## REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM

## IRMAN SYAHRIAR
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
syahrialirman73@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021

## Juni 2018

## Abstract

## Basically, the legal force of the contract of sale and purchase agreement of land
Freedom  to  express  thoughts  and  freedom  of  opinion  as  well  as  the  right  to  obtain  information through the use and utilization of Information and communication technology aimed at advancing the general welfare, and educating the nation's life as well as providing a sense of security, justice and  legal  certainty  for  users  and  Electronic  System  Operators.  Law  Number  11  of  2008  and undergoing  amendments  to  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions  (UU  ITE)  is  the  first  Law  in  the  field  of  Information  Technology  and  Electronic Transactions as a much-needed legislation product and has become a pioneer that laying the basis for  regulations  on  the  utilization  of  Information  Technology  and  Electronic  Transactions. However,  in  reality,  the  implementation  journey  of  the  ITE  Law  has  encountered  problems. Discourse  on  the  revision  of  Law  (UU)  No.  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic Transactions (ITE) sticks out after President Joko Widodo stated that its implementation is often detrimental to the public. Jokowi's statement was made at the opening of the TNI-Polri Leadership Meeting at the State Palace, Jakarta, Monday (15/2/2021). According to Jokowi, recently more and more citizens have reported to the police with reference to the alleged violation of the ITE Law.
Keywords: Revision of Law, Political Power, ITE Law
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  kebebasan  berpendapat  serta  hak  memperoleh informasi  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  komunikasi  ditujukan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan  kebebasan  melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  disahkan  Presiden  Joko  Widodo  pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251.  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  ditempatkan  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5952. Agar setiap orang mengetahuinya. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik adalah:
a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis  perlu  dilakukan  perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik;  ( https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016- perubahan-uu-11-2008-ite)
Dasar  hukum  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Bahwa  kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  kebebasan  berpendapat  serta  hak  memperoleh informasi  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  komunikasi  ditujukan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan  kebebasan  melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE) adalah  Undang-Undang  pertama  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan  di  bidang  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Akan  tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.
Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008,  Nomor  2/PUU- VII/2009,  Nomor  5/PUU-VIII/2010,  dan  Nomor  20/PUU-XIV/2016.  Berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008  dan  Nomor  2/PUU-VII/2009,  tindak  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  dalam  bidang  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi Elektronik  bukan  semata-mata  sebagai  tindak  pidana  umum,  melainkan  sebagai  delik  aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat  bahwa  kegiatan  dan  kewenangan  penyadapan  merupakan  hal  yang  sangat  sensitif karena  di  satu  sisi  merupakan  pembatasan  hak  asasi  manusia,  tetapi  di  sisi  lain  memiliki  aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Di  samping  itu,  Mahkamah  berpendapat  bahwa  karena  penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sangat  wajar  dan  sudah sepatutnya  jika  negara  ingin  menyimpangi  hak  privasi  warga  negara  tersebut,  negara  haruslah menyimpanginya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  ITE,  Mahkamah  harus  menegaskan  bahwa  setiap  intersepsi  harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam  amar  putusannya  menambahkan  kata  atau  frasa  “khususnya”  terhadap  frasa  “Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik”.  Agar  tidak  terjadi  penafsiran  bahwa  putusan  tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  sebagai  alat  bukti  perlu  dipertegas  kembali  dalam  Penjelasan  Pasal  5  UU ITE.
Kedua,  ketentuan  mengenai  penggeledahan,  penyitaan,  penangkapan,  dan  penahanan  yang diatur  dalam  UU  ITE  menimbulkan  permasalahan  bagi  penyidik  karena  tindak  pidana  di  bidang Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  begitu  cepat  dan  pelaku  dapat  dengan  mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
Ketiga,  karakteristik  virtualitas  ruang  siber  memungkinkan  konten  ilegal  seperti  Informasi dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  perjudian, penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/atau  pengancaman,  penyebaran  berita bohong  dan  menyesatkan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik,  serta  perbuatan  menyebarkan  kebencian  atau  permusuhan  berdasarkan  suku,  agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi  dapat  diakses,  didistribusikan,  ditransmisikan,  disalin,  disimpan  untuk  didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis  gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik, diperlukan  penegasan  peran  Pemerintah  dalam  mencegah  penyebarluasan  konten  ilegal  dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta  dibutuhkan  kewenangan  bagi  penyidik  untuk  meminta  informasi  yang  terdapat  dalam Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk  kepentingan  penegakan  hukum  tindak  pidana  di  bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Wacana  revisi  Undang-undang  (UU)  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  mencuat  setelah  Presiden  Joko  Widodo  menyatakan  implementasinya  tersebut yang  kerap  merugikan  masyarakat.  Pernyataan  Jokowi  itu  disampaikan  dalam  pembukaan  Rapat Pimpinan  TNI-Polri  di  Istana  Negara,  Jakarta,  Senin  (15/2/2021).  Menurut  Jokowi,  belakangan semakin  banyak  warga  yang  saling  melapor  ke  pihak  kepolisian  dengan  merujuk  pada  dugaan pelanggaran UU ITE. Jika UU ITE tak bisa memberikan rasa keadilan, kata Jokowi, ia bakal minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. "Karena di sini lah hulunya, hulunya ada di sini, direvisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah  diinterpretasikan  secara  sepihak,"  ujar  Jokowi.    Menteri  Koordinator  Bidang  Politik  dan Hukum Prof.Mahfud.MD mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana revisi UU ITE  tersebut.  Maka  itu,  peneliti  mencoba  memberikan  masukan  terkait  dengan  revisi  tersebut untuk melihat Revisi UU ITE dalam Dimensi Politik Hukum.
(https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16084031/tak-ada-alasan-untuk-tunda-revisi-uu- ite?.).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  permasalahan  yang  dapat  dirumuskan  dalam  penlitian  ini adalah  Bagaimana  membuat  sanksi  pidana  pada  revisi  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Eletronik dalam dimensi Politik hukum dan Bagaimana pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  “Menurut  Soerjono Soekanto  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  kepustakaan  yang  mencakup  penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sanksi pidana pada revisi Undang-undang Informai dan Transaksi Eletronik dalam dimensi Politik hukum. Serta pendekatan kebijakan  dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  menghimpun  data  melalui  penelaahan  bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif sanksi  pidana pada revisi Undang-undang Informai dan Transaksi Eletronik dalam dimensi Politik hukum. Serta pendekatan kebijakan  dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sanksi    Pidana  Pada  Revisi  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Eletronik Dalam Dimensi Politik Hukum
Menurut Soekanto, munculnya berbagai teknologi mengakibatkan adanya pergeseran di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dari segi nilai-nilai sosial, pola-pola perilakuan, kaidah- kaidah  sosial,  organisasi,  serta  susunan  lembaga  kemasyarakatan.  Peran  penting  dipegang oleh perubahan teknologi dari berbagai sektor. Ketergantungan manusia terhadap teknologi dapat  merubah  kultur  dan  budaya  yang  ada  dalam  masyarakat,  akan  tetapi  tetapi  adanya anggapan bahwa teknologi modern dapat membawa kepentingan dan keuntungan yang besar bagi  negara-negara  di  dunia,  sehingga  secara  tidak  langsung  adanya  pergeseran  kebiasaan dalam masyarakat.
Di  era  teknologi  informasi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  perlu  dilihat dari berbagai aspek. Sebagai contoh pada ranah pemanfaatan dan pengembangan jurudiksi dan konflik hukum, internet dan rule of law , legalitas hukum mengenai dokumen dan tanda tangan  elektronik,  cara-cara  penyelesaian  sengketa  domain  danpengaturan  sehingga  dalam
keadaan  tertentu  hal  ini  dapat  dijadikan  solusi  dalam  menghadapi  masalah  yang  timbul dalam masyarakat.
Adanya  pelbagai  perubahan  dalam  ranah  ekonomi,  sosial,  budaya,  serta  politik disebabkan adanya percepatan perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang paling cepat kemajuannya dibanding ilmu-ilmu  lainnya.  Secara  tidak  sadar  dapat  kita  rasakan  efeknya  sampai  saat  ini,  dengan berbagai kemudahan fasilitas yang disuguhkan bahkan dengan adanya internet bisa menjadi pekerjaan  bagi  sebagian  orang  yang  sering  kita  kenal  dengen  (youtuber).  Akan  tetapi privatisasi akan mulai berkurang dengan adanya hal tersebut karena aturan-aturan yang ada di  dalamnya  berbeda  dengan  aturan  dalam  stasiun  televisi.  Terkadang  orang  bisa  bebas dalam menyampaikan aspirasinya, tentu saja dalam hal ini pemerintah harus bisa mengatur lebih  jauh  dan  bisa  masuk  ke  ranah  itu.  Agar  pelanggaran-pelanggaran  yang  ditimbulkan tidak terjadi.
Beberbagai  kalangan  menjadikan  fasilitas  ini  sebagai  bahan  diskusi  publik  dalam membahas  berbagai  fenomana  yang  ada,  tentu  saja  ada  yang  bersifat  mengkritik  dan  juga saran  terhadap  tindakan  pemerintahan  terkait  fenomena  tersebut.  Eksistensi  internet  sangat berpengaruh  terhadap  budaya  masyarakat  saat  ini.  Interaksi  sosial  dapat  dirubah  dengan praktis tanpa bertemu secara langsung Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang konsumtif  terhadap  berbagai  hal  terutama  dalam  penggunaan  internet  dan  media  sosial. Berbagai  kalangan  turut  andil  di  dalamnya  dimulai  dari  usia  muda  hingga  lanjut  usia sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi penyumbang pengguna internet terbesar khususnya di tataran Asia Tenggara. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin maraknya  penggunaan  internet  dan  semkin  marak  pula  tindak  kriminal  yang  semakin muuncul  ke  permukaan,  maka  pemerintah  perlu  membentuk  suatu  peraturan  perundang- undangan  sebagai  solusi  dalam  mengantisipasi  dan  menindaklanjuti  pelanggaran  hukum yang ada di dalamnya.
Politik  hukum  merupakan  gambaran  suatu  kehendak  ataupun  keinginan  negara terhadap  hukum.  Hal  tersebut  dapat  berupa  kebijakan  pemerintah  mengenai  hukum  yang diterapkan,  dipertahankan,  diganti,  direvisi  dan  di  hilangkan.  Oleh  sebab  itu,  dengan menggunakan  politik  hukum  negara  membentuk  suatu  rencana  dan  sekaligus  rancangan pembangunan  hukum  nasional.  Hasil  dari  pencapaian  dari  proses  pembangunan  ini  dapat membantu  terwujudnya  tujuan  hukum  yang  mengarah  pada  tujuan  suatu  negara.  Dengan demikian  perlu  diperhatikan  bahwa  terwujudnya  tujuan  hukum  secara  otomatis  mengarah pada rencana dari tujuan suatu negar itu sendiri.
Secara  praktis  pembangunan  dapat  diterjemahkan  sebagai  upaya  untuk memperbaharui  sesuatu  yang  buruk  ke  arah  yang  lebih  baik.  Sehinggal  makna  dari  kata pembangunan  identik  dengan  kata reform (pembaharuan),  hal  tersebut  memiliki  makna bahwa  adanya  ketergantungan  terhadap  suatu  kebijakan  dalam  melakukan  reorientasi  dan reformasi  ke  arah  positif.  Sondang  P.  Siagian  berpendapat  bahwa  kebijakan  yang  moderat sangat  diperlukan  dalam  melakukan  proses  pembangunan  dan  pembaharuan  dalam  rangka menuju ke arah modernisasi. Karena rangkaian dalam sebuah pembangunan bertujuan untuk memperbaiki  kekurangan  dari  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  terkhusus  dari  segi hukum yang berperan menjadi sebuah aturan dalam menjalankan aspek-aspek yang lainnya. Pembangunan  dari  segi  hukum  mempunyai  dua  arti,  diantaranya;  Pertama,  untuk memperbaharui hukum yang ada, salah satunya, yaitu memperbaharui hukum positif ke arah modernisasi  hukum  sebagai  upaya  untuk  mengimbangi  perkembangan  zaman  yang  sangat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pesat. Kedua, hukum dapat menjadi alat fungsional, dalam artian hukum secara beriringan turut  mengadakan  perubahan  sosial  dengan  masyarakat  yang  berupaya  ikut  andil  dalam proses  pembaharuan  hukum.  Pembaharuan  hukum  tidak  terbatas  hanya  pada  kegiatan- kegiatan legislasi, melainkan terhadap upaya untuk menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial ( social engineering ).
Oleh sebab itu, pembangunan hukum dapat diterjemahkan suatu cara di dalam proses amandemen suatu hukum guna memperbaharui hukum yang lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat. ( https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8662/4516 )

## B. Pendekatan Kebijakan  Dan Pendekatan Nilai Dalam Kebijakan Hukum Pidana
Kisruhnya  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  ini,  dimana  banyak  pasal dianggap  sebagai  pasal  karet,  bahkan  undang-undang  ini  disenyalir  sebagai  perangkat kriminalisasi  atas  kebabasan  berpendapat  dan  berekpresi  pada  system  Negara demokrasi.Barangkali  ketika  membuat  pasal-pasal  dalam  undang-undang  ini,  kurang memperhatikan aspek poltik hukum yang lebih komprehensip. Tapi lebih pada  pembatasan kebebasan dengan tidak melihat ekselerasi dari perubahan iklim fenomena global dunia dalam segala aspek.
Seohardjo  Sastrosoehardjo  menjelaskan,  politik  hukum  tidak  berhenti  setelah dikeluarkanya  undang-undang,  tetapi  justru  disinilai  baru  muncul  mulai  timbul  persoalan- persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah- masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga.
Politik hukum yang ada pada pembuatan undang-undang ITE tersebut, kurang pengkajian mendalam  terhadap  bias  dari  proses  perjalanan  pemberlakukan  peraturan  tersebut  .  Itulah Seohardjo  Sastrosoehardjo  menembahkan,  tiap  undang-undang  memerlukan  jangka  waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan sebarapa jauh tujuan politik hukum diadakan perubahan  atau penyusaian seperlunya. (Moempoeni Mulatningsih Martojo : 2000)
Sanksi  pidana  dalam  UU  ITE  tidak  terlepas  dari  politik  hukum  pidana,  Rocky  Marbun mengutip  pendapat  Marc  Ancelun,  Penal  Policy    akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan  peraturan    hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih    baik  dan  untuk memberikan  pedoman    tidak  hanya  kepada    pembuat  undang-undang  ,  tetapi  juga  kepada pengadilan dan yang menerapkan undang-undang  dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Menurut A.Mulder, politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:
1). Seberapa jauh ketentuan pidana  yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tidak pidana.
3).  Cara  bagimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan. ( Rocy Marbun : 2019)
Pendekatan kebijakan  dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana. Dua masalah sentral dala kebijakan criminal dengan menggunakan saran penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:
(1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
(2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.
Penganalisisan  terhadap  dua  masalah  sentral  ini  tidak  dapat  dilepaskan  darikonsep  integral antara  kebijakan  criminal  dengan  kenijakan  social  atau  kebijakan  pembangunan  nasional.  Ini berarti  pemecaha  masalah-masalah  di  atas  harus  pula  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan
tetentu  dari  kebijikan  social  politik  yang  tekah  ditetapkan.  Dengan  demikian  kebijakan  hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam mengenai dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang beroretasi pada  kebijakan (policy oriented approach). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.
Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa menghadapi masalah sentral yang pertama diatas yang sering disebut masalak kriminalisasi harus diperhatiakn hal-hal yang pada intinya sebagai berikut;
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual  berdasarkan Pancasila;  sehubungan  dengan  ini  maka  (penggunaan)  hukum  pidana  bertujuan  untuk menanggulagi  kesejahatan  dan  mengadakan  pengugeran  terhadap  tindakan  penanggulangan itu s endiri, demi keejahtraan dan pengyoman masyarakat.
2. Perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  dan  ditanggulangi  dengan  hukum  pidana  harus merupakan  perbuatan  yang  mendatangkan  keuntungan  dan  kerugian  (materil  dan  sprituiil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil  (cost  and benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas  atau kemampuan daya kerja dari  bahan-bahan  penegak  hukum  yaitu  jangan  sampai  ada  kelampauan  beban  tugas (overbelasting). 1 Pendekatan  kebijakan  seperti  dikemukakan  diatas  jela  merupakan pendekatan yang rasional,karena karakteristik dari suatu politik criminal yang rasional tidak lain  dari  pada  penerapan  metode-metode  rasional.  Menurut    G.P.  Hoefnage  suatu  politik criminal harus rasional; kalau tidak  demikian tidak sesuai dengan defnisi sebagai ‘’a rational total  og  the  response  to  crime’’.Disamping  itu  ,  hal  ini  penting  karena  konsep  mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering diterapkan secara emosional.( Barda Nawawi Arief: 2008).
Pendekatan  yang  rasional  memang  merupakan      pendekatan  yang  seharusnya  melekat  pada setiap  kebijakan.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis,  karena  seperti  dikatakan  Sudarto,  dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative  yang  dihadapi.  Ini  berrati  memilih  dan  menetapkan  hukum  pidana  sebagai  sarana menanggulangi  kajahatan  harus  benar-benar  telah  memperhitungkan  semua  factor  yang  dapat mendukung  berfungsinya  atau  bekerjanya  hukum  pidana  itu  dalam  kenyataanya.  Jadi  diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.

## KESIMPULAN
Membuat  saksi-saksi  pidana  pada  revisi  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Eletronik dalam dimensi politik hokum harus memiliki usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (poitik criminal) di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, sudah barang tentu tidak hanya menggunakan secara saran penal (sanksi pidana) tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal. Usaha-usaha nonpenal ini biasanya penyentuhan dan pendidikan social dalam rangka pengembangan tanggungjawab  social  warga  masyarakat.  Tujuan  utama  usaha  nonpenal  tersebut  adalah memperbaiki  kondisi-kondisi  social  tertentu,  namun  secara  tidak  langsung  mempunyai pengaruh  preventif  yang  non  penal  itu  sebenarnya  mempunyai  kedudukan  yang  sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensipkan.
Pendekatan  kebijakan  dan  pendekatan  nilai  dalam  kebijakan  hukum  pidana,  harus memperhatikan  factor-faktor:  keseimbangan  sarana  yang  digunakan  dalam  hubungan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hasil  yang  dicari  atau  yang  ingin  dicapai.  Analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil  yang diperoleh dalam hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan  yang  dicari  itu  dalam  kaitannya  dengan  prioritas-prioritas  lainnya  dalam pengalokasian  sumber-sumber  tenaga  manusia.  Pengaruh  social  dan  kriminalisasi  dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruh.
Problem  dan  pendekatan  yang  beroreintasi  pada  kebijakan  adalah  cenderung  untuk menjadi  pragmatis  dan  kuantatif  serta  tidak  memberi  kemungkinan  untuk  masuknya factor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun  demikian  pendekatan  yang  berorentasi  pada  kebijakan  ini  seharusnya mempertimbangkan  sebagai  salah  satu  scientific  device  dan  diguanakn  sebagai alternative dari pendekatan yang secara emosional dioerentasikan pada pertimangan nilai.

## REFERENSI
A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 , Puporis Publishers, Jakarta 2002 Abdul Hakim Garuda Nusantara, PolitikHukum Indonesia , YLBHI, Jakarta, 1988. Bagir manan, Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang, Bandung:
Unpad, 1994.
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangaan  Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, 2008.
Hikmahanto  Juwana,  ‘’Politik  Hukum  Undang-Undang  Bidang  Ekonomi  di  Indonesia’’,  Jurnal Hukum Vo.01.No.1, 2005.
Moempoeni  Mulatningsih  Martojo,  Politik  Hukum  dalam  sketsa  (Semarang  Fakultas  Hukum UNDIP, 2000.
Nomensen  Sinamo, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Cetakan  Ketiga  (Jakarta;  Permata  Aksara, 2014)
O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Surabaya: Bina Ilmu, 1987 LJ. van Appeldoorn,
Pengantar Ilmu Hukum , Cet. Ke-18, PradnyaParamitha, Jakarta, 1981
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991 Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973 Rocy Marbun, Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Setara Press,2019 https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16084031/tak-ada-alasan-untuk-tunda-revisi-uu-ite?