## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  bahwa  tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Rumah tangga  adalah  organisasi  terkecil dalam  kehidupan  masyarakat  yang terdiri  dari  ayah  dan  ibu  sebagai suami istri dan anak-anaknya.
Interaksi antara suami, istri dan anak-anaknya dalam kehidupan
1 Dosen Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
rumah  tangga,  yang  didasarkan  pada Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya  mampu  menciptakan kehidupan  rumah  tangga  yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadinya kekerasan dalam  kehidupan  rumah  tangga. Padahal  setiap  insan  manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas dari segala bentuk kekerasan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Pertengkaran-pertengkaran dalam  rumah  tangga  yang  selalu berakhir  dengan  kekerasan  akan merugikan  salah  satu  pihak  yang

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  DI KOTA JAMBI

## Ferdricka Nggeboe 1

## Abstract
The marriage bond that is conducted aims to form a happy prosperous household, eternal  and  lasting  under  the  protection  of  God  Almighty,  with  the  aim, automatically  the  family  should  be  fostered  as  well  as  possible,  mutual  love  and affectionate love between husband and wife and children . Each couple wishes for a harmonious married life, but not forever the condition of the household between husband  and  wife  good  and  peaceful,  because  sometimes  there  are  quarrels  and bickering,  which  often  leads  to  the  occurrence  of  violence  in  the  household  that eventually happened to a percerarian. The legal policy issued by the Government of the Republic of Indonesia to anticipate violence especially domestic violence is Law  Number  23  Year  2004  on  the  Elimination  of  Domestic  Violence  (PKDRT). This  law  is  expected  to  reveal  the  various  violations  in  the  household  and  the protection  of  the  rights  of  victims  of  violence  without  exception,  therefore  the question  to  be  answered  in  this  study  is,  How  to  protect  the  law  against  women victims of domestic violence in the criminal justice system in the City Jambi. This research  uses  empirical  juridical  type,  and  as  its  analysis  knife  the  researcher uses legal protection theory, that is preventive law protection and repressive law protection.  The  emphasis  of  the  analysis  on  the  fact  that  repressive  legal protection  in  the  criminal  justice  system  is  reflected  from  the  case  reporting process  until  the  case  is  decided  by  the  judge  in  court.  In  addition  to  a  brief overview of the process of domestic violence in the criminal justice system, there are also some judges' decisions on cases with free decisions and verdicts stating that  the  case  was  revoked.  That  the  repressive  legal  protection  of  victims  of domestic violence through the decision of a court of a criminal verdict has shown the comparison of law, although it is still far from the legal certainty.
Keywords:  Legal  Protection  Against  Women,  Domestic  Violence  Victims, Criminal Justice System
menjadi korbannya, yang pada umumnya  adalah  isteri  dan/atau anak-anak.  Sedangkan  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  terjadi tidak  saja  menyiksa  perasaan  korban (psikis),  melainkan  juga  merusak fisik  korban  dan  malah  ada  korban yang  cacat  seumur  hidup  maupun sampai meninggal dunia. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengantisipasi tindak kekerasan terkhusus  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (PKDRT).  Undang- undang ini diharapkan dapat mengungkap berbagai kekerasan dalam rumah tangga serta terlindunginya hak-hak korban kekerasan  tanpa  terkecuali  di  mana saja. Adapun hak-hak korban kekerasan  yang  dilindungi  menurut ketentuan  Pasal  10  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah berupa
:
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau pihak  lainnya  baik  sementara maupun  berdasarkan  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus
berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani. Setelah dikeluarkannya Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004  tersebut  di  atas,  sudah  banyak
kasus-kasus  kekerasan  rumah  tangga yang  masuk  ke  Kepolisian  Resort Kota  Jambi,  Adapun  kasus  tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilaporkan pada tahun 2015
sebanyak  40  kasus,  pada  tahun  2016 ada  34  kasus  dan  sampai  Juli  2017 sebanyak 20 kasus. Penegakan  hukum  terhadap Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga pada kenyataannya, sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya menghadapi  berbagai  permasalahan, Disinyalir banyaklah kasus kekerasan dalam rumah tangga  tidak sampai  diselesaikan  ke  Pengadilan.
Namun  demikian,  jika  ada  kasus tindak  pidana kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  masuk  ke Pengadilan  Negeri  Jambi    dan terhadap  kasus  tersebut  hakim  harus bijaksana  dan  berani  untuk  tetap memeriksa dan mengadili perkaranya. Kekerasan dalam rumah tangga  menurut  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  penghapusan  Kekerasan Dalam Rangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perempasan kemerdekaan secara melawan hukum (onrechtmagtigedaad) dalam lingkup rumah tangga. Laporan Rijka Annisa Women's Centre menyatakan bahwa : Dari beberapa kasus pengaduan  yang  datang  ke kami, yang terbanyak sehingga  mencapai  70  % adalah  perempuan  korban kekerasan  suami.  Bahkan ada  kekerasan  yang  sampai
berakibat kebutaan, dan cacat  lainnya,  sampai  pada kematian,  tetapi  ironisnya hanya  2  %  saja  yang  bersedia membawa  kasusnya,  baik  ke pengadilan maupun melapor ke Kepolisian. 2 Selain  itu  ‘Banyaknya  kasus yang tidak dilaporkan ke kepolisian  atau  sampai  ke  meja hijau karena masih adanya pandangan yang bersifat patriaki 3 . Patriarki adalah budaya yang menempatkan  laki-laki  sebagai  yang utama  atau  superior  dibandingkan dengan perempuan yang memandang urusan  rumah  tangga  adalah  urusan pribadi  yang  tidak  boleh  dicampuri oleh orang lain.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal  tersebut  maka terdapat  pertanyaan  "Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Jambi"?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah  bersifat  yuridis  sosiologis dengan  pertimbangan  bahwa  titik tolak  penelitian  ini  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang perlindungan terhadap korban  dalam  lingkup  kekerasan dalam rumah tangga serta penerapannya  di  lapangan,  dengan pendekatan  diskriptif  analitis,  yaitu memaparkan,  menggambarkan  atau mengungkapkan penerapan ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah tangga.
2 'Rika  Saraswati, Perempuan  dan PenyeMsaian  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, Bandung;  Citra  Adytia,  2006,  hal. 2.
3 jbid, hal. 3

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan Korban Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  Dalam
Sistem  Peradilan  Pidana  di  Kota Jambi
Konsep  perlindungan  hukum sebenarnya  di  awali  dengan  adanya pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi manusia, perlindungan hukum menurut UU no 23 Tahun 2004 yang bertujuan  untuk  melindungi  subjek- subjek  hukum  dalam  hal  ini  subjek- subjek  hukum  dalam  UU  No  23 Tahun  2004  yang  menjadi  korban kekerasan  adalah  semua  orang  yang berada dalam lingkup Rumah Tangga tersebut,  baik  yang  ada  dalam hubungan  perkawinan,  hubungan darah,  maupun  dalam  hubungan pekerjaan,  Korban  KDRT  bisa  saja terjadi  pada  laki-laki  sebagai  suami bisa juga anak baik laki-laki maupun perempuan, orang tua, saudara ataupun  pembantu  Rumah  Tangga namun  dalam  hal  ini,  peneliti  hanya membatasi pembahasan terhadap korban kekerasan yang subjek hukumnya adalah perempuan.
Dilandasi  ketentuan  Pasal  5 sampai  dengan  Pasal  9  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004, yang tergolong  kekerasan  dalam  rumah tangga  terdiri  atas  4  (empat)  jenis, yaitu  sebagaimana  terurai  sebagai berikut :
1. Kekerasan Fisik Adalah  suatu  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh sakit  atau  luka  berat  (Pasal  6). Jadi  kekerasan  fisik  ini  adalah tindakan  yang  berakibat  sakitnya tubuh korban tindak pidana.
2. Kekerasan Psikis Adalah perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,
dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang (Pasal 7).
3. Kekerasan Seksual Adalah perbuatan yang meliputi : a. Pemaksaan  hubungan  seksual yang  dilakukan  terhadap  orang yang  menetap  dalam  lingkup rumah tangga tersebut; atau
b. Pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  tangga  dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8). Menurut  penjelasan  Pasal  8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan  seksual  ini  adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan  ini  adalah  setiap perbuatan yang berupa pemaksaan  hubungan  seksual, pemaksaan  hubungan  seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan  hubungan  seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga
Mengenai  tindakan  ini  dalam Pasal  9  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2004 menentukan : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  juga  berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan Jadi tindakan penelantaran  rumah  tangga  ini adalah berupa :
a. Tidak  memberikan  kehidupan bagi korban;
b. Tidak  memberikan  perawatan kepada korban;
c. Tidak melakukan pemeliharaan terhadap korban; atau
d. Membatasi  dan/atau  melarang korban  untuk  bekerja  yang layak  di  dalam  atau  di  luar rumah.
ketergantungan  ekonomi  dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau  di  luar  rumah  sehingga korban  berada  di  bawah  kendali orang tersebut.
Dijadikannya  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  ini  sebagai dasar hukum kekerasan rumah tangga  dilandasi  dari  pertimbangan pengeluaran undang-undang itu sendiri, yang berisikan :
a. Bahwa setiap warga negara berhak  mendapatkan  rasa  aman dan  bebas  dari  segala  bentuk kekerasan  sesuai  dengan  falsafah Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa  segala  bentuk  kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga,  merupakan  pelanggaran hak  asasi  manusia  dari  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan serta  bentuk  diskriminasi  yang harus dihapus.
c. Bahwa  korban  kekerasan  dalam rumah    tangga,  yang  kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara  dan/atau  masyarakat  agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, peyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
d. Bahwa dalam kenyataannya, kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  banyak  terjadi,  sedangkan
sistem  hukum  di  Indonesia  belum menjamin  perlindungan  terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
e. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan huruf  d,  perlu  dibentuk  Undang- undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua (2) macam tujuan yaitu, perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif  dan  perlindungan  hukum yang bersifat Represif ataupun perlindungan  hukum  yang  bersifat Preventif bertujuan  untuk  mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, subjek-subjek  hukum  diharapkan untuk  mewaspadai  kondisi-kondisi yang dapat memicu terjadinya korban.  Tindakan  pencegahan  ini dimaksudkan  bahwa  subjek-subjek
hukum harus menyadari potensi yang dapat  menjadikan  dirinya  sebagai korban.
Sebagaimana  Teori  Penegakan Hukum  yang  disampaikan  oleh Satjipto  Raharjo  bahwa  hukum  itu melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya  tersebut.  Hal  ini artinya membuka pemahaman bahwa mengalokasikan kekuasaan
kepadanya  untuk  bertindak,  ini berhubungan  dengan  hak.  Hak  yang tentunya dijamin oleh aturan hukum.
Kekerasan  yang  terjadi  dalam Rumah  Tangga  sebagaimana  yang tercatat pada KePolisian Resort Kota Jambi  (Polresta)  maka  di  dapatlah sebagai  data  pada  Tabel  I  dibawah ini :
Tabel I Jumlah Perkara KDRT Di Polresta Jambi No Tahun Jumlah Perkara Penyelesaian Proses Diteruskan Dihentikan 1 2015 40 2 21 17 2 2016 34 3 18 13 3 Juli 2017 20 5 9 6 Sumber Data POLRESTA JAMBI Selanjutnya didapat pula gambaran  tentang  perkara  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  naik sampai  ke  Pengadilan  Negeri  Jambi sebagaimana  yang  terdapat  pada Tabel II di bawah ini : Tabel II Jumlah Perkara KDRT Di Pengadilan Negeri Jambi No Tahun Jumlah Perkara Status Perkara Putus Proses 1 2015 21 19 2 (Kasasi) 2 2016 18 17 1 (Kasasi) 3 Juli 2017 9 5 4 (Proses) Sumber Data PN Jambi Gambaran  tentang  Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas secara fenomenal  merupakan  Gunung  es, dimana  para  perempuan  harus  di dampingi  atau  diberikan  semangat keberanian untuk melaporkan
perkaranya  kepada  pihak  penegak hukum. Kondisi yang tampak,
senyatanya  belumlah  mengungkap secara keseluruhan perkara Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) yang terjadi dalam masyarakat. masih banyak perempuan  dan  anak-anak  yang menjadi  korban  KDRT  masa  takut untuk  mengadukan  perkaranya  pada pihak  berwajib  .Ibu  Ulfah  dari Koalisi Perempuan Indonesia ‘menyatakan  bahwa  perempuan  dan anak  yang  datang  ke  kantor  untuk mengadukan permasalahan yang dihadapinya pada tahun 2016 berjumlah  20  orang    sedangkan sampai  Juli  2017  sudah  ada  10 perkara,  Jumlah perkara ini mungkin saja akan meningkat, namun harapan kita  angka  tersebut  cukuplah  sampai di situ saja 4 .
Perbedaan  yang  terjadi  dari ketiga  macam  Institusi  tersebut mengundang  tanya  sehingga  peneliti tertarik  untuk  menganalisanya  lebih lanjut,  Koalisi  Perempuan  Indonesia yang  ada  di  Jambi  ini  merupakan salah satu organisasi sosial masyarakat  yang  mengurusi  masalah perempuan. Di Jambi terdapat banyak  organisasi  semacam ini  yang sumber  utamanya  adalah  Badan Pemberdayaan Perempuan Milik
Pemerintah.  Perempuan-perempuan yang  datang  pada  organinasi  sosial untuk  menyampaikan  permasalahan yang  mereka  hadapi  kebanyakan masih  masih  tetap  berupaya  untuk menyelamatkan  Rumah  Tangganya dari  kondisi  yang  lebih  buruh  lagi, mengingat  jika  suami-suami  mereka di  laporkan  kepada  pihak  yang bewajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,  seringkali  justru  akan menambah  sikap  emosional  pelaku kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  yang  tidak  jarang  akhirnya
4 I bu Ulfah, Ketua Koalisi Perempuan  Indonesia  Jambi  wawancara  27 Juli 2017
berujung  pada  putusan  perceraian, hanya  sedikit  sekali,  pelaku  yang mau  berdamai  dengan  menyesali perbuatannya,  hal  ini  tergambar  dari syarat  perdamaian  yang  diajukan oleh  kedua  belah  pihak  ketika perkaranya masih sebagai laporan ke Kepolisian.
Bripka  Alamsyah  F  W,  SH salah  satu  penyidik  di  Kepolisian Resort  Kota  Jambi  memberikan penjelasan  bahwa  dari  beberapa perkara  yang  dihentikan  dan  dicabut kerena  adanya  perdamaian,  hanya beberapa pelaku saja yang menyetujui isi perjanjian perdamaiannya ‘’bahwa pelaku menyesali  perbuatannya  sehingga akan  berupaya  untuk  memperbaiki kehidupan Rumah Tangganya,
sedangkan ada yang lainnya, yaitu isi perjanjian perdamaian adalah  pelaku setuju untuk bercerai 5 , kondisi sosial masyarakat  seperti  ini  memang menyedihkan,  meningkatnya  kasus perceraian  sebagaimana  data  yang peneliti  dapatkan  dari  Pengadilan Agama  Jambi  di    diskripsikan  pada tabel III di bawah ini :
Tabel III Perkara Cerai di Pengadilan
Agama Jambi No  Tahun Jumlah Perkara Putusan Gugat  Talak 1 2015 1121 865 256 2 2016 1088 827 261 3 Juli 2017 516 394 122 Sumber Data PA Jambi Berapa alasan mengapa perempuan-perempuan  (istri)  lebih memilih  keputusan  untuk  bercerai, tidak lain  karena  merasa  sudah tidak aman  dan  nyaman  tinggal  serumah bersama  suaminya,  ketakutan  akan terulang  kembali  perbuatan  pelaku menjadi ancaman
sehingga
5 Bripka  Alamsyah  F.  W.  SH., Penyidik Polresta Jambi, Wawancara 25 Juli 2017
perempuan  tersebut  memilih  untuk hidup berpisah, namun dari beberapa perkara  ada  juga  dimana  sang  istri mau  menerima  kembali  suami  yang telah menganiayanya dalam kehidupan  Rumah  Tangga  mereka, tentunya  perempuan  tersebut  masih menyimpan  harapan  kalau  suami (pelaku KDRT) menginsafi perbuatannya  dan  tidak  mengulangi lagi perbuatan tersebut. Perbedaan jumlah data sebagaimana  yang  terdapat  dari ketiga  instansi  di  atas  (Polresta,  PN Jambi, KPI) dapatlah peneliti jelaskan bahwa :
1. Nama-nama perempuan yang mendatangi  Koalisi  Perempuan Indonesia  hanya  sebahagian  kecil yang meneruskan perkaranya untuk  di  tindak  lanjuti  oleh  Pihak Kepolisian.
2. Jumlah  perkara  yang  masuk  ke kepolisian  lebih  banyak  dari jumlah perkara yang masuk kepengadilan, ini disebabkan karena perkara yang masuk kepolisian, sebahagian diselesaikan  secara  non  penal melalui  perdamaian  kedua  belah pihak,  dimana  akhirnya  perkara tersebut di cabut sehingga kasusnya ditutup. Sebagai perkara yang termasuk delik aduan,  kekerasan dalam rumah tangga ini masih di pandang masyarakat bersifat domestic violent , orang lain enggan untuk turut camput menyelesaikan  masalah,  jika  kondisi perempuan  masih  belum  serius,  dan jika terdapat akibat yang fatal sampai pada kematian korban berulah masyarakat turut campur dan memperlihatkan kepeduliannya terhadap  masalah  ini,  Hal  ini sungguh sangat disayangkan, sebagai perempuan  dan  anak  yang  memiliki kedudukan  yang  lemah  tentunya perlu  pula  mendapatkan  pertolongan segera  jika  terjadi  perkara  KDRT,
bagaimana  kita  mengetahui  bahwa telah  terjadi  kekerasan  dalam  rumah tangga sementara pintu rumah tertutup ?
Dilematis  perempuan  (istri) jika  terjadi  kekerasan  dalam  rumah tangga  padanya,  jika  dilaporkan  ke pihak yang berwajib sehingga diketahui  oleh  umum,  adalah  hal yang  dapat  digolongkan  sebagai istilah menempuk air didulang terpecik muka sendiri, rasa sakit, rasa malu,  rasa  kesal,  rasa  takut  semua beradu menjadi satu, keinginan untuk melapor agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,  atau  menyimpan  saja kejadian  yang  terjadi  karena  rasa malu jika diketahui orang,
merupakan  suatu  satu  keputusan yang  berat,  apalagi  hubungan  yang terjadi  diantara  mereka  adalah  atas dasar cinta.
Hadirnya  Undang-undang  No 23  Tahun  2004  sebenarnya  sudah cukup  membantu  agar  perempuan  , menyadari akan hak dan kedudukanya dalam masyarakat khusus  dalam  keluarga,  sikap  tegas menolak  tindakan  kekerasan  adalah langkah  tepat  agar  dapat  menjadi shock  terapy bagi  pelaku,  sehingga harus  berfikir  (dua)  kali  untuk melakukan tindakan kekerasan.
Pelaku  atau  korban  KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah,
perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  perwalian dengan  suami,  dan  anak  bahkan pembatu  rumah  tangga,  tinggal  di rumah  ini.  Ironisnya  kasus  KDRT sering  ditutup-tutupi  oleh  si  korban karena terpaut dengan struktur budaya,  agama  dan  sistem  hukum yang  belum  dipahami.  Perlindungan yang  bersifat  preventif  bertujuan untuk  mencegah  sebelum  terjadinya pelanggaran-pelanggaran aturan, subjek  hukum  diharapkan  untuk mewaspadai  kondisi-kondisi  yang
dapat  memicu  terjadinya  korban. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan  bahwa  subjek-subjek hukum harus menyadari potensi yang dapat  menjadikan  dirinya  sebagai korban tindak kekerasan atau kejahatan.  Sikap  tegas  perempuan yang berani melawan tindakan kekerasan  akan  dapat  melindungi dirinya sendiri. Perlindungan hukum yang bersifat Represif ( pencegahan khusus) yaitu berupa tindakan dengan  mengenakan  sanksi  kepada pelaku  yang  melanggar  hukum. Perlindungan hukum terhadap korban  di  wakilkan  kepada  aparat yang diberi wewenang untuk menindak  pelaku  berdasarkan  aturan hukum  yang  tersedia  untuk  itu, Berbicara  dalam  kapasitas Sistem Peradilan Pidana , maka kewenangan  aparat  yang  dimaksud yang dapat memproses pertanggungjawaban  pelaku  adalah Kepolisian,  Kejaksaan,  Hakim  dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perlindungan hukum yang
bersifat  perventif  secara  umum tidak
perlu  menggunakan  banyak  biaya, sedangkan  perlidungan  hukum  yang bersifat represif tentunya negara akan banyak  mengeluarkan  biaya,  yang hasilnya  belum  tentu  dapat  merubah prilaku  pelaku  menjadi  lebih  baik, Peneliti dalam menyampaikan hal ini tentunya  di  dasarkan  banyaknya pelaku yang menjadi residivis,
walaupun  bukan  dalam  perkara Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT). Perlindungan hukum yang bersifat  represif,  yaitu  merupakan perlidungan  secara  tidak  langsung dengan  memberikan  tanggungjawab yang  berupa  sanksi,  seperti  denda, penjara  atau  hukuman  tambahan yang  diberikan  kepada  pelaku  yang sudah melanggar suatu aturan khususnya  UU  No.  23  Tahun  2004, tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga.  Mengenai  hukuman  yang diberikan kepada pelaku dari
beberapa perkara sebagai yang terdapat  pada  Tabel  II,  secara  lebih rinci peneliti akan mendiskripsikannya  pada  Tabel  IV sampai Tabel VI dibawah ini : Tabel IV Pelaku KDRT Tahun 2015 Di PN Jambi No No. Perkara Klasifikasi Perkara Status Perkara Tahapan Status 1 16/Pid.sus/2015 Pasal  49  Huruf  a  UU  No  23  Tahun 2004 Putusan 7 bulan penjara Inkrah 2 19/Pid.sus/2015 Pasal 49 Huruf a Putusan 8 bulan Inkrah 3 40/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 3 bulan Inkrah 4 43/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 4 bulan Inkrah 5 46/Pid.sus/2015 Pasal 49 huruf a UU No 23/2004 Bebas Inkrah 6 219/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 1 Tahuun Inkrah 7 223/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 4 bulan penjara Inkrah 8 258/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 10 bulan Inkrah 9 320/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 1 Tahun Inkrah 10 346/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 7 bulan penjara Inkrah 11 393/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 8 bulan penjara Inkrah 12 394/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) dan Pasal 351 KUHP Putusan 1 Tahun 4 bulan penjara Inkrah 13 432/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 3 bulan penjara Inkrah 14 559/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1)dan Pasal 45 (1) Putusan 6 bulan penjara Inkrah 15 579/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 10 bulan penjara Inkrah 16 616/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 1 Tahun penjara Inkrah 17 642/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 3  bulan 15 Hari Inkrah
18 643/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 2 bulan penjara Inkrah 19 718/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 6 bulan penjara Inkrah 20 728/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) dan pasal 531 KUHP Putusan 10 bulan penjara Inkrah 21 778/Pid.sus/2015 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putusan 4 bulan penjara Inkrah Penjatuhan  hukuman  terhadap pelaku sebagaimana terlihat pula tabel 4 di  atas  menunjukkan  bahwa  terdapat variasi  putusan  hakim  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pelaku atau kesalahan  yang  dilanggarnya.  Menilik pada  aturan  yang  digunakan  untuk menyeret Pelaku dalam putusan Pengadilan  Negeri Jambi  tersebut, adalah  Pasal  44,  Pasal  45,  Pasal  49  UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 Kitab
UU Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  No.  23  tahun 2004  tidak  memiliki  straf  minimal (ancaman  minimal)  dan  straf  maksimal (ancaman  maksimal).  Contoh  ancaman yang teringan dalam UU. 23 tahun 2004 adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal  44  ayat  (4),  yaitu  hanyalah  4 (empat)  bulan  penjara.  Namun  terhadap perbedaan  yang  sangat  signifikan  ketika ancaman  hukuman  maksimal  5  (lima) tahun  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  putusan hakim  rata-rata  di  bawah  1  (satu)  tahun begitupula    dalam  Pasal  45  (1)  dalam Pasal 49 ancaman maksimalnya adalah 3 (tiga)  tahun  penjara,  Putusan  hakim yang  telah  dijatuhkan  peneliti  tidak menemukan  adanya  pidana  denda, memang  mengenai  acaman  pidana denda  merupakan  penjatuhan  putusan yang  bersifat  alternatif,  yaitu  boleh memilih    pidana  penjara  atau  pidana denda. Peneliti melihat secara keseluruhan  putusan  yang  dijatuhkan masih  belum  menunjukkan  adanya kepastian  hukum,  yang  hendak  dicapai dalam  penjatuhan  hukuman  ini  adalah bentuk  kesebandingan  hukum,  namun hal  ini  tidak  akan  peneliti  bahas  lebih lanjut  tentang  bagaimana  pertimbangan hakim  sehingga  telah  menjatuhkan hukuman tersebut.
Selain Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004  tentang  PKDRT  ternyata  pelaku mempertanggungjawabkan
perbuatannya  juga  dijerat  dengan  Pasal
351  KUHP.  sebagaimana  telah  di ketahui  bahwa  UU  NO.  23  Tahun  2004 merupakan Lex  specialis dari  Pasal  531
KUHP.  Setiap  pelaku  kekerasan  dalam Rumah  Tangga  dapat  dijerat  dengan undang-undang ini jika pelakunya memiliki  hubungan  perkawinaan  yang sah dan tercatat di KUA ( Kantor Urusan Agama)  atau  dicatatan  Sipil  alias mempunyai buku nikah resmi.
Jika  suami  atau  istri  atau  anak dalam  suatu  rumah  tangga  :  menjadi korban KDRT namun perkawinan mereka  tidak  dicatat  secara  resmi  atau dengan kata lain nikah di bawah tangan, dalam  masyarakat  biasa  menyebutnya sebagai  nikah  sirih,  perkara  yang diajukan  ke  Pengadilan  oleh  Jaksa
Penuntut Umum adalah dengan dakwaan/tuntutan  bahwa  pelaku  di  jerat dengan  Pasal  351  KUHP.  Hal  ini sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Rama  Triranti,  SH.  bahwa  dalam pernikahan  siri,  kami  tetap  mendakwa pelaku  kekerasan  dengan  UU  No.  23 Tahun  2004,  namun  yang  dapat  di buktikan di Pengadilan adalah pasal 351 KUHP.
Hal senada apa yang disampaikan Jaksa  Penuntut  Umum  di  dukung  pula dengan  pendapat  ibu  Sri  Warni  Wati, SH.  MH,  hakim  Pengadilan  Negeri Jambi yang menyebutkan bahwa pernikahan  yang  tidak  tercatat  oleh negara  dianggap  Ilegal,  mungkin  saja sah  menurut  agama,  tetapi  tidak  sah menurut Hukum 6 . Selanjutnya mengenai jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan  Negeri  Jambi  selama  tahun 2016,  beserta  putusan  perkaranya  dapat dilihat pada Tabel V di bawah ini.
6 Sri  Warni  Wati,  Hakim  Pengadilan Negeri  Jambi,  wawancara  tanggal  22 Agustus 2017

## Tabel V Perkara KDRT Tahun 2016 PN Jambi
No No Perkara Klasifikasi Perkara Status Perkara Tahapan Status 1 166/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putus 2 bulan penjara Inkrah 2 203/Pid.sus/2016 Pasal 49 UU No.23/2004 Putus Bebas Kasasi 3 348/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 5 Bulan Penjara Inkrah 4 399/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 1 Tahun 6 Bulan Penjara Inkrah 5 541/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 1 Tahun Inkrah 6 566/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putus 1 Tahun Inkrah 7 567/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) Putus 1 Tahun 6 Bulan Penjara Inkrah 8 639/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 8 Bulan Penjara Inkrah 9 640/Pid.sus/2016 Pasal 49 Putusan Laporan dicabut 10 711/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 7 Bulan Penjara Inkrah 11 718/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 1 Tahun 4 Bulan Penajra Inkrah 12 731/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 2 Tahun Penjara Inkrah 13 733/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1)  (4) UU No 23/2004 Putus 7 Bulan Penjara Inkrah 14 734/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putus 9 Bulan Penjara Inkrah 15 741/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putus 3 Bulan 25 Hari Penjara Inkrah 16 939/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putus 1 Tahun 4 Bulan Penjara Inkrah 17 958/Pid.sus/2016 Pasal 44 (1) (4) UU No 23/2004 Putus 10 Bulan Penjara Inkrah 18 1209/Pid.sus/2016 Pasal  44  (1)  UU  no  23  /2004  dan Pasal 351 KUHP Putus 1 Tahun Penjara Inkrah Sumber data Pengadilan Negeri Jambi Tabel VI Perkara KDRT Sampai Juli 2017 PN Jambi No No Perkara Klasifikasi Perkara Status Perkara Tahapan Status 1 156/Pid.sus/2017 Pasal  44  (1)  UU  No 23/2004 Pasal 351 KUHP Putus 1 Tahun 6 Bulan Penjara  Inkrah 2 180/Pid.sus/2017 Pasal  44  (1)  Pasal  80  (3) UU PA No 35/2004 Putus 11 tahun Penjara Inkrah 3 221/Pid.sus/2017 Pasal  44  (3)  UU  No 23/2004, Pasal 181 KUHP Proses Persidangan Inkrah 4 308/Pid.sus/2017 Pasal 44 (1) (4) Putus 1 Tahun 3 Bulan Penjara  Inkrah 5 504/Pid.sus/2017 Pasal  44  (1)    (4)  UU  No 23/2004 Putus 1 Tahun 3 Bulan Penjara  Laporan Dicabut 6 586/Pid.sus/2017 Pasal  44  (1)    (4)  UU  No 23/2004 Putus 1 Tahun 3 Bulan Penjara  Tuntutan Tidak  Dapat Diminta 7 597/Pid.sus/2017 Pasal  44  (1)    (4)  UU  No 23/2004 Proses Persidangan Tuntutan Tidak  Dapat Diminta
8 690/Pid.sus/2017 Pasal  44  (1)  45  (1)  UU  No 23/2004 Proses Persidangan Tuntutan Tidak  Dapat Diminta 9 701/Pid.sus/2017 Pasal 44 (2), (1) UU No 23 /2004 / Pasal 80 (1) UU No 35 /2004 Proses Persidangan Tuntutan Tidak  Dapat Diminta Ada beberapa hal yang menarik  yang  terdapat  dari Tabel  IV s/d  Tabel  VI  diatas  yaitu  putusan yang  pertama putusan  bebas  dalam perkara  No  46/Pid.sus/2015  PN Jambi. Serta perkara No 203/Pid.sus/2016/PN Jambi. Menurut Nirnala Dewi SH, dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan  hakim  tersebut  tidaklah tepat, karena berdasarkan pembuktian, Terdakwa (Pelaku Kekerasan)  dalam  Rumah  Tangga telah  terbukti  bersalah  melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004. Perbedaan pendapat dalam menilai suatu perkara adalah merupakan  hal  yang  biasa,  tetapi kami  hakim  mempunyai  keyakinan sendiri  untuk  menentukan,  bersalah atau  tidaknya  seseorang,  dan  apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, demikian pernyataan yang disampaikan  oleh  Ibu  Anissa  B,  SH. MH 7 ., permasalahan lain yang menjadi  pertanyaan  adalah  apakah perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara represif sudah terpenuhi  jika  pelaku  atau  terdakwa di  putus  bebas?,  untuk  menjawab permasalahan ini memerlukan penelitian  lebih  lanjut  karena  ini menyangkut  permasalahan lain yaitu berupa rasa keadilan.
Hal  menarik  lain yang  kedua yang  peneliti  temukan  yaitu  putusan terberat pada perkara no 180/Pid.sus/2017/PN Jambi 7 Annisa B, SH,MH, Hakim
Pengadilan  Negeri  Jambi,  wawancara  22
Agustus 2017
Terdakwah  di  putus  11  (sebelas) tahun  karena  telah  terbukti  dakwaan kesatu  melanggar  Pasal  44  ayat  (3)
UU  No.  23/2004  dakwaan  ke  dua Pasal  80  ayat  (3)  Undang-undang
No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak pula dibuktikan  lagi,  perkara  ini  displit dengan dengan perkara No.
221/Pid.sus/2017  PN  Jambi  namun perkara  ini  masih  dalam  proses persidangan atau belum ada putusan. kedua  pelaku  ini  adalah  suami  istri yang  merupakan  orang  tua  dari korban Bella Ardyanti Binti Tabroni, seorang anak perempuan yang berusia  5  Tahun,  meninggal  karena di  aniaya  oleh  bapak  tirinya,  dan ternyata ibu kandungnya turut membantu  menguburkan  jenazah anak  nya  dengan  cara  yang  sangat tidak layak.
Hal  ketiga  yang  menarik perhatian adalah perkara No. 640/Pid.sus/2016/PN  Jambi  dimana hakim membuat putusan yang menyebutkan bahwa laporan di cabut (berkas perkara dicabut), dan perkara No.504/Pid.sus/2017/PN  Jambi  juga putusan  hakim  menyebutkan  bahwa laporan  dicabut,  serta  perkara  No 586/Pid.sus/2017/PN  Jambi  dimana isi  putusan  hakim  menyebutkan bahwa tuntutan tidak dapat  dipidana. ketiga  macam  putusan  perkara  ini tentunya  memerlukan  penelitian  dan penganalisaan lebih lanjut, jika benar terbukti  adanya  korban  KDRT  maka tindakan  pencabutan  berkas  adalah hal  yang  tidak  sepatutnya  terjadi. Pendapat  ibu  hakim  Sri  Warni  Wati tentang  hal  ini,    sebagaimana  yang disampaikan menyebutkan bahwa
perkara  yang  dicabut  dapat dilakukan di karenakan beberapa  hal,  bisa  saja  jaksa penuntut umum selalu menunda-nunda tuntutannya, atau jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa di persidangan, atau terjadi kesalahan dalam mendakwakan perbuatan pidana sehingga hakim  memberikan  putusan sela  bahwa  eksepsi  diterima, atau  juga  bisa  terjadi  karena korbanlah yang menarik perkaranya  disebabkan    telah berdamai  dengan  pelakunya, ketentuan  ini  dapat  terjadi dalam perkara delik aduan 8
Dilihat  dari  stelsel  hukum pidana,  tindak  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  ini  adalah  tindak kekerasan pada umumnya sebagaimana  diatur  dalam  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yakni  sebagai  tindak pidana  penganiayaan,  kesusilaan, serta  penelantaran  orang  yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Penyelesaiannya  kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan  secara  komprehensif, melalui  proses  sosial,  hukum, psikologi,  kesehatan,  dan  agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas, institusi dan lembaga.
Bentuk  perlindungan  Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan  itu  sendiri  belum  tentu memahami  bagaimana  perlindungan itu  didapatkan  dan  bagaimana diberikan.  Bagi korban  yang  status sosialnya lebih tinggi atau institusi  dan  lembaga  yang  tugas dan  fungsinya  selaku  penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dan  atau  memberikan  perlindungan
8 Sri  Warni  Wati,  SH.  MH,  Hakim Pengadilan  Negeri  Jambi,  wawancara,  22 Agustus 2017
itu  bukanlah  masalah.  Tetapi bagi  institusi  dan  lembaga  di luar  itu,  perlu  mendapatkan pengetahuan  dan  keterampilan yang  cukup.  UU  PKDRT  secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi
pelayanan.  Artin ya  tidak  semua institusi  dan  lembaga  itu  dapat memberikan  perlindungan  apalagi melakukan  tindakan  hukum  dalam rangka  pemberian  sanksi  kepada pelaku.  Perlindungan  oleh  institusi dan  lembaga  nonpenegak  hukum lebih bersifat pemberian pelayanan  konsultasi,  mediasi, pendampingan dan rehabilitasi.
Artinya  tidak  sampai  kepada  litigasi. Tetapi  walaupun  demikian,  peran masing-masing institusi dan lembaga itu  sangatlah  penting  dalam  upaya mencegah  dan  menghapus  tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Selain  itu,  UU  PKDRT juga  membagi  perlindungan  itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan  dengan  penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga  sesuai  tugas  dan  fungsinya masing-masing: 1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yan g  diberikan  paling  lama  7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan  dari  pengadilan. Perlindungan  sementara  oleh kepolisian  ini  dapat  dilakukan bekerja  sama  dengan  tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping  dan  pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap
korban KDRT ini harus menggunakan  ruang  pelayanan khusus  di  kantor  kepolisian dengan  sistem  dan  mekanisme kerja  sama  program  pelayanan yang  mudah  diakses  oleh  korban.
Diharapkan  agar  Pemerintah  dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman ( shelter )
untuk  menampung,  melayani dan  mengisolasi  korban  dari pelaku  KDRT.  Sejalan  dengan itu,  kepolisian  sesuai  tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan  dan  penahanan dengan  bukti  permulaan  yang cukup  dan  disertai  dengan perintah  penahanan  terhadap pelaku KDRT.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum,  melakukan  mediasi  dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga  korban  dan  keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi),  melakukan  koordinasi dengan  sesama  penegak  hukum, relawan  pendamping,  dan  pekeda social (kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan  dengan  penetapan pengadilan dikeluarkan dalam
bentuk perintah perlindungan yang  diberikan  selama  1  (satu) tahun  dan  dapat  diperpanjang. Pengadilan  dapat  melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku  KDRT  selama  30  (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut  melakukan  pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan  untuk  memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.  Pengadilan  juga
dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban. 4. Pelayanan tenaga kesehatan penting  sekali  artinya  terutarna dalam  upaya  pemberian  sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan  tertulis  hasil  pemeriksaan medis  dan  membuat  visum  et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat  Surat  keterangan medis lainnya yang mempunyai  kekuatan  hukum sebagai alai bukti. 5. Pela ya nan pekerja so sial diberikan dalam bentuk konselin g  untuk  menguatkan dan  memberi  rasa  aman  bagi korban,  memberikan  informasi mengenai  hak -hak  korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan  koordinasi  dengan institusi dan lembaga terkait. 6. Pelayanan relawan pendamping  diberikan  kepada korban mengenai hakh a k k o r b a n   u n t u k   m e n d a p a t k a n s e o r a n g a t a u b e b e r a p a r e l a w a n pendamping, mendampingi korban memaparkan  secara  objektif tindak KD R T ya n g d ialami n ya pa ds tin gkat p en yi di ka n,   p en unt uta n  dan pemeriksaan pengadilan,
mendengarkan  dan  memberikan penguatan  secara  psikologis  dan fisik kepada korban.
7. P ela ya n an   ole h   pemb imbi n g r oh ani dib eri kan unt uk mem be rika n penjelasan
mengenai  hak,  kewajiban  dan memberikan  penguatan  iman  dan takwa kepada korban.

## SIMPULAN
Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga membedakan Fungsi Perlindungan dengan Fungsi Pelayanan, dan berdasarkan hasil penelitian kedua  fungsi  tersebut  belumlah optimal  dilaksanakan,  artin ya tidak semua institusi dan lembaga  itu  dapat  memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian  sanksi  kepada  pelaku. Perlindungan  hukum  terhadap korban KDRT ini masih bersifat  represif,  penerapan  hukum berupa  penjatuhan  pidana,  masih terdapat  beberapa  putusan  yang belum memenuhi kepastian hukum.

## Rekomendasi
Upaya  menghapus  KDRT  di muka  bumi  Indonesia  adalah perjuangan  panjang  bangsa  ini, khususnya  kaum  perempuan  yang rentan menjadi korban KDRT. Perempuan  dalam  rumah  tangga harus mendapat rasa aman, tenteram, adil  dan  bermartabat  bagi  keluarga dan bangsa Indonesia, oleh karenanya. 1. Perlindungan hukum dalam bentuk  yang  preventif  haruslah  di optimalkan  oleh  pemerintah  dan semua  pihak  yang  sangat  peduli dengan  perkembangan  kehidupan perempuan,  salah  satunya  adalah sosialisasi/penyuluhan hukum lebih maksimal kepada masyarakat  dan  aparat  penegak hukum tentang penghapusan tindakan  kekerasan  dalam  rumah tangga  yaitu  mengenai  upaya hukum yang dilakukan baik perdata maupun pidana jika terjadi  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga.
2. Masyarakat juga perlu disosialisasikan bahwa setiap
orang  yang  mengetahui  adanya perkara  kekerasan  dalam  rumah tangga  merekapun  berhak  untuk menyampaikan kepada pihak yang berwajib  atau  lembaga-lembaga yang mengurusi
masalah perempuan, agar tindak kekerasan dalam  rumah  tangga  tidak  terjadi berulang-ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia  Indonesa, Jakarta, 1984. Andi  Hamzah, Penegakan  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Arif Gosita, Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan , Jakarta:  Akademika Presindo, 1983 Bambang  Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Barda  Nawawi  Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan ,  ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group2007, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1990. Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma  dan  Realita), Jakarta  : PT.  Radja  Grafindo  Persada,
2006
EY  Kanter  dan  SR  Sianturi, Azas- azas Hukum Pidana Di Indonesia  dan  Penerapannya, Alumni  ARM-PTIB4,  Jakarta, 1982. Herkutanto,  "Kekerasan  Terhadap Perempuan  dan  Sistem  Hukum
:  Pendekatan.  dari  Sudut
Pandang Kedokteran," dalam  Tapi  Omas  Ihromi
dkk, Penghapusan
Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2006. Muladi  dan  Barda  Nawawi, Teori- teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni, Bandung,
1984 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier  Indonesia, CV.
Armico, Bandung, 1984
Rika  Saraswati, Perempuan  dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung; Citra. Adytia, 2006. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian Satu, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur  Mahasiswa,  Jakarta, 1987. Soer  ono  Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,1983.
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum Acara  Pidana  Di  Indonesia , PT. Bale, Bandung, 1990,
R e p ub li k   In d o ne s ia , U n da n g - U n d a n g   N o mo r   1   T a h un
1 9 7 4   t e n t an g   Perkawinan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Republik  Indonesia, Undang- Undang  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Rumah  Tangga, Jakarta Sinar Grafika, 2006.
Republik  Indonesia, Undang- Undang  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban , Jakarta, Sinar
Grafika, 2006