## EVALUASI TERHADAP BIDAN DALAM PEMBERIAN KONSELING HIV  IBU HAMIL TRIMESTER I  MENGGUNAKAN MODEL CIPP KIA
Yunri Merida*, Tri Ani Marwati, Dhesi Ari Astuti Program Studi Magister Kebidanan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Mlangi Nogotirto, Jl. Siliwangi Jl. Ringroad Barat No.63, Area Sawah, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55592 *yunrimerida@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pelayanan  antenatal  care  merupakan  komponen  penting  upaya  mendeteksi  secara  dini  komplikasi masa kehamilan, salah satunya melalui konseling HIV. Setiap minggu, sekitar 6.200 wanita muda berusia  15-24  tahun  terinfeksi  HIV.  Tujuan  penelitian  untuk  mengevaluasi  terhadap  bidan  dalam pemberian  konseling  HIV  ibu  hamil  trimester  1  dengan  menggunakan  model  CIPP  di  ruang  KIA Puskesmas  Playen  1  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi  pada  bulan  November  s/d  Desember  2019.  Informasi  didapatkan  dengan menggunakan  teknik  wawancara  mendalam.  Evaluasi  context  sudah  ada  sosialisasi  dan  kebijakan mengenai konseling HIV, Evaluasi  Input, SDM belum jelasnya kualifikasi menjadi konselor HIV, saranaprasarana  terbatas  belum  tersedianya  sumber  dana.  Evaluasi  Process,  sudah  melakukan implementasi  mengenai  konseling  HIV,  tetapi  masih  adanya  hambatan  mengenai  waktu,  ruangan tempat  konseling  HIV  masih  menjadi  satu  dengan  tempat  pemeriksaan  ANC.  Evaluasi  Product implementasi  hasil  pelaksanaan  konseling  HIV  sudah  dilakukan  setiap  triwulan  dan  tiap  bulan. Proses pemberian konseling HIV bidan masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena belum sesuai  dengan  pedoman  yang  ada  dalam  standar  pelayanan  kebidanan,  ini  memberikan  dampak bagi ibu hamil belum paham dalam segala hal mengenai kehamilannya.
Kata kunci: bidan; kualitatif;  konseling HIV; model evaluasi CIPP

## ECALUATION OF MIDWIFE IN GIVING TRIMESTER I PREGNANT MOTHER HIV COUNSELING USING THE KIA CIPP MODEL

## ABSTRACT
Antenatal care is an important component of efforts to detect complications during pregnancy early, one  of  which  is  through  HIV  counseling.  Every  week,  around  6,200  young  women  aged  15-24  years are infected with HIV. The aim of the study was to evaluate midwives in providing HIV counseling for pregnant  women  in  the  first  trimester  using  the  CIPP  model  in  the  KIA  room  at  Playen  1  Public Health Center, Gunung Kidul Regency. Qualitative research with a phenomenological approach from November  to  December  2019.  Information  was  obtained  using  in-depth  interview  techniques. Evaluation context, there  was  socialization and policies regarding HIV counseling, input evaluation, human  resources  were  not  yet  clear  about  the  qualifications  to  become  an  HIV  counselor,  limited infrastructure sources of funds were not yet available. The Evaluation Process, has implemented HIV counseling,  but  there  are  still  obstacles  regarding  time,  the  room  where  HIV  counseling  is  still  one with  the  ANC  examination  site.  Product  evaluation  of  the  implementation  of  the  results  of  the implementation of HIV counseling has been carried out every quarter and every month. The process of providing  HIV  counseling  for  midwives  is  still  not  running properly,  because  it  is not  in accordance with  the  existing  guidelines  in  midwifery  service  standards,  this  has  an  impact  on  pregnant  women who do not understand everything about their pregnancy.
Keywords: CIPP evaluation model; HIV Counseling; midwife; qualitative

## Jurnal Keperawatan
Volume 13 Nomor 1, Maret 2021 e-ISSN 2549-8118;   p-ISSN 2085-1049 http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  profesi  yang  masih  banyak  peminatnya  adalah  bidan.  Bidan  merupakan  salah satu tenaga kesehatan utama dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian  Bayi  (AKB).  Untuk  itu  dibutuhkan  tenaga  bidan  yang  terampil  dalam  melakukan prosedur pelayanan klinis yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Asuhan Antenatal Care (ANC)  adalah  bagian  penting  dari  asuhan    profesional  yang menyediakan  pelayanan  dan  dapat  mengurangi  resiko  komplikasi  melalui  pendidikan konseling dan berbagai intervensi (Nwaeze, et al ., 2013).
Data  Profil  Kesehatan  Indonesia  tahun  2018,  pemeriksaan  HIV  ibu  hamil  berdasarkan Provinsi,  urutan  yang  paling  rendah  adalah  Provinsi  Sulawesi  Barat    jumlah  ibu  hamil  yang diperiksa HIV  sebanyak 1.019 ribu dan terditeksi positif  HIV sebanyak 0, sedangkan untuk jumlah  ibu  hamil  yang  diperiksa  HIV  terbanyak  berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebanyak 410.871  ribu,  terdikteksi  positif  HIV  sebesar  686  ibu  hamil.  Provinsi  di  Yogyakarta  dari 37.147 ribu jumlah ibu hamil yang diperiksa HIV, sekitar 138 ibu hamil yang sudah terditeksi positif HIV (Depkes RI, 2018).
Menurut data dari Dinas Kesehatan DIY (2017) jumlah ibu hamil yang melakukan Voluntary Counseling And Testing (VCT) sebanyak 905 ibu hamil sedangkan jumlah Provider Initiative Testing  and  Counseling (PITC)    sebanyak  25.508  ibu  hamil  atau  53,97%dari  48.940  ibu hamil.  Ibu  hamil  dengan  HIV  di  Yogyakarta  masih  banyak  yaitu  terdapat  96  kasus. Sedangkan jumlah ibu hamil yang diberikan konseling secara umum berdasarkan urutan yang paling rendah  pada tahun 2018 adalah Kota Yogyakarta  sebanyak 4.115 ribu dari 4.207 ribu total  ibu  hamil,  Bantul  4.909  ribu  dari  14.768  ribu  ibu  hamil,  Kulon  Progo  sebanyak  5.827 ribu dari total ibu hamil 6.014 ribu, Gunung Kidul 7.477 ribu dari 8.944 ribu ibu hamil, dan data terbanyak diberikan konseling adalah kabupaten Sleman 8.225 ribu dari 15.420 ribu ibu hamil (Dinkes DIY, 2018).
Terdapat  banyak  penelitian  yang  menggunakan  model  evaluasi  program  dengan  model evaluasi  CIPP  ( Context,  input,  process,  product ),  seperti  penelitian  Eni  (2019)  tentang “Evaluasi  Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR)  di  PKM  Bantul”,  dan penelitian Rosita (2019) Evaluasi Pelaksanaan Program Gerakan bersama amankan kehamilan dan  persalinan  (GEBRAK)  sebagai  upaya  menurunkan  AKI  dan  AKB  di  Jombang  juga menggunakan model CIPP, sedangkan untuk penelitian tentang konseling HIV pada ibu hamil peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang menggunakan model CIPP.
Evaluasi  model  CIPP  merupakan  model  evaluasi  yang  komprehensif  pada  setiap  tahapan evaluasi. Evaluasi Context melihat permasalahan yang terjadi di dalam pemberian konseling HIV  pada  ibu  hamil  ,  evaluasi input melihat  cara  bidan  didalam  pemberian  konseling  HIV pada ibu hamil, evaluasi process memantau  pelaksanaan rencana pemberian konseling HIV pada  ibu  hamil  selama  ini  yang  dilakukan  oleh  bidan  dan  evaluasi product yaitu  pemberian konseling  HIV  pada  Puskesmas  Playen  I  belum  mencapai  target  yang  diharapkan  karena masih  dibawah  10%.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  lebih  menekankan  pada  evaluasi contex , input , process dan product untuk  diteliti  (Muryati,  2017).  Tujuan  penelitian  Mengevaluasi terhadap  bidan  dalam  pemberian  konseling  HIV  pada  ibu  hamil  trimester  I  dengan menggunakan  model  CIPP  di  ruang  KIA  Puskesmas  Playen  I  Kabupaten  Gunung  Kidul, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  .  Pendekatan  yang  digunakan  menggunakan pendekatan  fenomenologi  Penelitian  dilakukan  di  Puskesmas  Playen  I  Kabupaten  Gunung Kidul  Yogyakarta,  penelitian  dimulai  dari  bulan  November  2019  sampai  dengan  bulan Desember  2019.  Subjek  penelitian  atau  partisipan  utama  pada  penelitian  ini  adalah  Bidan, sedangkan  partisipan  pendukungnya  adalah  Kepala  Puskesmas,  Programer  dan  Ibu  Hamil. Teknik  penelitian  dengan  wawancara  mendalam,  observasi,  dokumentasi  dan field    note, dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  berfungsi  sebagai  instrumen  utama  atau  alat  untuk penelitian,  peneliti  bertugas  untuk  menentukan  fokus  penelitian,  pemilihan  informan, melakukan  pengumpulan  data,  analisis  data,  menafsirkan  data  dan  membuat  kesimpulan. Penelitian  ini  sudah  dilakukan  Sebelum  melakukan  penelitian,  peneliti  telah  melakukan Ethical  Clearence dari  komisi  etik  Universitas  „Aisyiyah  Yogyakarta  dan  telah  disetujui dengan Nomor 918/KEP-UNISA/X/2019.

## HASIL
Evaluasi terhadap bidan dalam pemberian konseling HIV pada ibu hamil trimester 1 dengan menggunakan model CIPP

## 1. Evaluasi Context
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  mengenai  sosialiasi  konseling  HIV,  bidan  telah mendapatkan  sosialisasi  dengan  adanya  pelatihan-pelatihan  untuk  menjadi  seorang konselor  HIV,  namun  belum  semua  bidan  yang  ada  di  ruang  KIA  Puskesmas  Playen  1 pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi konselor HIV, dan kebijakan konseling HIV, bidan  sudah  mengetahui  mengenai  kebijakan  konseling  HIV  namun  sampai  saat  ini belum adanya kebijakan turunan mengenai konseling HIV pada Puskesmas Playen 1.

## 2. Evaluasi Input
SDM  kualifikasi  menjadi  seorang  konselor  HIV  juga  minimal  berpendidikan  D  III, karena untuk menjadi konselor HIV adalah tenaga kesehatan yang telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan  terkait  konseling  HIV,  Sarana  Prasarana  masih  terbatas  karena ruangan untuk konseling HIV masih bercampur dengan ruangan pemeriksaan ibu hamil, masih belum menggunakan lembar balik, dan materi informasi yang digunakan pada saat konseling  HIV  masih  bersifat  umum  dan  sumber  dana  juga  bisa  mempengaruhi  dalam keberhasilan  suatu  program,  karena  sumber  dana  di  gunakan  untuk  merencanakan, mencukupi  anggaran,  dan  memobilisasi  sumber  daya  didalam  mempertahankan pelayanan konseling HIV.
3. Evaluasi Process
Proses  pelaksanaan  pemberian  konseling  HIV  merupakan  komponen  penting  pada pemeriksaan  dan  layanan  HIV  sebaiknya  disampaikan  oleh  seorang  konselor  HIV  yang pernah mengikuti pelatihan dan memberikan informasi materi konseling HIV yang telah sesuai dengan WHO dan pemberian konseling HIV sebaiknya diberikan secara berulang pada  kunjungan  pemeriksaan  kehamilan  berikutnya,  karena  masih  sulitnya  ibu  hamil memahami  informasi  yang  diberikan  oleh  bidan,  dikarenakan  waktu  yang  dimiliki konselor  terbatas,  ruangan  yang  menjadi  satu  dengan  ruangan  yang  digunakan  untuk konseling  dan  pemeriksaan  pada  ibu  hamil,  serta  belum  menggunakan  alat  bantu  pada saat memberikan konseling HIV.
4. Evaluasi Product
Pelaksanaan  evaluasi  dan  monitoring  sudah  dilakukan  pada  setiap  bulan  dan  triwulan, untuk  melihat  suatu  proses  dan  menentukan  hasil  yang  telah  dicapai  beberapa  kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan diperlukan pemantauan dengan kegiatan  evaluasi.  Pada  pelaksanaanyaa  konseling  HIV  masih  banyak  atas  inisiatif
pemberi  layanan  atau  petugas  kesehatan  kepada  pasien,  belum  ada  yang  dilakukan  atas kesadaran dan motivasi dari ibu hamil sendiri.

## PEMBAHASAN Evaluasi Context

## Sosialisasi Konseling HIV
Sosialisasi mengenai konseling HIV  di jelaskan oleh Dinas Kesehatan Gunung Kidul dengan mengadakan  pelatihan  kepada  tenaga  kesehatan  yang  terpilih  dan  mewakili  dari  seluruh Puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Gunung  Kidul,  kegiatan  pelatihan  ini  laksanakan  di Yogyakarta  selama  satu  minggu,  dengan  penjelasan  yang  diberikan  secara  roleplay,  drama, diberikan  buku  panduan  konselor  HIV,  dan  sampai  pelaksanaan  evaluasi,  materi  yang disajikan  langsung  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sosialiasi konseling HIV, bidan telah mendapatkan sosialisasi dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang konselor HIV, namun belum semua bidan yang ada di ruang KIA Puskesmas Playen 1 pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi konselor HIV.

## Kebijakan Konseling HIV
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai tentang pedoman  pelaksanaan  konseling  dan  tes  HIV  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.  74  tahun  2014,  pedoman  pelaksanaan  konseling  dan  tes  HIV  wajib menjadi  acuan  bagi  tenaga  kesehatan,  pengelola  program,  kelompok  profesi  yang  menjadi konselor  HIV,  pengelola  atau  pengurus  tempat  kerja,  dan  pemangku  kepentingan  terkait lainnya  dalam  penyelenggaraan  konseling  dan  tes  HIV.  Kebijakan  tentang  ANC  Terpadu terdapat  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  97  tahun  2014  tentang pelayanan  kesehatan  masa  sebelum  hamil,  masa  hamil,  persalinan,  dan  masa  sesudah melahirkan,  penyelenggaraan  pelayanan  kontrasepsi,  serta  pelayanan  kesehatan  seksual. Kebijakan  Pelayanan antenatal  care sesuai  standar  menurut  UU  NO.43  tahun  2016  Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan  adalah  pelayanan  yang  diberikan  kepada  ibu  hamil minimal  4  kali  selama  kehamilan  dengan  jadwal  satu  kali  pada  trimester  pertama,  satu  kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga  yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter  dan  atau  Dokter  Spesialis  Kebidanan  baik  yang  bekerja  di  fasilitas  pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Kebijakan konseling  HIV,  bidan  sudah  mengetahui  mengenai  kebijakan  konseling  HIV  namun  sampai saat  ini  belum  ada  kebijakan  turunan  mengenai  konseling  HIV  pada  Puskesmas  Playen  1. Sebagai  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  konseling  HIV  mengikuti  kebijakan  pemerintah mengenai  pedoman  pelaksanaan  konseling  dan  tes  HIV  dan  juga  kebijakan  tentang  ANC terpadu  pelayanan  kesehatan  bagi  ibu  hamil  masa  sebelum  hamil,  hamil,  persalinan  dan standar pelayanan minimal kesehatan bagi ibu hamil.

## Evaluasi Input

## SDM
Puskesmas  Playen  1,  tetapi  ada  beberapa  kriteria  khusus  yang  disiapkan  untuk  menjadi seorang  konselor  HIV,  seperti  SDM  yang  masih  junior,  humble  atau  mudah  dalam  bekerja sama  dengan  Tim.  Sumber  daya  Puskesmas  terdiri  atas  tenaga  kesehatan  dan  tenaga  non kesehatan. Menurut  Permenkes  No.75  tahun  2014  tentang  pusat  kesehatan  masyarakat  pada pasal  16  sumber  daya  tenaga  kesehatan  seperti,  dokter,  dokter  gigi,  perawat,  bidan,  tenaga kesehatan  masyarakat,  tenaga  kesehatan  lingkungan,  tenaga  gizi  dan  farmasi,  sedangkan tenaga non kesehatan adalah yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem  informasi,  dan  kegiatan  operasional  lain  yang  ada  di  Puskesmas.  Sumber  daya
merupakan  sumber  energi,  tenaga,  kekuatan  yang  diperlukan  untuk  menciptakan  daya, gerakan, aktivitas, kegiatan dan tindakan (Wirawan, 2015).
Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menganalisis kebutuhan staf organisasi dan menentukan  bagaimana  cara  terbaik  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  (Schermerhorn, 2012).  Sedangkan  menurut  Dessler  (2014)  Perencanaan  tenaga  kerja  (atau  pekerjaan  atau personil) adalah proses untuk menentukan posisi apa perusahaan harus penuhi, dan bagaimana cara  memenuhinya.  Perencanaan  Kebutuhan  SDMK  adalah  proses  sistematis  dalam  upaya menetapkan  jumlah,  jenis,  dan  kualifikasi  SDMK  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  kondisi suatu  wilayah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  (Kemenkes,  2015). Hasil  penelitian  tersebut,  peneliti  berpendapat  pada  evaluasi input sumber  daya  manusia, untuk  standar  ketenagaan  sudah  memenuhi  Permenkes  No.75  tahun  2014  tentang  pusat kesehatan masyarakat pada pasal 16 sumber daya tenaga kesehatan, untuk kualifikasi menjadi seorang konselor HIV juga minimal berpendidikan D III, karena untuk menjadi konselor HIV adalah  tenaga  kesehatan  yang  telah  pernah  mengikuti  pelatihan-pelatihan  terkait  konseling HIV.

## Sarana Prasarana
Sarana  Prasarana  merupakan  penunjang  didalam  melakukan  pelaksanaan  pemberian konseling  HIV  pada  ibu  hamil,  hasil  penelitian  didapatkan  selama  pelaksanaan  pemberian konselig  HIV,  untuk  sarana  prasarana  seperti  ruangan  tempat  konseling  masih  memakai ruangan KIA tempat pemeriksaan ibu hamil, belum ada ruangan khusus untuk konseling HIV, tidak adanya alat bantu dalam pelaksanaan pemberian konseling seperti lembar balik sehingga membuat  partisipan  utama  kesulitan  dalam  menjeleskan  pada  pasien,  belum  menggunakan buku  panduan  khusus  untuk  materi  yang  akan  diberikan  saat  konseling  HIV,  jadi  partisipan masih mencari bahan materi sendiri melalui buku-buku referensi maupun internet,  dan untuk form  identitas  sudah  menggunakan  sesuai  dengan  standar  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Gunung Kidul.
Puskesmas  Palayen  1  masih  belum  memiliki  ruangan  khusus  untuk  tempat  konseling  HIV, sejalan dengan penelitian Retno (2012) seorang bidan dalam melakukan konseling hendaknya memperhatikan tempat dimana konseling dilakukan. Tempat tersebut tidak bisa memberikan jaminan  terhadap  privasi  ibu  hamil  karena  pembicaraan  mudah  didengar  orang  lain. Gangguan  yang  lain,  karyawan  yang  lain  mudah  sekali  keluar masuk  sehingga  mengganggu proses konseling. Sedangkan menurut  Mwisongo et al (2015) Penting bagi seorang konselor untuk  diberikan  ruang  kerja  yang  memadai  yang  memungkinkan  privasi  dan  kerahasiaan dalam memberikan konseling HIV. Peneliti berpendapat bahwa pada sarana dan prasarana di Puskesmas  Playen  1  masih  terbatas  karena  ruangan  untuk  konseling  HIV  masih  bercampur dengan ruangan pemeriksaan ibu hamil, masih belum menggunakan lembar balik, dan materi informasi  yang  digunakan  pada  saat  konseling  HIV  masih  bersifat  umum.  Sebaiknya  pada saat melakukan konseling HIV informasi yang diberikan menggunakan media atau alat bantu komunikasi lembar balik, agar ibu hamil paham dengan penjelasan informasi yang diberikan oleh konselor HIV, dan juga dalam pemberian konseling hendaknya memperhatikan ruangan agar ibu hamil mendapatkan kenyamanan privasi dalam berbicara.

## Sumber Dana
Sumber dana yang bersumber dari pemerintah pusat didistribusikan untuk kegiatan sosialisasi program  melalui  promosi-promosi  kepada  masyakarat  tiap  bulan,  ini  yang  disebut  dengan dana bantuan BOK. Bagi bidan  biaya yang didapatkan  pada saat kelas ibu hamil, penyuluhan dan  kunjungan  rumah.  Pendanaan  di  Puskesmas  bersumber  dari  beberapa  dana  yaitu
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) dan, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Menurut Nguyen et al (2015)  dalam  hasil  penelitiannya  perlu  untuk  menganalisis  dan  mengidentifikasi  faktor penentu  utama  dari  biaya  yang  tinggi  karena  terlalu  banyak  personel  di  tingkat  lokasi  dan produktivitas rendah. Temuan-temuan dari analisis ini dapat sebagai dasar bagi para pembuat kebijakan  dan  perencana  di  Vietnam  untuk  merencanakan,  mencukupi  anggaran,  dan memobilisasi  sumber  daya  untuk  mempertahankan  pelayanan  konseling  HIV  yang  sangat dibutuhkan di Vietnam.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  oleh  Menurut  Deddy  (2016)  berdasarkan  kutipan  Edward dalam  indiahono,  Dwiyanto  (2009),  salah  satu  variable  yang  sangat  penting  didalam implementasi  sebuah  kebijakan  memerlukan  sumber  daya  financial,  yaitu  kecukupan  model investasi  atas  sebuah  program.  Sumber  daya  finansial  yang  memadai  akan  membuat  suatu program  dapat  berjalan  efektif  dan  cepat  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran.  Peneliti berpendapat bahwa sumber dana juga bisa mempengaruhi dalam keberhasilan suatu program, karena sumber dana di gunakan untuk merencanakan, mencukupi anggaran, dan memobilisasi sumber daya didalam mempertahankan pelayanan konseling HIV.

## S IMPULAN
Evaluasi  context  sudah  ada  sosialisasi  dan  kebijakan  mengenai  konseling  HIV,  Evaluasi Input, SDM belum jelasnya kualifikasi menjadi konselor HIV, saranaprasarana terbatas belum tersedianya  sumber  dana.  Evaluasi  Process,  sudah  melakukan  implementasi  mengenai konseling  HIV,  tetapi  masih  adanya  hambatan  mengenai  waktu,  ruangan  tempat  konseling HIV  masih  menjadi  satu  dengan  tempat  pemeriksaan  ANC.  Evaluasi  Product  implementasi hasil  pelaksanaan  konseling  HIV  sudah  dilakukan  setiap  triwulan  dan  tiap  bulan.  Proses pemberian konseling  HIV bidan masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena belum sesuai  dengan  pedoman  yang  ada  dalam  standar  pelayanan  kebidanan,  ini  memberikan dampak bagi ibu hamil belum paham dalam segala hal mengenai kehamilannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunung  Kab.  Dinkes.  (2019)  . Profil  Kesehatan  Kabupaten  Gunung  Kidul  2019 . dinkes.gunungkidulkab.go.id
Kementerian Kesehatan, RI. ( 2015 ). Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis  dari  Ibu  ke  Anak  (PPIA)  Bagi  Tenaga  Kesehatan.  Kementerian  Kesehatan  RI: Jakarta.
Komisi Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional (2017) Pedoman dan Standar Etik  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Nasional .  Jakarta:  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Mwisongo,  A.,  Mehlomakhulu,  V.,  Mohlabane,  N.,  Peltzer,  K.,  Mthembu,  J.,  Van  Rooyen, H., 2015. Evaluation of the HIV lay counselling and testing profession in South Africa. BMC Health Serv. Res. 15, 278. https://doi.org/10.1186/s12913-015-0940-y
Retno,  H.  (2012). Konseling  Ibu  Hamil  Pada  Bidan  Praktik  Swasta  dan  Puskesmas  di Kabupaten Bantul. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , Vol. 01.
Rogers, A.J., Weke, E., Kwena, Z., Bukusi, E.A., Oyaro, P., Cohen, C.R., Turan, J.M.,  2016. Implementation  of  repeat  HIV  testing  during  pregnancy  in  Kenya:  a  qualitative  study. BMC Pregnancy Childbirth 16, 151. https://doi.org/10.1186/s12884-016-0936-6
Rosita,  E.  (2019). Evaluasi  Pelaksanaan  Program  GEBRAK  (Gerakan  Bersama  Amankan Kehamilan  dan  Persalinan)  Sebagai  Upaya  Menurunkan  AKI  dan  AKB  di  Desa Banjardowo Pulo Lor Kabupaten Jombang .
Wirawan.  (2015). Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia  Teori,  Aplikasi  dan  Penelitian.
Jakarta: Salemba Empat. Yogyakarta.
Dinkes.  (2017).  Profil  Kesehatan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  2017. Dinkes.jogjaprov.go.id.