Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan  Periode 2006-2014
The Implication Of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund To Inequality The Gross Regional Domestic Product In South Sulawesi Province Period 2006-2014
Muhammad Azizi.,SE.,M.Si muhazizii@gmail.com Universitas Muslim Indonesia Makassar Fakultas Ekonomi
Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  pengaruh  komponen DAK  (Dana  Alokasi  Khusus)  terhadap  berkurangnya  ketimpangan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antar Kabupaten di Provinsi  Sulawesi  Selatan Periode 2005  – 2014;  (2)  mengetahui pengaruh  komponen  DAU  (Dana  Alokasi Umum)  terhadap  berkurangnya  ketimpangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Antar Kabupaten di Provinsi  Sulawesi  Selatan Periode 2005 – 2014; (3) mengetahui  pengaruh  komponen  DBH  (Dana  Bagi  Hasil)  terhadap berkurangnya  ketimpangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Antar Kabupaten di Provinsi  Sulawesi  Selatan Periode 2005 – 2014.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Sulawesi  selatan,  Data  yang  diperoleh  adalah  hasil  akhir laporan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sulawesi  selatan  berupa  PDRB,  DAU, DAK,  dan  DBH  Provinsi  Sulawesi  selatan  tahun  2005-2014.  Data  disnalisis dengan menggunakan SPSS dan Indeks Williamson.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Hasil  regresi  linier  berganda  di  atas menunjukkan  bahwa  variabel  dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014, variabel dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan  regional  Sulawesi  Selatan  pada  tahun  2005  s/d  2014  dan  variabel dana  bagi  hasil  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014;
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  menunjukan  bahwa  besarnya  ketimpangan regional  provinsi  sulawesi  selatan  terjadi  namun  dikategorikan  ketimpangan yang rendah karena nilai indeks williamson < 0,03.
Kata  Kunci:  Dana Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus,  Dana Bagi  Hasil, dan Ketimpangan Regional
Abstract
Research aimed to: (1) the effect of components DAK (Special Allocation Fund)  to  the  reduction  of  inequality  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP) Inter-district  in  South  Sulawesi  Province  Period  2005-2014;  (2)  the  effect  of components DAU (General Allocation Fund) to the reduction of inequality Gross Regional  Domestic  Product  (GRDP)  Inter-district  in  South  Sulawesi  Province
Period 2005-2014; (3) the effect  of components  DBH (DBH) to  the reduction of inequality  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP)  Inter-district  in  South Sulawesi Province Period 2005-2014.
This  study  uses  secondary  data  sourced  from  Statistics  South  Sulawesi province,  data  obtained  is  the  result  of  the  final  report  of  the  Central  Statistics Agency in the form of the GDP of South Sulawesi province, DAU, DAK, DBH and southern  Sulawesi  province  in  2005-2014.  Data  disnalisis  by  using  SPSS  and Williamson Index.
The results of this  study indicate the  results of multiple linear  regression above shows that the variable of general allocation funds positive and significant impact on inequality regional South Sulawesi in 2005 s / d 2014, variable special allocation fund a significant negative effect on inequality regional South Sulawesi in 2005 s / d in 2014 and a variable revenue-sharing significant negative effect on regional  inequality  South  Sulawesi  in  2005  s  /  d  in  2014;This  shows  that  shows that the magnitude of regional imbalances in South Sulawesi  Province happened yet categorized inequality are low because williamson index values <0.03.
Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH and Regional Inequality

