## PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BENGKULU

## Rina Yuniarti
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## ABSTRAK
Rina  Yuniarti ; Berdasarkan    Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. sistem  pelaporan  yang  baik  diperlukan  agar  dapat  memantau  dan  mengendalikan  kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah diterapkan.Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  pelaporan  terhadap akuntabilitas  kinerja.  Sampel  penelitian  SKPD  yang  ada  di  pemerintah  kota  Bengkulu. Teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah  regresi  berganda.Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan sistem pelaporan berpengaruh dan terhadap akuntabilitas kinerja

## ABSTRACT
Rina  Yuniarti ; Based  on  Government  Regulation  No.  24  Year  2005  regarding  the  Government Accounting Standards (SAP). Government Accounting Standards are accounting principles applied in  preparing  and  presenting  the  financial  statements  of  the  government.  Thus,  the  Government Accounting  Standards  are  requirements  that  have  the  force  of  law  in  an  effort  to  improve  the quality of financial reports of government agencies. good reporting system is needed in order to monitor and control the performance of managers in implementing budget diterapkan.Penelitian aims  to  determine  the  effect  of  government  accounting  systems  and  reporting  on  performance accountability  system.  The  research  sample  SKPD  in  Bengkulu  city  government.  Data  analysis technique  used  is  the  regression  berganda.Hasil  this  study  indicate  that  the  government accounting system affect the performance accountability and reporting systems and the effect on performance accountability
Key words: Government Accounting System, System Reporting, PerformanceAccountability

## PENDAHULUAN
Berdasarkan    Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.
Menurut  Urip  Santoso  dan  Yohanes  Joni  Pambelum  (2008:4)  “penyusunan  laporan keuangan  yang  berpedoman  pada  standar  Akuntansi  Pemerintahan  bermanfaat  untuk pemenuhan  kebutuhan  informasi  keuangan  secara  umum  yang  lebih  berkualitas  bagi  para pengguna  laporan  keuangan  didalam  rangka  menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan ekonomi,  sosial  dan  politik”.  Pengelolaan  keuangan  pemerintah  baik  pemerintah  maupun pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemeritahan.  Hal  ini  perlu  guna
meningkatkan  keterbandingan  laporan  keuangan  baik  terhadap  anggaran,  antar  periode, maupun  antar  entitas.  Dengan  adanya  Standar  Akuntansi  Pemeritahan  dapat  mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah lebih transparans dan accountable .
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh  pihak yang  berkepentingan.  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  (2000)  mengemukakan,  “laporan yang  baik  adalah  laporan  yang  harus  disusun  secara  jujur,  objektif,  dan  transparan”.  Laporan umpan  balik  ( feedback) diperlukan  untuk  mengukur  aktivitas-aktivitas  yang  dilaksanakan dalam  rangka meningkatkan  kinerja  dan akuntabilitas  dalam  pelaksanaan suatu  rencana  atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian anggaran yang ditetapkan.
Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Bengkulu  telah  menuntaskan Pemeriksaan  Hasil  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LPH  LKPD)  tahun 2013. Berdasarkan opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  ada 8 entitas yang telah diserahkan dengan rincian empat entitas yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko , dan Kabupaten Bengkulu tengah. Sedangkan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang mendapatkan opini WDP. (Bengkulu Ekspress , 13/06/2014) Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  mengalami  penurunan  opini  selama  2  tahun  dari hasil  Pemeriksaan  Hasil  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LPH  LKPD)  oleh  BPK  RI perwakilan  Provinsi  Bengkulu,  Kota  Bengkulu  pada  tahun  Anggaran  2011  memperoleh  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  sedangkan  pada  tahun  2012  dan  2013  mendapatkan  opini Wajar  Dengan  Pengecualian(WDP).  Penurunan  opini  pada  tahun  Anggaran  2012  disebabkan adanya temuan belanja ke sekolah-sekolah  di Dinas Pendidikan Nasional Kota  Bengkulu yang belum  didukung  dengan  bukti  pertanggungjawaban  yang  memadai,  rinciannya  senilai  Rp.  4,8 Miliar atas Belanja Modal dan Rp.6,5 Miliar atas belanja barang. Dan sejumlah asset yang belum dapat  ditelusuri  seperti  peralatan  dan  mesin  senilai  Rp.11,9  Miliar,  Gedung  dan  Bangunan senilai Rp. 36,4 Miliar, serta irigasi senilai Rp. 12 Miliar. Sedangkan pada tahun Anggaran 2013 opini  WDP  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  disebabkan  data  asset  masih  belum  dapat ditelusuri, Asset tersebut berupa pelaratan mesin (kendaraan roda 4 dan 2) bangunan, luasan tanah yang belum lengkap, dan belanja sebesar Rp.11 miliar. (Bengkulu Ekspress,13/06/2014)
Opini  yang  diberikan  oleh  BPK  RI  atas  LKPD  bukanlah  merupakan  hadiah  atau pemberian semata.  Melainkan adalah  mencerminkan kerja keras dan keseriusan dari masing- masing  Instansi  Pemerintah  Daerah,  serta  mencerminkan  akuntanbilitas  kinerja  pemerintah (AKIP).  Penilaian  BPK  RI  berdasarkan    dengan  pernyataan  profesional  mengenai  kewajaran informasi  keuangan  yang  disajikan  masing-masing  LKPD.  Serta  didasarkan  pada  kriteria kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan terhadap hukum perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern Pemerintah.
Dian Tri Hapsari (2014) melakukan penelitian  pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, ketaatan pada peraturan perundangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan  motivasi  kerja  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (Studi  Empiris  pada Pemerintah Kabupaten Lumajang). diperoleh  kesimpulan  bahwa  penerapan standar akuntansi pemerintahan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi/modifikasi  dari  penelitian  Tri  Hapsari  (2014) tentang  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  ketaatan  pada  peraturan perundangan,  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  dan  motivasi  kerja  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten Lumajang.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitan  Tri  Hapsari  (2014)  terletak  pada  objek penelitian  dan  variabel  penelitian.  Objek  penelitian  Tri  Hapsari  (2014)  adalah  instansi pemerintah  Kabupaten  Lumajang  sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  objek  penelitian Instansi  Pemerintah  Kota  Bengkulu  pada  tahun  2014.  Pada  penelitian  Tri  Hapsari  (2014) menggunakan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  ketatatan  pada  peraturan perundangan,  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  dan  motivasi  kerja  terhadap
akuntabilitas  kinerja, sedangkan  pada  penelitian ini  menggunakan  variabel  standar  akuntansi pemerintahan dan sistem pelaporan sebagai variabel independen.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penaliti  tertarik melakukan  penalitian mengenai  : “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu”.

## Rumusan Masalah
1.  Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ?
2.  Apakah  Sistem  Pelaporan  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ?
3.  Apakah Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ?

## Landasan Teori Pengertian Anggaran
Menurut  Indra  Bastian  (2010  :  191)“Anggaran  merupakan  rencana  operasi  keuangan yang  mencakup  estimasi  pengeluaran  yang  diusulkan,  dan  sumber    pendapatan  yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu .”
Mardiasmo  (2000:61),    mendefinisikan  “Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai selama    periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran finansial, sedangkan  penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu  anggaran.”  Dan  Abdul  Halim  (2007:164)  mengartikan  “Anggaran    merupakan  sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun”

## Karakteristik Anggaran
Menurut Indra Bastian (2010 : 192), karakteristik anggaran publik terdiri dari :
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang ditelah dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

## Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran menurut Indra Bastian (2010 : 191) adalah sebagai berikut:
1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.
3. Anggaran  sebagai  alat  komunikasi  internal  yang  menghubungkan  berbagai  unit  kerja  dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran  sebagai  alat  motivasi  dan  persuasi  tindakan  yang  efektif  serta  efisien  dalam pencapaian visi organisasi.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahanan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan  Pemerintah    Nomor  24  Tahun  2005  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan. Standar  akuntansi  pemerintahan    adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusunan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan  demikian,  standar  akuntansi
pemerintahan    merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia
Pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi  pemerintahan,  sehingga  sejak  saat  itu  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 Standar akuntansi pemerintahan tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintAhan menuju berbasis akrual.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  , yaitu  standar  akuntansi pemerintahan    yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBN/APBD. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  Akrual  tersebut  dinyatakan  dalam  bentuk Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  dan  dilengkapi  dengan  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

## Sistem Pelaporan
Menurut Indra Bastian (2010 : 297) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk  mempresentasikan  dan  melaporkan  kinerja  semua  aktivitas  serta  sumber  daya  yang harus  dipertanggungjawabkan.  Pelaporan  ini  merupakan  wujud  dari  proses  akuntabilitas kinerja  ”.  Setiap  instansi  pemerintah  berkewajiban  untuk  menyiapkan,  menyusun,  dan melaporkan  laporan  keuangan  secara  tertulis,  periodik  dan  melembaga.  Laporan  keuangan isntansi  pemerintah  merupakan  representasi  posisi  keuangan  dari  transaksi-transaksi  yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Pelaporan  kinerja  dimaksudkan  untuk  mengkomunikasikan  capaian  kinerja  instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi  pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Menurut Mardiasmo (2002:162) tujuan umum dari penyampaian laporan keuangan oleh instansi pemerintah adalah :
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan  politik  serta  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  ( accountability) pengelolaan (stewardship).
2. Untuk  memberikan  informasi  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  manajerial  da organisasional.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut  Mardiasmo  (2009:20)  “Akuntabilitas  publik  merupakan  Kewajiban  seorang pemeggang  amanah  untuk  memberikan  informasi,  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapan  segala  aktifitas  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  yang    memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut ”
Abdul  Halim  (2007  :  20)  “Akuntabilitas    publik  adalah  kewajiban-kewajiban  dari individu atau penguasa yang  dipercayakan  untuk  mengelola  sumber  daya  publik  dan yang bersangkutan    dengannya  untuk  dapat  menjawab    hal-hal  yang  menyangkut pertanggungjawaban  pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya ”
Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  menjelaskan  bahwa    akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dakam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Dari  uraian  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  perwujudan kewajiban  seseorang  atau  unit  organisasi  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan pengendalian  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam rangka  mencapai  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.
Mardiasmo  (2002  :  21)  akuntabilias  publik  terdiri  atas  dua  macam  ,  yaitu  :  (1) akuntabilitas  vertikal  ( vertical  accountability), dan  (2)  akuntabilitas  horizontal  ( horizontal accountability). Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  juga  seperti  yang  dikutip  BPKP dalam bukunya  Akuntabilitas dan Good  Governance (2000:24),   membedakan  akuntabilitas  dalam  3 macam yaitu:
Kerangka Analisis

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## Hipotesis
H1  =  Standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
H2  =    Sistem  pelaporan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
H4  =    Kejelasan  sasaran  anggaran,  standar  akuntansi  pemerintahan,  dan  sistem  pelaporan berpengaruh  secara  simultan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuisioner
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  negeri  sipil  pada  SKPD  Kota Bengkulu  yang  berkaitan  dengan  Tim  Anggaran  meliputi  Pengguna  Anggaran  (PA),  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan  (PPTK)  di  lingkungan  pemerintah  Kota  Bengkulu.  Sesuai  dengan  metode  penarikan sampel  yaitu Purposive  Sampling responden  dalam  penelitian  ini  pegawai  negeri  sipil  yang berkerja di SKPD Kota Bengkulu berkaitan dengan Tim Anggaran meliputi Pengguna Anggaran (PA),  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK).  Sampel  penelitian  ini  terdiri  dari  Kepala  Bidang,  Kepala Subbagian dan Sekretaris dari setiap SKPD yang berjumlah 197 responden. Pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner,  yang  ditujukan  kepada
Standar Akuntansi Pemerintahan
(X2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Sistem pelaporan (X3)
responden  untuk  setiap  SPKD  yang  dijadikan  tempat  penilitian.  Peneliti  menyerahkan kuesioner  dengan  di  lampirkan  Surat  Penelitian  dan  mengambil  kembali  kuesioaner  tersebut sesuai dengan perjanjian pengambilan.
Kuesioner ditujukan pada 33 SKPD di Kota Bengkulu yang dijadikan tempat penelitian. Kuesioner yang di distribusikan kepada responden sebanyak 197 eksemplar. Jumlah kuesioner yang  terkumpul  yakni  174  dari  total  197  kuesioner  yang  disampaikan  jadi  responden  rate dalam penelitian ini sebesar 88,32% (174:197). Dari 174 kuesioner yang terkumpul terdapat 16 kuesioner  yang  tidak  dijawab  dengan  lengkap  dan  tidak  sesuai  kriteria.  Dengan  demikian jumlah Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 158 eksemplar kuesioner (80,50%). Perhitungan tingkat pengambilan kuesioner dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

