## KONSEP SIYASAH DAN ADAB BERNEGARA MENURUT IMAM AL-GHAZALI
Oleh: Kholili Hasib (Dosen INI DALWA Bangil) E-mail: kholili.hasib@gmail.com

## ABSTRACT
Imam  al-Ghazali  is  an  expert  scholar  of  various  fields,  kalam,  tasawuf,  fiqh,  and philosophy.  Even  so,  he  did  not  care  about  the  political  issues  of  his  time.  His  political thinking  is  in  his  book  Al-Tibr  al-Masbuk  fii  Nashihat  al-Muluk.  According  to  Imam  al- Ghazali,  various  political  issues  that  engulf  the  Islamic  world  boils  down  to  a  scientific crisis.  Therefore,  Imam  al-Ghazali's  criticism  is  directed  to  the  'ulama'  as  the  bearer  of knowledge. The tyranny of science has created an epistemological crisis that leads to the weakness of the ummah against foreign powers. Thus, the thought of politics is described by  al-Ghazali  imam  with  Sufism  frames.  Efforts  to  improve  the  politics  of  al-Ghazali  is done by applying the concept of amar ma'ruf nahi munkar to the ulama and the ruler at once.  Stages  of  business  is  done,  warning,  then  advice.  Al-Ghazali  is  very  committed  to the  factors  of  improvement  and  renewal.  For  him,  a  scholar  or  scientist  should  not undertake  a  constructive  reform  in  the  political  arena.  Because  this  is  a  form  of  amar ma'ruf nahi munkar . Keyword : Siyasah Syar‟iyah, Adab, Epistemologi

## PENDAHULUAN
Di masa imam Al-Ghazali,  pernah terjadi situasi dan keadaan negara yang hampir mengalami  krisis  luar  biasa.  Banyak  oknum-oknum  penguasa    yang  menyimpang  dari jalur  syari’at,  seperti  korupsi,  penyalah  gunaan  kekuasaan,  perpecahan  umat  dan  krisis ulama’.  Al-Ghazali  melihat,  problem  itu  bermuara  dari  krisis  keilmuan.  Oleh  sebab  itu, kritik  Imam  al-Ghazali  ditujukan  kepada  para  ‘ulama  duniawi’  terlebih  dahulu  sebagai pengemban  ilmu.  Kesalahan  ilmu  telah  membuat  krisis  ilmu  yang  berujung  kepada lemahnya  umat  dan  umara’,  termasuk  kekalahan  dalam  perang  salib 1 .  Krisis  ilmu  yang berakibat problem kenegaraan tersebut menurut Imam al-Ghazali diakibatkan ada oknum- oknum pemimpin agama telah menyimpang dari adab Muslim, serta masyarakat menjauhi dari  ilmu.  Kritik-kritik  dan  nasihat  imam  al-Ghazali  untuk  memperbaiki  kehidupan bernegara itu dituangkan dalam beberapa karyanya, seperti Al-Tibr al-Masbuk fii Nashihat al-Muluk, Ihya‟ Ulumuddin, Al-Iqtishad fi al-I‟tiqad dan Fadhaih al-Batiniyah.
1 Busthami M. Said, Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam (Ponorogo: Trimurti, 1992), p.55

## PEMBAHASAN

## Krisis Politik Karena Krisis Ulama’
Kitab Al-Tibr al-Masbuk fi  Nashihat al-Muluk adalah karya utama tentang politik al-Ghazali yang berisi nasihat-nasihat untuk penguasa. Karya itu adalah kumpulan tulisan beliau  yang  dihadiahkan  kepada  Sultan  Muhammad  Ibnu  Malik  dari  dinasti  Saljuk. Menurut  Imam  al-Ghazali,  khalifah  adalah  pelindung  pelaksanaan  syari’at.  Perjalanan hukum ilahi menjadi tanggung jawab seorang penguasa. Maka, menurut beliau keberadaan negara  adalah  sangat  urgen. ”Keteraturan  agama  tidak  bisa  dihasilkan  kecuali  dengan seorang  Imam  (pemimpin  negara)  yang  ditaati” ,  kata  al-Ghazali 2 .    Oleh  karena  itu, seorang  sultan  beserta  perangkat-perangkat  politiknya  harus  menjalankan  tugas  sesuai dengan  adab  berpolitik.  Jika  seorang  sultan  yang  menjaga  adab  berpolitik,  menurut  al- Ghazali, maka sebenenarnya politik, dalam hal ini adalah tugas mulia. Jika penguasa dan pejabat negara berbuat dzalim, hendaknya dijauhi 3 .
Kegelisahan  Imam  al-Ghazali  terhadap  penyimpangan  penguasa  Buwyhids  waktu itu,  menyimpulkan  dalam  pikirannya,  bahwa  krisis  penguasa  sebenarnya  berakar  dari krisis  ulama.  Dalam  Kitab  Ihya  Ulumuddin,  beliau  berpesan: Sesungguhnya,  kerusakan rakyat  disebabkan  oleh  kerusakan  para  penguasanya,  dan  kerusakan  penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan,  dan  barang  siapa  dikuasai  oleh  ambisi  duniawi  ia  tidak  akan  mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah lah tempat meminta segala hal 4 .
Di  samping  krisis  ulama’  dan  penguasa,  pada  masa  al-Ghazali  sempat  berkuasa pemimpin  yang  beraliran  menyimpang  dari  Ahlussunnah  wal  Jamaah.  Pada  masa kekuasaan  Buwaihiyah,  tidak  saja  mereka  beraliran  Syi’ah,  akan  tetapi  mereka  juga bersikap  oposan  terhadap  kekhalifahan  Abbasiyah  dan  melakukan  tindakan  korupsi  dan politik kotor. Mereka jelas tidak mengakui kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni. Ironisnya, beberapa  khalifah  Abbasiyah  seperti  al-Mustakfi  (333-334),  al-Muti’  (334-363),  al-Ta’i (363-381) menggantungkan pada hegemoni Buwaihiyah 5 .
