HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 183-190. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.44145

## FAKTOR_FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DALAM MEMPERTAHANKAN WILAYAH KOLONIALNYA DI INDONESIA TAHUN 1942

## Jafar Ahmad
Institut Agama Islam Negeri Kerinci Correspondent Author: kuojafar@gmail.com

## Abstract
The Netherlands failed to defend its colonies following the arrival of Japan in Indonesia in 1942. What caused the Netherlands to fail to defend its colonies in the archipelago? What factors contributed to the failure? This research specifically answers this question. This research data was obtained through a literature review through analysis of journals, books, and news in the mass media. This research shows that before the Republic of Indonesia’s independence, there was a terrible economic crisis in the Netherlands starting in the 1930s. The economic crisis affected the political dynamics in the Netherlands kingdom and its colonies, where elite groups broke up. The elite conflict was also triggered when Christian groups managed to gain control of parliamentary seats and eliminate liberals and communists who had been in power for 50 years. The economic crisis, conflict, and division of elite groups in the Netherlands ultimately affected the colonial territory, making it difficult to control. Where the elite broke out. The economic crisis, conflict, and division of elite groups in the Netherlands ultimately affected the colonial territory, making it difficult to control.
Keywords: Military Aggression; Dutch; Indonesian; Colonial; Archipelago; Colonial.

## Abstrak
Belanda gagal mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia seiring dengan kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Apa yang menyebabkan Belanda gagal mempertahankan wilayah jajahannya di Nusantara? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan tersebut? Penelitian ini secara khusus menjawab pertanyaan tersebut. Data riset ini diperoleh melalui kajian pustaka, baik melalui analisis terhadap jurnal, buku maupun berita di media massa. Penelitian ini menunjukkan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia telah terjadi krisis ekonomi yang dahsyat di negera Belanda, dimulai pada tahun 1930an. Krisis ekonomi tersebut mempengaruhi dinamika politik di kerajaan Belanda dan wilayah jajahannya, dimana kelompok elit pecah. Konflik elit juga dipicu ketika kelompok Kristen berhasil menguasai kursi parlemen dan menyingkirkan kelompok liberal, sosialis dan komunis yang sudah berkuasa selama 50 tahun. Krisis ekonomi, konflik dan perpecahan kelompok elit di negeri Belanda itu pada akhirnya mempengaruhi wilayah kolonialnya sehingga menjadi sulit dikontrol.
Kata Kunci : Agresi Militer; Belanda; Indonesia; Kolonial; Nusantara; Penjajah.
To cite this article: Ahmad, J. (2022). Faktor Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda Dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Nusantara 1942. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (2), 183-190. https://doi.org/10.17509/ historia.v5i2.44145
Naskah diterima : 14 Februari 2022 , Naskah direvisi : 24 Oktober 2022 , Naskah disetujui : 30 Oktober 2022
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Nusantara

## PENDAHULUAN
Belanda menjadi negara eropa yang spektakuler dalam catatan sejarah karena berhasil menjajah Indonesia cukup lama, dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Dimulai dari penguasaan oleh kongsi dagang Belanda bernama VOC pada tahun 1602 sampai 1799 hingga kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda (1799-1942) (Susilo, 2018). VOC berhasil menguasai Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun wilayah. Bahkan, beberapa kerajaan telah mengakui keberadaan VOC dan menjalin kerjasama melalui ikatan kontrak. Bahkan, setelah VOC bangkrut, penjajahan masih berlangsung karena Belanda membentuk Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1799. Sejak saat itu, Belanda telah sepenuhnya menguasai wilayah Indonesia sebagai suatu negara hingga tahun 1942. Belanda berhasil menciptakan status quo dan menanamkan kenyamanan terhadap elit-elit atau aktor-aktor yang berada di puncak singgasana Kerajaan (Sunjayadi, 2018).
Para raja dan punggawa kerajaan mendapat banyak keberlimpahan harta dari Belanda, yang diperoleh dari bisnis penjualan rempah-rempah. Bahkan, mayoritas kerajaan di Nusantara membangun aliansi dan kerjasama dengan Belanda, untuk berbisnis dan menjual komoditi rempah tersebut. Segera, para raja dan abdinya menjadi orang-orang kaya yang bergelimangan harta (Kusumo, 2020). Raja-raja yang berusaha menolak bersekutu dengan Belanda, akan mendapatkan kesengsaraan (Abdullah, 2017). Mereka akan dihancurkan oleh Belanda dengan taktik devide et Impera (Bahar, 2018). Belanda dengan segala sumber dayanya kemudian menciptakan strategi perpecahan di tubuh kerajaan, misalnya dengan cara menyokong orang-orang serakah yang mau dijadikan raja. Tidak sedikit raja yang dijatuhkan dari singgasananya, lalu digantikan oleh raja-raja yang lain, atas peran dan support Belanda  (Susilo, 2018). Kasus perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 itu menjadi satu bukti sejarah penting dalam kaitannya dengan hal tersebut. Jika ditelisik secara mendalam, perang Diponegoro pecah bukan semata karena semangat jihad melawan orang kafir (Belanda), melainkan karena dipicu persoalan kekuasaan. Dimana, pada saat itu Belanda ikut berkolaborasi untuk menyingkirkan Diponegoro dari kesultanan Jogja (Nurlaeli Zahro, 2016). Hal itu mengingat Diponegoro termasuk pangeran yang tidak mau tunduk dan mengikuti kemauan Belanda (Warto, 2016). Sehingga, Belanda berusaha menjauhkan Diponegoro dari lingkaran kerajaan. Caranya, Belanda melantik Sultan Hamengkubuwono V menjadi raja di usia 2 tahun. Agar raja tersebut bisa dijadikan boneka. Supaya Diponegro tidak naik tahta.
Kekalahan Diponegoro menjadi tonggak penting bagi kerajaan Belanda, untuk kian mengokohkan kekuasaannya di Indonesia. Dimulai pada tahun 1850, Belanda kemudian semakin mengokohkan perannya di Indonesia dengan nama Pemerintah Hindia Belanda (Hartono, 2017). Seiring dengan mulai hancur dan meredupnya peran kerajaan, pada saat itu pula Pemerintah Hindia Belanda mengibarkan bendera tri warnanya dan mengontrol secara penuh masyarakat Indonesia (Aprilia, 2017). Akan tetapi, kedigdayaan yang telah dibangun selama beratus-ratus tahun itu, mendadak sirna pada tahun 1942.
Belanda gagal mempertahankan wilayah kolonialnya setelah Jepang masuk ke Indonesia (Subarkah, 2018). Belanda sempat hendak mecoba mengulangi kejayaannya dengan mengirimkan kembali tentaranya ke Indonesia, setelah Jepang hancur di bom Amerika Serikat, pada tahun 1945. Namun, upaya Belanda melalui dua kali agresi militer itu tetap gagal menancapkan kakinya kembali ke Indonesia (Rizal, 2021). Apa yang menyebabkan kegagalan itu? Faktor apa saja yang menyebabkan Belanda gagal mempertahankan kekuasaannya di Indonesia? Penelitian ini secara spesifik memotret hal tersebut.
Sudah banyak peneliti yang meriset mengenai sejarah penjajahan Belanda dan sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan Ulil Absiroh, Isjoni, Bunari, yang memotret tentang Sejarah Pemahaman 350 tahun Indonesia Dijajah Belanda . Riset tersebut lebih fokus menelaah mengenai kurun waktu Belanda menjajah Indonesia. Mereka berkesimpulan, berdasarkan data-data empirik menunjukkan bahwa, penjajahan Belanda secara resmi tidak berlangsug selama 350 tahun. Hal itu, jika dihitung dari berdirinya Pemerintahan Hindia Belanda sejak abad ke 19 (Absiroh, 2018). Begitupula penelitian yang dilakukan A Kardiyat Wiharyanto, yang memotret mengenai masa kolonial Belanda. Temuan risetnya menunjukkan bagaimana kondisi Indonesia saat dijajah Belanda, yang menerapkan model liberal. Hal itu dipicu karena pada masa itu, pemerintahan Belanda sedang dikuasai oleh kelompok liberal (Wiharyanto, 2000).
Akan tetapi, belum ada peneliti yang secara spefisik memotret dinamika politik di kerajaan Belanda dan dampaknya terhadap tanah jajahan di Indonesia. Hal ini lah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menggambarkan Belanda mengalami keguncangan ekonomi karena pengaruh krisis global pada tahun 1900an. Pada titik ini, berimbas pada soliditas elit politik Belanda. Ditambah pula, elit Belanda mengalami perpecahan antara kelompok agama dan kelompok liberal serta komunis. Konflik yang berkepanjangan dan krisis ekonomi tersebut membuat Belanda kesulitan mengontrol wilayah kolonialnya di Indonesia.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 183-190. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.44145.

## METODE
Penelitian ini disusun dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode kajian pustaka, yakni dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang bersifat primer ataupun sekunder. Seperti dengan menggali referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari berbagai jurnal, buku, artikel ilmiah, dan literatur review yang relevan. Penggalian referensi tersebut digunakan untuk membentuk landasan teori dan kerangka konseptual dalam mengkonstruksi riset sejarah. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan antaralain, pertama , menggali sumber yang hendak diteliti, dalam hali ini adalah buku-buku atau jurnal yang mendukung riset ini. Kedua, melakukan verifikasi atau analisis data guna melihat akurasi dan kredibilitas sumber. Data-data tersebut kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Ketiga adalah menafsirkan fakta yang ada secara deskriptif, lalu dibuat analisis atau sintesis. Dari analisis tersebut kemudian dirumuskan fakta sejarah yang berkaitan dengan objek penelitian. Terakhir, Menyusun temuan dalam bentuk tulisan dengan bahasa sederhana, ilmiah dan mudah dipahami (Wasino, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Elit Kerajaan Belanda Pecah Antara Kelompok Agama, Liberal, Sosialis, dan Komunis Kehidupan politik kerajaan Belanda yang mulanya rukun, damai dan solid mendadak berubah ketika memasuki dekade tahun 1900-an. Soliditas elit Belanda mulai terganggu dan konflik politik pecah ketika aktor-aktor politiknya terlibat perseteruan hebat yang berujung perpecahan. Konflik politik itu pecah di awal abad ke 20, tepatnya pada tahun 1905, ketika partai agama memperoleh kemenangan di dalam parlemen Belanda. Segera setelah itu partai agama menguasai dan mengontrol pemerintahan secara penuh dan menyingkirkan kelompok lain, dalam hal ini adalah kelompok liberal dan komunis. Ini adalah kekalahan terbesar yang dialami kelompok liberal dan komunis setelah sukses menguasai parlemen Belanda selama 50 tahun. Kelompok agama tersebut adalah KVP (Katolik), ARP (Protestan) dan CHU (Protestan). Sedangkan partai non agama yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan, antaralain VVD (Liberal), PVDA (Sosialis) dan CPN (Komunis).
Kemenangan kelompok agama tersebut terus berlangsung pada pemilu berikutnya (tahun 1913) hingga selesainya perang dunia ketiga. Sehingga, Partai liberal yang telah menguasai politik di negeri Belanda selama lima puluh tahun kehilangan kekuasaannya,
termasuk kendali terhadap wilayah kolonial. Sedangkan golongan agama semakin kuat dan dengan gigih membawa pemerintahan ke prinsip Kristen. Kelompok agama juga memiliki kewenangan dalam menentukan Gubernur Jenderal yang berkuasa penuh di Indonesia (Suminto, 1985).
Tersingkirnya partai non agama dari lingkaran kekuasaan, memantik reaksi dan gerakan perlawanan. Kelompok ini kemudian meluapkan perlawanannya yang keras dengan menjadi oposisi pemerintah. Partai komunis dan sosialis adalah dua kelompok yang paling gigih menjadi oposan pemerintah Belanda. Bahkan, sejumlah politisi dari partai komunis dan sosialis kerap ditangkap oleh pemerintah Belanda. Tidak hanya menjadi oposan di negeri Belanda, partai komunis, sosialis dan liberal mulai menyebarkan pengaruhnya ke negara kolonial (Indonesia). Mereka lalu merekrut orang-orang pribumi, kemudian disekolahkan, dididik dan dijadikan agen untuk melawan pemerintah Belanda. Komunis yang piawai melakukan propaganda banyak melahirkan tokoh-tokoh propagandis dari kalangan pribumi Indonesia (Syukur, 2018).
Komunis mulai menyebarkan pengaruhnya ke Indonesia lewat seorang tokoh komunis Belanda, bernama Sneevlit. Penyebaran ideologi komunis itu dilakukan melalui serikat buruh Kereta Api Surabaya, yang dibentuknya dalam wadah organisasi sosial demokrat Hindia Belanda (ISDV). Melalui ISDV, Sneevliet menanamkan pengaruh dan menyebarkan ideologi komunisme ke para anggotanya. Untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunisme di Hindia Belanda (nama Indonesia sebelum kemerdekaan), Sneevliet kemudian merekrut orang-orang lokal. Semaoen, anak seorang buruh kereta api, adalah tokoh pergerakan Sarekat Islam yang berhasil direkrut Sneevliet pada tahun 1915. Semaoen memperoleh impact dari kondisi sosial orang tuanya yang merupakan seorang buruh kereta api, yang kehidupannya ditindas oleh kaum borjuasi (kelompok kaya). Semaoen lalu mengganti nama ISDV menjadi Partai Komunis Hindia (PKH) pada 23 Mei 1920 (Tempo, 2013).
Munculnya gerakan pemberontakan dari tanah kolonial, diharapkan Sneevlit dapat mengganggu kekuatan partai agama di parlemen. Oleh karena itu, atas provokasi Sneevlit dan komunisme internasional, agen-agen komunis dari kalangan pribumi berhasil dikendalikan untuk melakukan upaya kudeta atau merebut kekuasaan di Indonesia dari pengaruh pemerintah Hindia Belanda, pada tahun 1926 (Aqib Suminto, 1985). Namun, upaya tersebut dapat dipatahkan oleh militer Pemerintah Hindia Belanda. PKI yang baru seumur jagung itu dihancurkan dan dijadikan
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Nusantara
gerakan terlarang. Di parlemen Belanda, agama Islam juga termasuk yang paling sering mendapat perlawanan sengit dari anggota-anggota Kristen partai agama. Kelompok ini berusaha menggalakkan propaganda Kristen dan menjadikan kelompok Islam sebagai musuh. Merespon atas kebijakan diskriminatif itu, kelompok Islam kian solid melakukan upaya perlawanan. Dalam kondisi seperti ini, kelompok komunis dan kelompok Islam di Indonesia bersatu melawan Belanda yang telah membawa pemerintahan ke prinsip agama. Sehingga, komunis dan Islam terkesan seiring sejalan sebagai musuh Pemerintah Hindia Belanda. Namun, faktanya komunis dan Islam memiliki tujuan akhir yang berbeda. Jika kelompok komunis yang dibentuk Sneevlit di Indonesia hanya bertujuan politik untuk menekan parlemen Belanda. Sementara kelompok Islam membangun perlawanan karena merasa terjadinya diskriminasi atas tindakan represif yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, yang dikuasai kelompok agama Kristen. Dari sanalah, kelompok Islam itu kemudian menjadikan pondok pesantren sebagai basis kekuatan untuk melahirkan konsep kemerdekaan dan mereproduksi wacana kemerdekaan itu secara massvie. Gerakan itu mendapatkan momentumnya pada tahun 1945.
Perpecahan elit di parlemen Belanda, tentu saja membawa dampak bagi negara jajahan. Selain karena Pemerintah Hindia Belanda harus menghadapi serangkaian gangguan dari dalam negeri, baik dari kalangan oposisi politik (komunis, liberal dan sosialis), mereka juga memperoleh lawan yang tak kalah kuat dari kelompok Islam, yang terkonsetrasi di pondok- pondok pesantren. Pemerintah Hindia Belanda kerap dituduh umat Islam sebagai pemerintah Kristen. Lalu, kebijakannya yang sering mendiskreditkan Islam semakin memperkuat persepsi tersebut. Sekolah Kristen kerap memaksa siswa Islam belajar agama Kristen. Sekolah negeri tak luput menjadi instrumen propaganda agama Kristen. Pada titik ini, jurang perbedaan kelompok santri dan Pemerintah Hindia Belanda semakin dalam dan membuat kelompok Islam semakin mengkristalisasi untuk melakukan upaya perlawanan (Suminto, 1985).
Dari pondok-pondok pesantren inilah lahir sebuah respon, bukan saja gerakan perlawanan terhadap kolonial, melainkan konsepsi perlu adanya bangsa yang merdeka. Sejak saat itu, konsepsi tentang Negara Merdeka menjadi pembahasan penting dan utama yang terus menerus diproduksi di pondok pesantren (Suminto, 1980). Para ulama mengajarkan Islam di pondok-pondok pesantren sebagai sumber ilham dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan, para ulama ini pula yang membentuk anasir perjuangan melawan penjajah dengan semangat perang
suci. Para ulama tradisional tersebut tidak pernah surut menggelorakan semangat kemerdekaan RI agar segera terwujud. Kemerdekaan Indonesia bagi kaum ulama dan santri adalah martabat dan harga diri. Dengan demikian, ikhtiar memproklamasikan kemerdekaan RI adalah upaya merebut harga diri dan memperjuangkannya (Ferdinand, 2018).
Pembingkaian isu “perlawanan terhadap pemerintah kafir dan perlunya Indonesia Merdeka” yang terus menyala-nyala di lingkungan pesantren menyebabkan tumbuhnya semangat perlawanan. Hal itu mendorong terjadinya gerakan kolektif dari rakyat Indonesia, terutama mereka yang terkonsentrasi di Pondok Pesantren. Merujuk pada teori gerakan sosial Janine A Clark, yang menyebutkan bahwa gerakan sosial itu akan lahir disebabkan oleh syarat, yaitu terjadinya framing atau pembingkaian. Maka, gerakan sosial baru akan terjadi jika terjadinya proses pembangkaian isu yang dilakukan secara massive dan terus-menerus. Sehingga, melalui framing tersebut, peserta gerakan sosial merasa yakin untuk ikut bergerak. Bingkai, menurut Janine merupakan skema yang memberikan sebuah bahasa dan sarana kognitif untuk menghasilkan gerakan guna memobilisasi para peserta. Ada agen atau aktor yang mengkonstruksi isu dan menyebarluaskannya ke peserta gerakan. Pembingkaian bisa dalam bentuk simbol, bahasa dan identitas sehingga memperkuat mobilisasi (Clarck, 2012).
Tokoh-tokoh non agama, seperti Soekarno dan Hatta, yang memiliki reputasi dan pengaruh besar di Indonesia, turut mengkonstruksi wacana kemerdekaan. Di setiap pertemuan, mereka selalu berpidato tentang pentingnya Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Bahkan, baik Soekarno maupun Hatta, dengan gigih membentuk organisasi dan partai politik, yang memiliki misi kemerdekaan Indonesia. Atas upayanya, Soekarno dan Hatta pada tahun 1930a, kemudian dihukum oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan cara diasingkan dari aktivitas pergerakan (Dedi, 2019). Akan tetapi, upaya tersebut makin membuat rakyat Indonesia simpatik. Wacana kemerdekaan yang didengungkan Soekarno-Hatta kemudian menjadi massive diterima rakyat Indonesia. Surat-surat kabar anti Belanda, termasuk media yang berafiliasi ke gerakan oposisi (Sosialis, Liberal dan Komunis), menjadikan pengasingan dan penangkapan Soekarno-Hatta sebagai headline. Pidato dan tulisan-tulisan mereka kemudian menghiasi wajah media massa saat itu.
Dalam hal ini, reputasi agen pengkonstruksi isu berperan sangat penting. Kredibilitas penyampai isu dan konsistensi bingkai menjadikan gerakan tumbuh dan hidup. Merujuk pada syarat gerakan sosial ini, maka,
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 183-190. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.44145.
gerakan sosial di Indonesia lahir karena terjadinya pembingkaian isu kemerdekaan yang dilakukan secara massive, baik oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, maupun ulama-ulama di lingkungan pondok pesantren. Framing kemerdekaan itu menyala di lingkungan masyarakat, terlebih disebarkan oleh aktor ulama yang memiliki reputasi di kalangan rakyat. Sehingga, lahirnya gerakan sosial ini akibat perpecahan elit yang tidak solid menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan melumpuhkan gerakan perlawanan. Seperti yang sudah dicatat sejarah, Belanda gagal mempertahankan wilayah jajahannya di Indonesia.

## Terjadinya Krisis Ekonomi yang Berkepanjangan
Menjelang hengkang dari Indonesia pada tahun 1942, Belanda sempat mengalami keguncangan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh krisis malaise, merupakan krisis global yang melanda seluruh dunia. Krisis ini terjadi pada tahun 1929. Krisis tersebut dimulai dengan suatu peristiwa penting yang disebut sebagai Black Tuesday , yang ditandai oleh ambruknya bursa saham New York Wall Street pada bulan Oktober 1929 (Dick, 2002). Tragedi Black Tuesday tersebut mengguncang seluruh negara di dunia, termasuk Belanda dan Negara jajahannya di Indonesia. Kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami banyak gagal panen menyebabkan peristiwa Black Tuesday makin memperburuk ekonomi Pemerintah Hindia Belanda (Furnivall, 1938).
Berbagai bank terpaksa gulung tikar, harga emas jatuh. Sejumlah negara di benua eropa, termasuk Belanda merupakan negara yang mengalami penderitaan paling besar. Akibatnya, negara jajahannya di Indonesia menjadi kurang terurus. Terlebih, ketika harga komoditi perkebunan yang menjadi pendapatan utama Pemerintah Hindia Belanda dalam kondisi hancur (Padmo, 1991). Keadaan ini makin menyulitkan Pemerintah Hindia Belanda. Harga komoditi di pasar dunia merosot tajam, demikian pula permintaannya. Sebagai contoh dalam industri gula. Sebagaimana diketahui, industri gula memiliki peranan strategis bagi perekonomian Pemerintah Hindia Belanda. Industri gula yang dibuat dari bahan dasar tebu tersebut merupakan tulang punggung pemerintah Hindia Belanda. Laba yang diperoleh pemerintah Hindia Belanda sangat banyak sehingga investor asing ramai-ramai menanamkan modalnya di Indonesia. Para investor tersebut melakukan kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda guna mengelola industri gula. Namun, memasuki tahun 1930an, ketika terjadi depresi ekonomi, produksi gula di Indonesia turun drastis karena terimbas krisis dan mengalami ketidakstabilan. Lahan perkebunan tebu yang awalnya
seluas 198 hektar susut menjadi hanya 27 hektar pada tahun 1935. Kondisi tersebut makin memburuk hingga menjelang Belanda angkat kaki dari Indonesia (1942). Akibatnya, terjadi banyak reorganisasi pegawai pabrik dan PHK. Bagi karyawan yang masih dipertahankan, perusahaan terpaksa mengurangi upah karyawan hingga mencapai 50 persen. Ini lah yang mengakibatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah atas menjadi menurun. Sektor perkebunan yang dulunya menjadi tulang punggung Hindia Belanda, memberikan kesempatan kerja yang banyak bagi pribumi, pada saat itu justru menjadi sumber konflik. Ditambah pula kebijakan Pemerintah yang terus menerus memaksa masyarakat membayar pajak (Padmo, 1991).
Depresi ekonomi tersebut berimbas terhadap pendapatan pemerintah Hindia Belanda, dimana harga gula hancur dan permintaan pasar internasional turun drastis. Kondisi ini mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis keuangan dikarenakan minimnya pendapatan dan rendahnya daya beli (Putro, 2022).
Krisis tersebut juga mengakibatkan turunnya jumlah produksi mobil di negara Amerika Serikat. Bagi Pemerintah Hindia Belanda, kondisi ini berimbas pada turunnya permintaan pembelian karet. Petani kecil mengalami kondisi yang paling mengenaskan karena produksi karet menurun hingga 43 persen (Vlekke, 2018). Sehingga, nilai ekspor produk dari tanah jajahan menurun. Hal itu menimbulkan ekonomi yang berat bagi Pemerintah Hindia Belanda. Sejumlah komoditi andalan Indonesia yang selama ini telah mendatangkan kekayaan bagi Kerajaan Belanda, seperti minyak, terlempar dari perdagangan dunia karena depresi. Begitupula dengan komoditi karet, gula, kopi dan teh, yang menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda berada diambang kebangkrutan. Akibatnya, jutaan buruh menjadi pengangguran, aparatur yang bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda diberhentikan, sehingga memicu terjadinya kekecewaan yang meluas terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Situasi sosial ekonomi yang semakin memburuk menyebabkan pergerakan menjadi lebih radikal dan revolusioner. Pemogokan pegawai terjadi, begitupula pemogokan kaum buruh yang merupakan manifestasi dari kejengkelan hati dari krisis ekonomi yang dialami Pemerintah Hindia Belanda (Rahmawati, 2022).
Kelompok pribumi yang awalnya memperoleh banyak keberlimpahan dan kekayaan, termasuk pribumi yang bekerja kepada Pemerintah Hindia Belanda, kehilangan kenyamanan akibat depresi ekonomi tersebut. Krisis ekonomi telah menimbulkan dampak buruk terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Nusantara
Hindia Belanda. Masa-masa kejayaan Pemerintah Hindia Belanda mendadak sirna di mata sebagian pribumi yang bekerja dengan Pemerintah (Patmo, 2000). Sejak saat itu, rasa kecewa mulai merasuki masyarakat pribumi secara keseluruhan dan mereka mulai berkolaborasi, menyatu dengan kelompok- kelompok yang sejak awal melawan Pemerintah Hindia Belanda, seperti kelompok Islam dan kelompok- kelompok lain yang sudah lama memendam kekecewaan dan kebencian terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Resesi ekonomi dan konflik elit di kerajaan Belanda itu memperoleh momentumnya pada tahun 1942-1945, ketika Jepang datang ke Indonesia. Kerajaan Belanda yang selama ini aman, damai dan sangat kuat pengaruhnya di tanah jajahan, mulai goyang dan rapuh karena dua hal; terjadinya konflik politik dan krisis ekonomi. Perpecahan elit di parlemen Belanda, telah membawa dampak buruk bagi negara jajahan. Selain karena Pemerintah Hindia Belanda harus menghadapi serangkaian gangguan, baik dari kalangan oposisi politik (komunis, liberal dan sosialis), mereka juga memperoleh lawan yang tak kalah kuat dari kelompok Islam, yang terkonsetrasi di pondok-pondok pesantren.
Kondisi tersebut makin menyulitkan Pemerintah Hindia Belanda ketika resesi ekonomi melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada tahun 1930an. Harga komoditi di pasar dunia jatuh, begitu juga dengan permintaannya yang terus menerus rendah. Sehingga, nilai ekspor produk dari tanah jajahan menurun. Hal itu menimbulkan ekonomi yang berat bagi Pemerintah Hindia Belanda.
Resesi ekonomi dan gejolak politik internal di negara Belanda menyebabkan kontrol terhadap wilayah kolonial melemah. Belanda mulai kehilangan konsentrasi dan daya kontrol terhadap wilayah jajahannya sejak krisis ekonomi melanda. Akibat resesi tersebut, Belanda bahkan banyak memulangkan tentaranya dari wilayah jajahan ke negara asalnya, Belanda. Selain itu, melemahnya kontrol juga diakibatkan kenyamanan kelompok menengah terganggu. Hal tersebut diakibatkan pendapatan mereka dari Pemerintah Hindia Belanda menurun. Ketergantungan kelompok menengah terhadap Pemerintah Hindia Belanda juga sirna seiring mereka dikeluarkan dan diberhentikan dari pegawai pemerintah. Kelompok menengah yang memiliki sumber daya ini kemudian ikut bergabung bersama rakyat biasa untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan.
Sehingga, ketika Jepang datang ke Indonesia, Belanda gagal mempertahankan kedigdayaannya yang sudah dibangun selama 350 tahun itu. Merujuk pada
teori gerakan sosial, yang disampaikan Janine A Clarck, yang menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan gerakan sosial adalah adanya momentum atau kesempatan politik. Menurutnya, gerakan-gerakan sosial tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia tumbuh dan terbentuk karena adanya kesempatan politik. Dalam konteks riset ini, kegagalan Belanda mempertahankan kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1942 dikarenakan terjadinya momentum dan kesempatan politik berupa kekacauan politik dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Momentum itu kemudian melahirkan gerakan sosial di tanah jajahan yang tidak mampu lagi dibendung dan dikontrol, sekalipun oleh kekuatan militer Belanda (Clarck, 2012). Sehingga, faktor yang menyebabkan Belanda gagal mempertahankan kedigdayaannya adalah karena telah terjadi kesempatan politik berupa konflik elit politik dan krisis ekonomi yang menyebabkan kontrol Belanda terhadap Indonesia telah melemah.

## SIMPULAN
Kegagalan Belanda mempertahankan wilayah jajahannya di Indonesia disebabkan karena terbentuknya syarat-syarat kejatuhan kekuasaan. Secara konseptual, syarat kejatuhan kekuasaan itu dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Gerakan Sosial. Dalam konteks penelitian ini, telah terjadi momentum dan kesempatan politik di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1900an. Momentum itu dimulai dari adanya konflik dan pertentangan di kalangan elit pemerintah Belanda, yang berlangsung sejak partai agama (Kristen) berhasil menyingkirkan partai non agama (Liberal, Sosialis dan Komunis) dari lingkaran kekuasaan. Konflik itu berpengaruh besar terhadap wilayah kolonial, terutama mulai adanya provokasi yang dibangun kelompok komunis (partai non agama yang kalah di parlemen) di kalangan pribumi untuk melawan Pemerintah Hindia Belanda.
Kekacauan itu cukup menyulitkan pemerintah Belanda. Momentum berikutnya telah terjadi krisis ekonomi yang dahsyat sehingga berdampak terhadap kondisi sosial politik, bukan saja di Indonesia, tapi juga terhadap Negara Belanda di eropa sana. Krisis ekonomi telah melahirkan kekecewaan yang besar terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Apalagi, sebagian pribumi yang selama ini bekerja dan mengabdi kepada Pemerintah Hindia Belanda, mulai merasa kehilangan sumber daya sejak terjadinya depresi ekonomi.
Gerakan sosial yang solid dan meluas pada tahun 1942 di Indonesia menyebabkan Belanda  tidak mampu membendung gerakan perlawanan. Pada masa itu,
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 183-190. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.44145.
konfllik politik yang diiringi krisis ekonomi sangat menyulitkan pemerintah Belanda. Konsolidasi kekuatan massa perlawanan, terutama dari kelompok Islam yang kian membesar, sulit dikontrol dan tak terbendung sehingga menyulitkan pemerintah Belanda. Pada akhirnya, seperti dicatat dalam sejarah, Belanda gagal mempertahankan kekuasaannya karena syarat kejatuhan kekuasaan pada tahun 1940an itu sudah terpenuhi.

## REFERENSI
Abdullah, A. (2017). The Kingdom of bone in the historical trajectory of south sulawesi. Journal of Cultural Lenses , 15–28.
Aprilia, A. K., & Sugiyanto, S. H. (2017). The role of nahdlatul ulama on indonesian national movement on 1926-1945. Jurnal Historica, 1 (2), 255-267.
Bahar, S. (2018). Peran krusial rakyat dan penduduk sipil lainnya dalam perang non konvensional masa kini dan implikasinya pada sistem pertahanan rakyat semesta. Jurnal Ketahanan Nasional , 13 (2), 27-74. Clarck, J. A. . (2012). Gerakan sosial islam . Yogyakarta: Gading Publishing dan Paramadina.
Dedi, H. A. (2019). Pemikiran politik soekarno, bung hatta, dan tan malaka dalam kehidupan politik di indonesia. J urnal Imiah Ilmu Administrasi Negara,
4 (4), 527-532. Dick, H. (2002). Formation of the nation-state,1930–1966 . University of Hawai Press. Jafar Ahmad, A. S. (2020). Sejarah konflik politik indonesia . Akademia Virtual Media. Furnivall. (1938). Netherlands india: a study of plural economy . Cambridge University Press. Hartono. (2017). Mimikri Pribumi Terhadap Kolonialisme Belanda . Jurnal Diksi UNY , 248-266. Hasanuddin, D. (2017). Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional. Jurnal Jom Unri , 1-21. Kurniadi, A. (2017). Historiografi Bangsa Indonesia: Studi Kasus 350 Tahun Indonesia di Bawah Penjajahan Belanda. Jurnal Resolusi Konflik Unhan , 1-15.
Kusumo, R. (2020). Pakubuwono x, raja pemilik mobil pertama di indonesia . https://www. go o d ne w sf romi nd onesi a . i d / 2 0 2 0 / 0 8 / 1 7 / pakubuwono-x-raja-pemilik-mobil-pertama-di- indonesia
Mirawati, I. (2013). Dari perahu sri komala hingga puputan; perlawanan terhadap pemerintahan hindia belanda 1906. Citra Lekha, 17 (1), 33-42.
Nugraha, A. (2014). Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional; Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi (Doctoral dissertation , Riau University).
Nurlaeli Zahro, M. (2016). Perang diponegoro dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat jawa 1825-1830. Jurnal IPW, 89-94. Noor, F. (2008). Menimbang perjuangan kebangsaan sarekat islam (si) dan relevansinya bagi kehidupan politik bangsa saat ini. masyarakat indonesia. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia XXXIV , (2). Onghokham. (1987). Runtuhnya hindia belanda . PT Gramedia Jakarta.
Padmo, S. (1991). Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap hindia belanda. Jurnal Humaniora , (2), 153.
Padmo, S. (2000). Depresi 1930 dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda. Jurnal Media Neliti, 147- 156.
Putro, F. W. (2022). Perkembangan pabrik gula ketanen tahun 1840-1930. A VATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah , 12 (3),1-11. Rahmawati, R. (2022). Perkembangan kondisi ekonomi bangsa indonesia pada masa hindia belanda tahun 1900-1940. Journal of Sciences dan Humanities “Estoria” , 290-301. Rizal, R. (2021). Peran jenderal soedirman dalam perang griliya (studi historis masa agresi militer belanda ii tahun 1948-1949 di jawa tengah). Danadyaksa Historica, 1 (1), 12-24.
Royani, A. (2020). Pesantren dalam bingkai sejarah perjuangan kemerdekaan indonesia. Jurnal Islam Nusantara, 2 (1), 121-128. Subarkah, M. (2018). 9 Maret 1942 , Akhir penjajahan belanda di bumi nusantara . (online) https://m. republika.co.id/berita/p1uuxh385/9-maret-1942- akhir-penjajahan-belanda-di-bumi-nusantara- part2
Sugiyanto, S, Handayani (2017). The role of nahdlatul ulama on Indonesian national movement on 1926- 1945. Journal of Historica, 1 (2), 255-267. Suminto, A. (1985). Politik islam hindia belanda . Jakarta: LP3ES.
Sunjayadi, A. (2018). Pelayan pribumi dalam akomodasi turisme di hindia belanda. Abad Jurnal Sejarah,
2 (1), 145-161. Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6 (2), 403-416. Susilo, A. (2018). Sejarah perjuangan jenderal soedirman dalam mempertahankan indonesia (1945-1950).
Jurnal Historia,  6 (1), 57-68.
Syukur, A. (2018). Kehancuran golongan komunis di indonesia. Jurnal Sejarah Lontar, 5( 2), 1-8.
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Nusantara
Trisnafiah, S. (2017). Indonesia di masa kolonial portugis dan spanyol. Jurnal Academia , 1-17.
Ulil Absiroh, P. D. (2018). Sejarah Pemahaman 350 Tahun Indonesia Dijajah Belanda. Jurnal Media Neliti, 2-15. Vlekke, B. (2018). Nusantara . Kepustakaan Populer Gramedia. Warto. (2016). Pewarisan nilai kepahlawanan pangeran diponegoro dalam perang jawa. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 40 (3), 217-226.
Wasino, H. (2018). Metode penelitian sejarah. Jakarta: Magnum Pustaka Utama.
Wiharyanto, A. K. (2000). Masa kolonial belanda. J urnal Dinus , 2-10. Wulandari, A. (2018). Magnet indonesia bagi bangsa eropa. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.