## Abstract:
The formation of an emergency government of the Republic of Indonesia came from the Second Dutch Military Aggression on December 19, 1948 in Yogyakarta. In the aggression, President Sukarno and Vice President Mohammad Hatta taken prisoner by Dutch soldiers, causing a vacuum and paralysis of government. Before the Dutch prisoner, president has gave the a mandate to sjafruddin prawiranegara, to form the Emergency Government, if the central government when it can no longer pass on its obligations. Sjafruddin prawiranegara located in Bukit Tinggi when the Dutch attack waged, not aware of the mandate, due to disruption of communication between Yogyakarta and Bukit Tinggi as a result of the Dutch attack. After knowing for sure captivity, then together civilian and military leaders in Central Sumatra, sjafruddin prawiranegara established the Emergency Government dated December 22, 1948.
This study will discuss the PDRI according to the concept of the emergency state in perspective of fiqh siyasah and Constitutional Law . This study shows that the Emergency Government has played an important role in the framework of the struggle and the state administration during the Indonesian nation to maintain the independence of the Dutch Military Aggression II, especially in defending the existence of the Republic of Indonesia . Emergency Government struggle is inseparable from the process between diplomacy and the armed struggle , it is the process of the struggle waged to achieve the Emergency Government of the Republic of
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1948-1949 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA

## Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar
Pemerhati Masalah Politik, tinggal di Garut Jawa Barat email: m.hilmatiar@yahoo.com
Indonesia sovereign . While legally , both from the perspective of the concept siyasah harbiyah in fiqh siyasah and Law of the State of Emergency in Constitutional Law , sjafruddin prawiranegara who served as Chairman of the Emergency Government between December 19, 1948 to the date of July 13, 1949 entitled referred to as the President of the Republic of
Indonesia in emergencies .
Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan. Sebelum ditawan Belanda, Presiden telah meberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat, jika Pemerintah Pusat tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut, disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukit Tinggi akibat serangan Belanda. Setelah mengetahui dengan pasti penawanan tersebut, maka bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Studi ini hendak mengkaji Pemerintahan PDRI menurut konsep darurat negara dalam perspektif fiqh siya > sah dan Hukum Tata Negara. Studi ini menunjukkan bahwa PDRI telah memainkan peranan penting dalam rangka perjuangan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia semasa mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda Kedua, khususnya dalam mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia. Perjuangan PDRI tidak terlepas dari proses antara diplomasi dan perjuangan bersenjata, hal ini merupakan proses perjuangan yang dilakukan PDRI untuk mencapai Republik Indonesia yang berdaulat. Sedangkan secara hukum, baik menurut perspektif konsep siya > sah harbiyah dalam fiqh siya > sah dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Ketua PDRI antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 bisa dikatakan (atau berhak disebut) sebagai Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat.
Kata Kunci: Syafruddin Prawiranegara, Agresi Militer Belanda, pemerintahan darurat, dan PDRI.

## A. Pendahuluan
Suatu negara dapat dikatakan berakhir kekuasaannya dan dihentikan penyelenggaraan pemerintahannya jika organisasi negara itu sendiri dengan sengaja dibubarkan atau dinyatakan bubar. Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka pernah mengalami keadaan darurat negara, 1 sebagai akibat dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam serangan agresi tersebut, Pemerintah Pusat, terutama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. 2 Dengan demikian, secara hukum Soekarno dan Mohammad Hatta tidak berhak atas jabatannya, karena berada dalam tawanan perang tentara Belanda.
Sebelum Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan, keduanya mengirimkan radiogram berupa perintah kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukittinggi, Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim melengkapinya dengan radiogram kepada Soedarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis agar membentuk Exile Government Republik Indonesia, jika Syafruddin Prawiranegara gagal membentuk Pemerintah Darurat. 3
Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukittinggi akibat serangan Belanda terhadap kedua kota itu. 4 Setelah mengetahui dengan pasti bahwa Presiden beserta pimpinan pemerintahan
1 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), hlm. v. Di samping kondisi negara dalam keadaan normal, kadang- kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal.
2 George McTurnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia , (Surakarta dan Jakarta: UNS Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 428-429.
3 Mestika Zed, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1997), hlm. 71; Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm. 266-267.
4 Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm. 110.
lainnya ditawan, maka bersama para pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI tanggal 22 Desember 1948.
Gagasan membentuk Pemerintah Darurat ini adalah merupakan hasil pertimbangan yang tepat yang dibuat menurut keadaan yang dihadapi. Momentum Agresi Militer Belanda Kedua ke Yogyakarta yang direspons dengan PDRI terbukti berhasil menjaga keberlangsungan hidup Republik Indonesia. Meskipun Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat, tetapi tetap eksis dan dipimpin oleh seorang yang bertindak sebagai kepala negara yang disebut dengan istilah Ketua PDRI.
Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Penangkapan dan penahanan atas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta oleh Belanda menyebabkan lumpuhnya Pemerintahan Indonesia saat itu. Sehingga, Pemerintah Belanda dengan mudah melancarkan misinya melalui Perundingan Roem-Royen. 5 Dalam perundingan itu Belanda mengajukan syarat hanya mau berunding dengan pemimpin Republik Indonesia yang ditawan, bukan dengan PDRI. Di sinilah muncul dilema di kalangan pemimpin Republik Indonesia, dalam memutuskan yang berhak mewakili Republik Indonesia dalam perundingan, PDRI sebagai pemerintah yang sah atau pemimpin yang ditawan. Pemimpin yang ditawan lalu melaksanakan perundingan, walapun ada keberatan dari pihak PDRI dan tentara Indonesia, serta dari kalangan oposisi Pemerintah di bawah pimpinan Sutan Syahrir, karena alasan legalitas. 6
5 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 91-92. Perundingan dimulai tanggal 14 April 1949 dan persetujuan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.
6 Mestika Zed, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , hlm. 253; Lihat, juga dalam Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , hlm. 116-117. Sewaktu Perdana Menteri Belanda Willem Drees datang ke Indonesia, Sutan Syahrir diminta datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Willem Drees, dan Sutan Syahrir bersedia datang ke Jakarta. Belanda bermaksud untuk memanfaatkannya sebagai perantara dalam rencana Perundingan Roem-Royen. Ketika prakarsa Perundingan Roem-Royen dimulai bulan April 1949, Sutan Syahrir yang sudah dibebaskan, atas saran Mohammad Hatta, diangkat sebagai Penasihat
Tulisan ini hendak mengkaji keberadaan PDRI dan peran-peran yang dimainkan oleh Syafruddin Prawiranegara dari sudut pandang fiqh siya > sah dan Hukum Tata Negara.

## B.  Sejarah Berdirinya Pemerintahan Darurat RI
Bulan-bulan terakhir tahun 1948 adalah saat terberat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan saja karena Republik Indonesia yang masih berusia balita itu harus menghadapi Belanda, tetapi juga ditusuk dari belakang oleh anak bangsa sendiri, yaitu kelompok PKI pimpinan Muso yang mendalangi peristiwa Madiun pada pertengahan September 1948. 7 Klimaksnya ialah terjadinya serangan Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948. 8
Tanggal itu menjadi penanda diserangnya Republik Indonesia secara besar-besaran 9 dan menjadi bukti bahwa Belanda tidak serius dengan Perjanjian Renville yang telah dibuat sebelumnya dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia hanya meliputi sebagian Jawa dan sebagian Sumatera, yaitu Yogyakarta, Sumatera Tengah, dan Aceh. 10
Dalam serangan Agresi Militer Belanda Kedua tersebut, Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diduduki oleh Belanda dan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para menteri ditangkap oleh Belanda. 11
Delegasi Perunding Indonesia ke Roem-Royen. Mulanya Sutan Syahrir menolak karena mempertanyakan tanda tangan Soekarno dalam surat keputusan itu. “ Apa dia itu? Mengapa dia yang harus mengangkat saya? Orang yang seharusnya mengangkat saya ialah Mr. Sjafruddin Prawiranegara ”. Mohammad Roem kesal, tetapi lebih kesal lagi dan marah ialah Soekarno setelah mendengar itu.
7 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 67-68.
8 Amrin Imran, Selamat Pagi Yogyakarta , (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,
1985), hlm. 15.
9 Purnawan Tjondronegoro, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku , (Jakarta: T.p,
1981), hlm. 133-134; Lihat, juga Moch. Kardi, Akademi Militer Yogyakarta dalam Revolusi Phisik 1945-1949 , (Jakarta: PT. Janattu, 1977), hlm. 151.
10 Susanto  Tirtoprodjo, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia , Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, (Djakarta: PT. Pembangunan, 1966), hlm. 25; Lihat, juga dalam Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 75.
11 George McTurnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme, dan Revolusi di Indonesia , hlm. 428-429.
Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara yang berbunyi: 12
“ Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra … ”.
Radiogram itu juga diberikan oleh Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim kepada Soedarsono, L.N. Pallar, dan A.A. Maramis yang berbunyi: 13
“ Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra tidak berhasil, kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafruddun Prawiiranegara di Sumatra. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya … ”.
Akan tetapi, yang menjadi sasaran serangan tentara Belanda di Yogyakarta adalah memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi. Akibatnya, radiogram itu tidak pernah sampai ke alamat yang dituju. 14
Embrio terbentuknya Pemenrintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) bermula dari pembicaraan Syafruddin Prawiranegara dan Teuku Mohammad Hasan pada 19 Desember 1948 pukul 18.00 sore di Bukittinggi. Kabinet PDRI disusun di Halaban pada hari Rabu pukul 04.30 pagi tanggal 22 Desember 1948, yang kemudian disebut juga dengan “Kabinet Perang”. 15
12 Mestika  Zed, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , hlm. 71; Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, hlm. 266.
13 Ibid. , hlm. 71 . Lihat, juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, hlm. 267.
14 Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , hlm. 110.
15 T.B. Simatupang, Laporan dari Banaran , (Djakarta: PT. Pembangunan, 1961), hlm. 219.
Tindakan Syafruddin Prawiranegara itu mulanya bukan berdasarkan mandat yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, melainkan atas inisiatif Syafruddin Prawiranegara sendiri dan pemimpin setempat, PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai “pemerintah alternatif ” bagi Republik Indonesia yang tengah menghadapi “koma”. Jadi, dalam proses berdirinya PDRI, terdapat titik temu antara legalitas pusat dengan inisiatif lokal. 16 Hal ini menunjukkan adanya harapan umum kepada PDRI untuk meneruskan pemerintahan dan perjuangan mengahadapi Agresi Militer Belanda Kedua yang mengancam eksistensi negara. Dalam hal ini, Syafruddin Prawiranegara disepakati sebagai ketua PDRI. 17 Istilah yang dipakai adalah “ketua”, bukan Presiden, meskipun jabatannya adalah kepala pemerintahan. Ia tidak mau memakai istilah yang secara hukum harus disandangnya itu, walaupun ia tahu bahwa kedudukan “ketua” tidak dikenal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). 18
Dalam surat kabar “Pelita” dimuat wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara. Sehubungan dengan pemakaian istilah “ketua”, Syafruddin Prawiranegara menerangkan: 19
“ Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia, tetapi Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Soekarno, dan didorong oleh rasa keprihatinan dan kerendahan hati .... Tetapi andaikata saya tahu tentang adanya mandat tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah “Presiden Republik Indonesia” untuk menunjukan
16 Chairul Basri, Apa Yang Saya Ingat , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 190.
17 Ketika menentukan siapa yang harus memimpin PDRI itu, timbul keraguan- keraguan dalam diri Syafruddin Prawiranegara, karena pada satu sisi dia bukanlah yang paling tua dan di sisi yang lain jabatan yang dipangkunya adalah yang paling tinggi, yakni sebagai menteri. Akan tetapi, di situ hadir Teuku Mohammad Hasan yang usianya jauh lebih tua dan jabatan yang dipangkunya pun cukup tinggi, yaitu KPPS (Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera). Namun, akhirnya atas kesepakatan bersama ditentukanlah bahwa PDRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua.
18 Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , hlm. 114.
19 Ibid. , hlm. 114. Dikutip dari Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt . Baca lebih lanjut wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara (6 Desember 1978) yang dimuat dalam surat kabar “Pelita”.
pangkat dan jabatan saya .... Dengan istilah Ketua PDRI sebenarnya saya adalah Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden ”.
Sehari setelah PDRI didirikan, Syafruddin Prawiranegara dalam jabatannya selaku Ketua PDRI menyampaikan pidato di radio. Sebagian isi pidato itu, adalah sebagai berikut: 20
“... Belanda menyerang pada saat negara kita baru saja mengatasi ujian yang berat sekali, pada saat kita baru saja dapat memadamkan suatu pemberontakan yang telah banyak sekali meminta korban dari rakyat, sehingga melemahkan keadaan negara, baik ekonomi maupun militer. Mungkin sekali karena serangannya tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi keadaan Negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat, ketika rakyatnya radeloos (putus asa), pemimpinnya redeloos (kehilangan akal), dan negaranya redeloos (tidak dapat ditolong lagi). Tetapi, kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa.
Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang Pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintah yang baru, hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi.
Pemerintah sekarang ini dibentuk karena ada kemungkinan yang besar bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa. Oleh karena itu, segera dibentuk sutu pemerintahan baru untuk menghilangkan keragu-raguan, baik ke dalam maupun ke luar. Pemerintah sekarang akan menyerahkan kekuasaannya sesudah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden kita nyata sudah bebas kembali.
Kepada seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia kami serukan: bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka
20 Saleh A. Djamhari, dkk, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan, (Jakarta: Citra Pendidikan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, 2003), hlm. 86-87.
dapat dibasmi. Jangan meletakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintahan yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan muslihat musuh ”.
Sejak PDRI terbentuk dan diumumkan di Halaban, berbagai daerah pernah menjadi Pusat Pemerintahan PDRI, seperti Bangkinang, Simpang Tiga, Taratak Buluh, Logas, Sungai Durian, Taluk Kuantan, Kiliran Jao, Muara Labuh, Abai Siat, Bidar Alam, Sumpur Kudus, dan Padang Japang. 21
Berdirinya PDRI di Sumatera ini membuat Pemerintahan Pusat Republik Indonesia untuk sementara berpindah ke Bukittinggi. Pindahnya Pemerintahan Pusat ke Bukittinggi membuat wilayah Jawa memerlukan suatu Pemerintahan Sipil yang menguasai Jawa. 22 Maka pada 2 Januari 1949, PDRI mengambil keputusan untuk membentuk KPPD (Komisariat Pemerintahan Pusat Djawa), dan KPPD ini merupakan satu bagian dari PDRI yang berada di Bukittinggi. Keputusan PDRI membentuk KPPD mendapat sambutan yang positif oleh para menteri yang ada di Jawa dan tidak ikut menjadi tawanan Belanda, walaupun sebelumnya para menteri tersebut tidak mengetahui tentang adanya mandat dari Presiden dan Wakil Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera. 23
PDRI berjalan kurang lebih tujuh bulan lamanya. Pada 10 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta dan pada 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno dan menyatakan berakhirnya PDRI. 24
Berdasarkan perspektif sejarah Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa PDRI mempunyai peran yang menentukan bagi kelangsungan eksistensi Republik Indonesia pada saat-saat yang sungguh kritis. Peran krusial PDRI adalah dalam bidang hubungan luar negeri melalui
21 Audrey Kahin, Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950 , (Jakarta: Angsana Mamanda, 1997), hlm. 258.
22 Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, I.J. Kasino Hidup dan Perjuangannya, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), hlm 63.
23 J.R.  Chaniago, PDRI dalam Khasanah Kearsipan , (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989), hlm. 116.
24 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965, (Bandung: 2000, Mizan), hlm. 207; Lihat, juga dalam Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 92-93.
perwakilan Republik Indonesia, baik di negara-negara sahabat 25 maupun di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan kelihatannya dalam hal inilah terletak simbol dari eksistensi Republik Indonesia.
Selain itu, PDRI telah menunjang posisi perundingan dari pihak Republik Indonesia. Ia telah memperkuat posisi Mohammad Roem sewaktu berunding dengan J.J. H. van Royen pada bulan April dan Mei 1949. 26

## C.  Kabinet Pemerintahan Darurat RI dan Aparat Pemerintahannya
Kabinet PDRI yang ditetapkan di Halaban pada 22 Desember 1948 adalah sebagai berikut: 27
1)  Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan,
Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri ( ad interim ).
2)  Teuku Mohammad Hassan, Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama.
3)  Sutan Mohammad Rasyid, Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda, dan Perburuhan.
4)  Lukman Hakim, Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
5)  Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
6)  Indracahya, Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran.
7)  Marjono Danoebroto, Sekretaris PDRI.
8)  Letnan Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang PDRI.
9)  Kolonel Hidayat Martaatmadja, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera.
25 Abdul Haris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9 , (Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979), hlm. 63; Lihat, juga dalam Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 90-91. Negara-negara yang turut mengutuk Agresi Belanda dan melakukan desakan kepada PBB adalah Irak, Iran, Mesir, Pakistan, India, Philipina, Maroko, dan banyak negara Asia lainnya, terutama negara yang hadir dalam Konferensi Asia di New Delhi, 20 Januari 1949. Patut dicatat, India merupakan pelopor bangsa Asia dan Afrika untuk memobilisasi dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu.
26 Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , hlm. 116-117.
27 Mestika  Zed, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , hlm. 105; Lihat, juga dalam Fidelara, Sejarah Kabinet Kabinet Indonesia Modern , (Jakarta: Kemdiknas, 2010), hlm. 30; dan Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 89-90.
10) Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut. 11) Kolonel Hubertus Soejono, Kepala Staf Angkatan Udara. 12) Kombes Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.
