Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LAYANAN PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL
Artha Mahendra Putra 1 , Rani Apriani 2
1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang belatoby10@gmail.com, rani.apriani180488@gmail.com

## Abstract
To be able to anticipate unwanted things and remain orderly, a legal umbrella was issued in the form of  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  77/POJK.01/2016  concerning  Information Technology-Based Money-Lending Services (hereinafter abbreviated as POJK NO.77). The Financial Services  Authority  (hereinafter  abbreviated  as  OJK)  in  this  regulation  has  authority  in  terms  of regulating all matters that must be complied with by companies engaged in online lending. Fintech is a  technology  that  can  facilitate  technological  needs  that  can  facilitate  today's  financial  needs1. Offering financial solutions through technology brings changes to people's lives in various forms that are tailored  to  their  needs.  This type  of  fintech  P2P lending  is  widely  used  because the  online loan process offered can be done quickly and easily. On the other hand, a number of illegal online loans have  sprung  up  and  are  easily  accessible  to  the  public.  Many  violations  of  the  law  have  been committed  by  illegal  online  loans  to  the  detriment  of  society.  This  paper  aims  to  find  out  legal protection  efforts  for  consumers  in  online  lending  services.  The  research  method  used  is  normative method.
Keywords: OJK, Legal Protection, Illegal Online Loans
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia belatoby10@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dari dengan kehidupan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada jaman modern saat ini tidak  pernah  terlepas  dari  suatu  perkembangan  teknologi 1 .  Selain  perkembangan  teknologi  tersebut, peranan  internet  juga  berpengaruh  besar  saat  ini  dalam  menunjang  semua  aktivitas  kehidupan manusia 2 .  Manusia  sangat  bergantung  dengan  adanya  teknologi  dan  internet  tersebut.  Salah  satu negara  yang  terkena  dampak  dari  kemajuan  teknologi  dan  internet  tersebut  adalah  Indonesia. Perdagangan dengan cara online atau e-commerce merupakan jenis perdagangan baru pada beberapa sektor  bisnis  sabagai  dampak  dari  adanya  pemanfaatan  teknologi  digital  yang  sangat  besar  di Indonesia.  Tidak  hanya  berdampak  pada  industri  perdagangan,  semakin  pesatnya  perkembangan teknologi  juga  berdampak  pada  industri  keuangan  Indonesia.  Pemanfaatan  yang  dilakukan  melalui kecanggihan  teknologi  informasi  saat  ini,  mengakibatkan  akhir-akhir  ini  mulai  banyak  muncul  dan berkembang  financial  technology  atau  disingkat  dengan  sebutan  fintech  sebagai  inovasi  baru  dalam lembaga keuangan bukan bank.
Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK).  Jika  dihitung  sejak  tahun  2018,  maka  hingga  tahun  2020,  sudah  ditemukan total 2406 pinjol ilegal 3 . Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat  39,5%  keluhan  terhadap  cara  penagihan  yang  tidak  sesuai  aturan,  salah  satunya  dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector 4 .
P2P  Lending  dalam  perkembangannya  sekarang  banyak  menjadi  pilihan  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhannya.  Hal  tersebut  dikarenakan  kemudahan  dan  kecepatan  dalam  proses  dan prosedur  pinjam  meminjam  online  yang  ditawarkan  pada  sistem  P2P  Lending.  Oleh  karenanya  di Indonesia banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online. Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan tetap tertib maka dilekuarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa  keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  (selanjutnya  disingkat  POJK  NO.77).  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disingkat  OJK)  pada  peraturan  tersebut  mempunyai  kewenangan  dalam  hal  pengaturan  terhadap semua hal yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak dalam hal pinjaman online. Selain itu juga mewajibkan  penyelenggara  untuk  dapat  lebih  mengutamakan  adanya  keterbukaan  informasi  kepada calon  pemberi  pinjaman  maupun  peminjamnya,  sehingga  dapat  melakukan  penilaian  terhadap penentuan tingkat bunga dan tingkat resiko peminjam.
