## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE
PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE
: PERSPEKTIF HUKUM

## TRANSAKSI ELEKTRONIK 
Muhammad Kamran 1 , Ahmadi Miru 2 , Maskun 3
Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar
* e-mail: muhammadkamran030196@gmail.com 1
e-mail: ahmadimiru.sh@gmail.com 2 e-mail: maskunmaskun31@gmail.com 3

## Abstract
The rapid development of buying and selling online today is also followed by a high number of  online  based  frauds.  This  study  aims  to  determine  the  legal  protection  for  consumers  due  to online  buying  and  selling  fraud.  This  research  is  a  normative  legal  research  using  a  statutory approach,  a  case  approach,  a  conceptual  approach,  an  analytical  approach  and  a  theoretical approach. The result of this study indicates that legal protection for consumers due to online buying and selling fraud creates responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated both  in  the  ITE  Law,  Civil  Code,  Criminal  Code  and  Consumer  Protection  Law.  The  consumer losses oblige the person who due to his fault published the loss has to compensate the loss. So the recommendation  of  the  researcher  is  for  the  online  buying  and  selling  agreement  is  still  prone  to fraud, with this fraud, it issues legal consequences, the main cause of prone to the online buying and selling business fraud is because there are several parties who are not responsible for all the items sold.
Keywords: Buy-Sell; Online Shop; Fraud; Agreement; Electronic Transactions.

## Abstrak
Maraknya  perkembangan  jual  beli  online  saat  ini,  juga  diikuti  oleh  tingginya  angka penipuan  berbasis  online.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi konsumen akibat penipuan jual beli online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  pendekatan  konseptual, pendekatan  analitis  dan pendekatan  teori.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli online, menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik  sebagaimana  diatur  baik  dalam  UU  ITE,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Undang  Undang Perlindungan  Konsumen,  atas  kerugian  konsumen  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka rekomendasi diajukan oleh peneliti: dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, dengan penipuan tersebut maka menerbitkan  akibat  hukum,  rawannya  penipuan  dalam  bisnis  jual  beli  online  penyebab  utamanya karena ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab atas segala barang yang dijual.
Kata Kunci: Jual-Beli; Online Shop; Penipuan; Perjanjian; Transaksi Elektronik.
 Naskah diterima: 30 Oktober 2020, direvisi: 10 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.304

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin  tinggi  memanfaatkan  fasilitas teknologi  digital,  untuk  berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang  lain  (Aswari  et  al.,  2017).  Hampir semua  aktivitas  perekonomian  di  dunia memanfaatkan  media  internet  dengan menggunakan  sarana  sistem  elektronik. Salah  satu  segi  aktivitas  ekonomi,  yaitu transaksi  dengan  memanfaatkan  dunia internet  yang  populer  dikenal  dengan perdagangan  melalui  media  internet ( e-commerce) (Bintoro,  2011) . Kemajuan dunia  internet  melahirkan  suatu  dunia modern  yang  populer  dikenal  dengan dunia  internet,  di  mana  dalam  dunia internet  individu  yang  satu  dengan individu yang lain bisa berinteraksi  tanpa batas  wilayah  dan  dilakukan  tanpa bertemu  muka  secara  langsung  tetapi dilakukan  melalui  transaksi  elektronik (Meliala, 2015) . Kemunculan
dunia internet menimbulkan      begitu            banyak  akibat hukum  dalam  segi  kehidupan  manusia tidak  terkecuali  mengenai  perikatan  yang awal  mulanya  bermodel  konvensional (tertulis  ataupun  lisan)  namun  dengan perkembangannya muncul model perjanjian  modern,  ialah  perikatan  atau kontrak elektronik (Wahyu Suwena Putri,
2018).
Di  Indonesia  kehadiran  teknologi informasi  telah  diundangkan  UU  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (selanjutnya
disingkat  UU  ITE)  dan  PP  No.  71  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik.  UU  ITE    dan  PP No.  71  Tahun  2019  merupakan  payung hukum  pertama  untuk  mengatur  adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan  memberikan  pembaruan  hukum dengan  tujuan  menjamin  kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik (Bintoro,
2011).
Perikatan atau populer disebut kontrak  memiliki  fungsi  begitu  berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya  dalam  dunia  perdagangan.
(Salim  HS,  2017). Pada  umumnya perjanjian  telah  lahir  pada  saat  terjadinya persesuaian  kehendak  para  pihak  tentang unsur  esensial  atau  hal  yang  pokok  dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “ barang dan harga ,” lahirnya perjanjian, sebaliknya  segala  sesuatu  yang  belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan  oleh  undang-undang  (Miru, 2018).
Mengenai perjanjian  itu  sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu,  baik  syarat  menurut  undang- undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak (Pasmatuti,  2019).  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
mengatur,  untuk  sahnya  suatu  perjanjian
diperlukan  empat  syarat,  yaitu:  (Prawira Buana et al., 2020)
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya,  artinya  bahwa  para  pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat  atau  setuju  mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut,  tanpa  adanya  paksaan, kekhilafan dan penipuan;
b. Kecakapan,  yaitu  bahwa  para  pihak yang  mengadakan  perjanjian  harus cakap  menurut  hukum,  serta  berhak dan berwenang melakukan perjanjian;
c. Mengenai  suatu  hal  tertentu,  hal  ini maksudnya  adalah  bahwa  perjanjian tersebut  harus  mengenai  suatu  objek tertentu;
d. Suatu  sebab  yang  halal,  yaitu  isi  dan tujuan  suatu  perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.
Keempat  syarat  tersebut  populer disebut  dengan  “sepakat,  cakap,  hal tertentu,  dan  sebab  yang  halal.”  (Miru, 2018). Selanjutnya Keempat unsur tersebut,  pada  doktrin  ilmu  hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam: (Widjaja, 2014).
