## FUNGSI KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992

## Andi Takdir Djufri
Universitas Andi Djemma Palopo Email: anditakdirdjufri1234@gmail.com

## Abstrak
Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melihat lingkup  tugas  dan  fungsi  keimigrasian  yang  ada  di  berbagai  bidang  seperti  politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan (multidimensional). Dalam konteks lalu-lintas  dan  mobilitas  manusia  yang  semakin  meningkat,  peran  dan  fungsi  imigrasi menjadi  bagian  yang  penting  dan  strategis  yaitu  meminimalisasi  dampak  negatif  dan mendorong dampak positif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama  berada  dan  melakukan  kegiatan  di  Indonesia  sampai  ia  keluar  wilayah  negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) , dimana pengolahan bahan- bahan  hukum  penelitian  yang  berasal  dari  sumber  hukum  primer  dilakukan  dengan menganalisis  muatan  substansinya.  Untuk  bahan  hukum  sekunder  dilakukan  dengan  cara klasifikasi, sistematis dan penggolongan terhadap teori-teori yang terdapat dalam literatur dan  hasil  penelitian  serta  dokumen-dokumen  resmi  yang  ada,  kemudian  dilakukan dianalisis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 mencakup tiga hal, yakni; fungsi pelayanan masyarakat  di  bidang  arus  lalu-lintas  orang  WNI  dan  WNA,  fungsi  penegakan  hukum berkaitan  dengan  hal-hal  keimigrasian,  dan  fungsi  keamanan  imigrasi  yang  berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara.
Kata Kunci: Fungsi, Keimigrasian, Undang-undang

## Abstract
Immigration checks in Indonesia have existed since the Dutch colonial era, looking at the scope  of  duties  and  functions  of  immigration  in  various fields  such  as  politics,  economy, socio-culture,  security,  and  population  (multidimensional).  In  the  context  of  increasing traffic  and  human  mobility,  the  role  and  function  of  immigration  becomes  an  important and strategic part, namely minimizing negative impacts and encouraging positive impacts that may arise due to the arrival of foreigners from the time they enter, while they are in Indonesia  and  carry  out  activities  in  Indonesia  until  they  leave.  country  territory.  This research  is  a  library  research,  where  the  processing  of  research  legal  materials  from primary legal sources is carried out by analyzing their substance content. For secondary legal materials, classification, systemization and classification of theories contained in the literature and research results as well as existing official documents are carried out, then analyzed.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  the  immigration function  in  Law  Number  9  of  1992  includes  three  things,  namely;  the  function  of  public services in the field of traffic flow for Indonesian citizens and foreigners, law enforcement functions related to immigration matters, and immigration security functions that function as gatekeepers of the state.
Keywords: Function, Immigration, Law

## A. PENDAHULUAN
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia telah dibentuk beberapa Undang-undang yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keimigrasian, seperti Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1946  Tentang  Warga  Negara  dan  Penduduk  Negara  Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia yang kemudian  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1959  Tentang  Surat Perjalanan  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  9/1953  Tentang  Pengawasan Orang  Asing,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1955  Tentang  Tindak  Pidana  Imigrasi, Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1955  Tentang  Kependudukan  Orang  Asing.  Undang- undang  Nomor  62  Tahun  1962  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  dan berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya  (sektoral)  yang  mempunyai  kaitannya dengan masalah keimigrasian.
Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu  tempat  atau  negara  menuju  ke  tempat  atau  negara  lain.  Ada  istilah emigratio yang mempunyai  arti  berbeda,  yaitu  perpindahan  penduduk  dari  suatu  wilayah  atau  negara  ke luar  menuju  wilayah  atau  negara  lain.  Sebaliknya,  istilah emigratio dalam  bahasa  Latin mempunyai  arti  perpindahan  penduduk  dari  suatu  negara  untuk  masuk  ke  dalam  negara lain.  Pada  hakikatnya  emigrasi  dan  imigrasi  itu  menyangkut  hal  yang  sama  yaitu perpindahan  penduduk  antar  negara,  tetapi  yang  berbeda  adalah  cara  memandangnya. Ketika  seseorang  pindah  ke  negara  lain,  peristiwa  ini  dipandang  sebagai  peristiwa emigrasi,  namun  bagi  negara  yang  didatangi  orang  tersebut  peristiwa  itu  disebut  sebagai peristiwa imigrasi.
Di  Indonesia  pemeriksaan  keimigrasian  telah  ada  sejak  zaman  penjajahan  Belanda. Pada  saat  itu,  terdapat  badan  pemerintah  kolonial  bernama Immigratie  Dienst yang bertugas  menangani  masalah  keimigrasian  untuk  seluruh  kawasan  Hindia  Belanda. Indonesia  merdeka  pada  17  Agustus  1945,  namun  baru  pada  tanggal  26  Januari  1950 Immigratie  Dienst ditimbang-terimakan  dari  H.  Breekland  kepada  Kepala  Jawatan Imigrasi  yang  baru  Mr.  H.J.  Adiwinata.  Tibang  terima  tersebut  tidak  hanya  merupakan pergantian  pimpinan  Jawatan  Imigrasi  dari  tangan  Pemerintahan  Belanda  ke  tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula  dari  era  baru  dalam  politik  hukum  keimigrasian  Indonesia,  yaitu  perubahan  dari politik  hukum  keimigrasian  yang  bersifat  terbuka (open  door  policy) untuk  kepentingan pemerintahan  kolonial,  menjadi  politik  hukum  keimigrasian  yang  bersifat  selektif  yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.
Pada awal kemerdekaan kebijakan keimigrasian lebih ditujukan atau berorientasi pada upaya  penegakan  hukum  keimigrasian  belaka  karena  yang  menjadi  perhatian  bangsa adalah  tegaknya  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  baru  merdeka.  Setelah Indonesia  menghadapi  era  baru  dalam  keadaan  negara  yang  lebih  stabil  dengan  ditandai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Tahun 1969 dimana Indonesia juga mendapat bantuan dari luar negeri maka masalah lalu lintas manusia antar negara sebagai bagian interaksi antar bangsa menjadi sangat penting.
Sesuai  dengan  harapan  pembangunan  maka  orientasi  dari  pada  Undang-undang keimigrasian  ini  lebih  ditujukan  pada  dukungannya  terhadap  upaya  peningkatan pembangunan,  khususnya  bidang  ekonomi.  Dengan  demikian,  Undang-undang  Nomor  9 Tahun 1992 tentang keimigrasian telah meletakan dasar-dasar kebijakan yang mendorong upaya pengembangan ekonomi.
Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1992  ini  diharapkan  menjadi  regulasi  yang  positif terhadap lalu lintas keluar masuk orang asing, sekaligus menjadi barometer bagi lembaga imigrasi dalam rangka menciptakan kinerja yang profesional dan mewujudkan tujuan dari pada  Undang-undang  keimigrasian  itu  sendiri.  Demikian  halnya,  dengan  berlakunya Undang-undang  ini,  diharapkan  kelembagaan  imigrasi  dapat  meningkatkan  fungsi  dan peranannya  terhadap  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  merupakan  kewenangannya  dalam rangka  melakukan  pelayanan  terhadap  lalu  lintas  keluar  masuk  orang  asing  di  wilayah Indonesia,  termasuk  juga  orang  Indonesia  yang  melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  pustaka  ( Library  research) ,  karena mengkaji  bahan  pustaka.  Penelitian  ini  berusaha  membahas  dan  mengkaji  permasalahan yang  ada  dari  sudut  pandang  Hukum  Tata  Negara,  mengenai  fungsi  imigrasi  menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Metode pengumpulan bahan hukum  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  sistem  kartu  melalui  prosedur inventarisasi, identifikasi, dan sinkronisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
Secara operasional fungsi keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep
Tri  fungsi  Imigrasi .  Konsep  ini  hendak  menyatakan  bahwa  sistem  keimigrasian,  baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga,  organisasi,  aparatur,  mekanisme  hukum  keimigrasian,  sarana  dan  prasarana hukum  keimigrasian,  dalam  operasionalisasinya  harus  selalu  mengandung  Trifungsi,  di antaranya:
a. Fungsi Pelayanan Masyarakat
Salah  satu  fungsi  keimigrasian  adalah  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  atau administrasi  negara  yang  mencerminkan  aspek  pelayanan.  Dari  aspek  ini,  imigrasi dituntut  untuk  memberi  pelayanan  prima  di  bidang  keimigrasian:  baik  kepada  WNI maupun  WNA.  Pelayanan  bagi  WNI  terdiri  dari:  (1)  pemberian  paspor/  pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/Pas Lintas Batas (PLB); dan (2) Pemberian tanda  bertolak/masuk.  Pelayanan  bagi  WNA  terdiri  dari:  (1)  pemberian  Dokumen Keimigrasian  (DOKIM)  berupa:  Kartu  Izin  Tinggal  Terbatas  (KITAS),  Kartu  Izin Tinggal  Tetap  (KITAP),  Kemudahan  Khusus  Keimigrasian  (DAHSUSKIM);  (2) Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial  Budaya  (VKSB),  Visa  Kunjungan  Usaha  (VKU);  (3)  Perpanjangan  DOKIM meliputi  KITAS,  KITAP  DAHSUSKIM;  (4)  Pemberian  Izin  Masuk  Kembali,  Izin Bertolak; dan (5) Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.
b. Fungsi Penegakan Hukum Dalam  pelaksanaan  tugas  keimigrasian,  keseluruhan  aturan  hukum  keimigrasian  itu diletakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik itu  WNI  atau  WNA,  penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  WNI,  ditujukan  pada permasalahan:  (1)  Pemalsuan  identitas;  (2)  Pertanggungjawaban  sponsor;  (3) Kepemilikan  paspor  ganda;  dan  (4)  Keterlibatan  dalam  pelanggaran  aturan keimigrasian.
c. Fungsi Keamanan
Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi  merupakan  institusi  pertama  dan  terakhir  yang  menyaring  kedatangan  dan keberangkatan  orang  asing  ke  dan  dari  wilayah  RI.  Pelaksanaan  fungsi  keamanan yang  ditujukan  kepada  WNI  dijabarkan  melalui  tindakan  pencegahan  ke  luar  negeri bagi  WNI  atas  permintaan  Menteri  Keuangan  dan  Kejaksaan  Agung.  Khusus  untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.
2. Konsepsi Hukum Keimigrasian Yang Ideal
Konsep ketahanan nasional mencakup pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan  keamanan  yang  seimbang  dan  serasi  dalam  kehidupan  nasional.  Pengertian  konsepsi ketahanan  nasional  adalah  konsep  pengaturan  dan  penyelenggara  kesejahteraan  dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional, yang melingkupi seluruh aspek  kehidupan  secara  utuh  dan  menyeluruh  berlandaskan  falsafah  bangsa,  ideologi negara, konstitusi, dan wawasan nasional dengan metode Astagatra (Dephan R.I; 1995; hal 15).
Dalam hal ini, pengertian ketahanan nasional itu sendiri adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan  ketangguhan,  yang  mengandung  kemampuan  mengembangkan  kekuatan  nasional dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala  ATHG  (ancaman,  tantangan,  hambatan, gangguan)  baik  yang  datang  dari  luar  atau  dari  dalam,  yang  langsung  maupun  tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Dephan R.I; 1995; hal 16).
Hal  tersebut  diatas  adalah  merupakan  pijakan  dasar  dalam  pengembangan  dan pembangunan  bangsa.  Operasionalisasinya  membutuhkan  aturan  atau  hukum  sebagai alat untuk  mengarahkan  masyarakat  ke  tujuan  yang  diinginkan,  yaitu  kondisi  yang  memiliki kemampuan  untuk  bertahan  dalam  menghadapi  ancaman,  tantangan,  hambatan  dan gangguan (ATHG). Penggunaan “hukum” dalam operasionalisasi konsep ini mengingatkan kita  pada  pemikiran  yang  diungkapkan  oleh  Roscoe  Pound,  yaitu  bahwa  hukum merupakan alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering) . Oleh karena itu,ketika hukum dipakai sebagai instrumen penting untuk menjabarkan usaha pencapaian kondisi  masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  mengatasi  ancaman,  tantangan, hambatan  dan  gangguan  (ATHG),  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  bukan  sekedar  “alat” melainkan  sudah  berfungsi  sebagai  “sarana”  pembaruan  masyarakat.  Dapat  dikatakan bahwa dalam mengusahakan ketahanan nasional, hukum tidak dapat tidak harus dilibatkan sebagai agen perubahan masyarakat.

## 3. Operasionalisasi  Konsep  Ketahanan  Nasional  Terhadap  Kebijakan  Hukum Keimigrasian
Dalam  rangka  membahas  kaitan  konsep  ketahanan  nasional  dengan  operasionalisasi kebijakan politik  hukum keimigrasian, sebenarnya secara transparan dan eksplisit konsep ketahanan  nasional  itu  sendiri  telah  tercermin  dalam  rumusan  kebijakan  politik  hukum keimigrasian  yang  bersifat  selektif.  Di  dalam  prinsip  ini  pengaturan  keluar-masuk  setiap orang dari dan ke wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal, dan pengawasan orang asing di Indonesia menggunakan ukuran, yaitu :
a. Dapat/tidak memberikan manfaat, kesejahteraan bagi bangsa
b. Membahayakan tidak bagi keamanan dan ketertiban; dan
c. Bermusuhan/tidak dengan rakyat Indonesia.
Secara  faktual,  kebijakan  politik  hukum  keimigrasian  tercermin  dalam tugas-tugas pengawasan  orang  asing menyatakan  keberadaan  dan  aktivitasnya,  bahkan  sejak  saat  ia masuk,  berada,  ataupun  keluar  wilayah  Republik  Indonesia  serta  tercermin  dalam tugas- tugas  penindakan  orang  asing yang  menyangkut  bidang  keimigrasian.  Keduanya merupakan  upaya  pengaturan/penyelenggaraan  kesejahteraan  dan  keamanan  yang seimbang (ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi).
Di  dalam  juklak  tersebut,  tanggung  jawab  pengawasan  orang  asing  di  Indonesia terletak  pada  Pejabat  Imigrasi  di  TPI,  Kantor  Imigrasi,  Kantor  Wilayah  Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Adapun  bentuk Pengawasan tersebut sebagai berikut :
a. Pengawasan Administratif
Pengawasan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  surat  atau  dokumen  yang  berupa pencatatan,  pengumpulan,  pengolahan  data,  dan  penyajian;  ataupun  penyebaran informasi  secara  manual  dan  elektronik  tentang  lalu-lintas,  keberadaan,  dan kegiatan orang asing. Pengawasan administratif ini dilakukan dengan cara :
1. Penyusunan daftar nama orang asing, yaitu pembuatan daftar orang asing sejak memasuki  wilayah  Indonesia  dan  kemudian  memperoleh  perpanjangan  izin kunjungan. Daftar ini dapat disusun secara manual  maupun elektronik, kecuali orang asing memegang BVKS.
2. Kartu  Pengawasan,  yaitu  setiap  pemberian  izin  keimigrasian  dibuatkan  kartu pengawasan  yang  selanjutnya  disimpan  dengan  cara  disusun  menurut  tanggal habis masa berlaku izin keimigrasian dan tanggal keberangkatan.
3. Pengawasan Pemegang Izin Kunjungan meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Pengawasan  atas  pemegang  izin  kunjungan  menjadi  tugas  Kantor  Imigrasi yang memberikan izin masuk;
- Pengawasan  ini  baru  berakhir  kepada  Kantor  Imigrasi  (Kanim) lain, apabila Min kunjungan diperpanjang oleh Kanin yang bukan pemberi izin masuk.
4. Pengawasan Pemegang Izin Tinggal Terbatas mencakup kegiatan:
- Pengawasan  orang  asing  pemegang  izin  tinggal  terbatas  dilakukan  oleh Kantor  Imigrasi  yang  memberikan  izin  tinggal  terbatas  menyangkut keabsahan dokumen keimigrasian orang asing yang  bersangkutan, kelayakan dan bonafiditas sponsor yang mendatangkan orang asing tersebut.
- Demikian  juga  untuk  pemberian  perpanjangan  izin  tinggal  terbatas,  jajaran imigrasi  (pejabat)  diharuskan  meneliti  manfaat  dan  keuntungan  dari  orang asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia.
Dalam hal pindah pekerjaan atau alih sponsor yang perlu diperhatikan adalah :
1) Hubungan perusahaan lama dengan perusahaan baru;
2) Apakah pada perusahaan baru tenaga orang asing yang bersangkutan benar- benar dibutuhkan;
3) Persetujuan sponsor lama untuk bekerja pada perusahaan baru;
4) Jumlah maksimum tenaga kerja asing yang diperkenankan pada perusahaan baru;
5) Catatan perubahan pada kartu pengawasan dan buku perusahaan; dan
6) Apabila  tidak  memenuhi  persyaratan,  izin  tinggal  orang  asing  yang bersangkutan dicabut dan dalam waktu 14 (empat belas) hari diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia.
b. Pengawasan Lapangan
Pengawasan  lapangan  dilakukan  dalam  bentuk  pemantauan,  razia,  pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana  keimigrasian.  Pengawasan  lapangan  ini  dilakukan  di  tempat  orang  asing berada. Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Pembahasan beralih  pada  rangkaian  tugas  penindakan  orang  asing.  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Kehakiman  Nomor  M.02.PW.09.02  tanggal  14  Maret  1995  tentang  Tata Cara  Pengawasan,  Pengajuan  Keberatan Orang  Asing  dan  tindakan  Keimigrasian, penindakan  terhadap  orang  asing  yang  melanggar  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara berikut ini .
1. Tindakan yustisial yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke pengadilan.
2. Tindakan keimigrasian, yaitu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar peradilan. Pengenaan tindakan keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum  yang  prosesnya  tidak  melalui  pengadilan  tetapi  langsung  secara administratif  melalui  keputusan  pejabat  administrasi  negara  (pejabat  imigrasi), dengan  dasar  hukumnya  Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian).
Tindakan  keimigrasian  dapat  dilakukan  terhadap  orang  asing  pemegang  izin keimigrasian. Tindakan tanpa izin keimigrasian. Tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa :
a. Penolakan masuk/tanda bertolak;
b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
4. Konsep Pembaharuan Hukum Keimigrasian Indonesia
Dasar pertimbangan tindakan pembaharuan hukum keimigrasian nasional adalah letak geografis wilayah dan demografis negara Republik Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai  tempat  perlintasan  antar  negara  yang  strategis.  Dihubungkan  dengan perkembangan  teknologi,  informasi,  komunikasi,  dan  transportasi  yang  mendorong  lalu- lintas  manusia  antar  negara  semakin  meningkat,  maka  keterkaitan  tersebut  menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Terlebih merujuk kepada sifat multidimensional yang terkandung dalam hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional (lintas negara).
Adanya  perubahan  paradigma  dari  Trifungsi  Imigrasi,  di  mana  salah  satu  fungsi keimigrasian  disebutkan  sebagai  fasilitator  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini  didorong semakin kuatnya dampak globalisasi bagi sistem perekonomian suatu negara yang dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam hukum nasional baik di bidang transportasi, industri, perdagangan,  lingkungan,  ketenagakerjaan,  termasuk  arus  lalu-lintas  orang,  barang,  dan jasa. Penyesuaian ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan intensitas hubungan antara negara.  Semakin  meningkatnya  intensitas  hubungan  antar  negara  mempunyai  dampak yang  besar  terhadap  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  keimigrasian  sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat prediktif dan akomodatif.
a. Akomodatif, dalam  arti  mampu  mengakomodasi  berbagai  permasalahan keimigrasian dan menjadi “payung” bagi berbagai ketentuan ataupun peraturan di bidang keimigrasian. Ketentuan baru ini harus dapat mengakomodasi (memberikan jalan  keluar  terhadap)  persoalan,  masalah,  serta  kebijakan  baru  pemerintah  yang sesuai  dengan  rasa  keadilan  masyarakat  Indonesia,  baik  yang  menyangkut  fungsi pelayanan,  penegakan  hukum,  sekuriti,  atau  fasilitator  pembangunan  ekonomi. Koordinatif,  dalam  arti  ketika  terjadi  tumpang-tindih  kewenangan  lintas  sektoral dalam hal permasalahan keimigrasian sebagai bagian dari dinamika masyarakat.
b. Antisipatif, dalam arti memiliki kemampuan memperhitungkan dan menyesuaikan terhadap  hal-hal  yang  akan  (belum)  terjadi.  Untuk  mencapai  kemampuan  ini perspektif  keimigrasian  tidak  melulu  diarahkan  pada  situasi  kondisi  nasional  saja, tetapi juga secara regional dan internasional.
c. Represif ,  dalam  arti  memiliki  kemampuan  menindak  setiap  pelanggaran  atau kejahatan  keimigrasian  yang  terjadi.  Namun  demikian,  penindakan  dilakukan dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  penghormatan  terhadap  harkat  dan martabat.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Fungsi Keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mencakup tiga hal, yakni : (1) Fungsi Pelayanan Masyarakat dibidang arus  lalu-lintas orang (WNI  dan  WNA);  (2)  Fungsi  Penegakan  Hukum  berkaitan  dengan  hal-hal keimigrasian;  (3)  Fungsi  Keamanan;  Imigrasi  berfungsi  sebagai  penjaga  pintu gerbang  negara.  Dikatakan  demikian  karena  imigrasi  merupakan  institusi  pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dan WNI ke dan dari wilayah RI.
b. Secara umum, konsep keimigrasian yang ideal sebaiknya memuat empat hal, yakni:
1. Lebih  memberikan  perhatian  kepada  hak  asasi  manusia,  misalnya  berapa  lama orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.
2. Masalah Transnasional Organized, misalnya adanya tuntutan dan sanksi hukum terhadap  organizer  (perorangan  atau  korporasi  yang  mengatur)  terhadap penyelundupan manusia, yang saat ini belum tertampung UU No. 9 Tahun 1992.
2. Saran
Memperhatikan  kesimpulan  diatas,  maka  selanjutnya  penulis  memberikan  saran sebagai berikut :
a. Sehubungan  dengan  pencapaian  visi  dan  misi  keimigrasian,  pemerintah  perlu meninjau  dan  mengkaji  kembali  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1992  dengan lebih memperhatikan hal-hal yang faktual sehubungan dengan fungsi keimigrasian.
b. Dalam  rangka  menciptakan  konsepsi  keimigrasian  yang  ideal,  maka  penulis menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Lebih  memberikan  perhatian  kepada  hak  asasi  manusia,  misalnya  berapa  lama orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.
2. Masalah Transnasional Organized, misalnya adanya tuntutan dan sanksi hukum terhadap  organizer  (perorangan  atau  korporasi  yang  mengatur)  terhadap penyelundupan manusia, yang saat belum tertampung di dalam UU No. 9 Tahun 1992.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abdurrahman. Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Abdurrasyid Abdullah. Hukum Antariksa Nasional, CV. Rajawali , Jakarta, 1992. Achmad Ali. Mengembara Di Belantara Hukum, Lembaga Penerbitan UNHAS, Makassar, 1990.
-------------, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), Candra Pratama, Jakarta, 1996.
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar. Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara, Alumni, Bandung,1993.
Budiarto,  M. Wawasan  Nusantara  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980. Chainur Arrasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Departemen  Pertahanan  Keamanan  RI-Lembaga  Ketahanan  Nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia dan Ketahanan Nasional, Jakarta, 1998. ----------------, Aktualisasi  Kehidupan  Politik  dan  Ekonomi  Indonesia  sebagai  Upaya Memperkokoh  Ketahanan  Nasional  dalam  Menghadapi  Tantangan  Globalisasi, Jakarta. 1995.
Dirdjosiswoyo. Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Hadari  Nawawi. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial, Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta. 1991.
Iman Santoso M. Perspektif Keimigrasian (Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press, Jakarta, 2003. Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1984.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
La  Ode  Husen. Hubungan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Dengan  Badan Pemeriksa  Keuangan  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, CV.  Utomo, Bandung, 2005.
Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992.
Mahjiddin,  Atje  Misbach. Status  Hukum  Perairan  Kepulauan  Indonesia  dan  Hak  Lintas Kapal Asing, Alumni, Bandung, 1993. Marbun,  S.F  dan  Moh.  Mahfud. Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
Mauro  Cappelletti. Judicial  Review  in  The  Contemporary  Word .  The  Bobbs-  Merrill Company, New York, 1971.
Michel Dummet. Immigration and Refugees-Thinking in Action, Routledge, London, 2001.
Muh. Yamin. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1982. Noeng Muhadji. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992. Ohmae Kenichi. The Borderless World, Harper Business, London, 1991. Padmo Wahyono. Indonesia Negara yang Berdasar atas Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1979.
Paulus  BP. Himpunan  Perundang-Undangan  yang  Bertautan  Antara  Warga  Negara  dan Orang Asing, Sumbangsi Mekar, Bandung, 1997.
Prawirohamidjojo Soetojo, R, Diktat Sejarah Hukum Umum, PPS Airlangga, Surabaya.
Romli Atmasasmita. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung,
2002.
-----------------, Strategi  Pembangunan  Hukum  Nasional, Makalah  disampaikan  pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Univ. Padjajaran, Bandung.
Sri Soemantri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
Sri Soemantri. Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1971.
Sjachran  Basah. Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
Sjahriful  (James),  Abdullah. Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasian, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1992.
Soerjono Soekanto. Fungsi Hukum dan Perubahan, Alumni, Bandung, 1981.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Soetandyo  Wignjosoebroto. Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 1997.
Sumardi Juajir, M. Hukum Pencemaran Transnasional, Citra Aditya, Bandung, 1996.
Sumaryono,  E. Etika  Profesi  Hukum,  Norma-Norma  bagi  Penegak  Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Supomo. Sejarah Politik Hukum Adat Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta 1992. Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta, 1981.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Negara R.I Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1994 Tentang  Pengawasan  Orang  Asing  dan Tindakan Keimigrasian .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1994 Tentang  Visa,  Izin  Masuk  dan  Izin Keimigrasian .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1994 Tentang  Surat  Perjalanan  Republik Indonesia .
Keputusan  Menteri  Kehakiman  R.I  Nomor  M.02-PW.09.02  tanggal  14  Maret  1995 Tentang  Tata  Cara  Pengawasan,  Pengajuan  Keberatan  Orang  Asing  dan  Tindakan Keimigrasian .
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  Nomor  M.68.PR.09.03  tanggal  12  Juni  2003
Tentang Susunan Tim Koordinasi dan Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat .