Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1,Juni 2018, Hal 104-116
P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DARI TINDAKAN UNION BUSTING

## M. Nurdin Singadimedja, M. Holy One N. Singadimedja
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang hmnsingadimedja@gmail.com , holyone.singadimedja@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja karena kesenjangan kedudukan tersebut, maka diperlukan organisasi pekerja/serikat pekerja yang merupakan wadah pekerja dalam memperjuangkan kepentingannya. Dengan memiliki organisasi, maka kepentingan dan aspirasi pekerja lebih didengar oleh pengusaha. Untuk menganalisa permasalahan perlindungan hukum bagi pengurus serikat pekerja dari tindak pidana anti serikat  pekerja,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian  hukum kepustakaan lazimnya disebut Legal  Research atau legal research instruction. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum terhadap serikat pekerja secara normatif telah ada dalam UU SP, pasal 28. Termasuk pula ancaman hukuman pidananya, namun demikian, pelaksanaan ketentuan ini tidak bisa dilaksanakan secara sederhana karena persepsi tentang tindak pidana ketenagakerjaan di kalangan penegak hukum seringkali berbeda dengan persepsi pengurus serikat pekerja.
Kata kunci: hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum, serikat pekerja, union busting

## ASBTRACT
Labor law is not only concerned with business actors, but rather pays attention to and protects workers who are socially very weak. To realize the protection of workers because of the gap in position, a workers organization/ union is needed as a place for workers to fight for their interests. By having an organization, the interests and aspirations of workers are more heard by employers. To analyze the problem of legal protection for union officials from anti-union crime, the writer uses normative  legal  research  or  library  legal  research.  Library  legal  research  is  commonly  called  Legal  Research  or  legal research instruction. This research is a normative legal research. Normative legal protection for trade unions already exists in the SP Law, article 28. Including the threat of criminal punishment, however, the implementation of this provision cannot be carried out simply because the perception of labor crimes among law enforcement officials is often different from the perception of union officials.
Keywords: labor law, legal protection, labor union, union busting

## A. PENDAHULUAN
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia telah muncul sejak masuknya penjajahan dimulai dengan Belanda,  Portugis,  Inggris,  dan  kemudian  Jepang,  semuanya  menerapkan  sistemnya  masing-masing. Namun, perhatian terhadap tenaga kerja baru mendapat perhatian setelah Belanda di bawah pimpinan Deandels  menerapkan etische politik  (politik  balas  budi).  Sejak    itu  mulai  lahir  peraturan-peraturan (hukum)  tentang  ketenagakerjaan,  yang  memperhatikan  sisi-sisi  kemanusiaan.  Seiring  perjalanan bangsa  sampai  memasuki  era  kemerdekaan,  peraturan  demi  peraturan  dibuat  untuk  melindungi,  dan menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup (secara kemanusiaan) para pekerja. 1
Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tenaga kerja selalu berkem-bang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satu hal yang mempengaruhinya adalah meningkatnya perdagangan dan industri yang tumbuh di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tenteram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat.  Sebagaimana  hukum  yang  lain,  Hukum  ketenagakerjaan  dalam  memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek, Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan ( heterotom ) dan hukum yang bersifat otonom. 2 Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian, dan  mempunyai  nilai  manfaat  bagi  para  pihak  dalam  proses  produksi. 3 Kedua, hukum  normatif  pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum 4 dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum.
Salah  satu  pendiri  negara,  Hatta  menyebutkan  bahwa  kemakmuran  rakyat  yang  tingkatnya memang  sangat  rendah  pada  awal  kemerdekaan,  dan  perekonomian  disusun  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pasal  34  yang  termasuk  dalam  bab  kesejahteraan  sosial  menegaskan,  bahwa apabila  melalui  upaya-upaya  politik  perekonomian  dan  politik  kemakmuran,  ada  sebagian  anggota masyarakat  yang  miskin  dan  terlantar,  maka  negara  berkewajiban  untuk  memeliharanya.  Inilah “kewajiban sosial” negara yang jika ditambah ketentuan Pasal 27 ayat (2) menjadi semacam ukuran berhasil  tidaknya  negara  atau  pemerintah  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial  seluruh  rakyat. Kesejahteraan  sosial  menyangkut  pemenuhan  kebutuhan  materiil  yang  harus  diatur  dalam  organisasi dan sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui empat cara, yaitu :
1.  Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2.  Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada didalamnya
3.  Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar
4.  Penyediaan lapangan kerja. 5
Oleh karenanya, penyediaan lapangan kerja sebagai salah satu cara untuk meraih kesejahteraan rakyat  menjadi  salah satu program  utama setiap  pemerintahan yang berkuasa di  Indonesia. Sehingga diperlukan  adanya  satu  sistem  hukum  khusus  yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  mengingat
1 Laurensius Arliman S, “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,” Jurnal Selat , Vol 5 No. 1 (Oktober 2017), Univ. Andalas, Padang, hlm. 74
2 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: Ind-Hill,  1992), hlm. 59-60
3 Agus Dwiyanto, et-al, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.
24
4 Ibid
5 Economic  Club, Pemikiran  Ekonomi  Bung  Hatta (2)  (Medan:  Fakultas  Ekonomi  USU,  2015), http://ec- economicclub.weebly.com ,
semakin banyak orang terlibat dalam proses kerja, maka semakin kompleks pula permasalahan hukum yang timbul.
Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang  secara sosial  mempunyai  kedudukan sangat  lemah, 6 jika  dibandingkan  dengan  posisi  pengusaha  yang  cukup  mapan.  Hukum  memberi  manfaat  terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat  kesejahteraan,  standar  pengupahan  serta  syarat  kerja,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Untuk  mewujudkan  perlindungan  terhadap  pekerja  karena  kesenjangan kedudukan tersebut, maka diperlukan organisasi pekerja/serikat pekerja yang merupakan wadah pekerja dalam memperjuangkan kepentingannya. Dengan memiliki organisasi, maka kepentingan dan aspirasi pekerja  lebih  didengar  oleh  pengusaha.  Karena  keberadaan  serikat  pekerja  dimaksudkan  untuk kepentingan  pekerja,  maka  dalam  sepak  terjangnya  seringkali  berhadapan/bersinggungan  dengan kepentingan  pemilik  perusahaan.  Sehingga  pada  negara-negara  berkembang,  seringkali  keberadaan serikat pekerja tidak dikehendaki dan kesan negatif lebih sering muncul atas kehadirannya.
Pengusaha  sangat  khawatir  dengan  keberadaan  serikat  pekerja,    kegiatan  kegiatan  yang merugikan  perusahaan  akan  sering  terjadi.  Ini  bisa  dimaklumi  karena  para  pengurus  serikat  pekerja misalnya bisa melakukan aksi mogok bekerja dimana hal tersebut tidak bisa dilarang karena diijinkan oleh  undang-undang.  Kekhawatiran  pengusaha  ini  sangat  dimengerti  karena  mogok  kerja  akan mengakibatkan kerugian luar biasa, dan dalam banyak kasus serikat pekerja seringkali menggunakan ancaman mogok kerja sebagai alat penekan dalam melakukan tuntutan.
Pada kondisi ekstrim ketika hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja sudah sangat buruk, maka  pikiran  untuk  menyingkirkan  personel  pengurus  serikat  pekerja  yang  dianggap  aktor  utama masalah  seringkali  muncul  di  kalangan  pengusaha.  Sudah  banyak  kasus  yang  muncul  para  pengurus serikat  pekerja  di  berhentikan  secara  sepihak  sebagai  karyawan  oleh  pihak  pengusaha.  Resistensi manajemen  perusahaan  terhadap  serikat  pekerja    masih  merestriksi  ruang  gerak  serikat  pekerja menjadikan  tindakan  anti  serikat  pekerja  oleh  pengusaha  memiliki  peluang  untuk  terjadi,  menurut suninda, hal ini menjadi semakin sulit dihentikan karena diantara serikat pekerja sering terjebak dalam fanatisme sehingga sulit menyatukan persepsi mengenai tindakan anti serikat pekerja. 7
Tindakan - tindakan anti serikat pekerja oleh pengusaha telah terjadi sejak  orde baru, di tahun 1990-an Kasus Marsinah menjadi kasus yang sangat terkenal, Marsinah adalah seorang aktivis buruh di Porong Sidoarjo yang di duga diculik dan dibunuh sehubungan dengan aktivitasnya memperjuangkan hak-hak buruh. Pada pertengahan tahun 1993 berita mengenai perjuangan dan pengorbanannya banyak mewarnai  media  masa  di  tanah  air.  Tragedi  ini  bermula  dari  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  yang menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Timur untuk tahun 1993 sebesar 20%. Perusahaan tempat  marsinah  bekerja  yaitu  PT.  Catur  Putera  Surya  berkeberatan  untuk  memenuhi  Keputusan Gubernur tersebut, sehingga memicu unjuk rasa dan mogok kerja di kalangan pekerja. Sehari setelah dilakukan  unjuk  rasa,  Marsinah  menghilang  dan  tidak  diketahui  keberadaannya,  hingga  kemudian ditemukan  jasadnya  setelah  tiga  hari  berikutnya.  hasil  visum  menunjukkan  bahawa  Marsinah  tewas akibat penganiayaan berat. 8
6 Krismena  Natalina  Panjaitan, Pembinaan  Karier  Ketenagakerjaan  dalam  Perbankan  (Studi  Kasus  di  PT.  Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang) (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 16
7 YW. Sunindia dan Ninik Widiyanti, Masalah PHK dan Pemogokan (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm. 9
8 Nugroho Eko Priamoko, “Union Bustingdalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha”, Prosiding Konferensi ke-2 P2HKI di Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017
Sementara itu Serikat pekerja yang pengurusnya notabene adalah Pekerja/buruh yang di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya tetapi juga sekaligus merupakan aset yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha. Berdasarkan hal itu, hubungan kerja yang ada harus dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. 9 Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan serius tentang perlindungan hukum terhadap pengurus serikat pekerja.
Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan memfokuskan kajian pada bagaimana aturan hukum yang  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  serikat  pekerja  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi pengurus serikat pekerja terhadap tindak pidana anti serikat pekerja.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk menganalisa permasalahan perlindungan hukum bagi pengurus serikat pekerja dari tindak pidana  anti  serikat  pekerja,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan.  Penelitian  hukum  kepustakaan  lazimnya  disebut Legal    Research atau legal  research instruction. 10 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.  Adapun pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan diatas adalah melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,  pendekatan  konsetual (conceptual  approach) ,  pendekatan  historis (historical  approach) , pendekatan komperatif (comparative approach).

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Tinjauan Yuridis
Abdul  Aziz  mengutip  Harjono,  berpendapat  bahwa  Hukum  menentukan  kepentingan- kepentingan  masyarakat  yang  dapat    ditingkatkan  menjadi  hak-hak  hukum  yang  dapat  dipaksakan pemenuhannya. 11 Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal  dengan identitas hukum yang dapat berupa orangperorangan secara kodrati dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum  atas  hasil  rekaan  hukum.”  Terkait  perlindungan  hukum,  Philipus  M  Hadjon 12 “mengatakan bahwa  selalu  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Ada  dua  kekuasaan  yang  selalu  menjadi  perhatian  yakni kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan  pemerintah, permasalahan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  (yang  diperintah),  terhadap  pemerintah  (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.”
Menurut  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945),  yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
9 Fathur  Rahman,  “ Peranan  Serikat  Pekerja  Dalam  Merubah  Sistem  Kerja  Outsourching  Menjadi  Sistem  Kerja  Kontrak (PKWT)”, Vol. 10 No. 2 (Oktober 2018), hlm. 5
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamaudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke 17 (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2015), hlm.. 23
11 Abdul  Azis  dkk,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Pekerja  Pada  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Dalam  Ketenagakerjaan,”
Jurnal Surya Kencana 1, Dinamika Masalah Hukum & Keadilan , Vol. 10 No. 1 (Maret 2019),  hlm. 70
12 Philipus  M  Hadjon,  “Perlindungan  hukum  dalam  negara  hukum  Pancasila, ”  Makalah ,  disampaikan  pada  symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994
kemanusiaan.”  Demikian  pula  ketentuan  Pasal  28  D  ayat  (2)  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Hukum dasar memberikan kedudukan kepada seseorang pada derajat yang sama satu terhadap lainnya. Hal ini berlaku pula bagi pekerja yang bekerja pada pengusaha, baik lingkungan swasta (murni), badan usaha milik negara maupun karyawan negara dan sektor lainnya. Hal ini tersurat dalam ketentuan Pasal  28I  UUD  1945,  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang besifat diskriminatif itu 13 , bahkan Pasal 28I ini memberikan perlindungan bagi mereka, meliputi pula pekerja atas perlakuan diskriminatif.
Pernyataan  ini  menegaskan  adanya  kewajiban  bagi  pengusaha  untuk  memperlakukan  para pekerja secara adil dan proporsional sesuai asas keseimbangan kepentingan. Dalam posisi ini pekerja sebagai mitra usaha, bukan merupakan ancaman bagi keberadaan perusahaan. Hukum sebagai pedoman berperilaku harus mencerminkan aspek keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta negara, 14 di samping mendorong terciptanya ketertiban, kepastian hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum dan keadilan. Pekerja adalah bagian dari warga negara, berhak atas jaminan perlindungan hak berserikat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pekerja secara individual berada dalam posisi lemah  dalam  memperjuangkan  haknya,    dengan  pelaksanaan  prinsip  kebebasan  berserikat,  dapat diwujudkan    dengan  menjadi  anggota  dalam  serikat  pekerja.  Berada  dalam  serikat  pekerja,  dapat meningkatkan  posisi  tawar  pekerja,  namun  p emberian  perlindungan  terhadap  hak  berserikat kenyataannya tergantung dari kebijakan pemerintahnya.
Pengakuan  kebebasan  berserikat  tercantum  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar 1945 yakni “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  menegaskan  bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan  dengan  undang-undang.  Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  telah  melimpahkan  pengaturan  mengenaikemerdekaan  berserikat  dan berkumpul secara lebih spesifik kepada Undang-Undang dibawahnya. 15 Fungsi UUD 1945 itu sendiri hanyalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara. 16
Penjabaran  dari  pasal  28  adalah  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (“UU HAM”) yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). UU HAM sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 28 UUD 1945 inidapat dilihat dalam bagian konsiderans “Mengingat” pada UU HAM:
“Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar1945;
2.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RepublikIndonesia  Nomor  XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia;”
13 Tadjuddin Noer Effendi, Peluang Kerja, Migrasi Pekerja, dan Antisipasi menghadapi era Pasar Bebas 2003 dalam edisi M. Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi antar Negara, Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, Bandung, 1999, hlm. 39.
14 Awani Irewati, Kebijakan Indonesia Terhadap Masalah TKI di Malaysia dalam edisi Awani Irewati, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI ilegal di Negara ASEAN (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003), hlm. 34.
15 Op cit., hlm. 405
Selain diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat danber kumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM.
Prinsip kebebasan berserikat tidak hanya diatur di dalam konstitusi Indonesia, melainkan juga tercantum dalam beberapa instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan serikat pekerja, dimulai pada tahun 1998 dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi,  yang  tercatat  dalam  Lembaran  Negara  Nomor.  98,  perlindungan  yang  lebih  luas kemudian diberikan pada tahun 2000 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU SP).
Kewajiban  negara  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  atas  hak  berserikat  dirumuskan dalam  Pasal  104  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah “ setiap  pekerja/buruh  berhak  membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh ”. Pengaturan  hak  membentuk  Serikat  Buruh  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah “ setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” . Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang- kurangnya  10  (sepuluh)  orang  pekerja/buruh 17 dan  dapat  dibentuk  berdasarkan  sektor  usaha,  jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. 18
Pekerja merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai individu atau kelompok  masyarakat,  untuk  berserikat  dan  mendirikan  organisasi  sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan  dan  penegakan  hak  normatif  mereka  selama  hak  untuk  berserikat  tersebut  digunakan sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Prinsip  kebebasan  berserikat berfungsi sebagai hak dasar bagi pekerja untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja termasuk dalam lapangan hukum perburuhan. 19 Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip kebebasan berserikat menjadi hukum dasar bagi para pekerja untuk membentuk suatu organisasi pekerja atau biasa disebut Serikat Buruh.
Prinsip  kebebasan  berserikat  ini  dilindungi  dan  diakui  oleh  peraturan  perundang-undangan antara lain adanya pengaturan mengenai pemberian kelonggaran pada pekerja yang menjadi pengurus serikat buruh untuk melakukan kegiatan serikat buruh dalam waktu kerja seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UU SP, berhak mengikuti semua kegiatan seperti musyawarah nasional, rapat kerja dan yang berhubungan dengan kegiatan serikat buruh dan disediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kelancaran kegiatan pekerja. 20

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Serikat Pekerja
Tujuan  pokok  hukum  ketenagakerjaan  ( arbeidsrecht )  pada  hakikatnya  sama  dengan  tujuan hukum pada umumnya yaitu mewujudkan keadilan 21 , dalam hukum ketenagakerjaan mewujudkankan keadilan antara pengusaha dan pekerja/buruh ( arbeider ). Usaha mewujudkan keadilan berangkat dari
17 Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh,  dan  untuk  pekerja/buruh  baik  diperusahaan maupun  diluar  perusahaan,  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan  bertanggung  jawab  guna memperjuangkan,  membela  serta  melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja  dan  buruh  serta  meningkatkan  kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerj / Serikat Buruh)
18 Pasal 5 ayat (2) UU No. 21 tahun 2000
19 Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat bagi Pekerja, Edisi 1 (Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 2004), hlm. 4
20 Ibid.
21 Imam Supomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Edisi Revisi, Cet XIII (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 9
suatu kenyataan bahwa kedudukan antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah  bebas, tetapi dari sudut sosial ekonomi jauh lebih lemah dibandingkan pengusaha 22 , oleh karena itu perlindungan pekerja/buruh suatu keniscayaan ( compulsory, mandatory ).
Semua perangkat ketenagakerjaan harus dioptimalkan untuk melinungi hak-hak pekerja/buruh. Hukum ketenagakerjaan selain bersifat privat (perdata) juga melibatkan campur tangan negara, karena itu hukum  ketenagakerjaan bersifat  public (pidana). 23 Campur tangan negara ditandai  dengan adanya ketentuan-ketentuan  memaksa/imperative  ( dwingen ),  yang  apabila  tidak  dipenuhi  negara  bertindak dengan ancaman pidana. 24
Hak  berorganisasi  merupakan  hak  atas  perlindungan  terhadap  anti  serikat  ( union  busting ). Kebebasan  berserikat  bagi  pekerja/buruh  merupakan  hak  dasar  yang  diatur  dalam  konstitusi,  oleh karenanya  wajar  secara  hukum  apabila  hak  tersebut  dilindungi  dan  dijamin  pelaksanaannya,  dalam hubungan  industrial  Pancasila  kebebasan  berserikat  bagi  pekerja  /  buruh  selain  berfungsi  untuk instrument tawar menawar dengan pengusaha juga berfungsi sebagai sarana perjuangan hak-hak pekerja / buruh.
Pengertian Union Busting sendiri tidak ditemukan pada aturan perundang-undangan. Istilah ini diambil  sebagai  terjemahan  bebas  dari  tindakan  anti  serikat  pekerja.    Beberapa  ahli  ketenagakerjaan hanya menggambarkan  beberapa kriteria tindakan pengusaha yang bisa dikategorikan sebagai Union Busting, dari tindakan intimidasi, PHK, Mutasi hingga adu domba antar serikat pekerja (ada 13 kategori tindakan yang menurut Yogo diklasifikasikan Union Busting ) 25 .
Secara  sosiologis,  buruh    tidak  bebas  dari  pengaruh  majikan  karena  buruh  menggantungkan penghidupannyaberupa  upah  dan/atau  imbalan  lain  dari  kepada  majikan.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwaburuh  lemah  secara  sosio-ekonomi  daripada  majikan.Pada  level  implementasi  situasi  ini  bisa menyebabkan penegakan hukum perburuhan dapat dikatakan tidak berjalan semestinya. 26 Oleh karena itulah, maka perangkat  penegak hukum  yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya pada sisi perlindungan bagi pengurus serikat pekerja harus menjadi prioritas Utama.
Pengawas  ketenagakerjaan  memiliki  kewajiban  agar  peraturan  perundang-undangan  dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pelaku industri, 27 sehingga fungsi pengawasan harus dioptimalkan pelaksanaannya  demi  tercapainya  manat  konstitusi  dan  demi  kesejahteraan  pekerja  dan keberlangsungan industri. Tindakan anti serikat pekerja berdasarkan norma hukum yang berlaku (UU SP)  merupakan  tindak  pidana  kejahatan  yang  semestinya  diselesaikan  melalui  proses  pidana  pada kenyataannya  lebih  banyak  diselesaikan  melalui  mekanisme  penyelesaian  hubungan  industrial  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial,  melalui  penyelesaian  perselisihan  hak  maupun  perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK).
UU SP salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara melalui instrument hukum yang disebutkan di atas adalah jaminan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja dan untuk melaksanakan kegiatan serikat pekerja. Jaminan tersebut terangkai dalam ketentuan Pasal 28 UU SP yang berbunyi :
22 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9-10
23 Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan (Bogor: Ghalia Indonesia,  2010), hlm. 10
24 Op.cit, hlm. 12
25 Yogo  Pamungkas,    “Efektifitas  Union  Busting  Sebagai  Tindak  Pidana  Kejahatan,” Jurnal  Hukum  Pidana  dan Pembangunan Hukum , Vol 1, No. 2 (Tahun 2019), hlm. 1-2
26 Chessa  Ario  Jani  Purnomo,  “Union  Busting  Sebagai  Upaya  Memahami  Dinamika  Hukum  Pidana  Perburuhan,  Suatu Tinjauan Studi Socio Legal,” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum , Vol 1, No. 2 (Desember 2018), hlm. 414
27 UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1943
Siapapun  dilarang  menghalang-halangi  atau  memaksa  pekerja/buruh  untuk  membentuk  atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
1. melakukan  pemutusan  hubungan  kerja,  memberhentikan  sementara,  menurunkan  jabatan, atau melakukan mutasi.
2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh.
3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Berdasarkan  pasal  28  ini,  secara  normatif  pengurus  serikat  pekerja  memiliki  payung  hukum untuk  menjalankan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  organisasi  pekerja.  Pengurus  di  jamin  untuk tidak bisa di  berhentikan baik  permanen atau sementara (skorsing/di  rumahkan) termasuk penurunan jabatan  dalam  pekerjaan.  Intimidasi  berupa  mutasi/  dipindahkan  ke  tempat  kerja  yang  tidak nyaman/tidak  sesuai  dengan  jabatan  atau  bahkan  tidak  sesuai  dengan  keahlian  tidak  diperkenankan. Meskipun fakta faktual seringkali masih terjadi hal tersebut terutama pada saat perusahaan mengalama kesulitan operasional.
Pasal 28 angka (2) UU SP memberikan jaminan, bahwa pengurus serikat tidak diperkenankan di kurangi atau tidak dibayar upahnya karena jabatannya. Banyak kalangan ini berlaku pula pada kegiatan kegiatan  pekerja  yang  berkaitan  dengan  tugasnya  sebagai  pengurus  serikat  yang  mengharuskannya meninggalkan pekerjaan. 28
Untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  atas  pengurus  serikat  pekerja,  maka  ketentuan  tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU SP yang berbunyi:
Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Ketentuan pidana tentang perlindungan pengurus serikat pekerja merupakan penyempurna yang seharusnya membuat peluang intimidasi terhadap aktivis perburuhan bisa di minimalisasi. Pasal 43 ayat (2) UU SP menyatakan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.” Penetapan klasifikasi  ini menunjukkan bahwa intimidasi terhadap serikat  pekerja masuk pada tindak pidana serius, bukan sekadar pelanggaran yang memiliki kualifikasi lebih ringan. Tindakan-tindakan terlarang yang disebut dalam ketentuan diatas secara popular disebut sebagai Union Busting .
Undang-undang memang tidak memberikan pengertian secara definitif mengenai union busting , namun undang-undang merinci tindakan-tindakan apa yang dikategorikan sebagai union busting . Pada Pasal 28 UU SP, bahwa Union Busting mencakup tindakan-tindakan menghalangi pekerja untuk: 1.  membentuk,
2.  menjadi pengurus,
3.  menjadi anggota,
4.  menjalankan kegiatan serikat pekerja, dengan cara :
a.  melakukan PHK, skorsing, demosi atau mutasi
28 Pada  waktu-waktu  tertentu,  seringkali  serikat  pekerja  melakukan  perundingan  secara  marathon  dengan  perwakilan pengusaha sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Maka kondisi ini, tidak boleh digunakan oleh pengusaha untuk intimidasi pengurus dengan pengurangan upah/penghilangan insentif.
b.  menghantikan atau mengurangi upah
c.  intimidasi
d.  kampanye anti pembentukan serikat pekerja.
Rumusan Pasal 28 tersebut bisa digunakan sebagai batu uji untuk menilai apakah telah terjadi union busting jika terdapat indikasi terjadinya peristiwa a – d, sedangkan peristiwa tersebut ditujukan untuk mencapai kondisi dalam 1 -4, maka telah terjadi union busting . Dalam praktik dapat saja terjadi peristiwa a –d, namun jika peristiwa tersebut tidak ditujukan untuk mencapai kondisi nomor 1 – 4, maka tidak terjadi  union  busting . 29 Indikasi-indikasi  terjadinya union  busting menurut  Bambang, union busting dapat terjadi manakala pengusaha melakukan hal-hal dibawah ini: 30
1. Mengintimidasi
2. Memutasi pengurus atau anggota serikat
3. surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3)
4. Skorsing
5. Memutus Hubungan Kerja (PHK)
6. Membentuk serikat pekerja / serikat buruh tandingan
7. membentuk pengurus tandingan dalam serikat pekerja / serikat buruh yang sama
8. Menolak diajak berunding PKB
9. Tidak mengakui adanya PKB
10. Tidak memberikan pekerjaan
11. Mengurangi hak / kesempatan
12. Promosi yang merugikan
13. Kriminalisasi
14. Mengadu domba pekerja / buruh
15. Doktrin anti serikat pekerja / serikat buruh
16. Politisasi
17. Privatisasi BAdan Usaha Milik Negara (BUMN)
18. Perubahan status dari buruh tetap menjadi buruh kontrak / outsourcing.
Dalam  implementasinya,  kendati  telah  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  83  Tahun 1998 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat  Buruh.  Kontradiktif  antara  adanya  problem  dalam  pengaturan  dan  pelaksanaan berserikat di Indonesia, kondisi apa yang seharusnya dengan kenyataan, antara das sollen dan das sein , atau antara implementasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, mengindikasikan jika hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan sekaligus juga mengindikasikan adanya problem dalam perlindungan hukum bagi serikat pekerja dari tindak pidana anti serikat pekerja oleh pengusaha.
Kondisi  yang  kontradikrif  tersebut  menarik  untuk  diteliti  kembali,  khususnya  dalam  rangka melihat perspektif perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945.
Meskipun  Tindakan  anti  serikat  pekerja  ( union  busting )  merupakan  tindak  pidana  kejahatan, praktik anti serikat pekerja ( union busting ) sering terjadi di Indonesia, beberapa kasus yang terjadi bisa dipaparkan sebagai berikut:
29 Faktapost, “Mencermati apa itu union busting,” dalam http://faktapost.com/read-2698-html , diunduh pada tanggal 9 Maret 2018, pukul 19.30
30 Bambang Priyanto, Union Busting , Mediator Peradilan Hubungan Industrial, Disnaker Prov Riau
a. kasus  yang  pernah  diperkarakan  dan  sampai  diputus  penjara  selama  1  (satu)  tahun  6  (enam) bulan adalah General Manager PT. King Jim Indonesia, yaitu Ir. Fathoni Prawata, pada tanggal 23 Juni 2011 pengurus serikat pekerja Agus Waluyo cs oleh Yoyok Manager Human Recourses Development (HRD) PT. Asietex Sinar Indopratama dilaporkan dengan laporan Polisi bernomor LP/556/VI/2010/Jbr/Res  Krw/Sek.Ckp kepada pihak kepolisian sektor Cikampek atas dugaan Pasal  310  KUHP  (Penghinaan).  Para  Pengurus  Serikat  PT.  Asietex  Sinar  Indopratama dilaporkan  ke  pihak  kepolosian  karena  menyuarakan  aspirasi  dan  memperjuangkan  hak-hak normatif dari hampir 700 (tujuh ratus) orang karyawan berupa: (1) ketidakjelasan  kontrak kerja beserta hak-hak normatif yang mengikutinya; (2) protes atas tunjangan makan yang tidak layak sebesar Rp. 1.250/hari; dan (3) tunjangan transport yang tidak memadai akibat adanya perubahan rute yang diberlakukan gubernur;
b. Kasus Union  busting yang  lain,    Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  dalam  Perkara  Nomor 125/Pid/2014/PTMDN,  dalam  putusan  tersebut  Terdakwa  dipidana  karena  telah  melakukan PHK terhadap pengurus Serikat Pekerja tanpa alasan dan tanpa surat PHK ; Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 130/PK/Pid.Sus/2015, Terdakwa dipidana karena terbukti meminta agar saksi MJ tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan  Serikat  Pekerja,  bahkan  Terdakwa  mengancam  akan  mem  PHK  semua karyawan  yang  menjadi  anggota  Serikat  Pekerja,  dan  memberikan  sanksi  demosi  kepada beberapa karyawan yang aktif dalam Serikat Pekerja. 31
Dua contoh kasus diatas merupakan perkara yang berjalan sesuai dengan koridor hukum pidana yang  tuntas  hingga  ada  hasil  akhir,  apakah  melalui  eksekusi  putusan  pengadilan  tingkat  pertama, ataupun  peninjauan  kembali.  Sebetulnya,  jauh  lebih  banyak  kasus  kasus  tindak  pidana  anti  serikat pekerja yang pernah dilaporkan dan tidak pernah sampai selesai hanya berkahir di meja kepolisian saja dengan alasan kurang cukup alat bukti atau bahkan dianggap bukan tindak pidana;  diantaranya adalah Angkasa Pura I dan PT Swadesi. 32
Oleh karenanya, selain  aturan hukum  maka diperlukan juga peranmasih banyak pelanggaran- peran penegak hukum khususnya di tingkat penyidikan. Bukan hal yang baru, jika untuk kasus kasus pidana ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan hukum pengurus atau aktifis pekerja, petugas terkesan gagap dan ragu untuk melaksanakan ketentuan hukum yang ada. Ini tidak bisa dihindari karena masih  banyak  dalam  persepsi  publik  bahwa  perkara  ketenakerjaan  adalah  ranah  perdata  yang  mulai timbul ketika perjanjian kerja di buat. Pada saat salah satu pihak dalam hal ini adalah pengusaha sudah tidak ingin terikat dalam hubungan kerja dengan pekerjanya (dalam hal ini kebetulan adalah pengurus serikat pekerja), maka adalah wajar jika dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kalaupun ada tuntutan hukum, maka dianggap masuk pada ranah keperdataan melalui gugatan di pengadilan ketegakerjaan.
Konsepsi ini seharusnya tidak perlu terjadi, terlebih pada kalangan penegak hukum karena saat ini ranah ketenagakerjaan tidak saja bersifat keperdataan dan privat, tetapi juga masuk pada sifat sifat publik  ketika  norma  hukum  menentukan  bahwa  negara  harus  masuk  untuk  melindungi  kebebasan berserikat  sebagai  bagian dari perlindungan dasar hak asasi  manusia. Seyogyanya, ketentuan tentang larangan  antiserikat  pekerja  dan  ancaman  pidananya  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk  penegak  hukum melaksanakan  fungsinya.  Oleh  karenanya,  peranan  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  menjadi  hal yang sangat penting sebelum kepolisian melakukan penyidikan. Sebab pada pegawai pengawan inilah, dilakukan penegakan hukum secara preventif.
31 Op.cit, hlm. 308
32 Lembaga Bantuan Hukum, Kertas Posisi May Day 2012: kebebasan berserikat : Solusi untuk kesejahteraan Buruh, diunduh dari http://www.bantuanhukum.or.id.

## D. PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  serikat  pekerja  secara  normatif  telah  ada  dalam  UU  SP,  pasal  28. Termasuk pula ancaman hukuman pidananya, namun  demikian, pelaksanaan ketentuan ini tidak bisa dilaksanakan  secara  sederhana  karena  persepsi  tentang  tindak  pidana  ketenagakerjaan  di  kalangan penegak hukum seringkali berbeda dengan persepsi pengurus serikat pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Agusmidah. Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010 Agus Dwiyanto, et-al. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006 Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika. 2010
Awani  Irewati, Kebijakan Indonesia Terhadap Masalah TKI di  Malaysia  dalam edisi Awani  Irewati,
Kebijakan Luar  Negeri  Indonesia  Terhadap Masalah TKI ilegal di  Negara ASEAN. Jakarta : Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003
Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill. 1992 Bahder Johan Nasution. Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat bagi Pekerja. Eedisi 1. Jakarta: Penerbit Mandar Maju. 2004
Imam Supomo. Pengantar Hukum Perburuhan . Edisi Revisi. Cet XIII. Jakarta: Djambatan. 1995 Krismena Natalina Panjaitan. Pembinaan Karier Ketenagakerjaan dalam Perbankan (Studi Kasus  di PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Cabang  Karangayu  Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro. 2010
Soerjono Soekanto dan Sri Mamaudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke 17. Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada. 2015
Tadjuddin Noer Effendi, Peluang Kerja, Migrasi Pekerja, dan Antisipasi menghadapi era Pasar Bebas 2003 dalam edisi M. Arif Nasution Globalisasi dan Migrasi antar Negara. Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation. 1999 YW. Sunindia dan Ninik Widiyanti. Masalah PHK dan Pemogokan. Jakarta: Bina Aksara. 2003

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1943

## Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

## UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Keputusan Presiden Nomor. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi

## 3. Jurnal
Abdul  Azis  dkk.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Pekerja  Pada  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Dalam Ketenagakerjaan.” Jurnal Surya Kencana Satu; Dinamika Masalah Hukum & Keadilan, Vol. 10 No. 1 (Maret 2019)
Chessa  Ario  Jani  Purnomo.  “Union  Busting  Sebagai  Upaya  Memahami  Dinamika  Hukum  Pidana Perburuhan, Suatu Tinjauan Studi Socio Legal.” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum , Vol 1, No. 2 (Desember 2018)
Fathur Rahman. “Peranan Serikat Pekerja Dalam Merubah Sistem Kerja Outsourching Menjadi Sistem Kerja Kontrak (PKWT).” Jurnal Surya Kencana Satu . Vol 10 no 2 (Oktober 2018)
Laurensius Arliman S. “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.” Jurnal Selat . Univ. Andalas, Padang, Vol 5 No. 1 (Oktober 2017)
Yogo  Pamungkas.  “Efektifitas  Union  Busting  Sebagai  Tindak  Pidana  Kejahatan.” Jurnal  Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum . Vol 1, No. 2  (Tahun 2019)

## 4. Makalah/ Pidato
Nugroho  Eko  Priamoko,  “ Union  Bustingdalam  Perspektif  Pekerja  dan  Pengusaha ”, Prosiding Konferensi ke-2 P2HKI di Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017
Philipus M Hadjon, “ Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila, makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994

## 5. Sumber Lain
Faktapost, “Mencermati apa itu union  busting,” dalam http://faktapost.com/read-2698-html , diunduh pada tanggal 9 September 2019
Economic  Club, Pemikiran  Ekonomi  Bung  Hatta (2),  Economic  Club  (EC)  Fakultas  Ekonomi  USU, Medan, 2015, http://ec-economicclub.weebly.com , di unduh pada tanggal 12 September 2019 Lembaga  Bantuan  Hukum,  Kertas  Posisi  May  Day  2012  :  kebebasan  berserikat  :  Solusi  untuk kesejahteraan Buruh, diunduh dari http://www.bantuanhukum.or.id. di  unduh pada tanggal  15 September 2019