p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.1679

## ANALISIS JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUḌᾹRABAH DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH

## Dini Maulana Lestari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: maulanalestari87@gmail.com
Submit : 31 Juli 2018 Diterima   : 12 November 2019 Revisi : 8 Oktober 2018 Terbit: : 2 Desember 2019

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  konsep muḍārabah sebagai  produk  utama  dalam  perbankan syari’ah,  dimana  seharusnya  produk  pembiayaan  tersebut  menjadi  primadona  dalam pemasarannya. Namun, demikian, produk pembiayaan muḍārabah seringkali dihadapkan pada  portofolio  yang  rumit  dan market  share yang  rendah  karena  diindikasikan  dengan tingkat  risiko  finansial  yang  tinggi.  Untuk  menjembatani  hal  tersebut,  jaminan  menjadi salah  satu  alat  yang  digunakan  oleh  Bank  Syari’ah  dalam  rangka  meminimalisir  risiko tersebut. Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif- eksploratif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jaminan  yang  ada  pada  pembiayaan muḍārabah berfungsi  sebagai  alat  prevensi  Bank  Syari’ah  untuk  menciptakan kemaslahatan  bagi  kreditur  dan  debitur  jika  terjadi  wanprestasi  dalam  usahanya,  juga untuk menghindari aktivitas moral hazard dan asymmetric information .
Kata Kunci: jaminan , muḍārabah, portofolio, risiko, maqāṣid al-syarī‘ah .

## Abstract
This  paper  analyzes  the  concept  of muḍārabah as  the  main  product  in  sharia  banking, where the financing product should be excellent in its marketing. However, muḍārabah financing  products  are  often  faced  with  complicated  portfolios  and  low  market  shares because  they  are  indicated  by  high  levels  of  financial  risk.  To  bridge  this,  collateral  is one of the tools  used by the Sharia Bank in  order to  minimize these risks. This  type of research  is  literature  with  a  qualitative-explorative  descriptive  approach.  The  results show that the collateral in muḍārabah financing functions as a Shariah Bank intervention tool to create benefits for creditors and debitors in the event of default in their business, also to avoid moral hazard activities and asymmetric information.
Keywords : collateral, muḍāraba , portfolio , risk , maqāṣid al-syarī‘ah .

## A. Pendahuluan
Perkembangan  Perbankan  Sya-
ri’ah  terjadi  sejak  pertengahan  abad  ke- 20  M,  dimana  banyak  ulama,  akademisi dan praktisi bersemangat untuk
menyuarakan dan mengembangkan serta membumikan  konsep  ekonomi  Islam melalui  lembaga  keuangan  khususnya perbankan. Kehadiran dari Bank Syari’ah  sendiri  menjadi  jawaban  atas kegelisahan umat Islam yang tidak ingin berhubungan dengan riba dalam pengelolaan harta. 1 Perbankan Syari’ah di Indonesia lahir tidak terlepas dari sejarah Bank Muamalat (1992) dengan menggunakan prinsip wadiah, mudharabah  (bagi-hasil).  Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip  jual  beli,  bagi-hasil,  dan  sewa. Perbankan  di  Indonesia  terbagi  atas  dua yaitu Bank Umum dan Bank Kredit baik yang  bersifat  non-Islamic  (interest)  dan Islamic Bank (bagi hasil) yang bersinergis dalam mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan  kemampuan  pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.  Mayoritas  bangsa  Indonesia adalah  muslim  (80%)  meskipun  sistem hukumnya  dibangun  atas  dasar  bhineka tunggal  ika  ( The  Unity  in  Diversity ) dengan tujuan persatuan dan kesatuan.
Hadirnya  Bank  Syari’ah  di tengah-tengah  masyarakat  adalah  untuk mempermudah  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  hidupnya  dengan cara  memberikan  bantuan  berupa  dana dari pihak ketiga dengan sistem pemenuhan  modal  ataupun  pembiayaan yang  tentuya  sejalan  dengan  kaidah- kaidah ekonomi Islam yang
berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis.
Muḍārabah merupakan  salah  satu produk  unggulan  perbankan  syariah. Produk tersebut merupakan ciri khas dari Perbankan  Syari’ah  dan  yang  menjadi pembeda  dengan  Bank  Konvensional. Dalam  skema  akad muḍārabah di  Bank

## Syari’ah  sistem  yang  digunakan  adalah
profit  and  loss  sharing (PLS),  dimana hal  tersebut  sangat  kontras  dengan Perbankan Konvensional yang mengede- pankan  sistem  bunga  ( interest )  dalam aktivitasnya. Mengutip pendapat Wahbah  al-Zuhaily  dalam al-Fiqh  al- Islāmy  wa  Adillatuh jilid ke-5, bahwasanya muḍārabah adalah  suatu kontrak  perjanjian  kerjasama  antara pemilik modal ( ṣāhib al-māl ) dan pelaku usaha ( muḍārib ). Dimana dalam kontrak perjanjian ini, ṣāhib al-māl menyedia- kan  dan  menitipkan  modalnya  kepada
muḍārib untuk digunakan sebaik- baiknya  dalam  berbisnis.  Apabila  dalam kerjasama  bisnis  tersebut  mendapatkan keuntungan,  maka  keuntungan  tersebut menjadi milik bersama. Apabila kerugian tersebut terjadi akibat permasalahan  permodalan,  maka  hal tersebut  akan  ditanggung  oleh ṣāhib  al- māl, sedangkan apabila kerugian tersebut  terjadi  akibat  dari  kelalaian muḍārib, maka  hal  tersebut  sepenuhnya ditanggung oleh muḍārib. 2
Meskipun muḍārabah menjadi ciri  khas  Bank  Syari’ah,  realitasnya produk  ini  memiliki  portofolio  yang rumit  dan market  share yang  rendah dibandingkan  dengan  produk  Perbankan Syari’ah lainnya. Ini terjadi dikarenakan produk  pembiayaan muḍārabah dinilai memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut Muhammad,  ada  dua  faktor  yang menyebabkan produk pembiayaan
tersebut  dinilai  memiliki  risiko  yang tinggi  yakni,  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Secara  internal  Bank  Syari’ah dinilai  belum  memahami  secara  baik bagaimana  mekanisme  dan  konsep skema  pembiayaan muḍārabah ,  dimana Bank Syari’ah cenderung untuk menghindari  risiko-risiko  yang  akan dihadapi dikemudian hari atas pembiayaan  tersebut.  Faktor  eksternal atas  permasalahan  yang  ada  pada
pembiayaan muḍārabah adalah mengenai  agensi  ( muḍārib )  yang  dinilai memungkinkan untuk menyalahi kontrak dengan  melakukan  aktivitas moral hazard yang dapat merugikan salah satu pihak saja. 3
Menyadari  bahwa  produk  pem- biayaan muḍārabah sarat  akan  risiko, maka Bank Syari’ah cenderung mengalihkannya  kepada  produk  pem- biayaan  lainnya  seperti murābahah, salam, istiṣnā‘ ataupun wakalah . 4 Selain itu,  untuk  menghindari  risiko-risiko tersebut  Perbankan  Syari’ah  juga mensyaratkan  adanya  jaminan  atau agunan yang dibebankan kepada nasabah  ketika  melakukan  kontrak kerjasama muḍārabah sebagai salah satu alat  untuk  mengatasi  apabila  terjadinya wanprestasi atau moral hazard.
Mengingat ketika Bank Syari’ah
memberikan  pembiayaan  dalam  bentuk muḍārabah kepada  nasabah,  dana  yang diberikan  tersebut  merupakan  dana  dari pihak  ketiga  (investor),  dan  Bank Syari’ah  mempunyai  kewajiban  untuk menjaga,  serta  mengamankan  dana tersebut. Disamping itu, apabila dibandingkan  dengan  jenis  produk pembiayaan  lainnya  seperti murābahah,
ijārah, musyārakah, dan produk lainnya, pembiayaan muḍārabah memiliki  risiko yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu, berdasarkan permasalahan tersebut, Bank  Syari’ah  mensyaratkan  adanya jaminan  yang  diagunkan  dalam  kontrak pembiayaan muḍārabah .  Dimana  hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  - MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 poin 7 “…Pada  prinsipnya  dalam pembiayaan muḍārabah tidak  ada jaminan,  namun  agar muḍārib tidak  melakukan  penyimpangan,
Bank    dapat  meminta  jaminan kepada muḍārib (nasabah).  Dan dapat  dicairkan  jika muḍārib melakukan penyimpangan tersebut
terhadap hal-hal yang telah disepakati.”
Pada  dasarnya  tidak  ada  jaminan yang diagunkan dalam kontrak perjanjian muḍārabah .  Hal  tersebut dikarenakan,  perjanjian  yang  ada  pada kontrak muḍārabah menggunakan sistem profit  and  loss  sharing ,  sehingga baik  keuntungan  maupun  kerugian  akan ditanggung  secara  bersama  oleh  kedua belah  pihak.  Sehingga  dari  penjelasan yang disampaikan tersebut terjadi ketidaksesuaian  antara  teori  dan  praktek yang terjadi di lapangan. Mengingat, hal tersebut  tidak  sejalan  dengan  konsep muḍārabah dalam  kajian  literatur  Fikih dimana ṣāhib  al-māl dilarang  untuk meminta  atau  mensyaratkan  adanya jaminan dalam kontrak perjanjian tersebut. Dengan demikian, penulis
berkesimpulan  bahwa  apakah  ketika Bank  Syari’ah  mensyaratkan  adanya jaminan  dalam  pembiayaan muḍārabah sudah  sesuai  dengan  konsep-konsep dasar dan tujuan daripada ekonomi Islam yang  secara  ringkas  tertuang  dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah .
B. Konsep dan Nilai Dasar Transaksi Muḍārabah
Dalam  ekonomi  Islam muḍārabah kerap  diartikan  sebagai  suatu  sistem kerjasama antara dua pihak, yakni pihak pemilik  modal  dan  pihak  yang  akan mengelola proyek atas kerjasama kontrak tersebut. Sedangkan Wahbah al- Zuhaily  dalam al-Fiqh  al-Islamy  wa Adillatuh jilid ke-5, bahwasanya muḍārabah adalah suatu kontrak perjanjian  kerjasama  atara ṣāhib  al-māl dan muḍārib .  Dimana  dalam  kontrak perjanjian ini, ṣāhib al-māl menyediakan dan menitipkan modalnya kepada muḍārib untuk digunakan sebaik- baiknya  dalam  berbisnis,  dan  apabila dalam  kerjasama  bisnis  tersebut  men-
dapatkan  keuntungan,  maka  keuntungan tersebut  menjadi  milik  bersama  antara ṣāhib  al-māl dan muḍārib ,  begitu  juga apabila dalam  kerjasama tersebut  terjadi kerugian,  maka  hal  tersebut  akan ditanggung  secara  bersama  atau  biasa disebut  dengan  prinsip profit  and  loss sharing. 5
Menurut  Ahmad  Dahlan  dalam penelitiannya menjelaskan bahwa muḍā- rabah merupakan  sistem  transaksional yang  berkembang  sejak  pra  Islam  yang kemudian  terkodifikasi  dan  menjadi sistem  nilai  dalam  Fikih  Islam  sampai sekarang. 6 Dalam konteks Fikih Mu’amalah, dijelaskan bahwa muḍārabah ialah suatu bentuk kerjasama usaha  atau  bisnis  antara muḍārib dan ṣāhib  al-māl ,  dimana ṣāhib  al-māl menyerahkan modalnya kepada muḍārib untuk dikelola. Apabila mendapat keuntungan dari usaha tersebut, maka itu milik  bersama  dan  dibagi  sesuai  dengan perjanjian,  dan  apabila  terjadi  kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh ṣahib al-māl.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, pada  dasarnya muḍārabah menawarkan suatu  pandangan  yang  komprehensif, dalam  arti  segala  aktivitas  ekonomi dalam  Islam  ditujukan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  ekonomis  dan ruhaniyah
secara serentak
mengedepankan  nilai,  etika,  moral,  dan keadilan  demi  terciptanya maslahah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. 7
Transaksi  dalam  ekonomi  Islam harus  selalu  mengedepankan  aspek kemaslahatan  bagi  semua  pihak  yang terlibat  di  dalamnya.  Oleh  karenanya dalam  transaksi  haruslah  terdapat  nilai- nilai  atau  kaidah  umum  yang  telah ditetapkan syara’, yakni sebagai berikut:
1. Senantiasa  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  ketuhanan.  Dalam  arti,  seorang muslim  harus  selalu  mengedepankan norma  dan  etika  yang  sesuai  dengan yang ditetapkan syara’;
2. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran serta keadilan sehingga dapat tercapainya kemaslahatan umat; 3. Melakukan  perimbangan  atas  ke- maslahatan  pribadi  dan  kemaslahatan masyarakat,  serta  menegakkan  ke- samaan hak dan kewajiban;
4. Menghindari  aktivitas-aktivitas  yang dapat merugikan umat, seperti eksploitasi,  penipuan,  spekulasi,  dan lain sebagainya. 8 Berdasarkan hal diatas, muḍārabah merupakan  salah  satu  fitur ekonomi  Islam  yang  dinilai  relevan dengan  kaidah-kaidah  umum  syara’. Bambang  Waluyo  menjelaskan  bahwa sejatinya muḍārabah menjadi  aspek utama  dari  sistem  ekonomi  Islam  yang berpotensi  untuk  merealisasikan  tujuan- tujuan  daripada  ekonomi  Islam. 9 Sistem profit  and  loss  sharing yang  ada  pada pembiayaan muḍārabah memiliki peluang  yang  cukup  signifikan  dalam mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan produktivitas  serta  membuka  lapangan pekerjaan  baru.  Hal  ini  sejalan  dengan tujuan  daripada  ekonomi  Islam  yakni terwujudnya  kemaslahatan  dalam  skala makro.
