## Demokrasi, Penegakan Hukum dan Politik Identitas di Indonesia: Studi Kasus Minoritas Kaum Tionghoa dalam Kasus Meiliana
Dwi Ardiyanti, Anastasia Meilin Gita Permata Laia, M. Hafiz Nabiyyin Universitas Potensi Utama ardiyanti.1987@gmail.com; gital729@gmail.com; lordnabjohnson@gmail.com

## Abstract
The freedom of speech is one of characteristics of the well-runned democracy. Every citizen from any race, tribe, and religion in Indonesia is free to deliver their idea. This research focuses on the law enforcement especially to minority of Chinese and the use of politics of identity in case  of  Meiliana  in  2016.  This  research  aims  to  explore  and  analyze  the  phenomenon  of weakness  in  law  enforcement  especially  for  minority  tribes  in  Indonesia  as  a  democratic country. The method used in this research is literature research using qualitative data obtained from secondary resources such as books, journals, articles, and interviews posted in official websites.  Moreover,  the  research  strives  to  analyze  some  concepts  and  theory  of  politics  of identity and democracy.
Keywords : politics of identity, democracy, minority, law enforcement in Indonesia

## Abstrak
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap  warga  negara  dari  semua  suku  dan  ras  maupun  agam  diberi  kebebasan  untuk berpendapat di Indonesia. Penelitian ini berfokus terhadap penegakan hukum terhadap kaum minoritas  yaitu  dari  etnis  Tionghoa  dan  penggunaan  politik  identitas  dalam  studi  kasus Meilina  di  tahun  2016.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  dan  menganalisa fenomena  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  merupakan  negara  demokrasi, terutama bagi kaum minoritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature research, yaitu dengan menggunakan data kualitatif yang didapatkan dari beberapa sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil wawancara yang diposting di laman resmi. Penelitian  ini  mengandalkan  analisa  dengan  sumber  dari  konsep  dan  teori  berupa  politik identitas dan demokrasi.
Kata kunci : politik identitas, demokrasi, minoritas, penegakan hukum di Indonesia.

## Latar belakang Kasus Penyerangan terhadap Meiliana
Permasalahan demokrasi di Indonesia adalah banyaknya suku, ras, dan agama yang harus mendapat kesetaraan di mata hukum serta mendapatkan hak yang sama. Dalam iklim demokrasi praktik penyetaraan perlakuan di mata hukum merupakan sebuah  kewajiban.  Ada  tiga  prinsip  dasar  demokrasi  yaitu,  penegakan  HAM, kesetaraan dalam hukum, serta pengakuan atas hak pribadi. Ketiga hal  ini mutlak diberikan negara kepada para warganya.
Dalam  kasus  penyerangan  terhadap  Meilian  di  Sumatera  Utara,  kasus penistaan agama menjadi sangat nyata di media pada tahun 2015-2016. Dalam kasus ini  media  dan  masyarakat  menyoroti  adanya  perilaku  Meiliana  yang  berlawanan dengan norma sosial, yaitu dengan menentang adanya pengeras suara masjid di dekat rumahnya. Hal ini semakin diperparah dengan isu minoritas, yaitu bahwa Meiliana sebagai salah satu umat Budha dengan etnis Tionghoa, yang diangkat menjadi sebuah cerita  bahwa  sebagai  kaum  minoritas  di  wilayah  tersebut  tidak  diperkenankan memberikan  kritik  atau  keberatan  terhadap  kebijakan  sodial  dari  umat  mayoritas beragama Islam.
Kasus  ini  kemudian  menarik  untuk  dijadikan  penelitian  tentang  minimnya pengetahuan  soal  demokrasi  dan  kesalahan  implementasi  demokrasi  di  ranah masyarakat.  Dalam  ketentuan  norma  sosial  yang  disepakati  bersama,  seharusnya tidak ada kasus minoritas dan mayoritas dalam peraturan demokrasi, karena hal ini bertentangan  dengan tiga  prinsip  dasar  demokrasi  yang  telah  disebutkan  di  awal, yaitu keberadaan yang setara dan perlakuan hukum yang sama di masyarakat.
Dasar demokrasi di Indonesia menjadi sebuah kewajiban, tidak hanya dalam konteks  pemilihan  umum,  namun  juga  dalam  konteks  pemberian  hak  yang  sama dalam beribadah, beragama, hingga membangun komunitas yang tidak melanggar persatuan  dan  kesatuan  NKRI.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  membahas  tentang bagaimana  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  HAM  bertolak  belakang  dengan prinsip dasar demokrasi yang seharusnya diberlakukan di Indonesia.
Identitas warga negara dalam hal etnis, agama, dan komunitas tertentu belum sepenuhnya  terpenuhi  secara  layak.  Indonesia  adalah  negara  dengan  mayoritas masyarakat  beragama  Islam.  Masyarakat  yang  terdiri  dari  komunitas,  etnis,  suku, agama yang beragam ini rentan terprovokasi dengan adanya isu politik. Dalam hal ini penggunaan isu politik  identitas menjadi fenomena  yang  marak di masa tahun politik.
Isu  politik  yang  menggunakan  media  identitas  dalam  kasus  Meiliana  tidak banyak disinggung, karena suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) jauh lebih menarik di kalangan media dan masyarakat. Kemudian, hal ini mempengaruhi proses penegakan hukum di masyarakat dalam kasus Meiliana, dengan adanya subjektivitas
SARA.  Dengan  adanya  kasus  seperti  ini,  penulis  merumuskan  masalah  sebagai berikut: Bagaimana  politik  identitas  mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam  praktik demokrasi di Indonesia?

## Tinjauan pustaka

## Politik dan Praktik Demokrasi di Indonesia
Demokrasi  sebagai  suatu  sistem  telah  dijadikan  alternatif  dalam  berbagai tatanan  aktivitas  bermasyarakat  dan  bernegara  di  beberapa  Negara.  Seperti diakui oleh  Moh.  Mahfud  MD,  ada  dua  alasan  dipilihnya  demokrasi  sebagai  sistem bermasyarakat  dan  bernegara. Pertama ,  hampir  semua  negara  didunia  ini  telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua , demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan  Negara  sebagai  organisasi  tertingginya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  benar  pada  warga  masyarakat tentang demokrasi (Dwi Sulisworo, 2012).
Pengertian  demokrasi  dapat  dilihat  dari  tinjauan  bahasa  ( epistemologis )  dan istilah  ( terminologis ).  Secara  epistemologis  “demokrasi”  terdiri  dari  dua  kata  yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “ demos ” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “ cretein ” atau “ cratos ” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  kekuasaan  tertinggi  berada dalam  keputusan  bersama  rakyat,  rakyat  berkuasa,  pemerintah  rakyat  dan  oleh rakyat (Sulisworo, 2012).
Secara  sederhana,  demokrasi  sering  diartikan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk rakyat. Maka aktualisasi demokrasi di dalam suatu negara adalah kedaulatan rakyat secara penuh. Oleh sebab itu, demokrasi seharusnya menjadi semangat dari terbentuknya  suatu  negara  yang  menginginkan  keadilan  dan  kemakmuran  bagi seluruh rakyat tanpa mengenal perbedaan identitas asal berupa etnis, agama, suku, maupun ras.
Demokrasi  merupakan  wujud  penyuaraan  aspirasi  rakyat  secara  langsung terhadap pemerintah atau jajaran pemerintahan tinggi negara. Dalam era reformasi sekarang,  kita  punya  hak  mengkritik  pemerintah,  baik  melalui  aksi  demonstrasi (damai  bukan  anarki),  melalui  tulisan,  diskusi  maupun  jejak  pendapat.  Hal  ini merupakan bentuk kemajuan kongkret yang diterapkan pada sistem pemerintahan Indonesia.
Di sisi lain, demokrasi justru menjadi sebuah bumerang yang pelaksanaannya sangat  kontradiktif.  Secara  hukum  rakyat  memiliki  hak  mutlak  untuk
mengaspirasikan  segala  bentuk  ketidakadilan  yang  mengancam  kesejahteraan mereka.  Hal  ini  bisa  terlaksana  selama  aspirasi  tersebut  tidak  melewati  batas demokrasi yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang ras, suku, agama, serta kedudukan dan kepentingan golongan.
Demokrasi yang tidak bersifat adil terhadap rakyat telah berlangsung lama di tengah  bangsa  kita.  Beberapa  kekerasan  dan  perlakuan  semena-mena  oleh  oknum aparat  penegak  hukum  pada  penyelesaian  konflik  pelanggaran  HAM  merupakan bukti yang nyata. Arti demokrasi yang selama ini dipahami sebagai berpihak kepada rakyat  mulai  berubah  maknanya  menjadi  istilah demo-crazy . Demokrasi  sudah berubah bahasa dan pengertian menjadi mengerasi atau berlaku bengis dan kejam.
Cherian George (2016) menunjukkan bagaimana isu penodaan agama menjadi senjata  para  enterpreneur  politik  dalam  mengupayakan  kepentingannya.  Ia menyebut  fenomena ini  sebagai  “ hate  spin ”.  Mereka  mengobarkan  kemarahan  atas sesuatu yang dipersepsi sebagai penodaan agama untuk memobilisasi dukungan dan menyasar lawan. Fenomena hate spin yang digambarkan George tampak dalam kasus perusakan dan pembakaran tempat ibadat warga Tionghoa yang bernama Meiliana di Tanjung Balai pada 29-30 Juli 2016 (Mulyantoro, 2018)
Kasus  Meiliana  yang  sempat  mengeluhkan  suara speaker masjid  di  dekat rumahnya menjadi salah satu bukti lemahnya penegakan hukum di negara demokrasi seperti di Indonesia. Keluhannya berujung kasus hukum. Polisi menetapkan status tersangka  dan menjeratnya  dengan  pasal  156 subsider  156a  KUHP  Pidana  tentang penistaan  agama.  Pada  Selasa  (21/8)  Pengadilan  Negeri  Medan  memutuskan Meiliana bersalah dan menghukumnya dengan kurungan 1,5 tahun penjara (Tirto.id, 2018)
Dalam kasus Meiliana, secara substantif nilai-nilai dari demokrasi itu belum sepenuhnya dijalankan. Sentimen kesukuan dan keagamaan begitu sebagai minoritas dominan, bertolak belakang dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menghargai dan menjaga keanekaragaman.
Jusuf Kalla pernah mengungkapkan keresahannya mengenai pemutaran kaset pengajian  yang  menurutnya  merupakan  sebuah  “polusi  suara”  (Nasional.kompas, 2015)  seperti  pernyataannya  berikut  ini “Permasalahannya yang  ngaji  cuma  kaset dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tetapi kalau kaset yang diputar, dapat pahala tidak? Ini  menjadi  polusi  suara .”  Hal  ini  disampaikan  saat  menghadiri  pembukaan  Ijtima Ulama  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  se-Indonesia  di  Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6/2015).
Dalam  konteks  ini,  terlihat  bagaimana  sensitifitas  dan  kesenjangan  tentang demokrasi  terjadi  antara  Jusuf  Kalla  sebagai  orang  mayoritas  dan  memiliki  posisi penting dalam pemerintahan, dan Meiliana sebagai seorang minoritas yang bahkan
tidak  dikenal  siapapun  hingga  kasusnya  mencuat  dan  menghasilkan  keputusan penjara baginya. Ketika yang mengungkapkan hal tersebut adalah seorang JK yang notabenenya  berasal  dari  kaum  ‘mayoritas’,  tidak  menjadi  masalah  dan  dianggap hanya mengutarakan pendapat. Bahkan ketika JK terang-terangan mengatakan bahwa hal tersebut adalah polusi suara dan tidak akan mendapatkan pahala karenanya.
Begitupun dengan ungkapan Meiliana mengenai pengeras suara masjid yang disalah  tanggapi  oleh  masyarakat.  Ungkapan  pribadi  Meiliana  tersebut  dianggap menista agama, hingga membuatnya mendekam di bui selama 1,5 tahun. Disini jelas bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan.
Keterkaitan  antara  harapan  dengan  kenyataan,  penjelasan  Karl  Mannheim dalam Ideologi dan Utopia, bisa membantu memberi pemahaman; apakah harapan tersebut  sangat  berlebihan  sehingga  tidak  dapat  diwujudkannya  atau  merupakan ideologi  yang  berorientasi  mewujudkan  harapan  dalam  bentuk  cita-cita  ke  dalam langkah-langkah  tindakan.  Bahwa  suatu  keadaan  pikiran  bersifat  utopis  bilamana tidak sesuai dengan kenyataan tempat berlangsungnya pikiran itu (Sutejo, 2014).
Bagaimana  kemudian  kesenjangan  dalam  penegakan  hukum  di  negara demokrasi seperti di Indonesia masih sangat timpang. Perbedaan antara mayoritas dan  minoritas  menjadi  tembok  yang  tinggi  untuk  masyarakat  sekedar mengungkapkan  apa  yang  menjadi  aspriasi  dan  keinginan  mereka.    Tingkat intoleransi masyarakat yang “anti Tionghoa” masih sangat tinggi. Menanggap bahwa agamanya lah yang paling benar, dirinyalah yang palng mulia. Indonesia terdiri dari beragam  suku,  ras,  agama  dan  budaya.  Etnis  Tionghoa  sendiri  adalah  bagian  dari Indonesia.
President  Joko  Widodo  pernah  mengungkapkan  bahwa  praktik  demokrasi politik  telah  membuka  peluang  terjadinya  artikulasi  poilitik  yang  ekstrem  seperti liberalisme, radikalisme, sekterisme, dan terorisme, serta yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Apakah demokrasi kita sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab, iya, demokrasi kita  sudah  terlalu  kebablasan.  Penyimpangan  praktik  demokrasi  ini  mengambil  bentuk nyata  seperti  akhir-akhir  ini  adanya  politisasi  SARA  (suku,  agama,  ras,  dan  antar- golongan). Harus kita ingatkan, kita hindari. Adanya kebencian, fitnah, saling maki dan menghujat. Ini kalau diteruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita.”
Indonesia  memegang  teguh  prinsip  demokrasi,  namun  pada  kenyataannya Indonesia masih jauh dari kata mencapai demokrasi. Masyarakat seharusnya sudah lebih terbuka dan menerima perbedaan antar masyarakat. Harapan Indonesia yang demokrasi  masih belum sepenuhnya diterapkan  karena  tingginya  ketidakpedulian masyarakat  akan  sikap  saling  menghargai  perbedaan  dan  toleransi  antar  umat beragama.
Demokrasi yang kita hadapi sekarang ini masih belum sepenuhnya dimengerti konsep dan praktiknya dalam masyarakat. Masyarakat hanya mau menikmati tanpa tahu  bahwa  dari  sikap  egois  banyak  yang  dikorbankan,  kebencian  akan  etnis  dan agama-agama  minoritas.  Sehingga,  jika  sedikit  saja  “disentil”  oleh  kaum-kaum tersebut, kaum “besar” akan berang dan dapat melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah  diluar  kendali.  Seperti  halnya  ketika  kasus  Meiliana  memuncak,  rakyat  di Tanjung  Balai  langsung  beramai-ramai  ‘merusak’  rumah  ibadah  (Vihara)  yang diyakini adalah tempat beribadah Meiliana yang beragama Buddha. Ini bukti bahwa demokrasi masih jauh dari harapan kita semua.

## Politik Identitas dan Konflik di Dalamnya
Politik  identitas  sekarang  ini  menjadi  sebuah  fenomena  yang  digunakan sebagai media politik. Politik identitas yang rentan dengan identitas privasi, rentan terhadap  provokasi.  Politik    identitas    merupakan  sebuah    konsep    dan    gerakan politik  yang  fokus perhatiannya  pada  perbedaan  sebagai  suatu kategori politik yang utama (Hemay dan Munandar, 2016).
Manuel Castells  (2010),  membedakan identitas individu dalam tiga  kategori, yaitu legitimite  identity,    resitance  identity  dan  project  identity .  Pertama,    Identitas Legitimasi  ( Legitimate Identity ).  Identitas  jenis  ini merupakan proses mengenalkan institusi dominan dari  sebuah  masyarakat  untuk  memperluas  dan merasionalisasi dominasi mereka terhadap pelaku sosial.
Kedua,   Identitas    Perlawanan    ( Resistance  Identity ).  Identitas  ini  merupakan sebuah  identitas  yang  dipertahankan  dengan  melakukan  perlawanan  untuk mempertahankan identitas tersebut melalui stigma  dari  pihak  yang  mendominasi (Castells,  2010).    Identitas  ini  berfungsi  membentuk    proses  perlawanan  dan pertahanan  atas  perbedaan  prinsip  dalam  institusi.  Identitas  perlawanan  dapat dipahami secara  sederhana  sebagai  sebuah  identitas yang  diperjuangkan  dari  awal hingga  akhirnya mendapatkan pengakuan keabsahan atas identitas tersebut
Ketiga, Identitas Proyek ( Project Identity ) yaitu para pelaku sosial membangun sebuah identitas baru  yang  bertujuan  mendefinisikan  kembali posisi mereka dalam masyarakat  dengan  berusaha  bertransformasi    dari    struktur    sosial    secara menyeluruh (Castells, 2010).
Dalam kasus  Meiliana, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ada banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran dalam berdemokrasi. Kasus Meiliana menggambarkan adanya praktik demokrasi di Indonesia yang masih rancu, belum adanya pengakuan yang jelas dan menyeluruh tanpa memandang etnis ataupun agama yang berbeda. Iklim demokrasi seperti ini rentan terhadap perpecahan dan adu domba. Masyarakat yang  minoritas  dalam  hal agama  maupun etnis masih  harus  terus  berjuang untuk
mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan HAM, seperti prinsip dasar demokrasi yang seharusnya.
Tidak  ada  hal  yang  aneh  dan  menimbulkan  keresahan  ketika  Jusuf  Kalla menyatakan  bahwa  kumandang  ngaji  atau  ayat  suci  Al  Qur’an  melalui  kaset merupakan  polusi  suara  (Anggara,  2018).  Namun  ketika  hal  yang  berbau  agama diungkapkan  oleh  salah  saeorang  minoritas,  maka  pernyataan  tersebut  dibayar dengan mahal hingga berujung ke amuk massa dan ditahan hingga 18 bulan. Hal ini menggambarkan  bahwa  masih  minimnya  pengetahuan  tentang  politik  identitas  di masyarakat  awam,  sehingga  implementasinya  mudah  dijadikan  propaganda  oleh pihak tertentu yang memancing kerusuhan.
Kasus implementasi politik identitas yang berujung ke kerusuhan bukan sekali ini terjadi, namun jenis kesalahan yang sama seringkali berulang dan dengan dampak serupa. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan menerapkan demokrasi masih banyak  yang  harus  dipahami  demi  tercapai  perdamaian,  seprti  tujuan  utama demokrasi itu sendiri.
Hal ini diperparah dengan keterbukaan media terhadap sumber berita yang mengundang bias. Ketika kasus terjadi pada tahun 2018, pemberitaan yang banyak beredar membuat stigma terhadap etnis Tionghoa menjadi buruk, mengingat mereka adalah  kaum  minoritas.  Dalam  hal  keterbukaan  terhadap  media,  Indonesia  sudah mampu  meraih  posisinya,  yaitu  implementasi  pasal  di  Undang-Undang  1945. Namun,  framing  media  yang  ketika  itu  banyak  disebut  adalah  kesalahan  yang dilakukan  Meiliana  sebagai  salah  satu  etnis  minoritas  tidak  termaafkan  dan memunculkan  anggapan  bahwa  Meiliana  secara  individu  ingin  melarang  secara implisit kerasnya bunyi adzan dari corong masjid yang tepat berada di depan rumah sewanya (Briantika, 2018).

## Konflik dalam Praktik Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari dua kata asal Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos/kratein (berkuasa/kekuasaan). Secara istilah, demokrasi berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau government by the people. Istilah demokrasi ini sendiri memiliki  banyak  varian,  mulai  dari  demokrasi  konstitusional,  demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Soviet, dan lain sebagainya. Namun, secara garis besar ada dua aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan  kelompok  yang  mengatasnamakan  demokrasi,  namun  pada  hakikatnya menganut sistem komunisme.
Berdasarkan  Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945  mengenai  Sistem Pemerintahan negara, tercantum; (1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat ) Negara Indonesia berdasarkan  atas Hukum ( Rechtsstaat ), tidak
berdasarkan  kekuasaan  belaka  ( Machtsstaat );  (2)  Sistem  Konstitusional.  Pemerintah berdasarkan  atas  Sistem  Konstitusi  (Hukum  Dasar),  tidak  bersifat  Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) (Budiardjo, 2015). Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat yang termaktub tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.
Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis  adalah  pemerintah  yang  terbatas  kekuasaannya  dan  tidak  dibenarkan bertindak  sewenang-wenang  terhadap  warga  negaranya.  Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah  berdasarkan  konstitusi  (Budiardjo,  2015).  Pembatasan-pembatasan kekuasaan  pemerintah  tersebut  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan otonomi-otonomi tertentu yang terbebas dari intervensi atau campur tangan  pemerintah.  Masyarakat  mendapatkan  hak  kebebasan,  seperti  kebebasan beragama, berekspresi, kebebasan berserikat serta hak-hak lainnya seperti hak politik dan hak untuk menjalankan agama dan keyakinannya.
Kebebasan  dan  demokratisasi  yang  dilakukan  di  Indonesia  pasca-reformasi telah melahirkan sebuah fenomena yang dinamakan politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut (Alfaqi, 2015).
Dalam ilmu politik, istilah politik identitas ( political of identity ) berbeda dengan istilah identitas politik ( political identity ). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan  posisi  kepentingan  subjek  di  dalam  ikatan  suatu  komunitas  politik sedangkan political  of  identity mengacu  pada  mekanisme  politik  pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik  (Haboddin,  2012).  Politik  Identitas  pada  dasarnya  adalah  situasi  dan  cara berpolitik  yang  mempersatukan  kelompok  karena  adanya  rasa  ketidakadilan  dan ketidakpuasan  yang  didasari  oleh  persamaan  latar  belakang  golongan,  contohnya suku, ras, agama, dan jender (Adriananta, 2018).
Razif Syauqi Adriananta (2018), dalam tulisannya berjudul Politik Identitas di Indonesia  Kini yang  dipublikasikan  di  situs Geotimes ,  berpendapat  bahwa  politik identitas  bagai  pedang  bermata  dua  di  republik  yang  bhinneka  ini.  Contohnya, pembentukan  partai  berbasis  agama  dapat  menjadi  contoh  positif  dalam  era demokrasi  ini  apabila  memperjuangkan  kepentingan  agama  serta  berjalan  searah dengan Pancasila. Contoh lainnya, kepala daerah yang dipilih di daerah tertentu akan dengan  mudah  memenangkan  kontestasi  demokrasi  jika  seetnis  dengan  para pemilihnya.  Kebebasan  berpendapat  yang  dijamin  oleh  konstitusi,  memiliki konsekuensi akan lahirnya gerakan-gerakan berdasarkan identitas suku, agama, dan lain sebagainya.
Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  (2010)  berpendapat  bahwa  bentuk  politik  identitas Indonesia  didominasi  oleh  politik  identitas  berbasis  agama,  etnisitas,  dan  ideologi politik.  Gerakan  Darul  Islam  (DI)  di  Jawa  Barat,  Aceh,  dan  Sulawesi  Selatan menggunakan  agama  sebagai  payung  politik  identitas  mereka.  Republik  Maluku Selatan  (RMS),  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM),  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  menjadikan  etnisitas  sebagai  landasan  politik  identitas  mereka.  Sementara Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  menjadikan  ideologi  komunis  sebagai  identitas mereka.  Ketiga  bentuk  politik  identitas  tersebut  pada  dasarnya  memiliki  akar permasalahan yang sama; kegelisahan terhadap pemerintahan sentralistik di Jakarta, khususnya bagi Aceh dan Papua.
Seiring  dengan  demokratisasi  dan  desentralisasi  yang  dilakukan  pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, peta politik identitas di tanah airpun mengalami transfromasi. Ma’arif berpendapat bahwa pada era kontemporer ini, gerakan politik identitas di Indonesia ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi radikal atau setengah radikal berbaju Islam di Indonesia. Gerakan politik identitas berbasis agama ini sendiri memiliki banyak faksi seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menyatakan diri tidak terkait  dengan  politik  namun  mengandung  elemen  politik  identitas  di  dalamnya. Selain  itu,  adapula  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  yang  menempuh  jalur konstitusional sebagai organisasi berbentuk partai politik. Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan  yang  sama:  pelaksanaan  Syari’ah  Islam  dalam  kehidupan  bernegara (Ma’arif, 2010).
Selain  agama,  politik  identitas  juga  banyak  dilakukan  di  daerah  dengan menggunakan  isu-isu  etnisitas  seiring  dengan  berlangsungnya  desentralisasi. Disinyalir  oleh  banyak  pengamat  bahwa  gerakan  politik  identitas  kian  banyak dipakai  oleh  para  politisi  dan  penguasa  di  tingkat  lokal  untuk  mendapatkan  kue kekuasaan,  baik  di  bidang  politik  maupun  ekonomi  (Haboddin,  2012).  Dampak- dampak negatif yang merupakan konsekuensi dari penggunaan politik identitas ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai utama dalam praktik demokrasi.
Dwi  Sulisworo  dkk  dalam  bukunya  Bahan  Ajar  Demokrasi  memaparkan bahwa  setidaknya  ada  enam  nilai-nilai  utama  dalam  praktik  demokrasi,  yaitu; menyelesaikan  perselisihan  dengan  damai  dan  melembaga,  menjamin terselenggaranya  perubahan  dalam  masyarakat  secara  damai  atau  tanpa  gejolak, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur, menekan penggunaan kekerasan  seminimal  mungkin,  mengakui  dan  menganggap  wajar  adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan.
Pada  awalnya,  pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  kasus  Meiliana  telah mencoba  untuk  melakukan  penyelesaian  dengan  cara  damai.  Menurut  kronologi yang dihimpun oleh Tempo , upaya dialog telah dilakukan, yakni di rumah Meiliana pada 29 Juli 2016. Meiliana juga telah meminta maaf di Kelurahan Tanjung Balai Kota di  hadapan  Lurah  Tanjung  Balai  Kota  1  pada  saat  itu,  Edy  Muriadi.  Lembaga kepolisian sebenarnya juga telah dilibatkan untuk menyelesaikan konflik ini melalui proses mediasi. Hanya saja, akhirnya emosi massa lepas kontrol dan berbagai aksi vandalisme  pun  dilakukan  yang  menargetkan  rumah-rumah ibadah  umat  Buddha dan Konghuchu.
Aksi vandalisme tersebut tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai utama dalam praktik  demokrasi  yang  kedua,  yaitu  menjamin  terjadinya  perubahan  dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Gejolak yang diawali dengan isu SARA ini berujung pada tiga Wihara dan delapan kelenteng di sekeliling kota Tanjung Balai yang menjadi sasaran amukan massa. Bahkan menurut Tempo , kejadian ini membuat sepanjang malam menjadi mencekam (Kompas, 2018).  20 orang sempat ditahan polisi karena diduga sebagai pelaku pengrusakan.
Begitupun  dengan  nilai  dalam  praktik  demokrasi  yang  selanjutnya,  yaitu menekan  penggunaan  kekerasan  seminimal  mungkin.  Sejatinya,  kekerasan merupakan  tindakan  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  manusia,  baik  mereka  yang hidup  di  negara  demokratis  maupun  negara  non-demokratis.  Hanya  saja,  dalam negara  demokrasi,  segala  tindak  kekerasan  diredam  dan  direduksi  melalui mekanisme  yang  ada.  Sehingga,  daripada  melakukan  kekerasan  yang  hanya menghasilkan kepuasan sesaat tanpa adanya jaminan perbaikan untuk kedepannya, negara-negara  demokrasi  menawarkan  koridor  hukum  sebagai  jalur  penyelesaian masalah.
Dalam  konteks  kasus  Meiliana,  sebenarnya  upaya  penyelesaian  masalah melalui jalur hukum telah diambil. Hanya saja, upaya ini menjadi langkah terakhir. Setelah  gagalnya  upaya  dialog  dan  mediasi,  massa  yang  kian  tidak  terkontrol emosinya lebih dahulu meluapkannya dengan merusak dan membakar Wihara dan Kelenteng.
Nilai  dalam  praktik  demokrasi  yang  keempat,  yaitu  mengakui  dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Poin keempat dalam praktik demokrasi ini  sebenarnya  sudah  diadopsi  melalui  sila  pertama  ideologi  Pancasila,  yaitu Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sila  pertama  ini  sangat  krusial,  mengingat  Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam etnis dan mengakui enam  agama.  Ada  enam  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yaitu  Islam,  Kristen Protestan,  Kristen  Katholik,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghuchu.  Dalam  tataran  yang lebih luas, Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara
plural  yang  menjunjung  tinggi  toleransi  dan  mengakui  serta  menjaga keanekaragaman.
Namun,  dalam  beberapa  tahun  belakangan  isu  intoleransi  dalam  bergama terus  meningkat  di  Indonesia.  Kasus  Meiliana  merupakan  salah  satunya,  yang mencerminkan  bagaimana  nilai  dalam  praktik  demokrasi  dan  sila  pertama  dari Pancasila belum sepenuhnya dijalankan. Apabila keanekaragaman, khususnya dalam konteks  beragama  di  Indonesia  sudah  diakui  dan  dianggap  wajar,  maka  konflik horizontal  yang  menyentuh  sentimen  agama  akan  mengalami  regresi  dengan sendirinya, karena dalam masyarakat tidak ada lagi jarak yang menjadi penghalang suatu  umat  agama  dengan  penganut  agama  lainnya.  Rasa  toleransi  dan  saling memiliki itu yang menjadi salah satu pilar dalam demokrasi dan modal penting bagi fondasi negara yang majemuk seperti Indonesia.
Nilai demokrasi yang kelima sekaligus terakhir seperti yang dipaparkan oleh Dwi  Sulisworo  dkk  adalah  menjamin  tegaknya  keadilan.  Keadilan  menurut  Ibnu Taimiyah  adalah  mencegah  segala  bentuk  tindakan  kezaliman,  sehingga  pada akhirnya  negara  menjadi  instrumen  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial.  Dalam konteks  keadilan  sosial,  aspek  pemerataan  dan  tidak  berlaku  diskriminatif merupakan  dua  aspek  terpenting  dalam  fokus  perhatian  pemerintah (Taufiqurrahman, 2002).
Dalam  konteks  keadilan  di  bidang  hukum  sendiri  sangat  erat  kaitannya dengan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, terlepas dari apapun latar belakang, jabatan, dan identitas orang tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Article 7 of Universal Declaration of Human Rights) yang berbunyi “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.” 1
Di Indonesia sendiri, persamaan kedudukan tiap individu di hadapan hukum tercantum  dalam  Pasal  28  D  ayat  1(1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Pasal  7  dari  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  telah  menjadi  rujukan  bagi  penegakan  HAM  di berbagai negara demokrasi di dunia, dan di Indonesia hal ini telah ditegaskan dan termaktub dalam pasal 28 D konstitusi. Itu artinya, di hadapan lembaga hukum yang ada  di  Indonesia  seharusnya  tidak  ada  perlakuan  yang  berbeda  yang  didasarkan kepada identitas  primordial  seseorang  sehingga  satu  kelompok  tidak  akan merasa lebih superior dibanding kelompok lainnya dan vice versa .
Namun,  kasus  Meiliana  sendiri  menimbulkan  kontroversi  mengenai penegakan keadilan ini. Dikutip dari Tempo , Yenny Wahid, putri dari Bapak Toleransi
1 Universal Declaration of Human Rights Article 7 tahun 1948.
Indonesia Abdurrahmad Wahid sekaligus Direktur Wahid Institute menyayangkan keputusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  yang  menjatuhkan  vonis  18  bulan penjara atas tuduhan penistaan agama. Meiliana divonis karena terbukti melanggar pasal 156 a KUHP atas perbuatannya memprotes suara adzan yang berkumandang di lingkungannya (Chairunnisa, 2018). Pernyataan Yenny didasarkan pada fakta bahwa vonis hukum yang dijatuhkan oleh hakim kepada Meiliana dan delapan orang yang terlibat  pengrusakan  rumah  ibadah  di  Tanjung  Balai  sangatlah  timpang.  Padahal, tindakan brutal orang-orang yang tidak terima atas protes yang dilakukan Meiliana menimbulkan  kerugian  yang  jauh  lebih  besar  karena  telah  merusak  tiga  wihara, delapan  kelenteng,  dua  yayasan  Tionghoa,  satu  tempat  pengobatan  dan  rumah Meiliana sendiri.
Jika kita mengacu pada poin kelima dari nilai-nilai demokrasi ini, tentu vonis yang  berat  sebelah  tersebut  tidak  bisa  dibenarkan.  Hukum,  baik  regulasi  maupun aparat penegaknya harus mampu berlaku adil dan menjunjung tinggi asas persamaan warga  negara  di  hadapan  hukum.  Ini  karena  hukum  merupakan  instrumen  bagi negara  demokrasi  untuk  membatasi  kebebasan  warganya  agar  tidak  merenggut kebebasan  orang  lain.  Apabila  proses  hukum  yang  ada  tidak  adil  dan  tidak  berat sebelah, kewibawaan negara dan aparat penegak hukum akan terjaga sehingga terjadi kondisi  masyarakat  demokratis  yang  ideal.  Sebaliknya,  apabila  aparat  penegak hukum gagal menegakkan keadilan, kondisi masyarakat yang demokratis tidak akan pernah  benar-benar  bisa  diwujudkan  karena  ketidakadilan  berpotensi  untuk  terus melanggengkan  konflik  yang  ada  dan  membenarkan  penindasan  pihak  yang  kuat terhadap pihak yang lemah.

## Kesimpulan
Penegakan hukum di negara demokrasi seperti di Indonesia merupakan fokus dalam penelitian ini. Ada banyak kelemahan praktik penegakan hukum yang terjadi di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  kasus  penegakan  hukum  yang  masih  dinilai janggal  dalam  kasus  Meiliana  tahun  2016.  Dalam  kasus  tersebut,  hanya  karena Meiliana  adalah  kaum  minoritas  di  wilayah  Tanjung  Balai,  Sumatera  Utara, penegakan  hukum  yang  dilalui  akibat  berita  yang  tersiar  di  dramatisir  kemudian menjadikan  Meiliana  tersangka  dan  dipidanakan.  Padahal  jika  dilihat  fakta  di peradilan pernyataan Meiliana bukanlah sebuah aksi menista agama, lebih kepada pernyataan indvidu dan mengeluhkan terhadap perorangan, apalagi mengeluhkan terhadap ajaran Islam yang ada di wilayah tersebut.
Dalam  kasus  tersebut  terbukti  bahwa  penegakan  hukum  di  Indonesia, menyangkut  kasus  minoritas  masih  dianggap  lemah  dan  tebang  pilih,  segingga memungkinkan  terhadinya  penyalahgunaan  UU  penistaan  agama  di  Indonesia.
Istilah Politik Identitas di sini dipakai untuk menganalisa bagaimana identitas yang berupa  suku  dan  agama  menjadi  salah  satu  alat  yang  dipakai  untuk  melemahkan penegakan hukum di Indonesia dalam kasus Meiliana yang cenderung di politisasi.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Syafi’i Ma’arif,  dkk. (2010). Politik Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Paramadina.
Alfaqi,  M.Z.  (2015).  Memahami Indonesia  Melalui  Perspektif  Nasionalisme,  Politik Identitas, dan Solidaritas. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28(2),
111-116.
Anggara. A. (2018) Meiliana dan Toa Masjid. Kompasiana. Diakses 29 November 2019, dari
https://www.kompasiana.com/yaga/5b81105eab12ae5e0f1d77a3/meiliana- dan-toa-masjid?page=all
Briantika, A. (2018, Agustus 30). Ray Rangkuti: Ada Kedangkalan dalam Pahami
Agama di Kasus Meiliana. Tirto.id . Diakses 12 Juni 2019, dari https://tirto.id/ray-rangkuti-ada-kedangkalan-dalam-pahami-agama-di- kasus-meiliana-cV32 Budiardjo, M. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Chairunnisa, N. (2018). Kasus Penistaan Agama Meiliana, Yenny Wahid: Vonis Tak Adil. Tempo. Diakses 29 November 2019, dari
https://nasional.tempo.co/read/1120390/kasus-penistaan-agama-meiliana- yenny-wahid-vonis-tak-adil
Dwi Sulisworo,  dkk.  (2012). Bahan Ajar  Demokrasi .  Yogyakarta:  Universitas Ahmad Dahlan.
Haboddin,  M.  (2012).  Menguatnya  Politik  Identitas  di  Ranah  Lokal. Jurnal  Studi Pemerintahan, 3(1), 116-134.
Taufiqurrahman (2002). Konsep keadilan Ibn Taimiyah dan kontribusinya bagi pemahaman Pancasila (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada). Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penel itianDetail&act=view&typ=html&buku_id=19040 Universal Declaration of Human Rights Article 7 - 1948.