Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2071-2079
Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)
Zakiyah Nafsah 1*) , Dr. H. AH. Ali Arifin, MM 2)
1,2 Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: allnewzakiyah07@gmail.com , aaarifin07@gmail.com

## Abstract
The rapid development of the economic world, especially Islamic financial institutions or Islamic banking, whose main  business  cannot  be  separated  from  the process  of  buying and  selling  Islamic  banks, namely  in  fact  must avoid the element of usury, avoid the element of tyranny. From this background, one of the economic concepts was  then  appointed  which  refers  to  the  sharia  concept  of  buying and  selling  (Al-Bai  ')  which  in  its  operation requires  an  element  of  profit  between  sellers  and  buyers.  Buying  and  selling  is  the  oldest  contract  known  to humans as well as the most widely practiced contract to date. For this reason, some of Islamic law names it as abu al-uqud or the parent of all contracts to show that all buying and selling contracts are the oldest contracts at once. most important in human life. In this case, humans need buying and selling since humans themselves begin to need food, drink, clothes, shelter and so on that are owned by their brothers. While he also needs the item. Therefore,  humans  need  a  certain  way  so  that  his  brother  is  willing  to  give  the  goods  that  become  his  needs through an exchange which is then called jaul buy.
Keywords: buying and selling (al-bay'), Fiqh, Islamic banking

## Abstrak
Pesatnya perkembangan dunia ekonomi khususnya lembaga-lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam yang usaha pokoknya tidak lepas dari proses transaksi jual beli bank yang Islami, yakni notabene harus terhindar dari unsur riba, terhindar dari unsur kezdaliman. Dari latar belakang inilah kemudian diangkat salah satu konsep ekonomi  yang  mengacu  pada  konsep  syariah    Jual  beli  (Al-Bai’)  yang  dalam  operasionalnya  menghendaki adanya unsur provit antar penjual dan pembeli. Jual beli merupakan suatu akad yang tertua yang dikenal oleh manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini, Oleh sebab iru, sebagian dari hukum Islam menamakannya sebagai abu al-uqud atau  induk semua akad untuk menunjukkan bahwa semua akad jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual  beli  sejak  manusia  itu  sendiri  mulai  membutuhkan  makanan,  minuman,  pakaian,  tempat  tinggal  dan sebagainya yang dimiliki saudaranya. Sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya tersebut rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya dengan melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jaul beli.
Kata Kunci: Jual beli (al-bay’), Fiqh, perbankan Islam
Saran sitasi: Nafsah., & Arifin, A. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan
Syariah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2071-2079. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680

## 1. PENDAHULUAN
Islam  tidak  mengenal  pemisahan  total  antara agama  dan  keduniaan,  sebagaimana  yang  diyakini oleh para perusak moral dan orang-orang yang tergoda pemikiran  mereka.  Islam  tidak  menjadikan  dunia  ini sebagai  para  taghut  manusia.  Justru  syariatnya  yang
suci  Allah  SWT,  memenuhi  kebutuhan  dunia  dan kebutuhan akherat secara bersamaan, dengan hukum- hukum-Nya menyentuh seluruh dimensi kehidupan.
Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya  pemahaman  manusia  akan  esensi dirinya,  bertambah  pula  pengetahuannya  mengenai
kebutuhan-kebutuhan  hidupnya.  Singga,  bertambah pula  kebutuhannya  terhadap  barang-barang  yang kebanyakan  yang  tidak  ia  miliki.  Jadi  semakin bertambah pula kebutuhan manusia terhadap transaksi jual  beli.  Tidak  hanya  itu,  cara-cara  manusia  dalam melakukan  transaksi  dan  pertukaran  juga  mengalami perkembangan.
Terhadap perkembangan tersebut, syariat memberikan  suatu  tuntunan  yang  dapat  menjaga akadini supaya tidak keluar dari koridor syariat Islam atau berubah menjadi bentuk ekspoitasi dan kezaliman antar sesama manusa. Terhadap berbagai perkembangan  dalam  jual  beli,  syariat  memberikan tuntunan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang akan memberikan  kemaslatan  bagi  semua  pihak  sehingga setiap orang mendapatkan haknya sekaligus memikul kewajiban yang lahir dari akad yang ia lakukan.
Lembaga  perbankan  syariah  adalah  salah  satu lembaga  keuangan  yang  melakukan  usahanya  di Indonesia, dimana definisinya telah dijelaskan dalam Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Dalam  undang-undang  tersebut dijelaskan  bahwa  lembaga  perbankan  syariah berfungsi  sebagai  penghimpun  dana  yang  diperoleh dari  masyarakat  dan  kemudian  menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai  dengan  prinsip  syariah,  diantaranya  melalui kredit usaha dan konsumtif (Damayanti, 2018)
Jual beli dalam perbankan syariah penerapannya mempunyai cukup banyak, tentunya akad jual beli ini mengikuti  hukum  jual  beli  dalam  Islam.  Sedangkan dalam transasksi jual beli, akad biasa diartikan sebagai salah  satu  kesepakatan  atas  perjanjian  seta  ikatan antara  pihak-pihak  yang  terkait.  Dalam  sebuah perbankan islam akad merupakan suatu ikatan antara pihak  bank  dan  nasabah  yang  mana  didalamnya terdapat  suatu  akad  jual  beli  dan  terdapat  ijab  qobul atau zighat yang sesuai dengan syariah
Salah  satu  perkembangan dalam  dunia  ekonomi adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan  Islam  atau  perbankan  Islam  yang  usaha pokoknya  mengadakan  transaksi  dan  produk-produk bank  yang  Islami,  yakni  terhindar  dari  unsur  riba, terhindar  dari  transaksi  bathil,  dan  terhindar  dari prinsip kezaliman (Musfiroh, 2016).
Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menguraikan  sebuah  tulisan  yang  membahas  tentang akad jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dimaksud sebagai  metode  penelitian  yang  temuannya  tidak  di peroleh  melalui  prosedur  statistika  atau  bentuk hitungan  lainnya.  Sedangkan  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya  didapatkan  dengan  mencari  data  dari berbagai  literatur  dan  refrensi  yang  berhubungan dengan materi pembahasan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Jual Beli (Al-Bay’).
Jual  beli  dalam  istilah  fiqih  disebut  dengan al- bay’ yang  berarti  menjual  mengganti,  menukar sesuatu  dengan  yang  lain.  Lafadz al-bay’ dalam bahasa  Arab  terkadang  digunakan  untuk  pengertian lawannya,  yakin  kata asy-syira’ (beli),  Dengan demikian,  kata al-bay’ berarti  jual,  tetapi  sekaligus juga berarti beli. (Muhammad Yazid, 2016 : 13).
Secara  terminologi,  terdapat  beberapa  definisi jual  beli  yang  dikemukakan  ulama  fiqh,  sekalipun substansi  dan  tujuan  masing-masing  definisi  adalah sama.  Ulama  Hanafiyah  mendefinisikannya  dengan melakukan ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan  menjual  dari  penjual),  atau  juga boleh  melalui  saling  memberikan  barang  dan  harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus  bermanfaat bagi manusia (Ibnu  Abidin, Jilid V, 133).
Dari  segi  Istilah,  para  ulama  hukum  islam berbeda  pendapat  dalam  mengartikan  jual  beli. Menurut  Al-Syilbi  (W.  12021)  dari  kalangan Hanafiyah,  Jual  beli  adalah  “pertukaran  harta  yang bernilai  dengan  harta  yang  bernilai  dengan  cara menyerahkan  kepemilikan  sesuatu  untuk  menerima kepemilikan sesuatu yang lain”  (Al-Syilbi, 1313 H : 2). Menurut Ibnu Arafah (w. 803 H) Jual beli adalah “Akad timbal balik yang terjadi terhadap yang bukan berupa  manfaat,  bukan  juga  untuk  kelezatan.” ( Murathalah, a332 : 276 ). Al- Qalyubi mengatakan, Jual  beli  adalah  “Akad  timbal  balik  terhadap  suatu harta  untuk  kepemilikansuatu  barang  atau  manfaat yang  bersifat  untuk  seterusnya  (selama-lamanya), bukan dengan maksut mendekatkan diri (kepada Allah SWT)” (Al-Qolyubi, 1424 : 256 ).
Beragam  dari  definisi  yang  telah  dikemukakan ulama  diatas  pada  dasarnya  tidak  berbeda  secara signifikan  sntara  satu  sama  lain  dari  sisi  kandungan
dan  maknanya,  sederhana,  dan  lebih  dekat  kepada definisi  jual  beli  secara  bahasa.  Meski  demikian, definisi  yang  dikemukakan oleh  kalangan  Hanabilah memiliki  cakupan  makna  yang  lebih  luas  dan mencakup  bentuk-bentuk  jual  beli  yang  lahir  di  era kontemporer,  yang  mana  mereka  memasukkan  ke dalam jual beli akad atas sesuatu yang bersifat abstrak (tidak kasat mata), mereka juga memasukkan jual beli manfaat kedalam kategori jual beli.
Secara  terminologi,  terdapat  beberapa  definisi jual  beli  yang  dikemukakan  para  ulama  fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sebagai berikut: (Zanuar, 2020 : 6) a. Menurut  Ulama  Hanafiyah  yang  dikutip  oleh Wahbah  az-Zuhaili:  jual  beli  adalah  pertukaran harta  (benda)  dengan  harta  berdasarkan  cara khusus (yang dibolehkan)".
b. Menurut  Ibnu  Qudamah  salah  seorang  Ulama Malikiyah dalam kitab AlMugni: pertukaran harta dengan  harta  untuk  saling  menjadikan  milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).
c. Menurut  Imam  Nawawi  dalam  Al-Majmu‟: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta  dengan  harta  atas  dasar  saling  merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
Beberapa  defenisi  yang  dikemukakan  oleh  para ulama  di  atas  tidak  lepas  kata  “tukar-menukar”  atau “peralihan  pemilikan  dengan  pengganti”.  Hal  ini mengandung  maksud  yang  sama  bahwa  kegiatan mengalihkan  hak  dan  kepemilikan  itu  berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk  yang  dibolehkan”  mengandung  arti  bahwa transaksi  timbal  balik  ini  berlaku  menurut  cara  yang telah ditentukan oleh syariah.
3.2. Landasan Syariah
Ulama  bersepakat  bahwa  jual  beli  hukumnya adalah  halal  dan  riba  adalah  haram,  dan  jual  beli adalah  sah  dilakukan  oleh  orang  yang  telah  baligh, berakal,  dan  selain  orang  gila.  Hal  ini  sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mannan: Ulama' madzhaib al- Arbaah (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) dan para pengikutnya  bersepakat  bahwa  hukum  jual  beli  pada dasarnya  adalah  mubah  (boleh).  Kesepakatan  (Ijma') ulama  ini  berdasarkan  dalil  nash  al-Quran.  Berikut adalah  dalil-dalil  sebagai  landasan  disyari'atkannya jual beli, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma' (Zanuar2020) :
a. Teks Al-Quran.
Terdapat  ayat  al-Qur’an  yang  berbicara tentang  jual  beli,  di  antaranya  dalam  Surat  Al- Baqarah (2:275) yang berbunyi:
ۗاوٰب ِّ رلا  َم َّر َحَو  َعْيَبْلا ُ هللّٰا  َّل َحَاَو
“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Ayat  ini  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa hukum  jualbeli  adalah  halal.  Sementara  hukum riba  adalah  haram.  Kehalalanjual  beli  disini bersifat  umum,  namun  kemudian  dikhususkan pada  bentuk-bentuk  jual  beli  yang  tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian  dari  jual  beli  yang  diharamkan berdasarkan  nash  yang  lebih  khusus,  misalnya jual  beli  barang  haram  (jual  babi,  banglai, minuman keras).
Selanjutnya, Dalam Surat An-Nisa: 29 yang berbunyi:
ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِّا  ِّل ِّطاَب ْ لاِّب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِّذ َّ لا اَهُّي َ آٰي َ ه للّٰا َّ ن ِّا ۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا آْ ْو ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ۗ ْم ُ كْن ِّ م  ٍ ضا َرَت  ْن َع  ًة َرا َج ِّت َ ن ْو ُ كَت ْم ُ كِّب َ نا َ ك اًمْي ِّح َر “Hy  orang-orang  yang  beriman,  janglah  kamu saling memakan harta sesamu dengan jalanyang yang  bathil,  kesuali  dengan  jalan  perniagaan yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu,  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sesungguhnya  Allah  adalah  maha  penyayang kepadamu”.
Ayat  tersebut  menjelaskan  Allah  SWT mengharamkan  perbuatan  memakan  harta  orang lain  dengan  cara  yang  bathil,  yaitu  :  merampas, mencuri, menindas dan sebagainya yang dilarang oleh syari’at Islam.
b. Teks Nabi.
Dasar  hukum  jual  beli  dalam  sunnah  Rasul ialah, Dari Abayah bin Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa:
َ لِّئ ُس
َ لا َ ق َ ف  ِّب ْس َ ك ْ لا  ِّل َضْف َ أ  ْن َع َم َّ ل َس َو  ِّه ْي َ ل َع ُ َّ للّٰا ى َّ ل َص  ُّي ِّب َّنلا ِّه ِّدَيِّب  ِّل ُج َّرلا ُ ل َم َع َو  ٌرو ُرْب َم  ٌعْيَب
“Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai  pekerjaan  (profesi)  apa  yang  paling bai. Rasulullah menjawab: ialah auasaha tangan
manusia  sendiri  dan  setiap  jual  beli  yang diberkati. (Hr. Al-Bazzardan al-Hakim)”.
Pekerjaan tangandalam hadist diatas meliputi pertanian,  perdagangan  industri  dan  penulisan buku.  Dalam  hal  ini  ulama  berbeda  pendapat mengenai  manakah  yang  lebih  utama  di  antara pekerjaan-pekerjaan  tersebut.  Sebagian  ulama berpendapat  yang  lebih  baik  adalah  pertanian, sebagian  perdagangan,  dan  sebagian  yang  lain adalah  industri  dan  kerajinan  tangan.  Dalam  hal ini  penulis  berpendapat,  suatu  pekerjaan  akan lebih  utama  dari  pekerjaan  lainnya  apabila pekerjaan  tersebut  mendatangkan  maslahat  yang lebih  besar  dan  lebih  banyak  dibutuhkan dibanding yang  lainnya.  Misalnya  apabila  dalam suatu  masyarakat  terjadi  kelaparan  karena kekurangan  pangan,  maka  bertani  menjadi pekerjaan  utama  dibandingkan  pekerjaan  yang lainnya.
c. Ijma’
Berkaitan  dengan  hukum  jual  beli,  ulama sepakat mengenai kebutuhannya, karena kebutuhan  manusia  sangat  berkaitan  dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara  itu  tidak  akan  memberikan  barang tersebut  tanpa  kompensasi.  Sehingga,  dengan  di syariatkannya jual beli masing-masing pijak dapat memenuhi  kebutuhannya.  Di  sisi  lain  manusia merupakan makhlik sosial yang tidak dapat hidup tanpa  kerjasama  dan  tolong  menolong  dengan manusia yanglainnya.
3.3. Jenis-jenis jual beli
Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing fuqaha’, disamping  ada  logika  yang  melatar  belakanginya. Kategorisasi  pada  kitab  tertentu  belum  tentu  sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga,  seperti  yang  dilakukan  Taqiyuddin  dalam  kitab Kifayatul Akhyar .
a. Jual  beli  barang  yang  dapat  disaksikan  (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
b. Jual  beli  barang  yang  disebut  sifatnya  saja  dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
c. Jual  beli  barang  yang  tidak  ada  dan  tidak  dapat disaksikan.  Jual  beli  tersebut  hukumnya  tidak boleh
Kamil Musa membagi menjadi empat.
a. Jual  beli  muqayadhah  yaitu  jual  beli  barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter.
b. Sarf  yaitu  jual  beli  harga  (mata  uang)  dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.
c. Salam. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad.
d. Jual  beli  mutlak  yaitu  jual  beli  barang  dengan harga (mata uang).
Kamil Musa lebih lanjut membagi jenis jual beli mutlak  berdasarkan  beberapa  dasar  pemikirannya (Fathoni, 2013 : 46).
Pertama , dilihat dari keabsahan akad, ada tiga. 1. Jual beli shahih yaitujual beli yang memenuhi syarat- syarat akad dan syarat syahnya akad. 2. Jual beli fasid yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad tetapi tidak memenuhi  syarat  syahnya  akad.  3.  Jual  beli bathil yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat akad, baik memenuhi  syarat  syah  atau  tidak  memenuhi  syarat syah. Contohnya menjual atau membeli barang haram seperti babi dan bangkai.
Pembagian  Kedua, didasarkan  pada  lanjut  dan tidaknya jual beli, ada dua. 1. Jual beli yang berlanjut yaitu  jual  beli shahih yang  dilakukan  orang  yang memiliki  kewenangan  menjual  beli.  2.  Jual  beli mauquf yaitu  jual  beli  shahih  yang  dilakukan  orang yang  tidak  memiliki  kewenangan  seperti  anak  kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut kecuali atas persetujuan wali atau orang tuanya.

## 3.4. Jual Beli Yang Dilarang
Dalam  pandangan  hukum  Islam  ada  larangan dalam  melakukan  jual  beli.  Larangan  tersebut bergantung  pada  internal  akad.  Ada  empat  sebab- sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu:(Fathoni 2013 : 39)
a. Barang yang dijual adalah haram.
Para  ulama‟  sepakat  melarang  barang  yang haram  seperti  barang  najis  yang  menimbulkan bahaya  diperjual  belikan  seperti  khamr  (Jawa: arak),  bangkai  dan  babi.  Para  ulama‟  berbeda pendapat  tentang  jual  beli  barang  najis  yang menimbulkan  manfaat  seperti  pupuk.  Madzhab Syafi‟i  dan  sebagian  Maliki  melarang  jual  beli barang  najis  menskipun  bermanfaat,  sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi  membolehkannya.  Para  ulama‟  tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dan kucing
b. Riba.
Para  ulama‟  sepakat  keharaman  riba  yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada  tanggungan,  baik  berupa  jual  beli,  pesanan atau  yang  lain.  Riba  pada  tanggungan  ada  dua jenis. Pertama, Riba  jahiliyah  yaitu  kedua  belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan. Kedua, Menunda. Riba pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan
c. Gharar .
Terjadinya ghararada  b eberapa  kasus. Pertama, Barang  yang  dijual  tidak  jelas.  Dalam kasus  tersebut  adakalanya  barang  yang  dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas. Kedua ,  pada kasus harga dan barang yang dihargai  tidak  jelas  atau  ukurannya  tidak  jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual  beli  yang  pembayarannya  tunda. Ketiga, Tidak  diketahui  wujudnya  atau  diragukan kemampuannya,artinya  kemampuan  untuk  serah terima  barang. Keempat ,  Pada  kasus  tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.
d. Syarat-syarat  yang  mengarah  kepada  riba  dan gharar.

## 3.5. Bentuk-bentuk Jual Beli
Ulama  Hanafiyah  membagi  jual  beli  dari  segi atau tindaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:
a. Jual Beli yang Sahih
Suatu  jual  beli  dikatakan  sebagai  jual  beli yang  sahih  apabila  jual  beli  itu  disyariatkan, memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual sahih (Musthafa Ahmad, 2016 : 71 )
b. Jual Beli yang Batal
Dikatakan  dalam  jual  beli  batal  apabila salahsatu  atau  seluruh  rukunnya  tidak  terpenuhi, atau  jual  beli  yang  dilakukan  anak-anak,  orang gila,  atau  barang  yang  dijual  nitu  barang-barang yang  diharamkan  syara’  seperti  bangkai,  darah, babi, dan khamar,
Jenis-jenis jual beli yang bathil diantaranya:
a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
Para  ulama  fiqih  sepakat  menyatakan  jual
beli  seperti  initidak  sah/bathil.  Misalnya, memperjualbelikan  buah-buahan  yang  putiknya pun  belum  muncul  di  pohonnya  atau  anak  sapi yang masih rada diperut induknya.
b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli.
Seperti,  menjual  barang  yang  hilang  atau burung piaraan  yang  lepas  dan  terbang  di  udara. Hukum  ini  telah  disepakati  oleh  seluruh  ulama fiqih  dan  termasuk  kedalam  katageori al-gharar (jual  beli  tipuan).  Alasannya  adalah  dijelaskan dari hadist yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal, Muslim,  Abu  Daud,  dan  at-Tirmizi  sebagai berikut: Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena  membeli  seperti  ini  adalah  jual  beli tipuan.
c. Jual beli al-arbun
Adalah (Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui  perjanjian,  pembeli  membeli  sebuah barang di serahkan kepada penjual, dengan syarat apabila  pembeli  tertarik  dan  setuju  dan  barang dikembalikan, maka uang yang telah dikembalikan  pada  penjual    (menjadi  hibah  bagi penjual).  Alasannya  adalah  Rasululah  melarang jual beli yang bentuknya arbun.
d. Jual beli benda-benda yang najis.
Seperti  :  babi, khamr bangkai,  dan  darah, karena  semuanya  itu  dalam  pandangan  Islam termasuk  najis  dan  tidak  mengandung  makna harta.
3.6. Rukun Dan Syarat Jual Beli
a. Rukun Jual Beli
Dalam  menentukan  rukun-rukun  jual  beli, Terdapat perbedaan
pendapat ulama Hanafiyahdengan  Jumhurulama.  Rukun  jual  beli menurut  ulama  Hanafiyah  hanya  satu,yaitu ijab (ungkapan  membeli  dari  pembeli)  dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) Menurut mereka yang  menjadi  rukun dslsm  jusl  beli  itu  hanyalah kerelaan  (ridha/ taradhi )kedua  belah  pihak  untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk  di  indera  sehingga  sulit  kelihatan  ,  maka perlu  indikasi  yang  perlu  bisa  menunjukan kerelaan  itu  dari  kedua  belah  pihak  yang melakukan transaksi jual (Ibnu Abidin, Jilid IV : 5 }.
Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
1) Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)
2) Ada shighat yang dibeli
3) Ada barang yang dibeli
4) Ada nilai tukar pengganti barang
Sedangkan  Ulama  Hanafiyah,  orang  yang berakad,barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk  ke dalam  syarat-syarat  jual  beli,  bukan rukun jual beli (Al-Bahuti, Jilid II : 125).
b. Syarat- Syarat Jual Beli
Syarat  jual  beli  sesuai  yang  yang  telah dijelaskan  oleh  Jumhur  ulama  di  atas  sebagai berikut:
1) Syarat orang yang berakad.
Para  ulama  fiqh  sepakat  menyatakan  bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
a) Berakal,  Jumhur  ulama  berpendirian bahwa  orang  yang  melakukan  akad  jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang  yang  berakal  itu  masih mubayyiz,
maka  jual  belinya  tidak  sah,  sekalipun mendapatkan izin dari walinya.
b) Yang  melakukan  akad  itu  adalah  orang yang  berbeda,  Artinya,  seseorang  tidak dapat  bertindak  dalam  waktu  yang bersamaan  sebagai  penjual,  sekaligus pembeli.
2) Syarat yang terkait dengan ijab Qabul Para  ulama  fiqih  sepakat  menyatakan  bahwa unsur utama darijualbeli adalah kerelaan dari kedua  pihak.  Kerelaan  keduapihak  dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ulama Fiqiih mengemukakan syarat ijab dan qabul sebagai berikut:
a) Orang  yang  mengucapkannya  telah baligh dan berakal
b) Qabul sesuai dengan ijab, Apabila.
c) Ijab dan qabul dilakukan  dalam  suatu majelis,  Artinya  kedua belah  pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicrakan topik yang sama.
3) Syarat Barang yang Dijualbelikan.
a) Barang  harus  ada,  atau  tidak  ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan
kesanggupannya untuk mengadakan
barang itu.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
c) Milik  seseorang,  Barang  yang  sifatnya belum  dimiliki  seseorang  tidak  boleh diperjualbelikan.
4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang).
a) Harga yang disepakati kedua pihak, harus jelas jumlahnya
b) Boleh  diserahkan  pada  waktu  akad,
sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit
c) Apabila  jual  beli  itu  dilakukan  dengan saling  tukar  barang  ( al-muqayyadah ),
maka  barang  yang  dijadikan  nilai  tukar bukan barang yang diharamkan syara’.
5) Syarat Terkait dengan kekuatan Hukum Akad Jual Beli.
Para  ulama  fiqih  sepakat  menyatakan  bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

## 3.7. Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih
Dalam  konsep  ulama‟  fiqh,  jual  beli  dikemas dalam  kerangka  formalistik  hukum.  Sisi dhahir nampak lebih dominan dibandingkan sisi bathin. Jual beli  dikemas  menjadi  akad.  Jual  beli  dirumuskan dalam  tatanan  syarat,  rukun,  syah,  batal,  hak  dan kewajiban. Adamodel jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada nash (al-Quran dan Hadits) dan menerima  adat  (dinamika)  masyarakat.  Ada  akad musammah,  yaitu  transaksi  yang  telah  ada  namanya terutama  terjadi  pada  masa  Nabi  dan  akad  ghairu musammah,  yaitu  akad  yang  belum  ada  namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru(Fathoni, 2013 : 53).
Secara  umum  dalam  fiqih,  konsep  jual  beli digunakan dalam arti yang lebih luas. Syarat jual beli ini adalah produk ijtihad para fuqaha:
a. Modal
Modal  barang  jual  beli  harus  dtentukandengan jela, riil, dan bukan merupakan hutang.
b. Manajemen Para  pihak  harus  memiliki  kompetesi  yakni  akil baligh,  berakal,  dan  mampu  membuat  pilihan. Dalam jual beli kedua pihak penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang sama/setara.
c. Jangka Waktu
Masa  berlaku  kontrak  jual  beli  dapat  dilakukan untuk jangka waktu yang singkat guna mencapai tujuan  yang  telah  disepakati,  misalnya  dalam pembelian  atau  penjualan,  keuntungan  usaha  si penjual  dan  keinginan  para  pembeliharus  sama- sama merasakan keuntungan.
3.8. Perbankan Syari'ah
Secara  umum pengertian  Bank Syariah  (Shari’a Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut identitas Bank Syariah  selain,  yakni  Bank  Tanpa  Bunga  (Interest- Free  Bank),  Bank  Tanpa  Riba  (Lariba  Bank),  dan Bank  Syariah  (Islamic  Bank),  atau  yang  secara lengkap  disebut  “Bank  Berdasarkan  Prinsip Syariah.”Lembaga  ini  dalam  operasioanal  dan produknya  dikembangkan  berlandaskan  pada  al- Qur’an  dan  hadist  Nabi  Muhammad  SAW.  Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha  pokoknya  memberikan  pembiayaan  dan  jasa- jasa  lainnya  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan dengan perinsip syariat Islam(Kholid, 2018 : 145).
Dalam  Undang-undang  Perbankan  Indonesia, yakni  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang  No.  10  Tahun  1998,  membedakan  bank berdasarkan  kegiatan  usahanya  menjadi  dua,  yaitu bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan  pengertian  prinsip  syariah  sebagai  aturan perjanjian  berdasarkan  hukumIslam  antara  Bank  dan pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan/atau pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  Syariah,  antara  lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip penyertaan  modal  (musyarakah),  prinsip  jual  beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang disewa  dari  pihak  Bank  oleh  pihak  lain  (ijarah  wa iqtina)(Kholid, 2018 : 34).
Bank  Syariah  mulai  dikembangkan  sebagai solusi  atas  ketidakmampuan  sistem  ekonomi  yang sedang  berjalan  selama  ini  dalam  menghadapi permasalahan  ekonomi  yang  semakin  banyak  dan komplek.  Praktik  dan  prinsip  kerja  syariah  tentunya dilandasi  oleh  nilainilai  Islam  yang  terkandung  di dalam AlQur’an, Hadits, dan sumber- sumberhukumIslam  lainnya.  Memang  hal  ini  akan terlihat  sarat  nilai,  namun  segala  nilai  Islam  ini sesungguhnya  bersifat  positif  sekaligus  normatif dalam  praktik  pada  kehidupan  nyata.  Dalam
perspektif sistem perbankan ruang lingkup perbankan syariah  bersifat  universal  yaitu  meliputi  kegiatan usaha  komersial  (commercial  banking)  dan  investasi (investment banking)(Febriadi, 2017 : 141)
a. Aplikasi  Jual  Beli  Dalam  Dalam  Perbankan Islam.
Bentuk-bentuk  jual  beli  yang  digunakan dalam bank syariah diantaranya :
1) Jual beli dalam perdagangan
Tujuan spesifik dari perjanjian jual beli dalam perdagangan  adalah  seperti  pembelian  dan penjualan  sebuah  mesin  atau  komoditas. Maka pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli harus sama-sama memberikan  kontribusi  untuk  sama-sama mendapatkan keuntungan.Manajemen
pembelian,  penjualan,  pemasaran  dan  yang terkait  dalam  usaha  terebut.  Fungsi  bank tersendiri  adalah  untuk  membiayai  transaksi yang menjadi pembagiannya, yang menyediakan  pelayanan  ketika  diperlukan dan memonitor kemajuan konsep jual beli.
2) Partisipasi permanen.
Didefinifikan  sebagai  bentuk  kontrak  jual beli,  dimana  bank  membiayai  bagian  modal dan menjadikannya sebagai pemegang saham. Berpartisipasi dalam manajemen.Istilah permanen  tidak  berarti  selamanya,  sebab kerjasama ini hanya berlaku sampai selesainya akadyang telah disepakati.
b. Produk-Produk perbankan syariah.
Beberapa  produk  jasa  yang  disediakan  oleh bank berbasis syariah antara lain:
1) Jasa untuk peminjam dana
Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia  modal  dengan  pengusaha.  Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio  tertentu  yang  disepakati.  Resiko kerugian  ditanggung  penuh  oleh pihak  Bank kecuali  kerugian  yang  diakibatkan  oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan
penyalahgunaan.
Musyarakah  (Joint  Venture),  konsep  ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam  rasio  yang  disepakati  sementara kerugian  akan  dibagi  berdasarkan  rasio ekuitas  yang  dimiliki  masing-masing  pihak.
Perbedaan  mendasar  dengan  mudharabah ialah  dalam  konsep  iniada  campur  tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan Murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk  jual  beli.  Bank  akan  membelikan barang  yang  dibutuhkan  pengguna  jasa kemudian  menjualnya  kembali  ke  pengguna jasa  dengan  harga  yang  dinaikkan  sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna  jasa  dapat  mengangsur  barang tersebut.  Besarnya  angsuran  flat  sesuai  akad diawal  dan  besarnya  angsuran=harga  pokok ditambah margin yang disepakati.
Contoh:harga  rumah,  500  juta,  margin bank/keuntungan  bank  100  juta,  maka  yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur  selama  waktu  yang  disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
2) Jasa untuk penyimpan dana Wadi'ah  (jasa  penitipan),  adalah  jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil  dana  tersebut  sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban,  namun  diperbolehkan,  untuk memberikan bonus kepada nasabah. Deposito  Mludharabah,  nasabah  menyimpan dana  di  Bank  dalam  kurun  waktu  yang tertentu.  Keuntungan  dari  investasi  terhadap dana  nasabah  yang  dilakukanbank  akan dibagikan  antara  bank  dan  nasabah  dengan nisbah bagi hasil tertentu(Kholid, 2018 : 39).
c. Fungsi Bank Dalam Prinsip Syariah
Fungsi Bank dalam konsepsi syariah menurut Muhamad Syafi’i  Antonio  meliputi:  fungsi  bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah  sebagai  investasi,  fungsi  bank  syariah sebagai  jasa-jasa  keuangan,  dan  fungsi  bank syariah sebagai jasa sosial.3 Keempat fungsi bank tersebut diatas apabila diuraikan secara operasional adalah :
1) Sebagai  penerima  amanah  untuk  melakukan investasi  atas  dana-dana  yang  dipercayakan oleh  pemegang  rekening  investasi/deposan atas  dasar  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan kebijakan investasi bank.
2) Sebagai  pengelola  investasi  atas  dana  yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan  arahan  investasi  yang  dikehendaki
oleh  pemilik  dana  (dalam  hal  ini  bank bertindak sebagai manajer investasi)
3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan  jasa-jasa  lainnya  sepanjang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4) Sebagai  pengelola  fungsi  sosial  seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional)(Fitri, 2015 : 62)

## 4. KESIMPULAN
Jual beli adalah suatu akad yang dilakukan kedua belah pihak antara penjual memberikan suatu barang kepada  pembeli  harus  memberikan  suatu  nilai  mata uang  dengan  menggunakan  konsep  saling  suka  rela dan  keduanya  sama-sama  mendapatkan  keuntungan serta keinginnaya.
Para ulama fiqih seperti (Ulama Hanafiyah, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan Sayyid Sabiq), sepakat tentang keabsahan atau diperbolehkannya praktek jual beli ini secara menyeluruh, selain akad jual beli disini termasuk akad yang paling tertua dari akad-akad yang lainnya  bisa  juga  mendapatkan  pengakuan  dan legalitas syar’i.
Pada  bank-bank  syar’i  praktek  jual  beli  telah mengalami  perkembangan  menggunalan  konsep  jual beli  disini  salah  satunya perdagangan dengan  jangka pendek.
Dalam dunia perbankan syariah bentuk dari jual beli  diantaranya  terdiri  dari Jual  beli  dalam perdagangan yang tujuannya menjadi sangat spesifik dari  perjanjian  jual  beli  dalam  suatu  perdagangan seperti  pembelian  dan  penjualan  sebuah  mesin  atau komoditas.  Sedangkan  bank  tersendiri  adalah  untuk membiayai  transaksi  yang  menjadi  pembagiannya, yang  menyediakan  pelayanan  ketika  diperlukan  dan memonitor kemajuan konsep jual beli
Dan Partisipasi  permanen yang  tujuannya sebagai  bentuk  kontrak  jual  beli,  dimana  bank membiayai bagian modal dan menjadikannya sebagai pemegang saham.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Yazid,  2016, Fiqih  muamalah  ekonomi islam , Wonocolo Surabaya : Imtiyaz. Ibnu  Abidin, Jilid V, Radd Al-Muhtar,
Muhammad Saleh, 2018, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Gaya Media Al-Qolyubi,    Umairah,  1424, Hisyata  Al-Aalyubi  wa ‘Umairah.
Mustafa Ahmad, Al-Uqud AL-Musamah.
Damayanti,  E.  (2018).  Aplikasi  Murabahah  Pada Lembaga  Keuangan  Syariah. El-Jizya :  Jurnal
Ekonomi Islam , 5 (2), 211–240.
https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880
Fathoni,  N.  (2013).  Konsep  Jual  Beli  Dalam  Fatwa Dsn-Mui. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,
4 (1),
51–82. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.77
3
Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  Maqashid  Syariah Dalam  Bidang  Perbankan  Syariah. Amwaluna: Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah , 1 (2), 231–245. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585 Fitri,  M.  (2015).  Prinsip  Kesyariahan  Dalam
Pembiayaan Syariah. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 6 (1), 57–70. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.78
6
Kholid,  M.  (2018).  Prinsip-Prinsip  Hukum  Ekonomi Syariah  Dalam  Undang-Undang  Perbankan Syariah. Asy-Syari’ah , 20 (2), 145–162. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448
Musfiroh,  M.  F.  S.  (2016).  Musyârakah  dalam Ekonomi Islam. Syariati; Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum , 1 (3), 6–19.
Zanuar,  M.  (2020). Pemikiran Fiqh  Jual  Beli  Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi  Konsep  Jual  Beli  Al-Mu ’Athah) . http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp: //etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019 - ZANUAR MUBIN.pdf