## ANALISIS PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT  DAN PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN

## Oleh : Diyah Atika

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  yang  signifikan antara  pelaksanaan  sistem  self  assesment  terhadap  peningkatan  penerimaan  PPh  pasal 25/29 wajib pajak badan. Sampel pada terdiri 30 perusahaan atau wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Variabel  Penelitian  terdiri  dari  Variabel  Penerapan  Sistem  Self  Asessment  (X)  dan Variabel  Peningkatan  Penerimaan  PPh  Pasal  25  (Y).  Dalam  menganalisis  pelaksanaan sistem  self  assesment  dan  target  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Medan  Petisah dilakukan  dengan  analisis  dekriptif  yaitu  menganalisis  nilai  hasil  kuesioner  tanggapan responden wajib pajak tentang sistem Self Assesment dan penerimaan PPh Pasal 25/29 dari  data  penerimaan  Kantor  Pelayanan  Pajak  setiap  tahunnya  (2009  –  2012). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem  self assessment pada  KPP  Pratama  Medan  Petisah  sudah  cukup  baik  pada  tahun  2009  –  2013  yang dilihat dari cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Masih adda wajib pajak yang belum membayar PPh pasal 25/29 dan masih terdapat beberapa wajib pajak yang melaporkan pembayaran pajak tidak tepat waktu.  Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan  oleh  kelalaian  wajib  pajak,  tetapi  disebabkan  masih  rendahnya  pemahaman dan  pengetahuan  Wajib  Pajak  akan  peraturan  perpajakan  sehingga  kesadaran  Wajib Pajak  akan  kewajibannya  masih  rendah.  Terdapat  peningkatan  penerimaan  PPh  Pasal 25/29 mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012.
Kata kunci : self assesment, penerimaan PPh pasal 25/29 dan wajib pajak

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mencapai  penerimaan  pajak  yang  ditargetkan  dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  dari  pajak  sudah  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  oleh pemerintah pada setiap KPP.
Adanya  perubahan  peraturan  perpajakan  nasional  (Tax  Reform)  yang paling  mendasar  adalah  pelaksanaan  pemungutan  pajak,  yaitu  perubahan  dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System.
Sistem pemungutan pajak mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya  pajak  yang  terutang  dipercayakan  kepada  wajib  pajak  sendiri  dan melaporkan  secara  teratur  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  yang  telah  dibayar sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  Perundang-undangan  perpajakan. Dengan  sistem  ini  diharapkan  pula  pelaksanaan  administrasi  yang  perlu membebani  wajib  pajak  dan  birokratis  akan  dapat  dihindari.  Sejalan  dengan harapan  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  masyarakat  tersebut,  wewenang Direktur  Jenderal  Pajak  yang  bersifat  teknis  administratif  dapat  dilimpahkan
kepada  aparat  bawahannya.  Pada  sistem  pemungutan  tersebut,  wajib  pajak diberikan  wewenang  untuk  menghitung,  memper-hitungkan,  menetapkan, membayar  dan  melaporkan  pajaknya  dengan  menggunakan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Dengan  memberikan  tanggung  jawab  tersebut  kepada wajib  pajak,  untuk  kemudian  membayar  pajak  yang  terutang  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku  kepada  kas  negara, dengan  tidak  menggantungkan  pada  adanya    Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP). Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan terciptanya unsur keadilan dan kebenaran  mengingat  para  wajib  pajak  yang  bersangkutan  sendirilah  yang sebenarnya  mengetahui  tujuan  efisiensi  administrasi  pajak  dan  kualitas administrasi  pajak  karena  segala  kegiatan  yang  menyangkut  pemenuhan kewajiban dan hak diurus sendiri oleh (dan dipercaya) kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Apabila kesadaran wajib pajak semakin tinggi atas kewajiban perpajakan maka  tidak  mustahil  target  penerimaan  pajak  akan  tercapai.  Bagi  masyarakat juga  perlu  menyadari  bahwa  kewajiban  itu  tidak  hanya  sekedar  kewajiban membayar  pajak.  Bagi  yang  belum  membayar  pajak  sebaiknya  mengerti mengenai kewajiban  perpajakan agar bila suatu saat berhubungan dengan pajak sudah  tidak  panik  lagi  serta  mewujudkan  pajak  sebagai  bagian  dari  budaya masyarakat.  Adanya  kesadaran  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Isu  kepatuhan  wajib  pajak dan  hal  yang  menyebabkan  ketidakpatuhan  serta  upaya  meningkatkan kepatuhan  menjadi  salah  satu  agenda  penting  bagi  negara-negara  berkembang seperti  Indonesia.  Dengan  kesadaran  atas  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak tersebut, maka Penerimaan Pajak dari Pajak Penghasilan pun akan meningkat. Pajak  Penghasilan  25  adalah  angsuran  Pajak  Penghasilan  yang  harus dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  setiap  bulan  dalam  tahun  pajak  berjalan.PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan  wajib  pajak  pada  akhir  tahun  pajak  yang  dilaporkan  dalam  surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.
Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasar-kan kepada data SPT  Tahunan  tahun  sebelumnya.  Artinya,  kita  mengasumsikan  bahwa penghasilan  tahun  ini  sama dengan  penghasilan  tahun  sebelumnya.  Tentu  saja nanti  akan  ada  perbedaan  dengan  kondisi  sebenarnya  ketika  tahun  pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29.  Apabila  selisihnya  menunjukkan  lebih  bayar,  maka  kondisi  ini  dinamakan restitusi  atau  Wajib  Pajak  meminta  kelebihan  pembayaran  pajak  yang  telah dilakukan.
PPh pasal 29 adalah kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak  yang  terutang  pada  akhir  tahun  pajak,  dengan  memperhitungkan  kredit pajak  berupa  angsuran  PPh  pasal  25  yang  telah  disetor  setiap  bulan  dan  PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Petisah  Merupakan  salah  satu kantor  Pelayanan  Pajak,  penulis  mengkhususkan  penelitian  pada  wajib  pajak badan  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Petisah. Secara  umum  KPP  ini  bertugas  memberikan  Pelayanan  dan  Pengawasan terhadap pembayaran maupun penyetoran Pajak.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  tentang  Analisis  Penerapan  Sistem  Self  Assesment dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan”.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  pelaksanaan  sistem  self  assesment  terhadap  peningkatan penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan.

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Medan  dengan  jumlah  sampel sebanyak 30 perusahaan atau wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan  Petisah  dari  tahun  2009  sampai dengan  tahun  2012.  Variabel  Penelitian terdiri  dari  Variabel  Penerapan  Sistem  Self  Asessment  (X)  dan  Variabel Peningkatan  Penerimaan  PPh  Pasal  25  (Y).  Dalam  menganalisis  pelaksanaan sistem  self  assesment  dan  target  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Medan Petisah  dilakukan  dengan  analisis  dekriptif  yaitu  menganalisis  nilai  hasil kuesioner  tanggapan  responden  wajib  pajak  tentang  sistem  Self  Assesment  dan penerimaan  PPh  Pasal  25/29  dari  data  penerimaan  Kantor  Pelayanan  Pajak setiap tahunnya (2009 – 2012).

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Pengertian Pajak
Pengertian  pajak  secara  umum  berbeda-beda.  Dilihat  dari  tujuan penggunaan penerimaan pajak bagi negara,pajak merupa-kan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangsa. Menurut karangan  (Wahluyo  dan  Wirawan,  2003:4)  terdapat  defenisi-defenisi  pajak diantaranya:
Menurut Rochmat Soemitro, mendefenisikan pajak sebagai berikut: pajak adalah  iuran  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut  P.  J.  A.  Andiani  yang  telah  diterjemahkan  oleh  R.  Santoso Brotodiharjo,  pajak    adalah  iuran  kepada  kas  negara  (yang  dapat  dipaksakan) yang  terutang  oleh  wajib  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut  Soeparman  Soemahamidjaja,  pajak  adalah  iuran  wajib,  berupa uang  atau  barang,  yang  dapat  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan  norma- norma  hukum, guna  menutupi  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa  kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur  dan  ciri-ciri  yang  melekat  pada  pengertiannya.  Adapun  unsur- unsur  pengertian  pajak  diantara-nya  masyarakat,  undang-undang,  pemungut pajak dan objek pajak.

## 2.2. Self Asessment System
Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan  membayar  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Selain  itu  Wajib  Pajak  diwajibkan  pula  melaporkan secara  teratur  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  telah  dibayar  sebagaimana ditentukan  dalam  peraturan  perpajakan.  Pembayaran  pajak  selama  tahun berjalan  pada  dasarnya  merupakan  angsuran  pajak  untuk  meringankan  beban Wajib  Pajak  pada  akhir  tahun  pajak.  Hakikat  Self  Assessment  System  adalah penetapan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak.  Pada  sistem ini,  masyarakat  Wajib  Pajak  diberikan  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  yang lebih  besar  untunk  melaksanakan  kewajibannya,  yaitu  menghitung, memperhitung-kan,  membayar  serta  melaporkan.  Adapun  ciri  Self  Assesment System, yaitu :
a. Wajib  Pajak  (dapat  dibantu  oleh  konsultan  pajak)  melakukan  peran  aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b. Wajib  Pajak  adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  kewajiban perpajakannya sendiri.
c. Pemerintah  dalam  hal  ini  Instansi  Perpajakan  melakukan  pembinaan, penelitian,  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan bagi  Wajib  Pajak,  melalui  pemeriksaan  pajak  dan  penerapan  sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.
Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  dan  kepatuhan  yang tinggi  dari  wajib  pajak  merupakan  faktor  terpenting  dari  pelaksanaan  sistem tersebut.  Dianutnya  self   assessment  system  membawa  misi  dan  konsekuensi perubahan  sikap  dan  kesadaran  warga  masyarakat  untuk  membayar  pajak secara  sukarela  (voluntary  compliance).  Kepatuhan  memenuhi  kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self  assessment system. Ada   tiga   fungsi   administrasi  pajak  dalam   self   assessment  system  yaitu:
(1)  pendidikan   (penyuluhan);  (2)  pelayanan  (customer   service);  dan  (3) pengawasan atau  penegakan  hukum  (law enforcement).
Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah memberikan  pelayanan  (customer service)  yang  baik  kepada  Wajib  Pajak. Peningkatan  kualitas  dan kuantitas  pelayanan  diharapkan dapat meningkatkan kepuasan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  pelanggan  sehingga  meningkatkan kepatuhan  dalam  bidang  perpajakan.  Paradigma  baru  yang  menempatkan aparat  pemerintah  sebagai  abdi  negara  dan  masyarakat  (Wajib  Pajak)  harus diutamakan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik.  Kualitas pelayanan  merupakan  tingkat  keunggulan  untuk  memenuhi  keinginan pelanggan,  selain  itu  dapat  dinilai  berdasarkan  presepsi  konsumen  yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.
Kepatuhan  yang  diharapkan  dengan  self   assessment  system  adalah kepatuhan  sukarela  (valuntary  compliance)  bukan  kepatuhan  yang  dipaksakan (compulsary  compliance).  Untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  dari  Wajib Pajak,  diperlukan  keadilan  dan  keterbukaan  dalam  menerapkan  perpaturan perpajakan,  kesederhanaan  peraturan  dan  prosedur  perpajakan  serta  yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada Wajib Pajak.

## 2.3. Pajak Penghasilan Pasal 29
Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  Wajib  Pajak  badan  sebagai  akibat  PPh terutang  dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak  Penghasilan  lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan  yang  telah disetor  sendiri.  PPh  Pasal  29  harus  disetor  menggunakan  Surat Setoran  Pajak  (SSP)  paling  lambat  sebelum  SPT Tahunan  dilaporkan ke  Kantor Pelayanan Pajak.

## 3. Pembahasan

## 3.1.  Analisis Penerapan Self Assesment
Untuk melihat bagaimana penerapan  self assesment dan penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel   1.  Penerapan  Self  Assesment  dan  Penerimaan  PPh  Pasal  25/29  Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Petisah
Sistem Self Assesment Penerimaan PPh Pasal 25/29 0,60 21.995.198.369 0,64 29.850.916.792 0,72 69.492.582.631.00 0,69 56.185.244.349.00
Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan pelaksanaan sistem self assesment akan semakin meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29.
Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak terutang.  Wajib  Pajak diberi  tanggung  jawab  atas kewajiban  pelaksanaan  pajak sebagai  pencerminan  kewajiban  di  bidang  perpajakan.  Wajib  Pajak  diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Fungsi penghitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang  terutang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  dan  atas  dasar  fungsi penghitungan  Wajib  Pajak  berkewajiban  untuk  membayar  pajak  sebesar  pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah  melaporkan  pembayaran  dan  berapa  besar  pajak  yang  telah  dibayar  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  self  assessment  system  dapat berkembang  apabila  tidak  adanya  ketegasan  dari  instansi  perpajakan.  Hal  ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga  agar  wajib  pajak  tetap  berada  dalam  koridor  peraturan  perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib  pajak  yang memenuhi  kriteria  untuk  diperiksa.  Pemeriksaan  pajak dapat berdampak  pada  peningkatan  penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.
Penelitian  sebelumnya  oleh  Kinsey  dan  Grassmick  dalam  Ibtida,  (2010) berdasar  pada  asumsi  bahwa  pengetahuan  pajak  meningkat  seiring  dengan lamanya menempuh pendidikan dan banyaknya ia menempuh pendidikan pajak non formal. Dalam kenyataannya, banyak orang yang hanya menempuh les atau kursus dalam waktu singkat yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih baik daripada  yang  menempuh  pendidikan  lebih  lama.  Fallan  dalam  Mustikasari, (2005)  menemukan  bahwa  pengetahuan  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan terhadap perilaku jujur dalam membayar pajak.
Forest  dan  Sheffrin  (2002)  menemukan  adanya  korelasi  positif  antara pendapatan, self employment dan jenis kelamin pria terhadap penghindaran pajak. Ia  juga  menemukan  bahwa  usia,  kepemilikan  rumah  dan  status  telah  menikah berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak.
Penerapan sistem self assessment pada KPP Pratama Medan Petisah sudah cukup baik namun masih ada kelemahan-kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil  penyebaran  kuesioner  pada  saat  penyampaian  SPT  hingga  pembayaran PPh  Pasal  25/29.  Ini  terjadi  karena  masih  rendahnya  pemahaman  dan pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran Wajib
Pajak  akan  kewajibannya  masih  sangat  rendah.  Adanya  penerapan  sistem  self assessment  ini  mengharapkan  wajib  pajak  dengan  kesadaran  sendiri  dapat memenuhi kewajibannya dengan benar, sehingga aparatur pajak hanya bersifat mengawasi  dan  membimbing.  Apabila  kepercayaan  yang  diberikan disalahgunakan  oleh  Wajib  Pajak  maka  UU  perpajakan  memberikan  sanksi sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.
3.2. Analisis Penerimaan PPh Pasal Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  atau  memiliki  kewajiban  subjektif  dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti  yang  dimaksud  dalam  UU  KUP.  Yang  menjadi  objek  pajak  PPh  Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan  wajib  pajak  badan  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun.
Wajib pajak badan dan pajak penghasilan badan merupakan bagian yang sangat  kompleks  dalam  perpajakan.  Baik  dari  segi  macam-macam  usaha  yang termasuk  badan  dalam  pengertian  pajak  maupun  cara  penghitungan  pajak penghasilan itu sendiri. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari wajib pajak badan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan tanpa memandang omzet karena wajib pajak badan dirasa telah terbentuk dalam suatu organisasi  yang  terarah  sehingga  mampu  menyelenggarakan  pembukuan perpajakan.
Perbedaan yang terjadi pada laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan  pajak  membuat  wajib  pajak  harus  melakukan  penyesuaian  agar didapat  laba  fiskal  dengan  cara  merekonsiliasinya.  Wajib  pajak  badan  juga memiliki berbagai fasilitas yang diberikan dengan ketentuan dan krietria tertentu agar  memudahkan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya. Sehingga penerimaan negara disektor pajak menjadi maksimal.
Pajak Penghasilan Badan sebagai salah satu jenis pajak yang memberikan andil dan peranan dalam penerimaan negara, menganut sistem pemungutan self assessment.  Sistem  self  assessment  tersebut  masih  memungkinkan  terjadinya potensi penerimaan pajak yang hilang. Belajar dari pelaksanaan kebijakan sunset policy, mencerminkan bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan  self assessment  secara  baik  dan  benar,  terlepas  disengaja  atau  tidak.  Seandainya kebijakan  sunset  policy  tidak  diberlakukan  dan  Wajib  Pajak  tersebut  tidak diperiksa  sampai  dengan  batas  daluwarsa  penetapan  pajak,  maka  pajak-pajak tersebut tidak pernah masuk dalam penerimaan negara, hilang sia-sia.
Sebagai  salah  satu  sumber  peneriman  negara,  PPh  Badan  peranannya harus  meningkat  setiap  tahunnya,  dengan  meminimalisir  atau  bahkan
menghilangkan sama sekali kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengamanan penerimaan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi dari kemungkinan hilangnya potensi penerimaan.
Dari data penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada Tabel 10 menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  self  assessment  sangat  berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak (dalam hal ini PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan),  baik  dilihat  dari  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  Surat  Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  dalam  hal  penerapan  sistem  self  assessment,  maupun  dari  Wajib Pajak  dalam  penyetoran  pembayaran  PPh  Pasal  25  dalam  hal  optimalisasi penerimaan pajak.
Untuk  mencapai  optimalisasi  penerimaan  pajak,  maka  perlu  adanya kesadaran  dari  fiskus  untuk  mengoptimalkan  penarikan  pajak  kepada  Wajib Pajak.  Hal  ini  harus  didukung  pula  oleh  kesediaan  Wajib  Pajak  untuk menunaikan kewajibannya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Peraturan di bidang perpajakan harus memberikan kejelasan. Fiskus maupun Wajib Pajak harus  dibekali  pengetahuan  yang  cukup  agar  tercipta  kesadaran  dan pembayaran pajak dapat berjalan sesuai rambu-rambu yang ada.
Pencegahan  tindakan  penghindaran  pajak  biasanya  dilakukan  melalui berbagai  metode  dalam  meningkatkan  ketakutan  dan  efek  jera,  contohnya meningkatkan  kemungkinan  dilakukan  audit  terhadap  Wajib  Pajak.  Penelitian Forest  dan  Sheffrin  (2002)  menganalisis  apakah  sistem  pajak  yang  sederhana meningkatkan  kenyamanan  dan kepatuhan  Wajib  Pajak. Ia  menemukan  bahwa sistem  pajak  Amerika  Serikat  yang  sederhana  bukan  pencegahan  yang  tepat untuk  tindakan  penghindaran  pajak  dan  tidak  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak.  Fallan  dalam  Ibtida,  (2010)  menguji  apakah  perbedaan  gender  dalam perubahan  perilaku  pajak  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  Wajib  Pajak.  Ia menemukan pula ada hubungan positif antara pengetahuan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak.
Violette  (dalam  Mustikasari,  2005)  menemukan  adanya  pengaruh signifikan  sikap  ketidakpatuhan  pajak  terhadap  niat  ketidakpatuhan  Wajib Pajak.  Mustikasari  (2005)  menemukan  bahwa  ada  korelasi  positif  antara  sikap ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  niat  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak. Komalasari  dan  Nashih  (2005)  melakukan  penelitian  yang  berupaya  menguji hubungan  antara  tarif  pajak  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  bagaimana hubungan  tersebut  dipengaruhi  oleh  jenis  income  (endowed  income  vs  earned income).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  Wajib  Pajak  menerima endowed  income,  tidak  terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak,  baik dalam kondisi yang berlaku tinggi maupun rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh  perilaku  risk  averse  dari  partisipan  yang  menerima  endowed  income mengingat  bagaimanapun  kerja keras  mereka,  pendapatan yang mereka  terima tidak berubah.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagai berikut:
1.   Penerapan  sistem  self  assessment  pada  KPP  Pratama  Medan  Petisah  sudah cukup  baik  pada  tahun  2009  –  2013  yang  dilihat  dari  cara  menghitung, membayar,  dan  melaporkan  pajak  terutangnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
hasil  kuesioner  masih  adda  wajib  pajak  yang  belum  membayar  PPh  pasal 25/29  dan  masih  terdapat  beberapa  wajib  pajak  yang  melaporkan pembayaran pajak tidak tepat waktu.  Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh  kelalaian wajib  pajak,  tetapi  disebabkan masih rendahnya  pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya masih rendah.
2.  Terdapat peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012.
4.2. Saran
1  Dengan  diterapkannya  sistem  self  assessment  ini  disarankan  Wajib  Pajak diharuskan  aktif  untuk  menghitung,  memper-hitungkan,  membayar,  dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.
2.  Dengan  diberlakukannya  sistem  self  assessment  tersebut  tidak  berarti  bahwa peranan fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak sudah tidak diperlukan, melainkan  masih  diperlukan  mengingat  masih  banyak  administrasi perpajakan yang tidak mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak.

## Daftar Pustaka
Brotodiharjo,  Santoso,  2000.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak.    Bandung  :  Refika Aditama.
Forest,  Adam  and  Steven  M.  Sheffrin.  2002.  Complexity  and  Compliance  :  An Empirical Investigation. National Tax Journal. Vol LV, 75.
Ibtida,  R.  2010.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Pelayanan  Fiskus  terhadap Kinerja  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  variabel Intervening  (Studi  pada  wajib  pajak  di  Jakarta  Selatan).  Skripsi.  Surakarta  : Fakutas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.  Tidak Dipublikasikan.
Komalasari, T.  Puput  dan  Nashih.  2005. Degree  of  Tax  Payer  Compliance  and  Tax Tariff  The  Testing  on  The  Impact  of  Income  Types.  Simposium  Nasional Akuntansi VIII. 554.
Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Edisi Revisi, Yogyakarta : PT. Andi Offset.
Mustikasari,  Elia.  2005.  Kajian  Empiris  tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di Perusahaan  Industri  Pengolahan  di  Surabaya.  Simposium  Nasional Akuntansi.
Wahyuningsih, Lea Endang, 2005. Keefektifan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pengaruhnya Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas,  2003.  Perpajakan  Indonesia.  Jakarta  :  Salemba Empat.
Waluyo, 2005. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25. Jakarta: LIPI.