JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 5, No. 1 Juli  2022 DOI: 10.31314/jsap.5.1.19-26.2022

## ANALISIS  PENERAPAN  PSAP  NOMOR  08  TENTANG  AKUNTANSI KONSTRUKSI  DALAM  PENGERJAAN  PADA  DINAS  PUPR  KABUPATEN GORONTALO
Fitria Melynsyah Yusuf 1 , Yuwin Ali 2 , Regina Abas 3
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; fitriayusuf@umgo.ac.id  yuwinali@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 26 Juni  2022,  Disetujui: 26 Juni  2022, Publish 28 Juni 2022

## Abstract:
This research approach uses a qualitative research approach. The results showed that the financial accountability report at the Gorontalo Regency Public Works and Spatial Planning Office  is  in  accordance  with  Technical  Bulletin  No.  15  concerning  Accrual-Based  Fixed Assets and is based on Government Accounting Standard Statement No.08. However, it is not  fully  in  accordance  with  the  rules  of  application.  Where  the  Public  Works  and  Spatial Planning  Office  of  Gorontalo  Regency  still  has  audit  findings  on  the  Inspection  Result Report, namely: there  are findings about Construction Under Work that have not  provided size  information,  proof  of  ownership,  are  recorded  not  in  accordance  with  the  handover minutes,  while  in  the  regulations  The  application  of  the  Statement  of  Government Accounting Standards is to achieve accountability and transparency in the management of state finances in preparing and submitting financial reports. In this case, it is expected that the  Government  will  make  financial  accountability  reports  in  accordance  with  Government Regulation No. 71 of 2010 based on Government Accounting Standard Statement 08.
Keywords: Construction  under  Construction,  Statement  of  Government  Accounting Standard 08.

## Abstrak:
Tujuan dari penelitian ini mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor  08  tentang  akuntansi  konstruksi  dalam  pengerjaan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  laporan  pertanggungjawaban keuangan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  aturan  penerapan  PSAP  Nomor  08  tentang akuntansi  konstruksi  dalam  pengerjaan.  Dimana  masih  adanya  temuan  audit  terhadap laporan  hasil  pemeriksaan,  yaitu:  adanya  temuan  tentang  konstruksi  dalam  pengerjaan yang  belum  menyajikan  informasi  ukuran,  bukti  kepemilikan  dicatat  tidak  sesuai  dengan berita  acara  serah  terima,  sementara  dalam  aturan  penerapan  PSAP  yaitu  untuk mewejudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  negara  dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Diharapkan pemerintah dalam membuat laporan keuangan agar dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan PSAP Nomor 08.
Kata kunci : Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 08

## PENDAHULUAN
SAP atau Standar Akuntansi
Pemerintah menjadi acuan dan pedoman bagi para  akuntan  yang  berada  dalam  organisasi sektor  publik.  Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  71  tahun  2010  tentang  SAP yang bertujuan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban  pemerintah.  Perubahan dari  SAP  sebelumnya  ini  mewajibkan akuntansi berbasis akrual untuk pemerintahan termasuk  pemerintahan  daerah,  dari  yang sebelumnya  hanya  menggunakan  akuntansi berbasi  kas  menuju  akrual.  Ditinjau  dari penelitian  terdahulu  dalam  Penerapan  PSAP sangat  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  di  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD)  Kabupaten  Gorontalo.  Dimana hasil determinasi menunjukan variabel (kualitas laporan keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen (Penerapan SAP), oleh Sako
dan Lantowa,(2018).
Namun  penerapan  PSAP  No  08  belum sepenuhnya  dilaksanakan  sehingga  Laporan Keuangan  belum    diselenggarakan  sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi pemerintah.  Hal  ini  dibuktikan,  masih banyaknya  instansi  pemerintah  yang  laporan keuangannya masih terdapat sistem pengendalian  intern  dan  ketidakpatuhan terhadap  perundang-undang.  Salah  satunya Dinas  PUPR  Kabupaten  Gorontalo  sebagai penyedia  jasa  konstruksi  atau  pihak  ketiga
yang  dianggap  mampu,  memiliki  tenaga  ahli, dan  peralatan  berat  dalam  melaksana-kan pembangunan.  Berdasarkan  observasi  awal yang  peneliti  lakukan  pada  Dinas  PUPR Kabupaten  Gorontalo  bahwa  masih  adanya temuan  audit  dilihat  dari  Hasil  Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Ketidak- patuhan  Terhadap  Peraturan  Perundang- Undangan. Yang ber-dampak pada pengelolaan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten  Gorontalo  Belum  Tertib.  Neraca 31  Desember  2020  Audited  Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyajikan  saldo  asset tetap  sebesar  Rp.  1.430.460.409.849,88  atau bertambah  Rp.  39.748.414.449,90  dari  saldo per  31  Desember  2019  sebesar  Rp. 396.401.588.968,27.
Pada  TA  2020,  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo  telah  meng-anggarkan  biaya sertfikat  sebesar  Rp.67.000.000  untuk  100 bidang tanah. Biaya tersebut telah direalisasikan  sebesar  Rp.  25.687.680  untuk 58  bidang  tanah.  Sedangkan  pada  TA  2021, Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  telah menganggarkan  biaya  sertifikat  sebesar Rp.76.050.00 untuk 117 bidang tanah, sampai dengan  pemeriksaan  berakhir  pada  tanggal 29  April  2021  belum  direalisasikan.  Salah satunya  Dinas  PUPR  Kabupaten  Gorontalo. Pengurus  dalam  BAPK  Nomor  776/P- LKPD/T/K-GOR/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 menjelaskan  bahwa  permasalahan  asset tetap KDP tanpa luasan disebabkan pengurus barang  tidak  dapat  memutuskan  apakah
dicatat  berdasarkan  kontrak  atau  luasan menurut kondisi fisik terakhir.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: A) Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 Standar  Akuntansi  Pemerintah  berbasisi
Akrual Pernyataan Nomor 7 tentang
Akuntansi  Aset  Tetap,  B)  Peraturan  Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.
C) Keputusan Bupati Gorontalo No 815/27/XII/2018. D) Peraturan Bupati Gorontalo  Nomor  55  Tahun  2016.  E) Lampiran peraturan Bupati
Kabupaten Gorontalo.  F)  Lampiran  peraturan  Bupati Kabupaten Gorontalo.
Kondisi  tersebut  mengakibat-kan:  A). Asset  tetap  tidak  dilengkapi  informasi  yang lengkap  dan  akurat  tidak  dapat  digunkan sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  dan kesulitan  dalam  menelusuri  asset  tetap  yang belum  memberikan  informasi  yang  lengkap dan  akurat,  B).  Asset  tetap  tanah  seluas 13.039.801,03  m2  dengan  nilai  sebesar  Rp. 111.015.842.359,00 yang tidak didukung bukti kepemilikan atau dokumen pembelian  dan 16 kendraan  dinas  sebesar  Rp.382  .009.923,00 belum  didukung  bukti  kepemilkan  kendraan bermotor  (BPKB)  berpotensi  sengketa  dan hilang  serta  tidak  dapat  digunakan  untuk kegiatan operasional.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  dapat  mengetahui  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Nomor  08  Tentang
Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan taylor (2010)  mengidentifikasikan  metode  kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  rinci dan  detail  mengenai  permasalahan  yang berkaitan dengan yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dapat berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknis dokumentasi adalah salah satu  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  sosial  untuk menelusuri  data  historis.  Pada  penelitian  ini akan  menggunakan  teknik  dokumentasi terhadap  perlakuan  akuntansi  konstruksi dalam  pengerjaan  Pemerintah  pada  Dinas PUPR  Kabupaten  Gorontalo  yang  telah dipublikasikan,  untuk  mengamati  bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan  tersebut,  apakah  sudah  sesuai dengan PSAP No. 08.
Teknik  kedua  observasi  ialah  kegiatan mengamati  secara  cermat  dan  seksama terhadap  fakta,  data  yang  mengandung informasi  ekonomi  yang  tergali  yang  menjadi
penyusun  objek  peristiwa  yang  diselidiki. Teknik  yang  terkahir  ialah  teknik  wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,  sehingga  dapat  dikonstrusikan  makna dalam suatu data tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  telah  peneliti lakukan di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo bahwa  dalam  Buletin  Teknis  Nomor  15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis  Akrual, dalam mencatat  KDP  sebagai  aset  tetap,  apabila sudah  ada  berita  acara  penyelesaian pekerjaan,  aset  tetap  telah  selesai  dibangun, dan  sudah  dimanfaat  atau  belum  oleh satker/SKPD.  Begitu  juga  sebaliknya  KDP akan  berganti  aset  tetap  apabila  sudah  ada berita  acara  penyelesaian  pekerjaan,  aset tetap  telah  selesai  dibangun,  dan  sudah dimanfaatkan  atau  belum  oleh  satker/SKPD. Selanjutnya  apabila  aset  telah  dimanfaatkan dan  belum  ada  berita  acara  penyelesian pekerjaan  maka  di  catat  pada  catatan  atas laporan  keuangan.  Sehingga  Dinas  PUPR Kabupaten Gorontalo dalam mencatat pernyataan diatas sudah seseuai.
Sehingga  dalam  menjawab  apakah adanya  penerapan  PSAP  No.08  tentang Akuntansi  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan pada  Dinas  PUPR  Kabupaten  Gorontalo dengan  instrument  wawancara  yang  telah disusun  oleh  peneliti,  mengacu  pada  Buletin Teknis  No.15  Akuntansi  Aset  Tetap  Berbasis
Akrual  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Pemkab. Gorontalo  TA  2020.  Buletin  Teknis  adalah Standar  Akuntansi  Pemerintah  memberikan informasi  yang  berisi  penjelasan  teknis akuntansi  sebagai  pedoman  bagi  pengguna, Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi  Pemerintah dimaksudkan  untuk  mengawasi  masalah teknis  akuntansi  dengan  menjelaskan  secara teknis  penerapan  PSAP.  Sedangkan  Laporan Hasil  Pemeriksaan  berguna  sebagai  evaluasi kinerja  dan  kondisi  keuangan  pada  periode tertentu,  menghasilkan  informasi  secara akurat,  lengkap,  relevan  serta  sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Aset  tetap  diperoleh  dengan  maksud untuk  digunakan  dalam  mendukung  kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun pada  saat  aset  tetap  dapat  dihentikan  atau dihapuskan  dari penggunaannya  apabila  aset tetap  tersebut  dikarenakan  bencana  alam, ketinggalan  jaman,  tidak  sesuai  dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana  umum  tataruang,  atau  masa kegunaannya  telah  berakhir,  maka  aset  tetap tersebut  hakekatnya  tidak  lagi  memiliki manfaat  ekonomi  masa  depan,  sehingga penggunaannya  atau  pengelolaan  harus dihentikan  atau  dihapuskan.  Suatu  aset  tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila  aset  secara  permanen  dihentikan penggunaanya  dan  tidak  ada  manfaat ekonomi  masa  yang  akan  datang,  aset  tetap
secara  permanen  dihentikan  atau  dilepaskan dan  dihapuskan  harus  dieliminasi  dari  neraca dan  diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan keungan.  (Bultek  No  15  Tentang  Aset  Tetap Berbasis Akrual). Seperti yang dikatakan oleh Zubaidah Rahman (2018) menjelaskan bahwa standar  akuntansi  pemerintah  salah  satunya standar akuntansi nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan, dalam penyelenggaraan
kegiatan  pemerintah  dan  masyarakat.  Dalam suatu jangka waktu tertentu baik pembangunan  dilakukan  secara  swakelola atau  oleh  pihak  ketiga  wajib  menerapkan standar  akuntansi  pemerintah  nomor  08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Rahmad Nusi  (2018)  bagi  para  pengguna  laporan keuangan harus menerapkan standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  salah satu  PSAP  08  tentang  akuntansi  konstruksi dalam pengerjaan agar dapat mengetahui dan menilai  penerapan  dan  peranan  pemerintah dalam  menunjang  efektivitas  pengelolaan KDP yang ada dipemerintahan.
Selanjutnya  dalam  hal  menganalisis penerapan  pernyataan  standar  akuntansi pemerintah  nomor  08  tentang  akuntansi konstruksi  dalam  pengerjaan  peneliti  juga melihat  dari  Laporan  Hasil  Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari  proses  audit,  yaitu  laporan  yang
menyatakan  pendapat  auditor  mengenai kelayakan  laporan  keuangan  perusahaan yang  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip akuntan  yang  berlaku  secara  umum.  Tujuan dari  laporan  hasil  pemeriksaan  yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  efektivitas  sistem  pengendalian intern.(Suwardjono,2015)
Berdasarkan Hasil wawancara penelitian  yang  peneliti  lakukan,  bahwa Laporan  keuangan  pemerintah  daerah, khususnya di Dinas PUPR dalam menyampaikan laporan
keuangan pertanggungjawaban  belum  tepat  waktu/ terlambat.    Selanjutnya  peneliti  menemukan adanya  temuan  audit  pada  Dinas  PUPR Kabupaten  Gorontalo,  dilihat  dari  Laporan Hasil  Pemeriksaan  atas  sistem  pengendalian intern  dan  kepatuhan  terhadap  perundang- undangan,  yang  disajikan  dalam  Laporan Nomor  02.B/LHP/XIX.GOR/02/2021,  Bahwa hasil    pemeriksaan  menunjukan  bahwa  dari 1.428 bidang  tanah milik pemerintah Kabupaten  Gorontalo,  terdapat  1.126  bidang tanah  dengan  luas 14.318.282,03m2,  dengan nilai perolehan sebesar Rp. 181.807.119.859. yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat  tanah.  Asset  tetap  jalan,  irigasi  dan jembatan  yang  dalam  KIB  D  yang  tidak memiliki  informasi  ukuran.  Asset  jalan,  irigasi dan jaringan hasil pengadaan APBD TA 2020 dicatat tidak berdasarkan BAST. Empat asset
konstruksi  dalam  pengerjaan  (KDP)  dengan nilai  kontrak  Rp.15.919.576.480  yang  tidak memiliki  informasi  terkait  luasan.  Dua diantaranya  juga  tidak  memiliki  informasi terkait status status kepemilikan tanahnya.
Asset tetap tanah seluas 13.039.801,03
m2 dengan nilai sebesar
Rp. 111.015.842.359,00 yang tidak didukung bukti kepemilikan atau dokumen pembelian  dan 16 kendraan  dinas  sebesar  Rp.382  .009.923,00 belum  didukung  bukti  kepemilkan  kendraan bermotor  (BPKB)  berpotensi  sengketa  dan hilang  serta  tidak  dapat  digunakan  untuk kegiatan operasional.
Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh: Kepala OPD terkait sebagai pengguna barang tidak  optimal  dalam  melakukan  pengawasan dan pengendalian atas pengguna barang milik daerah  yang  ada  dalam  penguasaannya, Kepala Bidang asset Badan Keuangan belum melaksanakan inventaris asset secara berkala,  terutama  untuk  asset  dalam  kondisi rusak  berat  dan  belum  lengkap  informasinya, Pengurus barang tidak tertib dalam melakukan  pencatatan  identitas  barang  milik daerah dalam Karti Inventaris Barang (KIB).
Hal  ini  dikemukakan  oleh  salah  satu informan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo  dimana  Dinas  PUPR  tersebut sering terlambat dalam menyampaikan laporan  keuangan  karena  laporan  keuangan yang disampaikan
belum lengkap,
dikarenakan  adanya  temuan  audit  yang memperhambat pertanggungjawaban
pelaporan  keuangan.  Menurut  Halim  dan Hanafi  (2011)  ketetapan  waktu  pelaporan keuangan  keuangan  entitas  diidentifikasi sebagai  faktor  utama  dalam  pemberian informasi  akan  bermanfaat  apabila  informasi yang  disediakan  tepat  waktu  bagi  para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut  kehilangan  kapasitasnya  dalam mempengaruhi  pengambilan  keputusan.  Hal yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Irmanaya (2018)  laporan  keuangan  pemerintah  harus dilengkapi  dan  harus  disampaikan  dengan benar agar tidak adanya salah saji atau salah pengungkapan  dalam  penyampaian  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dan  apabila adanya  temuan  audit  pada  pemerintah  harus diperbaiki, ditindak lanjuti, dipertanggungjawabkan dan diselesaikan agar  ada  kesamaan  laporan  keuangan pemerintah  daerah,  dan  diperkuat  oleh  salah satu  informan  badan  keuangan  bahwa  ketika adanya temuan audit harus dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian bahwa  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010    Standar  Akuntansi Pemerintahan  Nomor  08  tentang  Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan berbasis akrual menyatakan    saat  pengakuan  asset  akan diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi  perpindahan  hak kepemilikan  dan/atau penguasaan  secara  hukum.  Kondisi  tersebut mengakibatkan asset tetap yang tidak lengkap
dan  akurat  tidak  dapat  digunakan  sebagai dasar  pengambilan  keputusan  dan  kesulitan dalam  menelusuri  asset  tetap  yang  belum memberikan  informasi  yang  lengkap  dan akurat  dan,  kondisi  tersebut  disebabkan  oleh kepala  OPD  terkait  sebagai  barang  tidak optimal  dalam  melaksanakan  pengawasan dan  pengendalian  atas  penggunaan  barang milik daerah yang ada dalam penguasaanya.
