JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73

## PARTISIPASI KARANG TARUNA DALAM RESOLUSI KONFLIK DI DESA GENTENG, KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG

## Zulham Hamidan Lubis
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: zulham18001@mail.unpad.ac.id

## Riansyah
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: riansyah18001@mail.unpad.ac.id

## Auriel Karina Siti Zutema
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: auriel18001@mail.unpad.ac.id

## Soni Akhmad Nulhaqim
Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik yang terjadi di setiap desa pada umumnya merupakan konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembangunan desa tidak terkecuali di Desa Genteng. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak, salah satunya kelembagaan karang taruna di Desa Genteng. Karang taruna merupakan suatu wadah organisasi yang tumbuh atas kesadaran dan  rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif  dengan  menggambarkan  dan  menganalisis  berdasarkan  fenomena  yang  terjadi.  Data  yang  diperoleh berupa  wawancara,  penelusuran  jurnal  ilmiah,  dan  berita  online  yang  berkaitan  dengan  isu  penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya fungsi karang taruna, terwujudnya prasyarat partisipasi, dan bentuk partisipasi di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.
Kata Kunci: Karang Taruna, Konflik, Partisipasi.

## LATAR BELAKANG
Berbicara  mengenai  konflik,  menurut Muspawi  (2014)  konflik  merupakan  suatu pertentangan  yang  terjadi  antara  apa  yang diharapkan  oleh  individu  atau  organisasi mengenai  apa  yang  diharapkan  dengan kenyataan  yang  terjadi.    Sementara Habermas (dalam Fadilah, 2021)
berpendapat  konflik  yakni  sesuatu  yang inheren  dalam  sistem  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  keterkaitan  antara  hubungan kekuasaan  dalam  sistem  sosial  dan  sifat kekuasaan yang mendominasi di lingkungan  sosial.  Lebih  lanjut  beliau menjelaskan kelompok penguasa menggunakan  kekuasaannya  pada  orang lain  di  luar  wewenang  dan  kekuasaannya
yang menyebabkan terjadinya dominasi  di masyarakat.
Pernyataan tersebut juga sesuai dengan fenomena konflik sosial yang terjadi di desa disebabkan maraknya ketidakadilan dalam proses pembangunan desa (dikutip melalui kompas.com).    Hingga  saat  ini  fenomena tersebut  belum  dapat  diselesaikan  dengan baik, bahkan cenderung mengalami stagnasi  dalam  proses  penyelesaiannya (Syafruddin, dalam Zakie, 2016).
Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan  teori  konflik  menurut  Tualeka (2017)  yang  melihat  bahwa  di  dalam masyarakat  tidak  akan  selamanya  berada pada  keteraturan.  Hal  ini  disebabkan permasalahan  konflik  memiliki  tingkat kompleksitas yang tinggi di mana
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
permasalahannya berkaitan dengan berbagai  hal  seperti  politik,  ekonomi, hukum, dan hak-hak masyarakat lokal.
Menanggapi fenomena konflik, resolusi konflik  dibutuhkan  untuk  menciptakan kondisi  yang  tenang  dan  nyaman.  Model pendekatan  resolusi  konflik  bisa  berbasis pada  pada  karakter  lokal  yang  melibatkan pihak-pihak  sebagai  aktor  lokal  dalam mengusahakan  format  dalam  resolusi konflik.  Selain  pada  karakter  lokal, kearifan-kearifan  resolusi  konflik  pada masyarakat  pada  dasarnya  merupakan social  capital  (modal  sosial)  dalam menopang  kebersamaan  dan  persatuan diantara  para  warga  dalam  mencegah  atau mengatasi  konflik  yang  terjadi  diantara mereka  dan  komunitas  lainnya.  Salah  satu modal  sosial  yang  dapat  dimaksimalkan adalah  partisipasi  atau  keikutsertaan  dari masyarakat  dan  lembaga  lokal  dalam mengusahakan resolusi konflik.
Siagian (dalam Awaludin & Helmawati,  2019)  berpendapat  bahwa partisipasi  bersifat  aktif  dan  pasif.  Lebih lanjut  beliau  menjelaskan  partisipasi  pasif diartikan  sebagai  sikap,  tindakan,  dan perilaku  tidak  melakukan  hal-hal  yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan.
Sedangkan
partisipasi aktif didefinisikan sebagai turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik  yang  ada  di  masyarakat  sebagai saluran  aspirasinya;  menunjukkan  adanya kesadaran  bermasyarakat  dan  bernegara yang  tinggi  dengan  tidak  menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti pemimpin,  tokoh  masyarakat,  baik  yang bersifat  formal  maupun  informal.  Dari penjelasan  tersebut,  partisipasi  menurut Cohen  dan  Uphoff  (dalam  Sagita,  2016) terbagi  menjadi  empat  bagian  yaitu, participation in decision making, participation in implementation, participation in benefit, and participation in evaluation.  Selanjutnya,  dalam  partisipasi ada  prasyarat  dan  jenis-jenis  partisipasi yang harus dipenuhi. Menurut Lee J. Carry (dalam  Choresyo  dkk,  2017)  menyatakan
setidaknya ada tiga prasyarat partisipasi, di antaranya  (1)  adanya  kesempatan  atau kebebasan untuk berpartisipasi; (2) adanya kemampuan  untuk  berpartisipasi;  dan  (3) adanya  kemauan  serta  keinginan  untuk berpartisipasi.  Berkaitan  dengan  tiga prasyarat  tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan jenis-jenis  partisipasi  yang  diungkapkan oleh Sastropoetro (dalam Sulistiyorini dkk, 2015), di  antaranya:  partisipasi  pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang, dan partisipasi uang.
Karang  Taruna  adalah  organisasi kepemudaan  di  Indonesia  dan  merupakan sebuah  wadah  tempat  pengembangan  jiwa sosial generasi muda yang tumbuh atas rasa tanggung  jawab  dan  kesadaran  sosial  dari masyarakat  untuk  masyarakat  itu  sendiri, salah  satunya  generasi  muda  yang  ada  di suatu desa, kelurahan atau komunitas sosial yang  sederajat,  terutama  bergerak  pada bidang-bidang kesejahteraan sosial (Sunoto &  Nulhakim,  2017).  Pernyataan  tersebut juga  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Sosial  Republik  Indonesia  No  23  Tahun 2019  mengenai  karang  taruna  yaitu organisasi yang dibentuk untuk masyarakat sebagai  wadah  generasi  muda  untuk mengembangakan diri, tumbuh, dan berkembang  atas  dasar  kesadaran  serta tanggung  jawab  sosial  dari  diri,  oleh,  dan untuk  generasi  muda,  yang  berorientasi pada tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.  Karang  taruna  merupakan unsur yang dibentuk dari masyarakat yang berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat khususnya  generasi  muda  sebagai  bagian TKSK  (Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan)  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Indonesia  No  03  Tahun  2013  Tentang Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan. Maka dari itu, berdasarkan BAB 2 tentang status, kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna  (pasal  7  dan  8)  di  antaranya:  (1) fungsi  administrasi  dan  manajerial;  (2) fasilitas;  (3)  mediasi;  (4)  komunikasi, informasi,  dan  edukasi;  (5)  pemanfaatan dan pengembangan teknologi; (6) advokasi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73
sosial; (7) motivasi; (8) pendampingan; (9) pelopor.
