## Wajah Hukum

## Implementasi Penyelesain Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Jambi
Herma Yanti 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi, Telp/Fax. (0741)65351 Correspondence email: hermayanti67@gmail.com
Abstrak . Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jambi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa informasi publik dengan efektif dan efisien agar keterbukaan informasi yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diwujudkan.  Namun  sebagai  lembaga  yang  baru terbentuk pada  Tahun  2014,  tentunya tidak  terlepas dari  berbagai keterbatasan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Komisi Informasi tersebut. Karena itu penelitian ini bertujuan meneliti lebih lanjut  tentang  bagaimanakah  implementasi  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  pada  Komisi  Informasi  di  Provinsi  Jambi. Sesuai  tujuan  tersebut,  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan socio  legal  research .  Data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2019 sampai 2021.  Data-data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  anggota  Komisi  Informasi  yang  terkait  dan  yang  memahami  masalah yang  diteliti  serta  melakukan  studi  terhadap  berbagai  dokumen  yang  relevan.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Komisi Informasi  Jambi  telah  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  informasi  tersebut  sebagaimana  ditentukan,  namun  dalam implementasinya dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dan efisien, karena hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan dengan  cepat  melalui  mediasi,  sebagian  besar  lainnya  harus  diselesaikan  lebih  lanjut  melalui  proses  ajudikasi  non  litigasi  yang terdiri  dari  beberapa  tahapan  sehingga  memerlukan  lebih  banyak  waktu.  Selain  itu  juga  karena  tidak  semua  keputusan  yang dijatuhkan Komisi tersebut dapat diterima pihak yang bersengketa sehingga melanjutkannya ke pengadilan.
Kata kunci : Implementasi, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jambi
Abstract.  The  existence  of  the  Jambi  Provincial  Information  Commission  is  expected  to  be  able  to  resolve  public  information disputes  effectively  and  efficiently  so  that  the  information  disclosure  mandated  by  Law  Number  14  of  2008  concerning  Public Information  Disclosure  can  be  realized.  However,  as  an  institution  that  was  newly  formed  in  2014,  of  course,  it  cannot  be separated from various limitations that affect the implementation of the Information Commission's functions. Therefore, this study aims to further examine how the implementation of public information dispute resolution at the Information Commission in Jambi Province. According to this purpose, this research is an empirical legal research with a socio legal research approach. The data used in this study  are dispute  resolutions  carried  out for the  last 3  (three) years from  2019 to 2021. These  data  were collected through interviews with members of the Information Commission who were related and who understood the problem under study and  conducted  studies  on  various  documents  relevant.  From  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  the  Jambi  Information Commission has carried out the resolution of the information dispute as determined, but in its implementation it can be said that it has not been carried out effectively and efficiently, because only a small part can be resolved quickly through mediation, most of the others must be resolved further through the process. non-litigation adjudication which consists of several stages so it requires more time. In addition, because not all decisions handed down by the Commission can be accepted by the disputing parties, they will proceed to court.
Keywords: Implementation, Public Information Dispute Resolution, Jambi Province Information Commission.

## PENDAHULUAN
Jaminan  terhadap  keterbukaan  informasi  menjadi  sangat  penting  sejalan  adanya  hak  untuk  mendapatkan informasi  bagi  setiap  orang  berdasarkan  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jaminan  tersebut  telah  diwujudkan  pemerintah  dengan  mengaturnya  secara  mendalam  melalui  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Informasi  publik  merupakan  data  yang  telah  diolah  menjadi  suatu  bentuk  yang  penting  bagi  sipenerima  dan mempunyai  nilai  nyata  yang  dapat  dirasakan  dalam  keputusan-keputusan  yang  sekarang  atau  keputusan  yang  akan datang. 1 Relevansi  informasi  akan  memiliki  nilai  manfaat  yang  tinggi,  jika  informasi  tersebut  dapat  diterima  oleh mereka yang membutuhkan 2 .
Oleh  karena  itu,  UU  KIP  tidak  sekedar  mengatur  hak  atas  informasi,  akan  tetapi  juga  menentukan  hak  akses terhadap  informasi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  kandungan  asas-asas  dalam  UU  KIP,  bahwa  setiap  informasi  publik
1 Sirajuddin,  Didik  Sukrino  dan  Winardi, Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis  Partisipasi  dan  Keterbukaan  Informasi , (Malang: Stara Press, 2011), hal.38.
2 Parson, wayne, Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan , (Jakarta : PT. Kencana Media Prenada Media Group, 2011), hal.10.
bersifat terbuka dan harus dapat diakses atau diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 3 Ini menggambarkan bahwa selain dapat diperoleh dengan  cepat, informasi publik  juga harus dapat diperoleh dengan cara  yang  mudah  dan  juga  biaya  yang  murah.  Informasi  publik  yang  dimaksud  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  yaitu” informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  badan  publik  lainnya  sesuai  dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Berdasarkan rumusan tersebut tergambar bahwa semua badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat. 4 Badan  Publik  ini  mencakup  semua  penyelenggara  negara  dan  badan  lain maupun  organisasi  non  pemerintah  yang  menggunakan  sumber  dana  APBN  maupun  APBD  baik  sebagian  maupun keseluruhannya,  demikian  pula  yang  dibiayai  dari  sumbangan  masyarakat  dan  juga  dari  luar  negeri.  Ketentuan tersebut menegaskan adanya jaminan yang luas bagi setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi yang dikelola semua lembaga yang tergolong sebagai badan publik.
Meski demikian, Badan Publik juga diperkenankan menolak memberikan informasi-informasi yang ditentukan dalam  UU  KIP,  yaitu  informasi  yang  apabila  diberikan  dapat  :  (a)  menyebabkan  terhambatnya  proses  penegakan hukum,  (b)  terganggunya  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  dan  perlindungan  usaha,  (c)  membahayakan keamanan dan pertahanan negara, (d) menyebabkan terungkapnya kekayaan alam negara, terungkapnya dokumen atau rahasia  pribadi  seseorang,  (e)  menyebabkan  kerugian  berkenaan  dengan  kepentingan  negara,  (f)  membahayakan dokumen-dokumen badan publik yang bersifat rahasia kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan serta (g) informasi yang menurut Undang-Undang tidak boleh diungkapkan.
Selain  alasan  tersebut,  badan  publik  tidak  diperkenankan  menolak  permohonan  informasi  yang  ditujukan kepadanya,  melainkan  harus  bersikap  terbuka  dengan  memberikan  informasi  sesuai  kewenangan  Badan  Publik tersebut.
Adanya  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  serta  kewajiban  badan  publik  dalam  menyediakan informasi yang dikelolanya, telah diprediksi akan menimbulkan sengketa dalam implementasinya. Sehingga UU KIP juga telah mengatur lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu Komisi Informasi sebagai lembaga  mandiri  yang  berkedudukan  di  Pusat  dan  di  daerah  propinsi  maupun  kabupaten/kota.  Untuk  Komisi Informasi  Provinsi  Jambi  (selanjutnya  disebut  Kominfo)  baru  dibentuk  sejak  Tahun  2014  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Inforakan  keperluamasi  Publik  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.
Dalam  realitanya,  sengketa  informasi  ini  dapat  dikatakan  telah  cukup  sering  terjadi  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini didasarkan  atas  informasi  yang  diperoleh  bahwa  selama  tiga  terakhir  dari  Tahun  2019  sampai  2021,  Kominfo  telah menerima sebanyak 29 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon informasi dalam Propinsi Jambi. Karena itu sebagai lembaga mandiri, Kominfo diharapkan dapat mengimplementasikan fungsi penyelesaian sengketa tersebut  dengan  efektif  dan  efisien,  agar  keterbukaan  informasi  yang  diamanahkan  dalam  UU  KIP  tersebut  dapat direalisasikan.
Namun  sebagai  lembaga  yang  baru  dibentuk  sejak  Tahun  2014,  Kominfo  Provinsi  Jambi  masih  menghadapi berbagai  keterbatasan  sehingga  mempengaruhi  dalam  mengimplementasikan  fungsi  penyelesaian  sengketa  informasi sebagaimana  yang diharapkan. Karena itu  tulisan ini terlebih dahulu membahas tentang bagaimanakah implementasi penyelesaian  sengketa  informasi  pada  Kominfo  Provinsi  Jambi.  Sedangkan  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi Kominfo tersebut tersebut akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  mengkaji  serta  menganalisis  bekerjanya  hukum  di dalam  masyarakat. 5 Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan Socio-Legal  Research. 6 Dalam  hal  ini  melihat implementasi  ketentuan  hukum  berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  pada  Kominfo  Provinsi Jambi.  Pengumpulan  data  primer  penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  secara  lansung  terhadap narasumber  dari  Komisi  Informasi  Provinsi  Jambi  yang  memahami  penyelesaian  sengketa  yang  diteliti.  Untuk  data sekunder diperoleh dengan mempelajari melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, dan juga sumber lainnya baik  berupa  buku-buku,  jurnal  serta  dokumen  terkait  dengan  data  penelitian.  Data-data  penelitian  dianalisis  secara
3 Henri Subagiyo dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , (Jakarta: Komisi   Informasi Pusat, 2009), hal. 13
4 Herma Yanti, Implementasi  Pemberian Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi  Jambi Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik ,  Jurnal  Wajah  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol.4.1, april 2020, hal.30
5 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2016) , hal. 71
6 Suratman & H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2012),   hal. 88
kualitatif dan diuraikan menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diteliti, sehingga didapatkan kesimpulan berdasarkan masalah penelitian

## HASIL
Dibentuknya  Kominfo  Provinsi  Jambi  antara  lain  bertujuan  agar  keterbukaan  informasi  publik  dapat dilaksanakan terutama berkenaan dengan adanya hak pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diperlukan. Hal  inilah  yang  mendasari  ditempatkannya  Kominfo  sebagai  lembaga  mandiri  dengan  harapan  dapat  menyelesaikan s engketa informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UU KIP.
Sengketa  informasi  publik  ini  terjadi  jika  pemohon  informasi  publik  belum  memperoleh  jawaban  dan/atau respon  yang  sesuai  dengan  harapan  pemohon  informasi  publik  dari  badan  publik. 7 karena  itu  sengketa  ini  terjadi antara  pemohon  informasi  dengan  badan  publik  berkenaan  dengan  adanya  permohonan  informasi  yang  diajukan pemohon  terhadap  badan  publik  yang  mengelola  informasi  tersebut,  namun  informasi  tersebut  tidak  diperoleh sebagaimana yang diharapkan.
Selama  Tahun  2019  hingga  Tahun  2021,  Kominfo  Provinsi  Jambi  telah  menerima  sebanyak  29  permohonan penyelesaian sengketa informasi, seperti terlihat pada Tabel berikut :
Tabel 1. Jumlah Sengketa Informasi Publik pada Kominfo Provinsi Jambi dari Tahun 2019 – 2021
Nomor Tahun Jumlah Sengketa 1 2019 12 2 2020 6 3 2021 11 Jumlah 29
Sumber Data: Komisi Informasi Provinsi Jambi
Berdasarkan  tabel  1  terlihat  bahwa  Tahun  2019  Kominfo  telah  menangani  sebanyak  12  (dua  belas)  sengketa informasi  publik . Tahun  2020  sebanyak  6  (enam)  sengketa  informasi  publik  dan Tahun  2021  Komisi  Informasi sebanyak 11 (sebelas) sengketa informasi publik. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut terdapat 29 sengketa informasi publik yang telah diajukan penyelesaiannya pada Kominfo Provinsi Jambi.
Berdasarkan  Perda  Provinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2014,  khususnya  Pasal  18  ayat  (1),  (2)  dan  ayat  (3), penyelesaian sengketa informasi oleh Kominfo dilakukan melalui dua proses, yaitu mediasi dan ajudikasi non litigasi. Pada tahap awal Kominfo mengupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Dalam hal ini Kominfo memfasilitasi penyelesaiannya dengan mengundang  kedua  belah pihak  untuk diadakan musyawarah. Kalau dalam musyawarah ini telah  memperoleh  kesepakatan,  sengketa  tersebut  dinyatakan  selesai  dan  menuangkan  hasil  musyawarah  tersebut dalam  Berita  Acara  yang  ditandatangani  kedua  pihak  yang  bersengketa  dan  Kominfo  sebagai  saksi.  Selanjutnya berdasarkan  Pasal  19  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  jika  dengan  mediasi  tidak  diperoleh  kesepakatan,  baru  dilanjutkan penyelesaian melalui ajudikasi nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa informasi yang diputus oleh kominfo, dengan tahapan sebagai berikut :
(1) Penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
(2) Mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan pokok yang disengketakan;
(3) Pelaksanaan dialokg dengan pihak yang bersengketa;
(4) Pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
(5) Mendengar keterangan saksi;
(6) Pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
(7) Kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
(8) Penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Kominfo  terlebih  dahulu  harus  mengupayakan  penyelesaiannya  melalui mediasi. Penyelesaian dengan ajudukasi nonlitigasi baru dilakukan dalam hal proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepatakan.  Dilihat  dari  tahapannya,  prosesnya  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  sehingga  memerlukan  lebih  banyak waktu.
Pada  hakekatnya,  mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  sifatnya  sukarela  ( voluntary )  dan didasarkan  atas  kesepakatan  ( consensual  based ).  Penyelesaiannya  tergantung  sepenuhnya  pada  kemauan  dan kesepakatan  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Karena  itu,  mediasi  ini  dianggap  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa
7 Afrizal  Tjoetra, Triyanto,  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  Sebagai  Pendekatan  Pengelolaan  Konflik  Dalam Masyarakat , Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol.5 Nomor 1, Juli 2020, hal. 11
yang  paling  fleksibel  dan  kreatif 8 . Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  informasi,  keberahasilan  penyelesaian  melalui mediasi tentunya juga ikut dipengaruhi oleh sejauh mana Kominfo mampu mendorong terlaksananya mediasi tersebut.
Adapun  impelementasi  penyelesaian  sengketa  informasi  yang  dilakukan  pada  Kominfo  Provinsi  Jambi  dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 2. Sengketa Informasi Publik dan Implementasi Penyelesaiannya pada Komisi Informasi Provinsi Jambi
Tahun 2019 – 2021 No Pemohon Termohon Informasi Yang Dimohon Keterangan Penyelesaian Tahun 2019 1. Arif Basuni Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi 1. Penerima  Keluarga  Harapan  Reguler  dengan total penerima 108.033 keluarga. 2. PKH  Disabilitas  dengan  total  penerima  1.292 keluarga.
3. PKH Lansia total 1.645 keluarga. 4. Bantuan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA)  denagn  total  penerima  161.356 keluarga. Selesai melalui proses sidang ajudikasi 2. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sungai Penuh 1. Kerangka Acuan Kerja
2. Surat Penerima Kerja
3. Rencana Anggran Biaya
4. Spesifikasi Pekerjaan
5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Selesai melalui proses sidang ajudikasi 3. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci. 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja
3. Rencana Anggran Biaya Selesai melalui proses sidang ajudikasi 4. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kerinci 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja
3. Rencana Anggran Biaya
4. Spesifikasi Pekerjaan
5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Selesai melalui proses sidang ajudikasi 5. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi PPID Pemerintah Kota Sungai Penuh 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja
3. Rencana Anggran Biaya
4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan
7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang Dokumen kontrak lainnya
Selesai melalui proses sidang ajudikasi
8 Apriliani  Kusnadi,  Devi Siti Hamzah Marpaung, Efektifitas Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi) , Jurnal wajah Hukum, Vol 6 (1), April 2022, hal.83
6. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5.Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Bill Of Quantity
9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Selesai melalui proses sidang ajudikasi 7. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan
5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan
6.Gambar-gambar/ Foto pekerjaan
7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon 8. Lembaga Pemantau Keuangan Negara (Wandiadi) Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5.Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan
6.Gambar-gambar/ Foto pekerjaan
7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity (BQ) 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon 9. Lembaga Pemantau Keuangan Negara (Wandiadi) Bupati Kab. Kerinci Selaku Pembina PPID Pemkab Kab. Kerinci 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja
3. Rencana Anggran Biaya
4. Spesifikasi Pekerjaan
5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan
6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10.Dokumen kontrak lainnya Selesai melalui proses sidang ajudikasi 10 Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas PUPR Kabupaten Kerinci 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja
3. Rencana Anggran Biaya
4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity (BQ) 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Selesai melalui proses sidang ajudikasi 11. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Laporan Pertanggungjawaban
3. Gambar pekerjaan fisik
4. Spesifikasi pekerjaan fisik
5. Daftar Kuantitas dan Harga
6. Kuantitas belanja barang pada pekerjaan barang 7. Daftar penerimaan barang pada perorangan bantuan kepada Masyarkat. Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon
12. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Dinas  Kesehatan Kota Sungai Penuh 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5.Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6.Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Bill Of Quantity
9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya Selesai melalui proses sidang ajudikasi TAHUN 2020 1. Lembaga Penyelamat LH Indonesia Kawasan laut Hutan dan Industri, Sdr. Mugni Anwari Titirlobi Badan Wilayah Sungai ( BWS VI ) Sumatera Provinsi Jambi 1. Surat  Rekomendasi  /  surat  keputusan  dari menteri PURP Untuk izin Pembangunan WTC Batanghari, Hotel Wiltop dan ruko yang dibangun diatas tanggul sungai batanghari. 2.Surat  izin  dari  pemamfaatan  lahan  dari kementerian PUPR dan BWS VI Sumatera. 3.Surat  penetapan  wilayah  sungai,ruas  sungai Batanghari kota Jambi. Selesai melalui proses sidang ajudikasi 2. Lembaga Penyelamat LH Indonesia Kawasan laut Hutan dan Industri, Sdr. Mugni Anwari Titirlobi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi 1. Dokumentasi  tataruang  dan  penataan  kota WTC batanghari
2. Surat keputusan menteri agraria dan tata ruang atas  hak  pengelolaan  WTC  batanghari,  hotel wiltop dan ruko di bataran sungai batanghari . 3. Dokumen  rencana  detil  tataruang  wilayah perencanaan kota WTC batanghari Selesai melalui proses sidang ajudikasi 3. Lembaga Penyelamat LH Indonesia Kawasan laut Hutan dan Industri, Sdr. Mugni Anwari Titirlobi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 1.Dokumen AMDAL WTC Batang Hari 2.  Laporan  semester  WTC  dan  Hotel  Wiltop tahun 2018 – 2019 Selesai melalui proses sidang ajudikasi 4. Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Sdr.Dr.Muhammad Azri, SH,MH) Dinas Kesehatan Kab. Tebo Data  korban  covid-19  yang  dirawat,  meninggal dunia  dan  di  makamkan  secara  vovid  -19  di kabupaten tebo. Selesai melalui proses sidang ajudikasi 5. Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH) RSUD Sulthan Thaha Saifudin Kab.Tebo Data  korban  covid-19  yang  dirawat,  meninggal dunia  dan  di  makamkan  secara  vovid  -19  di kabupaten tebo. Selesai melalui proses sidang ajudikasi 6. Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiadi Kepala Desa Lubuk Paku Kab. kerinci 1.  Perarturan  Desa  tentang  APBDES  dan Perubahan APBDES tahun anggaran 2016-2019.  Laporan Keuangan
 Laporan realisasi APB Desa
 Catatan atas laporan keungan . 2.  Peraturan  desa  tentang  laporan  pertanggung jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016-2019 3. Daftar inventarsi aset-aset desa
4. LPJ BUMDES dan usaha-usaha desa lainnya
5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus -19 yaitu dana BLT dana desa tahun 2020.  Jumlah anggaran  Daftar Penerima Bantuan
 Laporan pertanggung jawaban ( LPJ)
Selesai melalui proses sidang ajudikasi TAHUN 2021 1. Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH,) Kepala BPBD Kab. Tebo Salinan  Informasi  (  Hardcopy/  Sofcopy)  Terkait data laporan penggunaan Anggaran Dana Covid- 19 Selesai melalui proses sidang ajudikasi
2. Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH) Kepala Dinas Sosial Kab.Tebo Salinan  dokumen  data  realisasi  anggaran  dana covid-19 tahun 2020 kabupate Tebo Selesai melalui proses sidang ajudikasi 3. Sdr. Rukman Sekretariat DPRD Provinsi Jambi 1. Data  dan  infromasi  terkaid  belanja  service kendaraan  dinas  Dengan  anggaran  Rp. 405.640.000,- 2. Data  terkaid  belanja  BBM  dan  Pelumas dengan anggaran Rp. 361.200.000’- Selesai melalui proses mediasi 4. Lembaga Gerakan Masyarakat  Anti  Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH) Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tebo Permintaan  penggunaan  dana  bagi  hasil  tanah khas  desa  yang  dikelola  oleh  PT.  Jamika Rayayang  berada  di  rekening  pengumpul  pada PMD Kab. Tebo. Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon 5. Lembaga Gerakan Masyarakat  Anti  Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH) Kepala Desa Teriti  Kec.  Sumay Kab. Tebo Permintaan  salinan/Sofcofy data Dana TKD dari PT. Jamika Raya melalui Dinas PMD Kab. Tebo. Selesai melalui proses sidang ajudikasi 6. Lembaga Gerakan Masyarakat  Anti  Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH) Kepala Dinas PUPR Kab. Tebo 1. RAB Masjid Agung Al-Ittihad
2. Kontrak Induk
3. Kontrak Anak
4. Dokumen CCO 5. Gambar,  Rekanan  Pembangunan  Masjid  Al- Ittihad yang di buat oleh pihak ITB. Selesai melalui proses sidang ajudikasi 7. Walhi, Jambi ( Rudiansyah) Kepala Dinas LH Kab. Sarolangun. 1. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 1
2. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 2
3. Dokumen  AMDAL  PLTU  MT  Jambi  1, beserta perubahannya
4. Dokumen  AMDAL  PLTU  MT  Jambi  2, beserta perubahannya Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon 8. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jambi ( Abdullah) Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Sarolangun 1. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 1 2. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 2 Selesai melalui proses mediasi 9. Yayasan Orang Rimbo Kito (Sdr. Ahmad Firdaus) Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP Koperasi, UKM Kab. Tebo 1. Salinan  seluruh  Dokumen  PT.  Batanghari Energi Prima 2. Dan PT. Bangun Energi Perkasa Selesai melalui proses mediasi 10. The Jambi Times (Zainul Abidin) Yayasan Jami’ Al- Falah Jambi 1. Permintaan  laporan  dana  BOS  Tahun  2017- 2020 2. Dll. Selesai melalui proses ajudikasi 11. LBH Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan. (M. MUSLIM, S.Pd) Dinas PUPR Kab. Muaro Jambi 1. RAB  Proyek  Pembukaan  Badan  Jalan  di Bukit  Subur-Bukit  Makmur  Menuju  Bukit Mas (TMD) Thun 2019. Selesai melalui proses ajudikasi

## Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas tergambar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa informasi publik yang ditangani oleh  Kominfo  selama  kurun  waktu  2019  sampai  2022  sebanyak  29  perkara.  Para  pihak  pemohon  yang  bersengketa tidak hanya perorangan, tetapi juga badan hukum yang bergerak di berbagai bidang. Sedangkan Termohonnya terdiri dari  Pejabat  Publik  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi,  Kota  Sungai  Penuh,  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten  Tebo, RSUD  Sulthan  Thaha  Kabupaten  Tebo,  Kabupaten  Sarolangun,  Kabuapten  Muaro  Jambi,  dan  juga  Yayasan  Jami Alfalah Jambi, bahkan ada juga pejabat publik Kepala Desa.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Budi  Alfian,  Wakil  Ketua  Kominfo  Provinsi  Jambi  Periode  2018- 2022 mengungkapkan bahwa  “ dari 29 sengketa  tersebut, objek  yang disengketakan  adalah terkait dengan informasi anggaran proyek sebanyak 18 sengketa, kemudian informasi terkait dengan izin lingkungan dan operasional sebanyak
6 sengketa dan informasi terkait data tentang anggaran Covid 19 sebanyak 5 sengketa.” 9 Dengan demikian informasi terkait dengan anggaran proyek paling dominan dalam menimbulkan sengketa informasi di Provinsi Jambi.
Selanjutnya  berdasarkan  tabel  di  atas  juga  tergambar  tentang  bagaimana  implementasi  penyelesaian  yang dilakukan  terhadap  ke  29  sengketa  informasi  publik  pada  Kominfo  tersebut.  Untuk  lebih  jelasnya  penulis menuangkannya dalam tabel berikut :
Tabel 3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2019-2022
No Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah 1. Mediasi 3 2. Ajudikasi Nonlitigasi 21 3. Pencabutan Berkas oleh Pemohon (kesepakatan kedua belah pihak) 5 Jumlah 29
Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas  tergambar  bahwa  implementasi  penyelesaian  sengketa  informasi  pada  Kominfo  dari Tahun  2019  sampai  Tahun  2021  hanya  ada  3  (tiga)  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  sebanyak  21 sengketa  diselesaikan  melalui  ajukasi  nonlitigasi,  dan  5  sengketa  lainnya  dilakukan  pencabutan  berkas  oleh  pihak Pemohon setelah ada kesepakatan yang dicapai dengan Termohon.
Dalam  hal  ini  Budi  Alfian  mengungkapkan  bahwa  “untuk  penyelesaian  melalui  mediasi  ini  diserahkan  pada para  pihak,  dimana  pada  pemeriksaan  pertama  setelah  memeriksa  kelengkapan  dokumen,  Kominfo  menawarkan kepada  kedua  pihak  apakah  bersedia  dilakukan  mediasi  atau  tidak,  jika  tidak  bersedia  maka  diselesaikan  melalui ajudikasi,  dan  umumnya  para  pihak  tidak  bersedia  melakukan  mediasi.  ” 10 Hal  ini  menggambarkan  bahwa  upaya Kominfo  untuk  penyelesaian  dengan  mediasi  hanya  dengan  menawarkan  kesediaan  para  pihak,  sehingga  para  pihak umumnya menolak upaya mediasi tersebut.
Tiga  sengketa  yang  berhasil  dilakukan  mediasi  oleh  Kominfo Provinsi  Jambi  tersebut  semuanya  dilaksanakan Tahun  2021,  yaitu  sengketa  informasi  terkait  data  anggaran  belanja  servis  kendaraan  dinas  dan  anggaran  belanja bahan  bakar  minyak  dan  pelumas  pada  Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jambi  yang  diajukan  Pemohon  dari  perorangan (Sdr.  Rukman).  Kemudian  dua  sengketa  yang  sama-sama  terkait  dengan  informasi  Izin  Lingkungan,  yaitu  antara Wahana  Lingkungan  Hidup  sebagai  Pemohon  dengan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kabupaten Sarolangun  sebagai  Termohon  dan  satunya  lagi  antara  Pemohon  dari  Yayasan  Orang  Rimba  dengan  Termohonnya Kepala Dinas Penanaman, PTSP, Koperasi, UKM Kabupaten Tebo.
Adapun  penyelesaian  melalui  proses  ajudikasi  yang  dilakukan  terhadap  sebagian  besar  sengketa  lainnya, berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa tidak semua keputusan penyelesaian melalui ajudikasi tersebut dapat diterima oleh para pihak, karena ada juga sebagian yang kemudian melanjutkan gugatan ke pengadilan. Karena itu, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa informasi pada Kominfo Provinsi Jambi juga belum sepenuhnya dapat menyelesaikan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Kominfo telah melaksanakan penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Namun  dalam  implementasinya  hanya  sebagian  kecil  yang  dapat  diselesaikan  dengan  cepat melalui  proses  mediasi,  dan  sebagian  besarnya  harus  dilanjutkan  penyelesaian  melalui  proses  ajudikasi  nonlitigasi dengan  mekanisme  yang  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  dalam  penyelesainnya.  Sementara  itu,  keputusan  yang dihasilkan  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut  juga  tidak  selalu  dapat  diterima  oleh  pihak  yang  bersengketa, sehingga berlanjutkan gugatan ke pengadilan tata usaha. Karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi penyelesaian sengketa  informasi  pada  Kominfo  Provinsi  Jambi  belum  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  tentunya  juga dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan dari Kominfo dalam mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Henri Subagiyo dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2009 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2016
9 Wawancara  dengan  Budi  Alfian,  Wakil  Ketua  Komisi  Informasi  Jambi  Periode  2018-2022,  pada  Tanggal  5  Agustus 2022.
10 Wawancara dengan narasumber Budi Alfian, Wakil Ketua Komisi Informasi Jambi Periode 2018-2022, pada Tanggal 26 September 2022.
Parsons,  Wayne, Publik  Policy,  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan ,  Jakarta  :  PT.  Kencana  Prenada Media Group, 2011 Richards Eko Indrajit, Melawan Tirani Informasi , Jakarta : Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2012 Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Malang : Stara Press, 2011.
Suratman & H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2012

## Jurnal
Afrizal  Tjoetra,  Triyanto, Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  Sebagai  Pendekatan  Pengelolaan  Konflik  Dalam Masyarakat , Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol.5 Nomor 1, Juli 2020 Apriliani  Kusnadi  ,  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung, Efektifitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Proses  Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi) , Jurnal wajah Hukum, Vol 6 (1), April 2022 Herma  Yanti, Implementasi  Pemberian  Informasi  Publik  pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Provinsi Jambi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik ,  Jurnal Wajah Hukum Vol.4.1, april 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  3  tahun  2014  tentang  Pelayanan  Informasi  Publik  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah