## IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2015)
Lisma 1 , Lita Tyesta A.L.W 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro litatyestalita@gmail.com

## ABSTRAK
Pemilihan  Kepala  Daerah  sebagai  salah  satu  praktek  demokrasi  Indonesia  yang  dijalankan  di Daereh  merupakan  amanat  konstitusi  yang  tertuang  dalam  pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dasar hukum itulah yang menjadi acuan pilkada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung namun pada kenyataan mekanisme pilkada yang dilakukan dengan langsung dan tidak langsung menyisahkan masalah, sehingga pemerintah memutuskan mereformasi sistem pilkada menjadi pilkada serentak yang rencana dilakukan dengan 7 tahap yakni 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2015 dan salah satu daerah yang melaksanakan  ialah  Sulawesi  selatan  dengan  11  kabupaten  namun  partisipasi  masyarakatnya  belum maksimal. maka dari itu penulis merumuskan persoalan sebagai berikut yaitu : (1) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Mengapa partisipasi masyarakat pada pilkada  serentak  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan belum  maksimal  ?.  (3)  Bagaimana  upaya  meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di masa depan di Provinsi Sulawesi Selata dalam rangka peningkatan  kualitas  Demokrasi  Konstitusional  di  Indonesia  ?.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan sumbangsi  peningkatan  partisipasi  masyarakat  pada  pilkada  serentak  yang  akan  datang.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Penelitian  hukum  non  doktrinal  ini bersifat kualitatif karena lebih ditekankan pada pengamatan sosial di masyarakat dan kedalaman kualitas (data).  Penelitian  kualitatif  ini  diupayakan  untuk  memahami  fenomena-fenomen  di  lapangan  kemudian ditafsrkan dan dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa (1) partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 cukup bervariasi dan tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan mengalami penurunan (2) faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum maksimal karena faktor sosial, politik, administrasi,pendidikan, budaya dan pekerjaan  serta  sosialisasi  yang  masih  sangat  kurang  (3)  upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan konteks dan melibatkan stakeholder yang ada serta meningkatkan sosialisasi.
Kata Kunci: Demokrasi; Partisipasi Masyarakat; Pilkada Serentak; Sulawesi Selatan
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. Pendahuluan
Masalah  Demokrasi  merupakan  suatu  pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil- wakilnya  dengan  bebas  dan  melalui  mereka  ini pemerintahnya.  Disamping  itu,  dalam  Negara dengan  penduduk  jutaan,  para  warga  negara mengambil bagian juga dalam pemer intahan melalui  persetujuan  dan  kritik  yang  dapat diutarakan dengan bebas dalam media massa.
Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di  daerah  adalah  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung.  Pilkada  merupakan sarana  manifestasi  kedaulatan  dan  pengukuhan bahwa  pemilih  adalah  masyarakat  di  daerah. Pertama,  memilih  kepala  daerah  sesuai  dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia  diharapkan  dapat  memahami  dan  mewujudkan kehendak  masyrakat  di  daerah.  Kedua,  melalui pilkada  diharapkan  pilihan  masyarakat  di  daerah didasarkan  pada  misi,  visi,  program  serta  kualitas dan  integrasi  calon  kepala  daerah  yang  sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga pilkada merupakan sarana  pertanggungjawaban  sekaligus  sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap
seorang  kepala  daerah  dan  kekuatan  politik  yang menopang. 3
Dinamika  perkembangan  dan  peningkatan kualitas Demokrasi di Idnonesia dapat kita pahami dengan melakukan analisis terhada teorip Linz dan Stepan  dalam  buku  problem  of  democratic transition  and  consolidation  menyebut  lima persyaratan agar konsolidasi demokrasi demokrasi berhasil.  Pertama,  adanya  masyarakat  sipil  yang otonom dan jaminan hukum kebebasan berserikat dan  menyatakan  pendapat:  kedua,  adanya masyrakat  politik  yang  diberi  kesempatan  untuk bersaing  secara  sehat  untuk  mengontrol  dan mnjalankan  kekuasaan:  ketiga,  dianutnya  ideologi supremasi hukum; keempat adanya birokrasi yang legal-rasional  dan  kelima  terciptanya  masyarakat ekonomi  yang  menjadi  perantara  antara  negara dan masrakat. 4
Pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara langsung maupun  tidak  langsung  dengan  dipilih oleh DPRD harus tunduk pada ketentuan konstitusi sebagai upaya mewujudkan demokrasi konstitusional dalam memilih pemimpin pada level daerah  seperti  gubernur,  bupati  dan  wali  kota. Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa gubernur,  bupati,  dan  wali  kota  dipih  secara demokratis. Makna dari Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
3 Janedjri  M  Gaffar,    Politik  Hukum  Pemilu,  (Jakarta: Konpress, 2012), hlm  85
4 Janedjri M Gaffar, Loc. Cit, hlm.  86
1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti  bahwa  pemilihan  itu  harus  dilakukan  dengan cara  yang  demokratis,  yang  menjamin  prinsip kedaulatan  rakyat,  seperti  dipilih  secara  langsung atau  cara  lain  sesuai  dengan  keistemewaan  atau kekhususan  daerah  yang  diatur  dengan  undang- undang  seperti  penunjukan  kepala  daerah  pada daerah-daerah  istimewa  yakni  Daerah  Istimewa Yogyakarta yang melakukan mekanisme penunjukan  kepala  daerah  namun  tetap  dianggap demokratis  oleh  masyarakat  setempat,  begitupun dengan Aceh dan Papua. Frase kata “dipilih secara demokratis”  diartikan  dapat  dipilih  oleh  anggota DPRD dan dapat pula dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada  secara  demokratis  sebagaimana  yang termaktub  dalam  konstitusi  tersebut  didasarkan secara  fleksibel  dengan  menyesuaikan  kondisi daerah tertentu apakah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui DPRD.
Pelaksanaan  pilkada  secara  langsung tersebut  dianggap  tidak  efektif  karena  sejumlah faktor  seperti  ketidak  efektifan  anggaran, regulasi,waktu persiapan, dan money politik. Upaya lain  yang  dilaksanakan  pada  pemilukada sebelumnya  adalah  menggati  model  pemilihan kepala  daerah  secara  tidak  langsung  yang  dipilh oleh  DPRD,  akan  tetapi  pemilihan  kepala  daerah oleh  DPRD  juga  menuai  persoalan,pasalnya  tidak merepresentasikan  makna  pemilihan  secara
demokratis,  artinya  kedaulatan tertinggi  berada ditangan  rakayat  sehingga  pemilihan  harus dilaksanakan  secara  langsung.  Implikasi  dari persoalan pilkada langsung yang telah berlangsung secara  tidak  efektif  terutama  untuk  menghemat anggaran  maka  disusunlah  pelaksanaan  pilkada serentak yang merupakan salah satu inovasi yang diusulkan sebagai penguatan demokrasi lokal dan dilaksanakan  berdasarkan  pada  kondisi  sosial, politik,  budaya  dan  geografis  daerah  setempat. Pelaksanaan  pilkada  serentak  yang  telah  digagas oleh  DPR  melalui  pembentukan  Rancangan Undang-Undang  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah secara Serentak yang pelaksanaanya berlangsung pada tiga tahap yakni 2015, 2017 dan 2019.
Pilkada  serentak  telah  dilaksanakan  tahap pertama pada tahun 2015 akhir, keberhasilan dan kualitas  pelaksanaan  pilkada  ditentukan  oleh persiapan  tahapan  pilkada  serentak  dilaksanakan secara  konsisten  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Beberapa  persoalan  yang menganggu  dan  merisaukan  pelaksanaan  pilkada serentak tahap pertama ialah rendahnya partisipasi publik (partisipasi pemilih).
Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  ibu  kota Makassar  telah  melaksanakan  pilkada  serentak tahap  peratama  pada  desember  2015,  beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahap  pertama  diikuti  10  daerah  yakni  Gowa,
Toraja,  Lutim,Lutra,  Selayar,  Bulukumba,  Maros, Pangkep, Barru dan Soppeng.
Namun  pada  pelaksanaan  pilkada  serentak tahap  pertama  akhir  tahun  2015  masih  belum berhasil secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dalam  tidak  tercapainya  batas  nominal  partisipasi publik  seperti  yang  ditetapkan  oleh  KPU  pusat yakni  75  %  partisipasi  dalam  pilkada  yang dilaksankan di Provinsi sulawesi selatan. Partisipasi publik dalam pilkada serentak di Provinsi Sulawesi selatan  hanya  sekitar  2,5  persen  dalam  setahun dan  hanya  gowa  naik 10  persen  serta  kabupaten selayar  dengan  capaian  83    persen  dari  jumlah DPT  90.668  orang  .  11  kabupaten  di  sulsel melaksanakan  pilkada  dan  partisipasi  publik (pemilih)  tidak  lebih  dari  2,5  persen.  Informasi  di Kabupaten  Bulukumba  ada  81  ribu  c6  atau undangan  tidak  tersebar  dan  dua  daerah  Luwu Utara  dan  Soppen  partisipasi  menurun  pada pilkada  serentak  tahan  pertama  2015.    Pilkada  di Kabupaten  Tana  Toraja,  40  ribu  dari  167.765 pemilih  yang  terdaftar  dalam  daftar  pemilih  tetap (DPT) di Kabupaten Toraja Utara tidak mencoblos saat  pemilihan  bupati.  Dugaan  partisipasi  publik pada  pilkada  serentak  menurun  karena  banyak perantau  yang  tidak  pulang  ke  kampung halamanya.
Sejumlah  kendala  yang  dihadapai  pada pelaksanaan  pilkada  serentak  2015  di  Sulawesi Selatan  berupa  persoalan  teknis,  waktu  yang
sangat singkat untuk melakukan kampanye hanya 3  bulan,  persoalan  regulasi  oleh  PKPU  yang  bisa memberikan  suvenir  seharga  25  ribu  perorang merupakan  suatu  permainan  money,  belum  lagi masalah  distribusi  logistik  kampanye  yang  sangat terbatas,  netralitas  PNS  dalam  pemilihan  yang berakibat pada keberlangsungan para PNS dalam pekerjaanya. Berbagai persoalan di atas sekiranya menjadi evaluasi dalam pelaksanaan pilkada pada tahap ke dua masa yang datang.
Namun  dari  pelaksanaan  pilkada tahap pertama  di  Sulsel  mengalami  penurunan.  Banyak pertanyaan dibenak yang harus dipecahkan terkait rendahnya  partisipasi  masyarakt  dalam  pilkada padahal  dalam  konteks  negara  Indonesia  yang menganut  paham  Demokrasi  Konstitusional  dapat dinilai berjalan dan meningkat apabila masyarakat dapat  berpartisipasi  dalam  ruang  publik  sperti kebebasan  menyatakan  pendapat  dan  ikut  serta dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Beranjak  dari polemik  pelaksanaan  pilkada  di  Sulsel  yang mengalami penurunan partisipasi oleh masyarakat maka  penulis  merumuskan  masalah  sebagai berikut: Pertama: Bagaimana partisipasi masyarakat  pada  pilkada  serentak  di  Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ?. Kedua: Mengapa partisipasi  masyarakat  pada  pilkada  serentak  di Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum  maksimall ?.Ketiga: Bagaimana  upaya  meningkatkan partisipasi  masyarakat  pada  pilkada  serentak
dimasa depan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan kualitas Demokrasi Konstitusional di Indonesia ?

## B. Kerangka Teori
Teori  hukum  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini adalah teori demokrasi konstitusional sebagai  hasil  dari  reformasi  bahwa  pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan atas hukum  tidak  hanya  kekuasaan.  Penulis  juga menggunakan  teori  sistem  hukum  yang  mana setiap  elemen-elemen  sistem  hukum  yakni substansi, struktur dan kultur hukum saling bekerja sehingga  dapat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pemilu.  Selain  itu,  teori bekerjanya  hukum  dapat  kita  gunakan  untuk menganalisis  bagaimana  bekerjanya  regulasi- regulasi  dalam  masyarakat  apa  saja  yang mempengaruhi  dan  menghambat  peningkatan partisipasi masyarakat dala pilkada ketika regulasi tersebut diterapkan dalam masyarakat.
Menurut  pendapat  Gaventa  dan  Valderna dalam  bukunya  Dr.  Siti  Irene  Astuti  Dwiningrum menegaskan bahwa partisipasi publik (masyarakat) telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian  dengan  berbagai  bentuk  keikutsertaan warga  dalam  pembuatan  kebijaksanaan  dan pengambilkan  keputusan  di  berbagai  gelanggan kunci  yang  mempengaruhi  kehidupan  warga
masyarakat. 5 Partisipasi  publik  (masyarakat) menjadi  salah  satu  indikator  dalam  penerapan demokratisasi di Indonesia, partisipasi publik pada pilkada  serentak  sebagai  salah  satu  ciri  negara demokrasi  menjadi  hal  yang  sangat  urgen  untuk dipenuhi  karena  tingkat  partisipasi  publik  menjadi devenden  variabel  dalam  meningkatkan  kualitas demokrasi  di  Indonesia  khususnya  demokrasi konstitusional.  Tingkat  partisipasi  publik  pada pemilihan  umum  maupun  pilkada  serentak dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  diantaranya 6 : partisipasi politik, keragaman pemilih, penyelenggara  pemilu,  Kepuasan  publik  pada pemerintah dan sistem pemilu dan figur calon.

## C. Metode penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis bermaksud melakukan penjelasan  atas  permasalah  yang  diteliti  dalam hubunganya  dengan  aspek-aspek  hukum  serta mencoba  menjelajahi  realitas  empiris  dalam masyarakat.  Hukum  tidak  hanya  dilihat  sebagai suatu  entitas  normatif  yang  mandiri  atau  teoritik, melainkan  juga  dilihat  sebagai  bagian  riil  dari sistem sosial berkaitan denga variabel sosial yang lain.
5 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2015), hlm. 54 6 Soewoto  Mulyosudarsono,  Pembaharuan  Ketatanegaraan melalui  Perubahan  Konstitusi,  (Malang:  Asosiasi  Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, 2004), hlm.  354-355
Penelitian  ini  bersifat  deskriftif  analitis. Deskriptif  yaitu.  Penelitian    menggunakan  survei lapangan. 7 Sedangkan  analitis  dilakukan  dengan adanya suatu analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di muka dengan menggunakan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  2  jenis  data yakni  data  primer  dan  data  sekunder. Pertama: Data primer ialah hasil wawancara dan data yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan pada  beberapa  pihak  yakni:  1)  Pihak  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  2) Masyarakat Kabupaten Gowa, Maros, Bulukumba, Toraja  Utara  dan  Luwu  Timur  Povinsi  Sulawesi Selatan. Kedua: data  sekunder  adalah  data  yang sudah  dalam  bentuk  jadi,  seperti  data  dalam dokumen dan publikasi. 8 Data sekunder meliputi: 1) bahan hukum primer berupa: (UUD RI Tahun 1945, UU  No  8  Tahun  2015  tentang  perubahan penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  dan  Walikota,  UU  No  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
7 Altherton  &  Klemmack  (Irawan  Soehartono),  Metode Penelitian  Sosial – Suatu  Tehnik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan  Sosial  Lainnya,  (Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 1999), hlm. 63 8 Rianto  Adi,  Metode  penelitian  sosial  dan  hukum, (Jakarta:Granit, 2010), hlm.  57
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  Undang-Undang,  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Sosialisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pemutakhiran  Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota  dan  Wakil  Walikota.).  2)  Bahan  hukum sekunder berupa dasar-dasar teoritik yang relevan. 3) Bahan hukum tertier berupa bahan hukum dari kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan koran.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif ialah menguraikan data secara bermutu dalam kalimat teratur, runtun, logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif  sehingga memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman hasil analisis.

## D. Hasil penelitian dan pembahasan
1. Partisipasi  masyarakat  pada  pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2015
Pilkada  serentak  merupakan  reformasi sistem  pemilihan  kepala  daerah  karena menyisahkan  persoalan  berupa  tingginya  ongkos demokrasi  maka  hadirnya  pilkada  serentak
menghemat  anggaran  dan  dan  mengefisiensi waktu. Persoalan-persoala dalam pilkada serentak tersebut  tentu  akan  berimplikasi  pada  partisipasi masyrakat  dalam  pilkada,  jika  pada  pilkada sebelumnya  yakni  pilkada  langsung  yang dilaksanakan  setiap  5  tahun.  Disamping  itu pemilihan legislatif dan eksekutif yang juga menyita waktu  yang  banyak  akan  membuat  masyarakat merasa  jenuh  untuk  ikut  berpartisipasi  karena setiap  kali  harus  mendatangi  TPS  untuk mencoblos.  Persoalan  anggaran  juga  sangat berdampak  karena  negara  akan  mengeluarkan biaya  yang  bersar  untuk  menugaskan  perangkat- perangkat  daerah  dalam  mensosialisasikan  dan mendata  masyarakat  di  setiap  daerah.  Dengan reformasi sistem pilkada serentak diharapkan akan memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat karena  masyarakat  tidak  perlu  sering  ke  TPS  lagi dan meninggalkan aktivitasnya yang sangat penting atau jika berada diperantaun tidak perlu lagi bolak- balik ke daerah untuk mencoblos lagi.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Ketua  KPU Provinsi  Sulawesi  Selatan  bahwa  agenda  pilkada serentak  merupakan  keputusan  politik  oleh penguasa dalam menjalankan proses demokratisasi  di  Negara  Indonesia.  Pilkada serentak  yang  dicetuskan  pemerintah  disambut baik  oleh  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  implikasi positif  yang  dirasakan  oleh  penyelenggara  yaitu menekan  konflik-konflik  horizontal  dan  gesekan-
gesekan  dalam  masyarakat  seperti  yang  terjadi pada pilkada langsung sebelumnya, intinya pilkada serentak efisien dan efektif untuk dilaksanakan. 9
Partisipasi  masyarakat  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  dilatarbelakangi  oleh  alasan-alasan  yang berbeda,  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses demokrasi  di  daerah  tidak  bisa  dipungikiri  adanya kepentingan-kepentingan tertentu, tipe masyarakat juga  menentukan  sikapnya  terhadap  kegiatan pemerintahan. Ada yang apatis, kritis dan memeiliki kesadaran politik yang tinggi.
Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan  pilkada  serentak  tahap  awal  pada desember  tahun  2015  yang  dilaksanakan  oleh  11 kabupaten,  berikut  ini data  partisipasi  masyarakat (pemilih) pada pilkada serentak 2015, yakni:
No Kabupaten Pilkada 2010 Pilkada Serentak 2015 1 Kep. Selayar 82.28 81.22 2 Bulukumba 68.42 58.92 3 Gowa 74.71 67.75 4 Pangkajene dan Kep 78.28 72.21 5 Maros 75.20 61.51
9 Wawancara  bersama  DR.  Ikbal  Latief  SH.M.Hum  (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 19 Desember 2016
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6 Barru 77.88 77.53 7 Soppeng 76.21 77.75
8 Tana Toraja 78.87 71.82 9 Toraja Utara 74.78 72.06 10 Luwu Utara 78.27 76.43 11 Luwu Timur 71.30 69.32
Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Data  tersebut  menunjukan  sejumlah  daerah memiliki  keragaman  tingkat  partisipasi  yang bervariasi,  ada  yang  meningkat,  bahkan  rata-rata mengalami  penurunan.  Misalnya  bulukumba, tingkat  partisipasinya  menurun  sejak  2010  hingga 2015  begitupun  dengan  maros,  Gowa  dan  Luwu Timur  serta  Toraja  utara.  Pilkada  serentak  yang dilaksanakan  pada  tahun  2015  ini  merupakan inovasi  positif    pemerintah  untuk  melakukan efisiensi waktu dan anggaran dibandingkan dengan pilkada langsung ditahun-tahun sebelumnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat  pada  pilkada  serentak  belum maksimal di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015
Menurut  Bisma  Arianto  bahwa  alasan rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk  memiih diklasifikasikan  menjadi  2  hal  yakni  faktor  internal
dan faktor  eksternal,  faktor-faktor  tersebut  adalah sebagai berikut: 10
1. Faktor Internal
Faktor internal yakni:
a. Faktor  Teknis:  adanya  kendala  yang bersifat  teknis  yang  dialami  oleh  pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti saat hari pecoblosan  pemilih  sedang  sakit,  pemilih sedang  ada  kegiatan  yang  lain  serta berbagai  hal  lainya  yang  sifatnya menyangkut  pribadi  pemilih.  kondisi  itulah yang  secara  teknis  membuat  pemilih  tidak datang  ke  TPS  untuk  menggunakan  hak pilihnya.
b. Faktor  Pekerjaan:  Faktor  pekerjaan  juga merupakan  hal  yang  sangat  mendasar pengaruhnya pada partisipasi masyarakat di Sulawesi  Selatan,  beberapa  daerah  seperti Toraja  Utara,  Luwu  Timur,  Bulukumba,
Maros,  dan  Gowa  tidak  memilih  karena merantau di luar daerah untuk pekerjaan. Seperti di Toraja Utara menurut keterangan salah satu responden:
Tingkat golput yang terjadi di toraja utara  bukanji  karena  apa,  tapi  banyak memang  yang  merantau.  Apalagi  di  Toraja
10 Fadli  Ramadhanil,  Desain  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pemantauan  Pemilihan  Umum,  (Jakarta:  Perludem,2015), hlm. 40
kan lebih banyak pertanian sama ternak, dan itu  tidak  cukup  untuk kesejahteraanya makanya  banyak  yang  ke  luar  daerah  cari pekerjaan terus tidak balik waktu pemilihan.
