Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 24 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r
Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)
P-ISSN:0852-7296
E-ISSN:2654-3915

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 167 - 176 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4432

## PEMBENTUKAN SOVEREIGN WEALTH FUND MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN INVESTASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI INVESTASI ASING
Rintus  Leonardo  T Sibero 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Depok,  Indonesia 1)
Corresponding Author: rintusleonardo17@gmail.com 1)

## Abstrak
Investasi  dapat  memotivasi  percepatan  pembangunan  suatu  negara.  Investasi  asing  bermanfaat  bagi perekonomian  suatu  negara,  baik  ketika  pemilik  aset  memiliki  sebagian  atau seluruh kendali atas aset tersebut,  maupun  ketika  ruang  lingkup  investasi  ditentukan oleh  perjanjian  internasional.  Namun, sejumlah  masalah  menghambat  investasi  internasional  di  Indonesia.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, pemerintah  dan  parlemen  telah menekankan  politik  hukum pembentukan undang-undang a quo yang berorientasi pada perbaikan iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dengan nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengeksplorasi  kemauan  politik  pemerintah  untuk  menarik  investasi  asing  melalui pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja dan alasan penggunaan model SWF  oleh  Lembaga  Pengelola  Investasi  (LPI).  Penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  pendekatan normatif  hukum  dan  studi  kasus  komparatif.  Pendekatan  normatif  hukum  dilakukan  dengan mengidentifikasi  sumber-sumber  literatur.  Metode  studi  kasus  komparatif  digunakan   untuk menganalisis  pembentukan dan konseptualisasi SWF di India dan Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SWF memainkan peran penting dalam pembiayaan infrastruktur untuk proyek- proyek st r a t egis nasional  dan  dapat  memfasilitasi  akses  negara  terhadap  devisa.  Selain  itu, seperti halnya mekanisme nasional di India dan Rusia, sumber pendanaan institusional yang tepat berasal dari investor asing.

## Kata Kunci: Investasi Asing; Lembaga Pengelola Investasi; Sovereign Wealth Fund

## Abstract
Investment  may  motivate  a  country's  development  to  accelerate.  Foreign  investment  benefits  a  country's  economy whether  the  asset  owner  has  partial  or  entire  control  over  the  asset  or  the  scope  of  investment  is  determined  by international  agreements.  However, a  number  of  problems  impede  international  investment  in  Indonesia.  To  address this,  the  government  and  parliament  have  emphasized  the  legal  politics  of  forming  a  quo  law -  oriented  towards improving  the  investment  climate  in  Indonesia,  one  of  which  is  the  establishment  of  the  Indonesian  Sovereign Wealth  Fund  (SWF)  under  the  name  Investment  Management  Institution  or  Lembaga  Pengelola  Investasi  (LPI). The  purpose of  this  study  is  to  explore  the  government's  political  will  to  attract  foreign  investment  through  the enactment  of  Law  No.  11  of  2020  on  job  creation  and  the  rationale  for  the  use  of  the  SWF  model  by  Investment Management  Institutions  (IFIs).  This  research  uses a  combination  of  legal  normative  and  comparative  case  study approaches.  The  legal  normative  approach  is  carried  out  by  identifying  literature  sources.  The  comparative  case study method  is  used  to  analyze  the  formation  and  conceptualization  of  SWFs  in  India  and Russia. The results show that SWFs  play  an  important  role  in  infrastructure  financing for  national  strategic  projects  and can facilitate the country's access  to  foreign exchange. Moreover,  as  with  the  national  mechanisms  in  India  and  Russia,  the  appropriate  source  of institutional  funding  comes  from  foreign  investors

## Keywords:  Foreign  Investment;  Investment  Management  Institution;  Sovereign  Wealth  Fund

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia,  seperti  yang  tercantum  dalam  alinea  keempat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  adalah  untuk memajukan  kesejahteraan  umum(Fartini  2018).  Tujuan  konstitusi  ini  adalah  agar Indonesia  dapat  mencapai  kesejahteraan  rakyat.  Salah  satu  faktor  pendorong pembangunan  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  bertanggung  jawab,  dan  untuk mencapainya,  dapat  didorong  dengan  adanya  penanaman  modal  atau  investasi,  baik dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  berkembang,
masuknya  investasi  asing  harus  didorong  seoptimal  mungkin  untuk  mencapai pembangunan  yang  menyeluruh.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  melaksanakan pembangunan  di segala  sektor  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Menurut  Sornarajah,  penanaman  modal  asing  mengalihkan  aset,  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud,  dari  suatu  negara  ke  negara  lain  untuk  meningkatkan perekonomian  baik  dengan  penguasaan  sebagian  maupun  seluruh  aset  tersebut tergantung  pada  perjanjian  internasional  yang  digunakan  dalam  menentukan  ruang lingkup  penanaman  modal.  Namun  dalam  praktiknya,  beberapa  faktor  yang menghambat  masuknya  investasi  asing  di  Indonesia  antara  lain  banyaknya  regulasi yang  tumpang  tindih,  kualitas  dan  produktivitas  tenaga  kerja,  korupsi,  dan  minimnya insentif  investasi.  Untuk  mengatasinya,  salah  satu langkah  yang  dilakukan  pemerintah adalah  terkait  penataan  regulasi  sebagai  bagian  dari  agenda  reformasi  hukum  jilid  II. Dalam  konteks  ini,  pemerintah  bersama  dengan  DPR  membentuk  Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2020 tentang Cipta  Kerja dengan  metode  omnibus.
