## ANALISIS BELANJA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## Tessa Prima Sutra
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Pekanbaru City Government Expenditure Analysis Unit in the Office of the Civil Service. This study aims to analyze the process of drafting the budget (RKA) and the allocation of development budget and actual expenditures in municipal police office Pekanbaru. The infor- mants is the Chief Financial Officer Pekanbaru City Government Secretariat and Head of Sub- Division of Finance Office of Pekanbaru City municipal police. The data collection technique is documentation and interviews. Data analysis techniques used measure of efficiency. Results of research on pattern budgeting menunjuknn that still use the old method although there has been an increase in status echelon head office. Budget and expenditure analysis Office of the municipal police in 2014 increased nearly 100% from 2012. As for the analysis of Actual Expenditure in municipal police offices with total regional expenditure in 2012 and 2014 amounted to 0.73% and 0.93%.
Keywords: analysis of expenditure, budget realization, efficiency
Abstrak : Analisis Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru pada Kantor Satuan Pamong Pra- ja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran (RKA) dan penga- lokasian pengembangan anggaran dan realisasi belanja pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Informan penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kepala Sub-Bagian Keuangan Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data menggunakan ukuran tingkat efisiensi. Hasil penelitian menunjuknn bahwa pada pola penganggaran masih menggunakan metode lama walaupun sudah ada peningkatan status eselon kepala kantor. Analisis anggaran dan belanja pada Kantor Satpol PP Tahun 2014 terjadi peningkatan hampir 100% dari tahun 2012. Sedangkan un- tuk Analisis Realisasi Belanja di Kantor Satpol PP dengan total Belanja Daerah pada tahun 2012 dan 2014 sebesar 0,73% dan 0,93%.
Kata kunci: analisis belanja, realisasi anggaran, efisiensi
PENDAHULUAN Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang kini berkembang pesat secara nasional, pusat perdagangan dan jasa serta menjadi daerah tujuan investasi nasional dan internasional maka stabilitas dan kon- dusifitas  daerah  menjadi  sebuah  prioritas utama untuk mendapat perhatian, agar ber- bagai potensi gangguan, konflik sosial dan gangguan keaman  lainnya dapat diredam, diminalisir bahkan dicegah. Sebab kondisi daerah yang aman, tentram dan tertip meru-
pakan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekaligus jaminan bagi kelancaran peny- elenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat serta investasi di dae- rah, yang diwujudkan melalui penyelenga- ran ketertibabn umum dan ketentraman ma- syarakat serta penegakan terhadap pelang- garan perundang undanan daerah atau perda & perkada. Dalam sejarah penyelengaraan pemerintah daerah, keberadaan Satuan Poli- si Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah.
Sejak diberlakukannya Undang-un- dang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah,kemudian di- ganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang- undang 32 Tahun 2004 tentang pemerin- tahan daerah dan baru-baru ini diganti den- gan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahn daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika za- man terus berubah, keberadaan Satpol PP tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peran stategis Satpol PP dalam penyelengaraan pemerintah daerah, yaitu sebagai mana yang tercantum dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Ta- hun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa: “satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyeleng- garakan perlindungan masyarakat”. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 satuan polisi pamong praja terdapat 2 tipe yaitu a dan b dimana perbedaannya terdapat pada struktural eselon kepala satuan. Peneli- tian ini hanya melihat dari aspek kebijakan, administrasi dan kauangan. Peneliti belum menggunakan aspek sosial yaitu dari segi si penerima pelayanan publik dari Satpol PP itu sendiri, yang harus menghubungkan an- tara konsep efisiensi dengan metode pelay- anan publik yang digunakan. Sedangkan untuk tahun penelitian diambil pada tahun 2012 dan 2014, untuk tahun 2013 ini meru- pakan masa transisi dari perubahan status eselon kepla kantor sesuai dengan Perwako Nomor 85 Tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Perubahan status ini memungkinkan pe- rubahan dalam mengalokasikan anggaran dan realisasi belanja dari aspek kebijakan, administrasi dan keuangan.
Menurut Halim (2007) manajemen atau pengelolaan keuangan daerah terdiri
dari pengurusan umum dan khusus. pengu- rusan umum berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pengurusan khusus berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat dilihat dari segi tata usaha atau admin- istrasi keuangan daerah. Akutansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis tata usaha keuangan atau lebih dikenal dengan pembu- kuan (mesti kedua istilah tersebut sangat berbeda). Menurut Mardiasmo (2002) as- pek-aspek yang harus tercakup dalam ang- garan sektor publik meliputi:
a)  Aspek perencanaan
b) Aspek pengendalian c)  Aspek akuntabilitas publik
Aspek lain dalam reformasi anggaran adalah perubahan paradigma daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilk- an anggaran yang benar-benar mencermink- an kepentingan dan harapan dari masyara- kat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan  daerah  secara  ekonomis,  efisien, dan efektif. Analisa belanja/pengeluaran menurut buku panduan tentang analisis dan advokasi anggaran pemerintah daerah di In- donesia yang disusun oleh “the asia founda- tion” , (dalam Indria, 2012) antara lain dilak- sanakan dengan cara sebagai berikut: a) Analisa umum; dilakukan dengan cara membandingkan jumlah jumlah belanja antar tahun untuk setiap pos pengeluaran; antar pos belanja (misal- nya persentase belanja untuk pegawai dengan total belanja); antar pos pener- imaan dan pos belanja; antar sektor dan atau antar kecamatan/desa/kelura- han
b) Analisa khusus; maksudnya analisa terhadap program atau kegiatan yang tercantum dalam RKA SKPD, yang kemudian dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD. Dokumen tersebut dapat dianalisa dari beberapa aspek antara lain:
a.  Aspek kebijakan
b.  Aspek administrasi
c.  Aspek keuangan dan
Tessa Prima Sutra, Analisis Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru
178
d.  Aspek sosial c) Analisa penerimaan manfaat (ben- eficiary  analysis) ; yaitu menganalisa APBD dari unsur belanja menurut kategori penerima manfaat, misalnya kategori anak, penyandang cacat atau perempuan/gender. Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui efisiensi pengalokasian anggaran dan realisasi belanja dari aspek kebijakan, ad- ministrasi dan keuangan pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif karena dalam
penelitian ini hanya melakukan analisa atas data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif atas hasil analisa dari RKA dan DPA Kantor Satpol PP pada tahun 2012 dan 2014. Informan penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru dan Sub Bagian Keuangan Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi dari pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerin- tah Kota Pekanbaru. Analisis data menggu- nakan konsep efisiensi dengan rumus:
Tingkat efisiensi       =
belanja untuk pendapatan sumber Realisasi belanja Realisasi
x 100%
Kriteria efisiensi adalah:
a.  Jika diperoleh nilai kurang dari l00%(x<100%)berarti:efisien b.  Jika diperoleh nilai sama dengan l00% (x = 100%) berarti: efisiensi berimbang c.  Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti – tidak efisien

## HASIL
Aspek Kebijakan Penyusunan APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, jo Nomor 59 Ta- hun 2007, jo Nomor 21 Tahun 2011, belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu:
a.  Saat disampaikan Surat edaran atau- pun keputusan kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD tidak dilampirkan dengan analisa standar belanja, yang seharusnya disusun oleh TAPD dan diberlaku- kan untuk seluruh SKPD yang mem- punyai kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama. Apa- bila telah ada analisa standar belanja, maka akan ada suatu ketetapan untuk alokasi nilai belanja suatu kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama berupa nilai “belanja tetap” yang hanya akan dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target. Total alokasi nilai anggaran
belanja kegiatan tersebut hanya akan berubah sesuai dengan perubahan volume atau target.
b.  Anggaran belanja Kantor Satpol PP merupakan belanja pelaksanaan uru- san wajib pemerintah. Analisa stan- dar belanja untuk kegiatan- kegiatan Kantor Satpol PP sudah sepatutnya ditetapkan oleh TAPD, sebagai in- strumen penganggaran kegiatan yang selalu ada setiap tahunnya, karena, merupakan kategori belanja yang diprioritaskan, seperti keg- iatan operasional Satpol PP dalam menegakkan perda kota pekanbaru. Untuk kegiatan tersebut seharusnya mempunyai analisa standar belanja yang telah menetapkan jenis-jenis belanja yang menjadi komponen be- lanja kegiatan sehingga alokasi be- lanja untuk kegiatan tersebut hanya akanberubah seiring dengan peruba- han standar satuan harga, karena komponen jenis belanja tidak akan berubah untuk setiap tahunnya.
Tessa Prima Sutra, Analisis Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru
Berdasarkan alokasi anggaran belanja pada Kantor Satpol PP untuk masing -masing program yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa, alo- kasi anggaran belanja tersebut secara umum telah sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah, setiap tahunnya.Hal ini terkait dengan, bahwa uru- san penegak perda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi priori- tas agar perda-perda yang telah di tetapkan bisa berjalan dengn sebagai mana mestinya.
Aspek Administrasi Dilihat dari aspek administrasi bahwa proses penyusunan anggaran SKPD pada Kantor Satpol PP belum memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Hasil temuan penelitian menunjukkan bah- wa dalam menyusun RKA SKPD tidak men- gacu pada analisa standar belanja (ASB) yang seharusnya telah disusun oleh TAPD. Hal ini disebabkan karena TAPD belum mampu menyusun ASB Pemerintah Kota
Pekanbaru, khususnya ASB untuk Kantor Satpol PP yang setiap tahunnya mengang- garkan belanja urusan wajib yang selalu menjadi prioritas.
Ketika  hal  tersebut  dikonfirmasikan kepada Sekretariat TPAD diakui bahwa TPAD memang belum memiliki ASB un- tuk kegiatan sehingga dalam lampiran surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pe- nyusunan RKA SKPD adalah KUA, PPA, standar harga barang serta batasan waktu penyampaian RKA SKPD tidak dilampir- kan analisis standar belanja untuk kegiatan, karena TPAD memang belum memahami penyusunan analisis standar belanja keg- iatan. Namun Sekretaris TPAD sependapat bahwa analisis standar belanja sangat diper- lukan dalam menyusun RKA SKPD, sesuai ketentuan berlaku.
Aspek Keuangan Hasil perhitungan tingkat etisiensi be- lanja Kantor Satpol PP sebelum dan sesu- dahpeningkatan status eselon kepala kantor yaitu pada tahun 2012 dan 2014.
Tabel 1. Hasil perhitungan tingkat efisiensi Belanja Pelayanan Publik untuk periode 2012
dengan asumsi sumber pendapatan. (nilai dalam juta rupiah) No Jenis Belanja Tahun 2012 Ket Anggaran Belanja Efisiensi 1 Belanja Tidak Langsung Rp 10.647.137.424 Rp 8.580.721.722 80,5 % efisien 2 Belanja Langsung Rp 4.286.346.536 Rp 2.965.621.711 69,2% efisien
Sumber: LRA Kantor Satpol PP Tahun 2012
Dari tabel 1 sumber anggaran yang digunakan setelah perubahan status eselon kepala kantor adalah APBD kota pekanabaru. Dari data di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggran pada Kantor Satpol PP kotapekanbaru relatif efesien.
Tabel 2. Hasil perhitungan tingkat efisiensi Belanja Pelayanan Publik untuk periode 2014 dengan asumsi sumber pendapatan. (nilai dalam juta rupiah) No Jenis Belanja Tahun 2014 Ket Anggaran Belanja Efisiensi 1 Belanja Tidak Langsung Rp 10. 132.263.801 Rp 8.656.641.628 85,4 efisien 2 Belanja Langsung Rp 15.643.446.000 Rp 13.230.682.900 84,6 efisien
Sumber: LRA Kantor Satpol PP Tahun 2014
Dari tabel 2 sumber anggaran yang digunakan sebelum perubahan status eselon kepala kantor adalah APBD kota pekanaba- ru. Dari data atas dapat dilihat bahwa peng- gunaan anggran pada Kantor Satpol PP kota pekanbaru relatif efesien.
Penggunaan anggran pada Kantor Satpol PP pada saat sesudah peningkatan eselon ini memang mengalami peningkatan secra signifikan hampir 100%. Untuk dike- tahui pada tahun 2012 pengunaan anggaran kantor Satpol PP adalah Rp. 14.933.483.960 dimana reaslisasi penggunaan belanja dalam tahun berjalan sebesar Rp. 11.546.343.433. Sedangkan pada tahun 2014, dimana status eselon kepala kantor sudah meningkat peng- gunaan anggran sebesar Rp.25.775.709.801. dengan realisasi belanja sebanyak Rp. 21. 887.324.528. Peningkatan penggunaan ang- gran ini terjadi karena adanya peningkatan
status eselon kepala kantor. Tahun 2012 sta- tus eselon kepala kantor Satpol PP adalah Kantor dimana kepala satuan bereselon III sedangkan tahun 2014 adalah badan yang status kepala kantornya eselon II. Hanya saja nama dari instansi ini teteap Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekan- baru, sesuai dengan Undang-undang No- mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, Perwako Kota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perwako Nomor 18 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan realisasi belanja pada Kantor Satpol PP periode Tahun 2012-2014 diketahui pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Penelitian terhadap Perbandingan realisasi BL dan BTL Kantor Satpol PP periode Tahun 2012 dan 2014. (nilai dalam juta rupiah) 2012 2014 Total Realisasi Belanja Satpol Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Realisasi Belanja Satpol Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 8.580.722 2.965.622 8.656.642 13.230.683 11.546.344 74,31%, 25,68% 21.887.325 39,55% 60,45% Sumber : LRA Satpol PP
Dari tabel 3 diketahui bahwa perkem- bangan dalam kurun waktu 2 tahun (2012- 2014) realisasi BL terjadi kenaikan secara signifikan  hampir  4  kali  lipat  dari  tahun 2012 ke tahun 2014. Ini terjadi pada saat peningkatan status eselon kepala Kantor Satpol PP menambah personil agar bisa, memenuhi persyaratan kenaikan status es- elon kantor. Sesuai dengan PP Nomor 6 Ta- hun 2010 adanya SKPD lain yang dipecah dan bergabung ke Kantor Satpol PP, yaitu SKPD KESBANGPOLIMNAS. Pada saat Satpol PP ini mempersiapkan SKPDnya untuk menjadi badan adanya penambah- an personil Satpol PP sebanyak 250 orang dan bergabung nya Satuan Limnas, kepada SKPD ini, sehinnga BLT pada SKPD Satpol
PP ini meningkat, dan SKPD KESBANG- POLIMNAS menjadi SKPD KESBANG- POL. Berbanding terbalik dengan realisasi BTL dari tahun ke tahun, baik secara nilai rupiah maupun persentase dari total realisasi belanja Kantor Satpol PP BL cenderung me- ningkat walaupun hanya kecil (kurang dari 30%).

## PEMBAHASAN
Hasil analisis pengalokasian angga- ran dan realisasi belanja pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dari aspek kebijakan, administrasi dan keuangan ternyata dalam pola penganggaran masih menggunakan metode lama, tanpa memperhatikan kondisi prioritas dan database sarana serta prasara-
na. Dalam realisasi penggunaan belanja ke- giatan pelayanan publik untuk periode tahun 2012-2014 memang ada peningkatan, tapi peningkatanya relatif kecil yaitu berkisar 0,73% dan 0,93%. Hal ini berarti kinerja pengalokasian anggaran dan realisasi be- lanja belum mencapai target maksimal wa- laupun  telah  efisien,  tetapi  tingkat  efisien- nya belum sampai pada tingkat yang paling tinggi. Dari aspek kebijakan dalam proses penyususnan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena ada varia- bel yang seharusnya diperhatikan yaitu:
a.  Saat disampaikan Surat edaran ataupun keputusan kepala daerah tentang pedo- man penyusunan RKA SKPD tidak di- lampirkan dengan analisa standar belan- ja, yang seharusnya disusun oleh TAPD dan diberlakukan untuk seluruh SKPD yang mempunyai kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama. Apabila telah ada analisa standar belan- ja, maka akan ada suatu ketetapan untuk alokasi nilai belanja suatu kegiatan yang sama dengan beban kerja yang hampir sama berupa nilai “belanja tetap” yang hanya akan dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target.  Total alokasi nilai anggaran belanja kegiatan tersebut hanya akan berubah sesuai den- gan perubahan volume atau target.
b. Anggaran belanja Kantor Satpol PP merupakan belanja pelaksanaan uru- san wajib pemerintah, oleh karena itu analisa standar belanja untuk kegiatan- kegiatan Kantor Satpol PP sudah sepat- utnya ditetapkan oleh TAPD, sebagai instrumen penganggaran kegiatan yang selalu ada setiap tahunnya, karena, merupakan kategori belanja yang dipri- oritaskan, contoh: kegiatan operasional Satpol PP dalam menegakkan Perda kota pekanbaru.  Untuk kegiatan tersebut se- harusnya mempunyai analisa standar be- lanja yang telah menetapkan jenis-jenis belanja yang menjadi komponen belan- ja kegiatan tersebut, sehingga alokasi belanja untuk kegiatan tersebut hanya
akanberubah seiring dengan perubahan standar satuan harga, karena komponen jenis belanja tidak akan berubah untuk setiap tahunnya. Dilihat dari Aspek administrasi bahwa proses penyusunan anggaran SKPD pada Kantor Satpol PP belum memenuhi pan- duan prosedur dan aturan-aturan yang ber- laku.  Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam, menyusun RKA SKPD tidak mengacu kepada Analisa Standar Belanja (ASB) yang seharusnya telah disusun oleh TAPD. Hal ini disebabkan karena TAPD belum mampu menyusun ASB Pemerin- tah Kota Pekanbaru, khususnya ASB un- tuk Kantor Satpol PP yang setiap tahunnya menganggarkan belanja urusan wajib yang selalu menjadi prioritas. Ketika  hal  tersebut  dikonfirmasikan kepada Sekretanis TAPD diakui bahwa TAPD memang belum memiliki ASB un- tuk kegiatan sehingga dalam lampiran Su- rat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD adalah KUA, PPA, standar harga barang serta. batasan waktu penyampaian RKA SKPD tidak dilampirkan Analisiss standar belanja untuk kegiatan, karena TAPD memang belum memahami penyusunan Analisiss standar belanja keg- iatan.  Namur Sekretaris TAPD sependapat bahwa Analisiss standar belanja sangat di- perlukan dalam menyusun RKA SKPD, ses- uai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini tidak sejalan den- gan teori penyusunan anggaran yang dike- mukakanoleh  Hafis  Tanjung,  (2010)  yang menyatakan bahwa penyusunan analisis standar belanja (ASB) penting dilakukan, karena adanya ketidakadilan dan ketida- kwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, per- bedaan kebutuhan sumberdaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TAPD belum mematuhi ketentuan tentang Pedoman Pen- gelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Per- aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Ta- hun 2007 pada Pasal 89 ayat (1) yang me- nyatakan berdasarkan rota kesepakatan ke- pala daerah dengan pimpinan DPRD, TAPD menyiapkan rancangan Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD.  Pasal 90 ayat (2) menyatakan RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka penge- luaran jangka menengah, penganggaran ter- padu dan penganggaran berdasarkan presta- si kerja. Pasal 93, ayat (1) menyatakan pe- nyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penyusunan RKA SKPD menjadi DPA SKPD untuk program dan kegiatan operasional Kantor Satpol PP tidak sesuai dengan ketentuan anggaran berbasis prestasi kerja, karena pemberian tambahan penghas- ilan kepada anggota Satpol PP mempunyai tolok ukur capaian program terhadap keg- iatan kantor. Hasil penelitian ini seharusnya mengacu pada teori proses anggaran yang dikemukakan oleh Yuwono dkk (2005), yang menyatakan dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang in- gin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana, pencapaian- nya. Selain itu dimuatketerangan yang anta- ra lain menjelaskan keterkaitan dengan sasa- ran, keterkaitan kebijakan dengan program, serta keterkaitan program dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Begitu pula dengan teori angga- ran daerah yang dikemukakan oleh Waluyo (2007) yang menyatakan sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga siklus pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  Pada, tahap per- encanaan, input yang digunakan adalah as- pirasi masyarakat yang hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan masing-
masing unit kerja dengan memperhatikan Standar Analisa Biaya (SAB), sehingga setiap aktivitas kegiatan yang diusulkan mencerminkan dukungan terhadap pencapa- ian visi, misi tujuan dan sasaran, serta hasil yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN
Pola penganggaran pada Kantor Sat- pol PP Kota Pekanbaru masih menggunakan metode lama, yaitu SKPD menyusun per- encanaan kegiatan sesuai dengan pagu ang- garan, tanpa memperhatikan kondisi yang prioritas dan data base kondisi sarana serta prasarana dan cenderung memperhatikan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi belanja kegiatan pelayanan publik untuk periode tahun 2012 dan 2014 dibanding- kan dengan realisasi total belanja Daerah Kota Pekanbaru hanya berkisar 0,73 % dan 0,93%. Pelaksanaan anggaran belanja Kan- tor Satpol PP periode tahun 2012 dan 2014 dengan menggunakan APBD kota pekan- baru. Hal ini dikarnakan SKPD satpol PP ini tidak Memiliki PAD sendiri seperti SKPD lain. Aspek Kebijakan penyusunan APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo No- mor 21 Tahun 2011 belum dilaksanakan sepenuhnya. Begitupula dari aspek keuan- gan,  tingkat  efisiensi  penggunaan  belanja pelayanan publik relatif efisien, namun be- lum mencapai tingkat yang tertinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuan- gan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Ad- minislrasi Publik Volume, 5 (2).
Halim, Abdul. 2006. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Bunga Rampai.
Hafiz  Tanjung,  Abdul.  2010,  Peranan  dan Teknik Penyusunan Analisis Stan- dar Belanja Dalam Penyusunan APED”Makalah saat Bimtek Penyu- sunan Standar Biaya di Kabupaten Pelalawan.
Indria Syzinia. 2012. Analsis Belanja APBD Pemerintah Kota Pekanbaru pada Di- nas Pendidikan. Pekanbaru: Universi- tas Riau.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Edisi
Pertama Penerbit Andi. Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua, Yog- yakarta: Penerbit Andi Offset.
Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi, 2005. Penganggaran Sek- tor Publik: Pedoman Praktis Penyu- susnan, Pelaksanaan dan Pertang- gungjawaban APBD (Berbasis Kin- erja). Malang: Bayumedia.
Tessa Prima Sutra, Analisis Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru