## Wajah Hukum

## Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda
Candra Dian Tawawi 1* , Padmono Wibowo 2
1,2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia Jalan Raya Gandul No. 4 Kec.Cinere, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, Indonesia
* Correspondence email: bangcandradiantawawi2@gmail.com; padmonowibowo@gmail.com
Abstrak. Pembinaan merupakan upaya negara untuk membuat narapidana sadar akan kesalahan, tidak akan mengulanginya, serta masyarakat dapat  menerimanya, sehingga dia aktif di dalam pembangunan  negara serta secara wajar berhidupan  menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan fungsinya bahwa tempat pembinaan adalah di Lembaga Pemasyarakatan agar  mencapai  tujuan  Pemasyarakatan  yaitu  reintegrasi  sosial.  Metode  penelitian  yang  digunakan  didalam  penelitian  dengan melalui  pendekatan  penelitian  kualitatif  dimana    data  primer  dan  sekunder  dianalisis  berupa  diuraikan  berdasarkan  gejala  baik sifat  serta  mutu  didalam  peristiwa/kejadian  didalam  hukum  realitas  dan  terhubung  teori  didalam  data  tambahan/sekunder, didapatkan  hasil  bentuk  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kalianda  seperti  kegiatan  pembinaan  berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian, tahapan pembinaan  narapidana terdiri dari tahap awal, tahap  lanjutan dan tahap akhir, pelaksanaan  pembinaan  narapidana  dilakukan  dengan  menetapkan  pembinaan  yang  cocok  bagi  narapidana  melalui  sidang  Tim Pengamat  Pemasyarakatan  yang  diputuskan  oleh  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  berkoordinasi  dengan  bagian pengamanan,  hambatan  pembinaan  berasal  dari  dalam  diri  narapidana  yang  yang  kurang  berminat  dalam  mengikuti  program pembinaan yang ada ataupun  fasilitas untuk pembinaan yang kurang serta dapat diatasi melalui pendataan-pendekatan dan  ajakan kepada narapidana serta kerjasama dengan pihak ke-3 dan hasil dari pembinaan berupa meningkatnya softskill serta dapat menjadi lebih bertakwa pada Tuhan
Kata Kunci : Pembinaan; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan
Abstract. Guidance is the state's effort for inmates to realize mistakes, not repeat, be accepted back, be active in the development, and live to  be good and responsible  citizens, under the function of guidance in  prisons in  the context  of prisons, namely social reintegration. The research method used in the research is through a qualitative research approach where primary and secondary data are analyzed in the form of descriptions based on symptoms, and theory of association  with additional/secondary data, the results are guidelines in the Class IIA Prison Kalianda Penitentiary obtained through personality development and independence activities. The stages of development for prisoners consist of initial, advanced, and final stages, the implementation of guidance by  determining  appropriate  guidance  for  the  correctional  team  session  which  is  determined  by  the  head  of  the  correctional facility.  Institutions  coordinate  with  the  security  section,  the  constraints  for  coaching  come from  within  prisoners  who  are  less interested  in  participating  in  existing  coaching  programs  or  lack  of  coaching  facilities  and  can  be  overcome  through  data collection,  approaches,  invitations  to  prisoners  and  collaboration  with  third  parties  as  well  as  coaching  results  in  the  form  of increased soft skills and can more devoted to God

## Keyword: Development; Prisoners; Correctional Institutions

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  suatu  hal  yang  biasa  didalam  kehidupan  bermasyarakat,  dimana  masyarakat  dapat memberikan  kesempatan  melakukannya  dan  menanggung  semua  akibat  daripadanya  walau  tanpa  sadar.  Aspek kejahatan  mengikuti  perubahan  zaman,  semakin  kompleks  dan  berkembangnya  kejahatan  maka  semakin  banyak masyarakat yang ingin mencari solusinya.
Aturan-aturan dibuat berdasarkan permintaan dari masyarakat tentang bagaimana cara mengatasi segala macam tindak  kejahatan  yang  semakin  berkembang  serta  sulit  diatasi,  langkah-langkah  yang  diambil  dan  terbukti  efektif antara lain menggunakan sistem rehabilitasi, retribusi, penjeraan, serta pengasingan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 10 tercantum jenis-jenis pidana, yaitu:
1. Pidana  (pokok/utama),  yaitu  pidana  mati/eksekusi  mati,  penjara  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  pengurungan, didenda, serta tutupan.
2. Pidana  (tambahan),  yaitu  dicabutnya  hak  khusus,  dirampasnya  barang  tertentu, announcement hakim  terkait putusan.
Unsur HAM di dalam pasal tersebut belum menjadi sebuah keutamaan sehingga yang terlihat hanya reaksi dari kejahatan  yang  dilakukan  yang  dilihat  dari  sudut  pandang  masyarakat,  sedangkan  resosialisasi  seharusnya  yang
Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda
menjadi  tujuan  utama  pemidanaan  agar  narapidana  yang  telah  bebas  berbaur  di  tengah  masyarakat  mempunyai ketahanan hidup sehingga tidak menajadi residivis kejahatan 1 .
Data  harian  pada  tanggal  30  Agustus  2020  jumlah  keseluruhan  dari  WBP(Warga  Binaan  Pemasyarakatan)  di Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara sebanyak 232.379 WBP di mana jumlah dari tahanan 49.215 tahanan  sebanyak  serta  jumlah  narapidana  sebanyak  183.164  narapidana  sedangkan  batas  jumlah  hunian  sebanyak 131,931  WBP  sehingga over populasi  sebanyak  74% 2 dan  keseluruhan  WBP  dibina  di  Lembaga  Pemasyarakatan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  harus  didukung  oleh  masyarakat  guna  menyukseskan pembinaan  agar  tujuan  Pemasyarakatan  tercapai  yaitu  narapidana  sadar  akan  kesalahan,  tidak  akan  mengulanginya, serta  masyarakat  dapat  menerimanya,  sehingga  dia  akan  aktif  di  dalam  pembangunan  negara  serta  secara  wajar berhidupan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab
Nilai-nilai HAM  serta kemanusiaan dijunjung tinggi oleh  negara  Indonesia  yang diimplementasikan ke dalam lembaga pemasyarakatan berupa hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang wajib dipenuhi sesuai dengan pidato Dr. Sahardjo  mengenai  ide  tentang  Pemasyarakatan  pada  5  Juli  1963  mengatakan  bahwa  Negara  tidak  sedikitpun mempunyai  hak  membuat  seseorang  lebih  jahat/buruk  disbanding  dia  sebelum  memasuki  lembaga  pemasyarakatan 3 . Karena mereka hanya tersesat tidak ada kata telat didalam tobat dan tobat itu dibimbing bukan disiksa.
Di Lembaga Pemasyarakatan atau kemudian disingkat dengan LAPAS dimana hak serta kewajiban narapidana haruslah  dipenuhi  sesuai  dengan  UU  No.12/1995  tentang  Pemasyarakatan,  tetapi  dalam  kondisi  tertentu  yang dirasakan  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  seperti  kurang  tertarinkya  narapidana  pada  kegiatan pembinaan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  sebuah  fenomena  dari  diri  narapidana  yaitu  perilaku  dan kepribadian narapidana saat sebelum berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
Narapidana  merupakan  seseorang  terpidana  yang  berkekuatan  hukum  tetap  yang  didapat  melalui  proses peradilan dan menjalankan hukuman kehilangan kebebasan di Lembaga Pemasyarakatan, serta memiliki hak-hak yang dijunjung  tinggi  seperti  berhak  atas  remisi,  PB,CB,CMB,CMK  dll  yang  juga  kewajiban  yaitu  menjunjung  tinggi peraturan yang ada dan mengikuti pembinaan di Lapas dengan baik.
Sesuai Pasal 6 pada UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pembinaan WBP oleh Lembaga Pemasyarakatan serta  Pembimbingan  WBP  oleh  BAPAS  (Balai  Pemasyarakatan).  Pembinaan  tersebut  khusus  kepada  Narapidana dewasa  dan  anak-anak  yang  dibagi  menjadi  2  (dua)  jenis  pembinaan,  yaitu  pembinaan  kepribadian  seperti  program kerohanian  sesuai  agama  yang  dianut  WBP  dan  pembinaan  kemandirian  seperti  program  untuk  melatih skill guna bekal kembali ke masyarakat.
Sesuai amanat Soekarno yang merubah istilah penjara menjadi istilah baru yaitu pemasyarakatan yang bertepat pada konferensi dinas dan pembuatan piagam pemasyarakatan yang tepat berada di hari Senin, 27 April 1964 4 .
Menurut banyak pendapat bahwa terjadi kerancuan pada definisi apa itu pemasyarakatan sebagian berpendapat bahwa  pemasyarakatan  itu  memberikan  kelonggaran-kelonggaran  pada  narapidana,  sebagian  mewujudkan pemasyarakatan sebagai perlakuan terakhir (fase behandeling ) ataupun berpendapat sebagai upaya resosialisasi. Namun  Sudarto  berpendapat  bahwa  istilah  resosialisasi  tidak  ada  bedanya  dengan  pemasyarakatan  namun istilah tersebut hanyalah sebuah istilah biasa akan tetapi kaidah didalamnya yaitu bagaimana pemasyarakatan didalam pelaksanaanpembinaan,cara pembinaan, serta hasil yang didapatkan dari pembinaan tersebut 5 .
Roeslan Saleh memberikan gambaran yaitu: sesuatu yang diusahakan agar tercapainya tujuan narapidana kelak dapat bertahan hdup berbaur dengan masyarakat tanpa berbuat ulah kembali 6 . dengan kata lain bahwa pemasyarakatan tidak lepas dengan istilah pembinaan beserta cara-cara dalam melakukan pembinaan itu sendiri.
Hal  ini  disinggung  tepatnya  didalam  tahapan  pembinaan  yang  dapat  dilakukan  bimbingan-bimbingan  kepada narapidana seperti yang disampaikan oleh Bambang Purnomo mengatakan bahwa pembinaan bersama pembimbingan dapat dibuat program antara lain bimbingan:
1. Aspek  mental,  baik  melalui  kegiatan  keagamaan  agar  menumbuhkan  rasa  bersalah  serta  tidak  mau  mengulangi kejahatan
2. Aspek sosial, memberikan arahan agar dapat hidup berbaur dengan masyarakat kelak
3. Aspek keterampilan, dibuatkan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat keterampilan
4. Pembimbingan untuk tetap menjaga kemanan
1 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: Centara, 1983).
2 Ditjen  PAS,  “Data  Terakhir  Jumlah  Penghuni  Perkanwil,” -  SMS  Gateway  System ,  last  modified  2020, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily.
3 Simon.R.  A.Joasis  –  Suryano  Thomas, Study  Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia (Bandung:  Lubuk Agung, 2011).
4 S.H Dr.Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1988).
5 B Suryobroto, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (Jakarta: Departemen Kehakiman R, 1972).
6 Ibid
Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda
5. Pembimbingan lainnya seperti penyuluhan kesehatan ataupun yang berhubungan dengan masyarakat kelak. 7
Sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya negara untuk membuat  narapidana sadar akan  kesalahan,  tidak  akan  mengulanginya,  serta  masyarakat  dapat  menerimanya,  sehingga  dia  akan  aktif  di  dalam pembangunan negara serta secara  wajar berhidupan menjadi  warga negara yang baik dan  bertanggung jawab, sesuai dengan fungsinya bahwa tempat pembinaan adalah di Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam  pembinaan  ada  peranan  sesuatu  yang  membuat  orang  didalamnya  mencapai  kemampuan  tertentu sehingga  mencapai  tujuan  organisasinya,  jika  dikaitkan  dengan  tugas  dan  dasar  hukum  di  Pemasyarakatan  yaitu pembinaan  agar  narapidana  sadar  akan  kesalahan,  tidak  akan  mengulanginya,  serta  masyarakat  dapat  menerimanya, sehingga dia akan aktif di dalam pembangunan negara serta secara wajar berhidupan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dengan itu maka tujuan organisasi untuk resosialisasi/reintegrasi sosial tercapai.
Dalam PP Nomor 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP dan PP Nomor 32/1999 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Hak  WBP  merupakan  suatu  keharusan  dimana  merupakan  implementasi  dari  UU  Nomor 12/1995  tentang  Pemasyarakatan  Pasal  7(2),  dan  dalam  PP  32/1999  merupakan  implentasi  juga  dari  UU  Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14(2), Pasal 22(2), 29(2), dan 32(2).
Pembinaan  ini  bertujuan  agar  narapidana  sadar  akan  kesalahan,  tidak  akan  mengulanginya,  serta  masyarakat dapat  menerimanya,  sehingga  dia  akan  aktif  di  dalam  pembangunan  negara  serta  secara  wajar  berhidupan  menjadi warga  negara  yang  baik  dan  bertanggung  jawab,  dimana  pembinaan  sendiri  tidak  hanya  melibatkan  petugas  sebagai Pembina tetapi juga masyarakat sebagai tempat kelak ia kembali dan yang dibina sebagai subyek pembinaannya, maka dianggap perlu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap narapidana.
Pembinaan  narapidana  sendiri  haruslah  ada  pembeda  baik  di  LAPAS  serta  yang  ada  di  LAPAS  terbuka  baik secara  pembinaan  maupun  secara  memberikan  kebijakan  haruslah  berbeda  walaupun  menurut  ketentuan  tugas  dan fungsinya  adalah  sama  yaitu  pembinaan  narapidana,  namun  menurut  hakikat  fungsinya  jelaslah  berbeda  dari  segi tingkat keamananannya 8 .
Sehingga  penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  bentuk  pembinaan  baik  kegiatan  pembinaan,  tahapan pembinaan  dan  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  serta  kendala  yang  dihadapi  dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan upaya dalam mengatasinya serta bekal bagi narapidana yang didapat selama melakukan pembinaan dilembaga pemasyarakatan, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  didalam  penelitian  dengan  melalui  pendekatan  penelitian  kualitatif  dimana data  primer  dan  sekunder  dianalisis  berupa  diuraikan  berdasarkan  gejala  baik  sifat  serta  mutu  didalam peristiwa/kejadian  didalam  hukum  realitas  dan  merupakan  indikasi  data  utama/primer  yang  terhubung  teori  didalam data  tambahan/sekunder.  Data-data  tersebut  kemudian  diruntutkan  serta  dijelaskan  berdasarkan  hasil  yang  ada  dan dituang kedalam artikel ini, dimana penulis tetap memprioritaskan kaidah aturan hukum yang telah eksis dengan tetap melihat factor non-yuridis. 9
Data  primer  didapatkan  melalui  wawancara  bersama  informan  yang  dirasa  mampu  memberikan  informasi akurat  mengenai  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan,  yaitu  2  orang  staf  Sub  Seksi  Bimbingan  Kemasyarakatan dan  Perawatan  (Subsi  Bimkemaswatwat)  serta  data  sekunder  merupakan  data  pendukung  yang  berasdal  dari  studi pustaka berupa buku, skripsi, artikel peraturan perundang-undangan serta halaman website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan Pembinaan Di Lapas
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  staf  Subsi  Bimkemaswat  didapatkan  bahwa  pembinaan yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kalianda berupa pembinaan terbagi kedalam kepribadian dan kemandirian contohnya antara  lain  pembinaan  terhadap  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  di  setiap  agama  dibina  sesuai  dengan kepercayaan  masing-masing  narapidana  serta  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  dimana  narapidana diajak  ikut  serta  dalam  upacara-upacara  di  Lapas  serta  pembinaan  jasmani  dan  rohani,  seperti  olahraga,  pelayanan kesehatan  serta  ada  pembinaan  kesadaran  hukum  dengan  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  serta  mengundang instansi  luar  untuk  melakukan  pembinaan,  ada  juga  program  berupa  reintegrasi  dengan  PB,  CB  serta  terdapat
7 M.H.  Dr.Ruslan  Renggong,  S.H., Memahami  Perlindungan  HAM  Dalam  Proses  Penahanan  Di  Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group Jakarta, 2014).
8 Ahmad  Sanusi,  “Evaluasi  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka,” Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 123.
9 Widya  Islamiyah  et  al.,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Barru,” 2017.

## Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kalianda
keterampilan  kerja  dan  produksi  berupa  pelatihan  pertukangan,  pengelasan,  bercocok  tanam  dan  perikanan,  hal  ini sesuai dengan yang telah dijelaskan UU Pemasyarakatan pada Pasal 7(1) dan 7(2) bahwa penyelenggaraan pembinaan serta  pembimbingan  dilakukan  pelaksanaannya  oleh  petugas  selanjutnya  akan  diatur  oleh  PP,  pada  penjelasan  UU Pemasyarakatan pada Pasal 7(2) dimana pembinaan terbagi kedalam kepribadian yang mengarah ke perubahan sikap dan perilaku serta kemandirian yang mengarah ke keterampilan dan bakat

## Tahapan Pembinaan Narapidana
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Subsi Bimkemaswat didapatkan bahwa tahapan pembinaan yang ada di  Lapas  kelas  IIA  Kalianda  dimulai  dari  tahap  awal  yaitu  dari  mulainya  masuk  narapidana  menjalani  masa mapenaling  sampai  dengan  1/3  (satu  pertiga)  masa  pidana  (MP)  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap  lanjutan  mulai dari  1/3  (satu  pertiga)  MP  sampai  dengan  1/2  (setengah)  MP  kemudian  diakhiri  dengan  tahap  akhir  mulai  dari  1/2 (setengah)  MP  sampai  dengan  2/3  (dua  pertiga)  MP,  di  dalamnya  terdapat  program  integrasi  yaitu  PB/Pembebasan Bersayarat, CB/Cuti Bersyarat, CMB/Cuti Menjelang Bebas, serta CMK/Cuti Mengunjungi Keluarga, walaupun tidak diatur  dalam  UU  Pemasyarakatan  akan  tetapi  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  2  bahwa  pengaturan  lebih  lanjut  tentang pembinaan dan pembimbingan diatur oleh Peraturan Pemerintah maka dikeluarkanlah PP 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP di Pasal 7 dijelaskan 3 tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir di mana setiap pengakhiran tahapan dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, kemudian dijelaskan Pasal 9 dijelaskan pembinaan tahap awal dari masuk sampai dengan sepertiga masa pidana sedangkan tahap lanjutan dibagi 2 lanjutan  pertama  dan  lanjutan  kedua,  pada  lanjutan  pertama  dari  awal  masuk  sampai  dengan  setengah  masa  pidana lanjutan kedua yaitu dari 1/2 masa pidana sampai dengan 2/3 sedangkan ditahap akhir dilaksanakan dari terakhir dari tahap  lanjutan  sampai  dengan  terakhir  dari  masa  pidana,  pada  Pasal  10  diperjelas  bahwa  tahap  awal  dilaksanakan  1 bulan mapenaling dengan dilakukan pencanangan pelaksanaan dan penilaian tahap awal pada pembinaan kepribadian serta  pembinaan  kemandirian  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap  lanjutan  di  mana  dilaksanakan  perencanaan, pelaksanaan  dan  penilaian  ditambah  program  asimilasi  sedangkan  di  tahap  akhir  dilaksanakan  perencanaan pelaksanaan  integrasi  serta  pengakhiran  pelaksanaan  pembinaan  tahap  akhir  dan  diakhiri,  pada  Pasal  11  bahwa pembinaan  di  Lapas  adalah  di  tahap  awal  dan  tahap  lanjutan  sedangkan  Bapas  melaksanakntahap  akhir.  Dalam tahapan  pembinaan  dapat  dilakukan  bimbingan-bimbingan  kepada  narapidana  seperti  yang  disampaikan  oleh Bambang  Purnomo  mengatakan  bahwa  pembinaan  bersama  pembimbingan  dapat  dibuat  program  antara  lain bimbingan:
1. Aspek  mental,  baik  melalui  kegiatan  keagamaan  agar  menumbuhkan  rasa  bersalah  serta  tidak  mau  mengulangi kejahatan
2. Aspek sosial, memberikan arahan agar dapat hidup berbaur dengan masyarakat kelak
3. Aspek keterampilan, dibuatkan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat keterampilan
4. Pembimbingan untuk tetap menjaga kemanan
5. Pembimbingan lainnya seperti penyuluhan kesehatan ataupun yang berhubungan dengan masyarakat kelak. 10

## Pelaksanaan Pembinaan Narapidana
Berdasarkan hasil wawancara dengan Subsi Bimkemaswat didapatkan bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan menetapkan  pembinaan  yang  cocok  bagi  narapidana  melalui  sidang  tim  pengamat  Pemasyarakatan  atau  sidang  TPP yang  diputuskan  oleh  kepala  lembaga  pemasyarakatan  dengan  berkoordinasi  dengan  bagian  pengamanan.  Sesuai dengan  Pasal  45(4)  UU  Pemasyarakatan  bahwa  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan(TPP)  berisi  pimpinan/pejabat  yang ada di Lapas/Bapas  untuk pemberian  saran  kegiatan pembinaan  dan pembimbingan serta  membuat penilaiannya dan menerima  keluhan  serta  pengaduan  WBP,  dijelaskan  pula  pada  Pasal  7(3)  PP  31/1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  WBP  bahwa  pengalihan  tahapan  melalui  sidang  TPP,  kemudian  pada  Pasal  10(4)  dijelaskan  bahwa pentahapan  melalui  sidang  TPP,  pada  Pasal  5  dilanjutkan  bahwa  dalam  sidang  Kalapas  harus  memperhatikan  hasil Penelitian  Kemasyarakatan/LITMAS,  pada  Pasal  17(3)  bahwa  pengalihan  tahapan  pembinaan  dilaksanakan  melalui sidang TPP di dasarkan data pembinaan, pembimbing kemasyarakatan/PK, pengamanan, serta wali anak pidana, pada Pasal  19(4)  bahwa  pentahapan  pembinaan  melalui  sidang  TPP  dimana  pada  Pasal  5  diatas  dijelaskan  bahwa  dalam sidang  Kalapas  tetap  wajib  memperhatikan  Penelitian  Kemasyarakatan/LITMAS,  pada  Pasal  33(2)  bahwa pembimbingan tahapannya dilakukan dengan melalui sidang TPP, pada Pasal 39(4) bahwa pentahapan pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang TPP Bapas.

## Hambatan Didalam Pembinaan Narapidana
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Subsi Bimkemaswat didapatkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Lapas  kelas  IIA Kalianda mengenai hal pembinaan di antaranya merupakan berasal dari  dalam diri  narapidana yang

## Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kalianda
yang  kurang  berminat  dalam  kegiatan  pembinaan  di  Lapas  kelas  IIA  Kalianda.  Dalam  hal  ini  UU  tidak  membahas hambatan didalam pembinaan  namun hambatan pasti akan muncul dalam proses pembinaan narapidana. Baik  secara internal  maupun  eksternal,  secara  internal  seperti  dari  diri  individu  narapidana  sendiri  yang  tidak  mau  mengikuti pembinaan  ataupun  secara  ekternal  seperti  fasilitas  untuk  pembinaan  narapidana  yang  kurang  dari  pemerintah. Kendala dilembaga pemasyarakatan merupakan hal  klasik  apalagi  yang berhubungan dengan pembinaan  narapidana. Didalam  melaksanakan  pembinaan  adalah  hal  sedikit  sulit  dilaksanakan  seperti  contohnya  dalam  pembinaan kepribadian  yang  dimana  berfokus  pada  perubahan  sikap  serta  kepribadian  dari  diri  narapidana  dengan  melalui kegiatan-kegiatan  berupa  kegiatan  keagamaan  yang  sesuai  dengan  keyakinan  atau  agama  kepercayaan  setiap narapidana  dilembaga  pemasyarakatan,  namun  di  dalam  pembinaan  masih  banyak  terdapat  kekurangan  serta kekurangan efektifan baik sarana serta prasarana serta dukungan dari pihak pihak ketiga serta masih banyak kendala mengenai over kapasitas  di  lembaga  pemasyarakatan  hal  ini  perlu  dilakukan  kerjasama  kerjasama  agar  kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan baik 11 .
Kendala-kendala  di  atas  tidak  hanya  dibatasi  atas  masalah  tersebut  bisa  jadi  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan  lain  seperti  kendala  baik  itu  tenaga  profesional  maupun  kualitas  pembinaan  yang  kurang  maksimal dapat berperan pula di dalam menghambat proses pembinaan narapidana, sehingga pembinaan yang seharusnya dapat menentukan  berhasil  tidaknya  tujuan  pemasyarakatan  setelah  masa  pidana  narapidana  itu  berakhir  dan  kembali kemasyarakat 12 .
Dapat  pula  kita  lihat  dari  kacamata  lebih  luas  lagi  apabila  narapidana  telah  bebas  kelak  berbaur  kembali kedalam masyarakat, stigma atau cap jelek mengenai mantan narapidana yang melekat seumur hidup dapat membuat hambatan  tersendiri  didalam  pembinaan  yang  akan  menimbulkan  masalah  baru  yaitu  residivis  atau  pengulangan tindak kejahatan sehingga pembinaan menjadi sia-sia 13 .

## Upaya Lapas Dalam Menanggulangi Hambatan Dalam Pembinaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Subsi Bimkemaswat didapatkan bahwa upaya yang dilakukan Lapas kelas  IIA  Kalianda  dengan  melakukan  pendataan  kepada  narapidana  yang  akan  mengikuti  program  pembinaan  serta dilakukan  pendekatan  pendekatan  untuk  mengetahui  problem  atau  masalah  apa  yang  didapati  oleh  narapidana sehingga  tidak  mengikuti  pembinaan  kemudian  dengan  diadakan  ajakan-ajakan  kepada  narapidana  agar  mengikuti program  pembinaan  dengan  baik.  Dalam  mengatasi  hambatan  pembinaan  yang  dilakukan  Lapas  kelas  IIA  Kalianda telah  baik,  namun  sesuai  Pasal  9(1)  dan  9(2)  UU  Pemasyarakatan  yaitu  menteri  dapat  bekerjasama  baik  bersama instansi/badan  kemasyarakatan  lain/perorangan  dalam  hal  pembinaan  dan  akan  selanjutnya  diatur  oleh  PP  kemudian oleh  penjelasan  pada  ayat  2  bahwa  kerjasama  dapat  dilakukan  pada  bidang  pembinaan  seperti  agama,  keterampilan, bermasyarakat, hukum, pendidikann serta reintegrasi sosial.

## Bekal Hasil Dari Pembinaan Narapidana
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  staf  Subsi  Bimkemaswat  didapatkan  bahwa  bekal  atau  hasil  dari pembinaan  yang  didapatkan  di  Lapas  kelas  IIA  Kalianda  sangat  banyak,  apabila  mengikuti  program  pembinaan dengan baik dan tekun dapat meningkatkan keterampilan yang tidak mereka dapat sebelumnya diluar lapas serta dapat menjadi lebih bertakwa pada Tuhan   melalui program pembinaan keagamaan serta dengan bekal tersebut diharapkan ketika  keluar  dapat  diterima  masyarakat  keluarga  serta  punya  keterampilan  tambahan.  Pada  Pasal  1(2)  UU Pemasyarakatan  bahwa  sistem  Pemasyarakatan  merupakan  peraturan  dengan  arah,  batas  dan  cara  pembinaan  WBP didasarkan pada Pancasila dengan bersinergi anatara narapidana, petugas serta masyarakat agar narapidana sadar akan kesalahan,  tidak  akan  mengulanginya,  serta  masyarakat  dapat  menerimanya,  sehingga  dia  akan  aktif  di  dalam pembangunan  negara  serta  secara  wajar  berhidupan  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  dan sesuai  penjelasan  pada  Pasal  5(a)  UU  Pemasyarakatan  bahwa  pengayoman  merupakan  suatu  perlakuan  pada  WBP untuk  melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  pengulangan  kejahatan  oleh  WBP  serta  memberi  perbekalan  pada WBP  agar  menjadi  bermanfaat  didalam  masyarakat.  Sehingga  sesuai  dengan  pendapat  Roeslan  Saleh  yang memberikan gambaran yaitu:  sesuatu yang diusahakan agar tercapainya tujuan narapidana kelak dapat bertahan hdup berbaur dengan masyarakat tanpa berbuat ulah kembali 14 .
11 Nurhamidah  Gajah,  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan,” Al- Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman 2, no. 1 (2017): 163–183.
12 Cindi Kleri Romania Sausele, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia ( Lansia) Di Lembaga Pemasyarakatan ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Mataram ),” Fakultas Hukum Universitas Mataram 1, no. 9 (2018): 1–16.
13 Ayu  Octis  Pratiwi,  “Pembinaan  Narapidana  Remaja  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro),” Pembinaan , 2016, http://digilib.unila.ac.id/.
14 Ibid
Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda

## SIMPULAN
Kegiatan pembinaan di lapas yaitu berupa pembinaan yang terbagi kedalam kepribadian dan kemandirian sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 7(1) dan 7(2) UU Pemasyarakatan. Tahapan pembinaan narapidana dari tahap awal, dilanjutkan dengan tahap lanjutan kemudian diakhiri dengan tahap akhir sesuai pada  Pasal 7, 9, 10, dan 11 PP 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP.
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  dilakukan  menetapkan  pembinaan  yang  cocok  bagi  narapidana  melalui sidang  TPP  yang  diputuskan  oleh  kepala  dengan  berkoordinasi  dengan  bagian  pengamanan.  Sesuai  Pasal  45(4)  UU Pemasyarakatan,  serta  pada  Pasal  5,  7(3),  10(4),  17(3),  19(4),  33(2),  dan  39(4)  PP  31/1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan WBP
Hambatan didalam pembinaan narapidana berasal dari dalam diri narapidana yang yang kurang berminat dalam mengikuti program pembinaan yang ada ataupun fasilitas untuk pembinaan narapidana yang kurang dari pemerintah. Upaya lapas dalam menanggulangi hambatan dalam pembinaan dengan melakukan pendataan, pendekatan kemudian dengan diadakan ajakan-ajakan kepada narapidana serta kerjasama pihak ke-3 sesuai dengan Pasal 9(1) dan 9(2) UU Pemasyarakatan
Bekal hasil dari pembinaan narapidana adalah meningkatnya keterampilan yang tidak mereka dapat sebelumnya diluar  lapas  serta  dapat  menjadi  lebih  bertakwa  pada  Tuhan  melalui  program  pembinaan  keagamaan  serta  dengan bekal  tersebut  diharapkan  ketika  keluar  dapat  diterima  masyarakat  keluarga  serta  punya  keterampilan  tambahan. Sesuai dengan Pasal 1(2) dan Pasal 5(a) UU Pemasyarakatan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Cindi  Kleri  Romania  Sausele.  “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Lanjut  Usia  (  Lansia)  Di  Lembaga Pemasyarakatan  (  Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  a  Mataram  ).” Fakultas  Hukum  Universitas Mataram 1, no. 9 (2018): 1–16.
Ditjen  PAS.  “Data  Terakhir  Jumlah  Penghuni  Perkanwil.” -  SMS  Gateway  System .  Last  modified  2020. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily.
Dr.Bambang Purnomo, S.H. Kapita Selekta Hukum Pidana . Yogyakarta: Liberty, 1988. Dr.Ruslan  Renggong,  S.H.,  M.H. Memahami  Perlindungan  HAM  Dalam  Proses  Penahanan  Di  Indonesia .  Jakarta: Prenamedia Group Jakarta, 2014.
Gajah,  Nurhamidah.  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan.” Al- Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman 2, no. 1 (2017): 163–183.
Islamiyah,  Widya,  Departemen  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Hasanuddin.  “Analisis  Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru,” 2017.
Pratiwi,  Ayu Octis. “Pembinaan Narapidana  Remaja Di  Lembaga Pemasyarakatan (Studi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro).” Pembinaan , 2016. http://digilib.unila.ac.id/. Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana . Jakarta: Centara, 1983. Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 123. Suryobroto, B. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan . Jakarta: Departemen Kehakiman R, 1972. Thomas, Simon.R. A.Joasis – Suryano. Study Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia . Bandung: Lubuk Agung, 2011.

## Skripsi
Islamiyah,  Widya,  Departemen  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Hasanuddin.  “Analisis  Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru,” 2017.
Pratiwi,  Ayu Octis. “Pembinaan Narapidana  Remaja Di  Lembaga Pemasyarakatan (Studi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro).” Pembinaan , 2016. http://digilib.unila.ac.id/ .

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan  Pemerintah  Nomor  32Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## Jurnal
Cindi  Kleri  Romania  Sausele.  “Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Lanjut  Usia  (  Lansia)  Di  Lembaga Pemasyarakatan  (  Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  a  Mataram  ).” Fakultas  Hukum  Universitas
Candra Dian Tawawi dan Padmono Wibowo, Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda
Mataram 1, no. 9 (2018): 1–16.
Gajah,  Nurhamidah.  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan.” Al- Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman 2, no. 1 (2017): 163–183.
Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 123.

## Internet
Ditjen  PAS.  “Data  Terakhir  Jumlah  Penghuni  Perkanwil.” -  SMS  Gateway  System .  Last  modified  2020. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily.