## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3882/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Penertiban Angkutan Kota
Viona Putri Hasmiwati 1 , Aldri Frinaldi 2 1,2 Universitas Negeri Padang, Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 21 September 2022 Publish 15 November 2022 This  study  aims  to  determine  and  describe  how  the  implementation  of  the supervisory  function  by  the  Padang  Urban  Transportation  Service  when controlling city transportation. This study uses a descriptive qualitative method, the  selection  of  informants  is  done  by  purposive  sampling  technique.  The validity  of  the  data  was  tested  by  source  triangulation  technique  and  then analyzed  by  the  researcher.  The  results  of  this  study  refer  to  the  theory  of George C. Edward said four policy implementations and George R. Terry and Leslie  W.  Rue  for  monitoring  indicators.  However,  in  carrying  out  its implementation, it is said to be not optimal because there are still deficiencies that occur in monitoring activities when controlling urban transportation. The cause of  the non-optimal application of these indicators is that there are still city transportation that try to escape because there is no strict isolation at that location. The number of members sent to the field is still lacking. Supervision activities were carried out but only asked questions and did not see evidence of the KIR test letter. The work to carry out supervision at the time of supervision is  left  unattended,  supervision  activities  at  the  time  of  controlling  city transportation need to be carried out because it affects the roadworthiness of vehicles. It turns out that the implementation of the monitoring functions of the Padang City Transport Service for controlling urban traffic is not optimally.
Keywords: Implementation, Controlling Ordering, Urban Transportation
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 21 September 2022 Publish 15 November 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  serta  mendeskripsikan  bagaimana implementasi  fungsi  pengawasan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Padang  saat melakukan  penertiban  angkutan  kota.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif bersifat deskriptif, dalam pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive  sampling. Untuk  keabsahan  data  diuji  dengan  teknik  triangulasi sumber  dan  selanjutnya  dianalisis  oleh  peneliti.  Hasil  dari  penelitian  ini mengacu  kepada  teori George  C.  Edward mengatakan  empat  implementasi kebijakan dan George R.Terry dan Leslie W.Rue untuk indikator pengawasan. Tetapi  dalam  melakukan  pelaksanaan  nya  dikatakan  belum  optimal  karena masih  adanya  kekurangan  yang  terjadi  pada  kegiatan  pengawasaan  saat penertiban  angkutan  kota.  Penyebab  belum  optimalnya  penerapan  indikator- indikator tersebut adalah masih ada angkutan kota yang berusaha melarikan diri karena tidak adanya isolasi yang ketat di lokasi tersebut. Jumlah anggota yang dikirim ke lapangan masih kurang. Kegiatan pengawasan dilakukan tetapi hanya bertanya  dan  tidak  melihat  bukti  surat  uji  KIR.  Pekerjaan  untuk  melakukan pengawasan pada saat pengawasan dibiarkan begitu saja, kegiatan pengawasan pada  saat  penertiban  angkutan  kota  perlu  dilakukan  karena  mempengaruhi kelaikan  jalan  kendaraan.  Maka  disimpulkan  bahwa  implementasi  fungsi pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Padang  saat melakukan penertiban angkutan kota belum berjalan optimal.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Viona Putri Hasmiwati Universitas Negeri Padang Email: hasmiwatiputriviona@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Transportasi  digunakan  sebagai  alat  untuk  menunjang  kehidupan  masyarakat,  menjaga hubungan  antar  manusia,  dan  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  perpindahan  alat maupun  barang  ke  tempat  yang  dituju  (Fatimah,  2019).  Transportasi  adalah  peralatan  dalam berpindah dari satu titik lokasi ke lokasi yang lain dan menjadi kebutuhan dalam hidup mereka dan harus dipenuhi (Frinaldi, et al, 2020).
Transportasi  yang  didukung  tertib,  lancar,  aman,  dan  nyaman  dalam  mengembangkan sistem transportasi perkotaan dijadikan sebagai pilihan dan tujuan yang baik untuk pemerintah. Dilihat dari pentingnya peran transportasi, dengan hal itu pemerintah daerah harus mengatur lalu lintas dan transportasi jalan menuju terciptanya ketertiban lalu lintas. Kota Padang kini menjadi salah  satu  kota  dengan  kepadatan  penduduk  yang  relatif  tinggi,  dimana  jumlah  penduduknya semakin  meningkat  maka  kebutuhan  akan  transportasi  umum  yang  digunakan  juga  semakin meningkat,  dalam  hal  itu  sebaian  besar  masyarakat  Kota  Padang  masih  memerlukan  dan menggunakan  jasa  transportasi  umum  sebagai  sarana  transportasi,  seperti  seperti  melakukan aktivitas sehari-hari.
Dinas Perhubungan memiliki fungsi pengawasan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan terdapat pada Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Perhubungan.  Dinas  Perhubungan Kota  Padang  dengan  Dinas  Pengatur  Lalu  Lintas  bertugas  membantu  Kepala  Dinas  dalam memberikan  pembinaan  lalu  lintas  kepada  seluruh  unit  organisasi  angkutan  dalam  kaitannya dengan pengelolaan sarana/prasarana angkutan maupun infrastruktur pengawasan angkutan.
Transportasi sebagai elemen penting dalam faktor perkembangan suatu negara (Frinaldi, 2016). Angkutan perkotaan ini, sebagai angkutan umum dari suatu tempat menuju tempat lokasi yang  lain  disediakan  secara  kolektif  oleh  masyarakat,  terutama  dalam  rangka  memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai di kawasan tersebut (Buamona, 2017).
Dalam  kegiatan  transportasi tentunya  banyak  faktor  yang  mendukung  terselenggaranya sistem  transportasi  yang  baik.  Peran  transportasi  perkotaan  di  kawasan  perkotaan  diharapkan mampu  mewadahi  segala  aktivitas  masyarakat.  Namun  fungsi  dan  peran  transportasi menimbulkan  masalah  yang  semakin  kompleks  seiring  kemajuan  teknologi  dan  pertumbuhan penduduk.  Dinas  Perhubungan  Kota  Padang  yang  memberikan  perhatian  untuk  transportasi perkotaan yang baik dan layak bagi masyarakat.
Angkutan  kota  dijalankan  sesuai  dengan  jalur  atau  rutenya  masing-masing  dan  masih menjadi  fokus  pada  masyarakat  yang  belum  memiliki  kendaraan  pribadi  mereka  (Alexandri, 2019). Angkutan kota menjadi fenomena yang bisa dikaitkan dengan Dinas Perhubungan Kota Padang.  Dalam  penanganan  angkutan  kota  ternyata  terdapat  berbagai  permasalahan.  Jumlah angkutan kota di Kota Padang dapat dilihat pada tabel, ialah:
Tabel 1.1 Jumlah Angkutan Kota Menurut Trayek dan Jenis Kendaraan, 2021 No Rute Trayek Kode Trayek Jumlah 1.  Pasar Raya - Bandar Buat - Ulu Gadut 307 82 2.  Pasar Raya - Arai - Perum Pegambiran Via Lubeg 407A 93 3.  Pasar Raya - Lubuk Buaya - Batas Kota 419 314 4.  Pasar Raya - Perum Belimbing Via Simpang Ketaping 430 72 5.  Pasar Raya - Teluk Bayur (Seberang Padang) 433 102 6.  Pasar Raya - Kampus Unand Limau Manis 448 96 7.  Pasar Raya - Aia Pacah Via Ampang 440 33

## Sumber: BPS, Kota Padang dalam angka 2022
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah angkutan kota pada trayek Pasar Raya – Lubuk Buaya – batas kota Padang dengan kode trayek 419 merupakan yang terbanyak diantara trayek angkutan kota lainnya. Selain itu, berdasarkan wawancara awal, peneliti juga menemukan kode trayek 419 yang paling banyak melakukan pelanggaran. Dengan data yang didapat peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian ini hanya pada kode trayek 419.
Saat  ini  permasalahan  yang  terjadi  terkait  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  dalam penertiban angkutan kota yang terlihat dari kurang memadai petugas operasional. masih kurang pembenahan sarana dan prasarana yang mengakibatkan penataan transportasi kota kurang baik. Masih kurang pengawasan untuk pengemudi angkutan perkotaan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan masih banyak yang tidak patuh lalu lintas yang ada. Belum mememuhi  tercapainya standar  dan  tujuan  dalam pengujian  KIR  untuk  memastikan  kelayakan  suatu  kendaraan    atau komoditas di jalan.
Penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  dijadikan  sebagai  evaluasi  dan  perbaikan  untuk melakukan  peningkatan  terhadap  implementasi  fungsi  pengawasan  dinas  perhubungan  kota padang    saat  penertiban  angkutan  kota.  Dengan  itu  hambatan  yang  terjadi  dilapangan  terkait implementasi fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dan penertiban angkutan kota ini dilakukan secara optimal dan diminimalisir hambatan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang bersifat deskriptif. Paparan dari Bogdan dan Taylor (dalam Ahmadi, 2014: 15) metode kualitatif ialah proses maupun alur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berisi  ucapan  dan  tulisan  dan  perilaku yang  diamati  dari  suatu  subjek  yang  akan  diteliti.  Dengan  sumber  data  dan  informasi  dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen- dokumen yang mendukung.
Dalam  menetapkan  informan  peneliti  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Adapun informan peneliti yaitu Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional, Kepala Seksi Manajemen Angkutan,  Kepala  Seksi  Prasarana  Angkutan,  Kepala  Penegakan  Hukum  dan  Kepala  UPTD. Terminal Angkutan Kota.
Selanjutnya  keabsahan  data  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi sumber dengan informan triangulasi yaitu dari pihak Kepolisian Resor Kota Padang dan beberapa Supir Angkutan Kota Padang dengan Trayek 419. Untuk mengecek sesuai atau tidak informasi yang didapatkan oleh informan utama penelitian, sehingga didapatkan dengan baik dalam proses analisa data.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Impelementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota
Implementasi dari Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang  untuk  melaksanakan  kegiatan  penertiban  angkutan  kota  tentunya  masih  ditemukan berbagai  permasalahan  saat  ini,  untuk  meminimalisir  terjadi  permasalahan  tersebut  maka dilakukan pelaksaan pengawasan. Penelitian ini memfokuskan implementasi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Yang di dalamnya berisi semua aturan/ kebijakan saat pelaksanaan kegiatan.  Pasal 48 di dalam UU No. 22 Tahun 2009 itu menyebutkan tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
Selanjutnya sanksi administratif terdapat di dalam UU No.22 Tahun 2009 pada pasal 76 yang setiap pelanggaran dapat berupa: peringatan tertulis, peringatan denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Dilanjut ke pasal 77 tentang Surat Izin Mengemudi yang berkaitan saat melakukan  pembawaan  kendaraan  bermotor  harus  mempunyai  Surat  Izin  Mengemudi. Untuk Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terkhususnya bidang per bidangnya diatur di Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Perhubungan.  Yang  akan  disesuaikan masing- masing tugas dan fungsinya sesuai bidang yang peneliti lakukan pada skripsi ini. Untuk  segi  penertiban  angkutan  kota  dalam  patuh  berlalu  lintas  terdapat  di  dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 105 tentang ketertiban dan kesalamatan. Yang  menjelaskan  Pengguna  jalan  harus  berperilaku  baik  dan  menghindari  segala  sesuatu yang dapat menghambat atau membahayakan  lalu lintas atau menyebabkan kerusakan jalan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menggunakan  indikator implementasi  dan  pengawasan.  Dalam  hal itu,  penelitian  menggunakan  indikator  teori George  C.  Edward dalam  Mulyadi  (2016:68) memberikan empat implementasi kebijakan.
1. Implementasi
a. Komunikasi
Implementasi  menurut George  C.  Edward (2016)  dikatakan  berhasil  ketika mengetahui  apa  yang  harus  dilaksanakan.  Adapun  komunikasi,  di  dalam  kebijakan dilaksanakan  apabila  dilakukannya  komunikasi  yang  efektif  dengan  pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang akan dicapai (Indiahono, 2009).
Yang  didapat  bahwa  Dari  Komunikasi  yang  terjalin  saat  melakukan pelaksanaan  pengawasan  saat  penertiban  angkutan  kota  ini  sudah  terbilang  cukup baik. Dalam hal adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas perhubungan. Komunikasi  yang  dilakukan  secara  turun  langsung  ke  lapangan.  Pandangan  dari informan  triangulasi  lebih  kurang  sama  dengan  paadangan  dari  pihak  Dinas Perhubungan sendiri.
b. Sumberdaya Menurut George C. Edward (2016) Sumber daya manusia itu sendiri dilihat dalam kecukupan kualitas  dalam mencukupi seluruh kelompok sasaran yang dituju. Dengan sumber daya itu menjadi perananan yang penting dalam implementasi suatu kebijakan.  Untuk  Sumberdaya  pada  saat  melakukan  pelaksanaan  implementasi pengawasan  penertiban  angkutan  kota  masih  terbilang  kurang  sehingga  masih menyebabkan masalahan di lapangan.
Yang  di  dapat  dari  hasil  wawancara  yaitu  terjadi  angkutan  yang  mencoba kabur karena tidak ada penyekatan yang ketat di lokasi. Anggota yang diturunkan ke lapangan  ini  masih  terbilang  belum  cukup  banyak.  Sarana  dan  prasarana  yang digunakan  hanya  menggunakan  rambu  lalu  lintas  dan  plang  razia  saja,  lalu menggunakan  mobil  derek  untuk  pengangkutan  angkutan  kota  yang  melanggar. Dengan hal itu SAPRAS yang digunakan baik tetapi belum optimal.
c. Disposisi
Disposisi  ini  sebagai  respon  implementor  terhadap  kebijakan  yang dilaksanakan  dan  mendorong  kebijakan  tersebut.  Disposisi  ini  George  C.  Edward (2016) juga berkaitan dengan bagaimana konsisten kegiatan tersebut dijalankan atau tidak.
Saat melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan kota dikatakan tidak sesuai  dengan  hasil  wawancara  karena  masih  ada  kegiatan  lain  yang  dilakukan, terkadang kegiatan yang lakukan ini tiba-tiba tidak terjadi. Hal itu membuat pekerjaan untuk melakukan pengawasan dibiarkan begitu saja, seharusnya kegiatan ini dilakukan karena mempengaruhi kelaikan jalan kendaraan.
Terdapat  perbedaan  jawaban  antar  pengemudi  angkutan  kota  yang  menjadi objek penelitian ini. Dimana jawaban dari sopir angkutan kota dianggap sudah diawasi tetapi hanya bertanya dan tidak melihat bukti surat uji KIR dan terdapat jawaban tidak sering dilakukannya kegiatan tersebut. Dengan demikian menurut jawaban informan triangulasi  disimpulkan  bahwa  kegiatan  pengawasan  oleh  Dinas  Perhubungan  kota padang belum optimal.
d. Struktur Birokrasi
Aspek  birokrasi suatu organisasi menjadi penting  karena  setiap organisasi memiliki standar operasional prosedur (George C. Edward: 2016). Dalam penelitian ini  didapatkan  bahwa  SOP  yang  mengatur  tidak  ada  tertulis  dan  penyelesaian  dari angkutan kota yang melanggar hanya diselesaikan oleh Pihak Kepolisan.
Tabel 2 . Jumlah Kendaraan yang mati KIUR pada tahun 2021-2022 No Tahun Bulan Mati Kiur 1 2021 Januari 4 2 2021 Februari 15 3 2021 Maret 39 4 2021 April 46 5 2021 Mei 33 6 2021 Juni 92 7 2021 Juli 9 8 2021 Agustus 8 9 2021 September 31 10 2021 Oktober 42 11 2021 November 6 12 2021 Desember 4 13 2022 Januari 13
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang, Tahun 2022
Dari Tabel 1.2 dijelaskan masih banyak kendaraan yang Mati uji kelaikan jalan yang  menyebabkan  hal  fatal  jika  tidak  dilakukannya  pengujian  kelaikan  jalan  pada kendaraan tersebut. Untuk bulan Februari sampai selanjutnya masih belum dilakukan kegiatan pengawasan akibat sedang melakukan penertiban parkir liar. Yang membuat pengawasan ini belum dilakukan.
2. Pengawasan Paparan yang disebutkan oleh George R.Terry dan Leslie W.Rue (2012:55) ada beberapa teknik pengawasan ialah:
a. Pemantauan
Pemantauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung ke lapangan untuk melihat  apa  saja  yang  memungkinkan  terjadinya  penyimpangan  saat  pelaksanaan kegiatan. Pada unsur pemantauan ini terkait dari pengawasan yang terlihat dari Dinas Perhubungan  Kota  Padang  melakukan  kegiatan  pengawasan  untuk  penertiban angkutan kota pada trayek 419.
Gambar 1 . Kegiatan saat dilakukan penertiban angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Padang

## Sumber: Dokumentasi dari Dinas Perhubungan, Tahun 2022
Hasil dari temuan bahwasanya kegiatan penertiban waktunya bisa dilakukan kapan  saja.  Disimpulkan  pemantauan  yang  dilakukan  masih  kurang  dalam menentukan  waktu  yang  tepat  untuk  melakukan  kegiatan  tersebut.  lalu,  untuk pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan sudah dilakukan.
b. Pemeriksaan
Pemeriksaan ini dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh karyawan dan pimpinan yang langsung meninjau ke lapangan untuk melihat kegiatan tersebut (Terry, 2012).
Dari  unsur  pengawasan,  pemeriksaan  ini  merupakan  aspek  yang  penting. Hasil  yang  didapatkan  bahwa  Saat  melakukan  pengawasan  angkutan  kota  yang dilihat yaitu kartu uji KIUR. Dari pernyataan informan triangulasi dikatakan hanya sekedar memberikan pertanyaan saja dan tidak melihat bukti surat saat melakukan pengecekan berlangsung.
c. Perbaikan
Unsur Perbaikan ini terdiri dari menemukan cara untuk mengambil  tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi ( Terry, 2012). Hambatan yang terjadi saat Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan razia gabungan dengan pihak kepolisian dengan  cepat  menyebarkan  informasi  mengenai  jaring  razia  tersebut  sehingga membuat  angkutan  kota  tersebut  tidak  melintas  di  jalan  tersebut.  masih  banyak oknum  sopir  angkutan  kota  yang  memberontak  dengan  tidak  mau  ditilang  saat melakukan  pelanggaran  tersebut.  Dan  yang  terjadi  masih  ada  angkutan  kota  yang menerobos jalan razia saat dilakukannya kegiatan penertiban angkutan kota.
Solusi  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan  saat  mendapatkan  hambatan saling koordinasi nya dengan pihak kepolisian. Untuk hukuman (punishment) yang diberikan  tertuang  pada  UU  No.  22  Tahun  2009  mengenai  sanksi  administratif terdapat pada pasal 76.
Informan  triangulasi  yaitu  supir  angkutan  kota  yang  menyebutkan  ada beberapa  KTP  supir  yang  hilang  dan  Dinas  Perhubungan  hanya  melakukan peneguran  saja.  Dalam  hal  itu,  terdapat  perbedaan  jawaban  yang  membuat  belum optimal dilakukan pengawasan oleh dinas perhubungan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasrkan penelitian dan pembahasan yang telah  di dapat terkait Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota dengan mengacu kepada  teori George  C.  Edward dalam  Mulyadi  (2016:68)  memberikan  empat  implementasi kebijakan. Yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, dalam melakukan pelaksanaan  nya  dikatakan  belum  optimal  karena  masih  adanya  kekurangan  yang  terjadi  pada kegiatan pengawasaan saat penertiban angkutan kota. Peneliti menggunakan teori dari paparan ahli George  R.Terry  dan  Leslie  W.Rue (2012:55)  ada  beberapa  hal  yang  dilakukan  teknik pengawasan di antaranya Pemantauan, Pemeriksaan dan Perbaikan. Untuk pemenuhan indikator tersebut masih dikatakan belum optimal secara keseluruhan, karena masih menemukan beberapa hambatan yang terjadi dan adanya pernyataan yang berbeda oleh informan triangulasi.
Penyebab kurang optimal penerapan indikator dilihat masih ada angkutan yang berusaha melarikan  diri  karena  tidak  adanya  isolasi  yang  ketat  di  lokasi  tersebut.  Jumlah  anggota  yang dikirim  ke  lapangan  masih  kurang.  Kegiatan  pengawasan  dilakukan  tetapi  hanya  bertanya  dan tidak melihat  bukti  surat  uji  KIR  dan ada  yang  menjawab  tidak  sering  dilakukan  pengawasan. pekerjaan  untuk  melakukan  pengawasan  saat  penertiban  ini  dibiarkan  begitu  saja,  seharusnya kegiatan pengawasan saat penertiban angkutan kota ini  perlu dilakukan karena mempengaruhi laik jalan kendaraan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Rulam. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarat: Ar- Ruzz Media. Alexandri, M. B., & Novel, N. (2019). Pengelolaan Angkutan Kota Di Indonesia. Responsive: Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi,  Sosial,  Humaniora  Dan  Kebijakan Publik , 2 (4), 182-189.
Buamona, M. S., Timboeleng, J., & Karongkong, H. H. (2017). Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate. Spasial, 4(3), 82-95.
Fatimah, S. (2019). Pengantar Transportasi . Myria Publisher. Frinaldi,  A.  (2016,  December). The  Influence  of  Driver  Work  Culture  and  Service  Quality  on Citizen  Satisfaction  with  Mass  Transportation.  In International  Conference  on Ethics  in Governance (ICONEG 2016) (pp. 450-453). Atlantis Press.
Frinaldi, A., Embi, M. A., Bila, A., Angriani, S., & Uttami, A. A. (2020, March). The Effect of Driver  Service  Quality  on  Passenger  Satisfaction  in  Public  Transportation. In International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019) (pp. 51-60). Atlantis Press.
Indiahono,  D.  2009.  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis.  Yogyakarta: GavaMedia.
Mulyadi, Deddy. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta. Sule, E. T. & Saefullah, K. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana. Terry, G. R. dan L. W. R. (2012). Dasar- Dasar Manajemen (Penerjemah G.A Ticoalu). Jakarta:
Bumi Aksara.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan  Walikota  Padang  Nomor  78  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.