INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2084-2100 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak
Andi Pangeran Soulthana 1 ✉ , Mulyati Pawennai 2 , Anzar Makkuasa 3
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email : Andipangeran241195@gmail.com 1 ✉
Abstract
This  study  aims  to  determine  the  form  of  legal  protection  for  the  investigation  process  of  physical violence committed by children at the Takalar Resort Police and to find out the factors that influence legal protection for the investigation process for physical violence crimes committed by children at the Takalar Resort Police. This study uses an empirical research type. Conclusion: (1). Legal protection for the process of investigating criminal acts of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police is still not optimal. (2). the factors that influence legal protection for the investigation process of physical abuse crimes committed by children in the takalar resort police, namely; families, the absence of correctional centers and limited facilities and infrastructure.
Keywords: Children; Investigation; Legal protection; and Criminal Acts.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Kesimpulan: (1). Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang  dilakukan  oleh  anak  di  kepolisian  resort  takalar  masih  kurang  maksimal.  (2).  faktor-faktor  yang mempengaruhi  perlindungan  hukum  terhadap proses  penyidikan  tindak  pidana kekerasaan  fisik  yang dilakukan  oleh  anak  di  kepolisian  resort  takalar  yaitu;  keluarga,  ketiadaan  balai  pemasyarakatan  dan keterbatasan sarana dan prasarana..
Kata Kunci : Anak; Penyidikan; Perlindungan Hukum; dan Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Pemahaman  mengenai  anak  yang  merupakan  harapan  dan  tumpuan  orang  tua, harapan  bangsa  dan  harapan  negara  yang  akan  melanjutkan  tongkat  estafet pembangunan serta anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang  akan  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  di  masa  yang  akan datang. Oleh karena itu, setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan dari  sejak  dini,  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baikfisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan  pondasi,  yang  dapat  disebut  juga  sebagai  periode  pembentukan  watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Anak merupakan karunia dan amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  dijaga  dengan  baik,  dalam  tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia  seutuhnya,  yang  perlu  mendapat  perlindungan  dan  perhatian  secara  khusus, agar  anak  dapat  bertumbuh  kembang  secara  baik  dan  berkualitas  sebagai  generasi penerus  bangsa.  Dilihat  dari  sisi  kehidupan,  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Anak  adalah  cikal  bakal  penerus  bangsa.  Oleh  karena  itu,  penanganan  terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi penerus bangsayang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal  tersebut  penting  untuk  menyepakati  model  penanganan  Anak  yang  Berhadapan dengan  hukum.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  sesuai  dengan Konvensi  Hak – Hak  Anak  (convention  on  the  rights  of  the  child)  sebagaimana  telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Seperti  halnya  orang  dewasa,  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  juga  akan mengalami proses hukum yang  identik dengan orang  dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta  cara  penanganannya.  Menghadapi  dan  menangani  proses  peradilan  anak  yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya  sehingga  hal  ini  akan  berpijak  pada  konsep  kesejahteraan  anak  dan kepentingan  anak  tersebut.  Penanganan  anak  dalam  proses  hukumnya  memerlukan sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  pengesahan  Konvensi  Hak – Hak  Anak (convention on the rights of the child). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak- Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk  mengimplementasikan  hak-hak  anak  tersebut  dengan  menyerapnya  ke  dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Seperti  halnya  orang  dewasa,  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  juga  akan mengalami proses hukum yang  identik dengan orang  dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta  cara  penanganannya.  Menghadapi  dan  menangani  proses  peradilan  anak  yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya  sehingga  hal  ini  akan  berpijak  pada  konsep  kesejahteraan  anak  dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. proses itu harus bertujuan  pada  terciptanya  Keadilan  Restoratif,  baik  bagi  anak  maupun  bagi  korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan suatu proses Diversi.  Dalam  Diversi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan  pembalasan.  Mengingat  ciri  dan  sifat  khas  pada  Anak  dan  demi perlindungan  terhadap  Anak,  perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib disidangkan  di  Pengadilan  Pidana  Anak  yang  merupakan  bagian  dari  ruang  lingkup Peradilan umum.
Dalam  ketentuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan  bahwa;  Setiap  Anak dalam  proses  peradilan  pidana  berhak:      diperlakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan kebutuhan  sesuai dengan umurnya;  dipisahkan  dari  orang  dewasa; memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif;  melakukan  kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain  yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan  martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak  ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dandalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk  umum;  tidak dipublikasikan  identitasnya;  memperoleh  pendampingan  orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh  aksesibilitas,  terutama  bagi  anak  cacat;  memperoleh  pendidikan; memperoleh pelayananan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang  -  undangan.    Seorang  Anak  memiliki  karakteristik  yang  jauh berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu sanksi yang diberikan pada anak yang melakukan  kejahatan  tidak  harus  selalu  sama  dengan  orang  dewasa  walaupun kadangkala kejahatan yang dilakukannya sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  yang  pertama  dalam  penanganan  terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sehingga  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi. Restorative justice merupakan proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sistem  peradilan  pidana  (Criminal  Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak- pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.
Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab
yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Undang – Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian)  dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencari  suatu  solusi  alternatif  bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara,  dan  stigmatisasi  terhadap  kedudukan  anak  sebagai  narapidana.  Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Anak merupakan amanah, sekaligus sumber cobaan sebagai konsekuensi dari amanah, orang tua  dituntut  untuk  memberikan  perhatian,  mencurahkannya  kepada  sang  buah  hati dengan penuh kesungguhan.
Berdasarkan data statistik kriminal Kepolisian Resort Takalar pada tiga tahun terakhir terjadi  peningkatan  khusus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  khususnya dalam kekerasan fisik. Pada tahun 2018 ada 37 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar, pada tahun 2019 menjadi 17 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar dan kemudian  pada tahun 2020 meningkat menjadi 18  laporan yang masuk Ke  Kepolisian Resort Takalar untuk di tindaki di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Oleh karena itu atas dasar situasi inilah penulis tertarik menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan  hukum  yaitu  khususnya  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasaan  fisik  dalam penulisan  tesis  mengenai  “  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Proses  Penyidikan  Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anak”

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang  dalam  hubungan  hidup  di  masyarakat  maka  metode  penelitian  hukum  empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
Populasi dan Sampel
Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat  berupa  himpunan  orang,  benda,  (hidup  maupun  mati),  kejadian,  kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kanit  Unit  PPA,  Penyidik  pada  unit  PPA  Kepolisian  Resort  Takalar,  Anak  yang  pernah menjadi pelaku tindak pidana.
Sampel
Penentuan  Sampel  dilakukan  teknik  random  sampling  (sampel  acak),  dengan melibatkan  Kanit  Unit  PPA  Kepolisian  Resort  Takalar,  sebanyak  3  (Tiga)  Narasumber penyidik  atau  penyidik  pembantu  unit  PPA  Kepolisian  Resort  Takalar  dan  1  (Satu) Narasumber anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana kekerasan.
Jenis dan Sumber Data
Dalam upaya memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian melalui:
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang bersumber dari responden sebagai sumber data yaitu pihak Kanit dan Penyidik pada unit PPA Kepolisian Resort Takalar..
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh  dari beberapa  literatur,  dokumen resmi, peraturan  perundang-undangan,  dan  sumber-sumber  kepustakaan  lain  yang mendukung.
Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara  /  Interview  dengan  mendatangi  narasumber  dan  berdialog  langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil  penelaahan  beberapa  literatur  dan  sumber  bacaan  lainnya  yang  dapat mendukung penulisan tesis ini
Analisis Data
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara  kualitaif  berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diterapkan  sehingga diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas.  Analisis  data  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  analisis  data  yang  berupaya  memberikan  gambaran  secara  jelas  dan konkrit  terhadap  objek  yang  dibahas  secara  kualitatif  dan  selanjutnya  data  tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang di lakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014.  Setiap  tindak  pidana  yang  melibatkan  Anak  sebagai  pelakunya  diproses  secara hukum dengan menggunakan UU tersebut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar, terjadi beberapa kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku. Berdasarkan hasil penelitian pada Unit PPA Kepolisian Resort Takalar diperoleh data kasus tindak pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut:
Tabel 1. Data kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang melibatkan Anak yang
dilaporkan Tahun 2019-2021. No  Tahun Laporan Kekerasan Fisik Ket 1 2019 37 - 2 2020 17 - 3 2021 18 - Jumlah 72 Laporan
Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Takalar, Tahun 2023.
Dari Kasus Tindak Pidana sebagaimana tabel I menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 37 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak, Pada tahun 2020 laporan kekerasan fisik yang dilakukaan oleh Anak menurun menjadi sebanyak 17 kasus dan pada tahun  2021  laporan  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  Anak  meningkat  menjadi sebanyak  18  kasus.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Briptu  Zulfajrin,55  terjadinya peningkatan  laporan  dari  2019  sebanyak  37  laporan,  2020  terjadi  penurunan  menjadi sebanyak 17 laporan dan 2021 terjadi peningkatan laporan Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik menjadi sebanyak 18 Laporan, penyebab terjadinya peningkatan yakni kurangnya perhatian  dari  orangtua dan kurangnya moral anak itu sendiri. Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak yang dilaporkan di Kepolisian Resort Takalar, selanjutnya  diproses  secara  hukum.  Adapun  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Aparat Kepolisian dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan
Fisik Pada Tahun 2019-2021. No Tindakan 2019 2020 2021 Ket 1 A2 - - 2 2 2 P.21 - 5 - 5 3 Diversi 16 12 15 43 4 Cabut Laporan 8 - - 8 5 SP3 13 - 1 14 Jumlah 37 17 18 72
Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Takalar, Tahun 2023
Proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Laporan Kasus tindak pidana  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  Anak  diwilayah  hukum  Kepolisian  Resort Takalar sebagaimana tabel 2 menyatakan bahwa pada tahun 2019 ada 16 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi, ada 8 laporan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang dicabut dan ada 13 kasus yang dilakukan SP3 oleh penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Pada tahun 2020 ada 5 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang telah P.21 dan ada 12 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi. Pada tahun 2021 ada 2 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang A2, kemudian 15 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi dan 1 kasus yang dilakukan SP3 oleh penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah  peraturan pidana  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara Anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa, ”penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Sura t  Keputusan  Kepala  Kepolisian  RI  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Kapolri”. Meskipun  penyidiknya  penyidik  Polri,  akan  tetapi  tidak  semua  penyidik  Polri  dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. UU Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal  adanya  penyidik  anak,  yang  berwenang  melakukan  penyidikan.  Penyidik  anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah
1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
Perlindungan  hukum  terhadap  Anak  dalam  proses  peradilan  dilakukan  dimulai semenjak  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut.  Selama  proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh  sebab  itu  harus  dilakukan  secara  konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait  dengan penyelesaian  masalah  Anak  nakal  tersebut.  Penyidikan  berarti  serangkaian  tindakan penyidik,  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang  -  undang  ini  untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya,  sedangkan  bukti,  dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Kewenangan dan ketentuan mengenai penyidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia.
Faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di Kepolisian Resort Takalar
Kekuasaan  Penyidikan  adalah  tahap  yang  paling  menentukan  dalam operasionalisasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  tersebut  dalam  rangka  tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya  tersangka  suatu  peristiwa  kejahatan  atau  tindak  pidana  serta  menentukan tersangka  pelaku  kejahatan  atau  tindak  pidana  tersebut  sebelum  pelaku  kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis,  tahapan-tahapan  selanjutnya  dalam  proses  peradilan  pidana  yaitu  tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang  bertujuan  mencapai  perdamaian  antara  korban  dengan  Anak,  menyelesaikan perkara  anak  diluar  proses  peradilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab  kepada  anak.  Dalam  melakukan  penyidikan  anak,  penyidik  wajib  meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat
meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
Akan tetapi, dalam mewujudkan itu semua terutama perintah dari dasar hukum UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih ditemukan beberapa kendala baik secara normatif maupun  secara  praktiknya.  Kendala  normatif  dalam  mewujudkan  perintah  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materil ialah masih berlandaskan dengan hukum  formil  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Sebagai  contoh  dalam praktiknya, Pasal 32 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 Ayat (3) UU Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  tidak  diatur  dengan  tegas  akibat  hukumnya,  sehingga  dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan  masyarakat  yang  harus  dinyatakan  secara  tegas  dalam  surat  perintah penahanan. Dalam praktik di daerah hukum Kepolisian Resort Takalar, inilah salah satu faktor  atau  kendala  perlindungan  hukum  kepada  pelaku  anak,  sebagaimana  pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Faktor  yang  mempengaruhi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  kekerasan  fisik  di  Kepolisian  Resort  Takalar  ada  3  faktor  yakni  sebagai berikut:

## 1. Faktor keluarga
Berdasarkan wawancara dengan Briptu Hestiti,63 kebanyakan Anak sebagai pelaku tindak  pidana  kekerasan  fisik  yang  mengalami  Broken  Home  sehingga  dalam perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam penyidikan sulit didapatkan datanya seperti akte kelahiran karena tidak ada dari pihak keluarga  yang  mengurus  berkas  tersebut.  Kendala  lain  dalam  proses  Diversi  adalah keengganan  pihak  keluarga  korban  untuk  bertemu  dengan  pelaku  dan  keluarganya. Terkadang  keluarga  korban/pelapor  tidak  ingin  memenuhi  permintaan  keluarga pelaku/terlapor,  keluarga  korban  menolak  untuk  Diversi.  Kondisi  ini  menghambat terjadinya mediasi antara para pihak sehingga proses Diversi menjadi tidak berhasil.
2. Ketiadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar.
Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan.  Pembimbing  kemasyarakatan
bertugas  membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan  Diversi, melakukan  pendampingan,  pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap  Anak  selama proses  Diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan,  termasuk  melaporkannya  kepada pengadilan  apabila  Diversi  tidak  dilaksanakan  serta  membuat  laporan  penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Hestiti,64 menerangkan  bahwa  Kendala juga  timbul  dari Balai Pemasyarakatan karena ketiadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar. Balai Pemasyarakatan hanya ada di  Makassar  sehingga  untuk  penyuratan  ke  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Makassar memerlukan  waktu  Seminggu  untuk  menunggu  surat  balasannya  padahal  waktu penahanan terhadap anak waktunya terbatas hanya 15 (Lima Belas) hari.

## 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
Unit PPA merupakan Unit Pelayanan khusus yang terbentuk pada Tahun 2007. Pasal 6 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa fasilitas dan perlengkapan RPK sebagai berikut :
1) RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa;
a) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi  antara  lain  meubelair,  bahan  bacaan,  media  TV/Radio,  penyejuk ruangan
b) Ruang  konseling  dan  pemeriksaan,  berfungsi  untuk  menerima  laporan/keluhan saksi  dan/atau  korban  dan  guna  kepentingan  pemeriksaan  dengan  dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
c) Ruang  kontrol,  berfungsi  untuk  memantau  kegiatan  di  ruang  konseling  dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, meubelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan
d) Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.
2) Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan  dapat  menjaga  kerahasiaan  serta  keamanan  bagi  saksi  dan/atau  korban  yang perkaranya sedang ditangani.
Berdasarkan  pengamatan  di  lokasi  penelitian  diperoleh  gambaran  sarana  dan prasarana Unit PPA Kepolisian Resort Takalar, belum memenuhi ketentuan pasal 6 Perkap
Nomor  3  Tahun  2008  yakni  pada  ruang  tamu  untuk  menerima  tamu/saksi  dan/atau korban belum dilengkapi dengan meubelair, bahan bacaan, media TV/Radio serta tidak adanya ruang istirahat, yang berfungsi sebagai tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, almari, kamar mandi dan toilet. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Suanto, S.H.65 dan Briptu Hestiti,66 menerangkan bahwa:tidak adanya RPK  di Kepolisian Resort Takalar, jadi setiap anak yang  berkonflik dengan hukum dan tidak mengetahui keluarganya atau broken home kami para unit PPA yang  memfasilitasi  sendiri  dengan  memakai  uang  pribadi  untuk  memberikan  anak tersebut makanan, baju dan dengan ketidak adaan RPK kami menyuruh anak tersebut beristirahat di ruangan kami yaitu di ruangan penyidik atau kanit PPA Kepolisian Resort Takalar.
Relepansi Teori dengan Hasil Penelitian

## 1. Teori Sistem Hukum
Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  meliputi perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum  merupakan  hukum  yang  hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal  struktur) terdiri  dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada.  Struktur  adalah  Pola  yang  menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu  berjalan  dan  dijalankan.  Di  Indonesia  misalnya  jika  kita  berbicara  tentang  struktur sistem  hukum  Indonesia,  maka  termasuk  di  dalamnya  struktur  institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam
sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

## 2. Teori Restorative Justice
Secara  formil  di  dalam  UU  Nomor  37  Tahun  1997  tidak  disebutkan  berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru di  dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  disebutkan  berlakunya  keadilan  restoratif  (restorative  justice).  Keadilan  restoratif adalah  cara  penyelesaian  perbuatan  pidana  di  luar  proses  peradilan  atau  sekurang- kurangnya  tidak  sepenuhnya  mengikuti  acara  peradilan  pidana.  Restorative  justice merupakan konsep pemidanaa, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan material, namun juga melihat kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Menurut Jeff Christian restorative justice adalah sebuah bentuk penanganan tindak pidana yang  tidak hanya dilihat dari kacamata pidana, tetapi  juga dikaitkan  dengan  aspek  moral,  sosial,  ekonomi,  agama,  dan  adat  istiadat  local,  serta berbagai pertimbangan lainnya. Restorative justice berisi gagasan dan prinsip antara lain.
a) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku, korban,  masyarakat  sebagai  stakeholder  yang  bekerja  bersama  dan  langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semuapihak.
b) Mendorong  pelaku  bertanggungjawab  terhadap  korban  atas  peristiwa  atau  tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun  tanggung  jawab  untuk  tidak  mengulang  lagi  perbuatan  pidana  yang pernah dilakukannya.
c) Menempatkan  peristiwa  atau  tindak  pidana  tidak  terutama  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran  hukum,  melainkan  sebagai  pelanggaran  oleh  seseorang  atau sekolompok  orang  terhadap  seseorang  atau  sekolompok  orang  lainnya.  Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.
d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih  informal  dan  personal  daripada  penyelesaian  dengan  cara  formal  dan impersonal.
Model restorative justice adalah model yang konsep dasarnya mengambil teori dari John Braithwaite tentang reintegrated shaming. Modelini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak, yiatu pendekatan kesejahteraan, di mana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana.

## 3. Teori Pemidanaan
Hukum pidana mengenal setidak-tidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Ketiga teori yang dimaksud ialah sebagai berikut :

## 1. Teori Pembalasan atau Absolut
Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori retributif. Teori retributif melegitimasi  pemidanaan  sebagai  sarana  pembalasan  atas  kejahatan  yang  telah dilakukan  seseorang.  Tujuan  pemidanaan  dilepaskan  dari  tujuan  apapun,  sehingga pemidanaan hanya mempunyai sebuah tujuan, yakni pembalasan. Menurut Remmelink, teori retributif atau teori pembalasan dapat dikatan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Ciri khas dari ajaran absolut atau retributif, terutama menurut Kant dan Hegel ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Teori pembalasan atau retributif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a) Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku,
b) Teori  pembalasan  objektif  adalah  pembalasan  terhadap  apa  yang  telah  diciptakan pelaku di dunia luar.
2. Teori relatif atau teori tujuan
Teori   relatif   menyebutkan, dasar   suatu   pemidanaan   ialah pertahanan tata tertib  masyarakat,  oleh  sebab  itu  maka  yang  menjadi  tujuan  pemidanaan  adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun masyarakat. Teori relatif, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Teori relatif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
a) Prevensi umum (generale preventie) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah  untuk  mempertahankan  ketertiban  masyarakat  dari  gangguan  penjahat, dengan demikian pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana.
b) Prevensi khusus (speciale preventie) bertujuan menghindarkan agar pembuat (dader) tidak  melanggar.  Prevensi  khusus  menekankan  bahwa  tujuan  pidana  dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian narapidana dididik dan diperbaiki agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
3. Teori gabungan
Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegrino Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul “Traite de Droit Penal” menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan  beratnya  kejahatan  yang  dilakukan.  Teori  ini  menitikberatkan  kepada  suatu kombinasi  dari  teori  absolut  dan  teori  relatif.  Menurut  teori  ini,  tujuan  pidana  selain pembalasan  kepada  pelaku  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat  dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut  maupun  teori  relatif  dianggap  berat  sebelah,  sempit  dan  sepihak.  Teori  yang ketiga  atau  gabungan  mendasarkan  pada  jalan  pikiran  bahwa  pidana  hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  teori  ketiga  bertujuan  untuk  menciptakan ketertiban, memberikan rasakeadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai. Ketiga teori di atas  dalam  pembahasan  akan  lebih  cenderung  menggunakan  teori  gabungan  karena teori tersebut dianggap lebih dapat menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta  mengatur  hubungan  baik  antara  individu  dalam  masyarakat  agar  dapat  hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  diambil  penulis  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  adalah:  1). Perlindungan  hukum  terhadap  proses  penyidikan  tindak  pidana  kekerasaan  fisik  yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih belum maksimal. adapun upaya yang  dilakukan  Penegak  Hukum  (Kepolisian)  dalam  kerangka  perlindungan  hukum terhadap  Anak  yang  menjadi  pelaku  kekerasan  fisik  yaitu  melalui  Pelaksanaan  Diversi, sesuai data yang telah dikumpulkan masih banyak kasus yang tidak sampai pada tahap diversi  dan  juga  pelaksanaan  diversi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No  11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan  pidana anak, yaitu pada  saat  proses penyidikan, penyidik  melakukan  upaya  diversi  salah  satunya  dengan  permintaan  penelitian kemasyaratakan  di  balai  pemasyarakatan,  sedangkan  di  kabupaten  takalar  tidak tersedianya  balai  pemasyarakatan.  Jangan  sampai  apabila  tidak  sesui  prosedur  dan ketentuan  yang  berlaku  dapat  merugikan  psikologis  anak,  2).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  perlindungan  hukum  terhadap  anak  pada  proses  penyidikan  adalah keluarga pelaku dan korban, ketiadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar dan terbatasnya sarana dan prasarana pada Unit PPA Kepolisian Resort Takalar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusman, Agis A, Satria H, 2021, Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Anak Di Tingkat Penyidikan, http://repository.umi.ac.id/1054/1/276- Article%20Text-1112-1-10-20201224.pdf
Amran,  Muliaty  P,  Zainuddin,  2020,  Efektivitas  Penyidikan  Korban  Tindak  Pidana
Kekerasan Terhadap
anak, http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/251/262
Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  3(10),  1726 – 1742.  http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293
Gultom, Kamri A, Fadillah M, 2021, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak  Berdasarkan  Pasal  80  Ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan  Anak, https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/672/720
Harefa,  A.  (2021).  Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 18 – 21. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  “Bank  Data  Perlindungan  Anak”
http://bankdata.kpai.go.id/, diakses 2 Februari 2023. www. Kemdikbud.go.id.
Kusyono, Syahruddin N, Fadhillah M 2021, Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Gowa, http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/640/698
Lestari, S. I., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Polewali.  Journal  of  Lex
Generalis (JLG), 4(1), 91 – 106. http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470
Nur,  H.  M.,  Ahmad,  K.,  &  Baharuddin,  H.  (2020).  Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri  Makassar.  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  1(2),  254 – 267.  http://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/112/123
Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 557 – 568. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/350/402
Primastika,  Widia.“Penyebab  Kriminalitas  Anak:  Kurang  Kasih  Sayang  dan  Pengakuan
Sosial”, https://tirto.id/, diakses 2 Februari 2023.
Setyaningrum,  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Analisis  Upaya  Perlindungan  dan  Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan  Perempuan.  JURNAL  MUQODDIMAH :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan Hummaniora, 3(1), 9. https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19