2 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishad fii al-„Itiqad , (Beirut: Dar al-Qutaibah, 2003, cet. 1  ) p. 69
3 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya‟ Ulumuddin juz II , (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah   ) p.151
4 Ibid, p.381
5 Lihat Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Jakarta: Logos, 1997), p. 123 dan Mohammad Baharun, Epistemologi Antagonisme Syi‟ah dari Imamah sampai Mut‟ah (Malang: Pustaka Bayan, 2008 cet ke-3), p.76
Kondisi  ini  mendorong  al-Ghazali  menulis  kitab Fadaih  Batiniyyah yang  berisi kritik  terhadap  doktrin  Syi’ah  batiniah  dan  konsep  Imamah  Syiah.  Pada  bab  tujuh  kitab Fadaih  Batiniyyah Imam  al-Ghazali  menuangkan  kritik-kritiknya  tentang  kebatalan konsep  Imamah  dan  membongkar  kelemahan  argumen  mereka  yang  mendasarkan konsepnya dengan nas-nash al-Qur’an 6 .
Dari karya-karya beliau dalam Ihya Ulumuddin , Al-Tibr al-Masbuk fii Nashihat al- Muluk,  Ihya‟  Ulumuddi, dan Fadaih  Batiniyyah kita  bisa  menangkap  bahwa  sosok  al- Ghazali adalah ilmuan yang menerapkan integralitas ilmu, sehingga sebagai seorang yang pernah masuk ranah politik juga menerapkan integralitas antara ulama-umara, dan agama- politik.  Corak  pemikirannya  yang  anti-dikotomis  ini  menarik  untuk  direlevansikan  pada dunia politik saat ini.

## Latar Belakang Kehidupan Masyarakat
Sebelum al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M) lahir, masyarakat Muslim terpecah dalam beberapa faksi yang berakar dari perbedaan madzhab kalam. Dalam wilayah Daulah Abbasiyah (132-656 H) berkembang aliran Mur’jiah, Syiah dan Ahlussunnah. Kelompok besar  yang  berkonflik  adalah  Syiah  dan  Ahlussunnah.  Di  samping  itu  kekuasaan  Daulah Umaiyah  di  Andalusia  masih  terdapat  sisa-sisa  yang  terpecah-pecah  menjadi  kerajaan- kerajaan  kecil.  Sedangkan  di  Mesir,  berkuasa  Daulah  yang  dipimpin  kelompok  Syiah Isma’iliyah. 7
Ketika kekuasaan Abbasiyah mengalami  kemerosotan, dinasti Buwaihi (333-447) di bawah Mu’iz al-Daulah ibn Buwaihi memaksa menguasai kekuasaan Abbasiah. Dinasti Buwihi  masuk  perpolitikan  Abbasiyah.  Mereka  mendirikan  institusi  Sultan,  yang sebelumnya tidak ada dalam Abbasiyah. Institusi Sultan berhasil memperdayai Khalifah di tubuh  Daulah  Abbasiyah.  Peran  Khalifah  seakan  tidak  berdaya,  yang  berkuasa  penuh adalah  Sultan  –  dari  orang  Buwaihi  yang  berpaham  Syi’ah.  Bahkan  Khalifah  Al-Fadal tidak  memiliki  kekuatan  apapun,  ia  bahkan  samapi  dikurung  oleh  orang-orang  Buwaihi. Khalifah pada masa itu seperti sekedar menjadi boneka orang-orang Buwaihi. 8
6 Lebih  lengkap  tentang  kritikannya  baca  Abu  Hamid  al-Ghazali, Fadaih  al-Batiniyah, (Beirut:  Maktabah  al- ‘Ashriyah, 2001)
7 Al-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Dar al-Ma’rifah), jilid I, p. 23-33
8 Al-Qashandi, Ma‟tsir Inafah fi Ma‟alim al-Khalifah (Kuwait: Wizarat al-Irsyad, 1964), jilid I, p. 217
Akhirnya,  kekhalifahan  dikuasai  oleh  Dinasti  Buwaihi  selama  110  tahun.  Di samping melakukan penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam, yang juga memprihatinkan  adalah  kalangan  pejabat  pemerintah  banyak  melakukan  korupsi 9 .  Di bawah  penguasaan  pejabat  Buwaihi  spiritual  umat  mengalamai  kemerosotan.  Di  antara ulama juga banyak terjangkit penyakit-penyakit hati.
Bahkan  Buwaihi  bercita-cita  mengubah  kerajaan  Abbasiah  menjadi  kerajaan Syi’ah  Zaidiyah,  bahkan  salah  seorang  sultannya,  Abu  Kalijar  mengungumkan  bahwa Abbasiah berafiliasi ke Dinasti Fatimi Mesir yang berpaham Syi’ah Ismailiyah 10 . Namun pada  tahun  1055  dinasti  Seljuk  yang  Sunni  berhasil  menguasai  Baghdad.  Dinasti Buwaihid  pun  menjadi  lemah.  Meskipun  otoritas  politik  Daulah  Saljuk  dipegang  oleh sulatan  yang dilimpahkan kepada  wazir bukan Khalifah, namun  yang menjadi dinasti ini berjaya  adalah  perhatian  sulatan  dalam  peningkatan  keilmuan  warganegara  dan memperbaiki  pemikiran  umat  Islam.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  mendirikan  madrasah Nizamiyah  yang  salah  satunya  menyebarkan  paham  Sunni. 11 Bahkan  menurut  al-Subki, Nizam al-Muluk mendirikan 9 madrasah selain madrasah Nizamiyah.
Dinasti  Seljuk  pun  menguasai  hampir  seluruh  negeri,  meski  di  bebarapa  wilayah Buwaihi memiliki kekuasaan. Di bawah Tughrul Beg, kekacauan masyarakat dan pejabat negera  diakhiri  dan  mendirikan  perubahan  penting  terutama  dalam  peningkatan pengetahuan  masyarakat.  Yang  utama  adalah  mereka  berjasa  mendirikan  perguruan Nizamiyah. 12 Di  perguruan  Nizamiyah  inilah  karir  keilmuan  al-Ghazali  memuncak, setelah dingkat Khalifah sebagai Guru Besar di perguruan Nizamiyah.
Kepedulian  Sultan  Saljuk  terhadap  ilmu  ternyata  membawa  angin  positif  bagi masa  depan  perpolitikan  Nizam  al-Muluk.  Beberapa  kerajaan  bergabung  diantaranya, Gaznawi India, kerajaan di Sudan. Dan pada saat yang sama dengan sendirinya pengaruh Syiah merosot hingga ke negeri mesir. Hal inilah yang menyebabkan Dinasti Fatimi Mesir merosot  drastis  menuju  keruntuhan.  Fatimiyah  diliputi  krisis  multidimensional,  mulai ekonomi,  politik,  dan  sosial.  Masa  ini  merupakan  era  kejayaan  Sunni  dan  kemerosotan
9 Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, ISLAMIA, Vol. V no. 2, thn 2009
10 Saeful Anwar, Filsafat Ilmu Al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi (Bandung: Pustaka Setia,2007), p.37
11 Ibid
12 Ibid.
Syiah. Di samping dinasti Fatimi, di selatan kerajaan Ismili Yaman  yang berkuasa mulai tahun 438-569 H di bawah Bani Sulaihi pun juga menyusut. 13
Seluruh  komunitas  Sunni  di  hampir  seluruh  negeri  menolak  kehadiran  syiah batiniyah,  yang  disamping  menyimpang,  mereka  juga  menunjukkan  gerakan  militan radikal. Atas dasar inilah Nizam Muluk melarang aliran batiniyah berkembang di wilayah negerinya. Di sini imam Ghazali memainkan peranannya sebagai ilmuan Islam. Ia menulis buku Fadaih al-Batiniyah yang mengkritik pemikiran syiah batiniyah.
Gerakan  politik  Syiah  di  Irak  bukan  berarti  mati,  ketika  kerajaan-kerajaan  Syi’ah mulai menyusut, militan syiah bergerak di bawah tanah. Pada tahun 1092 mereka bahkan tiba-tiba  mulai  tunjukkan  kekuatan  yang  dipimpin  oleh  Hasan  Ibn  al-Sabbah.  Bahkan secara mengjutkan, syiah batiniyah membantai Nizam Muluk.
Pasca  wafatnya  Nizam  al-Muluk  inilah  kebesaran  Abbasiah  mulai  turun  pada tahun 485 H. Hal ini membawa dampak buruk bagi kehidupan perpolitikan dan keilmuan di  negeri  Irak.  Kejatuhan  khalifah  berdampak  pada  kembalinya  budaya  korupsi  di kalangan  pejabat,  munculnya  ulama’  suu’  (jahat)  dan  pertikaian  dengan  kelompok sempalan. 14 Situasi  seperti  ini  yang  menjadi  tantangan  besar  bagi  Imam  al-Ghazali.  Ia mempunyai dua tugas besar yang harus diemban, pertama, memperbaiki pemahaman ilmu masyarakat  dan  kedua  ia  memiliki  kewajiban  politik  untuk  mengingatkan  pejabat, sebagaimana yang sudah ia lakukan pada pejabat-pejabat dinasti Saljuk.
Pengalaman-pengalaman  dalam  situasi  sosial  politik  seperti  tersebut  di  atas ditambah  dengan  corak  keilmuan  Imam  al-Ghazali  inilah  yang  membentuk  karakter pemikiran al-Ghazali tentang politik Islam. Al-Ghazali telah menunjukkan sebagai ulama yang memiliki pemikiran cemerlang yang disegani dan diteriman oleh para pejabat negara serta  para  ulama  lainnya.  Penulis  menilai  corak  pemikiran  politiknya  sangat  benuansa etika  dan  adab  politik.  Pemikiran  yang  cukup  menarik  adalah  dalam  teorinya  bagaimana cara  menjalankan  sebuah  sistem  kenegaraan  yang  mempertimbangkan  moralitas  untuk kemaslahatan  bersama  dengan  pemimpin  yang  mempunyai  integritas  tinggi  ditopang
13 Ibnu Khaldun, Kitab al‟Ibar wa Daiwa al-Mubtada wa al-Khabar (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jld III, p.482- 571
14 Saeful Anwar, Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi (Bandung: Pustaka Setia, 2007), p.39
dengan  kekuatan  moral  yang  memenuhi  beberapa  kriteria  yang  al-Ghazali  idealkan 15 .
Pemikiran seperti ini sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi para pejabat saat ini.
Adab Berkuasa Menurut al-Ghazali

## a. Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Pikiran-pikiran utama al-Ghazali tentang politik dituangkan dalam buku al-Tibr al- Masbuk  fii  Nasihati  al-Muluk .  Buku  ini  adalah  kumpulan  nasihat  yang  ditujukan  kepada Sultan  Muhammad  ibn  Malik  Syak  dari  dinasti  Saljuk.  Kumpulan  nasehat  ini  ditujukan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik Syah dari dinasti Seljuk.
Sebagai ilmuan yang memiliki pemikiran dan jiwa yang tajam, al-Ghazali berusaha menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam perbaikan pemerintahan. Yang menarik, beliau  tidak  terjun  langsung  di  dalam  praktisi  pemerintahan,  namun  ia  berposisi  sebagai ulama yang berkewajiban amar ma’ruf nahi munkar kepada umara, bukan sebagai oposisi akan  tetapi  sebagai  mitra  menyebarkan  ma’ruf  dan  menjegah  yang  munkar.  Karena  al- Ghazali  melihat,  dinasti  saljuk  –  di  luar  sisi-sisi  negatifnya  seperti  penyalahgunaan wewenang dan ketidaksiplinan moral – sultan masih sangat memperhatikan perkembangan pendidikan  dan  keilmuan  warga  negara  dan  pada  taraf  perbenturan  teologis,  sultan bertempat  pada  posisi  yang  tepat. 16 Oleh  karena  itu,  al-Ghazali  melihat  pemerintahan masih  dapat  dipertahankan  dan  diperbaiki.  Itulah  sebabnya  ia  menulis  surat-surat  yang berisi nasihat.
Dengan mengkaji pemikirannya dalam al-Tibr al-Masbuk fii Nasihati al-Muluk al- Ghazali hendak melakukan reformasi moral terhadap pemerintahan.  Reformasi moral ini bagi  al-Ghazali  menjadi  kewajiban  bagi  ’alim  dan  cendekiawan  ahli  syari’ah.  Ia mengatakan:  ” Seorang  faqih  adalah  orang  yang  menguasai  aturan-aturan  politik  Islam dan mengetahui cara sebagai mediator diantara manusia (pejabat negara) jika berselisih dengan  hukum  yang  tidak  benar.  Maka  seorang  fakih  hendaknya  menjadi  guru  dan membimbing sultan.” 17
15 Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, ISLAMIA, Vol. V no. 2, thn 2009, p. 56-57
16 Sultan Saljuk  menolak  kelompok-kelompok  sempalan  radikal  Batiniyah  yang  kadang  kerap  melakukan  tidakan pembunuhan kepada musuh-musuhnya. Kebijakan Sultan yang menolak kelompok Batiniyah bukan semata-mata murni karena  perbedaan  pandangan  politik  akan  tetapi  lebih  banyak  dikarenakan  kelompok  Batiniyah  melakukan  banyak penyimpangan ideologi, melakukan tindak kekerasan dan berusahan menggulingkan Sultan dengan cara-cara politik adu domba.
17 Ihya Ulumu al-Din, jilid. I, p.30
Kandungan utama kumpulan surat-surat nasihat itu dapat dikelompokkan ke dalam dua  poin  besar.  Pembahasan  pertama,  al-Ghazali  memprioritaskan  pada  kekuatan  akidah tauhid, yang kedua berisi naihat-nasihat moral, keadilan keutamaan ilmu, dan ulama. Atas dasar itu, al-Ghazali merasa memiliki kewajiban untuk memperbaiki ilmu masyarakat dan pejabat negara.
Kegelisahan  yang  membuat  al-Ghazali  memeras  pikiran,  adalah  fenomena  Syiah Batiniyah 18 yang  pelan-pelan  merebak  di  saentero  negeri.  Meskipun  Sultan  dan  Khalifah tidak terpengaruh oleh ideologi Batiniyah – akan tetapi al-Ghazali merasa nasihat-nasihat tentang tauhid sangat perlu bagi pejabat negara dalam situasi seperti itu.
Dalam  awal  naskah  nasihatnya,  al-Ghazali  memulai  dengan  kaidah-kadiah  Iman. Dalam bab ini, disamping menginginkan sultan tetap loyal pada keimanan yang benar, al- Ghazali  ingin  mengingatkan  sultan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  di  dunia  ini  adalah  al- Khalik  (Allah  SWT).  Dalam  hal  ini,  tampaknya  juga  secara  implisit  al-Ghazali  memberi peringatan bahwa  kekuasaan sultan  hanyalah titipan  Allah SWT.  Allah memberi  amanah kepada  sultan  untuk  menstabilkan  negeri  sesuai  dengan  syariat-Nya.  Dalam  sub-sub babnya,  al-Ghazali  menulis  tentang  Keesan-Nya,  tiada  satu  pun  yang  menyamai-Nya, sifat-sifat Allah, mengingatkan tentang akhirat, dan tugas Nabi Muhammad. 19
Pembahasan  tersebut  adalah  pembahasan  utama  dalam  rangka  menjaga basicfaith para pejabat negara agar stabil loyal dalam pandangan hidup Islam. Disamping itu, untuk mempertahankan basicfaith warga  negara  saat  itu  al-Ghazali  melakukannya  dengan mengkritik  dan  menjawab  syubhat-syubhat  Syi’ah.  Hal  itu  diwujudkan  dengan  menulis kitab al-Fadaih  al-Batiniyyah. Al-Ghazali  merupakan  pemikir  aktif.  Di  satu  sisi  ia memberi penguatan iman baik kepada pejabat negara maupun kepada masyarakat dengan mengajar  ilmu  di  madrasah  Nizamiyah  juga  melakukan  kritik  terdapat  pemikiran  yang menyimpang. Penguatan dan kritik ( istbat wa nafyu ) ini merupakan dua kewajiban yang memang mestinya berjalan sinergis.
18 Syi’ah  Batiniyah  adalah  aliran  dari  Syi’ah  Ismailiyah  –  yaitu  sekte  Syiah  yang  meyakini  keimamahan  hanya sampai Ismail bin Ja’far al-Shadiq sebagai imam ke-7. Perbedaan dengan Syi’ah Itsna ‘Asyariyah adalah bahwa, Syiah Itsna  Asyariyah  tidak  mengakui  Ismail  bin  Ja’fa  al-Shadiq  sebagai  imam.  Manurut  Istna  Asyariyah  iman  yang  ke-7 adalah Musa bin Ja’far al-Kadzim. Ismailiyah hanya meyakini tuhuh iman –bukan dua belas imam sebagaimana diyakini Syiah  Itsna  Asyariyah  –  dan  imam  yang  ke-7  atau  terakhir  adalah  Ismail  bin  Ja’far  al-Shadiq.  Mereka  dinamakan Batiniyah karena mereka adalah golongan yang lahiriyahnya mengaku diri Islam, namun hakikat batinnya kufur. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Tarikhu al-Madzahib al-Islamiyah , p. 265 dan Ahmad bin Sulaiman, Haqaaiq al-Ma‟rifah fi „Ilmi al-Kalam (San’a: Muassasah Zeid bin Ali at-Tsaqaafi) , p. 500
19 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk , p.1-4
Nasihat  tauhid  ini  penting  karena,  demi  melindungi  pejabat-pejabat  negara  agar tidak terpengaruh denga pemikiran Syi’ah Batiniyah sekaligus juga membentengi  rakyat dari  pemikiran  menyimpang  tersebut.  Sebab,  Batiniyah  terkenal  sebagai  kelompok sempalan  yang  radikal.  Gerakan  Bathiniyah  merupakan  kelompok  atau  aliran  yang terisolir  dan  sangat  dimusuhi  oleh  seluruh  aliran  pemikiran  lainnya,  baik  dari  kalangan Ahli  Sunah  Asy’ariah,  Maturidiyah,  ataupun  dari  kalangan  Mu’tazilah.  Bahkan  dari kalangan  Syi’ah  sendiri  ikut  mengkafirkan  mereka,  seperti  Syi’ah  Imamiyah  ( Itsna ‟asyariah ), atau golongan Syi’ah Zaidiyah . 20
Oleh karena itu al-Ghazali menentang setiap klaim-klaim golongan Batiniyah baik klaim  teologis  maupun  politis.  Klaim  teologis  Batiniyah  sangat  jelas  bertolak  belakang dengan  keyakinan  mayoritas  umat  Islam.  Mereka  meyakini  bahwa  semua  teks-teks  al- Qur’an  tanpa  terkecuali  mengandung  makna  lahir  dan  batin. 21 Batiniyah  sebenarnya adalah  kelompok  yang  bertopengkan  Islam.  berasumsi  bahwa  teks-teks  agama mengandung makna lahir dan batin. 22 Klaim politis – yang sebenarnya juga berkait dengan telogi  Syi’ah  yang  mengatakan  bahwa  keimamahan  itu  diwariskan  yang  harus  dipegang oleh  para  Imam  keturuunan  Ali  r.a.  Jika  imam  telah  meninggal  dunia  maka,  yang menggantikan adalah wakil imam.
Selain itu, pemikiran Batiniyah lain yang ditentang mayoritas ulama adalah bahwa mereka  percaya  al-Qur’an  memiliki  arti  tersembunyi  yang  berbeda  dari  arti  zahirnya. Menurut  mereka,  yang  mengetahui  kebenaran  dan  mengkoreksi  pemahaman  al-Qur’an baik  yang  eksplisit  maupun  implisit.  Memahami  al-Qur’an  seperti  itu  diperoleh  melalui ta’lim (pengajaran oleh yang memiliki otoritas yaitu Imam, wakil imam atau orang yang diberikan oleh Imam). 23

## b. Tugas Penting Khalifah
Nasihat-nasihat  al-Ghazali  sangat  berpengaruh  terhadap  kestabilan  politik  sultan Seljuk. Terutama sekali meredam gerakan Syi’ah Batiniyah. Nizam al-Muluk menyatakan
20 Lihat Kamaluddin Nurdin Murjani, “Mauqif az-Zaidiyah wa Ahli Sunnah min al-Aqidah al-Isma‟iliyah wa Falsafatuha (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Bairut-Lebanon, 2009).
21 Ibid
22 Ibnu Jauzi, Talbis al-Iblis (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1985), p. 124
23 Abu Hamid al-Ghazali, Fada‟ih al-Batiniyah , p.11.
bahwa  Batiniyah  adalah  kelompok  sesat.  Menurut  sultan  tujuan  utama  gerakan  mereka sebenarnya adalah untuk menyingkirna Islam Sunni. 24
Selanjutnya di pembahasan berikutnya, al-Ghazali memulai dengan adab dan etika seorang  pemimpin. Yang  pertama-tama  harus  dipahami,  menurut  al-Ghazali  adalah mengetahui  hakikat  kepemimpinan  ( al-wilayah )  dan  bahaya-bahayanya  –  jika  tidak amanah.
Al-Wilayah adalah  kenikmatan  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  jika  digunakan untuk  kemaslahatan  umat  manusia.  Maka  apabila  seseorang  diberi  kenikmatan  tersebut dalam  hidupnya,  akan  tetapi  tidak  mengetahui  hakikat  nikmat  tersebut  dan  justru sebalikanya ia berbuat dzalim dengan kukuasaannya serta mengikuti hawa nafsunya, maka pemimpin  yang  demikian,  menurut  al-Ghazali  telah  menempatkan  posisinya  sebagai musuh Allah. 25
Jika  seseorang  telah  menempatkan  posisinya  sebagai  musuh  Allah  SWT sebagaiman tersebut di atas, maka inilah titik bahayanya seorang pemimpin. Sebagaimana peringatan Rasulullah SAW bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga perkara, pertama,  apabila  rakyat  meminta/membutuhkan  belas  kasih,  maka  sang  khalifah  wajib berbagi  kasih  kepada mereka,  kedua,  apabila menghukumi  mereka maka  berbuatlah  adil, ketiga,  lakasanakan  apa  yang  telah  kamu  katakan  (tidak  menyalahi  janji) 26 .  Imam  al- Ghazali  mengingatkan  sultan  bahwa  jika  tiga  perkara  tersebut  ditinggalkan  maka  bahaya negara akan mengancam.
Untuk  menghindari  hal  tersbut,  al-Ghazali  mengingatkan  seorang  sultan  atau khalifah  tidak  boleh  meninggalkan  Ulama.  Namun,  seorang  sultan  juga  harus  cermat, tidak  sembarang  ulama  yang  harus  diminta  nasihat.  Ulama  Suu’  (ulama  jahat)  justru menjerumuskan  negara  pada  kerusakan.  Cirinya,  mereka  selalu  memuji-muji  raja  secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi. Sebalikanya seorang ulama sejati  (ulama  al-akhirah)  ia  sama  sekali  tidak  mengharapkan  balasan  uang  dari  tangan seorang  raja,  ia  memberi  nasihat  murni  ikhlas  karena  meminginginkan  perbaikan  dalam diri raja, negara dan masyarakat. 27
24 Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, ISLAMIA Vol. V no. 2 th 2009, p.57
25 Ibid, p. 4
26 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk , p. 4
27 Ibid, p. 6
Imam  al-Ghazali  tampak  tidak  ingin  memisahkan  negara  dan  urusan  agama.  Dari usaha-usaha nasihatnya kepada khalifah terlihat bahwa memang, negara yang ideal adalah negara yang orang-orangnya memiliki basicfaith Islam yang kuat, sehingga negara diurus dengan  parameter  syari’ah.  Usaha  al-Ghazali  menuai  hasil  yang  bagus,  kadaan  negara stabil,  syari’ah  diamalkan,  dan  pemikiran-pemikiran  menyimpang  tidak  dihirau  oleh warga  negara,  dan  banyak  kerajaan-kerajaan  kecil  yang  bergabung,  mendukung  Nizam Muluk.
Setelah  seorang  pemimpin  itu  memiliki basicfaith yang  kokoh,  mengetahui hakikat  kekuasaan,  maka  hal  yang  juga  penting  adalah,  menghindari  sifat  takabbur. Karena,  menurut  al-Ghazali,  biasanya  setiap  pejabat  pasti  dicoba  dengan  rasa  takabbur. Takabbur  seorang  pemimping  adalah  penyakit  hati  yang  sangat  berbahaya,  karena  akan mendorong  pada  perbuatan  saling  bermusuhan  yang  tentu  menarik  pada  pertumpahan darah 28 .
Untuk itulah, seorang raja harus rela berdekatan dengan rakyat kecil, melepas baju kesombongan.  Begitu  pentingnya  memenuhi  kebutuhan  rakyat  kecil,  al-Ghazali  bahkan berfatwa bahwa mendatangi rakyat untuk memberi sesuap kebutuhannya adalah lebih baik daripada  menyibukkan  diri  beribadah  sunnah.  Mereka  rakyat  kecil  adalah  lemah,  maka harus  deperlakukan  denga  lembut  dan  penuh  kasih.  Ia  juga  mengingatkan  sultan  agar jangan sekali-kali menerima suap dari rakyatnya dengan meninggalkan syariat 29 .
