INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6034-6042 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Determinasi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung
Nafik Umurul Hadi 1 ✉ , Mochammad Kukuh Setyo Nugroho 2
Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung
Email: nafikumurulhadi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Tulungagung pada tahun 2008-2022. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data yang digunakan berupa data  makro  tingkat  kemiskinan,  tingkat  pengangguran  terbuka  dan  upah  minimum  kabupaten Tulungagung yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan tingkat  pengangguran  terbuka  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten Tulungagung. Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Tulungagung.  Tingkat  pengangguran  terbuka  dan  upah  minimum  secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Tulungagung.
Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Tulungagung

## Abstract
This research aims to determine the effect of open unemployment rates and minimum wages on poverty levels in Tulungagung district in 2008-2022. This research is a descriptive quantitative type using multiple linear  regression  analysis  with  the  data  used  in  the  form  of  macro  data  on  poverty  levels,  open unemployment  rates  and  minimum  wages  for  Tulungagung  district  obtained  from  the  Tulungagung Central Statistics Agency (BPS). The research results show that the open unemployment rate has no effect on the poverty rate in Tulungagung Regency. The minimum wage has a partially negative and significant influence  on  the  poverty  level  in  Tulungagung  Regency.  The  level  of  open  unemployment  and  the minimum wage simultaneously have an influence on the level of poverty in Tulungagung district. Keywords: Poverty Rate, Open Unemployment Rate, Minimum Wage, Tulungagung

## PENDAHULUAN
Salah  satu  hasil  upaya  pembangunan  masyarakat  berkelanjutan  dibidang  ekonomi adalah tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan salah satunya tidak  jauh  dari  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat. Pemerintahan setiap  negara  mengkhawatirkan  kemiskinan,  terutama  di  negara-negara berkembang,  khususnya  Indonesia.  Meningkatnya  kemiskinan  dianggap  sebagai permasalahan yang serius karena kemiskinan yang ada saat ini belum teratasi secara tuntas. Hal tersebut bisa dilihat melalui tingkat kemiskinan yang masih naik turun tiap tahunnya.
Tabel 1. Persentase Kemiskinan Jawa Timur, September 2022
Tabel  1  menyatakan  jumlah  penduduk  miskin  dari  tahun  2021  ke  tahun  2022 mengalami kenaikan yakni penduduk miskin pada  2021 sebesar 10,59 persen, menurun 0,10 persen  poin  terhadap  2022.  Penduduk  miskin  pada  2022  sebanyak  4,259  juta,  menurun menjadi 4,236 juta terhadap 2021. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih menjadi masalah serius karena tingkat kemiskinan masih tinggi yaitu di atas 10%.
Tabel 2 menampilkan persentase kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada 2022 persentase penduduk miskin sebesar 6,71 persen berkurang 0,80 persen poin dari tahun 2021 yang mencapai 7,51 persen. Berbeda dengan persentase di Kabupaten Trenggalek yang pada tahun 2021 sebanyak 12,14 persen mengalami penurunan di tahun 2022  sebesar  1,18 persen menjadi 10,96 persen.
Menurut Badan Pusat Statitiska (BPS), faktor pengangguran merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi akan berdampak pada kemiskinan daerah tersebut.
Tabel 3. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota, 2020-2022
Tabel 3 menampilkan TPT di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 sebesar 6,65 persen naik 1,74 persen dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 4,91 persen. Berbeda dengan Kabupaten Trenggalek di tahun 2022 sebesar 5,37 persen naik 0,84 persen dari 3,53 persen di tahun 2021.
Selain jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, upah minimum diduga mampu menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya  kemiskinan.
Terdapat  kesenjangan  diantara  TPT,  upah  dan  tingkat  kemiskinan  di  kabupaten Tulungagung. Dimana ketika TPT dan upah minimum yang meningkat, tetapi kemiskinan yang diukur mengalami penurunan. Hal itu  tidak  selaras dengan  teori (Utami et al., 2022) jika pengangguran naik maka akan menaikan angka kemiskinan begitu juga sebaliknya.

## METODE PENELITIAN
Kuantitatif  deskriptif  dengan  data  makro  dari  BPS  berupa  data  kemiskinan  di kabupaten  Tulungagung,  TPT  kabupaten  Tulungagung,  dan  upah  minimum  kabupaten Tulungagung  periode  2008-2022  secara  berurutan.  Data  kemudian  diuji  dengan  regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Normalitas
Tabel 5. Normalitas
Nilai residual yang terdapat pada sampel (N) berjumlah 15 adalah 0,095. Artinya data normal karena nilai residualnya 0,095 > 0,05 sehingga regresi bisa dipakai untuk menguji hipotesis.

## Multikolinieritas

## Tabel 6. Multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas pada variabel  TPT  dan upah minimum  karena VIF nya kurang dari dari 10 yaitu 1,177 dan toleransinya lebih dari 0,10 yaitu 0,849.
Heterokedastisitas
Tabel 7. Uji Glejser
Nilai  signifikansi  tingkat  pengangguran  terbuka  0,103  sedangkan  untuk  upah minimum kabupaten 0,245. Karena nilai sig keduanya lebih dari 0,05 maka uji glejser sesuai, bisa dipastikan pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedasitas.
Autokorelasi
Tabel 8. Autokorelasi
Tidak terjadi autokorelasi dikarenakan nilai Durbin Watson berada di tengah -2    sampai +2.

## Tabel 9. Koefisien Determinasi (R 2 )
Nilai  koefisien  determinanansi  (R 2 )  0,872  atau  87%,  berarti  variabel  TPT dan  upah bersamaan memberi pengaruh terhadap kemiskinan sebanyak 87%.
Tabel 10. Analisis Regresi Linier Berganda
Dari analisis didapat persamaan regresi sbb :
Y = 114246.766 + 0,302 + -0,025 + e
a. Nilai konstanta 114246,766  artinya jika tingkat pengguran dan upah minimum bernilai nol maka jumlah penduduk miskin adalah 114246 jiwa
b. Nilai  koefisien  regresi  untuk  TPT  bernilai  positif  berarti  jika  TPT  naik 1%  jumlah penduduk miskin akan meningkat sebanyak 0,302%
c. Nilai  upah  minimum  mempunyai  hubungan  negatif  berarti  jika  upah  minimum mengalami kenaikan 1% tingkat  kemiskinan akan menurun 0,025%
Uji T

## Tabel 10. Uji T
Hasil dari tabel diatas sebagai berikut :
1. T hitung tingkat pengangguran terbuka (X1) adalah 1.546 sehingga (1.546) < (1.782) T tabel.  Sedangkan  nilai  signifikasi  yaitu  0,148  >  0,05  hal  tersebut  berarti  TPT  tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan
2. T  hitung  upah  minimum  (X2)  adalah  -9.587  sehingga(-9.587)<(-1.782)  dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya upah minimum  berdampak negatif dan  signifikan terhadap kemiskinan

## Uji F

## Tabel 11. Uji F
F hitung (48,741)  >  (3,89)  F tabel  sedangkan  nilai  sig.  0,000  <  0,05, berarti TPT dengan upah minimum bersamaan berdampak terhadap kemiskinan.

## Pembahasan
Tingkat pengangguran terbuka menunjukan nilai 0,148 > 0,05, artinya bahwa TPT tidak berdampak  terhadap  kemiskinan  sejalan  dengan  penelitian  (Hindayati,  2021) bahwa  TPT tidak berdampak terhadap kemiskinan di kabupaten Rembang. Diketahui pada data tahun 2022 terlihat bahwa jumlah pengangguran naik sedangkan tingkat kemiskinan turun yang mana tidak selaras dengan (Utami et  al., 2022) bahwa jika pengangguran naik maka akan meningkatkan angka kemiskinan begitu pula sebaliknya . Badan Pusat Statistik Tulungagung melalui survei angkatan kerja menyebutkan bahwa kenaikan  jumlah  pengangguran  pada tahun 2022 sebagian besar adalah dampak dari covid-19 banyak pekerja yang terkena PHK sedangkan tingkat kemiskinan yang turun adalah  hasil  dari  upaya  pemerintah  Kabupaten Tulungagung dalam mengentaskan kemiskinan seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), SIPEKA  TETULUNG  (Sistem  Informasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Terintegrasi Tulungagung) dan lain- lain. Bantuan yang diberikan tentunya untuk penduduk yang kurang mampu  tak  terkecuali pengangguran  yang  kurang  mampu  sebagai  penerima  bantuan sehingga  bisa  dikatakan pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  lah  yang  memenuhi kebutuhan pengangguran pada tahun 2022 sehingga terbebas dari kemiskinan. Faktor lain ialah  remitansi  atau  kiriman  uang  dari  luar  negeri  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi peningkatan  ekonomi  atau  penurunan  kemiskinan  seperti  yang  dikatakan  Bupati
Tulungagung Drs. Maryoto Birowo mengenai angka  remitansi  di kabupaten Tulungagung mencapai angka
2  triliun  pertahun.  Menurut  data  dari  BP2MI  (Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia) setiap tahun tercatat ada lebih dari 6 ribu orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) berasal dari Tulungagung. Dr. Maryoto Birowo juga menjelaskan di kabupaten Tulungagung bagian selatan terdapat banyak sekali rumah-rumah bagus namun penghuninya bapak ibu yang sudah tua karena yang muda bekerja diluar negeri agar  bisa  mengirim  uang  untuk membantu perekonomian keluarga.
Selaras dengan penelitian (Sari A. Yulia) tahun 2021 bahwa upah berdampak negatif secara sign ifikan terhadap kemiskinan. Upah minimum menunjukan koefisien regresi ( -994) dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, bermaksud terdapat pengaruh negatif signifikan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan hal tersebut juga berarti jika setiap terjadi kenaikan upah  sebesar  1%  akan  membuat  turun  jumlah  penduduk  miskin  sebesar  994  jiwa  di Kabupaten Tulungagung.
Nilai (48,741)  >  (3,89)  dengan  signifikasi  0,000  <  0,05,  artinya  TPT  dan  upah berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini selaras dengan kajian (Fajriansyah) bahwa TPT dan upah berdampak signifikan terhadap kemiskinan.

## SIMPULAN
1. Pengangguran  terbuka  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten Tulungagung.
2. Upah  minimum  berdampak  negatif  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten Tulungagung.
3. TPT  dan  Upah  Minimum  secara  bersamaan  berdampak  signifikan  terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah, S. El. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. Journal  of  Social Work  and  Social  Service, 1(April), 43 – 50.
Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Lamongan. Independent  : Journal  Of  Economics, 1(3), 191 – 206.
hindayati, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Rembang  Tahun  2011- 2020.
Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. Jurnal  Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(3), 86 – 103. Priseptian,  L.,  &  Primandhana,  W. P.  (2022).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi kemiskinan. Forum Ekonomi, 24(1), 45 – 53. Putra,  Z.,  Wiridin,  D.,  &  Wajdi,  F.  (2022). Implementasi  Upah  Minimum Terhadap  Kesejahteraan  Pekerja. Ahlimedia Book.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
Sutama,  I.  N.,  Asmini,  &  Astika,  S.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 20132017. Jurnal  Ekonomi Dan  Bisnis, 16(3), 281