## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO

## ROSIDA TOSELONG, HAPID, ANTONG

## ABSTRAK
Mardiasmo (2002 : 2) menjelaskan bahwa “dari sudut pandang ekonomi, sector public dapat  dipahami  sebagai  suatu  entitas  yang  aktifitasnya  berhubungan  dengan  usaha  untuk mnghasilkan  barang  dan  pelayanan  public  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  hak public”.  Indra  Bastian  (2001  :  6)  menjelaskan  tentang  pengertian  Akuntansi  Sektor  Publik adalah  “Mekanisme  teknik  dan  analisis  akuntansi  yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana masyarakat  di  lrmbaga-lembaga  tinggi  Negara  dan  departemen-departemen  di  bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sector public dan swasta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dalam hal efektifitas dan efisiensi terhadap APBD tahun anggaran 20092011. Metode penelitian yang digunaka yaitu metode wawancara, dengan mengadakan wawancara langsung dengan  sejumlah  pegawai  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  metode  Dokumentasi, dilakukan  dengan  jalan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat mengambarkan kemampuan pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas).
Kesimpulanya bahwa hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan Anggaran yang ditetapkan belum efektif karena rasio efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen.

## Kata kunci: Laporan Keuangan Penilaian, Kinerja Keuangan, Pemerintah Pendahuluan Latar Belakang
Badai krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun  1997 dan tumbangnya rezim orde baru merupakan titik awal perjalanan bangsa Indonesia dalam menjalani reformasi di berbagi bidang baik  politik,  ekonomi,  social  dan  budaya  dan  lain-lain.  Upaya  pemerintah  untuk  melakukan perubahan  diantaranya  adalah  mewujudkan  tatakelola  pemerintah  yang  baik  ( Good Govemance ), perubahan pola pemerintah yang semula sentralistik menjadi desentralistik yang lebih demokratis setelah diperlakukanya otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999). Perubahan juga terjadi di lembaga legislative yaitu adanya amandemen terhadap UUD 1945.
Manajemen  keuangan  pemerintah  merupakan  salah  satu  kunci  penentu  keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka nationan and state building. Adanya  manajemen  keuangan  pemerintah  yang  baik  akan  menjamin  tercapainya  tujuan pembangunan secara khusus dan tujuan berbangsa dan benegara secara umum.
Dalam  upaya  perwujudan  manajemen  keuangan  pemerintah  yang  baik,  terdapat  pula tuntutan  yang  semakin  aksentuatif  untuk  mengkakomodasi,  menginkorporasi,  bahkan mengedepankan  nilai-nilai good  govemance. Beberapa  nilai  yang  relevan  dan  urgen  untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, disamping nilai-nilai efektifitas dan efisiensi.
Dengan adanya reformasi manajemen keuangan Negara telah direncanakan di Indonesia melalui satu paket undang-undang dibidang keuangan Negara.
Dengan lahirnya tiga paket UU dibidang pegelolaan keuangan Negara yaitu: UU  No.17  tahun  2003  tentang  ‘’  keuangan  Negara”  UU  No.1  tahun  2004,  tentang ‘’perbendaharaan Negara” dan UU No.15 tahun 2004 tentang ‘’pemeriksaan dan pertanggung jawaban  Negara”  ketiga  paket  tersebut  telah  meletakkan  dasar-dasar  pengelolaan  keuangan Negara  menyangkut  perencanaan,  penganggaran,  dan  indepedensi  pemeriksaan  serta pembagian  kewenangan  administrative  antar  lembaga  Negara  sekaligus  menjadi  landasan hokum ( framework ) pengelolaan keuangan Negara di Indonesia.
Lembaga  pemerintah  dalam  menjalankanpemerintahanya  memerlukan  jasa  akuntansi, baik  analisis  maupun  untuk  meningkatkan  mutu  pengawasan,  pendidikan,  dan  pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi  yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan  akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga tidak bertujuan mencari laba.
Berdasarkan pembahasan tersebut maka akuntansi pemerintahan dalam hal ini digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai bagian yang utuh. Sehubungan dengan  hal  tersebut  pada  dua  tahun  terakhir,  opini  badan  pemeriksa  keuangan  RI  atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan APBD Kota Palopo adalah Disclaimer, karenanya penulis  tertarik  memberi    judul  ‘’Analisis  Laporan  Keuangan  Sebagai  Dasar  Penelitian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo”.
Masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Palopo dalam  hal  efektifitas  dan  efisiensi  terhadap  APBD  tahun  anggaran  2009-2011?.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dalam hal efektifitas dan efisiensi terhadap APBD tahun anggaran 20092011.