Dalam  skala  mikro,  pembiayaan muḍārabah memiliki  peluang  untuk meningkatkan  UMKM  dan  BMT  yang masih  membutuhkan  suntikan  modal. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Zaenuri  yang  dikutip  oleh  Bambang. Dimana  peneliti  memaparkan  bahwa apabila  kerjasama  antara  Bank  Syari’ah dengan BMT terjalin secara optimal, hal tersebut  dapat  membantu  BMT  dalam rangka  menambah  modal  kerja  dan memenuhi kebutuhan pembiayaan likuiditas  untuk  para  anggotanya.  Selain daripada itu, dapat membantu membangun sinergi dan jejaring organisasi  serta  kelembagaan  dalam rangka  menigkatkan  kulaitas  SDM. Sehinngga,  apabila  sistem  tersebut  di
implementasikan  secara  optimal,  maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya tujuan ekonomi Islam. 10 C. Praktik Muḍārabah
dalam

## Perbankan Syari’ah
Prinsip  bagi  hasil  ( profit  sharing )
merupakan  karakteristik  umum  dan landasan  dasar  bagi  operasional  Bank Syari’ah secara keseluruhan. Berdasarkan  prinsip  ini,  Bank  Syari’ah akan berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi  para  investor  dan nasabah.  Meskipun  demikian,  dalam perkembangannya,  para  pengguna  dana Bank  Syari’ah  tidak  membatasi  hanya pada  satu  akad  saja,  yaitu muḍārabah , akan  tetapi  sesuai  dengan  dengan  jenis nature usahanya. Ada yang memperoleh dana  dengan  sistem  perkongsian,  sistem jual-beli dan sewa menyewa. 11
Penyertaan modal di Bank
Syari’ah  dengan  sistem  bagi  hasil meliputi akad muḍārabah
dan musyarakah. Karakteristik  pembiayaan muḍārabah adalah  adanya  dua  pihak yakni ṣāhib al-māl dan muḍārib. Dalam akad muḍārabah di  Perbankan  Syari’ah dikenal  dengan  apa  yang  yang  disebut dengan  “ two-tier ” muḍārabah .  Hal  ini karena  Bank  Syari’ah  merupakan lembaga intermediasi sebagai  dasar penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian  akan  disalurkan  lagi  kepada masyarakat  dalam  berbagai  bentuk pembiayaan  dan  penyertaan  modal. 12
Dengan  demikian,  pada  Perbankan Syari’ah dikenal dengan adanya dua sisi perbankan.  Pada  sisi  penghimpunan dana masyarakat, Bank Syari’ah
berperan sebagai pengelola modal ( muḍārib ) dalam mengelola dana investor  selaku ṣāhib  al-māl melalui akad-akad muḍārabah seperti  deposito. Sedangkan  pada  sisi  penyeluran  dana kepada  masyarakat,  Bank  Syari’ah berperan  sebagai ṣāhib  al-māl melalui akad muḍārabah dan musyarakah dalam
bentuk  pembiayaan,  dengan  nasabah pemakai dana  selaku muḍārib .
Akad muḍārabah yang  dilakukan antara bank dan investor memiliki risiko yang  relatif  aman,  karena  adanya pengawasan yang ketat dari bank sentral kepada sektor perbankan yang mewajibkan  sektor  perbankan  tersebut mengikuti perarturan yang dibuat pemerintah dan bank sentral  guna untuk melindungi  dana    nasabah.  Disisi  lain pada  waktu  bank  syariah  bertindak sebagai ṣāhib  al-māl ,  bank  menghadapi risiko  yang  sangat  besar  karena  belum adanya  standar  yang  mengatur  biaya untuk berbagai jenis usaha yang berbeda.  Selain  itu,  tidak  adanya lembaga  yang  membina  dan  mengawasi nasabah sebagai muḍārib .
Dengan  demikian,  dibandingkan dengan  jenis  usaha  bank  dalam  bentuk murābahah,  istiṣnā‘,  ijārah,  salam, dan lainnya, usaha penyertaan modal dengan akad muḍārabah dinilai  sebagai  usaha yang memiliki risiko yang paling tinggi. Karena  dalam  akad  ini  pihak  bank menyediakan  modal  untuk  kebutuhan usaha  yang  diserahkan  sepenuhnya kepada muḍārib .  Hasil  yang  dikelola oleh muḍārib akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan apabila  terjadi  kerugian,  maka  akan ditanggung  sepenuhnya  atau  sebagian oleh pihak bank.
Risiko utama dari produk pembiayaan muḍārabah adalah credit risk yang terjadi  jika nasabah ( muḍārib ) melakukan wanprestasi atau defualt . Tingginya risiko tersebut menjadi pertimbangan  mengapa  bank  syariah kurang  tertarik  dalam  memberikan pembiayaan muḍārabah , karena sulitnya mencari nasabah  yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas dan kewajibannya.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  maka  bank  syariah  dalam memberikan  pembiayaan  melakukan analisis  kelayakan  pembiayaan  terlebih dahulu  kepada  calon  nasabah.  Produk
pembiayaan muḍārabah pada  dasarnya menggunakan prinsip utama kepercayaan,  tetapi  pada  prakteknya bank  syariah  meminta  jaminan  kepada nasabah sebagai  bukti  atau  pengikat bahwa  nasabah  tidak  akan  melakukan hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  apa yang telah di perjanjikan di awal.
Konsep  jaminan  dalam  konteks Fiqh  Muamalah disebut  dengan rahn, yang  diklasifikasikan  sebagai  akad tabarru’ karena  objek  yang  diserahkan oleh pihak rāhin kepada pihak murtahin adalah  tanpa  imbalan  atau  ganti  rugi. 13
Para  ulama  telah  sepakat  pada rahn, barang  (‘ ain )  yang  menjadi  jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara’ dan  berwujud  konkrit,  karena barang  jaminan  tersebut  harus  bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian  utang-utang  si rāhin dan barang  jaminan  tersebut  bukan  yang wujud najis atau  barang  yang  terkena najis yang tidak mungkin untuk
dihilangkan. Menurut Chapra sebagaimana dikutip oleh Antonio Syafi’i memaparkan  bahwa,  untuk  mengurangi risiko  skema  pembiayaan muḍārabah , perlu  adanya a  loan  guarantee  scheme underwritten  partly  by  the  government partly  and  by  the  commercial  banks . 14
Oleh karenanya dalam kasus pembiayaan muḍārabah ini  di  butuhkan adanya  sesuatu  sebagai  jaminan  bagi ṣāhib al-māl yang  diambil  dari muḍārib untuk kemamanan modal.
Menurut Muhammad Maulana
bahwa jaminan yang ada pada pembiayaan muḍārabah di  perbankan syariah  merupakan  suatu  alat  yang digunakan  oleh  bank  syariah  sebagai prudential  tool untuk  meminimalisir risiko finansial. 15 Dimana apabila terjadi wanprestasi atau  sesuatu  hal  yang  tidak diinginkan, bank syariah dapat mengatasinya  dengan  cara  mencairkan jaminan  atau  agunan  tersebut.  Selain daripada itu, hal tersebut juga digunakan
sebagai  salah  satu  alat  untuk  membuat nasabah  ( muḍārib )  menjadi  lebih  serius dalam  melakukan  kerjasama  perjanjian muḍārabah .
Dalil  atau  dasar  hukum  yang membahas  mengenai  jaminan  yang diperlukan  untuk  memperkecil  risiko- risiko  yang  dapat  merugikan tertera dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283:
ٌنٰه ِرَف  اًبِتاَك  ا ْوُد ِجَت  ْمَل َّو  ٍرَفَس  ىٰلَع  ْمُتْنُك  ْنِا َو
ٌةَض ْوُبْقَّم َن ِمَا  ْنِاَف ىِذَّلا  ِ دَؤُيْلَف  اًضْعَب  ْمُكُضْعَب
اوُمُتْكَت  َلَ َو    ٗهَّب َر  َهّٰللا  ِقَّتَيْل َو  ٗهَتَناَمَا  َنِمُت ْؤا اَمِب  ُهّٰللا َو    ٗهُبْلَق  ٌمِثٰا  ٗٓٗهَّنِاَف  اَهْمُتْكَّي  ْنَم َو   َةَداَهَّشلا ٌمْيِلَع َن ْوُلَمْعَت
“Dan jika  kamu  dalam perjalanan  sedang  kamu  tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang
jaminan  yang  dipegang.  Tetapi, jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah  dia  bertakwa  kepada Allah,  Tuhannya.  Dan  janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyi- kannya,  sungguh,  hatinya  kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
Alasan  mengapa  bank  syariah meminta  atau  menyaratkan  adanya jaminan  dalam  pembiayaan muḍārabah adalah  sebagai  suatu  bentuk  realisasi dari  prinsip  kehati-hatian  bank  dalam mencegah  segala  kemungkinan  buruk dan  risiko-risiko  yang  dimungkinkan terjadi dan dapat menyebabkan kerugian baik  dalam  jangka  pendek  ataupun jangka panjang.
D. Konsepsi Maqāṣid al-Syariah
sebagai  Metode  Ijtihad  Hukum Islam
Kajian  teori  mengenai maqāṣid al-syariah dalam  hukum  Islam  sangat
penting.  Urgensi  tersebut  dianggap penting  karena  hukum  Islam  adalah hukum  yang  besumber  dari  al-Qur’an yang  diturunkan  oleh  Allah  untuk  umat manusia.  Oleh  sebab  itu  ia  akan  selalu berhadapan  dengan  berbagai  perubahan- perubahan  sosial  yang  ada  di  tengah- tengah masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut,  perlu  diadakan  kajian-kajian terhadap  berbagai  elemen hukum  Islam yang salah satunya adalah teori maqāṣid al-syariah sebagai indikator kemaslahatan hidup umat.
Hukum  Islam,  adalah  ikhtisar pemikiran  Islam,  manifestasi  paling tipikal  dari  cara  hidup  muslim  serta merupakan  inti  dari  saripati  Islam  itu sendiri. 16 Menurut Kuat Ismanto, pentingnya  hukum  Islam  bagi  umat Islam  juga  sama  pentingnya  dengan hukum  Islam  yang  mengatur  ekonomi, keuangan,  dan  bisnis.  Oleh  karenanya, hal  tersebut  perlu  mendapat  perhatian yang sama, mengingat pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan- persoalan  ekonomi  kontemporer  sebagai akibat  dari  perkembangan  peradaban manusia  dan  kemajuan  IPTEK  (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
Dewasa ini, hukum Islam terutama  di  bidang muamalah semakin mempunyai  arti  penting,  terutama  di bidang  ekonomi,  perbankan,  asuransi, dan sebagainya yang semakin berkembang,  dan  hal  tersebut  memiliki kaitan yang erat dengan hukum
muamalat . Dengan adanya perkembangan  tersebut,  secara  nyata mendorong pengembangan hukum ekonomi  syariah  sebagai  landasan  yang memberikan  kerangka  acuan  terhadap lembaga-lembaga  tersebut  dari  sudut syar’i.
Ada beberapa faktor yang mendorong  mengapa  hukum muamalah berkembang  dan  dikembangkan:  (1) lahirnya lembaga keuangan yang berbasis  syariah.  (2)  berkembangnya bisnis umat Islam  yang beraneka ragam.
(3)  padangan  orang  muslim  sendiri tentang  syariah    yang  dianggap  sebagai acuan  menyangkut  aspek  kehidupan sehari-hari. 17
Paparan  di  atas  menjelaskan bahwa  pentingnya  kajian  tentang  tujuan hukum  Islam  ( maqāṣid  al-syariah ). Faturahman Djamil menyatakan sebagai- mana  dikutip  oleh  Kuat  Ismanto  bahwa untuk  memahami  persoalan-persoalan kontemporer, pengetahuan tentang Maqāṣid al-Syariah mutlak diperlukan. 18
Kelebihan  dari  pendekatan  tersebut adalah  bahwa  hukum  Islam  akan nampak  lebih  luwes  dan  tidak  kaku, sehinnga  pada  akhirnya  hukum  Islam menjadi  bercorak  kontekstual.  Dari uraian  tersebut  tampak  bahwa  teori maqāṣid al-syariah memiliki urgensinya untuk  digunakan  sebagai  metode ijtihad hukum  yang  terkait  dengan  persoalan- persoalan kontemporer.
E. Jaminan pada Pembiayaan Muḍārabah dalam Perspektif

## Maqāṣid al-Syariah
Tujuan  penetapan  hukum  atau yang  sering  dikenal  dengan  istilah maqāṣid  al-syariah merupakan  salah satu  konsep  terpenting  dalam  konsep kajian  hukum  Islam.  Karena  begitu pentingnya maqāṣid  al-syariah tersebut, para  ahli  teori  hukum  menjadikan maqāṣid al-syariah sebagai sesuatu yang harus  dipahami  oleh mujtahid yang melakukan ijtihad . 19 Adapun  inti  dari teori maqāṣid  al-syariah adalah  untuk mewujudkan  kebaikan  atau  maslahat, sekaligus  untuk  menghidari  keburukan, karena  penetapan  hukum  Islam  harus bermuara kepada kemaslahatan.
Allah  SWT  tidak  menciptakan suatu  hukum  dan  aturan  begitu  saja. Akan  tetapi,  hukum  dan  aturan  tersebut diciptakan  memiliki maksud dan tujuan tertentu.    Pendapat  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah  dikutip  oleh  Ghofar  Shidiq yang  menyatakan  bahwa  tujuan  syari’at adalah  kemaslahatan  bagi  seluruh  umat
di  dunia  dan  akhirat.  Oleh  karena  itu semua  syari’at  didalam  nya  pasti mengandung  rahmat,  keadilan,  dan semua  yang  mengandung  hikmah.  Akan tetapi  perubahan-perubahan  sosial  yang di hadapi oleh umat Islam di era modern telah menimbulkan permasalahan- permasalahan  yang  berkaitan  dengan hukum  Islam.  Pemaknaan maslahat tersebut,  bisa  berupa  perbuatan  manusia untuk  melindungi  lima  aspek  ( al-
kuliyyah al-khams ) yang meliputi agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta dari segala kerusakan yang memungkinkan untuk terjadi. 20 Pada dasarnya, pembiayaan muḍārabah ,  orang  yang  menerimanya tidak  berkewajiban  untuk  menjamin kerugian  atau  kehilangan.  Akan  tetapi dalam  praktiknya,  bank  syariah  sebagai penyedia  dana  mempunyai  hak  untuk menentukan
syarat-syarat atas penggunaan dana yang disalurkan kepada nasabah dalam
bentuk pembiayaan. Hal tersebut tertuang dalam prinsip  5C  yang  digunakan  sebagai  alat untuk menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan,  dimana  salah  satunya adalah  bank  syariah  meminta  jaminan atau agunan tambahan kepada nasabah. 21
Salah  satu  yang  menjadi  pertimbangan bank  syariah  dalam  meminta  agunan tambahan  atas  pembiayaan muḍārabah yang diberikan adalah karena dana  yang diberikan  pihak  ketiga  yang  dijadikan modal  oleh  bank  adalah  amanah.  Oleh karena  itu  bank  syariah  mempunyai kewajiban untuk menjaga atas dana yang dititipkan oleh pihak ketiga tersebut.
Adanya  jaminan  memiliki  peran penting  dalam  mendukung  lancarnya kegiatan  di  perbankan  syariah  itu sendiri.  Jaminan  memberikan  suatu kepastian
pada aktivitas bisnis perbankan  syariah  akan  setiap  risiko yang  dihadapi,  mengingat  bahwa  bank syariah dalam memberikan modal pembiayaan  kepada  nasabah  sebenarnya menggunakan  dana  dari  pihak  ketiga
( investor )  yang  dititipkan  kepada  bank syariah untuk dikelola. 22 Oleh karenanya bank syariah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh pihak ketiga ( investor )  tersebut  berkewajiban  untuk menjaga  dananya.  Sehingga  dengan diberlakukannya  agunan  tambahan  yang dijadikan sebagai jaminan atas
pembiayaan  yang  diberikan  kepada nasabah menjadi kebutuhan bagi kontrak tersebut.  Jaminan merupakan aset pihak peminjam  (nasabah)  yang  diberikan kepada  bank.  Jika  nasabah  tidak  bisa melunasi  pembiayaannya,  maka  bank berhak untuk melakukan eksekusi jaminan  sebagai  pelunasan  pembiayaan. Jaminan  yang  diserahkan  oleh  calon nasabah  kepada  bank  haruslah  ideal, yaitu  jaminan  yang  diserahkan  haruslah memiliki  nilai  ekonomis,  dan  dapat dinilai  dengan  uang.  Selain  itu  jaminan yang  diserahkan  juga  haruslah  memiliki nilai yuridis seperti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung atas jaminan tersebut. 23
Dalam  hal  adanya  jaminan  pada praktik
pembiayaan muḍārabah , jaminan  terseut  hanya  dapat  dicairkan apabila muḍārib terbukti  melakukan pelanggaran  atas  kontrak  perjanjian tersebut.  Karena  pada  dasarnya  tujuan ditetapkan  adanya  jaminan  tersebut hanyalah sebagai pengikat agar muḍārib dapat  beritikad  baik  dalam  menjalankan usaha  kerjasama  dan  amanah  sesuai dengan  prinsip  syariat  Islam.  Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yakni:
ِهللا ُمْكُح َّمَثَف ُةَحَلْصَمْلا ِتَد ِج ُو اَمَنْيَأ
“Dimana
terdapat kemaslahatan,  disana  terdapat hokum Allah”
Paparan  di  atas  menjelaskan bahwa  tujuan  bank  syariah  menetapkan adanya jaminan ialah sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian bank. Perlindungan demikian  dianggap  penting,  mengingat bahwa  didalam  hukum  Islam  dikenal dengan  teori maqāṣid  al-syariah yang
berarti tujuan-tujuan ditetapkannya hukum  Islam.  Sebagai  wujud  dari prinsip  kehati-hatiannya  bank  syariah menetapkan prinsip 5C yakni character, capital, capacity, collateral, dan condition untuk  mendapatkan  nasabah yang  benar-benar  layak  untuk  diberikan pembiayaan,  dan  prinsip  5C  ini  menjadi acuan  penialaian  bagi  bank  untuk mendapatkan  data-data  nasabah  debitur untuk  keperluan  pemberian  pembiayaan yang sehat dan efektif. 24
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, penulis  menyimpulkan  bahwa  jaminan dalam  pandangan maqāṣid  al-syariah adalah  sebagai  suatu  benuk  realisasi preventif  bank  dalam  menjaga  harta. Dalam  hal  ini  adalah  dana  pihak  ketiga (investor).  Disisi  lain,  adanya  jaminan pada  pembiayaan muḍārabah adalah untuk  mencegah  sesuatu  yang  dapat menjadi  penyebab  kerugian  bagi  kedua belah  pihak,  dimana  muara  dari  prinsip kehati-hatian tersebut adalah bagian dari ikhtiar  untuk  mensejahterkan  umat.  Hal tersebut  sesuai  dengan  prinsip  dari maqāṣid  al-syariah yakni hifz  al-māl sebagaimana disebutkan dalam al- Qur’an surat an-Nisā [4]: 5
َج  ْيِتَّلا  ُمُكَلا َوْمَا  َءۤاَهَفُّسلا  اوُت ْؤُت  َلَ َو
ََ َع
ُل ْوُق َو  ْمُه ْوُسْكا َو اَهْيِف  ْمُه ْوُق ُز ْرا َّو اًمٰيِق  ْمُكَل ُهّٰللا ا ْو ْو ُرْعَّم  ًلَ ْوَق ْمُهَل
اًف
“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang  belum  sempurna  akhlaknya, harta  (mereka  yang  ada  dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah  sebagai  pokok  kehidupan.” (QS. An-Nisa:5).

## F. Penutup
Jaminan  yang  ada  pada  pembia- yaan muḍārabah memiliki  fungsi  yang cukup  penting,  yakni  sebagai  usaha preventif bank syariah dalam menghindari moral hazard yang diindikasi  dapat  merugikan  pihak  bank syariah. Usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghindari moral hazard yang  diindikasikan  terjadi  pada pembiayaan muḍārabah melalui  konsep jaminan  dinilai  sesuai  dengan  konsep maqāṣid  al-syariah yakni hifdz  al-māl (menjaga  harta).  Menimbang  apabila konsep jaminan ditiadakan dalam pembiayaan muḍārabah ,  hal  tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan sehingga  berakibat pada  kerugian,  bahkan  menyulitkan semua  pihak  yang  terlibat  didalamnya. Oleh  karenanya  hal  tersebut  tersebut dinilai sangat  relevan dikarenakan dapat membantu  tercapainya  tujuan  ekonomi Islam yakni falāḥ (kesejahteraan).
Catatan Akhir:
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan
Mudharabah di bank Syariah (Bandung: Rosda Karya, 2019), 1.
2 al-Zuhaili,  Wahbah, al-Fiqh  al-
Islamy  Wa  Adillatuhu  Jilid  Ke-.5 Translated  by  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), 476.
3 Muhammad, 3.
4 Syafi’i,  Antonio, Banking  Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 167.
5 al-Zuhaili, 476.
6 Dahlan,  Ahmad.  “Two  Tier Muḍārabah di Bank Syariah: Transformasi  Fikih  dalam  Bisnis ” . Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam . 8 no. 1 (2014): 95-108.
7 Hulam, Taufiqul. “ Jaminan dalam Transaksi Pembiayaan Muḍārabah  pada  Perbankan  Syariah” .
Mimbar  Hukum 22  no.  3  (2010):  520- 533.
8 Haroen  Nasrun, Perdagangan
Saham di Bursa Efek:  Tinjauan Hukum Islam (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 17.
9 Waluyo, Bambang. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam” .
Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam .  2  no.
2 (2016): 192.
10 Bambang.
11 Syafi’i, Antonio, 138.
12 Hadi,  Chairul.  “Problematika Pembiayaan  Muḍārabah  di  Perbankan Indonesia ”.  Journal  Al-Iqtishad ,  Vol. III, No. 2 (2011),  194.
13 Ghazali, Abdurrahman, Fiqh Muamalat (Yogyakarta: Kencana, 2010), 265.
14 Hadi,  Chairul.  “ Problematika Pembiayaan Muḍārabah,…, 199. 15 Maulana, Muhammad.  “Jaminan
Dalam  Pembiayaan  Pada  Perbankan Syariah  di  Indonesia  (Analisis  Jaminan Pembiayaan Musyārakah dan Muḍārabah ” . Jurnal Ilmiah Islam Futura 14 no. 1 (2014): 85. 16 Ismanto, Kuat, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2016), 119.
17 Kuat, 121.
18 Kuat, 24.
19 Shidiq, Ghofar . “Teori Maqashid
Al-Syariah Dalam  Hukum  Islam”.
Jurnal  Sultan  Agung ,  Vol.  XLIV,  No.
118 (2009), 118 .
20 Ghofar.
21 Susilo, Edi, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2017), 146. 22 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 126. 23 Rosyadi, Imron, Jaminan
Kebendaan  berdasarkan  Akad  Syariah
(Yogyakarta: Kencana, 2017), 39.
24 Asiyah,  Binnti  Nur, Manajemen Pembiayaan  Bank  Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu Chapter No.5 Translated  by  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk . Depok:
Gema Insani, 2007. Asiyah, Binnti Nur. Manajemen Pembiayaan  Bank  Syariah . Yogyakarta: Kalimedia, 2015. Dahlan,  Ahmad. “Two  Tier  Muḍārabah di Bank Syariah: Transformasi  Fikih  dalam Bisnis”. Jurnal  Al-Manahij ,
Vol.  VIII.  No.  1  (2014),  95-
108.
Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia,  Himpunan  Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional MUI,
cet.  3.      Jakarta:  CV.  Gaung
Persada, 2006. Ismanto,  Kuat. Asuransi    Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2016. Ghazaly, Abdurahman, dkk. Fiqh Muamalat. Yogyakarta: Kencana, 2010. Hadi, A Chairul. “Problematika Pembiayaan  Muḍārabah  di Perbankan Indonesia”. Journal Al-Iqtishad ,  Vol.  III,  No.  2 (2011): 193-208,
http://doi.org/10.15408/aiq.v3i2
.2521. Haroen, Nasrun. Perdagangan Saham di Bursa  Efek:    Tinjauan  Hukum Islam. Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
Hulam,  Taufiqul.  “Jaminan  dalam Transaksi Pembiayaan Muḍārabah  pada  Perbankan Syariah”. Jurnal Mimbar Hukum ,  Vol.  22  No.3  (2010):
520-533.
Ismanto,  Kuat. Asuransi    Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2016. Maulana,  Muhammad.  “Jaminan  Dalam Pembiayaan  Pada  Perbankan
Syariah  di  Indonesia  (Analisis
Jaminan Pembiayaan Musyārakah  dan  Muḍārabah”.
Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura,
Vol.14. No.1 (2014).
Muhammad. Manajemen  Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan  Return  dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan  Mudharabah  di bank Syariah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019. Naf’an. Pembiayaan  Musyarakah  dan Mudharabah.
Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2014. Rosyadi,  Imron. Jaminan  Kebendaan berdasarkan Akad Syariah .
Yogyakarta: Kencana, 2017. Shidiq,  Ghofar . “Teori  Maqashid  Al- Syariah  Dalam  hukum  Islam” . Jurnal  Sultan  Agung ,  Vol. XLIV, No. 118 (2009).
Susilo,  Edi. Analisis  Pembiayaan  dan Risiko Perbankan Syariah .
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2017.
Syafi’i  Antonio,  Muhammad. Bankig Bank  Syariah  dari  Teori  ke
Praktek. Jakarta:  Gema  Insani,
2001. Waluyo, Bambang. “Implementasi Pembiayaan  Mudharabah  Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam ”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. 2, No. 2 (2016).