## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.151-160
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100

## PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

## Wa Ode Nur Iman
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Correspondent author: waodeiman1984@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This paper aims to find out the extent of the role of society and the realization of the women's quota in the implementation of simultaneous general elections which will be held in 2024. Written using a qualitative descriptive method. The data obtained is then analyzed qualitatively with an interactive model and continues continuously until the data is saturated, starting from data collection, data reduction, data presentation and conclusions (miles Huberman and Saldana, 2014). The results of the research show that society as a pillar of democracy plays a very important role in realizing the ideals of democracy, especially holding elections on the principles of Direct, General, Free, Confidential, Honest and Fair as mandated by the Law. Meanwhile, the composition of women who must fulfill the 30% as stipulated in the law, especially as election organizers, still does not fulfill it. So that what must be done for the election in the future is the collaboration of all parties.

## Keywords: General elections; Public; Role; Women's quota

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat dan perwujudan kuota perempuan dalam pelaksaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Ditulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (miles huberman dan saldana, 2014). Hasil penelelitian menunjukan bahwa masyarakat sebagai pilar demokrasi sangat memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi khususnya terselenggaranya pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagai mana amanat Undang- undang. Sementara komposisi perempuan yang harus memenuhi 30% sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang khususnya sebagai penyelenggara pemilu masih belum memenuhi. Sehingga yang harus dilakukan untuk pemilu ke depannya adalah kolaborasi semua pihak.
Keywords: Masyarakat; Kuota perempuan; Peran; Pemilihan umum
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.151-160 Wa Ode Nur Iman DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pemilu adalah pintu masuk parlemen. Adalah barometer negara demokrasi. Adalah penjaga setiap hak warga negara. Juga memiliki andil dalam pembangunan bangsa. Melalui pemilu, warga negara dapat menyalurkan hak suara, memilih, dan dipilih. Namun di luar daripada itu, sebagai warga negara yang baik juga mesti memahami roh demokrasi sepenuhnya. Bahwa melalui perwakilan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahwa masa depan bangsa ada di tangan warga negara. Sebagai negara demokrasi, maka sudah semestinya ada perwakilan untuk memenuhi hak-hak warga negara. Hidup tenang, tentram, dan damai tentu saja menjadi dambaan setiap individu tanpa terkecuali, maka melalui pemilihan umum warga negara wajib pilih berhak memilih perwakilan yang tepat sudah sepatutnya dilaksanakan.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945”.
Dengan kata lain, pemilu menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan/atau perwakilan sesuai dengan kriteria dan kaidah-kaidah tertentu yang mampu menampung aspirasi secara umum dan mewujudkan cita-cita bersama sesuai visi dan misi yang diemban. Tahun 2024 tidak lama lagi. Hanya menghitung bulan maka ‘saat itu’ sudah di depan mata. Masyarakat Indonesia akan berpartisipasi dan saling pengaruh dalam menentukan nasib bangsa lima tahun berikutnya. Bersama-sama, saling bahu-membahu seluruh warga negara akan menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum demi mewujudkan cita-cita bersama sesuai amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Demi melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu menetapkan sebuah peraturan tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Adalah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam lampiran peraturan tersebut telah jelas dijadwalkan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Mulai dari tahap perencanaan penyusunan peraturan, pelaksanaan pemungutan suara, sampai pada masa pelantikan para calon terpilih. 14 Februari 2024 adalah hari pelaksanaan pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.151-160
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100
Perempuan di Indonesia sejak pemilu tahun 1955 telah memiliki keterlibatan yang aktif pada bidang politik, namun masih adanya kesenjangan dalam partisipasi perempuan yang membuat mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif. Dalam ranah pemerintahan pun perempuan kerap kali belum bisa menyeimbangkan posisi laki-laki dalam hal memegang posisi eksekutif dan manajerial dalam administrasi publik, mereka hanya mampu masuk pada sektor publik saja yang dimana hal ini yang membuat posisi perempuan masih terlihat kurang mampu menguasai pemerintahan. (Bari 2010) Adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik menyebabkan tidak tersalurnya aspirasi perempuan melalui saluran-saluran politik yang ada, akibatnya terjadilah diskriminasi politik berbasis gender yang sampai sekarang pun masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama. (Muhadam 2019) . Perempuan dalam ranah politik memang tidak gampang dikarenakan adanya budaya patriaki yang masih mendominasi sehingga keadaan pun menjadi kurang mendukung dari pihak perempuan. (Susri Adeni 2017). Adanya kesetaraan gender merupakan suatu pembangunan yang adil dan berkelanjutan dimana dalam hal ini partisipasi perempuan dalam politik juga dapat mempengaruhi dunia politik terlebih lembaga-lembaga politik yang seharusnya dapat menjadi permberdayaan politik bagi perempuan. (Julis 2011).
Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok orang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Adanya kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik yang sudah diterapkan harus dilakukan dimana, kebijakan afirmatif adalah sarana/cara yang dapat dan harus digunakan untuk mengatasi masalah ketidakberuntungan perempuan. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dan disahkan dalam UU No 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1, yang sekarang telah mengalami perubahan/ amandemen menjadi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut sudah jelas dikatakan bahwa ‟ Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap
Daerah Pemilihan
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30%.”. Ada juga Undang-Undang no 7 tahun 2017 pasal 173 ayat 1e, dikatakan juga bahwa “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selain itu juga adanya Undang-

## PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.151-160 Wa Ode Nur Iman DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Undang Partai politik, No 2 tahun 2008 (pasal 2 ayat 2) yang berbunyi, “ Pendirian dan pembentukan partai politik.
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% ( tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Maka dalam hal ini, berarti telah adanya kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara memberikan ketentuan dan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan pada setiap aturan pemilu dan aturan partai politik peserta Pemilu agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya kebijakan yang diberikan sebagai salah satu langkah dalam menggerakkan perempuan dimana ikut terlibat dalam kontestasi politik dalam pemilu dan menduduki suatu kursi di leglislatif. Akan tetapi banyak nya permasalahan yang terjadi baik dari pribadi sendiri maupun pihak luar yang mempengaruhi jumlah partisipasi dalam mencari atau mengikutsertakan diri dalam pencalonan keterwakilan dalam pihak perempuan ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada pemilu legislatif baik tingkat pusat, Provinsi maupun juga Kabupaten/Kota masih mengalami tingkat keterwakilan perempuan yang belum mencapai target yaitu minimal 30% keterwakilan perempuannya. Sebagai contoh pada diagram tabel 1, dimana presentase tingkat keterwakilan perempuan pada pemilu DPR RI periode 2019-2024 masih belum mengalami peningkatan.
Gambar 1. Presentase Keterwakilan Perempuan Di DPR RI Periode 2019-2024
Sumber: KPU RI, 2022
Dari diagram tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan peremuan pada tingkat DPR RI masih cukup rendah, ini dibuktikan dari sekian banyaknya jumlah kursi yaitu 575, hanya sekitar 118 orang atau sekitar 20,52% yang menjadi perwakilan dari sisi perempuan, sedangkan jika dibandingkan dengan laki-laki yang berjumlah 457 atau sekitar 79,48% , maka hal ini dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan di pusat masih cukup

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.151-160
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100
rendah bahkan untuk mencapai kuota minimal 30% saja masih cukup jauh. Sehingga kedepan diharapkan kuota perempuan dapat terpenuhi dan sekaligus tantangan peremupuan dalam momentum politik diberbagai event politik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat dan perwujudan kuota perempuan pada pelaksaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan secara purposive sampling, yakni teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007) dengan informan yang mengetahui dan memahami subtansi keterwakilan perempuan dalam dalam momen pemilihan umum. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam ( indepth interview ), observasi partisipasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dan perwujudan kuota perempuan pada pelaksaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Masyarakat dalam Kesuksesan Pemilihan Umum
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh perwakilan rakyat yang duduk di tampuk kekuasaan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, para pihak yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu harus benar-benar memerhatikan hak seluruh warga negara. Pada Bagian Ketiga Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, bahwa tugas Komisi Pemilihan Umum di antaranya adalah “Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.” Dari tugas ini, jelas bahwa Daftar Pemilih Tetap menjadi penentu partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara.
Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi. Yakni kedatangan wajib pilih dalam menyalurkan hak suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan surat panggilan yang dilayangkan oleh Panitia Pemungutan Suara. Lalu bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan penyelenggara pemilu agar masyarakat antusias menyalurkan hak

## PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.151-160 Wa Ode Nur Iman DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
suara? Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22, yang dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 juga telah disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Jika semua komponen yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 di atas bekerja sama dalam berpartisipasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu, maka tentu saja dapat dipastikan pemilu dapat dilaksanakan dengan maksimal.

## 2. Sistem Demokrasi dan Pijakan Kuota Perempuan
Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang di dalamnya mengatur Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, serta jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik telah gamblang digambarkan partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Tetapi kenyataan di masyarakat masih harus dipertanyakan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan gamblang menyuarakan kuota perempuan yang harus terisi minimal 30%. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa ‟ Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai revisi dari Undang- undang No. 22 Tahun 2007 menyertakan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang diatur dalam Pasal 6 ayat 5 yang berbunyi “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).” Dan Pasal 73 ayat 8 (Undang- undang No. 22 Tahun 2007) menjadi Pasal 72 ayat 8 (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011) menyebutkan
“Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.151-160
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100
Kuota 30% tersebut adalah modal kuat bagi perempuan yang memiliki keinginan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam pemilihan umum. Namun sekedar keinginan saja tidak menjadi jaminan sebagai pintu masuk untuk berpartisipasi. Harus ada kompetensi yang memadai berupa pengetahuan mumpuni tentang pemilihan umum. 30% dari lima adalah 1,5. Artinya kursi yang harus diisi perempuan adalah lebih dari satu. Undang-undang adalah aturan baku. Adalah amanat Pancasila sebagai Dasar Negara. Diikuti adalah hal wajib sebagai pengejawatahan pelaksanaan demokrasi di Negara Republik ini.

## 3. Tugas yang Harus Ditempuh Secara Bersama
Mendung demokrasi yang menggelayut di langit Indonesia sudah saatnya dihilangkan. Dengan rama-ramai memanggil hujan atau menyingkirkan awan hitam itu demi cahaya yang terang-benderang. Melalui visi misi yang sama dengan kemampuan yang memadai tentu bisa menjalin kerja sama yang baik di tengah-tengah kegelisahan bersama. Namun demikian, secara politis kelompok-kelompok tertentu dalam hal ini partai politik yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai peserta pemilu tentu ada target-target tersendiri.
Ada 17 partai politik nasional ditambah enam partai politik lokal Provinsi Aceh yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Bukan masalah jika terdapat perbedaan pendapat. Bahkan di kaki burung garuda sebagai lambang negara terdapat pengakuan “Bhineka Tunggal Ika”, “Berbeda-beda tetapi tetap satu” yaitu Bangsa Indonesia.
Pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat mencapai 81,9% dan pada Pilkada 2020 mencapai 70%. Capaian ini menjadi angin segar bagi sistem demokrasi. Sehingga upaya- upaya demi meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan. Sedapat mungkin masyarakat wajib pilih tidak memilih golput. Harus menyalurkan hak pilih. Demi menghindari golput maka diperlukan kedewasaan berpolitik bagi semua pihak.
Prediksi masalah-masalah yang akan timbul selama persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemilu tentu saja tidak bisa dihindari. Misalnya pendistribusian logistik pemilu, data pemilih tetap, kapasitas dan beban kerja petugas panitia pemungutan suara, penghitungan hasil suara, sampai pada terjadinya gugatan-gugatan akhir. Prediksi tersebut ada karena banyaknya kertas suara yang diperoleh masing-masing wajib pilih. Tidak akan menjadi masalah jika semua pemilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang memadai. Namun menjadi persoalan yang berbeda masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas. Maka dibutuhkan langkah-langkah afirmatif dalam menangani itu. Sosialisasi dan pendidikan politik kiranya menjadi alternatif.

## PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.151-160 Wa Ode Nur Iman DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Review faktual
Angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik terus meningkat. Terutama di tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini adalah seorang perempuan.
Menurut penulis bahwa para perempuan patut berbangga atas capaian ini. Namun, kita meyakini masih ada faktor penting yang belum maksimal terealisasi dalam mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan, yaitu dukungan sesama perempuan.
Hal ini sesuai pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga yang mengatakan bahwa:
“Penting bagi seluruh perempuan di seluruh Indonesia, kalau saja sesama perempuan kita saling mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi, saya yakin kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai. Kita mulai dari para perempuan itu sendiri,” tegas Menteri PPPA dalam kegiatan Seminar Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024, Selasa (6/12) di Jakarta dalam Siaran Pers Nomor: B-602/SETMEN/HM.02.04/12/2022.
Hasil survei Bank Dunia menyatakan saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.
Namun kita tidak boleh lupa, bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim. Seluruh pihak perlu bahu-membahu membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat, namun juga memperoleh pengatahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya. Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis.
Dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia rill politik, partai politik (parpol) memiliki andil dan peranan yang besar. Artinya bahwa sekurang-kurangnya parpol memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen politik.
Pada posisi ini partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif menyampaikan aspirasinya dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan tentunya di bawah payung kesetaraan.
Namun, ada sejumlah kendala yang dihadapi para perempuan politik yang saat ini belum beruntung untuk bisa duduk dan terpilih. Seperti, masih terdapat beberapa hal yang harus dikuatkan oleh perempuan itu sendiri. Pertama, perempuan memang harus percaya diri, kuatkan dulu keinginan dari diri perempuan itu sendiri bahwa saya ingin sukses, saya ingin maju, terpilih. Yakinkan itu terlebih dahulu. Kedua, harus ada restu dan dukungan keluarga.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.151-160
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100
Di lain sisi, kepemimpinan perempuan dalam posisi-posisi strategis di parlemen masih kurang. Peran masyarakat, partai politik khususnya pagi perempuan sangat dibutuhkan untuk mendukung dan membuka peluang yang sama bagi perempuan. Sekalipun faktanya memang masih minim bagi fraksi partai untuk bisa menempatkan masing-masing anggota DPR/DPRD perempuan di alat kelengkapan dewan (AKD) yang strategis. Ini sangat penting untuk perempuan bisa didorong mengisi posisi AKD sehingga yang memiliki keputusan- keputusan strategis seperti badan anggaran. Sebab, anggaran ini merupakan penentu bagi semua kebijakan dan keputusan agar responsif gender.
Temuan kajian, adanya pemilu terbuka masih penuh dengan tipu muslihat yang menjadi hambatan bagi jalan perempuan menuju parlemen seperti dukungan partai politik yang dirasa masih maskulin dan ketidakpercayaan diri. Ikut pemilu memang mahal tapi bukan berarti tidak bisa, namun untuk perempuan memang berat. Selain itu ideologi, peran media dan perempuannya sendiri masih kurang percaya diri. Jadi, dukungan dari partai politik untuk rekrutmen calon anggota parlemen itu sangat penting. Pelatihan sebelum dicalonkan, jangan sesudah. Ini penting agar perempuan siap bertarung dalam moment politik apapun.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pilar demokrasi sangat memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi khususnya terselenggaranya pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagai mana amanat Undang-undang. Sementara komposisi perempuan yang harus memenuhi 30% sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang khususnya sebagai penyelenggara pemilu masih belum memenuhi. Sehingga yang harus dilakukan untuk pemilu ke depannya adalah kolaborasi semua pihak.

## REFERENSI
Adeni, S. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Jurnal Perspektif Komunikasi.
Ballington, J. (2011). Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik Yang Lebih Kuat. Jakarta: UNDP Indonesia.
Bari, F. (2010). Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintah. Jakarta: UNDP Indonesia.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhadam. (2019). Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. Jatinagor: IPDN.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta

## PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.151-160 Wa Ode Nur Iman DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## dokumen:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita