Edisi No. 40 - Oktober 2016

## MEWUJUDKAN VISI PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
V V . . L L u u l l u u k k P P r r i i j j a a m m b b o o d d o o 4 4

## Abstract
As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, the ideal of national education is to educate the life of the nation. Then, in Law Number 20 Year 2003 regarding National Education System, it is mentioned that the Government and Local Government have the right to direct, guide, assist and supervise the implementation of education in accordance with applicable laws and regulations. To implement the mandate of this constitution, East Java Provincial Government prepares Regional Mid-Term Development Plan of East Java Year 2014-2019, where it stipulates that the vision of education and culture of (Education Office) East Java Province is "The realization of smart, creative, and majestic human beings with synergicand global competitiveness.”This article describes some solutive ideas to actualize East Java Province’ seducation vision.
Keywords: vision of education, education office, education council, province of East Java

## Abstrak
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, cita- cita pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan amanat konsitusi inilah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014– 2019, di mana ditetapkan bahwa visi pendidikan dan kebudayaan (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur, ialah “Terwujudnya Insan Cerdas, Kreatif, Berakhlak Mulia, Memiliki Daya Sanding Dan Daya Saing Global”. Artikel ini memaparkan beberapa gagasan solutif untuk mewujudkan visi pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Kata kunci: visi pendidikan, dinas pendidikan, dewan pendidikan, provinsi Jawa Timur
4 V. Luluk Prijambodo a a d d a a l l a a h h Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

## Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa cita-cita pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih komprehensif, cita-cita ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 3, bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Selain memuat fungsi pendidikan, kelahiran Sisdiknas juga telah merubah paradigma kebijakan sistem pendidikan dari yang bersifat sentralistik menuju desentralisasi. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian, dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) diamanatkan bahwa:
(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai   dengan lima belas tahun.
Dengan hak dan kewajiban konstitusional demikian, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 tersebut ditetapkanlah visi pendidikan dan kebudayaan (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur, yaitu “Terwujudnya Insan Cerdas, Kreatif, Berakhlak Mulia, Memiliki Daya Sanding Dan Daya Saing Global”.
Bagaimanakah visi pendidikan dan kebudayaan ini dapat dicapai? Tulisan ini bertujuan menyumbangkan beberapa gagasan strategis untuk mewujudkan visi pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Timur.

## Deskripsi Visi Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dipaparkan bahwa visi pendidikan dan kebudayaan (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur tersebut diarahkan untuk mewujudkan insan cerdas secara menyeluruh dan utuh, yaitu yang mampu menjadikan dirinya berpengetahuan dan berakhlak mulia agar mampu berpola-pikir, beradab, bersikap dan berperilaku manusiawi,
Edisi No. 40 - Oktober 2016
kreatif, dan produktif sehingga memiliki daya saing dan daya sanding ( coopetition ) global, regional, dan nasional secara serempak mengingat pada masa sekarang, lebih-lebih pada masa depan, antara yang global, regional, dan nasional bertumpang tindih dan saling melapis.
Paparan visi di atas mengandung empat pokok pikiran, yaitu: (1) insan cerdas, (2) berakhlak mulia, (3) kreatif, dan (4) berdaya saing dan berdaya sanding nasional dan global. Insan cerdas dimaknai sebagai manusia yang sempurna perkembangan akal budinya sehingga memiliki kejernihan ruhani, kecendekiaan otak-pikiran, ketajaman rasa, dan kesehatan-kebugaran-kekuatan raga serta ketahanan mental yang merupakan satu keseluruhan dan keutuhan. Insan berakhlak mulia dimaknai sebagai manusia yang memiliki watak, adab, susila, perangai, dan tabiat berharga, terpuji, dan tinggi sehingga memiliki susila dan perangai terpuji dan tinggi sebagai manusia yang bemarwah, berharkat, dan bermartabat dalam kehidupan sehari-hari. Insan kreatif dimaknai sebagai manusia yang berbekal kecerdasan menyeluruh, berpengetahuan baik, dan berakhlak mulia agar mampu berpikir, bersikap, dan bertindak selaras dengan asas-asas kemanusiaan dan adab. Insan yang memiliki daya saing dan daya sanding nasional dan global dimaknai sebagai manusia yang memiliki kekuatan, kemampuan, kemahiran, dan kecakapan bersaing sekaligus bekerja sama ( coopetition ) atau beradu sekaligus berunding secara serempak pada tataran nasional dan global.
Dengan visi pendidikan demikian, pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur memiliki tugas yang tidak saja berat tetapi juga penuh tantangan, yaitu mengantarkan para peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku agar mampu menjadi generasi emas bangsa yang memiliki kemampuan untuk berkompetesi dan bersinergi secara nasional, regional, maupun global.

## Misi Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Sudah barang pasti bahwa untuk mengoperasionalisasi dan mewujudkan visi pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu merumuskan misi ( action ) pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagai berikut:
1.  Memaksimalkan akses memperoleh pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan;
2.  Mengoptimalkan kualitas dan keunggulan, daya sanding dan daya saing pendidikan;
3.  Mewujudkan keterpaduan dan keserasian sistem pendidikan antar jalur dan jenjang pendidikan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata; dan
4.   Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa.
Secara  tersirat, paparan misi tersebut di atas menunjukkan bahwa akses, kualitas/keunggulan, daya saing dan daya sanding pendidikan,
keselarasan antara ouput dan dunia kerja, serta upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan setempat masih perlu ditingkatkan lagi atau dioptimalisasi.

## Tujuan Pembangunan Pendidikan
Selanjutnya, agar pelaksanaan misi demi tercapainya visi pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merumuskan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Timur sebagai berikut :
1.   Memperluas dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan bagi berbagai kelompok masyarakat di seluruh   wilayah Provinsi Jawa Timur
2.  Meningkatkan kualitas dan keunggulan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur
3.   Meningkatkan kompetensi, kinerja, pemerataan sebaran dan relevansi tenaga pendidik di kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur
4.   Meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur
5.  Meningkatkan keterpaduan antar jalur dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
Oleh karena tujuan pendidikan di atas digenerasi dari misi pendidikan, secara tersirat dan tersurat misi dan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Timur terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, implementasi misi pendidikan harus mengacu pada tujuan pendidikan demi tercapainya visi pendidikan secara efektif dan efisien.

## Isu Strategis Bidang Pendidikan
Keterkaitan antara misi dan tujuan pendidikan tersebut di atas secara tidak langsung merefleksikan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam upayanya mewujudkan visi pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mengapa demikian? Bahwa upaya untuk memperluas dan meningkatkan akses layanan pendidikan, kualitas dan keunggulan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan, kompetensi, kinerja, pemerataan sebaran dan relevansi tenaga pendidik, dan upaya meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan) Jawa Timur memerlukan bukan saja biaya, sarana dan prasarana, tetapi juga sumber daya  manusia (SDM) dan strategi implementasi kebijakan yang tepat.
Dalam Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015 dipaparkan  sepuluh isu strategis yang perlu diberi perhatian serius dalam setiap upaya pembangunan bidang bidang pendidikan. Pertama, adanya keterbatasan ketersediaan anggaran pendidikan sehingga Pemerintah
Daerah dan masyarakat perlu berupaya untuk  menyolusi masalah tersebut. Kedua, masih relatif tingginya jumlah penduduk tuna aksara. Ketiga, belum adanya kepastian bahwa setiap anak bisa bersekolah hingga lulus sekolah menengah sehingga suka tidak suka Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu memikirkan langkah nyata untuk mengatasi masalah ini. Keempat, masih banyaknya guru yang belum berijazah S1/D4. Kelima, belum tercapainya tujuan sertifikasi pendidik, yaitu untuk meningkatkan meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Keenam, masih rendahnya hasil uji kompetensi guru (UKG). Ketujuh, masih kurang layaknya sarana prasarana pendidikan yang ada. Kedelapan, masih belum optimalnya hasil ujian nasional (UN). Kesembilan, masih perlu ditingkatkannya sifat dan perilaku jujur di lingkungan sekolah. Kesepuluh, masih relatif rendahnya mutu pendidikan di daerah.

## Usulan Solutif
Untuk mendukung pelaksanaan misi pendidikan demi pencapaian visi dan tujuan pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan tidak lupa memberi perhatian serius pada isu-isu strategis bidang pendidikan, pemikiran-pemikiran strategis perlu disumbangkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu stake holder yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bebrapa pemikiran strategis tersebut ialah sebagai berikut: 1. Bahwa wajib belajar merupakan hak bagi setiap peserta didik memberi konsekuensi logis bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan seluruh anggaran pendidikan. Namun demikian, realitanya menunjukkan bahwa anggaran pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah   Daerah acapkali belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan baik bagi sekolah negeri maupun swasta. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan gratis perlu ditinjau lagi. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia perindustrian untuk berpartisipasi membiayai pembangunan bidang pendidikan. Dana BOS masih amat diperlukan. Namun demikian, untuk menjamin ketercukupan ketersediaan anggaran pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menggali sumber-sumber lain. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis seyogyanya disubstituti dengan pendidikan bersubsidi agar terbuka peluang lebar bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih dalam pembiayaan pendidikan.
2. Untuk menuntaskan masalah penduduk tuna aksara, Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota) perlu meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penuntasan masalah penduduk yang berstatus tuna aksara. Masyarakat perlu didorong untuk
mengembangkan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar masyarakat) guna mengintensifkan kegiatan belajar di kelompok-kelompok belajar (Kejar Paket A, B, dan C).
3.  Untuk memberi kepastian agar tidak ada peserta didik yang putus sekolah ( drop out ), Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi, kabupaten, mapun kota) perlu mendorong sekolah- sekolah negeri maupin swasta agar lebih  berkimotmen  mendampingi setiap peserta didik untuk menuntaskan   pendidikannya dengan capaian hasil belajar yang baik.
4.   Untuk mendorong beberapa guru yang masih berpendidikan di bawah S1, Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provisi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota) perlu bukan saja memotivasi para guru untuk melanjutkan studinya ke S1 tetapi juga mengupayakan bantuan (beasiswa) bagi para guru-guru tersebut untuk meringankan beban ekonomisnya; bantuan beasiswa juga merupakan apresiasi  sekaligus motivasi bagi keberhasilan studi lanjut mereka.
5. Kemudian, untuk mendorong para guru yang belum mengikuti sertifikasi guru untuk mengikuti sertifkasi guru guna meningkatkan mutu pendidikan dan   kesejahteraan mereka, Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu menambah quota sertifikasi guru dengan disertai pengalokasian anggaran yang memadai.
6.  Rendahnya hasil uji kompetensi guru merefleksikan masih rendahnya tingkat kompetensi guru. Ini berarti bahwa Pemerintah perlu secara berkesinambungan memberi pelatihan-pelatihan pedagogis dan profesional bagi para guru demi meningkatkan kompetensi profesional, pedagogis, sosial, dan personal guru;  peningkatan kompetensi guru akan meningkatan kualitas layanan pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu lulusan.
7.  Disparitas sarana dan parasarana pendidikan masih jamak terjadi di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Untuk itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu meningkatkan supervisi pendidikan agar pemantauan terhadap sarana-prasarana pendidikan dapat terlaksana dengan baik sehingga mutu sarana dan prasarana pendidikan akan tetap terjaga dengan baik pula; pengadaaan sarana dan prasarana pendidikan perlu memperhatikan ketersebaran sarana dan prasarana  pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
8.  Untuk mengoptimalkan hasil ujian nasional (UN), Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten maupun Kota perlu bersama-sama  secara berkesinambungan memotivasi sekolah dan para guru untuk fokus bukan saja pada mutu hasil pembelajaran tetapi juga pada proses pembelajaran.
9. Di beberapa sekolah negeri pernah dilaksanakan program Kantin Kejujuran. Namun demikian, program tersebut tidak berlanjut dengan kesimpulan bahwa upaya membangun sikap dan perilkau jujur di ssekolah telah gagal. Dalam hal ini, Seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah perlu menyadari bahwa membangun karakter
dapat berjalan efektif bukan oleh ceramah-ceramah dari para guru namun oleh keteladanan dari pimpinan sekolah, para guru, teman sebaya, lingkungan sekitar sekolah bahkan dari orang tua dan para tokoh panutan publik.  Dengan kata lain, pendidikan karakter harus dilaksanakan melalui role modelling yang banyak memberikan keteladan dalam konteks kehidupan nyata sehari-hari.
10.Peningkatan mutu pendidikan hanya akan efektif apabila dilaksanakan secara kolektif, semesta, oleh seluruh stake holder pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah, masyarakat, dunia industri, dan orang tua serta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus beriringan dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.

## Peran Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, Dewan Pendidikan (DP) dan komite sekolah merupakan wahana strategis untuk berserikat, berpikir, dan besinergi bersama untuk memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengatakan bahwa sinergi antara dewan pendidikan, komite sekolah, serta satuan pendidikan tersebut sesungguhnya sudah ada begitu saja (taken for granted), tetapi perlu lebih diberdayakan. Dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, Lampiran I dijelaskan bahwa dewan pendidikan berperan sebagai: pemberi pertimbangan atau advisory agency; pendukung atau supporting agency; pengontrol atau controlling agency , serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dan masyarakat. Dalam PP No 66 Tahun 2010 Pasal 192, ayat (2) disebutkan bahwa Dewan pendidikan berfungsi dalam kaitan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
Dengan peran demikian, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam membantu Pemerintah Daerah  (Dinas Pendidikan Provinsi) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Kesimpulan
Mewujudkan visi pendidikan provinsi Jawa Timur akan berjalan efektif dan efisien jika dan hanya jika seluruh stake holder pendidikan berkomitmen bersama untuk saling mendukung demi satu tujuan, terwujudnya layanan pembelajaran yang bermutu demi terciptanya generasi emas bangsa yang cerdas, berkarakter dan mampu bersaing dan
bersanding dalam konteks kehidupan nasional, regional, maupun internasional. Semoga.

## Referensi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2003). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (http://www.depdiknas.go.id/inlik.php?to=uusisdiknas diakses 1 Januari 2005).
Kemendikbud. (2015). Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015 . Jakarta: PASKA, Setjen, Kemendikbud. http://npd.data.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 27 September 2016.
Mendiknas. (2002). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah . Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, DepDikNas, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. (2014). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 . Surabaya: Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D.
Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.