## INFORMASI PRODUK DALAM IKLAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

## Fransisca  Mulyono
Fakultas llmu Sosial  dan llmu Politik Universitas  Katolik Parahyangan

## Abstract
Commercial is still perceived  as an interesting  tools for producers and marketers  because of its reliability to market their products, especially  children's product. One of Ihe main  benefits of commercial is its ability in giving information to consumers about ceftain products. Although in Indonesia  we have Undang-undang Perlindungan Konsumen, declared in 1999,  lndonesia's consumer  still have a wea4 bargaining position in their relation with the producers or marketers, proved  by lots of misleading  commercials  exposrng in many  mass media. This paper aimed to describe  fhe kinds of misleading commercials  and then analyze it yuridically.
Key words.' penyalahgunaan  iklan, perlindungan  konsumen, Undang- undang  Perlindungan  Konsumen, penyelesaian konflik konsumen  dan  produsen.

## I, PENDAHULUAN
lklan  sampai saat ini masih bisa dikategorikan sebagai sarana bisnis dari para pemasar yang dipersepsikan masih  ampuh untuk meningkatkan  pemasaran  sebuah  produk'.  Seiiap  hari semua penonton televisi di Indonesia  melihat banyak iklan  yang  menyelang  acara yang sedang  ditontonnya, kecuali  mereka dengan  cekatan  memi.iat remote controlnya  mengganti saluran  televisi ketika ada iklan ditayangkan. Dalam hubungan antara  (calon)  konsumen dengan  pemasar, inti dari penayangan  iklan  khususnya  pemasar di berbagai  media  masa adalah memberikan  informasi kepada  (calon) konsumennya, yang bisa dikategorikan menjadi tiga manfaat,  yaitu sebagai informasi,  motivasi dan hiburan (Burnett, p.222).
Manfaat iklan sebagai  penyaii informasi sudah tidak asing lagi bagi banyak pihak.  lklan dapat berupa  pemberian  informasi  tentang produk  pemasar, apakah tentang info yang memperkenalkan adanya sebuah produk  baru atau  menginformasikan  keberadaan sebuah  produk lama  (sekedar untuk mengingatkan  konsumen  bahwa  produk  tersebut masih  beredar  di pasar).
Informasi  yang terdapat dalam  iklan juga  bisa memotivasi para penontonnya untuk melakukan pembelian sebuah produk, khususnya melalui  tampilan  emosi  yang kuat, baik yang  bersifat  negatif  ataupun positif. Misalnya (calon) konsumen karena merasa  khawatir  akan efek di lPengertian  produk dalam tulisan ini mencakup pengertian akan barang fisik, jasa, pengalaman,  peristiwa,  orang, tempat,  properti, organisasi, informasi dan  ide  sesuai dengan pengertian  dari  Kotler dan Keller,  p. 344.
Volume 14, Nomor  2, Agustus 2010
masa mendatang jika tidak mengkonsumsi sebuah produk yang mengklaim memiliki  manfaat  mencegah satu kondisi  negatif di masa depan secara emosional umumnya  akan mengkonsumsi produk  tersebut, tanpa mencek ierlebih  dahulu kebenaran klaim produsennya. Situasi seperti ini menurut penulis merupakan sebuah situasi yang umum  terjadi dikarenakan  keengganan konsumen  untuk  mencari tahu  lebih banyak tentang klaim yang ada pada produk tersebut karena tidak memiliki akses untuk itu atau bisa juga dikarenakan budaya konsumen di Indonesia yang akhirnya  'terbentuk' tidak mau berfikir rasional atas informasi yang disodorkan para pemasang iklan karena ketidaktahuannya akan adanya regulasi yang sebenarnya dapat membantu konsumen mendapatkan  informasi yang sebenarnya.
Informasi yang dituangkan  dalam  sebuah iklan saat ini banyak juga yang  bisa  berfungsi sebagai  hiburan bagi  para penontonnya, walau tentu saja tujuan utama pemasang  iklan tersebut  adalah meningkatkan penjualan produknya. Misalnya  balita  menggemaskan  yang digunakan sebagai model  iklan  beberapa  produk di media televisi  Indonesia bisa membuat  penonton  merasa  hatinya  hangai  dan terhibur melihat tingkah mereka  yang  tucu, terlepas  dari apakah iklan itu menggunakan triklrik manipulasi  karena ada adegan-adegan  tertentu yang  rasanya mustahil dilakukan anak balita. dan diharapkan iklan  seperti ini dapat memicu emosi  para ibu yang memiliki anak balita memberikan  produk yang diiklankan agar putra-putr:nya  dapat  meniadl anak  balita sebagaimana digambarkan dalam iklan tersebut.

