Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Maret-2021, Vol.6, No.1, hal.64-75 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## KARAKTERISTIK DAN HAKEKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
1 Sisi Ade Linda, 2* Zufriani,
1 Doli Witro
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci *E-mail: zufrianistainkerinci@gmail.com

## Abstract
The birth and formation of laws and regulations related to sharia economic law is based on the growing development of sharia financial institutions (LKS). The operation of Islamic financial institutions must of course be in accordance with Islamic principles, namely those based on the Qur'an and hadith. The birth of laws and regulations of sharia economic law is actually rooted in fiqh muamalah. The research method used in this study is library research, namely research using library data from books, journals, theses, dissertations, articles and others. The results of the study show that  legislation related to Islamic economics, especially in the field of  Islamic banking, is widely absorbed from the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). Almost all MUI fatwas were absorbed as the basis for the formation of the Sharia Banking Law. There are several characteristics of the law, namely universal, maslahah, varied, fair in transactions and transparent.
Keywords : Characteristics, Law, Law, Economy, Sharia

## Abstrak
Lahir  dan  terbentuknya  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  hukum ekonomi syariah dilandasi dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS). Pengoperasian  lembaga  keuangan  syariah  tentunya  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keislaman  yaitu  yang  berlandaskan  kepada  Al-quran  dan  hadist.  Lahirya  peraturan perundang-undangan  hukum  ekonomi  syariah  sebenarnya  berakar  pada  fiqh  muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan  data  kepustakaan  yang  berasal  dari  buku,  jurnal,  tesis,  disertasi,  artikel  dan yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Perundang-undangan terkait dengan ekonomi  syariah  khususnya  di  bidang  perbankan  syariah  banyak  diserap  dari  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI).  Hampir  seluruh  fatwa  MUI  diserap  sebagai  landasan  dari pembentukan  UU  Perbanka  Syariahn.  Ada  beberapa  karakterisrtik  dari  UU  tersebut  yaitu universal, maslahah, variatif, keadilan dalam bertransaksi dan transparan.
Kata Kunci ,: Karaktesitik, Undang-Undang, Hukum, Ekonomi, Sayariah

## PENDAHULUAN
Sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia adalah sistem yang memilki sifat yang spesifik. Dalam artian memilki perbedaan dengan sistem hukum  dan  perundang-undangan  negara  lain.  Salah  satu  bentuk  peraturan undang-undang  di  Indonesia  adalah  berhubungan  dengan  ekonomi  syariah.

## 2 | Sisi Ade Linda, Zufrian, dan Doli Witro
Indonesia  sendiri  adalah  satu-satunya  negara  yang  menggunakan  istilah “Ekonomi  Syariah”.  Negara  lain  biasanya  menggunakan  kata  “Islamic Economic”,  “Islamic  Banking”  atau  yang  biasa  kita  kenal  dengan  Ekonomi Islam atau Perbankan Islam. 1
Lahirnya  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  hukum ekonomi  syariah  dilandasi  dengan  semakin  berkembangnya  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  (LKS).  Dewasa  ini  LKS  menunjukkan perkembangan yang pesat di ranah perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dengan  banyaknya  lembaga-lembaga  keuangan  yang  berdiri  mulai  dari berskala  macro  hingga  berskala  micro.  Tidak  hanya  itu  bahkan  banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang melahirkan lembaga keungan syraiah  seperti  Bank Mandiri  Syariah,  Bank Mega  Syariah,  BRI  Syariah,  BNI Syariah,  dan  lain  sebagainya.  Tidak  hanya  di  Indonesia  saja,  perkembangan lembaga  keuangan  syariah  juga  telah  merebak  ke  luar  negeri,  misalnya  di Inggris  bank yang  membuka  Islamic  Window diantaranya  HSBC,  Llods  TSB, Citygroup, British Islamic Bank of Britain. Hal tersebut dilator belakangi oleh pandangan  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  unsur  keadilan  dalam perbankan  syariah  serta  adanya  pergeseran  pendapat  para  investor  yang menyatakan  bahwasnya  sistem  bagi  hasil  lebih  logis  dan  lebih  fair  untuk diterapkan. 2
Pengoperasian  lembaga  keuangan  syariah  tentunya  harus  sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yaitu yang berlandaskan kepada Al-quran dan hadist. Lahirya peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah sebenarnya berakar pada fiqh muamalah. Fiqh mualah sendiri adalah sebuah aturan  yang  mengatur  tentang  hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya, yang  terkait  dengan  harta  kekayaan,  hak-hak  yang  melekat  padanya  serta penyelesaian  sengketa  diantara  para  pihak. 3 Dalam  pengetian  lain  fiqh mualah  disebut  sebagai  seperangkat  norma  hukum  yang  mengatur  tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan  harta  kekayaan  dan  cara  memperolehnya  baik  dengan  transaksi, pertukaran ataupun penyelesaian sengketa. 4
Kehadiran  fiqh  muamalah  inilah  yang  selanjutnya  bertransformasi menjadi  peraturan  perundang-undangan  hukum  ekonomi  syariah  di Indonesia.  Undang-undang  tersebut  memilki  karakteristik  dan  hakikat  yang
1 Cholis Mahmud, Filosofi Hukum Ekonomi Syariah,( Jakarta: UI Press, 2011), hal. Iii.
2 Edi Wibowo serta Profit Hendy Widodo, Kenapa Memilah Bank Syari’ ah,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.10
3 Bakri, I’ anat al- Thalibin,( Kairi‘ Isy al- Halaby, t. t), hal.21 4 Atang  Abd.  Hakim,  Fiqih  Perbankan  Syari’ah,  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke Dalam Perundangundangan Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2011),hal. 7
berbeda  dengan  undang-undangn  lainnya.  Namun  urgensi  penerapannya sangat  penting  untuk  menciptakan  pelaksaan  LKL  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  yang  ada.  Dalam  tulisan  ini  penulis  akan  mengulas tentang  karakteristik  dan  hakikat  peraturan  perundang-undangan  hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan baik berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel dan yang lainnya. 5 Penelitian ini menggunakan pendekatan metode dsekriptif analisis, yakni  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  menggambarkan,  menjelaskan, atau  mendeskripsikan  serta  menganilisis  terkait  dengan  parturan perundang-undangan tentang hukum ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

## Selayang Pandang Hukum Ekonomi Syariah
Berbicara  terkait  hukum  ekonomi  syariah  maka  tidak  akan  lepas  dari kata hukum. Hukum merupakan sebuah aturan yang di dalamnya mengatur tentang  tingkah  laku  manusia  agar  berjalan  sesuai  dengan  keteentuan  yang seharusnya. 6 Hukum adalah seperangkat aturan yang sifatnya mengikat guna untuk  mengatur  segala  perbatan  masyarakat  agar  tidak  menyeleweng  dari nilai  dan  norma  yang  berlaku.  Pelanggaran  terhadap  hukum  tersebut mengakibatkan  kepada  konsukwensi  yang  harus  ditanggung  oleh  yang melanggar. 7
Kemudian  kata  ekonomi  syariah  atau  juga  dikenal  dengan  ekonomi Islam yaitu merupakan sistem perekonomian yeng berlandaskan kepada Al- quran  dan  hadist.  Zainuddin  Ali  menyatakan  bahwasanya  ekonomi  Islam adalah  perauran-peraturan  yang  mengatur  transaksi  ekonomi  para  pihak yang berlandaskan kepada Al-qur’an dan hadit. Norma ekonomi syariah yang kemudian  diterapkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  ekonomi syariah  diambil  dari  wahyu  Allah  swt.  yang  diutunkan  kepada  nabi Muhammad SAW. 8
5 Raco, J., Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya.(Jakarta: Grasindo, 2013), hal. 24
6 C.S.T.Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1986), hal. 36
7 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 21. 8 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 3.

## 4 | Sisi Ade Linda, Zufrian, dan Doli Witro
Meter.  Abdul  Mannan  mendeskripsikan  ekonomi  Islam  selaku  ilmu sosial  yang  menekuni  permasalahan  ekonomi  pemeluk  dengan  nilai-  nilai Islam. Khursid Ahmad mendeskripsikan ekonomi Islam selaku" usaha analitis buat  menguasai  permasalahan  ekonomi  serta  sikap  orang  yang  terpaut dengannya dari perspektif Islam". Bagi Meter. N. Siddiqi, ekonomi Islam ialah reaksi  para  pemikir  Mukmin  kepada  tantangan  ekonomi  pada  masanya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al- Quran serta Hadits, dan ide serta pengalaman.  Bagi  Meter.  Akram  Khan,“  Ekonomi  Islam  bermaksud  buat menekuni  keselamatan  orang(  falah),  yang  digapai  dengan  menata  pangkal energi alam atas bawah kerjasama serta kesertaan. Terpaut dengan ekonomi syariah  yang  ialah  ekonomi  yang  berawal  dari  produk  tuhan,  mempunyai nilai-  nilai  filosofis  yang  ialah  pilar  dari  timbulnya  prinsip-  prinsip  Islam dalam ekonomi itu. Ada pula prinsip yang diartikan merupakan: 9

## 1) Prinsip Tauhid
Prinsip tauhid adalah inti pokok dan akar dari ekonomi syariah dimana prinsip  ini  dikembangkan  atas  dasar  keyakinan  bahwa  segala  sesuatu  yang ada  di  alam  semesta  adalah  sumber  adaya  yang  diciptaka  oleh  Tuhan  yang Maha  Esa.  manusia  hanya  diberi  amanah  sebagai  khalifah  dalam  mengelola dan  memanfaatkan  alam  semesta  untuk  sementara.  Keyakinan  seperti  ini mendorong  pelaku  ekonomi  untuk  selalu  bersikap  sebagaimana  mestinya, karena segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kelak.

## 2) Akhlak
Akhlak adalah tingkah laku dari pada pelaku ekonomi yang mana harus berkaca  kepada  akhlak  Nabi  yang  ditunjukkan  semasa  hidup  beliau.  Dalam ekonomi  Islam  biasanya  juga  dikenal  dengan  etika  yang  mana  memuat tentang etika bisnis Rasulullah berupa sifat jujur, amanah, serta sikap intelek Nabi yang dikenal dengan sebutan fatanah.
3) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan
Prinsip keseimbangan merupakan  salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan.  Prinsip  ini  berakar  pada  sikap  keadilan  setiap  pelaku  ekonomi. Sikap ‘ddl atau  keadilan  juga  merupakan  salah  satu  sifat  yang  dicontohkan Nabi dan juga salah satu sifat Allah Swt yang harus diterapkan. Implementasi sikap adl dalam  transaksi  ekonomi  dibuktikan  dengan  adanya  distribusi kekayaan, pendapatan yang merata serta pemenuhan kebutuhan pokok bagi
9 Barus,  E.  e.  Tauhid  Sebagai  Fundamental  Filsafah  Ekonomi  Islam  .  ( Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 2016), hal.75.
setiap orang, sehingga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kerakyatan akan membaik. 10

## 4) Kebebasan Individu
Kebebasan  individu  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  dijunjung tegas  dalam  Islam.  bahwasanya  setiap  individu  bebas  melakukan  transaksi selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  serta  prinsip-prinsip ekonomi syraiah. Konsep kebebasan individu ini juga terkait dengan prinsip keadilan  yang  mana  tidak  ada  perbedaan  status  soial  dalam  kegiatan ekonomi, semuanya bebas melakukan kegiatan ekonomi dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syraiah.

## Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indomesia
Hukum Ekonomi syariah ataupun diketahui pula dengan fiqh muamlah di Indonesia hadapi kemajuan yang lumayan penting. Perihal ini dibuktikan dengan  terdapatnya  alih  bentuk  wujud  fiqh  muamalah  yang  awal  terletak pada  kitab-  kitab  klasik,  saat  ini  sudah  jadi  modul  dasar  dalam  peraturan perundang-  undangan.  Terdapatnya  pergantian  itu  menghasilkan  fiqh muamalah yang mulanya ijtihadi dan bertabiat mukhtalaf fih jadi suatu yang ijtima’  i  serta  muttafaq  alaih  dan  mempunyai  energi  ikat  serta  energi menuntut. 11
Perihal  itu  bisa  didapat  dari  Hukum  Republik  Indonesia  No  7  Tahun 1992  mengenai  Perbankan,  Hukum  Republik  Indonesia  No  10  Tahun  1998 mengenai  Pergantian  atas  Hukum  Republik  Indonesia  No  7  Tahun  1992 mengenai  Perbankan  serta  Hukum  Republik  Indonesia  No  7  Tahun  1992 mengenai Perbankan. Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah undang- undangnya. Tidak hanya itu, Bank Indonesia pula menghasilkan  bermacam  peraturan  antara  tahun  1992  serta  2008.  Pada tahun  2008,  beberapa  bank  syariah  dibuat  di  Indonesia.  Bank  awal  yang mempraktikkan  prinsip  syariah  merupakan  Bank Muamalat  Indonesia  yang dibuat  pada  tahun  1991.  Bank  Muamalat  Indonesia  berasal  dari  Bank Kesusilaan Abdi( BSB), salah satu anak industri Bank Mandiri tadinya Bisnis National Bank( BDN) yang dikonversi ke Syariah.
Bank  syraiah  berdiri  pada  tahun  1991,  sedangkan  peraturan  terkait perbankan  syariah  baru  keluar  pada  tahun  1992.  Yang  menjadi  daya  tarik dan  keunikan  dari  bank syariah  itu  sendiri  adalah  adanya  sistem  bagi  hasil dalam keuntungan dan kerugian (lost-profit shariang). Kemudian pada tahun
10 Adinugraha,  H.  H.Norma  dan  Nilai  dalam  Ilmu  Ekonomi  Islam.  ( Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informas , 2018) hal. 50-60.
11 Atang  Abd.  Hakim,  Fiqih  Perbankan  Syari’ah,  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke Dalam Perundang-undangan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 8

## 6 | Sisi Ade Linda, Zufrian, dan Doli Witro
2008  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  yang  menjadi peraturan yang mengikat bagi sistem perbankan syariah di Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah
Lahirnya  peraturan  perundang-  undangan  di  aspek  ekonomi  serta finansial  syariah  meyakinkan  sebenarnya  ekonomi  syariah  sudah membuktikan  eksistensinya.  Peraturan  perundang-  undangan  di  aspek ekonomi  serta  finansial  syariah  mulai dari  peraturan  perundang-  undangan sampai  peraturan  eksekutif  nyaris  seluruh  membagikan  arti  hal  Prinsip Syariah.
Terdapat  sebagian  ilustrasinya,  antara  lain:(  1)  Artikel  1  Artikel  12 Hukum No 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah mendeskripsikan prinsip syariah  selaku  prinsip  syariah  dalam  aktivitas  perbankan,  bersumber  pada wewenang  buat  memutuskan  instruksi  syariah  yang  dikeluarkan.  Unit Syariah.(  2)  Artikel  1  bagian  3  Hukum  No  40  Tahun  2014  mengenai Perasuransian mendeskripsikan prinsip syariah selaku prinsip syariah dalam aktivitas asuransi bersumber pada syariah yang dikeluarkan oleh tubuh yang berhak  menghasilkan  syariah  di  unit  syariah;(  3)  Artikel  1(  5)  Peraturan Daulat  Pelayanan  Finansial  Nomor.  31  atau  POJK.  05  atau  2016  mengenai Pegadaian,  yang  mendeskripsikan  prinsip  Syariah  selaku  yang  bersumber pada  Syariah  Badan  Syariah  Nasional  serta  atau  ataupun  disiplin  Syariah Determinasi  Syariah  buat  Keterangan  Seksual-  Majelis  Malim  Indonesia(  4) Peraturan  Daulat  Pelayanan  Finansial  No  15  atau  POJK.  04  atau  2015 mengenai  Aplikasi  Prinsip  Syariah  Di  Pasar  Modal,  Perintah  Syariah Bersumber  pada  Syariah  Negeri,  yang  mendeskripsikan  Prinsip  Syariah selaku Badan Prinsip Syariah dalam aktivitas Syariah di pasar modal- Majelis Malim  Indonesia,  dengan  determinasi  Syariah  itu  di  atas  tidak  berlawanan dengan  Peraturan  OJK  ini  serta  atau  ataupun  Badan  Syariat  Negeri  Islam lainnya- Benturan peraturan OJK dengan Syariah Badan Malim Indonesia.
Peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah khususnya di bidang  perbankan  syariah  banyak  diambil  dari  SK  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).  Hampir  seluruh  syariat  MUI  telah  diserap  sebagai  dasar pengembangan  hukum  perbankan  syari'ah.  Hal  ini  terlihat  dari  pasal-pasal yang menggunakan MUI sebagai acuan pelaksanaan undang-undang tersebut. Pasal  1(12)  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  ini  menyatakan  bahwa prinsip  Syariah didasarkan  pada  Syariah  yang  dikeluarkan  oleh  badan  yang berwenang untuk menentukan departemen Syariah Syariah.. 12
Peraturan- peraturan lain semacam KHES( Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah)  pula  jadi  pangkal  serta  referensi  dalam  aspek  ekonomi  syariah.
Lahirnya KHES itu berasal dari terbitnya UU Nomor. 3 Tahun 2006 yang ialah pergantian  atas  UU  Nomor.  7  Tahun  1989  Mengenai  Peradilan  Agama( UUPA).
Setelah  itu  lahirnya  UU  Nomor.  21  Tahun  2008  mengenai  Perbankan Syariah jadi dini terkini untuk kehadiran ekonomi syariah dengan cara formil di  ndonesia.  Alhasil  badan  finansial  syariah  yang  terdapat  wajib  bekerja cocok  dengan  prinsip-  prinsip  syariah.  Adanya  undang-undang  tersebut memberikan tempat dan juga ruang bagi ekonomi syariah untuk beroperasi. Dengan  adanya  undang-undang  tersebut  kekosongan  peraturan  terkait dengan ekonomi syrariah bisa teratasi, meskipun belum secara maksimal.

