## ANALYSIS OF THE SUITABILITY APPLICATION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS AT PUBLIC HEALTH CENTER OF NORTH MINAHASA REGENCY

## ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KABUPATEN MINAHASA UTARA
Stacy Harry Tamawiwy 1)* , Widya Astuty Lolo 1) , Imam Jayanto 1)
1) Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115 *18101105063@student.unsrat.ac.id

## ABSTRACT
Pharmaceutical  service  standards  have  been  regulated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the Republic  of  Indonesia  Number  74  of  2016 concerning  Pharmaceutical  Service  Standards  at  Public  Health Center,  but  there  are  pharmaceutical  service  activities  that  have  not  been  implemented,  including destruction  and  withdrawal  of  drugs,  monitoring  of  drug  side  effects,  and  drug  therapy  monitoring.  This study aims to determine the percentage of compliance with the application of pharmaceutical standards at the  Health  Center  of  North  Minahasa  Regency  based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the Republic of Indonesia Number 74 of 2016. This research is a descriptive type of research with a prospective and retrospective approach. The population in this study were all Public Health Centers in North Minahasa Regency and the sample in this study were Public Health Center located on Jalan Manado - Bitung as many as 4. Retrieval of data are through interviews, questionnaires, and observations. Based on the results of the study,  the  percentage  of  compliance  with  the  application  of  pharmaceutical  service  standards  with  the Minister of Health Number 74 of 2016 is 72,14%. It can be concluded that the suitability of the application of  pharmaceutical  service  standards  at  the  Health  Center  of  North  Minahasa  Regency  is  included  in  the sufficient category.
Keyword: Public Health Center, Pharmaceutical Service Standards.

## ABSTRAK
Standar pelayanan kefarmasian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74  Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarnasian  di  Puskesmas,  akan  tetapi  terdapat  kegiatan pelayanan kefarmasian yang belum terlaksana, antara lain pemusnahan dan penarikan obat, monitoring efek samping obat, serta pemantauan terapi obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kesesuaian penerapan  standar  kefarmasian  di  Puskesmas  Kabupaten  Minahasa  Utara  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2016.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  prospektif  dan  retrospektif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  Puskesmas  di Kabupaten Minahasa Utara dan sampel dalam penelitian ini yaitu Puskesmas yang berada di Jalan Manado – Bitung sebanyak 4 Puskesmas. Pengambilan data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Berdasarkan hasil  penelitian,  diperoleh  persentase  kesesuaian  penerapan  standar  pelayanan  kefarmasian  dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 sebesar 72,14%. Dapat disimpulkan bahwa kesesuaiaan penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara termasuk dalam kategori cukup.
Kata Kunci : Puskesmas, Standar Pelayanan Kefarmasian.

## PENDAHULUAN
Pengenalan
dan pengembangan
pelayanan  kefarmasian  di  pelayanan  kesehatan primer,  dalam  hal  ini  puskesmas  memiliki tantangan tersendiri. Kebijakan yang mendukung  pelaksanaannya  sudah  mengalami perubahan  untuk  mendukung  ideal  standar pelayanan.  Pelayanan  Kefarmasian  sebuah pelayanan  yang  langsung  dan  bertanggung jawab  kepada  pasien,  yang  berkaitan  dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas harus  berpedoman  pada  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  74 Tahun 2016. (Susyanty et al., 2020).
Pelayanan  prima  perlu  diwujudkan dalam  pelayanan  kesehatan.  Jika  ditinjau  dari sistem  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia,  maka peranan  dan  kedudukan  Puskesmas  adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia (Azwar, 2010). Pelayanan  Kesehatan  yang  diberikan  oleh puskesmas pelayanan yang menyeluruh meliputi: pelayanan kuratif (pengobatan), preventif  (pencegahan),  promotif  (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan kesehatan tersebut ditujukan untuk semua masyarakat dengan tidak membeda-bedakan golongan umur maupun jenis kelamin,  sejak  dalam  kandungan  sampai  tutup usia.  Dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan masyarakat  yang  ada  di  puskesmas,  perlu ditunjang  oleh  adanya  pelayanan  kefarmasian yang  bermutu.  Pelayanan  kefarmasian  harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana (Permenkes, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian Musdalipah et  al .,  2017,  mengenai  Analisis  Pelayanan Kefarmasian  Di  Puskesmas  Tosiba  Kabupaten Kolaka,  diperoleh  hasil  bahwa  pelayanan kefarmasian  belum  sesuai  dengan  standar dimana  kegiatan  pemusnahan  dan  penarikan belum  pernah  dilakukan.  Puskesmas  masih menunggu  perintah  dari  Dinas  Kesehatan  Kota, serta  kegiatan  sarana  dan  prasana  yang  masih belum memadai.
Hasil  penelitian  Susyanty et  al .,  2020
tentang kesesuaian penyelenggaraan
kefarmasian, diketahui bahwa dalam
penyelenggaraan  pelayanan  kefarmasian  hanya terdapat  54,5%  puskesmas  yang  telah  memiliki apoteker  sebagai  penanggung  jawab,  selain  itu sebesar  18,2%,  puskesmas  dengan  jumlah apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasiannya memadai  untuk  kegiatan  pengelolaan  obat  dan pelayanan  farmasi  klinik.  Kegiatan  pengelolaan obat  yang  komprehensif  sesuai  dengan  standar pelayanan  kefarmasian  di  puskesmas  sudah diterapkan  di  96,7%  puskesmas  yang  memiliki apoteker.
Penelitian  yang  dilakukan  Mailoor,  R., Franckie, M.,  Cheriesye, M,  2017 menyebutkan bahwa pengelolaan obat di Puskesmas Danowutu Kota Bitung belum terlaksana dengan baik,  karena  kekurangan  sumber  daya  manusia sehingga  menyebabkan  sistem  manajemen pengelolaan  obat  di  puskesmas  tidak  berjalan dengan baik.  Dibutuhkan  perhatian  dari  pihak  – pihak  terkait  agar  pengelolaan  obat  dapat  lebih efektif dan efisien.
Belum  pernah  dilakukan  penelitian  di Puskesmas  di  Kabupaten  Minahasa  Utara mengenai  Analisis  Kesesuaian  Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian. Oleh karena itu peneliti ingin  melakukan  penelitian  mengenai  Analisis Kesesuaian  Pelaksanaan  Standar  Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara.

## METODOLOGI PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian
Peneitian  ini  dilakukan  pada  bulan Desember  2021-  Februari  2022  di  puskesmas Airmadidi,  Puskesmas  Kauditan,  Puskesmas Kolongan  dan  Puskesmas  Tatelu  Kabupaten Minahasa Utara.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  secara  prospektif dan  retrospektif.  Penelitian  ini  menyajikan  data tentang  pelayanan  kefarmasian,  sumber  daya manusia serta sarana prasana di puskesmas.

## Alat dan Bahan Alat
Alat  penelitian  yang  di  gunakan  berupa kuesioner yang diisi oleh apoteker di Puskesmas, alat  tulis  menulis  untuk  mencatat  hasil
wawancara,  alat  rekam,  dan  kamera  untuk dokumentasi.

## Bahan
Bahan  penelitian  yang  digunakan  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  wawancara  dengan  subjek  yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan topik penelitian yang di butuhkan, menggunakan pengamatan  langsung  mengenai  pelayanan kefarmasian  yang  dilakukan  di  Puskesmas. Kuesioner  berisi  pertanyaan  kepada  apoteker untuk  memperoleh  informasi  sumber  daya manusia serta sarana dan prasarana. Adapun data sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh peneliti  dari  sumber-sumber  yang  sudah  ada berupa  literatur  seperti  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 dan jurnal pendukung data primer.

## Populasi dan Sampel Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Puskesmas  yang  berada  di  Kabupaten Minahasa Utara.

## Sampel
Sampel  dalam  penelitian  ini  merupakan Puskesmas yang berada di Jalan Manado-Bitung berjumlah 4 Puskemas.

## Pengumpulan Data Observasi
Dilakukan  pengamatan  langsung  untuk melihat  penerapan  pelayanan  kefarmasian  di  4 (Empat)  Puskemas  di  Kabupaten  Minahasa Utara.

## Wawancara
Wawancara  berupa  tanya  jawab  dengan pemberian  pertanyaan  secara  lisan  kepada Apoteker  di  Puskesmas  Kabupaten  Minahasa Utara.

## Kuesioner
Kuesioner  dibagikan  kepada  Apoteker yang  berisi  pertanyaan  untuk  memperoleh informasi  Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai,  Pelayanan  Farmasi Klinik,  Sumber  Daya  Manusia  serta  Sarana  dan Prasarana.

## Analisis Data
1. Deskripsi
Analisis  data  dilakukan  pada  data  hasil penelitian  berupa  data  puskesmas  seperti  profil puskesmas,  data  sumber  daya  kefarmasian berupa  jumlah  apoteker  dan  tenaga  teknis kefarmasian  di  puskesmas  dan  pelayanan kefarmasian  berupa  laporan  pemakaian  dan laporan permintaan obat dan register harian obat.
2. Skoring
Adapun  kategori  pengelolaan  sumber  daya  dan pelayanan  digolongkan  menjadi  tiga  kategori yaitu  baik,  cukup,  kurang dengan  menggunakan parameter:
a)
Baik,  bila  nilai  skor  yang  diperoleh
>75% b) Cukup, bila nilai skor yang diperoleh 60%-70% c)
Kurang, bila nilai skor yang diperoleh <60% (Arikunto ,2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten  Minahasa  Utara  merupakan bagian  integral  dari  Provinsi  Sulawesi  Utara dengan  ibukota  Airmadidi  dan  berjarak  35  Km dari  ibukota  Provinsi  Sulawesi  Utara.Luas wilayah  Kabupaten  Minahasa  Utara  adalah sebesar  1.059,24  km2  yang  terbagi  menjadi  10 Kecamatan,  6  Kelurahan  dan  125  Desa.  Tahun 2020  jumlah  penduduk  sebanyak  224.993  jiwa dengan  kepadatan  212  jiwa/km2.  Dengan memiliki  Fasilitas  Kesehatan  diantaranya,  dua Rumah  Sakit  Swasta  dan  satu  Rumah  Sakit Umum  Daerah  serta  puskesmas  di  tiap kecamatan.

## Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis Habis Pakai
Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis  Habis  Pakai  merupakan  salah  satu kegiatan pelayanan kefarmasian, bertujuan untuk untuk  menjamin  kelangsungan  ketersediaan  dan keterjangkauan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis  Habis  Pakai  yang  efisien,  efektif  dan rasional,  meningkatkan  kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian  mutu  pelayanan  (Permenkes  RI, 2016).  Data  pengelolaan  sediaan  farmasi  dan bahan  medis  habis  pakai  Puskesmas  di Kabupaten  Minahasa  utara  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel  1. Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan BMHP No Kegiatan Jumlah Puskesm as Persentase (%) 1. Perencanaan kebutuhan sediaan
farmasi dan bahan
medis habis pakai. Berdasarkan Pemakaian Bulanan. Puskesmas menyediakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) 4 100 2. Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
(Diajukan kepada Dinas Kesehatan berdasarkan Lembar Permintaan Obat bulanan) 4 100 3. Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (Jumlah kemasan, jenis dan jumlah sediaan farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO) 4 100 4. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (Memperhatikan betuk dan jenis sediaan, kondisi yang dipersyaratkan, mudah atau tidaknya terbakar, narkotika dan psikotropika disimpan sesuai ketentuan perundang- undangan) 4 100 5. Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (Subunit pelayanan Kesehatan 4 100
di lingkungan
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu) 6. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai 0 0 7. Pengendalian sediaan dan bahan medis habis pakai (Pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan) 4 100

## Perencanaan
Proses  perencanaan  yang  dilakukan  di Puskesmas  Kabupaten  Minahasa  Utara  dapat dilihat  bahwa  dalam  perencanaan  kebutuhan obat dilakukan dengan memperhatikan penggunaan  obat  periode  sebelumnya  yang disebut  metode  konsumsi.  Kepala  gudang  obat di Puskesmas melakukan rekapitulasi pemakaian obat  pada  bulan  sebelumnya  dalam  bentuk Laporan  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan Obat (LPLPO) yang telah di setujui oleh kepala untuk  di  ajukan  kepada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara.

## Permintaan
Prosedur  permintaan  obat  yang  ada  di Puskesmas dilakukan dengan menyusun perencanaan  kebutuhan  obat  melalui  Laporan Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat (LPLPO)  dengan  memperhatikan  jumlah  resep yang  ada,  jumlah  kebutuhan  obat  pada  bulan sebelumnya.Pada  proses  pengajuan  permintaan obat  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  terkadang ditemukan  beberapa  obat  yang  tidak  sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas  karena  stok  obat  yang  kosong. Apabila  stok  obat  kosong,  pihak  puskesmas melakukan  pembelian  ke  pihak  ketiga  dengan menggunakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

## Penerimaan
Kepala  gudang  mengacu  pada  LPLPO yang  diajukan  untuk  melihat  kesesuaian  dengan
obat  yang  diminta  pada  tahapan  penerimaan. Pengecekan kembali berdasarkan lembar pemakaian  dan  lembar  permintaan  obat  di puskesmas  dengan  memperhatikan  jumlah kemasan,  jenis,  persyaratan  keamanan,  khasiat, dan  mutu  obat  itu  sendiri.  Karena  terbatasnya kendaraan  operasional  dinas  kesehatan  maka pihak  puskesmas  dapat  langsung  berkunjung  ke Dinas Kesehatan.

## Penyimpanan
Penyimpanan  obat  yang  dilakukan  di Puskesmas  Kabupaten  Minahasa  Utara  telah sesuai  dengan  standar  pelayanan  kefarmasian. Obat  yang  disimpan  baik  bentuk  dan  jenis  obat telah  disimpan  secara  baik  oleh  puskesmas dalam  lemari  obat  yang  terjamin  keamanan  dan stabilitasnya.  Untuk  penyimpanan  sistem  FIFO ( First  In  First  Out )  dan  FEFO  ( First  Exprired First Out ) dilakukan agar terhindarnya pendistribusian obat yang kadaluarsa. Narkotika dan Psikotropika disimpan pada lemari penyimpanan khusus.

## Pendistribusian
Dalam  proses  pendistribusian,  terlebih dahulu subunit (Puskesmas pembantu,
Posyandu,  Puskesmas  keliling  dan  Polindes) mengajukan  LPLPO  sementara  ke  gudang  obat. LPLPO  sementara  berupa  daftar  obat  yang dibutuhkan subunit puskesmas.Sistem pengelolaan  obat  dikatakan  efektif  apabila mampu  menyediakan  pelayanan  obat  secara optimal  kepada  unit  pelayanan  kesehatan  di puskesmas.

## Pemusnahan dan Penarikan
Pemusnahan dan penarikan tidak pernah dilakukan  di  Puskesmas  Kabupaten  Minahasa Utara.  Hal  ini  disebabkan  karena  puskesmas masih  menunggu  perintah  dari  dinas  kesehatan kabupaten. Untuk sediaan yang telah kadaluarsa dan  rusak,  puskesmas  meletakkan  pada  tempat yang  aman.  Puskesmas  tidak  dapat  melakukan pemusnahan sendiri, karena harus sesuai dengan prosedur  dari  dinas  kesehatan  kabupaten. Pemusnahan  Obat  dilakukan  bila  produk  tidak memenuhi  persyaratan  mutu,  telah  kadaluarsa, tidak  memenuhi  syarat  untuk  dipergunakan
dalam  pelayanan  kesehatan  atau  kepentingan ilmu pengetahuan.

## Pengendalian
Puskesmas  melakukan  pengendalian sediaan  farmasi  dan  bahan  medis  habis  pakai untuk  mencegah  terjadinya  kekosongan  obat dengan  melakukan  pembelian  menggunakan dana JKN. Untuk menghindari kelebihan obat di puskesmas, jika ada stok obat berlebih langsung dikembalikan ke Dinas Kesehatan. Pengendalian obat di puskesmas di kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.

## Pelayanan Farmasi Klinik
Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan  penting  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Kemenkes  RI,  2016).  Data  pelayanan  farmasi klinik di  Puskesmas  Kabupaten  Minahasa  Utara dapat dilihat di Tabel 2.
Tabel 2. Pelayanan Farmasi Klinik No Keterangan Jumlah Puskesmas Persentas e 1. Pengkajian dan pelayanan resep, pemeriksaan kelengkapan resep 4 100 2. Kegiatan penyerahan, menyiapkan/mer acik obat, memberikan etiket, menyerahkan sediaan farmasi dan memberikan informasi penggunaan obat 4 100 3. Pelayanan Informasi obat 4 100 4. Konseling 2 50 5. Visite pasien rawat inap 0 0
6. Monitoring efek samping obat pasien 0 0 7. Pemantauan terapi obat pasien 0 0 8. Evaluasi penggunaan obat pasien 1 25 Pengkajian dan Pelayanan Resep Pengkajian dan Pelayanan Resep dilakukan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam penyerahan  obat  kepada  pasien.  Puskesmas  di Kabupaten  Minahasa  Utara  telah  melakukan pengkajian  resep  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  74  Tahun  2016  dimulai dari tahap, menyiapkan/ meraik obat, memberikan etiket, menyerahkan sediaan farmasi  dengan  infomasi  yang  tepat  kepada pasien.Akan tetapi dalam pelaksanaan penyerahan  obat  di  puskesmas,  puskemas  yang kekurangan  tenaga  kefarmasian  dibantu  oleh tenaga  kesehatan  lainnya  dalam  penyerahan sediaan  farmasi.  Penyerahan  obat  seharusnya dilakukan  oleh  apoteker  dapat  dibantu  oleh apoteker pendamping atau  tenaga  teknis kefarmasian.
Tabel  3 .  Data  Sumber  Daya  Manusia  Di Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara.
Keterangan: (√) = Tersedia (-) = Tidak Tersedia
Pelayanan Informasi Obat
Proses  PIO  yang  dilakukan  puskesmas setelah  pasien melakukan pemeriksaan,  resep  di berikan  ke  tempat  loket  penerimaan,  lalu  PIO diberikan  bersamaan  dengan  penyerahan  obat kepada  pasien.  Informasi  yang  di  berikan puskesmas  saat  melakukan  PIO  sudah  sesuai dengan tahapan yang meliputi: waktu penggunaan  obat,  lama  penggunaan  obat  dan cara  penggunaan  obat  yang  benar  untuk menentukan keberhasilan penggunaan obat, serta pembuatan buletin/leafleat/poster dan melakukan penyuluhan bagi pasien.

## Konseling
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 4  (empat)  Puskesmas  yang  ada  di  Minahasa Utara,  konseling  hanya  dilakukan  pada  2  (Dua) puskesmas.  Hal  ini  dikarenakan  belum  tersedia ruangan  khusus  untuk  melakukan  konseling, sehingga  konseling  dilakukan  secara  terbatas saat  penyerahan  obat  namun  hanya  dilakukan untuk  pasien  tertentu  seperti  lansia  dan  pasien yang berkebutuhan khusus.

## Ronde / Visite Pasien
Visite Pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien  rawat  inap  dengan  tujuan  untuk memeriksa obat pasien, memberikan rekomendasi  kepada  dokter  dalam  pemilihan obat  dengan  mempertimbangkan  diagnosis  dan kondisi  klinis  pasien,  memantau  perkembangan klinis  pasien  terkait  penggunaan  obat,  dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi Kesehatan dalam terapi pasien. Kegiatan visite  pasien  tidak  dilakukan  di  Puskesmas Kabupaten  Minahasa  Utara  karena  Puskesmas tidak  melayani  rawat  inap  untuk  pasien  umum. Pelayanan rawat inap hanya tersedia bagi pasien partus.

## Monitoring Efek Samping Obat
Puskesmas  di  Kabupaten  Minahasa Utara belum pernah melakukan kegiatan MESO. Kegiatan  MESO  harus  dilakukan  dengan menganalisis  laporan  efek  samping  obat, mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai  resiko  mengalami  efek  samping obat,  lalu  mengisi  formulir  dan  melaporkan  ke pusat  MESO.Hasil  yang  diperoleh  serupa dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  et al (2016) yang menunjukan bahwa puskesmas di
No Nama Puskesmas Jumlah
Mengikuti Pelatihan
Ap ote ker Apoteker Pendamp ing TT K Ya Tida k
1. Puskesmas Airmadidi 1 1 1 √ -
2. Puskesmas Kauditan 1 1 1 √ - 3. Puskesmas Kolongan 1 1 2 √ - 4. Puskesmas Tatelu 1 - - √ -
Kota  Denpasar  belum  pernah  melakukan kegiatan MESO.

## Pemantauan Terapi Obat
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  hal  ini belum  dilakukan  pemantauan  terapi  obat  di Puskesmas  Kabupaten  Minahasa  Utara  karena keterbatasan  waktu  dan  Sumber  Daya  Manusia. Penelitian serupa Dewi et al (2016) menunjukan bahwa  karena  tidak  adanya  sumber  daya apoteker di seluruh puskesmas sehingga kegiatan belum dapat dilakukan.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  sangat  penting dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Petugas Kefarmasian  harus  kompeten  serta  bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kabupaten Minahasa  Utara  seluruh  puskesmas  telah memiliki  Tenaga  Apoteker,  akan  tetapi  untuk masih  ada  puskesmas  yang  belum  memiliki Tenaga  Teknis  Kefarmasian  yang  mendampingi Apoteker,  sehingga  pelayanan  kefarmasian dibantu oleh Tenaga Kesehatan lainnya. Penelitian  Mulyagustina  (2017)  menyatakan bahwa  keberadaan  tenaga  teknis  kefarmasian memang  sangat  dibutuhkan  oleh  apoteker penanggung jawab, untuk membantu pelaksanaan
pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  dibutuhkan  oleh puskesmas dalam menunjang pelayanan kefarmasian yang meliputi: ruangan penerimaan resep,  ruangan  pelayanan  resep  dan  peracikam, ruang  penyerahan  obat,  ruang  konseling,  ruang penyimpanan  obat  dan  Bahan  Medis  Habis Pakai, serta ruang arsip. kelengkapan sarana dan prasarana yang diperoleh di Puskesmas Kabupaten  Minahasa  Utara  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4. Data Sarana dan Prasarana Puskesmas .
Keterangan: (√) = Tersedia (-) = Tidak Tersedia
Hasil Perhitungan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi kegiatan pengelolaan sediaan  farmasi  dan  bahan  medis  habis  pakai dan  kegiatan  farmasi  klinik  penyelenggaraan kegiatan tersebut harus didukung oleh ketersediaan  sumber  daya  kefarmasian,  yaitu SDM  serta  sarana  dan  prasarana.  persentase Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas Kabupaten  Minahasa  Utara  dapat  dilihat  pada Tabel 5.
Tabel 5 . Persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara
N o Nama Puske smas
Fasilitas
Ruang Peneri maan Resep Ruan g
Pelay anan dan Perac ikan
Ruang Penye rahan Obat Ruan g Kons eling Ruan g Penyi mpan an obat & BMH P Ruan g Arsi p 1 . Puske smas
Airma didi √ √ √ - √ √
2 . Puske smas Kaudi tan
√ √ √ - √ √
3 . Puske smas Kolon gan √ √ √ - √ √
4
. Puske smas Tatelu √ √ √ - √ √ Jumlah 4 4 4 0 4 4
Keterangan Persentase (%) Kategori Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 85,71 Baik Pelayanan Farmasi Klinik 41,40 Kurang Sumber Daya Manusia 78,12 Baik Sarana dan Prasarana 83,33 Baik
Standar  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara dihitung berdasarkan kesesuaian  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana,  pengelolaan  sediaan  farmasi  dan bahan  medis  habis  pakai,  serta  pelayanan farmasi  klinik.  Total  skor  untuk  Puskesmas Kabupaten  Minahasa  Utara  dapat  dilihat  pada Tabel. Standar pelayanan kefarmasian berdasarkan  kategori  skor  termasuk  dalam kategori  Cukup  dengan  rata-rata  persentase 72,14%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan di 4 (Empat) Puskesmas di Kabupaten Minahasa Utara,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan standar  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas Kabupaten  Minahasa  Utara  termasuk  dalam kategori  cukup,  dengan  persentase  sebesar 72,14%.  Dapat  dikatakan  bahwa  penerapannya belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 74  Tahun  2016  karena  terdapat  beberapa kegiatan  yang  belum  terlaksana,  antara  lain pemusnahan  dan  penarikan  obat,  monitoring efek samping obat serta pemantauan terapi obat.

## SARAN
Diharapkan  dapat  melakukan  penelitian mengenai,  kesesuaian  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas yang berada di Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto.  2015. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta.
Azwar,  A.  2010. Pengantar  Administrasi Kesehatan. Jakarta : Binarupa Aksara.
Bappenas. 2018. Penguatan Pelayanan Kefarmasian Kesehatan Dasar Puskesmas . Jakarta. Kementerian PPN.
Chaira  syukriati.  2016. Evaluasi  Pengelolaan Obat  pada  Puskesmas  di Kota  Pariaman . Sumatera  barat:  Universitas  Andalas padang Dewi  K.,  Parthasutema  D.,  Brata  W.  2016.
Gambaran Dan Kajian Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas  Kota  Denpasar  Berdasarkan Permenkes  Nomor  74  Tahun  2016 .  Bali International Scientific Forum. 1(1) .
Fahreza,  D.,  Riza,  Y.,  Suryanto,  D.  2020. Mutu Pelayanan Kefarmasian Terhadap. Kepuasan Peserta JKN KIS Di Puskesmas Banjarbaru  Selatan  Tahun  2020 .  Jurnal Farmasi Husnawati.  2016. Sistem  Pengelolaan  Obat  Di Puskemas  di  Kecamatan  Rambah  Samo Kabupaten  Rokan  Hulu  –  Riau .  Riau: sekolah tinggi ilmu farmasi riau Kemenkes,  2019. Petunjuk  Teknis  Standar Kefarmasian Di Puskesmas. Jakarta Mailoor, J.R., Franckie, M., Chreisye, M. 2017.
Analisis  Pengelolaan  Obat  di  Puskesmas Danowudu Kota Bitung . Jurnal Kesmas. Mashuda.  2011. Pedoman  Cara  Pelayanan Kefarmasian Yang Baik . Jakarta.
Menkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor  74  Tahun  2016  Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas .  Jakarta.  Menteri  Kesehatan RI.
Menkes RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  43  tahun  2019  Tentang  Pusat Kesehatan  Masyarakat .  Jakarta.  Menteri Kesehatan RI. Menkes  RI.  2019. Data  Dasar  Puskesmas Provinsi Sulawesi Utara . Jakarta. Menteri Kesehatan RI.
Mulyagustina.,  Wiedyaningsih,  C.,  &  Kristina,
S,  A.  2017. Implementasi  Standar Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek  Kota Jambi .  Jurnal  Manajemen  dan  Farmasi.
7(2) :( 83-96) . Musdalipah. 2017. Analisis Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tosiba
Kabupaten  Kolaka.  Warta  Farmasi. 6(2) , 23-3.
Wiedenmayer  K,  Summers  RS,  Mackie  CA, et al ,  2006.  Developing  Pharmacy  Practice: A  Focus  on  Patient  Care,  World  Health Organizationand International
Pharmaceutical Federati.