Tumbuh  pesatnya  industri  fintech  di  tengah  masyarakat  membuat  OJK  kembali  membuat aturan  untuk  memberikan  perlindungan  konsumen,  oleh  sebab  itu  pada  tahun  2018  OJK  kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Ini merupakan peraturan yang dapat  dijadikan  dasar  terhadap  pengawasan  dan  pengaturan  mengenai  fintech.  Perbedaan  terhadap kedua  peraturan  tersebut  adalah  POJK  NO.77  merupakan  kerangka  hukum  yang  lebih  spesifik mengatur  mengenai  jenis  fintech  P2P  Lending,  sedangkan  POJK  No.13  mengatur  mengenai  startup teknologi  keuangan  dengan  inovasi  bisnis  baru  yang  belum  diatur  oleh  pengaturan  sebelumya. Diharapkan  dengan  adanya  peraturan  tersebut,  kepentingan  konsumen  terhadap  keamanan  dana  dan data maupun stabilitas sistem keuangan akan terlindungi 5 .
Namun, adanya kedua pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi  munculnya  layanan  pinjaman  online  yang  tidak  terdaftar  pada  OJK  hingga  sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.  Berbagai  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  pinjaman  online  yang  ilegalpun  banyak
1 Supriyanto,  E.  (2019).  Sistem  Informasi  Fintech  Pinjaman  Online  Berbasis  Web.  Jurnal  Sistem  Informasi,  Teknologi Informasi dan Komputer. 9(2). 100-107. h.100
2 Nur  Shofiyah,  E.  R.  N.  I.,  &  Fogar  Susilowati,  I.  N.  D.  R.  I.  (2019).  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Penerima  Pinjaman dalam Peer to Peer Lending. JURNAL NOVUM. 1(2). h.2
3 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020
4 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-onlinemenagihpinjaman-di- luar-aturan (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)
5 Wijayanti.T.  (2018).  Pelaksanaan  Pemberian  Kredit  Berbasis  Teknologi  Informasi  Oleh  Fintech  Kepada  Pelaku  UKM (studi pengawasan OJK Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. h.12
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku  pihak  konsumen  yang  menggunakan  layanan  fintech  P2P  Lending  untuk  peminjaman  uang secara  online.  Beberapa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pinjaman  online  ilegal  adalah  cara penagihan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  beban  bunga  yang  tidak  wajar,  sampai  pada penyebaran informasi data pribadi pengguna 6 . Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan  seperti  adanya  teror  dan  pengancaman  saat  penagihan,  fitnah,  pelecehan  seksual  hingga peminjaman  di  tempat  lain  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  perusahaan  peminjaman  online  dengan menggunakan  KTP  peminjam  (korban)  sehingga  tagihan  dan  bunga  pinjaman  kemudian  akan dibebankan kepada peminjam (korban) 7 .
Terdapat  dua  permasalahan  utama  yang  akan  di  bahas  di  dalam  artikel  jurnal  ini.  yaitu  yang pertama,  Bagaimana  pengaturan  tentang  pinjaman  online  (Peer  to  Peer  Lending/  Crownfunding)  di Indonesia  saat  ini?  Kedua,  Bagaimana  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  dalam  menangani pinjaman online  illegal.  Tujuan  dari  penelitian  ini yaitu  yang  pertama  untuk mengetahui  pengaturan tentang  pinjaman  online  saat  ini  serta  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  dalam  menangani kasus peminjaman online illegal.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kegiatan  ilmiah  berdasarkan  pada  sistematika, metode,  maupun  pemikiran  tertentu  dengan  tujuan  mempelajari  gejala  hukum  dengan menganalisisnya  terlebih  dahulu 8 .Metode  penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatifempiris  yang menggunakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari unsur  unsur  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  –  empiris  memfokuskan  penelitian  tentang  hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang fokus mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif  menjadi  kenyataan  kehidupan  dalam  masyarakat  dan  menggunakan  analisis  alur  berpikir deduktif 9 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk dari Financial Technology
Pada  sektor  finansial,  banyak  orang  yang  menganggap  bahwa  Financial  Technologi merupakan  layanan  pinjaman  online.  Dalam  hal  ini  pendapat  tersebut  tidak  dapat  disalahkan mengingat pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari Financial Technology.  Arner et.al (2015) menyatakan bahwa financial technology atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada  penggunaan  teknologi  untuk  menyalurkan  solusi  finansial.  Fintech  merupakan  teknologi yang  dapat  memfasilitasi  kebutuhan  teknologi  yang  dapat  memfasilitasi  kebutuhan  finansial masa  kini 10 .  Penawaran  solusi  finansial  melalui  teknologi  tersebut  membawa  perubahan  bagi kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berkenaan dengan  hal  tersebut  Ardela  (2017)  mengklasifikasikan  fintech  di  Indonesia  menurut  Bank Indonesia 11 .
