## Kemandirian dan Efektivitas dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Independence and Effectiveness In Implementing Autonomy of Regency and City in South Kalimantan Province

## Muhammad Faisal Perdana Putera
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat mfaisalpp24@Gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  performance  of  regional  finance  at  the district and municipal governments in South Kalimantan province based on the independence and  effectiveness  of  regional  finance  period  2012  to  2016  as  well  as  the  trend  of  regional financial  effectiveness  and  effectiveness  period  2012  to  2016.  The  type  of  research  used  is descriptive, Regency, and City in South Kalimantan Province and the sample of all districts and  cities  in  South  Kalimantan  Province.  Secondary  data  were  obtained  from  the Regional Finance Board of South Kalimantan Province and Directorate General of Balance of Ministry of  Finance.  Analytical  techniques  used  are  the  ratio  of  independence  and  local  financial effectivity and percentage trend of independence and effectiveness of regional finance.
The results obtained in this study are: 1) The ratio of regional autonomy in general in 2012 to 2016 into a deficient category. 2) The effectiveness ratio of local finance in general from  2012  to  2016  is  effective  except  the  Upper  River  Central  Regency  is  in  a  balanced category 3) The trend of regional autonomy has a good development unless the Regency of Banjar in 2015 and 2016 is below 100 percent. 4) Trend of regional financial effectiveness from 2013 until 2016 tends to have a positive trend. There are four areas and tend to experience negative trend direction. There is 8 area.

## Keywords: Independence, Effectiveness, Regional Autonomy

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menguji  kinerja  keuangan  daerah  pada  pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi kalimantan Selatan berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada tahun 2012 sampai 2016 serta trend kemadirian dan efektivitas keuangan daerah periode 2012 sampai 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif, dengan populasi  yaitu Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan sampel yaitu seluruh Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Data  yang  digunakan  yaitu  sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan  Kementerian  Keuangan.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  rasio kemandirian  dan efetivitas keuangan daerah serta persentase trend kemandirian dan efektivitas keuangan  daerah.Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitinan  ini  adalah:  1)  Rasio  kemandirian daerah  secara  umum  pada  tahun  2012  sampai  2016    masuk  kriteria  rendah  sekali.  2)  Rasio efektivitas  Keuangan  daerah  secara  umum  pada  tahun  2012  sampai  2016  masuk  kategori efektif  kecuali  Kabupaten  hulu  Sungai  Tengah  berada  pada  kategori  berimbang    3)  Trend kemandirian daerah mengalami perkembangan yang baik kecuali Kabupaten Banjar pada tahun 2015 dan 2016 berada dibawah  100 persen. 4) Trend efektivitas keuangan daerah pada tahun 2013 sampai 2016 cenderung trend positif ada 4 daerah dan yang cenderung mengalami arah trend negatif ada 8 daerah.
Kata Kunci : Kemandirian, Efektivitas, Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerataan merupakan isu penting yang harus diselesaikan pemerintah pusat, adanya wewenang  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  pemerintahan diharapkan dapat mengurus, dan meningkatkan potensi serta kesejahteraan masyarakat melalui otonomi didaerah masing-masing. Adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan membantu pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan daerah (Suparmoko, 2002).
Diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 32 Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Memberikan  perubahan  yang  mendasar  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  di Indonesia,  berdasarkan  dengan  kedua  undang  undang  tersebut  diharapkan  dapat mendorong berkembanganya  suatu  daerah,  melalui  otonomi  daerah  untuk  mengurus  daerahnya  masing- masing sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan potensi serta  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kepentingan  masyarakat  berdasarkan kewenangan  pemerintah  pusat,  desentralisasi,  dekonsentrasi,  Instansi  vertikal  dan  tugas pembatuan yang diatur berdasarkan pembagian tugas, kewenangan serta tanggung jawab antara rangakaian pemerintahan. Pembagian keuangan  pemerintah pusat antar daerah haruslah adil, demokratis,  transparan,  serta  efisien  sesuai  dengan  kebutuhan,  kondisi  dan  potensi  daerah tersebut.
Kemampuan  keuangan  daerah  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah  sangatlah penting, daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dilihat dari kemampuan dalam meningkatkan dan mengelola sumber pendapatan daerahnya yang digunakan untuk membiayai urusan  pemerintah  daerahnya.  Artinya  suatu  daerah  dapat  dikatakan  mandiri  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  dilihat  dari  pada  kinerja  dari  kemampuan  keuangan  daerah. Serta ketergantungan yang seminimal mungkin kepada pemerintah pusat dan menjadikan  PAD sebagai sumber utama  pendapatan keuangan daerah. (Halim, 2001) Ciri daerah yang mampu dalam  melaksanakan  otonomi  adalah  1)  suatu  daerah    mampu  dalam  memperoleh  sumber- sumber  keuangan,  mengelola  dan  menggunakannya  untuk  membiayai  kegiatan pemerintahan.2) mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat, dan menjadikan  PAD menjadi sumber pemasukan utama daerah.
Mengelola  dan  meningkatkan  sumber-sumber  PAD  merupakan  tantangan  dalam meningkatkan  pembangun  daerah  masing-masing,  kemampuan  daerah  otonom  dalam melaksanakan  pemerintahan  yang  mandiri  merupakan  suatu  capaian  yang  baik  dalam pemerintahan daerah. Ada beberapa hal yang dapat menghambat suatu daerah dapat mandiri,
yaitu lebih dominannya transfer pusat kedaerah,  BUMD kurang berperan dalam memberikan pemasukan  terhadap  Pendapatan  Asli  daearah,  terpokus  pada  tingginya  derajat  sentralisasi pada sektor pajak,  potensi pajak dan retribusi yang beragam, akan tetapi hanya sedikit yang dapat  dioptimalkan  sebagai  sumber  penerimaan,  dan  pemberian  subsidi  yang  lemah  dari pemerintah pusat.
Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  pemerintahan  perlu  mengetahui  kondisi keuangan daerahnya sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan  knerja  keuangan  yang  baik  akan  memberikan  dampak  baik  terhadap pembangunan didaerah. Dalam menganalisis kemampuan pengelolaan daerah dapat dilakukan dengan  cara  membandingkan  hasil  yang  dicapai  pada  periode  sekarang  dengan  periode sebelumnya atau dengan cara membandingkan kemampuan keuangan daerah dengan daerah yang lainnya yang masih dalam ruang lingkup wilayah tersebut. Dalam mengukur pengelolaan keuangan  daerah  bisa  dilakukan  dengan  beberapa  rasio  seperti:  Rasio  Kemandirian,  Rasio Efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi,  Rasio  Keserasian,  Rasio  Pertumbuhan,  dan  Rasio  Proporsi (Halim, 2007)
Rasio kemandirian daerah digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah.  Rasio  efektivitas  digunakan  untuk  mengukur seberapa besar pencapaian anggaran PAD. Kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD tidak menjamin  suatu  daerah  bisa  mandiri,  apabila  tidak  diimbangi  dengan  mengurangi ketergantungan dana pusat dan daerah. artinya efektivitas PAD dan Kemandirian daerah harus berjalan secara bersamaan untuk tecapainya suatu daerah yang mandiri.
Penelitian  serupa  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Dori  Saputra  2008  dengan  judul Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 berada pada rata-rata 6,5% masuk dalam kategori sangat rendah. Dan efektivtas PAD secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 berada pada rata-rata sebesar  109,8%  masuk  pada  kategori  efektif.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tersebut, peneliti ingin mengetahui kemampuan keungan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kemandirian daerah dan efektivitas. Maka peneliti mengambil judul “ Kemandirian Dan Efektivitas Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Rumusan  permasalahan:  1)  Bagaimanan  kondisi  kemandrian  daerah  dalam melaksanakan  otonomi    daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  2) Bagaimanan kondisi efektivitas Pendapatam Asli Daerah dalam melaksanakan otonomi  daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Bagaimanan  trend kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi  daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Bagaimana trend efektivitas Pendapatam Asli Daerah dalam melaksanakan  otonomi  daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan  penelitian  antara  lain:  1)    Mengetahui  kemandirian,  dan  efektivitas  dalam mendukung  pelaksanakan  otonomi  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan. 2) Mengetahui daerah mana yang memiliki kemampuan keuangan daerah tertinggi dan terendah  dalam  mendukung  pelakasanaan  otonomi  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Untuk mengetahui arah trend kemandirian daerah Kabupaten dan Kota Provinsi  Kalimantan  Selatan  dengan  tahun  dasar  2012.  4)  Untuk  mengetahui  arah  trend efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan  Selatan dengan tahun dasar 2012.
Manfaat penelitian antara lain: 1) Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, agar dapat  jadi  pertcmbangan  dalam  mengevaluasi  kebijakan  daerah  dengan  melihat  kondisi keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2) Kepada akademis, diharapkan  hasil  penelitian  dapat  menjadi  rujukan  bahan    penelitian,  sebagai  wawasan  dan pengetahuan  dalam  melihat  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mendukung  melaksanakan otonomi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Kepada masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kemampuan keuangan daerah dalam mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah
Menurut (Mardiasmo, 2004) otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya  berdasarkan kepentingan umum.  Otonomi daerah bertujuan  untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam rangka kesejahteraan, melalui peran  masyarakat, serta meningkatkan pengelolaan potensi daerah secacara maksimal dan bertanggung jawab, mengurangi beban campur tangan pemerintah pusat serta meberikan kesempatan kepada daerah untuk menjalakan pemerintahannya secara mandiri (Bastian, 2001). Keuangan Daerah
Ahmad  Yani  (Yani,  2009)  menjelaskan  keuangan  daerah  yaitu  semua  hak  dan kewajiban  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  termasuk  semua  bentuk  kekayaan  yang  sudah  diatur  dalam  undang-undang. Penyelengaraan  pemerintahan  pusat  dan  daerah  meupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan, pelimpahan wewenang serta pembiayaan dari pusat ke daerah dalam mendukung penyelengaraan otonomi daerah harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Efektivitas  dan  efesiensi  pengelolaan  sumber  daya  diharapkan  dapat  mendorong  keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarkat.

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Menurut Abdul Halim (Halim, 2004) menjelaskan APBD yaitu suatu rencana kegiatan daerah yang ditulis dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber dari penerimaan yang merupakan target minimal serta biaya batas maksimal untuk suatu periode anggaran. (Nurlan, 2008)  menyebutkan  struktur  dalam  APBD  yaitu  pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan pembiayaan daerah.

## Kemandirian Daerah
Menurut  (Halim,  2007)  Rasio  kemandirian  daerah  adalah  kemampuan  daerah  dalam membiayai penyelengaraan pemerintahan secara mandiri, dengan cara membandingkan PAD dengan pendapatan dari sumber lain, seperti batuan dari pusat dan pinjaman.  rumus sebagai berikut :
RRKD = 𝑃𝐴𝐷
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 x100
Semakin  tinggi  tingkat  persentasenya  semakin  besar  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  tersebut.  Daerah  dapat  dikatakan  mandiri  apabila  ketergantungan  terhadap dana  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  semakin  rendah,  dan  menjadikan  PAD  sumber  utama  dalam penerimaan daerah. Dalam mengukur tingkat kemampuan  daerah dapat dilihat pada tabel 1.1
Tabel 1.1 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0 % - 25 % Instruktif Rendah 25 % - 50 % Konsultif Sedang 50 % - 75 % Partisifatif Tinggi 75 % - 100 % Delegatif
Sumber : (Aryanto, 2011)

## Efektivitas Keuangan Daerah
Abdul  Halim  (Halim,  2007)  Rasio  Efektivitas  PAD  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  keuangan  daerah  dalam  merealisasi  PAD  yang  sudah  ditargetkan.  Dalam menghitung Rasio Efektivitas dapat digunakan rumus:
Rumus Rasio Efektivitas PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 x100%
Dalam mengukur tingkat rasio efektivitas dapat dilihat melalui kriteria pada tabel  1.2 dibawah ini
Tabel 1.2 Kriteria Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD Persentase < 100 % Tidak Efektif = 100 % Berimbang > 100 % Efektif
Sumber : Mohammad Mahsun (2009) dalam (Latifah, 2017)
Apabila persentase lebih dari besar dari 100 % maka dapat dikatakan efektif sedangan bila lebih kecil dari 100 % tidak efektif dan sama dengan 100 % berimbang
Trend Kemandirian Daerah Dan Efektivitas Keuangan Daerah
(Amin,  2000)  menjelaskan    trend  berfungsi  untuk  mengatahui  perkembangan  arah perusahaan.  Yaitu  dengan  menetapkan  tahun  dasar  dan  membandingkannya  dengan  tahun sesudahnya.  Tahun  dasar  dinyatakan  dengan  angka  100  persen  sehingga  angka  sesudahnya ditetapkan  berdasarkan  angka  dari  persentase  tahun  dasar.  Rumus  yang  digunakan  sebagai berikut:
Trend Kemandrian Daerah = 𝐾𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡1 𝐾𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡0 x100 Trend Efektiitas PAD = 𝐸𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡1 𝐸𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡0 x100
Apabila  angka  tahun  sesudahnya  lebih  besar  daripada  100  peresen  artinya  terjadi perkembangan  yang  baik.  Semakin  besar  persentase  yang  diperoleh  maka  perekembangan kemandirian suatu daerah semakin baik, sebaliknya apabila dibawah 100 persen artinya terjadi penurunan persenatase kemandirian daerah.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  serupa  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Dori  Saputra  2008  dengan  judul Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera  Barat  ,  hasil  penelitian  tersebut  antara  lain:  a.  Kemandirian  daerah,  secara  umum
berada dirata-rata rasio 7,3% tahun 2004, 7,5% tahun tahun 2015, 5,9% tahun 2006, 5,6% tahun 2007,  4,9%  tahun  2008,  5,7%  tahun  2009,  7,3%  tahun  2010,  7,6%  tahun  2011,  secara keseluruhan tahun 2004 sampai 2011 berada pada rata-rata 6,5% masuk kategori sangat rendah. b.    Efektivtas  PAD  secara  keseluruhan tahun  2004  sampai  2011    memiliki  rata-rata  sebesar 109,8%  masuk  kriteria  efektif.  3)  trend  kemandirian  daerah  secara  keseluruhan  tahun  2005 sampai 2011 berada pada rata-rata 95,3% artinya turun pada tahun dasar. 4) trend efektivitas PAD tahun 2005 sampai 2011 secara keseluruhan berada pada rata-rata 166,2% artinya naik pada tahun dasar.
Penelitian  yang  dilakukan  A.A.N.B.  Dwiranda  2006  dengan  judul  Efektivitas  dan Kemandirian  Keuangan  Daerah  Otonom  Kabupaten/Kota  di    Provinsi    Bali  Tahum  2002  – 2006.  Penelitian  ini menggunakan    rasio kemandirian  dan efektivitas  keuangan  daerah  serta rumus  trend  kemandirian  dan  efektivitas  keuangan  daerah.  Hasilnya  adalah  1.Tingkat kemandirian  daerah  ditujuh  kabupaten  masuk  kriteria  sangat  rendah,  kecuali  Denpasar  dan Bandung. 2. Tingkat efektivitas keuangan masuk kategori cukup efektif sampai dengan sangat efektif.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  diarahkan  untuk  menganalisis  tingkat  kemandirian,  efektivitas,  dan  trend kemandirian  dan  efektivitas  keuangan  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan pada tahun 2012-2016.

## Jenis Dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  dekriptif  kuantitatif,  dengan  cara  memberikan gambaran suatu keadaan dengan menggunakan data  angka sebagai  alat analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti meliputi anggaran realisasi keuangan daerah. Sumber data  penelitian diperoleh dari dinas Keuangan Daerah dan dinas/ instansi yang terkait.

## Teknik Pengumpul Data
Teknik  yang digunakan yaitu dokumentasi dengan cara mencatat dan mengolah data melalui Dinas Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber-sumber lain yang dapat  dipertanggungjawabkan  dan  Studi  Pustaka  untuk  mendapatkan  keterangan  yang  lebih jelas  melaui  literatur  sepeti  buku,  jurnal  serta  perundang-undangang  yang  berlaku.  dalam penelitian ini digunakan beberapa rasio-rasio untuk mengukur  kemampuan keuangan daerah melaui data realisasi anggaran sebagai berikut:

## a. Kemandirian Daerah
Mengetahui seberapa besar kemampuan  daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
RRKD =
𝑃𝐴𝐷
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 x100

## b. Efektivitas Keuangan Daerah
Efektivitas  dalam  keuangan  daerah  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar pencapaian anggaran PAD. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
Rumus Rasio Efektivitas PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 x100%

## c. Trend Kemandirian Daerah
Kemandirian  daerah  merupakan  indikator  penting  keberhasilan  pemerintah  daerah untuk menyelengarakan otonomi, Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan kemampuan daerahnya. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
Trend Kemandrian Daerah = 𝐾𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡1 𝐾𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡0 x100

## d. Trend Efeketivitas Keuangan Daerah
Dalam  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah,  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah dibuat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui arah perkembangan dari efektivitas PAD suatu  daerah. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
Trend Efektiitas PAD = 𝐸𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡1
𝐸𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑡0 x100

## Definisi Operasional Variabel
a. Rasio  kemandirian  daerah  adalah  kemampuan  untuk  membiayai  sendiri  kegiatan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerahnya dengan seminimal mungkin mengurangi dana dari sumber lain (Pendapatam Tranfer). Angka yang digunakan dalam bentuk satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.
b. Rasio  efektivitas  keuangan  daerah digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan daarah  dalam  merealisasi  PAD  yang  sudah  ditargetkan.  Angka  yang  digunakan  dalam bentuk satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.
c. Trend  kemandirian  daerah  memiliki  fungsi  untuk  melihat  arah  dari  perkembangan kemandirian  daerah.  Angka  yang  digunakan  berupa  satuan  rupiah  dan  hasil  yang dihasilkan dalam bentuk persen.
d. Trend  efeketivitas  keuangan  daerah  berfungsi  untuk  melihat  perkembangan  dari efektivitas keuangan daerah. Angka yang digunakan berupa satuan rupiah dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Provinsi  Kalimantan  Selatan  dengan  Ibu  Kota  Banjarmasin  merupakan  salah  satu bagian dari Pulau Kalimantan.  Provinsi Kalimantan Selatan terletak diantara 144 19’33” – 116 33’28” BT dan 1 21’49” – 1 10”14” LS dengan luas 37.377,53 m 2 dengan ketinggian diatas 25-100 meter diatas permukaan laut.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memilki jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 3.636.616 jiwa, kemudian pada tahun  2011  meningkat  menjadi  3.695.124  jiwa,  kemudian  meningkat  lagi  pada  tahun  2013 menjadi  3.790.071  jiwa  dan  pada  tahun  2014  sebesar  3.846.312  jiwa  dengan  rata  –  rata pertumbuhan penduduk sebesar  1,70 persen pertahun. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki total jumlah kecamatan sebanyak 152 dan 2.008 desa pada tahun 2015. Provinsi kalimantan Selatan memilki pertumbahan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 3,84 persen naik menjadi 4,38 persen pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 sebesar menjadi 5,29 persen.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Kemandirian Daerah
Bedasarkan  perhitungan  ada beberapa hal yang diketahui yaitu: 1) Kemandirian daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  secara  umum  berada  dirata-rata  rasio 6,73% tahun 2012, 8,66% tahun 2013, 11,18% tahun 2014, 10,90% tahun 2015, dan 10,19% tahun  2016.  Secara  keseluruhan  pada  tahun  2012  sampai  2016  berada  pada  rata-rata  9,53% masuk  dalam  kategori  rendah  sekali.    2)  Kota  Banjaramasin  memperoleh  perhitungan  rasio rata-rata  tertinggi  dari  tahun  2012-2016  yaitu  sebesar  16,86%  dibandingkan  dengan  daerah lain.  Akan  tetapi  masuk  dalam  kategori  rendah  sekali.  3)  Kabupaten  Tapin  memperoleh perhitungan rasio rata-rata terendah dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 5,15% dibandingkan dengan daerah lain. Berikut rinciannya pada tabel 1.3
Tabel 1.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Persen) Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata Banjarmasin 13,02 14,96 17,79 19,13 19,43 16,86 Banjarbaru 10,04 11,89 17,23 18,53 18,84 15,30 Barito Kuala 2,99 3,98 7,65 6,31 5,10 5,20 Banjar 13,57 18,42 15,03 12,97 12,47 14,49 Hulu Sungai Selatan 6,02 6,88 10,31 9,91 8,82 8,38 Balangan 3,76 4,43 7,34 5,5 4,84 5,17
Tanah Laut 7,66 9,22 12,56 12,61 11,42 10,69 Tanah Bumbu 6,21 9,05 10,94 10,24 8,62 9,01 Tapin 3,92 4,70 6,3 5,54 5,33 5,15 Hulu Sungai Tengah 5,57 6,40 10,52 8,12 8,28 7,77 Hulu sungai Utara 4,65 5,88 11,2 9,98 8,59 8,06 Kotabaru 5,31 9,23 9,49 11,98 10,96 9,39 Tabalong 4,84 7,55 9,07 10,98 9,84 8,45 Rata-Rata 6,73 8,66 11,18 10,90 10,11 9,53

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018
Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  kemampuan  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi kalimantan  Selatan  dalam  membiayai  sendiri  belanja  daerah  masih  sangat  rendah, tidak  ada peningkatan  yang  signifikan  terhadap  kemampuan  keuangan  daerah  tersebut  salah  satunya disebabkan  partisipasi  peran  masyarakat  yang  masih  kurang  berkontribusi  dalam meningkatkan  penerimaan  PAD.  Pajak  dan  retribusi  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan kemampuan  keuangan  daerah  secara  mandiri,  disamping  meningkatkan  penerimaan  daerah melalui  BUMD  dan    penerimaan  lainya.  Berdasarkan    penelitian    terdahulu  Dori  Saputra (2008),  tingkat  kemandirian  yang  rendah  menunjukan  suatu  pemerintah  daerah  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  kepada  pemerintah  pusat  dan  daerah,  sebaliknya  tingkat kemandirian  yang  tinggi  artinya  suatu  daerah  memiliki  kemampuan  keuangan  daerah  yang mandiri dalam membiayai belanja daerahnya. Pemerintah daerah harus mempunyai terobosan yang baik dalam meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada serta juga meningkatkan peran  serta  masyarakat  dalam  membangun  daerahnya  dan  mulai  mengurangi  tingkat kergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dengan terobosan yang  baik  dapat  memberikan  perubahan  bagi  daerah  sehingga  mampu  membiayai  belanja daerahnya secara mandiri.

## 2. Efektivitas Keuangan Daerah
Tabel 1.4
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Persen) Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata Banjarmasin 109,65  106,18  107,80 91,75 91,97 101,47 Banjarbaru 138,76  120,87  133,05  109,39  108,92 122,20 Barito Kuala 104,09  146,37  160,29  122,86  122,70 131,26 Banjar 140,05  115,29  105,83  105,09  118,75 117,00
Hulu Sungai Selatan 93,43 96,36 118,43  106,00  143,21 111,48 Balangan 140,12  155,25  142,67  133,83  161,04 139,39 Tanah Laut 140,94  131,62  142,32  123,31  117,34 131,11 Tanah Bumbu 124,61  130,90  122,72  108,02  122,16 121,69 Tapin 121,66  122,32  108,47  101,49 92,15 109,22 Hulu Sungai Tengah 107,46  100,00 94,46 101,31 96,99 100,04 Hulu sungai Utara 107,69  134,69  144,32  107,12  112,08 121,18 Kotabaru 85,29  124,14  108,22  136,44  104,21 111,66 Tabalong 87,37  102,03  101,39  108,75  118,88 103,69 Rata-Rata 115,47  122,00  122,30  111,95  116,18 117,58

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018
Dalam  tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan menjadi tidak efektif dengan kisaran dibawah 100%, Berimbang dengan berada kisaran 100%, dan efektif dikisaran diatas 100%. Berdasarkan perhitungan yang  dilakukan beberapa hal yang  diketahui yaitu:
1) Tingkat efektivitas PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum  berada  dirata-rata  rasio  115,47%  tahun  2012,  122,00%  tahun  2013,  122,30%  tahun 2014,  111,95%  tahun  2015,  dan  116,18%  tahun  2016,  secara  keseluruhan  pada  tahun  2012 sampai 2016 berada pada rata-rata 117,58% masuk dalam kategori efektif kecuali Kabupaten Hulu  Sungai  Tengah  berada  pada  kategori  berimbang  dengan  perhitungan  rata-rata  sebesar 100,04%. 2) Kabupaten Balangan memperoleh perhitungan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata tertinggi dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 139,39% dibandingkan dengan  daerah  lain.  3)  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  memperoleh  perhitungan  tingkat efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  rata-rata  terendah  dari  tahun  2012-2016  yaitu sebesar 100,04% dibandingkan dengan daerah lain. Yang masuk dalam kategori berimbang.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai 2016 secara  umum  masuk  dalam  kategori  efektif.  Ini  menunjukan  pemerintah  daerah  tersebut memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan target yang telah dibuat.

## 3. Trend Kemandirian Daerah
Tabel 1.5
Trend Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Persen) 2013 2014 2015 2016 Banjarmasin 114,90 136,63 146,92 149,23 Banjarbaru 118,42 171,61 184,56 187,64
Barito Kuala 133,11 255,85 211,03 170,56 Banjar 135,74 110,75 95,578 91,89 Hulu Sungai Selatan 114,28 171,26 164,61 146,51 Balangan 117,81 195,21 146,27 128,72 Tanah Laut 120,36 163,96 164,62 149,08 Tanah Bumbu 145,73 176,16 164,89 138,80 Tapin 119,89 160,71 141,32 135,96 Hulu Sungai Tengah 114,90 188,86 145,78 148,65 Hulu sungai Utara 126,45 240,86 214,62 184,73 Kotabaru 173,82 178,71 225,61 206,40 Tabalong 155,99 187,39 226,85 203,30 Rata-Rata 130,10 179,84 171,74 148,45

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018
Tahun dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tahun 2012 untuk melihat arah perkembangan  kemandirian  daerah  pada  tahun  2013  sampai  2016.  Apabila  angka  tahun berikutnya lebih besar daripada 100 persen arinya terjadi perkembangan yang baik. sebaliknya apabila  dibawah  100  persen  artinya  terjadi  penurunan  persentase  kemandirian  daerah. berdasarkan perhitungan yang dilakukan ada beberapa hal yang diketahui yaitu:
1) Trend kemadirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum berada dirata-rata rasio 130,10% tahun 2013, naik menjadi 179,84% tahun 2014, turun menjadi 171,74% tahun 2015, dan turun lagi menjadi 148,45% tahun 2016, secara keseluruhan pada tahun 2013 sampai 2016 trend kemandirin daerah berada pada rata-rata 157,53% artinya meningkat dibandingkan dengan tahun dasar. 2) Semua daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan  Selatan  mengalami  trend    positif  dibandingkan  tahun  dasar  kecuali  Kabupaten Banjar pada tahun 2015 dan 2016. Dan daerah yang terus mengalami trend peningkatan adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sedangkan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong juga mengalami trend yang baik akan tetapi pada  tahun  2016    mengalami  penurunan.  3)  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan yang cenderung mengalami trend penurunan kemandirian daerah adalah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun mengalami penurunan, daerah Kabupaten dan Kota tersebut mengalami trend yang positif dibandingkan tahun dasar.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  dijelaskan  trend kemandirian  Kota/ Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 sampai 2016 secara umum berada pada rata-rata 157,53%. Ada peningkatan kemandirian  daerah yang signifikan
dibandingkan  dengan  tahun  2012,  menunjukan  pemerintah  daerah  tersebut  memiliki  arah perkembangan yang baik dalam meningkatkan kemandiran daerahnya.
4. Trend Efektivitas Keuangan Daerah
Tabel 1.6
Trend Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Persen) Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 Banjarmasin 96,83 98,31 83,67 83,87 Banjarbaru 87,10 95,88 78,83 78,49 Barito Kuala 140,61 153,99 118,03 117,87 Banjar 82,32 75,56 75,03 84,79 Hulu Sungai Selatan 103,13 126,75 113,45 153,28 Balangan 110,79 101,81 95,51 114,93 Tanah Laut 93,38 100,97 87,49 83,25 Tanah Bumbu 105,04 98,48 86,68 98,03 Tapin 100,54 89,15 83,42 75,74 Hulu Sungai Tengah 93,057 87,90 94,27 90,25 Hulu sungai Utara 125,07 134,01 99,47 104,07 Kotabaru 145,55 126,88 159,97 122,18 Tabalong 116,77 116,04 124,47 136,06 Rata-Rata 107,70 108,13 100,02 103,29

## Sumber: Data diolah dalam penelitian ini, 2018
Tahun  dasar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  tahun  2012  yang  digunakan untuk  melihat  arah  perkembangan  efektivitas  PAD  pada  tahun  2013  sampai  2016.  Apabila angka  tahun  berikutnya  lebih  besar  daripada  100  persen  arinya  terjadi  perkembangan  yang baik. sebaliknya apabila dibawah 100 persen artinya terjadi penurunan persenatase efektivitas PAD. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan ada beberapa hal yang  diketahui yaitu:
1)  Trend  efektivitas  keuangan  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan  secara  umum  berada  dirata-rata  rasio  107,70%  tahun  2013,  naik  menjadi  108,13% tahun 2014, turun menjadi 100,02% tahun 2015, dan naik menjadi 103,29% tahun 2016, secara keseluruhan pada tahun 2013 sampai 2016 trend efektivitas keuangan daerah berada pada rata- rata 104,78% artinya meningkat dibandingkan dengan tahun dasar. 2) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tingkat efektivitas PAD nya  terus mengalami trend positif dibandingkan tahun dasar adalah Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan,  Kabupaten  Kotabaru  dan  Kabupaten  tabalong,  sedangkan  Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 akan tetapi meningkat pada tahun 2016. 3) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
yang  cenderung  mengalami  trend  negatif  adalah  Kota  Banjarmasin,  Kota  Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  dijelaskan  trend efektivitas  Kabupaten/  Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2013  sampai  2016  secara umum  berada  pada  rata-rata  104,78%.  Ada  peningkatan  efektivitas  keuangan  daerah dibandingkan  dengan  tahun  2012,  walaupun  tidak  signifikan  ini  menunjukan  pemerintah daerah  tersebut  memiliki  arah  perkembangan  yang  baik  dalam  meningkatkan  kinerja keuangannya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Rasio  kemandirian  daerah  pada  tahun  2012  sampai  2016  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  secara  umum  masuk  dalam  kategori  sangat  rendah.  Artinya ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi ini diakibatkan penerimaan PAD yang masih rendah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dari pajak dan retribusi daerah. Daerah Kabupaten dan Kota yang memperoleh  perhitungan rasio kemandirian  daerah  tertinggi  adalah  Kota  Banjarmasin,  sedangkan  Kabupaten  Tapin memperoleh perhitungan rasio rata-rata terendah. Trend kemandirian secara umum  pada tahun 2013  sampai  2016  berada  pada  rata-rata  157,53%  artinya  meningkat  dibandingkan  dengan tahun dasar. Trend yang cenderung mengalami peningkatan adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sedangkan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong juga mengalami trend yang baik akan tetapi pada tahun 2016  mengalami penurunan.  Sedangkan  trend  kemandirian  daerah  yang  mengalami  penurunan  adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun mengalami penurunan daerah Kabupaten dan Kota tersebut mengalami kemandirian daerah yang positif dibandingkan tahun dasar.
Rasio Efektivitas PAD Pada tahun 2012 sampai 2016 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum masuk kategori yang efektif, ini menunjukan tingkat kinerja pemerintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota dalam merealisasikan  pontensi  riil  Pendapatan  Asli Daerah  dibandingkan  dengan  target  penerimaan  sudah  sangat  baik.  Daerah  Kabupaten  dan Kota  yang  memperoleh  perhitungan  rasio  efektivitas  PAD  tertinggi  adalah  Kabupaten Balangan, sedangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperoleh perhitungan rasio rata-rata terendah. Trend efektivitas PAD secara umum pada tahun 2013 sampai 2016 berada pada rata- rata  104,78%  artinya  meningkat  dibandingkan  dengan  tahun  dasar.  Trend  efektivitas  yang
mengalami trend positif dibandingkan tahun dasar adalah Kabupaten Barito Kuala Kabupaten, Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong, sedangkan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dan  Kabupaten  Balangan  sempat  mengalami penurunan  pada  tahun  2015  akan  tetapi  meningkat  pada  tahun  2016.  Sedangkan  trend efektivitas  yang  cenderung  mengalami  trend  negatif  adalah  Kota  Banjarmasin,  Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai tengah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dianalisis  serta  kesimpulan-kesimpulan, maka Saran yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan ataupun kepada peneliti selanjutnya adalah:
1. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam merencanakan dan reaIisasi target APBD perlu mempertimbangan rasio kemandirian daerah dan efektivitas PAD  sehingga  dapat  menjadi  tolak  ukur  dalam  keberhasilan  pemerintah  suatu  dalam melaksanakan pembanguan didaerah.
2. Peningkatan  PAD  harus  terus  dilakukan  seiring  dengan  penetapan  besaran  dana pemerimbangan  yang diterima dari pusat. artinya seiring peningkatan PAD pemerintah daerah harus terus mengupayakan mulai mengurangi tingkat ketergantungan kepada dana trasnfer baik pusat dan daerah.
3. Dalam  menyusun  dan  merealisasikan  APBD  sebaiknya  perlu  memperhatikan  potensi sumber daya yang ada, serta pola perkembangan kemampuan keuangan daerahnya agar lebih terarah dan terstrukur sehingga menuju daerah yang lebih baik.
4. Meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat dalam berkontribusi dalam membangun daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat membantu  meningkatkan target serta realisasi PAD nya.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian serta menambah  perhitungan  rasio  lainnya  yang  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dalam menyusun serta merealisasikan anggaran menjadi lebih baik.

## Keterbatasan Penelitian
Peneliti terus berupaya untuk merancang serta mengembangkan  penerlitian ini menjadi lebih  baik,  namun  masih  banyak  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yang  kedepanya  bisa diperbaiki antara lain:
1. Ruang  lingkup  hanya  meneliti  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  kalimantan  Selatan, sehingga belum dapat melihat secara penuh kemampuan keuangan daerah  secara nasional.
2. Penelitian  yang  dilakukan  hanya  terpokus  kepada  rasio  kemandirian  daerah  dan  rasio efektivitas PAD sehingga masih memiliki keterbatasan dalam mengukur kinerja keuangan daerah  secara  menyeluruh.  Selanjutnya  diharapkan    dalam  penelitian  kedepannya  juga menggunakan rasio-rasio lainnya sebagai alat analisis penelitian.
3. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan data PAD murni, sehingga masih memiliki keterbatasan dalam menghitung secara menyeluruh kemampuan  Kabupaten dan Kota di Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Diharapkan  kedepanya  kepada  peneliti  selanjutnya  juga memaksukan  instrument  PAD  bagi  hasil  untuk  mengetahui  secara  menyeluruh kemampuan keuangan daerah.

## DAFTAR REFERENSI
A.A.N.B.  Dwirandra.  (2006).  Efektivitas  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Otonom Kabupaten/Kota di Proponsi Bali Tahun 2002-2006 (Skripsi). Universitas Udayana Bali
Amin, W. T. (2000). Dasar Dasar Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Aryanto,  R.  (2011).  Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera. Jurnal Ilmiah IAIN Raden Fatah Palembang Vol III No 2 .
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia . Yogyakarta: BPFE.
Dori, Saputra (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Artikel Imilah Universitas Negeri Padang
Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salema Empat.
Latifah,  J.  (2017). Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dalam  Menunjang  Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tapin. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mudrajad, K. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan Strategis dan Peluang. Jakarta: Airlangga.
Nurlan, D. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks.
Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Yani,  A.  (2009). Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.