## DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

## POLICE DISCRETION IN INVESTIGATION OF TRAFFIC AFFECTS PERFORMED BY CHILD
Robby Waluyo Amu 1 , Yusrianto Kadir 2 , Leni Dwi Nurmala 3
1,2,3 Universitas Gorontalo, Jl. AA Wahab No. 247 Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
E-mail: lenitsaina@gmail.com

## ABSTRAK
Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi. Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian ( Plichtmatigheids  begisel )  yaitu  suatu  asas  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban  umumnya  menjaga,  memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian nampak terkesan layaknya perbuatan melawan hukum. Namun  pelaksanaan  diskresi  tersebut  dapat  dibatasi  dan  dikendalikan.  Pendekatan  yuridis normatif menjadi metode penulisan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai  dasar  penulisan  dengan  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahwa mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ditingkat penyidikan dalam pelaksanaan dan penerapan diskresi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas masih  ditemukan  adanya  hambatan-hambatan  yang  menyebabkan  tidak  maksimalnya penerapan diskresi tersebut.
Kata Kunci: Pelanggaran anak, Lalu Lintas Anak, Diskresi

## ABSTRACT
Discretion is an integral part of the role of an institution or organization. Police discretion is the  authority  of  the  Police  which  is  rooted  in  the  principle  of  Police  General  Obligations (Plichtmatigheids begisel), which is a principle that authorizes police officers to act or not act according to their own judgment, in the context of their general obligations to maintain, maintain  order  and ensure  public  security.  The  implementation  of  discretion  by  the  Police seems to be an act against the law. However, the exercise of this discretion can be limited and controlled.  The  normative  juridical  approach  becomes  a  method  of  writing  by  examining library  materials  or  secondary  data  as  the  basis  for  writing  by  conducting  a  search  on legislation and literature related to the problem under study. Whereas the mechanism for the application of police discretion to  traffic crimes committed by children at the investigation level  in the  implementation  and  application  of  discretion  by  the  Traffic  Police  Unit  is  still found to have obstacles that cause the application of the discretion to be not optimal. Keywords: Child Violation, Child Traffic, Discretion

## PENDAHULUAN
Masalah  berlalu  lintas  sudah  merupakan suatu  fenomena  yang  umum  di  Negara-negara yang  sedang  berkembang.  Persoalan  ini  sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya  aktivitas  dan  kepadatan  di  jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan  pertambahan  jumlah  kendaraan  yang  lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana  jalan  yang  mengakibatkan  berbagai masalah  lalu  lintas  seperti  kemacetan  dan kecelakaan  lalu  lintas.  Di  negara  berkembang seperti  Indonesia,  kesadaran  tertib  di  jalan  raya masih  rendah  sehingga  ditemukan  pelanggaran yan dilakukan pengguna jalan terutama pengendara  motor  dan  mobil  misalnya  berjalan melawan  arah,  menerobos  lampu  merah  dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu  terjadinya  suatu  kecelakaan  lalu  lintas (Tagel, 2013).
Kecelakaan  lalu  lintas  masih  menjadi masalah  serius  di  Negara berkembang  dan Negara  maju.  Angka  kematian  menurut  WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah  ini  setara  dengan  2,2%  dari  seluruh jumlah  kematian  di  dunia  dan  mencapai  urutan kesembilan  dari  sepuluh  penyebab  kematian (Merry Oktavia, 2020).
Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi  juga  anak  sekolah  yang  masih  di  bawah umur,  tingkat  kesadaran  mereka  dalam  berlalu
lintas masih rendah terlihat dari data awal yang didapatkan  bahwa  masih  tingginya  jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang  tahun  2020  di  wilayah  hukum Indonesia.  Menyikapi  persoalan  ini  orang  tua seharusnya  menjadi  dominan,  dalam  banyak kasus  kita  dapati  begitu  mudahnya  orang  tua mengizinkan  anak-anak  mereka  mengendarai kendaraan  dan  tidak  terbatas  di  lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa  kendaraan  sekolah,  padahal  jika ditinjau  dari  segi  apapun  adalah  tidak  dapat dibenarkan  seorang  siswa  membawa  kendaraan karena  mereka  belum  cukup  umur  dan  belum mempunyai  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  (Sri Yuliana, 2020).
Sebagaimana Negara hukum pada umumnya, yang menjadi peraturan hukum yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat  dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHPidana).  Serta  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  anak  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan anak  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Perilaku    kenakalan  yang  dilakukan  anak perlu  mendapat  pengkajian  dan  perhatian  yang
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 246-257.
serius,  sehingga  pemberian  sanksi  tidak meninggalkan  aspek  pembinaan,  dan  tidak melanggar  perlindungan  hak-hak  asasi  anak. Dalam agama Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak  merupakan  Amanah  yang  diberiakan  oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya (Burhanuddin, 2014).
Salah  satu  ciri  utama  dari  suatu  negara hukum  terletak  pada  kecenderungannya  untuk menilai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  atas  dasar  peraturan-peraturan hukum.  Pembicaraan  mengenai  hukum  selalu berkaitan  dengan  masalah  penegakan  hukum ( law  enforcement )  dalam  pengertian  luas  juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan  lagi,  akan  terarah  pada  aparat penegak  hukum,  yaitu  mereka  yang  secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.
Namun  demikian,  praktek  kenyataan  di lapangan oleh pihak aparat penegak hukum tidak selalu  sesuai  dengan  teori  asas-asas  dalam hukum  acara  pidana,  sebab  tindakan  yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak  asasi  manusia  di  muka  hukum  mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih rendah, dimana tindakan  tersebut  dinilai  masyarakat  selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan.
Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan  Kepolisian  yang  bersumber  pada asas Kewajiban umum Kepolisian
( Plichtmatigheids begisel ) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri,  dalam  rangka kewajiban  umumnya  menjaga,  memelihara ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum. Diskresi  Kepolisian  di  Indonesia  secara  yuridis diatur  pada  pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  yaitu  “Untuk  kepentingan  umum, Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota  Polri  yang  melaksanakan  tugasnya  di tengah  tengah  masyarakat  seorang  diri,  harus mampu  mengambil  keputusan  berdasarkan penilaiannya  sendiri  apabila  terjadi  gangguan terhadap  ketertiban  dan  keamanan  umum  atau timbul  bahaya  bagi  ketertiban  dan  keamanan umum.
Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak  penyidik  dilakukan  dengan  alasan  bahwa tindakan  ini  dapat  mengefektifkan  penyelesaian tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  anak,  dimana  anak  yang melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dan  karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang  pelik,  yang  mana  disatu  sisi  tindakan diskresi  ini  merupakan  aplikasi  dari  hukum pidana  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kebijakan sendiri  untuk  mengefektifkan  hukum  yang berjalan  secara  kaku.  Sedangkan  di  sisi  lain
tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik  selalu  disalahkan  atas  pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut  memunculkan  diskriminasi  dalam penerapan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai  dasar  penelitian  dengan  melakukan penelusuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  kepustakaan  yang  berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Citra  Kepolisian  dalam  menanggulangi perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi merupakan  profesionalitas  dari  penegakan hukum  yang  ada  di  Indonesia  (Raharjo,  2011). Dalam Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  menyebutkan  kecelakaan  lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga  atau  disengaja  melibatkan  kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda, maka dari  itu  perlu  adanya  penegakan  hukum  untuk mengatasi  permasalahan  yang  sering  timbul, penegakan hukum adalah suatu proses ide hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini aparat penegak
hukum adalah polisi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  Pasal  13  menjelaskan  tugas  pokok  Polisi yaitu:
1. Memelihara  atau  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan keadilan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dari tugas pokok tersebut diharapkan dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan  sesuai dengan  harapan  masyarakat,  seperti  dalam menangani  perkara-perkara  tindak  pidana ringan.  Dalam  hal  ini  adalah  perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang menyebabkan  luka  ringan  dan  kerugian materiil. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan  inilah  Polisi  mempunyai  kewenangan melakukan diskresi.
Dalam pelaksanaan operasional kepolisian, terutama penyidik dapat dilakukan diskresi secara individual dan secara birokrasi. Diskresi dilaksanakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi  atau  kelompok  tertentu.  Diskresi merupakan  kewenangan  penyidik  untuk mengambil  keputusan  ataupun  memilih berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan masalah  pelanggaran  hukum  atau  perkara pidana  yang  ditanganinya  (Vani,  2016).
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 246-257.
Tindakan  diskresi  yang  diputuskan  oleh petugas  operasional  di  lapangan  secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi  yang  bersifat  individual,  sedangkan tindakan  untuk  mengesampingkan  perkara, untuk  menahan  atau  tidak  melakukan penahanan  terhadap  tersangka  atau  pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman  pada  kebijaksanaan  pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan  sebagai  kesepakatan  diantara mereka. Dilakukannya diskresi ialah hal yang penting bagi pelaksanaan tugas penyidik, hal ini karena (Dennis Kojongian, 2015) :
1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu  umum  untuk  bisa  dijadikan petunjuk  pelaksanaan  sampai  detail  bagi petugas di lapangan.
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban  dan  tindakan  hukum  bukanlah satu-satunya  jalan  untuk  mencapai  hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan  dari  petugas  kepolisian  atau penyidik.
Dasar  hukum  diskresi  bagi  petugas kepolisian atau penyidik dalam melaksanakan tugasnya  terhadap  perkara  kecelakaan  lalu
lintas  dapat  dilihat  pada  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  juga  pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  Tindakan  diskresi  yang  berdasarkan Undang-Undang  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  terdapat  dalam  pasal- pasal tersebut dibawah ini (Indonesia, 2002) : 1. Pasal 15 ayat 2 huruf  k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang  termasuk  dalam  lingkup  tugas kepolisian;
2. Pasal  16  ayat  1  huruf  l,  dalam  rangka menyelenggarakan  tugas  dibidang  proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia  berwenang  untuk  mengadakan tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l adalah  tindakan  dalam  hal  penyelidikan dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Tindakan diskresi tersebut tidak bertentangan  dengan  suatu  aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Tindakan  tersebut  harus  patut,  masuk akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan  yang  layak  berdasarkan keadaan yang memaksa;
e. Menghormati hak asasi manusia.
Pada  Pasal  18  ayat  1,  dalam  hal untuk  kepentingan  umum  penyidik  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat 1, bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri tersebut  maksudnya  ialah  suatu  tindakan yang  dapat  dilakukan  oleh  kepolisian ataupun  penyidik  yang  dalam  bertindak harus  mempertimbangkan  manfaat  serta resiko  dari  tindakannya  dan  benar-benar untuk kepentingan umum. Sedangkan pada ayat  2  menyatakan  bahwa  pelaksanaan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  1  hanya  dapat  dilakukan  dalam keadaan  yang  sangat  perlu  dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, yang  berkaitan  dengan  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan  lain  berdasarkan  hukum  yang
dapat dipertanggng jawabkan. Pasal 7 ayat huruf  j  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana, yang memberikan wewenang  kepada  para  penyidik  yang karena  kewajibannya  dapat  melakukan tindakan  tertentu  menurut  hukum  yang bertanggung jawab (Imron, 2019).
Dalam  pasal  1  ayat  (9)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan istilah diskresi dijelaskan yaitu :
“  keputusan  atau  tindakan  yang ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi
pemerintahan.”
Di dalam Sistem Peradilan Pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi, Tindakan diskresi dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi porsi dan  bentuk  tindakannya  berbeda-beda (Revico Patroli, 2017).
Diskresi adalah tindakan penyidik menurut  penilaiannya  sendiri  untuk menentukan  suatu  perkara  lanjut  ke Pengadilan  atau  diselesaikan  secara kekeluargaan.
Kepolisian  adalah    institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum
Robby Waluyo Amu, Yusrianto Kadir, Leni Dwi Nurmala
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 246-257.
memilki keweangan antara lain serangkaian
penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan  dan  melimpahkan  perkara ke kejaksaan untuk dapat dipersidangkan di  pengadilan.  Dengan  rangkaian  urutan tersebut  nampak  bahwa  polisi  adalah institusi  yang  memegang  fungsi  utama dalam hal penegakan hukum.
Sebagai instansi penegak hukum, pada dasarnya tugas kepolisian khususnya satuan lalu lintas adalah untuk menanggulangi berbagai pelanggranketentuan  pidana  yang  ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.  Namun  disamping  itu  tugas  besar tersebut  polisi  lalu  lintas  juga  berperan sebagai  pengayom,  pelindung,  pelayan dan  pembimbing  masyarakat.  Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya polisi  lalu  lintas  yang  bertugas  di  Sat Lantas Polres Gorontalo senantiasa harus memberiakan  pelayanan  dengan  ramah, senyum, dan sedapat mungkin menghilangkan  kesan  sangar  terhadap masyarakat.
Penerapan  diskresi  kepolisian terhadap  tindak  pidana  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak ditingkat penyidikan khusus  untuk diskresi  terhadap  tindak pidana  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh anak, polisi  lalu  lintas  menggunakan
pendekatan-pendekatan represif dan preventif.  Dengan  demikian,  dalam melaksanakan tugasnya menerapkan ketentuan  pidana,  polisi  lalu  lintas bertindak secara represif. Namun sebagai pengayom,  pelindung,  pelayan  dan pembimbing  masyarakat,  apalagi  ini terkait  dengan  anak  polisi  lalu  lintas bertindak secara persuasif. Kedua macam pendekatan  tersebut  memang  memiliki pelaksanaan  yang  sangat  berbeda  antara satu  dengan  yang  lainnya,  namun  tidak dapat  dipisahkan  dan  melekat  dalam tugas  kepolisian  khususnya  polisi  lalu lintas.
Semakin  meningkatnya  jumlah penduduk,  juga  mempengaruhi  jumlah penggunaan  kendaraan  bermotor  yang terus  meningkat  dari  tahun  ketahun, termasuk pengendara motor anak, hal ini tentu berbanding lurus dengan meningkatnya  pelanggaran  lalu  lintas yang terjadi, Satuan Lalu Lintas Kepolisian  terus  berupaya  untuk  tetap menigkatkan  kinerja  dalam  pengaman dan  pelayanan  berlalu  lintas  bagi masyarakat.  Namun,  penegakan  hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian saja tidak cukup, karena tidak dapat dipungkiri perbandingan jumlah anggota kepolisian  dengan  jumlah  kendaraan yang sangat jauh perbedaaannya, sehingga  dalam  berkendara  hendaknya
para  pengendara  sepeda  motor  harus memiliki kesadaran dalam dirinya, tidak harus  ada  petugas  kepolisian  yang berjaga  di  jalanan  agar  para  pengendara patuh terhadap peraturan berlalu lintas.
Pelaksanaan diskresi pada Satuan Lalu  Lintas  berbeda-beda  porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam  hal  ini  pelaksanaan  diskresi tersebut  tergantung  oleh  kondisi  serta situasi  setiap  masalah  yang  dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan.
Dasar  Pertimbangan Polisi dalam melakukan  diskresi  dalam  perkara  lalu lintas yaitu pelaksanaan diskresi bersifat subyektif dan tergantung pada kasusnya, dapat mempersingkat waktu, dan kesepakatan bersama kedua belah pihak.
Sekalipun diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun diskresi  juga  ada  dasar  hukumnya, sehingga  tidak  sembarangan.  Dasar hukum  tersebut  dapat  ditemukan  dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian,  khususnya  pada Pasal 18 Ayat (1). Dalam hal ini seorang aparat  penyidik  dituntut  harus  penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya
sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum (Amiarso, 2021).
Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2)  ditentukan  bahwa  saat  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri,  polisi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan  serta  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  sehingga  dengan  demikian, diskresi  tersebut  tentu  tidak  dapat dilakukan secara sewenang-wenang.
Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian tentunya mempunyai  pola  dan  bentuknya  sendiri- sendiri  yang  dipengaruhi  oleh  keadaan dan  situasi  kasus,  keadaan  sosial, ekonomi serta budaya dan situasi hukum yang  dialami  oleh  seorang  aparat penyidik Kepolisian tersebut.
Pelaksanaan  diskresi  Kepolisian dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan bahwa hukum harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, artinya bahwa hukum digunakan sebagai sarana bagi masyarakat  di  dalam  menyelesaikan persoalanpersoalan  mereka.  Selain  itu juga dilihat berdasarkan faktor kemanusiaan juga.
Mekanisme  pelaksanaan  diskresi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas seperti Polisi lalu lintas mendatangi tempat  kejadian  perkara  kecelakaan  lalu lintas  kemudian  membuat  sketsa  tempat kejadian perkara (TKP) lalu lintas (posisi
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 246-257.
kendaraan, posisi, tempat, dan lain-lain), mencatat  saksi-saksi,  menolong  korban, mengamankan  barang  bukti  kecelakaan seperti  kendaraan,  SIM,  STNK  untuk proses  penyidikan  lebih  lanjut.  Setelah dilakukan  penyidikan  polisi  membuat analisa  kasus  dilakukan  diskresi  apabila kecelakaan  ringan,  dan  kecelakaan tunggal  yang  bisa  diselesaikan  dengan ganti rugi materi.
Berdasarkan  pembahasan  diatas, dalam  pelaksanaan  diskresi  Kepolisian terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  anak  ada  beberapa mekanisme  yaitu  Polisi  mendatangi tempat kejadian perkara, membuat sketsa tempat  kejadian  perkara,  menolong korban,  mencatat  saksi,  mengamankan barang bukti kecelakaan yaitu Surat Izin Mengemudi  (SIM)  dan  Surat  Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan membuat  analisis  kasus.  Apabila  kasus kecelakaan  yang  terjadi  ringan  yang pelakunya  adalah  anak  maka  penyidik melakukan diskresi/pengenyampingan perkara.  Hal  ini  untuk  menyaring perkara-perkara  yang  ringan  sehingga tidak  perlu  masuk  ke  ranah  pengadilan. Sehingganya  menurut  penulis  hal  ini sudah merupakan bentuk dari perlindungan  hukum  khususnya  kepada anak  yang  berkonflik  dengan  hukum sebagaimana yang telah penulis
kemukakan  dalam  kerangka  teori  di halaman  16  dalam  tesis  ini,  dimana Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan  yang  diberikan  kepada subyek  hukum  khusus  (dalam  penelitian ini penulis mengkhususkan pada anak) ke dalam  bentuk  perangkat  baik  yang bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat represif,  baik  yang  lisan  maupun  yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa  perlindungan  hukum  itu  sendiri sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Dalam  hal  diskresi  kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran  lalu  lintas,  pihak  lantas Polres  Gorontalo  telah  telah  melakukan penegakan hukum hasil rumusan pembuat Undang-Undang dimana diskresi juga merupakan amanah Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan khususnya dipasal 291 ayat (1).
Diskresi  Kepolisian  ini  memang diperlukan  karena  ruang  lingkup  aturan tidak  dapat  menjangkau  secara  detail setiap tindakan penyidik dalam menjalankan  tugas,  wewenang,  dan tanggungjawab  di  lapangan  sehingga perlu  ada  kebijakan  dan  pertimbangan
subyektif  dari  seorang  penyidik  selaku aparat yang bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Namun di sisi
lain, dalam pelaksanaan diskesi dimungkinkan  bisa  disalahgunakan  oleh oknum  anggota  di  lapangan  guna kepentingan  pribadi  berupa  materi  atau uang.  Penyalahgunaan  kewenangan  ini justru akan menciderai keleluasaan polisi dalam  melakukan  diskresi  yang  mana sudah  diberikan  kewenangan  diskresi namun malah disalahgunakan.
Diskresi dapat menimbulkan beberapa  masalah  yaitu  muncul  suatu anggapan dari beberapa anggota Kepolisian  bahwa  diskresi  yang  mereka dapatkan  adalah  tak  terbatas,  sehingga perlu adanya pengawasan yang baik dari institusi  Kepolisian  maupun  lembaga yang  lain  karena  dikhawatirkan  adanya kemungkinkan  tindakan  illegal  dalam bertugas sehingga menimbulkan peluang besar  untuk  terjadinya  penyimpangan diskresi, yakni penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan . Dimungkinkan terjadi ketimpangan /ketidakkonsistenan penyidik  dalam  menerapkan  setiap perkara yang ditangani. Hal ini menimbulkan  kemungkinan  terjadinya diskriminasi  dalam  keadaan  yang  sama pelanggar diperlakukan berbeda, misalnya  pembedaan  perlakuan  karena
kedudukan, status sosial, tokoh masyarakat yang pada prakteknya sering terjadi.
Dalam  melakukan  diskresi  tidak mungkin petugas Polisi tersebut meminta pengarahan  terlebih  dulu  dari  atasannya sehingga  ia  harus  memutuskan  sendiri tindakannya. Dalam hal ini, dimungkinkan timbulnya kekaburan pada batas-batas  yang  harus  diketahui  dalam menggunakan  diskresi.  Hal  ini  karena dalam membuat suatu keputusan, Penyidik  Kepolisian  didasarkan  pada pemahamannya sendiri,yakni berdasarkan  kemampuan,  pemahaman, dan pengalamannya. Apabila pemahaman  dan  pengalaman  penyidik belum  cukup  baik  akan  menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Sesungguhnya  dengan  adanya undang-undang  sebagai  hukum  positif yang hidup ditengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun  pada  kenyataannya  peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada,  sehingga  menimbulkan  hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Atas  dasar  inilah  pihak  kepolisian dituntut  untuk  mampu  memberikan rasakeadilan  dan    keamanan  bagi masyarakat  sesuai  dengan  hukum  yang hidup ditengah masyarakat.
Robby Waluyo Amu, Yusrianto Kadir, Leni Dwi Nurmala
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 246-257.
Diskresi
merupakan suatu kebijakan  yang  sudah  tidak  asing  lagi ditetapkan oleh pihak kepolisian, baik itu diskresi  yang  disengaja ataupun  diskresi yang  dilakukan  secara  tidak  sengaja. Diskresi  yang  sengaja  merupakan  suatu diskresi yang memandang dalam pelaksanaannya  diawali  dari  adanya suatu  aturan  tertentu  atau  bisa  juga berawal dari adanya perintah atasan yang secara  tegas  menjadi  petunjuk  bagi anggota kepolisian untuk melaksanakannya.

## KESIMPULAN
Bahwa  mekanisme  Penerapan  Diskresi Kepolisian  terhadap  tindak  pidana  lalu  lintas yang  dilakukan  oleh  anak  ditingkat  penyidikan yaitu  polisi  lalu  lintas  mendatangi  tempat kejadian  perkara  kemudian  membuat  sketsa tempat  kejadian  perkara,  Menolong  korban,
mencatat  saksi-saksi,  mengamankan  barang bukti  kecelakaan  seperti  kendaraan,  SIM,  dan STNK,  untuk  proses  penyidikan  lebih  lanjut. Setelah itu dilakukan penyidikan polisi membuat analisis  kasus  dan  dilakukan  diskresi  apabila kecelakaan yang terjadi ringan dan pelaku anak yang  menyebabkan  kecelakaan  ringan  dan kecelakaan  tunggal  yang  bisa  diselesaikan dengan  ganti  rugi  material,  maka  dilakukan kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak  untuk penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas. Pertimbangan  non  yuridis  berbeda-beda  untuk setiap  penyidik  dan  kasus  yang  ditanganinya. Pertimbangan  ini  dilihat  dari  sisi  kearifan personal  masing-masing  penyidik.  Selain  itu dalam  melakukan  diskresi  yaitu  diskresi  yang menurut  penilaiannya  antara  lain  menimbulkan luka  ringan  dan  kerugian  material  saja  dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, sehingga  dapat  diselesaikan  antara  kedua  belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Andi Hamzah, 2000, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Apong Herlina, dkk, 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi , Unicef, Jakarta.
Azhari. 1995 ,  Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya , UI Press, Jakarta.
Leksmono Suryo Putranto, 2008, Rekayasa Lalu Lintas, Mancanan jaya Cemerlang , Jakarta.
M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak , Sinar Grafika , Jakarta.
Parsudi  Suparlan,  2007, Membangun  Polisi  Sipil,  Perspektif  Hukum,  Sosial  dan Kemasyarakatan, PT. Kompas Gramedia, Jakarta.
Pudi  Rahardi,  2007, Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  POLRI), Laksbang Mediatama, Surabaya.
R.Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Rachmad Baro, 2001, Teori Ilmu Hukum Umithoha , Makassar.
Ramlan Nanang, 1993, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan  Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas, Bina ilmu, Surabaya.
Romli Atmasasmita, 1983, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja (Yuris Sosio Kriminologis), Armico, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta.
_____________, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak , Refika Editama, Bandung.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. Artikel  Jurnal
Amiarso,  E.  A.  (2021).  Pertimbangan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penanganan  Kasus  Tindak Pidana  Minuman  Keras  Di  Yogyakarta. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) , 2 (1), 54–65. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562 Burhanuddin. (2014). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam. Jurnal Adliya , 8 (1), 285–300.
Dennis Kojongian. (2015). Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidian. Lex Crimen , IV (4), 30–38.
Imron, D. (2019). Hukum Pembuktian. In Unpam Press (Maret 2019). Unpam Press.
https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda-b6af-
edfdb1e480ed/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_cata log&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e-8c0ade7a02e4%7D Indonesia, R. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik indonesia. In Sekretaris Negara RI . https://doi.org/10.1155/2013/704806
Merry Oktavia, C. P. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur (studi Penelitian Di Polres Barelang Kota Batam). ZOna Keadilan Program Studi ILmu Hukum Universitas Batam , 11 (1), 1–12. Raharjo, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. Jurnal Dinamika Hukum Universitas Soedirman , 11 (3), 389–401.
Revico Patroli. (2017). Kewenangan Melakukan Diskresi Penyidik Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lex Crimen , VI (5), 21–27.
Sri Yuliana. (2020). Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangsa Selatan. Jurnal Justici Faculty of Law, IBA University, Palembang, South Sumatra , 2 (5), 255. ???
Tagel, D. P. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar. In Jurnal Magister Hukum Udayana (Vol. 2, Issue 2, pp. 1–17). https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p08
Vani, W. T. (2016). Penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor payakumbuh. JOM Fakultas Hukum , III (1), 1–14.