## BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PENDAPAT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)

## Abdul Salam (Dosen Ekonomi Syari’ah STIA Alma Ata Yogyakarta)

## Abstract
One  of  the  problems  is  crowded  and  is  still  being  debated  in  the Islamic economy is a matter of usury which is forbidden in the Koran . This debate mainly focused on what is really meant by riba in the Qur'an and how the economy of the Muslims who are held in the middle of the current capitalist  economy  and  modern  banking  practices  that  require  interest  in economic activity .In existential presence of banking institutions can not be separated from economic problems of Muslims as a whole . Muslims who live  in  the  modern  system  of  value-free  economy  can  not  escape  the  " dependency  "  with  banking  institutions  .  consciously  or  unconsciously banking  institutions  have  been  brought  up  to  the  Muslims  to  accept  the reality of banking today .
It  is  then  disturb  the  attention  of  many  Muslim  community organizations  in  Indonesia  to  revisit  karaktreristik  prohibited  usury  , presumably  withdraw  in  this  case  the  researchers  raised  two  Islamic society  organizations  that  have  a  large  period  of  the  Nahdhotul  Ulama  ( NU  )  and  Muhammadiyah  .  Where  the  existence  of  this  organization opposing the giving fatwa against religious issues in society . The subject of this  paper  is  to  examine  how  the  public  views  the two  organizations  on bank  interest  .From  in-depth  discussion  can  be  concluded  that  :  For  NU that  bank  interest  law  it  is  forbidden  either  privately  owned  banks  and state-owned banks . Furthermore , NU revealed that the interest taken by depositors in the bank is forbidden usury .
As  for  Muhammadiyah  presumably  still  skeptical  about  the presence or absence of ' usury illat on state-owned banks , as seen with the determination , that the law is a state -owned bank interest musytabihat . Reason said musytabihat , is because there are two tendencies are lawful or unlawful , as well as in a bank that does not distinguish between people who borrow money to borrow for consumption and produced . Then this should be avoided , except in an emergency ( forced ) . Muhammadiyah 's decision seems consistent with the notion that interest rates may have an emergency , such as Mustafa az - Zarqani opinion , saying that the bank is a reality that can not be avoided . Therefore Muslims should bermu'amalah

## JESI
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA

## Abdul
Salam
78
with the bank for emergency consideration. Furthermore , Muhammadiyah states , that usury is forbidden by religion is flowering trait that is always accompanied  by  substance  abuse  and  oppression  chance  .  Being  in  force today  did  not  cause  a  sense  of  oppression  or  disappointment by  anyone interested
Keywords: Bank, Interest, Riba, Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah
A. Latar Belakang Masalah.
Kegiatan  ekonomi  dari  masa  ke  masa  terus  mengalami perkembangan,  yang  dahulu  ada  kini  tidak  ada,  atau  sebaliknya.  Dulu institusi  pemodal  seperti  bank  tidak  dikenal  dan  sekarang  ada.  Maka persoalan  baru  dalam  fiqh  muamalah  muncul  ketika  pengertian  riba dihadapkan  pada  persoalan  bank.  Di  satu  pihak,  bunga  bank  (interest bank)  terperangkap  dalam  kriteria  riba,  di  sisi  lain,  bank  mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur (Zuhri, 1996).
Dalam  Ensiklopedia  Indonesia,  bahwa  Bank  (perbankan)  ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan  jasa-jasanya  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang, dengan  mengedarkan  alat  tukar  baru  dalam  bentuk  uang  atau  giral.  Jadi kegiatannya  bergerak  dalam  bidang  keuangan  serta  kredit  dan  meliputi dua  fungsi  yang  penting  yaitu  sebagai  perantara  pemberi  kredit  dan menciptakan uang (Hasan, 1996).
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank  mendapat  kredit  dari  orang  luar  dengan  membayar  bunga. Sebaliknya  bank  memberikan  kredit  dari  kepada  orang  luar  dengan memungut  bunga  yang  lebih  besar  dari  pada  yang  dibayarkannya.  Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang  harus  dibayarkan  oleh  orang  yang  berhutang  kepada  bank  atau keuntungan  yang  diberikan  pihak  bank  kepada  orang  yang  menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank  tersebut.  Tetapi  konsensus  pendapat-pendapat  menganggap  bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi (Manan, 1997).
Jadi  selisih  bunga  itulah  keuntungan  bank.  Sehingga  bunga merupakan  suatu masalah  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perusahan bank  dunia  (umum).  Mengenai  kedudukan  bank  tersebut,  Moh.  Hatta mengatakan  bahwa  sampai  saat  ini  berbagai  ulama  ada  yang mengharamkan pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka hilanglah sendi tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak dapat  pula  orang  Islam  untuk  mendirikan  bank.  Lebih  lanjut  ia  juga berpendapat,  ada  pula  ulama  yang  mengatakan,  bahwa  memungut  rente itu  merupakan  perbuatan  yang  tidak  terpuji,  tetapi  apabila  masyarakat mengkehendakinya,  rente  itu  dibolehkan  juga.  Hal  seperti  ini menimbulkan  pemahaman  masyarakat  tentang  sifat  hukum  dalam  Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari pada
Bunga Bank
79
buruknya, hukumnya menjadi harus, pekerjaan seperti itu diperbolehkan (Fahruddin, 1985).
Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A. Chatib, memaparkan,  bahwa  satu  segi  kegiatan  yang  terpenting  dari  bank perdagangan  adalah  menerima  titipan  uang  dari  orang-orang  dan meminjamkan dengan jangka pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangannya  yang  direncanakan.  Oleh  karena  itu,  maka  bunga  bank berdiri  dan  ada  untuk  mencari  keuntungan.  Apabila  kita  menghapus bunga  sebagaimana  yang  diwajibkan  oleh negara  Islam  maka  bagaimana bank akan bekerja (Chotib, 1962).
Masyarakat  masa  awal  Islam  belum  mengenal  sistem  perbankan modern  dalam  arti  praktis,  sehingga  dalam  menanggapi  fenomena  ini, terjadi pebedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahan ini  menimbulkan  kesimpulan-kesimpulan  hukum  yang  berbeda  pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu’amalah dengan bank.  Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah  melarang  bentuk  mu’amalah  yang  mengandung  unsur  riba.  Dasar persoalan  riba  dapat  diketahui  dengan jelas  dan  tegas  dalam  3  (  tiga  ) tempat :
1. Dalam  al-Quran  Surat  al-Ruum  :  39,  sewaktu  Nabi  masih  di Makkah di hadapan orang Arab Musyrikin.
2. Dalam  al-Quran  Surat  Ali  Imran  :  130-132,  sewaktu  Nabi  sudah pindah ke Madinah.
3. Dalam al-Quran Surat al-Baqarah : 275-280 Fenomena  yang  menarik  kaitannya  dengan  ini  adalah  adanya respon  dua  organisasi  besar  Islam  Indonesia  dalam  menyikapi  masalah bunga  bank  tersebut,  yaitu  Nahdlatul  Ulama  melalui  Bahsul  Masail-nya dan  Muhammadiyah  dengan  Majlis  Tarjih-nya.  Salah  satu  keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat  Islam  di  antaranya  adalah  keputusan  Mu’tamar  NU  XII  di  Malang pada  tanggal  12  Rabi’ah  as-Sani  1356  H  atau  25  Maret  1937  No  204,  dan hasil sidang Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.
Telah  menjadi  sebuah  pertanyaan  besar  masalah  bunga  bank  ini dalam mu’tamar NU, terjadilah pembahasan yang begitu panjang tentang bagaimana  hukum  menitipkan  uang  dalam  bank,  hingga    kemudian pemerintah  menetapkan  pajak  kerena  alasan  mendapatkan  bunga. Halalkah  bunga  itu?  Dan  bagaimana  hukumnya  menitipkan  uang  dalam bank  karena  menjaga  keamanan  saja  dan  tidak  menginginkan  bunga? Jawaban  dari  pertanyaan  tersebut  diambil  dengan  merujuk  pada keputusan Mu’tamar  NU  II  di Surabaya pada tanggal 12 Rabi’ah as-Sani 1346  H  atau  9  Oktober  1927  No.  28.  yang  memutuskan  bahwa  hukum bunga bank dan sehubunganya itu sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan dalam mu’tamar tersebut.
Di  antara  hasil  keputusan  Mu’tamar  NU  II  di  Surabaya,  tentang gadai telah menghasilkan tiga pendapat yaitu:
a. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). b. Halal:  sebab  tidak  ada  syarat  sewaktu  akad,  menurut  ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.

## Abdul
Salam
80
c. Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.
Sebagai catatan penting dalam keputusan mu’tamar tersebut bahwa untuk lebih berhati–hati ialah dengan mengambil pendapat pertama, yakni yang  telah  mengharamkannya.  Adapun  menitipkan  uang  dalam  bank karena untuk keamanannya saja hukumnya makruh, dengan syarat apabila telah  diyakini  kalau  uang  tersebut  akan  digunakan  untuk  hal-hal  yang bertentangan  dengan ajaran agama.
Sementara keputusan Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal  21-25  Januari  1992.  mengenai  keputusan  hukum  bunga  Bank ditempuh  melalui  prosedur  yang  lebih  metodologis  lagi,  sebagai penyeimbang  keputusan  Muktamar  NU  XII  di  Malang.  Adapun  hasil keputusannya sebagai berikut :
a. Haram,  kerena  bunga  bank  dipersamakan  dengan  riba  secara mutlak
b. Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba
c. Subhat, kerena masih belum jelas
Sementara  itu,  salah  satu  respon  dari  Muhammadiyah  melalui keputusan  Majlis  Tarjih  tahun  1968  di  Sidoarjo  Jawa  Timur  tentang masalah–masalah  fiqh  kontemporer  (khususnya  mengenai  bunga  bank) telah  dilakukan  dengan  cara  berijtihad.  Dalam  berijtihad  Majlis  Tarjih menempuh tiga metode:
1. Ijtihad  Bayani,  yaitu  menjelaskan  hukum  yang  kasusnya  telah terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis
2. Ijtihad  Qiyasi,  yakni  menyelesaikan  kasus  baru  dengan  cara menganalogikannya  dengan  kasus  yang  hukumnya  telah  diatur dalam nash al-Quran dan al-Hadis
3. Ijtihad  Istislahi,  yakni  menyelesaikan  beberapa  kasus  baru  yang tidak  terdapat  dalam  kedua  sumber  di  atas,  dengan  cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Dalam  menetapkan  hukum  bunga  bank,  Majlis  Tarjih mangaitkannya dengan masalah riba, apakah bunga bank identik dengan riba  atau  tidak?,  untuk  memastikan  jawaban  tersebut,  Majlis  Tarjih menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya. Bagi Muhammadiyah ‘illat diharamkannya  riba  adalah  adanya  pengisapan  atau  penganiayaan  (az- Zulm)  terhadap  peminjaman  dana.  Konsekuensinya,  kalau  ‘illat  itu  ada pada  bunga  bank,  maka  bunga  bank  sama  dengan  riba  dan  hukumnya riba.  Sebaliknya  kalau  ‘illat  itu  tidak  ada  pada  bunga  bank,  maka  bunga bank bukan riba, kerana itu tidak haram.
Bagi  Muhammadiyah ‘illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada  bunga  bank,  sehingga  bunga  bank  disamakan  dengan  riba  dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank  milik  swasta.  Adapun  bunga  bank  yang  diberikan  oleh  bank  milik negara  pada  para  nasabahnya  atau  sebaliknya,  termasuk  perkara musytabihat,  tidak  haram  dan  tidak  pula  halal  secara  mutlak  (Djamil, 1995). Dari  diskripsi  di  atas  nampak  bahwa  kedua  organisasi  tersebut mempunyai  konsep  yang  berbeda  bahkan  berseberangan.  Namun, keduanya  mempunyai  sisi  kesamaan  yaitu  demi  kemaslahatan  umat
Bunga Bank
81
manusia,  meskipun  implimentasinya  juga  berbeda.  Perbedaan  tersebut terjadi  karena  adanya  sudut  pandang  yang  mempenagruhinya  dalam menetapkan hukum tersebut.
Oleh  karena  itu  penyusun tertarik  untuk  mencoba  meneliti  dan menelusuri    kembali  permasalahan-permasalahan  hukum  bunga  bank tersebut  menurut  pendapat  Nahdlatul  Ulama  melalui  Bahsul  Masail-nya dan  Muhammadiyah  dengan  Majlis  Tarjih-nya,  dengan  titik  tekan  pada permaslahan  dasar  yang  melatarbelakangi  dari  perbedaan  tersebut mengenai  bunga  bank  adalah  melalui  metode  pengambilan  keputasan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya,
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengungkap  bagaimana  pandangan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Muhammadiyah mengenai hukum bunga bank dilihat dari segi hujjahnya?
B. Telaah Pustaka
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dewasa  ini,  menuntut para ulama untuk melakukan restrukturisasi terhadap hazanah keislaman ke  arah  yang  lebih  inovatif.  Termasuk  di  dalamnya  melakukan  ijtihad  di bidang fiqh (hukum Islam) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.  Mengingat  kedudukan dan fungsi  ijtihad  dalam yurisprudensi,  maka  kajian  tentang  fiqh  yang  kontemporer  akan  selalu menjadi aktual.
Studi  tentang    NU  dan  Muhammadiyah  telah  banyak  dilakukan baik  dari  kalangan  NU  dan  Muhammadiyah  sendiri  maupun  dari  luar serta  telah  dikodifikasikan.  Seperti  halnya  Kacung  Maridjan,  dosen  Fisip Unair,  ia  mengungkapkan  bahwa  dalam  menghadapi  perubahan- perubahan sosial yang begitu cepat, NU tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembaharuan (tajdid) bahkan islah pemikiran, dengan catatan bahwa pembaharuan tersebut tetap berakar pada kaidah-kaidah yang telah dianutnya. Hal ini perna dilakukan dalam Munas ‘Alim Ulama di Cilacap. Meskipun buku tersebut tidak berorientasi terhadap tema pokok karya  ini. Namun,  Kacung  Maridjan  banyak  memaparkan  mengenai  hukum  bunga bank menurut NU dalam beberapa kali mu’tamar (Maridjan, 1992).
Kajian  yang  lain  dilakukan  oleh Sugiri.  Dalam  skripsinya,  dia meneliti  NU  sebagai  organisasi  kerakyatan  meminjam  bahasa  Dawam Raharja—dari  segi  penetapan  hukum  secara  umum.  Dia  juga  membahas istinbat hukum. Dalam NU, kalimat istinbat tidak popular, apalagi dengan diartikan ijtihad. Hal ini sulit dilakukan, karena adanya keterbatasan yang disadari oleh jami’iyyah (Sugiri, 1998).
Salah satu buku yang dikeluarkan PBNU, Ahkam al-Fuqaha’ fi al- Muqarrarat  Mu’tamarat  Nahdatu  al-Ulama.  Merupakan  buku  yang memuat  banyak  tentang  hasil-hasil  keputusan  mu’tamar  yang  dilakukan oleh  Nahdlatul  Ulama  dalam  merespon  berbagai  masalah-masalah kontemporer mengenai hukum Islam. Di antaranya adalah tentang bunga bank (Hamid, t.t)
Sementara  A.  Wahid  Zaini,  pengarang  buku  dan  kolomnis produktif, dalam bukunya Dunia Pemikiran Kaum Santri secara gamblang dan detail menjelaskan hukum tentang bunga bank yang telah diputuskan oleh  Munas  ‘Alim  Ulama  di  Bandar  Lampung,  dan  Majlis  Tarjih

## Abdul
Salam
82
Muhamdiyah  di  Sidorajo.  Dengan  harapan  agar  forum  kajian  atau musyawarah  yang  diikuti  oleh  ulama  dan  ahli-ahli  perbankan  agar kajiannya  lebih  komprehensip  dan  hasilnya  diharapkan  lebih  mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada (Zaini, 1994).
Begitu  juga  dengan  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  yang  bertugas merespon  dan  memutuskan  persoalan–persoalan  hukum  Islam  termasuk masalah-masalah  kontemporer  dengan  metode  ijtihadnya.,  di  antaranya adalah  masalah  yang  telah  menjadi  tema  pokok  pembahasan  penyusun yaitu  mengenai  bunga  bank.  Di  mana  hasil  keputusan-keputusan  Majlis Tarjih  tersebut  selanjutnya  hasil  keputusan-keputusannya  dibukukan dalam  Himpunan  Putusan  Tarjih  (PPM,  t.t),  di  samping  ada  arsip-arsip tersendiri dari setiap Mu’tamar Tarjih.
Selanjutnya  kajian  yang  lebih  lengkap  membahas  tentang  metode ijtihad Majlis Tarjih adalah buku karya Fathur Rahman Djamil (1995), buku ini secara detail telah menyoroti ijtihad yang dilakukan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah (khususnya tentang bunga bank) dengan berusaha untuk mengungkapkan  kegiatan-kegiatan  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  yang merupakan motor penggerak tajdid Muhammadiyah.
Adapun  penelitian  ini  tentunya  berbeda  dengan  beberapa penelitian  dan  buku  yang  tersebut  di  atas.  Dalam  penelitian  ini,  lebih difokuskan  terhadap  penulusuran  kajian  tentang  hasil  dan  keputusan mu’tamar  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah  tentang  bunga bank,  dalam  kapasitas  keduanya    sebagai  representasi  pemberlakuan hukum Islam dan merupakan organsisi Islam terbesar di Indonesia
C. Kerangka Teoritik.
Dewasa  ini perbincangan  mengenai    riba  di  kalangan  negeri  dan para  pemikir  Islam  mulai  mencuat  kembali.  Sehingga  upaya-upaya melakukan  usaha  yang  bertujuan  menghindari  persoalan  riba  mulai dilakukan.  Istilah  dan  persepsi  mengenai  riba  begitu  hidupnya  di  dunia Islam. Orang  sering  lupa  bahwa  hukum  larangan  riba,  sebagaimana dikatakan  oleh  seorang  Muslim  Amerika,  Cyril  Glasse,  bahwa  riba  tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu kebanyakan orang  tidak  mengetahui  bahwa  di  dunia  Kristenpun,  selama  satu milenium,  riba  adalah  barang  yang  terlarang  dalam  pandangan  para teolog,  cendekiawan  maupun  menurut  undang-undang  yang  ada (Muhammad, 2000).
Di  sisi  lain,  apabila  dihadapkan  pada  suatu  kenyataan  bahwa praktek  riba  yang  merambah  ke  berbagai  negara  ini  sulit  diberantas, sehingga  berbagai  penguasa  terpaksa  melakukan  pengaturan  dan pembatasan  terhadap  bisnis  pembungaan  uang.  Perdebatan  panjang  di kalangan  ahli  fiqh  tentang  riba  belum  menemukan  titik  temu.  Sebab mereka  masing-masing  memiliki  alasan  yang  kuat.  Akhirnya  timbul pendapat yang bermacam-macam mengenai bunga bank dan riba.
Apakah sama persoalan “Riba” dengan “Bunga” itu? Pada lahirnya memang sama saja rupanya, kedua-duanya adalah bunga dari pada harta yang dipinjamkan. Akan tetapi pada sifatnya dalam kemajuan masyarakat sampai sekarang ada perbedaan yang cukup besar (Chatib, 1992). Pro dan

## Bunga
Bank
83
kontra  sekitar  hukum  bunga  bank  bukan  saja  terjadi  di  kalangan  sarjana muslim.
Dalam tafsir al-Manar, Abduh (dalam Nasution, 1996) dan di dalam fatwa-fatwanya,  sebagaimana  dicatat  ‘Ammarah,  menyebutkan  bahwa Muhammad  Abduh  membolehkan  menyimpan  uang  di  bank  dan  juga boleh  mengambil  bunga  simpanannya,  dengan  kata  lain  ia  mehalalkan bunga  bank.  Hal  ini  menurutnya,  didasarkan  pada  maslahah-mursalah (kesejahteraan). Larangan riba menurut Muhammad Abduh adalah untuk menghindari  adanya  unsur  eksploitasi  dan  menghindari  memakan  harta orang lain secara batil (al-Baqarah : 188).
Sementara  bunga  bank,  menurut  Abduh  tidak  menimbulkan adanya  pemerasan  dan  tidak  ada  persamaannya dengan  apa  yang diharamkan  al-Qur’an  (al-Baqarah  :188).  Alasan  lain  yang  menghalalkan menabung  uang  dan  sekaligus  mengambil  bunga  bank,  menurut  Abduh ada tiga alasan yaitu Pertama, karena dengan keberadaan perbankan yang ada  sekarang  tidak  menciptakan  penindasan,  malahan  sebaliknya mendorong kemajuan perekonomian. Kedua, bahwa menyimpan uang di bank,  pada  intinya  sama  artinya  dengan  perkongsian  dalam  bentuk  lain. Ketiga, mendorong orang untuk maju di segala bidang, termasuk ekonomi, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedangkan operasi dan jasa  bank  yang  ada  sekarang  tampaknya  memang  mendorong  kemajuan ekonomi (Khoirudin, 1996).
Salah  satu  ulama  Indonesia,  yang  menghalalkan  bunga  bank, menurut  catatan  Khoiruddin  Nasution  (1996)  selanjutnya  adalah  H. Abdullah  Ahmad,  seorang  ulama  yang  berasal  dari  Padang,  Sumatera Barat.  Dia  mengatakan,  bunga  bank  boleh  diambil  dengan  syarat, persentase bunga tersebut diumumkan lebih dahulu, sehingga jika bunga diumumkan  sebelumnya  maka  berarti  seorang  yang  meminjam  rela dengan  bunga  yang  diumumkan.  Di  sini  sebagai  tambahan,  hendaknya agar  prosentase  bunga  hendaknya  selalu  dikontrol  oleh  pemerintah  agar bank dalam menetapkan bunga tidak sembarangan, namun mengikuti UU pemerintah Sementara  A.  Hasan  (1983),  pemimpin  Perguruan  Persis  Bangil, Jawa  Timur,  mengatakan  bahwa  riba  yang  haram,  menurutnya, mempunyai sifat :
1. Terpaksa,  yaitu  orang  terpaksa  menunda  hutang  karena  tidak mampu membayar dan pihak si peminjam menerima dengan syarat ada bayaran tambahan.
2. Darar, yaitu pinjaman yang sekiranya digunakan untuk berdagang dengan  uang  tersebut  tidak  akan  bisa  untuk  yang  cukup  buat makan, minum dan bayar hutang.
3. Berlipat ganda. Adapun yang dihalalkan sifat-sifatnya adalah:
1. Tidak ganda-berganda.
2. Tidak membawa kepada ganda berganda.
3. Tidak  mahal,  artinya  sekiranya  orang  berusaha  dengan  uang tersebut tidak akan membawa kepada kerugian.
4. Pinjaman yang produktif.

## Abdul
Salam
84
Sedangkan  pada  tokoh  yang  kontra  terhadap  bunga  bank,  di antaranya  adalah  Mahmud  Abu  Su’ud,  penasihat  bank  Pakistan, mengungkapkan  bahwa  bunga  itu  ditinjau  dari  segi  moril  dan  materiil adalah memberi kemelaratan, segi morilnya ialah pengakuan dari para ahli ekonomi bahwa bunga itu memberi kemelaratan yang besar kepada rakyat dan segi materiilnya ialah bahwa kebanyakan orang yang meminjam uang itu orang-orang kaya, dan mengambil bunga dari orang-orang miskin yang meminjam uang itu tidak selayaknya.
Tokoh  yang  berpendapat  bahwa  bunga  itu  haram  karena  sangat berpegang  teguh  pada  konteks  al-Qur’an  (dalam  arti  konteksnya  bukan maknanya) yang mana al-Qur’an dan as-Sunnah dua sumber pokok Islam melarang keras adanya bunga karena kezalimannya (QS. al-Muzammil dan QS.  al-Baqarah)  dan  mengatakan  bahwa  beberapa  orang  Islam  terpelajar yang  silau  oleh  pesona  lahiriyah peradaban  Eropa  mengatakan  bahwa yang dilarang Islam adalah riba  bukan bunga. Oleh karenanya Daoualibi, seorang  ahli  politik  dan  jurnalis  Syiria  mengatakan,  Islam  semestinya membedahkan antara bunga yang dihubungkan dengan tujuan produktif dan  konsumtif. Bagi  pinjaman  yang  berhubungan  dengan  usaha  dan tujuan  produktif,  seperti  untuk  tujuan  dangang  atau  usaha  yang  lainya, maka  menjadi  pantas  untuk  mendapatkan  bagian  dari  keuntungan  yang diperoleh  si  peminjam.  Sebaliknya,  untuk  pinjaman  yang  sifatnya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  peminjam,  maka  tidak  dipungut bunga dan digunakan prinsip saling tolong menolong (Nasution, 1996).
Kemudian  menurut  M.  Abdul  Manan  (1997),  menyatakan  bahwa riba  dengan  nama  bunga  bank  tidak  akan  mengubah  sifatnya,  karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu ia adalah riba  baik  dalam  jiwa  maupun  peraturan  hukum  Islam.  Dan  ia menambahkan  sebetulnya,  tidak  ada  perbedaan  yang  cukup  mendasar antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun  hebat,  dan  meyakinkannya  nama  yang  diberikan  kepadanya. Tetapi  dalam  ekonomi  kapitalis  bunga  adalah  pusat  berputarnya  sistem perbankan.  Dikemukan  juga  bahwa  tanpa  bunga,  sistem  perbankan menjadi  tidak  bernyawa,  dan  seluruh  kegiatan  perekonomian  akan lumpuh.  Sedangkan  Islam  adalah  kekuatan  dinamis  dan  progresif,  dan jelas  dibuktikan  bahwa  konsep  Islam  tentang  suatu  sistem  perbankan bebas  bunga  lebih  unggul  dari  pada  perbankan  modern.  Pada  taraf  ini dapat  ditetapkan  bahwa  suku  bunga  sama  sekali  tidak  ada  hubungan dengan pengaruh volume menabung.
K.H.  Mas  Mansur,  pernah  menjabat  sebagai  Ketua  Umum  PP Muhammadiyah,  berpendapat,  bahwa  bunga  bank,  mendirikan  bank, mengurus,  mengerjakan  dan  berhubungan  dengan  bank  adalah  haram. Sementara,  M.  Bustami  Ibrahim  (dalam  Chotib,  1962)  adalah  ulama Indonesia  lain,  yang  mengharamkan  bunga  bank.  Dalam  upaya  menolak bunga bank, ia berkata:
“Kita  tidak  usah  berkilah  ke  sini  dan  kemari  untuk  mencari-cari jalan. Sebab Allah Maha Tahu apa yang tersembunyi dibalik itu, yang sama sekali  di  luar  kemampuan  manusia.  Kita  sudah  melihat  dengan  mata kepala  sendiri  tentang  apa  manfaat  dan  kemudaratan  bank.  Maka  walau bagaimana  pun  keadaan  memaksanya,  yang  haram  tetap  haram.  Sejalan
Bunga Bank
85
dengan  itu,  dalam  hal  bank,  sedikit  dan banyak,  dengan  langsung  atau perantara hukumnya adalah tetap haram.”
Perlu dicatat, bahwa larangan adanya bunga tidak lebih dari pada sebuah  usaha  proteksi  terhadap  orang  lemah  dan  melawan  eksploitasi yang  sekaligus  mendorong  penanaman  modal  dan  buruh  untuk  bekerja sama dengan sebutan Mudarabah.
D. Pembahasan
a. Sejarah Singkat Bunga Bank Konvensional.
Bangsa-bangsa  dahulu telah  mengenal  bank,  tetapi  bank  ini berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiaannya transaksi  di  waktu  itu.  Saat  itu  belum  ada  mata  uang  dan  baru  muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan  sebagai  alat  mata  uang,  pertukaran  uang  dengan  yang  lain  dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada  saat  itu.  Mereka  belum  mengoperasikan  uang  yang  didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa adalah lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik  uang  tidak  menginkan  uang  yang  mereka  titipkan  itu dioperasikan.  Sehingga,  dengan  uang  yang  dititipkan  itu  mereka  dapat mengoperasikannya  dalam  jumlah  tertentu,  seraya  mereka  pun  dapat mengembalikan  uang  titipan  ini  pada  saat  penitipnya  memintanya kembali.  Dengan  cara  semacam  ini,  penitip  (deposan)  tidak  mengetahui bahwa  uangnya  telah  dioperasikan  atau  dikembangkan  oleh  si  bankir, karena yang bersangutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja  uang  itu  ditariknya  kembali,  karena  uang  yang  dititipkan  pada  si bankir  itu  banyak,  sehingga  ia  dapat  memperbesar  operasinya  dan mendatangkan keuntungan yang besar pula (Hadi, 1993).
Dengan  demikian  si  bankir  berpendapat  bahwa  suatu  hal  yang menguntungkan  bagi  dirinya  kalau  penitip  uang  (deposan) diberi  bagian dari  keuntungan  uang  yang  mereka  titipkan  kepadanya,  sehingga  uang mereka  pun  berkembang  pula,  dengan  cara  ini,  si  penitip  memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Bilamana  si  deposan  tidak  diberi  keuntungan,  barangkali  mereka  tidak akan  menitipkan  uangnya  lagi  pada  si  bankir  atau  tidak  mengizinkan untuk  dikembangkan.  Karena  itu,  akhirnya  orang-orang  lain  dapat digalakkan  untuk  menitipkan  uang  mereka  padanya,  sehingga  akan bertambah  investasi  dan  keuntungannya.  Dari  sinilah  kemudian  lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Menurut Hadi (1993)  yang  menjadi  sandaran  paling  besar  bagi  kelangsungan  hidup perbankan  adalah  deposito,  sekalipun  bersandar  juga  pada  dua  sumber lain, yaitu:
1. Modal,  meliputi  modal  yang  diberikan  pemegang  saham  dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain. Menurut  catatan  sejarah,  usaha  perbankan  sudah  dikenal  kurang lebih  2500  tahun  sebelum  masehi  dalam  masyarakat  Mesir  Purba  dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi (Hadiwigena, 1984). Karena

