Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.87-104,DOI: 10.15408/jch.v4i1.2578 .2016.4.1.87-104 -------------------------------------------------------------------------------------------------

## CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN KONSEP DEMOKRASI
(Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015) 

## Wafia Silvi Dhesinta
Magiter Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta E-mail: silviwafia@rocketmail.com DOI: 10.15408/jch.v4i1.2578
Abstract: Polemic single candidate in the elections simultaneously in 2015 is believed to be due to a number of political parties are reluctant to carry the champion. Implementation of  the  elections  with  a  single  candidate  in  areas  including  Blitar  keep  running  after  the decision  of  the  Constitutional  Court.  Election  implementation  process  simultaneously  in Blitar  still  have  problems  such  as  lack  of  socialization  conducted  by  the  Election Commission on procedures for the voting process. Stretching the elections simultaneously also  minimal  participation,  because  some  residents  chose  deliberately  not  to  excuse prospective figure that is incompatible with his conscience, the majority felt the absence of competition in the elections. Assessment of undemocratic elections with a single candidate is interesting given that the concept of democracy developed by the experts is the ability to choose political leaders during the election.
Keywords: Democracy, Regional Head Election, Single Candidate
Abstrak: Polemik  calon  tunggal  pada  pilkada  serentak  2015  diyakini  lantaran  sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya. Pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di daerah-daerah  diantaranya  Kabupaten  Blitar  tetap  berjalan  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi.  Proses  pelaksanaan  pilkada  serentak  di  Blitar  masih  memiliki  permasalahan seperti  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPUD  tentang  tata  cara  proses pemungutan suara. Geliat pilkada serentak juga minim partisipasi, karena beberapa warga sengaja  tidak  memilih  dengan  alasan  calon  figur  yang  ada  tidak  cocok  dengan  hati nuraninya,  sebagian  merasa  tidak  adanya  kompetisi  dalam  pilkada.  Penilaian  mengenai tidak  demokratisnya  pemilu  dengan  calon  tunggal  merupakan  hal  menarik  mengingat konsep  demokrasi  yang  dikembangkan  para  ahli  adalah  kemampuan  untuk  memilih pemimpin politik pada masa pemilihan berlangsung.
Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal
 Naskah  diterima:  25  April  2016,  direvisi:  26  April  2016,  disetujui  untuk  terbit:  24  Mei 2016.

## Pendahuluan
Konfigurasi  politik  yang  bergulir  pada  akhir  kepemimpinan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdampak krusial terhadap proses otonomi daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 pada akhir jabatannya  menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang  dilaksanakan  secara  tidak langsung  atau  melalui  pemilihan  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Praktis,  UU  tersebut  menuai  banyak  resistensi  dari berbagai  kalangan,  terutama  oleh  masyarakat  yang  tidak  menginginkan  lagi praktik  demokrasi  yang  lemah  seperti  yang  pernah  terjadi  selama pemerintahan  Soeharto  di  bawah  rezim  orde  baru  yang  otoriter.  Menanggapi disahkannya  UU  tersebut,  Presiden  SBY  pada  2  Oktober  2015  kemudian mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota. Penerbitan  Perppu  tersebut  tidak  sedikit  menimbulkan  kritikan  terkait  makna keadaan genting dan hal ikhwal yang memaksa. 1 Namun terlepas dari kondisi tersebut,  Presiden  SBY  mengeluarkan  Perppu  No.  1  Tahun  2014  dengan pertimbangan  untuk  menyelenggarakan  proses  pemihan  kepala  daerah  yang lebih  baik  lagi.  Substansi  di  dalamnya  mengatur  uji  publik  kepala  daerah, penghematan  dan  pemotongan  anggaran,  pembatasan  kampanye,  dan beberapa  perbaikan  lain  seperti  terselenggaranya  asas  akuntabilitas  dalam pelaksanaan  pilkada. 2 Perppu  No.  1  Tahun  2014  selanjutnya  disetujui  oleh parlemen dengan ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian dilakukan  perubahan  menjadi  UU  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pilihan  untuk  melangsungkan  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  tidak  terlepas  dari  norma  yang  termaktub  dalam  Pasal  18  ayat  (4)
1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 memuat persyaratan tentang perlunya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  dengan  ketentuan  antara  lain  (a) Adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  untuk  menyelesaikan  masalah  bantuan  hukum  secara  cepat berdasarkan  undang-undang;  (b)  Undang-undang  yang  dibutuhkan  tersebut  belum  ada  sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (c) Kekosongan hukum tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  membuat  undang-undang  secara  prosedur  biasa  karena akan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  sedangkan  keadaan  yang  mendesak  tersebut  perlu kepastian untuk diselesaikan.
2 Kritikan muncul terkait sikap SBY yang tidak seharusnya mengeluarkan Perppu Nomor 1  Tahun  2014  karena  Presiden  berdasarkan  kewenangannya  dapat  menggunakan  hak  veto  untuk tidak  memberikan  persetujuan  terhadap  UU  Nomor  22  Tahun  2014.  Dikhawatirkan,  penetapan Perppu  Nomor  1  Tahun  2014  dapat  memberikan  efek precedent yang  buruk  untuk  proses pemerintahan selanjutnya.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menghendaki  pemilihan  secara  demokratis.  Mengkhidmati  kata  demokratis, tidak  ada  indikator  yang  mampu  mendefinisikan  apakah  pemilihan  langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan  makna  demokratis  pada  proses  pemilihan  secara  langsung  dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan diberlakukannya  UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota,  dengan  alasan  untuk  mewujudkan  penataan sistem  pemilihan  umum  yang  lebih  baik  lagi.  Sesuai  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  terkait  uji  materiil  UU  No.  42 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden, memutuskan bahwa pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak  pada  tahun  2019.  Pemilihan  pada  aras  lokal  juga  termasuk  di  dalam ranah pemilihan umum dan oleh sebab itu KPU menyelenggarakan pemilihan kepala  daerah  secara  serentak  guna  memberikan  makna  tersendiri  bagi reformasi kepemiluan di Indonesia.
Demi  terwujudnya  proses  pemilu  serentak,  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  (Pilkada)  dilakukan  dalam  tiga  tahap.  Tahap  pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala  daerah  yang  memasuki  Akhir  Masa  Jabatan  (AMJ)  2015  dan  semester pertama  2016.  Tahap  kedua  dilaksanakan  pada  Februari  2016  untuk  AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2008 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, pilkada serentak ini  akan  digunakan  sebagai  model  Pilkada  serentak  pada  tahun  2027. 3 Pada tahapan pertama Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota dan  224 kabupaten di seluruh Indonesia.
Salah  satu  daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada  pada  tanggal  9 Desember  2015  adalah  Kabupaten  Blitar.  Pelaksanaan  Pilkada  di  Kabupaten Blitar sempat ingin ditunda hingga pada tahapan yang kedua yakni tahun 2017 karena  hanya  mampu  mengusung  satu  pasangan  calon.  Tidak  hanya Kabupaten  Blitar  yang  memiliki  kendala  dalam  hal  calon  tunggal.  Sembilan daerah  lain  juga  sempat  akan  ditunda  pelaksanaan  Pilkada  karena  hanya diikuti  oleh  satu  pasang  calon  bahkan  tidak  ada  calon  pasangan  yang
3 Komisi  Pemilihan  Umum,  “Majalah  Suara  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)”  Edisi  III Maret- April 2015, h. 4.
mendaftar  sama  sekali  sampai  pada  jadwal  pendaftaran  KPU  ditutup.  Hal  ini menjadi  polemik  sekaligus  menjadi  sorotan  masyarakat  dan  media  massa. Bagaimana tidak, proses pemilihan yang disiapkan sebegitu rapi dengan proses penuh lika-liku dalam aspek yuridisnya, ternyata masih belum lepas dari jerat masalah.  Banyak  yang  mendukung  untuk  tetap  dilaksanakan  pemungutan suara  sekalipun  hanya  terdapat  satu  pasang  calon,  namun  juga  tidak  sedikit yang  menolak  untuk  ditunda  pelaksanaannya  dengan  alasan  bahwa  pemilu dengan satu pasang calon dinilai tidak demokratis. KPU kemudian melakukan langkah  taktis  dengan  membuka  lagi  jadwal  pendaftaran  selama  tiga  hari melalui  Peraturan  KPU  Nomor  12  Tahun  2015.  Peraturan  tersebut  juga menjelaskan  jika  setelah  waktu  tambahan  yang  ditetapkan  tidak  juga  ada pasangan  calon  lain  yang  mendaftar,  maka  pelaksanaan  pilkada  di  daerah tersebut  akan  ditunda  sampai  pada  periode  berikutnya.  Dikarenakan gencarnya permasalahan terkait calon tunggal dalam Pilkada periode pertama tersebut,  banyak  pihak  yang  mengusulkan  untuk  Presiden  Joko  Widodo mengeluarkan Perppu karena situasi pada saat itu dirasa genting dengan dasar adanya kekosongan hukum.
Munculnya polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 diyakini lantaran  sejumlah  partai  politik  enggan  mengusung  jagoannya  dalam kontestasi pesta demokrasi. Karenanya parpol dianggap telah abai menjalankan fungsinya  dalam  rekrutmen  dan  mencalonkan  kader. 4 Menanggapi permasalahan  mengenai  calon  tunggal  yang  semakin  memanas  dan  tidak ditemukan pemecahannya, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji materiil UU Nomor 8 Tahun 2015 melalui Putusan  Nomor  100/PUU-XIII/2015. Melalui  putusan  tersebut,  MK  membuka  jalan  untuk  beberapa  daerah  yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan  pilkada  pada  tahun  2015  tanpa  harus  ditunda  sampai periode  berikutnya.  Menariknya,  MK    menolak  permohonan  pemohon  yang meminta  MK  memaknai  calon  tunggal  dapat  diterima  dengan  mekanisme kotak  kosong.  MK  memaknai  calon  pasangan  tunggal  dengan  pemilihan melalui  kolom  “setuju”dan  “tidak-setuju”  dengan  tujuan  untuk  memberikan hak  pilih  masyarakat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam demokrasi. 5
4 Sri Budi Eko Wardani, “Partai Cederai Hak Rakyat” dalam http://www.rumahpemilu.org/in/read/9411/Partai-Cederai-Hak-Rakyat,  diunduh  pada  24  Februari 2016.
5 Suhartoyo,  “MK:  Calon  Tunggal  DIpilih  Melalui  Kolom  “Setuju”  dan  “Tidak  Setuju” dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Se tuju.dan.Tidak.Setuju., diunduh pada 24 Februari 2016.
Putusan  MK  trsebut  ditindaklanjuti  oleh  KPU  dengan  mengeluarkan Surat  Edaran  (SE  KPU)  Nomor  462/KPU/X/2015,  sehingga  daerah-daerah dengan  satu  calon  pasangan  tetap  dapat  melaksanakan  pesta  demokrasi  pada tanggal  9  Desember  2015.  Meskipun  MK  dan  KPU  telah  berusaha  untuk menjaga dan memberikan penghormatan terhadap hak pilih masyarakat dalam memilih  kepala  daerah,  namun  putusan  MK  dan  langkah  yang  diambil  KPU masih  menyisakan  banyak  kritikan.  Kritikan  yang  muncul  terutama  terkait konsep demokrasi dengan peserta pemilu yang hanya satu calon. Namun “the show  must  go  on”. Walaupun  KPUD  Kabupaten  Blitar  telah  memperpanjang jadwal  pendaftaran,  Kabupaten  Blitar  hanya  memiliki  satu  calon  pasangan kepala daerah dan pemilu tetap harus dilaksanakan.

## Pelaksanaan Pilkada Dengan Calon Tunggal Di Kabupaten Blitar
Setelah  sempat  tertunda  sekitar  satu  setengah  bulan,  karena  hanya mempunyai  satu  pasangan  calon,  KPUD  Kabupaten  Blitar  akhirnya  bisa mengikuti  kembali  tahapan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serentak dengan  agenda  Penetapan  Pasangan  calon  tunggal  untuk  Pemilihan  Umum Bupati  dan  Wakil  Bupati  Blitar  Tahun  2015. 6 Calon  tunggal  tersebut  adalah Rijanto  dan  Marhenis  Urip  Widodo  yang  keduanya  diusung  oleh  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelumnya, pasangan calon tersebut diusung  oleh  dua  partai  politik  yaitu  PDIP  dan  Partai  Gerindra,  tapi  KPUD Kabupaten  Blitar  mencoret  partai  Gerindra  sebagai  koalisi  pengusung incumbent tersebut  karena  gagal  menunjukkan  surat  kesepakatan  koalisi  antar partai politik. Dikutip dari laman Okezone.com, alasan KPUD Kabupaten Blitar melakukan  pencoretan  tersebut  karena  Partai  Gerindra  hanya  menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) tanpa menyertakan surat kesepakatan  koalisi  antar-partai  politik. 7 Dicoretnya  partai  Gerindra  sebagai partai  koalisi  pengusung  pasangan  calon  tunggal  di  Kabupaten  Blitar  tidak mempengaruhi pencalonan pasangan incumbent Rijanto-Urip Widodo (RIDHO) sehingga  secara de  jure, PDIP  menjadi  satu-satunya  partai  politik  pengusung pasangan  RIDHO.  Alasan  terbesar  mengapa  Kabupaten  Blitar  hanya  mampu menghasilkan  satu  pasang  calon  adalah  karena  keengganan  partai  politik  lain untuk  mengusung  calonnya.  Koalisi  besar  yang  dipimpin  oleh  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sengaja melakukan manuver boikot Pilkada dengan
6 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar,
http://kpu.blitarkab.go.id/?p=546, diunduh 24 Februari 2016.