begitupun dengan Luwu Timur:
partisipasi  pemilih  tahun  2015 menurun  sekitar  5 atau  penurunanya kurang  lebih  1.497.000  menjadi  1.200.000 karena  tingkat  apatis  masyarakat  setempat dan juga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai penjual sering ke luar daerah.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal meliputi 5 yakni:
a. Faktor  Administratif:  Faktor  berikut  yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah  permasalahan  kartu  identitas.  Masih ada  masyarakat  tidak  memiliki  KTP.  Jika masyarakat  tidak  memiliki  KTP  maka  tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena  secara  administratif  KTP  yang menjadi  rujukan  dalam  mendata  dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar  sebagai  pemilih  menimal  sudah tinggal 6 bulan di satu tempat.

## Seperti yang terjadi di Toraja Utara :
Ada bebrapa orang di daerahku tidak bisaki  mencoblos  karena  tidak  ada  surat panggilanya,  nabawami  kartu  keluarganya
sama  KTPnya  tetap  juga  tidak  dibolehkan mencoblos. 11
b. Faktor  Sosialisasi:  Persoalan  yang  paling krusial  dari  sosialisasi  yang  terjadi  di beberapa daerah ialah persoalan sosialisasi, menurut  Ketua KPU  Provinsi  Sulawesi Selatan :
Kendala  yang  terasa  pada  saat pilkada  serentak  ialah  kurangya  anggaran untuk  sosialisasi,  pengajuan  anggaran kepada  Pemerintah  Daerah  tidak  sesuai sehingga  KPU  sendiri  mengalami  kesulitan dalam memasifkan sosialisasi. 12
c. Faktor  Pendidikan: Faktor  pendidikan cukup  mempengaruhi  dengan  kuat  belum maksimalnya  partisipasi  masyarakat  karena tingkat pendidikan pemilih akan mempengaruhi  cara  pandang  terhadap keterlibatanya  dalam  pemilihan  kepala daerah.
d. Faktor  Figuritas:    Faktor  figuritas  ini  kuat mempengaruhi  partispasi  masyarakat  pada pilkada  serentak  bahkan  meskipun  pada pilkada  sebelumnya,  seperti  yang  terjadi  di Kabupaten  Gowa  yang  sebenarnya  masih merupakan  daerah  kerajaan  namun  ada calon kepala daerah yang mencalonkan diri beberapa  kali  namun  tetap  tidak  menang
11 Wawancara bersama Wiwin (Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Kota Rantepao) 2 Januari 2017
12 Wawancara  bersama  Dr.Iqbal  Latief,  SH.M.Hum  (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 9 Januari 2017
dalam setiap pilkada hal ini dikarenakan ada sosok  figuritas  yang  telah  dikenal  dalam masyarakat  Kabupaten  Gowa  sendiri  yang telah  berasal  dari  keturunan  mantan  kepala daerah  sebelumnya  dari  beberapa  periode yang  telah  dikenal  dengan  kuat  oleh masyarakat setempat.
e. Faktor  politik:  Faktor  politik  adalah  alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan  dengan  partai,  tak  punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu ataupun pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada  pilkada  serentak  di  Provinsi  Sulawesi Selatan
Ada beberapa rencana strategis sebagai upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam pilkada, yaitu:
a. Memetakan dan menguatkan partisipan: Kelompok  pemilih,  kelompok  sadar politik sebagai mitra strategis
b. Penyampaian informasi yang efektif c. Panwaslu sebagai fasilitator
d. Model  pelibatan  dan  partisipasi masyarakat
e. Pengawasan  semesta  dan  penyediaan teknologi  informasi  untuk  memudahkan pelaporan
f. Duta  pengawasan  dan  democracy heroes
g. Kerjasama  dengan  pemantau  dan pembentukan paralegal h. Internalisasi partisipasi dalam pengawasan pemilu.

## E. Simpulan dan Saran

## a. Simpulan
1) Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pilkada  Serentak 2015  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  cukup bervariasi  bahkan  pilkada  serentak  tahap pertama  ini  tidak  memberikan  pengaruh signifikan terhadap  peningkatan  partisipasi masyarakat  selain  itu    ada  6  daerah  yang menjadi  objek  penelitian  penulis  yakni  daerah yang  tingkat  partisipasi  masyarakat  rendah bahkan  menurun    ialah  Bulukumba,  Toraja Utara,  d  Maros  Gowa  dan  Luwu  Timur. Penurunan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak  ini  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor namun  yang  dapat  kita  analisa  bahwa sebenarnya  persepsi  masyarakat  terhadap pilkada  serentak  tidak  ada  perbedaan  dan pengaruhnya  bahkan  dianggap  sama    dengan pilkada  sebelumnya  sehingga  partisipasi masyarakat  tidak  memberikan  pengaruh  pada pilkada serentak 2015 ini
2) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat partisipasi  masyarakat  yang  belum  maksimal pada  pilkada  serentak  di  Sulawesi  Selatan Tahun 2015 ialah faktor sosial, budaya, politik, adminsitrasi  dan  pekerjaan.  Faktor-faktor
tersebut  sangat  besar  perananya  dalam mengukur  maksimal  atau  tidak  maksimalnya partisipasi  masyarakat.  Misalnya  faktor administrasi  karena  persoalan  tidak  memiliki surat  panggilan  dan  tidak  terdaftar  dalam  DPT daerah  setempat,  faktor  pekerjaan  dan  faktor politik  yang  signifikan  pengaruhnya  karena kepentingan  plitik  pragmatis  dan  transaksional membuat masyarakat menjadi apatis dan jenuh untuk ikut berpartisipasi.
3) Upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan perubahan regulasi.  Terbukanya  secara  luas  bagi masyarakat  yang  ingin  bergabung  dalam PPK,PPS,  dan  KPPS,  penguatan  kegiatan berbasis  masyarakat  seperti  jejak  pendapat, duta demokrasi. keterlibatan stake holder untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, KPU  sebagai  mitra  masyarakat  telah menyediakan  rumah  pintar  pemilu  dan komunitas  pemilu  yang  dapat  menghimpun masyarakat  yang  termarginalkan  yaitu perempuan  dan  kaum  disabiltas.  Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta  LSM/Ormas  dan  Orpol  membuat program kerja untuk berpartisipasi pada pilkada serentak  2017.  Pada  dasarnya  partisipasi masyarakat di setiap daerah terletak bagaimana upaya  kreativitas  Pemda  beserta  pemerintah
dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

## b. Saran
1) Berharap  agar  regulasi  baik  Undang-Undang maupun  Perataturan  Komisi  Pemilihan  Umum dapat  disesuaikan  dan  diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah beserta jajaranya agar  partisipasi  masyarakat  dapat  lebih meningkat  dalam pilkada  serentak  yang  akan digelar 6 tahapan yang akan datang.
2) Membangun relasi yang kuat antara Pemerintah dan  stakeholder  lainya  dalam  pilkada  serentak yang  akan  datang  agar  tidak  tercipta  sekat antara pemerintah  dan  masyarakat  sehingga bersikap tidak apatis.
3) Semua  pihak  perlu  bekerjasama  demi terwujudnya Demokrasi yang berlandaskan atas hukum  di  level  pusat  maupun  daerah  melalui partisipasi  dalam  pilkada  serentak  agar  dapat membangun  daerah  dan  menguatkan  otonomi daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

## Daftar Pustaka
Altherton & Klemmack (Irawan Soehartono), 1999, Metode  Penelitian  Sosial – Suatu  Tehnik Penelitian  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Janedjri  M  Gaffar, 2012, Politik  Hukum Pemilu, Jakarta: Konpress.
Fadli  Ramadhanil, 2015, Desain  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pemantauan  Pemilihan  Umum, Jakarta: Perludem.
Siti  Irene  Astuti  Dwiningrum,  2015, Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Soewoto
Mulyosudarsono, 2004, Pembaharuan  Ketatanegaraan  melalui  Perubahan Konstitusi, Malang:  Asosiasi  Pengajar  HTN  dan HAN Jawa Timur
Rianto, Adi,  2010, Metode  Penelitian  Sosial dan Hukum, Jakarta: Grani.
Wawancara  bersama  DR.  Ikbal  Latief SH.M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 19 Desember 2016
Wawancara  bersama  Dr.Iqbal  Latief, SH.M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 9 Januari 2017