Susunan kabinet PDRI itu kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan formasi kabinet sebagai berikut: 28
1)  Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
2)  Soesanto Tirtoprodjo, Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman.
3)  A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri; (berkedudukan di New Delhi, India).
4)  Soekiman Wirjosandjojo, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan.
5)  Lukman Hakim, Menteri Keuangan.
6)  Ignatius J. Kasimo, Menteri Kemakmuran merangkap Menteri Pengawas Makanan Rakyat.
7)  Masykur, Menteri Agama.
8)  Teuku Mohammad Hassan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengajaran.
9)  Sutan Mohammad Rasyid, Menteri Sosial dan Perburuhan.
10) Soepeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda.
11) Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum.
12) Indracahya, Menteri Perhubungan.
13)  Letnan Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang PDRI.
14)  Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera.
15)  Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa.
16) Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
17) Kolonel Hubertus Soejono, Kepala Staf Angkatan Udara.
18) Kombes Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.
Sedangkan perubahan penting lain ialah, sejak tanggal 1 April 1949, Kedudukan Wakil Ketua PDRI dari Teuku Mohammad Hasan berpindah ke tangan Soesanto Tirtoprodjo dan Kementerian Keamanan
28 J.R.  Chaniago, PDRI dalam Khasanah Kearsipan , hlm. 19-21; Lihat, juga dalam Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 90; dan Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah-2, hlm. 268.
dihapuskan. Waktu pengumuman itu, belum diketahui bahwa Soepeno telah gugur ditembak mati oleh Belanda di Sawahan, Nganjuk. Jadi, di Jawa kedudukan Menteri Pembangunan dan Pemuda telah diambil de facto oleh Soesanto Tirtoprojo yang disetujui oleh PDRI. 29
Untuk melengkapi Pemerintahan di Sumatera, gubernur-gubernur di tiga Provinsi di Sumatera, diangkat menjadi Komisaris Pemerintah sebagai berikut: 30
1)  Komisaris Pemerintah untuk Daerah Sumatera Utara, S.M. Amin. 2)  Komisaris Pemerintah untuk Daerah Sumatera Tengah, M. Nasru.
3)  Komisaris Pemerintah untuk Daerah Sumatera Selatan, M. Isa.
Pada 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Soesanto Tirtoprojo, dengan susunan sebagai berikut: 31
1)  Soesanto Tirtoprojo, urusan Kehakiman dan Penerangan.
2)  Ignatius J. Kasimo, urusan Persediaan Makanan Rakyat.
3)  R. Panji Soeroso, urusan Dalam Negeri.
Selain itu, terdapat perwakilan Indonesia di luar negeri yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda Kedua. Mereka adalah: 32
1)  A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India.
2)  Soedarsono, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi, India.
3)  Baharuddin A. Ubani, Wakil Muda Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi, India.
4)  Maryunani, Wakil Muda Republik Indonesia yang berkedudukan di Rangoon, Birma (sekarang Myanmar).
5)  Idham, Wakil Muda Republik Indonesia yang berkedudukan di Karachi, Pakistan.
29 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 91.
30 Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , hlm. 115.
31 Batara R. Hutagulung, Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia , (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 350-351.
32 Mestika  Zed, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , hlm. 105; Lihat, juga dalam Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 89.
6)  Abdoel Kadir, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabul, Afghanistan.
7)  Ishak Mahdi, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Bangkok, Muangthai (Thailand).
8)  Utojo Ramelan, dan Zairin Zen, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Singapura.
9)  L.N. Palar dan Wakilnya Sumitro Djojohadikusumo, Perwakilan Republik Indonesia di PBB.
10) Soedjatmoko dan Soedarpo Sastrosatomo, Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.
11)  M. Rasjidi, Wakil Republik Indonesia untuk Mesir dan Timur Tengah yang berkedudukan di Kairo, Mesir.
Adapun struktur Pemerintahan Militer dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam Sidang Kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh kekuatan tentara Indonesia yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk melakukan gerilya. Angkatan Perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu PPTD (Panglima Tentara dan Teritorium Djawa) dan PTTS (Panglima Tentara Teritorial Sumatera). 33
Struktur Pemerintahan Militer di Sumatera, jabatan Kepala Pemerintahan Militer dipegang oleh Panglima PTTS, Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, kemudian struktur pemerintahan di bawahnya adalah Gubernur Militer. Sesudah berdirinya PDRI, maka Panglima PTTS, Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, bersama-sama Letnan Kolonel A. Tahir, dan Ajudan Kapten Islam Salim, datang di Kototinggi pada tanggal 29 dan 30 Desember 1948 menemui Residen Sutan Mohammad Rasyid juga merangkap Menteri Keamanan dalam PDRI. Pada tanggal 2 Januari 1949, Panglima PTTS, Kolonel R. Hidayat Martaatmadja, menetapkan para residen di Sumatera sebagai Gubernur Militer mendahului keputusan PDRI. Gubernur-Gubernur Militer yang semuanya terdiri dari orang- orang sipil, hampir semuanya adalah residen-residen di daerah mereka masing-masing, sehingga susunan Pemerintahan Militer di Sumatera
33 Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945- 1966, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982), hlm. 56-58.
adalah sebagai berikut: 34
1)  Sumatera Barat:
a.  Gubernur Militer: Sutan Mohammad Rasyid.
b.  Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim.
2) Riau:
a.  Gubernur Militer: R.M. Utoyo.
b.  Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Hasan Basry.
3)  Tapanuli dan Sumatera Timur:
a.  Gubernur Militer: Ferdinand Lumban Tobing.
b.  Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang.
4)  Aceh (termasuk Langkat dan Tanah Karo):
a.  Gubernur Militer: Tengku Daud Beureuh.
b.  Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Askari.
5)  Sumatera Selatan (Jambi, Bengkulu, Palembag, dan Lampung):
a.  Gubernur Militer: Adnan Kapau Gani.
b.  Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Maludin Simbolon.
Sementara itu, struktur Pemerintahan Militer di Jawa, jabatan Kepala Pemerintahan Militer dipegang  oleh  Panglima PPTD, Kolonel Abdul Haris Nasution, kemudian struktur pemerintahan di bawahnya adalah Gubernur Militer. Jabatan Gubernur Militer ini dalam Pemerintahan Militer dijabat oleh Panglima Divisi yang ada di Jawa. Dikarenakan Pulau Jawa dibagi menjadi empat divisi, maka secara otomatis ada empat orang yang menjabat sebagai Gubernur Militer. Keempat Panglima Divisi yang menjadi Gubernur Militer tersebut adalah: 35
34 Mestika  Zed, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , hlm. 173. Wakil-wakil Gubernur Militer waktu itu diangkat panglima-panglima tentara di daerah masing-masing. Panglima- panglima tentara di daerah masing-masing diangkat sebagai Wakil Gubernur Militer. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Gubernur Militer bertanggung jawab kepada Komisariat Pemerintah Pusat. Di bidang militer, bertanggung jawab kepada Markas Besar Komando Sumatera. Dalam pemerintahan militer, para Bupati Militer berpangkat Mayor Tituler, Wedana Militer berpangkat Kapten Tituler, Camat Militer berpangkat Letnan 1 Tituler, dan Wali Nagari sebagai Wali Perang.
35 J.R. Chaniago, PDRI dalam Khasanah Kearsipan , hlm. 144. Letnan Kolonel Abimanyu diangkat oleh PTTD sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Barat menggantikan Panglima Divisi IV/Siliewangi, Kolonel Daan Jahja, karena Kolonel Daan Jahja sedang berada di Jawa Tengah setelah melaksanakan Long March ,  sebagai  konsekuensi dari  Perjanjian.
1)  Kolonel Soengkono sebagai Panglima Divisi I, merangkap sebagai Gubernur Militer untuk daerah Jawa Timur.
2)  Kolonel Gatot Soebroto sebagai Panglima Divisi II, merangkap sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Tengah bagian Utara.
3)  Kolonel Bambang Soegeng sebagai Panglima Divisi III, merangkap sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Jawa Tengah bagian Barat.
4)  Letnan Kolonel Abimanyu sebagai Panglima Divisi IV, merangkap sebagai Gubernur Militer wilayah Jawa Barat.
Dalam susunan Pemerintahan Militer di Jawa, hampir semua jabatan pimpinan struktur pemerintahan dijabat oleh militer, kecuali untuk wilayah Desa yang dipimpin oleh Lurah yang dipilih masyarakat setempat. Pejabat- pejabat sipil yang sebelumnya  menduduki jabatan sebagai Gubernur, Residen, Bupati, dan Camat, pada masa pemerintahan militer ditempatkan dalam staf pimpinan. Gubernur dari sipil untuk  sementara ditiadakan fungsinya dalam pemerintahan. Pejabat tersebut kemudian ditempatkan ke dalam staf Gubernur Militer sebagai penasihat untuk urusan sipil. 36

## D. Eksistensi PDRI Menurut Konsep Darurat Negara
Pada dasarnya negara merupakan suatu organisasi dalam masyarakat yang telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam suatu negara. Dalam ketentuan Konvensi Montevidio tahun 1933 disebutkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah negara apabila telah memiliki unsur-unsur berikut ini: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, dan pengakuan. 37
36 TB. Simatupang, Laporan Dari Banaran , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981), hlm. 131. Struktur Pemerintahan setelah Gubernur Militer adalah PMD (Pemerintahan Militer Daerah yang setingkat dengan Karesidenan) yang setingkat dengan Karesidenan, PMD dipimpin oleh wehrkreise atau STC ( Sub Teritorial Comando ). Di bawah PMD adalah PMKb (Pemerintahan Militer Kabupaten) yang dipimpin  oleh  Komandan dari KDM (Komando Distrik Militer), kemudian di bawahnya lagi adalah PMKt (Pemerintah Militer Kecamatan) yang dipimpin oleh Komandan dari KODM (Komando Order Distrik Militer), dan dalam Pemerintahan Militer, struktur yang terendah adalah desa.
37 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, hlm. 3; Lihat, juga dalam J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, hlm. 127; dan Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, edisi kedua, hlm. 65.
Dalam memecahkan persoalan eksistensi PDRI, memang perlu diawali dari teori konsep dasar terbentuknya sebuah negara. Apabila dilihat dari persyaratan suatu negara sebagaimana disebutkan di atas, maka kedudukan PDRI dari sudut pandang ketatanegaraan telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Unsur penghuni dan wilayah sudah terpenuhi. Begitu juga unsur kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat. Hal ini ditunjukan oleh PDRI yang bersifat mobile . PDRI dapat mengkonsolidasikan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Militer yang menyatukan kekuatan sipil dan militer untuk memperkuat pertahanan menghadapi Belanda. Pemerintahan Militer yang berjalan secara mobile itu memiliki dua corak kepemimpinan, yaitu di Jawa yang dipimpin oleh pejabat militer dengan membawahi orang sipil, sedangkan di Sumatera pejabat sipil diberi kedudukan militer dengan membawahi orang-orang militer. Dengan sistem Pemerintahan Militer yang memiliki hierarki dari atas sampai ke bawah, rakyat yang sudah dihadapkan pada situasi perang pun dapat dimobilisir untuk menghadapi Belanda. Dukungan rakyat langsung didapat dari partsipasi rakyat sendiri dalam perjuangan gerilya menghadapi Belanda, baik di garis depan dengan ikut memanggul senjata maupun di belakang dengan menyediakan perbekalan logistik.
Sedangkan unsur kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya ditunjukkan oleh komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan PDRI di Negara India, Soedarsono dan juga pada 22 Januari 1949, Syafruddin Prawiranegara berhasil membangun kontak dan berkomunikasi dengan Pemerintah India yang mengambil prakarsa menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Indonesia. Konferensi New Delhi ini berhasil mengeluarkan resolusi yang berisi protes terhadap Agresi Militer Belanda Kedua dan menuntut pengembalian tawanan politik dan semua pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta. 38 Jadi, dengan dibentuknya PDRI, Republik Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat, sehingga dapat menggalang dukungan internasional. Dengan demikian, eksistensi PDRI adalah soal ada atau tidaknya Republik Indonesia. Tanpa eksistensi PDRI, Republik Indonesia yang telah diproklamirkan dengan susah payah pada tanggal 17 Agustus 1945 akan tenggelam untuk selama-lamanya.
38 Abdul Haris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9 , hlm. 63; Lihat, juga dalam Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di
Indonesia , hlm. 90-91.
Berkaitan keadaan darurat negara dalam konteks PDRI adalah karena adanya Agresi Militer Belanda Kedua, dan pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan, sehingga pemerintahan vakum. Tindakan Soekarno dan Mohammad Hatta dapat dibenarkan dari sudut Hukum Tata Negara dengan berdasarkan teori staatsnoodrecht , 39 di mana negara dalam keadaan bahaya, berakibat penguasa atau pemerintah bertindak menyimpang dari Peraturan sehari- hari. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: ad-daruratu tubuhu al-mahzurat. 40
Berdasarkan teori staatsnoodrecht , 41 ukuran-ukuran tindakan penguasa adalah didasarkan kepada pertimbangan obyektif di luar Peraturan, dan penguasa memaklumi bahwa tindakan yang dilakukanya adalah untuk menyelamatkan negara dari ancaman bahaya. Tindakan penguasa berdasarkan asas Hukum Alam, atau solus  populi suprema lex , yaitu kepentingan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. 42 Sementara dalam kajian fiqh siya > sah , upaya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dirumuskan dalam suatu kaidah: Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyah manuth bil al-mashlahah. 43
Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak. 44 Peran penyelamatan bangsa dan negara tersebut juga dilakukan pemimpin Negara Republik Indonesia saat darurat akibat Agresi Militer Belanda Kedua dalam bentuk perjuangan mempertahankan Republik Indonesia, yaitu dengan membentuk PDRI. Dengan demikian, pengiriman radiogram yang dikirim oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ini merupakan tindakan politik yang berdimensikan hukum. Dikatakan sebagai tindakan politik, karena hal itu merupakan tindakan politik hukum kedua
39 Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia , hlm. 25; Lihat, juga dalam Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat , hlm. 23-25, dan 57-62.
40 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, hlm. 254.
41 Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia , hlm. 25; Lihat, juga dalam Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat , hlm. 23-25 dan 57-62.
42 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat , hlm. 47.
43 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.
44 Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124. Lihat, juga dalam A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, hlm. 147-148.
setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri sebagai negara yang merdeka. Sedangkan dimensi hukumnya terletak pada sudut pandang hak negara dalam keadaan darurat. Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, Negara Republik Indonesia berhak mengurus, mengatur, dan menjalankan sistem pemerintahannya termasuk dalam keadaan darurat, penentuan wilayah dan rakyat. Begitu juga aspek hukum lainnya terletak pada atau berupa adanya pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, kedua radiogram yang dikirim oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, serta Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim pada tanggal 19 Desember 1949 adalah sumber hukum berdirinya PDRI, seperti juga Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum berdirinya Republik Indonesia. 45
Selanjutnya, Hukum Internasional menganggap bahwa kedaulatan suatu negara baru tidak dipengaruhi oleh pengakuan negara lain. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya. Jika dikaitkan dengan dampak dari pemberlakuan deklarasi darurat negara di dalam kajian fiqh siya > sah , maka mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negara adalah jiha > d . Istilah jiha > d tersebut merupakan puncak darurat negara. Istilah darurat berkaitan dengan bagaimana mempertahankan sebuah negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negara sendiri.
Lebih lanjut, dengan adanya serangan umum pada 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta, maka semakin kuatlah pengakuan dari dunia internasional, baik yang dilakukan oleh negara-negara sahabat maupun badan dunia PBB. Reaksi dunia dengan Agresi Militer Belanda Kedua cukup membuat Belanda terpojok. Kecaman datang dari berbagai penjuru. Simpati dan dukungan dari dunia internasional semakin besar kepada Republik Indonesia, sehingga menumbuhkan optimisme bangsa Indonesia untuk merebut kedaulatannya. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan PBB melalui Dewan Keamanan dalam meyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. 46
45 C.S.T.  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet. ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 181-182. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Republik Indonesia. Adapun arti dari pada Proklamasi itu dalam garis besarnya ialah: (1) Lahirnya Negara Republik Indonesia; (2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan; dan (3) Titi tolak dari pada pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
46 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 92.
Mempertahankan eksistensi negara dalam Islam merupakan bagian dari tujuan syari’at . Manusia membutuhkan negara dan praktik pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam tujuan syari’at ini terdapat konsep d } aru > riyyah , yaitu sebuah kemaslahatan di mana kehidupan manusia dari segi agamawi dan duniawi sangat bergantung kepadanya secara primer. 47 Berkaitan dengan kepentingan dalam rangka mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia, maka pembentukan Pemerintahan PDRI adalah merupakan suatu kebutuhan al-d } aru > riyyah sebagai realisasi dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Berdasarkan hal tersebut mempertahankan Negara Republik Indonesia adalah wajib meskipun dalam keadaan darurat.
PDRI yang hanya berumur tujuh bulan kurang ini besar sekali jasanya dalam menyelamatkan Republik Indonesia ini, juru selamat Republik Indonesia di saat darurat perang. Seandainya PDRI ini tidak dapat dibentuk, entahlah nasib Republik Indonesia bagaimana. Memang setiap kemerdekaan memerlukan perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, baik jiwa maupun raga. Memanglah Allah Yang Maha Kuasa menghendaki Negara Republik Indonesia sebagaimana negara merdeka, sebagai bangsa yang religius, kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, patut disyukuri dan dijaga kelestraiannya, sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Alinea Ketiga. 48

## E.  Presiden Syafruddin Prawiranegara Menurut Konsep Darurat Negara
Susunan kabinet PDRI menyebutkan bahwa Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua PDRI. Namun apakah Ketua PDRI disebut sebagai Presiden? Inilah yang selalu menjadi persoalan.
Di dalam UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Presiden Indonesia adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak membeda- bedakan kapan Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kapan
47 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131. 48 Alinea Ketiga Pembukaan (Preambule) UUD NRI 1945, “ Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ”.
bertindak sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, menurut UUD NRI 1945, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia adalah Presiden, yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. 49
Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno memang mengukuhkan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang pertama dalam sejarah Negara Republik Indonesia. 50 Namun jika dilihat secara mendalam, penamaan Perdana Menteri bukanlah sesuatu yang menentukan apakah suatu pemerintahan menganut suatu pemerintahan sistem presidensial atau parlementer. Yang paling menentukan sebenarnya adalah apakah tanggungjawab pemerintahan itu berada di pundak Presiden atau di parlemen. Masalah pertanggungjawaban menteri baru ada setelah berlakunya UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950). Pada masa berlakunya UUDS 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959, pemerintahan Republik Indonesia biasa disebut sebagai era pemerintahan parlementer yang murni. Meskipun para menteri bertanggungjawab kepada Presiden, tetapi Presiden tetap bertanggung jawab kepada MPR. Oleh karena itu, sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 menganut sistem pemerintahan quasi-presidensial. 51
Dalam UUD NRI 1945, dan bentuk peraturan lainnya tidak diatur secara eksplisit bahwa dalam keadaan darurat nama jabatan Presiden dapat diganti dengan istilah lain, seperti yang pernah dipraktikkan dengan dibentuknya PDRI. Satu-satunya argumen yang memungkinkan adanya istilah lain selain Presiden adalah apabila terjadi keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, konstitusi pun boleh dilanggar, sekadar untuk kembali memulihkan keadaan yang darurat itu menjadi normal kembali. Untuk memberikan pembenaran lebih jauh, hal ini biasanya dikaitkan dengan principle of necessity , yang menyatakan bahwa kebutuhan tidak mengenal hukum. 52 Sementara di dalam kaidah fiqh disebutkan: ad-daruratu tubihu al-mahzurat. 53
49 Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Pasal 4 ayat (1), “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ”. Sementara, Pasal 4 aya (2) “ Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden ”.
50 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , hlm. 29.
51 Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia , Cet. 5, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983), hlm. 180
52 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat , hlm. 47.
53 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, hlm. 254.
Kaidah ini memberikan pengertian bahwa dalam keadaan darurat, peraturan boleh dilanggar, sekadar untuk kembali memulihkan keadaan yang darurat itu menjadi normal kembali. Berdasarkan principle of necessity dan kaidah fiqh di atas, dapat dipahami bahwa status Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI adalah sebutan darurat dari jabatan Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Dengan demikian, penggunaan istilah Ketua PDRI harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyalahi keharusan dan keperluan.
Negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jabatan kepala negara berbeda dari jabatan kepala pemerintahan daerah ataupun jabatan kepala pemerintahan, karena kepala negara adalah simbol eksistensi negara merdeka dan berdaulat, karena di dalamnya terdapat mengenai unsur-unsur yang ada dalam suatu negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan Presiden tidak boleh terjadi kekosongan, karena di dalamnya terkandung simbol eksistensi negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah, 54 mengatakan bahwa manusia membutuhkan negara. Argumen ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, yang menekankan perlunya seorang pemimpin dalam setiap kelompok atau komunitas. Hadis tersebut menyatakan:
(jika (ada) tiga orang yang keluar untuk suatu perjalanan maka salah satunya harus menjadi pemimpin (bagi yang lainnya). 55 Berdasarkan hadis ini, Ibnu Taimiyah, mengatakan: enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan. 56 Penunjukkan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi yang dilakukan dalam keadaan yang masih berkabung menunjukkan bahwa dalam sebuah komunitas dan apalagi sebuah negera tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. 57 Demikian juga pengambilan sumpah 54 Khalid Ibrahim Lindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 46-47.
55 Lihat Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abu Dawud,
Juz 3, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th), hlm. 36, hadis no. 2608.
56 Khalid Ibrahim Lindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam , hlm. 46-47. 57 Pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia dan jenazahnya pun belum disemayamkan, para sahabat pun bersegera bermusyawarah untuk menunjuk penggantnya. Meskipun proses musyawarah untuk menentukan pengganti Nabi Muhamamd sebagai pemimpin umat Islam sempat terjadi kekisruhan, namun
jabatan terhadap Wakil Presiden Amerika, Lindon Johnson, yang dilakukan di dalam pesawat dikarenakan meninggalnya Presiden John F. Kennedy secara mendadak juga menunjukkan bahwa negara tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan. 58
Pada saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh tentara Belanda, maka pada saat itu yang ditawan harus dilihat sebagai pribadi Soekarno dan pribadi Mohammad Hatta, bukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, posisi Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI menjadi sangat penting. Secara juridis , Republik Indonesia tetap ada secara sah dengan kepemimpinan yang bebas dan berdaulat atas nama seluruh rakyat dipegang oleh Syafruddin Prawiranegara yang hidup bebas dan merdeka. Secara de jure , Soekarno dan Mohammad Hatta tidak lagi dapat menyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional.
Menurut al-Mawardi, status kepala negara yang berada dalam tawanan menjadi penyebab  habisnya masa jabatannya sebagai kepala negara. 59 Menurut al-Mawardi, jika kepala negara berada dalam tawanan
pada akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pengganti nabi. Dengan demikian, kekosongan kepemimpinan segera bisa diselesaikan. Hal tersebut juga menjadikan eksistensi pemerintahan dan esksistensi Negara Madinah tetap terjaga. Mengenai proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Nabi dapat dilihat lebih lanjut dalam Husain Haikal, Abu Bakar al-Shiddiq , terj. Abdul Kadir Mahdawi, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 54. Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam , terj. Ghufron, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 57. Badri Yatim,
Sejarah Peradaban Islam , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35. 58 Ketika Presiden John F. Kennedy meninggal secara mendadak karena ditembak, maka Wakil Presiden Lindon Johnson pun langsung naik menjadi Presiden dengan disumpah di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan pulang dari Dallas menuju Washington DC, dengan disaksikan oleh isterinya dan isteri John F. Kennedy. Bersamaan dengan sumpah tersebut, jenazah John F. Kennedy dibawa pulang. Dengan demikian, ketika Lindon Johnson mendarat, ia sudah harus diperlakukan sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan begitu, eksistensi pemerintahan dan esksistensi Negara Amerika Serikat tetap terjaga di bawah tanggungjawab Presiden Lindon Johnson. Lihat http://janesdirtylover.wordpress. com/2010/05/26/ diakses pada tanggal 15 Februauri 2015 pada pukul 15.00. 59 Imam  Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah , terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam ”, hlm. 45.
kaum musyriki > n dan ia tidak mampu membebaskan diri dan juga tidak bisa menjalankan pemerintahan maka status kepemimpinannya gugur. 60
Dengan demikian, selama Soekarno dan Mohammad Hatta belum dibebaskan, yang menjadi Kepala Negara Republik Indonesia adalah Syafruddin Prawiranegara. Soekarno dan Mohammad Hatta tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang tersendiri dalam lalu lintas hukum. Karena itu, berdasarkan faktisitas hukum, subjek hukum jabatan Kepala Negara Republik Indonesia ketika itu memang terkandung sepenuhnya dalam jabatan Ketua PDRI, yakni sejak 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949. Lagi pula dalam praktiknya, Ketua PDRI itu terbukti memang berfungsi sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendek kata, dalam perspektif siya > sah harbiyyah , baik secara de facto maupun de jure , Ketua PDRI itu adalah Presiden Republik Indonesia dalam arti yang sesungguhnya.

## F. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengemban peranan penting dan setrategis bagi keberlangsungan negara Indonesia. Dalam hal ini, Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI tentu saja memiliki jasa yang besar bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Jabatannya sebagai Ketua PDRI pada dasarnya adalah sama dengan Presiden sehingga Syafruddin Prawiranegara bisa dikatakan merupakan Presiden Kedua dari Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Syafruddin Prawiranegara harus ditempatkan dengan benar dalam sejarah, dan untuk itu rakyat dan negara pun harus memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya kepada yang bersangkutan. Paling tidak, ada pengakuan dari negara dan masyarakat bahwa Syafruddin Prawiranegara pernah menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia, dalam keadaan darurat, meskipun masa jabatannya sangat singkat.
60 Ibid., hlm. 46.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.
Basri, Chairul, Apa Yang Saya Ingat , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
al-Buthi, Sa’id Ramadhan, al-Jiha > d fi al-Isla > m Kaifa Nafhamuh wa Numarisuh , terj. M. Abdul Ghafur, Fiqh Jiha > d Upaya Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya , T.tp: Pustaka an-Naba, 1993.
Chaniago, J.R., PDRI dalam Khasanah Kearsipan , Jakarta: Arsip Nasional
Republik Indonesia, 1989.
Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats as-Sijistani, Abu, Sunan Abu Dawud, Juz
3, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Gema Insani, 2005.
Djamhari, Saleh A., dkk, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan, Jakarta: Citra Pendidikan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, 2003.
Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih Islam: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana,
2007.
Fidelara, Sejarah Kabinet Kabinet Indonesia Modern , Jakarta: Kemdiknas, 2010.
Haikal, Husain, Abu Bakar al-Shiddiq , terj. Abdul Kadir Mahdawi, Solo:
Pustaka Mantiq, 1994.
http://janesdirtylover.wordpress.com/2010/05/26/ diakses pada tanggal 15 Februauri 2015 pada pukul 15.00.
Hutagulung, Batara R., Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia , Yogyakarta: LK i S , 2010.
Imran, Amrin, Selamat Pagi Yogyakarta , Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.
Kagin, George McTurnan, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia , Surakarta dan Jakarta: UNS
Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Kahin, Audrey, Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950 , Jakarta: Angsana Mamanda, 1997.
Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet. ke-7,
Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Kardi, Moch., Akademi Militer Yogyakarta dalam Revolusi Phisik 1945-1949 , Jakarta: PT. Janattu, 1977.
Keppres Nomor 110/TK/1998.
Keppres Nomor 113/TK/2011.
Keppres Nomor 28 Tahun 2006.
Kusnardi, Moh., dan Harmally Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Cet. 5, Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983.
Lapidus, Ira M., Sejarah Sosial Ummat Islam , terj. Ghufron, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
Lindan, Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam , Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, edisi kedua, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005.
al-Mawardi, Imam, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah , terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam ”, Jakarta: Gema Insani, 2000.
Miriam, Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2010.
Muhaimin, Yahya A., Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945- 1966, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982.
Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Nasution, Abdul Haris, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9 ,
Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1979.
Noer, Deliar, Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965, Bandung: 2000, Mizan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1959 tentang Keadaan Bahaya.
Pulungan, Suyuthi, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
al-Qardhawi, Yusuf, Fiqih Jiha > d: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jiha > d Menurut Al-Quran dan Sunnah , terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010.
Rosidi, Ajip, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt , Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
Rosyada, Dede, dkk, Pendidikan Kewargaan ( Civic Education ): Demokrasi , Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani , Jakarta: Prenada Media, 2000.
ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1980.
Sihombing, Herman, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia , Jakarta: Djambatan, 1996.
Simatupang, T.B., Laporan dari Banaran , Djakarta: PT. Pembangunan, 1961.
Simatupang, TB., Laporan Dari Banaran , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1981.
Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Suprapto, Bibit, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah 2, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.
Tsani, Moh. Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta: Liberty, 1990.
Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, I.J. Kasino Hidup dan Perjuangannya, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
Tirtoprodjo, Susanto, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia , Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, Djakarta: PT. Pembangunan, 1966.
Tjondronegoro, Purnawan, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku , Jakarta:
T.p, 1981.
Undang-Undang Dasar 1945.
Wardi Muslich, Ahmad, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Zed, Mestika, Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.