7 Solichan Arif, “KPU Blitar Bubarkan Koalisi Pungusung Calon Tunggal”dalam http://news.okezone.com/read/2015/10/15/519/1232582/kpu-blitar-bubarkan-koalisi-pengusung- calon-tunggal, diunduh pada 24 Februari 2016.
cara  tidak  mendaftarkan  jagoannya.  Selain  itu,  calon  independen  juga  tidak muncul dalam kontes pesta demokrasi di Kabupaten yang terkenal dengan icon candi Penataran ini.
Terkait  dengan  proses  pelaksanaan  Pilkada  serentak  meskipun  hanya diikuti  oleh  satu  paslon,  ternyata  terdapat  beberapa  permasalahan  seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak- setuju”.  Dikutip  dalam  Tempo,  beberapa  warga  di  Kecamatan  Wonodadi mengaku  belum  memahami  teknis  pencoblosan  surat-suara  yang  hanya mencantumkan  satu  gambar  pasangan  calon.  Beberapa  warga  di  Kabupaten Blitar masih belum memahami  bahwa pada proses pelaksanaan pemilu dengan calon  tunggal  dilakukan  dengan  mencoblos  kolom  setuju  jika  memilih  calon pasangan untuk menjadi kepala daerah, atau dengan tidak mencoblos gambar pasangan calon. Dengan cara demikian, maka pemilih menyetujui atau memilih paslon  tunggal  untuk  menjadi  kepala  daerah.  Surat  suara  akan  menjadi  tidak sah jika pemilih mencoblos gambar paslon dalam surat suara. Proses sosialisasi belum  secara  merata  dilakukan  karena  masih  banyak  masyarakat  yang memahami  bahwa  Pilkada  serentak tahun 2015 di Kabupaten Blitar dilakukan sama  dengan  proses  pemilihan  sebelum-sebelumnya.  Hal  demikian  perlu menjadi  bahan  evaluasi  tidak  hanya  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  yang memiliki satu pasang calon saja, tetapi juga secara nasional, masalah mengenai proses  pelaksanaan  Pilkada  dengan  paslon  tunggal  harus  diberikan  perhatian dan sosialisasi demi terselenggaranya proses demokrasi.
Terselenggaranya  Pilkada  serentak  dengan  satu  pasangan  calon  yang terjadi  di  Kabupaten  Blitar  bukan  berarti  tanpa  cela.  Selain  beberapa  daerah belum  mengetahui  secara  benar  tata  cara  pemilihan  pada  pemilihan referendum, pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 juga disinyalir kurang  partisipasi  masyarakat.  KPUD  Kabupaten  Bllitar  menyatakan  bahwa jika  dibandingkan  dengan  pemilu  legisltaif,  proses  pelaksanaan  Pilkada serentak  tahun  2015  tergolong  rendah.  Karena  faktor  cuaca,  yakni  pada  saat pelaksanaan  pilkada  di  Kabupaten  Blitar  diguyur  hujan,  banyak  warga  yang lebih  memilih  pergi  ke  sawah  daripada  pergi  ke  Tempat  Pemungutan  Suara (TPS). Faktor lain seperti tidak adanya pemilih yang berada di Kabupaten Blitar juga  mendukung  minimnya  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Sebagai  contoh  di daerah  Wonodadi  sebagian  besar  penduduknya  bekerja  sebagai  Tenaga  Kerja Wanita (TKW) sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. 8 Geliat Pilkada
8 Hari  Tri  Wasono,  “Partisipasi  Pemilih  Mimim  KPU  Blitar  Salahkan  Hujan”  dalam http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/14/058727649/partisipasi-pemilih-minim-kpu-blitar- salahkan-hujan, diunduh pada 25 Februari 2016.
serentak juga  minim  partisipasi karena  beberapa warga sengaja tidak memilih dengan  alasan  calon  figur  yang  tidak  cocok  dengan  hati  nuraninya.  Beberapa warga  merasa  bahwa  dengan  tidak  adanya  kompetisi  dalam  Pilkada,  oleh Ruchana, salah satu warga desa Wonodadi sebagaimana dikutip dalam Tempo menyatakan  bahwa  dirinya  enggan  datang  ke  TPS  karena  merasa  pilkada dengan  calon  tunggal  tidak  memberinya  pilihan  calon  sehingga  kesan  yang tercipta adalah pilkada hanya sebagai alat pemaksa untuk memilih calon yang ada. 9 Meskipun  hanya  ada  satu  pasangan  calon  dalam  Pilkada  tahun  2015  di Kabupaten  Blitar,  kemenangan  atau  suara  setuju  atas  pasangan  Rijanto  dan Marhenis tetap lebih banyak dibanding dengan suara tidak setuju.
Dikutip dalam Okezone.com berdasarkan hasil survei dan perhitungan sementara real count menyatakan bahwa jumlah pemilih setuju sebanyak 421.720 suara  atau  78%  suara.  Sementara  itu,  pemilih  tidak  setuju  sebanyak  76.941 suara  atau  14%. 10 Mengacu  pada  jumlah  DPT  sebanyak  964.928,  tingkat kehadiran  pilkada  paslon  tunggal  hanya  56%  dan  angka  tidak  hadir  sebesar 44%.  Pernyataan  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ruchana  di  atas  tidak  dapat disalahkan  karena  dengan  tidak  adanya  calon  lawan  membuat  sistem demokrasi  yang  dikenal  selama  ini  oleh  masyarakat  adalah  dengan  adanya kompetisi  yang  mensyaratkan  adanya  dua  atau  lebih  pilihan.  Tingkat partisipasi  partai  politik  ataupun  calon  independen  untuk  ikut  serta  dalam pilkada juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan memberikan  hak  pilihnya.  Ini  semua  tentunya  terlepas  dari  Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan KPU untuk tetap melangsungkan Pilkada meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
Hasil  pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  dalam  pelaksanaan Pilkada  Kabupaten  Blitar  tahun  2015  menetapkan  pasangan  Rijanto-Urip Widodo  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Blitar  periode  2016-2021 yang  dilakukan  oleh  KPUD  kabupaten  Blitar  pada  Selasa,  22  Desember  2015. Penetapan  tersebut  dilakukan  oleh  KPUD  Kabupaten  Blitar  berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Blitar Nomor 50/ KPPS/ KPUKab/ 014.329671/ XII/ 2015. 11 Berdasarkan  penetapan  tersebut,  pasangan  Rijanto-Urip  Widodo berdasarkan  proses  demokrasi  melalui  pemilihan  umum  dipilih  oleh  warga
9 Hari Tri Wasono, “Partisipasi Pemilih Mimim KPU Blitar Salahkan Hujan.
10 Solichan Arif, “Calon Tunggal Berjaya di Pilkada Blitar”, dalam http://news.okezone.com/read/2015/12/10/519/1264323/calon-tunggal-berjaya-di-pilkada-blitar, diunduh pada 25 Februari 2016.
11 Redaksi Teras Jatim, “6 Daerah di Jatim Gugat ke MK Lamongan dan Kabupaten Blitar Sudah  Ditetapkan”  dalam http://www.terasjatim.com/6-daerah-di-jatim-gugat-ke-mk-lamongan- dan-kabupaten-blitar-sudah-ditetapkan/ , diunduh 25 Februari 2016.
Kabupaten  Blitar  untuk  memimpin  Kabupaten  Blitar  dalam  lima  tahun  ke depan.

## Calon Tunggal  Dalam Pemilihan Umum Dan Konsep Demokrasi
Demokrasi  adalah  sebuah  bentuk  pemerintahan  oleh  rakyat. 12 Jika dirunut secara historis, konsep demokrasi awalnya dikemukakan oleh Socrates. Kemudian,  Plato  memberikan  kritik  terhadap  demokrasi  di  Athena  yang dipandangnya  sebagai  sebuah  kemerosotan  akibat  kekalahan  kota  dalam perang melawan Sparta dan pembusukan korlaitas kepemimpinan. Di Athena, demokrasi  berarti  pemerintahan  oleh  mayoritas  kaum  miskin.  Plato mengungkapkan  bahwa  hukum  tidak  akan  dihormati,  tetapi  akan  dilihat sebagai  serangan  terhadap  kebebasan  rakyat,  menimbulkan  tirani,  kekacauan dan  memberi  jalan  bagi  pemerintahan  yang  diktator.  Solusi  yang  ditawarkan oleh  Plato  adalah  menganjurkan  pemerintahan  oleh  orang  yang  bijak,  terlatih dan  terpelajar. 13 Pemikiran  Plato  kemudian  dikembangkan  oleh  muridnya, Aristoteles  mengembangkan  pendapat  Plato  dengan  memperdebatkan  ruang bagi  pengaruh  rakyat  misalnya  dalam  pembuatan  undang-undang.  Aliran pemikiran baru tentang demokrasi yang berdasarkan pada masyarakat modern tidak pernah muncul hinggga abad ke-19 sampai pada masa Rennaisance. Pada jaman Rennaisance tersebut kemudian mulai terbentuk konteks pembangunan masyarakat  industrialis-kapitalis-modern.  Di  jaman  tersebut  mulai  terdapat sumbangan  pemikiran  dalam  perdebatan  tentang  demokrasi  yang  tujuan pokoknya  adalah  gambaran  mengenai  wajah  demokrasi  dalam  konteks modern.
Pengertian  demokrasi  secara  sempit  dirumuskan  oleh  Joseph Schumpeter  sebagaimana  dikutip  dalam  Held  yang  menyatakan  bahwa: “demokrasi  secara  sederhana  merupakan  sebuah  metode  politik,  sebuah mekanisme  untuk  memilih  pemimpin  politik.  Warga  negara  diberikan kesempatan  untuk  memilih  salah  satu  di  antara  pemimpin-pemimpin  politik yang  bersaing  meraih  suara.  Di  antara  pemilihan,  keputusan  dibuat  oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka  pilih  sebelumnya.  Kemampuan  untuk  memilih  di  antara  pemimpin- pemimpin  politik  pada  masa  pemilihan  inilah  yang  disebut  dengan demokrasi” . Singkatnya,  Schumpeter  hendak  menjelaskan  bahwa  metode demokratis  adalah  penataan  kelembagaan  untuk  sampai  pada  keputusan
12 Georg  Soerensen, Demokrasi  dan  Demokratisasi  (Proses  dan  Prospek  dalam  Sebuah  Dunia yang Sedang Berubah), diterjemahkan oleh I Made Krisna, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003), h. 1.
13 David Held, Models of Democracy , (Jakarta : Akbar Tandjung Institute, 2007), h. 2.
politik  di  mana  individu  meraih  kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. 14
Berbeda  dengan  Held  yang  menggabungkan  pemahaman  pandangan antara  liberal  dengan  tradisi  Marxis  untuk  sampai  pada  arti  demokrasi  yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi. Held menyebutkan bahwa: “otonomi demokrasi  membutuhkan  akuntabilitas  negara  dalam  derajat  yang  tinggi  dan partisipasi  substansial  secara  langsung  pada  komunitas  lembaga  lokal  dan manajemen  diri  yang  dinyatakan  melalui  pemberian  kesempatan  yang  sama untuk berpartisipasi dan menemukan preferensi pribadi serta pengawasan oleh warga  negara  terhadap  agenda  politik”.  Perbedaan  dua  pendapat  tersebut membuka  pintu  perdebatan  mengenai  makna  sesungguhnya  tentang demokrasi.  Cara  pandang  mengenai  demokrasi  inilah  yang  akhirnya mempengaruhi pemahaman kita bersama bahwa demokrasi merupakan sebuah entitas  yang  dinamis  yang  terhadapnya  diberikan  definisi  yang  berbeda-beda dan tetap menjadi perdebatan. Dari dua pemikiran yang dikemukakan tersebut kemudian  menunjukkan  wajah  demokrasi  yang  dalam  arti  sempit,  demokrasi terfokus  sebagai  jenis  sistem  politik  tertentu  dan  dalam  pengertian  luas, demokrasi  tidak  hanya  terbatas  dalam  sistem  politik,  tetapi  juga  sistem  sosial dan ekonomi.
Demokrasi  dalam  arti  sempit  juga  dijelaskan  oleh  Dahl  yang mengemukakan  bahwa  dalam  berbagai  perbedaan  pemaknaan  mengenai demokrasi,  terdapat  beberapa  kriteria  yang  perlu  dipenuhi  oleh  proses pemerintahan  supaya  seluruh  anggota  memiliki  hak  yang  sama  untuk berpartisipasi  dalam  menentukan  kebijakan.  Dahl  menjelaskan  paling  tidak terdapat lima kriteria, di antaranya adalah: (1) partisipasi efektif; (2) persamaan suara;  (3)  pemahaman  yang  cerah;  (4)  pengawasan  agenda;  (5)  pencakupan orang  dewasa.  Demokrasi  memberikan  berbagai  kesempatan  untuk  hal tersebut. 15 Langkah  pertama  dalam  menentukan  demokratis  tidaknya  suatu negara adalah mencari elemen-elemen kompertisi, partisipasi dan kebebasan di negara  tersebut,  tidak  hanya  tataran  formal  tetapi  juga  pada  praktik  yang sesungguhnya.
Namun  langkah  ini  menjadi  rumit  karena  banyak  negara  yang memenuhi  kondisi  dari  ketiga  dimensi  tersebut  dalam  derajat  yang  berbeda- beda. Jadi, suatu negara perlu menentukan sejumlah nilai minimum yang harus dipenuhi pada masing-masing dimensi agar dapat disebut dengan negara yang
14 David Held, Models of Democracy, h. 260. 15 Robert A, Dahl, , Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat , diterjemahkan oleh Zainuddin, Rahmat , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 53.
demokratis.  Ketika  demokrasi  diartikan  sebagai  kompetensi,  partisipasi  dan kebebasan,  jelas  bahwa  proses  demokratisasi  perubahan  sistem  politik  dari bentuk non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis. Dahl
mengidentifikasi  dua  jalan  penting  menuju  demokrasi  yakni  jalan  yang terfokus  pada  kompetisi  dan  jalan  yang  terfokus  pada  partisipasi.  Kriteria- kriteria  yang  diungkapkan  oleh  Dahl  tersebut  berarti  mencakup  tiga  dimensi penting  dalam  demokrasi  politik  yang  ideal  yakni  kompetisi,  partisipasi  dan kebebasan  politik  dan  sipil.  Meningkatnya  partisipasi  berarti  meningkat  pula jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan.
Sejarah mengenai paham demokrasi adalah hal yang menarik sekaligus membingungkan.  Terdapat  dua  fakta  historis  yang  penting  terkait  dengan paham  demokrasi. Pertama ,  hampir  semua  orang  pada  masa  ini  mengaku sebagai  demokrat.  Beragam  jenis  rezim  politik  di  seluruh  dunia mendeskripsikan  dirinya  sebagai  demokrasi.  Namun  demikian,  apa  yang dikatakan  dan  diperbuat  oleh  rezim  yang  satu  dengan  rezim  yang  lain  sering berbeda secara substansial. Demokrasi terlihat seperti melegitimasi kehidupan politik  modern  dalam  konteks  bahwa  penyusunan  dan  penegakan  hukum dipandang  adil  dan  benar  jika  dilaksanakan  secara  demokratis.  Namun  pada kenyataannya  tidak  selalu  demikian.  Dari  zaman  Yunani  Kuno  hingga sekarang,  mayoritas  teoritikus  di  bidang  politik  banyak  melontarkan  kritik terhadap  teori  dan  praktik  demokrasi. Kedua, sementara  banyak  negara  pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah eropa pada abad ke-20  sendiri  menggambarkan  dengan  jelas  bahwa  demokrasi  merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Fasisme, Nazisme  dan  Stalinisme  hampir  saja  menghancurkannya.  Demokrasi  telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. 16
Demokrasi  merupakan  asas  dan  sistem  yang  paling  baik  di  dalam sistem politik dan  ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah.  Hal ini dapat diartikan  bahwa  demokrasi  adalah  pilihan  terbaik  dari  berbagai  pilihan lainnya. Hal ini diperkuat dengan laporan yang disponsori oleh UNESCO pada awal  tahun  1950-an  menyebutkan  bahwa  tidak  ada  satupun  tanggapan  yang menolak  demokrasi  sebagai  landasan  dan  sistem  yang  paling  tepat  dan  ideal bagi  semua  organisasi  politik  dan  organisasi  modern. 17 Permasalahan  yang muncul  terkait  dengan  demokrasi  adalah  mengenai  implementasi  atau pelaksanaan  maksud  “demokrasi”  dalam  praktek.  Setiap  negara  menentukan
16 David Held, Models of Democracy, h. xiii. 17 Affan Gafar, Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR , (Yogyakarta: FH UII Press, 1992), h. vi.
sendiri  bagaimana  konsep  demokrasi  diimplementasikan  yang  tidak  sedikit juga  mempratekkan  cara-cara  atau  mengambil  jalur  yang  sangat  tidak “demokratis” sebagai asas yang fundamental. Oleh sebab itu, demokrasi dapat dibedakan  atas  demokrasi  normatif  dan  demokrasi  empirik. 18 Demokrasi normatif  menyangkut  rangkuman  gagasan-gagasan  atau  idealita  tentang demokrasi yang terletak di dalam  alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah  pelaksanaannya  di  lapangan  yang  tidak  selalu  paralel  dengan  gagasan normatifnya.  Sebutan  lain  untuk  demokrasi  normatif  dan  empirik  tersebut adalah  sebagai ”essence ”  dan  demokrasi  sebagai” performance ”  yang  di  dalam ilmu  hukum  istilah  yang  sering  digunakasi  adalah  demokrasi  “ das  sollen ”  dan demokrasi “ das sein ”. 19
Demokrasi  yang  berasal  dari  bahasa  Yunani  “demos”  yang  berarti “rakyat”menekankan  bahwa  sesungguhnya  kekuasaan  dalam  demokrasi adalah  berada  di  tangan  rakyat.  Dari  pemaknaan  yang  sama  dan  karenanya universal,  demokrasi  substansial  telah  memberikan  daya  pikat  normatif  yaitu dalam  demokrasi  harusnya  berkembang  nilai  kesetaraan,  keragaman, penghormatan  atas  perbedaan,  kemanusiaan,  kebebasan,  tanggungjawab, kebersamaan,  dan  sebagainya.  Di  sisi  lain,  sebagai  suatu  sistem  politik, demokrasi  juga  mengalami  perkembangan  dalam  implementasinya.  Banyak model  demokrasi  hadir  dan  semuanya  tidak  terlepas  dari  ragam  perspektif pemaknaan  demokrasi  substansial.  Demokrasi  berkembang  dalam  berbagai model  antara  lain  terkait  dengan  kreativitas  para  aktor  politik  di  berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sebagai kultur, sejarah dan kepentingan.
Calon tunggal dalam Pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di  Indonesia  merupakan  salah  satu  bentuk  demokrasi  empirik.  Keadaan munculnya  “calon  tunggal”  adalah  keadaan  yang  secara  normatif  tidak terbayangkan  sebagaimana  konsep  demokrasi  yang  diungkapkan  oleh  Dahl. Hal  ini  berarti  bahwa,  demokrasi  dalam  implementasi  terus  berkembang  dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.
Pada  dasarnya,  pelaksanaan  atau  implementasi  suatu  teori  tidak  bisa dilakukan  sama  persis  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  teori  atau  konsep tersebut.  Contohnya,  Indonesia  menganut  sistem  presidensiil  dengan multipartai.  Padahal  secara  konsep,  pemerintahaan  presidensiil  dengan  multi partai  dapat  menganggu  kestabilan  Presiden  karena  kuatnya  gesekan  antara
18 Ni’matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi , (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), h. 186.
19 Affan Gafar, Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR.
eksekutif  dan  legislatif.  Sama  halnya  dengan  Pilkada  dengan  calon  tunggal, secara  konsep  Pilkada  dengan  calon  tunggal  tidak  dapat  dikatakan  tidak demokratis.  Essensi  utama  demokrasi  adalah  keterlibatan  nyata  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dalam  hal  ini,  rakyat  adalah  penentu kekuasaan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diberikan  oleh  wakil- wakilnya  melalui  proses  pemilihan  sebagai  kontrak  sosial.  Di  samping  itu, terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti  bahwa  kearifan  lokal  harus  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam Pilkada adalah suatu pelajaran  bahwa  demokrasi  yang  berjalan  dalam  tataran  praktek  akan  selalu berkembang  secara  dinamis,  dan  hukum  harus  mampu  mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.

## Mengukur Derajat Demokrasi
Upaya paling mutakhir untuk mengukur derajat demokrasi di banyak negara  adalah  dengan  menggunakan  konsep  demokrasi  ala  Dahl  sebagai pijakan awal yakni dimensi kompetisi dan dimensi partisipasi.  Pengalaman di banyak  negara  mengungkapkan  bahwa  mustahil  untuk  melaksanakan  konsep demokrasi  dengan  keadaan  masyarakat  yang  secara  material  sangat  miskin. Kondisi  sosial  ekonomi  mempengaruhi  kualitas  demokrasi  politik  namun kondisi  sosial  ekonomi  tidak  menghambat  pembangunan  sistem  demokrasi. Jika dikaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, dengan pengalaman pada masa  rezim  Orde  Baru  yang  otoriter  dan  pengawasan  parlemen  yang  lemah, demokrasi menjadi benda mahal yang sulit untuk dicapai.
Tumbangnya rezim Orde  Baru membuka  pintu  kesadaran masyarakat untuk  membawa  konsep  demokrasi  menuju  arah  yang  diharapkan,  yaitu kebebasan  dan  kesejahteraan.  Itulah  mengapa  demokrasi  penting  untuk diterapkan  di  banyak  negara,  tak  terkecuali  Indonesia.  Demokrasi  harus dipercaya  sebagai  cara  yang  lebih  baik  untuk  memerintah  suatu  negara dibandingkan  dengan  alternatif  lain  yang  bukan  demokratis.  Demokrasi mampu  mencegah  tumbuhnya  pemerintahan  oleh  kaum  oktokrat  yang  kejam dan tirani, dengan kata lain, demokrasi akan menghindari pemerintahan yang tirani.  Selain  itu,  demokrasi  juga  menjamin  sejumlah  hak-hak  asasi  warga negaranya  yang  mungkin  tidak  diberikan  oleh  sistem  yang  tidak  demokratis, kebebasan  umum,  peluang  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  penghormatan terkait otonomi moral, karena dengan demokrasi pemerintah akan memberikan kesempatan  sebesar-besarnya  untuk  menjalankan  tanggungjawab  moral,  dan mengembangkan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
Pemilihan  umum  sebagai  ajang  kompetisi  untuk  mengisyaratakan adanya  demokrasi  di  Indonesia,  namun  demokrasi  tersebut  cacat  secara substansi. Indonesia  benar-benar  menjalankan prinsip demokrasi pada pemilu tahun  2004  dengan  terpilihnya  SBY  sebagai  presiden  pada  periode  2009-2014. Lebih dari pada itu, untuk menghormati keberagaman daerah di Indonesia dan reformasi  birokrasi  yang  lebih  baik,  kepala  daerah  tidak  lagi  dipilih  melalui penunjukan dan penetapan DPRD melainkan langsung dipilih oleh rakyat.
Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di  beberapa  daerah  di  Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang  aneh  dan  baru dalam  dunia  internasional.  Artinya  bahwa,  proses  demokrasi  politik  melalui pemilihan  umum  dengan  satu  calon  atau  satu  kandidat  bukan  berarti  tidak mungkin  untuk  dilaksanakan.  Canada  merupakan  salah  satu  negara  yang menerapkan  proses  pemilihan  dengan  calon  tunggal  yang  disebut  dengan aklamasi. Prosesnya adalah anggota dikatakan dipilih atau dikembalikan secara aklamasi bila tidak ada calon lain yang maju pada pemilu dan tidak ada suara. 20
Berarti  bahwa  apabila  diketahui  hanya  ada  satu  pasang  calon  dalam  pemilu, maka diadakan aklamasi tanpa melangsungkan  adanya pemilihan lagi. Pemilu presiden  dengan  calon  tunggal  juga  diselenggarakan  di  Singapura  pada September  2011  karena  calon  tunggal  yang  merupakan  petahana  menguasai 60%  suara  di  parlemen.  Tidak  hanya  dua  negara  tersebut  saja,  Malaysia, Amerika  Serikat  dan  Yaman  juga  pernah  mengalami  proses  demokrasi  politik melalui  pemilihan  umum  yang  diikuti  hanya  dengan  satu  kandidat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  demokrasi  pada  tataran  praktik  sangatlah  berkembang dan  masih  menjadi  hal  yang  diperdebatkan  dengan  hal  yang  perlu digarisbawahi  adalah  konsep  demokrasi  politik  tetap  harus  berada  pada kriteria-kriteria  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Dahl  yakni  kompetisi  dan partisipasi.  Demokrasi  memunculkan  manusia  dengan  hak-hak  asasi  yang melekat  di  dalamnya  yang  salah  satunya  adalah  hak  memilih  dan  kebebasan berpolitik dalam demokrasi.
Apa yang terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2015 dengan fenomena munculnya  calon  tunggal  khususnya  yang  terjadi  di  Kabupaten  Blitar  jika dipandang secara teoritis bukanlah merupakan hal yang dapat dikatakan tidak demokratis.  Partisipasi  merupakan  poin  yang  utama  pula  dalam  pelaksanaan demokrasi  politik.  Meskipun  hanya  ada  satu  pasangan  calon  dalam  pilkada, proses  pemungutan  suara  harus  tetap  dilaksanakan  karena  hak  pilih masyarakat  merupakan  kedaulatan  rakyat  yang  keberadaannya  dijamin  oleh
20
Parlemen
Kanada,
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/houseofcommons/ElectedByAcclamation.aspx, diunduh 25 Februari 2016
konstitusi. Jika hanya karena peserta pemilu diikuti oleh satu pasang calon dan pemilihan harus ditunda atau ditiadakan maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap  kebebasan  hak  pilih,  baik  hak  pilih  masyarakat  untuk  menentukan sendiri nasib daerahnya dan juga  hak pilih pasangan calon untuk dipilih oleh masyarakat.  Meskipun  secara  teoritis  sebagaimana  diungkapan  oleh  Dahl bahwa  kriteria  demokrasi  mensyaratkan  adanya  kompetisi  dan  partisipasi, namun  keadaan-keadaan  empirik  tidak  dapat  dibatasi  perubahan  dan perkembangannya. Permasalahan  aktual  terkait demokrasi  memang seringkali berbeda dalam beberapa dimensi penting yang dipengaruhi oleh sistem politik, budaya  politik,  dan  lingkungan  sosial  ekonomi  yang  tiap  negara  adalah berbeda-beda. Apa yang terjadi di Indonesia khususnya pada Pilkada serentak dengan  calon  tunggal  yang  salah  satunya  dilangsungkan  di  Kabupaten  Blitar adalah  salah  satu  terobosan  bagaimana  negara  tetap  berusaha  mencoba menjaga  kedaulatan  rakyat  melalui  penentuan  nasib  mereka  dengan  cara memilih kepala daerah.
Sebagaimana  sistem  politik  Indonesia,  pemilu  pun  memerlukan demokratisasi  lebih  jauh  dan  sungguh-sungguh.  Urgensinya,  hakikat  pemilu adalah proses politik yang menggunakan hak politik sebagai bahan baku untuk ditransformasikan  menjadi  kedaulatan  negara,  maka  rakyat  berpeluang  untuk memperjuangkan  nilai  dan  kepentingannya  dengan  menggunakan  hak  politik dan  hak  lain  yang  tidak  diserahkan  sebagai  kekuatan bargain atau  tawar menawar  dalam  menghadapi  penguasa  atau  pihak  yang  sedang  berusaha untuk  menjadi  penguasa. 21 Peluang  tersebut  hanya  terjadi  jika  pemilu mengalami  demokratisasi,  dengan  batasan  minimal  dilakukan  dengan memberikan  peluang  bagi  kelangsungan  tawar  menawar  politik  yang  saling menguntungkan bagi segenap pihak yang terkait.
Demokratisasi  prinsip  pemilihan  umum  sangat  erat  kaitannya  dengan tujuan yang hendak dicapai.  Tujuan pemilu semestinya diukur dengan tujuan kemerdekaan  suatu  negara  di  satu  pihak,  dari  pihak  lainnya  diukur  dengan fungsi-fungsi terselenggaranya pemilihan umum. Di bawah kendali demokrasi, pemilu  menjadi  wahana  penggunaan  dan  perjuangan  hak  politik  sehingga kedaulatan  rakyat  terwujud  sebagai  pengimbang  dan  pengontrol  kedaulatan negara yang berasal darinya. Mekanisme pelaksanaan pemilu dan juga pilkada sebagai wahana optimalisasi hak politik rakyat, memerlukan dukungan  mulai dari pelaksanaan, proses dan pengawasan. Semenjak reformasi dan terbukanya gerbang demokrasi pasca rezim orde baru yang otoriter, KPU menjadi lembaga
21 Arbi Sanit, Reformasi Politik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 191.
pelaksana  yang  netral  dan  memastikan  beroperasinya  hak  politik  rakyat  atau kedaulatan rakyat di dalam proses pemilu.
Lebih dari itu, proses pemilu sesuai dengan  mekanisme dimaksudkan adalah  adanya  kompetisi  penuh  atau  terbuka.  Dengan  demikian,  semua penyandang  hak  politik  berpeluang  untuk  menggunakan  hak  politik  tersebut untuk menentukan wakil mereka yang terbaik. Setidaknya, rakyat yang dalam hal  ini  adalah  penyandang  hak  politik  memiliki  kesempatan  untuk  “menilai” rekayasa  politik  yang  dirancang  untuk  mempengaruhi  hak  politiknya.  Hal yang  tidak  dapat  dilepaskan  juga  dalam  proses  pemilihan  umum  adalah mengenai  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak berkepentingan  langsung  dengan  kemenangan  pemilihan  umum.  Dalam konteks  ini  Indonesia  telah  memiliki  lembaga  Badan  pengawas  Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP).
Memaknai  demokrasi  tidaklah  dapat  dimaknai  sepenggal  demi sepenggal.  Demokrasi  yang  dijalankan  oleh  suatu  negara  tidak  dapat disamakan  dengan  demokrasi  yang  dianut  oleh  negara  lain.  Sejarah  dan  latar belakang  lahirnya  demokrasi  di  suatu  negaralah  yang  menentukan  konsep demokrasi.  Utamanya,  demokrasi  diharapkan  untuk  menghindari  kekuasaan yang  tirani  dengan  memusatkan  perhatian  kepada  manusia  atau antroposentris.  Konsep  mengenai  demokrasi  dan  demokratisasi  akan  selalu berkembang sesuai dengan kesadaran manusia dan kebutuhan negara. Konsep demokrasi yang dianut di Indonesia menghendaki adanya persamaan hak dan kebebasan  untuk  memilih  dan  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  kontes demokrasi begitu pula bagi calon kepala  daerah, hak untuk dipilih merupakan hak yang harus dihormati.

## Penutup
Alasan terbesar mengapa
Kabupaten Blitar hanya mampu menghasilkan  satu  pasang  calon  kepala  daerah  adalah  karena  keengganan partai  politik  lain  untuk  mengusung  calonnya.  Terkait  dengan  proses pelaksanaan  Pilkada  serentak  yang  hanya  diikuti  oleh  satu  paslon,  masih terdapat  beberapa  permasalahan  seperti  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. Selain beberapa daerah belum mengetahui  secara  benar  tata  cara  pemilihan  pada  pemilihan  referendum, partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pilkada  pada  tanggal  9  Desember 2015  juga  masih  rendah.  Karena  faktor  cuaca  yakni  pada  saat  pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blitar diguyur hujan, banyak warga yang lebih memilih
pergi ke sawah daripada pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktor lain seperti tidak adanya pemilih yang berada di Kabupaten Blitar juga mendukung minimnya  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Geliat  Pilkada  serentak  juga  minim partisipasi  dikarenakan  beberapa  warga  sengaja  tidak  memilih  dengan  alasan calon  figur  yang  tidak  cocok  dengan  hati  nuraninya.  Beberapa  warga  merasa bahwa tidak ada kompetisi dalam pilkada. Oleh karenanya, tingkat partisipasi partai  politik ataupun calon independen untuk ikut serta dalam proses pilkada juga  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  untuk  memilih  dan memberikan hak pilihnya.
Demokrasi  adalah  sebuah  bentuk  pemerintahan  oleh  rakyat. Demokrasi  dalam  arti  sempit  juga  dijelaskan  oleh  Dahl  yang  mengemukakan bahwa  dalam  berbagai  perbedaan  pemaknaan  mengenai  demokrasi,  terdapat beberapa  kriteria  yang  perlu  dipenuhi  oleh  proses  pemerintahan  supaya seluruh  anggota  memiliki  hak  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam menentukan  kebijakan.  Dahl  menjelaskan  paling  tidak  terdapat  lima  kriteria, diantaranya adalah: (1) partisipasi efektif; (2) persamaan suara; (3) pemahaman yang  cerah;  (4)  pengawasan  agenda;  (5)  pencakupan  orang  dewasa.  Upaya paling  mutkahir  untuk  mengukur  derajat  demokrasi  di  banyak  negara  adalah dengan  menggunakan  konsep  demokrasi  ala  Dahl  yang  mengidentifikasi  dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Demokrasi yang berjalan di Indonesia jika dikaitkan  dengan  konsep  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  yakni  kriteria utama  untuk  mengukur  demokratis  tidaknya  suatu  negara  adalah  adanya kompetisi  dan  partisipasi.  Kompetisi  dan  partisipasi  tersebutlah  yang kemudian  melahirkan  sebuah  mekanisme  yang  disebut  dengan  pemilihan umum (pemilu).
Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di  beberapa  daerah  di  Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang  aneh  dan  baru dalam  dunia  internasional.  Artinya,  proses  demokrasi  politik  melalui  pemilu dengan  satu  calon  atau  satu  kandidat  bukan  berarti  tidak  mungkin  untuk dilaksanakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  demokrasi  pada  tataran  praktik sangatlah  berkembang  dan  masih  menjadi  hal  yang  diperdebatkan.  Perlu digarisbawahi  bahwa  konsep  demokrasi  politik  harus  tetap  berada  pada kriteria-kriteria  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Dahl  yakni  kompetisi  dan partisipasi.  Fenomena  calon  tunggal,  khususnya  yang  terjadi  di  Kabupaten Blitar,  jika  dipandang  secara  teoritis  bukanlah  merupakan  hal  yang  dapat dikatakan  tidak  demokratis.  Partisipasi  merupakan  poin  yang  utama  pula dalam  pelaksanaan  demokrasi  politik.  Meskipun  hanya  ada  satu  pasangan calon  dalam  pilkada,  proses  pemungutan  suara  tetap  merupakan  hal  yang
harus  dikerjakan  karena  hak  pilih  masyarakat  merupakan  kedaulatan  rakyat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.

## Pustaka Acuan
Buku:
David Held, Models of Democracy , Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.
Gaffar,  Affan, Kualitas  Pemilu  Menentukan  Kualitas  DPR ,  Yogyakarta:  FH  UII Press, 1992.
Huda,  Ni’matul, Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi , Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Soerensen,  George,  diterjemahkan  oleh  I  Made  Krisna, Demokrasi  dan Demokratisasi  (Proses  dan  Prospek  dalam  Sebuah  Dunia  yang  Sedang Berubah), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Sanit, Arbi, Reformasi Politik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat , diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

## Artikel dalam Majalah:
Majalah Suara Komisis Pemilihan Umum (KPU) Edisi III Maret- April 2015
Majalah Suara Komisis Pemilihan Umum (KPU) Edisi IV Juli-Agustus  2015
Artikel dalam Internet:
http://www.lensaindonesia.com/2014/10/11/sinergi-perppu-pilkada-yang- dikeluarkan-presiden-sby-bermasalah.html http://www.komnasham.go.id/Pilkada%202015/penyelenggara.html http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipil ih.Melalui.Kolom.Setuju.dan.Tidak.Setuju.?utm_source=RD&utm_medi um=inart&utm_campaign=khiprd http://kpu.blitarkab.go.id/?p=546 http://suryamalang.tribunnews.com/2015/08/03/hanya-ada-satu-pasangan- pilkada-di-kabupaten-blitar-ditunda-2017 http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/houseofcommons/ElectedByAccla mation.aspx
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/14/058727649/partisipasi-pemilih- minim-kpu-blitar-salahkan-hujan http://news.okezone.com/read/2015/12/10/519/1264323/calon-tunggal-berjaya- di-pilkada-blitar
http://news.okezone.com/read/2015/10/15/519/1232582/kpu-blitar-bubarkan- koalisi-pengusung-calon-tunggal http://www.terasjatim.com/6-daerah-di-jatim-gugat-ke-mk-lamongan-dan- kabupaten-blitar-sudah-ditetapkan/