Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Rosdalina Bukido ( rosdalina21@gmail.com ) Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Laila F. Bamatraf ( lailabamatraf7@gmail.com ) Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## ABSTRACT
Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition is  established to  prevent  unfair business  competition in  Indonesia  based on the centralization  of  economic  power  on  individuals  or  certain  groups  either  in  the  form  of monopoly  in  spite  of  other  forms  of  unfair  business  competition  before  the  law  is  applied. Therefore,  this  research  is  brought  out  to  declare  the  function  and  role  of  KPPU  itself  to combat  various  kinds  of  monopolistic  practices  and  unfair  business  competition  that  is emerging in society.
Keywords:  KPPU,  KPPU's  role,  prohibition  of  monopolistic  practice,  unfair  business competition

## ABSTRAK
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat  dibentuk  untuk  mencegah  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk prakter persaingan usaha tidak sehat sebelum undang-undang itu berlaku. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan  fungsi  maupun  peranan  dari  KPPU  sendiri  untuk  memberantas  berbagai macam  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  sedang  merebak  di masyarakat.
Kata kunci:  Peran KPPU, larangan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  sehat  telah  ditetapkan  pada  tanggal  5  Maret  Tahun  1999,  dan  berlaku  efektif mulai  tanggal  5  September  Tahun  2000.  Ide  untuk  membentuk  undang-undang  tentang persaingan  sehat  dan  anti  monopoli  mendapat  angin  setelah  ditandatanganinya Letter  of Intent (LOI)  antara  Pemerintah  RI  dengan  IMF  pada  tanggal  29  Juli  1998.  Dalam  LOI tersebut ditentukan bahwa Pemerintah akan menyampaikan RUU Antimonopoli kepada DPR untuk  mendapat  pembahasan  selambatlambatnya  pada  bulan  Desember  1998.  Konsideran dari  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  telah  memaparkan  beberapa  hal  berkaitan  dengan maksud dari diundangkannya undang –undang ini sebagai berikut:
a. Bahwa  pembangunan  di  bidang  ekonomi  harus  diarahkan  pada  terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. Bahwa  demokrasi  dalam  bidang  ekonomi  menghenhendaki  adanya  kesempatan  yang sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  di  dalam  peruses  produksi  dan pemasaran  barang  dan  jasa  dalam  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif  dan  efisien  sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
c. Bahwa  setiap  orang  yang  berusaha  di  Indonesia  harus  berada  dalam  situasi  persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada  pelaku  usaha  tertentu,  dengan  tidak  terlepas  dari  kesepakatan  yang  telah dilaksanakan  oleh  Negara  Republik  Indonesia  terhadap  perjanjian-perjanjian internasional.
Ada  atau  tidak  tekanan  dari  IMF  sebenarnya  ketiga  hal  diatas  adalah  dasar  dari diundangkannya  undang-undang  yang  lebih  dikenal  sebagai  undang-undang  anti  monopoli. Pelaksanaan  Undang  undang  No.  5  Tahun  1999  diawasi  dan  dilakukan  oleh  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  75  tentang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  Menurut  ketentuan umumyang  terdapat  dalam  Pasal  1  Angka  18  Undangundang  No.  5  Tahun  1999,  Komisi PengawasPersaingan  Usaha  adalah  Komisi  yang  dibentukuntuk  mengawasi  pelaku  usaha
dalam  menjalankankegiatan  usahanya  agar  tidak  melakukanpraktek  monopoli  dan/atau persainganusaha  tidak  sehat.  Penguraian  tugas  yang  bersifat  umum  ini  memerlukan  adanya suatupenelusuran  lebih  jauh  sehingga  apa  yangmenjadi  peranan  dari  Komisi  ini  menjadi lebihjelas.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  yuris.  Penulis  fokus  pada  peran  Komisi  Pengawas  Persingan  Usaha  (KPPU) dalam  menegakan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk  oleh  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999,  sebagai  lembaga  yang  bertugas  mengawasi dan  menegakkan  pelaksanaan  atas  undang-undang  tersebut.  KPPU  yang  ada  sekarang  ini dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Peresiden  Republik  Indonesia  No.  75  Tahun  1999. Sebenarnya,  penegakan  hukum  persaingan  usaha  dapat  saja  dilakukan  oleh  kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan.  Dalam  hal  ini,  pengadilan  merupakan  tempat  penyelesaian perkara  yang  resmi  dibentuk  oleh  negara,  namun  untuk  hukum  persaingan  usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat  dikemukakan  adalah  karena  hukum  persaingan  usaha  membutuhkan  orang  orang spesialis  yang  memiliki  latar  belakang  dan/atau  mengerti  seluk  beluk  bisnis  dalam  rangka menjaga  mekanisme  pasar.  Institusi  yang  melakukan  penegakan  hukum  persaingan  usaha harus  beranggotakan  orang-orang  yang  tidak  saja  berlatar  belakang  hukum,  tetapi  juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis. (Prayoga, 2000)
Alasan  lain  mengapa  dibutuhkan  institusi  yang  secara  khusus  menyelesaikan  kasus praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  agar  berbagai  perkara  tidak
bertumpuk di  pengadilan.  Institusi  yang secara khusus  menyelesaikan praktik  monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  dianggap  sebagai  suatu  alternatif  penyelesaian  sengketa, sepanjang pengertian  alternatif disini  adalah di  luar pengadilan. Di  Indonesia lembaga  yang demikian seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal. (Prayoga, 2000)
Dapat  dikemukakan  alasan  filosofis  dan  sosiologis  dari  pembentukan  KPPU  ini. Alasan  filosofis  yang  dijadikan  dasar  pembentukannya,  yaitu  di  dalam  mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari  negara  (pemerintah  dan  rakyat).  Dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  negara, diharapkan  lembaga  pengawas  ini  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orangorang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud. (Prayoga, 2000).
Untuk mengawasi Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 35 menyatakan bahwa  Komisi  memiliki  tugas-tugas  tertentu.  Secara  umum  tugas-tugas  Komisi  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Melakukan penilaian terhadap tindakantindankan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan);
b. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;
c. Memberi saran dan pertimbangan terhadap competition policy pemerintah;
d. Menyusun pedoman dan atau publikasi yangberkaitan dengan undang-undang ini;
e. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkalakepada DPR dan Presiden (Prayoga, 2000).
Pasal  36  Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  mengatur  tentang  kewenangan  KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran
undang-undang hingga  menjatuhkan sanksi administratif   bagi  pelanggar  ketentuan undang- undang (Siswanto, 2002).
Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 5Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a. Meminta keterangan dari instansi Pemerintahdalam kaitannya dengan penyelidikandan/atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usahayang  melanggar  ketentuan undangundangini;
b. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan/ataupelaku  usaha  tentang  dugaan  terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau  tidakan pelakuusaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
d. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktek monopolidan/atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
e. Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  ada  atau  tidaknya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha yang tidak sehat;
f. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  tehadap  ketentuan undang-undang ini;
g. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang  dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
h. Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan,  pelaku  usaha,  saksi,  saksi  ahli,  atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
i. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat  dokumen  atau  alat  bukti  lain  guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
j. Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usahalain atau masyarakat;
k. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelakuusaha  yang  diduga  melakukan  praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. (Siswanto, 2002)
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  Undang-undang  No.5 Tahun  1999  terebut,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  35  huruf  f,  KPPU  diberikan wewenang  untuk  menyusun  Pedoman  ataupun  publikasi  yang  berkaitan  dengan  Undang- undang  No.  5  Tahun  1999.  Atas  dasar  ketentuan  ini  KPPU  diberi  wewenang  pula  untuk membuat  dan  menentukan  hukum  acara  dalam  proses  penanganan  perkara  pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti  monopoli  tersebut.  KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU  No.  05/Kep/IX/2000,  Tentang  Tatacara  Penyampaian  Laporan  dan  Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Bedasarkan  pasal  74  dari  peraturan  ini  keputusan  Komisi  Nomor  05/KPPU/ Kep/IX/2000  dinyatakan  tidak  berlaku  sejak  anggal  18  Nopember  2006.  Baik  Keputusan KPPU  No.  5  Tahun  2000  maupun  Peraturan  KPPU  No.  1  Tahun  2006  sebagai penggantinyaadalah  merupakan  hukum  acara  dan  juga  pedoman  bagi  KPPU  untuk melaksanakan  fungsi  penyelidikan  dan  pemeriksaan  sebagaimana  diamanatkan  oleh ketentuan  pasal  36  Undang-Undang  Antimopoli.  Sebagai  badan  yang  bertugas  mengawasi pelaksanaan  Undang-Undang  Antimonopoli,  KPPU  berwenang  menga-dakan  pemeriksaan dan  penyelidikan  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan  praktik  monopoli  dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat (Siswanto, 2002).

## DAMPAK  MUNCULNYA  UU  NO.5  TAHUN  1999  BAGI  PELAKU  USAHA  DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
Sebelum diberlakukannya UU anti monopoli, di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak  sehat  yang  terjadi  antar  pelaku  usaha.  Tak  hanya  itu  dibeberapa  sektor  usaha  justru
dikuasai  oleh  satu  pelaku  usaha  yang  merupakan  perusahaan  besar  dan  dekat  dengan pemerintah. Maraknya KKN di masa orde baru semakin menambah buruknya keadaan pasar di Indonesia kala itu. (wijaya, 1999)
Dampak berlakunya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usaha dengan  cara  tidak  fair  atau  menjalankan  usaha  yang  merugikan  pesaingnya  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Kedua  pelaku  usaha  harus  sungguh-sungguh  bersaing dengan saingannya supaya dapat tetap bertahan dipasar perdagangan, baik dari segi kualitas, harga  maupun  pelayanannya  karena  masing-masing  pelaku  usaha  tidak  tahu  apa  yang dilakukan  pesaingnya  agar  tetap  bertahan  dalam  pasar  perdagangan,  maka  ia  harus melakukan  peningkatan  mutu  yang  lebih  baik,  harga  yang  lebih  murah  dan  pelayanan  yang baik terhadap produk yang dihasilkannya, sebagai suatu bentuk inovasi. (Wijaya, 1999)
Adanya  UU  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya walaupun tidak diperbolehkan melanggar  UU  tersebut.  Jadi  UU  No.5  tahun  1999  tersebut  ini  bukan  untuk  mematikan perusahaan-perusahaan  besar,  asalkan  berjuang  dengan  kemampuannya  sendiri  dan  tidak melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. (Wijaya, 1999)
Pada  UU  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang tidak memiliki potensi dalam berusaha pun akan dapat dilihat.  Apakah  sudah  benar-benar  memiliki  kemampuan  dalam  menciptakan  produk  bagi konsumen  ataukah  hanya  mengendalikan  kedekatannya  dengan  pemerintah  dan  bagi  pelaku usaha  yang  hanya  mengandalkan  kedekatannya  dengan  pemerintah  tentu  cepat  atau  lambat mereka akan tersingkir dari kompetisi dalam pasar yang diuntungkan dari kondisi ini adalah masyarakat  selaku  konsumen  yang  akan  lebih  mudah  memilih,  produsen  mana  yang  benar- benar  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  menciptakan  produk-produk  yang  pastinya memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik pula. (Wiradiputra, 2005)
Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  ini  tidak  berlaku  bagi  pelaku  “pelaku  usaha  kecil  dan  kegiatan  usaha koperasi  yang  secara  khusus  bertujuan  melayani  anggotanya”.  Sedangkan  “monopoli”  dan atau  pemusatan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  produksi  atau  pemasaran  barang  atau  jasa yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  diatur  dengan  UU  dan  diselenggarakan  oleh BUMN atau badan yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah” (Emil Salim 2000)
Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif sangat tergantung pada komitmen berbagai pihak. Selain komitmen dan tekad komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),  Pemerintah  sebagai  regulator/pengawas,  penegak  hukum  dan  masyarakat,  maka komitmen  dari  para  pelaku  usaha  juga  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena mereka yang menjalankan kegiatan usaha tersebut (Hermansyah, 2008)
Praktek-praktek usaha persaingan cenderung bertolak belakang dengan prinsip Good Corporate  Govermance masih  marak  dan  berkembang  di  Indonesia.  Salah  satu  bentuk praktek usaha anti persaingan itu adalah praktek perskongkolan untuk menentukan pemenang dalam  sebuah  tender.  Oleh  karena  itu,  komitmen  dan  tekad  pelaku  usaha  dalam  upaya menciptakan  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  itu  dapat  diwujudkan  melalui  penerapan prinsip Good Corporate Govermance atau prinsip  pengelolaan perusahaan yang baik dengan menerapkan  prinsip  kewajaran  (fairness),  keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas (accountability)  dan  responsibiltas  (responsibillity)  di  dalam  perusahaan,  yang  selalu dijadikan  sebagai  pedoman  ataupun  acuan  bagi  para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya.  Perusahaan  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut  dengan  baik  dan konsisten  akan  mampu  memiliki  tingkat  sensitifitas  yang  tinggi  terhadap  semua  kegiatan usaha  yang  dijalankannya  dalam  menghadapi  persaingan  usaha.  Lebih  dari  itu,  dapat dikatakan  bahwa  dengan  menerapkan  prinsip  tersebut,  maka  pelaku  usaha  akan memposisikan para pesaingnya sebagai mitra usaha yang setara, sehingga dapat tercapai win- win  solution.  Maksudnya,  bahwa  suatu  keadaan  dimana  para  pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berupaya menjungjung tinggi dan mengutamakan prinsip
saling menguntungkan, bukan prinsip win and lose , yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan. (Hermansyah, 2008)
Penerapan prinsip Good Corporate Govermance pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (self regulation) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi  pelanggan,  distributor,  pejabat  Pemerintah  dan  pihak-pihak  lainnya  yang mempunyai  hubungan  dengan  perusahaan,  termasuk  didalamnya  aturan  yang  mengatur perilaku  persaingan  sehat  dengan  pelaku  usaha  persaingannya.  Adanya  peraturan  yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi banteng awal yang dapat menghindari  sebuah  perusahaan  dari  perilaku-perilaku  anti  persaingan  yang  tidak  sejalan dengan semangat Good Corporate Govermance. (Hermansyah, 2008)
Menurut  M  Doddy  Kusadrianto  dalam  tulisannya  yang  berjudul  Menciptakan Persaingan  Usaha  Yang  Sehat  melalui  Penerapan  Prinsip  tersebut,  yang  dimaksud  dengan pedoman internal merupakan media penyampaian kepda sseluruh karyawan mengenai konsep tata  kelola  perusahaan  yang  baik  yang  dimiliki  oleh  sebuah  perusahaan  dalam  mencapai tujuan bisnisnya. Secara eksternal, pedoman internal tersebut dapat berdampak positif kepada tindakan  kebijakan,  maupun  keputusan-keputusan  perusahaan  yang  harus  mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam code of conduct. (Hermansyah, 2008)
Setelah  ada  UU  No.5  tahun  1999,  pencantum  atauran  intenal  perusahaan  mengenai persaingan usaha yang sehat dalam code of conduct akan dapat menjadi alasan yang kuat bagi perilaku  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  rangka  turut  menciptakan  iklim persaingan  usaha  yang  sehat  dan  kondusif.  Namun  kebijakan  persaingan  usaha  juga  harus didukung  oleh political  will Pemerintah,  penegak  hukum  dan  itikad  baik  dari  para  pelaku usaha serta dukungan masyarakat. Persaingan usaha yang sehat adalah faktor penting dalam menunjang  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional.  Lebih  dari  itu,  terciptanya persaingan  usaha  yang  sehat  di  Indonesia  kan  membangun  dan  mendorong  kemampuan bersaing pelaku-pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku-pelaku usaha asing dalam rangka perdagangan  bebas.  Oleh  karena  itu,komitmen  dan  konsistensi  dalam  menciptakan
persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari semua pihak. (Hermansyah, 2008)
Menurut  Silalahi  (2007  263-264),  KPPU  dalam  menjalankan  pemeriksaan pendahuluan  dan  lanjutan  menerapkan  sistem  way  traffic,  Artinya,  KPPU  mengajukan pertanyaan  yang  akan  dijawab  oleh  pelaku  usaha,  pelaku  usaha  memberikan  informasi  dan dokumen  yang  diminta  KPPU,  pada  tahap  ini  diharapkan  pelaku  usaha  kooperatif  dengan KPPU.  Kalau  tidak  KPPU  dapat  menyerahkan  penyidikannya  kepada  penyidik  untuk melakukannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Ketentuan  itu  diatur  dalam  UU  anti monopoli.  Sesuai  UU,  KPPU,  berwenang  besar  dan  luas  sebagai  penyidik  dan  sebagai pengambil keputusan. Dalam praktek implementasinya semestinya pelaku usaha harus diberi hak  untuk  membela  diri  karena  yang  sudah  berjalan  selama  ini  pada  pemeriksaan pendahuluan  dan  lanjutan  setelah  mendapatkan  cukup  informasi  dan  dokumen  serta  bukti- bukti  yang  diperlukan,  KPPU  menganalisis  informasi  dan  dokumen  serta  bukti-bukti  yang diperoleh. (Hermansyah, 2008)
KPPU  harus  menetapkan  suatu  keputusan,  yaitu  menetapkan  apakah  suatu  pelaku usaha  tertentu  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  UU  anti  monopoli  atau tidak  melakukan  pelanggaran.  KPPU  mengumumkan  hasil  keputusanya  secara  terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil kepitusannya secara terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil keputusannya kepada pelaku usaha  dan  pihak  terkait  yang  terkait  dengan  kasus  yang  dibuatnya.  Dalam  proses  ini  tidak memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  usaha  dan  pihak  terkait  untuk  dapat  membela  dirinya. Di dunia ini tidak ada satu  negarapun  yang mempunyai  UU  anti monopoli  yang melakukan pemeriksaan awal sampai pada tahap pengambilan keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada  pihak  yang  diduga  melakukan  praktek  monopoli  dan/  atau  persaingan  usaha  yang tidak sehat untuk membela dirinya. (Hermansyah, 2008)
Pada  Pasal  20  SK  KPPU  No.  05/  KPPU/Kep/IX/2000,  ditetapkan  bahwa  para  pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh  penasehat  hukum,  tetapi  sejauh  mana  penasehat  hukum  dapat  membela  kliennya  pada
saat pemeriksaan dilakukan, tidak diatur secara jelas.pada proses pemeriksaan diatas, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Mempunyai kesempatan untuk membela dirinya dipengadilan Negeri,  yaitu  pada  saat  mengajukan  keberatan  terhadap  apa  yang  dituduhkan  oleh  KPPU. Pada  tingkat  kasasi,  Mahkamah  Agung  akan  melakukan  uji  materil  dan  hasil  keputusan Pengadilan  Negeri,  yaitu  apakah  menguatkan  keputusan  Pengadilan  Negeri  tersebut  atau membatalkannya. Ini adalah sistem demokrasi  yang ditetapkan oelh UU Anti Monopoli (M, Udin Silalahi, 2007).

## PERANAN  KPPU  DALAM  MENEGAKAN  UNDANGUNDANG  NOMOR  5  TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
Peranan  menurut  arti  kamus  adalah  bagian  dari  tugas  utama  yang  harus  dilaksanakan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  35  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999,  tugas  komisi  meliputi: (Prayoga, 2000)
a. Melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 sampai dengan Pasal 16;
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atu  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
c. Melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidak  ada  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
d. Mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  komisi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 36;
e. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f. Menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Prayoga, 2000)
Sehubungan  dengan  adanya  tugas  KPPU  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  35 diatas,  peranan  KPPU  dalam  menegakkan  Undangundang  Nomor  5  Tahun  1999  adalah mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  KPPU  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36 khususnya  yang  berkaitan  dengan  wewenang  melakukan  peyelidikan  atau  pemeriksaan terhadap  kasus  dugaan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-undang ini (Rokan, 2010).
Adanya  peranan  dari  KPPU  sebagaimana  diuraikan  diatas  maka  tidaklah  salah kemudian  KPPU  terkesan  sebagai  sebuah  lembaga  peradilan  yang  mempunyai  wewenang melaksanakan sebuah proses persidangan seperti pengadilan pada umumya (Rokan, 2010).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  kita  perlu  menyimak  Pasal  10  Undangundang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan bahwa:
Ayat (1)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan badan perdilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ayat (2)
Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  Agama,  peradilan  Militer,dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Rokan, 2010).
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut maka jelaslah dalam sistim peradilan kita hanya mengenal empat macam badan peradilan, dengan demikian  tidak  dikenal  badan  perdilan  lain  kecuali  yang  ditentukan  oleh  undangundang
tersebut  sehingga  KPPU  bukan  merupakan  badan  perdilan  akan  tetapi  merupakan  lembaga khusus  yang  dibentuk  untuk  melakukanpengawasan  dalam  pelaksanaan  ketentuan  Undang- undang Anti monopoli (Rokan, 2010).
Konsekuensinya  bagi  KPPU  bahwa  KPPU  yang  telah  menjatuhkan  putusan  atas pelaku  usaha  yang  melanggar  Undang-undang  Anti  monopoli  tidak  diberi  wewenang  untuk melakuan  eksekusi,  karena  eksekusi  atas  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Pengadilan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU  harus  meminta  pelaksanaannya  kepada  Pengadilan  Negeri  demikian  juga  keputusan KPPU  yang  mengandung  unsur  pidana  maka  sesuai  dengan  Pasal  44  ayat  (4)  KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik (Rokan, 2010).

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Dengan  pemahaman  bahwa  perlindungan  konsumen  mempersoalkan  perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari  kemungkinan  timbulnya  kerugian  karena  penggunaannya,  maka  hukum  perlindungan konsumen  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  pemberian  perlindunga hukum  kepada  konsumen  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhannya  sebagai  konsumen. (Muljadi,  2003:81)  Bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen  mempunyai  banyak  dimensi salah satunya yaitu:

## BENTUK  PERLINDUNGAN  HUKUM  YANG  DIBERIKAN  MELALUI  SUATU PERATURAN
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dimaksud  di  sini  adalah  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  agar  hak-hak  yang  dimiliki  konsumen  tidak dirugikan  atau  untuk  melindungi  pihak  konsumen  dari  tindakan  curang  pelaku  usaha  atau
tindakan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh  pelaku  usaha  terhadap konsumen. (Muljadi, 2003:81)
Adapun  peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen  secara  umum  yaitu undang-undang  Nomor  8  Tahun  1991  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  Undang- Undang  ini  diatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. (Muljadi, 2003:81)

## PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH
Perlindungan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  perlindungan hukum  yang  bersifat  preventif  menurut  penulis  belum  seutuhnya  dilaksanakan,  preventif yang  berarti  kesempatan  untuk  konsumen  memberikan  keberatannya  diharapkan  lebih  biasa diterapkan oleh pemerintah (Yodo, 2008:5).
Selain  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif,  pemerintah  juga  melakukan perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  dalam  bentuk  pengegakan  hukum  bagi  setiap orang  yang  dinyatakan  bersalah.  Apabilah  konsumen  merasa  dirinya  dirugikan  oleh  pelaku usaha  dalam  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  dilakukannya maka  konsumen  dapat  mengadukannya  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sesuai dengan  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, dimana lembaga ini merupakanlembaga penyelesaian sengketa dikluar pengadilan, sehingga penyelesaian  sengketa  non  litigasi  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum represif dari pemerintah (Yodo, 2008:5).

## TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KONSUMEN  DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USHA TIDAK SEHAT
Di dalam hukum perlindungan konsumen konsep tanggung jawab merupakan bagian dari  konsep  kewajiban  hukum  yang  sangat  penting.  Dari  beberapa  sumber  hukum  formal, seperti  peraturan  perundang-undangan  dalam  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak
sehat  sering  memberikan  pembatasan-pembatasan  tanggung  jawab  yang  dipikul  oleh  si pelanggar hak konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentng Perlindungan Konsumen,  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha  diatur  dalam  pasal  19  yang  bunyinya: (Yodo, 2008)
a. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atau  kerusakan  pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha di pasaran;
b. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengambalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tanggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
d. Pemberian ganti rugi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasrkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya unsur kesalahan
e. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabilah pelaku usaha dapat (Yodo, 2008).
membuktikan bahwa kesalhan tersebut merupakan kesalhan konsumen.

## PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASIH PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Peran pemerintah atau pihak-pihak  yang terkait untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk sangat penting.  Dari  aspek  hukum  publik,  termasuk  di  dalamnya  hukum  administrasi  negara mempunyai  sumbangan  yang  terbesar  pada  hukum  publik  di  sini  adalah  kemampuan  untuk mengawasi,  membina  dan  mencabut  izin  sesuai  dengan  ketentuan  apabilah  terbukti: (Kristiyanti, 2009:90).

## a. Melanggar ketentuan Undang-undang
b. Merugikan Kepentingan Konsumen
Adapun  salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  membentuk  suatu badan/atau lembaga yang disebut:

## BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  memperkenalkan satu  lembaga  khusus  yang  mengurus  perlindungan  konsumen  yang  diberi  nama  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional,  disingkat  BPKN.  Badan  ini  dimaksud  untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap  masalah-masalah  perlindungan  konsumen  dalam  upaya  mencari  atau  alternatif- alternatif  usaha  untuk  mempertinggi  perlindngan  hukum  terhadap  konsumen  sebagai  badan yang bertaraf nasional. (Kristiyanti, 2009:90)

## LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
Kehadiran  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  bersama  Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan bermacam-macam tugas yang dimaksudkan untuk membantu  konsumen  tersebut,  maka  apabila  kedua  lembaga  tersebut  berjalan  dengan  baik, berarti  konsumen  akan  semakin  terlindungi.Begitu  pula  dengan  tersedianya  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  tiap  Kabupaten  sebagaiman  diuraikan  dalam  Bab berikut, akan lebih memudah konsumen untuk menegakkan hak-haknya. (Sulastri, 2009:9)

## BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  memungkinkan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan (lihat kembali pasal 45 ayat (1) jo, pasal 23  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen).  Penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  dilaksanakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi
kembali  atau  tidak  akan  terulang  tertentu  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen (pasal  47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).  Dengan cara  ini  dimaksudkan  supaya  persoalan  antara  konsumen  dan  produsen  dapat  segera ditemukan jalan penyelesaian. (Sulastri, 2009:9)

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU  melalui  komisi  yang  dibentuknya  dalam  menegakakan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Khususnya melakukan tindakan sebagai  yaitu: melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditemukan  oleh  komisi sebagai hasil dari penelitiannya; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adnya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  sesungguhnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, monopoli  tidak  dilarang,  yang  dilarang  adalah  praktek  monopoli  atau  penyalahgunaan kekuatan monopoli. Monopoli di Indonesia dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  merupakan bentuk  dari  kegiatan  yang  dilarang  ketika  kegiatan  penguasaan  atas  produksi  dan  atau pemasaran mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dikatakan demikian jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan batasan Pasal 17 Undang- Undang
No.5  tahun  1999,  terutama  tentang  dua  konsep  penting  yaitu,  penjabaran  mengenai  posisi monopoli dan praktik monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan posisi monopoli.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  sebagai  upaya  untuk  melindungi kepentingan  konsumen  dan  individu  atas  kedudukannya  sebagai  konsumen/manusia  yang mempunyai  hak  untuk  menikmati  martabatnya,  denga  memberikan  kewenangan  padanya untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingan  tersebut.  Oleh  karena  itu  Bentuk  perlindungan terhadap  konsumen  mempunyai  banyak  dimensi  yaitu  :  Bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan oleh suatu peraturan; Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ditha,  Wiradiputra,  (2005), Bahan  Kuliah  Hukum  Usaha, Untuk    Mahasiswa  Strata  1  Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta:Web Dosen Universitas Indonesia.
Kristiyanti  Celina  Tri  Siwi,  (2009), Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Ma’rif, Syamsul, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia , dalam   Jurnal
Hukum Bisnis Vol, 19 Mei – Juni (2002), dikutip dari Mustafa
Kamal Rokan, 2010, Hukum  Persaingan  Usaha(Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia) ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Miru,  Ahmadi  dan  Yodo,  Sutarman,  (2008), hukum  perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo persada.
Moleong. L.J, (1989), Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Ramaja Karya.
Prayoga Ayudha D, (2000), Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di  Indonesia , Jakarta: Proyek Elips.
Rokan  Kamal  Mustafa,  (2010), Hukum  Persaingan  Usaha  (Teori  dan  Prakteknya  di Indonesia) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Siswanto, Arie, (2002), Hukum Persaingan Usaha , Bogor: Ghalia Indonesia.
Sulastri,Tantri D. (2009), Gerakan Organisasi Konsumen , Seri panduan   Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta
Udin,  Silalahi  M, Perusahaan  saling  mematikan  dan  berskongkol, Jakarta:  PT  Elex  Media Kompulindo
Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini (2003), Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, jakarta, Raja Garfindo Persada.
Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan (1999), Anti Mopoli, jakarta Grafindo.