INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14722-14731 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkotika Jenis Shabu
Ramadhany Nasution 1 ✉ , Khomaini 2
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Email: dhanynasution19@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Shabu adalah salah satu bentuk narkotika jenis golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sering disalahgunakan oleh anggota masyarakat termasuk perempuan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui    faktor penyebab  perempuan  sebagai penjual  narkotika  shabu  serta  sanksinya.  Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian kriminologis terhadap perempuan sebagai penjual narkotika shabu adalah karena faktor  internal seperti faktor ingin coba-coba, faktor stres  dan frustasi, serta faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor keluarga, ekonomi, kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama serta kurangnya pengetahuan tentang hukum. Sanksinya terhadap perempuan sebagai penjual shabu adalah diatur pada Pasal Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Untuk  itu  disarankan  agar  perempuan  jangan  sampai  melakukan tindakan  menjual  shabu  karena  ancamannya  sangat  berat  yang  membahayakan  orang  lain, masyarakat serta negara.
Kata Kunci : Kajian, kriminologis, perempuan, penjual, shabu

## Abstract
Shabu is a form of class I narcotics regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is often abused by members of the community, including women. The purpose of this study is to find out the factors that cause women to be methamphetamine drug sellers and their sanctions. This type of research is normative with a conceptual and legislative approach. The nature of the research is descriptive  analytical.  The  data  used  is  secondary  data  consisting  of  primary  and  secondary  legal materials  while  data  analysis  is  carried  out  qualitatively.  The  criminological  study  of  women  as methamphetamine sellers is due to internal factors such as factors such as factors of wanting to try, stress and frustration factors, as well as external factors such as economic factors, social environment, family factors, economy, lack of appreciation of religious teachings and lack of knowledge about the law. The sanctions against women as shabu sellers are regulated in Article 114 paragraphs (1) and (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. For this reason, it is recommended that women do not commit acts of selling shabu because the threat is very heavy and endangers others, society and the state.
Keywords: Study, criminologist, female, seller, shabu

## PENDAHULUAN
Pada  awal  penemuannya  narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat dibidang  pengobatan,  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan. Narkotika  sebagai  bahan-bahan  yang  mempunyai  efek  kerja  pembiusan  atau  dapat menurunkan kesadaran. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, penggunaan narkotika tanpa adanya pengendalian, pengawasan ketat yang membawa pengaruh tidak baik. (Sanna, dkk, 2019). Narkotika merupakan golongan obat yang dikelola dengan hukum yang  ketat  oleh  pemerintah  karena  potensi  penyalahgunaan  dan  ketergantungan  yang besar. Penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai tindak pidana sebagai kejahatan yang dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi  perseorangan  atau  masyarakat khususnya generasi muda dan melemahkan ketahanan nasional. Untuk itu perlu dilakukan upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  kejahatan,  yang  secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban ( crime without victim). Kejahatan ini  tidak  diartikan  sebagai  kejahatan  yang  tidak  menimbulkan  korban  tetapi  mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan (Singgih, 2018).
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  sekarang  ini  sudah  sangat memprihatinkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  Indonesia  yang  terletak  pada  pada  posisi diantara dua benua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi,
pengaruh transportasi serta akibat pergeseran nilai materialistis. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat.  Masalah  ini  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks  yang  memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor,  dan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara kaidah serta perilaku nyata manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan  keadilan  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan  ketiga  ide  inilah  yang  merupakan hakekat dari penegakan hukum (Singgih, 2018). Penegakan hukum  terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan  hakim.  Penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal terhadap  merebaknya  perdagangan  gelap  dan  peredaran  narkotika  tapi    dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran  serta  perdagangan  gelap  narkotika  tersebut.  Kejahatan  yang  menyangkut narkotika  belum  dapat  ditanggulangi.  Dalam  kasus-kasus  terakhir  telah  banyak  bandar- bandar dan pengedar atau penjual narkotika yang  tertangkap dan diberikan sanksi yang berat, namun dalam kenyataannya pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya dan semakin meningkat.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika.  Undang-undang  ini  diharapkan  dapat  menanggulangi  peredaran  dan penyalahgunaan narkotika serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kasus penyalahgunaan narkotika sering terjadi  dalam  masyarakat  adalah  pemakaian  narkotika  jenis  shabu.  Pemakaiannya  lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis narkotika jenis ganja (Ridho dan Mohd, 2017).  Shabu bentuknya  seperti  vetsin  atau  kristal  putih  yang  mudah  larut  dalam  air  untuk  obat perangsang yang pengaruhnya lebih cepat dari ecstasy (Puslitdatin, 2018).
Narkotika  dapat  menjerat  siapa  saja,  tak  terkecuali  kaum  perempuan  pun  ikut menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Hal ini merupakan sebuah permasalahan serius, karena dapat merusak masa depan perempuan itu sendiri dan juga akan berpengaruh pada masa depan anak-anak mereka (Riski Damayanti, 2019). Dalam kenyataannya saat ini banyak yang terjerumus tidak hanya sebagai pemakai bahkan menjadi pengedar atau bandar shabu.
Upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  jenis  shabu  termasuk  dalam  upaya penegakan hukum yang akan berhasil apabila melibatkan semua unsur dalam negara yaitu pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kajian  kriminologis  terhadap perempuan sebagai penjual narkotika shabu dan sanksinya hukumannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan  merumuskan  argumentasi  hukum  melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan (Zainuddin, 2009). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2006).  Pendekatan  dalam  penelitian  ini perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu  penelitian  yang  bersifat  menjelaskan  dan  memaparkan  tentang  kajian  kriminologis terhadap perempuan sebagai penjual narkotika shabu dan sanksinya hukumannya. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kajian Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Penjual Narkotika Shabu
Untuk membahas tentang faktor penyebab perempuan sebagai penjual narkotika jenis shabu, tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi karena ilmu kriminologi mempelajari sebab- sebab seseorang melakukan kejahatan.  Kriminologi berasal dari  bahasa  latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “c rimen ” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti  ilmu  pengetahuan.  Atas  dasar  itu  secara  sederhana  dapat  dikatakan  kriminologi adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  kejahatan  atau  ilmu  tentang  kejahatan.  Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah  yang  mempelajari  kejahatan  sejak  pertengahan  abad  XIX  (Syarifuddin,  2011). Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-illmu pengetahuan alam ( natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan  pendekatan  dan  analisis-analisis  yang  lebih  bersifat  sosiologis  (Soerjono,  1981). Kalau  dulu  kriminologi  dianggap  sebagai  suatu  bagian  dari  hukum  pidana,  maka  dalam perkembangan  selanjutnya  k riminologi  menempati  kedudukan  sebagai  suatu  “ilmu pembantu”  hukum  pidana.  Perkembangan  dewasa  ini  jelas  lain  demikian  kata  Sahetapy, bahwa  anggapan  kriminologi  sebagai  bagian  atau  sebagai  pembantu  kiranya  tidak
mendapat pasaran lagi (Sahetapy, 1979).
Perkembangan  kriminologi  di  Indonesia  sebaiknya  ditekankan  kepada  inventarisasi data  dan  penelitian  dalam  rangka  menyusun  teori-teori  yang  serasi  dan  relevan  untuk Indonesia  yang  memang  belum  ada  atau  kalau  sudah  ada  belum  juga  dipublikasikan. Disamping  itu  dalam  rangka  perkembangan  kriminologi  di  Indonesia  satu  diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi,  antropologi,  psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum  adat  dan  hukum  perdata.  Jadi  jelas  bahwa  untuk  pertumbuhan  kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu  yang  bersifat  terbuka  (Syarifuddin,  2011).  Bidang  utama  kajiannya  meliputi  perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan,  bidang-bidang  terkait  antara  lain  kenakalan  remaja  dan  viktimologi. Kriminologi  juga  mengkaji  bidang-bidang  garapan  hukum  pidana  seperti  perpolisian, pengadilan, dan permasyarakatan (Frank, 2013).
Dalam  perspektif  kriminologi  terdapat  faktor-faktor  penyebab  kejahatan,  yaitu: (Marlina, 2017)
a. Teori biologi
Teori  ini  melihat  sebab-sebab  kejahatan  dalam  karakteristik  fisik  penjahat.  Menurut Lombroso  bahwa  karakteristik  fisik  khusus  sering  terdapat  di  antara  penjahat, menurutnya kaliber penjahat pasti memiliki tertarik kebelakang ( receding chins), akal yang berkelebihan ( an abundence of wrinteles), dan pendengaran yang menonjol.
b. Teori psikologi
Teori  ini  berpendapat  bahwa  kejahatan  melalui  studi  proses  mental  dalam  hal  ini penyakit  kejiwaan,  kehancuran  dari  pusat  ketakutan/kegugupan,  neurasthenia ketidakmampuan  ( inadequete)  seluruh  kemampuan  mental.  Hal-hal  tersebutlah menyebabkan seorang menjadi penjahat, tokohnya Sigmud Freud.
c. Teori sosiologi
Menurut teori ini bahwa penjahat adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan  titik  perhatian  adalah  hubungan  antara  manusia  dan  kepada  kenyataan  bahwa penyimpangan  secara  terus-menerus  karena  dikehendaki  dan  diterima  sebagai dorongan  kelompok  dan  kebanyakan  perilaku  menyimpang  adalah  bagian  dari kebudayaan. Teori ini  menolak  bahwa gagasan timbulnya kejahatan dapat dipahami dan analisa di mana penjahat sebagai individu.
d. Teori ekonomi
Menurut  teori  ini,  sebab-sebab  kejahatan  didasarkan  pada  gagasan  dari  konsep
manusia berakal dan faktor lain yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu, menurut ahli ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha  mereka  dan  ketika  dihadapkan  pada  pilihan,  individu  menggunakan  sebuah pilihan rasional dan di antara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu.
Selain  dari  faktor  dalam  diri  pelaku  ada  juga  faktor  yang  mempengaruhi seseorang  perempuan  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana  narkotika    yaitu:  (Kamal. 2021)

## a. Faktor ekonomi
Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya  sehingga  seseorang mempunyai  kecenderungan  pula  untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara kejahatan dan sebagainya. Perubahan harga dapat  dikatakan  bahwa  keadaan  ekonomi  dan  kriminalitas mempunyai  hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap milik orang  lain seperti pencurian. Pengaruh  faktor  ekonomi  saat  ini  seperti  harga  tiba-tiba  melambung  naik,  maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki akan semakin berkurang. Hal ini cenderung menimbulkan  keinginan-keinginan  untuk  memiliki  barang  atau  uang  sebanyak- banyaknya  sehingga  seseorang mempunyai  kecenderungan  melakukan  kejahatan. Pengangguran  karena  sempitnya  lapangan  kerja, pertambahan  penduduk,  dan  lain- lainnya  sehingga  dapat  menyebabkan  semakin  banyaknya  pengangguran. Pengangguran  dapat  dikatakan  sebagai  penyebab  timbulnya  kejahatan,  yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Jika dihubungkan dengan tindak pidana narkotika bisa juga perempuan melakukannya dengan menjadi kurir atau pengedar atau penjual narkotika karena faktor ekonomi dimana pelaku tidak mempunyai pekerjaan. Faktor ekonomi sering dihubungkan dengan kemiskinan. Faktor ini  sangat  esensial  dalam  hal  merujuk  terjadinya  ketimpangan-ketimpangan  sosial, khususnya  ketimpangan  dalam  pemenuhan  kehidupan  individu.  Sehingga  kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Bahkan acapkali didengar bahwa kemiskinan adalah titik pangkal timbulnya kejahatan termasuk  memberikan  dorongan  bagi  seorang  wanita  untuk  menjadi  pengedar narkotika (Bayu Adhitya, 2020).
b. Faktor kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama Telah  banyak  usaha  yang  dilakukan  untuk  mengetahui sampai  sejauh  mana pengaruh  faktor  agama  terhadap  timbulnya kejahatan. Akan tetapi nampaknya belum
cukup   bukti  untuk  mengetahui  bahwa  rendahnya  nilai  agama dapat  mengakibatkan orang berbuat jahat. Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benar, dan menunjukkan hal-hal yang  dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami  dan  mengerti  tentang  isi  agamanya,  maka  ia  senantiasa  akan  menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Dan sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi  lemah.  Kalau  sudah  demikian  keadaannya,  maka  orang  mudah  sekali  untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrol-nya tadi tidak kuat,  dan mudah melakukan tindak kejahatan (Kamal, 2021).
c. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum
Karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai hukum  sehingga  masyarakat bertindak main  hakim sendiri bila adanya permasalahan yang terjadi ditengah- tengah masyarakat (Kamal, 2021).
d. Faktor lingkungan
Faktor  lingkungan  dimana  perempuan  tidak  hanya  hidup  di  lingkungan  keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat ((Bayu Adhitya, 2020). Faktor-faktor  penyebab  perempuan  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika jenis terdiri dari faktor internal yaitu faktor ingin coba-coba dan faktor stres dan  frustasi, serta faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor keluarga (Rifki,  2021).  Jadi  faktor  penyebab  perempuan  menjual  narkotika  jenis  shabu  dapat dilihat  dari  teori    biologi,  psikologi,  sosiologi  dan  ekonomi  yang  disebabkan  karena faktor  internal  seperti  faktor  ingin  coba-coba,  faktor  stres  dan  frustasi,  serta  faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, faktor keluarga, ekonomi, kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama serta kurangnya pengetahuan tentang hukum. Hal ini berlaku juga terhadap keterlibatan perempuan sebagai penjual narkotika jenis shabu.
B. Sanksi Terhadap Perempuan Sebagai  Penjual Narkotika Shabu
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dikenal istilah penjual narkotika tetapi istilah yang dipakai adalah pengedar narkotika. Ketentuan ini diatur pada Pasal 114 tentang pengedar narkoba.
a. Pasal 114:
a) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
b) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua  puluh) tahun dan pidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Sanksinya tidak didasarkan pada golongan narkotikanya melainkan subyek pelakunya, apakah  ia  termasuk  pengguna,  pengedar,  produsen  atau  orang  yang  mengendalikan. Pemberatan ancaman pidana juga ditentukan berdasarkan berat atau jumlah narkotika serta dampak  yang  ditimbulkan  (Tirto.id,  2024).  Jadi  sanksi  atau  ancaman  pidana  terhadap perempuan sebagai penjual shabu adalah berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) tersebut.

## SIMPULAN
Kajian  kriminologis  terhadap  perempuan  sebagai  penjual  narkotika  shabu  adalah karena faktor faktor internal seperti faktor ingin coba-coba, faktor stres dan frustasi, serta faktor  eksternal  yaitu  faktor  ekonomi,  lingkungan  sosial,  faktor  keluarga,  ekonomi, kurangnya  penghayatan  terhadap  ajaran  agama  serta  kurangnya  pengetahuan  tentang hukum serta sanksinya terhadap perempuan sebagai penjual shabu adalah diatur pada Pasal 114 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 114 ayat (2) yaitu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## DAFTAR PUSTAKA
Alifah Kusumayani dan Sigit Herman Binaji, (2021), Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai  Pelaki  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Di  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Daerah  Istimewa  Yokyakarta),  Jurnal  Kajian  Penelitian  Hukum,  Vol.5,    No.1, 2021, ISSN 2598-2435, hlm. 152-166.
Bayu Adhitya, (2020), Analisis Keterlibatan Wanita Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Sol Justicia, Vol.3, No.2, Desember 2020, hlm. 249-256
Frank F Hagan, (2013), Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal , Edisi Ketujuh, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 22.
J.E Sahetapy, (1979), Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung, hlm. 3.
Jurnal Data Puslitdatin Tahun, (2018), Indonesia: Narkotika Dalam Angka Tahun 2018, hlm. 13.
Kamal  Fachrurrozi  dkk,  (2021), Pengaruh  Kemiskinan  Dan  Pengangguran  Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Di Tahun 2019, Jurnal Real Riset, Vol. 3, No. 2, hlm. 177-182. Marlina, (2017), Hukum Penitensir, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 119.
Muliadi,  (2018), Aspek  Kriminologis  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan,  Fiat  Justisia,  Jurnal Ilmu Hukum 2018, Vol. 6 No.1, hlm. 25.
Ridho Agusyani dan Mohd Din, Intensitas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Jenis Narkotika  Yang  Disalahgunakan,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Pidana Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuala, Vol. 2, No. 2, November 2017, ISSN: 2597- 6893, hlm. 146.
Rifki  Ramdani  Pratama  dkk,  (2021), Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Perempuan  (Studi  di  Lapas Perempuan  Kelas  III  Mataram),  Jurnal  Ilmiah,  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram, hlm. 1-18.
Sanna Friani  Manalu  dkk,  (2019), Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika  Jenis Sabu- Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana, Jurnal Rectum, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, hlm. 119.
Singgih  Aditya  Utama,  (2018), Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika, Badamai Law Journal, Vol. 3, No. 1, September 2018, hlm. 229-230
Soerjono Soekanto, (1981), Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15. Soedjono Dirdjosisworo, (2018), Doktrin-Doktrin Kriminologi, Alumni 2018, Bandung, hlm.13. Syarifuddin Pettanasse, (2011), Mengenal Kriminologi, UNSRI, Palembang, hlm. 1.
Zainuddin Ali, (2009), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.