## Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban
Eddy Hariyanto Kaspk.reskukar@gmail.com Kanit Reskrim Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara

## ABSTRAK
Penelitian  ini  diajukan  untuk  menjawab  tiga  hal  yaitu  apakah  surat  kesepakatan  antara pelaku dan pihak korban dapat menjadi instrumen hukum dalam menilai peristiwa korban jiwa manusia  menurut  hukum  pidana  Indonesia,  apakah  terjadi  pergeseran  persepsi  sosial,  korban dan  penegak  hukum  dalam  menilai  alasan  peniadaan  pertanggungjawaban  hukum  pidana  atas hilangnya  nyawa  dengan  kualifikasi culva  lata ( bewuste  schuld )  dan dolus  eventualis dan bagaimanakah  pengaturan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  terhadap  kasus  korban meninggal  dunia  pada  sasaran  penyidikan  yang  melibatkan  korporasi.  Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah social  legal  research dengan  membangun  variabel  sebagai  dasar pengukuran  isu  hukum  yang  dibangun.  Dalam  pendekatan  ini,  variabel  mengenai  perdebatan dalam  kerangka  teori,  perdebatan  pada  tingkat  penyidikan  terkait  penerbitan  surat  perintah penghentian penyidikan dalam kasus meninggalnya nyawa manusia di lubang  tambang dengan norma  yang  berlaku.  Surat  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  pelaku  dan  pihak  korban  dalam peristiwa hilangnya jiwa seseorang sejatinya tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana  terhadap  yang  melakukannya.  Namun  tidak  bisa  dipungkiri  dalam  hukum  pidana Indonesia  mengenal  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  sering  dinamakan  mediasi penal yang merupakan tradisi dari hukum adat budaya Indonesia yang memberikan penghargaan terhadap penyelesaian secara musyawarah terhadap pelaku dan korban dalam menyelesaikannya secara  bersama-sama  sehingga  mendapatkan  kesepakatan  untuk  berdamai  yang  kita  kenal dengan  sistem restorative  justice .  Sehingga  dari  kesepakatan  perdamaian  yang  dibuat  itulah dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  penyidik  untuk  menerbitkan  surat  perintah  penghentian penyidikan.

## Kata Kunci: Surat Penghentian Penyidikan, Lubang Tambang, Pertanggungjawaban
Pidana

## ABSTRACT
This research  aimed  to  answer three  questions:  Can the  agreement letter  between  the offender  and  the  victim  become  a  legal  instrument  in  assessing  the  victim  of  human  life according  to  Indonesian  criminal  law?  Is  there  any  change  in  social  perception,  both  the victims  and  law  enforcers,  in  assessing  the  reasons  for  the  discharge  of  criminal  law responsibility for  the loss of  human life  with  a  qualification  of  gross  negligence  or  culpa Iata (bewuste  schuld)  and  dolus  enentuals?  And  how  was  the  Warrant  for  the  Termination  of Investigation  arranged  towards  the  case  of  victims  who  passed  away  related  to  the  target  of investigation involving a corporation?  This research applied social legal research in which the variables  were  constructed  as  a  basic  for  the  assessment  of  constructed  legal  issues.  In  this approach,  the  variables  consisted  of  debates  on  the  theoretical  framework  and  debates  at  the level of investigation concerning the issuance of the warrant for the termination of investigation in the case of the victim who was killed in the mining tunnel, based on the applicable norms.
Agreement letter which was made by the offender and the victim party concerning the loss of one's life should not automatically discharge the responsibility of the criminal defendant. However,  it  cannot  be  denied  that  Indonesian  criminal  law  makes  it  possible  to  resolve  a dispute  outside  the  court.  This  is  called  a  penal  mediation  which  is  a  part  of  Indonesian traditional  and  cultural law  which  gives  an  appreciation to  the  resolution  made  based  on  the result of deliberation between the offender and the victim. The dispute in this case was settled together to obtain a peace or restitution agreement, which is usually called restorative justice system. The peace or restitution agreement becomes a basic for investigator’s consideration to issue a warrant for the termination of investigation.
Keywords: Termination of Investigation, Mining Tunnel, Criminal Responsibility

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pengakuan  dan  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  merupakan  salah  satu  ciri dari  negara  hukum.  Negara  Indonesia merupakan  negara  yang  berlandaskan  atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Hak Asasi  manusia  adalah  hak  dasar  atau kewarganegaraan yang melekat pada individu  sejak  ia  lahir  secara  kodrat  yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa  yang  tidak  dapat  dirampas  dan  dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap
orang  demi  kehormatan  dan  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia.  Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka  pengusahaan  mineral  atau  batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstultasi, penambangan,
pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,
studi  kelayakan,  kontruksi,  penambangan, pengelolaan dan pemurnian.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tertuang pada Pasal 1 angka 1  menjelaskan  bahwa  “Pertambangan adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  kontruksi, penambangan,  pengelolaan  dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”
Keberadaan perusahaan tambang diindonesia  kini  banyak  dipersoalkan  oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan  perusahaan  tambang  itu  telah menimbulkan  dampak  negatif  didalam pengusahaan bahan galian.  Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang,meliputi:  Rusaknya  hutan  yang berada di daerah lingkar tambang; Tercemarnya  laut;  Terjangkitnya  penyakit bagi  masyarakat  yang  bermukim  di  daerah lingkar  tambang;  Konflik  antar  masyarakat lingkar tambang dengan perusahaan. 1 Di Indonesia,  Kalimantan  Timur adalah  salah  satu  dari  Provinsi  utama penghasil  batubara,  pada  masa  Orde  Baru, sebelum masa otonomi daerah, ijin tambang di Kalimantan Timur meliputi 69 Ijin Kuasa Pertambangan  (KP),  9  Ijin  Kontrak  Karya (KK)  dan  40  Ijin  Perjanjian  Karya pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B),  dengan  total  ijin  adalah  118 buah.  Jumlah  ijin  ini  meningkat  hampir  13 kali  lipat  pada  masa  otonomi  daerah menjadi 1.488 Ijin Usaha Pertambangan. 2 Akibat  dari  banyaknya  izin  tambang batubara yang dikeluarkan tersebut
1 Salim  HS,  2012. Hukum  Pertambangan Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta, hal.5
2 Basyir Daud, 2017, Samarinda Menggugat; ketika  kegelisahan  menjadi  kemarahan ,  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta, hal.3
menimbulkan  berbagai  permasalahan  di dalam  masyarakat  yaitu  salah  satunya penambangan  di  kawasan  daerah  padat pemukiman penduduk yang dimana perusahaan banyak melakukan penambangan  dengan  sistem  terbuka (open
pit  mine) sehingga  menyebabkan  banyak korban  meninggal  di  lubang-lubang  bekas tambang.  Dari  hasil  pemantauan  Komnas Hak  Asasi  Manusia  sejak  2011  ada sebanyak  28  (dua  puluh  delapan)  kasus orang  meninggal  dunia  akibat  lubang  yang dibiarkan  terbuka. 3 Dimana  baru  1  (satu) perkara yang  masuk sampai pada tingkatan Pengadilan Negeri dengan hukuman penjara  selama  2  (dua)  bulan.  Untuk menyelesaikan kasus-kasus korban meninggal  di  lubang  bekas  tambang  oleh pihak kepolisian tentunya banyak menghadapi  kendala  seperti  belum  ada bukti  yang  jelas  terhadap  korban  yang meninggal  di  lubang  bekas  tambang,  pihak keluarga korban yang tidak mau melakukan otopsi terhadap mayat korban, dan sebagainya.  yang  tentunya  hal  tersebut mempersulit  kepolisian  untuk  mengungkat kasus  yang  sebenarnya.  Namun  di  satu  sisi pihak  kepolisian  sebagai  penegak  hukum diharapkan dapat menjamin tegaknya
hukum  dengan  menjunjung  hak  asasi manusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya kepada para keluarga korban.
Hukum  pidana  dengan  karakternya yang tegas dan memiliki tingkat presisi dari sisi kepastian hukum mengalami penurunan tingkat  daya  mengikat  (reduksi  nilai) bilamana  kepentingan  pihak  korban  ikut menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Basis penentuan kesalahan  lebih  difahami  sebagai  urusan teknis  hukum  acara  dengan  meniadakan aspek-aspek  rangkaian  peristiwa  pidana
3 https://www.jatam.org/2017/07/05/lagi- lubang-maut-batu-bara-makan-korban/  diakses  pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 20.06 Wita
yang  telah  menimbulkan  akibat  hukum. Penilaian aspek memulihkan keadilan sosial ( social justice ) terkoreksi persepsi penilaian dan  ukuran  lembaga  penyidikan  dan ketidakmampuan korban mengartikulasikan prinsip  perlindungan  umum  dan  pribadi yang diusung oleh hukum pidana
( substantive  law )  direduksi  karena  pilihan normatif-argumentatif pada konstruksi hukum berupa penghentian penyidikan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah  surat  kesepakatan  antara pelaku  dan  pihak  korban  dapat menjadi  instrumen  hukum  dalam menilai peristiwa korban jiwa manusia  menurut  hukum  pidana Indonesia ? 2. Apakah  terjadi  pergeseran  persepsi sosial,  korban  dan  penegak  hukum dalam  menilai  alasan  peniadaan pertanggungjawaban  hukum  pidana atas hilangnya nyawa dengan kualifikasi culva lata ( bewuste schuld ) dan dolus eventualis ? 3. Bagaimanakah pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap  kasus  korban  meninggal dunia  pada  sasaran  penyidikan  yang melibatkan korporasi ?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan rumusan  masalah  sebagaimana  diuraikan diatas, tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) hal yaitu :
Pertama, Penulis  ada  melihat  kejelasan terkait  apakah.  surat  kesepakatan  antara pelaku  dan  pihak  korban  dapat  menjadi instrumen  hukum  dalam  menilai  peristiwa korban  jiwa  manusia  menurut  hukum pidana Indonesia. Pada bagian ini, penelitian  ingin  mengidentifikasi  terkait keabsahan  surat  kesepakatan  sebagai  suatu
instrumen  hukum  sehingga  dapat  menjadi acuan diterbitkannya surat perintah
penghentian penyidikan;
Kedua , Penulis menganalisis apakah terjadi pergeseran  persepsi  sosial,  korban  dan penegak  hukum  dalam  menilai  alasan peniadaan pertanggungjawaban hukum pidana  atas  hilangnya  nyawa  dengan kualifikasi  culva  lata  (bewuste  schuld)  dan dolus eventualis. Pada bagian ini, penelitian mencoba  menelusuri  permasalahan  yang ada  dengan  teori-teori  hukum  untuk menemukan jawaban dari sisi hukum;
Ketiga , Ingin mengetahui kejelasan pengaturan  surat  perintah  penghentian penyidikan terhadap kasus korban meninggal  dunia  pada  sasaran  penyidikan yang melibatkan korporasi. Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan termasuk mengidentifikasi faktor-faktor  munculnya  surat  perintah penghentian penyidikan.

## D. Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  pemikiran  dalam pertanggungjawaban pidana khususnya berkaitan  dengan  eksistensi  surat  perintah penghentian  penyidikan  dalam  diskursus kepentingan  korban  dalam  hal  hilangnya nyawa seseorang di lubang tambang.
2. Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  kelak diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan dalam  hal  penyelesaian  tindak  pidana terhadap  hilangnya  nyawa  seseorang  di lubang tambang melalui mekanisme di luar sistem hukum pidana.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, Pilihan pendekatan  pada doctrinal dengan  alasan
salah  satu  sasaran  studi  ini  melihat seperangkat  norma  positif  dalam  kaitannya dengan eksistensi surat
perintah penghentian  penyidikan  dalam  diskursus kepentingan  korban,  termasuk  dukungan sisi  teori  hukum  dengan  tujuan    untuk mendapatkan  kejelasan  apakah  dengan adanya  surat  kesepakatan  yang  dibuat  oleh pelaku dan pihak korban adalah merupakan pergeseran  persepsi  sosial  sehingga  dapat menjadi alasan peniadaan pertanggungjawaban  hukum  pidana  atas hilangnya  nyawa  seseorang  dan  penyidik dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.

## 2. Lokasi Penelitian
Penelitian  akan  dilakukan  dengan melakukan  wawancara  terhadap  keluarga korban  di  kelurahan  Sambutan  Samarinda, di  lokasi  tambang  PT.Hymco  Coal  dan PT.Panca Prima Mining serta mengumpulkan data-data terkait isu hukum yang  diambil  di  Kantor  Polresta  Kota
Samarinda.

## 3. Sumber Data
Penggunaan  bahan  sekunder  berupa bahan  kepustakaan  dikelompokan  sebagai berikut: pertama ,  bahan  hukum  yang relevan  terkait  surat  perintah  penghentian penyidikan, kedua ,  oleh  karena  penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  maka membutuhkan  dukungan  pustaka  tentang teori hukum (konsep-konsep hukum seperti pertanggungjawaban  pidana,  kesalahan, kesengajaan,  dan  kelalaian).  Data  empirik diperoleh melalui wawancara dengan keluarga  korban  yang  meninggal  di  lubang tambang dan wawancara dengan kepolisian kota Samarinda.

## 4. Analisis Data
Data  yang  diperoleh  selama  penelitian akan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk
mendeskripsikan  jawaban  atas  pertanyaan penelitian:

## Rumusan masalah (R1)
Data  yang  diperoleh  selama  penelitian diarahkan  untuk  menganalisis  surat kesepakatan  antara  pelaku  dengan keluarga korban apakah dapat menjadi instrumen hukum dalam menilai peristiwa korban jiwa manusia menurut  hukum  pidana  di  Indonesia. Dalam hal ini membutuhkan pendekatan  secara  hukum  mengenai kesepakatan  dalam  aspek  hukum pidana Indonesia dan konstruksi hukum (argumentasi hukum). Rumusan masalah (R2)
Terdapat  dua  variabel  utama  dalam bagian hal ini, yaitu Pertama , persepsi sosial,  korban  dan  penegak  hukum dalam hal peniadaan pertanggungjawaban  pidana.  Analisis pada  bagian  ini  melihat  dari  sisi  teori hukum,  konsep-konsep  hukum  yang berhubungan dengan pertanggung jawaban  pidana.  Yang  kemudian dihubungkan  dengan  hasil  wawancara dengan  keluarga  korban  dan  pihak kepolisian  sehingga  dapat  menjadi suatu konstruksi hukum terkait apakah terjadi  pergeseran  persepsi  sosial, keluarga  korban  dan  penegak  hukum. Kedua , dengan hilangnya nyawa seseorang dikaitkan dengan kualifikasi
culva  lata (kelalaian  berat)  dan dolus eventualis (kesengajaan) dapat menjadi alasan  peniadaan  pertanggungjawaban hukum  pidana.  Pada  bagian  ini,
penilaian terhadap prinsip-prinsip kesalahan yaitu kelalaian dan
kesengajaan.

## Rumusan masalah (R3)
Data  yang  diperoleh  dari  kepolisian kota  Samarinda  untuk  mendapatkan kejelasan  pengaturan  surat  perintah penghentian penyidikan terhadap kasus korban  meninggal  dunia  sehingga
dengan  adanya  surat  kesepakatan antara  pelaku  (pihak  korporasi)  dan keluarga  korban  dapat  menjadi  alasan peniadaan pertanggungjawaban hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## SURAT KESEPAKATAN ANTARA
PELAKU DAN

## PIHAK
KORBAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENILAI PERISTIWA HILANGNYA JIWA MANUSIA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA A. Kesepakatan  Penyelesaian  Tindak

## Pidana  Dalam  Perspektif  Ilmu Hukum Pidana
Kesepakatan dalam hukum dibuat agar terciptanya  perdamaian  antara  kedua  belah pihak  yang  bersengketa,  yang  mana  rasio dari  perdamaian  tersebut  adalah  secara preventif  untuk  mencegah  kemungkinan timbulnya suasana permusuhan yang berkelanjutan  di  kemudian  hari  antara pihak-pihak  yang  berperkara.  Selain  itu juga  dengan  adanya  perdamaian  yang dicantumkan  dalam  surat  kesepakatan bersama tersebut maka menghindari penyelesaian secara hukum melalui pengadilan  yang  mana  menghindari  biaya- biaya yang timbul selama proses berpekara di pengadilan dan menghindari waktu yang lama  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang ada. Mengingat pula bahwa keputusan hakim  akan  memberikan  putusan  yang kalah  dan  yang  menang  sehingga  akan merugikan  salah  satu  pihak  apalagi  masih adanya  hubungan  dalam  keluarga.  Dasar yang  menjadi  alasan  perdamaian  dalam suatu  tindak  pidana  adalah  karena  tujuan pemidanaan  itu  bukan  serta  merta  untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada  seseorang  ke  dalam  penjara. Sehingga  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  seringkali  dipergunakan  untuk
menyelesaikan  permasalahan  yang  ada melalui  suatu  mediasi  yang  bertujuan menghasilkan  kesepakatan  untuk  suatu perdamaian,  yang  dalam  hukum  pidana dikenal  dengan  mediasi  penal  merupakan perkembangan  baru  dalam  ranah  hukum pidana  yang  membawa  implikasi  mulai diterapkannya  dimensi  bersifat  privat  ke dalam  ranah  hukum  publik.  Mediasi  penal tidak diatur dalam undang-undang
melainkan  hanya  diatur  secara  parsial  dan terbatas  berupa  Surat  KAPOLRI  Nomor
Pol:B/3022/XII/2009/  SDEOPS  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus Melalui Alternative  Dispute  Resolution
(ADR)  serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008  tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri.  Pada dasarnya,  peraturan  tersebut  mengatur tentang  penanganan  kasus  pidana  melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR) dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati  para  pihak,  dilakukan  melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi  asas  keadilan  dan  apabila dicapai melalui Alternative Dispute
Resolution (ADR)  pelakunya  tidak  lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya. 4
Praktik  peradilan  pidana  umumnya menjadikan  perdamaian  yang  dilakukan antara  korban  dengan  pelaku  tindak  pidana menjadi  bahan  pertimbangan  meringankan yang  digunakan  oleh  sebagian  besar hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Perdamaian  yang  dilakukan  antara  korban dengan  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  atau perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh
4 Lilik Mulyadi, 2016, Implementasi Mediasi Penal  Sebagai  Perwujudan  Nilai-Nilai  Pancasila GunaMendukung  SupremasiHukum  Dalam  Rangka Pembangunan  Hukum  Nasional, Genta  Publishing, Yogyakarta, hal.31
terdakwa  meskipun  sudah  ada  surat pernyataan  yang  dibuat  oleh  pelaku  dan korban  yang  pada  intinya  korban  sudah memaafkan  terdakwa  dan  tidak  akan menuntut  terdakwa  atas  perbuatannya,
bahkan meminta
petugas untuk
membebaskan  terdakwa  dari  pemidanaan. Alasan  dalam  praktik  pengadilan  bahwa perdamaian  antara  korban  dengan  pelaku tindak  pidana  tidak  dapat  menghapuskan pemidanaan  menurut  alfe  musyahadah antara lain: 5 a. Perkara yang dilakukan bukan merupakan  delik  aduan  sehingga  tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana; b. Perdamaian  yang  dilakukan  antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai  pendekatan humanity dalam menjatuhkan  pidana,  seperti  usia  yang muda,  wanita  hamil,  tulang  punggung keluarga, dan
c. Dalam  perkara  pidana,  perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan  jika  perkara  sudah  sampai ke  tingkat  pengadilan/mulai  diperiksa di  persidangan,  maka  hakim  akan memeriksa  berdasarkan  surat  dakwaan yang  diajukan  oleh  jaksa  penuntut umum.
Para  hakim  yang visioner atau berwawasan  luas  dan  jauh  ke  depan  akan selalu  mempertimbangkan  agar  perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan baik  bagi  pelaku  tindak  pidana  maupun bagi  pihak  korban.  Tidak  semua  hakim yang  menangani  perkara  pidana  memiliki kepekaan  dalam  menangkap  tanda-tanda yang  menyertai  perkara  yang  ditanganinya sehingga  perlu  diberikan  perhatian  ekstra
5 Alef  Musyahadah  R,  2005,  ” Kedudukan Perdamaian  Antara  Korban  Dengan  Pelaku  Tindak Pidana  Dalam  Sistem  Pemidanaan” Tesis,  Program Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro,  Semarang, hal.142
kepada  kondisi  psikis  pihak  korban  dan pelaku  tindak  pidana.  Hanya  hakim  yang berwawasan  progresif  dapat  melakukan perdamaian  antara  pelaku  tindak  pidana dengan  korban  yang  telah  disakiti  atau dirugikannya,  baik  dengan  sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dengan memerintahkan  terdakwa  untuk  meminta maaf kepada korban,dan menyatakan penyesalan  atas  perbuatan  yang  telah menyakiti korban, dengan dilakukan secara tulus dan ikhlas akan memberikan pengaruh positif  berupa  pemulihan  trauma  psikis yang  dialami  korban,  selain  itu  juga menjadi  insentif  bagi  pelaku  dengan keringanan pemidanaan.
Sistem  peradilan  pidana  dewasa  ini masih  menganut  konsep  bahwa  perkara pidana  adalah  merupakan  sengketa  antara individu  dengan  masyarakat  (publik)  dan sengketa  itu akan  diselesaikan  oleh  Negara (pemerintah)  sebagai  wakil  dari  publik. Sekalipun  HIR  telah  digantikan  KUHAP tetapi  konsep  itu  tetap  belum  berubah. Sengketa  itu  sendiri  adalah  berhubungan dengan  salah  satu  atau  beberapa  substansi daripasal  yang  sudah  diatur  dan  diancam dengan  hukuman  dalam  hukum  pidana materiil  yang  saat  ini  ditentukan  dalam KUHP dan di luar KUHP. Individu terlibat dalam  sengketa  itu  yakni  sebagai  subjek hukum  disebut  tersangka  atau  terdakwa. Dalam  penyelesaian  sengketa  ini  dianut suatu  konsep  bahwa  Negara  akan  selalu berbuat baik bagi warga negaranya termasuk  para  pencari  keadilan  dalam perkara pidana.
Secara  asas,  permusyawaratan  (nilai sila  keempat  Pancasila)  yang  digunakan sebagai sarana perdamaian sehingga menghasilkan  pemaafan  diantara  pelaku dan korban maupun keluarga serta masyarakat yang berkepentingan merupakan elemen utama dari pola penyelesaian  perkara  yang  secara  historis- sosiologis  telah  ada  di  dalam  berbagai
masyarakat  di  Indonesia  sejak  zaman  pra- kolonialisme,  kemudian  tergerus  pada zaman  kolonialisme  yang  menghendaki penerapan positivisme dan kodifikasi hukum  yang  bersifat  individualisme.  Maka perlu  ada  pembaruan  hukum  pidana nasional  yang  berorientasi  pada  upaya dekolonialisasi KUHP  peninggalan/warisan kolonial,  demokratisasi  hukum  pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi
terhadap berbagai perkembangan  hukum  yang  terjadi  baik sebagai  akibat  perkembangan  di  bidang ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  maupun perkembangan  nilai-nilai,  standar-standar serta norma yang hidup dan berkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum
Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai  refleksi  kedaulatan  nasional  yang bertanggungjawab. Nilai kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila  harus  dimanivestasikan  dalam pembentukan norma hukum pidana menggunakan  prosedur  yang  demokratis, terbuka, adil, dan partisipatif. Seperti faham legalitas juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat. Seperti dalam RUU KUHP Pasal 1 ayat (3) menegaskan  keberpihakan  pada  nilai-nilai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila  dan/atau  prinsip-prinsip  hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa- bangsa.  Diberikannya  ruang/peluang  untuk menyelesaikan  lewat  mekanisme  mediasi dalam  perkara  pidana  (mediasi  penal). Perdamaian yang didasari adanya kebutuhan  pemaafan  perlu  dielaborasi dalam  proses  penanganan  perkara  pidana, baik  sebelum  atau  di  luar  pengadilan
maupun saat atau dalam proses persidangan di pengadilan. Sebagaimana praktik pemberian diyat dalam  hukum  Islam  yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan  kepada  korban  kejahatan  di satu pihak, di lain pihak merupakan bentuk pidana  pengganti  karena  dilaksanakannya ajaran  pemaafan  yang  sangat  dianjurkan dalam  Al  Qur’an  danSunah  Nabi. Pemberian diyat juga  melindungi  serta meringankan  beban  tersangka.  Selain  itu, dengan  pemberian diyat mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dan dengan  semangat  silaturahim  dan  saling memaafkan  terhadap  segala  kemungkinan kesalahan  dalam  pergaulan  bersama  dalam masyarakat.
Penyelesaian perkara yang tidak memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  korban tindak  pidana,  telah  diakui  oleh  berbagai pihak  dapat  mendorong  terjadi  tindakan balas  dendam  dari  korban  dan  keluarganya terhadap pelaku tindak pidana dan keluarganya. Sejalan dengan perkembangan hukum  pidana  modern,  perdamaian  yang dilakukan  antara  korban  dengan  pelaku tindak pidana dengan diikuti ganti rugi atas terjadinya tindak pidana perlu dikembangkan  kebijakan  pengaturannya dalam pembaruan hukum pidana nasional.
Rancangan undang-undang KUHP (tahun  2015)  telah  mengakomodasi  bahwa pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban atau keluarganya dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya menjadi dasar pertimbangan dalam pemidanaan. Pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  atau perbaikan kerusakan secara sukarela
sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana.  Bahkan  dimungkinkannya  hakim memberi maaf/ pengampunan
(” rechterlijkpardon ”)  tanpa  menjatuhkan pidana/tindakan  apapun terhadap  terdakwa, sekalipun  telah  terbukti  adanya  tindak pidana  dan  kesalahan.  Pada  rumusan  yang
ada  dalam  pembaruan  hukum  pidana nasional  tersebut  di  atas,  hakim  diberikan ruang  untuk  menilai  pemulihan  kerugian dan  pemaafan  korban  terhadap  pelaku dalam  lingkup  perdamaian  sesuai  nilai Pancasila  yaitu  permusyawaratan  dalam kebijaksanaan pemidanaan.
Muladi  menjelaskan  bahwa  hakikat
tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap  dampak  tindak  pidana.  Dengan demikian  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk memperbaiki  kerusakan  baik  yang  bersifat individual,  maupun    yang  bersifat  sosial ( individual  and  social  damages) yang diakibatkan  oleh  tindak  pidana. 6 Dalam kerangka  ini,  maka  tujuan  pemidanaan harus  berorientasi  pada  pandangan  yang integratif,  yang  terdiri  dari  seperangkat tujuan  pemidanaan  yang  harus  dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan  titik  berat  sifatnya  kasuistis. Dalam  tujuan  pemidanaan  pula  tercakup tujuan  memelihara  solidaritas  masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk
memelihara  dan  mempertahankan  kesatuan masyarakat  ( to  maintain  social  cohasion intact).
Berkaitan  dengan  konteks  perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan
kebijaksanaan  dalam  tujuan  pemidanaan diatas  maka  sudah  seharusnya  bahwa  tidak saja menjadi alasan peringanan pidana saja,
tetapi dapat berupa penghapusan
pemidanaan  bilamana  telah  terpulihkannya kerugian  korban  dan  akibat  terganggunya sosial  dari  tindak  pidana  telah  pula diharmonisasikan kembali. Dengan demikian pembaruan hukum pidana nasional telah memberikan penegasan akan sebuah  upaya refilosofi pemidanaan  dari
6 Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, hal.30
retributive justice menuju restorative justice .  Orientasi  penghukuman  sejauh mungkin  dapat  bermanfaat  bagi  para  pihak (dalam  hal  ini  Korban,  Pelaku  dan masyarakat)  guna  pemulihan  konflik  di masa  yang  akan  datang.  Oleh  karenanya output dari proses peradilan ini adalah tetap berlandaskan pada penyelesaian konflik dan pemulihan  hubungan  antar  pihak.  Dengan demikian  tindak  pidana  dipersepsikan sebagai  pelanggaran  terhadap  hak-hak individu  (korban)  oleh  individu  yang  lain (Pelaku) dalam masyarakat, sehingga penyelesaiannya  pun  diorientasikan  pada pemulihan hubungan. B. Jenis Tindak Pidana Yang Diselesaikan  Di  Luar  Mekanisme

## Hukum Pidana
Dalam  Hukum  Positif  Indonesia perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia, walaupun  tidak  ada  landasan  hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum, mekanisme  perdamaian,  lembaga  adat  dan sebagainya.  Konsekuensi  makin  diterapkan eksistensi  mediasi  penal  sebagai  salah  satu alternatif  penyelesaian  perkara  dibidang hukum  pidana  melalui  restitusi  dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak  begitu  besar  dan  perbedaan  itu menjadi  tidak  berfungsi. 7 Mediasi  Penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif  bukanlah  barang  baru  bagi masyarakat  Indonesia,  malahan  sekarang keadilan  ini  dikatakan  sebagai  pendekatan yang  Progresif  seperti  yang  disampaikan
7 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Mediasi  Penal Penyelesaian  Perkara  Diluar  Pengadilan ,  Pustaka Magister, Semarang, hal.4
oleh  Marc  Levin  “Pendekatan  yang  dulu dinyatakan  usang,  kuno  dan  tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif”. 8 Menurut  Barda  Nawawi  Arief,
Alasan  dipergunakan  mediasi  penal  dalam penyelesaian  perkara  pidana  adalah  karena ide  dari  mediasi  penal  berkaitan  dengan masalah pembaharuan hukum pidana
( Penal  Reform ),  berkaitan  juga  dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi,  ide restorative  justice ,  ide mengatasi  kekakuan  (formalitas)  dan  efek negatif  dari  sistem  peradilan  pidana  dan sistem  pemidanaan  yang  berlaku,  serta
upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). 9 Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia  penyelesaian  suatu  perkara  baik perdata  maupun  pidana  dengan Mediasi Penal bukan  hal  baru,  hal  ini  dibuktikan
dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus, yang lebih
mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat. 10 Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai  tolak  ukur  dan  ruang  lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar  pengadilan  melalui  mediasi  penal adalah sebagai berikut: 11
a. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman  pidana  dan  pelanggar  telah
8 Marc Levin dalam Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan ,  Lubuk  Agung,
Bandung, hal.67
9 Barda Nawawi, Op.Cit , hal.169
10 Mushadi,  2007, Mediasi  dan  Resolusi Konflik  di  Indonesia ,  Walisongo  Mediator  Center, Semarang, hal.38
11 Mudzakkir, 2013, Mediasi Penal Penerapan  Nilai-Nilai  Restoratif  Justice  dalam penyele- saian tindak pidana adat bali , tesis, fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.55
membayar  denda  tersebut  (Pasal  80 KUHP);
b. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan  “kejahatan”,  yang  hanya diancam dengan pidana denda;
c. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  tindak  pidana  di  bidang hukum administrasi yang
menempatkan  sanksi  pidana  sebagai
ultimum remedium; d. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  ringan/serba  ringan dan aparat penegak hukum menggunakan  wewenangnya  untuk melakukan diskresi;
e. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan  atau  tidak  diproses  ke pengadilan  oleh  Jaksa  Agung  sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
f. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  pelanggaran  hukum pidana  adat  yang  diselesaikan  melalui lembaga adat.
Salah  satu  upaya  penerapan  keadilan restoratif  yang  dapat  dilakukan  oleh kepolisian dalam memaksimalkan penyelesaian dengan menggunakan
mekanisme  mediasi  Penal.  Penyelesaian perkara-perkara  ini  dapat  dilakukan  oleh kepolisian  selaku  garda  utama  sistem peradilan  pidana,  dengan  kewenangannya yaitu  diskresinya  dalam  menyelesaikan suatu perkara pidana perlindungan konsumen.  Bahkan  pelaksanaan  nilai-nilai keadilan  restoratif  oleh  aparat  kepolisian telah  diberikan  suatu  dasar  hukum  berupa Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No: STR/583/VII/2012  Tanggal  8  Agustus
2012.

## C. Implikasi  Penggunaan  Mekanisme Di Luar Sistem Hukum Pidana
Penyelesaian  perkara  pidana  di  luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian  secara  adat,  penyelesaian secara  kekeluargaan  atau  melalui  mediasi, yang  difasilitasi  oleh  penyidik,  merupakan fenomena  yang  umum  terjadi  di  berbagai daerah  di  Indonesia.  Dalam  praktiknya, perkara  diselesaikan  secara  musyawarah yang  dimediasi  oleh  penyidik.  Setelah diperoleh  kesepakatan,  korban  mengajukan penarikan  laporan  ke  penyidik,  kemudian penyidik  mengeluarkan  surat  perintah penghentian  penyidikan  (SP3)  dengan alasan  tidak  cukup  bukti,  sehingga  perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara  pidana  seperti  ini  barangkali  dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan  jika  dilihat  dari  aspek  legalitas dan  kepastian  hukum.  Cara  penyelesaian yang demikian juga menimbulkan pertanyaan,  apakah  dapat  disebut  sebagai mediasi penal. 12
Dalam  konteks  penyelesaian  perkara pidana, mediasi penal merupakan
penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral,  dihadiri  korban  dan  pelaku  beserta orang  tua  dan  perwakilan  masyarakat, dengan  tujuan  pemulihan  bagi  korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.
Menurut  Sahuri  Lasmadi,  prinsip-prinsip yang  terkandung  di  dalam  mediasi  penal adalah, pertama ,  perlu  adanya  seorang mediator dalam penanganan konflik. Mediator  haruslah  seorang  yang  dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proseskomunikasi. Kedua ,  mengutamakan
12 Usman  dan  Andi  Najemi,  2018, Mediasi Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian  Hukumnya ,  Jurnal  Hukum  Vol.01  No.01 Tahun  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi, hal.67
kualitas  proses.  Dalam  mediasi  perlu ditekankan  intensitas  dan  kualitas  proses, bukan  pada  menang  atau  kalah.  Proses diarahkan  untuk  membangun  kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai  sehingga  tercapai win-win solution.  Ketiga ,  proses  bersifat  informal.
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari  prosedur  hukum  yang  ketat, sehinga  para  pihak  yang  terlibat  merasa dihargai. Keempat ,  semua  terlibat  dalam proses.  Para  pihak  (pelaku  dan  korban) tidak  dilihat  sebagai  objek  dari  prosedur hukum  pidana,  tetapi  lebih  sebagai  subjek yang  mempunyai  tanggung  jawab  pribadi dan  kemampuan  untuk  berbuat  para  pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan,  dengan  tujuan  jika  proses mediasi  telah  berhasil  semua  pihak  tidak merasa dipermalukan. 13
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mediasi penal  itu  bersifat  fleksibel,  baik  mengenai prosesnya  maupun  para  pihak  yang  terlibat di dalamnya. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip serta filosofi yang mendasari  penyelesaian  perkara  melalui mediasi penal, yang pada dasarnya bermuara  pada  tercapainya  kesepakatan  di antara  para  pihak  yang  didasarkan  pada win-win solution , sehingga tercipta kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Kelemahan peradilan pidana berkaitan  dengan  posisi  korban  dalam sistem  peradilan  pidana.  Korban  kejahatan mempunyai posisi yang sangat lemah dalam sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system )  karena  ia  hanya  dapat  berperan sebagai  saksi  (korban)  untuk  mengungkap kebenaran  terjadinya  tindak  pidana  yang mengorbankan  dirinya.  Dengan  peran tersebut  saksi  korban  diminta  untuk
13 Sahuri  Lasmadi,  2011, Mediasi  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ,  Makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi, hal.7
memberi  kesaksian  mengenai  apa  yang  ia lihat,  yang  ia  dengar,  yang  ia  alami  dan yang  ia  rasakan  di  seputar  kejahatan  yang menimpanya.
Kesaksian  korban  kejahatan  dalam proses  peradilan  pidana  tidak  dimaksudkan untuk  membela  kepentingan  dan  hak- haknya  yang  telah  dilanggar  oleh  pelaku kejahatan, melainkan hanya untuk membantu  tugas  jaksa  dalam  upaya pembuktian.  Penuntutan  hukum  terhadap pelaku kejahatan juga bukan untuk dan atas nama  korban,  tapi  untuk  dan  aas  nama masyarakat dan/atau negara. Keadilan yang ingin ditegakkan pengadilan bukan keadilan untuk  korban,  melainkan  keadilan  untuk masyarakat  dan  pelaku  tindak  pidana. dengan menegakkan keadilan bagi masyarakat  secara  tidak  langsung  juga diharapkan  adanya  keadilan  bagi  korban kejahatan.
Korban  kejahatan  tidak  punya  peran sama  sekali  dalam  menentukan  berat ringannya  tuntutan  hukum  yang  diajukan oleh  jaksa  dan  dalam  menentukan  berat ringannya  pidana  patut  dijatuhkan  hakim terhadap pelaku kejahatan. Tidak ada forum yang tersedia bagi korban untuk
mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana  seharusnya  tuntutan  hukum dibuat oleh jaksa dan bagaimana
seharusnya pidana dijatuhkan hakim terhadap pelaku kejahatan. Karena ada kelemahan dan ketidakpuasan  terhadap  operasionalisasi sistem peradilan pidana, maka ada dorongan  untuk  mencari  penyelesaian sengketa  alternatif  dari  sistem  peradilan pidana yang ada. Mediasi penal merupakan salah satu instrumen alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem atau menjadi bagian sistem peradilan pidana.
Implikasi  penggunaan  mekanisme  di luar sistem hukum pidana baik bagi korban maupun  pelaku  dapat  dijelaskan  bahwa korban diakui keberadaannya dan dianggap
sebagai  pihak  yang  menentukan  dalam penyelesaian  suatu  perkara  pidana.  dalam prinsip dasar yang ditentukan bahwa korban didudukan  sebagai  pihak  yang  langsung berdialog  dengan  pelaku  dalam  kerangka mencari  kebaikan  terutama  kepada  kedua pihak disamping kepada masyarakat. Berbeda  dengan  sistem  peradilan  pidana dimana  pelaku  bukan  berhadapan  dengan korban melainkan dengan negara. Demikian  halnya  dengan  pelaku  diberikan kesempatan  untuk  mewujudkan  suatu bentuk pertanggungjawaban secara langsung kepada korban seperti penggantian  biaya  akibat  yang  diperbuat oleh  pelaku  terhadap  korban.  Bentuk pertanggungjawaban
pelaku secara langsung  ditujukan  untuk  memulihkan keadaan  yang  buruk  sebagai  akibat  dari tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dalam sistem  peradilan  pidana  maupun  diluar sistem peradilan pidana memberikan kewajiban  untuk  mengarahkan  bentuk penyelesaian  ke  arah  kondisi  pemulihan kepada pihak atau lembaga yang menangani perkara pidana itu.
Dalam hal penyelesaian perkara pidana melalui cara  mediasi di  tingkat  pengadilan, hakim  memandang  penyelesaian  tersebut dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  yang meringankan pidana daripada pelaku karena hakim  tidak  memiliki  landasan  hukum untuk menjadikan suatu penyelesaian perkara  pidana  dengan  perdamaian  sebagai hal yang dapat menghapus
pertanggungjawaban pidana.

## PERSEPSI  SOSIAL,  KORBAN  DAN
PENEGAK HUKUM DALAM MENILAI ALASAN PENIADAAN PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM
ATAS  HILANGNYA  JIWA  MANUSIA
DENGAN KUALIFIKASI CULPA LATA (BEWUSTE  SCHULD) DAN DOLUS EVENTUALIS
A. Persepsi Sosial Dari Kasus Penghentian Tindak Pidana Di  Indonesia,  Kalimantan  Timur adalah  salah  satu  dari  Provinsi  utama penghasil  batubara,  pada  masa  Orde  Baru, sebelum masa otonomi daerah, ijin tambang di Kalimantan Timur meliputi 69 Ijin Kuasa Pertambangan  (KP),  9  Ijin  Kontrak  Karya (KK)  dan  40  Ijin  Perjanjian  Karya pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B),  dengan  total  ijin  adalah  118 buah.  Jumlah  ijin  ini  meningkat  hampir  13 kali  lipat  pada  masa  otonomi  daerah menjadi 1.488 Ijin Usaha Pertambangan. 14
Kota  Samarinda  tak  luput  dari incaran perusahaan tambang batubara. Data distamben  2008,  luas  IUP  di  Samarinda adalah  24.933,5  hektar  dan  luas  KP  Pusat sebesar 22.839 hektar. Bila ditotal jumlahnya  mencapai  66,5  persen  dari  luas Samarinda  yaitu  71.800  hektar.  Sementara, menurut  versi  jatam  hingga  Desember 2008,  luas  KP  di  Samarinda  seluas 27,549.66 hektar (38,37%), KP Pusat seluas 2,343.00  hektar  (3,26%)  dan  PKP2B sebesar  20,843.10  hektar  (29,03%).  Jika ditotal luasnya 50,735.76 hektar atau sekitar 71%  luasan  Samarinda. 15 Akibat  dari banyaknya  izin  tambang  batubara  yang dikeluarkan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan  di  dalam  masyarakat  yaitu salah  satunya  penambangan  di  kawasan daerah  padat  pemukiman  penduduk  yang dimana  perusahaan  banyak  melakukan penambangan  dengan  sistem  terbuka (open pit  mine) sehingga  menyebabkan  banyak
meninggalkan
lubang-lubang
pasca
tambang 16 yang berbahaya. Komisi
14 Basyir Daud, 2017, Samarinda Menggugat; ketika  kegelisahan  menjadi  kemarahan ,  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta, hal.3
15 Ibid , hal.5 16 Kegiatan  pasca  tambang,  yang  selanjutnya disebut  pasca  tambang,  adalah  kegiatan  terencana, sistematis,  dan  berlanjutan  setelah  akhir  sebagian atau  seluruh  kegiatan  usaha  pertambangan  untuk memulihkan  fungsi  lingkungan  alam  dan  fungsi sosial  menurut  kondisi  lokal  di  seluruh  wilayah
Nasional  Hak  Asasi  Manusia  menerima banyak aduan mengenai perusahaan tambang  di  Kalimantan  Timur  yang mengabaikan lubang tambang yang berbahaya bagi masyarakat setempat karena jarak yang terlalu dekat dengan pemukiman. Lubang hasil galian
perusahaan  tambang  sejak  2011  sampai 2017  menyebabkan  28  korban  meninggal dalam lubang pascatambang. 17
penambangan  (Pasal  1  angka  27  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)
17 https://www.jatam.org/2017/07/05/lagi- lubang-maut-batu-bara-makan-korba n/ diakses pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 20.06 Wita
Tabel 1. Daftar Korban meninggal di Tambang Kalimantan Timur
2011-2017 No Korban Perusahaan Lokasi Waktu Kejadian Wilayah 1 Muhammad Fariqi (14 thn) PT.Kitadin Desa Bangun Rejo Kec.Tenggarong Seberang 26 Januari 2012 Kukar 2 Sanofa M Rian (14 thn) PT.Bara Sigi Mining (BSM) Desa Sebulu Modern, RT.14 Jalan Poros Tenggarong- Sebulu 05 Agustus 2015 Kukar 3 Budi Maulana (11 thn) PT.Muliana Jaya Kelurahan Jawa Rt.4 Kecamatan Sangasanga 05 Agustus 2015 Kukar 4 Mulyadi (15 thn) PT.Mulia Harapan Utama (MHU) Kelurahan Loa Ipuh Darat Rt.3 Kecamatan Tenggarong 16 Desember 2015 Kukar 5 Dewi Ratna (9 thn) KSU Wijaya Kusuma Desa Sumber Sari kec.Sebulu 30 Desember 2015 Kukar 6 Noval Fajar Slamat Riyadi (15 thn) PT.Bukit Baiduri Energi Desa Bukit Raya Rt.19 Kec.Tenggarong Seberang 23 Maret 2016 Kukar 7 Diky Aditya (15 thn) PT.Bukit Baiduri Energi Desa Bukit Raya Rt.19 Kec.Tenggarong Seberang 23 Maret 2016 Kukar 8 Tidak Teridentifikasi PT.Kitadin Tenggarong Seberang 2011 Kukar 9 Wilson (17 thn) PT.Insani Bara Perkara Desa Purwajaya Rt.18 Kec.Loajanan 15 Mei 2016 Kukar 10 Miftahul Jannah (10 thn) PT.Hymco Coal Sungai Kerbau, Kec.Sambutan 13 Juli 2011 Samarinda 11 Junaidi (13 thn) PT.Hymco Coal Sungai Kerbau, Kec.Sambutan 13 Juli 2011 Samarinda 12 Ramadhani PT.Hymco Coal Sungai Kerbau, Kec.Sambutan 13 Juli 2011 Samarinda 13 Dede Rahmad/Eza (6 PT.Panca Prima Mining Sambutan Idaman Permai, 24 Desember Samarinda
thn) Pelita 2 2011 14 Emaliya Raya Dinata/Ema  (6 thn) PT.Panca Prima Mining Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 24 Desember 2011 Samarinda 15 Maulana Mahendra (11 thn) PT.Insani bara Perkasa Simpang Pasir, Palaran 25 Desember 2012 Samarinda 16 M.Shendy (8 thn) Tak teridentifikasi Kel.Sambutan, Pelita 4 14 Maret 2013 Samarinda 17 Nadia Zaskia Putri (10 thn) PT.Energy Cahaya Industritama Kel.Rawa Makmur, Palaran 08 April 2014 Samarinda 18 M Raihan Saputra (10 thn) PT.Graha Benua Etam Sempaja 22 Desember 2014 Samarinda 19 Ardi Bin Hasyim (13 thn) PT.Cahaya Energi Mandiri Kel.Sambutan, Pelita 7 23 Mei 2015 Samarinda 20 Muhammad Yusuf Subhan (11 thn) PT.Lana Harita Indonesia Sungai Siring 24 Agustus 2015 Samarinda 21 Aprillia Wulandari (12 thn) PT.Transisi Energi Satunama Lok Bahu 18 November 2015 Samarinda 22 Koko Handoko (16 thn) CV.Atap Tri Utama Bantuas, Palaran 03 Mei 2016 Samarinda 23 Kusmayadi (22 thn) CV.Panca Bara Sejahtera Samarinda Ulu 03 Mei 2016 Samarinda 24 Edy Kurniawan (15 thn) PT.Energy Cahaya Industritama Bukuan, Palaran 08 November 2016 Samarinda 25 Dias Mahendra (15 thn) PT.Energy Cahaya Industritama Bukuan, Palaran 08 November 2016 Samarinda 26 M Arham (5 thn) PT.Insani Bara Perkasa Palaran 06 Mei 2016 Samarinda 27 Agus Irawan (20 thn) PT.Bumi Energi Kaltim Buluminung, Penajam 12 Februari 2016 Penajam Paser Utara 28 Novita Sari (18 thn) PT.Gunung Bayan Pratama Coal Desa Belusuh, Kec. Siluaq Ngurai 25 Juni 2017 Kutai Barat
Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus eks lubang tambang batubara di Kalimantan Timur
Eksistensi  dari  penyelesaian  perkara di  luar  jalur  pengadilan  atau  sering  disebut dengan  mediasi  penal  mengandung  asas diterapkannya solusi menang-menang ( win- win  solution ).  Diharapkan  melalui  proses mediasi penal ini dapat terjadinya kesepakatan  antara  para  pihak  baik  pelaku maupun  korban.  Para  pihak  diharapkan dapat  mencari  dan  mencapai  solusi  serta alternatif  terbaik  untuk  menyelesaikan perkara  tersebut.  Implikasi  dari  pencapaian tersebut,  pihak  pelaku  dan  korban  dapat mengajukan  kompensasi  yang  ditawarkan, disepakati  dan  dirundingkan  antara  mereka bersama  sehingga  solsui  yang  dicapai bersifat win-win  solution .  Dilihat  dari  segi sosial  maka  aspek  ini  berorientasi  pada masyarakat  Indonesia  pada  nilai  budaya kekeluargan, mengedapankan asas musyawarah  mufakat  untuk  menyelesaikan suatu  sengketa  dalam  suatu  sistem  sosial. Tegasnya  aspek  dan  dimensi  tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat sebagaimana merupakan pencerminan  dari  kesadaran  hukum  rakyat Indonesia.  Kearifan  lokal  hukum  adat merupakan suatu hukum yang hidup karena ia  menjelmakan  perasaan  hukum  yang nyata dari rakyat, serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.
Dalam  hal  peradilan  pidana  sebagai kontrol sosial formal yang melembaga tidak memperhatikan  penderitaan  dari  korban kejahatan,  baik  berupa  penderitaan  fisik maupun mental, maupun penderitaan sosial dan  ekonomis.  Korban  di  lupakan  dan diabaikan  oleh  para  penegak  hukum, penuntut umum, pengadilan dan pembinaan pemasyarakatan.  Penderitaan  korban  tidak akan  dijadikan  pertimbangan  oleh  jaksa dalam  melakukan  penuntutan  dan  hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan.
Praktik  peradilan  sering  kali  tidak memuaskan  bagi  korban  bukan  karena pelaku  kejahatan  yang  merugikan  dirinya
dibebaskan  oleh  pengadilan  atau  hukuman yang  dijatuhkan  hakim  tidak  sebanding dengan  penderitaan  yang  dialami  oleh korba  maupun  keluarga  korban.  Akan tetapi,  juga  akibat  perlakuan  yang  diterima korban  dari  apartur  peradilan  pidana  yang adakalanya tidak memberikan keadilan bagi para  korban,  sering  ditemui  bahwa  pada tahap  penyidikan  di  kepolisian  justru korban ataupun keluarga korban diintimidasi  karena  keberpihakan  penyidik kepada pihak yang
dianggap menguntungkan dalam proses pemeriksaan. Sehingga  dengan  adanya  kelemahan  dan ketidakpuasan para pihak yang berpekara di dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut, maka ada dorongan untuk menari penyelesaian sengketa alternatif dari sistem peradilan  pidana,  salah  satunya  adalah dengan dilakukannya mediasi penal
tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  terkait  persepsi sosial  terhadap  dalam  hal  penghentian tindak  pidana  tersebut  bahwa  korban  pada pihak  yang  lemah  sehingga  tidak  memiliki kemampuan  baik  dari  segi  pengetahuan hukum dan finansial di bandingkan dengan perusahaan  pada  pihak  yang  kuat  sehingga masyarakat  tidak  dapat  berbuat  apa-apa selain  berharap  kasus  yang  terjadi  dapat diselesaikan  oleh  penegak  hukum  seadil- adilnya.
Pendapat  penulis  bahwa  pada  tahap penyidikan  maupun  penyelidikan  dalam menangani  kasus  pidana  tersebut  tentu memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  yakni berdasarkan  alat  bukti  yang  ada,  apabila tidak  ditemukannya  alat  bukti  yang  cukup maka  penyidik  dalam  hal  ini  pihak kepolisian  tidak  dapat  berbuat  banyak selain  memberikan  solusi  perdamaian. karena  hal  ini  tentunya  berkaitan  dengan rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi para pihak baik itu pelaku  maupun  korban. Sehingga  diharapkan  dengan  dilakukannya mediasi  penal  untuk  mencapai  suatu
kesepakatan dapat memberikan keuntungan bagi  kedua  belah  pihak  yaitu  dengan adanya win-win  solution .  Tentunya  dari segi sosial seharusnya tidak
mempermasalahkan  tentang  penghentian tindak  pidana  tersebut  apalagi  terhadap kemanfaatan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  ada. Karena fungsi dari hukum itu sendiri selain memberikan keadilan dan kepastian hukum namun  juga  harus  mempertimbangkan kemanfaatan  bagi  semua  pihak  dan  juga termasuk  masyarakat.  Sehingga  dalam  hal ini  memberikan  peran  masyarakat  yang lebih  luas  dalam  menentukan  keberhasilan penyelesaian  sengketa  di  luar  sistem peradilan pidana.
B. Persepsi Korban Dari Kasus Penghentian Tindak Pidana Berkaitan dengan kasus meninggalnya seseorang di lubang tambang, penulis telah melakukan
wawancara  dengan  beberapa  keluarga korban  yang  berlokasi  di  Samarinda, spesifiknya adalah daerah Kelurahan Sambutan,  Kecamatan  Sambutan  yang mana  terdapat  6  (enam)  korban  pada konsensi  lahan  yang  dikerjakan  oleh
PT.Hymco  Coal  dan  PT.  Panca  Prima
Mining yaitu:
1. Miftahul Jannah (10 Tahun);
2. Junaidi (13 Tahun);
3. Ramadhani (13 Tahun);
4. Dede Rahmad (6 Tahun);
5. Emaliya Raya Dinata (6 Tahun);
6. Ardi Bin Hasyim (13 Tahun).
Pada  tangal  13  Juli  2011  terjadi peristiwa  kematian  3  (tiga)  orang  anak bernama  miftahul  jannah  (mimi),  Junaidi (juned)  dan  Ramadhani  (rahmad)  yang masih  bersaudara  tenggelam  di  lubang bekas tambang PT.Hymco Coal di kecamatan  Sambutan,  Kota  Samarinda. Tidak  ada  kejelasan  hukum  kepada  orang
tua  korban  terkait  kasus  anak-anak  mereka tersebut  sampai  pada  saat  wawancara  ini dilakukan.  Pemerintah  beserta  perusahaan hanya bertanggung jawab dengan
memberikan uang tali asih sebesar Rp.15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah). salah  satu  keluarga  dari  korban  bekerja  di perusahaan pertambangan batu bara tersebut  tidak  ingin  melanjutkan  kasus  ini ke  jalur  hukum  karena  tidak  ingin kehilangan  pekerjaannya  di  perusahaan tambang tersebut. 18
Pendapat  penulis  dalam  hal  ini  bahwa keluarga
korban tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan karena alasan  faktor  ekonomi  sehingga  mereka memilih untuk tidak memperkarakan hal ini lebih lanjut. Apalagi tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam membantu penyelesaian  perkara  ini  sehingga  memilih untuk  menerima  apa  yang  ditawarkan  oleh pihak perusahaan.
Pada  tanggal  24  Desember  2011,  2 (dua) anak atas nama Emaliya Raya Dinata (ema)  dan  Dede  Rahmad  (eza)  meninggal di  lubang  tambang  milik  PT.  Panca  Prima Mining  di  kecamatan  Sambutan,  Kota Samarinda.  Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  kasus  ini  pernah  di bawa  ke  jalur  hukum  sampai  diputuskan oleh  Pengadilan  Negeri  Samarinda  pada tanggal  28  Januari  2013.  Selain  daripada itu,  keluarga  juga  mendapatkan  uang  tali asih  sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta rupiah) dari perusahaan. 19
Pendapat  penulis  bahwa  walaupun dalam  hal  ini  ada  pihak  yang  telah menerima hukuman tetapi tidak
18 Hasil  wawancara dengan orang  tua korban Bapak  Amat  di  rumah  kediamannya  di  Pelita  IV Sambutan  pada  tanggal  3  Maret  2018  pada  pukul 10.00 wita
19 Hasil  wawancara  dengan  paman  korban ema  dan  eza  di  Pelita  VII  kelurahan  sambutan Samarinda,  pada  tanggal  3  Maret  2018,  pukul  13.00 wita
memberikan  rasa  keadilan  bagi  keluarga korban,  karena  yang  menerima  sanksi bukan  kapasitas  mewakili  perusahaan dalam hal ini direktur perusahaan melainkan  adalah  wakar  penjaga  tambang dengan  hukuman  selama  3  (tiga)  bulan penjara.
Kemudian  pada  tanggal  25  Mei  2015 terjadi  kasus  serupa  terhadap  korban  Ardi bin  Hasyim  yang  memiliki  kebutuhan khusus  di  lubang  bekas  tambang  milik  PT. Cahaya Energi Mandiri. Korban ditemukan setelah  3  (tiga)  hari  hilang  dari  Pihak keluarga korban tidak mau dilakukan visum et  reperteum karena  keluarga  korban menganggap  bahwa  kematian  dari  anak mereka  merupakan  musibah sehingga tidak ingin  memproses  kasus  ini  lebih  lanjut  ke jalur  hukum.  Sehingga  pihak  kepolisian juga  kesulitan  dalam  mengumpulkan  alat bukti  yang  diperlukan.  Pendapat  penulis bahwa  keluarga  korban  tidak  pernah diberikan  pemahaman  terhadap  pentingnya dilakukan visum  et  reperteum oleh  pihak kepolisian  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penyidikan.    Dalam  kasus-kasus  ini  pihak keluarga  korban  dibantu  dengan  Jaringan Advokasi  Tambang  (Jatam)  yang  telah membuat  laporan  ke  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  yang kemudian  langsung  melakukan  investigasi dengan  mengumpulkan  data  di  lokasi kejadian  menuju  ke  Distamben  Samarinda untuk meminta konfirmasi dokumen-
dokumen  perusahaan  yang  melakukan aktifitas penambangan di kelurahan Sambutan. Tentang isu penghentian penyidikan  karena  pencabutan  laporan, Komnas  HAM  berpendapat  bahwa  tidak ada  alasan  kepolisian  untuk  menghentikan penyidikan  karena  kasus  tersebut  bukan merupakan delik aduan. Sehingga walaupun sudah  ada  perdamaian  antara  keluarga korban  dengan  pihak  perusahaan  dengan pemberian uang tali asih, hal tersebut tidak
dapat  menghapus  pertanggungjawaban  dari perusahaan terhadap kasus yang ada.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan penulis berpendapat bahwa alasan keluarga korban  menerima  pemberian  uang  tali  asih selain  menganggap  bahwa  apa  yang menimpa anak-anak mereka adalah merupakan  musibah,  keluarga  korban  juga mengakui  bahwa  adanya  kelalaian  dari keluarga dalam  menjaga anak-anak  mereka bermain  di  lubang  tambang  yang  telah menjadi  danau  dan  digunakan  sebagai tempat  berenang  bagi  anak-anak  mereka meskipun  sudah  ada  rambu-rambu  atau papan larangan yang dipasang oleh perusahaan.  Namun  semua  ini  karena kelalaian  dari  keluarga  yang  sibuk  bekerja sehingga  tidak  tahu  bahwa  anak-anak mereka  bermain  di  lubang  tambang tersebut.  Yang  sebenarnya  dalam  kasus  ini bukanlah  merupakan  sebuah  delik  aduan seharusnya proses hukum dapat dilanjutkan namun  karena  semua  ini  merupakan permintaan  dari  keluarga  korban  sendiri yang telah membuat pernyataan perdamaian dengan pihak perusahaan sehingga penyidik mengalami  kesulitan  dalam  menangani kasus tersebut.

## C. Persepsi  Hukum  Dari  Penegak Hukum  Atas  Penghentian  Tindak Pidana
Kealpaan,  seperti  juga  kesengajaan adalah  salah  satu  bentuk  dari  kesalahan. Kealpaan  adalah  bentuk  yang  lebih  rendah derajatnya  dari  pada  kesengajaan.  Tetapi dapat  pula  dikatakan  bahwa  kealpaan  itu adalah  kebalikan  dari  kesengajaan,  karena bila  mana  dalam  kesengajaan,  sesuatu akibat  yang  timbul  itu  dikehendaki, walaupun  pelaku  dapat  memperaktikkan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan  bersyarat  ( dolus  eventualis ) dengan kealpaan berat ( culpa lata ).
Dolus  Eventualis adalah  termasuk kedalam  jenis  delik  dolus yakni  delik  yang didalamnya terdapat unsurkesengajaan. Kesengajaan  disini  mempunyai  3  (tiga) tingkatan  sebagaimana  yang  dikemukakan Rusli Effendy yaitu: 20
1. Sengaja  sebagai  niat,  dalam  arti  ini akibat  delik  adalah  motif  utama untuk  adanya  suatu  perbuatan,  yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan  itu  tidak  akan  dilakukan. Misalnya  A  berniat  membunuh  B, lalu A menembaknya.
2. Sengaja  kesadaran  akan  kepastian, adalah  hal  ini  ada  kesadaran  bahwa dengan  melakukan  perbuatan  itu pasti  akan terjadi akibat  tertentu dari perbuatan  itu.  Jonkers  memberikan contoh  sebagai  berikut:  A  hendak menembak  mati  B  yang  duduk dibelakan  kaca.  Untuk  mengenai sasarannya  itu maka A harus menembak  kaca  itu  sehingga  pecah. A bersalah selain daripada
membunuh  (sengaja  sebagai  niat) juga  telah  dengan  sengaja  merusak barang  (kesadaran  akan  kepastian). Walapun niatnya hanya membunuh B tetapi  ia  juga  menembak  kaca  itu untuk mencapai maksudnya. A mengetahii bahwa perbuatan (membunuh) bertalian dengan memecahkan kaca. 3. Sengaja  insyaf  akan  kemungkinan,
dalam  hal  ini  dengan  melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan  yang  dapat  terjadi dengan dilakukan perbuatan itu.
Mengenai Dolus  Eventualis ini,
Moeljatno  mengemukakan  sebagai  berikut teori  yang  dikenal  sebagai inkauf  nehmen adalah  teori  mengenai dolus  eventualis
20 Rusli  Effendy,  1989, Asas-Asas  Hukum Pidana ,  Lembaga  Kriminologi  Unhas,  Ujung Pandang, hal.81
bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata  bahwa  sesungguhnya  akibat  dari keadaan  yang  diketahui  kemungkinan  akan terjadi,  tidak  disetujui  tetapi  meskipun demikian,  untuk  mencapai  apa  yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. 21 Andi Zainal Abidin Fadird menggunakan  istilah  teori  apa  boleh  buat sebagai  terjemahan  dari inkauf  nehmen .
Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat: 22
1. Terdakwa  tahu  kemungkinan  adanya akibat keadaan yang merupakan delik,
2. Sikap  tentang  kemungkinan  itu  andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya.
Mengenai syarat pertama, hal ini dapat
dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan  tempat  tinggalnya.  Sedangkan mengenai  syarat  yang  kedua,  hal  ini  dapat dibuktikan  dari  ucapan-ucapan  disekitar perbuatan,  tidak  mengadakan  usaha  untuk mencegah  akibat  yang  tidak  diinginkan tersebut.
Sactohid  Kartanegara  mengemukakan dasar  perbedaan  antara  dolus  dan  culpa sebagai berikut: 23
1. Dolus,
a. Perbuatan  itu  dilakukan  dengan sengaja;
b. Perbuatan itu disebut Doluse delicten ;
c. Diancam  dengan  hukuman  yang lebih berat daripada Culpose delicten . 2. Culpa,
a. Perbuatan  yang  dilakukan  karena kalalaian/kealpaan;
21 Moeljatno, Op.Cit , hal.175
22 Andi  Zainal  Abidin  Fadird,  1995,  Hukum Pidana I, Sinar Grafika,Jakarta, hal.217
23 Ibid
b. Perbuatan  itu  disebut  culpose delicten;
c. Ancaman  hukumannya  adalah lebih  ringan  daripada  doluse delicten. Antara sengaja insyaf akan kemungkinan  ( dolus  eventualis )  dengan
culpa lata yang disadari sukar dibedakan,Van Hattummengemukakan 24 Seseorang yang bagaimanapun  hendak  mencapai  tujuan yang  diperdulukan  bahwa  orang  lain  dapat jaga  menjadi  korban,  dan  bila  akibat  itu benar-benar  terjadi,  maka  ia  mempunyai gejala  insyaf  akan  kemungkinan  ( dolus eventualis ).  Bilamana  seseorang  itu  dalam berusaha  mencapai  tujuan  tersebut  di  atas, insyaf bahwa kemungkinan orang lain dapat menjadi  korban,  tetapi  diharapkannya mudah-mudahan  tidak  terjadi  korban- korban lain dibatasi sedapat mungkin, maka orang  yang  demikian  itu mempunyai culpa lata yang diinsyafi.
Jonkers  berpendapat  bahwa dolus eventualis terdapat  bilamana  pembuat memilih akibat yang diniatkannya ditambah denga  akibat  yang  tidak  dikehendakinya, daripada sama sekali tidak berbuat sedangkan  culpa  yang  diinsyafi  terdapat bilamana  pembuat  itu  lebih  suka  tidak berbuat  daripada  terwujud  akibat  yang dikehendakinya  ditambah  dengan  akibat yang tidak dikehendakinya. 25
Maka  menjadi  jelas  bagi  kita  akan perbedaan  diantara  keduanya  yakni  pada
dolus eventualis . Meskipun pelaku menginsyafi  akan  adanya  akibat  lain  yang kemungkinan  akan  terjadi  bilamana  ia melakukan  perbuatan  itu,  namun  ada  rasa ketidakperdulian akan akibat yang mungkin terjadi.  Sedangkan  bagi culpa  lata yang diinsyafi,  terdapat  bilamana  pembuat  itu
24 Ibid , hal.294
25 Ibid
lebih  suka  untuk  tidak  berbuat  daripada terwujudnya akibat yang tidak dikehendaki.
Terkait  dengan  kealpan  atau  kelalaian yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa orang  lain  diatur  dalam  KUHPidana  Buku Kedua  tentang  Kejahatan  yaitu  Pasal  359 yang  menjelaskan  bahwa  barang  siapa karena  kealpaannya  menyebabkan  matinya orang  lain,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun dan kurungan paling lama  satu  tahun.  Adapun  unsur-unsur  dari rumusan Pasal 359 KUHP yaitu:
1. Barang Siapa,
Yang  dimaksud  dengan  barang  siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik  sebagai  objek  hukum  yang  telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini dimaksud daripada subjek hukum yang memiliki kemampuan
bertanggungjawab  adalah  didasarkan kepada  keadaan  dan  kemampuan  jiwa dari  pelaku  yang  didakwakan  dalam melakukan  delik,  yang  dalam  doktrin hukum  pidana  ditafsirkan  sebagai keadaan sadar.
2. Karena  kesalahannya  (kelalaian  atau kealpaan),  dalam  unsur  ini  adalah bahwa matinya korban apakah merupakan  akibat  dari  kelakuan  yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).
3. Mengakibatkan kematian, dalam unsur ini karena kelalaiannya atau
kealpaannya  menyebabkan  hilangnya nyawa  orang  lain,  maka  unsur  ini adalah  untuk  melihat  hubungan  antara perbuatan  yang  terjadi  dengan  akibat yang  ditimbulkan  sehingga  rumusan ini  menjadi  syarat  mutlak  dalam  delik ini adalah akibat.
Dalam  kenyataannya  penyelesaian perkara  yang  menyebabkan  hilangnya nyawa  seseorang  sering  kali  dilakukan dengan cara di luar pengadilan yaitu dengan melakukan kesepakatan dengan tujuan agar tercapai  perdamaian.  Hal  ini  tentunya bertentangan dengan hukum pidana sebagai hukum publik. Adapun hukum pidana dapat dicirikan sebagai berikut: 26
1. Mengatur hubungan antara kepentingan  negara  atau  masyarakat dengan orang perorangan; 2. Kedudukan  penguasa  negara  adalah lebih tinggi daripada orang perorangan.  Dengan  perkataan  lain, orang  perorangan  disubordinasikan kepada penguasa;
3. Penuntutan  seseorang  yang  telah melakukan  suatu  tindakan  terlarang tidak  tergantung  kepada  perseorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
4. Hal  subjektif  penguasa  ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana  objektif  atau  hukum  pidana positif. Dalam  perkembangan  wacana  teoritik maupun  perkembangan  pembaruan  hukum pidana diberbagai negara ada
kecenderungan  kuat  untuk  menggunakan mediasi  pidana/penal  sebagai  salah  satu alternatif  penyelesaian  masalah  di  bidang hukum  pidana.  Menurut  Barda  Nawawi Arief,  mediasi  pidana  yang  dikembangkan itu  bertolak  dari  ide  dan  prinsip  kerja sebagai berikut: 27
1. Penanganan  Konflik,  tugas  mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka  hukum  dan  mendorong mereka terlibat dalam proses
26 Erdianto  Effendi,  2011, Hukum  Pidana Indonesia  Suatu  Pengantar ,  Refika  Aditama,
Pekanbaru, hal.46
27 Barda Nawawi Arief, Op.Cit , hal.6
komunikasi.  Hal  ini  didasarkan  pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan  konflik  interpersonal. Konflik  itulah  yang  dituju  oleh  proses mediasi. 2. Berorientasi  pada  proses,  mediasi penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan  pelaku  tindak  pidana akan kesalahannya, kebutuhan- kebutuhan konflik perpecahan, ketenangan  korban  dari  rasa  takut  dan sebagainya. 3. Proses informal, mediasi penal merupakan suatu proses yang informal,
tidak  bersifat  birokratis,  menghindari prosedur hukum yang ketat.
Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Kapolri  Nomor  14  tahun2012  tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana (Perkap  14/2012)  dan  Peraturan  Kepala Bareskrim  Polri  Peraturan  Kepala  Badan ReserseKriminal Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Standar OperasionalProsedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana  (Perkaba  2/2014)  yang  menjadi dasar kewenangan kepolisian dalam menerbitkan SP3 salah satunya adalah tidak terdapat  cukup  bukti.  Jika  polisi  penyidik tidak  memperoleh  cukup  bukti  untuk menuntut  tersangka  atau  bukti  yang diperoleh  oleh  polisi  penyidik  tidak memadai  untuk  membuktikan  kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan.  Ukuran  kapan  dan  bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan  dari  tersedianya  minimal  dua alat bukti yang sah. Pendapat  penulis  bahwa  penegak hukum dalam hal telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara pihak perusahaan  dan  keluarga  korban  maka sesuai dengan isi dari kesepakatan bersama
bahwa  tidak  akan  menuntut  dikemudian hari.  Hal  ini  menjadi  dasar  alasan  pihak kepolisian  untuk  tidak  meneruskan  proses perkara  tersebut,  selain  daripada  itu  alasan lainnya  adalah  bukti  yang  kurang  seperti tidak  adanya visum  et  repertum karena pihak  keluarga  keberatan  jika  anaknya dilakukan visum, membuat perkara tersebut sulit  untuk  dapat  ditingkatkan.  Sehingga jalan  satu-satunya  yang  dapat  ditempuh adalah  dengan  cara  penyelesaian  perkara diluar pengadilan yakni dengan dilakukannya  mediasi  pidana  atau  dikenal dengan  istilah  mediasi  penal.  Namun apabila dikemudian hari terdapat
desakan/permintaan  pihak  berkepentingan dan ditemukan alat bukti yang cukup maka perkara tersebut dapat dibuka kembali.
PENGATURAN  SURAT  PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS KORBAN MENINGGAL DUNIA PADA SASARAN PENYIDIKAN YANG

## MELIBATKAN KORPORASI
A. Prosedur Penerbitan Surat

## Perintah Penghentian Penyidikan
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya  bahwa  dasar  bagi  pihak kepolisian  untuk  menerbitkan  SP3  bukan saja  ketentuan  pada  Pasal  109  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.  Sekalipun  pada  Pasal  109  ayat  (2) KUHAP  diatur  alasan  formal  penerbitan SP3.  Bagi  penyelidikan  dari  kepolisian, ketentuan  yang  lebih  penting  dan  jaraknya tidak  terlalu  jauh  dan  sebab  itu  menjadi acuan  konkrit  yang  mengatur  perilaku mereka adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak  Pidana  (Perkap  14/2012)  dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana  (Perkaba  2/2014).  Ketentuan  Pasal
76  ayat  (1)  Perkap  14/2012  mengatur bahwa:
Penghentian  penyidikan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  huruf  (i), dilakukan apabila:
1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 3. Demi  hukum,  karena  tersangka meninggal  dunia,  perkata  telah kadaluarsa, pengaduan dicabut
(khusus  delik  aduan);  dan  tindak pidana  tersebut  telah  memperoleh putusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( nebis  in idem ).
Putusan  untuk  menghentikan  atau meneruskan  penyidikan  dipengaruhi  juga oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat  penyidik.  Dalam  hal  ini  yang berlaku  adalah  aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada  penyelidik-penyidik.  Prosedur  dan mekanisme  (aturan internal ) ini  dapat  kita temukan  dalam  wujud  Peraturan  Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Standar  Operasional  Prosedur
Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014) beserta  Lampiran  A  (Standar  Operasional Prosedur  Penunjukan  Penyidik/Penyidik Pembantu),dan Lampiran B (Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana)  serta  Peraturan  Kepala  Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014 (Perkabareskrim No. 3/2014) tentang Standar  Operasional  Prosedur  Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Kedua PerKaBareskrim di atas merupakan policy regulation atau
beleidsregels yang  pada  akhirnya  menjadi pedoman  paling  dekat,  konkrit,  terkini  dan paling  nyata  bagi  anggota  Kepolisian penyidik  dalam  memutus  menghentikan atau meneruskan perkara. Ini tentu berbanding  terbalik  dengan  AUPB  dan Kode  Etik  Kepolisian  yang  masih  bersifat abstrak  dan  umum  dan  belum  tentu  secara konkret dan langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan  kegiatan  penyelidikan  atau penyidikan.  Ini  tercermin  pula  dari  aturan- aturan  yang  termuat  di  dalamnya  yang bersifat  teknis-prosedural  dan  sebab  itu dipergunakan sebagai pedoman (atau petunjuk  pelaksanaan  atau  petunjuk  teknis) untuk  melakukan  kegiatan  penyelidikan- penyidikan langkah demi langkah.
Salah  satu  pranata  hukum  terpenting yang  membatasi  kewenangan diskresioner penyidik  polisi  untuk  memutuskan  atau tidak  memutuskan menerbitkan SP3 adalah Gelar  Perkara.  Penyidik  polisi  tidak  dapat menerbitkan  SP3  tanpa  terlebih  dahulu melakukan  Gelar  Perkara  (khusus)  dan secara  nyata  hal  ini  ditegaskan  pula  dalam ketentuan  Pasal  76  ayat  (2)  PerKap  No. 14/2012:  “Sebelum  dilakukan  penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”.
Pertanyaan  penting  di  sini  ialah  seberapa sering gelar perkara ini harus dilakukan dan atas  beban  biaya  siapa.  Hal  ini  patut dipertanyakan mengingat keterbatasan sumber  daya  Kepolisian  dan  perlunya penanganan  perkara  secara  cepat  dan efisien.
Selanjutnya  seberapa  jauh  gelar perkara  khusus  ini  terbuka  dan  perlu  di informasikan  kepada  pihak  pelapor  atau (keluarga)  korban  tindak  pidana.  Seberapa jauhkah pihak pelapor atau keluarga korban atau  mereka  yang  berkepentingan  dengan satu  dan  lain  cara  perlu  dilibatkan  atau mendapat informasi perihal hasil akhir gelar perkara khusus ini.
Persoalan  di  atas  layak  ditanyakan karena  sebenarnya  gelar  perkara  sebagai suatu prosedur  penting  dalam  hukum  acara pidana  tidak  ditemukan  pengaturannya didalam  KUHAP.  Gelar  perkara  diatur didalam  ketentuan  Pasal  69  sampai  dengan Pasal  72  PerKap  tersebut.  Ketentuan  Pasal 69  PerKap  No.  14/  2012  menyebutkan adanya  dua  jenis  gelar  perkara:  gelar perkara  biasa  dan  gelar  perkara  khusus. Perbedaan  diantara  keduanya  adalah  gelar perkara  biasa  dilakukan,  antara  lain  untuk memutuskan  apakah  perlu  atau  tidak diterbitkan SP3.
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan Pasal 70 ayat (1) PerKap No. 12/2014 dapat disimpulkan bahwa gelar perkara setidaknya  dilakukan  tiga  kali  untuk  setiap kasus  yang  sedang  ditangani  penyidik
Kepolisian. Sedangkan gelar perkara khusus, menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) PerKap  No.  12/2014,  akan  dilaksanakan jika  ada  putusan  Pra-Peradilan  yang menyatakan bahwa SP3 ditolak dan artinya ada  perintah  pengadilan  untuk  melanjutkan penyidikan.
Melalui gelar perkara (biasa) ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan  ke  penyidikan,  serta  apakah penyidikan diteruskan  atau kemudian dinyatakan  selesai.Tidak  tersebut  secara eksplisit dalam prosedur di atas namun acap muncul  dalam  praktik  adalah  prosedur penghentian  penyelidikan,  yang  diambil bilamana perkara yang bersangkutan (dinilai)  bukan  tindak  pidana,atau  pelapor mencabut  aduannya  (dalam  hal  perkara yang  bersangkutan  adalah  delik  aduan). Untuk  menghentikan  penyelidikan  perkara,
Kepolisian akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) model A2. Kewenangan penerbitan SP2HP-A2
sebenarnya  tidak  memiliki  dasar  hukum (tertulis;  peraturan  perundang-undangan).
Artinya,  secara  yuridis  formal,  tidak tersedia  pula  upaya  hukum  untuk  melawan atau  menyanggah  validitas  atau  keabsahan
SP2HP-A2 yang menghentikan penyelidikan. Ini berbeda dengan
penerbitan  SP3  yang  terhadapnya,menurut KUHAP, dapat diajukan Pra-Peradilan.
Dapat dibayangkan dalam konteks ini bahwa  penyelidikan  merupakan  tahap seleksi perkara yang dilakukan internal oleh penyelidik-penyidik.  Hanya  kasus-kasus yang dianggap layak untuk diteruskan akan disidik,  terhadap  yang  tidak  lolos  seleksi tahap  pertama  ini  akan  diterbitkan  SP2HP- A2.  Kuat  dugaan  bahwa  alasan  adanya SP2HP-A2 terkait dengan adanya
pembedaan  (dalam  KUHAP)  antara  proses penyelidikan dan proses penyidikan.
Beleidsregel (aturan  kebijakan  yang
memuat  prosedur  operasional  baku)  ini tampaknya dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP, khusus untuk mengatur transisi dari tahap
penyelidikan  ke  penyidikan.  Yang  harus dilakukan  dalam  gelar  perkara  adalah penyidik memaparkan hasil penyidikan atau perkembangan penanganan perkara dihadapan atasan atau rekan-rekan kerjanya dengan tujuan mendapat
masukan
pertimbangan dan arahan kebijakan. Dengan  kata  lain,  gelar  perkara  adalah forum  tanya  jawab  dan  diskusi.  Didalam gelar  perkara  kadang  pula  diundang ahli/pakar  di  bidang  terkait  dengan  perkara yang  sedang  disidik.  Ahli  di  sini  adalah pakar  yang  memiliki  kompetensi  khusus disuatu  bidang  tertentu  (hukum  maupun non-hukum) dan dianggap mampu memberikan masukan berdasarkan keahliannya.  Karena  gelar  perkara  pada prinsipnya adalah untuk kepentingan penyidikan,  maka  acara  ini  tidak  terbuka untuk umum. Pihak pelapor atau pengacara seandainya  pun  diminta  hadir  hanya diperkenankan menjadi pengamat belaka.
Namun  demikian,  peraturan  internal Kepolisian tidak memuat sanksi administratif  apabila  “kewajiban”  gelar perkara  tidak  dijalankannya.  Menurut ketentuan  Pasal  83  PerKap  No.  14/2012, gelar  perkara  sebagai  satu  bagian  dari prosedur  operasional  baku,  dikembangkan hanya  sebagai  salah  satu  metode  ( internal ) kepolisian  dalam  rangka  pengawasan  dan pengendalian kegiatan penyidikan.
Di luar  itu,  Kepolisian untuk mengawasi  dan  mengendalikan  kegiatan penyidikan  (termasuk  penggunaan  upaya paksa dan pengambilan keputusan menghentikan penyelidikan-penyidikan
atau  justru  meneruskannya)  menggunakan metoda  lainnya  seperti  pembuatan  dan penelitian  laporan,  pengawasan  melekat, petunjuk  dan  arahan,  serta  supervisi langsung/tidak  langsung.  Maka  dapat  pula dimengerti  mengapa  di  dalam  praktiknya, keputusan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  gelar  perkara  (biasa  atau khusus)  digantungkan  pada  pertimbangan berat/ringan  kasus  yang  ditangani.  Artinya, keputusan  untuk  melakukan  gelar  perkara digantungkan pada kebutuhan polisi penyidik sendiri. Keputusan menghentikan atau sebaliknya  meneruskan  penyidikan  adalah keputusan  resmi  yang  diperoleh  secara kolektif  (sebagai  hasil  akhir  dari  proses gelar perkara). Artinya, keputusan penghentian  penyidikan  adalah  keputusan resmi dari penyidik (atau lembaga Kepolisian) dengan irah-irah “ Pro Justitia ” yang  bersifat  individual-konkrit  (untuk perkara  A  dengan  korban  atau  pihak pelapor  dan  terlapor  tertentu  dan  tersangka tertentu pula). Namun apakah keputusan ini harus  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis sebagai surat keputusan (beschikking ) yang kemudian  terhadapnya  dapat  diajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pada  prakteknya,  sebagaimana  juga  di indikasikan  di  atas,  penyidikan  dapat dihentikan  secara formal maupun  informal. Penghentian  penyidikan  secara  formal dilakukan dengan terbitnya SP3 yang dibuat sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan beleidsregel yang ada. Sedangkan penghentian  penyidikan  secara  informal dilakukan dengan tidak ada penerbitan surat secara  khusus,  sehingga  kasus  akan didiamkan  (atau  sering  disebut  juga ice box ).  Surat  (keputusan  tertulis)  juga dianggap  tidak  perlu  bilamana  penghentian penyidikan  terjadi  karena  para  pihak  telah melakukan  perdamaian  dan  (dilanjutkan dengan  pencabutan  laporan  untuk  tindak pidana  aduan).  Jadi  SP3  yang  merupakan kewenangan penyidik dimaksudkan sebagai upaya  lain  sebelum  perkara  yang  sedang disidik  berlanjut  pada  tahapan  penegakan hukum selanjutnya.
Penerbitan  SP3  dapat  menimbulkan kecurigaan  publik  apabila  tidak  disertai dengan  alasan  kuat  mengapa  SP3  tersebut diterbitkan. Sebaliknya keputusan SP3 baru akan dituangkan dalam bentuk surat tertulis (resmi)  hanya  dalam  hal  kasus  yang ditangani  penyidik  adalah  kasus  yang disorot  masyarakat  banyak  (atau  mendapat liputan  luas  dari  media  masa),  misalnya kasus lingkungan hidup. Kemungkinan lain ialah  jika  pihak  yang  berkepentingan (pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau LBH) secara khusus mendesak dan meminta  diterbitkannya  SP3  tersebut.  Hal ini  juga  dilakukan  atas  permintaan  khusus (atensi) dari “orang” (pejabat/petinggi yang berkedudukan sebagai pelapor atau
tersangka).  SP3  dalam  bentuk  tertulis tersebut  akan  dikirimkan  kepada  pelapor, jaksa  penuntut  umum,  tersangka  dan/atau kuasanya.
Urusan menghentikan penyelidikan  (dengan  SP2HP-A2)  atau penyidikan  (dengan  atau  tanpa  melalui gelar  perkara  dan  penerbitan  SP3:  dalam bentuk  Surat  Keputusan  ataupun  tidak)
lebih  dipandang  sebagai  urusan  internal Kepolisian.  Kriteria  yang  digunakan  oleh penyidik  dan  yang  diputuskan  dalam  gelar perkara kemungkinan besar sangat teknis,tidak  dimengerti  oleh  masyarakat awam  atau  sebaliknya  sangat  tidak  jelas (kabur)  setidaknya  bagi  awam.  Kesulitan lain  di  sini  muncul  dari  tertib  administrasi. Dalam  satu  kasus  pelapor  menerima SP2HP-A2  padahal  SP3  telah  diterbitkan. Namun seberapa sering dan jauh tidak tertib ini  berpengaruh  terhadap  “kepastian  dan kejelasan” prosedur penghentian penyelidikan-penyidikan tidak dapat diketahui. Namun diakui pula oleh Kepolisian  bahwa  masalah  prosedural  ini perlu ditangani dan dibereskan. Dari  sudut  pandang  masyarakat  atau pengamat luar kerap dipertanyakan mengapa satu kasus diputus SP3 sedangkan lainnya  justru  dilanjutkan  penyidikannya. Pertanggungjawaban polisi penyidik terkesan lebih mengutamakan atasan langsung  dan  lembaga  Kepolisian,  bukan pada  pihak  yang  berkepentingan    (  pelapor atau  terlapor  atau  masyarakat  umum) dengan penegakan hukum pidana. Bilamana ditengarai ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik,  maka  pihak  yang  bersalah (penyidik) harus dikenakan tindakankoreksi dan terhadapnya dikenakan sanksi administrasi  atas  tindakan  pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.
Dapat  dibayangkan  bahwa  tindakan tersebut  dimaksudkan  untuk  mencegah adanya  intervensi  (dari  korban  atau keluarga  korban  atau  pun  masyarakat umum)  terhadap  pengambilan  keputusan polisi  penyidik  berkaitan  dengan  perkara (kasus  pidana)  yang  sedang  ditanganinya. Betul  bahwa  penyalahgunaan  kewenangan tersebut,termasuk  dalam  hal  pemberdayaan upaya  paksa,  dapat  memunculkan  reaksi internal  dari  kepolisian.  Namun  jangkauan tindakan koreksional, bilapun ada ditujukan
lebih pada penjagaan martabat dan profesionalitaspolisi  penyidik.  Dengan  kata lain,  sekalipunmungkin  dapat  memuaskan pihak yang dirugikan, tindakan koreksional (dijatuhkan  internal)  tidak  akan  langsung berpengaruh terhadap upaya untuk membuka  kembali  perkara  yang  secara tidak sah telah dihentikan penyidikannya. Pentingnya  pertanggungjawaban  polisi penyidik atas keputusan untuk menggunakan  kewenangan diskresioner (termasuk  dalam  penetapan  SP3  dengan atau tanpa gelar perkara, bahkan penghentian  penyelidikan)harus  dikaitkan dengan  peluang  bagi  pihakyang  dirugikan dengan  SP3  (resmi/  tidakresmi;  tertulis/ tidak)  untuk  menyanggah  keputusan  itu (melalui upaya hukum  yang tersedia dalam sistem peradilan pidana atau di luar itu) dan dengan  demikian  memaksa  penyidik  untuk membuka  kembali  kasus  dan  meneruskan penyidikan  dan  menerima  risiko  lain  dari disanggahnya validitas dari keputusan yang telah  dibuat  (tuntutan  ganti  rugi  dari  pihak yang  merasa  dirugikan  oleh  keputusan penghentian penyidikan).

## B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Lubang Tambang
Dasar  hukum  pertanggungjawaban korporasi  dalam  kasus  lubang  tambang tidak  terlepas  dari  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Oleh  Korporasi.  Dijelaskan  dalam  aturan tersebut bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja, atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Pertangungjawaban  pidana  korporasi yang dijelaskan didalam peraturan Mahkamah Agung
tersebut dapat
dikategorikan  sebagai  tanggung  jawab mutlak  atau  biasa  disebut  dengan strict liability . Konsep tanggung jawab mutlak ini berbeda  dengan  sistem  tanggung  jawab pidana  umum  yang  mengharuskan  adanya kesengajaan  atau  kealpaan.  Dalam  sistem tanggung  jawab  mutlak  hanya  dibutuhkan pengetahuan  dan  perbuatan  dari  terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan
tersebut,  apabila  si  terdakwa  mengetahui dan  menyadari  tentang  potensi  kerugian bagi  pihak  lain,  maka  keadaan  ini  cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidananya.
Konsep  tanggung  jawab  mutlak  atau strict  liability pertama  kali  diperkenalkan dalam  hukum  Indonesia  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dirubah dengan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup.  Dalam  Pasal  88  Undang-Undang
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab  mutlak  atas  kerugian yang  terjadi  tanpa  perlu  pembuktian  unsur kesalahan. Yang kemudian didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan  bertanggung  jawab mutlak  atau strict  liability adalah  unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti rugi.  Ketentuan  ayat  ini  merupakan lex specialis dalam  gugatan  tentang  perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
Besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  dapat dibebankan  terhadap  pencemaran  atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.
Berdasarkan konsep vicarious liability ini,  pelaku  usaha  dapat  dituntut bertanggung  jawab  atas  perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di  dalam  lingkungan  aktivitas  usahanya atau akibat yang bersumber dari
aktivitasnya  yang  dapat  merugikan  orang lain.  Pimpinan  korporasi  atau  siapa  saja yang memberi tugas atau perintah
bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung  jawab  ini  diperluas  hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan  oleh  orang-orang  berdasarkan hubungan  kerja  maupun  hubungan  lain. Dengan  demikian,  siapa  saja  yang  bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan,  selama  hal  tersebut  dilakukan dalam  hubungannya  dengan  korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi.
Dalam kasus meninggalnya seseorang  di  lubang  tambang,  penulis melihat bahwa ini
merupakan pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada  korporasi.  Artinya  bahwa  disini tindakan  yang  dilakukan  oleh  korporasi adalah  merupakan  tindakan  dari  seluruh individu-individu di dalam korporasi bukan perseorangan,  sehingga  dalam  kasus  ini tidak  dapat  kita  melihat  hanya  dari  segi pertanggungjawaban  pidana  dari  seorang direktur  sebuah  perusahaan.  Tanggung jawab  atas  tindak  pidana  korporasi  harus mampu  mengalokasikan  tanggung  jawab kepada setiap pihak yang harus bertanggung  jawab,  sehingga  menghindari kemungkinan
dikorbankannya pihak tertentu  dalam  korporasi  sebagai  kambing hitam  misalnya  dalam  hal  ini  paling  sering korporasi  diwakili  oleh  direktur  sehingga direkturlah  dianggap  yang  paling  besar kesalahannya.  Tetapi  harus  dilihat  bahwa direktur  hanyalah  mewakili  korporasi  atau perusahaan  membawahi  individu-individu lainnya  yang  ada  didalam  korporasi tersebut, direktur tidak bertindak atas nama
dirinya  sendiri  dalam  membuat  suatu keputusan.
Di  dalam  teori  pertanggungjawaban korporasi terdapat teori pertanggung jawaban  pengganti  atau  dikenal  dengan istilah vicarious liability . Pertanggungjawaban  pengganti  (disebut dengan vicarious  liability atau respondeat superior )  merupakan  salah  satu  bentuk pertanggungjawaban  korporasi  yang  paling banyak  diterapkan  di  berbagai  negara. Dalam  pertanggungjawaban  ini,  korporasi bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seorang  pekerjanya,  tanpa melihat  status  atau  kedudukan  orang tersebut  di  dalam  korporasi.  Dalam  hal  ini, Feinberg sebagaimana dikutip oleh Harding,  menyatakan  bahwa vicarious liability adalah pertanggungjawaban kolektif, di mana organisasi bertanggungjawab  atas  perbuatan  dari anggotanya. 28
Penerapan vicarious  liability dalam dilihat  pada  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata
Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana
Oleh Korporasi menjelaskan bahwa:
1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan  ketentuan  pidana  korporasi dalam  undang-undang  yang  mengatur tentang korporasi;
2. Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan  korporasi  sebagaimana  ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan  atau  manfaat  dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana  tersebut  dilakukan  untuk kepentingan Korporasi;
b. Korporasi  membiarkan  terjadinya tindak pidana; atau
28 Christopher  Harding,  2007, Criminal Enterprise:  Individuals,  Organisations  and  Criminal Responsibility , Willan Publishing, Portland, hal.87
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah  yang  diperlukan untuk  melakukan  pencegahan, mencegah  dampak  yang  lebih besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Walaupun pertanggungjawaban
pidana terhadap suatu korporasi telah diatur di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana, namun dalam  pelaksanaan  sanksi  bagi  korporasi yang  melakukan suatu tindak pidana hanya dapat dikenakan sanksi pokok yaitu berupa sanksi denda. Bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap  kasus  meninggalnya  seseorang  di lubang  tambang  yang  apabila  berdasarkan ketentuan peraturan pidana karena kelalaian
yang
menyebabkan meninggalnya seseorang  dapat  diancam  dengan  hukuman penjara  selama  5  (lima)  tahun.  Tentunya nilai kepuasan dari keluarga korban apabila diukur dari sejumlah uang dalam menerima ganti  kerugian  berbeda  satu  sama  lain. Apalagi  jika  sanksi  pokok  berupa  sanksi denda  berdasarkan  peraturan  Mahkamah Agung  tersebut  tentunya  denda  yang  harus dibayar  oleh  korporasi  merupakan  hak  dari negara  bukan  ditujukan  kepada  keluarga korban.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari analisis yang termuat  di  dalam  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Surat  kesepakatan  yang  dibuat  oleh pelaku  dan  pihak  korban  dalam peristiwa  hilangnya  jiwa  seseorang sejatinya  tidak  serta  merta  menghapus pertanggungjawaban  pidana  terhadap yang melakukannya.
2. Terjadi  pergeseran  persepsi  sosial, dalam menilai alasan peniadaan pertanggungjawaban  hukum  pidana atas hilangnya nyawa dengan kualifikasi  culva  lata  dan  dolus eventualis. Persepsi Sosial Penghentian tersebut berlawanan dengan hukum pidana yang diterapkan di  Indonesia  dalam  hal  ini  perlu  ada proses lanjut, sehingga ada pertanggungjawaban hukum.
3. Pengaturan  surat  perintah  penghentian penyidikan  terhadap  kasus  korban meninggal  dunia  yang  melibatkan korporasi  tidak  memiliki  perbedaan dengan subyek pelaku lainya sepanjang  ada  alasan  yang  cukup dalam  hal  ini  tidak  memiliki  unsur- unsur  pidana  termasuk  bukti  yang cukup dan bernilai hukum.
Adapun  saran-saran  yang  dapat disampaikan adalah:
1. Agar terwujud penegakan hukum yang memiliki kemanfaatan, kepastian
hukum  dan  rasa  keadilan  bagi  pelaku dan  korban  hendaknya  dilakukan pembaharuan  hukum  pidana  terhadap kesepakatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  dan  korban  yang  merupakan dimensi hukum privat ke dalam hukum publik.
2. Perlu dibentuk sebuah lembaga pengawasan  terhadap  penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  yang bertugas  mengawasi  seluruh  proses mediasi  yang  dilakukan  oleh  pihak pelaku dan korban, agar dapat
memberikan keadilan sepenuhnya kepada korban dan juga kepada pelaku sehingga  tercapai  penegakan  hukum yang berlandaskan pada asas kemanfaatan,  kepastian  hukum  dan keadilan.
3. Agar penyidik kepolisian dapat menjalankan  kewenangan diskresioner
yang diberikan dengan penuh tanggungjawab,  maka  perlu  penyidik kepolisian  untuk  diberikan  pelatihan dan pendidikan agar dapat menjalankan  kebebasan  kebijaksanaan dan  kebebasan  penilaian  terutama
ketika  berhadapan  dengan  norma- norma  yang  tidak  selamanya  jelas. Sehingga  penyidik  kepolisian  tidak menyalahgunakan diskresioner secara sewenang-wenangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Literatur :
Alef  Musyahadah  R,  2005,  ” Kedudukan Perdamaian  Antara  Korban  Dengan
Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan” Tesis,  Program  Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang;
Andi  Hamzah,  2001, Bunga  Rampai
Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana ,
GhaliaIndonesia, Jakarta, 2001;
Andi  Zainal  Abidin  Fadird,  1995,  Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta;
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Mediasi  Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan , Pustaka Magister, Semarang; Barda  Nawawi  Arief,  2004, Masalah Pemidanaan  sehubungan  dengan perkembangan kriminalitas dan perkembangan  delik-delik  khusus ,
Utomo, Bandung;
Barda  Nawawi  Arief,  2003, Kapita  Selekta Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung;
Barda  Nawawi  Arief,  1990, Perbandingan
Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta; Basyir Daud, 2017, Samarinda Menggugat; ketika kegelisahan menjadi kemarahan , Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta; Chairul  Huda , 2006, Dari  “Tiada  pidana tanap  Kesalahan‟  menuju  kepada
“Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa  Kesalahan”;  Tinjauan  Kritis Terhadap  Teori  PemisahanTindak Pidana  dan  Pertanggungjawaban
Pidana, Pranada Media, Jakarta; Christopher Harding, 2007, Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility ,  Willan  Publishing, Portland; Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan,Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana , Liberty, Yogyakarta;
Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  di  Indonesia , Utomo, Bandung;
E.Y.Kanter,  S.R  Sianturi,  2002, Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta;
Erdianto  Effendi,  2011, Hukum  Pidana
Indonesia  Suatu  Pengantar ,  Refika Aditama, Pekanbaru; H.Salim,  Erlies  Septiana  Nurbani,  2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Disertasi  dan  Tesis  Buku Ketiga , RajaGrafindo Persada,
Jakarta;
H.Setiyono,  2002, Kejahatan  Korporasi ,
Averroes Press, Malang;
Mardhono  Reksodiputro,  2012, Kejahatan Korporasi  Suatu  Fenomena  Lama Dalam  Bentuk  Baru ,  Jurnal  Hukum Internasional, Vo.1 No.4; Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta; Lamintang,  1988, Hukum  Penitensier Indonesia , Armico, Bandung;
Lamintang,  1996, Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Citra  Adityta Bakti, Bandung;
Lilik Mulyadi, 2016, Implementasi Mediasi Penal  Sebagai  Perwujudan  Nilai-
Nilai  Pancasila  Guna  Mendukung
Supremasi  Hukum  Dalam  Rangka
Pembangunan Hukum Nasional, Genta Publishing, Yogyakarta; Marc  Levin  dalam  Eva  Achjani  Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , Lubuk Agung, Bandung; Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta; Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Kencana, Jakarta;
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem
Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang; Mushadi,  2007, Mediasi  dan  Resolusi
Konflik  di  Indonesia ,  Walisongo Mediator Center, Semarang; Mudzakkir, 2013, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice  dalam  penyelesaian  tindak pidana  adat  bali ,  tesis,  fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta; P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar
Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra
Adityta Bakti, Bandung;
Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua
Pengertian.  Dasar  dalam  Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta; Roeslan  Saleh,  1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta; Rusli  Effendy,  1989, Asas-Asas  Hukum Pidana , Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang;
Salim  HS,  2012, Hukum  Pertambangan
Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta;
Sally  Simpson,  2002, Corporate  Crime,
Law  and  Social  Control ,  Cambridge University Press, New York; Sutan Remy Sjahdeni, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta;
Tri Andrisman, 2009,Asas-Asas dan Aturan UmumHukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung;
Widiyono, 2004, Wewenang Dan Tanggung Jawab , Ghalia Indonesia, Bogor;
Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara
Pidana di Indonesia , Sumur,
Bandung;
Zainal  Abidin  Farid,  2007, Hukum  Pidana
I , Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.

## Jurnal
Mardhono  Reksodiputro,  2012, Kejahatan
Korporasi  Suatu  Fenomena  Lama Dalam  Bentuk  Baru ,  Jurnal  Hukum Internasional, Vo.1 No.4 Richard Card, 1999, Reformasi Pertanggungjawaban  Pidana ,  Jurnal Ilmu Hukum No.11 Vo.6

## Website
https://www.jatam.org/2017/07/05/lagi- lubang-maut-batu-bara-makan- korban/  diakses  pada  tanggal  30  Juli 2017, Pukul 20.06 Wita