Dari  penjelasan  tersebut,  hal  ini menarik  untuk  dikaji  tentang  pentingnya partisipasi  berbagai  pihak,  salah  satunya partisipasi  karang  taruna  terkait  resolusi konflik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang harmoni di Desa Genteng Kabupaten  Sumedang.  Hal  ini  mengingat Karang  Taruna  merupakan  suatu  wadah kearifan  lokal  masyarakat  sekitar  yang dalam  pelaksanaannya  bertanggung  jawab atas  kondisi  yang  terjadi  di  lingkungan sosial,  dalam hal  ini adanya konflik  sosial yang terjadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dimana  metode  ini  digunakan untuk  mendapatkan  gambaran  secara sistematik,  aktual,  dan  akurat.  Menurut Moleong (2003):
“Penelitian kualitatif merupakan
penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai
metode alamiah.”
Dalam  menggunakan  jenis  penelitian ini,  peneliti  akan  menganalisis  dan menjelaskan gambaran permasalahan yang dibahas  secara  menyeluruh,  kompleks, serta  membuat  analisisnya  sesuai  dengan keadaan/  kondisi  yang  dihadapi/dialami. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud  untuk  memperoleh  gambaran yang  mendalam  terkait  peran  Karang Taruna dalam resolusi konflik berdasarkan perspektif teori peran.
Penelitian ini juga menggunakan teknik studi kasus untuk menyelidiki sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang rinci dan melihat banyak sumber informasi  (observasi,  wawancara,  dan dokumen  serta  laporan)  dan  melaporkan
deskripsi  kasus.  (Darwis  et  al.,  2016) Dalam artikel ini, teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  kajian  literatur, wawancara,  dan  observasi  yang  dilakukan di  Desa  Genteng  Kecamatan  Sukasari Kabupaten Sumedang. Data yang diperoleh kemudian  akan  dianalisis  menjadi  3  tahap yaitu;  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan (Neuman, n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  akan  dipaparkan  hasil diskusi  dan  wawancara  berkaitan  dengan peran dan partisipasi Karang Taruna dalam resolusi konflik di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang berdasarkan pandangan Karang Taruna.

## Prasyarat Partisipasi
Hasil  diskusi  dan  wawancara  bersama karang  taruna  berkaitan  dengan  prasyarat partisipasi masyarakat diantaranya:
1. Adanya kesempatan atau kebebasan untuk berpartisipasi.
Prasyarat pertama berkaitan dengan adanya kesempatan atau kebebasan dalam berpartisipasi dalam resolusi konflik  tersedia  melalui  ruang- ruang diskusi dan musyawarah yang diadakan  internal  karang  taruna, taruna karya dan Lembaga masyarakat  lainnya.  Hal  lainnya ditunjukan melalui kehadiran karang taruna dalam diskusi public bersama  Lembaga  masyarakat  dan pihak universitas.
2. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Prasyarat  kedua  berkaitan  dengan kemampuan berpartisipasi
terpenuhi secara fisik maupun non- fisik.  Hal  ini  ditunjukan  melalui kehadiran perwakilan karang taruna dalam  forum  diskusi  Lembaga kemasyarakatan  dengan  peneliti universitas.  Selain  itu  juga  secara internal  karang  taruna  mempunyai kemampuan  dalam  mengadakan musyawarah dalam merespon suatu konflik secara internal dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73
berkomunikasi dengan taruna karya tingkat RW.
3. Adanya  kemauan  dan  keinginan untuk berpartisipasi. Prasyarat partisipasi ketiga berkaitan  dengan  kemauan  dan keinginan  berpartisipasi,  karang taruna  melalui  kehadiran  dalam forum  diskusi  dan  wawancara mendalam menunjukan adanya kemauan  dan  keinginan  dalam upaya resolusi konflik di wilayah.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dapat  disimpulkan  prasyarat partisipasi  karang  taruna  dalam  resolusi konflik  sudah  terpenuhi  secara  internal karang  taruna  dan  eksternal  karang  taruna melalui koordinasi
Lembaga
kemasyarakatan  di  Desa  Genteng  Desa Genteng  Kecamatan  Sukasari  Kabupaten
Sumedang.  Prasyarat  partisipasi  menjadi modal bagi karang taruna dalam berkontribusi  dan  menjalankan  fungsinya sebagai  bagian  dari  masyarakat  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, salahsatunya  dalam  mewujudkan  kondisi yang harmoni dilingkungan masyarakat.
Merujuk  pada  hasil  diskusi  dan wawancara dari ketiga prasyarat partisipasi, prasyarat  partisipasi  adanya  kesempatan atau kebebasan untuk  berpartisipasi  dalam resolusi konflik sangat terbuka bagi karang taruna. Namun keingingn dan kemampuan karang taruna terbatas, dan ruang berpartisipasi dalam resolusi konflik berfokus  pada  generasi  muda.  Secara umum  resolusi  konflik  dan  penciptaan kondisi  lingkungan  yang  harmoni  bisa maksimal pada lingkungan pemuda.

## Bentuk Partisipasi
Berdasarkan bentuk atau jenis partisipasi  masyarakat,  karang  taruna sebagai  bagian  dari  masyarakat  dalam upaya resolusi konflik berpartisipasi dalam bentuk  pemikiran,  tenaga,  keterampilan, barang  dan  uang.    Karang  taruna  sebagai bagian dari masyarakat yang berfokus pada pengembangan  pemuda  dan  termasuk dalam
Tim Kesejahteraan Sosial
Kecamatan,  hasil  diskusi  dan  wawancara bersama  karang  taruna  desa  Genteng menyatakan  beberapa  bentuk  partisipasi diantaranya:
1. Partisipasi Pemikiran.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran direalisasikan dalam  kesempatan  musyawarah internal  karang  taruna,  tarka  dan bersama  Lembaga  kemasyarakatan Desa  Genteng.  Bentuk  partisipasi ini  diwujudkan  dalam  gagasan berkaitan  dengan  permasalahan atau konflik yang berkaitan dengan pemuda  atau  remaja.  Salahsatunya gagasan  untuk  peningkatan  ruang pengambangan  diri  dalam  bidang olahraga.
Bidang olahraga dijadikan sebagai bentuk pemersatu dalam usaha resolusi konflik.
2. Partisipasi Tenaga. Bentuk  partisipasi  tenaga  yang diwujudkan  karang  taruna  dalam upaya  resolusi  konflik  melalui gotong  royong  dalam  berbagai kegiatan  sosial  masyarakat  seperti pembangunan  fasilitas  publik  atau bentuk kerja bakti lainnya.
3. Partisipasi Keahlian. Bentuk  partisipasi  keahlian  dalam upaya  resolusi  konflik  diwujudkan dalam pendampingan olahraga bagi generasi muda. Pendampingan keterampilan  ini  ditujukan  sebagai bentuk  resolusi  terhadap  konflik dikalangan  pemuda.  olahraga  yang menjadi pendampingan sendiri adalah  olahraga  volly  dan  sepak bola.  Resolusi  konflik  ini  lebih berfokus  pada  penciptaan  kondisi yang gotong royong dan terciptanya rasa  persatuan  dikalangan  pemuda dan masyarakat.
4. Partisipasi Barang. Partisipasi  barang  ini  diwujudkan karang  taruna  dalam  pemenuhan kebutuhan  alat-alat  olahraga  di lingkungan karang taruna dan tarna desa.  Selain  itu  juga  dukungan kebutuhan  pemain  yang  berpotensi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
namun terkendala dengan keuangan. Hal ini biasanya muncul pada keluarga yang kurang mampu, untuk  mengurangi  konflik  antara anak dan keluarga dan mengurangi kemungkinan  kenakalan  remaja karang taruna menyediakan kebutuhan olahraga. Selain itu juga membantu  penyediaan  kebutuhan olahraga tingkat taruna karya RW.
5. Partisipasi Uang. Partisipasi  uang  yang  diwujudkan bentuk  support  pendanaan  dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan olahraga bagi generasi  muda.  Selain  itu  juga diwujudkan  dalam  bentuk  support dukungan  dalam  kegiatan-kegiatan sosial
masyarakat seperti pembangunan fasilitas publik.
Berdasarkan  bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat  khususnya  karang  taruna partisipasi dalam resolusi konflik berfokus pada  kalangan  remaja  melalui  kegiatan- kegiatan  kepemudaaan  dan  pendampingan olahraga. Olahraga dimaknai sebagai media pemersatu kalangan pemuda dan mengantisipasi kenakalan remaja
dilingkungan Desa Genteng. Bentuk partisipasi lebih dominan
dalam penyediaan  layanan  pengembangan  diri sebagai  media  pemertasi  dan  menjaga persatuan generasi muda dan masyarakat.

## Fungsi Karang Taruna
Selain  partisipasi  karang  taruna,  peran dan fungsi karang taruna sangat dibutuhkan dalam  menjaga  situasi  yang  harmoni  dan penanggulangan konflik yang tepat dengan pengelolaan yang baik. Berdasarkan Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia  No  23  Tahun  2019  Tentang Karang  Taruna  mempunyai  Sembilan fungsi.  Hasil  FGD  dan  wawancara implementasi fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Administrasi dan manajerial. Implementasi  fungsi  administrasi dan  manajerial  karang  taruna  Desa Genteng berjalan dengan
diwujudkan  dalam  gagasan  dan wadah  dalam  kebijakan  sosial- sosial  seperti  membuat  masjid, mushola dll. Penyelenggaraan administrasi  kesejahteraan  sosial karang taruna terlibat dalam keberjalanan fungsinya.
2. Fasilitasi. Implementasi  fungsi  administrasi
telah dilakukan dengan  baik  dalam bidang  olahraga  dan  sosial  sebagai bentuk  resolusi  konflik  dengan penyediaan wadah dalam pengembangan diri generasi muda.
3. Mediasi. Fungsi  mediasi  dilakukan  ketika terjadi suatu konflik dengan sistem kekeluargaan.  Mediasi  biasanya dilakukan  jika  terjadi  kenakalan remaja  yang  melibatkan  remaja Genteng dengan remaja desa lain.
4. Komunikasi, informasi, dan edukasi.
Fungsi ini berupaya dalam mengoptimalkan  penyelenggaraan organisasi  dan  program  melalui metode  dan  teknologi  belum  bisa dilakukan dengan maksimal dikarenakan keahlian dan kapasitas karang taruna belum terfasilitasi.
5. Pemanfaatan  dan  pengembangan teknologi.
Fungsi ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat belum bisa dilakukan karena fasilitas teknologi belum
dimaksimalkan dengan baik. Penggunaan  teknologi  masih  pada kebutuhan  individu  dan  aktivitas biasa, belum pada resolusi konflik.
6. Advokasi sosial. Fungsi advokasi sosial ini berkaitan dengan  upaya  melindungi  dan membela  generasi  muda  terhadap pelanggaran  hak  dan  penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak sudah berjalan pada bidang  olahraga  dan  merangkul generasi  muda  secara  langsung
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
untuk tidak terlibat dalam
kenakalan.
7. Pendampingan. Fungsi  pendampingan  berkaitan dengan  upaya  membangun  relasi sosial  dengan  kelompok  yang diberdayakan
menggunakan berbagai sumber dan potensi dalam peningkatan  kesejahteraan  sosial sudah  terlaksana  dalam  bidang pendampingan  olahraga  volly  dan sepak  bola  yang  ditujukan  untuk kalangan generasi muda.
8. Motivasi. Fungsi  motivasi  berkaitan  dengan upaya  memberikan  semangat  dan memacu pencapaian prestasi generasi  muda  terlaksana  dengan baik dalam bidang bidang olahraga dengan menitikberatkan pendampingan sebagai bentuk
persatuan dan penanggulangan kemungkinan konflik.
9. Pelopor. Fungsi  pelopor  merupakan  fungsi yang  mengupayakan  inovasi  dan merintis kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  dan  pembangunan  sosial belum dilaksanakan dengan maksimal.  Hal  ini  dipengaruhi tingkat kompetensi dan
perkembangan informasi yang masuk  pada  karang  taruna,  begitu pun  berkaitan  dengan  resolusi konflik masi bersifat sesuai kemampuan dan umum dilakukan. Hasil FGD dan wawancara didapatkan dalam  menjalankan  fungsinya  Karang taruna  belum  bisa  maksimal  dalam menjalankan  fungsi  berkaitan  dengan pemanfaatan  media  dan  teknologi.  Dalam penjalanannya  penggunaan  media  dan teknologi  dalam lingkungan karang taruna masih  sebatas  dalam  penggunaan  pesan digital belum merambah pada penggunaan media  dan  teknologi  dalam  edukasi  dan pengembangan  teknologi.  Pada  zaman sekarang  ini  akan  pemanfaatan  media  dan teknologi  mempunyai  kesempatan  yang
sangat positif dalam mendukung keberfungsian  karang  taruna  itu  sendiri, agar  dampak  yang  dirasakan  bisa  lebih besar  bagi  generasi  muda  dan  masyarakat pada umumnya.
Fungsi yang berkaitan dengan kepedulian individu atau kelompok berjalan  dengan  baik.  Fungsi  tersebut seperti  fungsi  fasilitasi,  pendampingan, motivasi  dan  advokasi  berjalan  dengan baik.  Fungsi  tersebut  lebih  fokus  pada generasi muda dalam pemenuhan pengembangan diri.
Fungsi  yang  belum  dimaksimalkan berkaitan  dengan  keorganisasian  dan hubungan  dengan  ekternal.  Dalam  fungsi administrasi dan menajerial yang berkaitan dengan  penyelenggaraan  keorganisasian dan  administrasi  Kesejahteraan  Sosial Karang  Taruna  dalam  pemahamannya belum dimaksimalkan. Hal ini dipengaruhi oleh kompetensi dan pemahaman mengenai kelembagaan karang taruna sendiri, sebagai dasar  pelaksanaan  karang  taruna  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  No  23  Tahun  2019  Tentang Karang  Taruna.  Peraturan  tersebut  bisa menjadi dasar dalam memahami tata Kelola karang taruna.
Prasyarat partsipasi berpengaruh dalam pelaksanaan  partisipasi.  Jika  prasyarat partisipasi  terpenuhi  dengan  baik  maka peluang  pelaksaan  partisipasi  sangat  baik untuk  dilakukan.  dapat  ditarik  kesimpulan pada  Karang  Taruna  Desa  Genteng prasyarat partisipasi sudah ada dalam usaha resolusi konflik di implementasikan dalam bentuk  partisipasi  yang  sesuai  dengan kemampuan,  keahlian  dan  yang  bisa dilakukan  oleh  karang  taruna.  Partisipasi tersebut berfokus pada generasi muda yang diwadahi  dalam  media  olahraga  dan kegiatan  sosial  masyarakat.  ditinjau  dari pelaksaan  fungsinya,  Karang  Taruna  desa Genteng  sudah  menjalankan  fungsinya dengan  baik  pada  beberapa  fungsi  yang berkaitan dengan generasi muda, dan belum maksimal dalam berkaitan keorgnasisasian dalam bentuk administrasi dan manajerial.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73

## PENUTUP
Konflik sosial yang terjadi di desa pada umumnya  disebabkan  oleh  maraknya ketidakadilan  dalam  proses  pembangunan yang terjadi di desa. Dari fenomena konflik tersebut, diperlukan partisipasi oleh berbagai  pihak  untuk  mengatasi  konflik yang  terjadi  dan  mewujudkan  lingkungan yang  harmoni,  salah  satunya  partisipasi Karang Taruna di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.  Hasil  penelitian  menunjukkan telah  terpenuhinya  prasyarat  partisipasi Karang  Taruna  di  Desa  Genteng  menurut Carry  terkait  adanya  kesempatan  untuk berpartisipasi,  kemampuan  berpartisipasi, dan  keinginan  serta  kemauan  untuk berpartisipasi.  Selain  itu,  hasil  penelitian juga  menunjukkan  telah  terpenuhinya bentuk  partisipasi  dimulai  dari  partisipasi pemikiran hingga partisipasi dalam bentuk uang.  Terakhir,  hasil  penelitian  juga  telah terpenuhinya  sembilan  fungsi  Karang Taruna  berdasarkan  Peraturan  Menteri Sosial  RI  No.  23  Tahun  2019  Tentang Karang Taruna di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten
Sumedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaludin,  M.,  &  Helmawati,  H.  (2019).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANK SAMPAH (KASUS: PROGRAM BANK SAMPAH
SAKINAH KELURAHAN  BATU  GADANG).
Jurnal Fakultas Ekonomi, 15(3). Choresyo, B., Nulhaqim, S. A., & Wibowo,
H.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata  Kreatif  Dago  Pojok.  Prosiding Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat, 4(1), 60-79.
Darwis,  R.,  Resnawaty,  R.,  Irfan,  M.,  & Risman,    a.  (2016).  Institusi  Lokal Dalam Kegiatan Pengembangan
Masyarakat:  Kasus  Punggawa  Ratu Pasundan Dalam Program Desa Wisata
Di  Desa  ….  Share:  Social  Work Journal, 0042.
Fadilah,  G.  (2021).  Implikasi  Teori-teori Konflik  terhadap  Realitas  Sosial  Masa Kini:  Tinjauan  Pemikiran  Para  Tokoh Sosiologi.  Journal  of  Society  and Development, 1(1), 11-15.
Haryanto,  A.  (2014).  Prinsip  Bebas  Aktif
Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia:  Perspektif  Teori  Peran.
Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Komunikasi,
4(2).
Huda,  A.  M.  (2016).  MODEL  GUYUP
REMBUG DALAM PENYELESAIAN  KONFLIK:  PADA

## KONFLIK ANTARA FORPAK
DENGAN  KARANG  TARUNA  DI DESA  SIDODADI.  TRANSLITERA: Jurnal  Kajian  Komunikasi  dan  Studi Media, 4(2), 1-16.
Moleong,  L.  J.  (2013).  Metode  Penelitian Kualitatif.  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Muspawi,  M.  (2014).  Manajemen  konflik (upaya  penyelesaian  konflik  dalam organisasi). Jambi University.
Neuman,  W.  L.  (n.d.).  Social  Research Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches.
Sagita,  N.  I.  (2016).  Partisipasi  Warga Masyarakat  Dalam  Penilaian  Kinerja Kecamatan  Di  Kota  Bandung.  Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN, 2442, 5958.
Sulistiyorini,  N.  R.,  Darwis,  R.  S.,  &
Gutama,  A.  S.  (2015).  Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di  lingkungan  Margaluyu  Kelurahan Cicurug. SHARE: Social Work Journal, 5(1).
Sunoto,  I.,  &  Nulhakim,  A.  L.  (2017). Mengukur  Tingkat  Partisipasi  Pemuda Dalam Program Karang Taruna dengan Pendekatan  Metode  Fuzzy  Infrence System  Mamdani.  Simetris:  Jurnal Teknik  Mesin,  Elektro  dan  Ilmu Komputer, 8(2), 711-720.
Tualeka,  M.  W.  N.  (2017).  Teori  konflik sosiologi  klasik  dan  modern.  Al- Hikmah, 3(1), 32-48.
Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah  reda.  Legality:  Jurnal  Ilmiah Hukum, 24(1), 40-55.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 66-73
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/ 11/13000041/konflik-sosial-di-desa- harus-diselesaikan-secara-holistik-dan- komprehensif (diakses Des, 29, 2021).