Dalam  penerapan  Pernyataan  standar Akuntansi  Pemerintah  Nomor  08  proses pencatatan  masih  ada  sedikit  kekurangan dalam  menempatkan  unsur-unsur  pada laporan yang belum sesuai dengan PSAP 08, namun  laporan  keuangan  masih  disajikan belum  tepat  waktu  atau  terlambat    sehingga tidak bisa digunakan oleh kelompok pengguna laporan  keuangan  guna  dalam  pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya  masih  adanya  temuan  terhadap OPD  Kabupaten  Gorontalo  yaitu  Konstruksi Dalam  Pengerjaan,  sehingga  mengakibatkan Dinas  PUPR  Kabupaten  Gorontalo  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAP  Nomor  08
Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan  menyatakan  bahwa  Dinas  PUPR
Kabupaten  Gorontalo  belum  sepenuhnya menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah
PSAP Nomor 08 Tentang Akuntansi Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  dalam  hal pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan. Karena masih adanya temuan terhadap Dinas PUPR  Kabupaten  Gorontalo  dilihat  dari Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Sistem Pengendalian  Intern  dan  Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan.

## Referensi
Bastian, Indra (2010 ) Akuntansi Sektor Publik,
Edisi Tiga . Jakarta: Erlangga.
Darise,  Nurlan  (2019) Akuntansi  Keuangan Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). Gorontalo .
Halim,  A  dan  Kusufi,S.  (2012). Akuntansi Sektor  Publik:  Teori,  Konsep,  dan Aplikasi. Jakarta: Selemba Empat. Jusup,  A.H.  (2011). Dasar-Dasar  Akuntansi .
Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Kieso, Donald E. Jerry J.Weygasandt, Paul D. Kimmel.  (2014). Accounting  Principles.
Pengantar  Akuntansi  Edisi  7  Jilid  1 . Jakarta:Selemba Empat.
Mahmudi,(2011). Akuntansi  Sektor  Publik.
Jogyakarta:UII Presss.
Mardiasmo  Renyowijjoyo,(2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta Sugiyono,(2008). Metode Penelitian Kulalitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung:
ALFABETA
Tanjung,  A.H.  (2009). Akuntansi  Pemerintah Daerah.  Konsep  Dan  Aplikasi  Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah . Bandung: ALFABETA Wahab,  Solichin.  (2008). Analisis  Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta:
PT. Bumi Aksara.
Warren, C. J.M Reeve, dan P.E  Fess (2006)
Pengantar  Akuntansi, Buku  Satu,  Edisi 21, Jakarta:Selemba Empat Hasanah, Nurmlia. (2017). Akuntansi Pemerintah . Bogor : IN MEDIA
Jurnal Dan Skripsi: Sako.U, F.Lantowa. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian  laporan  keuangan  pada pemerintah kabupaten
gorontalo.
Journal  of  accounting  science  EISSN 2548-3501. Zubaidah,  R.  (2018) Analisis  Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  (Psap)  No.  08  Tentang Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Rahmad, Nusi (2016) Analisis Penyajian asset Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  Dalam Neraca Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Sitti, Sohrah Mandeha (2019) Studi
Penerapan PSAP 08 Tentang Akuntansi
Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  Pada
Pemerintah Kabupaten Enrekang . Jumriani, Nadir (2019) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut
Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pada Dinas  Pendapatan  Dan  Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Dewi,  Noho  (2020), Penerapan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP) No.  01  Dalam  PertanggungJawaban Keuangan  Desa  Di  Desa  Pentadio
Timur Kecamatan Telaga Biru

## Kabupaten Gorontalo

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2017 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004
tentang Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005
tentang Standar Akuntasi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan No.08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan