http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v7i2.6257 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 2, Februari 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN  BADAN  PERTANAHAN  NASIONAL  ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA ATAS TANAH

## Agus Setia Wahyudi, Muhammad Saleh
Universitas Narotama Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: agussetiawahyudi@gmail.com, saleh.nwa@gmail.com

## Abstrak
Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran tanah untuk pertama  kali,  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data fisik  dan  data  yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan  pendaftarannya  adalah  salah  satu  proses  di  dalamnya,  ketika  dalam proses  ajudikasi  terdapat  masalah  dalam  penanganannya,  seperti  adanya ketidakakuratan  baik  itu  data  fisik  ataupun  data  yuridis  maka  akan  mengganggu secara  keseluruhan  proses  pensertifikatan  tanah.  Proses  ajudikasi  yang  merupakan kegiatan  dilaksanakan  dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali, meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada sertifikat yang timbul dikemudian hari. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk  melakukan,  mengembangkan/menguji  suatu  kebenaran  dari  suatu pengelahuan  yang  dilakukan  secara  metodologi  dan  sistematis.  Yang  maksud dengan  metodologi  adalah  menggunakan  metode-metode  yang  bersifat  ilmiah. Sedangkan  yang  dimaksud  sistematis  adalah  sesuai  dengan  pedoman  atau  aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah.
Kata Kunci: pertanggungjawaban; badan pertanahan nasional; hak milik ganda; tanah

## Abstract
The  land  certificate  process  is  a  systematic  process  in  which  the  adjudication process  which  is  an  activity  carried  out  in  the  context  of  the  land  registration process  for  the  first  time,  includes  the  collection  and  determination  of  the correctness of physical data and juridical data regarding one or several objects of land registration for registration purposes. , when in the adjudication process there are problems in handling, such as inaccuracies in both physical data and juridical data,  it  will  interfere  with  the  overall  land  certification  process.  The  adjudication process,  which  is  an  activity  carried  out  in  the  context  of  the  land  registration process  for  the  first  time,  includes  the  collection  and  determination  of  the correctness of physical data and juridical data regarding one or several objects of land  registration  for  the  purpose  of  registration,  is  an  important  process  because the  truth  of  physical  data  and juridical  data  is  what  matters.  The  main thing is  to
avoid  problems  with  certificates  that  arise  in  the  future.  Research  is  a  scientific activity  with  the  aim  of  conducting,  developing/testing  the  truth  of  a  study conducted methodologically and systematically. What is meant by methodology is to use scientific methods. While what is meant by systematic is in accordance with the guidelines or research rules that apply to scientific work.

## Keywords: liability; national land bodies; dual property rights; land
Received: 2022-01-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  yang  susunan  kehidupan  rakyatnya  termasuk perekonomiannya,    terutama  masih  bercorak  agraria,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa, sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mempunyai  fungsi  yang  amat  penting  untuk membangun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sebagaimana  yang  dicita-citakan (Indonesia & Indonesia, 1960) . Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut diatas, maka di bidang agraria perlu adanya suatu rencana ( planning ) mengenai peruntukan, penggunaan dan  persediaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  untuk  berbagai  kepentingan  hidup  rakyat dan  Negara.  Rencana  umum  ( national  planning )  yang  meliputi  seluruh  wilayah Indonesia,  yang  kemudian  diperinci  menjadi  rencana-rencana  khusus  ( regional planning )  dari  tiap-tiap  daerah.  Dengan  adanya planning itu  maka  penggunaan  tanah dapat  dilakukan  secara  terpimpin  dan  teratur  sehingga  dapat  membawa  manfaat  yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.
Tanah  sebagai  aset  yang  memiliki  nilai  potensial  cukup  besar.  Oleh  karena  itu, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional (Dinda Leumala dan Setyono, 2009) . Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi (Ruslina, 2016) :
“Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Dengan demikian,  maka  jelaslah  bahwa  tanah  sebagai  sumber  utama  bagi  kehidupan  manusia, yang  telah  dikaruniakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  tumpuan  masa  depan kesejahteraan manusia.
Dalam  perkembangan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  permasalahan  tanah  menjadi  semakin kompleks (Nomor,  2017) .  Di  satu  sisi  kompleksitas  masalah  tanah  terjadi  akibat meningkatnya  kebutuhan  tanah  untuk  keperluan  berbagai  kegiatan  pembangunan  dan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata antar wilayah dan besar kemungkinan akan menimbulkan konflik kepemilikan ganda (Lutfi Nasution, 2002) .
Menyadari  pentingnya  fungsi  tanah,  maka  pada  saat  ini  dalam  pengelolaan masalah pertanahan secara langsung maupun tidak langsung harus selalu diarahkan pada terwujudnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tertib hukum pertanahan  dan  menjamin  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah.
Penggunaan  tanah  yang  didukung  dan  dijamin  kepastian  hukum  akan  menciptakan ketentraman  masyarakat  serta  mendorong  terlaksananya  pembangunan  di  semua kalangan masyarakat berikut sektor kehidupannya (Rusmadi Murat, 1997) .
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang- Undang  Pokok  Agraria  telah  menggariskan  adanya  keharusan  untuk  melaksanakan pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  19  Undang- Undang Pokok Agraria.
Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu (Hasanah, 2012) :
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Untuk  menjalankan  amanah  pasal  19  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA), pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  Pendaftaran  Tanah  dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Hasanah, 2012) .
Untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  atas  bidang  tanah,  memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku (Anatami,  2017) .  Hal  tersebut tercapai melalui pendaftaran tanah. Dokumen-dokumen pertanahan sebagai hasil proses pendaftaran  tanah  adalah  dokumen  tertulis  yang  memuat  data  fisik  dan  data  yuridis tanah  bersangkutan.  Dokumen-dokumen  pertanahan  tersebut  dapat  dipakai  sebagai jaminan  dan  menjadi  pegangan  bagi  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  atas tanah tersebut.
Sertifikat  tanah  adalah  surat  tanda  bukti  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik  dan  data  yuridis tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan buku tanah  yang  bersangkutan (Nae,  2013) .  Sedangkan  sertifikat  –  sertifikat  ganda  adalah sertifikat  –  sertifikat  yang  menguraikan  satu  bidang  tanah  yang  sama.  Jadi  dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan dua sertifikat yang berlainan data.
Dalam  sertifikat  tanah  dicantumkan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  harus diterima  sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan  sehari-hari  maupun  dalam sengketa  di  Pengadilan.  Karena  itu,  data  yang  tertuang  dalam  sertifikat  harus  sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  yang  dilakukan  agar  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  diadakan  Pendaftaran  Tanah  bersifat “Recht Kadaster” yaitu  dalam  arti  suatu  bentuk  Kadaster  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  atas  tanah.  Sesuai  dengan tujuannya  yaitu  akan  memberikan  kepastian  hukum,  maka  pendaftaran  itu  diwajibkan bagi  para  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Jika  tidak  diwajibkan  maka  diadakannya pendaftaran  tanah,  yang  terang  akan  memerlukan  banyak  tenaga,  alat  dan  biaya,  tidak akan ada artinya.
Kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  meliputi  3  (tiga)  hal,  yaitu  kepastian mengenai  subjek  hukum  hak  atas  tanah,  baik  perseorangan  atau  Badan  Hukum, kepastian  mengenai  letak  batas,  ukuran/luas  tanah  atau  kepastian  mengenai  objek  hak, kepastian  mengenai  jenis  hak  atas  tanah  yang  dipunyai  oleh  subjek  hukum  hak  atas tanah.
Dengan diterbitkannya sertifikat ganda berarti terdapat suatu kesalahan terhadap salah satu sertifikat yang telah diterbitkan secara tidak benar sehingga harus dibatalkan karena terbitnya sertifikat lain atas suatu bidang tanah yang sama akan merugikan pihak lain.
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  sertifikat  tanah  ganda  yaitu  ada  satu  bidang tanah yang diterbitkan dua sertifikat yang kasusnya dinyatakan sebagai sertifikat ganda sebagian  (tumpang  tindih)  yang  muncul  dua  dokumen  yaitu  pada  tahun  1990  lalu muncul lagi pada tahun 1998.
Beberapa  faktor  timbulnya  konflik  pertanahan  yaitu  karena  data  desa  tidak akurat, para pemilik memberikan informasi keliru ketika cek fisik atau pengukuran tidak cermat keteledoran pejabat Badan Pertanahan Nasional dan sebagainya. Yang dimaksud data  desa  tidak  akurat  bahwa  secara  data  fisik  kenyataan  dilapangan  sertifikat  yang diterbitkan kantor pertanahan masing-masing dengan hak milik nomor 182 dan 185 pada tahun  1990  dan  1998  tumpang  tindih  sebagian.  Bahwa  secara  yuridis  berdasarkan  atas hak  yang  diajukan  oleh  desa  mengacu  kohir  dan  persil  yang  sama,  yang  sama-sama menjadi  dasar  penerbitan  sertifikat  yang  masing-masing  dibuat  oleh  tanah  yang  tidak sama.  Sertifikat  yang  terbit  pada  tahun  1998  tidak  dilaksanakan  prosedur  panitia pemeriksaan  tanah  sehingga  tidak  memenuhi  peraturan-peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2007  hal  ini  merupakan  keteledoran pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  itu  sendiri.  Sertifikat  yang  terbit  pada  tahun  1990 data  yuridis  yang  terkait  dengan  bukti  perolehan  tanah tidak lengkap.  Hal  ini  sertifikat pada tahun 1990 dan 1998 sama-sama harus dikaji ulang baik dari sisi data yuridis dan data  fisiknya.  Kasus  ini  mutlak  kelalaian  Kantor  Pertanahan  dalam  menerbitkan sertifikat.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  permasalahan  dari  uraian  diatas  adalah  sebagai berikut:  Bagaimana  pertanggungjawaban  Badan  Pertanahan  Nasional  atas  penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda Atas Tanah?

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  dengan  tujuan  untuk  melakukan, mengembangkan/menguji  suatu  kebenaran  dari  suatu  pengelahuan  yang  dilakukan secara  metodologi  dan  sistematis.  Yang  maksud  dengan  metodologi  adalah menggunakan  metode-metode  yang  bersifat  ilmiah.  Sedangkan  yang  dimaksud sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah.
Metode adalah suatu hal yang sangan penting dalam penelitian, sebab nilai mutu dan  hasil  penelitian  ilmiah  banyak  dipengaruhi  oleh  ketepatan  dalam  memilih metodenya.  Untuk  memperoleh  hasil  yang  sifatnya  ilmiah  serta  memiiki  nilai  realitas yang  besar  tidak  lepas  dan  masalah  metodologinya.  "Peranan  metodologi  dalam penelitian  dan  ilmu  pengetahuan  diantaranya  adalah  menambah  kemampuan  pada ilmuan  untuk  menggali  (lebih  baik  atau  lebih  lengkap,  memberi  kemungkinan  besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.” (Soejono, 2015)
Sehubungan  dengan  pentingnya  metodologi  dalam  suatu  penelitian  maka  untuk memperoleh  data-data  yang  relevan  maka  dibutuhkan  suatu  metode  yang  menunjang penelitian  inii.  Mengenai  metode  yang  digunakan  adalah:  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  normatif  ( Statue  Approach ),  yaitu  pendekatan  yang  berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dimana didasarkan pada pendekatan hukum positif Indonesia, dalam hal ini Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  berasal  dari  kata  tanggung  jawab,  yang  berarti  keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya.  Dalam  kamus  hukum  ada  dua  istilah  yang menunjuk  pada  pertanggungjawaban,  yakni liability ( the  state  of  being  liable )  dan responsibility  ( the  state  of  fact  being  responsible ). Liability menunjuk  pada  makna yang  paling  komprehensif,  meliputi  hampir  setiap  karakter  resiko  atau tanggungjawab,  yang  pasti,  yang  bergantung,  atau  yang  mungkin. Liability didefinisikan  untuk  menunjuk  semua  karakter  hak  dan  kewajiban.  Sementara  itu, responsibility berarti, " The state of being answerable for an includes judgment,skill, ability  and  capacity" yaitu  hal  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemapuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti,  kewajiban  bertanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan,  dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dan pengertian ini muncul istilah pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang; 'Wettelijke  ansprakelijkheid  is  gehoudenheid  tot  schdevergoeding
uit  onrechtmatigedaad "  (pertanggungjawaban  menurut  undang-undang  yaitu kewajiban  mengganti  kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan  melanggar  hukum). Dalam  ensikiopedia  administrasi, responsibility adalah  keharusan  seseorang  untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.
Konsep  " onrechtmatige  daad "menjadi  bagian  yang  paling  sulit  dalam  ilmu hukum pada saat konsep diterapkan terhadap pemerintah apalagi ketika tidak tertulis dimana  dimasukkan  sebagai  salah  satu  kriteria  perbuatan  melanggar  hukum (Sinapoy,  2012) .  Siapapun  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.
Pemberian  wewenang  tertentu  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu menimbulkan  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  wewenang  itu.  Menurut  AD Belinfante  menyatakan  bahwa  tidak  seorangpun  dapat  melaksanakan  kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.
Pemerintah  dalam  menjalankan  pemerintahannya,  tidak  terlepas  dari penggunaan wewenang yang di dalamnya mengandung pertanggungjawaban, namun demikian  harus  dikemukakan  tentang  cara  memperoleh  dan  menjalankan kewenangan  apakah  melalui  atribusi  dan  delegasi  saja  yang  memikul pertanggungjawaban  secara  hukum.  Sedangkan  mandat  yang  bertanggungjawab adalah pemberi mandat ( Mandans ).
Beban  tanggungjawab  bentuknya  ditentukan  dengan  cara  memperoleh kekuasaan,  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu  pemberian  kekuasaan  yang bersifat  atribusi,  yaitu  sebagai  pembentukan  kekuasaan,  karena  dari  keadaan  yang belum  ada  menjadi  ada  dan  kekuasan  yang  timbul  karena  pembetukan  kekuasaan yang  menyebabkan  adanya  kekuasaan  baru,  pemberian  kekuasaan  yang  bersifat deferatif,  yaitu  disebut  sebagai  pelimpahan,  karena  dari  kekuasaan  yang  telah  ada dialihkan kepada badan hukum publik (Suwoto, 1990) .
Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  ada  empat  macam  yaitu  bentuk pertanggungjawaban  secara  moral,  politik,  administratif,  dan  petanggungjawaban secara hukum.

## B. Badan Pertanahan Nasional
Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  lembaga  pemerintah  non  departemen  yang mempunyai  bidang tugas  dibidang  pertanahan  dengan  unit  kerjanya  yaitu  kantor  di tiap-tiap  Provinsi  dan  di  daerah  Kabupaten/Kota  yang  melakukan  pendaftaran  hak atas  tanah  dan  pemeliharaan  daftar  umum  pendaftaran  tanah (Iskandar,  2014) . Lembaga  tersebut  dibentuk  berdasarkan  surat  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  1988  yang  bertugas  membantu  Presiden  dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang- Undang  Pokok  Agraria  maupun  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  meliputi pengaturan  penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  pengurusan  hak-hak tanah,  pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan
masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden (Soerodjo, 2002) .
Demi  memperlancar  kerja  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  proses pendaftaran  hak  atas  tanah  maka  terdapat  pula  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  yang pada  dasarnya  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah,  yaitu  dengan  membuat  alat  bukti  mengenai  telah  terjadinya perbuatan  hukum  menyangkut  sebidang  tanah  tertentu  yang  kemudian  dijadikan dasar  untuk  mendaftar  perubahan  data  yuridis  yang  mengakibatkan  oleh  perbuatan hukum  itu,  dengan  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  maka korelasi  lembaga  pejabat  pembuat  akta  tanah  dengan  pelaksanaan  administrasi pertanahan semakin jelas (Ali Achmad Chomzah, 2017) .

## C. Kedudukan Dan Fungsi Sertifikat
Sertifikat  tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 merupakan  surat  tanda  bukti  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai data fiisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah yang bersangkutan. Dengan adanya sertifikat maka akan memberikan kekuatan pembuktian bagi orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut manakala suatu ketika sengketa perdata di persidangan pengadilan negeri.
Yang  dimaksud  ganda  menurut  ensikiopedia  adalah  satu  bidang  tanah diterbitkan dua alat pembuktian. Sedangkan yang dimaksud Sertifikat Ganda adalah ada  dua  pemegang  hak  yang  berbeda  terhadap  suatu  bidang  tanah.  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  31  menyebutkan  bahwa  sertifikat diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang  bersangkutan  sesuai  data  fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Menurut  Budi  Harsono  sertifikat  adalah  surat-surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku  sebagai  alat  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  berarti bahwa  keterangan-keterangan  yang  tercantum  didalamnya  mempunyai  kekuatan hukum  dan  harus  diterima  (oleh  hakim)  sebagai  keterangan  yang  benar,  selama sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  yang  membuktikan  sebaliknya (Ali  Achmad Chomzah, 2017) .
Kedudukan  sertifikat  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yaitu  harus  menjamin  kepastian  hukum,  memberi  rasa keadilan dan keamanan terhadap pemilik tanah. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah,  terdapat  dua  pokok  fungsi  yaitu  sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  hak yang  bersangkutan,  sertifikat  diterbitkan  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis dan sertifikat bisa menjadi jaminan hak atas tanah.
Fungsi penerbitan sertifikat hak atas tanah adalah untuk pemegang pemiliknya akan  bukti-bukti  haknya  yang  tertulis,  kecuali  rnasih  ada  catatan  pada  buku  tanah, maka  sertifikat tidak  dapat  diterbitkan.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  31  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Mengingat  dengan  demikian  peranan  sertifikat sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal atau terhadap pihak luar, tetapi juga mempunyal daya kekuatan internal yaitu pemberian rasa aman bagi para pemegang atau perniliknya serta para ahli warisnya tidak mengalami kesulitan.
Sertifikat  diterbitkan  sebagai  surat  tanda  bukti  hak  untuk  kepentingan pernegang  hak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  data  fisik  dan  yuridis  yang  telah didaftar  dalam  buku  tanah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemegang  hak  dapat  dengan mudah  membuktikan  haknya.  Sebagaimana  dinyatakan  dengan  Pasal  19  Undang- Undang  Pokok  Agraria  sertifikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat.  Sertifikat hanya  boleh  diserahkan  kepada  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  buku  tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

## Kesimpulan
Bentuk  Pertanggungjawaban  Badan  Pertanahan  Nasional  atas  Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan penelitian riwayat tanah maupun peruntukannya, dan dengan adanya putusan pengadilan maka pada akhirnya Badan Pertanahan Nasional membatalkan salah satu dari sertifikat tersebut.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  para  pihak  yang  dirugikan  yaitu dilakukan  upaya  mediasi,  dilakukan  upaya  tinjau  ulang  dan  dilakukan  upaya  Peradilan yaitu  Peradilan  Umum  maupun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Selaku  pemegang sertifikat agar tidak terjadi sertifikat ganda,yaitu memastikan bahwa keberadaan bidang tanah  tersebut  didaftarkan  dalam  peta  tanah  atau  dilakukan  pemetaan  atau  yang  secara teknis disebut Graphical Index Mapping .
Kantor  Pertanahan  saat  ini  dalam  menangani  sengketa  sertipikat  ganda  adalah dengan  cara  mediasi.  Apabila  tidak  dicapai  kata  sepakat  maka  diupayakan  melalui proses  pengadilan.  Selain  itu  apabila  terdapat  unsur  kesengajaan  yang  mengarah  ke bentuk tindak pidana maka dilakukan penuntutan tersangka ke pengadilan. Tidak dapat dipungkiri  sebagaimana  instansi-instansi  lain  tindakan  penyelamatan  cenderung menyalahkan  pihak  lain  bahwa  kantor  pertanahan  hanya  sebagai  administrator  yang mencatat  dan  melegalisasi  kejadian  atau  perubahan  terhadap  bidang  tanah  berdasarkan permohonan  dan  adanya  pernyataan  dari  pemilik  tanah  bahwa  bidang  tanah  yang dimohon  belum  bersertipikat  dan  permohonan  dan  pernyataan  tersebut  telah  diketahui oleh instansi lain seperti Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

## BIBLIOGRAFI
Ali  Achmad  Chomzah.  (2017). Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum  Pertanahan  I  &  II . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Anatami,  Darwis.  (2017).  Tanggung  jawab  siapa,  bila  terjadi  sertifikat  ganda  atas sebidang tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 1–17. Google Scholar
Dinda  Leumala  dan  Setyono.  (2009). Tanah  dan  Bangunan,  cet  I,  Raih  Asa  Sukses . Jakarta.
Hasanah, Ulfia. (2012). Status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat berdasarkan UU  no.  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok  Agraria  dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1). Google Scholar
Indonesia, Presiden Republik, & Indonesia, Presiden Republik. (1960). Undang-undang no.  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria (Vol.  144).
Ganung Lawu. Google Scholar
Iskandar,  Dadang.  (2014).  Peranan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Bogor Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Atas  Sertipikat  Ganda. YUSTISI , 1 (2),  42–54. Google Scholar
Lutfi  Nasution.  (2002). Konflik  Pertanahan  (Agraria)  Menuju  Keadilan .  Bandung: Yayasan Akatiga.
Nae,  Fandri  Entiman.  (2013).  Kepastian Hukum  Terhadap  Hak  Milik  atas  Tanah yang Sudah Bersertifikat. Lex Privatum , 1 (5). Google Scholar
Nomor, Undang Undang. (2017). Tahun 1960 tentang Undang–Undang Pokok Agraria (p. 5). p. 5. Google Scholar
Ruslina, Elli. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi , 9 (1), 49–82. Google Scholar
Rusmadi Murat. (1997). Administrasi Pertanahan . Bandung: Mandar Maju.
Sinapoy,  M.  Sabaruddin.  (2012).  Tanggung  Jawab  Hukum  Presiden  dalam  Pemberian Izin Pemeriksaan Pejabat Negara. Yuridika , 27 (3), 217–232. Google Scholar
Soejono,  Sri  Mahmuji.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatof  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan 17, Edisi 1 . Jakarta: Rajawali Pers.
Soerodjo,  Irawan.  (2002). Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia (1st  ed.). Surabaya: Arloka.
Suwoto.  (1990). Kekuasaan  dan  tanggung  jawab  presiden  Republik  Indonesia:  suatu
penelitian  segi-segi  teoritik  dan  yuridik  pertanggungjawaban  kekuasaan . Universitas Airlangga. Google Scholar

## Copyright holder:
Agus Setia Wahyudi, Muhammad Saleh (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: