu,  persamaan  antara  hak  tanggungan  konvensional  dan  hak  tanggungan  elektronik
adalah dalam hal tarif PNBP. Hal ini berdasarkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
e. Waktu pendaftaran hak tanggungan.
Pendaftaran hak tanggungan konvensional harus dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Pertanahan, sehingga terbatas karena hanya dapat dilakukan di hari dan jam kerja. Kendala dari sistem ini adalah proses pendaftaran hak tanggungan dapat terhambat karena faktor tertentu, seperti petugas, pejabat, dan/atau Kepala Kantor Pertanahan berhalangan hadir di tempat karena dinas keluar kota atau sakit. Jika petugas dan/atau pejabat yang berkaitan dengan pendaftaran hak tanggungan  tidak  hadir,  maka  harus  menunggu  sampai  yang  bersangkutan  hadir  kembali  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  dokumen-dokumen  pendaftaran  hak  tanggungan.  Kemudian jika Kepala Kantor Pertanahan tidak hadir, maka harus menunggu Kepala Kantor Pertanahan hadir kembali baru dapat menyerahkan sertipikat hak tanggungan untuk ditandatangani.
Sementara itu, pendaftaran hak tanggungan elektronik dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja  sehingga  Kreditur,  PPAT,  dan  Kantor  Pertanahan  dapat  menyesuaikan  dengan  waktunya masing-masing.  Jika  petugas,  pejabat,  dan/atau  Kepala  Kantor  Pertanahan  tidak  hadir,  maka proses  pemeriksaan  tetap  dapat  dilakukan  di  tempat  petugas  berada  dan  penandatanganan  juga tetap dapat dilakukan oleh Kepala Kantor di manapun karena dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat sertipikat hak tanggungan akan otomatis terbit dan dapat langsung diakses oleh kreditur pada  hari  ke-7  (tujuh)  setelah  permohonan  terkonfirmasi,  sehingga  waktu  pemrosesan  hak tanggungan menjadi lebih cepat.
f. Hasil pendaftaran hak tanggungan.
Hasil pelayanan hak tanggungan elektronik sama dengan hak tanggungan konvensional, yaitu sertipikat hak tanggungan dan buku tanahnya, serta catatan pada sertipikat hak atas tanah dan buku tanahnya. Perbedaannya adalah hasil tersebut terbit secara otomatis dengan memanfaatkan sistem elektronik,  sehingga  juga  berbentuk  dokumen  elektronik.  Hasil  pelayanan  hak  tanggungan elektronik lainnya adalah catatan hak tanggungan, yang tidak perlu diketik atau ditulis seperti hak tanggungan  konvensional.  Catatan  ini dicetak  oleh  2  (dua)  pihak,  yaitu  kreditur  dan  Kantor Pertanahan. Kreditur mencetak catatan hak tanggungan pada kertas stiker dan menempelnya pada sertipikat hak atas tanah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Juknis Menteri ATR/KBPN 2/2020.  Sementara itu,  Kantor Pertanahan mencetak catatan hak tanggungan dan menempelnya pada buku tanah hak atas tanah.
g. Roya hak tanggungan.
Pada  hak  tanggungan  konvensional,  roya  dilakukan  secara  fisik  dengan  cara  debitur langsung datang ke Kantor Pertanahan pelaksanaanya sama dengan pendaftaran hak tanggungan secara konvensional, sedangkan pada hak tanggungan elektronik, roya dilakukan melalui sistem elektronik  yang  mana  prosedurnya  tidak jauh berbeda  juga dengan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.
B. Faktor Yang Menghambat Pendaftaran Hak Tanggungan Dengan Sistem Digital Oleh Kreditur Dan PPAT di Wilayah Kabupaten Lombok Barat
Berbagai  hambatan  dalam  pelaksanaan  layanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  berdasar Permen ATR/KBPN RI No. 5 Tahun 2020 yang telah dilaksanakan serentak secara Nasional sejak bulan Juli 2020 ini banyak sekali dan menjadi tantangan bagi Pengguna Hak Tanggungan Elektronik  terutama PPAT dan Kreditor. Sebagai  suatu  sistem  yang baru  Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pasti memiliki kekurangan dan kelemahan baik secara teknis maupun non teknis  yang  dapat  menjadi  hambatan  dalam  pelayanan  pendaftaran  hak  tanggungan  secara elektronik. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  R.  Moenindra  Antia  Yoga  dalam praktek dilapangan pelaksanaan layanan Hak Tanggungan Elektronik tidaklah selalu berjalan dengan  lancar,  karena  Hak  Tanggungan  Elektronik  ini  merupakan  sesuatu  yang  baru  serta pemberlakuan  pelaksanaannya  dilakukan  tanpa  melalui  transisi  sosialisasi  yang  memadai mengakibatkan  muncullah  berbagai  hambatan  dalam  pelaksanaan  layanan  Hak  Tanggungan Elektronik  berdasar   Permen  ATR/KBPN  RI  No.  5  Tahun  2020  yang  telah  dilaksanakan serentak secara Nasional sejak Juli 2020 hambatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PPAT dan kreditur.
Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik  Pihak  kreditur  dilarang memberikan akun bank kepada PPAT untuk mengoperasionalkan sebagai pihak yang mewakili kreditur, sebaliknya juga PPAT dilarang memberikan akun PPAT kepada pihak siapapun utk mengakses proses pendaftaran. Jika ini terjadi maka dapat melanggar Pasal 22 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020, melarang memberikan username dan/atau password kepada pihak lain yang menyebabkan terbukanya akses informasi sehingga bank tidak boleh memberikan kepada PPAT.  Sanksi  Pemegang  Hak  Tanggungan  dan/atau  Pengguna  Terdaftar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dikenakan penutupan hak akses sementara atau permanen, pembatalan Sertifikat HT-el dan/atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Kehadiran  sistem  HT  elektronik  diharapkan  dapat  mempermudah  proses  birokrasi pendaftaran tanah, jangan sampai justru kontra produktif seperti pengecekan sertifikat online, yang  terjadi  justru  dua  kali  kerja  dimana  pengecekan  harus  secara  online  tetapi  pengecekan manual  masih  tetap  dijalankan.  Dalam  hal  apabila  terjadi  kesalahan  dalam  pengisian  data seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Permen  Agraria  Nomor  5  Tahun  2020, ditentukan  bahwa:  dalam  hal  terjadi  kesalahan  pengisian  data  dalam  permohonan  Pelayanan HT-el  yang  diketahui  setelah  hasil  Pelayanan  HT-el  diterbitkan,  pemegang  Sertipikat  HT-el dapat  mengajukan  perbaikan.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  nya  disebutkan  bahwa:  permohonan perbaikan Sertipikat HT-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem HT- el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan.
Pelaksanaan  hak  tanggungan  elektronik  dapat  berpotensi  menimbulkan  masalah  baru bukannya  mempermudah  malah  jadi  mempersulit  pihak  pendaftar  itu  sendiri  yang  harus
melaporkannya terlebih dahulu bahwa terdapat kesalahan dalam pengisian data yang dimana dalam memperbaikinya memakan waktu yang lama. Akibat dari kesalahan data yang terdapat dalam  Sertipikat  HT-el  dapat  menjadikan  kekuatan  Eksekutorial  Sertipikat  HT-el  tersebut menjadi  lemah.  Sehingga  perlunya  kembali  Pemerintah  untuk  mengkaji  ulang  mengenai peraturan  tersebut  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dengan  peraturan  yang  ada  sebelumnya yang memiliki ketentuan lebih tinggi diatasnya serta mengurangi adanya kekosongan hukum dan  memastikan  adanya  kepastian  hukum  dalam  perkembangan  zaman  sekarang  khususnya dalam dunia teknologi dan informasi dalam Hukum Formal.
C. Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk  Mengatasi  Hambatan  Pelaksanaan  Hak  Tanggungan Elektronik di Wilayah Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dilapangan  menemukan  bebarapa  upaya  yang dilakukan  oleh  PPAT,  kreditur,  dan  Badan  Pertanahan  dalam  mengatasi  hambatan  pada pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik, upaya-upaya tersebut antara lain:
1. Pengecekan Sertifikat
Validasi Sertipikat dan jangka waktu pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan lama (3 hari atau lebih). Sertipikat ada yang belum siap ketika mau di upload, belum tervalidasi, belum terploating, sertipikat tidak diketemukan  dalam  sistem,  data  disertipikat  tidak  sama  antara data  fisik  dengan data  di Kantor Pertanahan karena biasanya data  yang ada di Kantor Pertanahan merupakan data lama  yang  belum  diperbaharui.  Cara  mengatasi  kendala  jika  sertifikat  belum  tervalidasi atau  belum  ploating,  maka  PPAT  mengajukan  dan memberitahukan  kepada  pihak  BPN dengan cara membawa  fotocopy  sertifikat  selanjutnya  pihak  BPN  akan  memperbaiki  di sistem tersebut . Untuk pengecekan sertifikat secara konvensioal atau dengan cara datang ke loket kantor BPN sudah tidak diberlakukan lagi.
2. Data Pribadi Debitur
Selain  hambatan  pada  sertipikat  dan  sistem  HT-el  PPAT  juga  memiliki  hambatan  pada identitas debitur yaitu pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dimana pada saat  PPAT  menginput  nomor  induk  kependudukan  (NIK)  debitur  terdapat  keterangan ketidak sesuaian antara nomor NIK dengan nama debitur. Cara mengatasi terkait perbedaan data diri debitur dalam hal ini PPAT melakukan kompirmasi kepada pihak kreditur agar pihak  kriditur  dapat  segera  memberitahukan  kepada  pihak  debitur  agar  melakukan perbaikan atau validasi terkait data diri debitur kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).
3. Kesalahan data saat hak tanggungan terbit
Kendala seanjutnya yaitu kesalahan peringkat hak tanggungan yang menjadi kewenangan BPN  menentukannya  sering  salah.  Kesalahan  sistem  hanya  memberikan  waktu  30 (tigapuluh) hari untuk perbaikan dengan PNBP Rp. 50.000 (limapuluh ribu). Jika lebih dari itu maka harus dilakukan roya dan pemasangan hak tanggungan kembali atau Kreditur atau
debito dapat mengajuka gugatan atas kesalahan dalam setifikat hak tanggungan elektronik yang diajukan lewat jangka waktu perbaikan. Cara menyelesaikan kendala kesalahan data maka  PPAT  dapat  melakukan  perbaikan  data  dengan  cara  mengakses  dari  aplikasi http://htel- pelaksanaa.atrbpn.go.id.  Jangka  waktu  untuk  merevisi  apabila  ada  kesalahan upload berkas, KTP dan KK maka jangka waktu tersebut adalah 3 (tiga) hari melalui aplikasi mitra PPAT.
4. Roya elektronik
Kendala pelaksanaan roya elektronik yang ditemukan dalam praktik aplikasi online yaitu sertifikat tidak terdeteksi dalam sistem yang dikarenakan sertifikat  lama  yang belum ada NIB meskipun  sertifikat  sudah diganti blangko, ada beberapa yang belum masuk sistem sehingga proses manual masih diperlukan dengan sebutan cek plotting. Mengatasi kendala tersebut dengan cara memberitahukan kepada pihak BPN dengan cara membawa fotocopy sertifikat selanjutnya pihak BPN akan memperbaiki di sistem tersebut.
5. Gangguan saat mengupload APHT
Pada prakteknya PPAT wajib mendaftarkan APHT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah APHT ditandatangani PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen- dokumen  yang  bersangkutan  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  didaftar. Akibat  hukum lewatnya  batas  waktu  pendaftaran  akta  pemberian  hak  tanggungan,  tidak  mengurangi ataupun mempengaruhi keabsahan hak tanggungan. Kendala gangguan server dan aplikasi ini  mengakibatkan  syarat  ketentuan  jangka  waktu  pendaftaran  hak  tanggungan sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  undang-undang  menjadi  tidak  terpenuhi. Mengatasinya  apabila  jangka  waktu  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  solusinya  dengan mendaftarkan kembali pengecekan sertifikat secara online, dan pemberian nomor setelah pengecekan sertifikat baru agar dapat diproses kembali hak tanggungan elektronik.
Hans  Kelsen  dengan  teori  keberlakuan  hukumnya  berpendapat  bahwa  syarat  validitas  suatu norma hukum dalam arti keberlakuan hukum adalah dipenuhinya syarat-syarat berikut:
a. Keberlakuan sosial dan faktual, kenyataannya kaidah hukum diberlakukan dan diterima oleh masyarakat pada umumnya.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  masyarakat  di  wilayah  Lombok  Barat,  dengan  hadirnya pendaftaran pembebanan hak tanggungan berbasis digital memberi tanggapan positif karena kemudahan  yang  ditawarkan  dan  akurasi  data  yang  tinggi  meminimalisasi  masalah  hukum bagi pemohon. Namun demikian, masalah aksesibilitas terjadi dalam masyarakat, mengingat tidak  semua  masyarakat  melek  teknologi  dan  keterbatasan  memori  perangkat  pengguna menjadi problem tersendiri.
b. Keberlakuan yuridis, aturan hukum dibuat dengan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dalam  hal  ini,  pelayanan  Hak  Tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  yang  disebut sistem  HT-el  menurut  Pasal  1  Ayat  7  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik tentang Hak Tangungan Elektronik menjelaskan bahwa  HT-el  adalah  serangkaian  proses  pelayanan  hak  tanggungan  dalam  rangka pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  melalui  sistem  elektronik  yang terintegrasi. Kehadiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik tentang Hak Tangungan Elektronik tidak bertentangan maupun menghalangi  keberlakuan Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu,  Undang- Undang  Pokok  Agraria  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
c. Keberlakuan moral, kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Alam.  Kebijakan  pemerintah  menghadirkan  pelayanan pendaftaran  pembebanan  hak  tanggungan  berbasis  digital  merupakan  wujud  komitmen pemerintah memenuhi Hak Asasi Manusia, spesifiknya hak masyarakat atas akses hukum di samping hak atas hidup dan mendapatkan perlindungan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  penulis  memberikan kesimpulan bahwa: Perbedaan Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Secara Konvensional Dengan Sistem Digital di antaranya:
Pada pendaftaran hak tanggungan konvensional,  terdapat 3 (tiga) pihak dengan peran yang berbeda-beda,  yaitu  PPAT,  Kantor  Pertanahan,  dan  debitur,  Sedangkan  pada  pendaftaran  hak tanggungan  elektronik  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  memiliki  peran  berbeda-beda  pula,  yaitu kreditur,  PPAT,  dan  Kantor  Pertanahan.  Kemudian  pada  pendaftaran  hak  tanggungan konvensional,  PPAT perlu berinteraksi secara tatap muka dengan cara datang dan mengantre di loket pendaftaran Kantor Pertanahan untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak tanggungan. Sementara itu, pada  hak tanggungan  elektronik  permohonan  pendaftaran disampaikan  langsung oleh  kreditur  melalui  sistem  elektronik.  Hal  ini  merupakan  perbedaan  paling  signifikan  karena pihak  yang berkepentingan tidak lagi datang ke  Kantor Pertanahan dan  menyerahkan dokumen yang  diperlukan  secara  fisik.  Segala  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  mulai  dari  pengajuan permohonan,  pengiriman  dokumen  yang  diperlukan,  pembayaran  PNBP,  dan  penerimaan  hasil dilakukan melalui sistem elektronik hak tanggungan.
Pada  pendaftaran  hak  tanggungan  konvensional, dokumen yang diberikan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan adalah dalam bentuk fisik. Sedangkan, pendaftaran hak tanggungan elektronik membutuhkan dokumen-dokumen persyaratan dari 2 (dua) sumber, yaitu PPAT dan kreditur yang di- scan dan diunggah melalui sistem elektronik hak tanggungan. Model pembayarannya, pada hak tanggungan konvensional,  PNBP dibayar oleh PPAT secara langsung ke loket pembayaran Kantor Pertanahan. Sedangkan pada hak tanggungan elektronik, PNBP dibayar oleh PPAT melalui sistem
elektronik  dengan  terlebih  dahulu  menerima  kode billing dari  kreditur.  Mengenai  Waktu pendaftaran hak tanggungan.Pendaftaran  hak  tanggungan  konvensional  harus  dilakukan  dengan cara datang langsung ke Kantor Pertanahan, sehingga terbatas karena hanya  dapat  dilakukan di hari dan jam kerja. Sementara itu, pendaftaran hak tanggungan elektronik dapat dilakukan kapan saja  dan  di  mana  saja  sehingga  Kreditur,  PPAT,  dan  Kantor  Pertanahan  dapat  menyesuaikan dengan waktunya  masing-masing.
Selanjutnya hasil pendaftaran hak tanggungan. Hasil pelayanan hak tanggungan elektronik sama dengan hak tanggungan konvensional, yaitu sertipikat hak tanggungan dan buku tanahnya, serta catatan pada sertipikat hak atas tanah dan buku tanahnya. Perbedaannya adalah hasil tersebut terbit secara otomatis dengan memanfaatkan sistem elektronik, sehingga juga berbentuk dokumen elektronik.  Hasil  pelayanan  hak  tanggungan  elektronik  lainnya  adalah  catatan  hak  tanggungan, yang tidak  perlu diketik  atau  ditulis  seperti  hak  tanggungan  konvensional.  Kemudian  Pada  hak tanggungan  konvensional,  roya  dilakukan  secara  fisik  dengan  cara  debitur  langsung datang ke Kantor Pertanahan pelaksanaanya sama dengan pendaftaran hak tanggungan secara konvensional, sedangkan pada hak tanggungan elektronik, roya dilakukan melalui sistem elektronik yang mana prosedurnya tidak jauh berbeda juga dengan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.
Efektivitas  pelaksanaan  hak  tanggungan  secara  elektronik  di  Kabupaten  Lombok  Barat adalah  dengan  adanya  kebijakan  berbasis  digital  tersebut  maka  sangat  efektif  dan  efisen  bagi seluruh pihak  yaitu debitur (masyarakat), kreditur (Bank), PPAT, dan pemerintah dalam proses pendaftaran  hak  tanggungan.  Efektivitas  pendaftaran  hak  tanggungan  elektronik  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lombok  Barat  memperoleh  tanggapan  yang  baik.  Meskipun  terdapat beberapa keluhan terkait hambatan terhadap pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik Kehadiran  sistem  HT  elektronik  diharapkan  dapat  mempermudah  proses  birokrasi  pendaftaran tanah,  jangan  sampai  justru  kontra  produktif  seperti  pengecekan  sertifikat online ,  yang  terjadi justru dua kali kerja dimana pengecekan harus secara online tetapi pengecekan manual masih tetap dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Majid, 2014 , Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, Interes Media, Bandung.
Ahmed  Alfatino,  2021,  Implementasi  Pelaksanaan  Hak  Tanggungan  Secara  Elektronik  Di Kabupaten  Sukoharjo,  Tesis  Magister  Kenotariatan  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang
H. M. Arba dan Diman Ade Mulada, 2020, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta. H. M. Arba, 2019, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
H. Salim HS, 2017, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peraturan Mentri Agraria dan Tatat Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.
Peraturan Mentri Agraria dan Tatat Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan  Mentri  Agraria  dan  Tatat  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pealayanan  Hak  Tanggungan  Terintegritas Secara Elektronik.
Setyaningsih,  Hidayat  Abdulah,  and  Anis  Mashdurohatun, “ Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Antara  Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto”, Jurnal Akta 5, no 1.
Shinta Pangesti, Prilly Priscilia Sahetapy 2023, Pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya  Peraturan  Mentri  Agraria/  Kepala  BPN  Nomor  5  Tahun  2020,  dalam  jurnal hukum.
Sutan  Remy  Sjahdaini,  1999,  Hak  Tanggungan  (Asas-asas  Ketentuan-ketentuan  Pokok  dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan), Alumni, Bandung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License