Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 17-21| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4594.17-21
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPACARA NGABEN ( PITRA YADNYA)
DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI PROVINSI BALI
Ni Kadek Madya Yani, I Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Kadekmadya88@gmail.com, Nyomansugiartha14@gmail.com, Diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
PPKM  telah  menjadi  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  untuk  memerangi  pandemi  Covid-19  sejak  awal Tahun  2021.  PPKM  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  upacara ngaben . Ngaben merupakan  upacara menyucikan  roh  dan  peleburan  mayat  dengan  cara  membakar  mayat  orang  yang  telah  meninggal. Penelitian  ini  bertujuan  mmengkaji  pengaturan  hukum  PPKM  dalam  kaitan  dengan  upacara ngaben di Bali dan mengungkap sanksi hukum terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat upacara ngaben di Bali. Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum  normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh melalui  teknik  studi  kepustakaan.  Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  secara kulaitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengaturan  hukum  dan  sanksi  terhadap  pelanggar PPKM dalam kaitan dengan upacara ngaben yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Nomor 12 Tahun 2021.
Kata Kunci : Ngaben, Pandemi, PPKM.

## Abstract
PPKM  has  been  the  policy  of  the  Government  of  Indonesia  to  combat  the  Covid-19 pandemic  since  the beginning of 2021. PPKM has a great influence in the Ngaben ceremony. Ngaben is a ceremony to purify spirits and smelting corpses by burning the bodies of people who have died. This study aims to examine the legal regulation of PPKM in relation to the Ngaben ceremony in Bali and to uncover legal sanctions against  people  who  violate  PPKM  during  the  Ngaben  ceremony  in Bali. This  research  is  designed  with normative legal research with legislation approach and case approach. Sources of data used are primary and  secondary  data obtained  through  library  research  techniques.  After  the  data  is  collected,  it  is  then processed  and  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  legal arrangements  and  sanctions  for  PPKM  violators  in  relation  to  the  Ngaben  ceremony,  namely  the Instruction  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number  35  of  2021  and  the  Governor's  Circular  Letter Number 12 of 2021.
Keywords: Ngaben, Pandemic, PPKM.

## I. PENDAHULUAN
Wabah Coronavirus 2019  memasuki  negara  Inddonesia  pada  bulan  Maret  2020  dengan  kasus  yang terkonfirmasi  posirif  berjumlah  dua  orang (Susilo,  2020). Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Nugraha, 2020) . Saat ini meningkatnya kasus positif di indonesia khususnya di pulau Bali. Mengatasi hal ini, pemerintah tela menindaklanjutinya dengan menetapkan PPKM. PPKM merupakan  istilah  karantina  kesehatan  di  Indonesia  yang  didefinisikan  “Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat” tujuannya untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang terjadi antar wilayah tertentu. Program ini pertama kali diberlakukan pada tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021
dan  diberlakukan  lagi  pada  tanggal  3  Juli  2021  di  beberapa  daerah  salah  satunya  di  Provinsi  Bali (Mahadewi,  2021) .    Pemerintah  telah  mengeluarkan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level4, Level 3, dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
Upacara ngaben merupakan  sebuah  upacara  penyucian  roh  dan  peleburan  jenazah  dari  unsur-unsur panca  maha  bhuta  dengan  cara ngeseng atau  membakar  jenazah  manusia  yang  telah  meninggal.  Tujuan dari pelaksanaan upacara ngaben yaitu untuk mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke panca maha bhuta  di  alam  bagi  atma  menuju  alam  pitara  dan  memutuskan  keterkaitannya  dengan  badan  duniawi. Adanya  kebijakan  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  sangat  berpengaruh  besar  terhadap pelaksanaan upacara ini, karena upacara melibatkan warga banyak yang dapat menimbulkan kerumunan. Sehingga  dapat  menjadi  klister  penyebaran  Covid-19  karena  dapat  menimbulkan  kerumunan.  Menteri Dalam  Negeri  (Mendagri)  masyarakat  yang  melanggar  PPKM  darurat  dapat  dipidana  berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.
