## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 101 - 108 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3919

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

## Akhmad Zulkifli 1)
Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia 1)
Corresponding Author: akhmadzulkifli70@gmail.com 1)

## History:
Received  : 15 October 2023 Revised : 20 November 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Aktivitas  bisnis  Perusahaan  mempunyai  dampak  terhadap  lingkungan  yang  dapat mengakibatkan  pencemaran  dan  kerusakan  pada  lingkungan,  seperti  polusi  udara,  air,  dan tanah.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  bertanggung  jawab  untuk  merawat  keberlanjutan lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  mengevaluasi  sejauh  mana perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  hukum  dalam  menjaga  lingkungan  di  sekitarnya.  Studi ini  menerapkan  metode  penelitian  normatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi literatur  yang  melibatkan  peraturan  undang-undang,  jurnal,  buku,  dan  sumber  informasi terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewajiban  hukum perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  yang  menegaskan  kewajiban  setiap  investor  dalam  menjalankan  tanggung jawab sosial. Selain itu, peraturan seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga berperan dalam hal ini. Meski  demikian,  koordinasi  di  antara  undang-undang  tersebut  masih  belum  sepenuhnya sejalan.  Dalam  implementasinya,  kebijakan  ini  dipantau  oleh  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Hukum Perusahaan, Lingkungan

## Abstract
The  Company's  business  activities  have  an  impact  on  the  environment  that  can  result  in  pollution  and damage to the environment, such as air, water and soil pollution. Therefore, companies are responsible for taking  care of environmental sustainability.  This study  aims to explore and evaluate the extent to which companies  have  legal  responsibilities  in  safeguarding  the  surrounding  environment.  This  study  applies normative  research  methods.  This  study  applies  the  normative  research  method.  Data  collection  was conducted through a literature study involving laws and regulations, journals, books, and other relevant sources  of  information.  The  collected  data  were  analyzed  in  three  stages,  namely  data  reduction,  data presentation, and conclusion drawing. The results show that the company's legal obligations towards the
environment  in  Indonesia  are  regulated  in  Law  Number  25  of  2007  concerning  Investment  which emphasizes the obligations of every investor in carrying out social responsibility. In addition, regulations such  as  Law  No.  40/2007  on  Limited  Liability  Companies  and  Law  No.  19/2003  on  State -Owned Enterprises also play a role in this regard.  However,  coordination between  these laws is still  not fully in line.  In  its  implementation,  this  policy  is  monitored  by  the  minister,  governor,  or  regent/mayor  in accordance with the authority stipulated in Article 71 paragraph 1 of Law No. 32/2009.

## Keywords : Liability, Corporate Law, Environment

## PENDAHULUAN
Aktivitas perusahaan, terutama di sektor industri, pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya, sering kali menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.  Pencemaran  seperti  pencemaran  udara,  air,  dan  tanah  terjadi sebagai  akibat  dari  produksi,  limbah,  atau  emisi  yang  dihasilkan  perusahaan (Trianisa et al., 2020).
UUD  Tahun  1945  Pasal  28H  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap  warga negara  mempunyai  hak  konstitusional  dan  asasi  untuk  hidup  dalam lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pemerintah  dan seluruh  pihak  yang  terlibat  berkewajiban  untuk  menjaga  serta  mengelola lingkungan  hidup  demi  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan. Langkah-langkah  perlindungan  dan  manajemen  lingkungan  ini  guna memastikan  bahwa  lingkungan  hidup  di  Indonesia  tetap  berfungsi  sebagai sumber  kehidupan  bagi  penduduk  Indonesia  serta  makhluk  hidup  lainnya (Mewengkang,  2014).  Sebagai  respons  terhadap  dampak  ini,  perusahaan memiliki  kewajiban  etis  dan  hukum  untuk  memperhatikan  dan  menjaga kelestarian lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Penelitian terdahulu oleh (Hidayat et al., 2020) menunjukan bahwa ketentuan terkait  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  diatur  dalam beberapa aturan hukum, seperti UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 40 Tahun 2007.  Namun,  aturan  dalam  undang-undang  tersebut  masih  belum  sepaham yang menjadikan ketidakjelasan hukum bagi para pelaku usaha. Ketidakseragaman ini juga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan  dan penafsiran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan.
Penelitian  lain  oleh  (Wulandari  &  Wahyuningsih,  2021)  meneliti  tanggung jawab korporasi yang ketat dalam penegakan hukum lingkungan, penelitian ini menunjukan  bahwa  strict  liability  merupakan  pertanggungjawaban  tanpa unsur  kesalahan,  dimana  tidak  diperlukan  bukti  tentang  kesalahan  sebagai dasar  bagi  penggugat  untuk  memperoleh  pembayaran  ganti  rugi.  Meskipun belum ada penentuan kesalahan, pihak yang melakukan tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan sudah dianggap bertanggung jawab. Konsep  strict liability  secara  tidak  langsung  merupakan  perwujudan  perlindungan  hukum
bagi  masyarakat  yang  merupakan  pihak  yang  berpotensi  dirugikan  akibat kegiatan  industri  yang  dilakukan.  Pengaturan  strict  liability  oleh  korporasi tertuang  dalam  Pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009.  Jumlah  ganti  rugi  yang dapat  diminta  dari  pihak  yang  mencemari  atau  merusak  lingkungan  dapat diatur hingga batas tertentu.
Kebaharuan  penelitian  ini  adalah  dengan  mengkaji  beberapa  studi  kasus perusahaan  yang  telah  mengimplementasikan  tanggungjawabnya  dalam lingkungan.  Penelitian  ini  dapat  memberikan  wawasan  mengenai  tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan, membantu perusahaan dalam menyesuaikan  praktik  bisnis  mereka  dengan  aturan  yang  ada,  serta meningkatkan  komitmen  perusahaan  terhadap  keberlanjutan  lingkungan. Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengeksplorasi  serta  mengevaluasi sejauh  mana  perusahaan  memiliki  kewajiban  hukum  dalam  merawat lingkungan di sekitarnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  memanfaatkan  penelitian  normatif  yang  menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  adalah  tahapan  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin  hukum  yang  dapat  memberikan  jawaban terhadap  isu-isu  hukum  yang  timbul  (Nurhayati  et  al.,  2021).  Metode pengumpulan  data  melibatkan  studi  literatur  yang  mencakup  peraturan hukum,  jurnal,  buku,  serta  sumber  informasi  yang  relevan  dengan  penelitian ini  (Meher  et al.,  2023). Jenis  data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh  melalui  sumber  seperti  Google  Scholar  dan  portal  informasi  yang dapat  dipercaya.  Setelah  pengumpulan  data,  analisis  dilakukan  dalam  tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Lingkungan hidup memiliki peran vital yang memengaruhi serta berdampak besar terhadap kelangsungan hidup makhluk di dalamnya. Kondisi lingkungan hidup  yang  baik  tidak  hanya  diukur  dari  kemampuan  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  melainkan  lebih  pada  peran  manusia  dalam menjaga  keseimbangan  ekologisnya,  sehingga  menjaga  agar  lingkungan  tetap terjaga  dengan  baik  (Hibatullah  et  al.,  2023).  Kegiatan  perusahaan  dapat menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Dampak  langsung  adalah  dampak  yang  disebabkan  oleh aktivitas  perusahaan  itu  sendiri,  sedangkan  dampak  tidak  langsung  adalah dampak  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  perusahaan,  tetapi  melalui  jalur  lain. Dampak langsung kegiatan perusahaan terhadap lingkungan antara lain:
• Pencemaran  udara,  yang  dihasilkan  oleh  gas  buang  kendaraan,  mesin
industri, dan kegiatan pembakaran lainnya.
• Pencemaran  air,  yang  ditimbulkan  oleh  pembuangan  limbah  cair  ke sungai, danau, atau laut.
• Pencemaran  tanah,  yang  disebabkan  oleh  pembuangan  limbah  padat  ke tanah,  seperti  limbah  industri,  limbah  rumah  tangga,  dan  limbah pertanian.
• Perusakan  habitat,  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  perusahaan,  seperti penebangan hutan, pembukaan lahan, dan pembangunan infrastruktur.
Dampak  tidak  langsung  kegiatan  perusahaan  terhadap  lingkungan  antara lain  perubahan  iklim  yang  timbul  dari  pelepasan  gas  rumah  kaca  akibat aktivitas  perusahaan,  serta  kelangkaan  sumber  daya  alam  yang  diakibatkan oleh  eksploitasi  berlebihan,  kerusakan  ekosistem  yang  disebabkan  oleh kegiatan perusahaan yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
Pelaksanaan  konsep  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Indonesia diterapkan melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengharuskan  setiap  perusahaan  untuk  menjalankan  kewajiban  tanggung jawab  sosial.  Prinsip  ini  berlaku  pada  berbagai  jenis  usaha,  termasuk perusahaan  terbatas  dan  perusahaan  di  sektor  industri  seperti  minyak,  gas bumi,  pertambangan  mineral,  dan  batu  bara.  Peraturan  ini  berperan memberikan  pedoman  yang  jelas  dan  tegas,  yaitu  merubah  esensi  tanggung jawab sosial perusahaan yang awalnya berakar pada nilai-nilai etis, moral, dan dilakukan  secara  sukarela  menjadi  sebuah  kewajiban  yang  terdapat  dalam kerangka hukum yang menerapkan sanksi.
Berdasarkan  pasal  21  Undang-Undang  Perindustrian,  perusahaan  industri diamanatkan  untuk  mencegah  dampak  negatif  pada  lingkungan  hidup  dan memastikan  kelestarian  dan  keseimbangan  alam  yang  digunakan  dalam kegiatan industri mereka dan mencegah dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas  industri,  seperti  pencemaran  tanah,  air,  dan  udara.  Jika  perusahaan melakukan  pelanggaran  dengan  sengaja  sesuai  Pasal  27  ayat  (1)  UU Perindustrian, mereka dapat dikurung hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000.  Namun,  jika  pelanggaran  terjadi  tanpa  sengaja  atau  karena kelalaian, maka hukumannya adalah kurungan selama 1 tahun dan/atau denda maksimal  Rp1.000.000.  Selain  itu,  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menetapkan tanggung jawab pada setiap penanggung jawab  usaha  yang  melakukan  tindakan  yang  merusak  lingkungan  hidup, termasuk  kewajiban  membayar  ganti  rugi  dan/atau  melakukan  tindakan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  upaya  perlindungan lingkungan hidup.
Di ranah Hukum Perdata, tindakan yang melanggar hukum dikenal dengan
istilah  Perbuatan  Melanggar  Hukum  (PMH),  Indonesia  mengatur  gugatan terkait  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  disusun  dalam UUPPLH  Pasal 87  ayat (1), yang mengamanatkan bahwa Setiap individu  atau entitas yang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum, seperti mencemari  atau  merusak  lingkungan  yang  mengakibatkan  kerugian  pada individu atau lingkungan, diharuskan memberikan ganti rugi atau mengambil langkah-langkah tertentu. Dalam hukum perdata, prinsip pertanggungjawaban dasar  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  berdasarkan  kesalahan  dan  tanpa kesalahan/kewajiban risiko. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya  yang  keliru  atau  menyebabkan  kerugian  pada  orang  lain. Sementara  prinsip  tanggung  jawab  risiko  menegaskan  bahwa  individu  atau pihak  yang  terdampak,  dalam  kasus  ini  konsumen  atau  pihak  yang mengajukan  gugatan,  tidak  lagi  diwajibkan  untuk  membuktikan  kesalahan, melainkan produsen, pemilik, atau pihak tergugat langsung bertanggung jawab atas risiko dari usaha mereka (Hartanto & Adiastuti, 2018).
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  diatur  oleh  beberapa aturan  hukum,  seperti  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas dan  UU  No.  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Namun, koordinasi  antara  undang-undang  tersebut  masih  belum  sejalan.  Selain  itu, istilah  yang  digunakan  untuk  merujuk  pada  "tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan"  bervariasi,  menciptakan  kebingungan.  Misalnya,  UU Penanaman  Modal  menggunakan  "tanggung  jawab  sosial  perusahaan",  UU Perseroan  Terbatas  menggunakan  "tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan",  dan  UU  Badan  Usaha  Milik  Negara  menggunakan  "Program Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan."  Ketidakselarasan  ini  mengakibatkan kurangnya  efektivitas  dalam  melaksanakan  kewajiban  sosial  dan  lingkungan perusahaan  terhadap  komunitas  di  sekitarnya.  Situasi  ini  juga  mungkin menimbulkan permasalahan hukum tambahan, seperti memberikan kesempatan  bagi  perusahaan  untuk  menafsirkan  terminologi  tersebut  secara subjektif  sehingga  dalam  pelaksanaannya  yang  kurang  efektif  (Hidayat  et  al., 2020).
Bagi  pihak  yang  merasa  terkena  dampak  negatif  dari  pencemaran  yang berasal dari kegiatan industri, mereka memiliki hak untuk mengadukan situasi tersebut  kepada  lembaga  yang  bertanggung  jawab,  baik  secara  lisan  maupun tertulis.  Mereka  dapat  memberikan  informasi  mengenai  dugaan  adanya pencemaran  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  aktivitas  industri  pada berbagai  tahapan  kegiatan,  sebagaimana  diatur  secara  detil  dalam  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  No.9  Tahun  2010,  yang  menjelaskan  tentang prosedur  pengaduan  serta  penanganannya  terkait  pencemaran  lingkungan
yang  terjadi  pada  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  setelah  kegiatan tersebut dilaksanakan (Marcellino et al., 2022).
Pasal  13  ayat  (3)  dalam  Undang-Undang  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengaturan terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan pada ayat  (1),  diterapkan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  serta  pihak  yang bertanggung jawab atas usaha sesuai dengan wewenang, peran, dan tanggung jawab  individu  tersebut.  Selama  proses  penerapan  kebijakan  ini,  pengawasan dilakukan  oleh  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota  sesuai  dengan  bidang kewenangannya,  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  71  ayat  1  Undang- Undang  Tahun  2009.  Selain  itu,  ayat  3  menjelaskan  bahwa  dalam  proses pengawasan  tersebut,  pengawas  menunjuk  pejabat  pengawas  yang  memiliki jabatan fungsional.
Pengawas dapat memberlakukan sanksi administratif kepada individu yang bertanggung  jawab  atas  usaha  apabila  terjadi  pelanggaran  yang  diatur  dalam pasal 76 meliputi teguran tertulis, tindakan paksa pemerintah, pembekuan izin, atau  pencabutan  izin.  Di  pasal  77,  Menteri  memiliki  kewenangan  untuk menerapkan sanksi administratif kepada individu yang bertanggung jawab atas usaha apabila pemerintah daerah dengan sengaja tidak memberlakukan sanksi administratif  terhadap  pelanggaran  serius  yang  dilakukan.  Penting  untuk dicatat bahwa penerapan sanksi administratif yang tercantum di Pasal 76 tidak menghapuskan  tanggung  jawab  individu  terhadap  upaya  pemulihan  dan tanggung jawab pidana.
Di masa sekarang semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya menjaga  lingkungan.  Mereka  tidak  hanya  berfokus  pada  profit,  tetapi  juga bertanggung  jawab  terhadap  dampak  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh aktivitas  bisnisnya.  Banyak  perusahaan  telah  mengambil  inisiatif  untuk menerapkan  kebijakan  inovasi  yang  ramah  lingkungan  diantaranya  PT Unilever Indonesia menerapkan program "Zero Waste to Landfill" di pabriknya di Cikarang, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mengurangi limbah yang dibuang  ke  landfill.  Unilever  menerapkan  kebijakan  nol  limbah  ke  tempat pembuangan  akhir  dalam  mengelola  limbah  hasil  kegiatan  manufaktur.  Sejak 2018,  PT  Unilever  Indonesia  telah  mengolah  lumpur  non-B3  dari  beberapa sektor  seperti  IC,  Skin,  HPC,  Rungkut,  dan  campuran  cairan  reject  untuk  di daur ulang sebagai bahan baku berbagai produk seperti agen pembentuk busa pada  bata  hebel,  sabun  untuk  hewan  peliharaan,  dan  semir  untuk  ban.  Total limbah lumpur non-B3 yang didaur ulang pada tahun 2020 mencapai 10,5 ton, dengan  penghematan  biaya  pengolahan  limbah  sekitar  Rp8,2  miliar.  Upaya untuk  meningkatkan  produksi,  memperbaiki  proses,  dan  aktif  dalam mengurangi  sampah  telah  menyebabkan  penurunan  limbah  setiap  tahunnya
(PT Uniliver Indonesia, 2020).
Perusahaan lain adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menerapkan program "Green Manufacturing" di pabriknya di Karawang, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan  air,  serta  mengurangi  emisi  gas  buang.  Tidak  hanya  menerapkan  sistem manufaktur  berbasis  ramah  lingkungan  di  lini  produksinya,  TMMIN  juga memperkenalkan konsep kurikulum hijau, yang memasukkan teknologi ramah lingkungan  ke  dalam  proses  pembelajaran.  Kurikulum  ini  membahas  isu lingkungan  sebagai  tanggung  jawab  bersama  dalam  membantu  pemerintah Indonesia  mencapai  target  netralitas  karbon  pada  tahun  2060.  Untuk  tetap memenuhi  kebutuhan  industri,  TIA  secara  teratur  mengevaluasi  serta melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan para ahli industri, sehingga mereka  dapat  lebih  cepat  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  teknologi industri  masa  depan,  baik  dalam  proses  maupun  produknya.  Transformasi konstan  terjadi  dalam  kurikulum  pembelajaran  TIA  guna  menghadapi tantangan  perkembangan  teknologi  di  industri  yang  bergerak  dengan  cepat. Pada tahun 2025, TIA telah menetapkan beberapa target, termasuk peningkatan kualitas melalui pengenalan teknologi manufaktur yang canggih, implementasi kurikulum  teknologi  hijau  dalam  proses  pendidikan,  serta  kontribusi  dalam mencetak tenaga kerja yang unggul, mampu menjadi pemimpin tim di bidang pekerjaannya masing-masing (Febriani, 2023).

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  hukum  perusahaan  terhadap  lingkungan  di  Indonesia diatur dalam beberapa perundangan, seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal,  yang  menetapkan  kewajiban  bagi  investor  untuk menjalankan  tanggung  jawab  sosial.  Selain  itu,  UU  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  dan  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara juga turut mengatur hal serupa. Namun, koordinasi antara undang-undang  tersebut  belum  sepenuhnya  sejalan.  Ketika  kebijakan  ini diimplementasikan,  pengawasan  dilakukan  oleh  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan,  sesuai  dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Meher, C., Sidi, R., & Risdawati, I. (2023). Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. Jurnal Ners , 7 (2), 864 – 870.
Febriani,  Lita.  (2023).  Toyota  Indonesia  Academy  Berhasil  Cetak  SDM
Kompeten Industri Otomotif.
https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/10/14/toyota-indonesia  academy- berhasil-cetak-sdm-kompeten-industri-otomotif.  Diakses  pada  30  Oktober 2023.
Hartanto,  H.,  &  Adiastuti,  A.  (2018).  Mekanisme  Penentuan  Ganti  Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(2), 227-243.
Hibatullah,  M.  F.,  Jafar,  S.,  &  Basri,  H.  (2023).  Pertanggungjawaban  Perdata Perusahaan  Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Studi  Penelitian  PT.  Ciomas  Adisatwa). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(1).
Hidayat, R., Yahya, A., Ernis,  Y., &  Adli,  M. (2020). Analisis yuridis tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  terhadap  masyarakat  sekitar. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 531-544.
Marcelino,  R.,  Rumimpunu,  D.,  &  Sondakh,  M.  T.  (2022).  Aspek  Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan. Lex Crimen, 11(4).
Meher, C., Sidi, R., & Risdawati, I. (2023). Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. Jurnal Ners , 7 (2), 864 – 870.
Mewengkang,  E.  (2014).  Prinsip  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap pencemaran lingkungan. Lex Crimen, 3(2).
Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia,  2(1), 1-20.
PT Unilever Indonesia. (2020). Laporan Keberlanjutan.
https://www.unilever.co.id/files/92ui5egz/production/bafbadd48715daa10c 465efb9021a3c39205bd9e.pdf. Diakses pada 30 Oktober 2023.
Trianisa,  K.,  Purnomo,  E.  P.,  &  Kasiwi,  A.  N.  (2020).  Pengaruh  Industri  Batubara Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan World Air Quality Index in India. J. Sains Teknol. Lingkung , 6 (2), 156 – 168.
Wulandari, P., & Wahyuningsih, S. E. (2021). The strict liability by corporate in enforcement  of  environmental  law.  Law  Development  Journal,  2(4),  477- 488.