-XUXVDQ'DNZDKGDQ.RPXQLNDVL ,QVWLWXW$JDPD,VODP1HJHUL,$,1.XGXV

## POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam ISSN : 2621-0312
Vol. I No. 2, 2018
Doi : 10.21043/politea.v1i2.4322 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## DIPLOmASI PErDAgANgAN INDONESIA DALAm rANTAI PErTAmbAhAN NILAI gLObAL PrODuk TEkSTIL kE PASAr TImur TENgAh
Septian Nur Yekti Alumnus Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia dyahwakil1@gmail.com
Abstract
Indonesia Trade Diplomacy in the Textile Product global Value Chains to the middle East  market .  Textile  and  textile  products  are  important  commodities  for  all  developing countries, including Indonesia. Despite of those significance, developing countries have to deal with the challenge of the global context. The crisis in developed countries previousely were major textile export destination add the challege. This paper aims to find out Indonesia’s strategy to maintain its textile industry as its major potential commodity. In doing so, this research focuses on the strategy of trade diplomacy in the context of global value chains. Considering the decline trend of export to the developed countries, this research focus on the market of Middle East as the non-traditional market. This reseach applies descriptive qualitative reseach metodh with the concept of global value chains and trade diplomacy as the research analitical framework. This research finds that, in the context of GVC, Indonesia has  the  highly  competitive  barrier  to  entry  suitable  to  penetrate  Middle  East  market.  It has production chains domestically, while marketing chains to the Middle East countries. Furthermore,  in  trade  diplomacy,  Indonesia  implements  the  function  of  representation, negotiation, and advocacy.
Keywords: Textile Products Export, GVC, Trade Diplomacy, Middle East Market.

## Pendahuluan
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan industri yang paling penting di Indonesia dan semua negara berkembang. Setelah industri pengolahan makanan, industri tekstil  adalah  aktivitas  manufaktur  terbesar  pada  fase  awal  industrialisasi  (Hill,  1992). Industri ini menyuplai komoditas dasar dan sumber yang penting untuk generasi tenaga
kerja.Mengemukanya  industri  ini sangat  mudah  untuk  dijelaskan,  diantaranya,  teknologi produksi yang standard dan hampir seluruhnya labour-intensive, skala ekonominya tidak terlalu  signifikan,  dan  pengetahuan  mengenai  teknologi  dan  produknya  sudah  tersebar luas. Industri TPT Indonesia merupakan andalan ekspor bagi industri nasional semenjak tahun 1987 dan mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan nilai ekspor US$ 6,1 milyar (Widodo, 2001).
Industri  tekstil  Indonesia  pernah  menjadi  keunggulan  komparatif  dan  tulang punggung  perdagangan  internasional  Indonesia  pada  fase  awal  industriaisasi  Indonesia. Sumbangan  sektor  ini  terhadap  GDP  cukup  besar  demikian  juga  perannya  terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, industri tersebut mengalami lost opportunity di mana pangsa pasar internasional menurun dan peran bagi ekonomi nasional menurun.
Berakhirnya  rezim  Multi  Fiber  Agreement  pada  tahun  2005  yang  menghentikan sistem  kuota  ekspor  TPT  ke  negara  maju  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi Indonesia.Di satu sisi, ketiadaan kuota memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk mengekspor tekstil. Di sisi lain, berakhirnya rezim ini meningkatkan persaingan Indonesia dengan negara-negara pengekspor tekstil yang lain. Sebagai contoh China, negara kompetitor ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.China memiliki tenaga kerja yang murah. Selain itu, negara kompetitor ini juga memiliki bahan baku kapas di negaranya sendiri di mana Indonesia dalam hal ini masih harus mengimpor dengan konsekuensi harga yang lebih mahal. Kompetitor lain, seperti negara-negara penghasil tekstil, seperti Vietnam, yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) memiliki bea masuk ke negara maju 0% sehingga mengurangi daya saing Indonesia pasca berakhirnya rezim MFA.
Lebih dari itu, tantangan yang dihadapi Indonesia juga berasal dari jenuhnya pasar di negara tradisional atau negara maju yang selama sejauh ini menjadi tujuan ekspor tekstil negara  berkembang  seperti  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat.  Selain  karena persaingan  dengan  negara  lain  dalam  mengekspor  produk  tekstil  ke  negara  maju,  krisis ekonomi  yang  terjadi  di  negara  maju  pada  2008  juga  memperparah  kelemahan  potensi ekspor ke negara-negara pasar tradisional tersebut.
Namun  demikian,  meskipun  mengalami lost  opportunity ,  produk  garmen  sebagai salah satu bagian dari produk TPT cukup berpotensi untuk dikembangkan kembali menjadi produksi unggulan Indonesia. Selain karena industri TPT Indonesia sudah cukup siap, di mana Indonesia telah memiliki industri hulu dan hilir TPT yang cukup terbangun, produk garmen  Indonesia  memiliki  keunggulan  di  bidang  fashion  busana  muslim.  Kementerian Perdagangan menyatakan visi Indonesia sebagai kiblat fashion Muslim Dunia 2020. Pada bagian  pembahasan  akan  dipaparkan  lebih  lanjut  mengenai  keunggulan  ini  yang  dalam rantai  pertambahan  nilai  global  atau global  value chains  (GVC)  disebut barrier  to  entry . Barrier to entry secara garis besar adalah keungulan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu negrara dalam produksi komoditas tertentu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal tersebut dapat berupa kemampuan desain, melimpahnya tenaga kerja murah, melimpahnya sumber produksi, dan lain sebagainya.
Merujuk  dari  kondisi  bahwa  fashion  Muslim  merupakan  barrier  to  entry  dalam industri  garmen  Indonesia  dan  didukung  oleh  upaya  visi  Kemeterian  Perdagangan menjadikan  Indonesia  sebagai  kiblat  fashion  Muslim  Dunia  2020,  penelitian  ini
akan  berfokus  pada  industri  garmen  fashion  Muslim  Indonesia.  Lebih  lanjut,  dengan mempertimbangkan kondisi jenuhnya pasar negara maju atau dalam riset ini disebut negara pasar tradisional, penelitian ini fokus pada upaya Indonesia dalam menembus pasar non- tradisional.  Penelitian  ini  memilih  pasar  Timur  Tengah  dengan  pertimbangan  barrier  to entry produk garmen Indonesia yang merupakan fashion Muslim. Lebih lanjut, penelitian ini tidak berfokus pada perdagangan konvensional, di mana negara menjual suatu komoditas ke negara lain untuk barang konsumsi. Penelitian ini menitikberatkan pada sistem GVC, di mana dalam pesatnya arus globalisasi yang didukung oleh canggihnya teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi, menjadikan siklus suatu produk mulai dari desain, manufaktur, pembiayaan,  pemasaran,  hingga  daur  ulang  dilakukan  di  lebih  dari  satu  negara  dengan mempertimbangkan efisiensi produksi. Penelitian ini menganalisa pada level mana politik perdagangan  yang  dimainkan  oleh  Indonesia  dalam  komoditas  garmen,  sehingga  akan diketahui seberapa jauh kepentingan yang diperoleh Indonesia dalam sektor ini.
Pertanyaan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Bagaimana  strategi perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil melalui diplomasi perdagangan terhadap negara- negara pasar non-tradisional?; 2) Bagaimana strategi penambahan nilai Tekstil dan Produk Tekstil dalam diplomasi perdagangan melalui analisa global value chain?.

## metode
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan menerapkan metodologi  hubungan  internasional.  Objek  penelitian  adalah  diplomasi  perdagangan dalam skema GVC produk tekstil Indonesia ke Timur Tengah. Berdasarkan ruang lingkup pembahasan, penelitian ini menggunakan level analisis negara. Perkembangan perdagangan produk  tekstil  Indonesia  sebagai  unit  analisis.  Diplomasi  perdaganga  ke  Timur  Tengah dan global value chains menjadi unit eksplanasi. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, maupun data yang diperoleh dari lembaga dan institusi yang terkait dengan industri dan perdagangan pakaian jadi, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustian, dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapaahli dalam bidang industri dan perdagangan  pakaian  jadi  dan  para  pelaku  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Pertekstilan Indonesia (API). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/ analisis teks baik cetak maupun daring .
Teknik analisis dilakukan melalui 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang merujuk  pada  pendapat  Miles  dan  Huberman,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang saling terkait selama pra, proses, dan sesudah pengumpulan data sehingga dalam interaksinya membentuk wacana yang dimaknai sebagai “analisis” (Silalahi, 2009: 339).
Reduksi  data  dimulai  dengan  menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga membentuk kesimpulan- kesimpulan yang bisa diverifikasi. Penyajian data dilakukan dengan menguji temuan hasil reduksi data dengan asumsi-asumsi dasar teori yang digunakan sebagai kerangka analisis. Penarikan  kesimpulan  merupakan  bagian  akhir  dari  upaya  mensingkronisasikan  hasil
analisis yang telah diuji dengan teori terhadap hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya (Silalahi, 2009).

## kajianTeori
Untuk menganalisa kasus tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran konsep global value chains (GVC) dan diplomasi perdagangan. Konsep global value chains dipakai untuk menganalisa posisi TPT Indonesia dalam peta rantai pertambahan nilai global dan menganalisa nilai tambah TPT Indonesia untuk proyeksi term of trade yang didapatkan. Selanjutnya, konsep diplomasi perdagangan digunakan penulis untuk menganalisa strategi- strategi yang dilakukan aktor-aktor diplomasi perdagangan Indonesia untuk penetrasi pasar TPT Indonesia ke negara pasar non tradisional.

## Global Value Chains
Pertama, pembahasan kajian kerangka konseptual akan berfokus pada konsep GVC. Analisa value  chains penting  pada  konteks  globalisasi  karena  beberapa  alasan. Pertama , dengan  pertumbuhan division  of  labour dan global  dispersion produksi  komponen- komponen,  kompetitif  sistemik  menjadi  lebih  penting; Kedua ,  Efisiensi  produksi  adalah kondisi yang penting untuk keberhasilan penetrasi pasar global; Ketiga , Memasuki pasar global yang memungkinkan untuk pertumbuhan income yang berkelanjutan membutuhkan pemahaman tentang faktor dinamis dalam keseluruhan value chain .
Secara  sederhana,  GVC  didefinisikan  sebagai  cakupan  keseluruhan  dari  aktivitas yang  dibutuhkan  untuk  membawa  produk  atau  jasa  dari  tahap  konsepsi,  melalui  fase produksi  yang  berbeda  (meliputi  kombinasi  dari  transformasi  fisik  dan  input  dari  jasa berbagai produser), dikirimkan pada konsumen akhir, dan pembuangan terakhir setelah dipergubakan (Kaplinsky & Moris, 2000).  Pada jenis ini, hanya terdapat satu jaringan value added . Pada setiap jaringan rantai, terdapat berbagai kegiatan untuk value added . Meskipun sering  digambarkan  sebagai  rantai  vertikal,  jaringan  intra-chain  seringkali  bersifat two- way – sebagai contoh agensi khusus desain tidak hanya mempengaruhi karakteristik proses produksi dan pemasaran, tetapi sebaliknya juga dipengaruhi oleh batasan dalam jaringan downstream dalam rantai.

## gambar 1 Empat Jaringan dalam simple value chains
Design and product develop Production Inward logistic Transforming Inputs Packaging etc Marketing Consumption / Recycling Design Production Inward logistics transforming input Packaging Marketing Consumption / Recycling
Dalam value chains juga terdapat komponen core competence . Di sini, perusahaan di suatu negara harus berkonsentrasi pada sumber daya yang mereka miliki yang relatif unik, menyediakan pelayanan yang bernilai unik konsumen, dan yang sulit untuk ditiru. Keunikan yang  sulit  ditiru  tersebut  dinamakan barrier  to  entry .  Selanjutnya,  mereka  sebaiknya melakukan outsorce kompetensi yang lain pada perusahaan lain dalam value chains. Hal ini dapat menciptakan systemic competitiveness . Memetakan aliran input – barang dan jasa – dalam rantai produksi memungkinkan masing-masing perusahaan untuk menentukanpihak mana yang memainkan peran penting dalam keberhasilan chains .
Pada  pelaksanaannya,  di  negara-negara  maju  produksi  lebih  banyak  dilakukan oleh  subsidiari  TNCs  asing.  Di  kasus  lain,  produsi  dilakukan  melalui  lisensi  asing  atau oleh perusahaan yang mengembangkan desain lokal dan kemampuan teknologi. Produser semacam ini mampu memenuhi harga global yang bersaing dan standar kualitas, dan dapat menyuplai dalam jumlah yang mencukupi.
Value chain juga bermanfaat dalam kebutuhan menjadikan produk sampai pada pasar lebih cepat.Hal ini berarti bahwa pembagian antara pengembangan, desain, produksi, harus dijembatani. Inovasi produk yang cepat membutuhkan fungsi-fugsi yang berbeda bekerja bersama  dalam  proses  teknik  paralel  atau concurrent .  Analisa  value  chains  juga  penting dalam menjelaskan distribusi keuntungan, terutama income, bagi mereka yang berpartisipasi dalam global ekonomi. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memungkinkan produser individu dan negara untuk meningkatkan share gain  mereka.  Analisa  value  chain  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  bahaya  yang muncul dari pola yang berbahaya dalam patisipasi di global ekonomi.
Faktor penting lain dalam analisa value chain adalah term of trade.Term of trade menunjukkan  pendapatan  dari  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan.  Untuk  mendapatkan keuntungan, harus dipastikan agar tidak terjadi situasi di mana terjadi peningkatan aktivitas ekonomi (banyak output dan banyak menyerap pekerja), tetapi terjadi penurunan pendapatan ekonomi (Kaplinsky & Moris, 2000). Isu kunci dalam analisa value chain adalah bagaimana produser – baik perusahaan, kawasan, atau negara – berpartisipasi dalam ekonomi global daripada mereka terpaksa harus melakukannya. Apabila mereka salah dalam melakukannya, mereka akan memasuki situasi “race to the bottom”, yang merupakan jalan pertumbuhan immisering di mana mereka terkunci dalam kompetisi yang semakin ketat dan income yang mengalami penurunan.

## Diplomasi Perdagangan
Diplomasi  perdagangan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  diplomasi  ekonomi. Berridge  menyatakan  bahwa,“ Generally  diplomacy  (including  economic  diplomacy)  is  ‘the means by which states pursue their foreign policies’” (Berridge 2002; 3). Diplomasi ekonomi adalah upaya untuk memperoleh keamanan ekonomi dalam sistem ekonomi internasional yang  anarki.Diplomasi  ekonomi  didefinisikan  sebagai  penggunaan  alat-alat  diplomasi tradisional seperti pengumpulan informasi, lobbying , representasi, negosiasi, dan advokasi untuk  kebijakan  ekonomi  luar  negeri  yang  lebih  lanjut  (Barston  1997;  Berridge  2002; Hamilton & Langhorne 1995; Jönsson and Hall 2005; Marshall 1997; Watson 1982). Dengan demikian, diplomasi ekonomi berfokus pada agenda ekonomi dalam diplomasi yang dapat
dibedakan dari agenda politik. Hal ini tidak ada perbedaan dalam tipe diplomasi maupun aktor-aktor diplomasi.
(Kostecki & Naray, 2007) mengidentifikasi kegiatan rasional berikut untuk diplomasi perdagangan:  1)  Kebutuhan  akses  untuk  informasi  bisnis  yang  reliable  dan  netral;  2) Dukungan untuk kredibilitas dan image yang lemah dari pendatang baru dalam pasar luar negeri;  3)  Pencarian  mitra:  mendorong  perusahaan  nasional  (terutama  SMEs)  untuk  go internasional; 4) Penanganan konflik; 5) Dukungan untuk delegasi nasional: para menteri sering didampingi dalam kunjungan kenegaraan oleh kalangan bisnis; 6) Fokus strategis, seperti  keinginan  pemerintah  untuk  tergabung  dalam  kebijakan  perdagangan  strategis, dukungan untuk kegiatan research and development atau meningkatkan akses suplai.
Lebih  lanjut,  Lee  mendefinisikan  diplomasi  perdagangan  sebagai  penghubung lanskape diplomasi baru dan menjelaskan diplomasi perdagangan sebagai kerjasama dari network aktor publik dan swasta yang mengelola hubungan dagang menggunakan channel dan proses diplomasi (Donna & Hocking, 2010). Konsep yang paling berguna adalah National Diplomatic System (NDS). Konsep ini menangkap dengan baik diplomasi terkoordinasi yang beragam dan komplek. Lead departemen pemerintah bekerjasama dengan partner seperti departemen lain dalam pemerintahan sebagaimana dengan kelompok bisnis dan kelompok sipil untuk menyampaikan tujuan-tujuan diplomasi.

## Pembahasan

## Industri Produk Tekstil Indonesia dan Jenuhnya Pasar Negara Tradisional
Dinamika perubahan rezim Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta kondisi negara pasar TPT global sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. TPT adalah salah satu komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. TPT di Indonesia telah berkembang dan memiliki rekam jejak yang baik sejak masa awal industrialisasi.Di Indonesia, kebijakan industrialisasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap substitutusi impor (pada dekade 1970- an – 1980-an) dan tahap promosi ekspor.Industri TPT sendiri mulai berkembang dengan masuknya investasi dari Jepang di sektor industri up-stream (pemintalan dan pembuatan serat tradisional) pada tahun 1970-an (NAFED, 2009).
Indonesia adalah salah satu di antara negara-negara produsen TPT terbesar di dunia. Pada tahun 2000 ekspor TPT Indonesia mencapai sebesar US$ 8,2 miliar (Rp. 74,9 triliun) dan  menduduki  ranking  10  di  antara  negara  produsen  TPT  dunia.  Tahun  2003,  ekspor TPT Indonesia hanya mencapai US$ 7,03 miliar, hal ini membuat posisi ranking menurun menjadi 17. Namun pada tahun 2004, sektor ini mampu menaikan perolehan devisa sebesar US$ 7,6 miliar. Menurut Thuborn, pada tahun 2007 secara keseluruhan nilai ekspor TPT Indonesia sebesar US$ 9,73 miliar, dimana menduduki ranking 12 untuk ekspor tekstil dan ranking 8 untuk ekspor garmen (Hermawan, 2011).
Pada tahun 2000, jumlah perusahaan yang bergerak dalam industri TPT mencapai 2.649  perusahaan,  yaitu  28  perusahaan  serat,  202  perusahaan  produsen  benang,  1046 perusahaan produsen kain, 850 perusahaan produsen garmen, dan 523 perusahaan tekstil lainnya. Total investasi pada tahun tersebut mencapai US$ 61 miliar. Kemudian pada tahun 2001, net output industri TPT sebesar 2,64 juta ton dengan total ekspor sebesar US$ 7,67 miliar dan neraca perdagangan sebesar US$ 4,235 miliar (Djafri, 2003).Indonesia merupakan
negara  yang  diperhitungkan  dari  sisi  industri  tekstil.  Indonesia  memiliki  kemampuan manufacturing yang terkemuka dan kaya akan disain dan kreativitas. Industri TPT Indonesia bernilai Rp.143,385.2 milyar pada tahun 2011 (BPS). Penyerapan tenaga kerja dalam Industri ini  meningkat  dari  2,182,795  pada  tahun  2004  menjadi  2,404,431  dalam  waktu  5  tahun (Kemendag, 2011).
Kontribusi  Industri  TPT  terhadap  PDB  nasional  tahun  2009-2014  adalah  sebagai berikut. Tahun 2009 sebesar 2,08%, tahun 2010 sebesar 1,93%, tahun 2011 sebesar 1,93%, tahun 2012 sebesar 1,90%, tahun 2013 sebesar 1,90%, dan tahun 2014 sebesar 1,89%. Dari semua jenis produk TPT, produk pakaian jadi memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB  nasional  berturut-turut  dari  tahun  2009-2014  sebesar  1,18%,  1,09%,  1,16%,  1,17%, 1,24% (Kemenperin, 2014).
Ekspor  industri  TPT  menjadi  ekspor  unggulan  ketiga  setelah  Kelapa  Sawit  dan kelompok Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif. Pada tahun 2013, ekspor TPT mencapai US$  12.679,28  miliar  (Kemendag,  2013).  Bahkan,  komoditas  ekspor  non  migas  yang memberikan kontribusi terbesar selama lebih dari 20 tahun terakhir adalah TPT. Selain itu, peran industri TPT terletak pada kemampuan industri ini dalam memberikan kontribusi terhadap PDB, perolehan devisa. dan sekaligus penyerapan tenaga kerja. Selain itu, industri TPT  mempunyai  peluang  yang  besar,  dimana  permintaan  TPT  akan  meningkat  seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Industri TPT terbagi menjadi tiga macam. Pertama, industri hulu atau up-stream . Industri ini terdiri dari industri serat yang terdiri dari serat alam, serat buatan dan benang filamen.Kedua, industri mid-stream yang terdiri dari industri pemintalan serta pencelupan ( spinning ), weaving,  knitting,  dyeing/printing/finishing .  Ketiga  adalah  industri  hilir  atau downs-tream . Industri ini terdiri dari industri garmen atau pakaian jadi (PJ) dan produk tekstil yang lain.
Penelitian ini berfokus pada industri hilir TPT yang  berupa pakaian jadi (PJ) atau garmen. Sektor ini memiliki nilai tambah yang tinggi dibandingkan dua sektor industri TPT yang lain. Dengan demikian, dalam perdagangan intrrnasional, Indonesia akan mendapatkan term of trade yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan komoditas yang memiliki nilai tambah yang tidak terlalu tinggi.
Besarnya  peran  industri  TPT  Indonesia  membuat  Indonesia  tanggap  terhadap dinamika  global  yang  mempengaruhi  industri  TPT.  Konteks  pertama  adalah  perubahan rezim perdagangan TPT, dari MFA ke aturan GATT WTO. MFA merupakan aturan di mana negara Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa menerapkan kuita impor tetep kepada negara berkembang. Rezim ini berakhir pada tahun 2005, kemudian perdagangan TPT  menerapkan  prinsip-prinsip  GATT,  yaitu most  favoured  nation,  non  discrimination , dan  transparansi.
Perubahan aturan perdagangan TPT dunia ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Di satu sisi, peniadaan kuota memungkinkan Indonesia untuk mengekspor TPT  ke  negara-negara  maju  tanpa  adanya  batasan.  Di  sisi  lain,  peniadaan  kuota  yang sebelumnya  membagi-bagi  jatah  ekspor  dari  negara  berkembang  ini  kemudian  menjadi tantangan karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara penghasil TPT lain yang di antaranya memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Terkait persaingan bebas Indonesia dengan negara-negara penghasil TPT lain tidak dapat dilepaskan dari konteks FTA dan regionalisme. Konteks FTA pertama adalah North America  Free  Trade  Area (NAFTA).  Komoditas  TPT  Indonesia  dan  negara  berkembang lainnya  sejauh  ini  memiliki  rekam  jejak  ekspor  yang  tinggi  terhadap  pasar  negara  maju, termasuk Amerika Serikat dan Kanada yang merupakan anggota NAFTA. Bagi perdagangan TPT Indonesia, NAFTA merupakan pasar utama ekspor dan menyerap rata-rata 43% dari total ekspor TPT (Haryo, 2011). Namun NAFTA memberlakukan aturan-aturan di antaranya terkait dengan anti dumping trade harrasmen, safe-guards, environmentally friendly products, production methods (ISO), social clause, eco-labbeling, container security initiative, dan bio- terrorism act . Aturan-aturan tersebut dinilai merupakan upaya untuk melindungi industri dan perdagangan antar anggota kawasan, termasuk untuk komoditas TPT. Ketentuan yang bersifat diskriminatif antara lain adalah membatasi masuknya barang dari negara-negara luar anggota NAFTA melalui ketentuan asal-usul barang ( rules of origin ) yang diatur dalam artikel 401 sampai dengan 415 dan Annex 401 dan 403 NAFTA agreement .
Ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa semua barang yang berasal dan diperoleh  secara  keseluruhan  dari  wilayah  NAFTA  akan  memperoleh  perlakuan  khusus dan menikmati keuntungan dari kerjasama NAFTA. Selanjutnya, menurut aturan tersebut, semua barang yang diproduksi secara keseluruhan prosesnya dilakukan di negara-negara anggota NAFTA tanpa adanya unsur material yang berasal dari negara lain di luar anggota NAFTA  dinyatakan  sebagai  barang  yang  original  produksi  NAFTA.  Barang  produksi  ini memperoleh kemudahan dalam lalu lintas perdagangan dan bebas tarif jika dipasarkan di negara anggota NAFTA.
Konteks integrasi ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP) juga membawa dampak negatif bagi perdagangan TPT Indonesia. Indonesia sebagai negara yang tidak tergabung dalam TPP akan kalah bersaing dengan Negara-negara penghasil TPT lain yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership seperti Vietnam. Tarif perdagangan antar negara anggota telah dihapuskan, sehingga negara kompetitor dalam keanggotaan ini akan lebih kompetitif dibandingkan Indonesia. Sebagai contoh, TPT Vietnam yang diekspor ke Amerika serikat, di mana kedua negara merupakan anggota TPP, sudah 0%. Indonesia yang dikenakan tarif lebih tinggi tentu saja kalah kompetitif dibandingkan Vietnam.
Mempertimbangkan  konteks  tersebut  di  atas,  pemerintah  Indonesia  menempuh langkah untuk mempertahankan perdagangan global TPT dengan melakukan diversifikasi pasar.  Sebagaimana  yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah,  untuk  meningkatkan perdagangan internasional sebanyak 300%, pemerintah akan melakukan ekspansi pasar ke negara-negara pasar non-tradisional.
Sebelum diversifikasi pasar dilakukan, Indonesia hanya fokus pada ekspor dengan tujuan pasar negara tradisional. Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, negara pasar tradisional yang selama ini diandalkan oleh Indonesia adalah Amerika Serikat, China, Jepang, dan Negara-negara Eropa (Antara, 2012). Negara-negara pasar tradisional tersebut di atas memiliki sumbangan yang sangat penting dalam perdagangan dengan Indonesia. Nilai perdagangan dengan negara-negara tersebut cukup tinggi mengingat kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara maju  tersebut  sangat  kuat.  Namun  demikian,  dua  wilayah  negara  maju  paling  penting,
yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat mengalami krisis keuangan yang menyebabkan nilai perdagangan ke dua kawasan tersebut mengalami penurunan yang cukup berarti.
Sejak tahun 2012, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekspor ke negara- negara pasar tradisional. Akibat krisis finansial yang dialami kedua kawasan negara pasar tradisional, Indonesia mengalami penurunan nilai perdagangan internasional. Pada tahun 2012, Indonesia masih mengalami surplus sebesar US$ 476, 2 juta, namun demikian nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011 yang mencapai US$ 15 miliar. Ekspor mengalami penurunan sebesar 16,4% sedangkan impor mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Hal ini mengakibatkan defisit perdagangan internasional Indonesia sebesar US$ 1,3 miliar (Jakarta Post, 2012).
Penelitian ini fokus membahas diversifikasi pasar Timur Tengah. Pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara-negara Timur Tengah adalah yang paling besar dibandingkan kawasan lainnya. Selain itu, terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan. Pertama, Timur Tengah adalah  negara  dengan  penduduk  muslim  yang  besar.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  faktor yang strategis untuk menjadikannya tujuan pasar bagi produk pakaian jadi (PJ) unggulan Indonesia. Dari sisi analisa GVC untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu analisa keunikan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.
Kedua,  Kerajaan  Arab  Saudi  adalah  marketing  terbesar  ekonomi  bebas  di  Timur Tengah.Negara ini menguasai 25% dari produk nasional bruto Arab dan memiliki cadangan minyak  terbesar  di  dunia  (25%).  Selain  itu,  ada  sumber  daya  alam  banyak  di  bidang pertambangan yang didukung oleh lokasi geografis Kerajaan membuat mereka akses mudah ke Eropa, pasar Asia dan Afrika. Pasar Saudi memiliki daya beli tinggi dan ekspansi terus. Terdapat Grater Arab Free Trade Area yang mulai tahun 2005 telah sepenuhnya meliberalisasi perdagangan antar angggotanya kecuali Sudan dan Yaman yang dipertimbangkan sebagai least developed countries. Anggota GATFA adalah Jordan, United Emirat Arab, Bahrain, Saudi  Arabia,  Oman,  Qatar,  Moroko,  Syiria,  Iraq,  Egypt,  Lebanon,  Palestina,  Quwait, Tunis, Libia, sudan, Yaman (Bisnis, 2015).  Ketiga, Arab Saudi merupakan pasar strategis, sebab terletak di persimpangan perdagangan timur-barat, Arab Saudi menawarkan portal ke perekonomian sejagat dan pintu gerbang ke pasar kedaerahan yang secara substansial melebihi pertumbuhan dunia. Ekonomi Arab Saudi menempati urutan ke-3 di dunia untuk stabilitas ekonomi makro.

## Global Value Chains Produk Tekstil Indonesia
Pembahasan  rantai  pertambahan  nilai  global  (GVC)  produk  tekstil  Indonesia pertama-tama akan menganalisa rent dan barrier to entry sesuai dengan penjelasan kerangka konseptual yang dipaparkan sebelumnya. Dalam hal pakaian jadi, HS 61 dan 62, Indonesia memiliki  daya  saing  yang  baik  di  tingkat  internasional.  Selain  itu,  HS  61  (pakaian  dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kain), dan HS 62 (pakaian dan aksesori pakaian, barang bukan rajutan atau kaitan) merupakan komoditas yang persentase ekspornya terhadap total TPT konsisten berada di atas lima persen (Kemenperin, 2013). Hal tersebut berarti bahwa komoditas-komoditas dalam kedua HS tersebut mampu bersaing di pasar internasional.
Komoditas-komoditas di bawah kode HS 62 dan 61 merupakan pakaian jadi yang nilai  tambahnya  lebih  tinggi  daripada  bahan  baku,  sehingga  nilai  ekspor  komoditas- komoditas  ini  jauh  di  atas  komoditas-komoditas  bahan  baku  dan  bahan  setengah  jadi.
Artinya, secara umum Indonesia sudah mengekspor produk olahan yang bernilai tambah besar, bukan produk mentah yang nilai tambahnya kecil.
Indonesia memiliki keunikan dalam industri pakaian jadi. Keunikan yang dimiliki oleh  Indonesia  yang  pertama  adalah  beragamnya  motif  dan  disain  (Kemendag,  2011). Keberagaman jenis tersebut di antaranya terdiri dari Batik, Songket, Tenun Ikat, dan lain- lain.Tidak  ada  negara  yang  dapat  meniru  batik.  Secara  tradisional,  Kain  Batik  diikatkan di sekitar torso atau dijahit sebagai sarung. Saat ini, Batik digunakan dalam berbagai style , seperti kemeja, dress, scarf, sarung, dan sebagainya baik untuk pemakaian formal maupun informal.Sedangkan Kebaya menurut sejarah merupakan pakaian khas Jawa dan Bali. Saat ini, Kebaya diakui sebagai baju resmi nasional untuk perempuan Indonesia.
Rent dan barrier to entry kedua adalah keunggulan Indoesia dalam fashion Muslim. Produk ini merupakan salah satu aspek yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal IKM khususnya Direktorat Wilayah II. Sejak tahun 2013, produk Busana Muslim Indonesia telah masuk gerai ritel di Qatar (Kemenperin, 2013). Qatar dipilih selain karena merupakan salah satu negara maju dalam memperkenalkan produk yang baru dikenal, juga terbukti sudah banyak  negara  lain  menggunakan  Qatar  sebagai  negara  yang  membantu  dalam  promosi produk  baru  dalam  menembus  pasar  ekspor.  Faktor  lain  adalah  Raja  Qatar  juga  tengah gencar membeli gerai-gerai di dunia seperti Harrods (Saedah, 2011).
Untuk  penjaminan  mutu,  Asosiasi  Perancang  Mode  Indonesia  (APPMI)  sedang merancang  dan  membangun  satu  branding  yang  diharapkan  akan  menjadi  ikon  fashion Indonesia. IKM fashion dapat menggunakan branding tersebut jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik dalam bentuk bahan, kualitas jahitan, dan produk akhir. Salah satu yang ditekankan brand ini adalah local content (Kemenperin, 2013). Hal ini telah dilakukan oleh produk batik dengan brand Batik Mark yang diberikan pada pakaian batik yang telah tersertifikasi. Dengan memakai brand tersebut, kualitas produk akan terjamin dalam pasaran internasional. Dengan kata lain, pemakaian brand tersebut merupakan standarisasi kualitas bagi produk Pakaian Muslim dan Batik.
Dalam  fashion  Pakaian  Muslim,  Indonesia  tergolong  lebih  maju  dibandingkan negara-negara di kawasan regional. Malaysia beberapa kali belajar dari pergelaran fashion Indonesia. Di Thailand, modelnya bahkan cenderung kalah beberapa zaman di belakang Indonesia. Dengan keunggulan tersebut, Busana Muslim Indonesia sudah merambah pasar ekspor(Kemenperin, 2013) .
Dalam  promosi,  Kemenko  Perekonomian,  Kemenbudpar,  Kemenperin,  dan Kemendag dan Indonesia Islamic Fashion Consortium merencanakan kampanye Indonesia sebagai kiblat Fashion Muslim Dunia tahun 2020. Dalam acara World Expo di Shanghai, Indonesia memamerkan 100 Baju Muslim di hadapan 192 perwakilan negara peserta dan mendapatkan  sambutan  yang  meriah  (Kemenperin,  2013).  Fashion  Muslim  di  Indonesia memiliki  ciri  khas  yang  tidak  dapat  ditiru  oleh  negara  manapun  (M.S.Hidayat,  2011). Busana  Muslim  kini  menggebrak  perdagangan  fashion  dunia.  Unsur  disain  merupakan faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  meningkatkan  daya  saing  dalam  produk  industri Busana  Muslim.
Selanjutnya,  barrier  to  entry  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  adalah  kemampuan membuat pakaian militer. Pakaian militer tersebut diproduksi oleh PT. Sritex yang berada
di  Sukoharjo,  Jawa  Tengah.  Produk  PT.  Sritex  telah  diekspor  ke  berbagai  negara  dan mendapatkan respon yang positif. Lebih lanjut, produk pakaian militer dari Indonesia juga dipesan dan digunakan oleh pasukan NATO.
Selanjutnya, untuk produksi pakaian dalam skala besar, tidak seperti batik dan busana muslim  yang  memiliki  brand  tersendiri,  Indonesia  cenderung  berada  di  rantai  produksi dari  desain  brand  asing.  Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan pejabat Kementerian Perindustrian Direktorat Industri Tekstil dan Aneka, Gin Gin Agus Ginanjar,  90%  industri  besar  pakaian  jadi  merupakan  industri  yang  mendapatkan  order dari perusahaan atau brand terkemuka dari Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa. Menurut  Ginanjar  dari  Kementerian  Perindustrian,  untuk  industri  skala  besar  pakaian jadi, mekanisme tersebut sejauh ini merupakan cara yang paling menguntungkan daripada harus memiliki disain dan brand sendiri. Brand yang sudah terbangun dari negara-negara maju lebih diterima oleh pasar. Dengan demikian, akan lebih baik bagi industri pakaian jadi dalam negeri untuk menerima rantai industri global dengan melakukan penjahitan dari disain yang dimiliki oleh perusahaan brand asing.
Dalam konteks Indonesia berada di rantai produksi atau manufaktur, terdapat rent dan barrier to entry , Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara kompetitor, yaitu diakuinya oleh perusahaan pemilik brand bahwa hasil jahitan industri Indonesia lebih rapi dan lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara kompetor. Di sisi lain, Indonesia memiliki kendala terhadap negara kompetotor yang telah tergabung dalam perjanjian Trans Pasific Partneship seperti Vietnam. Bea masuk untuk ekspor TPT ke Amerika Serikat dan negara maju lain anggota TPP negara-negara kompetitor tersebut sudah 0%. Dalam situasi seperti  ini  Indonesia  yang  tidak  tergabung  dalam  TPP  memiliki  tantangan  yang  cukup besar, meskipun telah diakui bahwa hasil pekerjaan industri PJ Indonesia lebih baik oleh pemegang brand .
Diplomasi Perdagangan Tekstil Indonesia ke Timur Tengah sebagai Pasar Non-Tradisional Sebelum membahas analisa diplomasi perdagangan, akan dibahas aktor diplomasi perdagangan. Di Indonesia, lead department untuk diplomasi perdagangan untuk hampir semua  kasus,  diduduki  oleh  Kementerian  Perdagangan(Kemendag,  2014).  Pimpinan departemen  ini  kemudian  melaksanakan  konsultasi  internal  (dengan  kementerian  dan departemen pemerintahan lain), dan kosultasi eksternal (dengan aktor-aktor non negara yang terkait dengan isu yang ditangani) untuk merumuskan kepentingan dan win-set untuk dibawa ke tahap negosiasi dengan aktor dari negara lain. Dari sini, telah dapat dilihat bahwa Indonesia telah memiliki national diplomatic system yang cukup terbangun, dilihat dengan adanya koordinasi yang cukup baik antar para aktor.
Untuk mendukung diplomasi perdagangan dan kegiatan perdagangan internasional, Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  memiliki  sebuah  agen  bernama  NAFED ( National Agency for Export Development ). NAFED didirikan untuk bertindak sebagai agen pelayanan  khusus  dari  Kementerian  Perdagangan.  NAFED  berfungsi  sebagai focal  point bagi para eksporter Indonesia dan importir asing yang membutuhkan sumber informasi terkait dengan perdagangan. Tujuannya adalah untuk membantu dan mendukung produsen lokal dalam mengidentifikasi dan dan memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Hal tersebut dilakukan dengan menyediakan informasi riset pasar dan saran yang relevan.
Analisa  strategi  diplomasi  perdagangan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan sebelumnya. Pertama, analisa strategi diplomasi perdagangan TPT Indonesia terkait dengan fungsi  representasi.  Representasi  berhubungan  dengan  komponen hard  capacity dari diplomasi perdagangan yang merupakan bentuk fisik perwakilan Indonesia di negara mitra. Dalam hal ini di Kawasan eropa Tengah dan Timur, Indonesia memiliki Atase Dagang, ITPC (Indonesian Trade Promotion Centre ), dan Kedutaan Besar di negara-negara Kawasan ETT sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang secara aktif mendukung pelaksanaan diplomasi perdagangan. Di Timur Tengah Indonesia memiliki ITPC Dubai dan ITPC Jeddah. Untuk atase perdagangan, Indonesia memiliki atase perdagangan di Kairo, Mesir dan Riyadh, Arab  Saudi.  Untuk  negara-negara  yang  tidak  terdapat  ITPC  maupun  atase  perdagangan, kedutaan besar Republik Indonesia dapat menjadi institusi untuk mempromosikan produk Indonesia. Dari sisi representasi untuk mendukung kegiatan diplomasi perdagangan, dapat disimpulkan  bahwa  keterwakilan  Indonesia  di  Kawasan  Eropa  Timur  dan  Tengah  telah cukup baik. Meskipun Indonesia hanya memiliki ITPC dan atase perdagangan di beberapa negara di Timur Tengah, namun negara tersebut merupakan negara hub yang dapat menjadi pintu masuk produk Indonesia ke negara Timur Tengah secara keseluruhan. Terlebih lagi, terdapat Greater Arab Free Trade Area yang merupakan kawasan integrasi ekonomi Timur Tengah yang dapat mempermudah perputaran barang dan jasa tanpa tariff.
Bahasan selanjutnya adalah fungsi advokasi. Zastrow menyebutkan advokasi adalah aktivitas  memberikan  pertolongan  terhadap  klien  untuk  mencapai  layanan  ( service )  dan memberikan ekspansi terhadap layanan tersebut agar banyak orang yang terwadahi (Zastrow, 1982). Kegiatan rasional diplomasi perdagangan yang dapat dimasukkan dalam kategori ini di antaranya adalah penyediaan kebutuhan akses untuk informasi bisnis yang reliable dan netral, dukungan untuk kredibilitas dan image yang lemah dari pendatang baru dalam pasar luar negeri, penanganan konflik, serta fokus strategis, seperti keinginan pemerintah untuk tergabung dalam kebijakan perdagangan strategis, dukungan untuk kegiatan research and development atau meningkatkan akses suplai, keterlibatan dalam kampanye image made-in , dukungan dalam negosiasi bisnis, implementasi kontrak, dan problem solving. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kegiatan advokasi perdagangan ke pasar Timur  Tengah  mengalami  perkembangan.  Dikutip  dari  Andi  Kurniawan  dalam  jurnal JSP pada Bulan Maret tahun 2014, inisiasi diplomasi perdagangan, kemudahan investasi, dan nilai perdagangan Indonesia ke Timur Tengah masih sangat rendah. Hal tersebut di antaranya disebabkan oleh tidak sinergisnya strategi antar lembaga dalam NDS. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menginginkan fokus penjajakan perdagangan ke  negara-negara  teluk,  sedangkan  kementerian  Luar  Negeri  menginginkan  pemerataan penjajakan perdagangan dengan semua negara di Timur Tengah. Selain itu, belum ada cetak biru  perjanjian  perdagangan  antara  Indonesia  dengan  negara-negara  di  Timur  Tengah. (Kurniawan, 2014) Dalam hal ini koordinasi antar national diplomatic system (NDS) belum berjalan baik.
Indonesia  sesungguhnya  telah  memiliki  satu  kerja  sama  perdagangan  dengan salah  satu  negara  di  kawasan  Timur  Tengah,  yaitu  Iran.  Kerja  sama  ini  dalam  bentuk Framework  Agreement  on  Comprehensive  Trade  and  Economic  Partnership  (FACEP), ditandatangani  tanggal  25  Juni  2005  dan  diratifikasi  tanggal  12  Desember  2006.  Isinya meliputi pembentukan preferential trade agreement (PTA), kerja sama di bidang fasilitasi perdagangan,  promosi  perdagangan  dan  investasi,  kerja  sama  liberalisasi  perdagangan barang dan jasa, serta pembentukan Trade Negotiating Committee (TNC). Namun demikian, implementasi perjanjian tersebut sangat lamban. Alasan di balik lambatnya implementasi perjanjian ini adalah isu sanksi yang dikenakan negara-negara Barat terhadap Iran, akibat
dugaan pengembangan senjata nuklir, sehingga para pengusaha Indonesia khawatir importir Iran akan gagal bayar (Hotmida, 2013).
Lebih lanjut, di bidang investasi, Kurniawan mengutip Hamad Al Olayan, pengusaha Arab  Saudi,  juga  menyebutkan  dalam  penelitiannya  bahwa  investasi  dari  Arab  Saudi  di Indonesia mendapatkan perlakuan birokrasi yang buruk, tidak seperti investasi dari Amerika, Hongkong, dan Jepang. (Kurniawan, 2014) Dalam hal penyediaan informasi sebagai salah satu komponen advokasi dalam diplomasi perdagangan, sampai pada periode 2014 masih minim informasi tentang produk Indonesia di Timur Tengah. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Kamar Dagang dan Industri Kerajaan Yordania, Nael Al Kabariti yang mengatakan,” I think the only obstacle is the lack of information and the lack of communication .” Menurutnya, Indonesia  menghasilkan  banyak  produk  dengan  standar  produksi  relatif  baik,  seperti manufaktur garmen dan komponen kendaraan bermotor.Akan tetapi, kurangnya informasi dan komunikasi antara kedua belah pihak mengakibatkan belum banyak negara yang melirik Indonesia. Sementara itu, Cina semakin agresif melakukan pameran dan promosi ekspor produk-produknya ke Timur Tengah (Kurniawan, 2014).
Namun demikian, perbaikan diplomasi perdagangan ke Timur Tengah menunjukkan peningkatan  pada  November  2014.  Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Pengembangan  Ekspor Nasional  Kementerian  Perdagangan  RI,  Nus  Zulia  Ishak,  menyatakan  bahwa  pihaknya selama  ini  telah  melakukan  berbagai  kegiatan  promosi.  Kementerian  Perdagangan  RI (Kemendag) memiliki agenda untuk terus mendorong agar jumlah ekspor produk fashion Indonesia  semakin  besar,  khususnya  busana  Muslim.  Untuk  itu,  Kemendag  akan  fokus memperkenalkan karya perancang busana lokal ke beberapa negara di dunia, terutama ke Timur Tengah dalam rangka diversifikasi pasar. Di samping itu, promosi dan pengenalan berbagai koleksi busana muslim Indonesia dilakukan dengan keikutsertaan dalam beberapa pameran  fashion.  Kemudian,  agar  tujuan  cepat  tercapai,  mereka  juga  memfasilitasi pertemuan  antara  produsen  dengan  buyer.  Lebih  lanjut,  pihak  Dirjen  PEN  akan  lebih melakukan kegiatan promosi secara intens ke negara-negara Timur Tengah. Sehingga, pasar fashion muslim di sana kelak didominasi oleh koleksi busana fashion muslim yang berasal dari Indonesia (Kompas.com, 2014).
Sebagai salah satu contoh hasilnya, Pada tahun 2015, Arab Saudi merupakan salah satu negara utama tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia dengan menduduki peringkat ke-4 setelah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Nilai ekspornya mencapai USD169,980,200 dengan berat mencapai 11.803,1 ton. Secara keseluruhan, pakaian jadi yang diperdagangkan di Arab Saudi meliputi HS No. 61011000 sampai HS No. 62171170 yang mencakup sekitar 114  jenis  pakaian  jadi,  mencapai  nilai  sekitar  USD7  juta.  Dari  pangsa  pasar  tersebut, Indonesia  baru  memanfaatkan  sekitar  7%  meliputi  31  jenis  pakaian  jadi,  diantaranya yang dominan adalah setelan pria dari kain tenun sintetis, setelan pria dengan kain tenun wool, celana panjang wanita dari bahan kain tenun, dan baju kaos pria dari bahan sintetis (Jedah,  2015).
Dalam  hal networking dan image  made-in pada  analisa  komponen  diplomasi perdagangan, Ditjen IKM Kemenperin juga telah menyusun roadmap dan rencana aksi yang terintegrasi dari sektor hulu sampai dengan hilir untuk mengembangkan industri fashion Muslim nasional. Kemenperin memitrakan desainer dengan industri kecil dan menengah serta membangun nation branding. Kemenperin juga mengadakan kompetisi fesyen Muslim dan  memfasilitasi  desainer  dan  industri  fesyen  Muslim  pada  berbagai  event  pameran dan fashion show di dalam dan luar negeri  sehingga visi Indonesia untuk menjadi kiblat fashion Muslim dunia dapat terwujud. Pada Februari 2018, Kemenperin telah melatih dan mensertifikasi SKKNI 15 orang pelaku usaha di bidang industri busana muslim di Jawa Barat,
sehingga  apabila  para  desainer  yang  hadir  memerlukan  mitra  kerja  untuk  memproduksi karyanya secara mass production dapat bermitra dengan mereka karena kinerjanya telah terstandardisasi oleh BNSP (Parstoday.com, 2018). Selain itu, aturan SNI untuk Batik dan Pakaian Muslim sudah ada. Sedemikian pula pakaian lain. Untuk yang dipamerkan dalam pameran internasional sudah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kemenperin dengan merujuk standar mutu internasional (industri Kecil dan menengah, 2013).
Lebih lanjut, pada tahun 2017, 14 Business Councils antara Indonesia dan negara- negara  Timur  Tengah  dibentuk  oleh  Permanent  Committee  on  Middle  East  and  OIC Countries, KADIN. Business Council RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan  Asia  Selatan  dan  Tengah,  yakni  antara  Indonesia  dengan  Bahrain,  Mesir,  Iran,  Irak, Jordania,  Kuwait,  Lebanon,  Maroko,  Oman,  Pakistan,  Palestina,  Qatar,  Arab  Saudi,  dan Persatuan  Emirat  Arab.  Fungsi  Pemerintah  adalah  sebagai  fasilitator,  regulator,  serta pemberi rekomendasi (endorsement) bagi peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara sahabat. Sinergi positif antara Pemerintah dengan sektor swasta penting bagi pemajuan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi, antara lain melalui Business Council.
Business  Council  berperan  penting  sebagai  wadah  networking  pengusaha  yang memiliki minat yang sama untuk masuk ke pasar suatu negara. Berbagai peluang di sektor perdagangan  yang  telah  dibuka  oleh  Pemerintah  di  kedua  negara,  pada  akhirnya  akan ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha swasta (B-to-B).
Business  Council  yang  dibentuk  diharapkan  dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi utama  sinergitas  positif  Pemerintah  dan  Swasta,  seperti  antara  lainnya)  Menjadi  mitra Perwakilan RI dan Pemerintah RI dalam melakukan promosi TTIS;b) Memiliki akses yang lebih kuat ke Pemerintah dan asosiasi bisnis di negara yang dituju; c) Menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi dan seminar sehingga menjadi wadah pertukaran informasi dan penyelesaian masalah perdagangan; d). Sebagai wadah peningkatan pertukaran kunjungan antar komunitas bisnis kedua negara; e) Melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk masuk ke pasar baru di negara-negara prospektif di Timur Tengah dan dan Asia Selatan dan Tengah, antara lain melalui exchange of visit, misi dagang, dan B-to-B Forum.
Untuk  pameran  fashion  yang  diikuti,  berdasarkan  data  dari  Kemendag,  sampai April  tahun  2016  tidak  ada  sama  sekali  pameran  fashion  di  Timur  Tengah  yang  diikuti. Pameran masih fokus di negara-negara maju Eropa, Asia Timur, Australia, dan Amerika. (Warta Ekspor, April 2016) Data terakhir tahun 2018 menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab menduduki peringkat ketujuh tujuan ekspor Indonesia dengan total nilai $392.180, 32. ribu Urutan kedua negara Timur Tengah sebagai tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia adalah Mesir dengan nilai sebesar $140.088,13 ribu, meskipun untuk rangking secara global, Mesir berada  di  urutan  cukup  bawah  untuk  tujuan  ekspor  produk  tekstil.  Pada  urutan  jauh  di bawah diduduki oleh Arab Saudi dengan nilai ekspor $69.836,11 ribu. Untuk tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia masih didominasi oleh pasar tradisional: Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan. (WITS, 2018) Pasar Timur Tengah belum masuk dalam tujuan ekspor utama pakaian jadi Indonesia.

## Simpulan
Pemetaan  rantai  penambahan  nilai  untuk  TPT  Indonesia  khususnya  pakaian  jadi berdasarkan bagan rantai GVC adalah sebagai berikut. Pada rantai disain, dilakukan oleh industri atau disainer Indonesia. Tahap industri juga dilakukan oleh perusahaan Indonesia. Sebagian dari industri ini dilakukan oleh UKM. Dalam hal ini klaster-klaster UKM dalam
melakukan aktivitas produksi pakaian jadi misalnya pakaian Muslim, maupun Batik dapat dinilai sebagai local value chains . Rantai selanjutnya adalah marketing. Rantai ini juga masih diduduki  oleh  pihak  pengusaha  Indonesia,  terutama  pada  bagian  branding.  Pemasaran selanjutnya  melibatkan  importing  wholesallers,  agen,  dan  asosiasi  retaillers  di  Kawasan Timur Tengah.
Peran diplomasi perdagangan yang dapat dilakukan dalam pemetaan GVC ini adalah sebagai berikut. Pada bagian disain, pemerintah dapat melakukan peran market intellegent dengan  melakukan  riset  tren  fashion  dan  kecenderungan  pemilihan  mode  di  kawasan Timur  Tengah.  Selain  itu,  dalam  rantai  produksi,  pemerintah  melalui  perwakilan,  baik Atase Dagang, ITPC maupun KBRI berperan dalam mencari informasi mengenai standar mutu  dan  standar  lain  yang  diterapkan  oleh  negara-negara  Timur  Tengah,  kemudian menginformasikan  kepada  produsen  di  Indonesia.  Pada  rantai  pemasaran,  diplomasi berperan pada pencarian pasar baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan misi dagang ke negara-negara potensial dengan mengajak serta para pengusaha TPT untuk mengadakan pertemuan  dan  pembicaraan  bisnis  dengan  kalangan  bisnis  negara  mitra.  Selain  itu, pemerintah juga mengadakan pameran dagang dan showroom produk Indonesia di kawasan ETT untuk memperkenalkan dan mempromosikan brand pakaian jadi Indonesia.
Sebagaimana yang dipaparkan pada bagian pembahasan, meskipun kegiatan diplomasi perdagangan yang dilakukan di Timur Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014,  namun  negara-negara  Timur  Tengah  belum  masuk  menjadi  negara  ekspor  utama produk  tekstil  Indonesia.  Dilihat  dari  pameran  fashion  yang  diikuti,  masih  fokus  pada negara  pasar  tradisional.  Namun  demikian,  pada  2017  dibentuk  14  bussiness  council  di Timur Tengah, dengan asumsi bahwa hal ini dapat menggantikan peran pameran di event Timur Tengah. Pada bidang global value chains, rantai yang memasuki Timur Tengah baru berkisar pada rantai pemasaran. Pada penelitian penulis sebelumnya tentang GVC produk tekstil di Eropa Tengah dan Timur, Indonesia sudah menjajaki untuk membuat produksi di negara-negara tersebut mempertimbangkan cepatnya produk sampai ke pasar dan tenaga kerja yang cukup murah.
Dengan  demikian,  rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah,  pertama  mengikuti lebih banyak event pameran fashion di Timur Tengah. Kedua, pada bidang networking, di mana pemerintah menghubungkan desainer dengan industri besar, hendaknya tidak hanya menghubungkan dengan industri dalam negri, tetapi juga industri besar di Timur Tengah untuk mencapai level GVC pada sisi desain. Dengan demikian, produk Indonesia kan lebih mudah dan murah mencapai pasar Timur Tengah. Selain itu, Indonesia menduduki nilai GVC yang lebih baik, yaitu di bidang ide dan desain.
Penelitian ini masih bersifat umum dalam melihat GVC dan diplomasi perdagangan produk tekstil Indonesia ke Timur Tengah. Penulis berharap ada peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian detail diplomasi perdagangan produk tekstil terkait GVC ke negara tertentu di Timur Tengah untuk kemudian memberikan rekomendasi yang lebih mendalam, mengingat tingginya potensi pasar Timur Tengah yang disebutkan di pembahasan.

## Daftar Pustaka
Bisnis, E.-S. (2015). Melakukan bisnis di Arab Saudi Riyadh Jiddah . Retrieved from http:// id.reingex.com/Arab-Saudi-Bisnis-Ekonomi.asp Donna, L., & Hocking, B. (2010). Economic Diplomacy in Robert A.Denemark (ed.). The International Studies Encyclopedia , Vol.II . Hill, H. (1992). Indonesia’s Textile and Garment Industries Development in Asian Perspective . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. industri  Kecil  dan  menengah,  G.  (2013).  Media  Informasi  dan  Promosi  Industri  Kecil Menengah. GEMA Industri Kecil Dan Menengah , edisi XL .
Jedah, I. expo. (2015). Indonesia Expo Jeddah . Retrieved from http://indonesiaexpo-jeddah. com/ex-profile.html Kaplinsky, R., & Moris, M. (2000). A Handbook for Value Chain Research . Kemendag. (2011). Indonesia’s Remarkable Textile . Jakarta. Kemendag. (2014). Kinerja Ekspor Indonesia Tahun 2014 . Jakarta. Kemenperin. (2013). Paket Informasi Kebijakan Industri Kreatif . Jakarta. Kemenperin. (2014). Kinerja Ekspor Indonesia Tahun 2014 . Jakarta.
Kompas.com.  (2014).  Industri  “Fashion”  Muslim  Indonesia  Sasar  Pasar  Afrika  dan Timur  Tengah. Kompas.com .  Retrieved  from  https://lifestyle.kompas.com/ read/2014/11/05/100000820/Industri.Fashion.Muslim.Indonesia.Sasar.Pasar.Afrika. dan.Timur.Tengah
Kostecki, M., & Naray, O. (2007). Commercial Diplomacy and International Business . Kurniawan, A. (2014). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Vol. 17 No .
Parstoday.com.  (2018,  April).  Muffest  2018  tumbuhkan  industri  mode  muslim  nasional. Parstoday.com .  Retrieved  from  http://parstoday.com/id/news/indonesia-i55338- muffest_2018_tumbuhkan_industri_mode_muslim_nasional
Widodo, D. (2001). Perubahan Lingkungan Bisnis Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dunia serta Dampaknya pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia, Suatu Analisis Kebijakan . Universitas Indonesia.