## PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN BOGOR
(The Role of Culture and Tourism Agency of Bogor District in Ecotourism Development)
T RI R
AHAYUNINGSIH 1) DAN E.K.S. H ARINI M UNTASIB 2)
1) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB PO Box 168, Bogor 1600, Indonesia
2) Bagian Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, PO Box 168, Bogor 1600, Indonesia
Diterima 25 Oktober 2011/Disetujui 24 April 2012

## ABSTRACT
Bogor district have a good potential of ecotourism, but recently only a few sites were developed and known by community. One of the keys to success is active participation of the stakeholders involved, particularly the Culture and Tourism Agency (CTA) of Bogor District, in introducing and offering the existing ecotourism potential.  This research was conducted to identify the role of CTA of Bogor District in the development of ecotourism in Bogor.  Data on action taken and policy issued by the CTA were collected through participative observation and in-depth interview using interview guidance.    The  result  showed  that the  Agency  had  actively  participated  in  the  ecotourism development  of  Bogor  District,  and  built  cooperation  or partnership with various stakeholders.  However, the Agency’s policy should be synchronized with the policy of other stakeholder in the ecotourism development of Bogor District.
Keyword: Department of Culture and Tourism - Bogor district, Role, Development, Ecotourism.

## ABSTRAK
Kabupaten Bogor memiliki potensi ekowisata yang tinggi, namun saat ini hanya beberapa lokasi yang telah dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat.  Salah  satu  penentu  keberhasilan  adalah  peran  aktif  para  pihak,  antara  lain  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Disbudpar)  Kabupaten Bogor,  dalam  memperkenalkan  dan  menawarkan  potensi  ekowisata  yang  ada.    Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  peran  Disbudpar Kabupaten  Bogor  dalam  pengembangan  ekowisata  Bogor.    Data  mengenai  kegiatan  yang  telah  dilakukan  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Disbudpar Kabupaten Bogor didapatkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan panduan wawancara.  Disbudpar Kabupaten Bogor  didalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  telah  melakukan  peran-aktif  untuk  mengembangkan  ekowisata  Kabupaten  Bogor  pada khususnya,  serta  menjalin  kerjasama  atau  kemitraan  dengan  berbagai  pihak.    Langkah-langkah/kebijakan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Bogor  harus  disinergikan  dengan  langkah-langkah/kebijakan  dari  instansi  (stakeholder)  lain  dalam  upaya  pengembangan  ekowisata Kabupaten Bogor.
Kata kunci: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Kabupaten Bogor, Peran, Pengembangan, Ekowisata.

## PENDAHULUAN
Pariwisata  memegang  peranan  penting  dalam pembangunan Indonesia  karena didukung oleh kekayaan alam, keanekaragaman hayati flora dan fauna, peninggalan  sejarah  serta  keanekaragaman  budaya. Semua kekayaan tersebut merupakan potensi wisata yang sangat  besar.    Sebagai  negara  kepulauan,  maka  potensi wisata  tersebut  menyebar  hampir  di  seluruh  wilayah nusantara  Indonesia.    Kegiatan  pariwisata  yang  umum berkembang di Indonesia adalah kegiatan wisata alam.
Kabupaten  Bogor  mempunyai  potensi  ekowisata yang  cukup  besar,  namun  sampai  saat  ini  baru  beberapa lokasi yang dikembangkan dan diketahui oleh masyarakat.    Padahal  lokasi  wisata  alam  di  Kabupaten Bogor  tersebut  sebenarnya  tersebar  di  hampir  semua wilayah  seperti  wilayah  Puncak,  Bogor  Barat,  Bogor Timur  dan  Bogor  Utara.    Wilayah  Bogor  yang  sudah cukup  dikenal  oleh  masyarakat  sebagai  lokasi  wisata adalah Puncak, sedangkan lokasi yang lain belum dikenal luas bahkan ada yang belum dikenal sama sekali.
Besarnya  potensi  wisata  di  Kabupaten  Bogor tersebut  sebenarnya    menjadi    peluang  yang  besar  pula bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  untuk  dapat mengembangkannya sebagai modal pembangunan dalam meningkatkan  ekonomi  daerahnya.  Salah  satu  faktor penentunya  adalah  keterlibatan  atau  peran  aktif  dari berbagai  pihak,  terutama  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Bogor  sebagai  unit  organisasi pemerintah  daerah  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  dalam  pengelolaan  pembangunan  pariwisata daerah.    Pertanyaannya,  seberapa  jauh  peran  yang dimainkan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dari  Pariwisara Kabupaten Bogor di dalam pengembangan ekowisata dan bagaimana  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi dalam  pengembangan  ekowisata  tersebut  di  Kabupaten Bogor.    Berdasarkan  pemikiran  itu,  penelitian  ini dilaksanakan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui peran Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bogor didalam pengembangan ekowisata, dan (2) permasalahan dan  kendala  pengembangan  ekowisata  di  Kabupaten Bogor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bogor selama  2  (dua)  bulan,  Juli  sampai  Agustus  2011. Peralatan  yang  digunakan  adalah  panduan  wawancara semi  terstruktur,  perekam  audio,  alat  tulis,  dan  kamera digital.
Data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder mengenai langkah-langkah dan  kebijakan  apa  saja  yang  telah  diambil  oleh  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bogor  dalam upaya  mengembangkan  ekowisata  di  Kabupaten  Bogor. Data  dikumpulkan  secara  langsung  dari  responden melalui  observasi  partisipasi,  wawancara  mendalam ( indepth  interview )  dengan  menggunakan  panduan pertanyaan.    Data  yang  terkumpulkan  dianalisis  secara deskriptif  mengenai  langkah-langkah  dan  kebijakan pengembangan  ekowisata  dari  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Bogo,  serta  permasalahan  dan kendala yang dihadapi.

## HASIL PENELITIAN

## Peran dan Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor
Dilihat  dari  struktur  organisasi  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  (Gambar
1),  maka  bagian  yang  bertanggung  jawab  dalam pengembangan  ekowisata  adalah  Bidang  Sarana  Wisata, Seksi  Aneka  Sarana  Wisata.  Berdasarkan  uraian  tugas pokok  dan  fungsinya,  maka  Seksi  Aneka  Sarana  Wisata mempunyai tugas antara lain:
a) Menggali/mengembangkan kegiatan
wisata,
mencakup  (i)  Wisata  tirta,  (ii)  Angkutan  wisata,  (iii) Kawasan wisata, dan (iv) ekowisata.
b) Mengembangkan/membangun  pariwisata  berbasis masyarakat  (desa-desa  wisata),  desa  adat,  desa kerajinan dan desa pertanian/perkebunan.
Secara  spesifik,  paling  sedikit  ada  5  rincian  Tugas Pokok  dan  Fungsi  (TUPOKSI)  Seksi  Aneka  Sarana Wisata di bawah Bidang Sarana Wisata sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis di bidang Aneka  Wisata  (Wisata  tirta,  pondok  wisata, homestay, kawasan wisata dan angkutan wisata).
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pariwisata  berbasis  masyarakat  (ekowisata  dan  desa wisata).
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan pelayanan.
4. Melaksanakan  penyusunan  petunjuk  pelaksanaan teknis/ kriteria atau pedoman pembinaan.
5. Melaksanakan pengumpulan dan olah data.
Gambar 1  Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
KEPALA DINAS BIDANG KEBUDAYAAN SEKSI KESENIAN SEKSI BUDAYA SEKSI KOMUNITAS BUDAYA BIDANG JASA & ODTW
SEKSI JASA WISATA
SEKSI OBYEK & DAYA TARIK
WISATA REKREASI &
HIBURAN
UMUM

## BIDANG SARANA WISATA

## SEKSI AKOMODASI
SEKSI RESTORAN &
RUMAH
MAKAN
SEKSI ANEKA
SARANA WISATA BIDANG PROMOSI & PEMASARA N

## SEKSI BAHAN
PROMOSI SEKSI PAMERAN, EVENT, & PERISTIWA PARIWISATA SEKSI KEMITRAAN & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

## SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM &
PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

## Upaya yang telah dilakukan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas kebudayaan  dan  pariwisata  (DKP)  Kabupaten  Bogor, diketahui  bahwa  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya  (TUPOKSI)  tersebut  di  atas,  maka  DKP  telah mengambil  paling  tidak  tiga  langkah/kebijakan  dalam pengembangan  pariwisata.  Ketiga  rumusan  langkah/ kebijakan tersebut, meliputi:
a. Peningkatan  koordinasi  antar stakeholder (birokrasi, pemangku  Taman  Nasional,  TWA,  BKSDA,  Perum Perhutani  dan  Perguruan  Tinggi,  serta  LSM  dan pelaku  usaha)  dalam  pengembangan  ekowisata  dan Community Based Tourism (CBT)
b. Pengembangan produk ekowisata/CBT.
c. Penyusunan dan strategi promosi ekowisata/CBT.
Mengacu  pada  langkah-langkah/kebijakan  tersebut, DKP  juga  telah  merumuskan  rencana  untuk  melangkah- lanjuti  upaya  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten Bogor, sebagai berikut:
a. Penyelarasan  antara  rencana  program  yang  diajukan dengan dana APBD yang tersedia.
b. Upaya  peningkatan  pemahaman  tentang  ekowisata dan  pariwisata  berbasis  masyarakat  di  kalangan birokrasi.
c. Menyiapkan  upaya  untuk  segera  terbentuknya  Tim Koordinasi Ekowisata di daerah.
Meskipun  langkah/kebijakan  dan  rumusan  rencana tindak  lanjut  telah  dilakukan,  namun    ternyata  sampai saat  pelaksanaan  penelitian  ini,  ketiga  rencana  tersebut belum  terealisasi  secara  nyata  di  dalam  pelaksanaan kegiatannya.    Hal  ini  terjadi  terutama  karena  tidak adanya  kesinambungan  dukungan  baik  dari  segi pengambil kebijakan  maupun anggaran  yang disediakan, padahal lazimnya suatu rencana kerja dapat dilaksanakan
apabila  ada  dukungan  nyata  dari  berbagai  pihak  dan tersedianya dukungan anggaran yang cukup.

## Permasalahan dan Kendala dalam Pengembangan Ekowisata
Hasil  identifikasi  permasalahan  dan  kendala  yang dihadapi  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Bogor  dalam  melangkah  lanjuti  rencana pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor, ditemukan  paling  tidak  ada  lima  permasalahan  atau kendala yang dipandang penting, sebagai berikut :
a) Skema keuangan . Fakta menunjukkan bahwa perumusan  rencana  ternyata  tidak  diikuti  dengan penyediaan  atau  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan rencana tersebut. Akibatanya tidak ada kesinambungan  antara  rencana  dan  pelaksanaan kegiatan/program. Artinya apabila rencana yang telah disepakati  namun  tidak  diikuti  dengan  pengusulan dan penyediaan anggarannya di dalam   APBD, maka program atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Dengan kalimat lain skema keuangan atau penganggaran  menjadi  kendala  utama  dari  berjalan atau tidaknya suatu rencana pengembangan pariwisata. Adapun skema usulan anggaran program/kegiatan  pengembangan  ekowisata  seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
b) Persepsi  para  pihak .  Pemahaman  ekowisata  dan pariwisata  berbasis  masyarakat  di  kalangan  birokrasi masih  kurang.  Oleh  karena  itu  masih  perlu  dibangun dan  disosialisasikan  kepada  para  pihak  tentang pembangunan pariwisata (filosofi), dan pembangunan pariwisata untuk mensejahterakan masyarakat (CBT). Persepsi  yang  tidak  sama  dari  para  pihak  merupakan salah  satu  kendala  yang  menyebabkan  penerimaan dan  dukungan  dari  para  pihak  khususnya  birokrat terhadap  upaya  pengembangan  pariwisata  menjadi rendah.
Gambar 2  Skema usulan anggaran program/kegiatan pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor.
Usulan bidang/seksi Kepala Dinas Program Bidang/Seksi
Bappeda Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kab.
Bogor Tim Anggaran/Dewan Penentuan skala prioritas Tidak Setuju plafon anggaran dinas Tidak Setuju Final
c) Pasar .  Berkembangnya  ekowisata  antara  lain  sangat ditentukan  oleh  ada  tidaknya  pasar  atau  permintaan. Sejauh ini dapat dinyatakan bahwa informasi tentang pasar  ekowisata  di  Kabupaten  Bogor  khususnya belum tersedia. Oleh karena itu diperlukan suatu studi khusus  yang  melakukan  analisis  pasar  ( market analysis )  untuk  mengetahui  sumber  pariwisata  dan segmen  pasar  dari  ekowisata  atau  pariwisata  di Kabupaten Bogor.
d) Dukungan .  Belum  atau  tidak  berjalannya  rencana program/krgiatan  pengembangan  pariwisata  karena rendahnya  dukungan  penganggaran  dan  fokus kebijakan khususnya untuk ekowisata dan pemberdayaan masyarakat.
e) Koordinasi . Kurang adanya koordinasi antar stakeholder,  dan  jaringan  ekowisata  merupakan permasalahan atau kendala lain yang dihadapi  dalam pengembangan pariwisata.

## Hubungan Antar Instansi dalam  Pengembangan Ekowisata Kabupaten Bogor
Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  (DKP)  Kabupaten  Bogor sebagai  instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam pengembangan  pariwisata  telah  dan  selalu  menjalin komunikasi  dengan  berbagai  pihak  dalam  upaya mengembangkan  ekowisata  di  Kabupaten  Bogor. Beberapa  cacatan  di  bawah  ini  dapat  menjadi  bukti tentang  upaya  membangun  jalinan  komunikasi  yang sudah dilakukan oleh DKP, antara lain:
a. Daerah .  Dalam  lingkup  wilayah  kerja  di  daerah, maka DKP Kabupaten Bogor telah melakukan upaya koordinasi  dengan  stakeholder  yang  terkait  dengan ekowisata  di  dalam  lingkup  wilayah  Kabupaten Bogor.  Koordinasi  antara  lain  dilakukan  dengan manajemen  taman  nasional,  Perum  Perhutani,  Dinas Kehutanan dan perguruan tinggi.
b. Instansi/Kementerian lain . Komunikasi juga dilakukan  dengan  instansi/kementerian  lain  dalam bentuk  kegiatan  Pelatihan  Penyusunan  Produk  dan Strategi  Promosi  Ekowisata  yang  melibatkan  pihak Taman  Nasional  Gunung  Gede  Pangrango  (TNGP), TN  Gunung  Halimun  Salak  (TNGHS),  dan  Forum Ekowisata Jawa Barat dan Indecon.
c. Swasta/Dunia  Usaha. Komunikasi  dan  kerjasama juga dilakukan pihak DKP dengan pihak swasta/dunia usaha,  antara  lain  dalam  bentuk  kegiatan  Pelatihan dan  Penyusunan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat (desa wisata).
d. LSM  (Lembaga  Swadaya  masyarakat). Kerjasama dengan  LSM  dilakukan  dengan  turut  aktif  dalam Forum Ekowisata seperti kegiatan Indecon, dan IEBF ( International  Ecotourism  Business  Forum )  yang merupakan kalender tahunan.
e. Pihak-pihak lain . Menggandeng Lembaga Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Pancasila  dalam
pengembangan  Desa  Wisata  Taman  Sari  dan Tenjolaya,  dan Desa Wisata Cisarua dan Leuwiliang.
Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten  Bogor  dengan  para  pihak  yang  lain  secara formal  di  tingkat  teknis  sampai  pada  saat  penelitian  ini dilaksanakan  diketahui  belum  ada.   Meskipun  demikian, dalam  tahapan  proses  untuk  pengembangan  ekowisata sebenarnya  telah  dilakukan  upaya  komunikasi  dan koordinasi  untuk  membangun  kesesuaian  produk  dan pasar ekowisata di daerah Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Selain itu juga telah dilakukan upaya  untuk  membangun pemahaman tentang ekowisata di kalangan birokrasi dan masyarakat.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  terkait dengan  sinergitas  langkah/kebijakan  antara  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan  instansi-instansi lain yang  terkait  dengan  pengembangan  ekowisata  masih perlu  ditingkatkan  melalui  koordinasi  formal  maupun informal.  Sinergitas  langkah/kebijakan  juga  perlu dibangun  secara  informal  dengan  beberapa  pihak  lain yang  memberikan  perhatian  dan/atau  berperan  aktif didalam  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Bogor, seperti  Forum  Ekowisata,  Indecon,  IPB, Bogor  Tourism Community (BTC) dll.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa secara  umum  peran  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten  Bogor  sebagai  instansi  pemerintah  yang bertanggung  jawab  langsung  terhadap  pengembangan pariwisata belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan  lagi  pada  masa  mendatang  agar  posisi  atau status  ekowisata  didalam  kerangka  pembangunan diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  fokus  perhatian pembangunan  pariwisata  daerah  Kabupaten  Bogor.    Ini berarti  bahwa  harus  ada  upaya  keras  untuk  menjadikan ekowisata sebagai salah satu prioritas pilihan program/kegiatan pembangunan pariwisata yang bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan  yang  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  nyata  bagi  peningkatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  telah melakukan peran-aktif untuk mengembangkan ekowisata  Kabupaten  Bogor  pada  khususnya,  serta menjalin  kerjasama  atau  kemitraan  dengan  berbagai pihak.
2. Langkah-langkah/kebijakan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Bogor  harus  disinergikan dengan  langkah-langkah/kebijakan  dari  instansi (stakeholder)  lain  dalam  upaya  pengembangan ekowisata Kabupaten Bogor.
3. Ada  beberapa  permasalahan  atau  kendala  yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor, yakni: (a) tidak tersedianya skema keuangan  (penggaran),  (b)  masih  rendah  atau  tidak
sama  persepsi  para  pihak,  (c)  pasar,  (d)  rendahnya dukungan  para  pihak  dan  koordinasi  yang  belum berjalan efektif.
4. Untuk meningkatkan upaya pengembangan ekowisata ke  depan,  maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu dilakukan, yakni: (a) Koordinasi dan kerjasama lebih intensif dengan para pihak/instansi lain, (b) penelitian lanjutan mengenai tata kelola ekowisata di Kabupaten Bogor  sebagai  dasar  didalam  melakukan  perbaikan dan  peningkatan  tata  kelola  ekowisata  yang  baik ( Good Ecoturism Governance ).

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bogor.
2010.  Kebijakan  dan  aplikasi  ekowisata  di Kabupaten Bogor. Prosiding Workshop Tata Kelola Ekowisata  16  Agustus  2010.  Bogor:  Institut Pertanian Bogor (IPB).
Kementerian  Dalam  Negeri.  2009.  Permendagri  No.  33
Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pengembangan Ekowisata  di  Daerah.  Jakarta:  Kementerian  Dalam Negeri.
Muntasib,  E.K.S.  Harini.  2010a.  Tata  kelola  ekowisata.
Malakah  disampaikan  pada  Workshop  Tata  Kelola Ekowisata  16  Agustus  2010  di  Kampus  IPB Baranangsiang.  Bogor:  Institut  Pertanian  Bogor (IPB).
Muntasib,  E.K.S.  Harini.  2010b.  Mekanisme  hubungan para  pihak  dalam  pengelolaan  ekowisatadDaerah (aplikasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  33 Tentang  Pedoman  Pengembangan  Ekowisata  di Daerah).  Makalah  disampaikan  dalam  rangka “Bimbingan  Teknis  (Bintek)  Pengembangan Ekowisata  Daerah,  21-22  Juli  2010,    dilaksanakan oleh  Kementerian  Dalam  Negeri    di  Hotel  Mirah Bogor.
Muntasib,  E.K.S.  Harini.  2010c.  Mekanisme  hubungan para  pihak  dalam  pengelolaan  ekowisata  daerah.
Makalah disampaikan
dalam Seminar “Pengembangan  Ekowisata  Taman  Nasional Sebangau: Sinergitas Mewujudkan Taman Nasional Sebangau  sebagai  Pintu  Gerbang  Ekowisata Kalimantan  Tengah”  tanggal  5  Agustus  2010, dilaksanakan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Sebangau di Hotel Aquarius Palangkaraya.