FUNGSI-FUNGSI KELEMBAGAAN UTAMA DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA IRIGASI MODERN DI INDONESIA:

## SEBUAH REKOMENDASI UNTUK PENERAPAN KEBIJAKAN
Bangkit A. Wiryawan 1 , Gitta Anggraini 2 , Astari Febriani Setiawan 3

## Abstract
Establishment of irrigation management unit in Indonesia has been addressed by the 2015-2019 National Five Year Plan. The need is based upon the weak management of irrigation networks. Out of 3,3 million hectare of irrigation networks, 52% is in bad condition in 2014. Therefore development of irrigation unit led by a manager is considered as an appropriate measure for improvement. This research tries to determine the essential factors in creating a modern irrigation management unit (UPIM) . The effort is carried out through the auditing of the current  irrigation  management  practices  within  the  central  irrigation  schemes,  either  directly  or  through support assignment. Results from field survey is then analyzed using SWOT method, followed by determining the key success factors for the management. There are five main functions of modern irrigation management which are;  (1)  programming  and  information  system,  (2)  operation  and  maintenance  controlling,  (3)  irrigation protection,  (4)  knowledge  center  and  human  resources,  and  (5)  water  use  planning  and  counseling (PTGA). Both knowledge center and PTGA are the managerial innovation of this research. All of the functions are then arranged  as  an  organizational  structure  designed  according  to  each  irrigation  typology.  For  the  sake  of successful UPIM implementation, support in the form of legal decree as well as operation manual that could be easily understood by all stakeholders are needed.
Key words: irrigation; institutions; agriculture; modernization; management; water service

## Abstrak
Pembentukan unit pengelola irigasi di Indonesia merupakan amanat yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019.  Kebutuhan  ini  didasari  pada  masih  lemahnya  upaya  pengelolaan jaringan irigasi. Dari 3,3 juta hektar luas jaringan, sebanyak 52% berada dalam kondisi buruk pada tahun 2014. Untuk  itu  pembentukan  unit  irigasi  yang  dibawahi  oleh  seorang  manajer  merupakan  langkah  yang  dianggap tepat  untuk  meningkatkan  kondisi  jaringan.  Penelitian  ini  mencoba  menemukenali  faktor-faktor  utama  yang perlu ada dalam pembentukan sebuah kelembagaan pengelola irigasi modern (UPIM). Upaya tersebut dilakukan melalui  audit  pelaksanaan  kegiatan  operasi  dan  pemeliharaan  irigasi  di  daerah  irigasi  kewenangan  pusat,  baik yang  dilaksanakan  melalui  mekanisme  swakelola  maupun  melalui  tugas  pembantuan.  Hasil  temuan  lapangan kemudian  dianalisa  melalui  metode  SWOT,  diikuti  dengan  penentuan  faktor-faktor  kunci  keberhasilan pengelolaan. Terdapat lima temuan fungsi utama pengelolaan irigasi modern  dari hasil penelitian ini yaitu; (1) pemrograman  dan  sistem  informasi,  (2)  pengendalian  operasi  dan  pemeliharaan,  (3)  pengamanan  irigasi,  (4) knowledge center dan pengembangan SDM, dan (5) fungsi penyuluhan dan tata guna air (PTGA). Adanya fungsi knowledge  center  dan  PTGA  merupakan  inovasi  manajemen  yang  menjadi  keunggulan  dalam  penelitian  ini. Seluruh  fungsi  tersebut  kemudian  disusun  dalam  sebuah  struktur  kelembagaan  yang  didasarkan  pada  tipologi masing-masing daerah irigasi. Untuk kelancaran penerapan UPIM, diperlukan dukungan berupa surat keputusan serta pedoman pelaksanaan yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder.
Kata kunci: Irigasi; kelembagaan; pertanian; modernisasi; manajemen; pengairan

## I. PENDAHULUAN
Pengelolaan  irigasi  menjadi  sorotan khusus  terkait  dengan  program  pemerintah untuk  mewujudkan  target  ketahanan  pangan nasional pada akhir rencana pembangunan
1. Pusat Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Jl. Pattimura Raya no. 20 Pos-el: bangkit.aditya@gmail.com 2. Pos-el: gittaanggraini01@gmail.com 3. Pos-el: astarifebrianis@gmail.com
jangka  menengah  (RPJMN)  pada  tahun  2019 (Bappenas, 2015). Salah  satu  program  prioritas adalah  perbaikan  lebih  dari  3  juta  ha  jaringan irigasi,  atau  sebesar  kurang  lebih  52%  dari keseluruhan luas jaringan di Indonesia. Program  tersebut  disertai  juga  dengan  upaya peningkatan  pengelolaan  irigasi.  yang  selama ini dinilai belum efektif, efisien, dan berkelanjutan  sehingga  tingkat  layanan  irigasi
untuk  mendukung  peningkatan  produksi
pertanian masih belum optimal.
Belum  optimalnya  tingkat  layanan irigasi  selama  ini  disebabkan  beberapa  hal, antara lain:
a. Kondisi  jaringan  irigasi  yang  sudah  cukup tua dan cenderung mengalami penurunan.
b. Perhatian  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  (Pemda)  belum  optimal  dalam penyelenggaraan  operasi  dan  pemeliharaan irigasi.
c. Kelembagaan  operasi  dan  pemeliharaan dalam  satu  Daerah  Irigasi  (DI)  belum terintegrasi dalam satu manajemen.
d. Sistem  pembiayaan  yang  kurang  memadai (terbatasnya dana OP irigasi).
e. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pelaksana operasi  dan  pemeliharaan  irigasi  masih terbatas,  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun kualitas.  Banyak  tenaga  yang  pensiun  dan belum ada penggantinya.
f. Jenjang  karier  tenaga  OP  irigasi  yang belum memadai.
g. Banyak
pelanggaran dalam
penyelenggaraan  OP  seperti  pencurian  air, pelanggaran  pemanfaatan  sempadan  dan lan-lain.
Permasalahan  tersebut  di  atas  telah mendorong  pemerintah  untuk  melakukan penyempurnaan  sistem  pengembangan  dan pengelolaan  irigasi  menjadi  sistem  irigasi partisipatif  yang  lebih  efektif,  efisien,  dan berkesinambungan  ( sustainable )  atau  disebut dengan  istilah  modernisasi  irigasi,  yang  lebih menitikberatkan  pada  upaya  meningkatkan efisiensi  irigasi  dan  tingkat  layanan  (Level  of Services-LOS).
Dalam  RPJMN  2015-2019  disebutkan bahwa  salah  satu  strategi  dalam  rangka peningkatan  layanan  irigasi  adalah  melalui pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola  pada  satuan  daerah  irigasi.  Pada program  IPDMIP  sub-output  3.2  tentang Improvement  of  irrigation  systems  field management ,  disebutkan  bahwa  pembentukan Unit Pengelola Irigasi (Irrigation Management
Unit /  IMU)  adalah  untuk  mencapai  kinerja sistem  irigasi  yang  berkelanjutan  (PUPR, 2015).  Selain  itu,  dalam  40  Butir  Garis  Besar Pemikiran  Modernisasi  Irigasi,  disebutkan bahwa setiap Daerah
Irigasi yang melaksanakan  Modernisasi  irigasi,  dikelola oleh  Unit  Pengelola  Irigasi  Modern/UPIM (PUPR, 2015).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan  UPI maupun  UPIM  adalah  tuntutan  strategis  yang berdampak  luas  (level  nasional),  sebagaimana telah  diamanatkan  dalam  RPJMN  2015-2019 dan diuraikan secara lebih rinci dalam rencana strategis  Direktorat  Irigasi  dan  Rawa  Tahun 2015-2019  (PUPR,  2015),  dan  buku  Pokok- pokok  Modernisasi  Irigasi  2014  (Arif,  et.  al., 2014).  Untuk  itu  maka  penelitian  ini difokuskan  pada  perancangan  manajemen UPIM,  terutama  struktur  dasarnya,  yang belum pernah disusun selama ini.
Adapun rumusan masalah yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  “fungsi- fungsi  utama  apa  yang  diperlukan  dalam perancangan  Unit  Pengelola  Irigasi  Modern?” serta  “bagaimana  fungsi-fungsi  tersebut berperan  dalam  suatu  struktur  kelembagaan yang baku?”. Dalam makalah ini, pertanyaan- pertanyaan  tersebut  diletakkan  dalam  konteks kelembagaan, sehingga kemudian dapat dirancang suatu bentuk kelembagaan
pengelola yang ideal.
Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan pengelolaan irigasi serta peningkatan pelayanannya, sebagaimana disinggung dalam RPJMN 2015-2019, dengan tujuan
untuk menyusun rancangan kelembagaan  unit  pengelolaan  irigasi  modern. Selain  itu,  sejumlah  rekomendasi  kebijakan untuk implementasi UPIM juga akan disertakan pada bagian akhir.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Modernisasi  irigasi  menurut  FAO
(Renault,  1999)  adalah  suatu  perubahan mendasar yang terjadi pada praktek manajemen  irigasi.  Perubahan  ini  meliputi perubahan tidak hanya infarstruktur fisik tetapi juga  struktur  kelembagaan  terkait  hak  guna air,  jasa  keairan,  serta  akuntabilitas.  Senada dengan  hal  tersebut,  Soekrasno  (2011), menguraikan bahwa modernisasi irigasi merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan  irigasi  partisipatif  berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif,  efesien,  dan  berkelanjutan  dalam
rangka  mendukung  ketahanan  pangan  dan  air melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengeloaan irigasi, institusi pengelola,  dan  sumberdaya  manusia  [6]. Pelaksanaan  modernisasi  irigasi  dilakukan dengan  memakai  pembaharuan  tiga  unsur (Arif,  et.al.,  2014),  yaitu  (i)  pengembangan keandalan  ketersediaan  air  dan  teknologi,  (ii) pengembangan  pengelolaan  irigasi,  institusi, dan  pelibatan  para  pelaku  dalam  pengelolaan irigasi (lilhat gambar 1), dan (iii) pembaharuan dalam proses pembiayaan.
Pelaksanaan  modernisasi  irigasi  di banyak  negara  tidak  semua  dilakukan  hanya melalui  pembangunan  infrastruktur,  tetapi justru  lebih  mementingkan  pembaharuan institusi,  perkuatan  kapasitas  pelaku.  Upaya pelaksanaan  modernisasi  irigasi  di  Indonesia menggunakan  konsep  lima  pilar,  yaitu  (i) peningkatan keandalan penyediaan air irigasi, (ii)  perbaikan  sarana  dan  prasarana  irigasi,
(iii) penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, (iv)  penguatan  institusi  pengelola  irigasi,  dan (v) pemberdayaan sumberdaya manusia pengelola  irigasi  (Arif,  et.al.,  2014).  Dalam pelaksanaannya,  pada  tiap  tahapan  irigasi modern  diharapkan  dapat  memenuhi  tingkat layanan yang terdiri dari 12 indikator. Indikator tingkat  layanan  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Institusi  irigasi  modern  selalu  tidak dapat  dipisahkan  dari  manusia  pelaku  irigasi modern.  Diperlukan  suatu  hampiran  baru yang  mengadopsi  pemikiran  untuk  dapat menganggap  manusia  yang  utuh  yaitu manusia yang mempunyai kecerdasan ( human  capital ).  Sebagai  manusia  yang  utuh maka  dia  akan  dapat  mengembangkan seluruh  pengetahuan  dan  kemampuannya sebagai  suatu  hasil  proses  belajar.  Modal manusia ( human capital ) menganggap
manusia  sebagai  makhluk  tuhan  di  muka bumi yang mempunyai kecerdasan intelektual,  emosional,  dan  sosial-spritual secara  utuh.  Dengan  kemampuan  yang dimilikinya,
manusia akan dapat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuannya untuk berkreasi dan
berinovasi.
Pengembangan human capital menurut Tjakraatmadja menuntut
pengembangan manusia agar dapat mencapai fitrahnya  sebagai  pemberi  makna,  sebagai sumber  pengungkit  dan  penghela  organisasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua
pihak (Tjakraatmaja. J.H dan D.C Lantu, 2006). Hampiran human  capital memfokuskan  untuk membangun suatu organisasi pembelajar dengan
mengedepankan
hampiran
pengembangan  modal  manusia  sebagai  bagian dari  modal  kecerdasan  ( intellectual  capital ) yang dimilikinya.

## III. METODE
Penelitian ini merupakan upaya deksriptif-ekslpanatif  dalam  menyusun  dan menjelaskan fungsi-fungsi wajib untuk mendukung  irigasi  modern.  Terdapat  empat tahapan  studi  yang  dilakukan  yaitu  audit, desain, validasi, dan rekomendasi. Pada tahapan audit, peran dan program layanan dikaji dengan
menggunakan  Permen  PUPR  No  12/2015 tentang  Operasi  dan  Pemeliharaan  Irigasi, sementara audit sistem dan mekanisme governance menggunakan metode 7S McKensey  ( strategy,  structure,  system,  staff, skill,  style, dan shared  values ).  Untuk  audit sistem  anggaran  menggunakan  struktur  biaya
Sumber: penulis
Gambar 2. Kerangka Rancangan Analisis UPIM
OP dan proses bisnis anggaran yang meliputi sumber  anggaran,  pola  penggunaan,  dan sistem pelaporan.
Pada  tahapan  desain,  metode  yang digunakan  adalah  SWOT.  Hasil  desain rancangan  UPIM  kemudian  divalidasi.  Pada tahap  validasi  digunakan  metode compliance dengan  menggunakan  peraturan  menteri  dan peraturan  terkait  lainnya  sebagai  acuan pokok. Sedangkan validasi aspek performance menggunakan Indikator Tingkat Layanan dan Tahapan Irigasi Modern. Tahap terakhir  yaitu  tahap  rekomendasi  yang mencakup  peran  dan  program  layanan, struktur  dan  hubungan  antar  lembaga,  SDM, infrastruktur pendukung, dan sistem anggaran.  Secara  lebih  detil  kerangka  pikir kajian ini tertuang pada Gambar 2.
Populasi  penelitian  ini  meliputi delapan  Daerah  Irigasi  di  Indonesia  yang akan dimodernisasi. Penentuan jumlah sampling  dilakukan  berdasarkan  metode purposive  sampling.  Dasar  dari  purposive sample adalah
daerah yang akan diimplementasikan modernisasi irigasi sesuai dengan  informasi  yang  diterima  dari  Tim Modernisasi Irigasi. Dari delapan DI tersebut dientukan empat DI sebagai lokasi penelitian yang  masing-masing  mewakili  tiap-tiap tipologi  pengelolaan  DI  (lihat  tabel  2). Penelitian  lapangan  sendiri  dilaksanakan selama  enam  bulan  antara  Mei  dan  Oktober 2016.

## Tabel 2. Lokasi Studi
No Tipologi Lokasi 1. DI Pusat Lintas Provinsi (1) DI Colo 2. DI Pusat Lintas Kabupaten (2) DI Wadaslintang (3) DI Rentang 3. DI Pusat dalam Satu Kabupaten (4) DI Tajum 4. DI Provinsi (5) DI Cisadane Empang Sumber: penulis

## IV. HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan  hasil  pemetaan  kondisi lapangan  di  lima  daerah  irigasi  kewenangan pusat  yang  menjadi  lokasi  penelitian, ditemukan bahwa terdapat dua pola pengelolaan  utama,  yaitu  metode  swakelola dan metode tugas perbantuan (TP). Pada pola pertama,  pengelolaan  dilakukan  sendiri  oleh unit pengelola sumber daya air, dalam hal ini
adalah  Balai/Balai  Besar  Wilayah  Sungai (BBWS)  atau  Balai  Wilayah  Sungai  yang berada  di  bawah  Dinas  Pengelolaan  Sumber Daya Air Provinsi. Dalam penelusuran lapangan  yang  dilakukan  oleh  tim,  yang menjadi  contoh  kasus  adalah  pengelolaan irigasi  di  BBWS  Bengawan  Solo  Kementerian PUPR  dan  BWS  Ciliwung-Cisadane  di  bawah Dinas  Pengelolaan  SDA  Provinsi  Jawa  Barat. Sementara  itu,  pengelolaan  melalui  mekanisme penugasan  pengelolaan  (TPOP)  merupakan pelimpahan  kewenangan  pengelolaan  daerah irigasi  pusat  kepada  dinas  provinsi/kabupaten setempat.  Anggaran  pengelolaan  berasal  dari APBN Kementerian PUPR, namun pelaksanaan pengelolaan berada di dinas provinsi/ kabupaten.
Masing-masing  metode  pengelolaan tersebut  memiliki  sejumlah  permasalahan dalam  pelaksanaannya  yang  telah  menghambat keberlanjutan  pengelolaan.  Adapun  intisari permasalahan  dalam  pengelolaan  irigasi  dapat dikelompokkan berdasarkan pilar-pilar pengelolaan, meliputi:
a) Permasalahan terkait  ketersediaan  air irigasi dan sumber air
-  Debit  air  di  mayoritas  Daerah  Irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani.
-  Terjadi konflik pemenuhan kebutuhan air yang  disebabkan  oleh  keterbatasan  air. Ini  adalah  salah  satu  masalah  yang ditemukan  di  jaringan  irigasi  Colo  pada musim  kemarau  pada  saat  masa  tanam kedua.
b) Permasalahan terkait prasarana -  Jaringan  irigasi  masih  belum  optimal untuk mendukung pertanian, hal ini dapat dilihat  misalnya  pada  kinerja  DI  Colo untuk prasarana fisik yang hanya sebesar 29,9%,  sementara  kinerja  ideal  adalah 35% (Direktorat OP, 2016).
-  Alat  penghitung  debit  air  belum  tersedia sehingga belum dapat dilakukan perhitungan secara akurat. -  Bangunan pengaman berupa patok banyak  yang  hilang/dipindahkan  oleh masyarakat  dengan  maksud  memperluas lahan.
c) Permasalahan dalam sistem pengelolaan -  Alokasi air global masih berupa perkiraan  kasar  dan  belum  sesuai kebutuhan.  Metode  yang  digunakan masih merupakan metode yang lama.
-  Periode  waktu  alokasi  air  (operasi pintu)  adalah  10-15  harian  sehingga tidak tepat, sedangkan dalam modernisasi  irigasi  yang  diharapkan adalah  alokasi  air  secara real  time , yaitu  alokasi  dalam  hitungan  hari  atau bahkan jam.
-  Penerapan blangko Operasi (Blanko O) dan  Pemeliharaan  (Blanko  P)  tidak optimal  Karena  banyak  petani  yang tidak  mengisi  seluruh  blangko.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  pemahaman petani  tentang  fungsi  masing-masing Blanko.
-  Penerapan sistem Operasi dan Pemeliharaan masih kurang konsisten.
d) Permasalahan terkait kelembagaan -  Institusi  koordinasi  (komisi  irigasi) baik ditingkat provinsi maupun kabupaten  sudah  ada  tetapi  sebagian besar tidak aktif.
-  Institusi  pelaksana  (pengamat,  Juru, PPA,  POB)  sudah  ada  namun  kurang optimal.
-  Institusi  pemanfaat  air  (P3A)  sudah ada namun sebagian aktif dan sebagian tidak aktif.
-  Petani menganggap pengelolaan irigasi terhambat  oleh  birokrasi  yang  rumit. Usulan petani untuk perbaikan jaringan sulit  mendapat  respon  segera  oleh BBWS.
e) Permasalahan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)
-  Jumlah  tenaga  kerja  yang  terlibat dalam  pengelolaan  OP  irigasi  masih kurang.
-  Kualitas  tenaga  kerja  belum  sesuai dengan  pekerjaan  dan  tidak  merata (sebagian  baik  dan  sebagian  kurang baik).
-  Sebagian besar SDM belum mendapatkan  pelatihan  sehingga  hasil pekerjaan belum sesuai dengan
kebutuhan operasional di lapangan.
-  Banyak  petugas  lapangan  yang  belum memiliki  sertifikat  tenaga  ahli  dan  / terampil.
Berdasarkan  pemetaan    berbagai permasalahan tersebut di atas yang tergolong sebagai  komponen weakness dan threat dalam  analisis  SWOT,  kemudian  dilanjutkan dengan  perumusan key  success  factor yang mempertimbangkan  komponen  penguat  dan kesempatan  ( strength  and  opportunity ).
Hasilnya didapatkan sepuluh key success factor (KSF)  yang  menentukan  dalam  pengelolaan irigasi,  baik  yang  dilakukan  melalui  metode swakelola maupun titip kelola, yaitu:
a. Dukungan  dan  komitmen  pemerintah  pusat maupun daerah untuk pembinaan, perencanaan dan pembiayaan.
b. Menerapkan sistem informasi yang komprehensif.
c. Adanya knowledge management system .
d. Sinkronisasi demand  &  supply pada  aspek jumlah,  anggaran,  jadwal,  dan  kebijakan antar wilayah.
e. Adanya  Early  warning  system  yang  mampu mengantisipasi  kegagalan  sistem  OP  dan konflik yang muncul.
f. Sistem  dan  Kebijakan  SDM  yang  adil  dan layak  serta  berbasis  kompetensi  (MPP, Karir/status, Performance Appraisal, Remunerasi, dan Training).
g. Pengambilan  keputusan  yang  inklusif  dan partisipatif.
h. Desain  struktur  organisasi  UPIM  dengan rentang  kendali  yang  manageable  dan mampu  mengakomodasi  koordinasi  dan kolaborasi  dengan  baik  secara  internal  dan eksternal.
i. Mengaplikasikan enterprise asset management ,  yang  merupakan  kewajiban pengelola  irigasi  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  77/2001 tentang Irigasi.
Dua  poin  pertama  KSF  di  atas  sangat terkait  dengan  adanya  mekanisme  informasi dan  penyusunan  program.  Poin  ketiga  sangat merupakan suatu upaya sosialisasi dan internalisasi  nilai-nilai  irigasi  modern  yang kemudian diterapkan ke dalam suatu mekanisme  mutakhir  dengan  memanfaatkan teknologi  dan  sistem  informasi  modern. Keberhasilan  pada  poin  ke  empat  dan  kelima sangat  tergantung  pada  keberadaan  mekanisme pengendalian  dan  pengamanan  pengelolaan irigasi.  Sementara  itu  pengembangan  SDM merupakan intisari dari poin enam.
Dalam pelaksanaan pengelolaan, diperlukan  suatu  fungsi  yang  dapat  mewadahi partisipasi  masyarakat  sekaligus  menjadi  ujung tombak  pelaksanaan  sosialisasi  dan  upaya edukasi  masyarakat.  Fungsi  ini,  yang  terkait dengan  poin  tujuh  di  atas,  berupa  fungsi penyuluhan.  Poin  kedelapan  di  atas  merupakan prinsip umum dalam perancangan kelembagaan,  sementara  poin  terakhir  adalah
peran wajib  yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Rumusan fungsi-fungsi tersebut secara  lebih  sederhana  dapat  dikelompokkan ke  dalam  lima  unit  pengelolaan  sebagai berikut:
1. Unit  sistem  informasi  dan  program operasi dan pemeliharaan
2. Unit pengendali operasi dan pemeliharaan 3. Unit pengamanan irigasi
4. Unit human  capital dan knowledge center

## 5. Unit penyuluhan dan tata guna air
Adapun  uraian  fungsi-fungsi  wajib UPIM tersebut adalah sebagai berikut:
1)  Sub  Unit  sistem  informasi  dan  program OP
Sub  unit  ini  terdiri  dari  bagian sistem  informasi,  program  operasi,  dan program  pemeliharaan  yang  bertugas dalam  mengumpulkan  data,  menganalisis data,  membuat  kebijakan  dan  program, membuat rencana anggaran, dan mengembangkan infrastruktur data.
2)  Sub Unit pengendali OP
Sub  unit  pengendali  OP  memiliki fungsi  (1)  Kepatuhan  dan  (2)  Kinerja. Fungsi Kepatuhan memastikan semua tata laksana dijalankan sesuai dengan pedoman  dan  manual  OP  yang  berlaku. Jika  tidak  tersedia  pedoman  dan  manual
OP,  maka  digunakan best  practice yang ada  dengan  memperhatikan  efektifitas, efisiensi, dan nilai-nilai ekonomis. Sedangkan  fungsi  Kinerja  memastikan implementasi  perencanaan  OP  untuk mencapai  standar  pelayanan  minimum (SPM)  OP,  jika  tidak  ada  standar pelayanan  minimum  maka  digunakan prinsip historikal progresif yaitu meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik  dari  periode  (hari/minggu/bulan) sebelumnya. Kegiatan operasi
meliputi:
pengumpulan data kebutuhan dan ketersediaan  air,  analisis  kebutuhan  dan
ketersediaan  air,  penyusunan  neraca  air, rencana  dan  pelaksanaan  pembagian  air, serta monitoring dan evaluasi.
Kegiatan pemeliharaan meliputi:
inspeksi  rutin  untuk  mencatat  kondisi  dan fungsi jaringan irigasi (saluran dan bangunan), analisis tingkat kerusakan, analisis penyebab kerusakan, pengembangan solusi, implementasi perbaikan, serta monitoring dan evaluasi. Jenis-jenis pemeliharaan  adalah  pemeliharaan  rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan darurat, dan rehabilitasi.
3)  Sub Unit Pengamanan Irigasi
Sub unit pengamanan irigasi dilaksanakan  oleh  Brigade  Konflik  yang bekerjasama  dengan  satpol  PP  (pelanggaran UU)  dan  PPNS  (penyidik  PNS)  dalam fungsi  pengamanan  jaringan  dari  upaya pihak-pihak  yang  melakukan  pengrusakan jaringan, pencurian alat-alat dan prasarana di dalam  jaringan,  pengambilan  air  yang  tidak sesuai  dengan  perencanaan,  bangunan- bangunan  liar,  penertiban  garis  sempadan saluran, pelanggaran lainnya (misal: memandikan  hewan),  dan  pemberian  sanksi terhadap  pelanggaran.  Unit  pengamanan irigasi meliputi aspek tata air dan tata ruang dimana terdapat early warning system dalam pelaksanaannya. Tata laksana early warning system antara lain, risk analysis , monitoring and warning , dissemination
and communication , dan response capability .
4)  Sub  Unit Human  Capital and Knowledge Center
Pada  sub  unit  ini,  terdapat  fungsi Human Capital yang bertugas dalam urusan terkait  perekrutan  dan  seleksi,  pelatihan, sertifikasi,  penilaian  kinerja,  remunerasi, serta pengembangan karir. Fungsi
Knowledge  Management bertugas  dalam urusan  akuisisi,  asimilasi,  internalisasi, sosialisasi, transformasi, eksploitasi/ pemanfaatan,  koordinasi,  kolaborasi,  dan komunikasi.  Peran knowledge  management cukup  banyak  dan  beragam,  namun  intinya adalah  penanaman  nilai  internal,  berbeda dengan  fungsi  PTGA  yang  lebih  bersifat eksternal.
Pada  sub-unit  ini  juga  dirancang berbagai pelatihan peningkatan kompetensi  para  petugas  UPIM,  mulai dari petugas lapangan (PS, PPA, Juru/Mantri,  Pengamat)  hingga  kepala UPIM,  seperti  sekolah  juru,  pelatihan irigasi,  dan  pelatihan  keahlian  lainnya. Kepala  seksi  (unit)  yang  ada  di  UPIM perlu  melakukan  peningkatan  keahlian dalam  rangka  pengayaan  pengetahuan baik  yang  bersifat  teknis  maupun  non- teknis,  contoh  pelatihan  pengembangan software ,  pelatihan  sertifikasi  irigasi, pelatihan  penyuluhan  ( coaching ),  dan lainnya.  Konsep  pembentukan  tata  kerja fungsi  pelaksana human  capital dan knowledge center akan dikaji secara lebih lanjut.  Konsep  human  capital  yang  sudah ada selama ini baru terdapat pada institusi bisnis,  namun  pada  institusi  non-profit belum tersedia.
5)  Sub  Unit  Penyuluhan  dan  Tata  Guna  Air (PTGA)
Sub unit ini bertugas untuk
mewadahi  terjadinya  pembelajaran  antar pelaku  dalam  pengelolaan  irigasi  dalam memberikan pengetahuan berkaitan dengan pengelolaan irigasi, serta kemudian  juga  peningkatan  keahlian terkait  teknik  pertanian  dan  tentang kelembagaan  irigasi.  Selain  itu,  pada fungsi ini ditekankan pula peran
sosialisasi dan edukasi peningkatan kepedulian  masyarakat  terhadap  jaringan irigasi.
Seluruh  fungsi  esensial  tersebut  dapat diinternalisasikan  dalam  struktur  kelembagaan yang  bersifat  operasional.  Struktur  tersebut dikepalai oleh seorang manajer (Kepala UPIM), yang  menjadi  pemimpin  tertinggi  dalam  satu unit pengelolaan. Selain kelima fungsi, kelembagaan  pengelola  irigasi  modern  juga dilengkapi  dengan  sub  unit  tata  usaha, keuangan,  dan  administrasi.  Sub  unit  ini berfungsi melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.  Susunan  kelembagaan  UPIM yang ideal berdasarkan penemu-kenalan terhadap  permasalahan  dan  faktor-faktor  kunci pengelolaan  irigasi  dapat  dilihat  pada  Gambar 3.  Sebagai  tambahan,  diletakkan  pula  sub-sub fungsi  (warna  ungu)  yang  merupakan  fungsi turunan langsung dari fungsi di atasnya.
Dalam pelaksanaan pengelolaan, terdapat dua metode pengelolaan eksisting yang dapat  diterapkan.  Metode  pengelolaan  pertama adalah swakelola, yaitu pelaksanaan pengelolaan  berada  secara  langsung  di  bawah lembaga  pemerintah  terkait,  dalam  hal  ini adalah Kementerian PUPR dan BBWS. Metode eksisting yang kedua adalah pengelolaan secara titip kelola, yang dilaksanakan dengan melimpahkan  kewenangan  pengelolaan  kepada unit  lain,  yang  dalam  hal  ini  terbagi  dua;  yaitu pada  struktur  eksisting  Balai  Besar  Wilayah
Sistem Informasi KA UPIM Sub Unit Sistem Informasi dan Program OP (1)
Sub Unit Pengendali OP (2) Unit Pengamanan Irigasi (3) Sub Unit Human Capital & Knowledge Center (4) Sub Unit Penyuluhan dan TGA (5) Program OP Kepatuhan Kinerja Human Capital Knowledge Management 1. Mission 2. Message 3. Media 4. Measuremnt 5. Money TU & Admin Reaksi Cepat Pengamanan Sumber: penulis
Gambar 3. Rancangan Fungsi-Fungsi Wajib UPIM dalam Struktur Kelembagaan
Sungai (BBWS) untuk pengelolaan di tingkat pusat,  serta  untuk  tingkat  daerah  baik provinsi  maupun  kabupaten  pengelolaan berada  di  bawah  Dinas  Pengelolaan  Sumber Daya Air atau dinas lain yang terkait. Dalam pengelolaan secara titip kelola, tidak diperlukan  pembentukan  unit-unit  UPIM secara  khusus,  melainkan  hanya  “dititipkan” di  unit  yang  ada  di  bawah  BBWS/Dinas Pengelolaan  SDA  dan  atau  dinas  lain  yang terkait.  Pola  titip  kelola  ini  merupakan  pola transisi  dari  model  pengelolaan  irigasi konvensional  menuju  model  pengelolaan modern.
Untuk mendukung kelancaraan
pelaksanaan,  maka  sebelumnya  diperlukan sebuah payung hukum berupa surat keterangan  yang  disahkan  oleh  pejabat setingkat  menteri  atau  direktur  jenderal,  atau disahkan  oleh  pejabat  daerah  setingkat gubernur/bupati  atau  kepala  dinas  terkait untuk  pengelolaan  dengan  pola  titip  kelola. Selain  itu,  perlu  juga  disusun  pedoman pelaksanaan atau panduan yang bersifat detail dan dapat dipahami oleh seluruh stakeholder. Dokumen-dokumen ini bertindak sebagai alat bantu  utama  dalam  penerapan pilot  project UPIM  di  lokasi  yang  ditentukan.  Dokumen yang  dimaksud  mengatur  tata  cara  dan persyaratan minimum baik prasarana maupun personalia yang diperlukan dalam penyelenggaraan UPIM. Ke depannya, pedoman dan panduan ini juga penting untuk mendukung  keberhasilan  penerapan  UPIM pada  skala  nasional  yang  lebih  luas  baik  di daerah irigasi pusat maupun daerah.

## V. KESIMPULAN
Penyediaan air irigasi untuk pertanian menjadi salah satu perhatian utama dalam  RPJMN  2015-2019.  Untuk  itu, ditetapkan  bahwa  pengelolaan  irigasi  perlu dilakukan  secara  terintegrasi  di  bawah  satu unit  pengelolaan  ( management  unit )  yang bersifat partisipatif. Dalam penelitian ini, unit tersebut  dinamakan  Unit  Pengelola  Irigasi Modern  (UPIM).  Berdasarkan  hasil  audit terhadap  praktik  pengelolaan  irigasi  di  lima wilayah DI, baik melalui mekanisme swakelola maupun tugas pengelolaan,
ditemukan  sepuluh  faktor  kunci  yang  dapat mendukung keberhasilan pengelolaan irigasi.
Sepuluh faktor
tersebut kemudian dirumuskan sebagai fungsi-fungsi yang wajib
perlu dibentuk dalam pengelolaan irigasi secara modern. Kelima fungsi tersebut adalah: (1) Unit sistem  informasi  dan  program  Operasi  dan Pemeliharaan,  (2)  Unit  pengendali  Operasi  dan Pemeliharaan, (3) Unit pengamanan  irigasi, (4) Unit  human  capital  dan  knowledge  center,  dan (5)  Unit  penyuluhan  dan  Tata  Guna  Air. Penerapan  pengelolaan  dapat  dilakukan  secara swakelola  maupun  titip  kelola,  yaitu  dengan cara melimpahkan kewenangan pada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten.
Selain  itu  UPIM  membutuhkan  dukungan berupa  legalisasi  lembaga  yang  dapat  diatur melalui surat ketetapan menteri/gubernur/bupati,  dan  harus  dilengkapi dengan  pedoman  pelaksanaan  yang  mendetail dan  dapat  dipahami  oleh  seluruh  stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah.

## REFERENSI
1. Arif, Sigit Supadmo; Prabowo, Abi et. al., (2014), Pokok-pokok  Modernisasi  Irigasi Indonesia .  Direktorat  Jenderal  Sumber Daya Air.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2015), Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 .
3. Direktorat  Operasi  dan  Pemeliharaan (2016) Informasi  Kinerja  Jaringan  Irigasi Daerah Irigasi Colo . Kementerian PUPR
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat,  Direktorat  Irigasi  dan Rawa, (2015), Rencana Strategis Direktorat  Irigasi  dan  Rawa  2015-2019 . Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air,
Kementerian PUPR.
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan  Rakyat,  (2015), Manager Irigasi dan Knowledge Center .
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat,  (2015),  Peraturan Menteri  PUPR  No.  12  /  2015  tentang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
7. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan Pemerintah  No.  77  /  2001  tentang  Irigasi. 2001.
8. Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2011). Pedoman  Umum  Modernisasi  Irigasi: Kajian Akademik . Kementerian
Pekerjaan Umum.
9. Renault,  Daniel  (1999)  ,  Modernization of  Irrigation  Systems:  A  Continuing
Process,  Proceedings  of  the  5 th ITIS Network International Meeting, Aurangabad, 28-30 October 1998. 10. Soekrasno, (2011),
Modernisasi Pengelolaan  Irigasi  Saluran  Sekunder
Barugbug  pada  Sistem  Irigasi  Jatiluhur dalam  Rangka  Quick  Win  Tahun  2012.
(Makalah).
11. Tjakraatmaja.  J.H  dan  D.C  Lantu,
(2006), Knowledge  Management  dalam konteks  organisasi  pembelajar .  SBM.
ITB.327.