Analysis Of The Role Of The Inspectorate Of West Pasaman District In Carrying Out The Supervisory Function
Analisis  Peran  Inspektorat  Kabupaten  Pasaman  Barat  Dalam  Melakukan  Fungsi Pengawasan
Yudi Mufti Prawira 1* , Fauzan Misra 2 Universitas Andalas, Padang 1,2 prawirayudi1004@gmail.com 1 ,  fauzanmisra@eb.unand.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTACT
The  Inspectorate  is  a  government  internal  supervisor  whose  job  it  is  to  assist  regional  heads  in  achieving organizational  goals.  The  research  was  conducted  in  West  Pasaman  Regency  because,  in  2022,  there  was  a corruption case at the West Pasaman District Hospital. This is an indication that the Inspectorate has not played a maximum role in the supervision process. The research uses qualitative methods, and the data sources are primary data  obtained  directly  from  informants,  namely  Inspectors,  Assistant  Inspectors,  Technical  Controllers,  and Supervisors. The data is processed using the Nvivo analysis tool using pattern-matching analysis techniques. Based on  the  results  of  the  research,  the  West  Pasaman  District  Inspectorate  has  carried  out  its  supervisory  duties  and functions  in  ensuring  effective  and  efficient  activities,  reliability  of  financial  reports,  safeguarding  assets,  and compliance with financial reports by conducting audits, reviews, evaluations, and monitoring.
Keywords: The Role of the Inspectorate, Oversight Function

## ABSTRAK
Inspektorat  merupakan  pengawas  intern  pemerintah  yang  dimana  bertugas  membantu  kepala  daerah  untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan pada tahun 2022 terjadi kasus  korupsi  di  RSUD  Kabupaten  Pasaman  Barat,  hal  ini  menjadi  indikasi  bahwa  Inspektorat  belum  berperan maksimal  dalam  proses  pengawasan.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dan  sumber  data  adalah  data primer  yang  diperoleh  lansung  dari  informan  yaitu  Inspektur,  Inspektur  Pembantu,  Pengendali  Teknis,  dan Supervisor.Data diolah dengan alat analisis Nvivo menggunakan teknik analisis pattren matching. Berdasarkan hasil penelitian  Inspektorat  Kabupaten  Pasaman  Barat  telah  menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  dalam memastikan kegiatan efektif dan efesien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Kata Kunci : Peran Inspektorat, Fungsi Pengawasan

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  Daerah  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam menjalankan roda pemerintahan yang di atur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah.  Menurut  “Pasal  1  Undang  –  Undang  23  tahun  2014)  dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945”.
Otonomi daerah dapat kita artikan sebagai kebebasan untuk mengatur pemerintahan daerah  yang  dikuasakan  oleh  pemerintah  pusat.  Pemberian  otonomi  ini  pada  dasarnya bertujuan  untuk  memberdayakan  daerah  dalam  mengelola  pembangunan  di  wilayahnya. Diharapkan bahwa setiap daerah akan memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat..
Saat  ini,  pemerintah  daerah  mendapat  perhatian  kritis  dari  publik  karena  belum mencapai  hasil  yang  memuaskan  bagi  masyarakat,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Chaidir Iswanaji  pada  tahun  2021.  Masyarakat  menekankan  perlunya  kinerja  yang  efektif  dari
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai wujud nyata dari konsep otonomi daerah. Dengan peran yang sangat penting maka diharapkan Inspektorat dapat  bekerja  semaksimal  mungkin  agar  tujuan  dari  Pemerintah  Daerah  dapat  tercapai.  Di Kabupaten  Pasaman  Barat,  Inspektorat  sudah  bekerja  dengan  baik  namun  masih  terjadi beberapa kasus korupsi seperti yang terjadi pada tahun 2022 kasus korupsi di RSUD dengan nilai  Rp  17.717.609.226  (sumbar.  antaranews)  Hal  ini  menjadi  salah  satu  indikator  kurang maksimalnya kinerja Inspektorat kabupaten Pasaman Barat.
Menurut  Dilla  Novita  (2020),  Unjuk  kerja  Inspektorat  kewilayahan  dalam  melakukan kemampuan  administrasi,  terutama  jika  dilihat  dari  sisi  efisiensi,  keterarahan  administrasi, daya  tanggap,  dan  responsivitas,  secara  umum  belum  berjalan  dengan  baik.  Sementara  itu, menurut  Endang  (2020),  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  mengungkap pelaksanaan dan pencapaian hasil, antara lain keterbatasan SDM, khususnya di bidang Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP),  baik  dari  segi  jumlah  maupun  kualitas.  Endang  juga menekankan perlunya pengembangan lebih lanjut kerangka pengawasan intern pada tingkat atasan  sebagai  jaminan  kerangka  pengawasan  intern  yang  dapat  mengurangi  jumlah ketidakkonsistenan.
Menurut  tulisan  Vivi  (2021),  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan, khususnya di Inspektorat Kabupaten Katingan, diduga belum sampai pada tingkat yang paling ekstrim,  khususnya  pada  bagian  penilaian,  pengujian,  dan  pemeriksaan.  Beberapa  elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kapabilitas administratif organisasi pemerintah di Kabupaten Katingan adalah kondisi dan kerangka kerja, pedoman yang relevan, dan SDM.
Menurut penelitian Bakri (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan dan administrasi pengawasan ke dalam masih lemah, sumber daya manusia yang dimiliki oleh para eksekutif belum ideal dan ditingkatkan, pelatihan yang diberikan masih kurang, pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  yang  masih  rendah,  budaya  hubungan  yang  hirarkis  masih  perlu ditingkatkan.  Sesuai  penelitian  Yohanes  dan  Paton  (2016),  penggunaan  ide  penilaian  yang lengkap  dalam  pelaksanaan  penilaian  adat  menyebabkan  peran  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  dalam  organisasi  pemerintahan  kelurahan  di  Kabupaten  Bulungan  tidak mampu.
Berdasarkan uraian diatas beserta telaah pada penelitian terdahulu maka penulis akan melakukan  penelitian  tentang  Peran  Inspektorat  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  di Kabupaten  Pasaman  Barat.  Penelitian  ini  akan  berpedoman  kepada  4  pilar  dari  funsi pengawasn  menurut  PP  60  tahun  2008  yaitu  pengawasan  yang  bertujuan  untuk  mencapai kegiatan organisasi yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan  ketataan  terhadap  peraturan  perundang  –  undangan.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian lain adalah objek penelitian dan pedoman penelitian. Obejek penelitian dilakukan di Kabupaten  Pasaman  Barat  dan  pedoman  penelitian  merujuk  pada  PP  60  tahun  2008  tentan tujuan dari pengawasan internal.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Kebijakan Publik
Konsep  dasar  birokrasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gagasan  yang  diperkenalkan  oleh Max Weber, seorang sosiolog terkemuka asal Jerman, seperti yang tercantum dalam karyanya "The Theory of Economy and Social Organization". Konsep ini dikenal melalui ideal-type (tipe ideal)  birokrasi  modern  yang  sering  diadopsi  dalam  berbagai  referensi  tentang  birokrasi  di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsepsi birokrasi yang diajukan oleh Max Weber dapat dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
1. Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) Otoritas ini merujuk pada legitimasi yang bersumber dari keyakinan pada perangkat hukum yang dirancang secara rasional dan pada keahlian  individu  dalam  melaksanakan  tata  hukum  sesuai  dengan  prosedur.  Max  Weber
meyakini  bahwa  otoritas  ini  dapat  diandalkan  karena  merupakan  bentuk  otoritas  yang paling memuaskan dari segi teknis
2. raditonal  authotiy  (Otoritas  Tradisional) Jenis  otoritas  ini  didasarkan  pada  legitimasi  yang bersandar  pada  kepercayaan  dan  penghargaan  terhadap  tradisi  serta  figur-figur  yang mengemban tradisi. Menurut Max Weber, otoritas ini menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan,  dan  keberlanjutan  dominasi  pemimpin  atau  kelompok  pemimpin tergantung pada ketidakadaan perlawanan terhadap otoritas ini.
3. Charismatic type (Otoritas Kharismatik) Otoritas ini berasal dari legitimasi yang didasarkan pada  kharisma  yang  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin,  sehingga  ia  mendapatkan penghormatan dan kagum dari para pengikutnya.
Blau dan Meyer (1987:27-31) mengemukakan ciri pokok dari struktur birokrasi Weber, sebagai berikut:
1.  Kegiatan  sehari-hari  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi
2.  Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis.
3.  Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten.
4.  Seorang  pejabat  yang  ideal  melaksanakan  tugas-tugasnya  dengan  semangat  formal  dan tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu, tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.
5.  Pekerjaan  didasarkan  pada  kualifikasi  teknis  dan  dilindungi  dari  kemungkinan  pemecatan sepihak

## Konsep Peranan
Peranan baru akan terlaksana apabila ada kedudukan, jadi peranan adalah suatu aspek yang fleksibel dari sebuah status dan aspek fungsi dai suatu kedudukan. Bila seseorang yang memiliki kedudukan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan, maka orang tersebut telah melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Menurut (Kusnadi) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:
1.  Peranan  pribadi  (interpersonal  role),  mengacu  pada  hubungan  antara  pimpinan  dengan yang  lainnya  baik  dalam  organisasi  maupunn  diluar  organisasi,  dalam  hal  ini  pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
a.  Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
b.  Peran  pemimpin,  bertindak  untuk  mendorong  agar  pegawainya  bekerja  secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
c.  Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai. Peran berkaitan dengan informasi (information role) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
1)  Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
2)  Menyebarkan,  informasi  yang  diperoleh  selanjutnya  disebar  luaskan  keseluruh bagian organisasi.
3)  Sebagai juru bicara.
2.  Peranan keputusan (decision mle),dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding. Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  kata  peranan  yang  dimaksud adalah  sebagai  pengambilan  sikap  serta  kelakuan  yang  diharapkan  dari  seseorang  yang mempunyai kedudukan dan wewenang.

## Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
Aparat  pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  adalah  Instansi  Pemerintah  yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:
a.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden
b.  Inspektorat  Jenderal  (Itjen)/Inspektorat  Utama  (Ittama)/Inspektorat  yang  bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
c.  Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur
d.  Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(PERMENPAN,2008)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sebuah instansi pemerintah yang  didirikan  dengan  tujuan  utama  melaksanakan  pengawasan  intern,  atau  yang  dikenal sebagai  Internal  Audit,  di  dalam  lingkungan  pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  daerah. Fungsi  utama  APIP  adalah  melayani  kebutuhan-kebutuhan  pemerintah.  (Referensi:  Arens, 2009).
Inspektorat  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat,  sebagai  Aparat  Pengawasan Internal  Pemerintah,  memiliki  peran  kunci  sebagai  penjamin  bahwa  setiap  kegiatan  dapat dilaksanakan  secara  efisien,  efektif,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Fokus  utama  pelaksanaan  tugas  pengawasan  adalah  melakukan tindakan  preventif,  yaitu  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan  dalam  pelaksanaan program  dan  kegiatan  oleh  aparatur  sipil  negara.  Selain  itu,  Inspektorat  juga  berusaha memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, dengan tujuan untuk mengambil pelajaran sehingga kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

## Pengertian Pengawasan
Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintahan menuntut penanganan  yang  lebih  serius  agar  dapat  mencegah  pemborosan  dan  penyelewengan  yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari risiko tersebut, diperlukan  suatu  sistem  pengawasan  yang  tepat.  Sistem  pengawasan  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan rencana. Pengawasan secara umum diartikan sebagai kegiatan administratif yang melibatkan evaluasi  terhadap  pekerjaan  yang  telah  diselesaikan,  untuk  memastikan  apakah  telah  sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan lebih diarahkan kepada upaya koreksi terhadap hasil kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Dengan demikian, jika terjadi kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya harus segera diambil agar pelaksanaannya dapat terarah. Pengawasan merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan ukuran kinerja dan penerapan tindakan yang mendukung pencapaian hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  standar  kinerja  yang  telah  ditetapkan.  Kontrol  adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai  (Schermerhorn,  2002).  Dengan  demikian,  pengawasan  adalah  suatu  proses  untuk memastikan  bahwa  semua  aktivitas  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan. Menurut Winardi (2000) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual  sesuai  dengan  hasil yang direncanakan”.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan  fenomena  yang  penulis  simpulkan,  maka  judul  penelitian  ini  adalah “Analisis Efektivitas Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten  Pasaman  Barat” Kemudian,  performa  diukur  dengan  merujuk  pada  teori  kinerja birokrasi yang dijadikan sebagai indikator, serta fenomena yang terjadi. Peneliti menjelaskan hubungan tersebut untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap tujuan penelitian. Untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  jelas,  penulis  menyusun  skema  kerangka  konseptual sebagai berikut:

## Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

## Pertanyaan Penelitian
1. Kegiatan yang efektif dan efisien
Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi yang efektif dan efesien.  Menurut  Mahmudi  (2010),  efektivitas  merujuk  pada  hubungan  antara  keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sebaliknya, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output, berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan, dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.
Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
PP1 : Apa yang dilakukan APIP untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efesien?
PP2 : Bagaimana langkah – langkah APIP dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan telah dilakukan secara Efektif dan efesien.
2. Keandalan Laporan Keuangan
Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan menurut “PP nomor  60  tahun  2008  adalah  untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Menurut (Muslikha, 2015) Keandalan laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan  bahwa  informasi  tersebut  benar  atau  valid.  Informasi  dalam  laporan  keuangan bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan”.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  muncul  beberapa  pertanyaan  penulis  terkait keandalan laporan keuangan sebagai berikut:
PP3 : Bagaimana cara APIP melakukan penilaian dan memastikan keandalan laporan keuangan?
PP4 : Apa saja dokumen yang menjadi dasar APIP dalam melakukan penilaian atas keandalan laporan keuangan?
3. Pengamanan asset
Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam menlakukan pengawasan menurut ”PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan  pengamanan aset. Menurut Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  No.  17  Tahun  2007  pengamanan  aset  merupakan  kegiatan/tindakan pengendalian  dan  penertiban  dalam  upaya  pengurusan  barang  milik  daerah  secara  fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada  penertiban/pengamanan  secara  fisik  dan  administratif,  sehingga  barang  milik  daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain”.
Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut : PP5  :  Apa  yang  menjadi  indikator  dalam  penilaian  APIP  bahwa  aset  telah  digunakan sebagaimana mestinya?
PP6  : Bagaimana langkah – langkah APIP dalam melakukan penilaian ?
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan
Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam menlakukan pengawasan menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Ketaatan pada peraturan perundangan meruapakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  aparatur  pemerintahan  secara  konsisten  agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik (Wahid,2016)
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengajukan  pertanyaan sebagai berikut:
PP7 : Apa yang dilakukan APIP untuk menilai bahwa organisasi pemerintah telah taat pada Peraturan Perundang – undangan?
PP8 :  Apakah  ada  pengawasan  khusus  yang  dilakukan  APIP  untuk  memastikan  bahwa Organisasi Pemerintah telah taat pada Peraturan PErundang –undangan?

## 4. Metode Penelitian Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini,  penulis  menerapkan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  proses  penyelidikan  yang  bertujuan  untuk  memahami masalah  sosial  atau  manusia.  Metode  ini  didasarkan  pada  pembentukan  gambaran  holistik yang  komprehensif,  diungkapkan  melalui  kata-kata,  melaporkan  pendapat  informan  secara rinci, dan diorganisir dalam konteks alami (Cresswell, 1994)
Penelitian  ini  mengadopsi  jenis  penelitian  deskriptif,  di  mana  peneliti  memberikan gambaran  tentang  keadaan  objek  penelitian  sesuai  dengan  fenomena  sosial/alam  secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini dapat dilanjutkan dengan merujuk pada teori- teori  yang  relevan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  yang komprehensif  mengenai  peran  Inspektorat  sebagai  pengawas  internal  pemerintah  daerah  di Kabupaten Pasaman Barat.

## Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian. Data ini berupa informasi yang relevan dengan masalah  yang  sedang  diteliti.  Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  komprehensif mengenai  penelitian,  dilakukan  wawancara  langsung  dengan  informan  penelitian  mengenai Peran Inspektorat sebagai pengawas internal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Informan yang  dipilih  adalah  Inspektur,  Inspektur  pembantu,  Pengendali  teknis,  dan  supervisor. Imforman  dipilih  dikarenakan  informan  adalah  pengambil  kebijakan  yang  diharapkan  dapat memberi penjelasan mengenai berbagai kebijakan yang mempengaruhi peran APIP.

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  menerapkan  teknik  analisis  Miles  dan  Huberman.  Menurut  Miles  dan Huberman,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Fitria  Wahida  dkk  (2022),  dalam  pelaksanaannya,
analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  terus-menerus  hingga semua  aspek  yang  relevan  telah  dipelajari,  sehingga  data  tersebut  sudah  mencapai  tingkat kejenuhan atau kecukupan yang memadai.
1. Reduksi Data
Reduksi  data  adalah  kegiatan  meringkas  dan  memilah  informasi  yang  paling  penting dari sumber data dalam penelitian. Setelah data direduksi, peneliti dapat dengan lebih mudah mengumpulkan  dan  menganalisis  data  lebih  lanjut.  Data  yang  berasal  dari  hasil  penelitian, seperti  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  harus  dipilih  secara  cermat  oleh  peneliti untuk  memastikan  bahwa  hanya  data  yang  relevan  dan  akurat  yang  digunakan.  Hal  ini bertujuan untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan yang dapat diandalkan.

## 2.  Penyajian Data
Peneliti  selanjutnya  melakukan  penyajian  data.  Data-data  yang  telah  dipilih  dan dirangkum  sebelumnya  disajikan  secara  naratif  oleh  peneliti  dengan  tujuan  agar  hasil penelitian lebih terang dan memudahkan proses penarikan kesimpulan. Penyajian data ini juga diupayakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  untuk  memastikan  keakuratan  dan keterpercayaan hasil penelitian. Dengan demikian, proses penyajian data ini memegang peran penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif serta mendukung kesesuaian hasil penelitian dengan norma dan regulasi yang berlaku.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah  terakhir  adalah  kesimpulan  dan  verifikasi.  Setelah  data  disajikan  secara naratif,  penelitian  kemudian  menarik  kesimpulan  yang  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  kuat dari  hasil  penelitian.  Setelah  itu,  peneliti  melakukan  verifikasi  terhadap  kesimpulan  yang diambil. Kesimpulan dapat bersifat sementara jika tidak didukung oleh bukti yang kuat terkait penelitian. Namun, jika kesimpulan yang diambil di awal telah didukung oleh bukti yang kuat dan  konkret,  maka  kesimpulan  tersebut  dianggap  andal  atau  teruji  (Sugiyono,  2018,  seperti yang dikutip oleh Fitria Wahida dkk, 2022). Kesimpulan dalam penelitian ini fokus pada peran Inspektorat  terhadap  fungsi  pengawasan  sesuai  dengan  PP  60  Tahun  2008  di  Kabupaten Pasaman Barat.
Proses  analisis  data  ini  menggunakan  bantuan  software  NVivo  12.  NVivo  adalah software  (aplikasi  komputer)  yang  dipakai  untuk  mengatur,  menyimpan,  dan menganalisisdatakualitatif.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Gambar Peran Apip melakukan fungsi pengawasan Berdasarkan  gambar  diatas  yang  di  dapat  dari  olahan  alat  penelitian  Nvivo  dapat  di lihat  bahwa  peran  apip  dalam  fungsi  pengawasan  mencakup  berbagai  kegiatan  pengawasan seperti audit keuangan dan aset. Audit keuangan adalah proses pemeriksaan independen dan
objektif terhadap laporan keuangan dan kinerja suatu pemerintah daerah. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan trasnparansi, akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan  pemerintah.  Dengan  melakukan  audit  keuangan  bahwa  Inspektorat  Kabupaten pasaman  barat  dianggap  telah  berperan  untuk  menjamin  keandalan  laporan  keuangan. Sedangkan  audit  aset  merupakan  suatu  proses  untuk  memastikan  bahwa  aset  telah  dikelola secara  andal,  transparansi  dan  digunakan  sebagaimana  mestinya.  Kedua  audit  ini  telah menjawab  bagaimana  peran  inspektorat  terhadap  fungsi  pengawasan  untuk menjaminkeandalan laporan keuangan dan pengamanan aset.
Selain itu kegiatan lainnya seperti reviu, stock opname cash dan persediaan, audit ketaatan, reviu  LKPD,  Evaluasi  dan  kegiatan  lainnya  merupakan  bentuk  peran  inspektorat  dalam melakukan fungsi pengawasan dalam menjamin kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efesien,  keandalan  laporan  keuangan,  pengamanan  aset,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang - undangan

## Kegiatan Efektif dan Efesien
Efektif  adalah  ukuran  sejauh  mana  suatu  kegiatan  mencapai  tujuannya,  sementara efisiensi  merupakan  ukuran  keberhasilan  yang  dinilai  dari  segi  besarnya  sumber  daya  yang diperlukan  untuk  mencapai  hasil  dari  kegiatan  yang  dijalankan.  Menurut  informan  RR, "Inspektorat  Pasaman  Barat  telah  melakukan  audit  kinerja  untuk  menjamin  bahwa  kegiatan telah  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien."  Audit  kinerja  bertujuan  untuk  menilai  kinerja suatu  organisasi,  program,  atau  kegiatan,  yang  mencakup  aspek  ekonomis,  efisiensi,  dan efektivitas.
Audit kinerja dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap pengenalan melibatkan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Kedua, tahap pengauditan terdiri dari telaah hasil program, telaah ekonomi, dan telaah kepatuhan. Tahap ini membantu auditor untuk menilai apakah organisasi telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis, efisien,  dan  efektif.  Selanjutnya,  tahap  pelaporan  digunakan  untuk  melaporkan  keseluruhan kinerja  audit  kepada  pihak  manajemen,  lembaga  legislatif,  dan  masyarakat  luas.  Terakhir, tahap tindak lanjut bertujuan untuk menilai apakah rekomendasi yang diajukan oleh auditor telah diimplementasikan.

## Keandalan Laporan Keuangan
keandalan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sangat  penting  untuk  memastikan transparansi,  akuntabilitas,  dan  kredibilitas  pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  publik. Beberapa  faktor  yang  menentukan  keandalan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  antara lain:
a.  Kepatuhan  terhadap  Standar  Akuntansi:  Laporan  keuangan  harus  disusun  sesuai  dengan standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Standar akuntansi yang baik membantu memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan.
b.  Pengawasan  dan  Audit:  Pemerintah  daerah  harus  menjalankan  proses  pengawasan  dan audit yang ketat terhadap laporan keuangannya. Audit independen oleh auditor eksternal membantu menjamin kebenaran dan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
c.  Ketepatan dan Kelengkapan: Laporan keuangan harus akurat dan lengkap dalam mencatat semua  transaksi  keuangan  pemerintah  daerah,  termasuk  penerimaan  dan  pengeluaran dana secara rinci.
d.  Transparansi  dan  Aksesibilitas:  Laporan  keuangan  harus  mudah  diakses  oleh  masyarakat umum  sehingga  mereka  dapat  memahami  dengan  baik  bagaimana  keuangan  pemerintah daerah dikelola.
e.  Tingkat  Utang:  Tingkat  utang  pemerintah  daerah  juga  menjadi  indikator  penting  untuk mengukur  keandalan  laporan  keuangannya.  Jika  utang  berlebihan,  dapat  mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
f.  Keberlanjutan Keuangan: Keandalan laporan keuangan juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program dan proyek jangka panjang tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Jika  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  memenuhi  kriteria-kriteria  di  atas, maka dapat dianggap lebih dapat dipercaya.
Menurut  IR  2  “Dengan  melakukan  Reviu  LKPD,  selain  itu  tiap  akhir  tahun  kita  juga melakukan stock opname cash dan persediaan. Ini sebagai bentuk upaya kita dalam menjamin bahwa laporan keuangan sudah disajikan sebagaiman mestinya.

## Pengamanan Aset
Pengamanan  aset  merupakan  kegiatan  pengendalian  atau  penertiban  dalam  rangka pengurusan  barang  milik  daerah  secara  fisik,  administratif,  dan  melibatkan  tindakan  hukum. Pengelolaan  aset  ini  memiliki  peran  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  entitas  daerah. Selain itu, aset juga menjadi unsur kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pengamanan aset melibatkan langkah-langkah untuk memastikan keberadaan,  penggunaan,  dan  perlindungan  aset  sesuai  dengan  kebijakan,  peraturan,  serta norma yang berlaku.
Menurut  IR  2  dalam  melakukan  penilai  bahwa  aset  telah  digunakan  sebagaimana mestinya  maka  APIP  terlebih  dahulu  kita  melihat  bagaimana  SPIP  nya,  dengan  tujuan  untuk melihat  bagaimana  suatu  organisasi  dalam  mengendalikan  aset  tersebut.  Selain  memastikan bagaimana SPIP dalam sebuah organisasi kita juga rutin melakukan stock opname persediaan setiap akhir tahun. Selain itu akhir dalam PKPT kami juga melakukan audit keuangan dan aset pada OPD dan Nagari.

## Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang - undangan
Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang  –  undangan  tujuannya  adalah  untuk memastikan  bahwa  setiap  unsur  organisasi  pemerintah  daerah  mematuhi  peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut dianggap sebagai landasan untuk mencapai pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja  yang  baik.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  memastikan  tingkat  kepatuhan  organisasi  pemerintah  daerah  terhadap berbagai peraturan yang mengatur tata kelola, keuangan, dan berbagai aspek penting lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

## 5. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran  inspektorat  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  menurut  PP  60  Tahun  2008  dalam memastikan  kegiatan  yang  efektif  dan  efesien,  keandalan  laporan  keuangan,  pengamanan aset, dan ketaatan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Pasaman Barat telah melakukan peran yang baik dalam pengawasan dan memabantu pemerintah dalam mencapai tujuan good governance.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Inspektorat  Kabupaten  Pasaman  Barat  telah  menjalan kan tugas dan fungsi  dengan  baik,  namun  jika  dilihat  dari  sumber  daya  manusia  Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat masih kurang dalam hal keahlian di bidang – bidang tertentu seperti bidang  Pembangunan  yang  dimana  hanya  ada  satu  orang  auditor  lulusan  teknik  sipil  dan
berbagai  lainnya.  Saran  dari  peneliti  sebaiknya  Inspektorat  memperbanyak  melakukan pelatihan dan pendidikan untuk auditor guna menambah ilmu dan keahlian.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  terkait  subyektivitas  peneliti.  Hasil  penelitian mencerminkan  interpretasi  dan  narasi  peneliti  sendiri  terkait  temuan  penelitian,  dan perbedaan sudut pandang dalam memahami ketentuan pelaksanaan peran Inspektorat dapat menyebabkan  terjadinya  penyimpangan  (bias).  Untuk  mengurangi  potensi  bias  tersebut, peneliti  menggunakan  teknik  analisis  pattern  matching  untuk  membantu  melihat  dan membandingkan fungsi pengawasan dengan PP 60 tahun 2008 secara lebih objektif.

## Daftar Pustaka
Bakri,  Dkk.  (2019).  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Di  Inspektorat  Daerah Kabupaten Takala. Journal Of Puclic Policy and Management , 1(2) 2019
Blau, Peter M., dan Meyer, Marshall W. (1987). Birokrasi Dalam Masyarakat Modern . Jakarta: UI Press.
Dilla  Novita,  Dkk.  (2020).  Analisis  Kinerja  Inspektorat  Daerah  Dalam  Melakukan  Fungsi Pengawasan  (Studi  Pada  Inspektorat  Kota  Langsa). Strukturasi:  Jurnal  Ilmiah  Magister Administrasi Publik , 2(2) 2020: 116-128.
Pemerintah  Indonesia.  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pratiwi, Tri Endang. Dkk. (2022). Anaisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi  Kasus  pada  Inspektorat  Daerah  Kota  Baubau). Jurnal  Ilmiah  Universitas Muhammadiyah Buton , 8(10). Pusdiklatwas BPKP. (2005). Auditing , Edisi ketiga, Modul Diklat PembentukanAuditor Ahli. Robbins, S. P. (1994). Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi . Jakarta: Penerbit Arcan. Robbins,  S.  P.,  and  Barnwell,  N.  (2002). Organisation  Theory:  Concepts  and  Cases .  Fourth Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd
Rumini, Dkk. (2022). Kinerja Inspektorat Daerah Dumai. Jurnal Pendidikan dan Konseling , 4(3) 2022 : 1609-1623 Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (Edisi kedua) . Bandung: Fokusmedia Tompkins,  Jonathan  R.  (2005). Organization  Theory  and  Public  Management .  Belmont: Thomson Wadsworth.
Sun’an,  M.  dan  A.  Senuk.  (2015). Ekonomi  Pembangunan  Daerah .  Jakarta:  Mitra  Wacana Media
Vivi.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Di  Kabupaten Katingan. Pedagogik Jurnal Pendidikan, 16(1): 69-82 Weber, Max. (1947). From Max Weber: Essays in Sociology . Edited by H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.
Yates,  Shirley  M.  (2009).  Professional  Competencies:  Perspectives  and  Challenges  for  the Tertiary  Sector,  in  International  Perspectives  on  Competence  in  the  Workplace: Implications  for  Research,  Policy  and  Practice.  Edited  by  Christine  R.  Velde. London: Springer Science+ Business Media B.V., 87-10
Yohane S, E., dan Paton, A. (2016). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP) Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Bulungan. eJournal  Administrative Reform , 4(1),65 – 78