## DARI KONFRONTASI SAMPAI REKONSILIASI: STUDI KASUS KONFLIK MUHAMMADIYAH DENGAN PKI DI KOTAGEDE TAHUN
1950-1970
Erik Muhammad R. Mahasiswa Magister di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia erik.muhammad@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  diorientasikan  untuk  mengetahui  sejarah  Muhammadiyah  di Kotagede antara tahun 1950-1970. Sepanjang tahun 1950-1970 Muhammadiyah di Kotagede banyak mengalami berbagai peristiwa penting, terutama peristiwa yang berkaitan  dengan  unsur  konflik  politis  antara  Muhammadiyah  dengan  Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncak konflik dua kelompok masa tersebut terjadi pada tahun 1950-1965 di Kotagede Yogyakarta, konflik tersebut dipicu oleh persaingan ekonomi, politik, dan soal kepercayaan yang berakhir penahanan orang-orang PKI karena  terlibat  kasus  gerakan  G30  S  tahun  1965.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  sejarah  kritis,  yang  terdiri  dari  :  (1) Heuristik (Pencarian Sumber),  (2) Kritik (kritik  atau  verifikasi  data),  (3) Interpretasi (Kemampuan menafsirkan  sejarah  yang  berlandaskan  pada  teknik Accepted  History ),(4) Historiografi (Rekonstruksi/ penulisan sejarah). Adapun sumber yang kami peroleh merupakan  sumber  primer  dan  sekunder  yang  termuat  dalam  buku,  jurnal, wawancara,  majalah  dan  arsip.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  pada  awal tahun  1970  selesai  operasi  militer  berlangsung,  Muhammadiyah  mencoba  untuk melakukan  rekonsiliasi  dan  pembinaan  secara  sosial  terhadap  orang-orang  PKI, antara  lain:  kepada  anak-anak  PKI  yang  ditinggal  oleh  orang  tua  karena  terjerat peristiwa G30 S 1965, dan keterlibatan Muhammadiyah dalam menyantuni orang- orang  mantan  PKI  untuk  ikut  bergabung  dalam  keorganisasian  pemudi Muhammadiyah “Nasyi atul Aisyiyah”.
Kata Kunci: Konfrontasi, Rekonsiliasi, Muhammadiyah, PKI, Kotagede

## Abstract
This  paper  aims  to  understand  Muhammadiyah  role  in  Kotagede  in  1950  -1970. Between 1950 - 1970 Muhammadiyah experienced so many important occurrences, especially  political confrontation  and  or conflict  with  Partai  Komunis  Indonesia (PKI). The conflict increased between 1950 - 1965 caused by economy, politics and religious or belief factors. Using social and political approaches, this study also employs  history  method  which  consists  of  for  steps  i.e:  (1)  heuristic;  (2)  source criticism; (3) interpretation; (4) historiography. The results show that post military operation towards PKI in 1970, Muhammadiyah member in Kotagede tried to use reconciliation method to PKI ex-participants. For example, helping children whom its parents had involved in PKI movements and sosio-religious coaching to PKI ex- convict, on of them pioneered by Nasyiatul Aisyiyah as a part of Muhammadiyah organization which focuses on young women members.
Keywords: Confrontation, Reconciliation, Muhammadiyah, PKI, Kotagede

## PENDAHULUAN
Konflik  PKI  dan  Muhammadiyah  di  Kotagede  bermula  pada  tahun  1950. Pertikaian-pertikaian  awalnya  disebabkan  oleh  perbedaan  pendapat  tentang ideologi  orang-orang  Muhammadiyah  dengan  PKI.  Selain  itu  disebabkan  faktor ekonomi kala itu industri kerajinan perak di Kotagede sedang mencoba bangkit lagi. Jumlah buruh kerajinan perak meningkat lagi selama dekade 1950-an. Kelompok inilah  yang  diman-faatkan  oleh  PKI  dan  Masyumi  untuk  menggaet  anggota. Menurut  Mutiah  Amini,  hanya  dua  organisasi  buruh  yang  mengakar  kuat  di Kotagede  pasca-revolusi,  yaitu  Sentral  Organisasi  Buruh  Seluruh  Indonesia (SOBSI)  yang  berafiliasi  dengan  PKI  dan  Serikat  Buruh  Islam  Indonesia  (SBII) yang  berafiliasi  dengan  Masyumi.  Menurut  Nakamura,  gesekan  antara  Muham- madiyah dan PKI kala itu terjadi karena disebabkan oleh perbedaan pilihan politik dan  soal  keagamaan  (Tirto.id/seja  rah-kotagede-pra-1965-kurusetra-pki-dan- muhammadiyah-dcl4, diakses 3 November 2019).
Konflik  selanjutnya  terjadi  ketika  awal  pemilu  tahun  1955  berlangsung. Pemilu  tahun  1955  merupakan  pemilu  pertama  yang  terlaksana  dengan  baik sepanjang  sejarah  berdirinya  sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Partai-partai  politik yang  mengisi  pemilu  tahun  1955  datang  dari  beragam  jenis  ideologi  sekaligus memiliki  visi  misi  yang  berbeda,  namun  dalam  pemilu  1955  kemenangan  partai politik  yang  dipercayai  oleh  rakyat  Indonesia  terdapat empat  partai  besar,  antara lain yakni: (1) PNI, (2) Masyumi, (3) NU, dan (4) PKI.
Pada  1955,  sekitar  dua  bulan  sebelum  diselenggarakan  pemilu  DPR  dan Konstituante, Muhammadiyah menyelenggarakan sidang Tanwir 21-24 Juni 1955 sebagai  momen  kegiatan  nasional  yang  menjadi  arena  untuk  mempertajam instrumen politik yang digunakan dalam pemilu 29 September 1955 untuk DPR dan 15  Desember  1955  untuk  Konstituante.  Inti  yang  dibicarakan  dalam  Tanwir  ini adalah menyukseskan Masyumi dengan menusuk tanda gambar bulan bintang yang menjadi simbol partai (Syarifuddin Jurdi, 2010:127).
Sikap  Muhammadiyah  didalam  politik  Pemilu  1955  menunjukan  afiliasi dukungan terhadap parpol agamis, dan Muhammadiyah mengharapkan Masyumi agar  bisa  maju  terpilih,  dan  memiliki  kursi  dalam  pemerintahan.  Agar  bisa
mewujudkan  harapan,  Muhammadiyah  sering  melakukan  kampanye-kampanye tipis yang ditujukan pada Masyumi, salah satu kegigihannya itu akhirnya dihargai dengan berhasilnya Masyumi menjadi partai terpilih kedua seteah PNI. Perolehan kursi  Masyumi  pada  pemilu  1955  sebanyak  57  seperti  yang  diperoleh  PNI, sementara partai-partai Islam lainnya yang memperoleh kursi; NU 45, PSII 8, Perti 4, PPTI 1, dan AKUI 1 (Syarifuddin Jurdi, 2010:127).
Konflik Muhammadiyah dengan PKI memuncak ketika, Presiden Soekarno mengusulkan  dibentuk  kabinet  kaki  empat.  Muhammadiyah  yang  bergabung dengan Masyumi menolak pernyataan tersebut karena berseberangan secara politik dengan  Partai  Komunis  Indonesia.  Natsir  mengungkapkan  sejumlah  dalil  hukum Islam  yang  menyebut  komunisme  bertentangan  dengan  Al-Qur’ann  dan  hadist. ”Jadi apakah mungkin minyak dan air dipersatukan meskipun digodok dan diaduk- aduk,“  ucap  Natsir.  Natsir  meminta  kader  Masyumi  waspada  terhadap  politik ”menyodorkan tangan“ yang palsu dari komunis. Juga hati-hati terhadap ”serigala berbulu kibas yang hendak dimasukan sekadang dengan ternak“. Pernyataan Natsir yang menentang kabinet kaki empat berakhir begitu saja, pada tahun 1960 Natsir dan  kolega  Masyumi  dijebloskan  kepenjara,  oleh  Soekarno,  karena  Soekarno mengetahui politik Masyumi yang memiliki hubungan erat dengan Permesta.
Akhirnya  Soekarno  membubarkan  Masyumi  karena  Masyumi  terindikasi terlibat  dalam  pemberontakan  PPRI/  Permesta.  Dari  peristiwa  ini  akhirnya Soekarno banyak berdiskusi dengan PKI dan PKI merasa senang, sebab Masyumi sudah dicekal, dan gerak-gerik politik antara Soekarno dan PKI merasa aman tidak ada yang berani menghalangi. PKI banyak memainkan kesempatan dalam politik Demokrasi  terpimpin  di  era  pemerintahan  Orde  Lama  (Nugroho  Dewanto,  dkk., 2011: 61-62).
Menjelang akhir tahun 1965 terjadi  peristiwa G30S yang melibatkan Partai Komunis  Indonesia  terjerembab  dalam  kasus  pembunuhan  7  jenderal  di  Jakarta, selain itu di Yogyakarta terjadi pula konflik PKI yang menyebabkan terbunuhnya 2 perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh kelompok agama untuk menumpas orang-orang PKI, termasuk Muhammadiyah di Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  historis  yang  tentunya  akan menggunakan  metodologi  sejarah.  Pencarian  sumber  dilakukan  dengan  mencari literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Setelah  literatur  diperoleh, maka  akan  dilakukan  verifikasi  dan  mengecek  ulang  kebenaran  sumber  atau literatur  yang  ditemukan.  Setelah  itu  sumber-sumber  diinterpretasikan.  Dalam langkah ke tiga ini analisis dan imagenasi peneliti diperlukan untuk membangun kembali  peristiwa  masa  lampau  yang  telah  berserakan.  Setelah  sumber-sumber dianalisis langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peristiwa  panjang  sejarah  konfrontasi  hingga  rekonsiliasi  antara Muhammadiyah dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kotagede, perlu adanya uraian  awal  yang  berkaitan  dengan  puncak  terjadinya  konflik  yang  paling berpengaruh,  diantaranya  terjadi  pada  tahun  1965.  Selama  tahun  1965  terutama ketika  terjadinya  Gerakan  30  September  1965  yang  menyebabkan  adanya persinggunggan sosial antara Muhammadiyah dan PKI di Kotagede.

## A. Peristiwa G 30 S 1965 di Yogyakarta
Gerakan 30 September 1965 atau dalam historiografi Indonesia secara umum disingkat  dengan  akronim  G30  S/PKI,  berasal  dari  suatu  peristiwa  yang  diawali oleh sebuah usaha gerakan kup dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam peristiwa tersebut banyak mengorbankan beberapa perwira tinggi Angkatan  Darat  dalam  tubuh  TNI.  Peristiwa  pembunuhan  ini  terjadi  di  Lubang Buaya,  dekat  dengan  bandara  Halim  Perdanakusuma  Jakarta.    Menurut  Roosa, Gerakan  30  September  selama  ini  biasa  dilukiskan  sebagai  usaha  kudeta.  Para penulis yang bersekutu dengan rezim Orde Baru bersikukuh menggunakan istilah ini,  seperti  misalnya;  Nugroho  Notosusanto  dan  Ismail  Saleh,  mereka  memberi judul buku mereka dengan “ The Coup Attempt of the “September 30 th Movement in Indonesia”, dan Sekretariat Negara memberi anak judul versi bahasa Inggris dari
laporannya  tahun  1994 The  Attempt  Coup  by  the  Indonesian  Communist  Party . Bahkan para Sejarawan yang tidak menyetujui analisis rezim Orde Baru sekalipun menggunakan istilah ini, seperti; Harold Crouch memberi judul bab tentang G30S dalam bukunya berjudul “The Coup Attempt” (John Roosa, 2008: 151) .
Kejadian kudeta G30 S (yang kemudian bermutasi menjadi Dewan Revolusi) tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi terjadi pula di Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah  dan  sekitarnya.  Wilayah  Yogyakarta  dan  sekitar  Jawa  Tengah  dapat dikatakan  sebagai  wilayah  basis  terbesar  kemenangan  Partai  Komunis  Indonesia dalam Pemilu 1955. Di Jawa Tengah PKI memenangkan Pemilu hampir 75 persen suara yang mendukung. hal ini merupakan sebuah prestasi awal kemenangan PKI yang  ditunjukkan  di  dalam  Pemilu.  Pada  awalnya  PKI  lahir  tahun  1920  dan semenjak  lahir  serta  berkembangnya  PKI,  partai  tersebut  telah  melakukan  dua pemberontakan, pertama pada tahun 1926 dan yang kedua pada tahun 1948, dan yang  terakhir  pada  tahun  1965,  namun  ketiga  pemberontakan  tersebut  dianggap gagal.  Melihat  kegagalan  yang  terjadi  pada  peristiwa  di  Lubang  Buaya  Jakarta, keadaan di Yogyakarta mendadak tidak menentu. Yogyakarta sebagai wilayah basis PKI terbesar berencana akan mendukung gerakan G30S dengan melalui pimpinan Biro Khusus Wirjomartono yang berhasil menghimpun suatu kelompok yang setia kepada  PKI  yang  berasal  dari  golongan  lokal  (Nugroho  Notosusanto  dan  Ismail Saleh, 1989: 37).

## 1. Kronologi Peristiwa
Pada  tanggal  25  September  1965,  Wirjomartono  diberitahu  oleh  rekan  nya satu partai, Harisantoso, tentang adanya “Dewan Jenderal” dan adanya sekelompok perwira muda yang memusuhi Dewan tersebut. Wirjomartono segera meneruskan informasi  ini  kepada  Sukarman,  Kusdibyo,  dan  Bambang  Setiadi.  Pada  sore harinya,  Wirjomartono  dikunjungi  oleh  atasannya  yaitu  Sudjiono,  Sekretaris Pertama  Komite  Partai  di  Yogyakarta,  dan  Sudarmo,  Kepala  Biro  Khusus  untuk Jawa  Tengah.  Sudarmo  memberikan  sepucuk  surat  kepada  Wirjomartono  untuk Mayor  Wisnuardji,  Komandan  Batalyon  L  yang  dikerahkan  di  sebelah  Utara Yogyakarta.  Wirjomartono  cepat-cepat  menuju  ke  Kentungan  yaitu  tempat Batalyon  L  mendirikan  pos-nya  dan  menyerahkan  surat  dari  Sudarmo  kepada
Wisnuradji. Tujuan surat tersebut untuk memperkenalkan diri kepada Wisnuradji (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 37).
Dua hari kemudian, Wirjomartono memberi pengarahan pada beberapa orang pengikutnya  Kapten  Sumarjo  (Purnawirawan)  dan  Tambeng  (Kom.  Kompi Batalyon C Korem 72), Letnan satu Djaenal, Kopral Sumitro, Sersan dua Sumedi, dan  Sersan  satu  Mudjono.  Setelah  memberikan  gambaran  tentang  situasi Wirjomartono  meminta  kepada  orang-orang  yang  hadir  tersebut  untuk  tinggal  di kota sampai 1 Oktober 1965. Pada hari yang sama, Wirjomartono dikunjungi Mayor Muljono  di  kediamannya  dan  mem-beritahukan  tentang  Dewan  Jenderal,  serta adanya perwira muda lapangan yang tidak menyenangi Dewan Jenderal, Muljono menegaskan  perlunya  mendukung  kelompok  yang  disebut  terakhir  itu.  Ia menerangkan,  bahwa  untuk  membantu  perwira-perwira  itu,  mereka  perlu menyingkirkan Komandan Korem 72, Kolonel Katamso dari kedudukannya. Ia juga menyatakan bahwa pasukan-pasukan bersahabat yang mereka andalkan di daerah itu,  meliputi  Batalyon  Wisnuradji,  satu  kompi  Batalyon  C  di  bawah  pimpinan Kapten  Tambeng,  dua  kompi  pejuang  veteran  di  bawah  Mayor  Daenuri  dan  800 orang anggota Pemuda Rakyat yang telah mendapatkan latihan militer di Sleman dan Kotagede (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 37).  Wirjomartono dan  Wisnuradji  menginstruksikan  Muljono  untuk  bertindak  melawan  Dewan Jenderal  jika  waktu  yang  direncanakan  sudah  tiba  dan  bersiap-siap  menghadapi peristiwa yang akan terjadi.
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, saat mendengar berita tentang “Gerakan 30 September”  dari  Jakarta,  Kol.  Katamso  mengumpulkan  anggota-anggota  stafnya untuk menerima pengarahan tentang keadaan tersebut. Dalam pengarahannya, Kol. Katamso  menyatakan  bahwa  ia  tidak  percaya  pada  apa  yang  disebutkan  dalam pengumuman tersebut, maka komandonya menyatakan tetap setia kepada Presiden. Katamso  melarang  pers  dan  radio  menyebarluaskan  informasi  yang  berasal  dari gerakan tersebut.  Pada  pukul  3.  00  sore hari,  Wirjomartono  mengirim  kan  kurir; Letnan dua Senen meng-hadap pada Kapten Sukarman dengan pesan yang harus disampaikan kepada Mayor Mulyono, yakni supaya Muljono membentuk Dewan Revolusi  di  Yogyakarta  dan  mengangkat  Wirjomartono  sebagai  ketua,  maka
dengan  itu  May.  Mulyono  harus  menyingkirkan  Kom.  Korem  72  yakni  Kol. Katamso.  Pukul  6.00  sore  pada  tanggal  1  Oktober  1965  Batalyon  L  Wisnuradji menculik  Kol.  Katamso  dari  rumahnya  dan  menciduk  Stafnya,  Letkol.  Sugijono dari Markas Komando. Mereka berdua dibawa ke kesatrian batalyon di Kentungan, sebuah desa disebelah Utara Yogyakarta. Penculikan tersebut dipimpin oleh Letnan satu  Sumardi  yakni  sebagai  Perwira  Intelejen  Batalyon  L.  Keesokan  hari,  pukul 2.00  dini  hari,  Letnan  Sumardi  memerintahkan  anggota-anggota  seksi  di  bawah pimpinan  Letnan  dua  Kamil,  untuk  membunuh  kedua  perwira  tersebut,  Kol. Katamso  dan  Letkol  Sugijono.  Mereka  digiring  menuju  sebuah  lubang  yang sebelumnya telah digali, kemudian leher mereka dililit dengan kawat, lalu kepala mereka dipukul dengan gagang mortir, lalu mereka berdua dibenamkan bersama- sama dalam lubang tersebut (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 40).
2. Kegagalan  Gerakan  30  September  1965  dan  Aksi  Penangkapan Pelaku dalam Tubuh TNI di Yogyakarta
Sejarah  mencatat  nama  para  pentolan  Partai  Komunis  Indonesia  Muso, Syarifudin, Dipa Nusantara Aidit, MH Lukman, Njoto dengan tinta hitam karena mereka  berbeda  ideologi  dengan  pemerintah  yang  sah.  Dua  kali  pemberontakan komunis  berakhir  dengan  kegagalan.  Tahun  1948  di  Madiun  pemberontakan komunis  langsung  dihancurkan  pasukan  gabungan  tentara  Soekarno.  Percobaan pemberontakan tahun 1965 pun kembali menemui kegagalan. Kali ini bahkan lebih tragis, jutaan kader dan anggota PKI ditumpas habis Jenderal Soeharto. Maka nasib para petinggi partai merah ini pun hampir selalu bernasib tragis. Dipa Nusantara (DN) Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat Gerakan 30 September 1965 gagal.  Aidit  lari  ke  daerah  basis  PKI  di  Yogyakarta.  Aidit  lalu  berkeliling  ke Semarang  dan  Solo.  Aidit  ditangkap  pasukan  Brigade  Infantri  IV  Kostrad  di kampung  dekat  Stasiun  Solo  Balapan.  Aidit  adalah  tokoh  besar.  Tidak  akan terbayang zaman ini orang semacam Aidit di Indonesia. Ia adalah pemimpin Partai Komunis nomor tiga di seluruh dunia (Prakoso, D. A. H. A, 2015).
Di  Yogyakarta  penangkapan  terhadap  pelaku  dari  G30  S/  PKI  dilakukan dengan  cara  represif.  Peristiwa  ini  berawal  pada  tanggal  3  Oktober  1965  ketika diketahui bahwa usaha “Gerakan 30 September” telah gagal  di beberapa tempat,
Wirjomartano  mendatangi  Mayor  Muljono  dan  berusaha  membujuknya  untuk mempertahankan kedudukan Gerakan di Yogyakarta. Namun Muljono sudah putus asa, dan merencanakan untuk kabur. Setelah kabur pentolan oknum Angkatan Darat ini kemudian ditangkap di Boyolali (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 42).

## B. Pasca Peristiwa G30 S 1965 di Yogyakarta
Pasca  meletusnya  Gerakan  30  September  1965,  di  Yogyakarta  mengalami banyak situasi yang mencekam. Situasi semakin memburuk ketika beberapa media masa telah diambil alih oleh kelompok anti Gerakan 30 September 1965 melalui pengumuman  radio  dari  Jakarta,  dan  disiarkan  ke  beberapa  wilayah  hingga Yogyakarta.  Situasi  mencekam  tersebut  tidak  hanya  terjadi  di  Yogyakarta,  akan tetapi terjadi juga wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
Di Jawa Tengah Pimpinan Kodam VII/ Diponegoro sempat di ambil alih oleh Kol.  Suherman  yang  menjabat  sebagai  Ketua  Dewan  Revolusi  Jawa  Tengah. Sedangkan  pelaksana  Gerakan  30  September  diserahkan  kepada  Letkol  Usman Sastrodibroto.  Akan  tetapi  sejak  tanggal  2  Oktober,  Brigjen  Surjosumpeno  telah dapat mengambil alih kembali pimpinan Kodam VII/ Diponegoro. Dalam perintah tugasnya  Brigjen  Surjosumpeno  menyerukan  ketaatan  untuk  seluruh  pasukan Diponegoro,  memegang  teguh  sumpah  prajuritnya  dan  menyerukan  kepada pasukan  Diponegoro  yang  pro  G30S  supaya  segera  kembali  dalam  barisan Diponegoro.  Adapun  Brigjen  Surjosumpeno  berpidato  di  dalam  radio  tanggal  2 Oktober  1965,  melalui  RRI  Semarang  menyatakan  tidak  membenarkan pengumuman-pengumuman  dari  mantan  Kol.  Suherman  melalui  RRI  Semarang dan Yogyakarta ( Suara Muhammadijah , No. 5-6, 1965: 40).
Di  Yogyakarta  pada  tanggal  1  Oktober  1965  sejak  Major  Muljono  selaku kepala Seksi Korem 72 yang mengambil alih jabatan Korem 72 dari Kol. Katamso, membawa pada malapetaka di hari berikutnya. Pada pagi 4 Oktober Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam VIII/ Kepala Daerah DIY (Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono ke IX sedang di Jakarta) memberikan pidato di dalam radio yang berisi menyatakan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Presiden dan
menyerukan  supaya  rakyat  tetap  tenang  dan  waspada  dari  pejabat-pejabat pemerintahan supaya bekerja seperti biasa. Pagi pada 4 Oktober 1965, Penyiar RRI/ TV Yogyakarta menyampaikan sebuah pengumuman supaya para karyawan RRI/ TV di Yogyakarta kembali menjalankan tugasnya seperti sediakala. Sejak tanggal 1  Oktober  kebanyakan  dari  karyawan  dan  pejabat  pemerintah  tidak  berani beraktivitas seperti biasa, sehingga siaran-siaran RRI/ TV hanya berupa lagu-lagu hiburan  dari  piringan  hitam  dan  pembacaan  pengumuman  dari  Mayor  Muljono yang dilakukan oleh anggota tentara wilayah Yogyakarta. Sesudah tanggal 2 dan 3 Oktober  RRI/  TV  di  Yogyakarta  tidak  mengadakan  hubungan  RRI/  TV  pusat  di Jakarta,  dan  sesudah  pada  tanggal  3  Oktober  1965  justru  siaran  RRI/  TV menghilang  di  udara.  pada  tanggal  4  Oktober  baru  RRI/  TV  di  Yogyakarta mengadakan  siaran  kembali  dan  berhubungan  dengan  RRI/  TV  pusat  di  Jakarta ( Suara Muhammadijah , No. 5-6, 1965: 40).
Adapun Melalui RRI di Yogyakarta Surjotomo selaku Perwira Staf Kodam VII  Diponegoro  bertindak  sebagai  utusan  dari  Kodam  VII  Diponegoro,  sesuai dengan tilgram dari Pangdam VII/ Diponegoro, menyatakan bahwa mulai tanggal 4  Oktober  1965  pukul  07.00  Korem  72  telah  kembali  pada  jalan  yang  benar. Keadaan  Penduduk  dan  Masyarakat  sehari-hari  umumnya  menampakkan  wajah tenang- tenang saja, akan tetapi  batinnya pasti bertanya-tanya  dan menghendaki segera adanya penyelesaian. Peristiwa yang terasa selama ini ialah keadaan bahan- bahan makanan (sembako) meningkat harganya secara drastis. Sementara itu pada tanggal 2 Oktober 1965 sore telah diadakan suatu demonstrasi yang bergerak mulai dari  Lapangan  militer  Panembahan  Senopati  melalui  Malioboro  dan  sampai  ke Korem 72 di jalan Panglima Sudirman. Demonstrasi tersebut banyak meneriakkan yel-yel yang berisi ganyangan kepada Dewan Jenderal. Sedang ditembok-tembok dan  pohon  banyak  dipasang  plakat-plakat  yang  bertuliskan  “Ganjang  Dewan Djenderal  Hidup  Dewan  Revolusi”.  Disamping  itu  ada  juga  yang  berbunyi “Ganjang Setan Desa dan Setan Kota”. Pawai demonstrasi tersebut tidak membawa nama sesuatu partai atau organisasi dan golongan tertentu, akan tetapi masyarakat Yogyakarta mengetahui itu adalah anggota PKI termasuk Pemuda Rakyat, Gerwani dan lainnya ( Suara Muhammadijah , No. 5-6, 1965: 40).
Selepas  mengidentifikasi  siapa  yang  bertanggungjawab  dalam  gerakan  30 September 1965, diketahui yang paling terindikasi dalam keterlibatan G30 S ialah PKI. Alasan ini mengacu pada peristiwa di Lubang Buaya Jakarta, terdapat peran Gerwani sebagai ounderbow PKI yang terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Di  Yogyakarta  gerakan  30  September  1965  juga  demikian,  banyak  yang mengetahui  gerakan  ini  ditanggung  oleh  Partai  Komunis  Indonesia,  dimana keterlibatan  Pemuda  Rakyat  yang  dipersiapkan  untuk mengganjang Dewan Jenderal (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 38).
Menjadi  berbeda  halnya  dengan  pengakuan  PKI  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dan  wilayah  Jawa  Tengah  sekitarnya,  PKI  menanggap  bahwa dukungan  terhadap  dewan  jenderal  itu  merupakan  sebuah  fitnah . Sudah  barang tentu  informasi  ini  berbeda  sekali  dengan  pendapat  diatas  yang  dikutip  dari keterangan Nugroho Notosusanto ( Suara Muhammadijah , No. 7- 8, 1965: 26).
Akan  tetapi  pernyataan  tersebut  (yang  dimuat  dalam  majalah Suara Muhammadijah )  ditentang  oleh  Perwira  Penerangan  Kodam  VII  Diponegoro.  Ia menganggap bahwa siaran di radio oleh PKI disinyalir adanya dukungan sandiwara terhadap kebijakan presiden. Ia mengatakannya dengan istilah “ lamisan” atau bisa diartikan  sebagai  kebohongan.  Perwira  tersebut  menganggap  pernyataan  di Yogyakarta, dan wilayah Jawa Tengah merupakan hasil tiruan dari pernyataan DPD Sarbupri dan DP SOBSI Jawa Tengah, dua badan ini menyatakan bahwa masalah gerakan 30 September merupakan suatu masalah yang berasal dari masalah intern Angkatan Darat dan orang di luar itu tidak perlu ikut campur.  Namun pernyataan dari Perwira tersebut nampaknya benar terjadi, ketika kelompok PKI di Klaten yang ditengarai oleh Pemuda Rakyat melakukan tindakan-tindakan pengacauan, bahkan penculikan  dan  sempat  juga  melakukan  tindakan  pembunuhan  terhadap  orang- orang yang dipandang sebagai tokoh penentang gerakan 30 September. Anggota- anggota  Gerwani  yang  mendukung  dengan  cara  mendirikan  dapur-dapur  umum untuk  kepentingan  anggota  satu  kelompoknya  yakni  PKI  dan  Pemuda  Rakyat ( Suara Muhammadijah, No. 7- 8, 1965: 35).
Dari  beberapa  pernyataan  diatas,  nampaknya  PKI  benar-benar  kelompok yang menentang kedaulatan negara, dan masyarakat mengetahui PKI adalah satu-
satunya  kelompok  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  peristiwa  gerakan  30 September  1965,  sehingga  masyarakat  mulai  banyak  melakukan  tindakan perlawanan terhadap kelompok-kelompok PKI yang berani melakukan kerusuhan. Akan  tetapi  di  Klaten  ini  pihak  ABRI  melakukan  tindakan  yang  cepat  sehingga keadaan yang berbahaya yang dapat memicu kerusuhan dengan masyarakat dapat segera diatasi dengan cara menangkapi pelaku-pelaku kerusuhan sekaligus dengan menyita senjata-senjata yang akan digunakan dalam kerusuhan. Berhubung dengan kejadian  ini  berlangsung;  kerusuhan  di  Klaten  dan  Solo,  maka  panglima  Kodam VII/ Diponegoro telah mengumumkan bahwa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang berada dalam keadaan perang, maka atas dasar itu diberlakukan hukum-hukum militer. Dikota Semarang dan daerah bekas Keresidenan Surakarta termasuk  Klaten,  telah  diadakan  jam  malam,  yang  berlaku  mulai  tanggal  26 Oktober 1965 ( Suara Muhammadijah, No. 7- 8, 1965: 35).

## C. Respon Muhammadiyah Pasca G30 S/ PKI di Kotagede tahun 1970
Awal  terjadinya  peristiwa  G30  S/PKI  respon  Muhammadiyah  sangatlah intensif.  Keadaan  ini  berdampak  baik  bagi  perkembangan  organisasi Muhammadiyah  yang  semakin  maju.  Hal  ini  ditandai  dengan  lahirnya  beberapa organisasi  baru  dalam  badan  Muhammadiyah  yang  terdiri  dari,  (1)  Nasyiatul Aisyiyah, (2) Pemuda Muhammadiyah, (3) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan (4) Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Keempat organisasi ini kemudian menjadi satu dalam  badan  semi  militer  Muhammadiyah  yang  diberi  nama  dengan  Komando Kesiapsiagaan  Anggota  Muhammadiyah (KOKAM)  ( Suara  Muhammadijah ,  No. 10, 1966: 5).
Dengan  dibentuknya  KOKAM,  Muhammadiyah  ingin  menjaga  perjuangan cita-cita  Ampera  (Amanat  Penderitaan  Rakyat)  yang  dimanifestasikan  dalam Tritura  (Tiga  Tuntutan  Rakyat)  bisa  diberlakukan.  Perjuangan  KOKAM  yang diharapkan  di  atas  nampaknya  sudah  dilaksanakan  dengan  pengorbanan  sekuat tenaga, bahkan untuk mempertahankan Ampera telah banyak terjadi korban gugur dari anggota KOKAM, salah satunya berada di Yogyakarta, antara lain terdiri dari seorang  Mahasiswa  yakni  Hasanudin  Noor  (Anggota  IMM)  di  Banjarmasin,  A
Sjafei  siswa  SMA  Muhammadiyah  di  Jakarta,  Margono  siswa  SPG  Muhamm adiyah  dan  Aris  Munandar  siswa  SMP  Muhammadiyah  di  Yogyakarta.  Dengan berakhir gugurnya Aris Munandar dan Margono dalam bentrok mempertahankan Ampera, maka keluarga KAMI dan KAPPI di Yogyakarta yang saat itu memiliki kantor  organisasi  di  Alun-alun  Utara  Yogyakarta,  mengabadikan  nama  Aris Munandar  dan  Margono  di  dalam  laskar  Ampera  Aris  Munandar  ( Suara Muhammadijah, No. 10, 1966: 5).
Dalam suasana pasca terjadinya Gerakan 30 September/ PKI, masyarakat di Yogyakarta  semakin  waspada.  Muhammadiyah  tidak  mempercayai  lagi  PKI  dan menganggap musuh  utama  karena  oknum-oknum  pelaku  penyerangan  fisik  yang mengaku  sebagai  anggota  PKI  banyak  menimbulkan  kerusuhan  dengan  orang- orang Muhammadiyah, seperti musibah yang telah menimpa M. Moechri korban tewas dikeroyok oleh beberapa orang di Godean yang mengaku sebagai antek-antek PKI ( Suara Muhammadijah, No. 1- 2, 1966: 22). Selain itu terdapat pula mahasiswa dan  pemuda  anggota-anggota  organisasi  pemuda  Muhammadiyah  angkatan  ’66 yang terluka parah akibat diserang oleh gerombolan pemuda yang gelap mata yang terindikasi kena infiltrasi gerilya politik PKI, Pemuda Rakyat, dan CGMI. Pemuda Muhammadiyah  tersebut  terdiri  dari  organisasi,  KAMI  dan  KAPPI  ( Suara Muhammadijah, No. 1- 2, 1965: 22).
Beberapa respon kontra pemerintah Orde Lama dan pengganyangan Gerakan 30  September  dilakukan  dalam  media  informasi  cetak  seperti  majalah  Suara Muhammadiyah.  Di  dalam  tulisannya  sering  sekali  membuat  tuduhan-tuduhan kepada PKI sebagai dalang kerusuhan di tahun 1965 (Suara Muhammadijah, No. 1- 2, 1966: 28).
Masa  pemerintahan  Orde  Lama  sudah  lama  berlalu.  Peristiwa  gerakan  30 September/ PKI menjadi penyebab utama dari sebuah akhir kekuasaan Orde Lama. Ketika itu Surat Perintah Sebelas Maret adalah kunci mematikan bagi pemerintahan Orde Lama, dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru. Soeharto adalah sang pemenang dalam konstatasi memperebutkan jabatan tertinggi negara untuk menjadi Presiden.  Sejak  berdirinya  Orde  Baru,  banyak  diantara  pendukung  dari  ormas- ormas  Islam  yang  setuju  dengan  program-program  Orde  Baru,  salah  satunya
memiliki visi dan misi untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi pasca terjadinya peristiwa  1965.  Muhammadiyah  menjadi  salah  satu  organisasi  sosial  yang mendukung  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru,  saat  itu  Ketua  Umum  P.P Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. A Badawi.
Ketika diadakan Muktamar ke 4 Muhammadiyah, dan musyawarah kerja ke 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Jakarta, pada tanggal 14 Nopember 1966, terdapat  beberapa  tamu  undangan  istimewa  negara  yang  baru  dalam  memimpin Indonesia,  antara  lain  yaitu,  Presiden  Soeharto,  Jenderal  A.H  Nasution,  Menteri Utama  Adam  Malik,  Letjend  Basuki  Rachmat,  Mayjend  Soetjipto  SH,  Jenderal Polisi  Sutjipto  Judohardjo,  Ir.  M.H  Sanusji,  Dr.  H.M  Hatta,  Mayjend  Amir Machmud, Mayjen KKO Ali Sadikin, KH. A Badawi dan Prof. Dr. Hamka. Mereka diundang  oleh  Muhammadiyah  karena  selama  ini  Muhammadiyah  ingin  bekerja sama  dengan  pemerintah  Orde  Baru  dalam  mengamalkan  ilmu  kebaikan  “ Amar Makruf Nahi Munkar” .
Pada tanggal 22 Nopember 1966 yang bertempat di Istora Senayan Jakarta K.H. A Badawi mengamanatkan beberapa poin penting, antara lain ialah, “betapa untungnya organisasi Muhammadiyah dapat bekerjasama dengan pemerintah Orde Baru,  karena  puncak  prestasi  yang  dapat  dirasakan  bersama  terutama  dalam menyelesaikan  kasus  kerusuhan  G30  S/PKI  dengan  cepat  adalah  di  masa  ini”. Selain  itu  dengan  diadakannya  Muktamar  ini  ia  juga  mengharapkan  agar Muhammadiyah  bisa  terus  saling  menjaga  keutuhan  nama  baik  organisasi  dan mampu mengembangkan Muhammadiyah kepada akhir yang lebih baik dari pada hari-hari sebelumnya (Suara Muhammadijah, Edisi No.  23- 24, 1966: 7) .
Jika melihat pada amanat muktamar yang disampaikan oleh K.H. A Badawi sangat  mendukung  dan  menyambut  bahagia  kehadiran  dari  pemerintahan  Orde Baru yang banyak ditunggu oleh rakyat Indonesia. Muhammadiyah pada masa ini cenderung  berpihak  kepada  pemerintah  yang  baru.  Awalnya  Muhammadiyah seperti organisasi masa Islam lainnya yang menentang PKI dan menganggap musuh terberat karena kehadiran PKI dengan ideologi komunis yang dapat menyesatkan.
Perubahan respon terjadi sekitar tahun 1968 -19670, ketika operasi militer penangkapan orang-orang PKI mulai  diberhentikan, meskipun kebijakan tersebut
tidak  sepenuhnya  berhenti.  Orang-orang  Muhammadiyah  mulai  memberikan tanggapan yang bersifat menolong orang-orang mantan eks- tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejauh pengetahuan penulis tindakan ini tidak dilakukan oleh  keseluruhan  organisasi  Muhammadiyah  yang  ada  di  Indonesia,  melainkan hanya  terjadi  di  Yogyakarta,  orang-orang  Muhammadiyah  melakukan  respon pertolongan,  salah  satunya  dengan  cara  menolong  orang-orang  mantan  tahanan politik PKI kembali melakukan aktifitas damai bermasyarakat  di lingkungan, dan menyediakan sarana pendidikan untuk anak-anak dari orang tua mantan PKI, salah satunya  dapat  dilihat  di  daerah  Kotagede,  dan  Jogokariyan.  Berikut  uraian  hasil wawancara penulis dengan narasumber bapak Ust. Jazir ASP di kediamannya, jalan Jogokariyan Yogyakarta, sebagai sumber sekunder:
Pewawancara: Kemudian  untuk  menindak  lanjuti  pertanyaan  tadi  pak.
Apakah kemudian orang-orang Muhammadiyah melindungi orang PKI itu melalui jalur pendidikan? Narasumber: Iya,  betul  jadi  anak-anak  mereka  disekolahkan,  di  SD Muhammadiyah;  Joyonegaran,  Mangkuyudan,  Jogokari yan  [……………..]  di  Jogokariyan  itu  tahun  1968.  di Jogokariyan, banyak disini yang ibu atau bapaknya mantan tapol menjadi jamaah mesjid Jogokariyan, sekitar 70 persen jamaah masjid dulunya keluarga Tapol. Keterangan: [……..] kata atau kalimat yang tidak bisa terdengar secara jelas di rekaman
Selain itu untuk mewujudkan adanya rekonsiliasi, menurut Siti Syamsiatun terdapat kesaksian salah seorang pemimpin Nasyiahtul Aisyiyah di Kotagede yang banyak menerima orang-orang bekas tahanan politik PKI dan anak-anaknya untuk ikut  bergabung  dengan  organisasi  Muhammadiyah,  pasca  terjadinya  Gestapu. Menurut  Siti  Syamsiatun  anak  perempuan  dari  bekas  keluarga  PKI  tidak  akan merasa nyaman untuk bergabung dalam HMI, IMM, atau PII, selain juga karena tidak ada satu pun dari tiga organisasi mahasiswa tersebut yang akan secara sukarela menerima  mereka,  karena  organisasi-organisasi  diatas  banyak  terlibat  dalam masalah  politik,  termasuk  usaha mereka menuntut  pelarangan  PKI  dan  Gerwani. Sebaliknya, Nasyiah tidak  menerapkan  diskriminasi  terhadap  bekas  keluarga Gerwani. Hasnah seorang pemimpin daerah Nasyiatul Aisyiyah di Yogyakarta pada
1970-an menjelaskan bahwa anak-anak perempuan dari bekas simpatisan Gerwani atau PKI yang melarikan diri dari pembantaian pada akhirnya berlindung dibawah naungan Nasyiah.

## KESIMPULAN
Sepanjang  tahun  1950-  1965  Muhammadiyah  harus  mengakui  adanya konfrontasi antara Pemuda Muhammadiyah dengan PKI khususnya di Kotagede. Sebelum menginjak tahun 1965, di Kotagede sering terjadi pertikaian antara orang- orang Muhammadiyah dengan orang-orang PKI. Persinggungan tersebut terutama dilakukan  oleh  para  pemuda.  Dari  pihak PKI,  para  pemudanya  direpresentasikan oleh  Pemuda  Rakyat,  sedangkan  dari  Muhammadiyah  diwakili  oleh  Pemuda Muhammadiyah.  Seringkali  dalam  kegiatan-kegiatan  pemuda  yang  menyangkut kegiatan masyarakat seperti peringatan hari besar, baik hari raya Islam maupun hari nasional, terjadi semacam persaingan. Pihak Pemuda Rakyat sering menyaingi atau membuat  hal-hal  yang  dimaksudkan  untuk  mengganggu  atau  menanggalkan kegiatan  yang  sedang  dilakukan  oleh  Pemuda  Muhammadiyah.  Aktifitas  yang dimaksudkan adalah untuk mengganggu dan itu biasanya tidak agresif. Tidak ada aksi  penyerangan  atau  apapun  yang  dapat  menyebabkan  korban,  hanya mengganggu atau mengintimidasi kelompok pengajian. Misalnya saja, orang-orang yang  mau  datang  ke  pengajian  dicegat  supaya  tidak  jadi  ikut.  Meskipun  secara psikologis  terdapat  persaingan  antara  kelompok  Pemuda  Rakyat  dan  kelompok Pemuda Muhammadiyah, tetapi tidak pernah terjadi bentrokan fisik atau tindakan kekerasan.
Meskipun sering terjadi konfrontasi antar Pemuda Muhammadiyah dengan Pemuda Rakyat, Muhammadiyah selalu menerima dan menyikapi perkara tersebut dengan legowo .  Bahkan  pasca  terjadinya peristiwa  1965  dan  pembebasan  orang- orang  mantan  tahanan  politik  PKI  yang  dikembalikan  kepada  keluarga  ditempat asalnya,  orang-orang  Muhammadiyah  menerima  seperti  halnya  kehidupan bermasyarakat.  Dari  Muhammadiyah  sendiri  memang  tidak  ada  semacam  surat resmi  yang  menolak  keberadaan  PKI.  Tapi  jelas  bahwa  semuanya  terutama masyarakat  Islam  di  Kotagede  yang  mayoritas  Muhammadiyah  tidak  bisa
menerima [keberadaan PKI]. Tapi tampaknya nggak ada [surat resmi semacam itu]. resmi yang menolak keberadaan PKI. Muhammadiyah sendiri kerjasamanya bagus dalam upaya menanggulangi ataupun menanggapi G30S. “
Dapat dilihat bahwa Informan memberikan informasi layaknya masyarakat yang  menolak  keberadaan  PKI  akan  tetapi  indikasi  organisasi  Muhammadiyah menerima  orang-orang  bekas  tahanan  politik  PKI  untuk  hidup  dan  menjalankan aktifitas  bermasyarakat  sehari-hari  seperti  biasa,  bukanlah  menjadi  hal  yang dilarang.
Selain itu Muhammadiyah mencoba melakukan rekonsiliasi dengan orang- orang  bekas  tahanan  politik  PKI  melalui  kelompok  perempuan  Muhammadiyah Nasyiatul  Aisyiyah.  Nasyiatul  Aisyiyah  sangat  aktif  mengajak  bekas  tahanan politik PKI yang pada saat itu aktif di Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) supaya kembali  bersyahadat  dan  kembali  pada  ajaran  Islam.  Semuanya  dari  mantan tahanan  ini  akan  diberi  pembinaan  dan  akan  disantuni  sebagaimana  masyarakat umum,  akan  tetapi  bagi  mereka  yang  masih  ada  sikap  memusuhi  pada Muhammadiyah, biasanya akan dikoordinasikan dengan aparat pemerintah, supaya jangan sampai mereka yang masih berpegang pada idealisme PKI, tetap dibiarkan. Adapun biasanya dalam cara pendekatan Islamisasi yang dilakukan oleh Aisyiyah adalah  secara  personal  dengan  cara  mendekati  anggota  yang  aktif  di Muhammadiyah dan memiliki keluarga bekas tahanan politik, untuk diajak aktif di Nasyiatul Aisyiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Baskara  T.  Wardaya,  Dkk., Suara  Dibalik  Prahara:  Berbagai  Narasi  tentang Tragedi ’65 , Yogyakarta: Galang Press, 2011.
Nugroho  Dewanto,  Dkk., Natsir  Politik  Santun  Diantara  Dua  Rezim ,  (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.
Nugroho Notosusanto, Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30 S/ PKI di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1989.
Roosa  John. Dalih  Pembunuhan  Massal:  Gerakan  30  September  dan  Kudeta Soeharto. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966- 2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

## Majalah
Suara Muhammadijah , Muhammadijah dan Politik , , Edisi No. 1- 2, th. 38, Djanuari 1966.
Suara Muhammadijah, Lembaga Penjemaian Bibit Muhammadijah, Edisi, No. 10, th 38,  Mei 1966.
Suara Muhammadijah, Pedoman PP Muhammadijah, Ulang Tahun Muhammadiyah ke- 53: Perkuat Orgnisasi Bantu ABRI Tumpas Gestapu Keakar2nja , Edisi No. 7- 8, th. 37, Oktober/ Nopember 1965.
Suara Muhammadijah, Perintah Harian PP Muhammadijah: Apel Siaga dan Pawai Angkatan Muda Muhammadijah, Edisi No. Edisi No. 1- 2, th. 38, Djanuari 1966.
Suara Muhammadijah, Sjukur Bung Karno Mendjadi Pengajom Agung , Edisi No.
5-6, Th. 37, September- Oktober 1965.
Suara  Muhammadijah,  “ Utamakan  Kekokohan  Muhammadijah  dalam  Membina Orde Baru”, Edisi No.  23- 24, th.46, 1966.
Jurnal
Prakoso,  D.  A.  H.  A.  “Dampak  Pemberontakan  PKI  di  Jawa  Tengah  pada Tahun 19-65”. Dalam Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta , Vol.20, No.2, Tahun 2015.