Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Gedung  A Fisip Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang Indonesia 65165.
Email: habibisubandi@ub.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7311
Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis

## Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif
HB Habibi Subandi 1 , Ahmad Hasan Ubaid 2 1,2 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Dikirimkan: 2 Maret 2020 Direvisi: 30 Maret 2020 Diterbitkan: 16 April 2020

## Pendahuluan
elama satu dasawarsa terakhir, partai politik di Indonesia semakin memberi ruang bagi  para  selebriti  untuk  terlibat  aktif  dalam  kontestasi  pemilihan  legislatif maupun  pemilihan  kepala  daerah.  Pelibatan  selebritis  memiliki  motif  elektoral untuk  meningkatkan  variabel  popularitas  dan  elektabilitas  partai  politik  pada  masa kampanye  dan  pemilihan  umum.  Kedua  variabel  tersebut  menjadi  isu  yang  selalu mengemuka dalam setiap gelaran pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, dan  cenderung  menggerus  aspek  visi  kepemimpinan,  arah  kebijakan,  dan  manifesto ideologi dari kandidat maupun calon ( Lane, 2015 ).
Studi  tentang  keterlibatan  selebritis  kian  menarik  dikaji  karena  ada kecenderungan  peningkatan  jumlah  selebritis  yang  turut  serta  menjadi vote  getter S

## Intisari
Artikel ini menyorot model pemasaran politik dengan memanfaatkan kandidat caleg selebritis  pada  Pemilu  2019.  Untuk  itu  studi  ini  berupaya  menjawab  fenomena maraknya pencalonan selebritis sebagai caleg DPR RI, yang dikaitkan dengan sistem pemilu yang berorientasi pada figur. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus,  khususnya  dengan  melacak  bagaimana  performa  politisi selebritis  selama  kampanye.  Adapun  data  yang  dipakai  adalah  data  survey Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) di Dapil Jawa Timur I, V, dan VIII. Hasil riset menyimpulkan bahwa seiring munculnya metode penghitungan suara saint lague, tingkat  keterpilihan  politisi  selebritis  semakin  lemah  dalam  kontestasi  antar calon  legislatif  dan  antar  partai.  Mesin  partai  dan  popularitas  partai  justru  menjadi supporting  system yang  menentukan keterpilihan  seorang  calon  anggota  legislatif. Selebritis  yang  akhirnya  terpilih,  tidak  terlepas  dari  keberhasilan  mereka  dalam mengkonsolidasikan  tim  pemenangan  partai,  merancang  program-program pemasaran  politik  yang  langsung  menyasar  pemilih,  dan  pencitraan  politik  yang menggunakan episentrum masyarakat sebagai komunikasi parasosial.

## Kata Kunci
pemasaran politik; mobilisasi suara; politisi selebritis; popularitas; komunikasi parasosial
partai  dalam  Pemilu  Legislatif.  Penelitian  sebelumnya  mencatat  bahwa  terjadi peningkatan jumlah caleg selebritis dari Pemilu 2004 (38 orang), Pemilu 2009 (61 orang) dan Pemilu 2019 (77 orang) ( Darmawan, 2015 ). Pada gelaran Pemilu 2019, sebanyak 91 kandidat selebritis kembali tercatat namanya pada kertas suara calon anggota DPR RI ( Kumparan, 2018 ). Bagi partai politik, kepentingan yang ingin dalam kandidasi selebritis adalah  menambah  perolehan  suara  dan  mencapai  batas  minimum parliamentary threshold sebesar 4%. Sementara bagi para selebritis, kesuksesan dan kegagalan mereka untuk lolos ke Senayan akan sangat bergantung dari upaya mereka selama kampanye. Alhasil,  pada  Pemilu  2019  ini  hanya  tercatat  sejumlah  14  politisi  selebritis  yang  lolos menjadi anggota DPR. Ini menjadi indikasi bahwa strategi partai politik mengusung caleg artis ternyata tidak selalu berhasil.
Studi ini berupaya melihat kembali kebijakan kandidasi politisi selebritis dengan menyajikan  data  terbaru  dari Pemilihan  Umum  2019.  Caleg  selebritis yang selama  ini sering  menjadi  sorotan  media  massa  meliputi  para  aktor  dan  aktris  dari  industri perfilman, pemain sinetron, penyanyi, hingga model. Jumlah caleg selebritis itu masih bisa  bertambah  jika  definisi  tentang  politisi  selebritis  diperluas  dengan  tidak  hanya merujuk  pada  mereka  yang  berasal  dari  industri  hiburan.  West  dan  Orman mengidentifikasi  4  jenis  politisi  selebritis  diantaranya  mereka  yang  punya skill  public relations dan  promosi  diri;  para  selebritis  yang  mendapat  popularitas  berkat  warisan dari orang tua atau pasangan suami/istri mantan politisi; selebritis dadakan yang disorot media karena suatu kejadian penting; dan figur terkenal non-politisi yang berasal dari industri hiburan ( West & Orman, 2003 ).
Studi-studi sebelumnya tentang politisi selebritis di Indonesia memiliki kelemahan dalam memperoleh data tentang strategi para selebritis di lapangan. Permasalahan yang dialami peneliti ialah bahwa pencalonan selebritis itu dilakukan pada daerah pemilihan yang berbeda-beda. Sehingga studi yang dilakukan tidak mampu menjawab faktor kunci yang  membuat  selebritis  terpilih  menjadi  anggota  DPR  dan  faktor  yang  menjadi kegagalan  mereka.  Studi  terbaru  tentang  tema  ini  masih  sebatas  mengangkat perdebatan teoritik keterlibatan selebritis dalam Pemilu dengan menggunakan metode studi  literatur  dan  data  sekunder  ( Darmawan,  2015 ).  Kesimpulan  studi  itu  menyebut bahwa  maraknya  partai  politik  mencalonkan  anggota  DPR  dari  kalangan  selebritis disebabkan  perubahan  sistem  Pemilu  yang  menekankan  pada  pemasaran  figur  dan meningkatnya pragmatisme partai politik dalam Pemilu 2009 dan 2014. Artikel serupa dengan metode serupa juga diangkat oleh Wasisto Raharjo Jati yang mengungkap politik selebritis sebagai model kampanye baru dalam perpolitikan di Indonesia ( Jati, 2014 ).
Literatur  review yang  tersedia  mengenai  politik  selebritis  ini  memang  masih didominasi oleh penelitian di negara demokrasi maju. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan  oleh  Lara  Zwarun  dan  Angela  Torrey  (2011)  tentang  politisi  selebritis Hollywood dalam  kontestasi  Pemilu  di  Amerika  Serikat.  Penelitian  itu  melihat  bahwa selebritis dapat menjadi isyarat heuristik atau simbol pengenal yang mudah bagi pemilih.
Selebritis merupakan figur yang memiliki popularitas tinggi dan dapat menarik perhatian masyarakat untuk mencurahkan atensi mereka pada proses politik ( Zwarun & Torrey, 2011 ). Secara umum pelibatan selebritis dalam politik di Amerika Serikat, baik sebagai kandidat atau endorser, dimaksudkan untuk menarik perhatian pemilih yang mayoritas acuh tak acuh pada penyelengaraan Pemilu. Studi dari Natalie Wood mencatat bahwa endorsement selebritis  dalam  kampanye  dapat  menjadi  faktor hipness bagi  kandidat yang dianggap terlalu konservatif atau ketinggalan zaman ( Wood & Herbst, 2007 ).
Bagi  penulis,  studi  tentang  politik  selebritis  di  luar  Indonesia  itu  tidak  dapat menjadi acuan untuk melihat fenomena pencalonan selebritis di Indonesia. Fenomena meningkatnya  calon  selebritis  di  Indonesia  ini  menandai  suatu  perubahan  strategi kandidasi di tubuh partai politik dan model pemenangan Pemilu. Pencalonan selebritis biasanya  didasarkan  oleh  beberapa  pertimbangan  mendasar.  Pertama,  selebritis tersebut  memiliki  hubungan  kedaerahan  dengan  daerah  pemilihan  (Dapil)  dimana mereka  didaftarkan  sebagai  calon.  Ini  dimaksudkan  agar  selebritis  membantu  partai melakukan strategi positioning dan pencitraan yang tepat di dapil yang bersangkutan. Kedua,  kandidasi  selebritis  di  suatu  dapil  dimaksudkan  untuk  mempertahankan perolehan suara di suatu dapil agar tidak menurun. Ini dilakukan ketika tidak ada lagi calon petahana yang diusung dari dapil tersebut. Misalnya saja pencalonan Denada di Dapil Jawa Timur VIII dimaksudkan agar suara PAN tidak turun dengan hengkangnya Eko Patrio sebagai petahana dari Dapil yang bersangkutan.
Studi  ini  berupaya  menjawab  dua  pertanyaan  mendasar  yang  selama  ini  belum terjawab  dalam  artikel  tentang  politisi  selebritis  di  Indonesia.  Pertama,  bagaimana strategi  pemasaran  politik  selebritis  selama  masa  kampanye  Pemilu  serentak  2019? Kedua, apa saja faktor penentu dan penghambat pemenangan kandidat selebritis dalam Pemilu?  Hal  ini  dilakukan  dengan  memfokuskan  pada  data  yang  tersedia  dari  survey Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) di Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur V, dan Jawa Timur VIII. Pada tiga daerah pemilihan tersebut terdapat 6 figur selebritis yang dinominasikan sebagai calon anggota DPR RI, diantaranya yaitu:
Tabel 1. Daftar caleg selebritis dan perolehan suaranya di Dapil Jatim I, V, dan VIII
No Nama Caleg Selebritis Partai Dapil Keterangan 1 Ahmad Dhani Gerindra Jawa Timur I Caleg  nomor  urut  2.  Ahmad Dhani  tidak  lolos  menjadi anggota DPR RI dengan perolehan  suara  terbanyak ketiga di internal partai (40148 suara). Suara terbanyak pertama  diperoleh  H.  Rahmat Muhajirin,  SH  (86274  suara) dan kedua Ir. H. Bambang Haryo Soekarto (52451 suara)
2 Andre Hehanusa PDIP Jawa Timur I Caleg  nomor  urut  5.  Andre Hehanusa  hanya  memperoleh suara  sebanyak  kelima  dengan 26139 suara) 3 Arzetti Bilbina, SE, MAP PKB Jawa Timur I Caleg  nomor  urut  2.  Arzetti lolos  ke  Senayan  dengan memperoleh  suara  terbanyak kedua di internal partai sebesar 53185 suara. 4 Manohara Odhelia Nasdem Jawa Timur I Caleg nomor urut 6. Tidak lolos menjadi  anggota  DPR  RI  dan hanya memperoleh suara sebesar 6865, terbanyak kelima di internal partai. 5 Krisdayanti PDIP Jawa Timur V Caleg nomor urut 2. Krisdayanti berhasil  lolos  menjadi  anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak  pertama  di  Dapil Jatim V sebesar 132131 suara. 6 Denada PAN Jawa Timur VIII Caleg  nomor  urut  1.  Denada hanya  menduduki  posisi  kedua di  internal  partai  dengan perolehan suara sebesar 43573. Caleg  PAN  yang  lolos  menjadi anggota  DPR  RI  adalah  Abdul Hakim Bafagih yang memperoleh  suara  sebesar 56848.
Sumber : Data rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model DC1 DPR ( KPU RI,
2019a , 2019b , 2019c )
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian  ini  difokuskan  pada case  by  case partai  politik  yan  menggunakan  figur selebritis  sebagai vote  getter dalam  pemilihan  legisatif.  Ketiga  dapil  tersebut  dipilih karena  secara  geografis  berdekatan,  dan  dengan  demikian,  peneliti  memiliki  akses terhadap  ketersediaan  sumber  data  ( Johnson,  Reynolds,  &  Mycoff,  2015 ).  Peneliti menggunakan  metode tracing atau  pelacakan  hasil  survey  untuk  melihat  bagaimana kontestasi antar caleg di masing-masing Dapil. Selain itu, untuk memperdalam analisis, peneliti  juga  mewawancarai  Tim  Sukses  Caleg  dan  Tim  Kampanye  Partai  politik bersangkutan yang memahami tentang proses pemilu dan pemenangan caleg selebritis. Di Dapil Jawa Timur I, peneliti berhasil mewawancara Hendro Tri Subiantoro sebagai tim
pemenangan  calon  legislatif  RI  Partai  Gerindra  Dapil  Jatim  I,  Achmad  Faidy  Suja'ie sebagai  tim  pemenangan  Arzetti  Bilbina,  dan  Valentinus  Barobeda  Casay  sebagai Sekretaris  DPW  partai  Nasdem.  Peneliti  berhasil  mewawancara  Juius  Eduardo  Foeh, sebagai coordinator tim pemenangan Krisdayanti di Dapil Jawa  Timur  V. Di Dapil VIII, peneliti mewawancara pengurus salah satu Pengurus DPD PAN Kabupaten Jombang.

