JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  83-91  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6898.83-91

## MENGAPLIKASIKAN SADD DHARI’AH DALAM PRAKTIK
PENGANGKATAN ANAK PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
(Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane)
Fadiah 1 , Fatimah Zahara 2 , Nurcahaya 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara nasreenfa13@gmail.com

## Abstrak
Dalam tulisan ini menjelaskan tentang peraktek pengangkatan anak pasca terbitnya peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian penelitian  ini  berfokus pada pengangkatan  anak  yang  berbeda  agama  dan  bertempat  di  Kutacane.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengatahui  bagaimana  praktek  pengangkatan  anak  berdasarkan  peraturan  pemerintah  Nomor  54  Tahun 2007 dan juga melihat praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari’ah didalamnya.  penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris,  Sumber  data  yang  di  proleh  dari masyarakat  dan  juga    dari  kajian  terdahulu  yang  mencakup  dokumen  resmi,  buku,  peraturan  perundang undangan, karya  ilmiah  yang berkaitan dengan penyusunan tulisan  ini. Kemudian, Teknik Pengumpulan Data  menggunakan  dokumentasi  dan  wawancara.  Dan  dalam  tulisan  ini  akan  berisi  mengenai pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari’ah pada praktek pengangkatan anak beda Agama.
Kata Kunci: Praktek pengangkatan anak, Beda Agama, Sadd Dhari’ah

## Abstract
This article describes the practice of child adoption after the issuance of government regulation Number 54  of  2007  concerning  the  implementation  of  child  adoption.  Then  this  research  focuses  on  adopting children of different religions and taking place in Kutacane. This study aims to find out how the practice of adopting children is based on government regulation No. 54 of 2007 and also looking at the practice of adopting  children  of  different  religions  in  Kutacane  and  the  application  of  sadd  dhari'ah  in  it.  This research  uses  empirical  legal  methods,  data  sources  obtained  from  the  public  and  also  from  previous studies  which  include  official  documents,  books,  laws  and  regulations,  scientific  works  related  to  the preparation of this paper. Then, Data Collection Techniques use documentation and interviews. And this article will contain the adoption of children based on government regulation No. 54 of 2007, the practice of  adopting  children  of  different  religions  in  Kutacane  and  the  application  of  sadd  dhari'ah  to  the practice of adopting children of different religions.
Keywords: The practice of adopting children, Different Religions, Sadd Dhari'ah

## I. PENDAHULUAN
Pengangkatan  anak  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  pada  Pasal  1  Ayat  1 menyatakan  Bahwa,  “Pengangkatan  Anak  ialah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Dalam masyarakat sering dikenal dengan adopsi anak.
Pada  umumnya  Anak  yang  dijadikan  anak  angkat  biasanya  dari  keluarga  yang  tidak  mampu untuk  memelihara  anaknya  baik  dari  segi  kebutuhan  hidupnya  dan  pendidikan,  atau  bisa  juga anak  terlantar  seperti  anak  yang  dibuang  oleh  orang  tuanya.  Padahal  hak  anak  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  dan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  memberikan perlindungan terhadap hak anak yang secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28  B  Ayat  (1)  yang  berbunyi  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.
Kemudian,  Pada  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  Pasal  34  (1)  berbunyi  bahwa  “fakir miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara”.  Hal  tersebut  menyatakan  bahwa anak-anak  yang  terlantar  harus  dipelihara  oleh  negara  tapi  pada  kenyataannya  kemampuan pemerintah  Indonesia  masih  sangat  terbatas  sehigga  belum  sepenuhnya  dapat  melaksanakan amanah  Undang-Undang  Dasar  tersebut.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  secara  sosiologis masyarakat ikut berpatisipasi seperti keluarga mampu ada yang melakukan pengangkatan anak yang diambil dari anak terlantar karena orang tua kandungnya tidak dapat membiayainya secara layak.