## Karakteristik  dan  Asas  Peraturan  Perundang-Undangan  Hukum Ekonomi Syariah
Kemuculan peraturan berkaitan dengan ekonomis syariah dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia terutama pasca reformasi. Hal tersebut menyadarkan diri masyarakat untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  Islam  terutama dalam  bidang  perekonomian  Islam.  pereonomian  syariah  itu  sendiri  mulai mendapat  kekuatan  hukum  setelah  direvisinya  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Sehabis  itu  timbul  peraturan-peraturan  terpaut  dengan  ekonomi syariah, tercantum di dalamnya lahirlah Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah( KHES)  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Dewan  Agung  Nomor.  Tahun  2008. Tidak  hanya  itu  pula  terdapat  peraturan  perundang-  undangan  mengenai Hukum  Ekonomi  syariah  ialah  Hukum  Perbankan  Syariah.  Dalam  undang- udangn perbankan syariah ada asas- asas ekonomi syariah berbentuk dasar alterasi khasiat, kerjasama, hak kepunyaan, serta bantu membantu.. 13
Asas  pertukaran  manfaat  adalah  asas  yang  banyak  melibatkan  orang karena  di  dalamnya  megandung  unsur  kerjasama  (musyarakah).  Kemudian pertukaran  manfaat  ini  juga  berkaitan  dengan  hak  milik  seseorang,  karena pertukaran  manfaah  hanya  bisa  terjadi  pada  beda  yang  dimilki.  Proses perturan  manfaah  antara  stu  orang  dengan  yang  lainnya  juga  merupakan bentuk  kerjasama  yang  berakhir  dalam  norma  ta’awun  atau  yang  biasa dikenal dengan tolong menolong.
Selain itu ada beberapa asas-asas yang tercantum dalam UU Perbankan syariah yaitu:

## 8 | Sisi Ade Linda, Zufrian, dan Doli Witro
Awal,  dasar  pemerataan  artinya  merupakan  tiap  orang  yang  terdapat memilki  peluang  serta  hak  yang  sama  bagus  buat  mempunyai,  mengatur, serta  menikmati  pangkal  energi  ekonomi  cocok  dengan  kemampuannya. Walaupun  ada  perbandingan  rasa,  kaum  mapun  bangsa  serta  bahasa  tidak membatasi  hak  serta  peranan  dampingi  orang  tersebu.  Konkretisasi  dari dasar  ini  termaktub  dalam  UU  Perbankan  Syariah  ialah:  a)  Artikel  2  ialah Perbankan  Syariah  dalam  melaksanakan  aktivitas  usahanya  berdasarkan Prinsip Syariah, kerakyatan ekonomi, serta prinsip kehati- hatian. Pada dasar kerakyatan  ekonomi  tercantum  angka  pemerataan  sebab  kerakyatan ekonomi  berarti  aktivitas  ekonomi  syariah  memiliki  angka  kesamarataan, kebersamaan,  pemerataan,  serta  kemanfaatan,  b)  Artikel  4  mengenai  guna Perbankan Syariah yang bukan cuma melaksanakan guna perbankan semata namun ditambah dengan guna sosial.
Kedua,  dasar  ‘an  Taradhin  yang  maksudnya  sikapi  silih  ridho  ataupun melepaskan  antara  para  pihak  yang  melakukan  akad.  Aplikasi  dasar‘  an Taradhin dalam UU Perbankan Syariah merupakan: a) Artikel 1 bagian( 21- 25)  mengenai  arti  dana,  simpanan,  giro,  pemodalan,  serta  pembiayaan,  b) Artikel 40 bagian( 1) mengenai kebolehan Bis ataupun UUS membeli semua ataupun beberapa jaminan pelanggan.
Ketiga, dasar‘ adam Al- Gharar. Al- Gharar merupakan suatu yang tidak dikenal  ataupun  tidak  nyata.  Mengapa  gharar  dilarang  dalam  bisnis  sebab aksi  itu  bisa  melenyapkan  dasar‘  an  ta’  arodin  ataupun  tindakan  silih berkenan.  Aplikasi  dasar‘  adam  Al-  Gharar  dalam  UU  Perbankan  Syariah merupakan terdapatnya prinsip kehati- hatian, permisi upaya serta perizinan awal kantor agen, pengambilalihan pinjaman, kelayakan distribusi anggaran, pantangan untuk Bank Syariah serta UUS, ketentuan pemegang saham otak, badan komisaris serta dewan, pembuatan DPS, aturan mengurus, manajemen resiko, penbinaan serta pengawasan, penanganan bentrokan, serta sanksi. 14
Keempat, dasar Al- Bir wa al- Taqwa, dasar ini merupakan dasar yang jadi  pilar  uatma  dalam  bermuamalah.  Maksudnya  seluruh  dasar  dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi serta ditunjukan buat Al- Bir wa al- Taqwa. Al-  bir  maksudnya  kebajikan  serta  berbanding  ataupun  sepadan  artinya kesamarataan  ataupun  sikap  yang  bagus  sebaliknya  al-  taqwa  berarti: khawatir; hati- hati; jalur lurus; serta meninggalkan yang tidak bermanfaat; mencegah serta melindungi diri dari marah Allah SWT. Aplikasi dasar Al- Bir wa al- Taqwa dalam UU Perbankan Syariah merupakan Artikel 26 mengenai aktivitas  upaya  serta  atau  ataupun  produk  serta  pelayanan  syariah,  harus angkat tangan pada Prinsip Syariah.
Selain asas-asas yang ada, perbankan Islam juga memiliki karakteristik dalam hukum perbankan Indonesia diantaranya:
1. Universal.  Islam  adalah  agama  yang  universal  atau  menyeluruh. Kenapa  dikatakan  demikian  karena  prinsip-prinsip  Islam  yang  ada tidak  memilki  batas  waktu  dan  tempat  dalam  pelaksanaan  nya. Ketentuan Islam tersbut berlaku sepanjang masa dan diseluruh dunia.
Ciri  tersebut  dapat  dilhat  jelas  dalam  perbankan  syariah  yang memiliki sifat dinamis dan fleksibel. Selain itu perbankan syariah juga menerapkan  peraturannya  secara  menyeluruh  tanpa  membeda- bedakan antara nasabah Muslim dan non-Muslim.
2. Kedua,  maslahah.  Islam  sangat  memperhatikan  yaitu  berupa kemaslahatan  bagi  setiap  orang  yang  termaktub  dalam  lima  pondasi maqshid syariah yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, serta hifz al-mal.
3. Variatif.  Produk-  prouk  yang  ditawarkan  dalam  Perbankan  Islami amat  beraneka  ragam  mulai  dari  dana  haji  serta  umrah,  dana  biasa, giro,  simpanan,  pembiayaan  yang  berplatform  untuk  hasil,  jual-  beli serta  carter,  hingga  pada  produk  pelayanan  kustodian,  pelayanan memindahkan,  serta  pelayanan  pembayaran(  debet  card,  syariah charge).  Perihal  seperti  itu  yang  melandasi  bahan-  bahan  Perbankan Islami saat ini jadi produk favorit dibandingkan produk yang terdapat di perbankan konvensional.
4. Kesamarataan  serta  bisnis  yang  jujur.  Dalam  peraturan  perundang- undangan perbankan syariah diresmikan prinsip seimbang serta jujur. Pengepresan  perihal  ini,  dipaparkan  lebih  lanjut  dalam  Al-  Quran:“ Aduhai  banyak  orang  yang  beragama!  Jadilah  kalian  penegak kesamarataan, jadi saksi sebab Allah”( QS. AnNisa,[4]).
Transparan.  Perekonomian  Islam  yang  termaktub  dalam  undang- undang harus menerapkan sistem transparan sehingga tidak ada gharar yang bisa merusak untur an-tarodin antara para pihak yang berakad. 15

## PENUTUP
Hukum  merupakan  seluruh  ketentuan  yang  memiliki  estimasi kesusilaan, tertuju pada aksi laris orang dalam warga, serta yang jadi prinsip untuk penguasa- penguasa negeri dalam melaksanakan tugasnya. Setelah itu tutur  ekonomi  syariah  ataupun  pula  diketahui  dengan  ekonomi  Islam  ialah
15 Muhammad Abdul Lathif, Karakteristik Islamic Banking dalam Hukum Perbankan Indonesia, (Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017) hal. 6-8.

## 10 | Sisi Ade Linda, Zufrian, dan Doli Witro
ialah  sistem  perekonomian  yeng  berdasarkan  pada  Al-  quran  serta  hadist. Terkait dengan ekonomi syariah yang merupakan ekonomi yang berasal dari produk  tuhan,  memiliki  nilai-nilai  filosofis  yang  merupakan  tonggak  dari munculnya  prinsip-prinsip  Islam  dalam  ekonomi  tersebut  yaitu  prinsip tauhid, akhlak, keadilan dan keseimbangan, dan kebebasan individu. Hukum Ekonomi  syariah  atau  dikenal  juga  dengan  fiqh  muamlah  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Setelah  itu  muncul peraturan-peraturan terkait dengan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya lahirlah  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  termuat  dalam Peraturan Mahkamah Agung No.  Tahun 2008. Selain itu juga ada peraturan perundang-undangan tentang Hukum Ekonomi syariah yaitu Undang-Undang Perbankan  Syariah.  Perundang-undangan  terkait  dengan  ekonomi  syariah khususnya  di  bidang  perbankan  syariah  banyak  diserap  dari  fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hampir seluruh fatwa MUI diserap sebagai landasan dari  pembentukan  UU  Perbanka  Syariahn.  Ada  beberapa  karakterisrtik  dari UU tersebut yaitu universal, maslahah, variatif, keadilan dalam bertransaksi dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugraha,  H.  H.  Norma  serta  Angka  dalam  Ilmu  Ekonomi  Islam.(  Harian Alat Ekonomi&amp; Teknologi Informas, 2018).
Adiwarman A. Dermawan, Bank Islam Analisa Fiqih serta Finansial,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Atang  Abd.  Juri,  Fiqih  Perbankan  Syari’  ah,  Alih  bentuk  Fiqih  Muamalah  ke Dalam  Perundangundangan  Indonesia,(  Bandung:  Refika  Aditama, 2011).
Atang  Abd.  Juri,  Fiqih  Perbankan  Syari’  ah,  Alih  bentuk  Fiqih  Muamalah  ke Dalam  Perundang-  undangan  Indonesia,(  Bandung:  Refika  Aditama,
2011).
Bakri, I’ anat al- Thalibin,( Kairi‘ Isy al- Halaby, t. t).
Barus,  E.  e.  Tauhid  Selaku  Elementer  Filsafah  Ekonomi  Islam.(  Harian
Perspektif Ekonomi Darussalam, 2016).
C.  S.  T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  serta  Aturan  Hukum  Indonesia,( Jakarta: Gedung Pustaka, 1986).
Chainur  Arrasjid,  Dasar-  Dasar  Ilmu  Hukum,(  Jakarta:  Cahaya  Ilmu  cetak- mencetak, 2000).
Edi  Wibowo  serta  Profit  Hendy  Widodo,  Kenapa  Memilah  Bank  Syari’  ah,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
Eka  Ajaib  habibullah,  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Aturan  Hukum Nasional, Harian Hukum Islam serta Adat Sosial Islam,( tt).
Meter. Cholis Mahmud, Filosofi Hukum Ekonomi Syariah,( Jakarta:  UI  Press, 2011), perihal. iii.
Muhammad Abdul Lathif, Karakter Islamic Banking dalam Hukum Perbankan Indonesia,( Harian Alam Hukum, Vol. 8, Nomor. 1 Juni 2017). Artikel 5, 6, 23, 34- 40, 50- 52, 56- 66 UU Perbankan Syariah. Raco,  J.,  Tata  cara  Riset  Kualitatif  Tipe  Karakter  serta  Keunggulannya.( Jakarta: Grasindo, 2013).
Zainuddin  Ali,  Hukum  Ekonomi  Syariah,(  Jakarta:  Cahaya  Ilmu  cetak- mencetak, 2003).