Omnibus membentuk peraturan perundang-undangan  dengan  menyatukan berbagai  lintas  sektor  dalam  berbagai  peraturan  ke  dalam  satu  produk  peraturan perundang-undangan.  Politik  hukum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  untuk  mengoptimalkan  investasi  asing  juga  dapat  dilihat  dari isinya yang  salah  satunya  membentuk  Lembaga  baru,  yaitu  Lembaga  Pengelola  Investasi sebagai  Sovereign  Wealth  Fund  (SWF)  Indonesia.  Meskipun  sulit  untuk mendefinisikan secara  tepat,  SWF  adalah  dana  investasi  milik  pemerintah  yang  beroperasi  di  pasar keuangan  swasta. SWF  secara  umum  didefinisikan  sebagai  dana  investasi  khusus  yang dibentuk  atau  dimiliki  oleh  pemerintah  untuk  mengendalikan  aset  investasi  untuk tujuan  jangka  panjang.  Sebagai  investor  institusional  asing  yang  besar,  SWF  bertindak sebagai  perantara,  mentransfer  ke  negara  tuan  rumah  berbagai  praktik  tata  kelola lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola perusahaan  (LST)  yang  konsisten  dengan  nilai-nilai nasional  mereka. Metode  ini telah  digunakan  untuk  menarik  investasi  asing  di  berbagai negara, termasuk  Vietnam  dan Filipina,  sebagai alat penyederhanaan  peraturan
Sovereign  wealth  fund  telah  muncul  sebagai  investor  utama  dalam  sumber  daya korporasi  dan  riil  di  seluruh  dunia.  Pembentukan  SWF  memiliki  pro  dan  kontra  di masyarakat. Menurut  Faisal  Basri,  pembentukan  SWF  Indonesia  memiliki  risiko  yang cukup  besar  karena  sumber  dana  utama  berasal  dari  investor asing,  berbeda  dengan SWF  yang  umumnya  digunakan  di  dunia  yang  sumber  dananya  berasal  dari  surplus penerimaan  negara.  Namun  demikian,  pihak  yang  pro  menyatakan  bahwa  argumen yang  mengharuskan  SWF  di  Indonesia  menggunakan  dana  yang  berasal  dari  surplus SDA  tidak  tepat  untuk  diterima  secara  mutlak.  Alasan  yang  dikemukakan  antara  lain adalah  ketidaktepatan  analisis  waktu  yang  membutuhkan  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  sangat  besar,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  teknologi.  Selain  itu, tidak  semua  negara menerapkan  mekanisme  a quo.
SWF  yang  dimiliki  oleh  India  dan  Rusia  mendukung  pernyataan  pro- masyarakat ini.  SWF    tersebut  memiliki  kesamaan  dengan  Indonesia  dalam  menggunakan sumber dana  yang  tidak  melalui  surplus  negara  seperti  konsep  SWF pada  umumnya,  melainkan dengan  menggunakan  suntikan  dana  yang  berasal  dari negara  dan  mencari  dana  dari Penanaman  Modal  Asing  (PMA).  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  akan  menganalisis bagaimana  pembentukan  SWF  dalam  menarik investor  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia dan  bagaimana  pengaruhnya  dengan  mengacu  pada  praktik  negara  secara  komparatif di negara lain yang menggunakan model  SWF seperti  yang diterapkan  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  metode  yuridis-normatif  dan  studi  kasus komparatif  (IVANA  2022).  Metode  yuridis-normatif  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi  bahan  pustaka.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  konseptual  dan  komparatif  yang  bersifat  deskriptif.  Melalui  metode  studi
kasus  komparatif,  kami  akan  menganalisis  pembentukan  dan  konsep  SWF  di  India  dan Rusia.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang- undangan,  konseptual,  dan komparatif.
Bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan hukum primer bersifat mengikat setiap orang karena  otoritas  yang  berwenang  membuatnya,  bahan  hukum  sekunder  atau  bahan hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum  tersier  atau  dalam hal  ini  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  tersier  meliputi  buku,  jurnal,  artikel, makalah,  dan  hasil  seminar.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini adalah  Black's Law Dictionary.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Berbagai  permasalahan  yang  cukup  berdampak  pada  kelangsungan  investasi  terjadi dalam  perkembangan  investasi  di  Indonesia,  mulai  dari  permasalahan  infrastruktur hingga  berbagai  hambatan  lain  yang  meramaikan  iklim  investasi  di  Indonesia.  Investasi merupakan  langkah  strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  negara.  Investasi  dapat mendorong  percepatan  pembangunan  suatu  negara.  Secara  khusus,  investasi  asing memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  Indonesia  karena  dapat  menutup  defisit transaksi  berjalan.  Pada  kenyataannya,  terdapat  berbagai  hambatan  dalam  kegiatan investasi  di Indonesia.
Hambatan-hambatan  tersebut  terkait  dengan  peraturan  perundangan  yang  tidak harmonis.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  banyaknya  regulasi,  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah.  Terdapat  61.305  produk  hukum  di  tingkat  pusat  dan  201.149  di tingkat daerah.  Dalam  sumber  lain  disebutkan  bahwa  terdapat  1700  produk  hukum  dalam bentuk  undang-undang,  4667  peraturan  pemerintah,  2166  peraturan  presiden,  15.672 peraturan  menteri,  4138  peraturan  LPNK,  dan  15.982  peraturan  daerah.  Menurut  Jimly Asshiddiqie,  keadaan  tersebut  memberikan  kesimpulan  yang  signifikan  bahwa kuantitas  regulasi,  dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, mengalami  kegemukan  (obesitas)  dan  terperangkap  dalam  masyarakat  yang  hiper- regulasi  (hyper-regulated  society).
Banyaknya  jumlah  peraturan  perundang-undangan  tersebut  juga  berpengaruh  pada kualitas  regulasi.  Dalam  hal  ini,  kemungkinan  terjadinya  disharmoni  seperti  tumpang tindih  dan  konflik  antar  regulasi.  Bukti  nyatanya  adalah  indeks  kualitas  regulasi Indonesia  tergolong  buruk,  dengan  hanya  mendapatkan  skor  -0,07  dari  skala  -2,5  s.d. 2,5  bahkan  sejak  tahun  1996-2018,  indeks  kualitas  regulasi  Indonesia  tidak  pernah beranjak  dari  nilai  minus.  Pemerintah  dan  DPR  membentuk  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dengan  metode  omnibus  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut.  Metode  omnibus  efektif  mengatasi  permasalahan  yang  ada dalam  harmonisasi  dan penyederhanaan  regulasi.
Omnibus  law  dinilai  lebih  efisien  dalam  menyelesaikan  banyak  kebutuhan  hukum masyarakat  dan  memudahkan  upaya  harmonisasi  banyak  peraturan  di  Indonesia karena  akan  diintegrasikan  ke  dalam  satu  peraturan  baru.  Selain  itu,  dengan menggunakan  mekanisme  ini  dapat  meningkatkan  kecepatan  penyusunan  sebuah undang-undang  karena dalam  hal  ini  dapat  sekaligus  mengoreksi  undang-undang  lain yang  dianggap  bermasalah.  Penggunaan  metode  omnibus  law  menjadi  urgen  dalam memberikan  solusi  praktis  untuk mengatasi  hiper  regulasi.  Hal  ini  wajar  karena  status quo menjadi  penghambat  investasi  asing  masuk ke Indonesia.
Sebagai  perbandingan,  penggunaan  metode  omnibus  untuk  mendorong  masuknya investasi  asing  telah  diterapkan  di  berbagai  negara,  misalnya,  Filipina  telah menerapkan  metode  ini  untuk  mengatur  regulasi  di  sektor  investasi  dengan mengeluarkan  Omnibus  Investment  Code  of  1987.  Melalui  peraturan  ini,  regulasi mengenai  investasi  akan terfokus  pada  satu  undang-undang.  Selain  itu,  Vietnam,  yang
didanai  oleh  Bank  Dunia,  secara  efektif  telah  mengatasi  masalah  hiper-regulasinya dengan  cara  meninjau  ulang  banyak  peraturan  perundang-undangan  dan  kemudian membuatnya  menjadi  sebuah  produk  regulasi  yang  mampu  mengatasi  sulitnya investasi  asing  yang masuk ke negara tersebut.
Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penting  bagi  Vietnam  untuk  menjadi  rujukan  bagi investor  asing  untuk  menanamkan  modalnya.  Quopraktik  tersebut  merupakan  contoh konkret  yang  dapat  diterapkan  di  Indonesia  untuk  mendorong  investasi.  Secara  formal, pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja menghasilkan  penyederhanaan  regulasi  yang  tidak  harmonis.  Lebih  lanjut,  secara materiil  berbagai  ketentuan  menegaskan  politik  hukum  pembentukan  undang-undang a  quo  yang  berorientasi  pada  perbaikan  iklim  investasi  di  Indonesia,  salah  satunya adalah  pembentukan  Sovereign  Wealth  Fund  (SWF)  Indonesia  dengan  nama  Lembaga Pengelola Investasi.
Pada  prinsipnya,  penerapan  SWF  di  suatu  negara  bukanlah  hal  yang  baru.  SWF merupakan  salah  satu  aktor  dalam  investasi  yang  dikendalikan  oleh  negara  dan dibentuk  secara  masif  pasca  krisis  ekonomi  tahun  2008.  Lebih  lanjut,  secara  materiil berbagai  ketentuan  menegaskan  politik  hukum  pembentukan  undang-undang  a  quo yang  berorientasi  pada  perbaikan  iklim  investasi  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah pembentukan  Sovereign  Wealth  Fund  (SWF)  Indonesia  dengan  nama  Lembaga Pengelola Investasi.
Pada  prinsipnya,  penerapan  SWF  di  suatu  negara  bukanlah  hal  yang  baru.  Pasalnya, SWF  merupakan  salah  satu  aktor  dalam  investasi  yang  dikendalikan  oleh  negara  dan dibentuk  secara  masif  pasca  krisis  ekonomi  2008.  SWF  lahir  dari  negara-negara  yang memiliki  surplus  fiskal  dan/atau  transaksi  berjalan.  Jika  negara  tersebut  telah  memiliki surplus  yang  dapat  diandalkan,  maka  SWF  akan  dibentuk  untuk  mengelola  surplus tersebut.  Sebagai  contoh,  SWF  didasarkan  pada  Norwegian  Oil  Fund  (NOF),  yang sumber  dananya  berasal  dari  surplus  minyak  dan  gas  negara  tersebut.  Selain  itu,  seperti SWF di negara Kuwait, Kuwait Investment Authority bertujuan untuk menginvestasikan  surplus  pendapatan  dari minyaknya.
Namun,  Indonesia  jarang  mengalami  surplus  fiskal  atau  transaksi  berjalan  dalam dua  puluh  tahun  terakhir.  Namun,  Indonesia  jarang  mengalami  surplus  fiskal  atau transaksi  berjalan  dalam  dua  puluh  tahun  terakhir.  Tujuan  pembentukan  Lembaga Pengelola  Investasi  Berdasarkan  Pasal  165  Undang-Undang  a  quojo.  Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi  bertujuan untuk meningkatkan  dan  mengoptimalkan  nilai  aset  jangka  panjang  untuk  mendukung pembangunan  berkelanjutan.  Seperti  halnya  pembangunan  berkelanjutan,  infrastruktur merupakan  roda  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  atau  lokomotif pembangunan  nasional  dan  regional.  Melalui  pendekatan  makroekonomi,  ketersediaan layanan  infrastruktur  akan  mempengaruhi  produktivitas  marjinal  modal  swasta. Sebaliknya,  dengan  menggunakan  pendekatan  ekonomi  mikro  akan  mengurangi  biaya produksi.  Hal  ini  diakomodasi  seiring  dengan  dibentuknya  Indonesia  Investment Authority  (INA)  atau  Lembaga  Pengelola  Investasi  (LPI)  seiring  dengan  mendesaknya kebutuhan  pembiayaan  infrastruktur  yang  tepat  waktu  dan  didorong  dengan  adanya Proyek  Strategis  Nasional  (PSN).  Perpres  Nomor  109  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional  terkait  kemajuan ekonomi  Indonesia.
Pemerintah  memutuskan  sebanyak  201  proyek  dan  10  program  yang  mencakup  23 sektor  dengan  total  nilai  investasi  Rp  464,6  triliun  diusulkan  menjadi  PSN  yang  telah melewati  pertimbangan  dari  segala  aspek  dan  menggunakan  berbagai  kriteria.  PSN sendiri  merupakan  proyek  atau  program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah, pemerintah daerah,  dan  badan  usaha  yang  memiliki  sifat  strategis  untuk  meningkatkan pertumbuhan  dan  pemerataan  pembangunan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  pengembangan  wilayah.  Sebelumnya,  melalui  Peraturan  Presiden
Nomor  102  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum  dalam  rangka  pelaksanaan  PSN,  terdapat  inovasi  dalam mekanisme  pembayaran, yaitu  melalui  dana  talangan  oleh  investor  atau  melalui  Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset  Negara (BLU LMAN).
Namun,  mekanisme  a  quo  sering  kali  mengalami  kendala  dalam  proses  pembayaran kembali  oleh  LMAN  sehingga  berdampak  pada  jumlah  uang  yang  dibayarkan  kembali kepada  Badan  Usaha.  Sumber  pembiayaan  khususnya  dalam  PSN  tidak  selalu  melalui utang  atau  pembiayaan  yang  menghambat  proses  pembangunan  infrastruktur. Pemerintah  menghendaki  kehadiran  LPI  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  yang inovatif.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  LPI  yang  lebih  bersifat  penyertaan  modal. Mekanisme  LPI  yang  bersumber  dari  penanaman  modal  asing  dapat  diterima  sebagai pandangan  umum  bahwa LPI  merupakan  instrumen  ekonomi  yang  akan  mendorong pembangunan  dan  kemajuan.  Sementara  itu,  cadangan  devisa  negara  merupakan indikator  moneter  yang  krusial  untuk  menunjukkan  kuat  atau  lemahnya  kondisi fundamental  perekonomian  suatu  negara. Per  Januari  2021,  Bank  Indonesia  sendiri mencatatkan  peningkatan  cadangan  devisa  negara  hingga  mencapai  US$  138,0  miliar, dibandingkan  dengan  akhir  Desember  yang  menyentuh  US$  135,9  miliar.  Besarnya aliran  masuk  modal  asing  dan  finansial  serta  nilai  tukar  yang  stabil  menjadi  faktor pendukung  cadangan devisa  di masa depan.
Sementara  itu,  faktor  utama  penyebab  kembalinya  modal  asing  adalah  pengelolaan risiko  fiskal  yang  baik.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  peraturan  pelaksana  UU  No.  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  termasuk  pembentukan  LPI,  yang  akan  memperkuat  arus masuk  investasi  asing  langsung/Foreign  Direct  Investment  (FDI).  Dalam  menarik  PMA, peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan,  termasuk  menciptakan  iklim  investasi  yang  baik, karena  pada  dasarnya  iklim  investasi  yang  kondusif  akan  menarik  perhatian  investor asing.  Indonesia  telah  lama  menjadi  tujuan  PMA yang  populer  di Asia  Tenggara,  berkat sumber  daya  alam  yang  melimpah,  pasokan  tenaga  kerja  yang  memadai,  dan pasar  domestik  yang  berkembang,  sehingga  memberikan  banyak  peluang  bagi perusahaan  multinasional  untuk  melakukan  internalisasi  saat  memilih  lokasi  produksi di  luar  negeri. PMA  sendiri  merupakan  mekanisme  yang  esensial  atau  lebih  unggul dalam  menjelaskan  kelangsungan  pembangunan  ekonomi  nasional  dibandingkan dengan  penanaman  modal  asing  secara  tidak  langsung  dalam  bentuk  portofolio. PMA  sendiri merupakan  aset  investasi  yang  tidak  berwujud.  Oleh  karena  itu,  hal  ini dilakukan  agar  perusahaan  tetap  memiliki  fungsi  kontrol  terhadap  investasi  yang dilakukan.  Setelah                                   mendapatkan   dana  dari investor asing, hal tersebut akan meningkatkan  dan  mengoptimalkan  nilai  investasi  yang  dikelola  dalam  jangka panjang  untuk  mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan.
Dewan  Pengawas  LPI  Cyril  menyatakan  bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  besar sebagai  negara  surplus  investor  melalui  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  besar dimana potensi  pasar  yang  sangat  besar  tersebut  menarik  minat  investor  asing  untuk masuk  ke  Indonesia.  Lebih  lanjut,  strategi  menarik  investor  asing  dapat  dilakukan dengan  salah  satu kekuatan  LPI  yaitu  bermitra  dengan  pihak-pihak  yang  terpercaya, seperti  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM).  pemerintah  Indonesia  yang  juga ikut  berinvestasi.  Sebagai  gambaran,  dari  100%  dana  investasi,  jika  investor  asing menanamkan  modal  sebesar  65-70%,  maka  investor  dalam  negeri  akan  menanamkan modal  sebesar  10%, dan sisanya  sebesar  20% dari pemerintah.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  kewenangan  LPI  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2020,  yaitu  LPI  dapat  melakukan  kerja  sama dengan  mitra  investasi,  manajer  investasi,  BUMN,  badan  atau  lembaga  pemerintah,  dan badan  lain  baik  dalam  maupun  luar  negeri.  Dengan  demikian,  ketika  100%  dana investasi telah  masuk  ke  aset  tujuan  investasi,  maka  bentuknya  adalah  modal  gabungan dari entitas- entitas  tersebut,  baik investor  asing, lokal,  maupun  pemerintah.
Strategi  lain  untuk  menarik  investor  asing,  menurut  Sri  Mulyani  selaku  Menteri
Keuangan,  adalah  dengan  cara  pemerintah  menyuntikkan  dana  investasi  sebesar  Rp  15 triliun  pada  tahun  2020,  yang  akan  meningkat  menjadi  Rp.  Modal  tersebut dialokasikan  dalam  APBN  tahun  2020  dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  No. 74  tahun  2020.  Selain  itu,  modal  LPI  akan  disediakan dalam  bentuk  aset negara, seperti aset  dari  BUMN yang  akan  bekerja  sama  dengan  mitra  investor  asing.  Hal  ini  akan sangat  berpengaruh  dalam  menarik  investor  asing  karena  aset  BUMN  di  LPI  akan menarik  dana asing  untuk masuk sebagai  ekuitas,  bukan sebagai  utang.
Selain  itu,  menurut  Deputi  Bidang  Pengembangan  Iklim  Penanaman  Modal  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  Yuliot,  dan  sesuai  dengan  penjelasan  Peraturan Pemerintah  No.  74  Tahun  2020,  LPI  fokus  menawarkan  potensi  investasi  yang menyediakan  mitra  yang  dapat  diandalkan.  Mitra  ini  berasal  dari  pemerintah,  BUMN, dan  investor  lokal  karena  investasi  yang  signifikan  biasanya  membutuhkan  investor domestik  yang  dapat  diandalkan  dengan  modal  yang  cukup.  Oleh  karena  itu,  LPI Indonesia  condong  ke  proyek  kemitraan  publik-swasta  dan  kemitraan  swasta,  yang merupakan  keterlibatan  kolaboratif  antara  lembaga  pemerintah  dan  perusahaan  swasta yang  dapat  membiayai,  mengembangkan,  dan  mengimplementasikan  proyek-proyek, seperti  jaringan  transportasi  publik  dan  taman  dan  pusat  konvensi.  Hal  ini  merupakan perwujudan  dari  strategi  menarik  investor  asing,  yang  dapat  dilakukan  dengan  salah satu kekuatan  LPI  yaitu  bermitra  dengan  pihak  yang  terpercaya  untuk  mendapatkan kepercayaan  investor  asing.
Sebelum  LPI  didirikan,  beberapa  lembaga  pemerintah  dan  badan  usaha  milik negara, termasuk  Pusat  Investasi  Pemerintah  (PIP),  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM),  dan  PT Sarana  Multi  Infrastruktur  Tbk  (Persero),  telah  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  investasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  LPI  merupakan  lembaga yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden, sehingga memiliki  kredibilitas  dan  stabilitas  yang  tinggi  di  mata  internasional.  Aset  LPI juga  termasuk  dalam  kekayaan  negara.  Bertujuan  untuk  memaksimalkan  kepentingan investor yang  ingin  berinvestasi  di  Indonesia,  LPI  adalah  lembaga  yang  independen  dan profesional.
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  74  Tahun  2020  tentang  Lembaga  Pengelola Investasi,  LPI  menjalankan  fungsi  pengelolaan  investasi  dan  bertanggung  jawab  atas perencanaan,  pengorganisasian,  pengawasan,  pengendalian,  dan  evaluasi investasi.  LPI memiliki  wewenang  untuk  menempatkan  dana  pada  instrumen  keuangan,  melakukan kegiatan  pengelolaan  aset,  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  termasuk badan hukum  dan  dana  perwalian,  menentukan  calon  mitra  investasi,  memberikan  dan menerima  pinjaman,  serta  mengelola  aset.  Dalam  menjalankan  mandatnya,  LPI  dapat bekerja  sama  dengan  mitra  investasi,  manajer  investasi,  badan  usaha  milik  negara, badan atau lembaga pemerintah,  dan/atau  badan lain, baik dalam maupun  luar negeri.
Kementerian  Keuangan  Indonesia  menjelaskan  bahwa  LPI  Indonesia  memiliki kemiripan  dengan  lembaga  SWF  di  India,  yaitu  National  Investment  and  Infrastructure Fund  (NIIF). Selain  itu,  NIIF  memiliki  aset  yang  berasal  dari  India  dan  menarik  dana dari  luar  negeri  atau  investasi  asing  dan  bukan  dari  sumber  surplus  luar  negeri.  Hal  ini menjadi  lazim  jika  dikontekskan  dengan  negara  berkembang  yang  membutuhkan investasi  asing  dalam pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi.
Selain  itu,  bentuk  LPI  juga  memiliki  kemiripan  dengan  SWF  milik  Rusia,  yaitu Russian  Direct  Investment  Fund  (RDIF),  di  mana  asetnya  berasal  dari  kombinasi penghimpunan  dana  dari  negara  Rusia  sendiri  dan  menarik  dana  dari  luar  negeri untuk  diinvestasikan  di  Rusia. Penulis  akan  membandingkan  LPI  dengan  NIIF  dan RDIF  karena  adanya  kemiripan  jenis  SWF  dari  segi  pendanaan  SWF  yang  berasal  dari penghimpunan  modal  dari  pendanaan  negara.  Perbandingan  berkembang  dari  menarik dana  dari  luar  negeri  atau  investasi  asing  untuk  melihat  bagaimana  peran  SWF  dalam bentuk  ini dapat  menarik  investor  asing.
NIIF  merupakan  SWF  yang  berasal  dari  India  yang  berfokus  pada  pendanaan
investasi,  terutama  pada  infrastruktur  jalan,  pelabuhan,  bandara,  dan  masih banyak lagi. NIIF  India  memiliki  konsep  yang  berbeda  dengan  SWF  yang  mengelola  surplus  fiskal atau  transaksi  berjalan.  SWF  India  berorientasi  pada  perolehan  dana  dari  investasi asing  dan  pendanaan  oleh  pemerintah  India.  Penggunaan  dana  investasi  asing didasarkan  pada  rasio  kesulitan  pemerintah  India  dalam  membentuk  SWF  dengan model  pendanaan  dari  dana  surplus  negara  di  mana  pemerintah  India  lebih memprioritaskan  dana  surplus  tersebut  untuk  kepentingan  sosial  lainnya.  Strategi utama  NIIF  dalam  menarik  investor  asing  didukung  oleh  Menteri  Keuangan  India  yang menyatakan bahwa  pemerintah  India sangat mendukung  implementasi  NIIF di  India.
Investasi  langsung  menandakan  tanda  kepercayaan  diri  bagi  negara  tertentu  dalam hal  investasi  lintas  batas.  Industri  yang  populer  berdasarkan  ukuran  untuk  investasi langsung  oleh  SWF  ke  India  termasuk  fasilitas  kesehatan  dan  rumah  sakit,  film  dan perfilman,  manajemen  aset,  dan  energi  terbarukan  seperti  tenaga  surya  dan  angin.  Dari perusahaan  rintisan  hingga  real  estat,  dana  kekayaan  berdaulat  yang  kaya  akan  uang tunai sangat  ingin  menanamkan  modal  di  perusahaan-perusahaan  dan  properti  India. Dana-dana  kekayaan  memberikan  tingkat  persaingan  terhadap  perusahaan-perusahaan ekuitas  swasta  dalam  membeli  aset-aset  di  negara ini.
Dalam  upaya  untuk  memberikan  insentif  bagi  investasi  oleh  SWF  asing  di  sektor- sektor  kunci  tertentu  seperti  infrastruktur,  pemerintah  Pusat  mengusulkan  insentif  bagi SWF tersebut dalam Anggaran Uni  tahun 2020  - dengan mengusulkan pembebasan 100% dari  pajak  atas  pendapatan  dari  dividen,  bunga,  dan  keuntungan  modal  jangka  panjang yang diperoleh  dari  investasi  yang dilakukan  oleh  SWF di India.
Undang-Undang  Keuangan  (India  Finance  Act)  2020  memperkenalkan pembebasan baru  yang  akan  tersedia  untuk  investasi  yang  memenuhi  syarat  yang  dilakukan  oleh SWF  asing  dalam  bisnis  infrastruktur  tertentu,  jika  investasi  tersebut  dilakukan  selama periode  1 April  2020  hingga 31 Maret 20204 dan diadakan untuk jangka waktu  minimum tiga  tahun.  Hal  ini  kemudian  diubah  oleh  Dewan  Pusat  Pajak  Langsung (CBDT)  India untuk  memperluas  makna  'infrastruktur'  untuk  mencakup  sektor-sektor  seperti  energi, sanitasi,  transportasi,  telekomunikasi,  infrastruktur  sosial  dan  komersial  (rumah  sakit, pariwisata,  lembaga  pendidikan,  dll.),  air,  dll.  Hal  ini  telah  diperluas  untuk  mencakup semua  sub-sektor  di  bawah  Daftar  Induk  Infrastruktur  yang  Diselaraskan  yang diperbarui  pada  tahun  2018.  Sektor-sektor  ini  dapat  terus  diperluas  oleh  pemerintah  di masa depan.  Investasi  dapat dilakukan  dengan  cara berikut:
1. Dalam unit-unit  dari  semua  jenis  Infrastructure  Investment  Trusts  (InvITs),  atau
2. Utang,  atau  saham  perusahaan  yang  terlibat  dalam  kegiatan  infrastruktur  tertentu yang disebutkan  di atas, atau
3. Seluruh  unit  Reksa  Dana  Alternatif  Kategori  1  dan  Kategori  2  yang  telah menginvestasikan  seluruh  dananya  pada  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak di bidang  infrastruktur  yang telah disebutkan  di atas.
Pemerintah  India  memberikan  100%  pendapatan  bunga,  dividen,  dan  capital  gain yang  bebas  pajak  terkait  investasi  melalui  NIIF.  Di  sektor  infrastruktur  dan  sektor lainnya yang  diberitahukan  sebelum  31  Maret  2024  dan  dengan  periode  lock-in  minimal 3  tahun. Di  satu  sisi,  insentif  ini  dimaksudkan  agar  operasional  NIIF  berjalan  secara efektif  dan,  di  sisi  lain,  untuk  menarik  minat  investor  asing  menanamkan  modalnya  di India.  Hasil  nyata  dari  kebijakan  tersebut  dapat  dilihat  pada  bulan  Oktober  2017,  NIIF berhasil  menandatangani  perjanjian  investasi  pertama  senilai  1  miliar  dolar  AS  dan kerja sama dengan  Otoritas  Investasi  Abu  Dhabi (ADIA).
Setelah  perjanjian  kemitraan  ini,  ADIA  menjadi  investor  institusional  internasional pertama  dalam  Dana  Induk  dari  NIIF,  sebuah  dana  infrastruktur  dengan  tujuan  utama untuk  berinvestasi  pada  aset-aset  yang  beroperasi  di  sektor-sektor  infrastruktur  inti seperti  jalan,  pelabuhan,  bandara,  listrik,  dan  masih  banyak  lagi.  Para  pemegang  saham di  National  Investment  and  Infrastructure  Fund  Ltd,  bersama  dengan  Pemerintah  India, merupakan  49%  dari  para  pemegang  saham.  Investor  Institusi  Domestik  (DI)  seperti
grup  HDFC,  Bank  ICICI,  Kotak  Mahindra  Life  dan  bank  Axis  juga  merupakan kontributor  untuk  Dana  Induk  NIIF. Selanjutnya  pada  bulan  Juni  2018,  Bank Investasi Infrastruktur  Asia  (Asian  Infrastructure  Investment  Bank)  mengumumkan  investasi sebesar  $200  juta  untuk  Dana  NIIF.  Dewan  AIB  setuju  untuk  menginvestasikan  $100 juta  pada  saat  ini  dan  $100  juta  selanjutnya.  Pada  bulan  Februari 2021,  NDB  (Bank Pembangunan  Baru) mengumumkan  investasi  sebesar  $100 juta di Dana NIIF.
Selain  itu,  pada  bulan  Februari  2018,  Master  Fund  membuat  platform  pertamanya dengan  DP  World  untuk  berinvestasi  di  sektor  pelabuhan  dan  logistik  India.  Secara bersama-sama,  NIIF  dan  DP  World  mengumumkan  investasi  sebesar  $3  miliar  dalam platform  tersebut.  Dapat  dilihat  bahwa  dana  tersebut  merupakan  akumulasi  yang cukup  besar  yang  kemudian  dapat  diarahkan  untuk  mencapai  pembangunan  baik secara  sektoral  maupun  komprehensif  dalam  jangka  panjang.  Selain  itu,  kondisi  ini mengindikasikan  bahwa  meskipun  bentuk  NIIF  sendiri  bukan  merupakan  bentuk  SWF pada  umumnya,  seperti  negara-negara  besar  Norwegia,  Singapura,  Kuwait,  dan  lain sebagainya.  NIIF  berhasil  menarik  investor  asing  dan  melakukan  kerjasama  dengan nilai  investasi  yang sangat besar.
Rusia  memiliki  3  jenis  SWF.  Dana  ini  dibentuk  setelah  Dana  Stabilisasi  Federasi Rusia dipecah  menjadi  dua  dana  investasi  terpisah  pada  tanggal  30  Januari  2008.  Bentuk pertama  adalah  Stabilization  Fund  of  Russia,  yang  kemudian  dibagi  lagi  menjadi  dua bentuk  yaitu  Russia  Reserve  Fund  dan  Russia  National  WelfareFund  di  awal  tahun 2018.  Kedua  bentuk  SWF  Rusia  ini  dibiayai  dari  hasil  surplus  pendapatan  minyak  di Rusia  yang  menyerupai  bentuk  SWF  Norwegia,  yaitu  Norwegian  Sovereign  Wealth Fund  (NSWD).  Bentuk  ketiga  adalah  Russian  Direct  Investment  Fund  (RDIF),  yaitu model  campuran  yang  berfokus  pada  stabilisasi  dan  pembangunan  strategis,  yang memiliki  struktur  yang mirip  dengan  holding  public-private  partnership.
RDIF  Bentuk  ketiga  adalah  Russian  Direct  Investment  Fund  (RDIF),  yaitu  model campuran  yang  berfokus  pada  stabilisasi  dan  pembangunan  strategis,  yang  memiliki struktur  yang  mirip  dengan  RDF  Norwegia.  Efektivitas  RDIF  dapat  dilihat  dari  kerja sama  dengan  China  Investment  Corporation  (CIC)  yang  berhasil  meningkatkan  dana investasi  Rusia-Cina  sebesar  USD  2  miliar.  Selain  itu,  RDIF  juga  berhasil  berkolaborasi dengan  Mubadala,  sebuah  perusahaan  investasi  dan  pengembangan  yang  berbasis  di Abu  Dhabi,  untuk  meluncurkan  dana  investasi  bersama  senilai  USD  2  miliar.  Untuk mengejar peluang  di Rusia.
Dua  dana  tersebut  adalah  Dana  Cadangan,  yang  diinvestasikan  di  luar  negeri  dalam sekuritas  berimbal  hasil  rendah  dan  digunakan  saat  pendapatan  minyak  dan  gas  turun, dan  Dana  Kekayaan  Nasional,  yang  berinvestasi  pada  kendaraan  yang  lebih berisiko dan  memberikan  imbal  hasil  yang  lebih  tinggi,  serta  pengeluaran  anggaran  federal. Dana  Cadangan  diberikan  $125  miliar  dan  Dana  Kekayaan  Nasional  (NWF)  diberikan $32  miliar.  Dana  Cadangan  telah  habis  pada  tahun  2017.  Dana  Cadangan  telah habis karena  defisit  anggaran  dan  rendahnya  harga  minyak  dan  dikosongkan  pada  akhir tahun  2017  dan  tidak  ada  lagi,  meninggalkan  Dana  Kekayaan  Nasional  sebagai  satu- satunya  dana cadangan.
Pada  Oktober  2008,  Dana  Kekayaan  Nasional  diizinkan  untuk  berinvestasi  dalam saham  di  pasar  Saham  Rusia,  untuk  mendukung  pasar  keuangan  negara  dengan membeli  saham  di  perusahaan-perusahaan  Rusia,  hingga  Desember  2009.  Dukungan juga  diberikan  oleh  NWF  kepada  bank-bank  Rusia,  menjadikan  NWF  sebagai  "pemberi pinjaman  terakhir"  kepada  bank. Salah  satu  tanggung  jawab  utama  NWF  adalah  untuk mendukung  sistem  pensiun  Rusia,  dan  sejak  penutupan  Dana  Cadangan  juga mendanai  defisit  anggaran.  Setelah  aset  likuid  NWF  melebihi  7%  dari  PDB,  Pemerintah dapat  menggunakan  uang  dari  NWF,  seperti  yang  diusulkan  pada  tahun  2020  untuk mendanai  proyek-proyek  infrastruktur.
Setelah  invasi  Rusia  ke  Ukraina  pada  tahun  2022,  1  triliun  rubel  ($  10  miliar) diperintahkan  untuk  diinvestasikan  oleh  NWF  dalam  bentuk  saham  di  perusahaan-
perusahaan  Rusia  untuk  mendukung  pasar  saham  dan  membantu  perusahaan- perusahaan  Rusia.  Pada  Januari  2023,  perubahan  diusulkan  untuk  memungkinkan investasi  "anti-  krisis"  dilakukan,  dengan  batasan  4,25  triliun  rubel  ($61,24  miliar)  untuk investasi  ini,  terlepas  dari  tingkat  likuiditas  di  Dana  yang  pada  tanggal  tersebut mencapai  $87,2 miliar, atau 4,6% dari  PDB.
Dana  tersebut  terutama  akan  difokuskan  pada  proyek-proyek  investasi  jangka panjang  di  berbagai  sektor  industri.  Selain  itu,  Mubadala  juga  mengelola  komitmen sebesar  $5  miliar  dari  Kementerian  Keuangan  Abu  Dhabi  untuk  berinvestasi  di  proyek- proyek  infrastruktur  Rusia.  Model  RDIF  dalam  berinvestasi  bersama  dengan  investor asing  di  dalam  negeri  Rusia  adalah  usaha  patungan  di  luar  negeri.  Model  ini  mirip dengan mengadakan  kemitraan  publik  dan  swasta  yang  telah  terbukti  cukup  berhasil, dengan  bukti  lebih  dari  USD  10  miliar  dana  cadangan  yang  dikelola,  USD  40  miliar yang  dihimpun  untuk  reksadana  dan  USD  1,5  triliun  yang  diinvestasikan  dalam perekonomian Rusia  hingga  tahun  2018.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  tidak  menjadi kendala  dalam  bentuk  SWF  yang  mengandalkan  dana  investasi  asing  sebagai  sumber pendanaan  pembangunan  di suatu  negara.

## SIMPULAN
Melalui  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  pemerintah  berupaya meningkatkan  potensi  kemudahan  masuknya  investasi  asing,  khususnya  investasi asing  langsung  (Foreign  Direct  Investment).  Hal  ini  termasuk  dengan  membentuk Sovereign  Wealth  Fund  (SWF)  yaitu  Lembaga  Pengelola  Investasi  (LPI).  LPI  sendiri berfungsi  sebagai  inovasi  pembiayaan  infrastruktur  dalam  Proyek  Strategi  Nasional (PSN),  menggantikan  metode  "bridging  fund"  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  BLU LMAN.
Selain  itu,  LPI  juga  dapat  meningkatkan  cadangan  devisa  negara  karena  masuknya arus  modal  asing  melalui  investasi  asing.  Sumber  dana  LPI  tidak  menggunakan surplus  kekayaan  alam  sebagaimana  negara-negara  yang  tergabung  dalam  Gulf Cooperation  Council,  seperti  Kuwait  dalam  Kuwait  Investment  Authority  dan  negara- negara  lainnya. Dalam  hal  ini,  sumber  dana  utama  LPI  berasal  dari  investasi  asing.  Hal ini  juga  telah  diterapkan  oleh  National  Investment  and  Infrastructure  Fund  (NIIF)  di India  dan  Russian Direct  Investment  Fund  (RDIF)  di  Rusia.  Entitas  ini  telah  terbukti mampu  menarik  investasi  asing  dan  pengelolaannya  untuk  pembangunan  jangka panjang.
Pemerintah  perlu  mengoptimalkan  masuknya  investasi  asing,  termasuk  isu deregulasi  di  tingkat  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang. Penerapan  Good  Governance  pada  Lembaga  Pengelola  Investasi  untuk  meningkatkan kepercayaan  investor  asing  untuk  menanamkan  modalnya  di  dalam  negeri  secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  Dinda  dan  IWayan  Sukadana,  “Analisis  Korelasi  Kualitas  Pemerintah  Dan Foreign  Direct  Investment  di  Lima  Negara  ASEAN  Studi  Tahun  2008-2017,” Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Udayana,  Vol.  8,  no.  8  (2019),  hlm.  1915–46 Amin,  Rizal.  “Omnibus  Law  Antara  Desiderata  Dan  Realita,”  Jurnal  Hukum Samudra Keadilan, Vol  15, no. 2 (2020), Hlm. 199-210
Asshiddiqie,  Jimly.  Omnibus  Law  Dan  Penerapannya  di  Indonesia,  Jakarta:  Konstitusi Press,  2020
Azhary,  Negara  Hukum  Indonesia:  Analisis  Yuridis-Normatif  Tentang  Unsur-Unsurnya, Jakarta:  UI Press,  1995
Balin, Bryan J.  “Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis,” SSRN Electronic Journal, Vol 41, No.2 (2011), Hlm. 25–47
Bernstein,  Shai,  Josh  Lerner,  and  Antoinette  Schoar,  “The  Investment  Strategies  of
Sovereign Wealth Funds,”  Journal of Economic Perspectives, Vol. 27, no. 2 (2013) Hlm. 219–38
Fartini,  Ade.  2018.  “Hukum  Dan  Fungsi  Negara  Menurut  Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.” Al Ahkam 14(1): 1–19.
Hodge,  Graeme  A.  and  Carsten  Greve,  “Public–Private  Partnerships:  An  International Performance Review,” Public Administration Review, Vol. 67, no. 3 (2007), Hlm. 545– 558
IVANA,  FELICIA.  2022.  “Comparative  Analysis  Between  Abuse  of  Dominant  Position Under  The  Sherman  Antitrust  Act  and  Law  No.  5  of  1999  Concerning  The Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition  (Case Analysis  of  US  v.  Microsoft  Corp  and  Supreme  Court  Decision  No. 01K/KPPU/2004).”
Monk,  Ashby.  “Recasting  the  Sovereign  Wealth  Fund  Debate:  Trust,  Legitimacy,  and Governance,”  New Political Economy, Vol. 14, no. 4 (2009), hlm. 451-468 Peter Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum Jakarta: Prenada  Media  Group,  2014 Raymond,  Helen.  “Sovereign  Wealth  Funds  as  domestic  investors  of  last  resort  during crises”  Dans Économie internationale, Vol 21 No 3 (2020), Hlm. 121-159
Sayoga,  Pundy  dan  Syamsurijal  Tan,  “Analisis  Cadangan  Devisa  Indonesia  dan  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhinya,”  Jurnal  Paradigma  Ekonomika,  Vol.12,  no.  1 (2017), Hlm 2085–2098
Setiadi,  Wicipto.  “Simplifikasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka Mendukung  Kemudahan  Berusaha,”  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum  Nasional,  Vol.7,  no.3 (2018), Hlm. 321–334
Sornarajah,  M.  The  International  Law  on  Foreign  Investment,  ed.  ketiga.  Cambridge University  Press,  2012
Suradiyanto,  “The  Investment  Law  Development  to  Increase  Investment  in  Indonesia,” International  Journal  of  Law  and  Management,  Vol.  61,  No.  1  (2019),  Hlm.  17–23 Vasudeva,  Gurneeta.  LilacNachum,  dan  Gui  Say,  “A  Signaling  Theory  of Institutional Activism: How  Norway’s  Sovereign  Wealth  Fund  Investments
Affect  Firms’  Foreign  Acquisitions,”  Academy  of  Management  Journal,  Vol.61,  no. 4  (2017), Hlm. 1-13