## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10

## Implementasi  Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual

## Maria Novita Apriyani
Faku ltas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Email: maria.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
Sexual  violence  cases  are  rife  in  our  environment.  The  current  Criminal  Code  (KUHP)  only  focuses  on punishing the perpetrators and has not considered the best legal remedies for victims of sexual violence. This study aims to determine the implementation of  restitution to fulfill the rights of victims of sexual violence crime. This research is an empirical study by looking at the implementation of restitution of the laws and regulations run by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of this study indicate that the victim's application for restitution can be submitted through the LPSK along with the criminal process, even starting from the beginning of the investigation. The challenges faced by LPSK as an institution that facilitates restitution for victims of sexual violence include. The a limited number of psychologists in some areas.  Lack  of support  from the  community. The fulfillment  of restitution rights that have not been implemented effectively. The obstacle experienced by law enforcement  officers in implementing restitution for victims of sexual violence is that there has not  been a coercive effort  for perpetrators of sexual violence to pay restitution decided in court.

## Keywords: Implementation; Restitution; Victim; Sexual Violence

## ABSTRAK
Kasus kekerasan seksual  marak terjadi di lingkungan sekitar kita.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  saat  ini  hanya  berfokus  untuk  menghukum  pelakunya  belum  memikirkan  upaya  hukum  yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi restitusi sebagai  pemenuhan  hak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian empiris dengan meilihat pelaksanaan restitusi dari peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK bersamaan dengan proses pidana bahkan dimulai dari awal  penyidikan.  Tantangan  yang  dihadapi  LPSK  sebagai  lembaga  yang  memfasilitasi  restitusi  bagi korban  kekerasan  seksual  diantaranya  terbatasnya  psikolog  di  beberapa  daerah,  kurangnya  dukungan dari masyarakat, pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat  penegak  hukum  dalam  implementasi  restitusi  bagi  korban  kekerasan  seksual  adalah  belum diaturnya  upaya  paksa  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  untuk  membayar  restitusi  yang  diputus  di pengadilan.
Kata Kunci: Implementasi; Restitusi; Korban; Kekerasan Seksual

## PENDAHULUAN
Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya,  disamping  itu  para  pelaku  tindak  pidana  juga  memanfaatkan  teknologi guna  mendukung  terlaksananya  suatu  kejahatan.  Berbagai  jenis  kejahatan  baru
Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Maria Novita Apriyani )
semakin  bermunculan  diantaranya cyber  terrorism,  revenge  porn,  cybercrime , human trafficking ,  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  perempuan  serta  berbagai  jenis kejahatan lainnya. Sebagai contoh kasus perdagangan orang terdapat tantangan dalam pelaksanaannya,  diantaranya  penyidik  yang  belum  memiliki  ketrampilan  mumpuni untuk  menjelaskan  hak-hak  korban,  yang  salah  satunya  adalah  restitusi.  Hal  tersebut membuat  para  penegak  hukum  cukup  kesulitan  dalam  melakukan  penyelesaian perkara pidana.
Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri  namun  yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah  terkait  dengan  korban  tindak pidana  yang  menderita  kerugian materiil maupun immaterial disamping  pula perlindungan  terhadap  korban.  Kedudukan  korban  saat  ini  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dirasa  belum  optimal  dikarenakan  Kitab  Undnag- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  belum  secara  tegas  merumuskan  ketentuan  yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  juga  tidak  merumuskan  jenis-jenis  pidana  restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri. 1
Peran  saksi  dan  korban  guna  mengungkap  suatu  fakta  terjadinya  peristiwa  pidana sangatlah  penting.  Para  saksi  dan  korban  inilah  yang  mengalami,  melihat  dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting  untuk  menghasilkan  salah  satu  alat  bukti  yang  sah,  faktanya  para  saksi  dan korban sering mengali tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, hingga tindakan kekerasan  dari  pihak  yang  berseberangan  yang  berusaha  menggagalkan  atau menghalang-halangi  saksi  dan  korban  tersebut  agar  tidak  memberikan  kesaksiannya dalam suatu proses hukum.
Berdasarkan  laporan  tahunan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  tahun 2020, sepanjang tahun 2020 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan  perlindungan  sejumlah  1454  permohonan.  Hal  ini  jelas  terlihat  terjadi penurunan  permohonan  pada  tahun  sebelumnya  yakni  tahun  2019  sejumlah  1898 permohonan. Jumlah terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berstatus  sebagai  saksi,  korban,  saksi  pelaku,  pelapor  dan  saksi  ahli  berjumlah  2.785 orang.  Sepanjang  tahun  2020  seluruh  terlindung  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  telah  mendapatkan  sejumlah  4.478  program  perlindungan  seperti bantuan  medis,  bantuan  psikologis,  rehabilitasi  psikososial,  restitusi,  kompensasi, perlindungan fisik serta pemenuhan hak prosedural. 2
Perlindungan  bagi  korban  tindak  pidana  dan  pemenuhan  hak  bagi  korban  tindak pidana  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan. Peraturan  yang  terkait  dengan  perlindungan  korban  tindak  pidana  tertuang  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan
1 Siswantoro Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 49.
2 Fakhrul Haqiqi, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” 2021 <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269> [diakses 14 April 2021].

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10
Korban.  Perlindungan  yang  dimaksud  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemeberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  atau lembaga  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  yang  bersangkutan. Disamping  itu  pula  terdapat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu  upaya  pemenuhan  hak  atas  korban  adalah  restitusi.  Restitusi  adalah  ganti  rugi yang  diberikan  kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Salah  satu  korban  tindak  pidana  yang  patut  untuk  dilindungi  adalah  korban  tindak pidana  kesusilaan.  Kasus  kekerasan  seksual  menjadi  isu  yang  memprihatinkan  di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasinya tindak kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),  sebanyak  533  terlindung  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  anak  dan perempuan. Jumlah permintaan perlindungan tersebut meningkat dimana sebelumnya pada  tahun  2019  sejumlah  507  terlindung  dan  pada  tahun  2018  sejumlah  401 terlindung. 3
Kasus  kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  kapan  saja  tanpa  mengenal waktu  dan  tempat.  Kasus  kekerasan  seksual  marak  terjadi  di  lingkungan  sekitar  kita seperti contohnya kasus incest (pernikahan dengan hubungan darah), pemerkosaan di lingkungan  pendidikan  serta  tempat  kerja.  Selama  ini  susbtansi  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual seutuhnya. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya  berfokus  untuk  menghukum pelakunya  belum  memikirkan  upaya  hukum  yang  terbaik  bagi  korban  kekerasan seksual,  disamping  itu  pula  juga  belum  mencakup  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual yang  terus  berkembang  saat  ini.  Kedudukan  korban  dalam  kitab  Undang-Undnag Hukum  Pidana  Nampak  belum  optimal  dibandingkan  dengan  kedudukan  pelaku. 4 kedudukan  korban  sebagai  subjek  hukum  memiliki  kedudukan  sederajat  di  depan hukum (equality before the law). 5
Korban  kekerasan  seksual  di  Indonesia  mayoritas  dialami  oleh  anak  dan  perempuan. Anak  mempunyai  peran  dalam  kehidupan  bangsa  sebagai  potensi  sumber  daya manusia  yang  menentukan  eksistensi  dan  kejayaan  bangsa.    Dalam  tindak  pidana kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang  sering  dilakukan  oleh  orang  dewasa  atau  yang  berusia  lebih  tua  dari  anak tersebut  biasanya  menggunakan  rangsangan  seksual.  Suatu  perbuatan  yang
3 Fakhrul Haqiqi.
4 Azmiati Zuliah Marlina, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hal. 61.
5 Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 24.
Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Maria Novita Apriyani )
merupakan  tindak  pidana  pastilah  ada  korban  yang  mengalami  dan  merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut. 6
Kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  didefinisikan  secara  sederhana  sebagai  segala bentuk  perilaku  yang  dilakukan  pada  perempuan  yang  memunculkan  akibat  psikis berupa  perasaan  takut  hingga  beakibat  berupa  perlukaan  fisik.  Definisi  yang  sangat luas ini mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan yang war negaranya menjadi korban  kekerasan. 7 Kekerasan  seksual  meliputi  suatu  perbuatan  yang  mencakup pelecehan  seksual  hingga  memaksa  seseorang  melakukan  hubungan  seksual  tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya  kebutuhan  seksual  pelaku.  Kejahatan  kekerasan  seksual  berakibat  pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius. 8
Meskipun  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  telah  menjamin  rasa  aman  dalam  memberikan  keterangan  pada  proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  membuat  korban  cenderung  lebih memilih  untuk  diam.    Berkaitan  dengan  tanggungjawab  tersebut,  salah  satu  bentuk upaya  melindungi  korban  kekerasan  seksual  khususnya  pada  anak  juga  harus diperhatikan  terkait  tanggungjawab  terhadap  anak  oleh  orangtua  dan  keluarga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 9
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hal  yang  menjadi  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  penulisan  ini  adalah:  (1)  bagaimana  prosedur  pelaksanaan  pengajuan  dan pemberian  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini; (2)  apa kendala dan tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian empiris menggunakan metode pendekatan analisis peraturan  perundang-undangan  yang  ada  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  studi observasi,  yaitu  memberikan  gambaran  mengenai  praktik  yang  dialami  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mengamati kondisi-kondisi yang terjadi untuk  melihat  implementasi  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan didukung data dari  studi  pustaka  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  antara  lain  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  Peraturan  Pemerintah
6 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hal. 41.
7 Niken Savitri dan Aep Gunarsa, HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 48.
8 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 32.
9 Renaldi P. Bahewa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia,” Lex Administratum , 4.4 (2016), 21 – 28.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10
Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

## PEMBAHASAN

## Prosedur  Pelaksanaan  Pengajuan  Restitusi  bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual
Konsep  ganti  rugi  yang  dikenal  di  Indonesia  diantaranya  adalah  restitusi  dan kompensasi.  Ganti  kerugian  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  bagi  korban secara  langsung,  namun  pada  prakteknya  baik  restitusi  maupun  kompensasi  sebagai bentuk  ganti  rugi  belum  dikenal  dan  dipahami  baik  oleh  aparat  penegak  hukum maupun  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan.  Perbedaan  antara  restitusi  dan kompensasi  dapat  dilihat  dari  dua  hal.  Pertama,  kompensasi  merupakan  tuntutan pemenuhan  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  korban  melalui  suatu  permohonan  yang dibayar  oleh  masyarakat  atau  negara. Dalam  kompensasi  tidak mensyaratkan adanya penghukuman  terhadap  pelaku  kejahatan.  Kedua,  pada  restitusi  tuntutan  ganti  rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan. 10
Pelaksanaan  restitusi  harus  sesuai  dengan  prinsip  Pemulihan  dalam  Keadaan  Semula (restutio  in  integrum) ,  hal  tersebut  merupakan  suatu  upaya  yang  dapat  dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi.  Meskipun  didasari  bahwa  tidak  akan  mungkin  korban  tindak  pidana  kembali pada  kondisi  pada  saat  sebelum  mengalami  kerugian  yang  ia  derita.  Prinsip  ini  juga menegaskan  bahwa  bentuk  pemulihan  yang  hendak  dilakukan  pada  korban  haruslah mencapai  suatu  kelengkapan  dalam  pemulihan  dan  mencakup  berbagai  aspek  yang ditimbulkan  akibat  kejahatan.  Melalui  pengajuan  restitusi,  korban  diharapkan  dapat dipulihkan  kebebasan,  hak-hak  hukum,  status  sosial,  kehidupan  keluarga  dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya. 11
Perlindungan  saksi  dan  korban  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  telah  mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam  hukum  pidana  materiil  maupun  hukum  pidana  formil.  Terdapat  kebingungan bagi  korban  tentang  mekanisme  yang  akan  digunakan  dalam  mengajukan  tuntutan restitusi,  dapat  disebabkan  karena  tidak  ada  keselarasan  dalam  prosedur  pengajuan hak  atas  restitusi  itu  sendiri. 12 Dalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  para aparat  penegak  hukum  berfokus  bukan  hanya  menghukum  para  pelaku  kejahatan seksual  saja  namun  perlu  diingat  ada  hak  korban  berupa  ganti  kerugian  (restitusi) akibat  tindak  pidana  kekerasan  seksual  tersebut.  Masyarakat  dan  seluruh  pihak  yang berkepentingan  perlu  juga  memperhatikan  hak-hak  korban  kekerasan  seksual. Restitusi  yang  diberikan  pada  korban  tindak  pidana  kekerasan  seskual  bentuknya
10 S Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 138.
11 Sapti Prihatmini et al., “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi K orban Kejahatan Seksual,” 2019 <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F. H_Jurnal_Sapti P_Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
12 Wahyu Wagiman et al., Praktik kompensasi dan restitusi di Indonesia: sebuah kajian awal (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hal. 12.
Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Maria Novita Apriyani )
beragam  mulai  dari  penggantian  biaya  perawatan  medis  hingga  psikologis,  hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti  kerugian  yang  timbul  akibat  penderitaan  yang  berakibat  langsung  dari  suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  sebagai  lembaga  yang  dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan  pemenuhan  hak  saksi  dan  korban  berperan  mendampingi  korban  tindak  pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak- haknya  dalam  mendapatkan  restitusi.  Pengajuan  permohonan  restitusi  bagi  korban tindak  pidana  berdasarkan  pasal  7A  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dapat  diajukan  sebelum  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  atau  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap  melalui  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK).
Jika  permohonan  restitusi  diajukan  sebelum  keputusan  hukum  yang  berkekuatan hukum  tetap (inkracht) Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  dapat mengajukan  restitusi  kepada  pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan.  Jika  korban tindak  pidana  meninggal  dunia,  restitusi  dapat  diberikan  kepada  keluarga  yang merupakan  ahli  waris  korban  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

## Kendala  Dan  Tantangan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (LPSK)  Dalam Memfasilitasi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Untuk  Mendapatkan Restitusi
Dengan  meningkatnya  jumlah  terlindung  kekerasan  seksual  anak  dan  perempuan melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  menyebabkan  beberapa kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual salah  satunya  adalah  restitusi  (ganti  kerugian).  Dalam  Laporan  Tahunan  LPSK  Tahun 2020  Program  Perlindungan  Kekerasan  Seksual  yang  difasilitasi  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  terdapat  berbagai  macam  hak  yang  didapat oleh korban kekerasan seksual diantaranya adalah Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi  medis,  rehabilitasi  psikologis,  restitusi,  rehabilitasi  psikososial  dan  biaya hidup  sementara.  Berdasarkan  data  pada  laporan  tahunan  LPSK  Tahun  2020  korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun  terakhir.    Restitusi  dan  kompensasi  merupakan  hak  yang  sangat  penting  bagi korban yang menderita secara fisik akibat penderitaan yang dialaminya. Perlindungan korban  khususnya  hak  korban  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  merupakan  bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosisal (social security). 13
13 Maya Indah, hal. 101.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10
Pada  tahun  2018  korban  kekerasan  seksual  yang  mendapatkan  restitusi  sejumlah  41 termohon.  Pada  tahun  2019  korban  kekerasan  seksual  yang  mendapatkan  restitusi sejumlah  125  termohon.  Serta  pada  tahun  2020  korban  kekerasan  seksual  yang mendapatkan restitusi sejumlah 194 termohon. 14 Hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan  restitusi  mulai  dipahami  oleh  korban  kejahatan  itu  sendiri.  Meskipun jumlah permohonan  restitusi  ini  belum  sebanyak  terlindung  kekerasan  seksual dalam pemenuhan hak prosedural yang terus meningkat setiap tahunnya.
Salah satu kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah kasus kekerasan yang menimpa korban YGJ dan BAR. Pelaku adalah oknum pembimbing kegiatan keagamaan di salah satu tempat ibadah di Depok. Kekerasan  yang  menimpa  kedua  korban  tersebut  memberikan  dampak  psikologis berupa  rasa  trauma,  takut  dan  malu  terhadap  korbannya.  Putusan  PN  Depok  pada tanggal  6  Januari  2021  dalam  perkara  pencabulan  terhadap  anak  salah  satu  amar putusannya  adalah  dikabulkannya  tuntutan  ganti  rugi  dari  pelaku  untuk  korban (restitusi)oleh majelis hakim.
Peran  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  dalam  mendampingi  kasus tersebut diantaranya memberikan advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis terhadap  terlindung.  Disamping  itu  pula  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK)  juga  memberikan  advokasi  terhadap  aparat  penengak  hukum  terkait  fasilitas restitusi  sebagai  salah  satu  pemenuhan  hak  korban  kekerasan  seksual.  Dengan dikabulkannya  restitusi  bagi  korban  tersebut  memberikan  hal  positif  bahwa  majelis hakim PN Depok dalam memutus perkara ini selain menghukum pelaku kejahatan, juga memperhatikan serta mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh para korban.
Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  adalah  pelaku  divonis  15  tahun  penjara, denda  sejumlah  Rp.200.000.00,-  serta  diputus  membayar  restitusi  terhadap  korban YJG  sebesar  Rp.  6.524.000,-  dan  terhadap  korban  BAR  sebesar  Rp.11.520.639,-. 15 Restitusi  bagi  para  korban  dalam  perkara  ini  dimohonkan  melalui  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  yang  kemudian  menindaklanjuti  dengan menyampaikannya  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU).  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) kemudian  menyampaikan  tuntutan  restitusi  dalam  tuntutan  yang  dibacakan  untuk pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana restitusi diajukan melalui Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban menghitung restitusi dari komponen berupa kehilangan penghasilan orang tua karena  perkara  ini,  biaya  transportasi  serta  biaya  konsumsi  selama  mengikuti  proses peradilan serta penderitaan yang dimasukkan dari proyeksi biaya pemulihan psikologi.
Selain  memberikan  layanan  restitusi  bagi  korban,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  juga  memberikan  layanan  pemenuhan  hak  prosedural  dan  layanan rehabilitasi psikologis pada kedua korban. Layanan tersebut diberikan sejak bulan Juni
14 Wagiman et al., hal. 38.
15 Aguido Adri, “Vonis Berat bagi SPM dan Momentum Keberpihakan pada Korban Kekerasan Seksual - Kompas.id,” 2021 <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/01/09/vonis -berat-bagi-spm-dan- momentum-keberpihakan-pada-korban-kekerasan-seksual/> [diakses 14 April 2021].
Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Maria Novita Apriyani )
2020  dimana  kedua  korban  tersenut  diberikan  layanan  rehabilitasi  psikologis  agar trauma  psikologis  yang dialaminya  akibat  menjadi  korban bisa  dipulihkan.  Sedangkan layanan  pemenuhan  hak  prosedural  diberikan  agar  hak  para  korban  selama  proses peradilan  baik  pada  saat  diperiksa  penyidik  hingga  saat  dimintai  keterangan  di pengadilan  bisa  terpenuhi.  Sehingga  diharapkan  layanan-layanan  tersebut  disamping mendukung korban untuk bisa mengungkap peristiwa yang dialaminya tak luput pula trauma psikologis korban juga dipulihkan. 16
Dalam  mendampingi  korban  khususnya  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual, Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  kendala  dan  tantangan  diantaranya dampak sosial yang dialami oleh korban beraneka macam diantaranya pengucilan dari masyarakat,  korban  kekerasan  seksual  khususnya  anak  kehilangan  haknya  atas pendidikan.    Dukungan  dari  kuasa  hukum  korban  serta  masyarakat  sekitar  sangat penting  agar  korban  tetap  semangat  dalam  menjalani  proses  peradilan  dan meneruskan  kehidupannya.  Tantangan  lainnya  adalah  terbatasnya  ketersediaan psikolog  dalam  mendampingi  korban  kekerasan  seksual.  Terkadang  dalam  kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah tidak terdapat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini psikolog yang memadai baik secara kuantitas maupun  kualitas.  Serta  perlunya  dukungan  dari  para  aparat  penegak  hukum  agar pemenuhan hak restitusi pada korban kekerasan seksual bisa berjalan secara efektif. 17
Kendala  yang  dialami  oleh  aparat  penegak  hukum  terkait  pemenuhan  restitusi  bagi korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah  belum  diaturnya  upaya  paksa  bagi pelaku  kekerasan  seksual.  Pelaku  yang  sudah  dihukum  oleh  majelis  hakim  diminta untuk  membayar  restitusi  kepada  korban  memilih  enggan  membayar  restitusi  dan lebih  memilih  hukuman  subsider  yang  dianggap  jauh  lebih  ringan.  Hal  tersebut menimbulkan  kesan  di  masyarakat  banyak  putusan  restitusi  yang  tidak  dapat dieksekusi  dikarenakan  pembayaran  restitusi  digantungkan  pada  niat  baik  pelaku. Disamping  itu,  para  aparat  penegak  hukum  belum  terlalu  massif  menyelenggarakan pelatihan  terkait  pendekatan  terhadap  korban  dan  restitusi  khususnya  bagi  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  agar  tercapai  kesepahaman  dan  kesadaran  bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam pemenuhannya bagi korban.

## SIMPULAN
Prosedur pelaksanaan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  pidana  bahkan  dapat  dimulai  dari  awal penyidikan  yang  diajukan  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK). Pengajuan  restitusi  berdasarkan  Pasal  7A  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dimana  restitusi  bagi  korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Kendala dan tantangan yang
16 Fakhrul Haqiqi.
17 Wawancara dengan Bapak Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK RI) pada tanggal 12 April 2021.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10
dialami  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  dalam  memfasilitasi korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  memperoleh  restitusi  diantaranya kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  serta  kuasa  hukum  korban  sehingga mengakibatkan  dampak  sosial  terhadap  korban  seperti  dikucilkan,  terbatasnya ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  khususnya  psikolog  dalam  mendampingi korban kekerasa seksual serta kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum terkait pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat  penegak  hukum  dalam  implementasi  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  diantaranya  belum  diaturnya  upaya  paksa  bagi  pelaku  kekerasan seksual  untuk  membayar  restitusi  yang  diputus  di  pengadilan,  dan  pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku.

## REFERENSI
Aguido Adri, “ Vonis Berat bagi SPM dan Momentum Keberpihakan pada Korban Kekerasan Seksual - Kompas.id, ” 2021
<https://www.kompas.id/baca/metro/2021/01/09/vonis-berat-bagi-spm-dan- momentum-keberpihakan-pada-korban-kekerasan-seksual/> [diakses 14 April 2021]
Arief, Dikdik M, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
Bahewa, Renaldi P., “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia, ” Lex Administratum , 4.4 (2016), 21 – 28 Fakhrul Haqiqi, “ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ” 2021
<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269> [diakses 14 April 2021]
Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Presindo, 1983)
Marlina, Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015)
Maya Indah, S, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
Prihatmini, Sapti, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, dan Misbahul Ilham,
“ Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, ” 2019 <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F. H_Jurnal_Sapti P_Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
Savitri, Niken, dan Aep Gunarsa, HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP (Bandung: Refika Aditama, 2008)
Sunarso, Siswantoro, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( Maria Novita Apriyani )
Wagiman, Wahyu, Zainal Abidin, Illian Deta Arta Sari, dan Emerson Yuntho, Praktik kompensasi dan restitusi di Indonesia: sebuah kajian awal (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007)
Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001)