## DESENTRALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA:TANTANGANDANPERSOALAN KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
THE DECENTRALIZATION OF THE FAMILY

## PLANNING PROGRAM: CHALLANGES AND ISSUES, THE WEST KALIMANTAN PROVINCE CASE

## Sri Sunarti Purwaningsih
Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Indonesia srisunartipurwaningsih@yahoo.com

## Abstract
One of the main objectives of regional autonomy is to  improve the access and quality of services given by the government. However,  the implementation of it actually faces  several problems,  and that  includes  the family planning sector.  This paper is intended to raise a discussion related to the challenges and issues that were faced while implementing the decentralization of the family planning sector in the national/eve/, and in specific the West Kalimantan Provinces case.  On the national/eve/,  the challenges that  are  encountered,  among other things,  are:  The  changes  in  the  authority  and organizational structure of the family planning; budget reductions and human resources; and the declining of the population performance indicator.  When it comes to the West Kalimantan Provinces case,  the challenges in managing the family planning program were in consequence of, among other things, the decrease of the PLKB s number, and the ability of the local governments budget to providing contraceptives.  This was especially so after the  implementation  of regional autonomy.  After the  decentralization  of the family planning program, in general the local governments' (regency/city) commitment has deflated compared to  the era when decentralization  was not yet implemented. In order to address these problems,  the revitalization of the family planning program has been initiated by the central government. F amity planning needs to be re-emboldened, equipped with right synergy between the local governments {provincial and regional) and the central government.
Keywords:  Regional autonomy,  decentralization  of the  Family Planning Program, revitalization of the Family Planning Program, synergy between the central and local governments,  West Kalimantan

## Abstrak
Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan, demikian pula untuk bidang keluarga berencana. 'Tulisan ini bertujuan mengemukakan
bahasan  terkait  dengan  tantangan  dan  persoalan  yang  dihadapi  dalam  implementasi desentralisasi bidang K.B baik di tingkat nasional maupun kasus di Provinsi Kalimantan Barat.  Pada  tingkat  nasional,  tantangan  yang  dihadapi  di  antaranya  perubahan kewenangan  dan  struktur organisasi  pengelola  Keluarga  Berencana,  berkurangnya anggaran  dan  SDM,  serta  menurunnya  capaian  indikator  kependudukan.  Demikian pula di  Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam penyelenggaran program keluarga berencana  antara  lain  karena  penurunan jumlah  PLK.B  dan  kemampuan  anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi  daerah.  Setelah adanya desentralisasi  program K.B,  secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan komitmen pemerintah daerah kabupatenlkota terhadap  program  K.B  dibandingkan  dengan  era  sebelumnya.  Menghadapi  berbagai persoalan tersebut, program revitalisasi program K.B yang telah digagas oleh pemerintah pusat,  perlu  digalakkan  kembali  disertai  dengan  sinergi  antara  pemerintah  daerah (Provinsi dan kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Kata Kunci: otonomi daerah, desentralisasi program Keluarga Berencana, revitalisasi program K.B,  sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Barat

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  lahimya  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang saat ini telah diperbarui menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah, maka berbagai sektor telah didesentralisasikan ke  daerah  termasuk  bidang  Keluarga  Berencana (KB).  Desentralisasi bidang KB diawali dengan lahimya Keputusan Presiden No.  103 Tahun 2001  tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen  (LPND) sebagai peraturan turunan atau tindak lanjut dari UU No.22 Tahun 2009. Dalam Keppres tersebut, dikemukakan ter<i;apat 25 LPND yang mempunyai tugas khusus dan bertanggungjawab kepada presiden, termasuk BKKBN. Dengan demikian, sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN dialihkan secara bertahap kepada pemerintah daerah  yang  berlaku  selambat-lambatnya  31  Desember  2003.  Keputusan Presiden No.I 03 Tahun 2001, kemudian diperbarui menjadi Keputusan Presiden No.  30 Tahun 2003, bahwa pada awal tahun 2004, berbagai program keluarga berencana menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pelaksanaan  desentralisasi  bidang  Keluarga  Berencana juga bertepatan dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membatasi jumlah kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota maksimal sebanyak 14 lembaga berbentuk dinas, serta delapan buah lembaga berbentuk badan dan kantor. Meskipun pada perkembangannya PP tersebut saat ini telah diganti menjadi PP No. 41  Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah,  akan tetapi tetap  terjadi perubahan kelembagaan.  Kondisi

## 110 I Jurnal Kependudukan Indonesia
tersebut telah melahirkan persoalan baru bagi program KB di  lapangan. Bagi pemerintah daerah yang kurang memprioritaskan program KB,  maka institusi KB yang ada akan diintegrasikan dengan institusi lainnya. Lembaga KB yang berdiri sendiri akan lebih mudah menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta  lebih  terfokus  dalam  implementasi  program-program  KB.  Lembaga KB  yang  dimerger/digabung,  cenderung  kurang  efisien  dalam  implementasi program-program KB karena terbatasnya sumber daya baik pendanaan maupun sumber daya manusia pengelola program.  Dengan demikian, hal yang paling penting adalah peran, kepedulian dan komitmen pemerintah daerah (baik unsur eksekutif maupun legislatif di daerah) terhadap pentingnya KB.
Pemerintah pusat,  sebetulnya telah menyadari adanya penurunan kinerja dan capaian target indikator kependudukan. Untuk itu, pada tahun 2007, lahir PP Nomor 38 tahun 2007, yang menguatkan bahwa urusan pemerintahan bidang KB merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini kemudian diperkuat dengan pemyataan secara eksplisit Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, bahwa jendela kesempatan untuk Indonesia yang menguntungkan pembangunan tidak  akan  pemah  tercapai  bahkan  akan  merugikan  hila  laju  pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dan kualitas penduduk tidak ditingkatkan secara terus-menerus dan konsisten, antara lain melalui kegiatan KB.
Tulisan  ini  akan  mengemukakan  pembahasan  tentang  tantangan  dan persoalan pelaksanaan implementasi program KB  di  era otonomi daerah baik pada tingkat  makro  (nasional)  maupun  pada  tingkat  Provinsi  yaitu  Provinsi Kalimantan Barat.  Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder seperti dokumen peraturan perundangan, basil-basil penelitian yang relevan,  maupun  data  kualitatif berdasarkan  basil-basil  kaj ian  yang  telah dilakukan oleh Puslit kependudukan - LIPI.

## DESENTRALISASI BKKBN DAN T ANTANGANNYA
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) telah diakui secara nasional maupun intemasional sebagai pengelola program Keluarga Berencana (KB) yang sukses pada masa pemerintahan Orde Baru. Suksesnya pelaksanaan keluarga berencana oleh BKKBN tersebut karena adanya kemampuan mengelola dimensi  politik dari  program  keluarga  berencana  di  tingkat  nasional.  Paling tidak ada tiga dimensi politik yang berhasil dilaksanakan oleh BKKBN dalam mengelola keluarga berencana, yaitu (I) merangkul para ulama yang berbeda pandangan ten tang keluarga berencana; (2) mengatasi kekurangan sumber daya manusia; dan (3) memanfaatkan birokrasi politik dalam pelaksanaan program (J. Hugo,  1987).
Vol. VII, No.2,  2012 I ttl
Di  tingkat  nasional,  pelaksanaan  program  KB  telah  mencapai  beberapa keberhasilan dalam kurun waktu tiga dasawarsa yang ditandai dengan semakin diterimanya  norma  keluarga  kecil  bahagia  dan  sejahtera  oleh  masyarakat. Keberhasilan tersebut tercermin dari semakin mengecilnya rata-rata jumlah anak yang dimiliki keluarga; tingginya angka kesetaraan ber-KB; menurunnya angka kematian ibu, bayi dan anak serta menurunnya angka pertumbuhan penduduk. Di  samping  itu,  melalui  pendekatan  kemasyarakatan  dalam  pengelolaan program telah berhasil pula mengikutisertakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam program KB.  Salah satu indikator keikutsertaan masyarakat dan sektor swasta dalam  program  KB  adalah  berkembangnya  kelembagaan  masyarakat  dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membantu program KB  di  tingkat desa dan dusun serta tingginya kemandirian masyakat dalam ber-KB.
Di  kancah  intemasional,  keberhasilan  Program  KB  di  Indonesia  telah pula diakui dan ditetapkan menjadi salah satu "center of excellence" di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Program KB di Indonesia menjadi salah satu model success story pelaksanaan keluarga berencana di negara berkembang yang banyak ditiru oleh negara-negara berkembang di dunia.  Hal ini ditandai dengan banyaknya delegasi  dari  berbagai negara di  dunia yang datang untuk mempelajari keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program KB. Selain bela jar, banyak negara yang juga menjalin kerjasama bilateral dalam pelaksanaan keluarga  berencana.  Kerja  sama  bilateral  tersebut  antara  lain  terwujud  dari adanya bantuan teknik (technical assisstance) dan pelatihan bagi para pengelola program KB di beberapa negara berkembang.
Sejalan  dengan  era  globalisasi  reformasi  dan  demokrasi  yang  menjadi paradigma universal, dalam melaksanakan visi dan misi program, pengelolaan Program KB Nasional pada masa-masa mendatang perlu memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat baik ditingkat nasional maupun intemasional. Isu-isu penting seperti hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi pemberdayaan perempuan,  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (termasuk  partisispasi  pria), perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan hak asasi man usia akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Program KB Nasional di masa depan.

## Perubahan  Kewenangan  dan  Struktur  Organisasi  Pengelola Keluarga Berencana
Adanya desentralisasi menyebabkan pendekatan-pendekatan dalam mengelola KB  yang selama ini dilakukan BKKBN untuk mengemban dan melaksanakan visi dan misinya tersebut menemui banyak kendala untuk dimplementasikan. Desentralisasi  di  era  otonomi  daerah  akan  membawa  perubahan  pada

## 112 I Jurnal Kependudukan Indonesia
kewenangan  dan  struktur  organisasi  pengelola  KB  di  daerah  (provinsi  dan kabupaten)  serta hubungan kerja yang bersifat hierarki antara BKKBN pusat dengan pengelola KB di tingkat kabupaten dan provinsi. Perubahan-perubahan tersebut  selanjutnya  akan  berpengaruh  pada  suasana  dan  kinerja (corporate culture) BKKBN di daerah yang selama ini telah terbangun.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  terjadi  perubahan  kewenangan  pada  pemerintah  daerah.  Kepada pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang  mencakup  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  bidang-bidang  yang berdasar  Undang-Undang  telah  ditetapkan  sebagai  kewenangan  pusat. Keleluasaan  otonomi  ini  mencakup  pula  kewenangan  yang  utuh  dan  bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah  kewenangan  pusat  termasuk  program  KB  Nasional,  pengelolaannya diserahkan  kepada  pemerintah kabupaten/kota.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya penyerahan P3D (Personal Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokementasi) BKKBN Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/ kota.
Kelangsungan program KB  menjadi tantangan besar, karena tidak semua daerah  melihat  program  KB  dari  sudut  pandang  yang  sama.  Implikasinya, pelaksanaaan visi dan misi program KB di daerah akan menemui banyak kendala. Dengan adanya Undang-Undang Nom or 32 tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nom or 103 Tahun 2001  ten tang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah Non  Departemen, program KB tidak lagi dilaksanakan sentralistik di bawah koordinasi BKKBN, melainkan didesentralisasikan kepada  daerah.  Jadi,  kabupaten/kota  memiliki kemandirian  dalam  menangani  masalah  KB,  termasuk  urusan  anggaran  dan personilnya.
Permasalahan  yang  berkembang  pada  saat  pelaksanaan  program  KB setelah ditetapkannya desentralisasi adalah menurunnya kapasitas kelembagaan Program  KB.  Hal  ini  terjadi  karena  melemahnya  komitmen  politis  dan komitmen operasional di tingkat kabupaten atau kota. Akibat dari menurunnya kelembagaan atau  organisasi perangkat daerah adalah kelembagaan program KB  di kabupaten atau kota menjadi sangat beragam. Dari basil evaluasi, sejak sebagian kewenangan dalam program KB diserahkan kepada daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota pada akhir tahun 2003,  pelaksanaan program KB di daerah (kabupatenlkota) belum sepenuhnya menjadi komitmen dan prioritas daerah.  Hal  ini  antara  lain  ditunjukkan  oleh  adanya  variasi  kelembagaan
yang mengelola program KB  baik nomenklatur maupun bentuknya sehingga berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan program KB (Hartono dkk, 2005).
Komitmen  pemerintah  kabupatan/kota  terhadap  pelaksanaan  KB  dapat dilihat  dari  bentuk  kelembagaan  yang  mengelola  K.B  di  daerah.  Pada  awal pelaksanaan  desentralisasi,  sebagian  besar  kabupaten/kota  menunjukkan komitmen rendah. Hal ini tampak dari bentuk kelembagaannya yang digabung dengan badan/dinas/kantor yang dianggap sejenis. Hal inijuga terkait dengan PP yang membatasi jumlah kelembagaan daerah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Data menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan yang menangani K.B  di  kabupatenlkota  sangat beragam.  Sebanyak  331  kabupatenlkota  sudah membentuk  kelembagaan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Perda  (peraturan daerah)  dan  81  kabupaten/kota  dalam  bentuk  SK Bupati/Walikota.  Rincian bentuk kelembagaan pengelola KB di daerah adalah sebagai berikut: ( 1) Dinas utuh sebanyak 31  kabupatenlkota, (2) Dinas merger sebanyak 151  kabupaten/ kota), (3) Dinas insert (yang diintegrasikan ke dinas lain) sebanyak 8 kabupaten/ kota, ( 4) Badan utuh sebanyak 52 kabupatenlkota, ( 5) Badan merger sebanyak 91  kabupatenlkota, dan ( 6) Kantor utuh sebanyak 46 kabupatenlkota (BK.KBN, 2006a). Pada tahun 2009,jumlah kelembagaan KB menjadi 393 kabupaten dan kota (sekitar 82% dari 479 kota dan kabupaten).

## Berkurangnya Sumber Daya Man usia dan Dukungan Anggaran
Akibat dari ditetapkannya kebijakan desentralisasi, selain berkurangnya jumlah institusi  pengelola KB  kualitas  tenaga  pengelola dan pelaksana program  KB di  tingkat lapangan juga menurun karena ban yak yang dimutasi atau pensiun. Pemerintah daerah pada masa terse but ban yak memindahkan dan menempatkan mantan pegawai BKK.BN termasuk PLKB di wilayah kecamatan dengan alasan pegawai tersebut memiliki pengalaman dalam berurusan dengan masyarakat. Di berbagai daerah, PLKB/PKB dipindahtugaskan menjadi stafke dinas lain, ada yang menjadi kepala desa,  bahkan ada yang menjadi camat. Kepindahan para PLBK/PKB terse but juga terkait dengan kurang jelasnya kedudukan BK.KBN di  tingkat  kabupatenlkota  pada  saat  otonomi  daerah  dilaksanakan  sehingga mereka menerima tawaran untuk bertugas di institusi lain. Perpindahan tersebut mengakibatkan jumlah  PLKB jauh  menurun  dibanding  sebelum  otonomi daerah sehingga hal  ini  dapat berdampak terhadap kinerja program.  Sebelum desentralisasi  atau  otonomi  daerah, jumlah PLK.B/PKB  di  seluruh Indonesia sebanyak  26.074.  Setelah  otonomi  daerah jumlahnya turun  menjadi  19.586 atau  hanya sekitar 75% saja.  Pemerintah terus  berusaha untuk meningkatkan jumlah PLK.B tersebut. Tahun 2012, jumlah PLKB di Kalimantan Barat hanya 328 orang yang harus melayani penduduk dari  1.689 desa yang ada di provinsi ini (http://www.bkkbn.go.id).

## 114 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Anggaran  untuk  program  KB  di  tingkat  kabupaten/kota juga  cukup beragam nilainya. Besar kecilnya anggaran tersebut tergantung dari komitmen Pemerintah derah (kabupatenlkota) pada pelaksanaan KB. Menurnt narasumber dari BKKBN, kepedulian pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap pelaksanaan KB  masih relatif rendah.  Hal terse but terlihat dari kecilnya a1okasi dana padaAPBD. Secara umum setiap pemerintah kota dan kabupaten mengalokasikan anggaran sangat terbatas untuk KB, yaitu berkisar antara 0,04-0,2% dari APBD-nya (www.tribunnews.com).

## Menurunnya Capaian Indikator Kependudukan
Berkurangnya jumlah PLKB/PKB, baik karena beralih tugas menjadi pejabat struktura1  di  tingkat kabupaten/kota/kecamatan, menjadi  tenaga administrasi, maupun karena pensiun berdampak pada terganggunya pelaksanaan penyuluhan KB.  Menurnnnya  intensitas  penyuluhan  KB  dan  keterbatasan  ketersediaan kontrasepsi akibat dari berkurangnya anggaran berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk.  Tahun  2006  laju  pertambahan  penduduk  mencapai  1,6% per tahun.  Hal  ini  dinilai  sangat  mengkhawatirkan,  karena  berarti  setiap tahun terdapat kelahiran 3-4 juta bayi. Untuk itulah Presiden Indonesia sudah memberikan  sinyal  "lampu  kuning" (Antara  News, 10  November  2006). Meskipun laju pertambahan penduduk te1ah turnn menjadi  l ,49%, tetapi angka tersebut terns  diupayakan  untuk  turnn  agar tidak  terjadi  ledakan  penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai  sekitar 237 juta jiwa.  Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (nama barn dari  Badan Koordinasi  Keluarga Berencana nasional/BKKBN) mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk diupayakan untuk terns turun menjadi sekitar 1,3% pada tahun 2012 (www.koran-jakarta. com/index.php/ detaillviewO lldiunduh 20 Febrnari20 13). Hal tersebut dilakukan agar  ledakan penduduk  dapat  dihindari  karena  akan  menimbulkan  berbagai ancaman seperti ketersediaan pangan, lahan, dan energi.
Kepala  BKKBN  memerkirakan  tahun  2008-2014  akan  terjadi  ledakan kelahiran bayi (baby  boom) tahap  kedua,  setelah yang pertama terjadi  tahun 1970-an. Penyebabnya, saat ini kondisi keluarga Indonesia sedang mengalami masa produktif yang  ditandai  dengan  proses  kelahiran.  Dengan  meledaknya kaum  usia  muda  (20-30  tahun),  dapat  diprediksi  angka  kelahiran juga akan meledak (BKKBN online, 29 Agustus 2008).
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa,  yang  mencakup  mereka  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  perkotaan sebanyak  118.320.256 jiwa  (49,79%)  dan  di  daerah  perdesaan  sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%).  Laju  pertumbuhan  penduduk  tahun  2000-2010
sebesar I ,49% per tahun. Jumlah ini bertambah 32,5 jiwa sejak tahun 2000. Hal ini berarti setiap bulannya bertambah 270.833 jiwa, setiap harinya bertambah sebesar 9.027 jiwa, setiap jam bertambah 377 jiwa, dan setiap detik bertambah 1,04 (1-2 jiwa) (http://data.tnp2k.go.id).
Data juga menunjukkan bahwa sebagian dari keluarga yang memiliki anak banyak tersebut adalah mereka yang kurang mampu dan tinggal di  pedesaan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan bahwa  rata-rata jumlah  anak  yang  dilahirkan  dari  seorang  perempuan  usia produktif(total fertility rate/TFR) turun menjadi 2,6. Namun, TFR di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yakni 2,8 berbanding 2,3 (BPS dkk, 2008). Pemantauan peserta kb aktif melalui mini survei di Indonesia tahun 2004 (BKKBN- Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, 2004) juga menunjukkan pemakaian alat/cara KB  lebih  banyak  dijumpai  pada wanita  dengan  tahapan keluarga KS 2 ke atas daripada wan ita dari keluarga miskin (Pra KS dan KS 1 ).
Jumlah anak yang dinginkan juga relatif masih tinggi.  Hasil  SDKI  tahun 2007  memperlihatkan  bahwa  50,4%  kalangan  suami  masih  menginginkan mempunyai  lebih  dari  dua  anak.  Adapun  pada pasangan  yang  memiliki  tiga anak  hidup,  hanya  78,9%  laki-laki  (suami)  yang  menyatakan  tidak  ingin menambah anak lagi (BKKBN online, 30 Maret 2009). Berbagai kondisi di atas terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan PUS tentang KB dan Kesehatan Reproduksi  (KR).  Menurut  Kepala  BKKBN,  70%  pasangan  keluarga  muda usia di atas 20 tahun tidak mengenal KB (BKKBN online, 9 November 20IO).
Menurunnya pelaksanaan KB  berdampak pada masih tingginya AKB dan AKI.  Menurut  Direktur Jenderal  Bina  Kesehatan  Masyarakat  Departemen Kesehatan, rata-rataAKB pada periode 2003-2007 relatifstagnan di kisaran 34 per 1.000 kelahiran, padahal target MDGs pada tahun 2015 adalah I9 per I.OOO kelahiran. UntukAKI, tahun 2007 angkanya masih 228/I 00.000 kelahiran hidup, padahal targetnya adalah I 02 per I 00.000 kelahiran hidup. Menurut data World Development Indicator yang dipublikasikan oleh Bank Dunia angkat kematian ibu  dan bayi  di  Indonesia tertinggi  di Asia Tenggara. Angka kematian ibu di Indonesia  pada  tahun  20 I 0  diperkirakan  sekitar 220  per  I 00.000  kelahiran, sedangkan angka kematian bayi 25 per I 000 kelahiran. Development Indikator (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan!TNP2K, 26 Maret 20 I 0; World Development Indicator dalam http://data.worldbank.org).

## 116 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## PERMASALAHAN  PELAKSANAAN  PROGRAM BKKBN DI ERA 0TONOMI DAERAH:  KAsus KALIMANTAN  BARAT
Salah  satu  persoalan  yang  menonjol  terkait  dengan  pelaksanaan  program BKKBN di era Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah masalah ketersediaan alat kontrasepsi. Sejak berdirinya BKKBN (sekitar tahun 70'an), lembaga  tersebut  senantiasa  menyediakan  kebutuhan  alat  kontrasepsi  untuk semua pasangan usia  subur (PUS).  Namun  demikian,  sejak  terjadinya  krisis (tahun 1997) yang berdampak pada terbatasnya anggaran sehingga penyediaan kebutuhan alat  kontrasepsi  menggunakan  skala prioritas.  Menurut data yang tersedia,  dari  periode  1997  sampai  dengan  2005,  pemerintah  hanya  mampu menyediakan kebutuhan alat kontrasepsi bagi 30% dari total PUS.
Terbatasnya  kemampuan  pemerintah  untuk  penyediaan  alat  kontrasepsi diperburuk lagi kondisinya dengan berkurangnya perhatian lembaga donor. Hal ini membuat keprihatinan organisasi keluarga berencana di seluruh dunia yang sebagian besar pembiayaan program keluarga berencananya sangat bergantung pada  bantuan  luar negeri,  khususnya  dalam  hal  penyediaan  alat  kontrasepsi tersebut.  Situasi  dan  kondisi  ini  kemudian  melahirkan  konsep contraceptive security yang merupakan bagian dari konsep commodity security dan kemudian dikenal dengan sebutan jaminan ketersediaan kontrasepsi (JKKY.
Konsep JKK ini dirancang atas dasar kerja sama BKKBN dengan  lembaga donor  USAID,  untuk  menciptakan  suatu  kondisi  agar alat  kontrasepsi  yang dibutuhkan  masyarakat  dapat  dengan  mudah  diperoleh  dan  aman  untuk digunakan masyarakat. Pengelolaan JKK ini jelas membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik di tingkat pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pihak swasta, maupun masyarakat. Dengan berjalannya otonomi daerah, maka dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap program KB pun (termasuk JKK) menjadi bervariasi, sangat bergantung pada pemahaman dari pimpinan daerah dan lembaga legislatif(DPRD) mengenai arti pentingnya JKK dalam pelaksanaan program KB  N asional.  Pemerintah daerah yang memiliki komitmen  kuat  dan  anggaran  yang  memadai  memperoleh  peluang  untuk menyediakan  kontrasepsi  sendiri.  Kontrasepsi  ini  dapat  diperuntukkan  bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera satu alasan ekonomi atau digunakan untuk keluarga kelompok menengah ke bawah atau bahkan keluarga mampu.
Tulisan berikut ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan  Barat dalam  menyediakan alat  kontrasepsi  yang setelah otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah
1 JKK. mengacu  pada  suatu  keadaan  dimana  setiap  PUS  dapat  dengan  mudah  dan  aman  bisa memilih dan  menggunakan kontrasepsi  sesuai pilihan dan  kondisi  fisiknya  sebagai  upaya me- ningkatkan kualitas kesehatan reproduksinya, kapanpun dibutuhkan.
daerah.  Adanya  desentralisasi  program  KB  secara  umum  memperlihatkan adanya  kecenderungan  penurunan  komitmen  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota terhadap program KB dibandingkan dengan era sebelumnya.  Selain itu, tulisan ini juga memaparkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi lainnya ( termasuk KB) termasuk persoalan dalam capaian akseptor KB yang dihadapi pasca-otonomi daerah.

## Komitmen Politis dalam Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi
Hal terpenting dengan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah kabupaten/ kota dalam hi dang keluarga berencana adalah pemerintah daerah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi  dan misi serta tujuan program KB  yang  telah  ditetapkan.  Dukungan  kuat  tersebut  dapat  diterjemahkan melalui dialokasikannya anggaran dari pemerintah daerah bagi pengadaan alat kontrasepsi.  Alat  kontrasepsi  masih  mengandalkan  bantuan  dari  pusat  yang disalurkan  melalui  provinsi,  sementara bantuan tersebut hanya sampai  tahun 2006 dan untuk selanjutnya sumber pembiayaan kebutuhan logistik diharapkan diperoleh dari berbagai sum her seperti dari APBD provinsi, kabupaten/kota dan dapat pula berasal dari pihak swasta atau bahkan berasal dari mitra kerja. Namun, tidak semua pemerintah kabupaten/kota mampu menganggarkan sejumlah dana untuk mencukupi kebutuhan alat kontrasepsi tersebut.
Hasil  studi  PPK  LIPI  di  Kota  Singkawang,  Kalimantan  Barat  (2005) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah (APBD) saat itu masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur mengingat masih banyaknya wilayah  kota  itu  yang  terisolir.  Temuan  dari  kabupaten/kota  lainnya juga menunjukkan  bahwa  meskipun  program  KB  sudah  masuk  dalam  anggaran APBD,  sulit  untuk  mengetahui  besaran  anggaran  yang  dialokasikan  untuk pengadaan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, ada ungkapan "ada tapi tiada" untuk menggambarkan ketidakjelasan dalam pengalokasikan dana dari APBD II untuk pengadaan alat kontrasepsi tersebut.  Besaran dana dari APBD tersebut sangat bergantung kepada komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program KB.  Selain kendala tersebut, persoalan lainnya untuk memenuhi ketersediaan alat  kontrasepsi  tersebut,  meskipun  sejak tahun  2003  konsep  JKK ini  sudah dikemukakan, adalah terkait dengan lemahnya pemetaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan  masyarakat, serta pemetaan cara pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.  Padahal kegiatan ini sangat penting untuk menyusun upaya  pemenuhan  alat  dan  obat  serta  cara pelayanan,  yang  akan  disalurkan melalui jalur pemerintah a tau swasta.

## 118 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Meskipun di era otonomi daerah ini peluang untuk meningkatkan program dan pelayanan keluarga berencana semakin terbuka, masih ada kecenderungan anggapan  bahwa  program  keluarga  berencana  merupakan  investasi  sosial yang  sulit untuk dirasakan dampak baliknya (economic return) dalam  waktu dekat  sehingga program  tersebut  tidak masuk dalam  prioritas  pembangunan di  daerahnya.  Padahal  bila  merujuk  kepada visi  program  KB  nasional  yaitu mewujudkan "keluarga berkualitas 20 15" maka seyogyanya pemerintah daerah memiliki dukungan (political will) yang kuat untuk mendorong keberlangsungan programKB.

## Kualitas dan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Keluarga Berencana
Hasil  kajian  PPK  LIPI  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  ini,  secara  umum menunjukkan  bahwa  program-program  yang  berkaitan  dengan  keluarga berencana,  seperti  penyediaan  pelayanan  keluarga  berencana,  advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tetap berjalan seperti sebelum desentralisasi/ otonomi daerah. Demikian pula program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas  dan  aksesibilitas  terhadap  pelayanan  keluarga  berencana  tetap dilaksanakan seperti sedia kala. Program keluarga berencana yang menyangkut ketersediaan alat kontrasepsi yang efektif dan efisien tetap dilaksanakan. Selain itu,  kegiatan-kegiatan  seperti  menjangkau akseptor keluarga berencana bam, baik laki-laki maupun perempuan, mempertahankan akseptor aktif, pencatatan kasus efek samping dari kontrasepsi juga tetap berlangsung meskipun tidak dapat dipungkiri  bahwa  intensitas  kegiatan-kegiatan  tersebut  menurun.  Meskipun dilaporkan  bahwa telah  terjadi  peningkatan dalam jumlah akseptor keluarga berencana, tingkat kenaikannya menurun.
Secara  teknis,  pengadaan  alat  kontrasepsi  tidak  mengalami  perubahan setelah terjadi desentralisasi program KB. Namun, adanya penyusutan jumlah tenaga lapangan (yang biasa disebut penyuluh lapangan KB  (PLKB) sebagai dampak dari desentralisasi ini), berpengaruh terhadap penyaluran alat kontrasepsi dari  puskesmas-puskesmas  sampai  ke  sub  PPKBD/PPKBD  di  tingkat  desa 2 • Sebelum desentralisasi, cara kerja penyaluran alat kontrasepsi adalah sebagai berikut: dari puskesmas akan diambil oleh PLKB untuk kemudian dibagian ke sub-PPKBD/PPKBD yang memiliki data keluarga miskin sebagai pengguna KB. Namun sekarang, dengan berkurangnya tenaga PLKB tentu sangat memberatkan bagi pihak PPKBD untuk mengambil sendiri  alat kontrasepsi  ke puskesmas/ klinik karena tidak ada anggaran untuk biaya transportasi. Sementara itu, jarak dari tempat tinggal PPKBD dengan puskesmas relatif jauh dan terkadang perlu
2 Untuk tingkat desa ada dua penopang pelayanan keluarga berencana, yakni Penyuluh Lapang- an Keluarga Berencana (PLKB) dan kader KB.
berganti-ganti transportasi  untuk  mencapai  puskesmas/klinik.  Demikian pula dari pihak puskesmas/klinik, tidak mungkin mengantar alat kontrasepsi sampai ke desa-desa, karena selain tenaga di puskesmas yang juga terbatas, dana untuk penyaluran/distribusi alat kontrasepsi sampai ke bawab juga tidak ada lagi.
Berkurangnya tenaga  PLKB  sangat dirasakan dampaknya,  khususnya di wilayab perbatasan di  Kalimantan  Barat. Kunjungan rutin kepada keluarga di perbatasan untuk  mendapatkan  pelayanan kesebatan  dan  keluarga berencana menjadi tidak optimal. Selain ke wilayab perbatasan membutuhkan biaya yang besar,  kekurangan  tenaga  PLKB  di  provinsi  ini  juga menjadi  kendala dalam menjalankan  kegiatan  layanan  ini.  Setelab  otonomi  daerah,  banyak  petugas PLKB  BBKBN  yang  menjadi  pegawai  pemda.  Berdasarkan  data  BKKBN provinsi Kalimantan Barat,jumlab PLKB aktifsaat ini (tahun 2012) mencapai 328 orang. Satu petugas PLKB rata-rata barus menangani dan membina enam sampai  tujuh  desa.  Kondisi  ini jaub berbeda  dengan  Pulau  Jawa  satu  PLKB dapat  menangani  rata-rata  satu  sampai  dua  desa  sehingga  layanannya  bisa lebih  optimal.  Sementara  itu,  saat  ini  di  Kalimantan  Barat  terdapat  sekitar 1.089  desa  sebingga  masib  memerlukan  sekurang-kurangnya  400  PLKB. Begitu pula kondisinya dengan  kader KB  yang saat ini  sebagian besar sudah berusia tua, sedangkan untuk mencari pengganti kader KB tidak mudah karena kecenderungannya generasi muda enggan menjadi kader.
Persoalan  lainnya  yang  acap  kali  ditemukan  pascaotonomi  daerah  ini adalah berkaitan dengan supply alat kontrasepsi. Telah terjadi ketidaksesuaian an tara jenis kontrasepsi yang dibutubkan PUS dan keluarga miskin dengan alat kontrasepsi  yang  diantarkan  dari  BKKBN.  Dengan demikian,  dampaknya di lapangan di satu pibak terjadi kekurangan jenis kontrasepsi tertentu, sementara di  lain  pihak  terjadi  kelebihan jenis  kontrasepsi  tertentu.  Bahkan,  ada kasus kadaluarsa  karena  stok  yang  berlebiban.  Fenomena  ini  sudah  umum  terjadi di  beberapa  wilayah,  karena  dari  basil  kaj ian  PPK  LIPI  (2005),  persoalan ketidaksesuaian alat kontrasepsi  ini  tidak saja dibadapi  di  Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga ditemui kasus-kasus serupa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; di  Kota Batu, Jawa Timur.
Perihal ketidaksesuaianjenis kontrasepsi ini, menurut basil kajian PPK LIPI, kemungkinan karena disebabkan oleb beberapa faktor sebagai berikut: pertama, terkait  dengan  pendataan  yang  kurang  akurat  sehingga  antara  kebutuhan dengan supply alat kontrasepsi terjadi  ketidaksesuaian.  Pascaotonomi daerah, pendataan setiap bulan sukar untuk dilaksanakan karena petugas di  lapangan yang berkurang. Jadi, untuk perencanaan alat kontrasepsi, digunakan berbagai macam sumber data, seperti dari basil pendataan keluarga serta laporan provinsi statistik yang kecenderungannya juga sudab macet dan tidak lengkap.

## 120 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## Capaian Akseptor KB yang Tidak Optimal
Hasil studi di Provinsi Kalimantan Barat ini menunjukan bahwa meskipun terjadi peningkatan pencapaian akseptor KB bam, tetapi upaya untuk mempertahankan peserta KB aktifrelatifterabaikan. Akibatnya, ada beberapa yang drop out (DO) atau  putus  pakai  kontrasepsi  KB.  Angka  putus  pakai  atau drop  out ini juga mempakan salah satu ukuran dari kualitas pemakaian. Hal ini bisa mencakup kegagalan kontrasepsi, ketidakpuasan terhadap alat/cara KB, efek samping, dan kekurangtersediaan alat/cara KB. Jumlah akseptor KB bam di Kalimantan Barat saat ini mencapai 39.377 orang dari  157.510 orang target 2012. Akseptor bam terbesar di Kabupaten Ketapang mencapai 5.530 orang, disusul Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4. 781  orang. Semen tara itu, akseptor bam terkecil di Kabupaten Sekadau sebanyak 1.049 orang. Adapun keikutsertaan ber-KB hampir 70%nya didominasi  oleh  pengguna  pil  dan  suntikan  yang  memiliki  tingkat drop  out cukup tinggi.
Peningkatan pelayanan KB telah dilakukan, tetapi angka unmet need untuk KB masih tetap tinggi. Relatif tingginya unmeet need ini menunjukkan adanya kebutuhan  akan  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi.  Di  Kalimantan  Barat misalnya, menumt data tahun 2009, masih ada sekitar 20,3 8% pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan kontrasepsi meskipun mereka tidak ingin punya anak lagi a tau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (lihat tabel  I). Dibandingkan dengan data SDKI 2007, yang menunjukkan angka 9% untuk total kebutuhan yang tidak terpenuhi di Indonesia, maka angka unmeet needProvinsi Kalimantan Barat relatif tinggi. Angka unmeet need ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan pelayanan.
Secara umum, basil kaj ian ini juga memperlihatkan, tingkat kelahiran kasar (TFR) sudah berhasil diturunkan dan ada peningkatanjumlah akseptor KB bam perempuan, tetapi tingkat partisipasi KB pria tetap rendah. Mengajak pria untuk menjadi peserta KB  cenderung masih  sulit dilaksanakan.  Hal ini  disebabkan antara lain adanya kekawatiran akan terjadinya efek samping dari penggunaan kontrasepsi dan kurangnya informasi mengani metode kontrasepsi pria. Selain itu, keterbatasan petugas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kontrasepsi mantap bagi  pria menyebabkan masih rendahnya keikutrasertaan pria dalam ber-KB. Berdasarkan target tahun 2012, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, untuk vasektomi dalam satu tahun mentargetkan sebanyak 180 sasaran. Namun, realisasinya hingga Juni  2012, hanya 27 sasaran,  sedangkan untuk pengguna kondom, dari target 25.630 orang, realisasinya 4.646 orang.
Dibandingkan dengan kondisi sebelum desentralisasi, pencapaian akseptor dapat dikatakan tidak optimal.  Beberapa faktor  menjadi penyebab terjadinya penurunan dalam pencapaian akseptor, tetapi dapat dikatakan bahwa mobilisasi
pekerjaan  dari  PLKB  ke  sektor  lain  atau  daerah  lain  dan  variasi  struktur kelembagaan  keluarga  berencana  telah  membawa  pengaruh  yang  cukup besar terhadap persoalan ini.  PLKB/PKB  merupakan ujung tombak program keluarga berencana.  Melalui orang-orang inilah, program keluarga berencana disampaikan kepada masyarakat di tingkat desa. Menurut informan kunci yang diwawancarai di Pontianak, program keluarga berencana tidak akan berhasiljika tidak ada petugas lapangan di wilayah tersebut. Hal ini menekankan pentingnya petugas  lapangan di  desa karena petugas  lapangan berperan dalam  membina lembaga masyarakat dan keluarga-keluarga di masyarakat tersebut. Selain itu, PLKB juga bertugas untuk membina akseptor KB  dan calon akseptor. Ia juga bertanggung jawab dalam menjaga keakuratan data dari  pendataan keluarga. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan program KB  nasional ada di  tangan petugaslapangan.

## PENUTUP
Kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang  telah  diimplementasikan di  Indonesia  lebih  dari  satu  dasawarsa  sebetulnya  mempunyai  tujuan  mulia yaitu  mempermudah  akses  terhadap  pelayanan  serta  meningkatkan  kualitas pelayanan dan demokratisasi.  Dengan demikian,  dengan desentralisasi dalam bidang  kependudukan  dan  KB,  seharusnya  dapat  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh sehingga  sasaran  program  dapat  tercapai  dengan  baik.  Akan  tetapi,  dalam implementasinya  terdapat  berbagai  persoalan,  di  antaranya  terkait  dengan kelembagaan,  pendanaan,  sumber  daya  manusia  (baik  kuantitas  maupun kualitas).  Akan  tetapi,  persoalan  yang  paling  utama  adalah  terkait  dengan komitmen pemerintah daerah untuk membuat KB menjadi prioritas. Mengingat bahwa salah satu prasyarat desentralisasi adalah kapasitas daerah baik kapasitas SDM  maupun  pendanaan,  tanpa  komiten  dari  pemerintah  daerah,  kapasitas daerah yang rendah akan semakin terpuruk karena tidak dapat merencanakan, mengimplementasikan,  serta  mengelola  program-program  KB  di  daerahnya. Apalagi daerah-daerah bam yang merupakan daerah pemekaran.
Berkaitan  dengan  persoalan  menurunnya  komitmen  pemerintah  daerah terhadap program KB, pemerintah pusat kembali melakukan upaya di antaranya adalah program revitalisasi KB sejak 2006 sehingga pemda provinsi, kabupaten/ kota juga melaksanakan komitmen dalam pembangunan kependudukan dan KB sebagai investsi SDM di masa mendatang. Meskipun demikian- hal yang lebih penting adalah sinergi  antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi maupun kabupatenlkota) terkait dengan revitaslisasi program KB, karena keberhasilnan

## 122 I Jurnal Kependudukan Indonesia
/
z 9 ..N
N
0 - N

## Tabel
1. Jumlah  Peserta  KB  Menurut Tempat  Pelayanan dan Unmet  Need Per Kabupaten/K.ota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat Hasil  Pen- dataan  Keluarga Tahun  2009
Peserta KB Menu rut Tempat Pelayanan UnmetNeed Jumlah Preva- lngin Tidak KABUPATEN Pemerin- Anak % Terha- % Terha- PUS % Swasta % Jumlah lensi KB lngin Jumlah % tah 01- dap PUS Anak Lagi dap PUS tunda PONTIANAK 43.492 12.593 28.95 13.398  30.81 25.991 59.76 3.359 7.72 4.595 10.57 7.954 18.29 SAMBAS 98.719 49.320 49.96 12.575  12.74 61.895 62.7 13.781 13.96 8.682 8.79 22.463 22.75 KETAPANG 81.978 39.134 47.74 17.330  21.14 56.464 68.88 7.247 8.84 7.887 9.62 15.134 18.46 SANGGAU 75.283 29.069 38.61 21.313  28.31 50.382 66.92 8.088 10.74 6.912 9.18 15.000 19.92 SINTANG 64.240 39.111 60.88 6.664  10.37 45.775 71.26 4.072 6.34 5.675 8.83 9.747 15.17 KAPUAS HULU 42.649 24.529 57.51 7.270  17.05 31.799 74.56 3.021 7.08 3.269 7.66 6.290 14.75 KOTA PONTIANAK 89.810 28.658 31.91 31.320  34.87 59.978 66.78 9.780 10.89 9.680 10.78 19.460 21.67 BENGKAYANG 25.491 9.901 38.84 44.70  17.54 14.371 56.38 2.542 9.97 4.879 19.14 7.421 29.11 LAN OAK 58.825 23.315 39.63 15.878  26.99 39.193 66.63 6.185 10.51 6.315 10.74 12.500 21.25 KOTA SINGKAWANG 33.947 16.180 47.66 7.089  20.88 23.269 68.55 3.156 9.3 3.310 9.75 6.466 19.05 SEKADAU 46.011 19.565 42.52 11.153  24.24 30.718 66.76 4.572 9.94 3.528 7.67 8.100 17.6 MELAWI 39.968 21.476 53.73 8.308  20.79 29.784 74.52 2.677 6.7 4.209 10.53 6.886 17.23 KAYONG  UTARA 17.814 6.520 36.6 5.922  33.24 12.442 69.84 1.148 6.44 1.927 10.82 3.075 17.26 KUBU  RAYA 83.192 34.886 41.93 15.018  18.05 49.904 59.99 10.459 12.57 12.355 14.85 22.814 27.42 Jumlah 801.419 354.257 44.2  177.708  22.17 531.965 66.38  80.087 9.99 83.223 10.38  163.310 20.38
KB  akan  mampu  mewujudkan  kualitas  SDM  yang  tinggi  serta  menghemat anggaran kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan perumahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Macro  Internasional. 2008.  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  2007, Calverton,  Maryland,  USA:  BPS  dan  Macro International.
BK.KBN.  2002. Petunjuk  Teknis  Pencatatan  dan  Pe/aporan  Pemutakhiran  Data
Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga. Jakarta: BK.KBN.
BK.KBN.  2004. Buku  Pegangan  Penyuluh  KB:  Kepmen  120/MPAN/9/2004  tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya. Jakarta: BK.KBN.
BK.KBN.  2004. Perencanaan Program KB Nasiona/. Jakarta: BK.KBN.
BK.KBN. 2004. Pedoman Kewenangan  Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bagi Kabupaten/Kota. Jakarta: BKK.BN.
BK.KBN. 2005. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2005-2009. Jakarta: Deputi K.B  dan KR BK.KBN.
BK.KBN.  2005. Laporan Pengendalian  Program  KB Nasional  Tahun  2005. Jakarta:
BKKBN.
BK.KBN.  2005. Rapat Kerja KB Nasional  Tahun  2005:  Materi  dan  Rumusan Hasil. Jakarta: BK.KBN.
BK.KBN dan LDUI. 2005. Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia: Keterkaitan Konsensus ICPD dengan  Target MDGs. Jakarta: BKKBN dan LDUI.
BK.KBN Provinsi Jawa Barat.  2005. Rakerda Program KB Nasional 2005. Bandung: BKKBN Provinsi Jawa Barat.
BKKBN  Provinsi  Jawa  Timur.  2005. Rapat  Kerja  Daerah  Program  Keluarga Berencana  Nasional  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2005. Surabaya:  BK.KBN
Provinsi Jawa Timur.
BKKBN  Provinsi  Kalimantan  Barat.  2005. Paparan  Binwil  dengan  1im  Pusat  di Provinsi  Kalimantan  Barat,  19  Agustus  2005. Pontianak:  BKK.BN  Provinsi
Kalimantan Barat.
BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. 2005. Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005. Pontianak: BKK.BN Provinsi Kalimantan Barat.
BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2005. Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana  Nasional  Provinsi  Nusa  Tenggara  1imur  Tahun  2005. Kupang: BKK.BN Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Noerdin,  M.  2004. Peningkatan  Kesejahteraan  Rakyat  Melalui  Program  Keluarga Berencana Nasiona/, Paparan pada Kegiatan Rakorbangpus Tahun 2003.
Hartono, D., Widayatun, S.S. Purwaningsih, T.  Handayani, A.  Latifa, Z.  Fatoni. 2005.
System Analysis  of BK.KBN's  New  Roles,  Functions  and  Structure  under  the Decentralized System. Jakarta: PPK-LIPI, BKKBN dan UNFPA-Indonesia.

## 124 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Hugo,  G.J., et  a/. 1987. The  Demographic  Dimension  in  Indonesian  Development,
Singapore: Oxford University Press.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2005. Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Republik  Indonesia.  2005. Undang-Undang No.  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Rahardjo,  Pudjo,  n.d. Emerging Role  of Field Staff of Popu/ation/F amily Planning Agency:  the  Case  of Indonesia. International  Council  on  Management  of Population Programs.
Republic  of Indonesia.  2004. Indonesia  Country  Report.  The  Progress  Made  in Achieving the Goals and Objectives of the PoA  of the ICPD. Jakarta:  Republic of Indonesia.
Vol.  VII, No. 2,  2012 lt25