## Metode Penelitian
Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Kota Palopo tepatnya pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kota  Palopo. Sedangkan  waktu  penelitian  dimulai  dari  berlangsung  selama  dua  bulan  yaitu  Bulan  Mei sampai dengan Juni 2012.
Jenis dan Sumber Data
1. Data kualitatif
2. Data kuantitatif
Semua data yang digunakan adalah data Sekunder Time Series Tahun Anggaran 2009 s/d 2011.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah: (a) Observasi; Yaitu penelitian yang dilakukan  dengan  mengadakan  pengamatan  secara  langsung  pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kota  Palopo.  (b)  Wawancara;  Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan sejumlah pegawai yang berhubungan dengan penelitian ini. (c) Dokumentasi; Adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Gambaran Umum Kota Palopo
Sejarah singkat.
Kota  palopo,  dahulu  disebut  kota  administrativ  (kotik)  palopo,  merupakan  ibu  kota kabupaten luwu yang di bentuk berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor Tahun42 Tahun 1986
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  ,  tatakala  gaung  reformasi  bergulir  dan melahirkan UU No. 22 tahun 1999 dan PP 129 tahun 2000. Telah membuka peluang bagi kota Administrasi di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan  untuk dapat di tingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonomi.
Ide peningkatan status kotip palopo menjadi  daerah otonomi bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang di tandai da=endan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status kotmip palopo menjadi daerah otonomi kotab palopo dari  beberapa  unsure  kelembagaan  penguat  seperti  seperti  surat  Bupati  Luwu  No. 135/09/TAPEM Tanggal januari 2001, tentang usul peningkatan status kotip palopo menjadi kota palopo :keputusan DPRD kabupaten luwu No. 55 tahun 2000 tanggal 7 september 2000 tentang persetujuan pemekaran/peningkatan status kotip palopo menjadi kota otonomi.
Akhirnya   setelah  pemerintah  pusat  melalui  depdagri  meninjau  kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak giografis kotip palopo yang berada  pada  jalur  trans  Sulawesi  dan  sebagai  pusat  pelayanan  jasa  perdagangan  terhadap beberapa  kabupaten  sekitar,meliputi  kabupaten  luwu,  luwu  utara,  tana  toraja  dan  kabupaten wajo  dan  di  dukung  sebagai  pusat  pengembangan  pendididkan  di  kawasan  utara  Sulawesi selatan.
Tanggal 2 juli 2002 , merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan kota palopo, dengan di tanda tanganinya prasasti  pengakuan atas daerah otonom kota palo[po oleh bapak manteri dalam negeri republic Indonesia, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom.dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah  geografis    tersendiri.  Angaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Palopo  Tahun angaran tahun 2009-2011
Pada umumnya APBD suatu daerah di dominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang di atur dengan peraturan perundang-undangan , yaitu sekitar 75% dari trotal penerimaan daerah.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan proses penggaran daerah dimana secra  konsepsual  terdiri  dari  formulasi  kebijakan  anggaran  (Budget  policy  formulation)  dan perencanaan (Budget operational planning).
Dalam UU  Nomor  25 tahun  2004 tentang system perencanaan pembangunan  nasional pada dasranya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam  sistem  perencanaan  nasional  dengan  tujuan  untuk  menjamin  adanya  keterkaitan  dan konsistensi  antara  perencanaan  ,penganggaran,  pelaksanaan  serta  pengendalian  dan pengawasan.
Penyusunan  RKA-SKPD  merupakan  bentuk  pengalokasian  sumber  daya  keuangan pemerintah  daerah.  Secara  umum  kebijakan  pengalolaan  anggaran  lima  tahun  kedepan  di laksanakan berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya di jabarkan melalui permendagri 13 tahun 2006 dan apabila terjadi perubahan pada peraturan pemerintah tersebut kearah pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka akan di lakukan penyesuaian.
APBD Kota Palopo yang di gunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan,kemasyrakatan  dan  pembangunan  daerah  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun.siklus  perkembangan  APBD  sejak  tahun  2009  sampai  dengan  2011  yang  meliputi realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  rutin  (Belanja  Aparatur  Daerah)  dan  belanja pembagunan (Belanja Pelayanan Publik) dapat di lihat dari table di bawah ini:
Table 4.4 Realisasi Pendapatan, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan Kota
Palopo Tahun Anggaran 2009-2011 No   Tahun   realisasi Pendapatan Belanja rutin Belanja pembangunan 1 2009 371.691.322.536.00 253.767.598.014.55   134.783.044.471.00 2 2010 380.228.832.310.07 309.257.102.941.00   94.769.455.183.00 3 2011 463.461.308.309.92 383.283.159.778.54   115.120.298.258.00 total 1.215.381.463.155.99   946,307,860,734.09   344,672,797,912.00
Sumber: Data DPPKAD Kota Palopo, 2011
Dari data tersebut di atas, menggambarkan perkembangan APBD Kota Palopo dari TA. 2009- 2011 mengalami kenaikan. Realisasi APBD pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 3.06 %,  sedangkan  pada  tahun  2011  mengalami  kenaikan  sebesar  18.47  %.  Hal  ini  disebabkan karena jumlah pendapatan yang kian bertambah dimana realisasi pendapatan semakin menigkat seiring dengan bertambahnya jumlah angaran yang di tetapkan.
Perhitungan dan Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ini  ditangani  langsung  oleh  pemerintah daerah,  melalui  kebijakan  yang  ditempuh  untuk  mencapai  target.  Pada  daerah  otonom diharapkan  pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  menutupi  kebutuhan  sendiri.  Tapi  dalam
kenyataanya  pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  belum  mampu/belum  mencukupi  untuk membiayai kebutuhan rutin apalagi untuk biaya pembangunan.
Perkembangan  ekonomi  suatu  daerah  mengindikasikan  perekonomian  masyarakat menuju  ke arah yang lebih baik dan juga dapat menyebabkan perubahan yang besar terhadap peningkatan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.

## Rasio Efektifitas
Rasio  efektifitas  adalah  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  kota  palopo  dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  ditetapkan berdasarkan
Tabel 4.5 Target / Anggaran dan Realisasi PAD Kota Palopo TA 2009-2010 Tahun Targed PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efektifitas % 2009 23.216.090.835.00 21.550.761.903.30 92.83 2010 32.270.012.633.00 28.219.019.905.66 87.45 2011 37.953.581.200.00 35.703.421.516.00 94.07 Sumber : DPPKAD Kota Palopo Rasio efektifitas pemerintah kota palopo: Tahun 2009
: 21.550.761.903.30 X 100= 92.83 % 23.216.090.835
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat mengambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah
(efektifitas).

## Rasio efisiensi
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  optimal,  rasio  efektifitas  pendapatan  asli  daerah perlu  disandingkan  dengan  rasio  efisiensi  pendapatan  asli  daerah  yang  dicapai  pemerintah daerah.
Rasio  efisiensi  adalah  membandingkan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Rasio aktifitas
Rasio  aktifitas  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  dan  mengambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

## Penutup
Kesimpulan penelitian ini adalah: (a) Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palopo,  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Palopo dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  Anggaran  yang ditetapkan belum efektif karena rasio efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen, (b) Didalam  pengukuran  terhadap  rasio  aktivitas  menggambarkan  bahwa  presentase  dana  yang digunakan untuk belanja rutin lebih besar dibanding belanja investasi (belanja pembangunan) dimana  hal  ini  berarti  pula    bahwa  pemerintah  Kota  Palopo  masih  memprioritaskan  alokasi dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  secara  optimal.  Adapun  saran  dari penelitian ini adalah: (a) Pemerintah kota palopo hendaknya mengupayakan agar para investor tertarik  untuk  menanamkan  modal  dan  melakukan  investasi  di  kota  palopo  sehingga  dapat menambah  value  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  serta  mengoptimalkan  pemungutan pendapatan  retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  dalam  menentukan  nilai Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  agar  lebih  ditingkatkan  sehingga  menunjukkan  trend  yang positif  terhadap  rasio  efektifitas.  (b)  Kinerja  keuangan  dalam  hal  rasio  efisiensi  yang  sudah menunjukkan trend yang positif agar dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.

## Daftar Pustaka
Govermment Accounting Standard Board (GASB), dalam Koncept Statements No.2, 1994;
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta.
Indra Bastian, 2001 Public Sektor Accounting, 4 th Edition, Pitman Publishing, London;
Langefender (1993) dalam Glynn, J.J (1993), Public Sektor Financial  Control and Accounting,
2 nd Ed. Oxford: Blackwell;
Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik;
Muhammad Gade, 2006. Financial Accounting, McGraw Hill International,
New York;
Musgrave, Richard A dan B. Musgrave, Peggy Public Finance in Theory And Practice
(Hadiprojo, Ekonomi Publik)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan;