## HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR

## Erlyta Azizka Septiana
E-mail: Erlytaazizka@student.uns.ac.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Subekti E-mail: Subekti@staff.uns.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap penyidikan yang diberikan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,  dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan, Penyidik Anak masih mendapati beberapa hambatan yaitu keterbatasan jumlah personel Penyidik Anak, kurangnya alat bukti, pemberian bantuan hukum tidak berjalan secara efektif dan terbatasnya ruang tahanan di Polres Karanganyar.
Kata  Kunci: Hambatan Penyidikan, Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan, Kepolisian Resor Karanganyar

## Abstract
This study aims to determine the obstacles to the implementation of legal protection at the investigation stage  given  to  children  who  commit  crimes  of  sexual  abuse  at  the  Karanganyar  resort  police.  This research  is  a  descriptive  empirical  legal  research.  Data  collection  techniques  used  are  through observation, interviews and library research. Data analysis used qualitative data analysis. Based on the  results  of  the  study,  in  carrying  out  legal  protection  for  children  who  are  perpetrators  of  sexual abuse, Child Investigators still find several obstacles, namely the limited number of Child Investigators personnel, lack of evidence, the provision of legal aid does not work effectively and the limited space for detention at the Karanganyar resort police.
Keywords: Investigation Barriers, Legal Protection, Children, Obscenity, Karanganyar Resort Police

## A.    Pendahuluan
Masalah delinkuensi Anak merupakan masalah yang kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita terdapat 2 (dua) bentuk motivasi atau dorongan kenakalan anak yaitu  motivasi intrinsik (dari dalam diri pelaku) dan ekstrinsik (dari luar). Motivasi intrinsik meliputi faktor inteligensia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik meliputi faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media massa. Berbagai tindak pidana seperti mencuri, tindak pidana narkotika, bahkan kekerasan seksual pun sudah banyak sekali dilakukan oleh Anak (Winna A. A. Senandi dan Tom A. S. Reumi, 2018:108).
Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan slogan “Karanganyar Tenteram”. Kata Tenteram merupakan akronim dari kata Tenang, Teduh, Rapi, dan Aman, namun bukan berarti daerah tersebut bebas dari adanya berbagai
bentuk kejahatan. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, tindak pidana pencabulan di kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dan membuat keresahan warga. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang bertentanggan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Faktanya pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh Anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Siti Musrifah selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan (Unit PPA) dan Anak Polres Karanganyar, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 15 kasus yang pada tahun 2019 hanya terdapat 7 kasus.
Anak yang melakukan tindak pidana akan melalui proses hukum seperti halnya orang dewasa, namun dengan penanganan yang berbeda yaitu dengan perlakuan, pendekatan, serta perlindungan khusus. Tahap pertama dalam proses peradilan adalah dilakukannya penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan Penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledaan serta pemanggilan dan pemeriksaan Anak, penangkapan, penahanan. Selama proses penyidikan hak-hak Anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diberikan dan dilaksanakan oleh Penyidik.
Anak dalam proses peradilan pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum, karena Anak sebagai bagian dari generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Perlindungan terhadap Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut. Perlindungan Anak merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional, apabila pemerintah mengabaikan masalah terkait perlindungan Anak maka akan menghambat pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun Anak (Muhammad Fachri Said, 2018:147-148).
Terkait upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak, sistem peradilan pidana Anak harus dimaknai secara luas. Artinya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum saja, namun sistem peradilan pidana Anak juga mencakup akar permasalahan mengapa Anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup kompleksitas isu mulai dari Anak melakukan kontak pertama dengan Penyidik, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut (Rendy H. Pratama dkk, 2017:10). Dalam penyelenggaraan perlindungan Anak terdapat fenomena penting yang perlu dicermati yaitu pertama, masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan. Kedua, minimnya sarana dan prasarana saat berlangsungnya proses peradilan Anak. Ketiga, perlunya peningkatan di sektor penegakan dan perlindungan hukum terhadap Anak (Rendy H. Pratama dkk, 2017:12).
Dalam praktik penegakan hukum, Kepolisian menghadapi berbagai hambatan baik bersifat operasional maupun prosedural legal sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas (Muhammad Arif, 2021:98). Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum (pembentuk undang- undang dan pelaksana), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2008:8). Berkaitan dengan peningkatan jumlah tindak pidana pencabulan oleh Anak di Polres Karanganyar dan pentingnya pelaksanaan perlindungan terhadap Anak, maka untuk itu perlu dikaji terkait  hambatan  perlindungan  hukum terhadap  Anak  pelaku  tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polres Karanganyar.

## B.    Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas ruang lingkup penelitian yang akan dikaji, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini, yaitu : apakah hambatan penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polres Karanganyar ?

## C.    Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian guna memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan di Kepolisian Resor Karanganyar khususnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang di dapatkan melalui wawancara dan observasi di Kepolisian Resor Karanganyar, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah melalui teknik analisa model interaktif, yaitu model analisis yang dilakukan dengan menyusun data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## D.    Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Hambatan  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Karanganyar
Polres Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Tindakan pertama dalam proses acara pidana Anak yaitu dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Penyelidikan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait keberadaan terlapor, guna meminta keterangan terlapor di Polres. Proses selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Penyidik Anak. Penyidik Anak memberikan surat pemberitahuan ke Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) Surakarta. BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak. Pemeriksaan terhadap Anak dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Tiap proses Penyidikan Anak wajib didampingi oleh orang tua/wali. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan atau apabila perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya.
Penyelesaian perkara tindak pidana Anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi artinya penyelesaiannya melalui proses peradilan pidana, sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non litigasi adalah penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana atau disebut dengan diversi. Pasal 1 Ayat (7) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif yang penyelesaiannya menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan memberikan kesempatan kedua bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Penyelesaian perkara melalui diversi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dalam kaitannya dengan fokus penelitian penulis, yaitu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak, ancaman pidananya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada Pasal 82 Ayat (1) diatur bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan
ketentuan diatas maka penyelesaian perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak di Polres Karanganyar tidak dapat diselesaikan melalui diversi dan berlanjut sampai proses persidangan, namun Penyidik Anak Polres Karanganyar tetap mengupayakan terjadinya perdamaian antara Anak dengan korban dengan tujuan agar dapat meringankankan sanksi yang diberikan terhadap Anak tersebut. Perdamaian diawali dengan adanya pengakuan kesalahan, permintaan maaf dan disertai pemberian restitusi kepada korban. Apabila pihak korban dan/atau keluarga menerima permintaan maaf dari pelaku maka selanjutnya Anak membuat surat perdamaian.
Dalam pemeriksaan perkara, Penyidik Anak Polres Karanganyar telah mengupayakan terjaganya suasana kekeluargaan hal ini dapat dilihat dari desain ruang konseling yang ramah Anak, dinding ruangan yang dihiasi beraneka ragam gambar anak-anak seperti binatang, taman bermain dan dipadu padankan dengan cat dinding  warna  merah  muda.  Ruangan tersebut  juga dilengkapi dengan mainan anak-anak. Teknik pemeriksaan terhadap Anak menggunakan teknik pendekatan psikologi, hal tersebut bertujuan agar Penyidik dapat mengetahui kepribadian  Anak dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Selama proses penyidikan, Anak tidak harus ditahan dan penahanan untuk hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dalam proses Penahanan, Anak yang mendapat jaminan dari orang tua atau wali dan/atau BAPAS maka Anak tidak boleh ditahan. Jaminan tersebut yaitu bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selama proses Penyidikan di Polres Karanganyar Anak mendapatkan jaminan perlindungan dari tindakan- tindakan yang dapat merugikan atau menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial Anak termasuk jaminan kerahasiaan identitas Anak. Di Polres Karanganyar, sejak dimulainya proses penyidikan Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sudah mendapatkan rehabilitasi baik secara  fisik,  psikis  maupun  sosial  dari  P2TP2A  dan  Peksos  Karanganyar.  Rehabilitasi  tersebut berfungsi untuk memulihkan Anak dan untuk mengurangi resiko terjadinya pengulangan tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual lainnya di masa yang akan datang.
Dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak Anak selama proses Penyidikan, Polres Karanganyar masih mendapatkan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami antara lain sebagai berikut :
1.    Adanya keterbatasan personel Penyidik Anak
Penyidikan terhadap Anak di Polres Karanganyar dilakukan oleh Penyidik Pembantu PPA (selanjutnya disebut Penyidik Anak). Unit PPA Polres Karanganyar dipimpin oleh Aiptu Siti Musrifah, S.H. Berikut ini daftar anggota Unit PPA Polres Karanganyar :

## Tabel 1 Daftar Anggota Unit PPA Polres Karanganyar
NO. NAMA PANGKAT JABATAN 1. Siti Musrifah, S.H. AIPTU Kepala Unit 2. Bandaru, S.T. BRIPKA Anggota 3. Dian Puspitaloka, S.H. BRIPKA Anggota 4. Ardista Wisnu Utama BRIGADIR Anggota 5. Dwi Yoga Subekti BRIPTU Anggota 6. Tarum Aji Saputri, S.H. BRIPTU Anggota (sumber: Unit PPA Polres Karanganyar)
Personel Penyidik Anak di Polres Karanganyar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolres dari Bagian Sumber Daya (bagsumda) atas nama Kapolres selaku bagian personalia di Organisasi Polri di tingkat Polres. Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu
pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda Polres Karanganyar, menetapkan Penyidik Anak yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
a.    Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu;
b.  Telah berpengalaman bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c.  Telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
d.   Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi Setelah Personel tersebut di tempatkan di Satreskrim, maka Personel akan mengikuti Pendidikan kejuruan Reskrim PPA dan kemudian mendapat Nota Dinas dari Kasat Reskrim sebagai Penyidik pembantu PPA. Semua anggota di Unit PPA Polres Karanganyar telah mengikuti pelatihan teknis peradilan Anak dan telah memiliki sertifikat atas pelatihan tersebut. Kualifikasi Penyidik Anak di Polres Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU SPPA yaitu;
a.   telah berpengalaman sebagai Penyidik;
b.    mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami  masalah Anak; dan
c.    telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
Ruang  lingkup tugas Unit  PPA meliputi tindak  pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu susila (perkosaan, pelecehan, cabul), perdagangan orang (human trafficking) , penyelundupan manusia (people smuggling) , kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus- kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
Beragamnya perkara tindak pidana yang menjadi wewenang Unit PPA dan proses pemeriksaan terhadap perkara Anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat, maka jumlah personil penyidik pembantu PPA yang hanya terdiri dari 6 (enam) personil tidaklah sebanding. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa apabila Kanit PPA di tingkat Polres  berpangkat  Aiptu  maka  jumlah  personil yang  terdiri dari  Banit Lindung dan Banit Idik idealnya berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) personil. Untuk efektifitas penyidikan di Polres Karanganyar sendiri, idealnya jumlah penyidik pembantu PPA terdiri dari 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) personil Penyidik.
2.    Kurangnya Alat Bukti
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai  bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penyidik Polres Karanganyar pada waktu melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan kesulitan menemukan saksi yang melihat dan atau mendengar peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut, hal ini dikarenakan pelaku tindak pencabulan biasanya melakukan perbuatan tersebut di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian.
Guna mengungkap kasus pencabulan, biasanya Penyidik menggunakan salah satu alat bukti berupa Visum et repertum yang dapat berlaku sebagai alat  bukti surat  atau keterangan ahli. Visum  et  repertum memuat hasil pemeriksaan medis oleh dokter yang berwenang
mengenai keadaan korban, sebagai salah satu alat bukti Penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya. Hal-hal yang termuat dalam Visum et repertum yaitu:
a.    Pada bagian pemberitahuan atau hasil pemeriksaan Dalam Visum et repertum yang dimintakan untuk penyidikan kasus pencabulan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai berikut:
1)    Keterangan  mengenai  waktu  dan  keadaan  fisik  luar  korban  yang  dilihat  pada  saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Keadaan luar korban seperti seluruh pakaian yang dikenakan, alas kaki yang dikenakan dan barang lain yang dikenakan korban. Barang yang dikenakan korban diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian tersebut digunakan korban pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan.
2)   Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban yang meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.
3)   Hasil  pemeriksaan  alat  kelamin  dengan  colok  dubur, pemeriksaan tersebut meliputi:
a)    otot lingkar dubur (regangannya baik atau tidak);
b)    selaput lendir poros usu (licin atau tidak);
c)   selaput dara (mengalami robekan atau tidak, apakah robekan lama atau baru dan pada arah jam berapa robekan tersebut berada);
d)    kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak);
e)   rahim  (dalam  ukuran  normal  atau  mengalami pembesaran karena kehamilan)
4)    Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap :
a)    liang senggema (apakah terdapat sel mani atau tidak);
b)    air seni (pemeriksaan adanya kehamilan atau tidak).
b.    Pada bagian kesimpulan
Kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan korban, pada umumnya berisi keterangan mengenai :
1)    keadaan selaput dara penderita (pernah mengalami persetubuhan atau tidak);
2)    adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut;
3)    adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban;
4)    ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama korban.
Tindak pidana pencabulan berbeda dengan persetubuhan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual atau penetrasi. Perbuatan mengeksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif yang dapat menyebabkan rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksualnya termasuk kedalam perbuatan cabul, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin dan perbuatan cabul lainnya (Eka Ayuningtyas, dkk, 2019:245). Dalam kaitannya dilakukan pemeriksaan Visum et  repertum terhadap  korban pencabulan yang dilakukan oleh Anak dengan cara memegang payudara atau meraba-raba alat kelamin, maka pada hasil pemeriksaan medis tidak ditemuka n adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban.
3.   Pemberian bantuan hukum tidak berjalan efektif Pada tahap penyidikan di Polres Karanganyar, rata-rata Anak tidak didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum, hal ini dikarenakan Anak dan pihak keluarganya menolak tawaran Penyidik untuk didampingi Penasihat Hukum. Faktor yang menyebabkan Anak
menolak didampingi Penasihat Hukum yaitu Anak berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial sehingga keluarga merasa tidak sanggup membayar jasa Penasihat  Hukum dan  karena  kurangnya  pengetahuan  akan  pentingnya Penasihat hukum dalam mendampingi Anak. Biasanya pihak keluarga Anak sudah pasrah dengan proses hukum yang berjalan dan menganggap Anak tidak membutuhkan bantuan hukum, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum) secara cuma- cuma kepada Penerima Bantuan (orang atau kelompok miskin). Mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  83 Tahun 2008  tentang  Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor  83 Tahun 2008  tentang  Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa “Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum”, kemudian ketentuan Pasal 40 Ayat (2) menjelaskan “bahwa dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bantuan hukum bagi Anak wajib diberikan dan apabila dilalaikan oleh aparat penegak hukum maka akan berakibat proses penyidikan tidak sah”. Agar tidak melanggar ketentuan tersebut maka Penyidik Anak Polres Karanganyar  meminta Anak  membuat  pernyataan  tertulis  diatas  kertas bermaterai atau yang disebut dengan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (selalanjutnya disebut SP2DPH) yang pada intinya berisi “secara sadar dan atas kemauan sendiri, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, menolak pemberian bantuan secara cuma-cuma dari Penasihat Hukum”. Dasar hukum Penyidik memberlakukan SP2DPH yaitu Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-570/FPK.1/9/1994. Diajukannya SP2DPH bukan berarti menggugurkan kewajiban Penyidik untuk memberitahukan kepada Anak mengenai hak bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 Ayat (1) UU SPPA.
SP2DPH pada prinsipnya tidak dapat menggugurkan kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum kepada Anak, karena hak untuk mendapat bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Konsep pemikiran aparat penegak hukum bahwa pemberian bantuan hukum hanya sebagai pelengkap administrasi peradilan semata, sangat tidak mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karenanya Penyidik seharusnya mendorong Anak untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum yang telah diamanatkan oleh UU SPPA.
Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk penghormatan HAM oleh negara kepada setiap warga negara yang kurang mampu, namun sayangnya rata-rata masyarakat tidak mengetahui bahwa sebagai masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal ini, seharusnya Penyidik Anak Polres Karanganyar tidak hanya memberitahukan dan menawarkan kepada Anak, apakah akan didampingi pengacara atau tidak melainkan juga memberitahukan hak mereka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma serta diberikan arahan mengenai prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, mengingat sanksi tindak pidana
pencabulan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling   lama   15   (lima   belas)   tahun  dan  denda   paling   banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP bahwa, “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.”
Pada praktiknya di Polres Karanganyar, dengan adanya SP2DPH membuat amanat  yang terkandung dalam Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, tidak berjalan secara efektif. Anak  membutuhkan bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, tetapi terkendala oleh biaya yang harus dibayarkan kepada Advokat, unuk itu perlunya meningkatkan kerjasama antara Penyidik Polres Karanganyar dengan Lembaga Bantuan Hukum agar Anak dan/atau golongan masyarakat miskin dapat mengakses hak bantuan hukum secara cuma-cuma.
4.   Terbatasnya ruang tahanan
Penempatan penahanan bagi Anak diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5) UU SPPA yang mengatur bahwa pelaksanaan penahanan terhadap Anak selama proses pemeriksaan dilakukan di LPAS, namun apabila belum terdapat  LPAS  maka  penahanan  dapat  dilakukan di LPKS. Kabupaten Karanganyar belum memiliki LPAS dan LPKS sehingga pelaksanaan penahanan terhadap  Anak  dilakukan di ruang  tahanan khusus Anak  di Polres Karanganyar. Ruang tahanan Anak di Polres Karanganyar berukuran 4x4 meter, dengan fasilitas kamar mandi/WC yang hanya dibatasi oleh dinding setinggi orang dewasa dan tikar sebagai alas untuk tidur.
Penempatan tahanan di Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana/kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Penggolongan penempatan tahanan sangatlah penting baik dilihat dari segi keamanan maupun pembinaan Anak dengan tahanan dewasa lainnya. Adakalanya karena keterbatasan ruang  tahanan di Polres Karanganyar  dan  jumlah tahanan melebihi kapasitas karena terdapat  pula titipan tahanan dari Kejaksaan Karanganyar, Polres Karanganyar menetapkan kebijakan untuk menempatkan tahanan dewasa yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di ruang tahanan khusus Anak. Batasan umur tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa seseorang yang belum berusia umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin masih termasuk kategori Anak selain itu usianya tidak jauh berbeda sehingga dapat mengurangi risiko buruk yang dapat terjadi baik pada fisik maupun psikis Anak.

## E.    Penutup

## 1.   Simpulan
Hambatan yang dialami Penyidik Anak Polres Karanganyar dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu pertama, adanya keterbatasan jumlah personil Penyidik Anak yang hanya terdiri dari 6 personel, sedangkan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA tidak hanya perkara pencabulan oleh Anak namun semua perkara tindak pidana yang menyangkut perempuan dan Anak baik sebagai pelaku maupun korban dan proses pemeriksaan perkara Anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat. Kedua, kurangnya alat bukti yaitu dalam perkara pencabulan sulit menemukan
saksi dan pemeriksaan Visum  et  repertum terhadap korban pencabulan yang dilakukan dengan cara seperti memegang payudara atau meraba-raba alat kelamin, maka pada hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban. Ketiga, pemberian hak bantuan hukum tidak berjalan secara efektif, pihak keluarga Anak menolak untuk didampingi penasehat hukum karena faktor ekonomi, padahal Anak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Keempat, terbatasnya ruang tahanan di Polres Karanganyar dan jumlah tahanan yang  melebihi kapasitas maka terkadang tahanan dewasa yang berumur dibbawah 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di tahanan khusus Anak.

## 2.   Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak  terkait dengan  implementasi perlindungan  hukum terhadap  Anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Karanganyar, sebagai berikut :
a.    Perlu adanya penambahan personil penyidik Anak disertai peningkatan kualitas kemampuan Penyidik dengan pendidikan dan pelatihan teknis sistem peradilan pidana Anak, agar proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan pelayanan pemenuhan hak-hak Anak dapat dilaksanakan secara maksimal.
b.    Perlu adanya sosialisasi dari Penyidik terkait adanya fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) beserta prosedur pengajuannya bagi Anak dan masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penyidik Polres Karanganyar juga dapat bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret yang memiliki Lembaga Bantuan Hukum, selain dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses hak bantuan hukum, kerjasama tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat  bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,  dan  mahasiswa  fakultas  hukum dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman hukum empiris tentang penyelesaian perkara hukum dengan bimbingan dari para dosen.

## F.    Daftar Pustaka
Analiyansyah and Syarifah Rahmatillah. 2015. “Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh).” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 1.1
Awan Pelangi Putra Warikie. 2019. “Perlindungan Khusus Terhadap  Anak Dalam Proses Perkara Pidana Anak.” Lex Crimen .8.5
Barda  Nawawi  Arief.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barda Nawawi Arief. 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Eka Ayuningtyas dan Lalu Parman. 2019. “Konsep Pencabulan Verbal Dan Nonverbal Dalam Hukum Pidana”. Jurnal Education and Development. 7.3
Fachrizal Afandi. 2016. “Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resor Malang”. Arena Hukum. 8(1).
H.B. Sutopo. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Wonosari, Yogyakarta: UNS Press.
Ivan Virgiawan Pratama Hamzah. 2018. “Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar)”. Res Judicata 1.2
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lexy J. Moleong.2001. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda karya Moeljatno.2008. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta.
Muhammad Arif.2021. “Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian”. Al-Adl: Jurnal Hukum. 13.1.
Muhammad Fachri Said. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Cendekia Hukum. 4.1.
Muhammad Sidrat, Sabrina HidAyat, and Herman Herman. 2019. “Syarat Diversi pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan”. Halu Oleo Legal Research. 1.2.
P.A.F Lamintang. 2013. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia . Cet. Kelima. Bandung : PT Citra AdityaBakti.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. “Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2.1.
Sidabutar, R. dan Suhatrizal, S. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn”. Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum , 5(1)
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1983. Penlitian Hukum Empiris. Suatu Tujuan Singkat. Raja Grafindo persada. Jakarta.
Soerjono  Soekanto.  2008.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak