## KEBIJAKAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM MENGATASI RISIKO KERUGIAN AKAD MUDHARABAH
Oleh:

## Subaidi
Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo subaidishalli@yahoo.co.id

## Abstract :
Mudarabah  Bank  Shariah  has  a  high  risk.  Therefore  Bank  Shariah anticipates  it  on;  1.  Examined  the  ability  of  mudarib  to  manage  the business.  2.  Clarify  the  information  about  the  ability  of  customers funds.  3.  Conduct  intensively  by  monitoring  and  inspection  to  the customer.
BPR Shariah Situbondo takes a policy to solve the risk in mudaraba;
first;  take  persuasively  with    mudharib  to  recognize  of  his  debit.
Second; legal way by judiciary. Third; take decisive action to sell the collateral  which  has  been  agreed  upon.But,  if  there  is  a  damage  of the  mudaraba,  Bank  as  Shahibul  mall  does  not  want  to  bear  the damage,  although  it  is  not  caused  by  the  negligence  of customer/mudharib.  Therefore,  Islamic  law  (Bank  Sharia)  conclude and decide losses damaged in mudaraba is fault/fasid.
Key words: Hukum Islam, Kebijakan, Risiko Kerugian, Mudharabah

## A. Pendahuluan
Upaya  intensif  pendirian  Bank  Syari’ah  bertujuan  untuk mempromosikan  dan  mengembangkan  penerapan  prinsip-prinsip  Islam. Prinsip-prinsip  tersebut  yaitu; pertama ,  Bank  Syari’ah  harus  mengikuti larangan  riba  dalam  berbagai  bentuk  transaksi; Kedua ,  Bank  Syari’ah harus melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan  yang  sah; Ketiga ,  Bank  Syari’ah  harus  memberikan  zakat. 1 Dengan prinsip-prinsip itulah Bank Syari’ah berkembang dan menjalankan usahanya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal  13  ayat  (c)  menyatakan  bahwa  salah  satu  usaha  Bank  Syari’ah adalah  menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi
1 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta : Alvabet, 2003), hlm.
3.
“Kebijakan Perbankan Syariah”
hasil  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan pemerintah.
Karena  itu  Bank  Syari’ah  di  samping  memiliki  prinsip  dalam menjalankan usaha, juga memiliki fungsi dan tujuan tersendiri. Dua fungsi utama Bank Syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran  dana  yang  dilakukan  Bank  Syariah  adalah  memberikan pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. 2
Dapat  dijelaskan  juga  bahwa  tujuan  dan  fungsi  sistem  keuangan dan  perbankan  Islam  sebenarnya  sama  dengan  yang  ada  dalam  sistem kapitalisme. Namun ada perbedaan dalam penekanan terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan manusia. 3
Komitmen  Islam  yang  begitu  kuat  terhadap  persaudaraan  dan keadilan  menyebabkan  konsep  kesejahteraan  bagi  semua  umat  manusia sebagai  suatu  tujuan  pokok  Islam.  Kesejahteraan  ini  meliputi  kepuasan fisik,  sebab  kedamaian  mental  dan  kebahagiaan  hanya  dapat  dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas persaudaraan. 4
Bank  Islam  lahir  sebagai  salah  satu  dari  banyak  solusi  yang ditawarkan  terhadap  praktek  membungakan  uang  dengan  menggunakan sistem  lain  yang  sesuai  dengan  Syari’at  Islam. 5 Ia  bertujuan  untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim, bukan semata-mata  memaksimumkan  keuntungan  yang  diperoleh  sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional. 6
Karena  itu  bank  syari’ah  merupakan  lembaga  keuangan  yang berorientasi  pada  dua  tujuan;  yakni bisnis dan memperkuat  sektor  riil . Tujuan  bisnis  berarti  bank  harus  mencari  keuntungan  dalam  pengertian ekonomis, dimana laba yang diperoleh harus lebih besar dari modal yang dikeluarkan, bukan sebagai suatu lembaga sosial seperti pemikiran Islam klasik.  Namun  begitu,  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dan
2 Muhammad, Manajemen Dana Bank  Syari’ah (Yokyakarta : Ekonisia. 2004), hlm. 259.
3 Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil ( Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yosa, 1997), hlm. 3.
4 Ibid. hlm. 7.
5 Muslimin, Bank Syari’ah di Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 71.
6 Ibid. hlm. 76.
menyalurkan  dana  dari  dan  untuk  masyarakat,  Bank  Syari’ah  untuk meminimalisir  risiko  yang  akan  dihadapi,  bank  mengharuskan  setiap nasabah yang mendapat pembiayaan untuk memberikan jaminan.
Di  antara  produk  Bank  Syariah  adalah  pembiayaan  mudharabah yang  memiliki  prinsip,  fungsi  dan  tujuan  yang  berbeda  dengan  produk lainnya,  yang  dalam  hal  ini  lebih  menitikberatkan  pada  persoalan  risiko kerugian  dalam  pembiayaannya.  Jadi,  jika  dikaitkan  dengan  dunia perbankan, maka konsep mudharabah biasanya diterapkan pada produk- produk  pembiayaan  dan  pendanaan.  Pada  sisi  penghimpunan  dana, mudharabah biasanya diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial,  sementara  pada  sisi  pembiayaan,  mudharabah  diterapkan  pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. 7
Dari  produk-produk  mudharabah  yang  diaplikasikan  Bank  Syari’ah tentu ada risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, karena secara    umum  risiko  yang  ditimbulkan  oleh  konsep  mudharabah  ini terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi.
Lalai  dan  kesalahan  yang  disengaja,  penyembunyian  keuntungan oleh nasabah  yang  tidak jujur  kadang  merupakan  kelalaian dari nasabah sendiri. Dari risiko yang telah diungkapkan di atas, maka risiko yang lebih spesifik  pada  pembiayaan  mudharabah  berkisar  antara  untung  dan  rugi. Karena  menurut  konsep  umum,  jika  dalam  pembiayaan  terdapat keuntungan,  maka  keuntungan  itu  harus  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Jika  kerugian  itu  tidak  disebabkan  oleh pihak  mudharib,  maka  pihak Shahibul  Maal harus  ikut  menanggung kerugiannya. Dalam hal ini mudharib menanggung rugi tenaga dan waktu tanpa  mendapatkan  keuntungan  sepeserpun,  sementara shahibul  maal menanggung  kerugian  modalnya.  Namun  jika  kerugian  disebabkan  oleh pihak  mudharib,  maka shahibul  maal tidak  ikut  menanggung  risiko kerugian tersebut.
Pembiayaan  mudharabah  tidak  menyediakan  berbagai  macam kebutuhan  pembiayaan  dari  ekonomi  kontemporer.  Walaupun  demikian, pembiayaan  bagi  hasil  yang  diterapkan  dalam  bentuk  mudharabah merupakan  alat  yang  terbaik  untuk  menghapus  bunga  dalam  berbagai macam  transaksi  dan  pembiayaan  jangka  pendek.  Namun  kemungkinan untuk  dilaksanakan  ke  dalam  pembiayaan  institusional  menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat
7 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta  :  Gema Insani Press, 2001), hlm. 97.
“Kebijakan Perbankan Syariah”
prinsip  mudharabah  pada  tingkat  pembiayaan  institusional  benar-benar tidak  dapat  diterapkan.  Di  antara  alasannya  adalah  meningkatnya permintaan  pinjaman  pemerintah  untuk  anggaran  belanja.  Karenanya permintaan  pemakaian  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  menjadi tidak terpenuhi. 8
Ketika  konsep  mudharabah  ini  diaplikasikan  dalam  Per-Bankan Syari’ah,  maka  bank  akan  dihadapkan  pada  dua  posisi. Pertama ;  Bank sebagai mudharib ,  karena  bank  menerima  modal  dari  nasabah. Kedua , Bank sebagai shahibul maal , karena bank masih menyalurkan modal tadi ke  pihak  ketiga  untuk  mendapatkan  bagi  hasil  dari  usaha  yag  dijalankan nasabah. Sehingga ketika terjadi keuntungan dalam usaha tersebut maka harus  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dengan mengukur prosentasenya, begitu juga jika terjadi kerugian.
Produk mudharabah yang ditawarkan perbankan syari’ah ada dua macam,  yaitu mudharabah  mutlaqah ,  dimana  mudharib  mendapatkan kebebasan  untuk menset-up usahanya  sebagaimana  yang  ia  inginkan. Mudharabah muqayyadah , yaitu semua keputusan yang mengatur praktek mudharabah  ditentukan  oleh shahibul  maal ,  sementara  mudharib  tidak bebas  mewujudkan  keinginannya  tetapi  ia  harus  terbatasi  oleh  aturan- aturan yang ditetapkan oleh shahibul maal dalam sebuah kontrak. Ketika bank  menggunakan  akad  mudharabah  mutlaqah,  maka  keuntungan  yang didapat oleh mudharib harus dibagi sesuai kesepakatan, sementara ketika terjadi  kerugian,  bank  tidak  mau  menanggung  risiko  kerugian  tersebut. Karena usaha tersebut bukan atas inisiatif bank melainkan dari mudharib. Hal berbeda jika menggunakan akad mudharabah muqayyadah, bank ikut menanggung  kerugiannya  karena  usaha  yang  dilakukan  oleh  mudharib atas inisiatif bank.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena apa  yang  diteliti  menyangkut  sesuatu  yang  mempunyai  latar  alami, deskriftif,  eksploratif,  yang  lebih  mempertimbangkan  proses  daripada hasil  yakni  dengan  menggali  informasi  secara  intens  dari  sumber  yang didapat dari lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, baik yang  bersifat  observatif,  dokumentatif  maupun  hasil  wawancara  dengan para  pihak.  Karena  menurut  peneliti  mereka  terlibat  langsung  dalam proses menjalin kemitrausahaan secara aktif dengan pihak dan informan
8 Muhammad. Kontsruksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syari’ah (Yokyakarta  :  Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 115.
sekaligus menjadi obyek dan sumber data empirik dalam penelitian ini. 9 Sebagai    teknik  analisis  data  penulis  menggunakan  analisis kualitatif  deskriptif  yang  bersifat  eksploratif,  bertujuan  untuk menggambarkan  keadaan  atau  status  fenomena  yang  sedang  terjadi sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  kesimpulan  akhir  yang  dapat dipertangung jawabkan secara sistematis. 10

## B. Konteks Akad Mudharabah dalam al-Qur’an
Di dalam al-Qur’an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur’an hanya mengungkapkan musytaq dari kata dharaba sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama’ fiqh sebagai akar kata dari mudharabah ,  yaitu kata dharaba fi al- ard yang  artinya  berjalan  di  muka  bumi,  bahkan  mereka  menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah  bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. 11
Namun ada beberapa ayat dan hadits yang mengisyaratkan sebagai landasan hukum adanya praktek mudharabah, diantaranya adalah:
 ...
  
     
...

"….dan  dari  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari sebagian karunia Allah SWT…" 12
Yang menjadi wajhud-dilalah dari surah Muzammil ayat 20 adalah adanya  kata "yadhribun" yang  sama  dengan  akar  kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Dalam sebuah hadits diisyaratkan :
ىور نبا ابع س ىضر للها امهنع ا  ن ه اق ل ك نا س  ي د ن عا  ب سا ا  ب ن ع ب  د ا مل ط  ل ب ا ذا د ف  ع لا م لا م ض را  ب ة   ا ش   ت ر  ط ع لي ص حا ب  ه ا  ن ل  ي س  ل ك ب ه ب  ح را و  ل ي  ن  ز ل ب  ه و دا يا و  ل ي  ش ت  ر ي ب ه د  با ة ذ تا ك ب  د ر ط  ب ة ف  ا ن ف  ع ل ذ  لا ك ض م ن ف   ب ل  غ ش ر  ط ه ر س لو للها يلص للها هيلع ملسو ف ا  ج زا  ه 9 Munawarah, Panduan  Memahami  Metodologi  Penelitian (Jombang:Intimedia, 2013), hlm. 31
10 Nasar  Bakri, Tuntunan  Praktis  Metodologi  Penelitian (Jakarta  :  Pedoman  Jaya, 1994), hlm. 56.
11 Ibid . hlm. 51
12 Depag  RI,  2008. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ( Bandung  :  CV  Penerbit Diponegoro), hlm. 990.

## “Kebijakan Perbankan Syariah”
"Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Sayyidina  bin  Abdul  Muthalib  jika memberikan  dana  kepada  mitra  usahanya  secara  mudharabah,  ia  mensyaratkan agar  dananya  tidak  dibawa  mengarungi  lautan,  menuruni  lembah  yang  bahaya, atau  membeli  ternak.  Jika  menyalahi  peraturan  tersebut,  yang  bersangkutan bertanggung  jawab  atas  dana  tersebut.  Disampaikanlah  kepada  Rasulullah  saw. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya." (HR. Thabrani)
Jadi mudharabah tidak merujuk langsung kepada al-Qur’an dan al- Sunnah  tetapi  berdasarkan  kebiasaan  yang  dipraktekkan  oleh  kaum muslimin  dan  bentuk  kerjasama  perdagangan  model  ini  tampak berlangsung terus di sepanjang awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung  para  kafilah  untuk  mengembangkan  jaringan  perdagangan secara luas. 13
Menurut  M.  Syafi’i  Antonio;  mudharabah  adalah  akad  kerjasama antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  (shahibul  mal)  menyediakan seluruh  modal,  sedangkan  pihak  lain  (mudharib)  menjadi  pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan  kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi apabila kerugian itu diakibatkan  oleh  kelalaian  pengelola  maka  ia  harus  bertanggung  jawab atas kerugian tersebut. 14
Pada  perkembangannya,  mudharabah  diartikan  sebagai  akad kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan  modalnya  kepada  pengelola  untuk  digunakan  dalam aktivitas  perdagangan  dengan  keuntungan  yang  didapatkan  akan  dibagi antara  bank  sebagai  shahibul  maal  dengan  pengelola  sebagai  mudharib sesuai kesepakatan. Mudharib memberikan konstribusi pekerjaan, waktu dan  mengelola  usahanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ingin  dicapai dalam  kontrak.  Salah  satunya  adalah  untuk  mencapai  keuntungan  yang dibagi  antara  pihak  investor  dan  mudharib  berdasarkan  proporsi  yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama  selama  kerugian  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  kelalaian mudharib.  Pemilik  modal  akan  menanggung  rugi  modalnya,  sedang  si mudharib  menanggung  rugi  tenaga  dan  waktu  tanpa  mendapatkan
13 Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta : Pustaka  Pelajar, 2003), hlm. 92
14 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta  :  Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

## imbalan uang.
15

## Risiko Umum dalam Perbankan Syari’ah
Risiko  dalam  konteks  perbankan  merupakan  suatu  kejadian potensial,  baik  yang  dapat  diperkirakan  maupun  yang  tidak  dapat diperkirakan  yang  berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola  dan  dikendalikan.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  lembaga perbankan  pada  umumnya,  Bank  syariah  juga  memerlukan  serangkaian prosedur  dan  metodologi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut, khususnya mengenai risiko yang  mungkin  terjadi  dalam  akad  pembiayaan  mudharabah.  Setelah dikeluarkannya  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang  menjadi  landasan beroperasinya  perbankan  syari’ah,  Bank  Indonesia  mengeluarkan beberapa  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  perbankan  syari’ah, diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syari’ah.  Untuk  itu  perlu  diteliti mengenai risiko-risiko yang dihadapi pada akad pembiayaan mudharabah dan  pelaksanaannya  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  akad pembiayaan mudharabah itu sendiri pada Bank Syariah. 16
Diantara  risiko-risiko  yang  sering  terjadi  dalam  perbankan syari’ah  adalah:  1) Credit  Risk ,  adalah  bentuk  risiko  pembayaran  yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, yakni tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pengusaha ketika jatuh tempo. Hal ini bisa muncul akibat adanya kesenjangan informasi di mana mereka  tidak  mendapatkan  informasi  yang  memadai  tentang  profit perusahaan  yang  sesungguhnya.  Sementara  akad  mudharabah  adalah akad jual beli atau perdagangan di mana risiko kredit dapat muncul dari pihak  ketiga  akibat  buruknya  kinerja  partner  bisnis.  2) Benchmark  Risk , adalah  adanya  bank  syari’ah  yang  tidak  menghadapi  risiko  pasar  yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun perubahan suku bunga di pasar tersebut memunculkan beberapa risiko dalam pendapatan lembaga
15 Ibid . hlm. 91.
16 Zainul  Arifin, Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syari’ah ,  (Jakarta  :  Azkia  Publisher,
2009), hlm. 73.

## “Kebijakan Perbankan Syariah”
keuangan syari’ah. 3) Liquidity Risk , adalah risiko yang bisa muncul karena sulitnya  mendapatkan  dana  cash  dengan  biaya  yang  wajar  baik  melalui pinjaman  maupun  melalui  penjualan  aset.  Risiko  likuiditas  yang  muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syari’ah karena bunga atas pinjaman  dilarang  dalam  syari’ah,  maka  bank  syari’ah  tidak  dapat meminjam  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  likuiditasnya  di  pasar konvensional  karena  bank  syari’ah  tidak  diperbolehkan  menjual  hutang selain  pada  nilai  awalnya.  Dengan  demikian  meningkatkan  dana  dengan menjual  aset  berbasis  hutang  tidak  dapat  dijadikan  opsi  bagi  lembaga keuangan syari’ah.  4) Operasional Risk , adalah risiko yang terkait dengan faktor  manusiawi  menjadi  sesuatu  yang  akut  bagi  lembaga  keuangan syari’ah.  Risiko  operasional  ini  bisa  muncul  terutama  akibat  bank  tidak memiliki  personel  yang  memadai  untuk  menjalankan  operasional keuangan  syari’ah.  Karena  adanya  perbedaan  karakteristik,  software computer  yang  tersedia  di  pasar  konvensional  bisa  jadi  tidak  sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan  bank  syari’ah.  Hal  ini  melahirkan  risiko sistem yang menuntut bank syari’ah untuk mengembangkan dan memakai teknologi  internasional.  5) Legal  Risk ,  adalah  risiko  yang  bisa  terjadi karena  bank  menghadapi  risiko  yang  berhubungan  dengan  proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum akibat tidak adanya standar kontrak bagi  instrument-instrumen  keuangan,  yang  ada  bank  syari’ah  harus menyiapkan  berdasarkan  pemahamannya  terhadap  syari’ah.  6) Withdrawal Risk , adalah adanya perbedaan tingkat return pada tabungan atau  investasi  mengakibatkan  ketidakpastian  tentang  nilai  sebenarnya dari  jenis-jenis  simpanan  perbankan.  Perlindungan  aset  untuk memperkecil  risiko  kerugian  akibat  rendahnya  tingkat  return  menjadi faktor  penting  dalam  keputusan  penarikan  dana  pada  deposan.  Dalam perspektif bank hal ini melahirkan risiko penarikan dana yaitu risiko yang berhubungan dengan tingkat return bank di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. 7) Fiduciary Risk , adalah rendahnya tingkat return bank di bandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar berakibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau  kesalahan  manajemen  dana  oleh  pihak  bank.  Risiko  fidusia  bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. 8) Displaced Commercial Risk, adalah  transfer  risiko  yang  berhubungan  dengan  simpanan  kepada pemegang  ekuitas.  Risiko  ini  bisa  muncul  ketika  bank  berada  di  bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan

## dana akibat rendahnya tingkat return.
17
Dari  keseluruhan  risiko-risiko  perbankan  tersebut  dapat  dilihat bahwa transaksi mudharabah cenderung sangat rentan menghadapi risiko operasional.  Hal  ini  tampak  dari  rentannya  bank  syari’ah  mengalami perlakuan akibat moral yang buruk dari nasabah debitur baik dalam posisi bank  sebagai  mudharib  maupun  sebagai shahibul  mal .  Ada  aspek-aspek yang  lebih  persuasif  yang  seharusnya  dilakukan  bank  syari’ah  dalam menindak nasabahnya yang lalai guna menjaga konsistensi statusnya yang lebih Islami dan santun.

## Risiko dalam Akad Mudharabah
Beberapa risiko yang bisa terjadi dalam akad mudharabah terletak pada tiga aspek  yaitu :
1. Business risk (risiko bisnis yang dibiayai) yaitu risiko yang terjadi pada first  way  out yang  biasanya  bisa  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya : pertama, Industry risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha  yang  ditentukan  oleh  karakteristik  jenis  usaha  dan  kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan, kedua, Faktor negatif lainnya yang  memengaruhi  perusahaan  nasabah  seperti  kondisi  group  usaha, permasalahan  hukum,  pemogokan,  kewajiban off  balance  sheet (L/C import,  Bank  garansi),  market  risk,  riwayat  pembayaran  dan restrukturisasi pembiayaan.
2. Shrinking  risk (risiko  berkurangnya  nilai  pembiayaan  mudharabah) yakni  risiko  yang  terjadi  pada second  way  out yang  biasanya dipengaruhi  oleh  risiko  bisnis  luar  biasa  yang  ditentukan  oleh  : pertama, Penurunan  drastis  tingkat  penjualan  bisnis  yang  dibiayai, Kedua, Penurunan  drastis  harga  jual  barang/jasa  dari  bisnis  yang dibiayai, Ketiga, Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
3. Character  risk yaitu  risiko  yang  terjadi  pada third  way  out yang dipengaruhi  oleh: Pertama, Kelalaian  nasabah  dalam  menjalankan bisnis  yang  dibiayai  bank, Kedua ,  Pelanggaran  ketentuan  yang  telah disepakati.  Sehingga  nasabah  dalam  menjalankan  bisnis  yang  dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, Ketiga, Pengelolaan internal perusahaan,  seperti  manajemen,  organisasi,  pemasaran,  teknis produksi dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standard pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. 18
17 Ibid. hlm. 80
18 Adiwarman  Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqh  &  Keuangan (  Jakarta  :  PT.  Raja

## “Kebijakan Perbankan Syariah”

## C. Langkah  Antisipatif  Bank  Syari'ah  dalam  Mengatasi  Risiko Kerugian Akad Mudharabah
Setiap  kegiatan  transaksi  membutuhkan  langkah  strategis  untuk menghindari  kegagalan  dan  kerugian  dalam  melakukan  usaha.  Hal  itu setidaknya  bisa  dianalisa  sejak  awal  melakukan  usaha  dengan menggunakan  beberapa  perangkat  metode  yang  mampu  mengatasi terhadap  segala  risiko  yang  akan  terjadi.  Dengan  langkah  strategis penanganan  risiko  usaha  ini  tentu  dapat  menunjang  terhadap keberhasilan  usaha,  begitu  juga  mampu  menekan  risiko-risiko  yang muncul lebih besar.
Beberapa  strategi  yang  diterapkan  Perbankan  Syari'ah  untuk mengatasi risiko kerugian pembiayaan mudharabah, diantaranya adalah :
1. Pengamatan risiko secara dini
Dalam  metode  ini,  bank  melakukan  pengamatan  secara  dini,  baik kepada  mudharib  maupun  usahanya,  dengan  menganalisa  keadaan mudharib  yang  dimungkinkan  risiko  itu  muncul  dari  keadaan  mudharib sendiri.  Demikian  juga  dibutuhkan  kejelian  pihak  bank  dalam  meneliti secara mendalam terhadap keadaan  mudharib, baik dari sisi karakternya maupun kemampuan dan keahliannya dalam menjalankan usaha.
Jika  bank  sudah  melakukan  pengamatan  terhadap  keadaan mudharib,  maka  selanjutnya  bank  menganalisa  terhadap  prospek  usaha yang  dijalankan  mudharib,  mulai  dari  kondisi  usaha,  peluang  usaha, hambatan atau tantangan yang dimungkinkan terjadi ketika usaha sedang berjalan. Analisis itu membutuhkan pemikiran secara matang dan cermat serta  butuh  tenaga  ahli  dalam  meramalkan  segala  kemungkinan  risiko yang timbul dari usaha tersebut. Sehingga Bank betul-betul siap dan tidak ragu-ragu untuk menyalurkan dananya ke pihak mudharib.
2. Klarifikasi terhadap info-info negatif
Untuk  meminimalisir  risiko  yang  mungkin  bisa  terjadi,  Bank berusaha mencari informasi-informasi negatif terkait dengan pembiayaan yang  diberikan  kepada  mudharib.  Bank  harus  mencocokkan  informasi negatif  yang  diterimanya  baik  tentang  keadaan  mudharib  maupun keadaan  usaha  yang  dijalankannya.  Karena  dalam  usaha  yang  dijalankan, Bank  harus  betul-betul  mengantisipasi  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Oleh karena  itu,  informasi-informasi  tentang  ke-negatif-an  mudharib  maupun
Grafindo Persada), hlm. 246.
usahanya harus senantiasa diperhatikan dengan baik.
3. Sistem pemeriksaan pembiayaan mudharabah
Untuk  mengantisifikasi  risiko  kerugian,  bank  memeriksa  terhadap semua  aspek  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  mudharib.  Tujuannya  agar kekayaan bank, nasabah dan usahanya dapat terpantau dengan baik. Dari sini  Bank  akan  melakukan  pemantauan  dan  pemeriksaan  secara  intensif. Namun tidak hanya sebatas itu saja yang dilakukan bank, bank juga harus mengarahkan  dan  memberikan  masukan-masukan  kepada  nasabah  agar tidak terjadi kerugian.

## 4. Strategi penagihan
Bank  harus  punya  strategi  khusus  untuk  mengantisipasi  terjadinya kredit macet yang bisa merugikan terhadap bank. Dalam artian, jika bank berhadapan dengan mudharib yang tidak punya tanggung jawab, misalnya di  saat  mudharib  sudah  mendapatkan  keuntungan  dari  usahanya  atau mudharib  mendapati  usahanya  dalam  keadaan  rugi,  kemudian  mudharib tidak  secara  langsung  mengembalikan  modalnya  kepada  bank  padahal sudah  jatuh  tempo,  maka  bank  harus  mempunyai  langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut.
Dalam  memberikan  modal  pembiayaan  mudharabah,  bank  juga mensyaratkan  kriteria  layak  atau  tidaknya  suatu  barang  jaminan.  Ini sebagai  langkah  antisipasi  bank  untuk  mengatasi  kerugian  bank  dalam memberikan  pembiayaan  mudharabah.  Diantara  syarat-syarat  kelayakan barang  jaminan  yang  sering  diminta  Bank  Syari'ah  adalah: pertama , Barang jaminan mudah dijual, kedua , Barang jaminan tidak mudah rusak, ketiga ,  Barang  jaminan  dapat  diasuransikan, keempat, Barang  jaminan mudah diawasi dan dikuasai bank, kelima, Barang jaminan memiliki nilai material, keenam, Barang jaminan memiliki dokumen yang sah.
5. Program pelunasan
Dalam  mengantisipasi  kerugian  pembiayaan  mudharabah,  bank
harus menganalisa terhadap
kemampuan mudharib dalam mengembalikan  modal  pembiayaan,  karena  bisa  jadi  ketika  kontrak mudharabah  telah  selesai,  mudharib  tidak  bisa  mengembalikan  modal pembiayaan.  Bank  harus  jeli  dan  cermat  dalam  memberikan  modal pembiayaan  mudharabah  dengan  terlebih  dahulu  mengamati  dan menganalisa  sumber  pendapatan  mudharib  dan  pengeluaran  yang disesuaikan  dengan  keadaan  mudharib.  Bank  juga  harus  merinci  dari mana  sumber  pendapatan  tersebut  selain  usaha  yang  dikelola  bersama bank.
Di samping langkah antisipasi pembiayaan di atas, ada hal-hal  yang perlu  juga  dihindari  oleh  bank  dalam  melakukan  pembiayaan

## “Kebijakan Perbankan Syariah”
mudharabah, diantaranya adalah :
a. Pembiayaan  untuk  tujuan  spekulasi:  bank  harus  betul-betul menganalisa  kebutuhan  dan  tujuan  nasabah  mengajukan  pembiayaan mudharabah. Karena bisa jadi tujuan nasabah tidak untuk usaha tetapi hanya bertujuan untuk spekulasi saja.
b. Pembiayaan  yang  tidak  didukung  informasi  yang  cukup  dan  akurat: bank  tidak  gegabah  dalam  mengucurkan  dananya  untuk  modal pembiayaan  mudharabah  jika  masih  belum  mempunyai  informasi- informasi  yang  cukup  akurat  tentang  keberadaan  mudharib  maupun usaha yang akan dijalankan. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap modal pembiayaan mudharabah, maka Bank  harus  mempunyai  informasi  yang  cukup  akurat  tentang keberadaan mudharib dan usaha yang dijalankannya.
c. Nasabah  bermasalah:  Bank  harus  bisa  memastikan  bahwa  nasabah yang  akan  dikucuri  dana  pembiayaan  tidak  bermasalah.  Artinya nasabah tidak pernah cacat hukum, atau tidak mempunyai tanggungan kepada pihak lain.
d. Tanpa sumber pelunasan yang pasti: sebelum bank memberikan modal pembiayaannya,  terlebih  dahulu  harus  menganalisa  terhadap kemampuan  nasabah  dalam  mengembalikan  modal  pembiayaannya. Karena jika hal ini tidak diketahui oleh bank, kemungkinan besar pada saat  nasabah  mengalami  kerugian,  bank  akan  kesulitan  menarik modalnya jika sumber pelunasan dari nasabah tidak jelas.
e. Nasabah  tidak  kooperatif:  dalam  hal  ini,  bank  harus  menghindari nasabah yang tidak mau bekerjasama dengan baik. Karena jika nasabah tidak  punya  kesamaan  visi  dengan  bank  maka  yang  terjadi  adalah ketidakharmonisan  hubungan  antara  bank  dan  nasabah.  Bisa  jadi nasabah  tidak  mau  tahu  terhadap  kehendak  bank  atau  nasabah  selalu memanipulasi dan tidak mau transparan. Jadi nasabah yang seperti ini harus dihindari demi mengantisipasi risiko kerugian dalam pembiayaan mudharabah.
f. Usaha  yang  tidak  jelas:  dalam  konteks  ini,  bank  harus  menghindari pembiayaan  mudharabah  kepada  nasabah  yang  usahanya  tidak  ada kejelasan. Karena bank tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Begitu  juga  nasabah  tidak  punya  pemasukan  yang  jelas,  karena  usaha yang dijalankan juga tidak jelas.
g. Sektor  usaha  yang  sudah  jenuh:  bank  harus  menghindari  pemberian modal pembiayaan kepada nasabah yang usahanya tidak prospektif dan tidak  layak  jual.  Oleh  karena  itu  bank  juga  harus  mempertimbangkan
apakah  usaha  yang  akan  dijalankan  nasabah  betul-betul  diminati  atau tidak,  apakah  punya  peluang  dalam  pangsa  pasarnya  atau  tidak.  Jika pemberian  pembiayaan  itu  dilakukan,  tentu  akan  berisiko  tinggi terhadap kerugian bank.
Dari  beberapa  model  antisipasi  atas  kerugian  pembiayaan mudharabah  perbankan  syari'ah  sudah  bisa  dikatakan  cukup  baik  dan cukup hati-hati dalam menyalurkan dananya kepada pihak ketiga.  Karena bagaimanapun bank akan bertanggung jawab terhadap segala risiko yang ditimbulkan  dari  dana  nasabah.  Oleh  karenanya,  bank  memang  harus ekstra hati-hati dalam menyalurkan dana nasabah.

## D. Kebijakan Per-Bankan  Syari’ah  dalam Mengatasi  Risiko  Kerugian Akad Mudharabah
Pada  biasanya  Per-Bankan  Syari'ah  mengatasi  risiko  kerugian dengan  beberapa  metode  yang  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan karakter nasabah, diantaranya adalah :
1. Dengan cara mengambil tindakan persuasif adalah cara pertama dalam mengatasi  mudharib  yang  enggan  tidak  mengembalikan  modal pembiayaan. Dengan  cara ini  diharapkan  mudharib  betul-betul  punya kesadaran  untuk  mengembalikan  modal  tersebut.  Bisa  saja  model  ini dilakukan  dengan  memberi  saran-saran  atau  memberikan  pengertian terhadap mudharib.
2. Dengan  cara  menggertak  atau  mengancam:  jika  tindakan  Bank  untuk bisa  mengambil  rasa  simpati  dan  empati  dari  mudharib  tidak diindahkan,  maka  cara  selanjutnya  adalah  menggertak  dan mengancam  mudharib  agar  mengembalikan  modalnya.  Cara  ini dilakukan  jika  cara  pertama  tidak  membuahkan  hasil  dan  mudharib masih  tetap  saja  sulit  mengembalikan  modalnya.  Upaya  ini  bisa  saja dilakukan dengan cara menakut-nakuti mudharib dengan menggunakan alat hukum, artinya jika mudharib tetap pada pendirian semula, maka bank bisa melakukan ancaman dengan memperkarakannya ke pengadilan.
3. Dengan menjual barang jaminan: langkah ini adalah jalan terakhir bagi mudharib  yang  enggan  mengembalikan  modal  pembiayaan  kepada bank  secara  langsung.  Sehingga  jika  usaha  bank  sudah  dilakukan sesuai  dengan  tahapan-tahapan  diatas,  maka  bank  akan  mengambil tindakan  tegas  dengan  cara  menjual  barang  jaminan  yang  telah disepakati  antara  bank  dan  mudharib  sewaktu  pertama  melakukan akad.
Namun demikian Per-Bankan Syari'ah mempunyai kebijakan sendiri
“Kebijakan Perbankan Syariah”
dalam mengatasi risiko kerugian yang ditimbulkan dari akad mudharabah muthlaqah.  Di  mana  ketika  terjadi  kerugian,  maka  yang  menanggung kerugian tersebut adalah pihak mudharib, meskipun kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesengajaan mudharib.
Jika  yang  terjadi  demikian,  maka  sebenarnya  dalam  akad mudharabah  muthlaqah  yang  dilakukan  oleh  Per-Bankan  Syari'ah  telah mengalami  kerusakan  akad.  Sementara  implikasi  dari  akad  mudharabah yang rusak adalah keharusan shahibul mal memberikan ujrah misil kepada mudharib.  Karena  pada  dasarnya  mudharib  mengharapkan  keuntungan dari usaha yang ia jalankan. 19
Pada  dasarnya  bank  melakukan  akad  mudharabah,  berarti  bank bermaksud  melakukan  usaha  kemitraan  yang  dijalankan  dengan  pihak lain.  Jika  demikian,  tentu  segala  risiko  yang  ditimbulkan  dari  akad  itu harus ditanggung secara bersama-sama antar bank dan mudharib. Padahal idealnya  mudharib  hanya  menanggung  tenaga  dan  waktu  saja,  sedang modal  ditanggung  oleh  shahibul  mal  selama  kerugian  dimaksud  tidak disebabkan  oleh  mudharib.  Karena  sejatinya  akad  mudharabah  adalah akad yang dilandasi rasa saling percaya diantara dua belah pihak. Di mana bank  mempercayakan  modalnya  kepada  mudharib  untuk  dijadikan usaha. 20
Kalau  dicermati  lebih  dalam  lagi,  risiko  kerugian  dalam  akad mudharabah  muthlaqah  yang  dijalankan  oleh  bank  dengan  konsekuensi mudharib  harus  mengembalikan  modal  100%,  berarti  sama  saja  Bank memberikan  pinjaman  modal  dengan  akad  qard  al-hasan,  bukan menggunakan  akad  mudharabah  secara  sempurna.  Karena  ketika  terjadi kerugian ternyata bank tidak mau menanggung rugi modal. 21
Beda  halnya  dengan  akad  mudharabah  muqayyadah.  Pada prinsipnya  jika  terdapat  keuntungan  dalam  akad  ini  maka  keuntungan tersebut  dibagi  sesuai  dengan  prosentase  yang  telah  disepakati  antara bank dan mudharib. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga
19 Syekh Zainuddin bin Abd. Aziz al-Malibary, I'anah al-Thalibin juz III (Indonesia, Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyah ), hlm. 100.
20 Syekh  Muhammad  bin  Qasim  al-Ghazi, Fathu  al-Qarib  al-Mujib (Surabaya  :  al- Hidayah), hlm. 37.
21 Al-Imam al-Qadli Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusydi al-Qurthubi al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid (Bairut, Libanon : Daru al-Kutub al-Ilmiah, t.t) hlm. 632.
ditanggung  bersama-sama  antara  Bank  dengan  mudharib.  Bedanya  bank menanggung  kerugian  modal  dan  mudharib  menanggung  tenaga  dan waktunya tanpa mendapat uang sepeserpun.
Karena  risikonya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  akad mudharabah  muthlaqah,  bank  sangat  jarang  menerapkan  akad mudharabah muqayyadah ini. Sebab secara umum nasabah yang menaruh uangnya di perBankan Syari'ah menggunakan akad wadi'ah, deposito, dan tabungan mudharabah yang semuanya bersifat muthlaqah. Oleh karena itu bank  bebas  melakukan  usaha  apapun.  Kemudian  keseluruhan  dana  yang terkumpul  dari  akad-akad  tersebut  dikumpulkan  menjadi  satu  dan pengelolaannya  atau  penyalurannya  pun  juga  bermacam-macam,  tidak hanya  untuk  mudharabah  saja,  melainkan  untuk  pembiayaan  murabahah maupun musyarakah.
Berhubung  bank  bersifat intermediatif (perantara),  maka  bank  bisa berposisi ganda. Pertama ; sebagai shahibul mal , karena bank menyalurkan modal  dari  nasabah  kepada  pihak  ketiga. Kedua ;  bank  berposisi  sebagai mudharib karena bank menerima modal dari nasabah untuk dikelola agar mendapatkan hasil yang baik.
Dari  sini  maka,  ada  dua  kebijakan  bank  yang  muncul  dari  akad mudharabah yang mengalami kerugian. Pertama , kebijakan bank terhadap mudharib. Kedua, kebijakan  bank  terhadap  nasabah.  Dalam  konteks  ini, nasabah  secara  umum  menggunakan  akad  mudharabah  muthlaqah, berarti  konsekuensi  dari  akad  tersebut  adalah  shahibul  mal  tidak menanggung kerugian tersebut.

## E. Kesimpulan
Pada  dasarnya  bank  melakukan  akad  mudharabah  bermaksud melakukan  usaha  kemitraan  yang  dijalankan  dengan  pihak  lain.  Jika demikian,  tentu  segala  risiko  yang  ditimbulkan  dari  akad  itu  harus ditanggung  secara  bersama-sama  antar  keduanya.  Padahal  idealnya mudharib  hanya  menanggung  tenaga  dan  waktu  saja,  sedang  modal ditanggung oleh shahibul mal selama kerugian dimaksud tidak disebabkan oleh mudharib.
Sebenarnya dalam akad mudharabah muthlaqah yang dilakukan oleh Per-Bankan  Syari'ah  telah  mengalami  kerusakan  akad.  Sementara implikasi  dari  akad  mudharabah  yang  rusak  adalah  keharusan  shahibul mal memberikan ujrah misil kepada mudharib.
Kalau dicermati risiko kerugian dalam akad mudharabah muthlaqah yang  dijalankan  oleh  Bank  Syari’ah  dengan  konsekuensi  mudharib  harus mengembalikan  modal  seluruhnya  berarti  sama  saja  Bank  memberikan
“Kebijakan Perbankan Syariah”
pinjaman  modal  dengan  akad  qard  al-hasan,  bukan  menggunakan  akad mudharabah  secara  sempurna.  Karena  ketika  terjadi  kerugian  ternyata bank tidak mau menanggung rugi modal.
Beda  halnya  dengan  akad  mudharabah  muqayyadah,  yang  pada prinsipnya  jika  terdapat  keuntungan  dalam  akad  ini  maka  keuntungan tersebut  dibagi  sesuai  dengan  prosentase  yang  telah  disepakati  antara bank dan mudharib. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga ditanggung  bersama-sama  antara  bank  dengan  mudharib.  Bedanya  bank menanggung  kerugian  modal  dan  mudharib  menanggung  tenaga  dan waktunya tanpa mendapat uang sepeserpun.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. Jakarata : Gema Insani Press, 2001
Arifin,  Zainal,    Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syari’ah.  Jakarta  :  Alvabet, 2009
Chapra,  Umer,  Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi.  Jakarta  :  Gema  Insani Press, 2008.
Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  Bandung  :  CV
Penerbit Diponegoro, 2008
Ibnu  Rusydi  al-Qurthubi  al-Andalusi  al-Imam  al-Qadli  Abi  Walid Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ahmad,  t.t.  Bidayah  al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Bairut Libanon
Karim, Adiwarman,  Bank Islam,  Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah. Yokyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003
_________, Manajemen Dana Bank Syari’ah. Yokyakarta :  Ekonisia, 2004a Muslimin, Bank Syari’ah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2005 Saed , Abdullah, Bank Islam  dan Bunga. Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
“Kebijakan Perbankan Syariah”