## Tabel 1. Tingkat Pengambilan Kuesioner
Keterangan Jumlah Persentase Jumlah kuesiner yang disampaikan 197 100% Jumlah kuesiner yang tidak dikembalikan 23 11,67% Jumlah kuesiner yang kembali 174 88,32% Jumlah kuesiner yang tidak lengkap 16 8,12% Jumlah kuesiner yang dapat diolah 158 830,20% Sumber: Data diolah, 2014

## Uji Kualitas Data Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Teknik  yang  digunakan  untuk  melakukan  uji  validitas  adalah coefficient  correlation  pearson . Data  diakatakan  valid  jika  total  setiap  konstruknya  signifikan  pada  level  0,05  atau  0,01 . Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini:

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Variabel Pearson Correlation sig Keterangan Sistem Akuntansi Pemerintah 0,651 – 0,821 0,000 Valid Sistem Pelaporan 0,780 – 0,822 0,000 Valid Akuntabilitas Kinerja 0,652 – 0,738 0,000 Valid

## Sumber: Data Diolah Tahun 2014
Berdasarkan  Tabel  2.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  variabel  Standar  Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja semuanya valid. Dari semua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi di bawah 0.01 yaitu bernilai 0.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.

## Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  adalah  pengujian  untuk  menguji  konsistensi  alat  ukur,  apakah  hasilnya tetap  konsisten  jika  pengukuran  diulang.  Untuk  menguji  reabilitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode Cronbach  Alpha. Metode  pengambilan  keputusan  pada  uji  reabilitas dengan menggunakan batasan 0,7. Uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan Sistem Akuntansi Pemerintah 0,914 0,7 Reliabel Sistem Pelaporan 0,858 0,7 Reliabel Akuntabilitas Kinerja 0,799 0,7 Reliabel

## Sumber: Data Diolah Tahun 2014
Berdasarkan  tabel  3.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Variabel  Standar  Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja semuanya reliabel. Dari semua variabel tersebut memiliki nilai kritis lebih besar dari 0.7.

## Uji Asumsi Klasik Pengujian Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier ada korelasi antara  kesalahan  pengganggu    pada  periode  t-1  (  sebelumnya).  Dalam  penelitian  ini  uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin - Watson (DW test) yang hanya digunakan untuk autokorelasi  tingkat  satu  ( first  order  autocorrelation) dan  mensyaratkan  adanya  intersep (konstanta)  dan  tidak  ada  variabel lag diantara  variabel  independen  (Ghozali,  2006).  Hasil pengujian autokorelasi untuk model regresi yang kedua disajikan pada Tabel 4. di bawah ini:

## Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Durbin Watson K N Dl du kriteria Keterangan 1,949 3 158 1,693 1,774 dl≤d du Tidak ada Autokorelasi

## Sumber: Data Diolah Tahun 2014
Berdasarkan  tabel  kesimpulan  dw  test  untuk  observasi  (n)  sebanyak  158  variabel independen    (k)  sebanyak  3  variabel    di  peroleh  nilai durbin  upper (du)  sebasar  1,774    dan durbin lower (dl) sebesar 1,693. Dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan untuk menguji masalah  autokorelasi  diperoleh  hasil  dl≤d du  sehingga  disimpulkan  tidak  ada  autokorelasi pada model regresi.

## Pengujian Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat  pada  tolerance  value  atau Variance  Inflation  Factor (VIF).  Apabila tolerance  value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat multikolinieritas,  maka  salah  satu  variabel  harus  dikeluarkan  dari  persamaan.  Uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini:

## Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Sistem_Akuntansi_Pemerintah 0.808 1.238 Bebas Mulitikolinearitas SISTEM_PELAPORAN 0.808 1.238 Bebas Mulitikolinearitas

## Sumber: Data Diolah Tahun 2014
Hasil  pengujian  masalah  multikolinieritas  yang  disajikan  pada  Tabel  5.    di  atas menunjukan  bahwa  seluruh  variabel  independen  yang  digunakan  bebas  dari  masalah multikolinieritas.  Hasil  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai Tolerance > 0,10 dan  nilai Variance Inflation Factor (VIP) < 10.

## Pengujian Heterokedastisitas
Uji heterokedatisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk melihat ada atau tidak gejala heterokedastisitas,  data  akan  diolah  menggunakan  metode  Glejser.  Gejala  heterokedastisitas ditunjukkan  oleh  koefisien  regresi  dari masing-masing  variabel  bebas  terhadap  nilai absolute residualnya.  Jika nilai signifikansinya lebih  besar dari nilai alpha 0,05, maka dapat dipastikan tidak  mengandung  gejala  heterokedastisitas.  Hasil  perhitungan  uji  heterokedastisitas  dapat dilihat pada tabel  berikut ini:
Tabel  6. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2.804 1.061 2.641 .009 Sistem_Akuntansi_Pemerintah -0.007 0.023 -0.025 -.283 0.778 SISTEM_PELAPORAN -0.047 0.045 -0.095 -1.060 0.291 a. Dependent Variable: absres
Sumber: Data Diolah Tahun 2014
Dari  hasil  pengujian  heteroskedasitas  yang  disajikan  pada  Tabel  6.  di  atas,  untuk persamaan  regresi  terlihat  bahwa  semua  variabel  dalam  penelitian  ini  bebas  dari  masalah heterokedastisitas, karena nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alpha 0,05.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 7. Analisis Linier Berganda Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.942 1.710 5.815 .000 Sistem_Akuntansi_Pemerintah 0.186 0.038 0.364 4.950 0.000 SISTEM_PELAPORAN 0.313 0.072 0.320 4.354 0.000 a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS_KINERJA
Sumber: Data Diolah Tahun 2014
Berdasarkan Tabel 7. di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:
Y = 9,949+0,186X 1 + 0,313X 2 Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa: 1. Nilai  Konstanta  sebesar  9,949  mempunyai  makna  bahwa  nilai  akuntabilitas  kinerja    (Y) sebesar 9,949, jika dipengaruhi oleh variabel variabel standar akuntansi pemerintah (X 1 ) dan sistem  pelaporan  (X 2 )  atau  nilai  X 1 ,  X 2 =  0  atau  konstan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada variabel  lain  yang  mempengaruhi  nilai  akuntabilitas  kinerja  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian ini. Tanda positif bermakna bahwa akuntabilitas kinerja berada pada titik tertinggi jika dipengaruhi oleh variabel standar akuntansi pemerintah dan sistem pelaporan.
2. Koefisien  regresi  standar  akuntansi  pemerintah  sebesar  0,186  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan  satu  satuan  standar  akuntansi  pemerintah  maka  akan  meningkatkan  standar akuntansi pemerintah sebesar 0,186 satuan.
3. Koefisien  regresi  sistem  pelaporan  sebesar  0,313  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan satu satuan sistem pelaporan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,313 satuan.

## Uji t
Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu  kejelasan sasaran anggaran,  sistem  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja dilakukan  pengujian  secara  parsial.  Dari  perhitungan  SPSS  yang  disajikan  dalam  tabel  8. diperoleh nilai t hitung sebagai berikut ini:
Tabel 8. Uji t
Model Unstandardized Coefficients t hitung t tabel Sig. B Std. Error 1 (Constant) 9.942 1.710 5.815 0.000 Sistem_Akuntansi_Pemerintah 0.186 0.038 4.950 1,654 0.000 SISTEM_PELAPORAN 0.313 0.072 4.354 1,654 0.000 a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS_KINERJA

## Sumber : data diolah tahun 2014
1. Variabel  standar  akuntansi  pemerintah  (X 1 ),  menunjukkan  t  hitung  sebesar  4,950  dan  t tabel sebesar 1,654 pada tingkat signifikan 0,000, karena tingkat signifikan 0,000 0,05 maka variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Dengan demikian hipotesis pertama diterima
2. Variabel  sistem  pelaporan  (X 2 ),  menunjukkan  t  hitung  sebesar  4,354  dan  t  tabel  sebesar 1,654 pada tingkat signifikan 0,002, karena tingkat signifikan 0,000 0,05 maka variabel sistem  pelaporan  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  variabel  akuntabilitas  kinerja. Dengan demikian hipotesis kedua diterima

## Uji F
Uji F seringkali juga dinamakan dengan analysis of variance . Pengujian ini dimaksudkan untuk  mengetahui  apakah  semusa  variabel  independen  atau  bebas  yang  dimasukkan  dalam model  mempenyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  atau  terikat. Variabel-variabel  penjelas  yang  digunakan  dalam  model,  secara  bersama-sama  mempunyai pengaruh  atau  tidak  terhadap  variabel  yang  ingin  dijelaskan  dengan  menggunakan  uji  F  test. Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  X  terhadap  Y  secara  bersama-sama.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini:

## Tabel 9. Uji F

## ANOVA
b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 299.741 2 149.871 38.584 0.000 a Residual 590.414 152 3.884 Total 890.155 154
a. Predictors: (Constant), SISTEM_PELAPORAN, Sistem_Akuntansi_Pemerintah b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS_KINERJA

## Sumber: Data Diolah tahun 2014
Berdasarkan Tabel 9. tampak bahwa nilai F hitung sebesar 38,584 lebih besar dari F tabel sebesar  2,70  dengan  angka  signifikansi  =  0,000  <  α  =  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  model penelitian  adalah  baik  atau  dengan  kata  lain  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  standar akuntansi pemerintah dan sistem pelaporan  terhadap akuntabilitas kinerja.

## Pembahasan
Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Kota Bengkulu
Berdasarkan  hasil  regresi  linier  pada  penelitian  ini,  hasil  pengujian  hipotesis  kedua secara  parsial  diperoleh  menunjukkan  t  hitung  sebesar  4,950  dan  t  tabel  sebesar  1,654  pada tingkat  signifikan  0,000,  karena  tingkat  signifikan  0,000 0.05  maka  variabel  Standar Akuntansi Pemerintah  berpengaruh dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Ini mendukung  hasil  penelitian  Dian  Tri  Hapsari  (2014)  yang  menjelaskan  bahwa  Standar Akuntansi  Pemerintahan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kineja  Isntansi Pemerintah Kota Lumajang.
Dengan  diterimanya  hipotesis  kedua  dalam  penelitian  maka  dapat  diartikan  bahwa dalam  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  telah  sesuai  dengan  SAP,  sehingga  akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kota Bengkulu.
Pengaruh  Sistem  Pelaporan  (X 2 )  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (Y)
Berdasarkan  hasil  regresi  linier  pada  penelitian  ini,  hasil  pengujian  hipotesis  kedua secara  parsial  diperoleh  menunjukkan  t  hitung  sebesar  4,354  dan  t  tabel  sebesar  1,654  pada tingkat signifikan 0,000, karena tingkat signifikan 0,002  0.05 maka variabel Sistem Pelaporan berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  variabel  akuntabilitas  kinerja.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa asumsi yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat sistem pelaporan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasasaran instansi pemerintah.
Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (X 1 )  dan  Sistem  Pelaporan  (X 2 )  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (Y)
Pada  Pengujian  secara  simultan  diperoleh  hasil  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar  38,854 lebih  besar  dari  F  tabel  sebesar  25,495  dengan  angka  signifikansi  =  0,000 <  α  =  0,05.  Hal  ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan
antara  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Sistem  Pelaporan    terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu .
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  standar  akuntansi  Pemerintah  dan  sistem pelaporan di Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kota Bengkulu dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparansi, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan di Kota Bengkulu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Standar akuntansi pemerintah  berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,186  pada  tingkat  signifikan  0,000, karena tingkat signifikan 0.000  0.05. Dengan diterima hipotesis ini berarti semakin tinggi standar  akuntansi  pemerintah  yang  diterapkan  oleh  Instansi  Pemerintah  maka  akan meningkatkan akuntabilitas kinerja
2. Sistem  pelaporan  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja,  hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,313  pada  tingkat signifikan 0,000,  karena tingkat signifikan 0,000  0.05 maka variabel sistem pelaporan berpengaruh dan signifikan terhadap  variabel  akuntabilitas  kinerja.  Dengan  diterima  hipotesis  ini  berarti  semakin tinggi sistem pelaporan yang dimiliki oleh  Instansi Pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja
3. Kejelasan  sasaran  anggaran,  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  pelaporan berpengaruh  dan  signfikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  ditunjukkan  dengan  nilai  F hitung sebesar 26,227 dengan angka signifikansi = 0.000 <
Hal ini berarti bahwa ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  Kejelasan  sasaran  anggaran,  standar  akuntansi pemerintah  dan  sistem  pelaporan  berpengaruh  dan  signfikan  terhadap  akuntabilitas kinerja

## Saran
1. Untuk  lebih  mempertahankan  dan  meningkatkan  pengetahuan  pegawai  dan  pejabat- pejabat  di  Lingkungan  pemeritah  Daerah  Bengkulu  tentang  penyusunan  laporan  sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar, sehingga  dapat  menyusun  dan  memahami  laporan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah  dan  mewujudkan  transparansi  dan  akuntanbilitas  kinerja  di  lingkungan pemerintah Daerah Bengkulu.
2. Untuk  penyelenggara  permeritah  agar  lebih  mempertahankan  dan  meningkatkan penggunaan  sistem  pelaporan  agar  hasilnya  dapat  menjadi  acuan  bagi  pemakai  untuk dijadikan bahan dalam rangka pengambilan keputusan.
3. Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memotivasi  peneliti  selanjutnya  terutama  yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan  dapat  mengembangkan  variabel  lain,  seperti  peraturan  pemerintah, pengendalian akuntansi, good governance yang juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,2004. Akuntansi  Sektor  Publik  :  Akuntansi  Keuangan  Daerah”,  Jakarta: Salemba Empat.
Anthony. R.N.,J. Dearden,N.M. Bedford, 1999. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 6. Jakarta: Erlangga.
Dian  Tri  Hapsari.  2014. Pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  Ketaatan  pada peraturan  perundangan,  kompetensi  Aparatur  pemerintah  daerah  dan  motivasi  kerja Terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah(studi  empiris  pada  pemerintah kabupaten lumajang). Universitas Jember, Jember.
Duwi Prayitno. 2010 . Tehnik Muda dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian . Gava Media Yogyakarta.
Ghozali.2005. Analisis Multivariat. Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang
Http://bengkulu.bpk.go.id. Bengkulu Utara dan lebong memperoleh WTP. Tanggal 25 Bulan Juni 2013.
http://bengkuluekspress.com/4-kabupaten-raih-wtp/. 4 PEMDA WTP 4 PEMDA WDP. Tanggal 13 bulan juni 2014.
Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  239/IX/6/2003  tentang  Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAN,  BPKP.  2000. Pengukuran  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Modul  Sosialisasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Mardiasmo.  2002b. Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi  Pertama. Penerbit  Andi  Yogyakarta, Yogyakarta.
Moh. Mahsun, dkk. 2006. Penelitian Bisnis. Penerbit: Andi Yogyakarta, Yoyakarta.
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002 . Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama . Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP .2003. Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah . Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
,  Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara.
,  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit: Alfabet, Bandung.