How to cite: Permanasari,  N.,  (2021)  Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta Pusat  NO.  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI. Syntax  Idea,  3(9), https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i9.1486 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No 9, September 2021

## ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA PUSAT NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

## Noviana Permanasari
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia Email: novianajpu@gmail.com

## Abstrak
Dalam  menjatuhkan  putusan  pidana,  hakim  harus  benar-benar  memahami  apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem  pemidanaan  menurut  hukum  positif,  hakim  mempunyai  kebebasan  dalam menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada terdakwa  antara minimum  umum  sampai  dengan  maksimum  khusus,  walaupun  hakim  bebas  untuk mempertimbangkan berat  ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang  menuruti  prasaan  subjektifnya.  Oleh  karena  itu  seharusnya hakim sebagai ujung tombak keadilan perlu mengakomodir nilai-nilai fundamental tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah dalam proses pengambilan putusan hakim apakah  sudah  mengakomidir  asas-asas  fundamental  dalam  pertimbangannya. Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis-normatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Jaksa Pinangki pada  Pengadilan  Tinggi  belum  dapat  dikatakan  tepat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada pertimbangan hakim yang belum mengakomodir nilai-nilai kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan hukum itu sendiri. Terlebih lagi pada Pengadilan Tingkat Tinggi tidak  memperlihatkan  pemberatan  pidana  malah  justru  memotong  masa hukumannhya.  Padahal  status  tersangka  sebagai  penegak  hukum  yang  seharusnya tidak  melanggar  suatu  kewajiban  khusus  dari  jabatan,  Melakukan  tindak  pidana dengan  menggunakan  kesempatan  dari  jabatan,  Melakukan  tindak  pidana  dengan menggunakan  sarana  jabatan.  Oleh  karena  itu  seharusnya  hakim  sebagai  ujung tombak keadilan perlu mengakomodir nilai-nilai fundamental tersebut.
Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim; Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

## Abstract
In  imposing  a  criminal  decision,  the  judge  must  really  understand  whether  the decision handed down has achieved the purpose of sentencing. The criminal system according to positive law, judges have the freedom to determine the severity of the sentence  to  be  imposed  on  the  defendant  between  the  general  minimum  and  the special maximum, although judges are free to consider the severity of the sentence to  be  imposed  and  do  so  arbitrarily  according  to  their  subjective  feelings. Therefore,  judges  as  the  spearhead  of  the  judiciary  need  to  accommodate  these fundamental values. The purpose of this research is in the judge's decision-making process  whether  it  has  accommodated  the  fundamental  principles  in  their considerations.  This  research  method  uses  juridical-normative.  The  results  of  this study indicate that the basis for legal considerations by the judge in the decision of
the  Pinangki  Public  Prosecutor  at the  High  Court  cannot  be  said  to  be  true.  This can be seen from the judges' considerations that have not accommodated the values of certainty, justice and also the benefits of the law itself. Moreover, the High Court did  not  show  the  seriousness  of  the  crime,  instead  cutting  sentences.  While  the suspect  is  a  law  enforcer  who  must  not  violate  the  special  obligations  of  the position, commit a crime by taking advantage of the opportunity of office, commit a crime  by  using  the  means  of  office.  Therefore,  judges  as  the  spearhead  of  the judiciary need to accommodate these fundamental values.
Keywords: Basis for Judges' Consideration; Central Jakarta High Court
Received: 2021-08-22; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Profesi  hakim  merupakan  profesi  yang  mulailah  ( officum  nobile )  sebab  profesi tersebut  bukan  hanya  sebagai  pekerjaan  semata  melainkan  profesi  karena  panggilan jiwa.  Profesi  hakim  yang  diisi  oleh  kaum-kaum  intelektual,  oleh  karenanya  untuk menjalankan  tugasnya  sebagai  profesi  hakim  tentu  memerlukan  integritas  tinggi, ketelitian,  ketekunan  serta  dedikasi  yang  tinggi.  Maka  tak  heran  jika  publik  menamai profesi hakim sebagai wakil Tuhan. Mengapa demikian dikatakan, karena dalam setiap putusan hakim wajib mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Demikian  dapat  dikatakan  hakim  tidak  sekedar  untuk bertanggungjawab pada hukum, pada diri sendiri atau pada pencari keadilan, melainkan juga mutlak harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Bertitik  tolak  pada  penjelasan  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hakim  dalam hal penyelesaian konflik harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku (hukum positif), hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari doktrin bahwa “Hakim sebagai ujung  tombak  keadilan”.  Sehingga  untuk  mencapai  hal  tersebut,  maka  hakim  dalam proses  pengambilan  keputusan  di  pengadilan  harus  bebas  dari  campur  tangan  politik, mandiri dan tidak adanya intervensi dari pihak mana pun. Sebagaimana dalam landasan yuridis  dan  filosofisnya  yang  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  24  menyatakan  bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggaran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mendapatkan legal standing dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Menurut  Sarjipto  Rahardjo  dalam (Sari,  2017) ,  Hakim  sebagai  penegak  hukum, maka  keadilan  wajib  menggali  dan  memahami  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Hal  tersebut  agar  hakim  dapat  memberikan  keputusan  yang  sesuai  dengan  hukum  dan rasa  keadilan  masyarakat.  Dalam  mempertimbangan  berat  ringannya  pidana,  hakim wajib  memperhatikan  pula  sifat-sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa.  Hal  ini  perlu dipertimbangan  karena  keadaan-keadaan pribadi  seseorang  perlu  diperhitungkan  untuk menjatuhkan  pidana  yang  setimpal  dan  seadil-adilnya.  Keadaan  pribadi  tersebut  dapat diperoleh  dari  keterangan  saksi  atau  orang-orang  dari  lingkungannya,  dokter  ahli  dan sebagainya.
Putusan  hakim  merupakan  mahkota  ataupun  puncak  dari  suatu  perkara  yang sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini  hakim membuat  suatu  putusan  harus  memperhatikan  segala  aspek  yang  ada  didalam  putusan tersebut.  Maka  tak  heran  jika  hakim  dalam  mengambil  putusan  harus  menjaga  kehati- hatiannya,  menghindari  sedikit  mungkin  ketidakcermatannya  baik  dalam  aspek  formil maupun materiil. Bahkan juga berkaitan dengan kecakapan teknik membuatnya.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  bahwa  hakim  dalam  mengambil  putusan  harus memerhatikan  tiga  dasar  fundamental.  Artinya  hakim  harus  menerapkan  asas  tersebut secara  berimbang  atau  proporsional  dalam  suatu  putusannya.  Apakah  suatu  putusan tersebut  sudah  adil  atau  tidak  ada  lagi  kekeliruan  dan  unsur  ini  benar-benar  di pertimbangankan. Berikutnya hakim juga harus mempertimbangangkan unsur kepastian dengan  melihat  apakah  dasar  pertimbangan  hakim  sudah  sesuai  dengan  norma  atau peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Selanjutnya  unsur  kemanfaatan,  apa manfaatnya seorang hakim menjatuhkan suatu putusan kepada seseorang, baik terhadap tersangka maupun si korban. (Mubarok, 2014)
Seseorang  yang  telah  berbuat  kejahatan  tentu  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  tersebut  dihadapan  hukum.  Sehingga  seseorang  akan  mendapatkan pemidanaan atau penjatuhan pidana itu sendiri. Maka demikian, peraturan pemidanaan didalam  perundang-undangan  merupakan  landasan  untuk  penjatuhan  pidana  atau pemidanaan  terhadap  seseorang  yang  telah  melakukan  kejatahan  dan  dapat mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Kendatipun demikian untuk menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim tidak serta merta begitu saja dalam memutus perkara, akan tetapi hakim harus benar-benar memahami penjatuhan pemidanaan sudah mencapai  sasaran  atau  kah  belum,  dalam  artian  penjatuhan  pemidanaan  sudah  sejalan dengan tujuan pemidanaan. Namun demikian penjatuhan pemidanaan tidak terlepas dari berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim.  Oleh  karena  itulah  hakim mempunyai legalitas untuk menentukan hal tersebut yakni berat ringannya pidana yang diberikan.  Kendatipun  yang  dimilikinya,  hakim  tidak  secara  sewenang-wenang menuruti  perasaan  subjektifitasnya.  Akan  tetapi  hakim  harus  mempertimbangkan beberapa  faktor  yang  pada  tujuaanya  untuk  mencapai  keadilan. (Eky  Putri  Larasati, Prof. Masruchin Ruba’i. SH. MS & Fakultas, 2009).
Berkaitan dengan pemahaman hakim mengenai prinsip kebebasan yang diberikan oleh  Undang-Undang,  dalam  hal  ini  hakim  menafsirkan  prinsip  kebebasan  tersebut melekat  pada  diri  sebagai  kebebasan  yang  absolut,  sehingga  sebagian  hakim  yang menafsirkan  hal  tersebut  dapat  saja  melegalkan  segala  tindakan,  terlebih  lagi  jika pimpinan  pengadilan  tidak  cukup  memiliki  intelektual  yang  luas  ataupun  minimnya referensi yang dimilikinya (Adonara, 2015).
Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  gagasannya  terkait  konsep  kekuasaan, yakni,  “Demi  terselenggaranya  negara  hukum,  negara  harus  menegakkan  hukum  dan keadilan”.  Artinya  bahwa  kekuasaan  kehakiman  tidak  harus  selalu  melihat  pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan kekuasaan kehakiman harus menangkap
inti  sari  dari  pada  peraturan  tersebut  atau  kata  lain  tidak  saja  berbicara  teks  undang- undang melainkan berbicara konteks. (Putra, 2013).
Terkait  hal  ini,  sering  kali  muncul  ketidakpuasaan  masyarakat  dikarenakan ringannya  pemberian  hukuman  kepada  koruptor.  Akibatnya  memberikan  justifikasi terhadap kinerja penegak hukum khususnya hakim sebagai benteng terakhir. Semestinya ketika  seseorang  yang  terjerat  kasus  korupsi  dalam  hal  ini  penegak  hukum  harus menyatukan  pandangannya  untuk  menemukan  penanganan  yang  tepat  bagi  koruptor. Mengingat  kesepakatan  bahwa  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa. (Nimerodi  Gulo, 2019)
Romli  Atmasasmita  menyebutkan  bahwa  perkembangan  korupsi  telah mengancam  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat  nasional  maupun  internasional, melemahkan  institusi  dan  nilai-nilai  demokrasi  dan  keadilan,  serta  membahayakan pembangunan berkelanjutan dan proses penegakan hukum (Nimerodi Gulo, 2019)
Jika dicermati putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang kerap dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat, umumnya karena dinilai belum mencerminkan nilai tujuan pemidanaan dan tujuan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam:
a. Putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi terhadap para koruptor di berbagai daerah;
b. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah pidana minimal khusus, atau;
c. Putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yang  cenderung  menerapkan  sanksi pidana minimal mendekati atau sedikit di atas sanksi minimal khusus;
d. Putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yang  menerapkan  sanksi  pidana berdasarkan  dakwaan  subsidair  dengan  sanksi  pidana  yang lebih  ringan  dibanding dakwaan  primair  dengan  sanksi  pidana  yang  lebih  berat.  Sehingga  menimbulkan antipati  atau  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  bekerjanya  hukum  di  tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan (Putra 2013)
Namun  demikian,  dalam  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  memotong  hukuman jaksa  Pinangki  Sirna  Malasati  atas  kasus  penerimaan  suap,  permufakatan  jahat,  dan pencucian  uang  dari  10  tahun  menjadi  empat  tahun  penjara.  Adapun  pemotongan hukuman  tersebut  diputuskan majelis  hakim  dengan mempertimbangkan  beberapa hal. Salah  satunya,  karena  Pinangki  dianggap  sudah  mengaku  bersalah  dan  menyesali perbuatannya.  "Bahwa  terdakwa  mengaku  bersalah  dan  mengatakan  menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Oleh karena itu  ia  masih  dapat  diharapkan  akan  berperilaku  sebagai  warga  masyarakat  yang  baik," demikian  disebutkan  dalam  laman  putusan  Mahkamah  Agung  (MA) (Sania  mashabi, 2021)
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, mesti dilakukan penindakan  sesuai  hukum,  dimana  dalam  salah  satu  prosesnya  adalah  proses persidangan  di  pengadilan.  Peran  Hakim  dalam  proses  tersebut  sangat  vital,  karena hakimlah  yang  akan  memberikan  putusan  atas  kasus  tindak  pidana.  Putusan  Hakim kemudian  akan  menjadi  dasar  dalam  proses  hukum  selanjutnya.  Oleh  karena  itu,
putusan  Hakim  secara  luas  merupakan  penentu  atas  keadilan,  dan  juga  sebagai  salah satu langkah untuk meminimalisir (Harefa, Manik, Marpaung, & Batubara, 2020)
Dengan demikian, menjadi sangat penting ketika hakim memutus perkara tersebut untuk di eksaminasikan oleh para ahli hukum.  Mingingat   putusan-putusan pengadilan dapat  menjadi  sumber  penting  dalam  pengembangan  ilmu  hukum  di  Indonesia.  Bagi akademisi,  putusan  dapat  digunakan  untuk  bahan  peneliti,  atau  bahan  ajar  dan  bagi pengembangan/penemuan  hukum.  Bagi  praktisi,  putusan  dapat  dijadikan  sumber pembelaan  atau  pekerjaan  teknis  lainnya,  dikarenakan  praktisi  dapat  melihat  tren penghukuman  terhadap  satu  kasus  tertentu  yang  mungkin  sekali  relevan  dengan  kasus yang  ia  tangani.  Bagi  pembela  hak  sipil,  putusan  dapat  dijadikan  basis  pembelaan. Sedangkan  mahasiswa  sendiri,  putusan  dapat  menjadi  teropong  untuk  melihat  hukum dalam realitas das sollen dan das sein.
Dengan  demikian,  menarik  untuk  di  analisis  dan  dikaji  terhadap  putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memotong masa tahanan seorang terdakwa yakni Jaksa Pinangki. Terlebih lagi penelitian ini sangat bermanfaat dikemudian hari bagi para akademisi  khususnya  yang  menggeluti  dunia  hukum  pidana  agar  lebih  kritis  dalam melihat  suatu  putusan  hakim.  Dari  beberapa  literatur  terdahulu  sejauh  ini  belum ditemukan  terkait  penelitian  yang  sama.  Oleh  karana  itu  menurut  penulis,  penelitian yang dilakukan terbilang cukup aktual.
Tujuan  dari  pada  penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  apakah  putusan Pengadilan  Tinggi  Negeri  Jakarta  dalam  proses  pengambilan  putusan  sudah mengakomodir  asas-asas  fundamental  dalam  pertimbangannya.  Serta  bagaimana kedepannya  agar  putusan  Pengadilan  dalam  pertimbangannya  dapat  mengakomodir asas-asas fundamental hukum.

## Metode Penelitian
Membuat  sebuah  penelitian  ataupun  karya  ilmiah  tentu  tidak  terlepas  dari penggunaan  metode  penlitian  apa  yang  digunakan,  maka  dalam  penilitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  metode  pengumpulan  data yakni  studi  pustaka  dan  analisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach). Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  bahan hukum  primer  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan Hukum Oleh Hakim
Undang-Undang tentang  Kekuasaan kehakiman yang memberikan legitimasi oleh  hakim  untuk  independen  dan  bebas  dalam menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila.  Atas  dasar  kebebasan tersebut,  kata  bebas  memiliki  ragam  konotasi  makna,  antara  lain  “tidak  boleh terikat  oleh  apapun  serta  tidak  ada  tekanan  dari  siapapun”,  “suatu  tindakan  tidak
boleh  digantukan  kepada  apa  dan  siapa,  dan  makna  bebas  bisa  berupa  “leluasa untuk  berbuat  apapun  sesuai  dengan  keinginan  dari  kebebasan  tersebut”.  Dengan demikian ragam konotasi makna bebas tersebut jika di hubungkan dengan Undang- Undang  tentang  kekuasaan  kehakiman  dalam  penyelesaian  sebuah  konflik  yang dihadapi  oleh  hakim  idealnya  yakni  menyelesaikan  secara  obyektif  atas  dasar hukum  yang  berlaku  (hukum  positif).  Oleh  karena  itulah  dalam  pengambilan keputusan para hakim harus independent dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk  dari  eksekutif.  Akan  tetapi  dalam  independensi  dan  kebebasan  hakim tentu  tidak  keluar  dalam  koridor  yang  sudah  ditentukan  dalam  hukum,  maka demikian  agar  tidak  terjadinya  peradilan  sesat,  hakim  dituntut  untuk melihat  pada fakta-fakta  yang  relevan  dan  juga  kaidah  hukum  yang  menjadi  titik  anjak  dalam memutus perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Menurut  Oemar  Seno  Adji  dalam (Adonara,  2015) ,  “Suatu  pengadilan  yang bebas  dan  tidak  dipengaruhi  merupakan  syarat  yang indispensable bagi  negara hukum.  Bebas  berarti  tidak  ada  campur  tangan  atau  turun  tangan  dari  kekuasaan eksekutif  dan  legislatif  dalam  menjalankan  fungsi judiciary .  Untuk  mengetahaui independensi  kekuasaan  kehakiman  menurut  Oemar  Seno  Adji  dapat  dilihat  dari dua  sudut  yakni,  independensi zakelijke atau  fungsional  dan  independensi persoonlijk atau rechtspositionele. Lebih  lanjut  mengenai  independensi  kekuasaan kehakiman, Oemar Seno Adji menguraikan dua aspek tersebut, yakni:
a) Dalam  arti  sempit  independensi  kekuasaan  kehakiman  berarti  independensi institusional  atau  dalam  arti  lain  disebut  independensi  struktural  atau independensi eksternal atau kolektif’;
b) Dalam arti luas, independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga independensi individual  atau  independensi  internal  atau  independensi  fungsional  atau independensi  normatif.  Arti  dari  independensi  personal  dapat  dilihat  dari  dua sudut  pandang, pertama, independensi  personal  yakni  seorang  hakim  terhadap pengaruh  sesama  hakim  atau  koleganya, kedua, independensi  substantif,  yaitu terhadap  kekuasaan  mana  pun,  baik  ketika  memutuskan  suatu  perkara  maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.
Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Franken seorang ahli hukum  Belanda  yang  menyatakan  bahwa,  independensi  kekuasaan  kehakiman dapat dibedakan dalam empat bentuk, yakni:
a) Independensi  Konstitusional,  independensi  tersebut  mempunyai  korelasi langsung    dengan  doktrin Trias  Politica, dimana  sistem  tersebut  merupakan pembagian  kekuasaan  yang  dimotori  oleh  Montesquieu,  bahwa  lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti posisi kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.
b) Independensi  Fungsional,  independensi  tersebut  berkaitan  dengan  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  hakim  ketika  menghadapi  suatu  sengketa  dan  harus
memberikan  suatu  putusan.  Independensi  fungsional  tersebut  juga  dapat dimaknai  sebagai  independensi  hakim  boleh  menjalankan  kebebasannya  untuk menafsirkan  Undang-Undang  yang  apabila  Undang-Undang  tersebut  tidak memberikan  pengertian  yang  jelas  atau  belum  jelas  keberadaan  suatu  frasa dalam  Pasal.  Hal  ini  merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  yang  dimana  hakim mempunyai  kebebasan  untuk  menerapkan  isi  Undang-Undang  pada  kasus  atau sengketa yang sedang dihadapainya.
c) Independensi  Praktis  Yang  Nyata,  independensi  tersebut  menyakatan  bahwa hakim untuk tidak berpihak (imparsial).
Sedangkan  mengenai  tugas  dan  kewajiban  hakim  dalam  peradilan  secara normatif diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni antara lain:
a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
b) Membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan  demi  tercapainya  peradilan  yang  sederhana, cepat dan biaya ringan.
c) Tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
d) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lembaga pemerintahan.
e) Wajib menggali, mengikuti dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Seorang  hakim  yang  bijaksana  akan  menetapkan  amar  putusan,  maka  yang terlebih dahulu hakim akan mempertimbangan dengan cermat tentang manfaat serta dampak  apa  yang  akan  dicapai  dari  penjatuhan  pidana  tersebut.  Disamping  tugas hakim  yang  disebutkan  diatas  secara  normatif  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang,  hakim  juga  mempunyai  tugas  secara  konkret  dalam  memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:
a) Mengkonstatasi  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yakni  hakim  menetapkan terjadinya  peristiwa  konkret  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada.  Hakim  sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasikan isu hukum secara tepat.
b) Mengkualifikasikan  dalam  hal  ini  hakim  berupaya  menemukan  hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan  hukum  terhadap  peristiwa  tersebut.  Setelah  isu  hukum  diperoleh hakim  akan  menetapkan  norma  hukum  sebagai  premis  mayor  yang  tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar Undang-Undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
c) Melalui proses silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang  relevan  akan  dapat  ditemukan  dan  diterapkan  oleh  hukum  positif  yang dimaksud.  Dalam  memberikan  putusan,  hakim  perlu  memperhatikan  faktor yang  seharusnya  diterapkan  secara  proporsional,  yaitu  keadilan,  kepastian hukum dan juga kemanfaatan
Selain  dari  pada  penjelasan  diatas  mengenai  penerapan  hukum  oleh  hakim dalam  memutusa  perkara  diperadilan,  hakim  juga  dalam  memutuskan  suatu perkara  harus  memperhatikan  tiga  faktor,  yakni  keadilan,  kepastian  dan  juga kemanfaatan hukum.
a) Keadilan,  dalam  hal  ini  keadilan  diartikan  sebagai  persamaan  hak  dan kewajiban  semua  orang  tantap  kecuali  di  hadapan  hukum.  Keadilan  juga sebagai  jalan  keluar  yang  memberikan  kestabilan  yaitu  ketertiban  bagi masyarakat.
b) Kepastian,  dalam  hal  ini  kepastian  diartikan  sebagai  harus  dijalankan  secara tepat  dan  pasti  untuk  mewujudkan  ketertiban  masyarakat.  Sehingga  dengan adanya  kepastian  hukum  tersebut  maka  masyarakat  akan  lebih  taat  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  juga  tidak  merasa  dirugikan  atas pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Dalam  kaitannya  dengan penyelenggara  negara  yang  baik,  hukum  harus  dijalankan  dengan  sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Oleh karena itu lah merupakan konsekuensi logis hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.
c) Kemanfaatan,  dalam  hal  ini  kemanfaatan  hukum  diartikan  sebagai  hukum dapat memberikan manfaat dalam masyarakat dan kegunaan yang baik.
Dengan  demikian  dari  penjelasan  diatas  tersebut,  maka  hakim  harus mempertimbangankan  banyak  hal  dalam  menjatuhkan  putusan  dalam  peradilan, karena  nantinya  putusan  tersebut  akan  menjadi  sorotan  masyarakat  atau  bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau  menilai  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  hakim  kurang  adil.  Oleh  karena itulah  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebagian  besar  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya  dapat  dilihat  dari  jenis  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan  juga non  yuridis.  Mengenai  pertimbangan  hakim  yang  bersifat  yuridis  tersebut  telah dipaparkan diawal yakni bahwa pertimbangan yuridis yang bertumpuh pada fakta- fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dan  juga  diatur  di  dalam  Undang-Undang sebagaimana  akan  dimuat  didalam  pertimbangan  putusan  hakim.  Maka  hal tersebut berkaitan dengan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa,  barang  bukti,  setelah  mendapatkan  tersebut  barulah  hakim  mencari pasal  didalam  Undang-Undang  untuk  menerapkan  hukumnya,  sedangkan  untuk pertimbangan non yuridis, hakim juga mempertimbangan yang bersifat sosiologis, yakni menggali nilai-nilai
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Jaksa Pinangki

## Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Mengenai  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan  Jaksa  Pinangki dalam  putusan  No  10/Pid.Sus-TPK/2021/PT  DKI  dalam  (Putusan  et  al.,  2021), yakni:
Menimbanga  bahwa  dalam  surat  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Pengadilan Sebelumnya (Pengadilan Negeri)
a. Bahwa  terdakwa  Dr.  Pinangki  Sirna  Malasari  selaku  Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara  Negara  pada  Kejaksaan  Agung,  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor  20 Tahun 2001 tentan Perubahan atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  dan  dakwaan  ke  tiga  primair  yaitu  melanggar Pasal  15  jo  Paal  5  ayat  1  huruf  a  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
b. Membebaskan  oleh  karena  itu  terdakwa  Dr  Pinangki  Sirna  Malasari  dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas
c. Menyakan  terdakwa  Dr  Pinangki  Sirna  Malasari  telah  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidair  yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dan dakwaan ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan dan dakwaan ke tiga subsidair yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
d. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Dr  Pinangki  Sirna  Malasari  dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa  penahanan  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap  ditahan  dalam  rumah tahanan negara.
e. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Menimbang,  bahwa  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  telah  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai berikut:
a. Menyatakan terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair
b. Membebaskan  terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  kesatu  primair dan ketiga primair
c. Menyatakan  terdakwa  Dr  Pinangki  Sirna  Malasari  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Korupsi”  sebagaimana
didakwakan  dalam  dakwakan  kesatu  subsidair  dan  “Pencuciang  Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan ketiga subsidair
d. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengn pidana kurungan selama 6 bulan.
e. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
f. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah melakukan pengajuan permintaan banding pada  tanggal  15  Februari  2021,  yang  menyatakan,  bahwa  dari  fakta  hukum  yang diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  baik  yang  memberatkan  maupun  yang meringankan  dan  dari  keterangan  ahli  dan  keterangan  terdakwa  serta  dengan  adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata terdakwa telah  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga subsidair dan tidak ternyata adanya fakta  hukum  untuk  mempertimbangkan  sebagai  alasan  pemaaf  atau  alasan  pembenar yang  dapat  mengecualikan  terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana,  oleh  karenanya terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana.
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  majelis  hakim  tingkat  banding  sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.
Terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu  subsidiair  dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  ketiga subsidiair. Maka dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.
Menimbang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim tinkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan  dipandang  adil  apabila  terdakwa  dijatuho  pidana  penjara  seperti  tersebut  dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa  terdakwa  mengaku  bersalah  dan  mengatakan  menyesali  perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik.
b. Bahwa  terdakwa adalah  seorang  ibu  dari  anaknya  yang  masih  balita  (berusia  4 tahun)  layak  diberi  kesempatan  untuk  mengasuh  dan  memberi  kasih  sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.
c. Bahwa  terdakwa  sebagai  wanita  harus  mendapat  perhatian,  perlindungan  dan diperlakukan secara adil.
d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini
e. Bahwa  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  selaku  pemegang  asas  Dominus  Litus yang  mewakili  negara  dan  pemerintah  dianggap  telah  mencerminkan  rasa keadilan masyarakat
Dengan  demikian,  atas  dasar  pertimbangan  majelis  hakim  tingkat  banding, menyatakan  terdakwa  Dr  Pinangki  Sirna  Malasari  tidak  terbukti  secarah  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dalam  dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair  dan  ketiga  primair.  Menyatakan  terdakwa  Dr  Pinangki  Sirna  Malasari terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan “Pencucian Uang” sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua  dan  “Permufakatan  Jahat  Untuk Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan ketiga  subsidiair,  sehingga  menjatuhkan  pidana  selama  empat  tahun  dan  denda sebesar  Rp  600.000.000  (enam  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
3. Analisis  Dasar  Pertimbangan  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta Pusat Kaitannya Dengan Pemotongan Masa Hukuman Jaksa Pinangki
Putusan  hakim  yang  berkualitas  adalah  putusan  yang  berdasarkan  dengan pertimbangan  hukum  sesuai  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  setelah  itu  baru mencari Undang-Undang mana yang akan diterapkan dalam putusan tersebut, juga tidak lepas dari keyakinan hakim tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dalam hal ini  menurut  Sudikno  Mertokusumo (Gulton,  2006) “Putusan  hakim  adalah  suatu pernyataan hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang  yang  berupa  ucapan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  suatu  sengketa  antara  pihak”. Dalam hal ini penulis akan menguraikan terkait fakta hukum, penerapan pasal dan juga dasar pertimbangan.
4. Struktur Fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Setiap  putusan  hakim  harus  berdasarkan  fakta  yang  jelas.  Fakta  tersebut memang  peranan  penting  dalam  setiap  putusan  hakim.  Bahkan  fakta  hukum merupakan  “ conditio  sine  qua  non” bagi  terwujudnya  putusan  yang  adil.  Oleh sebab  itu,  dalam  memutuskan  perkara  pasti  membutuhkan  fakta  hukum  dari  suatu
perkara.  Putusan  hakim  akan  adil  jika  berdasarkan  fakta  yang  benar.  Dengan demikian  hukum  tidak  akan  bisa  diputus  denfan  adil  jika  fakta  hukum  tidak  ada. Dalam  hal  ini  menurut  Mantan  Ketua  KY  Busyro  Muqoddas  menyatakan  bahwa, “Jika  hakim  telah  menyampingkan  fakta  persidangan,  fakta  saksi,  bukti  lain,  dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta itu harus dimuat  dalam  pertimbangan  hakim,  secara  normatif  putusan  hakim  seharusnya memperlihatkan  fakta  persidangan,  baik  itu  fakta  saksi,  bukti,  maupun  fakta pembelaan.
Sedangkan  mengenai  fakta  hukum  dan  fakta  persidangan  tentu  mempunyai perbedaan,  yakni  yang  dimaksud  fakta  persidangan  adalah  fakti  saksi,  terdakwa, barang  bukti,  dan  fakta  pembelaan.  Sedangkan  fakta  hukum  adalah  fakta/keadaan yang  tidak  dibantah  atau  yang  bersesuaian  satu  sama  lain  yang  relevan  dengan unsur  dakwaan.  Oleh  karenanya  ketika  alat  bukti  satu  dengan  lainnya  saling dipertentangkan maka tidak dapat menjadi fakta hukum.
Dengan demikian pemaparan mengenai fakta hukum diatas, jika ditarik pada permasahalan penelitian penulis, maka dalam hal ini hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menyatakan bahwa,
a. Dari  fakta  hukum  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  baik  yang memberatkan  maupun  yang  meringankan  dan  dari  keterangan  ahli  dan keterangan  terdakwa  serta  dengan  adanya  barang-barang  bukti  yang  terurai dalam  berita  acara  sidang  dan  termuat  dalam  putusan  yang  turunan  resminya terlampir,  dalam  hubungannya  satu  sama  lain,  ternyata  terdakwa  telah melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu  subsidiair  dan  dakwaan  kedua  dan  dakwaan  ketiga  subsidiair  dan  tidak ternyata adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana” (Putusan et al., 2021) .
b. Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam  mengkonstatis  fakta  hukum  dan  tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  tindak pidana  yang  didakwakan  penuntut  umum  kepada  terdakwa,  esensinya  sama dengan  yang  telah  dikemukakan  penasihat  hukum  terdakwa  dalam  nota pembelaannya,  yang  demiian  telah  dipertimbangkan  dengan  seksama  oleh majelis  hakim  tingkat  pertama  dalam  putusannya.  Sehingga  tidak  perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan (Putusan et al., 2021) .
c. Dengan  demikian  bahwa  majelis  hakim  tingkat  banding  sependapat  dengan mahelis  hakim  tingkat  pertama,  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  secarah  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dalam dakwaan  kesatu  primair  dan  ketiga  primair.  Sehingga  harus  dibebaskan  dari dakwaan  tersebut.  Atas  dasar  dakwaan  tersebut  majelis  hakim  tingkat  banding menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
tindak  pidana  “korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu subsidair  dan  “penucucian  uang”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan kedua  dan  “permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi” sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  ketiga  subsidiair.  Oleh  karenanya majelis  hakim  tingkat  banding  berpendapat  bahwa  majelis  hakim  tingkat pertama  telah  mempertimbangkan  dengan  tepat  dan  benar  dan  oleh  karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan  dijadikan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  tingkat  banding  dalam memutus perkara ini pada tingkat banding (Putusan et al., 2021) .
d. Selanjutnya  mengenai  lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  terdakwa  oleh majelis  hakim  tingkat  pertama  menurut  majelis  hakim  tingkat  banding  terlalu berat  dan  dipandang  adil  apabila  terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara (Putusan  et al., 2021)
Atas dasar uraian diatas, maka dalam putusan tingkat pertama mengenai fakta hukum menurut majelis hakim tingkat banding telah sesuai dan tepat.
5. Penerapan Pasal
Setelah dapat mengetahui mengenai fakta hukum, maka dalam hal ini hakim harus menetapkan norma untuk dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Hal ini sangat  penting  untuk  memastikan  apakah  hakim  dalam  memilih  norma  hukum sudah  tepat  dan  memadai.  Sebagaimana  menurut  Bustanul  Arifin  dalam (Maggalatung, 2014) mengatakan bahwa seseorang hakim haruslah learned in law (ahli dalam ilmu hukum), hakim selain harus memahami substsansi dan arti hukum, juga harus skilled in law (terampil dalam melaksanakan  atau menerapkan hukum). Di tengah hakim, ilmu hukum menjadi pengetahuan yan praktis ( applied science ). Para  hakimlah  yang  memberikan  nyawa  dan  hidup  kepada  pasal-pasal  undang- undang dan peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati itu.  Maka dari itu terhadap struktur norma dalam putusan Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah tepat. Mengapa demikian,  karena  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum  tersebut  telah  terbukti  dalam persidangan, menyatakan bahwa:
”telah  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana  dalam  dakwaan  kesatu  subsidair  yaitu  melanggar  Pasal  11 Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  dakwaan  ke  dua  yakni  melanggar Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  dan  dakwaan  ke  tiga subsidair  yakni  melanggar  Pasal  15  jo  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan et al., 2021)
Oleh  karena  itu  atas  dasar  penerapan  pasal  diatas  telah  sejalan  dengan argumentasi  majelis  hakim  pada  tingkat  pertama  dan  majelis  hakim  pada  tingkat banding,  dengan  dibuktikan  adanya  frasa  yakni,  “Menimbang,  bahwa  dengan demikian  Majelis  Tingkat  Banding  sependapat  dengan  Majelis  Hakim  Tingkat Pertama,  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  secarah  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu  primair  dan ketiga primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Berikutnya yakni, terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan “Pencucian Uang” sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua  dan  “Permufakatan  Jahat  Untuk Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan ketiga subsidiair”.
Dalam  doktrin  hukum  pidana  mengenai  pedoman  penerapan  pidana  dapat dijumpai  dan  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  1  KUHP  RUU  KUHP  2013 (Mujaddid,
2016) , yakni:
1) Kesalahan pembuat tindak pidana
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3) Sikap batin pembuat tindak pidana
4) Tindak pidana dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
5) Cara melakukan tindak pidana
6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10) Pemaafan dari korban dan atau keluargannya
11) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
Dengan  demikian  atas  pedoman  dalam  penerapan  pidana  diatas,  majelis hakim harus mempertimbangkan butir-butir tersebut, agar dalam penjatuhan pidana bersifat proporsional.
6. Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Pusat (Putusan  et  al.,  2021) yang telah memotong masa hukuman terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari mempunyai dasar pertimbangan hukum yakni:
a. Bahwa  terdakwa  mengaku  bersalah  dan  mengatakan  menyesali  perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik
b. Bahwa  terdakwa adalah  seorang  ibu  dari  anaknya  yang  masih  balita  (berusia  4 tahun)  layak  diberi  kesempatan  untuk  mengasuh  dan  memberi  kasih  sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.
c. Bahwa  terdakwa  sebagai  wanita  harus  mendapat  perhatian,  perlindungan  dan diperlakukan secara adil
d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.
e. Bahwa  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  selaku  pemegang  asas  Dominus  Litus yang  mewakili  negara  dan  pemerintah  dianggap  telah  mencerminkan  rasa keadilan masyarakat
Dari  pertimbangan  hukum  diatas  tersebut  jika  dihubungkan  dengan  doktrin hukum  pidana  apakah  pertimbangan  tersebut  sudah  tepat.  Dalam  hal  ini  menurut Wiryono  Kusumo  “Pertimbangan  atau  yang  sering  disebut  juga  considerans merupakan  dasar  putusan  hakim  atau  argumentasihakim  dalam  memutus  suatu perkara. Oleh karena itu jika argumen itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan adil”.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dasar  pertimbangan  merupakan argumen  yang  menjadikan  dasar/  bahan  untuk  menyusun  pertimbangan  majelis hakim  sebelum  majelis  hakim  membuat  analisa  hukum  yang  kemudian  untuk menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa.  Dasar  pertimbangan  hakim  itu  sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab  semakin  baik  dan  tepat  pertimbang  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam sebauah putusan .(Sonda Tallesang, Ismail Navianto, 2013)
Oleh karena itu untuk menilai apakah dasar pertimbangan itu benar dan adil, maka dalam hal ini penulis menilai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat kurang tepat  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  yang  berakhir  memotong  masa hukuman  seorang  Jaksa  Pinangki,  yang mana  semula  di  putus  10  tahun  di  tingkat Pengadilan  Negeri  akan  tetapi  pada  tingkat  Pengadilan  Tinggi  masa  hukuman menjadi  4  tahun.  Artinya  dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  terdapat  pengurangan masa  hukuman  Maka  dalam  hal  ini  atas  dasar  pertimbangan  hukum  oleh  Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk dianalisis dengan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis.
1) Pendekatan Filosofis
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  jaksa  Pinangki  alias  Dr Pinangki  Sirna  Malasari  menurut  fakta  hukum,  alat  bukti,  keyakinan  hakim yakni  tindak  pidana  korupsi.  Sedangkan  tindak  pidana  korupsi  atau  kejahatan korupsi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  merugikan  keuangan  negera atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat (Binaji &  Hartanti,  2019) .  Sebagaimana  dalam  putusan  hakim  tingkat  pertama  dan tinggi  bahwa  melanggar  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  31    Tahun  1999 tentang  Pemberantasaan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan dakwaan ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dan  dan  dakwaan  ke  tiga  subsidair  yakni  melanggar  Pasal  15  jo  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  demikian  atas  dasar  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  tersebut telah  sejalan  dengan  doktrin  ilmu  hukum  pidana  yang  dimana  ketika  seseorang telah  terbukti  melakukan  kejahatan  yang  diatur  didalam  Undang-Undang  dan juga unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, maka akibatnya yakni penjatuhan  pidanalah  yang  harus  diberikan  kepada  tersangka (Putra,  Nahak,  & Sugiartha, 2020). Terlepas dari pada itu, sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap  dipersidangan,  maka  dalam  ini  sistem  pemidanaan  yang  paling relevan  digunakan  adalah  teori  gabungan.  Mengapa  demikian,  karena  teori tersebut  terdapat  unsur  pembalasan  dan  pencegahan  yang  bertujuan  untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama (Putra et al., 2020) . Hal ini merefleksikan pandangan bahwa penjatuhan  hukuman  menandakan  ketidaksetujuan  masyarakat  terhadap perbuatan-perbuatan  jahat  dan  menegaskan  kembali  nilai-nilai  hukum  pidana yang dirancang untuk ditegakkan (Apriani, 2010)
Diskursus  mengenai  tujuan  pemidanaan  telah  menjadi  isu  sentral  dalam hukum pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan- tindakan  yang  apabila  tidak  dialakukan  oleh  negara  berlandaskan  hukum  maka akan  menjadi  tindakan  yang  bertentangan  dengan  moral (Apriani,  2010). Oleh karen  itu  merupakan  konsekuensi  logis  jika  seseorang  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  terlebih  jika  dia  seorang  pejabat  negara  atau  penegak  hukum melakukan tindak pidana korupsi maka seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut.
2) Pendekatan Yuridis
Pemidanaan  sebagai  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi pembatasannya.  Pada  hakekatnya  pidana  merupakan  nestapa,  namun pemidanaan  tidak  untuk  menderitakan  dan  tidak  diperkenankan  apabila merendahkan martabat manusia. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang  dan  diancam  pidana  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  sedangkan pertanggungjawaban  pidana  haruslah  memperhatikan  kesalahan  yang  melekat kepada  pelaku  tindak  pidana.  Tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan. Sebagaimana makna asas legalitas mengandung tiga, yakni:
a) Tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  pidana  kalau  tidak  diatur terlebih dahulu didalam suatu peraturan perundang-undangan.
b) Untutk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut
Selain  dari  pada  itu,  menurut  penulis  dalam  dasar  pertimbangan  hakim pada  tingkat  Pengadilan  Tinggi  tidak  memperlihatkan  mengenai  keadaan memberatkan  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  pejabat  negara  dalam  hal  ini
sebagai penegak hukum. Menurut Adami Chazawi dalam (Rizki Syahbana Amin Harahap  Syafruddin  Kalo,  Madiasa  Ablisar,  2019) mengatakan  bahwa, “Keadaan  memberatkan  penjatuhan  pidana  terhadap  pejabat  negar  ataupun pegawai negeri dalam hal ini Jaksa sebagai penegak hukum dikarenakan:
a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan, dalam hal ini pegawai negeri khususnya  penegak  hukum  yang  dilanggar  dalam  melakukan  tindak  pidana itu  adalah  kewajiban  khusus  dari  jabatan.  Dalam  suatu  jabatan  publik  yang dipangku  oleh  seorang  pegawai  negeri  terdapat  suatu  kewajiban  khusus didalamnya.  Suatu  keawajiban  khusus  adalah  suatu  kewajiban  yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.
b) Melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  kekuasaan  jabatan,  suatu jabatan in  casu jabatan  publik  disamping  membebankan  kewajiban  khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu  kekuasaan  yang  melekat  dan  timbul  dari  jabatan  yang  dipangku. Kekuasaan  yang  dimilikinya  ini  dapat  disalahgunakan  pemangku  untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.
c) Melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  kesempatan  dari  jabatan, sebagai  pegawai  negeri  dalam  hal  ini  penegak  hukum  dalam  melaksanakan tugas  pekerjaan  berdasarkan  hak  dan  kewajiban  yang  dipangkunya  kadang kala  memiliki  suatu  waktu  yang  tepat  untuk  melakukan  perbuatan  yang melanggar  Undang-Undang  apabila  kesempatan  ini  disalahgunakan  untuk melakukan  tindak  pidana,  oleh  karena  itu  dipidana  dengan  perberat sepertiganya  dari  ancaman  pidna  maksimum  yang  ditentukan  dalam  tindak pidana yang dilakukan
d) Melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  sarana  jabatan,  sebagai seorang  pegawai  negeri  dalam  hal  ini  penegak  hukum  dalam  menjalankan kewajibannya  dan tugas  jabatan  diberikan  sarana-sarana  tertentu,  dan  sarana mana  dapat  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  tertentu.  Dapat diartikan  menyalahgunakan  sarana  dari  jabatannya  untuk  melakukan  suatu tindak pidana.
3) Pendekatan Sosilogis
Hakim  dengan  segala  keleluasan  yang  dimiiki  seharusnya  dapat melakukan  elaborasi  mendalam  terhadap  karakteristik  dari  suatu  tindak  pidana yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, namun dapat menangkap isyarat non normatif dari suatu tindak pidana  dan  dampak  yang  dihasilkan  dari tindak  pidana  tersebut.  Tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penegak hukum bagian penuntutan yang tentu mempunyai konstruksi moral yang berbeda dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta, sebagai sistem dari lembaga terhormat. (Apriani, 2010).
Namun  berbalik  arah  ketika  dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  yang memotong  masa  hukuman  seorang  penegak  hukum  khususnya  Jaksa  yang
diberikan  tugas  dan  kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan penuntutan  dalam  kejahatan  tidak  mencerminkan  nilai  sosiologi  atau  nilai kemanfaatan  dalam  putusan  tersebut.  Dalam  hal  ini  menurut  Sudikno Mertokusumo  pendekatan  sosiologis  atau  nilai  kemanfaatan  salah  satu  unsur yang  perlu  diperlihatkan  dalam  menegakkan  hukum.  Karena  pada  dasarnya masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum. Maka  demikian  jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. (Sulardi, 2015)
Dengan  demikian  atas  dasar  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  pada Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  menurut  penulis  belum  dapat  memperlihatkan pendekatan  nilai-nilai  sosiologis  atau  kemanfaatan.  Mengapa  demikian.  Hal ini sangat  ironis,  karena  putusan  hakim  yang  kontroversial  menimbulkan kekecewaan.  Memang  ketika  hakim  memutuskan  suatu  perkara  selalu dihadapkan  pada  pilihan  sulit,  antara  sesuai  hukum  dan  berdasarkan  keadilan. Disinilah  perlunya  ide  kesimbangan  yang  harus  di  cerminkan  dalam  putusan- putusan hakim. Artinya putusan hakim harus memiliki atau memenuhi tiga unsur nilai dasar seperti yang dikatakan oleh Gustav Randbuch. Yakni nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. (Mubarok, 2014).

## Kesimpulan
Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan  yang  dijatuhkan  tersebut  sudah  mencapai  sasaran  bagi  tujuan  pemidanaan. Sistem  pemidanaan  menurut  hukum  positif,  hakim  mempunyai  kebebasan  dalam menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  antara minimum  umum  sampai  dengan  maksimum  khusus,  walaupun  hakim  bebas  untuk mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  dan  tidak  secara sewenang-wenang  menuruti  prasaan  subjektifnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada pertimbangan hakim yang belum mengakomodir nilai-nilai kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan  hukum  itu  sendiri.  Terlebih  lagi  pada  Pengadilan  Tingkat  Tinggi  tidak memperlihatkan pemberatan pidana malah justru memotong masa hukumanya. Padahal status  tersangka  sebagai  penegak  hukum  yang  seharusnya  tidak  melanggar  suatu kewajiban  khusus  dari  jabatan,  Melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan kesempatan  dari  jabatan,  Melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  sarana jabatan.  Oleh  karena  itu  seharusnya  hakim  sebagai  ujung  tombak  keadilan  perlu mengakomodir nilai-nilai fundamental tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Adonara,  Firman  Floranta.  (2015).  Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate. Jurnal Konstitusi , 12 (1), 1–20. Google Scholar
Apriani,  Luh  Rina.  (2010).  Penerapan  Filsafat  Pemidanaan  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial , 3 (1), 1–14. Google Scholar
Binaji,  Sigit  Herman,  &  Hartanti.  (2019).  Korupsi  Sebagai  Extra  Ordinary  Crimes. Jurnal Kajian Hukum , 4 , 157–174. Google Scholar
Eky Putri Larasati, Prof. Masruchin Ruba’i. SH. MS, Dr. Sri Lestariningsih. SH. MH., &  Fakultas.  (2009).  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pemidanaan  Tindak Pidana  Korupsi  Yang  Diputus  Minimum  Khusus  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan Negeri  Kepanjen). Acta  Universitatis  Agriculturae  et  Silviculturae  Mendelianae Brunensis , 53 (9), 1689–1699. Google Scholar
Gulton,  Binsar.  (2006). Kualitas  Putusan  Hakim  Harus  Didukung  Masyarakat .  Suara Pembaruan. Google Scholar
Harefa, Naomi Sari Kristiani, Manik, Gabriel Kevin, Marpaung, Indra Kevin Yonathan, &  Batubara,  Sonya  Airini.  (2020).  Dasar  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Tindak Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS):  Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor:  73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. SIGn Jurnal Hukum , 2 (1), 30–42. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68 Google Scholar
Maggalatung, A. Salman. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum  Dalam  Pertimbangan  Putusan  Hakim. Jurnal  Cita  Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462 Google Scholar
Mubarok,  Nafi’.  (2014).  Penemuan  Hukum  sebagai  Pertimbangan  Sosiologis  Hakim Agama  dalam  Menerapkan  Hukum. Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan Pembaharuan Hukum Islam , 17 (2). Google Scholar
Mujaddid,  Ilman.  (2016). Criminal  Law  Policy  for  the  Eradication  of  Money . 2 (8).

## Google Scholar
Nimerodi  Gulo.  (2019).  Meninjau  Ulang  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Korupsi  Di Indonesia. Legalita , Vol. 01 , N . Google Scholar
Putra,  Anak  Agung  Gede  Budhi  Warmana,  Nahak,  Simon,  &  Sugiartha,  I.  Nyoman Gede. (2020). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 196–200. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2408.196-200 Google Scholar
Putra,  Permadi  Syahids.  (2013).  Analisis  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Oleh  Hakim Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Nomor  62/PID.SUS/PT
KORUPSI/2014/PN.PTK). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952. , (48), 1–20. Google Scholar
Putusan,  Direktori,  Agung,  Mahkamah,  Indonesia,  Republik,  Keadilan,  Demi, Ketuhanan,  Berdasarkan,  &  Maha,  Yang.  (2021). Putusan,  Direktori  Agung, Mahkamah Indonesia, Republik . Google Scholar
Rizki  Syahbana  Amin  Harahap  Syafruddin  Kalo,  Madiasa  Ablisar,  Sutiarnoto.  (2019). Analisis  Yuridis  Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Pejabat  Negara  Yang  Melakukan Tindak  Pidana  Korupsi  Terkait  Penyalahgunaan  Kewenangan :  Studi  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor :  12/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn. Usu  Law Journal , 7 (7), 92–102.
Sania mashabi. (2021). Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas 6 Tahun Jadi 4 Tahun, Ini Pertimbangan  Hakim  Artikel  ini  telah  tayang  di  Kompas.com  dengan  judul “Hukuman  Jaksa  Pinangki  Dipangkas  6  Tahun  Jadi  4  Tahun,  Ini  Pertimbangan Hakim...”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.
Sari,  Nur  Aulia.  (2017). 済無 No  Title  No  Title  No  Title. Angewandte  Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , (186).
Sonda  Tallesang,  Ismail  Navianto,  Abdul  Madjid.  (2013).  Dasar  Pertimbangan  Hakim Dalam  Penjatuhan  Putusan  Pidana  Bersyarat  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara (Studi  di  Pengadilan  Negeri  Malang). Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Google Scholar
Sulardi,  Yohana  Puspitasari  Wardoyo.  (2015).  Legal  Certainty  ,  Purposiveness  ,  and Justice  in  the  Juvenile  Crime  Case. Jurnal  Yudisial , 8 no 3 ,  251–268. Google Scholar
Copyright holder: Noviana Permanasari (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: