## DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
M. Saikhu Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : m.saichu06@gmail.com

## Abstrak
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  menjadi  permasalahan  serius hampir  di  setiap  Negara,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Karena  kenyataan menunjukkan  bahwa  jumlah  Pecandu  di  Indonesia  semakin  hari  semakin meningkat. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua  komponen,  baik  pemerintah  maupun  swasta.  Sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Penyalahguna Narkotika  wajib  direhabilitasi,  yang  diperkuat  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  penempatan  Penyalahguna,  bahwa  Korban Penyalahguna  dan  Pecandu  Narkotika  ditempatkan  ke  dalam  Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial.  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  mengatur double  track system pemidanaan,  yaitu  hakim  dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi  Penyalahguna  Narkotika.  Hakim  berperan  sangat  penting  sesuai  amanat Undang  Undang  untuk  melakukan  dekriminalisasi  sehingga  permintaan berkurang.  Langkah  ini  bisa  mengurangi  suplai  yang  berdampak  pada penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia.
Kata kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; Dekriminalisasi

## Abstract
Abuse  and  trafficking  in  illegal  drugs  is  a  serious  problem  in  almost  every country,  no  exception  in  Indonesia.  Because  the  fact  shows  that  the  number  of addicts in Indonesia is increasing the day. This should certainly get more serious handling from all components, both government and private. As mandated in law number  35  year  2009  concerning  narcotics,  narcotic  abusers  is  obliged  to  be rehabilitated, which was strengthened in the circular letter of the Supreme Court No. 4 year 2010 on the placement of abusers, that abusers victims and narcotics addicts  were  placed  into  the  institute.  Medical  and  social  rehabilitation.  Law Number  35  year  2009  about  narcotics  set  up  double  track  system  Pemidanaan, that is, the judge can decide the prison sentence and can decide the rehabilitation action for abusers narcotics. The judge plays a crucial role according to the law's
mandate to decriminalize so that demand decreases. This step can reduce supply that has an impact on the prevention of drug problems in Indonesia.
Keywords: narcotics; Abuse Of

## PENDAHULUAN
Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum  bagi  pelaku  melalui  sistem  pemidanaan  yang  dianut  di  Indonesia,  salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi  pelaku  melalui  Putusan  Hakim  yang  bertujuan  untuk restrorative  justice berdasarkan treatment (perawatan)  bukan  pembalasan  seperti  paham  yang  lazim dianut  oleh  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  berupa  penjatuhan  sanksi  pidana penjara.
Penggunaan  obat-obatan  jenis  opium  sudah  lama  dikenal  di  Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya  para  pemakai  candu  ( opium )  tersebut  adalah  orang-orang  Cina. Pemerintah  Belanda  memberikan  izin  pada  tempat-tempat  tertentu  untuk menghisap  candu  dan  pengadaan  ( supply )  secara  legal  dibenarkan  berdasarkan undang-undang.  Orang-orang  Cina  pada  waktu  itu  menggunakan  candu  dengan cara  tradisional,  yaitu  dengan  jalan  menghisapnya  melalui  pipa  panjang.  Hal  ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu. Ganja  ( Cannabis  Sativa )  banyak  tumbuh  di  Aceh  dan  daerah  Sumatera lainnya,  dan  telah  sejak  lama  digunakan  oleh  penduduk  sebagai  bahan  ramuan makanan  sehari-hari.  Tanaman Erythroxylon  Coca (Cocaine)  banyak  tumbuh  di Jawa  Timur  dan  pada  waktu  itu  hanya  diperuntukkan  bagi  ekspor.  Menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, pemerintah Belanda membuat Undang-Undang  ( Verdovende  Middelen  Ordonantie )yang  mulai  diberlakukan pada  tahun  1927  (State  Gazette  No.  278  Juncto  536).  Meskipun  demikian  obat- obatan  sintetisnya  dan  juga  beberapa  obat  lain  yang  mempunyai  efek  serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Setiap penelitian ada  jenis, kategro, dan pendekatannya. Oleh karean  iau, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis  menggunakan  jenis penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  yang  dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau  keadaan yang ditimbulkannya.  Adapun pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsepsional serta perbandingan.
Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu)  penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

## PEMBAHASAN
Menghadapi  permasalahan  Narkotika  yang  cenderung  meningkat, Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  membentuk  UU  Nomor  5  Tahun 1997  tentang  Psikotropika  dan  UU  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika. Keputusan  Presiden  Nomor  116  Tahun  1999  berdirinya  BKNN  suatu  Badan
Koordinasi  Penanggulangan  Narkotika.  BKNN  sebagai  badan  koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya Narkotika yang semakin serius. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam  rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkoba,  serta  dalam  rangka  mendukung  program  Indonesia Bebas  Narkoba  tahun  2015,  Pemerintah  telah  membentuk  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang  merupakan  lembaga  Non Struktural  menjadi  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK)  yang  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk mengoptimalkan kinerja di  tingkat  daerah,  dibentuklah  BNN  Provinsi,  BNN  Kabupaten/Kota.  Termasuk salah satunya BNN Kota Batu.
Perkuatan kelembagaan BNN yang sangat fundamental dalam UU tersebut dibandingkan dengan kelembagaan BNN sebelum terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009, berupa pemberian kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan  penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  prekursor Narkotika.  Selain  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  UU  tersebut, telah  diatur  pula  mengenai  seluruh  harta  kekayaan  atau  harta  benda  yang merupakan  hasil  tindak  pidana  Narkotika  dan  prekursor  serta  tindak  pidana pencucian  uang  dari  tindak  pidana  Narkotika  dan  prekursor  Narkotika. Berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  serta  upaya rehabilitasi medis dan sosial.
Seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  :  PER/04/V/2010/BNN  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja (OTK) Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
Mekanisme  Asesmen  bagi  Penyalahguna,  korban  Penyalahgunaan  dan Pecandu Narkotika
Dengan  munculnya  banyak  peraturan  yang  mengatur  tentang  rehabiltasi tersangka dan/atau terdakwa pada proses peradilan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  bagi  Pecandu,  Penyalahguna,  dan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  yang  sedang  dalam  Proses  Penyidikan,  Penuntutan, Dan  Persidangan  atau  telah  mendapatkan  Penetapan/Putusan  Pengadilan,  dan POLRI  juga  mengeluarkan  Surat  Telegram  Kapolri  Nomor  :  STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan,  serta  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  mengeluarkan  Peraturan Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Penanganan  Tersangka  dan/atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Seiring dengan amanat dari Pasal 11 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014,  pada  BNN  Kota  Batu  telah  dibentuk  Tim  Asesmen  Terpadu  berdasarkan Keputusan Kepala BNN Propinsi Jawa Timur No. KEP/34/III/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP  tentang  Penunjukan  dan  Penetapan  Tim
Asesmen Terpadu BNN Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
Hasil  analisis  tim  hukum  dituangkan  dalam  bentuk  hasil  asesmen  sesuai dengan  format  instrument  asesmen  hukum  untuk  kepentingan  peradilan  dan ditandatangani oleh  hukum  yang  melakukan asesmen. Selanjutnya  hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
Hasil  Asesmen dari  masing-masing tim asesmen  dibahas pada pertemuan pembahasan kasus ( case conference ) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim  Asesmen Terpadu. Rekomendasi Tim  Asesmen Terpadu  berisi keterangan  mengenai  peran  tersangka  dan/atau  terdakwa  dalam  tindak  pidana, tingkat  ketergantungan  penyalahguna  Narkotika,  rekomendasi  kelanjutan  proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadi ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu.

## PENUTUP
Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) karena  dampaknya  sangat  luar  biasa  terhadap  ketahanan  Nasional,  mengingat berkenaan  dengan  keberlangsungan  generasi  bangsa.  Kejahatan  Narkoba  juga merupakan  kejahatan  terorganisir  dan transnational  crime karena  melibatkan organisasi atau jaringan baik nasional maupun internasional. Keberagaman istilah Pengguna  Narkotika,  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  UU  No.  5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menimbulkan kerancuan dalam rumusan pasal- pasalnya,  sehingga  dapat  menimbulkan  keraguan  bagi  aparat  penegak  hukum dalam  penerapan  pasal-pasal  tersebut.  UU  memuat  istilah  Penyalahguna  sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun, UU tidak  memuat apa  yang dimaksud dengan “ Pengguna Narkotika ” sebagai  subyek (orang).  Jika  dikaitkan  dengan  orang  yang  menggunakan  Narkotika,  dalam  UU No.  35  Tahun  2009  dapat  ditemukan  berbagai  istilah,  yaitu  Pecandu  Narkotika (Pasal  1  angka  13),  Penyalahguna  (Pasal  1  angka  15),  Korban  penyalahgunaan Narkotika  (Penjelasan  Pasal  54),  dan  Mantan  Pecandu  Narkotika  (Penjelasan Pasal  58).  Keberagaman  istilah  Pengguna  Narkotika  tersebut  menimbulkan ketidak jelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak dalam  pelaksanaannya,  terutama  dalam  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  bagi  Penyalahguna  Narkotika,  Korban  Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika.
Sistem  pemidanaan  bagi  Pengguna  Narkotika  dalam  UU  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  merupakan  konsep  dasar double  track  system berupa kesetaraan  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan. Double  track  system merupakan kebijakan  hokum  pidana  dalam  perumusan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika,  yakni  berupa sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  mengingat  pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika memiliki  posisi  yang  sedikit  berbeda  dengan  tindak  pidana  lainnya.  Sistem pemidanaan  bagi  Pecandu  Narkotika  dapat  dilakukan  dengan  hukuman  pidana maupun  hukuman  tindakan  berupa  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial. Hakim  akan  menerapkan  ketentuan  Pasal  127  untuk  sanksi  pidana  atau menerapkan  ketentuan  Pasal  103  untuk  sanksi  tindakan,  akan  bergantung  dari kesimpulan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.
Dalam  perkembangan  proses  asesmen  oleh  Tim  Asesemen  Terpadu  yang dibentuk  oleh  BNNK/Kota  untuk  menentukan  rencana  terapi,  tidak  hanya dilakukan  terhadap  Penyalahguna,  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  dan
Pecandu  Narkotika  yang  masih  dalam  proses  hukum  (Tersangka/Terdakwa) maupun  telah  menjalani  ketetapan  hukum  sebagai  Narapidana  (warga  binaan Lapas),  tetapi  juga  diperlukan  bagi  Penyalahguna,  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  dan  Pecandu  Narkotika  yang  melakukan  wajib  lapor  secara  sukarela kepada  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL).  Hal  ini  terjadi  karena perkembangan  kebijakan  hukum  mengarah  pada  upay  adiversi  untuk mendekriminalisasi  bagi  Penyalahguna,  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  dan Pecandu Narkotika, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah  Agung  RI,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI,  Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun  2014,  Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  PER- 005/A/JA/O3/2014,  Nomor  01  Tahun  2014,  Nomor  Perber  /01/III/2014/BNN tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial  Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-undang  (Legis prudence) , (Jakarta: 2009, Kencana Prenada Media Group) Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada)

## Jurnal
Ida  Oetari  Poernamasasi,  S.AP, Tahun  Penyelamatan  Pengguna  Narkoba , (Buletin  Jendela  Data  dan  Informasi  Kesehatan,  Kementerian  Kesehatan RI, Semester I, 2014)
Riza  Saraswati,  Dra,  M.Si.,  MHS, Program  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika,
(Buletin  Jendela  Data  dan  Informasi  Kesehatan,  Kementerian  Kesehatan RI, Semester I, 2014)

## Peraturan Perundanag-undangan
Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Lembaran  Negara
Tahun 2009, Nomor 143
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang  Psikotropika,  Lembaran  Negara Tahun 1997, Nomor 10
Internet dan Koran http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/10/29/791/dekriminalisasi- penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia , diakses pada tanggal 4 Maret 2017
http://www.mediaindonesia.com/news/read/93542/dekriminalisasi-untuk- pengguna-nakoba , diakses pada tanggal 4 Maret 2017
http://www.bnn.go.id/read/berita/11754/dekriminalisasi-pengguna-narkotika- tidak-sama-dengan-legalisasi , diakses pada tanggal 4 Maret 2017