## Volume 4 Nomor 1 (2023) Pages 76 – 87 Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam
Email Journal : permata.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/permata
Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) di Indonesia
Chikal Anugrah Putra Naisabur 1  , Muchtarom 2 , Muhammad Nurbih Abdullah 3 , Cas Fitrianingsih 4
1234 Universitas Islam Nusantara Bandung
Email: chikalnaisabur@staialfalah.ac.id 1
Received: 2023-01-02; Accepted: 2023-02-21; Published: 2023-02-28

## Abstrak
Model  pendidikan  MDT  di  Indonesia  dewasa  ini  secara  realita  bahwa  keberadaan
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tidak  dimasifkan  kuantitasnya.  Masalahnya  adalah apakah  masyarakat  berminat  untuk  menyekolahkan  (belajar)  ke  MDT?  Dari  latar permasalahan  di  atas,  maka  peneliti  hendak  menganalisis  tentang:  (1)  Bagaimana Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia. (2) Kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana solusinya. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana sumber penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  Implementasi  Standar  Pendidikan  Islam  Non Formal MDT di Indonesia terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya diantaranya meliputi:  (1)  Pendanaan.  (2)  Tenaga  pengajar.  (3)  Fasilitas  dan  sarana,  serta.  (4) Waktu/Jam  Pelajaran.  Sehingga  diperlukan  solusi  atau  langkah  efektif  dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia. Adapun  solusiyna  yaitu:  (a)  Perlunya  peningkatan  kualitas  akedemik  dengan membekali siswa terhadap kemampuan Agama dengan baik dan benar. (b) Perlunya memasang sumber daya manusia dengan menyeleksi guru-guru yang berkualitas serta manajemen yang optimal. (c) Pemaksimalan peran, selain pengumpulan dana sebagai pengendali mutu Madrasah Diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang  turut  serta  membantu  dalam  hal  pendanaan.  (d)  Perlunya  meningkatkan  peran orang tua, dan masyarakat setempat sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.
Kata  Kunci:  Implementasi  Standar  Pendidikan;  Pendidikan  Islam  Non  Formal; Madrasah Diniyah Takmiliyah.

## Abstract
MDT  education  Model  in  Indonesia  today  in  reality  that  the  existence  of  Madrasah Diniyah Takmiliyah not dimasifkan quantity. The problem is whether the community is  interested  in  sending  (learning)  to  MDT?  From  the  background  of  the  above problems, the researchers want to analyze about: (1) How the implementation of non formal Islamic education standards MDT in Indonesia. (2) What obstacles are faced, and  how  the  solution.Research  methods  are  descriptive  analytical,  where  research sources obtained through the study of literature.
The results prove that the implementation of non formal Islamic education standards
MDT  in  Indonesia  there  are  several  obstacles  in  its  implementation  include:  (1) funding. (2) The Power of teaching. (3) facilities and facilities, as well as. (4) Time / Lesson Hours. So it takes a solution or effective steps in optimizing Madrasah Diniyah
Takmiliyah in Indonesia. The solution is: (a) the need to improve the quality of academic by equipping students with  the  ability  to  religion  properly  and  correctly.  (b)  the  need  to  install  human resources by selecting qualified teachers and optimal management. (c) maximization of  the  role,  in  addition  to  the  collection  of  funds  as  a  quality  controller  Madrasah Diniyah, also needed donors or donors who participated in helping in terms of funding. (d) the need to increase the role of parents, and local communities as objects as well as subjects of Education.
Keyword:  Implementation  Educational Standards;  Non  Formal  Islamic  Education; Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Copyright © 2023  Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam

## LATAR BELAKANG MASALAH
Permasalahan  penelitian  berawal  dari  mengapa  kebijakan  pendidikan formal  di  Indonesia  yang  terus  mengalami  dikotomi.  Selain  itu  rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia seperti halnya pendidikan formal yang ada di Pesantren-Pesantren di Indonesia. (Napitupulu et al., 2021) (Kholisussadi et al., 2022).  Terlebih  kebutuhan  pendidikan  masyarakat,  khususnya  masyarakat miskin  di  Indonesia  perlu  perhatian  khusus  dari  Pemerintah.  Pentingnya pendidikan non formal seperti di Pondok Pesantren dewasa ini sangat penting, dimana Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang banyak diminati untuk  menimba  ilmu,  khususnya  ilmu  agama.  Selain  dapat  menambah wawasan, Pondok Pesantren juga merupakan tempat pendidikan yang banyak mengubah karakter seseorang menjadi lebih baik. (Sari & Atqia, 2021)
Adapun  implementasi  standar  pendidikan  non  formal  di  Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  dalam  Pasal  3  (1)  dijelaskan  bahwa Standar  Nasional  Pendidikan  mencakup  8  standar,  yakni:  (1)  Standar kompetensi  lulusan.  (2)  Standar  isi.  (3)  Standar  proses.  (4)  Standar  penilaian pendidikan. (5) Standar tenaga kependidikan. (6) Standar sarana dan prasarana. (7) Standar pengelolaan, dan. (8) Standar pembiayaan. (Alawiyah, 2017)
Pendidikan, lebih lanjut dalam pasal 1 point (4) dijelaskan bahwa satuan pendidikan  adalah  kelompok  layanan  pendidikan  yang  menyelenggarakan pendidikan  pada  3  jalur  yakni  pendidikan  formal,  non  formal,  dan  in  formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Lebih lanjut dalam pasal 2 (3) jalur pendidikan  non  formal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas:  (a) Pendidikan  anak  usia  dini  non  formal,  dan  (b)  Pendidikan  kesetaraan. Sedangkan Ayat (3) Huruf a dijelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
Sedangkan  implementasi  pendidikan  agama  Islam  merupakan  suatu pelaksanaan  pembelajaran  dengan  usaha  untuk  menanamkan  aqidah  kepada anak  didik  sebagai  generasi  Islam  untuk  memahami,  menghayati,  meyakini kebenaran  ajaran  Islam,  serta  bersedia  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Secara teoretik pengelolaan program pendidikan non formal telah mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022,  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar  isi,  standar  proses,  standar  penilaian  pendidikan,  standar  tenaga
kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan  dan  standar pembiayaan. Apabila dalam pengelolaan program pendidikan non formal telah memenuhi  kriteria  standar  tersebut,  maka  program  tersebut  dapat  dinyatakan sebagai  program  pendidikan  non  formal  yang  bermutu  yang  ditandai  dengan status akreditasi berupa sertifikasi hasil akreditasi. (Ahmad, 2022)
Selain  itu  kewajiban  mengajarkan  Pendidikan  Agama  Islam  terhadap semua  jenjang  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama  dan  pendidikan  keagamaan.  (Sobri,  2019)  Pelaksanaan  pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, non formal, dan  in  formal.  Dalam  peraturan  Pemerintah  ini,  terdapat  pengakuan  akan Majelis  Taklim,  pengajian  kitab,  pendidikan  Al-Qur’an  dan  Diniyah Taklimiyah  sebagai  bagian  dari  pendidikan  keagamaan  Islam  non  formal. (Tabrani, 2013)
Peraturan  Pemerintah  mencoba  memberikan  perhatian  yang  lebih  pada dunia  pendidikan  agama  Islam.  Jika  dianalisis  dengan  lebih  baik,  proses pendidikan  agama  Islam  era  reformasi  mulai  berjalan  baik.  (Ikhwan,  2017) Kebijakan  baru  Pemerintah  mampu  menciptakan  praktik  penyelenggaraan pendidikan  Islam  yang  lebih  dari  era  orde  lama  hingga  orde  baru.  (Nasucha, 2019)
Dalam pendidikan Islam non formal, ada yang disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Keberadaannya boleh berada di dalam Pesantren dan boleh berada di luar Pesantren. Dari sisi materi, yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan pendidikan Diniyah formal yang berada di Pesantren.
Model pendidikan MDT juga diajarkan membaca huruf hijaiyah, menulis Arab,  kitab  akhlak,  nahwu-sharaf  dasar,  fikih  dasar  (misalnya  kitab  Safinah, Taqrib), dan lain-lain. Karena mayoritas di luar lingkungan Pesantren, biasanya MDT diikuti oleh anak-anak di tingkat SD/MI agar memahami ilmu keIslaman. Jika  sudah  jelas  manfaat  bagi  kebaikan  anak-anak,  lalu  mengapa  keberadaan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tidak  dimasifkan  kuantitasnya.  Dari permasalahan  di  atas,  maka  peneliti  hendak  memilliki  tujuan  untuk menganalisis tentang: (1) Bagaimana implementasi Standar Pendidikan Islam non  formal  MDT  di  Indonesia.  (2)  Kendala  apa  saja  yang  dihadapi,  serta bagaimana solusinya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  pendidikan  Islam  merupakan  suatu  metodologi penelitian  yang  memecahkan  masalah  yang  ada  dengan  menggunakan sudut pandang  paradigma  Islam.  Menurut  Aqib  dan  Rasidi,  metode  penelitian pendidikan adalah suatu cabang ilmu yang membantu tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian pendidikan. (Aqib & Rasidi, 2018) Penelitian diartikan sebagai upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Menurut Qomar,  metode  epidemiologi  adalah  upaya  membangun  dan  merumuskan serta  memproses  pengetahuan  tentang  pendidikan  Islam,  sedangkan  metode peneltian  pendidikan  Islam  berusaha  menemukan  pengetahuan  pendidikan Islam. (Qomar, 2005) (Lapau, 2017)
Dalam hal ini peneliti hendak menemukan pengetahuan pendidikan Islam seputar MDT, dimana MDT ini atau Madrasah Diniyah Takmiliyah peluang dan eksistensinya patut untuk dipertahankan di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia mayoritas beragama Islam dan juga terkait model pendidikan MDT yang  diajarkan  sangat  bermanfaat  untuk  kaum  Muslim  di  Indonesia  seperti belajar  membaca  huruf  hijaiyah,  menulis  Arab,  kitab  akhlak,  nahwu-sharaf dasar,  fikih  dasar  (misalnya  kitab  Safinah,  Taqrib),  dan  lain-lain.  Untuk  itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan pendidikan Islam  dalam  menjembatani  kajian  studi  Islam  dengan  masyarakat  luas (Indonesia).  (Abas,  2018)  Dengan  demikian,  ditemukan  solusi  bagi  para peneliti, pemikir dan pendidik bidang studi Islam dalam menerapkan konsep Islam Rahmatan lil 'alamin dalam Berbangsa, Bermasyarakat dan Bernegara. (Ahyani & Slamet, 2021) (Assingkily & Siregar, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia
Selama  ini  Pesantren  masih  diidentikkan  hanya  sebagai  pendidikan  non formal oleh sebagian masyarakat. Padahal saat ini pendidikan Pesantren sudah berkembang  sangat  luas,  tidak  hanya  ada  jenis  pendidikan  non  formal, melainkan  ada  juga  jenis  pendidikan  formalnya.  Jika  diklasifikasikan, pendidikan  pesantren  non  formal  dikenal  dengan  pendidikan  Pesantren salafiyah  yang  berbasis  pada  pengajian  kitab  kuning.  Sedangkan  pendidikan Pesantren formalnya terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu’adaalah (SPM)  yang  untuk  jenjang ‘Ula (setara  SD/MI), Wustha (setara  SMP/MTs),  dan Ulya (setara  SMA/MA).  Kemudian  untuk jenjang  pendidikan  tinggi  formal  disebut  Ma'had  Aly.  Jadi,  pada  jenjang
Ma’had Aly, para santri dapat menempuh maraih gelar sarjana, magister, hingga doktor.
Di  samping  itu,  pendidikan  formal  Pesantren  terdapat  juga  istilah  yang disebut Pendidikan  Kesetaraan.  Dalam kategori-kategori  ini, para  santri  yang bermukim  di  Pesantren  dapat  mengikuti  pendidikan  paket  A,  B,  C.  Dengan begitu,  legalitas  ijazah  mereka  dapat  setara  dengan  SD,  SMP,  hingga  SMA. Secara spesifik, syarat pendidikan formal Pesantren harus berada di lingkungan Pesantren itu sendiri, dan tidak boleh di luar Pesantren. Lalu harus ada pengajian kitab  kuning,  di  samping  juga  boleh  menambahkan  materi-materi  keilmuan lainnya.  Persyaratan  tersebut  sudah  termaktub  dalam  Undang-Undang Pesantren  yang  sering  disebut Arkanul  Ma'had yang  berjumlah  lima  syarat pendirian Pesantren, di mana salah satunya terdapat pengajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah. (Huda, 2022)

## B. Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia
Dalam pendidikan Islam non formal, ada yang disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Keberadaannya boleh berada di dalam Pesantren dan boleh berada di luar Pesantren. Dari sisi materi, yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Diniyah formal yang berada di Pesantren. Model pendidikan MDT juga diajarkan membaca huruf hijaiyah, menulis Arab, kitab akhlak, nahwu-sharaf dasar, fikih dasar (misalnya kitab Safinah, Taqrib), dan lain-lain.
Karena mayoritas di luar lingkungan Pesantren, biasanya MDT diikuti oleh anak-anak  di  tingkat  SD/MI  agar  memahami  ilmu  keIslaman.  Apabila  sudah jelas  manfaat  bagi  kebaikan  anak-anak,  lalu  mengapa  keberadaan  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  tidak  dimasifkan  kuantitasnya?  Masalahnya  adalah, masyarakat  berminat  atau  tidak?!  Selama  ini,  sebagian  masyarakat  awam  (di perkotaan)  hanya  mendaftarkan  anak-anaknya  di  Taman  Pendidikan  Qur’an (TPQ) saja. Hal ini karena mayoritas Madrasah Diniyah Takmiliyah menjamur di daerah yang memiliki basis Pesantren yang banyak, seperti di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan 30 privinsi lainnya yang ada di Indoneisa.

## C. Implementasi  dan  Kendala  Standar  Pendidikan  Islam  Non  Formal MDT di Indonesia
Madrasah  Diniyah  memiliki  peran  yang  kompleks  dalam  pengembangan pendidikan  Islam  sejak  awal  pendirian  sampai  pada  masa  sekarang  dan diharapkan  memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam  pengembangan  pendidikan Islam untuk masa yang akan datang. (Hisyamuddin et al., 2022)
Tantangan dan eksistensi Madrasah Diniyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia antara lain meliputi: 1) Pendanaan,
2)  Tenaga  Pengajar,  3)  Fasilitas  dan  sarana,  serta  4)  Waktu/Jam  Pelajaran.
(Sanaky,  2008)  Sehingga  diperlukan  solusi-solusi  atau  langkah  efektif  dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia.

## 1. Pendanaan
Kesederhanaan  dalam  proses  belajar  mengajar  di  Madrasah  adalah karena minimnya dana yang dimiliki, sebahagian besar Madrasah Diniyah hanya di danai dari dana swasembada para pendirinya serta dari biaya dari iuran  murid-murid  yang  tidak  dapat  dipastikan  jumlahnya  setiap  bulan. Tidak  heran  jika  para  guru  di  Madrasah  Diniyah  hanya  menerima  gaji berkisar Rp. 100.000 sampai 300.000 per bulannya.  Keteguhan mereka untuk tetap mengajar merupakan panggilan hati yang ikhlas untuk tetap bertahan.  Menurut  Muhammad  Yusuf,  Kepala  Bagian  Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat  Daerah  Pemprov.  Jateng,  jumlah  insentif  yang diberikan kepada para pendidik yakni sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua  Ratus  Ribu  Rupiah)  per  tahun  untuk  setiap  individu.  Rencananya, melalui Kanwil Kemenag Prov. Jateng akan disalurkan setiap caturwulan. (Hadi, 2022)
Bantuan insentif untuk Guru-Guru Diniyah merupakan yang pertama kali diberikan oleh Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat. Dimana tahun- tahun  sebelumnya,  bantuan  Diniyah  ini  berupa  bantuan  operasional Diniyah  Takmiliyah.  (Saepulloh,  2016)  Hal  ini  sebagaimana  pendapat Kepala  Seksi  Pendis  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Banjar,  DR.  H. Supriana,  M.Pd,  yang  mengapresiasi  perhatian  dan  langkah-langkah Pemerintah Kota Banjar untuk Diniyah Takmiliyah. Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat swadaya, harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Dimana peran guru Diniyah Takmiliyah dalam membangun akhlak generasi bangsa begitu besar, sehingga patut untuk  diberikan  penghargaan.  Lebih  lanjut  di  penghujung  tahun  2022,
Bupati  Indramayu  Nina  Agustina  Da’i  Bachtiar  menyalurkan  insentif Bantuan  Pendidikan  Diniyah  bagi  4.267  guru  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  (MDTA).  (Diskominfo  Indramayu,  2023)  Gubernur  Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan setiap dari guru mendapat insentif sebesar  Rp  1,2  juta  per  tahun.  Menurutnya  insentif  itu  merupakan komitmen untuk menyejahterakan pengajar keagamaan. (Fauziyah, 2022)
Selain  itu  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  mencanangkan juknis Pelaksanaan Bantuan Insentif Pendidik pada Pendidikan Pesantren
dan  Pendidikan  Keagamaan  Islam  Tahun  2023  ditetapkan  melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 647 Tahun 2023 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Insentif  Pendidik  pada  Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

## 2. Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar  merupakan  salah  satu  faktor  pendidikan  yang amat penting,  ukuran  tenaga  pengajar  yang  baik  adalah  kompetensi  dan profesional.  Tenaga  pengajar  yang  kompeten  akan  menuju  kepada pendidikan  profesional  dalam  melaksanakan  proses  belajar  mengajar. Problema yang terjadi pada Tenaga pengajar di Madrasah adalah masih terdapat  tenaga  pengajar  yang  tidak  ahli  dan  profesional  dalam mengajarkan  pelajaran,  serta  masih  terdapat  di  beberapa  Madrasah Diniyah yang tenaga pengajar yang hanya Lulusan SMA/Aliyah. Solusi dari permasalahan ini adalah membuat sebuah peraturan-peraturan yang mengharuskan tenaga pengajar di Madrasah Diniyah harus lulusan sarjana dan ahli dalam bidang agama tentunya.

## 3. Fasilitas dan Sarana
Sarana  dan  Fasilitas  merupakan  sub  sistem  yang  amat  penting. Permasalahan  yang  terjadi  di  Madarasah  Diniyah  adalah  kurangnya sarana dan fasilitas seperti media pelajaran, alat pelajaran, perpustakaan, buku  dan  lain  sebagainya.  Untuk  mewujudkan  sarana  dan  pra  sarana pendidikan tersebut diperlukan dana yang memadai, namun seperti yang telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  kendala  yang  terjadi  adalah  kurangnya dana dalam pengelolaan Madrasah Diniyah.

## 4. Waktu/Jam Pelajaran
Kurangnya  waktu  menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di  Madrasah  Diniyah.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  waktu pembelajaran  yang  dilaksanakan  di  Madrasah  Diniyah  kurang  lebih berkisar  antara  2  jam  sampai  3  jam  dengan  potongan  waktu  shalat  dan bermain.  Hal  ini  akan  menjadi  kendala  di  saat  guru  melakukan  proses pembelajaran  yang  terkesan  buru-buru.  Untuk  itu,  solusi  yang  dapat dilakukan  adalah  keprofesionalan  guru  dalam  memilih  metode  dan strategi-strategi  pembelajaran  yang  mampu  menyeimbangkan  proses pembelajaran  tersebut  dengan  waktu  yang  singkat,  jika  ini  dilakukan dengan baik dan benar,  maka kemungkinan besar akan  tercapai  sebuah pembelajaran sesuai dengan standart kompetensinya.
84 | Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) di Indonesia

## D. Solusi  Mengatasi  Kendala  dalam  Penerapan  Standar  Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia
Sebagaimana  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  terdapat  tantangan dan  eksistensi  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  di  Indonesia  sebagai  entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia antara lain meliputi: (1) Pendanaan. (2) Tenaga pengajar. (3) Fasilitas dan sarana, serta. (4) Waktu/Jam Pelajaran.  Sehingga  diperlukan  solusi-solusi  atau  langkah  efektif  dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia.
Adapun  langkah  efektif  dalam  pengoptimalan  Madrasah  Diniyah,  ada beberapa  langkah  efektif  yang  harus  dicapai  dalam  mewujudkan  Madrasah Diniyah  yang  berkualitas  yaitu:  (a)  Peningkatan  kualitas  akedemik  dengan membekali  siswa  terhadap  kemampuan  agama  dengan  baik  dan  benar.  (b) Sumber  daya  manusia  dengan  menyeleksi  guru-guru  yang  berkualitas  serta manajemen yang optimal. (c) Pemaksimalan peran. Selain pengumpulan dana sebagai  pengendali  mutu  Madrasah  Diniyah,  juga  dibutuhkan  penyumbang dana  atau  donatur  yang  turut  serta  membantu  dalam  hal  pendanaan.  (d) Meningkatkan peran orang tua, dan masyarakat sekitar sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.
Adapun  regulasi  mengenai  MDT  yakni  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Madrasah Diniyah. Semantara permasalahan dalam MDT antara lain meliputi, tidak ada yang memulai, tidak terjangkau, tidak adanya biaya/dana, tidak merasa perlu, tidak ada waktu, tidak ada kemampuan dan kemauan. (Singorejo, 2019)
Mutu pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dan diupayakan untuk  di  capai,  sebab  pendidikan  akan  menjadi  sia-sia  bila  mutu  proses  dan lulusannya  rendah.  Lebih  parah  dan  menyedihkan  lagi  jika  out  put pendidikannya  menambah  beban  masyarakat,  keluarga,  dan  negaranya. Masyarakat  dan  berbagai  lembaga  pendidikan  Islam  berkeinginan  untuk menjadikan  pendidikan  Islam  sebagai  salah  satu  pendidikan  alternatif. Pemikiran  semacam  ini  memerlukan  paradigma  baru  untuk  meningkatkan kualitas pendidikannya, diperlukan penataan program pendidikan Islam mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi dan metode, manajemen  dan  kepemimpinan  yang  berkualitas,  dana,  dan  dukungan Pemerintah dan penerimaan masyarakat terhadap prodak pendidikan Islam.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia terdapat beberapa kendala dalam  pelaksanaanya  di  antaranya  meliputi:  (1)  Pendanaan.  (2)  Tenaga pengajar.  (3)  Fasilitas  dan  sarana,  serta.  (4)  Waktu/Jam  Pelajaran.  Sehingga diperlukan solusi atau langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah takmiliyah di Indonesia.
Adapun  solusiyna  yaitu:  (a)  Perlunya  peningkatan  kualitas  akedemik dengan membekali siswa terhadap kemampuan Agama dengan baik dan benar. (b) Perlunya memasang sumber daya manusia dengan menyeleksi guru-guru yang  berkualitas  serta  manajemen  yang  optimal.  (c)  Pemaksimalan  peran. Selain  pengumpulan dana  sebagai pengendali  mutu  Madrasah Diniyah,  juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang turut serta membantu dalam hal pendanaan.  (d)  Perlunya  meningkatkan peran orang  tua, dan  masyarakat setempat sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abas,  S.  (2018).  Pengembangan  Sosiologi  Kurikulum  Pendidikan  Islam  di Madrasah  Aliyah  Husnul  Khotimah  Kuningan. Indonesian  Journal  of Islamic Education Studies (IJIES), 1 (2), 159-178.
Ahmad, A. (2022). Standar Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal dari Perspektif Akreditasi. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 5 (1), 42-49.
Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy  and  Islamic  Economic  Law. Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  & Pranata Sosial, 16 (1), 111-136.
Alawiyah,  F.  (2017).  Standar  Nasional  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Aspirasi, 8 (1), 81-92.
Aqib,  Z.,  &  Rasidi,  M,  H.  (2018). Metodologi  Penelitian  Pendidikan . Deepublish.
Assingkily,  M.  S.,  &  Siregar,  T.  (2021). Metode  Penelitian  Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir) . K-Media. Diskominfo Indramayu. (2023). Insentif Guru Madrasah di Indramayu Dibayarkan pada Akhir Tahun Kabag Kesra: Ini Alasannya . Website
Resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu. https://indramayukab.go.id/insentif-guru-madrasah-di-indramayu- dibayarkan-pada-akhir-tahun-kabag-kesra-ini-alasannya/ (March 2,
86 | Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) di Indonesia
2023). Fauziyah. (2022). Ganjar Gelontorkan Rp 247,6 Miliar untuk Insentif Guru Ngaji dan Madrasah Diniyah . KOMPAS.com. https://regional.kompas.com/read/2022/12/30/084029178/ganjar- gelontorkan-rp-2476-miliar-untuk-insentif-guru-ngaji-dan-madrasah (March 2, 2023).
Hadi, N. (2022). Bantuan Insentif Pengajar Keagamaan Tahun 2022 akan Disalurkan Setiap Caturwulan . Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. https://jateng.kemenag.go.id/2022/02/bantuan- insentif-pengajar-keagamaan-tahun-2022-akan-disalurkan-setiap- caturwulan/ (March 2, 2023).
Hisyamuddin, M., Arisanti, K., & Islam, M. H. (2022). Eksistensi Madrasah
Diniyah  sebagai  Solusi  Pendidikan  Milenial  (Studi  Kasus  Madin  Al- Khodijah  Kecamatan  Banyuanyar  Kabupaten  Probolinggo). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (2), 16194-16199.
Huda, N. (2022). Mengenal Satuan Pendidikan Pesantren: Formal dan
Nonformal . https://kemenag.go.id/read/mengenal-satuan-pendidikan- pesantren-formal-dan-nonformal-doxdv (March 2, 2023).
Ikhwan,  A.  (2017).  Kajian  Sosio-Historis  Pendidikan  Islam  Indonesia  Era
Reformasi. EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal), 5 (1), 14-32. Kholisussadi,  K.,  Fahmi,  A.,  &  Purmadi,  A.  (2022).  Implementasi  Sistem Pendidikan Non Formal Santriwati yang Bersekolah Madrasah Aliyah di Pondok  Pesantren  Anwarul  Halimy  Sesele  Lombok  Barat. Jurnal Visionary:  Penelitian  dan  Pengembangan  dibidang  Administrasi Pendidikan, 9 (2), 50-56. Lapau, B. (2017). Prinsip & Metode Epidemiologi . Kencana.
Napitupulu,  A.  P.,  Armyliyanda,  N.,  &  Emayanti,  M.  (2021).  Peluang,
Tantangan  dan  Problematika  Pendidikan  Luar  Sekolah. Edu  Society: Jurnal  Pendidikan,  Ilmu  Sosial  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,
1 (2), 284-291.
Nasucha, J. A. (2019). Pendidikan Islam Formal, Informal, dan Non Formal .
Qomar,  M.  (2005). Epistemologi  Pendidikan  Islam:  Dari  Metode  Rasional Hingga Metode Kritik . Erlangga.
Saepulloh, A. (2016). Pemerintah Kota Banjar Berikan Insentif Guru Diniyah Setiap Bulan .
https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/pemerintah-kota-banjar-berikan- insentif-guru-diniyah-setiap-bulan (March 2, 2023).
Sanaky, H. A. (2008). Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju
Pendidikan yang Bermutu. el-Tarbawi, 1 (1), 83-97.
Sari, T. K., & Atqia, W.  (2021). Pengaruh Kegiatan Santri Kalong terhadap Pedidikan Karakter Anak Desa Winong Kabupaten Pekalongan . Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2 (2), 188-191.
Singorejo, I. (2019). 7 Kendala yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah . pontren.com. https://pontren.com/2019/12/28/7-kendala- yang-dihadapi-madrasah-diniyah-takmiliyah/ (March 2, 2023).
Sobri, R. (2019). Politik dan Kebijakan: Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 8 (01), 109-124.
Tabrani,  Z.  A.  (2013).  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Satuan Pendidikan  Keagamaan  Islam  (Tantangan  Terhadap  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). Serambi Tarbawi, 1 (2).