Artikel 1 Volume 16, Nomor 01, Januari 2021

## Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng

## The Existence of the Village Economy through Village-Owned Enterprises in an Islamic Economic Review in Siendeng Village
Adhriansyah A. Lasawali
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia (*)Email Korespondensi: adhriansyaha.lasawali@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  bagaimana  eksistensi  perekonomian  desa  melalui  Badan  usaha  milik  desa  dalam tinjauan  ekonomi  Islam  dan  penerapan  perekonomian  desa  melalui  badan  usaha  milik  desa  dalam  tinjauan ekonomi Islam di desa Siendeng. Metode penelitian ini mengggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengandalkan manusia sebagai objek penelitian, sehingga dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk  diuraikan  sebagai  hasil  penelitian  yang  akurat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang sifatnya deskriptif, teknik pengumpulan data  melalui wawaancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data  dan  reduksi  data  serta  penarikan  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  eksistensi perekonomian desa  melalui  badan usaha  milik desa dalam tijauan ekonomi   merupakan cara untuk  melakukan inovasi  dalam  membangun  desa,  terutama  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat desa. tujuan peneliti ini ialah untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes di desa Siendeng. Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukan  kondisi  BUMDes  yang  memiliki  peluang  untuk  meningkatkan perekonomian desa. Meskipun  masih terdapat kendala di dalam pengelolaan BUMDes di  beberapa unit usaha, keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  mengelola  BUMDes,  dan  partisipasi  masyarakat  yang  masih  rendan. Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi Islam ini memerlukan peran aktif dari komitmen bersama dari pemerintah  desa,  masyarakat,  alim  ulama,  dewan  syariah  nasiaonal,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  pihak- pihak yang perduli terhadap perkembangan perekonomian ekonomi Islam. karena implementasi ekonomi Islam pada  badan  usaha  milik  desa  ini  sangat  diharapkan  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa Siendeng  karena  sesungguhnya  ekonomi  Islam  adalah  bagian  dari  sistem  hidup  (way  of  life)  itu  sendiri  yang telah  ada  di  ataur  dalam  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  yang  hadir  sebagai  solusi  ekonomi  yang  yang  takdibatasi waktu dan tempat, di dalamnya terangkum sistem yang selama ini menjadi perdebatan yaitu ekonomi  kapitalis dan sistem ekonomi sosiali.
Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Islam

## Abstract
This study discusses how the existence of the village economy through village-owned enterprises in the Islamic economic  review  and  the  application  of  the  village  economy  through  village-owned  enterprises  in  the  Islamic economic  review  in  Siendeng  village.  This  research  method  uses  qualitative  research,  namely  research  that relies on humans as the object of research, so that it can find certainty and authenticity of data to be described as accurate research results. This type of research is descriptive qualitative research, data collection techniques through interviews, observation, and documentation, data analysis techniques and data reduction and drawing conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  the  existence  of  the  village  economy  through  village-owned enterprises  in  an  economic  perspective  is  a  way  to  innovate  in  developing  villages,  especially  to  improve  the village economy and welfare for rural communities. The purpose of this research is to find out the condition and governance of BUMDes in Siendeng village. The results of this study also show the condition of BUMDes that have the opportunity to  improve the village economy. Although there are still obstacles in  the management  of BUMDes  in  several  business  units,  limited  human  resources  who  manage  BUMDes,  and  community participation  is  still  low.  To  realize  BUMDes  based  on  an  Islamic  economy  requires  an  active  role  from  the joint  commitment  of the village government, the community, religious scholars, national  sharia  councils, non- governmental  organizations,  and  parties  who  care  about  the  development  of  the  Islamic  economic  economy. because the implementation of Islamic economics in village-owned enterprises is highly expected to improve the economy of the Siendeng village community because in fact the Islamic economy is part of the way of life itself which has been stated in the Qur'an and as-Sunnah. present as an economic solution that is not limited by time and  place,  in  which  it  summarizes  the  systems  that  have  been  the  subject  of  debate,  namely  the  capitalist economy and the socialist economic system.
Keywords: Village Owned Enterprises, Islamic Economy
Artikel 1 Volume 16, Nomor 01, Januari 2021

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan Nasional. Desa  merupakan  agen  pemerintah  terdepan  untuk  melaksanakan  pembangunan  ekonomi.  Desa menjadi  agen  pemerintah  yang  secara  langsung  berkenaan  dengan  masyarakat.  Pemerintah  pusat memberi mandat kepada pemerintah tingakat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1).
Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDES juga  diharapkan  mampu  untuk  menyerap  tenaga  kerja  yang  menganggur  di  desa.  Maka  dari  itu, BUMDes sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi di desa Siendeng dan dapat mensejahteraan masyarakat desa Siendeng.
