Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1040           pp. 556-568

## Research Article

## Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
Suradi 1 , Yadi Janwari 2 , Sofyan Al-Hakim 3
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; suradi34@yahoo.co.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  December 21, 2023 Revised :  February 28, 2024 Accepted :  March 15, 2024 Available online    :  April 26, 2024
How to Cite: Suradi, Yadi Janwari and Sofyan Al- Hakim (2024) “Implementation of Fiscal Policy of the Islamic State of Saudi Arabia and the Arab Emirates”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 556 – 568. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1040..
Implementation of Fiscal Policy of the Islamic State of Saudi Arabia and the Arab Emirates
Abstract. This research aims to analyze the economic policies of Saudi Arabia and the Arab Emirates in  anticipating  the  effects  of  fiscal  policy  on  their  national  economies.  These  policies  include international  economic  policy,  fiscal  policy,  and  monetary  policy.  This  research  uses  qualitative research  methods  through  scientific  observation  by  collecting  non-numerical  data,  focusing  on creating solutions and meaningfulness. The results of the research show that there are efforts by the Kingdom of Saudi Arabia in its international economic policy. On the other hand, monetary policy is needed to stabilize the economy by supporting solid fiscal policy when the global world is flooded with liquidity such as nominal interest rates that are close to or below zero, so that the impact of lowering interest rates can trigger an outflow of cash from the stock market. In this case, the Kingdom of Saudi Arabia was very quick and responsive in implementing the combination of these policies. Meanwhile, the United Arab Emirates government is taking strategic steps, including in tax policy. This country

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
issues  various  regulations  related  to  taxation  in  terms  of  collecting  tax  funds  and  using  tax  funds through the state budget.
Keywords: Fiscal Policy,  Saudi Arabia, Arab Emirates
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan ekonomi Arab Saudi dan Emirat Arab dalam mengantisipasi  efek  kebijakan  fiskal  terhadap  perekonomian  nasional-nya.  Kebijakan-kebijakan  ini mencakup kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi ilmiah dengan mengumpulkan data non- numerik, dengan berfokus pada penciptaan solusi dan kebermaknaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan ekonomi internasionalnya. Di lain pihak, kebijakan moneter  diperlukan  untuk  menstabilkan  perekonomian  dengan  mendukung  kebijakan  fiskal  yang solid ketika dunia global ddibanjiri likuiditas seperti tingkat bunga nominal yang mendekati atau di bawah nol, sehingga berdampak pada penurunan suku bunga dapat memicu keluarnya uang tunai dari pasar  saham.  Dalam  hal  ini  Kerajaan  Arab  Saudi  sangat  cepat  dan  tanggap  dalam  menjalankan kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan pemerintah Uni Emirat Arab mengambil langkah strategis,  termasuk  dalam  kebijakan  perpajakan.  Negara  ini  menerbitkan  berbagai  aturan  terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara.
Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Arab Saudi, Emirat Arab

## PENDAHULUAN
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah dua negara Islam yang memiliki kesamaan dari sisi geografis, budaya, agama, dan ketergantungan fiskal pada sektor migas.  Namun  di  sisi  lain,  terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan  dalam  hal implementasi  kebijakan  fiskal  di  masing-masing  negara.    Sebagai  negara  dengan mayoritas  penduduk  beragama  Islam,  konsep  syariah  dan  zakat  berperan  penting dalam penetapan kebijakan fiskal di kedua negara (Nechi, Salem (2020: 67).
Arab  Saudi  merupakan  produsen  minyak  mentah  terbesar  di  dunia  dengan sektor minyak yang menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara dan 85% ekspor. Di sisi lain, meskipun lebih kecil, kontribusi minyak dan gas terhadap perekonomian UEA juga cukup signifikan, yakni sekitar 30% PDB. Kondisi ini menyebabkan kedua negara rentan terhadap gejolak harga komoditas, yang selanjutnya berdampak pada fiskal masing-masing. (Nechi, Salem (2020: 167).
Penelitian  ini  berupaya  menganalisis  perbandingan  implementasi  kebijakan fiskal yang dilakukan oleh dua negara Islam pengekspor minyak utama dunia, yaitu Arab Saudi dan UEA. Hal ini penting untuk memahami tantangan dan implikasi fiskal yang dihadapi oleh negara-negara kaya akan migas. Studi juga akan mengeksplorasi peranan  prinsip-prinsip  Islam  dalam  penetapan  kebijakan  fiskal  di  masing-masing negara.
Sebagai dua kekuatan utama OPEC, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki peran  vital  dalam  industri  minyak  dunia.  Keduanya  menguasai  cadangan  minyak mentah  terbesar  di  dunia  dengan  total  sekitar  50  miliar  barel  atau  30%  dari  total OPEC. Dominasi mereka dalam produksi dan ekspor minyak global tak terbantahkan. Ekspor  minyak  telah  lama  menjadi  tulang  punggung  perekonomian  Arab  Saudi maupun UEA. Namun demikian, volatilitas harga emas hitam ini juga membuat kedua

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
negara rentan terhadap guncangan eksternal. Anjloknya harga minyak sejak 2014 telah memberikan tekanan besar pada posisi fiskal dan neraca pembayaran keduanya.
Untuk mengatasi tantangan ini, baik Arab Saudi maupun UEA telah dan terus berupaya  melakukan  berbagai  reformasi  kebijakan  fiskal.  Langkah-langkah  seperti pengurangan  subsidi  BBM,  peningkatan  penerimaan  pajak  dari  sektor  non-migas, hingga privatisasi perusahaan negara, menjadi agenda penting. Tujuannya tentu untuk memperkuat  ketahanan  fiskal  jangka  panjang  kedua  negara  di  masa  pasca-minyak kelak.
Studi mendalam terkait reformasi kebijakan fiskal di Arab Saudi dan UEA ini penting  untuk  memberikan  pembelajaran  bagi  negara-negara  pengekspor  sumber daya alam lainnya. Analisis juga akan melihat bagaimana nilai-nilai syariah mewarnai kerangka fiskal kedua negara Islam ini.
Dalam rangka mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi yang parah pemerintah akan  menerapkan  kebijakan  fiskal  ekspansif  dengan  memutuskan  untuk meningkatkan  pinjaman  dan  membelanjakan  lebih  banyak  pengeluaran  di  sektor infrastruktur.  Secara  teoritis  peningkatan  pengeluaran pemerintah  ini  memberikan suntikan dana ke dalam perekonomian dan membantu menciptakan lapangan kerja. Serta akan  menyebabkan munculnya efek multiplier di mana injeksi awal ke dalam ekonomi  menghasilkan  dampak  lebih  lanjut  dari  pengeluaran  yang  lebih  tinggi tersebut. Peningkatan permintaan agregat itu sendiri dapat membantu perekonomian keluar dari resesi. Jika pemerintah merasa bahwa inflasi adalah suatu masalah maka mereka  dapat  mengejar  kebijakan  fiskal  deflasioner  (pajak  yang  lebih  tinggi  dan pengeluaran  yang  lebih  rendah)  dalam  rangka  mengurangi  tingkat  pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan  moneter  disatu  sisi  lebih  efektif  diterapkan  dengan  menetapkan tingkat  suku  bunga  setiap  bulan.  Keputusan  untuk  meningkatkan  pengeluaran pemerintah  mungkin  membutuhkan  waktu  untuk  memutuskan  ke  mana  harus mengeluarkan uang. Namun, resesi keuangan global tahun 2007 menunjukkan bahwa kebijakan moneter juga dapat memiliki banyak keterbatasan diantaranya:
a. Target inflasi terlalu sempit. Selama periode 2000-2007, inflasi rendah tetapi bank- bank sentral mengabaikan ledakan yang tidak berkelanjutan di pasar perumahan dan pinjaman bank.
b. Perangkap  likuiditas.  Dalam  resesi,  pemotongan  suku  bunga  mungkin  terbukti tidak  cukup  untuk  meningkatkan  permintaan  karena  bank  tidak  ingin meminjamkan dan konsumen terlalu khawatir untuk berbelanja. Pada bulan Maret 2009  suku  bunga  dipotong  dari  5%  menjadi  0,5%  tetapi  ini  ternyata  tidak menyelesaikan  resesi  yang  terjadi  di  Inggris.  Bahkan  pelonggaran  kuantitatif berupa  pencetakan  uang  mungkin  tidak  efektif  lagi  jika  bank  hanya ingin menyimpan uang ekstra di neraca mereka.
Pengeluaran  pemerintah  secara  langsung  menciptakan  permintaan  dalam perekonomian dan dapat menjadi langkah awal untuk mengeluarkan perekonomian dari  resesi.  Jadi  dalam  resesi  yang  parah  yang  hanya  mengandalkan  kebijakan moneter,  mungkin  tidak  cukup  untuk  mengembalikan  keseimbangan  dalam perekonomian.  Dalam  perangkap  likuiditas,  kebijakan  fiskal  ekspansif  tidak  akan
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
menyebabkan crowding out karena pemerintah menggunakan penghematan surplus untuk mendorong terjadinya permintaan dalam perekonomian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui  observasi ilmiah  dengan  mengumpulkan  data  non-numerik,  dan  berfokus  pada  pembuatan makna. Hal ini dilakukan melalui studi kasus yang terjadi, observasi langsung pada kebijakan  ekonomi  yang  berupa  kebijakan  ekonomi  internasional,  kebijakan  fiskal dan  kebijakan  moneter  yang  dilaksanakan  oleh  Kerajaan  Arab  Saudi  dalam menerapkan  kebijakan  fiskal.  Jenis penelitian  kualitatif  menjawab pertanyaan yang berkaitan  dengan  mengapa  atau  bagaimana  suatu  fenomena  tertentu  dapat terjadi serta  seberapa  sering  hal  itu  terjadi.  Pendekatan  penelitian  kualitatif digunakan di banyak disiplin ilmu, dengan berfokus terutama pada elemen manusia dari rumpun ilmu sosial dan ilmu alam. (Babbie, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  kerangka  teori  yang  menjelaskan  secara detail  tentang  efektifitas  kebijakan  yang  seharusnya  dilaksanakan  pemerintah  dan bank sentral dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi.
Permintaan  agregat  atau  Aggregate  Demand  (AD)  dapat  dihasilkan  melalui pendapatan yang ditransfer ke segmen pengeluaran sebagai konsekwensi dari aliran sirkuler pendapatan. Sedangkan pendapatan ini biasanya dihabiskan untuk keperluan konsumsi barang dan jasa (Consumption/C) ditambahkan pengeluaran untuk barang modal oleh perusahaan (Investment/I).  Sementara pengeluaran (G) dihasilkan oleh pemerintah  ketika  mengalokasikan  sumber  daya  untuk  barang  publik  dan  transfer pendapatan,  termasuk  diantaranya  dana  pensiun.  Demikian juga  dengan pengeluaran  luar  negeri  netto  (X)  yang  merupakan pengeluaran  luar  negeri untuk ekspor barang dan jasa suatu perekonomian dimana lebih sedikit dari yang dihabiskan dalam suatu perekonomian daripada keperluan impor (M) barang dan jasa.
Model  permintaan  agregat  dan  penawaran  agregat  (AD-AS)  menyediakan kerangka  kerja  yang  menunjukkan  bagaimana  tingkat  AD  dan  AS  merespon perubahan  tingkat  harga,  serta  bagaimana  perubahan  permintaan  agregat  dan penawaran  agregat  mempengaruhi  output  nasional  ekonomi  dan  tingkat  harga. Terlepas  dari  komponen  impor  komponen  AD  berbanding  terbalik  dengan  harga. Setiap komponen merespon secara berbeda terhadap perubahan harga. Dengan kata lain  mereka  memiliki  elastisitas  yang  berbeda  sehubungan  dengan  tingkat  harga. Sebagai  contoh,  kita  dapat  mengasumsikan  bahwa  permintaan  luar  negeri  elastis terhadap  harga  karena  konsumen  luar  negeri  dapat  memilih  dari  banyak pemasok global.  Hal  ini  yang  membuat  mereka  sangat  sensitif  terhadap  perubahan  harga produk-produk  impor.  Kurva  AD  menunjukkan  hubungan  antara  AD  dan  tingkat harga. Dimana diasumsikan bahwa kurva AD akan miring ke bawah dari kiri ke kanan. Ini karena semua komponen AD, kecuali impor, berbanding terbalik dengan tingkat harga. Kurva AD miring ke bawah karena komponen AD berbanding terbalik dengan tingkat harga. Perubahan harga memiliki sejumlah pengaruh penting pada perilaku agregat rumah tangga dan perusahaan (Mankiw, 2006).

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
Kebijakan fiskal  dilakukan oleh pemerintah berupa perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah atau tingkat pajak. Untuk meningkatkan permintaan agregat dan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah  akan  memotong  pajak  dan  meningkatkan pengeluaran  sebagai  konsekwensinya  berdampak pada  tingginya  defisit  anggaran. Sebaliknya untuk mengurangi permintaan dan mengurangi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak dan memangkas pengeluaran sehingga menyebabkan defisit anggaran yang lebih kecil (Hommes, et.al., 2020).
Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter yang terdiri dari penetapan suku bunga dasar dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya Bank Sentral dapat  menetapkan  target  inflasi  debesar  2%.  Akan tetapi  jika  diprediksi  bahwa  inflasi  akan  melampaui  target  inflasi  karena pertumbuhan  ekonomi  terlalu  cepat  maka  mereka  akan  menaikkan  tingkat  suku bunga.  Suku  bunga  yang  lebih  tinggi  akan  meningkatkan  biaya  pinjaman  dan mengurangi belanja konsumen dan investasi yang mengarah ke permintaan agregat yang lebih rendah dan inflasi yang lebih rendah. Sebaliknya jika ekonomi mengalami resesi maka Bank Sentral akan memangkas suku bunga.

## Efektifitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  kebijakan  moneter  menjadi  lebih  populer karena kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Sentral, yang mana pengaruh politik tidak  terlalu  signifikan  dalam  pelaksanaanya.  Misalnya  saja  politisi  tidak  mudah memangkas  suku  bunga  disebabkan  keinginan  untuk  menunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berkembang  sedang  pesat  sebelum memasuki pemilihan umum.
Selain itu kebijakan fiskal dapat memiliki lebih banyak efek samping pada sisi penawaran dalam skala perekonomian yang lebih luas. Misalnya. untuk mengurangi tingkat  inflasi,  penerapan  piranti  kebijakan  yaitu  pajak  yang  lebih  tinggi  dan pengeluaran yang lebih rendah tidak akan menjadi populer, dan pemerintah boleh jadi tidak  tertarik  menerapkan  kebijakan  ini.  Terutama  pengeluaran  pemerintah  yang lebih rendah justru dapat menyebabkan berkurangnya fasilitas layanan publik, dan pajak  penghasilan  yang  lebih  tinggi  dapat  menciptakan  disinsentif  untuk  bekerja (Kuttner, 2002).
Monetaris berpendapat bahwa kebijakan fiskal ekspansif dengan asumsi defisit anggaran  yang  lebih  besar  kemungkinan  akan  menyebabkan  crowding  out  yaitu pengeluaran  pemerintah  yang  lebih  tinggi  akan  mengurangi  pengeluaran  sektor swasta.  Dan  pinjaman  pemerintah  yang  lebih  tinggi  mendorong  kenaikan  tingkat suku  bunga.  Sebagai  contoh  konkrit,  kebijakan  fiskal  ekspansif  pada  pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi malahan tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan  oleh  pengambil  kebijakan,  justru  mendorong  pengeluaran  yang  tidak efektif sehingga pada gilirannya sulit meminimalisir efek crowding out tatkala resesi ekonomi sudah berakhir (Clarida, 2002).

## Kebijakan Ekonomi Internasional Kerajaan Arab Saudi
a) Liberalisasi perdagangan dan investasi
Arab Saudi telah secara bertahap membuka ekonominya untuk perdagangan

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
dan investasi asing. Mereka bergabung dengan WTO pada tahun 2005 yang memaksa mereka untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Saudi juga menandatangani sejumlah  perjanjian  perdagangan  bebas  dengan  mitra  dagang  utamanya.  Hal  ini dirancang untuk menarik investasi asing langsung ke sektor non-minyak Saudi.
b) Privatisasi perusahaan negara
Arab Saudi mulai melakukan privatisasi perusahaan milik negara terutama di sektor  telekomunikasi,  listrik,  air,  dan  transportasi.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan efisiensi dan layanan lebih baik dengan membawa sektor swasta. Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional, juga direncanakan untuk sebagian privatisasi.
c) Pengembangan sektor swasta non-minyak
Pemerintah  telah  berupaya  mendorong  pertumbuhan  sektor  swasta  di  luar minyak, terutama dalam pariwisata, infrastruktur, keuangan, real estat, dan teknologi. Ini termasuk dukungan keuangan, deregulasi, dan penyederhanaan birokrasi untuk bisnis kecil dan menengah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan menciptakan lapangan kerja.

## d) Pemotongan subsidi
Arab Saudi secara bertahap memangkas subsidi bahan bakar dan listrik yang memberatkan  anggaran  negara.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  beban fiskal sambil mendorong efisiensi dan hemat energi.
Itulah beberapa kebijakan ekonomi internasional utama yang diimplementasikan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, kebijakan ini dirancang untuk melakukan reformasi struktural ekonomi Saudi dengan tujuan  mengurangi  ketergantungan  pada  minyak  dan  mempersiapkan  masa depan pasca-minyak.
Negara  Arab  Saudi  sangat  menghargai  gerakan  kemanusiaan  yang  sangat dermawan  ini  yang  mana  akan  berkontribusi  secara  signifikan  pada  upaya  untuk melindungi kesehatan ekonomi global. Dan hal ini merupakan pengamalan yang baik dari ayat Al-Qur’an dimana Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:
ۗ ٖهِل ْض َ ف  ْن ِم ُ ّٰ للّٰا ُم ُهَيِن ْغُي ىّٰت َح ا ًحاَكِن  َنْو ُد ِج َي اَل  َنْي ِذ َّ لا  ِف ِف ْعَت ْسَي ْ ل َو ْت َ ك َ ل َم اَِّمِ  َب ٰ ت ِك ْ لا َ ن ْو ُغَتْبَي  َنْي ِذ َّ لا َو ا َ ل َوۗ ْم ُ كىٰت ٰ ا ْٓ ْي ِذ َّ لا ِ ّٰ للّٰا  ِلا َّم  ْن ِ م ْم ُهْوُتٰاَّو اًرْي َخ ْم ِهْيِف ْمُتْمِلَع  ْنِا ْمُهْوُبِتاَكَف ْم ُ كُناَمْي َ ا
ْم ُ كِتٰي َ ت َ ف ا ْو ُه ِر ْ كُت
ُغَتْب َ تِ ل  اًن ُّص َح َ ت َ ن ْد َر َ ا ْ ن ِا   ِءۤا َغِب ْ لا  ى َ لَع ِد ْعَب ْۢ ْن ِم َ ّٰ للّٰا َّ نِا َ ف   َّنُّه ْه ِر ْ كُّي   ْن َم َوۗ اَيْن ُّدلا  ِةوٰيَح ْ لا   َض َر َع  ا ْو
ٌمْي ِح َّر  ٌر ْو ُ ف َ غ  َّنِه ِها َر ْ كِا
…  berikanlah  kepada  mereka  sebahagian  dari  harta  Allah  yang  dikaruniakan -Nya kepadamu. (QS.  An Nur: 33).
Ayat ini menegaskan bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wata’ala dan kita wajib menginfakkannya terutama disaat diperlukan dan dalam mewujudkan

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
mashlahat individu dan masyarakat.  Di dalam negeri sendiri pihak berwenang Arab Saudi  mengatakan  bahwa  kasus  virus  korona  terus menerus  diidentifikasi  dan mengalami  peningkatan  hingga  1104  kasus  (data  wordometer,  sehingga  berdampak pada  penangguhkan  perjalanan  melalui  udara  dan  laut  menuju  Arab  Saudi  serta larangan  keluar  malam  selama  21  hari  untuk  mencegah  penyebaran  penyakit. Sementara itu juga diumumkan bahwa orang-orang yang memberikan informasi yang tidak  benar  terkait  kesehatan  di  pintu  masuk  akan  membayar  denda  hingga SAR133.000 (KSA’s Ministry of Interior, 2020).
Dalam  perspektif  ekonomi,  resesi  yang  parah  kemungkinan  akan  terjadi, bahkan dapat dilihat pada dampak di Indonesia melalui pergerakan kurs rupiah yang sudah sangat mengkhawatirkan dan beberapa ekonom telah menyerukan pemerintah untuk  memperkenalkan  langkah-langkah  dalam  rangka  mendorong  permintaan agregat.  Merujuk  pada  teori  Keynes,  penurunan  dalam  permintaan  agregat  dapat menyebabkan perekonomian hancur. Tetapi di satu  sisi rekomendasi teori ini tidak memadai, mengingat bahwa ekonomi global  mengalami goncangan pada sisi supply yang  belum pernah terjadi sebelumnya.  Pada  faktanya orang-orang tidak  berada di tempat kerja karena mereka sakit atau dikarantina. Dalam situasi seperti itu, tingginya permintaan hanya akan mendorong inflasi, yang berpotensi mengarah pada stagflasi dimana pertumbuhan GDP yang lemah atau turun bersamaan dengan kenaikan harga, seperti yang terjadi selama krisis minyak tahun 1970-an (Barro, 1987).
Parahnya, langkah-langkah yang menargetkan perbaikan pada sisi permintaan bahkan  bisa  menjadi  kontraproduktif,  karena  implikasi  teori  ini  akan  mendorong kontak sosial, sehingga merusak upaya untuk membatasi penularan virus. Suatu hal yang  kontradiktif  ketika  pemerintah  Italia  memberikan  rakyatnya  uang  untuk berbelanja namun disaat yang sama pemerintah menutup toko dan memaksa semua orang untuk tinggal di rumah.

## Kebijakan Fiskal Kerajaan Arab Saudi
Ahli  epidemiologi  memandang  perlunya  penurunan  drastis  dalam  aktifitas ekonomi, malah bertentangan dengan tinjauan ekonomi karena dapat mengakibatkan jatuhnya  pasar  saham.  Berkaitan  erat  dengan  kebijakan  bank  sentral  tentang penurunan tingkat suku  bunga  hingga  mendekati  nol dan  penundaan pembayaran utang akan menyebabkan bubble ekonomi yang tidak berkesudahan karena mereka sebenarnya  menggunakan  kebijakan  pada  saat  yang  tidak  tepat.  Sebagai konsekwensinya  bank  sentral  akan  memikul  tanggung  jawab  atas  bubble  ekonomi yang  akan  meledak  kecuali  jika  didukung  oleh  kebijakan  fiskal  yang  solid  dari pemerintah (Friedman, 1960).
Dalam pelaksanaan teori ini sebagai respon pemerintah Arab Saudi terhadap pandemi virus corona, pihak Kerajaan benar-benar mengambil langkah-langkah fiskal serius  untuk  menyelamatkan  perusahaan  dan  bank  dari  kebangkrutan,  sehingga mereka  dapat  pulih  dengan  cepat  insyallah  begitu  pandemi  berakhir.  Pembuat kebijakan secara teori harus mempertimbangkan berbagai bentuk keringanan pajak dan  jaminan  publik  untuk  membantu  perusahaan  sektor  swasta  meminjam  dan menanggukan kewajiban terhadap pemerintah jika perlu. Dan pendekatan ini sedang diterapkan di Arab Saudi yang diantaranya berupa;

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
1) Pembebasan  biaya  bagi  ekspatriat  yang  akan  final  exit  yang  mana  iqama  (izin tinggal)  telah  kadaluwarsa  dari  sekarang  hingga  30  Juni  2020  serta  diberikan keringanan  memperpanjang  iqama  mereka  dalam  jangka  waktu  3  bulan  tanpa biaya.
2) Pengusaha  juga  dapat  mengembalikan  biaya  visa  kerja  yang  dikeluarkan  oleh kementerian dalam negeri yang mana belum digunakan oleh pengusaha tersebut setelah keluarnya larangan perjalanan entri dan exit ke Arab Saudi. Termasuk visa yang telah distempel di paspor mereka dapat memperpanjang kembali periode visa tersebut selama 3 bulan tanpa dikenakan biaya apapun.
3) Pemerintah mengizinkan pengusaha untuk memperpanjang visa exit dan re-entry yang  tidak  digunakan  disebabkan  larangan perjalanan  dari  Kerajaan  Arab Saudi untuk jangka waktu 3 bulan tanpa biaya (KSA’s Ministry of Interior, 2020).
4) Pengumuman ini juga memungkinkan pemilik bisnis dalam jangka waktu 3 bulan untuk menunda pembayaran PPN, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan dan pengajuan pernyataan Zakat dan pembayaran kewajiban lainnya.
5) Pembayaran beberapa kewajiban sektor swasta berupa biaya layanan pemerintah, biaya kementrerian tata kota (baladiah) ditunda dalam jangka waktu 3 bulan, serta menetapkan  kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terpengaruh oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak. KSA’s Ministry of Municipal and Rural Affairs, 2020)
6) Menteri  Keuangan  berhak  untuk  memberikan  pinjaman  (tentu  saja  melalui persetujuan raja) dalam bentuk pembiayaan terkait lainnya serta pembebasan dari pembayaran biaya dan pengembalian pinjaman yang diberikan sampai akhir tahun 2020 dalam inisiatif program keberlanjutan perusahaan.
7) Menunda pengumpulan bea masuk impor dalam jangka waktu 30 hari terhadap pengajuan jaminan bank untuk tiga bulan ke depan dan menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terimbas  oleh  kebijakan  antisipasi  corona  namun  diperlukan  untuk hajat hidup orang banyak (KSA’s Ministry of Finance, 2020).
Secara  spesifik  kebijakan  fiskal  Arab  Saudi  dapat  dilihat  dari  fakta  bahwa pendapatan  negara  sangat  bergantung  pada  sektor  minyak  dan  gas.  Hampir  80% pendapatan  pemerintah  Arab  Saudi  berasal  dari  sektor  minyak.  Oleh  karena  itu, kebijakan fiskal Saudi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak.
Arab  Saudi  melakukan  kebijakan  anggaran  ekspansif  ketika  harga  minyak tinggi.  Mereka  banyak  mengeluarkan  dana  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan berbagai  subsidi.  Namun  pada  tahun  2015,  dengan  anjloknya  harga  minyak,  Saudi terpaksa  melakukan  pemotongan  anggaran  dan  pengurangan  subsidi.  Pemerintah telah berupaya melakukan diversifikasi ekonomi dan pendapatan fiskal melalui pajak baru,  seperti  pajak  nilai  tambah/PPN  sejak  2018.  Langkah  ini  untuk  mengurangi ketergantungan anggaran negara pada sektor minyak.
Pemerintah  menggenjot  investasi  asing  dan  domestic  untuk  mendorong pertumbuhan sektor non-minyak seperti infrastruktur, pariwisata, konstruksi, dll. Hal ini untuk meningkatkan penerimaan pajak di luar minyak.
Menaikan harga BBM, listrik, dan air untuk mengurangi tekanan subsidi pada

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
anggaran  pemerintah.  Selain  itu,  negara  juga  berencana  untuk  memprivatisasi sejumlah perusahaan milik negara. Demikian sekilas gambaran mengenai beberapa kebijakan  fiskal  utama  Arab  Saudi.  Secara  umum  kebijakan  fiskal  Saudi  saat  ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak dan memperkuat keberlangsungan fiskal jangka panjang.

## Kebijakan Fiskal Uni Emirat Arab (UEA)
Dalam lingkup kehidupannya manusia hidup bersama dalam masyarakat yang untuk  tataran  lebih  besar  akan  terjelma  ke  dalam  suatu  wadah  negara.  Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Satu diantaranya adalah pajak.
Pajak pada mulanya adalah upeti, yang merupakan pemberian bersifat cuma- cuma, tetapi bersifat wajib, yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk hasil tanam atau ternak untuk  keperluan  (kepentingan)  penguasa  setempat.  Upeti  demikian  tidak  ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan ke rakyat karena untuk kepentingan sepihak dan adanya  tekanan psikologis  karena  kedudukan atau status sosial raja yang  lebih tinggi dibandingkan rakyatnya.
Dalam  perkembangannya  sifat  upeti  yang  diberikan  rakyat  tidak  lagi  hanya untuk  kepentingan  raja,  tetapi  mengarah  kepada  kepentingan  rakyat  itu  sendiri. Artinya pemberian yang diberikan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan  umum  seperti  untuk  menjaga  keamanan  rakyat,  memelihara  jalan, membangun  saluran  air  untuk  pertanian,  juga  untuk  membangun  sarana  sosial lainnya seperti taman.
Seiring  perkembangan  masyarakat,  maka  dibuatlah  suatu  aturan  yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan itulah maka rakyat diikutsertakan  dalam membuat  berbagai  aturan  dalam  pemungutan  pajak,  yang nantinya  akan dikembalikan  juga  hasilnya  untuk  kepentingan  rakyat  itu  sendiri. Rochmat  Soemitro  berpendapat,  pajak  merupakan  gejala  masyarakat yang  berarti bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat, jika tidak ada masyarakat tidak ada pajak.  Masyarakat  adalah  kumpulan  manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu. Desa, Nagari dan Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan bersama.
Kelangsungan  hidup  negara  berarti  kelangsungan  hidup  masyarakat. Kehidupan  negara  berbeda  dengan  kehidupan  individu  walaupun  sama-sama memerlukan  biaya.  Biaya  hidup  individu  menjadi beban  sendiri  dan  berasal  dari penghasilan individu.
Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan  negara  merupakan  penghasilan yang  berasal  dari  rakyatnya  melalui pungutan pajak dan kekayaan alam yang ada dalam suatu negara.
Pajak  merupakan  sumber  utama  anggaran  negara  dalam  membiayai

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
pengeluaran  pemerintah.  Menurut  Rochmat  Soemitro  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Sementara  PJA  Adriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Perpajakan  adalah  mekanisme  transfer  wajib  sumber  daya  di  antara anggota masyarakat  yang  dikoordinir  oleh  pemerintah.  Kebijakan  pajak  berkaitan  dengan bagaimana  masyarakat  melaksanakan  kewajiban perpajakan  dan  penggunaan  dana pajak,  sehingga  kebijakan  pajak  mempertimbangkan  aspek  teknis  dan  hukum, politik,  sosial,  dan budaya. Dengan adanya Undang-undang Perpajakan, pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan  untuk  fungsi  kontrol,  mengatur  dengan  menyatukan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan negara. Pemerintah biasanya menggunakan  sumber  daya  yang  dikumpulkan  dari  masyarakat  wajib  pajak  untuk mendanai barang dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, sistem pemberian layanan Kesehatan.
Teori  standar  perpajakan  optimal  menyatakan  bahwa  kebijakan  pajak  harus mampu  memaksimalkan  fungsi  kesejahteraan  sosial.  Kebijakan  pajak  optimal memposisikan  pemerintah  sebagai  utilitarian,  yaitu  sebagai  fungsi  kesejahteraan sosial  berdasarkan  utilitas  individu  dalam  masyarakat  dan  distribusi  utilitas  yang merata.  Teori  manfaat  ( benefit  theory )  menyatakan  bahwa  individu  harus berkontribusi kepada negara sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari negara. Masyarakat terbentuk terlibat dalam proyek pemerintah secara bersama.
Secara  kolektif,  adanya  perubahan  signifikan  kebijakan  pemerintah.  Pilihan instrumen dan alokasi dana yang diperlukan membentuk penganggaran pemerintah dengan  tujuan  keseimbangan  dan  kelangsungan  perekonomian  negara.  Secara bertahap  mempertahankan  aktifitas  ekonomi  dan  fungsi  kontrol  pengeluaran keuangan  dan manajerial.  Teori  kontrol  mengidentifikasi  bahwa  strategi  mitigasi pandemi yang optimal untuk mencapai kekebalan masyarakat dengan meminimalkan biaya  yang  dikeluarkan  melalui  pengenalan  langkah-  langkah  pengendalian  sosial seperti  menutup  sekolah,  membatasi  jam  kerja,  membatasi  batasan  pengisian ruangan, menjaga jarak sosial, dan batasan fraksi populasi yang terinfeksi (karantina).
Teori ekonomi politik dinamis berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait belanja  publik,  perpajakan  dan  utang.  Aturan  dibuat  oleh  legislatif  untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai barang publik nasional termasuk ketika terjadi guncangan seperti perang atau bencana alam. Dalam  jangka  panjang,  kebijakan  pajak  ekuilibrium  yang  seimbang  dengan  tidak fluktuatif,  dengan  mempertimbangkan  batasan  tingkat  utang  sehingga  mampu menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Ioana-LauraȚibulca (2021) membuktikan bahwa penurunan pendapatan pajak pada  tahun  2020  dan  2021  diikuti  oleh  sedikit pemulihan  pada  tahun  2022  untuk sebagian  besar  negara  anggota  Uni Eropa.  Studi  ini  juga  menawarkan  rekomendasi
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
kebijakan  fiskal  untuk UE yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan  menstabilkan pengumpulan penerimaan  pajak  di  masa  depan.

## Kebijakan Pajak dan Keuangan Publik Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab sejak 1973 telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak  di  gurun  menjadi  negara  modern  dengan  taraf  kehidupan  yang  tinggi.  Ia merupakan negara penghasil  minyak ketiga terbesar di kawasan teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Kekayaan  Uni  Emirat  Arab  berdasarkan  pengeluaran  minyak  dan gas yaitu 33% dari GDP negara itu. Ekonomi Emirat adalah kedua terbesar di dunia Arab sesudah Arab Saudi dengan Pendapatan Domestik Bruto 570 miliar dollar (AED 2,1 triliun).
Cadangan minyak dan gas alam Emirat,  masing-masing adalah yang terbesar keenam dan ketujuh dunia. Penguasa dan presiden pertama Emirat, Zayed bin Sultan AnNahyan mengawasi  perkembangan negara dengan  menginvestasikan pendapatan minyak  ke dalam perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pada abad 21 ini, Emirat  menjadi  kurang  bergantung  pada  minyak  dan  gas  dan  secara  ekonomi berfokus pada pariwisata dan bisnis. Pemerintah tidak memungut pajak penghasilan, meskipun  ada  pajak  perusahaan  dan  pajak  pertambahan  nilai  5%  yang  ditetapkan pada tahun 2018.
Pemerintah  menerbitkan  paket  fiskal  lain  senilai  USD  7,2  miliar untuk percepatan  proyek  infrastruktur,  subsidi  air  dan  listrik.  Pemerintah  memberikan jaminan  kredit  dan  dukungan  likuiditas. Selain  itu,  pemerintah  memberikan  rabat untuk pembayaran sewa komersial di sektor pariwisata karena Uni Emirat Arab juga menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi.
UEA tidak memungut pajak penghasilan individu maupun pajak penghasilan badan. Negara mengandalkan pendapatan dari sektor minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan negara. Pemerintah menetapkan pajak atas penjualan minuman keras, rokok, hotel, dan barang mewah. Tarif pajaknya sekitar 5-10%. Selain itu ada bea masuk 2-5% dan bea ekspor sebesar 5%. UEA menerapkan Pajak Nilai Tambah/PPN sebesar  5% pada sebagian  besar  barang dan  jasa.  PPN  menjadi sumber pendapatan domestik terbesar pemerintah setelah sektor migas.
Pada  2018  UEA  meluncurkan  pajak  baru  yaitu  Cukai  Nilai  Tambah  (VAT) sebesar  5%  untuk  meningkatkan  pendapatan  non-migas  jangka  panjang.  Target penerimaannya  12  miliar  AED  per  tahun.  UEA  memiliki  dana  kekayaan  negara (sovereign  wealth  funds/SWF)  terbesar  di  dunia  yakni  Abu  Dhabi  Investment Authority  (ADIA)  senilai  lebih  $700  miliar.  SWF  dimanfaatkan  untuk  investasi domestik dan global.
Belanja  infrastruktur,  subsidi  energi  dan  bahan  pokok,  serta  pertahanan menjadi pengeluaran publik terbesar di UEA. Pemerintah terus menggenjot proyek- proyek publik untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik. Meski tidak memungut pajak  penghasilan,  UEA  tetap  memastikan  warganya  membayar  zakat  yang merupakan  kewajiban  agama.  Zakat  dikelola  oleh  Dewan  Tertinggi  Zakat  melalui sejumlah otoritas zakat lokal. Penerimaan zakat digunakan untuk beragam program sosial.
Selain PPN dan VAT, sumber penerimaan domestik lainnya berasal dari cukai

## Suradi, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
tembakau dan otomotif. Tarif cukai rokok  misalnya  bisa  mencapai  100% dari  harga eceran. Sementara cukai kendaraan variatif berdasar jenis dan harga kendaraan.
Meski  memiliki  cadangan  minyak  terbesar  di  dunia,  UEA  juga  banyak mengimpor  minyak  dan  gas  dari  Arab  Saudi  untuk  memenuhi  permintaan  dalam negeri yang terus meningkat tajam. Pemotongan subsidi listrik dan BBM yang dimulai pada 2015 telah menghemat pengeluaran fiskal UEA hingga 14 miliar dolar setahun. Langkah  ini  juga  mendorong  konsumsi  energi  yang  lebih  efisien  dan  ramah lingkungan. UEA memiliki utang publik yang relatif rendah yakni kurang dari 30% dari PDB, jauh di bawah ambang internasional sebesar 60%. Kondisi fiskal UEA jauh lebih sehat dibanding Arab Saudi yang utangnya telah melampaui 90% PDB.

## KESIMPULAN
Kerajaan  Arab  Saudi  dalam  kebijakan  internasionalnya  yaitu  memberikan bantuan  kepada  Lembaga-lembaga ekonomi global.  Dan dalam  kebijakan  fiskalnya yang sangat strategis, kerajaan langsung melakukan intervensi yang sigap dan cepat dalam menaikkan anggaran pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak di saat- saat yang genting. Demikian halnya dengan dukungan likuiditas. Ketika dunia sudah dibanjiri dengan likuiditas, tingkat bunga nominal mendekati atau bahkan di bawah nol hampir di mana-mana. Hal ini menyebabkan  lebih  banyak pemotongan  tingkat suku  bunga  hingga  sampai  ke  zona  merah  tua  yang  justru  memicu  pergerakan keluarnya  uang  cash  dari  pasar  saham.  Pengambil  kebijakan  ekonomi  tidak  boleh mengabaikan  kebijakan  moneter  namun  tetap  diperlukan  adalah  dukungan  dari kebijakan fiskal yang solid. Pemerintah Uni Emirat Arab juga sama memiliki kebijakan fiskal strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan dan keuangan publik. Negara ini menerbitkan  berbagai aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Alshehry,  A.S.  dan  Belloumi,  M.  (2015)."Energy  consumption,  carbon  dioxide emissions  and  economic  growth:  the  case  of  Saudi  Arabia".  Renewable  and Sustainable Energy Reviews.
Alshebel, Abdullah, Sikki, Kaisar Lahiya, Posumah, Bayu Taufik (2019). “The Impact of Islamic Banking Credits on Saudi Arabia's Economic Growth”. International Journal of Innovation, Creativity and Change.
https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/128-vol-9-iss-6. Volume 9. Issue 6. Pages 1-24.
Babbie,  Earl  (2014).  “The  Basics  of  Social  Research”  (6th  ed.).  Belmont,  California: Wadsworth Cengage. pp. 303–4. ISBN 9781133594147. OCLC 824081715. Barro, Robert J. (1987). “Macroeconomics” 2nd edition. MIT Press Berg, Bruce Lawrence; Lune, Howard  (2012). “Qualitative Research Methods for the Social Sciences” (8th ed.). Boston. p. 3. ISBN 9780205809387. OCLC 732318614.
Bernanke,  Ben  (2006).  "Monetary  Aggregates  and  Monetary  Policy  at  the  Federal Reserve: A Historical Perspective". The Federal Reserve.
Charlene  Gubash  and  Reuters. “Saudi  Arabia  to  convene  virtual  G-20  summit  on
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 568
Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab
coronavirus “. https://www.nbcnews.com/health/health-news/live-
blog/coronavirus-updates-global-cases- approach-200-000-lockdown- becomes-new-n1162561/ncrd1162566#liveBlogHeader.
Clarida,  Richard;  Galı,  Jordi;  Gertler,  Mark  (2002).  "A  simple  framework  for international  monetary  policy  analysis".  Journal of Monetary  Economics.  49 (5): 879–904. CiteSeerX 10.1.1.591.9773.doi: 10.1016 / S0304-3932 (02) 00128-9.
Friedman,  Milton  (1960).  “A  Program  for  Monetary  Stability”.  Fordham  University Press.
Goran Petrevski, Borce Trenovski & Biljana Tashevska (2019) The effectiveness of fiscal and monetary policies  in  a  small  open  economy  –  the   case   of   Macedonia, Post-Communist Economies, 31:6, 805-821, DOI: 10.1080/14631377.2019.1607437
Hertog,  Steffen  (2013).  "The  private  sector  and  reform  in  the  Gulf  Cooperation Council". LSE Kuwait Programme Paper Series. London School of Economics.
Sdralevich et al. (2014). "Subsidy Reform in the Middle East and North Africa". IMF. Hans-Werner  Sinn.  “How  best  to  fight  the  economic  impact  of  the  coronavirus pandemic”. https://www.theguardian.com/business/2020/mar/17/how-best-to- fight-the-economic-impact- of-the-coronavirus-pandemic.
Hansen,  Bent  (2003).  “The  Economic  Theory  of  Fiscal  Policy”,  Volume  3. Routledge.https://twitter.com/saudimomra/status/1240989970929725443 https://www.who.int/csr/don/archive/country/sau/en/
Kuttner, K. N. (2002, October). The monetary-fiscal policy mix: Perspectives from the U.S.  Prepared  for  the  Conference  on  The  Monetary  Policy  Mix  in  the Environment  of  Structural Changes, National Bank of Poland, Warsaw.
Khan,  Majid  (2021).  "Political  Economy  of  Gulf  Sovereign  Wealth  Funds".  Palgrave Macmillan.
Mankiw, N. Gregory. (2006). Macroeconomics 7th edition. New York.
Ministry  of  Municipal  and  Rural  Affairs.  “G20  Finance  Ministers  and  Central  Bank Governors Hold Virtual Meeting”.
Ministry  of  Finance.  “With  More  Than  SAR  120  bn:  Government  of  Saudi  Arabia
Implements  Urgent  Measures  to  Mitigate  the  Impact  of  Coronavirus  on Economic Activities and Private Sector”.
https://www.mof.gov.sa/en/MediaCenter/news/Pages/News_20032020.aspx Nechi,  Salem  (2020).  "Economic  Diversification  Policies  in  Saudi  Arabia  and  UAE
Since 1970s". Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge.
Partington, Richard; Wearden, Graeme (9 March 2020). "Global stock markets post the biggest falls since the 2008 financial crisis". The Guardian. ISSN 0261-3077. Archived from the original on March 14, 2020. Retrieved March 15, 2020.