1. Peer to Peer Lending atau Crowdfunding
Klasifikasi fintech yang pertama menurut Bank Indonesia adalah crowd funding atau peer to peer  lending.  Pengertian  peer  to  peer  lending  yaitu  sebuah  marketplace  yang  digunakan  untuk mempertemukan  orang  yang  ingin  meminjamkan  uang  kepada  orang  yang  ingin  memberikan pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh Investree sebagai pionir peer to peer (P2P) lending
6 Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. available from: URL: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknyakasuspinjaman-online-dan-penyebaran- data-nasabah. diakses tanggal 22 Juli 2022
7 Anonim.  (2019).  LBH  Temukan  Banyak  Pelanggaran  Hukum  Dalam  Pinjaman  Online.  CNN  Indonesia.  available  from: URL:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbhtemukan-banyakpelanggaran-hukum-dalam- pinjaman-online. diakses tanggal 22 Juli 2022
8 Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. h.4
9 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama), 2018, hlm.75.
10 Program Studi Akuntantasi Universitas Ma Chung, “Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan” (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 12
11 Ni  Luh Wiwik  Sri  Rahayu  Ginantra  (et.al),  “Teknologi Finansial:  Sistem Finansial  Berbasis  Teknologi  Di Era  Digital” (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
marketplace.  Investree  dan  mayoritas  portal  P2P  lending  lainnya  menjadikan  proses  pinjam meminjam  menjadi  lebih  sederhana  karena  prosedurnya  yang  tidak  berbelit-belit  dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau.
Di  akhir  prosesnya,  Soediro  (2018)  mengatakan  bahwa  peminjam  mendapatkan  pinjaman berbunga  kompetitif  sedangkan  pemberi  pinjaman  memperoleh  pengembalian  berupa  pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya. Karena sistem pinjaman ini dilakukan dari individu  ke  individu  lainnya  yang  bukan  sebuah  lembaga,  maka  dari  itu  sistem  pinjaman  ini disebut  peer  to  peer  lending  atau  crowd  funding.  Sistem  ini  memudahkan  kepada  para  pencari modal  untuk  mengembangkan  usaha  seperti  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM). Keunggulan  dari  crowdfunding  yaitu  dapat  diakses  dari  mana  saja  dan  kapan  saja.  Klasifikasi fintech yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman online.
2. Market Aggregator
Beralih  ke  klasifikasi  fintech  yang  kedua,  Bank  Indonesia  sudah  menyetujui  Market Agregator    sebagai  salah  satu  fintech.  Pengertian  dari  market  aggregator  sendiri  yaitu  sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan Market Aggregator  Beralih ke klasifikasi fintech yang kedua, Bank Indonesia sudah  menyetujui  Market  Agregator  sebagai  salah  satu  fintech.  Pengertian  dari  market aggregator  sendiri  yaitu  sebuah  portal  yang  menyajikan  berbagai  informasi  terkait  keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan.
3. Risk and Investment Management
Sebelum munculnya fintech, seseorang dapat berkonsultasi tentang pengaturan finansial pada konsultan  dan  juga  perencana  keuangan.  Kini,  tidak  perlu  lagi  menggunakan  jasa  para  ahli tersebut  karena  sudah  ada  risk  and  investmen  management.  Salah  satu  jenis  fintech  ini  telah diakui  oleh  Bank  Indonesia.  Fungsinya  adalah  mengatur  rencana  keuangan  untuk  berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.
4. Payment, Settlement and Clearing
Klasifikasi  fintech  yang  terakhir  menurut  Bank  Indonesia  adalah  payment,  settlement,  and clearing.  Klasifikasi  ini  merupakan  yang  paling  popular  di  masyarakat  dan  paling  banyak digunakan  untuk  transaksi  keuangan  secara  online.  Dengan  adanya  payment,  settlement,  and clearing, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi.
Merujuk  pada  klasifikasi  dari  Bank  Indonesia  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa pinjaman online merupakan Peer to Peer Lending atau Crowdfunding yang menjadi salah satu bagian dari Financial  Technologi.  Dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki  peranan  yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan  Pasal  6,  yang  mengemukakan  bahwa  OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 12 .
Merujuk pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga  jasa  keuangan  lain  termasuk  jasa  pinjaman  online  merupakan  salah  satu  tugas  dari Otoritas
Jasa  Keuangan.  Keberadaan  pinjaman  online  di  Indonesia  memang  mengalami  perkembangan, sehingga  pengaturan  dan  pengawasan  yang  secara  khusus  terkait  pinjaman  online  dilakukan melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dengan  tingginya  tingkat  animo  masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online membuat pihak penyedia layanan
12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ini  semakin  menjamur  dimana  terdapat  pinjaman  online  legal  dan  illegal  ditengah  tengah masyarakat.  Terkhusus  untuk  pinjaman  online  biasanya  akan  menawarkan  program  yang  lebih menarik. Berikut tabel perbandingan karakteristik antara pinjaman legal dan pinjaman ilegal 13
Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Pinjaman Legal dan Pinjaman Illegal No Perihal Pinjaman legal Pinjaman illegal 1 Status di OJK Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK 2 Aplikasi Aplikasi terdapat pada Playstore dan ada logo OJK Aplikasi tidak terdapat pada playstore dan tidak ada logo OJK, pengguna melakukan installasi menggunakan apk 3 Metode penawaran Promo, iklan resmi Menggunakan broadcast pesan WhatsApp, SMS 4 Pengajuan Kredit Memperhatikan kelengkapan dokumen Cenderung sangat mudah 5 Domisili Alamat dan kontak perusahaan jelas Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada
Tabel  1 menunjukkan  perbedaan  yang  jelas  dari  kedua  jenis  pinjaman  online tersebut.  Dalam hal  ini  metode  penawaran  yang  ditawarkan  secara  personal  melalui  pesan  pribadi  seperti  Whatsapp dan  SMS  menjadi  satu  keuntungan  dalam  menawarkan  kemudahan  dalam  pengajuan  kredit. Permasalahan  fintech  ilegal  ini  tentunya  masih  menjadi  perhatian  publik  karena  belum  terdapat perangkat  regulasi  yang  dapat  mengatur  dan  menindak  secara  tegas  keberadaan  fintech  ilegal. Regulator  pun  mengakui  kesulitan  menindak  fintech  ilegal  karena  keberadaannya  sulit  dilacak. Bahkan, entitas ilegal ini meski telah diblokir masih dapat dengan mudah membentuk entitas fintech ilegal baru 14

## B. Perlindungan hukum yang dilakukan OJK dalam menangani pinjaman online illegal
Kewenangan  menurut  Philipus  M.  Hadjon  diartikan  sebagai  kekuasaan  hukum  dan adanya  hak  untuk  memerintah  atau  bertindak 15 .  Terdapat  tiga  katagori  diperolehnya  suatu kewenangan yaitu melalui atributif, delegatif ataupun mandat. OJK merupakan sebuah lembaga independen  yang  bertugas,  berfungsi  maupun  berwenang  dalam  pengaturan  untuk  menyiapkan sejumlah regulasi  yang  dapat memberikan  pengawasan  dan  pengaturan  terhadap  perkembangan jenis  usaha  di  bidang  keuangan  yang  menggunakan  kemajuan  teknologi  atau  fintech. Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal  dari  adanya  pembagian  kekuasaan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Selain  kewenangangnnya  untuk  mengawasi  serta  mengatur  industri  fintech,  OJK  juga berwenang  untuk melindungi  masyarakat yang menggunakan jasa  layanan  fintech.  Pengawasan yang  dilakukan  OJK  hanya  terhadap  perusahaan-perusahaan  pinjaman  online  legal  yaitu  telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas
13 Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, op.cit. 47-61
14 “3 Isu Hukum Bisnis Yang Patut Dipantau Di Awal 2020,” accessed September 3, 2022, https:/ /w w w.kai.or.id/berita/16627/3-isuhukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di-awal2020.html.
15 Hadjon,  P.  M.  (1997).  Tentang  Wewenang.  Yuridika  No.5-6  Tahun  XII  September-Desember,  Universitas Airlangga. Surabaya. h.1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Waspada  Investasi).  Satgas  Waspada  Investasi  ini  merupakan  tempat  melakukan  koordinasi dengan  lembaga  sesama  regulator,  penegak  hukum,  instansi  pengawas  dan  pihak  lain  yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  masyarakat  dan  investasi.  Adapun  beberapa  instansi  yang tergabung  dalam  Satgas  Waspada  Investasi  ini  meliputi:  OJK,  Kementerian  Perdagangan, Perbankkan,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator.
Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.
Perlindungan hukum merupakan hak yang wajib didapatkan oleh masyarakat dan negara juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  tersebut  kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dapat diberikan sebagai bentuk upaya  melindungi  terhadap  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  ada.  Selain  itu perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa) maupun yang bersifat represif  (penyelesaian suatu  sengketa)  ataupun  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis 16 .  Perlindungan  hukum  wajib didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  mempunyai  fungsi  untuk  memberi  keadilan  dan  menjadi sarana  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  kepada  seluruh  masyarakat 17 .  Perlindungan hukum  represif  dilakukan  melalui  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  OJK  melalui  Satgas Waspada  Investasi  untuk  dapat  memutus  mata  rantai  dari  pinjaman  online  ilegal  atau  fintech nakal  sampai  melakukan  pembentukan  Satgas  Waspada  Investasi  daerah  mengingat  banyaknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengaku menjadi korban dari pinjaman online, sehingga  dengan  adanya  pembentukan  Satgas  Waspada  Investasi  daerah  tersebut  diharapkan adanya  percepatan  penanganan  terhadap  kasus  ilegal.  Sebanyak  140  entitas  yang  melakukan kegiatan  usaha  pinjaman  online  ilegal  kembali  ditemukan  oleh  OJK  melalui  Satgas  Waspada Investasi.  Penemuan  tersebut  berdasarkan  hasil  penelusuran  pada  website  dan  aplikasi  google playstore.  Sampai  saat  ini  pinjaman  online  ilegal  yang  ditemukan  Satgas  Waspada  Investasi sebanyak 1087 fintech dengan rincian 404 fintech pada tahun 2018 sedangkan 683 fintech pada tahun 2019 18 .
1. Melakukan  upaya  pencegahan  pelanggaran  dengan  pengumpulan  dan  pengolahan  data terhadap pinjaman online yang ilegal, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi  guna  melakukan  pemanggilan  terhadap  fintech  ilegal  tersebut  dan  diberikan penjelasan  untuk  mendaftarkan  fintechnya  atau  berhenti  melakukan  kegiatan  operasional selama fintechnya masih ilegal. Apabila tidak ada tanggapan dari fintech tersebut maka OJK akan mengumumkan kepada publik daftar nama fintech-fintech ilegal tersebut.
2. OJK  melalui  Satgas  Waspada  Investasi  secara  rutin  melakukan  koordinasi  dengan Menkominfo  untuk  melakukan  pemblokiran  website  dan  aplikasi  dari  pinjaman online  yang ilegal.  Cyber  patrol  yang  dilakukan  Menkominfo  terhadap  data  temuan  mengenai  pinjaman online ilegal tersebut selanjutnya diberikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan pemblokiran. Tujuannya adalah agar pinjaman online ilegal tersebut tidak dapat leluasa untuk melakukan aktivitasnya.
3. Berbagai  laporan  informasi  dari  masyarakat  apabila  terbukti  mendapat  teror,  ancaman, intimidasi  atau  lainnya  yang  terdapat  unsur  pidana  maka  akan  dilaporkan  kepada  aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum atau
16 Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu. Surabaya. h.2
17 18 Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. h.53
18 Anonim. (2019). Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin. www.ojk.go.id, available  from:  URL:  https:/ /w w w.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran- pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas- Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending- Tanpa-Izin.aspx, diakses tanggal 25 Juli 2022
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
masyarakat secara pribadi juga dapat langsung melaporkan kepada Kepolisian apabila merasa menjadi korban tindak pidana pinjaman online ilegal.
4. OJK  melalui  Satgas  Waspada  Investasi  juga  melakukan  koordinasi  dengan  perbankkan  untuk melakukan  konfirmasi  kepada  OJK  apabila  ditemukan  adanya  rekening yang  diduga  digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Selain itu perbankkan juga diminta untuk tidak menerima adanya permintaan pembukaan rekening tanpa ada rekomendasi dari OJK
5. OJK  melalui  Satgas  Waspada  Investasi  juga  meminta  kepada  perbankan  untuk  memutus  mata rantai pinjaman  online  ilegal  dari  awal  pada  saat  pendaftaran  rekening  baru.  Hal  tersebut  dapat dilakukan  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  lebih  ketat  terhadap  permintaan  pembukaan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK.
6. Apabila  pelanggaran  yang  terjadi  dilakukan  oleh  pinjaman  online  yang  legal  maka  masyarakat dapat langsung  melaporkan  pada  OJK  dilengkapi  dengan  bukti-bukti  untuk  selanjutnya  akan  di proses  oleh  OJK  berdasarkan  sanksi  yang  terdapat  dalam  POJK  No.77  berupa  sanksi  teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.
Upaya-upaya  tersebut  dilakukan  agar  terciptanya  ketertiban  dan  dapat  memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online atau fintech. Selain upaya yang telah dilakukan antarinstansi, OJK dalam hal ini juga memberi pemahaman kepada masyarakat agar  tidak  terjerat  layanan  pinjaman  online  ilegal  dengan  cara  menekankan  dan  menghimbau masyarakat  untuk  lebih  selektif  dalam  memilih  layanan  pinjaman  online.  Masyarakat  diminta  untuk dapat  lebih  bijaksana  dalam  menggunakan  layanan  pinjaman  online  dengan  menggunakan  layanan pinjaman  online  yang  telah  terdaftar  pada  OJK  karena  semua  layanan  pinjaman  online  yang  sudah terdaftar pada OJK sudah dapat dipastikan legal oleh OJK.
Adapun ciri-ciri layanan pinjaman online ilegal adalah tidak mempunyai izin resmi, identitas tidak jelas dengan alamat kantor dan nomor kontak berubah-ubah, pencairan dana trehadap pinjaman sangat  mudah,  adanya  denda  dan  bunga  yang  tinggi,  akses  seluruh  data  peminjam  sebagai  jaminan, dan  adanya  teror  apabila  peminjam  menunggak.  Daftar  aplikasi  pinjaman  online  yang  legal  dapat dilihat  pada  website www.ojk.go.id. Masyarakat  diminta  untuk  dapat  benar-benar  memahami perbedaan antara pinjaman online yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman online yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri. OJK juga telah membuka posko pengaduan melalui telepon 157 atau email humas@ojk.go.id . 19

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan  pinjaman  online  menjadi  krusial  mengingat  keberadaannya  di  Indonesia mengalami perkembangan karena menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan dana. Walaupun pengaturan  dan  pengawasan  telah  dilakukan  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77 /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  namun belum  semua  perusahaan  pinjaman  online  yang  terdaftar  pada  otoritas  jasa  keuangan  tersebut, sehingga  pada  saat  ini  terdapat  pihak  penyedia  jasa  layanan  legal  dan  illegal  atau  tidak  terdaftar. Permasalahan tidak terdaftar atau illegal ternyata bukan urusan administratif semata tetapi lebih jauh dari  itu  menyebabkan  timbulnya  berbagai  permasalahan  yang  pada  akhirnya  merugikan  pihak pengguna  jasa  layanan.  Kesulitan  dalam  melakukan  penindakan  terhadap  usaha  pinjaman  online illegal  dikarenakan  belum  terdapat  regulasi  yang  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  keberadaan pinjaman online illegal.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal adalah dengan  menggandeng  beberapa  lembaga  pemerintahan  untuk  membentuk  Satgas  Waspada  Investasi yang bertugas salah satunya untuk mengawasi fintech ilegal. OJK melalui Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang terbukti terdapat unsur pidananya, berkoordinasi dengan perbankkan untuk dapat memutus mata  rantai  pinjaman  online  ilegal  pada  saat  pendaftaran  rekening  baru  dengan  meminta  calon
19 Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology  (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 335-357
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nasabah  menunjukkan  surat  izin  terdaftar  sebagai  perusahaan  pinjaman  online  dari  OJK.  Upaya preventif  dengan  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  dapat  lebih  selektif  saat  ingin melakukan pinjaman online.

## REFERENSI
Supriyanto,  E.  (2019).  Sistem  Informasi  Fintech  Pinjaman  Online  Berbasis  Web.  Jurnal  Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer.
Nur  Shofiyah,  E.  R.  N.  I.,  &  Fogar  Susilowati,  I.  N.  D.  R.  I.  (2019).  Penyalahgunaan  Data  Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending. JURNAL NOVUM.
Wijayanti.T.  (2018).  Pelaksanaan  Pemberian  Kredit  Berbasis  Teknologi  Informasi  Oleh  Fintech Kepada  Pelaku  UKM  (studi  pengawasan  OJK  Surakarta).  Skripsi.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  Metode  Penelitian  Hukum,  Langkah-Langkah  Untuk  Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama), 2018.
Program Studi Akuntantasi Universitas Ma Chung,  “Financial
Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan” (Malang: CV.
Seribu Bintang, 2020).
Ni  Luh  Wiwik  Sri  Rahayu  Ginantra  (et.al),  “Teknologi  Finansial:  Sistem  Finansial  Berbasis Teknologi Di Era Digital” (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
Hadjon,  P.  M.  (1997).  Tentang  Wewenang.  Yuridika  No.5-6  Tahun  XII  September-Desember, Universitas Airlangga. Surabaya.
Hadjon,  P.  M.  (1987).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.  PT.  Bina  Ilmu.  Surabaya.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.

## Internet
Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman- online menagihpinjaman-di-luar-aturan  (YLKI  Sebut  Pinjaman  Online  Menagih  Pinjaman  di  Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2022)
Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia.
available from: URL: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104- 297- 380774/maraknyakasuspinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah.  diakses  tanggal  22  Juli 2022  Anonim.  (2019).  LBH  Temukan  Banyak  Pelanggaran  Hukum  Dalam  Pinjaman  Online. CNN Indonesia.
Availablefrom:URL:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2018120914164678352232/lbh temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online. diakses tanggal 22 Juli 2019
“3  Isu  Hukum  Bisnis  Yang  Patut  Dipantau  Di  Awal  2020,”  accessed  September  3,  2020, https://www.kai.or.id/berita/16627/3-isuhukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di- awal2020.html.
Anonim. (2019). Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer- To-Peer
Lending
Tanpa  Izin. www.ojk.go.id, available from: URL:
https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada- Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx, diakses tanggal 25 Juli 2019

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).