## Model Pemasaran Politik Dalam Pemilu Legislatif
Model pemasaran politik menyandarkan diri pada strategi dan cara partai politik menyampaikan  produk  politik  kepada  pemilih.  Produk  politik,  bagi  O ’shaughnessy, dapat diartikan sebagai partai politik dan kandidat. Pada praktiknya, model pemasaran politik  akan  bergantung  pada  jenis  produk  politik  yang  akan  disampaikan  kepada pemilih. Pemasaran produk politik berupa partai dengan ideologinya akan memiliki cara dan strategi yang berbeda dengan pemasaran produk berupa figur atau kandidat. Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah,  misalnya,  produk  politik  yang  akan  disampaikan  kepada pemilih  adalah  berupa  ketokohan  seorang  kandidat  dan  visi-misi  serta  program  yang dimilikinya.  Sementara  dalam  Pemilu  legislatif  seorang  kandidat  atau  manajer kampanye  akan  berupaya  membuat  sinkronisasi  antara  ideologi  dan  platform  partai, pencitraan dan kapabilitas individu, serta program-program kampanye di lapangan.
Model  pertama  yang  dikenal  dalam  pemenangan  pemilu  legislatif  di  Indonesia adalah model brokerage . Model ini pelaksanaannya cukup sederhana dimana partai dan kandidat  dalam  pemilihan  umum  akan  mengkonsolidasikan  tim  sukses  internal  yang berfungsi sebagai mesin pendulang suara dalam pemilihan umum. Tim sukses ini terdiri dari  tokoh-tokoh  simpul  masyarakat  atau  terma  lainnya  adalah  broker  suara. Berdasarkan  terminologi  yang  dikemukakan  Robin  Lent  dan  Genevieve  Tour,  tokoh simpul masyarakat ini ibaratnya merupakan duta-duta pemasaran, sales ambassador , untuk menyampaikan berbagai hal terkait produk politik yang dipasarkan ( Lent & Tour, 2009 ). Penetrasi  politik untuk menggalang dukungan dan suara dilakukan secara hirarkis dan  transaksional.  Dalam  pengalaman-pengalaman  Pemilu  di  Indonesia,  pelaksanaan model brokerage menjadi ciri utama dalam Pemilihan Umum tahun 2004, tahun 1999 dan  pemilihan  umum  di  era  Orde  Baru.  Hal  ini  terjadi  akibat  sistem  pemilu  yang dilaksanakan pada saat itu yang lebih memprioritaskan pada sistem pemilu Partai.
Model brokerage ini kemudian secara perlahan bergeser sejak pemilihan umum tahun  2009,  dimana  sejak  saat  itu  proses  penghitungan  suara  dilakukan  berdasarkan sistem proporsional terbuka dengan metode penghitungan suara terbanyak. Persaingan antar calon legislatif lebih terbuka dan memunculkan model baru dalam pemenangan pemilu.  Kampanye  yang  dilaksanakan  oleh  figur  calon  legislatif  lebih  mengemuka daripada  kampanye  berdasarkan  partai.  Menurut  Edward  Aspinall,  sistem  pemilu proporsional  terbuka  ini  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  para  kandidat  calon anggota legislatif untuk melakukan kampanye untuk diri mereka sendiri daripada untuk
partai. Para kandidat dari partai politik yang sama kemudian berlomba satu sama lain untuk membangun tim kampanye personal yang memanfaatkan para tokoh masyarakat atau  patron  untuk  melakukan  persuasi  dan  mobilisasi  pemilih( Aspinall,  2014 ). Akibatnya,  para  figur  saling  berkompetisi  untuk  mengenalkan  keunggulan  dirinya kepada  masyarakat  dan  juga  membentuk  jaringan  para  broker  suara  yang  secara tradisional merupakan bagian dari mesin partai.
Gambar 1: Struktur mobilisasi suara berdasarkan model pemasaran politik figur
Sumber : disadur dari model patronage politics ( Aspinall, 2014 ) Struktur model pemasaran politik ini mensyaratkan seorang kandidat harus turun langsung  kepada  masyarakat  dengan  program  seperti canvassing dan door  to  door campaign . Memang posisi tokoh simpul masyarakat sebagai duta bagi kandidat dalam politik tidak hilang secara an sich, namun pola pengorganisasian mereka lebih terafiliasi pada figur daripada partai.  Pencitraan politik menjadi sangat penting untuk dilakukan agar produk politik semakin kuat dan diterima oleh masyarakat.
Pentingnya pencitraan politik ini kemudian melahirkan model pemasaran politik yang  disebut  sebagai  model political  branding .  Menurut  Scammell, Branding adalah bentuk  baru  dari political  marketing dimana  konsep brand dapat  menjadi  jaminan, keunikan  (unsur  pembeda  yang  jelas  dengan  rival),  konsistensi  nilai,  dan    hubungan emosional  dengan  nilai  dan  visi  tentang  kehidupan  yang  baik  dari  pemilih  ( Scammell, 2015 ). Menurut Lorann Downer, secara operasional model political branding ini harus dipilah menjadi 2 bagian yaitu konsepsi political branding yang ditujukan untuk merujuk pada  institusi  politik  atau  partai  dan  konsepsi  political  branding  yang  diatribusikan kepada figur ( Downer, 2016 ).
Pada Pemilu tahun 2019, muncul suatu pola baru dalam political branding. Seiring dengan  perkembangan  kampanye  lewat  media  sosial  partai  politik  cenderung mengemas  strategi political  branding di  tingkat  nasional  dan  langsung mengkampanyekan kepada pemilih melalui media sosial. Kecenderungan ini terindikasi dari  bagaimana  strategi  partai  secara  umum  diantaranya  melalui  hastag #2019GantiPresiden, hastag #2019TetapJokowi, mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, hingga mencalonkan figur selebritis.
Menguatnya model political branding yang mengarah pada pencitraan partai dan figur  sekaligus  semakin  membuat  partai  politik  juga  mengusung  kandidat  selebritis sebagai  alat  untuk  menarik  perhatian  pemilih  saat  kampanye.  Kebijakan  seperti  ini
Kandidat
Tokoh Simpul / Patron
Pemilih
dilakukan  oleh  beberapa  partai  yang  mengusung  banyak  calon  legislatif  selebritis, khususnya Partai Nasdem (37 calon), PDIP (16 Calon), dan PAN (12 calon) (Kumparan, 2018). Strategi pencitraan partai melalui pencalonan selebritis ini dapat kita lihat secara khusus dilakukan oleh Partai Nasdem. Menurut Valentinus Barobeda Casay, sekretaris DPW  Partai  Nasdem  Jawa  Timur,  disebutkan  bahwa  “ada  kebijakan  khusus  dari  DPP Partai Nasdem untuk caleg selebritis. Kebijakan itu berbentuk pemberian dana khusus untuk alat peraga kampanye dan biaya konsolidasi sedangkan untuk calon legislatif lain dari kalangan non-selebritis pemberian bantuan dana APK dan biaya konsolidasi ini tidak ada” ( wawancara penulis , 1 Agustus 2019)

## Tantangan Caleg Selebritis dalam Model Sainte Lague
Pemilu serentak 2019 telah berimplikasi pada munculnya mobilisasi suara secara sistematis yang terkait antara pemilihan Presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPRD tingkat I, pemilihan anggota DPRD tingkat II, dan pemilihan anggota DPD. Pada  praktiknya  di  saat-saat  akhir  menjelang  terlaksanyanya  Pemilihan  serentak  para tim sukses Partai dan tim sukses calon melakukan mobilisasi secara terstruktur. Hal ini utamanya dimotori oleh kinerja tim sukses nasional untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.  Pola  mobilisasi  suara  secara  serentak  ini  tentunya  menguntungkan  partai- partai  dan  calon-calon  anggota  legislatif  yang  terkoordinasi  dengan  calon  Presiden- Wakil  Presiden  petahana,  atau  dalam  hal  ini  yang  tergabung  dalam  tim  kampanye nasional Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Pada hampir semua Dapil di Jawa Timur, partai politik yang diuntungkan dengan adanya  pelaksanaan  Pemilu  serentak  tahun  2019  adalah  PDIP  dan  PKB.  Berdasarkan hasil  akhir  penghitungan  suara  Pemilu  legislatif,  kedua  partai  masing-masing menyumbangkan  20  dan  19  anggota  DPR  RI  dari  seluruh  daerah  Pemilihan  di  Jawa Timur. Khusus untuk Dapil I, V, dan VIII hasil survey pemilu legislatif yang menunjukkan preferensi  pemilih  terhadap  partai  politik  juga  berkesinambungan  dengan  perolehan suara  untuk  anggota  DPR  RI.  Faktor  penghitungan  suara  berdasarkan  metode sainte lague , yang mengharuskan total suara perolehan suara partai dan kandidat untuk dibagi dengan bilangan pembagi ganjil (1, 3, 5, dan seterusnya), sangat mempengaruhi hasil akhir keterpilihan seorang kandidat. Sehingga, partai dengan komposisi calon legislatif yang bagus di kertas suara DPR RI, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II dengan mudah bisa  mengintegrasikan  pola  mobilisasi  suara  dengan  tim  sukses  dari  capres  dan cawapres tertentu.
Metode sainte lague ini merubah hasil suara pada penetapan akhir hasil Pemilu. Pada Pemilu sebelumnya tahun 2014, KPU menetapkan bahwa metode penetapan sisa hasil suara Partai dilakukan di tingkat KPU Provinsi. Sementara dengan menggunakan metode sainte  lague ,  tidak  dikenal  adanya  penghitungan  sisa  suara  yang  diperoleh partai  di  Dapil.  Suara  akan  dibagi  habis  pada  masing-masing  Dapil  dengan  bilangan
pembagi  ganjil  (1,  3,  5,  7,  dst)  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  membawa  pengaruh signifikan bagi partai yang memiliki basis massa kuat di masing-masing Dapil. Pada Dapil I  dan  V,  PDIP  berhasil  memperoleh  3  kursi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  partai tersebut  memiliki  mesin  partai  dan  basis  kader  yang  sangat  mengakar  di  wilayah Surabaya-Sidoardjo  dan  Malang  Raya.  Selain  itu  keberadaan  Capres  Joko  Widodo menjadi daya tarik tersendiri bagi pencitraan PDIP selama kampanye. Sementara PKB secara umum hanya mampu  meloloskan maksimal  2 orang calon pada Dapil I, V, dan VIII, yang disebabkan partai ini memiliki basis pemilih nahdliyin.
Dengan  demikian  data  mengenai  popularitas  dan  akseptabilitas  para  politisi selebritis  yang  dipaparkan  sebelumnya  tidak  serta  merta  memberikan  dampak  pada tingkat  keterpilihan  mereka.  Pada  momen  menjelang  akhir  masa  kampanye  dan sebelum  hari  pemilihan  serentak  digelar,  terdapat  upaya  intervensi  pemilih  untuk mempengaruhi  keputusan  akhir  pemilih  menentukan  pilihannya.  Variabel voters intervention ini merujuk pada upaya mobilisasi suara melalui pendekatan berdasarkan banyaknya mobilisator pemilih yang dimiliki partai atau party wing , tim sukses seorang kandidat,  kekuatan  politik  uang  dari  Partai  maupun  kandidat,  pola  intervensi  melalui aparatur Pemerintah Daerah dan aparatur desa, hingga intervensi terhadap hasil Pemilu melalui saksi partai dan penyelenggara ( Aminuddin & Attamimi, 2019 ).
Pada  gelaran  pemilihan  legislatif  variabel  intervensi  pemilih  melalui  cara-cara mobilisasi secara sistemik ini memiliki signifikansi yang kuat bagi keterpilihan seorang kandidat.  Para  politisi  selebritis  memang  memiliki  keunggulan  dalam  hal  popularitas yang memudahkan mereka untuk mengaplikasikan program kampanye yang menyasar pemilih. Namun pada saat akhir menjelang hari pemilihan para politisi selebritis masih tetap harus melakukan program intervensi pemilih ini, yang mayoritas dilakukan dengan cara politik uang.
Fakta perolehan suara pada Pemilihan Umum 2019 menjadi pelajaran tersendiri bagi para selebritis yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Mereka perlu mempertimbangkan kekuatan partai yang hendak mengusung mereka di masing-masing Dapil dimana mereka didaftarkan pada daftar Pemilih Tetap. Keputusan untuk maju dari suatu partai akan menentukan pada sejauh mana popularitas massa akan berpengaruh terhadap  keterpilihan  mereka  nantinya.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  dengan menggunakan  sistem  pemilu  saat  ini,  terdapat  kecenderungan  bahwa  pada  gelaran Pemilihan legislatif keterpilihan seorang kandidat tidak hanya ditentukan oleh strategi positioning dan pencitraan masing-masing figur calon legislatif. Tetapi kekuatan partai politik  sebagai supporting  system bagi  calon  juga  menentukan  keterpilihan  seorang selebritis. Untuk menguatkan argumen ini, pembahasan pada sub bab berikutnya akan mengupas  bagaimana  relevansi  hasil survey pilihan  politik  masyarakat  berdasarkan partai politik berpengaruh terhadap keterpilihan seorang kandidat.

## Popularitas sebagai Modal Utama Politisi Selebritis
Para  selebriti  memiliki  keunggulan  pada  aspek  popularitas  jika  dibandingkan dengan calon-calon lain dengan latar belakang politisi, birokrat, pengusaha, dan bahkan agamawan. Keunggulan ini diperoleh dari banyaknya liputan media  massa dan media sosial,  dimana  para  selebriti  mendapat  panggungnya  di  dunia  industri  musik  dan perfilman. Pada pelaksanaan Pemilu, variabel popularitas membantu kandidat selebritis pada saat memasuki masa kampanye. Dengan modal ketenaran ini para politisi selebritis mengawali  kampanye  dengan  baik  dan  mengungguli  calon-calon  lainnya  yang  tidak terlalu dikenal masyarakat.
Secara  umum  pada  berbagai  event  Pemilihan  Legislatif  atau  Pemilihan  Kepala Daerah,  seorang  calon  yang  terdaftar  pada  kertas  suara  akan  mengejar  tiga  variabel penting;  yaitu  popularitas,  akseptabilitas,  dan  elektabilitas  ( Ubaid  &  Subandi,  2018 ). Variabel popularitas ini menjadi isyarat pengenal heuristik bagi pemilih. Pada variabel popularitas, seorang politisi selebritis bisa mengaplikasikan ketenarannya dengan lebih baik  dibanding  calon-calon  legislatif  lainnya.  Sehingga  seorang  selebritis  dapat berasumsi bahwa dia bisa langsung mengejar variable akseptabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap pencalonannya sebagai politisi. Variabel akseptabilitas diukur dari tingkat  kesukaan  dan  ketidaksukaan  masyarakat  terhadap  kandidat  calon.  Untuk mencapai  variabel  ini,  para  calon  perlu  melaksanakan  program-program  kampanye intensif  seperti  kampanye  blusukan, door  to  door dan canvassing .  Ini  untuk menunjukkan bahwa statusnya sebagai selebritis tidak menghalangi kepantasan mereka untuk terjun di dunia politik.
Tabel 2. Data Popularitas dan Akseptabilitas Calon Anggota DPR RI di Dapil Jatim I
No Nama Calon Legislatif Partai Popular- Itas Akseptabilitas Suka Tidak Suka Tidak Jawab 1 Ahmad Dhani Prasetyo Gerindra  21.0% 23.60% 19.6% 56.8% 2 Puti Guntur Soekarno, S.IP PDI-P 16.9% 27% 5% 68% 3 Arzetti Bilbina, S.E., M.AP PKB 16.0% 18.3% 2.7% 79% 4 Bambang DH PDIP 13.5% 20% 5% 75% 5 H.  Syaikhul  Islam,  LC, M.Sosio PKB 6.4% 10.8% 1.1% 88.2%
Sumber : Survey Lapora Periode Bulan Januari 2019 ( Lapora, 2019a )
Pada  prakteknya,  variabel  popularitas  para  selebriti  tidak  selalu  dapat mengalahkan  popularitas  calon  legislatif  dari  latar  belakang  lainnya,  misalnya  saja seorang calon petahana yang telah memiliki akar yang kuat di suatu daerah pemilihan. Berdasarkan hasil survey opini yang dilakukan oleh Lapora selama masa kampanye, figur Krisdayanti  dan  Ahmad  Dhani  berhasil  mencatatkan  angka  popularitas  tertinggi  dari
pemilih ( lihat Tabel 2 dan 3). Sementara politisi selebritis lainnya yaitu Arzetti Bilbina dan  Denada  hanya  menduduki  peringkat  ketiga  pada  variabel  popularitas  dan elektabilitas  ini.  Bahkan  politisi  selebritis  lainnya  seperti  Manohara  Odelia  dan  Andre Hehanusa  masing-masing  hanya  mencatatkan  angka  popularitas  1.4%  dan  Andre Hehanusa 0.4% ( Lapora, 2019a ). Ini disebabkan oleh intensitas kampanye yang rendah atau  keduanya  baru  saja  memulai  aktivitas  kampanye  pada  tiga  bulan  sebelum  hari pemilihan.  Hal  ini  terkonfirmasi  dari  pengakuan  Valentinus  Barobeda  Casay,  bahwa intensitas kampanye “Manohara baru dimulai pada 3 bulan sebelum hari pencoblosan dengan melakukan kampanye blusukan setiap minggu di seluruh titik pasar di Surabaya dan  Sidoardjo” ( wawancara  penulis ,  1  Agustus  2019).  Aktifitas  yang  instan  tersebut membuat  pemilih  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  bahwa  seorang  selebrititis tertentu mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari Dapil tertentu.
Tabel 3. Data Popularitas dan Akseptabilitas Calon Anggota DPR RI di Dapil Jatim V
No  Nama Calon Legislatif Partai Popular- itas Akseptabilitas Suka Tidak Suka Tidak Jawab 1 Krisdayanti PDI-P 25.10% 38.60% 8.50% 52.9% 2 Dra. Hj. Lathifah Shohib PKB 21.80% 23.60% 1.60% 74.8% 3 Dr. Ahmad Basarah PDI-P 11.80% 15.10% 1.60% 83.3% 4 Moreno Soeprapto, S.Sos Gerindra 11.70% 15.10% 4.40% 80.5% 5 Kresna Dewanata Prosakh Nasdem 8.90% 9.30% 1.20% 89.5%
Sumber : Survey Lapora Bulan Februari 2019 ( Lapora, 2019b )
Kepopuleran  Krisdayanti  dan  Ahmad  Dhani  didukung  oleh  fakta  bahwa  mereka adalah  selebritis  yang  dilahirkan  atau  berasal  dari  daerah  pemilihan  dimana  mereka terdaftar sebagai calon legislatif. Krisdayanti adalah seorang penyanyi papan atas yang lahir di Kota Batu. Sosok Krisdayanti, dan juga adiknya Yuni Sara, sebagai selebritis yang menjadi  kebanggaan  warga  Malang  Raya.  Sementara  Ahmad  Dhani  juga  seorang selebritis yang lahir dan memulai karirnya di Surabaya. Tak heran jika keduanya memiliki popularitas yang tinggi di daerah pemilihan tersebut. Namun  dari data tersebut pada tabel  1,  kepopuleran  Ahmad  Dhani  tidak  didukung  dengan  tingkat  penerimaan  atau akseptabilitas  dari  masyarakat  terhadap  pencitraan  dirinya.  Sehingga  dalam survey, tingkat  ketidaksukaan  masyarakat  terhadap  Ahmad  Dhani  juga  cukup  tinggi  di  angka 19%. Ini disebabkan oleh arogansi dan rentetan skandal yang menimbulkan citra buruk bagi pemilih dari kalangan santri dan abangan.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  rendahnya  pengetahuan  pemilih  tentang keterlibatan  calon  selebritis  adalah  kecenderungan  pemilih  untuk  tidak  memproses informasi  terkait  politik  dan  pemilu  secara  serius.  Mayoritas  pemilih,  sebagaimana dikemukakan oleh Lara Zwarun dan Angela Torrey, cenderung tidak mencari informasi
yang  banyak  dan  serius  terkait  keterlibatan  calon  selebritis  dalam  Pemilu  ( Zwarun  & Torrey,  2011 ).  Sehingga  para  selebritis  perlu  membuat  program  pencitraan  politik secara khusus untuk memberitahu publik bahwa mereka terjun ke dunia politik dengan membawa misi dan gagasan tertentu.
Tabel 4. Data popularitas dan Akseptabilitas Calon Legislatif RI
di Daerah Pemilihan Jatim VIII No Nama Calon Legislatif Partai Popularitas Akseptabilitas Suka Tidak Suka Tidak Jawab 1 Abd Muhaimin Iskandar PKB 29.1% 34.9% 5.3% 59.8% 2 H. Muhtarom, S.Sos PKB 7.2% 10.5% 0.4% 89.1% 3 Denada PAN 7.1% 10.6% 8.8% 80.6% 4 dr. Dewi Ema Anindia Golkar 5.6% 15.6% 6.8% 77.6% 5 Mohammad  Suryo  Alam, Ak, MBA Golkar 4.6% 14.0% 2.5% 83.5%
Sumber : Survey Lapora Periode Februari 2019 ( Lapora, 2019c )
Sementara data survey di Daerah pemilihan VIII menunjukkan ada gap popularitas yang  cukup  tinggi  dalam  persaingan  antar  calon  legislatif.  Sosok  Muhaimin  Iskandar sebagai  ketua  umum  PKB  memiliki  popularitas  tinggi  karena  dia  merupakan  tokoh politisi nasional yang memiliki akar yang kuat di Daerah pemilihan VIII. Faktor ketokohan seorang  figur  memang  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemilih.  Figur  Muhaimin Iskandar memiliki popularitas yang jauh melampaui kandidat-kandidat lainnya karena dia menyandang status sebagai tokoh dari daerah  Jombang dan  dan tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Nahdlatul Ulama.
Para politisi selebritis pada umumnya hanya memiliki popularitas namun  minim rekam jejak ketokohan yang dibangun berdasarkan pencitraan dirinya di wilayah sosial dan  wilayah  politik.  Masyarakat  tampaknya  enggan  memberikan  hak  suara  mereka kepada selebritis yang baru muncul pada saat-saat menjelang Pemilu. Hal ini dapat kita lihat dari respon masyarakat terhadap figur Denada, yang cukup dikenal oleh mereka yang mengikuti berita-berita seputar dunia hiburan tanah air. Selama masa kampanye Denada  cukup  aktif  dalam  pemberitaan  di  kolom  gosip  selebritis,  khususnya  terkait dengan penyakit kanker yang diderita oleh anak perempuannya. Masalah keluarga yang dihadapi Denada tersebut beberapa kali mendapat sorotan dari media massa nasional, dengan  banyaknya  kolega  selebritis  dan  bahkan  para  politisi  Nasional.  Pada  bulan Februari 2019 Denada berupaya memanfaatkan momen dimana putrinya dijenguk oleh Presiden  Joko  Widodo  di  Singapura.  Pada  konteks  ini  Denada  berupaya  membangun pencitraan  melalui  pendekatan  parasosial.  Pencitraan  parasosial  ini  merujuk  pada hubungan  ilusif  antara  seorang  individu  dengan  tokoh  selebritis  di  media.  Namun,
pendekatan komunikasi parasosial itu tidak mampu mempengaruhi keterpilihan Denada di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.
Relasi  parasosial  memang  sangat  mempengaruhi  preferensi  politik  dari  para pemilih  ( Centeno,  2016 ).  Namun  strategi  kampanye  Denada  yang  memanfaatkan strategi  relasi  parasosial  yang  mungkin  tidak  memiliki  kesamaan  dengan  kebutuhan masyarakat. Pendekatan parasosial yang dilakukan oleh Denada dengan memanfaatkan penyakit kanker yang diderita oleh anak perempuannya serta meyakinkan masyarakat bahwa ia merupakan orang yang dianggap sebagai teman maupun kolega dari selebritis dan politisi nasional tidak mampu untuk menciptakan kesan bahwa ia merupakan teman dari  masyarakat  atau  membuat  masyarakat  berempati  dengan  dirinya.  Apa  yang masyarakat  butuhkan  bukanlah  sebuah  bentuk  kesamaan  penderitaan  namun  solusi atas  permasalahan  yang  ada  pada  mereka.  Strategi  parasosial  memang  sangat mempengaruhi  pilihan  politik  karena  membangun  relasi  pertemanan  imajiner  antara fans/massa dengan selebritis dan personalitas publik lainnya. Namun jika relasinya tidak dibangun  dengan  baik,  maka  kesannya  seakan  bahwa  Denada  merupakan  sebuah "teman yang suka curhat" pada masyarakat, dalam bahasa kekinian.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  relasi  parasosial  belum  tentu  cukup  untuk mendapatkan  modal  sosial  dan  modal  politik.  Seorang  selebriti  membutuhkan  modal sosial yang riil, dibangun melalui kegiatan sosial yang riil bersama dengan masyarakat. Atau setidaknya membangun relasi parasosial melalui pengurangan permasalahan yang ada  pada  masyarakat  dan  bukan  dengan  memberikan  masalahnya  pada  masyarakat. Sekalipun  selebritis  merupakan  seseorang  yang  populer  dan  mudah  mendapatkan simpati,  namun  kondisi  hidupnya  tetap  berada  di  atas  kondisi  masyarakat  kelas menengah  ke  bawah  sekalipun  selebritis  tersebut  dalam  kondisi  yang  krisis  sesuai standar  mereka.  Sehingga  pembangunan  popularitas  melalui  relasi  parasosial  dan empatik  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  permasalahan  seorang selebritis  terhadap  masyarakat  dan  meminta  masyarakat  menyelesaikannya  dengan memberinya jabatan dan pendapatan lain sebagai pejabat publik.
Seorang calon pejabat publik harus tetap menjadi orang yang dianggap memiliki solusi  terhadap  permasalahan  masyarakat,  maka  modal  popularitas  dari  selebritis adalah sebagai dukungan sekunder untuk mengkampanyekan solusi mereka terhadap permasalahan  masyarakat.  Modal  sosial  hanya  bisa  didapat  melalui  kedekatan  dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang eksisten. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa popularitas tidak lebih dari supporting system dari usaha para politisi untuk mendapatkan modal sosial melalui kampanye program agar diterima oleh masyarakat.

