Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN PERTUMBUHAN
SEKTOR RIIL 1

## Hilman Hakiem
Dosen Program Studi Ekonomi Islam dan
Ketua Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## Desi Silfiaratih Waluyo
Alumni Departemen Manajemen FEM-IPB

## Abstract
Indonesia's economic growth declined in the period 2004-2006. This is caused by too much focus on strengthening the monetary policy, otherwise the real sector less attention. As of May 2006, the bank funds are not channeled into the real sector reached Rp 393 trillion, which is then reinvested in the financial sector. The contradiction of real-monetary sector was due to the high interest rate policy of Bank Indonesia. On the one hand, this policy can reduce inflation, but on the other hand will result in the real sector become slow. This condition requires immediate implementation of an integral and gradual system of Islamic banks as a solution to solving the problem. This paper aims to describe how Islamic banks, through the scheme musyarakah and mudharabah, can improve the real sector growth in the context of overcoming the economic problems of Indonesia.

## Keywords: economic growth, monetary policy, real sector, musyarakah, mudharabah

## I. PENDAHULUAN
Kondisi  perekonomian  Indonesia  belum  menunjukkan  performa  yang  memuaskan. Staf Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEUI Yusuf Wibisono dalam tulisan di  harian  Republika,  2  Agustus  2006,  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  semakin menurun dari 7,1 persen pada kuartal IV 2004 saat pemerintahan baru dilantik, menjadi 4,6 persen pada kuartal I 2006. Target pertumbuhan ekonomi 2006 sebesar 5,9 persen diyakini sulit  tercapai.  Sektor  riil  masih  berjalan  tertatih-tatih  di  tengah  prestasi  stabilitas makroekonomi. Saat ekspor Mei 2006 mencatat rekor tertinggi sepanjang republik ini berdiri yaitu  8,34  miliar  dolar  AS,  surplus  perdagangan  mencatat  surplus  3  miliar  dolar  AS  pada triwulan  II  2006  juga  nilai  tukar  semakin  stabil  dan  menguat,  sektor  riil  justru  terpuruk.
1 Disarikan dari makalah yang disampaikan pada acara Kajian Rutin (Kantin) Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Committee of Discussion of Islamic Economics (CDIE) UIKA Bogor, Kamis 24 Mei 2007.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Kondisi  sektor  riil  yang  terutama  diwakili  oleh  industri  manufaktur  kini  sudah  dalam  tahap merisaukan.  Anjloknya  penjualan,  tipisnya  likuiditas,  rendahnya  kucuran  kredit,  lambatnya restitusi  pajak,  dan  maraknya  penyelundupan,  membuat  industri  nasional  harus menanggung  beban  yang  sangat  berat.  Penurunan  kinerja  emiten-emiten  industri manufaktur di BEJ pada semester I 2006 menjadi bukti nyata bahwa terpuruknya sektor riil nasional  bukan  lagi  sekedar  wacana  belaka.  Di  saat  sektor  riil  tertimpa  beban  luar  biasa berat, sektor moneter ternyata tidak merasakan hal yang sama. Industri perbankan secara konsisten  terus  meningkat  labanya  dari  Rp  1,5  triliun  pada  Januari  2006  menjadi  Rp  15,8 triliun pada Mei 2006. Pada waktu yang sama, aset perbankan nasional bertambah Rp 49,3 triliun.  IHSG  juga booming dan  sempat  menyentuh  level  1.500  pada  awal  Mei  2006  lalu. Sektor finansial dalam posisi yang kuat, namun terjadi fenomena decoupling .
Lebih jauh Wibisono berpendapat, kontradiksi sektor riil-moneter tersebut bersumber dari  kebijakan  suku  bunga  tinggi  dari  Bank  Indonesia  (BI).  Kebijakan  suku  bunga  tinggi diyakini penentu kebijakan akan membuat tekanan inflasi mereda. Namun, tingginya BI rate , yang sejak diperkenalkan pertama kali pada 5 Juli 2005 telah mengalami lima kali kenaikan, membuat  sektor  riil  lesu,  perusahaan  mengalami  kebangkrutan,  produksi  terhenti,  dan pengangguran meledak. Tingginya BI rate justru membuat sektor finansial terus menikmati keuntungan berlimpah tanpa kerja. Per Mei 2006, dana perbankan yang tersimpan dan tidak disalurkan ke sektor riil mencapai Rp 393 triliun, yang kemudian ditanam kembali di sektor finansial  yaitu  di  SBI  dan  instrumen  lain.  Saat  sektor  finansial  dengan  konsep  bunga- berbunga  terus  menuntut  imbalan  yang  meningkat  menuju  tak  terbatas,  sektor  riil  justru menuju  titik  nadir.  Biaya  operasi  moneter  menjadi  sangat  signifikan  dan  terus  meningkat seiring kenaikan suku bunga. Biaya pengendalian moneter pada 2005 adalah Rp 18 triliun dan  diperkirakan  meningkat  menjadi  Rp  20  triliun  pada  tahun  2006  ini.  Dengan  demikian, jumlah  uang  beredar  semakin  tinggi,  yang  kemudian  ditransmisikan  pada  kenaikan  harga aset,  inflasi  melambung, dan  terciptalah bubble economy . Ketika  senjang antara  sektor  riil dan  moneter  membesar,  pada  titik  tertentu  dipastikan  akan  meledak  dan  berakhir  dengan krisis  ekonomi.  Tingginya  suku  bunga  ditengarai  merupakan  salah  satu  strategi  BI  untuk menarik  modal  asing  sehingga nilai  tukar  menjadi  tampak  stabil  bahkan  menguat.  Dengan BI rate bertengger di atas 12 persen dan ekspektasi inflasi 8 persen, Indonesia menawarkan suku bunga riil lebih dari 4 persen, salah satu yang tertinggi di dunia. Amerika Serikat saja yang sejak Juni 2004 telah 17 kali menaikkan the fed fund rate yang kini bertengger di 5,25 persen, hanya mampu menawarkan suku bunga riil tidak lebih dari 1,75 persen.
U.  Saefudin  Noer 2 menyatakan  bahwa  pergerakan  bunga  akan  berpengaruh  pada financing dan funding .  Untuk  menarik  nasabah, bank  menjanjikan  bunga tinggi.  Imbasnya, bunga  pinjaman  pun  harus  dinaikkan  jika  tidak  terjadi negative  spread .  Sementara  bagi nasabah  pembiayaan,  naiknya  suku  bunga  adalah  tambahan  beban.  Ini  berdampak  pada potensi kredit macet yang meningkat. Dampaknya, sektor riil akan kesulitan. Sedangkan di bank syariah, nasabah pembiayaan tak perlu khawatir suku bunga naik karena mereka tidak terpengaruh. Begitu juga dengan deposan. Pendapatan mereka berdasar kinerja bank dan dibagi  sesuai  rasio  yang  ditetapkan.  Jika  hasil  pembiayaan  besar,  maka  akan  dibagikan kepada  deposan  dalam  jumlah  besar,  begitu  juga  sebaliknya  (Republika,  14  Nopember 2005).
Bunga  adalah  akar  dari  semua  krisis  finansial  perekonomian  modern.  Penerapan bunga membuat output di sektor riil diharuskan tumbuh sesuai tingkat yang diinginkan sektor finansial. Dengan demikian, penerapan bunga secara sistemik akan membuat upaya-upaya mendapatkan laba jangka pendek semakin marak sehingga mendorong eksploitasi sumber daya  manusia  dan  alam  secara  berlebihan.  Dalam  konteks  inilah,  menjadi  penting  bagi
2 Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
pemerintah  dan  otoritas  moneter  untuk  selalu  mengarahkan  kegiatan  sektor  keuangan sebagai  pendukung  sektor  riil.  Sektor  riil-lah  yang  menentukan  imbal  hasil  di  pasar keuangan, bukan sebaliknya. Di sinilah sistem ekonomi syariah yang selalu terkait dengan sektor  riil,  tampil  tidak  hanya  sebagai  alternatif  sistem  konvensional  yang  menjanjikan namun juga menjadi model solutif masalah perekonomian Indonesia (Wibisono, 2006).
Hanya saja, dalam praktiknya, meskipun ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah,  secara  bertahap  mampu  menunjukkan  perkembangan  positif,  namun  belum mencapai kondisi yang optimal. Meskipun masyarakat tidak setuju bunga sebanyak 51 % 3 , namun  ditemui  banyak  hambatan  dalam  implementasinya.  Ini  salah  satunya  disebabkan oleh belum komperehensifnya pemahaman tentang karakteristik bank syariah.

## II. PERBANDINGAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL
Ekonomi  syariah  adalah  suatu  sistem  ekonomi  yang  berlandaskan  pada  Alquran yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah dapat didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem  yang  berfungsi  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia melalui  alokasi  dan  distribusi  sumberdaya  yang  berlandaskan  nilai-nilai  syariah,  tanpa mengorbankan kebebasan individu maupun keseimbangan alam (Chapra, 2001).
Sedangkan  dalam  sistem  ekonomi  konvensional,  riba/bunga  menjadi  satu-satunya instrumen yang digunakan dalam setiap transaksi (Usmani, 2004). Riba artinya pertukaran dua  barang/benda  yang  sejenis  dengan  adanya  perbedaan/selisih  nilai.  Riba  terbagi menjadi dua kategori yaitu riba al-fadl (yang berhubungan dengan materi / benda) dan riba an-nasi’ah (yang berhubungan dengan waktu).
Contoh  riba  al-fadl  adalah  A  dan  B  melakukan  transaksi  dengan  pertukaran  10  kg beras dengan 12 kg beras. Disebut riba karena barang yang ditukarkan adalah sama yaitu beras dengan adanya selisih berat. Tidak disebut riba jika 10 kg beras ditukar dengan 12 kg gandum karena berlainan jenis meskipun ada selisih berat. Contoh riba an-nasi’ah adalah A dan B melakukan transaksi di mana A membeli barang milik B seharga Rp 100,000 dengan kesepakatan  akan  dibayar  dalam  tempo  tiga  bulan.  Jika  A  tidak  dapat  membayar  tepat waktu,  maka  harga  barang  tersebut  akan  bertambah  menjadi  Rp  120,000.  Disebut  riba karena harga berubah karena perubahan waktu.
Dalam sistem ekonomi syariah dikenal dengan istilah jual beli, yaitu pertukaran dua barang/benda yang berlainan jenis, dengan adanya perbedaan/selisih nilai. Sebagai contoh, A  dan  B  melakukan  transaksi  dengan  pertukaran  10  kg  beras  dengan  12  kg  gandum. Contoh lain adalah A menjual buku miliknya senilai Rp 10,000 kepada B dengan harga Rp 12,000. Maka Rp 2,000 adalah keuntungan bagi A.
Karakteristik  lainnya,  dalam  sistem  ekonomi  konvensional  tidak  dibedakan  antara uang  dan  barang.  Seseorang  dapat  menjual  barang  senilai  Rp  10,000  dengan  harga  Rp 12,000  sama  halnya  dengan  menjual  uang  Rp  10,000  dengan  harga  Rp  Rp  12,000.  Lain halnya dengan sistem ekonomi syariah yang membedakan uang dengan barang.
Berikut ini tiga perbedaan mendasar antara uang dan barang berdasarkan perspektif ekonomi syariah:
Tabel 1. Perbedaan Uang dan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
3 Hasil penelitian BNI Syariah 2005.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Poin Uang Barang Kegunaan intrinsik Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik,  artinya  uang  tidak  dapat digunakan  secara  langsung  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Uang hanya dapat digunakan untuk membeli barang / jasa. Barang memiliki kegunaan intrinsik, artinya  barang  dapat  digunakan secara  langsung  untuk  memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh : pena  sebagai  alat  untuk  menulis, sajadah untuk salat, dll. Perbedaan kualitas Uang tidak memiliki perbedaan kualitas.  Lembaran  uang  baru  Rp 1,000  keluaran  2006  sama  nilainya dengan  lembaran  uang  lama  Rp 1,000  keluaran  2001.  Fungsi  uang hanyalah  sebagai  alat  ukur  dan  alat tukar. Barang  dapat  memiliki  perbedaan kualitas.  Mobil  kijang  tua  keluaran 1990 harganya lebih murah dibandingkan  mobil  kijang  baru keluaran 2006. Spesifikasi Transaksi  yang  menggunakan  uang tidak dapat dikhususkan pada lembaran  uang  tertentu.  Sebagai contoh  :  A  membeli  barang  B  senilai Rp 1,000 dengan menunjukkan lembaran  uang  Rp  1,000  nomor  seri A11  pada  saat  transaksi.  Akan  tetapi
A  boleh  membayar  dengan  lembaran uang  bernomor  seri  A12  atau  A13. Dan  B  tidak  dapat  memaksa  bahwa dia  harus  mendapatkan  lembaran uang bernomor seri A11. Transaksi jual beli barang
dikhususkan pada spesifikasi tertentu.  Sebagai  contoh  :  A membeli  mobil  kijang  di  showroom milik B. Saat transaksi A memesan kijang  dengan  spesifikasi  tertentu dan  B  menunjukkan  mobil  yang diinginkan  A.  Kemudian  terjadi transaki, dengan kesepakatan mobil  akan  diambil  setelah  2  hari. Setelah 2 hari, B harus menyerahkan  mobil  kijang  yang dipesan A.
Referensi:  Usmani,M.  Taqi, An  Introduction  to  Islamic  Finance, Maktaba  Ma’ariful Qur’an,Karachi,2004
Jadi  jelas  bahwa  uang  dan  barang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  yang karenanya harus diperlakukan secara berbeda pula. Uang hanyalah sebagai alat ukur dan alat tukar yang karenanya tidak boleh diperdagangkan.
Terkait  dengan  transaksi  jual  beli  beli  barang  secara  tunai  dan  kredit  dalam  saat yang  bersamaan,  hal  ini  diperbolehkan  dalam  ekonomi  syariah,  dengan  syarat  pada  saat transaksi salah satu pilihan harus ditentukan (Usmani, 2004).
Sebagai  contoh,  A  melakukan  jual  beli  dengan  B.  Pada  saat  transaksi  A menawarkan  pada  B  bahwa  jika  barangnya  dibeli  secara  tunai,  harganya  Rp  10,000,  tapi jika  dibeli  secara  kredit  selama  1  bulan  harganya  Rp  12,000.  B  harus  menentukan  dalam transaksi  apakah  akan  membeli  secara  tunai  ataukah  secara  kredit.  Harus  ada  kepastian sejak  awal.  Contoh  lain  adalah  A  menawarkan  3  harga  pada  1  barang  kepada  B  dengan sistem kredit. A menawarkan kepada B jika barang dibeli dalam jangka 1 bulan harganya Rp 10,000 jangka 2 bulan harganya Rp 12,000 dan jangka 3 bulan harganya Rp 14,000. Jual beli  semacam  ini  diperbolehkan  dalam  ekonomi  syariah  dengan  syarat  salah  satu  pilihan harus ditentukan pada saat transaksi. Jadi B harus menentukan apakah pilihan 1, 2 atau 3 yang  akan  dipilihnya  sejak  awal.  Dan  pada  saat harga  telah  ditentukan,  maka harga  tidak boleh berubah. Sebagai contoh, B memilih pilihan 3 yaitu ia membeli barang A seharga Rp 14,000  selama  3  bulan.  Jika  dia  terlambat  membayar,  maka  tidak  ada  denda  uang.  Atau
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
sebaliknya, jika B membayar lebih cepat, tidak ada pengurangan harga. Karena berubahnya harga disebabkan perubahan waktu termasuk kategori riba an-nasi’ah.
Terkait  dengan  utang, ada  dua  jenis utang  yang  berbeda  satu  sama  lainnya,  yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang  (Hafidhuddin,  2006).  Utang  yang  terjadi  karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada  tambahan,  kecuali  dengan  alasan  yang  pasti  dan  jelas,  seperti  biaya  materai,  biaya notaris,  dan  studi  kelayakan.  Tambahan  lainnya  yang  sifatnya  tidak  pasti  dan  tidak  jelas, seperti  inflasi  dan  deflasi,  tidak  diperbolehkan.  Utang  yang  terjadi  karena  pembiayaan pengadaan  barang  harus  jelas  dalam  satu  kesatuan  yang  utuh  atau  disebut  harga  jual. Harga  jual  itu  sendiri  terdiri  dari  harga  pokok  barang  plus  keuntungan  yang  disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk  dalam  kategori  riba.  Dalam  transaksi  lembaga  keuangan  syariah  seperti  bank syariah,  yang  muncul  adalah  kewajiban  dalam  bentuk  utang  pengadaan  barang,  bukan utang uang.
Ekonomi syariah tidak mengenal istilah opportunity cost , karena uang tidak memiliki definite  return. Uang  yang  kembali  tidak  dapat  dipastikan,  karena  memiliki  kemungkinan untung atau rugi.
Dalam  konteks  jual  beli  saham,  ekonomi  syariah  memperbolehkan  dengan  kondisi jika saham berupa liquid property (uang), maka harga yang dijual harus sama dengan nilai uang tersebut. Sebagai contoh, saham berupa uang senilai Rp 100,000/lembar harus dijual dengan harga Rp 100,000/lembar. Tidak boleh dijual dengan harga Rp 90,000/lembar atau Rp 110,000/lembar. Sedangkan jika saham berupa non-liquid property (komoditi/barang/benda), boleh dijual melebihi harga asli barang tersebut. Sebagai contoh, saham  berupa  bangunan  senilai  Rp  100,000/lembar  boleh  dijual  dengan  harga  Rp 120,000/lembar  atau  Rp  140,000/lembar  atau  bahkan  lebih  rendah  Rp  80,000/lembar. Pertukaran  barang  sejenis  harus  sama  nilainya,  sedangkan  pertukaran  barang  yang berlainan  jenis  boleh  berbeda  nilainya.  Konsep  inilah  yang  tidak  berlaku  dalam  sistem ekonomi konvensional di mana sistem ini memiliki prinsip bahwa saham berupa uang senilai Rp  100,000/lembar  dapat  dijual  dengan  harga  Rp  120,000/lembar,  sama  halnya  dengan menjual  saham  berupa  komoditi  senilai  Rp  100,000/lembar  boleh  dijual  dengan  harga  Rp 120,000/lembar.
Kesimpulannya adalah menjual uang dengan uang harus sama nilainya, begitu pula menjual  barang  dengan  barang  yang  sejenis  harus  sama  nilainya.  Sedangkan  sistem ekonomi konvensional menganggap uang sama seperti komoditi.
Dihubungkan  dengan  sistem  perbankan,  ada  perbedaan  karakteristik  antara  bank syariah dan  bank  konvensional.  Dalam  bank  syariah,  penentuan besarnya  rasio bagi  hasil dibuat  pada  waktu  akad  dengan  berpedoman  pada  kemungkinan  untung  rugi;  besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh; bagi hasil tergantung pada  keuntungan  proyek  yang  dijalankan;  bila  usaha  merugi,  kerugian  akan  ditanggung bersama  oleh  kedua  belah  pihak  (bank  dan  depositor);  serta  jumlah  pembagian  laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.  Sedangkan dalam sistem bank konvensional,  penentuan  bunga  dibuat  pada  waktu  akad  dengan  asumsi  harus  selalu untung;  besarnya    persentase  berdasarkan  pada  jumlah  uang  (modal)  yang  dipinjamkan; pembayaran  bunga  tetap  seperti  yang  dijanjikan  tanpa  pertimbangan  apakah  proyek  yang dijalankan  oleh  pihak  nasabah  untung  atau  rugi;  serta  jumlah  pembayaran  bunga  tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming .
Ada beberapa dampak negatif dari sistem riba/bunga. Dampak tersebut di antaranya adalah bunga  akan  mencegah  terjadinya  kondisi full employment .  Hal  ini  bisa  ditinjau  dari
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
dua  aspek  (Beik,  2003)  :  Pertama,  institusi  bunga  akan  membentuk  komponen  biaya produksi tersendiri. Akibat dari hal ini adalah adanya peningkatan pada struktur harga, yang berimplikasi  pada  penurunan  daya  beli  masyarakat.  Turunnya  daya  beli  ini  akan menyebabkan  terjadinya  penurunan  tingkat  konsumsi  masyarakat,  investasi  dan  lapangan pekerjaan.  Dengan  kata  lain,  bunga  akan  memiskinkan  masyarakat.  Aspek  selanjutnya, tidak  tercapainya  kondisi  optimum  untuk  marjinal  efisiensi  permodalan.  Kondisi  ini mengakibatkan segala sumberdaya yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal, sehingga berdampak pada penurunan tingkat investasi. Untuk itu, sebagai solusinya adalah nilai bunga harus direduksi hingga nol persen (bebas bunga) agar efisiensi permodalan  ini  dapat  mencapai  level  yang  maksimal  sehingga  investasi  dapat  mencapai tingkat yang paling optimal. Kemudian dampak negatif lain dari sistem bunga adalah terkait dengan  pemusatan  kekayaan  di  tangan  segelintir  kaum  kapitalis.  Bunga  adalah  institusi yang  menyebabkan  tingginya  konsentrasi  ekonomi  di  kalangan  golongan the have .  Dalam kegiatan perekonomian kapitalis, bunga dibebankan kepada konsumen sebagai bagian dari harga  barang  yang  dikonsumsi.  Selanjutnya,  pendapatan  bunga  ini  akan  mengalir  kepada kaum kapitalis pemegang modal baik secara langsung maupun melalui institusi perbankan. Dalam  sistem  ekonomi  seperti  ini,  terjadi  aliran  kekayaan  dari  masyarakat  banyak  kepada segelintir orang saja. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  bunga  merupakan  institusi  ekonomi  yang  memiskinkan masyarakat.

## III. MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL
Ekonomi  syariah,  dalam  konteks  bank  syariah,  sifatnya  menguntungkan  semua pihak.  Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  memobilisasi  dana  berdasarkan mekanisme profit and loss  sharing ,  dan  juga  berfungsi  sebagai  media  penyalur  dana berdasarkan  aturan  syariah,  yang  dalam  pelaksanaannya  berada  di  bawah  pengawasan dewan  pengawas  syariah  (Tahir,  2006).  Adapun  produk  bank  syariah  yang  utama  adalah musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah jenis usaha bersama antara 2 pihak atau lebih  dengan  keuntungan  dan  kerugian  ditanggung  bersama.  Sedangkan  mudharabah adalah  jenis  musyarakah  di  mana  salah  satu  pihak  sebagai  rabbul-mal 4 dan  pihak  lain sebagai mudharib 5 (Usmani, 2004).
4 Pihak yang memiliki modal.
5 Pihak yang bertanggungjawab dalam hal manajemen.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Pada tabel 2 berikut akan ditampilkan perbandingan musyarakah dan mudharabah.

## Tabel 2. Perbandingan Musyarakah/Mudharabah
Poin Musyarakah Mudharabah Investasi Semua pihak Rabbul-mal Manajemen Semua pihak Mudharib Kerugian Ditanggung oleh semua pihak sesuai proporsi modal. Ditanggung oleh rabbul-mal 6 . Utang Ditanggung oleh semua pihak sesuai proporsi masing-masing. Terbatas  pada  investasi  dari rabbul-mal 7 . Aset Menjadi  milik  bersama,  dengan proporsi  kepemilikan  sesuai  dengan investasi masing-masing. Milik rabbul-mal.
Sumber  :  Usmani,M.  Taqi, An  Introduction  to  Islamic  Finance, Maktaba  Ma’ariful Qur’an,Karachi,2004
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyarakah dan mudharabah mempunyai karakteristik yang hampir sama. Yang membedakan keduanya hanyalah dalam mudharabah  terdapat  pemisahan  fungsi  antara  pemilik  modal  dengan  pihak  yang  terlibat langsung dalam manajemen usaha/bisnis.
Bank  syariah  tidak  muncul  dengan  model  yang  formal  dan  baku.  Dalam  konteks kekininan,  model  bank  syariah  terus  mengalami  perkembangan  dan  inovasi,  yang merupakan buah dari kerjasama empat komponen: individu berkualitas, bankir profesional, ekonom syariah dan ahli syariah.
Musyarakah/mudharabah  merupakan  skema  pembiayaan  bank  syariah  yang memiliki  korelasi  positif  dengan  pertumbuhan  sektor  riil.  Model  ini  akan  terus  berkembang sesuai kondisi perekonomian.
Berikut  ini  secara  singkat  digambarkan  lima  buah  contoh  terkait  dengan  skema pembiayaan  musyarakah/mudharabah.  Contoh  pertama  berhubungan  dengan  kegiatan ekspor  kerajinan  batik.  A  (klien)  adalah  pengusaha  ekspor  pengrajin  batik  yang  telah beberapa  kali  sukses  mengekspor  produknya  ke  luar  negeri.  Pada  satu  waktu  ia mendapatkan  pesanan  dari  luar  negeri  dengan  omzet  sebesar  Rp  800  juta.  Total  biaya produksi yang dibutuhkan termasuk biaya pengemasan dan pengiriman adalah Rp 400 juta, namun  pada  saat  itu  ia  tidak  memiliki  uang.  A  kemudian  mengajukan  proposal  kepada  B (bank)  agar  diberikan  modal  usaha  sejumlah  yang  diminta.  Setelah  dinilai  layak,  B memberikan modal usaha tersebut. Dalam L/C disepakati bahwa proporsi keuntungan dibagi rata.  Dan  ternyata  dalam  jangka  waktu  3  bulan,  produk  batik  tersebut  dapat  dijual  sesuai perkiraan  omzet.  Maka  keuntungan  bersih  yang didapat  adalah  sebesar  Rp 400  juta  yang kemudian dibagi rata, masing-masing mendapat Rp 200 juta.
Contoh  lainnya  adalah  berkaitan  dengan  usaha  kerajinan  rotan  dalam  negeri.  A (klien) memiliki keahlian dalam kerajinan rotan dan memiliki keinginan untuk berusaha rotan, namun  ia  tidak  memiliki  modal.  Kebutuhan  modal  untuk  usaha  ini  adalah  Rp  200  juta.  A
6 Dengan syarat mudharib telah melakukan usaha sesuai prosedur.
7 Kecuali rabbul-mal mengijinkan mudharib untuk mendatagkan utang.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
kemudian  mengajukan permohonan  kepada  B  (bank).  Setelah  dinilai  layak, B  memberikan modal  usaha  Rp  200  juta  kepada  A.  Disepakati  dalam  transaksi 8 bahwa  proporsi keuntungan 40 % untuk A dan 60 % untuk B. Dalam tempo 3 bulan, hasil kerajinan dijual ke pasar dan mendapatken keuntungan bersih  Rp 100 juta. Maka distribusi keuntungan adalah Rp  40  juta  untuk  A  dan  Rp  60  juta  untuk  B.  Keuntungan  yang  didapat  B  kemudian didistribusikan  kepada  investor  dan  nasabah  sesuai  proporsi.  Dan  jika  ada  kelebihan likuiditas, dapat disalurkan kepada klien lain yang membutuhkan. Sehingga dana yang ada tidak mengendap, melainkan diputar dan digulirkan.
Contoh  selanjutnya  bersinggungan  dengan  usaha  produksi  pakaian  jadi  di  sebuah pabrik yang memasarkan produknya di dalam negeri. A (klien dan pemilik pabrik) melakukan usaha  bersama  dengan  B  (bank) untuk  melakukan produksi  pakaian dalam  kurun  waktu 1 tahun. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 500 juta meliputi pembelian bahan mentah, gaji  pegawai  yang  terkait  langsung  dengan  proses  produksi,  biaya  listrik,  sewa  bangunan dan  mesin.  Disepakati  dalam  perjanjian,  keuntungan  yang  diperoleh dibagi  sama,  masing- masing  50  %.  Setelah  1  tahun,  didapatkan  keuntungan  bersih  Rp  400  juta.  Maka keuntungan dibagi rata, masing-masing pihak memperoleh Rp 200 juta.
Contoh  berikutnya  adalah  berkenaan  dengan  usaha  taxi.  A  (klien)  berkeinginan untuk  memiliki  sebuah  mobil  taxi,  namun  ia  kekurangan  modal.  Harga taxi  adalah  Rp 100 juta  namun  ia  hanya  memiliki  alokasi  uang  sebesar  Rp  20  juta.  A  kemudian  mengajukan proposal  kepada  B  (bank)  agar  dapat  melakukan  usaha  bersama.  Sejak  awal  A menginginkan  agar  dalam  jangka  panjang  taxi  menjadi  miliknya.  Di  sinilah  berlaku mekanisme diminishing musyarakah 9 . Disepakati modal awal dari A sebesar Rp 20 juta dan dari B sebesar Rp 80 juta. Proporsi kepemilikian taxi adalah 20% milik A dan 80 % milik B. Kemudian  kepemilikan  B  dibagi  menjadi  8  unit  yang  masing-masing  bernilai  Rp  10  juta. Setiap hari A diperkirakan mampu mendapatkan keuntungan bersih Rp 1 juta. Maka  setiap harinya  A  wajib  menyetor  Rp  800  ribu  kepada  B  sesuai  dengan  proporsi  kepemilikian  B. Dalam  tempo  3  bulan,  disepakati  bahwa  B  akan  membeli  1  unit  kepemilikan  A,  yaitu  B membayar Rp 10 juta/3 bulan. Dengan demikian setelah 3 bulan kepemilikan A menjadi 30 %  dan  B  menjadi  70  %.  Uang  setoran  yang  wajib  dibayarkan  A  kepada  B  mengalami penyesuaian  yaitu  Rp  700  ribu  sesuai  proporsi  kepemilikan  B.  Begitu  seterusnya  sampai akhir tahun kedua di mana A memiliki 100 % kepemilikan taxi.
Contoh  serupa  dapat ditelaah dari proses  KPR  (Kredit  Pemilikan  Rumah).  A  (klien) ingin  memiliki  rumah  seharga  Rp  100  juta  namun  tidak  memiliki  uang  cukup.  A  hanya memiliki  uang  Rp 20  juta. Kemudian  ia  mengajukan proposal  kepada B  (bank) agar  dapat memiliki rumah dengan skema diminishing musyarakah. Disepakati modal awal sebesar Rp 20 juta dari A dan Rp 80 juta dari B. Proporsi kepemilikan awal adalah 20 % milik A dan 80 % milik B. Kemudian kepemilikan B dibagi menjadi 8 unit yang masing-masing  bernilai Rp 10 juta. Harga sewa rumah setiap bulannya adalah Rp 1 juta. Maka  setiap bulannya A wajib membayar uang sewa sebesar Rp 800 ribu kepada B sesuai dengan proporsi kepemilikian B.  Dalam  tempo  3  bulan  disepakati  bahwa  B  akan  membeli  1  unit  kepemilikan  A,  yaitu  B membayar Rp 10 juta/3 bulan. Dengan demikian setelah 3 bulan kepemilikan A menjadi 30 %  dan  B  menjadi  70  %.  Uang  sewa  yang  wajib  dibayarkan  A  kepada  B  mengalami penyesuaian  yaitu  Rp  700  ribu  sesuai  proporsi  kepemilikan  B.  Begitu  seterusnya  sampai akhir tahun kedua di mana A memiliki 100 % kepemilikan rumah. Yang berbeda dari sistem bank  konvensional  adalah  bahwa  dalam  bank  syarah  harga  tidak  akan  berubah  sesuai
8 Dalam konteks musyarakah/mudharabah berlaku prinsip, setiap keuntungan yang didapat, didistribusikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi kerugian yang ditanggung harus sesuai proporsi modal investasi.
9 Diminishing musyarakah adalah skema musyarakah yang menunjukkan proses kepemilikan saham satu pihak tertentu oleh pihak lain secara bertahap sesuai kesepakatan, hingga satu titik di mana seluruh kepemilikan saham berpindah.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
dengan berubahnya  waktu,  karena  ini  termasuk kategori  riba.  Harga  tidak  akan  berkurang jika membayar lebih cepat atau harga tidak akan bertambah jika membayar lebih lambat.
Kelima contoh inilah yang menjadikan bank syariah sebagai solusi dari keberadaan sistem  bank  konvensional.  Contoh-contoh  lain  dapat  dikembangkan  sesuai  prinsip  yang berlaku.
Namun di samping keuntungan yang bakal diperoleh, skema musyarakah/mudharabah  ini  mengandung  resiko  kerugian  bagi  klien  dan  bank,  yaitu perolehan keuntungan yang tidak sesuai perkiraan. Hambatan lain, dalam praktiknya, bank syariah  belum  menjadikan  skema  ini  sebagai  produk  utama  pembiayaan.  Bank  syariah masih  memprioritaskan  pada  skema  pembiayaan  lain  seperti  murabahah  yang  tidak berkaitan langsung dengan sektor riil (yang dalam tulisan ini tidak dibahas).
Terlepas  dari  resiko  kerugian  yang  kemungkinan  terjadi,  sesungguhnya  skema musyarakah/mudharabah  akan  memberikan  manfaat  positif  bagi  perekonomian  Indonesia (Beik,  2006)  :  Pertama,  akan  menggairahkan  sektor  riil.  Investasi  akan  meningkat  yang disertai dengan  pembukaan  lapangan  kerja  baru.  Dampaknya,  tingkat pengangguran  akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Yang kedua, ditinjau dari sisi nasabah.  Nasabah  akan  memiliki  2  pilihan,  apakah  akan  mendepositokan  dananya  pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara expected  rate  of  return yang  ditawarkan  bank  syariah  dengan  tingkat  suku  bunga  yang ditawarkan  oleh  bank  konvensional,  dimana  selama  ini  fakta  telah  membuktikan,  ternyata rate of return bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan interest rate yang berlaku pada bank konvensional. Sehingga ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah.  Dampak  yang  ketiga  adalah  akan  mendorong  tumbuhnya  pengusaha  /  investor yang  berani  mengambil  keputusan  bisnis  yang  beresiko.  Hal  ini  akan  menyebabkan berkembangnya  berbagai  inovasi,  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  daya  saing bangsa  ini.  Inovasi  adalah  kata  kunci  di  dalam memenangkan  persaingan  global.  Dampak selanjutnya  adalah  dapat  mengurangi  peluang  terjadinya  resesi  ekonomi  dan  krisis keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  bank  syariah  adalah  institusi  keuangan  yang  berbasis  aset ( asset-based ).  Artinya,  bank  syariah  adalah  institusi  yang  berbasis  produksi  ( production- based ).  Bank  syariah  bertransaksi  berdasarkan  aset  riil  dan  bukan  mengandalkan  pada kertas  kerja  semata.  Sementara  di  sisi  lain,  bank  konvensional  hanya  bertransaksi berdasarkan paper  work dan  dokumen  semata,  kemudian  membebankan  bunga  dengan prosentase  tertentu  kepada  calon  investor.  Pola  pembiayaan  musyarakah/mudarabah adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis keuangan dapat diminamilisir karena balance  sheet perusahaan  relatif  stabil.  Hal  ini  dikarenakan  posisinya  sebagai mudharib,  dimana  perusahaan  tidak  menanggung  kerugian  yang  ada,  apabila  kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak diprediksikan sebelumnya, misalnya diakibatkan oleh bencana alam. Maksudnya, keadaan tersebut terjadi secara tidak disengaja dan  diluar  batas  kemampuan.  Dengan  demikian,  semua  beban  kerugian  akan  ditanggung oleh  bank  syariah  sebagai  rabbul-mal.  Selanjutnya,  pola  musyarakah/mudarabah  dapat menjadi  solusi  alternatif  atas  masalah  over  likuiditas  yang  saat  ini  terjadi.  Kondisi  over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil.
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  bank  syariah  perlu  menggarap sektor  riil  secara  lebih  optimal  dan  matang  melalui  pembiayaan  berdasarkan  skema musyarakah/mudharabah. Dengan demikian, bank syariah dapat berperan lebih signifikan di dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## IV. KESIMPULAN
Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil.
1.  Musyarakah/mudharabah  merupakan  model bank  syariah  yang  memiliki  korelasi  positif dengan pertumbuhan sektor riil.
2.  Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pembiayaan  musyarakah/mudharabah  yaitu  resiko kerugian  dalam  usaha/bisnis,  dan  bank  syariah  belum  menjadikan  skema  ini  sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi.
3.  Keuntungan yang akan didapat melalui mekanisme musyarakah/mudharabah: investasi akan meningkat, pembukaan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan  pendapatan  masyarakat  akan  bertambah.  Keuntungan  lain,  secara  profit depositor/investor  akan  menanamkan  uangnya  di  bank  syariah  jika  ternyata rate  of return bank syariah lebih besar dibandingkan interest rate di bank konvensional.
Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011 pp. 64-74
Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Beik,  Irfan  S. Bank  Syariah  dan  Pengembangan  Sektor  Riil. www.pesantrenvirtual.com 28 Maret 2006.
............................ Resep  Islam  untuk  Mengentaskan  Kemiskinan . www.republika.co.id 10 Februari 2003.
Chapra, Umar. What is Islamic Economics? IDB. IRTI. 2001.
Hafidhuddin, Didin. Prinsip-prinsip Muamalah. Materi Kajian. 2006.
……………………  Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia. Acara  PPMI  Pakistan- KBRI Islamabad, Aula KBRI Islamabad-Pakistan, 14 Februari 2006.
Husni, Nawaz-ul. Lecture Course. Advance Usul-ul-Fiqh . IIIE. IIU-I. 2006.
Naiknya Suku Bunga Picu Pergerakan ke Bank Syariah. www.republika.co.id 14 Nopember 2005.
Tahir, Sayyid. Lecture Course of Islamic Banking Theory and Practice . International Islamic University Islamabad. 2006.
……………….. Islamic Financial Paradigm. Text of Lecture for IDB Prize in Islamic Banking awarded to Institute. 2000.
Usmani,  M.  Taqi, An  Introduction  to  Islamic  Finance .  Maktaba  Ma’ariful  Qur’an,  Karaci, 2004.
IIIE’s Blueprint of Islamic Financial System . IIIE. IIU-I.
Wibisono, Yusuf. Suku Bunga dan Stagnasi Ekonomi. www.republika.co.id 2 Agustus 2006.