ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Anita*
* Universitas Internasional Batam, e - mail: anita.lec@uib.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of ownership structure and firm characteristics on CSR disclosure in companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.  These  ownership  structure  and  firm  characteristics  are managerial  ownership,  institutional  ownership,  government  ownership,  foreign  ownership,  firm  size, profitability, leverage, industry type, age and size of audit firm to CSR disclosure. The sample consists of 330 companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  from  2010-2014  which  are  taken  by  purposive  sampling method. Data  analysis  method  used  in  this  study  is  panel  data  regression.  Results  indicate  that  government ownership,  foreign  ownership,  firm  size,  industry  type,  firm  age  and  size  of  audit  firm  are  significantly  and positively related to CSR disclosure, while institutional ownership is significantly and negatively related to CSR disclosure. The results also display no significant relationship between managerial ownership, profitability, and leverage and CSR disclosure.
Keywords : ownership structure, firm characteristics, CSR disclosure.

## PENDAHULUAN
Pandangan  bahwa  perusahaan  terpisah  dari sosial  dan  ekologi  sudah  tidak  dapat  dipertahankan lagi  saat  ini.  Pada  tahun  1924,  Sheldon memperkenalkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR)  untuk  pertama  kalinya  di lingkungan bisnis. Sejak saat itu, kesadaran di seluruh dunia  tentang  dampak  bisnis  terhadap  masyarakat telah  meningkat  secara  signifikan  dan  perusahaan mendapat  tekanan  lebih  besar  dari  masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperilaku  secara  bertanggung  jawab.  Salah  satu faktor  yang  mendorong  meningkatnya  tekanan  dari pemangku kepentingan adalah keserakahan perusahaan  dalam  melakukan  pemborosan  sumber daya  alam,  mengeksploitasi  pekerja,  mencemari  dan merusak  lingkungan  tanpa  memperhatikan  efek negatifnya  bagi  masyarakat  dan  ekologi  (Habbash, 2016).  Oleh  karena  itu,  perusahaan  dituntut  untuk memadukan tujuan ekonomi dan sosial bersama-sama dengan melaksanakan kegiatan CSR dan mengungkapkan  informasi  mengenai  kegiatan  CSR dalam laporan tahunan.
Kesadaran  tentang  pentingnya  mempraktikkan CSR  menjadi  tren  dunia  seiring  dengan  semakin maraknya perilaku menyimpang dari perusahaan yang terlihat  dari  beberapa  bencana  sosial  dan  lingkungan. Misalnya,  sebuah  tragedi  pelepasan  gas  beracun terjadi  pada  tanggal  3  Desember  1984  di  India  yang menyebabkan  sekitar  16.000  orang  meninggal  dalam beberapa  hari.  Selanjutnya,  pada  tanggal  26  April 1986,  pembangkit  listrik  tenaga  nuklir  Chernobyl  di Ukraina  meledak  menyebabkan  beberapa  kematian dan  menciptakan  kondisi  sosial  dan  lingkungan  yang berbahaya.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  menghadapi tekanan yang lebih besar untuk bertindak secara sosial dan  beroperasi  secara  bertanggung  jawab  daripada sebelumnya (Habbash, 2016).
Konsep  CSR  juga  telah  dibuat  populer  di Indonesia  karena  insiden  lingkungan  terkenal  di Indonesia,  seperti  banjir  lumpur  panas  yang disebabkan  oleh  perusahaan  minyak  dan  gas  bumi, Lapindo Brantas. Insiden ini menyebabkan terendamnya  delapan  desa  dan  13.000  orang  harus diungsikan.  Kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan oleh  perusahaan  tambang  terbesar  dunia,  Grasberg  di Papua  Barat.  Perusahaan  tambang  emas,  Newmont yang  telah  menyebabkan  polusi  arsen  dalam  air minum  masyarakat  di  Teluk  Buyat  dan  juga  diduga menyebabkan  kematian  yang  tinggi  anak-anak  dan perempuan.  Kasus-kasus  ini  semakin  membuka  mata masyarakat  umum,  pemerintah  dan  korporasi  tentang pentingnya CSR (Setyorini & Ishak, 2012).
Banyaknya  masalah  sosial  yang  terjadi menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi  CSR  mereka  pada  laporan  keuangan  sesuai dengan  tuntutan  para  pemangku  kepentingan.  Pada zaman  modern  ini,  para  pemangku  kepentingan  tidak hanya melihat angka profit yang perusahaan dapatkan, tetapi juga mempertanyakan apa kontribusi perusahaan  terhadap  masyarakat  (Yekinni,  2008). Selain itu, pengungkapan informasi CSR pada laporan keuangan  juga  dilihat  oleh  investor  sebagai  hal  yang sangat  penting  dalam  pengambilan  keputusan investasi (Chek, Mohamad, Yunus & Norwani, 2013).
Selain itu, penelitian oleh Fombrum, Gardberg, dan  Sever  (2000)  menemukan  bahwa  pengungkapan CSR  dapat  meningkatkan  kemampuan  bisnis  untuk menarik  sumber  daya,  meningkatkan  kinerja  dan mengembangkan  keunggulan  kompetitif  sambil memuaskan  kebutuhan  para  pemangku  kepentingan. Pengungkapan CSR juga memiliki kemampuan untuk menentukan  reputasi  perusahaan  (Ramdhony  & Oogarah-Hanuman,  2012),  meningkatkan  lisensi untuk  beroperasi  dan  meningkatkan  keberlanjutan bisnis  (Herbohn,  Walker,  &  Loo,  2014),  serta memperbaiki kinerja keuangan (Yusoff , Mohamad, & Darus, 2013).
Luas  dan  isi  pengungkapan  CSR  berbeda  dari satu  perusahaan  ke  perusahaan  yang  lain.  Perbedaan luas  dan  isi  pengungkapan  dapat  dikarenakan  adanya pengaruh  dari  beberapa  faktor  seperti  tata  kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan. Bhimani dan Soonawalla  (2005)  dalam  Esa  dan  Ghazali  (2011) mengemukakan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  dan CSR  adalah  dua  sisi  dari  koin  yang  sama.  Hal  ini dikarenakan keduanya menekankan pada pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  para pemangku  kepentingan.  Tata  kelola  perusahaan  dan CSR  juga  menegaskan  pentingnya  mengoptimalkan nilai  perusahaan  sehingga  perusahaan  mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan.
Selain  tata  kelola  perusahaan,  ada  beberapa faktor  lain  yang  terbukti  bepengaruh  pengungkapan CSR  seperti  tipe  industri  dan  ukuran  perusahaan (Naser  dan  Hassan,  2013).  Karakteristik  lainnya adalah  profitabilitas, leverage ,  umur  perusahaan  dan ukuran  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  (Uwuigbe, 2011;  Bayoud,  Kavanagh,  &  Slaughter,  2012; Giannarakis,  2014).  Oleh  karena  itu,  dilakukan penelitian  untuk  memverifikasi  pengaruh  tata  kelola perusahaan  dan  karakteristik  perusahaan  terhadap pengungkapan CSR dengan judul “ Analisis Pengaruh
Struktur
Kepemilikan
dan Karakteristik
Perusahaan  terhadap  Pengungkapan Corporate Social Responsibility ”.

## KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Pengungkapan CSR Menurut The  World  Business  Council  for Sustainable  Development (WBCSD),  definisi  CSR adalah  komitmen  berkelanjutan  oleh  bisnis  untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan  kualitas  hidup  tenaga  kerja  dan keluarganya  serta  komunitas  dan  masyarakat  pada umumnya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  CSR  adalah komitmen  perusahaan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan yang  bermanfaat,  baik  bagi  perusahaan  sendiri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.
Pengungkapan  CSR  adalah  proses  penyediaan informasi  mengenai  kegiatan  perusahaan  yang mempengaruhi  lingkungan  dan  masyarakat  (Gray, Kouhy,  &  Lavers,  1995).  Perusahaan  bertanggung jawab  atas  informasi  tersebut  kepada  pemangku kepentingan tertentu, terlepas dari informasi keuangan yang dipublikasikan kepada pemegang saham.
Pengungkapan  informasi  CSR  dalam  laporan keuangan  di  Indonesia  dianjurkan  dalam  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  1  tentang Penyajian  Laporan  Keuangan  yang  menyatakan
bahwa  perusahaan  dapat  menyajikan  laporan  terpisah mengenai  CSR,  khususnya  bagi  perusahaan  yang menganggap  bahwa  lingkungan  hidup  dan  karyawan memegang  peranan  penting  bagi  perusahaan  mereka. Selain  diatur  dalam  PSAK,  pengungkapan  informasi CSR  dalam  laporan  keuangan  juga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat 2c  yang  menyatakan  bahwa  laporan  tahunan  harus memuat  laporan  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan.
Luas  dan  isi  pengungkapan  CSR  dapat dipengaruhi  oleh  struktur  kepemilikian  perusahaan. Kepemilikan yang berbeda dapat menyebabkan tujuan dan  pengambilan  keputusan  yang  berbeda.  Struktur kepemilikan  dapat  diklasifikasi  menjadi  (1)  investor institusi  yang  secara  tradisional  besar  dan  dapat memegang sejumlah besar saham suatu perusahaan; (2) manajer  yang  mengetahui  situasi  perusahaan  dan sering  memiliki  pengaruh  yang  paling  signifikan terhadap  strategi  perusahaan  dan  investasi;  (3) investor  asing  yang  berbeda  dari  investor  domestik dalam  preferensi  mereka  (Won et  al .,  2011  dalam Soliman,  Din  &  Sakr,  2012).  Dari  perbedaan- perbedaan  ini,  diharapkan  pemilik  yang  berbeda memiliki preferensi yang berbeda mengenai kebijakan pengungkapan CSR perusahaan.
Faktor-faktor  yang  membedakan  perusahaan juga  dapat  mempengaruhi  pengungkapan  CSR perusahaan.  Faktor-faktor  ini  dikenal  sebagai karakteristik  perusahaan  yang  terdiri  dari  ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage , kendala sosial  yang  dihadapi,  umur  perusahaan,  profil perusahaan,  struktur  dewan,  pemilik  perusahaan, negara  perusahaan  berdiri  (Veronica,  2009  dalam Lucyanda dan Siagian, 2012).

## Tata Kelola Perusahaan
World  Bank  mendefinisikan  tata  kelola perusahaan sebagai  suatu  perpaduan  antara  hukum, peraturan  perundang-undangan  dan  praktik  yang dilakukan  oleh  sektor  privat  atas  dasar  sukarela  yang memungkinkan  perusahaan  menarik  modal  keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para  pemegang  sahamnya,  dan  pada  saat  yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  secara keseluruhan  (Maassen,  2000  dalam  Otoritas  Jasa Keuangan,  2014).  Dalam   Peraturan  Menteri  Negara BUMN  Nomor:  PER  —  01  /MBU/2011  tentang Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  (Good Corporate  Governance)  Pada  Badan  Usaha  Milik Negara,  tata  kelola  perusahaan  adalah  prinsip-prinsip yang  mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme pengelolaan  perusahaan  berlandaskan    peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Pedoman  umum  tata  kelola  perusahaan  di Indonesia  dikeluarkan  oleh  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  (KNKG)  pertama  kali  pada
tahun  1999,  yang  kemudian  direvisi  pada  tahun  2001 dan  2006.  Pedoman  umum  tata  kelola  perusahaan merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun,  melaksanakan  dan  mengkomunikasikan praktek  tata  kelola  perusahaan  kepada  pemangku kepentingan.  Pedoman  ini  menjelaskan  langkah- langkah  yang  perlu  ditempuh  untuk  menciptakan situasi checks  and  balance, menegakkan  transparansi dan  akuntabilitas,  serta  merealisasikan  tanggung jawab  sosial  untuk  kelangsungan  hidup  perusahaan. Ada  lima  asas  tata  kelola  perusahaan  yang  harus diterapkan perusahaan pada setiap aspek bisnis dan di semua  jajaran  perusahaan  yaitu  transparansi, akuntabilias, responsibilitas, indepensi serta kewajaran dan  kesetaraan.  Lima  asas  ini  diperlukan  untuk mencapai  kesinambungan  usaha  perusahaan  dengan memperhatikan  pemangku  kepentingan  (KNKG, 2006).
Tata kelola perusahaan dan CSR adalah konsep untuk membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara  operasi  yang  menguntungkan  dan  praktek  etis. Dengan  mencapai  ini,  perusahaan  tidak  hanya memenuhi harapan investor dan pemangku kepentingan  lainnya,  tetapi  juga  menunjukkan komitmen  terhadap  CSR.  Dengan  demikian,  tata kelola perusahaan dan CSR tidak bisa berdiri sendiri, tetapi  merupakan  bagian  dari  sistem  bisnis  yang perusahaan ikuti dan gunakan untuk memberikan hasil (Sundarasen, Yen & Rajangam, 2016).

## Struktur Kepemilikan
Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial  adalah  jumlah  saham  yang  dimiliki manajemen  perusahaan.  Teori  agensi  menyatakan bahwa  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  saham yang  dimiliki  oleh  manajer  akan  menyelaraskan kepentingan  manajer  dengan  pemilik  perusahaan. Manajemen  akan  merasakan  dampak  langsung  atas setiap  keputusan  yang  mereka  ambil  karena  mereka telah menjadi pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).  Dengan  memiliki  kepentingan  yang  sama dengan pemilik akan meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan  kinerja  manajer  sehingga  manajer perusahaan  akan  melakukan  kegiatan  CSR  dan mengungkapkan  informasi  CSR  untuk  meningkatkan citra  sosial  perusahaan  dan  memaksimalkan  nilai perusahaan,  bahkan  dengan  mengorbankan  sumber daya  untuk  aktivitas  tersebut  (Fraser,  2005  dalam Lucyanda dan Siagian, 2012).
Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional  adalah  jumlah  saham  yang  dimiliki institusi  atau  lembaga.  Pemegang  saham  institusi umumnya  memiliki  persentase  kepemilikan  saham yang  cukup  besar  karena  mereka  memiliki  sumber dana  yang  besar.  Investasi  pemegang  saham  institusi begitu  besar  sehingga  pemegang  saham  institusi memiliki  kemampuan  yang  lebih  kecil  dibandingkan pemegang  saham  individu  untuk  masuk  dan  keluar dari  sebuah  investasi.  Akibatnya,  pemegang  saham institusi memiliki minat yang kuat tidak hanya dalam
kinerja  keuangan  perusahaan  di  mana  mereka berinvestasi,  tetapi  juga  dalam  strategi,  kegiatan,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  dari  perusahaan. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan melaksanakan CSR dan mengungkapkannya  pada  laporan  keuangan  untuk membangun  reputasi  perusahaan,  meningkatkan  nilai perusahaan  dan  pada  akhirnya  pemegang  saham institusi  dapat  melihat  manfaat  jangka  panjang  dari keterlibatan  perusahaan  dalam  kegiatan  CSR  tersebut (Fauzi, Mahoney & Rahman, 2007).
Kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah  adalah  jumlah  saham  yang  dimiliki pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah  yang  besar  lebih  sensitif  secara  politis karena  kegiatan  perusahaan  ini  lebih  disorot  mata publik.  Perusahaan  ini  menjadi  sorotan  publik  karena secara  tidak  langsung  perusahaan  tersebut  dimiliki oleh  masyarakat  luas,  sehingga  masyarakat  luas memiliki  ekspektasi  yang  lebih  besar  terhadap perusahaan  yang  dimiliki  pemerintah  dibandingkan perusahaan  swasta.  Dengan  demikian,  perusahaan dengan  kepemilikan  pemerintah  yang  besar  lebih terlibat  dalam  kegiatan  sosial.  Selanjutnya  harus bertanggung  jawab  dalam  mengungkapkan  kegiatan sosial tersebut untuk melegitimasi keberadaan mereka (Ghazali, 2007).
Kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah  saham  yang  dimiliki  investor  asing.  Tingkat kepemilikan  asing  yang  semakin  tinggi  menunjukkan pengaruh  yang  lebih  besar  dari  praktek  asing.  Tren pelaksanaan CSR di negara berkembang telah banyak dipengaruhi  oleh  praktek  manajemen  gaya  barat,  di mana mereka memiliki tingkat keterlibatan sosial yang tinggi  (Soliman et  al .,  2012).  Sebagian  besar  negara- negara asing memiliki aturan perlindungan lingkungan yang  cukup  ketat.  Negara-negara  tersebut  juga memiliki  persyaratan  pengungkapan  wajib  untuk mengungkapkan  kegiatan  CSR  di  dalam  atau  di  luar laporan  keuangan.  Sehingga  sebagian  besar  investor berasal  dari  negara-negara  asing  menempatkan prioritas  tinggi  pada  pembangunan  berkelanjutan. Akibatnya,  perusahaan  dengan  kepemilikan  asing yang  tinggi  akan  mengikuti  tren,  strategi  rencana bisnis  dan  kebijakan  mereka  yakni  melaksanakan kegiatan  sosial  dan  memastikan  informasi  tersebut dikomunikasikan  kepada  pemangku  kepentingan (Amran dan Devi, 2008).

## Karakteristik Perusahaan
Ukuran  perusahaan. Ukuran  perusahaan adalah  variabel  yang  sering  digunakan  untuk menjelaskan sejauh mana perusahaan mengungkapkan CSR.  Perusahaan-perusahaan  besar  diharapkan memiliki  sumber  daya  keuangan  dan  manusia  untuk mengkompilasi,  menganalisis  dan  mengungkapkan informasi  CSR  lebih  banyak  dari  pada  perusahaan kecil.  Perusahaan  yang  besar  juga  lebih  rentan terhadap  pengawasan  dari  pemangku  kepentingan karena  mereka  lebih  sering  terlihat  oleh  kelompok
eksternal  dan  lebih  rentan  untuk  mendapatkan  reaksi buruk  dari  mereka.  Oleh  karena  itu,  perusahaan- perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi  yang  lebih  sukarela  seperti  informasi  CSR untuk  menjamin  pemangku  kepentingan  sekaligus mengurangi  biaya  agensi  yang  timbul  akibat  dari potensi konflik antara manajemen dan para pemangku kepentingan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Archel (2003),  Cormier dan Magnan (2003), dan Othman et al. (2009) dalam Naser dan Hassan (2013), serta untuk mengurangi  biaya  politik  karena  mereka  biasanya lebih  terlihat  secara  publik  dibandingkan  perusahaan kecil.
Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba. Dalam  penelitian  ini,  profitabilitas  diukur  dengan menggunakan  rasio  laba  bersih  terhadap  total  asset. Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  dari  keseluruhan aset  yang  dimiliki  perusahaan  untuk  menghasilkan laba.  Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin  tinggi profitabilitas perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan  tinggi,  perusahaan  akan  memiliki kapasitas  tambahan  untuk  menyerap  kenaikan  biaya. Sehingga  posisi  perusahaan  akan  menjadi  stabil  dan kuat  untuk  menghadapi  persaingan  di  pasar  (Pahuja, 2009).
Menurut  Pahuja  (2009),  jika  margin  laba perusahaan lebih tinggi dari pada margin laba industri, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih besar pada  perusahaan.  Perusahaan  akan  memilih  untuk mengungkapkan  informasi  lebih  lanjut  untuk menginformasikan  kepada  publik  tentang  kegiatan CSR yang dilakukan olehnya. Jika margin laba rendah, maka  perusahaan  tidak  dapat  diharapkan  untuk menghabiskan lebih banyak dana pada CSR dan juga akan  ragu-ragu  dalam  mengungkapkan  hal  itu. Dengan  demikian,  sebuah  perusahaan  dengan profitabilitas  yang  lebih  tinggi  diharapkan  untuk mengungkapkan informasi rinci tentang kegiatan CSR dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah.
Leverage . Leverage adalah jumlah hutang yang digunakan  untuk  membiayai  aset  perusahaan. Kekuatan  kreditor  sebagai  pemangku  kepentingan bergantung  pada  sejauh  mana  perusahaan  bergantung pada  pembiayaan  hutang.  Perusahaan  dengan  hutang yang  jauh  lebih  banyak  daripada  ekuitas  dianggap sangat leverage .  Perusahaan  yang  sangat leverage menjalin  hubungan  yang  lebih  dekat  dengan  kreditur mereka  dan  mengadopsi  cara-cara  alternatif  untuk mempublikasikan pengungkapan CSR mereka (Branco dan Rodrigues, 2008 dalam Juhmani, 2014). Tipe  Industri. Hubungan  antara  tipe  industri dan  tingkat  pengungkapan  CSR  telah  diteliti  dalam banyak  studi  teoritis  dan  empiris  karena  fakta  bahwa masing-masing sektor memiliki beberapa karakteristik khas  yang  mungkin  berhubungan  dengan  risiko kepada  masyarakat,  tingkat  pertumbuhan  potensial, pekerjaan,  kompetisi  dan  campur  tangan  pemerintah (Ahmad  et  al,  2003;  Gao  et  al,  2005  dalam  Akbas, 2014).
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal  74  Ayat  1  tentang  Perseroan  Terbatas dinyatakan  bahwa  perusahaan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  CSR. Ketentuan  ini  bertujuan  untuk  tetap  menciptakan hubungan  perusahaan  yang  serasi,  seimbang,  dan sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya masyarakat  setempat.  Karena  perusahaan  ini menghabiskan  dana  dalam  jumlah  yang  signifikan untuk  melaksanakan  CSR,  maka  perusahaan  akan mengungkapkan  informasi  CSR  yang  lebih  banyak dalam laporan pelaksanaan CSR dibandingkan dengan perusahaan lainnya.
Umur  Perusahaan. Umur  perusahaan  adalah lama  berdirinya  suatu  perusahaan.  Umur  perusahaan menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  bersaing dalam  dunia  bisnis  yang  perlu  tantangan.  Semakin lama  perusahaan  didirikan,  semakin  banyak  hal  yang dipelajari  dan  semakin  banyak  perbaikan  yang dilakukan.  Sebagai  perusahaan  yang  beroperasi  lebih lama, akan ada lebih banyak komunikasi dan tuntutan yang  dibutuhkan  untuk  masyarakat  luar.  Perusahaan akan  selalu  berusaha  untuk  memenuhi  tuntutan  yang diberikan  dengan  mengekspresikan  kegiatan  sosial mereka  dalam  laporan  tahunan.  Perusahaan  akan berusaha  meningkatkan  praktek  pelaporan  keuangan mereka dari waktu ke waktu. Semua ini adalah untuk meningkatkan  citra  perusahaan  di  mata  investor  dan publik serta untuk keberlangsungan perusahaan.
Ukuran KAP. Ukuran KAP dapat diklasifikasi menjadi  KAP  berukuran  besar  yaitu  KAP  yang berafiliasi  dengan  perusahaan  audit  Big  4 (Pricewaterhouse  Coopers,  KPMG,  Ernst  &  Young, dan  Deloitte  &  Touche)  dan  KAP  berukuran  kecil yang tidak berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4.
Menurut  Malone et  al .  (1993)  dalam  Juhmani (2014), KAP kecil mencoba untuk memenuhi tuntutan klien  dalam  upaya  untuk  mempertahankan  klien mereka  karena  kurangnya  kekuatan  ekonomi. Sedangkan,  KAP  besar  telah  berurusan  dengan perusahaan  multinasional  yang  melakukan  kegiatan usaha  mereka  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu, pekerjaan  mereka  lebih  cenderung  dipengaruhi  oleh standar  akuntansi  internasional.  KAP  besar  memiliki kekuasaan  lebih  dibandingkan  KAP  kecil  untuk mempengaruhi  kliennya  sehingga  klien  mereka  akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan dan non-keuangan  dalam  laporan  tahunan  mereka, termasuk  informasi  mengenai  CSR.  Selain  itu,  KAP besar  lebih  peduli  dengan  reputasi  mereka,  sehingga memerlukan  pengungkapan  yang  lebih  tinggi  dari klien mereka.

## Perumusan Hipotesis
H 1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. H 2 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
H 3 :   Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. H 4 :   Kepemilikan  asing  berpengaruh  signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
H 5 :   Ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
H 6 : Profitabilitas  berpengaruh  signifikan  positif terhadap pengungkapan CSR.
H 7 : Leverage berpengaruh  signifikan  positif terhadap pengungkapan CSR.
H 8 : Tipe  industri  berpengaruh  signifikan  positif terhadap pengungkapan CSR.
H 9 :   Umur  perusahaan  berpengaruh  signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.
H 10 :  Ukuran  KAP  berpengaruh  signifikan  positif terhadap pengungkapan CSR.

## RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dasar dengan  sifat  kuantitatif  yang  menekankan  pada pengujian  teori-teori  melalui  pengukuran  variabel- variabel  penelitian  dengan  angka  dan  melakukan analisis  data  dengan  prosedur  statistik.  Tujuan  dari penelitian  dasar  adalah  untuk  mengembangkan  dan mengevaluasi  konsep-konsep  teoritis  dengan  harapan bahwa  hasil  penelitian  dapat  memberikan  kontribusi terhadap pengembangan teori (Indriantoro & Supomo, 2013). Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kausal  komparatif  yang  meneliti  hubungan  sebab- akibat  antara  variabel  dependen  dan  variabel independen  (Indriantoro  &  Supomo,  2013).  Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan  CSR  dan  variabel-variabel  yang mempengaruhinya  adalah  kepemilikan  manjerial, kepemilikan  institusional,  kepemilikan  pemerintah, kepemilikan  asing,  ukuran  perusahaan,  profitabilitas, leverage ,  tipe  industri,  umur  perusahaan  dan  ukuran KAP.
Objek Penelitian Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI).  Sampel  diambil  dengan  metode purposive sampling , yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan  sebelumnya  berdasarkan  maksud  dan tujuan  penelitian.  Adapun  kriteria-kriteria  yang digunakan  dalam  pemilihan  sampel  adalah  sebagai berikut:
1. Perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  dan menyajikan  laporan  keuangan  tahunan  yang telah diaudit selama periode 2010-2014.
2. Perusahaan  yang  menggungkapkan  CSR  pada laporan tahunannya.
3. Laporan  keuangan  perusahaan  memiliki  data- data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

## Variabel Dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah pengungkapan  CSR.  Pengukuran  variabel  ini dilakukan  dengan  mengamati  ada  atau  tidaknya  item pengungakapan dalam laporan tahunan. Apabila tidak ada  item  pengungkapan  dalam  laporan  tahunan  maka diberi  skor  0  dan  apabila  ada  item  pengungkapan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1.
Item  pengungkapan  dalam  penelitian  ini berdasarkan ISO  26000  index yang  berisikan  37  item pengungkapan  CSR.  Item  pengungkapan  dibagi menjadi  tujuh  kategori  yaitu:  tata  kelola  organisasi, hak  asasi  manusia,  praktek  ketenagakerjaan, lingkungan,  praktek  kegiatan  institusi  yang  sehat, konsumen  dan  pengembangan  masyarakat.  Rumus perhitungan  pengungkapan  CSR  menurut  Naser  dan Hassan (2013) adalah sebagai berikut:
Pengungkapan CSR = Jumlah item pengungkapan dalam laporan keuangan 37 tem pengungkapan berdasarkan ISO 26000 index
Variabel Independen Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  adalah  jumlah  saham yang  dimiliki  manajemen  perusahaan.  Menurut Soliman et al . (2012), rumus perhitungan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:
Kepemilikan Manajerial

## = Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen Jumlah saham yang beredar
2. Kepemilikan Institusional
Kepemilikian  institusional  adalah  jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga. Soliman et al . (2012) mengukur kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut: Kepemilikan Institusional = 89:;<= ><=<: ?<@A BC:C;CDC E;F= C@>GCG9>C 89:;<= ><=<: ?<@A HFIFB<I

## 3. Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan  pemerintah  adalah  jumlah  saham yang  dimiliki  pemerintah.  Untuk  menghitung kepemilikan  pemerintah,  Naser  dan  Hassan  (2013) menggunakan rumus sebagai berikut:
Kepemilikan Pemerintah
= 89:;<= ><=<: ?<@A BC:C;CDC E;F= JF:FIC@G<= 89:;<= ><=<: ?<@A HFIFB<I 4. Kepemilikan Asing Kepemilikan  asing  adalah  jumlah  saham  yang dimiliki investor asing. Rumus perhitungan kepemilikan  asing  menurut  Soliman et  al .  (2012) adalah sebagai berikut:
Kepemilikan Asing
= Jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing Jumlah saham yang beredar
5. Ukuran Perusahaan Ukuran  perusahaan  adalah  besar  kecilnya perusahaan  yang  dinilai  dengan  menggunakan  total aset.  Menurut  Naser  dan  Hassan  (2013),  ukuran perusahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Ukuran Perusahaan:
= 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

## 6. Profitabilitas
Profitabilitas  merupakan  kemampuan  suatu perusahaan  untuk  mendapatkan  laba.  Rumus perhitungan  profitabilitas  menurut  Akbas  (2014) adalah sebagai berikut:
Profitabilitas = Laba bersih Total aset 7. Leverage Leverage adalah  ketergantungan  perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya  (Abriyani,  Wiryono  &  Sumirat,  2012). Pengukuran  variabel leverage menurut  Naser  dan Hassan (2013) adalah sebagai berikut:
Leverage = Total liabilitas Total aset 8. Tipe Industri
Industri  tertentu  dimana  sebuah  perusahaan tergolong  dapat  menentukan  tingkat  pengungkapan CSR. Kriteria untuk menentukan industri berdasarkan penelitian Bayoud et al . (2012) adalah sebagai berikut:
Tipe
Industri
1  jika  perusahaan  bergerak  dalam  sektor manufaktur dan pertambangan Tipe Industri 0  jika  perusahaan  tidak  bergerak  dalam sektor manufaktur dan pertambangan 9. Umur Perusahaan
Umur perusahaan adalah lama berdirinya suatu perusahaan. Menurut Kansal, Joshi, dan Batra (2014), rumus  perhitungan  umur  perusahaan  adalah  sebagai berikut:
𝑈𝑚𝑢𝑟  𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑟𝑖𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
10. Ukuran KAP
Ukuran  KAP dapat  diklasifikasi  menjadi perusahaan audit Big 4 dan perusahaan audit non Big 4.  KAP  di  Indonesia  yang  berafiliasi  dengan perusahaan audit Big 4 adalah sebagai berikut:
1. KAP  Tanudiredja,  Wibisana,  dan  Rekan berafiliasi  dengan Price  Waterhouse  Coopers (Price Waterhouse Coopers, 2015).
2. KAP  Purwantono,  Sarwoko,  dan  Sandjaja berafiliasi  dengan Ernst  and  Young (Ernst  & Young, 2013).
3. KAP  Osman  Bing  Satrio  dan  Eny  berafiliasi dengan Deloitte  Touche  Tohmatsu (Deloitte Touche Tohmatsu, 2015).
4. KAP  Sidharta  dan  Widjaja  berafiliasi  dengan Klynveld  Peat  Marwick  Goerdeler (Klynveld Peat Marwick Goerdeler, 2015).
Pengukuran  variabel  ukuran  KAP menurut Uwuigbe (2011) adalah sebagai berikut: Ukuran KAP = 1  jika  auditor  berafiliasi  dengan perusahaan audit Big 4 Ukuran KAP = 0  jika  auditor  tidak  berafiliasi  dengan perusahaan audit Big 4

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  independen  secara  stimultan  terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 1.  Hasil  uji  F  menunjukkan  nilai  signifikansi  0,0000, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan manjerial,  kepemilikan  institusional,  kepemilikan pemerintah,  kepemilikan  asing,  ukuran  perusahaan, profitabilitas, leverage , tipe industri, umur perusahaan dan  ukuran  KAP  secara  stimultan  berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

## Tabel 1
Hasil Uji F
Sumber: Data sekunder diolah, 2015.
Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh masing-masing  variabel  independen  secara  parsial terhadap  variabel  dependen.  Hasil  uji  t  dapat  dilihat pada Tabel 2 berikut ini:
Variabel Dependen F Sig. Kesimpulan Pengungkapan CSR 81,12019  0,000000 Signifikan
Tabel 2
Hasil Uji t Variabel Koefisien  t-Statistic Sig. Kesimpulan Hipotesis (Konstanta) -0,682411  -10,80731  0,0000 Kepemilikan Manajerial -0,050435  -1,107882  0,2681  Tidak Signifikan  Tidak Terbukti Kepemilikan Institusional -0,037091  -2,353137  0,0187  Signifikan Negatif  Tidak Terbukti Kepemilikan Pemerintah 0,231510  9,215398  0,0000  Signifikan Positif Terbukti Kepemilikan Asing 0,023946  2,140356  0,0325  Signifikan Positif Terbukti Ukuran Perusahaan 0,076369  15,64622  0,0000  Signifikan Positif Terbukti Profitabilitas 0,013675  1,444377  0,1488  Tidak Signifikan  Tidak Terbukti Leverage -0,005300  -1,127465  0,2597  Tidak Signifikan  Tidak Terbukti Tipe Industri 0,061667  9,067069  0,0000  Signifikan Positif Terbukti Umur Perusahaan 0,000998  4,189356  0,0000  Signifikan Positif Terbukti Ukuran KAP 0,025572  3,521243  0,0004  Signifikan Positif Terbukti
Sumber: Data sekunder diolah, 2015.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini  mungkin disebabkan oleh perilaku manajemen yang cenderung fokus  pada  kinerja  perusahaan  dalam  rangka meningkatkan nilai perusahaan yang akan menguntungkan  bagi  mereka  sebagai  manajemen perusahaan  dan  pemilik  perusahaan  daripada pengungkapan  CSR  (Lucyanda  dan  Siagian,  2012). Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis tetapi konsisten dengan  hasil  penelitian  terdahulu  oleh  Huafang  dan Jianguo  (2007),  Rahman  dan  Widyasari  (2008),  Said et  al .  (2009),  Abriyani et  al .  (2012),  Lucyanda  dan Siagian (2012) serta Sufian dan Zahan (2013).
Variabel
kepemilikian institusional
berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan  CSR.  Hal  ini  dapat  dikarenakan semakin  tinggi  saham  yang  dimiliki  oleh  investor institusional,  semakin  besar  kontrol  mereka  terhadap perusahaan. Karena mereka memiliki kontrol, mereka dapat  mengambil  alih  aset  perusahaan  dan mengeksploitasi  kepentingan  minoritas.  Akibatnya, mereka mungkin mencegah pengungkapan yang lebih tinggi  (Lina,  2013).  Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai dengan hipotesis tetapi konsisten dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Lina (2013) dan Ghabayen et al . (2015).
Variabel  kepemilikan  pemerintah  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  pemerintah termasuk  perusahaan  yang  memiliki  akuntabilitas publik  yang  tinggi.  Perusahaan  ini  memiliki  tekanan lebih  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  CSR  dan mengungkapkannya  dalam  laporan  tahunan  (Khan  et al., 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan  konsisten  dengan  hasil  temuan  yang  dilakukan oleh Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009),  Said et  al .  (2009),  Sukcharoensin  (2012), Khan et  al .  (2012),  Haji  (2013),  serta  Muttakin  dan Subramaniam (2015).
Variabel  kepemilikan  asing  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  pengungkapan  CSR.  .  Hal ini  disebabkan  oleh  tren  pelaksaanaan  kegiatan  CSR saat ini merupakan pengaruh dari praktek asing. Oleh
karena  itu,  semakin  tinggi  tingkat  investor  asing, semakin  tinggi  pengaruh  praktek  asing  pada perusahaan  domestik  (Soliman  et  al.,  2012).  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  dan  konsisten dengan  penelitian  oleh  Haniffa  dan  Cooke  (2005), Huafang dan Jianguo (2007), Khan (2010), Soliman et al .  (2012),  Khan et  al .  (2012),  Bowrin  (2013), Muttakin  dan  Subramaniam  (2015)  serta  Muttakin et al . (2015).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini  menunjukkan bahwa perusahaan yang besar melakukan lebih banyak aktivitas,  menyebabkan  dampak  yang  lebih  besar terhadap  lingkungan,  memiliki  lebih  banyak pemegang  saham  yang  peduli  dengan  program  CSR perusahaan  sehingga  perusahaan  yang  besar  lebih banyak mengkomunikasikan informasi CSR perusahaan  dalam  laporan  tahunan  (Lucyanda  dan Siagian,  2012).  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hipotesis  dan  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu oleh  Hackston  dan  Milne  (1996)  ,  Ghazali  (2007), Fauzi et  al .  (2007),  Huafang  dan  Jianguo  (2007), Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009), Khan (2010), Rahman et  al. (2011),  Gamerschlag et  al .  (2011), Uwuigbe (2011), Li et al . (2011), Galani et al . (2011), Lucyanda  dan  Siagian  (2012),  Suttipun  dan  Stanton (2012),  Al-Shubiri  et  al.  (2012),  Setyorini  dan  Ishak (2012),  Haji  (2013),  Soliman  (2013),  Uyar et  al . (2013),  Bowrin  (2013),  Akrout  dan  Othman  (2013), Wang et  al .  (2013),  Chek at  al .  (2013),  Alkababji (2014),  Giannarakis  (2014),  Akbas  (2014),  Das et  al . (2015),  Muttakin et  al .  (2015),  Muttakin  dan Subramaniam (2015), serta Al-Ajmi (2015).
Variabel  profitabilitas  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  besar  kecilnya  profitabilitas perusahaan  tidak  mempengaruhi  pengungkapan  CSR yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan CSR lebih erat  berkaitan  dengan  tekanan  publik  daripada profitabilitas  perusahaan  (Ghazali,  2007).  Hasil penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  tetapi konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hackston  dan  Milne  (1996),  Ghazali  (2007),  Amran dan  Devi  (2008),  Rahman  dan  Widyasari  (2008),
Khlif dan Souissi (2010), Galani et al . (2011), Li et al . (2011),  Gamerschlag et  al .  (2011),  Mia  dan  Al- Mamun (2011), Rahman et al . (2011), Sufian (2012), Esa dan Ghazali (2012), Suttipun dan Stanton (2012), Uyar et al . (2013), Bowrin (2013), Chek et al. (2013), Haji  (2013),  Juhmani  (2014),  Alkababji  (2014), Giannarakis (2014), Das et al . (2015).
Variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  besar  kecilnya leverage perusahaan  tidak mempengaruhi  pengungkapan  CSR  yang  dilakukan perusahaan.  Perusahaan  dengan  struktur  pembiayaan utang yang tinggi juga memikul tanggung jawab yang sama  seperti  perusahaan  dengan  struktur  pembiayaan utang  yang  rendah  dalam  hal  mengungkapkan kegiatan  CSR  mereka  (Chek  et  al.,  2013).  Hasil penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  tetapi konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Huafang  dan  Jianguo  (2007),  Rahman  dan  Widyasari (2008), Khlif dan Souissi (2010), Mia dan Al-Mamun (2011),  Rahman et  al .  (2011),  Lucyanda  dan  Siagian (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Naser dan Hassan (2013),  Haji  (2013),  Akbas  (2014),  Giannarakis (2014),  Muttakin et  al .  (2015),  serta  Al-Ajmi et  al . (2015).
Hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  tipe industri  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pengungkapan  CSR.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh tipe  industri  yang  berbeda  melakukan  kegiatan  yang membutuhkan pengungkapan CSR yang berbeda pula (Naser  dan  Hassan,  2013).  Dalam  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Pasal  74  Ayat  1  tentang Perseroan  Terbatas  menyatakan  bahwa  perusahaan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  CSR.  Perusahaan  yang  bergerak  di industri  manufaktur  dan  pertambangan  ini  telah menghabiskan  jumlah  yang  signifikan  dalam melaksanakan CSR, maka perusahaan akan mengungkapkan  informasi  CSR  yang  lebih  banyak dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  bergerak  di industri  lainnya.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hipotesis  dan  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Roberts  (1992),  Hackston  dan  Milne (1996),    Amran  dan  Devi  (2008),  Rahman  dan Widyasari  (2008),  Pahuja  (2009),  Li et  al .  (2011), Bayoud et  al .  (2012),  Naser  dan  Hassan  (2013), Bowrin  (2013),  Akbas  (2014),  Kansal et  al .  (2014) dan Giannarakis (2014).
Variabel  umur  perusahaan  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  pengungkapan  CSR. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki keahlian dan  kompetensi  yang  lebih  memadai  dalam mempersiapkan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan  dan  mengetahui  dampak  informasi terhadap kinerja perusahaan (Bayoud et al., 2012). Hal ini menunjukkan semakin lama perusahaan beroperasi, perusahaan  semakin  sadar  tentang  pentingnya mempraktikkan  dan  mengungkapkan  informasi  CSR dalam  laporan  tahunan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai
dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Roberts  (1992),  Bayoud et  al .  (2012), Al-Shubiri  et  al.  (2012),  Muttakin et  al .  (2015), Muttakin dan Subramaniam (2015).
Variabel  ukuran  KAP  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  KAP  besar  memberikan  lebih banyak tekanan pada klien mereka untuk meningkatkan  kebijakan  pengungkapan  perusahaan termasuk  pengungkapan  CSR  dalam  hal  kuantitas, kualitas,  dan  ketepatan  waktu  dalam  rangka meningkatkan  kepercayaan  investor  atas  laporan tahunan  perusahaan  (Khlif  dan  Souissi,  2010).  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  dan  konsisten dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khlif  dan Souissi (2010), Uwuigbe (2011), Uwuigbe dan Egbide (2012),  Sallehuddin  (2013),  Uyar et  al .  (2013)  dan Juhmani (2014).
Hasil uji  goodness  of  fit  model pada  Tabel  3 menunjukkan  nilai adjusted R 2 sebesar  0,338317. Dengan  demikian  variasi  pada  variabel  kepemilikan manjerial,  kepemilikan  institusional,  kepemilikan pemerintah,  kepemilikan  asing,  ukuran  perusahaan, profitabilitas, leverage , tipe industri, umur perusahaan dan ukuran KAP menjelaskan 33,8317% variasi pada pengungkapan  CSR,sedangakan  66,1683%  dijelaskan oleh faktor lain tang tidak terdapat dalam model antara lain komite audit, komisaris independen (Rouf, 2011), frekuensi  rapat  dewan  (Sallehuddin,  2013),  ukuran dewan,  direktur  non-eksekutif  (Hassn,  2014)  dan variabel-variabel lainnya.

## Tabel 3
Hasil Uji Goodness of Fit Model
Variabel Dependen Adjusted R 2 Pengungkapan CSR 0,338317
Sumber: Data sekunder diolah, 2015.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis pengaruh  struktur  kepemilikan  dan  karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  struktur  kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR  melalui  variabel  kepemilikan  pemerintah,  serta kepemilikan  asing,  dan  karakteristik  perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR melalui varibel ukuran perusahaan, tipe industri, umur perusahaan, serta ukuran KAP, hal ini konsisten dengan  hipotesis  penelitian.  Sedangkan  variabel kepemilikan  institusional  berpengaruh  signifikan negatif  terhadap  pengungkapan  CSR  dan  variabel kepemilikan  manajerial,  profitabilitas,  dan leverage tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan
CSR,  hal  ini  tidak  konsisten  dengan  hipotesis penelitian.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin besar  kepemilikan  pemerintah,  kepemilikan  asing, ukuran perusahaan, tipe industri, umur perusahaan dan ukuran  kantor  akuntan  publik  maka  semakin  banyak pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan dan semakin besar kepemilikan institusional  maka  semakin  sedikit  pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini juga  menunjukkan  besar  atau  kecilnya  variabel kepemilikan  manajerial,  profitabilitas,  dan leverage tidak  mempengaruhi  pengungkapan  CSR  dalam laporan tahunan perusahaan secara signifikan.

## Keterbatasan
Keterbatasan  -  keterbatasan  yang  ada  dalam penelitian ini adalah:
1. Perusahaan  dapat  mengungkapkan  CSR melalui  mekanisme  yang  berbeda  seperti website dan  laporan  berkelanjutan.  Sumber data  pengungkapan  CSR  dalam  penelitian  ini diperoleh  terbatas  pada  laporan  tahunan perusahaan.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data kuantitatif  yang  diperoleh  melalui  laporan keuangan  dan  tahunan  perusahaan  tidak dikombinasikan dengan dimensi kualitatif.

## Rekomendasi
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  sebagai bahan  pertimbangan  bagi  penelitian  selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian
dengan mempertimbangkan indeks dan media pengungkapan CSR lainnya seperti website dan laporan  berkelanjutan  (Gamerschlag  et  al., 2011;  Juhmani,  2014;  Kuhn,  Stiglbauer,  & Fifka, 2015).
2. Melakukan  penelitian  dengan  menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan  hasil  yang  lebih  maksimal  dan menyeluruh.

## Daftar Pustaka
Abriyani, D. R., Wiryono, S. K., & Sumirat, E. (2012). The  effect  of  good  corporate  governance  and financial  performance  on  the  corporate  social responsibility  disclosure  of  telecommunication company in Indonesia. The Indonesian Journal Of Business Administration , 1(5), 296-300. Akbas,  H.  E.  (2014).  Company  characteristics  and environmental disclosure: an empirical investigation  on  companies  listed  on  borsa Istanbul 100 index. The Journal of Accounting and Finance , 145-164.
Akrout,  M.  M.,  &  Othman,  H.  B.  (2013).  A  study  of the  determinants  of  corporate  environmental disclosure  in  MENA  emerging  markets.
Journal of Reviews  on  Global  Economics , 2 ,
46-59.
Al-Ajmi,  M.,  Al-Mutairi,  A.,  &  Al-Duwaila,  N. (2015). Corporate social disclosure practices in Kuwait. International  Journal  of  Economics and Finance , 7 (9), 244-254. Alkababji,  M.  W.  (2014).  Voluntary  disclosure  on corporate  social  responsibility:  A  study  on  the annual  reports  of  Palestinian  corporations. European  Journal  of  Accounting  Auditing  and Finance Research , 2 (4), 59-82.
Al-Shubiri, F. N., Al-Abedallat, A. Z., & Orabi, M. M. A.  (2012).  Financial  and  non  financial determinants of corporate social responsibility.
Journal of Knowledge Management,
Economics  and  Information  Technology ,  106- 118.
Amran,  A.,  &  Devi,  S.  S.  (2008).  The  impact  of government  and  foreign  affiliate  influence  on corporate social reporting: the case of Malaysia. Managerial Auditing Journal , 23 (4), 386-404.
Bayound,  N.  S.,  Kavanagh,  M.,  &  Slaughter,  G. (2012). Factors influencing levels of corporate social responsibility disclosure by Libyan firms a  mixed  study. International  Journal  of Economics and Finance , 4 (4), 13-29. Bowrin,  A.  R.  (2013).  Corporate  social  and environmental  reporting  in  the  Caribbean. Social Responsibility Journal , 9(2), 259-280. Chek,  I.  T.,  Mohamad,  Z.  Z.  B.,  Yunus,  J.  N.,  & Norwani,  N.  M.  (2013).  Corporate  social responsibility  (CSR)  disclosure  in  consumer products  and  plantation  industry  in  Malaysia.
American International Journal
of
Contemporary Research , 3 (5), 118-125.
Das,  S.,  Dixon,  R.,  &  Michael,  A.  (2015).  Corporate social  responsibility  reporting:  A  longitudinal study  of  listed  banking  companies  in Bangladesh. World  Review  of  Business Research , 5 (1), 130-154. Deloitte  Touche  Tohmatsu.  (2015). Global  office directory. Retrieved November 30, 2015, from http://www2.deloitte.com/id/en/footerlinks/offi ce-locator.html Ernst  &  Young.  (2013). Worldwide  corporate  tax guide 2013-2014 . Retrieved from http://www.ey.com/GL/en/home/library
Esa, E., & Ghazali, N. A. M. (2012). Corporate social responsibility  and  corporate  governance  in Malaysian government-linked companies. Corporate  Governance:  The  international journal of business in society , 12 (3), 292-305. Fauzi,  H.,  Mahoney,  L.,  &  Rahman,  A.  A.  (2007). Institutional  ownership  and  corporate  social performance: Empirical evidence from Indonesian  companies. Issues  in  Social  and Environmental Accounting , 1(2), 334-347. Fombrun,  C.  J.,  Gardberg,  N.  A.,  &  Sever,  J.  M.
(2000).  The  reputation  quotient  SM:  A  multi- stakeholder  measure  of  corporate  reputation.
The  Journal  of  Brand  Management , 7 (4),  24- 255.
Galani,  D.,  Gravas,  E.,  &  Stavropoulos,  A.  (2011). The  relation  between  firm  size  and environmental disclosure. International Conference On Applied Economics , 179-186. Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: Empirical evidence from germany. Rev Manag Sci , 5 , 233-262. DOI: 10.1007/s11846-010- 0052-3
Ghabayen, M. A., Mohamad, N. R., & Ahmad, N.
(2015). Institutional directors and corporate social responsibility disclosure in the Jordanian banks. International Conference on Accounting Studies , 287-296.
Ghazali,  N.  A.  M.  (2007).  Ownership  structure  and corporate  social  responsibility  disclosure: Some Malaysian evidence. Corporate Governance:  The  international  journal  of business in society , 7 (3), 251-266.
Giannarakis,  G.  (2014).  Corporate  governance  and financial  characteristic  effects  on  the  extent  of corporate  social  responsibility  disclosure. Social Responsibility Journal , 10 (4), 569-590. Giannarakis, G. (2014). The determinants influencing the  extent  of  CSR  disclosure. International Journal  of  Law  and  Management , 56 (5),  393- 416.
Giannarakis,  G.,  Konteos,  G.,  &  Sariannidis,  N. (2014). Financial, governance and environmental determinants of corporate social responsible  disclosure. Management  Decision , 52 (10), 1928-1951.
Gray,  R.,  Kouhy,  R.,  &  Lavers,  S.  (1995).  Corporate social and environmental reporting: a review of the  literature  and  a  longitudinal  study  of  UK disclosure. G  Auditing  &  Accountability
Journal , 8 (2), 47-77.
https://doi.org/10.1108/09513579510146996
Habbash,  M.  (2016).  Corporate  governance  and corporate  social  responsibility  disclosure: Evidence  from  Saudi  Arabia. Journal  of Economic  and  Social  Development , 3 (1),  87 - 103.
Hackston  D.,  &  Milne,  M.  J.  (1996).  Some determinants  of  social  and  environmental disclosures  in  New  Zealand  companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 9(1), 77-108.
Haji,  A.  A.  (2013).  Corporate  social  responsibility disclosures over time: evidence from Malaysia. Managerial Auditing Journal , 28 (7), 647-676. Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture  and  governance  on  corporate  social reporting. Journal  of  Accounting  and  Public Policy , 24 , 391–430.
Hassn, N. T. (2014). Corporate governance, degree of multinationality, and corporate social responsibility  disclosure:  evidence  from  the
UK. Journal  of  Empirical  Research  in Accounting & Auditing , 1 (1), 75-98.
Herbohn,  K.,  Walker,  J.,  &  Loo,  H.  Y.  M.  (2014).
Corporate  social  responsibility:  The  link between sustainability disclosure and sustainability  performance. Abacus , 50 (4), 422–459.
Huafang,  X.,  &  Jianguo,  Y.  (2007).  Ownership structure,  board  composition  and  corporate voluntary  disclosure. Managerial  Auditing Journal, 22 (6), 604-619. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2012). Standar  akuntansi keuangan  per  1  Juni  2012 .  Jakarta:  Ikatan Akuntan Indonesia.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2013). Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen (edisi pertama) . Yogyakarta: BPFE. Jensen, M. C., & Meckling, W. H.  (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership  structure. Journal  of  Financial Economics , 3 , 305 - 360.
Juhmani, O. (2014). Determinants of corporate social and  environmental  disclosure  on  websites:  the case  of  Bahrain. Universal  Journal  of Accounting and Finance , 2 (4), 77-87.
Kansal,  M.,  Joshi,  M.,  &  Batra,  G.  S.  (2014). Determinants of corporate social responsibility disclosures:  evidence  from  India. Advanced  in Accounting , 30 (1), 217-229. Khan,  A.  R.,  Muttakin,  M.  B.,  &  Siddiqui,  J.  (2012). Corporate  governance  and  corporate  social responsibility  disclosures:  Evidence  from  an emerging economy. Journal of Business Ethics , 1-41.
Khan,  M.  H.  (2010).  The  effect  of  corporate governance  elements  on  corporate  social responsibility  (CSR)  reporting. International Journal  of  Law  and  Management , 52 (2),  82- 109.
Khlif,  H.,  &  Souissi,  M.  (2010).  The  determinants  of corporate disclosure: A meta-analysis. International  Journal  of  Accounting  and Information Management, 18 (3), 198-219. Klynveld Peat Marwick Goerdeler. (2015). Contact us: Locations. Retrieved 2015, from http://www.kpmg.com/global/en/pages/location
s.aspx
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006). Pedoman  umum  good  corporate  governance Indonesia . Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
Kuhn,  A.,  Stiglbauer,  M.,  &  Fifka,  M.  S.  (2015). Contents  and  determinants  of  corporate  social responsibility website reporting in Sub-Saharan Africa. Business & Society , 1 - 44. Li, N., Toppinen, A., Tuppura, A., Puumalainen, K., & Hujala, M. (2011). Determinants of sustainability disclosure in the global forest industry. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 16 (1), 33-40.
Lina, S. K. (2013). The effect of corporate governance mechanism on the corporate social responsibility disclosure: Evidence in Indonesia. Brawijaya International Conference on Accounting and Business .
Lucyanda,  J.,  &  Siagian,  L.  G.  P.  (2012).  The influence  of  company  characteristics  toward corporate  social  responsibility  disclosure. The 2012  International  Conference  on  Business and Management , 601-619. Mia,  P.,  &  Mamun,  A.  A.  (2011).  Corporate  social disclosure  during  the  global  financial  crisis. International  Journal  of  Economics  and Finance,
3 (6), 174-187. DOI:
10.5539/ijef.v3n6p174
Muttakin,  M.  B.,  Khan,  A.,  &  Subramaniam,  N. (2015).  Firm  characteristics,  board  diversity and  corporate  social  responsibility:  Evidence from  Bangladesh. Pacific  Accounting  Review , 27 (3), 353-372.
Muttakin,  M.  B.,  &  Subramaniam,  N.  (2015).  Firm ownership  and  board  characteristics:  Do  they matter  for  corporate  social  responsibility disclosure  of  Indian  companies? Sustainability Accounting,  Management  and  Policy  Journal , 6 (2), 138-165.
Naser,  K.,  &  Hassan,  Y.  (2013).  Determinants  of corporate  social  responsibility  reporting: evidence  from  an  emerging  economy. Journal of  Contemporary  Issues  in  Business  Research , 2 (3), 56-74. Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Roadmap tata kelola perusahaan  Indonesia .  Jakarta:  Otoritas  Jasa Keuangan.
Pahuja, S. (2009). Relationship between environmental  disclosures  and  corporate characteristics: A study of large manufacturing companies  in  India. Social  Responsibility Journal , 5 (2), 227-244.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good Corporate  Governance )  Pada  Badan  Usaha Milik Negara Price  Waterhouse  Coopers.  (2015). Member  firms worldwide .  Retrieved  November  30,  2015, from http://www.pwc.com/gx/en/office- locations/indonesia.jhtml
Rahman, A., & Widyasari, K. N. (2008). The analysis of  company  characteristic  influence  toward CSR  disclosure:  Empirical  evidence  of manufacturing  companies  listed  in  jsx. JAAI, 12 (1), 25-35.
Rahman, N. H. W. A., Zain, M. M., & Al-Haj, N. H. Y.  Y  (2011).  CSR  disclosures  and  its determinants:  Evidence  from  Malaysian government link companies. Social Responsibility Journal , 7(2),181–201.
Ramdhony,  D.,  &  Oogarah-Hanuman,V.  2012. Improving  CSR  reporting  in  mauritius
accountants'  perspectives. World  Journal  of Social Sciences , 2 (4), 195-207.
Roberts,  R.  W.  (1992).  Determinants  of  corporate social  responsibility  disclosure:  an  application of stakeholder theory.
Accounting Organizations and Society , 17 (6), 595-612.
Rouf,  M.  A.  (2011).  The  corporate  social responsibility  disclosure:  a  study  of  listed companies  in  Bangladesh. Business  and Economics Research Journal , 2 (3), 19-32.
Rusmanto, T., Waworuntu, S. R., & Syahbandiah, V. P. (2013). The impact of corporate governance on  corporate  social  responsibility  disclosure: Evidence  from  indonesia. Handbook  on  the Emerging  Trends  in  Scientific  Research ,  377- 385.
Said,  R.,  Zainuddin,  Y.  H.,  &  Haron,  H.  (2009).  The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. Social Responsibility Journal , 5 (2), 212–226. Sallehuddin,  M.  R.  (2013).  Corporate  social responsibility  disclosure:  evidence  from shariah-compliant  companies  in  ACE  market of  bursa  Malaysia. Terengganu  International Management and Business Journal , 3 (2), 1-18. Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate social and  environmental  disclosure:  a  positive accounting  theory  view  point. International Journal  of  Business  and  Social  Science , 3 (9), 152-164.
Soliman,  M.  M.  (2013).  Firm  characteristics  and  the extent  of  voluntary  disclosure:  The  case  of egypt. Research  Journal  of  Finance  and Accounting, 4 (17), 71-80.
Soliman,  M.  M.,  Din,  M.  B.  E.,  &  Sakr,  A.  (2012). Ownership  structure  and  corporate  social responsibility (CSR): An empirical study of the listed  companies  in  egypt. The  International Journal of Social Sciences, 5 (1), 63-74.
Sufian,  M.  A.  (2012).  Corporate  social  responsibility disclosure  in  Bangladesh. Global  Journal  of Management  and  Business  Research , 12 (4), 149-155.
Sufian,  M.  A.,  &  Zahan,  M.  (2013).  Ownership structure  and  corporate  social  responsibility disclosure in Bangladesh. International Journal  of  Economics  and  Financial  Issues , 3 (4), 901-909.
Sukcharoensin,  S.  (2012).  The  determinants  of voluntary  CSR  disclosure  of  Thai  listed  firms. International  Proceedings  of  Economics Development & Research , 46 , 61-65. Sundarasen,  S.  D.  V.,  Je-Yen,  T.,  Rajangam,  N. (2016). Board composition and corporate social responsibility  in  an  emerging  market. Corporate  Governance:  The  International Journal of Business in Society , 16 (1), 35-53.
Suttipun,  M.,  &  Stanton,  P.  (2012).  Determinants  of environmental  disclosure  in  thai  corporate annual  reports. International  Journal  of Accounting and Financial Reporting, 2 (1), 99- 115. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas. Uwuigbe,  U.  (2011).  An  examination  of  the relationship  between  management  ownership and  corporate  social  responsibility  disclosure: A study of selected firms in Nigeria. Research Journal  of  Finance  and  Accounting , 2 (6),  23- 29. Uwuigbe, U. (2011). An empirical investigation of the association  between  firms’  characteristics  and corporate  social  disclosures  in  the  Nigerian financial  sector. Journal  of  Sustainable
Development in Africa , 13 (1), 60-74.
Uwuigbe,  U.,  &  Egbide,  B.  C.  (2012).  Corporate social  responsibility  disclosures  in  Nigeria:  A study of listed financial and non-financial firms.
Journal  of  Management  and  Sustainability ,
2 (1), 160-169. Uyar,  A.,  Kilic,  M.,  &  Bayyurt,  N.  (2013). Association  between  firm  characteristics  and corporate  voluntary  disclosure:  Evidence  from turkish  listed  companies. Intangible  Capital,
9 (4), 1080-1112.
Wang,  J.,  Song,  L.,  &  Yao,  S.  (2013).  The determinants  of  corporate  social  responsibility disclosure:  Evidence  from  china. The  Journal of  Applied  Business  Research,  29 (6),  1833- 1848. World Business Council for Sustainable Development.
(n.d.). Corporate  social  responsibility  (CSR) . Retrieved  from  http://www.wbcsd.org/work- program/business-role/previous- work/corporate-social-responsibility.aspx
Yusoff,  H.,  Mohamad,  S.S.,  &  Darus,  F.  (2013).  The influence  of  CSR  disclosure  structure  on corporate  financial  performance:  Evidence from  stakeholders’  perspectives. Procedia
Economics
and Finance, International Conference  on  Economics  and  Business
Research 2013 (ICEBR 2013) , 7 , 213-220.