## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGARUH  IMUNITAS  PEJABAT  NEGARA  DAN  KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN KKN PADA MASA COVID-19

## Budiyardi, Lu Sudirman, Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 2052001.budi@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Immunity, State Officials, State Financial Policy, Prevention  of  KKN, Covid-19. At the end of 2019, it was reported that there was an outbreak  of  a  disease  that  spread  very  quickly  and was still the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). China officially reported the presence of the corona virus  to  the  World  Health  Organization  (WHO)  on December  31,  2019,  but  a  team  from  Harvard University,  by  analyzing  satellite  photos  of  traffic around  a  number  of  hospitals  in  Wuhan,  Hubei Province, China experienced an increase starting last month.  August  2019,  this  may  indicate  that  the corona  virus  appeared  in  the  city  earlier  than  the reported time frame. As for the problems that will be researched in order to achieve clear and systematic goals and objectives and as desired, the authors limit the problems to be researched so that can answer the question  of  how  the  immunity  of  State  Officials  in regulating  financial  policies  is  reviewed  through PERPU  1/2020  in  handling  Covid-19  and  how  the influence of PERPU No. 1/2020 and the Constitution against  abuse  of  the  authority  of  state  officials  in determining  financial  policy?  This  research  is directed  to  examine  the  extent  to  which  PERPU  no. 1/2020  can  ensure  financial  stability  and  the financial  system  remains  safe  from  threats  to  the country's economy in the context of handling Covid- 19, which is increasingly making the world economy, including  Indonesia.  The  influence  of  state  officials' immunity  and  state  financial  policies  in  preventing KKN during the covid-19 period is very important to
be able to help this nation to become a nation that is far from KKN actions and that can be done if the state officials  have  honesty,  truth  and  justice  so  as  to produce good morality. against state official.
Abstrak Kata kunci:
Imunitas, Pejabat Negara, Kebijakan Keuangan Negara, Pencegahan KKN, Covid-19.
Corresponding Author: Budiyardi, e-mail :
2052001.budi@uib.edu
Pada  akhir  tahun  2019  diberitakan  munculnya wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat dan masih yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).  China  melaporkan  secara  resmi  adanya  virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada  tanggal  31  Desember  2019,  namun  tim  dari Universitas Harvard, dengan menganalisis foto-foto satelit lalu lintas di sekitar sejumlah rumah sakit di Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China  mengalami peningkatan  mulai  bulan  Agustus  2019,  hal  ini mungkin  mengindikasikan  bahwa  virus  corona muncul di kota itu lebih awal dari kerangka waktu yang dilaporkan, Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematik serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti  sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan bagaimana  imunitas  Pejabat  Negara  dalam mengatur  kebijakan  keuangan  ditinjau  melalui PERPU  1/2020  dalam  penanganan  Covid-19    dan bagaimana  pengaruh  PERPU  No.  1/2020  dan Konstitusi  terhadap  penyalahgunaan  wewenang pejabat  negara  dalam  menentukan  kebijakan keuangan? Penelitian ini diarahkan untuk meneliti sejauh  mana  PERPU  No.  1/2020  tersebut  dapat menjamin stabilitas keuangan dan sistem keuangan tetap  aman  dari  ancaman  perekonomian  negara dalam rangka penanganan Covid-19 yang kian hari makin membuat terpuruknya perekonomian dunia termasuk  Indonesia.  Pengaruh  imunitas  pejabat negara  dan  kebijakan  keuangan  negara  dalam pencegahan  KKN  pada  masa  covid-19  sangat penting  untuk  dapat  membantu  bangsa  ini  untuk menjadi bangsa yang jauh dari tindakan KKN dan itu dapat  dilakukan  jika  kepada  pejabat  Negara memiliki  kejujuran,  kebenaran  dan  keadilan
sehingga  menghasilkan  moralitas  yang  baik terhadap pejabat negara.
@Copyright 2022.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum ( rechsstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan  belaka  ( machtstaat ),  demikian  ditegaskan  dalam  penjelasan  Undang- Undang Dasar 1945. Mengingat pernyataan demikian dirumuskan dalam penjelasan dari  UUD  1945,  itu  berarti  kehidupan  bernegara/bermasyarakat,  baik  oleh  warga negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan  melalui  suatu  tatanan  hukum.  Pernyataan  tersebut  mengandung  arti bahwa  tidak  ada  seorang  pun  berada  di  atas  hukum,  semua  sama  dimata  hukum ( equality  before  the  law ),  dengan  demikian  pemerintah,  negara  beserta  aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa  harus  dijunjung  tinggi  nilai-nilai  substansial  yang  menjiwai  hukum  dan menjadi  tuntutan  masyarakat  antara  lain  tegaknya  nilai-nilai  keadilan,  kebenaran, kejujuran,  dan  kepercayaan  antar  sesama,  tegaknya  nilai-nilai  kemanusiaan  yang beradab  dan  penghargaan/perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  tidak  adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Arief, 2002).
Negara  menghadirkan  hukum  berarti  bahwa  adanya  ketetapan  tentang  apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada  alat  perlengkapan  negara  untuk  bertindak  sesuai  menurut  hukum.  Sistem bekerjanya  hukum  yang  demikian  itu  merupakan  salah  satu  proses  penegakan hukum. Sejarah mencatat bahwa selama lebih dari tiga dasawarsa sejak orde lama maupun orde baru, hukum tidak mendapat tempat sebagaimana dimaksudkan dalam UUD  1945.  Tempatnya  digeser  oleh  politik  (orde  lama)  dan  ekonomi  (orde  baru). Bahkan  dalam  periode  tersebut  hukum  dijadikan  alat  penopang  kekuasaan  yang berpusat pada satu tangan yaitu Presiden. Keadaan ini berakibat lebih jauh yaitu tidak berfungsinya  lembaga  tertinggi  negara  dan  lembaga  tinggi  negara  lainnya  dengan baik, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Keadaan ini seperti membuktikan  kebenaran  ungkapan Lord  Acton yaitu “Power  tend  to be  corrupt, absolute power corrupt absolutely” (Kekuasaan cenderung diselewengkan, kekuasaan absolute /mutlak  menyebabkan  penyelewengan  secara  mutlak  pula)  (Figgis  & Laurence, 1907).
Di  dalam  suatu  negara,  tidak  hanya  proses  penegakan  hukum  yang  penting, pembangunan  nasional  pun  juga  menjadi  prioritas.  Proses  pembangunan  dapat menimbulkan  kemajuan  dalam  kehidupan  masyarakat,  selain  itu  dapat  juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat  hal  ini  bisa  disebabkan  menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  sehingga berkurangnya  ketersediaan  lapangan  pekerjaan.  Salah  satu  penyebab  utama menurunnya  pertumbuhan  ekonomi  adalah  wabah  penyakit  yang  penyebarannya
cepat dan masif ditambah lagi dengan pejabat negara yang memiliki kecenderungan melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dalam mengelola keuangan negara  dan  daerah.  Kecenderungan  melakukan  penyalahgunaan  kewenangan  atau kekuasaan ini sering kali berakibat pada tindak pidana yang bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pada akhir tahun 2019 diberitakan munculnya wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat dan masih yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)  (Disemadi  &  Shaleh,  2020;  Kuasa,  Erni  &  Disemadi,  2022).  China  melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal  31  Desember  2019,  namun  tim  dari  Universitas  Harvard,  dengan menganalisis foto-foto satelit lalu lintas di sekitar sejumlah rumah sakit di Wuhan, Provinsi  Hubei,  China  mengalami  peningkatan  mulai  bulan  Agustus  2019,  hal  ini mungkin  mengindikasikan  bahwa  virus  corona  muncul  di  kota  itu  lebih  awal  dari kerangka waktu yang dilaporkan (Fransisco, 2020; Phymma, Shahrullah & Sudirman, 2022).
Sejauh  ini  virus  corona  diyakini  pertama  kali  muncul  di  China  pada  bulan November 2019, pihak berwenang melaporkan klaster kasus-kasus pneumonia, yang penyebabnya tidak diketahui (Liu, Yang, Zhang, Xiang, Liu, Hu, & Zhang, 2020), ke WHO  pada  tanggal  31  Desember  2019,  China  melaporkan  kasus-kasus pneumonia yang  penyebabnya  tidak  diketahui  ke  WHO  pada  tanggal  31  Desember  2019, sembilan  hari  kemudian,  pihak  berwenang  China  mengungkapkan  mereka menemukan  virus  corona  baru  (yang  kemudian  dinamakan Sars-CoV-2 ,  virus  yang menyebabkan penyakit Covid-19) pada sejumlah kasus pneumonia itu, Wuhan dan kota-kota lain di China menjalani karantina wilayah pada tanggal 23 Januari 2020, WHO  menyatakan  Covid-19  sebagai  Darurat  Kesehatan  Global  pada  tanggal  30 Januari 2020 menyusul temuan 82 kasus terkonfirmasi di luar wilayah China (Sun, Xie, Yu, Jiang, Zheng & Pan, 2021).
Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020,  ketika  dua  orang  terkonfirmasi  tertular  dari  seorang  warga  negara  Jepang, pada  tanggal  9  April,  pandemi  sudah  menyebar  ke  34  provinsi  dengan DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia (Wikipedia, 2022). Saat ini kasus penyebaran wabah virus corona sudah menjadi  Pandemi  diberbagai  negara  belahan  dunia.  Pengertian  pandemi  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas, kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia, penyebaran Covid- 19  ini  sangat  cepat  dan  tidak  ada  yang  mempu  memprediksi  kapan  berakhirnya pandemi  Covid-19  ini  (Ristyawati,  2020;  Sudirman  &  Disemadi,  2021).  Pandemi Corona  yang  menimpa  sebagian  besar  negara  di  dunia  telah  mengakibatkan merosotnya perekonomian secara global, adanya virus dengan sebutan Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengambil kebijakan isolasi penuh atau lockdown dan jenis pembatasan sosial lainnya, Indonesia sendiri mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ayunda, Kosasih  & Disemadi, 2021). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penularan virus  corona  tersebut,  juga  telah  melemahkan  aktifitas  dunia  usaha,  bahkan  tidak dapat  ditepis,  akibat  pandemi  ini  banyak perusahaan  yang  harus  gulung  tikar  dan terpaksa memberhentikan sebagian pegawainya (Nurhalimah, 2020).
Selain  masalah  kesehatan,  pandemi  Corona  ini  juga  memberi  dampak  buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi nasional, dengan  demikian  tentu  saja,  pemerintah  perlu  menggelontorkan  dana  tambahan tidak hanya untuk bidang kesehatan, melainkan alokasi anggaran yang tidak sedikit itu  juga  diperuntukan  bagi social  safety  net ,  pemulihan  kredit  dan  aspek-aspek terdampak  lainnya,  keadaan  ini  harus  dengan  sigap  ditangani  secara  cermat  oleh Pemerintah, karena jika dibiarkan berlarut-larut efek pandemi yang terjadi ini dapat dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan  negara,  dan  meningkatkan  belanja  serta  pembiayaan  negara  sebagai long-term effect yang sulit dipulihkan (Pratama, 2021).
Pemerintah  merespon  keadaan  ini  dengan  menerbitkan  regulasi  untuk mengatur  stabilitas  keuangan  negara  yang  terdampak  pandemi,  regulasi  tersebut dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (Perpu)  (Sifany  &  Wisnaeni,  2022). Sejak diterbitkan pada 31 Maret 2020, Perpu ini dihujani berbagai tanggapan baik dari  pengamat  ekonomi,  politik,  hukum,  maupun  masyarakat  umum,  segelintir masyarakat  memberikan  tanggapan  positif  karena  selintas  Perpu  ini  menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional, namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengecam keberadaan  Perpu  tersebut  terutama  terhadap  norma  pasal  27  yang  seakan memberikan  imunitas  bagi  Pejabat  Negara  dalam  hal  ini  Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan (KSSK), bahkan, keresahan masyarakat atas Perpu tersebut dijawantahkan melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini dikarenakan pasal 27  Perpu  tersebut  menegaskan  bahwa  KSSK  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata maupun pidana selama menjalankan kewenangannya (Nurhalimah,  2020). Dengan terbitnya Perpu tersebut, terdapat dua pandangan yang ditimbulkan. Jika dikaitkan dengan pengalaman masa lalu negara Indonesia, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga bail out Bank Century pada masa krisis tahun 1998, maka tujuan dari rumusan pasal 27 Perpu dapat dipahami dan memang diperlukan, karena tujuanya dimaksudkan  untuk memberikan perlindungan bagi Pejabat Negara yang beritikad  baik  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang menerima kebijakan terkait Covid-19.
Salah satu poin yang krusial dalam Perpu tersebut adalah frasa kata didasarkan pada  itikad  baik  yang  ada  dalam  pasal  27  ayat  (2),  persoalannya  adalah  dalam penjelasan Perpu tersebut tidak memuat rumusan dari maksud itikad baik, dan jika mengacu  pada  pemahaman  itikad  baik  menurut  peraturan  perundangan  maupun menurut para ahli, itikad baik tak memiliki ukuran yang baku, ahli hukum perdata J Satrio (1996), menyebutkan itikad baik sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi pada  saat  keputusan  diambil  (Christiawan,  2020).  Persoalan  ini  jadi  rawan merugikan  bagi  pejabat  yang  disebut  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  maupun  merugikan masyarakat  jika  ukuran  itikad  baik  dipersoalkan  secara  hukum  pasca  pandemi, ukuran  itikad  baik  pada  saat  terjadi  pandemi  Covid-19  berbeda  dengan  pasca pandemi  Covid-19,  kepastian  hukum  dalam  kondisi  pandemi  yang  dipenuhi ketidakpastian,  termasuk  ancaman  perekonomian  dan  stabilitas  keuangan,  mutlak
diperlukan  karena  jika  penyelenggara  negara  tidak  dapat  memberikan  kepastian, justru  terjadi  ketidakpercayaan  masyarakat  yang  justru  menyebabkan  ancaman perekonomian  (Christiawan,  2020). Mengacu  kondisi  di  atas,  artinya  pejabat  yang mengambil  keputusan  beserta  keputusan  yang  dibuat  sehubungan  dengan  Perpu perlu  mendapat  jaminan  secara  legalitas  baik  untuk  pejabat  pengambil  keputusan maupun terhadap keputusan itu sendiri, oleh karena itu, pasal 27 Perpu No 1/2020 harus  dapat  dipahami  secara  ekonomi  memberi  jaminan  kepastian  hukum  untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan (Christiawan, 2020). Namun dengan rumusan yang ada,  pasal  27  Perpu  tersebut  justru  menyebabkan  potensi  penyimpangan  dalam pelaksanaannya, Potensi penyimpangan terletak pada proteksi yang terkandung di pasal 27 itu sendiri, jika mengacu pada rumusan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), dapat dikatakan  hampir  tidak  ada  celah  hukum  untuk  menguji  keputusan  yang  dibuat sehubungan dengan terbitnya Perpu tersebut (Christiawan, 2020).
Demikian  juga  dengan  rumusan  pasal  27  yang  menyatakan  bahwa  objek keputusan dan tindakan pejabat sebagaimana dimaksud Perpu tersebut tidak dapat dikualifikasikan  terkait  pertanggungjawaban  tindak  pidana  korupsi  (bukan merupakan kerugian negara), pidana, perdata maupun melalui peradilan tata usaha negara (PTUN), maka rumusan pasal 27 ini mengesampingkan asas kesalahan dan pertanggungjawaban dalam hukum, hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan yang  justru  merugikan  masyarakat  (Christiawan,  2020).   Rajendran,  peneliti  dari Mumbai  University  (2006),  menguraikan  bahwa  potensi  penyimpangan  dana bencana  cenderung  terbuka  lebar  dan  sering  terjadi  di  negara  Asia,  utamanya  di negara  berkembang,  sebab  pemerintah  dan  masyarakat  hanya  fokus  pada penanganan,  pencegahan,  dan  pemulihan  akibat  bencana,  di  sisi  lain  kurang  fokus pada  pengawasan  penggunaan  dana,  dan  belum  tentu  dibarengi  dengan  prosedur yang memastikan dana itu tepat guna dan tepat sasaran (Christiawan, 2020).
Guna menghindari penyimpangan pada penggunaan diskresi, perlu mekanisme pengawasan  dan  pertanggung  jawaban,  pemerintah  harus  membuat  aturan pelaksana  yang  memuat  prosedur  pengawasan  serta  mekanisme  penggunaan kewenangan  setiap  organ  pemerintah  di  dalam  Perpu  tersebut, penegasan  ini bertujuan mencegah penyimpangan dana penangan Covid-19, selain tepat guna, tidak ada pula kriminalisasi pejabat pengambil keputusan.
Adapun  permasalahan  yang  akan  diteliti  guna  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang  jelas  dan  sistematik  serta  sesuai  dengan  yang  diinginkan,  maka  penulis membatasi  permasalahan  yang  akan  diteliti  sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan bagaimana  imunitas  Pejabat  Negara  dalam  mengatur  kebijakan  keuangan  ditinjau melalui PERPU 1/2020 dalam penanganan Covid-19 (teori kewenangan dan perpu 1/2020)  dan  bagaimana  pengaruh  PERPU  No.  1/2020  dan  Konstitusi  terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam menentukan kebijakan keuangan?. Penelitian  ini  diarahkan  untuk  meneliti  sejauh  mana  PERPU  No.  1/2020  tersebut dapat menjamin stabilitas keuangan dan sistem keuangan tetap aman dari ancaman perekonomian  negara  dalam  rangka  penanganan  Covid-19  yang  kian  hari  makin membuat  terpuruknya  perekonomian  dunia  termasuk  Indonesia,  selain  itu  juga untuk meneliti kapan dan apa saja imunitas yang diterima oleh Pejabat Negara dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan Covid-19, dan sejauh mana Pejabat  Negara  bisa  menjaga  integritas  untuk  tetap  mengedepankan  itikad  baik
dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dengan adanya Perpu yang memberikan imunitas tersebut serta bagaimana hukum negara  bisa  bekerja  terhadap  oknum  Pejabat  Negara  yang  kedapatan  melakukan perbuatan  penyalahgunaan  kewenangan  yang  berpotensi  merugikan  keuangan negara  sehingga  malah  menyebabkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  warga negara makin terpuruk.

## METODOLOGI
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  masalah yang  dititikberatkan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori-teori  yang  mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif  yakni  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  ditulis  dalam  peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Amiruddin  &  Asikin,  2008).  Penelitian  hukum  normatif  juga  disebut  penelitian hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif merupakan proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus. Peneltian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (interrelasi), dan dalam melakukan  penelitian  hukum,  biasanya  melibatkan  penggunaan  prinsip-prinsip analisis.  Tujuan  dari  analisis  dan  penelitian  hukum  adalah  untuk  menganalisis kejadian faktual yang ditunjukkan serta menentukan: apa isu hukum (pertanyaan) atau  isu  yang  dimunculkan  oleh  kejadian  faktual  tersebut;  1)  hukum  apa  yang mengatur  masalah  tersebut;  2)  bagaimana  hukum  yang  berlaku  diterapkan  dalam kejadian  faktual,  temasuk  apa,  jika  terdapat  upaya  hukum  (Irwansyah,  2020). Penelitian normatif pada asasnya merupakan penelitian hukum teoritis, yang fokus pada  kajian  tertulis  yakni  menggunakan  data  sekunder  seperti  menggunakan peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  asas-asas hukum dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin) (Irwansyah, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Imunitas Pejabat Negara dalam Mengatur Kebijakan Keuangan Ditinjau Melalui
PERPU 1/2020 dalam Penanganan Covid-19

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah Negara Hukum. Dimana prinsip negara hukum tersebut adalah Adanya Persamaan dimuka hukum ( equality before the law ). Menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara  hak  dan  kewajiban  yang  harus  berfungsi  menurut  kedudukannya  masing- masing.  Kesamaan  di  hadapan  hukum  berarti  setiap  warga  negara  harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata  negara,  maka  setiap  instansi  pemerintah,  terutama  aparat  penegak  hukum, terikat  secara  konstitusional  dengan  nilai  keadilan  yang  harus  diwujudkan  dalam praktik.
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap warga negara wajib menjunjung  tinggi  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecuali.  Hal  ini mengandung arti bahwa Setiap warga negara sama didepan dan dimuka hukum. Dan untuk  mendapatkan  persamaan  di  depan  dan  di  muka  hukum  harus  di  barengin dengan  penegak  hukum  yang  memiliki  moral  yang  baik  begitu  juga  dalam  hal menjalankan  atau  mengatur  kebijakan  keuangan.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ) (Anas, 2020). Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat penting untuk membangun negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Tidak hanya dalam hal system hukum namun jika kita menilai dari  kebijakan  para  pejabat  negara  dapat  dinilai  dari  pandangan Jeremy  Bentham tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaan  terbesar  kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan  kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat  tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau  tidak.  Kemanfaatan  diartikan  sama  sebagai  kebahagiaan  ( happiness) (Besar, 2016) . Pejabat  negara  dalam  mengatur  kebijakan  keuangan  harus  dapat  melihat kepentingan orang banyak terutama penanganan keuangan dalam hal covid-19. Pada istilah hukum di kenal dengan Facta Sunt Potentioran Verbis artinya apa yang baik dan  adil  adalah  hukumnya,  hukum.    Maka  pada  kebijakan  pemerintah  merupakan bagian  dari  pada  hukum  untuk  itu  hukum  harus  menghasilkan  suatu  keadilan. Menurut  Subekti  adalah untuk  mengabdi  pada  tujuan negara  yang  pada  pokoknya adalah  untuk  mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  kepada  rakyatnya (Tunardy,  2021),  untuk  mencapai  tujuannya  tersebut  hukum  harus menyelenggarakan  keadilan  dan  ketertiban.  dan  untuk  dapat  melaksanakan kebijakan yang adil bagi masyarakat dengan di landasin kejujuran, keberanian dan keadilan.

## Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan,  khususnya  pasal  27  mengatur  tentang  imunitas  bagi Pejabat  Negara  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  negara  dan/atau  daerah  dalam rangka  penangan  pandemi  Covid-19  sepanjang  dengan  itikad  baik  tidak  dapat dituntuk baik secara perdata, pidana dan tata usaha negara. Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  berbunyi untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: a) penanganan pandemi Corona Vints  Disease  2019  (COVID-l9)  dan/atau  b)  menghadapi  ancaman  yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan  kebijakan stabilitas sistem keuangan.
Sangat jelas tertera pada Pasal 1 ayat (3) yang penggunaan anggaran tersebut maka jika di gunakan untuk hal yang lain dapat beresiko buruk terhadap Pejabat Negara Pejabat  Negara  merupakan  pemimpin  terhadap  masyarakat  untuk  mebawa masyarakat  sejahtera  dan  jauh  dari  kemiskinan  dan  hal  yang  lain  yang  membawa masyarakat  lebih  baik,  jika  Pejabat  Negara  tidak  tau  menaung  tentang  tugas  dan tanggung jawab maka sudah tidak dapat di katakana sebagai Pejabat Negara karena untuk menjadi pejabat negara pasti akan di sumpah yang mana isi sumpah tersebut merupakan janji Pejabat Negara terhadap masyarakat dan kepada Tuhannya. Untuk itu Pejabat Negara harus kemampuan dalam hal membuat suatu kebijakan yang baik dalam hal menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 disini sebenanrnya para Pejabat Negara menunjukan kualitas dalam hal menanganin  penyakit  yang  melanda  masyarakat  Indonesia  dengan  penyakit  virus Covid-19 dan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan tidak serta merta Pejabat Negara melakukan sesuka hatinya namun harus dapat melihat dari berbagai aspek dengan menggunakan pandangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis agar dapat menghasilkan kebijakan yang baik
Pejabat Negara dalam hal melaksanakan tugasnya di atur oleh Undang-Undang agar jauh dari kejahatan yang tidak di inginkan apalagi berkaitan dalam hal keuangan negara  yang  di  kelola  untuk  dana  virus  Covid-19  jika  salah  di  pergunakan  maka efeknya  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  efek  terhadap  Pejabat negara dapat di jerat secara hukum perdata, pidana dan hukum tata negara. Pejabat Negara  harus  dapat  berhati-hati  dalam  setiap  tindakan  dalam  hal  mengambil kebijakan dan dapat menahan diri agar tidak mau bermain-main dengan keuangan negara  yang  digunakan  untuk  mengahadapi  virus  Covid-19.  Pejabat  Negara  harus bisa mewujudkan keadilan sesuai dengan yang di harapkan Pancasila. Teori Hukum Integratif (Atmasasmita, 2012), menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang  bersumber  pada  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia.  Hukum hendaknya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakatnya  dan  itu  harus  bisa  di wujudkan  oleh  Pejabat  Negara  dengan  adanya  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020 untungnya  bagi  Pejabat  negara  jika  melakukan  sesuatu seuai  dengan  aturan  maka akan  terlepas  dari  yang  namanya  tindakan  korupsi  apalagi  menanganin  tentang keuangan terhadap mengadapi virus Covid-19.
Publik  dengan  segenap  kemampuan  dan  kehendaknya  memberikan kepercayaan kepada pejabat publik yang dipilih. Berlandaskan kepercayaan, mereka yang  dipercaya  sebagai  penyelenggara  diharapkan  mampu  memperjuangkan kepentingan  publik  melalui  penyelenggaraan  pelayanan  yang  baik.  Sebagai  bagian dari demokrasi, tuntutan publik atas pemenuhan hak-hak dasar kepada mereka yang terpilih  menjadi  sangat  logis  sebab vox  populi  vox  dei (suara  rakyat  adalah  suara Tuhan).  Tidak  ada  pemerintahan  yang  demokratis  tanpa  adanya  tanggung  jawab kepada  rakyat.  Mereka  yang  terpilih adalah  harapan  bagi  wajah  pelayanan  publik. Oleh  karenanya,  setelah  terpilih,  taktik  berpolitik  saja  tidak  cukup.  Dibutuhkan pengetahuan dan kerelaan untuk menempatkan kepentingan publik sebagai alasan utama dalam mengambil setiap keputusan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  melalui  pasal  6  ayat  (1)  menyatakan  "Guna  menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab." Strategisnya peran pejabat publik tersebut juga diiringi tanggung jawab yang
tidak sederhana.  Oleh karena  itu,  setidaknya terdapat  3  (tiga) tugas pertama  yang harus dilakukan pejabat publik setelah dilantik.
1. Membantu  masyarakat  untuk  memahami  hak  dan  tanggung  jawabnya.  Bukan tanpa  alasan  hal  ini  dilakukan.  Semakin  cair  hubungan  masyarakat  dengan pejabat  publik.  Maka,  semakin  pola  komunikasi  yang  terbentuk  juga  semakin baik.  Publik  menjadi  leluasa  untuk  menyampaikan  persoalan  yang  dihadapi. Pejabat publik mengetahui akar persoalan. Hingga akhirnya, muncul kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban satu sama lain.
2. Membangun iklim pelayanan publik yang sehat. Budaya melayani memang bukan hal yang baru. Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  sebagaimana  Permenpan  RB  Nomor  10  Tahun  2019  telah  menjadi kewajiban  bagi  penyelenggara.  Namun,  budaya  melayani  tersebut  hanya  akan berhenti pada dokumen adimistratif apabila, tidak dilakukan dengan kesadaran penuh.
3. Terbuka  dalam  menyampaikan  kondisi  yang  dihadapi  internal.  Sebagai  bagian dari  demokrasi,  persoalan  internal  yang  dihadapi  penyelenggara  adalah informasi yang ingin diketahui publik. Kendati hal ini dianggap tabu oleh pejabat publik, namun tidak jarang pula kita mendengar dan menyaksikan pejabat publik melakukan  taktik  politik  tanpa  realisasi.  Misalnya,  ketika  dihadapkan  pada kondisi banjir.
Di atas telah tertera tugas Pejabat Negara jika sudah di lantik maka di harapkan kepada  para  Pejabat  Negara  agar  tidak  melupakan  tugas  dan  tanggung  jawab terhadap bangsa ini dan terutama kepada masyarakat yang sudah mempercayai para Pejabat agar dapat memberikan yang terbaik apalagi dengan adanya covid-19 lebih di tuntut lagi Pejabat Negara untuk melindungin masyarakat dari penyakit tersebut

## Pengaruh  PERPU  No.  1/2020  dan  Konstitusi  Terhadap  Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Dalam Menentukan Kebijakan Keuangan
Pengaruh PERPU No. 1/2020
Bahwa  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  yang  dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya itu namun bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan  penerimaan  negara,  dan  peningkatan belanja  negara  dan  pembiayaan,  sehingga  diperlukan  berbagai  upaya  Pemerintah untuk  melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan  perekonomian  nasional,  dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial ( social safety net) , serta pemulihan  perekonomian  termasuk  untuk  dunia  usaha  dan  masyarakat  yang terdampak,  maka  pengaruh  Pengaruh  PERPU  No.  1/2020  sangat  penting  untuk masyarakat  dalam  menghadapi  penyakit  Covid-19  tersebut  dapat  terbantu
masyarakat  dan  dapat  menghindari  masyarakat  dari  efek  penyakit  Covid-19  dan dengan adanya Perpu tersebut telah mewujudkan dari tujuan Pancasila Pejabat  Negara  dalam  hal  ini  agar  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat seperti yang di tertera dalam tujuan dari Pancasila agar masyarakat dapat merasakan bantuan dari pemerintah dalam hal melewatin penyakit dari virus Covid-19 ini dan sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Menurut Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial ( Law as a tool of social engineering and social  controle )  yang  bertujuan  menciptakan  harmoni  dan  keserasian  agar  secara optimal  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  manusia  dalam  masyarakat (Anonim, 2021).

## Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Sebagai Implikasi dari Penerapan Imunitas
Tindakan  penyalahgunaan  wewenang  pejabat  negara  merupakan  tindakan yang  tidak  terpuji  dimana  Pejabat  Negara  seharusnya  dapat  memberikan  yang terbaik bagi masyarakat bukan justru membuat masyarakat semakin buruk dengan mengambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Tindakan ini  sangat  di  larang  oleh  Undang-Undang  dimana  dapat  merugikan  masyarakat banyak  apalagi  dalam  hal  menanganin  penyakit  virus  Covid-19.  Padahal  Pejabat Negara  di  berikan  kewenangan  tidak  serta  merta  melakukan  sesuka  hati  namun kewenangan  tersebut  di  atur  oleh  aturan  yang  sudah  berlaku,  secara  yuridis pengertian  wewenang  adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  (Indrohato,  1994) wewenang menurut H.D. Stoud adalah “ bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het  bestuurechttelijke  rechtsverkeer” bahwa  wewenang  dapat  dijelaskan  sebagai keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik (Fachruddin, 2004). Maka dalam kewenangan yang di berikan kepada Pejabat Negara berdasarkan adanya hukum yang sudah mengatur atau adanya legalitas dalam kewenangan. Untuk itu  terhadap  Pejabat  Negara  yang  melakukan  kewenangan  yang  salah  dalam melaksanakan PERPU No. 1/2020 dapat di berikan sanksi berupa sanksi pidana yang sudah di atur dalam aturan yang berlaku seperti UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2021 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  dapat  di  beratkan  hukuman kepada  Pejabat  Negara  karena  melakukan  kejahatan  dalam  situasi  bencana  alam, karena virus Covid-19 merupakan bencana alam. Untuk itu kepada Pejabat Negara agar  dapat  berhati-hati  dalam  melaksanakan  tugas  dan  terutama  dalam  hal melakukan  kebijakan  terhadap  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman.
Namun dalam kenyataannya masih banyak tindakan para Pejabat Negara yang melakukan  kejahatan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  kelompok  dengan memanfaatkan keuangan yang di gunakan dalam menanganin virus Covid-19 dan itu secara faktanya bahwasanya Pejabat Negara harus bisa menahan diri agar tindakan tersebut  tidak  membawa  resiko  terhadap  diri  Pejabat  tersebut.  Tindakan  tersebut sudah  melenceng  dengan  tujuan  dari  Konstitusi  yang  berlau  di  Indonesia  ini, seharusnya  Pejabat  Negara  dapat  memberikan  kesejahteraan  dan  contoh  kepada
masyarakat  dan  dapat  membawa  kebaghagiaan  buat  masyarakat  yang  sedang  di landa dengan penyakit virus Covid-19. Semua dapat terwujud jika dari para Pejabat Negara benar-benar untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, karena  jika  tidak  maka  akan  semakin  menderita  masyarakat  dan  yang  merasakan kesenangan adalah para Pejabat Negara padahal adanya Pejabat Negara dikarenakan di pilih dan di percayai oleh masyarakat maka Pejabat Negara seaharusnya sadar diri dalam  penggunaan  dana  untuk  Covid-19  harus  benar-benar  di  pergunakan  untuk penanggulangan Covid-19

## KESIMPULAN
Terwujudnya PERPU No. 1/2020  yang baik harus di pegang dan di jalankan oleh Pejabat Negara yang memiliki moralitas yang baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  pentingnya  moralitas  dapat  menghindari  tindakan kejahatan seperti korupsi dan dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat dengan kebijakan yang di ambil oleh Pejabat Negara jika di dasarin dengan aturan yang sudah di  berlaku  dan  untuk  dapat  terwujudnya  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Pejabat Negara  harus  mendasarin  dengan  kejujuran,  keberanian  dan  keadilan.  Terhadap Pejabat  Negara  harus bisa  menahan  diri  untuk  tidak melakukan  kejahatan  dengan mengambil  kesempatan  dalam  hal  mengelola  keuangan  yang  di  gunakan  untuk menanganin virus Covid-19 dan terhadap penegak hukum harus bisa menjalankan tujuan hukum terhadap Pejabat Negara yang melakukan tindakan tidak terpuji.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  &  Asikin,  Z.  (2008). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Anas,  A.  (2020).  Komponen  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  M.  Friedman, https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut- lawrence-m-friedman/. Anonim. (2021). Hukum Menurut Roscound Pound, https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/,  15  Maret 2021.
Arief, B. N. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita, R. (2012). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif , Yogyakarta, Genta Publishing.
Ayunda,  R.,  Kosasih,  V.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Perlindungan  hukum  bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 194-206.
Besar.  (2016).  Utilitarianisme  Dan  Tujuan  Perkembangan  Hukum  Multimedia  Di Indonesia,  https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme- dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/  ,  12  Februari 2022.
Christiawan, R. (2020). Mengawal Perppu Covid-19. https://analisis.kontan.co.id/news/mengawal-perppu-covid-19, diakses
pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 12.10 Wib.
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Fachruddin,  I.  (2004). Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni.
Figgis, J.N., & Laurence, R.V. (1907). Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in Historical Essays and Studies , London: Macmillan.
Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151-164.
Indrohato. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung,  Himpunan  Makalah  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 6 (1), 1-23.
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online mental health  services  in  China  during  the  COVID-19  outbreak. The  Lancet Psychiatry , 7 (4), e17-e18.
Nurhalimah,  S.  (2020).  Menyoal  Kegentingan  dan  Pasal  Impunitas  dalam  Perppu Corona. ADALAH , 4 (1), 35-48.
Phymma, M. T. A., Shahrullah, R. S., & Sudirman, L. (2022). Handling The Covid-19 Pandemic In Indonesia And India: A Critical Flashback In 2020. Journal of Law and Policy Transformation , 7 (1), 28-43.
Pratama,  A.  B.  (2021).  Mengukur  Imunitas  Pejabat  Pelaksana  Perppu  Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law. Supremasi Hukum , 17 (02), 78-85.
Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal , 3 (2), 240-249.
Sifany,  N.  A.,  &  Wisnaeni,  F.  (2022).  Batasan  Imunitas  Pejabat  Negara  dalam Melaksanakan  Proses  Penanganan  Dampak  Ekonomi  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (2), 323-335.
Sudirman,  L.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility: Investasi  Sosial  dalam  Pengembangan  Masyarakat  selama  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (3), 281-298.
Sun, S., Xie, Z., Yu, K., Jiang, B., Zheng, S., & Pan, X. (2021). COVID-19 and healthcare system  in  China:  challenges  and  progression  for  a  sustainable future. Globalization and Health , 17 (1), 1-8.
Tunardy,  W.T.  (2021).  Fungsi  dan  Tujuan  Hukum  Menurut  Para  Ahli, https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/,  13  Februari 2022.
Wikipedia.  (2022).  https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 10.45 Wib.