Oktavera  Sulistiana,  Subehana  Rachman  (2023) Analisis  Kompetensi  Awak  Kapal  Penyeberangan  di Kawasan Timur Indonesia, (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## ANALISIS KOMPETENSI AWAK KAPAL PENYEBERANGAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

## Oktavera Sulistiana, Subehana Rachman
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Indonesia E-mail: oktavera@pipmakassar.ac.id, subehana@pipmakassar.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat kompetensi Awak  Kapal  penyeberangan  di  Kawasan  Timur  Indonesia  dilihat  dari  aspek pemenuhan Sertifikat CMT dan CMHBT sebagaimana yang dipersyaratkan STCW Chapter V Regulation V/2. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Normatif yang dilaksanakan selama kurang lebih 8 bulan pada kapal-kapal yang beroperasi pada lintasan  Lembar–Padangbai,  Gilimanuk–Ketapang  dan  Bajoe–Kolaka  dengan sistem Judgement Sampling. Data yang digunakan adalah berbentuk data kualitatif dengan berdasarkan hasil survey terhadap kelengkapan sertifikat CMT dan CMHBT dari  Awak  Kapal  Penyeberangan.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  Kompetensi Awak  Kapal  Penyeberangan  di  Kawasan  Timur  Indonesia  dilihat  dari  aspek pemenuhan  atas  Sertifikat  CMT  dan  CMHBT  yang  digunakan  sebagai  variabel penelitian  sudah  di  atas  80%  dari  jumlah  awak  kapal  yang  disurvei.  Namun demikian,  penelitian  juga  menemukan  bahwa  terjadi  kesalahan  persepsi  terkait kewajiban  pemenuhan  sertifikat  CMT  yang  diwajibkan  bagi  semua  awak  kapal penyeberangan dan sertifikat CMHBT yang seharusnya hanya diwajibkan bagi para bagi Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II dan personel lain yang sesuai  dengan  Muster  List  di  atas  kapal  penumpang  dan  Roro-passenger bertanggungjawab  terhadap  keselamatan  penumpang  dalam  situasi  darurat,  yang dalam  hal  ini  adalah  perwira  kapal.  Pada  kenyataannya  di  lapangan  sertifikat CMHBT juga telah dipenuhi oleh awak kapal yang bukan perwira. Hal ini menjadi tidak memenuhi aspek efisiensi dalam penerapan atauran keselamatan pelayaran.
Kata Kunci: Keselamatan Pelayaran; Kompetensi; Kapal Penyeberangan.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  provide  an  overview  of  the  level  of  competence  of crossing crews in Eastern Indonesia in terms of the fulfillment of CMT and CMHBT Certificates as required by STCW Chapter V Regulation V / 2. This research is a type of Normative Research carried out for approximately 8 months on ships operating on the Sheet-Padangbai, Gilimanuk-Ketapang and Bajoe-Kolaka trajectories with a Judgement Sampling system. The data used is in the form of qualitative data based on the results of a survey of the completeness of CMT and CMHBT certificates from the  Crossing  Ship  Crew.  The  results  of  this  study  found  that  the  competence  of
Crossing Crew in Eastern Indonesia in terms of compliance with CMT and CMHBT Certificates  used  as  research  variables  was  above  80%  of  the  number  of  crew surveyed. However, the study also found that there was a misperception regarding the obligation to fulfill the CMT certificate required for all crossing crew and the CMHBT  certificate  which  should  only  be  required  for  the  Skipper,  Head  of  the Engine Room, Mualim I, Driver II and other personnel who fit the Muster List on board passenger ships and Roro-passengers are responsible for passenger safety in emergency situations, which in this case is the officer of the ship. In fact, in the field, CMHBT certificates have also been fulfilled by crew members who are not officers. This does not meet the efficiency aspect in the application of shipping safety or safety.
Keywords: Cruise safety; Competence; Boat Crossings.

## Pendahuluan
Keselamatan  pelayaran  merupakan  tanggung  jawab  semua  stack  holder  di lingkungan  masyarakat  transportasi  laut,  sungai,  danau  dan  penyeberangan  Indonesia (Kadarisman  et  al.,  2016);(Suyudi,  2017);(Ilham,  2019);(Ifrani,  2019).  Ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  terciptanya  keselamatan  pelayaran.  Diantaranya  adalah regulasi  dan  regulator  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  regulasi-regulasi  yang diberlakukan,  operator  dan  pelaku  usaha  pelayaran,  serta  yang  paling  utama  adalah kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pelaut yang melaksanakan kegiatan pelayaran dan pengangkutan  muatan  itu  sendiri  (Subekhan  et  al.,  2023);(Humang,  2021);(Sampelan, 2022).