## Abdul
Salam
86
itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente.  Perkembangan  bank  modern  mulai  berkemabang  di  Italia  dalam abad  pertengahan  yang  dikuasai  oleh  beberapa  keluarga  untuk pembiayaan  kepausan  dan  perdagangan  wol,  kemudian  perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.
Bank  diambil  dari  kata  banco,  bahasa  Italia,  artinya  meja  (Zuhri, 1996).  Dulu  para  penukar  uang  (money  changer)  melakukan  pekerjaan mereka  di  pelabuhan-pelabuhan  tempat  para  kelasi  kapal  datang  dan pergi,  para  pengembara,  dan  wiraswastawan  turun-naik  kapal.  Money changer  itu  meletakkan  uang  di  atas  sebuah  meja  (banco)  di  hadapan mereka.  Aktivitas  di  atas  banco  inilah  yang  menyebabkan  para  ahli ekonomi  menelusuri  sejarah  perbankan,  mengaitkan  kata  banco  dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan  demikian,  bank  di  sini  berfungsi  sebagai  penukaran  uang  antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya (Zuhri, 1996).
Secara  kultural,  tiap  peradaban  manusia  sebenarnya  menolak keberadaan  bunga  bank.  Apalagi dengan  legitimasi  ajaran  agama, penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis  meluluhlantakkannya.  Para  ulama  fiqh  mulai  membicarakan tentang  bunga  bank  (riba),  ketika  mereka  memecahkan  berbagai  macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan riba sesuai  dengan  periode  larangan.  Sampai  akhirnya  datang  larangan  yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: “Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana  seorang  pemberi  hutang,  jangan  kamu  meminta  keuntungan padanya untuk pemilik uang.” Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba  itu  hanyalah  terlarang  kalau  dilakukan  di  kalangan  sesama  Yahudi. Tetapi  tidak  terlarang  dilakukan  terhadap  non-Yahudi.  Hal  ini sebagaimana terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20 pasal 23 (Muhammad, 2000). Kapan  sebenarnya  manusia  mulai mempraktekkan  riba?  Tak  ada catatan  pasti  tentang  ini.  Yang  jelas,  pada  masa  Nabi  Musa  AS.  orang- orang  Yahudi  dilarang  mempraktekkan  bunga.  Larangan  ini,  terdapat  di Old  Testament  (Perjanjian  Lama)  dan  UU  Talmud.  Di  antaranya,  Kitab Deuteronomy  (Ulangan) pasal  23  ayat  19:  “Janganlah  engkau membungakan  kepada  saudaramu,  baik  uang  maupun  bahan  makanan atau apa pun yang dapat dibungakan”(www.sabili.or.id).
Pada  masa  Yunani  (abad  VI  SM–I  M),  terdapat  beberapa  jenis bunga  yang  besarnya  dikategorikan  menurut  kegunaannya.  Untuk pinjaman  biasa  antara  6-18%,  pinjaman  properti  6-12%,  pinjaman  antar kota  7-12%,  sedang  pinjaman  perdagangan  dan  industri  12-18%.  Tapi, praktek  ini  dicela  dua  ahli  filsafat,  Plato  dan  Aristoteles. Plato  beralasan, penerapan  bunga  menyebabkan  perpecahan  dan  perasaan  tidak  puas dalam  masyarakat.  Selain  itu,  lanjut  Plato,  bunga  merupakan  alat kelompok  kaya  untuk  mengeksploitasi  masyarakat  miskin.  Sedangkan Aristoteles  menyatakan,  uang  adalah  alat  tukar,  bukan  alat  untuk
Bunga Bank
87
menghasilkan  tambahan  melalui  bunga.  Sehingga,  pengambilan  bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.
Ibnu  Abi  Zayd  (w  136  H754  M)  mengungkapkan  bahwa  praktek riba juga melanda bangsa Arab pra-Islam, di mana riba dilakukan dengan berlipat  ganda  baik  terhadap  uang  maupun  berbagai  macam  komoditi, serta  perbedaan  umur  berlaku  bagi  binatang  ternak.  Apabila  sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada pihak  yang  berutang    (debitur),  apakah  engkau  akan  melunasi  sekarang atau  menambah  pembayaran  jumlah  utang  yang  engkau  pinjam?  Jika pihak debitur mempunyai sesuatu maka ia akan membayarkannya, tetapi jika  hutangnya  berupa  binatang  ternak,  maka umurnya  dapat  meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi  lain,  maka ia  dapat  meningkatkan  dengan  berlipat  ganda  pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100  dalam  satu  tahun  dapat  meningkat  menjadi  200,  jika  tidak  dibayar pada  tahun  berikutnya,  hutang  akan  akan  meningkat  lagi  secara  berlipat ganda    menjadi  400.  jelasnya,  keterlambatan  hutang  akan  bertambah berlipat ganda pada setiap tahunnya (Saeed, 2003).
Sementara,  di  belahan  dunia  yang  lain,  pada  rentang  waktu  yang hampir  bersamaan,  di  saat  gereja  masih  mengharamkan  riba  (abad  I–XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktek perekonomian tanpa riba.  Praktek  ini,  dimulai  setahap  demi  setahap  seiring  keberhasilan dakwah  Rasulullah  SAW  hingga  terbentuknya  negara  Islam  pertama  di Madinah  (sekitar  tahun  3  H).  Pelarangan  total  terhadap  riba  ini  pun tercantum dengan tegas dalam QS. ar-Rum: 39, an-Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, al-Baqarah: 278-279 dan Hadis-hadis Nabi sendiri.
Sepeninggal  Rasulullah  SAW.  Seiring  meluasnya  pengaruh  dan kekuasaan  Islam  hingga  2/3  dunia,  perekonomian  dan  perdagangan  di negeri-negeri Islam pun kian pesat berkembang. Di masa itu bermunculan ekonom-ekonom muslim yang tetap konsisten memandang riba itu haram dan keji. Misalnya, Abu Yusuf (182 H/798 M) dengan kitabnya al-Kharraj yang  membahas  keuangan  publik  dan  akuntansi  syariah.  Kemudian,  al- Gazali  (451-505  H/1055-1110  M)  dengan  kitabnya  Ihya’  Ulumu  ad-Din, Ibnu  Taimiyah  (661-728  H/1263-1328  M)  dengan  kitabnya  al-Hisbah tentang  konsep  harga yang  adil,  hingga  Shah  Waliyullah  (1114-1176 H/1703-1762  M)  dengan  kitabnya  al-Baliqa  tentang  rasionalisasi pendapatan.
Tetapi,  prinsip  keadilan  dan  kebersamaan  yang  dibangun  oleh sistem ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Melunturnya praktek ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri muslim, berjalan berkelindan dengan  menurunnya  pamor  dan  kekuasaan  negeri-negeri  muslim  di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1922, ketika Daulah  Usmaniyah  Turki  sebagai  pemegang  amanah  kekhalifahan  harus rela  melepas  kekuasaannya,  setelah  berkuasa  selama  633  tahun  di  Asia, Eropa, dan Afrika.
Seiring  perjalanan  waktu,  kekejian  sistem  riba  secara  ekonomi maupun  sosial,  mulai  terkuak  ke  permukaan.  Publik  pun  mulai  melirik

## Abdul
Salam
88
kembali  sistem  ekonomi  tanpa  riba  yang  pernah  dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali  hidup  tanpa  riba.  Tak  heran,  di  penghujung  tahun  1970-an, beberapa  negara  Islam  mulai  mengembangkan  industri  keuangan  tanpa riba.  Apalagi  setelah  berdiri  Bank  Pembangunan  Islam  atau  Islamic Development  Bank  (IDB),  sebagai  hasil  dari  Sidang  OKI  di  Karachi, Pakistan, Desember 1970.
Pada  akhirnya,  ulama  pun  terlibat  aktif  untuk  mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia  mengeluarkan  fatwa  yang  pada  intinya  menegaskan  kembali bahwa bunga (riba) apa pun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah: Pertama, fatwa dari Pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. Kedua, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1900 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.  Ketiga,  Konferensi  II  Konsul  Kajian  Islam  Dunia  (KKID)  di Universitas Al-Azhar, Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada  keraguan  sedikit  pun  atas  keharaman  praktek  membungakan  uang seperti dilakukan oleh bank-bank konvensional. Keempat, Fatwa Lembaga Fiqh  Rabitah  Alam  Islami  Makkah  dan  Konferensi  Islam  Internasional di Jedah tahun 1976 (Abbas, 2003).
b. Pengertian dan Landasan Hukum Bunga Bank. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa “interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned”.  Bunga  adalah  tanggungan  pada  pinjaman  uang,  yang  biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan  “interest  yaitu  sejumlah  uang  yang  dibayar  atau  dikalkulasi untuk  penggunaan  modal.  Jumlah  tersebut  misalnya  dinyatakan  degan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal“ (Muhammad, 2000).
Ada  yang  memebedakan  antara  riba  dan  rente  (bunga)  seperti Mohammad Hatta.  Mantan  Wakil  Presiden  RI,  sebagaimana  dikutip  oleh Masjfuk  Zuhdi,  menerangkan  bahwa  riba  adalah  untuk  pinjaman  yang bersifat  kosumtif,  sedangkan  rente  adalah  untuk  pinjaman  yang  bersifat produktif,  demikian  pula  istilah  usury  dan  interest, bahwa  usury  ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest ialah bunga pinjaman yang relatif  rendah.  Tetapi  dalam  realitas  atau  praktek  menurut  Maulana Muhammad  Ali  adalah  sukar  untuk  membedahkan  antara  usury  dan interest, sebab pada hakekatnya  kedua-keduanya memberatkan bagi para peminjam (Zuhdi, 1998).
Oleh  karena  itu,  apabila  menarik  pelajaran  sejarah  masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa “interest” dan “usury” yang telah dikenal saat ini  pada  hakikatnya  adalah  sama.  Keduanya  berarti  tambahan  uang, umumnya  dalam  prosentase.  Istilah  usury  muncul  karena  belum mapannya  pasar  keuangan  pada  zaman  itu  sehingga  penguasa  harus menetapkan  suatu  tingkat  bunga  yang  dianggap  wajar.  Namun  setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang
Bunga Bank
89
karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran (Muhammad, 2000).
Berbicara  mengenai  bunga  bank,  maka  tidak  bisa  lepas  dari  yang namanya  riba.  Dan  kata  riba  itu  sendiri  dari  bahasa  Arab  yang  secara etimologis  berarti  “tambahan”  (az-Ziyadah)”  (Nasution,  1996)  atau “kelebihan”(Zuhdi, 1998), yakni tambahan pemabayaran atas uang pokok d pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.
Dalam pandangan sebagian mufassir, kata sandang (definite article alif lam), berarti menunjuk kasus tertentu (ma’rifah). Maka makna kata ar- riba yang dimaksud adalah praktek pengambilan untung dari debitur yang sudah    biasa  di  kalangan  orang-orang  Arab  pra-Islam  ketika  al-Qur’an belum  diturunkan,  dengan  pemahaman  ini,  kesimpulan  awal  yang barangkali sangat penting untuk dicatat, bahwa untuk bias memahami ayat secara  lebih  tepat  dan  mengena,  seorang  harus  mengetahui  sebab  yang melatarbelakangi  turunnya  ayat  (asbab  an-Nuzul),  barulah  kemudian dapat diketahui apa arti riba sebenarnya (Nasution, 1996).
Oleh  karena  itu,  pengertian  riba  menurut  terminologi  (pendapat ulama)  adalah  bunga  kredit  yang  harus  diberikan  oleh  orang  yang berhutang  kepada  orang  yang  berpiutang,  sebagai  imbalan  untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (As Sabuni, 1972). Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya. Di  dalam  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  terdapat  beberapa  ayat  yang membicarakan riba secara eksplisit di antaranya adalah:
1. Firman Allah SWT : a) Surat Ali Imran (30): 130
ﻦﯾﺪﻟاﺎﮭﯾﺎﯾ
اﻮﻨﻣا ﻻ ﺎﺗ اﻮﻠﻛ اﻮﺑﺮﻟا ﺎﻓﺎﻌﺿا ﺔﻔﻀﻣ اﻮﻘﺗاو ﷲ ﻢﻜﻠﻌﻟ نﻮﺤﻠﻘﺗ b) Surat Al Baqarah (2): 275 ﻞﺣاو ﷲ ﻊﯿﺒﻟا مﺮﺣو اﻮﺑﺮﻟا
c) Surat Al Baqarah (2): 278 - 279
ﺎﮭﯾاﺎﯾ ﻦﯾﺪﻟا اﻮﻨﻣا اﻮﻘﺗا ﷲ دو اور ﺎﻣ ﻲﻘﺑ ﻦﻣ ﺮﻟا اﻮﺑ نا ﻢﺘﻨﻛ ﻦﯿﻨﻣﺆﻣ . نﺎﻓ ﻢﻟ اﻮﻠﻌﻔﺗ دﺎﻓ اﻮﻧ بﺮﺤﺑ ﻦﻣ ﷲ ﮫﻟﻮﺳرو ناو ﻢﺘﺒﺗ ﻢﻜﻠﻓ سوءر ﻢﻜﻟاﻮﻣا نﻮﻤﻠﻈﺗﻻ نﻮﻤﻠﻈﺗﻻو 2. Hadis Nabi SAW: ﻦﻌﻟ لﻮﺳر ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﮫﯿﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﻞﻛا ﺎﺑﺮﻟا ﮫﻠﻛﻮﻣو ﮫﺒﺗﺎﻛو ﺪھﺎﺷو ﮫﯾ ﺎﻤﻧا ﺎﺑﺮﻟا ﻰﻓ
ﺔﺌﯿﺴﻨﻟا . Dari  beberapa  ayat  dan  hadis  yang  telah  disebutkan  tadi  jelaslah bahwa  riba  itu  betul-betul  dilarang  dalam  agama  Islam.  Muncul  sebuah pertanyaan, apakah semua riba termasuk dalam katagori arti atau maksud dari ayat dan hadits di atas?. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ada beberapa pendapat dari para ulama. Di sini dijelaskan  riba nasi’ah jelas- jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya (kejadian di masa jahiliyah).  Jadi,  dengan  kata  lain,  turunnya  ayat  itu  karena  adanya  riba nasi’ah. Menurut  Ibnu  Qayyim  dalam  kitab  ‘Ilami  al-Muwaqi’in, sebagaimana  dikutip  Sulaiman  Rasjid,  mengatakan,  bahwa  “riba  nasi’ah adalah  riba  yang  dilakukan  oleh  kaum  jahili  di  masa  jahiliyah.  Mereka menta-khirkan  utang  dari  waktu  yang  semestinya  dengan  menambah

## Abdul
Salam
90
bayaran;  apabila  terlambat  lagi,  ditambah  pula  terus-menerus,  tiap keterlambatan  wajib  ditambah  lagi,  sampai  utang  yang  asalnya  seratus rupiah  akhirnya  menjadi  beribu-ribu.  Kalau  dengan  gadai,  barang  yang tergadai juga tetap tergadai”(Rasjid, 1997)
Pelarangan  riba  nasi’ah  mempunyai  pengertian  bahwa  penetapan keuntungan  positif  atas  uang  yang  harus  dikembalikan  dari  suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diizinkan oleh syari’ah. Tidak ada perbedan apakah uang itu dalam prosentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar di muka atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat pinjaman. Inti dari permaslahan di sini adalah keuntungan positif yang ditetapkan di muka. Penting untuk dicatat bahwa menurut  syari’ah,  waktu  tunggu  selama  pembayaran  kembali  pinjaman tidak  dengan  sendirinya  memberikan  justifikasi  atas  keuntungan  positif dimaksud (Muhammad, 2000).
Hakikat  pelarangan  tersebut  adalah  tegas,  mutlak, dan  tidak mengandung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi melarang mengambil,  meskipun  kecil,  pemberian  jasa  atau  kebaikan  sebagai  syarat pinjaman,  sebagai  tambahan  dari  uang  pokok.  Meskipun  demikian,  jika pemgembalian  pinjaman  pokok  dapat  bersifat  positif  atau  negatif tergantung  pada  hasil  akhir  suatu  bisnis,  yang  tidak  diketahui  terlebih dahulu.  Ini  diperbolehkan  asal  ditanggung  bersama  menurut  prinsip- prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syari’ah.
c. Macam-macam Riba dan Dampaknya.
Para  ahli  hukum  Islam  (fuqaha’)  secara  sederhana  membagi  riba menjadi  empat  macam  yaitu:  Pertama  riba  fadli,  yaitu    menukarkan  dua barang  yang  sejenis  dengan  barang  yang  tidak  sama.  Kedua  riba  qardi, yaitu berutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Ketiga riba yad, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang-terima. Keempat riba nasi’ah, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang ditukarkan  tersebut  ditangguhkan  penyerahannya.  Riba  nasi’ah    juga disebut  riba  duyun—yakni  riba  yang  timbul  akibat  utang  piutang  yang tidak  memenuhi  kriteria  untung  muncul  bersama  resiko  dan  hasil  usaha muncul  bersama  biaya.  Transaksi  semacam  ini  karena  mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu (Rasjid, 1997).
Sebagian ulama ada yang membagi riba tersebut atas tiga macam, yaitu riba fadli, riba yad, dan riba nasi’ah. Riba qardi termasuk ke dalam riba nasi’ah. Barang-barang yang berlaku riba padanya adalah emas, perak, dan  makanan  yang  mengenyangkan  atau  berguna  untuk  yang mengenyangkan,  misalnya  garam.  Jual  beli  barang  tersebut,  kalau  sama sejenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum diperlukan tiga  syarat:  1.  Tunai;  2.  Serah  terima;  dan  3.  Sama  timbangannya.  Kalau jenisnya  berlainan,  tetapi  ‘illat  ribanya  satu  seperti  emas  dengan  perak boleh  tidak  sama  timbangannya,  tetapi  mesti  tunai  dan  timbang  terima. Kalau  jenis  dan  ‘illat  ribanya  berlainan  perak  dengan  beras,  boleh  dijual bagaimana  saja seperti  barang-barang  yang  lain;  berarti  tidak  diperlukan suatu syarat dari yang tiga tersebut.
Bunga Bank
91
Sementara  Ibnu  Qayyim,  membagi  riba  atas  dua  bagian:  jali  dan khafi.  Riba  jali  adalah  riba  nasi’ah,  diharamkan  karena  mendatangkan mandharat  yang  besar.  Riba  yang  sempurna  (riba  al-kamil)  adalah  riba nasi’ah.  Riba  ini  berjalan  pada  masa  jahiliyah.  Sedangkan  riba  khafi diharamkan  untuk  merutup  terjadinya  riba  jali  (wa  al-khafi  haramun  li annahu zari’atun ila al-jali) (Sukarja dalam chuzaimah, 1995).
Semua  agama  samawi  (revealed  relegion)  telah  melarang  praktek bunga  bank,  karena  dapat  menimbulkan  dampak  bagi  masyarakat  pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat langsung  pada praktek riba pada khususnya. Adapun dampak akibat dari praktek riba adalah:
1. Menyebabkan eksploitasi  (pemerasan)  oleh  si  kaya  terhadap  si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh the haves tidak disalurkan ke dalam  usaha-usaha  yang  produktif,  misalnya  pertanian, perkebunan,  industri,  dan  sebagainya  yang  dapat  ciptakan lapangan  kerja  banyak,  yang  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat dan  juga  bagi  pemilik  modal  itu  sendiri,  tetapi  modal  besar  itu justru  disalurkan  dalam  perkreditan  berbunga  yang  belum produktif.
3. Bisa  menyebabkan  kebangkrutan  usaha  dan  pada  gilirannya  bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu  untuk  mengembalikan  pinjaman  dan  bunganya  (Zuhdi, 1997) .
4. Riba  dapat  menimbulkan  permusuhan  antara  pribadi  dan mengurangi  semangat  kerja  sama  atau  saling  menolong  dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan prasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.
5. Riba  merupakan  salah  satu  bentuk  penjajahan.  Kreditur  yang meminjamkan modal dengan menenutut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur  mempunyai  legitimasi  untuk  melakukan  tindakan- tindakan  yang  tidak  baik  untuk  menuntut  keasepakatan  tersebut. Karena  dalam  kesepakatan  kreditur  telah  memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelibahan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
d. Bank Konvensional (sistem bunga) dan Bank Islam. Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  melalui  kegiatan- kegiatannya menarik uang dari yang menyalurkannya kepada masyarakat, dengan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran  dan  peredaran  uang.  Bagi  negara  yang  sedang  berusaha meningkatkan  ekonominya  mempunyai  peranan  dan  posisi  yang  sangat penting,  terutama  kaitannya  dengan  kontak-kontak  ekonomi  negara  lain. Sulit  dibayangkan  melakukan  kegiatan-kegiatan  ekomomi  tanpa behubungan dengan bank.
Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional dalam  segala  aspek  kehidupannya,  termasuk  kehidupan  agamanya.

## Abdul
Salam
92
Misalnya ibadah haji di Indonesia umat Islam masih harus memakai jasa bank,  apalagi  dalam  kehidupan  ekonomi  tidak  bisa  lepas  dari  yang namanya jasa perbankan. Sebab tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini (Zuhdi, 1997).
Istilah  “Bank  Konvensional”  dalam  hal  ini  dimaksudkan  sebagai sebutan bagi bank yang dipraktekkan orang pada umumnya sebelum bank Islam  lahir.  Yaitu  bank  dengan  penerapan  sistem  bunga.  Usia  lembaga perbankan  sebenarnya  sudah  tua  sehingga  ketika  orang  Islam  mulai melakukan kontak dengan bank, ia sudah berada pada tahap perbangkan dengan pola modern. Karenanya, benar bahwa kegiatan perbankan dengan sistem bunga disebut sebagai persoalan baru dalam kajian keislaman.
Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut “Financial Intermediary”. Dalam  melaksanakan  tugasnya  yang  paling  menonjol  sebagai  financial intermediary  itu,  bank  dapat  dikatakan  membeli  uang  dari  masyarakat pemilik  dana  ketika  ia  menerima  simpanan,  dan  menjual  uang  kepada masyarakat  yang  memerlukan  dana  ketika  ia  memberi  pinjaman  kepada mereka.  Dalam  kegiatan  ini  muncul  apa  yang  disebut  bunga.  Sri  Edi Swasano,  seorang  pakar  muslim  dalam  disipilin  ilmu  ekonomi, berpendapat  bahwa  bunga  adalah  harga  uang  dalam  transaksi  jual-beli tersebut.  Dengan  demikian,  bunga  yang  ditarik  oleh  bank  dari  pemakai jasa, merupakan ongkos adminitrasi dan ongkos sewa. Sehingga dari sini kelihatan  bahwa  penyimpanan  uang  di  bank  akan  mendapat  bagian keuntungan  dari  bank  berupa  bunga  yang  diambilkan  dari  bunga  yang diterima oleh bank (Zuhri, 1996).
Sebagai  bank  yang menerapkan  sistem  bunga,  mekanisme perbankan  konvensional  sebagian  besar  ditentukan  oleh  kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik (muhammad, 2000) Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik manakalah: Pertama, lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih renda, dana yang disimpan nilainya akan dikikis inflasi.  Kedua,  lebih  tinggi  dari  tingkat  bunga  riil  di  luar  negeri  karena pada  tingkat  bunga  yang  lebih  rendah  dengan  dianutnya  sistem  devisa bebas,  dana-dana  besar  akan  lebih  menguntugkan  untuk  disimpan (diinvestasikan)  di  luar  negeri.  Ketiga,  lebih  bersaing  di  dalam  negeri, karena  penyimpanan  dana  akan  memilih  bank  yang  paling  tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus  atau  hadiah.  Kemudian  pada  sisi  penyaluran  dana  tingkat  bunga simpanan  itu  ditambah  dengan  prosentasi  tertentu  untuk  spread  yang terdiri  dari;  Biaya  operasional,  Cadangan  kredit  macet,  Cadangan  wajib, dan Profit marjin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam dana-lah  yang  sebenarnya  membayar  bunga  simpanan  dan  spread  bagi bank tersebut.
Sebagai intermediary, bank lalu memperoleh spread sebagai salah satu sumber pendapat yang pada umumnya justru merupakan pendapatan utama.  Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa satu tingkat bunga simpanan  yang  tinggi  itu  bisa  terjadi  karena  adanya  tingkat  inflasi  yang tinggi, tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan tingkat persaingan
Bunga Bank
93
antar  bank  yang  tinggi.  Sebaliknya suatu  tingkat  buga  pinjaman  yang tinggi  bisa  terjadi  karena  tingkat  bunga  simpanan  yang  tinggi  sebagai sumber  dana  dan  tingkat  spread  yang  tinggi  pula  (Muhammad,  2000). Proses  penentuan  tingkat  bunga  seperti  tersebut  di  atas  cenderung  lebih mudah  mengakomodir  kenaikan  dari  pada  penurunan  tingkat  bunga. Karena untuk menurunkan tingkat bunga harus dimulai dari menurunkan tingkat  bunga  simpanan  yang  mengandung  resiko  pindahnya penyimpanan  dana  dari  bank  yang  menurunkan  tingkat  bunga  ke  bank yang  memberikan  tingkat  bunga  lebih  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  siapa  yang berani  terlebih  dahulu  menurunkan  tingkat  bunga?  Tentu  saja  tidak  ada walaupun  melalui  kesepakatan  antar  bank  yang  ada.  Kesepakatan semacam  itu  sulit  dilaksanakan  karena  adanya  perbedaan  kekuatan masing-masing bank.  Di  lain  pihak,  beban  bunga  pinjaman  yang  dibayar peminjam kepada bank itu lazimnya sebanyak mungkin akan digeserkan oleh peminjam dana kepada penanggung yang terakhir.
Jadi,  apabila  peminjam  dana  adalah  perorangan  untuk  keperluan konsumtif,  maka  beban  bunga  pinjaman  tadi  tentunya  harus  ditangani sendiri.  Tetapi  apabila  peminjam  dana  adalah  pedangang  maka  logislah apabila  beban  bunga  pinjaman  itu  digeserkannya  kepada  harga  barang yang dijual. Dari mekanisme kerja antar bank dengan nasabah inilah, baik nasabah peminjam maupun nasabah penyimpan, maka bank konvensional tidak  dapat  mempertahankan  hidupnya,  apalagi  mengembangkannya tanpa  mekanisme  sistem  bunga.  Oleh  karenanya,  di  sini  dapat  diambil sedikit pengertian segi positif bank dari sistem bunga yaitu dengan melalui sistem  bunga,  bank  dapat  melaksanakan  aktivitas  perbankannya,  namun dibalik  semua  segi  positif  dari  sistem  bunga,  ternyata  masih  banyak kejelekan-kejelekan dari diterapkannya bank konvensional (sistem bunga). Diantaranya  adalah  (Nasution,  1996):  Pertama,  dengan  sistem  ini,  para wisatawan,  pemerintah  dan  kelompok  konsumen,  berada  dalam  posisi yang  terpojok.  Sebab,  kelompok  ini  akan  mempunyai  beban  hutang  dari sumber keuangan.
Kedua,  kelompok  yang  bisa  mendapatkan  pinjaman  pada umumnya hanyalah kelompok yang mempunyai jaminan yang lebih tinggi dan  lebih  terjamin.  Sementara  banyak  kelompok  lain  yang  lebih membutuhkan  pinjaman  dan  mempunyai  usaha  yang  lebih  layak  untuk dikembangkan, tidak mendapatkan pinjaman hanya karena tidak memiliki jaminan  yang  cukup  dan  aman.  Ketiga,  mengakibatkan  tidak  meratanya distribusi  pendapatan.  Sebagai  contoh  konkrit,  dapat  dilihat  pekerjaan yang  dilakukan  perusahan,  mulai  dari  proses  produksi,  pengelolahan sampai  pada  proses  pemasaran.  Dengan  usaha  yang  sedemikian  berat, pihak  perusahaan  masih  penuh  tanda  tanya,  antara  berhasil  atau  tidak. Sementara  pihak  bank  sendiri,  hanya  dan  tinggal  mengambil  bunga bulanan.  Keempat,  perbankan  dengan  sistem  bunga  tidak  mengenal adanya  perbedaan  antara  peminjam  komsumtif  dan produktif.  Padahal terlalu banyak orang yang meminjam uang untuk kebutuhan kosumsi, baik berupa  kebutuhan  sehari-hari,  maupun  untuk  bekal  masa  depan  yang sangat  dibutuhkan,  seperti  rumah  dan  semacamnya.  Semua  kebutuhan konsumen  tersebut,  sama  sekali  tidak ada  kemungkinan  untuk mendapatkan keuntungan. Sementara bank mebebankan bunga yang sama

## Abdul
Salam
94
dengan  perusahaan-perusahaan  yang  masih  ada  kemungkinan  untuk mendapatkan  keuntungan.  Kelima,  pihak  bank  juga  tidak  membedakan antara  kebutuhan  usaha  dengan  kebutuhan-kebutuhan  umum,    seperti kebutuhan air minum, listrik dan semacamnya. Padahal hal-hal semacam itu  merupakan  kebutuhan  masyarakat  secara  umum.  Sementara  pihak bank  tidak  membedakan  kebutuhan  tersebut  dengan  pinjaman  untuk kepentingan  lainnya.  Akibatnya  adalah  munculnya  konsentrasi  kekuatan keuangan  di  pihak  bank.  Sehinga  akibat  selanjutnya  adalah  munculnya ketidakmerataan pendapatan, yang bisa terjadi akan memunculkan inflasi. Untuk  itu  Islam  sebagai  agama  rahmatan  lil’alamin,  berusaha melalui  para  pakar  muslim  yang  berkecimpung  dalam  dunia  ekonomi untuk  memberikan  solusi  terhadap  sistem  bunga  bank,  yaitu  dengan mendirikan  bank  Islam  (Sukarja,  1995),  di  mana  prinsip  yang  dipakai dalam  bank  Islam  ini  adalah  tidak  didasarkan  pada  sistem  bunga, melainkan lewat sistem bagi hasil (Muhammad, 2000). Bank tanpa bunga ini  akan  menyediakan  fasilitas  kredit  dan  melaksanakan  semua  fungsi bank  perdagangan.  Prinsip  bagi  hasil  akan  mendorong  investor  untuk menanam  uang  mereka  di  bank  non  konvensional,  sebab  kongsi  dalam bank ini akan menanggung untung dan rugi secara bersama, yang berbeda dengan  sistem  perbankan  modern  di  mana  kerugian  hanya  akan ditanggung  oleh  peminjam,  sedangkan  pemberi  pinjaman  dalam  hal  ini adalah  pihak  bank  akan  selalu  mendapatkan  keuntungan  (Muslehuddin, 1994). Sebagai  pengganti  sistem  bunga,  bank  Islam  menggunakan berbagai cara atau prinsip yang bersih dari unsur riba, antara lain adalah sebagai  berikut:  Pertama.  Wadiah,  yaitu  titipan  uang,  barang,  dan  surat- surat  berharga  atau  deposito.  Lembaga  fiqh Islam  “wadiah”  ini,  bisa diterapkan  oleh  bank  Islam  dalam  operasinya  menghimpun  dana  dari masyarakat,  dengan  cara  menerima  deposito  berupa  uang,  surat-surat berharga  sebagai  amanat  yang  wajib  dijaga  keselamatannya  oleh  bank Islam.  Bank  berhak  menggunakan  dana  yang  didepositokan  itu  tanpa harus membayar imbalannya (rente atau riba), tetapi bank harus menjamin bisa  mengembalikan  dana  itu  pada  waktu  pemiliknya  (depositor) memerlukannya (Zuhdi, 1997).
Kedua. Mudarabah, yaitu suatu usaha kerjama antara tenaga kerja dengan  pemilik  modal  bergabung  bersama-sama  sebagai  mitra  usaha untuk  kerja.  Ini  bukan  semata-mata  usaha  dalam  arti  modern.  Ia  punya kelebihan  karena  Islam  telah  memberikan  kode  etik  ekonomi  yang menggabungkan  nilai  material  dan  spiritual  untuk  jalankan  sistem ekonominya.  Kode  etik  ekonomi  ini  harus  dicerminkan  bila  prinsip mudarabah  dilaksanakan  dalam  praktek.  Sistem  perbankan  Islam  dapat membantu  pembentukan  lembaga  tertentu  atas  dasar  mudarabah  dan dengan  demikian,  dapat  menyelesaikan  pertentangan  yang  berabad-abad lamanya antara tenaga kerja dan majikannya (Mannan, 1997).
Sungguh  menyenangkan  melihat  bank  Islam  turut  mngurus kontrak  mudarabah,  yaitu  bank  memberikan  modal,  sedangkan  para nasabah  memberikan  keahlian  mereka,  sementara  keuntungan  dibagi menurut rasio yang disetujui. Telah dikemukan bahwa prinsip mudarabah dapat  dimintakan  dalam  hal  transaksi  jangka  pendek  yang  dapat
Bunga Bank
95
membiayai  dirinya  sendiri  (self  liquidating),  dan  akibatnya  permintaan untuk  pinjaman  jangka    pendek  sedikit- banyak  dapat dikurangi,  karena dalam ekonomi Islam pinjaman jangka pendek dengan bunga seperti yang diberikan  bank  dagang  tradisional  atau  lembaga  diskonto  tidak  akan tersedia. Ketiga.  Musyarakah  (persekutuan),  yaitu  kerja  sama  antara  pihak bank dan pihak pengusaha yang sama-sama memiliki andil (saham) pada usaha  persekutuan  (join  venture).  Karena  itu,  kedua  belah  pihak berpartisipasi langsung mengelola  usaha  perseketuan  tersebut  mulai  dari menanggung untung dan ruginya bersama atas dasar perjanjian profit and lose sharing (PLS agreement). Sehingga dengan musyarakah ini, baik bank atau  klien  menjadi  mitra  usaha  dengan  menyumbangkan  modal  dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu.
Keempat.  Murabahah,  yaitu  jual  beli  barang  dengan  tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan  murabahah  ini,  orang  pada  hakikatnya  ingin  mengubah  bentuk bisnisnya  dari  kegiatan  pinjam-meminjam  menjadi  transaksi  jual  beli (lending activity menjadi sale and purchase transaction) (Zuhdi, 1997). Di sini  bank  Islam  bisa  membelikan  atau  menyediakan  barang-barang  yang diperlukan  oleh  pengusaha  untuk  dijual  lagi,  dan  bank  minta  tambahan harga  (cost  plus)  atas  harga  pembelinya.  Syarat  transaksi  murabahah  ini adalah  si  pemilik  barang,  dalam  hal  ini  bank  Islam  harus  memberikan informasi yang sebenarnya atau sejujurnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya  dan  keuntungan  bersihnya  (profit  margin)  dari  pada  cost plus-nya itu.
Kelima.  Qard  Hasan,  yaitu  pinjaman  yang  baik (benevolent  loan). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang  baik,  terutama  nasabah  yang  memiliki  deposito  di  bank  Islam  itu sebagai salah satu service dan penghargaan bank terhadap para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya dari bank Islam.
Keenam.  Bank  Islam  dalam  melakukan  transaksi  juga diperbolehkan memungut dan menerima pembayaran untuk; 1. Mengganti biaya-biaya  yang  langsung  dikeluarkan  oleh  bank  dalam  melaksanakan pekerjaan  untuk  kepentingan  nasabah,  misalnya  biaya  telegram,  telepon, telex  dalam  memindahkan  atau  memeberitahukan  rekening  nasabah  dan sebagainya.  2.  Membayar  gaji  para  karyawan  bank  yang  melakukan pekerjaan  untuk  kepentingan  nasabah,  dan  untuk  sarana  dan  prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya adminitrasi pada umumnya.
Dari  keterangan  tersebut  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa perbedaan  prinsipil  antara  sistem  bank  konvensional  dengan  bank  bebas bunga (bank Islam) adalah terletak pada cara penentuan keuntungan. Pada bank  konvensional  misalnya,  jasa  atau  bunga  pinjaman  ditentukan  lebih dahulu  dan  diperhitungkan  menurut  besar  bunga  yang  ditetapkan  dan jumlah pinjaman atau tabungan (Sukarja, 1995). Seorang atau suatu badan hukum  yang  meminjam  uang  dari  bank  sejak  mulai  hari  pinjaman  atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian, ia sudah menanggung beban membayar  bunga,  tanpa  diperhitungkan  apakah  uang  pinjaman  itu  akan mendatangkan hasil atau tidak.

## Abdul
Salam
96
Sementara bank Islam menetukan keuntungan menurut laba yang telah  diperoleh.  Kedua belah  pihak  sama-sama menanggung  untung  dan rugi.  Keuntungan  bisa naik  atau  turun  tergantung  kepada  besar  kecilnya laba  yang  diperoleh.  Kepada  peminjam,  bank  Islam  tidak  menentukan bunga  dan  kepada  penabung  tidak  memberikan  bunga,  yang  diberikan adalah  keuntungan  yang  diperhitungkan  atas  dasar  besar  kecilnya  laba yang didapat.
e. Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah a) Nahdlatul Ulama dan Pandangannya tentang Bunga Bank
- Pokok-pokok Pikiran.
Nahdlatul Ulama  (NU)  merupakan  organisasi  sosial  keagamaan yang  berhaluan  Ahlu  as-Sunnah  Wa  al-Jama’ah  (Zaini,  1994),  sebagai wadah pengemban dan mengamalkan ajaran Islam Ala Ahadi al-Mazhabi al-Arba’ah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (SekJen NU, 1999). Dengan kata lain sebagai salah satu ormas tertua, NU  merupakan  satu-satunya  organisasi  masa  yang  secara  keseluruhan bahwa Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama’ah sebagai mazhabnya (Shodiq, 2000). Sehingga, ketika NU berpegang pada mazhab, berarti mengambil produk hukum  Islam  (fiqh)  dari  empat  Imam  Mazhab,  yaitu  mazhab  Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali (Pasha dan Darban, 2000).  Dalam  kenyataan  NU  lebih  condong  pada  pendapat  Imam  asy- Syafi’I,  oleh  karenanya  NU  sering  “dicap”  sebagai  penganut  fanatik mazhab  Syafi’i.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  cara  NU  mengambil  sebuah rujukan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  atau  permasalahan- permasalahan yang muncul. Alasan yang sering dilontarkan adalah umat Islam Indonesia manyoritas bermazhab Syafi’i.
Nahdlatul  Ulama  (NU)  sebagai  Jam’iyah  Diniyah  Islamiyah  yang bertujuan  membagun  atau  mengembangkan  insan  dan  masyarakat  yang bertaqwa  kepada    Allah  SWT  senantiasa  berpegang  teguh  pada  kaidah- kaidah  keagamaan  (ajaran  Islam)  dan  kaidah-kaidah  fiqh  lainnya  dalam merumuskan  pendapat,  sikap  dan  langkah  guna  memajukan  jam’iyah tersebut.  Dalam  bidang  keagamaan  dan  kemasyarakatan    alam  pikiran (pokok  ajaran)  Nahdlatul  Ulama  (NU)    secara  ringkas  dapat    dibagi menjadi tiga bidang ajaran yaitu; bidang aqidah, fiqh, dan tasawuf (Amin, 1996). Dalam  bidang  aqidah  yang  dianut  oleh  NU  sejak  didirikan  pada 1926  adalah  Islam  atas  dasar  Ahlu  as-Sunnah  Wa  al-Jama’ah.  Faham  ini menjadi landasan utama bagi NU dalam menentukan segala langkah dan kebijakannya, baik sebagai organisasi keagamaan murni, maupun sebagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART).,  bahwa  NU  mengikuti  Ahlu  as- Sunnah  Wa  al-Jama’ah  dan  menggunakan  jalan  pendekatan  (mazhab). Adapun  faham  Ahlu as-Sunnah  Wa  al-Jama’ah    yang  dianut  NU  adalah faham yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi  (Shodik,  2000).  Keduanya  dikenal  memiliki  keahlian  dan keteguhan dalam mempertahankan i’tiqad (keimanan) Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama’ah  seperti  yang  telah  disyaratkan  oleh  Nabi  SAW  dan  para sahabatnya. Jadi dalam melaksanakan ajaran Islam, bila dikaitkan dengan
Bunga Bank
97
masalah-masalah aqidah harus memilih salah satu di antara dua yaitu al- Asy’ari dan al-Maturidi.
Sementara dalam bidang fiqh ditegaskan bahwa: Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham Ahlu  as-Sunnah  Wa  al-Jama’ah  dan  mengikuti  faham  salah  satu  mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Namun dalam prakteknya para Kyai adalah penganut kuat dari pada mazhab Syafi’I (Shodik, 2000).
Jadi dengan demikian NU memegang produk hukum Islam (fiqh) dari  salah  satu  empat  mazhab  tersebut—artinya  bahwa  dalam  rangka mengamalkan  ajaran  Islam,  NU  menganut  dan  mengikuti  bahkan mengamalkan  produk hukum  Islam  (fiqh)  dari salah satu  empat  mazhab empat sebagai konsekuensi dari menganut faham Ahlu as-Sunnah Wa al- Jama’ah.  Walaupun  demikian  tidak  berarti  terus  Nahdlatul  Ulama  tidak lagi  menganut  ajaran  yang  diterapkan  Rasulullah  SAW.  sebab  keempat mazhab  tersebut  dalam  mempraktekkan  ajaran  Islam  juga  mengambil landasan dari al-Qur’an dan as-Sunnah di samping Ijma’ dan Qiyas sebagai sumber pokok penetapan hukum Islam (Amin, 1996).
Adapun  alasan  kenapa  Nahdlatul  Ulama  dalam  bidang  hukum Islam  (fiqh)  lebih berpedoman  kepada  salah  satu  dari  empat  mazhab; Pertama,  al-Qur’an  sebagai  dasar  hukum  Islam  yang  pokok  atau  utama bersifat universal, sehingga hanya Nabi SAW. yang tahu secara mendetail maksud  dan  tujuan  apa  yang  terkandung  dalam  al-Qur’an.  Nabi    SAW sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dar al-Qur’an tersebut  melalui  sunnah-sunnah  beliau—yaitu  berupa  perkataan, perbuatan, dan taqrir. Kedua, sunnah Nabi SAW. yang berupa perkataan, perbuatan,  maupun    taqrirnya  yang  hanya  diketahui  oleh  para sahabat yang  hidup  bersamaan  (semasa)  dengan  beliau,  oleh  karena  itu  perlu untuk  memeriksa,  menyelidiki  dan  selanjutnya  berpedoman  pada keterangan-leterangan para sahabat tersebut. Namun sebagian ulama tidak memperbolehkan untuk mengikuti para sahabat dengan begitu saja. Maka dari itu untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan, maka jalan yang ditempuh adalah merujuk kepada para ulama mujtahidin yang tidak lain adalah imam madzhab yang empat—artinya bahwa dalam mengambil dan menggunakan  produk  fiqh  (hukum  Islam)  dari  ulama  mujtahidin  harus dikaji,  diteliti  dan  dpertimbangkan  terlebih  dahulu  sebelum  dijadikan pedoman dan landasan bagi Nahdhatul Ulama.
Oleh  karena  itu,  untuk  meneliti  dan  mengkaji  suatu  produk  fiqh (hukum  Islam)  dalam  NU  ada  suatu  forum  pengkajian  produk-produk hukum  fiqh  yang  biasa  disebut  “Bahsul  Masail  ad-Diniyah  (pembahasan masalah-masalah  keagamaan)”  (Amin,  1996).  Jadi  dalam  forum  ini berbagai  masalah  keagamaan  akan  digodok  dan  diputuskan  hukumnya, yang selanjutnya keputusan tesebut akan menjadi pegangan bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Faham  Nahdlatul  Ulama  dalam  bidang  tasawuf.  Tasawuf sebenarnya merupakan dari ibadah yang sulit dipisahkan dan merupakan hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan makna hakiki dari suatu ibadah.  Jika  fiqh  merupakan  bagian  lahir  dari  suatu  ibadah  yang  segala ketentuan  pelaksanaannya  sudah  ditetapkan  dalam  agama,  untuk

## Abdul
Salam
98
mendalami  dan  memahami  bagian  dari  ibadah,  maka  jalan  yang  dapat ditempuh adalah melalui tasawuf itu sendiri.
Di  antara  berbagai  macam  aliran  tasawuf  yang  tumbuh  dan berkembang,  NU  mengikuti  aliran  tasawuf  yang  dipelopori  oleh  Imam Junaid  al-Bagdadi  dan  Imam  al-Gazali.  Imam  Junaid  al-Bagdadi  adalah salah  seorang  sufi  terkenal  yang  wafat  pada  tahun  910  M  di  Irak, sedangkan Imam al-Gazali adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia.
Untuk  kepentingan  ini,  yaitu  membentuk  sikap  mental  dan kesadaran batin yang benar dalam beribadah bagi warga Nahdlatul Ulama, maka pada tahun 1957 para tokoh NU membentuk suatu badan “Jam’iyah at-Tariqah  al-Mu’tabarah”  badan  ini  merupakan  wadah  bagi  warga  NU dalam mengikuti ajaran tasawuf tersebut. Dalam perkembangannya pada tahun  1979  saat  muktamar  NU  di  Semarang  badan  tersebut  diganti namanya “Jam’iyah at-Tariqah al-Mu’tabarah an-Nadiyyah” (Amin, 1996). Dengan  melihat  nama  badan  tersebut  di  mana  di  dalamnya  ada  kata nadhiyyin ini menunjukkan identitasnya sebagai badan yang berada dalam linkungan Nahdhatul Ulama.
Selanjutnya,  sejalan  dengan  derap  langkah  pembangunan  yang sedang  dilakukan,  maka  Nahdlatul  Ulama sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  masyarakat  dan  bangsa  harus  mempunyai  sikap  dan pendirian  dalam  dan  turut  berpartisipasi  dalam  pembangunan  tersebut. Sikap  dan  pendirian  Nahdlatul  Ulama  ini  selanjutnya  menjadi  pedoman dan  acuan  warga  NU  dalam  kehidupan  beragama,  bermasyarakat  dan bernegara. Sikap NU dalam bidang kemasyarakatan diilhami dan didasari oleh sikap dan faham keagamaan yang telah dianut. Sikap kemasyarakatan NU bercirikan pada sifat: tawasut dan i’tidal, tasamuh, tawazun dan amar ma’ruf nahi munkar (Amin, 1996). Sikap ini harus dimiliki baik oleh aktifis Nahdlatul  Ulama  maupun  segenap  warga  dalam  berorganisasi  dan bermasyarakat:
1. Sikap Tawasut dan I’tidal.
Tawasut  artinya  tengah,  sedangkan  I’tidal  artinya  tegak.  Sikap tawasuth  dan  i’tidal  maksudnya  adalah  sikap  tengah  yang  berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus  ditengah-tengah  kehidupan  bersama  (Shodik,  2000).  Dengan  sikap dasar ini, maka NU akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan  bertindak  lurus  dan  selalu  bersikap  membangun  serta  menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatarruf (ekstrim).
2. Sikap Tasamuh.
Maksudnya  adalah  Nahdlatul  Ulama  bersikap  toleran  terhadap perbedaan  pandangan,  baik  dalam  masalah  keagamaan  teruma  hal-hal yang bersifat furu’ atau yang menjadi masalah khilafiyah maupun dalam masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. Sikap Tawazun.
Yaitu  sikap  seimbang  dalam  berkhidmad.  Menyesuaikan berkhidmad  kepada  Allah  SWT,  khidmat  sesama  manusia  serta  kepada lingkungan  sekitarnya.  Menserasikan  kepentingan  masa  lalu,  masa  kini dan masa yang akan datang.
4. Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
Bunga Bank
99
Segenap  warga  Nahdlatul  Ulama  diharapkan  mempunyai kepekaan untuk mendorong berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, serta mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahakan nilai-nilai kehidupan manusia.
Dengan  adanya  beberapa  aspek  tersebut  di  atas,  diharapkan  agar kehidupan umat Islam pada umumnya dan  warga Nahdlatul Ulama pada khususnya, akan dapat terpelihara secara baik dan terjalin secara harmonis baik  dalam  lingkungan  organisasi  maupun  dalam  segenap  elemen masyarakat  yang  ada.  Demikian pula  perilaku  warga  Nahdlatul  Ulama agar  senantiasa  terbentuk  atas  dasar  faham  keagamaan  dan  sikap kemasyarakatan, sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang baik bagi agama maupun masyarakat.
- Pandangannya tentang Bunga Bank.
Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama
(NU)  telah  menjadi  persoalan  yang  signifikan,  sehingga  perlu  mendapat perhatian  yang  cukup  besar  dari  para  ulama  NU.  Kaitannya  dengan masalah  bunga  bank,  NU  melalui  forum  kajian  Bahsul  Masailnya  telah mengaharamkannya,  hal  ini  dikarenakan  bunga  bank  disamakan  dengan gadai  yang  digunakan  pada  zaman  jahiliyah,  jika  pemilik  barang  gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaiannya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu’tamar  II tahun 1927 di Surabaya.
Dalam  masalah  bunga  bank  ini  terdapat  tiga  pendapat  dari  para ahli hukum (ulama) (Hamid, t.t): a. Haram :  Karena  termasuk  barang  yang  dipungut manfaatnya (rente). b. Halal :  Sebab  tidak ada  syarat  pada  waktu  akad,  sebab menurut  para  ahli  hukum  terkenal,  bahwa  adat  yang  berlaku  itu tidak termasuk menjadi syarat. c. Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya) Sedangkan  mu’tamar  memutuskan,  bahwa  yang  lebih  hati-hati adalah  pendapat  mu’tamirin  yang  pertama—yakni  mengaharamkan adanya  bunga  dalam  dunia  perbankan.  Sikap  NU  ini  didasari  dengan mengambil hujjah dari kitab mu’tabar yaitu :
ﺎﻣاو ضﺮﻘﻟا طﺮﺸﺑ ﻊﻔﻧﺮﺟ ضﺮﻘﻤﻟ
ﺪﺳﺎﻔﻓ (ad Dimyati, t.t) Adapun hukum menitipkan uang di bank, demi keamanan saja, NU menyatakan  makruh  kalau  meyakinkan  bahwa  uangnya  tersebut  akan digunakan  untuk  kegiatan  yang  melanggar  norma-norma  agama (Mukhdor, 1992).
Dalam keputusan lain juga telah ditetapkan: Mengigat  bahwa  dalam  bank,  pihak  debitur  memiliki  dan bertanggungjawab  penuh  atas  uang  yang  dipinjamkan  dan  bunganya ditentukan  atas  dasar  untung  rugi  atau  besar  kecilnya  keuntungan  dari hasil  usahanya,  maka  transaksi  bank  tersebut  termasuk  dalam  akad qard dan dengan sendirinya bunga bank termasuk riba qard. Dilihat dari sudut ini  bahwa  besar  kecilnya  bunga  tergantung  pada  lama  atau  sebentarnya tempo pengambilan bunga bank cenderung masuk dalam riba nasi’ah yang berlipat ganda (TIM, 1993).

## Abdul
Salam
100
Meskipun  telah  diambil  kesepakatan  tentang  hukum  bunga  bank, tampaknya  para  muktamirin  masih  berbeda  pendapat,  terutama  dalam Munas  ‘Alim  Ulama  di  Bandar  Lampung,  21-25  Januari  1992,  khususnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Di antaranya sebagai berikut:
a. Ada  pendapat    yang  mempersamakan  antara  bunga  bank  dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
b. Ada  pendapat  yang  tidak  mempersamakan  bunga  bank  dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
c. Ada  pendapat  yang  mengatakan  bunga  bank  hukumya  syubhat (tidak identik dengan riba).
Untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut,  NU  memberikan  solusi: Mengingat  warga  NU  merupakan    potensi  yang  terbesar  dalam pembangunan  nasional  dan  dalam  kehidupan  sosial  ekonominya, diperlukan  adanya  suatu  lembaga  keuangan  sebagai  peminjam  dan pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakian keyakian warga NU, maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam,  yakni  bank  tanpa  suku bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki
b. Perlu  diataur  dalam  penghimpunan  dana  masyarakat  dengan prinsip:
1) Wadi’ah (simpanan) bersyarat atau dhamanah, yang digunakan untuk  menerima  giro  (current  account)  dan  tabungan  (seving  account) serta  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  lain  yang  menganut  sistem  yang sama—Dalam    hal  ini  yang  menerima  simpanan  dana  (bank) bertanggungjawab atas pengembalian dana tersebut sesuai dengan akad.
2) Mudarabah  dalam  prinsip  ini  pemilik  dana  bersepakat  dengan bank untuk melakukan usaha bersama dengan membagi keuntungan yang diperoleh dengan suatu rasio yang telah disepakati terlebih dahulu.
Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment account (deposito berjangka),  mislanya  3  bulan,  6  bulan  dan  sebagainya,  yang  pada  garis besarnya dapat dinyatakan dalam:
1) Genaral  Investment  (GIA).  Peraturan  perbankan  mewajibkan pengembalian dana nasabah secara utuh pada saat jatuhnya jangka waktu deposito,  atau  dapat  ditarik  seluruhnya  jika  dikehendaki  oleh  nasabah karena ia sebagai titipan (wadi’ah/amanat).
2) Special  Investment  (SIA).  Dana  digunakan  untuk  membiayai proyek atau jenis perdagangan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah  pihak.  Sumber  dana  Bank  Islam  dapat  juga  dalam  bentuk  infaq, zakat, sedekah, hibah dan lain-lainnya. Special Investment ini meliputi:
a. Penanaman  dana  dan  kegiatan  usaha.  Dalam  penanaman  dana  atau kegiatan usaha lainnya, bank Islam pada dasarnya bergerak dalam tiga bidang yaitu:
- Pembiayaan proyek - Pembiayaan perdagangan perkongsian
- Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit sharing dan sebagainya.
b. Untuk proyek financing sistem yang dapat digunakan, atara lain:
Bunga Bank
101

## (1) Mudarabah muqaradah
(2) Musyarakah (3) Murabahah (4) Pemberian kredit dengan service change (bukan bunga)
(5) Ijarah (6) Bai’ ad-Dain, termasuk di dalamnya Bai’ as-Salam (7) Al-Qard  al-Hasan  (pinjaman  kredit  tanpa  bunga,  dan  tanpa  service change)
(8) Bai’ al-‘Ajil.
c. Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (letter of credit) dan  pengeluaran  surat  pinjaman.  Untuk  ini  dapat  ditempuh  kegiatan tersebut dengan dasar:
(1) Wakalah
(2) Musyarakah
(3) Murabahah
(4) Ijarah
(5) Sewa-beli
(6) Bai’  as-Salam (7) Bai’ al-Ajil (8) Kafalah (garansi bank)
(9) Working capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui purshase order dengan menggunak prinsip murabahah
d. Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman dan  transfer  uang,  jual  beli  valuta  asing  dan  penukarannya  dan  lain- lain, tetap dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanpa bunga (SekJen NU, 1992).
Selanjutnya berkaitan dengan bank-bank yang ada sekarang (bank yang  didirikan  pemerintah).  Nahdlatul  Ulama tetap  memperbolehkan beroperasinya bank-bank dan bahkan pemerintah dapat mendirikan bank- bank yang baru, karena kebutuhan yang kuat (hajat rajihah). Dalam hal ini NU menetapkan:
Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduknya berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu pihak negara dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang tidak  bisa  lepas  dari  perbankan,  di  lain  pihak  negara  didhadapkan  pada ajaran  agama  yang  mengharamkan  adanya  bunga.  Dengan  adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari itu, sementara bank Islam  belum  bisa  memenuhi  kebutuhan,  maka  sambil  melakukan perbaikan  secara  bertahap,  negara  diperbolehkan  untuk  meneruskan operasinya bank milik pemerintah dan mendirikan bank-bank negara yang baru, disesuaikan dengan kadar kebutuhan (TIM Penyusun, 1993).
Tampaknya  pernyataan  NU  di  atas  masih  terdapat  sedikit kerancuan.  Satu  sisi  NU  mengharamkan  bunga  bank,  di  sisi  lain  NU memperbolehkan  terbentuknya  bank-bank  pemerintah  walaupun  dengan keadaan darurat (emergency). Sehubungan dengan keadaan tersebut, NU membagi tiga katagori bagi umat Islam kaitannya dengan bank. Pertama, orang  Islam  yang  dalam  hidupnya  tidak  dapat  terlepas  dari  bank  seperti para  pengusaha,,  para  kontraktor  dan  lain  sebagainya,  dengan  alasan darurat, maka boleh bermuamalah dengan bank. Kedua, orang Islam yang

## Abdul
Salam
102
tidak terikat pada bank tetapi sangat butuh pada bank, maka  hukumnya boleh  berhubungan  dengan  bank  tetapi  disesuaikan  dengan  kadar kebutuhannya.  Ketiga,  bagi  orang  Islam  yang  tidak  membutuhkan  bank hukumnya haram untuk berhubungan dengan bank (TIM, 1993).
b) Muhammadiyah dan Pandangannya Tentang Bunga Bank. - Pokok-pokok Pikiran.
Muhammadiyah merupakan salah satu orgnisasi Islam pembaharu di  Indonesia.  Muhammadiyah  yang  dibangun  oleh  K.H.  Ahmad  Dahlan sesungguhnya  merupakan  salah  satu  mata  rantai  yang  panjang  dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid  Jamaludin  al-Afgani,  Muhammad  Abduh,  Rasyid  Rida,  dan sebagainya.  Pengaruh  gerakan  pembaharuan  tersebut  terutama  berasal dari  Muhammad  Abduh  melalui  tafsirnya,  al-Manar,  suntingan  dari
Rasyid Rida serta majalah al-Urwatu al-Wusqa (WWW.Muhammadiyah.online.or.id). Muhammadiyah  sebagai  persyarikatan  yang  merupakan  gerakan
Islam. Maksud gerakannya adalah melakukan dakwah Islam amar ma’ruf nahi  munkar  yang  ditujukan  dalam  dua  bidang  perseorangan  dan masyarakat.  Dakwah  dan  amar  ma’ruf  nahi  munkar  dalam  bidang  yang pertama  terbagi  mrenjadi  dua  golongan,  kepada  yang  Islam  bersifat pembaharuan  (tajdid)  yaitu  mengembalikan  kepada  ajaran-ajaran  agama Islam yang asli dan murni dengan jalan menghilangkan bid’ah, khurafat, dan  lain  sebagainya.  Yang  kedua  kepada  yang  belum  Islam—bersifat seruan  dan  ajakan  untuk  mengikuti  atau  memeluk  ajaran  agama  Islam. Adapun Dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang yang kedua adalah  kepada  masyarakat,  bersifat  perbaikan  dan  bimbingan  serta peringatan.  Kesemuanya  itu  dilakukan  bersama  dengan  bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata (Pasha dan Darban,  2000).  Dengan  melaksanakan  dakwah  amar  ma’ruf  nahi  munkar dengan  cara  masing-masing  yang  sesuai,  Muhammadiyah  menggerakkan masyarakat  menuju  tujuaannya  adalah;  terwujudnya  masyarakat  yang Islam yang sebenar-benarnya.
Dalam  perjuangan  melaksanakan  usaha  menunju  tujuan terwujudnya  masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya  di  mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata serta menuju tujuan terwujudnya masyarakat utma, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Maka  Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-primsip  yang  tersimpul  dalam  Muqadimah  Anggaran  Dasar Muhammadiyah, yaitu (Pasha dan Darban, 2000):
a. Hidup  manusia  harus  berdasarakan  tauhid,  ibadah  dan  taat kepada Allah SWT.
Dalam  melaksanakan  segala  gerak  dan  kegiatannya  maka  tauhid dan  tawakkal  kepada  Allah  SWT  harus  senantiasa  menjadikan  landasan dasar  utamanya,  dengan  maksud  semata-semata  untuk  beribadah  serta mentaati  semua perintah  dan  larangan-Nya.  Dasar  seperti  inilah  yang harus  menjadi  ciri  milik  pribadi  setiap  warga  Muhammadiyah  sehingga dapat menjadi contoh teladan dalam bangunan dan perbaikan negara dan masyarakat.
Bunga Bank
103
b. Hidup Manusia bermasyarakat.
Muhammadiyah  adalah  salah  satu  faktor  yang  kuat  dalam perkembangan  masyarakat  serta  warga  Muhammadiyah  merupakan anggota  masyarakat  yang  tidak  diam,  akan  tetepi  bergerak  maju,  aktif dinamais  dalam  membangun.  Oleh  karena  itu,  gerakan  Muhammadiyah harus  aktif  dan  menonjol  di  tengah-tengah  masyarakat  untuk  memimpin atau  paling  tidak  menjadi  sosok  penerang  yang  cemerlang  dalam kehidupan  bermasyarakat.
c. Menegakkan  ajaran  Islam  dengan  keyakinan  bahwa  ajaran Islam  adalah  asatu-satunya  landasan  kepribadian  dan ketertiban bersama untuk kebahagian dunia dan akhirat.
Muhammadiyah  berkeyakinan  bahwa  tidak  ada  dasar  landasan yang dapat membahagiakan manusia di dunia ini kecuali dengan dasar al- Qur’an  dan  as-Sunnah  yang  akan  membawa  kebahagian  manusia  yang hakiki  di  akhirat  kelak.  Oleh  karena  itu,  apa  pun  ajaran  Islam  yang terkandung  dalam  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  wajib  dan  mutlak  dipatuhi oleh  setiap  warga  Muhammadiyah.  Segala  kebijaksanaan  pimpinan  serta taktik  daa  srrategi  perjuangan  harus  dinilai  dan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip ajaran Islam.
d. Menegakkan  dan  menjunjung  tinggi  agama  Islam  dalam masyarakat  adalah  wajib,  sebagai  ibadah  kepda  Allah  dan berbuat ihsan dan islah kepada kemanusiaan.
Setelah  Muhammadiyah  dapat  berdiri  tegak  dan  berjalan  di  atas landasan seperti di atas, barulah kuat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam serta mampu mengatasi berbagai rintangan, hambatan, tantangan dan segala halangan yang akan terjadi.
e. Ittiba’ kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ittiba’  atau  mengikuti  jejak  langkah  perjuangan  Rasulullah  SAW. adalah  wajib  menjadi  syarat  yang  tidak  boleh  tidak  harus  dan  wajib dilakukan  oleh  setiap  muslim,  dan  sesungguhnya  dalam  rangka menggerakkan  Umat  Islam  ke  arah  ittiba’  itulah  hakikatnya Muahammadiyah didirikan Umat  Islam  wajib  mencontoh  sikap  keteguhan  Rasulullah  dalam menghadapi penderitaan dan rintangan, kesabaran dalam duka dan derita serta  kesyukurannya  dalam  menerima  nikmat-nikmat  Allah  SWT—di mana  umat  Islam  harus  senantiasa  berusaha  memiliki  sifat-sifat  yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
f. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi.
Muhammadiyah beramal dan berjuang dengan berorganisasi yang didasarkan atau musyawarah bersama. Menghimpun dan mendidik kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan untuk  mencapai  hasil  yang  jauh  kebih  besar  dan  lebih  dapat menanggulangi berbagai rintangan dan halangan karena bergerak dengan menggunakan sebuah organissi.
- Pandangannya tentang Bunga Bank
Mu’tamar  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  setelah  mempelajari (PP.Muhammadiyah, t.t):

## Abdul
Salam
104
a. Uraian  tentang  masalah  bunga  bank  dalam  segala  seginya  yang disampaikan  oleh  Nandang  Komar,  Direktur  Bank  Negara Indonesia Unit 1 Cabang Surabaya.
b. Pembahasan dari para Mu’tamirin Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.
Mengingat:
1) Bahwa  nash-nash  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  dengan  jelas mengharamkan riba.
2) Bahwa  fungsi  bank  dalam  perekonomian  modern  sekarang  ini bukan  hanya  menjadi  sumber  penghasilan  bagi  bank,  melainkan  juga berfungsi  sebagai  alat  politik  perekonomian  Negara  untuk  kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
3) Bahwa  adanya  undang-undang  yang  mengatur  besar  kecilnya bunga  adalah  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya  penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di samping untuk melindungi berlangsungnya kehidupan bank itu sendiri.
4) Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistem perekonomian yang disusun dan dilaksanakan dengan kaidah Islam.
Menimbang:
1) Bahwa nas-nas al-Qur’an dan as-Sunnah tentang haramnya riba mengesankan  adanya  ‘illat  terjadinya  penghisapan  oleh  pihak  yang  kuat terhadap yang lemah.
2) Bahwa  perbankan  adalah  suatu  sistem  lembaga  perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada masa Rasulullah SAW.
3) Bahwa hasil keuntungan Bank-bank milik Negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat.
4) Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank ke dalam pengertian riba Syar’i  dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan Memutuskan:
1) Riba  hukumnya  haram,  dengan  nas  sarih  al-Qur’an  dan  as- Sunnah.
2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3) Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para  nasabahnya  atau  sebaliknya  yang  selama  ini  berlaku,  termasuk perkara Musytabihat (PP. Muhammadiyah, t.t).
4) Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya  konsepsi  sistem  perekonomian  khususnya  lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

## E. Kesimpulan
.
1. Bahwa  dalam  merespon  tentang  masalah  bunga  bank,  NU  telah melakukan  ijtihad  (jama’i)  ketika  menghadapai  persoalan  fiqh kontemporer, khususnya persoalan bunga bank, akan tetapi juga tidak meninggalkan  cara-cara  lama.  Yaitu  bermazhab  secara  qauli,  dengan hanya  mengambil  pendapat  ulama  (Syafi’iyah)  secara  sporadis  dan apa  adanya.  Ijtihad  bagi  NU  hanya  dilakukan  jika  “benar-benar” persoalan hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kitab- kitab mu’tabar. Dan paling jauh menerapkan metode ijtihad yang telah
Bunga Bank
105
dibangun  oleh  ulama  terdahulu,  karena sebagai  cermin  sikap tawaddu’  NU  kepada  mereka.  Lebih  lanjut,  dalam  hal  ini  (masalah bunga  bank)  NU  memandang  bahwa  hukum  tentang  bunga  bank adalah  sebagaimana  yang  telah  diputuskan  dalam  Sidang  Lajnah Bahsul  Masa’il  NU  di  Malang,  Jawa  Timur  tahun  1937,  yang memutuskan: Pertama, haram, karena termasuk utang yang dipungut rente.  Kedua,  halal,  karena  tidak  ada  syarat  pada  waktu  aqad, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ketiga,  syubhat,  sebab  para  ahli  berselisih  paham  tentangnya.  Meski begitu,  Lajnah  memutuskan,  pilihan  yang  lebih  berhati-hati  adalah bunga bank haram. 2. Sementara  Muhammadiyah  menggunakan  qiyas  sebagai  metode ijtihad  dalam  merespon  bunga  bank.  Bagi  Muhammadiyah  ‘illat diharamkannya  riba  adalah  adanya  pengisapan  atau  penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau ‘illat itu ada  pada  bunga  bank,  maka  bunga  bank  sama  dengan  riba  dan hukumnya riba. Sebaliknya kalau ‘illat itu tidak ada pada bunga bank, maka  bunga  bank  bukan  riba,  kerana  itu tidak  haram.  Bagi Muhammadiyah  ‘illat  diharamkannya  riba  disinyalir  juga  ada  pada bunga  bank,  sehingga  bunga  bank  disamakan  dengan  riba  dan hukumnya  adalah  haram.  Namun  keputusan  tersebut  hanya  berlaku untuk  bank  milik  swasta.  Adapun  bunga  bank  yang  diberikan  oleh bank  milik  negara  pada  para  nasabahnya  atau  sebaliknya,  termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu’tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah  di  Sidoarjo  Jawa  Timur,  tahun  1968 yang memutuskan:  Pertama,  riba  hukumnya  haram  dengan  nas  sarih  al- Qur’an  dan  as-Sunnah.  Kedua,  Bank  dengan  sistem  riba  hukumnya haram  dan  bank  tanpa  riba  hukumnya  halal.  Ketiga,  Bunga  yang diberikan  oleh  bank  milik  negara  kepada  para  nasabahnya  atau sebaliknya,  termasuk  perkara  musytabihat  (yang  meragukan).. Keempat,  Menyarankan  pada  PP  Muhammadiyah  untuk mengusahakan  terwujudnya  konsepsi  sistem  perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.
3. Baik  NU  Maupun  Muhammadiyah    sama-sama  sependapat  bahwa riba  hukumnya  adalah  haram  hal  ini  berdasarkan  pada  nas  sarih  al- Qur’an  dan  al-Hadis  yang  dengan  jelas-jelas  telah  mengharamkan adanya  praktek  riba.  Meskipun  dalam  melihat aplikasi hukum  Islam tentang riba  sama-sama  mengharamkanya,  tetapi  NU  dan Muhammadiyah  memiliki  cara  pandang  atau  berfikir  yang  berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara. Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan  dan  tanpa  bersusah  payah  sebagai  tambahan  pokok hartanya,  maka  yang  demikian  itu  termasuk  riba.  NU  kemudian menguatkan  pendapatnya, bahwa  pengambilan  bunga  bank  oleh nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga bank—yaitu

## Abdul
Salam
106
apabila  pihak  bank  menggunakannya  untuk  perbuatan  yang  telah dilarang  agama.  Sedangkan  bagi  Muhammadiyah  agaknya    masih ragu terhadap ada atau tidak adanya ‘illat riba pada bank milik negara, hal  ini  terlihat  dengan  penetapan,  bahwa  hukum  bunga  bank  milik negara  adalah  musytabihat.  Alasan  mengatakan  musytabihat,  adalah karena  ada  dua  kecenderungan  yaitu  halal  atau  haram,  di  samping juga    karena  dalam  bank  itu  tidak  dibedakan  antara  orang  yang meminjam  uang  untuk  konsumsi  dan  meminjam  untuk diproduksikan. Maka hal  ini harus  dihindari,  kecuali  dalam  keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank boleh karena darurat,  seperti  pendapat  Mustafa  az-Zarqani,  yang  mengatakan bahwa  bank  merupakan  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan. Karenanya  umat  Islam  boleh  bermu’amalah  dengan  bank atas pertimbangan  darurat.  Lebih  lanjut,  Muhammadiyah  menyatakan, bahwa  riba  yang  diharamkan  oleh  agama  adalah  sifat  pembungaan yang  selalu  disertai  unsur  penyalahgunaan  kesempatan  dan penindasan.  Sedang  yang  berlaku  dewasa  ini  sama  sekali  tidak menimbulkan  rasa  penindasan  atau  kekecewaan  oleh  siapapun  yang berkepentingan.
Bunga Bank
107

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Anwar,  2003, Hukum  Bunga  Bank  Konvensional ,    makalah disampaikan  pada  diskusi  Majlis  Tarjih  tentang  Bunga  Bank, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta
ad-Dimyati, Sayyid Bakr, t.t.,  Ianah at-Talibin Semarang: Toha Putra t.t. Amin, Masyhur, M., 1996,    NU    dan  Ijtihad Politik  Kenegaraannya, cet, I Yogyakarta: Al-Amin Press. as-Sabuni, Ali, 1972, Rawai ‘al-Bayan fi  at-Tafsir Ayati al-Ahkam, Dar al- Qur’an Chotib, A., 1962,  Bank dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang Chuzaimah  T.  Yanggo  dkk  (ed.),  1995,    Problematika  Hukum  Islam Kontemporer, cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995 Djamil, Faturrahman, 1995,  Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, cet. I Jakarta: Logos Publishing House Fahruddin,  Fuad  M.,  1985,  Riba  dalam  Bank:  Koperasi,  Perseroan  dan Asuransi, Bandung: al-Ma’arif Hadi,  Abu  Sura’i  Abdul,  1993,  Bunga  Bank  dalam  Islam,  alih  bahasa  M. Tholib, Surabaya: al-Ikhlas Hadiwigeno,  Soetatwo,  1984,  Lembaga-lembaga  Keuangan  dan  Bank, Yogyakarta: UGM Press Hamid,  Abu  Hamdan  Abdu  al-Jalil,  t.t.,    Ahkam  al-Fuqaha’  fi  al- Muqarrarat Mu’tamarat Nahdatu al-Ulama’,  Semarang: Toha Putra Hamid, Abu Hamdan Abdu al-Jalil, t.t., Ahkam al-Fuqaha’ fi al-Muqarrarat Mu’tamarat Nahdatu al-Ulama’, Semarang: Toha Putra, t.t.. Hasan, A., 1983,  Soal-Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: Diponegoro Hasan,  Ali,  M.,  1996,  Masail  Fiqhiyyah:  Zakat,  Pajak,  Asuransi  dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Husada Manan,  Abdul,  M.,  1997,  Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam,alih  bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Maridjan, Kacung,  1992,  Quo Vadis  NU  Setelah  Kembali  ke  Khittah 1926 Jakarta: Erlangga Muhammad, 2000, Lembaga-lembaga  Keuangan Umat Kontemporer, cet. I ( Yogyakarta Mukhdlor,  Zuhdi,  1992,    NU  dan  Beberapa  Soal  Keagamaan,  cet  I Yogyakarta: Multi Karya Grafika Muslehuddin, Muhammad, 1994,  Sistem Perbankan  dalam Islam,  Jakarta: PT. Rhineka Cipta
Najetullah,  Muhammad,  1984,    Bank  Islam,  alih  bahasa  Asep  Hikmat Suhendi, Bandung: Penerbit Pustaka
Nasution,  Khoiruddin,  1996,  Riba  dan  Poligami:  Sebuah  Studi  atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet, I Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pasha, Kamal, Mustafa dan Ahmad Adaby Darban, 2000, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis, cet. I Yogyakarta: LPPI
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  t.t.,    Himpunan  Putusan  Majlis  Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Persatuan
Abdul Salam
108
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  t.t.,  Himpunan  Putusan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Persatuan Rahman, Afzalur, 1996, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogayakarta: Dana Bakti Wakaf Rasjid, Sulaiman, 1997,  Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, Bandung: Sinar Baru Algasindo
Saeed,  Abdullah,  2003,    Bank  Islam  dan  Bunga,  alih  bahasa  Muhammad Ufuqul Mubin. cet I Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1992, “Bank Dalam Islam”,  materi  pelengkap  disajikan  pada  Munas  ‘Alim  Ulama  NU tentang hukum bunga bank, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bandar Lampung
Sekretariat  Jenderal  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  1999,  Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdhatul Ulama Jakarta:  Sek. Jen. PBNU Shodik,  Mohamad,  2000,  Gejolak  Santri  Kota:  Aktivitas  Muda  NU Merambah Jalan Lain, cet. I ,Yogyakarta: Tiara Wacana Sugiri, 1998, Studi Perbandingan Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Hukum antara Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Syuriah NU, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Sukarja, Ahmad, 1995,  Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan, Pustaka
Firdaus
Tim  Penyusun,  1993,  Keputusaan  Munas  Alim  Ulama  dan  Konbes Nahdlatul  Ulama  di  Bandar  Lampung  1992,  Lajnah  wa  Ta’lif  wa Nasyr,(Semarang: Sumber Barakah www.muhammadiyah.online.or.id, Tokoh Pendirinya, hlm, 1-2. www.sabili.or.id Zaini,  Wahid,  A.,  1994,  Dunia  Pemikiran  Kaum  Santri  Yogayakarta:
LKPSM
Zaini,  Wahid,  A.,  1994,  Dunia  Pemikiran  Kaum  Santri,  Yogayakarta:
LKPSM
Zuhdi, Masjfuk, 1998,  Masail Fiqhiyah, cet VIII Jakarta: Surya Grafindo Zuhri,  M.,  1996,  Riba  dalam  Al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan:  Sebuah Tilikan Antisipatif, cet.I Jakarta: Raja Grafindo Persada Zuhri,  Muhammad,  1996,  Riba  dalam  al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, cet. I Jakarta: Raja Grafindo