## 112 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi

## Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) di Kalimantan Timur
Dedy Mainata 1 dan Angrum Pratiwi 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda dmainata@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda angrumpratiwi89@gmail.com

## Abstract
The economy of East Kalimantan as a whole is growing rapidly, however, this was not accompanied by the development of a Sharia Rural Bank (BPRS). This study aims to determine the feasibility of establishing a BPRS in East Kalimantan in terms of financial, marketing, social, economic, and cultural aspects as well as to find out which municipalities are feasible to establish BPRS. This type of descriptive qualitative research, the sample used in Balikpapan and Samarinda, the data collection techniques used observation and interviews. The results showed that the financial aspects of the BPRS were feasible to establish. NPV and IRR calculations show that the investment in the establishment of the BPRS is feasible. The market aspect looks at the potential of GRDP, population and purchasing power. The marketing aspect sees the potential growth of SMEs, business fields and the number of SMEs. Market segmentation and the target market for BPRS are SMEs engaged in trade and culinary. The economic aspect has an impact on regional income, the ease in providing cheap funds for SMEs, opens up community jobs. The social and cultural impact of the community being educated about banking. Balikpapan and Samarinda have great potential for the establishment of a BPRS. Samarinda is the most feasible to establish a BPRS.
Keywords: Feasibility study, Syaria Rural Bank, East Kalimantan.

## Abstrak
Perekonomian Kalimantan Timur sangat pesat, namun tidak diiringi perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian bertujuan mengetahui kelayakan bisnis pendirian BPRS di Kalimantan Timur ditinjau dari aspek keuangan, pemasaran, sosial, ekonomi dan budaya serta untuk mengetahui Kotamadya yang layak didirikan BPRS. Jenis penelitian kualitatif deskriptif, sampel yang digunakan Balikpapan dan Samarinda, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan aspek keuangan BPRS layak didirikan. Perhitungan NPV dan IRR menunjukkan investasi pendirian BPRS layak. Aspek pasar melihat potensi PDRB, jumlah penduduk dan daya beli. Aspek pemasaran melihat potensi pertumbuhan UMKM, lapangan usaha dan jumlah UMKM. Segmentasi pasar dan target pasar BPRS adalah UMKM bergerak dalam perdagangan dan kuliner. Aspek ekonomi berdampak terhadap pemasukan daerah, kemudahan dalam penyediaan dana murah bagi UMKM, membuka lapangan pekerjaan masyarakat. Dampak sosial dan budaya masyarakat teredukasi tentang perbankan. Balikpapan dan Samarinda berpotensi besar untuk didirikan BPRS. Samarinda yang paling layak didirikan BPRS.
Kata Kunci: Studi Kelayakan Bisnis, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Kalimantan Timur.
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. X No. 2, Desember 2020/1441 H : 112-131
ISSN 2089-3566 (Print), 2503-1872 (Online) Tersedia online di https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index DOI: 10.21927/jesi.2020.10(2).112-131
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 113 PENDAHULUAN Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu kota Negara Republik Indonesia yang baru relokasi dari sebelumnya provinsi Jakarta. Jika hal ini terlaksana maka provinsi Kalimantan Timur menambahkan Daerah Khusus Ibukota di depan provinsinya sehingga menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan provinsi Kalimantan Timur mulai berbenah dan mengembangkan daerahnya,  termasuk  dalam  kegiatan perekonomian yang tentunya menjadi bahan pertimbangan dalam membangun Ibu Kota Negara.
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang  merupakan  dari  pulau  terbesar  di Indonesia  memiliki  10  Kabupaten/Kota dan  103  Kecamatan,  841  Desa  serta  197 Kelurahan. Jumlah masyarakatnya mencapai 3,72 juta penduduk. Masyarakatnya dominan bermukim di Samarinda yaitu sebesar 23,45%, kemudian  diikuti  di  wilayah  Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 21,12% dan Kota Balikpapan sebanyak 17,61% (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Persebaran penduduk di Kalimantan Timur tahun 2018 ini masih terpusat di wilayah kota yaitu di Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Di Kalimantan Timur, kota paling padat adalah Kota Balikpapan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.279,02 jiwa/ km2 yang artinya setiap 1 km2 wilayah di Kota Balikpapan dihuni oleh sekitar 1.279 jiwa penduduk. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Tingginya angka kepadatan  di  wilayah  kota  (Samarinda, Balikapapan dan Bontang) disebabkan oleh luas wilayah kota yang terbatas namun wilayah kota umumnya memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan. Jumlah penduduk di wilayah kota cenderung relatif tinggi. Sedangkan wilayah non perkotaan lebih luas wilayahnya, namun penduduknya masih sangat sedikit (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar 27,57% dibanding Februari 2019 yaitu dari USD 1,19 miliar menjadi sebesar USD 1,51 miliar. Negara tujuan utama ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 ke Negara Jepang, Negara Tiongkok dan Negara Taiwan
masing-masing mencapai USD 122,84 juta, USD 67,37 juta dan sebesar USD 54,06 juta. (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019). Kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor impor)  hingga  saat  ini  masih  memegang peranan  penting  dalam  perekonomian Kalimantan  Timur  sekaligus  merupakan salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia, terutama dari hasil tambang batubara (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019: 34). Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) tahun  2019  secara  keseluruhan  tumbuh lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya. Tingginya kinerja lapangan usaha pertambangan mampu mendorong kinerja ekspor luar negeri di tengah melambatnya kinerja  lapangan  usaha  utama  lainnya. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan terutama  terjadi  pada  lapangan  usaha konstruksi yang bersumber dari proyek-proyek strategis yang telah melewati masa peak-nya sehingga turut menyebabkan kinerja investasi mengalami perlambatan. Lapangan usaha tersier juga tercatat mengalami perlambatan seiring dengan konsumsi rumah tangga yang relatif masih terbatas (Bank Indonesia, 2020: xv). Pada triwulan I 2020, ekonomi Kaltim diprakirakan  akan  tetap  tumbuh  positif namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari kinerja CPO yang menunjukan tren positif serta kinerja LNG yang diperkirakan akan sedikit mengalami perbaikan seiring dengan ditemukannya sumur migas baru sebagai buffer natural declining hulu migas existing.  Pertumbuhan  ekonomi  Kaltim triwulan I 2020 diperkirakan akan berada pada rentang 1,90% - 2,30% (yoy) (Bank Indonesia, 2020: xv).
BPRS di Indonesia saat ini berjumlah 164 BPRS yang ada di 23 Provinsi di seluruh Indonesia. Total Asset keseluruhan BPRS di Indonesia per Mei 2019 sebesar Rp. 12,21 Triliun dengan laba bersih Rp. 96,36 Miliar dan jumlah pembiayaan yang telah diberikan Rp.9,73  Triliun  (Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia, 2019) . Financing to Deposit Ratio (FDR) pada BPRS di Indoensia per Mei 2019 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 122,33%.  Beberapa  rasio  keuangan  BPRS

## 114 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
lainnya  yaitu  CAR  sebesar  21,21%,  ROA sebesar 2,48%, sedangkan ROE sebesar 19,12%. BPRS di Indonesia pada Mei 2019 memiliki NPF sebesar 8,70% dan BOPO sebesar 86,12% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 5). Provinsi  Kalimantan  Timur  saat  ini memiliki satu (1) BPRS yang berada di wilayah Penajam. Data dari OJK menyebutkan total aset BPRS tersebut sebesar Rp. 8,08 Miliar dengan pembiayaan sebesar Rp. 1,35 Miliar (terdiri dari Rp. 435 juta pembiayaan Modal Kerja dan Rp. 924 juta pembiayaan konsumsi) sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 4,97 Miliar. Nilai FDR BPRS nya sebesar 27,32% dengan NPF sebesar 26,17% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Data tersebut menunjukkan BPRS di provinsi Kalimantan Timur hanya satu yang berada di wilayah Penajam, artinya perlu dikembangkan lagi jumlah BPRS guna mendukung alternatif pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
Pendirian BPRS di wilayah Kalimantan Timur menjadi potensi untuk pengembangan lembaga keuangan syariah guna membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk alternatif pendanaan. Mengingat bank wajib  memberikan  pembiayaan  kepada UMKM, pemberian pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM atau tidak langsung melalui pola kerjasama, atau pembiayaan sindikasi (PBI No. 14 Pemberian Kredit/Pembiayaan, 2012: Pasal 2). Sebelum BPRS didirikan perlu dilakukan studi  kelayakan  terlebih  dahulu  untuk memutuskan apakah ide bisnis pendirian BPRS  layak  atau  tidak  dijalankan.  Studi kelayakan bisnis sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan mengkaji secara mendalam berupa data dan informasi untuk dihitung, diukur serta dianalisa apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidak (Purwana & Hidayat, 2016).
Penelitian  terdahulu  tentang  studi kelayakan bisnis sudah banyak seperti  Hadi, Januar, dan Jikrillah (2010), mengenai studi kelayakan pendirian BPR di Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari aspek keuangan, hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pendirian BPR  direkomendasikan  untuk  didirikan (Hadi et al., 2010). Penelitian Maryanto dan Sukma  (2016),  berjudul  studi  kelayakan
pembukaan cabang bank syariah di kota Bogor provinsi Jawa Barat juga menunjukan bahwa dengan menggunakan analisis teknik Miles and Huberman prosedur dan standarisasi pembukaan  cabang  bank  syariah  sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Rencana Bisnis Bank (RBB). Dengan menggunakan analisis SWOT diketahui letak posisi perusahaan dimasa yang akan datang berada pada posisi kuadran I yang artinya posisi  perusahaan  kuat  dan  berpeluang (Maryanto & Sukma, 2016). Penelitian Ruminta, Daris dan Jayaprawira (2013), berjudul Analisis Kelayakan  Finansial  versi  Syariah  pada Pembiayaan Investasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. X. Hasil penelitian menunjukkan analisis kelayakan finansial versi syariah maupun versi konvensional pada proyek investasi perkebunan kelapa sawit PT.X adalah layak untuk dibiayai oleh bank (Ruminta dkk., 2013: 129). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pemetaan wilayah serta aspek yang dianalisa. Dalam penelitian ini aspek keuangan, aspek pasar dan pemasaran, serta  aspek  ekonomi,  sosial  dan  budaya akan menjadi bahan penelitian. Sehingga, peneliti memperoleh hasil yang lebih terukur serta mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya.
METODE PENELITIAN Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yang berlandaskan kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan gabungan, analisa data bersifat induktif. Penelitian ini bersifat deskriptif, menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitian lapangan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012).
Penelitian ini mendeskripsikan hasil analisa studi kelayakan bisnis pendirian BPRS di wilayah Kalimantan Timur ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, serta aspek sosial, ekonomi dan budaya. Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah seluruh Kotamadya/ Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Teknik sampling bersifat purposive
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 115 sampling . Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Suliyanto, 2018). Kriteria purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Jumlah penduduk;
b. Infrastruktur yang mendukung;
c.  Tingkat pendapatan daerah.
Sampel yang digunakan akan disesuaikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga hanya Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara terstruktur dengan pihak pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis atau akademisi. Yang dimaksud data primer disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (Sugiyono, 2016). Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada  lembaga  atau  instansi  yang  bisa memberikan informasi terkait aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan ini. Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  yaitu  data  yang  diterima  dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Sugiyono, 2016). Data sekunder lainnya diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia berupa Laporan Ekonomi Provinsi Kalimantan  Timur,  Stastistik  Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang atau Peraturan yang mendukung informasi data sekunder.
Ada beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif dan yang paling pokok adalah pengamatan ( observation )  dan  wawancara  ( interview ) (Suliyanto, 2018: 162). Observasi dilakukan lebih awal untuk memperoleh data terkait aspek pasar dan pemasaran,  aspek keuangan,  serta aspek sosial, ekonomi dan budaya dari beberapa kota di wilayah Kalimantan Timur. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berdialog langsung  kepada  responden  (Suliyanto, 2018:  164).  Berdasarkan  hasil  observasi, wawancara hanya dilakukan pada tiga kota yaitu Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong.
Dalam analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan
cara deduktif yaitu suatu logika yang bermula dari  pengetahuan  yang  bersifat  umum kemudian dijadikan titik tolak dalam menilai suatu fakta yang bersifat khusus (Sugiyono, 2015:  404).  Dalam  penelitian  ini  penulis melakukan analisis deduktif dimana peneliti membahas secara umum studi kelayakan bisnis BPRS di Wilayah Kalimantan Timur dilihat dari aspek keuangan, pasar, pemasaran, ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Kemudian, ditarik kesimpulan apakah BPRS layak untuk didirikan di wilayah Kalimantan Timur atau sebaliknya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wilayah Samarinda memiliki 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Palaran, Sungai Kunjang, Sambutan, Samarinda Kota,  Loa  Janan  Ilir,  dan  Sungai  Pinang. Samarinda  Utara  merupakan  kecamatan terluas, meliputi lebih dari 31% dari total luas wilayah Kota Samarinda, sedangkan Kecamatan Samarinda Kota memiliki luas wilayah terkecil (BPS Kota Samarinda, 2019: 2). Penduduk Kota Samarinda berdasarkan proyeksi penduduk di tahun 2018 sebesar 858.080 jiwa, terdiri dari 443.379 jiwa penduduk laki-laki dan 414.701 jiwa penduduk perempuan. Angka rasio jenis kelamin sebesar 106,92 berarti terdapat 106 hingga 107 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan. Komposisi penduduk Kota Samarinda didominasi oleh penduduk usia muda (BPS Kota Samarinda, 2019: 3). Komposisi penduduk Kota Samarinda didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Kota Samarinda memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.195 jiwa/km 2 . Tingginya angka kepadatan penduduk ini disebabkan luas  wilayah  yang  terbatas  serta  sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermigrasi ke Kota Samarinda (BPS Kota Samarinda, 2019: 5). Berdasarkan  status  pekerjaan,  pada tahun 2018 lebih dari separuh tenaga kerja (62,62 persen) merupakan buruh/karyawan/ pegawai.  Proporsi  terbesar  kedua  yakni tenaga kerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri sebesar 20,04 persen. Tenaga kerja

## 116 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
dengan  status  berusaha  sebanyak  29,26 persen. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian di Kota Samarinda. Banyaknya wirausaha memberikan dampak positif antara lain akan menambah jenis usaha baru yang akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (BPS Kota Samarinda, 2019: 7). Perkembangan usaha perdagangan di wilayah Kota Samarinda juga ditunjukkan oleh banyaknya penerbitan izin usaha. Sepanjang tahun 2018, terdapat sebanyak 2.112 izin usaha yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Jika dilihat menurut klasifikasi usaha, sebanyak 1.455 izin usaha atau 68,89 persen  izin  usaha  perdagangan  di  Kota Samarinda merupakan perdagangan skala kecil.  Sedangkan  pemberian  izin  usaha perdagangan skala menengah mencapai 559 unit usaha dan 98 izin usaha diberikan untuk usaha perdagangan berskala besar. (BPS Kota Samarinda, 2019b: 20) PDRB  (Produk  Domestik  Regional Bruto) merupakan salah satu indikator untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Terdapat tiga sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kota Samarinda. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Konstruksi sebesar 20,85 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan dan Pertambangan masing-masing 16,09 persen dan 13,62 persen. Peranan ketiga sektor yang cukup dominan tersebut  menunjukkan  karakteristik  khas Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang umumnya memiliki aktivitas perdagangan dan kegiatan pembangunan fisik yang cukup tinggi. (BPS Kota Samarinda, 2019b) Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan atau belanja daerah. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan  pemerintah  Kota  Samarinda mencapai 2,70 triliun rupiah, dengan mayoritas bersumber dari pendapatan transfer yakni sebesar 1,51 triliun rupiah, dan sebesar 498,89 miliar rupiah diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). Sumber terbesar PAD Kota
Samarinda berasal dari pajak daerah (352,83 miliar rupiah) dan retribusi daerah (48,48 miliar rupiah) (BPS Kota Samarinda, 2019b: 24). Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia Kalimantan Timur mencatat sebanyak 42 unit bank dan 190 kantor bank yang beroperasi di Kota Samarinda sepanjang tahun 2018. Penyaluran  kredit/pembiayaan  di  Kota Samarinda mencapai Rp. 25,86 Triliun (modal kerja Rp. 10,57 Triliun, investasi Rp. 7,42 Triliun, dan konsumsi Rp. 7,87 Triliun) (Bank Indonesia Provinsi Kalimtan Timur, 2019). Investasi  di  Kota  Samarinda  terjadi peningkatan  yang  cukup  besar  di  Kota Samarinda. Jumlah proyek meningkat dari 408 unit di tahun 2017 menjadi 2566 unit di tahun 2018. Penambahan ini didominasi oleh investasi dari dalam negeri (PMDN). Realisasi penamaman modal di Samarinda pada tahun 2018 mencapai 53,73 triliun rupiah, yang terdiri dari 46,62 triliun rupiah berasal dari PMDN dan 7,11 triliun rupiah berasal dari PMA. (BPS Kota Samarinda, 2019b) Kota Balikpapan memiliki 6 Kecamatan dengan  tingkat  yang  bervariasi.  Tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi ada di Kecamatan Balikpapan Tengah dan paling rendah di Kecamatan Balikpapan Timur. (BPS Kota Balikpapan, 2019: 1) Penduduk Kota Balikpapan tahun 2018 berjumlah 645.727 jiwa, terdiri dari 333.347 Laki-laki dan 312.380 Perempuan yang tersebar relatif merata di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota terpadat di Kalimantan Timur dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.270 jiwa per km 2 . Ini berarti rata-rata jumlah penduduk yang tinggal di 1 km 2 wilayah Kota Balikpapan adalah sebanyak 1.270 jiwa. (BPS Kota Balikpapan, 2019: 4-5) Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Balikpapan, jumlah usaha kecil yang mendapat sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan pada tahun 2017 naik dari 155 usaha kecil di tahun 2016 menjadi 169 usaha kecil di tahun 2017. Sementara jumlah usaha non kecil yang mendapat sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan pada tahun 2017 turun dari 169 usaha non kecil di tahun 2016 menjadi 158 usaha non kecil di tahun 2017. (BPS Kota Balikpapan, 2019)
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 117 Peran perbankan menjadi sangat penting seiring  dengan  perkembangan  ekonomi Kota  Balikpapan.  Sabagai  sarana  yang mempermudah transaksi, Bank juga sebagai tempat penyedia dana bagi yang membutuhkan pinjaman dana/kredit, baik untuk konsumsi, investasi maupun modal kerja. Data Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Timur jumlah bank di Kota Balikpapan sejak tahun 2015 ada sebanyak 187 bank. Jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 25,96 Triliun (36% untuk konsumsi, 33,46% untuk modal kerja dan 30,54% untuk investasi). (Bank Indonesia Provinsi Kalimtan Timur, 2019) Berdasarkan struktur perekonomian Kota Balikpapan, lapangan usaha industri pengolahan  mendominasi  perekonomian yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha  ini  terhadap  pembentukan  PDRB Kota Balikpapan. Sumbangan terbesar pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 46,04 persen atau menghasilkan nilai sebesar 43,81 triliun rupiah. Lapangan usaha terbesar kedua adalah sektor konstruksi sebesar 15,84 persen, diikuti dengan lappangan usaha sektor transportasi dan pergudangan 12,48 persen dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,95 persen. Sementara itu, peranan  lapangan  usaha  lainnya  masih dibawah 5 persen. (BPS Kota Balikpapan, 2019: 25)
Studi Kelayakan Bisnis BPRS dari Aspek Keuangan Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS)  adalah  aspek  keuangan. Aspek keuangan ini akan memperhitungkan beberapa hal, yaitu biaya investasi, anggaran biaya investasi dan biaya overhead , termasuk di dalamnya biaya tenaga kerja dan penyusutan (Kristanto et al., 2019). Analisis finansial biasanya  menghitung  Net  Present  Value (NPV), Internal Rate Return (IRR), Net Benefit/ Cost Ratio, Payback Period, dan Profitability Ratio (Ramadhanty et al., 2020). Analisa aspek keuangan pendirian Bank juga menghitung target funding dan financing, Break Even Point (BEP), proyeksi neraca BPRS, proyeksi
laba rugi, serta proyeksi arus kas ( cashflow ) (Suprihadi, 2019).
Anggaran Biaya Investasi dan Biaya Overhead Biaya investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan dalam berbisnis (Sitinjak, 2019). Secara umum komponen kebutuhan biaya investasi, meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap yang berwujud dan tidak berwujud dan biaya operasional (Fahmi, 2014: 169- 170). Berdasarkan Tabel 1, biaya investasi yang dihitung untuk kantor BPRS sebesar Rp 2.417.782.000,- yang terdiri dari biaya sewa, biaya instalasi, biaya mesin dan alat kantor. Biaya overhead dalah semua biaya pada laporan laba rugi perusahaan di luar biaya yang terkait langsung dengan aktivitas produksi perusahaan (Ndraha et al., 2019). Kategori biaya overhead yaitu biaya overhead tetap ( fixed expenses ) yang harus dipenuhi setiap bulannya. Kedua, overhead variabel yaitu biaya yang berubah-rubah dari waktu ke waktu. Ketiga, overhead semi-variabel biaya ini tidak mengalami perubahan sepanjang waktu dan tidak harus selalu dibayarkan (Fahmi, 2014: 170). Biaya overhead untuk  kantor  BPRS berdasarkan  Tabel  1  total  sebesar  Rp 1.446.207.000,- yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya promosi, biaya depresiasi, dan biaya lainnya seperti biaya premi asuransi, biaya pajak, biaya sewa dan biaya perbaikan. Berdasarkan hasil perhitungan biaya investasi dan biaya overhead diatas, langkah selanjutnya adalah menghitung perkiraan Total Biaya pendirian BPRS. Berdasarkan Tabel 2 perkiraan total biaya untuk mendirikan sebuah BPRS adalah Rp 2.417.782,000,- yang terdiri dari tiga komponen utama biaya yaitu instalasi, kendaraan dan peralatan lain. Rincian total perkiraan biaya pendirian sebuah BPRS terlihat pada Tabel 2.
Break Even Point (BEP) atau titik impas sering digunakan untuk memperhitungkan pada saat kapan waktu break even tersebut akan diketahui (Fahmi, 2014: 298). Dengan kata lain, BEP adalah titik dimana pendapatan sama dengan modal, artinya perusahaan tidak mengalami kerugiaan ataupun keuntungan (Susanti et al., 2019).

## 118 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  BPRS akan mengalami BEP pada bulan ke – 13, atau setelah 1 tahun lebih 1 bulan. Untuk mencapai BEP tentunya BPRS perlu melakukan kegiatan pokoknya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, dengan berbagai produk yang  ditawarkan.  Berikut  adalah  target pembiayaan  ( financing )  dan  pendanaan ( funding ) dalam 1 tahun (12 bulan) sehingga BPRS bisa memperoleh BEP, terlihat pada Tabel 3. Perhitungan proyeksi Neraca sangat penting dilakukan oleh perusahaan (Nabila & Nurmalina, 2019). Neraca bisa membantu pihak  eksternal  untuk  menganalisa likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan  operasional,  kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (Hanafi & Halim, 2016: 50).
Pada Tabel 4 (terlampir) menunjukkan proyeksi Neraca BPRS selama 1 tahun atau 12 bulan, dimana Total Aset BPRS diproyeksi mencapai Rp 21.212.000.000,- (21,2 Miliar). Komponen aktiva terdiri dari Kas, Pembiayaan, Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya, sedangkan pasiva terdiri dari Tabungan, Deposito dan komponen Modal.
Terdapat  tiga  komponen  penting dalam laporan laba-rugi yaitu Pendapatan Operasional, Beban operasional, dan Laba perusahaan (Kristanto et al., 2019). Semua aktifitas ini perlu dilaporkan dengan semestinya agar pembaca laporan keuangan memperoleh informasi yang relevan dan akurat (Hanafi & Halim, 2016).
Tabel 5 (terlampir) menunjukkan proyeksi laba-rugi BPRS selama 1 tahun, yang terdiri dari Pendapatan Operasional, Biaya Operasional, dan Laba Bersih. BPRS akan memperoleh laba bersih sebesar Rp 83.000.000,- pada bulan ke 13, berikut adalah proyeksi laba rugi BPRS. Bagi investor yang terpenting adalah kas bersih yang diterima dari uang yang dinvestasikan, karena kas diperlukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membayar kewajiban yang jatuh tempo, serta untuk melakukan investasi kembali (Sucipto, 2017: 172). Tabel 6 (terlampir) menunjukkan sebuah BPRS memperoleh saldo kas akhir (kas bersih) sebesar Rp 378.000.000,- pada bulan ke 12, adapun komponen aliran kas terdiri dari Kas
Awal, Kas Masuk, Kas Keluar dan Kas Akhir, berikut adalah proyeksi arus kas pendirian BPRS.
Perhitungan Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) Metode net present value (NPV) adalah metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih, baik dari operational cash flow maupun  dari terminal cash flow pada masa yang akan datang (Wiyanti et al., 2019). Keputusan tentang apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau ditolak ditentukan oleh nilai NPV (Wijaksani et al., 2018). Jika nilai sekarang penerimaan kas bersih lebih besar daripada nilai sekarang investasi, maka usulan proyek bisnis tersebut dinyatakan layak dan sebaliknya (Fahmi, 2014: 278). Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah aliran kas masuk bersih (Rp 4.196.747.481,-) lebih besar dari biaya proyek (Rp 3.623.989.255,-) atau penerimaan aliran kas bersih > biaya proyek, maka pendirian BPRS Layak untuk dijalankan. Metode Internal Rate of Return (IRR), adalah metode yang menghitung tingkat bunga  yang  menyamakan  nilai  sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan- penerimaan kas bersih (Apriliana & Sutopo, 2017). Untuk menentukan suatu usulan proyek investasi dianggap layak atau tidak, dengan cara membandingkan IRR dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi, suatu investasi akan diterima apabila IRR investasi > dari biaya modal (k) (Fahmi, 2014: 287). Tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang  ditargetkan  sebesar  6%,  sedangkan hasil IRR sebesar 11.13%, artinya IRR > target keuntungan yang diharapkan, maka investasi pendirian BPRS ini Layak diterima.
Perhitungan Pay Back Period Metode payback period (PBP)  adalah metode  yang  mendasarkan  pada  jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal (Fahmi, 2014: 286). Bila arus masuk kas terjadi pada tingkat yang seragam, periode pengembalian merupakan rasio dari banyaknya investasi asal terhadap arus masuk kas tahunan yang diharapkan (Ramadhanty et al., 2020). Tabel 8 menunjukkan bahwa
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 119 pada tahun ke-2, BPRS  sudah mendapatkan pengembalian dari investasi awal, yaitu sebesar Rp 3.114.615.000,-, artinya BPRS hanya butuh 2 tahun bagi bank untuk mengembalikan investasi awal.
Berdasarkan hasil perhitungan aspek keuangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:
a. Proyeksi total biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah BPRS adalah sebesar Rp 2.417.782,000,-
b.  Break even point (BEP) atau titik impas, menunjukkan bahwa BPRS akan mengalami BEP pada bulan ke – 13, atau setelah 1 tahun lebih 1 bulan dengan total Laba Bersih sekitar Rp 83.000.000,-
c.  P r o y e k s i   T o t a l   A s e t   B P R S m e n c a p a i   R p   2 1 . 2 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - (Rp. 21,2 Miliar). Komponen aktiva terdiri dari Kas, Pembiayaan, Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya, sedangkan pasiva terdiri dari Tabungan, Deposito dan komponen Modal.
d. Proyeksi laba-rugi BPRS selama 1 tahun, yang terdiri dari Pendapatan Operasional, Biaya Operasional, dan Laba Bersih. BPRS akan memperoleh laba bersih sebesar Rp 83.000.000,- pada bulan ke 13.
e. Hasil perhitungan NPV menunjukkan bahwa jumlah aliran kas masuk bersih (Rp 4.196.747.481,-) lebih besar dari biaya proyek (Rp 3.623.989.255,) atau penerimaan aliran kas bersih > biaya proyek, maka pendirian BPRS Layak untuk dijalankan.
f. Hasil perhitungan IRR menunjukkan bahwa tingkat  keuntungan  yang  ditargetkan sebesar 6%, sedangkan hasil IRR sebesar 11.13%, artinya IRR > target keuntungan yang diharapkan, maka investasi pendirian BPRS ini layak diterima.
g.  Hasil  perhitungan  PBP  menunjukkan bahwa  pada  tahun  ke-2,  BPRS  sudah mendapatkan pengembalian dari investasi awal, yaitu sebesar Rp 3.114.615.000,-, artinya BPRS hanya butuh 2 tahun bagi bank untuk mengembalikan investasi awal.
Studi Kelayakan Bisnis BPRS dari Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek Pasar Pendirian BPRS Kajian aspek pasar berkaitan dengan ada  tidaknya  potensi  pasar  dan  peluang
pasar serta berapa market share yang dapat diserap oleh bisnis tersebut dari keseluruhan pasar potensional (Sucipto, 2017: 47). Potensi pasar tergantung jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan spesifik, mempunyai daya beli, dan bersedia melakukan transaksi pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Akram & Tinaprilla, 2020). Konsumen potensial memiliki tiga karakter pokok, yaitu mempunyai minat, penghasilan dan akses. Tiga karakter tersebut tercermin dari pendapatan, jumlah penduduk, dan daya beli masyarat (Tjiptono, 2015: 135). Aspek pasar penelitian ini meliputi beberapa potensi, yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi Regional dengan indikator Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB), 2) Jumlah Penduduk, dan 3) Daya beli masyarakat dengan indikator Indeks Tendensi Konsumen (ITK).
a. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat tumbuh sebesar 5,14% (yoy), yang sekaligus merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi  sejak  triwulan  II  2012.  Capaian ekonomi Kaltim periode ini sedikit lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,18% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI), meskipun masih lebih rendah dibandingkan ekonomi Kalimantan (Bank Indonesia Provinsi Kalimtan Timur, 2019: 2).
Berdasarkan  perbandingan  nilai Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) antar provinsi se-Kalimantan, ada ketimpangan nilai PDRB diantara Kalimantan Timur dengan keempat provinsi lainnya. Pada tahun 2018, terlihat  bahwa  lebih  dari  separuh  (51,93 persen) PDRB Pulau Kalimantan disumbang oleh PDRB Kalimantan Timur. Di sisi lain, kontribusi PDRB provinsi lainnya di bawah 20 persen, bahkan Kaltara hanya sebesar 7,00 persen. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), tahun 2018 Kalimantan Timur sebesar Rp 174,88 juta paling tinggi dan merupakan yang tertinggi di Pulau Kalimantan (BPS Privinsi Kalimantan Timur, 2019: 38).

## 120 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
b. Jumlah Penduduk Terdapat  tren  penngkatan  jumlah penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, penduduk Kalimantan Timur berjumlah 3,5 juta jiwa, terus meningkat sehingga mencapai 3,6 juta jiwa di tahun 2018 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,05 persen.
Persebaran penduduk di Kalimantan Timur tahun 2018 ini masih terpusat di wilayah kota yaitu di Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Tingginya kepadatan di wilayah kota  (Samarinda,  Balikapapan  dan Bontang) disebabkan oleh luas wilayah kota yang terbatas namun wilayah kota umumnya memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, wilayah kota cenderung merupakan pusat aktivitas ekonomi, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk migrasi ke kota. Oleh karena itu, jumlah penduduk di wilayah kota cenderung relatif tinggi. Sedangkan wilayah non perkotaan lebih luas wilayahnya, namun penduduknya masih sangat sedikit (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019: 5).
c.  Daya Beli Konsumen Indeks  Tendensi  Konsumen  (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kaltim, 2020: 2). Kondisi ekonomi konsumen di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2019 mengalami peningkatan cukup tinggi yang ditandai dengan besaran Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sebesar 107,59. Angka tersebut berada cukup jauh di atas angka ITK Triwulan III-2019 sebesar 96,27. Ini menunjukkan adanya peningkatan optimisme konsumen yang cukup tinggi (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kaltim, 2020: 2).
Peningkatan kondisi ekonomi konsumen pada  Triwulan  IV-2019  disebabkan  oleh peningkatan pada ketiga komponen pembentuk ITK, yaitu pendapatan tumah tangga, pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi dan tingkat konsumsi barang/jasa. Perkiraan kondisi
konsumen  pada  Triwulan  I-2020  sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Triwulan IV-2019, ditandai dengan nilai ITK sebesar 102,05. Komponen pendapatan rumah tangga diperkirakan mengalami kenaikan, meskipun tidak diiringi dengan peningkatan rencana pembelian barang tahan lama, ditandai dengan nilai ITK yang diperkirakan masih berada di atas 100. (Berita Resmi Statistik, BPS Kaltim, 2020: 2-3)
Aspek Pemasaran Pendirian BPRS A s p e k   p e m a s a r a n   m e n c a k u p market segmentation , market targeting dan positioning . Market segmentation adalah upaya mengelompokkan konsumen berdasarkan kebutuhan. Tujuannya agar perusahaan dapat menerapkan upaya pemasaran yang lebih efektif dan ekonomis (Tjiptono, 2015: 150). Market targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau beberapa segmen untuk dilayani (Shintia & Mantala, 2019). Segmentasi pasar, target pasar dan positioning dilihat dari Potensi Lapangan Usaha, Pertumbuhan UMKM, dan Pelaku UMKM di Kalimantan Timur. Berdasarkan  Grafik  dibawah  ini disebutkan bahwa industri Pertambangan dan Pengelolaan masih menjadi prioritas pengelolaan usaha di Kalimantan Timur. Industri Konstruksi menjadi urutan kedua, kemudian disusul oleh perdagangan dan pertanian, dimana mayoritas usaha mikro kecil dan menengah turut andil didalamnya. Aspek pemasaran yang kedua adalah potensi pertumbuhan UMKM di Kalimantan Timur.  Berdasarkan  Tabel  12  jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk Modal Kerja dan Investasi UMKM di Kalimantan Timur berjumlah Rp 890 Miliar untuk Modal Kerja dan Rp 697 Miliar untuk Investasi pada Desember 2019.
Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur cukup signifikan pada tahun 2018 hingga 2019. Tabel 13, menujukkan pelaku UMKM tahun 2018 terbanyak berada di Kota Samarinda (118.355), kemudian Kota Balikpapan (61.374) dan Kota Bontang (17.709) dengan jumlah total semua pelaku UMKM yang terdaftar
di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur adalah 211.548 pelaku UMKM. Dimana mayoritas UMKM bergerang dalam perdagangan, terutama kuliner (Disperindagkop Kaltim, 2020). Sektor UMKM bisa menjadi segmentasi serta target pasar tersendiri untuk mengembangkan BPRS di Wilayah Kalimantan Timur.
Tabel 14 menunjukkan bahwa tahun 2019 jumlah pelaku UMKM tersebut meningkat menjadi 307.343 pelaku UMKM meningkat sebanyak 95.795 pelaku UMKM dibanding tahun 2018. Tahun 2019 meningkat cukup signifikan dan masih didominasi oleh Dagang, Kuliner dan Jasa terutama wilayah Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

## Sumber: BPS Provinsi Kalimanatan Timur, 2019
Grafik 1.  Potensi Lapangan Usaha di Kalimantan Timur
Sumber: Data Disperindagkop Kaltim, diolah 2020 Gambar 1. Prosentase Jumlah UMKM Tiap Wilayah di Kaltim

## 122 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
Gambar 1 menunjukkan prosentase jumlah UMKM tiap wilayah di Kalimantan Timur. Terdapat tiga kota besar yang mendominasi UMKM di wilayah Kalimantan Timur. Pertama, Kota Samarinda dengan jumlah 158,624 pelaku UMKM. Kedua, Balikpapan dengan jumlah 105,060 pelaku UMKM. Kota ketiga adalah Kota Bontang jumlah 27,076 pelaku UMKM. Artinya tiga kota besar menjadi potensi besar pengembangan BPRS dari aspek pemasaran. Pelaku  UMKM  terbanyak  di  tahun 2019 berada di Samarinda, kemudian diikuti Balikpapan dan kemudian Bontang. Sedangkan bidang usaha yang banyak digeluti pelaku UMKM adalah usaha perdagangan kemudian diikuti bidang usaha kuliner dan bidang usaha jasa. (Disperindagkop Kaltim, 2020). Pelaku UMKM  adalah  merupakan  pangsa  pasar terbesar BPRS sehingga merupakan aspek pasar yang perlu dipertimbangkan sebagai target pasar BPRS.
Studi Kelayakan Bisnis BPRS Dari Aspek Ekonomi, Sosial Dan Budaya Setiap aktivitas bisnis tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif pada lingkungan sekitarnya (Rajagukguk, 2020). Dampak positif dan negatif ini dapat dirasakan oleh berbagi pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah atupun masyarakat luas (Wardhani et al., 2019). Bagi masyarakat adanya aktivitas bisnis memberikan manfaat ekonomis berupa peluang untuk meningkatkan pendapatan (Oktoyadi & Wahyuni, 2019). Bagi pemerintah berupa penerimaan kas negara dan daerah, tersedianya lapangan pekerjaan, berkurangnya angka kemiskinan dan adanya pengelolaan sumber daya yang belum terjamah (Purwana & Hidayat, 2016: 211-212).
B e r d a s a r k a n   h a s i l   w a w a n c a r a Pendamping/Konsultan Klinik Bisnis KUMKM Disperindagkop  Samarinda.  Diperoleh informasi bahwa Kota Samarinda merupakan Kota yang paling tetap untuk didirikan BPRS karena selain merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur juga jumlah penduduknya paling banyak di Kalimantan Timur sehingga potensi pasarnya juga paling banyak. Kota Samarinda  juga  memiliki  pelaku  UMKM terbanyak di Kalimantan Timur dibanding Kabupaten/Kota  lainnya,  dengan  sektor
usaha paling banyak adalah perdagangan. Kota Samarinda juga cukup baik di sektor usaha jasa, karena salah satu ciri kota maju adalah kota yang sektor usaha jasanya tinggi. Perputaran dana di Kota Samarinda juga cukup tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur (Konsultan/Pembina Klinik UMKM Kota Samarinda, Maret 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala  Seksi  Produksi,  Pembiayaan  dan Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kalimantan Timur. Diperoleh informasi bahwa Samarinda, Balikpapan dan Bontang memiliki pelaku UMKM terbanyak. Samarinda dan Balikpapan merupakan daerah yang berpotensi besar untuk didirikan BPRS, karena selain penduduknya lebih banyak dibanding Kabupaten/Kota lain, juga perputaran uang serta pelaku UMKM nya paling banyak berada di Samarinda dan Balikpapan (Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan, Maret 2020). Aspek sosial dan budaya Kota Samarinda memiliki penduduk yang beragam dengan perdagangan dan sebagai kota pemerintahan sebagai motor penggerak perekonomiannya. Pemerintah juga dalam hal ini cukup berperan dalam  membuat  cluster-cluster  usaha  di Kota Samarinda, seperti kampong tenun di Samarinda, pusat oleh-oleh amplang di daerah Muara jalan Antasari Samarinda, kampung nasi kuning di jalan Lambung Mangkurat Samarinda serta produksi UMKM di daerah Palaran. Mayoritas masyarakata di Sikap pelaku  bisnis  dengan  Bank  Syariah  juga cukup beragam, dimana masyarakat tidak terlalu mementingkan aspek syariah dalam memperoleh pendanaan. Yang terpenting adalah kemudahan akses dan pendampingan usaha (Konsultan/Pembina Klinik UMKM Kota Samarinda, Maret 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan  UMKM  Kota  Balikpapan.  Diperoleh informasi bahwa di Balikpapan merupakan daerah  yang  berpotensi  untuk  didirikan BPRS karena di Balikpapan potensi pasarnya cukup baik. Pelaku UMKM di Balikpapan cukup tertib dalam pembentukan usahanya, seperti cluster untuk sektor barang kerajinan
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 123 maupun cenderamata berada di pasar Kebun Sayur Balikpapan dan kerajinan berbahan dasar kulit buaya di daerah Teritip. Pelaku usahanya sudah cukup paham dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun Koperasi Syariah (Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan, Maret 2020).
Aspek  sosial  dan  budaya  di  Kota Balikpapan yaitu memiliki penduduk yang beragam dan merupakan kota minyak dengan Pertamina sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Dengan adanya Pertamina di  Kota  Balikpapan,  maka  sektor  usaha masyarakat jadi ikut terangkat dan perputaran uang di menjadi cukup besar. Karakter pelaku bisnis di Kota Balikpapan yang mayoritas Muslim  membuat  mereka  berfikir  untuk berinvestasi tanpa riba dan menghindari Bank Konvensional untuk beralih ke Bank Syariah atau  dengan  permodalan  secara  mandiri (Kepala Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan, Maret 2020).

## Rekomendasi Wilayah Pendirian BPRS
Fakta  menarik  dilapangan  setelah bertemu dan wawancara langsung dengan Camat Tenggarong dan Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Diperoleh informasi bahwa Kota Tenggarong memiliki potensi pasar pelaku UMKM yang relatif kecil dibanding Kota Samarinda dan Balikpapan. Pelaku UMKM Tenggarong lebih banyak di sektor perdagangan dan kontraktor, baik kontraktor  pemerintah  daerah  maupun kontraktor swasta (Camat Tenggarong dan Kasubbag  Umum  Ketatalaksanaan  dan Kepegawaian Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Februari 2020). Pernyataan  ini  diperkuat  kembali dengan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Diperoleh informasi  bahwa  di  Kalimantan  Timur pelaku UMKM terbanyak adalah Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Samarinda dan Balikpapan merupakan daerah yang berpotensi besar untuk didirikan BPRS, karena selain penduduknya  lebih  banyak  dibanding
Kabupaten/Kota lain, juga perputaran uang serta pelaku UMKM nya paling banyak berada di Samarinda dan Balikpapan. Kota Samarinda dan Balikpapan memiliki potensi pasar pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang paling baik dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Timur. Pelaku UMKM di Kota Samarinda dan Balikpapan banyak bergerak  di  sektor  perdagangan,  kuliner dan jasa (Kasi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, Februari 2020). B e r d a s a r k a n   h a s i l   w a w a n c a r a , pengamatan data-data ekonomi dan keuangan, serta hasil survei lapangan, maka rekomendasi lokasi untuk pendirian BPRS adalah Kota Samarinda  dengan  dasar  Pertumbuhan Jumlah UMKM, Lapangan Usaha dan Jumlah Penduduk.  Untuk  wilayah  Samarinda, rekomendasi lokasi yang tepat untuk kantor BPRS  jika  didirikan  di  Samrinda  adalah daerah  Palaran.  Namun  demikian,  tidak menutup kemungkinan jika BPRS didirikan di Balikpapan, dengan rekomendasi wilayah di sekitar Pasar Kebun Sayur atau Pasar Inpres Balikpapan.

## KESIMPULAN
Studi  Kelayakan  Bisnis  (SKB)  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di Kalimantan  Timur  ditinjau  dari  Aspek Keuangan adalah Layak. Hasil perhitungan NPV menunjukkan bahwa jumlah aliran kas masuk bersih (Rp 4.196.747.481,-) lebih besar dari biaya proyek (Rp 3.623.989.255,-) atau penerimaan aliran kas bersih > biaya proyek, maka pendirian BPRS Layak untuk dijalankan. Hasil perhitungan IRR menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang ditargetkan sebesar 6%, sedangkan hasil IRR sebesar 11.13%, artinya IRR > target keuntungan yang diharapkan, maka investasi pendirian BPRS ini layak diterima. Studi kelayakan bisnis pendirian BPRS di Kalimantan Timur dinilai dari aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar melihat dari potensi PDRB, potensi jumlah penduduk, dan potensi daya beli, wilayah Kalimantan Timur sangat berpotensi untuk didirikan BPRS. Aspek pemasaran melihat dari potensi pertumbuhan

## 124 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
UMKM, pertumbuhan lapangan usahan, dan jumlah UMKM. Dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar dan target pasar BPRS adalah UMKM yang mayoritas bergerang dalam bidang perdagangan dan kuliner. Studi  kelayakan  bisnis  pendirian BPRS dari segi ekonomi akan berdampak terhadap pemasukan daerah, kemudahan dalam penyediaan dana murah bagi UMKM, dan  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat.  Dampak  sosial  dan  budaya masyarakat akan lebih teredukasi dengan adanya  akses  perbankan.  Masyarakat Samarinda dan Balikpapan mayoritas adalah masyarakat pendatang dari pulau Jawa dan pulau Sulawesi, tentunya dengn karakter dan budaya yang berbeda. Namun, mayoritas masyarakat  pendatang  beragama  Islam, dimana sikap berdagang tanpa riba cukup menjadi perhatian masyarakat. Pada akhirnya masyarakat memilih produk Bank Syariah sebagai alternatif pendanaan.
Balikpapan dan Samarinda berpotensi besar untuk didirikan BPRS, namun dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Samarinda kota yang paling layak didirikan BPRS.
SARAN PENELITIAN Hasil studi kelayakan ini bisa dijadikan dasar  bagi  pemerintah  daerah  provinsi Kalimantan Timur, yaitu perlunya mendirikan BPRS. Tentunya menjadi pemasukan daerah dan mampu meningkatkan ekonomi daerah dari sektor perbankan. Bagi para investor, hasil studi kelayakan ini bisa dijadikan rekomendasi untuk mendirikan BPRS dengan perhitungan keuangan dan aspek lainnya yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akram, H., & Tinaprilla, N. (2020). Analisis Kelayakan  Pengembangan  Usaha Pengolahan Kerupuk Ikan Lele Clipss Catfish Chips Di Kota Bogor. Forum Agribisnis (Agribusiness Forum) , 10 (2), 95–105. https://doi.org/https://doi. org/10.29244/fagb.10.2.95-105 Apriliana, F. S., & Sutopo, W. (2017). Analisa Studi Kelayakan Penambahan Mesin CNC dengan Metode Profitability Index
(PI) di PT. USA Sejora Jaya Shipyard Batam. Jurnal PROFISIENSI , 5 (1), 7–12.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
(2019). Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I 2019 . Badan Pusat Statistik. Bank  Indonesia,  P.  K.  (2020). Laporan Perekonomian Kalimantan Timur Februari 2020 [Laporan Ekonomi]. BI Perwakilan
Kaltim. Bank Indonesia Provinsi Kalimtan Timur.
(2019). Laporan Perekonomian Kalimantan Timur November 2019 . Bank Indonesia. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kaltim. (2020). Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV-2019 (No. 12/02/64/Th.XXIII). Badan Pusat Statistik.
BPS Kota Balikpapan. (2019). Statistik Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 (Statistik Daerah No. 64710.1812). Badan Pusat
Statistik.
BPS  Kota  Samarinda.  (2019a). Statistisk Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Tahun 2019 (Statistik Daerah No. 4101002.xxxx). Badan Pusat Statistik. BPS Kota Samarinda, K. S. (2019b). Statistik Daerah Kota Samarinda (Statistik Daerah No. Publikasi: 64720.1919). BPS Kota Samarinda.
BPS  Provinsi  Kalimantan  Timur.  (2019). Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 (Samarinda; Statistik Daerah No. Publikasi: 64550.1906). BPS Provinsi Kaltim. Fahmi, I. (2014). Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi (Edisi Pertama). Mitra Wacana Media.
Hadi, A., Juniar, A., & Jikrillah, S. (2010). Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tanah Bumbu Ditinjau dari Aspek Keuangan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi , Vol. 11 (No. 1), 1–9. Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). Analisis Laporan Keuangan (Edisi 5). UPP STIM YKPN. Kristanto, F. D., Susyanti, J., & Salim, M.
A. (2019). Analisis Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Keuangan Produk Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Pada Distro
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 125
‘Powernoise Merch’) Kabupaten Malang. E – Jurnal Riset Manajemen (JRM) , 25–36. Maryanto, & Sukma, A. (2016). Studi Kelayakan Pembukaan Cabang Bank Syariah di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (Studi di Bank Syariah Mandiri). Jurnal Nisbah , Vol. 1 (No. 2), 243–255. Nabila, W. F., & Nurmalina, R. (2019). Analisis Kelayakan Usaha Minyak Serai Wangi Pada  Kondisi  Risiko  (Studi  Kasus PT. Musim Panen Harmonis). Forum Agribisnis: Agribusiness Forum , 9 (2), 143–159. https://doi.org/https://doi.
org/10.29244/fagb.9.2.143-159 Ndraha, A. J., Prasetyawan, A. J., Wati, I. K.,
Cahyasar, I., Shintya, N. A., Supriadi, I., & Sariatun. (2019). Analisa Kelayakan Bisnis Pada UMKM (Study Kasus Pada Usaha Tempe Murni Ita). Jurnal Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik , 2 (1), 10–19.
Oktoyadi, & Wahyuni, S. (2019). Kelayakan Pengembangan Bisnis E-Marketplace Perjalanan  Ibadah  Umroh  Pada  PT. Sarana Transwisata Teknologi. JRPMA ,
3 (2), 145–156.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019). Statistik Perbankan Syariah Desember 2019 (Perbankan Desember 2019). Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Statistik Perbankan Syariah, April 2019 . Otoritas Jasa Keuangan. PBI No. 14 Pemberian Kredit/Pembiayaan. (2012). PBI No. 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM . Bank Indonesia. Purwana, D., & Hidayat, N. (2016). Studi Kelayakan Bisnis (1.-Cet. 1). Rajawali Pers. Rajagukguk, J. R. (2020). Studi Kelayakan Desain  Pembangkit  Listrik  Tenaga Sampah (PLTSa) Sebagai Sumber Energi Listrik 200 MW (Studi Kasus TPA Bantar Gebang Kabupaten Bekasi). Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan , 5 (1), 51–61. Ramadhanty, A. R., Sulistyodewi Nur Wiyono,
Kusno, K., & Trimo, L. (2020). Analisis Kelayakan  Usaha  Budidaya  Selada Krop Di CV. Cantigi Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
Forum Agribisnis (Agribusiness Forum) , 10 (1), 27–35. https://doi.org/https:// doi.org/10.29244/fagb.10.1.27-35 Ruminta, D., Daris, E., & Jayaprawira, A. R. (2013). Analisis Kelayakan Finansial Versi Syariah pada Pembiayaan Investasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. X. Jurnal Agribisnis , Vol. 7 (No. 2), 129–144. Shintia, N., & Mantala, R. (2019). Analisis Kelayakan  Proyek  Sistem  Informasi Persediaan. Positif : Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi , 5 (2).
Sitinjak,  N.  S.  (2019).  Sistem  Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Lokasi Spbu Dengan Metode Vikor (Studi Kasus : Spbu  Dodo  (  Dealer  Owned  Dealer Operated). Jurnal INTI , 6 (3), 294–298. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif . Alfabeta. Sugiyono. (2015). Metode Penilitian Manajemen . Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi . Alfabeta. Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi (Edisi 1). Penerbit ANDI.
Suprihadi. (2019). Analisis Potensi Daerah (Makro Ekonomi) Terhadap Kelayakan Pendirian  PT.  BPR  Arta  Waringin Jaya Situbondo di Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia , 13 (2). https://doi. org/10.32812/jibeka.v13i2.102 Susanti, E., Arida, A., & Tritama, C. A. (2019). Analisis Kelayakan Usaha Minyeuk Pret Di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Jurnal Bisnis Tani , 5 (2), 93–107. Tjiptono, F. (2015). Strategi Pemasaran (4th ed.).
ANDI.
Wardhani, A. R., Suwandono, P., Silviana, & Fadhillah, A. R. (2019). Analisis Kelayakan Bisnis pada UKM Kripik Pisang Ramesta di Tulungagung. JMM – Jurnal Masyarakat Merdeka , 2 (1), 32–36. Wijaksani, T. T., Nurmalina, R., & Burhanuddin. (2018). Analisis Kelayakan Investasi Kapal Khusus Angkutan Ternak Di Indonesia Skenario Rute Celukan Bawang-Tanjung Priok-Cirebon. Forum Agribisnis , 8 (2), 117–136.

## 126 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
Wiyanti, N. K. P., Budiasa, I. W., & Ustriyana, I. N. G. (2019). Analisis Kelayakan Usaha Air Minum dalam Kemasan PT. Amiro di Desa Uma Jero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata , 8 (2), Hal. 135–143.

## Wawancara:
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pembinaan  Usaha  Koperasi  dan UMKM Kota Balikpapan, Kantor Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperarasi dan UKM Kota Balikpapan di Balikpapan, Maret 2020. Hasil wawancara dengan Konsultan/Pembina Klinik UMKM Kota Samarinda, Kantor Klinik Bisnis KUMKM Disperindagkop Samarinda, Maret 2020. Hasil wawancara dengan Camat Tenggarong dan Kasubbag Umum Kasubbag Umum Ketatalaksanaan  dan  Kepegawaian Kecamatan  Tenggarong  Kab.  Kutai Kartanegara,  Kantor  Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, Februari 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Produksi, Pembiayaan  dan  Pemasaran  Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Februari 2020.

## Lampiran Tabel
Tabel 1 Anggaran Biaya Investasi Dan Biaya Overhead Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) No Komponen OHC Dan Investasi Jumlah (Rp 000) I.   Biaya Overhead (1 Tahun) 1 Biaya Tenaga Kerja 845,600 2 Biaya Promosi 1,200 3 Biaya Depresiasi 383,656 4 Biaya Lainnya 215,751 - Biaya premi asuransi 8,151 - Biaya Sewa 100,000 - Biaya Pajak 2,600 - Biaya Perbaikan & Pemeliharaan 5,000 - Biaya Barang & Jasa 100,000 Total Biaya Overhead 1,446,207 II.   Biaya Investasi 1 Biaya Sewa Gedung 5 tahun *) 500,000 2 Biaya Instalasi, Renovasi 823,830 3 Biaya Kendaraan 310,000 4 Biaya Mesin Komputer 208,500 5 Biaya Mesin Kantor lainnya 205,000 6 Alat Kantor dari Besi 206,952 7 Alat Kantor Bukan dari Besi 163,500 Total Biaya Investasi 2,417,782
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 127

## Tabel 2. Biaya Investasi Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Keterangan Harga per unit Jumlah Unit Unit Biaya Investasi BPRS A INSTALASI 823,830,000 1 Renovasi gedung Rp. 250,000,000 1 Paket 250,000,000 2 Perijinan Bangunan Rp. 25,000,000 1 Paket 25,000,000 3 Signage Rp. 140,000,000 1 Paket 140,000,000 4 Alarm + CCTV Rp. 70,000,000 1 Paket 70,000,000 5 Mekanikal elektrik Rp. 85,330,000 1 Paket 85,330,000 6 Tambahan Daya Listrik Rp. 150,000,000 1 Paket 150,000,000 7 Tambahan Line Telepon Rp. 7,500,000 5 Paket 37,500,000 8 LAN + Telepon Rp. 66,000,000 1 Paket 66,000,000 B KENDARAAN 310,000,000 1 Daihatsu Xenia Rp. 250,000,000 1 unit 250,000,000 2 Sepeda Motor Rp. 20,000,000 3 unit 60,000,000 C PERALATAN LAIN 783,952,000 Mesin Komputer 208,500,000 1 PC Rp. 9,500,000 13 unit 123,500,000 2 Printer Laserjet Rp. 15,000,000 1 unit 15,000,000 3 Printer Dotmatrix Rp. 9,000,000 2 unit 18,000,000 4 Printer Passbook Rp. 9,500,000 1 unit 9,500,000 5 Printer Multifuction Rp. 3,000,000 1 unit 3,000,000 6 UPS 6 KVA Rp. 30,000,000 1 unit 30,000,000 7 Scanner Rp. 1,500,000 1 unit 1,500,000 8 Projector Rp. 8,000,000 1 unit 8,000,000 Mesin Kantor Lainnya 205,000,000 1 Mesin Hitung Uang Rp. 30,000,000 1 unit 30,000,000 2 Genset 20 Kva Rp. 175,000,000 1 unit 175,000,000 Alat Kantor Dari Besi 206,952,000 1 AC Split 1 PK Rp. 8,395,200 10 unit 83,952,000 2 Lemari Arsip Tahan Api Rp. 20,000,000 1 unit 20,000,000 3 Filling Kabinet Rp. 6,000,000 2 unit 12,000,000 4 Cashbox Rp. 1,000,000 1 unit 1,000,000 5 Pintu Khasanah Rp. 60,000,000 1 unit 60,000,000 6 Brankas Rp. 30,000,000 1 unit 30,000,000 Alat Kantor Bukan Dari Besi 163,500,000 1 Furniture Rp. 80,000,000 1 set 80,000,000 2 Kursi kerja Rp. 65,000,000 1 paket 65,000,000 3 Sofa Tamu Rp. 17,500,000 1 paket 17,500,000 4 Kalkulator Telstruk Rp. 1,000,000 1 unit 1,000,000 5 Faximile Rp. 1,500,000 1 unit 1,500,000 6 Detektor Ultraviolet Rp. 500,000 1 unit 500,000 7 Asbak/Tempat Sampah Stainless steel Rp. 500,000 1 unit 500,000 D SEWA GEDUNG *) Rp. 100,000,000 5 tahun 500,000,000 TOTAL PERKIRAAN BIAYA Rp. 2,417,782,000
*) Harga sewa sudah termasuk pajak
Sumber: Data sekunder diolah, Penulis 2020

## 128 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi

## Tabel 3. Target Break Even Point (BEP) sebuah BPRS
Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12 Bln 13 Formulasi a. Growth Pembiayaan 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 1,000 Pembiayaan 1,000 2,000 3,000 4,200 5,400 6,800 8,200 9,800 11,400 13,200 15,000 17,000 18,000 Pend Pembiayaan 26 64 127 217 338 491 679 905 1,170 1,478 1,832 2,233 2,670 Akm Pend Pemb 26 90 216 433 771 1,262 1,941 2,845 4,015 5,494 7,325 9,558 12,228 Provisi Pembiayaan 10 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 10 Akm Prv Pembiayaan 10 20 30 42 54 68 82 98 114 132 150 170 180 b. Pendanaan Dana (100%) - growth Dana Pihak III 1,111 2,222 3,333 4,667 6,000 7,556 9,111 10,889 12,667 14,667 16,667 18,889 20,000 Rekening antar kantor -1,111 -2,222 -3,333 -4,667 -6,000 -7,556 -9,111 -10,889 -12,667 -14,667 -16,667 -18,889 -20,000 c. Biaya - Biaya Pihak III 8 20 40 69 108 153
210 278 359 453 561 684 818 - Biaya RKA -                  -                   -                  -                  -                    -                   -                     -                 -                  -                  -                    -                    - - Total Biaya Dana 8 20 40 69 108 153 210 278 359 453 561 684 818 - Akum Total Biaya Dana 8 29 69 138 246 399 609 887 1,245 1,698 2,259 2,943 3,762 Laba-Rugi -103 -208 -295 -364 -415 -442 -446 -425 -378 -301 -196 -59 83 Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12 Bln 13
Sumber: Data Sekunder, diolah 2020
Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 1 0 Bln 1 1 Bln 1 2 1 Kas  dan BI 22 44 67 93 120 151 182 218 253 293 333 378 2 SW BI 3 Antar Bank Aktiva 4 Antar Kantor Aktiva - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   -                     -                 -                  - 5 Penyertaan 6 Pem biayaan 1,000 2,000 3,000 4,200 5,476 6,951 8,428 10,103 11,779 13,600 15,522 17,606 7 PPAP -/- -1 0 -3 0 -5 0 -7 2 -9 7 -124 -154 -185 -219 -254 -291 -331 8 Aktiva Tetap dan Inventaris  (N ET) 1,886 1,854 1,822 1,790 1,758 1,726 1,694 1,662 1,630 1,598 1,566 1,534 9 Aktiva Lainnya 492 528 582 674 709 792 897 1,048 1,227 1,510 1,722 2,025 TOTAL AKTIVA 3,390 4,397 5,421 6,685 7,966 9,496 11,047 12,846 14,671 16,747 18,852 21,212 Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12 1,111 2,222 3,333 4,667 6,000 7,556 9,111 10,889 12,667 14,667 16,667 18,889 1 Giro - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   -                     -                 -                  - 2 Tabungan 778 1,556 2,333 3,267 4,200 5,289 6,378 7,622 8,867 10,267 11,667 13,222 3 D epos ito,C D 333 667 1,000 1,400 1,800 2,267 2,733 3,267 3,800 4,400 5,000 5,667 4 Kew ajiban Segera - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   -                     -                 -                  - 5 Antar Bank Pas iva - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   -                     -                 -                  - 6 Antar Kantor Pas s iva - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   -                     -                 -                  - 7 R upa-rupa Pas iva 8 Ekuitas 2,279 2,174 2,087 2,018 1,967 1,940 1,936 1,957 2,004 2,081 2,186 2,323 a. Modal D is etor 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 b. Tam bahan Modal D is etor c. Laba/R ugi Tahun Lalu d. Laba/R ugi Tahun Berjalan -103 -208 -295 -364 -415 -442 -446 -425 -378 -301 -196 -5 9 TOTAL PASIVA 3,390 4,397 5,420 6,685 7,967 9,496 11,047 12,846 14,671 16,747 18,853 21,212 POS PASIVA
Ta hun k e -1
Ta be l 4 P roye ksi  Ne ra ca   BP RS (Jutaan Rp) POS AKTIVA
Ta hun k e -1
Sumber: Data Sekunder, diolah 2020
Bln-1 Bln-2 Bln-3 Bln-4
Bln-5 Bln-6 Bln-7 Bln-8 Bln-9 Bln-1 0 Bln-1 1 Bln-1 2 I Sa ldo  k a s   Aw a l - 2 3 4 4 6 6
9 3 1 2 0 1 5 1 1 8 2 2 1 8 2 5 3 2 9 4 3 3 3 II Ka s   M a s uk 3 ,3 9 0 1 ,0 0 6 1 ,0 2 3 1 ,2 6 4 1 ,2 8 2 1 ,5 2 9 1 ,5 5 1 1 ,7 9 9 1 ,8 2 5 2 ,0 7 7 2 ,1 0 5 2 ,3 5 9 a D a n a   Ma s ya ra ka t 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,1 1 1 1 ,3 3 3 1 ,3 3 3 1 ,5 5 6 1 ,5 5 6 1 ,7 7 8 1 ,7 7 8 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,2 2 2 1 Giro - - -                  -                   -                 -                  -                    -                  -                    -                 -                  - 2 Ta b u n g a n 7 7 8 7 7 8 7 7 8 9 3 3 9 3 3 1 ,0 8 9 1 ,0 8 9 1 ,2 4 4 1 ,2 4 4 1 ,4 0 0 1 ,4 0 0 1 ,5 5 6 3 D e p o s ito ,C D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 4 0 0 4 6 7 4 6 7 5 3 3 5 3 3 6 0 0 6 0 0 6 6 7 b SW BI  Ja tu h   te m p o - c An ta r  Ka n to r  Pa s s iva - - -                  -                   -                 -                  -                    -                  -                    -                 -                  - d Pe n ju a la n   Su ra t  Be rh a rg a e R u p a -ru p a   p a s s iva /p e m b ia ya a n - - -                  -                   -                 -                  -                    -                  -                    -                 -                  - f Pe n g u ra n g a n   PPAP
g Pe n ju a la n   AT  &  la in n ya
h Eq u ity 2 ,2 7 9 -1 0 5 -8 8 -6 9 -5 1 -2 7 -4 2 1 4 7 7 7 1 0 5 1 3 7 1 Mo d a l  D is e to r -2 ,2 7 9 -1 0 5 -8 8 -6 9 -5 1 -2 7 -4 2 1 4 7 7 7 1 0 5 1 3 7 2 C a d a n g a n - - -                  -                   -                 -                  -                    -                  -                    -                 -                  - 3 L /R   Ta h u n   la lu   &  Be rja la n                       - - -                  -                   -                 -                  -                    -                  -                    -                 -                  -
i L a in n ya III Ka s   Ke lua r 3 ,3 6 7 9 8 5 1 ,0 0 2 1 ,2 3 8 1 ,2 5 5 1 ,4 9 8 1 ,5 2 0 1 ,7 6 3 1 ,7 8 9 2 ,0 3 6 2 ,0 6 5 2 ,3 1 5 a D a n a   Ma s ya ra ka t - - -                  -                   -                 -                  -                    -                  -                    -                 -                  - 1 Giro 2 Ta b u n g a n 3 D e p o s ito ,C D b Pe m b e lia n   SW BI c An ta r  Kn a to r  Aktiva
-                  -
d Pe m b e lia n   Su ra t  Be rh a rg a e Pe n ca ira n   Pe m b ia ya a n 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 ,2 0 0 1 ,2 7 6 1 ,4 7 5 1 ,4 7 7 1 ,6 7 5 1 ,6 7 6 1 ,8 2 1 1 ,9 2 2 2 ,0 8 4 f Pe n a m b a h a n   PPAP
-1 0 -2 0 -2 0 -2 2 -2 5 -2 8 -3 0 -3 2 -3 4 -3 5 -3 7 -4 0
g Pe m b e lia n   AT  &  la in n ya
1 ,8 8 6 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 h Ke w a jib a n   s e g e ra   ja tu h   te m p o i L a in n ya
4 9 2
3 7 5 4 9 2 3 6 8 3 1 0 5 1 5 2 1 7 9 2 8 3 2 1 3 3 0 3 IV Sa ldo Ak hir Ka s
2 3 4 4 6 6 9 3 1 2 0 1 5 1 1 8 2 2 1 8 2 5 3 2 9 4 3 3 3 3 7 8
Tabel 6 P royeksi C ash Flow  B P R S (Jutaan Rp) POS AKTIVA
A N G G A R A N
Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 13 A Pendapatan 36 84 157 259 392 559 761 1,003 1,284 2,850 Pendapatan  Operasional 36 84 157 259 392 559 761 1,003 1,284 2,850 1. Margin & Bagi H as il 26 64 127 217 338 491 679 905 1,170 2,670 a. Pem biayaan 26 64 127 217 338 491 679 905 1,170 2,670 b. Surat Berharga c. Antar Bank Aktiva 2. Provis i/Kom is il/Lainnya 10 20 30 42 54 68 82 98 114 180 3. R ekening Antara Kantor - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   - - Pendapatan Non Operasional - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   - - B Biaya 139 291 452 623 807 1,001 1,207 1,428 1,662 2,767 Biaya Operasional 139 291 452 623 807 1,001 1,207 1,428 1,662 2,767 1. Bagi H as il 8 20 40 69 108 153 210 278 359 818 2. R ekening Antar Kantor - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   - - 3. Provis i/Kom is il 4. Biaya Overhead 121 241 362 482 603 723 844 964 1,085 1,572 a. SD I 70 141 211 282 352 423 493 564 634 921 b. Prom os i 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 c. D epres ias i 32 64 96 128 160 192 224 256 288 416 d. Lainnya 18 36 54 72 90 108 126 144 162 234 5. Biaya PPAP 10 30 50 72 97 124 154 185 219 377 Biaya Non Operasional C Pend. Bersih (sbl Pajak &  Zakat) -103 -208 -295 -364 -415 -442 -446 -425 -378 83 D Pajak &  Zakat - -                 -                  -                   -                  -                  -                    -                   - - a. Pajak b. Zakat E Pend. Bersih (stlh Pajak &  Zakat) -103 -208 -295 -364 -415 -442 -446 -425 -378
83 -301 -196 -59 -                 -                  - -301 -196 -59 254 291 331 320 352 384 180 198 216 705 775 846 1 1 1 1,205 1,326 1,446 453 561 684
-                 -                  - 1,912 2,178 2,462 1,912 2,178 2,462 -                 -                  - -                 -                  - 132 150 170 1,478 1,832 2,233 1,982 2,403 1,610 1,982 2,403
1,478 1,832 2,233 (Jutaan Rp) Tahun ke-1 Bln 10 Bln 11 Bln 12 1,610 Tabel 5 P royeksi Laba - R ugi B P R S LABA / RUGI
Sumber: Data Sekunder, diolah 2020

## 130 Dedy Mainata dan Angrum Pratiwi
Tabel 7. Perhitungan Net Present Value (NPV) BPRS 6.00% 7.00% TAHUN   KAS MASUK   DISCOUNT FACTOR NILAI SEKARANG 0 NILAI SEKARANG PVIF (11.08%,n) PVIF (24.93%,n) 1 996,292,745 0.9433962 939,898,816 0.9346 931,114,715 2 996,292,745 0.8899964 886,696,997 0.8734 870,200,669 3 996,292,745 0.8396193 836,506,601 0.8163 813,271,653 4 996,292,745 0.7920937 789,157,170 0.7629 760,066,965 5 996,292,745 0.7472582 744,487,897 0.7130 710,342,958 JUMLAH NILAI SEKARANG ALIRAN KAS MASUK BERSIH 4,196,747,481 4,084,996,960 BIAYA PROYEK 3,623,989,255 3,623,989,255 NET PRESENT VALUE 572,758,226 461,007,706 IRR 11.13% KESIMPULAN Viable (Layak)

## Tabel 10. Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Kalimantan Timur
Variabel Pembentuk ITK ITK menurut Variabel Pembentuk 2019 Triwulan III Triwulan IV Pendapatan Rumah Tangga Kini 91.96 111.50 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Konsumsi 100.76 102.18 Tingkat Konsumsi Barang/Jasa 100.81 105.13 Indeks Tendensi Konsumen (ITK) 96.27 107.59 Sumber:  Berita  Resmi  Statistik  BPS  Provinsi Kalimantan Timur, 2020 Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Regional Daerah Wilayah (%) 2018-TW IV Kaltim 5.14 Sumatera 4.46 Kalimantan 5.49 Balinursa 4.36 Sulawesi 6.18 Maluku-Papua -9.43 Jawa 6.58 Nasional 5.18 Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2019 Tabel 8. Proyeksi Payback Period (PBP) Investasi Pendirian BPRS (Rp. 000) NO. U R A I A N TAHUN 1 2 3 4 5 A. NET PROFIT (59,012) 3,173,628 9,530,508 0 0 B DEPRESIASI 0 0 0 0 0 PROCEEDS (59,012) 3,173,628 9,530,508 0 0 C INVESTMENT 2,217,782  2,217,782 2,217,782 2,217,782 2,217,782 TOTAL REPAYMENT (59,012) 3,114,615 12,645,123 12,645,123 12,645,123 SALDO 2,276,794 (896,833) (10,427,341) (10,427,341) (10,427,341) D PAYBACK (Year, Month) 1 1 1 1 1
Studi Kelayakan Bisnis Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kalimantan Timur 131 Tabel 12. Total Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi untuk UMKM (Bulan Desember 2019) Propinsi Modal Kerja Investasi Konsumsi (Bukan UMKM) UMKM Bukan UMKM UMKM Bukan UMKM Kalimantan Timur 890 96 697 367 3,280 NPF 178 5 41 4 97
Sumber: Bank Indonesia, Laporan Ekonomi Kaltim, 2020
Tabel 13. Data UMKM Per Bidang 2018 No. Kab/Kota Kuliner Industri Pengolahan Kerajinan Dagang Jasa TOTAL 1 SAMARINDA 27.845 102 101 76.037 14.270 118.355 2 KUTAI KARTANEGARA 162 623 19 101 165 1.070 3 KUTAI BARAT 499 1.628 945 312 177 3.561 4 KUTAI TIMUR 147 1.456 15 831 544 2.993 5 BALIKPAPAN 21.034 1.998 5 36.369 1.968 61.374 6 PASER 156 2.391 24 369 465 3.405 7 PPU 43 943 0 121 15 1.122 8 MAHULU 125 23 154 98 53 453 9 BERAU 161 964 44 238 99 1.506 10 BONTANG 10.385 2.162 15 5.078 69 17.709 JUMLAH 60.557 12.290 1.322 119.554 17.825 211.548

## Sumber: Disperindagkop Kaltim, 2019

## Tabel 14. Data UMKM Per Bidang 2019
No. Kab/Kota UKM Total INDUSTRI Kuliner Industri Pengolahan Kerajinan Dagang Jasa 1 SAMARINDA 34,966 111 104 99,167 24,276 158,624 2 KUTAI KARTANEGARA 253 721 21 245 293 1,533 3 KUTAI BARAT 329 1,987 1,045 505 302 4,168 4 KUTAI TIMUR 211 1,560 18 994 778 3,561 5 BALIKPAPAN 39,861 1,999 6 60,995 2,199 105,060 6 PASER 248 2,391 25 439 562 3,665 7 PPU 54 1,045 - 129 24 1,252 8 MAHULU 122 24 289 106 57 598 9 BERAU 308 955 49 375 119 1,806 10 BONTANG 17,644 3,128 16 6,187 101 27,076 JUMLAH 93,996 13,921 1,573 169,142  28,711 307,343
Sumber: Disperindagkop Kaltim, 2020