## PERANAN  KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE

## Yana Kusnadi Srijadi
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yanakoes@gmail.com
Ari Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ariwibowo23111985@gmail.com

## ABSTRAK
. Penyelesaian  perkara  pidana  yang  bersifat  represif  seringkali  dianggap  tidak  efektif  dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Restoratif justice merupakan alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam hubungannya dengan  penegakan  Hukum  Pidana,  restorative  justice  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara tindak  pidana  yang  semula  mekanismenya  berfokus  pada  pemidanaan,  menjadi  proses  dialog  dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara  pidana  yang  adil  dan  seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan  mengembalikan  pola  hubungan  baik  dalam  masyarakat.  Restorative  justice  merupakan  suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak  pidana  serta  korbannya  sendiri.  Mekanisme  tata  acara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus pada  pemidanaan  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penerapan restoratif  justice  dalam  penyelesaian perkara  pidana  juga  dapat  mengurangi  beban  pengadilan dan sistem  penjara.  Peran  dan  tanggung  jawab  kepolisian  sebagai  penegak  hukum  dalam  melaksanaan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena  Polri  menjadi  ujung  tombak  dalam  penegakan  hukum,  sehingga  dituntut  optimal  dalam penanganannya.
Kata kunci : Perkara Pidana, Restoratif Justice, Keadilan.

## PENDAHULUAN
Dalam  praktek  penegakan  Hukum  pidana  sering  terdengar  istilah Restorative  Justice , atau Restorasi Keadilan yang ada dalam terjemahan bahasa Indonesia dikenal sebagai keadilan restoratif.  keadilan  restoratif  atau  Keadilan  restoratif  berisi  artinya  adalah:  "pemulihan hubungan  dan  mengubahnya  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  (keluarganya) terhadap  korban  perbuatan  kejahatan  (keluarganya)  (usaha  perdamaian)  di  luar  pengadilan dengan maksud dan tujuan dari masalah tersebut hukum yang timbul sebagai akibatnya tindak pidana dapat dilakukan dengan baik mencapai persetujuan dan persetujuan antara para pihak”.
Konsep Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendefinisikan  restorative  justice  sebagai  suatu  proses semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  tertentu  duduk  bersama-sama  untuk memecahkan  masalah  dan  memikirkan  bagaimana  mengatasi  akibat  pada  masa  yang  akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana .
2023-04-30
Dalam  hubungannya  dengan  penegakan Hukum  Pidana,  restorative  justice merupakan alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  semula  mekanismenya  berfokus  pada pemidanaan,  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik  dalam  masyarakat.  Prinsip  dasar restorative  justice adalah  adanya  pemulihan  terhadap korban  yang  menderita  akibat  kejahatan  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil alam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap  aspek  kehidupan.  Pelaku  memiliki  kesempatan  terlibat  dalam  pemulihan  keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum .
Salah  satu  tujuan  lain  dari  penerapan restorative  justice adalah  adanya  Fenomena kepadatan  penjara  di  Indonesia  sudah  terjadi  selama  bertahun-tahun,  mirisnya,  meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya Namun pada kenyataannya di lapangan, penerapan penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan  sistem  restoratif  ini,  dimanfaatkan  oleh  oknum  aparat  penegak  hukum  yang memanfaatkan celah guna melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara memeras pelaku atau korban,  agar  penyelesaian  tindak  pidana  tidak  dilanjutkan  ke  pengadilan.  Hal  ini  tentunya implementasi penerapan sistem restoratif harus mendapatkan pengawasan dari pihak terkait, baik masyarakat, pimpinan aparat penegak hukum dan pemerintah agar penerapan restoratif justice berjalan semestinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
Salah  satu  contoh  kasus  terjadi  di  Sulawesi  Selatan  tepatnya  di  Kabupaten  Wajo kecamatan  Tempe,  dimana  salah  satu  anggota  oknum  kepolisian  dari  Polsek  Tempe  justru diduga meminta imbalan uang dengan dalih uang pencabutan laporan. Oknum polisi tersebut diduga meminta biaya sebesar Rp4,5 juta kepada pelaku (kasus penganiayaan), dengan rincian Rp3 juta untuk oknum polisi dan Rp1,5 juta untuk biaya berobat korban.

## PEMBAHASAN

## 1. Sistem Peradilan Pidana.
Secara  terminologi  Sistem  peradilan  pidana  atau  criminal  justice  system  merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penagggulangan kejahatan dengan mempergunakan  dasar  pendekatan  sistem. 1 Istilah  Sistem  Peradilan  Pidana  atau criminal justice  system kini  telah  menjadi  suatu  istilah  yang  menunjukan  mekanisme  kerja  dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. 2
Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian proses bekerjanya aparat penegak hukum mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan,  sampai  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Dengan  kata  lain  Mekanisme penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan  mekanisme  bekerjanya  hukum  acara  pidana untuk  mewujudkan  tujuan  dari  peradilan  pidana.  Mardjono  mengemukakan  bahwa  sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk
1 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan , Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 38
2 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana, Jakarta, 2011,hal. 2.
menaggulangi  masalah  kejahatan.  Menanggulangi  diartikan  sebagai  mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 3
Barda  Nawawi  Arief,  menjelaskan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  pada hakikatnya  identik  dengan  Sistem  Penegakan  Hukum  Pidana  (SPHP).  Sistem  penegakan hukum  pada  dasarnya  merupakan  sistem  kekuasaan/kewenangan  menegakan  hukum. Kekuasaan/kewenangan  menegakan  hukum  ini  dapat  diidentikan  pula  dengan  istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum  Pidana  (SPHP)  hakikatnya  juga  identik  dengan  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  di bidang Hukum Pidana. 4
Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain: 5
a. Pendekatan  normatif  yang  memandang  keempat  aparatur  (kepolisian  kejaksaan, pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan)  sebagai  institusi  pelaksana  peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
b. Pendekatan  manajemen  atau  administratif  yang  memandang  keempat  aparatur penegak  hukum  (kepolisian  kejaksaan,  pengadilan,  dan lembaga  pemasyarakatan) sebagai  suatu  organisasi  manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja,  baik hubungan  yang  bersifat  horisontal  maupun  yang  bersifat  vertikal  sesuai  dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakat  secara  keseluruhan  ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

## 2. Mediasi Penal dan Pelaksanaan Mediasi Penal Di Indonesia.
Mediasi penal merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang dikehendaki  oleh  masyarakat  yang  terlibat  perselisihan  ataupun  sengketa  antar  anggota masyarakat.  Dalam  mediasi  penal,  tidak  terdapat  salah  satu  pihak  yang  dikalahkan  atau dimenangkan, sehingga diharapkan pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi penal ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sediakala.
Mediasi Penal menurut Barda Nawawi Arief 6 merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ( Alternative  Dispute  Resolution atau Apropriate Dispute  Resolution ). Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  pada  umumnya  digunakan  di lingkungan  kasus-kasus  perdata,  tidak  untuk  kasus-kasus  pidana.  Dalam  perkembangan hukum  di  Indonesia,  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada,  walaupun prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, akan tetapi dalam hal- hal  tertentu  dimungkinkan  adanya  penyelesaian  kasus  pidana  di  luar  pengadilan.  Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum
3 Barda  Nawawi  Arief,  Reformasi  Sistem  Peradilan  Pidana  (Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia),  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011,hal. 14.
4 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) , UNDIP, 2011, Semarang, hal. 34-35
5 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 16-18.
6 Barda  Nawawi  Arief.  (2008 ).  Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan,  Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP , Jakarta, 27 Maret 2007
formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.
Pada  dasarnya,  mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa/perkara  di  luar  pengadilan  yang  lazim  digunakan  dalam  lingkungan  kasuskasus perdata berdasarkan asas restorative justice. Akan tetapi, berdasarkan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  pada  asasnya  kasus  pidana  tidak  dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan,  walaupun  dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.
Konsepsi  dan  implementasi  mediasi  penal  sebenarnya  berkorelasi  sila  Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila keempat dan kelima. Konteks ini dapat diartikan sebagai cara atau langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan  bernegara,  senantiasa  merupakan  suatu  kesatuan  dengan  sila-sila  yang  lain,  dan  pula dilandasi adanya filosofi nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila.
Prinsip dasar restorative justice melalui mediasi penal menemukan pijakannya dalam nilai Pancasila yang menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan baik terhadap pelaku kejahatan  maupun  korban.  Ironis  sekali  setiap  tindak  pidana  harus  berujung  dipenjara sehingga daya tampung rutan dan lapas menjadi penuh ( over capacity ), padahal efektifitas pidana  penjara  belum  tentu  memberikan  efek  jera  ( detterent  effect )  dan  cenderung memberikan stigma sosial baik dari sisi mantan terpidana saat keluar dari penjara maupun ketika kembali bersosialisasi kemasyarakat.
Dimensi nilai mediasi penal sebenarnya berakar keadilan restoratif dari kearifan lokal hukum adat Indonesia. Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi seperti pada masyarakat Papua (budaya bakar batu), Aceh (peradilan  gampong),  Bali  (lembaga  adat  dalam  awig-awig  desa),  Nusa  Tenggara  Barat (lembaga begundem), dan lain sebagainya. 7 Kemudian dalam dimensi yuridis, mediasi penal diatur secara parsial, terbatas dan tatarannya masih di bawah undang-undang, seperti dalam Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Kapolri.
Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk  mediasi atau  dikenal  dengan  istilah  „mediasi  penal‟  ( penal  mediation ).  Pada  Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya  Surat  Kapolri  No  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik  korban  maupun  tersangka  atau  pihak  yang  bersengketa  namun  apabila  tidak  terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR  dengan  sifat  kerugian  materi  kecil,  disepakati  para  pihak,  dilakukan  melalui  prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/ adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain. Kemudian  dalam  diktum  pertama  angka  4  Inpres  No.  8  Tahun  2002  disebutkan  bahwa, “dalam  hal  pemberian  kepastian  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  112 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian  Kewajiban  Pemegang  Saham,  yang  masih  dalam  tahap  penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap
7 Lilik Mulyadi. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , PT Alumni, Bandung, 2015, hal. 22-23
2023-04-30
dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. Konsekuensi  logisnya  dalam  praktik  peradilan,  sering  kasus  pidana  diselesaikan  di  luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum (kepolisian/kejaksaan). Praktik penyelesaian  demikian  sering  terjadi  suatu  kasus  secara  informal  telah  ada  penyelesaian damai namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku, karena mediasi penal secara nasional tidak ada aturan hukumnya.

## 3. Restoratif Justice.
Penegakan  hukum  indonesia  bisa  dikatakan ”communis  opinio  doctorum”, yang artinya bahwa, penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. 8 oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan  hukum,  yaitu Restorative  Justice  System ,  dimana  pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.
Restorative  justice merupakan  alternatif  atau  cara  lain  peradilan  kriminal  dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai  satu  kesatuan  untuk  mencari  solusi  serta  kembali  pada  pola  hubungan  balk  dalam masyarakat. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide Restorative justice hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan metihat  bagaimana  sistem  peradilan  pidana  menangani  kejahatan  'mereka',  diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. 9
Konsep  teori Restorative  justice menawarkan  jawaban  atas  isu-isu  penting  datam penyelesaian perkara pidana, yaitu: 10
a. Kritik  terhadap  sistem  peraditan  pidana  yang  tidak  memberikan  kesempatan khususnya bagi korban ( criminal justice system that disempowers individu);
b. Menghilangkan  konflik  khususnya  antara  pelaku  dengan  korban  dan  masyarakat ( taking away the conflict from them )
c. Fakta  bahwa  perasaan  ketidakberdayaan  yang  diatami  sebagai  akibat  dari  tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan ( in order to achieve reparation ). Praktik  dan  program Restorative  justice tercermin  pada  tujuannya  yang  menyikapi tindak pidana dengan :
a. Identifying  and  taking  steps  to  repair  harm (mengidentifikasi  dan  mengambil langkahtangkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan);
b. Involving all stakeholders , (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
c. Transforming  the  traditional  relationship  between  communities  and  their governments  in  responding  to  crime (mengubah  sesuatu  yang  bersifat  tradisional setama  ini  mengenai  hubungan  masyarakat  dan  pemerintah  datam  menanggapi kejahatan. 11
Transforming  the  traditional  relationship yaitu  transformasi  dari  pola  dimana masyarakat  dan  negara  menghadapi  petaku  dengan  pengenaan  sanksi  pidana  menjadi  pola hubungan  kooperatif  antara  petaku  di  satu  sisi  dengan  masyarakat/korban  datam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.
Muladi  menyatakan  bahwa Restorative  justice model  mempunyai  beberapa karakteristik yaitu : 12
8 Rudi  Rizky  (ed), Refleksi  Dinamika Hukum  (Rangkaian  Pemikiran dalam  Dekade  Terakhir), Perum  Percetakan  Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal 4
9 Ibid, hal. 5
10 Ibid, hal. 7
11 Ibid, hal. 9
12 Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, Kejahatan dan Pemidanaan , PT Elex Media Komputiondo, Jakarta, 2009, hal. 121.
2023-04-30
a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
d. Restitusi  sebagai  sarana  perbaikan  para  pihak,  rekonsiliasi  dan  restorasi  sebagai tujuan utama;
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
h. Peran  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diakui,  baik  dalam  masalah  maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
i. Pertanggungjawaban  si  pelaku  dirumuskan  sebagai  dampak  pemahaman  terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
j. Tindak  pidana  dipahami  dalam  konteks menyeluruh, moral,  sosial  dan ekonomis; dan
k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbutkan oteh tindak pidana, dan pelaku  dalam  hal ini  diberi  kesempatan  untuk  dilibatkan  dalam  upaya  pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.
Eksistensi  proses restorative  justice sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak  hukumnya.  Pemahaman  peradilan  yang  hanya  mengedepankan  penerapan  aturan, membuktikan kesatahan pelaku dan latu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang tetah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabititasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara. 13 Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak datam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.
Dalam  kebijakan  nasional  ada  Pancasita  yang  merupakan core  philosopy bangsa. Sebagai core philosopy Pancasita dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah:
Mengutamakan musyawarah dalam mengambit keputusan untuk kepentingan bersama, dan  menghormati  setiap  keputusan  musyawarah,  keputusan  yang  diambil  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menjunjung  tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama .
Sila  ke-4  Pancasita  ini  mengajarkan  kepada  kita  untuk  menentukan  sebuah  pilihan melalui cara musyawarah.  Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
13 Kuat Puji Prayitno, Op cit ., hal. 18
Sehingga kalau di breakdown falsafah "musyawarah" mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut: 14
a. Conferencing (bertemu untuk sating mendengar dan mengungkapkan keinginan);
b. Search solutions (mencari sotusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi);
c. Reconciliation (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing);
d. Repair (memperbaiki atas semua akibat yang timbut); dan
e. Circles (saling menunjang).
Prinsip-prinsip  ini  persis  seperti  yang  dibutuhkan  dan  menjadi  kata  kunci  dalam restorative  justice .  Sehingga  secara  ketatanegaraan restorative  justice menemukan  dasar pijakannya  dalam  falsafah  sila  ke-4  Pancasila.  Dasar  pijakan  itu  katau  diimplementasikan dalam  pola  penyelesaian  perkara  pidana mengandung  prinsip    kesempatan  untuk berdamai dan  sating  menyepakati  perbaikan.  Tujuannya  adalah  untuk  menangani  kejahatan  sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang terkena dampak langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa.
Penerapan  prinsip restorative  justice dalam  konsep  penegakan  hukum  pidana  oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  pada  dasarnya  adalah  dikonstruksi  untuk mengawal proses restorative  justice antarpihak.  Proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penerapan restorative justice adalah melakukan:
1.  Mengonstruksi  perkara  pidana  yang  terjadi,  sehingga  jelas  duduk  perkaranya,  serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
2. Menentukan siapa pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut, bagaimana perbuatan yang dilakukan serta hubungannya dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.
3.  Merumuskan  secara  proporsional  kerugian  dan  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka dalam peristiwa pidana tersebut.
4. Merumuskan siapa yang menjadi korban, berapa kerugian yang menjadi haknya, serta berapa  nilai  ganti  rugi  yang  harus  diberikan  untuk  mengembalikan  kerugian  dan kerusakannya.
5.  Menghitung  kerusakan  dan  kerugian  masyarakat  yang  timbulkan  oleh  perbuatan pelaku, bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat.
6.  Mengidentifikasi  anggota  masyarakat  yang  berkompeten  untuk  dilibatkan  dalam proses mediasi dengan korban dan pelaku.
7.  Menyiapkan forum mediasi dan konferensi antarpihak.
8.  Menjadi mediator dalam proses mediasi atau konferensi antara korban, pelaku, dan masyarakat, memberikan kriteria mengenai posisi kasusnya, dan menawarkan solusi- solusi dalam penyelesaiannya.
9. Menyiapkan segala administrasi yang terkait dengan penyelesaian masalah antarpihak.
10.Menyiapkan  langkah-langkah  strategis  mengenai  penyelesaian  masalah,  hingga  ke tahap eksekusi.
Penerapan  prinsip restorative  justice dalam  konsep  penegakan  hukum  pidana  oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya harus melalui tahapan-tahapan dalam criminal  justice  system sehingga  konsep  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan pendekatan restorative justice ini dapat berjalan secara ilmiah, dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak.

## 4. Peran Serta Kepolisian dalam Penerapan Keadilan Restoratif
Untuk  menjawab  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  memenuhi  rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
14 Ibid, hal. 20
2023-04-30
Negara  RI  untuk  merumuskan  konsep  baru  dalam  penegakan  hukum  pidana  yang mengakomodir  norma  dan  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagai  solusi  sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative  yang  menekankan  pemulihan  Kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.
Penanganan  tindak  pidana  yang  berdasarkan  keadilan  restoratif  itu  sendiri  harus memenuhi  persyaratan  umum  yang  meliputi  syarat  materiil  dan  formil,  serta  persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain : 15
a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat  berupa  mengembalikan  barang,  mengganti  kerugian,  menggantikan  biaya  yang ditimnulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Apabila  persyaratan  materiil  dan  formil  tersebut  sudah  dapat  dipenuhi,  maka  dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan  tersebut  dilakukan  melalui  mekanisme  gelar  perkara  khusus,  dan  alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.
Proses mediasi dalam konferensi antara korban pelaku dan masyarakat yang dimediasi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap menjadi pilihan para pihak hingga mencapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tetap harus dimintakan putusan pada hakim pengadilan negeri untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara tersebut.
Paling penting dalam proses tersebut adalah konsep "forgive but not forget" (memaafkan, tetapi  tidak  melupakan).  Pendekatan  ini  dalam  penerapan  prinsip restorative  justice pada proses peradilan pidana harus konkret bahwa meskipun disepakati semua pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara damai dalam suatu kesepakatan bersama, tetapi nilai dan norma perbuatan melawan hukum tetap harus divonis oleh hakim bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bersalah, yang dilarang oleh semua norma yang berlaku, sehingga diputuskan bersalah. Terkait dengan sanksi pidana yang diberikan, dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama apakah penjara selama satu hari, denda, dan hukuman tindakan lain yang sifatnya adil bagi semua pihak.
Suatu proses penyidikan dinilai fair jika memenuhi syarat-syarat: pertama, adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapa pun dan sepanjang waktu.  Artinya,  penyidik  dalam  menerapkan  prinsip restorative  justice harus  mendasarkan pada prinsip "equality before the law", nondiskriminatif, tidak tebang pilih serta tidak memihak dalam menangani perkara.
15 Pasal  5  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2023-04-30
Kedua, tidak bias oleh kepentingan pribadi, artinya penyidik dalam menerapkan prinsip restorative justice mampu menempatkan kepentingan umum (para pihak) di atas kepentingan pribadinya, bekerja dengan keikhlasan dan ketulusan.
Ketiga,  akurasi  keputusan  yang  didasarkan  informasi  dan  fakta  yang  dapat  dipercaya, artinya  penyidik  harus  mampu  membuktikan  (mengumpulkan  bukti)  secara  ilmiah,  tidak mencampur adukkan antara fakta dan pendapat pribadi.
Keempat, dapat dikoreksi, dalam arti terbuka untuk diperdebatkan dan dibanding, artinya bahwa hasil kinerja penyidik yang diperoleh dengan metode ilmiah, terukur dan teruji,  serta transparan dan akuntabel.
Kelima,  representasi  dari  semua  hal  yang  tercakup  di  dalamnya;  artinya  bahwa  hasil penyidikan yang dilakukan bersifat komprehensif, tidak bersifat parsial, sehingga keputusan yang diambil harus benarbenar secara utuh dari semua hal yang terkait.
Keenam,  etis,  dalam  arti  terpenuhinya  standar-standar  etika,  artinya  bahwa  proses penyidikan  dilakukan  secara  profesional,  dan  proporsional  sesuai  dengan  standar  ketentuan yang berlaku, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kemanusiaan.
Keadilan dalam proses penyidikan restoratif tidak hanya semata-mata diukur dari hasil yang dicapai, tetapi proses yang prosedural, harus cukup beralasan dan akuntabel. Dengan kata lain,  selain  keadilan  substansial  yang  harus  dipenuhi,  maka  keadilan  prosedural  juga  sama pentingnya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kepastian  proses  dan  kepastian  putusan  dalam penerapan prinsip restorative justice dalam konsep penegakan hukum pidana.
Teori  keadilan  prosedural  ( procedural  justice  theory )  menjelaskan  mengapa  persepsi- persepsi fairness itu tidak hanya didorong oleh hasil, outcomes , (sebagai tujuan dari keadilan distributif), tetapi juga dipengaruhi oleh proses yang fair yang digunakan untuk mencapai hasil. Teori  keadilan  prosedural  menjaga  agar  orang  dapat  melihat  lebih  jauh  dari  sekadar  hasil keputusan jangka pendek. Jadi, dapat terjadi keputusan yang tidak disukai masih dapat diterima dengan syarat keputusan tersebut didasarkan pada proses yang dipersepsikan fair.

## PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
a. Belum  tersosialisasinya  Peraturan  Kepolisian  RI  Nomor  8  tahun  2021  tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif secara meneyeluruh..
b. Bentuk penanganan perkara pidana ringan masih mengutamakan mediasi penal

## 2. Saran
Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, penulis memberikan beberapa saran sebagai pemecahan masalahnya, yaitu antara lain:
1.  Perlu  dilakukan  sosialisasi  secara  menyeluruh  sehingga  semua  penyidik  memahami konsep dari keadilan restorative tersebut. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma penyidik dari positivistik menjadi konstruktif.
2.  Perlu  ada  pengawasan  secara  melekat  terhadap  penyidik,  adanya  batas  waktu  untuk menghentikan suatu perkara yang telah diselesaikan secara keadilan restoratif juga sangat di  perlukan,  hal  ini  untuk  mengurangi  niat  penyidik  untuk  memperlama  pengeluaran surat  ketetapan  penghentian  penyidikan  dan  jangan  sampai  penyidik  menjadikan penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restoratif  ini  menjadi  sumber  pendapatan  atau hidden income . Dalam penyelesaian perkara, perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pemangku kepentingan (disarankan dalam bentuk lembaga keadilan restoratif).
3.  Perlu  dilakukan  perubahan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), dengan menambahkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menjadi alasan dalam penghentian penyidikan.
2023-04-30

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (Integrated Criminal Justice System) , UNDIP, 2011.
Barda  Nawawi  Arief,  Reformasi  Sistem  Peradilan  Pidana  (Sistem  Penegakan  Hukum Di  Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
----------  Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan,  Makalah  Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP , Jakarta, 27 Maret 2007 Hari  S.  Malang  Joedo  dan  Nugroho  D, Kejahatan  dan  Pemidanaan ,  PT  Elex  Media  Komputiondo, Jakarta, 2009.
Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Pidana  Dalam  Perpektif  Teoritik  Dan  Praktik  Peradilan ,  Mandar Maju, Bandung, 2007.
-----------Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2015. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana, Jakarta, 2011,hal. 2. ------------ Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme ,  Bina  Cipta, Bandung, 2006.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cet.  4,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990.
Rudi Rizky  (ed), Refleksi  Dinamika  Hukum  (Rangkaian  Pemikiran dalam  Dekade  Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 .

## SUMBER LAIN:
Handar
Subhandi
Bahtiar, Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif), http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-restorative justice-keadilan.html , hlm. 1, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pkl. 08.23.
https://pnkualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_ Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama,hlm. 1, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pkl. 10.15.
Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan , https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi- pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan, diakses  pada  tanggal  27  Januari  2023,  Pkl. 21.15.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang    Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di  Lingkungan  Peradilan  Umum  Nomor  :  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22 Desember Tahun 2020.