## Pendahuluan
Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi  logis  yang  tidak  dapat  dihindari  Indonesia.  Karena  karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga  suatu  keniscayaan  bila  pola  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  tidak seragam.  Ketidakseragaman  ini  berpengaruh  pada  kemampuan  untuk  tumbuh, yang  pada  gilirannya  mengakibatkan  beberapa  wilayah  mampu  tumbuh  dengan cepat  sementara  wilayah  lainnya  tumbuh  lambat.  Kemampuan  tumbuh  yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah.
Oxfam  Indonesia  dan  International  NGO  Forum  on  Indonesia  Development (lNFlD) dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, mencatat  peringkat  ketimpangan  ekonomi  Indonesia  berada  di  posisi  enam terburuk  di  dunia.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dinilai  cukup  stabil  dan proporsi  masyarakat  yang  hidup  dalam  kemiskinan  ekstrim  telah  berkurang menjadi  sekitar  8  persen.  Namun,  Oxfam  dan  INFID  menilai,  capaian pertumbuhan  ekonomi  tersebut  belum  diimbangi  dengan  pembagian  pendapatan yang  lebih  merata.  Selama  dua  dekade  terakhir,  ketimpangan  antara  kelompok terkaya dan kelompok  yang  lain di Indonesia  mengalami peningkatan  yang  lebih cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan  100  juta  orang  termiskin,  (Kompas.  Kamis,  23  Februari  2017).  Pada tahun 2004, ketika presiden SBY baru mulai berkuasa angka rasio gini tercatat sekitar  0,32  dan  20  persen  masyarakat  berpendapatan  tertingg i  menguasai  40 persen  pendapatan  nasional.  Pada  tahun  2012,  rasio  gini  memburuk  ke  0,41 dan  20  persen  masyarakat  perpenghasilan  tertinggi  menguasai  48  persen pendapatan nasional. Seperti yang di tunjukkan, 5,7 tren perkembangan tingkat
kesenjangan  pendapatan  cenderung  berkorelasi  positif  dengan  tren  laju pertumbuhan  ekonomi,  bukannya  negative,  seperti  yang  di  harapkan.  Ada kesepakatan umum  yang tidak tertulis bahwa nilai koefisien gini di bawah 0,4 artinya  tingkat  ketimpangan  rendah;  antara  0,4  hingga  0,5  ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 ketimpangan besar (Tambunan,2015:130). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya berimbas pada tingkat nasional tidak serta    pada    tingkatan    daerah.    Sehingga      menyebabkan    terjadinya ketimpangan  antar  kawasan  di  Indonesia.  Sebagai  upaya  dalam  mengatasi ketimpangan  daerah,  pada  tahun  2001  pemerintah  Indonesia  memberlakukan sebuah  kebijakan  yaitu  kebijakan  otonomi  daerah  dan  kebijakan  desentralisasi fiskal.  Dengan  alasan,  bahwa  kebijakan  pembangunan  yang  ditetapkan pemerintah pusat tidak semunya bisa diterapkan di seluruh daerah, daerah yang memiliki  daya  dukung  dan  sesuai  dengan  kriteria  kebijakan  nasional  akan dengan  mudah  menyerap  peluang  pembangunan,  sedangkan  daerah  yang  tidak sesuai  kriteria  kebijakan  nasional  akan  mengalami  perlambatan  dalam pembangunan.
Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sentralisasi  dan  pendekatan  desentralisasi.  Pendekatan  sentralisasi  mengandung arti  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  sepenuhnya  merupakan  wewenang  pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah  memberikan  peluang  dan  kesempatan  bagi  terwujudnya  pemerintahan yang  bersih  dan  baik  ( good  governance )  di  daerah.  Artinya  pelaksanaan  tugas pemerintah  daerah  harus  didasarkan  atas  prinsip  efektif,  efisien,  partisipatif, terbuka  ( transparency ),  dan  akuntabilitas  ( accountability ).  Kebijakan  dan  tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di  masa  lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan  pemerintah  pusat  yang  sangat  besar  tersebut  ternyata  tidak  hanya berdampak  positif  bagi  pembangunan,  tetapi  disadari  juga  menimbulkan  efek negatif  antara  lain  pertumbuhan  ekonomi  daerah  atau  produk  domestik  regional bruto  ( gross  domestic  regional  product )  yang  relatif  sangat  lamban,  serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat  pusat.  Hal  ini  menimbulkan  keterlambatan  pembangunan  di  daerah  – daerah terutama bagi daerah – daerah yang jauh dari pemerintah pusat, Jakarta. Segala  kebijakan  yang  diatur  dan  diputuskan  oleh  pemerintah  pusat,  termasuk keuangan  daerah  menyebabkan  banyak  kepentingan  dan  kebutuhan  daerah  yang tidak  terakomodir.  Pemerintah  pusat  mengambil  kebijakan  dari  sudut  pandang mereka bukan dari sudut pandang daerah. Sementara yang mengetahui kebutuhan daerah  adalah  daerah  itu  sendiri  bukan  pemerintah  pusat.  Beranjak  dari permasalahan  yang  timbul  di  masa  pemerintahan  sentralistik  maka  pemerintah merumuskan  undang  –  undang  mengenai  otonomi  daerah.  Indonesia  memasuki era  otonomi  daerah  sejak  tanggal  1  Januari  2000.  Pelaksanaan  otonomi  daerah mengacu  pada  UU  nomor  22 tahun  1999  mengenai  pembagian  kewenangan  dan fungsi  ( power  sharing )  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dan  UU  nomor  25 tahun 1999 perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber  daya  keuangan  ( financial  sharing )  antara  pusat-daerah  sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.
Otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  bukan konsep  baru di Indonesia,  sudah diatur  dalam  UU  RI  No.  5  tahun  1975  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  di daerah.  Dalam  prakteknya  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal selama  pemerintahan  orde  baru  belum  dapat  mengurangi  ketimpangan  vertikal dan  horisontal,  yang  ditunjukkan  dengan  tingginya  derajat  sentralisasi  fiskal  dan besarnya  ketimpangan  antardaerah  dan  wilayah  (Uppal  dan  Suparmoko,  1986; Sjahfrizal, 1997). Praktek internasional desentralisasi  fiskal  baru dijalankan pada 1  Januari  2001  berdasarkan  UU  RI  No.  25  tahun  1999  yang  disempurnakan dengan  UU  RI  No.  33  tahun  2000  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pengalihan  pembiayaan  atau desentralisasi  fiskal  secara singkat dapat  diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan  yang  lebih tinggi kepada pemerintahan  yang lebih  rendah,  untuk  mendukung  fungsi  atau  tugas  pemerintahan  dan  pelayanan publik  sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83). Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “ Money Follows Functions ”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan,  dengan  dukungan  pembiayaan  pusat  melalui  penyerahan  sumber- sumber penerimaan kepada daerah. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Ibid : 83).
Bahl  dan  Linn  (1992:391)  berpendapat  bahwa  pendelegasian  sebagian  urusan keuangan  publik  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf  hidup  masyarakat yang  lebih  baik. Pernyataan ini  didukung  oleh  dua  argument  sebagai  berikut.  Pertama, median  vote  theory yang  memaparkan  tentang  respon  dunia  usaha  atas  selera  dan  preferensi masyarakat  daerah.  Pelayanan  publik  disesuaikan  dengan  kehendak  dan permintaan  masyarakat  setempat.  Kedua, Fiskal mobility  theory yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih tinggi. Perbaikan kualitas  hidup orang akan mendorong  mereka  untuk  memilih  daerah  yang  menyediakan  pelayanan  publik yang lebih baik (Bahl dan Linn 1992). Dengan demikian, pembangungan ekonomi suatu daerah akan berimbas pada penciptaan sektor public di daerah (Oates 1993). Bertolak  belakang  dari  pendapat  di  atas  sebelumnya,  Oates  (1972)  menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi  merupakan outcome dari kesesuaian preferensi masyarakat  dengan  Pemerintah  Daerah  yang  tercipta  karena  makin  pentingnya peran  Pemerintah  Daerah  dalam  otonomi  daerah.  Secara  teori,  pendelegasian fiskal  kepada  pemerintah  yang  berada  di  level  bawah  diperkirakan  memberikan peningkatan  ekonomi  mengingat  pemerintah  daerah  memiliki  kedekatan  dengan masyarakatnya  dan  mempunyai  keunggulan  informasi  dibandingkan  dengan pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk  daerah/kota  yang  bersangkutan.  Argumentasi  lain  yang  mendasari adalah  munculnya  “kompetisi‟  atau  persaingan  antardaerah  akan  meningkatkan kesamaan  pandangan  antara  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dengan  suatu program  yang  dijalankan  oleh  pemerintahnya  (Davoodi  dan  Zou  1998:244). Sejalan dengan hal tersebut, Oates (1993) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berpotensi  memberikan  kontribusi  dalam  bentuk  peningkatan  efisiensi
pemerintahan  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Disamping  itu,  berdasarkan  hasil analisis  atas  58  negara  ditemukan  bahwa  rendahnya  tingkat  desentralisasi  fiskal akan mereduksi tingkat pendapatan per kapita masyarakat (Oates 1993:237). Dalam  desentralisasi  fiskal,  dana  perimbangan  merupakan  komponen  utama. Dana  perimbangan  merupakan  inti  dari  desentralisasi  dimana  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  berupa  sistem keuangan  yang  diatur  berdasarkan  pembagian  kewenangan,  tugas,  dan  tanggung jawab  yang  jelas  antarsusunan  pemerintahan.  Ada  perbedaan  sudut  pandang  di dalam  menyikapi  masalah  dana  perimbangan  ini.  Di  satu  sisi,  adanya  dana perimbangan  dalam  otonomi  daerah  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  dari pemerintah  pusat  atas  berjalannya  proses  otonomi  daerah.  Hal  ini  juga  sebagai wujud  walaupun  sistem  yang  diterapkan  adalah  sistem  otonomi  daerah,  akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun  di  sisi yang  lain,  adanya  dana  perimbangan  yang  terlalu  besar  akan  menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan  akhir  bahwa  otonomi  daerah  tidak  efektif  untuk  dilaksanakan. Pengalaman  selama  ini  menunjukkan  bahwa  hampir  di  semua  daerah  prosentase Pendapatan  Asli  Daerah,  relatif  lebih  kecil,  sekitar  25%  dari  total  penerimaan daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain,  yang  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  sekitar  75%  dari total  penerimaan  daerah  (Yani,  2002:  3).  Hal  ini  menyebabkan  daerah  masih tergantung  kepada  pemerintah  pusat,  sehingga  kemampuan  daerah  untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD  suatu  daerah  bukanlah  disebabkan  oleh  karena  secara  struktural  daerah memang  miskin  atau  tidak  memiliki  sumber-sumber  keuangan  yang  potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Idealnya seluruh pengeluaran daerah dapat ditutupi oleh Pendapatan Asli Daerah sehingga seluruh daerah  dapat  benar  –  benar  otonomi  akan  tetapi  peranan  PAD  terhadap pengeluaran  daerah  semakin  menurun.  Dengan  menurunnya  peranan  PAD  ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat semakin  bertambah untuk menutupi kekurangan dana  yang ada di daerah.
Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga mendapatkan dana perimbangan  setiap  tahunnya.  Dana  perimbangan  ini  kemudian  dialokasikan  ke kabupaten/kota  se-Sulawesi  Selatan  yang  jumlahnya  berbeda  satu  sama  lain. Perbedaan  alokasi  dana  perimbangan  ini  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan pertumbuhan  ekonomi  antara  masing–  masing  kabupaten/kota.  Dampak  positif diberlakukannya  desentralisasi  fiskal  pada  pertumbuhan  ekonomi,  dapat  dilihat dari perkembangan ekonomi di Sulawesi selatan.

## Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 No Tahun PDRB (Milyar Rupiah) 1 2005 36.421,79 2 2006 38.867,68
Sumber : BPS Sulawesi selatan, data diolah
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  PDRB  Provinsi  Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kenaikan PDRB terbesar terjadi pada  tahun  2011,  dimana  pada  tahun  2010  jumalah  PDRB  Provinsi  Sulawesi Selatan  sebesar Rp. 51.199,90 Milyar dan 2011  mencapai  Rp. 55.116,92 Milyar. Adapun  total  PDRB  dari  tahun  2005-2014  Rp. 488.499,48  Milyar.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  perkonomian  Sulawesi  selatan  secara  keseluruhan mengalami kenaikan.
Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014
Sumber : BPS Sulawesi selatan, data diolah
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui  bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi selatan 2010-2014  mengalami  fluktuasi. dari tahun 2010-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan 7,93. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan  ekonomi  Sulawesi  selatan  secara  keseluruhan  cenderung  positif. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  pengaruh  positif  atau  negatif  dari  pertumbuhan penduduk  tergantung  pada  kemampuan  sistem  perekonomian  daerah  tersebut dalam  menyerap  dan  secara  produktif  memanfaatkan  pertambahan  tenaga  kerja tersebut.  Kemampuan  tersebut  dipengaruhi  oleh  tingkat  dan  jenis  akumulasi modal  dan  tersedianya  input  dan  faktor  penunjang  seperti  kecakapan  manajerial dan  administrasi.  Dalam  model  sederhana  tentang  pertumbuhan  ekonomi,  pada
3 2007 41.332,43 4 2008 44.549,82 5 2009 47.314,20 6 2010 51.199,90 7 2011 55.116,92 8 2012 56.466,90 9 2013 58.123,02 10 2014 59.106,82 Total 488.499,48 No Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 1 2010 8,19 2 2011 8,13 3 2012 8,17 4 2013 7,63 5 2014 7,57 Rata-rata 7,93
umumnya  pengertian tenaga kerja diartikan  sebagai angkatan kerja  yang  bersifat homogen.
Berdasarkan uraian latarbelakang, Sulawesi selatan memiliki kondisi perekonomian  yang  cukup  baik,  namun  disertai  dengan  ketimpangan pembangunan  ekonomi  yang  semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  peneliti mengangkat  judul “ Dampak  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dan Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Ketimpangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006 - 2014”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  pada  latar  belakang  maka  permasalahan  dalam  rencana penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh terhadap berkurangnya  ketimpangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Antar Kabupaten di Provinsi  Sulawesi  Selatan Periode 2006 - 2014? 2. Apakah DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh terhadap berkurangnya  ketimpangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)
Antar Kabupaten di Provinsi  Sulawesi  Selatan Periode 2006 - 2014?
3. Apakah  DBH  (Dana  Bagi  Hasil)  berpengaruh  terhadap  berkurangnya ketimpangan  Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB) Antar Kabupaten di Provinsi  Sulawesi  Selatan Periode 2006 - 2014?

## Tinjauan Pustaka
Desentralisasi Fiskal
Sejak  tahun  2001,  dengan  diberlakukannya  UU  No.22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (  sekarang  kedua  UU  di  atas  sudah  diganti dengan  UU  No.  32  tahun  2004  dan  UU  No.  33  tahun  2004),  maka  pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang seluas-luasnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengaturan keuangan daerahnya masing-masing. Dalam UU No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara  langsung oleh pemerintahan daerah  itu sendiri  dan  dapat  pula  penugasan  oleh  pemerintah  provinsi  ke  pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. Dalam  UU  No.33  tahun  2004  dijelaskan  bahwa  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  merupakan  bagian  pengaturan  yang  tidak terpisahkan  dari  sistem  Keuangan  Negara  dan  dimaksudkan  untuk  mengatur sistem  pendanaan  atas  kewenangan  pemerintahan  yang  diserahkan,  dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada Daerah. Selain UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun  2004,  konsep  desentralisasi  juga  diperkuat  oleh  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dalam mendefinisikan desentralisasi, beberapa ahli menggunakan pandangan dan perspektifnya masing-masing. Parson (1961) dalam Hidayat (2004)
mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut: “ sharing of the govermental power by a central ruling group with other groups, each having autority within a specific area  of  the  state ”.  Pada bagian  lain,  Smith  (1985)  dalam  Hidayat  (2004) merumuskan  definisi  desentralisasi  berdasarkan  perspektif  politik,  yakni:  “ the
transfer  of power  from  top  level  to  lower  level,  in  a  territorial  hierarchy,  witch could be one of goverment within a state, or offices within a large organisation ”.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  daerah  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Perimbangan  terdiri  atas  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
DAU  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antardaerah melalui  penerapan  formula  yang  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  potensi daerah.  DAU  suatu  daerah  ditentukan  atas  besar  kecilnya  celah  Fiskal  ( Fiskal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (Fiskal need) dan potensi daerah ( Fiskal capacity) . Perubahan dalam Undang – Undang Nomor 33  Tahun  2004  menegaskan  kembali  mengenai  formula  celah  Fiskal  dan penambahan  variable  DAU.  Alokasi  DAU  bagi  daerah  yang  potensi  fiskalnya besar, tetapi kebutuhan Fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya,  daerah  yang  potensi  fiskalnya  kecil,  namun  kebutuhan  Fiskal  besar, akan  memperoleh  alokasi  DAU  relative  besar.  Secara  implicit,  prinsip  tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai factor pemerataan kapasitas Fiskal.

## Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  perubahan  tingkat  kegiatan  ekonomi yang  berlangsung  dari  tahun  ke  tahun  (Sadono,1985:19),  sehingga  untuk mengetahui  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  harus  dibandingkan  pendapatan nasional dari  berbagai tahun  yang dihitung  berdasarkan  harga konstan dan  harga berlaku. Perubahan dalam nilai pendapatan nasional hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka panjang  (Boediono,1999:1).  Pertumbuhan  ekonomi  berkaitan  dengan  kenaikan output  per  kapita.  Di  sini  ada  dua  sisi  penting  yaitu  output  total  dan  jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total  dibagi  jumlah penduduk.  Aspek ketiga  dari  definisi  pertumbuhan  ekonomi  adalah  perspektif  waktu  jangka panjang.  Kenaikan output  per kapita selama satu atau dua tahun,  yang kemudian diikuti  dengan  penurunan  output  per  kapita  bukan  pertumbuhan  ekonomi.  Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu 5 tahun mengalami kenaikan  output  per  kapita.  Menurut  Kuznets,  pertumbuhan  ekonomi  adalah kenaikan  kapasitas  dalam  jangka  panjang  dari  negara  yang  bersangkutan  untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian  teknologi,  institusional  (kelembagaan),  dan  idiologis  terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Smith dan Todaro, 2004). Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto
Berhasilnya  suatu  pembangunan  oleh  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari perkembangan  indikator-indikator  perekonomian  yang  ada,  apakah  mengalami peningkatan atau penurunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk dalam  salah  satu  indikator  pembangunan  suatu  daerah.  Secara  tradisional, pembangunan  memiliki  arti  peningkatan  PDRB  secara  terus  menerus. Pembangunan  suatu  daerah  yang  baik  juga  harus  diikuti  pembangunan  ekonomi yang baik juga disetiap daerah. Hal ini bisa dilihat dari periode ke periode lainnya bahwa  kemampuan  suatu  daerah  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa  akan meningkat.  Kemampuan  yang  meningkat  ini  disebabkan  karena  faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Salah satu faktor peningkatan  atau  penurunan  pembangunan  ekonomi  daerah  ialah  ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto yang tidak merata.
Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia,  baik  itu  negara  miskin,  negara sedang  berkembang,  maupun  negara  maju, hanya  yang  membedakan  dari  semuanya  itu  yaitu  besaran  tingkat  ketimpangan tersebut,  karenanya  ketimpangan  itu  tidak  mungkin  dihilangkan  namun  hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.
Myrdal  (1957)  dalam  Jhingan  (2004)  menerangkan  ketimpangan  antar  daerah dengan  membangun  teori  keterbelakangan  dan  pembangunan  ekonominya  di sekitar ide ketimpangan pada taraf nasional dan internasional. Untuk  menjelaskan hal  itu,  Myrdal  menggunakan  ide spread  effect dan backwash  effect sebagai bentuk  pengaruh  penjalaran  dari  pusat  pertumbuhan  ke  daerah  sekitar. Spread effect didefinisikan  sebagai  suatu  pengaruh  yang  menguntungkan  ( favorable effect ), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar.

## Indeks Williamson
Indeks  Williamson  ini  diperkenalkan  oleh  Jeffry  G  Williamson  (1965), penghitungan  nilai  ini  didasarkan  pada coeffisient  of  variation (CV)  dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbangnya dengan proporsi penduduk wilayah.
Berbeda  halnya  dengan gini  coeffisient yang  menghitung  nilai  distribusi pendapatan  seluruh  rumah  tangga  dalam  suatu  daerah  atau  negara,  indeks Williamson  ini  dapat  melihat  besarnya  ketimpangan  distribusi  pendapatan  antar daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin  besar  pula  tingkat  ketimpangan  yang  terjadi.  Indeks  ini  dapat  dihitung dengan rumus:
dimana: CVw  = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah F i = Jumlah penduduk di kab/kota i
n = Jumlah penduduk provinsi
Y i = Pendapatan perkapita di kab/kota i
Y = Rata-rata pendapatan perkapita untuk seluruh propinsi Batasan  tingkat  ketimpangan  antar  wilayah  dengan  menggunakan  ukuran  ini, yaitu:
Nilai indeks > 1, terjadi ketimpangan yang maksimum Nilai indeks 0,7 – 1 , terjadi ketimpangan yang tinggi Nilai indeks 0,4 – 0,6 , terjadi ketimpangan yang sedang Nilai indeks < 0,3 , terjadi ketimpangan yang rendah
Hubungan Ketimpangan Daerah terhadap dana perimbangan
Kusnetz  (1957)  dalam  Tambunan  (2003)  mengemukakan  suatu  pola  hubungan antara  pertumbuhan  dan  pemerataan.  Pola  ini  dikenal  dengan  “Hipotesis  U Terbalik”.  Hipotesis  ini  dihasilkan  melalui  suatu  kajian  empiris  terhadap  pola pertumbuhan  sejumlah  negara  didunia,  pada  tahap  awal  pertumbuhan  ekonomi terdapat trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan  pada  tahap  awal  pembangunan  cenderung  dipusatkan  pada  sektor modern  perekonomian  yang  pada  saat  itu  kecil  dalam  penyerapan  tenaga  kerja. Ketimpangan  membesar  karena  kesenjangan  antar  sektor  modern  dan  tradisional meningkat.  Peningkatan  tersebut  terjadi  karena  perkembangan  disektor  modern lebih  cepat  dibandingkan  dengan  sektor  tradisional.  Akan  tetapi  dalam  jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan ( maturity ) dan dengan  asumsi  mekanisme  pasar  bebas  serta  mobilitas  semua  faktor-faktor produksi  antar  negara  tanpa  sedikitpun  rintangan  atau  distorsi,  maka  perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan  tingkat  pendapatan  perkapita  dan  laju  pertumbuhan  rata-ratanya  yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

## Ketimpangan Pembangunan Antar  Wilayah
Kegiatan  Ekonomi  suatu  daerah,  ketimpangan  pembangrnan  antar  wilayah merupakan faktor yang biasa terjadi. Ketimpanga ini biasanya disebabkan adanya perbedaan  tingkat  sumber  daya  alam  dan  faktor  lain  yang  terdapat  pada  daerah masing-masing, Dengan adanya perbedaan tersebut membuat kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda.
Menurut  Sjafrizal,  (2008:104)  maka  tidaklah  mengherankan  bila  setiap  daerah biasanya  terdapat  wilayah  maju (Developed  Region) dan  wilayah  terbelakang (Underdeloped  Region). Terjadinya  ketimpangan  antar  wilayah  akan  membawa pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Untuk melihat ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  dalam  suatu  daerah  tidaklah mudah.banyak  argument  yang  menjelaskan  bahwa  ketimpangan  ada  karena banyaknya  kemiskinan  pada  suatu  wilayah  dan  juga  banyak  yang  berpendapat bahwa  ketimpangan  terjadi  karena  adanya  kemiskinan  ditengah  kemapanan masyarakat.  Namun  dalam  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  ini  yang menjadi  focus  bukan  antar  kelompok  kaya  dan  miskin  melainkan  adanya  daerah yang tertinggal dan daerah yang maju.
Hubungan  Pola  Perekonomian  Daerah  dengan  Ketimpangan  Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  tidak  serta  merta  dipandang sebagai  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi,  melainkan  juga  mempertimbangkan adanya  pertumbuhan  penduduk  serta  perombakan  dan  modernisasi  struktur ekonominya  (transformasi  struktural)  (Arsyad,  1999).  Setelah  adanya  otonomi, keberhasilan  pembangunan  ekonomi  daerah  dapat  ditentukan  oleh  adanya keuntungan  lokasi  pada  daerah  tersebut.  Seperti  yang  dapat  dijelaskan  dalam teori  basis  ekspor,  bahwa  suatu  daerah  tidak  harus  menjadi  daerah  industri untuk  dapat  tumbuh  dengan  cepat,  sebab  faktor  penentu    pertumbuhan    adalah keuntungan    komparatif    yang    dimiliki    oleh  daerah  bersangkutan.  Apabila pemanfaatan  keuntungan  komparatif  yang  dimiliki  menjadi  kekuatan  basis ekspor maka pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan.
Sedangkan  berdasarkan  teori  Neo  Klasik,  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  ditentukan  oleh  kemampuan  wilayah  tersebut  untuk  meningkatkan kegiatan  produksinya.  Pertumbuhan  ekonomi  wilayah  selain  ditentukan  oleh potensi    daerah,    tetapi    juga    ditentukan    oleh    mobilitas    tenaga    kerja    dan mobilitas  modal  antar  daerah.  Namun  modal  dan  tenaga  kerja  ahli  cenderung terkosentrasi  di  daerah  yang  lebih  maju  sehingga  ketimpangan  pembangunan wilayah cenderung melebar.

## Penelitian Terdahulu
Masli  (2006) dalam  penelitiannya  tentang Analisis  Faktor  –  factor  yang Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Regional  Antar Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jawa  Barat  tahun  1993  –  2006. Menyimpulkan bahwa  tingkat  ketimpangan  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun 1993  –  2006  berdasarkan  Indeks  Ketimpangan  Williamson  dan  Indeks Ketimpangan Entropi Theil cenderung meningkat. Penyebabnya adalah perubahan laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.
Fatimah  (2007) dalam  penelitiannya  tentang Dampak  Kebijakan  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Propinsi  di  Indonesia  Tahun 1993  –  2004. Dengan  menggunakan  Indeks  Ketimpangan Williamson menyimpulkan  bahwa  ketimpangan  transfer  Fiskal  berpengaruh  negatif  dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatnya  ketimpangan  transfer  fiskal  ini  maka  akan  menurunkan  tingkat ketimpangan  pendapatan.  Lebih  jauh,  karena  peningkatan  ketimpangan  transfer fiskal ini disebabkan oleh meningkatnya dana transfer yang diperoleh pemerintah daerah.  Maka  hal  ini  pun  akan  berarti  bahwa  peningkatan  dana  transfer  akan berdampak  terhadap  penurunan  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Jadi  secara keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  peningkatan  dana  transfer  untuk tiap-tiap  propinsi  di  Indonesia  membawa  dampak  yang  positif  terhadap  tingkat kemerataan  pendapatan  antar  propinsi  di  Indonesia. Sirumapea  (2007) dalam penelitiannya  tentang Dampak  Desentralisasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/kota se Sumatera Utara periode waktu 2001-2004 dengan hasil bahwa desentralisasi  fiskal  mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
pertumbuhan  ekonomi  serta  faktor  populasi  penduduk  juga  mempunyai mempengaruhi positif dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari produksi dan konsumsi berdasarkan alat analisis Generalized Least Square (GLS)

## Kerangka Konseptual
Keberhasilan  ekonomi  suatu  negara  biasanya  diukur  dari  tingginya    angka pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.  Namun  demikian,  terdapat  satu    ukuran yang  lebih  representatif dalam  melihat  keberhasilan  ekonomi  suatu   negara  ini, yaitu  dilihat  dari  segi  kesejahteraan  masyarakatnya  dan  hal  ini    dapat    dilihat melalui    dimensi    pemerataan  (equality).  Pembangunan  yang  semata-mata mengejar  pertumbuhan  diyakini  akan  menghasilkan  berbagai  kesenjangan dalam  kesejahteraan golongan  masyarakat (antara golongan    kaya dan golongan miskin)  maupun  dalam  bentuk  kesenjangan  antar  daerah  atau  ketimpangan wilayah. Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar daerah  selalu  menjadi  salah  satu  isu  utama  dalam  pembangunan  daerah  di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam Todaro (2006:28), menyebutkan bahwa pembangunan  merupakan  suatu  kenyataan  fisik  sekaligus  tekad  suatu masyarakat  untuk  berupaya  sekeras  mungkin  melalui  serangkaian  kombinasi proses  sosial,  ekonomi  dan  institusional  demi  mencapai  kehidupan  yang  serba lebih baik.
Ketimpangan yang terjadi antar daerah, baik daerah miskin maupun daerah kaya juga disebabkan karena adanya perbedaan dari faktor pendidikan, jumlah maupun kualitas  penduduknya,  SDA,  letak  geografisnya,  kesehatan,  dan  lain-lain.  Hal tersebut  yang  bisa  menyebabkan  pertumbuhan  pendapatan  di  suatu  daerah  ada yang  tinggi  dan  ada  yang  rendah  dan  juga  yang  menyebabkan  munculnya ketimpangan wilayah.
Faktor lain  yang berpengaruh adalah Pengeluaran pemerintah yang  mempunyai hubungan  negatif  dengan  ketimpangan  wilayah,  semakin  besar  komposisi pengeluaran  pemerintah  dalam  bidang  pembangunan  akan  mengurangi ketimpangan wilayah serta desentralisasi fiskal berepengaruh signifikan terhadap semakin  meningkatnya  ketimpangan  wilayah    akibat  alokasi  Dana  Alokasi Umum yang lebih besar kepada wilayah yang juga memiliki sumber daya yang kaya,  sehingga  akan  menimbulkan  kesenjangan  antar  wilayah  yang  semakin melebar.  Rahmat  (2013),  menyebutkan  bahwa  Sulawesi  Selatan  lebih  banyak bergantung pada sektor pertanian yaitu sekitar 33,54%. Selain itu perekonomian Sulawesi Selatan memiliki perkembangan PDRB yang pesat sekitar 7,28 persen per  tahun.  Namun  tejadi  ketimpangan  yang  cukup  tinggi.  Dari  hasil  analisis terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan  di  Provinsi  Sulawesi Selatan,  bahwa  desentralisasi  fiskal  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan wilayah.  Tingkat  pendidikan  SMA  tidak  signifikan  dan  berpengaruh  negatif sebelum  adanya  desentralisasi  fiskal,  sedangkan  setelah  adanya  desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap  ketimpangan.  Dan  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh    signifikan    positif  terhadap  ketimpangan  di  Provinsi  Sulawesi Selatan.

## Hipotesis
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  dan  kerangka  pemikiran,  maka    hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap berkurangnya  ketimpangan  produk  domestik  regional  bruto  antara kabupaten provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2014
2. DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap berkurangnya  ketimpangan  produk  domestik  regional  bruto  antara kabupaten provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2014
3. DBH  (Dana  Bagi  Hasil)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap berkurangnya  ketimpangan  produk  domestik  regional  bruto  antara kabupaten provinsi Sulawesi Selatan periode 2006-2014

## Metode Analisis
Data dianalisis dengan  menggunakan  metode analisa regresi  liner  berganda  yang merupakan  metode  kuantitatif  deskriptif  untuk  menganalisa  data  lebih  dari  satu variabel penelitian.
1. Indeks Williamson
Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus dimana: CVw
= Indeks ketimpangan pendapatan wilayah Fi = Jumlah penduduk di kab/kota i n = Jumlah penduduk provinsi Yi = Pendapatan perkapita di kab/kota i Y = Rata-rata pendapatan perkapita untuk seluruh propinsi

## 2. Uji Asumsi Klasik
a) Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  residual  yang  diteliti berdistribsi  normal  atau  tidak.  Nilai  residual  berdistribsi  normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng ( bell-shaped curve) yang kedua sisinya  melebar  sampai  tidak  terhingga.  Distribusi  data  tidak  normal, karena  terdapat  nilai  ekstem  dalam  data  yang  diambil.  (Suliyanto,  2005: 78)
b) Uji  Multikolinieritas,  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  ada  tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain  dalam  satu  model  (Nugroho,  2005:58).  Selain  itu  deteksi  terhadap multikolinieritas  juga  bertujuan  untuk  mengindari  bias  dalam  proses pengambilan  keputusan  mengenai  pengaruh  pada  uji  parsial  masing- masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Deteksi
multikolinieritas  pada  suatu  model  dapat  dilihat  jika Variance  Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka  model  tersebut  dapat  dikatakan  terbebas  dari  multikolinieritas. VIF=1/Tolerance, jika VIF  = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1.
c) Uji  Heteroskedastisitas,  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  pembedaan  variance  residual  suatu  proses  pengamatan  ke periode  pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  adalah  model regresi  yang  memiliki  kesamaan  variance  residual  suatu  periode pengamatan  dengan  pengamatan  yang  lain,  atau  homokesdastisitas.  Cara memprediksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  pada  suatu  model  dapat dilihat  dari  pola  gambar  scatter  plot  model  tersebut  dan  melakukan  uji Glesjer (Nugroho, 2005:67)
d) Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear  ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena  observasi  yang  berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan  satu  sama lainnya.  Pengujian  asumsi  ketiga  ini,  dilakukan  dengan  menggunakan  uji Durbin Watson ( Durbin-Watson Test) . Yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi  serial  atau  tidak  dengan  menghitung  nilai  d  statistik.  Salah  satu pengujian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  adanya  autokorelasi  adalah dengan memakai uji statistik Durbin Watson (DW test). Jika nilai Durbin Watson  berada  diantara  -2  sampai  +2  berarti  tidak  ada  autokorelasi (Nugroho, 2005:68)
3. Model Pengujian Hipotesis
a) Koefisien Determinasi (R 2 ) Nilai R 2 berkisar antara nol dan satu (0 < R 2 < 1). Nilai R 2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika R 2 mendekati satu berarti variabel  independen  memberikan  hamper  semua  informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  bariabel  dependen  (Gujarati, 2003:89) b). Uji F (Simultan) Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  secara  statistik  bahwa  koefisien regresi  dari  variabel  independen  secara  bersama-sama  memberikan pengaruh  yang  bermakna  dengan  membandingkan  nilai  probabilitas    (F- statistik)  dengan  F  tabel,  dengan  ketentuan  jika  F-statistik>F  tabel  maka Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  berarti  variabel  independen  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  secara  bersama-sama,  dengan formulasi hipotesis sebagai berikut: Ho:β 0 =β 1 =β 2 =0, variabel  independen secara  bersama-sama  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen Ha:β 0≠ β 1≠ β 2≠ 0  ,  variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap variabel dependen.
c). Uji t (Individu) Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara individual  mempengaruhi  variabel  dependen.  Uji  t  dilakukan  dengan
membandingkan  nilai  t  statistik  dengan  t  tabel.  Dalam  pengujian  ini dilakukan dengan uji 2 sisi dengan tingkat kepercayaan 95% atau = 5% dengan hipotesis Ho:β 0 =β 1 =β 2 =0 dan Ha: β0≠β 1 ≠ β 2 ≠ 0 Model regresi berganda sebagai berikut: Y 1 = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +e dimana: Y 1 = Ketimpangan PDRB a = Konstanta X 1 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X 2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X 3 = Dana Bagi Hasil (DBH) e = Error term b 1 = koefisien regresi, slope yang berhubungan dengan X 1 b 2 = koefisien regresi, slope yang berhubungan dengan X 2 b 3 = koefisien regresi, slope yang berhubungan dengan X 3

## Definisi Operasional
Untuk  menyamakan  persepsi  tentang  variabel-variabel  yang  digunakan  dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan batasan- batasan definisi operasional sebagai berikut:
1. Ketimpangan  produk  domestik  regional  bruto  (Y)  adalah  ketimpangan yang  didasarkan  pada  Indeks  Ketimpangan  Williamson  yang  dinyatakan dalam persentase (%) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dana  Alokasi  Khusus  (  DAK)  (X1)    adalah  dana  perimbangan  dan bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  (X2)  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  pada  periode  t  dalam    Rupiah (Rp)  yang  bersumber  dari  Dirjen  Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
4. Dana bagi hasil (DBH) (X3) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN,  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi pada  periode  t  dalam  Rupiah (Rp)  yang  bersumber  dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Pengukuran Variabel
Untuk  mengukur  variabel-variabel  yang  sudah  di  identifikasi,  digunakan instrument dan alat ukur sebagai berikut:
Tabel 2 Operasional Variabel Karasteristik Daerah Nama Variabel Indikator Jenis
Variabel Ketimpangan Daerah Indeks Ketimpangan PDRB (Y) Data BPS Sul-sel Dependen Potensi Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Data BPS Sul-sel Independen Dana Alokasi Khusus (DAK) Data BPS Sul-sel Independen Dana Bagi Hasil (DBH) Data BPS Sul-sel Independen
Deskripsi Hasil Penelitian
Gambaran Umum dan Keadaan Geografis
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0o12'  - 8o Lintang  Selatan  dan  116o48' – 122o36'  Bujur  Timur,  yang  berbatasan  dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Batas sebelah Barat dan Timur masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan  tercatat  sekitar  67  aliran  sungai,  dengan  jumlah  aliran  terbesar  di Kabupaten  Luwu,  yakni  25  aliran  sungai.  Sungai  terpanjang  tercatat  ada  satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut masing masing 150 km.
Provinsi  Sulawesi  Selatan  terdapat  empat  danau  yakni  Danau  Tempe  dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak 7 gunung,  dengan  gunung  tertinggi  adalah  Gunung  Rantemario  dengan  ketinggian 3.470  m  diatas  permukaan  air  laut.  Gunung  ini  berdiri  tegak  di  perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.083,94 km persegi yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara  kabupaten  terluas  dengan  luas  7.365,51  km  persegi  atau  luas  kabupaten tersebut  merupakan 15,98 persen dari  seluruh wilayah Sulawesi  Selatan.  Berikut dapat  kita  lihat  pada  tabel  4  tentang  jumlah  Desa,  Kelurahan  dan  Kecamatan  di Kabubaten  dan  Kota    dan  table  5  Jumlah  luas  wilayah  menurut  Kabupaten  dan Kota Provinsi Sulawesi.
Tabel 4 Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabubaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 No. Nama Kabupaten Kecamatan Klasifikasi Desa/Kelurahan Kelurahan Desa Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Kepulauan Selayar 11 81 7 88 2 Bulukumba 10 109 27 146 3 Bantaeng 8 46 21 67 4 Jeneponto 11 82 31 113
5 Takalar 9 76 24 100 6 Gowa 18 122 45 167 7 Sinjai 9 67 13 80 8 Maros 14 80 23 103 9 Pangkep 13 65 38 103 10 Barru 7 40 15 55 11 Bone 27 328 44 372 12 Soppeng 8 49 21 70 13 Wajo 14 142 48 190 14 Sidrap 11 68 38 106 15 Pinrang 12 69 39 108 16 Enrekang 12 112 17 129 17 Luwu 22 207 20 227 18 Tana toraja 19 113 47 160 19 Luwu utara 12 166 7 173 20 Luwu Timur 11 124 3 127 21 Toraja Utara 21 107 4 151 22 Makassar 14 0 143 143 23 Pare Pare 4 0 22 22 24 Palopo 9 0 48 48 Sulawesi Selatan 306 2.253 785 3.038 Sumber : BPS, Sulawesi Selatan dalam Angka 2015
Tabel 5 Luas Wilayah Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 No. Kabupaten/Kota Luas Area (KM 2 ) (1) (2) (3) 1 Kepulauan Selayar 90.350,00 2 Bulukumba 1.154,67 3 Bantaeng 395,83 4 Jeneponto 903,35 5 Takalar 566,51 6 Gowa 1.883,32 7 Sinjai 819,96 8 Maros 1.619,12 9 Pangkep 1.112,29 10 Barru 1.174,71 11 Bone 4.559,00 12 Soppeng 1.359,44 13 Wajo 2.506,20 14 Sidrap 1.883,25 15 Pinrang 1.961,17
16 Enrekang 1.786,01 17 Luwu 3.000,25 18 Tana toraja 2.054,30 19 Luwu utara 7.502,68 20 Luwu Timur 6.944,88 21 Toraja Utara 1.151,47 22 Makassar 175,77 23 Pare Pare 99,33 24 Palopo 247,52 Sulawesi Selatan 127.708,35 Sumber : BPS, Sulawesi Selatan dalam Angka 2015

## 1. Keadaan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
Penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2014  berjumlah 8.432.163  jiwa  yang tersebar di  24  kabupaten/kota,  dengan  jumlah  penduduk  ter-besar  yakni  1.429.242 mendiami  Kota  Makassar.  Secara  keseluruhan,  jumlah  penduduk  yang  berjenis kelamin perempuan  lebih  banyak dari penduduk  yang  berjenis kelamin  laki-laki, Hanya  di  daerah  Kabupaten  Enrekang,  Tana  Toraja,  Luwu  Utara,  Luwu  Timur, dan Toraja Utara yang menunjukkan angka penduduk laki-laki di daerah tersebut lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.
Berikut  dapat  kita  lihat  pada  tabel  6,  tentang  jumlah  penduduk  dirinci  menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan:
Tabel 6 Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 No. Kabupaten/Kota Penduduk Laki-Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) 1 Kepulauan Selayar 61.813 66.931 128.744 2 Bulukumba 192.684 215.091 407.775 3 Bantaeng 88.012 94.271 182.283 4 Jeneponto 170.873 182.414 353.283 5 Takalar 136.350 147.412 283.762 6 Gowa 348.706 360.680 709.386 7 Sinjai 114.383 122.114 236.497 8 Maros 164.008 171.588 335.596 9 Pangkep 154.608 165.685 320.293 10 Barru 81.105 88.611 170.316 11 Bone 352.081 386.434 738.515 12 Soppeng 106.206 119.503 225.709 13 Wajo 187.215 204.765 391.980 14 Sidrap 139.806 146.804 286.610 15 Pinrang 176.484 187.603 364.087 16 Enrekang 99.490 98.704 198.194 17 Luwu 170.701 176.395 347.096 18 Tana toraja 115.310 112.278 227.588 19 Luwu utara 150.702 149.287 299.989
20 Luwu Timur 138.479 130.926 269.405 21 Toraja Utara 112.680 111.323 224.003 22 Makassar 706.814 722.428 1.429.242 23 Pare Pare 67.217 69.686 136.903 24 Palopo 80.410 84.493 164.903 Sulawesi Selatan 4.116.737 4.315.426 8.432.163 Sumber : BPS, Sulawesi Selatan dalam Angka 2015

## 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Pertumbuhan dan perkembangan PDRB Provinsi  Sulawesi Selatan dapat ditinjau dari  beberapa  indikator  makro,  yaitu  antara  lain  dari  nilai  tambah    yang dihasilkan    struktur    perekonomian    daerah,    laju    Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) serta PDRB perkapita.
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  besarnya  nilai  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  konstan  yang  berhasil  diciptakan  pada tahun  tertentu  dibanding  dengan  nilai  tahun  sebelumnya.  Penggunaan  atas  dasar harga  konstan  dimaksudkan  untuk  menghindari  pengaruh  perubahan  harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi   dan   pula merupakan      dasar  pengukuran  atas  nilai  tambah  yang  timbul  akibat  adanya kegiatan ekonomi dalam   salah   satu   daerah.   Angka   PDRB   suatu   daerah dapat  memperlihatkan  kemampuan  daerah  tersebut  dalam  mengelolah  sumber daya  alam  yang  dimiliki  melalui  suatu  proses  produksi.  Oleh  karena  itu  besar kecilnya    PDRB    suatu    daerah    sangat    tergantung    pada    potensi  sumber  daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut.
Salah  satu  cara  untuk  melihat  kemajuan  perekonomian  suatu  daerah  adalah dengan  mencermati  nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu  biasanya  dalam  waktu  satu  tahun  disuatu  wilayah  tertentu  tanpa membedakan  kapemilikan  faktor-faktor  produksi  yang  digunakan  dalam  proses produksi tersebut. Dalam  menghitung pendapatan regional  hanya dipakai konsep domestik,  Berarti  seluruh  nilai  tambah  ditimbulkan  oleh  berbagai  sektor  atau lapangan usaha  yang  melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah  atau region (provinsi  atau  kabupaten)  dimasukkan  tanpa  memperhatikan  kepemilikan  faktor- faktor  produksi.  Dengan  demikian  PDRB  secara  agregatif  menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan balas jasa atau pendapatan faktor- faktor  produksi  yang  berpartisipasi  dalam  proses  produksi  tersebut.  Penyajian PDRB  selalu  dibedakan  atas  dasar  harga  konstan  dan  atas  dasar  harga  berlaku. Adapun  definisi  PDRB  berdasarkan  harga  konstan  adalah  nilai  barang  dan  jasa (komoditi) atau pendapatan  atau pengeluaran  yang dinilai atas dasar  harga tetap. PDRB  atas  dasar  harga  konstan  ini  digunakan  untuk  mengukur  pertumbuhan ekonomi  karena  nilainya  tidak  dipengaruhi  oleh  adanya  perubahan  harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran  yang dinilai sesuai dengan  harga  yang berlaku pada  saat  itu  atau  tahun  sekarang,  ini  digunakan  untuk  melihat  pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010-2014
Sumber : BPS Sulawesi selatan, data diolah
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  PDRB  Provinsi  Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kenaikan PDRB terbesar terjadi pada  tahun  2011,  dimana  pada  tahun  2010  jumalah  PDRB  Provinsi  Sulawesi Selatan  sebesar Rp. 51.199,90 Milyar dan 2011  mencapai  Rp. 55.116,92 Milyar. Adapun  total  PDRB  dari  tahun  2005-2014  Rp. 488.499,48  Milyar.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  perkonomian  Sulawesi  selatan  secara  keseluruhan mengalami  kenaikan.Adapun  data  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Sulawesi selatan adalah sebagai berikut.
Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014
Sumber : BPS Sulawesi selatan, data diolah Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi selatan 2010-2014  mengalami  fluktuasi. dari tahun 2010-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan 7,93. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan secara keseluruhan cenderung positif. Pertumbuhan  perkonomiannya  cenderung  positif  dan  kondisi  tersebut  akan berdampak  pada  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  di  Sulawesi  selatan, Walaupun demikian  ketimpangan pembangunan antar daerah  masih  juga terjadi,
No Tahun PDRB (Milyar Rupiah) 1 2005 36.421,79 2 2006 38.867,68 3 2007 41.332,43 4 2008 44.549,82 5 2009 47.314,20 6 2010 51.199,90 7 2011 55.116,92 8 2012 56.466,90 9 2013 58.123,02 10 2014 59.106,82 Total 488.499,48 No Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 1 2010 8,19 2 2011 8,13 3 2012 8,17 4 2013 7,63 5 2014 7,57 Rata-rata 7,93
Disamping ketimpangan pembangunan yang terjadi antar provinsi,   ketimpangan pembangunan juga terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi selatan. Ketimpangan  telah  mengakibatkan  adanya  pembagian  wilayah  antara Masyarakat  Perkotaan,  Masyarakat  pinggiran  serta  Masyarakat  Pesisir. Timbulnya pembagian wilayah merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dari daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Besarnya  PDRB  dan  pertumbuhan  ekonomi  menunjukan  bahwa  perekonomian di  Sulawesi  selatan  tidak  mencerminkan  kondisi  atau  corak  kehidupan masyarakatnya.  Adanya  perbedaan  potensi  dan  kondisi  geografis  sebagai penyebab  dalam  ketimpangan  pembangunan  kabupaten  dan  Kota  di  Sulawesi selatan,  kondisi  demografi  juga  terlihat  mengalami  ketimpangan.  Seperti ketimpangan  yang  terjadi  dalam  kualitas  tingkat  pendidikan  masyarakatnya. Rahmat (2013), menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan lebih banyak bergantung pada  sektor  pertanian  yaitu  sekitar  33,54%.  Selain  itu  perekonomian  Sulawesi Selatan  memiliki  perkembangan  PDRB  yang  pesat  sekitar  7,28  persen  per tahun. Namun tejadi ketimpangan yang cukup tinggi.

## Kesimpulan
1. Melihat  dari  masalah  yang  hendak  di  selesaikan,  tujuan  yang  hendak dicapai  dan  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dari  penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
2. DAU  memiliki  hubungan  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi regional tetapi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan  terhadap  ketimpangan  regional.  Ini  berarti  bahwa  peningkatan DAU  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  menurunkan ketimpangan regional.
3. DBH  memiliki  hubungan  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi regional tetapi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan regional. Hasil ini member makna bahwa peningkatan  DBH  tidak  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan memperbaiki ketimpangan regional.
4. Pertumbuhan  ekonomi  regional  memiliki  hubungan  negatif  dan  tidak signifikan  terhadap  ketimpangan  regional. Artinya,  peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan regional .

## Daftar Pustaka
Ali,  Mohammad.  2009. Pendidikan    untuk    Pembangunan    Nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Arsyad,  Lincolin.  1999. Pengantar  Perencanaan  Dan  Pembangunan  Ekonomi Daerah . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Barika. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di provinsi  Bengkulu  Tahun  2005-2009 .  Jurnal  Ekonomi  dan perencanaan  Pembangunan  (JEPP)  vol.04  no.03.  Universitas Bengkulu.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2010. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2010. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________ .  2007. Provinsi  Sulawesi  Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan. _______________________________ .  2008. Provinsi  Sulawesi  Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________
.  2009. Provinsi  Sulawesi  Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________
.  2010. Provinsi  Sulawesi  Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________
.  2011. Provinsi  Sulawesi  Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan. _______________________________ .  2012. Provinsi  Sulawesi  Selatan dalam Angka 2011. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________.  2013. Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam Angka 2012. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________.  2014. Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam Angka 2013. Makassar: Sulawesi Selatan.
________________________________.  2015. Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam Angka 2014. Makassar: Sulawesi Selatan. Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Darwanto, Herry. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah . Diambil dari: http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/1656/heri_2009101510
3733_ 2313_0.doc, diakses pada 17 September 2014
Dewi,  Y.  Trias.  2012.  ” Analisis  Ketimpangan  Antar  Kabupaten/Kota  di Provinsi Banten”. Tesis. Universitas Indonesia. Dewangga,  L.  Putra.  2011  “ Analisis  Pengaruh  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007”. Skripsi. Universitas Diponegoro. Harefa, Mandala. Kebijakan  Pembangunan  dan  Kesenjangan  Ekonomi  antar Wilayah . Diambil dari: http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/ files/buku_tim/buku-tim-16.pdf, pada tanggal 28 Oktober 2014
Holland,  Dawn.  et  al.  2013. The  Relationship  Between  Graduates  and
Economic  Growth Across Countries . BIS Reseacrh Paper No.110. Diambil
dari: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac hment_data/ file/229492/bis-13-858-relationship-between- graduates-and-economic-growth-across-countries.pdf, diakses pada 25   November 2014.
Jhingan M.L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Kuncoro,  Mudrajat.  2003. Metode  Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
______________.  2010. Masalah  Kebijakan  dan  Politik  Ekonomika Pembangunan . Jakarta: Penerbit Erlangga. Mopangga,  Herwin.  2011. Ketimpangan  Pembangunan  dan  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo . Jurnal Trikonomika 40(1), 40-51. Program  Pascasarjana  Universita  Muslim  Indonesia.2014. Pedoman  Penulisan Tesis dan Disertasi. UMI Makassar.
Rahmat. 2013. Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahmat,  Basuki.  2013. Analisis  Ketimpangan  Wilayah  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  Sebelum  dan  Setelah  Desentralisasi  Fiskal  1990-2011.
Skripsi. Universitas Hasanudin Makassar.
Sukirno,  Sadono.  2009. Mikro  Ekonomi:  Teori  Pengantar .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi . Padang: Baduose Media.
______. 2012. Ekonomi Perkotaan. Jakarta: Rajawali Pres ______. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi . Jakarta:
Rajawali Pres
Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta. Suparmoko.  2002. Ekonomi  Publik:  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan Daerah Edisi 1.Yogyakarta: Penerbit Andi. Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi.
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Tambunan,  Tulus.  2015. Perekonomian  Indonesia  Era  Orde  Lama  Hingga Jokowi. Bogor: Ghalia Indonesia
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi . Edisi kesembilan  Jilid  1.  Devri  Barnadi,dkk  (Ed).  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Zakaria,  Junaiddin.  2015. Ekonomi  Perencanaan  dan  Pembangunan. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafik.