Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Denny Hambali 1 , Reza Muhammad Rizqi 2 Universitas Teknologi Sumbawa – 1 denny.hambali@uts.ac.id – 2 reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id
Abstrak — This research aims to determine the influence of the presentation of financial reports and the accessibility of financial reports on the accountability of village financial management. The sample in this research was village officials or officials in Utan District, Sumbawa Regency, totaling 9 villages with a total sample of 45 respondents. The research results show that the presentation of financial reports influences the accountability of village financial management and the accessibility of financial reports influences the accountability of village financial management. Then, simultaneously presenting financial reports and accessibility of financial reports, influences the accountability of village financial management in Utan District, Sumbawa Regency. In conclusion, accountability in managing village money is an important part of carrying out good village governance. This is necessary to ensure that village funds are used clearly, effectively and efficiently, as well as improving the standard of living of the people in the village.
Keywords — Presentation  of  Financial  Reports,  Accessibility  of  Financial  Reports, Accountability, Village Financial Management .

## 1. PENDAHULUAN
Desa di Indonesia merupakan entitas penting dalam kerangka pemerintahan Indonesia dan mempunyai  peranan  penting  dalam  aktualisasi  pembangunan  nasional.  Berdasarkan  penelitian Mubyarto dan Suryatini (2020), desa sebagai basis negara memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Terdapat tonggak sejarah penting dalam pemerintahan desa yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau  yang  dikenal  dengan  UU  Desa.  Menurut  Soetjipto  (2018),  undang-undang  ini  memberikan otonomi  yang  lebih  besar  kepada  desa  dalam  pengelolaan  keuangan,  penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan potensinya. Sesuai dengan Pasal 1 undang-undang tersebut, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Desa juga diberi  wewenang  untuk  mengurus  dan  mengendalikan  urusan  pemerintahan.  Desa  diberikan yurisdiksi atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat, yang kesemuanya diakui dan dilindungi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurrizkiana dkk, 2017). Dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa, hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai kepentingan lokal dan latar belakang budaya yang ada.
Keberadaan  desa  berfungsi  sebagai  lembaga  pemerintahan  tingkat  utama  di  Indonesia, yang memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini menjadi landasan pemenuhan hak masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat  (Putri  dan  Maryono,  2022).  Menurut  Pratama  dkk.  (2021),  undang-undang  desa menjelaskan  bahwa  desa  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  membimbing  pemerintah  desa  secara efektif  dan  efisien  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya.  Pemerintah  Indonesia  baru-baru  ini menerapkan  undang-undang  baru  yang  bertujuan  untuk  mendesentralisasikan  pemerintahan dengan memberdayakan daerah-daerah dan daerah pinggiran. Hal ini melibatkan pemberian peran yang  lebih  signifikan  kepada  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  komunitas  mereka  sendiri (Pramayana et al., 2022). UU Desa memberikan hak yang lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan wewenang dan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan mendorong kemajuan desa. Hal ini mencakup kegiatan seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan publik yang lebih baik (Arfiansyah, 2020).
Akibat  penerapan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pengelolaan
keuangan desa menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Mubyarto dan  Suryatini,  2020).  Pemerintah  desa  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  keuangan  desa secara  mandiri  dengan  tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat  desa. Pengelolaan  Keuangan  Desa  menjadi  landasan  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, yang dapat berupa uang dan non-uang. -barang moneter (Wardani  dan  Andriyani,  2017).  Aspek  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  seperti  akuntabilitas sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh  karena  itu,  tata  kelola  yang  baik mencakup penerapan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menjamin pengelolaan keuangan desa terlaksana secara efektif. Selain itu pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara metodis dan disiplin, khususnya anggaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Ahmad dan Sapar, 2023).
Beragam penelitian yang dilakukan di Indonesia telah mengungkap berbagai aspek terkait pengelolaan  keuangan  desa.  Namun  demikian,  masih  sedikit  penelitian  yang  secara  khusus mengkaji elemen-elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, melakukan penelitian seperti ini sangatlah penting untuk memberikan pemahaman yang berharga  kepada  pemerintah  desa  dalam  mengatasi  tantangan  yang  muncul  secara  efektif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh cara penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan desa merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  (Kuncahyo  dan  Dharmakarja,  2022).  Pemerintah  desa harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Menurut Septa (2018), terdapat korelasi langsung antara kualitas penyajian laporan keuangan dengan kejelasan pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  pemerintah  desa.  Alasannya  adalah  seluruh  transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan akan diungkapkan secara  lengkap  dan  akurat  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  desa,  sehingga  menumbuhkan akuntabilitas yang kuat (Khoirina & Widaryanti, 2023).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Astungkara  dkk  (2022)  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan positif antara cara penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Meilani dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  desa  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  memperkuat  temuan  sebelumnya  dan  menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa.  Upaya  terus-menerus  untuk  menyempurnakan  proses  penyampaian  laporan keuangan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sya'diah dan Hafiz (2022) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang jelas dan jujur merupakan dasar penting bagi pemerintah desa untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang setinggi-tingginya. Laporan keuangan  yang  transparan  dan  mudah  dipahami  oleh  publik  memungkinkan  masyarakat  untuk memantau  dan  mengawasi  penggunaan  dana  desa,  sehingga  meningkatkan  akuntabilitas  dan meminimalisir potensi penyelewengan. Menurut Puspa dan Prasetyo (2020), pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi perangkat desa terkait penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar  akuntansi  yang  berlaku,  dan  pemerintah  desa  perlu  melibatkan  partisipasi  aktif  dari masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
Penyelenggaraan keuangan desa erat kaitannya dengan akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan  kewajiban  pemerintah  desa  dalam  mengawasi  dan  mengelola  dana  desa  (Puspa  & Prasetyo,  2020).  Syahputra (2019)  menyoroti  bahwa  permasalahan  pengelolaan keuangan  desa yang  tidak  memadai  dan  efisien  telah  menjadi  perhatian  publik  dan  meningkatkan  kemungkinan terjadinya  korupsi  yang  melibatkan  dana  desa.  Berdasarkan  data  Indonesia  Corruption  Watch (ICW), kasus korupsi di sektor anggaran desa terus meningkat. Dari total 271 kejadian korupsi, 46 kasus terdokumentasi khusus di bidang anggaran desa pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi khususnya di bidang anggaran desa. Dari total 169 kasus korupsi, 126 kasus terkait dengan sektor anggaran desa. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi yang tercatat di sektor anggaran desa, dari total 200 kasus korupsi yang dilaporkan (katadata.co.id, 2022). Meilani & Sukarmanto (2022) berpendapat bahwa maraknya kasus  korupsi  di  sektor  anggaran  desa  menunjukkan  pentingnya  peningkatan  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah seperti  memperbaiki  sistem  pengelolaan  keuangan  desa,  membuat  laporan  keuangan  yang
komprehensif dan mudah dipahami, dan mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan dana daerah.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  sangat  penting  untuk  membina  kolaborasi  aktif  antara pemerintah  desa,  masyarakat,  dan  lembaga  terkait  untuk  meningkatkan  kesadaran  mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Aprilia, 2019). Melihat latar belakang dan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, serta menyadari pentingnya akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa secara efektif untuk membina desa sejahtera dengan memberikan desa otonomi dalam menangani keuangannya, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kecamatan  Utan,  Kabupaten Sumbawa”.
Penyajian  laporan  keuangan  desa  mempunyai  peranan  penting  dalam  menetapkan tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  keuangan  desa.  Pemerintah  desa  harus  menghasilkan laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi.  Memastikan  penyertaan  data  yang komprehensif  dalam  pelaporan  keuangan  membantu  membangun  rasa  tanggung  jawab  dan kewajiban  (Meilani  dan  Sukarmanto,  2022).  SAP  Nomor  71  Tahun  2010,  khusus  PSAP  01 menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  adalah  laporan  terorganisir  yang  memberikan  informasi mengenai status keuangan dan transaksi suatu usaha pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah  untuk  memberikan  informasi  kepada  pengguna  tentang  posisi  keuangan  entitas  pelapor, kinerja anggaran, saldo anggaran surplus, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Informasi ini berharga bagi pengguna dalam mengambil dan menilai keputusan terkait alokasi sumber daya (Astungkara et al, 2023). Shadrina & Hidajat (2023) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang telah diberikan. Menurut Harahap (2023), berikut karakteristik laporan keuangan yang baik:
a.  Sesuai standar akuntansi, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAP No. 71 Tahun 2010 tentang PSAP 01.
b.  Lengkap,  laporan  keuangan  harus  memuat  seluruh  informasi  keuangan  yang  relevan, termasuk pendapatan, belanja, aset, dan liabilitas.
c.  Transparan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna, baik yang memiliki pengetahuan akuntansi maupun yang tidak.
d.  Tepat  Waktu,  laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  tepat  waktu  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
e.  Akuntabel, laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ketersediaan laporan keuangan desa merupakan elemen penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kemudahan akses terhadap informasi keuangan desa memungkinkan  masyarakat  untuk  mencermati  dan  menilai  pemanfaatan  keuangan  desa  oleh pemerintah  desa.  Mawaddah  et  al  (2019)  menegaskan  bahwa  penentu  utama  efektivitas pemanfaatan  informasi  keuangan  adalah  ketersediaan  laporan  keuangan  yang  dapat  diakses. Masyarakat  umum  harus  diberikan  sarana  yang  mudah  untuk  memperoleh  laporan  keuangan, sehingga  memungkinkan  mereka  memahami  dan  memanfaatkan  informasi  keuangan  untuk berbagai tujuan, termasuk pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi. Menurut Temalagi dan Anakota (2021), laporan keuangan dapat diakses melalui berbagai saluran media antara lain surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website, dan platform lainnya. Hal ini memungkinkan individu untuk memilih media yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Wardana  (2016)  mengajukan  sejumlah  kriteria  penilaian  aksesibilitas  laporan  keuangan  desa, antara lain:
a.  Terbuka  di  media  massa,  laporan  keuangan  dipublikasikan  secara  terbuka  melalui  media massa,  seperti  surat  kabar  dan  majalah,  sehingga  masyarakat  dapat  melihat  langsung informasi keuangan desa.
b.  Kemudahan dalam memperoleh informasi, masyarakat harus mudah mendapatkan informasi tentang laporan keuangan desa, baik secara langsung di kantor desa maupun melalui media lainnya.
c.  Aksesibilitas melalui internet, mengaksesnya dengan mudah kapanpun dan dimanapun.
Manfaat aksesibilitas laporan keuangan yang baik:
a.  Meningkatkan transparansi, aksesibilitas laporan keuangan rutin memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan wawasan komprehensif mengenai penggunaan dana desa.
b.  Peningkatan akuntabilitas, pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan kepada masyarakat.
c.  Meningkatkan keterlibatan masyarakat, individu yang memiliki akses terhadap informasi keuangan mengenai desa akan menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan proses pengambilan keputusan.
d.  Akses  masyarakat  yang  lebih  mudah  terhadap  informasi  keuangan  memungkinkan dilakukannya  monitoring  dan  evaluasi  penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntabilitas  merupakan  komponen  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang akuntabel,  termasuk  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  desa.  Akuntabilitas  menjamin  bahwa pemerintah desa mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana daerah.  Menurut  Kusumastuti  (2014),  akuntabilitas  diartikan  sebagai  persyaratan  bahwa penyelenggara kegiatan publik harus menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan  langkah,  keputusan,  dan  proses  yang  dilakukan,  serta  mempertanggungjawabkan  hasil kinerjanya. Meilani dan Sukarmanto (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  mencakup  keseluruhan  proses,  mulai  dari  perencanaan,  perluasan  hingga  pelaksanaan, penatausahaan,  pertanggungjawaban,  dan  terakhir  mencakup  pengawasan  keuangan  desa.  Hal inilah  yang  perlu  diungkapkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat,  baik  kegagalan maupun  keberhasilannya,  sebagai  bahan  evaluasi  tahun  depan.  Masyarakat  tidak  hanya  berhak mendapat  informasi  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa,  namun  juga  berhak  menuntut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat berbagai penanda akuntabilitas, antara lain sebagai berikut:
a.  Transparansi,  Keterbukaan  informasi  terkait  pengelolaan  keuangan  desa  kepada masyarakat.
b.  Partisipasi,  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan keuangan desa.
c.  Pertanggungjawaban, Kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat.
d.  Pengawasan,  Adanya  sistem  pengawasan  yang  efektif  untuk  memastikan  pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa manfaat penting, yaitu:
a.  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
b.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
c.  Mencegah terjadinya penyelewengan dana desa.
d.  Meningkatkan kualitas pembangunan desa.

## 3 . METODE PENELITIAN
Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa.  Faktor  lain  yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian Penelitian ini hanya dilakukan  di  Kecamatan  Utan,  Kabupaten  Sumbawa.  Hasil  penelitian  ini  belum  tentu  dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data self- report , sehingga terdapat kemungkinan bias dalam data.
Penelitian dilakukan pada seluruh Kantor Desa di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang berjumlah Sembilan Desa, di antaranya: Desa Bale Brang, Desa Jorok, Desa Labuan Bajo, Desa Motong, Desa Orong Bawa, Desa Pukat, Desa Sabedo, Desa Stowe Brang, dan Desa Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kuantitatif,  yaitu  pendekatan  penelitian  yang berlandaskan filsafat positivis. Ini melibatkan penyelidikan populasi atau sampel, pengumpulan data melalui instrumen penelitian, dan analisis data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).
Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi:
a.  Data  primer,  adalah  data  yang  dikumpulkan  langsung  dari  subjek  penelitian  dengan  cara mengirimkan kuesioner kepada seluruh perangkat desa yang terlibat dan bergerak di bidang keuangan desa masing-masing.
b. Data  sekunder,  mengacu  pada  data  yang  diperoleh  dari  sumber  eksternal  yang  relevan dengan penyelidikan ini. Data sekunder ini terdiri dari temuan penelitian sebelumnya, literatur ilmiah, dan data yang diperoleh dari subjek penelitian yang penting untuk persiapan penelitian ini.
Kuesioner digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penyelidikan ini. Kuesioner merupakan  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  cara  menyajikan  pertanyaan  atau  pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Strategi pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat.
Dalam penelitian, pendekatan analisis data yang digunakan disebut analisis kuantitatif, yang mengacu  pada  kumpulan  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  memproses, menganalisis,  dan  menafsirkan  data  numerik  (Hair  et  al,  2023).  Dalam  bidang  analisis  data kuantitatif, berikut beberapa metodologi yang sering digunakan:
a.   Statistik Deskriptif
Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan ringkasan data dengan melihat angka minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang diteliti, yaitu bagaimana  laporan  keuangan  disajikan  dan  kemudahan  aksesnya  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
b.  Uji Kualitas Data
1)  Uji validitas Uji validitas digunakan untuk menilai validitas suatu kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji  korelasi  bivariat  yang  menguji  hubungan  antara  skor  setiap  item  dengan  skor keseluruhan  dengan  menghitung  korelasinya.  Validitas  uji  ditentukan  dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai kritis r tabel, menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka pengujian tersebut dinyatakan sah. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka tes tersebut dinyatakan tidak valid (Field, 2023).
2)  Uji Realibilitas
Pengujian  reliabilitas  menilai  kemampuan  kuesioner  untuk  memberikan  hasil  yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, memastikan bahwa kuesioner dapat digunakan berkali-kali  dengan  responden  yang  sama.  Suatu  kuesioner  dikatakan  dapat  dipercaya apabila  memenuhi  kriteria  tersebut.  Kisaran  Cronbach  Alpha  yang  lebih  besar  dari  0,60 menunjukkan  keandalan.  Sebaliknya  jika  nilai  Cronbach  Alpha  kurang  dari  0,60  maka dianggap tidak dapat dipercaya (Pallant, 2023).
c.  Uji Asumsi Klasik
1)  Uji  normalitas  digunakan  untuk  menilai  apakah  variabel  terikat  atau  variabel  bebas berdistribusi  normal.  Tes  Kolmogorov-Smirnov  digunakan  untuk  menilai  kenormalan. Menurut  Sugiyono  (2019),  apabila  tingkat  signifikansi  uji  Kolmogorov-Smirnov  diatas  0,05 maka  menunjukkan  bahwa  data  mengikuti  distribusi  normal.  Sebaliknya,  jika  tingkat signifikansinya di bawah 0,05 berarti data tersebut tidak berdistribusi normal.
2)  Field (2023) menyatakan bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal harus  menunjukkan korelasi  nol  di  antara  variabel  independennya.  Untuk mengidentifikasi tanda-tanda  multikolinearitas,  dapat  dilakukan  uji  nilai  toleransi  dan  variance  inflasi  faktor (VIF). Jika nilai toleransi melebihi 0,10 dan variance inflasi faktor (VIF) di bawah 10, maka dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  multikolinearitas  dalam  penelitian.  Sebaliknya  jika  nilai toleransi  kurang  dari  0,10  dan  variance  inflasi  faktor  (VIF)  lebih  besar  dari  10  maka menunjukkan adanya multikolinearitas dalam penelitian.
3)  Heteroskedastisitas  menguji  apakah  residu  model  regresi  mengubah  varians  antar observasi. Homoskedastisitas adalah ketika varians residunya konstan dan heteroskedastisitas  adalah  ketika  variansinya  berbeda.  Model  regresi  yang  layak  adalah homoskedastik atau nonskedastis. Pendekatan Glejser menguji heteroskedastisitas dengan
melakukan regresi nilai residu absolut dan faktor independen. Heteroskedastisitas tidak ada jika nilai signifikan > 0,05 (Pallant, 2023).
d.  Analisis Regresi Linier Berganda
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Menurut  Gozali  (2018),  analisis  regresi  linier  berganda  dilakukan  untuk  mengetahui  arah pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  serta  besarnya  pengaruh  yang dimilikinya. Untuk melakukan analisis ini, rumus berikut digunakan:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Keterangan:
Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa α = Konstanta β1 = Koefisien Regresi Variabel Penyajian Laporan Keuangan β2 = Koefisien Regresi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan X1 = Penyajian Laporan Keuangan X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan e = Standar Error
e.  Uji Hipotesis
1.  Uji Parsial (Uji-t)
Uji t  atau Uji parsial,  digunakan untuk menilai kekuatan penjelas individu dari faktor-faktor independen  dalam  kaitannya  dengan  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini.  Uji  t mempunyai  nilai signifikansi  statistik  sebesar  α  =  5%.  Kriteria  penilaian  hipotesis  dengan menggunakan  uji  statistik  t  adalah  untuk  menentukan  apakah  nilai  p  yang  mewakili signifikansi nilai t kurang dari 0,05. Jika kondisi ini terpenuhi maka hipotesis diterima yang menunjukkan  bahwa  suatu  variabel  independen  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dan bersifat individual terhadap variabel dependen (Field, 2023).
2.  Uji Simultan (Uji-F)
Menurut Pallant (2023), uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh faktor independen mempunyai pengaruh gabungan terhadap variabel yang diuji atau tidak. Saat melakukan uji F  untuk  pengambilan  keputusan,  jika  tingkat  signifikansi  kurang  dari  5%  maka  hipotesis ditolak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  memberikan  pengaruh  terhadap variabel  dependen  dan  mempunyai  hubungan  yang  signifikan  secara  statistik  dengannya. Menurut Field (2023), hipotesis diterima jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  independen  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel dependen, terlepas signifikan atau tidaknya variabel tersebut secara statistik.
3.  Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R2) mengkuantifikasi sejauh mana model dapat memperhitungkan fluktuasi  variabel  dependen.  Koefisien  determinasi  berkisar  antara  0  sampai  1.  Koefisien determinasi  yang  mendekati  1  menunjukkan  adanya  korelasi  yang  kuat  antar  variabel (Sugiyono, 2019).

## 4 . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Dalam  penelitian  ini,  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  kuantitas  data,  nilai minimum  dan  maksimum,  rata-rata,  dan  standar  deviasi.  Faktor-faktor  penelitian  ini  antara  lain: tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, penyajian dan aksesibilitas informasi keuangan, serta sistem pengendalian internal. Tabel 1 menampilkan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Penyajian Laporan Keuangan (X1) 45 15 23 20,12 2,318 Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 45 8 13 9,43 1,326 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 45 19 25 21,58 2,273 Valid N (listwise) 45
Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.  Hasil  uji statistik  deskriptif  pada  tabel  1, menunjukkan  bahwa jumlah  sampel  penelitian  ini adalah  45  responden,  dengan  standar  deviasi  sebesar  2,318.  Variabel  penyajian  laporan keuangan berkisar antara minimal 15 hingga maksimal 23. Nilai mean sebesar 20,12 dapat ditentukan dengan mempertimbangkan nilai minimum dan tertinggi. Nilai mean yang melebihi nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar merata.
b.  Hasil  uji  statistik  deskriptif  pada  tabel  1,  menampilkan  temuan  uji  statistik  deskriptif  yang menunjukkan bahwa penelitian ini terdiri dari 45 responden, dengan standar deviasi 1,326. Variabel  aksesibilitas  laporan  keuangan  berkisar  antara  8  sampai  13.  Nilai  mean  sebesar 9,43 dapat ditentukan dari nilai minimum dan maksimum yang diberikan. Rata-rata melebihi simpangan baku, yang menunjukkan distribusi data yang seragam.
c.  Hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan pada tabel 1 menunjukkan bahwa ukuran sampel penelitian ini terdiri dari 45 responden, dengan standar deviasi sebesar 2,273. Variabel yang mewakili  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  di  desa  berkisar  antara  nilai  minimum  19 hingga  nilai  maksimum  25.  Nilai  mean  sebesar  21,58  dapat  ditentukan  dengan mempertimbangkan  nilai  minimum  dan  tertinggi.  Nilai  mean  yang  melebihi  nilai  standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebar merata.

## Uji Asumsi Klasik
Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Penelitian Kriteria Hasil Keterangan Uji Normalitas P-Value > 0,05 0,361 Data terdistribusi secara normal Uji Multikolinearitas Tolerance  >  0,1; VIF < 10 Tolerance VIF
Tidak terjadi multikolinearitas
X1 X2 0,417 0,664 1,592 2,162 Uji Heteroskedastisitas Sig. > 0,05 X1 X2 0,178 0,284 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  asumsi  klasik  pada  tabel  2  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a.  Uji normalitas, berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,361  yang  berarti  lebih  dari  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  data  dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.
b.  Uji  Multikolinearitas,  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  seluruh  nilai  toleransi  variabel independen lebih besar dari 0,10, dan semua nilai variance inflasi faktor (VIF) kurang dari 10.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas  pada  model regresi ini, artinya tidak ada korelasi antar variabel independen.
c.  Uji Heteroskedastisitas, mengacu pada tabel 2 terlihat bahwa nilai signifikansi (sig.) variabel independen  melebihi  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda Model Koefisien Regresi Kostanta 3,273 Penyajian Laporan Keuangan (X1) 0,514 Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 0,528
Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan  hasil analisis pada tabel 3 di atas, diperoleh persamaan regresi yaitu, Y = 3,273 +  0,516X1  +  0,528X2  + e.  Berdasarkan  persamaan regresi  linier  berganda  diatas  dapat  daambil suatu analisis bahwa:
a.  Nilai  konstanta  sebesar 3,273 menunjukkan  bahwa  tanpa  adanya  variabel  yang  berkaitan dengan  penyajian  laporan  keuangan,  aksesibilitas  laporan  keuangan,  dan  sistem pengendalian  internal,  maka  tingkat  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah sebesar 3,273 satuan.
b.  Koefisien  regresi  untuk  variabel  penyajian  laporan  keuangan  adalah  sebesar  0,514  dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyajian laporan keuangan ditingkatkan namun  faktor  lainnya  tetap  sama,  maka  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  akan meningkat sebesar 51,4%.
c.  Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,528 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan namun variabel lainnya  tetap  sama,  maka  akan  berdampak  pada  peningkatan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa sebesar 52,8%.

## Uji Hipotesis
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Uji Penelitian Kriteria Hasil Keterangan Uji F Sig.<0,05 F-hitung= 3,716, sig.= 0,031 Lolos Uji Statistik F Uji T Sig.<0,05 Sig. t-hitung  Koefisien Penyajian  Laporan  Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  (X2)  Berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolan keuangan desa(Y) X1 0,012 3,217 0,514 X2 0,014 3,162 0,528 Uji R-square 0 ≤ R2 ≤ 1 0,462 Sebanyak 46,2% variabel akuntabilitas pengelolan keuangan dijelaskan oleh variabel penelitian
Sumber: Data diolah, 2024
Berdasarkan hasil pengujian belum lengkap yang disajikan pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa: 1.  Uji-t (Parsial)
a.  Nilai  p-value  variabel  penyajian  laporan  keuangan  sebesar  0,012  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 3,217 lebih besar dari nilai t kritis sebesar 2,004.  Oleh  karena  itu,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  akesesibilitas  laporan  keuangan mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa, maka dari itu hipotesis pertama dapat di terima.
b.  Nilai  p-value  variabel  penyajian  laporan  keuangan  sebesar  0,014  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 3,162 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,004. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu hipotesis kedua dapat di terima.

## 2.  Uji-f (Simultan)
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  uji  F  yang  disajikan  pada  Tabel  3  adalah  nilai signifikansi sebesar 0,031 berada di bawah ambang batas 0,05, dan nilai F hitung sebesar 3,716.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  secara  simultan dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. 3.  Uji Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan  informasi  yang  tersaji  pada  tabel  3  diperoleh  nilai  koefisien  determinasi sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa 46,2% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, kemudan  sisanya  sebesar  53,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian ini.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1.  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  format  laporan  keuangan  yang bervariasi  mempunyai  dampak  yang  baik  dan  besar  terhadap  tanggung  jawab  pengelolaan keuangan desa. Apabila pemerintahan desa di Kecamatan Utan menyajikan laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa-desa di Kecamatan Utan akan terlihat efektif. Peningkatan  penyajian  laporan  keuangan  meningkatkan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah  desa  dengan  memastikan  bahwa  seluruh  transaksi  keuangan  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan  diungkapkan  secara  lengkap  dan  jujur  dalam laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini membantu mengatasi segala bentuk kecurangan dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh karena  itu,  peningkatan kualitas  laporan keuangan pemerintah secara langsung meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septa (2018),  Syahputra  (2019),  dan  Paramayana  dkk  (2022).  Penelitian-penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  mempunyai  dampak  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Secara  khusus,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  yang  lebih  efektif  berhubungan  dengan tingkat  kesesuaian  yang  lebih  tinggi.  Melalui  penerapan  aturan  pemerintah,  akan  terjadi peningkatan transparansi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
2.  Pengaruh  Akeseibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan mempunyai dampak  yang  baik  dan  besar  terhadap  tanggung  jawab  penyelenggaraan  keuangan  desa. Dengan  mempublikasikan  secara  terbuka  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Utan melalui  media  massa,  maka  pengguna  akan  lebih  mudah  memperoleh  informasi  mengenai laporan  keuangan  desa.  Hal  ini  akan  memudahkan  akses  masyarakat  terhadap  laporan keuangan  desa  melalui  internet  (website),  sehingga  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  di  Kecamatan  Utan.  Lebih-lebih  lagi.  Ketersediaan  laporan  keuangan  desa berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang  baik  di  tingkat  desa.  Meningkatnya  aksesibilitas  informasi  keuangan  bagi  masyarakat memberikan banyak manfaat, antara lain memudahkan masyarakat desa mengakses laporan keuangan  sehingga  dapat  mengetahui  pemanfaatan  dana  desa.  Hal  ini  pada  gilirannya membantu mencegah penyelewengan dana dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo (2020), Shadrina dan Hidajat (2023), serta Khoirina dan Widaryanti (2023) yang  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  laporan  keuangan  desa  berdampak  positif  terhadap tanggung  jawab  pengelolaan  keuangan  desa.  .  Oleh  karena  itu,  aksesibilitas  informasi keuangan  desa  berkorelasi  langsung  dengan  efektivitas  pengawasan  keuangan  desa. Peningkatan ketersediaan laporan keuangan desa melalui publikasi terbuka, forum sosialisasi dan komunikasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam meminta informasi, memantau, dan memberikan  masukan,  merupakan  faktor  penting  dalam  mencapai  pembangunan  desa  yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan
5 . KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak aksesibilitas dan penyajian laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat pedesaan. Kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan wacana peneliti pada bab
sebelumnya adalah sebagai berikut:
1.  Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
2.  Aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
3.  Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara silmutan berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  Di  Kecamatan  Utan,  Kabupaten Sumbawa.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Dengan  melakukan  kajian  yang  lebih  mendalam  diharapkan  dapat  diperoleh  pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak format dan ketersediaan laporan keuangan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
2.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  berharga  bagi  pemerintah,  akademisi, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini termasuk mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  S.  and  Sapar,  S.  (2023).  Pengaruh  partisipasi  masyarakat,  kompetensi  aparat,  sistem keuangan  desa  dan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di kabupaten  luwu  timur. Jurnal  Pendidikan  Dan  Teknologi  Indonesia,  3(2),  81-93. https://doi.org/10.52436/1.jpti.278
Aprilia,  I.  (2019).  Determinan  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies, 2(2), 109-122.
Arfiansyah, M. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Jifa  (Journal  of  Islamic  Finance  and Accounting), 3(1). https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369
Astungkara,  D.,  Rahmawati,  D.,  &  Supriyanto,  A.  (2023).  Analisis  pengaruh  kualitas  penyajian laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 12(1), 1-14 .
Astungkara,  I. W.  D.,  Putra,  I. A.  G.  D.,  &  Dayinta,  F.  L.  P.  (2022).  Pengaruh  Penyajian  Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. E-Journal  Akuntansi, 43(4), 773-788.
Field,  A.  (2023). Discovering  statistics  using  IBM  SPSS  statistics  (9th  ed.) .  London:  Sage Publications.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2023). Multivariate data analysis (9th ed.) . New York: Pearson.
Harahap, S. F. (2023). Analisis laporan keuangan: Teori dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat. Khoirina, A., & Widaryanti, W. (2023). Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan  Keuangan,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen). Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA), 2(02), 196-210.
Kuncahyo,  H.  and  Dharmakarja,  I.  (2022).  Pengaruh  kompetensi,  peran  aparat  desa,  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di kecamatan  mojogedang  karanganyar  jawa  tengah. Akuntansiku,  1(4),  299-319. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316
Mawaddah, N., dkk. (2019). Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 8(2), 154-166.
Meilani,  N.,  &  Sukarmanto,  E.  (2022,  January).  Pengaruh  Penyajian  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Desa  terhadap  Akuntabilitas  Dana  Desa.  In  Bandung  Conference  Series: Accountancy (Vol. 2, No. 1, pp. 59-65).
Mubyarto, & Suryatini, E. (2020). Membangun desa: Teori, kebijakan, dan praktik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18(1). https://doi.org/10.18196/jai.18159
Pallant, J. (2023). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using IBM SPSS (8th ed.) . London: Routledge.
Paramayana,  A.,  Dewi,  R.,  &  Astungkara,  A.  (2022).  Pengaruh  penyajian  laporan  keuangan, aksesibilitas,  dan  pengawasan  kualitas  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah. Owner, 6(4), 4108-4112.
https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(2), 281-298.
Putri,  L.  S.,  &  Maryono.  (2022). Peran  dan  Implementasi  Undang-Undang  Desa  Pasca Penyempurnaan . Jakarta: Pusat Peraturan Perundang-Undangan. Septa,  P.  (2018).  Pengaruh  penyajian  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  kabupaten  ponorogo (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Shadrina,  H.  N.,  &  Hidajat,  S.  (2023).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7(1), 459-466.
Soetjipto, H. (2018). Desa dan pembangunan: Perspektif sosiologis . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sya'diah, H., & Hafiz, A. P. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 2(3), 130-138.
Syahputra, M. I. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Temalagi, D. R., & Anakota, W. (2021). Aksesibilitas laporan keuangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(1), 1-14.
Wardana,  I.  G.  A.  K.  (2016).  Analisis  aksesibilitas  dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  desa  di Kabupaten Badung. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 21(2), 157-166.
Wardani,  D.  and  Andriyani,  I.  (2017).  Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi,  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  keandalan  pelaporan keuangan  pemerintahan  desa  di  kabupaten  klaten. Jurnal  Akuntansi,  5(2),  88-98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270