Penularan virus corona sangat cepat dan bereaksi alam tubuh manusia. Pencegahan penularan covid- 19  wajib  melibatakan  seluruh  lapiasan  masyarakat,  oleh  karenanya  semua  wajib  mengikuti  protokol kesehatan sesuai dengan Undamng-undang karantina kesehata (Padyanoor, 2020) . Pada masa pandemi ini juga pemerintah terutama lembaga yang berwenang pada bidang tertentu, harus  harus mengawal dengan ketat  kegiatan  yang  melanggar  protokol  kesehatan,  bahkan  di  bidang  lain,  seperti  ekonomi  harus  ada pengawasan  bagi  mereka  yang  sengaja  melakukan  penampungan  barang-barang  yang  mendukung kegiatan  pelaksanaan  PPKM  untuk  diperjua  belikan,  mengatasi  hal  ini,  pemerintah  mengeluarkan pereturan  yang  mengatur  sanksi  bagi  yang  melanggar  peratuan  pemberlakuan  PPKM (Soleh,  2020) . Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneilitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengkaji  pengaturan hukum pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kaitan dengan upacara ngaben di  bali  dan  mengungkap  sanksi  hukum  terhadap  masyarakat  yang  melanggar  PPKM  saat  pelaksanaan upacara ngaben .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin. Penelitian hukum ini dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku (Soekanto,  1986) .  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kulaitatif deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Pelaksanaan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) Dalam Kaitan Upacara Ngaben di Bali
Pitra  Yadnya  yang  terdiri  dari  dua  kata  ‘ pitra ’  dan  ‘ yadnya ’. pitra (ayah  dan  ibu),  dapat  juga  diartikan sebagai  leluhur.  Sedangkan  ‘ yadnya ’  yang  artinya  pengorbanan  yang  tulus  ikhlas  dan  suci.  Jadi pitra yadnya berarti pengorbanan yang dilandasi hati yang tulus suci kepada leluhur, terutama kepada orang tua atau  orang  yang  telah  meninggal.  Upacara  ngaben  diartikan  sebagai  sebuah  upacara  penyucian  roh  atau peleburan  unsur  panca  maha  bhuta  pembentuk  tubuh  manusia  dengan  cara ngeseng atau  membakar jenazah orang yang telah meninggal (Kaler, 2011) . Upacara penghormatan pengembalian raga-sarira dan suksma sarira ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan Pitra yadnya . Karena itu upacara keagamaan  ini  menduduki  tempat  yang  istimewa,  dalam  bentuk sewa-wedana dan atma-wedana.  Sawa wedana adalah  upacara  penghormatan  pengembalian sthula-sarira atau  badan  jasmani  ke  panca mahabhuta,  dan  atma-wedana  pengembalian  atma  ke  parama  atma.  Pelaksanaan  upacara ngaben di  Bali lebih  ditekankan  kepada  masalah  pengertian  upacara  penghormatan  terhadap  jenazah  dan  roh  leluhur, lengkap  dengan  upacranya.  Upacara  penghormatan  pengembalian  raga-sarira  dan  suksma  sarira  ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan Pitra yadnya . Secara  garis  besar  upacara Pitra  Yadnya terdiri  dari  dua  garis  besar  rangkaian  upacara  yaitu:
Tahapan pertama berupa ngaben yaitu pengembalian jasad menuju alam semesta. Pengembalian jasad ini dipandang perlu karena baik manusia maupun alam memiliki unsur yang sama yaitu cair, padat, angin dan unsur halus ( Panca Maha Bhuta ). Tahap kedua memukur yaitu mengembalikan jasad manusia yang telah bergabung dengan alam menuju alam pitara. Biasa dilakukan 12 hari setelah pengabenan.
Tradisi  ini  dilakukan  pada  setiap  orang  yang  telah  meninggal  dunia  oleh  keturunannya  atau prestisentana sebagai pembayaran hutang terhadap leluhur atau orang yang telah meninggal. Tujuan dari upacara ngaben yaitu mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke panca maha bhuta di alam dan bagi atma (roh) menuju alam pitara (leluhur) dan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi. Apabila seseorang  meninggal,  yang  mati  hanya  jasadnya  tidak  rohnya.  Apabila  upacara ngaben dilaksanakan dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama,  badan  kasar  akan  berubah  menjadi  bibit  penyakit,  yang  disebut bhuta cuwil , dan atmanya akan mendpatkan neraka (Nengah, 2001) .
Pengaturan  hukum  adalah  sebuah  ketentuan  sosial  yang  mengatur  perilaku  mutual  antar  manusia, yaitu  peraturan  yang  mengatur  perilaku  tertentu.  Berdasarkan  definisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan bahwa pengaturan hukum adalah suatu tatanan yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat, agar terciptanya  suatu  ketertiban  sosial (Ndruru  dkk.,  2020) .  Pengaturan  hukum  terhadap  pemberlakuan pembatasan  kegiatan  masyarakat  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  upacara ngaben di  Provinsi  Bali,  yaitu: Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  PPKM  Level  4,  Level  3  dan  Level  2 Coronavirus  Disease  2019 di  wilayah  Jawa  dan  Bali,  Surat  Edaran  Gubernur  Bali  Nomor  Nomor  12 Tahun  2021  tentang  PPKM  Level  4 Coronavirus  Disease  2019 Dalam  Tatanan  Kehidupan  Era  Baru  Di Provinsi Bali, pada angka 1 huruf f, dan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma  Indonesia (PHDI) Provinsi  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat  (MDA)  Provinsi  Bali  Nomor:  020/PHDI-Bali/III/2020  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Upacara Panca  Yadnya atau  Kegiatan  Adat  Dalam  Status  Pandemi  Covid-19 Di Bali.
Pada  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2021  ini  merupakan  Instruksi  lanjutan karena Pemerintah resmi memperpanjang pelaksanaan PPKM mulai 24 Agustus sampai 30 Agustus 2021, dalam  pelaksanaannya  diberi  kelonggaran  terhadap  aktivitas  masyarakat  di  masa  PPKM.  Pada  daerah yang  kriterianya  Level  4  dan  Level  3  dalam  pelaksanaan  peribadatan/keagamaan  berjamaah  di  tempat ibadah atau tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah diperbolehkan dengan maksimal 50% atau  maksimal  50  orang  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat.  Pada  daerah  yang kriteria  Level  2  dalam  pelaksanaan  Peribadatan/keagamaan  berjamaah  di  tempat  ibadah  diperbolehkan dengan maksimal 75% atau maksimal 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Berdasarkan  pendekatan  kasus  upacara  ngaben  di  Desa  Adat  Bukih,  Kecamatan  Kintamani, Kabupaten  Bangli  yang  melaksanakan  upacara  ngaben  massal  pada  tanggal  24  Agustus  2021  yang dimana  pada  saat  itu  sedang  diberlakukan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM), menurut  penuturan  bapak  I  Wayan  Sakap  selaku  Bendesa  Desa  Adat  Bukih,  beliau  telah  mengeluarkan himbauan  khusus  kepada  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  upacara  ngaben  seperti  masyarakat  yang boleh memasuki areal pengesengan atau pembakaran pengawak /jenazah hanya diperbolehkan maksimal 5 orang  untuk  1 Sawa /jenazah,  yang  dimana  pada  saat  upacara  ngaben  massal  di  Desa  Adat  Bukih  pada tanggal 24 Agustus 2021 ini jumlah jenazah yang di aben berjumlah 11 Sawa /Jenazah.

## 2. Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat  yang Melanggar PPKM Saat Pelaksanaan Upacara Ngaben di Bali
Untuk  menjalankan  PPKM  tentunya  diperlukan  penegak  hukum  agar  maksimalnya  efektivitas  norma hukum yang berlaku. Sanksi yaitu batang tubuh peraturan yang dimana dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan  yang  dirumuskan  agar  dapat  dilaksanakan  secara  tertib  dan  tidak  dilanggar (Susanto,  2019) . Dalam  pelaksanaan  upacara Pitra  Yadnya cenderung  melibatkan  banyak  warga  dan  menimbulkan kerumunan  yang  yang  dimana  saat  ini  Indonesia  khususnya  Provinsi  Bali  sedang  diberlakukannya pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  untuk  mencegah  meluasnya  penyebaran  Covid-19  yang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Upacara ngaben sangat berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19  karena  menimbulkan  kerumunan  dan  melibatkan  banyak  warga,  dengan  adanya  kerumunan dapat  meningkatkan  penyebaran  Covid-19  dan  meningkatnya  kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia
Khususnya di Pulau Bali.
Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek  hukum  terhadap  objek  hukum  ataupun  akibat-akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian- kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang  bersangkutan  sendiri  telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat hukum. Akibat hukum yang timbul pada saat pelaksanaan upacara ngaben saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  adalah  dimana  adanya  Penentangan  dan  tidak  mengindahkan  atau menjalankan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  saat  pelaksanaan  upacara  ngaben  seperti  yang  sudah  disebutkan  diatas.  Dapat disimpulkan  akibat  hukum  yang  timbul  akibat  pelaksanaan  upacara  ngaben  saat  PPKM  yaitu  adanya penentangan dan tidak mengindahkan peraturan.
Barang  siapa  yang  melanggar  atau  tidak  mengindahkan  isi  dari  peraturan  diatas  maka  dapat dikatakan  telah  menimbulkan  akibat  hukum  dimana  dimasa  pandemi  Covid-19  akan  semakin meningkatkan jumlah kasus positif, meningkatnya jumlah kematian dan dapat berdampak pada kapasitas rumah  sakit  (RS)  yang  tidak  mampu  menampung  pasien  dan  juga  sangat  berdampak  terhadap perekonomian  masyarakat.  Apabila  seseorang  telah  menimbulkan  akibat  hukum  maka  dapat  dikenakan sanksi  pada  peraturan-peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam  pelaksanaan  upacara  ngaben  saat Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  terdapat  sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada  pelanggar PPKM yaitu berupa Sanksi Administratif dan juga Sanksi Pidana.
Berdasarkan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2021,  yaitu  pada  huruf  a  (sanksi terhadap kepala daerah) dan  huruf c (sanksi terhadap masyarakat).  Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhdap  pelanggar  PPKM  terdapat  pada  Kitab  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984,  dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, memuat  sanksi  terhadap  pelanggar  PPKM  terdapat  pada  angka  ke  5,  7,  dan  angka  ke  9.  Bagi  pelanggar PPKM saat pelaksanaan upacara ngaben dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif dari Pasal-pasal di atas apabila setiap orang tersebut melanggar dan tidak mengindahkan perintah-perintahnya. Apabila  masyarakat  menjalankan  upacara  ngaben  dengan  sangat  mentaati,  mengindahkan  dan menjalankan  peraturan  yang  sudah  diterbitkan  seperti  mematuhi  arahan  dari  pemerintah,  mendapat  izin dari Satga Covid-19 untuk menjalankan upacara ngaben, melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat  pada  saat  pelaksanaan  upacara  ngaben,  seperti  Memakai  Masker  dengan  baik  dan  benar,  Mencuci tangan  dengan  sabun  dan  menggunakan hand  sanitizer, Melakukan physical  distancing atau  menjaga jarak  minimal  2  meter,  dan  mentaati  aturan  yang  sudah  ditetapkan  maka  tidak  dapat  dikenakan  sanksi karena  sudah  mengindahkan  peraturan-peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  Karena  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana.
Berdasarkan  pendekatan  kasus  di  Desa  Adat  Bukih,  Kecamatan  Kintamani,  kabupaten  Bangli, yang  melaksanakan  upacara  ngaben  massal  pada  tanggal  24  Agustus  2021,  pada  saat  itu  sedang diberlakukan PPKM, telah mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 (wawancara). Sudah adanya himbauan dari  Bupati  yang  diturunkan  ke  Bendesa  Adat  dan  Bendesa  Adat  memberikan  Himbauan  kepada masyarakat mengenai pemberlakuan PPKM masyarakat dihimbau untuk menjalankan Protokol Kesehatan dengan ketat dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan saat mengadakan upacara ngaben . Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  dalam  hal  gubernur,  Bupati,  wali  Kota  tidak  menjalan tugasnya  seperti  tidak  menindaklanjuti  atau  mengindahkan  Instruksi  dari  Presiden  Republik  Indonesia dalam  hal  Pelaksanaan  PPKM  maka  dapat  dikatakan  tidak  menjalankan  kewajiban  dan  tidak  mentaati perundang-undangan, seperti dalam hal pelaksanaan upacara ngaben  yaitu dimana Gubernur, Bupati dan Wali  Kota  tidak  memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  mengenai  PPKM  maka  dapat  dikenakan sanksi  berupa  sanksi  administratif  dan  juga  sanksi  pemberhentian  sementara  selama  3  bulan.  Sanksi terhadap  masyarakat  yang  melanggar  PPKM  saat  pelaksanaan  upacara ngaben yaitu  seperti  tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, tidak mematuhi peraturan yang terkait dan dengan sengaja menghalangi  penanggulangan  wabah  penyakit  sehingga  menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  maka  dapat  diberikan  sanksi  pidana  yang  dimana  sudah  diatur  dalam  peraturan  yang  sudah
disebutkan di atas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kaitan pelaksanaan upacara ngaben di Bali yaitu berpedoman pada Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun,  Surat  Edaran  Gubernur  Bali  Nomor  12  Tahun  2021,  dan Keputusan  Bersama  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI)  Provinsi  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat (MDA)  Provinsi  Bali  Nomor:  020/PHDI-Bali/III/2020  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Upacara Panca Yadnya dan/atau  Kegiatan  Adat  dalam  Status  Pandemi  Covid-19  di  Bali.  Sanksi  hukum  terhadap masyarakat  yang  melanggar  PPKM  saat  pelaksanaan  upacara ngaben di  Bali  yaitu  pemberian  sanksi administrasi,  secara  jelas  diatur  dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. 2. Saran
Berkaitan hasil penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran kepada pemerintah, dalam meningkatkan efektivitas  Pemberlakuan  PPKM  saat  pelaksanaan  upacara ngaben hendaknya  memberikan  himbauan kepada  Satgas  Covid-19  agar  memantau  atau  mengawasi  masyarakatnya  lebih  ketat  agar  pelaksanaan upacara ngaben berjalan dengan baik dan melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Kepada masyarakat,  yanng  ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  upacara ngaben saat  PPKM  agar  selalu menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan sangat ketat dan mematuhi peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Kaler, I. G. K. (2011). Ngaben Mengapa Mayat Dibakar . Denpasar.
Mahadewi,  K.  J.  (2021).  Kebijakan  Pelaksanaan  PPKM  Darurat  untuk  Penanganan  Covid-19  dalam Tatanan Kehidupan era Baru dI Provinsi Bali. Jurnal Kertha Semaya , 9 (10), 1879–1895.
Ndruru, M. K., Ismail, & Suriani. (2020). Pengaturan Hukum tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). Jurnal Tectum , 1 (2), 288–295. Nengah, B. A. (2001). Reformasi Kearah Kemajuan yang Sempurna dan Holistik . Surabaya : Paramita. Nugraha, D. P. (2020). Buku Modul Pencegahan COVID-19 . Padang. Rineka Cipta.
Padyanoor,  A.  (2020).  Kebijakan  Pajak  Indonesia  Menanggapi  Krisis  COVID-19:  Manfaat  bagi  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2216–2230. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . UI press: Jakarta.
Soleh,  M.  F.  (2020).  Penimbunan  Alat  Pelindung  Diri  pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Kajian  Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 1–31.
Susanto,  S.  N.  H.  (2019).  Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan  Komparasi.
Adminitrative Law & Governance Journal , 2 (1).
Susilo, A. (2020). Coronavirus Disease 2019. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45–66.