Untuk  dapat  menjamin  dan  meningkatkan  keselamatan  pelayaran  diperlukan peningkatan  kompetensi  pelaku  kegiatan  pelayaran  (Awak  Kapal),  penguatan pengawasan  dari  para  regulator  serta  kesadaran  dari  para  operator  dan  pelaku  usaha pelayaran  untuk  memenuhi  persyaratan  keselamatan  pada  setiap  armadanya  dan komitmen  untuk  tidak  memaksakan  pelayaran  apabila  pada  beberapa  kondisi  tertentu keadaan cuaca untuk tidak melakukan pelayaran.
Dari  aspek  kompetensi  Awak  Kapal  pengangkut  penumpang  (termasuk  kapal penyebrangan) diperlukan persyaratan khusus terkait sertifikat pendukung kompetensinya  berupa  sertifikat  Crowd  Management  Training  (CMT)  dan  Crisis Management & Human Behaviour Training (CMHBT) (Budiman et al., 2016). Hal ini sebagaimana  yang  dipersyaratkan  STCW  Bab  V  tentang  pelatihan  khusus  bagi  Awak Kapal bagi kapal-kapal tertentu (Special training requirements for personnel on certain types  of  ships,  khususnya  pada  Aturan  V/2  tentang  persyaratan  minimum  wajib  yang harus  dimiliki  oleh  Nakhoda,  Perwira,  Awak  Kapal  dan  petugas  lainnya  pada  kapal penumpang  (Mandatory  minimum  requirements  for  the  training  and  qualifications  of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships).
Data  menunjukkan  bahwa  sepanjang  tahun  2017  dan  2018,  sejak  pertama  kali mendapatkan approval (ijin pelaksanaan) kedua diklat dimaksud, PIP Makassar sebagai lembaga pelatihan kepelautan hanya mengeluarkan 379 sertifikat CMT dan 387 sertifikat CMHBT.  Hal  ini  tidak  sebanding  dengan  banyaknya  jumlah  kru  kapal-kapal
penyeberangan yang beroperasi di Kawasan Timur Indonesia yang diperkirakan di atas 4.450 sertifikat CMT dan seperempatnya atau sekitar 1.100 sertifikat CMHBT.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tingkat  kompetensi  Awak Kapal  penyeberangan  di  Kawasan  Timur  Indonesia  dilihat  dari  aspek  pemenuhan Sertifikat  CMT  dan  CMHBT  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  STCW  Chapter  V Regulation  V/2.  Diharapkan  penelitian  ini  akan  membawa  manfaat  bagi  lingkungan maritim, terutama untuk keselamatan transportasi nasional. Secara khusus manfaat dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  kontribusi  dalam  pengembangan  ilmu kemaritiman  terkait  keselamatan  pelayaran  serta  pendidikan  dan  pelatihan  SDM Pelayaran  dan  sebagai  bahan  masukan  dalam  penentuan  kebijakan  kementerian perhubungan  (BPSDM  Perhubungan)  dalam  memberikan  alokasi  subsidi  pendidikan terkait upaya meningkatkan keselamatan (Andromeda, 2020).
Penelitian  tentang  Kompetensi  Awak  Kapal  penyebrangan  Di  Kawasan  Timur Indonesia ini akan dilakukan dengan melakukan pendekatan pada pemenuhan Sertifikat CMT dan CMHBT sebagaimana yang dipersyaratkan STCW Chapter V Regulation V/2 pada kapal-kapal angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pemilihan sertifikat CMT dan CMHBT sebagai indicator dilakukan berdasarkan asumsi bahwa  sertifikat  ini  merupakan  persyaratan  khusus  bagi  kapal-kapal  penumpang  dan penyebrangan dimana sertifikat keahlian dan keterampilan lainnya yang berlaku umum telah  dipenuhi  dan  telah  dilakukan  pengawasan  oleh  regulator  sesuai  dengan  standar pengawasan yang berlaku di lingkungan Direktoral Jenderal Perhubungan Laut.

## Metode Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan pada kapal-kapal penyeberangan dan dermaga/pelabuhan  penyeberangan  antar  provinsi  yang  berada  di  Kawasan  Timur Indonesia dengan waktu pelaksanaan selama kurang lebih 8 bulan. Populasi penelitian ini adalah kapal dan Awak Kapal penyeberangan di Kawasan Timur Indonesia dengan sistem Judgement Sampling.
Berdasarkan  pertimbangan  kemampuan  peneliti,  banyaknya  kapal  yang  melayari lintasan penyeberangan, tingginya arus penumpang pada lintasan penyeberangan. Maka diputuskan bahwa sample penelitian ini adalah kapal-kapal yang beroperasi pada lintasan Lembar  (NTB)–Padangbai  (Bali),  Gilimanuk  (Bali)  –  Ketapang  (Banyuwangi,  JaTim) dan Bajoe (Sulawesi Selatan)–Kolaka (Sulawesi Tenggara).
Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif yang melakukan pendekatan terhadap pemenuhan  suatu  norma/aturan/perundangan  yang  berlaku  sehubungan  dengan pemenuhan  persyaratan  kompetensi  bagi  Awak  Kapal  Penyeberangan  yang  dijadikan sebagai responden. Data yang digunakan berupa data kualitatif dari hasil survey terhadap kelengkapan sertifikat CMT dan CMHBT Awak Kapal Penyebrangan di Kawasan Timur Indonesia.  Data  primer  didapatkan  dari  hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan  secara acak yang selanjutnya diisikan ke dalam form check list yang disiapkan oleh tim peneliti dan wawancara bebas kepada pihak-pihak terkait.
Data skunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen pengawakan di kapal, kantor  pengelola  angkutan  penyeberangan  maupun  Kantor  Unit  Pengelola  Pelabuhan (KUPP)  dan  Badan  Pengelola  Transportasi  Darat  (BPTD).  Analisis  meliputi  kegiatan validasi,  tabulasi  dan  peyusunan  table  frekuensi  terhadap  pemenuhan  persyaratan sertifikat  CMT  dan  CMHBT  kapal-kapal  penyeberangan  pada  lintasan-lintasan  yang dijadikan sampel.
Variabel  penelitian  ini  meliputi  variabel  Terikat  Kompetensi  Awak  Kapal  dan  2 Variabel Bebas yang saling terhubung meliputi Sertifikat Keahlian (COC) dan Sertifikat Keterampilan  Pelaut  Pendukung  Kompetensi  (COP)  yang  diturunkan  menjadi  2 kelompok variabel turunannya yaitu COP yang berlaku umum dipersyaratkan bagi semua Awak  Kapal  Niaga  (sesuai  STCW  Regulation  VI)  dan    COP  yang  berlaku  khusus dipersyaratkan bagi Awak Penumpang (sesuai STCW Regulation V/2) yang berarti juga diberlakukan bagi kapal-kapal penyeberangan.
Variabel  bebas  pertama  terkait  COC  diabaikan  dalam  penelitian  ini  dengan pertimbangan  bahwa  untuk  COC  diatur  dalam  peraturan  terkait  Safe  Manning (Keselamatan Pengawakan) Kapal yang dijaga dengan sangat ketat oleh setiap regulator, sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  persyaratan  ini  penuhi  oleh  semua  kapal.  Sedangkan untuk  Variabel  Turunan  terkait  COP,  karena  penelitian  yang  dilakukan  terkait  hanya untuk  Kapal  penumpang  sehingga  sertifikat  yang  akan  dilakukan  survei  dibatasi  pada sertifikat CMT dan CMHBT saja sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.
Sebagai  gambaran  tentang  hubungan  antar  variabel  penelitian  dan  pola  piker pendekatan  penyelesaian  masalah  penelitian  ini  maka  digambarakan  dalam  kerangka pikir pada gambar 1 berikut:
Syntax Literate , Vol. 8, No. 7, Juli 2023
Gambar 1 Kerangka Pikir

## Hasil dan Pembahasan
A. Lintasan Bajoe (Sulawesi Selatan) – Kolaka (Sulawesi Tenggara)
Jumlah  kapal  yang  beroperasi  pada  lintasan  ini  adalah  7  Kapal.  Setiap  bulannya rata-rata  kapal  penyeberangan  yang  beroperasi  pada  lintasan  ini  melakukan  pelayaran sebanyak  14-15  trip  (pelayaran  pulang-pergi)  dengan  kapasitas  angkut  150-250  orang ditambah kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun roda 6.
Data mengenai jumlah Awak Kapal, pemenuhan sertifikat CMT dan CMHBT dari 7 kapal yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Bajoe-Kolaka yang berhasil dihimpun selama masa pengambilan data adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Pemenuhan Sertifikat CMT, CMHBT Kapal Lintasan Bajoe-Kolaka
NO NAMA KAPAL Jumlah Awak Kapal
(orang) Kelengkapan Sertifikat
Persentase Kelengkapan Sertifikat (%)
CMT CMHBT CMT CMHBT 1 KOTA BUMI 22 18 18 82 82 2 MISHIMA 22 18 18 82 82 3 PERMATA NUSANTARA 22 22 22 100 100 4 FAIS 22 10 10 45 45 5 KOTA MUNA 22 20 20 91 91 6 MANDALA NUSANTARA 23 22 22 96 96 7 RAJA DILAUT 22 15 15 68 68 Rata-rata tingkat pemenuhan sertifikat 80.55 80.55
B. Lintasan Gilimanuk (Bali) – Ketapang (Jawa Timur)
Data mengenai jumlah Awak Kapal, pemenuhan sertifikat CMT dan CMHBT dari 56  kapal  yang  beroperasi  di  Lintas  Penyeberangan  Gilimanuk-Ketapang  yang  berhasil dihimpun selama masa pengambilan data:
Tabel 2 Pemenuhan Sertifikat CMT, CMHBT Kapal Lintasan Gilimanuk-Ketapang
NO NAMA KAPAL Jumlah Awak Kapal (orang) Kelengkapan Sertifikat Persentase Kelengkapan Sertifikat (%) CMT CMHBT CMT CMHBT 1 KMP. Marina Pratama 27 27 27 100 100 2 KMP. Rajawali Nusantara 29 28 28 97 97 3 KMP. Satria Nusantara 27 27 27 100 100 4 KMP. Citra Mandala Sakti 28 28 28 100 100 5 KMP. Reny II 28 28 28 100 100 6 KMP. Pelangi Nusantara 28 28 28 100 100 7 KMP. Niaga Ferry II 29 29 28 100 97 8 KMP. Pottre Koneng 12 12 12 100 100 9 KMP.Dharma Ferry I 22 21 21 95 95 10 KMP.Dharma Rucitra 12 12 12 100 100 11 KMP.Satya Kencana II 21 21 21 100 100 12 KMP.Dharma Kosala 12 11 10 92 83 13 KMP.Dharma Kencana III 16 15 15 94 94 14 KMP.Nusa Dua 14 10 10 71 71 15 KMP.Nusa Makmur 14 10 10 71 71 16 KMP.Cemerlang 21 21 21 100 100 17 KMP.Trisakti Elfina 29 25 25 86 86 18 KMP.Tri Sakti Adinda 29 29 29 100 100 19 KMP.Sereia Domar 14 14 14 100 100 20 KMP.Yunicee 25 25 25 100 100 21 KMP. Karya Maritim III 27 27 27 100 100 22 KMP.Prathita IV 15 15 15 100 100 23 KMP.Gilimanuk 14 14 15 100 107 24 KMP.Gilimanuk II 14 14 14 100 100 25 KMP.Trisila Bhakti II 32 30 30 94 94 26 KMP.Trisila Bhakti I 30 30 30 100 100 27 KMP. Edha 15 15 15 100 100 28 KMP.Trisna Dwitya 14 14 14 100 100 29 KMP.SMS Swakarya 27 27 27 100 100 30 KMP. Agung S XVIII 14 15 15 107 107 31 KMP. Agung Wilis I 14 15 15 107 107 32 KMP.Tiga Anugrah 14 15 15 107 107 33 KMP. Mutiara Alas III 22 22 22 100 100 34 KMP.Jambo IX 23 23 23 100 100 35 KMP. Jambo VIII 24 24 24 100 100 36 KMP. Jambo X 24 24 24 100 100 37 KMP. Jambo VI 24 23 23 96 96 38 KMP. Pancar Indah 24 22 22 92 92 39 KMP. Trans Jawa 9 29 29 29 100 100 40 KMP. Trima Jaya 9 13 13 13 100 100 41 KMP.Sumber Berkat I 14 14 14 100 100 42 KMP.Sumber Berkat II 18 18 18 100 100 43 KMP. Bontang Express 24 24 24 100 100
44 KMP. Gerbang Samudra 2 23 23 23 100 100 45 KMP. Gerbang Samudra 5 24 24 24 100 100 46 KMP. Karya Maritim II 21 21 21 100 100 47 KMP. Tunu Pratama jaya 21 21 21 100 100 48 KMP.Tunu P Jaya 3888 22 22 22 100 100 49 KMP. Samudra Utama 22 22 22 100 100 50 KMP. Jalur Nusa 24 23 23 96 96 51 KMP. Munic-V 23 23 23 100 100 52 KMP. Agung Samudera IX 23 23 23 100 100 53 KMP. Perkasa Prima 5 24 24 24 100 100 54 KMP. Samudera Indonesia 23 23 22 100 96 55 KMP. Liputan XII 23 22 22 96 96 56 KMP. Labitra Safinaf 14 14 14 100 100 Rata-rata tingkat pemenuhan sertifikat 8.78 8.16

## C. Lintasan Padangbai (Bali) – Lembar (Nusa Tenggara Barat)
Jumlah kapal yang terdaftar beroperasi pada lintasan ini sebanyak 40 kapal yang beroperasi  secara  bergiliran.  Setiap  bulannya  rata-rata  kapal-kapal  ini  melakukan pelayaran sebanyak 6-21 trip dengan kapasitas angkut 80-250 orang ditambah kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Jika dilihat dari kinerja bulanan dari lintasan ini yang didapatkan  dari  Badan  Pengelola  Transportasi  Darat  (BPTD),  Direktorat  Jenderal Perhubungan  darat makan  load  factor  kendaraan  dari  lintasan  ini jauh  lebih  besar  dari load factor penumpang (Fany, 2021);(Kurniawan, 2022).
Hal  ini  berarti  bahwa  muatan  pada  lintasan  penyebrangan  ini  lebih  didominasi dengan  muatan  jenis  kendaraan  jika  dibandingkan  dengan  penumpang,  mengingat  saat ini  telah tersedia  alternatif  transportasi  dari  Pulau  Bali  ke  Lombok  melalui  jalur udara yang  hanya  memakan  waktu  hanya  sekitar  30  menit  dengan  8  penerbangan  langsung setiap harinya.
Berikut adalah data mengenai jumlah Awak Kapal, pemenuhan sertifikat CMT dan CMHBT dari 40 kapal yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Padangbai-Lembar:

## Tabel 3 Pemenuhan Sertifikat CMT, CMHBT Kapal Lintasan Padangbai-Lembar
NO NAMA KAPAL Jumlah Awak Kapal (orang) Kelengkapan Sertifikat Persentase Kelengkapan Sertifikat (%) CMT CMHBT CMT CMHBT 1 KMP. Roditha 22 20 20 91 91 2 KMP. Port Link II 22 20 20 91 91 3 KMP. Port Link VII 22 21 21 95 95 4 KMP. Madani 25 22 21 88 84 5 KMP. Dharma Ferry IX 22 22 22 100 100 6 KMP. Dharma Rucitra III 14 14 14 100 100 7 KMP. Dharma Ferry VIII 22 22 22 100 100 8 KMP. Saundo Mutiara 1 14 12 12 86 86 9 KMP. Gerbang Samudra 3 23 21 21 91 91 10 KMP. Gading Nusantara 28 25 25 89 89 11 KMP. Marina Segunda 27 21 21 78 78 12 KMP. Citra Nusantara 28 28 28 100 100 13 KMP. Swarna Cakra 15 15 15 100 100
14 KMP. Swarnakartika 14 14 14 100 100 15 KMP. Perdana Nusantara 28 28 28 100 100 16 KMP. Andika Nusantara 28 28 24 100 86 17 KMP. Marina Primera 27 25 25 93 93 18 KMP. Prima Nusantara 28 28 24 100 86 19 KMP. Masagena 15 14 14 93 93 20 KMP. Naraya 29 25 25 86 86 21 KMP. Putri Gianyar 29 27 27 93 93 22 KMP. Putri Yasmin 14 14 14 100 100 23 KMP. Gunsa 8 13 10 10 77 77 24 KMP. Munic III 23 22 22 96 96 25 KMP. Munic VII 23 21 21 91 91 26 KMP. Munic XI 23 23 23 100 100 27 KMP. Munic 1 23 23 23 100 100 28 PBK. Muryati 22 22 22 100 100 29 KMP. Sindu Dwitama 28 27 27 96 96 30 KMP. Sindu Tritama 28 15 15 54 54 31 KMP. Nusa Bhakti 14 14 13 100 93 32 KMP. Nusa Sejahtera 14 10 10 71 71 33 KMP. Nusa Sakti 14 10 10 71 71 34 KMP. Nusa Penida 14 13 13 93 93 35 KMP. Shita Giri Nusa 13 12 10 92 77 36 KMP. Rama Giri Nusa 13 10 10 77 77 37 KMP. Gemilang Viii 28 23 23 82 82 38 KMP. Wihan Bahari 28 22 22 79 79 39 KMP. Surya 777 29 20 20 69 69 40 KMP. Trimas Laila 28 13 13 46 46 Rata-rata tingkat pemenuhan sertifikat 89.24 87.86
Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  dari  ketiga  lintasan  penyeberangan  yang dijadikan  sampel  penelitian,  ternyata  capaian  dari  pemenuhan  sertifikat  CMT  dan CMHBT Awak Kapal penyeberangan di Kawasan Timur Indonesia telah terpenuhi lebih dari  80%.  Pada  lintasan  Bajoe-Kolaka,  155  Awak  Kapal  dari  7  kapal  yang  beroperasi pada lintasan tersebut, capaian terhadap pemenuhan sertifikat CMT dan CMHBT adalah sebesar 80,55 %. Untuk lintasan penyebrangan Gilimanuk-Ketapang, 1.198 Awak Kapal dari  56  kapal  yang  beroperasi  pada  lintasan  tersebut,  capaian  terhadap  pemenuhan sertifikat CMT dan CMHBT adalah sebesar 98.78 % untuk sertifikat CMT dan 98.16 % untuk sertifikat CMHBT.
Sedangkan untuk lintasan Penyeberangan Padangbai-Lembar, 874 Awak Kapal dari 40 kapal yang beroperasi pada lintasan tersebut, capaian terhadap pemenuhan sertifikat CMT  dan  CMHBT  adalah  sebesar  89.24  %  untuk  sertifikat  CMT  dan  87.86  %  untuk sertifikat  CMHBT.  Terlihat  pada  lintasan  penyebrangan  Gilimanuk-Ketapang  dan Padangbai-Lembar terjadi perbedaan jumlah sertifikat CMT dan sertifikat CMHBT yang dipenuhi/telah dilaksanakan oleh awak kapal.
Sertifikat  Crowd  Management  Training  (CMT)  adalah  sertifikat  wajib  yang dipersyaratkan oleh STCW Regulation A V/2 bagi Nakhoda, Perwira dan personel lain yang sesuai dengan Muster List di atas kapal penumpang dan Roro-passenger bertugas untuk membantu penumpang dalam keadaan darurat. Artinya bahwa setiap orang yang
tersijil sebagail Awak Kapal Penumpang memiliki tugas dan tanggung jawab ini sehingga harus memiliki sertifikat CMT.
Sedangkan sertifikat Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT) adalah sertifikat wajib yang dipersyaratkan oleh STCW Regulation A V/2 bagi Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Mualim I, Masinis II dan personel lain yang sesuai dengan Muster List  di  atas  kapal  penumpang  dan  Roro-passenger  bertanggungjawab  terhadap keselamatan penumpang dalam situasi darurat. Jabatan-jabatan ini adalah jabatan yang bertanggung  jawab  sebagai  kepala  regu  evakuasi,  kepala  regu  pada  alat  keselamatan beregu seperti sekoci maupun rakit penolong yang merupakan tanggung jawab dari Awak Kapal dengan jabatan Perwira.
Dari penjelasan tentang karakteristik kedua jenis diklat tersebut, dapat disimpulkan bahwa  seharusnya  jumlah  sertifikat  CMHBT  tidak  sebanyak  jumlah  sertifikat  CMT. Sebab CMHBT hanya diwajibkan bagi perwira.
Dengan  jumlah  rata-rata  Awak  Kapal  di  setiap  kapal  adalah  20  orang  maka seharusnya perbandingan sertifikat CMT dan CMHBT sekitar 2:3 dengan asumsi 7 orang perwira dan 13-14 orang Awak kapal lainnya. Jika CMT dalam 1 kapal dengan Awak 20 orang maka seharusnya jumlah sertifikat CMT adalah 20 (100%) dan sertifikat CMHBT seharusnya sekitar 7 (35%) dari jumlah Awak kapal yang ada.
Dari data ini terlihat ada ketidak sesuaian dalam penerapan peraturan ini, entah dari pihak  regulator  maupun  dari  pihak  operator,  dalam  hal  ini  perusahaan  pelayaran  yang tidak  mengkaji  dengan  baik  mengenai  sebuah  kewajiban  dalam  pemenuhan  sertifikat keterampilan awak kapal. Banyak perusahaan pelayaran di Indonesia yang menerapkan kewajiban  pemenuhan  atas  sebuah  sertifikat  keterampilan  pelamar  kerja  tanpa  mau membaca  secara  rinci  tentang  ketentuan  pemberlakukan  aturan  tersebut  (Darmawan, 2017);(Sastrohadiwiryo & Syuhada, 2021).
Sebagai  contoh  untuk  formasi  Awak  Kapal  Penumpang  dan  Roro-passenger  ada kewajiban  untuk  memiliki  sertifikat  CMT  dan  CMHBT,  sehingga  setiap  pelamar diwajibkan memiliki kedua sertifikat tersebut. Padahal seharusnya cukup sertifikat CMT saja yang diwajibkan untuk semua formasi jabatan sedangkan untuk formasi Perwira baru harus dilengkapi juga dengan sertifikat CMHBT.
Dilihat dari aspek banyaknya sertifikat yang sudah dipenuhi oleh Awak Kapal pada 3 lintasan penyeberangan di Kawasan Timur Indonesia, ternyata tidak sebanding dengan jumlah sertifikat CMT dan CMHBT yang dikeluarkan/dilaksanakan oleh PIP Makassar. Jika asumsi awal bahwa Awak kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di Kawasan Timur Indonesia belum tersertifikasi karena jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh PIP Makassar baru sebesar kurang lebih 400 sertifikat selama tahun 2017 dan 2018 sedangkan dari  3  lintasan  yang  disurvei  jumlah  sertifikat  yang  telah  terbit/digunakan  awak  kapal adalah sejumlah 2.074 sertifikat CMT dan 2.060 sertifikat CMHBT.
Hasil  wawancara  dengan  beberapa  responden  secara  acak  ditemukan  bahwa umumnya sertifikat CMT dan CMHBT yang dimiliki oleh para awak kapal diterbitkan oleh  Poltekpel  Surabaya  dan  BP2IP  Barombong  yang  sejak  2014  telah  menerbitkan sertifikat tersebut. Hal ini sebanding dengan data yang berhasil dihimpun dari Poltekpel
Surabaya bahwa jumlah sertifikat CMT dan CMHBT yang diterbitkan pada periode tahun 2014-2018 adalah sejumlah 7.257 sertifikat CMT dan 6.942 sertifikat CMHBT. Untuk Poltekpel  Barombong  jumlah  sertifikat  CMT  dan  CMHBT  yang  diterbitkan  selama periode 2014-2018 adalah 2.056 sertifikat baik CMT maupun CMHBT.

## Kesimpulan
Kesimpulan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pemenuhan  atas  persyaratan sertifikat  pendukung  Kompetensi  Awak  Kapal  Penyeberangan  di  Kawasan  Timur Indonesia  berupa  sertifikat  CMT  dan  CMHBT  yang  digunakan  sebagai  variabel penelitian  masih  belum  terpenuhi  secara  keseluruhan,  namun  nilai  frekuensi pemenuhannya sudah di atas 80%. Asumsi bahwa sertifikat CMT dan CMHBT belum dimiliki oleh sebagian besar Awak Kapal penyeberangan di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan  jumlah  sertifikat  CMT  dan  CMHBT  yang  diterbitkan  oleh  PIP  Makassar tidak  terbukti,  karena  hasil  survei  menemukan  bahwa  umumnya  sertifikat  CMT  dan CMHBT yang dimiliki oleh para Awak Kapal telah diterbitkan oleh lembaga diklat lain di lingkungan BPSDM Perhubungan.
Saran  untuk  peningkatan  layanan  keselamatan  terkait  Kompetensi  Awak  Kapal Penyeberangan di Kawasan Timur Indonesia berupa sertifikat CMT dan CMHBT adalah bahwa  PIP  Makassar  disarankan  untuk  lebih  meningkatkan  peran  sertanya  dalam meningkatkan  Kompetensi  Awak  Kapal  Penyeberangan  di  Kawasan  Indonesia  Timur, khususnya melalui pelaksanaan diklat CMT dan CMHBT dengan melakukan penawaran kerjasama  dan  pendekatan  ke  perusahaan-perusahaan  pelayaran  pelaku  angkutan penyeberangan.  Walaupun  dari  aspek  bisnis  jika  semua  Awak  Kapal  juga  mengikuti diklat  CMHBT menguntungkan,  namun dari  segi moral  PIP  Makassar  selaku  lembaga diklat perlu menyosialisasikan perbedaan kewajiban pemenuhan sertifikat ini. Selain itu hendaknya  temuan  ini  juga  diteruskan  kepada  para  regulator,  petugas  kantor Kesyahbandaran  untuk  dapat  lebih  teliti  dalam  melakukan  law  inforcement  terkait pemberlakuan  sertifikat  ini  kepada  kapal-kapal  maupun  perusahaan  pelayaran  yang beroperasi di wilayah binaannya.

## BIBLIOGRAPHY
Andromeda,  V.  F.  (2020).  Pelatihan  Basic  Safety  Training  (BST)  &  SKK  30/60  Mil kepada Kru Kapal untuk Meningkatkan Keselamatan Pelayaran Kapal Penyeberangan Penumpang  di  Kawasan  Wisata  Labuan  Bajo. Jurnal  Pengabdian  Dan Pengembangan Masyarakat , 4 (1), 49–54.
Budiman,  M.  S.,  Iskandar,  B.  H.,  &  Soeboer,  D.  A.  (2016).  Penataan  sertifikasi kompetensi  awak  kapal  penangkap  ikan  di  indonesia. Jurnal  Teknologi  Perikanan Dan Kelautan , 7 (2), 145–152.
Darmawan, B. R. (2017). Analisis Faktor Tidak Terlaksananya Proses Pengecekan Masa Berlaku  Sertifikat  Awak  Kapal  Pada  Pt.  Pelayaran  Korindo .  SEKOLAH  TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA.
Fany, R. (2021). Analisis Tarif Penumpang Longboat Lintasan Pontianak–Sukadana Di Pelabuhan Sungai Kapuas Indah Provinsi Kalimantan Barat . Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang.
Humang, W. P. (2021). Model Permintaan dan Peran Stakeholder untuk Meningkatkan Muatan General Cargo Angkutan Pelayaran Rakyat. Warta Penelitian Perhubungan , 33 (1), 47–56.
Ifrani, I. (2019). Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan .
Ilham, C. I. (2019). Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau Dan Penyeberangan (Sdp) . Penerbit Adab.
Kadarisman,  M.,  Yuliantini,  Y.,  &  Majid,  S.  A.  (2016).  Formulasi  kebijakan  sistem transportasi laut. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) , 3 (2),
161–183.
Kurniawan,  A.  M.  (2022). Evaluasi  Pengangkutan  Kendaraan  Di  Atas  Kmp.  Kalabia Pada  Lintasan  Penyeberangan  Sorong–Fak-Fak-Wahai  Provinsi  Papua  Barat . Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang.
Sampelan,  I.  (2022).  Pengaturan  Sarana  Bantu  Navigasi  Pelayaran  Menurut  Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. LEX ADMINISTRATUM , 10 (6).
Sastrohadiwiryo, S., & Syuhada, A. H. (2021). Manajemen tenaga kerja Indonesia . Bumi aksara.
Subekhan,  C.,  Sh,  M.  H.,  &  Mar,  M.  (2023). Perspektif  Regulasi  Manajemen Keselamatan Kapal Niaga di Indonesia-Damera Press . Damera Press.
Suyudi, A. (2017). Tanggung Jawab Pelayanan Jasa Transportasi Laut Oleh Pt. Pelni Terhadap Penumpang . Semarang: Universitas Hasanuddin.

## Copyright holder:
Oktavera Sulistiana, Subehana Rachman (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: