Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan
Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)
Suraji 1 * , Noudy R.P. Tendean 2 , Hestiwati Basir 3 , Adelia A 4, Ashifa Z.W 5 , KMS Ramadhan D 6 1,2,3,4,5 Insititut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara * Correspondence: suraji1772@gmail.com; Jl. Tampusu, Remboken, Kabupaten Minahasa, 95681, Indonesia
Received: 28-09-2022; Accepted: 21-11-2022 ; Published: 21-11-2022
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pengadaan tanah dan dampak sosial pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung (Studi kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung). Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang  digunakan  yaitu  wawancara,  observasi,  survei  dan  dokumentasi.  Tehnik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  data  model  Bogdan  dan  Biklen  yang  meliputi  organisasi  data, generalisasi katagori data penarikan atau penetapan tema dan pola, penetapan hipotesis dari data dan menetapkan berbagai  alternatif  data  yang  lain  atau  teori-teori  yang  relevan  untuk  analisis  data.  Hasil  peneltian  yaitu ditemukan adanya permasalahan pada pengadaan tanah tetapi pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan  yang  berlaku  dan  telah  dapat  mencapai  tujuannya  yaitu  memperoleh  tanah/lahan  yang dibutuhkan,  juga  terdapat  adanya  dampak  sosial  berupa  perubahan  lingkungan  sosial,  gangguan  terhadap aktivitas  warga  masyarakat  dan  rendahnya  kesempatan  bekerja  pada  proyek.  Dalam  konsep  pembangunan menurut  Raharjo  (2013  :35),  tujuan  pembangunan  adalah  menciptakan  kemajuan  sosial  ekonomi  secara berkesinambungan dengan tidak mengabaikan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan masyarakat secara keseluruhan. Pada pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi perlu memperhatikan adanya perubahan sosial sebagai dampak pengadaan tanah dan pembangunan sehingga pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.
Kata Kunci: Pembangunan Jalan Tol; Pengadaan Tanah; Dampak Sosial
Abstract:  This  reseacrh  aims  to  describe and  analyze  the  problem  land  acquisition  problems  and  the  social impacts to the toll road construction of Manado-Bitung (a case study in Girian Permai Subdistrict, Girian City, Bitung). The method used is a qualitative approach method. The data collection technique used are observation, interview, surveys and documentation. The data analysis techniques used in this study are the Bogdan and Biklen model  data  analysis  methods  which  include  data  organization,  generalization  of  data  categories  or determination of themes and patterns, determination of hypotheses from data and establishing various other data  alternatives  or  theories  relevant  for  data  analysis.  The  results  of  the  research  found  that  there  were problems in land acquisition but the implementation was in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and has been able to achieve its goal of obtaining the required land / land, there are also social  impacts  in  the  form  of  changes  in  the  social  environment,  disruption  to  the  activities  of  community residents  and  low  opportunities  to  work  on  projects.  In  the  concept  of  development  according  to  Raharjo (2013:35), the goal of development is to create sustainable socio-economic progress by not neglecting rights and upholding the principles of justice of society as a whole. The construction of the Manado-Bitung Toll Road aims to increase the economic growth of the community but it is necessary to pay attention to social changes as a result of land acquisition and development activities so that the government can overcome various problems that occur.
Keywords: Toll Road Construction; Land Acquisition; Social Impact

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  dalam  rangka  mewujudkan  Indonesia mandiri,  berkepribadian  dan  berdaulat  membutuhkan  suatu  penuntun  atau  pedoman  dalam melaksanakan  pembangunan  yang  saat  ini  dikenal  dengan  sebutan  Nawa  Cita  sebagai  visi pembangunan.  Ada  9  (sembilan)  agenda  program  prioritas  pembangunan  yang  dalam implementasinya  ditetapkan  5  (lima)  prioritas  program  pembangunan  yakni  pembangunan infrastruktur,  pembangunan  sumber  daya  manusia,  mengundang  investasi,  melakukan reformasi  birokrasi  dan  menjamin  penggunaan  APBN  yang  fokus  dan  tepat  sasaran. Mencermati 5 (lima) prioritas utama pembangunan tersebut maka pembangunan infrastruktur adalah  prioritas  utama  karena  merupakan  pondasi  utama  bangsa  Indonesia  untuk  bersaing dengan negara lainnya.
Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  terletak  di  Pasifik  Rim  memiliki  letak  yang  strategis karena  berhadapan  langsung  dengan  negara-negara  Asia  Timur  dan  Pasifik.  Kondisi  ini didukung  oleh  potensi  yang  dimilikinya  untuk  dapat  menjadi  pusat  pertumbuhan  ekonomi. Potensi yang dimiliki diantaranya yaitu produksi perikanan seperti tuna dan cakalang, hasil perkebunan  seperti  cengkeh  pala,  kelapa  juga  produksi  pertanian  dan  ada  pertambangan. Potensi  yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu  potensi  pariwisata  yaitu  super  destinasi  wisata nasional dengan destinasi wisata unggulan yaitu Kawasan Bunaken dan Kawasan Likupang. Hal  ini  juga  didukung  oleh  keberadaan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Bitung  dan  Pelabuhan Internasional  Bitung.  Namun  demikian  dirasakan  masih  adanya  berbagai  masalah  seperti masalah  tranportasi  darat  yang  belum  optimal.  Kebutuhan  ini  kemudian  melahirkan  ide pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam rencana strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Seiring  dengan  pembangunan  nasional  yang  memprioritaskan  pembangunan infrrastruktur,  rencana  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  mendapat  persetujuan  dari pemerintah pusat dengan nilai investasi mencapai Rp 5,12 Triliun. Proyek jalan tol Manado- Bitung ini diharapkan dapat mendukung peningkatan lalu lintas Manado-Bitung, mendukung sektor  pariwisata  serta  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Manado,  Kabupaten  Minahasa  Utara dan Kota Bitung serta Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya.
Rencana  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  selesai  pada  tahun  2020,  namun kenyataannya rencana tersebut tidak berjalan sesuai rencana karena sampai akhir Triwulan I Tahun  2021  belum  selesai.  Molornya  pembangunan  ruas  jalan  tol  ini  tidak  terlepas  dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang terjadi diantaranya terkait permasalahan pengadaan tanah  dan  adanya  komplain  sebagian  masyarakat  terhadap  berbagai  dampak  sosial  akibat
pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung.  Permasalahan  yang  diakibatkan  sebagai  dampak pembangunan  jalan  tol  banyak  terjadi  dan  beberapa  penelitian  mengenai  masalah pembangunan  jalan  tol  dan  dampaknya  diantaranya  yaitu  penelitian  oleh  Vina  Maria Ompusunggu  tentang  dampak  pembangunan  infrastruktur  jalan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  di  Desa  Semangat  Gunung,  Kabopaten  Karo  Sumatra  Utara.  Hasil penelitian  menunjukkan  terdapat  adanya  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dalam pembangunan  infrastruktur  jalan  yang  merugikan  masyarakat.  Sedangkan  pada  penelitian Victorianus Aries dkk tentang dampak pembangunan jalan tol terhadap faktor sosial ekonomi dan  lingkungan  pada  usaha  batik  dan  perhotelan  di  Kota  Pekalongan  menemukan  adanya permasalahan pada pembebasan lahan dan adanya dampak kemunduran ekonomi para pelaku usaha bahkan terancam berhentinya usaha perhotelan maupun batik.
Pada penelitian Uswatun Khasanah dkk tentang dampak pembangunan jalan tol Solo- Kertosono terhadap hak ekonomi masyarakat desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi  hasilnya  adalah terdapatnya berbagai  dampak  negatif pembangunan jalan tol  seperti penurunan  pendapatan,  kehilangan  pekerjaan,  hilangnya  akses  dan  polusi.  Berbagai permasalahan  dan  dampak  pada  penelitian-penelitian  ini  sangat  mungkin  terjadi  pada pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  khususnya  di  wilayah  Kota  Bitung  yang  sebagian besar melewati perumahan warga masyarakat. Apakah pada pembangunan jalan tol Manado- Bitung  terdapat  permasalahan  pengadaan  tanah  dan  memiliki  dampak  sosial  bagi  warga masyarakat? Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja permasalahan pada kegiatan pengadaan  tanah  dan  dampak  sosial  terhadap  warga  masyarakat  yang  terdampak  langsung pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan pengadaan tanah dan dampak sosial bagi warga masyarakat yang terdampak  pada  Pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung  khususnya  di  Kelurahan  Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data primer diperoleh dari informan yaitu: Camat Girian, Kasi Pemerintahan dan Pertanahan, Lurah Girian Permai, Sekretaris Lurah, Pejabat terkait pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah dan warga masyarakat. Penentuan informan ini yaitu secara purposive yaitu adanya pertimnbangan bahwa informan yang dipilih menguasai  permasalahan  penelitian  dan  memiliki  data  yang  dibutuhkan.  Fokus  pertanyaan untuk informan Camat Girian yaitu bagaimana pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah
kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat berperan dalam pengadaan tanah  dan  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  terjadi.  Fokus  pertanyaan  untuk  Lurah Girian  Indah  yaitu  bagaimana  proses  pengadaan  tanah  di  wilayah  kelurahan  dan  apa  saja permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  serta  dampak  perubahan  sosial  yang  dialami  warga. Fokus pertanyaan untuk PPK Pengadaan Tanah apa saja permasalahan pada pengadaan tanah dan  upaya  penyelesaiannya.  Fokus  pertanyaan  untu  Kepala  Bidang  Pengadaan  Tanah  pada Kantor  Pertanahan  Kota  Bitung  yaitu  tentang  mekanisme  penyelesaian  permasalahan pembebasan tanah.  Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah wawancara, observasi, survei dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  analisis  data  model  Bogdan  dan  Biklen  yang  meliputi  organisasi  data, generalisasi katagori data penarikan atau penetapan tema dan pola, penetapan hipotesis dari data  dan  menetapkan  berbagai  alternatif  data  yang  lain  atau  teori-teori  yang  relevan  untuk analisis data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol
Dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung khususnya di wilayah Kota Bitung dibentuk Panitia Pengadaan Tanah. Pembangunan jalan tol Manado-Bitung khususnya yang melintasi wilayah Kota Bitung yaitu  Seksi 2 B Main Road (STA 25.500 sd STA 39.900) sepanjang 13,5 kilo meter dan pengadaan tanah dengan luas  lahan  yang  dibebaskan  yaitu  1.789.295  meter  persegi  dengan  jumlah  bidang  1.735. Lahan yang dilintasi jalan tol dan prasarana jalan tol lainnya yaitu 6 wilayah kecamatan dan 20 wilayah kelurahan. Kecamatan Girian merupakan salah satu wilayah yang dilewati proyek pembangunan jalan tol dan salah satu kelurahan di Kecamatan Girian yaitu Girian Permai.  Proses  kegiatan  pengadaan  tanah  melalui  tahapan  yaitu  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
Mengenai permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi pada umumnya yaitu (1)  Permasalahan  harga  ganti  rugi  yang  ditawarkan,  (2)  Permasalahan  status  tanah,  (3) Permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, (4) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (5) Permasalahan pada proses pembayaran, (6) Adanya beberapa prasarana umum yang terkena pembebasan tanah seperti Gereja dan Mesjid. Selain itu juga adanya dinamika kasus yang cukup menyita perhatian khalayak yaitu adanya sumber mata aerujang yang dilintasi proyek.
Selain  itu  permasalahan  pada  pengadaan  tanah  yaitu  keluhan  mengenai  proses pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi memang sudah dilakukan melalui musyawarah tetapi yang dikeluhkan oleh warga yaitu besaran ganti rugi yang dianggap terlalu rendah. Setelah  banyak  keberatan  oleh  warga  baru  dinaikkan  harganya.  Keluhan  lain  dalam pemberian  ganti  rugi  yaitu  prosesnya  yang  lama  sehingga  menyebabkan  timbulnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh warga karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk beberapa keperluan sementara belum mendapat ganti rugi.

## B. Dampak Sosial Akibat Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung
Sesuai  penjelasan  dari  pihak  Pemerintah  Kelurahan  Girian  Permai  jumlah  warga yang terdampak di wilayahnya sekitar 90-an KK. Adapun tanah yang terkena pembebasan sebagian besarnya adalah berupa rumah perumahan warga, sebagian kecil pekarangan atau kebun  kosong.  Berbagai  permasalahan  yang  dialami  oleh  warga  di  sekitar  lokasi pembangunan sebagai dampak pembangunan jalan tol diantaranya permasalahan hilangnya jalan  penghubung  yang  biasa  digunakan  oleh  warga  baik  Kelurahan  Girian  Permai, Pinokalan, Danowudu terputus karena dilintasi proyek sehingga menyulitkan transportasi warga yang biasa menggunakan jalan tersebut.
Dampak sosial pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Girian Permai sesuai dengan penjelasan Lurah Girian Permai Ibu Topsin Janis diantaranya yaitu pada saat awal pembangunan konstruksi jalan tol ada sejumlah keluhan warga terkait luapan tanah campur air bekas proyek yang ditimbulkan karena pihak proyek belum membuat saluran air atau got.  Akibat  luapan  air  bercampur  tanah  yang  terjadi  khususnya  pada  saat  hujan  sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.
Dampak  lain  yang  dialami  oleh  warga  masyarakat  khususnya  yang  terdampak langsung yaitu harus pindah lokasi di luar wilayah Kelurahan Girian Permai dan sebagian kecil memilih lokasi atau rumah baru di wilayah Kelurahan Girian Permai. Karena harus berpindah  lokasi  maka  menimbulkan  persoalan  seperti  kesulitan  mencari  rumah  baru, kemudian  ada  yang  berhenti  usahanya  yang  mengakibatkan  berkurangnya  pendapatan. Selain  itu  keluhan  lainnya  yaitu  adanya  kebisingan  yang  diakibatkan  kendaraan  proyek maupun  operasional  alat  beratm  yang  cukup  mengganggu  ketenangan  dan  kenyamanan warga.
C. Kasus  “Dampak  Blasting” akibat  pembangunan  Jalan  Tol  Manado-  Bitung  di Kelurahan Girian Permai
Blasting  yaitu  terjadinya  ledakan-ledakan  yang  diakibatkan  penggunaan  bahan peledak  pada  pelaksanaan  pembangunan  konstruksi.  Dampak  blasting  ini  terhadap kerusakan bangunan bervariasi mulai dari retak ringan sampai retak parah, roboh sebagian sampai roboh total. Lurah Girian Permai,Ibu Topsin Janis, S.Sos menjelaskan bahwa rumah warga  yang  terdampak  blasting  sejumlah  39  KK  dengan  rincian  35  rumah  warga mengalami kerusakan ringan sampai sedang dengan kerusakan yang bervariasi, 1 gedung gereja mengalami kerusakan cukup parah dan 3 rumah warga mengalami kerusakan yang parah.
Berdasarkan  kesepakatan  antara  pihak  proyek  dan  pemerintah  kelurahan selanjutnya  dilakukan  pertemuan  membahas  kondisi  dampak  dan  solusinya.  Hasil pertemuan tersebut diantaranya bahwa pihak proyek bertanggungjawab terhadap kerusakan dan sanggup memperbaikinya. Selanjutnya pihak proyek akan memverivikasi data laporan warga untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan warga. Melalui verifikasi yang dilakukan pihak proyek hasilnya dipastikan bahwa data laporan warga masyarakat adalah benar  diakibatkan  kegiatan  blasting.  Selanjutnya  pihak  proyek  menawarkan  beberapa solusi  penyelesaian.  Dalam  perbaikannya  dilakukan  sendiri  oleh  warga  dengan menawarkan nominal ganti biaya perbaikan sebesar 1,5 juta rupiah per KK untuk kerusakan ringan dan sedang. Kemudian untuk kerusakan yang parah dan sangat parah akan ditangani oleh Tim Kerja proyek. Mengenai waktu perbaikannya disepakati bersama yaitu menunggu sampai  selesainya  kegiatan  blasting  pada  lokasi  kerja  sehingga  kerusakan  tidak  terjadi berulang.

## D.  Analisa  Pembahasan  Pengadaan  Tanah  pada  Pembangunan  Jalan  Tol  Manado- Bitung
Pembangunan  Jalan  tol  Manado-Bitung  merupakan  sejarah  baru  dalam pembangunan nasional khusunya bagi masyarakat di Sulawesi Utara karena untuk pertama kalinya ada pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara dan merupakan suatu bukti pencapaian perkembangan  dan  kemajuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Haryono  yaitu  pembangunan bertujuan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Menurut Gubernur Sulawesi Utara, Olly  Dondokambey  bahwa  pembanguan  jalan  tol  Manado-Bitung  dilaksanakan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  tinggi  dan  memungkinkan  kegiatan
perekonomian lebih lancar, cepat dan mudah. Salah satu tujuan pembangunan jalan Tol ini sesuai  Peraturan  Pemerintah  No  15  Tahun  2005  tentang  Jalan  Tol  yaitu  mendorong kemajuan wilayah. Adanya jalan tol akan mendorong berbagai kegiatan sektor ekonomi dan industri  dan  juga  pengembangan  wilayah.  Dalam  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung salah satu kegiatan yang sangat menentukan yaitu kegiatan pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah khususnya yang melintasi wilayah Kota Bitung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II. Satker ini berkedudukan di bawah Direktorat Jalan bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam prosesnya melalui tahapan atau kegiatan-kegiatan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
Kegiatan  pengadaan  tanah  merupakan  salah  satu  contoh  kegiatan  dalam pembangunan  yang  memiliki  banyak  aspek  karena  menyangkut  kepentingan  umum,  hak asasi manusia dan hukum. Permasalahan pengadaan tanah di wilayah Bitung ini termasuk paling banyak dinamikanya dibanding dengan kegiatan yang sama di wilayah Kota Manado maupun di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi  diantaranya  yaitu  (1)  Permasalahan  harga  ganti  rugi  yang  ditawarkan,  (2) Permasalahan  status  tanah,  (3)  Permasalahan  perbedaan  hasil  ukur  lahan  dan  penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, (4) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (5)  Permasalahan  pada  proses  pembayaran,  (6)  Adanya  beberapa  prasarana umum yang terkena pembebasan tanah seperti Gereja dan Mesjid. Selain itu juga adanya dinamika kasus  yang  cukup  menyita  perhatian  khalayak  yaitu  adanya  sumber  mata  aerujang  yang dilintasi proyek.
Mengenai permasalahan ganti rugi yang ditawarkan ada yang menilai terlalu rendah. Dengan  tawaran  ganti  rugi  yang  dinilai  rendah  maka  akan merugikan  masyarakat karena bagi yang terdampak langsung harus berpindah atau dengan kata lain harus mencari lahan atau rumah baru. Di sisi lain sebagai wilayah Kota harga tanah atau rumah di wilayah Kota Bitung saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu sudah selayaknya penawaran ganti rugi harus  dapat menjamin warga masyarakat yang terdampak langsung dapat mengadakan lahan atau tanah yang baru untuk melangsungkan kehidupannya. Pada pengadaan  tanah  ada  prinsip-prinsip  yaitu  kemanusiaan,  demokratis  dan  adil.  Dengan banyaknya  rumah  atau  perumahan  yang  terkena  pembebasan  tentunya memiliki  berbagai dampak.  Dampak  yang  paling  nyata  yaitu  kehilangan  tanah  atau  rumah  yang  selama  ini
dimilikinya  atau  ditempati  sekian  lamanya.  Tanah  atau  rumah  tersebut  kemudian  harus dilepas tentunya ada akibatnya seperti kehilangan hak miliknya yaitu tanah, harus mencari rumah atau lahan baru untuk bertempat tinggal.
Pada  permasalahan  status  tanah  yaitu  masih  adanya  status  tanah  yang  belum  ada kepastian hukumnya mengenai kepemilikian atas tanah. Hal ini akan mempengaruhi siapa pihak  yang  berhak  menerima  ganti  rugi  atas  pembebasan  tanah  yang  artinya  hal  ini menyangkut  persoalan  hukum.  Oleh  karenanya  permasalahan  ini  harus  diselesaikan menurut  aturan  hukum  yang  berlaku.  Selanjutnya  masalah  adanya  beberapa  lahan  yang terdapat  perbedaan  hasil  ukur  lahan  dan  penetapan  batas  bidang  tanah/sengketa  batas. Masalah ini nantinya akan mempengaruhi besaran ganti rugi yang diterima oleh karenanya hasil ukur lahannya harus akurat dan penetapan batas bidang tanah yang jelas. Penyelesaian masalah ini membutuhkan adanya dokumen administrasi yang baik sehingga kejelasannya terpenuhi dan melalui verifikasi sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kemudian masalah adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah. Masalah ini sering dikeluhkan warga masyarakat karena perbedaan besaran ganti rugi terutama bagi yang merasa ganti rugi atas tanah miliknya lebih rendah. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh kecermatan dari tim appraisal yang dibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah. Dalam hal ini  sesuai  dengan  Undang  Undang  No  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  pihak  yang  berhak  menerima  ganti  rugi  dapat mengajukan keberatan atas penawaran harga yang diberikan sampai ada kesepakatan.
Selanjutnya  yaitu  permasalahan  pada  proses  pembayaran.  Proses  pembayaran tentunya harus melalui suatu tahapan administrasi yaitu verifikasi-verifikasi sampai dengan proses  pembayaran  yang memerlukan waktu yang lama. Di lain pihak  warga masyarakat khususnya yang terdampak langsung harus berjuang untuk mengatasi persoalan barunya dan juga harus mengatasi kesulitan khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama  belum  menerima  ganti  rugi  yang  ditetapkan..  Hal  ini  tentunya  memerlukan  uang sehingga  dengan  belum  menerima  ganti  rugi  maka  ada  yang  harus  berhutang  atau menempuh cara lain. Artinya proses yang lama ini berpotensi menimbulkan masalah baru yang juga merugikan warga masyarakat yang terkena dampak langsung.
Kemudian  adanya  permasalahan  beberapa  prasarana  umum  yang  terkena pembebasan  tanah  seperti  Gereja  dan  Mesjid.  Hal  ini  tentunya  sangat  terkait  dengan kebutuhan dasar warga masyarakat yakni untuk melaksanakan peribadatan. Oleh karena itu sangat penting untuk mencegah menjadi permasalahan yang lebih besar maka perlu adanya
koordinasi  dan  komunikasi  pihak-pihak  yang  terkait  dan  solusinya  yaitu  menyediakan sarana  ibadah  sementara  yang  representatif  dan  mengadakan  sarana  ibadah  yang  baru. Selain itu juga adanya dinamika kasus yang cukup menyita perhatian khalayak yaitu adanya sumber  mata  aerujang  yang  dilintasi  proyek.  Permasalahan  ini  menyangkut  masalah lingkungan  dan  kebutuhan  dasar  bagi  warga  masyarakat  yang  menggunakannya.  Oleh karena  itu  penyelesaiannya  melalui  musyawarah  dengan  menggeser  lokasi  konstruksi sehingga  sumber  air  aerujang  tetap  dapat  dimanfaatkan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air bersih tetapi juga tidak menghambat pembangunan.
Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kecamatan Girian sampai dengan Pemerintah Kelurahan  Girian  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  senatiasa  menjalankan perannya  yaitu  memfasilitasi  penyelesaian  melalui  koordinasi-koordinasi  dengan  pihak- pihak  terkait  lain  dan  terjun  langsung  ke  lapangan  sehingga  permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan.

## E. Analisa  Pembahasan  Dampak  Sosial  pada  Pembangunan  Jalan  Tol  Manado- Bitung
Salah satu dampak yang paling menonjol yaitu dampak soaial. Dalam penelitian ini peneliti  mengambil  sampel  dampak  sosial  pembangunan  jalan  tol  di  Kelurahan  Girian Permai  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  dilintasi  pembangunan  jalan  tol.  Jumlah  warga yang  terdampak  di  wilayahnya  sekitar  90-an  KK  .  Dampak  kegiatan  pengadaan  tanah diantaranya  yaitu  kehilangan  kepemilikan  atas  tanah  maupun  rumah  yang  sebelumnya dimiliki atau ditempatinya walaupun kemudian mereka mendapatkan ganti kerugian tetapi tetap  merasakan  dampak  tersebut.  Terkait  dengan  hak  ekonomi  sebagai  salah  satu  Hak Asasi  Manusia  maka  ada  jaminan  setiap  umat  manusia  mmpunyai  kemampuan  untuk menyediakan dan menjaga standart hidup yang memadai secara konsisten dan bermartabat seperti  yang  dikemukakan  oleh  Jimly  Asiddiqi.  Para  warga  yang  sudah  kehilangan kepemilikan atas tanah atau lahannya tentunya harus dijamin dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan pemberian ganti rugi. Sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang normal seperti semula atau bahkan lebih baik lagi.
Melalui pemberian ganti kerugian yang adil maka mereka warga yang terdampak tersebut mampu mengadakan rumah atau lahan yang baru. Tentunya pemberian ganti rugi ini juga harus dipertimbangkan secara ekonomi yang artinya secara jumlah atau besaran harus  dapat  mencukupi  untuk  membeli  atau  mengadakan  yang  baru.  Besaran  ganti  rugi
yang diterima kemudian digunakan untuk membeli hunian baru serta biaya-biaya  lainnya oleh  karenanya  besaran  uang  yang  diterima  warga  yang  telah  melepas  hak  kepemilikan tanah atau rumah harus cukup untuk membeli hunian baru. Hal ini artinya sudah memenuhi kaidah jaminan setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan menjaga standar  hidup  yang  memadai.  Kemudian  warga  atau  keluarga  tersebut  juga  masih  dapat terpenuhi  kebutuhannya  akan  pangan,  kesehatan  maupun  pendidikan  bagi  anak-anaknya yang masih sekolah atau kuliah.
Dampak sosial yang juga dirasakan yaitu perubahan sosial yang dialami warga atau keluarga yang berpindah rumah. Akibat pindah rumah sebagai resiko harus dihadapi yaitu kondisi  lingkungan  yang  baru  sehingga  perlu  penyesuaian.  Bagi  yang  berpindah  lokasi dekat atau dekat di sekitar lokasi lama maka alasannya rata-rata yaitu ingin tetap menjalani aktivitas normal seperti biasanya karena pertimbangan pekerjaan, kelanjutan sekolah atau kuliah  anak.  Dalam  hal  ini  perubahan  lingkungan  yang  dihadapinya  tidak  terlalu  besar sehingga  mudah  menyesuaikan  diri.  Alasan  lainnya  adanya  keterikatan  sosial  dengan lingkungan  sekitarnya.  Dalam  hal  ini  sebagian  besar  sudah  terikat  misalnya  dengan keanggotaan jemaat gereja atau rukun, grup pengajian, arisan yang dirasakan sangat kuat kekerabatan  maupun  ikatan  persaudaraan.  Kemudian  yang  harus  berpindah  jauh  karena tidak ada pilihan lain artinya seseorang tersebut harus berpindah ke lingkungan yang baru dan berusaha untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang baru.
Dalam  hal  partisipasi  sosial  pada  penelitian  ini  peneliti  melihat  dari  aspek partisipasi dalam pembangunan khususnya pada pengadaan tanahnya serta pada partisipasi dalam arti kesempatan untuk turut bekerja pada proyek pembangunan. Pada proses tahapan pengadaan tanah sebagai bentuk pembangunan maka partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas.  Hal  ini  sangat  logis  karena  masyarakat  sebagai  pihak  yang  memiliki  atau  sebagai obyek yang harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai diperolehnya lahan atau tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan. Namun pada sisi lain partisipasi masyarakat dalam arti kesempatan turut bekerja di proyek sangat rendah sekali. Ada yang sudah  melamar  tetapi  tidak  diterima  bekerja.  Menurut  penjelasan  dari  Satuan  Kerja sebenarnya ada beberapa jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh proyek. Berdasar penjelasan yang ada tersebut secara realitas memang kesempatan ikut bekerja sangat rendah. Hal ini diantaranya disebabkan jenis pekerjaan yang ada sebagian besar sangat tehnis dan sudah ada tenaga tehnis ini yang secara pengalaman sudah teruji. Dalam kegiatan pembangunan seperti  ini  tentunya  kemajuan  atau  progress  menjadi  sangat  penting  sehingga  kebutuhan
tenaga kerjanya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian peluang yang diberikan oleh pihak proyek untuk ikut bekerja tidak terpenuhi karena alasan besaran upah yang tidak cocok dalam arti standar upahnya yang ditetapkan dianggap terlalu rendah. Terkait hal ini memang  terjadi  tidak  hanya  di  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  tetapi  di  wilayah lain juga hampir sama kasusnya. Tentunya permasalahan ini tidak mudah solusinya karena menyangkut kebijakan. Tetapi disisi lain tentunya warga masyarakat juga berharap dapat ikut bekerja sehingga memperoleh penghasilan untuk menambah pendapatan.
Dampak sosial lain dengan adanya pembangunan jalan tol yaitu adanya keluhan- keluhan warga. Menurut Chavid Fandeli bahwa suatu proyek pembangunan apalagi yang berskala  besar  akan  menimbulkan  berbagai  akibat.  Pada  pembangunan  jalan  tol  pada umumnya  berdampak  pada  lalu  lintas,kebisingan,  getaran,  emisi  yang  tinggi,  gangguan visual  dan  dampak  sosialnya.  Dampak  lalu  lintas  belum  terlalu  dirasakan  karena  belum beroperasional jalan tol secara penuh. Saat ini sebagian ruas yaitu ruas Danowudu-Bitung belum beroperasi sehingga kondisi lalu lintas tidak banyak berubah masih menggunakan prasarana jalan yang lama. Sedangkan kebisingan sudah dirasakan oleh warga seperti di Kelurahan  Girian  Permai.  Sebelum  pembangunan  jalan  tol  wilayah  tersebut  termasuk wilayah  yang  nyaman  karena  memang  letaknya  cukup  jauh  dari  jalan  utama  Bitung- Manado maupun jalan 46 yang cukup ramai. Ketika pembangunan jalan tol dimulai maka aktivitas  kendaraan  khususnya  proyek  sangat  tinggi  intensitasnya.  Operasional  macam- macam kendaraan dan alat berat selain kebisingan juga getaran yang kuat sehingga kondisi jalan yang dilewati menjadi rusak karena beban yang lewat.
Salah  satu  dampak  akibat  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  di  Kelurahan Girian  Permai  yang  cukup  menarik  perhatian  yaitu  dampak blasting .  Dampak  yang diakibatkan  oleh  blasting  ini  dirasakan  oleh  warga  masyarakat  dan  menimpa  pada bangunan-bangunan  baik  gedung  atau  rumah  milik  warga  masyarakat.  Dari  penjelasan Lurah Girian Permai,Ibu Topsin Janis, S.Sos aktivitas blasting pada proyek pembangunan jalan tol tersebut beberapa warga di wilayahnya melaporkan terkena dampak blasting. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan setempat memperdulikan keadaan yang dialami dan dirasakan  oleh  masyakat  dan  memfasilitasi  agar  permasalahan  tersebut  dapat  diatasi. Demikian  halnya  dengan  peran  aparat  keamanan  dalam  hal  ini  Babinkamtibmas  dan Babinsa yang mengambil langkah cepat untuk mengawal permasalahan yang dialami oleh warga sehingga menemukan solusi yang baik. Selanjutnya dalam penyelesaiannya terlihat pentingnya data yang valid dan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini
sangat  baik  sehingga  tidak  disalah  manfaatkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab.  Misalnya  melaporkan  keadaan  yang  berlebihan  untuk  memperoleh ganti  kerugian  yang  lebih  banyak.  Pada  penyelesaiannya  sangat  penting  melaksanakan koordinasi  yang  baik  dan  mengedepankan  musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Uswatun Khasanah diantaranya yaitu pada peluang usaha bagi pelaku usaha untuk membuka usaha di sekitar lokasi pembangunan jalan tol belum nampak secara  nyata  yang  diakibatkan  masih  belum  selesainya  proyek  pembangunan  jalan  tol secara keseluruhan. Dari aspek penurunan pendapatan yang dirasakan terjadi kepada warga masyarakat  yang  terdampak  langsung  ada  yang  harus  berganti  pekerjaan  atau  juga usahanya  berhenti  sementara.  Bagi  warga  yang  tidak  terdampak  langsung  masih  dapat menjalankan aktivitas pada pekerjaan sebelumnya atau tidak hilang pekerjaannya.
Kemudian  ditinjau  aspek  harapan  mengurangi  pengangguran  tidak  tercapai  yang disebabkan oleh kecilnya peluang bekerja pada proyek pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan  pada  aspek  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  yaitu  adanya kerusakan atau hilangnya beberapa prasarana dan akses serta sumber daya alam. Kemudian dari  aspek  perubahan  sosial  yang  dialami  lebih  kompleks  masalahnya  karena  sebagian besar  pembebasan  tanah  terjadi  di  wilayah  yang  merupakan  perumahan/permukiman. Namun demikian bahwa dampak pembangunan khususnya dampak sosial merupakan suatu keniscayaan yang harus terjadi, dihadapi dan diselesaikan.

## 4. Kesimpulan
Pada kegiatan pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung di wilayah Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-undangundang-an yang berlaku walaupun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  permasalahan-permasalahan  dan  telah  dapat mencapai  tujuan  yang  diharapkan  yaitu  diperolehnya  lahan/tanah  yang  dibutuhkan. Selanjutnya  ada  berbagai  dampak  pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  diantaranya hilangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mengganggu  aktivitas  masyarakat,  adanya  keluhan masyarakat seperti luapan air campur tanah, kebisingan, kerusakan lingkungan dan dampak blasting.  Kemudian  terdapat  dampak  sosial  seperti  perpindahan  lokasi  tempat  tinggal, perubahan lingkungan sosial, kesulitan melanjutkan usaha dan rendahnya kesempatan bekerja di  proyek  pembangunan.  Rekomendasi  terkait  permasalahan  pengadaan  tanah  dan  dampak
sosial  tersebut  yaitu  meningkatkan  harga  ganti  rugi  atas  lahan  atau  tanah  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  yang  lebih  baik,  melaksanakan  konsultasi  public  secara  lebih  intensif, percepatan proses pembayaran ganti rugi dan mempercepat pengadaan sarana ibadah untuk mengganti sarana ibadah yang terkena pembebasan.

## 5. Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Asshiddiqie, Jimly. 2016. Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas
Budiman, Arif 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama Burhan Bungin,2003 , Analisis Data Penelitian Kualitatif , Jakarta , PT Raja Grafindo Persada Fandeli,  Chafid,  2011, Analisis  Mengenai  Dampak  lingkungan  Prinsip  Dasar  Dalam Pembangunan , Yogyakarta, Liberty Offset
Haryono,  Paulus,  2010, Perencanaan  Pembangunan  Kota  dan  Perubahan  Paradigma , Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Heny  ,  Andi  Nurdin  ,  2019. Pengembangan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  di Indonesia . Bandung : CV Cendekia Press
Iwan Nugroho , 2012. Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan,
LP3ES.
Koentjoroningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi , Jakarta: Rineka Cipta.
Lexi J Moleong , 2007 , Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung , Remaja Rosdakarya Marzali, Amri, 2005, Antropologi dan Pembangunan Indonesia , Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
Ndraha,  Taliziduhu,  2010, Kybernologi  :  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kepamongprajaan,
Yogyakarta, Sirao Credentia Center
Riduwan,2013, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian , Bandung : Alfabeta Rahardjo, Adisasmita,2006, Membangun Desa Partisipatif , Yogyakarta : Graha Ilmu Subandi, 2012, Ekonomi Pembangunan , Bandung : Alfabeta
Suharto , Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung : PT Refika Aditama.
Sukirno,  Sadono,Ekonomi  Pembangunan  :  Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebijakan,  Jakarta  : Fajar Interpratama Mandiri
Patilima,Hamid ,2010. Metode Penelitian Kualitatif , Bandung : Alfabeta.
Pusat  Bahasa  Depdiknas  , Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga ,  Jakarta  ,  Balai Pustaka
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Irfantri Mahaputra 2018 Skripsi , Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap Sosial ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di  Desa  Jatimulyo,  Kecamatan  Jatiagung,  Kabupaten  Lampung  Selatan ,  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Triana  Rossalina  Noor,Ali  Hamdan,  Saifuddin,  M  Athoiful  Fanan, Prosiding  Seminar Nasional  dan  Temu  Imiah  Jaringan Peneliti ,  Analisis  Dampak  Sosial  Ekonomi Pembangunan  Jalan  Tol  Surabaya-Mojokerto(Studi  Kasus  Kondisi  Sosial  Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
Ushwathun  Khasanah,Nurhadji  Nugraha,  Wawan  Kokotiasa  2017 Jurnal  Sosial  Ekonomi , Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Universitas PGRI Madiun
Victorianus  Aries  Siswanto,  Tri  Pudji  Wahjuningsih,  Murtini,  2019 Jurnal  Litbang  Kota Pekalongan ,  Dampak  Pembangunan  Jalan  Tol  Terhadap  Faktor  Sosial,  Ekonomi  dan Lingkungan  pada  usaha  Batik  dan  Perhotelan  di  Kota  Pekalongan,  STIMIK  Widya Pratama Pekalongan
Vina Maria Ompusunngu, Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  masyarakat  di  Desa  Semangat  Gunung,  Kabupaten  Karo,  Sumatera  Utara,
Fakultas Ekonomi Universitas Quality Medan
Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang  Undang  No  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum
Undang Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).