CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM M. Mujib Utsmani, M.Pd.I
STIT NU Mojokerto mujibutsmani@yahoo.co.id

## Abstract
The  era  of  globalization  demanding  transactions  as  quickly  as  possible,  plus  a shift  in  the  culture  of  the  people  who  are  headed  for  the  less  cash  society, demands  the  world  of  banking  to  continue  to  innovate  technology  in  the  field  of digital  transactions  such  as  sharia  (Islamic  credit  card).  Sharia  card  basically belongs to the needs tahsiniyyat, which can familiarize humans to the best habits. But if it turns out in practice to cause ugliness, it must be stopped and abandoned. Because  if  sharia  card  does  not  exist,  does  not  mean  to  harm  the  harmony  of human  life  as  when the  absence  of  things  that  are  dharuriyyat.  Nor  is  there  any difficulty in the absence of a hajiyyat. Sharia law is permitted, with the provision of no interest, is not used for transactions that are inconsistent with sharia, does not encourage excessive spending (istraf) by means of, among others, a maximum ceiling  of  expenditure,  the  main  cardholder  must  have  the  financial  ability  to repay in due course; not using facilities for things that are contrary to sharia.
Keywords: credit card, sharia card, Islamic law.

## Abstrak
Era  globalisasi  yang  menuntut  dilakukan  transaksi  secepat  mungkin,  ditambah pergeseran  budaya  masyarakat  yang  sedang  menuju less  cash  society, menuntut dunia  perbankan  untuk  terus  melakukan  inovasi  teknologi  di  bidang  transaksi digital  seperti syariah  card (kartu  kredit  syariah). Syariah  card pada  dasarnya termasuk  ke  dalam  kebutuhan tahsiniyyat ,  yang  dapat  membiasakan  manusia kepada  kebiasaan-kebiasaan  yang  paling  baik.  Namun  jika  ternyata  pada praktiknya  menimbulkan  kemudharatan,  maka  harus  segera  dihentikan  dan ditinggalkan.  Karena  apabila syariah  card tidak  ada,  tidak  berarti  merusak keharmonisan  kehidupan  manusia  seperti  ketika  tidak  adanya  hal  yang  bersifat dharuriyyat .  Juga  tidak  ditimpa  kesulitan  seperti  ketika  tidak  adanya  hal  yang bersifat hajiyyat . Syariah card dibolehkan, dengan ketentuan tidak menimbulkan riba,  tidak  digunakan  untuk  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah,  tidak mendorong  pengeluaran  yang  berlebihan (israf) dengan  cara  antara  lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan  finansial  untuk  melunasi  pada  waktunya,  dan  tidak  menggunakan fasilitas untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
Kata Kunci: credit card , syariah card, hukum Islam.

## A. Pendahuluan
Dalam  sejarah  transaksi  ekonomi  telah  digunakan  berbagai  sarana pembayaran, mulai  dari  yang paling tradisional  sampai  yang paling modern. Sebelum  dikenalnya  uang,  transaksi  dilakukan  dengan  barter.  Akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar ( double  coincidence  of  wants ),  lahirlah  uang  sebagai  media  perantara pertukaran  yang  paling  efisien  dan  efektif.  Uang  telah  dikenal  luas  dalam penggunaanya dalam suatu sistem ekonomi dan dianggap sebagai kebutuhan pokok  dalam  setiap  transaksi  ekonomi.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu, ternyata  uang  pun  memiliki  hambatan  dalam  penggunaannya.  Penggunaan uang  dalam  jumlah  besar  membawa  resiko  ketika  uang  harus  dibawa,  yaitu munculnya  resiko  perampokan,  pencurian  dan  pemalsuan.  Akibatnya, penggunaan uang tunai semakin berkurang.
Akhirnya,  lahir  kartu  plastik  yang  lebih  dikenal  dengan  kartu  kredit ( credit  card )  menggantikan  fungsi  uang  sebagai  alat pembayaran. Penggunaan kartu kredit yang dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya  yang  semakin  bertambah,  menjadikan  alat  bayar  baru  ini  semakin berkembang  pesat,  khususnya  di  perkotaan  yang  terdapat  banyak  tempat publik  dan  layanan  masyarakat  seperti  tempat  pembelanjaan,  perhotelan, restoran,  hiburan  dan  jasa  publik  lainnya.  Sebagai  alat  pembayaran  modern, maka  cukup  dengan  'menggesek'  kartu  untuk  mendebit  nilai  transaksi  yang diinginkan.  Pesatnya  dinamika  perkembangan  lembaga  keuangan  dan pesatnya  pembangunan,  maka  kemudahan  dalam  bertransaksi  merupakan kebutuhan pokok dan penting untuk menunjang aktifitas manusia. Akibatnya peredaran kartu kredit semakin luas dan bahkan memiliki berbagai fungsi dan kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakannya. 1
Berkembangnya  kartu  kredit  dalam  masyarakat  disebabkan  salah satunya  adalah  faktor  situasi  dan  kondisi  dalam  masyarakat  yang  sedang menuju less  cash  society .  Era  globalisasi  seperti  saat  ini,  dimana  teknologi
1 Arif  Pujiyono,  “ Islamic  Credit  Card (Suatu  Kajian  Terhadap  Sistem  Pembayaran  Islam Kontempoer)”, Dinamika Pembangunan , Vol. 2, No. 1 (Juli, 2005), 66.
telah menguntungkan untuk  melakukan transaksi secepat  mungkin,  sehingga dunia  perbankan  pun  dituntut  untuk  melakukan  hal  tersebut  bagi  para nasabahnya.  Maka  dari  itu,  munculnya  kartu  kredit  akan  sangat  dibutuhkan dalam  memberikan  kemudahan  transaksi  yang  dilakukan  dan  juga  sebagai jawaban  atas  pertanyaan  yang  meragukan  keberadaan  perbankan  dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern. 2
Kartu  kredit  telah  menjadi  fenomena  tersendiri  bagi  dunia  keuangan dan perekonomian Indonesia. Februari 2011 lalu, tercatat ada 13.8 juta kartu kredit  yang  beredardi  masyarakat  dengan  nilai  transaksi  kartu  gesek  yang mencapai 163.21 triliun rupiah dari 21 bank penerbit. Sejak tahun 2007, telah terjadi peningkatan nilai transaksi sebesar 90.6 triliun. Angka tersebut sangat fantastis  mengingat  kartu  kredit  bukanlah  satu-satunya  fasilitas  pembayaran bagi  konsumen.  Asosiasi  Kartu  Kredit  Indonesia  (AKKI)  mempunyai  data, hampir 70% pengguna kartu membayar dengan cara mencicil. Ini merupakan profit yang luar biasa bagi bank penerbit kartu karena begitu hebatnya interest income yang didapatkan. 3
Fenomena  tersebut  mempunyai  dampak  negatif  dan  positif  bagi perdagangan  di  Indonesia,  masyarakat  cenderung  konsumtif  dengan  cara berhutang tetapi dengan demikian perdagangan meningkat. Kemudahan yang ditawarkan  pada  pemegang  kartu  kredit  ini  semakin  merangsang  para penggunanya.  Pasar  yang  semakin  luas  akhirnya  juga  mulai  merambah industri  perbankan  syariah  seiring  dengan  perkembangan  industri  keuangan Islami  ini.  Sebagai  bagian  industri  keuangan  yang  profesional  dan  terbuka, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan  umat  Islam  yang  selama  ini  masih  mencari  berbagai  `bentuk'  dan `produk'  pelayanan  perbankan  syariah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan mengkaji  kartu  kredit  dalam  perspektif  kaidah-kaidah  fiqh  ( Islamic  legal maxims ).
2 Dewi Sukma Kristiani, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat”, Ahkam , Vol. 14, No. 2 (Juli, 2014),288.
3 Indah Nuhyatia,  “Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit  Syariah (Syariah  Card) di Indonesia”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 5, No. 1 (2015), 24.

## B. Definisi Kartu Kredit
Kartu kredit ( credit card ,
اﺋﺘ ﻤﺎ نﺑ ﻄﺎ ﻗﺔ ) terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kata “kartu” secara etimologi digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sedangkan “kredit” secara etimologi artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.  Dalam  kebiasaan  di  dunia  usaha  artinya  semacam  pinjaman,  yakni yang  berasal  dari  kepercayaan  (pemberi  pinjaman)  terhadap  peminjam  dan sikap  amanahnya  serta  serta  kejujurannya.  Oleh  sebab  itu,  ia  memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.
Dalam fiqh mu’ a>mala>t , bit}a>qah    i ` tima>n biasa    disebut bit}a>qah isti ` ma>n .     Artinya      adalah     memberikan      hak      kepada      orang     lain terhadap  hartanya      dengan        ikatan        kepercayaan,        sehingga        orang tersebut  tidak  bertanggungjawab  kecuali  bila  ia  melakukan  keteledoran  atau pelanggaran.
Secara  terminologi,  Kamus  Oxford  mendefinisikan  kartu  kredit sebagai  kartu  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  dan  sejenisnya  yang  dapat digunakan  oleh  pembawanya  untuk  membeli  segala  keperluan  dan  barang- barang  serta  pelayanan  tertentu  secara  hutang.  Sementara  Kamus  Ekonomi Arab  menjelaskan  bahwa  kartu  kredit  adalah  sejenis  kartu  khusus  yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  (sebagai  pengeluar  kartu)  lalu  jumlahnya  akan dibayar  kemudian.  Pihak  bank  akan  memberikan  rekening  bulanan  secara global kepada nasabah untuk dibayar atau langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi. 4
Sedangkan menurut definisi al- Majma’ al -Fiqh al-Isla>mi> , kartu kredit adalah  sejenis  kuitansi  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga  memungkinkannya  membeli  barang-barang  dan  pelayanan  dari pihak  yang  mengakui  fungsi  kartu  tersebut  tanpa  membayar  secara  kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan
4 Ahmad Zaki Badwi, Mu’jam al-Must}alah}a>t at-Tija>riyyah at-Ta’a>wuniyyah (Beirut: Dar al- Nahdhah al-Arabiyah, 1984), 62.
membayarnya.  Di  antara  jenis  kartu  ini  bahkan  ada  yang  bisa  digunakan untuk menarik dana kontan dari berbagai bank. 5
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pada Pasal 1 angka  (4),yang  dimaksud  dengan  kartu  kredit  ( credit  card )  adalah  alat pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan ekonomi,  termasuk  transaksi  pembelanjaan  dan/atau  untuk  melakukan penarikan  tunai  dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi terlebih  dahulu  oleh acquirer atau  penerbit,  dan  pemegang kartu berkewajiban  melakukan  pelunasan  kewajiban  pembayaran  tersebut  pada waktu  yang  disepakati  baik  secara  sekaligus  ( charge  card )  ataupun  secara angsuran.
Sedangkan Syariah  Card adalah  fasilitas  kartu  talangan  yang dipergunakan  oleh  pemegang  kartu  ( h}a>mil  al -bit }a>qah )  sebagai  alat  bayar atau  pengambilan  uang  tunai  pada  tempat-tempat  tertentu  yang  harus  dibayar lunas  kepada  pihak  yang  memberikan  talangan  ( mus}dir  al-bit  }a>qah ) pada  waktu yang  telah  ditetapkan. 6 Jadi, syariah  card dapat  diartikan  sebagai kartu  yang  berfungsi  seperti  kartu  kredit  yang  hukumnya  berdasarkan prinsip  syariah.  Adapun  keterkaitan  para  pihak  adalah  penerbit  kartu  atau mus}dir  al-bit  }a>qah ,  pemegang  kartu  atau h}a>mil  al  -bit}a>qah ,  dan penerima  kartu  dalam  hal  ini merchant baik      itu      pusat      perbelanjaan,
toko, dan lain sebagainya atau ta>jir/qa>bil al -bit}a>qah .
Kemudian ada ketentuan oleh DSN-MUI mengenai diperbolehkannya pengenaan fee atas  transaksi  yang  terjadi.  Penerbit  kartu  diperbolehkan mengenakan membership fee , yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa  keanggotaan  dari  pemegang  kartu,  sebagai  imbalan  izin  menggunakan kartu  yang  pembayarannya  berdasarkan  kesepakatan. Merchant  fee pun diperbolehkan,  pemberian merchant kepada  penerbit  kartu  sehubungan
5 Majalah Majma’ al-Fiqh al-Isla>mi> , edisi 7, 1992, 717.
6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card .
transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau ujrah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.
Sedangkan  jika  terjadi  keterlambatan  pembayaran  yang  sudah  jatuh tempo,  maka  penerbit  boleh  menggunakan ta’wid  } atau  ganti  rugi  terhadap biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  penerbit  kepada  pemegang  kartu.  Begitu pula  pemberian  denda  karena  keterlambatan  pembayaran  yang  akan  diakui sebagai dana sosial bukan menjadi hak bank.

## C. Macam-macam Kartu Kredit
Kartu kredit merupakan bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Secara umum, kartu kredit terbagi menjadi dua: 7
1. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui ( charge card ) 8
Di  antara  keistimewaan  paling  menonjol  dari  kartu  ini  adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara total dalam waktu tertentu yang ditetapkan. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari  tiga  puluh  hari,  namun  terkadang  bisa  mencapai  dua  bulan.  Kalau pihak  pembawa  kartu  terlambat  membayar  dalam  waktu  yang  telah ditentukan,  ia  akan  dikenai  denda  keterlambatan.  Dan  kalau  ia  menolak membayar,  keanggotaannya  dicabut,  kartunya  ditarik  kembali  dan persoalannya dibawa ke pengadilan.
2. Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui ( revolving credit card )
Jenis  kartu  ini  termasuk  yang  paling  populer  di  berbagai  negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara melunasi semua tagihannya secara  lengkap  dalam  jangka  waktu  yang  ditoleransi  atau  sebagian  dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda atau dapat pula  diikutkan  pada  tagihan  berikutnya.  Bila  pemilik  kartu  menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga, yaitu bunga
7 Kartu  kredit  (berdasarkan  limit)  terbagi  menjadi  tiga:  Classic  atau  Silver,  Gold,  dan Titanium/Platinum.  Kategori  kartu  kredit  dalam  praktiknya  juga  terbagi  menjadi  tiga: Limited Card , Check Card , dan Charge Card .
8 Kata charge dalam kamus Inggris artinya membeli dengan hutang atau atas dasar rekening.
Pemegang Kartu
Merchant 1 3 6
8 7 4 5 Penerbit  Kartu
keterlambatan  dan  bunga  dari  sisa  dana  yang  belum  ditutupi.  Kalau  ia berhasil  menutupi  dana  tersebut  dalam  waktu  yang  ditentukan,  ia  hanya terkena  satu  macam  bunga  saja,  yaitu  bunga  penundaan  pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.

## D. Mekanisme Kartu Kredit di Perbankan Syariah Indonesia
Berkenaan  dengan  transaksi syariah  card, pada  umumnya  terdapat tiga  pihak  sekaligus  yang  saling  berkaitan,  yaitu  penerbit  kartu,  pemegang kartu, dan merchant. 9 Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk syariah  card otomatis  akan  memberikan  konskuensi  adanya  lebih  dari  satu akad, jika digambarkan maka akad syariah card adalah sebagai berikut:
Keterangan:
1. Nasabah  mengajukan  permohonan  sebagai  pemegang  kartu  ( card  holder ) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank  pembuat  kartu.  Pada  tahap  ini  terjadi wa’ d (janji)  dari  bank  syariah
9 Ada juga mekanisme lain, yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan bagi karyawannya. Sehingga  ada  4  pihak  yang  terlibat:  penerbit  kartu,  pemohon/pemilik  kartu  (perusahaan), pemegang kartu (karyawan/pegawai), dan penyedia produk/ merchant.

## 2
kepada  nasabah  untuk  memberikan  pembiayaan,  sehingga  akad  yang dilakukan adalah jual-beli.
2. Bank  atau  lembaga  pembiayaan  akan  menerbitkan  kartu  apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual-beli.
3. Dengan  kartu  kredit  yang  telah  dipegangnya,  nasabah  dapat  melakukan transaksi  pembelanjaan  barang  atau  jasa  di  tempat-tempat  yang  telah mengikat  perjanjian  dengan  bank,  dengan  menunjukkan syariah  card tersebut sebagai bukti transakasi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai waka>lah dari  bank  untuk  menggunakan syariah  card dalam  transaksi pembelian barang.
4. Bank  kemudian  menjual  kembali  barang  yang  dibeli  kepada  nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan ribh}i atau margin.
5. Merchant akan  menagih  ke  bank  atau  lembaga  pembiayaan  berdasarkan bukti transaksinasabah pemegang kartu.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  termasuk fee dan  biaya- biaya lainnya.
7. Bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
8. Pemegang  kartu  akan  membayar  sejumlah  nominal  yang  tertera  di dalamnya  sudah  termasuk ribh}i ,  sampai  pada  batas  waktu  yang  telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad. 10
Jadi,  jika  diperhatikan  lebih  mendalam,  terdapat  tiga  ketentuan  akad yang  digunakan  dalam  produk syariah  card ini,  yaitu  sebagai  berikut: Pertama,  akad kafa>lah .  Akad  ini  digunakan  antara  penerbit  kartu  dengan
10 Arif Pujiono, Islamic Credit Card-Suatu  Kajian  terhadap  Sistem Pembayaran Islam Kontemporer (Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1, Juli, 2005), 67.
merchant .  Dalam  hal  ini  penerbit  kartu  adalah  penjamin  ( ka>fil )  bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar ( dayn ) yang timbul  dari  transaksi  antara  pemegang  kartu  dengan merchant ,  dan/atau penarikan  tunai  dari  selain  bank  atau  ATM  bank  penerbit  kartu.  Atas pemberian kafa>lah , penerbit kartu dapat menerima ujrah kafa>lah .
Kedua, akad qard} . Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang  kartu.  Dalam  hal  ini  penerbit  kartu  adalah  pemberi  pinjaman ( muqrid} )  kepada  pemegang  kartu  ( muqtarid} )  melalui  penarikan  tunai  dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
Ketiga, akad ija>rah . Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang  kartu.  Dalam  hal  ini  penerbit  kartu  adalah  penyedia  jasa  sistem pembayaran  dan  pelayanan  terhadap  pemegang  kartu.  Atas ija>rah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

## E. Analisis Fiqh Seputar Kartu Kredit
1. Pertama,  Hubungan  antara  Bank  yang  Menerbitkan  Kartu  Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit
Keberadaan  kartu  kredit  berfungsi  sebagai  pinjaman  dari  pihak  bank yang  mengeluarkannya,  atau  sebagai  jaminan  untuk  melaksanakan  berbagai komitmen  terhadap  pihak  lain,  atau  menjadi  penjamin  untuk  berhubungan dengan  pihak  lain.  Sebelum  digunakan,  kartu  itu  adalah  jaminan,  dan  janji pinjaman,  serta  penjamin.  Namun  setelah  digunakan  dalam arti sesungguhnya, dan pihak bank telah menutupi biaya  yang dikeluarkan untuk mewakili  pihak  nasabah,  janji  tersebut  telah  menjadi  kenyataan  sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya.
Dengan  demikian,  transaksi  yang  mengaitkan  antara  pihak  yang menerbitkan  kartu  dengan  pihak  pemegangnya  terdiri  dari  tiga  unsur,  yaitu jaminan,  penjaminan,  dan  peminjaman.  Pihak  yang  menerbitkan  kartu  telah memberikan  jaminan  untuk  pemegang  kartu  tersebut  di  hadapan  pedagang, meminjamkan  kepadanya  dana  yang  dia  tarik  melalui  kartu  tersebut,  lalu
pemegang  kartu  telah  menjadikan  pihak  bank  sebagai  penjaminnya  untuk melunasi pembayaran tersebut kepada pedagang.

## 2. Kedua,  Hubungan  antara  Bank  yang  Menerbitkan  Kartu  dengan Pihak Pengusaha
Bank  sebagai  pihak  yang  menerbitkan  kartu  telah  menjamin  pihak pengusaha  bahwa  ia  akan  membayarkan  harga  barang  jualannya  dengan perantara  kartu  tersebut,  dan  juga  keberadaannya  sebagai  penjamin  dengan upah, atau sebagai perantara.
Jadi,  transaksi  antara  pihak  yang  mengeluarkan  kartu  dengan  pihak pengusaha  terdiri  dari  dua  unsur  saja,  yaitu  jaminan  dan  penjaminan.  Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan  semua  haknya  melalui  kartu  tersebut,  yang  kemudian  pihak bank  akan  menagih  pembayaran  itu  dari  pemegang  kartu dan memasukkannya ke dalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya dengan biaya administrasi yang disepakati.

## 3. Ketiga,  Hubungan  antara  Pemegang  Kartu  dengan  Pengusaha (Pedagang)
Pemegang kartu mengalihkan hutangnya pada pedagang kepada pihak yang  menerbitkan  kartu.  Tanggungjawab  pembayaran  dilimpahkan  kepada pihak  yang  mengeluarkan  kartu  yang  telah  menjamin  untuk  menutupi  biaya yang ditarik.
Jadi,  transaksi antara pemegang kartu dengan pengusaha menerapkan sistem h}iwa>lah (transfer),  yakni  pemegang  kartu  melimpahkan pembayarannya  terhadap  barang  jualan  pedagang  kepada  pihak  yang menerbitkan kartu tersebut. 11

## F. Kaidah-kaidah Fiqh dalam Fiqh Muamalah
11 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Ma> La Yasa’ at-Ta>jira Jahluhu> (Riyadh: Dar al-Muslim, 2001), 304.
Sebagaimana  lazimnya  fiqh  klasik,  fiqh  muamalah  juga  dibangun  di atas  pondasi  kaidah-kaidah  hukum  ( legal  maxims )  yang  dikenal  dengan qawa>’idal-fiqh .  Jumlah  kaidah-kaidah  fiqh  cukup  banyak,  para  ulama’ menguji  keshahihan  rasional  dan  empiris  kaidah-kaidah  tersebut  sehingga melahirkan  “kaidah  fiqh  yang  mapan”,  karena  jangkauannya  menyentuh semua manusia di mana pun (global) dan keseluruhan waktu (eternal). Izz al- Din ibn ‘Abd  al-Salam  dalam  kitab Qawa>’ id  al-Ah}ka>m  li  Mas}a>lih  al - Ana> m menyatakan  bahwasalah  satu  kaidah  yang  memiliki  tingkat  kemapanan tinggi adalah kaidah:
“Meraih  segala  sesuatu  yang  maslahat,  dan  menolak  semua  hal  yang mafsadat”
ﺟﻠ ﺐ اﻟﻣ ﺎﺼ ﻟﺢ و دﻓ ﻊا ﻟﻤ ﻔﺎ ﺳ ﺪ
Berdasarkan  kaidah  tersebut,  maka  tujuan  umum  syariah  adalah merealisir  kemaslahatan  manusia  dalam  kehidupan  ini,  menarik  keuntungan untuk  mereka,  dan  melenyapkan  bahaya  dari  mereka.  Kemaslahatan  manusia terdiri dari beberapa hal yang bersifat d}aru>riyyah (kebutuhan pokok), h}a>jiyyah (kebutuhan  sekunder),  dan tah}si>niyyah (kebutuhan  primer).  Jika d}aru>riyyah , h}a>jiyyah , dan tah}si>niyyah telah  terpenuhi,  berarti  telah  nyata  kemaslahatan manusia.    Namun, tah}si>niyyah tidak    berarti    dipelihara    jika    dalam pemeliharaannya  itu  terdapat  kerusakan  bagi h}a>jiyyah .  Demikian  pula, h}a>jiyyah dan tah}si>niyyah tidak  berarti  dipelihara  jika  dalam  pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi d}aru>riyyah .
Kemudian, kaidah yang mapan tersebut diturunkan lagi ke dalam lima kaidah pokok yang dikenal dengan kulliyya>t al-khams (panca kaidah). Dari masing-masing  kaidah  tersebut,  kemudian  diturunkan  lagi  menjadi  kaidah- kaidah  yang  mempunyai  jenjang  lebih  rendah  yang  mencakup  bidang-bidang hukum tertentu. Kelima kaidah pokok tersebut yaitu:
1. “Semua perkara itu tergantung niatnya”
ا ﻮﻣﻻ ر ﺎﻫﺪﺻﺎﻘﻤﺑ
Dalam  fiqh  muamalah,  setiap  akad  yang  diucapkan  dengan  kata- kata  kinayah  (kiasan),  maka  keabsahannya  dikembalikan  kepada  niat, yaitu  apa  yang  dimaksud  atau  diniatkan  pelaku  tersebut.  Bahkan  sering juga  diucapkan  dengan  tegas  tetapi  maksudnya  lain.  Misalnya,  “Saya pinjamkan barang ini kepadamu  selama sebulan  dengan bayaran sekian.” Dalam  hal  ini  meskipun  yang  diucapkan  pinjaman,  tetapi  karena  ada bayaran, maka yang dimaksud mestilah sewa-menyewa.
2. “Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan”
ا ﻦﻴﻘﻴﻟ ﺰﻳﻻ لا ﻚﺸﻟﺎﺑ
Di  bidang  muamalah,  misalnya:  apabila  ada  bukti  kuitansi seseorang  berutang,  kemudian  timbul  perselisihan  sudah  bayar  menurut yang berutang dan belum bayar menurut yang mengutangkan, maka  yang dipegang  adalah  menurut  yang  mengutangkan,  sebab  yang  meyakinkan adanya utang menurut bukti tadi.
3. “Kesulitan mendatangkan kemudahan”
ا ﺔﻘﺸﻤﻟ ﺐﻠﺠﺗ ا ﺮﺴﻴﺘﻟ
Contoh dalam muamalah adalah bolehnya melakukan jual beli untuk barang-barang yang tidak seberapa harganya tanpa ijab qabul.
4. “Kemudharatan harus dihilangkan” ا ﺮﻀﻟ ر ﺰﻳ لا
Contoh dalam bidang muamalah adalah adanya aturan al-khiya>r .
5. “Adat bisa menjadi hukum” ا ﺎﻌﻟ ةد ﺔﻤﻜﺤﻣ
Contoh  dalam  bidang  muamalah  adalah  menentukan  cacatnya barang yang diperjualbelikan dalam kasus khiya>r al- ‘ ayb .
Kelima  kaidah  pokok  tersebut  sesungguhnya  telah  memberikan gambaran  awal  betapa  fiqh  itu  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang  paling esensial, yaitu niat dan hal-hal yang memudahkan dan mendatangkan manfaat serta kemaslahatan, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit manusia. Hal inilah  yang  menjadi  sebab  munculnya  metode  penemuan  hukum  dengan pendekatan  tujuan  hukum  ( maqa>s}id  al-shari> ` ah ).  Berikut  adalah  beberapa kaidah pokok maqa>s}id al-shari> ` ah dalam fiqh muamalah:
1. Kaidah  menghilangkan  kesempitan  ( na>fi>  al-h}araj )
a. “Kesempitan dihilangkan” ( al-h}araj marfu>’ )
b. “Kesulitan menarik kemudahan” ( al-mashaqqah tajlib al -taysi>r )
Di  antara  contoh  dalam  muamalah  adalah  karena  tidak  tahu, diperbolehkan mengembalikan benda yang telah dibeli bagi orang yang telah membelinya dengan tidak mengetahui cacatnya.
c. “Hajat  menempati  tempat  darurat”  ( al-h}a>jah  tunazzil  manzilah  al - d}aru>rah )
Di antara contoh dalam muamalah adalah kontrak pesanan ( salm ), jual  beli  secara wafa’ ,  jaminan  didapatkannya  sesuatu,  kebolehan meminjam  dengan  bunga  bagi  orang  yang  hajat,  dan  muamalah- muamalah  lain  yang  termasuk  akad  atau  pengelolaan  terhadap  benda yang  tidak  tampak  dan  tiada,  tetapi  kebutuhan  manusia  menghendaki hal itu.
2. Kaidah menolak kemudharatan ( daf’u al -dharar )
a. “Kemudharatan harus dihilangkan” ( al-dharar yuza>l )
Di  antara  contoh  dalam  muamalah  adalah  ketetapan  hak suf’ah (menutup  harga)  bagi  persero.  Ketetapan khiyar (hak  pilih)  bagi pembeli untuk mengembalikan benda yang dibeli lantaran ada cacat.
b. “Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”
Di antara contoh dalam  muamalah adalah tidak  boleh memelihara harta dengan cara merusak harta orang lain.
c. “Ditangguhkanlah bahaya khusus demi menolak bahaya umum”
Di antara contoh dalam muamalah adalah orang yang punya hutang bisa  dijual  hartanya  untuk  menutup  hutangnya  apabila  dia  melarang menjualnya  dan  membayar  hutangnya.  Penyewa  yang  pailit  bisa dilarang  menjalankan  tugasnya.  Harga  barang-barang  kebutuhan sekunder  bisa  ditentukan  apabila  para  pemilik  barang-barang  tersebut menaikkan  (dengan  mahal)  harga  barang-barangnya.  Makanan  bisa dijual  dengan  paksa  apabila  pemilik  makanan  itu  menimbunnya, padahal  manusia  membutuhkannya  tetapi  dia  tidak  mau  menjualnya. Dan  bisa  dilarang  pengambilan  kios  tukang  besi  (untuk  pengolahan besi) di antara para pedagang kain.
d. “Kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang ( al-d}aru>rah tubi  > h al-mahz}u>ra>h )
Di  antara  contoh  dalam  muamalah  adalah  orang  yang  enggan membayar hutangnya, bisa diambil hartanya tanpa seizin dia.
e. “Menolak     kerusakan      lebih      diutamakan      daripada      menarik kemaslahatan”  ( dar’u  al -mafa>sid  awla ‘an  jalb  al -mas}a>lih )
Di antara contoh dalam muamalah adalah seorang pemilik dilarang mengelola  harta  miliknya  apabila  pengelolaannya  itu  membahayakan orang lain.
3. Kaidah  perubahan  fatwa  karena  perubahan  masa  ( taghyi>r  al-fatwa> bi taghayyur al-zama>n )
4. Kaidah kearifan lokal ( al-‘urf )
a. “Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash ”
b. “Sesuatu yang  dikenal  karena ‘urf´ seperti  yang  disyaratkan  dengan suatu syarat”
Sedangkan  menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  54/DSN- MUI/X/2006  tentang  Syariah  Card   ( Bit }a>qah  I ’tima>n ),  kaidah-kaidah  fiqh dalam  fiqh  muamalah  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam menganalisis hukum credit card adalah sebagai berikut:
1. “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya.”
ﺎﻬﻤﻳﺮﺤﺗﻰﻠﻋﻞﻴﻟدلﺪﻳنﺃﻻﺇﺔﺣﺎﺑﻹاﺕﻼﻣﺎﻌﻤﻟاﻰﻓﻞﺻﻷا
Atas  dasar  kaidah  tersebut,  aktivitas  dalam  ekonomi  Islam  yang membawa  kemaslahatan  dan  tidak  ada  larangan  di  dalamnya  boleh dilakukan.  Maka  dari  itu,  adanya  penelaah  tentang  beberapa  larangan dalam  aktivitas  ekonomi  akan  sangat  membantu  aplikasi  ekonomi  Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena  adanya  faktor  yang  umumnya  bersifat  merugikan  dan  membawa kerusakan bagi manusia.
2. Tidak  bisa  dipungkiri  lagi,  perubahan  hukum  beriringan  dengan  adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi.
ﺮﻜﻨﻳﻻ ﺮﻴﻐﺗ ﻡﺎﻜﺣﻷا ﺮﻴﻐﺘﺑ ﺔﻨﻣﺯﻷا

## ﺔﻨﻜﻣﻷاو
لاﻮﺣﻷاو
Ketenaran kaidah tersebut kiranya sama dengan terkenalnyakaidah “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah tersebut menjadi gugatan terhadapanggapan  adanya  “kemapanan”  dalam  hukum  Islam,  sehingga tidak  bisa  dirubah.  Persoalan-persoalan  fiqh,  baikyang  ditetapkan berdasarkan nash maupun  dengan  jalan  ijtihaddan ra’yi ,  tidak  bisa  lepas dari  pertimbangan  waktu,  tempat,  dan ‘urf sebuah  masyarakat.  Para mujtahid pun, sangat memperhatikan hal itu. Oleh karena itu pula, seorang mujtahid  disyaratkan  harus  mengetahui  kearifan  lokal  ( ‘urf )  suatu masyarakat;  tempat  di  mana  ia  akan  berijtihad  untuk  menemukan  hukum terhadap suatu persoalan. Wajar bila banyaknya perbedaan hukum, adalah
karena adanya perbedaan zaman, tempat, dan adanya perubahan ‘urf yang dipegang oleh suatu masyarakat. 12
3. “ Kesulitan dapat menarik kemudahan.” ا ﺔﻘﺸﻤﻟ ﺐﻠﺠﺗ ا ﺮﺴﻴﺘﻟ
Maksud  dari  kaidah  tersebut  adalah  apabila  dalam  pelaksanaan suatu ketentuan syara’ mengalami kesulitan dan kesempitan yang melebihi batas-batas  kemampuan  yang  wajar  maka  kesulitan  tersebut  secara otomatis  melahirkan  ketentuan  yang  bersifat  meringankan  atau memudahkan.  Menurut  Ibn  Asyur,  kemudahan  adalah  bagian  dari kemaslahatan yang merupakan sifat esensial syariat Islam.

## 4. “ Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

## ةروﺮﻀﻟاﺔﻟﺰﻨﻣلﺰﻨﺗﺪﻗﺔﺟﺎﺤﻟا
Maksud dari kaidah tersebut adalah jika diperbolehkan melakukan sesuatu yang pada mulanya dilarang dengan alasan dharurah , maka boleh juga  melakukan  sesuatu  yang  dilarang  dengan  alasan hajah .  Islam menghendaki  kemudahan  bagi  umatnya. 13 Syari’at  dibentuk  tak  lain adalah upaya untuk menuntut umat Islam dalam memenuhi hajatnya, meraih  kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  ijtihad  dalam rangka menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai dengan hajat tersebut.
Masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kaidah  tersebut  antara lain adalah: dibolehkannya transaksi dalam bentuk ijarah (upah, sewa jasa,
imbalan), jialah (upah atas suatu pekerjaan  yang keberhasilannya untung-
12 Shalih  Ibn  Ghanim  al-Sadlan, al-Qawa’idu  al-Fiqhiyatu  al-Kubro  wa  ma  Tafarra’a  ‘Anha, (Riyadh: Dar Balinsiyyah, 1417), 427.
13 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu, Jilid  5,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  1995), 3640.
untungan),  dan hiwalah (pengalihan  hutang),  padahal  transaksi-transaksi tersebut  tidak  sejalan  dengan qiyas (karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip umum transaksi yang dibenarkan).
Ketidaksesuaiannya  dengan qiyas pada  bentuk  pertama  ( ijarah ) adalah karena ia merupakan suatu transaksi terhadap manfaat yang belum ada  ketika  transaksi  dilakukan.  Sedangkan  pada  bentuk  yang  ke  dua ( jialah ),  karena  ketidakjelasan  objek  transaksi.  Sementara  pada  bentuk yang ke tiga ( hiwalah ),  objek  yang ditransaksikan hutang dengan hutang. Ketiga  bentuk  transaksi  tersebut  dibenarkan  karena  adanya  kebutuhan dalam dunia bisnis. Sedangkan jika kebutuhan ( al-hajah ) tersebut bersifat umum, maka ia menempati posisi dharurah (sementara itu, dengan alasan dharurah , membolehkan yang dilarang).
5. “Sesuatu  yang  berlaku  berdasarkan  adat  kebiasaan  sama  dengan  sesuatu yang  berlaku  berdasarkan  syara’  (selama  tidak  bertentangan  dengan syari’at).”
ﻉﺮﺸﻟﺎﺑﺖﺑﺎﺜﻟﺎﻛﻑﺮﻌﻟﺎﺑﺖﺑﺎﺜﻟا
Kaidah  tersebut  bukanlah  bermakna  bahwa  antara  syariat  (yang tertulis  dalam nash )  dan  ‘ urf memiliki  posisi  yang  sama.  Bukan.
Sesungguhnya  kaidah  tersebut  ingin  menegaskan  bahwa  baik  kebiasaan ( adat )  yang  bersifat  umum  maupun  khusus,  bisa  dijadikan  sebagai  dasar penetapan hukum terhadap aspek-aspek yang tidak diatur oleh nash secara khusus. 14 Nash tetap menjadi acuan, namun segala sesuatu yang berkaitan dengan  sosial  kemasyarakatan,  tapi  tak  dijelaskan  oleh nash ,  maka kebiasaan  atau adat bisa  dijadikan  dasar  dalam  menetapkan  hukum. Terlebih peristiwa hukum, muncul ketika ia bertentangan dengan nilai dan norma  yang  berlaku  umum  di  suatu  masyarakat.  Baik  yang  telah diundangkan, maupun yang belum.
14 Mahmud Musthafa al-Zuhaili, al-Qawa’id al-Fiqhiyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba’ah, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 298.
‘Urf atau  kearifan  lokal  yang  ada  di  tengah  masyarakat,  memiliki kekuatan  mengikat  sehingga  pemberlakuannya  sebagai  sebuah  hukum sama dengan apa yang ditetapkan oleh nash. Ini mengingat bahwa hakikat dari sebuah ‘urf itu adalah kebajikan, kearifan dan nash menginginkan hal itu,  guna  mencapai  kemaslahatan  bagi  manusia.  Pentingan  pertimbangan ‘urf dalam  pengembangan  hukum  adalah  karena  hukum  berkehendak menciptakan  kemaslahatan  bagi  manusia.  Adat  atau ‘urf merupakan tempat  ( mahalli )  apa  yang  dikehendaki  oleh  syariat.  Oleh  karena  itu, segala  sesuatu  yang  dianggap  baik  ( maslahah )  berdasarkan ‘urf maka  ia juga  dipandang maslahah berdasarkan  syari’at.  Sesuatu  yang  diisbatkan berdasarkan ‘urf maka  ia  menjadi  “ nash ”  dalam  sebuah  transaksi.
Umpamanya memanfaatkan benda pada akad ijarah . 15
6. “Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاﺐﻠﺟﻰﻠﻋﻡﺪﻘﻣﺪﺳﺎﻔﻤﻟاﺀرد
Berdasarkan  kaidah  tersebut,  jika  terjadi  pertentangan  antara mafsadah (sesuatu  yang  merusakkan)  dan  kemaslahatan,  maka  yang didahulukan  adalah  menolak  yang mafsadah .  Hal  ini  karena  perhatian syariat terhadap larangan-larangan lebih tegas dan besar dibanding dengan perhatian syariat terhadap perintah-perintah.
Dengan  demikian,  meninggalkan  sebagian  kewajiban  meskipun hanya karena alasan kesulitan  yang ringan dapat dibenarkan. Tetapi tidak demikian  halnya  ketika  berhadapan  dengan  masalah  larangan-larangan, apalagi jika larangan tersebut merupakan pelanggaran berat (dosa besar).

## G. Polemik dan Analisis Seputar Syariah Card
15 Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, al-Qawa’idu al-Fiqhiyatu..., 459.
Adanya  fakta  bahwa syariah  card (kartu  kredit  syariah)  memang banyak  dibutuhkan  karena  esensinya  yang  bersifat  praktis,  aman,  dan fleksibel juga karena fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya  keperluan  mendadak  dan  kemudahan  bertransaksi  bagi  masyarakat. Bagi  perbankan  syariah  kehadiran syariah  card sudah  tentu  menjadi  bentuk layanan  kepada  nasabah  yang  ingin  memperoleh  kemudahan  seperti convenience product dalam menjaga loyalitas nasabah. Di sisi lain pro-kontra munculnya  fatwa  tentang syariah  card oleh  DSN  MUI  tidak  serta  merta berakhir.
Berbagai  permasalahan  pada  munculnya  produk syariah  card adalah sebagai berikut.
Pertama ,  adanya late  charge atau  denda  karena  keterlambatan pembayaran  dan  ada  juga ta’widh (ganti  rugi)  memunculkan  pertanyaan apakah perbedaan yang mendasari denda dalam syariah card dan kartu kredit konvensional.  Pengenaan ta’widh banyak  kontroversi  ulama  tentang permasalahan  ini,  ada  yang  memperbolehkan  dan  ada  pula  yang  melarang adanya ta’widh .  Beberapa  pendapat  tentang ta’widh yang  diterapkan  dalam bank syariah adalah sebagai berikut.
Menurut  ijtihad  Kamal  Hammad,  hanya  mahkamah  yang  berwenang untuk  memberikan  hukuman  terhadap  nasabah default  payment .  Ia  menolak dengan  tegas  hukuman  terhadap  nasabah default  payment dengan kompensasi.  Sementara  ijtihad  saintifik  Syekh  Mustafa  al-Zarqa’, sebagaimana  dikutip  Mohammad  Ali  Elgari et.al ,  berpendapat  bahwa hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu  mesti  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sosial.  Bank  syari‘ah  tidak  boleh mengambil  uang  denda  tersebut,  tetapi  semua  uang  denda  itu  mesti dimanfaatkan untuk maslahah ‘ammah ( public interest ).
Sementara  ijtihad  saintifik  kolektif Islamic  Fiqh  Academy , mengeluarkan  fatwa  bahwa  jika  nasabah  gagal  membayar  angsuran  pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda
atau  bayaran  lain  atas  kegagalan  tersebut,  kerana  hal  itu  sama  saja  dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut.
Sedangkan  menurut  al-Sadiq  al-Darir  berpendapat  denda  terhadap default payment dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah hutang nasabah  diperbolehkan.  Muhammad  Taqi  Usmani  mendukung  pendapat  ini, yaitu  nasabah default  payment atau ta’widh hendaknya  membayar  sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank syariah untuk tujuan membiayai  kegiatan  kebajikan  yang  dibolehkan  oleh  syariah.  Bank  syariah tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi, uang denda  itu  bukan  kompensasi  kepada  pembiaya  (bank  syariah)  sebagai opportunity cost , tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.
Sedangkan  Umar  Chapra  dan  Tariqullah  Khan  menyatakan  bahwa kalau default  payment tidak dikenakan penalti  atau denda maka hal  ini  akan menjadi  satu  fenomena  dan  preseden  yang  tidak  baik  bagi  kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang default payment tersebut akan terus-menerus melakukan  ketidakjujuran.  Hal  ini  juga  akan  memperburuk  sistem  keuangan suatu  institusi  keuangan  apalagi  kalau  nilai  kontrak  itu  sangat  besar.  Oleh karena  itu,  Umar  Chapra  dan  Khan  mengusulkan  konsep  “ Loss  Given Default ”  (LGD)  untuk  menentukan  jumlah  kompensasi  agar  bisa mengkurangkan  nilai-nilai  ketidakadilan  antara  pihak  nasabah  dan  bank syariah saat  terjadi default payment dengan syarat  jumlah kompensasi  sudah disetujui  oleh  ulama,  dalam  hal  ini  adalah  Dewan  Penasehat  Syari‘ah Nasional.
Sedangkan  menurut  Joni  Tamkin  bin  Borhan  berpendapat,  bahwa pengenaan  ganti  rugi  ( ta’widh  mali )  menurut  penelitian  sebagian  pakar ekonomi syariah adalah dibolehkan dengan argumen-argumen berikut: (1) Di antara inti  hukum  Islam  adalah konsep  “penolakan madarat” di  mana setiap madarat atau kerugian mestilah dihindari. (2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal  pertukaran  uang  dengan  uang  atau  barang  ribawi  dengan  barang  ribawi. Dalam  kasus  pengenaan  bayaran  ganti  rugi,  ia  dikenakan  ke  atas  kegagalan nasabah  dalam  akad  pertukaran  ( mu‘awadhah )  yang  melibatkan  pertukaran
antara uang dengan barang yaitu dari jenis dan sifatyang berbeda. Dalam hal ini  terdapat  ijtihad  fiqhi  berhubung  dengan bay‘  al-‘arbun dan  kebolehan hangusnya uang deposit karena untuk mengganti kerugian penjual menunggu dan  tidak  memasarkan  barang  yang  ditempah  itu  kepada  pelanggan  lain. Kerugian  dalam  kasus bay‘  al-‘arbun adalah  berbentuk  kerugian  ekonomi, sementara  kerugian  yang  ditanggung  oleh  investor  dan  penabung  akibat default  payment adalah  berbentuk  kerugian  riil.  (3)  Riba  selalu  memberi kelebihan  satu  pihak  ke  atas  pihak  lain,  sementara  bayaran  ganti  rugi  hanya sekedar  mengembalikan  keadaan  kerugian  kepada  keadaan  tidak  rugi.  Ini tidak  menguntungkan  pihak  bank,  karena  tujuan  ganti  rugi  hanya  sekedar memperbaiki keadaan. 16
Untuk  permasalahan syariah  card ini  maka  pendapat  diambil pendapat  Umar  Chapra  dan  Thariqul  Khan.  Seharusnya  ada  kesepakatan ta’widh agar  ketidakadilan  dapat  dihilangkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah fiqh yang berbunyi:
ﻒﺧﻷارﺮﻀﻟﺎﺑلاﺰﻳﺪﺷﻷارﺮﻀﻟا
“Kemudharatan  yang  lebih  besar/berat  dihilangkan  dengan  kemudharatan yang lebih ringan.”
Kemudharatan  yang  lebih  besar  adalah  adanya ta’widh yang memberatkan  pada  salah  satu  pihak,  sedangkan  diadakannya  musyawarah dalam penentuan ta’widh agar tidak merugikan salah satu pihak.
Kedua ,  adanya syariah  card dengan  menggunakan  akad  jasa (fasilitas)  pelayanan  perlu  adanya  kehati-hatian  agar  tidak  masuk  dalam lingkaran  keharaman  dalam  hal  ini  adalah  keharaman  riba.  Munculnya berbagai  polemik  antara  lain  pada  pemilihan  akad,  karena  akad  yang digunakan adalah akad qardh atau pembiayaan maka disyaratkan adanya
16 Nur  Kholis,  Urgensi  Ijtihad  Saintifik  dalam  Menjawab  Problematika  Hukum  Transaksi Kontemporer. Makalah, t.t. 11-12.
agunan.  Akad qardh secara  harfiah  adalah  akad  dengan  prinsip  pinjam- meminjam  untuk  nonbisnis  yang  harus  disertai  jaminan. Qardh adalah pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali atau  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa  ada  harapan  imbalan.  Dalam literatur  fiqh  klasik, qardh dikatagorikan  dalam  akad tathowwuni atau  akad saling membantu dan bukan bersifat komersial. 17
Dengan  akad qardh ,  pemegang  kartu  kredit  syariah  harus  menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam  bentuk  deposito  dan  tabungan  yang  tidak  bisa  ditarik,  hal  inipun menjadi  identitas  adanya goodwill  investment dari  nasabah  itu  sendiri.  Akad qardh memungkinkan  pemegang  kartu  untuk  mencicil  uang.  Di  sini  kita dapat  melihat  adanya  sebuah  paradoks  di  sisi  lain  orang  yang  menjadi  kartu kredit  syariah  adalah  orang  yang  hendak  berhutang  tetapi  disisi  lain  justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.
Adanya  ketidakkonsistenan  penggunaan  istilah  dalam  fatwa syariah card juga menimbulkan kerancuan, istilah yang digunakan adalah akad qardh tetapi  pada  ketentuan merchant  fee terdapat  ujrah  penagihan  atau tahsil  al- dayn , disatu sisi menggunakan istilah qardh di sini lain menggunakan istilah dayn. Adanya  perbedaan  yang  sangat  tipis  ini  akan  menimbulkan  implikasi yang cukup luas. Qardhul  hasan sebenarnya adalah akad  yang bersifat  kerja sama  dalam  bentuk  bantuan  uang  yang  bercondong  penggunaannya  untuk usaha (produktif). Hal ini berbeda dengan dayn (hutang) yang penggunaannya lebih  bersifat  kepada  konsumtif,  dan  hal  ini  secara  otomatis  berbeda  akad. Oleh  karena  itu,  dalam  Islam  menganjurkan  untuk  menggunakan  sistem kerjasama ( syirkah) dari pada sistem dayn (hutang).
Ketiga ,  dalam  produk  kartu  kredit  syariah  tidak  ada  sistem  kontrol yang  memastikan  apakah  pemegang  kartu  menggunakan  kartu  kreditnya untuk  membelanjakan  barang-barang  yang halal  saja  atau  tidak,  karena
17 Abdul Aziz dan Maria Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer (Bandung:  Alfabeta, 2010), 254.
selama  ini  ketika  seorang  nasabah  menggunakan  kartu  kredit  syariah  untuk transaksi  dengan  cara  menggeseknya,  maka  yang  tercatat  adalah  nama merchant bukan  nama  item  barang  yang  dibeli.  Hal  ini  menjadikan  kartu kredit syariah pada penggunaannya rentan terjadi penyelewengan. Maka perlu adanya  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  kemudharatan  tersebut,  hal  ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:
ا ﺮﻀﻟ ر ﺰﻳ ا ل
“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”
Dalam hal yang menyangkut pada kemudharatan ini maka seharusnya pada syariah  card ini  harus  ada  badan  pengawas  yang  secara  sistemis  dapat meminimalisir  adanya  penyelewengan  penggunaan  kartu  kredit  syariah, sehingga kemudharatan yang terjadi dapat dihilangkan.
Keempat ,  kartu  kredit  syariah  seharusnya  tidak  boleh  menjadikan pemakainya menjadi isrof (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung menjadikan pemegangnya menjadi konsumtif. 18
Dalam  hal  ini  jelas  bertentang  dengan  prinsip  syariah.  Tetapi  pada tataran  prakteknya  ke- isrof -an  ini  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  pagu limit  berdasarkan  jenis  kartu,  yaitu  kartu  hijau,  kartu  emas,  dan  kartu platinum.
Adanya  pagu  limit  ini  tidak  serta  merta  memberikan  hilangnya kemudharatan, dalam hal  ini adalah kemudharatan isrof , sehingga isrof akan tetap  terjadi  meskipun  adanya  pagulimit.  Sebuah  penciptaan  produk diperbankan syariah seharusnya didasarkan pada tujuan produk itu diciptakan yaitu menghindarkan dari riba, gharar , israf atau konsumsi  yang berlebihan,
eksploitasi,  dan  lain  sebagainya.  Jika  dilihat  aspek  tujuan  adanya  suatu produk maka ada kecocokan kaidah fiqh yang mengatakan:
18 Mannan, Islamic Economics (Lahore: Ashraf Publications, t.th.), 34.
ا ﻮﻣﻻ ر ﺎﻫﺪﺻﺎﻘﻤﺑ
” Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuannya.”

## H. Penutup
Syariah  card termasuk  ke  dalam  kebutuhan tahsiniyyat ,  yang  dapat membiasakan  manusia  kepada  kebiasaan-kebiasaan  yang  paling  baik.  Namun jika ternyata pada praktiknya  menimbulkan kemudharatan, maka harus segera dihentikan  dan  ditinggalkan.  Karena  apabila syariah  card tidak  ada,  tidak berarti  merusak  keharmonisan  kehidupan  manusia  seperti  ketika  tidak  adanya hal yang bersifat dharuriyyat . Juga tidak ditimpa kesulitan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat hajiyyat . Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak  mendorong  pengeluaran  yang  berlebihan (israf) dengan  cara  antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
4. Pemegang  kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  dan  Maria  Ulfah. Kapita  Selekta  Ekonomi  Islam  Kontemporer Bandung: Alfabeta, 2010.
Abdullah al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi. Ma  La  Yasa’  at-Tajira  Jahluhu .
Riyadh: Dar al-Muslim, 2001.
Ahmad Zaki Badwi. Mu’jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta’awuniyah. Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1984.
Arif  Pujiono. Islamic  Credit  Card-Suatu  Kajian  terhadap  Sistem  Pembayaran Islam  Kontemporer. Jurnal  Dinamika  Pembangunan,  Vol.  2,  No.  1(Juli, 2005).
Dewi Sukma Kristiani. Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat . Ahkam , Vol. 14, No. 2 (Juli, 2014).
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.
Indah  Nuhyatia. Kajian  Fiqh  dan  Perkembangan  Kartu  Kredit  Syariah  (Syariah Card)  di  Indonesia .  Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam,  Vol.  5, No. 1 (2015).
Mahmud  Musthafa  al-Zuhaili. Al-Qawa’id  al-Fiqhiyah  wa  thatbiqatiha  fi  al- mazhab al-arba’ah, Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
Majalah Majma’ al-Fiqh al-Islami , edisi 7, 1992.
Mannan. Islamic Economics. Lahore: Ashraf Publications, t.th .
Nur  Kholis.  Urgensi  Ijtihad  Saintifik  dalam  Menjawab  Problematika  Hukum Transaksi Kontemporer. Makalah, t.th.
Shalih  Ibn  Ghanim  al-Sadlan. Al-Qawa’idu  al-Fiqhiyatu  al-Kubro  wa  ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balinsiyyah, 1417 H.
Wahbah  al-Zuhaili. Al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu, Jilid  5.  Damaskus:  Dar  al- Fikr, 1995.