## PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

## Wyda Lusiana
Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto windalusiana219@gmail.com
Sarbini Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto sarbinikurnia73@gmail.com

## ABSTRAK
Konstitusi.

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan umum merupakan amanah dari  sistem  pemerintahan  demokrasi (Ahmad 2018) yang dianut oleh Indonesia sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang menyatakan  bahwasannya  Kedaulatan
berada di tangan rakyat serta pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan UUD  NRI  1945  (UUDNRI  1945). Pemilihan  umum  adalah  sebuah  sarana dalam  kedaulatan  rakyat  yang  memiliki tujuan  untuk  pemilihan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden serta  Wakil
Artikel  ini  mengeksplorasi  dan  menganalisis  wewenang  Mahkamah  Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak  hukum  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  perselisihan  hasil pemilihan  umum.  Pemilihan  umum  adalah  implementasi  demokrasi  di  Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam  prinsip  kejujuran  dan  keadilan  dalam  perolehan  suara  rakyat,  yang memperkuat  saling kepercayaan dalam masyarakat.  Dalam konteks pelaksanaan pemilihan  umum  yang  berpotensi  menghasilkan  perselisihan,  Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  wewenang  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan  umum  bersifat  final  dan  mengikat  bagi  semua  pihak  yang  terlibat, menjaga  integritas  dan  validitas  hasil  pemilihan  umum  sesuai  dengan  prinsip- prinsip demokrasi.
Kata kunci: Pemilihan Umum, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah
Presiden dengan secara langsung, Umum, bebas,  rahasia  serta  mengutamakan kejujuran  dan  keadilan  dalam  setiap proses dan hasilnya yang didasarkan pada Pancasila  serta  UUD  NRI  1945  (Pasal  1 ayat  (1)  (UUPemilu  2017).  Dalam penyelenggaraannya,  pemilihan  umum dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum  (DKPP)  Pasal  1  ayat  (7) (UUPemilu  2017).  Komisi  Pemilihan Umum  sebagai  lembaga  negara  yang memiliki  wewenang  dalam  memutuskan pengesahan  hasil  pemilihan  umum  harus berdasarkan
dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Pasal  3  (UUPemilu 2017).
Dalam  menjalankan  wewenangnya mengenai  penetapan  hasil  rekapitulasi serta penerbitan keputusan demi pengesahan  hasil  pemilihan  umum  tidak jarang  komisi  pemilihan  umum  menuai banyak kritik dan keberatan dari berbagai pihak  yang  dianggap  tidak  tepat.  Dalam perselisihan ini yang menjadi objek adalah penetapan perolehan suara. Dalam Pasal 1 ayat  (8)  dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  No.  17  Tahun  2009  tentang Pedoman  Beracara  dalam  Perselisihan
Hasil  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  dijelaskan  bahwasannya perselisihan  hasil  pemilu  merupakan perselisihan yang terjadi di antara peserta pemilihan umum dengan komisi pemilihan  umum  perihal  penetapan perolehan  suara  hasil  pemilihan  umum (Pasal  1  ayat  (8)  (PeraturanMK  2009). Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Konstitusi,  hal  ini  sebagai  amanah  dari UUD  NRI  1945  pada  BAB  IX  tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 C ayat (1) yaitu:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik  dan memutus perselisihan perihal hasil Pemilihan Umum” (Pasal 24C ayat (1) (UUDNRI 1945).
Pemilihan  umum  merupakan  bagian dari  demokrasi  yang  mencerminkan tujuan  serta  cita-cita  bangsa  Indonesia sesuai  dengan  Pembukaan  UUD  NRI 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  (Iftitah  2023a). Pelaksanaan  peyelenggaraan  pemilihan umum  yang  jujur  serta  adil  merupakan bukti  wujud  dari  terlaksanakannya  cita- cita  dan  tujuan  bangsa  Indonesia, sehingga perolehan suara yang tidak tepat dianggap  telah  mencederai  pemerintahan yang demokratis (Gaffar 2013) (Cahyono,
A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliastuti,  E.,  &  Susetiyo  2023).  Oleh sebab  itu  Mahkamah  Konstitusi  dalam tugasnya  dalam  memberikan  putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum sangatlah  penting,  hal  ini  berkaitan dengan  kepastian  terhadap  perlindungan bagi suara rakyat dalam pemilihan umum.
Penulisan  artikel  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  perselisihan  hasil Pemilu  memang  sudah  pernah  ditulis, namun  dari  hasil  penelusuran  tidak ditemukan penulisan yang spesifik
meneliti tentang penyelesaian perselisihan hasil  pemilihan  umum  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Dengan  demikian,  artikel  ini berbeda dengan artikel-artikel
sebelumnya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum dengan rumusan masalah mengenai bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian  masalah  hukum  pemilihan umum  dan  akibat  hukum  putusan Mahkamah Konstitusi
mengenai perselisihan hasil pemilu.
Guna  menjawab  isu  hukum  di  atas, peneliti  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif (Iftitah 2023b). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi
(Marzuki  2013).  Pendekatan  masalah dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan    dan  pendekatan konseptual (Dyah, O, S., & A’an 2015).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi  dalam  Penyelesaian Masalah Hukum Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi adalah lembaga  yudisial  yang  dibentuk  demi memberikan penjagaan terhadap konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam  awal  pembentukannya  bertugas untuk  menjalankan  fungsi  pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (MD  2010).  Gagasan perluasan terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi berlandaskan praktik konstitusi sering  terjadi  dan  tidak  bisa  dihindari perselisihan  yang  melibatkan  isu-isu mengenai  politik,  di  antaranya  adalah pengujian undang-undang, pemilihan umum  serta  cabang  pemerintahan  yang lain yang diutarakan oleh Katherine Glenn Bass  dan  Sujit  Choudry  mengenai Mahkamah  Konstitusi  (Choudhry  2013). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan bukti keseriusan terhadap  perlindungan  kepada  pemilihan umum sebagai implementasi dari
demokrasi. Pemilihan umum telah menjadi  proses  demokrasi  yang  penting bagi  negara.  Pemilihan  umum  pada dasarnya  memiliki  tujuan    sebagai  suatu cara  ataupun  proses  dalam  pengalihan kepemimpinan  yang  tertib  dan  adil (Abdurrachman 2016). Dalam hal pemilihan umum dewan perwakilan dapat memberikan  peluang  kepada  masyarakat untuk  mendapatkan  perwakilan  yang dapat  mewakili  kepentingan  masyarakat dalam  lembaga  legislatif.  Selain  itu pemilihan umum dianggap sebagai bagian dari  pemenuhan  terhadap  hak  asasi manusia  serta  hak-hak  sebagai  warga negara (Asshiddiqie 2006).
Wewenang  Mahkamah  Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan  umum  diatur  dalam  dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Wewenang ini secara lebih rinci dijelaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  yaitu  dalam  Pasal  1  ayat  (3)
huruf (d) yang menyatakan bahwasannya permohonan atau permintaan yang ditujukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi dapat berupa perselisihan hasil PemilihaUmumUmum  (Pasal  1  ayat  (3) huruf  (d)  (UUMK  2003).  Pada  dasarnya perselisihan  hasil  pemilihan  umum  yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan umum
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Daerah,  Presiden,  Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  namun  pada  2008 Mahkamah  juga  diberikan  wewenang untuk memberikan putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bertepatan dengan diundangkan  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2008  mengenai  Perubahan  Kedua Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPemda 2008).
Dalam prosesnya wewenang tersebut akhirnya  dicabut  dengan  adanya  putusan dengan  No.  97/PUU-XI/2013,  dalam putusan  tersebut  dijelaskan  bahwasannya Mahkamah  Konstitusi  tidak  mempunyai wewenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah  (PutusanMK  2013).  Putusan tersebut  adalah  berdasarkan  Pasal  22E ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa pemilihan kepala daerah bukannya termasuk  kedalam  pemilihan  umum (Pasal  22  E  ayat  (2)  (UUMK  2003). Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan  umum  tidak  jarang  terdapat masalah-masalah yang kemudian melanggar  hukum  serta  menurunkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  para pihak  yang  terlibat  dalam  pemilihan umum,  dengan  demikian  diperlukan
adanya  aturan  dan  lembaga  negara  yang mengatasi masalah-masalah tersebut.
Permasalahan  di  bidang  pemilihan umum  pada  dasarnya  dikelompokkan menjadi enam, berikut adalah permasalahan dan penanganan permasalahannya (Iftitah 2023a): a. Permasalahan  ataupun  Pelanggaran terhadap Administrasi Pemilihan
Umum
Pelanggaran  ini  adalah  meliputi prosedural, proses tahapan yang berhubungan dengan administrasi dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum. Pelanggaran administrasi tersebut adalah mengenai syarat-syarat pendidikan,  usia  maupun  atribut yang  digunakan  dalam  kampanye serta pelaksanaan kampanye, misalnya melibatkan anak dibawah umur ataupun  menimbulkan  kontroversi.
Dalam permasalahan
ini
penyelesaiannya  adalah  ada  dalam wewenang  Komisi  Pemilihan  Umum baik provinsi, kabupaten maupun kota.
b. Pelanggaran yang Berkaitan dengan
Tindak Pidana Pemilihan Umum
Tindak  pidana  ini  adalah  kejahatan yang  dilakukan  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan  pemilihan  umum. Dalam  penyelesaian  tindak  pidana pemilihan  umum  ini  adalah  berlaku seperti peradilan pidana pada umumnya  yang  melibatkan  polisi, jaksa  serta  pengadilan  (Abdul  Hakam
Sholahuddin, Anik Iftitah 2019).
c. Permasalahan Pemilu yang Merupakan Sengketa terhadap Proses Pemilihan Umum
Sengketa  ini  terjadi  antara  para peserta  pemilihan  umum  ataupun sengketa  yang  terjadi  antar  peserta pemilihan umum dengan
penyelenggara  pemilihan  umum.  Hal ini adalah diakibatkan adanya keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Komisi Pemilihan Umum baik provinsi maupun  kabupaten  kota.  Penyelesaian sengketa pemilihan umum ini berdasarkan  dalam  Pasal  93  huruf  (b) dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan  dalam  sengketa  proses pemilihan  umum  Bawaslu  (Badan Pengawas  Pemilu)  mempunyai  tugas untuk  menindak lanjuti sengketa yang berkaitan dengan proses dalam pemilihan  umum  (Pasal  93  huruf  (b  ) (UUPemilu 2017).
d. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum
Sengketa  ini  adalah  sengketa  yang dapat  terjadi  di  bidang  Tata  Usaha Negara (TUN) pemilihan umum, yaitu antara calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah baik Provinsi maupun kabupaten dan kota. Sengketa TUN ini juga  dapat  terjadi  antara  partai  politik
peserta  Pemilihan  Umum  dengan
Komisi Pemilihan Umum baik provinsi,  kabupaten  maupun  kota. Sengketa TUN ini terjadi dengan sebab adanya  keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  mengenai  ketetapan  partai politik  bagi peserta  yang  akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum serta  adanya  pencoretan  terhadap daftar  calon  tetap  atau  DCT  karena adanya  penetapan  daftar  calon  tetap oleh Komisi Pemilihan Umum.
Sengketa  TUN  perihal  pemilihan umum  ini  adalah  diselesaikan  melalui
gugatan ataupun permohonan
penyelesaian sengketa TUN Pemilihan Umum. Penyelesaian ini adalah dilaksanakan oleh PTTUN serta Bawaslu.
e. Pelanggaran terhadap Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pelanggaran  yang  terjadi  ketika para pihak tidak taat kepada kode etik penyelenggaraan  pemilihan  umum yang berdasarkan sumpah dan ataupun
janji sebelum dilaksanakannya
pemilihan umum.
f. Sengketa terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Perselisihan ini
merupakan perselisihan  yang  terjadi  diantara peserta  pemilihan  umum  dengan komisi  pemilihan  umum  berkaitan dengan keputusan mengenai suara hasil
pemilihan  umum  yang  dilaksanakan dengan  nasional.  Keputusan  yang dikeluarkan  mengenai  hasil  suara pemilihan  umum  tersebut  dianggap tidak tepat dan tidak adil.
Wewenang  Mahkamah  Konstitusi dalam  hal  perselisihan  hasil  pemilihan umum dapat mengadili permasalahan jika perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mengandung hal sebagai berikut: a. Perselisihan  hasil  pemilihan  umum tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran prosedur dalam perhitungan jumlah suara dalam pemilihan umum (Yusup 2019).
b. Perselisihan  hasil  pemilihan  umum tersebut adalah harus tidak dilaksanakan  dengan  berlandaskan prinsip  serta  asas  yang  ada  dalam pemilihan  umum  (Yusup  2019).  Asas tersebut adalah seperti yang dijelaskan dalam  Pasal  22E    ayat  (1)  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu pemilihan  umum  adalah  dijalankan dengan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil  (Pasal  22E  ayat  (1)  (UUDNRI 1945).  Serta  diatur  lebih  detail  dalam Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 2  dan  3  yaitu  dilakukan  dengan berdasarkan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, berkepastian hukum, letertiban, keterbukaan,
proporsional,  profesional,  akuntabel, efektif serta efisien (Pasal 3
(UUPemilu 2017).
c. Perselisihan tersebut haruslah merupakan  sebuah  perselisihan  yang terjadi dikarenakan terdapat pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum,  panitia pemilihan  kecamatan  serta  panitia pemungutan suara.
Dalam  praktiknya  perselisihan  hasil pemilihan  umum  memiliki  beberapa penyebab  utama  di  antaranya  adalah adanya kecurangan mengenai hasil pemungutan  suara,  kecurangan  ini  dapat berupa kecurangan yang dilakukan langsung  oleh  calon  terpilih  serta  yang dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara
pemilihan umum. Selanjutnya
ketidaksengajaan  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pemilihan  umum,  dalam tindakan penyelenggara pemilihan umum dapat diatasi dengan penghitungan ulang  suara  sebelum  dikeluarkannya keputusan yang sah mengenai hasil suara pemilihan  umum.  Kemudian  mengenai pelanggaran  yang  bukan  merupakan suatu  penipuan,  pelanggaran  ini  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  kecurangan dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum, tindakan ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana pemilihan umum serta terhadap  hasil  pemilihan  umum  yang
diputuskan.  Yang  terakhir  adalah  suatu keadaan  alami  yang  terjadi  karena kehendak  Tuhan.  Di  mana  keadaan  ini terjadi  di  luar  kendali  manusia  dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, misalnya adalah bencana alam.
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah  Konstitusi  Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Putusan yang diberikan oleh Mahkamah
Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan umum adalah dibacakan  dengan  mengadakan  rapat terbuka untuk umum. Dalam pengambilan keputusannya hakim Mahkamah  Konstitusi  memiliki  waktu selambat-lambatnya  empat  belas  hari sejak permohonan tercatat di dalam buku registrasi perkara konstitusi untuk pemilihan  umum  presiden  serta  wakil presiden,  sedangkan  untuk  pemilihan umum legislatif selambat-lambatnya adalah  tiga  puluh  hari  sejak  permohonan pemohon  tercatat  dalam  buku  registrasi perkara  konstitusi.  Hakim  Mahkamah Konstitusi  dalam  memberikan  putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum adalah:
a. Menyatakan  bahwa  permohonan  tidak dapat  diterima  atau niet  otvankelijk verklaard karena  pemohon  tidak memenuhi  syarat  dalam  Pasal  3  ayat
(1) dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman  Beracara  dalam  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden serta Wakil  Presiden  mengenai  para  pihak dalam  perselisihan  hasil  Pemilihan Umum yaitu pasangan calon pemohon dan Komisi  Pemilihan  Umum sebagai pihak  termohon.  Kemudian  syarat dalam  pasal  4  mengenai  objek perselisihan  hasil  pemilihan  umum yaitu  terhadap  penetapan  suara  hasil pemilihan  umum  presiden  dan  wakil presiden  dengan  ketentuan  bahwa penetapan  tersebut  dapat  memberikan pengaruh terhadap penentuan pasangan calon pada putaran kedua dan terpilihnya  pasangan  calon  sebagai presiden  serta  wakil  presiden.  Dan syarat mengenai batasan waktu permohonan selambat-lambatnya
adalah  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam sejak  adanya  penetapan  nasional  oleh Komisi Pemilihan Umum.
b. Permohonan pemohon adalah dikabulkan  jika  permohonan  tersebut dapat  dibuktikan  alasannya,  dalam putusan  ini  mahkamah  konstitusi akan melakukan pembatalan penetapan Komisi  Pemilihan  Umum  perihal hasil  suara    dan  menetapkan  hasil perhitungan suara ulang yang tepat.
c. Putusan  permohonan  ditolak  karena permohonan  tidak  dapat  dibuktikan
mengenai alasannya.
Mahkamah Konstitusi dalam pemberian putusannya terhadap perselisihan  hasil  pemilihan  umum  dapat melakukan penetapan di luar putusan, hal ini  dapat  terjadi  apabila  pihak  pemohon selama proses dalam persidangan memutuskan
untuk menarik permohonanya. Akibat hukum dari permohonan  oleh  pemohon  yang  ditarik adalah tidak dapat dilakukan permohonan ulang yang sama. Dalam mempertimbangkan  akibat  hukum  dari putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah dengan  memahami  mengenai  kekuatan hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi. Berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan fungsinya  sebagai  lembaga  peradilan putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat mengikat dan final atau final and binding ( Pasal  24C  ayat  (1)  (UUDNRI  1945). Berdasarkan  hal  tersebut  maka  putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  tidak  memiliki kemungkinan dilakukannya upaya hukum seperti kasasi maupun peninjauan kembali sebagai akibat dari sifat putusan  yang  final.  Putusan  mahkamah konstitusi  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  sejak  dilakukannya  pembacaan dalam  persidangan  oleh  hakim.  Dengan sifat  yang  demikian  maka  putusan  yang
Bahwa  kewenangan  MK  dalam memutus  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Umum (PHPU) diatur dalam dalam Pasal 24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. PHPU  yang  dapat  diajukan  kepada  MK
adalah Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Presiden,  Wakil  Presiden  serta Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  MK juga diberikan wewenang untuk memutus PHPU  kepala  daerah  bertepatan  dengan diundangkan  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2008  mengenai  Perubahan  Kedua Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah namun pada putusan  dengan  No.  97/PUU-XI/2013 dijelaskan  bahwa  MK  tidak  memiliki wewenang  dalam  penyelesaian  PHPU kepala  daerah.  Putusan  tersebut  adalah berdasarkan  Pasal  22E  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  bahwa  Pemilihan  kepala daerah bukan termasuk kedalam Pemilihan Umum. Wewenang Mahkamah Konstitusi  dalam  hal  PHPU  dapat mengadili  permasalahan  apabila  PHPU tersebut  merupakan  perselisihan  yang terjadi  karena  terdapat pelanggaran
prosedur dalam perhitungan jumlah suara dalam  Pemilihan  Umum,  harus  tidak dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip serta  asas  yang  ada  dalam  Pemilihan Umum.  Asas  tersebut  seperti  dijelaskan dalam Pasal 22E  ayat (1) dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  yaitu  Pemilihan  Umum adalah  dijalankan  dengan  umum,  bebas, rahasia,  jujur  dan  adil.  Serta  diatur  lebih detail  dalam  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum dalam  Pasal  2  dan  3  yaitu  dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip  kemandirian, kejujuran, keadilan, berkepastian hukum, ketertiban,  keterbukaan,  proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta merupakan sebuah perselisihan yang terjadi  dikarenakan  terdapat  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum, panitia pemilihan kecamatan serta panitia  pemungutan  suara.  Objek  dalam PHPU  legislatif  adalah  ketetapan  yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  mengenai  suara  hasil  Pemilihan Umum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU baik Pemilihan  Umum  legislatif  maupun Pemilihan  Umum  Presiden  serta  Wakil Presiden  adalah  menyertakan  alat  bukti berupa  surat  ataupun  tulisan,  keterangan saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  para pihak  serta  petunjuk-petunjuk  sesuai dengan  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan
dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi mempunyai  beban  mengikat  kepada  para pihak untuk dilaksanakan.

## C. SIMPULAN
Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Alat bukti tersebut juga dapat berupa informasi elektronik  serta  dokumen  elektronik. Pengajuan  terhadap  permohonan  PHPU oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya tiga  kali  dua  puluh  empat  jam  sejak adanya  ketetapan  nasional  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  sedangkan  batasan waktu putusan hakim Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya adalah 14 hari  untuk  Pemilihan  Umum  Presiden serta Wakil Presiden, serta 30 hari untuk Pemilihan  Umum  dewan  perwakilan.
Dalam  persidangan diawali  dengan
pemeriksaan  pendahuluan,  pemeriksaan persidangan,  pembuktian  serta  rapat musyawarah penentuan hasil putusan.
Akibat  hukum  dari  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  mengenai  PHPU adalah  memiliki  kekuatan  hukum  yang final  dan  mengikat.  Dengan  adanya  sifat putusan  yang  demikian,  maka  dalam putusannya  mempersempit  kemungkinan dilakukannya  upaya  hukum  bagi  para pihak. Adanya sifat hukum yang sedemikian juga berakibat kepada adanya paksaan  terhadap  para  pihak  untuk menjalankan  putusan  MK  mengenai PHPU.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakam  Sholahuddin,  Anik  Iftitah, Uun Dewi Mahmudah. 2019. “Pelaksanaan  Pasal  280  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.” Jurnal Supremasi 9(2). Abdurrachman, Satrio. 2016. “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Memutus  Perselisihan  Hasil  Pemilu
Sebagai  Bentuk  Judicialization  of Politics.” Jurnal  Konstitusi 12(1):
120.
Ahmad,  Rosidi.  2018.  “Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan  Sengketa  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah.” Journal  Ilmiah
Rinjan 6(2).
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum  Tata  Negara  Jilid  I .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Cahyono,  A.,  Iftitah,  Anik.,  Rizki Hidayatullah,  A.,  Yuliastuti,  E.,  & Susetiyo,  W.  2023.  “Analisis  Kritis terhadap Penerapan Presidential
Threshold  dalam  Pemilihan  Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia.” Jurnal Supremasi 13(2).
Choudhry,  Katherine  Bass  dan  Sujit.
2013. Constitutional  Review  in  New
Democracies . SSRN Schol.
Rochester,  NY:  Social  Science Research Network.
Dyah, O, S., & A’an, E. 2015. Penelitian Hukum  (Legal  Research):  Upaya
Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan . Sinar Grafika.
Gaffar, Janedjri M. 2013. Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Konpress.
Iftitah, Anik, ed. 2023a. Hukum Pemilu di Indonesia .  Mei  2023.  Sada  Kurnia Pustaka.
———,  ed.  2023b. Metode  Penelitian Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia Pustaka.
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup.
MD,  Moh  Mahfud.  2010. Perdebatan Hukum Tata Negra Pasca Amandemen Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers. PeraturanMK. 2009. Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara  dalam  Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden .
PutusanMK.  2013. Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 . UUDNRI.  1945. Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 .
UUMK.  2003. Undang-Undang  Nomor
24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi . UUPemda. 2008. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah . UUPemilu. 2017. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . Yusup,  A.  W.  2019.  “Kewenangan  MK dalam  Perselisihan  Hasil  Pemilu.” Mata dan Hati Indonesia . https://www.teropongsenayan.com/1 01866-kewenangan-mk-dalam-
perselisihan-hasil-pemilu  (Juni  8, 2022).