## BATASAN MINIMAL ANAK DAPAT BEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELURAGA ISLAM
Iman Nur Hidayat 1 , Agus Hermanto 2 , Nurnazli 3 1 Universitas Islam Darussalam Gontor Ponorogo,
23 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung imamhabiban@yahooo.co.id

## Abstract
Children  are  the  responsibility  of  parents,  as  long  as  they  are  not mature (adult) as their needs are the responsibility of parents, but when they grow up there are limits in both normative and positive laws that allow children to work, in reality many children are already working looking for income under the specified age. The problem is when can children work in both normative and positive law? This research is to be able to clearly describe a rule that applies, so that parents do not employ underage children. This research is a library research, namely a literature review of the views of the scholars and the  laws  and  regulations  in  Indonesia  with  a  philosophical- sociological approach. From a normative legal perspective, scholars agree that a child who has reached puberty can only carry out his religious  obligations,  including  work,  because  he  is  considered  an adult, while in Indonesian legislation, a child is said to be an adult when  he  is  21  years  old,  so  that  at  that  age,  the  child  has  an established mind, physically and psychologically.
Keywords : Minimum Limits, Child , Family Law

## Abstrak
Anak merupakan tanggungjawab orang tua, selama ia belum baligh (dewasa)  sebagai  kebutuhannya  menjadi  tanggungjawab  orang tua, namun ketika sudah beranjak dewasa maka ada batasan-batasan baik dalam  hukum  normatif  maupun  positif  yang  membolehkan  anak bekerja,  realitanya  banyak  anak-anak  yang  telah  bekerja  mencari nafkah di bawah usia yang ditentukan. Yang menjadi masalah adalah kapan  anak  dapat  bekerja  baik  dalam  hukum  normatif  maupun hukum  positif?  Penelitian  ini  untuk  dapat  menjabarkan  secara
p-ISSN: 1979-052X E-ISSN: 2614-6215 Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
gamblang tentang sebuah aturan yang berlaku, sehingga orang tua tidak mempekerjakan anak di bawah usia. Penilitian ini merupakan library reseach, yaitu kajian pustaka terhadap pandangan para ulama dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dengan pendekatan filosofi-sosiologis. Dalam pandangan hukum normatif, para  ulama  sepakat  bahwa  anak  yang  sudah baligh baru  dapat menjalankan  kewajiban  agama,  termasuk  bekerja,  karena  ia  sudah dianggap dewasa, sedangkan dalam perudang-undangan di Indonesia bahwa anak dikatakan dewasa adalah ketika telah berusia 21 tahun, sehingga pada usia tersebut, anak telah mapan pemikirannya, fisiknya maupun psikisnya.
Kata Kunci: Batasan Minimal, Anak, Hukum Keluarga

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  sebuah  titipan  dari  Allah  SWT  untuk dirawat,  dijaga,  dan  dipelihara  dengan  baik  agar  anak  dapat mengetahui  hak  dan  kewajibannya  dan  para  orang  tua  juga  harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang  dan  mampu  menghadapi  dan  mengatasi  problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. 1 Mengenai hak-hak anak, sebagaimana dijabarkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. 2
Dari  penjabaran  pasal  tersebut,  maka  sesungguhnya  anak memiliki  hak-hak  yang  harus  ia  dapatkan,  mengeksploitasi  anak dengan  cara  bekerja  keras  mencari  nafkah  atau  dipekerjakan  oleh orang  tuanya  merupakan  kesalahan  yang  sangat  fatal,  karena  akan merampas  kebahagiaan  anak  di  masa  bermain.  Tetapi,  fenomena
1 Nandi, Nandi. “Pekerja Anak Dan Permasalahannya.” Jurnal Geografi Gea 6.1 (2016).
2 Dewi, Mahardika Kusuma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin Makassar (2013).
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu dalam hal ekonomi, anak dijadikan sebagai obyek untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 3
Dalam  hal  ini,  anak  disuruh  bekerja  di  jalanan  sebagai pengemis, pengamen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang hidup di jalanan dan dampaknya anak-anak tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa yang bisa  menjadikan  mereka  suatu  alat  untuk  dijadikan  sasaran pelampiasan kemarahan dan bahkan terkadang bagi anak perempuan dijadikan  pelampiasan  nafsu  birahi.  Para  orang  tua  yang mempekerjakan  anaknya,  menganggap  hal  tersebut  sah-sah  saja, karena  mereka  menyuruh  anak  mereka  sendiri  untuk  ikut  bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.
Padahal  di  dalam  undang-undang  dan  al-Qur’an  sudah menegaskan  bahwa  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari sasaran  penganiayaan  dan  penyiksaan.  Bahwa  orang  tua  yang mempekerjakan  anak  di  bawah    umur  dengan  dasar  motivasi mendidik anak maka menurut hukum Islam diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan  sebaik-baiknya,  dan  orang  tua  yang  mempekerjakan  anak dengan  motivasi  mencari  uang  yang  dapat  mengganggu perkembangan  fisik,  jiwa,  dan  mentalnya,  sesuai  dengan maslahah mursalah yang  menggunakan  prisip maslahah  dharûriyah yaitu membahayakan  jiwa  anak  di  bawah  umur,  dan  membahayakan keturunan. Maka dilarang menurut hukum Islam, karena anak harus berekja sesuai batasan dimana ia boleh bekerja dlam kajian sadd al- dzari’ah. 4
Berbicara  tentang  batas  minimal  anak  dapat  bekerja,  telah banyak  kajian  yang  membahasnya,  diantaranya  Kiki  Maria, Faktor Penyebab Anak Bekerja di Dapur Batu Bata di Kelurahan Kulim Kecamatan
3 Yunus, M. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi  Kasus  di  Persimpangan  Lampu  Merah  Jalan  Sudirman-Tambusai  Pekanbaru) . Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
4 Munawaroh,  Hifdhotul.  “Sadd  al-Dzari’at  dan  Aplikasinya  pada permasalahan Fiqih Kontemporer.” Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 12.1 (2018), h. 63-84.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Tenayan  Raya  Kota  Pekanbaru, 5 penelitian  ini  membahas  tentang faktor-faktor  yang  menyebabkan  anak  harus  bekerja  di  produksi bata,  Beta  Septi  Artyanti, Eksploitasi  terhadap  Anak  yang  Bekerja  di Indonesia, 6 makalah ini berbicara tentang eksploitasi anak yang terjadi di  Indonesia,  Muhammad  Imam  Tarmudzi, Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal, 7 kajian ini membahas secara spesifik  tentang  kasus-kasus  anak  yang  dipekerjakan  di  wilayah publik,  yang  mana  nak  tersebut  belum  menganjak  dewasa.  Tiga penelitian  ini  memiliki  daya  tekan  yang  berbeda  antara  yang  satu dengan  lainnya,  sedangkan  penelitian  yang  peneliti  tulis  dengan pendekatan  sosio-filosofis  dengan  melihat  aturan  normative  dalm fikih  dan  peraturan-perundang-undangan  di  Indonesia  tentang batasan usia anak boleh bekerja.
Penilitian  ini  merupakan library  reseach, yaitu  kajian  pustaka terhadap  pandangan  hukum  normatif  dan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, khusunya tentang batasan usia kapan boleh bekerja,  kajian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif-psikologis, yaitu menelusuri aturan-aturan baik hukum Islam maupun hukum positif  dan  kemudian  melihat  psikis  dan  kemapanan  anak  dalam berpikir dewasa. Sumber data primer adalah pandangan para ulama dalam  hukum  normative  dan  peraturan  perundang-undangan tentang  batasan  minimal  perkawinan.  Sedangkan  data  skundernya adalah  artikel  dan  beberapa  bacain  lain,  yang  kemudian  dianalisa secara  deduktif  dengan  pendekatan  sosio-filosofis,  untuk mendapatkan hasil yang objektif.
B. Pembahasan
Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara  explisit mengenai  batasan masa remaja  ini. Akan tetapi bila
5 Maria, Kiki Maria, Daeng Ayub Natuna Ayub Natuna, and Desti Irja Irja. Faktor Penyebab Anak Bekerja di Dapur Batu Bata di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru , Disertasi. Riau University, 2016.
6 Iryani,  Beta  Septi,  and  D.  S.  Priyarsono.  “Eksploitasi  terhadap  Anak yang Bekerja di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 13.2 (2013), h. 177-195.
7 Tarmudzi, M. Imam. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal” l-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 1.2 (2015), h. 383-398.
dikaitkan  dengan  hukum  Rasulullah  pernah  mengatakan  bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari’at setelah ia  sampai  usia baligh yang  ditandai  dengan ihtilam ( ملاتحإ )  yakni bermimpi jima’ dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan haid pada  perempuan. 8 Isyarat  hadis  dari  Rasulullah  tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.
Dalam tafsir Ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama  bahwa  anak  yang  sudah  bermimpi  lantas  ia  junub  (keluar mani) 9 maka dia telah baligh sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasa baligh 10 dijelaskan dalam tafsir Al- Misbâh ,  makna  kata  dasar rusydan adalah  ketepatan  dan  kelurusan jalan. Lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.
Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “ rushdan” yaitu  apabila  seseorang  mengerti  dengan  baik  cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut bâligh  al-nikâh ialah  jika  umur  telah  siap  menikah.  Ini  artinya  al- Maraghi  menginterprestasikan  bahwa  orang  yang  belum  dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “ balîgh al-nikâh” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk  menikah,  yaitu  sampai  bermimpi,  pada  umur  ini  seseorang telah  dapat  melahirkan  anak  dan  memberikan  keturunan  sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama,  seperti  ibadah  dan  mu’amalah  serta  diterapkannya hudûd . Karena itu rusydan adalah kepantasan sesorang dalam bertasarruf serta mendatangkan  kebaikan.  Pandai  dalam  mentasyarufkan    dan
8 A. Tafsir et al., C akrawala Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.
9 Ubes Nur Islam, Mendidik Anak dalam Kandungan, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38
10 Muhammad Alî al-Shâbûny, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 153
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
menggunakan  harta  kekayaan,  walaupun  masih  hijau  dan  bodoh dalam agama. 11 Sebagaimana dijelaskan dalam Thabaqât al-Syafi’iyyah, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama. 12 Dijelaskan pula dalam Tafsir al-Munir, menafsirkan  “ fain  anastum  minhum  rusydan” jika  menurut kalian mereka telah cerdas (QS. al-Nisa’: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa sia-sia dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. 13
Berdasarkan  penafsiran  ayat  di  atas,  menunjukkan  bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan  mimpi  dan rusydan, akan  tetapi rusydan dan  umur  kadang- kadang tidak bisa dan sukar ditentukan, seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya atau disebutkan dalam Kamus  Ilmiah  adalah  kedewasaan  (kebenaran)  telah  nyata. 14 Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh , namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan  tahun  yaitu  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi perempuan.
Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki- laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurun Hanbali, bagi laki-laki
11 LTN  PBNU, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), h. 9
12 Abu Bakar Ibnu Umar, Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra, (Bairut : Alam al-Kutub, tt.), jilid ke-8, h. 47
13 Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), (Mesir:
Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, h. 140
14 Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 63
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan peremuan atau bagi perempuan ditandai dengan haidh 15
Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat  pula  dengan  tanda-tanda,  sebagaimana  hadits  yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyai:
َع ُمَلَقلا َعِفُر :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِىِبَّنلا ِنَع اَهْ نَع ُالله َىِضَر َةَشِئاَع ْنَع ْن ِنَع  ٍثَلاَث ِفُي  ْوَأ َلِقْعَ ي  َّتََّح ِنْوُ نْجَلما ِنَعَو َرِكُي ِْيِْغَّصلا ِنَعَو َظَقْ يَ تْس ِا  َّتَّىح ِمِئاَّنلا دحمأ هاور(  َقْي
.)ىذمىتّلا ىلاإ ةعبرلأاو
“Dari  Aisyah  ra.  dari  Nabi  Saw.,  bersabda:  terangkat  qalam (pertanggungjawaban)  dari  tiga  hal;  orang  yang  tidur  hingga  ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (HR. Ahmad dan Emat Imam Kecuali Timidzi). 16
Berdasarkan penjelasan hadis di atas, ciri utama bâligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan menstruasi bagi peremuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh hanya menjelaskan tentang tanda-tand baligh (alâmat al-bâligh). Secara ekplisit  para  fukaha’  tidak  sepakat  tehadap  batas  usia  minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa madzhab berikut.
Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha’  bukanlah  persoalan  yang  dijadikan  pertimbangan  boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang mamsih
15 Abd al-Rahman al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba’ah, (Bairut:
Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314
16 Al-Syan’any, Subul al-Salâm, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), 181.  Lihat  juga  al-Imâm  Abî  al-Husain  Muslim  Bin  al-Hajjâj  al-Qusyairy  al- Naysâbûny, Shahîh Muslm, jilid II, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 116
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
perawan (belum baligh) begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak  ada.  Hanya  Ibnu  Hazm  dan  Subrumah  berpendapat  bahwa ayah  tidak  boleh  mengawinkan  anak  perempuan  yang  masih  kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya. 17
Secara historis, tentang batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW, dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun.  Batasan  usia  9  tahun  sebagaimana  hadi  yang  diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:
: ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع
َو ِىتِس ُتْنِب َىِهَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر اَهَجَّوَزَ ت
ُتْنِب اَِِ  َََب
ِت
.)ملسم هاور( َةَرْشَع َناََثَ ُتْنِب َىِهَواَهْ نَعَو َتاَمَو ِعْس “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim). 18
Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq berbunyi:
َس َةَرْشَع َعَبْرَأ ُنْبا َنََأَو ٍدَحَأ َمْوَ ي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِىِبَّنلا ِنَع ُتْضَرَع ِبِِزَْيَ ْمَلَ ف ًةَن ْبا َنََأَو  ِقَدْنَلحا َمْوَ ي ِهْيَلَع ْتَضَرَعَو
. ِنَِزاَجَأَف ًةَنَس َةَرْشَع َن “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku.  Dan  aku  mengajukan  kembali  kepada  beliau  ketika  perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”. 19
Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para  fukaha’  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  minimal  pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur  9 tahun, ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.
17 Abd al-Rahmân al-Jazîry, Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhâhib al-Arba’ah, jilid IV, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 161
18 Muslim, Shahîh Muslim, (Jakarta: Dâr Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah Jilid I, tt), h. 595
19 Ibid ., h. 507
Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal  masa  kedewasaan  bagi  anak  laki-laki.  Biasanya  pada  usia tersebut  anak  laki-laki  telah  mengeluarkan  air  mani  melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman  Aisyah  ketika  dinikahi  oleh  Rasulullah saw, atas  dasar penjelasan  hadis  tersebut,  dalam  kitab  Kasyifah  al-Saja  dijelaskan: “Tanda-tanda  dewasa  (baligh)  seorang  itu  ada  tiga,  yaitu sempurnanya  umur  15  tahun,  dan  menstruasi  bagi  wanita  usia  9 tahun”.  Ini  dapat  dikaitkan  juga  dengan  perintah  Rasulullah  SAW pada  kaum  muslimin  agar  mendidik  anaknya  menjalankan  ibadah shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya di usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan ibadah shalat. 20
Adanya  konsensi  bagi  calon  mempelai  yang  kurang  dari Sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri ijin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan  hukum  Islam  itu  bersifat  ijtihadi.  Di  samping  itu pemahaman terhadap nash , utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW  pada  saat  menikah  dengan  Aisyah,    juga  perlu  difahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu di banding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada  riwayat  Ibnu  Umar  dan  9  tahun  didasarkan  kepada pernikahan  Rasulullah  SAW    dengan  Aisyah.  Atas  dasar  ini,  para madzhab fikih berbeda menerapkan batas usia. Para Ulama madzhab sepakat  bahwa  menstruasi  dan  hamil  merupakan  bukti  kebalighan seorang wanita, hamil terjadi  karena pembuahan ovum oleh  mani, sedangkan  menstruasi  kedudukannya  sama  dengan  mengeluarkan mani  bagi  laki-laki.  Imamiyah,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali mengatakan:  tumbuhnya  bulu-bulu  ketiak  merupakan  bukti balighnya  seseorang.  Sedangkan  Hanafi  menolaknya,  sebab  bulu- bulu  ketiak  itu  tidak  ada  bedanya  dengan  bulu-bulu  lain  yang  ada
20 Ahamad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), h. 81
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pada tubuh. Syafi’i dan Hanbali menyatakan: usia baligh itu anak laki- laki  dan  perempuan    adalah  15  tahun,  sedangkan  Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. 21
Pendapat  Hanafi  dalam  usia baligh di  atas  adalah  batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak  laki-laki  dan  sembilan  tahun  untuk  anak  perempuan.  Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan mani, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada  anak  perempuan  dapat  mimpi  keluar manī ,  hamil,  atau menstruasi. 22 Imammiyah menetapkan usia baligh laki-laki adalah lima belas tahun dan  anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan.
Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut fase baligh , pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingg ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial.  Menurut  Ikhwan  al-Shafa,  periode  ini  disebut  alam pertunjukan  kedua,  di  mana  manusia  dituntut  untuk mengaktualisasikan  perjanjian  yang  pernah  disepakati  pada  alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazali sebagai fase  ‘aqil,  di  mana  tingkat  intelektual  seseorang  dalam  kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk. 23
Menurut  psikologi  dapat  dilihat  dari  dua  aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa  remaja  ditandai  dengan  sampainya    kematangan  alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh
21 Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h.  26
22 Muhammad  Jawad  al-Mughniyyah, Fikih  Lima  Madhab, (Terj.  Afif Muhammad et. al), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56- 57
23 Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
bentuknya  yang  sempurna  dan  secara  fungsional  alat  kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula. 24
Kemajuan  dalam  kehidupan  beragama    seorang  remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan,  kemauan,  ingatan  dan  nafsu.  Perkembangan  tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan  dapat  disediakan  dan  difungsikan  sebaik  mungkin. Kehidupan  agama    remaja  merupakan  proses  kelanjutan  dari pengaruh  pendidikan  yang  diterima  pada  masa  kanak-kanak  yang juga  mengandung  implikasi-implikasi  psikologis  yang  khas  pada remaja  yang  disebut puber dan adolesen ,  yang  perlu  mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus. 25
Masa  remaja  merupakan  tahap  masa  progresif,  dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: Juvenilitas (adolescantium),  pubertas  dan  nubilitas .  Sejalan  dengan  perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan  tersebut,  maksudnya  penghayatan  para  remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut. 26
Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar,  umur  usia baligh untuk  menikah  sekitar  antara  umur  15-21 tahun. 27 Firman  Allah  surat  al-Nisa’  ayat  6  “Ujilah  anak  yatim  itu sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin”. 28 Dan  hadis  Nabi  dari Abdullah Ibn Mas’ud muttafaq ‘alaîh 29
Berbeda dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan
24 A. Tafsir et.al, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam” Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 75-76.
25 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.
26 Jalaluddin, Ramayulis, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.
27 Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 27 28 Al-Qur’ân dan Terjemahnya, h. 115.
29 Al-San’any, Subul al-Salam, Juz 3, h. 109.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 30 Ketentuan batas umur ini,  seperti  disebutkan  dalam  KHI  Pasal  15  ayat  (1)  didasarkan kepada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga perkawinan.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  yang  diletakkan  UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
Sesuangguhnya,  perkawinan  mempunyai  hubungan  dengan masalah kependudukan. ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang  wanita  untuk  kawin,  mengakibatkan  laju  kelahiran  lebih tinggi.  Berhubungan  dengan  itu,  maka  undang-undang  ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).
Masalah penentuan umur dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah,  sebagai  usaha  pembaruan  pemikiran  fiqh  yang  lalu. Sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat al-Nisâ’ ayat 9. 31 Ayat tersebut  memang  bersifat  umum,  tidak  secara  langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi  berdasarkan  pengamatan  berbagai  pihak,  rendahnya  usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit  terwujud,  apabila  masing-masing  mempelai  belum sempurna jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat  berpengaruh  di  dalam  menyelesaikan  setiap  problem  yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. 32
30 Undang-Undang Perkawinan , h. 8.
31 Al-Qur’ân dan Terjemahnya, h.116.
32 Ahamad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), h. 78.
Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan Negara lain meskipun  batas usia tersebut masih seirama dengan Negara-negara lain.  Perbedaannya  itu  adalah  karena  batas  usia  perkawinan  di Indonesia,  satu  sisi  menetapkan  batasan  layak,  sementara  sisi  lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang- undang.    Batas  usia  standar  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa  perkawinan  dapat    terlaksana  ketika  perkawinan  kedua mempelai  adalah  21  tahun.  Ketentuan  batas  usia  perkawinan menurut  UU  Nomor  1  tentang  Perkawinan  1974,  dijelaskan  pada pasal 7 berikut ini: Pasal 7 . 33
Pada  dasarnya  batasan  usia  perkawinan  di  Indoneia  tidak konsisten.  Dalam  Pasal    6  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  untuk melangsungkan perkawinan seseorang  yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu  ijin  pengadilan.  Secara  lengkap  pasal  6  yang  membahas tentangbatasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu  ijin dari pihak orang tua atau wali, pada Pasal 6 . 34
Perbedaan  batasan  perkawinan    yang  berlaku  di  Indonesia dalam  kacamata  ijtihad,  adalah  hal  yang  wajar  karena  ia  bersifat ijtihadi.  Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin    didasarkan  kepada  metode maslahat  mursalat .  Namun demikian,  karena  sifatnya  yang ijtihâdîy ,  yang  kebenarannya  relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.  Artinya apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Dalam
33 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Trini Optima Media, 92
34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , h. 90-91
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah wa rahmah.  Maka, pembatasan  usia  perkawinan  sangat  penting  sebagai  modal  awal dalam proses pembentuka rumah tangga.
Filosofi  tersebut,  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  umum tentang undang-undang Ripublik Indonesia  nomor 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip. “Calon suami isteri itu harus  telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan  tujuan perkawinan secara  baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang  masih  dibawah  umur”.  Selain  itu,  perkawinan  memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih  tinggi.  Berhubungan  dengan  itu,  maka  undang-undang  ini menentukan  batas  umur  untuk  kawin  baik  bagi  pria  maupun  bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 35
Dalam Kompilasi Hukkum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang  batasan  usia  pernikahan  dalam  pasal  15  ayat  1  dan  2, sebagaimana  berikut; Pertama, Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan rumah  tangga  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-undang nomor  1  tahun  1974  yakni  calon  suami  istri  sekurang-kurangnya berumur 19. Kedua , Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. 36
Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
35 Mustofa, Perbandingan  Hukum  Perkawinan ,  (Bandung:  Pustaka  Seria,
2020), h. 51
36 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 117
Perkawinan. 37 Putusan  MK  itu  menimbulkan  kritik  masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  yang  menetapkan  batas  usia  anak  18 tahun. Penolakan  tersebut  seperti  membenarkan  perkawinan  anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat. 38 Kontroversi  dalam  menyikapi  sebuah  Undang-Undang adalah  suatu  hal  yang  sangat  wajar,  khususnya  di  Indonesia  yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula  sehingga  timbul  beberapa  pemahaman  yang  berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya. Namun daripada itu undang- undang  telah  bijak  menyikapi  perkara-perkara  khususnya  tentang batasan umur minimal perkawinan.
Dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara  explisit  mengenai  batasan  masa  remaja  ini.  Akan  tetapi  bila dikaitkan  dengan  hukum  Rasulullah  pernah  mengatakan  bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari’at setelah ia  sampai  usia baligh yang  ditandai  dengan ihtilam ( ملاتحإ )  yakni bermimpi jimâ’ dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki  dan haidh pada  perempuan. 39 Isyarat  hadits  dari  Rasulullah  tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja. 40
Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Hak Anak  maupun  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan anak, memberikan batasan anak adalah seseorang yang
37 Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan  Pemantauan  Hak  Anak  dalam  perkara  74/PUU-XII/2014  meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.
38 http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak .Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan.  diunggah  pada  hari  rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015
39 A.  Tafsir  et  al. “Cakrawala  Pemikiran  Pendidikan  Islam” (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.
40 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menjaga dan Melindungi
Anak, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h. 10-11
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam  kandungan.  Dalam  ketentuan  Konvensi  PBB  tentang  hak anak  maupun  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang perlindungan anak “Hak anak adalah bagian Integral dari hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara . ” 41
Peran orang tua terhadap anak adalah merupakan hal yang sangat  penting  dan  tidak  bisa  diabaikan.  Selain  lingkungan  dan pendidikan  formal  di  sekolah,  orang  tua  merupakan  penentu keberhasilan sang anak. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap  anak-anaknya,  baik  yang  berhubungan  dengan jasadiyah, rûhiyah, maupun ’aqliyah nya. 42 Yang berhubungan dengan jasadiyah atau  yang  identik  dengan  kebutuhan lahiriyah antara  lain  seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan kebutuhan  yang  berhubungan  dengan rûhiyah seperti  kebutuhan beragama,  kebutuhan  akidah  atau  kebutuhan  tauhid.  Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat ’ aqliyah yaitu kebutuhan akan pendidikan.
Adapun  tanggung  jawab  orang  tua  kepada  anak  adalah; Pertama, Menanamkan  sikap  menebarkan  manfaat  bagi  orang  lain. Kedua, menyapa  anak  dengan  nama  kesayangan. Ketiga, Mengajari anak  dengan  kalimat-kalimat  tauhid  (kalimat-kalimat tayyîbah ), Keempat, Mengajari  anak  dengan  amal-amal  utama  Islam. Kelima, Mengajari anak dengan akhlak mulia dan menjauhkan dari akhlak- akhlak  tercela. Keenam, Mengajari  menghargai  dan  menghormati orang tua, guru, teman, dan tetangga. Ketujuh, Membiasakan shalat dan membaca al-Qur’an di depan anak. Kedelapan, Memotivasi anak agar melakukan olah raga yang diajarkan agama. 43
41 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menjaga dan Melindungi Anak, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h. 10-11 42 Mustafa Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah (Cirebon: Pustaka Nabawi,
2009), h. 73.
43 Hendri Kusuma Wahyudi, Do’a Mengharapkan Anak Saleh (Surabaya : Mizani, 2009), h. 51-73.
Anak  merupakan  generasi  muda  dan  tumpuan  harapan bangsa”  kata-kata  ini  cukup  sangat  memberikan  kita  pemahaman bahwa  penerus  cita-cita  bangsa  ini  teletak  pada  mereka  yang merupakan  sumber  daya  manusaia  (SDM)  yang  harus dikembangkan,  dilindungi  dan  diberi  hak-haknya.  Oleh  karena  itu dalam  rangka  menciptakan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas baik secara  fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan  pembimbingan  secara  mendalam  dan  terus-menerus  tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak.
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pngertian anak yaitu :”Anak adalah  setiap  orang  yang  berumur  dibawah  18  (delapan  belas) tahun.” 44 Dan  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 45
Berangkat  dari  dua  pengertian  tentang  anak  di  atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali  menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal” 46 Sehingga dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.
Dalam  konstitusi  kita  (UUD  1945)  juga  dijelaskan  bahwa “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi” 47 maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional  dan  negara  wajib  menjamin  serta  melindungi
44 Pasal 1 ayat (2) UU no 13 tahun 2003
45 Pasal 1 ayat (1)UU Nno 23 tahun 2002
46 Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.
47 UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pemenuhan  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi  manusia  (HAM). Berbicara  masalah  diskriminasi  hal  ini  cukup  rentan  terjadi dikalangan  anak-anak,  hal  ini  terbukti  banyaknya  kasus  mengenai ekploitasi  anak.  Dalam  konvensi  hak  anak  disebutkan  ada  empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari UU no. 23 tahun 2002 yaitu: a. Prinsip non-diskriminasi . Artinya semua hak yang diakui dan  terkandung  dalam  Konvensi  Hak  Anak  harus  diberlakukan kepada  setiap  anak  tanpa  pembedaan  apapun.  Prinsip  ini  tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best  interest  of  the  child) .Yaitu  bahwa  dalam  semua  tindakan  yang menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi  pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika  menyangkut  hal-hal  yang  mempengaruhi  kehidupannya,  perlu diperhatikan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Prinsip  ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan (Pasal 6 ayat 1). negara-negara  peserta  akan  menjamin  sampai  batas  maksimal kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak  (Pasal  6  ayat  2).  d. Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak . Maksudnya  bahwa pendapat  anak,  terutama  jika  menyangkut  hal-hal  yang mempengaruhi  kehidupannya,  perlu  diperhatikan  dalam  setiap pengambilan  keputusan.  Prinsip  ini  tertang  dalam  Pasal  12  ayat  1 Konvensi Hak Anak. 48
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak diatur dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  18,  19  berbunyi;    Pasal  4  Setiap  anak  berhak  untuk  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Pasal  5  Setiap  anak berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.    Pasal  6  Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah
48 Supriyadi  W.  Eddyono, Pengantar  Konvensi  Hak  Anak ,  Makalah Disampaikan Dalam Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 200,  h. 2
menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.  Pasal 7 ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya.
Ayat  (2)  Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar  maka  anak  tersebut  berhak  diasuh  atau  diangkat  sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan  sosial.    Pasal  9  Ayat  (1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.  Ayat (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1), khusus bagi  anak  yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
Pasal  10  Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  dan  kepatutan.  Pasal  11  Setiap anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi pengembangan  diri.  Pasal  12  Setiap  anak  yang  menyandang  cacat berhak  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan  pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; Pertama, Diskriminasi; Kedua, Eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual; Ketiga, Penelantaran; Keempat, Kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan; Kelima, Ketidakadilan;  dan Keenam, Perlakuan  salah lainnya.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Ayat  (2)  Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak melakukan  segala  bentuk  perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan  pemberatan  hukuman.    Pasal  14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan pertimbangan terakhir.
Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; Pertama, Penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik; Kedua, Pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata; Ketiga, Pelibatan  dalam kerusuhan  sosial; Keempat, Pelibatan  dalam  peristiwa  yang mengandung  unsur  kekerasan;  dan Kelima, Pelibatan  dalam peperangan.
Pasal  16  Ayat  (1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau penjatuhan  hukuman  yang  tidak  manusiawi.    Ayat  (2)  Setiap  anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.  Ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal 17 Ayat (1) Setiap anak yang dirampas  kebebasannya berhak  untuk: Pertama, Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi dan  penempatannya  dipisahkan  dari  orang  dewasa; Kedua, Memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum  yang  berlaku;  dan Ketiga, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang  objektif  dan  tidak  memihak  dalam  sidang  tertutup  untuk umum.
Ayat  (2)  Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku kekerasan  seksual  atau  yang  berhadapan  dengan  hukum  berhak dirahasiakan.  Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak  pidana  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  bantuan lainnya.  Pasal  19  Setiap  anak  berkewajiban  untuk; Pertama, Menghormati orang tua, wali, dan guru; Kedua, Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
negara; Ketiga, Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan Keempat, Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Di  dalam  preambul  atau  mukadimah  KHA  di  kemukakan bagaimana  latar  belakang  dan  landasan  filosofis  hak-hak  anak. Mukadimah KHA mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB  dan  ketentuan  khusus  beberapa  traktat  dan  pernyataan mengenai hak azasi manusia yang relevan. Mukaddimah KHA juga menegaskan  kembali  fakta  bahwa  anak-anak,  berhubung  kondisi mereka  yang  rentan  membutuhkan  pengasuhan  dan  perlindungan khusus. Dalam sustansi atau materi KHA dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak.
Materi  substantif  hak  anak  dalam  KHA  dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu; Pertama, Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights) , yaitu hak-hak anak dalam Kovensi Hak Anak yang  meliputi  hak-hak  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi  dan  perawatan  yang  sebaik-baiknya .  Kedua, Hak  terhadap Perlindungan yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi  hak  perlindungan  dari  diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak- anak pengungsi. Ketiga, Hak untuk Tumbuh Kembang, yaitu hak-hak anak  dalam  Konvebsi  Hak  Anak  yang  meliputi  segala  bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Keempat, Hak untuk Berpatisipasi, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak  yang  meliputi  hak  anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam segala hal mempengaruhinya . 49
Sebagaimana dilansir di atas dapat dipahami bahwa anak juga memiliki  hak  sebagaimana  haknya  orang  dewasa,  fakta  ini  yang kurang  diperhatikan  oleh  masyarakat  bahkan  pemerintah  selaku pemegang kekuasaan dalam sebuah negera. Yang lebih menyedihkan
49 Muhammad Joni, “Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi  PBB  Tentang  Hak  Anak:  Beberapa  Isu  Hukum  Keluarga”, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK% 20DALAM%20UU.pdf akses 02 Oktober 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
bagi masa depan anak adalah kurangnya kesadaran para  orang tua akan masa depan anak mereka. Di indonesia pelanggaran hak anak sudah  menjadi  pemberitaan  yang  lazim,  bahkan  sudah  menjadi pemandangan yang tidak dapat dielakan lagi. Banyak kita medengar dipemberitaan  bahkan  melihat  sendiri  kasus-kasus  yang mengabaikan  hak-hak  mereka  selaku  anak,  seperti  kekerasan terhadap  anak,  ekploitasi  anak  dan  memperkerjakan  anak  diawah umur yang sudah ditentukan oleh UU, dan dewasa ini banyak anak- anak yang yang diikutsertakan dalam kampanye politik yang mereka tidak mengerti apapun tentang politik. Bahkan dibelahan dunia lain masih banyak anak yang mejadi korban dari ekploitasi hak-hak anak, menjadi pekerja seks dan menjadi korban perang.Menurut data yang dikeluarkan  UNICEF  tahun  1995,  diketahui  bahwa  dalam  kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta nak-anak tewas, dan 4- 5  juta  anak-anak  cacat  hidup  akibat  perang  di  beberapa  negara, seperti  Uganda,  Myanmar,  Ethiopia,  Afghanistan  an  Guatemala, anak-anak  dijadikan  peserta  tempur  combatan)  dengan  dikenakan wajib  militer.  Semua  terjadi  akibat  dahsyatan  mesin  perang  yang diproduksi  negara-negara  industri,  yang  pada  akhirnya  membawa penderitaan  bukanhanya dalam angka pendek, tetapi juga berakibat pada  jangka  panjang  yang  enyangkut  masa  depan  pembangunan bangsa dan negara. 50
Permasalahan  yang  cukup  mendasar  di  negara  kita  adalah kurangnya pembangunan manusia, oleh karena itu isu pembangunan manusia  menjadi  sangat  urgent  dan  peningkatan  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  berkualitas  seharusnya  menjadi  salah  satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita luhur sebuah bangsa.  Jika  kita  telusuri  salah  satu  solusi  yang  mendasr  dan fundamental  adalah  meningkatkan  kualitas  anak  sebagai  tumpuan harapan bangsa karena anak merupakan tunas, bangsa dan ditangan mereka  letak  maju-mundurnya  bangsa  ini  sebagai  geneasi  yang memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  mengemban  dan mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga perlindungan terhadap hak- hak anak menjadi skala prioritas dalam mewujudkan generasi yang
50 Laporan UNICEF tahun 1995, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1
cerdas, sehat, memiliki akhlak mulia. Dalam UU no. 23 tahun 2002 dijelaskan dalam  Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2, Pasal 3.
Dari  pengertian  diatas  tersirat  bahwa  anak  terlindungi  dari segala  bentuk  kekerasan,  perlakuan  salah,  penelantaran,  dan eksploitasi.  Sehingga  dengan  adanya  UU  ini  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  anak.  Anak  yang  dilahirkan  memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  orang  dewasa  sebagai  manusia sutuhnya. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan  mereka,  rasa  hormat  atas  kemampuan  yang  mereka miliki, dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu. Hak dan kewajiban anak diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002. 51 Dalam undang-undang, hak anak antara lain beribadah menurut agamanya, mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran,  mengutarakan  pendapatnya  sesuai  tingkat  kecerdasan dan usianya, memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebayanya,  bermain,  berekreasi  sesuai  minat,  bakat  dan  tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri. 52
Sebagaimana  yang  paparkan  di  atas  bahwa  yang  dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun  tidak  dapat  dkatakan  cakap  hukum  dan  perbuatan  yang dilakukuannya  belum  mencapai  kriteria  perbuatan  atau  tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja.
Dalam hukum privat pengertian perjanjian dapat kita pahami bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 53 Dari pengertian diatas dapat kita tarik benang merah bahwa dalam sebuah perjanjian melahirkan perbuatan atau lebih tepatnya perbuatan atau tindakan hukum dengan satu orang atau lebih karena
51 Pasal 4 - pasal 12
52 Absori, Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah http://eprints.ums.ac.id/349/1/5._absori.pdf, akses tanggal 01 Oktober 2010
53 Pasal 1313 KUH Perdata.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
perbuatan  tersebut  membawa  akibat  hukum  bagi  para  pihak  yang memperjanjikan  dan  selnjutnya  mempunyai  ikatan  dengan  satu orang atau lebih tersebut karena di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.
Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Hal ini bila disadingkan dengan pekerja anak di bawah umur tentunya melanggar ketentuan yang ada kerana dalam sebuah perjajijan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagamana tertera dalam KUH Perdata Pasal 1320.
Dari  pemaparan  di  atas  sebuah  konsep  ideal  dari  sebuah aturan  sudah  cukup  menjamin  akan  hak-ahak  anak  dalam mengembangkan diri mereka, namun yang menjadi problema detik ini belum sepenuhnya terealisasi dan bahkan ironisnya pekerja anak belakangan  ini  memang  sudah  menjadi  pemandangan  yang  lazim dilihat,  dari  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  industri  hingga warung-warung dan toko-toko kecil sekalipun.
Meskipun  sudah  ada  UU  No  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  tetap  saja  pekerja  anak  berkeliaran  dimana- mana.  Dalam  UU  itu  dikatakan  bahwa  setiap  anak  memiliki  hak untuk  tumbuh  dan  berkembang  sehingga  orangtua  dilarang menelantarkan  anaknya.  Kalau  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi hukuman termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.  Di  sisi  lain  dalam  UU  No  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  anak-anak  boleh  dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya. Namun kenyataannya penerapan semua UU itu tidak berjalan  semestinya.  Tetap  saja  pekerja  anak  berlangsung  dimana- mana. Bahkan ironisnya ada sebagian mereka yang bekerja menjadi pemuas nafsu laki-laki hidung belang.
Dalam  UU  Tentang  Tenaga  Kerja  kita  dijelaskan  bahwa: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 54 Dalam keadaan apapun dan  dengan  alasan  apapun  pengusaha  tidak  oleh  mempekerjakan anak  dibawah  umur.  Namun  dalam  upaya  untuk  memberikan pendidikan  dan  pelatihan  pengusaha  boleh  mempekerjakan  anak- anak  dengan  ketentua  yang  berlaku  sebagaimana  dijelaskan  dalam
54 Pasal 68 UU no. 13 tahun 2003
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.13  Tahun  2003  Tentang Tenaga Kerja dari pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75.
Dalam  upaya-upaya  pengembangan  bakat  sebagaimana dijelaskan  dalam  UU  diatas  merupakan  bentuk  persiapan  mental anak-anak  agar  tidak  kaget  dalam  menempuh  dunia  kerja kedepannya.  Yang  perlu  dipahami  bahwa  semua  yang  dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka. Dan sebagian para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak  mereka  merupakan  proses  belajar,  belajar  untuk menghargai pekerjaaan dan belajar untuk bertanggung jawab, mereka juga berharap anak-anak mereka apat membantu meringankan beban mereka  selaku  orang  tua.  Selama  masih  dalam  kondisi  wajar  dan sesuai dengan ketentuan UU kita hal tersebut sah-sah saja. Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuannya dan  menghilangkan  kesempatan  kepada  anak-anak  untuk mengembangkan  diri.  Keadaan  seperti  ini  terkadang  memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis anak dan  mental  yang  dibangun.  Tidak  banyak  keadaan  seperti  ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis moral.
Memberikan beban kerja bagi anak yang di bawah usia tidak dapat  dikatakan  sebagai  istilah  mempekerjakan  anak,  namun  lebih tepatnya adalah mendidik dan membina anak agar kelak setelah ia dianggap  dewasa  dan  waktunya  bekerja  tidak  lagi  terkejut  dengan realita yang dihadapinya, namun demikian, tentunya membina anak agar paham dan mengerti dunia pekerjaan tidaklah melebihi kapasitas ia sebagai anak yang belum dianggap dewasa.

## C. Kesimpulan
Dalam kajian hukum normatif, batasan minimal kerja adalah dewasa, dan dewasa ditandai dengan baligh. Sedangkan dalam kajian hukum  positif,  batasan  usia  minimal  perkawinan  adalah  19  tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini memberikan isyarat kedewasaan seseorang anak baik dalam hal fisik, psikis maupun pola pikirnya,  sehingga  tidak  selayaknya  seseorang  memperlakukan anaknya untuk bekerja di  bawah usia yang telah ditentukan.  Maka disadari  ataupun  tidak  terdapat  banyak  ketentuan  perundang- undangan  yang  mengatur  perlindungan  anak  yang  telah  dilanggar
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
oleh  para  pelaku,  baik  orang  tua  anak  dan  pengusaha  yang  telah mempekerjakan anak dibawah umur seperti Pasal 68, Pasal 69 Ayat 1,Pasal 69 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. Termasuk juga pada Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945.

## Daftar Pustaka
A  Tafsir  et  al. “Cakrawala  Pemikiran  Pendidikan  Islam” Bandung: Mimbar Pustaka, 2004 Ahamad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawi Press, 1998
Abdullah, http://fakagamauisu.wordpress.com/admistrasi/
mempekerjakan-anak-dibawah-umur-menurut-hukum-islam/ , diunggah pada tanggal 10 Desember 2012 Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Abd al-Rahmân al-Jazîry, Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhâhib al-Arba’ah, jilid IV, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:
Akademika Pressindo, 2007 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003 Abu Bakar Ibnu Umar, Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra, Bairut : Alam al-Kutub, tt., jilid ke-8, 47 Abd  al-Rahman  al-Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh  Alâ  Madzâhib  al-Arba’ah,
Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 Absori, Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah http://eprints.ums.ac.id/349/1/5._absori.pdf,  akses  tgl  01 oktober 2010 Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009 Dewi,  Mahardika  Kusuma.  "Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak Pidana  Mempekerjakan  Anak  sebagai  Buruh  di  Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar (2013).
al-Imâm  Abî  al-Husain  Muslim  Bin  al-Hajjâj  al-Qusyairy  al- Naysâbûny, Shahîh  Muslm, jilid  II,  Bairut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 2004 Ida Umami, Psikologi Remaja, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999 Hendri Kusuma Wahyudi, Do’a Mengharapkan Anak Saleh, Surabaya : Mizani, 2009 http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tol ak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan  putusan  nomor  30-74/PUU-XII/2014,  diunggah pada tanggal 11 Desember 2015Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI), Menjaga  dan  Melindungi  Anak, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011 Jalaluddin,  Ramayulis, Pengantar  Ilmu  Jiwa  Agama Jakarta:  Kalam Mulia, 1998 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), Menjaga  dan Melindungi Anak, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011 Laporan  UNICEF  tahun  1995, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999 LTN  PBNU, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan Muktamar,  Munas  dan  Konbes  Nahdhatul  Ulama, Surabaya: Khalista, 1926-2010 Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H, jilid ke-1. Muhammad  Alî  al-Shâbûny, Tafsîr  Âyât  al-Ahkâm  min  al-Qur’ân, Bairut:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  1999Mustafa  Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah , Cirebon: Pustaka Nabawi, 2009.
Muhammad  Joni,  “Hak-hak  Anak  Dalam  UU  Perlindungan  Anak Dan  Konvensi  PBB  Tentang  Hak  Anak:  Beberapa  Isu Hukum
Keluarga”,http://www.badilag.net/data/artikel/makalah%2
0hak%20anak%20dalam%20uu.pdf akses 02 Oktober 2021 Masde  al-Diwanta, Panduan  Smart  Menjelang  Pernikahan, Banjar Negara: Aulia, 2010 Muhammad Ardani, Risalah Haidh, Surabaya: al-Miftah, 1992
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Muhammad  Nurruddin  Banjar  al-Makky, Fikih  Darah  Perempuan, Solo: Era Intermedia, 2004 Muslim, Shahîh  Muslim, Jakarta:  Dâr  Ihya’  Al-Kutub  Al-Arabiyyah Jilid I, tt.
Muhammad bin Abd al-Qadir, Haidh, Kediri: al-Fajr, 2002 Muhammad  Ali  Albar, Penciptaan  Manusia, Yogyakarta:  Mitra Pustaka, 2004 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1998 Muhammad  Jawad  al-Mughniyyah, Fikih  Lima  Madhab,  ( Terj.  Afif Muhammad et. al), Jakarta: Lentera, 2004 Nandi, Nandi. "Pekerja Anak Dan Permasalahannya." Jurnal Geografi
Gea 6.1 (2016).
Pius  A  Partanto  dan  Muhammad  Dahlan  al-Barry, Kamus  Ilmiah Populer, Surabaya: ARKOLA, 1994
Supriyadi  W.  Eddyono, Pengantar  Konvensi  Hak  Anak ,  Makalah Disampaikan  Dalam  Kursus  HAM  untuk  Pengacara  X Tahun 200
Syaikh Ibrahim al-Baijuri, al-Baijûry, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003 al-Syan’any, Subul al-Salâm, Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt Ubes  Nur  Islam, Mendidik  Anak  dalam  Kandungan, Jakarta:  Gema Insani, 2014 Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara  30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU- XII/2014  meminta  batas  usia  ditingkatkan  dari  16  jadi  18 tahun.
Yunus, M. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi  Kasus  Di  Persimpangan  Lampu  Merah  Jalan  Sudirman- Tambusai  Pekanbaru) .  Disertasi  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015