## DISKURSUS TEORI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA
THEORETICAL DISCOURSE REGARDING WOMEN’S ROLE IN AGRARIAN CONFLICT

## Sartika Intaning Pradhani
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Email: sartika@mail.ugm.ac.id
Abstract: Law, instead as the basis of national agrarian management, also as sources of agrarian conflict because of conflicted regulations. Many academic papers on agrarian conflicts have described the con- flicts, as well as women’s narrative regarding the conflicts. This article explore the theoretical discourse during agrarian conflict to analyze women’s role on that case. This paper is written based on secondary data gathered from juridical normative research with analytical descriptive type. The research found that main legal theoretical discourses presented mostly in on agrarian conflicts literatures are legal positivism, politics of law, legal reality, natural law, sociological jurisprudence, legal pluralism, local wisdom, and eco- feminism. The role of women during agrarian conflicts is explained using eco-feminism theory, particu- larly as agent of change who actively f ight for non-exploitative agrarian management based on their expe- rience.
Key words: women, agrarian conflict, eco-feminism.
Intisari: Hukum, selain sebagai dasar penyelenggaraan agraria nasional juga menjadi sumber konflik agraria karena pengaturan yang tumpang tindih. Tulisan-tulisan akademik tentang konflik agraria tidak hanya menjelaskan tentang konflik yang berlangsung, tetapi juga menuliskan narasi perempuan dalam konflik tersebut. Tulisan ini menggali wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria untuk menganalisis peran perempuan dalam konflik agraria. Data sekunder dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria adalah teori hukum positif, teori politik hukum, teori realitas hukum, teori hukum alam, sociological jurispru- dence, pluralisme hukum, teori kearifan lokal, dan teori ekofeminisme. Teori yang menjelaskan peran perempuan dalam konf lik agraria adalah teori ekofeminisme. Peran perempuan dalam konflik agraria adalah sebagai agen perubahan yang berperan secara aktif memperjuangkan pengelolaan agraria non- eksploitatif berdasarkan pengalaman masing-masing perempuan.
Kata kunci : perempuan, konflik agraria, ekofeminisme.
BHUMI: Jurnal  Agraria dan Pertanahan Received: January 8, 2019; Reviewed: February 12, 2019; Accepted: February 30, 2019.
To cite this article: Pradhani, SI 2019, ‘Diskursus teori tentang peran perempuan dalam konflik agraria’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm. 69-83.
DOI: http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.320
Copyright: ©2019 Sartika Intaning Pradhani. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## A. Pendahuluan
Salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945). Penguasaan negara terhadap bumi,
air, dan kekayaan alam adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat Indonesia, Pemerintah membuat hukum dan
70 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam. Pada kenyataannya, hukum dan kebijakan penge- lolaan sumber daya alam tidak selalu dirasakan sebagai alat untuk membawa masyarakat mencapai kemakmuran, namun malah menyengsarakan rakyat itu sendiri.
Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang tahun 2016 terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Konsorsium Pem- baruan Agraria 2016, 4). Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2017, ada 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah Republik Indonesia dengan luasan 510.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 kepala keluarga (Konsor- sium Pembaruan Agraria 2017, 6).
Menurut Mantiri (2003, 7), konflik agraria adalah proses interaksi dua atau lebih kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentinganya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang. Ada berbagai macam tipologi konflik agraria, antara lain: pertama, konflik agraria di masa lalu belum diselesaikan, sehingga berulang konflik di tempat yang sama; kedua, implementasi dari peraturan dan kebijakan di bidang agraria; ketiga, komodifikasi alam dalam praktik maladministrasi dalam pemberian konsesi agraria; keempat, pendekatan militeristik melalui tindakan represif aparat penegak hukum dalam menghadapi konflik agraria (Konsorsium Pemba- ruan Agraria 2017, 5, Saturi 2015, 20).
Menurut Liandra (2014, 2), konflik agraria terjadi karena adanya perbedaan nilai tentang bagaimana penggunaan terbaik terhadap tanah tersebut. Per- bendaan nilai ditunjukkan oleh Alting (2013, 280) dalam konflik agraria yang terjadi di Maluku Utara. Pada dasarnya konflik di Maluku Utara disebabkan oleh minimnya penghormatan terhadap nilai tanah hak masyarakat hukum adat yang mengakibatkan rendahnya ganti kerugian dan konflik struktural dan horizontal. Liandra (2014, 13) juga mencatat ada 7 faktor penyebab konflik agraria, yaitu (1) tapal batas yang tidak jelas; (2) perambahan hutan; (3) pelanggaran kontrak; (4) penyerobotan tanah;
(5) ketimpangan ekonomi; (6) tidak sepakat pada besaran ganti kerugian; dan (7) perebutan tanah.
Hukum sebagai dasar penyelenggaraan agraria nasional sekaligus sumber konflik agraria karena pengaturan yang saling tumpang tindih. Sebagai contoh hukum yang mendefinisikan hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 huruf f Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Menurut Mahkamah Konstitusi, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara meru- pakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 2012, 174).
Tidak diakuinya hutan adat sebagai hutan hak masyarakat hukum adat menyebabkan pemerintah semena-mena mengeluarkan kebijakan tentang hutan adat. Izin konsesi yang diberikan oleh Men- teri Kehutanan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan landasan hukum bagi TPL untuk menebangi pohon kemenyan, tombak haminjon, yang dianggap sakral oleh Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipituhuta (Siagian dan Harahap 2016, 5, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005). Kebijakan komodif ikasi terhadap hutan tanpa mempertimbangkan hukum adat masyarakat setempat dalam mengelola sum- ber daya agraria menyebabkan konflik sebagai- mana yang terjadi di Pandumaan dan Sipituhuta.
Menurut Mutolib, et. al. (2015, 223), konf ik pengelolaan hutan, khususnya di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terjadi karena ada saling klaim antara masyarakat dan pemerintah terhadap kepemilikan hutan. Pujiriyani dan Wahab (2013, 102) mencatat konflik agraria yang terjadi di Mesuji, berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta, berakar dari perluasan areal hutan register 45 sehingga mengambil tanah adat masyarakat. Wahab (2013, 232) mengatakan bahwa pengalaman berbagai konflik pemanfaatan agraria sering berakhir dengan terabaikannya hak-hak warga negara, seperti yang dialami oleh Masyarakat Moro-Moro di Mesuji. Menurut Wahab (2013, 232), dalam menghadapi konflik Masyarakat Moro- Moro dengan didukung oleh berbagai pihak ber- transformasi dari yang semula terstigma sebagai
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
trouble maker menjadi peace maker.
Dalam suatu konflik agraria, ada beberapa aktor yang terlibat, antara lain petani, masyarakat hukum adat, swasta, pemerintah, dan khususnya perempuan. Astuti (2011, 53) mengatakan mema- suki era reformasi konflik agraria semakin masif dengan fenomena yang sangat menonjol adalah reclaiming petani terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh swasta untuk perkebunan, pertam- bangan, peternakan, dan lain sebagainya. Bahari (2004, 39) menyampaikan bahwa konflik perke- bunan tidak hanya konflik antara petani dan perke- bunan, namun juga melibatkan masyarakat hukum adat karena dalam proses konversi, pemerintah maupun perusahaan perkebunan, umumnya tidak memerhatikan keberadaan masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada ekosistem hutan.
