Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait ASEAN Comprehensive Investment Agreement Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Economic Community
Muhammad Rafi Darajati a , Muhammad Syafei b a Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email: rafidarajati@untan.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, Email: msyafei300@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 15-04-2020
Revised     : 05-05-2020 Accepted : 06-05-2020 Published  : 31-05-2020
Keywords: Investment, ASEAN Legal Harmonization Since  2016,  ASEAN  countries  have  entered  a  new  era  with  the  entry into  force  of  the  ASEAN  Economic  Community  (AEC).  In  order  to realize a  shared  market  and economic  integration, a  blueprint has  been made.  One  of  the  elements  listed  in  the  blueprint  is  the  free  flow  of investment.  This  paper  will  focus  on  how  the  legal  arrangements  in Indonesia related to freedom of investment  in the context of  facing the AEC  and  also  related  to  the  issue  of  legal  harmonizing  regarding investment in the ASEAN region. The results of this paper indicate that the  presence  of  a  legal  framework  in  the  ASEAN  investment  sector namely  the  ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement  (ACIA) provides  benefits  for  the  investment  environment  and  the  business sector. Related to investment, Indonesia already has Act No. 25 of 2007 concerning  Investment  which  has  illustrated  that  Indonesia  receives investment activities in the form of foreign and domestic investment. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 15-04-2020
Direvisi      : 05-05-2020 Disetujui : 06-05-2020
Diterbitkan : 31-05-2020 Kata Kunci: Investasi ASEAN
Harmonisasi Hukum
Sejak  tahun  2016,  negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  telah memasuki  era  baru  dengan  mulai  berlakunya  ASEAN Economic
Community (AEC).  Dalam  rangka  mewujudkan  pasar  bersama  dan integrasi  ekonomi  dibuatlah  suatu  cetak  biru  yang  berfungsi  sebagai rencana  induk  yang koheren.  Salah  satu  elemen  yang  tercantum dalam cetak  biru  tersebut  adalah  aliran  bebas  investasi.  Tulisan  ini  akan memfokuskan  mengenai  bagaimana  pengaturan  hukum  di  Indonesia terkait  kebebasan  berinvestasi  dalam  rangka  menghadapi  AEC  serta terkait juga dengan isu pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah  ASEAN.  Hasil  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) memberikan keuntungan bagi  lingkungan  investasi  dan  sektor  bisnis.  Terkait  hal  investasi, Indonesia  sudah  mempunyai  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  yang  telah  menggambarkan  bahwa  Indonesia menerima  kegiatan  investasi  dalam  bentuk  penanaman  modal  asing maupun dalam negeri.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, dunia sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sangat  pesat.  Negara-negara  di  kawasan  Eropa  dan  Amerika  bukanlah  satu-satunya  pusat kemajuan ekonomi dunia. Saat ini kemajuan ekonomi telah menyebar ke seluruh kawasan di dunia. Fokus kegiatan industri, investasi, dan pasar global lebih mengarah ke negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Pasifik.
Salah satu kawasan yang menonjol dan menarik juga untuk dikaji yaitu Association of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN).  Kawasan  ini,  kini  tidak  hanya  sebagai  sebuah  forum regional,  tetapi  telah  mengalami  elevasi  ke  level  yang  lebih  tinggi  sebagai  salah  satu  forum regional yang berpengaruh, selain Uni Eropa.
ASEAN  yang  bergerak  menuju  zona  pasar  bebas  ASEAN,  secara  otomatis  menjadi pusat  perhatian.  Mayoritas  negara  anggota  ASEAN  termasuk  ke  dalam  negara-negara berkembang  yang  berperan  penting  dalam  perputaran  perekonomian,  baik  regional  maupun global.  Hubungan  ekonomi,  termasuk  soal  investasi,  tentunya  tidak  hanya  terbatas  antar negara-negara  anggota  ASEAN,  melainkan  adanya  kebutuhan  untuk  melakukan  kerja  sama dengan negara ataupun komunitas lainnya. Hal ini agar berbagai peluang kerjasama ekonomi dapat dimanfaatkan sampai dengan level internasional. 1
ASEAN tidak statis, hingga saat ini masih terus berkembang peranannya untuk ikut serta  dalam  konstelasi  dunia  internasional.  Eskalasi  peranan  ASEAN  kian  menjadi  sorotan para  aktor  dunia internasional,  dan  diharapkan  ASEAN  dapat  memberikan  kontribusi  dalam meningkatkan  kerjasama  internasional  dalam  segala  bidang,  dengan  proyeksi  untuk menciptakan tatanan dunia yang aman, damai, dan stabil.
Sejak  tanggal  1  Januari  2016,  negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  yaitu Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura,  Thailand,  Brunei,  Kamboja,  Laos,  Myanmar,  dan Vietnam  telah  memasuki  era  baru  dengan  mulai  berlakunya  ASEAN Economic  Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk  AEC  merupakan  kelanjutan  dari  ASEAN Free  Trade  Area (AFTA).  Dengan adanya  pasar  bersama,  selain  memberikan  peluang  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh negara anggota ASEAN. Peningkatan daya
1 Resha  Roshana  Putri,  An-An  Chandrawulan,  dan  Prita  Amalia,  “Peringkat  Arus  Investasi  Indonesia  Dalam Kerangka  Asean-China  Free  Trade  Agreement  (Perbandingan  Dengan  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair And Equitable Treatment”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 2, (April-Juni 2018): 276.
saing serta pembukaan akses pasar barang yang lebih luas akan meningkatkan devisa masing- masing negara. Dengan demikian hal ini akan meningkatkan kesejahteraan negara di seluruh kawasan ASEAN termasu Indonesia.
MEA  merupakan  visi  para  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  negara-negara ASEAN yang dicanangkan pada tahun 1997. Visi ini tertuang dalam dokumen yang bernama ASEAN Vision 2020.  Salah  satu  visi  di  dalam  ASEAN Vision 2020  adalah  pembentukan MEA.  Selain  itu,  pembentukan  MEA  juga  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  ASEAN  yang dirumuskan  sebagai To  create  a  single  market  and  production  base  which  is  stable, prosperous,  highly  competitive  and  economically  integrated  with  effective  facilitation  for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment: facilitated movement of business persons, profesionals, talents and labour; and free flow of capital . 2
Tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN telah tumbuh menjadi suatu kekuatan ekonomi regional  yang  memiliki  peran  signifikan  bagi  negara-negara  anggotanya.  ASEAN  sebagai organisasi  internasional  telah  memiliki  landasan  hukum  dengan  ditandatangani  Piagam ASEAN.  Piagam  ASEAN  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  25  Desember  2008  telah memberikan legal  personality yang  dibutuhkan  untuk  menjadikan  ASEAN  sebagai  subjek hukum yang diakui.
Dalam  rangka  mewujudkan  pasar  bersama  dan  integrasi  ekonomi  MEA  2015 dibuatlah  suatu  Cetak  Biru  yang  berfungsi  sebagai  rencana induk  yang  koheren.  Cetak  Biru mengidentifikasikan karakterestik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan negara anggota ASEAN.
ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu: 3
1. Aliran bebas barang
2. Aliran bebas jasa
3. Aliran bebas investasi
4. Aliran modal yang lebih bebas
5. Aliran bebas tenaga kerja terampil
Adapun  dari  kelima  elemen  di  atas,  yang  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  penulisan  ini adalah  aliran  bebas  investasi.  Hal  yang  menarik  untuk  dilihat  adalah  bagaimana  pengaturan
2 Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN
3 ASEAN Economic Community Blueprint
hukum  di  Indonesia  terkait  kebebasan  berinvestasi  dalam  rangka  menghadapi  ASEAN Economic  Community. Pembahasan  di  bawah  ini juga  terkait  dengan  isu  pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah ASEAN. Pentingnya peran investasi ini aadala karena investasi  merupakan  sumber  pendanaan  jangka  panjang  sehingga  dapat  mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi ASEAN. 4

## PEMBENTUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Konsep ASEAN Community ditopang oleh tiga pilar yaitu ASEAN Politcal Security Community , ASEAN Economic Community , dan ASEAn Socio Cultural Community . Terkait MEA,  telah  disetujui  bersama  oleh  10  kepala  negara  anggota  ASEAN  dalam  pertemuan  di Bali tahun 2003  yang dikukuhkan lewat Declaration of ASEAN Concord II atau yang lebih dekenal dengan Bali Concord II . Kesepakatan ini merupakan landasan yang kuat bagi proses transformasi  ASEAN  menjadi  suatu  organisasi  yang rules  based dan  berorientasi  kepada masyarakat. Telah disebutkan bahwa pembentukan MEA merupakan perwujudan pencapaian ASEAN Vision 2020 yang telah dicanangkan pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-2 pada tanggal 15  Desember 1997 di  Kuala  Lumpur.  Adapun dalam visi  yang  disepakati oleh para kepala negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: 5
1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing  tinggi  yang  ditandai  dengan  arus  lalu  lintas  barang,  jasa-jasa  dan  investasi yang bebas, arus lalu lintas modal asing yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi
2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa
3. Meningkatkan  pergerakan  tenaga  profesional  dan  jasa  lainnya  secara  bebas  di kawasan.
Tentu  saja  untuk  mewujudkan  ASEAN Vision 2020  diperlukan  berbagai  macam langkah strategis. Oleh karena itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi berikutnya para pemimpin ASEAN  menyepakati  berbagai  langkah  yang  tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan  visi tersebut.  MEA  sebagai  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  pada  dasarnya  adalah  sebuah
4 Agung Orambada, Paramita Prananingtyas, dan Fx. Djoko Priyono, “Kesiapan Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Modal Terintegrasi  Asean Ditinjau Dalam Aspek Yuridis, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, (2016): 2.
5 ASEAN Vision 2020, 29 September 2016, http://asean.org/?static_post=asean-vision-2020.
kawasan  yang  secara  keseluruhan  dilihat  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN,  bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional.
MEA  memiliki  pola  mengintegrasikan  ekonomi  ASEAN  dengan  cara  membentuk sistem  perdagangan  bebas  antara  negara-negara  anggota  ASEAN.  Para  anggota  negara ASEAN termasuk Indonesia  yang telah menyepakati perjanjian tersebut perlu menyesuaikan kebijakan  ekonominya  baik  berupa  revisi  atau  perubahan  dan  pembaruan  terhadap  hukum yang sudah ada atau pembentukan hukum yang baru untuk mengantisipasi akibat kesepakatan integrasi  ekonomi. 6 Hal  ini  berarti  sebuah  negara  anggota  akan  mempelakukan  barang  dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang  nasional  mereka.  Hal  in  akan  memberi  keistimewaan  dan  akses  yang  sama  kepada investor-investor  ASEAN  seperti  halnya  investor  nasional  mereka,  buruh  terampil,  dan  para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN. 7
Dengan  perkembangan  dan  perluasan  kerjasama  ekonomi  yang  semakin  meningkat di  ASEAN  dan  juga  mengingat  perkembangan  perdagangan  internasional  dan  investasi  di tingkat  global  yang  semakin  banyak  diatur  oleh  peraturan  dan  sistem  hukum  internasional, maka  mendorong  ASEAN  untuk  merubah  cara  pendekatannya.  Perubahan  ASEAN  menjadi lebih  legalistik  bukan  saja  didorong  oleh  keinginan  mewujudkan  organisasi  yang  lebih terintegrasi,  tetapi  juga  dikarenakan  adanya  keinginan  untuk  menjadikan  ASEAN  sebagai sebuah  pasar  regional  yang  lebih  menarik  bagi  investasi  asing.  Agar  dapat menarik  investor asing maka negara-negara ASEAN perlu menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak para investor. Lahirnya Piagam ASEAN adalah merupakan sejarah penting yang  akan  mewarnai  perkembangan  ASEAN  ke  depan. 8 Keberlakuan  Piagam  ASEAN berimplikasi  pada  perkembangan  hukum  internasional  baik  di  kawasan  ASEAN  maupun  di Indonesia.  Di  kawasan  ASEAN,  wujud  sebagai  sebuah  perjanjian  menjadikan  Piagam ASEAN  salah  satu  sumber  hukum  internasional  bagi  seluruh  negara  anggota  ASEAN. Melihat  dari  isi  yang  diperjanjikan,  Piagam  ASEAN  bukan  saja  sebuah  perjanjian
6 U.  Sudjana,  “Pembangunan  Hukum  dalam  Peningkatan  Daya  Saing  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di Indonesia Sebelum  dan  Pasca  Kesepakan Integrasi Ekonomi”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.  4,  No. 2, (2017): 301.
7 Memahami  Piagam  ASEAN  dan  Cetak  Biru  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,  29  September  2016 http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf.
8 Subianta Mandala, “Penguatan  Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi  ASEAN 2015), J urnal RechtsVinding Vol. 3 No. 2 (Agustus 2014): 189.
internasional  biasa,  melainkan  perjanjian  internasional  yang  mempunyai  karakter  khusus untuk  dijadikan  dasar  bagi  perjanjian  internasional  atau  instrumen  lainnya.  Piagam  ASEAN mempunyai  karakter law  making bagi  perjanjian  atau  instrumen  ASEAN  lainnya,  baik turunan  subordinasi  ataupun  sejajar  koordinasi.  Piagam  ASEAN  dikatakan  mempunyai karakter law making di kawasan ASEAN karena antara lain memberikan aturan-aturan umum; dibentuk secara multilateral, dalam konteks ASEAN adalah regional dan; tidak membatalkan kewajiban  perjanjian  lainnya.  Dalam  kategori  pertama,  sebagai  contoh  Piagam  ASEAN memberikan prinsip-prinsip dasar bagi negara-negara anggota ASEAN dalam berinteraksi di ASEAN. Dalam kategori kedua, Piagam ASEAN adalah sebuah hasil negosiasi regional yang menyelaraskan  seluruh  kepentingan  negara-negara  anggota  ASEAN  dalam  sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum. Sedangkan dalam kategori ketiga, Piagam ASEAN tidak membatalkan perjanjian lainnya, bahkan mengakui dan menyatakan bahwa kesepakatan terdahulu sebelum pembentukan Piagam ASEAN tetap berlaku selama tidak bertentangan. 9
Pembentukan  MEA  memang  sangat  dibutuhkan  oleh  negara  anggota-anggota ASEAN,  karena  ini  sesuai  dengan  kehendak  anggota-anggota  ASEAN  untuk  merealisasikan visi  ASEAN  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  KTT  ASEAN  ke-2  yaitu  mengubah ASEAN  menjadi  kelompok  kerja  sama  ekonomi  yang  terintegrasi  dalam  kerja  sama  MEA. Integrasi  bukan  merupakan  tujuan,  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anggota-anggota  ASEAN.  Formasi  ASEAN  memiliki  kesamaan  dengan  Uni Eropa,  yaitu  berusaha  merespon  permasalahan  politik,  strategi,  dan  ekonomi  secara  luas. Namun perlu disadari bahwa ASEAN tidak didesain sama dengan yang terjadi di Uni Eropa, mengingat  kondisi  politik  dan  ekonomi  yang  berbeda  dengan  Uni  Eropa,  walaupun  dalam beberapa  hal  ada  kesamaan  sehingga  di  ASEAn  tidak  akan  terbentuk  institusi  yang  bersifat supra nasional seperti Komisi Eropa. 10
Pada  umumnya  integrasi  ekonomi  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  ekonomi ASEAN  yang  stabil,  makmur,  dan  kompetitif  di  mana  terjadi  aliran-aliran  bebas  barang, layanan,  investasi,  dan  aliran  kapital,  pembangunan  ekonomi  yang  adil  dan  pengurangan kemiskinan  dan  disparitas  sosio  -  ekonomi.  Untuk  mengintegrasikan ekonomi  dalam  rangka
9 Eddy  Pratomo,  “Prospek  Dan  Tantangan  Hukum  Internasional  Di  ASEAN  Dan  Indonesia  Pasca  Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional”, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 (Januari 2009): 87
10 Timothy Webster, “Bilateral Regionalism; Paradoxes of East  Asian Integration”, Berkeley J. Int’l  L Vol. 25, (2007): 436
menciptakan  sebuah  area  ekonomi  yang  kuat  dibutuhkan  komitmen  yang  lebih  besar  dari negara anggota dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat. 11
Adapun  tujuan  dari  AEC  adalah  untuk  menciptakan  pasar  tunggal  yang  berbasis produksi  yang  ditandai  dengan free  flow  of  goods,  free  flow  of  services,  free  flow  of investment, free flow of capital, dan free flow of skilled labour . Pencapaian AEC  dipercepat dengan  ditandatanganinya Cebu  Declaration  on  the  Acceleration  of  the  Establishment  of ASEAN  Community 2015  oleh  para  pemimpin  ASEAN  di  Cebu,  Filipina    pada  tanggal  13 Januari  2007.  Keputusan  untuk  mempercepat  AEC  diambil  karena  untuk  memperkuat  daya saing  ASEAN  dalam  menghadapi  kompetisi  global  dengan  China  dan  India.  Selain  itu didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  seperti  berikut:  potensi  penurunan  biaya produksi  sebesar  10-20%  untuk  barang  konsumsi  sebagai  dampak  integrasi  ekonomi; meningkatkan  kemampuan  kawasan  dengan  implementasi  standar  dan  praktik  internasional, HAKI, dan adanya persaingan. 12
Setidaknya ada dua faktor yang mendorong upaya untuk tercapainya AEC yaitu yang pertama adalah konsekuensi dari masuknya negara-negara anggota  ASEAN ke dalam World Trade  Organization (WTO)  and Asia  Pacific  Economic  Cooperation (APEC);  dan  yang kedua  adalah  bertumbuhnya  jumlah  perusahaan  multinasional  yang  berproduksi  dalam menyediakan barang dan jasa di negara-negara anggota ASEAN. 13
Dengan  pendirian  AEC  ini  maka  terwujudlah  pasar  bersama.  Namun  demikian, ketentuan  yang  bersifat  regional  tersebut  tidak  akan  terwujud  kalau  tidak  ditindaklanjuti dalam level nasional masing-masing anggota ASEAN baik dalam bentuk peraturan nasional, infrastruktus, fasilitas serta institusi yang diperlukan untuk pelaksanaannya. 14 Tujuan ASEAN ingin mencapai AEC tidak cukup hanya dengan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa. Dampak  lain  dari  pemberlakuan  AEC  adalah  ingin  menjadi  sebuah  lisensi  persaingan  antar
11 Budi  Hermawan  Bangun  “Menuju  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015:  Aspek  Regional  dan  Implikasinya Terhadap  Hukum  Nasional  Indonesia”, Jurnal  Penelitian  Hukum  Supremasi  Hukum, Vol.  24,  No,  2,  (Agustus 2015): 113.
12 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 2015 , (Jakarta: Depdag),
7
13 Mokhamad  Khoirul  Huda, et.al., “Harmonizing  Competition  Law  In  The  Asean  Economic  Community”, International Journal of Business, Economics and Law , Vol. 9, Issue 4 (April 2016): 51.
14 Antonio Cassese, International Law , (New York: Oxford University Press, 2001), 169.
negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan ini diambil dalam rangka terjadinya persaingan di tingkat global. 15
Tantangan terbesar sebelum ASEAN memenuhi tujuan lain adalah pergerakan bebas investasi  dan  tenaga  kerja terampil,  dan aliran  modal  lebih  bebas.  Investor  asing  yang  ingin membangun  sebuah  bisnis  yang  sukses  dan  akibatnya  ingin  repatriasi  keuntungan  mereka, masih  banyak  dirugikan  oleh  hukum  nasional  di  negara-negara  ASEAN  yang  lebih mendukung  investor  domestik.  Harus  diperhatikan  bahwa  negara-negara  lain  seperti  China berkeinginan untuk menerima para investor asing. Oleh karena itu perubahan mendasar dalam pola  pikir  masyarakat  dalam  kawasan  ASEAN  sangat  dibutuhkan,  dimana  investasi  asing akan menguntungkan konsumen ASEAN dalam jangka panjang.

## REZIM INVESTASI DI ASEAN
Pada  prinsipnya,  mau  tidak  mau  negara  berkembang  akan  berhadapan  pada  suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Pembangunan  eknomi  dalam  sebuah  negara  pada  hakikatnya  membutuhkan  tiga  hal  yaitu predikbilitas, fairness ,  dan  efisiensi.  Peran  hukum  menjadi  sangat  penting  ketika pembangunan memberikan dampak seperti pada kesejahteraan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi  menjadi  barometer  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  suatu  negara. 16 Setiap negara  selalu  berusaha  meningkatkan  pembangunan,  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyatnya.  Usaha  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang  berbeda  antara  satu  negara dengan  negara  lainnya.  Salah  satu  usaha  yang  selalu  dilakukan  oleh  negara  adalah  menarik sebanyak  mungkin  investasi  asing  masuk  ke  negaranya.  Menarik  investasi  asing  masuk sebanyak  mungkin  ke  dalam  suatu  negara  didasarkan  pada  suatu  mitos  yang  menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang  indusrti.  Namun  demikian,  sejak  awal  negara-negara  tersebut  telah  dihadapkan  pada permasalahan  minimnya  modal  dan  teknologi  yang  merupakan  elemen  dasar  dalam  menuju indstrialisasi.  Jalan  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  adalah  mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.
15 Masnur  Tiurmaida  Malau,  “Aspek  Hukum  Peraturan  Dan  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Menghadapi Liberalisasi  Ekonomi  Regional:  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015”, Jurnal  Rechtsvinding, Vol.  3,  No.  2, (Agustus 2014): 165.
16 Fokky  Fuad,  “Hukum,  Demokrasi  dan  Pembangunan  Ekonomi”, Lex  Jurnalica ,  Vol.  5  No.  1,  (Desember 2007): 9.
Penanaman  modal  telah  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan  ekonomi  nasional. Usaha  ini  ditempatkan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional, menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan, meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional.  Penanaman  modal  juga mendorong  pembangunan  ekonomi  kerakyatan  serta  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  suatu  sistem  perekonomian  berdaya  saing.  Penanaman  modal  asing  tidak  hanya bermanfaat  bagi  negara  penerima  modal,  tetapi  juga  diperlukan  dalam  rangka  ekonomi internasional  di  seluruh  dunia.  Negara-negara  yang  telah  maju  tidak  dapat  menghasilkan semua  bahan-bahan  yang  diperlukannya,  baik  untuk  produksi  industrinya,  maupun  untuk konsumsinya.  Dengan  demikian  penanaman  modal  asing  bukan  hanya  merupakan  suatu kepentingan nasional saja, tetapi juga merupakan suatu kepentingan internasional. 17
Di  dalam  Cetak  Biru  AEC  juga  dijelaskan  bahwa  tata  aturan  investasi  yang  bebas dan  terbuka  merupakan  kunci  untuk  meningkatkan  daya  saing  ASEAN  dalam  menarik penanaman  modal  asing  langsung  termasuk  investasi  intra  ASEAN.  Aliran  masuk  investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi  ASEAN  yang  dinamis.  Kerja  sama  investasi  ASEAN  diimplementasikan  melalui framework agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) 1998, sedangkan perlindungan investasi  dilaksanakan  melalui  perjanjian  yang  terpisah  yaitu  ASEAN Agreement  for  the Promotion  and  Protection  of  Investment 1987  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  ASEAN Investment  Guarantee  Agreement (IGA).  Berdasarkan  AIA,  seluruh  industri  bidang manufaktur,  pertanian,  perikanan,  kehutanan,  dan  pertambangan  serta  jasa  yang  terkait dengan  kelima  sektor  tersebut  wajib  dibuka  dan national  treatment diberikan  bagi  investor, baik  pada  tahap  pra  pendirian  maupun  pasca  pendirian  dengan  beberapa  pengecualian  bagi industri. 18 Adapun national  treatment adalah  suatu  persyaratan  kepada  suatu  negara  untuk memperlakukan  hukum  yang  sama  yang  diterapkan  terhadap  barang-barang,  jasa-jasa  atau modal  asing  yang  telah  memasuki  pasar  dalam  negerinya  dengan  hukum  yang  diterapkan terhadap produk-produk atau jasa yang dibuat di dalam negeri. Penerapan national treatment ini  acapkali  dilakukan  dengan  menerapkan  prinsip  resiprositas  dalam  hubungan-hubungan ekonomi internasional. 19
17 Sunaryati  Hartono, Beberapa  Masalah  Transnasional  Dalam  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia , (Bandung: Binatjipta, 1972), 258.
18 ASEAN Economic Community Blueprint.
19 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 40.
Untuk mendorong integrasi kawasan, framework agreement on the AIA dan ASEAN IGA  akan  ditinjau  kembali.  Tujuannya  adalah  membentuk  perjanjian  investasi  yang  lebih komprehensif  dan  berwawasan  kedepan  dengan  menyempurnakan  ketentuan-ketentuan  dan kewajiban-kewajiban  dengan  mempertimbangkan  praktik-praktik  internasional  yang  terbaik yang  akan  meningkatkan  kepercayaan  investor  terhadap  ASEAN.  ASEAN Comprehensive Investment  Agreement (ACIA)  yang  akan  disusun  berdasarkan  AIA  dan  ASEAN  IGA  akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut: 20

## 1.  Perlindungan Investasi
Dalam  hal  ini  negara-negara  anggota  ASEAN  memberikan  perlindungan  yang  lebih baik  bagi  investor  beserta  investasi  yang  akan  dicakup  dalam  persetujan  yang komprehensif,  adapun  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  perlindungan investasi ini adalah:
• Mekanisme penyelesaian sengketa antar investor dan pemerintah
• Transfer dan repatirasi modal, laba, dividen, dan lain sebagainya
• Cakupan mengenai pengambilan dan kompensasi transparan
• Perlindungan dan pengamanan secara penuh
• Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat suatu keadaan chaos
2. Fasilitas dan kerja sama
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  ruang  lingkup  adalah  mengenai  prosedur,  kebijakan, regulasi,  peraturan  investasi  yang  lebih  transparan,  konsisten  serta  dapat  diprediksi. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah:
• Menyelaraskan,  apabila  dimungkinkan,  kebijakan  investasi  untuk  mencapai pembangunan industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi
• Merampingkan  dan  menyederhanakan  prosedur  pendaftaran  dan  persetujuan investasi
• Menyebarluaskan informasi investasi, peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi
• Memperkuat database semua bentuk investsi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitas formulasi kebijakan
• Memperkat koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan terkait
20 ASEAN Economic Community Blueprint
• Melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi
• Mengidentifikasi  dan  mengupayakan  sektor-sektor  yang  saling  melengkapi  di seluruh ASEAN, serta integrasi ekonomi liberal.
3.  Promosi dan kepedulian
Dalam  hal  ini  mendorong  ASEAN  menjadi  kawasan  investasi  dan  jaringan  produksi yang terintegrasi. Tindakan yang terkait adalah:
• Menciptakan  iklim  yang  diperlukan  untuk  mendorong  segala  bentuk  investasi  dan wilayah pertumbuhan baru ke dalam ASEAN
• Mendorong investasi intra-ASEAN
• Mendorong  pertumbuhan  industri  yang  saling  melengkapi  dan  jaringan  produksi antara perusahan multinasional di ASEAN
• Mendorong  misi  promosi  investasi  bersama  yang  mengarah  pada  pembentukan klaster dan jaringan produksi regional
• Memperluas  manfaat  dari  inisiatif  kerja  sama  industri  ASEAN  di  samping  skema AICO untuk mendorong pembentukan klaster dan jaringan produksi kawasan
• Mengupayakan  pembentukan  jejaring  yang  efektif  mengenai  persetujuan  bilateral agar dapat penghindaran pengenaan pajak berganda antar negara ASEAN.
Selain  itu,  akan  dilakukan  pula  liberalisasi  secara  progresif  tata  aturan  investasi negara-negara anggota  ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015 dengan tindakan sebagai berikut:
• Memperluas  perlakuan  non  diskriminasi  termasuk national  treatment dan most favoured nation treatment bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan menghapuskan pengecualian tersebut
• Mengurangi  dan  apabila  dimungkinkan, menghapus  hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas integrasi yang mencakupi barang
• Mengurangi  dan  apabila  dimungkinkan  menghapuskan  kebijakan  pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan performa investasi.
Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi dan pasar bebas. Negara dalam era ekonomi  global,  ibarat  sebuah  perusahaan  publik  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham dimanapun  ia  berada.  Masuknya  modal  asing  bagi  perekonomian  Indonesia  merupakan tuntutan  keadaan  baik  ekonomi  maupun  politik  Indonesia.  Alternatif  penghimpunan  dana
pembangunan  perekonomian  Indonesia  melalui  investasi  modal  secara  langsung  jauh  lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman  modal  harus  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  meningkatkan kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional,  serta  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 21
Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Peran  investasi  tidak  hanya  sebagai  alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara kedalam ekonomi  global.  Di  samping  itu,  investasi  dapat  menghasilkan multiplayer  effect terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang,  tetapi  juga  mentrasfer  ilmu  pengetahuan  dan  modal  sumber  daya  manusia.  Oleh karena itu banyak negara tidak terkecuali Indonesia  yang menjadi kegiatan investasi sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasionalnya. 22
Untuk  mengundang  minat  investor  berinvestasi  bukanlah  hal  yang  semudah membalikkan  telapak  tangan.  Diperlukan  upaya  yang  serius,  sistematik,  terintegrasi,  dan konsisten untuk menanamkan modalnya  di wilayah host country . Bagaimana pun juga harus diingat  bahwa  pertimbangan  investor  sebelum  menanamkan modal  selalu  dilandasi  motivasi ekonomi  untuk  menghasilkan  keuntungan  dari  modal  dan  seluruh  sumber  daya  yang dipergunakannya. Oleh karena itu, investor selalu melakukan kajian awal baik terhadap aspek ekonomi,  politik,  dan aspek  hukum  sebelum  mengambil  keputusan  untuk  berinvestasi  untuk memastikan  keamanan  investasi  yang  akan  dilakukannya.  Terkait  hal  ini,  setidak-tidaknya calon  investor  akan  mempertimbangkan  aspek economic  opportunity,  political  stability, dan legal  certainty .  Ketiga  aspek  inilah  yang  menjadi  syarat  yang  harus  ada  pada host  country agar menarik bagi calon investor. 23
21 Rochani Urip Salami, “Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11 No. 3,  (September 2011): 425.
22 Mahmul  Siregar,  “Kepastian  Hukum  Dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional  Dan  Implikasinya  Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 27 No. 4, (2008): 58
23 Ibid

## INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Di  dalam  Cetak  Biru  telah  dikatakan  bahwa  akan  dibentuk  perjanjian  yang  lebih komprehensif lagi dalam rangka memasuki AEC, yaitu dibuatlah ACIA. ACIA terdiri dari 49 pasal.  ACIA  antara  lain  berisi  persyaratan  investasi  komprehensif  yang  berpatokan  pada empat pilar yaitu liberalisasi, perlindungan, fasilitasi, dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk  liberalisasi  investasi;  serta  keuntungan  bagi  investor  asing  yang  berbasis  di  ASEAN. Persyaratan  investasi  yang  lebih  liberal,  fasilitatif,  dan  transparan  dalam  perjanjian  itu diharapkan  dapat  meningkatkan  perlindungan  investasi,  memperbaiki  kepercayaan  investor untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN serta mendorong peningkatan investasi antar negara  ASEAN,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ACIA  tentang  maksud  dan  tujuan ACIA  yaitu  membentuk  lingkungan  yang  kondusif  bagi  bisnis  dan  investasi;  mendorong investor  untuk  melakukan  bisnis  di  wilayah  ASEAN;  meningkatkan  kepercayaan  investor yang telah melakukan investasi di ASEAN untuk melanjutkan dan mengembangkan investasi mereka di ASEAN; meningkatkan investasi intra ASEAN dan mendorong komplementasi dan spesialisasi industri yang lebih besar diantara negara peserta ASEAN. 24
Hadirnya  payung  hukum  dibidang  investasi  ASEAN  yakni  ACIA  memberikan keuntungan  bagi  lingkungan  investasi  dan  sektor  bisnis.  ACIA  memberikan  jaminan perlindungan  investasi  sehingga  para  investor  yakin  untuk  berinvestasi  di  kawasan  ASEAN. Sepanjang  bisnis  yang  bersangkutan,  investor  mendapatkan  keuntungan  dengan  adanya kewajiban perlakuan non diskriminasi, perlindungan dan keamanan penuh, dan kerjasama dari pemerintah  mengenai  fasilitas  investasi  bagi  para  investor  dari  negara  anggota  ASEAN. Namun  demikian,  untuk  merealisasikan  keuntungan  tersebut,  ketentuan-ketentuan  di  ACIA harus  dipahami  dan  diimplementasikan  oleh  pemerintah  selaku  regulator.    ACIA  juga memberikan  kejelasan  terhadap  pemahaman  antara  investor  dan  pemerintah  terkait permasalahan investasi. Adanya pengkodifikasian dengan kehadiran ACIA dapat memberikan rasa  aman  bagi  perusahaan  multinasional  untuk  berinvestasi  di  dalam  wilayah  ASEAN. 25 Implementasi ACIA akan sangat efektif tergantung dari kemauan dan komitmen dari negara anggota  ASEAN  untuk  melakukan  reformasi  dan  pengharmonisasian  peraturan  agar  seusai dan  seragam  dengan  ketentuan  ACIA.  Selain  itu,  reformasi  peraturan  nasional  yang
24 Pasal 1 ASEAN Comprehensive Investment Agreement.
25 Michael Ewing Chow dan Tan Hsien Li, “The Role of the Rule of Law in ASEAN Integration”, EUI Working Paper RSCAS (Maret 2013): hlm. 10.
menyederhanakan prosedur, perizinan, dan persyaratan peraturan lainnya akan menghasilkan iklim investasi yang menguntungkan banyak pihak.
ACIA  sesungguhya  adalah  instrumen  untuk  membangun  sebuah  pasar  yang  bebas dan  terbuka  dalam  konteks  komunitas  ekonomi  yang  terintegrasi  serta  respon  terhadap kompetisi ekonomi global. Sasaran dari ACIA adalah untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai destinasi investasi tunggal. ACIA berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi dari negara-negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan investor dari negara anggota ASEAN dan investasi lainnya. 26 ACIA juga mengadopsi prinsip most favoured nation yang terlihat di dalam Pasal 6 dan prinsip national treatment yang terlihat di pasal 5. Tidak seperti perjanjian lainnya  ACIA  berfokus  pada  perlindungan  yang  efektif  terhadap  warga  negara,  hal  tersebut terlihat di dalam ketentuan yang rinci di bagian B mengenai sengketa investasi antara investor dengan  negara-negara  anggota  dengan  menyediakan  sarana  konsiliasi,  konsultasi,  dan arbitrase.
Pada  2012,  seluruh  anggota  ASEAN  telah  meratifikasi  ASEAN Comprehensive Investment  Agreement, yang  membawa  dampak  positif  bagi  iklim  investasi  dan  usaha  di seluruh ASEAN dengan semakin meningkatnya transparasi, kepastian hukum, serta fasilitasi. Khusus  Indonesia,  telah  meratifikasi  ACIA  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 .
Jika dilihat secara keseluruhan, ACIA tidak menjadikannya sebagai perjanjian supra regional, akan tetapi menghargai rezim hukum investasi nasional. ACIA tidak menghilangkan ketentuan investasi masing-masing negara dan tidak menjadikannya sebagai sub-ordinasi dari perjanjian  investasi  regional.  Ini  memberi  arti,  pada  tataran  regional  ACIA  diakui  sebagai ketentuan  investasi  kawasan,  dan  pada  saat  bersamaan  hukum  investasi  nasional  tetap  eksis dan berlaku sebagai ketentuan pokok. Secara implisit mengandung pula maksud bahwa ACIA mengakui berlakunya dua sistem hukum pengaturan investasi. 27
Dalam kerangka ACIA, Indonesia mengajukan reservasi, reservasi adalah sikap suatu negara  yang  menyatakan  bahwa  ia  mengesampingkan  satu  atau  beberapa  ketentuan  dari perjanjian  internasional  tersebut.  Pensyaratan  tersebut  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak dilarang  oleh  perjanjian  internasional  terkait,  merujuk  pada  mekanisme  pensyaratan  atau aspek apa saja yang dapat dilakukan pensyaratan sesuai ketentuan perjanjian dan masih dalam
26 ASEAN, ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guide Book for Businesses  & Investors, (Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2013), 2.
27 Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 56.
lingkup  tujuan  serta  objek  dari  perjanjian  internasional  tersebut. 28 Dalam  reservasinya, Indonesia  membatasi  penerapan  prinsip national  treatment terhadap  segala  langkah  yang berkaitan  dengan  tanah,  properti  dan natural  resources yang  berhubungan  dengan  tanah, termasuk  akuisisi,  kepemilikan  dan  penyewaan  tanah  dan  properti.  Sumber  rujukan pembatasan  tersebut  adalah  pasal  33  UUD  1945,  Undang  Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Dasar  Pokok  Agraria,  dan  Undang  Undang  Nomor  25  tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 29
Di  tataran  nasional,  hukum  penanaman modal  mempunyai  arti  yang  sangat  penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upayanya adalah penetapan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena  itu,  dengan  adanya  undang-undang  tersebut  diharapkan  menjadi  sumber  hukum  bagi pelaksanaan  teknis  penanaman  modal  baik  luar  dan  dalam  negeri.  Adanya  landasan  hukum tersebut  diharapkan  dalam  menghadapi  perubahan  perekonomian  global  dan  keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dapat diciptakan iklim penanaman modal yang  kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  efisien  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  ekonomi  nasional.  Dasar  pemikiran  undang-undang  ini  adalah bahwa  investasi  merupakan  instrumen  penting  pembangunan  nasional  dan  diharapkan  dapat menciptakan  kepastian  berusaha  bagi  para  penanam  modal  dalam  dan  luar  negeri  untuk meningkatkan  dan  melanjutkan  komitmennya  berinvestasi  di  Indonesia.  Inti  dari  muatan undang-undang  ini  adalah  mengatur  tata  cara  penanaman  modal  di  Indonesia  dalam  rangka menumbuhkan dan pemerataan perekonomian.
Sistem  hukum  yang  efektif  akan  memperluas  kesempatan  berusaha  dan  mampu mengundang investasi asing. Hukum sangat berpengaruh terhadap perkembangan penanaman modal dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum harus mengakomodir perkembangan dunia usaha  secara  global.  Berbagai  studi  tentang  hubungan  hukum  dan  pembangunan  ekonomi menunjukkan  bahwa  pembangunan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa  pembaruan  hukum. Peranan  pasar  modal  bagi  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  selain  sebagai  salah  satu barometer  inevstasi,  juga  menjadi  cermin  atas  tingkat  kepercayaan  investor  asing  maupun domestik.  Efektifitas  hukum  pasar  modal  untuk  menstimulasi  perkembangan  pasar  terletak pada  beberapa  faktor  yaitu  pembaharuan  hukum  yang  paralel  dengan  kepentingan  pasar,
28 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi, (Bandung: Alumni, 2011), 71.
29 Kusnowibowo, Op.cit ., 57.
otoritas yang kuat dengan penegakan hukum pasar modal, dan perlindungan investor. Faktor yang  berhubungan  dengan  pembaharuan  hukum  menjadi  kunci  utama,  karena  pasar  modal hanya  dapat  berkembang  bila  pasar  dapat  menawarkan  produk  baru  yang  murah  dan  efisien dalam bentuk saham atau obligasi. Pembaharuan hukum yang dimaksud adalah pembentukan hukum  yang  nyaman  bagi  pasar  oleh  otoritas  pasar  yang  independen  dan  kuat.  Dinamika pasar modal menuntut keberadaan regulator yang mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap kegiatan di pasar modal. Pembaharuan hukum akan mendorong pasar kearah yang lebih kompetitif  dan  modern  sehingga  berbagai  peluang  inevstasi  akan  mendorong  masuknya partisipasi investor yang lebih tinggi. 30
Adanya  kepastian  hukum  akan  membuat  para  investor  merasa  tenang  dalam berusaha,  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  investor  dapat  melakukan  sejumlah prediksi  terhadap  tencana  usaha  yang  dilakukannya.  Dengan  demikian  selain  faktor  politik dan  ekonomi,  faktor  lain  yang  menjadi  pertimbangan  bagi  investor  untuk  menanamkan modalnya  adalah  masalah  kepastian  dan  prediktabilitas  hukum.  Pendapat  tersebut  senada yang dikemukakan oleh Paul H. Vorn dan Henry Gomez, yaitu:
In  making  foreign  investment,  a  number  of  important  points  are  to  be  taken  into consideration. The investor is concerned, first, with the safety of his investment and, second, with  the  return  which  it  yields.  The  factors  having  a  direct  bearing  on  these  considerations may be classified as follows: (1) political stability and financial integrity in the borrowing or host country; (2) purpose for which the investment is made; (3) laws pertaining to capital and taxation, attitude towards foreign investment, and other aspects of the investment climate of the  host  country;  (4)  future  potential  and  economic  growth  of  the  country  where  the investment  is  made;  (5)  exchanging  restrictions  pertaining  to  the  remission  of  profits  and withdrawal of the initial investment. 31
Berdasarkan  pandangan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bila  suatu  negara ingin  menjadi  tujuan  investasi,  maka  hukum  terkait  prosedural  dan  kegiatan  investasi  harus dapat  menciptakan  kepastian.  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  telah  menggambarkan  bahwa  Indonesia  menerima  kegiatan  investasi  dalam  bentuk penanaman  modal  asing  maupun  dalam negeri.  Hal  tersebut  terlihat  pada  bagian konsideran huruf  (c),  yaitu  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  mewujudkan kedaulatan  politik  dan  ekonomi  Indonesia  diperlukan  peningkatan  penanaman  modal  untuk
30 Indra  Safitri,  “Peranan  Hukum  Pasar  Modal  dalam  Perkembangan  Ekonomi  Indonesia”, Jurnal  Legislasi Indonesia , Vol. 5 No. 2, (Juni 2008): 3.
31 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi , (Bandung: Nuansa Alia, 2007), 52.
mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 32
Pasal 3 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menempatkan asas kepastian hukum  dalam  posisi  teratas  dari  10  asas  penyelenggaraan  penanaman  modal  di  Indonesia. Asas  ini  menekankan  pada  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  meletakkan hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  dalam  setiap  kebijakan dan  tindakan  dalam  bidang  penanaman  modal.  Oleh  karena  itu  maka  investor  harus memenuhi syarat atau mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memudahkan dalam mengajukan izin untuk melakukan investasi.
Adapun  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  mengatur  antara  lain  mengenai kebijakan  dasar  penanaman  modal,  bentuk  badan  usaha  dan  kedudukannya,  perlakuan  dan perlindungan  investor,  bidang-bidang  usaha,  penanaman  modal  bagi  usaha  kecil  dan menengah  dan  koperasi,  hak/kewajiban  dan  tanggung  jawab  investor,  pengesahan,  perizian dan koordinasi pelaksanaan penenaman modal. Selain itu Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007  juga  mengakui  mengenai  prinsip most  favoured  nation (Pasal  6  ayat  (1))  dan  prinsip national treatment (Pasal 4 ayat (2)).
Berbagai  aturan  tentang  investasi  asing  di  Indonesia  harus  dapat  menyeimbangkan antara kebutuhan akan modal asing dalam pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan kepentingan  nasional  Indonesia  sendiri.  Artinya,  implementasi  konsep  liberalisasi  ekonomi yang  tercermin  dalam  AEC  ke  dalam  aturan-aturan  nasional,  harus  tetap  sejalan  dengan filosofi ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi kerakyatan dalam kerangka negara kesejahteraan. 33
Sebenarnya  banyak  negara  yang  sudah  sadar  untuk  mencantumkan  aturan  hukum perdagangan  internasional  dalam  hukum  nasionalnya.  Aturan  hukum  nasional  di  bidang perdagangan  internasionalnya  menjadi  sumber  hukum  yang  cukup  penting  dalam  hukum perdagangan  internasional.  Akan  tetapi,  adanya  berbagai  aturan  hukum  nasional  ini  sedikit banyak  kemungkinan  dapat  berbeda  antara  satu  sama  lainnya.  Perbedaan  ini  kemudian dikhawatirkan akan juga mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri. Untuk menghadapi maslah ini, ada tiga upaya  yang dapat dilakukan. Pertama adalah negara-negara sepakat  untuk  tidak  menerapkan  hukum  nasionalnya.  Kedua  adalah  apabila  aturan  hukum perdagangan  internasional  tidak  ada  yang  disepakati  oleh  salah  satu  pihak,  hukum  nasional
32 Konsideran huruf (c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
33 Taufik Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi , (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 3.
suatu  negara  tertentu  dapat  digunakan.  Ketiga  adalah  dengan  melakukan  unifikasi  dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional. Baik unifikasi ataupun  harmonisasi  sama-sama  berupaya  untuk  menyeragamkan  substansi  pengaturan sistem-sistem  hukum  yang  ada.  Perbedaan  kedua  kata  tersebut  terletak  pada  derajat penyeragaman  tersebut.  Dalam  unifikasi hukum,  penyeragaman  mencakup  penghapusan  dan penggantian suatu sisem hukum dengan sistem hukum yang baru. Adapun harmonisasi hukum adalah  upaya  untuk  mencari  keseragaman  atau  titik  temu  dari  prinsip-prinisp  yang  bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. 34
Harmonisasi  hukum  investasi  di  antara  negara-negara  ASEAN  merupakan  syarat untuk  mencapat  visi  AEC  yang  diyakini  bahwa  perdagangan  dan  rezim  investasi yang  lebih liberal  di  ASEAN  akan  mendorong  perdagangan  dan  iklim  investasi  yang  lebih menguntungkan  di  wilayah  ini.  Hal  tersebut  akan  lebih  dapat  dicapai  jika  perundang- undangan yang terkait investasi dapat diseleraskan, ini akan melindungi kepentingan nasional masing-masing negara anggota, dan pada saat yang sama ASEAN akan mampu berkembang menjadi  wilayah  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  adil,  serta  kesenjangan  sosial  ekonomi dan  kemisikinan  akan  berkurang,  dan  terakhir  akan  terjadi  peningkatan  pergerakan  barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi.
Pengharmonisasian  bukanlah  hal  yang  mudah  dan  banyak  dipengaruhi  berbagai faktor  dan  kondisi.  Namun  secara  umum,  dapat  dilakukan  langkah-langkah  berikut  untuk mewujudkan pengharmonisasian tersebut:
1. Memastikan  adanya  dukungan  politk  dan  kesatuan  pandangan  terhadap  masalah-masalah hukum  yang  akan  diharmonisasikan  di  tingkat  nasional.  Jika  ada  dukungan  politik nasional  di  setiap  negara,  maka  harmonisasi  di  dalam  hukum  investasi  tersebut  dapat terlaksana
2. Meningkatkan  dan  memberdayakan  proses  birokrasi  yang  efisien,  karena  penyelarasan prosedur  investasi  akan  bergantung  pada  kesiapan  birokrasi  di  masing-masing  negara untuk  menjalankan  prosedur  tersebut.  Selain  itu  lembaga  birokrasi  yang  terkait penanganan investasi haruslah dibuat modern dan responsif
3. Memperkuat  pelayanan  satu  atap  terkait  dengan  investasi  atau  sistem  ASEAN Single Window .  Pusat  pelayanan  investasi  satu  atap  sangat  penting  untuk  menarik  dan mendukung  potensi  investasi  tersebut.  Pelayanan  investasi  satu  atap  di  antara  negara-
34 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 29-32.
negara  ASEAN  harus  terkoordinasi  dengan  negara  ASEAN  lainnya  sehingga  terdapat kejelasan mengenai informasi dan lain sebagainya
4. Memastikan  bahwa  pengaturan  pajak  yang  berganda  antara  negara-negara  ASEAN sepenuhnya selesai
5. Membuat sistem pemantauan bersama di antara negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa semua negara ASEAN akan berada on the track
6. Membentuk  lembaga  ASEAN  yang  berfungsi  untuk  menerima  laporan  kinerja  rutin  dari semua  negara  ASEAN  sehubungan  dengan  keberhasilan  atau  hambatan  yang  dialami dalam pelaksanaan perjanjian ACIA dan Cetak Biru MEA
7. Melibatkan partisipasi sektor swasta dalam upaya harmonisasi, masukan dari sektor swasta akan  membantu  menyelesaikan  permasalahan  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pihak swasta. Masukan permasalahan yang dialami sektor swasta akan memberikan pandangan tambahan yang akurat bagi negara untuk mendorong harmonisasi
8. Mengkomunikasikan  mengenai  kebijakan  yang  dilaksanakan  sehinga  tidak  akan  ada ambiguitas atau ketidakpastian serta perbedaan pandangan mengenai apa yang diatur dan apa yang ditegakkan
9. Memberantas  praktik  korupsi  di  tingkat  nasional  terutama  mengenai  perizinan  mengenai investasi dan proses peradilan. 35

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  mewujudkan  pasar  bersama  dan  integrasi  ekonomi  MEA  2015 dibuatlah  suatu  Cetak  Biru  yang  berfungsi  sebagai  rencana  induk  yang  koheren.  Salah  satu elemen  yang  tercantum  dalam  Cetak  Biru  tersebut  adalah  aliran  bebas  investasi.  Untuk menyempurnakan  ketentuan-ketentuan  dan  kewajiban-kewajiban  mengenai  investasi  dalam rangka AEC adalah dengan membuat ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Hadirnya  payung  hukum  dibidang  investasi  ASEAN  yakni  ACIA  memberikan  keuntungan bagi  lingkungan  investasi  dan  sektor  bisnis.  ACIA  memberikan  jaminan  perlindungan investasi sehingga para investor yakin untuk berinvestasi di kawasan ASEAN.  Implementasi ACIA  akan  sangat  efektif  tergantung  dari  kemauan  dan  komitmen  dari  negara  anggota ASEAN  untuk  melakukan  reformasi  dan  pengharmonisasian  peraturan  agar  seusai  dan
35 Melli  Darsa  “Critical  Issues  On  Investment  Law  Harmonization  In  Asean:  The  Indonesian  Perspective” (makalah dipresentasikan pada General Assembly XI ASEAN Law Association, Bali on 17 February 2012), 24.
seragam  dengan  ketentuan  ACIA.  Selain  itu,  reformasi  peraturan  nasional  yang menyederhanakan prosedur, perizinan, dan persyaratan peraturan lainnya akan menghasilkan iklim investasi yang menguntungkan banyak pihak.
Indonesia  menjadi  salah  satu  peserta  dari  dimulainya  AEC.  Terkait  hal  investasi, Indonesia  sudah  mempunyai  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  yang  telah  menggambarkan  bahwa  Indonesia  menerima  kegiatan  investasi  dalam bentuk  penanaman  modal  asing  maupun  dalam  negeri.  Oleh  karena  itu  maka  investor  harus memenuhi syarat atau mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memudahkan dalam mengajukan izin untuk melakukan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf,  Huala.  Hukum  Ekonomi  Inter-nasional  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  RajaGrafindo
Persada. 2003.
___________. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
ASEAN,  ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement:  A  Guide  Book  for  Businesses  &
Investors. Jakarta: The ASEAN Secretariat. 2013.
ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ASEAN Economic Community Blueprint
ASEAN  Vision  2020,  http://asean.org/?static_post=asean-vision-2020,  diakses  pada  tanggal 29 September 2016
Bangun,  Budi  Hermawan. “Menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015:  Aspek Regional dan Implikasinya  Terhadap  Hukum  Nasional  Indonesia”. Jurnal  Penelitian  Hukum Supremasi Hukum . Vol. 24, No, 2. (Agustus 2015)
Cassese, Antonio. International Law. New York: Oxford University Press. 2001.
Chow,  Michael  Ewing  dan  Tan  Hsien  Li.  “The  Role  of  the  Rule  of  Law  in  ASEAN Integration”. EUI Working Paper RSCAS (Maret 2013)
Darsa  Melli,  “Critical  Issues  On  Investment  Law  Harmonization  In  Asean:  The  Indonesian Perspective”  (makalah  dipresentasikan  pada  General  Assembly  XI  ASEAN  Law Association, Bali on 17 February 2012)
Departemen Perdagangan Republik Indo-nesia. Menuju ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: Depdag.
Effendi, Taufik. Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi. Jakarta: Konstitusi Press. 2013. Fuad, Fokky “Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi”, Lex Jurnalica , Vol. 5 No. 1, Desember 2007
Hartono,  Sunaryati.  Beberapa  Masalah  Transnasional  Dalam  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia, Bandung: Binatjipta. 1972.
Huda,  Mokhamad  Khoirul  et.al.  “Harmonizing  Competition  Law  In  The  Asean  Economic Community”. International Journal of Business, Economics and Law , Vol. 9, Issue 4 April 2016
Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2013.
Malau,  Masnur  Tiurmaida.  “Aspek  Hukum  Peraturan  Dan  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia
Menghadapi  Liberalisasi  Ekonomi  Regional:  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015”
Jurnal Rechtsvinding . Vol. 3, No.2, (Agustus 2014)
Mandala,  Subianta.  “Penguatan  Kerangka  Hukum  ASEAN  Untuk  Mewujudkan  Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015), Jurnal RechtsVinding Vol. 3 No. 2 Agustus 2014
Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf, diakses pada tanggal 29 September 2016.
Orambada, Agung, Paramita Pran-aningtyas, dan Fx. Djoko Priyono. “Kesiapan Pasar Modal Indonesia  Da-lam  Menghadapi  Pasar  Modal  Terin-tegrasi  Asean  Ditinjau  Dalam Aspek Yuridis. Diponegoro Law Journal . Vol. 5, No. 4, (2016).
Piagam ASEAN.
Pratomo,  Eddy.  Hukum  Perjanjian  Internasional  Pengertian,  Status  Hukum  Dan  Ratifikasi.
Bandung: Alumni. 2011.
Pratomo,  Eddy.  “Prospek  Dan  Tantangan  Hukum  Internasional  Di  ASEAN  Dan  Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional”. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009.
Putri,  Resha,  Roshana  An-An  Chandrawulan,  dan  Prita  Amalia.  “Peringkat  Arus  Investasi Indonesia  Dalam  Kerangka  Asean  -  China  Free  Trade  Agreement  (Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair And Equitable  Treatment”. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan .  Volume  48,  Nomor  2,
(April-Juni 2018).
Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi. Bandung: Nuansa Alia. 2007.
Safitri,  Indra.  “Peranan  Hukum  Pasar  Modal  dalam  Perkembangan  Ekonomi  Indonesia”,
Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 5 No. 2, Juni 2008
Salami, Rochani Urip. “Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11 No. 3,  September 2011
Siregar, Mahmul. “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap  Kegiatan  Investasi  Di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  Bisnis ,  Vol.  27  No.  4, 2008
Sudjana, U. “Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah  di  Indonesia  Sebelum  dan  Pasca  Kesepakan  Integrasi  Ekonomi”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 4, No. 2, (2017)
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Webster,  Timothy.  “Bilateral  Regionalism;  Paradoxes  of  East  Asian  Integra-tion”,  Vol.  25
Berkeley J. Int’l L , (2007)