Pemilihan Daerah Pelayanan Sampah di Bandung Utara Berdasarkan Parameter Daerah Prioritas SNI-19-2454-2002
Lutfi Adhari 1* , Yulianti Pratama 2 , Nico Halomoan 3
1,2,3 Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Jalan PHH.Mustofa No.23, Bandung  40124, Indonesia
* Koresponden email : kupatadhari@gmail.com Diterima: 29 September 2020 Disetujui: 8 Oktober 2020

## Abstract
The North Bandung Service Area (WP) is a waste WP which has a service level in 2017 of 79.5%, there are  still  some  unserved  areas.  Each  North  Bandung  WP  has  different  regional  characteristics,  so according  to  previous  research,  service  areas  were  formed  using  the  cluster  analysis  method  to  classify regions based on regional characteristics in order to support the target service level of 90%. The purpose of this planning is for the development of previous research by planning the existing priority service area waste management system as an effort to achieve the target of waste services in WP North Bandung. The selection of priority areas is based on the parameters for determining priority areas for SNI 19-2454-2002. This research is expected to solve the problem of waste management system in WP North Bandung. Keywords : North Bandung, cluster analisys, waste management, service area, priority areas, SNI 19-2454-2002

## Abstrak
Wilayah Pelayanan (WP) Bandung Utara merupakan WP sampah yang memiliki tingkat pelayanan tahun 2017  sebesar  79,5%,  masih  terdapat  beberapa  daerah  yang  belum  terlayani.  Setiap  WP  Bandung  Utara memiliki  karakteristik  daerah  yang  berbeda,  sehingga  menurut  penelitian  sebelumnya  dibentuk  daerah pelayanan menggunakan metode cluster analysis untuk mengelompokan daerah berdasarkan karakteristik daerahnya  demi  menunjang  target  tingkat  pelayanan  sebesar  90%.  Tujuan  perencanaan  ini  untuk pengembangan  atas  penelitian  sebelumnya  dengan  merencanakan  sistem  pengelolaan  sampah  daerah pelayanan  prioritas  yang  telah  ada  sebagai  upaya  mencapai  target  pelayanan  sampah  di  WP  Bandung Utara.  Pemilihan  wilayah  prioritas  ini  berdasarkan  parameter  penentuan  daerah  prioritas  SNI  19-2454- 2002.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan  sistem  pengelolaan  sampah  di  WP Bandung Utara.
Kata  Kunci  : analisis  klaster,    Bandung  Utara,  daerah  prioritas,  pengelolaan  sampah,  wilayah pelayanan,  SNI 19-2454-2002

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  data  dari  PD  Kebersihan  Kota  Bandung,  tingkat  pelayanan  sampah  Wilayah Pelayanan (WP) Bandung Utara tahun 2017 sebesar 79,5%. Target tingkat pelayanan Kota Bandung pada tahun  yang  sama  yaitu  sebesar  90%,  sehingga  diperlukan  upaya  perbaikan  tingkat  pelayanan  untuk wilayah Bandung Utara agar tercapai target tingkat pelayanan yang telah ditetapkan [1]. Upaya yang akan dilakukan  untuk  mencapai  target  pelayanan  Kota  Bandung  yaitu  dengan  merencanakan  Sistem Pengelolaan  Sampah    (SPS)  dari  daerah  pelayanan  yang  menjadi  prioritas  dari  penelitian  sebelumnya, yaitu  dengan  cara  mengidentifikasi  kesesuaian  karakteristik  daerah  dan  dari  timbulan  sampah  yang dihasilkannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  [2]  yaitu  Identifikasi  Daerah  Pelayanan  Sistem Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan Bandung Utara Menggunakan Metode Cluster Analysis , WP Bandung  Utara  di  bagi  menjadi  6  daerah  pelayanan  ( cluster ),  berdasarkan  pengelompokan  parameter daerah  pelayanan  yang  tercantum  dalam  SNI-19-2454-2002  tentang  Tata  Cara  Teknik  Pengelolaan Sampah  Perkotaan  dengan  menggunakan  metoda  analisa cluster .  Parameter  daerah  pelayanan  yang dimaksud  pada  SNI-19-2454-2002  tersebut  berdasarkan  karakteristik  daerahnya,  sehingga  daerah  yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan pada satu cluster [3]. Hasil  dari  pembentukan  daerah  pelayanan  ( cluster )  ini  perlu  adanya  pengembangan  penelitian dalam  rangka  upaya  untuk  mencapai  target  tingkat  pelayanan  sampah  yang  telah  ditentukan. Pengembangan  penelitian  yang  dimaksud  ialah  merencanakan  SPS  di  daerah  pelayanan  yang  telah
dibentuk  dari  hasil  penelitian  sebelumnya.  Hasil  studi  lanjutan  ini  diharapkan  target  tingkat  pelayanan yang ditetapkan sebesar 90% dapat tercapai.

## 2. Metode Penelitian
Sistem  pengelolaan  sampah  yang  direncanakan  harus  disesuaikan  dengan  karakteristik  daerah perencanaannya. Hal ini bertujuan agar perencanaan pengelolaan sampah yang direncanakan efektif dan efesien  dari  segi  pewadahan  ,  pengumpulan,  dan  pemindahan  sampahnya.  Pemilihan  daerah  prioritas diperlukan  untuk  menentukan  daerah  yang  paling  urgen  dilakukan  perencanaan  atas  dasar  aspek-aspek penentuan  daerah  prioritas.  Pada  SNI  19-2454-2002  dimana  daerah  prioritas  ini ditentukan  berdasarkan pembetukan  daerah  pelayanan  yang  telah  dilakukan  oleh  septiani,  (2018).  Perencanaan  yang  akan dilakukan  yaitu  di  Kelurahan  terpilih  berdasarkan  penentuan  daerah  prioritas  pada  [3].  Adapun  alur metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. Alur Metode penelitian Sumber : Hasil analisis, 2020
Pemilihan  daerah  pelayanan  ( cluster )  prioritas  di  WP  Bandung  Utara  menggunakan  parameter penentuan  daerah  prioritas  pada  SNI  19-2454-2002  tentang  Tata  Cara  Teknik  Pengelolaan  Sampah Perkotaan.  Setiap  parameter  memiliki  nilai  dan  pembobotan  yang  semakin  tinggi  nilai  maka  daerah tersebut  semakin  prioritas. Tabel  1 - Tabel  10 merupakan  parameter  untuk  menentukan  daerah pelayanan sampah yang prioritas.

## Parameter Kepadatan Penduduk
Parameter  kepadatan  penduduk  didasarkan  pada  SNI  19-2454-2002  tentang  Tata  Cara  Teknik Pengelolaan  Sampah  Perkotaan.  Menurut  [4]  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  kepadatan  penduduk maka  semakin  prioritas  daerah  tersebut,  dikarenakan  semakin  banyak  timbulan  sampah  yang  akan dihasilkan.  Daerah  dengan  kepadatan  penduduk  tinggi  merupakan  daerah  prioritas.  Penilaiannya  dapat dilihat pada Tabel 1 .
Studi Literatur
1. Jumlah Penduduk
2. Tingkat Kepadatan
Penduduk
3. Kondisi Jalan Eksisting
4. Luas Ruang Terbuka Hijau
5. Luas Daerah Industri
6.  Kondisi Perumahan
7.  Kondisi Lingkungan
8.  Kondisi Topografi
Pengumpulan Data

## Analisa Data
1. Identifikasi  kelengkapan data. 2. Membandingkan data yang diperoleh dengan SNI 19-2454-2002 3. Rekapitulasi hasil penilaian pemilihan daerah prioritas 4. Menentukan Daerah Pelayanan Prioritas Kesimpulan
Mulai
Tabel 1 . Parameter kepadatan penduduk
Kriteria Penilaian Skor Rendah (50-100 jiwa/Ha) Sedang (100-300 jiwa/Ha) Tinggi ( >300 jiwa/Ha) 1 2 3
Sumber : SNI 19-2454-2002

## Parameter Jalan Arteri
Berdasarkan penentuan daerah prioritas yang tertera pada SNI 19-2454-2002  jalan arteri menjadi salah satu acuan untuk menetukan daerah prioritas. Menurut [4] mengatakan bahwa semakin lebar jalan arteri maka daerah tersebut berada dalam suatu kota sehingga semakin prioritas. Berikut penilaian skoring pada parameter jalan arteri dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Parameter jalan arteri Kriteria Penilaian Skor Rendah (0 m – 580,083 m) Sedang (580,084 m- 1160,166 m) Tinggi ( 1160,167 m – 1740,249 m ) 1 2 3 Sumber : Hasil pengolahan data, 2020
Penentuan kriteria penilaian ditentukan berdasarkan ketersediaan data di lapangan dengan membagi 3  standar  kelas  penilaian  yang  didapat  dengan  cara  membandingkan  data  terbesar  dan  terkecil. Selanjutnya  data  dibagi  dengan  jumlah  kelas  yang  akan  dibuat.  Semakin  tinggi  skor  mengindikasikan daerah tersebut semakin prioritas

## Parameter Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Menurut  SNI  19-2452  RTH  menjadi  salah  satu  faktor  untuk  penentuan  daerah prioritas.  Semakin luas suatu RTH maka daerah tersebut semakin tidak prioritas. Hal ini dikarenakan pada RTH yang luas berarti  permukiman  masyarakat  semakin  rendah  maka  timbulan  sampahnya  semakin  rendah.  Tingginya skor mengindikasikan bahwa daerah tersebut semakin prioritas. Berikut penilaian skoring pada parameter luas RTH dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 3 . Parameter luas RTH
Kriteria Penilaian Skor Rendah (0 Ha – 30,315 Ha) Sedang (30,316 Ha – 60,631 Ha) Tinggi (60,631 Ha – 90,947 Ha) 3 2 1 Sumber : Hasil pengolahan data, 2020
Penentuan  kriteria  penilaian  berdasarkan  ketersediaan  data  di  lapangan.  Data  dibagi  ke  dalam  3 standar  kelas  penilaian  yang  didapat  dengan  cara  membandingkan  data  terbesar  dan  terkecil.  Data selanjutnya dibagi dengan jumlah kelas yang akan dibuat.

## Parameter Luas Industri
Berdasarkan penentuan daerah prioritas yang tertera pada SNI 19-2454-2002 luas wilayah industri menjadi salah satu acuan untuk menentukan daerah prioritas. Semakin luas daerah industri maka semakin besar  pula  sampah  yang  akan  dihasilkan.  Kegiatan  industri  akan  menghasilkan  sampah  yang  artinya semakin  luas  wilayah  industri  maka  semakin  besar  skornya  sehingga  daerah  tersebut  semakin  prioritas. Tabel 4 merupakan penilaian skoring untuk parameter luas industri.
Tabel 4. Parameter luas industri Kriteria Penilaian Skor Rendah (0 Ha – 2,476 Ha) Sedang (2,747 Ha – 5,492 Ha) Tinggi (5,493 Ha – 8,238 Ha) 1 2 3 Sumber : Hasil pengolahan data, 2020
Penentuan kriteria penilaian ditentukan berdasarkan ketersediaan data di lapangan. Data dibagi ke dalam  3  standar  kelas  penilaian  yang  didapat  dengan  cara  membandingkan  data  terbesar  dan  terkecil. Data selanjutnya dibagi dengan jumlah kelas yang akan dibuat.

## Parameter Perdagangan dan Jasa
Suatu  daerah  perdagangan  dan  jasa  kegiatannya  pasti  menghasilkan  sampah  maka  semakin  luas daerah perdagangan dan jasa semakin besar pula timbulan sampah yang dihasilkannya. Sehingga semakin besar  luas  daerah  perdangan  jasanya  daerah  tersebut  semakin  prioritas.  Pembuatan  standar  kelas diperlukan untuk menetukan daerah prioritasnya, standar kelas dibuat dengan cara membandingkan nilai terbesar dan  terkecil  yang  selanjutnya  dibagi  dengan  jumlah  kelas  yang  akan  dibuat. Tingginya skor mengindikasikan bahwa daerah tersebut semakin prioritas. Tabel 5 merupakan penilai skoring untuk parameter perdagangan dan jasa.
Tabel 5 . Parameter perdagangan dan jasa Kriteria Penilaian Skor Rendah (1,253 Ha – 20,439 Ha) Sedang (20,440 Ha – 39,625 Ha) Tinggi (39,626 Ha – 58,811 Ha) 1 2 3 Sumber : Hasil pengolahan data, 2020
Penentuan kriteria penilaian ditentukan berdasarkan ketersediaan data di lapangan. Data dibagi ke dalam  3  standar  kelas  penilaian  yang  didapat  dengan  cara  membandingkan  data  terbesar  dan  terkecil. Data selanjutnya dibagi dengan jumlah kelas yang akan dibuat.

## Parameter Kondisi Perumahan
Parameter kondisi perumahan berdasarkan kepadatan  perumah merupakan salah satu faktor untuk penentuan  daerah  prioritas.  Kepadatan  perumahan  yang  tinggi  berarti  jarak  antar  rumah  sangat berdekatan,  hal  ini  dapat  menyulitkan  akses  untuk  alat  kumpul  atau  alat  angkut  beroprasi,  sehingga semakin  besar  kepadatan  rumahnya  maka  semakin  urgensi  daerah  tersebut  untuk  dilayani.  Berikut penilaian skoring parameter kondisi perumahan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Parameter kondisi perumahan Kriteria Penilaian Skor Kepadatan Perumahan Rendah  Kepadatan Perumahan Sedang Kepadatan Perumahan Tinggi 1 2 3 Sumber : [2]

## Parameter Topografi
Topografi  merupakan  salah  satu  faktor  untuk  penentuan  daerah  prioritas.  Semakin  datar topografinya  semakin  prioritas  daerah  tersebut,  karena  jika  kemiringan  lereng  datar  akan  lebih  mudah dikelola.  Sehingga  daerah  dengan  topografi  yang  datar  merupakan  daerah  yang  prioritas.  Berikut penilaian skoring pada parameter topografi dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Parameter kondisi topografi Kriteria Penilaian Skor Dominan bergelombang (9-40%) Sebagian besar dan DominanDominan Datar (0-8%) 1 2 3 Sumber : [2]

## Parameter Kondisi Lingkungan
Kondisi  lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  untuk  penentuan  daerah  prioritas.  Dalam parameter  ini  yang  dilihat  ialah  area  beresiko  persampahannya,  semakin  tinggi  area  beresiko persampahannya maka skor semakin tinggi dan semakin prioritas daerah tersebut. Penilaian skoring pada parameter kondisi lingkungan dapat dilihat pada Tabel 8 .
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 8. Parameter kondisi lingkungan Kriteria Penilaian Skor Rendah Sedang Tinggi 1 2 3
Sumber : [5]

## Parameter Daerah Pelayanan
Parameter daerah pelayanan merupakan salah satu parameter untuk penentuan daerah prioritas. Daerah pelayanan yang dimaksud ialah daerah yang sudah atau belum pengelolaan sampahnya terlayani oleh suatu kota. Rendahnya presentase suatu daerah mengenai daerah pelayanan maka semakin prioritas daerah tersebut. Tabel 9 adalah klasifikasi penilaian skoring pada parameter daerah pelayanan.
Tabel 9. Parameter daerah pelayanan Kriteria Penilaian Skor Rendah ( 0%-33%) Sedang (34%-44%) Tinggi (67%-100%) 1 2 3 Sumber : [1]

## Parameter Daerah Pelayanan
Parameter  pendapatan  penduduk  merupakan  salah  satu  faktor  untuk  menentukan  daerah  proritas. Pendapatan penduduk juga menentukan keberhasilan dari pengelolaan sampah di suatu daerah pelayanan kota. Hubungannya ialah terdapat pada jumlah timbulan sampah dan komposisi sampah yang dihasilkan. Penduduk  dengan  pendapatan  rendah  memiliki  gaya  hidup  yang  berbeda  dengan  penduduk  pendapatan tinggi. Perbedaan gaya hidup tersebut penduduk dengan pendapatan tinggi akan lebih konsumtif sehingga akan menghasilkan  volume sama sampah yang besar dibandingkan penduduk dengan pendapatan rendah. Sehingga  semakin  tinggi  pendapatannya  maka  daerah  tersebut  merupakan  daerah  prioritas.  Pembagian standar  kelas  ini  dibuat  berdasarkan  nilai  pendapatan  tertinggi  dikurangi  nilai  pendapatan  rendah selanjutnya  dibagi  dengan  kelas  yang  akan  dibuat.  Berikut  penilaian  skoring  untuk  parameter  daerah pelayanan dapat dilihat pada Tabel 10 .
Tabel 10. Parameter pendapatan penduduk Kriteria Penilaian Skor Rendah (Rp. 61.184,05 – Rp. 1.656.513,59) 1 Sedang (Rp 1.656.531,60 – Rp 3.251.843,14) 2 Tinggi  (Rp3.251.843,14 – Rp4.847.172,68) 3 Sumber : [2]

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Daerah Pelayanan Sampah  di Wilayah Bandung Utara
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  [2]  yaitu  “Identifikasi  Daerah  Pelayanan  Sistem  Pengelolaan Sampah di Wilayah Bandung Utara Menggunakan Metode Cluster Analysis” , daerah pelayanan ( cluster) di WP Bandung Utara terbagi menjadi enam. Pembagian daerah pelayanan ini dikelompokan berdasarkan karakteristik  daerahnya  menggunakan  metode cluster  analysis . Cluster  analysis ini  merupakan  analisis statistika yang mengacu pada kesamaan atau homogenitas dari suatu data yang nantinya dikelompokan ke dalam  1 cluster .  Berikut  enam cluster yang  telah  dikelompokan  berdasarkan  metode cluster  analysys , dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Daerah pelayanan sampah di wilayah Bandung Utara Cluster Kelurahan 1 Ciumbuleuit Ledeng Cigadung 2 Hegarmanah Dago Lebak Siliwangi Gegerkalong
Cluster Kelurahan Isola Sukarasa Cipedes Sukabungah Sukawarna 3 Cipaganti Lebak Gede Neglasari Sukaluyu Cicadas Padasuka Pasirluyung Sukamaju Sukapada Cihapit Citarum 4 Sadang Serang Sekeloa Sukagalih Cikutra Sarijadi 5 Pasteur Tamansari 6 Cihaurgeulis Sumber : [2]

## Analisa Pemilihan Daerah Pelayanan Sampah Prioritas
Pemilihan daerah pelayanan sampah prioritas ini berdasarkan parameter pemilihan daerah prioritas pada  SNI  19-2454-2002  tentang  Tata  Cara  Teknik  Pengelolaan  Sampah  Perkotaan.  Pemilihan  daerah prioritas  ini  bertujuan  untuk  menetukan  daerah  pelayanan  sampah  yang  paling  utama  untuk  dilakukan kajian  lebih  lanjut  terkait  sistem  pengelolaan  sampahnya.  Berikut  hasil  rekapitulasi  skoring  penentuan daerah pelayanan  prioritas dapat dilihat pada Tabel 12 .
Tabel 12. Rekapitulasi skoring penentuan daerah prioritas No Parameter Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 1. Kepadatan penduduk 1 2 2 2 2 3 2. Jalan arteri 1 1 2 2 2 3 3. RTH 2 3 3 3 3 3 4. Industri 1 1 1 1 3 1 5. Perdagangan dan jasa 2 2 2 1 3 1 6. Kondisi perumahan 1 1 1 3 1 2 7. Kondisi topografi 2 3 1 2 3 2 8. Kondisi Lingkungan 2 2 2 2 2 2 9. Daerah Pelayanan 2 1 2 1 2 1 10.  Pendapatan Penduduk 1 2 2 2 2 1 Total 15 18 18 19 23 18 Sumber : Hasil pengolahan data, 2020
Hasil rekapitulasi pada 10 parameter diatas menentukan daerah pelayanan terpilih nantinya, daerah yang  terpilih  merupakan  cluster  yang  memiliki  skor  paling  tinggi.  Skor  ini  menandakan  semakin tingginya skor maka daerah tersebut yang paling utama untuk dikaji lebih lanjut pengelolaan sampahnya. Hasil skoring dapat dilihat, maka daerah pelayanan prioritas untuk pengelolaan sampah di  WP Bandung Utara  adalah  daerah cluster 5 karena  cluster  tersebut  memiliki  skor  yang  paling  tinggi  sehingga  dapat disimpulkan bahwa cluster tersebut merupakan daerah prioritas  yang terdiri dari Kelurahan Pasteur dan Tamansari.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  dari  penilaian  penentuan  daerah  prioritas  berdasarkan  parameter- parameter  penentuan  daerah  prioritas  pada  SNI  19-2454-2002  tentang  Tata  Cara  Teknik  Pengelolaan Sampah  Perkotaan  maka  didapatlah Cluster 5  sebagai  daerah  prioritas  pelayanan  sampah  di  Wilayah Bandung  Utara,  yang  terdiri  dari  Kelurahan  Tamansaari  dan  Kelurahan  Pasteur.  Pemilihan  daerah prioritas  ini  didasarkan  atas  karakteristik  daerahnya  sehingga  nantinya  akan  memudahkan  perencanaan sitem  pengelolaan  sampahnya.  Kelurahan  Pasteur  dan  Tamansari  memiliki  nilai  bobot  paing  tinggi sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk direncanakan sistem SPS-nya agar tidak terjadi permasalahan baru ketika sampahnya tidak dikelola dengan baik.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  P.D Kebersihan Kota Bandung, 2017
[2]   Septiani,P.  Identifikasi  Daerah  Pelayanan  Sistem  Pengelolaan  Sampah  di  Wilayah  Pelayanan Bandung Utara, 2018
[3]  SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan,2002
[4]  Damanhuri, E. dan Padmi, T. Pengelolaan Sampah Terpadu. Institut Teknologi Bandung, 2016
[5]   Bappeda Kota Bandung. 2015. Laporan Penyusunan Pemutakhiran Stategi Sanitasi Kota Bandung.
[6]      Damanhuri,  E  dan  Padmi,Tri.  2010. Diktat  Kuliah  Pengelolaan  Sampah. Bandung  :  Institut Teknologi Bandung
[7]   Dharmasetiawan, M. 2006. Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos. Jakarta : Ekamitra [8]   Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
[9]   Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [10] Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sukajadi dalam Tahun Angka 2019
[11] Bandung, B.P.S.K 2018. Kota Bandung Dalam Angka 2019. Bandung Statistik Kota Bandung, Bandung
[12] Badan Pusat Statistik. 2019. Kelurahan Neglasari dalam Tahun Angka 2019
[13] Badan Pusat Statistik. 2019. Kelurahan Sukawanadalam Tahun Angka 2019
[14] Badan Pusat Statistik. 2019. Kelurahan Gegerkalongi dalam Tahun Angka 2019
[15] Badan Pusat Statistik. 2019. Kelurahan Tamansari dalam Tahun Angka 2019
[16] Badan Pusat Statistik. 2019. Kelurahan Pasteur dalam Tahun Angka 2019