## JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol. 4, No. 1, 2019, 1-16 DOI: 10.14710/jiip.v4i1.4733

## Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral

## Hendra Try Ardianto
1

## Universitas Diponegoro, Semarang

## INTISARI
Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parpol dan kandidat. Dengan meminjam cara pandang Pierre Bourdieu tentang kuasa simbolik dan teoritisasi Herbert E. Alexander tentang pendanaan politik, maka kuasa uang dalam parpol akan dibedah lebih jauh. Menggunakan pendekatan studi pustaka, tulisan ini mendudukan lebih cermat apa resikonya jika uang mengendalikan parpol dalam mekanisme representasi. Parpol bisa mengebiri prinsip salus populi suprema lex , yakni kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi. Untuk itu, ada tiga lokus pengaturan keuangan parpol dan kandidat yang harus diperhatikan lebih serius, yakni kejelasan mekanisme audit keuangan, pembatasan sumbangan yang lebih ketat, dan menguatkan posisi warga agar punya kontrol terhadap parpol dan kandidat. Ketiga lokus ini menjadi prasyarat dasar untuk memperbaiki kualitas representasi politik warga pemberi suara, bukan representasi pemberi uang atau pemodal.

## KATA KUNCI
Partai Politik; Pemilu; Pemodal; Pengaturan Keuangan; Uang
Pendahuluan M embayangkan demokrasi selalu saja membayangan suatu tatanan yang ideal. Adanya pemilu dan partai politik (parpol) dibayangkan sebagai wahana sekaligus cara untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Mekanisme representasi rakyat melalui parpol dan penentuan hasil yang legitimate dalam pemilu, adalah bayangan ideal tentang cara terdemokratis menjaring kehendak umum ( volonte generale ) rakyat. Sayangnya, demokrasi ideal ini seringkali menjadi imajinasi belaka karena tatanan ideal yang diidamkan tidak kunjung hadir. Parpol yang diharapkan sebagai wadah menampung aspirasi, hanya menjadi kerumunan elit-elit yang ternyata jauh dari rakyat, bahkan tidak jarang wajah parpol bopeng karena skandal korupsi.

## Korespodensi:
Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139.
Email: htardianto@live.undip.ac.id
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
Kenyataan sebagai lembaga yang korup terkonfirmasi dari beberapa hasil survey. Dalam sebuah survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan yang dipublikasikan Agustus 2018 lalu, Parpol menyandang predikat sebagai institusi demokrasi dengan persepsi terburuk dihadapan masyarakat (CNN Indonesia, 2018). Begitupun dengan tahun sebelumnya, pada Maret 2017, Indobaromater merilis hasil survey yang menyebutkan bahwa 62,9% masyarakat tidak merasa dekat dengan parpol (Tempo.co, 2017).
Kenyataan di atas menjadi semakin parah mengingat Parpol adalah embrio dari para legislator atau wakil rakyat. Akibatnya, tidak berbeda dengan parpol, DPR juga selalu menduduki peringkat terburuk dalam beberapa hasil survey. Dalam rilis yang dikeluarkan Polling Center bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), disebutkan bahwa parpol dan DPR adalah dua lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat paling rendah (Kompas.com, 2017b). Selain itu, hasil survey Global Corruption Baromater 2017 yang dikeluarkan Transparency Internasional Indonesia (TII), DPR masih dianggap masyarakat sebagai lembaga terkorup di Indonesia (CNN Indonesia, 2017).
Kenyataan di atas semakin dikuatkan dengan adanya fenomena ketua parpol yang ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sejak 2013 sampai 2019, sudah 5 pimpinan parpol yang ditangkap KPK karena persoalan korupsi.
Tabel 1. Pimpinan Parpol yang ditangkap KPK No. Tahun Parpol Nama Ketua Kasus Vonis 1. 2013 PKS Lutfi Hasan Ishaaq Kuota impor daging sapi 16 Tahun 2. 2013 Demokrat Anas Urbaningrum Proyek Hambalang 14 Tahun 3. 2014 PPP Suryadharma Ali Dana haji 10 Tahun 4. 2017 Golkar Setyo Novanto Kasus e-KTP 15 Tahun 5. 2019 PPP Romahurmuziy Dugaan jual beli jabatan Kemenag Status tersangka

## Sumber : Katadata.co.id (2019)
Data di atas menunjukkan bahwa begitu korupnya lembaga yang bernama partai politik sehingga kurang dari 1 dekade saja, sudah 5 pimpinannya tertangkap komisi antirasuah. Data ini belum ditambah dengan kader-kader partai yang masuk bui akibat kasus serupa.
Padahal idealnya, parpol adalah representation of  ideas atau cerminan dari preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan sehingga harus diperjuangkan. Untuk itu, ideologi, platform atau visi dan misi yang seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan parpol. Dengan cara itu, maka parpol layak disebut sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Namun karena kuasa uang, parpol lebih sering terjerumus pada bagaimana cara mendapatkan akses terhadap uang, ketimbang bagaimana merancang agenda yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Mekanisme kerja parpol tidak lagi dalam kerangka mencari alternatif  kebijakan yang sesuai
dengan kondisi bangsa, namun lebih pada kepentingan-kepentingan pribadi para elitnya. Parpol tidak lagi berlandaskan pada salus populi suprema lex , yakni kesejahteraan atau kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi, sebaliknya, uanglah yang menjadi hukum tertinggi.
Hal inilah yang kemudian menjelaskan mengapa parpol hanya terlihat sibuk ketika menjelang pemilu atau pilkada saja, sedangkan di masa-masa non-elektoral sama sekali tidak menunjukkan gaungnya. Di saat pemilu, orang-orang dalam parpol mengeluarkan segudang janji perbaikan kepada rakyat. Namun, setelah mereka memperoleh kekuasaan yang diinginkan (dari hasil memanfaatkan suara rakyat), maka seketika itu pula mereka akan melupakan janjinya. Mereka akan lebih sibuk mencari uang sebagai ganti biaya pencalonan sebelumnya. Hal semacam inilah yang menjadikan citra parpol kian memburuk dihadapan masyarakat.
Kenyataan menyimpangnya peran parpol −menjadi lembaga yang sekedar berafiliasi terhadap uang− salah satunya disebabkan oleh aturan perundang-undangan yang terlalu longgar. Banyak kelemahan dalam tata pengaturan keuangan parpol yang bisa membuat parpol hanya sibuk menggalang dana saja. Partai-partai yang secara kuat pendanaannya, bisa tetap langgeng dalam tampuk kekuasaan karena akses terhadap uang yang besar. Namun keadaan itu akan membuat parpol lebih berafiliasi pada pemberi modal daripada terhadap rakyat. Ini tentu kondisi yang tidak baik dalam iklim perpolitikan Indonesia, yang sayangnya belum mendapat perhatian secara serius untuk dikaji lebih dalam.
Kedekatan parpol dengan jejaring uang jelas merupakan permasalah akut yang mencederai makna demokrasi itu sendiri. Sungguh naif  jika pemilu yang telah dilandasan pada prinsip one person one vote , tetapi pada kenyataan nanti, suara pemilih hanya dijadikan alat semata, sedangkan parpol akhirnya mengaspirasikan pemodal atau sekelompok oligarki saja. Jika demikian, maka parpol bukan lagi representasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Melihat kenyataan di atas, penulis mencoba untuk mengangkat persoalan pengaturan keuangan parpol dalam konteks demokrasi politik di Indonesia. Dengan cara itu, maka tulisan ini sekaligus menjadi evaluasi terhadap UU Partai Politik dan UU Pemilu yang ada di Indonesia sejauh ini. Kedua UU inilah yang menjadi pangkal persoalan yang membuat akses parpol terhadap uang begitu leluasa. Pembahasan tata aturan kedua undang-undang tersebut yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini.
Selama ini, mindstream para akademisi, praktisi politik, maupun pemegang kebijakan negara masih selalu berkutat pada perdebatan bagaimana menentukan sistem pemilu yang cocok atau berapa electoral treshold yang sesuai. Namun, kenyataannya malah melupakan kondisi riil yang sebenarnya lebih mendesak, yakni adanya kecenderungan parpol sebagai lembaga yang lebih berafiliasi terhadap uang ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat. Meski UU terkait parpol dan pemilu telah direvisi berulang kali, namun persoalan pengaturan keuangan parpol dan kampanye selalu saja dinafikan dari waktu ke waktu.
Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, tulisan ini mencoba untuk menunjukkan bahwa untuk membangun iklim demokrasi politik yang sehat, tidak melulu seputar electoral treshold atau rekayasa sistem pemilu. Tetapi juga bagaimana setiap parpol dapat berkompetisi secara sehat melalui platform yang ditawarkannya, bukan karena memiliki akses uang lebih besar.
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
Salah satu caranya adalah dengan merombak tata aturan pengelolaan keuangan parpol maupun kandidat dalam kompetisi elektoral.

## Uang dalam politik: Sebuah tinjauan teoritis
Ada banyak definisi tentang partai politik (parpol), salah satu teoritikus politik terkemuka, Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political Parties cukup memberi sumbangan berharga untuk memahami parpol. Menurutnya, “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda” (dalam Budiarjo, 1985: 162). Definisi di atas akan tampak dangkal − karena terfokus pada perebutan kekuasaan − jika tanpa diuraikan apa fungsi dari parpol itu sendiri. Fungsi parpol setidaknya teridentifiksi ada tujuh hal, yakni: sebagai pelaksana sosialisasi politik, rekruitmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik (Surbakti, 1999).
Ini artinya, parpol bukan sekedar wadah saling memperebutkan kekuasaan, namun juga memiliki tujuh fungsi pokok yang tidak kalah pentingnya. Sosialisasi politik memiliki peran yang menentukan orientasi politik para anggota masyarakat. Rekruitmen politik menjadi penyaring para wakil anggota masyarakat dalam politik. Partisipasi politik berfungsi untuk mempengaruhi proses politik yang ada. Pemandu kepentingan dimaksudkan untuk menentukan kehendak umum yang ingin dicapai. Komunikasi politik berguna untuk menyampaikan informasi politik dari pemerintah ke masyarakat. Pengendalian konflik memiliki kegunaan untuk mempertemukan perbedaan pendapat dan mencari jalan penyelesaiannya. Sedangkan kontrol politik bisa menjadi wadah untuk mengkritisi keadaan politik yang terjadi (Surbakti, 1999: 116-121). Fungsi-fungsi di atas memberikan gambaran ideal bagaimana parpol bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat.
Meskipun memiliki peran yang sangat penting, bukan berarti kenyataan lapangan berbicara demikian. Robert Michels misalnya, jauh hari telah merasa apatis terhadap parpol. Menurutnya, partai-partai demokratis sekarang, keberadaan perbedaan pendapat dalam hal ide dan teori, semakin lama semakin minim, dan karenanya partai-partai telah terperosok menjadi arena caci maki dan pertarungan kepentingan pribadi, yang hasil akhirnya kemudian diselesaikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang dangkal. Tidak hanya itu, parpol juga telah melahirkan dominasi golongan terpilih atas pemilih, pemegang kuasa atas pemberi kuasa, utusan atas pengutus. (Michels, 1996: 40-42). Kenyataan semakin elitis dan oligarkis inilah yang sekarang terjadi dalam tubuh parpol.
Masalah korupsi yang dihadapi parpol salah satunya disebabkan oleh tata aturan yang longgar dalam hal pengaturan pendanaan parpol. Akibat tata aturan yang longgar tersebut, banyak parpol yang memanipulasi akses uang tanpa dikenai sanksi apapun. Sebagaimana yang sering dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa komitmen parpol untuk transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan pencatatan, pelaporan, dan audit dana parpol masih sangat rendahnya. Tragisnya, selama 2012-2015, upaya ICW untuk meminta laporan keuangan kepada parpol selalu mendapat penolakan. Sebagian besar laporan itu diperoleh setelah bersengketa terlebih dahulu
di Komisi Informasi. Bahkan tidak jarang setelah memenangkan sengketa sekalipun, parpol masih tidak memberikan akses pada laporan keuangannya (Kompas.com, 2017a).
Herbert E. Alexander dalam bukunya Financing Politics: Money, Elections and Political Reform (1991) mengatakan, “Permasalahan yang dialami oleh kaum reformis pemilu di penghujung abad ke 20 adalah bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu di era politik media, yang bisa disimpulkan didominasi oleh politik uang”. Apa yang diutarannya seolah ini menjadi semacam peringatan bahwa dominasi uang dalam politik sangatlah besar karena itu harus dikendalikan. Lebih lanjut Alexander (1991) menyatakan bahwa uang menjadi alat paling signifikan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam masyarakat modern (kontemporer). Menurutnya, “Dalam semua masyarakat, uang adalah media yang penting yang bisa digunakan untuk mendapatkan energi maupun sumber daya. Karakteristik uang adalah dia bisa ditransfer dan diubah tanpa mengungkapkan sumber aslinya. Inilah yang menjadi keuntungan yang sangat kentara dalam politik (Alexander, 1991: 2).
Uang memiliki signifikansi besar dalam mempengaruhi proses politik. Sebab, uang bisa ditransformasikan menjadi sumber daya lain untuk mendapatkan pengaruh politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Alexander (1991: 4).
Perubahan fungsi uang (dari sekedar alat tukar), membuat aspek keuangan dalam politik menjadi komponen penting dalam semua proses tata kelola pemerintahan bahkan dalam masyarakat paling tradisional. Namun uang sebenarnya hanyalah sebuah simbol. Kompetisi yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, harga diri, maupun nilai-nilai yang lain. Dengan kata lain, uang adalah instrumen, sisi pentingnya adalah bagaimana uang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan pengaruh, ataupun uang ditukar menjadi sumber daya-sumber daya lainnya, pun dikombinasikan dengan sumber daya lain dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik ( diterjemahkan penulis ).
Kemampuan uang untuk mempengaruhi pihak lain inilah yang menjadikan uang sebagai instrumen dalam meraih kekuasaan. Akibatnya, banyak politisi dari parpol yang lebih fokus menjaring uang daripada menjaring suara dengan platform dan tawaran kebijakan.
Uang merupakan sumber kekuasaan bagi parpol. Namun, eksistensi uang yang terlalu besar dalam politik (parpol) akan menjadi semacam belenggu bagi tujuan-tujuan ideal yang ingin dicapai. Hal ini yang dikawatirkan oleh Robert Michels (1968), “Ketergantungan finansial yang dialami oleh sebuah partai dan pemimpin yang menjadi representasi mayoritas, menjadi belenggu bagi kinerja organisasi”. Kekawatiran semacam inilah yang akan menjadi pokok bahasan tulisan.
Awalnya, dalam teori ekonomi, fungsi dasar uang ada dua, yakni sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan lainnya adalah alat pembayaran, investasi modal, penumpuk kekayaan, dan sebagainya. Dalam definisi ini, uang dilihat sebagai alat yang berjalan dalam mekanisme ekonomi. Namun, jika kita geser definisi itu pada ranah politik, maka uang memiliki definisi yang jauh lebih kompleks. Uang bukan lagi sesederhana sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. Uang sudah menjadi instrumen bargaining politik. Artinya, jika uang menjadi kajian ranah politik, keluasan materi dan sudut pandang uang menjadi semakin lebar dan bisa ditafsirkan beraneka ragam. Salah satunya adalah bahwa uang menjadi instrumen untuk mendapatkan kekuasaan.
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
Untuk memudahkan pemahaman tentang kuasa uang bisa kita analisis dengan meminjam teoritisasi Pierre Bourdieu (dalam Fashri, 2007) tentang kuasa simbolik. Dalam teori ‘kuasa simbolik’, setidaknya ada tiga modal (investasi) utama untuk mendapatkan kekuasaan, yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Sederhananya, para tuan tanah yang memiliki modal ekonomi (uang) bisa menyuruh, menugasi, dan memerintah seseorang dengan memberi balasan berupa uang. Seorang sultan memiliki kekuasaan karena modal budaya, yakni dengan kedarahbiruannya dan seabrek gelar kebangsawanannya, sultan berkuasa atas para kawula yang taat padanya. Modal budaya juga berlaku pada kyai, dokter, dosen, yang memiliki kedalaman ilmu dan kharisma, yang membuat orang sekitar mematuhi segala perkataannya. Sedangkan, modal sosial diperoleh karena sesorang mampu menunjukkan jaringan sosial terhadap pihak yang berkuasa. Ketiga modal itu memberikan akumulasi kekuasaan simbolik.
Menilik ketiga modal simbolik milik Bourdieu ini, modal ekonomilah yang paling fleksibel. Dengan kepemilikan modal ekonomi atau sumber uang, seseorang bisa sekaligus memperoleh modal budaya maupun modal sosial ( lihat Bagan 1). Jika seseorang memiliki uang, maka dirinya bisa secara mudah menjadi dermawan dan suka membantu, yang kemudian akan terakumulasi menjadi modal sosial. Modal budaya pun kini bisa diraih melalui modal ekonomi. Para artis yang sedang trend memiliki guru atau ustad pribadi, menandakan untuk mendapat legitimasi dari modal budaya. Atau para pengusaha yang dekat dengan keluarga bangsawan, yang kemudian di anugrahi gelar kebangsawanan, tentu dia akan mendapat modal budaya yang signifikan.
Bagan 1. Fleksibilitas Modal Ekonomi dalam Kuasa Simbolik
Hendra Try Ardianto  Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
sudah menjadi instrumen bargaining politik. Artinya, jika uang menjadi kajian ranah politik, keluasan materi dan sudut pandang uang menjadi semakin lebar dan bisa ditafsirkan beraneka ragam. Salah satunya adalah bahwa uang menjadi instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk memudahkan pemahaman tentang kuasa uang bisa kita analisis dengan meminjam teoritisasi Pierre Bourdieu (dalam Fashri, 2007) tentang kuasa simbolik. Dalam teori ‘kuasa simbolik’, setidaknya ada tiga modal (investasi) utama untuk mendapatkan kekuasaan, yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Sederhananya, para tuan tanah yang memiliki modal ekonomi (uang) bisa menyuruh, menugasi, dan memerintah seseorang dengan memberi balasan berupa uang. Seorang sultan memiliki kekuasaan karena modal budaya, yakni dengan kedarahbiruannya dan seabrek gelar kebangsawanannya, sultan berkuasa atas para kawula yang taat padanya. Modal budaya juga berlaku pada kyai, dokter, dosen, yang memiliki kedalaman ilmu dan kharisma, yang membuat orang sekitar mematuhi segala perkataannya. Sedangkan, modal sosial diperoleh karena sesorang mampu menunjukkan jaringan sosial terhadap pihak yang berkuasa. Ketiga modal itu memberikan akumulasi kekuasaan simbolik. Menilik ketiga modal simbolik milik Bourdieu ini, modal ekonomilah yang paling fleksibel. Dengan kepemilikan modal ekonomi atau sumber uang, seseorang bisa sekaligus memperoleh modal budaya maupun modal sosial ( lihat Bagan 1). Jika seseorang memiliki uang, maka dirinya bisa secara mudah menjadi dermawan dan suka membantu, yang kemudian akan terakumulasi menjadi modal sosial. Modal budaya pun kini bisa diraih melalui modal ekonomi. Para artis yang sedang trend memiliki guru atau ustad pribadi, menandakan untuk mendapat legitimasi dari modal budaya. Atau para pengusaha yang dekat dengan keluarga bangsawan, yang kemudian di anugrahi gelar kebangsawanan, tentu dia akan mendapat modal budaya yang signifikan.
Bagan 1. Fleksibilitas Modal Ekonomi dalam Kuasa Simbolik Sumber : Diadaptasi penulis dari (Fashri, 2007)

## Symbolic Capital
Legitimate Authority Social Capital Social Networks

## Cultural Capital
Information Assets Economic Capital Material Wealth
Economic Capital Material Wealth Economic Capital
Material Wealth
Sumber : Diadaptasi penulis dari Fashri (2007)
Dengan modal ekonomi, maka modal yang lain untuk meraih kuasa simbolik pun bisa dilakukan. Hal ini hampir sejalan dengan apa yang dikatakan Alexander (1991), bahwa uang bisa mentranformasikan ke dalam bentuk lain, tanpa mengubah kepentingan aslinya.

## Urgensi Mengatur Keuangan Parpol
Menarik sekali apa yang ditulis kolom Sungguh-Sungguh Terjadi (SST), koran Kedaulatan Rakyat (2008), satu dekade yang lampau. Berikut kutipannya, “Musim Pilkada sekarang ini ternyata memunculkan spanduk ‘terus terang’ dan ‘bukan basa-basi’. Misalnya, di Kudus, Jawa Tengah, ada spanduk melintang di jalan, dengan tulisan: Ora Ono Huek, Ora Obos (maksudnya: Ora ana duwit, ora nyoblos = tidak ada uang, tidak memilih)”. Menggelitik memang, ditengah kepercayaan bahwa pemilu adalah cara terdemokratis menjaring aspirasi, tetapi kenyataan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hanya memaknainya sebagai pesta bagi-bagi uang.
Hal ini mengisyaratkan bahwa kesadaran politik masyarakat dibangun bukan dari rasionalitas akan tujuan dari pemilu, namun lebih pada kerangka berlandaskan uang. Siapa yang bisa memberi lebih banyak uang, maka dialah yang akan dipilih. Visi dan misi tidak lagi penting bagi sang politisi (dan pemilih), asal bisa memberi uang lebih, maka dia ‘absah’ sebagai wakil rakyat. Apa yang dipahami masyarakat ini tentu bukan tanpa dasar. Kenyataan semacam ini persis sebagaimana temuan dari Aspinall & Sukmajati (2015) yang menyatakan bahwa dalam Pilkada ditingkat lokal ditemui praktik pembelian suara ( vote buying ), pemberian barang kepada kelompok-kelompok tertentu ( club good ), penyediaan berbagai pelayanan sosial dan pemanfaatan dana publik untuk kepentingan pemilu ( pork barrel politic ).
Sebenarnya, kasus semacam ini bukan barang baru dalam dunia politik. Di berbagai belahan dunia, sering juga terjadi kasus demikian. Di Spanyol, pada tahun 1991, Partai Sosialis Spanyol mengalami kehancuran akibat tuduhan suap politik pada kampanye 1989 (Heywood, 1997). Citra bersih Tony Blair seketika tercoreng ketika partai pengusungnya, Partai Buruh, terungkap menerima donasi 1 juta pound dari Bernie Occleshtone, bos balap Formula One (Theguardian. com, 2008). Italia juga demikian, pada 1993, parpol terbesar yang hampir selalu berkuasa sejak Perang Dunia II, Partai Demokrasi Kristen, jatuh kekuatan politiknya ketika terkuak jaringan para politisinya dengan para pengusaha dan bos-bos mafia (Navarria, 2016).
Memang uang sangat mempengaruhi kemenangan dalam sebuah kompetisi politik. Lolosnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati pada Pemilu 2004 putaran kedua secara tidak langsung disebabkan oleh dukungan finansial yang besar. Menurut laporan anggaran kampanye yang masuk KPU, jumlah dana kampanye SBY dan Megawati paling besar diantara kontestan pemilu saat itu. Megawati melaporkan jumlah dana kampanyenya sebesar 100,4 milliar dan SBY sebesar 60,3 milliar (Tempo, 2004). Begitu juga dengan kemenangan Jokowi-Jusuf  Kalla pada pemilu 2014, yang disokong dana kampanye lebih dari 312 miliar, sedangkan Prabowo Hatta hanya mencapai sekitar 166 miliar saja (Republika.co.id, 2014). Hal serupa juga terjadi dalam kasus Amerika Serikat. Presiden-presiden yang memenangkan pemilu, seperti Lincoln, Grant, McKinley, Eisenhower, Nixon, (dari Partai Republik) dan Cleveland, Wilson, F. Roosevelt, (dari Partai Demokrat) adalah mereka yang memiliki dana kampanye lebih besar dari rivalnya pada saat berkompetisi elektoral kala itu (Alexander, 1991: 3).
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
Untuk memahami mengapa eksistensi uang dalam parpol, cara pandang Bourdieu bisa dipakai untuk membedah bagaimana parpol kini memperoleh kekuasaanya. Fleksibilitas modal ekonomi membuat parpol cenderung mengonsentrasikan agendanya untuk mendapatkan akses uang sebesar-besarnya. Parpol tidak lagi berfokus pada bagaimana melakukan kaderisasi anggota yang baik, penyusunan visi-misi yang sesuai kebutuhan rakyat, dan bagaimana mempersiapkan wakil- wakil rakyat yang berkualitas. Modal ekonomi telah dibajak parpol untuk me- make up calonnya secara instan agar tampak berwibawa, penuh visi, berkualitas, berkharisma, sehingga modal budaya dan sosial bisa diraih sekaligus. Hal ini menjadi penjelasan mengapa parpol cenderung terlihat baru beraktifitas menjelang masa-masa pemilu. Hal ini dikarenakan fleksibilitas modal ekonomi yang dinilai bisa menyerap simpatisan parpol secara mudah dan cepat ketimbang harus mengkader anggotanya secara serius dan dalam waktu lama.
Selama ini, perbincangan demokrasi politik di Indonesia lebih di dominasi oleh pembahasan tentang penyederhanaan parpol (pengaturan electoral trashold ), sistem pemilu, dan segala hal yang terkait dengan itu. Sedangkan, reformasi keuangan parpol sebagai jalan menegakkan demokrasi politik di Indonesia masih sangat jarang didalami. Pengaturan keuangan parpol tidak pernah secara serius dikaji secara mendalam dan kemudian diimplementasikan. Padahal, menata pendanaan parpol seharusnya bisa menjawab bagaimana menciptakan iklim politik yang sehat ditengah gempuran politik uang yang nyaris dilakukan banyak kontestan pemilu.
Ada cukup banyak alasan mengapa pengaturan keuangan parpol menjadi penting untuk ditelaah secara lebih serius. Saat ini, wajah parpol sudah terlalu dinodai oleh hal-hal berbau korup dan money politic . Hal ini seperti yang sering dilansir dalam laporan lembaga-lembaga seperti Transparancy International Indonesia (TII) maupun Indonesia Coruption Wacth (ICW). Parpol selalu saja menjadi sorotan sebagai lembaga korup. Parpol dianggap tidak representatif  lagi dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Politik uang telah menggeser orentasi parpol pada perebutan dan upaya mempertahankan kekuasaan elit (oligarkis) semata. Parpol dinilai jarang mengakomodasikan isu-isu mendasar yang menjadi kebutuhan rakyat. Akibat adanya politik uang dalam parpol, popularitas parpol menurun di mata rakyat. Karenanya, tidak aneh jika peran dan fungsi parpol kini telah banyak diambil alih oleh kelompok sosial kemasyarakatan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi non-politik (Ornop), media massa, dan pihak akademisi kampus.
Selain itu, adanya kelonggaran undang-undang yang mengatur pendanaan parpol mengakibatkan hanya parpol bermodal besar yang berkuasa. Artinya, parpol yang berkuasa bukanlah parpol yang laku karena memiliki visi dan misinya yang pro-kerakyatan. Tetapi, lebih pada parpol yang memiliki sumber keuangan terbesar. Artinya, parpol besar sebenarnya adalah parpol yang disokong atau didukung oleh banyak modal, bukan secara prinsipil karena popular di mata rakyat. Jika demikian yang terjadi, maka parpol bukan lagi merepresentasikan rakyat yang memberi dukungan suaranya, namun lebih pada aktor-aktor yang memberikan dukungan finansialnya (pemodal). Eksistensi uang
dalam politik inilah yang akhirnya merusak representasi parpol sebagai wakil rakyat. Hal ini bisa dijelaskan seperti dalam bagan berikut.
Bagan 2. Pergeseran Representasi Parpol
finansialnya (pemodal). Eksistensi uang dalam politik inilah yang akhirnya merusak representasi parpol sebagai wakil rakyat. Hal ini bisa dijelaskan seperti dalam bagan berikut.

## Bagan 2. Pergeseran Representasi Parpol
Dalam bagan di atas bisa dijelaskan bahwa (a) rakyat memberikan aspirasinya melalui pemilu untuk memberi legitimasinya kepada parpol dan kandidat. (b) Hasil akumulasi suara rakyat akan menjadi penentu seberapa besar porsi parpol dalam parlemen. Di dalam parlemen nanti, parpol akan bekerja untuk menghasilkan outcome berupa kebijakan. Namun, karena parpol memiliki hutang budi terhadap para pemodal (sumber uang), maka (c) kebijakan yang dihasilkan pun harus sejalan dulu dengan aspirasi para pemodal. Setelah kebijakan itu dinilai telah sesuai dengan kepentingan pemodal, maka (d) kebijakan itu otomatis akan menjadi kebijakan yang diperuntukkan bagi rakyat. Ini artinya, kebijakan yang dihasilkan sebenarnya bukan kebijakan atas aspirasi rakyat, namun aspirasi pemodal. Hal ini mencoreng tujuan dasar dibentuknya parpol, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Di sisi lain, adanya pembiaran yang terus menerus dalam sistem politik Indonesia terkait dengan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dana parpol. Para ilmuwan politik jarang yang menyentuh masalah ‘kuasa uang’ yang telah merasuk kehidupan politik saat ini. Kompetisi parpol semakin tidak sehat dengan adanya signifikansi uang di dalamnya. Maksudnya, hanya parpol yang memiliki sumber finansial besar − dalam kompetisi politik − yang akan selalu diuntungkan. Masih minimnya rekayasa politik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas parpol menjadikan persoalan ini tidak pernah membaik. Hal ini terkonfirmasi dari hasil ‐ hasil survey yang menunjukkan parpol masih menjadi institusi demokrasi yang paling tidak dipercaya masyarakat sebagaimana disampaikan sebelumnya.
Dari beberapa argumen di atas, menjadi penting mengkaji pengaturan keuangan parpol dalam membangun demokrasi politik di Indonesia. Kenyataan hilangnya popularitas parpol salah satunya adalah karena ada campur tangan kuasa uang. Uang tidak hanya merusak popularitas parpol, − karena lebih dikenal sebagai sarang korup − , namun juga telah merusak legitimasi parpol dengan membelokkan representasi parpol atas rakyat kepada para pemodal. Uang juga telah membuat kompetisi politik antar parpol berjalan tidak sehat. Sebab, hanya parpol ‐ parpol yang

## Partai Politik
Parlemen
Sumber Uang Rakyat
(a) Pemilu (b) Hasil Pemilu (c) Kebijakan ! (c) Kebijakan ?
Dalam bagan di atas bisa dijelaskan bahwa (a) rakyat memberikan aspirasinya melalui pemilu untuk memberi legitimasinya kepada parpol dan kandidat. (b) Hasil akumulasi suara rakyat akan menjadi penentu seberapa besar porsi parpol dalam parlemen. Di dalam parlemen nanti, parpol akan bekerja untuk menghasilkan outcome berupa kebijakan. Namun, karena parpol memiliki hutang budi terhadap para pemodal (sumber uang), maka (c) kebijakan yang dihasilkan pun harus sejalan dulu dengan aspirasi para pemodal. Setelah kebijakan itu dinilai telah sesuai dengan kepentingan pemodal, maka (d) kebijakan itu otomatis akan menjadi kebijakan yang diperuntukkan bagi rakyat. Ini artinya, kebijakan yang dihasilkan sebenarnya bukan kebijakan atas aspirasi rakyat, namun aspirasi pemodal. Hal ini mencoreng tujuan dasar dibentuknya parpol, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Di sisi lain, adanya pembiaran yang terus menerus dalam sistem politik Indonesia terkait dengan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dana parpol. Para ilmuwan politik jarang yang menyentuh masalah ‘kuasa uang’ yang telah merasuk kehidupan politik saat ini. Kompetisi parpol semakin tidak sehat dengan adanya signifikansi uang di dalamnya. Maksudnya, hanya parpol yang memiliki sumber finansial besar −dalam kompetisi politik− yang akan selalu diuntungkan. Masih minimnya rekayasa politik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas parpol menjadikan persoalan ini tidak pernah membaik. Hal ini terkonfirmasi dari hasil-hasil survey yang menunjukkan parpol masih menjadi institusi demokrasi yang paling tidak dipercaya masyarakat sebagaimana disampaikan sebelumnya.
Dari beberapa argumen di atas, menjadi penting mengkaji pengaturan keuangan parpol dalam membangun demokrasi politik di Indonesia. Kenyataan hilangnya popularitas parpol salah satunya adalah karena ada campur tangan kuasa uang. Uang tidak hanya merusak popularitas parpol, −
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
karena lebih dikenal sebagai sarang korup−, namun juga telah merusak legitimasi parpol dengan membelokkan representasi parpol atas rakyat kepada para pemodal. Uang juga telah membuat kompetisi politik antar parpol berjalan tidak sehat. Sebab, hanya parpol-parpol yang bermodal besar saja yang akan menjadi penguasa, bukan parpol yang memiliki visi dan misi yang kompeten.

## Tiga Lokus Pengaturan Keuangan Partai Politik
Pengaturan keuangan parpol dan kandidat dimaksudkan untuk mencegah adanya aliran dana yang berlebihan dan dana tidak resmi yang secara undang-undang dilarang. Pengaturan tersebut juga menelaah beberapa bagian aturan dalam undang-undang yang berpotensi menjadi alat dominasi uang dalam mengintervensi pengambilan keputusan publik. Untuk itu, pengaturan keuangan bertujuan agar kepentingan parpol tetap dalam jalur melaksanakan amanat ‘penderitaan’ rakyat, bukan menjalankan amanat ‘kepentingan’ pemberi modal. Selain itu, parpol juga didorong untuk secara sehat berkompetisi dengan sumber-sumber dana yang telah diatur secara legal.
Ada tiga lokus penting dalam pengaturan keuangan parpol dan kandidat. Pertama adalah mekanisme audit rekening keuangan parpol dan kandidat yang lebih jelas dan tegas. Dalam UU No.2/2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa parpol memiliki dua rekening sekaligus, yakni rekening parpol dan rekening kampanye. Dalam UU tersebut, Pasal 3 (2e) menyebutkan bahwa untuk memiliki status badan hukum parpol harus memiliki rekening atas nama parpol tersebut. Sedangkan pada Pasal 13 (j), disebutkan bahwa parpol berkewajiban memiliki rekening kampanye sendiri untuk pemilihan umum (pemilu). Adanya pemisahan rekening ini merupakan perbaikan atas kelemahan UU Parpol sebelumnya, yakni UU No.31/2002 yang mencampurkan dua bagian yang berbeda dalam satu rekening sekaligus. Sejak UU No.2/2008 (yang kemudian digantikan dengan UU No.2/2011), kepemilikan atas dua rekening itu wajib dipenuhi oleh parpol.
Namun, bukan berarti UU Parpol yang baru ini tidak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi seperti, tidak mengatur bagaimana memberlakukan saldo dana khusus kampanye. Padahal, kampanye dalam pemilu sifatnya hanya sekali. Permasalahannya, apakah saldo dana kampanye tersebut bisa dialihkan ke rekening parpol, misalkan untuk menjalankan kaderisasi. Atau sebaliknya, apakah transfer antara rekening parpol dengan kampanye tidak ada batasan tertentu. Jika tidak ada, apa bedanya dengan UU sebelumnya (UU No.31/2002), yang sama artinya dengan memiliki satu rekening saja karena kenyataannya tidak ada ketentuan detail yang membedakan dua rekening tersebut.
Dalam hal audit keuangan, UU No.2/2011 jauh lebih baik karena memberi penegasan bahwa keuangan parpol harus di audit oleh akuntan publik (pasal 39 ayat 2). Tidak seperti UU No.2/2008, yang hanya menjelaskan pengelolaan keuangan parpol diatur oleh AD dan ART masing-masing (pasal 39). Meski demikian, titik lemah ada pada kondisi ketika parpol tidak bersedia diaudit atau jika diaudit hasilnya ditemukan banyak masalah. Apakah akan kena sanksi teguran pemerintah, penghentian sumbangan dari APBN/APBD, atau sanksi lain sama sekali tidak diatur (dari pasal 47-50). Tidak itu saja, bagaimana jika parpol tidak mengumumkan hasil audit itu secara periodik sebagaimana aturan pasal 39 ayat 2 UU No.2/2011. Padahal, kenyataan saat ini, tidak ada laporan
hasil audit parpol yang diumumkan ke publik, kecuali Partai Gerindra, itu pun hanya mengumumkan 1 lembar lampiran pertanggung-jawaban bantuan keuangan dari APBN saja (Tirto.id, 2018).
Hal ini berbeda dengan aturan yang dikeluarkan KPU yang jauh lebih ketat dan progresif menyangkut aturan laporan keuangan. Peraturan KPU No.29/ 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, mengatur lebih ketat soal sanksi-sanksi bagi parpol atau kandidat pemilu legisatif  yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LDSK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Adapun sanksinya mulai dari pembatalan sebagai peserta Pemilu hingga tidak ditetapkannya sebagai calon terpilih.
Dengan melihat penjelasan di atas, setidaknya terdapat gambaran apa saja yang sudah baik dan yang masih harus diperbaiki. Tanpa adanya aturan yang mendetail dan tegas, maka banyak parpol yang cenderung memanipulasi laporan keuangannya. Hal ini tentu mengakibatkan proses politik tidak berjalan dengan baik. Esensi utama pengaturan keuangan ditujukan agar representasi parpol tetap terjaga untuk rakyat, bukan kepada pemodal. Namun, jika aturannya sendiri yang tidak bisa menyediakan rule of  game yang jelas, maka mustahil parpol tidak melakukan kecurangan. Sehingga, poin dasar yang memerlukan perbaikan dalam hal ini adalah kejelasan dalam mekanisme audit parpol, bagaimana audit dilakukan dan apa sanksinya jika tidak memenuhi proses audit yang benar.
Lokus kedua adalah pembatasan jumlah sumbangan yang lebih ketat. Untuk memenangkan pemilu, parpol membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ada tiga sumber dana parpol menurut UU No.2/2011, yakni sumber internal, sumber eksternal, dan dana publik/negara. Sumber internal merujuk pada dana yang dihimpun dari anggota/ kader parpol. Setiap parpol memiliki mekanisme dan patokan angka yang berbeda-beda. Kemudian sumber eksternal adalah sumbangan dari pihak lain, perorangan atau perusahaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan dana publik adalah bantuan keuangan untuk parpol yang diambilkan dari Anggaran Pendepatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dari ketiga sumber keuangan itu, titik persoalannya ada pada sumber eksternal. Sumber internal biasanya diatur secara mandiri oleh parpol, karena ini menyangkut kader mereka sendiri. Pengaturannya pasti berbeda-beda sesuai dengan ketentuan internal masing-masing parpol. Sedangkan bantuan dari APBN/ APBD memiliki regulasi yang ketat. Jika parpol tidak memberi laporan pengelolaan dana bantuan dari APBN/APBD, maka tahun berikutnya parpol tersebut bisa saja tidak mendapatkan dana dari negara. Sebaliknya, sumbangan eksternal ini termasuk persoalan yang seringkali menjerumuskan parpol sehingga sulit untuk berlaku transparan dan akuntabel. Apalagi ada kecenderungan, UU Parpol maupun UU Pemilu selalu memberi kelonggoran yang kian besar terkait sumber dana eksternal ini. Setiap ada revisi undang-undang, jumlah angka sumbangan eksternal semakin naik berkali lipat.
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…

## Grafik 1. Kenaikan Jumlah Sumbangan untuk Parpol dalam UU Parpol
Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan besar pada jumlah sumbangan eksternal untuk parpol sejak tata aturan terkait hal itu muncul. Regulasi tentang aturan sumbangan parpol memang baru muncul di UU No.2/1999, sedangkan untuk UU sebelumnya sama sekali tidak diatur, yakni UU No.3/1975 dan UU No.3/1985. Jika merujuk pada aturan yang pertama kali muncul ini, yakni UU No.2/1999 yang keluar dua dekade sebelumnya, maka sumbangan eksternal dari individu terjadi peningkatan 66 kali lipat lebih dibanding dengan UU yang sekarang berlaku, yakni UU No.2/2011. Jika perbandingannya adalah UU No.2/2011 dengan UU No.31/2002, maka terjadi peningkatan 5 kali lipat pada sumbangan individu. Sedangkan untuk sumbangan perusahaan, peningkatannya jauh lebih ekstrem lagi. Jika diurutkan, dari UU tahun 1999 ke 2002 terjadi peningkatan 5 kali lipat lebih, kemudian dari 2002 ke 2008 meningkat 5 kali lipat lagi, sedangkan dari 2008 ke 2011 meningkat hampir 2 kali lipat. Jika perbandingan selama dua dekade (1999-2019), sejak ada aturan sumbangan untuk parpol −antara UU No.2/1999 dengan UU No.2/2011−, maka peningkatan itu sudah mencapai 50 kali lipat.
Kenaikan semacam ini tidak hanya dalam UU partai politik, tetapi juga dalam sumbangan kampanye dalam UU Pemilu. Dalam UU No.7/ 2017, pasal 331 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa besar sumbangan untuk kampanye anggota DPR/DPRD untuk individu hanya boleh menyumbangkan maksimal senilai 2,5 miliar rupiah, sedangkan perusahaan maksimal sebesar 25 miliar rupiah. Jika merujuk pada UU sebelumnya, terlihat peningkatan besaran yang luar biasa. Pada UU No.8/2012, sumbangan individu hanya 1 miliar, artinya ada peningkatan 2,5 kali lipat. Sedangkan untuk sumbangan dari perusahaan, besarnya hanya 7,5 miliar, berarti ada peningkatan 3,3 kali lipat. Apabila perbandingannya dilakukan pada UU No.2/2003 sebagai UU yang pertama kali mengatur sumbangan untuk kandidat, maka kenaikannya sangatlah besar, yakni 25 kali lipat untuk sumbangan
individu dan 33 kali lipat untuk sumbangan perusahaan. Ketentuan sumbangan ini juga berlaku persis terhadap aturan sumbangan untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

## Grafik 2. Peningkatan Jumlah Sumbangan untuk Dana Kampanye
Adanya pengetatan pembatasan jumlah sumbangan sebenarnya beresensi untuk menjaga indepedensi parpol agar tetap terjaga kepada pemilih, bukan pada pemberi uang. Namun, menilik aturan yang ada, maka terlihat sekali syahwat parpol untuk membuka kran lebih besar terhadap akses uang, terutama dari pihak perusahaan. Hal ini akan berpengaruh pada semakin derasnya aliran uang yang masuk pada parpol dari pemodal-pemodal kaya raya. Jika demikian, maka keraguan akan hilangnya representasi parpol sebagai wakil rakyat tentu menjadi semakin besar ( lihat Bagan 2). Akibatnya bisa ditebak, parpol akan mengaspirasikan suara-suara pemberi modal ketimbang rakyat yang diwakilinya. Untuk itu, perlu dikaji ulang berapa nominal yang tepat terhadap sumbangan-sumbangan ini. Membiarkan arus uang yang terlalu besar dari orang kaya dan perusahaan pada parpol, sama artinya dengan membiarkan parpol menjauhi konstiuennya sendiri (rakyat).
Lokus ketiga adalah menguatkan posisi warga negara perihal kinerja parpol dan kandidat, khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas keuangannya. Sebagai perbandingan, dalam mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib memberi laporan ke publik terkait penggunaan keuangan daerah, misal dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini berbeda dengan parpol, meski juga mendapat bagian pendanaan dari negara, warga tidak tahu bagaimana mengukur kinerja parpol, apalagi pertanggung-jawaban keuangannya. Pada titik ini, warga negara tidak tahu orang-orang kaya dan perusahaan yang seperti apa yang memberikan sumbangan pada parpol tertentu.
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
Pentingnya mengetahui orang kaya dan perusahaan seperti apa yang menyumbang parpol adalah bentuk dari sosialisasi dan pendidikan politik itu sendiri. Warga mesti tahu bahwa parpol dan kandidat yang didukungnya, ternyata juga didukung oleh orang-orang jahat atau perusahaan perusak lingkungan misalkan. Untuk itu, seharusnya ada ketentuan, bahwa parpol wajib menpublikasikan bahkan kalau perlu di media massa, terkait siapa saja yang menyumbang pada parpol tersebut.
Dalam banyak perkara, intervensi perusahaan besar terhadap para wakil rakyat, kadangkala menghasilkan produk kebijakan yang memihak pada kolompok oligarki, bukan pada masyarakat luas. Sejarah mencatat, Union Miniere Company mendukung pemerintah Belgia dalam pemisahan Katanga dari Kongo pada tahun 1960-an. United Fruit Company di Amerika Tengah adalah dalang dibalik kebijakan rendahnya tarif  pajak negara di kawasan tersebut. Kemudian kudeta sehari yang gagal terhadap presiden Venezuela, Hugo Chaves, ternyata dilatari dari kepentingan perusahaan minyak yang asetnya dibekukan/nasionalisasi oleh Chaves (Soyomukti, 2008).
Ketiga lokus di atas harusnya menjadi pertimbangan serius agar terwujud iklim politik yang sehat. Keluarnya Surat Menteri Keuangan No. 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017 lalu, yang menaikan dana publik (APBN/ APBD) untuk parpol lebih dari 10 kali lipat (Detik.com, 2017), tentu bukan solusi yang tepat. Sebab, akar tidak transparan dan akuntabelnya parpol bukan terletak pada minimnya anggaran yang mereka kelola, namun lebih pada ketiadaan tata aturan yang tegas yang memaksa parpol bisa bertanggung-jawab terhadap keuangan mereka sendiri. Ketiga lokus di atas harusnya yang membutuhkan solusi pemecahan, bukan malah dengan menaikan dana APBN/ APBD untuk parpol lebih dari 1000% itu.

## Penutup
Dalam masyarakat modern ini, eksistensi uang semakin besar dalam semua ranah kehidupan. Uang tidak sekedar dipandang sebagai alat transaksi (ekonomi), namun juga sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan (politik). Dalam tubuh Parpol, uang memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab mengemban amanah rakyat, jelas parpol memerlukan banyak dukungan dana. Namun, kenyataan longgar dan tidak tegasnya tata aturan keuangan memiliki kecenderungan merusak representasi rakyat terhadap parpol dan kandidat. Tidak hanya itu, kecenderungan tersebut akan menyeret parpol sebagai lembaga yang rentan dengan praktik korupsi. Akibatnya, popularitas parpol pun menurun di mata rakyat.
Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan keuangan parpol. Dengan melakukan pengaturan keuangan parpol, maka demokrasi politik di Indonesia bisa ditegaknya dengan baik. Praktik korupsi yang khususnya menjangkit parpol bisa lebih diminimalisasi. Sebab, dengan diaturnya keuangan parpol, maka parpol dituntut untuk lebih transparan dalam hal pendanaan. Pengaturan keuangan parpol juga bisa mengembalikan representasi parpol kembali pada pemilihnya, bukan pada pemberi dana. Selain itu, persaingan politik juga bisa berjalan lebih sehat, sehingga akan terwujud iklim politik yang kondusif.
Namun, mengatur keuangan parpol tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengaturan keuangan parpol. Tiga lokus pengaturan
keuangan harus segera disentuh, yakni kejelasan mekanisme audit, pembatasan sumbangan yang lebih ketat, dan menguatkan posisi warga agar punya kontrol terhadap parpol. Tanpa menyentuh tiga lokus ini, maka parpol dan kandidat akan selalu di bawah kendali mereka yang punya akses uang. Sebagaimana ungkapan yang pernah diucapkan oleh Mantan Presiden AS, Harry Truman, “ Money can buy everything ”. Jika uang yang telah mengendalikan parpol dan kandidat, maka sia-sia sudah selebrasi pesta demokrasi setiap lima tahun ini.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih pada rekan-rekan penulis di Departemen Politik dan Pemerintahan atas diskusinya selama ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Alexander, H. E. (1991). Financing Politics: Money,Elections, and Political Reform . Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif  2014 . Yogyakarta: Polgov.
Budiarjo, M. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
CNN Indonesia. (2017). Survei: “Salip” Kepolisian, DPR Jadi Lembaga Terkorup. Diakses pada 9 April 2019, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170307172741-20-198493/ survei-salip-kepolisian-dpr-jadi-lembaga-terkorup
CNN Indonesia. (2018). Survei LIPI: DPR & Parpol Jadi Lembaga Bercitra Negatif. Diakses pada 8 April 2019, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808001644-32-320404/ survei-lipi-dpr-parpol-jadi-lembaga-bercitra-negatif
Detik.com. (2017). Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi. Diakses pada 19 April 2019, dari https://news.detik.com/berita/3617117/dana-parpol-naik-10-kali- lipat-sri-mulyani-harap-tak-ada-korupsi
Fashri, F. (2007). Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif  Pemikiran Pierre Bourdieu . Yogyakarta: Juxtapose.
Heywood, P. (1997). From Dictatorship to Democracy: Changing Forms of  Corruption in Spain.
In D. Della Porta & Y. Mény (Eds.), Democracy and Corruption in Europe . London: Pinter.
Katadata.co.id. (2019). 5 Ketua Umum Partai Ditangkap KPK. Diakses pada 9 April 2019, dari https://katadata.co.id/grafik/2019/03/15/5-ketua-umum-partai-ditangkap-kpk
Kedaulatan Rakyat. (2008, December 27). Sungguh-Sungguh Terjadi. Kedaulatan Rakyat , p. 1.
Hendra Try Ardianto    Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat…
Kompas.com. (2017a). ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Parpol Masih Buruk. Diakses pada 9 April 2019, dari https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/13521781/icw- transparansi-pengelolaan-anggaran-parpol-masih-buruk
Kompas.com. (2017b). Survei: Parpol dan DPR di Urutan Bawah soal Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 9 April 2019, dari https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/17345911/ survei--parpol-dan-dpr-di-urutan-bawah-soal-pemberantasan-korupsi
Michels, R. (1968). Political Parties . New York: The Free Press.
Michels, R. (1996). Hukum Besi Oligarki. In I. Amal (Ed.), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Navarria, G. (2016). Looking back at 1992: Italy’s horrible year. Diakses pada 9 April 2019, dari https://theconversation.com/looking-back-at-1992-italys-horrible-year-66739
Republika.co.id. (2014). Dana Kampanye Jokowi-JK Lebih Besar dari Prabowo-Hatta. Diakses pada 9 April 2019, dari https://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/19/ n8x5gz-dana-kampanye-jokowijk-lebih-besar-dari-prabowohatta
Soyomukti, N. (2008). Revolusi Sandinista Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme . Yogyakarta: Garasi.
Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Tempo.co. (2017). Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat. Diakses pada 9 April 2019, dari https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak- dipercayai-masyarakat/full&view=ok
Tempo. (2004). Laporan Dana Kampanye Capres Sulit Dipercaya. Koran Tempo (6 Juli).
Theguardian.com. (2008). Blair under fire as row over F1 party funding resurfaces. Diakses pada 9 April 2019, dari https://www.theguardian.com/politics/2008/oct/13/partyfunding-tonyblair Tirto.id. (2018). Bahaya Laten Audit Dana Parpol yang Tak Maksimal. Diakses pada 11 April 2019, dari https://tirto.id/bahaya-laten-audit-dana-parpol-yang-tak-maksimal-cQir

## Tentang Penulis
Hendra Try Ardianto adalah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.