## II. PERAN IKLAN  DALAM SISTEM PASAR
Uraian di atas adalah uraian mengenai iklan yang menghubungkan dua pihak sa.1a, yaitu  (calon)  konsumen dengan  pemasang iklan Tetapi dalam kenyataanya, iklan memiliki  dampak bukan hanya kepada konsumen yang dijadikan target pemasarnya,  produsen  mauPun  para pemasarnya, teiapi luga kepada  masyarakat  secara  keseluruhan,  apakah dalam aspek  sosial maupun ekonomi (Carroll and Buchholtz, 2006 : 39G
1). Carroil dan Buchholtz lebih cenderung menganggap  iklan memiliki peran yang positif dalam  sistem pasar, yaitu menurunkan harga  jual produk dan  meningkatkan variasi produk bagi masyarakat  : iklan mampu memberikan informasi yang begitu  banyak kepada (calon)  konsumennya,
sehingga mendorong  (calon) konsumennya untuk  berbelanja  di toko-toko ritel y-ng kemudian mendorong toko{oko tersebut memperbanyak variasi pilihan bagi para (calon) konsumennya yang kemudian mendorong peningkatan  insentif untuk berinvestasi dalam teknologi yang berbiaya slmakin kecil seperti  teknologi  yang  didukung  oleh komputer' gudang yang modern  dan diskon-diskon  kuantitas  yang  pada akhirnya akan menurunkan biaya maiinal.
Bina  Ekonomi  lvlajalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
J'
Di sisi lain dari pendapatnya, Carroll dan Buchholtz juga mengutip pendapat kritikus di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa iklan menghambat kecepatan peningkatan standar hidup masyarakat dikarenakan biaya  iklan, yang  jumlahnya  seringkali  mencengangkan, tidaklah efektif dan efisien karena tidak membawa  manfaat bagi masyarakat.  Biaya iklan  yang  besar jika digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka diyakini akan lebih cepat meningkatkan  standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan saat  ini  (Carroll and Buchholtz, ibid). Perdebalan  mengenai  manfaat iklan bagi masyarakat di atas yang  sampai saat ini masih terus bergulir dapat berkepanjangan bila dikaitkan dengan  konteks Indonesia yang msaih  terkategori negara sedang berkembang.  Manfaat iklan di atas yang  bisa membawa dampak menurunkan harga jual karena mampu menurunkan biaya mariinal belum tentu cocok  untuk Indonesia, karena teknologi  yang  berbiaya kecil karena tidak  memerlukan banyak tenaga  kerja belum saatnya diterapkan di Indonesia saat ini. Masih  perlu dicari alternatif lain bagi Indonesia agar iklan  memiliki  manfaat  positif bagi  sistem  pasarnya  tanpa menimbulkan pengangguran yang besar. Selain itu standar  hidup bangsa Indonesia secara  rata-rata masih belum tinggi, terlihat dari banyaknya kasus kekurangan  gizi yang berhasil diungkap media  masa. III, lNFORMASI  PRODUK DALAM IKLAN DI  INDONESTA
Di Indonesia bisnis periklanan  memang terlihat sangat menggiurkan bagi pihak-pihak terkait  sejak, terutama  media masa sebagai sarana pemaparan  iklan tersebut, puluhan tahun silam. Menurut data dari P3l, total belanja iklan berbagai  perusahaan dari tahun 1991 sampai dengan  1996  memperlihatkan  lonjakan yang cukup signifikan. Pada  tahun 199'1 tercatat belanja  iklan televisi sebesar Rp. 212 milyar (25,4%) daro total media. Angka  ini meningkat menjadi  Rp. 1.503 milyar (48,3%)  pada tahun '1996. Bila didasarkan kepada angka historis, belanja iklan  televisi untuk tahun '1997 diperkirakan  mencapai  lebih dari Rp. 5 triliun jika tidak terjadi krisis moneter (Suwasono, 2002 : 43). Tahun 2OO8 belanja iklan di media  nasional  maupun lokal  diperkirakan menembus Rp. 41,71  triliun. "Angka ini meningkat sebanyak  19% dari tahun sebelumnya", ujar Senior Manager Business Development Nielsen Media Indonesia, Maika  Randini dalam  Press Club Nielsen  Media Research Indonesia di Mayapada  Tower, Jakarta, Selasa  1g Januari 2009. Dari angka tersebut,  kontribusi  terbesar ada pada iklan televisi  sebanyak 63%, sisanya  terbagi ke dalam porsi  iklan di koran  sebesar  33%  dan majalah  & tabloid  sebesar 4% (Suprapto & Rini, 2009). Data tentang  porsi iklan televisi yang sebesar 63% di atas memiliki  makna bahwa  iklan televisi  dipersepsi  para produsen maupun pemasar memiliki  manfaat yang lebih banyak dibandingkan mediakoran, majalah dan tabloid.  Walaupun  demikian,  informasi produk yang ditampilkan dalam iklan yang dipasang  pemasar di Indonesia tampak  ada
Volume 14, Nomor  2, Agustus 2010
beberapa  yang  kurang pas,  yang menurut  Shaw dan Barry merupakan penyalahgunaan  iklan  karena  berkenaan  dengan  masalah  etika (Carroli and Buchholtz,  2006  : 392-5), yang secara umum bisa dikategorikan ke dafam  empat jenis penyalahgunaan : (1) Ambiguous Adveftising, yattu iklan  yang mengandung sesuatu yang  tidak  ielas  tentang apa yang diiklankan, sebab iklan seperti ini diungkapkan  dengan cara  yang bisa menimbulkan penafsiran dalam berbagai cara dalam benak para pemirsanya.  Dengan kata  lain,  iklan  seperti ini bisa memiliki makna ganda dari pemirsanya,  (2) Concealed Facls,  yaitu  praktek pemasangan rklan yang tidak mengungkapkan kebenaran  sepenuhnya atau tidak memberikan akses informasi  kepada  konsumen sebagai dasar untuk membuat  pilihan yang didasarkan kepada  informasi,  13, Exaggerated C/aims, yaitu  klaim  yang berlebihan yang tidak didukung  oleh bukti  yang kuat, dan  (4\ Psychological Appeals, yaitu  iklan  yang  dirancang untuk membuluk kebutuhan  emosi  manusia,  bukan  nalar.
3.1 Ambiguous Advertising. lklan yang ambiguo dapat  memiliki  makna  ganda  karena pesan dalam iklan tersebut  memiliki ruang untuk ditafsirkan  berbeda, apakah itu disengaia atau tidak, oleh para pemirsanya.  lklan-iklan  yang ambaguo cukup banyak  muncul di media  masa.  Misalnya  iklan yang memiliki pesan buy one,  get two. Penulis  mengartikan isi pesan ini sebagai perolehan tiga produk jika kita  membeli satu produk  yang sama Orang lain bisa menafsirkannya  lain, misalnya perolehan 2 produk untuk pembelian  satu produk yang sama. Juri untuk perbedaan  penafsiran ini tentu saja pemasang iklannya. Jadi ketika konsumen mengklaim bahwa menurutnya  ia akan mendapatkan tiga produk,  pemasar  dengan mudah dapat berkelit  bahwa pemahamannya tidak seperti sang konsumen.
Dengan pernyalaan  seperti  ini sang  konsumen tidak  dapat berbuat apa- apa. Jika konsumen merasa  ditipu dengan isi pesan  yang dilihatnya, maka  ia dapat  membuat  keputusan  tidak jadi membelinya- Pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam tulisan ini adalah sejauh mana koniumen  seperti ini berniat memperkarakan  pesan  iklan  yang tidak jelas
ini?.
3.2 Concealed  Facts Cukup  banyak iklan  yang dipasang di Indonesta yang bisa dikategorikan ke dalam iklan ini. Salah satu contoh  yang menarik berkenaan dengan  iklan sms  yang marak di berbagai media masa Indonesia untuk berlangganan  sesuatu  dengan  harga tiap sms yang dikirim  konsumen  adalah  sekian rupiah Ketika seseorang  tertarik untuk berlangganan produk yang diiklankan,  ternyata harga yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan janji sebagaimana diiklankan, tetapi lebih banyak  daripada yang dibayangkan. Penulis pernah mencoba mentes  iklan seperti ini dan memang demikian yang teriadi
Bina  Ekonomi  Maialah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
Kasus lain muncul daiam iklan makanan atau minuman yang bebas gula asli  (tebu). lklan ini akan sangat diperhatikan oleh banyak kalangan masyarakat yang sadar akan hidup sehat. Tetapi yang menjadi masalah apakah  konsumen  darr produk-produk  yang diiklankan ini juga diberitahu tentang keamanan zat pengganti gula (tebu) tersebut? Selauh yang  penulis  amati, hampir tidak ada informasi  tentang  hal ini. padahal menurut  beberapa  artikel,  cukup  banyak zat pengganti  gula (tebu) yang memiliki  efek kurang  baik  bagi tubuh dan  bila dikonsumsi  dalam langk- waktu lama  bahkan bisa membahayakan jiwa konsumennya.
3.3 Exaggerated Claims. Klaim yang berlebihan muncul ketika ada  beberapa pemasang iklan yang  memunculkan  iklannya  sedemikian  hebohnya,  yang tampak tidak masuk akal. Misalnya kibasan  rambut seorang ibu dan anaknya yang dicuci menggunakan  shampoo merk tertentu bisa memukul  jatuh k.O. seorang pria dewasa. atau iklan sebuah  produk makanan  atau minuman bagi  anak-anak yang mengklaim mampu menjadikan  konsumennya sebagai anak-anak hebat karena mampu melakukan  hal-hal yang sangat luar biasa,  seperii mengangkat  sebuah  benda yang sangat'Oerit hariya dengan satu tangan  misalnya atau sebagai calon  olahiagawan hebit. Penulis merasa  miris melihat iklan-iklan seperti  ini. Jika klaimnya benar, berarti saat ini banyak  sekali  anak-anak  Indonesia yang menjadi olahragawan terkenal  ataupun memiliki  prestasi tinggi dalJm  biding lainnya. Fakta yang penulis  lihat tidaklah  demikian.
3.4 Psychological  Appeals.
Sejauh yang  penulis amati, sedikit  iklan yang menggunakan rational appeals, yaitu  iklan  yang mendorong (calon)  konsumennya untuk menggunakan  nalar  dalam  membuat  keputusannya  untuk membeli atau tidak membeli sebuah  produk.  Mayoritas  iklan yang ada, baik implisit maupun eksplisit,  lebih cenderung menggunakan psychological appeals- Misalnya ada iklan yang targetnya  anak-anak  memperlihatkan' hanya karena tubuh yang kurang tinggi maka seorang anak dalam iklan  [u kehilangan  kepercayaan dirinya  karena  kalah dalam  sebuah permainan_ Anak-anak yang bertubuh kurang tinggi bila melihat iklan ini dapat terdorong  meminta  ibunya  membelikan produk yang dilihatnya  tanpa mempertimbangkan  faklor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tinggi  badannya  (termasuk  faktor turunan),  karena  takut  kalah  beisaino dengan teman-temannya  yang  bertubuh lebih tinggi.  Bagaimana dengai anak-anak yang melihat iklan  ini  dan  kurang  tinggi tubuhnya  dan memiliki orang tua yang  kurang  memiliki kekuatan finansial dalam mendukuno keinginannya? Bagaimana dengan anak-anak yang telah  mengkonsumsi p-roduk tersebut dan ternyata  tubuhnya tidak be(ambah  tinggi juga? Kedua  kondisi yang penulis pertanyakan ini apakah tidak-iemikin memperparah kondisi kejiwaan  anak-anak  tersebut?.
40
Volume 14, Nomor  2, Agustus 2010

## IV. PERLINDUNGANKONSUMEN
Di manapun, iklan dan (calon)  konsumen adalah suatu paduan yang tidak terpisahkan  lagi : satu koin maia  uang dengan dua sisi. Tidak mungkin  ada  iklan tanpa (calon) konsumennya. Begitu pentingnya (calon) konsumen bagi pemasar tampaknya tidak membuat pemasar menghargainya.  Bahkan  dalam  banyak  kasus terlihat betapa konsumen seringkali menjadi korban dari produk yang telah dibelinya. Kondisi seperti ini memunculkan gerakan yang bertuluan  untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek tidak etis pebisnis,  Presiden John F. Kennedy juga menaruh  perhatian akan konsumen melalui pesannya yang berjuduf  Specla/  Message in Protecting the Consumer  lnterest terkenaf  sebagai Consumels Magna  Carta yang mengingatkan dunia bahwa  konsumen memiliki  empat hak, yaitu (1) the ight to be safety, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan produk yang tidak membahayakannya,  karena  cukup  banyak  produk  yang membahayakan konsumen, (2) the nghl to be informed,  yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk  dalam segala hal, termasuk kandungannya, cara pemakaiannya dan apa saja  yang  harus dihindari ketika menggunakan  produk tersebut,  (3) the  right to choose,  yaitu hak untuk mendapatkan kepastian  atau jaminan bahwa  kompetisi  yang  terladi dalam dunia  bisnis bekeria  dengan  efektif, tidak merugikan konsumen, dan (4) fhe ighl to be heard, yailu hak konsumen  untuk  didengar oleh pebisnis, misalnya berkenaan  dengan  keluhan konsumen atas produk yang dikonsumsinya (Caroll  and  Buchholtz, p.386),
Walaupun  Consume/s Magna Cafta di atas sudah lama dikumandangkan, tetapi dalam kenyataannya  hak-hak  konsumen  tetap saja seringkali  terserabut,  termasuk di Indonesia. Upaya untuk melindungi konsumen juga muncul di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  no. I tahun  1999, yang salah satu alasan pengesahannya adalah  karena  ketentuan hukum yang melindungi kepentingan  konsumen di Indonesia  belum memadai, Dengan demikian  diharapkan  dengan  adanya  UU  Perlindungan  Konsumen  no. I tahun  1999 ini kepentingan  konsumen  menjadi semakin  membaik, yaitu semakin meningkatkan  keseimbangan  hak dna kewajiban  yang muncul dalam hubungan  pemasar dan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam UU Perlindungan Konsumen no. I tahun 1999 ini pengaturan tentang hubungan  konsumen  dan pelaku usaha  ada dalam : (1) pasal 4 dan 5 yang mengatur tentang hak  dan kewajiban konsumen,
(2) pasal 6 dan 7 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha,
(3) pasal 8 - 18 yang  mengatur  tentang perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha,
(4) pasal 28 yang mengatur  tentang  tanggung jawab pelaku usaha, diatur dalam,
Bina  Ekonomi  Majalah  llmiah  Fakultas  Ekonomi  Unpar
41
(5) pasal 4548 yang mengatur tentang penyelesaian  sengketa  yang terladi antara  konsumen  dan  pelaku  usaha.
Tepat  sepuluh tahun setelah  disahkannya UU Perlindungan Konsumen  no. I tahun  1999,  masih  banyak  terjadi ketimpangan dalam hubungan  pemasar  (dalam hal ini pemasang  iklan) dengan konsumen. Empat jenis  penyalahgunaan iklan di atas masih terjadi  dan sampai  saat ini masih belum ada penanganan yang memadai untuk itu, padahal dalam  kasus tertentu  penyimpangan  ini bisa  membahayakan  anak-anak kita yang  kelak  akan  menjadi pemimpin di negeri ini, misalnya dalam kasus  susu  bermelamin yang mengemuka beberapa waktu yang lalu.

## V. ANALISIS YURIDIS UNDANG.UNDANG PERLTNDUNGAN KONSUMEN
Keempat  penyalahgunaan  iklan di atas bila dikaitkan  dengan UU Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999, dapat memunculkan beberapa  analisis  sebagai berikut :

## 4.1 Peraturan bagi Konsumen
Ada beberapa hak konsumen yang cukup banyak dilanggar, misalnya:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa (pasal  4a). Hak konsumen ini dilanggar ketika informasi produk dalam iklan . terkategori ke dalam ambiguo adveriising maupun concealed facts. Bahkan  dalam iklan  yang terkategogi sebagai  corcealed facts, keamanan dan keselamatan jiwa konsumen  bisa  drpertaruhkan, bila produk makanan atau minuman yang dibeli berdasarkan iklan kategori ini dikonsumsi dalam jangka panjang, karena konsumen tidak mendapatkan  informasi  berkenaan dengan keamanan bahan- bahan  produk yang diiklankan.
b. Hak untuk mendapatkan barang  dan/atau jasa sesuai dengan jaminan yang dijanjikan  (pasal 4b). Informasi produk dalam iklan yang diberikan kepada masyarakat secara implisit  maupun  eksplisit  pada  dasarnya  merupakan jaminan dari pelaku  usaha  bahwa  produk yang  dipasarkannya  adalah sesuai dengan informasi yang dituangkan dalam kemasan maupun iklannya. Tetapi hal ini tampaknya  kurang  dipahami  dengan baik oleh pelaku usaha, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinformasikan dalam  iklan dengan produk sesungguhnya  yang dibeli konsumen.  Penulis  pernah mengalami  kekecewaan  membeli sebuah ponsel  yang dapat juga berfungsi sebagai  modem dari sebuah provider  yang  mengklaim  memiliki  koneksitas  internet tinggi. Ketika dicoba, koneksi  internet yang ada sangat cepat sekali, sehingga memperkuat keputusan  penulis  untuk  membelinya.
42
Volume 14, Nomor  2, Agustus 2010
Ketika penlualnya  menjawab bahwa daerah penulis  tinggal iuga memiliki  koneksi  secepat  ini, tanpa ragu-ragu  ponsel tersebut dibeli. Tetapi  ketika  sampai di rumah, kenyataan yang  ada sangat bertolak belakang dengan yang diianjikan.
c. Hak atai informasi yang  benar, ielas  dan iuiur  mengenai kondisi dan jaminan  barang dan/atau  iasa (pasal 4c). fkfan yang mengandung concealed facfs dengan jelas bisa dikategorikan  ke dalam iklan yang  melanggar  hak konsumen ini' Hal yang sima juga  tedadi  pada pemberian informasi produk dalam iklan yang mengandung exaggerated  c/aims. Demikian juga ambiguous -aAre,tising karena  memberikan  informasi yang  tidak ielas- Karena informasi  produknya  tidak jelas,  maka bisa  dikategorikan  tidak jujur.
Sementara iklan yang terkategori menggunakan psychological appeals juga belum tentu bebas melanggar hak konsumen ini, karena dalam beberapa  tayangan iklan,  klaim  dalam iklan itu harus dibuktikan di laboratorium  dan/atau memerlukan waKu yang lama dalam  membuktikan  klaim dalam  iklan ini. Misal ada iklan tentang produk pemutih  waiah yang mampu  memutihkan  walah dalam satu hari.  Sejauh  mana konsumen  mengetahui  keiuluran dan kebenaran data piodusen dalam memberikan jawaban atas pertanyaan konsumen yang mempertanyakan keamanan bahan baku yang digunakannya? d. H;k untui mendapatkan  Rompensasi, ganti rugi dan/alau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 'dengin perjaniian atau tidak sebagaimana mestinya (pasal 4h)'
Korientar banyak orang yang penulis  amati atas sebuah iklan  produk yang  diinformasikan  kalau  dengan mengkonsumsi  produk tersebut, i<ekuatan fisiknya  akan  menyerupai  kekuatan fisik seekor binatang yang kuat adalah beragam,  mulai dari pernyataan ltu iklan bohong, sampai walah,  bikin iklan kok begitu
Sejauh  pengamatan penulis,  walaupun  banyak hak konsumen yang  diljnggai, ietapi sedikit  konsumen (atau bahkan tidak ada i"oi"ngprn lonsumen)  yang menyatakan  akan  menuntut  pelaku usaha yang  fiemasang iklan tersebut  (dalam hal ini produsen)' Hal ini aikaienafan  konsumen  di sekitar  penulis belum atau  kurang memahami hak ini, atau  bahkan  yang lebih jauh, banyak  yang tidak tahu kalau di Indonesia sudah ada Undang-undang  Perlindungan  Konsumen no 8 tahun 1999 yang disahkan untuk melindungi mereka Atau kalaupun mereka tahu  tentang  adanya undang-undang ini, mereka tidak tahu harus mengadu ke mana.  Atau  kalau mereka tahu harus mengadu ke mana,  mereka bisa saja malas  mengingat banyak waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk mengurus tuntutannya, belum lagi  jika irarus mengeluarkan uang  yang  mungkin  tidak  sedikit.!umlahnya
Bina Ekonomi  Majalah  llmiah  Fakultas  Ekonomi  Unpar
43

## 4.2 Peraturan bagi Pelaku Usaha  Periklanan
Cukup banyaknya informasi produk dalam iklan di lndonesia yang bisa  dikategorikan ke dalam empat penyelewengan di atas merupakan bukti kalau  pelaku  usaha yang memasang  iklannya di media masa melanggar beberapa  perbuatan yang dilarang sebagaimana dicantumkan dalam  UU  no.  8 tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  pasal 17, ayat 1a, 1b, 1c,  1d dan  ayat 2.
Pasal  17 ayat  1 : pelaku  usaha periklanan dilarang  memproduksi iklan yang : a. Ayat 1a: mengelabui konsumen mengenai kualitas,  kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang  dan/atau taif jasa sefta ketepatan  waktu penerimaan barang dan/atau jasa. lklan yang ambiguo seringkali membingungkan masyarakat berkenaan dengan  harga  atau tarrf produk  karena bisa ditafsirkan bermacam-macam. Misalnya dalam sebuah  spanduk dituliskan Diskon  Gede-gedean sampai 80%. Temyata setelah dicek, yang diskon 80% hanya sedikit item  saja. Apakah  pelaku usaha periklanan melakukan  pengelabuan  dalam  hal ini?  Hanya mereka yang tahu... b. Ayat 1b : mengelabui jaminan/garansiterhadap  barang danlatau jasa. Beberapa tahun yang lalu seorang konsumen mengembalikan produk yang telah dibelinya  sebelum 30 hari sejak pembelian  dilakukan karena produk tersebut  tidak  berfungsi sebagaimana  yang  diiklankan dan juga  diperbolehkan  (tertulis  dalam iklan) jika konsumen  merasa produk yang  dibelinya cacat, maka  uang akan  dikembalikan 100% dengan  catatan  produk  harus  dikembalikan  sebelum  melewati  batas 30 hari dari tanggal  pembeltan.  Ternyata setelah  bersitegang urat leher, konsumen tersebut harus  gigit jari, karena  begitu banyak alasan yang diungkap  penjual  produk tersebut untuk menglawan pernyaraannya.
c. Ayat 1c: memuat  informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
Keempat  penyalahgunaan  iklan di atas bisa memuat  informasi yang keliru dan tidak tepat, karena  informasi dalam iklan bisa berbeda dengan produk dalam kenyataannya,  Sementara  memuat informasi yang salah belum pernah  penulis temukan. d. Ayat 1d : tidak memuat infotmasi  mengenai resiko pemakaian  barang dan/atau jasa.
Pelanggaran ini bisa membahayakan jiwa konsumen  bila ada dalam iklan makanan atau minuman, atau bahkan  iklan obat- Menurut pengamatan penulis belum banyak iklan  yang memuat informasi mengenai  resiko  pemakaian  barang dan/atau jasa. lklan rokok yang diharuskan mencantumkan resiko bagi perokokpun ketika ditayangkan di televisi  hanya memberikan waktu  sedikit  bagi pemirsa membaca resikonya.
44
Volume 14, Nomor  2, Agustus 2010
Pasaf 17 ayal 2 : pelaku usaha periklanan  dilarang  melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar  ketentuan pada ayat (1). Walaupun telah ada beberapa bukti yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran,  iklan-iklan yang dianggap  melanggar inj tetap masih  beredar sampai sekarang. Mungkin hal ini disebabkan karena pelaku  usaha periklanan  sendiri juga masih belum mengetahui adanya undang-undang ini atau kurang memahaminya dengan baik atau memang sengaja  melakukan pelanggaran karena tidak ada sanksi apapun  yang diterapkan pemerintah.

## VI. PROBLEMA  PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA KONSUMEN

## DAN PELAKU USAHA
Ketika konsumen  merasakan haknya dilanggar,  maka berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dapat membawa permasalahannya kepada pengadilan atau di luar pengadrlan guna mendapatkan penyelesaian.
6.1 Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan
Dari uraian di atas tampak bahwa dua  pihak yang melakukan hubungan bisnis  dalam sifat zero-sum  game. Artinya  salah satu pihak mendapatkan  keuntungan melalui pengorbanan  pihaK lainnya, yang secara umum dalam hal ini pihak yang dirugikan  adalah sebagai konsumen, karena dalam  kasus tertentu ada juga pelaku  usaha yang dirugikan oleh konsumennya.  Konsumen  sebagai pihak yang dirugikan bisa menuntut  hak-haknya sebagai konsumen tanpa melupakan kewalibannya  kepada  pelaku usaha sebagaimana tertuang  dalam tujuan perlindungan  konsumen dalam pasal 3c, yaitu menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang mengandung  unsur  kepastian  hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan pasal 45 ayat '1, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat  menggugat pelaku  usaha melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan sengketa antara  konsumen  dan  pelaku usaha atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan  umum.
Penyelesaian sengketa yang bernuansa hukum formal ini mengandung konsekuensi yang berat bagi konsumen  sebagai orang awam yang tidak begitu  memahami hukum yang berlaku,  belum lagi memerlukan waktu dan tenaga  yang  banyak  serta  uang yang juga tidak sedikit  jumlahnya. Mungkin kerumitan seperti ini yang membuat himbauan  pihak Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI) sejak beberapa tahun  yang lalu bahwa "akan mendukung konsumen yang mengadukan  pelaku  usaha  yang  'nakal' bahkan  sampai ke pengadilan dan selama dana yayasan ini mencukupi akan membantu mendanai pengaduan konsumen' tidak ditanggapi dengan baik oleh konsumen, walaupun jelas-ielas merasa  dirugikan.
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
]tE
Menurut  penulis hal ini terjadi  dikarenakan  terdapat  ketidakseimbangan yang  terjadi antara kerugian yang ditimbulkan akibat  membeli  produk pelaku  usaha yang  merugikannya  dengan  'imbalan'  yadg akan diterima bila ia mengadukan  pelaku usaha ke pengadilan, terutama  tindak pidana yang dikenakan  bagi para pihak yang kelak terbukti  bersalah. Konsumen merasa lebih baik merelakan uang pembelian produk daripada mendapatkan  kerugian  yang jauh lebih  banyak  lagi bila melaporkannya kepada  pengadilan.
6.2 Penyelesaian  Sengketa di Luar Pengadilan Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (secara umum) bisa juga dilakukan di luar pengadilan,  sesuai dengan pasal 45 ayat 2 : penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan  atau di luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela para pihak yang bersengketa yang diperkuat  dengan  pasal 47: penyelesaian  sengketa  konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan  besarnya  ganti rugi dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi kembali atau  tidak akan terulang kembali  kerugian yang diderita konsumen.
Penyelesaian sengketa  di luar pengadilan ini dilakukan di Daerah Tingkat ll sebagaimana  dicantumkan dalam pasal 49 ayat l dan dilakukan melalui Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) sesuai pasal 49 yang memiliki  anggota yang berasal dari unsur pemerintah, unsur  konsumen dan unsur  pelaku usaha  (pasal 49) sepanjang  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam pasal ini. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  dengan  dibantu oleh BPSK tampak  lebih mudah karena sifatnya diskusi untuk mencapai kesepakatan yang dirasakan adil bagi kedua belah pihak, Tetapi hal inipun tidak banyak berjalan.  Menurut  Radu  Malem  Sembiring, Direktur Perlindungan  Konsumen Departemen Perdagangan, hingga kini baru  ada 42 BPSK di seluruh lndonesia yang memiliki 455 kabupaten/kota (beritasore.com, 20 Juni 2009). Mungkin  dikarenakan  ketidaktahuan akan  adanya  BPSK ini, cukup  banyak konsumen jika jengkel dengan perlakuan pelaku  usaha akhirnya  membuat surat pengaduan di media masa. Suatu hal yang saat ini justru merugikan konsumen itu sendiri sebagaimana terjadi pada  Prita  Mulyasari yang menghebohkan Indonesia beberapa waktu lalu. Padahal  menurut  Depkominfo aksi Prita Mulyasari sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Endonesia.com, 8 Juni 2009),  khususnya  yang berkenaan  dengan hak untuk didengar.
46
Volume 14, Nomor  2, Agustus 2010

## VII, SOLUSI
Umumnya  muncul dua perasaan  pada diri konsumen  setelah ia membeli  dan atau mengkonsumsi  sebuah produk : puas atau tidak puas'. Menurut  Kotler & Keller,  ketika  konsumen  merasa  puas  dengan produk yang telah ia konsumsi. maka ada beberapa tindakan yang bisa ia lakukan, yaitu (1) ia akan  membeli  produk tersebut  lagi, dan atau (2) mengatakan  hal-hal  yang baik  tentang produk  tersebut. Sedikit catatan mengenai  poit 2 di atas,  menurut penulis, mengatakan  hal-hal yang baik tentang sebuah produk belum  tentu  merupakan  word-of-mouth, karena bisa saja ia mengatakan  hal-hal yang baik hanya ketika ia diminta pendapatnya  tentang  produk  tersebut. Sementara  word-of-mouth  yang positif lebih kepada tindakan  konsumen yang puas yang dengan sukarela, tanpa diminta  oleh siapapun dan  tanpa meminta imbalan apapun  dari pelaku  usaha, akan menceritakan hal-hal yang  baik tentang produk yang ia merasa puas,  apalagi  ketika ia dimintai pendapatnya. Sehingga tidak heran jika ada yang menyatakan bahwa lklan yang terhebat dan terbaik adalah  konsumen yang puas.
Ketika konsumen  tidak  puas akan produk yang telah dibelinya, maka tindakan  yang mungkin ia lakukan menurut Kotler & Keller adalah : (1) melakukan  tindakan  publik seperti  (a) komplain  kepada perusahaan, (b) menyewa pengacara guna menuntut perusahaan, atau (c) melakukan komplain  kepada  kelompok  lain,  seperti lembaga pemerintah, atau lembaga  swasta,  atau (2) melakukan  tindakan  pribadi, seperii (a) stop membeli produk tersebut,  bahkan stop membeli  produk dari produsen yang  sama, dan/atau (b) memberikan peringatan  kepada teman- temannya.  Semua tindakan  konsumen  yang  tidak puas  seperti  ini akan menimbulkan kerugian dalam jangka  panjang bagi pelaku usaha, karena konsumen  yang jengkel  cenderung  menyampaikan  word-of-mouth  yang negatrf  yang  lebih banyak.
Menurut  Sergio Zyman dalam bukunya yang  berjudul The End of Marketing As We Know lt, merk adalah aset paling kritis yang menghasilkan nilai bagi perusahaan,  sehingga  merk  merupakan satu- satunya sumber  preferensi dan dlferensiasi perusahaan dibanding pesaingnya (sutton & Klein, 2003 : 16). Merk bisa menjadi aset yang penuh nrlai atau  tidak  akan sangat tergantung  kepada penilaian konsumen,  bukan  anggapan  pelaku  usaha.  Dengan demikian  jelaslah bahwa peran konsumen menladi semakin besar bagi kelangsungan hiduo Delaku usaha.
Karena tindakan  konsumen atas produk yang telah dibelinya bisa berdampak  banyak  kepada kemajuan pelaku  usaha, maka sebaiknya pelaku  usaha mulai  mempertimbangkan  kembali  posisi konsumen agar setara dengan  dirinya.  Dalam  pengertian, pelaku  usaha dalam berbisnis dengan  konsumen melakukan bisnis yang win-win solution' karena
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
pelaku  usaha  bukanlah  siapa-siapa tanpa konsumen. Jangan pernah menganggap bila tidak pernah  ada  keluhan datang dari konsumen, maka produk pelaku  usaha hebat,  karena konsumen bisa saja tidak mengeluh pada produsen atau pemasar secara langsung ketika ia tidak puas dengan  produk yang dibelinya. Selain itu bila penjualan produk meningka{ tajam, juga iangan menganggap konsumen amat menyukainya.  Karena  bisa  saja terjadi produk itu laku sekali  karena tidak ada altematif  yang lebih baik dari  produk  pelaku usaha.  Kondisi  ini perlu diwaspadai karena  begitu ada alternatif  baru yang  lebih baik dari  produk pelaku  usaha,  maka konsumen akan meninggalkan produk pelaku usaha.  Beberapa kasus menjadi  bukti atas hal ini.
Upaya  untuk mensejajarkan  konsumen setara  dengan  diri pelaku usaha antara lain bisa dilakukan dengan cara mempertanyakan  : apakah saya telah merugikan  pihak lain, dalam hal ini konsumen?  Jika  ya, maka pelaku usaha sebaiknya memperbaiki perilaku pemasarannya  agar konsumen bisa menjadi  partner yang utuh selama ratusan tahun. Mustahil?.  Banyak  perusahaan dunia  yang terbukti  mampu bertahan lebih dari  seratus  tahun.
Referensi Burnett,  John, Core Concepts  of Marketing,2nd  edition,  Wiley  & Sons, 2003. Canofl, Archie 8.. [and]  Ann  K. Buchholtz,  Busrness and Society : Ethics and Stakeholder Management,6' edition,  South  - Western,  2006. Kotler, Philip [andl Kevin Lane  Keller, Ma*eting Management,  12nd edition, Pearson International Edition,  2006. Sufton,  Dave [and] Tom Klein, Entreprse Ma*eting Management:  a Science of Ma*eting, John  Wiley & Sons,  Inc., Hoboken, Jersey,2003. Suwasono, Arief  Agung, Sekilas tentang  Televisi dan Tayangan lklan, Nirmana, Vol. 4,  No, 1, Januari 2002, pp. 38-51. Ihttp://puslit2. petra.ac. id/ejournal/index,php/dkv/article/viewFile/1607 8/160701 diunduh 18 September 2009. Undang-undang  Perlindungan Konsumen  no. I tahun 1999.
Koran: Beritasore.com, Lemah Perlindungan  Konsumen, 20 Juni 2009, http://beritasore.com/2009i06/20/lemah-perlindungan-konsumen, diunduh 18 September  2009,  pk. 09.18, Endonesia.com,  Depkominfo : Aksi Prtta Mulyasari  Sesuai UtJ Pelindungan Konsumen.8  Juni  2009,
hft p:/iendonesia.com/mod,  php?mod=publisher&op=printarticles&arti d=361  1, diunduh 18 September  2009,  pk.  09.25. Suprapto,  Hadi fdanJ Elly  Styo Rini,2008, Belanja  lklan  Tembus Rp.  41 tiliun : Kontribusi lklan di Televisi  menurun 396 dibandinakan 200l.Selasa.20Januari  2009.
Ihttp  ://bisn i s, vivanews. co m/news/rcadl 23332- belanla_iklan*tembus_rp_41_triliunl.  Diunduh 1 I September 2009.
New New
48 Volume 14, Nomor  2. Agustus 2010