1. Dua  unsur  utama  yang  berkaitan subjek  (pihak)  yang  melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
2. Dua  unsur  utama  lainnya  yang berkaitan  langsung  mengenai  objek perjanjian (unsur objektif).
Syarat-syarat  tersebutlah  yang  wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam
pembuatan  perjanjian.  Jika  salah  satu syarat  tidak  terpenuhi  perjanjian  tersebut dapat  dibatalkan  dan  batal  demi  hukum (Prawira Buana et al., 2020).
Perjanjian  melalui  jual  beli  melalui sistem  elektronik  contoh  dari  situs  jual beli online ( e-commerce )  di  Indonesia,  di antaranya yaitu  Tokopedia, Lazada,
Blibli.com,  Bukalapak,  Zalora,  Shopee, Berrybenka,  Kaskus,  Traveloka  (Solim  et al.,  2019).  Peninjauan  telah  dilaksanakan dengan  situs  jual-beli  Bukalapak.com ditemukan  1  (satu)  sampai  5  (lima) pengguna  internet  sempat  sebagai  korban penipuan online .  Berdasarkan  peninjauan itu  ditemukan  penipuan online melalui situs  media  sosial  baik  itu  forum, Facebook,  maupun  Twitter.  Sebanyak 46% informan berdasarkan peninjauan ini membenarkan pernah mendapati penipuan melalui  forum  jual  beli,  sedangkan  24% informan lewat Facebook, adapun lainnya 16%  tertipu  lewat web dan  14%  layanan pesan pendek (Fauzi & Primasari, 2018).
Contoh  kasus  penipuan  perjanjian jual  beli online adalah  kasus  yang  terjadi di  Kabupaten  Barru  Provinsi  Sulawesi Selatan  pada  tahun  2020,  di  mana  dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan melalui  media online untuk  transaksi  jual beli  masker  sensi  yang  telah  diunggah pelaku  melalui  aplikasi  media  sosial Facebook, kemudian  pelaku  dan  korban mulai  saling  tawar  menawar  melalui aplikasi Messenger ,  korban  dan  pelaku sepakat  mengenai  harga  Rp.  170.000/box dengan    memesan  barang  berupa  masker sebanyak 15 box dengan harga
Rp. 2.550.000, kemudian korban Chatting lagi  melalui WhatsApp dan  pelaku mengirim  nomor  rekening  ke  korban. Akan  tetapi,  setelah  korban    mentransfer uang  terhadap  si  pelaku  dengan  lunas sesuai dengan harga barang, maka pelaku pun  membuat  paket  berupa  satu  kotak berisi  buku  tulis  dan  handuk  bayi  bekas, dengan  tampilan  rapi  kemudian  pelaku menuju  ke  tempat  pengiriman  barang  di Kota  Parepare  bersama  istrinya  untuk mengirimkan  barang  tersebut  ke  alamat pemesan,  tidak  berselang  beberapa  menit kemudian  pelaku  memblokir  nomor WhatsApp dan  akun Facebook korban, dalam  kasus  ini  korban  mengalami kerugian  dan  melaporkan  kejadian  ini  ke Polres  Kabupaten  Barru  dan  dalam  kasus ini  pihak  kepolisian  telah  berhasil mengungkap  kasus  penipuan  perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan  satu  buah handphone merek Oppo  warna gold ,  kartu handphone satu, dos  dengan  tampilan  rapi,  buku,  serta selimut bayi bekas dan uang Rp.  450.000,-  berdasarkan  alat  bukti, saksi-saksi  dan  fakta-fakta  hukum  pelaku dijerat  dugaan  terpenuhi  unsur  penipuan Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  akan  dikenakan  Pasal  378 KUHPidana  tentang  penipuan  dengan hukuman  penjara  4  (empat)  tahun. (Ahkam, 2020).
Contoh    kasus  di  Kota  Manado Provinsi Sulawesi Utara, pelaku kejahatan
mempunyai situs ataupun website media sosial Facebook dan WhatsApp, yang memperjualbelikan berbagai macam produk  elektronik,  seperti handphone , kamera  digital , ipod ataupun laptop .  Si korban  yang  membuka  situs  ataupun website tersebut  melihat  foto handphone blackberry dan  tertarik  untuk  membeli melalui online .  Akan  tetapi,  yang  terjadi setelah  si  korban  mentransfer  uang kepada  si  pelaku  secara  berangsur. Namun yang terjadi ketika pembayarannya  telah  dilunasi,  tetapi  si korban tidak kunjung mendapatkan handphone blackberry yang sudah dibayar  lunas  tersebut,  berdasarkan  alat bukti,  saksi-saksi  dan  fakta-fakta  hukum pelaku  dijerat  dikenakan  dugaan  unsur penipuan  Pasal  45A  ayat  (1)  Jo  Pasal  28 ayat (1) Undang-undang  Nomor 19 tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan  ancaman  pidana  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  akan  dikenakan  Pasal  378 KUHPidana  tentang  penipuan  dengan hukuman  penjara  4  (empat)  tahun (Oentoro, 2017).
Berdasarkan  kasus  tersebut  di  atas, membuktikan fakta hukum bahwa transaksi perjanjian jual beli online rawan terjadinya  penipuan,  tentunya  ini  terjadi karena  aktivitas  transaksi  perjanjian  jual beli  melalui  transaksi  elektronik  tidak adanya aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak  saling  mengenal,  sehingga  hal  ini
rawan  terjadinya  penipuan,  jika  melihat contoh  kasus  di  atas  maka  tunduk  pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yaitu  syarat  sahnya  perjanjian. Sehingga  dengan  tunduknya  pada  Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata maka seandainya salah satu pihak melanggarnya,  tentunya  akan  muncul konsekuensi  hukum  adalah  perjanjian dapat  dimohonkan  pembatalan  dan  batal demi  hukum.  Selain  konsekuensi  hukum perdata  di  atas  juga  berdampak  pada konsekuensi hukum pidana penipuan,  UU ITE    dan  UU  Perlindungan  Konsumen yang berlaku positif di Indonesia.
Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di  atas,  ditemukan  fakta  hukum  bahwa dalam  perjanjian  jual  beli online masih rawan  terjadinya  penipuan,  masalah hukum  yang  sering  terjadi  pada  penipuan perjanjian  jual  beli online ,  misalnya pembeli  sudah membayar harganya tetapi penjual  tidak  mengirim  barang  sampai waktu  yang  lama  bahkan  tidak  sampai, karena  barang  tersebut  memang  tidak pernah  ada  sebelumnya,  barang  yang sampai  ke  pembeli    rusak  atau  tidak sebagaimana  mestinya  sehingga  pembeli tidak  memakainya.  Berdasarkan  masalah hukum  tersebut  di  atas,  rawan  terjadinya penipuan  karena  perjanjian  jual  beli online tidak dilakukan pertemuan langsung  dan  para  pihak  kadang  tidak saling  mengenal.  Sehingga  para  subjek hukum  dalam  perjanjian  jual  beli online tanpa  bertemu  dan  begitu  pula  dengan objek  yang  diperjanjikan  dalam  jual  beli. Sehingga  hal  ini  menimbulkan  rawan
terjadinya  penipuan  dalam  jual  beli online .
Dalam  jual  beli online ,  masyarakat dapat  melakukan  perjanjian  jual  beli online melalui sebuah perusahaan e-commerce terkemuka  di  Indonesia seperti  Tokopedia,  Lazada,  Blibli.com, Bukalapak,  Zalora,  Shopee,  Berrybenka, Kaskus  dan  Traveloka,  yang  tentunya perusahaan terkemuka perdagangan online ( e-commerce )  atau marketplace besar  di  Indonesia  yang    telah  memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk mencegah  terjadinya  rawan  penipuan sehingga cenderung lebih aman,
dibandingkan dengan jual beli online baik Facebook, Messenger , Telegram , WhatsApp , Instagram,  Twitter , Forum yang  tentunya  risiko  sangat  besar  terjadi rawan  penipuan  karena  situs  jual  beli online bukan sebuah perusahaan e-commerce terkemuka  di  Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur  dengan  baik  untuk  mencegah terjadinya  rawan  penipuan  sehingga cenderung tidak terlalu aman.
Sebagaimana  diketahui  ada  beberapa pengaturan  hukum  yang  telah  mengatur masalah  penipuan  dalam  perjanjian  jual beli online dalam hukum positif Indonesia baik pengaturan tentang transaksi elektronik  yang diatur  dalam UU No. 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  sebagai  dasar utama pengaturan  jual  beli online ,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Kitab Undang-undang  Hukum  perdata,  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akan  tetapi,    dengan  adanya  pengaturan hukum  tersebut  tetapi  fakta  di  dalam masyarakat  masih  ditemukan  rawan terjadinya  penipuan    jual  beli online .  Hal ini  disebabkan  penegak  hukum  belum cukup  mampu  menerapkan  dengan  baik pengaturan  hukum  untuk  mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan  terjadinya persoalan-persoalan  hukum  yang  sering terjadi dalam jual beli online.
Dengan  perkembangan  masyarakat dan  teknologi,  telah  terjadi  perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia yang awalnya perjanjian jual beli berbentuk  konvensional  (tertulis  dan lisan) kini telah mengalami
perkembangan dengan munculnya perjanjian  atau  kontrak  elektronik.  Akan tetapi,  dengan  munculnya  perkembangan perjanjian  atau  kontrak  elektronik,  yang semula  perjanjian  jual  beli  dengan  tatap muka  (konvensional)  kini  telah  beralih dengan  perjanjian  jual  beli online , perjanjian  jual  beli online dalam  hal  ini tanpa  dilakukan  secara  langsung  tetapi melalui  media online tanpa  dilakukan pertemuan secara langsung, maka dengan beralih  proses  transaksi  jual  beli  tersebut maka  risiko  terjadinya  masalah-masalah hukum  semakin  meningkat,  misalnya rawan  terjadinya  penipuan,  wanprestasi, kekhilafan atau kesesatan dalam transaksi jual beli online .

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dipergunakan  untuk penelitian  ini  merupakan  “tipe  penelitian hukum doktrinal ”  ataupun  “penelitian hukum  normatif  (Nurul  Qamar  et  al., 2017). Penelitian normatif adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang  di Negara-negara  yang  sudah  lazim  disebut “ Legal  Research ”  atau “Legal  Research Instruction ” (Soekanto, 2015). Pendekatan  yang  dipergunakan  mengenai tipe  penelitian  ini  terdiri  dari  (Irwansyah,
2020).  Pendekatan  Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan  Teori.  Sedangkan  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan jenis analisis kualitatif dengan  data  berasal  dari  kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier (Nurul Qamar et al.,  2017).  Mengenai  analisis  yuridis normatif  pada  esensinya  memfokuskan pada  metode  deduktif  untuk  pegangan utama,  dan  metode  induktif  sebagai  tata kerja penunjang. (Asikin, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  era  digital  saat  ini  khususnya Indonesia,  jual  beli online sudah  sangat masif perkembangannya. Berbelanja online sangat    memudahkan    orang- orang  untuk  berbelanja  dengan  hanya memesan  ke olshop ( online    shop ) melalui gadget-nya dan    tanpa    harus lagi    berbelanja      ke  swalayan-swalayan ataupun supermarket (Putu Surya
Mahardika, 2018).
Kegiatan  jual  beli online merupakan cara  baru  yang  cukup  berkembang  saat ini,  sebab  dapat  memudahkan  konsumen dalam  memenuhi  kebutuhan  berbelanja. Transaksi online menjadi  pilihan  karena memiliki  keunggulan  antara  lain  lebih praktis  serta  mudah  dan  dapat  dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet,  namun  disisi  lain  memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat
menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen (Belly  Riawan,  2015).  Kemungkinan terjadinya  kasus  penipuan  juga  begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi  yang  seringkali  diterima  oleh konsumen.  Walaupun  secara  keabsahan proses  transaksi  sudah  dijelaskan  pada Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk  Wetboek )  dalam  Pasal  1458 diatur:
“Jual  beli  itu  dianggap  telah  terjadi antara  kedua  belah  pihak,  seketika setelahnya  orang-orang  ini  mencapai sepakat  tentang  kebendaan  tersebut dan  harganya,  meskipun  kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”
Menurut Ahmadi Miru mengemukakan    pendapat  mengenai  jual
beli: (Pati, 2018)
“Perjanjian  jual  beli,  khususnya  jual beli  barang  bergerak  merupakan perjanjian  yang  bersifat  konsensual, yakni  mengikat  pada  saat  terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum  dibayar  dan  barangnya  belum diserahkan.”
Rawannya penipuan dalam bisnis jual beli online yang  disebabkan  karena  ada beberapa  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  atas  segala  barang  yang  dijual. Maka  dari  itu  bisnis  jual  beli online bisa berjalan  dengan  baik  apabila  si  penjual benar-benar  jujur  dalam  menjual  barang yang  akan  dijualnya.  Selain  itu  dalam melakukan  transaksi  jual  beli online , penjual  dan  pembeli  akan  membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan  uang  yang  dilakukan  oleh pembeli (Masruroh, 2019).
Tahapan pelaksanaan dalam bertransaksi  jual  beli  secara  elektronik:
(Rika, 2016)
1. Penawaran  barang  dan jasa;
2. Pemesanan;
3. Pembayaran;
4. Pengiriman.
Beberapa    bentuk    dari    penipuan yang  lazim  terjadi  pada  situs  jual  beli online adalah  sebagai  berikut:  (Solim  et al., 2019)
a. Ketidaksesuaian  barang/produk  yang diterima dengan yang dipesan;
b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
c. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan.
Kasus  penipuan  yang  kerap  terjadi akhir-akhir  ini  semakin  membuat  resah masyarakat.  Bagaimana  tidak,  berbagai cara  dilakukan  dalam  aksi  penipuan  dan salah  satunya  adalah  penipuan  jual  beli online yang  kini  marak  terjadi  di  dunia maya. Para pelaku penipuan pun
tampaknya  sudah  tidak  takut  lagi  dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat
mereka apabila mereka
terbukti
melakukan  kejahatan  penipuan  tersebut.
Bahkan penipuan jual beli online semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti (Wahyu Adi Susanto,
Heni Hendrawati, 2017).
Pengaturan mengenai penipuan
secara online sangat  dibutuhkan  demi memberikan perlindungan kepada
masyarakat  yang  ingin  melaksanakan transaksi  melalui online .  Masyarakat  dan konsumen  yang  ingin  melaksanakan transaksi  melalui online yang  mendapati penipuan tentunya memunculkan kerugian secara materiel dan memberikan keuntungan
kepada pihak yang melaksanakan penipuan  (Rahmad, 2019).
Menurut  analisis  penulis,  dalam ketentuan  Pasal  9  UU  ITE  dijelaskan bahwa  pelaku  usaha  yang  menawarkan produk  melalui  sistem  elektronik  harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang  ditawarkan  dengan  mengutamakan iktikad  baik.  Kemudian  dalam  Pasal  10 ayat  (1)  UU  ITE  mewajibkan  setiap pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan Transaksi  Elektronik  harus  disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan. Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan
e-commerce , penyelenggara Agen
Elektronik  wajib  memperhatikan  prinsip sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (1)    PP  No. 71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan
Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  diatur bahwa:
a. Kehati-hatian;
b. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
c. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;
d. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan
e. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  konsumen  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan  bisnis  yang  sehat.  Dalam kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen  dan  produsen.  Tidak  adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah.  Kerugian-kerugian  yang  dialami oleh  konsumen  dapat  timbul  sebagai akibat  dari  adanya  hubungan  hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun  akibat  dari  adanya  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh produsen (Wijaya, 2020).
Menurut  analisis  penulis,  bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh aparat  penegak  hukum  dalam  kasus penipuan  jual  beli online ,  yaitu  dengan memberikan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh korban.  Adanya  laporan  dari  korban, maka  aparat  penegak  hukum  mengusut dan  menjerat  pelaku  tindak  pidana penipuan  jual  beli online sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (selanjutnya  disingkat  dengan
KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), UU Perlindungan  konsumen  dan  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). 1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Akibat  Penipuan  Jual Beli Online ditinjau dari UU ITE
Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau web untuk
melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk  membeli  suatu  produk  yang ditawarkan,  dalam  hal  ini  berarti  telah melakukan  tindak  pidana  penipuan  dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur sebagai berikut:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
Ketentuan  pidana  Pasal  28  ayat  (1) UU ITE dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (2) diatur bahwa:
“Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 28  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).”
Menurut  analisis  penulis,  sejalan dengan  perkembangan  masyarakat  dan perjanjian  jual  beli online ,  manusia semakin hari semakin tinggi
memanfaatkan  fasilitas  teknologi  digital untuk berinteraksi jual beli online , dengan perkembangan  tersebut  memunculkan persoalan  hukum  yaitu  rawan  terjadinya penipuan,    walaupun  UU  ITE  telah memberikan  kepastian  hukum  dalam  jual beli online .  Akan  tetapi,  dengan  adanya pengaturan  hukum  tersebut,  fakta  di masyarakat  masih  ditemukan  rawan terjadinya  penipuan  dalam  jual  beli online .  Hal  ini  disebabkan  penegak hukum  belum  cukup  mampu  menerapkan dengan  baik  pengaturan  hukum  tersebut untuk  mengantisipasi,  mengoptimalkan atau  menekan    terjadinya  persoalan- persoalan  hukum  yang  sering  terjadi dalam jual beli online ,
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Akibat  Penipuan  Jual
Beli Online ditinjau  dari  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengatur bahwa:
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.”
Menurut analisis penulis, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  tersebut  di  atas  mengatur  bahwa setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum, yang  menimbulkan  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut,  dengan munculnya  kerugian  yang  dialami  oleh
orang lain maka  mewajibkan orang yang karena  salahnya  memunculkan  kerugian itu,  untuk  wajib  bertanggung  jawab dengan  mengganti  kerugian  tersebut  dan pembeli  yang  dirugikan  dengan  adanya unsur  penipuan  tersebut  menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan perjanjian jual beli online tersebut.
Selain  dalam  UU  ITE  dan  KUHP mengatur mengenai akibat hukum terjadinya  penipuan  dalam  perjanjian  jual beli online diatur  juga  dalam  hukum perdata,  yaitu  utamanya  mengenai  syarat kesepakatan    yang  merupakan  syarat pokok    lahirnya  perjanjian,  artinya  jika belum  adanya  kesepakatan  para  pihak, belum lahir perjanjian.  Namun, meskipun telah  lahirnya  kesepakatan  para  pihak yang melahirkan perjanjian, tetapi terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang  sudah  lahir  tersebut  mendapati kecacatan  atau  yang  sering  disebut  cacat kesepakatan  atau  cacat  kehendak  dengan demikian memungkinkan perjanjian tersebut  dimohonkan  pembatalan  bagi pihak  yang  menganggap  dirugikan  oleh perjanjian tersebut (Miru, 2018).
Menurut Ahmadi Miru cacat kehendak  atau  cacat  kesepakatan  dapat terjadi  karena  terjadinya  hal-hal  di antaranya: (Miru, 2018)
a. Kekhilafan atau kesesatan;
b. Paksaan;
c. Penipuan; dan
d. Penyalahgunaan keadaan.
Tiga  cacat  kehendak  yang  pertama diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata sedangkan cacat
kehendak yang terakhir tidak diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, namun lahir sesudah mengalami kemajuan hukum kontrak (Miru, 2018).
Ketiga  cacat  kehendak  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1321 dan  Pasal  1449  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  masing-masing menentukan sebagai berikut (Miru, 2018).
Pasal  1321  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata:
“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”
Pasal  1449  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata:
“Perikatan  yang  dibuat  dengan paksaan,  kekhilafan  atau  penipuan, menerbitkan  suatu  tuntutan  untuk membatalkannya.”
Ahmadi
Miru mengemukakan pendapat bahwa, secara sederhana keempat hal yang menimbulkan terjadinya  cacat      dalam      kesepakatan tersebut  secara  sederhana  bisa diuraikan sebagai berikut (Miru, 2018).
“Kekhilafan  terjadi  jika  salah  satu pihak  keliru  tentang  apa  yang diperjanjikan,  namun  pihak  lain membiarkan  pihak  tersebut  dalam keadaan keliru.”
“Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan  kesepakatannya  karena ditekan  (dipaksa  secara  psikologis), jadi  yang  dimaksud  dengan  paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang
terjadi  adalah  paksaan  fisik  pada dasarnya tidak ada kesepakatan.”
“Penipuan  terjadi  jika  salah  satu pihak  secara  aktif  memengaruhi pihak  lain  sehingga  pihak  yang dipengaruhi  menyerahkan  sesuatu atau melepaskan sesuatu.”
“Penyalahgunaan  keadaan  terjadi jika  pihak  yang  memiliki  posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi  menyalahgunakan  keadaan sehingga  pihak  lemah  menyepakati hal-hal  yang  memberatkan  baginya. Penyalahgunaan  keadaan  ini  disebut juga  cacat  kehendak  yang  keempat karena  tidak  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan,  kekhilafan,  dan  paksaan diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.”
Penipuan bisa mengakibatkan seorang  yang  tertipu  sesat  mengenai barang  yang  menjadi  objek  perjanjian. Dengan demikian, diketahui bahwa kesesatan  dan  penipuan  menyebabkan orang  sesat  atas  objek  perjanjian  (Miru,
2018).
Berhubungan  dengan  hal  di  atas, Nieuwenhuis
menyatakan bahwa (Nieuwenhuis, 1985): “Penipuan
merupakan bentuk
kesesatan yang dikualifikasikan.
Dikatakan ada penipuan bila gambaran  yang  keliru  tentang  sifat- sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan  oleh  tingkah  laku  yang menyesatkan  dari  pihak  lawan  (atau wakilnya).”
Penipuan  sebagai  salah  satu  alasan pembatalan perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut (Miru, 2018):
“Penipuan  merupakan  suatu  alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila  tipu  muslihat  dipakai  oleh salah  satu  pihak  adalah  sedemikian rupa  sehingga  terang  dan  nyata bahwa  pihak  yang  lain  tidak  telah membuat  perikatan  itu  jika  tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”
“Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Hal ini berarti setiap  pembatalan  kontrak  dengan alasan  penipuan,  harus  dibuktikan telah terjadinya penipuan tersebut.”
Nieuwenhuis mengemukakan pendapat bahwa (Nieuwenhuis, 1985):
“Untuk  berhasilnya  upaya  (dalil) penipuan  dalam  Pasal  1328  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, undang-undang  mensyaratkan  bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat ( kunstrepen ). Dahulu peradilan mengaitkan penggunaan bentuk jamak ini dengan konsekuensi bahwa satu  kebohongan  saja  tidak  akan pernah  dapat  membenarkan  dalil penipuan.  Pendirian  ini  sekarang telah  ditinggalkan  (cf.  HR  2-5-1969, 344: Beukingan/Van  de  Linde ). Bagaimanapun  juga  dari  Arrest  ini dapat disimpulkan bahwa juga sengaja  berdiam  diri  (mendiamkan) dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan penipuan.”
Berdasarkan pendapat di atas Ahmadi Miru  mengemukakan  pendapat  bahwa (Miru, 2018):
“Kesimpulan  di  atas  tentu  harus dicermati  karena  dalam  kesesatan diisyaratkan  bahwa  pihak  lawan  dari orang  yang  sesat  harus  mengetahui atau  seharusnya  mengetahui  tentang terjadinya kesesatan orang yang sesat tersebut sehingga berdasarkan pendapat  ini,  batas  antara  penipuan dan  kesesatan  atau  kekhilafan  tidak jelas  lagi  karena  dalam  kesesatan pihak  lawan  dari  orang  yang  sesat harus mengetahui terjadinya kesesatan berarti sama halnya dengan orang  yang  dengan  sengaja  berdiam diri  padahal  mengetahui  adanya kekeliruan  orang  atau  pihak  lain dalam kontrak tersebut.”
Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya  hukum  kontrak  &  perancangan kontrak berpendapat bahwa (Miru, 2018):
“Perbedaan  utama  antara  kesesatan dan  penipuan  terletak  pada  aktif tidaknya pihak tersebut dalam memengaruhi  pihak  lain  agar  pihak lawannya  mengadakan  kontrak  yang merugikan  pihak  lawannya  tersebut. Apabila  pihak  tersebut  secara  aktif memengaruhi  pihak    lain,  yang terjadi  adalah  penipuan  sedangkan apabila  pihak  tersebut  tidak  aktif memengaruhi pihak lain, tetapi pihak itu  sendiri  yang  berkeinginan  untuk membuat  kontrak,  namun  pihak tersebut  keliru  tentang  objek  kontrak dan kekeliruan itu merugikan dirinya, namun dibiarkan oleh pihak lawannya yang terjadi adalah kekhilafan.”
3. Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen  Akibat  Penipuan  Jual Beli Online ditinjau
dari KUHPidana
Secara  umum,  ketentuan  mengenai tindak  pidana  penipuan  diatur  dalam KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378-395. Tindak pidana  penipuan  sebagaimana  pengertian Pasal 378 KUHP adalah tindakan membujuk  orang  supaya  memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan  piutang  dengan  maksud hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  dengan  memakai  nama  atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong  (R. Soesilo, 1986).
Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya  yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).  Sehingga  secara  hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan  sama  sebagaimana  delik konvensional  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang Hukum  Pidana (Rizky & Gorda, 2019).
Dalam  hal  pelaku  usaha  atau  penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan  tipu  muslihat  dalam  jual  beli online , maka pelaku usaha dapat dijatuhkan pidana untuk memberikan efek jera  pada  pelaku  salah  satunya  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana berdasarkan  Pasal  378  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  tentang  penipuan dengan sanksi pidana penjara paling lama empat  tahun  (Roy  Eka  Perkasa,  Nyoman Serikat P, 2016).
Sedangkan pengertian penipuan secara  yuridis  merupakan  bagian  dari
rumusan tindak pidana  yang diatur dalam KUHP,  tetapi  dengan  rumusan  penipuan yang diatur dalam KUHP tidak merupakan  suatu  penjelasan  tetapi  hanya untuk  menegaskan  mengenai  unsur-unsur suatu  tindakan  sehingga  pelaku  tindak pidana penipuan boleh dipidana (Rahmanto,  2019),  di  mana  unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan pada Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa:
“Barang  siapa  dengan  maksud hendak  menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik  dengan  memakai  nama  palsu, baik  dengan  aksi  dan  tipu  muslihat maupun  dengan  karangan-karangan perkataan  bohong,  membujuk  orang supaya  memberikan  suatu  barang, membuat  utang  atau  menghapuskan piutang,  diancam  karena  penipuan dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya empat tahun.”
Menurut  analisis  penulis,  akibat hukum terjadinya penipuan perjanjian jual beli online ,  dengan  terjadinya  penipuan tersebut  memunculkan  kerugian  kepada pihak yang dirugikan, sehingga
memunculkan  tanggung  jawab  pidana kepada yang karena salahnya memunculkan kerugian itu, sesuai dengan Pasal  378 KUHP apabila telah memenuhi unsur-unsur  Pasal  378  maka  akan diancam karena penipuan dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  empat tahun.
4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Akibat  Penipuan  Jual Beli Online ditinjau  dari  UU
Perlindungan Konsumen
Konsumen bukanlah kata baru dalam literatur  kepustakaan,  pada  hakikatnya setiap individu dalam aktivitas kesehariannya  adalah  konsumen.  Hanya dalam  kedudukan  sebagai  konsumen seseorang  tidaklah  menyadari  akan  hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai  konsumen  yang  pada  saat bersamaan sesungguhnya haruslah dilindungi (Maskun, 2013).
Di
Indonesia, perlindungan konsumen  diatur  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Aturan  khusus ini  terasa  membawa  angin  perubahan yang  sangat  diharapkan  akan  menjadi argumentasi  hukum  ketika  persoalan- persoalan konsumen tampak di permukaan.  UU  ini  sebenarnya  juga memberikan  suatu  posisi  tawar  bagi konsumen  sekaligus  menciptakan  aturan main  yang fair bagi  semua  pihak (Maskun, 2013).
Menyadari lingkup perlindungan konsumen  (UUPK)  masih  tertatih-tatih dalam merespon perkembangan
telematika khususnya transaksi di internet,  maka  perlu  penajaman  baik dalam  bentuk  penyempurnaan  UUPK yang sudah ada (revisi) maupun membuat kebijakan  yang  relevan  dengan  hak-hak konsumen (Maskun, 2013).
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
mengatur mengenai:
“Hak  Konsumen  dalam  transaksi  jual beli online :
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. hak  atas  informasi  yang  benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya  penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut;
6. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.”
Sedangkan  berdasarkan  Pasal  5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai: “Kewajiban Konsumen dalam
transaksi jual beli online :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beriktikad  baik  dalam  melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar  sesuai  dengan  nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online harus jeli, teliti,  serta  waspada  terhadap  penawaran yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Tidak jarang  pelaku  usaha  menawarkan  produk yang  fiktif,  yang  dijual  murah  agar konsumen  tertarik.  Konsumen  harus memastikan  dahulu  sebelum  memesan barang,  pastikan merchant memiliki  nilai rating  yang  baik.  Apabila  tertarik  dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu untuk memastikan  apakah  barang  benar-benar ada,  setelah  itu  konsumen  menanyakan tentang  spesifikasi  barang  yang  akan dibelinya.  Jika  setuju,  maka  konsumen segera  membayar  harga  atas  barang tersebut kemudian barang akan dikirimkan.  Kegiatan  aktif  konsumen untuk  selalu berkomunikasi  atau bertanya tentang  barang  yang  akan  dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen (Maharani, 2018).

## SIMPULAN
Dari  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  di  atas,  maka  perlindungan hukum  bagi  konsumen  akibat  penipuan jual  beli online , menimbulkan  tanggung jawab  atas  kerugian  konsumen  dalam transaksi  elektronik  sebagaimana  diatur baik  dalam  UU  ITE,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,    Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana dan UU
Perlindungan  Konsumen,  atas  kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut,  fakta  di  masyarakat  masih ditemukan  rawan  terjadinya  penipuan dalam jual beli online . Hal ini disebabkan penegak  hukum  belum  cukup  mampu menerapkan  dengan  baik  pengaturan hukum  tersebut  untuk  mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan  terjadinya persoalan-persoalan  hukum  yang  sering terjadi  dalam  jual  beli online ,  masalah hukum  yang  sering  terjadi  pada  penipuan perjanjian  jual  beli online misalnya pembeli  sudah membayar harganya tetapi penjual  tidak  mengirim  barang  sampai waktu  yang  lama  bahkan  tidak  sampai, karena  barang  tersebut  memang  tidak pernah  ada  sebelumnya,  barang  yang sampai  ke  pembeli    rusak  atau  tidak sebagaimana  mestinya  sehingga  pembeli tidak  memakainya.  Maka  rekomendasi diajukan  oleh  peneliti:  dalam  perjanjian jual  beli online masih  rawan  terjadinya penipuan, dengan penipuan tersebut maka menerbitkan  akibat  hukum,  rawannya penipuan  dalam  bisnis  jual  beli online
penyebab  utamanya  karena  ada  beberapa pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  atas segala  barang  yang  dijual.  Maka  dari  itu bisnis  jual  beli online bisa  berjalan dengan  baik  apabila  si  pelaku  usaha  dan konsumen benar-benar jujur dalam bertransaksi  jual  beli online dan  wajib memperhatikan,  iktikad  baik,  prinsip kehati-hatian;  transparansi;  akuntabilitas; dan kewajaran dalam melakukan transaksi jual  beli online tersebut.  Dan  diharapkan apabila  terjadi  kerugian  konsumen  agar pelaku  usaha  lebih  memprioritaskan konsumen  jika  terjadi  kerugian  sebagai bentuk  perlindungan  hukum  dan  untuk penyusun Undang-undang (DPR) maupun pelaksana  penegak  hukum  lebih  aktif untuk  mengantisipasi,  mengoptimalkan atau  menekan  terjadinya  penipuan  jual beli online dengan melihat perkembangan hukum  saat  ini.  Dan  khusus  untuk Pemerintah  dengan  melihat  Problematika yang  terjadi  dalam  jual  beli online yang masih  sangat  rawan  Penipuan,  maka perlu  adanya  upaya  aktif  dari  Pemerintah untuk mengantisipasi problematika sebelum problematika ini semakin berkembang dengan keleluasaan kejahatan  penipuan online yang  semakin berkembang  dengan  cara-cara  yang  lebih canggih.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama-tama  penulis  memberikan ucapan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah memberikan  saran  maupun  petunjuk  di tengah kesibukannya dalam merampungkan  penyusunan  artikel  ini, terkhusus  ucapan  terima  kasih  kepada
Ahmadi  Miru  dan  Maskun  selaku pembimbing bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin
(UNHAS),  dan  semua  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  penyusunan  artikel  ini. Semoga  kontribusi  yang  telah  diberikan kepada penulis bernilai ibadah.
Kedua Bapak Eviandi Ibrahim, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Putri Maharaja Payakumbuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahkam.  (2020). Polres  Barru  Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli
Online . Newsmetropol.Com.
https://newsmetropol.com/polres- barru-ungkap-kasus-penipuan- transaksi-jual-beli-online/
Asikin,  A.  dan  Z.  (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. RajaGrafindo Persada.
Aswari,  A.,  Pasamai,  S.,  Qamar,  N.,  &
Abbas,  I. (2017). Kepastian Hukum Transaksi Jual  Beli Telepon Seluler Melalui Media Elektronik Di Indonesia  -  Legal  Security  on Cellphone Trading Through Electronic  Media  in  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum , 17 (2), 181–187.
Belly  Riawan, I. M.  M.  (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di  Indonesia. Kertha  Semaya , 3 (1),
1–5.
Bintoro, R. W. (2011). Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa
Transaksi  Elektronik  Di  Peradilan Umum. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
Dewi  Setyowati,  Candra  Pratama  Putra, R.  D.  S.  (2018).  Perlindungan Hukum  Pada  Tindak  Pidana  E-
Commerce. Perspektif Hukum ,
18 (2), 215–246.
Fauzi,  S.  N.,  &  Primasari,  L.  (2018). Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam Transaksi  Di  Situs  Jual  Beli  Online (E-Commerce). Recidive , 7 (3), 250– 261.
Fitriani,  S.  (n.d.). Pelaku  Penipuan  Jual- Beli  Online  di  Sidrap  Diamankan Polisi . Fajar.Co.Id. Retrieved January 2, 2021, from https://fajar.co.id/2019/01/12/pelaku
-penipuan-jual-beli-online-di- sidrap-diamankan-polisi/
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum Pilihan Metode & Praktik
Penulisan  Artikel .  Mirra  Buana Media.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti.
Maharani,  R.  P.  (2018).  Tanggung  jawab penyelenggara  transaksi  elektronik dalam  melindungi  hak  konsumen. Supremasi Jurnal Hukum , 1 (1), 73– 86.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum . Prenada Media Group.
Maskun.  (2013). Kejahatan  Siber  Cyber Crime Suatu Pengantar . KENCANA Prenada Media Group. Masruroh, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. HUMANIS , 11 (1),  53– 60.
Meliala,  A.  S.  (2015).  Analisis  Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal Wawasan Hukum , 32 (1), 99– 112.
Miru,  A.  (2018). Hukum  Kontrak  &. Perancangan  Kontrak. Rajawali Pers.
Mustarin,  B.  (2017).  Tinjauan  Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online. Jurnal Restorative
Justice , 1 (2), 132–145.
Nawi,  S.  (2018). Penelitian  Hukum
Normatif  Versus  Penelitian  Hukum Empiris .  ,  PT  Umitoha  Ukhuwah Grafika.
Nieuwenhuis.
(1985). Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan
Djasadin Saragih . Universitas Airlangga.
Nurul  Qamar,  Muhammad  Syarif,  Aan Aswari,  Dachran  S.  Busthami,
Hardianto  Djanggih,  Kamal  Hidjaz, F.  S.  R.  (2017). Metode  Penelitian Hukum  (Legal  Research  Methods) . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Oentoro,  F.  (2017).  Tindak  Pidana
Penipuan  Jual  Beli  Melalui  Media Elektronik  (Online)  Menurut  Uu
No.  11  Tahun  2008  Jo.  Uu  No.  19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik. Lex  Crimen , VI (7), 72–78.
Pasmatuti, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Antara Pdam Kota
Payakumbuh  Dengan  Pamsimas
Kota  Payakumbuh. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (2), 276–287.
Pati,  A.  M.  dan  S.  (2018). Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal  Perjanjian  Bernama dalam BW . UPT Unhas Press.
Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M.,
&  Aswari,  A.  (2020).  Implikasi Pelaksanaan  Perjanjian  Jual  Beli
Telepon Seluler Ilegal (Black Market). JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 6 (1), 124–133.
Putra,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Konsumen Dalam
Transaksi  Jual-Beli  Melalui  E- Commerce. Jurnal  Ilmu  Hukum ,
4 (2), 287–309.
Putu Surya Mahardika, D. G. Ru. (2018).
Tanggung  Jawab  Pemilik  Toko Online  dalam  Jual-Beli  Online  (E- Commerce)  Ditinjau  Berdasarkan Hukum  Perlindungan  Konsumen. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu Hukum , 2 (5), 1–16.
R. Soesilo. (1986). Kitab Undang-undang
Hukum Pidana . PT. Karya Nusantara.
Rahmad,  N.  (2019).  Kajian  Hukum terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan
Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi  Syariah  (J-HES) , 3 (2),
103–117.
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in
Electronic-Based Transactions). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE ,
19 (1), 31–52.
Redaksi.  (n.d.). Penipu  Online  Jual  HP
Fiktif di Medsos Kembali Diringkus di  Luwu  Utara,  Kapolres:  Sudah Dua Pelaku Ditangkap . Koranseruya.Com.
https://koranseruya.com/penipu- online-jual-hp-fiktif-di-medsos- kembali-diringkus-di-luwu-utara- kapolres-sudah-dua-pelaku- ditangkap.html
Rika,  M.  (2016).  Perlindungan  Hukum Bagi  Para  Pihak  Dalam  Transaksi E-Commerce  Melalui  Facebook. Jurnal  Hukum  Progresif , X (1), 1642–1657.
Rizky,  A.,  &  Gorda,  A.  A.  A.  N.  S.  R.
(2019).  Tinjauan  Yuridis  Hukum Pidana  Indonesia  Dalam  Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi  Online  (E-Commerce). Jurnal  Analisis  Hukum , 2 (1),  130– 147.
Roy  Eka  Perkasa,  Nyoman  Serikat  P,  B.
E.  T.  (2016).  Perlindungan  Hukum
Pidana  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi  Jual/Beli  Online  (E- Commerce) Di Indonesia. Diponegoro  Law  Journal , 5 (4),  1– 13.
Salim  HS.  (2017). Teknik  Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua) . Rajawali Pers.
Soekanto,  S.  (2015). Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Rajawali Pers.
Solim,  J.,  Rumapea,  M.  S.,  Wijaya,  A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W.  (2019).  Upaya  Penanggulangan Tindak  Pidana  Penipuan  Situs  Jual Beli  Online  Di  Indonesia. Samudra
Keadilan , 14 (1), 96–109.
Sumenge,  M.  M.  (2013).  Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. Lex
Crimen , II (4), 102–112.
Wahyu Adi Susanto, Heni Hendrawati, B.
(2017). Tinjauan Kriminologi
Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Jual  Beli  Online. Varia  Justicia , 13 (1), 38–46.
Wahyu  Suwena  Putri,  N.  B.  (2018).
Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce
Ditinjau  Dari  Hukum  Perikatan.
Jurnal  Analisis  Hukum , 1 (2),  300– 309.
Widjaja,  K.  M.  &  G.  (2014). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Rajawali Pers.
Wijaya,  E.  L.  F.  (2020).  Perlindungan Hukum  Konsumen  Atas  Kesamaan Bunyi  Merek  Terhadap  Barang Yang  Tidak  Sejenis. (JCH)  Jurnal Cendekia Hukum , 5 (2), 185–197.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4843).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang  Nomor    8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42 dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 tentang  Telekomunikasi  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor  154  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881). Peraturan  Pemerintah  Nomor    71  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  185 dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek)  Diumumkan Dengan  Maklumat,  Tanggal  30 April  184  staatsblad  Tahun  1847
Nomor 23 (Lembaran Negara
Republik    Indonesia  Tahun  1975
Nomor 12).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Staatsblad  1915  Nomor
732 tentang Wetboek Van Strafrecht.