## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PeneraPan PrinsiP Kehati-hatian Dalam Pembuatan aKta Pernyataan  KePutusan  raPat  Oleh  nOtaris (stuDi Putusan nOmOr 74/PDt/2021/Pt btn)
ApplicAtion of the principle of precAution in prepAring A DeeD of  Meeting Decision stAteMents by A notAry (stuDy Decision nuMber 74/pDt/2021/pt btn)

## rizky maulida
Magister Kenotariatan Universitas Mataram email : rizkymaulidaa21@gmail.com

## Zainal asikin
Universitas Mataram email : asikinzainal@unram.ac.id

## eduardus bayo sili
Universitas Mataram email : eduardusbys@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menemukan dan memutuskan perihal pelepasan aset atas dasar akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) serta untuk menganalisis akibat hukum jual beli atas aset perseroan terbatas yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yakni dengan memperoleh bahan hukum melalui buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang tersedia di perpustakaan ataupun internet. Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Nisshinkan Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak. Namun, hakim pengadilan tinggi justru menyatakan bahwa sepenuhnya menjadi hak PT. Nisshinkan Indonesia selaku Penggugat terkait Romeo Ura yang tidak dijadikan sebagai Tergugat. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Nisshinkan Indonesia, dimana organ perseroan tidak hanya berdomisili di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang harusnya dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., adalah: (a) melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap; (b) memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap; (c) bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta; dan (d) memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta. Untuk akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang termasuk jenis akta partij sehingga isinya merupakan keterangan dan kehendak yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris. Sehingga, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut. Meski Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR), notaris harus berhati-hati dalam melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa datang ke hadapannya.
Kata Kunci: prinsip Kehati-hatian, Akta pernyataan Keputusan rapat
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 824~835

## abstract
The aim of this research is to analyze the basis for the judge’s considerations in finding and deciding regarding the release of asets on the basis of a deed stating the decision of the general meeting of shareholders (GMS) and to analyze the legal consequences of buying and selling asets of a limited liability company based on a deed stating the decision of the general meeting of shareholders (GMS). The legal research method used is the normative legal research method. Legal materials are obtained through library studies, namely by obtaining legal materials through textbooks, journals, papers, articles and other materials available in libraries or the internet. Based on research and analysis conducted by researchers, the Panel of Judges at the Tangerang District Court stated that the lawsuit filed by PT. Nisshinkan Indonesia was declared unacceptable because it was considered lacking. However, the high court judge actually stated that it was entirely PT’s right. Nisshinkan Indonesia as the Plaintiff related to Romeo Ura who was not named as the Defendant. In the case that occurred at PT. Nisshinkan Indonesia, where the company’s organs are not only domiciled in Indonesia, the precautionary principles that Notary Lusi Indriani, SH., MKn., must carry out are: (a) identifying the identity of the person present; (b) carefully verify the subject and viewing object data; (c) act carefully, accurately and meticulously in the process of executing the deed; and fulfill all technical requirements for making a deed. The deed of meeting decision statement (PKR deed) is a type of partij deed so that its contents are information and wishes conveyed by the parties before a Notary. Thus, the Notary is not responsible for the contents of the deed stating the meeting’s decision. Although the Notary is not responsible for material truth, before making a deed of meeting decision statement (PKR deed), the notary must be careful in viewing and checking the completeness of the documents brought by the Board of Directors or the party authorized to come before him.
Keywords: prudential principle, Deed of Meeting Decision statement.

## a. PenDahuluan
Kehidupan manusia erat kaitannya dengan dunia usaha. Berbagai bentuk badan usaha dapat dijalankan untuk menunjang kehidupan baik itu badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang banyak dijalankan adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) dijalankan dengan berorientasi pada keuntungan atau profit.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi landasan hukum Perseroan Terbatas itu sendiri. Definisi Perseroan Terbatas tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi per- syaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaanya.”
Layaknya manusia yang memiliki berbagai organ untuk dapat hidup dan menjalankan kehidupannya, hal tersebut juga berlaku pada bahan usaha. Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan roda usahanya didukung oleh 3 (tiga) organ yakni direksi, dewan komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Batasan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termaktub dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ pers- eroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

## Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau angga- ran dasar.”
Begitu pentingnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebab melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diberikan keputusan final atas persetujuan laporan perusahaan. Untuk itu, selama dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keberadaan notaris diperlukan untuk membuat akta autentik.
Ketentuan mengenai risalah RUPS dapat dilihat dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
(2)  Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila ris- alah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
Maka, jelaslah bahwa, setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat. Untuk akta berita acara rapat yang dihadiri oleh Notaris selaku pejabat yang berwenang maka akta tersebutlah yang dimaksud dengan akta berita acara (akta relaas). Namun, untuk RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris maka dapat dibuat suatu akta yang disebut dengan akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) berdasarkan notulen rapat yang dibawa ke hadapan notaris.
Notaris dalam kewenangannya untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat beberapa kali dihadapkan pada sengketa. Hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat notaris tidak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang diadakan oleh perseroan. Namun, notaris hanya menyatakan hasil rapat yang disampaikan oleh para pihak dalam suatu notulen untuk dibuat dalam bentuk akta autentik yang disebut akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR). Maka, jika notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta tersebut, sangat mungkin untuk terjadi sengketa yang menyebabkan notaris dijadikan tergugat. Salah satu sengketa seperti yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 74 Tahun
2021 dimana Notaris yang berkedudukan di Tangerang, Lusi Indriani, SH., MKn, digugat oleh PT. Nisshinkan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Notaris Lusi Indriani, SH., Mkn., menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mengandung informasi tidak benar (kebohongan) yang berasal dari Risalah RUPS-LB (fiktif) yang dibuat oleh Romeo Ura yang merupakan presiden direktur dari PT. Nisshinkan Indonesia. Padahal, faktanya para pemegang saham yakni Katsumi Ono, Yutaka Ono, dan Fumi Ono tidak pernah diundang, menghadiri, memberikan persetujuan, dan menandatangani Risalah RUPS-LB (fiktif) tersebut karena mereka merupakan warga negara Jepang dan tidak pernah berada di Indonesia pada saat itu. Salah satu penyebab hal tersebut bisa terjadi karena Tergugat tidak memeriksa secara cermat dan hati-hati.
Berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat dikatakan bahwa aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang membuat akta pernyataan keputusan rapat juga masih kabur. Terkait prosedur dan syarat apa saja yang harus diminta oleh notaris kepada para pihak yang datang untuk membuat akta pernyataan keputusan  rapat belumlah  diatur  secara  detail.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menemukan dan memutuskan perihal pelepasan aset atas dasar akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan bagaimana akibat hukum jual beli atas aset perseroan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 826~835
terbatas yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

## b. metODe Penelitian
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian  hukum teoritis/dogmatis.” 1 Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual (conseptual approach) . “Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan terhadap pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat melahirkan pengertian maupun asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.” 2 Kedua, pendekatan kasus (case approach). “Dalam pendekatan kasus disebutkan bahwa objek kajian pokoknya berupa pertimbangan hakim di pengadilan dalam membuat suatu putusan atau biasa disebut juga dengan ratio decidendi atau reasoning .” 3 Ketiga, pendekatan undang-undang (statute approach). “Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap undang-undang atau peraturan yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti.” 4
Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Kemudian, analisis bahan hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan bantuan bahan hukum yang telah diperoleh. Peneliti menggunakan analisis interpretasi lebih khususnya yaitu interpretasi sistematis.

## C. Pembahasan
1. Dasar Pertimbangan hakim dalam menemukan dan memutuskan Perihal Pelepasan aset atas Dasar akta Pernyataan Keputusan rapat umum Pemegang saham (ruPs)
a.  Duduk Perkara Pada Pada tanggal 5 Oktober 2015 Romeo Ura menghadap Notaris Lusi Indriani,
SH., MKn., di Kota Tangerang Selatan, dan menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2015 Romeo Ura mengadakan RUPS-LB yang menurut pengakuannya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan. Dalam agenda RUPS-LB tersebut antara lain meminta persetujuan kepada pemegang saham perseroan dalam rangka penjualan aset perseroan. Dalam risalah rapat yang dibuatnya, para pemegang saham dikatakan menyetujui penjualan aset perseroan tersebut serta menunjuk Romeo Ura selaku presiden direktur untuk mewakili perseroan dalam rangka penjualan aset tersebut, sekaligus untuk menghadap Notaris guna dibuatkan Akta Notaris mengenai
1 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Cet. 1, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66.
2 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306
3 Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 18.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.
Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat RUPS-LB yang dibuat Romeo Ura. Selanjutnya oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) dibuatlah Akta Notaris Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana yang disampaikan oleh Romeo Ura.
Ternyata Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor. 01 tertanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., mengandung cacat hukum dan informasi yang tidak benar (kebohongan) yang berasal dari Risalah RUPS-LB (fiktif) yang dibuat oleh Romeo Ura. Faktanya adalah Para Pemegang Saham PT. Nisshinkan Indonesia, yakni Katsumi Ono, Yutaka Ono, dan Fumi Ono tidak pernah diundang, menghadiri, memberikan persetujuan, dan menandatangani Risalah RUPS- LB (fiktif) tersebut. Perbuatan Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) yang menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor: 01 tertanggal 5 Oktober 2015, adalah suatu kelalaian dan atau kesengajaan.
Berdasarkan hal-hal diatas, PT. Nisshinkan Indonesia (Penggugat) kemudian melaporkan Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Tangerang Selatan tempat wilayah kerja dari Tergugat, mengenai dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris yang dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap minuta yang disimpan Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) oleh Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tidak ditemukan satu pun data pendukung yang dijadikan Tergugat sebagai landasan untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor 01 tanggal 05 Oktober 2015, seperti (1) Undangan RUPS-LB; (2) Daftar hadir RUPS-LB; (3) Keputusan RUPS-LB; dan (4) Kartu pengenal/KTP atau paspor bagi pemegang saham yang bukan kewarganegaraan Indonesia sebagai para peserta RUPS-LB;
Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 01/PTS/ Mj.PWN Prov. Banten/II/2020, menyatakan bahwa Terlapor terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa Teguran Tertulis. Maka demi hukum Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Nisshinkan Indonesia, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat.
b.  Pertimbangan Hakim
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Romeo Ura sebagai pihak dalam perkara ini. Pembuatan akta pernyataan keputusan rapat PT. Nisshinkan Indonesia Nomor 1 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn. (Tergugat) merupakan inisiatif sendiri dari Tergugat melainkan berdasarkan permintaan Romeo Ura. Namun, dalam perkara ini, Romeo Ura justru tidak diikutkan sebagai pihak. Maka, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga, PT. Nisshinkan Indonesia selaku Penggugat dinyatakan kalah.
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten justru memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Dalam berita acara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa disebutkan bahwa Tergugat yaitu Notaris tidak cermat dan tidak teliti atau lalai dalam membuat akta nomor 1 tersebut. Sehingga, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Banten
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 828~835
telah menjatuhkan sanksi terhadap Tergugat. Maka, Penggugat telah membuktikan bahwa ketidakcermatan atau kelalaian Tergugat telah merugikan Penggugat sehingga dapat dikwalifisir sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka, turunan surat surat dan segala perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada Akta Nomor 01 Tahun 2015 yang dibuat oleh Notaris batal demi hukum dengan segala akibatnya. Menimbang, bahwa Romeo Ura tidak dijadikan sebagai Tergugat karena tidak ada petitum yang meminta pertanggungjawaban hukum dan atau tuntutan ganti rugi kepada Romeo Ura ataupun kepada pembelinya, namun hal tersebut sepenuhnya adalah hak Penggugat.  Dengan  demikian  Tergugat/Terbanding berada  di  pihak  yang  kalah. c.  Amar Putusan
Amar putusan di tingkat pertama (Putusan Nomor 785/PDT.G/2020/PN TNG):
(1)  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet  ontvankelijke verklaard) (2)  Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) Amar putusan di tingkat banding (Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT BTN):
Dalam provisi:
-  Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat; Dalam pokok perkara:
(1)Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
(2)Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
(3)Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta No. 01 tanggal 05-10-2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia, yang dibuat oleh Lusi Indriani, SH., MKn., Notaris di Tangerang Selatan, beserta akta-akta turunannya;
(4)Menyatakan bahwa obyek tanah dan bangunan seluas 1.072 m2, berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 7/Balekambang yang berlokasi di Jalan Condet Raya No. 11 RT.04/RW.04 Kelurahan Balekambang Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, adalah milik Penggugat dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;
(5) Menghukum kepada siapapun yang memegang dan/atau menguasai Akta No. 01 tanggal 05-10-2015 dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., dan/atau akta atau surat-surat turunan lainnya untuk tidak menggunakan bagi kepent- ingan apapun berkaitan dengan obyek tanah dan bangunan seluas 1.072 m2, yang berlokasi di Jalan Condet Raya No. 11 RT.04/RW, Kelurahan Balekam- bang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dan mengembalikannya kepada Penggugat (PT. Nisshinkan Indonesia) selaku pemiliknya yang sah, seb- agaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan hukum yang men- gakibatkan beralihnya obyek tanah tersebut;
(6)Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
(7)Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejum- lah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
d. Argumentasi Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menemukan dan Memutuskan Perihal Pelepasan Aset atas Dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Berkaitan dengan batal demi hukumnya Akta No. 01 tanggal 05-10-2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia, yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., beserta akta-akta turunannya, maka hal tersebut erat kaitannya dengan pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan syarat sah perjanjian. Maka, seharusnya pasal 1320 KUHPerdata disebutkan juga sebagai pertimbangan hukum oleh hakim agar semakin jelas dasar hukum hakim dalam menyatakan bahwa obyek tanah dan bangunan milik PT. Nisshinkan Indonesia sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nisshinkan Indonesia, yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., beserta akta-akta turunannya. Sebab perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan risalah atau notulen RUPS-LB sudah dinyatakan fiktif, dianggap tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat objektif yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau biasa disebut  juga  dengan  istilah causa  yang  halal.
Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh hakim di Pengadilan Tinggi memenuhi jenis perbuatan melawan hukum yang pasif. “Dalam artian pasif Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian”. 5 Dalam kasus ini, Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., selaku Tergugat tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dibawa oleh Romeo Ura kehadapannya.
Dalam kasus yang terjadi pada PT. Nisshinkan Indonesia, dimana organ perseroan tidak hanya berdomisili di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang harusnya dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., adalah sebagai berikut: (1) melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap;
Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan:
“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperk- enalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”
Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menyatakan bahwa:
“(1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa…”
Pengguna jasa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut adalah setiap orang atau siapa saja yang menggunakan jasa notaris.
(2) memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap;
Verifikasi yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran risalah rapat yang dibawa oleh penghadap dalam hal ini adalah Romeo Ura selaku direktur PT. Nisshinkan Indonesia.
(3) bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta; Notaris harus cermat dalam melakukan pengecekan apakah Direksi telah mel- akukan pemanggilan sebelum menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan apakah pemanggilan
5 Aprilia Putri Suhardini & Sukarmi, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik” , Jurnal Akta, vol. 5, no. 1, (Maret 2018): hlm. 265.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 830~835
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang sesuai dan dilakukan dengan surat tercatat dan sesuai dengan agenda rapat yang tertera dalam undangan RUPS.
(4) memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta.
Notaris/PPAT Mahayani Widiana Kedel juga mengatakan bahwa beberapa syarat yang harus dipatuhi dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Ra- pat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: 6
(a) Perusahaan harus menyerahkan dokumen asli keputusan RUPS;
(b) Direksi dengan wewenang yang dipegangnya menurut keputusan RUPS akan menghadap notaris dan memberikan tanda tangan diatas akta serta memberikan salinan akta pendirian Perseroan beserta perubahannya, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian status badan hukum suatu PT , foto Copy KTP Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut,
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perseroan, surat keterangan domisili Perseroan; serta surat-surat lainnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Abdulkadir Muhammad, Guru Besar Fakultas Hukum, dalam teori tanggung jawab hukum membagi tanggung jawab menjadi tiga. Dalam kasus ini, maka apa yang telah dilakukan Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., selaku Tergugat adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan terjualnya aset perseroan tanpa sepengetahuan seluruh pemegang saham.
Jadi, Putusan Pengadilan Tinggi Banten sudah tepat dalam memutus perkara dengan menyatakan bahwa sepenuhnya menjadi hak PT. Nisshinkan Indonesia selaku Penggugat terkait Romeo Ura yang tidak dijadikan sebagai Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh hakim di Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Banten Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ketidakcermatan atau kelalaian Tergugat telah merugikan Penggugat sehingga dapat dikwalifisir sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

## 2. akibat hukum Jual beli atas aset Perseroan terbatas yang Didasari oleh akta Pernyataan Keputusan rapat umum Pemegang saham (ruPs)
Akta notaris merupakan akta autentik yang sempurna. Artinya akta notaris memiliki kekuatan pembuktian mutlak. Dengan begitu, tidak perlu suatu pembuktian lagi selama tidak ada yang mempertentangkan terhadap kebenarannya. “Dalam pembuatan  akta notaris ada 2 (dua) hal yang membuat akta notaris dikatakan sah.
Pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris.” 7 Jadi, suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris dianggap sah selama memenuhi kedua syarat tersebut.
6 Ida Ayu Karina Diantari, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, vol. 3, no. 3, (Desember 2018): hlm. 484.
7 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 79.
RUPS dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris dan dibuat suatu notulen rapat. Notulen rapat tersebutlah yang kemudian dibawa ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta autentiknya. Hal tersebut disinggung dalam Pasal 21 ayat 5 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
“Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.”
Penjelasan Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dalam akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. “Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, yang kemudian Notaris menuangkannya dalam bentuk Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Penyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang merupakan jenis akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta Partij.” 8
Masalah sangat berpeluang untuk muncul dalam pembuatan akta Penyataan Keputusan Rapat (akta PKR). Dikatakan demikian karena Notaris tidak hadir menyaksikan dan mendengarkan secara langsung jalannya RUPS yang diadakan oleh perseroan. Notaris hanya membuat akta berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pihak yang datang beserta notulen rapatnya. Notulen rapat merupakan dokumen yang berisi kejadian yang terjadi saat jalannya rapat mulai dari pembahasan hingga hasil dari rapat yang dilakukan. Semuanya tercantum dalam notulen rapat untuk kemudian dibuat akta auntentiknya oleh Notaris.
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., dikategorikan perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten. Hal tersebut dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak sah karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya terkait dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu:
“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;…”
Hal tersebut juga diperkuat dengan terbuktinya Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) telah melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, terkait dengan perbuatan hukum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 2015, sebagaimana Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten Nomor: 01/ PTS/Mj.PWN Prov. Banten/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 jo. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan Nomor: 02/BAP/MPDN Kota Tengerang Selatan/X/2019, maka demi hukum Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., (Tergugat) telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Nisshinkan Indonesia (Penggugat).
8 Nunny Nurul Ariani, Taqiyuddin Kadir, & Nurwidiatmo, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat”, Jurnal Nuansa Kenotariatan, vol. 4, no. 2, (Januari 2019): hlm. 80.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 832~835
Hal yang perlu diingat adalah Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil. Dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang meyebutkan kewajiban notaris untuk menguji akta partij atau akta para pihak. Untuk akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang termasuk jenis akta partij sehingga isinya merupakan keterangan dan kehendak yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris. Jadi, Notaris hanya menuangkan apa yang dikehendaki para pihak ke dalam akta tersebut. Kehendak yang dimaksud adalah kehendak yang ada pada notulen RUPS-LB yang dibawa oleh Direksi ke hadapan Notaris. Sehingga, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut.
Meski Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR), notaris harus berhati-hati dalam melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa datang ke hadapannya. Pertama, Notaris harus melakukan pengecekan terkait akta pendirian hingga akta perubahan terakhir jika ada. Dari situ termuat anggaran dasar sehingga diketahui siapa saja yang menjadi organ perseroan sehingga diketahuilah identitas dan kewenangan yang dimiliki. Kedua, memperhatikan apakah rapat umum pemegang saham yang telah dilakukan telah sesuai syarat dan prosedur yang ada. Syarat yang dimaksud adalah terkait terpenuhi atau tidaknya syarat kuorum dalam pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS- LB) karena jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi sah atau tidaknya keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) tersebut.
Pada prakteknya seperti dalam kasus ini, Notaris melakukan kelalaian yang pada akhirnya merugikan para pihak yang berkepentingan sehingga terjadi peralihan aset perseroan melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang fiktif atau tidak pernah benar-benar terjadi. Penjualan yang dilakukan atas aset Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a.  mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b.  menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”
Pada bagian penjelasan pasal 102 ayat 1 dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan.
Dikarenakan bahwa Direksi PT. Nisshinkan Indonesia saat itu yaitu Romeo Ura melakukan penjualan aset perseroan berupa tanah dan bangunan tanpa melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham, maka telah melanggar pasal 102 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan…”. Namun, pada kenyataannya, RUPS tidak pernah dilakukan sama sekali sehingga tidak ada persetujuan yang juga dihasilkan.
Berdasarkan putusan MA RI Nomor 2082 K/PDT/1995 tanggal 23 Februari 2000, mengenai akta jual beli saham yang terbukti tidak pernah disetujui dan ditandatangani Tergugat, maka patut dan layak dinyatakan batal demi hukum. Putusan hakim yang telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap dapat menjadi rujukan atau sumber hukum.
“Menurut KBBI, yurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan hakim…” 9
Jadi, meski tidak wajib, namun yurisprudensi dapat dijadikan acuan atau panduan. Begitu pula dengan putusan MA RI Nomor 2082 K/PDT/1995 tanggal 23 Februari 2000. Hal tersebut sejalan dengan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Sederhananya, batal demi hukum diartikan bahwa sejak awal dianggap tidak pernah ada perbuatan hukum sehingga tidak ada akibat hukumnya juga. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pembuatan akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., atas notulen rapat umum pemegang saham (RUPS) fiktif yang dibuat oleh Direksi Romeo Ura. Sehingga, jual beli aset perseroan yang dilakukan oleh Romeo Ura terhadap pihak ketiga juga dianggap tidak pernah terjadi. Maka, tanah dan bangunan tersebut masih menjadi aset PT. Nisshinkan Indonesia.
Akibat hukum dibuatnya akta pernyataan keputusan RUPS yang dibuat berdasarkan pada notulen RUPS yang fiktif atau tidak pernah terjadi dapat dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukumnya mengemukakan bahwa ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri:
a.  hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang- undangan. Artinya, bahwa Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUJN maupun Kode Etik Notaris. Selain itu, jika terkait dengan kasus ini maka Notaris juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Maka, melihat pada kenyataan di lapangan bahwa pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris adalah bagian dari kewenangan Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Untuk itu, menghindari adanya masalah- masalah yang terjadi yang melibatkan Notaris, maka harusnya dibuat suatu aturan hukum yang jelas terkait prosedur hukum pembuatan akta tersebut.
c.  fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Mengenai prinsip kehati-hatian bagi Notaris  dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) memang masihlah kabur. Tidak ada penjelasan secara detail mengenai prosedur yang harus dilakukan satu persatu ketika akan membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) berdasarkan notulen rapat yang dibawa para pihak atau yang diberi kuasa.
d. hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku. Dikarenakan hukum yang berlaku tidak mudah diubah maka kecepatan hukum untuk menjawab masalah-masalah yang berkembang juga menjadi minim atau lambat.

## D. KesimPulan
Terdapat perbedaan dalam amar putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri dengan majelis hakim di Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi Banten sudah tepat dalam memutus perkara dengan menyatakan bahwa sepenuhnya menjadi hak PT. Nisshinkan
9 Yurisprudensi.  Pada KBBI daring.  Diambil  26
September 2023, dari  https://
www.kbbi.web.id/yurisprudensi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 834~835
Indonesia selaku Penggugat terkait Romeo Ura yang tidak dijadikan sebagai Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh hakim di Pengadilan Tinggi memenuhi jenis perbuatan melawan hukum yang pasif. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Nisshinkan Indonesia, dimana organ perseroan tidak hanya berdomisili di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang harusnya dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., adalah: (a) melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap; (b) memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap; (c) bertindak hati- hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta; dan (d) memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta.
Dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang meyebutkan kewajiban notaris untuk menguji akta partij atau akta para pihak. Pekerjaan Notaris hanya berkutat pada kebenaran formil saja. Untuk akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang termasuk jenis akta partij sehingga isinya merupakan keterangan dan kehendak yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris. Jadi, Notaris hanya menuangkan kehendak yang ada pada notulen rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) yang dibawa oleh Direksi ke hadapan Notaris. Sehingga, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut. Meski Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR), notaris harus berhati-hati dalam melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa untuk datang ke hadapannya. Pertama, Notaris harus melakukan pengecekan terkait akta pendirian hingga akta perubahan terakhir jika ada. Dari situ termuat anggaran dasar sehingga diketahui siapa saja yang menjadi organ perseroan sehingga diketahuilah identitas dan kewenangan yang dimiliki. Kedua, memperhatikan apakah rapat umum pemegang saham yang telah dilakukan telah sesuai syarat dan prosedur yang ada. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2082 K/PDT/1995 tanggal 23 Februari 2000, mengenai akta jual beli saham yang terbukti tidak pernah disetujui dan ditandatangani Tergugat, maka patut dan layak dinyatakan batal demi hukum. Sehingga, jual beli aset perseroan yang dilakukan oleh Romeo Ura terhadap pihak ketiga juga dianggap tidak pernah terjadi. Maka, tanah dan bangunan.

## saran
Notaris dalam melaksanakan kewenangannya harus selalu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dikarenakan profesi notaris tidak hanya bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuat saat ini saja, melainkan seumur hidupnya. Jangan sampai akta autentik yang dibuat justru menjerumuskan Notaris pada sengketa. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan jabatan tersebut. Notaris harus melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tercapai kepastian hukum. Untuk itu perlu adanya peraturan yang lebih jelas terkait akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris. Sehingga diketahui sejauh mana tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat.

## DaFtar PustaKa

## buku dan Jurnal
Aprilia Putri Suhardini & Sukarmi, 2018, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik” , Jurnal Akta, vol.
5, no. 1,
Habib Adjie, 2017, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Refika Aditama, Bandung.
Ida Ayu Karina Diantari, 2018, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, vol. 3, no. 3.
Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Cet.
1, Alfabeta, Bandung.
Johny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang,.
Nunny Nurul Ariani, Taqiyuddin Kadir, & Nurwidiatmo, 2019, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat”, Jurnal Nuansa  Kenotariatan, vol. 4, no. 2.
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis  dan  Disertasi,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta.
Yurisprudensi. Pada KBBI  daring.  Diambil  26  September  2023,  dari     https://www. kbbi.web.id/yurisprudensi