## PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK,MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN KREDIT
Oleh:
Tubagus Suhanda Wijaya 1)
Bambang Hartono 2) Ansori 3) Universitas Bandar Lampung 1,2,3)

## E-mail:
Tbeeeeb98@gmail.com 1) bambang.hartono@ubl.ac.id 2)
gindhaansoriwayka2@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Salah  satu  kasus  hukum  yang  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  atas  tidak  adanya  hak untuk  mencetak,  mengeluarkan  dan/atau  mendistribusikan  surat  keterangan  kependudukan, mengenai nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  untuk  mencetak,  menyebarkan  dan/atau menyebarluaskan dokumen publik. Permasalahan penyidikan ini adalah apa faktor penyebab dan  apa  tanggung  jawab  pelaku  kejahatan  tanpa  hak  untuk  mencetak,  mengumumkan  dan mengedarkan  surat  kependudukan  sebagai  syarat  pendaftaran  Putusan  507/Pid  B/2022/PN Tjk  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  normatif  dan empiris. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  melalui  studi  kepustakaan,  observasi  dan  wawancara.  Dari  hasil penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  setelah  mengumpulkan  bahan,  bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif yaitu. H. Deskripsi masalah  berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  dalam  bentuk  pernyataan  atau  uraian proposisional.  Kalimat  disusun  secara  sistematis.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa tanpa  hak  untuk  mencetak,  mengeluarkan  dan  mendistribusikan  dokumen  pengurusan kependudukan  dikarenakan  kesulitan  keuangan  dan  kurangnya  kesadaran  dan  keahlian hukum  terdakwa.  Terdakwa  tidak  dapat  mengajukan  pinjaman  keuangan  kredit  karena  ada masalah  dengan  verifikasi  BI  terdakwa,  sehingga  terdakwa  terus  memanipulasi  demografi terdakwa.  Manipulasi  demografis  dilakukan  dengan  meminta  bantuan  teman,  dan  informasi demografis  digunakan  untuk  mengajukan  pembiayaan  pinjaman  dari  bank.  Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat  mengecualikan  tanggung  jawab  terdakwa,  baik  yang  meringankan  maupun  yang meringankan, dan karena semua unsur Pasal 24 UU 96A Tahun 2013 mengacu pada UU No. Pasal 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Pasal 55 Ayat 1 No. 1 sudah diisi oleh  yang  disebut  Terdakwa  yang  terbukti  bersalah  secara  definitif  dan  diperintahkan menerbitkan izin tinggal tanpa hak cetak sebagai penanggung jawab, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  terlambat  maka  pidana  denda  dikurangi  menjadi  3 bulan.
Kata  Kunci:    Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana,  Administrasi  Kependudukan, Pengajuan Kredit

## 1. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan manajemen
kependudukan
nasional terutama
menganjurkan
perlindungan dan pengakuan atas konsepsi dan status hukum perdata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945,
yang mencerminkan  peristiwa  penting  yang dialami  Indonesia.  Warga  negara  atau warga  negara  yang  bertempat  tinggal  di luar  atau  di  dalam  wilayah  negara Republik Indonesia. Menurut Bagian 1(1)(1) Amandemen  Undang-Undang  Manajemen
Kependudukan  No.  24  23  Tahun  2013, penanggulangan kependudukan adalah upaya  struktural  dan  pengendalian  yang ditujukan  untuk  penyampaian  dokumen dan  informasi  kependudukan  melalui daftar kependudukan. kependudukan, tujuan pendaftaran. dan administrasi menyediakan informasi. Pengelolaan kependudukan  dan  pemanfaatan  hasil untuk  mengembangkan  pelayanan  publik dan sektor lainnya. Populasi adalah jumlah individu, baik individu maupun kelompok, yang  tinggal  di  suatu  wilayah  atau  negara tertentu  selama  paling  sedikit  satu  tahun pada  saat  pengumpulan  data  atau  sensus. Penduduk  dianggap  semua  orang  yang tinggal  di  wilayah  geografis  Republik Indonesia  paling  sedikit  6  bulan  dan/atau orang  yang  tinggal  kurang  dari  6  bulan tetapi  berniat  untuk  tinggal  di  sana.  Data kependudukan juga merupakan data perseorangan dan/atau data agregat terstruktur  yang  diperoleh  sebagai  hasil pendaftaran  penduduk  dan  pelaksanaan pendaftaran penduduk. Sertifikat penduduk adalah  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan oleh  badan  pelaksana  yang  dilampiri sertifikat  keaslian  yang  mengikat  secara hukum  dari  Kementerian  Kependudukan dan  Pendaftaran.  Salah  satu  demografi yang  dimiliki  masyarakat  adalah  KTP- Elektronik.  UU  No.  24  Pasal  1(14)  UU No.  Menurut  Pasal  24  Tahun  2006  yang mengubah UU Pengelolaan Kependudukan
tahun  2006,  KTP  elektronik  adalah  kartu ID  chip  yang  merupakan  dokumen identitas  resmi.  KTP  elektronik  penegak hukum  berisi  chip  yang  berisi  informasi elektronik tentang data individu. Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP dengan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  NIK adalah  identitas  unik  atau  khas,  orang  dan terkait  dengan  seseorang  yang  terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
Pengelolaan
kependudukan Indonesia  mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting  dalam  pembangunan, karena sistem kependudukan dapat menyampaikan informasi dan data kependudukan  sesuai  dengan  jumlah penduduk  dan  kondisi  kehidupan.  Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menganjurkan  terutama  untuk  melindungi dan  mengakui  penetapan  status  pribadi dan  status  hukum  dalam  setiap  peristiwa kependudukan dan peristiwa penting  yang diselenggarakan  oleh  kehidupan.  untuk penduduk.  berpengalaman  secara  internal. atau  di  luar  wilayah  negara  lapis  pertama Republik Indonesia. Karena manfaat sosial dari  struktur  penduduk,  sistem  hukum diperlukan  untuk  mengontrol  identitas penduduk.  Hukum  adalah  aturan  (rule) sebagai  sistem  aturan  (rule)  bagi  tingkah laku  manusia.  Hukum  tidak  terpaku  pada satu  aturan  saja,  tetapi  pada  seperangkat aturan  yang  disatukan  sedemikian  rupa sehingga  dapat  dipahami  sebagai  suatu sistem.  Salah  satu  perbuatan  hukum pengurusan kependudukan adalah melakukan  sesuatu  tanpa  hak  untuk mencetak,  menginformasikan  dan/atau mendistribusikan  catatan  kependudukan. Menurut  pasal  96A  perubahan  Undang- Undang  Pengelolaan  Kependudukan  No. 23  Tahun  2013,  setiap  orang  atau  badan hukum  yang  tidak  memiliki  izin  tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1c  harus  ditangkap.  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ada  banyak  bentuk  penipuan  identitas, salah satunya adalah mengajukan pinjaman  ke  bank.  Bank  adalah  usaha yang  menghimpun  uang  dari  masyarakat dalam bentuk
simpanan dan mengembalikannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pinjaman  dan/atau  bentuk lain  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  secara  umum.  Perbankan mencakup  tiga  kegiatan:  pengumpulan dana,  transfer  dana  dan  penyediaan layanan perbankan lainnya.
Semua  tindakan  yang  melanggar standar  atau  peraturan  dan  hukum  dapat dihukum.  Tanggung  jawab  pidana  pada dasarnya adalah mekanisme yang dibangun  dalam  hukum  pidana  untuk menanggapi  pelanggaran  kontrak  dengan tidak mengambil tindakan tertentu.
Tanggung  jawab  pidana  berarti  terus adanya  kesalahan  obyektif  atas  kejahatan dan pemenuhan hukuman secara subyektif. Salah  satu  kasus  hukum  yang  dituntut pertanggungjawaban pidana atas perampasan hak untuk mencetak, mengeluarkan  dan/atau  menyebarluaskan surat-surat  kependudukan,  yaitu  Resolusi No.507/pid  B/2022/PN  Tjk.  Di  sana, hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang menemukan bahwa terdakwa AW dinyatakan  bersalah  secara  meyakinkan dan  definitif  dan  menghukum  terdakwa AW  dengan  hukuman  1  (satu)  tahun  10 (sepuluh) bulan penjara. dan denda sebesar Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) dengan  tidak  membayar  denda  dikurangi kurungan 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni :
a. Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan pelaku  melakukan  tindak  pidana  tanpa hak  untuk  mencetak,  menerbitkan  dan mengedarkan  dokumen  tata  usaha perdata (nomor putusan: 507/Pid
B/2022/PN Tjk)?
b. Apa  tanggung  jawab  pelaku  yang  tidak berhak  mencetak,  menerbitkan  dan
mengedarkan  dokumen  tata  usaha kependudukan sebagai syarat pengajuan kredit  (nomor  keputusan:  507/Pid B/2022/PN Tjk)?

## 2. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah
Metode  penelitian  menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris.
a. Pendekatan Normatif Pendekatan  standardisasi  diartikan sebagai  pendekatan  perundang-undangan yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitian, cara pengumpulan informasi  dari  berbagai  literatur  seperti jurnal, buku dan sumber literatur lainnya.
b. Pendekatan Empiris Pendekatan  empiris  dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  mendekati  masalah yang  diteliti  sesuai  dengan  sifat  hukum yang  sebenarnya  atau  realitas  sosial. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis, artinya penelitian ini melibatkan penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan  dan  menganalisis  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan topik.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  priiner  adalah  bahan yang isinya bersifat mengikat.
Umumnya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang  yakni  pemerintah  baik dalam bentuk peraturan maupun perundang-undangan.Bbahan hukum
primer yang digunakan meliputi :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945  Hasil Amandemen.
2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946 Jo Undang-Undang  Nomot 73  Tahun  1958  Tentang  Peraturan
Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan
5) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia
6) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  Jo  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2021  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia
7) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
8) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9) Peraturan  Pemerintah  Nomor  92 Tahun  2015    Tentang    Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  6 Tahun  2019  tentang  Penyidikan Tindak Pidana. b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum yang menjelaskan atau memperluas bahan hukum primer, yang terdiri  dari  buku-buku  tertulis,  website, jurnal,  kajian  dan  karya  ilmiah  lainnya yang lebih jauh berkaitan dengan kajian tersebut.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tingkat  ketiga  adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus besar bahasa Indonesia.

## 3. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan.  Hal  ini  sangat  penting  baik sebagai  landasan  teori  maupun  sebagai informasi  pendukung.  Dalam  penelitian ini,  penulis  mengumpulkan  data  yang meliputi:
a. Studi Pustaka Mempelajari  literatur  akademik  adalah kegiatan di mana informasi yang berkaitan dengan subjek atau masalah yang dipelajari  dikumpulkan.  Informasi  tentang penelitian  literatur  dapat  ditemukan  di buku,  makalah  penelitian,  tesis,  disertasi, ensiklopedi,  internet,  dan  sumber  lainnya. Saat  mempelajari  literatur,  peneliti  dapat memanfaatkan  semua  informasi  dan  ide yang terkait dengan penelitian.
b. Persepsi Pengamatan atau Observasi Observasi  adalah  suatu  kegiatan  yang berkaitan  dengan  suatu  proses  atau  suatu objek  yang  tujuannya  untuk  merasakan dan  kemudian  memahami  suatu  fenomena berdasarkan  pengetahuan  dan  pemikiran yang  telah  diketahui sebelumnya guna memperoleh  informasi  yang  diperlukan untuk melanjutkan penelitian .
c. Mewawancarai Wawancara adalah disatukannya dua orang atau  lebih  untuk  saling  bertukar  informasi dan  ide  yang  dilakukan  dengan  berdialog atau mewawancarai narasumber.

## 4. Pengolahan Data
Pengolahan  data  dilakukan  sesuai  dengan masalah yang diselidiki untuk memudahkan analisis data yang diperoleh. Pemrosesan data berlangsung dalam tahapan berikut:
a. Pemeriksaan Data ( Editing ) Pada  tahap  pertama,  informasi  yang diterima  diperiksa  ulang  terutama menurut kelengkapan, kejelasan makna, penerapan  dan  relevansinya  dengan kelompok  data  lain,  untuk  mengetahui
apakah  data  tersebut  cukup  untuk memecahkan  masalah  yang  sedang diselidiki.  kesalahan  dan  kurangnya informasi dalam studi dan meningkatkan kualitas data.
b. Klasifikasi Data ( Classifaying )
Klasifikasi informasi yang ada dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh  ke  dalam  model  atau masalah  tertentu  untuk  memudahkan membaca dan berdiskusi sesuai dengan kebutuhan penelitian.
c. Sistematika Data Merupakan tindakan menyatukan informasi  terkait,  membentuk  satu kesatuan  sub  topik  yang  runtut  dan utuh, memudahkan
interpretasi informasi yang bertujuan untuk menjelaskan  dalam  kalimat  sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami.
4. Analisis Data
Data yang dikumpulkan adalah informasi  yang  diperoleh  dari  hasil pengetahuan dan literatur, yang kemudian  dikaitkan  dengan  literatur yang  ada,  teori  yang  terkait  dengan masalah,  kemudian  dicari  solusi  untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis bentuk kalimat agar mudah  dipahami,  dan  akhirnya  ditarik kesimpulan. untuk mendapatkan hasilnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan
Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan Mendistribusikan Dokumen Administrasi  Kependudukan  (Dalam Putusan  Nomor:507/Pid  B/2022/PN
Tjk).
Pengelolaan kependudukan adalah serangkaian  perintah  dan  pengendalian yang berkaitan dengan pengeluaran dokumen  data  kependudukan  melalui
pendaftaran penduduk, pendaftaran penduduk, dan pengelolaan data kependudukan  serta  pemanfaatan  hasilnya untuk kepentingan pelayanan, pengelolaan, dan  pembangunan  umum.  Anda  bisa mendapatkan informasi tentang manajemen  kependudukan  dari  Dinas Kependudukan dan Daftar Kependudukan. Umumnya informasi pengurusan kependudukan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Nikah, namun  banyak  informasi  pengurusan kependudukan  yang  dapat  diperoleh  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pendaftaran Penduduk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan penyidik Polsek Tanjung Karang diketahui bahwa  tersangka  ditangkap  berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai pembuatan,  pengeluaran  dan  pemilikan identitas  penduduk  pada saat yang bersangkutan tidak memiliki Kanan.
memberikan informasi demografis.
Dokumen.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terdakwa  dijerat  dengan  tindak  pidana berdasarkan  UU  Pengendalian  Penduduk No  23  Perubahan  UU  No  24  Tahun  2013 karena Terdakwa melakukan atau mendesak  .  mengelola  data  kependudukan jika  responden  tidak  memiliki  hak  untuk memberikan data kependudukan.
Pasal  77  Undang-Undang  yang  mengubah Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 menjadi Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan  Tahun  2006  menyebutkan bahwa  setiap  orang  tidak  boleh  mengatur, memfasilitasi, atau mengolah data kependudukan  atau  bagian  dari  data kependudukan.  Pasal  94  Undang-Undang Pengendalian  Kependudukan  Perubahan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa barang  siapa  memerintahkan  dan/atau memfasilitasi  dan/atau  mengolah  data kependudukan  dan/atau  bagian  dari  data kependudukan berdasarkan Pasal 77
dipidana tanpa pidana penjara. lebih dari 6 (enam)  tahun  selama  satu  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp  75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan penyidik  Polres  Tanjung  Karang,  banyak faktor  yang  dapat  membuat  seseorang memanipulasi informasi demografis, seperti  faktor  ekonomi  atau  rendahnya kesadaran hukum. Misalnya, untuk mengajukan pembiayaan pinjaman, karena nama tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk  mengajukan  pinjaman,  bahkan  ada yang  memanipulasi  informasi  demografis untuk digunakan dalam kegiatan penipuan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  JPU
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terdakwa  melakukan  tindak  pidana  tanpa hak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan surat-surat administrasi kependudukan,  berawal  dari  keinginan terdakwa  untuk  meminta  bantuan  dana kepada  suatu  lembaga  keuangan.  Namun, karena  nama  tergugat  tidak  lagi  dapat digunakan  untuk  mengajukan  pembiayaan pinjaman, tergugat memanipulasi demografinya.
Dalam  perkara  Putusan  Nomor:507/Pid B/2022/PN  Tjk  bahwa  faktor  penyebab Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan  dokumen  administrasi kependudukan yakni sebagai berikut.
1. Faktor Ekonomi Faktor  Keuangan  adalah  salah  satu penyebab  banyak  kejahatan.  Salah  satu faktor ekonomi yang dapat menimbulkan  tindakan  kriminal  adalah manipulasi  data  kependudukan.  Dari nomorkeputusan:507/Pid B/2022/PN
Tjk Terdakwa memanipulasi data kependudukan  pada  saat  terdakwa menjalani  proses  pengajuan  pinjaman ke  bank.  Karena  KTP  terdakwa  rusak saat  pemeriksaan  BI,  ia  tidak  bisa mengajukan pinjaman ke bank.
Terdakwa kemudian memproses catatan demografis Tergugat.
2. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Kesadaran  hukum  adalah  pengetahuan umum  dan  kesadaran  tentang  apa  yang sah,  yang  dapat  digunakan  untuk membedakan  antara  perbuatan  yang dilarang  dan  dilarang.  Dari  nomor keputusan:  507/Pid  B/2022/PN  Tjk dalam  UU  No.  24  Tahun  2013,  yang mengubah  UU  No.  23  Tahun  2006 tentang pengurusan kependudukan, tentang  tindakan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  tanpa  hak  untuk  mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan surat keterangan pengurusan kependudukan.
3. Faktor Kesempatan Faktor  situasi  dan  keadaan  pada  saat melakukan tindak pidana karena adanya kesempatan yang diberikan oleh terdakwa  merupakan  salah  satu  faktor yang  dapat  mendukung  dilakukannya tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menerbitkan
dan menyebarluaskan dokumen administrasi kependudukan.  Dari  nomor  keputusan: 507/Pid  B/2022/PN  Tjk  Perbuatan terdakwa dilakukan karena
kemungkinan terdakwa meminta bantuan  kepada  teman-teman  terdakwa yang  mampu  memanipulasi  informasi demografis terdakwa.
Dengan  demikian  berdasarkan  rangkaian tulisan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa terdakwa  melakukan  tindak  pidana  karena alasan keuangan tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan dokumen administrasi kependudukan pada saat  terdakwa  melakukan  perbuatan  untuk mendapatkan  pinjaman  dari  bank  untuk dimohonkan. Rendahnya kesadaran hukum terdakwa  karena  tidak  mengetahui  bahwa perbuatan  tersebut  dapat  dijerat  dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Perubahan Undang-Undang Penataan  Kependudukan  23  Tahun  2006.
Ada  kemungkinan  pula  bahwa  Tergugat mengenal seseorang yang dapat memanipulasi data kependudukan.
Sehingga  hal-hal  tersebut  mendorong  para tertuduh berinisiatif memanipulasi demografinya.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana karena  alasan  keuangan  tanpa  hak  untuk mencetak, mengeluarkan dan
mendistribusikan  dokumen  administrasi kependudukan
pada saat terdakwa melakukan  perbuatan  meminta  pinjaman kepada bank. Rendahnya kesadaran hukum terdakwa  karena  tidak  mengetahui  bahwa perbuatan  tersebut  dapat  dijerat  dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Perubahan
Undang-Undang
Penataan  Kependudukan  23  Tahun  2006. Ada  kemungkinan  pula  bahwa  Tergugat mengenal seseorang yang dapat memanipulasi data kependudukan. Sehingga  hal-hal  tersebut  mendorong  para tertuduh berinisiatif
memanipulasi demografinya.
2. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan Mendistribusikan Dokumen Administrasi  Kependudukan  (Dalam Putusan  Nomor:507/Pid  B/2022/PN
Tjk).
Jika  juri  tidak  menemukan  alasan  yang baik untuk membebaskan atau alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum persidangan
untuk menghilangkan
tanggung  jawab  terdakwa,  terdakwa  harus diadili menurut hukum. Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah di dalam penjara,  oleh  karena  itu  waktu  yang dihabiskan  di  dalam  penjara  dan  penjara harus dikurangkan seluruhnya dari hukumannya.  Karena  terdakwa  berada dalam tahanan dan penangkapannya didasarkan  pada  alasan  yang  sah,  maka terdakwa perlu tetap ditahan.
Kejahatan  adalah  perbuatan  yang  dilarang dan  pelakunya  akan  dihukum.  Agar  suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai kejahatan,  maka  perbuatan  itu  harus merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan pidana  karena pelakunya, atau merupakan pelanggaran hukum pidana  menurut  KUHP.  melarang  Dengan kata  lain,  perbuatan  yang  digolongkan sebagai  kejahatan  adalah  perbuatan  yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
Sanksi pidana adalah pengenaan penderitaan  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan kejahatan atau kejahatan melalui  serangkaian  acara  hukum  dengan kewenangan yang diberikan secara khusus. Penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat membuat  orang  jera  untuk  melakukan perbuatan  pidana.  Tujuannya  juga  untuk berupaya  memelihara  ketenteraman  dan keamanan  serta  meningkatkan  pengaturan atau pengendalian masyarakat.
Penjara merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukumannya adalah:
a. Pidana mati terdiri dari:
1. Hukuman mati;
2. Pemenjaraan;
3. Pidanakurungan:
4. Pidanadenda;
5. Cakupan kriminal.
b. Denda tambahan yang terdiri dari:
1. pencabutan hak tertentu;
2. penyitaan barang tertentu;
3. Publikasi putusan hakim.
Penjara  merupakan  salah  satu  sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah  kejahatan. Penjara adalah kejahatan yang membatasi kebebasan  bergerak  narapidana,  yang dilakukan dengan mengeluarkan seseorang dari penjara, memaksanya untuk mengikuti
semua  aturan  yang  berlaku  di  penjara. yang melanggar peraturan tersebut.
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  harus  dipertimbangkan  terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan terdakwa.
1. Keadaan  yang memberatkan: Perbuatan
terdakwa dapat mengakibatkan  tindak  pidana  dokumen elektronik  lainnya  yang  tidak  sesuai dengan identitas aslinya
2. Keadaan yang  meringankan:
a. Terdakwa tidak pernah dihukum.
b. Terdakwa sopan dan menyesal selama persidangan
Catatan  Bagian  96A  Undang-Undang  No 24  Tahun  2013  tentang  amandemen Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan  No  23  Tahun  2006, bersama dengan pasal 55(1)(1) KUHP dan Undang-Undang  Acara  Pidana  No  8  dan Undang-Undang  Peraturan  Perundang- undangan 1981. Tentang panggilan kedua, majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang memvonis terdakwa yaitu : 1. Membuktikan kesalahan terdakwa telah dibuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan dengan memerintahkannya untuk mencetak  dan  menerbitkan  dokumen umum.
2. Menghukum  terdakwa  dengan  pidana penjara  1  (satu)  tahun  10  (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.
50.000.000,00 (Lima Puluh Juta
Rupiah) dengan ketentuan bahwa denda yang tidak dibayar diringankan menjadi kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menentukan  waktu  penahanan  dan penahanan terdakwa, yang akan dikurangkan  sepenuhnya  dari  hukuman yang dijatuhkan.
4. Menghukum terdakwa untuk ditahan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan  bahwa  terdakwa  bertanggung
jawab  atas  perbuatannya  yang  pada akhirnya  dan  secara  definitif  dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.  Ia  dinyatakan  bersalah  tanpa hak  untuk  mencetak,  menerbitkan  dan menerbitkan  dan  dipidana  dengan  pidana penjara 1 (satu) tahun selama 10 (sepuluh) bulan  dan  denda  sebesar  Rp  50.000.000 (lima puluh  juta rupiah). Dalam hal  denda tidak  dibayar,  diganti  dengan  pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan  dan  dikemukakan  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  di persidangan, dimana juri tidak menemukan alasan  untuk  melepaskan  tanggung  jawab terdakwa,  ada  alasan  baik  pengampunan dan pembebasan serta semua fakta terkait. .  .  proses  Pasal  96A  UU  No.  24  Tahun 2013 mengubah UU Pengelolaan
Kependudukan  No.  23  Tahun  2006.  Pasal 55  (1)  (1)  KUHP  terpenuhi  sehingga terdakwa  yang  dibuktikan  dengan  putusan akhir tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.  .  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  yang  dipidana dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  10  (sepuluh)  bulan  tanpa  hak mengeluarkan  surat  izin  tinggal  dan dengan  denda  sebesar  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan denda  tersebut  dibayar.  denda  tidak dibayar,  perkara  dapat  diubah  menjadi pidana  penjara  tiga  bulan  paling  lama  3 (tiga) bulan.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  peneiltian  dan  analisis yang  dilakukan  dalam  perkara  Putusan Nomor:  507/Pid  B/2022/PN  Tjk  maka penulis  memberikan  sebuah  kesimpulan yakni sebagai berikut.
1. Tindakan  pidana  terdakwa  tanpa  hak untuk  mencetak,  mengeluarkan  dan mengedarkan  dokumen  administrasi kependudukan  timbul  karena  adanya kebutuhan finansial, lemahnya kesadaran  hukum  dan  kemungkinan terdakwa. Terdakwa tidak dapat
mengajukan pinjaman pembiayaan kredit  karena  ada  masalah  dengan kontrol ganda terdakwa
yang
bermasalah,  sehingga  terdakwa  terus memanipulasi demografi terdakwa.
Manipulasi demografi dilakukan dengan  meminta  bantuan  teman  dan demografi digunakan untuk mengajukan  pembiayaan  pinjaman  dari bank.
2. Dalam  fakta  persidangan  di  mana  juri tidak menemukan
alasan untuk mengecualikan
tanggung
jawab terdakwa karena faktor pembebasan dan pembebasan  dan  amandemen  (2013) pasal 96A, pasal 24. § 55 no.1 paragraf
1  KUHP  adalah  dipenuhi,  oleh  karena itu,
sebagai bentuk
pertanggungjawaban,  terdakwa  yang secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  tertentu,  tidak  berhak atasnya.  ,  Pemberian  izin  tinggal diancam  dengan  pidana  perampasan kemerdekaan  selama  1  (satu)  tahun  10 (sepuluh)  bulan  dan  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah) sebagai  denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut  tidak  dilunasi  akan  dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Jimly  Asshidiqie  dan  Ali  Safa’at.  2006.
Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum . Sekjen  dan  Kepaniteraan  MK-RI. Jakarta.