Kemudian  Dijelaskan  dalam  Fatwa  MUI  mengenai  pengangkatan  anak  yakni  dari  hasil Rapat  Kerja  pada  bulan  Jumadil  Akhir  1404  H/Maret  1984  yang  memberikan  fatwa  bahwa: “Pertama,  Islam mengakui  keturunan  (nasab) yang  sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).  Kedua,  Mengangkat  (adopsi)  dengan  pengertian  anak  tersebut  putus  hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari’ah Islam. Ketiga,  Adapun  pengangkatan  anak  dengan  tidak  mengubah  status  nasab  dan  Agamanya, dilakukan  atas  rasa  tanggung  jawab  sosial  untuk  memelihara,  mengasuh  dan  mendidik  mereka dengan  penuh  kasih  sayang,  seperti  anak  sendiri  adalah  perbuatan  yang  terpuji  dan  termasuk amal  saleh  yang  dianjurkan  oleh  Agama  Islam.  Keempat,  Pengangkatan  anak  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  selain  bertentangan  dengan  UUD  1945  Pasal  34,  juga  merendahkan martabat bangsa.”
Dari  fatwa  MUI  juga  diketahui  bahwa  tujuan  prinsipnya  tidak  mengubah  Nasab  dan Agamanya yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata mata  untuk  kebaikan  anak  itu  sendiri  dan  merupakan  wujud  tanggung  jawab  sosial  agar  anak tersebut  dipelihara,  diasuh  dan  dididik  seperti  anak  sendiri.  Namun  prinsipnya  dalam mengangkat  anak  harus  dilakukan  melalui  proses  hukum  dengan  produk  penetapan  dari pengadilan.  Tujuan  pengangkatan  anak  yang  melalui  penetapam  pengadilan  adalah  untuk mendapatkan  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  legalitas  hukum  juga  dokumen  hukum. Prosedur  dan  syarat-syarat  pengangkatan  anak  secara  teknis  telah  diatur  dalam  Peraturan pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  prosedur pengangkatan  anak  tersebut  akan  diuraikan  dalam  pembahasan  selanjutnya (Ahmad  Kamil, 2008) .
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan pengangkatan anak mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak  tersebut,  salah  satunya  yaitu  antara  anak  yang  diangkat  dengan  orang  tua  angkat seharusnya  sama-sama  beragama  sama,  agar  si  anak  tetap  pada  agama  yang  dianutnya  dan apabila dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  anak.  Yang  dimaksud  “setempat” dalam  penjelasan  tersebut  ialah  setingkat  desa  atau  kelurahan.  Oleh  karena  itu  sifatnya pengangkatan  anak  harus  melalui  penetapan  pengadilan  untuk  menghindari  penyeludupan hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan anak, dan pemaksaan agama terhadap anak.
Masalah  pengangkatan  anak  bukanlah  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Sejak  zaman  dahulu telah  dilakukan  pengangkatan  anak  dengan  cara  dan  keinginan  yang  berbeda-beda,  sesuai dengan  sistem  hukum  adat  setempat (Umam  Alfiansyah  Busri,  Afif  Khalid,  2022) .  Sejalan dengan  perkembangan  waktu,  pengangkatan  anak  mengalami  pergeseran.  Sebab  pada  awalnya demi  kepentingan  orang  tetapi  untuk  saat  ini  masalah  pengangkatan  anak  ditujukan  untuk
kepentingan anak yang di angkat. Pengangkatan anak dengan mengusahakan anak mendapatkan kasih  sayang  dari  orang  tuanya  dan  orang-orang  disekelilingnya  serta  menikmati  hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial (Zaini, 1995) . Dengan Bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak  yang  dilaksanaakan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan perundnag-undangan, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada pasal 2.
Namun, dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia masih didapati berbagai masalah, seperti di masyarakat ditemukan orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnta pada akta  kelahiran,  orang  tua  angkat  yang  mengganti  identitas  anak  angkat8,  pengangkatan  anak dilakukan  tanpa  prosedur  yang  benar,  pemalsuan  data,  pegangkatan  anak  beda  agama  dan sebagainya.  Sehingga  untuk  melaksanakan  ketentuan  tentang  pengangkatan  anak,  Pemerintah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak.  Negara  dan  Pemerintah  Indonesia  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya.
Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  terkait  pengangkatan  anak  dimaksudkan  agar dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undang  sehingga  dapat  dicegah  terjadinya penyimpangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  atas  pelaksanaan  pengangkatan  anak,  seperti pengangkatan  anak  dilakukan  tanpa  prosedur  yang  benar,  pengangkatan  anak  yang  berbeda agama  dan  sebagainya.  Pencegahan  penyimpangan  ini  dapat  melindungi  dan  meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.
Namun pada kenyataannya di Kutacane masih ada terjadi berbagai masalah dalam Praktik pengangkatan  anak,  baik  dari  prosedur,  syarat,  legalitas  dan  keabsahan,  serta  akibat  hukum dalam  pengangkatan  anak,  baik  untuk  anak  itu  sendiri  maupun  orang  yang  mengangkat  anak. Salah  satu  contoh  adalah  ketika  observasi  awal  penulis  di  Kutacane,  penulis  menemukan beberapa  persoalan  mengenai  pengangkatan  anak  yaitu:    Pengangkatan  anak  dari  rasa  simpati manusia  sesama  manusia,  saling  tolong  menolong  anak-anak  kecil  yang  terlantar,  anak-anak yang  tidak  mampu.  Tetapi  dilakukan  adanya  perbedaan  agama  oleh  orang  tua  angkat  dengan anak angkat dan ini  Tidak  sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 3 ayat  1.  Kemudian  masih  ditemukan  pengangkatan  anak  secara  ilegal  yaitu  tidak  melalui penetapan  pengadilan  Jika  pengangkatan  anak  yang  terjadi  akan  terus  berlanjut  maka  akan membuka  peluang  bagi  orang  mengangkat  anak  yang  berbeda  agama  dengan  orang  tua angkatnya,  yang  akan  mengakibatkan  berbaurnya  agama  dalam  suatu  keluarga,  bisa  terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat.
Dalam  konteks  metodologi  penemuan  Hukum  Islam,  sadd  dhari’ah  dapat  diartikan sebagai  suatu  usaha  yang  sungguh-sungguh  dari  seorang  mujtahid  untuk  menetapkan  hukum dengan  melihat  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  yaitu  dengan  menghambat  sesuatu  yang menjadi  perantara  pada  kerusakan (Muadi,  2003) .  Upaya-upaya  pencegahan  sebagaimana disebutkan  merupakan  ranah  sadd  dhari’ah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kemaslahatan, menjamin  dan  melindungi  kepentingan  terbaik  bagi  tumbuh  kembang  anak.  Maka  akan  sangat sinkron  jika  sadd  dhari’ah  digunakan  sebagai  mata  pisau  analisis  terkait  pengangkatan  anak yang berbeda agama.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini dilakukan secara empiris. penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan  atau  dicari  sendiri  dengan  mempelajari  kejadian  yang  ada  dilapangan  atau masyarakat  yang  berkenaan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Dalam  hal  ini,  terkait “Mengaplikasikan Sadd Dhari’ah Dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  (Studi  Empiris Pengangkatan  Anak  Yang  Berbeda  Agama  Di  Kutacane)”.  Kemudian  Penulis  menjadikan hukum sebagai dasar dari  sebuah alat analisis untuk dapat menanggapi isi hukum yang sedang
dihadapi  sehingga  diharapkan  memperoleh  argumentasi,  teori  ataupun  konsep  dalam menyelesaikan masalah (Ali, 2018) .
Kemudian Sumber data akan diperoleh secara langsung dari masyarakat. Kemudian  data dari  pustaka.  Adapun  bahan  pustaka  yang  mencakup  dokumen  dokumen  resmi,  buku  buku literatur,  peraturan  perundang  undangan,  kartya  ilmiah,  artikel  serta  dokumen  dokumen  yang berkaitan  dengan  penelitian  yang  sedang  dibahas.  Kemudian,  Teknik  Pengumpulan  Data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun
Pengaturan  yang  mengenai  prosedur  permohonan  pengangkatan  anak  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan pengangkatan anak terbitan  departemen  sosial  Republik  Indonesia,  Direktorat  Jendral  Pelayanan  dan  Rehabilitasi Sosial Dirertorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:
a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten atau Kota dengan melampirkan (Angga Aidry Ghifari, 2020) .
1) Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial
2)  Surat  penyerahan  anak  dari  instansi  Sosial  provinsi  atau  kabupaten  atau  kota  kepada Organisasi Sosial (ORSOS)
3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orang tua angkat
5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
6) Fotokopi surat nikah caln orang tua angkat
7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah
8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater
9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja
b.  Permohonan  izin  pengangkatan  anak  diajukan  pemohon  kepada  kepala  dinas  sosial  atau instansi sosial provinsi atau kabupaten atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai
2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami istri)
3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat
c.  Dalam  hal  calon  anak  angkat  yang  sudah  berada  dalam  asuhan  keluarga  calon  orang  tua angkat dan tidak berada dalam  asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat  membuktikan  kelengkapan  surat-surat  mengenai  penyerahan  anak  dan  orang  tua  atau wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat  kabupaten  atau  kota  setempat,  termasuk  surat  keterangan  kepolisian  dalam  hal  latar belakang dan data anak yang diragukan asal usulnya
d. Proses penelitian kelayakan
e. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah.
f.  Surat  keputusan  kepala  dinas  sosial  atau  instansi  sosial  provinsi  atau  kabupaten  atau  kota bahwa  calon  orang  tua  angkat  dapat  diajukan  ke  pengadilan  negeri  untuk  mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat
g. Penetapan pengadilan
h. Penyerahan surat penetapan pengadilan (Balati, 2013) .
Ketentuan  peraturan  perundangan  juga  telah  diatur  mengenai  syarat-syarat,  proses  dan prosedur pengangkatan anak secara rinci dalam PP RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangakatan Anak.  Syarat  pengangkatan  anak  meliputi  syarat  materil  dan  syarat  administratif  bagi  calon orangtua  angkat  atau  calon  anak  angkat.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007 pasal 12.
a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak 4) memerlukan perlindungan khusus.
b. Usia anak angkat sebagaimana di maksud ayat (1) hauruf a, yaitu:
1) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
2)  anak  berusia  6  (enam)  tahun  sampai  dengan  belum  berusia  12  (dua  belas)  tahun, sepanjang ada alasan mendesak
3)  anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
Kemudian  calon  orang  tua  angkat  juga  memiliki  syarat-syaratnya,  Pasal  13  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 a. Sehat jasmani dan rohani b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
f. Tidak merupakan pasangan sejenis
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
i.  Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
j.  Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
l.  Telah  mengasuh  calon  anak  angkat  paling  singkat  6  (enam)  bulan,  sejak  izin  pengasuhan diberikan
m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial
Rangkaian syarat, alur dan prosedur yang harus dilakukan baik sebelum maupun setelah proses  pengangkatan  anak  tidak  lain  hanya  didasari  oleh  usaha  pemenuhan  perlindungan  bagi anak  angkat  oleh  pemerintah.  Dan  pada  intinya  pemerintah  melalui  perundang-undangannya telah  menggariskan  suatu  keharusan  adanya  penetapan  pengadilan  dan  atau  keharusan mengikuti peraturan perundang-undangan meskipun pengangkatan anak dilakukan berdasarkan secara hukum adat.
Mengenai teknis pengangkatan anak menurut hukum adat, dalam Pasal 17 (1) Permensos RI  No.  110/HUK/2009  ditegaskan  bahwa,  Pengangkatan  Anak  antar  Warga  Negara  Indonesia yang  berdasarkan  adat  kebiasaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  (2) Kepala  Instansi  Sosial  provinsi  dan  kabupaten/kota  berkewajiban  melakukan  pencatatan  dan pendokumentasian  terhadap  Pengangkatan  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).  (3) Pengangkatan  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dimohonkan  penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam masyarakat masih sangat  lazim terjadi pengangkatan anak  yang dilakukan  secara kekeluargaan  tanpa  melalui  mekanisme  penetapan  pengadilan.  di  mana  orangtua  angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orangtua dari anak angkat  tanpa  melalui  prosedur  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  perundangan. Pengangkatan  anak  dalam  jenis  apapun  selama  tidak  mengikuti  ketentuan  perundangan  dan pengesahan  melalui  penetapan  pengadilan  sebagaimana  tersebut  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan pengangkatan anak ilegal di luar penetapan pengadilan.
Dalam  kasus  seperti  ini  dapat  dipastikan  bahwa  jaminan  perlindungan  keamanan  dan kesejahteraan  anak  angkat  tidak  dapat  terwujud.  Anak  angkat  yang  tidak  memperoleh pengakuan melalui penetapan pengadilan tidak akan dapat menuntut haknya sebagaimana yang didapat  anak  angkat  secara  sah  yang  diakui  oleh  negara.  Pengangkatan  anak  tersebut  rentan
sekali  terjadinya  pelanggaran  terhadap  HAM  seperti  perdagangan  anak  (human  trafficking), eksploitasi  atau  perbudakan  anak,  perekrutan  anak  dalam  organisasi-organisasi  terlarang  dan lainnya.
Pemerintah telah berupaya mengurangi segala bentuk pelanggaran yang merugikan anak. Bagi anak angkat yang telah telanjur diadopsi baik secara kekeluargaan atau adat setempat dapat dimohonkan  penetapan  pengadilan  atau  pengesahan.  Pengangkatan  Anak  untuk  memperoleh status  hukum  anak  dan  kepastian  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  walaupun  hanya  telah  dilakukan  pencatatan  dan  pendokumentasian  oleh  Kepala Instansi Sosial provinsi dan kabupaten/kota
2. Praktek Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama Di Kutacane
Berdasarkan  penelitian  yang  telahdilakukan  oleh  penulis  menerangkan  bahwa  tidak  ada laporan terkait anak angkat beda agama dengan orang tua angkatnya, dan di Dinas Sosial Aceh Tenggara  juga  tidak  mengizinkan  atau  mengeluarkan  surat  pernyataan  dari  orang  tua  kandung bahwa calon anak angkat yang menyatakan untuk mengizinkan sang anak mengikuti keyakinan orang tua angkatnya seperti terjadinya di daerah bali. Hanya ada anak angkat dari daerah  yang berbeda.
Kemudian  dalam  Fatwa  MUI  Tahun  1984  angka  3  dikatakan  bahwa  pengangkatan  anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya hanya diperbolehkan untuk anak angkat non Islam  kepada  orang  tua  angkat  islam  dan  tidak  di  perbolehkan  terhadap  anak  angkat  Islam kepada  orang  tua  angkat  non  islam.  Jika  anak  non  islam  mengubah  agama  nya  diperbolehkan asal tidak mengubah nasabnya tetapi jika tidak di rubah agama nya juga di perbolehkan. Seperti terjadinya  prang  badar  dan  uhud,  bahwa  tawanan  tersebut  tidak  pernah  diperlakukan  dengan buruk  dan  untuk  penebusan  tawanan  tersebut  harus  mengajarkan  tulis  menulis  kepada  anak kaum muslimin dan hal tersebut tidak memaksakan tawanan tersebut untuk masuk agama islam dan tidak boleh dijadikan saudara. Jadi dalam kejadian tersebut adanya anak didik dari tawanan tersebut  hanya  sebatas  untuk  mendidik,  tidak  dijadikan  anak  asuh  atau  anak  angkat.  Contoh seperti anak angkat ronaldo, anak tersebut hanya di beri pembiayaan, tetapi aktenya tetap bahwa dia anak dari orang aceh (Cahyono, 2018) .
Oleh  karena  itu  hanya  nasab  yang  tidak  boleh  di  ubah,  tetapi  agama  bisa  di  ubah  dan mencegah lebih baik dari pada mengobati. Logika nya kita di asuh oleh orang non islam, maka makanan  dari  non  islam  tersebut  kita  makan  dan  itu  haram.  Sebagaimana  sudah  diketahui bahwa makanan mereka adalah babi ataupun anjing, itu jelas sudah di haramkan dalam Islam Kaidah  yang  bisa  diambil  yaitu  ambil  yakinnya  dan  buang  ragunya.  Pegangkatan  anak  beda agama  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  non  islam  adalah  hal  yang  diragukan  karna  tidak  tahu nantik  bagaimana  anak  tersebut.  Kemudian,  Ayat  yang  menjelaskan  tidak  boleh  mengangkat anak beda agama belum ditemukan oleh ketua MPU Kutacane, tetapi ada ayat yang tidak boleh menjadikan orang nasrani sebagai teman akrab mu. Oleh karena itu anak asuh beda agama dan jika  satu  rumah  berarti  sudah  menjadi  akrab.  Dan  yang  di  maksud  “aulia”  bukan  hanya pemimpin, tetapi kawan akrab.
3. Analisis Terhadap Mengaplikasikan Sadd Dhari’ah Dalam Praktik Pengangkatan Anak Beda Agama
Dalam  amaliyah  sehari-hari  sering  dijumpai  berbagai  fenomena  yang  memerlukan  suatu kepastian  hukum  baru  secara  syar’i.  Berbagai  model  kasus  muncul  di  era  modern,  sehingga menuntut dinamisasi hukum  Islam. Dengan demikian, seorang hamba diharuskan  agar berhati- hati  dalam  menentukan  hukum  baru  tersebut.  Kajian  yang  mendalam  dengan  didasari  ilmu syari’at  yang  kokoh  serta  keimanan  dan  ketaqwaan  diharapkan  mampu  menuntu  manusia (seorang  mukallaf)  kepada  pengetahuan  yang  benar  tentang  hak  dan  kewajibannya,  baik interaksinya  dengan  Allah  maupun  dengan  sesama  manusia  Terutama  maslaah  nasab  dan hubungan keluarga Islam sangat memperhatikan, karena berkait dengan urusan yang lebih jauh. Contoh  seperti  maslah  perkawinan  beda  agama.  Di  Indonesia  kasus  perkawinan  beda  agama cukup  sering  dijumpai,  walaupun  sering  mendapat  protes  dari  berbagai  kelompok.  Bahkan
secara  legislasi  Majelis  Ulama  Indonesia  sudah  melarang  praktik  perkawinan  tersebut.  Begitu juga dalam KHI pasal 40 dan 44 ajma’ rabithah juga mengharamkan perkawinan beda agama ini dengan alasan  akan menggoyahkan  akidah  khususnya keturunan mereka. Juga  anak  yang  akan dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut (Lendy  zelvien  adhari,  irni  sri  cahyanti,  2021) .  Jika dihubungkan  dengan  perkawinan  antar  agama  dalam  konteks  ke  Indonesiaan  dapat  diduga bahwa  larangan  MUI  maupun  KHI  tersebut  atas  pertimbangan  kemaslahatan  dan  menghindari kemasfsadatan.  Terutama  melindungi  akidah  anak.  Begitu  juga  halnya  dengan  orang  tua  non islam melakukan pelaksanaan pengangkatan anak terhadap anak islam. Karna secara psikologis orang tua lebih dekat kepada anak dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
Dalam  hukum  Islam  terkait  sumber-sumber  hukum  dikenal  suatu  istilah  sumber  hukum yaitu  sadd  al-dzari’ah.  Wahbah  al  zuhaili  memberikan  definisi  sadd  al-dzari’ah  sebagai  upaya mencegah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kerugian atau menyumbat jalan yang  menyebabkan  seseorang  mengalami  kerugian.  Konsep  pencegahan  terhadap  terjadinya kerusakan atau kerugian ini merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum diperlukan mewujudkan  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  terjadi.  Eksistensi  hukum  sangat diperlukan  dalam  mengatur  kehidupan  manusia.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya (Ahmad Kamil, 2008) . Berkaitan  dengan  adat  pengangkatan  anak  berbeda  agama  dengan  orang  tua  angkatnya yang  manakala  dihubungkan  dengan  konsep  sadd  al-dzari’ah  tampak  selaras  sebagai  upaya menutup  dan  mengunci  perantara  jalan  yang  berakibat  pada  keadaan  yang  merugikan  atau membahayakan  dan  atau  diduga  merugikan  atau  membahayakan  bagi  perkembangan  anak. Seorang anak yang masih mumayyiz (masih kecil) pada dasarnya secara psikologis dan biologis sangat  membutuhkan  perawatan  dan  pengasuhan  dari  ibu  kandung  dan  orang  terdekatnya,  hal tersebut  untuk  menumbuhkan  kedekatan  emosional,  sikap  hormat  dan  taat  pada  orang  tuanya, juga  menumbuhkan  sifat-sifat  kelembutan,  simpati  dan  empati  yang  diwariskan  dari  orang  tua yang  mendidiknya.  Oleh  karena  itu,  anak  mumayiz  yang  diasuh  oleh  orang  tua  non  islam merupakan  bentuk  sadd  al-dzari’ah  terhadap  tumbuh  kembang  anak  yang  berati  membentengi akibat buruk yang dimungkinkan timbul dalam tumbuh kembang anak yang tidak optimal Menurut  muhammad  Abu  zahrah,  menentukan  hukum  pada  al  dzari’ah  erat  kaitanya dengan  motif  tujuan  (maqasid)  dan  saran  jalan  (wasail)  dalam  setiap  tindakan  atau  perbuatan seseorang.  Ketentuan  sadd  al-dzariah  mengatur  bahwa  suatu  perbuatan  yang  diperbolehkan (mubah)  manakala  mengantarkan  pada  kerugian  atau  bahaya  (mafsadat)  maka  perbuatan perantara  tersebut  juga  dilarang,  sebaliknya  suatu  perbuatan  perantara  sarana  yang diperbolehkan  apabila  berakibat  mendatangkan  kebaikan,  manfaat  (maslahat)  maka  perbuatan wasilah tersebut diperbolehkan.
Demikian halnya persoalan pengangkatan anak, meskipun pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum negara, adat atau hukum Islam, namun ketika jalan, sarana yang terwujud dalam ketentuan syarat dan proses pengangkatan anak tersebut  terlanggar  yang  berakibat  pada  hilangnya  kepastian  dan  kedudukan  hukum  atas pengangkatan  anak,  menghalalkan  apa  yang  haram.  maka  pengangkatan  anak  secara  adat tersebut  harus  di  tolak  demi  pertimbangan-pertimbangan  tersebut.  Atas  dasar  ini,  penolakan pengangkatan  anak  yang  diasuh  oleh  orang  tua  non  islam  selaras  dengan  prinsip  sadd  al- dzari’ah untuk menghindari dan mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya, yaitu tercabiknya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kedudukan anak angkat di kemudian hari, sebab proses-proses  permulaan  adopsi  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
Sadd  al-dzari’ah  yang  diterapkan  yaitu  menutup  kemungkinan  terjadinya  menghalalkan yang  haram,  mengganggu  akidah  anak  yang  akan  dapat  menyalahi  prinsip  pengangkatan  anak menurut  undang-undnag  dan  Islam.  Fatwa  MUI  tahun  1984  angka  3  yaitu  pengangkatan  anak dengan  tidak  mengubah  status  nasab  dan  agamanya.  yang  mana  dalam  hal  tersebut pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan agama di perkenankan untuk pengangkatan anak beda agama bertentangan dengan Undang-undang Nomor 54 tahun 2007 pasal 3 angka 1 yaitu
calon  orang  tua  angkat  harus  seagama  dengan  agama  yang  dianut  oleh  calon  anak  angkat (Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, 2021) .
Seperti yang dikatakan ketua MPU Kutacane bahwa di perkenankan jika orang tua yang beragama islam melakukan pengangkatan anak non islam, tapi tidak untuk orang tua non islam yang mengasuh anak islam. Walaupun dalam non muslim juga membahas pengangkatan  anak, tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 9 ayat 2 yaitu pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  kebiasan  setempat  dapat  dimohonkan  penetapan pengadilan.  Dan  mengikuti  syarat-syarat  yang  telah  tertuang  dalam  pasal  13.  Sadd  al-dzari’ah yang diupayakan adalah menutup jalan, perantara yang merugikan bagi hidup anak sebab akan merusak  tauhid,  menghalalkan  apa  yang  diharamkan.  Adanya  laporan  dari  masyarakat,  harus ada  kepedulian  organisasi  dari  orang-orang  yang  mempunyai  kekuasaan,  menyelenggarakan penyuluhan  dan  bimbingan  masyarakat  terkait  pengangkatan  anak,  digunakan  sebagai  sarana penutup  segala  resiko  terburuk  yang  diduga  muncul  pada  anak  pasca  dijadikan  sebagai  anak angkat.
Sadd al-dzari’ah dari pertimbangan penulis ialah menutup jalan anak angkat yang di asuh oleh  orang  tua  non  muslim  yang  tidak  sejalan  dengan  penegakan  hukum.  Pengharusan  adanya penetapan  pengadilan  adalah  sebagai  upaya  menutup  pintu  pengangkatan  anak  terhadap  orang tua  non  islam  yang  akan  menganggu  tumbuh  kembangnya  anak.  Walaupun  proses pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  non  islam  adalah  untuk  memberikan pendidikan,  nafkah,  dan  rasa  belas  kasih  terhadap  anak  yang  terlantar,  anak  yang  kekurangan ekonomi  dari  orang  tua  kandungnya  adalah  prilaku  yang  baik  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adanya  sadd  al-dzari’ah  merupakan  upaya  dari  perlindungan  hukum.  Perlindungan hukum ialah sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai- nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.29 Istilah perlindungan hukum ini jika ditautkan  dengan  literasi  hukum  Islam  mengenai  sumber-sumber  hukum  dalam  Islam  akan tampak sejalan dengan konsep sadd al-dzari’ah.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Perlindungan  anak  mengacu  pada  hak-hak  asasi  anak  yang  melekat  padanya  sejak  anak  itu dilahirkan, yaitu: Perlindungan terhadap agama, Perlindungan terhadap kesehatan, Perlindungan terhadap  pendidikan,  Perlindungan  terhadap  hak  sosial,  Perlindungan  yang  sifatnya khusus/eksepsional.  Pengangkatan  anak  harus  melalui  mekanisme  penetapan  pengadilan. Kemudian, Setelah keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 masih sangat banyak pengangkatan anak tidak melalui mekanisme penetapan pengadilan, dan tidak mengikuti syarat- syarat yang ada di peraturan tersebut.
Konsep  sadd  al-dzari’ah  sebagai  upaya  menutup  dan  mengunci  perantara  jalan  yang berakibat  pada  keadaan  yang  membahayakan  bagi  perkembangan  anak  atau  dapat  disebut menutup  jalan  dan  perantara  yang  merugikan  bagi  hidup  anak  sebab  akan  merusak  tauhid, menghalalkan apa yang diharamkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kamil, M. F. (2008). Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia . Rajawali Pers. Ali, Z. (2018). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Angga  Aidry  Ghifari,  I.  G.  Y.  (2020).  Pengaturan  Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  Berdasarkan  Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. Jurnal Kertha Negara , 8 (2). Balati, D. (2013). Proses Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia. Jurnal Lex Privatum , 1 (1). Cahyono. (2018). Terobosan  Hakim  dalam  engadili  Hard  Cases  enuju  Keadilan  Yang  Progresif,  Varia Peradilan .
Kawakib  Kawakib,  Hafidz  Syuhud,  Y.  Y.  (2021).  Sadd  Al-Dzari’ah  Sebagai  Hukum  Islam  Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm. Jurnal Al-Bayan , 4 (1). Lendy  zelvien  adhari,  irni  sri  cahyanti,  D.  (2021). Struktur  Konseptual  Ushul  Fiqh .  Widina  Medua
Utama. Muadi.  (2003). Sadd  Dzariah  dalam  Hukum  Islam”.  Dalam  jurnal  Tafaqquh:Hukum  Ekonomi  Syariah dan Ahwal Syaksiyyah . UIN Sunan Kalijaga. Umam  Alfiansyah  Busri,  Afif  Khalid,  N.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pengangkatan  Anak  Oleh Orang Tua Yang Berbeda Agama . Universitas Islam Kalimantan.
Zaini, M. (1995). Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum . Sinar Grafika.