## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
MEKANISME PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA
Atika Sunarto 1 Muhammad Ali Adnan 2

## Abstract
DPRD  is  the  people's  representative which is formed as a forum for the people in the region  to  share  their  aspirations.  DPRD  as  a legislative  institution  in  carrying  out  its  functions has  rights  as  regulated  and  stipulated  in  Article 159 to Article 160 of the Law Number 23 of 2014 concerning  Regional  Government,  including  the interpellation  rights  as  the  subject  matter  of this journal.
Based  on  the  background  described above,  this  research  will  discuss  how  is  the mechanism of the use of the interpellation rights by  the  Regional  People's  Representative Assembly  of  North  Sumatra,  and  how  are  the interpellation  rights  and  the  legal  obligations regarding the Regional Government.
The  reason  of  the  DPRD  of  North Sumatera  in  using  the  authority  of  the interpellation  right  is  because  of  the  Regional Government's policy regarding BDB in the 2013 APBD.  After  the  interpellation  right  was  carried out,  the  results  of  the  DPRD  for  North  Sumatra Representatives received the Governor's answer  and  assumption  that  the  importance  of the  Lower  Assistance  fund  was  to  assist  the regions  in  North  Sumatra  in  carrying  out  the development.  The  mechanism  of  the  use  of  the interpellation  rights  by  the  DPRD  of  North Sumatra  is  proposed  by  at  least  15  (fifteen) DPRD  members  or  more  than  1  (one)  faction. The  proposal  is  accompanied  by  a  document containing  the  policy  material  and  the  reasons for  the  inquiry  request.  The  proposal  from  the DPRD  leadership  is  submitted  to  the  DPRD plenary  meeting.  The  decision  to  approve  or reject  an  application  submitted  to  the  Governor is determined in a plenary meeting of the DPRD. The legal consequences or consequences of the DPRD's  interpellation  rights  largely  depend  on the  facts  and  the  evidence  revealed  in  the investigation  process  and  also  on  the  DPRD members'  analysis  of  the  facts  and  evidence
1 Dosen  Tetap    NIDN  0109117801  Universitas Prima Indonesia, Email:atikasunarto@gmail.com.
2 Dosen  Tetap  NIDN  0103027803  Universitas Prima Indonesia, Email: aliadnansh14@gmail.com.
that have been revealed. If the DPRD members judge  that  the  local  government's  actions  are appropriate  and  correct,  the  questionnaire committee will provide support for the government's policy.
Keywords: Interpellation Rights, Regional
People's  Representative  Assembly  of  North Sumatra
Abstrak DPRD adalah wakil rakyat yang terbentuk  sebagai  wadah  bagi  rakyat  di  daerah menyalurkan aspirasinya. DPRD sebagai lembaga  Legislatif  dalam  menjalankan  fungsi- fungsinya  memiliki  hak-hak  sebagaimana  yang telah  diatur  dan  ditentukan  dalam  Pasal  159 sampai  Pasal  160  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, diantaranya adalah hak interpelasi sebagaimana pokok bahasan jurnal ini.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijabarkan  diatas,  maka  penelitian  ini  akan membahas  tentang  bagaimana  mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, dan bagaimana  hak  interpelasi  dan  kewajiban hukum tentang Pemerintah Daerah.
Alasan DPRD Sumut dalam penggunaan kewenangan hak interpelasi karena  adanya  kebijakan  Pemerintah  Daerah terkait  BDB  dalam  APBD  Tahun  2013.  Setelah dilakukan  hak  interpelasi  hasil  anggota  DPRD Sumut  Perwakilan  menerima  jawaban  dan asumsi  Gubernur  bahwa  pentingnya  dana Bantuan  Bawah  untuk  membantu  wilayah  di Sumatera Utara dalam melaksanakan pembangunan.  Mekanisme  penggunaan  hak interpelasi  oleh  DPRD  Sumut  diusulkan  oleh sekurang-kurangnya  15  (lima  belas)  orang anggota  DPRD  atau  lebih  dari  1  (satu)  Fraksi. Proposal  disertai  dengan  dokumen  yang  berisi materi kebijakan dan alasan permintaan penyelidikan.  Usulan  Pimpinan  DPRD  diajukan ke  rapat  paripurna  DPRD.  Keputusan  disetujui atau  ditolaknya  permohonan  yang  diajukan kepada  Gubernur  ditetapkan  dalam  rapat paripurna DPRD. Akibat hukum atau akibat dari hak  interpelasi  DPRD  sangat  bergantung  pada fakta  dan  bukti  yang  terungkap  dalam  proses penyidikan  dan  juga  bergantung  pada  analisis anggota  DPRD  terhadap  fakta  dan  bukti  yang telah terungkap. Apabila anggota DPRD menilai tindakan  pemerintah  daerah  sudah  tepat  dan benar,  maka  panitia  angket  akan  memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kata Kunci : Hak Interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi
dalam menyelenggarakan pemerintahan  dengan  memberi  kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah (selanjutnya disingkat  DPRD)  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat  di  daerah  mempunyai  pengaruh  besar dalam  melaksanakan  hak-haknya  terhadap jalannya pemerintahan
di setiap Kabupaten/Kota.
Pemaparan  tentang  sejarah  dan  latar belakang  hubungan  Eksekutif  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  Daerah  pada masa  lalu,  penting  untuk  memahami  tentang mekanisme  dan  dinamika  dibalik  berbagai pembuatan  kebijakan  pada  masa  itu.  Misalnya berkaitan  dengan  kebijakan  politik  pemerintah Orde Baru tentang hubungan pusat dan Daerah, hubungan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dan Eksekutif 3
DPRD adalah wakil rakyat yang terbentuk  sebagai  wadah  bagi  rakyat  di  daerah menyalurkan aspirasinya. "DPRD Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)". 4 Pasal  161  huruf  b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa
DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara
3 Marzuki, Pergeseran Garis Peraturan Perundang- undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketata Negaraan Indonesia , CV.Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 104 4 Zulkarnaen  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum Konstitusi , Pustaka Setia, Bandung, 2012 hal. 257.
Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan  daerah  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  kekuasaan  pemerintah lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan  yudikatif,  dalam  sistem  pemisahan kekuasaan  menurut  teori Montesquieu yang dikenal  dengan Trias  Politica. Persoalannya adalah  dapat  atau  tidaknya  alat-alat  kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi dan tirani.  Dan  hal  ini  tidaklah  tergantung  kepada pemisahan kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendiri negara demokrasi yaitu
kedaulatan rakyat. 5 Maksud pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah supaya kekuasaan  negara  itu  tidak  berada  pada  satu tangan atau organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh  organ  tersebut.  Fungsi  dan  organ  itu adalah  sama  atau  identik,  sehingga  pengertian dan  penyebutan  suatu  fungsi  adalah  juga merupakan  pengertian  atau  penyebutan  organ yang bersangkutan.
DPRD sebagai lembaga Legislatif dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya  memiliki hak-hak  sebagaimana  yang  telah  diatur  dan ditentukan  dalam  Pasal  159  sampai  Pasal  160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  diantaranya  adalah  hak interpelasi  sebagaimana  pokok  bahasan  jurnal ini.  Perihal  hak  interpelasi  diatur  dalam  Pasal 159  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  berbunyi: DPRD kabupaten/kota mempunyai hak :
1.  Interpelasi
2.  Angket dan ;
5 Ismail Suny, . Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 16.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Menyatakan pendapat
Pada  hakikatnya  ketiga  hak  DPRD memiliki  hubungan  yang  erat dan  ketiga  hak  ini selalu  bersentuhan  dengan  hak  yang  lainnya, misalnya  ketika  DPRD  menghasilkan  Peraturan Daerah  yang  kemudian  disetujui  bersama dengan  Kepala  Daerah  baik  itu  Gubernur maupun  Bupati/Walikota,  maka  DPRD  harus mengadakan  pengawasan  terhadap  produk peraturan  daerah  oleh  lembaga  eksekutif  yakni kepala  daerah.  Mengenai  fungsi  pengawasan dan  anggaran,  bahwa  pelaksanaan  fungsi anggaran oleh DPRD tentunya secara bersama- sama  menjalankan  pula  fungsi  pengawasan dimana  di  dalamnya  harus  terdapat  sistem checks and balances .
DPRD dalam pelaksanaan tugas-
tugasnya menjalankan fungsi dengan menggunakan  kewenangan  yang  dimilikinya, yaitu  mengawasi  jalannya  kinerja  pemerintahan daerah  dengan  menggunakan  hak  maupun kewajibannya. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD  dalam  menjalankan  fungsinya  untuk mengawasi  pemerintahan  yaitu  hak  interpelasi, atau  hak  DPRD  untuk  meminta  keterangan kepada  kepala  daerah  mengenai  kebijakan Pemerintah  Daerah  yang  penting  dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Perihal  penggunaan  hak  interpelasi  ini menjadi  menarik  untuk  dikaji  lebih  jauh  dalam bentuk jurnal khususnya di Kantor DPRD Sumut karena  ditemukannya  dinamika  sosial  dalam fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan Provinsi  Sumut  tahun  2013.  Kemudian,  dugaan pelanggaran  terhadap  Kepmendagri  No  900- 3673  tahun  2014  tentang  Evaluasi  Ranperda Provinsi  Sumut  tentang  P-APBD  2014  dan
Rancangan  Pergub  tentang  Penjabaran  P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014. 6
Diketahui,  57  Anggota  DPRD  Sumatera Utara telah menandatangani dukungan pengajuan  hak  interpelasi  terkait  beberapa persoalan  keuangan  Pemprovsu  pada  kurun waktu  2011  hingga  2013. 7 Pengajuan  hak interpelasi oleh DPRD sumut dilakukan berdasarkan fungsi pengawasan yang merupakan hak DPRD sumut atas jalannya roda pemerintahan  khususnya  dikarenakan  kinerja eksekutif  yang  buruk  dan  banyak  kejanggalan dalam pengelolaan APBD tahun 2013, terutama menyangkut  dana  Bantuan  Daerah  Bawah (BDB).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijabarkan  diatas,  maka  penelitian  ini  akan memecahkan 2 (dua) permasalahan yaitu :
1.  Bagaimana  mekanisme  penggunaan  hak interpelasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Sumatera Utara ?
2.  Bagaimana  hak  interpelasi  dan  kewajiban hukum tentang Pemerintah Daerah ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah yang akan diteliti.
Jenis  penelitian  ini  adalah  adalah penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan
6 Poskota  News.  DPRD  Ajukan  Hak  Interpelasi
Kepada Gubernur Sumut. Melalui
http://poskotanews.com/2015/03/14/dprd-ajukan-hak- interpelasi-kepada-gubernur-sumut. Diakses    pada  hari jum’at tanggal 12 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.
7 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengenai  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  dan kenyataan  yang  ada  mengenai  hal-hal  yang bersifat  yuridis.  Penelitian  hukum  empiris  atau penelitian  sosiologis  yaitu  penelitian  hukum yang  menggunakan  data  primer.  Menurut pendekatan  empiris  pengetahuan  didasarkan atas  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian dan observasi 8 .

## II.  Hasil dan Penelitian
A.  Mekanisme Penggunaan Hak
Interpelasi  Oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
Mekanisme  adalah  cara  atau  suatu sistem  urutan-urutan  dari  suatu  program  atau juga  tata kerja. Mekanisme  dalam kamus  besar adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). 9
Mekanisme penggunaan  hak interpelasi adalah  proses  diajukannya  hak  interpelasi  yang dalam kajian ini hak tersebut dimiliki oleh setiap anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hak interpelasi  tersebut  muncul  karena  jabatannya sebagai anggota DPRD.
Mekanisme penggunaan  hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
dilakukan berdasarkan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi    Sumatera    Utara  Nomor  4/K/2014 Tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara,  mulai  dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.
Hasil
wawancara menjelaskan mekanisme hak interpelasi yaitu:
1.  Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 15  (lima  belas)  orang., Anggota  DPRD
8 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetr i,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2009,  hal. 10 9 Departemen  Pendidikan  Nasional, Op.Cit ,  hal. 541.
dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
2.  Usul  disampaikan  kepada  Pimpinan  DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan  nomor  pokok  oleh  Sekretariat DPRD.
3.  Usul  disertai  dengan  dokumen        yang memuat sekurang-kurangnya:
a.  Materi  kebijakan  dan/atau  pelaksanaan kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang akan dimintakan keterangan.
b.  Alasan permintaan keterangan.
4.  Usul tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
5.  Dalam  Rapat  Paripurna  DPRD,  para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan  lisan  atas  usul  permintaan keterangan tersebut.
6.  Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan  dilakukan  dengan  memberi kesempatan kepada:
a.  Anggota    DPRD    lainnya      selain pengusul    untuk      memberikan pandangan melalui Fraksi.
b.  Para  pengusul  memberikan  jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
7.  Keputusan  persetujuan  atau  penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada  Gubernur  ditetapkan  dalam  Rapat Paripurna DPRD.
8.  Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh  keputusan,  para  pengusul berhak menarik kembali usulannya.
9.  Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPRD apabila  mendapat  persetujuan  dari  Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/ 2 (satu  perdua)  jumlah  Anggota  DPRD  dan putusan  diambil  dengan  persetujuan  lebih dari  1/  2  (satu  perdua)  jumlah  Anggota DPRD yang hadir.
10.  Gubernur  dapat  hadir  untuk  memberikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penjelasan  tertulis  terhadap  permintaan keterangan  Anggota  DPRD,  dalam  Rapat Paripurna DPRD.
11.  Apabila  Gubernur  tidak  dapat  hadir  untuk memberikan  penjelasan  tertulis,  Gubernur menugaskan Pejabat terkait untuk mewakilinya.
12.  Setiap  Anggota  DPRD  dapat  mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Gubernur.
13.  Terhadap  penjelasan  tertulis  Gubernur, DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
14.  Pernyataan  pendapat  disampaikan  secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
15.  Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan  tertulis  Gubernur,  dijadikan bahan  untuk  DPRD  dalam  pelaksanaan fungsi  pengawasan  dan  untuk  Gubernur dijadikan
bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. 10
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dilihat  mekanisme  pengajuan  hak  interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tunduk kepada  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi    Sumatera    Utara  Nomor
4/K/2014 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara. Peraturan tersebut menjelaskan tata cara atau  mekanisme  interpelasi  anggota  DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  mendapatkan  delegasi kewenangan  dari  konstitusi  disebutkan  bahwa hak interpelasi adalah "hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
10 Hasil Wawancara Dengan Bapak Benny Miraldi, selaku Kasub. Hukum dan Perundang-Undangan Sekretaris DPRD Sumatera Utara, tanggal 9 Agustus 2017.
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara".
Jadi,  definisi  yuridis  konstitusional  hak interpelasi tidaklah murah, DPRD tidaklah dapat menggunakan  interpelasinya  terhadap  setiap kebijakan pemerintah daerah menurut kehendaknya. Kategori konstitusional hak interpelasi  harus  memenuhi  secara  kumulatif unsur-unsur  yaitu  meminta  keterangan,  kepada pemerintah,  mengenai  kebijakan  pemerintah, penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Berdasarkan  hal  tersebut  tidak  semua kebijakan pemerintah daerah dapat diinterpelasi oleh  DPRD,  melainkan  hanya  yang  sifatnya penting dan strategis serta imperatif berdampak luas  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Jadi, meskipun penting dan strategis,  namun  tidak  memiliki  dampak  luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara,  hal  ini  belum  dapat  dikatakan memenuhi kategori konstitusional guna diinterpelasi.
Muhammad  Arifin  Gultom  menyikapi adanya  wacana  interpelasi  DPRD  Sumut kepada  Gubsu.  Menurutnya  interpelasi  dapat diisebut  juga  sebagai  fungsi  pengawasan  yang dilaksanakan oleh DPR. Menurutnya, sekurang- kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul  kepada  DPR  untuk  menggunakan  hak interpelasi  tentang  suatu  kebijakan  pemerintah yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak luas  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. 11

## Usul  disusun  secara  singkat  dan  jelas
11 Muhammad  Arifin  Gultom.  Interpelasi  Fungsi
Pengawasan DPR. Melalui https://www.jurnalasia.com/ragam/muhammad-arifin-gultom- sh-mhum-interpelasi-fungsi-pengawasan-dpr. Diakses
Tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
serta  disampaikan  secara  tertulis  kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda  tangan  pengusul  serta  nama  Fraksinya. Dalam  rapat  paripurna  berikutnya  setelah  usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota  tentang  masuknya  usul  interpelasi  dan usul  tersebut  kemudian  dibagikan  kepada seluruh  Anggota.  Dalam  Rapat  Bamus  yang membahas  penentuan  waktu  pembicaraan  usul interpelasi  dalam  Rapat  Paripurna,  kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.
Terkait wacana interpelasi yang diajukan  anggota  DPRD  terhadap  Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho, Arifin  mengatakan  itulah  adalah  hak  DPRD Sumut  untuk  melakukan  interpelasi.  Hal  itu dilakukan  bila  mereka  menganggap  kinerja gubsu  selama  ini  tidak  beres,  menyimpang  dari ketentuan  yang  berlaku.  Misalnya  saja  dalam hal  penggunaan  anggaran  APBD  yang  tidak jelas  yang  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan. Bila APBD bermasalah DPRD berhak melakukan  interpelasi  hanya  saja  harus  sesuai ketentuan  yang  berlaku  seperti  yang  telah  kita sebutkan  di  atas,  serta  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditetapkan  sesuai  Pasal  27  A, Undang-Undang  No.  22  tahun  2003  (hak interpelasi  atas  Gubernur  Gatot  dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2014  Tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah). 12
Seperti  yang  terjadi  di  DPRD  Sumut, hak  interpelasi  yang  digagas  gagal,  disebabkan tidak  mendapat  dukungan  sebagian  besar
anggota  dewan  karena  menyangkut  masalah politik.  Munculnya  interpelasi  karena  adanya kasus-kasus atau penyimpangan yang dilakukan  pimpinan  daerah.  Secara  yuridis memang  hak  DPRD  melakukan  interpelasi  bila menemukan  suatu  keganjilan  yang  perlu dipertanyakan. Jadi yang jelas, interflasi dilakukan untuk mempertanyakan sesuau karena adanya keganjilan-keganjilan yang dilakukan  pemerimtah  daerah,  misalnya  saja adanya proyek fiktif.
Pengajuan  hak  interpelasi  oleh  DPRD termasuk  DPRD  Sumatera  Utara  merupakan salah satu indikator bahwa proses berdemokrasi di  Sumatera  Utara  telah  bergerak  selangkah lebih  maju.  Peran  DPRD  memang  sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.  Dalam  hal  ini,  DPRD  harus  pro aktif terhadap setiap kebijakan dalam pemerintahan  yang  diambil  oleh  Gubernur sebagai  pemimpin  di  Sumatera  Utara  dan  wakil pemerintah  pusat.  Hak  interpelasi  digunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah.  Akan tetapi,  dalam  pengajuannya  tidak  selalu  mulus dan  didukung  semua  pihak.  Hambatan  yang kerap  ditemui,  di  antaranya,  seringkali  ada perbedaan pendapat di antara para anggota dan Fraksi  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam usulan hak interpelasi ini.
Anggota  DPRD  yang  menjadi  anggota partai  politik  tertentu  dapat  menjadi  bagian yang mengkritisi kinerja eksekutif. Akan tetapi, di  pihak  lain,  tidak  semua  dari  100  anggota DPRD  Sumatera  Utara  memilih  menjadi oposan.  Ini  bukan  hanya  meliputi  anggota dewan  yang  berasal  dari  partai  berkuasa, tetapi anggota dewan lainnya di luar itu, dapat juga berpihak pada  partai  berkuasa. Kalkulasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam politik tidak nyata. Kadangkala hasilnya tidak dapat diprediksi.
Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya  hak  interpelasi  adalah  mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal  penting,  strategis  dan  berdampak  luas. Tidak  ada  batasan  mengenai  seberapa  penting kebijakan  tersebut,  mengenai  tolak  ukur  yang rigid  mengenai  dapat  tidaknya  suatu  kebijakan dapat dikenakan hak interpelasi. Hal yang dapat dijadikan  pegangan  mengenai  alasan  untuk mengajukan hak interpelasi ini adalah:
1.  Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat.
2.  Bila  kebijakan  tersebut  berdampak  luas pada kehiudpan masyarakat. 13

## B.  Hak Interpelasi Dan Kewajiban Hukum tentang Pemerintah Daerah
Bahwa  hak  interpelasi  disebut  juga sebagai  hak  meminta  keterangan,  karena  hak ini  memang  dimiliki  oleh  DPRD  untuk  meminta keterangan  sesuatu  yang  lazimnya  terkait dengan  hal-hal  yang  terkait  dengan  masalah keuangan  yang  menjadi  kebijakan  Pemerintah daerah.  Namun  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2) Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi    Sumatera    Utara  Nomor  4/K/2014 tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  menegaskan bahwa hak inmterpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai  kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
13 Ibid , hal. 45.
Hak  angket  ,  adalah  hak  DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah  Daerah  yang penting dan strategis  serta  berdampak luas  pada  kehidupan masyarakat,  daerah,  dan  negara  yang  diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Hak  menyatakan  pendapat,  adalah  hak DPRD  untuk  menyatakan  pendapat  terhadap kebijakan  Gubernur  atau  mengenai  kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi  penyelesaiannya  atau  sebagai tindak  lanjut  pelaksanaan  hak  interpelasi  dan hak angket.
Rumusan  ini  memang  sangat  luas, karena  setiap  gerak  langkah  dan  keputusan yang diambil Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat  dikatakan  sebagai  kebijakan.  Jadi  tidak spesifik  terkait  dengan  masalah  keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang  sebab-sebab  lahirnya  hak  interpelasi. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah yang  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  9 ayat  (2)  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi    Sumatera    Utara  Nomor 4/K/2014  dengan  sendirinya  dapat  dijadikan sebagai  obyek  dari  hak  interpelasi  DPRD karena  berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi kebijakan  itu  juga  berkaitan  dengan  keuangan negara.  Namun  apakah  kebijakan  itu  benar- benar bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, inilah yang harus dibuktikan  melalui  penggunaan  hak  interpelasi itu.
Kalau  sekiranya  DPRD  menggunakan hak  interpelasi,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  9 ayat  (2)  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi    Sumatera  Utara  Nomor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4/K/2014, DPRD menyampaikan daftar pertanyaan  yang  harus  dijawab  oleh  Gubernur. Gubernur  dapat  menunjuk  seorang  pejabat terkait  untuk  mewakilinya  memberikan  jawaban atas  pertanyaan  itu.  Terhadap  jawaban  itu, angota-anggota  DPRD  dapat  mengajukan  usul pernyataan  pendapat  DPRD  atas  sesuatu masalah yang dikemukakan dalam interplasi.
Pelaksanaan interpelasi berbeda dengan  pelaksanaan  angket.  Angket  bukan sekedar  mengajukan  pertanyaan  untuk  dijawab oleh  Gubernur  atau  pejabat  yang  mewakilinya, melainkan DPRD melakukan penyelidikan terhadap  sesuatu  masalah  yang  disepakati menjadi  angket  DPRD.  Anggota  DPRD  yang duduk  di  dalam  Panitia  Angket,  akan  bertindak seperti seorang penyelidik sebagaimana dilakukan  oleh  penyelidik  dari  kepolisian  dan kejaksaan  dalam  menyelidik  suatu  dugaan tindak  pidana.  Bedanya,  penyelidikan  itu dilakukan  oleh  politisi  untuk  menemukan  fakta dan bukti dari suatu kasus yang mereka selidiki, dan bukan penyelidikan pro yustisia sebagaimana  dilakukan  penyelidik  polisi  dan jaksa.  Berlainan  dengan  hak  interpelasi  dimana hak  ini  hanya  sebatas  hak  untuk  meminta keterangan  dengan  mengajukan  beberapa pertanyaan  kepada  gubernur  atau  aparat  yang mewakilinya.
Penggunaan  hak  interpelasi  hanya terbatas  pada  Gubernur  dan  aparat  yang mewakilnya  saja.  Berbeda  dengan  hak  angket dimana dalam mencari fakta dan bukti itu bukan saja  didapatkan  dari  kalangan  Pemerintah, namun  dari  siapa  saja  yang  dianggap  perlu, termasuk mereka  yang  dianggap  ahli  mengenai suatu  masalah  yang  diselidiki.  Mereka  yang diperlukan itu wajib memenuhi panggilan Panitia Angket  dan  wajib  menjawab  semua  pertanyaan
dan  memberikan keterangan  lengkap,  termasuk menyerahkan  semua  dokumen  yang  diminta oleh Panitia Angket, kecuali apabila penyerahan dokumen-dokumen itu akan bertentangan dengan  kepentingan  negara.  Mereka  yang dipanggil namun tidak datang tanpa alasan yang sah,  dapat  disandera  selama-lamanya  lima belas  hari.  Panitia  Angket  juga  dapat  meminta Pengadilan untuk  memerintahkan seorang pejabat      yang        tidak  mau  menyerahkan dokumen  negara  yang  mereka  minta  agar menyerahkannya.
Anggota DPRD dalam menjalankan hak interpelasi  tidak  bertindak  sebagai  seorang penyelidik, tetapi anggota DPRD cukup melakukan tanya jawab semata dengan Gubernur atau aparatur yang mewakilinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dikatakan  kedudukan  hak  interpelasi  yang dimiliki  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah adalah sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh anggota  DPRD  dalam  menjalankan  peran  dan kedudukannya sebagai fungsi pengawasan atas pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  APBD. Sehingga  dengan  demikian  maka  kedudukan hak  interpelasi  ini  melekat  secara  otomatis terhadap semua anggota DPRD sebagai sarana pelaksanaan tugas anggota DPRD itu sendiri.
Apabila DPRD bermaksud
menggunakan  salah  satu  haknya  itu  termasuk menggunakan  hak  interpelasi,  maka  pastilah hak tersebut digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap  pemerintah  daerah.  Adanya  hak interpelasi  berarti  ada  kebijakan  pemerintah yang  dinilai  bermasalah  oleh  DPRD.  Terlebih permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan  hal yang  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas dalam kehidupan bernegara.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pada  dasa  warsa  yang  lalu,  peraktek ketatanegaraan  lebih  di  dominasi  oleh  peran eksekutif  atau  pemerintah.  Terlebih  dominasi kekuasaan  eksekutif  pada  waktu  itu  mendapat legitimasi  secara  konstitusional,  hal  ini  terlihat pada  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  sebelum diadakan  perubahan.    Pada  Pasal  4  ayat  (1) naskah  asli  UUD  1945  menyatakan  "Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar". Begitu  pula  kalau  dilihat  penjelasan  umum angka  IV  ditegaskan  bahwa  "Dibawah  Majelis Permusyawaratan
Rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintahan
tertinggi.
Kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara adalah ditangan  Presiden  ( comentration  of  power  and responsibility  upon  the  president ).  Kemudian Pasal  5  ayat  (1)  Presiden  membentuk  undang- undang  bersama  DPR,  Presiden  juga  dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan  Undang-Undang.  Menurut  Pasal 10  Presiden  memegang  kekuasaan  tertinggi atas  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut  dan
Angkatan
Udara.
Pasal 11 Presiden
menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR. Sedangkan Pasal 12 disebutkan Presiden
dapat menyatakan keadaan  bahaya  menurut  sarat-sarat  yang ditetapkan  undang-undang.  Pasal  13  Presiden mengangkat  duta  dan  konsul,  serta  pada  Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasai. Dan Pasal 15 disebutkan Presiden memberi  gelar,  tanda  jasa  dan  lain-lain. Dominasi kekuasaan eksekutif semakin bertambah ketika dengan kekuasaanya melakukan monopoli penapsiran terhadap Pasal 7.  Penapsiran  ini  menimbulkan  implikasi  yang sangat luas karna Presiden dapat dipilih kembali
untuk masa yang tidak terbatas.
Diadakan  perubahan  terhadap  UUD 1945 kini peran itu mulai bergeser dan berubah. Meskipun Presiden masih memegang kekuasaan  pemerintah,  tetapi  dengan  adanya pergeseran  ini,  Presiden  tidak  lagi  mempunyai kekuasaan  di  bidang  legislasi,  sebab  kekuasan tersebut sekarang ada pada tangan DPR. Pasal 20  ayat  (1)  menyebutkan  "Dewan  Perwakilan Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang".  Sedangkan  Presiden  hanya mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang saja.
Kontek  pengawasan,  perubahan  dan pergeseran tersebut terlihat dengan dicantumkanya  fungsi  pengawasan  sebagi  the orginal power DPR dalam perubahan UUD 1945 dan  melalui  berbagi  perturan  Perundang- undangan  yang  dihasilkan.  Pasal  20A  ayat  (1) DPR  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran, dan  fungsi  pengawasan.  Kemudian  untuk melaksanakan fungsinya, sebagi mana dijelaskan  pada  Pasal  20A  ayat  (2),  DPR memiliki  hak  angket,  hak  interpelasi,  dan  hak menyatakan pendapat Serta pada ayat (3) pasal yang sama setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan  pertanyaan,  hak  menyatakan  usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas.
Perubahan
UUD 1945 telah
memberikan  peran  yang  kuat  kepada  DPR termasuk  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan.  Pengawasan  yang  dilakukan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah,  merupakan  bagian  dari  sistem  dalam kehidupan  ketatanegaraan  dan  kebangsaan yang  mencerminkan  prinsip-prinsip  demokrasi. Disaat  yang  bersamaan  situasi  masyarakat yang berkembang demikin cepat dan kepercayaan  yang  demikian  besar  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggantungkan  harapan  serta  kepentingan- kepentingannya  kepada  lembaga  perwakilan, kemudian gejala demikian disambut oleh DPRD sebagai salah satu lembaga perwakilan dengan meningkatkan  kinerjanya  dalam  pelaksanan fungsi kontrol atau pengawasan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan  dilakukan  melalui  mekanisme penggunaan beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan seperti hak interpelasi  ataupun  hak  angket.  Melalui  hak interpelasi, Gubernur diminta untuk memberikan keterangan  atau  klarifikasi  atas  kebijakannya. Sedangakan melalui hak angket, DPRD melakukan penyelidikan
terhadap peryeimpangan  penggunaan  dana-dana  yang digunakan oleh Gubernur. 14
Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR dalam proses pemilihan  pejabat-pejabat    publik    yang ditetapkan    oleh    pemerintah  berdasarkan Perubahan  UUD  1945  dan  Undang-Undang lainya. Dalam hal pengangkatan duta, penempatan  duta  negara  lain,  pemberian amenesti, abolisi, Presiden
harus
mendengarkan  pertimbangan  DPR.  Kemudian dalam hal pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (UU No.23
Tahun
1999),
pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI (Tap  MPR  No.  IV/MPR/2000),  pengangkatan dan  pemberhentian  Kapolri  (Tap  MPR  No. IV/MPR/2000).
Selanjutnya  tugas  DPR  dalam  fungsi pengawasan  lainnya  adalah  menindak  lanjuti hasil  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan
14 E-Jurnal. "Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang DPR",
Melalui http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/kedudukan-fungsi- dan-wewenang-dpr.html.  Diakses  tanggal  Rabu,  tanggal  15 Agustus 2017, Pukul 12.00 WIB.
(Pasal 23E). Tugas ini merupakan suatu bentuk sikap pro-aktif DPR untuk mendorong penyelesaian  kasus-kasus  penyalah  gunaan keuangan negara.
Pada  akhirnya  peningkatan  peran  DPR dalam  bidang  pengawasan  bagian  dari  upaya untuk  menerapkan  mekanisme checks  and balances untuk  menuju  pemerintahan  yang demokratik.  Hal  ini  mengharuskan  DPR  untuk bekerja  optimal  demi  melaksanakan  fungsi- fungsi  konstitusionalnya,  dengan  memanfatkan hak-haknya secara maksimal.
DPR  sesungguhnya  sangatlah  kuat dilihat  dari  sudut  hukum.  Dalam  sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis  bubar  dengan  pembubaran  parlemen. Dalam  sistem  parlementer,  Perdana  Menteri dapat membubarkan parlemen setiap waktu dan menentukan kapan akan diselenggarakan pemilihan
umum. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya  parlemen  yang  baru,  yang  akan menentukan nasib panitia angket itu.
Sistem presidensial, hal ini tidak mungkin  terjadi,  kecuali  Presiden  telah  berubah menjadi  diktator  dengan  membubarkan  DPR. Suatu  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai pegangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang relevan dengan situasi  sekarang  ialah,  pekerjaan  panitia  angket tidaklah  terhalang  oleh  adanya  reses  dan penutupan masa sidang.
III.  Penutup
A.  Kesimpulan
1.  Mekanisme  penggunaan  hak  interpelasi oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sumatera Utara adalah diajukan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD atau  lebih  dari  1  (satu)  Fraksi.  Usul  disertai dengan  dokumen  yang  memuat  materi kebijakan
dan alasan
permintaan keterangan.  Usul  tersebut  oleh  Pimpinan DPRD  disampaikan  pada  Rapat  Paripurna DPRD. Keputusan persetujuan atau
penolakan terhadap usul permintaan keterangan  kepada  Gubernur  ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Usul tersebut  menjadi  hak  interpelasi  DPRD apabila  mendapat  persetujuan  dari  Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu  perdua)  jumlah  Anggota  DPRD  dan putusan  diambil  dengan  persetujuan  lebih dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  Anggota DPRD  yang  hadir.  Gubernur  atau  aparatur yang mewakilinya dapat hadir untuk memberikan  penjelasan  tertulis  terhadap
permintaan  keterangan  Anggota  DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD.
2.  Kedudukan hak interpelasi yang dimiliki oleh
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah sebagai  salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh anggota  DPRD  dalam  menjalankan  peran dan kedudukannya sebagai fungsi pengawasan  atas  pelaksanaan  peraturan daerah dan APBDAlasan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Sumatera  Utara  dalam penggunaan  kewenangan  hak  interpelasi karena adanya kebijakan Pemerintah daerah  terkait  Bantuan  Daerah  Bawah (BDB)  dalam  APBD  Tahun  2013.  Setelah melakukan hak interpelasi  tersebut hasilnya para  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Sumatera  Utara  menerima  jawaban dan  asumsi  Gubernur  bahwa  pentingnya dana Bantuan Daerah Bawah untuk membantu  daerah      di  Sumatera  Utara
dalam melaksanakan pembangunan.
B.  Saran
1.  Hendaknya  mekanisme  dalam  melakukan hak  interpelasi  tersebut  dapat  diefektifkan sehingga  dalam  melakukan  hak  interpelasi tersebut  anggota  DPRD  tidak  menjalani mekanisme  yang  panjang.  Hendaknya akibat hukum atau dampak yang dikeluarkannya hak interpelasi Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dapat  lebih difokuskan kepada
evaluasi tugas pemerintahan  dan  juga  diperkuat  dalam Undang-Undang.
2.  Hendaknya  alasan  anggota  DPRD  dalam melakukan  hak  interpelsi  harus  mendasar dan  disertai  dengan  bukti  tidak  hanya sekedar asumsi atau menduga-duga.
Sehingga  tidak  seakan-akan  hanya  ingin mencari-cari kesalahan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997.
Ismail  Suny, Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif , Aksara Baru, Jakarta, 1983. Marzuki, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan  tentang  DPRD dan  Kepala  Daerah  Dalam  Ketata Negaraan  Indonesia ,  CV.Mandar  Maju,
Bandung, 2011.
Zulkarnaen  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum Konstitusi ,  Pustaka  Setia,  Bandung, 2012.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan:

## Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014
Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat.  Dewan  Perwakilan  Rakyat.
Dewan  Perwakilan Daerah. Dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Tata Tertib.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
4/K/2014  Tentang  Tata  Tertib  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sumatera Utara.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  10 /K/2015  Tentang  Kode  Etik  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sumatera Utara

## C.  Internet:
Poskota  News.  DPRD  Ajukan  Hak  Interpelasi Kepada Gubernur Sumut.
Melalui
http://poskotanews.com/2015/03/14/dpr d-ajukan-hak-interpelasi-kepada- gubernur-sumut. Diakses    pada  hari jum’at  tanggal  12  Agustus  2017,  Pukul 10.00 WIB.
Muhammad  Arifin  Gultom.  Interpelasi  Fungsi
Pengawasan DPR. Melalui
https://www.jurnalasia.com/ragam/muha mmad-arifin-gultom-sh-mhum-
interpelasi-fungsi-pengawasan-dpr. Diakses  Tanggal  15  Agustus  2017, Pukul 10.00 WIB.
E-Jurnal. "Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang DPR",
Melalui http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/kedud ukan-fungsi-dan-wewenang-dpr.html. Diakses tanggal  Rabu,  tanggal  15  Agustus  2017,  Pukul 12.00 WIB.