INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9653-9665 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame  dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten

## Musi Banyuasin
Elmayani 1 ✉ , Mohammad Aryo Arifin 2 , Totok Sudiyanto 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang Email: elmayani277@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklmae dalam Meningkat (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis data dalam pembahasan penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dengan  data  kualitatif  yaitu  dengan menerapkan konsep perhitungan rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan srealisasi dan target penerimaan  retribusi  daerah  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk  menghitung  rasio  efektivitas penerimaaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan  bahwa  tingkat  rata-rata  Efektivitas  Penerimaan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten  Musi Banyuasin  dari  tahun  2017-2021  rata-rata sebesar  105,57  persen  pertahun,  dari  hasil  efektivitas  ini menunjukkan hasil diatas 100 persen yang berarti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mampu merealisasikan target daerah yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam klasifikasi sangat efektif dalam pemungutan realisai.
Kata Kunci: Retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan efektivitas.

## Abstract
This study aims to determine and analyze the effectivenss of Hotel Tax Revenue, Swallow’s Nest Tax, Reclamation Tax and Reclamation Tax in Incererease (PAD) (BPPRD of Musi Banyausain Regency). The method used is a qualitative method. Data analysis in the discussion of this study uses descriptive analysis methods with qualitative data, nemely by applying the concept of calculating the effectiveness ratio, nemely by compering the realization and terget of regional retribution revenue on Regional Original Revenue to calculate the effectiveness ratio of Regional Original Revenue receipts. Based on the results of that the average level of Effectiveness of Regional Retribution Revenue in Musi Banyuasin Regency From the results of this comparison it shows results above 100 percent, which means that the Regional  Original  Revenue  of  Musi  Banyusain  Regency  is  included  classification  in  collecting realization.
Keywords: Regional Retribution, Local Own Revenue and Effectiveness.

## PENDAHULUAN
Penerimaan  Negara  Indosesia  diperoleh  dari  berbagai  sumbar  yaitu  sumbar  dari dalam negeri dan laur negeri, sumber penerimaan dalam negeri salah satunya dari sektor pajak. Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  dalam  mensejahterakan  rakyatnya, pembagian pajak menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berupa pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. (Mardiasmo, 2022:4)
Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten dan kota  adalah  bagaimana  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  agar  dapat  lebih  mendiri dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dangan  kewenangan  yang  luas,  bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan dengan sumber daya berkeadilan, serta penerimaan keuangan pusat dan daerah.
Pandapatan  asli  daerah  adalah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran anggaran  pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut undang-undangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 4 pendapatan asli daerah yang selanjutanya di singkat PAD adalah pendapatan daerah yang di peroleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Musi Banyuasin merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi  Banyuasin  yang  diberikan  hak  otonomi  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya sendiri  guna  melaksanakan  pembangunan,  pemerintah  dan  masyarakat  Kabupaten  Musi Banyuasin diharapakan mampuh mengelolah dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila potensi sumber ekonomi  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dikembangkan  dan  ditingkatkan,  maka  dapat meningkatkan  citra  dareah  dan  mampu  memaksimalkan  pandapatan  daerah.  Salah  satu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah  dengan memksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. (Mona Lestari Utami, 2020:19)
Semakin banyaknya kegiatan negara dan maraknya periwisata, menbuat banyaknya pengusaha tertarik untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di  bidang  perhotelan,  industri  ketering,  sarang  walet  dan  reklame.  Dengan  adanya pengusaha hotel, restoran dan sarang burung walet juga harus menyediakan benner untuk mempromosikan merek agar mendapatkan pengunjung yang berminat dan peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran dan pajak reklame yang cukup besar setiap tahunya perlu diukur tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Musi Banyuasin.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 pasar 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepeluan daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pemerintah  daerah  harus mengoptimalkan  pengelolaan  sember  pendapatan  daerah  yang  dimiliki  agar  dapat membiyai  daeranya  sendiri.  Namun,  pendapatan  daerah  bergantung  pada  kondisi  yang dimiliki  setiap  daerah,  misalnya  jumlah    penduduk,  kekayaan  daerah,  luas  wilayah,  dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Hai ini saling berkaitan menjadi menarik untuk meneliti  dengan  judul “Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak  Sarang  Burung Walet, Pajak Restoran dan  Pajak Reklame  dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasian.”

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan  memberikan  interpretasi  yang  dengan  tujun  penelitian.  Metode  penelitian  diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatan data dengan tujuan dan kegunaan yang spesifikan. Dalam peneliti ini memakai metode kuantitatif. (Sugiyono 2022:2).
Populaui dan sumpel
a. Populasi
Populasi yang digunakan penelitian ini adalah data penerimaan pendapatan asli daerah  (PAD)  dan  data  penerimaan  pajak  hotel,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak restoran dan pajak reklame pada Terget realisasi Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Sampel
Sampel yang digunakan pada peneliti ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak  hotel,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak  restoran,  dan  pajak  reklame  pada Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017-2021.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

## Sumber
Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah ada, dikumpulakan oleh pemeriksa instansi dan organisasi sebelumnya. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  peneliti  yang  perlu  dipantau  agar  data  diperoleh dapat tingkat validitas dan realibilitas. Tekni pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu:
a. Dokumentasi
Metode penghimpunan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu catatan berupa transkip, buku, dan informasi.
b. Observasi atau pengamatan
Mengadakan  pengamatan  dan  mengumpulkan  data  secara  langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kabupatan Musi Banyuasin. (Siyoto dan sodik 2015:75)

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  sebuah  kegiatan  untuk  mengatur,  mengukur, mengelompokan memberi kode atau tanda, dan mengatagorikan sehingga diperoleh suatu temuan berbesarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Gunawan, 2016:209).
Penelitian ini dilakukan dengan menerapakan rencana pengitungan  efektivitas pajak
hotel, pajak  sarang  burung walet, pajak restoran,  dan  pajak  reklame  dapat dirumusakan sebagai berikut :
Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efetivitas sebagai berikut :

## Sumber : Muhmudi, (2016)
Menurut  Muhmudi  (2016)  mengatakan  rasio  efekrivitas  menunjukan  kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan  yang  ditergatkan.  Kemampuan  daerah  dalam  menjelasakn  tugas  dikategorikan efektif  apabila  rasio  mencapai  minimal  1  (satu)  atau  100  persen.  Maka  rasio  efektivitas semakin  baik,  artinya  semakin  efektif  penerimaan  tersebut.  Demikian  pula  sebaliknya, semakin kecil persentasinya, maka menunjukan penerimaan tersebut semakin tidak efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pendapatan Asli Daerah periode 2017-2021.
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  mengenai  total  target  dan  reaslisai  penerianan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2019-2021.
Tabel 4.1
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2017-2021
Tahun Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Target Pajak Daerah (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) 2017  226.673.797.781  202.147.620.888  69.978.188.000  58.712.898.825 2018  212.733.644.000  210.054.975.980  72.700.935.000  81.342.647.355 2019  309.296.972.548  286.594.847.515  78.038.197.000  69.943.956.305 2020  330.916.910.000  353.989.261.396  64.483.398.000  79.220.521.197 2021  396.082.120.000  377.346.398.575  84.083.474.000  79.315.580.440
Sumber : BPPRD kabupaten musi banyuasin (2023).
Berdasarkan  Tabel  1.1  diatas  dapat  dilihat  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2017
Target Penerimaan Efektivitas _________________
X 100%
Realisasi Penerimaan
ditargetkan sebesar Rp.226.673.797.781 hanya terrealisasi sebesar Rp.202.147.620.888, pada tahun  2018  terget  PAD  sebesar  Rp.212.733.644.000,  hanya  terrealisai  sebesar Rp.210.054.975.980.  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2019  ditargetkan  sebesar Rp.309.296.972.548 hanya terrealisasi sebesar Rp.286.594.847.515, pada tahun 2020 target PAD  sebesar  Rp.330.916.910.000  hanya  terrealisasi  sebesar  Rp.353.989.261.396  dan  pada tahun  2021  PAD  yang  ditargetkan  sebesar  Rp.369.082.120.000  namun  hanya  terrealisasi sebesar Rp.377.346.398.575. Dan pajak daerah pada tahun 2017 ditargetkan  sebesar Rp. 69.978.188.000  hanya  terrealisasi  sebesar  58.712.898.825,  pada  tahun  2018  target  pajak daerah sebesar Rp.72.700.935.000 hanya rerrealisasi sebesar Rp.81.342.647.355, pada Pajak daerah  tahun  2019  ditargetkan  sebesar  Rp.78.038.197.000    hanya  terrealisasi  sebesar Rp.69.943.956.305, pada tahun 2020 terget pajak daerah sebesar  Rp.64.483.398.000 hanya terrealisasi sebesar Rp.79.220.521.197 dan pada tahun 2021 pajak daerah yang ditergetkan sebesar Rp.84.083.474.000 namun hanya terrealisasi sebesar Rp.79.315.580.440.

## Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah
Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh pajak daerah telah memenuhi  pencapaiannya.  Kemampuan  dearah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam merealisasikan peneriaman pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran dan pajak reklame dibandingakan dengan terget yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas.
Untuk  mengukur  efektivitas  pajak  daerah  tersebut  menggunakan  rumus  dan perhitungan sebagai berikut :
Target Penerimaan
Efektivitas =
X 100%
Realisasi Penerimaan Sumber : Muhmudi, (2016:141).

## 1. Efektivitas Pajak Hotel
a. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.1.392.958.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.633.378.158.
b. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.1.392.958.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.619.366.765.
c. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.1.392.958.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.983.786.568
d. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.905.393.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.813.083.212
e. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.985.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.961.879.761
Tabel 4.2
Efektivitas Pajak Hotel Periode 2017-2021.
Tahun Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Efektivitas % 2017 1.392.958.000 630.176.340 45,24 2018 1.392.958.000 619.366.765 44,46 2019 1.392.958.000 983.788.568 70,63 2020 905.383.000 813.083.212 89.81 2021 961.879.761 985.000.000 97,65 Rata-rata 64,50 Sumber : data yang diolah (2023)
2. Efekivitas Pajak Sarang Burung Walet.
a. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  sarang  burung  walet  sebesar  Rp.65.100.000  dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.141.240.000
b. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  sarang  burung  walet  sebesar  Rp.65.100.000  dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.120.786.800
c. Berdasarkan  jumlah target pajak  sarang burung walet sebesar Rp.200.000.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.202.255.000
d. Berdasarkan  jumlah target pajak sarang burung walet  sebesar Rp.240.000.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.241.195.000
e. Berdasarkan  jumlah target pajak  sarang burung walet sebesar Rp.320.000.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.332.697.000

## Tabel 4.3

## Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Daerah
Periode 2017-2021.
Tahun Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Efektivitas % 2017 65.100.000 141.240.000 216,96 2018 65.100.000 120.786.800 185,54 2019 200.000.000 202.255.000 101,13 2020 240.000.000 241.195.000 100,50 2021 320.000.000 332.697.000 103,97 Rata-rata 141,62 Sumber : Data yang diolah (2023)

## 3. Efekivitas Pajak Restoran
a. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  restoran  sebesar  Rp.21.536.875.000  dan  jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.12.089.693.001
b. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  restoran  sebesar  Rp.21.530.239.000  dan  jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.12.082.416.910
c. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  restoran  sebesar  Rp.21.530.239.000  dan  jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.13.854.751.140
d. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  restoran  sebesar  Rp.13.510.404.000  dan  jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.10.222.515.372
e. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  restoran  sebesar  Rp.13.510.404.000  dan  jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.13.913.410.083
Tabel 4.4
Efektivitas Pajak Restoran Periode 2017-2021.
Tahun Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Efektivitas % 2017 21.536.875.000 12.116.169.819 56.26 2018 21.530.239.000 12.082.416.910 56,12 2019 21.530.239.000 13.854.751.140 64,35
2020 13.510.404.000
75,66 2021 13.510.404.000 13.510.404.093 102,98 Rata-rata 71,07 Sumber : Data yang diolah (2023)

## 4. Efekivitas Pajak Reklame
a. Berdasarkan  jumlah  target  pajak  reklame  sebesar  Rp.13.510.404.000  dan  jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.13.913.410.083
b. Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.675.000.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.829.482.252
c. Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.695.567.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.1.091.455.428
d. Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.1.402.570.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.2.042.869.840
Tabel 4.5
Efektivitas Pajak Reklame Periode 2017-2021.
Tahun Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Efektivitas % 2017 420.000.000 625.322.277 148,89 2018 330.813.000 499.938.844 151,12 2019 675.000.000 829.482.252 122,89 2020 695.567.000 1.091.455.428 156,92 2021 1.402.570.000 2.041.819.840 145,65 Rata-rata 145,09 Sumber : Data yang diolah (2023) Tabel 4.6 Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Periode 2017-2021. Tahun Pajak Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak Hotel 630.176.340  619.366.765  983.788.568  813.083.212 961.879.761 Pajak Sarang Walet 141.240.000 120.786.800  202.255.000  241.195.000  332.697.000
Pajak Restoran  12.116.169.819  12.082.416.91
0 13.854.751.14 0 10.222.515.37 2 13.913.410.09 3 Pajak Reklame  625.322.277  499.938.944  829.482.252  1.091.455.428  2.041.819.840 Efektivitas 116,83% 109,31% 89,75% 105,70% 112,56% Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Cukup Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif PAD 202.147.620. 888 210.054.975. 980 286.594.847. 515 353.989.261. 396 377.346.398. 575
Sumber : Data yang diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  4.6  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  pajak  hotel meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 630.176.340 tingkat rata-ratanya 45,24 persen, kemudian mengalami penurunan 0,78 persen pada tahun 2018 sebesar  Rp  619.366.765  tingkat  rata-ratanya  44,46  persen,  kemudian  mengalami peningkatan 26,17 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp 983.788.568 tingkat rata-ratanya 70,63 persen,  mengalami  peningakatan  19,18  persen  pada  tahun  2020  sebesar  Rp  813.083.212 tingkat rata-ratanya 89,81 persen, dan mengalami peningkatan kembali 7,84 persen pada tahun  2021  sebesar  Rp  961.879.761  tingkat  rata-ratanya  97,65  persen,  tingkat  rata-rata efektivitas pajak hotel Kabupaten Musi banyuasin tahun 2017-2021 sebesar 69,55 persen.
Sedangkan tingkat efektivitas pajak sarang burung walet. Dilihat dari hasil pada tahun 2017  sebesar  Rp  141.240.000  tingkat  rata-ratanya  216,96  persen,  kemudian  mengalami penurunan 31,42 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 120.786.800 tingkat rata-ratanya 185,54 persen, mengalami penurunan 84,41 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp 202.255.000 tingkat rata-ratanya 101,13 persen, mengalami penurunan kembali 0,63 persen  pada tahun 2020 sebesar Rp 241.195.000 tingkat rata-ratanya 100,50 persen, dan mengalami meningkat 3,47 persen pada tahun 2021 sebesar Rp 332.697.000 tingkat rata-ratanya 103,97 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak sarang burung walet Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 sebesar 141,62 persen.
Sedangan tingkat efektivitas  pajak restoran  meningkat  setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 12.116.169.819 tingkat rata-ratanya 56,26 persen, kemudian mengalami penurunan 0,14 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 12.082.416.910 tingkat rata- ratanya 56,12 persen, kemudian mengalami peningkat 8,23 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp  13.854.751.140  tingkat  rata-ratanya  64,35  persen,  mengalami  peningkat  kembali  11,31 persen pada tahun 2020 sebesar Rp 10.222.515.372 tingkat rata-ratanya 75,66 persen, dan mengalami meningkat kembali 29,98  persen  pada tahun 2021 sebesar Rp 13.913.410.093
tingkat rata-ratanya 102,98 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 sebesar 71,07 persen.
Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame mengalami naik dan turun setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 625.322.277 tingkat rata-ratanya 148,89 persen, kemudian mengalami peningkatan 2,23 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 499.938.944 tingkat rata-ratanya 151,12 persen, kemudian mengalami penurunan 28,23 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp 829.482.252 tingkat rata-ratanya 122,89 persen, kemudian meningkat 34,03 persen pada tahun 2020 sebesar Rp 1.091.455.428 tingkat rata- ratanya 156,92 persen, dan mengalami penurunan kembali 11,27 persen pada tahun 2021 sebesar Rp 2.041.819.840 tingkat rata-ratanya 145,65 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak Reklame Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 sebesar 145,09 persen.
Hal  tersebut  menunjukkan  Tingkat  Rata-rata  Efektivitas  Kriteria  Pajak  Hotel,  Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017-2021 dengan Tingkat Efektivitas sebesar 105,28 persen Sangat Efektif. Selain itu, dapat membutikan bahwa Efektivitas Kriteria Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran  dan  Pajak  Reklame  Kabupaten  Musi  Banyuasin  pada  tahun  2017-2021  mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah. Upaya dalam menggali potensi pajak juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melakukan uji petik pemeriksaan terkait kesalahan jumlah omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak,  serta  melakukan  survel  secara  langsung  dalam  memeriksakan  pembukuan  suatu objek pajak dalam satu tahun. Upaya tersebut dilakukan agar para wajib pajak membayarkan pajaknya  sesuai  omzetnya  dan  ketetapan  dasar  penganaan  pajak  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarakan hasil analisi dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperolah kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021, dapat disimpulkan sebagai berikut diantaranya efektivitas Pajak Hotel tahun 2017-2021 diproleh sebesar 64.55 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Kurang Efektif. Efektivitas Pajak Sarang Walet tahun 2017-2021 diproleh sebesar 141,62 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Sangat Efektif. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2017-2021 diproleh sebesar 71.07 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Kurang Efektif.  Efektivitas Pajak Hotel tahun 2017-2021 diproleh sebesar 145.09 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Sangat Efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani, F., Romanda, C., & Utami, ML (2020). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 4 (1), 18-36.
Estinigsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis efektivitas  pajak  parkir dalam  meninkatkan pendapatan asli daerah di wilayah jakarta selatan. Sosio e-kons, 12 (02), 172-183.
Fenanlampir, k. (2022) Analisis Efektivitas Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan asli daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  (studi  pada  dinas  pendapatan daerah)
Fery, I. (2022). Efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajenen pemerintahan terhadap penerimaan daerah sektor pajak hotel dan pajak restoran. (studi pada dispenda kabupaten kota do provinsi sumatera selatan). jurnal media wahana ekonomika, 8 (2), 62-77.
Gunawan. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik. Jakarta:PT Bumi Aksara
Giroth,  D.  (2016). Analisis  Efektivitas  Pemeriksaan  Pajak  Dalam  Upaya  Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4).
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Yogakarta: UPP STIM YKPN Mardiasmo. (2022). Perpajakan. Yogyakarta:CV Andi Offset.
Pratiwi,  E.  H.  (2016). Aanlisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota tengerang tahun 2010- 2014
Puspita, D. T. (2016). Analisis efektivitas penerimaan pajak restoran, Pajak hotel dan pajak penerangan  jalan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  asli  Daerah  Kota  Depok (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis,2016).
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 26 tahun 2022, pasal 1 angka 20 tentang pajak hotel.
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 65 tahun 2021, tentang pajak parker.
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 70 tahun 2022, tentang pajak restoran.
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 5 tahun 2020, tentang pajak reklame.
Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Republik  Indonesia.  Undang-Undang  nomor  28  tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif , kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Septiani, R.A. (2016). Peneriman pajak parkir di kota Palembang.
Susyanti, J dan Ahmad, D. (2016). Perpajakan. Jatim: Empat Dua Media.
Siahaan.  (2013). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  penerbit  PT.RajaGrafindo  parsada. Jakarta.
Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2022, April). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Malang  Tahun.  In  Conference  on  Economic  and  Business  Innovation (CEBI) (pp. 1796-1812).