Peraturan  yang  mengatur  secara  rinci  Badan  Usaha  Milik  Desa  diatur  didalam  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  nomor  4 tahun  2015  tentang  pendirian,  pegurusan  dan  pengelolaan,  dan  pembubaran  badan  usaha  milik desa.  Peraturan  ini  mengganti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  39  tahun  2010  tentang Badan Usaha Milik Desa (2). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau  seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan  setiap  pihak  yang  terkait  harus  memperoleh  hak  dan  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan yang  disepakati.  BUMDes  sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  di  desa  Siendeng  tentu  harus memperhatikan  setiap  transaksi  dalam  bisnis  yang  dijalankan  agar  tidak  merugikan  diri  sendiri maupun pihak lain. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia maka semakin baik perekonomian Bangsa ini. Penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting (3).
Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam, sehingga BUMDes yang harus sesuai dengan akad – akad ekonomi Islam sangat relevan. Ekonomi Islam  sendiri  berkembang  di  Indonesia  karena  kegagalan  pada  sistem  kapitalis  yang  membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis  berusaha  menghalalkan  segala  cara  untuk  memperoleh  hasil  maksimal  tanpa  peduli dampak  kerugian  yang  mungkin  timbul  dari  usahanya  tersebut.  Memungkinkan  resiko  tidak terpenuhinya  hak  atau  kewajiban  salah  satu  pihak  yang  melakukan  transaksi.  Namun,  dalam ekonomi Islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan  kejelasan.  Kegiatan  transaksi  dalam  ekonomi  Islam  diatur  dan  mengacu  pada  sumber  hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma (4).
Maka  dari  itu  mengimplementasikan  konsep  ekonomi  Islam  pada  bisnis  yang  dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur didalam Peraturan  Menteri  Desa,  sangatlah  penting  hal  ini  dikarenakan,  penerapan  ekonomi  Islam  di Indonesia  masih  berkembang  hanya  pada  bisnis  keuangan  saja  contohnya  seperti  Bank  syariah, Penggadaian  Syariah,  Asuransi  Syariah  dan  sebagainya,  sedangkan  perekonomi  Islam  belum berkembang  di  sektor  rill.  Sementara,  mayoritas  sumber  daya  di  pedesaan  adalah  merupakan sumber  daya  alam  dalam  bentuk  barang  dan  jasa.  Akad-akad  dalam  ekonomi  Islam  disesuaikan dengan bisnis yang akan dibentuk oleh BUMDes.
Pelaksanaan  Perekonomian  yang  berbasis  ekonomi  Islam  bila  dilakukan  secara  sistematis dan  terorganisirakan  memberikan  efek  multiplier  yang  tidak  sedikit  terhadap  peningkatan pendapatan  di  desa.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  lebih  jauh  mengenai  eksistensi  perekonomian  desa  melaui  badan  usaha  milik    desa dalam tinjauan ekonomi islam di desa Siendeng.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualititatif.  Adapun  yang  menjadi  objek  atau  sasaran  lokasi penelitian  berada  di  Desa  Siendeng  menunjukan  bahwa  lokasi  penelitian  dianggap  sangat representative  terhadap  judul  proposal  yang  di  angkat  penulis.  karena  disamping  objek  yang  di anggap  tepat,  juga  memberikan  nuansa  baru  bagi  peneliti  dalam  menambah  pengalan  penelitian, khususnya pada lembaga pemerintah di desa Siendeng. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik anaisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi  Perekonomian  Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Tinjauan  Ekonomi Islam
Badan  usaha  milik  desa  dalam  menjalankan  usahanya  tentu  akan  berhubungan  dengan pihak  lain.  Transaksi  yang  dilakukan  oleh  setiap  jenis  lembaga  ekonomi  tentu  harus  aman  dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang di  sepakati.  Badan  usah  milik  desa  sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  di  desa  Siendeng  tentu harus  memperhatikan  setiap  transaksi  dalam  bisnis  yang  dijalankan  agar  tidak  merugikan  diri sendiri maupun pihask lain.
Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh  desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan guna  mengelola  asset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  agar  dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (5).
Badan  usaha  milik  desa  merupakan  pengejawantahan  dari  amanat  UU  Nomor  6  Tahun 2014  pada pasal 87 yang menyatakan bahwa badan usaha milik desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  untuk  mendayagunakan  segala  potensi  ekonomi, kelembagaan  perekonomian,  serta  potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (6).
Faktor  utama  dalam  upaya  penguatan  ekonomi  desa  adalah  memperkuat  kerjasama, membangun  kebersamaan,  dan  atau  menjalin  kerekatan  disemua  lapisan  masyarakat  desa.  kedua factor  tersebut  menjadi  penggerak  utama  dalam  pengentasan  kemiskinan,  pengangguran,  dan membentuk  akses  pasar  (7).  Keberadaan  badan  usaha  milik  desa    di  desa  Siendeng  diharapkan mampu  membawah  usaha  dibidang  ekonomi  maupun  pelayanan  umum  yang  kegiatannya  tidak hanya  mencari  keuntungan  akan  tetapi  mampu  untuk  memfokuskan  kegiatannya  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa Siendeng.
Dengan  adanya  badan  usaha  milik  desa  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sesuai dengan potensi desa tidak terlalu menggantungkan harapannya kepada pemerintah, disinilah masyarakat harus mampu mengelola menggali dan memanfaatkan potensi desa (8). Adanya badan usaha milik desa akan ada modal yang akan di berikan pemerintah di kabupaten,  tingkat provinsi, maupun  pemerintah  pusat  untuk  mendukung  program  dan  kegiatan  BUMDes  di  berbagai    desa hingga mampu mengembangkan masyarakat desa yang mandiri.

## Program-Program BUMDes Desa Siendeng Program penjualan saprodi
Program  jual  beli  saprodi  ini  di  mulai  saat  dianggaran  akhir  bulan  2017  sehingga  dana tersebut di alihkan kepenjualan obat-obatan, bibit serta kebutuh petani lainnya. Mengingat sebagian besar  masyarakat  sebagai  buruh  tani  maka  hampir  95%  membutuhkan  obat-obatan,  bibit  dan  lain sebagainya.  Sehingga  Pengurus  BUMDes  POLU  SOBOA  mengalihkan  sebagian  dana  tersebut pada penjualan saprodi untuk membantu meringankan beban para petani di desa Siendeng.
Dapat  dilihat  dari  mayoritas  penduduk  di  desa  Siedeng  sebagian  besar  adalah  mencari nafkah  atau  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sebagai  petani  yang  sesuai  dengan  kondisi  alam  dan lingkungan  sekitar  serta  sesuai  dengan  potensi  atau  kemampuan  masyarakat  yang  ada  di  desa Siendeng.  Dari  sinilah  masyarakat  dapat  memenuhi  pendapatan  maupun  kebutuhan.  Sedangkan untuk  profesi  lain  hanya  minoritas  atau  sebagian  kecil  saja  dari  masyarakat  desa  Siendeng  yang bekerja sebagai Guru, Wiraswasta, Polisi dan lainnya.

## Program simpan pinjam
Program  simpan  pinjam  ini  sudah  dimulai  sejak  awal  di  bentuknya  BUMDes  POLU SOBOA  yang  dikelola  langsung  oleh  pengurus  BUMDes  dimana  anggarannya  adalah  dari  modal awal yang diberikan oleh desa dari anggaran dana desa senilai Rp.50.000.000.00-,. Sehingga dapat di  kembangkan  oleh  pengurus  BUMDes  POLU  SOBOA.  Sasarannya  kepada  masyarakat  yang tidak  mampu/miskin  sehingga  diberikan  kepada  mereka  dengan  bentuk  jenis  usaha.  Adapun  cara
mereka untuk pengembalian dan pembayaran di adakan musiman misalnya petani atau masyarakat yang  melakukan  peminjaman  kebutuhan  petaninya  di  musim  pertama  mereka  mengembalikan berapa  dlu  dari  yang  di  pinjamnya.  kemuadian  di  musim  panen  kedua  mereka  membayar  lagi  di musim ketiga dengan upah jasa yang sudah disepakati diawal.
Program  simpan  pinjam  yang  di  kelola  pengurus  BUMDes  POLU  SOBOA  yang menjalankan  bisnis  uang,  yang  memenuhi  kebutuhan  keuangan  masyarakat  desa  dengan  jasa pengembalian yang lebih renda dari pada rentenir atau bank-bank konvensional. contoh jenis usaha simpan  pinjam  ini  ialah  :  lembaga  pengkreditan  desa  atau  lembaga    keuangan  mikro  desa,  unit usaha  dana  bergulir  maupun  peminjaman  modal  usaha.  Didalam  BUMDes  POLU  SOBOA  ini sudah ada unit usaha simpan pinjam, yaitu dalam hal peminjaman modal kepada masyarakat. ini di maksudkan agar masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya.
Dari  hasil  wawancara  dengan  ketua  BUMDes    POLU  SOBOA  program  simpan  pinjam yang  ada  di  BUMDes  ini  sudah  berjalan  kurang  lebih  2  tahun.  Namun  unit  ini  belum  dikatakan berjalan  dengan  baik,  karena  masih  terdapat  berbagai  kendala  salah  satunya  yaitu    terbatasnya modal yang dimiliki oleh BUMDes POLU SOBOA.

## Program Brilink
Program Brilink di BUMDes POLU SOBOA desa Siendeng baru berjalan kurang lebih 6 Bulan  dengan  modal  yang  di  berikan  oleh  BUMDes    sebesar  Rp.  10.000.000.00,-  (Sepuluh  juta rupiah).

## Program penjualan umum
Merupakan  BUMDes  yang  menjadi  lembaga  perantara  yang  menghubungkan  komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual hasil tani mereka kepasar ataupun BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.
Masyarakat desa saat ini sedang menghadapi banyak perubahan, sehingga dituntut  adanya kreativitas  dan  pengembangan  diri  baik  aparatur  desa  maupun  masyarakat  sehingga  secara  jeli dapat melihat adanya peluang untuk dapat bersaing dengan dunia luar.
Namun  potensi  desa  yang  dimiliki  belum  terekspos  karena  keterbatasan  SDM  dan  penanganan kelembagaan  hingga  perlu  adanya  suntuhan  bimbingan  secara  tehnis  tentang  manajemen pengelolaan potensi sumber daya dan juga sentuhan sarana dan modal usa pengembangan.
Dalam  pengelolaan  potensial  desa  melalui  BUMDes  POLU  SOBOA  yang  manajemen pengelolaan  potensi  desa  dijalankan  melalui  mekanisme  berbasis  kemasyarakatan  yang  akan menjamin  pemanfaatan  secara  adil,  merata  dan  berkelanjutan  serta  dapat  meminimalisirkan konflik. Penglolaan potensi desa yang berbasis kemasyarakatan ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta kelestarian sumber-sumber poteni desa.
Tidak  hanya  itu  pemerintah  desa,  toko  masyarakat,  toko  adat  dan  masyarakat  desa Siendeng  memiliki  kesiapan  dan  komitmen  peningkatan  sumber  daya  manusia  untuk  mereplikasi pengelolaan sumber-sumber potensi desa.
Eksistensi  perekonomian  desa  melaui  badan  usaha  milik  desa  di  desa  Siendeng  saat  ini masih  terus  mengalami  perkembangan  untuk  mencapai  kemajuan  yang  besar  seperti  BUMDes yang ada di desa Lambunu Utara. dilihat dari program-program yang sudah berjalan saat ini seperti penjualan  saprodi,  simpan  pinjam,  dan  brilink,  meskipun  masih  ada  beberapa  yang  masih  perlu diperbaiki program maupun pengurus BUMDes dari segi masalah internal maupun eksternal.
Sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam  pengelolaan  BUMDes  ini  secara  kualitas  masih sangat kurang karena sesuai penetapan pengurus rektur BUMDes hanya mengambil satu tanggung jawab pada setiap unit usaha atau jabatan. dari segi kualitas  sumber daya manusia yang ada belum terlalu paham maka dari itu masih sangat diperlukan adanya sosialisasi ataupun pelatihan terhadap kepengurus BUMDes.
Oleh  karena  itu  elemen  dalam  keberhasilan  pengembangan  masyarakat  ialah  kerjasama, kemauan,  kepemimpinan,  kerjakeras  dan  organisasi  yang  terbina.  adapun  faktor  lain  yang menentukan  keberfhasilan  dalam  pemberdayaan  yaitu  semangat  dan  kemampuan  masyarakat, karena  pemberdayaan  menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  maka  kebarhasilan pemberdayaan  sangat  tergantung  respon  keterlibatan  dan  tanggung  jawab  masyarakat  tehadap program-program pemberdayaan masyarakat.
Artikel 1 Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
Meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang teratur dan sistematis sehingga  berkembang  dengan  baik.  sehingga  data  yang  penting  tidak  tersimpan  sehingga  saat  di butuhkan  muda di ambil dalam membuat segala laporan tanggung jawab tenaga BUMDes.
Untuk  meningkat  kan  kesejahteraan  masyarakat  desa  maupun  meningkatkan  pendapatan masyarakat  atau  penghasilan  desa.  BUMDes  POLU  SOBOA    merangkul  semua  elemen masyarakat  tidak  hanya  sekedar  objek  tetapi  juga  sebagai  mitra  kerja  atau  sebagai  subjek pengembangan.
Dengan  melibatkan  lembaga-lembaga  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  untuk  menampung aspirasi  masyarakat  secara  langsung  agar  dapat  diketahui  potensi  dan  permasalah  yang  ada  di masyarakat desa Siendeng.
Eksistensi  merupakan  suatu  keberadaan  yang  akan  memberikan  dampak  yang  baik  atau buruk,  dimana  masyarakat  dapat  mempunyai  wadah  untuk  mengembangkan  kreativitas,  inovasi, maupun  kemampuan  sesuai  dengan  kondisi  dengan  potensi  yang  mereka  miliki  tidak  terhambat karena tidak mempuanyai wadah untuk mengembangkan segala keahlianya.
Kedaulatan desa dari sisi  ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola  hingga  mengoptimalkan  funggsi  ekonomi  asset-asset  alam  yang  berada  di  dalamnya. Ketika Negara terjebak dalam pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa  mempolopori  pengelolaan  sumberdaya  alam  secara  berkelanjutan.  Dengan  pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarikan, sementara orientsi kesejahteraan  rakyat  tercapai  secara  berkepanjangan.  cara  desa  dalam  menjaga  asset  ekonomi  ini berbalik dengan model pemerintah yang bersifat ekstraktif karena menyerahkan pengelolaan alam kepada  sektor  privat  dari  pada  mengutamakan  shareholder  di  tingkat  komunitas  lokal.  sementara lingkungan  kelembagaan  ekonomi  desa  yang  lebih  inklusif  alah  tidak  menjadi  referensi  model pengembangan ekonomi lokal.
Dalam  pelaksanaan  BUMDes  yang  pertama  dilakukan  oleh  pengurus  ialah  membentuk peraturan  desa  hingga  pelaksanaan  BUMDes  POLU  SOBOA  dapat  men    gatur  pelaksanaan, pengelolaan,  dan  mengukur  perkembangan  BUMDes  setiap  tahap  kegiatan  mengalami  kemajuan atau  hanya  tidak  ada  perkembangan  untuk  masyarakat  desa,  pengurus  BUMDes,  dan  pemerintah desa.
Pelaksanaan  program  pembangunan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  sangat  diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dari seluruh aspek diberbagai bidang di masyarakat itu sendiri  serta menuntut pemerintah daerah untuk selalu dalam proses pembangunan suatu daerah.

## Penerapan Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Siendeng
Setelah  melakukan  penelitian  di  desa  Siendeng  penulis  telah  memaparkan  mengenai klasifikasi  unit  usaha  yang  ada  pada  BUMDes  berdasarkan  teori,  penulis  juga  ingin menghubungkan  unit-unit  usaha  tersebut  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di  desa Siendeng.  Menurut  Todaro  dan  Stephen  Smith,  kesejahteraan  masyarakat  menunjukkan  ukuran hasil  pembangunan  masyarakat  dalam  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  yang  meliputi:  6 pertama,  peningkatan  kemampuan  dan  pemerataan  distribusi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan, perumahan,  kesehatan  dan  perlindungan;  kedua,  peningkatan  tingkat  kehidupan,  tingkat pendapatan,  pendidikan  yang  lebih  baik  dan  ketiga,  memperluas  skala  ekonomi  dan  ketersediaan pilihan  social  individu  dan  bangsa.  Terdapat  berbagai  macam  indikator  yang  digunakan  untuk melihat  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  diantaranya,  yaitu:  Pendapatan  merupakan  penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota  rumah  tangga.  Penghasilan  tersebut  biasanya  dialokasikan  untuk  konsumsi, kesehatan,  maupun  pendidikan  dan  kebutuhan  lain  yang  bersifat  material.  Indikator  pendapatan digolongkan  menjadi  3  item,  yaitu:  Tinggi  (Rp.5.000.000),  Sedang  (Rp.1.000.000-Rp.5.000.000) Rendah (<1.000.000.00,-).
Sebagian besar masyarakat desa Siendeng  berprofesi sebagai petani, jumlah petani saat ini adalah  sekitar  989  orang  yang  didominasi  dengan  petani  coklat,  jagung,  petanih  sawah,  maupun sayuran.  Selain  petani,  masyarakat  desa  Siendeng  memiliki  pekerjaan  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS),  pedagang,  karyawan,  bidan  dan  lain  sebagainya.  Banyak  dari  para  petani  yang  juga
memiliki  usaha/pekerjaan  sampingan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan dan  kebutuhan  hidup  keluarganya  agar  tercukupi,  tetapi  ada  juga  masyarakat  yang  hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Siendeng yang tidak bergabung  didalam  unit  usaha  BUMDES  sebagai  berikut:  Saya  seorang  petani,  penghasilan  saya dari  tani  cukup  untuk  makan  keluarga,  dan  juga  dibantu  oleh  anak  saya  yang  lain  yang  telah menikah mereka sering mengirim uang untuk membantu keperluan kami disini.
Sedangkan  menurut  penjelasan  dari  Masyarakat  Desa  yang  lain  yaitu  Ibu  Fitriani  ialah sebagai  berikut:  Pekerjaan  suami  saya  seorang  petani,  dulunya  saya  membantu  bapak  di  kebun tetapi semenjak punya anak yang keempat ini saya dirumah saja mengurus anak saya, penghasilan bapak dari bertani tidak banyak hanya cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari.
Dari hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan-informan yang ada didusun- dusun  desa  Siendeng  sebagian  besar  masyarakat  penghasilan  perbulannya  berkisar  kurang  lebih Rp.500.000-Rp.700.000 yaitu kurang dari Rp.1.000.000, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di di desa Siendeng ini adalah sebagai petani. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatannya  rendah.  Namun  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang  berpendapatan  sedang perbulannya,  seperti  penjelasan  salah  satu  masyarakat  yaitu  ibu    Azizah  selaku  masyarakat  desa Siendeng    juga  menjelaskan  bahwa:  “Saya  hanya  ibu  rumah  tangga,  suami  saya  bekerja  sebagai wirausaha,  Alhamdulilah  pendapatan  dari  suami  saya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup kami.
Dari hasil penjelasan diatas dapat penulis  simpulkan bahwa BUMDes POLU  SOBOA ini belum  memiliki  peran  yang  lebih  dalam  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dapat  kita  lihat masih  banyak  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  yakni  <  1.000.000.00,-.  Namun  bagi masyarakat  yang  melakukan  peminjaman  modal  di  BUMDes  pendapatannya  meningkat.  Ini menunjukkan adanya ketimpangan didalam masyarakat dalam hal pendapatan. Ini berarti meskipun pemerintah  desa  telah  membentuk  lembaga  perekonomian  untuk  membantu  mensejahterakan masyarakatnya, tetapi ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakatnya terlebih bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam unit usaha BUMDes.
Pendapatan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti  kebutuhan  pokok sandang,  papan,  pangan,  pendidikan  dan  kesehatan  sudah  dapat  dikatakan  cukup.  Pendapatan masyarakat  desa  Siendeng  ini  sudah  dapat  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  keluarganya  namun belum  sampai  tahap  menyisihkan  uang  untuk  saving  atau  menabung  bagi  kalangan  masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Konsumsi  Pengeluaran  Pola  konsumsi  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  indikator kesejahteraan  rumah  tangga/keluarga.  Pengeluaran  masyarakat  di  kelompokkan  menjadi  dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan barang-barang bukan pangan. Proporsi pengeluaran pangan  dan  bukan  pangan  juga  digunakan  sebagai  indikator  untuk  menentukan  tingkat kesejahteraan  atau  ketahanan  pangan  rumah  tangga  masyarakat  desa  Siendeng  dalam  memenuhi kebutuhan  konsumsinya  tidak  selalu  sama.  Bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  tentu mereka  memiliki  tingkat  pola  konsumsi  yang  terbatas  dikarenakan  pendapatannya  harus  terbagi- bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat  memiliki  tingkat  pola  konsumsi  tinggi  ada  pula  yang  rendah.  Sedangkan  pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan  kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat.
Pengeluaran  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  pada  masingmasing  masyarakat  tidak  dapat ditentukan  dalam  hitungan  rupiah.  Masyarakakat  mengakui  bahwa  pengeluaran  non  pangan  lebih besar disbanding pengeluaran untuk pangan.
Pendidikan  merupakan  bimbingan  atau  pertolongan  yang  diberikan  oleh  orang  dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan  tugas  hidupnya  sendiri  tidak  dengan  bantuan  orang  lain  (9).  Masyarakat  desa Siendeng  telah  menerapkan  tingkat  pendidikan  minimal  9  tahun  atau  setara  dengan  tingkat pendidikan  SMP/SLTP,  serta  sebagian  yang  lainnya  hanya  sampai  ditingkat  berpendidikan  SD. Selain  itu  jika  dilihat  dari  data  yang  terkait  di  desa  Siendeng  tidak  sedikit  yang  melanjutkan  ke jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  seperti  diploma  S1/S2/S3.  Tetapi  ada  pula  yang  tidak  tamat sekolah dan belum termasuk usia sekolah.
Artikel 1 Volume 16, Nomor 01, Januari 2021
Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa menyatakan bahwa anak-anak usia sekolah  di  desa  Siendeng  ini  secara  keseluruhan  bersekolah  semua,  meskipun  hanya  ada  sampai kejenjang SMP ataupun SMA saja, seperti diterangkan sebagai berikut: Alhamdulillah semua anak bapak  bersekolah  semua,  dulu  anak  pertama  sampai  SMA  saja,  yang  kedua  sampai  kuliah  dan sekarang  telah  menjadi  sarjana  pendidikan  dan  telah  mengajar  di  salah  satu  sekolah  Madrasah Stanawiayah Negri di desa Bolano sedangkan anak yang ke tiga Masih  sementara kuliah  di salah satu  universitas  yang  ada  di  kota  Palu  dan  untuk  anak  yang  terakhir  sementara  menunggu pengumuman lulus untuk lanjut ketingkat perkuliahan.
Dari  jawaban  masyarakat  desa  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan  di  desa Siendeng  terbilang  sudah  cukup  baik,  peran  pendidikan  sangat  penting  dikalangan  masyarakat khususnya  masyarakat  pedesaan,  karena  pendidikan  merupakan  salah  satu  indikator  dalam mensejahterakan  masyarakat  dimana  semakin  tinggi  pendidikan  yang  ditempuh  maka  dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan ilmu yang dimiliki.
Dalam hal ini BUMDes POLU SOBOA belum banyak mendorong pendidikan tinggi bagi masyarakat, karena operasional lembaga perekonomian yang telah lahir kurang lebih dua tahun ini masih sangat kurang bahkan dapat dikatakan kontribusinya hanya beberapa persen saja. Unit usaha yang dikelola BUMDes belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan  kesejahteraan rumah tangga  masyarakat  desa  Siendeng  untuk  melanjutkan  kejenjang  yang  lebih  tinggi.  Maka  dari  itu, tingkat  pendidikan  khususnya  anak-anak  mereka  hanya  sampai  pada  tingkat  Sekolah  Menengah Atas (SMA/sederajat), sedangkan yang masuk perguruan tinggi masih sebagian kecil.
Dimana  saja  kita  hidup  pastinya  kita  akan  bertemu  dengan  keadaan  perlu  bantuan  orang lain  dalam  bentuk  pinjam  meminjam  uang  ataupun  dalam  hal  lainnya.  Untuk  umat  Islam  pinjam meminjam  dalam  bahasa  arab  adalah  ‘ariyah’  sementara.  pinjam  meminjam  dalam  Islam pengertiannya adalah akad yaitu perjanjian pemberian manfaat tanpa mengurangi nilai barang atau uang yang dipinjamkan setelah dikembalikan.
Ada  beberapa  macam  hukum  pinjam  peminjam  yang  diterapkan  dalam  Islam  sebenarnya berlaku juga dalam hal lain  yaitu wajib sunnah dan haram (10). Pinjam meminjam menjadi wajib ketika  orang  yang  meminjam  sedang  sangat  membutuhkan  pinjaman.  sama  seperti  dalam  hal lainnya.  pinjam  meminjam  menjadi  sunnah  ketika  hal  itu  boleh  dilakukan  boleh  juga  tidak. terkadang  pinjam  meminjam  bukan  suatu  yang  mutlak  harus  dilakukan  baik  meminjam  uang ataupun baraang lain. pinjam meminjam menjadi suatu yang haram manaakala tujuan atau motivasi dari  kita  meminjam  adalah  untuk  tujuan  yang  melanggar  hukum  atau  bersifat  tidak  benar.  Pada dasarnya urusan pinjam meminjam dalam Islam tidak diperbolehkan adanya bunga ataupun praktek riba.
Contonya ketika kita meminjam kan uang atau barang lainnya kita menyertakan isyarat di depannya atau misalnya meminjam kan uang dengan jumlah sekian dan ketika mengembalikannya di  lebihkan  dari  jumlah  yang  di  pinjamkan  atau  dengan  syarat  lain.  Jika  kita  teliti  lebih  dalam keberadaan  BUMDes  memang  banyak  memberi  kemudahan  bagi  masyarakat  desa  Siendeng. Namun dapat kita ketahui pengelolaan BUMDes POLU SOBOa desa Siendeng ini dapat dikatakan masih dikelola secara konvensional. Dapat kita ketahui pada unit usaha peminjaman modal adanya jasa  pengembalian  sebesar  5%  dari  peminjaman  modal  yang  dilakukan  ini  tentu  bertentangan dengan ekonomi Islam.
Menjalankan  suatu  usaha  juga  tentu  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur  atau  kerangka  ekonomi  Islam  yang  digali  dari  Al-qur’an  dan  As-sunnah  (11).  Prinsip ekonomi  ini  berfungsi  sebagai  pedoman  dasar  sebagai  individu  dalam  berperilaku  ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-qur’an dan As-sunnah, kegiatan  yang  dilakukan  selain  mengacu  pada  beberapa  prinsip  ekonmi  islam,  kegiatan  ekonomi atau  usaha  yang  kita  lakukan  juga  memiliki  etika.  Etika  ini  yang  akan  menuntun  agar  segala  apa yang  kita  kerjakan  tidak  akan  merugikan  orang  lain  dan  akan  membawa  kamslahatan  bagi  usaha kita dan bagi orang lain.
Merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggungjawab menurut Said Quth adalah tanggug jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa
dan raga,  antara orang dan  keluarga,  antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat  satu dengan yang lainnya (12).
Sistem  ekonomi  Islam  pada  dasarnya  telah  berkembang  dan  tubuh  dalam  kehidupan masyarakat  pedesaan.  Perkembangan  dan  pertumbuhan  tersebut  berada  diantara  dua  sistem ekonomi,  yaitu  ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi  perkotaan  yang  dominan,  dan  pra  kapitalis  yang merupakan  bagian  tradisional  masalalu  pedesaan.  Ekonomi  Islam  adalah  sebuah  sistem  yang berdasar  pada  syariat  islam  sebagai  norma  dan  nilai-nilai  kehiduan.  Ekonomi  Islam  diyakini mampu  memakmurkan  dan  mensejahterakan  semua  pihak  baik  non  musli  maupun  muslim  itu sendiri (13).
Berdasarkan  hasil  wawancara  peluang  pembangunan  ekonomi  Islam  melalui  badan  usaha milik  desa  terbuka  lebar.  Hal  pertama  yang  terbuka  lebarnya  peluang  pengembangan  ekonomi Islam  memalui  badan  usaha  milik  desa  di  desa  Siendeng  adalah  masyarakat  pedesaan  yang mayoritas  adalah  pemeluk  agama  Islam.  maka  dari  itu  adanya  sosialisasi  tentang  pengetahuan agama  khususnya  di  bidang  perekonomian  Islam  di  masayarakat  desa  Siendeng  agar  dapat terciptanaya  perekonomian  syariah  dikalangan  masyarakat  atau  pun  lembaga  yang  ada  di  desa Siendeng. Sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidup an ekonomi akan semakin kuat.
Adanya regulasi  yang kuat dari pemerintah  terkait penerapan sistem Ekonomi Islam pada Institusi  keuangan,  dan  panduan  dalam  menggunakan  akad  yang  mendukung  pertumbuhan ekonomi  Islam.  Persebaran  Lembaga  keuangan  syariah  yang  semakain  luas  hingga  kedaerah  dan pedesaan,  yang  mempermuda  masyarakat  untuk  mengakses  dan  mengaplikasikan  transaksi  dan akad  dalam  ekonomi  Islam  kerasnya  arus  pergulatan  dunia  ekonomi  kapitalis  dan  liberal  yang menggerus kekayaan dan harta masyarakat. Hal inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam yang akan membantu mensejahterakan masyarakat dan akan mengeluarkan masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme.
Penerapan  ekonomi  Islam  pada  Badan  usaha  milik  desa  memiliki  dua  bentuk  strategi. pertama  adalah  melalui  penerapan  akad-akad  ekonomi  Islam  pada  badan  usaha  milik  desa  yang mencakup  enam  sektor  usaha  ,  keenam  sektor  usaha  tersebut  adalah  penyediaan  jasa,  lembaga keuangan  mikro,  persewaan  barang,penyaluran  penjualan  bahan  mentah  ,  penyediaan  kebutuhan para petani, serta induk usaha-usaha yang ada di desa Siendeng.
Sedangkan untuk strategi kedua melalui implementasi sistem manajemen Islam pada badan usaha  milik  desa.  Nilai  manajemen  syariah  tersebut  diterapkan  dalam  manajemen  perencanaan yang  mencakup  perencanaan  sumber  daya  manusia,  perencanaan  keuangan,  pemasaran,  dan perencanaan  oprasional.  Selain  itu  konsep  manajemen  syariah  juga  diterapkan  pada  pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, serta penerapan dalam pengawasan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  peran  dan  kontribusi  BUMDES  terhadap kesejahteraan  keluarga  di  desa  Siendeng  belum  sepenuhnya  dapat  membantu  pertumbuhan ekonomi  keluarga.  Perlu  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  agar  penerapan  konsep  ekonomi Islam padan bisnis badan usaha milik desa ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. selain  itu  perlu  ditingkatkan  edukasi  kepada  perangkat  desa  serta  msyarakat  mengenai  manfaat penerapan  ekonomi  Islam  pada  kegiatan  ekonomi.  Hal  yang  paling  penting  adalah  pelatihan    dan edukasih kepada pengurus badan usaha milik desa mengenai penerapan akad-akad ekonomi Islam dalam  berbisnis,  pemberian  pelatihan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  akademis,  alim  ulama, Lemabaga  Swadaya  Masyarakat,  Dewan  Syariah  Nasional,  maupun  organisasi  masyarakt  lainnya yang concern terhadap perkembangan  badan usaha milik desa dan ekonomi Islam.

## SARAN
Rekomendasi  saran  agar  dapat  meningkatkan  pendapatan  BUMDes  POLU  SOBOA  lebih meningkatkan lagi perekonomian masyarakat desa Siendeng dengan memanfaatkan potensial yang ada di desa Siendeng serta mempraktekan nilai-nilai ekonomi islam kedalam usaha-usaha yang ada di  BUMDes  POLU  SOBOA  dan  Diharapkan  juga  kepada  pengelolaan  BUMDEes  kedepannya dapat  dikelola  secara  syari’ah  dengan  mengedepankan  nilai-nilai  agama  dan  tentunya  sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Aziza RF. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Universitas Brawijaya; 2018.
2. Desa K, Tertinggal PD, INDONESIA DANTR. BUKU 7 BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA. 2015;
3. Furqan  AM,  Fahmi  RA.  Peluang  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Melalui  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes). 2018;
4. Itang I. Dasar Hukum Ekonomi Islam. Islam J Ekon Islam. 2014;5(2).
5. Kurniawan  AE.  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Desa  (Desa  Lanjut  Kecamatan  Singkep  Pesisir  Kabupaten  Lingga  Tahun 2015). Jurnal] Univ Marit Raja Ali Haji TanjungPinang. 2016;
6. Harmiati  AAZ,  Zulhakim  AA,  Sos  S.  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Retrieved  from  J  Unihaz  Bengkulu,  Clust  Ekon  Setnas ASEAN. 2017;
7. Kurniawan CD. Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Pada  Bumdes  Kerto  Raharjo,  Desa  Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya; 2020.
8. Sari  NW.  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  Jantung  Pisang  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Gayam  Kecamatan  Panggul  Kabupaten Trenggalek. UIN Sunan Ampel Surabaya; 2018.
9. Sumantri MS, Pd MSM. Hakikat Manusia dan Pendidikan. Yogyakarta; 2015.
10. Muntashir  MRQ.  Sintem  pinjaman  dalam  koperasi:  Studi  di  koperasi  Universitas  Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  dalam  perspektif  hukum  islam.  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2013.
11. Suhendi  S.  Ekonomi  Islam  Berbasis  Ekonomi  Kerakyatan.  IQTISHADUNA  J  Ilm  Ekon Kita. 2012;1(2):299–309.
12. Nawatmi S. Etika bisnis dalam perspektif Islam. Fokus Ekon. 2010;9(1):24402.
13. Mujahidin  A.  Urgensi  Ekonomi  Islam  dalam  Pengembangan  Perbankan  Syari’ah  di Indonesia. J Ilmu Syari’ah dan Huk. 2015;49(1).