Perempuan juga merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam konflik agraria. Narasi perem- puan dalam konflik agraria dapat dilihat dalam gerakan perempuan Mollo yang melawan pertam- bangan (Maemunah 2012, 160; 2015, 81, Asriani 2015, 133, Mangililo 2015, 179), gerakan perempuan Pandumaan dan Sipituhuta yang melawan perke- bunan (Siagian dan Harahap 2016, 3), gerakan perempuan Kendeng yang melawan pabrik semen (Indrawan 2017, Arofat 2016, 5), gerakan perem- puan Middletown yang melawan bencana nuklir (Culley dan Angelique 2003, 455), dan gerakan perempuan Chipko yang melawan ekploitasi hutan (Shiva 1988, 64; Mies and Shiva 2014, 249).
Berdasarkan paparan di atas, berbagai konflik agraria yang muncul menyebabkan kerusakan ling- kungan dan kerusakan lingkungan menggerakkan para perempuan untuk menjadi salah satu aktor yang punya peran tertentu dalam membawa narasi mereka tentang agraria. Penelitian ini berusaha untuk menggali wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria untuk menganalisis peran perempuan dalam konflik agraria. Teori digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan. Kajian ten- tang wacana teori yang muncul dalam konflik agraria untuk menjelaskan pengetahuan tentang peran perempuan dalam konflik tersebut penting untuk dilakukan karena perempuan merupakan
salah satu aktor yang terlibat langsung dan juga memiliki narasi tersendiri dalam konflik agraria. Sayangnya, tidak semua teori hukum menjelaskan narasi dan peran perempuan dalam konflik agraria.
Teori hukum positif menjelaskan bahwa konflik sumber daya alam berasal dari kontradiksi antar hierarki norma dalam sistem hukum. Teori politik hukum menerangkan bahwa konflik agraria ber- awal dari semangat kapitalistik, persaingan, dan liberal yang mengabaikan semangat pemerataan pemilikan tanah pertanian dalam penyusunan hu- kum agraria. Teori realitas hukum menunjukkan bahwa hukum belum dapat melindungi hak komu- nal dan hak individual masyarakat atas sumber daya alam. Putusan hakim juga tidak selalu dapat dieksekusi dan tidak menyelesaikan masalah karena hakim dalam menyelesaikan sengketa agraria yang kompleks mengabaikan faktor sosial budaya dan hanya mempertimbangkan alat bukti formal. Kerja pemerintah yang bersifat sektoral juga menyulitkan implementasi putusan hakim karena keterbatasan kewenangan satu instansi terhadap instansi lain di luar sektornya.
Teori sociological jurisprudence, pluralisme hu- kum, dan teori kearifan lokal sama-sama menun- jukkan bahwa ada keteraturan lain selain hukum negara yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Keteraturan ini sering tidak diakui dan tidak dipertimbangkan dalam sistem hukum negara, sehingga menimbulkan konflik. Teori feminis dan ekofemisme adalah teori yang melihat bahwa kon- flik sumber daya alam tidak nir-gender. Secara spesifik teori ini menjelaskan tentang peran dan narasi perempuan dan alam; serta hubungan antara perempuan dan alam dengan aktor lain dalam kon- flik agraria.
Telah ada berbagai kajian dengan menggunakan teori sebagaimana disebutkan di atas untuk men- jelaskan tentang konflik agraria dan kajian-kajian yang menjelaskan tentang narasi perempuan dalam konflik agraria. Namun, belum ada kajian yang menggabungkan kedua kajian tersebut untuk menerangkan teori mana yang paling tepat men- jelaskan tentang peran perempuan dalam konflik agraria. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini beru- saha untuk menjabarkan pertama, wacana-wacana
72 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
teori yang muncul dalam konflik agraria; dan kedua, bagaimana teori-teori tersebut menjelaskan tentang peran perempuan dalam konflik agraria.
Tulisan ini ditulis berdasarkan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena merupakan pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang ke- adaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat melalui analisis dengan menggunakan teori hukum.
Untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu permasalahan yang dibahas, pene- litian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dila- kukan dengan mengkaji teori-teori yang berkem- bang di dalam ilmu hukum. Studi kasus dalam penelitian ini adalah konflik agraria. Fokus pene- litian adalah teori yang digunakan untuk menga- nalisis kasus, bukan kasus itu sendiri, khususnya teori yang menjelaskan tentang peran perempuan dalam konflik agraria.

## B. Wacana Teori dalam Konflik Agraria
Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/ 2016 meninjau kembali gugatan para petani di Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang adalah tempat dimana konflik proses Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia terjadi. Hidayatullah (2006, 1) mengatakan bahwa ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani mendirikan tenda di depan lokasi pabrik sebagai aksi penolakan ter- hadap keberadaan pabrik semen.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Surat Keputusan Gubernur karena penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah mengabaikan asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB). Penyelenggara negara seharus- nya lebih mengutamakan menghindari potensi kerusakan daripada mengambil manfaat. Selain itu, dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, asas partisipasi masyarakat diabaikan karena pemerintah tidak mempertim- bangkan 2.501 warga masyarakat yang menolak kehadiran PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/TUN/ 2017 menolak permohonan kasasi para petani Larangan, Tambakromo, Pati melawan Bupati Pati dan PT Sahabat Mulia Sakti atas Surat Keputusan Bupati Pati tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti. Mahkamah Agung menolak permo- honan tersebut karena tambang pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti berada di luar areal Kawasan Bentang Alam Kars Sukolilo, sehingga obyek sengketa tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan tata ruang wilayah Kabupaten Pati. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati tersebut sudah sesuai dengan AUPB.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penempatan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dan dilindungi dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/ 2013 membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 ten- tang Sumber Daya Air karena tidak sesuai dengan hak penguasaan negara atas air dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2000 membatalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dan proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak dalam musyawarah yang diatur dalam UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil karena bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
Putusan-putusan pengadilan tersebut merujuk pada teori hukum positif yang melihat hukum sebagai sistem. Sistem hukum adalah sebuah sistem norma hukum yang bersifat deduksi dari umum ke khusus sebagaimana norma khusus dikandung dalam norma umum (Kelsen 2012, 94-95). Dalam sistem hukum negara, konstitusi atau undang- undang dasar adalah norma umum yang kemudian dijabarkan dalam norma-norma khusus, seperti undang-undang dan turunannya. Pasal-pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Jika ada pertentangan, maka pasal dalam undang-undang tersebut diba- talkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mah- kamah Konstitusi. Pemerintah dalam mengambil keputusan juga harus sesuai dengan AUPB dan undang-undang. Apabila tidak, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Nurhasan Ismail (2012, 40-44) menggunakan teori politik hukum untuk menjelaskan konflik hukum dan kepentingan struktural pertanahan. Menurut Nurhasan Ismail (2012, 40-44), arah politik hukum pertanahan pada masa reformasi adalah semangat kebijakan kapitalistik, persaingan, dan liberal yang melanjutkan praktik masa Orde Baru melalui kebijakan yang mengabaikan semangat pemerataan pemilikan tanah pertanian. Arah politik hukum tersebut menciptakan konflik kewenangan antar instansi pemerintah yang terkait dengan per- tanahan. Konflik tersebut berakar dari perbedaan cara pandang mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Perbedaan cara pandang antar institusi peme- rintah melahirkan kebijakan negara yang mendo- rong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di daerah yang sangat kaya sumber daya alam. Selain itu, akibat dari konflik kewe- nangan antar institusi pemerintah adalah konflik struktural antar kelompok subjek: kelompok masyarakat lokal yang mempunyai keterkaitan dengan objek konflik, para pelaku usaha atau in- vestor yang memperoleh akses dan aset dalam skala besar; dan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan negara dalam pem- buatan kebijakan dan pendistribusian akses dan
aset (Ismail 2012, 45-48, Dharmawan 2016, 2-3).
Ginting, et. al. menggunakan teori identitas politik untuk menjelaskan realitas hukum bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua belum dapat melindungi hak komunal dan hak individual mereka, hukum adat, tanah adat, dan hak atas hutan Masyarakat Hukum Adat Malind. Menurut Ginting, et. al. (2016, 8) politik Masyarakat Hukum Adat Malind adalah upaya mempertahan- kan kepentingan masyarakat hukum adat melawan kebijakan dan institusi hegemoni non-masyarakat hukum adat. Penggunaan narasi etnis dan politik identitas telah menunjukkan potensi besar yang tidak hanya menentang penyerobotan tanah, tetapi juga membuka karakter destruktif dan eksklusif pembangunan kapitalis modern yang secara eksklusif fokus pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal (Ginting, et. al. 2016, 9, Sumar- djono 2014, 74-75). Padahal, tanah bagi orang Melanesia, Papua dan Papua Nugini, adalah tempat tubuh “mama”, tempat dimana nenek moyang or- ang Maori bertakhta; sehingga tanah dipandang sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh diperju- albelikan (Sembiring 2011, 395).
Lilis Mulyani (2014, 349), Puji Astuti (2011, 54), dan Nurhasan Ismail (2018, 125-126) menunjukkan realitas hukum bahwa putusan hakim dalam seng- keta agraria tidak selalu dapat dieksekusi karena penanganan konflik agraria melalui pengadilan lebih memberatkan pada pembuktian formal yang diakui negara dan sering tidak mempertimbangkan fakta sosial budaya politik setempat, sehingga putusan pengadilan mendapatkan resistensi dari masyarakat. Konflik agraria bersifat multi aspek: perdata, pidana, dan tata usaha negara; namun pe- nanganan konflik bersifat sektoral, sehingga penye- lesaian konflik agraria tidak optimal karena keter- batasan kewenangan satu instansi ketika berha- dapan dengan instansi atau pihak di luar sektornya (Mulyani 2014, 348-349).
Ida Nurlinda (2008, 3) berpendapat bahwa kon- flik agraria berakar dari ketimpangan kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman- faatan tanah yang tidak proporsional karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan lebih mendukung pemilik modal daripada rakyat
74 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
berdasarkan pendekatan ekonomi pembangunan. Untuk menjawab penerapan prinsip keadilan dan prinsip demokratis dalam kebijakan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, Ida Nurlinda (2008, 191) menggu- nakan teori hukum alam, sociological jurisprudence, dan pluralisme hukum. Ida Nurlinda merujuk pada pendapat Hugo Grotius bahwa negara mempunyai hak eksklusif untuk membentuk hukum berda- sarkan ketentuan moral yang dimiliki oleh individu manusia.
Menurut Ida Nurlinda (2008, 201) dengan merujuk pada pendapat Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang hidup ( living law ) bagi masyarakat Indonesia. Ida Nurlinda (2008, 203) mengatakan bahwa pengintegrasian prinsip/ asas hukum adat ke dalam sistem hukum perta- nahan nasional menunjukkan pluralisme hukum pertanahan sebagai konsekuensi logis sistem hukum adat yang majemuk. Menurut Abdul Mutolib, et.al. (2015, 213-214) pluralisme hukum juga ditemukan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya dimana negara mene- tapkan wilayah tersebut sebagai hutan negara, sedangkan masyarakat tidak mengakui klaim negara tersebut dan menerapkan hukum adat di wilayah yang sama, sehingga timbul konflik.
Menurut aliran hukum alam, hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini begitu juga dengan prinsip demokrasi. Ida Nurlinda (2008, 144-145) berpen- dapat bahwa prinsip demokrasi sebagai manifestasi dari peran serta masyarakat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria merupakan hak dasar bagi rakyat, sehingga masyarakat, terutama masyarakat hukum adat harus mempunyai akses terhadap sumber daya agraria. Prinsip demokrasi dapat dilihat antara lain dalam pola hubungan antara penguasa dan rakyat dalam penguasaan, pemi- likan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria (Nurlinda 2008, 144-145).
Teori sociological jurisprudence digunakan oleh Poespasari untuk menjelaskan dinamika pengu- asaan tanah oleh perempuan masyarakat Batak Toba yang tinggal di wilayah hukum adat dan yang
merantau. Perempuan masyarakat Batak Toba yang tinggal dan yang tidak tinggal di wilayah hukum adat dapat menguasai tanah asal, tanah bawaan, dan tanah pencaharian karena secara internal fungsi dan sistem kekerabatan adat toba yang bersifat patriarki sudah melemah oleh pengaruh internal tokoh agama perempuan yang menjadi pendeta dan masyarakat Batak Toba sendiri yang enggan melakukan ritual adat dan faktor eksternal, seperti modernisasi, perdagangan, dan interaksi dengan agama dan adat lain (Poespasari 2013, 466- 469).
Konflik agraria antara Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Pemerintah muncul akibat hutan kera- mat dan hutan perbatasan Masyarakat Hukum Adat Kajang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan produksi. Padahal, menurut Rung- gandini dengan menggunakan teori sociological ju- risprudence, Masyarakat Hukum Adat Kajang mempunyai kepercayaan bahwa hutan keramat harus selalu dilindungi, sehingga penetapan peme- rintah terhadap hutan tersebut tidak menghormati hak masyarakat hukum adat untuk mengatur hubungan mereka dengan hutan berdasarkan sistem kepercayaan yang mereka anut (Runggandini 2012, 518).
Selain menggunakan teori sociological jurispru- dence , Caritas Woro Murdiati Runggandini (2012, 197-281) pun menggunakan teori kearifan lokal untuk menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Tenganan Pengringsingan mem- punyai konsep tata ruang, pandangan hidup, penge- tahuan, upacara adat, pengelolaan, pengalaman, dan penyelesaian sengketa sumber daya hutan. Sulastriyono juga menggunakan teori kearifan lokal untuk menjelaskan pengelolaan air di Umbul- wadon. Menurut Sulastriyono (2011, 487), masya- rakat di sekitar sumber air umbulwadon mem- punyai nilai, perilaku, pengetahuan dan penga- laman pengelolaan sumber daya air yang berwujud perintah dan larangan. Oleh karena masyarakat di sekitar sumber air Umbulwadon mempunyai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air secara turun temurun, penggunaan air oleh pelaku wisata dan pengelola Golf Merapi yang lebih besar dari masyarakat dengan alasan mereka berkon-
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
tribusi keuangan lebih besar kepada pemerintah daerah dapat menimbulkan konflik di masa yang akan datang (Sulastriyono 2011, 265-266).
Dengan menggunakan teori feminis, Moghadam (2010, 292) menunjuk adanya kebutuhan perem- puan yang membutuhkan penanganan khusus selama dan pasca konflik lingkungan. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut melahirkan transnational activism, yaitu aksi kolektif lintas batas yang melibatkan orang-orang dari dua atau lebih negara dalam kampanye tertentu atau gerakan jangka panjang. Lebih spesifik, Moghadam (2010, 302) mengatakan bahwa kemunculan transnational feminist network, khususnya feminist humanitari- anism adalah suatu kerja operasional yang ditujukan pada kebutuhan mendesak, dasar, atau praktis perempuan untuk mencapai tujuan strategis hak asasi perempuan dan kesetaran gender. Salah satu jaringan feminis yang bergerak di bidang kema- nusiaan adalah Women for Women Internasional yang sejak 1993 berupaya untuk memenuhi kebu- tuhan perempuan dalam dan pasca konflik ling- kungan di Afganistan, Bosnia, Colombia, Iraq, Kosovo, Sudan, Nigeria, Rwanda, FR Congo (Moghadam 2010, 302-303).
Gadis Arivia (2006, 378-389) menjelaskan gerakan Chipko di India Utara dimana 74 perem- puan memeluk erat pohon yang akan ditebang oleh perusahaan besar dan berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km hutan dengan menggunakan teori ekofeminisme. Teori ekofeminisme berangkat dari ketidakadilan terhadap alam dan perempuan. Menurut Gadis Arivia (2006, 378-389), gerakan Chipko membawa argumentasi bahwa perempuan adalah korban pertama dari penebangan hutan; perempuan adalah jenis kelamin yang paling sedikit mendapatkan dukungan institusional untuk per- kembangan ekonomi; dan perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama di desa. Meskipun gerakan perempuan tersebut menunjukkan ada kedekatan antara perempuan dan alam, namun  Gadis Arivia (2006, 378-389) berhati-hati untuk memaknai perempuan identik dengan alam. Gadis Arivia tidak ingin menarik kesimpulan bahwa perempuan secara karakteristik sama dengan alam, maka ia bersifat penjaga,
perawat, dan pelestari kehidupan yang dihubung- kan dengan kodrat.
Tri Marhaeni (2012, 49-60) menggunakan teori ekofeminisme untuk menjelaskan peran perem- puan dalam lingkungan. Ekofeminisme muncul untuk menanggapi ketidakadilan terhadap perem- puan yang selalu dimitoskan dengan alam. Ekofe- minisme berangkat dari kesadaran bahwa ada hubungan kekuasaan yang tidak adil dan relasi dominasi dalam wacana lingkungan hidup dan wacana perempuan. Konstruksi sosial yang meng- interpretasikan karakteristik perempuan sama dengan karakter alam telah melemahkan perem- puan karena memosisikan baik perempuan mau- pun alam sama-sama bisa dikuasai, dieksplorasi, dan dieksploitasi oleh manusia lain (manusia masyarakat laki-laki) (Marhaeni 2012, 49-60).
Vandana Shiva (1988, 58) menggunakan teori feminisme untuk menjelaskan perlawanan perem- puan Chipko dalam konflik hutan. Pengelolaan hutan adat sebagai domain perempuan untuk memproduksi keberlangsungan hidup berubah saat Inggris datang. Kepentingan Inggris terhadap hutan adalah khusus untuk berdagang kayu , sehingga ahli adat menjadi tidak lagi berguna dan digantikan oleh satu dimensi, ilmu hutan yang maskulin (Shiva 1988, 58).

## C. Narasi Perempuan dalam Konflik Agraria
Untuk mengetahui teori yang menjelaskan tentang peran perempuan dalam konflik agraria, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana narasi perempuan dalam konflik agraria. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana perempuan mena- rasikan posisinya dalam konflik agraria yang terjadi. Di Timor Tengah Selatan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi hutan adat menjadi hutan negara dan memberikan izin pada pertambangan marmer dan pertambangan mangan. Siti Maemunah (2012, 160; 2015, 81) dan Aleta Baun dalam Desintha D. Asriani (2015, 133) mengatakan bahwa praktik pertambangan merusak hutan dan batu yang dianggap sakral oleh Masyarakat Hukum Adat Mollo. Untuk memper- tahankan, melindungi, dan merawat alam, Asriani
76 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
(2015, 133) mengatakan bahwa perempuan Mollo melakukan aksi menunjukkan payudara sebagai ekspresi yang menegaskan bahwa selama ini mati hidup manusia sangat ditentukan dari kemampuan menyusu pada tanah yang hakikatnya adalah personif ikasi seorang ibu. Mangililo (2015, 179) menambahkan bahwa 150 orang perempuan Mollo melakukan protes damai dengan duduk di atas batu-batu mangan yang berada di kawasan pertam- bangan dan secara tenang menenun kain selama satu tahun; bagi mereka kain tenun merupakan sumber dari identitas Masyarakat Hukum Adat Mollo.
Narasi perempuan dalam konflik agraria dapat dilihat dalam perjuangan perempuan Pandumaan dan Sipituhuta. Perempuan adat dari Sipituhuta, Op. Putra Boru, mengatakan siap mati menghadapi polisi dan alat berat milik TPL untuk memperta- hankan sumber daya alam di wilayahnya (Siagian dan Harahap 2016, 3). Tombak haminjon adalah sumber mata pencaharian para suami, laki-laki Pandumaan dan Sipituha. Para suami mengambil kemenyan dari tombak haminjon, kemudian dikumpulkan oleh para istri, perempuan Pandu- maan dan Sipituhuta, dan kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerusakan tombak haminjon yang diakibatkan oleh aktivitas perkebunan TPL menurunkan pendapatan para suami yang kemudian berakibat pada kesulitan para perempuan untuk mengelola keuangan rumah tangga.
Meskipun kerusakan tombak haminjon ber- pengaruh sangat kuat dalam pengelolaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan, perem- puan tidak memiliki ruang sebebas laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait perjuangan mem- pertahankan tombah haminjon. Siagian dan Hara- hap menyampaikan bahwa dalam pertemuan masyarakat untuk mengambil keputusan bagai- mana mempertahankan tombak haminjon, hanya ada satu perempuan yang hadir (Siagian dan Harahap 2016, 6). Berdasarkan hal tersebut, perju- angan perempuan Pandumaan dan Sipituhuta dalam konflik agraria tidak semata-mata hanya untuk melawan ancaman kemelaratan yang diakibatkan oleh perampasan tanah dan hutan adat
milik warga. Perjuangan ini juga memperjuangkan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan hajat hidup ber- sama untuk melawan lapisan ketidakadilan terha- dap perempuan (Siagian dan Harahap 2016, 6).
Perjuangan perempuan dalam konflik agraria dapat dilihat dari pengalaman Sukinah. Sukinah, salah satu petani perempuan Kendeng, menga- takan bahwa warga Kendeng ingin Kendeng jangan dijadikan industri pabrik semen karena pabrik se- men memberikan akibat buruk dan menyulitkan hidup masyarakat (Indrawan 2017). Konflik agraria di Kendeng, Kabupaten Rembang bermula dari Pemerintah yang memprioritaskan program opti- malisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pengembangan kerjasama investasi pertambangan (Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang 2017, V- 14, Indrawan 2017). Arofat mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung menyambut baik industri besar seperti Semen In- donesia namun tidak memperhatikan dampaknya terhadap petani lokal dan mengabaikan dinamika kerja industri tambang yang berdampak pada merosotnya produksi pertanian (Arofat 2016, 5). Pada 12 April 2016, sembilan petani perempuan Kendeng mengecor kaki di seberang Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pendirian Pabrik PT Semen Indonesia (Putra 2016).
Perjuangan perempuan dalam konflik agraria juga terlihat dalam gerakan perempuan Middleton, Pennsylvania. Sebelum ada bencana nuklir pada 28 Maret 2018, perempuan di Middletown, Penn- sylvania, Amerika Serikat hanya mempunyai sedi- kit pengetahuan dan tidak memahami teknologi nuklir. Pasca bencana nuklir tersebut, perempuan harus menghadapi berbagai masalah akibat dari radiasi nuklir, seperti rambut anak-anak yang ron- tok, muntah-muntah, kanker, dan tekanan emosio- nal, namun laporan mereka tentang masalah kesehatan sering diabaikan oleh para ahli. Berang- kat dari pengalaman sehari-hari dari masing- masing perempuan yang mengalami dampak bencana nuklir Three Mile Island, mereka mela- kukan gerakan perempuan antinuklir/antilimbah beracun di Amerikan Serikat (Culley dan Angelique 2003, 455).
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
Perempuan memiliki hubungan yang lekat dengan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Data menunjukkan bahwa di Nyeri, Kenya, orang mengalami permasalahan gizi buruk disebabkan oleh petani lebih fokus pada pertanian komoditas daripada pertanian keluarga; petani berpenghasilan sedang cenderung menga- baikan makanan tradisional non-olahan dan kelangkaan kayu bakar untuk memasak menye- babkan masyarakat kurang memperhatikan kandungan gizi dalam makanan (Maathai 2006, 20). Menurut para perempuan Naaro, mereka harus berjalan jauh untuk mengambil kayu bakar dan kemudian pulang dengan beban berat serta mengubah pola makan karena tidak ada minyak untuk memasak (Maathai 2006, 26). Untuk me- nanggulangi hal tersebut, muncul gerakan Selamat- kan Lahan Harambee yang mengundang para rimbawan pemerintah untuk mengajarkan dasar manajemen pembibitan pohon kepada para perempuan.
Sayangnya, pengajaran yang menggunakan pendekatan semi-formal dengan istilah teknis sulit diterima dan diterapkan oleh para perempuan (Maathai 2006, 29). Para perempuan kemudian mengabaikan pendekatan semi formal dan mem- budidayakan berbagai jenis tanaman di ladang mereka dengan menggunakan keahlian dan kearifan lokal serta logika yang sederhana (Maathai 2006, 31). Perempuan-perempuan tersebut berpe- ran secara aktif dalam penyelamatan lingkungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.
Perjuangan perempuan dalam konflik hutan juga ditunjukkan oleh perempuan Garhwar melalui gerakan Chipko. Gerakan Chipko oleh para perempuan Garhwar untuk melindungi hutan dari eksploitasi komersial adalah gerakan lingkungan yang dimotori oleh wawasan ekologi dan kekuatan moral perempuan (Shiva 1988, 64, Mies and Shiva 2014, 249). Para perempuan berusaha untuk mengingatkan bahwa fungsi utama hutan bukanlah untuk komoditas ekonomi, tetapi untuk menyeim- bangkan kondisi iklim dari seluruh bagian utara India dan kesuburan dataran rendah (Shiva 1988, 68). Gerakan ini kemudian berkembang menjadi
perjuangan hak hutan karena bagi perempuan pedesaan produksi makanan berasal dari hutan, sehingga hilangnya hutan dan air adalah masalah keberlangsungan hidup (Shiva 1988, 69, Warren 1997, 5-7).
Perjuangan perempuan dalam gerakan simbolik kultural untuk menanggapi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh konflik agraria juga terlihat di Venezuela. Para perempuan di Venezuela berga- bung dalam Asosiasi Sahabat untuk Perlindungan Padang Rumput Besar untuk mempertahankan Taman Nasional Padang Rumput Besar Canaima dari berbagai aktivitas merusak dan juga menga- jukan proposal alternatif sebagai jalan keluar (Subono 2002, 73).  Selain asosiasi tersebut, ada juga Kelompok Kajian Perempuan dan Lingkungan yang fokus pada masalah kesehatan dan lingkungan di penampungan besar penghuni liar di Caracas, serta Asosiasi Perempuan Venezuela dan Ling- kungan yang bergerak untuk mendorong partisipasi dan kontribusi atas konservasi lingkungan untuk memperbaiki standar kehidupan dan keuntungan yang lebih adil khususnya bagi perempuan kelas bawah (Subono 2002, 73).
Menurut Subono, organisasi lingkungan yang dikelola oleh perempuan lebih berhasil dibanding laki-laki karena cenderung mengadopsi strategi negosiasi, lebih pro-aktif dan secara efektif berje- jaring melalui hubungan kelembagaan, personal, dan mass media (Subono 2002, 77). Organisasi ini juga memiliki ikatan sosial yang kokoh antarang- gota dan kelembagaan yang bersifat lentur, namun stabil dan adaptif dalam menghadapi persoalan yang pelik; serta mengedepankan konsensus dalam pengambilan keputusan (Subono 2002, 77).

## D. Ekofeminisme sebagai Teori yang Menjelaskan Peran Perempuan sebagai
Agen Perubahan dalam Konflik Agraria
Menurut Nila Dini et. al . (2017, 100) dalam banyak kasus konflik agraria, perempuan memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap kerusakan lingkungan daripada laki-laki. Perbedaan cara antara laki-laki dan perempuan dalam bertindak dan berinteraksi melahirkan perbedaan relasi antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber
78 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
daya alam. Laki-laki bertindak dan berinteraksi berdasarkan ethic of justice menitikberatkan pada hak-hak dan keadilan yang abstrak dan melahirkan kewajiban setiap orang untuk diperlakukan sama , sedangkan perempuan yang bertindak dan berhubungan berdasarkan ethic of care menguta- makan kemampuan dan proses pengalaman yang bersifat partikular, sehingga melahirkan premis tanpa kekerasan yang fokus pada tanggung jawab dan konteks (Atmadja 2013, 187).
Dari teori-teori hukum yang ada, teori yang menjelaskan peran perempuan dalam konflik agraria adalah ekofeminisme. Teori ekofeminisme lahir dari kesadaran bahwa ada hubungan keku- asaan yang tidak adil dan relasi dominasi dalam wacana lingkungan hidup dan wacana perempuan (Astuti 2012, 52). Berangkat dari kesadaran tersebut, teori ekofeminisme berusaha untuk menjelaskan individu secara komprehensif sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Khotimah 2006, 346).
Ekofeminisme adalah sistem nilai, sebuah gera- kan sosial, dan praktik yang menawarkan analisis politik tentang hubungan antara androsentrisme dan kerusakan lingkungan (Birkeland 1993, 18). Ekofeminisme bersifat anti-naturis karena menolak dominasi; beretika kontekstual karena muncul dari relasi unik yang nyata dan partikular; dan bersifat pluralistik karena menerima dan mempertahankan perbedaan dan keragaman (Keraf 2006, 136-137, Zega 2014, 9-10). Keragaman adalah satu pola produksi yang tidak hanya tentang konservasi, tetapi juga memastikan pluralisme dan desen- tralisasi, sehingga tidak bersifat dikotomis (Shiva 1993, 267).
Ekofeminisme berangkat dari ketidakadilan manusia terhadap non-manusia atau alam (Astuti 2012, 51, Wulan 2017, 118, Sandilands 1999, 16). Perempuan selalu dihubungkan dengan alam; sehingga secara konseptual, simbolik, dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis (Astuti 2012, 51). Perempuan dan alam mempunyai kesamaan simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin (Astuti 2012, 52).
Fokus dari wacana lingkungan dan perempuan
berdasarkan teori ekofeminisme bukan terletak pada kedekatan antara perempuan dan alam, tetapi pada budaya perempuan yang dekat dengan alam adalah model yang lebih baik daripada budaya laki-laki (Arivia 2006, 386). Menurut teori ekofeminisme, peran perempuan dalam penye- lamatan lingkungan di berbagai belahan dunia adalah agen yang mempromosikan hubungan hukum antara manusia dan elemen pemberi kehi- dupan dan mengajarkan penghormatan kepada kesatuan dan kesinambungan dari keseluruhan kehidupan dengan gaya hidup yang eco-friendly dan women-friendly (Astuti 2012, 52, Darmawati 2002, 17-19).
Tyas Retno Wulan (2017, 105) mengatakan bahwa ekofeminisme transformatif merupakan gerakan perempuan dan lingkungan yang mampu meminimalisir unequal power relations karena mampu menerangkan mengapa kesetaraan jender tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga laki-laki. Ayu Ratih dalam tulisan Fitri dan Akbar (2017, 101) mendef inisikan gerakan perem- puan sebagai usaha untuk menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan. Fitri dan Akbar (2017, 101) mengatakan bahwa gera- kan perempuan merupakan gerakan pembebasan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam tata hubungan antarmanusia yang beradab.
Gerakan feminisme dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan praktiknya yang tidak berdasarkan dominasi (Wulan 2017, 115, Shiva 2009, 24). Gerakan perem- puan terutama perempuan pedesaan dan pinggiran melawan kerusakan alam, seperti perambahan hutan dan pencemaran lingkungan akibat pem- buangan limbah berangkat dari dominasi perem- puan dan anak sebagai penghuni tetap lingkungan yang tercemar dan dirambah, sedangkan para laki- laki pergi keluar untuk mencari nafkah (Astuti 2012, 53 Wismar’ein, Widjanarko, dan Alyna 2009, 10).
Menurut Culley dan Angelique (2003, 456-458), gerakan perempuan adalah transformasi dari peran perempuan sebagai ibu yang memiliki kasih
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
terhadap anak dan keluarga ke gerakan politik. Pengertian ibu termasuk di dalamnya memastikan kesejahteraan seluruh komunitas dan kewenangan ibu sebagai sumber daya politik, sehingga perem- puan mempunyai pandangan yang berbeda tentang nuklir dari laki-laki. Kemampuan perempuan untuk merawat dan mengurus mempengaruhi keter- libatan dan mempercepat kemampuan perempuan untuk belajar. Pengalaman dan pengetahuan perempuan adalah awal dari kebangkitan perem- puan yang berhasil mengubah hambatan ke fasilitasi dan menghubungkan pengalaman per- sonal pada aksi politik yang menguatkan komitmen terhadap gerakan-gerakan penyelamatan ling- kungan.
Teori Ekofeminisme dapat menjelaskan bagai- mana hubungan antara perempuan dengan alam dan peran perempuan dalam konflik agraria. Bahwa perempuan memiliki hubungan yang erat dengan alam, bahkan sering dimitoskan sebagai alam itu sendiri karena peran sentral perempuan dalam konstruksi gender sebagai pemelihara. Dalam fungsinya untuk memelihara rumah tangga, alam membantu perempuan untuk dapat meme- nuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demi- kian, jika alam rusak, maka ketahanan fungsi pemeliharaan perempuan dalam rumah tangga juga terganggu.
Konflik agraria yang terjadi di Mollo, Pandu- maan dan Sipituhuta, Kendeng, Pennsylvania, Harambee, dan Henwal sama-sama menunjukkan adanya dampak kerusakan alam. Masing-masing perempuan yang tinggal di tempat tersebut memi- liki narasi atas dampak kerusakan alam tersebut terhadap kehidupan mereka. Perempuan di Mollo merasakan dampak rusaknya sumber daya air dan identitas budaya akibat tambang marmer. Perem- puan di Pandumaan dan Sipituhuta merasakan sulitnya pengelolaan keuangan akibat menurunnya pendapatan para suami dari panen kemenyan di tombak haminjon. Perempuan petani di Kendeng mengalami penurunan produksi pertanian akibat industri semen. Perempuan di Pennsylvania mengalami masalah kesehatan keluarga akibat dari bencana nuklir. Perempuan di Harambee menga- lami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi
keluarga karena lahan yang tidak subur. Perempuan di Hernwal juga menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena rusaknya hutan yang hanya sebatas dipandang sebagai komoditas ekonomi.
Meskipun perempuan sama halnya dengan aktor lain yang terlibat dalam konflik agraria (laki-laki) dan juga mengalami dampak dari konflik tersebut, tidak serta merta membuat perempuan mem- punyai hak yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan di saat konflik. Hal terse- but dapat dilihat dalam konflik agraria di Pandu- maan dan Sipituhuta dimana hanya satu orang yang terlibat dalam rapat pengambilan keputusan. Bahkan, pengalaman perempuan sebagai akibat dari konflik agraria diabaikan, sebagaimana dalam kasus bencana nuklir di Pennsylvania.
Berangkat dari pengalaman-pengalaman ter- sebut, perempuan tidak menjadi pihak yang pasif dalam konflik agraria. Gerakan perempuan meru- pakan satu tindakan aktif dari para perempuan untuk menyuarakan pada khalayak ramai bahwa perempuan adalah sosok yang hebat dan dapat menjadi unsur utama dalam perubahan kebijakan yang hendak diraih (Hendrastiti 2019, 26). Dalam konflik agraria, perempuan tidak hanya berperan untuk melawan pihak yang merusak alam, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mempromo- sikan hubungan harmonis antara alam dan manu- sia. Dalam upaya mempromosikan hubungan harmonis antara manusia dan alam, perempuan tidak menggunakan cara-cara yang bersifat des- truktif, tetapi menggunakan cara-cara yang bersifat negosiatif dan inklusif dengan pendekatan kultural.
Peran aktif perempuan dalam konflik agraria tidak hanya mematahkan stereotype terhadap perempuan yang identik dengan area domestik yang pasif (Yuniandrianto 2016, 5), tetapi juga mengembangkan diskursif aktivitas politik melawan perusakan lingkungan melalui paradigma non-eksploitatif (Fitri dan Akbar 2017, 88). Sebagai contoh perempuan petani Kendeng yang melaku- kan aksi mengecor kaki dengan semen untuk menunjukkan dampak dari industri semen yang menghambat kegiatan produksi pertanian. Perem- puan Mollo yang melakukan kegiatan menenun
80 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
pada saat kegiatan tambang marmer berlangsung untuk menunjukkan bahwa batu marmer meru- pakan identitas diri yang digambarkan dalam kain tenun. Demikian juga dengan gerakan memeluk pohon oleh perempuan Chipko yang menunjukkan bahwa manusia dan alam harus hidup berdam- pingan karena keberlangsungan hidup manusia ditentukan oleh kelestarian hutan.

## E. Kesimpulan
Wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria adalah teori hukum positif, teori politik hukum, teori realitas hukum, teori hukum alam, sociological jurisprudence, pluralisme hukum, teori kearifan lokal, dan teori ekofeminisme. Dari semua teori tersebut, hanya teori ekofeminisme yang dapat menjelaskan tentang peran perempuan sebagai agen perubahan dalam konflik agraria. Tumpang tindih pengaturan agraria menyebabkan konflik. Konflik agraria mengakibatkan kerusakan alam. Kerusakan alam memberikan dampak yang khusus bagi perempuan.
Alam merupakan sumber utama bagi peme- nuhan kebutuhan domestik rumah tangga. Ketika alam rusak sebagai akibat dari konflik agraria, perempuan tidak dapat menjalankan konstruksi perannya sebagai pemelihara rumah tangga dengan baik. Perempuan tidak dapat menjalankan kon- struksi perannya dengan baik karena alam yang rusak sebagai akibat dari konflik agraria membuat produksi pertanian berkurang, sumber mata air rusak, identitas budaya hilang, dan kualitas kese- hatan keluarga memburuk. Meskipun perempuan mengalami dampak yang serius dari kerusakan alam, pengalaman mereka tidak selalu didengar dan mereka kesulitan untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan selama konflik agraria berlangsung.
Berdasarkan pengalaman tersebut, perempuan mengambil peran aktif dalam konflik agraria tidak hanya untuk melawan perusak lingkungan, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang mempro- mosikan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Dalam konflik agraria, perempuan beru- saha untuk menunjukkan narasi alternatif bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan
dengan cara non-eksploitatif berdasarkan penga- laman masing-masing perempuan yang bersifat negosiatif dan inklusif melalui pendekatan kultural.

## Daftar Pustaka
Alting, H 2013, ‘Konflik penguasaan tanah di Maluku utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha’, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 13, no. 2, hlm. 266-282.
Arivia, G 2006, Feminisme: sebuah kata hati , Pener- bit Buku Kompas, Jakarta.
Arofat, S 2016, ‘Kontestasi Kuasa: Diskursus Seng- keta Pabrik Semen Indonesia di Rembang’,
Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Asriani, DD 2015, ‘Perempuan mollo merawat tu- buh & alam: aleta baun, paham nifu & pegu- nungan mutis’, dalam Dewi Candraningrum dan Arianti Ina Restiani Hunga (Ed.), Ekofeminisme III tambang, perubahan iklim & memori rahim , Jalasutra, Yogyakarta.
Astuti, P 2011, ‘Kekerasan dalam konflik agraria: kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan’ , Forum Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang , vol. 39, no.
2, hlm. 52-60.
_____ 2012, ‘Ekofeminisme dan peran perempuan dalam lingkungan’, Indonesian Journal of Con- servation, vol. 1, no. 1, hlm. 49-60.
Atmadja, IDG 2013, Filsafat hukum dimensi tematis
& historis, Setara Press, Malang.
Birkeland, J 1993, ‘Ecofeminism: linking theory and practice’, dalam Greeta Gaard (Ed.), Ecofe- minism: women, animals, nature, Temple Uni- versity Press, Philadelphia.
Bahari, S 2004, ‘Konflik agraria di wilayah perke- bunan: rantai sejarah yang tak berujung”, Jurnal Analisis Sosial, vol. 9, no. 1, hlm. 37-45. Culley, MR & Angelique, HL 2003, ‘Women’s gendered experiences as long-term three mile island activists’, Gender and Society, vol. 17, no.
3, hlm. 445-461.
Darmawati, I 2002, ‘Dengarlah tangisan ibu bumi!
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
sebuah kritik ekofeminisme atas revolusi hijau’, Jurnal Perempuan, no. 21, hlm. 7-24. Dini, N et. al. 2017, Perempuan dalam perjuangan agraria tema-tema pokok kelompok belajar ag- raria dan perempuan , Sajogyo Institut, Bogor.
Fitri, AI & Akbar, I 2017, ‘Gerakan sosial perempuan ekofeminisme di pegunungan kendeng pro- vinsi jawa tengah melawan pembangunan tambang semen’, Jurnal Ilmu Pemerintahan,
vol. 3, no. 1, hlm. 83-102.
Ginting, et. al. 2016, ‘ Indigenous resistance to land grabbing in Merauke, Indonesia: the impor- tance and limits of identity politics and the global-local coalitions’, International Journal of Social Science and Business, vol 1, no. 3, hlm. 1-
14.
Hendrastiti, TK 2019, ‘Tutur perempuan komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gera- kan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan’, Jur- nal Perempuan, vol. 24, no. 1, hlm. 6-28. Hidayatullah, et. al. 2016, ‘Analisis peta konflik pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang’, Jurnal Solidarity, vol. 5, no. 1, hlm. 1-11.
Indrawan, AF 2017, ‘Hari Kartini, Komnas Perem- puan Apresiasi Perjuangan Ibu-Ibu Kendeng’, detikNews, 21 April, dilihat pada 9 Maret 2018, https://news.detik.com/berita/d-3481068/ hari-kartini-komnas-perempuan-apresiasi- perjuangan-ibu-ibu-kendeng.
Ismail, N 2012, ‘Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat’,
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, vol. 1, no. 1, hlm. 33-52.
_____ 2018, Hukum agraria dalam tantangan peru- bahan, Setara Press, Malang.
Kelsen, H 2012, Pengantar teori hukum, Cetakan Ke- V, Penerbit Nusa Media, Bandung.
Keraf, AS 2006, Etika lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2016, “Catatan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pemhaharuan Agraria: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan”, makalah, Sekretariat Konsorsium Pembaharuan Agraria, Jakarta Selatan, dilihat pada kpa.or.id/
publikasi/download/703f7-laporan-akhir- tahun-2016.pdf _____ 2017, Catatan akhir tahun 2017 konsorsium pembaruan agraria reforma agraria di bawah bayangan investasi gaung besar di penggiran jalan , Konsorsium Pembaruan Agraria, Ja- karta, dilihat pada http://kpa.or.id/assets/up- loads/f iles/publikasi/d5a29-catahu-2017- kpa.pdf
Khotimah, E 2006, ‘Pembangunan dalam perspektif ekofeminisme (analisis kritis paradigma teori pembangunan dan urgensi pembangunan perspektif demokratis kulturis dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia, Mimbar, vol. 22, no. 3, hlm. 333-371.
Liandra, RP 2014, ‘Manajemen konflik agraria studi kasus Desa Tangun, Kecamatan Bangun Pur- ba, Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012-2013",
Jom FISIP, vol. 1, no. 2, hlm. 1-15.
Mantiri, MM 2003, ‘Analisis konflik agraria di pedesaan (suatu studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)’, Governance Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmo Sosial dan Ilmu Politik Universitas sam Ratulangi, vol. 5, no. 1, hlm. 1-9.
Mulyani, L 2014, ‘Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia”, Bhumi-Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 13, no, 39, hlm. 341-355. Mutolib, A et. al. 2015, ‘Konflik agraria dan pele- pasan tanah ulayat (studi kasus pada masya- rakat Suku Melayu di kesatuan pemangku Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)’, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, vol.
12, no. 3, hlm. 213-225.
Maathai, W 2006, Gerakan sabuk hijau, Marjin Kiri, Jakarta Pusat.
Maemunah, S 2012, Negara tambang dan masya- rakat adat perspektif ham dalam pengelolaan pertambangan yang berbasis lingkungan dan kearifan lokal, Intrans Publishing, Malang.
_____ 2015, Mollo pembangunan dan perubahan iklim usaha rakyat memulihkan alam yang rusak, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Mangililo, ID. 2015, ‘Bumi sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuam Mollo Melawan Tambang’, dalam Dewi Candraningrum dan
82 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
Arianti Ina Restiani Hunga (Ed.), Ekofeminisme III tambang, perubahan iklim & memori rahim , Jalasutra, Yogyakarta. Mies, M & Shiva, V 2014, Ecofeminism, Zed Books Ltd., London.
Moghadam, VM 2010, ‘Transnational Activism’, da- lam Laura J. Shepherd (Ed.), Gender matters in global politics: a feminist introduction to in- ternational relations , Routledge, London.
Nurlinda, I 2008, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Pem- baharuan Agraria menurut Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kebijakan Pertanahan Nasional’, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang 2017,
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017’ , Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, Rembang, dilihat pada 31 Maret 2019, https://rembangkab.go.id/ haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabu- paten-rembang-tahun-2017.pdf.
Poespasari, ED 2013, ‘Dinamika penguasaan tanah oleh perempuan pada masyarakat batak toba’,
Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Putra, LM 2016, ‘Tolak Pabrik Semen, 9 Kartini Pe- gunungan Kendeng Mengecor Kaki di Depan Istana’, Kompas.com, 12 April, dilihat pada 9 Maret 2018, https://nasional.kompas.com/ r e a d / 2 0 1 6 / 0 4 / 1 2 / 1 9 5 5 3 3 2 1 / Tolak.Pabrik.Semen.9.Kartini.Pegunungan. Kendeng.Mengecor.Kaki.di.Depan.Istana. Pujiriyani, DW & Wahab, OH 2013, ‘Kemandegan CSR dan kontribusinya terhadap perluasan konflik agraria di kawasan hutan register 45 Mesuji’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 17, no. 2, hlm. 101-115.
Runggandini, CWM 2012, ‘Rekonstruksi kearifan lokal untuk membangun hukum kehutanan yang berlanjutan: studi terhadap masyarakat hukum adat kajang dan tenganan pengring- singan’, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sandilands, C 1999, Ecofeminism and the quest for
democracy, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Sembiring, J 2011, ‘Tanah dalam perspektif filsafat ilmu hukum”, Mimbar Hukum, vol. 23, no. 2, hlm. 394-405.
Siagian, S & Harahap, T 2016, ‘Pandumaan dan sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: tangis kemenyan, amarah perempuan’, dalam Eko Cahyono, et. al., (ed.)., Konflik agraria masya- rakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Shiva, V 1988, Staying alive women, ecology and sur- vival in India, Kali for Woman, New Delhi.
_____ 1993, The violence of the green revolution third world agriculture, ecology, and politics, Zed Boks Ltd, London and New Jersey.
_____ 2009, ‘Economic globalization, ecologica feminism’, Canadian Woman Study, vol. 17, no. 2, hlm. 22-27.
Subono, NI 2002, ‘Perempuanm organisasi “sim- bolik-kultural” dan masalah lingkungan di Venezuela’, Jurnal Perempuan, vol. 21 , hlm. 69-
78.
Sulastriyono, 2011, ‘Hukum Sumber Daya Air: studi pengelolaan Sumber Daya air berbasis kearifan lokal di Umbulwadon, Sleman, Yog- yakarta’, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sumardjono, MSW 2014, Semangat konstitusi dan alokasi yang adil atas sumberdaya alam, Fakul- tas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yog- yakarta.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44/
Menhut-II/2005 dalam http:// www.mongabay.co.id/2013/03/05/masyarakat- pandumaan-sipituhuta-kembalikan-tanah- adat-jangan-ganggu-hutan-kemenyan-kami/, diakses pada 14 Maret 2018.
Wahab, OH 2013, ‘Gerakan aktif tanpa kekerasan:
sebuah transformasi perjuangan masyarakat (kasus masyarakat moro-moro register 45 Mesuji Lampung)’, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, vol. 16, no. 3, hlm. 217-233. Warren, KJ (Ed.) 1997, Ecofeminism women, culture, nature, Indiana University Press, Bloomington.
Sartika Itaning Pradhani, Diskursus Teori tentang Peran Perempuan ... 69-83
Wismar’ein, Dian, Widjanarko, M & Alyna, R 2009,
‘Perempuan dalam pengelolaan sumber daya air di Desa Rahtawu Kabupaten Kudus’, Jurnal Sosial dan Budaya , vol. 2, no. 2 , hlm. 50-60. Wulan, TR 2007, ‘Ekofeminisme transformatif: alternatif kritis mendekonstruksi relasi perempuan dan lingkungan’, Jurnal Transdisip- lin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, vol. 1, no. 01, hlm. 105-130.
Yuniandrianto, R 2016, ‘Perjuangan perempuan dalam f ilm Samin vs Semen (analisis naratif
perjuangan perempuan dalam film dokumen- ter Samin vs Semen)’, Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mu- hammadiyah Yogyakarta, dilihat pada http:// repository.umy.ac.id/handle/123456789/7421 Zega, DC 2014, ‘Relasi alam dan perempuan dalam pemikiran ekofeminisme vandana shiva’, Skripsi pada Fakultas llmu Budaya Universi- tas Indonesia, dilihat pada http://lib.ui.ac.id/ n a s k a h r i n g k a s / 2 0 1 6 - 0 5 / S 5 7 1 0 7 - Devi%20Christiani%20Zega