Ada  dua  hal  penting  yang  ditekankan  oleh  al-Ghazali  dalam  nasihat-nasihatnya. Yaitu  penguatan  akidah  dan  adab.  Dua  hal  ini  tampaknya  bagi  al-Ghazali  merupakan faktor utama menjadi  hamba Allah SWT sejati. Dengan istilah lain basicfaith yang ingin dikokohkan kepada para pejabat negara adalah al-tasawwur al-Islamiy (pandangan hidup Islam). Karena al-tasawwur al-Islamiy adalah asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas  ilmiyah  dan  teknologi.  Setiap  aktifitas  manusia  akhirnya  dapat  dilacak pada  pandangan  hidupnya,  dan  dengan  begitu  aktifitasnya  itu  dapat  direduksi  kedalam pandangan  hidup. 30 Maka  seorang  khalifah  yang  memiliki  pandangan  hidup  Islam  yang kokoh, maka semua kebijakannya tak terlepas dari pola fikir Islam.
28 Ibid, p.8
29 Ibid, p.9
30 Lihat Alparslan Acikgence, The Framework for A History of Islamic Philosophy, Al-Shajarah, Journal of The International Institute of Islamic Though and Civilization (ISTAC) 1996,VOL.1 No 1&2), p. 6
Sedangkan  adab  menjadi  penting  karena  manusia  yang  beradab  ( Insan  adabi ) adalah  orang  yang  menyadari  sepenuhnya  tanggung  jawab  dirinya  kepada  Tuhan  Yang Maha  Benar,  yang  memahami  dan  menunaikan  keadilah  terhadap  dirinya  sendiri  dan orang  lain  dalam  masyarakatnya;  yang  terus  berupaya  meningkatkan  setiap  aspek  dalam dirinya menuju kesempurnaan manusia. 31 Pemikiran tersebut  lahir dikarenakan tantangan besar yang dihadapai al-Ghazali pada masa itu. Tantangan perang pemikiran dan degradasi moral.  Maka  perbaikannya  pun  dengan  menawarkan  konsep  adab  dan  menjawab tantangan pemikiran Syi’ah Batiniyah.
Kesimpulannya,  al-Ghazali  dalam  teori  kenegaraannya  mengutamakan  perpaduan moral  dengan  kekuasaan.  Negara  dan  pemerintahan  dipimpin  oleh  manusia  biasa,  akan tetapi  harus  memiliki  moral  yang  baik.  Demi  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat secara  universal,  kebahagian  dunia  dan  akhirat.  Maka  ia  memandang,  agama  dan  negara tidak bisa dipisahkan, agama adalah pondasi sedangkan pemerintahan adalah penjaga.

## Urgensi Negara Menurut al-Ghazali
Sebagaimana  para  pemikir  muslim  sunni  lainnya,  al-Ghazali  berpendapat  bahwa wujud  sebuah  pemerintahan  yang  syar’i  harus  ada.  Jika  tidak  ada  pemerintahan  yang memegang  otoritas  publik,  maka  hal  tersebut  menyebabkan  kekacauan,  permusuhan, pertumpahan  darah,  kemiskinan,  dan  tidak  stabilnya  ekonomi  masyarakat 32 .  Apalagi sebagaimana  disebut  di  atas  bahwa  tidak  ada  dikotomi  antara  agama  dan  negara.  Maka keberadaan  pemerintahan  sangat  signifikan  dalam  mewujudkan  masyarakat  dan perdamaian.
Ketertiban  merupakan  keniscayaan  bagi  keberlangsungan  kehidupan  beragama. Dan  kestabilan  kehidupan  beragama  sangat  penting  untuk  mencapai  kesejahteraan  dunia akhirat.  Negara adalah  suatu prasyarat  penting  bagi  berlangsungnya hukum-hukum  Allah SWT untuk  ditegakkan di  muka  bumi. Tanpa  pemerintahan, kehidupan  masyarakat  tidak dapat diwujudkan dengan baik.
Bagi  al-Ghazali,  politik  juga  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menghindarkan pergolakan  sosial  melalui  pemberlakukan  hukum  dan  ketertiban  dan  manajemen  publik
31 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M.Naquib al-Attas (Bandung: Mizan,2003), p.174
32 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I‟tiqad (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), p.148
oleh  agen  negara,  tetapi  juga  bertujuan  untuk  menghindarkan  pergolakan  sosial  melalui bimbingan dan kepemimpiann yang diberikan oleh penguasa dengan pelayanan menarik 33 . Oleh  karena  itu,  al-wilayah  (kepemimpinan)  adalah  profesi  yang  ditipkan  oleh Allah SWT yang dibutuhkan oleh warga negara. Karean begitu pentingnya profesi ini, al- Ghazali berpendapat bahwa, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang cakap 34 . Mengenai  pemimpin  ideal,  pendapat  al-Ghazali  hampir  sama  dengan  al-Mawardi tentang  kriteria  pemimpin  yang  ideal.  Yakni  seorang  yang  mampu  berbuat  adil  di  antara masyarakat  (tidak  nepotis),  melindungi  rakyat  dari  kerusakan  dan  kriminalitas,  dan  tidak dzalim (tirani). Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki integritas, penguasaan dalam bidang ilmu Negara dan agama, agar dalam dalam menentukan kebijakan ia bisa berijtihad dengan benar, sehat panca inderanya (mata, pendengaran, lisan tidak terganggu yang dapat menghalangi  ia menjalankan tugas), keempat, anggota badannya normal  tidak cacat  yang dapat  mengganggu  tugas,  pemberani  memiliki  keahlian  siasat  perang,  dan  kemampuan intelektual  untuk  mengatur  kemaslahatan  rakyat. 35 Selain  itu,  bagi  al-Ghazali  tujuan pendirian kekhalifahan adalah untuk dalam rangka memenuhi kebahagian akhirat manusia. Dalam  hal  ini  al-Ghazali  cenderung  perpadangan  jauh  ke  depan 36 .  Namun,  jika  seorang sultan  itu  dzalim  dan  sudah  membahayakan  agama,  maka  harus  dilihat  lagi  keabsahan kekuasaannya. Baik itu diberhentikan atau harus berhenti sendiri. 37
Ia menerangkan bahwa, selama sultan itu masih menerpakan hukum  Islam, hanya saja  etika  politiknya  kurang  baik  maka  sultan  harus  diingatkan  –  dan  belum  perlu  untuk diberhentikan,  apalagi  jika  pemberhentian  itu  akan  melahirkan  kekacauan.  Sedapat mungkin  rakyat  memperkecil  hubungan  dengannya  dalam  arti  memboikot  sampai  ia kembali baik.
Negara, berkewajiban menyediakan bantuan kepada rakyat untuk memasksimalkan kehidupan di bumi dengan penuh tanggung jawab. Kondisi jiwa dan fisik harus dilindungi dengan  bijaksana,  dengan  bantuan  ulama  menjaga  kestabilan  sosial  spiritual  berdasarkan keimanan.  Kehidupan  dunia  adalah  sementara,  maka  manusia  perlu  dipersiapkan  secara
33 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya‟ Ulumuddin , jilid I, p. 22
34 Ibid.
35 Ibid
36 Ibid, p. 21
37 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 279
matang untuk menuju kehidupan yang hakiki. Karena kebahagiaan sejati itu hanya didapat ketika di akhirat (surga) kelak. 38
Hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa urusan agama dan dunia tidak dapat dipisahkan. Korelasi ini oleh al-Ghazali dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW bahwa dunia  adalah  bagaikan  ladang  yang  manusia  dapat  memanen  hasilnya  di  akhirat  kelak. Sedangkan  untuk  menjaga  kestabilan  dunia  diperlukan  sebuah  sistem  pemerintahan  yang berdasarkan  syari’ah.  Negara  adala  penjaga  bagi  terlaksananya  hukum-hukum  agama Islam 39 . Berarti, pemikiran politik yang ditawarkan bukanlah pemikiran pragmatis, karena al-Ghazali  konsisten  bahwa  pendirian  negara  tidak  sekedar  demi  terlaksananya kepentingan individu atau kelompok, akan tetapi ia menginginkan perbaikan semua umat manusia di dunia. Ia tidak hanya mengarahkan pendidikan fisik dan moralitas akan tetapi lebih  jauh  al-Ghazali  semuanya  itu  menurut  beliau  adalah  dianggap  sangat  penting  agar dapat selamat dan bahagia di akhirat.
Maka,  mengangkat  pemimpin  (imamah)  adalah  wajib.  Beliau  memberi argumentasi:
لا إي لل ن دلللما  رشلللبلا ن دلللاان وللع شملل  ن لإاللل  رشلللبا دلللاطم لاا إي لل ن دلللما نللصحيلا دللاطم لاا نلصحيلا إي ل ن دللما رشللبا دللاطم لاا نلصحيلا ليا  ن دلما  ليا  ن دلمنملاا نصحي
شلبا 40
Oleh  karena  itu  al-Ghazali  berpendapat,  peraturan  syara’  tidak  berjalan  sempurna dan  efektif  kecuali  didukung  oleh  adanya  pemerintahan  yang  Islami,  menurut  beliau nidzamu  al-dunya  syartun  li  nidzami  al-diin 41 .    Argument-argumen  al-Ghazali  tentang pentingnya  imamah  dan  Negara  sekaligus  menjawab  terhadap  ide-ide  sekularisme  dan konsep imamah Syi’ah 42 .
Pemisahan iman dan dunia – yang berarti sekularisme – menurut al-Ghazali adalah dikarenakan oleh kesalahan memahami konsep iman dan konsep imamah.  Sesuai dengan ciri  khas  pemikiriannya,  al-Ghazali  menjelaskan  bahwa  kehidupan  dunia  dengan  segala kesenangannya  adalah  sementara  dan  berlebihan  hidup  mewah  dapat  merusak  jiwa  dan
38 Fadaih al-Batiniyah , p. 205 dan lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, Kimiyat al-Sa‟adah, p.52
39 Al-Iqtishad fi al-I‟tiqad , p. 149 lihat juga Fadaih al-Batiniyah, p. 155
40 Ibid, p. 169
41 Ibid, p. 170
42 Uraian lebih lengkap dapat dibaca di Al-Iqtishad fi al-I‟tiqad bab fi al-Imamah
moral.  Hidup  adalah  cukup  untuk  memenuhi  kebutahan  dasar  manusia.  Orang  yang memahami  hal  tersebut  disebut  orang  beradab,  dan  orang  beradab  adalah  orang  yang sebenar-benarny  mu’min.  Pendirian  negara,  bukanlah  sekedar  memenuhi  kebutuhan manusia di duni saja tapi juga untuk kepentingan di akhirat. 43
Untuk  itulah,  imam  al-Ghazali  menekankan  pentingnya  penguasaan  ilmu-ilmu yang benar. Hal itu tidak bisa dicapai dengan efektif kecuali manusia dalam kondisi yang memadai terpenuhi kebutuhan dasarnya, dapat perlindungan dan kondisi yang damai.
Maka  pendirian  sisitem  dunia  yang  terorganisir  akan  lebih  jelas  jika  dilengkapi dengan  sistem  hukum  dan  aturan  yang  benar  sehingga  bisa  memberi  bimbingan  tepat bagai  warga  negara,  yang  berarti  ikut  menstabilkan  spiritual  rakyat.  Menurut  al-Ghazali menjadi  muslim  yang  baik  bukanlah  orang  yang  tidak  menyisakan  sama  sekali  harta duniawi.  Baginya,  seorang  zahid  bukanlah  orang  yang  tidak  mengharapkan  kekayaan sama sekali, akan tetapi zahid adalah orang yang tidak terobsesi dan hatinya tidak terlalu dikuasai oleh kekayaan, meskipun ia ditakdirkan menjadi orang terkaya di dunia.
Semuanya  harus  terlaksana  dengan  mengamalkan  syari’ah.  Pelaksanaa  syariat sangat membutuhkan penopang yaitu legitimasi negara. Dan agama meliputi aspek sosial, ekonomi,  politik  dan  budaya  termasuk  aspek  moral  dan  spiritual  kehidupan.  Sehingga dengan  demikian  agama  dipandan  sangat  penting  dan  tidak  bisa  dikesampingkan  untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan kekal di akhirat. 44
Demikian,  pendirian  negara  dan  mengangkat  imam  menurut  al-Ghazali  tujuan utamanya adalah menghasilkan kebahagiaan hakiki – yakni kebahagiaan di akhirat. Hal ini sebenarnya  sejalan  dengan  misi  kenabian.  Negara  dan  politik  merupakan  bagian  penting terutama dalam tema sentralnya, baik di dunia maupun di akhirat.
Merupakan  sebuah  keharusan  bahwa  agama  adalah  poros,  dan  penguasa  adalah penjaga,  dan  sesuatu  yang  tidak  ada  penjaganya  pasti  akan  hancur 45 . Syari’ah yang tidak mendapat  legitimasi  dari  negara  untuk  diterapkan,  maka  syariah  tersebut  kehilangan keefektifan dan kesempurnaan.  Pernyataan al-Ghazali tersebut jelas menunjukkan bahwa sekularisme  tidak  mendapat  tempat  di  dalam  Islam.  Karena  sekulerisme  menceraikan
43 Ibid.
44 Al-Iqtishad fi al-I‟tiqad , p. 149
45 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p.102
antara  agama  dan  politik.  Yang  berarti  mereduksi  syariah  untuk  diterapkan  dalam masyarakat Islam.

## Penutup
Pemikiran-pemikiran  Imam  al-Ghazali  memiliki  corak  bahwa  konsepsi  etika politik  al-Ghazali  adalah  suatu  teori  sistem  pemerintahan  yang  berisikan  masyarakat  dan aparatur  negara  yang  mempunyai  moral  yang  baik  dengan  ditopang  oleh  agama  sebagai dasar  negara.  Hal  yang  menarik  dan  patut  menjadi  referensi  politisi  muslim  adalah,  al- Ghazali mementingka ilmu dan adab yang benar dalam berpolitik. Dengan ilmu dan adab yang benar,  akan  melahirkan  pemerintahan  yang baik,  termasuk  unsur-unsur  yang  sangat penting seperti keadilan, transparansi dan integritas.
Reformasi  yang  dilakukan  imam  al-Ghazali  pada  tingkat  elit  penguasa  dilakukan dengan  menerapkan  konsep  amar  ma’ruf  nahi  munkar.  Pertama-tama  ditujukan  kepada ilmuwan dan kemudian kepada elit politik. Dalam karya-karyanya ia memberi peringatan, kritik dan kemudian nasehat. Imam Al-Ghazali memiliki semangat reformasi di kalangan cendekiawan.  Baginya,  seorang  ulama  atau  ilmuwan  tidak  semestinya  melakukan reformasi  konstruktif  di  dalam  arena  politik.  Karena  ini  merupakan  bentuk  dari  amar ma’ruf nahi munkar.
Dalam  memenuhi  tugas  tersebut,  perbaikan  harus  dimulai  dari  diri  lebih  dulu, terutama memperbaiki basicfaith – karena hal itu mempengaruhi model perilaku manusia. Politik, moral, pemikiran dan tindakan harus benar-benar memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya dalam sistem yang integratif.
Ilmu  dan  adab  yang  ditekankan  al-Ghazali  dalam  perbaikan  politik  adalah  model perbaikan  integratif.  Seorang  pemimpin  atau  pejabat  negara  tidak  saja  menguasai  teori- teori  politik  akan  tetapi  mereka  juga  harus faqih .  Yang  ditekankan  adalah  tidak  saja seorang politikus itu paham ilmu-ilmu fardlu kifayah akan tetapi ia juga harus menguasai ilm-ilmu fardlu ’ain.
Poin  penting  lainnya  yang  bisa  disimpulkan  dari  pemikiran  politik  al-Ghazali adalah  seorang  pemimpin  negara  dan  pejabatnya  mesti  membina  hubungan  baik  dengan ulama.  Karena  dari  mereka  akan  diperolah  kebaikan-kebaikan.  Ulama  tidak  boleh
ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama, juga harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan terutama nasihat-nasihat akidah dan moral.

## Daftar Pustaka
Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhamma  al-Thusi  al-Ghazali, Al-Iqtishad  fii  al-„Itiqad ,
(Beirut: Dar al-Qutaibah, 2003)
_______ Ihya‟ Ulumuddin, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah)
_______ _ Fadaih al-Batiniyah, (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, 2001)
_______ Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk
_______ Al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul (Intisyarat Dar al-Dzakhoir, 1368H)
Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos, 1997)
Abu  al-Wafa’  al-Ghanimi  al-Taftazani, Sufi  dari  Zaman  ke  Zaman (Bandung:  Pustaka, 1997)
Ahmad Syarbasi, Al-Ghazali wa al-Tasawwuf al-Islami (Kairo: Dar al-Hilal)
Al-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Dar al-Ma’rifah)
Al-Qashandi, Ma‟tsir Inafah fi Ma‟alim al-Khalifah (Kuwait: Wizarat al-Irsyad, 1964)
Ahmad bin Sulaiman, Haqaaiq al-Ma‟rifah fi „Ilmi al-Kalam (San’a: Muassasah Zeid bin Ali at-Tsaqaafi, 2003)
Alparslan Acikgence, The Framework for  A History of  Islamic Philosophy, Al-Shajarah, Journal  of  The  International  Institute  of  Islamic  Though  and  Civilization (ISTAC) 1996,VOL.1 No 1&2)
Busthami  M.  Said, Pembaharu  dan  Pembaharuan  dalam  Islam (Ponorogo:  Trimurti, 1992)
Dhiauddin  Rais, Teori  Politik  Islam,Terjemahan  al-Nadzariat  al-Siyasah  al-Islamiyah
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
Khoiruddin  al-Zarikli, al-A‟laam  Qamus  Tarjuman (Beirut:  Dar  al-Ilmi  li  al-Malayin, 1992)
Kamaluddin  Nurdin  Murjani, “Mauqif  az-Zaidiyah  wa  Ahli  Sunnah  min  al-Aqidah  al- Isma‟iliyah  wa  Falsafatuha (Bierut: Darul  Kutub  al-Ilmiyah,  Bairut-Lebanon,
2009)
Ibnu  Khaldun, Kitab  al‟Ibar  wa  Daiwa  al-Mubtada  wa  al-Khabar (Beirut:  Dar  al-Kutub al-Ilmiyah)
Ibnu Jauzi, Talbis al-Iblis (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1985)
Mohammad  Baharun, Epistemologi  Antagonisme  Syi‟ah  dari  Imamah  sampai  Mut‟ah (Malang: Pustaka Bayan, 2008)
Saeful  Anwar, Filsafat  Ilmu  Al-Ghazali  Dimensi  Ontologi  dan  Aksiologi (Bandung: Pustaka Setia,2007)
Seyyed  Hossein  Nasr  dan  Iliver  Leaman(ed), Ensiklopedi  Tematis  Filsafat  Islam (Bandung: Mizan, 2003)
Sibawaihi, Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman (Yogyakarta: Islamika, 2004)
Sulaiman Dunya, al-Haqiqah fi al-Nazr Ind al-Ghazali (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1971)
Tajuddin  Abi  Nasr  ‘Abd  al-Wahhab  ibn  Ali  ibn  Abd  al-Kafi  as-Subki, Tabaqat  asy- Syafi‟iyyah al-Kubra (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1968)