## KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007
Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM *)

## Abstrak
Masyarakat Ekonomi Asean sudah tidak dapat dielakkan lagi, kegiatan ekonomi menjadi peran strategis  dalam  mesyarakat  ekonomi  asean  ini.  Investasi  di  negara  ASEAN  akan  menjadi  sorotan utama, perusahaan dalam sekala kecil maupun perusahaan besar akan meramaikan iklim investasi. Peran  Hukum  menjadi  sangat  utama  dalam  menyikapi  perdagangan  global.  Kejahatan  korporasi menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan  para  investor  dalam  menjalankan  bisnis  khususnya  di  Indo- nesia.  Mencari  keuntungan  adalah  motif  setiap  korporasi  dalam  menjalankan  bisnisnya.  Undang- undang N0. 25 Tahun 2007 menjadi dasar para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Memperhtikan dan Menjalankan Undang-undang Penanaman Modal dengan sebaik-baiknya, maka perusahaan manaupun akan taat daam melakukan investasi. Perusahaan yang mempunyai etika dan norma  yang  baik  adalah  kunci  utama  dan  yang  diharapkan  oleh  semua  negara  dalam  memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN ini.

## Kata kunci : Kejahatan Korporasi

## Abstract
Asean Economic Community is already inevitable, economic activity becomes a strategic role in this asean economic mesyarakat. Investment in ASEAN countries will be the main focus, the company in a small scale and large companies will enliven the investment climate. The law became very major role in addressing global trade. Corporate crime into something that must be  considered investors in doing business, especially in Indonesia. Profit is the motive of every corporation in running the business. Law N0. 25 The year 2007 became the foundation of the investors to invest in Indonesia. Running Memperhtikan and Investment Act as well as possible, then the company will obey daam manaupun investment. Companies that have good ethics and norms is the key and expected by all countries in the region to enter free trade in ASEAN.

## Keyword : Corporate crime

## Pendahuluan
Memasuki  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA) pada tahun 2016, bukanlah sesuatu yang harus  dihindari.  Kemajuan  suatu  bangsa  dapat terlihat  dengan  adanya  dan  berlangsungnya pembangunan di semua bidang.
Indonesia  adalah  negara  yang  seksi  untuk dijadikan negara untuk d investasi, betapa tidak ini terlihat dengan sumber daya alamnya  yang
melimpah,  jumlah  penduduk  yang  banyak,  dia- pit dua benua dan dua samudera menjadikan in- caran bagi negara-negara lain
Pembangunan  Nasional  yang  sedang  ber- langsung saat ini diharapkan perlunya suatu ke- sinambungan  yang  terus  menerus  dan  harus  te- tap  dipertahankan.  Hal  ini  adalah  untuk  mewu- judkan cita-cita bangsa, menjadikan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan
*) Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta.
Petunjuk Penulisan
Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang ...
Faisal Santiago
Pancasila.  Guna  untuk  meningkatkan  pemba- ngunan maka diperlukan kemandirian usaha ser- ta  mengundang  investor  asing  untuk  menanam- kan modalnya di Indonesia.
Hal  ini  dikarenakan  untuk  melakukan pembangunan di segala bidang bangsa indonesia perlu  mendapatkan  dana  yang  besar,  dikarena- kan keterbatasan dana tersebut maka diperlukan dana  luar  untuk  menggerakkan  pembangunan tersebut.
Perlu investasi tapi tidak murahan dan me- ngemis,  tetapi  harus  didasarkan  semangat  pem- bangunan dan saling menguntungkan dengan di- balut bisnis. Saling menguntungkan itu yang ha- rus  dikedepankan  dalam  rangka  tercapainya  tu- juan nasional tersebut.

## Penanaman Modal
Penanaman  Modal,  merupakan  suatu  ke- giatan  untuk  menginvestasikan  segala  kegiatan baik berupa barang, uang, teknologi maupun ja- sa  yang  bertujuan  mencari  ke-untungan.  Pena- naman modal merupakan salah satu sarana yang baik  untuk  melaksanakan  pembangunan  guna kelangsungan dan kemajuan dari suatu negara.
Investasi  tidak  dapat  diellakkan  saat  ini oleh  suatu  negara,  persaingan  dalam  kegiatan ekonomi merupakan faktor yang harus dihadapi. Investor akan mencari Sumber Daya Alam yang tersedia  serta  ditopang  dengan  Sumber  Daya Manusia yang murah serta di tunjang skill yang memadai  adalah  tempatnya  investor  untuk  me- nanamkan modalnya.
Hal  inilah  yang  mendorong  suatu  bangsa untuk  terus  mengundang  para  investor  untuk menanamkan modal di negaranya, tanpa kecuali Indonesiapun  melakukan  hal  yang  sama  untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya.  Penanaman  modal  atau  investasi  de- wasa ini menjadi seperti bahan rebutan bagi ne- gara-negara atau daerah untuk dijadikan partner dalam melaksanakan pembangunan di segala bi- dang. 1 Penanaman modal berkembang sejalan de- ngan kebutuhan suatu negara dalam melaksana- kan  pembangunan  nasional  guna  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.
puan suatu negara memenuhi kebutuhan modal, sehingga  penanaman  modal  menjadi  salah  satu alternatif  terbaik  selain  melalui  hutang  luar negeri.
Lahirnya Undang-undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, mengisyaratkan bah- wa bangsa  Indonesia sangat memerlukan inves- tor asing untuk menanamkan modalnya di Indo- nesia.
Beberapa waktu yang lalu pemerintah me- ngeluarkan paket kebijakan ekonomi,  yang inti- nya  memberi  kemudahan  bagi  investor  asing untuk investasi di Indonesia.
Ada beberapa tantangan untuk memberda- yakan  penanaman  modal  di  Indonesia.  Kendala dan tantangan tersebut adalah:
1. Persaingan  kebijakan  investasi  yang  dilaku- kan oleh  Negara pesaing seperti Cina, Viet- nam, Thailand dan Malaysia;
2. Masih rendahnya kepastian hukum;
3. Lemahnya insentif investasi;
4. Kualitas  SDM  yang  rendah  dan  terbatasnya infrastruktur;
5. Tidak  adanya  kebijakan  yang  jelas  untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA;
6. Masih tingginya biaya ekonomi karena ting- ginya  kasus  korupsi,  keamanan  dan  penya- lahgunaan wewenang;
7. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah;
8. Belum  optimalnya  pemberian  insentif  dan fasilitas. 2
Investor  asing  mempunyai  peranan  yang sangat  penting,  oleh  karena  itu  penggunaan modal  asing  perlu  dimanfaatkan  secara  semak- simal  mungkin  untuk  mempercepat  pembangu- nan ekonomi di Indonesia. Sehingga diperguna- kan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam  waktu  dekat  belum  dan  atau  tidak  dapat dilaksanakan  oleh  pemodal  Indonesia,  namun begitu perlu diadakan suata ketentuan- ketentuan yang  jelas  untuk  memenuhi  kebutu-  han- kebutuhan  akan  pemodal  pergunakan  seba-  gai pembangunan  nasional  serta  keuntungan  yang akan  diperoleh  oleh  kedua  belah  pihak  baik pemerintah (masyarakat) maupun pemilik modal.
Di samping menghindarkan  keragu-ragu-
Kebutuhan tersebut  timbul  akibat ketidakmam-
1 Faisal Santiago, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: Cintya Press, 2010
dal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi , 18 Januari,
2007.
Petunjuk Penulisan Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang ...
Faisal Santiago
an  dari  pihak  investor  asing  kita  harus  juga menyadari kekuatan ekonomi potensiil yang de- ngan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  terdapat banyak diseluruh wilayah tanah  air  yang belum diolah  untuk  dijadikan  kekuataan  ekonomi  riil yang  disebabkan  oleh  karena  ketiadaan  modal, pengalaman, pengetahuan dan teknologi.
Pembangunan  ekonomi  berarti  pengola- han kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekua- tan  ekonomi  riil,  serta  peningkatan  produksi ekonomi dapat tercapai melalui penanaman mo- dal,  penggunaan  teknologi,  penambahan  penge- tahuan,  peningkatan  ketrampilan,  penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Oleh karena  itu  penggunaan  modal  asing  perlu  di- manfaatkan  secara  maksimal  untuk  memperce- pat pembangunan.

## Kepastian Hukum
Kepastian  hukum,  itulah  yang  selalu  di- dengungkan  oleh  para  investor  asing  apabila ingin  menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  wa- jar  hal  itu  dipertanyakan  oleh  mereka  demi  ke- berlangsungan  investasinya  di  Negara  Indone- sia.  Iklim  yang kondusif itulah  yang diperlukan bagi mereka baik dalam pelaksanaanya maupun juga dari segi hukumnya.
Undang-undang No. 25 tahun 2007 adalah sebagai  bukti  bahwa  investasi  di  Indonesia  di jaga  kepastian  hukumnya  baik  bagi  para  inves- tor maupun pekerja  yang bekerja di perusahaan Penanaman Modal Asing.
Dengan  adanya  kepastian  hukum,  maka akan meningkatkan faktor kepercayaan dari para investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indo- nesia, apalagi Indonesia terkenal sebagai negara yang  berdasakan  hukum.  Kita  ketahui  negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepas- tian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  dalam hubungan  antar  manusia  dalam  hal  ini  antara yang menanamkan modalnya dengan pihak yang ditanamkan  modalnya,  jadi  harus  ada  suatu kepastian hukum yang legitemed .
Dengan  adanya  kepastian  hukum  tersebut paling  tidak  akan  mengikis  keragu-raguan  para investor untuk menanamkan modalnya, perlu di-
kurangnya para investor asing dalam menanam- kan modalnya di Indonesia. Mungkin salah satu faktornya adalah tidak ada kepastian hukum.
Bidang  usaha  merupakan  bidang  kegiatan yang diperkenankan  atau dibolehkan untuk ber- investasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata  cara  yang  harus  dipenuhi  oleh  investor  da- lam menanamkan investasinya. Negara merupa- kan negara yang menjadi tempat investasi itu di- tanamkan.  Biasanya  negara  yang  menerima  in- vestasi  merupakan  negara-negara  yang  sedang berkembang. 3
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam hukum  investasi  terdapat  unsur-unsur  yang  ha- rus diperhatikan:
1. Adanya kaidah hukum;
2. Adanya  subjek,  dimana  subjek  dalam  hu- kum  investasi  adalah  investor  dan  negara penerima investasi;
3. Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi;
4. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi;
5. Negara. 4
Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh Negara penerima mo- dal  dalam  pelaksanaan  investasi  dalam  suatu Negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-unda- ngan  yang  berlaku.  Atau  kalau  memungkinkan juga harus memperhatikan adat istiadat serta ke- biasaan setempat.
Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 25  tahun  2007  jelas-jelas  dikatakan  terdapat sepuluh asas, yaitu:
1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam ne- gara  hukum  yang  meletakkan  hukum  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagai  dasar  dalam  setiap  kebijakan  dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas  keterbukaan,  yaitu  asas  yang  terbuka terhadap  hak  dan  masyarakat  untuk  mem- peroleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  ti- dak  diskriminatif  tentang  kegiatan  penana- man modal.
3. Asas  akuntabilitas,  yaitu  asas  yang  menen- tukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
ketahui sejak terjadinya krisis ekonomi pada   ta- hun 1998 dan sampai saat ini masih menyisakan dampaknya. Hal tersebut terutama dengan ber-
3 Salim HS dan Budi Santoso, Hukum Investasi di Indo- nesia , Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2008, hal, 11.
4 Ibid , hal, 11.
Petunjuk Penulisan
Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang ...
Faisal Santiago
dari  penyelenggaraan  penanaman  modal  di- pertanggungjawabkan  kepada  masyarakat atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
4. Asas  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  mem- bedakan  asal  negara  adalah  asas  perlakuan pelayan non diskriminasi berdasarkan keten- tuan  peraturan  perundang-undangan,  baik antara penanam modal dalam negeri dan pe- nanam modal dari satu negara asing dan pe- nanam modal dari negara-negara lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendo- rong  peran  seluruh  penanam  modal  secara bersama-sama  dalam  kegiatan  usahanya  un- tuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas  efisiensi  berkeadilan  adalah  asas  yang mendasari  pelaksanaan  penanaman  modal dengan  mengedepankan  efisiensi  berkeadi- lan  dalam  usaha  mewujudkan  iklim  usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
7. Asas  keberlanjutan  adalah  asas  yang  secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan  melalui  penanaman  modal untuk  menjamin  kesejahteraan  dan  kemaju- an  dalam  segala  aspek  kehidupan,  baik  un- tuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas  berwawasan  lingkungan  adalah  asas penanaman  modal  yang  dilakukan  dengan tetap  memperhatikan  dan  mengutamakan perlindungan  dan  pemeliharaan  lingkungan hidup.
9. Asas  kemandirian  adalah  asas  penanaman modal  yang  dilakukan  dengan  tetap  menge- depankan potensi bangsa dan negara dengan tidak  menutup  diri  pada  masuknya  modal asing  demi  terwujudnya  pertumbuhan  eko- nomi.
10. Asas  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga  keseimbangan  kemajuan  ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Asas  tersebut  perlu  diperhatikan  dengan baik  dalam  hal  mengoptimalisasikan  investasi khususnya  di  Indonesia.  Sehingga  penulis  me- ngatakan  harus  adanya  suatu  keterkaitan  yang harus diperhatikan antara keterkaitan asas hu-
sahakan  dan  dilakukan  secara  optimal,  dan sesuai prinsip efisiensi.
2. Asas  Hukum  Internasional,  merupakan  asas di  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  pe- merintah  dengan  penanam  modal,  apabila pemerintah  melakukan  tindakan  nasionali- sasi/pencabutan  hak  milik  secara  menyelu- ruh  dan  penyelesaiannya  harus  didasarkan pada asas hukum internasional.
3. Asas  Demokrasi  Ekonomi,  yaitu  asas  dima- na di dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
4. Asas Manfaat, yaitu merupakan asas dimana di dalam penanaman investasi dapat membe- rikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

## Tanggung Jawab Hukum Dalam Penanaman Modal
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  penanam  modal  asing,  maka  pemerin- tah  Indonesia  selain  ikut  serta  menjadi  pihak dalam  beberapa  perjanjian  multilateral,  peme- rintah  juga  mengadakan  perjanjian  bilateral  de- ngan  pemerintah  negara  yang  warga  negaranya menanamkan modalnya di Indonesia. Perjanjian bilateral  lebih  disukai  baik  oleh  negara  peneri- ma maupun negara penanam modal. Hal ini da- pat dilihat dari banyaknya jumlah perjanjian bi- lateral  di  bidang  penanaman  modal  yang  telah dibuat,  dibandingkan  dengan  jumlah  perjanjian multilateral  yang sampai saat ini masih terbatas jumlahnya.  Sampai  dengan  sekarang,  Indonesia telah  mengadakan  perjanjian  penanam  modal dengan  51  negara,  diantaranya  adalah  Amerika Serikat,  Perancis,  Singapura,  RRC,  Australia, Inggris dan Korea Selatan. 5
Bagi  negara  penanam  modal,  perjanjian bilateral  akan  lebih  menguntungkan  karena  ja- minan perlindungan penanaman modal yang di- berikan oleh negara tuan rumah diberikan secara khusus  kepadanya,  sehingga  jaminan  ini  lebih kuat, dibandingkan dengan jaminan yang diberi- kan  secara  umum  melalui  perjanjian  multilate- ral. 6
Pelaksanan dari penanaman modal dan ke- berlanjutan dipergunkannya kaidah hukum da-
kum dengan hukum investasi;
1. Asas Ekonomi Perusahaan, yaitu asas dima- na di dalam penanaman investasi dapat diu-
5 Data diperoleh dari Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri RI, Juni 2015. 6 Ibid
Petunjuk Penulisan
Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang ...
Faisal Santiago
lam  pelaksanaan  investasi,  maka  perlu  diperha- tikan pasal 16 tentang tanggung jawab penanam modal:
1. Menjamin  tersedianya  modal  yang  berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menanggung  dan  menyelesaikan  segala  ke- wajiban  dan  kerugian  jika  penanam  modal menghentikan  atau  meninggalkan  atau  me- nelantarkan  kegiatan  usahanya  secara  sepi- hak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  per- undang-undangan.
3. Menciptakan  iklim  usaha  persaingan  yang sehat,  mencegah  praktek  monopoli  dan  hal- hal lain yang merugikan Negara.
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Menciptakan  keselamatan,  kesehatan,  ke- nyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perun- dang-undangan
Setiap pelaksanaan dari penanaman modal perlu  dilakukan  satu  tata  kelola  yang  baik  se- hingga  dalam  pelaksanaanya  diharapkan  tidak menimbulkan masalah hukum dalam melakukan investasi tersebut. Oleh karena itu para investor harus  memperhatikan  pasal  15  yang  menentu- kan  bahwa  setiap  penanam  modal  mempunyai kewajiban:
1. Menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  peru- sahaannya yaitu tanggung jawab yang mele- kat  pada  setiap  perusahaan  penanaman  mo- dal untuk tetap menciptakan hubungan  yang serasi,  seimbang  dan  sesuai  dengan  lingku- ngan, nilai, norma dan budaya setempat.
3. Membuat  laporan  tentang  kegiatan  penana- man  modal  dan  menyampaikannya  kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dima- na  laporan  ini  merupakan  laporan  kegiatan penanaman  modal  yang  memuat  perkemba- ngan  penanaman  modal  dan  kendala  yang dihadapi  penanam  modal  yang  disampaikan secara  berkala  kepada  BKPM  dan  pemerin- tah  daerah  yang  bertanggung  jawab  di  bi- dang penanaman modal.
undang-undangan. 7
Kita mengharapkan agar para investor da- lam  melakukan  kegiatan  usahanya  memperha- tikan kaidah hukum  yang berlaku, sehingga da- lam  pelaksanaannya  akan  berjalan  dengan  baik. Apabila ini berjalan dengan baik tentu tidak akan timbul  masalah  hukum  baik  pidana  mau-  pun perdata.

## Kejahatan Korporasi
Menjalankan  usaha  di  Indonesia  harus berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Dengan  ber- pedoman  dengan  Undang-Undang  Perseroan serta  mematuhi  Undang-Undang  Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, merupakan suatu ke- wajiban yang tidak bisa dihindari.
Korporasi  memegang  peranan  yang  sa- ngat  penting  dalam  mengundang  investor  asing di  Indonesia.  Clinard  dan  Yeager  menguraikan ada 6 bentuk utama dari kejahatan korporasi: 1. Pelanggaran  administratif,  pelanggaran  ini meliputi tidak dipenuhinya persyaratan yang diberikan  oleh  suatu  pranata  pemerintahan atau oleh suatu pengadilan.
2. Pelanggaran lingkungan, antara lain melaku- kan pencemaran air dan udara termasuk lim- bah  kimiawi,  melanggar  ambang  batas  kan- dungan polutan pada udara dan air.
3. Pelanggaran  Keuangan,  termasuk  pembaya- ran yang tidak sah atau tidak mengakui ada- nya penyuapan, termasuk politik uang.
4. Pelanggaran  perburuhan,  yang  dapat  dibagi menjadi  empat  bentuk  utama,  diskriminasi dalam penerimaan pegawai, pelanggaran K3, praktik  perburuhan  yang  tidak  jujur  dan pelanggaran upah.
5. Pelanggaran manufaktur, meliputi pelangga- ran yang berada dibawah tiga lembaga, yaitu yang  berhubungan  dengan federal  hazar- dous  substances  act,  the  poison  prevention act, serta the consumer product safety act . 8
Melakukan  kejahatan  korporasi  tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mencari keuntu- ngan yang sebesar-besarnya, apabila ini dilaku-
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat   se- kitar lokasi kegiatan usaha penanaman mo- dal.
5. Mematuhi   semua   ketentuan peraturan per-
7 Dhaniswara, Hukum Penanaman Modal , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007., hal. 118.
8 www.academia.edu. Doni alfianda, Kejahatan Korpo- rasi, 2016
Petunjuk Penulisan Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang ...
Faisal Santiago
kan proses pembiaran maka pada akhirnya akan merugikan dan menghambat terciptanya kemak- muran bagi masyarakat  Indonesia. Dengan ada- nya  Undang-undang  No.  25  tahun  2007  serta konsistensinya Pemerintah Indonesia terus ingin melakukan penegakan hukum, maka diharapkan para  investor  asing  tidak  melakkukan  kejahatan korporasi di Indonesia.

## Penutup
Untuk  bisa  memenuhi  harapan  agar  keja- hatan  korporasi  tidak  terjadi  di  Indonesia  maka diharapkan, pemerintah, aparat hukum dan kom- ponen masyarakat dituntut untuk segara mencip- takan iklim yang kondusif untuk investasi.
Menyadari  pentingnya  penanaman  modal asing,  pemerintah  Indonesia  menciptakan  suatu iklim  penanaman  modal  yang  dapat  menarik modal  asing  masuk  ke  Indonesia.  Usaha-usaha tersebut  antara  lain  adalah  dengan  mengeluar- kan peraturan-peraturan tentang penanaman mo-
dal  asing  dan  kebijaksanaan  pemerintah  yang pada  dasarnya  tidak  akan  merugikan  kepenti- ngan nasional dan kepentingan investor.
Usaha  pemerintah  untuk  selalu  memper- baiki  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  penana- man  modal  asing  antara  lain  dilakukan  dengan memperbaiki  peraturan  dan  pemberian  paket yang menarik bagi investor asing.
Pada  akhirnya  harus  tetap  diingat  bahwa maksud  diadakannya  penanaman  modal  asing hanyalah  sebagai  pelengkap  atau  penunjang pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Pada  hake- katnya  pembangunan  tersebut  harus  dilaksana- kan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena  itu  pemerintah  harus  bijaksana  dan  hati- hati  dalam  memberikan  persetujuan  dalam  pe- nanaman  modal  asing  agar  tidak  menimbulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan me- nimbulkan dampak buruk bagi negara ini di ke- mudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Aditiawan Chandra, Strategi Menarik Penanaman Modal Asing Dalam Pembangunan Ekonomi , 18 Januari, 2007.
Dhaniswara, Hukum Penanaman Modal , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
Faisal Santiago, Pengantar Hukum Pidana , Jakarta: Cintya Press, 2004 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta: Cintya Press, 2005. Faisal Santiago, Memerangi Korupsi , Jakarta: Cintya Press,
2006.
Faisal Santiago, Pidato Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar , Jakarta, Universitas Borobudur, 2007.
Faisal Santiago, Hukum Penanaman Modal , Jakarta, Cintya Press, 2010. Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis edisi revisi , Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.
Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Cintya Press, 2013. Faisal Santiago, Bunga Rampai Catatan Hukum , Jakarta: Cintya Press, 2016. Roscoe Pond, An Introduction to the Philosophy of Law , terjemahan, Jakarta, Bhatara Niaga Media, 1996.
Salim HS dan Budi Santoso, Hukum Investasi di Indonesia , Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2008, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Adtya, Bandung, 2000.
Undang-undang No. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. http:// www.academia.edu. Doni alfianda, Kejahatan Korporasi , 2016
Petunjuk Penulisan
Kejahatan Korporasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang ...
Faisal Santiago