## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 02, November 2023

## Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang
Neneng Anjarwati, Sri Jaya Lesmana*, Tiara Ayu Lestari Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Jl. Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Tangerang, 15118 sjlesmana@unis.ac.id

## Abstract
Legal protection of children is all forms of action in the creation of situations that allow children to be able to obtain rights and carry out responsibilities for the development and physical and social growth  of  children  reasonably.  In  essence,  every  child  has  the  same  rights,  including  street children.  This  article  aims  to  analyze  the  role  of  the  government  regarding  legal  protection  of street  children  in  Tangerang  Regency.  The  method  used  by  researchers  is  empirical  legal research that examines through field research. Observations, interviews, and documentation are conducted for data collection. The results showed that the Social Service as a technical institution implementing  legal  protection  has  not  handled  street  children  in  accordance  with  the  Child Protection  Law  and  has  not  been  able  to  resolve  obstacles  in  handling  street  children  in Tangerang Regency.
Keywords : Legal Protection; Handling of Street Children; Social services.

## Abstrak
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan dalam penciptaan situasi yang memungkinkan bagi anak untuk dapat memperoleh hak dan melaksanakan tanggung jawab bagi  perkembangan  dan  pertumbuhan  fisik,  mental,  dan  sosial  anak  secara  wajar.  Secara hakikat,  masing-masing  anak  memiliki  hak  yang  sama,  termasuk  anak  jalanan.  Artikel  ini bertujuan  untuk  menganalisis  peran  pemerintah  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  anak jalanan  di  Kabupaten  Tangerang.  Metode  yang  digunakan  peneliti  adalah  penelitian  hukum empiris  yang  mengkaji  melalui  penelitian  lapangan.  Observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga  teknis  pelaksana  perlindungan  hukum  belum   melakukan  penanganan  anak  jalanan sesuai  dengan  UU  Perlindungan  Anak  dan  belum  mampu  menyelesaikan  hambatan  dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Tangerang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Penanganan Anak Jalanan; Dinas Sosial.

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  bagi  kelangsungan  hidup  manusia. Keberlangsungan  suatu  bangsa  dan  negara  juga  tidak  berjalan  tanpa  keberadaan  anak. Pertanggungjawaban  anak  terhadap  bangsa  dan  negara,  begitu  juga  sebaliknya  akan  dapat tercipta manakala setiap anak memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara  optimal  (Sukadi  et  al.,  2020).  Agar  hal  ini  dapat  terwujud,  upaya  perlindungan  yang merujuk pada kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan terhadap hak-hak yang dimilikinya
perlu dilakukan tanpa adanya diskriminasi dalam prosesnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Tujuan negara adalah untuk melindungi setiap warga negara,  hal  ini  jelas  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945) alinea  ke-4.  Pemerintah  melindungi  segenap  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, khususnya di kota besar di Indonesia rentan menimbulkan  beberapa  persoalan  kehidupan.  Mulai  dari  permasalahan  ekonomi,  politik,  dan budaya.  Di  kota  besar,  permasalahan  terkait  anak  jalanan  sering  kali  menimbulkan  masalah sekaligus rasa prihatin yang mendalam terhadap keadaan ini (Rahmawati, 2018). Sebagaimana tujuan negara yang telah disebutkan yang kemudian dipertegas dalam dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengenai kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar dalam hal ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus diberikan perhatian khusus (Khoirunnisa et al., 2020). Mereka menjadi  anak  terlantar karena  suatu  sebab  di  mana  orang  tuanya  melalaikan  dan  atau  tidak mampu  melaksanakan  kewajibannya  sehingga  kebutuhan  anak  tidak  terpenuhi sebagaimana mestinya.
Perlindungan  terhadap  anak  adalah  segala  macam  bentuk  upaya  dan/atau  usaha  yang dilakukan  dalam  penciptaan  kondisi  untuk  anak  yang  memungkinkan  setiap  anak  dapat memperoleh  hak-haknya  terkait  dengan  pertumbuhan  dan perkembangan,  baik  dari  segi fisik, mental,  maupun  sosial  secara  wajar.  Melalui  perlindungan  yang  dilakukan  terhadap  anak, keadilan dalam masyarakat diharapkan dapat terwujud. Sehingga perlindungan yang dimaksud perlu dan harus diupayakan di seluruh bagian masyarakat (Lesmana, 2023). Adanya kepastian hukum  perlu  diupayakan  untuk  menjamin  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  yang  berdampak  negatif  serta  tidak  diinginkan  dalam penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan terhadap anak (Gosita, 2004).
Perlindungan  anak  bermanfaat  bagi  anak,  orang  tua,  dan  negara.  Sehingga  kerja  sama dalam perlindungan anak harus dikoordinasikan untuk menghindari ketimpangan dalam kegiatan perlindungan secara umum (Gultom, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Hakim Garuda Nusantara  mengatakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  aspek pendekatan  yang  tidak  hanya  ditangani  dari  segi  hukum  saja,  tetapi  memerlukan  pendekatan yang  lebih  luas  yaitu,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  (Nusantara,  2006).  Pada  prinsipnya  setiap anak memiliki hak yang sama termasuk anak di jalan, mereka juga memiliki hak atas kesehatan, pendidikan dan hak untuk diberikan perlindungan.
Di wilayah Kabupaten Tangerang terutama di beberapa lampu merah terdapat anak-anak yang bekerja sebagai pengamen jalanan. Berbicara jumlah, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang per bulan Juni tahun 2023, setidaknya terdapat 163 anak jalanan yang
tersebar  di  29  kecamatan.  Keberadaan  mereka  cukup meresahkan,  meskipun  di  sisi  lain  juga memprihatinkan (Mul, 2023). Pemerintah daerah sudah berusaha menangani permasalahan ini melalui pelaksanaan kinerja dari Dinas Sosial terutama terkait perlindungan terhadap hak dasar yang  dimiliki  anak  jalanan  di  Kabupaten  Tangerang.  Upaya  penertiban  dan  pembinaan  yang dilakukan dengan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menjadi agenda rutin yang menjadi bagian dari program kerja dinas (Prasetyo, 2023).
Implementasi hak  asasi anak jalanan dalam hal pendidikan dasar tidak  lepas dari peran pemerintah untuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan hak publik. Teori hak asasi manusia dan teori hukum publik menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus bertanggung jawab  atas  pembentukan  negara  sepenuhnya  oleh  pemerintah.  Menentukan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  bagian  upaya  pembelaan  hak  yang  berkaitan  dengan  hak ekonomi dan sosial. Setiap anak jalanan berhak memiliki hak dalam bidang pendidikan dasar, sehingga melalui pendidikan anak jalanan akan terbina dan sebagian dari rasa hormat terhadap hak asasi manusia secara universal (Haling et al., 2018).
Kabupaten Tangerang sebenarnya sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur anak jalanan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  Kabupaten  Tangerang. Tapi  dari  dalam pelaksanaaan  peraturan  daerah belum membawa hasil yang signifikan (Ma’arif, 2023). Penelitian mengenai anak jalan juga sudah pernah dilakukan, seperti dalam penelitian oleh Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis (Pribadi et al., 2022). Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan  Sadjali  dengan  judul  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Ekonomi  Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto (Sadjali, 2021).
Selain kedua penelitian tersebut, terdapat hasil penelitian lain yaitu oleh Asrul dengan judul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  di  Indonesia (Asrul, 2018). Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah bahwa  fokus  penelitian  peneliti  terdapat  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Dinas  Sosial Kabupaten Tangerang dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak jalanan yang ada di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Yuridis  Tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan  di  Kabupaten Tangerang”

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris di mana penelitian yang dilaksanakan memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat  (Sonata,  2014).  Dalam  penelitian   ini  peneliti  melakukan
observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  untuk  mengumpulkan  data  terkait  dengan  hal  yang memiliki kolerasi dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Adapun  sifat  penelitian  yang  dipakai  yaitu  penelitian  bersifat  deskriptif  analisis,  yang dimaksudkan untuk memberikan data yang serinci mungkin.
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  data  primer  dan  data  sekunder (Muhaimin, 2020). Analisis data dilakukan dengan cara memeriksa, mengklasifikasikan (Sudjana & Kusumah, 2000), memverifikasi (Moleong, 2007), menganalisis yang kemudian merujuk pada suatu  kesimpulan.  Setiap  tahapan  dideskripsikan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  diketahui jawaban mengenai gambaran perlindungan hukum yang dilaksanakan terhadap anak jalanan di Kabupaten  Tangerang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menyarankan langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya penambahan, perbaikan, dan/atau tindak lanjut.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang
Anak  adalah  individu  yang  dilahirkan  di  dunia  sebagai  manusia  yang  tidak  berdaya  dan lemah. Dalam perjalanan pertumbuhan hidup anak dibantu oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, di antaranya orang  tua, kakak, dan keluarga  lain (Kartikowati & Zubaedi,  2020). Bantuan  yang  diberikan  dalam  bentuk  seperti  dirawat  dan  dibesarkan,  diberikan  akses pendidikan,  dan  juga  penghidupan  yang  layak.  Sampai  dengan  saat  ini,  Indonesia  masih dihadapkan  dengan  permasalahan  anak,  salah  satunya  adalah  anak  jalanan.  Adanya  anak jalanan memberikan konotasi negatif dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Deawinadry & Hasyim, 2018).
Dalam  perspektif  hukum  positif,  setidaknya  terdapat  dua  alasan  penting  mengapa perlindungan terhadap anak, terutama anak jalanan perlu dilaksanakan. Alasan utamanya adalah bahwa anak merupakan bagian dari masa depan suatu bangsa sebagai penerus keberlanjutan negara.  Alasan  berikutnya  adalah  bahwa  anak  sejatinya  merupakan  kelompok  yang  memiliki kodrat  yang  lemah  (Asrul,  2018).  Pemerintah  dalam  usahanya  melakukan  penegakan  hukum harus dapat memenuhi unsur yang menjadi pokok dari suatu sistem hukum. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah peraturan hukum yang secara substansi harus dibenahi, aparat penegak hukum  yang  harus ditingkatkan  integritasnya,  dan  budaya  hukum masyarakat  harus  dibangun agar memiliki pemahaman yang mengutamakan kepentingan dan anak (Syuhada, 2020).
Permasalahan  anak  jalanan  ini  juga  terjadi  di  Kabupaten  Tangerang.  Hal  ini  tentu  saja menjadi permasalahan sosial yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah peneliti himpun, jumlah anak jalanan per bulan Juni tahun 2023 adalah sebanyak 163 anak jalanan yang tersebar di 29 kecamatan yang terdiri
atas sejumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.
Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  jumlah  anak  jalanan  berjenis  kelamin  laki-laki  lebih banyak  dibandingkan  dengan  anak  jalanan  berjenis  kelamin  perempuan.  Keberadaan  anak jalanan  di  Kabupaten  Tangerang  masih  banyak  dijumpai  di  berbagai  titik  tempat  keramaian seperti  lampu  merah,  pusat pembelanjaan, dan  pinggir  sisi jalan  umum. Adanya  anak jalanan disebabkan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan mengharuskan anak untuk ikut menanggung perekonomian keluarga.
Tabel 1.
Persebaran Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
No Nama Kecamatan Jumlah Anak Laki-Laki Perempuan 1 Balaraja 18 2 2 Cikupa 0 1 3 Cisauk 0 0 4 Cisoka 3 0 5 Curug 8 2 6 Gunung Kaler 9 2 7 Jambe 3 0 8 Jayanti 1 0 9 Kelapa Dua 0 0 10 Kemiri 0 0 11 Kosambi 5 0 12 Kresek 0 1 13 Kronjo 4 1 14 Legok 4 2 15 Mauk 10 0 16 Mekarbaru 4 1 17 Pagedangan 3 1 18 Pakuhaji 12 0 19 Panongan 0 0 20 Pasar kemis 4 1 21 Rajeg 2 0 22 Sepatan 0 0 23 Sepatan Timur 19 1 24 Sindangjaya 8 0 25 Solear 1 0 26 Sukadiri 6 0 27 Sukamulya 0 0 28 Teluknaga 21 3 29 Tigaraksa 0 0 Jumlah 145 18
Pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kabupaten Tangerang sejauh ini ditangani oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Tangerang  melalui  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tangerang  yang merupakan bagian dari unsur pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Dinas sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  kepada  bupati  melalui  sekretaris  daerah.  Adapun  tugas  dan  fungsi  dinas  sosial  tidak terbatas  pada  perumusan  kebijakan  teknis,  tetapi  juga  sekaligus  sebagai  pelaksana  dan penyelenggara pelayanan umum di bidang sosial.
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten  Tangerang  sudah  dilakukan  dengan  berbagai  kebijakan  dan  program  kerja  yang dikeluarkan dengan harapan tidak ada lagi anak jalanan yang hidup di jalan. Meskipun demikian, di lapangan masih banyak anak jalanan yang hidup jalan. Faktor ekonomi menjadi hal yang tak terelakkan  dan  memaksa  anak-anak  untuk  ikut  campur  dalam  mencukupi  kebutuhan keluarganya.
Ketika  anak-anak  dipaksa  turun  ke  jalan  dan  tereksploitasi  secara  ekonomi,  mereka menjadi putus sekolah dan tidak lagi memedulikan masa depannya. Membicarakan masa depan dengan mereka mungkin akan terlalu jauh, karena fokus utama atau  hal yang terpikirkan  oleh mereka  sehingga  mereka  menjadi  anak  jalanan  adalah  bagaimana  mereka  bisa  memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  makan  saja  sudah  lebih  dari  cukup.  Gambaran  kehidupan  layak  pun mungkin belum atau tidak tergambar dengan jelas.
Upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  dinas  sosial  seharusnya  sesuai  dan sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak).  Bagaimana  dinas mengakomodasi dan memberikan solusi agar tidak ada lagi anak jalanan yang hidup berkeliaran di jalan atau minimal dari jumlah yang ada saat ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Adapun perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  seharusnya  dapat  dioptimalkan  khususnya  yang berkaitan dengan hal berikut.
a. Pasal 49 UU Perlindungan Anak Mengenai Bidang Pendidikan
Menjadi  kewajiban  bagi  negara,  pemerintah,  orang  tua,  keluarga  untuk  dapat mengupayakan  dan mengusahakan  pendidikan  kepada  anak.  Tidak  hanya  orang  tua dan keluarga saja, bahkan negara juga ikut bertanggung jawab terkait pendidikan anak. Dalam  hal  ini,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tangerang  sebagai  lembaga  teknis  daerah mengemban tanggung jawab terkait penyelenggaraan  pendidikan terhadap anak-anak, termasuk anak jalanan yang ada di Kabupaten Tangerang.
Penegasan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 53 UU Perlindungan Anak terkait biaya  pendidikan.  Terkait  biaya  pendidikan  yang  dimaksud,  biaya  pendidikan  dapat
diberikan  secara  cuma-cuma  dengan  cara  yang  dimungkinkan  bagi  anak-anak  yang membutuhkan oleh pemerintah. Pemberian atau pengadaan biaya ini adalah bagian dari tanggung jawab dan amanat yang seharusnya dapat diakomodasi pemerintah melalui lembaga teknis daerahnya.
Tidak berhenti di situ, ruang lingkup tanggung jawab dinas sosial juga akan terkait dengan program yang digalakkan pemerintah untuk dapat melaksanakan wajib belajar dua  belas  tahun.  Sudah  seharusnya  dinas  sosial  memberikan  pendidikan  dan mencukupi  biaya  untuk  anak  jalanan  dapat  mengenyam  pendidikan  sesuai  dengan tingkatan usianya. Sehingga anak jalanan di Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya.
b. Pasal 59 UU Perlindungan Anak Mengenai Perlindungan Khusus
Terkait  perlindungan  hukum,  perlindungan  khusus  terhadap  anak  juga  wajib dilakukan,  apalagi  ketika  kondisi  atau  situasi  yang  dijabarkan  melalui  Pasal  59  UU Perlindungan  anak  terpenuhi.  Adapun  kondisi  yang  dimaksud  adalah  di  mana  anak dalam  keadaan  darurat,  sedang  berhadapan  dengan  hukum,  bagian  dari  kelompok minoritas, tereksploitasi secara ekonomi, dan kondisi-kondisi lain yang memang sangat membutuhkan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, terkait anak jalanan yang juga memenuhi  kondisi  yang  dimaksud  di  antaranya  adalah  anak  tereksploitasi  secara ekonomi maka  dalam  hal  ini  pemerintah wajib  untuk  dapat  memberikan perlindungan khusus.
Melalui  dinas  sosial,  peran  pemberian  perlindungan  hukum  dalam  hal perlindungan khusus ini harus dapat dilaksanakan. Dinas sosial tidak boleh dan dilarang keras untuk melakukan pembiaran terhadap kondisi anak jalanan. Teguran keras dan atau sanksi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan perlu untuk dapat dilaksanakan  kepada  orang  tua  atau  pihak  lain  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam mengeksploitasi  anak.  Ketentuan  mengenai  pemberian  sanksi  ini  secara  tegas  diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.
Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat membuat pelaku yang melakukan eksploitasi anak merasa jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau tindak pidana dan menyalahgunakan keberadaan anak. Sayangnya dinas sosial dalam hal ini masih belum secara  efektif  memberlakukan  penerapan  terkait  pengenaan  sanksi  ini.  Orang  tua ataupun  pihak  lain  yang  memiliki  kemungkinan  untuk  dan  akan  melakukan  tindakan eksploitasi  anak  diharapkan  diberitahu  dan  diarahkan,  sehingga  mereka  memiliki pemahaman  yang  cukup.  Dengan  adanya  pemahaman,  ke  depannya  eksploitasi terhadap anak ini tidak lagi terjadi secara berulang.
Kondisi  anak-anak  jalanan  di  Kabupaten  Tangerang  saat  ini  masih  banyak  yang  tidak mengenyam  pendidikan  atau  putus  sekolah  dengan  berbagai  macam  alasan  yang  terutama karena faktor biaya. Apabila dikaji menurut UU Perlindungan Anak, hal ini merupakan kewajiban pemerintah  untuk  dapat memberikan hak  pendidikan  kepada anak  jalanan.  Penegasan hal  ini juga terkait dengan program pemerintah yang mewajibkan belajar dua belas tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bashori & Aprima, 2019).
Selain  itu,  perlindungan  kepada  anak  sebagai  korban  eksploitasi  ekonomi  juga  belum dijalankan  dengan  optimal,  karena  pihak  yang  melakukan  eksploitasi  ekonomi tersebut belum diberikan sanksi atau hukuman oleh dinas sosial. Sehingga masih banyak   anak  yang  menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kabupaten Tangerang. Terlebih lagi, dinas sosial belum melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  tidak  membiarkan  anak  di  sekitarnya  untuk mengamen  dan  tidak  memberikan  uang  kepada  anak  agar  anak  tersebut  tidak  turun  ke  jalan untuk meminta-minta.
Penegasan terkait upaya perlindungan hukum untuk anak adalah bahwa pelaksanaannya merupakan serangkaian kegiatan yang tidak terputus dan dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu seterusnya tidak hanya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan  bahkan  negara  (Pribadi  et  al.,  2022).  Sebagai  bentuk  pendekatan  guna  melakukan perlindungan  terhadap  anak  dapat  dilakukan  dengan memahami  hak  anak-anak  Indonesia  itu sendiri.  Jadi,  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dapat  tercapai  dengan  adanya  keteraturan keadilan serta pertanggungjawaban (Islami et al., 2023). Oleh karena itu, peraturan hukum yang adil dan selaras diperlukan untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang
Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Tangerang merupakan permasalahan sosial yang secepatnya  harus  diselesaikan.  Karena  sejatinya  kehidupan  seorang  anak  bukan  di  jalanan melainkan  di  institusi  atau  lembaga  pendidikan  dan  di  tempat  bermain. Populasi  anak jalanan yang ada kian hari pun kian bertambah jumlahnya. Hal ini menimbulkan keadaan di masyarakat menjadi  tidak  kondusif.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  pemerintah  melalui  Dinas  Sosial Kabupaten  Tangerang  seharusnya  dapat  menyelesaikan  permasalahan  anak  jalanan  ini. Pelaksanaan penertiban dan atau upaya terkait lainnya dapat dilakukan untuk dapat menekan angka jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Tangerang turun.
Penertiban terhadap anak jalanan sampai dengan saat ini masih menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Meskipun demikian, hal ini dirasa masih belum dapat menguraikan serta memberi jawaban terhadap penyelesaian permasalahan anak
jalanan. Beberapa hambatan yang peneliti temukan yang menjadi kendala yang dirasakan dinas sosial, antara lain:
a. Pola Pikir Anak Jalanan
Anak sebagai seorang individu tentu saja memiliki pola pikir tersendiri yang sering kali  belum  paham  dan  perlu  diarahkan  untuk  dapat  memikirkan  masa  depan  dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini seharusnya menjadi tugas dinas sosial untuk dapat setidaknya  membantu  mengarahkan  anak-anak  jalanan  agar  dapat  berpikir  serta berperilaku  yang  potensial  untuk  masa  depannya  yang  lebih  baik.  Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 UU Perlindungan anak mengenai maksud dari pemberian pendidikan yang seharusnya menjadi hak anak, di antaranya adalah: sebagai langkah pengembangan  sikap  serta  kepribadian,  bakat,  kemampuan  fisik  dan  mental  hingga dapat secara optimal mencapai potensinya, sebagai pengakuan atas adanya hak asasi manusia  yang  dimilikinya,  sebagai  penghormatan  terhadap  orang  tua  serta  nilai-nilai dirinya maupun identitas budaya terkait, sebagai langkah antisipasi ataupun persiapan anak  untuk  kehidupan  selanjutnya,  sebagai  perwujudan  rasa  menghormati  terhadap lingkungan hidup.
Sebagaimana  isi  pasal  tersebut,  sudah  seharusnya  dinas  sosial  memberikan pengarahan  terhadap  anak  jalanan  dan  membantu  agar  anak  memperoleh  hak pendidikannya  secara  layak  dan  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Melalui  arahan  dan  bantuan  yang  dilakukan  dinas  sosial, diharapkan pola pikir anak bisa bergeser ke arah yang lebih baik terutama terkait masa depan mereka untuk ke depannya.
Sejauh ini, pelaksanaan pemberdayaan kepada anak jalanan yang dilakukan dinas sosial  terhadap  mereka  yang  terjaring  atau  terkena  razia  dilaksanakan  hanya  dalam kurun waktu tiga hari saja. Waktu tiga hari ini dirasa masih belum cukup untuk dapat membuat anak-anak meresapi dan mengerti tentang situasi dan kondisi sehingga dapat diajak untuk berpikir jauh kedepan.
b. Sumber Daya Manusia
Penanganan permasalahan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial selama ini mempunyai hambatan dalam hal kurangnya sumber daya manusia. Meskipun dinas sosial sudah menjalin kerja sama  dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetap saja hal ini masih belum dapat secara efektif membantu pelaksanaan tugasnya. Tingkat luasan kerja sama dinas sosial dalam hal ini masih dan harus diperluas lagi lingkupnya, terutama  dengan  masyarakat  atau  lembaga  masyarakat  lainnya  yang  memiliki kepedulian terhadap nasib anak jalanan.
Sebagaimana  UU  Perlindungan Anak dalam Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan
lembaga  pemerintah  dan  lembaga  masyarakat  dapat  menjalin  kerja  sama  termasuk dengan  pihak  lain  dalam  rangka  pemeliharaan dan  perawatan  anak jalanan  dan/atau anak terlantar. Maknanya, ketika kerja sama yang dijalin oleh dinas sosial dengan OPD dirasa  masih  belum  cukup  efektif  dalam  penanganan  terkait  perlindungan  hukum terhadap anak jalanan, maka seharusnya dinas sosial bisa menggandeng masyarakat dan/atau kelompok masyarakat terkait untuk memberikan kontribusinya. Karena peran dari  masyarakat  menjadi  penting  sebagai  pihak  yang  paling  sering  bersinggungan dengan anak jalanan.
c. Rumah Singgah
Dalam pelaksanaan tugasnya, setelah melakukan penertiban anak jalanan, dinas sosial menempatkan anak jalanan tersebut di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (UPTD  Rehabilitasi  PMKS).  UPTD Rehabilitasi PMKS atau seringkali disebut dengan rumah singgah yang saat ini dimiliki oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tangerang  adalah  sejumlah  satu  unit  saja,  yaitu berada  di  Kecamatan  Jayanti.  Berdasarkan  data  administratif,  wilayah  Kabupaten Tangerang  sendiri terbagi  menjadi  29  kecamatan,  28  kelurahan  dan  246  desa (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022). Apabila akan kita perbandingkan satu unit rumah singgah dengan kapasitas tertentu, tentu saja akan sulit untuk dapat menampung atau mencukupi kebutuhan, yang justru dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan lain.
Di  sisi  lain,  penegasan  mengenai  pemeliharaan  dan  perawatan  terhadap  anak terhadap  anak  jalanan  merupakan  tanggung  jawab  yang  wajib  diselenggarakan  oleh pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  diwakilkan  oleh  dinas  sosial  sebagai  lembaga  teknis pelaksana tugasnya. Ini merupakan amanat UU Perlindungan Anak dalam Pasal 55 ayat (1). Sedangkan dalam kondisi saat ini, rumah singgah yang ada tidak mencukupi untuk dapat  melakukan  pemeliharaan  dan  perawatan  yang  dimaksud  oleh  undang-undang tersebut.  Artinya  untuk  melakukan  pemeliharaan  dan  perawatan  yang  layak  dan mencukupi baik secara kapasitas maupun fasilitas, dinas sosial wajib mempunyai tempat untuk melakukan pemeliharaan tersebut, salah satunya adalah rumah singgah.
Keterbatasan akan akses terhadap rumah singgah ini, dari segi jumlah memang cukup  membuat  kerepotan.  Jarak,  waktu  tempuh,  maupun  alat  transportasi  yang digunakan  untuk  memperoleh  akses  rumah  singgah  ini  menyebabkan  kondisi pemeliharaan  dan  perawatan  terhadap  anak  jalanan  menjadi  tidak  kondusif.  Sudah selayaknya, dinas sosial mengajukan usulan penambahan jumlah rumah singgah untuk dapat mengakomodasi dan membantu menekan jumlah anak jalan yang keberadaannya tersebar  di  semua  wilayah  Kabupaten  Tangerang.  Jika  usulan  penambahan  jumlah
rumah singgah ini disetujui, pelaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan diharapkan akan dapat berjalan semakin efektif.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Tangerang masih belum sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Hal ini terbukti dengan masih terdapat  banyaknya  kasus  anak  jalanan  yang  belum  terselesaikan  dan/atau  belum  selesai dengan baik. Beberapa hal terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang tidak  sejalan  dengan  UU  Perlindungan  Anak  di  antaranya  adalah  mengenai  hak  terkait pendidikan, perlindungan khusus bagi anak yang terkena eksploitasi ekonomi, serta sanksi bagi pihak yang ikut serta dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak. Hal yang menjadi penghambat dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  anak  jalanan  adalah  bahwa  edukasi  untuk  merubah pola pikir anak jalanan agar lebih baik lagi masih belum berhasil. Faktor sumber daya manusia menjadi  hal  yang  mempengaruhi  terjadinya  hal  ini.  Mayoritas  anak  jalanan  masih  cenderung belum bisa memikirkan masa depannya. Penanganan pertama terhadap anak jalanan harusnya diberikan  oleh  lingkungan  terdekat,  seperti  keluarga  dan/atau  kerabat  maupun  masyarakat sekitar. Di sinilah tugas dinas sosial untuk dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya yang mampu memberikan naungan bagi anak jalanan. Selanjutnya, ketersediaan  rumah  singgah  yang  jumlahnya  hanya  satu  di  Kabupaten  Tangerang  juga  turut menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

## Daftar Pustaka
Buku
Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan) . Bhuana Ilmu Populer.
Gultom, M. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Refika Aditama.
Kartikowati, E., & Zubaedi. (2020). Pola Pembelajaran 9 Pilar Karakter Pada Anak Usia Dini dan Dimensi-Dimensinya. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). Kencana.
Lesmana, H. S. J. (2023). Encyclopedia Hukum . Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Nusantara, A. H. G. (2006). Prospek Perlindungan Anak . Rajawali.
Sudjana,  N.,  &  Kusumah,  A.  (2000). Proposal  Penelitian  di  Perguruan  Tinggi .  Sinar  Baru Algesindo.

## Jurnal
Asrul. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia  (Studi  Kasus  Dinas  Kesejahteraan  Dan  Sosial  Kota  Medan). Jurnal  Ilmiah Skylandesa , 2 (1), 1–9.
Bashori,  B.,  &  Aprima,  S.  G.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Program  Wajib  Belajar  12  Tahun  di Provinsi Lampung. PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1), 18–28. https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324
Deawinadry, & Hasyim, M. W. (2018). Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis  Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. DIVERSI : Jurnal Hukum , 3 (2), 157. https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.161
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional  Dan  Konvensi  Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668
Islami,  M.  I.,  Hapidati,  P.,  &  Lesmana,  S.  J.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak. Lex Veritatis , 2 (1), 78–85.
Khoirunnisa, K., Ratna, E., & Irawati, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terlantar  Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. Notarius , 13 (2), 546–556. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073
Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra , 1 (1), 48–56.
Rahmawati,  H.  (2018).  The  legal  protection  of  street  children  in  Bengkulu  city. International Journal of Business, Economics, and Law , 15 (4), 56–62.
Sadjali, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto. Rechtidee , 16 (2), 6.
Sonata,  D.  L. (2014).  Metode Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik  Khas  dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35.
Sukadi,  I.,  Heriyawanto,  G.  S.,  &  Ningsih,  M.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak Terlantar  Dalam  Perspektif  Negara  Kesejahteraan. Qowwam:  Journal  for  Gender Mainstreaming , 14 (2), 25–36. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876
Syuhada,  E.  A.  (2020).  Legal  Protection  of  Street  Children  for  Exploitation  in  Criminal  Law Perspectives. IJCLS  (Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  Studies) , 5 (1),  15–20. https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.25327

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2002).

## Website
Ma’arif,  A.  S.  (2023,  January  25).  Dinsos  Kabupaten  Tangerang  butuh  penegakan  Perda penanganan  Anjal. Antara  Banten .  https://banten.antaranews.com/berita/236877/dinsos- kabupaten-tangerang-butuh-penegakan-perda-penanganan-anjal
Mul.  (2023,  August  24).  Mulai  Meresahkan  Masyarakat,  Anak  Punk  di  Lampu  Merah  Baltim Diminta  Ditertibkan. Info7.Id .  https://info7.id/2023/08/24/mulai-meresahkan-masyarakat- anak-punk-di-lampu-merah-baltim-diminta-ditertibkan-2/
Prasetyo,  V.  (2023,  May  24).  30  PMKS  di  Kabupaten  Tangerang  Terjaring  Razia  Satpol  PP. Poskota . https://poskota.co.id/2023/05/24/30-pmks-di-kabupaten-tangerang-terjaring- razia-satpol-pp
Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2022). Data Administratif Kabupaten Tangerang . Opendata Kabupaten Tangerang. https://opendata.tangerangkab.go.id/data-administratif-kabupaten- tangerang#:~:text=Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan%2C 28 kelurahan dan 246 desa.