## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT KABUPATEN BULELENG BALI

## Hartana, Ni Ketut Suriati
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail : hartana_palm@yahoo.com, suriati@undiksha.ac.id,

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Bentuk  Sengketa  Tanah  Adat  Yang Terjadi di  Kabupaten Buleleng Bali. (2) Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Sengketa Tanah  Adat  Di  Kabupaten  Buleleng  Bali.  (3)  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Adat  Yang  Terjadi  Di  Kabupaten  Buleleng  Bali.  (4)  Kendala  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat  Di  Buleleng Bali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah  adat  yang  terjadi  di  Di  kabupaten  Buleleng  terdapat  2  (dua)  bentuk  sengketa tanah adat. Bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk horizontal dan vertikal. Hal tersebut dapat  kita lihat  dari sengketa tanah adat  yang telah terjadi sebelum nya di  kabupaten Buleleng.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sengketa  tanah  adat  yakni  ada faktor  ekonomi,  status  kepemilikan  tanah,  batas-batas  tanah  yang  tidak  jelas  serta kesalahpahaman  antar  warga  dengan  desa  pakraman  sehingga  menimbulkan  konflik. Bentuk  penyelesaian  sengketa  tanah  adat  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng diselesaikan  dengan  cara  mediasi,  Kendala-kendala  yang  biasa  dihadapi  adalah  rasa egois  dari  para  pihak  yang  sedang  bersengketa,  kesulitan  dalam  mencari  bukti  dan saksi.
Kata Kunci: Sengketa, Tanah Adat, Kabupaten Buleleng

## ABSTRACT
This study aims to determine: ((1) Forms of Customary Land Disputes that Happened in Buleleng Regency, Bali. (2) Factors Causing Customary Land Disputes in Buleleng Regency,  Bali.  (3)  Forms  of  Customary  Land  Dispute  Resolution  that  Occurred  in Buleleng  Regency,  Bali.  (4)  Obstacles  in  Resolving  Indigenous  Land  Disputes  in Buleleng Bali. This research uses a type of empirical legal research that is descriptive in nature. The results of the research show that customary land disputes that occur in Buleleng  Regency  have  2  (two)  forms  of  customary  land  disputes.  Forms  These  are horizontal and vertical forms. We can see this from customary land disputes that have occurred  before  in  Buleleng  district.  The  factors  that  led  to  land  disputes  were economic factors, land ownership status, unclear land boundaries and understanding between  residents  and  Pakraman  villages,  causing  conflict.  Forms  of  settlement  of land  disputes  exist  t  that  occurred  in  Buleleng  Regency  was  resolved  by  means  of mediation. The obstacles that are usually faced are the selfishness of the parties in the dispute, the difficulty in finding evidence and witnesses.
Keywords: Dispute, Customary Land, Buleleng Regency

## PENDAHULUAN
Dalam  masyarakat,  tanah  sangat  erat  kaitannya  dengan  kesejahteraan  manusia, perkembangan  keluarga  dan  kehidupan  bersama.  Melindungi  negara  berarti  melindungi hidup dan kehidupan. Selain nilai ekonominya, tanah memiliki nilai intrinsik  yang sangat tinggi. Negara dapat menunjukkan tingkat status sosial individu yang tercermin dari jumlah penguasa di negara tersebut. Semakin banyak tanah yang kita miliki atau kelola, semakin tinggi  pula status  sosial  kita dimasyarakat  ,  yang dapat  digunakan sebagai  ukuran kinerja sosial  dan  sebagai  simbol  sosial  budaya  masyarakat.  Tanah  memiliki  fungsi  dan  manfaat yang sangat  penting bagi  kehidupan manusia. Hal  ini terlihat  dari banyaknya konflik dan sengketa  tanah  yang  muncul  dari  waktu  ke  waktu  dan  menjadi  kenyataan  sosial  secara keseluruhan 1 .
Menurut  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  ada  beberapa  faktor  penyebab sengketa,  antara  lain  keterbatasan  sumber  daya  lahan  sementara  kebutuhan  penggunaan lahan terus meningkat; Ketidakseimbangan dalam kepemilikan, kepemilikan, pengembangan  dan  penggunaan  tanah,  tanah  terlantar  dan  kemunduran  ekonomi, pluralisme  hak  atas  tanah  selama  pemerintahan  kolonial,  persepsi  dan  kesadaran masyarakat  "hukum"  dalam  kaitannya  dengan  kepemilikan  dan  kepemilikan  tanah. inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, Pembaharuan, kelalaian pejabat  dalam  mengalihkan  dan  mendaftarkan  hak  atas  tanah,  Sistem  hukum,  sistem pengelolaan  tanah  yang  lemah,  pengabaian  tanah  oleh  instansi  pemerintah.  Penguasaan tanah  dapat  digunakan  dalam  arti  fisik  dan  hukum.  Penguasaan  hukum  didasarkan  pada hak  yang  dilindungi  undang-undang,  yang  biasanya  memberikan  pemegang  hak  kuasa untuk  menguasai  secara  fisik  tanah  yang diklaim 2 . Namun,  ada juga kontrol  hukum  yang memberikan  kekuasaan  atas  negara  secara  fisik,  tetapi  dalam  praktiknya  kontrol  fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, tanah yang Anda miliki disewakan kepada pihak lain atau penyewa yang secara fisik menguasainya, atau tanah tersebut dikelola oleh pihak lain yang  tidak  Anda  miliki  haknya.  Dalam  hal  ini,  pemilik  barang  berhak  berdasarkan  hak milik  yang sah untuk  menuntut  pengembalian fisik  barang  yang bersangkutan. Selain itu, disebut juga dengan hak milik yang sah atas tanah, tidak ada kewenangan untuk menguasai secara fisik tanah yang bersangkutan. Misalnya, seorang kreditur dengan hak jaminan atas properti memiliki hukum 3 .
Selanjutnya,  persoalan  tentang  tanah  juga  terjadi  didalam  kehidupan  masyarakat hukum  adat,  yang  dimana  selama  ini  masyarakat  hukum  adat  hidup  dengan  dengan  adat istiadat.  Tanah adat bagi masyarakat merupakan Kediaman bagi anggota masyarakat atau area  pemukiman  tempat  anggota  masyarakat  tinggal,  dimakamkan,  dan  mencari  nafkah sehari-hari  dengan  menggunakan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  tanah  anggota  suku.  Di kalangan  masyarakat  adat,  tanah  dianggap  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup manusia.  Merujuk  pada  Surat  Keputusan  Direktur  BPN  RI  No.  3  Tahun  2011  sengketa
1 "Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) - Konsultan Hukum ...." 11 Mei. 2021, https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/ .
2 " Penggunaan  pengadilan  negeri  sebagai  lembaga  untuk  menyelesaikan  ...." http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/12968 .
3 "Hukum  agraria  Indonesia  :  sejarah  pembentukan  undang-undang  pokok  ...."  12  Des. 2022, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=542859 .
pertanahan  di  Provinsi  Buleleng  dapat  digolongkan  sebagai  sengketa  pertanahan  karena dampaknya 4 .
Menilik  pada  pemaparan  diatas,  maka  permasalahannya  yang  ditemukan  dalam penelitian ini adalah yakni, (1) Bagaimanakah Bentuk Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi di  Kabupaten  Buleleng  Bali?.  (2)  Apa  Saja  Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadi  Sengketa Tanah Adat  Di  Kabupaten Buleleng  Bali?. (3) Bagaimana  Bentuk  Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Yang  Terjadi  Di    Kabupaten  Buleleng  Bali?.  (4)  Apa  Saja  Yang  Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di  Buleleng Bali?.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui,  (1)  Bentuk  Sengketa  Tanah  Adat  Yang Terjadi  di    Kabupaten  Buleleng  Bali.  (2)  Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadi  Sengketa Tanah  Adat  Di  Kabupaten  Buleleng  Bali.  (3)  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat Yang  Terjadi  Di  Kabupaten  Buleleng  Bali.  (4)  Kendala  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Tanah Adat Di  Buleleng Bali.
Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membantu  merumuskan kebijakan penyelesaian  sengketa tanah, khususnya tanah ulayat.  (2) Diharapkan pihak Kantor Pertanahan Provinsi Buleleng perlu mengkoordinasikan hasil survey ini dengan masyarakat setempat terlebih dahulu pada saat pengambilan data. (3) Bagi peneliti sejenis, kami berharap pelaksanaan penelitian ini dapat membantu peneliti yang sedang melakukan penelitian serupa.

## METODE PENELITIAN
Karena adanya kesenjangan antara “seharusnya” dan “seharusnya”, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan  atau  mencirikan  secara  akurat  ciri-ciri  individu,  kondisi,  gejala,  atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui penyebaran gejala, atau membandingkan gejala dengan  gejala  lain  di  masyarakat.  Data  yang  digunakan  dalam  survei  ini  berasal  dari sumber  data  kepustakaan.  Data  pustaka  adalah  data  sekunder  yang  dikumpulkan  berupa jurnal  yang  ada  dan  artikel  sejenis,  buku,  dan  bahan  hukum  seperti  undang-undang  dan website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi di Kabupaten Buleleng Bali
Bentuk  dan  hal  yang  melatarbelakangi  terjadinya  sengketa  tanah  sangatlah beragama.  Bentuk-bentuk  sengketa  tanah,  secara  umum  dapat  dilihat  dari  tingkatan ekonomi maupun tingkatan derajat dari orang yang bertikai. Bentuk-bentuk sengketa tanah secara umum yakni
1. Konflik  horizontal,  yaitu  permasalahan  yang  terjadi  antar  perseorangan  atau anggota yang sejenis dengan status sosial, kelas sosial, atau kelas sosial.
2. Konflik  vertikal  adalah  konflik  yang  timbul  antar  kelompok  yang  berbeda strata. 5 .
Secara  umum  bentuk-bentuk  sengketa  tanah  adat  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng Bali  dapat kita lihat  yakni sebagai berikut :
4 "Kepastian  Hukum  Atas  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Bekas  Milik  Adat  ...." http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/view/175 .
5 " BAB  II  TINJAUAN  PUSTAKA  2.1  Keadaan  Umum  Sengketa  Pertanahan  di Indonesia." http://repository.untag-sby.ac.id/7965/51/BAB%20II.pdf .

## 1. Status Pewarisan
Pada  masa  sekarang,  tanah  telah  menjadi  salah  satu  aset  paling  berharga  yang diminati  banyak  orang,  bahkan  banyak  orang  yang  menginvestasikan  uangnya  untuk membeli  tanah,  baik  sebagai  tempat  untuk  membangun  rumah  maupun  sebagai  tempat untuk  membangun  sebuah  usaha.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  harga  tanah  pun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Berbicara status pewarisan sudah sangat lazim kita dengar mengenai perebutan warisan khusunya tanah waris yang terjadi di antara para waris. Perebutan warisan tanah tersebut  biasanya  disebabkan karena salah satu  ahli waris tidak menerima atas pembagian waris, baik pembagian tersebut ketidaksetaraan ahli waris dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya.
Dalam  hal  ini,  seharusnya  tanah  warisan  tersebut  tidak  bisa  dijual  oleh  para  ahli waris,  karena  tanah  tersebut  akan  terus  diturunkan  kepada  keturunan  selanjutnya.  Dan apabila tabnah warisan ini Jika sengaja dijual, generasi penerus tidak akan bisa menikmati atau  merasakan  tanah  warisan  tersebut.  Berbicara  tentang  warisan,  tidak  ada  ketentuan yang terpisah dari hukum perdata, yaitu hak perdata waris, untuk memaksakan pembagian warisan. Akan tetapi, Pasal 1066 KUH Perdata mengatur bahwa warisan dan warisan tidak dapat  dibiarkan  tidak  terbagi.  Pewarisan  atau  pembagian  waris  dilaksanakan  dengan mengutamakan,  yang  berhak  membayar  bagian  yang  menentukan  besarnya  saham  yang harus  dibayar  dan  yang  berhak  menentukan  besarnya  saham  yang  harus  dibayar  dan selanjutnya  mengatur  pembagian  itu.  Pewarisan  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pihak yang berhak membagi tersebut 6 .

## 2. Status kepemilikan
Sengketa tanah berkaitan dengan subjek sengketa yang masih dikuasai oleh salah satu  ahli  waris  yang  bersengketa  karena  status  tanah  atau  tanah  yang  dimiliki  secara  sah, golongan atas, menengah dan bawah masih banyak terjadi di berbagai kalangan keduanya. Sengketa  tanah  yang  otomatis  membuat  letak  tanah  menjadi  tidak  jelas.  Hal  ini  biasanya terjadi, dikarenakan pemilik tanah tersebut masih enggan untuk mensertifikatkan tanah yag mereka  miliki.  Selain  hal  ini,  yang  menimbulkan  adanya  sengketa  tanah  khusunya  tanah adat juga disebabkan oleh batas-batas tanah yang tidak jelas.
Dalam hal ini, dikabupaten Buleleng terdapat 2 (dua) bentuk sengketa tanah adat. Bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk horizontal dan vertikal. Hal tersebut dapat kita lihat dari  sengketa  tanah  adat  yang  telah  terjadi  sebelum  nya  di  kabupaten  Buleleng.  Seperti yang  telah  terjadi  sebelumnya  mengenai  Sengketa  tanah  biasa  atas  kepemilikan  dapat diklasifikasikan sebagai  jenis sengketa horizontal atau vertikal. Misalnya mengenai status hak milik atas sengketa tanah, sebagai contoh sengketa tanah ulayat yang terjadi di Banjar Adat  Alashrum,  terjadi  kesalahpahaman  mengenai  kepemilikan  tanah  ulayat  antara  desa Pakraman dengan suku Banjar Adat. Itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Meskipun merupakan konflik horizontal, namun dapat digolongkan sebagai konflik vertikal jika kita melihat  konflik  yang  terjadi  di Pura  Yeh  Lembu yaitu  sengketa  kepemilikan  tanah  antar individu,  dan  desa Pakraman di  wilayah  konflik.  Contoh  bentuk  sengketa  tanah  ulayat vertikal dapat diperoleh dari tanah ulayat Desa Adat Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan Kiabupaten Buleleng Bali.
6 "Asas-asas  Hukum  Pembuktian  Perdata  /  Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani  ...." https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7824 .

## 2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten Buleleng Bali
Sengketa  tanah,  khususnya  sengketa  tanah  adat  bisa  terjadi  biasanya  bersumber dari warga masyarakat adat itu sendiri, yang dimana disebabkan oleh berbagai hal sehingga menimbulkan konflik dan sengketa. Mendeskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai sengketa tanah adat sangatlah sulit, hal ini dikarenakan karena harus ada sesuatu hal jelas yang  menjadi  penyebab  munculnya  sebuah  sengketa  itu.  tetapi  pada  kelompok  orang tertentu,  tepatnya  hal  tidak  menyebabkan  perselisihan,  begitupun  kebalikanya.  Kadang- kadang  Ketika  kita  menganggap  hal  tersebut  dengan  remeh,  hal  itulah  yangt  akan  dapat menyebabkan pertengkaran dilakalangan orang lain. Argumen tersebut didasari atas dasar kualitas  berbeda  yang  dibawa  oleh.  orang  dalam  interaksi  sosial.  Karakteristik  individu lahir  dari  interaksi  sosial,  perselisihan  merupakan  fenomena  yang  sering  terjadi  dalam anggota  warga  dan  belum  ada  komunitas  yang  mustahil  tidak  mengalami  perselisihan tersebut,  entah  itu  dalam  keluarga,  tempat  kerja  dan  lingkungan  perselisihan  di  mana mereka tinggal.
Secara  umum  menurut  Syahrifilani,  ada  beberapa  penyebab  terjadinya  sengketa tanah diantaranya yakni sebagai berikut
a) Kesalahpahaman;
b) Perbedaan penafsiran;
c) Ketidakjelasan pengaturan;
d) Ketidakpuasan;
e) Ketersinggungan;
f) Kecurigaan;
g) Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;
h) Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan
i) Keadaan yang tidak terduga. 7
Dari sekian banyak sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Buleleng Bali, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah adat di  Desa  Bungkulan.  Adapun  faktor  penyebab  sengketa  tanah  ulayat  di  Desa  Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yaitu :

## a) Konflik Warga Desa Dengan Desa Pakraman
Pengetahuan  masyarakat  hukum  adat  mengenai  status  hukum  adat  masih  sangat kurang, bahkan sebagaian masyarakat adat tidak mengenahui bahwa tanah adat merupakan harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa pakaraman dan  tidak  bisa  menjadi  hak  milik pribadi.  Tanah  yang  berstatus  tanah  adat  yang  ada  di  desa pakraman tersebut  tidak  bisa diperjualnbelikan  oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri,  karena  tanah  tersebut  merupakan  aset desa.  Atas  dasar  pemahaman  yang  kurang  inilah  yang  menyebabkan  sering  terjadinya kesalahpahaman  sehingga  memicu  terjadinya  konflik  diantara  masyarakat  dengan  desa pakraman .

## b) Faktor ekonomi
Seiring  dengan  perkembangan  peradaban,  tanah  menjadi  salah  satu  aset  mewah yang didambakan setiap  orang tanpa terkecuali, hal  ini menyebabkan tanah memiiki  nilai jual  yang  tinggi.  Tidak  sedikit  orang  yang  menginvestasikan  uangnya  menjadi  tanah.
7 "ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  SENGKETA  HAK  ATAS  TANAH  OLEH PENGURUS BESAR ...." http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=20009 .
Terlebih  lagi  di  Kabupaten  Buleleng,  lebih  banyak  jumlah  anggota  penduduk  yang semakin berkembang, namun ketersediaan tanah semakin sedikit hal ini juga menyebabkan tanah  memiliki  harga  jual  yang  tinggi.  Mengacu  data  BPS  Kabupaten  Buleleng,  jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai angka 791.813 jiwa 8 .
Pertumbuhan  penduduk  ini,  dibarengi  dengan  harga  tanah  adat  yang  semakin tinggi  pula.  Peningkatan  nilai  ekonomi  tanah  menimbulkan  perebutan  hak  atas  tanah karena  masyarakat  yang  memiliki  harga  tanah  tinggi  tidak  membuang  atau  bahkan mencampahkan  tanah  bahkan  mempertahankan  hak  atas  tanahnya.  Untuk  itu,  faktor ekonomi merupakan faktor  yang menyebabkan terjadinya  konflik ataupun sangketa tanah adat.
c) Tidak Jelasnya Batas-batas Antara Tanah Milik Pribadi Dengan Tanah Adat
Batas-batas  tanah  sebenarnya  sangat  penting  diperjelas  agar  tidak  menimbulkan konflik antara pemilik tanah yang satu dengan pemilik tanah yang lainya. Jika pembatasan properti  khususnya  tanah  tidak  jelas,  klaim  timbal  balik  dapat  muncul  antara  orang  atau antara  orang  dan  agen  desa Pakraman .  Apalagi  jika  tanahnya  berdekatan  dengan  tanah ulayat, hal ini sangat berbahaya karena ada saling klaim atas hak atas tanah tersebut..

## 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi Di  Kabupaten Buleleng Bali.
Dalam sengketa tanah adat yang terjadi, sebenarnya yang memiliki peran penting dalam  menyelesaikan  masalah  tersebut  adalah  masyarakat  itu  sendiri  dan  juga  desa pakramanya. Berdasarkan  wewenang  yang  dimiliki,  desa pakraman memiliki  hak  untuk menyelesaikan  masalah  apa  pun  yang  muncul  di  wilayah  desa  adatnya  dengan  cara  yang sederhana. Menurut data yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, desa pakraman berperan  begitu  urgent  mengenai  penyelesaian  konflik  tanah,  sesuai  dengan mandat  yang  ada  di  desa pakraman tersebut,  hal  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa adat, maka desa pakraman ikut serta dalam penyelesaian sengketa tanah..
Sengketa  tanah  adat  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  dapat  diselesaikan dengan cara melakukan mediasi, yang menjadi mediator dalam hal ini adalah kepala desa dari desa tersebut. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dalam bentuk perundingan untuk  menyelesaikan  masalah  melalui  pihak  luar  yang  netral  dan  tidak  memihak  yang bekerja  sama  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari  solusi  penyelesaian sengketa  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak.  Maksud  saya  Pihak  ketiga  yang  netral disebut  perantara  (kepala  desa  maupun  tokoh  desa  lainya  yang  bersikiap  netral  tanpa memihak pihak manapun) 9 . Dalam hal ini proses mediasi penyelesaian sengketa tanah adat yang ada di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan mediasi dilakukan oleh Desa Pakraman yang memiliki atau sedang terjadi sengketa,  jika terdapat sebuah laporan yang masuk dari para pihak yang merasa tidak diuntungkan. Sengketa yang dimakudkan disini bisa dalam bentuk horizontal dan juga vertikal tergantung dengan yang terjadi dilapangan.
8 " 10  Tahun,  Pertumbuhan  Penduduk  Buleleng  Tumbuh  1,02  Persen."  23  Jan.  2021, https://devwpradar.jawapos.com/bali/23/01/2021/10-tahun-pertumbuhan-penduduk- buleleng-tumbuh-102-persen/ .
9 Fuady,  M.  Pengantar  Hukum  Bisnis,  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global.  Bandung: Citra Aditya Bakti
2) Setelah  desa  pakraman  menerima  laporan  tersebut,  selanjutnya  akan  dilakukan pengecekan  perkara  sengketa  tanah  adat,  pengecekan  ini  dilakukan  untuk memastikan apakah laporan yang masuk ke dalam desa pakraman tersebut sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan
3) Biasanya  dalam  sengketa  tanah  adat,  laporan  yang  masuk  dari  pihak  yang merasa  dirugikan  adalah  laporan  dalam  bentuk  lisan  (tidak  tertulis).  Namun walaupun  laporan  tersebut  secara  lisan,  para  pelaporan  tetap  perlu  membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada kepala desa ataupun kelian adatnya.
4) Setelah  dilakukan  pengecekan  data  kelapangan,  dan  memang  benar  terjadi sengketa tanah adat, barulah desa pakraman bisa mengambil langkah selanjutnya yakni  membuat  kelompok  ataupun  tim  untuk  memeriksa  kembali  serta mengevaluasi laporan yang telah ada tersebut.
5) Fungsi  dari  pembentukan  ini  adalah,  dimana  nantinya  tim  atau  kelompok tersebut  melakukan perencanaan penyelesaian sengketa tanah adat  yang sedang terjadi  tersebut  berdasarkan  adat  istiadat,  peraturan-peraturan  dan  awig-awig yang ada di desa tersebut.
6) Tahap  selanjutnya  adalah,  para  mediator  di  desa  pakraman  tersebut  akan membuatkan  surat  panggilan.  Surat  panggilan  ini  ditujukan  kepada  para  pihak yang  tengah  bersengketa.  Dan  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  akan membawa  sertifikat  tanah,  yang  akan  bisa  membuktikan  apakah  tanah  yang sedang dipersengketakan itu benar tanah milik pribadi atau tanah adat.
7) Selain memanggil pihak yang bersengketa, para mediator juga akan memanggil para saksi-saksi untuk dimintai keterangan.
8) Setelah  mediasi  berlangsung,  kepala  desa  mengambil  keputusan  atas permasalahan  yang  muncul.  Dasar  pertimbangan  seorang  kepala  desa  dalam mengambil  keputusan  adalah  Awig-Awignya  yang  saat  ini  berlaku  di  Desa Pakramang.  Jika  ada  waktu,  keputusan  akan  diambil  pada  hari  yang  sama, namun  jika  tidak  ada  waktu,  kepala  desa  akan  memeriksa  terlebih  dahulu  data yang  ada,  membentuk  tim,  dan  mencari  waktu  untuk  membuat  data  baru. Keputusan  Arbitrase.  Secara  wajar  dan  adil  tanpa  merugikan  salah  satu  pihak. Apabila  putusan  yang  dijatuhkan  dalam  arbitrase  ini  kemudian  tidak  diterima oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  maka  sengketa  adat  tersebut  diserahkan kepada para pihak untuk diselesaikan.

## 4. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di  Buleleng Bali
Dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  adat  tersebut,  tentunya  desa  pakraman mengalami  banyak  kendala.  Kendala-kendala  yang  biasanya  muncul  adalah  faktor  dari internal  dan  juga  eksternal.  Kendala-kendala  yang  biasanya  menjadi  hambatan  dalam menyelesaiakan sengketa tanah adat adalah sebagai berikut :
1. Sebagai  manusia,  kita  tentunya  tidak  lepas  dengan  yang  namanya  egois.  Begitu pula  dengan  para  pihak  yang  tengah  bersengketa  tanah  adat,  tentunya  mereka memiliki rasa egois  yang tinggi, selalu kekeh dengan pendapat sendiri dan selalu ingin  menang  dengan  mempertahan  keegoisan  tersebut.  Hal  inilah  yang  akan membuat proses mediasi memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan sengketa.
2. Selain  faktor  diatas,  terkadang  para  tokoh  maupun  tim  yang  dibentuk  oleh  desa pakraman  kesulitan  untuk  mencari  saksi-saksi  yang  dapat  meberikan  keterangan
terhadap kejadian yang sebenarnya. Sulitnya untuk mendapatkan saksi merupakah faktor  merupakan  sebuah  masalah  kerap  kali  muncul  jika  terjadi  sengketa  tanah khususnya tanah adat. Kesulitan mencari saksi ini disebabkan karena masyarakat enggan  untuk  mengungkapan  apa  yang  mereka  ketahui  mengenai  sengketa  yang terjadi.
3. Selain  2  kendala  diatas,  kendala  yang  biasanya  dialami  adalah.  Bukti  sengketa adat yang muncul sulit ditemukan. Sulitnya mencari bukti, terutama bukti tertulis, menjadi  salah  satu  kendala  yang  sering  dihadapi  desa  Pakramang.  Pasalnya, sengketa  tanah  yang  diselesaikan  desa  Pakramang  merupakan  tanah  biasa, termasuk desa Tana Pekarangan dan Ayahan., dll. Tanah biasa adalah tanah yang seringkali tidak ada matinya dan sulit dibuktikan secara

## Penutup Kesimpulan
Di  kabupaten  Buleleng  terdapat  2  (dua)  bentuk  sengketa  tanah  adat.  Bentuk- bentuk  tersebut  adalah  bentuk  horizontal  dan  vertikal.  Hal  tersebut  dapat  kita  lihat  dari sengketa  tanah  adat  yang  telah  terjadi  sebelum  nya  di  kabupaten  Buleleng.  Seperti  yang telah terjadi Sebelumnya, sengketa status harta ulayat dapat dibagi menjadi jenis sengketa horizontal  dan  vertikal.  Misalnya  sebagai  contoh  sengketa  tanah  ulayat  yang  terjadi  di Banjar  Adat  Alasharum,  dimana  terjadi  kesalahpahaman  antara  desa  Pakramang  dengan Banjar Adat mengenai kepemilikan tanah ulayat, status hak milik atas tanah tersebut. Hal- hal  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  sengketa  tanah  adat  yakni  ada  faktor  ekonomi, status  kepemilikan  tanah,  batas-batas  tanah  yang  tidak  jelas  serta  kesalahpahaman  antar warga  dengan  desa  pakraman  sehingga  menimbulkan  konflik.  Bentuk  penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Buleleng diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi  yang  dimaksudkan  disini  Suatu  proses  penyelesaian  sengketa  berupa  negosiasi penyelesaian  masalah  oleh  pihak  luar  yang  netral  dan  tidak  memihak  yang  bekerja  sama dengan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari  solusi  penyelesaian  sengketa  yang memuaskan kedua belah pihak. Kendala yang biasa ditemui adalah sikap egois para pihak yang bersengketa dan sulitnya mencari bukti dan saksi.

## Saran
Diharapkan Pemerintah  Kabupaten Buleleng ikut terlibat  dalam  kelanjutan tanah ulayat  di  Kabupaten  Buleleng  sebagai  salah  satu  aset  Desa  Pakraman,  dan  tanah  ulayat yang  ada  tidak  dialihfungsikan  menjadi  tanah  pribadi  dan  hilang.  Selain  itu,  Pemprov Buleleng juga harus ikut serta dalam ranah menjaga tanah adat. Tanah adat merupakan aset penting  yang  dimiliki  oleh  desa  adat,  sehingga  dalam  hal  ini  tanah  adat  memiliki kedudukan tinggi dalam desa adat dan harus di lestarikan keberadaanya agar tidak beralih menjadi tanah milik pribadi. Menjaga tanah adat bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat perlu ikut serta dalam menjaganya.

## DAFTAR PUSTAKA
10  Tahun,  Pertumbuhan  Penduduk  Buleleng  Tumbuh  1,02  Persen."  23  Jan.  2021, https://devwpradar.jawapos.com/bali/23/01/2021/10-tahun-pertumbuhan- penduduk-buleleng-tumbuh-102-persen/

## Aditya Bakti
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) - Konsultan Hukum ...." 11 Mei. 2021,

## ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  SENGKETA  HAK  ATAS  TANAH  OLEH PENGURUS BESAR .

## ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  SENGKETA  HAK  ATAS  TANAH  OLEH PENGURUS BESAR
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Keadaan Umum Sengketa Pertanahan di Indonesia."
Fuady, M. Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=20009 .
http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=20009 .
http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/view/175 .
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/12968 .
http://repository.untag-sby.ac.id/7965/51/BAB%20II.pdf .
https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/ .
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=542859 .
Hukum agraria Indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok ...." 12 Des. 2022, Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat ...."