S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 03 Issue I, May 2022; 42-58 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023

## Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih
Putri Aulia Zalsabila 1* , Abdul Wahid Haddade 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 uttyaulia59@gmail.com *Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2022 Revised: 27 Desember 2022 Accepted: 04 January 2023

## Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencemaran nama baik dalam tinjauan mazhab fikih, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan data dengan  menggunakan  metode  library  research,  pendekatan  nyang  digunakan  yaitu  normatif dengan mengkaji al- Qur’an dan hadist sebagai landasan hukum Islam sedangkan sumber data primer  berupa  al-Quran  dan  hadist  sedangkan  data  sekunder  buku-buku  jurnal,  dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pencemaran nama baik  dalam  hukum  Islam  dilarang  karena  kehormatan  dan  nama  baik  menjadi  hak  seseorang atau  hak  asasi  manusia  yang  dapat  memiliki  kehormatan  dan  nama  baik.  Salah  satu  prinsip maqashid syariah adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak  menyebarkan  berita  bohong,  memfitnah,  menghina,  dan  merendahkan  satu  sama  lain. Pendapat  para  Imam  Mazhab  terhadap  pencemaran  nama  baik  dengan  beberapa  jenis perbuatan  seperti  memfitnah,  menuduh  zina,  menghina,  mencela  dan  sebagainya.  Hukuman yang  dapat  dikenakan  berupa  hukuman  pokok  berupa  dera  sebanyak  delapan  puluh  kali  (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta’zir untuk delik dalinnya. Mara imam mazhab menegakkan hukuman  bagi  pelaku  pencemaran  nama  baik  termasuk  kepada  Jarim ah  Ta’zir  penjara  yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.
Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Hukum Islam, Mazhab Fikih

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  how  is  defamation  in  the  review  of  schools  of jurisprudence. This research uses a qualitative research type, with data collection using library research  methods,  the  approach  used  is  normative  by  studying  the  Qur'an  and  hadith as  the basis of Islamic law while primary data sources are the Koran and hadith, while secondary data are  journal  books,  with  deductive  conclusions  drawn.  The  results  of  this  study  explain  that defamation  in  Islamic  law  is  prohibited  because  honor  and  good  name  are  the  rights  of  a person or human rights who can have honor and good name. One of the principles of maqashid sharia is to maintain respect for each other which is taught by religion not to spread false news, slander,  insult,  and  demean  one  another.  reproach  and  so  on.  The  punishment  that  can  be imposed  is  in  the  form  of  a  basic  punishment  in  the  form  of  eighty  times  (80)  lashes  for  the accusation  of  adultery  and  the  ta'zir  for  the  offense.  The mazhab  priests  enforce  punishment for perpetrators of defamation, including Jarimah Ta'zir in prison, the period of which is handed over to a judge who is given the authority.
Keywords: Defamation, Islamic Law, School of Fiq

## 1. Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang harus diperlakukan dengan  hormat  dan  santun.  Manusia  ingin  dihargai  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukannya. Manusia juga ingin diakui dan diapresiasi akan suatu prestasi yang telah ia lakukan. Salah satu kebahagaian yang manusia capai apabila harkat dan martabatnya terlindungi dan dihargai oleh orang  lain.  Namun  sebaliknya  apabila  harkat  dan  martabat  itu  dilecehkan  maka  akan  timbul reakssi  keras  dan  perlawanan.  Kejahatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik biasanya di latar belakangi oleh berbagai faktor, misalnya ketika melakukan unsur-unsur secara tidak  sengaja,  ataukah  misalnya  memiliki  rasa  iri  hati  ektika  melihat  orang  lain  mendapatkan rejeki,  mengalami  kesuksesan,  dan  lain  sebagainya.  Atau  takut  terhadap  seseorang  yang menjadi saingannya dalam perjalanan karirnya, yang kemudian saingannya itu ia buatkan cerita atau  apapun  itu  yang  mengakibatkan  citranya  buruk.  Hal  inilah  yang  masuk  dalam  kategori melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 1
Dalam hukum pidana Islam, merupakan salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek  kajian  yang  urgent  yaitu  tentang  menuduh  berbuat  zina  atau  menfitnah  pihak  lain  ( al- Qadzaf ). 2 Hal  ini  menjadi  sebuah  topik  yang  menarik  karena  jelas-jelas  tuduhan  berbuat  zina merupakan  suatu  ancaman  terhadap  eksistensi  keturunan  yang  akan  berimbas  pada terlecehkannya  nama  baik  suatu  keluarga.  Hal  ini  berarti  pula  tercederainya  harkat  dan martabat  seseorang. Bukan  hanya mengenai  menuduh  berzina,  namun berbagai  tuduhan  dan fitnah  yang  mengancam  nama  baik  orang  lain  adalah  dikategorikan  sebagai  tindakan pencemaran nama baik. 3
Islam  sebuah  agama  yang  rahmatan  lil  alamin  yang  juga  mengajarkan  hubungan ketuhanan  dan  kemanusiaan  secara  baik  dan  benar,  Islam  sebagai  agama  yang  rahmatan  lil alamin benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat,  mencaci  maki,  memanggil  dengan  julukan  tidak  baik,  ghibah,  dan  perbuatan
1 Amri Teguh Ramadhan and Ashabul Kahfi, “Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik,” Alauddin Law Development Journal 4, no. 1 (2022): 78 – 88.
2 Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (2022): 31 – 48, https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364.
3 Abdurrahman bin Abdullah, Kisah-Kisah Manusia Pilihan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005). h.194.
sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. 4 Islam pun, menghinakan orang- orang  yang  melakukan  dosa  ini,  juga  mengancam  mereka  dengan  janji  yang  pedih  pada  hari kiamat,  dan  memassukkan  mereka  kedalam  golongan  orang-orang  yang  fasik,  karena  Islam bukanlah  agama  yang  mengajarkan  untuk  merendahkan  orang  lain.  Sehingga  dalam  Islam mensyariatkan  adanya  hukuman  sebagai  salah  satu  tindakan  yang  diberikan  sebagai pembalasan  atas  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  syariat,  dengan  tujuan  untuk memelihara  ketertiban dan  kemaslahatan  umat,  sekaligus  juga untuk  melindungi  kepentingan individu. 5
Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada pancasila, baik  pada  “ketuhanan  yang  Maha  Esa”  maupun  pada  “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradap”, hidup  saling  menghormati.  Tidakkalah  penting  langkah  mengedukasi  masyarakat  tentang bahaya  perilakuter  sebut  dan  dampaknya  bagikehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat. 6 Dalam hukum  Islam  menista  dan  memaki,  ialah  mengeluarkan  kata-kata  keji,  dan  tidak  sopan  atau menyebut  urusan-urusan  yang  dipandang  keji  dengan  perkataan-perkataan  yang  jelas  dan terang.  Seorang  muslim  hendaklah  memakai  kata  sindiran  ( Kinayat )  ketika  menerangkan urusan-urusan  yang  dipandang  keji  dan  menerangkannya  dengan  memakai  ibarat-ibarat  yang indah  yang  dapat  dipahami  maksudnya,  terkecuali  apabila  dalam  keadaan  berhajat  dan meminta terus terang. 7
Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman ta’zir yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh syara’ , melainkan di putuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya  menetapkan  hukuman  secara  global  saja.  Kesempurnaan  ajaran  agama  Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoritik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan,  akan  tetapi  juga  dalam  realitas  adalah  salah  satu  sistem  hukum  yang  lengkap.  Sistem hukum  (hukum  Islam  tidak  hanya  memiliki  aturan  tentang  ibadah  (aqidah  dan  akhlak)  akan
4 Ahmad Aidil Fahri, Siti Aisyah, and Abdul Syatar, “Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Perpektif Hukum Positif Dan  Ulama  Mazhab;  Studi Kasus  Di  Polrestabes  Makassar,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26942.
5 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana (Jakarta: Amzah, 2016). h.56-57.
6 Muhammad Resky, “Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2020.
7 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Al-Islam , Jilid. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998). h. 683.
tetapi juga di bidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu: di bidang hukum, privat dan di bidang hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan). 8

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi  dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan  difokuskan  pada  penelaahan  masalah  yang  dibahas.    Dalam  menganalisis  data,  penyusun menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pola  fikir  deduktif,  maksudnya  adalah analisis  yang berangkat dari  pengetahuan  yang bersifat  umum  untuk  menemukan  kesimpulan yang  bersifat  khusus,  artinya  adalah  penyusun  menguraikan  secara  deskriptif  tentang  teori- teori  yang  berkaitan  erat  dengan  persoalan  yang  dibahas.  Dengan  teori-teori  ini  data  yang bersifat  umum  akan  dapat  dianalisis  sehingga  menghasilkan  data  yang  bersifat  khusus  yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

## 3.1.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik
Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari Al-hukm yang  berarti  menetapkan  sesuatu  yang  meniadakannya.  Secara  bahasa,  Al-hukm  juga mempunyai  pengertian Al- qada’ (Ketetapan)  dan Al- mani’ (Pencegahan).  Sedangkan  Ulama Ush ul  fiqh  mendefinisikan  hukum  dengan:  “tuntunan  Allah  swt.  yang  berkaitan  dengan perbuatan  Mukallaf,  baik  berupa  tuntutan  pemilikan  atau  menjadikan  sesuatu  sebagai  sebab, syarat,  penghalang  sah,  batal,  rukhsah  atau  azima. 9 Sedangkan  Islam  Berasal  dari  kata Islamu yang  artinya  selamat  sejahtera.  Jadi  Islam  adalah  agama  yang  diwahyukan  Allah  swt.  kepada nabi Muhammad saw. sebagai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan didunia. Namun  secara  bahasa  Islam  diartikan  dengan  pengerahan  diri  sepenuhnya  kepada  Allah  swt. Yang Maha Esa sebagai perlambangan kepatuhan dan ketundukkan kepadaNya. 10
8 Ahkam Jayadi, Mengungkap Aspek Spiritualitas (Makassar: Alauddin Press, 2011). h. 23.
9 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000). h. 72.
10 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia , h. 73.
Al-Quran dan  Sunnah  Nabi memberikan  kepada  kita  perintah-perintah  yang  jelas  serta berbagai aturan untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam setiap langkah kehidupan. 11 Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin , pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan  setiap  manusia  juga  mengharuskan  untuk  menjaga  kehormatan  saudara- saudaranya,  seperti  memberi  sanksi  kepada  seseorang  yang  menuduh  oarng  lain  melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS al-Nur/24:4. Allah Swt. Berfirman:
Terjemahnya:
“ Dan  orang-orang  yang  menuduh  wanita-wanita  yang  baik-baik  (berbuat  zina)  dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)  delapan  puluh  kali  (80)  dera,  dan  janganlah  kamu  terima  kesaksian  mereka  buat selama-lamanya, dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. ” 12
Ayat diatas menerangkan katentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangka empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu. 13
Adapun  hadits  riwayat  Muslim  mengenai  perbuatan  baik  yaitu  kejujuran  dalam keseharian  dalam  hubungan  sosial  secara  langsung  ataupun  dalam  hal  berekspresi  ataupun berpendapat. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata:
Artinya:
“ Hendaklah  kalian  senantiasa  berlaku  jujur,  karena  sesungguhnya  kejujuran  akan mengantarkan  pada  kebaikan  dan  sesungguhnya  kebaikan  akan  mengantarkan  pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat  di  sisi  Allah  sebagai  orang  yang  jujur.  Hati-hatilah  kalian  dari  berbuat  dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan  pada  neraka.  Jika  seseorang  sukanya  berdusta  dan  berupaya  untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (HR. Muslim) ” . 14
11 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al - Syari’ah,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegara an 4, no. 2 (December 2015): 344 – 53, https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487.
12 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 350.
13 Ibnu Katsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir , terj. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 586.
14 DalamIslam.com,  5  Hadits  Tentang  Kejujuran, Situs  Resmi  DalamIslam.com. https://dalamIslam.com/landasan- agama/hadist/hadits-tentang-kejujuran (28 Juni 2022).
Seseorang  yang  menyampaikan  pendapat  atau  kritikan  secara  lisan  atau  tertulis  tidak dapat  begitu  saja  dijerat  dengan  pencemaran  nama  baik  dan  dijatuhi  pidana  karena perbuatannya.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  penyampaian  pendapat  atau  kritikan  tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.  Misalnya  saja  pasal  310  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  menegaskan  bahwa  “tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  bila perbuatan  itu  jelas  dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau  karena  terpaksa  untuk  membela diri”.
Menurut  Anwar  Haryono  dalam  bukunya:  “Hukum  Islam  Keluasan  dan  Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang diwajibkan kepada umat  Islam  untuk  mengetahui  dengan  sebaik-baiknya  hubungan  dengan  Allah  swt.  maupun dengan  sesama  manusia. 15 Qadzaf atau  fitnah  merupakan  suatu  pelanggaran  yang  terjadi  bila seseorang  dengan  bohong  menuduh  seorang  muslim  berzina  atau  meragukan  silsilahnya,  ia merupakan  kejahatan  yang  besar  dalam  Islam  dan  yang  melakukan  disebut  pelanggar  yang berdosa. 16
Pengertian qadzaf yang  dikemukakan  oleh  Madzhab  Maliki  bahwa  tuduhan  zina  ialah menuduh  orang  yang  baik-baik  melakukan  perbuatan  zina.  Dengan  demikian  pengertian tuduhan  zina  adalah  menuduh  orang  yang  baik-baik  melakukan perbuatan zina.  Perbuatan ini diharamkan  oleh  Allah  swt  dalam  rangka  memelihara  kehormatan  manusia,  terutama  jika tuduhan  zina  itu  ditujukan  kepada  orang  baik  dan  punya  kedudukan  mulia  di  tengah-tengah masyarakat. 17 Oleh  karena  itu  tuduhan  perzinahan  yang  tidak  terbukti  dianggap  sangat berbahaya  bagi  kehidupan  masyarakat.  Menurut  hukum  Islam,  perbuatan  tersebut  dapat diancam dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman 80 kali dera.
Dalam  hukum  Islam,  aturan  tentang  larangan  pencemaran  nama  baik  dapat  kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. mengenai kehormatan, baik  itu  yang  sifatnya hudud seperti jarimah  qadzaf ,  maupun  yang  bersifat  Ta’zir,  seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya. 18 Hukum Pidana Islam memberikan  dasar  hukum  pada  pihak  terpidana  mengacu  pada  Al-Quran  yang  menetapkan
15 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). h. 18.
16 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h. 48.
17 Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam , h. 153.
18 Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 129.
bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan  pencemaran  nama  baik  ini  kepada  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan pergaulan  dan  kepentingan  umum  yang  mengakibatkan  pengaruh  buruk  terhadap  hak-hak perorangan  dan  masyarakat  yang  begitu  meluas  dan  mendalam  dampaknya  karena  hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. 19
Maka  hukum  Islam  menetapkan  hukuman hudud bagi  pelaku qadzaf ,  juga  menetapkan hukuman  duniawi  untuk  jenis  perbuatan  lain  yang  merendahkan  kehormatan  manusia  yaitu berupa  hukuman  Ta’zir  yang  pelaksanaan  hukumannya  diserahkan  kepada  penguasa  atau hakim  atau  mereka  yang  mempunyai  kekuasaan  yudikatif. 20 Selain  menetapkan  hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya. 21

## 3.1.2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik
Adapun  jenis-jenis  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  menurut  R.  Soesilo  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu:
a. Menista Secara Lisan ( Smaad )
Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista  diatur  dan  diancam  dalam  pasal  310  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang berbunyi:
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (Sembilan)  bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). ”
b. Menista dengan surat atau tertulis ( Smaadschrift )
Menista  secara  surat  atau  tertulis  diatur  dan  diancam  dalam  pasal  310  ayat  (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
19 Abdul Halim Barkatullah, Pidana Hukum Islam (Bandung: Citra Aditya, 2003). h. 17.
20 Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana , h. 135.
21 Yusuf Qardhawi , Halal Haram dalam Islam , Ter.Abu Sa’id al -Falahi,Aunur rafiq ShalehTahmid (Jakarta: Rabbani Pers,2000), h. 75.
“ Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambar  yan  disiarkan,  diperuntukkan  atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah. ”
c. Memfitnah ( Laster )
Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi  terdakwa  tidak  membuktikannya  dan  bertentangan  dengan  yang  diketahui.  Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban  adalah  pegawai  negeri,  dan  dia  dituduh  melakukan  suatu  perbuatan  tercela  dalam menjalankan  jabatan.  Konsekuensi  dari  ketentuan  hakim  adalah  pemeriksaan  prkara  beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Maksudnya  dalam  hal  itu  pelaku  harus  membuktikan  kebenaran  tuduhannya.  Jika  dia gagal,  dianggap  tuduhan  itu  dilakukan  dengan  kebohongan  dari  tuduhan  itu,  maka  dia  dapat dihukum  karena  memfitnah  dengan  sanksi  pidana  yang  lebih  berat,  yaitu  maksimum  empat tahun penjara.
d. Penghinaan ringan ( Eenvoudige Belediging )
Dalam  kamus  bahasa  Belanda  kata  eenvoudige  maksudnya  sederhana,  bersahaja, ringan.  Dengan  demikian,  tidak  tepat  jika  dipergunakan  penghinaan  biasa.  Penghinaan  ringan diaur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut:
“ Tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  menista  dengan  surat  yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka  orang  itu  sendiri  dengan  lisan  atau  dengan  perbuatan  (feitelijkheid),  ataupun dengan  surat  dan  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  lama  empat  bulan  dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu. ”
e. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)
Mengadu  secara  memfitnah  diatur  diancam  dalam  pasal  317  Kitab  UndangUndang Hukum Piana, yang berbunyi:
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  mengajukan  pengaduan  atau  pemberitahuan  palsu kepada  penguasa,  baik  secara  tertulis  maupun  untuk  dituliskan,  tentang  seseorang sehingga  kehormatan  atau  nama  baiknya  diserang,  diancam  telah  melakukan pengaduan  fitnah,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun,  pencabutan  hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan ”.
f. Tuduhan secara memfitnah ( Lasterlijke Verdachtmakng )
Tuduhan  scara  memfitnah  diatur  dan  diancam  dalam  pasal  318  Kitab  UndangUndang Hukum Pidana, yang berbunyi:
“ Barang  siapa  dengan  sesuatu  perbuatan  sengaja  menimbulkan  secara  palsu persangkaan  terhadap  seseorang  bahwa  ia  telah  melakukan  suatu  delik,  diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan. ”
4. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik
Adapun dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS al-Hujurat/11:12 Allah Swt. Berfirman.
Terjemahnya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki  merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula  sekumpulan  perempuan  merendahkan  kumpulan  lainnya,  boleh  Jadi  yang direndahkan  itu  lebih  baik.  dan  janganlah  suka  mencela  dirimu  sendiri  dan  jangan memanggil  dengan  gelaran  yang  mengandung  ejekan.  seburuk-buruk  panggilan  adalah (panggilan)  yang  buruk  sesudah  iman  dan  Barangsiapa  yang  tidak  bertobat,  Maka mereka  Itulah  orang-orang  yang  zalim.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah kebanyakan  purba-sangka  (kecurigaan),  karena  sebagian  dari  purba-sangka  itu  dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?  Maka  tentulah  kamu  merasa  jijik  kepadanya.  dan  bertakwalah  kepada  Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang . ”
Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah:
Ayat  11  dari  Abu  Jubair  Dhahak  r.a  menegaskan  bahwa  ayat  ini  diturunkan  berkenaan dengan  “seorang  yang  dipanggil  dengan  nama  tertentu,  agar  orang  itu  tidak  senang dengan panggilan itu.” Maka Rasulullah SAW Bersabda:

## Artinya:
Dari  Abu  Hurairah  ia  berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  bersabda: Sesungguhnya  Allah  tidak  memandang  kepada  rupamu  dan  harta  kekayaanmu,  akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. (Riwayat Muslim) . 22
Ayat 12 Diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda:
22 Abu  Abdullah  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal  bin  Hilal, Musnad  Ahmad  Bin  Hanbal ,  Juz  6  (Baerut:  Alimul Kutub, 1998). h. 285.
Artinya:
“ Jauhilah  prasangaka  karena  prasangka  itu  adalah  cerita  yang  paling  dusta,  dan janganlah  kamu  saling  memaki,  saling  mencari  kesalahan,  saling  membannggakan, saling  ber  iri,  saling  membenci,  dan  jadilah  kamu  hambahamba  Allah  yang bersaudara . ” 23

## 5. Sanksi Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam
Melakukan  sesuatu  berdasarkan  makna  perintah  dan  larangan.  Tanpa  berpikir  lagi mengapa ada perintah dan mengapa ada larangan. Perintah dan larangan tersebut merupakan jenis kewajiban, jika dilanggar akan berakibat pada siksa dan pahala yang dikenal dengan istilah al-Jarîmah. al-Jarîmah itu menurut Abdul Qadir Audah adalah:
Artinya:
Perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  syarak  yang  diancam  oleh  Allah  swt  dengan hukuman hudud atau hukuman ta’zir.
Kata تارو ُ ظ ْح َم yang berarti larangan-larangan syarak yang dimaksud adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata syarak dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila dilarang oleh syarak. Atas dasar pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan untuk melakukannya. Atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. 24
Pada  dasarnya  dalam  hukum  pidana  Islam  tidak  terdapat  sanksi  khusus  yang  terkait dengan  pencemaran  nama  baik,  oleh  karena  itu  penulis  mengqiyaskan  atau  menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman ta’zir.
a. Pidana Mati
Imam  Hanafi  membolehkan  sanksi  ta’z ir  dengan  hukuman  mati  dengan  syarat  bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai
23 Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdullah  Al-Bukhari, Al- Jami’u  Shahih  Al -Mukhtashar ,  Juz  5  (Baerut:  Alimul  Kutub, 1998). h. 2253.
24 Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai - Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 92 – 118, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
sanksi ta’zir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi’i juga membole hkan hukuman mati.
b. Pidana Dera
Batas terendah bagi hukuman jilid dalam ta’zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar  bila  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama.  Hanya  saja  demi  kepasti  an hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu bekaitan dengan kemaslahatan umat.
c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:
Pidana  Penjara  terbatas  (ada  kurun  waktunya),  batas  terendahnya  ialah  satu  hari sedangkan  batas  tertingginya  tidak  ada  kesepakatan  dalam  tindak  pidana  yang  diancam hukuman ta’zir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditantukan hukumannya dalam syara.
Adapun  jenis- jenis  hukuman  jarimah  ta’zir  yang  berkaitan  dengan  pencemaran nama  baik akibat salah tangkap.
1. Hukuman  Pengasingan,  kaitan  hukuman  pengasingan  dengan  pencemaran  nama  baik akibat  salah  tangkap  karena,  pebuatan  tersebut  dapat  membahayakan  dan  merugikan orang lain, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
2. Hukuman  Denda,  sanksi  denda  ini  bisa  merupakan  hukuman  pokok  yang  dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.
3. Nasihat,  hukuman  nasihat  ini  seperti  halnya  hukuman  peringatan  dan  dihadirkan  di depan  sidang  pengasdilan,  merupakan  hukuman  yang  diterapakn  untuk  pelakupelaku pemulka  yang  melakukan  tindak  pidana,  bukan  karena  kebiasaan  melainkan  karena kelalaian.
4. Pengucilan,  hukuman  ta’zir  berupa  pengucilan  ini  diber lakukan  apabila  membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tesebut.
5. Pemecatan  ( Al- ‘azl ),  hukuman  ini  adalah  berupa  melarang  seseorang  dari  pekerjaanya dan  memberhentikannya  dari  tugas  atau  jabatan  yang  di  pegangnya  sebagai  akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.
6. Pengumuman  Kesalahan  Secara  Terbuka  ( tasyhir ),  adalah  mengumumkan  kesalahan pelaku  kehadapan  masyarakat  umum  lawat  media  massa,  baik  media  cetak  maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layer televisi. 25 Pencemaran nama baik merupakan qadzaf yang dihukum dengan ta’zir dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi  3  (tiga)  unsur  pencemaran  nama  baik,  yaitu  unsur  kesengajaan,  unsur  di  muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu  aspek  maqoshid  syariah,  yaitu  pennjagaan  pada  jiwa,  penjagaan  pada  jiwa  dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang. 26 Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas pencemaran nama baik.

## 3.2. Imam Mazhab dan Pendapat Mereka tentang Pencemaran Nama Baik

## 3.2.1. Mazhab Hanafi
Mazhab ini diambil dari nama Abu Hanifah adalah pencetus Mazhab Hanafi, Abu Hanafi dilahirkan pada tahun Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. 27 Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, walaupun akalnya terus tembus dan ingin  mengetahui  apa  yang  belum  diketahui,  istimewa  akal  ulama  yang  terus  mencari tambahan.  Apa  yang  dikemukakan  di  masa  Amawi  adalah  lebih  banyak  yang  dikemukakan  di masa Abbasi. 28
Pencemaran  nama  baik  menurut  Imam  Hanafi  ialah  dengan  mencemarkan  nama  baik seseorang  dalam  bentuk  ghibah/fitnah  tanpa  adanya  bukti.  Oleh  karena  itu,  Islam  juga memandang  dalam  hukum  Islam  tantang  aturan  larangan  pencemaran  nama  baik  yang  kerap kita temukan dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam QS An-Nuur 24:23 Allah Berfirman:
25 Mareta  Bayu  Sugara,  “Tinjauan  Fiqh  Jinayah  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik”  (UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI RADEN FATAH, 2016). h. 245
26 Mulyono Jamal, “Implementasi Wisata Syari’ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” Al-Istinbath 4, no. 2 (2019): 143 – 60.
27 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
28 Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazh ab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali , Cet., IX (Jakarta: Bulan Bintang, 1955). h. 19.
Terjemahnya:
“ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat  zina),  mereka  kena  la’nat  di  dunia  dan  akhirat,  dan  bagi  mereka  azab  yang besar ”. 29

## 3.2.2. Mazhab Maliki
Mazhab  Maliki  di  ambil  dari  nama  Imam  Malik,  Imam  Malik  adalah  imam  kedua  dari imam  empat  dalam  Islam  dari  segi  umur  beliau  lahir  13  tahun  sesudah  Abu  Hanifah.  Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dar Al-Hijrah. Nenek  moyang  mereka  berasal  dari  Bani  Tamim  bin  Murrah  dari  suku  Quraisy.  Malik  adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir diMadinah tahun  93  H,  beliau  berasal  dari  keturunan  bangsa  Himyar,  jajahan  Negeri  Yaman.  Ayah  Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al- Haris Ibn Sa’ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn  Jazid.  Ibunya  bernama  Siti  Aliyah  binti  Syuraik  Ibn  Abdul  Rahman  Ibn  Syuraik  Al-Azdiyah. Ada  riwayat  yang  mengatakan  bahwa  Imam  Malik  berada  dalam  kandungan  ibunya  selama  2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. 30
Menurut  Imam  Maliki,  pencemaran  nama  baik  termasuk  dalam  hukuman ta’zir dapat digabungkan  dengan qishas dalam jarimah pelukaan,  karena qishas merupakan  hak  adami, sedangkan ta’zir sebagai  imbalan  atas  hak  masyarakat.  Selain  itu ta’zir juga  dapat  dikenakan terghadap jarimah pelukaan apabila qishasnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu  sebab  yang  dibenarkan  oleh syara’ .  Imam  Maliki  dan  Imam  Hanbali  juga  berpendapat ta’zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan  hak  Allah  dan  seorang  kepala  negara  atau  kepala  negara  tidak  boleh mengabaikannya, juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi. 31

## 3.2.3. Mazhab Syafi’i
Mazhab  Syafii  mengacu  pada  nama  Imam  Syafii,  Nama  lengkap  Imam  Syafi’i  dengan menyebut  nama  julukan  dan  silsilah  dari  ayahnya  adalah  Muhammad  bin  Idris  bin  Abbas  bin Utsman bin Syafi’i bin As -Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi’i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi’i dan Qusayy bin
29 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 194.
30 Huzaemah Thido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab , 105.
31 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013). h. 145.
Kilab  adalah juga  kakek  Nabi  Muhammad  saw.  Pada  Abdul  Manaf  nasab  AsySyafi’i  bertemu dengan Rasulullah saw. 32 Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah -tengah keluarga miskin  di  palestina  sebuah  perkampungan  orang-orang  Yaman.  Ia  wafat  pada  usia  55  tahun (tahun  204H),  yaitu  hari  kamis  malam  jum’at  setelah  shalat  maghrib,  pada  bulan  Rajab, bersamaan  dengan  tanggal  28  juni  819  H  di  Mesir. 33 Dari  segi  urutan  masa,  Imam  Syafi’i merupakan  Imam  ketiga  dari  empat  orang  Imam  yang  masyhur.  Tetapi  keluasan  dan  jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum  fiqih  menempatkannya  menjadi  pemersatu  semua  imam.  Ia  sempurnakan permasalahannya  dan  ditempatkannya  pada  posisi  yang  tepat  dan  sesuai,  sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah . 34
Pencemaran  nama  baik  merupakan Qadzaf yang  dihukum  dengan ta’zir .  Imam  Syafi’I tidak  lebih  dari  satu  tahun.  Imam  Syafi’I  mengqiyaskan  tindak  pidana  ini  dengan  hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara mazhab lain tidak mengqiyaskan tindak pidana ini dengan  hukuman  pengasingan  juga  membolehkan  menggabungkan  hukuman  penjara  dengan hukuman  pukulan,  apabila  dinilai  hukuman  belum  cukup,  madzhab  Syafi’i  menyaratkan  agar diterapkan  dengan  sesuai  yaitu  sebagai  hukuman  penyempurna.  Apabila  memukul  pelaku setengah  pukulan  yang  ditetapkan  oleh  hukuman ta’zir ,  maka  mendapat  setengah  hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa tahanan. 35
3.2.4. Mazhab Hanbali
Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Imam besar ini ialah  Ahmad  bin  Hanbal  bin  Hilal  bin  Anas bin  Idris  bin Abdullah  bin  Hayyan  bin  Abdullah  bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa‟labah bin Akabah bin Sha‟hab bin Ali bin Bakar bin Rabi‟ah bin Nizar bin Ma‟ad bin Adnan. 36 Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal  bin  Hilal  bin  Asas  bin  Idris bin  Abdullah bin  Hayyan  bin  Abdullah  bin  Anas  bin  Auf  bin
32 A. Djazuli, Imu Fiqih Penggalian; Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam , Cet., V (Jakarta: Kencana, 2005). h. 129.
33 M .Bahri Ghazali dan Djumaris, Perbandingan Mazhab , Cet., I (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992). h. 79.
34 Mustafa Muhammad Asy- Syaka’ah , Islam Bila Mazahib , alih bahasa, A.M Basalamah, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 349.
35 Abdul Qadir Audah, At- Tasyri’ Al -Jinaiy Al-Islami Muqarinan Bi Al-Qanun Al- Wad’i , Jilid II (Beirut: Muassasah ar- Risalah, 1992). h. 430.
36 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2005). h. 60.
Qosit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Syaib bin Ali bin Baqa bin Qashid bin Aqsy bin  Dami  bin  Jadlah  bin  As‟ad  bin  Rabi‟ah  bin  Nizar. Adapun  ibu  beliau  adalah  dari  wanita Syaibaniyah juga, namanya Shofiah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asy- Syaibani golongan terkemuka dari bani Amir.
Pencemaran  nama  baik menurut  Imam  Hanbali  adalah Iftira’ berarti  menimpakan kebohongan  kepada  orang  lain,  dengan  kejam  menuduh  orang  lain  melakukan  tindakan kriminal,  atau  merekayasa  suatu  perbuatan  tentang  orang  lain  yang  tidak  mereka  lakukan. Dalam Al-Qran, Iftira’ sama  dengan  bohong  ( kidzf ),  dan  dalam  tulisan  tentang  hukum fiqih, Iftira ’  (yang  juga  disebut  firyah)  dianggap  sebagai  bagian  dari  tuduhan  yang  memfitnah  atau qadzf , dan aturan yang diterapkan untuk qadzf juga berlaku untuk Iftira ’. 37
Sanksi pencemaran nama baik yaitu hukuman ta’zir yang menurut Imam Hanbali ta’zir hukumnya  wajiib  sebagaimana hudud karena  merupakan  teguran  yang  disyariatkan  untuk menegakkan  hak  Allah  dan  seorang  kepala  negara  atau  kepala  daerah  tidak  boleh mengabaikannya. 38

## 4. Kesimpulan
Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dilarang karena kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina, dan merendahkan satu  sama  lain. Pendapat  Imam  Mazhab  terhadap  pencemaran  nama  baik  dengan  beberapa jenis  perbuatan  seperti  memfitnah,  menuduh  zina,  menghina,  mencela  dan  sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali  (80)  untuk  tuduhan  zina  dan  hukuman  ta’zir  untuk  delik  dalinnya.  Mar a  imam  mazhab menegakkan  hukuman  bagi  pelaku  pencemaran  nama  baik  termasuk  kepada  Jarimah  Ta’zir penjara yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.
37 Mohammad Hashim Kamali, Freedom of Expression in Islam, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri Kebebasan Berpendapat Dalam Islam , h. 214
38 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah , h. 145.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Abdurrahman bin. Kisah-Kisah Manusia Pilihan . Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al- Jami’u Shahih Al -Mukhtashar . Juz 5. Baerut: Alimul Kutub, 1998.
Audah,  Abdul  Qadir. At- Tasyri’  Al -Jinaiy  Al-Islami  Muqarinan  Bi  Al-Qanun  Al- Wad’i .  Jilid  II. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
Barkatullah, Abdul Halim. Pidana Hukum Islam . Bandung: Citra Aditya, 2003.
Chalil, Moenawir. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Ha nafi, Maliki, Syafi’I, Hambali . Cet., IX. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
Djazuli, A. Imu Fiqih Penggalian; Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam . Cet., V. Jakarta: Kencana, 2005.
Djumaris, M .Bahri Ghazali dan. Perbandingan Mazhab . Cet., I. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.
Doi, Abdur Rahman I. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam . Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
Fahri,  Ahmad  Aidil,  Siti  Aisyah,  and  Abdul  Syatar.  “Kebebasan  Berekspresi  Di  Media  Sosial Perpektif  Hukum  Positif  Dan  Ulama  Mazhab;  Studi  Kasus  Di  Polrest abes  Makassar.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 2,  no.  2  (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26942.
Haryono, Anwar. Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan . Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
Hasan,  Hamzah.  “Im plementasi  Nilai-Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  92 – 118. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Hilal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin. Musnad Ahmad Bin Hanbal . Juz 6.
Baerut: Alimul Kutub, 1998.
Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana . Jakarta: Amzah, 2016.
Jamal, Mulyono. “Implementasi Wisata Syari’ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” Al-Istinbath 4, no. 2 (2019): 143 – 60.
Jayadi, Ahkam. Mengungkap Aspek Spiritualitas . Makassar: Alauddin Press, 2011.
Masyrofah, Nurul Irfan dan. Fiqh Jinayah . Jakarta: Amzah, 2013.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati. “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought  Products.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 4,  no.  1  (2022):  31 – 48. https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364.
Prasetyo, Teguh. Politik Hukum Pidana . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Prints, Darwan. Hukum Anak Indonesia . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
Ramadhan,  Amri  Teguh,  and  Ashabul  Kahfi.  “Analisis  Kebebasan  Bermedia  Sosial  Pada
Penyebaran  Informasi  Publik  Bermuatan  Penghinaan  Dan  Pencemaran  Nama  Baik.” Alauddin Law Development Journal 4, no. 1 (2022): 78 – 88.
Resky,  Muh ammad.  “Hate  Speech  Di  Media  Sosial  Dalam  Tinjauan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2020.
Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. Al-Islam . Jilid. I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998. Sugara, Mareta Bayu. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik.” UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2016.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.
Wijaya,  Abdi.  “Cara Memahami  Maqashid  Al - Syari’ah.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan
Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 2015): 344 – 53. https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487.