## PERKEMBANGAN FATWA DI INDONESIA
Fatkul Mujib Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Metro

## Abstract
This  paper  provides  an  overview  of  the  process  memutusakan  a fatwa. Historical development of Islamic law in Indonesia that are specifically related  to the issue  of fatwa has brought a significant influence in the social life of the Muslim community. Community organizations in Indonesia has its own method of making a fatwa, like  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama,  Persis  and  MUI  and others.  With  a  variety  of  different  methods,  the  decision  fatwa produced  sometimes  also  different.  In  Indonesia,  the  decision related  organizations  with  specific  statmen  a  problem  can  not  be underestimated. So each has influence and obedience are together. Though there MUI, then each organization still using the referral of the organizations that they profess. So it is not surprising that sometimes there  is  a  fatwa  different from each institution  to  give fatwa.  But  although  there  is  a  difference,  the  associated  social harmony  still  be  maintained.  Here's  the  interesting  part  of Indonesia.
Keywords : Fatwa, community organizations, MUI

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara yang mayoritas
berpenduduk  beragama  Islam  tentu  memiliki  sejarah panjang terkait dengan perkembangan Islam. Aspek historis inilah  yang  menjadi  salah  satu  bukti  betapa  mengakarnya Islam  dalam  mengiringi  dan  mewarnai  perkembangan masyarakat  Indonesia  tidak  hanya  menyangkut  hak keberagamaan,  sosial  kemasyarakatan  bahkan  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perkembangan Islam pada masa awal masuknya Islam ke  nusantara  hingga  munculnya  kerajaan-kerajaan  Islam memiliki  corak  dan  karakter  kekhasan  tersendiri  terkait dengan pelaksanaan hukum Islam maupun peran pemegang “otoritas”  hukum  Islam.  Demikian  pula  pada  masa  pra
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
95
kemerdekaan  dan  masa  awal  kemerdekaan,  peran  ulama menjadi  sangat  strategis  di  mana  mereka  dinilai  lebih menyentuh akar rumput ( grassroot ), sehingga pendapat dan pandangan-pandangan mereka akan lebih memiliki bobot di mata  umat.  Hal  ini  secara  jelas  terbukti  bagaimana  para ulama  begitu  mudahnya  menggelorakan  perlawanan terhadap penjajah yang dinilai kafir dan menjadi perjuangan fi sabilillah bagi yang memeranginya.
Perkembangan selanjutnya adalah pada masa di mana stabilitas  berbangsa  dan  bernegara  jauh  lebih  baik  (masa orde baru), maka persoalan agama dipandang perlu adanya legalisasi  ( taqnin )  dalam  bentuk  peraturan  perundangan- undangan  sehingga  memiliki  kedudukan  yang  secara  legal formal  diakui  dalam  tata  hukum  nasioanal.  Dalam  hal  ini fatwa  dengan  seperangkat  kriteria  dan  metode  yang  ada menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum materiil di dalam tata hukum di Indonesia. 1
Kondisi  dan  posisi  yang  demikian  tersebut  kemudian mempengaruhi  perkembangan  produk  hukum  Islam (fatwa),  di  mana  ia  kemudian  bertransformasi  kepada orientasi  institutif  dalam  sebuah  lembaga  Majelis  Ulama Indonesia  yang  dianggap  memiliki  otoritas  pemberi  fatwa yang  bersifat  fatwa jama’i .  Secara  historis,  perkembangan fatwa di Indonesia secara garis besar akan dapat dilihat dari perkembangan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa.
Di sisi lain, di luar MUI juga terdapat institusi seperti NU  maupun  Muhammadiyah  yang  tidak  dapat dikesampingkan  kredibilitas  dan  secara  aplikatif  diikuti pandangan  hukumnya  (fatwa)  oleh  anggota  maupun simpatisan masing-masing ormas.
1 Bagir  Manan, Konvensi  Ketatanegaraan, (Bandung:  Armico,  1987),  hal. 12.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
96
Fakta  yang  demikian  ini  menjadi  lebih  menarik  lagi jika ditinjau dengan keberadaan organisasi massa seperi NU dan Muhammadiyah yang eksistensi dan perannya memiliki kontribusi besar dalam membentuk paradigma
keberagamaan  masyarakat  muslim  Indonesia.  Corak  ormas tersebut  kemudian  mampu  memberikan  divrensiasi  jika dibandingkan dengan mindset sektarian yang ada di negera- negara Islam Timur Tengah. Di mana isu-isu sektarian lebih bersifat  radikal,  fanatis  sempit,  serta  begitu  kentalnya nuansa  politis  yang  kemudian  membentuk  kotak-kotak komunitas  yang  rentan  konflik.  Hal  tersebut  tentu berbanding  terbalik  dengan  keberadaan  ormas  keagamaan di Indonesia yang sekalipun sangat mengakar dan memiliki pengaruh  besar  di  tengah  masyarakat  namun  dari  tinjauan sejarah  justru  menunjukkan  peran  besar  dan  begitu akomodatifnya  ormas-ormas  tersebut  dalam  menjaga stabilitas negara.
Dengan  demikian  maka  tidak  mengherankan  jika posisi  strategis  ormas  tersebut  kemudian  direfleksikan dalam  kedudukannya  yang  juga  dinilai  memiliki  otoritas pemberi  fatwa  bahkan  lebih  dipilih  oleh  masyarakat dibandingkan  dengan  MUI  yang  secara  institusi  lebih “formil”.
Oleh  karena  itu  maka  pembahasan  terkait  dengan perkembangan  fatwa  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan dari  aspek  historis  perkembangan  Islam  di  Nusantara  dan juga  keberadaan  ormas-ormas  keagamaan  yang  memiliki peran  besar  dalam  membangun  paradigma  keberagamaan masyarakat muslim Indonesia.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
97

## Perkembangan Fatwa di Indonesia dari Masa ke Masa
Berdasarkan  teori-teori  yang  memberikan  informasi mengenai  awal  kedatangan  Islam  di  Indonesia  dengan pelbagai bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia  dengan  damai  baik  melalui  perdagangan, perkawinan  maupun  upaya  penyebaran  (dakwah)  sekitar abad ke VIII Masehi. 2 Penyebaran Islam di Indonesia sendiri dapat dikatakan tidak terlalu sulit. Hal tersebut disebabkan pelbagai  alasan,  selain  metode  penyebarannya  dianggap sesuai dengan masyarakat pada masa itu, faktor politis pada masa  itu  (Kerjaaan  Budha/Majapahit)  tengah  mengalami krisis  dan  instabilitas  sehingga  momentum  tersebut menjadikan Islam sebagai  bagian alternatif solusi di tengah masyarakat.
Kehadiran  dan  penyebaran  Islam  yang  terus berkembang  kemudian  bertransformasi  menjadi  sebuah komunitas yang terstruktur dalam bentuk  kerajaan-kerajaan Islam. Di sinilah peran ulama sebagai figur sentral, pemberi fatwa bahkan bukan saja dalam perkara keagamaan namun dalam perkara kenegaraan, raja sebagai kepala
pemerintahan  pada  masa  itu  senantiasa  berkonsultasi  dan menanyakan  terlebih  dulu  kepada  ulama  dalam memutuskan  suatu  perkara. 3 Begitu  urgennya  peran  fatwa tersebut  didukung  dengan  fakta  sejarah  bahwa  Islam  pada masa itu menempati agama resmi kerajaan. 4
Peran  ulama  pada  masa  pra  kemerdekaan  juga  tidak dapat  dipandang  sebelah  mata,  bahkan  dari  pelbagai pergerakkan  perjuangan  sebagian  besar  diinisiasi  dan
2 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 24-36. 3 Akhmad  Mujahidin, Makalah:”Pelembagaan  Hukum  Islam  (Tinjaun Historis  dan  Realitas)”, disampaikan  dalam  kuliah  umum  PPs  STAIN  Jurai Siwo Metro, 22 Oktober 2014.
4 Abdurrahman Wahid, Kontribusi Pemikiran Islam di Indenesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 230.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
98
dimotori  oleh  alim  ulama.  Hal  ini  menunjukkan  betapa strategisnya  peran  ulama  dengan  fatwanya.  Begitu mudahnya ulama menggelorakan perjuangan pada masa itu salah  satunya  disebabkan  begitu  besarnya  pengaruh  ulama dalam  pandangan  masyarakat,  sehingga  ketika  fatwa  kafir atas penjajah semakin menambah motivasi perjuangan.
Berdirinya  organisasi  massa  yang  bersifat  keagamaan seperti Muhammadiyah (8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912) dan Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926) ikut mewarnai perjalanan  bangsa  dan  perkembangan  Hukum  Islam  di Indonesia  dengan  pelbagai  fatwa  dan  keputusan- keputusannya.
Merespon  kondisi  tersebut  Belanda  pun  memiliki metode  khusus  untuk  meredamnya  yaitu  selain  dengan menekan berkembangnya hukum Islam melalui tata hukum pada masa itu, Belanda juga menugaskan seorang Islamolog (1898), Christian Snouck Hurgronye. Tugas utama Islamolog tersebut adalah agar muslim Indonesia jangan sampai terlalu erat  memegang  hukum  Islam  sehingga  dengan  demikian mereka  akan  mudah  mempengaruhi  dan  mengendalikan orang-orang Indonesia. 5
Menjelang  proklamasi  kemerdekaan,  politik  hukum pamerintah  Hindia  Belanda  telah  melahirkan  pakar-pakar yang berfaham sekuler tetapi disamping itu masih terdapat para  ulama  dan  para  tokoh  Islam  yang  yang  bercita-cita untuk  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  syari’ah  menjadi hukum  positif  atau  sumber  atau  dasar  bagi  umat  Islam. Tokoh-tokoh  yang  berfaham  sekuler  berpendirian  bahwa sekulerisasi  hukum  merupakan  ciri  dari  sistem  politik modern  yang  didasarkan  pada  dua    alasan  yaitu  hukum
5 Aqil Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3S, 1985), hal. 30-31.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
99
agama akan mengurangi kewenangan badan legislatif yang merupakan  inti  dari  negara  modern  atau  akan mengurangi kedaulatan  negara  dan  hukum  agama  akan  menghalangi tuntutan  perubahan  masyarakat  karena  hukum  agama  itu bersifat  statis.  Sehingga  mengakibatkan  terpecahnya pandangan  para  pemimpin  Indonesia  menjadi  2  kelompok. Kelompok pertama berpendirian bahwa syari’ah dan hukum Islam  hanya  sebagai  bahan  hukum  nasional  tapi  tidak mengikat,  mengikat  jika  sudah  diterima  oleh  hukum  adat.
Sedangkan kelompok kedua berpendirian bahwa masyarakat  yang  dicita-citakan  wajib  menjalankan  syari’at Islam  bagi  umat  Islam  yang  memerlukan  bantuan  Negara atau  hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam  dan  kedudukan  hukum  Islam  sejajar  dengan  hukum adat.  Hal  ini  kemudian  memuncak  pada  diskursus  tentang tujuh kata di dalam Piagam Jakarta, “ Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” 6
Pada  masa  orde  lama  setelah  dekrit  presiden  5  Juli 1959,  politik  hukum  pemerintah  terhadap  hukum  Islam lebih  maju  yaitu  unsur-unsur  hukum  agama  dan  hukum Islam  mulai  diperhatikan.  Hal  ini  nampak  bahwa  hukum Islam  tidak  hanya  sebagai persuasive  source namun  menjadi authoritative source. 7 Dengan kata lain, hukum Islam menjadi kewenangan  yang  bersifat  absolut  dalam  pelaksanaan peradilan.
Kehadiran orde baru tahun 1966 memberikan harapan besar  bagi  perubahan  kedudukan  peradilan  agama  di Indonesia.  Peradilan  agama  adalah  peradilan  Negara  yaitu peradilan  resmi  yang  dibentuk  pemerintah  dan  berlaku
6 Endang  Saifudin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni  1945, (Bandung: Pustaka ITB, 1981),  hal. 25-26.
7 Juhaya  S.  Praja¸ Hukum  Islam,  Pemikiran  dan  Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. xi-xii.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
100
khusus  untuk  orang  Islam  dan  menangani  perkara  perdata tertentu sesuai dengan hukum Islam.
Progres  positif  kedudukan  hukum  Islam  dalam  tata hukum nasional di Indonesia tersebut kemudian pada masa orde baru perkembangan fatwa di Indonesia pun mengalami perkembangan  positif  yaitu  dengan  dibentuknya  Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395  H). 8 Dari    sinilah  babak  baru  perkembangan  fatwa  di Indonesia  akan  lebih  mudah  ditelusuri  perkembangannya tanpa mengkesampingkan lembaga-lembaga lain seperti NU dan  Muhammadiyah  yang  juga  mengeluarkan  pandangan hukum  atau  respon  dari  persoalan  masyarakat  muslim  di Indonesia.
1. Lembaga-Lembaga Pemberi Fatwa di Indonesia
Hukum  Islam  adalah  kumpulan  dari  aturan Allah  dan  Rasul-Nya  yang  mengatur  kehidupan seluruh  umat  manusia  sesuai  dengan  misi  Islam sebaga agama universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum  Islam  tidak  hanya  berfaedah  kepada  umat Islam  namun  juga  orang-orang  di  luar  Islam sekalipun. 9
Fungsi  yang  demikian  itu  kemudian  harus dihadapkan  dengan  dilema  terpenuhinya  dua  hal yaitu  normativitas  dan  dinamika  perkembangan pemikiran  dan  kebutuhan  manusia.  Hal  ini  hukum dituntut  untuk  dapat  mencari  bentuk  agar  dapat mengakomodir  kedua  kepentingan  tersebut.  Dalam kaitan ini, untuk melihat dinamikanya secara integral dengan melihat produk hukum yang dihasilkan oleh
8 Ma’ruf  Amin,  et.al., Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011),  hal. iii.
9 Taufik  Adnan  Amal, Islam  dan  Tantangan  Modernitas  :Studi  Atas Pemikiran Fazlur Rahman, (Bandung: Mizan, 1994), hal 33.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
101
subjek  hukum  yang  kapabel  dan  berwenang  meng- istinbath- kan hukum.
Demikian  pula  fatwa  sebagai  produk  hukum, karena fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama  Islam,  maka  dipandang  menjadi  salah  satu alternatif  yang  bisa  memecahkan  kebekuan  dalam perkembangan  hukum  Islam.  Hukum  Islam  yang dalam  penetapannya  tidak  bisa  terlepas  dari  dalil- dalil keagamaan, menghadapi persoalan serius ketika berhadapan  dengan  permasalahan  yang  semakin berkembang. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa  mengeluarkan  fatwa.  Pemberi  fatwa  harus memenuhi  syarat  antara  lain  pemahaman  yang mendalam  tentang  Al  Qur'an  dan  As  Sunnah, menguasai  kaidah  bahasa  Arab  serta  menguasai pelbagai masalah.
Menyikapi urgensitas fatwa dalam perkembangan hukum dan perkambangan masyarakat  dimana  realitas  kapabiltas  ulama  tidak dalam kepakarannya menguasai pelbagai bidang dan perkembangan  kompleksitas  permaslahan  hukum yang  terus  berkembang  maka  fatwa jama’i yang bersifat  fatwa  kolektif  dalam  bentuk  lembaga dipandang akan jauh lebih dinilai lebih meyakinkan (memenuhi) kebutuhan hukum masyarakat.
a) Majelis Tarjih Muhammadiyah Muhammadiyah  adalah  organisasi  sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan  atau  tajdid  terhadap  pemahaman agama.  Pembaharuan  dalam  muhammadiyah meliputi  dua  segi  jika  dilihat  dari  sasarannya, yaitu  pembaharuan  dalam  arti  mengembalikan kepada  kemurniannya  dengan  sasaran  soal-soal
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
102
prinsip  perjuangan  yang  bersifat  tetap  dan pembaharuan  dalam  arti  modernisasi  dengan sasaran mengenai masalah metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan dan lain-lain.
Dalam  Muktamar  Muhammadiyah  ke- 17/1928  di  Yogyakarta  dibuat  anggaran  dasar yang menetapkan tugas dari  majelis  tarjih adalah mengamati  perjalanan  Muhammadiyah  yang berhubungan  dengan  hukum-hukum  agama, menerima  dan  mentarjih  hukum  masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, penyelidikan  dan  pembahasan  yang  berdasarkan al-Quran  dan  Hadits.  Majelis  Tarjih  berfungsi untuk  mengeluarkan  fatwa  atau  memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu.
Menurut  pandangan  Muhammadiyah  proses pembentukan  Fatwa  Ijtihad  dipahami  sebagai aktifitas  mencurahkan  segenap  kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar’i  yang  bersifat zhanni dengan  menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang  memiliki  kemampuan,  berkompeten  baik secara metodologis maupun permasalahan. Ijtihad berfungsi sebagai metode merumuskan ketetapan- ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur’an  atau  yang  ruang  lingkupnya  masalah- masalah  yang  memiliki  dalil Zhanniyyud .  Dengan demikian  bagi  muhammadiyah  Ijtihad  bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
103
Muhammadiyah dalam Ijtihad sesuai  dengan kaidah  ushul  fiqh  menempuh  tiga  jalur,  yaitu 10 : (1). Al-Ijtihad  Bayani ,  (semantik)  dengan  pola metode  kebahasaan,  yakni  menjelaskan  hukum yang  permaslahannya  telah  diatur  dalam  al- Qur’an  dan  Hadits.  Hal-hal  yang  sudah  jelas ketentuannya dalam nash baik al-Qur’an maupun Hadits  maka  secara  praktis  dapat  ditetapkan berdasarkan  nash  yang  sudah  jelas.  (2). Tahlili
(rasionalistik)  metode  pendekatan  dengan  jalan rasionalitik  atau  penalaran,  sebelumnya  majelis tarjih menggunakan istilah Qiyasi yakni menyelesaikan  kasus  hukum  yang  sifatnya  baru dengan  cara  menganalogi  atau  mengqiaskan dengan  masalah  yang  telah  diatur  oleh  al-Qur’an dan  Hadits.  Akan  tetapi  metode qiyasi disadari memiliki  ruang  lingkup  yang  terbatas,  dengan metode  Tahlili  jauh  lebih  luas  dari  metode  qiyasi sekaligus mencakup metode qiyasi . (3) Al-Ijtihad al- Istislahi (filosofis),  yakni  menyelesaikan  hukum baru  yang  tidak  terdapat  dalam  dua  sumber pokok  al-Qur’an  dan  Hadits.  Dengan  cara penalaran  dengan  memperhatikan  nilai-nilai maslahat.
Teknik  Ijtihad  yang  dilakukan  oleh  majelis tarjih  menggunakan  teknik  dalam  menetapkan hukum  adalah  Al-Qur’an  dan as - Sunnah al -
Maqbulah ,  yaitu  pemahaman  terhadap  kedua sumber  tersebut  dilakukan  secara  komprehensif integralistik.  Dalam  proses  penetapan  fatwa
10 Asjmuni  Abdurrahman, Manhaj  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Metode dan Aplikasi, Cet.  V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 105-106.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
104
terkadang  dalam ta’arudh  al-adillah terdapat pertentangan dalil yang masing-masing menunjukan ketentuan hukum yang berbeda. Jika terjadi ta’arudh maka  penyelelesain  yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara- cara  sebagai  berikut: Al-Jam’u  wa  al-taufiq . Menerima  semua  dalil  walaupun  terjadi pertentangan,  Majelis  Tajih  dalam  menetapkan fatwanya  bisa  mempersilakan  umatnya  untuk memilih  pendapat  yang  dianggapnya  kuat. Al- Tarjih, yaitu  memilih  pendapat  dengan  memilki dalil  yang  lebih  kuat  di  bandingkan  dengan pendapat  lain  yang  dianggap  lemah. Al-Naskh , yakni  yakni  mengamalkan  dalil  yang  munculnya lebih  akhir  dengan  menggunakan  kaidah  ulama secara  otomatis  me- nasah hukum  yang  datang lebih awal. Al-tawaqqu , mencari dalil baru dengan cara  menghentikan  penelitian  dalil  yang bertentangan. Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan  hukum-hukum  ijtihadiyah  adalah; At-tafsir  al-Ijtima’i  al-mu’ashir  ( hermeunetik ),  At- Tarikhi  ( historis ),  As-Susiuluji  ( sosiologis ),  Al- antrubuluji ( antrapologi ). 11
b) Lajnah Bahsul Masail NU
NU sebagai jam’iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima’iyah serta menjadikan paham sunah  wal  jama’ah sebagai  basis  teologi  dan menganut  salah  satu  dari  mazhab.  Metode istinbath  hukum  lajnah  bahsul  masail  dikalangan NU  tidak  diartikan  dengan  mengambil  hukum secara  langsung  (al-qur’an  dan  sunah),  namun
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
105
diartikan  sesuai  dengan  sikap  dasar  bermazhab terutama  mazhab  Syafi’i  menempati  posisi  yang dominan. 12
Sistem  (proses)  penetapan  fatwa  dalam bahtsul  masail  di  lingkungan  Nadlatul  Ulama (NU)  ditetapkan  pada  Musyawarah  Nasional (MUNAS)  alim  ulama  NU  di  Bandar  Lampung tanggal  21  –  25  Januari  1992,  sistem  penetapan fatwa  kemudian  disempurnakan  kembali  melalui keputusan  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama nomor  02/Munas/VII/2006  tentang  Fikrah Nadliyah  adalah  kerangka  berfikir  yang didasarkan pada ajaran Ahlulssunnah wal jama’ah .
Prosedur  masalah  disusun  dalam  urutan penyelesaian masalah secara hirarki sesuai dengan tingkat  kemampuan.  Untuk  menyelesaikan masalah  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (1) Permaslahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau  cukup  oleh  Ibarat  Kitab  dari  Kutubul Madzhahib al-Arba’ah dan hanya didapatkan satu pendapat  dari  Kutubul  Madhahib  al-Arba’ah maka  dipakai  pendapat  tersebut  sebagai keputusan  fatwa,  diktum  fatwa  akan  ditetapkan berdasarkan  pendapat  tersebut.  (2)  Apabila terdapat  ibarat  kutub  lebih  dari  satu  pendapat, maka  akan  dilakukan  penyelesainnya  dengan jalan  “ taqrir  jama’iy ”  untuk  memilih  salah  satu pendapat.  Pemilihan  salah  satu  pendapat  dapat dilakukan dengan prosedur: Mengambil pendapat yang  lebih  maslahat  atau  lebih  kuat  dari  segi
12 M.  Ali  Haidar, Nahdatul  Ulama  dan  Islam  Indonesia, (Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 12.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
106
ushul  dan  kaidah.  Khusus  mazhab  Syafi’i  sesuai dengan  keputusan  Muktamar  ke  I  (1926), perbedaan  pendapat  disesuaikan  dengan  cara: Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an- Nawawi dan ar-Rafi’iy), pendapat yang dipegangi oleh Imam an Nawawi, Pendapat yang dipegangi oleh  ar-Rafi’i  Pendapat  yang  di  dukung  oleh mayoritas  Ulama,  Pendapat  Ulama  yang terpandai,  Pendapat  Ulama  yang  Wara’.  Untuk mazhab  selain  Syafi’i  berlaku  sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam mazhab tersebut.
Musyawara  Alim  Ulama  Nahdlatul  Ulama tanggal  27–30  Juli  tahun  2006  di  Surabaya melengkapi  batasan  operasionil  teknis  dalam pengambilan  fatwa  Bahtsul  Masail  diantaranya batasan “Taqrir  Jama’iy”,  “Ilhaq”,  “Istinbath Jama’iy”, dan Al-Kutub  Mu’tabarah . Ilhaq adalah upaya  apabila  melalui  jalan  qaul  sudah  tidak diperoleh  pendapat  yang  akan  dijadikan  pijakan fatwa,  dengan  menyamakan  hukum  suatu  kasus dengan  kasus  yang  telah  ada  jawabannya  dalam kitab atau menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab.
Ilhaq  harus  melalui  prosedur  memahami secara  benar  tentang  suatu  kasus  ( tashawwur  al- masalah )  yang  akan dimulhaqkan ( mulhaq ).  Setelah itu  mencari  padanannya  yang  ada  dalam  kitab yang  akan  diilhaqi  (mulhaq  bih)  atas  dasar persamaan  di  antara  keduanya  (majhul  ilhaq), kemudian  keputusan  fatwa  didasarkan  atas hukum mulhaq seperti mulhaq bih.
Ketika  melalui  ilhaq  tidak  diperoleh  untuk dijadikan pijakan fatwa maka di lakukan istinbath
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
107
jama’i  adalah  upaya  secara  kolektif  untuk mengeluarkan  hokum  syara’  dari  dalilnya  yang akan  dijadikan  dasar  dengan  melalui  qawa’id ushuliyah.  Syarat  yang  melekat  yang  harus dimiliki  oleh  ulama  yang  melakukan  istinbath jamai’i  antara  lain;  memahami  secara  benar tentang  suatu  kasus  ( tashawwur al-masalah ) terhadap  masalah  yang  akan  ditetapkan hukumnya.  Mampu  mencari  dalil  yang  akan dijadikan  dasar  penetapan  hukum  ( istidlal ). Mampu  menerapkan  dalil  terhadap  masalah dengan kayfiyah  al-istidlal (metode  pengambilan hukum)  dan  kemudian  mampu  menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.
c) Dewan Hisbah Persatuan Islam
Merupakan  organisasi  sosial  Islam  yang berdiri  12  September  1923,  kesadaran  kehidupan berjama’ah,  ber-imamah,  ber-imarah  dalam menyebarkan  syiar  islam,  persis  dimaksudkan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, yang banyak dipengaruhi oleh aliram Wahabiyah Arab Saudi.  Fungsi  dan  kedudukan  persis  termaktub dalam konon asasi persis tahun 1957 bab 5 pasal 1 dan cara bekerja persis diatur dalam qaidah majlis ulama.  Dewan  hisbah  persis  mempunyai  tugas menyelidiki  dan  menetapkan  hukum  Islam berdasarkan  Al-qur’an  dan  Hadis.  Metode istinbath  hukum  dewan  hisbah  persis  secara metodologi  pengambilan  keputusan  dibagi menjadi  tiga,  yaitu: Ahkam  Al-Syar’i ,  sumber hukum, dan dilalah sunah terhadap hukum.
Metode  istinbath  hukum  yang  digunakan yaitu,  kaidah  ushuliyah  (kebahasaan),  tujuan
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
108
umum perundangan Islam, dan cara menyelesaikan  nash  yang  terlihat  bertentangan. Mekanisme  ijtihad  yang  ditempuh  oleh  dewan hisbah  persis  yaitu:  mencari  keterangan  dari  Al- qur’an,  jika  ada  perbedaan  pemahaman  dan penafsiran  maka  diadakan  thoriqot  al-jam’i,  bila tidak terdapat dalil dari Al-qur’an maka diadakan penelitian tentang Hadits, jika tidak ada di sunah maka dengan atsar sahabat.

## d) Komisi Fatwa MUI
Merupakan  wadah  atau  majlis  yang menghimpun  para  ulama  dan  cendekiawan muslim  Indonesia,  berdiri  26  juli  1975  di  Jakarta, pengabdian MUI telah dirumuskan dalam 5 fungsi dan  peran  utamanya  yaitu  pewaris  para  nabi, pemberi  fatwa,  pembimbing  dan  pelayan  umat, gerakan  ishlah  wa  al-tajdid  dan  penegak  amar ma’ruf  nahi  munkar.  metode  ijtihad  MUI menggunakan  sistem  fatwa  yang  ditetapkan dalam sidang komisi fatwa, musyawarah nasional MUI,  dan  fatwa  ijtima’  ulama  komisi  fatwa  MUI se-Indonesia.
Kewenangan  dan  wilayah  fatwa  MUI  dalam Bab  VI  berdasarkan  prosedur  fatwa  MUI  tahun 2003  antara  lain:  MUI  berwenang  menetapkan fatwa  mengenai  masalah-masalah  keagamaan secara umum, terutama masalah hukum fiqh dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian  keimanan  umat  Islam  Indonesia. Pedoman  prosedur  fatwa  adalah  sebagai  berikut: (1).  Dasar  penetapan  umum  fatwa  meliputi; Aktivitas  penetapan  Fatwa  dilakukan  secara kolektif  oleh  lembaga  Komisi  fatwa  MUI,
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
109
Penetapan  fatwa  bersifat  responsif,  proaktif,  dan antisipatif.  (2)  Dasar-dasar  (dalil)  Fatwa  ;  al- Qur’an,  Sunnah,  Ijma,  Qiyas.  Dan  dalil-dalil  lain yang mu’tabar. 13
Proses dan prosedur fatwa dilakukan dengan metode  penetapan  fatwa  :  Masalah  yang  sudah jelas  hukumnya  akan  difatwakan  sesuai  dengan apa  adanya.  Sedangkan  Masalah-masalah  yang khilafiah  dikalangan  Mazhab  Fiqh,  diselesaikan dengan jalan di usahakan melalui metode al-jam’u wa  al-talfiq ,  yaitu  usaha  titik  temu  dan  apabila tidak  dapat  diselesaikan  dengan  metode  talfiq maka  perbedaan  dapat  diusahakan  dengan penyelesaian muqaranah , atau perbandingan dasar pendapat  ( comperative  legal  opinion ).  Penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih yang di anggap lebih kuat melalui  kaidah-kaidah dan Ushul  Fiqh sebagai parameter tarjih.

## 2. Rekonstruksi Istinbat Fatwa Kontemporer Majelis Ulama Indonesia
Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia selama ini sebagai  hasil  Ijtihad  para  ulama  Indonesia.  Secara historis, munculnya teori  ijtihad dalam Islam adalah karena  adanya  persentuhan  antara  ajaran  Islam  di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di  lain  pihak.  Teori  ijtihad  dalam  hukum  Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis  hukum  Islam  karena  menyangkut persoalan  wahyu  dan  akal. 14 Dengan  demikian, ijtihad  sebagai  suatu  prinsip  dan  gerak  dinamis
13 Ma’ruf Amin, at.al , hal. 5-6.
14 Amir  Mu’allim, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 3.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
110
dalam  khazanah  Islam,  merupakan  aktivitas  daya nalar yang dilakukan para fuqaha’ (para mujtahidin) dalam menggali hukum Islam. Kegiatan ijtihad telah dimulai  sejak  masa  Rasulullah  dan  akan  terus berlanjut sesuai dengan dinamika zaman. 15 Pengembangan hukum Islam, disamping dilandasi  oleh  epistemologisnya  yang  kokoh  juga perlu  memformulasikan  dan  merekonstruksi  basis teorinya.  Basis  teori  hukum  Islam  sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa  salah  satu  persyaratan  penting  mujtahid dalam  melakukan  ijtihadnya  adalah  keharusan mengetahui  tujuan  ditetapkannya  hukum  dalam Islam.  Pernyataan  ini  untuk  pertama  kalinya dikemukakan  oleh  Abd  al-Malik  al-Juwani, dilanjutkan  oleh  Abu  Hamid  al-Gazali,  diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al- Syatibi  dan  dileberalisasikan  oleh  Najamuddin  at- Tufi.  Kajian  utama  dalam  teori maqasid  al-syari’ah adalah  mengenai  tujuan  hukum  islam  yang diwujudkan  dalam  bentuk  kemaslahatan  umat manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. 16 Oleh karena  itu,  formulasi  dan  rekonstruksi  peraturan perundang-undangan,  tawaran  teoritis  dan  metode ijtihad  apapun  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan  hukum  islam  harus  mengacu  pada terwujudnya  kemaslahatan  tersebut.  Tentu  yang dimaksud  dengan  persoalan  hukum  dalam
15 Abd. Salam Arif, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut , (Yogyakarta: LESFI,
2003), hal. 15
16 Ibid., h. 4.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
111
hubungan  ini  adalah  persoalan-persoalan  hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu’amalah.
Untuk  melihat  tingkat  keabsahan  fatwa-fatwa MUI sebagai bentuk Ijtihad dari segi syar’i diperlukan pengamatan ushul al-fiqh terhadap proses perumusan fatwa-fatwa tersebut. Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluaran suatu fatwa ialah setelah  meneliti  secara  tuntas  dasar-dasar  atau argumen-argumen  dari  al-Qur’an,  Hadits, ijma’, dan qiyas, dengan urutan seperti itu. Di dalam kenyataan prosedur  itu  tidak  diikuti  secara  konsisten.  Ada fatwa  yang  langsung  saja  melihat  hadits  tanpa meninjau  argumen  al-Qur’an  terlebih  dahulu,  ada pula yang langsung saja mengutip teks sesuatu kitab fiqh tanpa  melihat  tiga  sumber  sebelumnya,  bahkan ada  pula  fatwa  yang  tidak  memberikan  argumen sama  sekali  dan  langsung  saja  kepada  pernyataan fatwa itu sendiri. 17
Sementara  itu  harus  dipegangi  pula  prinsip- prinsip istidlal dalam  menetapkan  hukum  yaitu; pertama,  mengacu  pada  al-Qur’an  sebagai  sumber utama  (sumber  dari  segala  sumber  dalam  hukum Islam).  Kedua,  merujuk  ke  sunnah  sebagai  penjelas al-Qur’an,  disamping  sebagai  penetap  hukum manakala  al-Qur’an  tidak  menentukan  hukumnya. Ketiga,  terhadap  nash  yang  mengandung dalalah dhanniyah dilakukan  ijtihad.  Keempat,  dalam menghadapi  dua  atau  beberapa  dalil  kekuatannya sama  dan  dhahirnya  bertentangan (ta’rrud  al-adilah) , maka  diambil  jalan;  a.) melakukan  pengumpulan  isi
17 M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  tradisi  dan Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1998), hal. 133.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
112
kandungan  dalil,  sehingga  dapat  diamalkan semuanya.  b)  terhadap  dalil  al-Sunnah,  dapat dilakukan  penelitian  waktu  wurudnya  dan  yang lebih  dahulu  dinasakh  dengan  yang  datang kemudian.  c)  apabila  tidak  dapat  dikumpulkan  dan tidak  dapat  dinyatakan  adanya  nasakh  mansukh, maka dilakukan tarjih. 18
Setidaknya  sejak   periode  1975  sampai  awal 1990-an,  fungsi  utama  MUI  tidak  bergeser  dari  apa yang  sudah  dicanangkan  oleh  Soeharto.  MUI  tetap menjadi  lembaga  semi-negara  yang  difungsikan untuk  mendukung  dan  menjustifikasi  pelbagai kebijakan dan program pemerintahan Orde Baru.
M. Atho Mudzhar juga berpendapat bahwa sejak berdiri  peran  MUI  lebih  banyak  dijadikan  sebagai legitimasi bagi kebijakan-kebijakan resmi pemerintahan  Orde  Baru.  Dalam  sejarahnya,  MUI tidak pernah berdaya menenolak tekanan pemerintah.  Mudzhar  mengusung  beberapa  contoh kasus  yang  menegaskan  situasi  MUI  dalam  tekanan pemerintahan Orde Baru tersebut. 19
Kasus  yang  paling  populer  ada  usaha  MUI dalam  meredam  gejolak  Ulama  terakit  dengan penggunaan  IUD  ( Intra  Uterine  Device )  sebagai teknologi  yang  menopang  program  Keluarga Berencana (KB). Sebagai catatan, sejak pemerintahan Orde  Baru  mengeluarkan  kebijakan  KB,  secara mayoritas ulama menentang keras kebijakan tersebut
18 Abd. Salam Arif, hal. 21.
19 Atho  Mudhzar, at.al., Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam Perspektif  Hukum  dan  Perundang-undangan, (Jakarta:  Puslitbang  Lektur  dan Khazanah  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI, Cet. 2, 2012), hal. xxx.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
113
karena  dianggap  secara hipotetikal merugikan  umat Islam.  Pada  1971,  sejumlah  ulama  mengeluarkan fatwa  haram  penggunaan  IUD  haram  karena pemasangannya  dilakukan  dengan  membuka  aurat perempuan.  Fatwa  para  ulama  tersebut  dikuatkan oleh  fatwa  MUI  tahun  1979  tentang  pengharaman Vasektomi dan Tubektomi dalam Program KB.
Fatwa  haram  penggunaan  IUD,  Vasektomi, maupun  Tubektomi  tentu  menjadi  preseden  buruk bagi  kesuksesan  program  pemerintahan  orde  baru secara  keseluruhan.  Atas  dasar  ini  pula  pemerintah berusaha  keras  mempersuasi  ulama  agar  mencabut fatwa  tersebut.  Langkah  pemerintah  tergolong sukses.  Pada  Konferensi  Nasional  Ulama  di  Jakarta pada 1983, MUI akhirnya benar-benar merevisi fatwa haram  penggunaan  IUD.  Kasus  ini  memberikan gambaran  yang  memadai  bagaimana  hegemoni pemerintahan Orde Baru dengan mudah menetralisasi  pandangan-pandangan  keagamaan
MUI.  Pada  saat  bersamaan,  dengan  mencabut  fatwa keagamaan  tentang  penggunaan  teknologi  KB,  MUI sebenarnya  sedang  memberikan  menjustifikasi  bagi program-program pemerintah Orde Baru.
Kasus lain yang tidak kalah populer adalah sikap MUI  terhadap  penyelenggaraan  judi  lotere  (Porkas) atau  kemudian  berubah  menjadi  Sumbangan  Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Baik Porkas maupun SDSB merupakan  model  perjudian  yang  disponsori pemerintah Orde Baru untuk menggalang dana olah raga.  Betapapun  mayoritas  umat  Islam  menjadi costumer model judi tersebut, akan tetapi sikap resmi umat  Islam  memprotes,  bahkan  menolak  model-
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
114
model  judi  tersebut.  Suara  resmi  umat  Islam mengharamkan judi tersebut.
Di  awal  dekade  1990-an,  terjadi  gelombang  aksi mahasiswa  menentang  judi  SDSB.  Aksi  tersebut berjalan massif dan sempat menggoncang pemerintahan  Orde  Baru.  MUI  tidak  punya  pilihan kecuali  merespon  desakan  masyarakat  tersebut dengan  fatwa  resmi.  Dan  baru  pada  23  November 1991,  MUI  mengeluarkan  fatwa  bahwa  judi  lotere (SDSB) banyak mudharatnya dan hukumnya haram.
Dua  kasus  tersebut  cukup  menggambarkan bagaimana  peran  dan  fungsi  MUI  benar-benar dikendalikan  oleh  kepentingan  politik  Orde  Baru. Pemerhati  semisal  Atho  Mudzhar  cenderung memandang  MUI  tidak  berdaya  menghadapi tekanan  pemerintah  Orde  Baru,  sehingga  peran  dan fungsi  keagamaannya  direduksi  menjadi  pemberi legitimasi  keagamaan  terhadap  kebijakan-kebijakan pemerintah.  Menurut  Ahmad  Zainul  Hamdi, konformitas  MUI  terhadap  kebijakan  pemerintah sebagaimana  tampak  pada  dua  kasus  di  atas, cenderung  dilakukan  dengan  dua  pola.  Pertama, MUI  mengembangkan  pola  diam  atau  bersikap abstain  dalam  sebuah  kasus  yang  dilematis  seperti judi  lotere.  Sikap  diam  atau  abstain  MUI  dalam kasus-kasus  krusial  dapat  diterjemahkan  sebagai dukungan pasif MUI terhadap kebijakan bermasalah. Kedua, MUI memberi fatwa yang bersifat supportive terhadap kebijakan pemerintah.
Demikianlah  gambaran  umum  MUI  yang senantiasa  tunduk  terhadap  kebijakan  pemerintah Orde  Baru.  Selama  periode  ini,  citra  MUI  tidak pernah  lepas  dari  kebijakan-kebijakan  resmi
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
115
pemerintah.  Sebagai  lembaga  keagamaan,  MUI merupakan  lembaga  yang  dirawat  oleh  Orde  Baru untuk  kepentingan  penyuksesan  program-program pemerintah. Fatwa-Fatwa Kontemporer MUI yang merupakan tanggapan MUI terhadap perkembangan masyarakat,  peradaban  dan  teknologi  baik  yang memiliki  nuansa  fiqh  klasik  tetapi  bernuasa  baru, atau  murni  bernuasa  kontemporer  seperti  bidang Ekonomi,  sosial  keagamaan,  seni,  kedokteran  dan teknologi  kontruksi  fatwa  masih  dibangun  dengan kaidah-kaidah ushul fiqh klasik yang dibangun oleh ulama-ulama  terdahulu  hanya  beberapa  masalah dilakukan  inovasi  pemikiran  dengan  memasukan pendekatan  ahli  dan  perluasan qiyas .  Fatwa-fatwa MUI di bangun secara mutlaq berdasarkan ushul fiqh klasik  dengan  mengadopsi  secara  langsung  kaidah- kaidah ushul fiqh, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqh klasik.
Bangunan  fatwa  dengan  kontruksi  ushul  fiqh klasik pada fatwa MUI era tahun 2000 hingga tahun 2010  sangat  nampak  ketika  diadopsisinya  dalil  Al- Qur’an  dan  hadist  MUI  masih  melakukan  takwil secara  langsung  dari  tekstual  dan  kontekstual  Al- Qur’an  dan  hadist  dengan  pemahaman  dari  sisi ushuliyah  yang  dibangun  oleh  ulama  klasik walaupun  dalam  beberapa  kasus  tidak  begitu nampak.  Dengan  sikap  pemahaman  dalil  yang konsisten terhadap kaidah ushuliyah yang di bangun oleh  ulama  klasik  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab ushul  fiqh. 20 MUI  melalui  fatwanya  ingin
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
116
menunjukan  sekaligus  mengkritik  faham  modernis, liberalisme,  dan  pluralisme  islam  yang  menafihkan fiqh  dan  metode  ushul  fiqh  klasik  bahwa  tradisi  ke ilmuan  metodologis  fiqh  mampu  menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan melakukan sedikit  modifikasi  metodologis,  inovasi  pendekatan multi disiplin keilmuan.
Untuk  persoalan-persoalan  kontemporer  yang tidak  memiliki  dalil  Mutlaq  atau  memiliki  sifat Al- Khafi,  Al-Musykil,  Al-Mujmal  dan  Al-Mutasabih yang menurut  kaidah  ushul  fiqh  dan  ini  merupakan karakter  sebagian  besar  fatwa  MUI,  misalnya  saja pada  fatwa  MUI  tentang  riswah  (suap),  bias  jender, aborsi,  hak-hak  asasi  manusia,  pengiriman  tenaga kerja  wanita  (TKW),  hak  cipta,  wakaf  uang,  bunga bank,SMS  berhadiah,otopsi  jenazah,  makan  dan budidaya  cacing  dan  jangkrik,  kloning,  penyedap rasa  (MSG),  kepiting,  penggunaan  vaksin  volio khusus,  terorisme,  hukum  al-kohol,  extasi,  dan lainnya.  Dalam  fatwa-fatwa  tersebut  tidak  secara zhahir disebutkan istilah dan hukum tersebut. Untuk mentakwilkan  kasus-kasus  yang  tidak  secara  zhahir di  sebut  dalam  al-Qur’an  dan hadist  MUI  seringkali menggunakan  pendekatan  pemahaman  multi pendekatan  seperti  ilmu  pengetahuan  yang  relevan, pendekatan  sosiologi,  antropologi  dan  teknologi misalnya saja. Walaupun banyak fatwa yang dapat di selesaikan  melalui  dalil al-Qur’an  dan Hadist  dalam konstruksi fatwa MUI  banyak di jumpai menggunakan  kaidah fiqh.  Nampaknya  Kaidah  fiqh di  gunakan  oleh  MUI  berdasarkan  situasi  kekuatan dalil al-Qur’an dan Sunnah apabila memiliki karakter dalalah tidak mutlaq dan akan melahirkan penafsiran
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
117
yang bias dan kurang akuratnya putusan fatwa dari segi dalil maka untuk menekankan validitas  dalil  di gunakan kaidah fiqh.
3. Pengaruh Sosial Politik Fatwa MUI Dari segi isinya, selain pertimbangan-
pertimbangan  murni  keagamaan,  ternyata  ada beberapa  faktor  sosial  dan  politik  yang  ikut melatarbelakangi  lahirnya  fatwa-fatwa  MUI  dalam bentuk  dan  bunyinya.  Pertama,  ialah  faktor keinginan  MUI  untuk  turut  menunjang  kebijakan pemerintah.  Fatwa  tentang  pembudidayaan  kodok adalah  contoh  kuat  dalam  hal  ini,  di  mana  MUI mengharamkan  hukum  memakan  kodok  tetapi menghalalkan  pembudidayaan  yang  ketika  itu sedang  digalakkan  pemerintahan.  Selain  fatwa  itu dipandang  melakukan talfiq (karena  mengambil pendapat  mazhab  Syafi’i  untuk  keharaman memakannya  dan  mazhab  Maliki  untuk  kehalalan pembudidayaannya),  oleh  banyak  pihak  fatwa  itu juga  dipandang  tidak  mempunyai  integritas  karena seolah-olah  biar  saja  orang  lain  yang  memakan kodok  itu  asalkan  kita  sendiri  tidak  memakannya bahkan  mendapatkan  uang  daripadanya.  Begitulah kuatnya pengaruh keinginan untuk turut mendukung  kebijakan  pemerintah  itu  dalam  fatwa tersebut. 21 Independensi  kekuasaan  MUI  dalam mengeluarkan fatwa merupakan salah satu hal yang amat penting di dalam penetapannya sebagai sebuah Ijtihadi.  Tetapi  yang  terjadi  antara  idealisme  dan realitasnya  perlu  adanya  sebuah  independensi, ditandai  oleh  adanya  kehendak  bagi  kemandirian
21 M. Atho Mudhzar, hal 137-138.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
118
eksistensi  MUI  agar  bekerja  secara  tidak  memihak dan  bebas  dari  intervensi  politik.  Faktor  untuk mendukung  kebijakan  pemerintahan  ini  lah  yang membuat  MUI  belum  bisa  independen  dalam mengeluarkan  Ijtihad.  Karena  itulah,  Buya  Hamka menggambarkan  bahwa  jika  tidak  bekerja  sungguh- sungguh  MUI  akan  menghadapi  pelbagai  kesulitan. Kedudukan  ulama  yang  diharapkan  menjadi penghubung  antara  kebijakan  pemerintah  dan aspirasi  masyarakat  memang  serba  sulit.  Buya Hamka  menggambarkannya  seperti  kue  bika  yang sedang  dimasak  di  periuk  belanga  yang  terdiri  atas dan  bawah  dijepit  api.  Pemerintah  (dari  atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan  turut  atas  kebijakan  pemerintah,  sedangkan masyarakat  (dari  bawah)  mendesak  ulama  untuk menyampaikan  aspirasinya  kepada  pemerintah. 22
Kalau kita lihat di dalam aspek politik hukum Islam adalah  membangun  tata  cara  kehidupan  dan penghidupan  yang  diatur  dan  damai,  berdasarkan hukum-hukum  perdamaian  yang  harus  terus menerus diperjuangkan. 23
Faktor  yang  kedua  yang  mempengaruhi  fatwa- fatwa  MUI,  yaitu  keinginan  untuk  menjawab tantangan  perkembangan  zaman  modern.  Faktor  ini sebagai  usaha  MUI  untuk  menjawab  tantangan tersebut, tetapi  disisi  yang lain menyebabkan fatwa- fatwa  yang  independen  itu  jatuh  sama  dengan keinginan  pemerintah.  Faktor  ketiga,  menyangkut
22 Moh. Mahfud, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , (Yogyakarta:
Gama Media, 1999), hal 259.
23 Amrullah,dkk. Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,
(Jakarta: Gema Insani Press,1999), hal. 141.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
119
soal  hubungan  antar  agama,  atau  lebih  tepatnya adalah  faktor  keinginan  untuk  memelihara  aqidah umat Islam dari segi kuantitas. 24
Dari  realitas  yang  mempengaruhi  fatwa  MUI, kita  bisa  melihat  bahwa  hukum  sebagai  produk politik.  Di  kalangan  ahli  hukum  minimal  ada  dua pendapat  mengenai  hubungan  kausalitas  antara politik  dan  hukum.  Kaum  idealis  yang  lebih  berdiri pada  sudut  das  sollen  mengatakan  bahwa  hukum harus  mampu  mengendalikan  dan  merekayasa perkembangan  masyarakat,  termasuk  kehidupan politiknya.  Penulis  seperti  Roscue  Pound  telah  lama berbicara ”law  as  a  tool  of  social  engineering”. Sebagai keiginan  tentu  saja  wajar  jika  ada  upaya  untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat  karena  dengan  itu  fungsi  hukum  untuk menjamin  ketertiban  dan  melindungi  kepentingan masyarakatnya  akan  menjadi  lebih  relevan.  Tetapi kaum  realis  seperti  Savigny  mengatakan  bahwa “hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan  masyarakatnya”.  Ini  berarti  bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi independent variable atas  keadaan  di  luarnya,  terutama  keadaan politiknya. 25
Memang  di  dalam  kenyataan  hukum  itu  lahir sebagai  refleksi  dari  konfigurasi  politik  yang melatarbelakanginya.  Dengan  kata  lain,  kalimat- kalimat  yang  ada  di  dalam  aturan  hukum  itu  tidak lain  merupakan  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan.
24 M. Atho Mudhzar, hal 141.
25 Moh. Mahfud  MD, hal. 171.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
120

## Penutup
Perkembangan  fatwa  di  Indonesia  tidak  dapat dilepaskan  dari  perkembangan  MUI  sebagai  salah  satu lembaga  yang  diakui  sebagai  lembaga  pemberi  fatwa, sekalipun  terdapat  institusi  lain  seperti  NU  dan Muhammadiyah  yang  juga  diakui  dan  diikuti  pandangan hukumnya.  Pola  yang  terbangun  dari  pekembangan  fatwa tersebut  menunjukkan  bahwa  perkembangan  fatwa  di Indonesia  lebih  didominasi  fatwa jama’i yang  dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu.
Keberadaan  MUI  sebagai  lembaga  yang  dapat memberikan  fatwa  sejak  berdiri  hingga  saat  ini,  sekalipun pada beberapa fatwanya tidak terlepas dari pro dan  kontra namun tidak dapat dipungkiri peran MUI sangat membantu dalam menjawab persoalan umat.
Ada  beberapa  Faktor  yang  mempengaruhi  keputusan MUI dalam mengeluarkan fatwa yaitu:
1) Faktor  pertama  yang  harus  diketahui  rupanya berkaitan  dengan  kecenderungan  untuk  membantu kebijakan pemerintah.
2) Ada  keinginan  untuk  menghadapi  dan  menjawab tantangan zaman modern.
Pada  umumnya  dapat  dikatakan  bahwa  fatwa-fatwa MUI  adalah  hasil  dari  seperangkat  keadaan  sosial  budaya dan  sosial  politik,  yang  kebijakan  pemerintah  merupakan bagian di dalamnya.

## Daftar Pustaka
Abd.  Salam  Arif, Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara Fakta  dan  Realita:  Kajian  Pemikiran  Hukum  Syaikh Mahmud Syaltut , Yogyakarta: LESFI, 2003. Abdurrahman Wahid, Kontribusi Pemikiran Islam di Indenesia,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015
121
Akhmad  Mujahidin, Makalah:”Pelembagaan  Hukum  Islam (Tinjaun  Historis  dan  Realitas)”, disampaikan  dalam kuliah  umum  PPs  STAIN  Jurai  Siwo  Metro,  22 Oktober 2014.
Amir  Mu’allim, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam ,
Yogyakarta: UII Press, 2001.
Aqil Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3S, 1985. Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode  dan  Aplikasi, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, Cet.  V, 2010. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama, Bandung: Mizan, 1993. Bagir  Manan, Konvensi  Ketatanegaraan, Bandung:  Armico, 1987.
Endang Saifudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Bandung: Pustaka ITB, 1981. Juhaya  S.  Praja¸ Hukum  Islam,  Pemikiran  dan  Praktek,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. M. Atho Mudhzar, at.al., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dalam  Perspektif  Hukum  dan  Perundang-undangan, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklt  Kementerian Agama RI, Cet. 2, 2012. M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi , Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1998
M. Ali  Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia, Jakarta :
PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Ma’ruf Amin, et.al., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011. Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 1999. Taufik  Adnan  Amal, Islam  dan  Tantangan  Modernitas  :Studi Atas  Pemikiran  Fazlur  Rahman, Bandung:  Mizan,
1994.