## PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
Ardhana Januar Mahardhani Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email : ardhana@umpo.ac.id Naskah diterima: 22/05/2020 revisi: 05/06/2020 disetujui: 18/09/2020

## Abstrak
Kebijakan  publik  merupakan  segala  bentuk  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan  dari  banyak  pihak,  oleh  karenanya  dalam  kebijakan  publik  juga  tidak  terlepas dari  adanya  ilmu  politik.  Tulisan  ini  akan  menunjukkan  persepsi  dari  mahasiswa  Program Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo  dengan  adanya  mata  kuliah  kebijakan  publik.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat bantu pengumpulan data adalah kuesioner. Hasil yang  telah  didapat  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  persepsi  mahasiswa dalam keberadaan mata kuliah kebijakan publik sangat baik. Banyak faktor yang menjadikan mahasiswa  antusias  terhadap  keberadaan  mata  kuliah  kebijakan  publik,  diantaranya  adalah tuntutan pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika lulus, selain menjadi seorang pendidik  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  SMP/SMA/sederajat  mereka  juga akan bekerja pada lembaga lain seperti pada lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pada bagian-bagian yang strategis seperti perencana program dan analis kebijakan.
Kata kunci : Persepsi, Mahasiswa, Mata Kuliah Kebijakan Publik

## STUDENT PERCEPTION IN THE EXISTENCE OF PUBLIC POLICY COURSES

## Abstract
Public policy is all forms of regulations issued by the government for the benefit of the  community.  Public  policy  cannot  be  separated  from  the  various  interests  of  many parties,  therefore  in  public  policy  is  also  inseparable  from  the  existence  of  political science. This paper will show the perceptions of students of the Pancasila and Citizenship Education  (PPKn)  Muhammadiyah  University  of  Ponorogo  with  a  public  policy  course. The  method  used  in  this  research  is  quantitative  with  a  data  collection  tool  is  a questionnaire.  The  results  obtained  in  this  study  indicate  that  the  level  of  student perception  in  the  existence  of  public  policy  courses  is  very  good.  Many  factors  make students enthusiastic about the existence of public policy courses, including the demands of work  to  be  carried  out  by  students  when  they  graduate,  in  addition  to  being  a  civic education  educator  in  junior  high  /  high  school  /  equivalent  they  will  also  work  in  other institutions such as government institutions and non-government and strategic areas such as program planners and policy analysts.

## Keywords: Perception, Student, Public Policy Course

## PENDAHULUAN
Eyestone dalam bukunya The Threads of  Public  Policy mendefinisikan  kebijakan publik sebagai hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya (Agustino,  2008:  6).  Tetapi  definisi  yang telah  disampaikan  oleh  Eyestone  masih terlalu luas sehingga masih banyak ditemukan makna yang bias untuk memahaminya.  Dye  juga  mendefinisikan kebijakan  publik  yaitu public  policy  is whatever  the  government  choose  to  do  or not  to  do .  Menurut  Dye  kebijakan  publik adalah sebuah pilihan dari pemerintah untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu  sama  sekali.  Pada  hakikatnya kebijakan  publik  adalah  sebuah  peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama atau kehidupan  publik,  bukan  mengatur  orang per  orang  atau  golongan,  dalam  hal  ini kebijakan publik dipahami sebagai keputusan  yang  dibuat  oleh  institusi  negara dalam  mencapai  visi  dan  misi  negara (Rusdiana, 2015: 36).
Kebijakan  publik  akan  memberikan arahan kepada masyarakat menuju perubahan,  dari  masyarakat  awal  yang belum  memahami  tentang  tentang  arti  dan fungsi  kebijakan  publik    sampai  dengan tahap masyarakat menuju tahap yang dicita- citakan  yaitu  masyarakat  tertib  aturan  dan berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah (Mahardhani, 2018: 3). Kebijakan publik pada pelaksanaannya tidak bisa  dilepaskan  dengan  materi  ilmu  politik, karena keduanya saling bertalian baik secara teoritis maupun praktis. Saat ini dalam dunia pendidikan sudah menjadi  keharusan semua pembelajar  untuk  mendapatkan  materi politik  serta  demokrasi  (Sunarto,  2019: 149),  tentunya  keberadaan  materi  tersebut sangat  bersanding  erat  dengan  kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Setidaknya  ada  tiga  pertimbangan tentang  pentingnya  mempelajari  kebijakan publik  (Dye,1995;  Anderson,  1984;  Price, 1965; Agustino, 2008). Pertama, pertimbangan  ilmiah  ( scientific  means ) adalah  bahwa  kebijakan  publik  dipelajari
dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang  lebih  mendalam.  Mulai  dari  asalnya, prosesnya,  perkembangannya,  serta  akibat- akibat  yang  ditimbulkan  bagi  masyarakat. Dimana  pada  gilirannya  hal  ini  dapat  akan meningkatkan pemahaman mengenai  sistem politik  dan  masyarakat  pada  umumnya. Kedua, pertimbangan professional ( professional  reasons )  yaitu  kebijakan publik  akan  diterapkan  untuk  memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam bahasa sederhana studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk menetapkan pengetahuan ilmiah  dalam  rangka  memecahkan  atau menyelesaikan  masalah  sehari-hari.  Ketiga, pertimbangan alasan politis ( political reasons )  adalah  kebijakan  publik  dipelajari agar  setiap  perundangan  dan  regulasi  yang dihasilkan dapat  tepat  guna untuk  mencapai tujuan  yang  sesuai  target.  Pertimbangan  ini akan membawa pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah telah menggunakan  kebijakan  yang  cocok  untuk mencapai tujuan yang benar.
Adanya  pertimbangan  professional ( professional  reasons )  maka  hal  tersebut digunakan sebagai dasar utama diperlukannya  belajar  kebijakan  publik. Dalam  pelaksanaannya  kebijakan  publik akan diterapkan sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial. Masalah sosial menurut Mullaly (Gilligan, 2007) adalah all social work activity is concerned with social problems.  However,  although  poverty, mental illness, and deprivation may constitute  objective    phenomena,  the analyses,  interpretations,  and  explanations of these  phenomena are subjective.
Dengan  banyaknya  masalah  sosial  di masyarakat  maka diperlukan adanya sebuah wadah  yang  mempelajari  tentang  keilmuan kebijakan  publik,  salah  satunya  pada instutisi pendidikan seperti perguruan tinggi. Keberadaan  mata  kuliah  kebijakan  publik sangat  diperlukan  oleh  mahasiswa  untuk mengatasi  masalah  sosial  yang  multi dimensi,  dalam  mata  kuliah  kebijakan publik  banyak  pembahasan  yang  sangat empiris  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat yang ada saat ini.
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Mempelajari  kebijakan  publik  adalah sebuah  ilmu  yang  sangat  multidimensi, tentunya  dalam  proses  pembelajaran  yang dimaksud  akan  memerlukan  sebuah  tempat yang  sesuai  untuk    mewadahi  pembahasan tentang kebijakan publik, baik dalam bentuk diskusi, role  play model,  atau  pembahasan studi literatur yang ada.  Merujuk dari alasan pentingnya  kebijakan  publik,  setidaknya ketiga  alasan  yang  telah  disampaikan sebelumnya  akan  membawa  alur  pemikiran tentang  pentingnya  kebijakan  publik  dalam segala aspek kehidupan.
Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah
Ponorogo  merupakan  sebuah  kelompok yang  nantinya  akan  kembali  ke  lingkungan masyarakat,  baik  berafiliasi  pada  institusi pemerintahan,  lembaga  pendidikan,  atau pada  komunitas  tertentu,  yang  kesemuanya selalu  berhadapan  dengan  kebijakan  publik oleh  karenanya  sangat  penting  untuk mempelajari kebijakan publik ini. Pemilihan Prodi  PPKn  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo sebagai lokasi penelitian didasarkan  pada  reputasi  program  studi PPKn  yang  telah  terakreditasi  A  (Unggul) selain  itu  dari  data  tracer  study  yang  telah dibagikan  oleh  Prodi  PPKn  pada  tiap tahunnya menunjukkan mahasiswa memiliki profesi  yang  beragam  diantaranya  adalah pada  instansi  peemrintahan,  lembaga  non pemerintahan, serta pada lembaga swasta.
Penelitian tentang persepsi ini digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan tentang  bagaimana  persepsi  mahasiswa dengan  keberadaan  mata  kuliah  Kebijakan Publik, selain itu juga mengetahui faktor apa yang  menjadikan  mahasiswa  mahasiswa perlu mempelajari kebijakan publik. Definisi persepsi dalam penelitian ini adalah menurut  Sarwono  (Listyana,  2005:  121) yang menjelaskan bahwa persepsi berlangsung  pada  saat  seseorang  menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ  bantunya  yang  kemdudian masuk  ke  dalam  otak.  Persepsi  merupakan proses  pencarian  informasi  untuk  dipahami yang menggunakan alat pengindraan.

## METODE

## Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis  data  melalui  penyebaran  kuesioner dan kajian kepustakaan. Skor dari perolehan penyebaran  kuesioner  selanjutnya  dianalisis menggunakan  statistik  diskriptif  dengan bentuk pengkategorian dan presentase.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada program  studi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah  Ponorogo  pada  tahun akademik tahun akademik 2019/2020.

## Target/Subjek Penelitian
Responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebanyak  50  mahasiswa  yang telah  mengambil  mata  kuliah  kebijakan publik pada tahun akademik 2019/2020.

## Prosedur
Prosedur penelitian ini diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner dan kajian kepustakaan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan analisis  skor  dari  perolehan  penyebaran kuesioner.

## Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Instrumen  penelitian  disusun  dengan tahapan seperti yang disampaikan oleh Hadi (1991:  7)  yaitu  mendefinisikan  konstrak, menyidik  faktor,  indikator,  dan  dilanjutkan dengan  menyusun  butir-butir  pertanyaan. Selain  itu  juga  memperhatikan  instrument lainnya  untuk  pemahaman  terhadap  materi dengan mengukur nilai ketuntasan mahasiswa..

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dalam penelitian  ini  yakni  menggunakan  statistik diskriptif dengan bentuk pengkategorian dan presentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembelajaran dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik
Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah program  pendidikan/  pembelajaran  yang secara  programatik  prosedural  berupaya memanusiakan
( humanizing ), membudayakan ( civilizing ), serta memberdayakan  ( empowering )  manusia  / anak didik untuk diri dan kehidupannya agar menjadi warga negara yang baik, sebagaimana  tuntutan  /  keharusan  /  yuridis konstitusional bangsa / negara yang bersangkutan  (Djahiri,  2006;  Sukadi,  2006; dan Nurdin, 2016).
Mata kuliah Kebijakan Publik merupakan mata kuliah wajib program studi pada  program  studi  sarjana  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang mempunyai  bobot  sebesar  3  SKS.  Materi dalam  mata  kuliah  kebijakan  publik  telah disesuaikan  dengan  kebutuhan  mahasiswa nantinya ketika mereka lulus, baik pada saat mahasiswa  bekerja  sebagai  guru  di  SMP atau  SMA,  serta  mereka  bekerja  di  instansi pemerintahan dan komunitas.
Materi  dalam  mata  kuliah  kebijakan publik  adalah:  (1)  Dasar  kebijakan  publik, (2)  Eksistensi  kebijakan  publik,  (3)  Model, aktor  dan  instrument  kebijakan,  (4)  Proses dalam  kebijakan,  (5)  Masalah  sosial dibidang pendidikan, (6) Kebijakan dibidang  pendidikan,  (7)  Analisis  kebijakan pendidikan, dan (8) Rekomendasi kebijakan dalam pendidikan. Kedelapan materi tersebut  tentunya  akan  diselesaikan  dalam satu semester.
Selain  itu  dalam  mata  kuliah  kebijakan publik  disesuaikan  dengan  program  studi yang  menaungi  yaitu  keguruan,  oleh karenanya materi tentang kebijakan pendidikan  lebih  ditonjolkan.    Secara umum, kebijakan publik di bidang pendidikan  tinggi  terdiri  atas  pendidikan dalam  bidang  akademik  dan  pendidikan fungsional.  V.G.  Carter  (1959)  mengatakan bahwa educational  policy is  a  measurement that  base  on  value  system  and  some evaluations toward situations factors (Carter, 1959:23). Maksudnya adalah bahwa kebijakan  pendidikan  itu  sebagai  suatu pertimbangan  yang  didasarkan  atas  sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor- faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan  tersebut  dijadikan  sebagai dasar untuk mengoperasionalkan pendidikan yang bersifat lembaga (Nurdin, 2016)
Metode  yang  diterapkan  dalam  mata kuliah kebijakan publik sangat beragam, hal ini  dikarenakan  mata  kuliah  kebijakan publik  ini  adalah  mata  kuliah  praktis, mahasiswa  dihadapkan  dengan  berbagai kasus  yang sedang berkembang saat  ini dan selanjutnya diadakan analisis secara sistemik  dengan menggunakan teori  tentang kebijakan  publik  yang  sudah  disampaikan. Dalam tabel 1 berikut  adalah metode dalam pembelajaran  mata  kuliah  kebijakan  publik disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Tabel 1. Metode Pembelajaran Mata Kuliah Kebijakan Publik No Materi Jumlah Pertemuan Metode Pembelajaran Teknik Penilaian Pembelajaran 1 Dasar kebijakan publik 1 Ceramah Diskusi non Formal Menggunakan tes: Tes Lisan Tes Tulis
2 Eksistensi kebijakan
publik 2 3 Model, aktor dan instrument kebijakan 2 4 Proses dalam kebijakan 2 5 Masalah  sosial  dibidang pendidikan 2 Lecture Discussion Menggunakan non tes:
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
6 Kebijakan dibidang pendidikan 2 Diskusi non Formal Wawancara Studi kasus Checklist 7 Analisis kebijakan pendidikan
2 Diskusi formal 8 Rekomendasi kebijakan dalam pendidikan 2 Diskusi formal Role Play
Sumber: Diolah peneliti, 2019
Dalam  pelaksanaanya,  metode  yang digunakan  dalam  mata  kuliah  kebijakan publik  terbagi  menjadi  dua  kelompok, yang  pertama  adalah  metode  ceramah dan  yang  kedua  adalah  diskusi.  Metode ceramah  akan  digunakan  pada  saat mahasiswa diberikan materi yang berkaitan  dengan  teori  dan  konsep tentang  kebijakan  publik,  dalam  materi ini  adanya  contoh-contoh  kasus  hanya digunakan sebagai
analogi
dan mempermudah  pemahaman  mahasiswa. Pada  bagian  ini  teknik  penilaian  yang digunakan adalah menggunakan tes.
Metode  kedua  yang  digunakan adalah menggunakan diskusi, pada pelaksanannya diskusi ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu lecture discussion yaitu  dosen  memberikan  masalah  terkait dengan  masalah  sosial  dalam  bidang pendidikan  dan  selanjutnya  mahasiswa memecakan permasalahan tersebut berdasarkan  pada  arahan  yang  diberikan oleh  dosen.  Diskusi  formal  yaitu  diskusi yang dilakukan secara terstruktur dengan format  yang  telah  ditetapkan  dengan adanya  ketua  sebagai  pengatur  jalannya diskusi. Diskusi non formal yaitu diskusi yan dilaksanakan secara mengalir berdasarkan  materi  yang  diberikan  oleh dosen,  dalam  pelaksanaannya  tidak diperlukan  adanya  moderator  dan  dalam bentuk  ini  berbagi  informasi  atau pertanyaan  sangat  diperlukan  dalam rangka memecahkan sebuah masalah.
Dalam  bagian  terakhir  diperlukan adanya demonstrasi, dalam hal ini materi ini  sebagai  penutup  dalam  mata  kuliah kebijakan  publik,  pemberian  tugas  yang ada  pada  bagian  ini  berupa  wawancara, studi  kasus,  dan checklist selanjutnya disusun  sepertihalnya  sebuah  portofolio
kebijakan sehingga mempunyai alur yang runtut dan mudah dipahami. Demonstrasi di  sini  mahasiswa  akan  memerankan sebagai  seorang  pengambil  kebijakan, adanya  peran  ini  menjadikan  mahasiswa sepertihalnya ikut merasakan dan mendapat feel dalam  menyampaikan rekomendasi kebijakan yang telah dibuat, apakah  selanjutnya  rekomendasi  tersebut benar-benar bermanfaat untuk masyarakat atau tidak.
Persepsi Mahasiswa dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik. Persepsi merupakan
proses perolehan,  penafsiran,  pemilihan,  dan pengaturan  informasi  indrawi.  Persepsi merupakan  proses  pencarian  informasi untuk  dipahami  yang  menggunakan  alat pengindraan. Achmad (2017: 5) menjelaskan  tentang  persepsi  adalah suatu  pengamatan  individu  atau  proses pemberian  informasi  yang  diterima melalui indra invidu tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya yang diperoleh dengan  mengumpulkan  informasi  dan membuat  kesimpulan  informasi  serta penafsiran  suatu  informasi  sehingga seseorang  dapat  memberikan  tanggapan mengenai  baik  buruknya  informasi  yang didapat.
Berdasarkan  definisi  di  atas  secara umum  persepsi  dalam  didefinisikan sebagai proses pemberian makna, interpretasi  dan  stimuli  dan  sensasi  yang diterima  oleh  individu,  dan  sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut (Arifin, dkk. 2017: 91). Proses  pembentukan  persepsi  menurut Walgito  (1981)  terjadi  dalam  empat tahap, yaitu:  Tahap pertama, atau disebut dengan  proses  kealaman  atau  proses
fisik,  yaitu  proses  ditangkapnya  suatu stimulis  oleh  alat  indera  manusia.  Tahap kedua,  atau  proses  fisiologis,  yaitu merupakan proses diteruskannya stimulis yang  diterima  oleh  alat  indera  melalui saraf-saraf  sensoris.  Tahap  ketiga,  atau proses  psikologik,  yaitu  merupakan proses  timbulnya  kesadaran  individu tentang  stimulus  yang  diterima  oleh  alat indera.  Tahap  keempat,  merupakan  hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.
Dalam  pelaksanaannya  persepsi yang  timbul  tentang  keberadaan  mata
kuliah kebijakan publik dianalisis melalui indikator  yang  disampaikan  oleh  Hamka (2002: 101).
1. Menyerap. Proses penyerapan stimulus  berupa  materi-materi  yang ada  di  mata  kuliah  kebijakan  publik telah  diorganisir  oleh  mahasiswa sehingga mereka dapat menyampaikan pengalaman-pengalaman  yang  telah dilakukan.  Meskipun  tidak  semua mahasiswa  memahami  dengan  baik tentang materi yang telah disampaikan selama  perkuliahan  berlangsung.  Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.

## Tabel 2. Tingkat Penyerapan Materi dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik
No Indikator Semester 3 Semester 5 Semester 7 1 Mahasiswa  mampu menganalisis 80% 65% 75% 2 Mahasiswa  mampu mengklasifikasi 80% 70% 75% 3 Mahasiswa  mampu mengorganisir 80% 75% 70%

## Sumber: Diolah peneliti dari kuesioner, 2019
Tingkat  penyerapan  materi  yang  telah diberikan  dari  tabel  di  atas  dapat dilihat jika  semester  3  mempunyai  tingkat prosentase yang
lebih besar dibandungkan dengan semester lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semester  3  mempunyai  persepsi  yang baik dalam menyerap materi kebijakan publik yang telah disampaikan. Meskipun  demikian  tingkat  persepsi mahasiswa dalam indikator ini termasuk baik.
2. Mengerti  atau  memahami.  Proses mengerti  dan  memahami  ini  adalah
hasil  dari  proses  klarifikasi  dan organisir  materi  yang  telah  didapat. Hasil  analisis  berupa  pengertian  dan pemahaman  yang  ditunjukkan  oleh nilai  tes.  Dalam  pelaksanaannya  hasil akumulasi  nilai  tes dalam  mata kuliah kebijakan  publik  dilihat  dari  rata-rata nilai  kuis,  tugas  terstruktur,  ujian tengah  semester,  dan  akhir  semester, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3. Tingkat Pemahaman Materi dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik
No Indikator Semester 3 Semester 5 Semester 7 1 Nilai Kuis 85 75 80 2 Nilai Tugas 87 79 80 3 Nilai  Ujian  Tengah Semester 85 75 79 4 Nilai  Ujian  Akhir Semester 87 78 80
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Dari  tabel  3  dapat  diketahui  jika tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah
kebijakan  publik  adalah  semester  3 mempunyai rata-rata tingkat
pemahaman  yang  tinggi,  dilanjutkan dari  semester  7  dan  semester  5.  Nilai yang  didapat  tersebut  telah  mampu menunjukkan  pemahaman  mahasiswa terhadap  materi  dalam  mata  kuliah kebijakan publik serta mampu melihat persepsi mahasiswa yaitu pada ketegori baik.

## KESIMPULAN
Dari  data  yang  telah  disampaikan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi mahasiswa  terhadap  mata  kuliah  kebijakan publik  tersebut  adalah  baik  meskipun dengan nilai yang beragam dan paling tinggi adalah tingkat persepsi pada semester 3, hal ini dilihat dari indikator  yang ada serta dari nilai yang didapat mahasiswa melalui model penilaian  pembelajaran  tes.  Banyak  faktor yang menjadikan mahasiswa antusias terhadap  keberadaan  mata  kuliah  kebijakan publik  dalam  program  studi  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diantaranya  adalah  tuntutan  pekerjaan  yang akan  dilakukan  oleh  mahasiswa  ketika  dia lulus, selain menjadi seorang pendidik mata pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di SMP/SMA/sederajat  mereka  juga  dapat bekerja pada lembaga yang lain seperti pada lembaga  pemerintahan  dan  non  pemerintah serta    pada  bagian-bagian  yang  strategis seperti  perencana  program  dan  analis kebijakan.  Mata  kuliah  ini  juga  dirancang secara  berjenjang  dengan  mata  kuliah lanjutan  yaitu  advokasi  kebijakan  publik
yang  lebih  pada  tataran  praktis  dan  diambil tingkat di atasnya

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Irfan  Zinat  dan  Aria  Kusuma Yuda. Persepsi  Mahasiswa  PJKR Pada  Mata  Kuliah  Pembelajaran Permainan  Bola  Voli  di  Universitas Singaperbangsa  Karawang. Jurnal Pedagogik Olahraga Volume 3 Nomor
2 Juli-Desember 2017 Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Anderson,  James  E.  1984. Public  Policy Making .  New  York:  Holt,  Rinehart and Winston
Arifin, HS. Ikhsan Fuady, Engkus Kuswono. 2017. Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi  Persepsi  Mahasiswa Untirta  Terhadap  Keberadaan  Perda Syariah  di  Kota  Serang.  Jurnal Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik .  Volume  21  Nomor  1  Tahun 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.21.1. 936
Carter, V.G. 1959. Dictionary of Education. New  Jersey:  Prectice  Hall,  second edition Djahiri, A.K. 2006. Esensi Pendidikan Nilai Moral  dan  PKn  di  Era  Globalisasi. dalam  D.  Budimansyah  &  S.  Syam [eds].  Pendidikan  Nilai  Moral  dalam
Dimensi Pendidikan
Kewarganegaraan.
Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI
Dye,  Thomas  R.  1995. Understanding Public  Policy. New  Jersey:  Prentice Hall .
Gilligan,  Philip  A.  2007. Well-motivated Reformists  or  Nascent  Radicals:  How do  Applicants  to  the  Degree  in  Social Work  See  Social  Problems,  their Origins and Solutions?. British Journal of Social Work, Vol. 37 No 4
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 2 Oktober 2020, hal 68-75 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Hadi,  Sutrisno.  1991. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi VI . Jakarta: Rineka Cipta
Hamka. 2002. Psikologi Pendidikan .
Jakarta: Rineka Cipta
Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono. 2015.
Persepsi dan Sikap Masyarakat
Terhadap Penanggalan Jawa Penentu Waktu  Pernikahan  (Studi  Kasus  Desa Jonggrang
Kecamatan Barat Kabupaten  Magetan  Tahun  2013). Jurnal  Agastya  Volume  5  Nomor  1 Januari 2015. DOI: http://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898 Mahardhani, Ardhana Januar. 2018. Advokasi Kebijakan Publik. Ponorogo: Calina Media.
Mullaly,  R.  1993. Structural  Social  Work: Ideologu, Theory, and Practice. Toronto: McClelland and Stewart Inc. Nurdin,  Encep  Syarief.  2016. Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi SOSIOHUMANIKA:  Jurnal
Pendidikan Sains Sosial dan
Kemanusiaan, Vol. 9(1) Mei 2016..
Rusdiana. 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi  ke  Implementasi. Bandung: Pustaka Setia Sukadi, I.W. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi Berbasis
Kompetensi  untuk  Sekolah  Dasar dalam  Rangka  Nation  and  Character Building  dan  Implikasinya  terhadap Pembelajaran. dalam D. Budimansyah &  S.  Syam  [eds].  Pendidikan  Nilai Moral  dalam  Dimensi  Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung:
Laboratorium PKn FPIPS UPI.
Sunarto.  Sulton.  dan  Ardhana  Januar
Mahardhani.  2019. Pengembangan
Bahan Ajar Materi Pendidikan Politik bagi  Guru  PPKn  MTs  di  Kabupaten Ponorogo.
Jurnal Pengabdian
Masyarakat:  Darma  Bakti  Teuku Umar  Volume  1  Nomor  1  Juli-
Desember 2019
Walgito,  Bimo.  1981. Pengantar  Psikologi Umum . Yogyakarta: Penerbit Andi.