## Kasus I: Tumbangnya Para Caleg Selebritis di Dapil Jawa Timur I
Dapil Jawa Timur I merupakan dapil yang cukup menyita perhatian banyak tokoh politik, dan tentu saja, para selebritis untuk maju sebagai anggota legislatif dalam Pemilu legislatif  2019  lalu.  Tidak  heran  jika  Dapil  Jatim  I  banyak  diisi  oleh  tokoh-tokoh  yang mumpuni  dalam  bidangnya  masing-masing.  Dari  sisi  caleg  yang  berlatar  belakang selebritis  pun  demikian.  Banyak  selebritis  besar  yang  kemudian  memutuskan  untuk maju  di  dapil  Jatim  I  yang  juga  banyak  disebut  sebagai  dapil  neraka.  Sebagaimana diungkapkan  sebelumnya,  para  caleg  selebritis  yang  berkontestasi  di  Dapil  Jatim  I  ini bukanlah caleg Petahana. Kontestasi antar calon legislatif DPR RI di Dapil Jawa Timur I memperebutkan  sebanyak  10  kursi.  Dapil  ini  merupakan  wilayah  perkotaan  yang merupakan  ibukota  Jawa  Timur,  yang  terdiri  dari  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten Sidoardjo.
Berdasarkan  data  survey  Lapora,  pilihan  politik  masyarakat  berdasarkan  Partai Politik  pada  Tahun  2019  yang  tertinggi  adalah  PDI-P  (18,0%),  kemudian  diikuti  PKB (13,4%), Gerindra (5,0%) dan Partai Demokrat (4,5%). Selanjutnya ada (4,5%) responden mengaku  Golput  dan  (23,8%)  tidak  tahu  dan  tidak  menjawab  (lihat  Gambar  2).  Data tentang survey tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil pemilu legislatif 2019 dimana PDIP  memperoleh  3  kursi,  PKB  memperoleh  2  kursi,  dan  kemudian  partai-partai  lain seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, dan PKS masing-masing memperoleh 1 kursi.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  memang  popularitas  personal  tidak  mampu  untuk mengangkat seseorang menjadi pilihan dari masyarakat. Popularitas partai dan kinerja mesin partai jauh lebih kredibel dibandingkan dengan popularitas seorang calon politisi
Gambar 2. Diagram pilihan politik pemilih berdasarkan Partai di Dapil 1
Sumber: Hasil Survey Lapora di Dapil Jawa Timur I ( Lapora, 2019a )
selebritis dikarenakan pilihan masyarakat akan cenderung memilih calon legislatif yang berasal dari partai tersebut sekaligus bentuk dari kesuksesan mesin politik partai untuk mendapatkan  suara  di  masyarakat.  Dengan  kata  lain  telah  terjadi  pergeseran  politik dimana  masyarakat  tidak  hanya  melihat  dari  segala  yang  ada  pada  seorang  calon legislatif,  namun  juga  pada  mesin  politiknya  yang  memiliki  reputasi  baik  skala  Dapil maupun skala nasional.
Selain  itu,  modal  awal  dari  selebriti  adalah  menggunakan  populeritas  sekaligus relasi parasosial. Namun sesuai dengan bahasan di bagian sebelumnya, relasi parasosial seorang  selebriti  dengan  relasi  parasosial  seorang  politisi  akan  jauh  berbeda dikarenakan  relasi  parasosial  seorang  selebriti  adalah  dengan  memanfaatkan  empati publik pada personalitas dirinya. Sedangkan relasi parasosial seorang politisi dan tokoh publik  adalah  dengan  memunculkan  sebuah  ide  yang  dapat  menyelesaikan problematika masyarakat ( Centeno, 2016 ).
Kasus  ujaran  kebencian  yang  menimpa  Ahmad  Dhani  berdampak  buruk  pada pencitraan  publik  yang  dia  bangun  untuk  menarik  simpati  pemilih  di  Dapil  1. Keputusannya  untuk  mencalonkan  diri  di  Dapil  Jawa  Timur  1  tidak  koheren  dengan strategi positioning nya  untuk  menarik  simpati  publik  dari  pemilih  yang  mayoritas mendukung partai pemerintahan, seperti PDIP dan PKB. Sekalipun keterlibatan Dhani dalam  kasus  ujaran  kebencian  merupakan  sebuah  ketaatan  pada  ideologi  atau preferensi  politik  yang  dianutnya,  namun  kontestasi  di  wilayah  yang  tidak  simpatik dengan preferensi politiknya merupakan sebuah bunuh diri politik ketika tidak dimitigasi dengan  intervensi  personalnya.  Kasus  ini  menarik  dimana  seseorang  selebriti  politik yang  seharusnya  ideal  menurut  Wheeler,  dikarenakan  Dhani  seorang  selebriti  politik yang memiliki ketaatan dan pengertian terhadap sebuah preferensi politik dan ideologi, justru  mengalami  kekalahan  dikarenakan  kesalahan positioning dan ketidakmampuan untuk memitigasi dampak kesalahan tersebut ( Wheeler, 2013 ).
Perbandingan  yang  dapat  diberikan  adalah  pada  figur  Arzeti  Bilbina,  dimana Arzetti  melakukan  rajin  melakukan  kampanye  yang  bersifat  simpatik  terhadap masyarakat  seperti  melalui  forum-forum  pengajian  ibu-ibu Muslimat  NU, forum pengajian pesantren, dan kampanye massa PKB lainnya yang menyasar kalangan santri. Sosok  Arzetti  yang  juga  kontroversial  karena  gosip  seputar  permasalahan  pribadinya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini karena dia tidak mengusung preferensi ideologi tertentu yang bertentangan dengan pemilih mayoritas di Dapil 1. Hal-hal yang bersifat simpatik,  seperti membangun ketokohan di jajaran pengurus NU, membuatnya mendapatkan populeritas yang besar di masyarakat ( lihat Tabel 2). PKB sebagai partai politik yang mengusungnya juga memiliki popularitas sebesar 13,4%. Tentu faktor-faktor ini  dapat  menjadi  pertimbangan  sebagai  komunikasi  parasosial  yang  bersifat  empatik terhadap  masyarakat.  Arzetti  Bilbina  sebagai  selebritis  tidak  menggunakan  dirinya
sebagai episentrum empati namun sebaliknya dia menunjukkan perannya melalui ormas dan mesin partai.
Keberhasilan Arzeti Bilbina lolos  menjadi anggota  DPR RI pun tidak sepenuhnya diperoleh  karena  popularitasnya  sebagai  seorang  selebritis  dan  pola  komunikasi parasosial yang dibangunnya. Pada saat kampanye dan mobilisasi suara dalam Pemilu, Arzeti  memiliki  keunggulan  dari  sisi  mesin  partai  yang  mendukungnya  untuk memperoleh  suara  lebih  besar.  Menurut  Achmad  Faidy  Suja’ie, salah  seorang  tim pemenangan DPP PKB Jawa Timur, dinyatakan bahwa:
“ Keberhasilan Arzetti lolos sebagai anggota DPR RI adalah karena dia berkampanye di berbagai wilayah secara berpasangan dengan calon nomor urut 1, yaitu Syaikhul Islam.  Mesin  partai  sebagian  besar  memperoleh  pendanaan  kampanye  dan mobilisasi suara di Dapil 1 dibiayai oleh caleg nomor 1 tersebut. Sehingga dengan keunggulan konsolidasi tim pemenangan internal itu Arzeti mampu lolos menjadi anggota DPR dengan suara terbanyak kedua berdasarkan penghitungan akhir surat suara. ” (wawancara penulis, 8 Junli 2019)
Perbandingan  lain  dapat  kita  lihat  dari  Manohara  sebagai  caleg  selebritis  dari Partai Nasdem yang hanya memperoleh 6865 suara pada Pemilu. Sama halnya dengan Ahmad Dhani, kekalahan Manohara juga menjadi bukti bahwa status sebagai seorang selebritis  tidak  terlalu  memberikan  keuntungan  signifikan  dalam  pencalonan  sebagai anggota  legislatif.  Hal  ini  diakui  oleh  salah  satu  informan  dari  internal  partai  Nasdem Jatim, yaitu Valentinus Barobeda Casay, yang menyatakan bahwa:
“… Pada kampanye Pemilu Legislatif 2019 lalu, Manohara memulai kampanye pada 3  bulan  sebelum  hari  H  pemilihan.  Dia  melakukan  kampanye  blusukan  hampir setiap  minggu  di  setiap  pasar  di  daerah  Surabaya  dan  Sidoardjo.  Namun kelemahannya  adalah  dia  tidak  melakukan  politik  uang  pada  hari Pemilihan” (wawancara penulis, 1 Agustus 2019)
Sementara  itu,  Andre  Hehanusa  gagal  melaju  menjadi  anggota  DPR  RI  karena modal  popularitas  dan  ketokohannya  tidak  dapat  mengalahkan  nama  besar  caleg petahana lain seperti Puti Guntur Soekarno Putri dan Indah Kurniawati, serta Bambang DH  yang  merupakan  mantan  walikota  Surabaya.  Namun  kepopulerannya  sebagai selebritis setidaknya mampu membawa kontribusi sebesar 26139 suara dalam Pemilu legislatif  2019  lalu.  Dengan  perolehan  suara  tersebut,  keberadaan  Andre  Hehanusa sebagai data-data tentang tersebut tentunya mengarahkan kita pada sebuah pandangan bahwa  modal  ketenaran  selebritis  tidak  dapat  mengantarkan  seorang  caleg  untuk melaju menjadi anggota DPR RI tanpa strategi positioning, pencitraan yang tepat, dan dukungan dari mesin partai sebagai supporting system.

## Kasus II: Kesuksesan Krisdayanti Di Dapil Jawa Timur V
Daerah Pemilihan Jawa Timur V secara administratif meliputi wilayah pemilihan di 3  kabupaten  yaitu  Kabupaten  Malang,  Kota  Malang,  dan  Kota  Batu.  Sebanyak  8 kursi DPR RI diperebutkan oleh 115 orang calon legislatif, yang terdiri dari 67 calon legislatif laki-laki  dan  48  calon  legislatif  perempuan.  Pada  daerah  Pemilihan  V  Jawa  Timur  ini, penulis  memfokuskan  pembahasan  pada  kandidat  selebritis  yaitu  Krisdayanti  yang dicalonkan  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dengan  nomor  urut  2. Secara  historis  Dapil  Jawa  Timur  V  ini  merupakan  basis  pemilih  dari  kalangan  santri (nahdliyin)  dan  abangan  (nasionalis),  atau  wilayah  yang  secara  mayoritas  merupakan pemilih dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP). Hasil pemilihan umum sebelumnya pada tahun  2014  menunjukkan  bahwa  PDIP  berhasil  memperoleh  2  kursi,  sementara  PKB, Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat masing-masing berbagi 1 kursi.
Pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan menggunakan metode Sainte Lague , terdapat perubahan perolehan kursi. Menurut hemat penulis, pilihan politik masyarakat pada Pemilihan Umum 2019  menunjukkan adanya  relevansi pada hasil survey Lapora berdasarkan  pilihan  pemilih  terhadap  Partai  ( lihat Gambar  3).  Pemilih  secara keseluruhan telah menentukan pilihannya berdasarkan partai dimana PDIP unggul jauh dengan 33% suara. Berikutnya menyusul 4 partai lain yaitu PKB (15%), Partai Nasdem (7,3%),  Partai  Gerindra  (6,6%),  dan  Partai  Golkar  (5,6%).  Data  survey  tersebut menunjukkan bahwa PDIP akan dapat memenangi 3 kursi di DPR RI berdasarkan simulasi penghitungan  suara  sainte  lague.  Hasil  penghitungan  suara  akhir  pun  menunjukkan bahwa  PDIP  secara  total  memperoleh  560.217  suara  berdasarkan  rekapitulasi penghitungan akhir KPU dan 3 anggota DPR RI dari partai itu lolos ke Senayan. Lonjakan perolehan  suara  drastis  diperoleh  oleh  PDIP  dan  PKB,  dimana  kedua  partai  tersebut mendapat tambahan masing-masing satu kursi Anggota DPR.
Salah satu faktor yang mengangkat performa PDIP dalam pemilu legislatif adalah performa  figur-figur  yang  terdaftar  dalam  surat  suara.  Secara  popularitas  figur,  PDIP diuntungkan  dengan  kehadiran  figur  selebritis  Krisdayanti  pada  daftar  calon  tetap partai. Krisdayanti merupakan diva musik yang sangat populer bagi warga Malang Raya karena dia dilahirkan di Kota Batu. Kiprahnya di dunia industri hiburan selalu menjadi bahan  obrolan  warga  Malang  sejak  tahun  1990an  hingga  sekarang.  Kedekatan hubungannya  dengan  warga  Malang  masih  terbangun  secara  simbolik  melalui  bisnis makanan  yang  dijalankan  oleh  Krisdayanti  di  kota  Malang.  Kedekatan  Krisdayanti dengan pemilih menempatkannya pada posisi pertama sebagai figur paling dikenal oleh masyarakat se-Malang Raya ( lihat Tabel 3).
Berdasarkan informasi dari Julius Eduardo Foeh, tim sukses Krisdayanti, kehadiran sosok selebritis dalam daftar calon legislatif dari PDIP mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Lebih lanjut menurut Julius dijelaskan bahwa:
“…Menurut  saya  Krisdayanti  terpilih  karena  murni  kepopulerannya  sebagai  artis dan dia dapat menunjukkan citranya sebagai artis yang tidak elitis. Sama sekali kita tidak mengeluarkan biaya khusus untuk money politik. Biaya yang dikeluarkan lebih banyak untuk kampanye dan koordinasi di lapangan, serta pembuatan pemberitaan media  massa  dan  branding  di  media  sosial.  Satu  hal  lagi,  Krisdayanti  mulai  aktif turun ke masyarakat Malang Raya sejak bulan Oktober 2019 dengan mendatangi satu per satu rumah warga yang sudah ditentukan oleh tim pemenangan. Selama kampanye  berlangsung  setiap  harinya  mendatangi  4-5  rumah  dengan  durasi  per rumahnya  kurang  lebih  15  menit.  Setiap  kali  kampanye  di  rumah  warga,  akan muncul  tawaran  untuk  mengunjungi  desa  atau  rumah  lain.  Masyarakat  akan berbondong-bondong  mendatangi  kampanye  Krisdayanti  dan  ramai-ramai meminta foto selfie. Krisdayanti selalu dengan sabar melayani setiap permintaan foto selfie atau foto bareng warga tersebut. Di samping itu, kemampuan Krisdayanti berbahasa Jawa menjadi keunggulan sendiri baginya untuk berkomunikasi dengan warga. ” ( wawancara penulis , 5 Juni 2019)
Krisdayanti  merupakan  figur  yang  memanfaatkan  citra  dirinya  sebagai  selebritis papan  atas  dan  tidak  segan  menyapa  masyarakat bawah  dengan  ramah.  Secara  garis besar, kampanye Krisdayanti di Dapil Jatim V terbagi menjadi dua hal yaitu pencitraan melalui  media  massa  dan  kampanye blusukan dengan  menyasar  masyarakat  secara langsung  dari  rumah  ke  rumah.  Metode  kampanye blusukan ini  adalah  metode  yang
Gambar 3. Diagram Pilihan Politik Pemilih Berdasarkan Partai di Dapil V
Sumber: Hasil Survey Lapora di Dapil Jawa Timur V ( Lapora, 2019b )
awalnya dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo pada Pilkada Jakarta, dan Krisdayanti juga  mengaplikasikan  hal  itu  sebagai  pencitraan  bahwa  dirinya  didukung  oleh  partai pendukung Pemerintah.
Kampanye Krisdayanti juga didukung oleh para pemangku kepentingan setempat, baik  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Desa.  Walikota  Batu,  Dewanti  Rumpoko menjadi  seorang endorser dari  Krisdayanti.  Menariknya  dalam  kasus  ini,  relasinya berubah dimana seorang pejabat publik menjadi endorser dari seorang selebriti dimana kondisi pada umumnya adalah sebaliknya. Tentu hal ini memunculkan sebuah dikotomi aktor  politik,  yakni  selebriti  politik  ( political  celebrity )  dan  politik  selebriti  ( celebrity politics ). Krisdayanti merupakan sebuah contoh dari politik selebriti dimana partainya sekaligus  pemangku  kepentingan  setempat  memanfaatkan  personalitas  Krisdayanti sebagai selebriti untuk dimanfaatkan populeritasnya. Kebalikannya, Dewanti Rumpoko menjadi  seorang  selebriti  politik  yang  berfungsi  sebagai endorser dari  Krisdayanti dikarenakan Dewanti Rumpoko merupakan seseorang yang telah sukses mendapatkan jabatan publik.
Dikotomi ini tentu bersifat fluid dan dapat berubah-ubah seiring dengan posisi dan kebutuhan  dari  masing-masing  aktor,  namun  dalam  tema  selebriti  seseorang  dapat menjadi  selebriti  politik  atau  menjadi  politik  selebriti  ketika  ia  memiliki  status  yang berbeda. Namun syarat menjadi politik selebriti adalah menjadi selebriti di luar politik terlebih dahulu sehingga dapat dimanfaatkan popularitasnya sebagai selebriti dan figur publik. Menurut Cardo (2013), berdasarkan pengalaman di Inggris telah terjadi sebuah peristiwa dimana seorang politisi diselebritikan sehingga menjadi hibrida antara selebriti politik dan politik selebriti melalui adanya serial "Tower Block of Commons". Serial ini merupakan sebuah reality show dimana 4 anggota parlemen Inggris hidup di berbagai wilayah yang kekurangan di seluruh Britania. Menurut Cardo, acara ini tidak sama sekali berusaha  untuk  menunjukkan  bahwa  politisi-politisi  tersebut  akan  mengubah  hajat hidup masyarakat di sana, namun hanya menunjukkan bahwa politisi-politisi tersebut hidup bersama dan berkoneksi dengan masyarakat di sekitar mereka ( Cardo, 2014 ). Hal ini  tidak  menunjukkan  bahwa  politisi  tersebut  memiliki  ide  terkhusus  dan mengimplementasikannya  pada  masyarakat  tersebut,  namun  menunjukkan  bahwa mereka  membutuhkan  koneksi  dengan  sekitarnya  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat.  Tetapi,  yang  penting  adalah  dimana  acara  ini  merupakan  sebuah  usaha untuk hibridasi antara selebriti politik dan politik selebriti dimana politisi aktif dijadikan sebuah selebriti melalui reality show .

## Kasus III: Kegagalan Denada di Dapil Jawa Timur VIII
Daerah  Pemilihan  Jawa  Timur  VIII  merupakan  wilayah  konstituensi  besar  yang terdiri dari Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun,  Kota  Mojokerto,  dan  Kota  Madiun.  Sebanyak  10  kursi  anggota  DPR  RI diperebutkan  di  Dapil  Jatim  VII  ini.  Wilayah  ini  merupakan  basis  dari  pemilih  dari kalangan santri dan abangan. PKB dan PDIP merupakan dua partai yang memiliki basis massa sangat baik dari wilayah pemilihan ini. Pada daerah konstituensi Jawa Timur VIII, hanya  Partai  Amanat  Nasional  yang  mencalonkan  selebritis  yakni  Denada,  seorang penyanyi yang cukup kontroversial pada era tahun 1990-an, dan baru-baru ini kembali menjadi  pemberitaan  pada  saat  menjelang  pemilu  karena  anaknya  yang  menderita kanker.  Denada  memiliki  popularitas  yang  cukup  tinggi  yakni  7,1%,  dan  tingkat akseptabilitas  atau  kesukaan  masyarakat  pada  figurnya  adalah  10,6%  dan  sementara tidak disukai oleh 8,8% ( lihat Tabel 4).
Namun Denada tidak sukses mendapatkan kursi dalam dapil  VIII  dikarenakan ia tidak menggunakan komunikasi parasosial yang episentrumnya adalah masyarakat. Ia menggunakan kampanye bahwa ia akan menjadi orang yang bermanfaat dan menolong orang  lain  ketika  mendapatkan  penderitaan  anaknya  kanker  dan  berharap  bahwa dengan  menolong  orang  lain  penderitaannya  akan  dikurangi  oleh  Tuhan.  Kampanye tersebut  diunggah  melalui  akun  Youtube  Channel  bernama  Aciek  Lovers  pada  bulan Februari  2019.  Tentu  kampanye  ini  merupakan  hal  yang  belum  tentu  mendapatkan simpati  masyarakat  dikarenakan  episentrum  parasosialnya  adalah  dirinya  sendiri  dan berusaha untuk melakukan pertukaran sesama untung dimana ketika ia menolong dan menyelesaikan permasalahan masyarakat maka Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi  anaknya.  Terlihat  dalam  video  tersebut,  bahwa  Denada  menangis  dan  meminta masyarakat dengan mengandaikan bahwa jika ia dengan ikhlas membantu masyarakat maka  harapannya  masyarakat  ikut  mendoakan  anaknya  yang  sakit  serta  Tuhan memberikan kesembuhan pada anaknya. Hal ini dapat membuat sebagian masyarakat tidak  simpatik  karena  melihat  bahwa  Denada  tidak  ikhlas  membantu  masyarakat, namun  hanya  ingin  mendapatkan  doa  dan  simpati  masyarakat  agar  anaknya  cepat diberikan kesembuhan dari Tuhan.
Apa  yang  Denada  maupun  tim  kampanyenya  lupakan  adalah  mengenai permasalahan dan standar kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Standar kehidupan ini  tentu  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kondisi  krisis  atau  permasalahan keluarga yang dialami oleh Denada. Sekalipun anaknya menderita kanker, namun masih bisa  mendapatkan  simpati  dari  politisi  dan  selebriti  lainnya  serta  mendapatkan pengobatan kanker yang memadai dikarenakan kemampuan ekonominya yang masih di atas  rata-rata  masyarakat  di  dapil  tersebut.  Sehingga  komunikasi  parasosial  empatik
yang masih mendasarkan diri selebriti sebagai tempat empati masyarakat tentu tidak akan pernah berhasil jika kemampuan ekonomi dan standar hidupnya masih di atas rata- rata masyarakat.
Faktor selanjutnya adalah dimana partai yang mengusung Denada bukanlah partai yang memiliki simpati signifikan di Dapil tersebut. PAN hanya memiliki populeritas 2,3%, sangat  rendah  dibandingkan  partai-partai  lain  dalam  Dapil  VIII  (lihat  Gambar  4). Berdasarkan  hasil  penghitungan  suara  yang  dirilis  KPU,  perolehan  suara  PAN  juga terlihat lemah di Tentu, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, Denada tidak dapat untuk  memanfaatkan  massa  partai  maupun  simpatisan  partai  untuk  mendongkrak suaranya.
Apalagi  dengan  melihat  fakta  bahwa  preferensi  masyarakat  yang  hanya  melihat popularitas sebesar 7,1% dan elektabilitas sebesar 1,1% ( Lapora, 2019c ), maka tidak ada signifikansi dari program pencitraan politik Denada bagi masyarakat di Dapil Jatim VIII. Studi  kasus  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  yang  tidak  memiliki  preferensi  atas popularitas  yang  tinggi  akan  terpengaruh  oleh  bagaimana  seorang  selebriti  bisa mendapatkan simpati publik. Hal ini juga  ditambah dengan ketidakmampuan selebriti tersebut  untuk  memberikan  apa  yang  masyarakat  inginkan  yakni  kemampuan  politisi dan visi misinya yang memberikan manfaat pada masyarakat. Serta adanya kampanye Denada  yang  justru  memberikan  ruang  pada  masyarakat  untuk  menganggap  bahwa Denada  berpartisipasi  dalam  perpolitikan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  keluarganya serta menganggap menyelesaikan masalah masyarakat adalah perhitungan untung rugi atas kesembuhan anaknya.
Berdasarkan observasi di lapangan, Denada memulai kampanye dengan berdialog langsung bersama masyarakat dimulai pada Januari 2019. Program kampanye itu bisa dibilang sangat telat dari awal masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU sejak bulan September  2018.  Hal  ini  dikarenakan  Denada  harus  menemani  sang  anak  yang menderita  sakit  kanker.  Mayoritas  kampanye  Denada  banyak  dilakukan  oleh  timnya dibandingkan dengan Denada langsung. Selain itu dia mengandalkan kampanye melalui media  sosial  Youtube  dan  Instagram.  Denada  juga  tidak  terlalu  banyak  melakukan kampanye yang bersifat langsung menyampaikan gagasan dan visi misinya, namun lebih banyak  memanfaatkan  waktu  kampanyenya  untuk  komunikasi  parasosial  dengan menggunakan  episentrum  permasalahan  kesehatan  yang  diderita  anaknya.  Alhasil, Denada hanya mampu meraih 43.573 suara dan kalah dari caleg PAN no 2, Abdul Hakim Bafagih dengan 56.848 suara.
Kekalahan Denada membuktikan bahwa popularitas seorang artis tidak akan cukup membuat masyarakat akan memilihnya. Namun kerjasama tim sukses dan penguasaan wilayah yang justru akan membuat seorang caleg akan terpilih menjadi anggota DPR RI. Dari sisi persaingan di internal partai, Denada terbukti tidak mampu mengalahkan kerja keras dari caleg lokal yang rutin melakukan pemetaan wilayah dan memberikan  bekal pelatihan untuk relawan dan mesin partainya ( Mashudi, 2019 ). Secara popularitas sosok Denada memang memiliki keunggulan dari Abdul Hakim Bafagih. Namun dalam pemilu legislatif  kita  tidak  dapat  menafikkan  faktor-faktor  lain  yang  sifatnya  lokal  seperti hubungan  kekerabatan  dan  ketokohan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  berkat  pengaruh keluarganya  ( Kresna,  2019 ).  Dalam  konteks  ini  Abdul  Hakim  Bafagih  memiliki keunggulan yang bersumber dari ketokohan ayahnya yang merupakan ketua DPD PAN Kota  Kediri  dan  posisi  kakaknya  yang  saat  ini  menjabat  sebagai  Walilkota  Kediri ( Adisurya, 2019 ). Modal sosial tersebut membuat Abdul Hakim Bafagih mampu dengan mudah mengkonsolidasikan jaringan tokoh masyarakat dan mesin Partai PAN di Dapil VIII sehingga menguntungkan dirinya selama masa kampanye dan pada saat mobilisasi suara.  Di  sisi  lain,  faktor  kedekatan  wilayah  Kediri  dan  Dapil  Jawa  Timur  VIII  menjadi keunggulan  tersendiri  bagi  Abdul  Hakim  Bafagih  dimana  dia  dapat  secara  rutin
melakukan kampanye kepada pemilih. Hal ini tentunya tidak dimiliki oleh Denada, yang lebih  disibukkan  dengan  aktifitas  seputar  kesehatan  anaknya  selama  masa  sebelum kampanye.
Sekalipun perolehan Denada bisa dibilang signifikan dibandingkan calon-calon lain dikarenakan  popularitasnya,  namun  minimnya  intensitas  kehadiran  Denada  secara
Gambar 4. Diagram Pilihan Politik Pemilih di Dapil VIII Berdasarkan Partai
Sumber: Hasil Survey Lapora di Dapil Jawa Timur VIII ( Lapora, 2019c )
langsung dan perubahan tema komunikasi parasosialnya maka tidak mungkin ia dapat mengeksploitasi  popularitasnya  secara  signifikan  dan  menjadikan  populeritasnya sebagai  elektabilitas  dengan  mengkonversi  populeritasnya  sebagai supporting  system dari gagasan yang akan ia berikan kepada masyarakat.

## Penutup
Banyak  faktor  yang  menentukan  selebriti  akan  mendapatkan  kemenangan  dalam pencalonannya  sebagai  pejabat  publik.  Faktor  pertama  yakni  Komunikasi  parasosial empatik  yang  didasari  oleh  empati  selebriti  terhadap  masyarakat.  Selama  ini  pola komunikasi  parasosial  ala  selebriti  yang  menempatkan  dirinya  sebagai  episentrum perhatian akan mengalami kegagalan jika diaplikasikan dalam ranah politik. Berdasarkan data  pada  Pemilu  legislatif  lalu  Denada  adalah  figur  selebriti  yang  lebih  banyak menggunakan episentrum dirinya dalam berkomunikasi politik. Sementara Krisdayanti dan  Arzeti  Bilbina  menempatkan  masyarakat  sebagai  episentrum  komunikasi parasosialnya dengan aktif berkampanye blusukan dan menunjukkan ketokohan dalam Ormas  tertentu.  Sementara  pada  kasus  Ahmad  Dhani,  dia  justru  melakukan  pola komunikasi politik yang kontraproduktif terhadap status selebritis yang dimilikinya dan bertentangan dengan preferensi politik masyarakat.
Faktor kedua, pada even Pemilihan Umum legislatif, mesin partai dan popularitas partai sangatlah penting dimana mesin partai dan popularitas partai menjadi supporting system dari selebriti untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif. Mesin partai dan popularitas  partai  adalah  alat  untuk  mengejawantahkan  visi,  misi  dan  gagasan  dari politisi  ketika  selebriti  tersebut  tidak  mampu  menyampaikannya  melalui personalitasnya.  Jika  tidak  ada  mesin  partai  yang  kokoh,  maka  dibutuhkan  seorang politisi  aktif  yang  mampu  untuk  mengejawantahkan  visi  misi  dan  gagasan  tersebut sebagai endorser dari  selebritis,  dimana  relasi  ini  berkebalikan  dengan  politisi  yang memanfaatkan  selebritis  sebagai endorser melalui  populeritas.  Hal  ini  dicontohkan melalui Krisdayanti yang memanfaatkan Dewanti Rumpoko (Walikota Batu) dan tokoh- tokoh politik lokal lain sebagai endorser dalam ranah visi, misi dan gagasan. Adanya figur Dewanti sebagai endorser menunjukkan bahwa Krisdayanti didukung oleh politisi sukses yang memiliki visi dan misi sejalan dengannya. Serta kesuksesan Krisdayanti tidak lepas dari  popularitas  PDI-P  yang  cukup  relevan  di Dapil Jatim  V  dan  mesin  politiknya  yang kuat.
Kontroversi seorang selebriti dalam berpolitik, maupun ketaatan seorang selebriti atas  preferensi  dan  ideologi  politik  tertentu  sangatlah  penting  ketika  positioningnya tepat.  Dengan  positioning  tepat  dan  kehadiran  selebriti  tersebut  untuk menyampaikannya secara langsung maka selebriti tersebut dapat memiliki citra sebagai calon  politisi  yang  handal  dan  teguh  dalam  prinsipnya.  Adanya  kesalahan positioning akan  mengakibatkan  seperti  Ahmad  Dhani  yang  justru  semakin  tidak  populer
dikarenakan  kontroversinya  dan  mencalonkan  diri  di  wilayah  pemilihan  yang  simpati terhadap pihak yang diserang oleh ujaran kebenciannya di media sosial.
Fokus seorang selebriti yang tidak memiliki komunikasi parasosial yang baik adalah sebaiknya  membangun  komunikasi  riil  yang  efektif  dengan  masyarakat  yang  akan diambil  hatinya.  Jika  tidak  mampu  untuk  membangun  komunikasi  parasosial berepisentrum masyarakat, maka selebriti ini harus mampu melakukan konsolidasi tim pemenangan yang berbasis relawan dan mesin politik partai.

## Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terima kasih kepada Lapora yang berkenan memberikan data survey perilaku politik masyarakat di Dapil Jatim I, V, dan VIII. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada para narasumber yang berkenan menjadi informan penelitian ini, dan pihak-pihak yang membantu dalam proses observasi lapangan.

## Pendanaan
Penelitian untuk penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari skema penelitian hibah  internal  dengan  sumber  dana  DIPA  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Brawijaya.

## Daftar Pustaka
Adisurya,  C.  (2019).  Kalahkan  Denada,  Abdul  Hakim  Bafagih,  Pemuda  Milenial  Kota Kediri Dilantik Jadi Anggota DPR RI.
Aminuddin, M. F., & Attamimi, N. H. (2019). From Retail to Grocery: Money Politics in 2014  Indonesian  Legislative  Election. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review, 4 (1), 99-120.
Aspinall,  E.  (2014).  Indonesia's  2014  elections:  Parliament  and  patronage. Journal  of Democracy, 25 (4), 96-110.
Cardo,  V.  (2014).  Celebrity  politics  and  political  representation:  The  case  of  George Galloway MP on Celebrity Big Brother. British Politics, 9 (2), 146-160.
Centeno, D. D. G. (2016). Parasociality and habitus in celebrity consumption and political culture: A Philippine case study. Asian Journal of Social Science, 44 (4-5), 441-484.
Darmawan,  I.  (2015).  Keterlibatan  selebriti  dalam  pemilu  Indonesia  pasca  Orde  Baru.
Sosiohumaniora, 17 (3), 230-236.
Downer, L. (2016). Political branding strategies: campaigning and governing in Australian politics.
Jati, W. R. (2014). Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru. Jurnal Kawistara, 4 (2).
Johnson, J. B., Reynolds, H. T., & Mycoff, J. D. (2015). Political science research methods : Cq Press.
KPU  RI.  (2019a).  Data  Pemilih  Daerah  Pemilihan  Jawa  Timur  I.  Retrieved  from https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view.  from  Komisi  Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view
KPU  RI.  (2019b).  Data  Pemilih  Daerah  Pemilihan  Jawa  Timur  V.  Retrieved  from https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view.  from  Komisi  Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view
KPU  RI.  (2019c).  Data  Pemilih  Daerah  Pemilihan  Jawa  Timur  VIII.  Retrieved  from https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view.  from  Komisi  Pemilihan Umum https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view
Kresna,  M.  (2019).  Caleg  Muda  Bergelimang  Privilese  Keluarga.  Retrieved  from https://tirto.id/caleg-muda-bergelimang-privilese-keluarga-dlsa
Kumparan.  (2018).  Daftar  91  Caleg  Artis  DPR  RI  di  Pileg  2019.  Retrieved  from https://kumparan.com/kumparannews/daftar-91-caleg-artis-dpr-ri-di-pileg- 2019-1q3BDfE9tCR
Lane, M. (2015). Indonesia's 2014 Legislative Elections: The Dilemmas of “Elektabilitas”
Politics. In U. Fionna (Ed.), ISEAS Perspective: Watching the Indonesian Elections 2014 (pp. 75-84): ISEAS – Yusof Ishak Institute.
Lapora.  (2019a). Survey  Kondisi  Sosial,  Politik  Dan Ekonomi Di Dapil  I .  Retrieved  from Malang:
Lapora. (2019b). Survey Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi Di Dapil V . Retrieved from Malang:
Lapora. (2019c). Survey Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi Di Dapil VIII . Retrieved from Malang:
Lent,  R.,  &  Tour,  G.  (2009). Selling  Luxury:  Connect  with  Affluent  Customers,  Create Unique Experiences Through Impeccable Service, and Close the Sale : John Wiley & Sons.
Mashudi, D. (2019). Abdul Hakim Bafagih Kaum Milenial Kota Kediri Calon Anggota DPR RI.  Retrieved  from  https://jatim.tribunnews.com/2019/09/28/abdul-hakim- bafagih-kaum-milenial-kota-kediri-calon-anggota-dpr-ri
Scammell, M. (2015). Politics and image: the conceptual value of branding. Journal of political marketing, 14 (1-2), 7-18.
Ubaid, A. H., & Subandi, H. H. (2018). Political polarization based on religious identities: Empirical  evidence  from  the  2017  Jakarta  gubernatorial. Jurnal  Studi Pemerintahan, 8 (4), 411-441.
West, D. M., & Orman, J. M. (2003). Celebrity politics : Prentice Hall.
Wheeler, M. (2013). Celebrity politics : Polity.
Wood,  N.  T.,  &  Herbst,  K.  C.  (2007).  Political  star  power  and  political  parties:  Does celebrity endorsement win first-time votes? Journal of political marketing, 6 (2- 3), 141-158.
Zwarun, L., & Torrey, A. (2011). Somebody versus nobody: An exploration of the role of celebrity status in an election. The Social Science Journal, 48 (4), 672-680.

## Daftar Narasumber
Ahmad Faidy Suja’ie, Koordinator Tim Pemenangan PKB Dapil Jatim 1, 08 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.
Hendro Tri Subiantoro, Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, 22 Juli 2019, pukul 12.00 WIB.
Juluis  Eduardo  Luther  Foeh,  Tim  Pemenangan  Krisdayanti  Pemilu  2019,  05  Juni  2019,
Pukul 15.00 WIB.
Valentinus  Barobeda  Casay,  sekretaris  DPW  Partai  Nasdem  Jawa  Timur,  01  Agustus 2019, Pukul 16.00

## Tentang Penulis
HB  Habibi  Subandi adalah  dosen Program  Studi  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas  Brawijaya.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema kebijakan publik, identity politics, indonesian politics.
Ahmad Hasan Ubaid adalah dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik,  Universitas    Brawijaya.    Penulis    memiliki    area    riset    seputar    tema demokrasi, politik kepemiluan, political marketing.