## ABSTRAK
Tulisan bertujuan mengkaji perspektif peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Analisis dilakukan secara deskriptif analitik dengan menggunakan data Susenas tahun 1996-2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa (i) Proporsi rumah tangga yang tidak tahan pangan di NTB secara agregat, daerah perkotaan maupun perdesaan relatif tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan selama 1996-2008.  Oleh karena itu program peningkatan ketahanan pangan di NTB dan upaya penurunan proporsi penduduk tidak tahan pangan sangat diperlukan. Penerapan inovasi teknologi pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, produksi, pendapatan dan akses pangan rumah tangga; (ii) Konsumsi pangan sumber protein di NTB secara agregat melebihi standar kecukupan namun tingkat konsumsi protein hewani lebih rendah dari rekomendasi. NTB merupakan wilayah pengembangan peternakan, maka upaya pengembangan peternakan diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga akan meningkatkan akses dan konsumsi protein hewani serta ketahanan pangan rumah tangga,  sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM.Hasil kajian ini menyarankan pentingnya pengembangan pertanian sesuai dengan potensi wilayah setempat untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan di tingkat wilayah, meningkatkan akses dan konsumsi pangan rumah tangga, dan pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas SDM.
Kata kunci: Konsumsi protein, kualitas sumberdaya manusia

## ABSTRACT
Paper aims to examine perspective of improving the quality of Human Resources (HR) in West Nusa Tenggara (NTB). Analytic descriptive analysis was performed by using SUSENAS data year 1996-2008. The results showed that proportion of households food insecure in NTB in the aggregate, urban and rural areas is relatively high and not decline significantlyduring 1996-2008. Therefore, food security enhancement program in NTB and efforts to reduce the proportion of food insecure population is necessary. Application of agricultural technology innovation is expected to increase productivity, production, income and household food access. Consumption of food sources of protein in the aggregate NTB adequacy standards have been exceeded but the level of animal protein consumption is lower than recommendations. NTB was livestock development area, then efforts to increase food availability in the NTB is expected to increase food availability for livestock products, increase household income so that accessto and consumption of
PANGAN, Vol. 20 No. 1 Desember 2011: 81-92 *handewipurwati@gmail.com

## Konsumsi Protein Hewani dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi  Nusa Tenggara Barat
Handewi P.S.Rachman a* dan Supriyati b
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian a,b Jl. Ahmad Yani No. 72 Bogor Jawa Barat
I. PENDAHULUAN asil evaluasi Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat menunjukkan bahwa dari tujuh wilayah kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), enam diantaranya memiliki tingkat resiko rawan pangan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh tingginya proporsi keluarga yang tergolong miskin dan prevalensi gizi buruk (Simatupang, 2006). Lebih lanjut Simatupang menyebutkan bahwa akar penyebab kerawanan pangan di N T B   i a l a h   r e n d a h n y a   d a y a   d u k u n g sumberdaya alam (pertanian) dan masih tetap tingginya laju pertumbuhan penduduk. Wilayah NTB bukanlah kawasan pertanian prima, lahannya berbukit dan ketersediaan air terbatas. Sementara itu, penduduknya cukup besar relatif terhadap lahan pertanian (kepadatan agraris tinggi) dan masih terus bertambah dengan laju pertumbuhan, rata- rata provinsi 1,23 persen per tahun dengan kisaran menurut wilayah kabupaten/kota antara 0,98 - 2,32 persen per tahun.  Dengan daya dukung sumber daya alam yang seperti itu, maka yang berkembang adalah subsektor peternakan. Seperti diketahui, Provinsi NTB merupakan salah satu sentra produksi ternak terutama ternak sapi.
K e c e r d a s a n   d a n   k u a l i t a s   s u a t u masyarakat sangat berkolerasi positif dengan seberapa besar konsumsi protein hewani dimana produk ternak merupakan sumber protein hewani. Hal ini mengingat peran protein hewani dalam membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas hampir tidak dapat digantikan oleh protein nabati. Di negara-negara maju dapat dipastikan konsumsi protein hewaninya sudah cukup tinggi. Bahkan di Amerika, konsumsi protein hewani mencapai 70 persen dari total konsumsi protein, atau dua kali lipat dari konsumsi protein nabati.
M e r e k a   s a n g a t   s a d a r   p e n t i n g n y a mengkonsumsi protein hewani bagi kesehatan, produktifitas dan kecerdasan. Bangsa yang memiliki sumber daya alam dan potensi peternakan cukup bagus ternyata konsumsi protein masih didominasi asupan protein nabati, dan konsumsi protein hewani secara nasional baru mencapai 5,1 gram/kapita/ hari. Dengan kondisi seperti ini tentunya kita patut khawatir t e r j a d i   l o s s   g e n e r a t i o n   ( h t t p : / / w w w. poultryindonesia.com)
Provinsi NTB merupakan salah satu sentra produksi ternak di Indonesia, menarik untuk dikaji perkembangan konsumsi pangan protein hewani di wilayah tersebut. Konsumsi pangan termasuk pangan sumber protein hewani berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan status ketahanan pangan rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut,  tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan status ketahanan pangan rumah tangga; pola konsumsi dan pengeluaran terutama konsumsi protein hewani dikaitkan potensi produksi ternak, dan perspektif peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi NTB.
II. METODA PENELITIAN
Analisis dilakukan untuk Provinsi NTB dengan membedakan daerah perkotaan, perdesaan dan agregat (kota + desa). Untuk mengkaji perkembangan status ketahanan pangan, tingkat pendapatan, pola pengeluaran, dan konsumsi protein hewani digunakan data Susenas tahun 1996-2008. Untuk mengkaji perkembangan produksi pangan hewani digunakan data sekunder dari Dinas Peternakan NTB, sedangkan data kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). SDM yang dimaksud dalam tulisan ini adalah angkatan kerja, yaitu penduduk umur
H
animal food products can be improved.The increase in household income will increase access and consumption of animal protein as well as household food security and in turn can improve the quality of human resources. The results of this study suggest the importance of agricultural development in accordance with the local potential for increasing food availability at regional level, improving access and household food consumption and in turn can improve the quality of human resources.
Keywords: Consumption of protein, the quality of human resources
15 tahun ke atas. Sementara itu kualitas SDM didekati dengan menganalisis keragaan angkatan kerja menurut umur dan tingkat pendidikan.
Analisis dilakukan secara deskriptif  analitik. Status atau derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Jonsson dan Toole (1991) dalam Maxwell dkk., (2000). Pengukuran ini menggabungkan dua indikator silang antara pangsa pengeluaran pangan dan kecukupan energi. Batasan untuk kecukupan energi adalah 80 persen dari anjuran (per unit ekuivalen dewasa), sedangkan batas pangsa pengeluaran pangan adalah 60 persen dari total pengeluaran rumah tangga.
Pengelompokkan rumah tangga dari data Susenas dengan menggunakan kedua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Terdapat empat kategori ketahanan pangan yaitu: (i) rumah tangga tahan pangan; (ii) rumah tangga rentan pangan; (iii) rumah tangga kurang pangan; dan (iv) rumah tangga rawan pangan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Sebaran Rumah Tangga menurut
Derajat Ketahanan Pangan
Perkembangan derajat ketahanan pangan di NTB ditampilkan pada Tabel 2. Secara umum, proporsi rumah tangga (RT) tahan pangan pada periode 1996-2002 cenderung menurun (dari 22 menjadi 16 persen), sementara pada periode tahun 2002-2008 cenderung meningkat. Pada periode yang sama, RT rentan pangan cenderung menurun dari 71 persen menjadi 55 persen. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga kategori kurang dan rawan pangan
m e n i n g k a t   s e l a m a   p e r i o d e   a n a l i s i s . Peningkatan ini, terutama dipicu adanya krisis ekonomi paada tahun 1997/1998.Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sampai tahun 2005, masyarakat di NTB belum mampu keluar dari tekanan krisis ekonomi.
Apabila dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, terlihat gambaran yang unik. Proporsi RT tahan pangan di perkotaan lebih tinggi dan RT rentan pangan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah perkotaan dari sisi ekonomi dan tingkat konsumsi energi lebih baik, namun kecukupan energi di perdesaan lebih baik, walaupun tingkat pendapatan rumah tangga terbatas. Pada masyarakat lapisan bawah, proporsi RT kurang dan rawan pangan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penyebab kerawanan pangan di NTB, selain rendahnya daya dukung sumberdaya alam (Simatupang, 2006), juga rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, terutama aksesibilitas ekonomi (Saliem, dan Supriyati, 2006).
Untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah telah meluncurkan program-program ketahanan pangan (Saliem,dan Supriyati, 2006) pada wilayah tertentu. Program-program terkait ketahanan pangan dan atau pengentasan kemiskinan dengan demikian belum secara signifikan dapat mengatasi masalah kerawanan pangan di wilayah NTB. Hal ini juga disebabkan karena pertumbuhan penduduk kurang sebanding dengan pertambahan penduduk.
Konsumsi Protein Hewani dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi  Nusa Tenggara Barat (Handewi P.S.Rachman dan Supriyatib)
Tabel 1. Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga
Sumber: Diadopsi dari Jonhsson dan Toole (1991) dalam Maxwell, D dkk., (2000).
Tabel 2. Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga di NTB menurut Daerah, Tahun 1996-2008
Sumber:  diolah dari Susenas 1996, 1999, 2002, 2005, 2008
3.2. Perkembangan Pendapatan dan
Pengeluaran Rumah Tangga
Kalau Tingkat pengeluaran RT dipakai sebagai proksi pendapatan maka secara nominal tingkat pendapatan RT meningkat cukup besar (sekitar 280 persen) pada periode 1996-2008 (Tabel 3).  Namun demikian, tingkat pendapatan per kapita di NTB secara umum masih rendah (bandingkan dengan rataan pendapatan nasional pada tahun 2008 sebesar Rp 386.370,-). Tingkat pendapatan per kapita di perdesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan, yaitu sekitar 66 persennya. Hal ini mendukung fakta bahwa tingkat kemiskinan lebih banyak terjadi di perdesaan dan aksesibilitas ekonomi masyarakat per- desaan terhadap pangan yang relatif rendah.
Dengan rendahnya tingkat pendapatan per kapita, maka alokasi pengeluaran
didominasi untuk pengeluaran pangan, yang secara agregat NTB sekitar 60 persen. Di daerah perkotaan, alokasi pengeluaran pangan sekitar 55 persen. Sementara itu, alokasi pengeluaran pangan di perdesaan dalam periode 1996-2008 berkisar antara 64-67 persen dari total pengeluaran. Dalam periode 1996-2008, alokasi pengeluaran pangan relatif tetap baik secara agregat, maupun di perkotaan dan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi hanya mampu untuk mengimbangi peningkatan harga pangan, dengan kata lain belum terjadi peningkatan kesejahteraan di tingkat RT.
3.3. Perkembangan Pengeluaran dan Konsumsi Sumber Protein Hewani Di Provinsi NTB, dari 60 persen pengeluaran untuk pangan, sekitar 10 persennya adalah untuk konsumsi protein.
Tabel 3. Perkembangan Pendapatan dan Alokasi Pengeluaran   Rumah Tangga di NTB, 1996- 2008
Sumber: Diolah dari Susenas 1996, 1999, 2002, 2005, 2008
Dalam periode tahun 1996-2005, proporsi pengeluaran konsumsi protein hewani tidak berubah dan cenderung menurun pada tahun 2008. Tidak ada perbedaan yang signifikan alokasi pengeluaran konsumsi protein hewani antara daerah perkotaan dan perdesaan. Namun karena tingkat pendapatan daerah perkotaan lebih tinggi, maka alokasi pengeluaran untuk konsumsi protein hewani di perkotaan juga lebih tinggi.
Tingkat konsumsi protein hewani di NTB, pada periode 1996-2008 masih relatif kecil (16 gram/kapita/hari) dan relatif tetap. Dari Tabel 4, apabila tingkat konsumsi protein hewani dibedakan antar daerah dapat dikemukakan beberapa hal: (i) konsumsi protein hewani masih relatif rendah namun di perkotaan lebih tinggi dari pada di perdesaan; (ii) tingkat konsumsi protein hewani pada tahun 1999 dan 2008 cenderung menurun baik di perkotaan maupun perdesaan, dengan tingkat penurunan yang hampir sama yaitu 24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dampak krisis
ekonomi yang terjadi tahun 1997/1998 terhadap konsumsi protein hewani di NTB tidak berbeda antar daerah.
Hasil kajian Saliem dan Supriyati (2006) menunjukkan bahwa secara umum konsumsi protein di NTB sudah di atas rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) tahun 2004 sebesar 52 gram/kapita/ hari, namun sebagian berasal dari sumber pangan nabati. Tingkat konsumsi protein hewani kurang dari 20 persen. Rekomendasi WKNPG untuk konsumsi sumber protein adalah 20 persen protein hewani dan 80 persen protein nabati. Fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat peran yang sangat besar dari protein hewani dalam membentuk kualitas SDM. Fenomena serupa juga ditemui di D.I. Yogyakarta (Sudaryanto dan Supriyati, 2007).
Data Susenas mengelompokkan protein hewani ke dalam enam jenis, yaitu daging unggas, daging ruminansia, telur, susu, ikan segar dan ikan awetan. Sebagian besar konsumsi protein hewani di NTB baik di
Tabel 4. Pangsa Pengeluaran dan Konsumsi Protein (gr/kap/hr) di Nusa Tenggara Barat
Sumber : Diolah dari Susenas 1996, 1999, 2002, 2005, 2008
perkotaan maupun perdesaan berasal dari ikan segar. Peringkat kedua adalah ikan awetan, seperti terlihat pada Tabel 5.  Dari enam jenis sumber protein hewani, proporsi konsumsi daging ruminansia dan susu lebih kecil dibanding proporsi konsumsi daging unggas, telur, ikan segar maupun ikan awetan. Pada tahun 2008, proporsi konsumsi daging ruminansia dan susu masing-masing sekitar 4 persen sedangkan proporsi konsumsi sumber protein yang lainnya mencapai sekitar 11 persen (daging unggas) – 43 persen (ikan segar).  Hal ini menunjukkan bahwa protein hewani yang dikonsumsi adalah dari jenis yang harganya relatif terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Provinsi NTB sebagai wilayah penghasil ternak (sapi yang termasuk sebagai
ternak ruminansia), ternyata proporsi konsumsi untuk produk hasil ternak ruminansia hanya sekitar 4 persen, sementara proporsi konsumsi untuk pangan sumber protein yang lain masing- masing lebih dari 10 persen.
Proporsi konsumsi ikan segar dan awetan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, sementara untuk konsumsi daging, telur dan susu proporsinya lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan memang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Rendahnya konsumsi daging, telur dan susu pada rumah tangga di perdesaan berdampak pada rendahnya kualitas SDM di perdesaan dimana relatif tertinggal dibanding rata-rata penduduk di perkotaan NTB.
Tabel 5. Perkembangan Konsumsi Protein Hewani menurut Jenis dan Daerah di NTB, 1996-2008
Sumber: Diolah dari Susenas 1996, 1999, 2002, 2005
3.4. Perkembangan Produksi Pangan Hewani
Produk ternak sebagai sumber pangan hewani di NTB terdiri atas sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam ras, ayam buras dan itik. Perkembangan produksi ternak tersebut tahun 2000-2004 ditampilkan pada Tabel 6.  Produksi pangan hewani, masih didominasi oleh sapi, ayam ras dan ayam buras. Petumbuhan pangan hewani di NTB relatif kecil, sekitar 6.4 persen/tahun. Pertumbuhan pangan hewani terutama karena pertumbuhan produksi domba dan babi yang relatif besar (sekitar 26 persen), itik dan ayam buras. Terlihat bahwa produksi sapi di NTB tidak menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan selama periode 2000 – 2004 sebesar nol persen.
3.5. Angkatan Kerja  Menurut Umur
Dalam periode 1996-2005, angkatan kerja di NTB meningkat sekitar 10 persen, di perkotaan meningkat tajam sementara di perdesaan justru cenderung menurun (Tabel 7).  Proporsi angkatan kerja di NTB, baik di perdesaan maupun perkotaan didominasi oleh usia produktif (umur 30-55 tahun) yang proporsinya di atas 50 persen, sementara proporsi angkatan kerja usia muda mencapai sekitar 35 persen, dan sisanya adalah angkatan kerja usia lanjut (lebih dari 55 tahun).
Secara agregat, proporsi angkatan kerja produktif dan usia lanjut meningkat, sementara angkatan kerja usia muda cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan usia muda lebih rendah dibandingkan dengan usia produktif dan lanjut. Gambaran
Tabel 6. Perkembangan Produksi Pangan Hewani di Nusa Tenggara Barat, 2000-2004(Ton)
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi NTB (2005)
Tabel 7. Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Umur di NTB, 1996-2005
Sumber : Statistik Indonesia, (Berbagai Tahun) BPS
di perkotaan menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja produktif  meningkat, usia lanjut relatif tetap dan usia muda cenderung menurun. Di perdesaan proporsi angkatan kerja usia produktif  relatif tetap, usia lanjut meningkat, usia muda cenderung menurun. Adanya perlambatan pertumbuhan angkatan
kerja usia muda dan produktif di wilayah ini diduga terkait erat dengan adanya TKI/TKW yang bekerja di luar negeri. Sementara gejala menurunnya angkatan kerja muda di perdesaan disebabkan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota (urbanisasi) selain ke luar negeri sebagai TKI/TKW.

## 3.6. Tenaga Kerja Menurut Tingkat
Pendidikan
Secara rataan, pada tahun 2005 tingkat pendidikan angkatan kerja di NTB masih relatif rendah. Angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sampai tamat SD masih sekitar 64 persen. Pada periode tahun 1996-2005, kelompok tersebut cenderung menurun (10 persen/tahun), sementara angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Lanjutan dan Perguruan Tinggi cenderung meningkat. Perkembangan ini cukup menggembirakan, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayah NTB. Proporsi angkatan kerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi masih relatif kecil, yaitu sekitar 5 persen. Perkembangan
angkatan kerja menurut pendidikan ditampilkan pada Tabel 8.
Di perkotaan NTB, pada tahun 2005, angkatan kerja berpendidikan rendah juga masih relatif tinggi (57 persen), yang berpendidikan lanjutan sekitar 34 persen, sementara yang berpendidikan tinggi sekitar delapan persen. Keragaraan pendididikan angkatan kerja di perkotaan di atas rata-rata NTB.  Dalam periode 1996-2005, angkatan kerja berpendidikan rendah di perkotaan NTB proporsinya justru meningkat, dan yang pendidikan Sekolah Lanjutan menurun. Fakta tersebut sangat memprihatinkan mengingat tingkat pendidikan secara formal menjadi salah satu ukuran kualitas SDM.
Tabel 8.  Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan  di NTB, 1996-2005
Sumber : Statistik Indonesia, (Berbagai Tahun) BPS
Di perdesaan NTB, kondisi angkatan kerja s a m p a i   d e n g a n   t a h u n   2 0 0 5   m a s i h memprihatinkan dimana sekitar 67 persen masih  berpendidikan rendah, sementara yang berpendidikan tinggi baru sekitar 3 persen. Namun perkembangan selama 10 tahun (1996- 2005) menunjukkan ke arah yang lebih baik. Angkatan kerja berpendidikan rendah turun s e k i ta r   1 0   p e r s e n ,   s e m e n ta r a   y a n g berpendidikan Sekolah Lanjutan dan Perguruan Tinggi meningkat masing-masing sekitar sembilan dan satu  persen.
3.7. Perspektif Peningkatan Kualitas SDM di NTB
K u a l i ta s   S D M   u ta m a n y a   t i n g k a t kecerdasan manusia sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas konsumsi makanan saat masih dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun. Dalam hal demikian, upaya peningkatan kualitas SDM di masa depan perlu memberikan perhatian dan  pemantauan terhadap kondisi kesehatan dan pola konsumsi wanita hamil, ibu menyusui serta anak balita khususnya usia kurang dua tahun perlu mendapat prioritas. Dalam kaitan tersebut, Departemen Kesehatan telah menetapkan program-program peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat difokuskan pada kelompok tersebut. Namun demikian, mengingat sumberdaya pemerintah (anggaran, tenaga, waktu) keterbatasan jangkauan, maka peran serta masyarakat secara aktif bidang kesehatan dan gizi sangat diperlukan.
Secara nasional Provinsi NTB dikenal sebagai salah satu provinsi yang paling sering mengalami kejadian rawan pangan. Berdasar analisis yang telah dibahas sebelumnya, proporsi penduduk yang tidak tahan pangan di NTB tahun 2005 sekitar 78 persen. Prevalensi kurang gizi dan gizi buruk di NTB (29.20 persen, http://www.gizi.net), termasuk yang tertinggi di Indonesia. Presentase penduduk miskin di NTB juga tergolong tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan kualitas SDM di NTB melalui peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat serta pengentasan kemiskinan merupakan
tantangan yang perlu diselesaikan. Upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat serta pengentasan kemiskinan terkait erat dengan upaya pemantapan ketahanan pangan rumah tangga.  Dalam kaitan tersebut, Simatupang, (2006) menyebutkan bahwa ketahanan  pangan sebagai prasyarat untuk pem-bangunan sumberdaya manusia yang sehat menjadikannya sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dan didukung oleh insan yang sehat dan produktif.
Dikaitkan dengan masih rendahnya konsumsi pangan protein hewani, potensi produksi ternak, dan upaya peningkatan kualitas SDM di NTB, maka peningkatan ketahanan pangan rumah tangga di NTB memiliki peran yang strategis. Dalam hal ini peningkatan ketersediaan pangan utamanya pangan hasil ternak sebagai sumber protein hewani yang memang sesuai dengan potensi wilayah NTB perlu ditingkatkan disertai dengan peningkatan akses rumah tangga terhadap pangan tersebut. Peningkatan akses rumah tangga terhadap pangan dapat dilakukan dengan peningkatan daya beli dan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja terutama di daerah perdesaan.
Peningkatan produksi, ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga (khususnya rumah tangga petani) dapat dilakukan melalui penerapan inovasi teknologi pertanian (Rachman, 2006). Inovasi teknologi pertanian mencakup teknologi budidaya, pengelolaan sumberdaya lahan dan air, teknologi panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan rekayasa kelembagaan pertanian.  Studi empiris membuktikan bahwa melalui penerapan inovasi teknologi pertanian maka produktivitas, produksi, dan pendapatan usahatani dapat ditingkatkan dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga.  Peningkatan pendapatan rumah tangga akan meningkatkan akses dan konsumsi serta ketahanan pangan rumah tangga dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di NTB.
IV. KESIMPULAN
Proporsi rumah tangga yang tidak tahan pangan (kurang, rentan dan rawan pangan) di NTB secara agregat, daerah perkotaan maupun perdesaan relatif tinggi dan  belum menunjukkan penurunan yang signifikan selama 1996-2008  Oleh karena itu program peningkatan ketahanan pangan di NTB perlu mendapat perhatian serius terkait upaya penurunan proporsi penduduk yang tidak tahan pangan. Penerapan inovasi teknologi pertanian d i h a r a p k a n   m a m p u   m e n i n g k a t k a n produktivitas, produksi, dan pendapatan usahatani dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Untuk itu, advokasi, sosialisasi dan diseminasi dari inovasi teknologi pertanian (penggunaan benih/bibit varietas unggul, sistem pengelolaan usahatani terpadu, penggunaan pupuk secara s e i m b a n g   d a n   j u m l a h   y a n g   s e s u a i rekomendasi) yang telah dihasilkan oleh lembaga penelitian termasuk Badan Litbang Pertanian merupakan salah satu strategi yang perlu mendapat perhatian utama dalam upaya meningkatkan produktivitas, produksi, ketersediaan dan ketahanan pangan rumah tangga.
Untuk memacu adopsi terhadap inovasi teknologi pertanian oleh pengguna, maka dalam merakit teknologi tersebut perlu mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan akseptabilitas dari calon pengguna.  Sesuai dengan mandat yang ada, maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian memegang peran utama dan strategis dalam upaya pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Untuk itu, pemantapan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dengan semua lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan.
Konsumsi pangan sumber protein di NTB secara agregat telah melebihi standar kecukupan namun demikian komposisi sumber protein masih didominasi dari protein nabati, dan tingkat konsumsi protein hewani masih
lebih rendah dari rekomendasi WKNPG tahun 2004.  Dikaitkan dengan potensi wilayah NTB yang sesuai untuk pengembangan peternakan dan merupakan sentra produksi, maka upaya peningkatan ketersediaan produk ternak di NTB diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak, perluasan kesempatan kerja di perdesaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga akses dan konsumsi produk pangan hewani dapat ditingkatkan. Peningkatan pendapatan rumah tangga akan meningkatkan akses dan konsumsi serta ketahanan pangan rumah tangga dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di NTB.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.poultryindonesia.com.  Membangun Kesadaran Pentingnya Mengkonsumsi Protein Hewani. Date: Friday, October 21 @ 14:46:03
WIT. Topic: Referensi
http://www.gizi.net/skpg/index.shtml. Situasi Masalah
Gizi Balita Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2005.  diakses 10 November 2008.
Maxwell, D, C. Levin, M.A. Klemesu, M. Ruel, S.
Moris, and C. Ahiadeke. 2000. Urban Livelihoods and Food and Nutrition Security in Greater Accra, Ghana. IFPRI Research Report 112. IFPRI in Collaboration with The Noguchi Memorial Institute for Medical Research and The World Health Organization.
Rachman, Handewi P.S. 2006.  Peran Inovasi Teknologi Pertanian dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah pada Seminar Nasional “Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian Sebagai Penggerak Ketahanan Pangan Nasional” Kerjasama Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB dan Universitas Mataram, Mataram 5 – 6 September 2006. Saliem, Handewi .P. dan Supriyati. 2006. Ketahanan Pangan dan Pembangunan Masyarakat dalam Kerangka Desentralisasi.  Kasus Nusa Tenggara Barat. Laporan Penelitian. Kerjasama Penelitian Biro Perencanaan Departemen Pertanian dan UNESCAP-CAPSA. Jakarta.
Simatupang, P. 2006.  Kebijakan dan Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah. Makalah Pembahas pada Seminar Nasional “Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian Sebagai Penggerak Ketahanan Pangan Nasional” Kerjasama Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB dan Universitas Mataram, Mataram 5 – 6 September 2006.
Sudaryanto, B. dan Supriyati.  2007. Dinamika Ketahanan Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kemajuan Terkini Penelitian Klaster Agro 2007.  Kantor Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
BIODATA PENULIS :
Handewi Purwati Saliem adalah ahli peneliti utama di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1980 dari Institut Pertanian Bogor. Pendidikan S2 dan S3 selesai ditempuh di Universitas yang sama pada tahun 1985 dan 2001. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Email: handewipurwati@gmail.com
Supriyati  adalah ahli peneliti madya di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1982 dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pendidikan S2 ditempuh di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990. Email: priyatie@yahoo.com.