Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (3): 658-670. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.658-670 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Analisis  Faktor-Faktor  Teknologi  dan  Sosial  Budaya  yang  Mengancam Keberlanjutan Kemandirian Pangan Pokok di Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Analysis of Technological and Social Cultural Factors that Threaten the Sustainability of Food Self-sufficiency in West Java Province, Indonesia
Fitrah Gunadi a , Rizal Sjarief Sjaiful Nazli b , Eka Intan Kumala Putri c , Bambang Pramudya Noorachmat d
a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, 16680
b Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680
c Departemen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680
d Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680
Article Info: Received: 24 - 07 - 2018 Accepted: 22 - 09 - 2018

## Keywords:
Food self-sufficiency, sustainability status, sustainability index, technological factors, sosio- culture factors.

## Corresponding Author:
Fitrah Gunadi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor; Email: fitrahgunadi@yahoo.com
Abstract : Sustainability  of  food  self-sufficiency  in  the  West  Java  Province experiences strong pressure along with increasing economic development, the process of urbanization, population growth and the effects of climate change. The  objective  of  this  study  is  to  identify  technological  and  socio-cultural factors that can threatening the sustainability of food self-sufficiency in West Java Province. This study uses multidimensional scaling analysis to assess the sustainability index and status and supported by a descriptive analysis of key factors that can provide inhibiting factors for the sustainability of food self- sufficiency. The results of the analysis describe that the ecological, economic and  institutional  aspects  have  sufficient  influence  on  sustainability  in  food self-sufficiency,  while  the  socio-cultural  aspects  and  aspects  of  technology provide less  sustainable effects  in supporting the sustainability of food self- sufficiency.  Factors  in  the  use  of  certified  seeds,  area  of  paddy  fields  and irrigated rice fields, use of tools and machines for rice production and rice cropping indexes are key factors in technological aspects that can be a threat to  the  sustainability  of  food  self-sufficiency.  While  the  threat  to  the sustainability of food self-sufficiency in the socio-cultural aspects come from the factor of the number of workers in the food crops sub-sector, the pattern of consumption of carbohydrate food in the community and the distribution of rice.  Governance  of  these  key  factors  is  key  in  developing  sustainability  of food self-sufficiency in West Java Province.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Gunadi F, Nazli RSS, Putri EIK, Noorachmat BP. Analisis faktor-faktor teknologi dan sosial budaya yang mengancam keberlanjutan kemandirian pangan pokok di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. JPSL 9 (3): 658-670. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.658-670.

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  kebutuhan  pangan  telah  menjadi  tantangan  global  dan  mendorong  berbagai  negara meningkatkan  kemampuan  ketahanan  pangannya  melalui  kebijakan  pengembangan  produksi  domestik.  Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi hingga menghilangkan impor pangan dan mendorong kemandirian pangan nasional  (Pandya-Lorch  dan  Rosegrant  2000;  Amid  2007;  Simelton  2011).  Bagi  Indonesia,  upaya pengembangan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan domestik telah menjadi salah  salah satu prioritas hingga masa pasca kemerdekaan sampat saat ini (Mears 1984; Simatupang dan Timmer 2008).
Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kemampuan untuk menyediaakan bahan pangan pokok bagi penduduknya  dikarenakan  perbedaan  karakter  sumberdaya  yang  dimilikinya  oleh  setiap  wilayah  tersebut. Hasil  studi  Nurmalina  (2008)  menunjukkan  bahwa  wilayah  Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera  merupakan wilayah  yang  memiliki  potensi  keberlanjutan  dalam  menyediakan  pangan  bagi  penduduknya.  Keberadaan lahan  pertanian  yang  minimal  terutama  lahan  sawah  merupakan  kunci  dalam  rangka  memproduksi  pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk suatu wilayah (Nazam et al . 2011).
Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  salah  satu  sentra  produksi  padi  memiliki  peran  penting  sebagai  penyedia pangan  bagi  kebutuhan  nasional.  Peran  ini  akan  semakin  penting  di  masa  mendatang  seiring  peningkatan kebutuhan  pangan  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  peningkatan  kualitas perekonomian  masyarakat.  Pada  tahun  2015,  Provinsi  Jawa  Barat  memberikan  kontribusi  produksi  padi sebesar  11  373  144  ton  dari  75  397  841  ton  produksi  padi  nasional  atau  sekitar  15.08%  (BPS  2016). Kemandirian  pangan  dan  ketahanan  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  beberapa  daerah  sentra  produksi pangan  lainnya  merupakan  salah  satu  landasan  bagi  kebijakan  distribusi  pangan  nasional  dalam  rangka pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi  produksi  padi  yang  rendah.  Berubahnya  kondisi  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  akan merubah kapasitas kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat mengalami tekanan yang kuat seiring dengan meningkatnya pembangunan  ekonomi  dengan  yang  ditandai  berdirinya  kawasan-kawasan  pusat  pertumbuhan,  proses urbanisasi,  pertumbuhan  jumlah  penduduk  (Firman  2003;  Firman et  al .  2007).  Selain  tingkat  kemandirian pangan  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  perubahan  perubahan  iklim  (Simelton  2011).  Meningkatnya tekanan  terhadap  faktor-faktor  kemandirian  pangan  dapat  memberikan  ancaman  terhadap  keberlanjutan kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  pada  skala  nasional  dapat  mengancam  ketahanan  pangan nasional.  Aspek  teknologi  dan  sosial  budaya  merupakan  aspek  yang  memiliki  peranan  penting  dalam mempengaruhi  kemandirian  pangan.  Di  satu  sisi  teknologi  memberikan  kemampuan  peningkatan  efisiensi dalam  budidaya  dan  mendorong  peningkatan  produktivitas  lahan.  Sedangkan  di  sisi  lainnya  pemanfaatan teknologi yang tidak memenuhi kaidah lingkungan dapat merusak lingkungan dan menurunkan kualitas lahan dan sosial ekonomi masyarakat (Salikin 2003). Dari aspek sosial budaya, pertumbuhan penduduk, perubahan tingkat pendapatan, preferensi konsumsi pangan dan perubahan gaya hidup mempengaruhi permintaan akan pangan (Pandya-Lorch dan Rosegrant 2000; Felloni et al . 2003).
Penelitian  ini  berupaya  untuk  mendalami  status  keberlanjutan  kemandirian  pangan  berdasarkan  aspek teknologi dan sosial budaya. Analisis pada penelitian ini akan dibatasi pada komoditas  beras sebagai bahan pangan  pokok  utama  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Beras  merupakan  komoditas  strategis  dan  sensitif  baik  dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Hal ini karena peran strategis beras sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia  termasuk  di  Provinsi  Jawa  Barat,  dimana  kurang  lebih  30%  total  pengeluaran  rumah  tangga dialokasikan  untuk  beras  (Dzikrillah  2017).  Keberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat diindetikkan  dengan  kemampuan  pemenuhan  konsumsi  beras  yang  berasal  dari  produksi  domestik  Provinsi Jawa  Barat.  Dalam  penelitian  ini  juga  akan  dianalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  kunci  sebagai  faktor pengungkit  yang  sensitif  memberikan  pengaruh  terhadap  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat. Penelitian  ini  bertujuan:  mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  aspek  teknologi  dan  sosial  budaya  yang memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat.

## METODE

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi secara administratif di Provinsi Jawa Barat didasarkan wilayah tersebut merupakan  salah  satu  sentra  produksi  padi  nasional.  Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  2015 hingga Mei 2016.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode survei dengan teknik wawancara secara mendalam ( in depth interview ) dengan bantuan daftar pertanyaan  dalam  kuisioner.  Penentuan  peubah  atau  atribut  yang  berpengaruh  pada  setiap  dimensi  dalam sistem  kemandirian  pangan  didasarkan  pada  penilaian  dari  para  pakar/stakeholder  yang  dipilih  berdasarkan kualifikasi pengalaman, reputasi, kedudukan, jabatan dan kredibel sesuai bidang yang dikaji (Marimin 2004).
Data sekunder diperoleh dari dokumen yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

## Metode Analisis
Penilaian  status  keberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  dilaksanakan  menggunakan teknik  Multi  Dimensional  Scalling (MDS).  MDS  merupakan  metode  analisis  statistik  multivariat  untuk menentukan posisi berdasarkan konsep kemiripan atau ketidakmirimiripan antar variabel atau konsep (Borg and Groenen 1997; Groenen  and van der Velden 2004; Groenen and Terada 2015; Lee 2011). Penggunaan teknik  MDS  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menilai  indeks  status  keberlanjutan  berdasarkan  lima dimensi  keberlanjutan  yang  terdiri  dari  dari  dimensi  ekonomi,  sosial,  ekologi,  teknologi,  kelembagaan,  dan mengidentifikasi atribut-atribut atau faktor-faktor yang paling sensitif dari aspek dimensi yang memberikan pengaruh kurang berkelanjutan dalam kemandirian pangan. Perangkat yang digunakan adalah program Rap- Fselfsufficiency sebagai pendekatan yang dimodifikasi dari program RAPFISH ( Rapid Apraisal for Fisheries ) yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British Columbia (Kavanagh 2001; Fauzi dan Anna 2002).
Analisis keberlanjutan sistem kemandirian pangan dilakukan dalam beberapa tahapan:
1. Menentukan dimensi yang akan dianalisis
2. Menentukan atribut-atribut dari setiap dimensi.
3. Pemberian skor pada setiap atribut berdasarkan skala ordinal (Pitcher dan Preikshot 2001). Penilaian pakar digunakan untuk scientific judgement dalam rangka menilai atribut dari setiap dimensi.
Menentukan  nilai  indeks  keberlanjutan  dan  status  keberlanjutan  berdasar  hasil  estimasi  skor  setiap dimensi. Kriteria indeks keberlanjutan dibagi menjadi empat kategori, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1.
Tabel  1  Kategori  status  keberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  berdasarkan  nilai  indeks hasil analisis Rap-Fselfsufficiency (Fauzi dan Anna 2002)
Nilai Indeks (%) Kategori 0.00 – 25.00 Buruk (tidak berkelanjutan) 25.01 – 50.00 Kurang (kurang berkelanjutan) 50.01 – 75.00 Cukup (cukup berkelanjutan) 75.01 – 100.00 Baik (sangat berkelanjutan)
4. Visualisasi nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi dalam bentuk diagram layang-layang ( kite diagram ). Diagram ini menampilkan nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi yang dianalisis.
5. Analisis  sensitivitas  untuk  menetukan  atribut-atribut  atau  faktor-faktor  sebagai  peubah  sensitif  yang memberikan  kontribusi  atau  faktor  pengungkit  ( leverage  factor )  terhadap  keberlanjutan  kemandirian pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Pengaruh  dari  setiap  atribut  dapat  dilihat  dalam  perubahan “root  mean square” (RMS) (Kavanagh dan Pitcher, 2004). Semakin besar nilai RMS semakin sensitif atribut tersebut
dan  berkontribusi  mempengaruhi  kinerja  keberlanjutan  pengembangan  kemandirian  pangan.    Rumusan RMS dapat dinyatakan sebagai berikut:
RMS = √ ∑ {𝑉𝑓(𝑖,1)−𝑉𝑓(,1)} 2 𝑛 𝑖=1 𝑛
dimana:
Vf(i,1) : nilai output MDS (setelah rotation dan flipping ) Vf(,1)  : median output MDS pada column-1 .
6. Analisis Monte Carlo untuk memperhitungkan dimensi  ketidakpastian dan mengevaluasi  efek kesalahan dengan  menilai  ordinasi.  Kesalahan  dapat  ditimbulkan  oleh  salah  dalam  pembuatan  skor  karena pemahaman yang tidak  sempurna dari atribut atau kondisi  lapangan, variasi skor akibat perbedaan opini atau  penilaian  peneliti,  proses  analisis  MDS  yang  berulang-ulang,  salah  dalam  memasukkan  data  atau terdapat data yang hilang, stabilitas iterasi, dan tingginya nilai stres (Kavanagh dan Pitcher 2004; Fauzi dan Anna 2002). Goodness of fit di MDS tercermin dari jumlah nilai S-stres yang dihitung berdasarkan nilai S dan  R 2 .  Nilai  stres  (S)  yang  lebih  rendah  menggambarkan  kondisi  kesesuaian  dan  nilai  S  yang  tinggi menunjukkan  hal  yang  sebaliknya.  Melalui  pendekatan  Rap-Fselfsufficiency,  model  yang  baik  dapat ditunjukkan dari  nilai stres yang lebih kecil  atau  kurang dari 0.25 atau  S < 0.25 dan Good R 2 nilai total mendekati 1.0 (Pitcher dan Preikshot 2001; Fauzi dan Anna 2002).
Untuk  mendukung  informasi  terkait  atribut-atribut  yang  menjadi  faktor  pengungkit  perubahan kemandirian pangan, dilakukan melalui analisis deskriptif dari setiap faktor yang dimaksud berdasarkan data sekunder yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Status Keberlanjutan Kemandirian Pangan di Provinsi Jawa Baratu
Hasil  analisis  Rap-Fselfsufficiency  menunjukkan  berdasarkan  setiap  dimensi  bahwa  nilai  indeks keberlanjutan kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat ditinjau dari dimensi ekologi adalah 53.93%, dari dimensi ekonomi adalah 63.92%, dari dimensi sosial budaya sebesar 41.39%, dan dari dimensi teknologi dan dimensi  kelembagaan  masing-masing  adalah  41.92%  dan  56.93%.  Nilai  indeks  keberlanjutan  tersebut menggambarkan bahwa kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat dari aspek dimensi ekologi, ekonomi dan kelembagaan memiliki status cukup berkelanjutan. Sedangkan berdasarkan aspek dimensi sosial budaya dan teknologi,  status  keberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  dikategorikan  kurang berkelanjutan.
Gambar 1 Nilai indeks keberlanjutan dari lima dimensi kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat
53.93 63.92 41.39 41.92 56.93 - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Ekologi Ekonomi Sosial Budaya Teknologi Kelembag aan

## Gunadi F, Nazli RSS, Putri EIK, Noorachmat BP
Kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat bukan saja dipengaruhi oleh masing-masing dimensi, namun juga merupakan kombinasi dari keseluruhan dimensi atau yang dikenal pengaruh secara multidimensi. Status keberlanjutan kemandirian pangan secara keseluruhan dilakukan dengan menggabungkan penilaian terhadap seluruh atribut yang ada dari seluruh dimensi atau secara multidimensi. Penilaian ini dimaksud untuk melihat pengaruh dari keseluruhan atribut dalam memberikan pengaruh sensitif terhadap kemandirian pangan.
Hasil pengujian indeks keberlanjutan kemandirian pangan secara multidimensi mengindikasikan bahwa nilai  indeks  keberlanjutan  kemandirian  pangan  secara  multidimensi  adalah  44.63%.  Nilai  tersebut menunjukkan  bahwa  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  secara  multidimensi  berada  dalam  status kurang berkelanjutan. Kondisi ini menggambarkan peringatan terhadap situasi kemandirian pangan di Provinsi Jawa  Barat.  Jika  tidak  ada  upaya  mengelola  faktor-faktor  kunci  yang  mempengaruhi  perubahan  kondisi kemandirian pangan sebagai upaya untuk meningkatkan status kemandirian pangan, dikhawatirkan pada masa yang  akan  datang  kondisi  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  akan  menurun  dan  dapat  berimbas terhadap situasi kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional. Sebagai contoh seperti dijelaskan oleh Nazam  (2011)  bagaimana  pengelolaan  faktor  untuk  mendorong  ketersediaan  lahan  minimal  tersebut  dapat mendorong kemandirian pangan di Nusa Tenggara Barat.
Pengujian  validitas  dengan  membandingkan  hasil  analisis  Monte  Carlo  dan  analisis  MDS  pada  taraf kepercayaan 95% menunjukkan adanya selisih antara kedua analisis tersebut (Tabel 2). Perbedaan selisih dari lima dimensi berkisar di bawah 2% atau berada pada level di bawah 10% kecuali untuk dimensi ekonomi yang sedikit di atas 10%. Walaupun demikian, analisis gabungan atau analisis  secara multidimensi menunjukkan perbedaan antara hasil analisis MDS dan analisis Monte Carlo cukup kecil (1.54%) sehingga perbedaan di atas 10  %  pada  hasil  analisis  dimensi  ekonomi  dapat  diabaikan.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  analisis  MDS yang  dihasilkan  memadai  untuk  menduga  nilai  indeks  keberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa Barat. Perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses analisis dapat diperkecil atau dihindari. Kesalahan  yang  disebabkan  pemberian  skoring  pada  setiap  atribut,  variasi  dalam  pemberian  skoring  yang bersifat multidimensi karena perbedaan opini relatif kecil, proses pengulangan dalam analisis data relatif stabil, dan kesalahan dalam melakukan input data dan data yang hilang dapat dihindari.
Dari hasil  analisis Rap-Fselfsufficiency diperoleh koefisien deterninasi (R 2 ) berkisar antara 0.94  – 0.96 lebih besar dari 0.80 atau mendekati 1.00. Hal ini menandakan model pendugaan indeks keberlanjutan baik dan  memadai  atau  dengan  kata  lain good  and  fit (Kavanagh,  2001).  Nilai  stress  dalam  analisis Rap- Fselfsufficiency berkisar  antara  0.13-0.16  atau  lebih  kecil  dari  0.25  sehingga  model  analisis  MDS  yang diperoleh  memiliki  tingkat  ketepatan  yang  tinggi  ( goodness  of  fit )  untuk  menilai  indeks  keberlanjutan kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Nilai  stress  dan  koefisien  determinasi  hasil  analisa  Rap- Fselfsufficiency seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Nilai stress dan koefisien determinasi (R 2 ) hasil analisis Rap-Fselfsufficiency kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat
Dimensi Keberlanjutan Dimensi Keberlanjutan Stress R 2 Iterasi Ekologi 0.16 0.94 3 Ekonomi 0.14 0.94 3 Sosial Budaya 0.16 0.94 3 Teknologi 0.15 0.95 3 Kelembagaan 0.16 0.94 3 Multidimensi 0.13 0.96 2

## Faktor-Faktor Kunci Yang Mengancam Keberlanjutan Kemandirian Pangan
Analisis  sensitivitas  terhadap  atribut-atribut  dalam  setiap  dimensi  menunjukkan  seberapa  besar sensitivitas setiap atribut dan kontribusinya sebagai faktor pengungkit (leverage factor) dalam mempengaruhi keberlanjutan kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat. Atribut-atribut tersebut merupakan peubah sensitif yang mempengaruhi kinerja kemandirian pangan. Semakin besar sensitivitas dari setiap atribut, semakin besar atribut  tersebut  dalam  memberikan  pengaruh  terhadap  keberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa Barat.
Aspek  dimensi  teknologi  dan  dimensi  sosial  budaya  merupakan  dimensi  yang  memberikan  pengaruh terhadap  ketidakberlanjutan  kemandirian  pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil  penilaian  sensitivitas menunjukkan bahwa terdapat lima faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan kemandirian pangan dari aspek teknologi, yaitu: (1) pemakaian benih  bersertifikat, (2) penggunaan alat dan mesin  produksi padi, (3) luas lahan sawah, (4) luas lahan sawah irigasi, dan (5) indeks pertanaman padi. Sedangkan dari aspek dimensi sosial budaya, terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan kemandirian pangan. Faktor-faktor tersebut  adalah  (1)  jumlah  tenaga  kerja,  (2)  distribusi  beras,  dan  (3)  pola  konsumsi  pangan  karbohidrat masyarakat.  Setiap  faktor-faktor  kunci  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  yang  positif  atau  mendukung maupun negatif atau menghambat terhadap keberlanjutan kemandirian pangan.
Benih merupakan salah input penting dalam budidaya padi. Faktor penting dalam kebutuhan benih adalah ketersediannya dalam kuantitas dan kualitas cukup, dan tersedia di waktu yang tepat pada saat awal musim tanam. Benih bersertifikat adalah benih yang sudah teruji kualitasnya dan terjamin untuk dapat menghasilkan produksi  padi  dengan  kualitas  yang  baik.  Hasil  observasi  dan  wawancara  terhadap  petani  di  lapangan menunjukkan bahwa secara operasional tidak semua petani di Provinsi Jawa Barat menggunakan benih yang bersertifikat.  Dikombinasikan  dengan  faktor-faktor  iklim  dan  input  lainnya,  seringkali  kali  kondisi  tersebut menghasilkan produktivitas dan hasil panen jauh dari kondisi potensialnya. Beberapa faktor yang ditemukan di lapangan bahwa pemakaian benih bersertifikat tergantung pada penilaian atau persepsi petani terkait selera petani  terhadap  varietas  benih  yang  digunakan,  potensi  produksinya,  luas  lahan  yang  dimiliki  petani  dan kesesuaian lahan untuk benih tersebut (Siata 2016).
Salah  satu  permasalahan  bagi  petani  untuk  memanfaatkan  benih  bersertifikat  adalah  kuantitas  yang terbatas, harga yang cukup mahal dan ketersediaannya tidak tepat waktu sesuai awal musim tanam (Hendrawati et al . 2014). Menurut beberapa stakeholder terkait, banyak kendala dalam mengembangkan benih bersertifikat, antara lain terbatasnya jumlah petani yang bersedia menjadi petani penangkar untuk benih padi, jumlah lahan untuk pengembangan benih yang terbatas, biaya administrasi yang cukup besar untuk memperoleh sertifikasi benih,  dan  lambatnya  penyerapan  benih  bersertifikat  untuk  dimanfaatkan  petani.  Hanya  sedikit  petani  yang bersedia  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengembangkan  benih  padi  sesuai  persyaratan  kualitas  tertentu. Selain itu, keterbatasan lahan serta besarnya biaya dan proses penilaian dan administrasi untuk mendapatkan sertifikat benih menjadi kendala sendiri dalam upaya pengembangan benih bersertifikat. Sebagian petani yang memiliki  keinginan  untuk  menjadi  penangkar  seringkali  dihadapkan  pada  skala  ekonomi  lahan  yang dibutuhkan dan minimnya keterampilan untuk mengembangkan benih.
Pemerintah  sebagai  regulator  dan  fasilitator  dalam  kebijakan  benih  bersertifikat  harus  mengarahkan pengembangan benih berkualitas dan bersertifikat pada tiga  hal, yaitu mendorong dan memberi kemudahan tumbuhnya  penangkar-penangkar  benih  padi  melalui  peningkatan  keterampilan  dan  mendorong  para  petani untuk  memanfaatkan  benih  bersertifikat,  dan  menjamin  distribusi  benih  bersertifikat  kepada  petani  dalam kuantitas yang cukup dan waktu yang tepat.
Salah  satu  faktor  keberhasilan  produksi  padi  saat  ini  adalah  pengembangan  produksi  padi  dengan mekanisasi pertanian. Pemanfaatan alat dan  mesin pertanian ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kerja, meningkatkan  efisiensi  dan  waktu  dan  menurunkan  biaya  operasional  terutama  pada  biaya  tenaga  kerja. Dengan  semakin  menurunnya  jumlah  tenaga  kerja  pada  sektor  pertanian,  dapat  diantisipasi  melalui penggunaan alat dan mesin pertanian. Modernisasi pertanian melalui penggantian tenaga manusia dan hewan

## Gunadi F, Nazli RSS, Putri EIK, Noorachmat BP
dengan tenaga mesin mampu meningkatkan hasil per unit input tenaga kerja dan menurunkan harga jual pangan per satuan. Namun di sisi lain penerapan alat dan mesin pertanian juga memiliki dampak yang kurang baik, antara lain hilangnya kesempatan kerja, terciptanya ketergantungan pada energi minyak bumi, diperlukannya modal yang lebih besar, dan tersentralisasinya teknologi pada usaha tani berskala besar (Salikin 2003).
Beberapa  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Barat  masih  memegang  tradisi  gotong  royong  dalam  kegiatan pertanian. Sehingga kadangkala masuknya teknologi akan bergesekan dengan budaya tersebut dan tidak jarang menimbulkan penolakan. Penolakan tersebut terkait dengan tidak digunakannya lagi tenaga buruh tani sebagai dampak  kehadiran  alat  dan  mesin  pertanian  tertentu.  Sebagai  contoh  kehadiran  mesin-mesin  tanam,  mesin panen dan mesin pasca panen berhasil mengurangi kebutuhan buruh tani. Para buruh tani yang biasanya saat musim tanam dan pada saat panen bisa memperoleh penghasilan dengan bekerja   membantu proses tanam padi  dan  panen  padi,  dapat  kehilangan  pekerjaannya  karena  kehadiran  alat  dan  mesin  tersebut.  Walaupun terjadi  hanya  di  sebagian  kecil  wilayah  Jawa  Barat,  khususnya  di  pantai  utara  Provinsi  Jawa  Barat,  namun kondisi inilah yang menyebabkan pro dan kontra terhadap kehadiran alat dan mesin-mesin tertentu dan sistem budidaya padi. Berdasarkan hal tersebut, upaya pemerintah untuk membantu para petani dengan memfasilitasi alat dan mesin pertanian memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menurunkan biaya produksi dan tujan utama meningkatkan produksi dan pendapatan petani perlu mempertimbangkan aspek sosial budaya terutama  dalam  menghindari  konflik  dengan  tenaga  kerja  lokal  (Handaka  dan  Prabowo  2013).  Pemerintah sudah  seharusnya  selain  memfasilitasi  keberadaan  alat  dan  mesin  bagi  budidaya  yang  sesuai  dengan ketersediaan lahan dan kondisi sosial budaya, juga perlu mendorong pemberdayaan masyarakat selain sebagai tenaga  kerja  pertanian,  dapat  juga  sebagai  pengelola  alat  dan  mesin,  pengelola  bengkel  perawatan  alat  dan mesin bahkan dapat mengusahakan produksi suku cadang yang sesuai dengan alat dan mesin yang berkembang di suatu wilayah.
Selain itu, keterbatasan modal petani dan tingkat kepemilikan lahan yang kecil sehingga kurang efisien untuk  menggunakan  mekanisasi  pertanian  juga  menghambat  penerapan  alat  dan  mesin  pertanian  sehingga berdampak pada produktivitas dan biaya produksi khususnya dari sektor tenaga kerja. Mengingat pentingnya mekanisasi  pertanian,  pengelolaannya  perlu  mempertimbangkan  faktor-faktor  budaya  lokal,  kemampuan permodalan  petani,  kemampuan  petani  dalam  aplikasi  alat  dan  mesin  pertanian  tersebut,  dan  dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem tempat alat dan mesin tersebut dimanfaatkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor  tersebut,  peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  melakukan  sosialisasi  dan memfasilitasi kebutuhan alat dan mesin pertanian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi padi.
Upaya mekanisasi pertanian juga banyak dilaksanakan di bidang pasca panen, dan salah satu bentuknya adalah pemanfaatan sarana rice milling unit (RMU) dalam mengkonversi gabah menjadi beras. Peran RMU sangat sentral dalam agroindustri padi (Rachmat, 2012). Salah satu permasalahan dalam operasionalisasi RMU di Provinsi Jawa Barat adalah banyaknya unit-unit RMU yang tidak beroperasi secara optimal bahkan tidak dimanfaatkan karena peralatan yang sudah tua dan tidak ekonomis dengan rendemen hasil giling yang rendah serta lemahnya permodalan. Tanpa adanya usaha mengatasi menurunnya rendemen hasil giling tersebut, maka produksi beras dalam pemenuhan konsumsi masyarakat akan menurun.
Keberadaan  lahan  sawah  terutama  lahan  sawah  irigasi  di  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  sumberdaya penting  dalam  produksi  pangan.  Menurut  Felloni et  al. (2003)  suplai  pangan  sangat  dipengaruhi  oleh keterbatasan yang ada pada lahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Luas lahan sawah menjadi indikator berapa kebutuhan sarana produksi seperti benih dan input pertanian lain yang harus disediakan. Beberapa studi seperti  yang  dilaksanakan  Nazam et  al .  (2011)  di  Nusa  Tenggara  Barat  menunjukkan  keberadaan  lahan minimal merupakan prasyarat dalam upaya mendorong peningkatan produksi guna mengimbangi pertumbuhan penduduk.  Namun  seiring  dengan  perjalanan  waktu,  luas  lahan  sawah  berkurang  setiap  tahun.  Luas  lahan sawah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan penurunan selama periode 2007-2015 (Gambar 2). Jika pada tahun 2007, luas lahan sawah adalah 939 228 ha, maka pada tahun 2015 menurun menjadi 912 794 ha (BPS 2008; BPS 2016). Luas lahan sawah irigasi sebagai salah sumberdaya dan aset produksi pangan juga
menunjukkan penurunan. Pada tahun 2007, luas lahan irigasi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 761 024 ha. Dan pada tahun 2015 luas lahan lahan irigasi menurun menjadi 749 033 ha (Gambar 3).
Penurunan  luas  lahan  pertanian  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari  pertumbuhan  dan perkembangan  wilayah  rural-urban  yang  beriringan  dengan  pengembangan  ekonomi  di  suatu  wilayah. Konversi lahan pertanian yang terjadi seiring pembangunan ekonomi banyak terjadi pada lahan-lahan sawah yang produktif seperti lahan sawah irigasi (Firman 1997; Firman 2000; Azadi et al . 2011; Panuju et al. 2013). Salah  satu  faktor  terjadinya  konversi  lahan  adalah  karena  adanya  kebutuhan  ekonomi  dan  pembangunan industri  (Santoso et  al. 2017).  Menurunnya  luas  lahan  sawah  dan  lahan  sawah  irigasi  secara  langsung memberikan pengaruh pada penurunan produksi padi di Provinsi Jawa Barat. Dengan semakin berkembangnya pembangunan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  ditandai  berdirinya  kawasan-kawasan  urban  baru, kawasan industri dan berkembangnya pembangunan infrastruktur semakin menekan keberadaan lahan sawah khususnya lahan sawah irigasi dan infrastruktur jaringan irigasi di masa mendatang. Untuk itu untuk menjaga keberlanjutan  kemandirian  pangan  dari  sisi  produksi,  menjaga  ketersediaan  lahan  sawah  merupakan  skala prioritas  yang  harus  dilakukan  pemerintah.  Perencanaan  tata  ruang  wilayah  dan  pemberian  insentif  dan disinsentif baik bagi petani maupun bagi pengembang merupakan kebijakan yang dapat dijadikan opsi dalam melindungi keberadaan lahan sawah dan sawah irigasi yang berkelanjutan (Santoso et al . 2017).
Faktor kunci aspek teknologi lainnya yang memberi pengaruh terhadap kemandirian pangan adalah indkes pertanaman padi. Indeks pertanaman padi sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat yang ada di Jawa Barat. Upaya  untuk  mengadaptasi  kondisi  agroklimat  adalah  dengan  pembangunan  jaringan  irigasi.  Kehadiran jaringan  irigasi  memungkinkan  padi  dapat  ditanam  lebih  dari  satu  kali  pada  wilayah-wilayah  yang  dilalui jaringan  irigasi.  Namun  kondisi  jaringan  irigasi  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Barat  baik  yang  berada  pada kewenangan  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  berada  pada  kondisi  yang  kurang optimal  untuk  mendukung  lompatan  peningkatan  indeks  pertanaman.  Jaringan  irigasi  yang  berada  pada kewenangan pemerintah pusat 53.31% berada dalam kondisi baik, kewenangan pemerintah provinsi 48.92% berada  dalam  kondisi  baik,  dan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  hanya  38,87%  pada  kondisi  baik (DSDA  2017).    Gambaran  kondisi  jaringan  irigasi  di  Provinsi  Jawa  Barat  berdasarkan  tingkat  kewenangan dapat dilihat pada Tabel 3.
Gambar 2 Dinamika keragaan luas lahan sawah di Provinsi Jawa Barat periode 2007-2015
900.000 920.000 940.000 960.000 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 ha Tahun 745.000 750.000 755.000 760.000 765.000 770.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ha

## Gunadi F, Nazli RSS, Putri EIK, Noorachmat BP
Tabel 3 Keragaan kondisi jaringan irigasi berdasarkan tingkat kewenangan di Provinsi Jawa Barat (per 31 Desember 2015
Kewenangan Kondisi (%) Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Pemerintah Pusat 53.31 26.07 9.57 11.06 Pemerintah Provinsi 48.92 21.10 12.03 17.95 Pemerintah Kab/Kota 38.87 18.83 22.17 20.33
Sumber: DSDA (2017)
Kondisi  tersebut  menyebabkan  usaha  mendorong  indeks  pertanaman  padi  mendekati  angka  300  untuk mengimbangi permintaan seiring pertumbuhan penduduk menjadi sulit dicapai. Selama periode 2007-2015, indeks  pertanaman  padi  sawah  di  Provinsi  Jawa  Barat  berada  kisaran  angka  200.  Pada  tahun  2007,  indeks pertanaman padi adalah 196, kemudian meningkat menjadi 214 pada tahun 2010. Namun sejak 2011 hingga 2015, indeks pertanaman padi berada pada angka 204 (Gambar 4).  Kombinasi statisnya indeks pertanaman padi dan menurunnya  luas lahan  sawah menyebabkan menurunnya luas  tanam padi sawah terutama setelah tahun 2010 (Gambar 5). Pada tahun 2007-2010, merupakan periode meningkatnya luas tanam padi sawah di Provinsi Jawa Barat dari 1 843 209 ha menjadi 2 012 723 ha. Namun luas tanam padi sawah terus menurun hingga pada tahun 2015 menjadi 1 801 402 ha. Hal demikian menyebabkan beras menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2010, produksi beras  adalah  7 363 838 ton. Namun seiring menurunnya luas  tanam padi sawah, pada tahun 2015 produksi beras menurun menjadi 7 135 511 ton (Gambar 6). Jika produksi beras di Provinsi Jawa Barat yang terus menunjukkan kecenderungan menurun terus berlangsung di masa yang akan datang, maka hal ini memberikan konsekuensi ancaman terhadap penyediaan pangan pokok beras di Provinsi Jawa  Barat  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  meningkat  seiring  meningkatnya  jumlah penduduk.
Gambar 4 Keragaan indeks pertanaman padi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2015
180 190 200 210 220 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 Tahun 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
ha
Gambar 6 Dinamika produksi beras di Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2015
Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat adalah jumlah tenaga kerja di sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan. Transformasi struktural yang terjadi sebagai  hasil  dari  pembangunan  ekonomi  mempengaruhi  perubahan  sosial  budaya  dalam  masyarakat  di Provinsi Jawa Barat. Pola hidup masyarakat yang didominasi oleh aktivitas pertanian, secara perlahan bergeser di  luar  sektor  pertanian.  Lapangan  kerja  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  lebih  bagi  tenaga  kerja cenderung lebih diminati untuk dimasuki oleh angkatan kerja yang ada (Baraldi et al . 2006). Permintaan yang tinggi  untuk  tenaga  kerja  di  luar  sektor  pertanian  telah  mendorong  perpindahan  tenaga  kerja  dari  sektor pertanian  ke  luar  sektor  pertanian.  Data  BPS  menunjukkan  penurunan  jumlah  tenaga  kerja  pada  sektor pertanian  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Pada  tahun  2007,  jumlah  tenaga  kerja  yang  bergerak  di  sektor  pertanian adalah 4 450 695 orang. Jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian ini terus menunjukkan penurunan menjadi 3 095 547 orang pada tahun 2015 (BPS 2008; BPS 2016) (Gambar 7). Penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian telah mendorong peningkatan level upah pada sektor pertanian dan mengurangi pemakaian tenaga kerja dalam sektor pertanian (Petrick dan Zier 2012). Menurunnya tenaga kerja pada sektor pertanian dikombinasikan  dengan  kapasitas  modal  petani  yang  terbatas  menyebabkan  sebagian  lahan  pertanian ditinggalkan  dan  menjadi  lahan  bero  karena  tidak  diusahakan.  Pada  tahun  2015  saja,  jumlah  lahan  yang sementara tidak diusahakan mencapai 10,659 ha (BPS 2016). Jika kondisi ini tidak diantisipasi oleh petani dan pemerintah,  dapat  menurunkan  jumlah  produksi  pertanian  terutama  komoditas  padi  sebagai  komoditas budidaya utama di Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya menurunkan kinerja kemandirian pangan di masa yang akan datang. Kapasitas adaptif petani dan peran pemerintah melalui program-program yang tepat seperti pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat mencegah atau mengurangi fenomena penurunan produksi pangan sebagai akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian.
Aspek distribusi beras yang juga menjadi salah satu faktor yang memberikan sensitivitas terbesar terhadap keberlanjutan  kemandirian  pangan  dari  aspek  sosial  budaya.  Tidak  semua  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Barat merupakan daerah sentra produksi padi atau  beras. Produksi padi dan beras di wilayah Provinsi Jawa Barat didominasi  oleh  wilayah  bagian  utara  dibandingkan  bagian  selatan.  Secara  spasial  kapasitas  kemandirian pangan  kabupaten/kota  juga  berbeda-beda.  Wilayah-wilayah  seperti  Kabupaten  Indramayu,  Karawang, Subang  dan  Garut,  Sukabumi,  Tasikmalaya  dan  Cianjur  merupakan  daerah-daerah  dengan  produksi  beras tertinggi  dibandingkan  wilayah-wilayah  lainnya.  Tidak  meratanya  wilayah  produksi  beras  menyebabkan ketersediaan beras di setiap wilayah juga berbeda-beda. Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan beras di  seluruh  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat,  pemerintah  perlu  menjamin  penguatan  rantai  distribusi  beras  yang merata  sehingga  mampu  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Usaha menjamin  rantai  distribusi  beras  ke  setiap  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Barat  akan  mendukung  pemerataan kemandirian pangan dan ketahanan pangan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Faktor sosial budaya lain yang memiliki pengaruh sensitif dan dapat mengancam kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat adalah pola konsumsi pangan karbohidrat masyarakat. Seperti pola konsumsi masyarakat Indonesia lainnya, beras masih menjadi makanan pokok utama masyarakat Provinsi Jawa Barat (Mears, 1984).
5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 ton Tahun

## Gunadi F, Nazli RSS, Putri EIK, Noorachmat BP
Dzikrillah (2017) menjelaskan bahwa rata-rata 30% pengeluaran masyarakat dialokasikan untuk beras. Data BPS menunjukkan  jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat cukup pesat  selama periode 2007  – 2015, dari 41 483 729 orang pada tahun 2007 menjadi 46 709 569 orang, dengan rata-rata pertumbuhan 1.495% (BPS  2008;  BPS  2016).  Walaupun  tingkat  konsumsi  beras  per  kapita  menunjukkan  penurunan  dari  97.15 kg/kap/tahun pada tahun 2007 menjadi 91.43 kg/kap/tahun pada tahun 2015, jumlah penduduk yang meningkat mendorong  peningkatan  kebutuhan  konsumsi  beras  masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Pada  tahun  2007, jumlah total konsumsi beras masyarakat mencapai 4 074 698 ton. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi  Jawa  Barat,  kebutuhan  beras  untuk  konsumsi  masyarakat  juga  meningkat.  Pada  tahun  2015,  total kebutuhan  konsumsi  beras  masyarakat  mencapai  4  258  643  ton.  Kondisi  tersebut  memang  menunjukkan ketersediaan beras masih cukup besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat jika didasarkan pada produksi  beras  tahun  2015  (surplus  beras  2  876  868  ton).  Namun  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah penduduk dan menurunnya produksi pertanian, kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi menurun.

## Gambar 7 Dinamika konsumsi beras di Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2015
Jika  dianalogikan  rata-rata  pertumbuhan  penduduk  dan  konsumsi  beras  per  kapita  tidak  berubah diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2030 akan mencapai 58 049 251 orang dengan kebutuhan konsumsi mencapai  5  307  443  ton  beras.  Demikian  juga  bila  kondisi  produksi  beras  dianalogikan  tidak  mengalami perubahan,  maka  pada  tahun  2030  produksi  beras  diproyeksikan  produksi  beras  akan  menurun  menjadi 6 545 950 ton. Sehingga surplus beras pada tahun 2030 adalah sebesar 1 238 507 atau berkurang 67% dari surplus  beras  pada  tahun  2015.  Program  diversifikasi  pangan  merupakan  salah  satu  alternatif  solusi  untuk menurunkan  ketergantungan  masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat  terhadap  beras  dan  diharapkan  nantinya mampu menjaga keberlanjutan kemandirian pangan di masa yang akan datang.

## SIMPULAN
Keberlanjutan kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting bagi ketahanan pangan nasional.  Hasil  penilaian  terhadap  analisis  keberlanjutan  dari  lima  dimensi  yaitu  dimensi  ekologi,  dimensi ekonomi,  dimensi  sosial  budaya,  dimensi  teknologi  dan  dimensi  kelembagaan  menunjukkan  bahwa  aspek dimensi  dimensi  sosial  budaya  dan  dimensi  teknologi  merupakan  dimensi  yang  kurang  berkelanjutan  ( less sustainability )  dalam  mendukung  keberlanjutan  kemandirian  pangan.  Faktor  pemakaian  benih  bersertifikat, penggunaan alat dan mesin produksi padi, luas lahan sawah, luas lahan sawah irigasi dan indeks pertanaman merupakan faktor kunci pada aspek teknologi yang dapat mempengaruhi kemandirian pangan. Faktor-faktor tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  positif  dalam  produksi  pangan  pokok  beras  guna  menunjang keberlanjutan  kemandirian  pangan  jika  kondisi  faktor-faktor  tersebut  meningkat,  namun  sebaliknya  dapat menurunkan produksi pangan jika keneradaannya menurun.
3.800.000 3.900.000 4.000.000 4.100.000 4.200.000 4.300.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ton Tahun
Sedangkan dari aspek sosial budaya terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhi kemandirian pangan, yaitu jumlah tenaga kerja sub sektor tanaman pangan, pola konsumsi pangan karbohidrat masyarakat dan pola distribusi  beras.  Ketersediaan  tenaga  kerja  yang  cukup  dan  pola  distribusi  yang  merata  ke  setiap  wilayah memberikan  pengaruh  positif  guna  mendorong  keberlanjutan  kemandirian  pangan.  Namun  pola  komsumsi yang  masih  tergantung  pada  beras  tanpa  adanya  diversifikasi  pola  konsumsi  dapat  mendorong  peningkatan kebutuhan pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pada akhirnya menurunkan nilai rasio kemandirian pangan
Upaya  melakukan  tatakelola  yang  baik  dan  benar  terhadap  eksistensi  faktor-faktor  tersebut,  langkah penurunan  nilai  indeks  keberlanjutan  dan  status  keberlanjutan  dapat  dicegah  atau  dihambat.  Pengelolaan terhadap  atribut-atribut  yang  menjadi  faktor  pengungkit  juga  dapat  mendorong  peningkatan  nilai  indeks keberlanjutan kemandirian pangan kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat. Komitmen pemerintah yang kuat merupakan prasyarat penting dalam menjaga keberlanjutan kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat yang  diwujudkan  melalui  berbagai  bentuk  kebijakan  dan  program  dan  alokasi  anggaran  yang  mendukung untuk pengembangan kemandirian pangan berkelanjutan .

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.  2008. Provinsi  Jawa  Barat  Dalam  Angka  Tahun  2007 . Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.  2016. Provinsi  Jawa  Barat  Dalam  Angka  Tahun  2015 . Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
[DSDA]  Dinas  Sumber  Daya  Air  Provinsi  Jawa  Barat.  2017. Buku  Sumberdaya  Air  Provinsi  Jawa  Barat. Bandung: Balai Pusat Data dan Informasi Sumberdaya Air.
Amid J. 2007. The dilemma of cheap food and self-sufficiency: the case of wheat in Iran. Food Policy. 32: 537-552.
Azadi H, Ho P, Hasfiati L. 2011. Agricultural land conversion drivers: A comparison between less developed, developing and developed countries. Land Degradation Development. 22: 596-604.
Baraldi F, Catellini A, Ghelfi R, Palmier A, Pirazzoli C, Rivaroli S. 2006. The labour factor in agriculture: comparison,  analysis  and  action  introduced  the  primary  sector.  Conference  Paper. Center  for International  Food  and  Agricultural  Policy.  Paper  presented  at  the  10th  Joint  Conference  on  Food, Agriculture and the Environment, Duluth, Minnessota, August 27 – 30, 2006 . [16 Maret 2018].
Borg I, Groenen PJF. 1997. Modern Multidimensional Scalling: Theory and Aplications . New York: Springer. Dzikrillah  GF,  Anwar  S,  Sutjahjo  SH.  2017.  Analisis  keberlanjutan  usaha  tani  padi  sawah  di  Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 7(2): 107-113.
Fauzi  AS,  Anna.  2002.  Evaluasi  status  keberlanjutan  pembangunan  perikanan:  aplikasi  pendekatan  rapfish (Studi kasus perairan pesisir DKI Jakarta). Jurnal Pesisir Dan Lautan. 4(3): 43-55.
Felloni F, Gilbert J, Wahl TI, Wadschneider P. 2003. Trade policy, biotechnology and Grain self-sufficiency in China. Agricultural Economics . 28: 173-186.
Firman T. 1997. Land conversion and urban development in Northern Region of West Java, Indonesia. Urban Study . 34(7):1027-1046.
Firman T. 2000.  Rural to urban land conversion in Indonesia during boom and bust periods. Land Use Policy . 17: 13–20.
Firman  T.  2003.  The  spatial  pattern  of  population  growth  in  Java,  1990  – 2000,  Contunuity  and  change  in extended metropolitan region formation. IDPR . 25(1): 53-65.
Firman T, Kombaitan B, Pradono P. 2007. The Dynamics of Indonesian Urbanization, 1980  – 2006. Urban Policy and Research . 25(4): 433-454.
Groenen PJF, van de Velden M. 2004. Multidimensional Scalling. No. EI 2004-15.
www.repub.eur.nl/pub/1274/ei200415.pdf [18 Mei 2017].
Groenen PJF, Terada Y. 2015. Multidimensional
Scalling (No. EI 2015-15).
www.repub.eur.nl./pub/78189/EI2015-15.pdf [18 Mei 2017]
Handaka, Prabowo A. 2013. Kebijakan antisipatif Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian . 11(1): 27-44.
Hendrawati E, Yunsnthe E, Radian. 2014. Analisis persepsi petani dalam penggunaan benih padi unggul di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. Jurnal Social Economic of Agriculture . 3(1): 53-57.
Kavanagh P. 2001. Rapid Appraisal of Fisheries (Rapfish) Project. Rapid Software Description (for Microsoft Excell) . Canada: University of British Columbia.
Kavanagh P, Pitcher TJ. 2004. Implementing Microsoft Excel Software for Rapfish: A Technique for The Rapid Appraisal of Fisheries Status . Canada: Fisheries Centre, University of British Columbia.
Lee MD. 2011. Determining the dimensionality of multidimensional scalling model for cognitive modelling.
J. Math. Psichology . 45: 149-161.
Marimin 2004. Teknik Pengambilan Keputusan Kriteria Jamak . Bogor: IPB Press.
Mears LA. 1984. Rice and food self-sufficiency in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies . 20(2): 122-138.
Nazam M, Sabiham S, Pramudya B, Widiatmaka, Rusastra IW. 2011. Penetapan luas lahan optimum usahatani padi  sawah  mendukung  kemandirian  pangan  berkelanjutan  di  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal  Agro Ekonomi . 29(2): 113-145.
Nurmalina R. 2008. Analisis indeks dan status keberlanjutan sistem ketersediaan beras di beberapa wilayah Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi . 26(1): 47-79.
Pandya-Lorch R, Rosegrant MW. 2000. Prospect for food demand and supply in Central Asia. Food Policy . 25: 637–646.
Panuju  DR,  Mizuno  K,  Trisasongko  BH.  2013.  The  dynamics  of  rice  production  in  Indonesia  1961-2009. Journal of The Saudi Society of Agricultural Sciences . 12: 27-37.
Petrick M, Zier P. 2012. Common agricultural policy effect on dynamics labor use in agriculture. Food Policy . 37: 671–678.
Pitcher TJ, Preikshot D. 2001. RAPFISH: a rapid appraisal technique to evaluate the sustainability status of fisheries. Fisheries Research . 49: 255-270.
Rachmat  R.  2012.  Model  penggilingan  padi  terpadu  untuk  meningkatkan  nilai  tambah. Buletin  Teknologi Pascapanen Pertanian . 8(2): 99–111.
Salikin KA. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: Kanisius.
Santoso, P. B. K., Widiatmaka, Sabihan S, Machfud, Rusastra IW. 2017. Analisis pola konversi lahan sawah dan  struktur  hubungan  penyebab  dan  pencegahannya  (Studi  kasus  Kabupaten  Subang,  Provinsi  Jawa Barat). Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 7(2): 184-194.
Siata S. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penerapan benih padi varietas Ciherang di Desa Pudak Kecamatan Kumpuk Ulu. Sosio humaniora . 18(3): 240-247.
Simatupang  P,  Timmer  CP.  2008.  Indonesian  rice  production:  policies  and  realities. Bulletin  of  Indonesian Economic Studies. 44(1): 65-80.
Simelton E. 2011. Food self-sufficiency and natural hazard in China. Food Security Journal. 3: 35–52.