Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang
( Preleminary Research)

## M.Rusydi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
mrusydimusa73@gmail.com
Abstract:
A ccording to the literature, cash waqf has a potency to eliminate poverty and to increase quality of live for I ndonesia’s population. B ut the question that arises is, why in reality the potency and beneficiary of cash waqf hasn’t been existed. T his research aims is to describe the potency and beneficiary of cash waqf in P alembang. S ince the data obtained is very limited, preliminary research was conducted. I t will argue that due to the indicators of P alembang economics performance, it could be appropriate basis to increase the potency of cash waqf in the future.
Key Words: Cash Waqf, Economic Performance, and the Potency of Cash Waqf Pendahuluan
Pedebatan  boleh  atau  tidaknya  mewakafkan  aset  bergerak  semakin berkembang  ketika  aset  bergerak  tersebut  berupa  uang  bukan  berupa  barang. Kajian mengenai wakaf uang atau biasa disebut dengan wakaf tunai ” cash waqf ” diperdalam dan dimodifikasi produknya agar sesuai dengan perkembangan laju sistem ekonomi dan keuangan modern, yang kemudian diperdebatkan masalah kebolehannya  atau  hukumnya  secara syari’ah. Sejauh  yang  dapat  diketahui, sampai  saat  ini  sudah  banyak  penelitian  ataupun  tulisan  tentang  wakaf  uang dalam  persektif  hukum  tersebut.  Satu  judul  penelitian  atau  tesis  yang  relevan untuk  dikemukakan  di  sini  karena  kesamaan  lokasi  di  Kota  Palembang  yang dilakukan oleh Sepriyati (2010) yang berjudul “Pendapat Ulama Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang”.
Penelitian  yang  mengkaji  perspektif  ekonomi  sebagaimana  yang  akan dilakukan  penelitian  ini  antara  lain  dilakukan  oleh Uswatun  Hasanah  (1997) yang  mengungkapkan    bahwa  pengelolaan  wakaf  di  Indoensia  studi  kasus Jakarta  Selatan  belum  berkembang  sebagaimana  yang  diharapkan.    Wakaf  di Jakarta  selatan  ini  dikelola  oleh  nazhir  perorangan  dan  nazhir  yang  berbentuk badan hukum. Pemanfaatan harta wakaf di Jakarta Selatan hanya dimanfaatkan untuk  tempat  ibadah,  sekolah  dan  sarana  lainnya  dan  belum  mengarah  pada perwujudan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  penelitiannya  penyebab  kurang produktifnya  harta  wakaf  adalah  tidak  adanya  dana  untuk  mengembangkan harta  wakaf.  Kenyataan  ini  disebabkan  karena  terbatasnya  pengertian  wakaf
pada  wakaf  tanah  milik  semata,  belum  menyentuh  pada  wakaf  uang  sebagai instrument pengembangan harta wakaf.
Sejak  adanya  undang‐undang  wakaf  dan  diperkenalkannya  wakaf produktif,  maka  pengembangan  wakaf  di  Indonesia  memiliki  spektrum  yang berbeda  yakni    pengelolaan  wakaf  produktif,  sebagaimana  yang  ditemukan dalam  penelitian  (Disertasi)  Hendra  (2008).  Penelitian  ini  menemukan  bahwa Wakaf Tunai dapat menanggulangai kemiskinan melalui pekerjaan, yaitu melalui program  ekonomi  dan  kemitraan  usaha  yang  keseluruhannya  bertujuan memberikan  akses  bagi  masyarakat  miskin  untuk  meningkatkan  kesejahteraan mereka ke taraf yang lebih tinggi. Dari segi penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan,  Tabung  Wakaf  Indonesia  (TWI)  Dompet  Dhuafa  Republika  dan Wakaf  Tunai  Muamalat  ( Waqtumu ) Baitul Maal Muamalat  (BMM)  memberikan sarana  alternatif  bagi  masyarakat  miskin  untuk  memperoleh  kesempatan pendidikan  yang  lebih  baik.  Namun  peranannya  belum  signifikan,  karena masyarakat  miskin  yang  belum  memperoleh  akses  pendidikan  jumlahnya  jauh lebih  banyak  dari  yang  memperoleh  pendidikan  gratis  melalui  wakaf  uang. Sedangkan  penanggulangan  kemiskinan  melalui  kesehatan,  tabung  wakaf Indonesia  memberikan  pelayanan  kesehatan  gratis  pada  Layanan  kesehatan Cuma ‐ Cuma (LKC). Namun  program bina kesehatan untuk melayani masyarakat miskin  pada  BMM  sampai  saat  ini  belum  terlaksana  disebabkan  keterbatasan dana bagi hasil pengelolaan wakaf uang yang diperoleh BMM, karena BMM lebih memprioritaskan  kepada  pemberdayaan  ekonomi  dan  pendidikan  masyarakat miskin.
Dari  beberapa  hasil  penelitian  di  atas  dapat  dikembangkan  kesimpulan bahwa pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan  umat  muslim  Indonesia  bila  dikelola  secara  profesional  dan didukung  oleh  kebijakkan  negara  dan  masyarakat.  Pengembangan  wakaf produktif  memerlukan  dukungan  yang  tidak  hanya social driven (bottom up) namun juga diperlukan government Driven (Dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan  oleh  Malaysia  yang  terlebih  dahulu  memiliki  sistim  pengembangan wakaf yang lebih modern dan baik dari pada Indonesia.
Permasalahan pokok dalam penelitian pendahuluan ini adalah bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Palembang?
Dengan  demikian  tujuan  penelitian  pendahuluan  ini  adalah  untuk mendapatkan  gambaran  potensi  wakaf  uang  dalam  upaya  pemberdayaan  dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Kota Palembang.
Landasan Teori dan Literature Review Produktifitas Wakaf Uang
Pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan  umat  muslim  Indonesia  bila  dikelola  secara  profesional  dan didukung  oleh  kebijakkan  negara  dan  masyarakat.  Wakaf  Tunai  ( cash waqf ) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H)  salah  seorang  ulama  terkemuka  dan  peletak  dasar tadwin al hadits
memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah,  sosial,  dan  pendidikan  umat  Islam.  Adapun  caranya  adalah  dengan menjadikan  uang  tersebut  sebagai  modal  usaha  kemudian  menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Beberapa manfaat utama wakaf tunai antara lain adalah:
a. seseorang  yang  memiliki  dana  terbatas  sudah  bisa  mulai  memberikan dana  wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan  tanah  terlebih dahulu.
b. melalui wakaf uang, aset‐aset wakaf yang berupa tanah‐tanah kosong bisa mulai  dimanfaatkan  dengan  pembangunan  gedung  atau  diolah  untuk lahan pertanian.
c. dana  wakaf  tunai  juga  bisa  membantu  sebagian  lembaga‐lembaga pendidikan Islam.
d. umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa  harus  terlalu  tergantung  pada  anggaran  pendidikan  negara  yang memang semakin lama semakin terbatas. (Lukita Sari, 2008) Peluang  untuk  wakaf  uang  ada  setelah  disahkannya  Kompilasi  Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum pasal 215 ayat 4, dinyatakan bahwa benda  wakaf  adalah  segala  benda  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Berdasarkan KHI ini pengembangan wakaf benda bergerak termasuk uang dan  saham  dapat  dilakukan.  Kemudian  tahun  2002,  Majeli  ulama  Indonesi mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Peluang yang lebih besar lagi muncul  akhir‐akhir  ini  dengan  disahkannya  rancangan  Undang‐undang  Wakaf menjadi Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Undang‐Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara  produktif.  Benda  wakaf  dalam  Undang‐undang  ini  tidak  hanya  dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia,  surat  berharga,  kendaraan  hak  atas  kekayaan  intelektual,  hak  sewa  dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan perundang‐undangan. Lebih  lanjut  dalam  pasal  43  undang‐undang  ini  dipertegas  bahwa  pengelolaan dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  oleh  nazhir  wakaf  dilakukan  secara produktif.
Undang‐undang  Wakaf    ini  memberikan  potensi  pengembangan  wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf  yang  dimiliki  oleh  Indoensia.  Untuk  itu  diperlukan  lembaga‐lembaga pengelolaan  wakaf  yang  profesional  dengan  tetap  mengacu  pada  hukum  Islam. Saat  ini  terdapat  lembaga  dibawah  pengelolaan  negara  tentang  wakaf  yakni Badan  Wakaf  Indonesia  (  BWI)  dan  swasta  yakni  Baitul  Mal  Muamalat,  yang meluncurkan  Waqaf  Tunai  Muamalat  (Waqtumu),  Dompet  Dhuafa  Republika meluncurkan  Tabung  Wakaf  Indonesia  (TWI)  dan  Pos  Keadilan  Peduli  Umat (PKPU), Rumah Zakat dan lain‐lain.
Pengelolaan wakaf selain dilakukan oleh lembaga‐lembaga di atas, secara luas  juga  mendorong  sebuah  kerjasama  sinergitas  dengan  lembaga  keuangan syariah.    Undang‐undang  wakaf  mengatur  bahwa  lembaga  yang  diserahi tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS‐PWU), yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di  bidang  keuangan  syari’ah.  Diantara  LKS‐PWU  yang  telah  mengelola  wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, BII Syari’ah, Bank Danamon. Syari’ah dan bank syari’ah lainnya. Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS‐ PWU)  menerbitkan  sertifikat  wakaf  uang  dan  menyerahkannya  kepada  nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut dalam undang‐undang ini dinyatakan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, nazhir diharuskan untuk  mengelolanya  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi  dan  peruntukan  wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini adalah dilakukan secara produktif.

## Pengelolaan Wakaf Uang
Profesionalisme  lembaga  pengelolaan  wakaf    terhadap  harta  wakaf  dan pemanfaatannya  merupakan  media  penyadaran  bagi  masyarakat  akan pentingnya  wakaf  produktif  dalam  hal  ini  wakaf  uang.    Efektifitas  pengelolaan mutlak di lakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut MA Mannan, salah satu  indikator  efektifitas  wakaf  Produktif  adalah income redistribution (redistribusi  pendapatan).  Pengeluaran  dana‐dana  yang  diperoleh  dari  hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal.  Pengeluaran  dana‐dana  wakaf  harus  dikoordinasikan  sehingga  efek redistribusi  pendapatan  dapat  berpihak  pada  golongan  miskin,  yakni  dengan penyediaan  jasa  dan  prasarana  penting  bagi    orang  miskin,  seperti  sarana pendidikan. (Mannan, 2008)
Oleh  karena  itu,  lembaga  pengelola  wakaf  produktif  seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.  Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
2.  Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
3.  Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf
4.  Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan beneficiary , misalnya rekening dan peruntukannya
5.  Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.
Guna  meningkatkan  profesionalisme,  kerangka  manajemen  efektif  perlu dilakukan.  Adapun  tahapan  manajerial  lembaga  pengelolaan  wakaf  dapat dilakukan sebagai berikut :
a) Perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi  kecenderungan  dimasa  yang  akan  akan  datang  dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan  wakaf.  Dalam  perencaan  pengembangan  harta  wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi
ketidakpastian,  meminimalisasi  pemborosan  sumber  daya  dan  sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.
b) Pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam prencanaan didesain dalam struktur organisasi  yang  tepat  dan  tangguh,  sistem  dan  lingkungan  organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.
c)  Pengimplementasian,  yaitu  proses  implementasi  program  agar  bisa dijalankan  oleh  seluruh  pihak  (para  nazhir)  dalam  organsisasi  serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
d)  Pengendalian  dan  pengawasan,  yaitu  proses  yang  dilakukan  untuk memastikan  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  telah  direncanakan, diorganisasikan  dan  diimplementasikan  bisa  berjalan  sesuai  dengan target  yang  diharapkan  sekalipun  berbagai  perubahan  terjadi  (Sule, 2005: 8‐12).
Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Transparansi  berarti  adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas‐tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung  jawab  yang  menuntut  pelaksanaan  tugas  yang  telah  diamanahkan (Bakti, 2005). Untuk itu Dalam mengelola dana wakaf, nazhir wakaf tentu harus membuat  laporan  keuangan  secara  regular  yang  dapat  diakses  dengan  mudah oleh wakif. nazhir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Dan integritas nazhir merupakan persoalan yang penting, dalam mengelola dana wakaf nazhir harus menghindari bentuk‐bentuk  bisnis  yang  akan  merendahkan  kredibilitasnya,  semua perencanaan  aktivitas  bisnis  ayang  akan  disusun  harus  sesuai  dengan  hukum Islam.
Peningkatan dana wakaf agar lebih produktif dan signifikan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, antara lain dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi dan informasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  pustaka  ( library research )  yang  akan menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk  mengetahui  potensi  dan pengelolaan  wakaf  uang  untuk  kesejahteraan  ekonomi  umat.  Metodologi kualitatif  ini  digunakan  semata‐mata  untuk  mendapatkan  deskripsi  tentang objek  penelitian  secara  utuh  dan  holistik  yang  amat  sulit  dicapai  melalui pendekatan positivistik. (Muhadjir, 1996)

## Potensi Pengembangan Wakaf Uang…M. Rusydi
Hasil Penelitian dan Pembahasan Profil Kota Palembang
Kota  Palembang  terkenal  sebagai  kota  industri  dan  kota  perdagangan. Posisi  geografis  Palembang  yang  terletak  di  tepian  Sungai  Musi  dan  tidak  jauh dari  Selat  Bangka,  sangat  menguntungkan.  Walaupun  tidak  berada  di  tepi  laut, Kota Palembang mampu dijangkau oleh kapal‐kapal dari luar negeri. Terutama dengan  adanya  DermagaTangga  Buntung  dan  Dermaga  Sei  Lais.  Dan  juga ditambah lagi dengan adanya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu Kota  Palembang  terkenal  sebagai  Kota  tua,  yang  pernah  menjadi  pusat pendidikan agama Budha. Dan banyak terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Secara geografis wilayah Kota Palembang berada antara 2º 52’ ‐ 3º 5’ LS dan 104º 37’
‐  104º52”  BT  dengan  luas  wilayah  400,61  Km²  dengan  batas‐batas sebagai berikut :
Batas Utara : Kabupaten Banyuasin Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir Batas Timur : Kabupaten Banyuasin Batas Barat : Kabupaten Banyuasin
Kota  Palembang  terdiri  dari  14  kecamatan  seluas  400,61  km2  dengan jumlah penduduk 1451.776 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu kecamatan  Sukarami  (98,56  km2),  sedangkan  kecamatan  dengan  luas  terkecil yaitu  kecamatan  6,5  km2.  Kecamatan  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk tertinggi  terdapat  di  kecamatan  Ilir  Timur  I  (13.882  jiwa/km2),  sedangkan kecamatan  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  terendah  yaitu  kecamatan Gandus (766 jiwa/km2).

## Tabel 1
Luas Kecamatan Kota Palembang No Kecamatan Luas (Km²) 1 Plaju 15,17 2 2 Seberang Ulu II 10,69 3 Seberang Ulu I 17,45 4 Kertapati 42,56 5 Gandus 68,78 6 Ilir Barat I 19,77 7 Ilir Barat II 6,22 8 Bukit Kecil 9,92 9 Ilir Timur I 6,50 10 Kemuning 9,00 11 Ilir Timur II 25,58 12 Kalidoni 27,92 13 Sako 42,5 12 Sukarami 98,56

## Potensi Pengembangan Wakaf Uang…M. Rusydi
TOTAL 400,62

## Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2012
Jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2002 sebanyak 1.451.776 jiwa, tersebar  pada  empat  belas  kecamatan.  Jumlah  penduduk  terbanyak  berada  di Kecamatan  Ilir  Timur  II,  yaitu  sebanyak  178.725  jiwa,  sedangkan  jumlah penduduk  terendah  di  Kecamatan  Gandus  sebanyak  52.707  jiwa.  Kepadatan penduduk  rata‐rata  Kota  Palembang  adalah  3.624  jiwa  per  km2.  Jumlah peenduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan
Penduduk Kota Palembang No Kecamatan Luas (Km²) Penduduk Jumlah Kepadatan 1 Plaju 15,17 91.267 6.016 2 2 Seberang Ulu II 10,69 92.267 8.631 3 Seberang Ulu I 17,45 157.593 9.034 4 Kertapati 42,56 86.439 2.031 5 Gandus 68,78 52.707 766 6 Ilir Barat I 19,77 117.354 5.936 7 Ilir Barat II 6,22 75.073 12.062 8 Bukit Kecil 9,92 54.035 5.447 9 Ilir Timur I 6,50 90.234 13.882 10 Kemuning 9,00 95.083 10.565 11 Ilir Timur II 25,58 178.725 6.987 12 Kalidoni 27,92 89.275 3.197 13 Sako 42,5 101.427 2.386 12 Sukarami 98,56 170.297 1.728 TOTAL 2002 400,62 1.451.776 3.624
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2002
Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palembang  cenderung  meningkat  di  sektor tersier  yang  kerap  disebut  usaha  jasa.  Sedangkan  pertumbuhan  kegiatan ekonomi di sektor sekunder dengan industri pengolahan sebagai lokomotifnya, mengalami  penurunan.  Industri  nonmigas  memberi  kontribusi  sebesar  61 persen.  Sebagian  besar  nilai  industri  pengolahan  tersebut  disumbang  oleh industri  pupuk  PT  Pupuk  Sriwijaya  yang  mampu  menyerap  36  persen  dari 50.950 orang tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
Dari  data  tahun  2002,  ontribusi  yang  cukup  signifikan  membangun perekonomian Kota Palembang yaitu sektor industri pengolahan dan penggalian (40,23%)  yaitu  industri  makanan  seperti  empek‐empek,  krupuk  ikan  dan kemplang,  juga  industri  tenun  songket.  Dalam  lapangan  usaha  ini, industri  non migas memberi kontribusi sebesar 61 %.
Sebagian besar disumbang oleh industri pupuk PT Pupuk Sriwijya, yang berdiri  megah  di  tepi  Sungai  Musi.  Kemudian  diikuti  oleh  sektor  perdagangan, hotel  dan  restoran  (22,07%),  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi  (14,21%), sektor  jasa‐jasa  (10,25%).  Sedangkan  sektor  lainnya  (13,24%)  meliputi  sektor pertambangan,  bangunan,  pertanian  dan,  listrik,  gas  rata‐rata  3‐4%  (Pusat Statistik Kota Palembang, 2002).
Daya  tarik  aktivitas  perdagangan  yang  jauh  lebih  kuat  untuk  menarik investor  ketimbang  berbagai  kendala  yang  ada.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari maraknya  pembangunan  ruko,  mal,  pusat  perbelanjaan,  dan  hotel.  Gairah ekonomi  di  Kota  Palembang  pun  kian  terpacu  begitu  menyadari  kota  ini  jauh tertinggal  dari  kota‐kota  besar  lainnya  di  Indonesia.  Meskipun  demikian, berbagai  pembangunan  tempat‐tempat  kegiatan  ekonomi  kurang  didukung dengn  perhitungan  yang  nyata  mengenai  sampai  seberapa  banyak  tempat  itu dibutuhkan.  Yang  potensial  akan  terjadi  adalah  banyaknya  ruko  dan  mal  tidak bisa  memberikan  pemasukan  yang  semestinya,  karena  kondisi  riil  sebagian besar  masyarakat  Palembang  sesungguhnya  belum  terlalu  membutuhkan berbagai produk, jasa dan fasilitas yang terbilang mewah tersebut.

## Kinerja Perekonomian Sumatera Selatan
Biasanya  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  melihat  tingkat kesejahteraan  masyarakat  adalah  PDB  (produk  domestik  bruto).  Dilihat  dari pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perekonomian Provinsi Sumatera  Selatan  pada  triwulan  I  2012  ada  tren  perlambatan.  Sesuai  proyeksi sebelumnya,  pertumbuhan  ekonomi  masih  tumbuh  tinggi  walaupun  melambat, didorong  oleh  kinerja  sektor  PHR  serta  sektor  pengangkutan  dan telekomunikasi.
Di  samping  indikator  di  atas,  nilai  ekspor  menunjukkan  penurunan karena  berkurangnya  permintaan  dari  negara  mitra  dagang.  Walaupun  kinerja ekspor  menurun,  pelaku  usaha  masih  optimis  dan  melanjutkan  investasi.  Dari sisi  harga,  inflasi  relatif  stabil  didukung  oleh  penurunan  harga  pangan  secara musiman.  Industri  perbankan  juga  mengalami  pertumbuhan  kinerja,  walaupun melambat,  dengan  risiko  kredit  yang  terjaga  di  tingkat  yang  rendah. Melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  tidak  sampai  mengikis  tingkat kesejahteraan masyarakat. (Bank Indonesia Palembang, 2012)
Pada  triwulan  II  2012,  ekonomi  dibayangi  risiko  ekspektasi  kebijakan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat karena konsumsi yang tertahan ekspektasi  penurunan  daya  beli  ke  depan  dan  permintaan  ekspor  yang  masih cenderung  lemah,  meskipun  diperkirakan  terjadi  sedikit  kenaikan  harga komoditas. Di sisi lain, kegiatan investasi masih berlanjut dan kemampuan fiskal masih  tinggi  dalam  memberikan  stimulus  pada  perekonomian  di  tahun  ini. Potensi kenaikan administered prices termasuk ekspektasinya merupakan faktor risiko  utama  inflasi  ke  depan.  Kinerja  perbankan  masih  dapat  ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang baik (Bank Indonesia Palembang, 2012).

## Potensi Pengembangan Wakaf Uang…M. Rusydi
Tabel 3 Pertumbuhan DPRB dan Inflasi Tahunan Sumater Selatan Indikator 2011 2012 Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Pertumbuhan PDRB (yoy, %) 5.9 6.0 6.1 7.6 6.9 Laju Inflasi Tahunan (yoy, %) 5.13 5.10 4.59 3.78 3.83

## Sumber Data: BI Palembang: 2012
Dilihat dari data PDRB di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan  masih  sangat baik  dari  rata‐rata  tingkat  pertumbuhan  nasional.  Hal  itu mencerminkan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  sumatera  selatan terutama kota Palembang relatif cukup tinggi.
Indikator  makro  ekonomi  Sumatera  Selatan  di  atas,  khususnya  kota Palembang, dapat dijadikan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan tetap akan menunjukkan trend positif.
Kinerja Keuangan Syari’ah di Kota Palembang
Sejak  diterbitkannya  Undang‐Undang  (UU)  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai  hal  mengenai  perbankan  syariah  di  tanah  air,  maka  kecepatan pertumbuhan  industri  ini  diperkirakan  akan  melaju  lebih  kencang  lagi.  Hal  ini terlihat  dari  indikator  penyaluran  pembiayaan  yang  mencapai  rata‐rata pertumbuhan  sebesar  36,7%  pertahun  dan  indikator  penghimpunan  dana dengan rata‐rata pertumbuhan mencapai 33,5% pertahun untuk tahun 2007 s.d. tahun 2008.
Angka‐angka  pertumbuhan  yang  impresif  tersebut  tidak  hanya  berhenti di  atas  kertas  sebagai  perputaran  uang  di  sektor  finansial.  Perbankan  syariah membuktikan  dirinya  sebagai  sistem  perbankan  yang  mendorong  sektor  riil, seperti  diindikasikan  oleh  rasio  pembiayaan  terhadap  penghimpunan  dana (Financing to Deposit ratio, FDR) yang rata‐rata mencapai diatas 100% pada dua tahun terakhir.
Perbankan  syariah  juga  semakin  luas  melayani  masyarakat  di  seluruh pelosok  Indonesia.  Jumlah  jaringan  telah  tersebar  di  sebanyak  998  kantor  dan telah  hadir  1.492  layanan  syariah  (per  Februari  2009)  di  32  provinsi  di Indonesia.  Layanan  perbankan  syari’ah  juga  didukung  oleh  lebih  dari  6000 jaringan  ATM  bersama  dan  7000  jaringan  ATM  BCA,  untuk  memberikan kemudahan transaksi keuangan dan perbankan.
Secara nasional jumlah bank dan kantor perbankan Syari’ah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hingga februari 2012 tercatat tidak  kurang  dari  11  jumlah  bank  umum  Syari’ah  nasional  dan  1.421  jumlah kantor.
Secara  regional  Sumatera  Selatan  jumlah  bank  dan  kantor  perbankan Syari’ah  juga  mengalami  peningkatan  yang  cukup  pesat.  Jika  pada  tahun  2007
tercatat ada 5 bank umum Syari’ah dengan 19 jumlah kantor, maka pada februari 2012  tidak  kurang  dari  9  jumlah  bank  umum  Syari’ah  dengan  99  kantor  di Sumatera Selatan.
Di  samping  itu,  out  standing  total  pembiayaan  perbankan  Syari’ah  di Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tercatat untuk pembiayaan modal kerja Rp. 767 miliar. Pembiyaan investasi Rp. 335 miliar dan konsumsi Rp. 1268 miliar. Hal itu, dapat dilihat dari data berikut ini:

## Tabel 4
Total Oustanding Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Propinsi
Sumber: Statistik Perbankan Syari’ah 2012.
Potensi Wakaf Uang di Kota Palembang
Jika dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya, menurut Agustianto (2006), ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:
1.  Krisis  ekonomi  di  akhir  dekade  90‐an  yang  menyisakan  banyak permasalahan:  jumlah  penduduk  miskin  yang  meningkat,  ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri
2.  Kesenjangan  yang  tinggi  antara  penduduk  kaya  dengan  penduduk miskin
3.  Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  muslim  terbesar,  sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
4.  Sejumlah  bencana  yang  terjadi,  mengakibatkan  terjadinya  defisit APBN,  sehingga  diperlukan  kemandirian  masyarakat  dalam  pengadaan publicgoods.
Meski  demikian,  bukan  sesuatu  yang  mudah  untuk  dapat menyelesaikan  sejumlah  masalah  dalam  perekonomian  nasional.  Butuh keseriusan,  komitmen  dan  juga  kerja  keras  untuk  dapat  menyelesaikannya. Sebagai  contoh,  dari  hasil  simulasi  yang  dilakukan  oleh  Masyita,  dkk dinyatakan bahwa:
“Based on the study result above and various scenarios proposed, if the gathered fund through cash waqf certificate increase i.e. IDR 50 million in a day, it will take approximately 11000 days (30 years) to eliminate poverty and 21000 days (57 years) to increase quality of live for Indonesian population with the assumption the others constant .  (Dalam Agustianto: 2006).
Dengan  demikian,  pengembangan  wakaf  tunai  memiliki  nilai  ekonomi yang  strategis.  Dengan  dikembangkannya  wakaf  tunai,  maka  akan  didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:
Pertama , wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki  dana  terbatas  sudah  bisa  mulai  memberikan  dana  wakafnya  tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan  program  wakaf  tunai  akan  memudahkan  si  pemberi  wakaf  atau  wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
Kedua, melalui  wakaf  uang,  aset‐aset  wakaf  yang  berupa  tanah‐tanah kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan  dengan  pembangunan  gedung  atau  diolah untuk lahan pertanian.
Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga‐lembaga pendidikan  Islam  yang cash flow ‐nya  kembang‐kempis  dan  menggaji  civitas akademika ala kadarnya.
Keempat ,  pada  gilirannya,  insya  Allah,  umat  Islam  dapat  lebih  mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
Kelima ,  dana  waqaf  tunai  bisa  memberdayakan  usaha  kecil  yang  masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang  terkumpul  dapat  disalurkan  kepada  para  pengusaha  tersebut  dan  bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
Keenam, dana  waqaf  tunai  dapat  membantu  perkembangan  bank‐bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau  jangka  panjang,  dana  waqaf  adalah  dana  termurah  yang  seharusnya menjadi incaran bank‐bank syariah.
Dengan  adanya  lembaga  yang  concern  dalam  mengelola  wakaf  tunai, maka  diharapkan  kontribusi  dalam  mengatasi  problem  kemiskinan  dan
kebodohan  yang  mendera  bangsa  akan  lebih  signifikan.  Apalagi  sebagaimana yang  telah  dihitung  oleh  seorang  ekonom,  Mustafa  E.  Nasution,  potensi  wakaf tunai  umat  Islam  di  Indonesia  saat  ini  bisa  mencapai  Rp  3  triliun  setiap tahunnya. Bahkan bisa jauh bisa lebih besar.
Hal  ini,  dikarenakan,  lingkup  sasaran  pemberi  wakaf  tunai  (wakif)  bisa menjadi  sangat  luas  dibanding  dengan  wakaf  biasa.  Sertifikat  Wakaf  Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira‐kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,‐, Rp 25.000,‐ 50.000,‐, Rp 100.000,‐ Rp 500.000,‐ Rp 1.000.000,‐ Rp 2.000.000.  Jika  jumlah  umat  Islam  yang  berwakaf  26  juta  saja,  maka  bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.
Saat  ini  terdapat  lembaga  dibawah  pengelolaan  negara  tentang  wakaf yakni  Badan  Wakaf  Indonesia  (  BWI)  dan  swasta  yakni  Baitul  Mal  Muamalat, yang  meluncurkan  Waqaf  Tunai  Muamalat  (Waqtumu),  Dompet  Dhuafa Republika  meluncurkan  Tabung  Wakaf  Indonesia  (TWI)  dan  Pos  Keadilan Peduli Umat (PKPU) . Rumah Zakat dan lain‐lain.
Pengelolaan wakaf selain dilakukan oleh lembaga‐lembaga di atas, secara luas  juga  mendorong  sebuah  kerjasama  sinergitas  dengan  lembaga  keuangan syariah.    Undang‐undang  wakaf  mengatur  bahwa  lembaga  yang  diserahi tanggung  jawab  untuk  mengelola  wakaf  uang  adalah  Lembaga  Keuangan Syari’ah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS‐PWU)  (Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam,  2007).  Yakni  badan  hukum  Indonesia  yang  bergerak  di bidang  keuangan  syari’ah.  (Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, 2007).
Diantara  LKS‐PWU  yang  telah  mengelola  wakaf  uang  adalah  Bank Muamalat  Indonesia,  BII  Syari’ah,  Bank  Danamon.  Syari’ah  dan  bank  syari’ah lainnya.  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS‐PWU) menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkannya kepada nazhir sebagai bukti  penyerahan  harta  benda  wakaf.  Lebih  lanjut  dalam  undang‐undang  ini dinyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  harta  benda  wakaf,  nazhir  diharuskan untuk  mengelolanya  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi  dan  peruntukan  wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini adalah dilakukan secara produktif.
Secara  nasional,  potensi  dana  wakaf  uang  ini  sangat  besar  jika  digarap dengan baik. Jika diasumsikan ada 26 jika jumlah umat Islam yang berwakaf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun.
Tetapi  secara  riil  berdasarkan  laporan  pengelolaan  Wakaf  Uang  Badan Wakaf  Indonesia  sejak  tahun  2007  sampai  dengan  2011  jumlah  penerimaan wakaf  uang  yang  diterima  Lembaga  Keuangan  Syari’ah‐Penerima  Wakaf  Uang berkisar Rp. 2. 979. 393. 876. Kenyataan itu dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Di samping data dari Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia di atas, potensi dana wakaf uang juga dapat dilihat dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa Republika yang berfungsi selaku pengelola wakaf (nazhir wakaf) khususnya  wakaf  uang,  sekaligus  mengalokasikannya  secara  tepat  dengan profesionalitas  dan  amanah.  Tabung  Wakaf Indonesia  (TWI)  merupakan  badan unit  atau  badan  otonom  dengan  landasan  badan  hukum  Dompet  Dhuafa Republika, berdiri pada tanggal 14 Juli 2005 (Dalam Rozalinda: 2010).
TWI  merupakan  badan  hukum  yayasan  yang  telah  kredibel  dan memenuhi  persyaratan  sebagai  nazhir  wakaf  sebagaimana  dimaksud  Undang‐ undang  Wakaf.  Yakni  sebagai  nazhir  wakaf  berbentuk  badan  hukum  Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, dan bergerak  di  bidang  sosial,  pendidikan,  kemasyarakatan,  dan  keagamaan  Islam. Pendirian  lembaga  pengelola  wakaf  ini  adalah  untuk  mewujudkan  sebuah lembaga  nazhir  wakaf  dengan  model  suatu  lembaga  keuangan  yang  dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi  tuntutan  kebutuhan  masyarakat.  Lembaga  ini  ikut  mendorong pembangunan  sosial  dan  pemberdayaan  ekonomi.  Kelahiran  lembaga  ini diharapkan dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dapat menjadi penggerak  ekonomi  ummat.  Sasaran  lembaga  pengelola  wakaf  adalah  seluruh lapisan  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  berwakaf  dan  masyarakat  yang menjadi sasaran program pemberdayaan TWI(Rozalinda: 2010).
Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak, maupun wakaf benda bergerak telah dilakukan oleh Dompet Dhuafa Republika sejak  tahun  2001.  Hal  ini  terlihat  dari  berhasilnya  Dompet  Dhuafa  Republika menghimpun  dana  wakaf  uang  sebesar  Rp86.968.000,00  Penghimpunan  dana wakaf uang ini meningkat tahun 2002, sebesar Rp 822.451.600,00 Peningkatan ini  nampaknya  dipengaruhi  oleh  keluarnya  fatwa  MUI  tentang  wakaf  uang  11 Mei  2002.  Peningkatan  jumlah  dana  yang  berhasil  dihimpun  ini  terus  terjadi tahun 2004 di saat pembahasan dan pensahan undang‐undang wakaf. Ini terlihat dari  laporan  keuangan  Dompet  Dhuafa  tahun  1425  H  yang  menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan yakni Rp7.443.389.785,00 Hal ini berarti sejak  ditetapkan  sebagai  lembaga  yang  khusus  mengelola  wakaf  uang,  TWI mencoba  melakukan  tanggung  jawabnya  secara  profesional.  Sejak  peresmian TWI  menjadi  lembaga  pengelola  wakaf  yang  diberi  kewenangan  untuk mengakses  potensi  wakaf  uang  secara  mendiri.  Dana  wakaf  yang  berhasil dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan (Rozalinda: 2010).
Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan dana wakaf yang berhasil dihimpun TWI dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

## Potensi Pengembangan Wakaf Uang…M. Rusydi
Tabel 5 Potensi Penerimaan Wakaf Uang Penerimaan Wakaf Uang Tahun Jumlah Keterangan 2001 86,968,000 2002 822,541,600 1 Jan 2002‐4 Nov 2002 1423/1424 H 391,914,297 5 Nov 2002‐25 Okt 2003 2004/1425 H 7,443,389,785 2005/1426 H 1,099,145,598 2006/1427 H 1,399,798,925 2008/1428 H 1,943,819,391 2009/1429 H 2,070,990,299 1430 H 3,637,700,176 Sya’ban  1430/21  Agustus 2009 Total 18,896,268,071

## Sumber: Rozalinda, ACIS, 2010
Sedangkan  alokasi  dana  wakaf  uang  yang  dikelola  oleh  TWI‐Dompet Dhuafa Republika dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Sumber: Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Tahun 2001‐ 2009
Hingga  saat  ini,  hanya  dua  institusi  tersebut di  atas,  yakni  Badan Wakaf Indonesia  dan  Tabung  Wakaf  Indonesia‐Dompet  Dhuafa  Republika,  yang menyediakan data riil perkembangan potensi atau aset keuangan intitusi wakaf uang di Indonesia.
Sedangkan  potensi  wakaf  uang  di  Sumatera  Selatan,  khususnya  kota Palembang,  belum  didapatkan  data  yang  valid.  Kesulitan  itu,  disebabkan  oleh dari  4  perwakilan  Badan  Wakaf  Indonesia  di  4  propinsi  Propinsi  Sumatera Selatan belum termasuk.
Saat ini BWI hanya mempunyai perwakilan di 4 provinsi dan 3 di tingkat kabupaten/kota. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan  Riau,  dan  Sumatera  Utara.  Sedangkan  perwakilan  BWI  di  tingkat kab/kota  adalah  Kabupaten  Bima  (NTB),  Kota  bogor  Jawa  Barat,  dan  Padang Panjang Sumut. (BWI: 2011).

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Wakaf sebagai bagian dari pranata Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial,  eksistensinya  bisa  dibilang  khas  dan  strategis  sebagai  salah  satu instrumen  ekonomi  Islam,  selain  zakat,  infaq  dan  sadaqah.  Pengelola  wakaf ( nazhir ) harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat didistribusikan adalah  manfaat  atau  hasil  pengelolaan  harta  yang  diwakafkan  ( mauquf ), sehingga  hasil  pengelolaan  wakaf  bisa  dimanfaatkan  bagi  berbagai  lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban  umat. Peruntukan  harta  benda  wakaf  tidak  semata‐mata  untuk kepentingan  sarana  ibadah  dan  sosial  tetapi  juga  diarahkan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  dengan  cara  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki  wilayah  kegiatan  ekonomi  dalam  arti  luas  sepanjang  pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004, maka kedudukan wakaf menjadi sangat jelas dalam tatanan hukum nasional, tidak saja dari sisi hukum Islam  (fiqh).   Salah  satu  bentuk  dan  gerakan  wakaf  yang  banyak  mendapat perhatian  para  cendikiawan  dan  ulama  adalah  wakaf  uang  ( cash waqf ).  Wakaf uang  ( Cash Wakaf/waqf al ‐ nuqud )  adalah  wakaf  yang  diberikan  oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada  lembaga  pengelola  wakaf  (Nadzir)  untuk  kemudian  dikembangkan  dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.
Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di  Kota  Palembang.  Hal  itu  disebabkan  oleh  sangat  sedikitnya  data  yang  dapat diperoleh.  Akan  tetapi,  jika  dihubungkan  potensi  pertumbuhan  ekonomi  yang terjadi  di  Kota  Palembang,  dapat  dikatakan  ia  memiliki  potensi  untuk mendorong  pertumbuhan  dana  wakaf  tunai  di  Kota  Palembang  di  masa  yang akan dating.

## Saran
1. Harus ada koordinasi antara pemerintah, ulama dan lembagalembaga terkait guna  meningkatkan  kinerja  lembaga  pengelola  wakaf  tunai  dalam mewujudkan  potensi  wakaf  tunai  secara  maksimal.  Karena  pengelolaan wakaf tunai baik itu di Bank Syariah maupun di kelola oleh lembaga swasta, masing‐masing memiliki keunggulannya sendiri.
2. Diperlukan  upaya  sosialisasi  tentang  perwakafan  secara  lebih  menyeluruh dan  merata  terutama  kepada  lembaga  praktisi  yang  mempunyai  potensi untuk  mengelola  wakaf  tunai,  agar  wacana  wakaf  tunai  ini  dapat  segera diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
3. Segera melakukan langkah konkret dalam memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga Perwakafan yang telah dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia.
4. Melakukan gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No. 42 Tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam.
5. Perlu  segera  melengkapi  perangkat  hukum,  serta  peraturan  lain  yang mengatur  tentang  wakaf  khususnya  wakaf  tunai,  yaitu  Peraturan  Daerah (Perda).
6. Untuk  mendukung  keberhasilan  pengembangan  aspek  produktif  dari  dana wakaf  tunai,  maka  pengelolaan  dana  tersebut  perlu  diarahkan  pada  sector usaha  produktif  dengan  menjalin  kerjasama  ( networking )  dengan  lembaga usaha  yang  telah  memiliki  reputasi  yang  baik.  Sehingga  dana  segar  yang dihimpun dapat terus memberikan manfaat dan terus berkembang.
7. Lembaga  pendidikan  selain  mempunyai  tugas  untuk  mendidik,  dapat  juga memainkan  peranan  dalam  membantu  pemerintah  mensosialisasikan perwakafan  beserta  perangkat  hukum  yang  mengatur  tentangnya, khususnya  wakaf  tunai  kepada  kalangan  akademisi.  Dengan  demikian  pola penyadaran  dan  penyebaran  konsep  wakaf  tunai  akan  dilakukan  secara bersama‐sama  antara  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  serta  lembaga pengelola wakaf itu sendiri.

## Potensi Pengembangan Wakaf Uang…M. Rusydi

## Daftar Pustaka
Abidin,  Helmi.  2004. Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf; Sebuah Studi Ekplorasi , Malang: Skripsi Fakultas Syri’ah UIN Malang.
Al‐Anshori, Abdul Ghofur. 2004. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia , Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media.
Bidin,  Zainol. et al. 2009.  “Predicting  Compliance  Intention  on  Zakah  on Employment  Income  in  Malaysia:  An  Application  of  Reasoned  Action Theory”, Journal Pengurusan 28, 85‐102.
Al‐Bukhari. 1992. Shahih Bukhari , Jilid III, Beirut: Dar al‐Fikr.
Al‐Kabisi,  M.  Abid  Abdullah.  2004. Hukum Wakaf ,  Jakarta:  Dompet  Dhu’afa Republika dan IIMaN.
Ali,  Maghfur.  2004. Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam , Malang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.
Anas,  Syamsul.  2003.  Konsep  Benda  Wakaf  Menurut  Madzhab  Syafi’i,  Malang: Fakultas Syariah UIIS Malang.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2008. Bank Syari’ah Sebagai Pengelola Wakaf, Artikel, diakses pada 23 Juli 2008.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta.
Az‐Zuhaili, Wahbah (1985) al ‐ Fiqh al ‐ Islami wa Adillatuhu , Juz VII, Damaskus: Dar al‐Fikr.
Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data penelitian Kualitatif , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Dahlan, Abdul Aziz (2003) Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Departemen  Agama  RI.  2007. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai ,  Jakarta:  Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.
__________.  2007. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia ,  Jakarta:  Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.
__________ .2007. Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama , Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.
__________  (2004) Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia ,  Jakarta:  Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.
__________. 2004. Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat , Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
__________ .2004. Fiqh Wakaf , Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. Fatwa MUI. 2002. Hukum Wakaf Uang.
Hadi, Sutrisno. 1991. Metode Research , Yogyakarta: Andi Offset.
Inpres, 1992. Kompilasi Hukum Islam.
Mannan.  M.  A,.  2005. Sertifikat Wakaf Tunai ,  Jakarta:  CiBER  bekerjasama  dengan PKTTI‐UI.
Marzuki. 2000. Metode Riset , Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama.
Masyita, Dian. 2002. Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia , Usahawan No. 09 TH.XXXI.
Moleong, Lexy J. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mu’arofah,  Lailatul.  2005. Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang , Malang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.
Muhammad, Abu Su’ud (!997) Risalatu fi Jawazi Waqfi An ‐ Nuqud, Beirut: Dar Ibn‐ Hazm.
Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian , Jakarta: Ghali Indonesia.
PMII  Komsfaksyahum.  2007. Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang , dalam http://www.PMII KOMSFAKSYAHUM online.com
Qal’ahji,  M.  Rawwas.  1999. Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab, Jakarta:  Pt.  Raja Grafindo Persada.
Qardhawi, Yusuf. 1988 Hukum Zakat , Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. Republik Indonesia. UU Wakaf,. No. 41. 2004.
__________ PP No. 42. 2006.
Soekanto,  Soejono.  2003. Penelitian Hukum Normatif ,  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada.