Mei 2020

## DISTRIBUSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA NGLEGOK, KABUPATEN KARANGANYAR
Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :  There is inequality  for land  tenure  and  land  ownership  in  Indonesia  in  recent  decades. The Gini Index can be used to see the level of inequality in the distribution of land tenure and land ownership. The purpose of this research is to determine the distribution of land tenure and land ownership  of  agricultural  land,  the  level  of  inequality,  and  the  influencing  factors.  This  research uses qualitative methods with case study strategies. The results of this study are in Ngungkal, in the largest class of land tenure and land ownership, 13.875 m² of agricultural land is only owned by 1 farmer family (0.59% of the total sample). In the smallest class, 13.766 m² of agricultural land is owned by 126 farmer families (11.30% of the total sample). In the largest class of  land tenure and land ownership in Talok, 5.532 m² of agricultural land is owned by 1 farmer family (1,89% of the total  sample),  while  on  the  smallest  class  7.583  m²  of  agricultural  land  is  owned  by  29  farmer families (22,64% of the total sample). Gini Index in land tenure and land ownership of agricultural land in Ngungkal and Talok is high, namely 0.72 in Ngungkal and 0.52 in Talok. The small size of agricultural land owned by farmer families due to land fragmentation through legal actions in the form  of  buying  and  selling  and  grants,  as  well  as  legal  events  in  the  form  of  inheritance. Fragmentation of agricultural land in Nglegok Village causes the “gurem” effect on farm families, where the size of agricultural land which is initially small becomes even smaller.
Keywords : agricultural land, inequality, gini index, gurem.
Intisari :  Ketimpangan  penguasaan  dan  pemilikan  terjadi  di  Indonesia  dalam  beberapa  dekade terakhir. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi penguasaan dan  pemilikan  tanah  di  suatu  wilayah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  distribusi penguasaan  dan  pemilikan  tanah  pertanian,  tingkat  ketimpangannya  dan  faktor  yang mempengaruhinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus. Hasil dari penelitian ini adalah di Dusun Ngungkal, di kelas terbesar penguasaan dan pemilikan tanah, 13.875 m² lahan pertanian hanya dimiliki oleh 1 keluarga petani (0,59% dari total sampel). Di  kelas  terkecil,  13.766  m²  tanah  pertanian  dimiliki  oleh  126  keluarga  petani  (11,30%  dari  total sampel).  Di  kelas  terbesar  kepemilikan  tanah  dan  kepemilikan  tanah  di  Dusun  Talok,  5.532  m² tanah  pertanian  dimiliki  oleh  1  keluarga  petani  (1,89%  dari  total  sampel),  sedangkan  pada  kelas terkecil,  tanah  pertanian  seluas  7.583  m²  dimiliki  oleh  29  keluarga  petani  (22,64%  dari  total sampel). Indeks Gini penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Ngungkal dan Talok tergolong tinggi,  yaitu  0,72  di  Ngungkal  dan  0,52  di  Talok.  Kecilnya  luas  tanah  pertanian  yang  dimiliki kepala  pertani  akibat  adanya  fragmentasi  tanah  melalui  perbuatan  hukum  berupa  jual  beli  dan hibah,  serta  peristiwa  hukum  berupa  pewarisan.  Fragmentasi  tanah  pertanian  di  Desa  Nglegok menyebabkan  efek  guremisasi  pada  keluarga  petani,  dimana  luas  tanah  pertanian  yang  pada awalnya sudah kecil menjadi semakin kecil lagi.
Kata kunci : tanah pertanian, ketimpangan, indeks gini, gurem.

## A. Pendahuluan
Menurut Sensus Pertanian tahun 2013, setidaknya terdapat 26,14 juta rumah tangga usaha  pertanian  di  Indonesia.  Rumah  tangga  usaha  pertanian  ini  menggunakan  tanah sebagai  sumber  kehidupan  utamanya  yaitu  untuk  bercocok  tanam.  Tanah  merupakan

## 102 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
objek utama yang harus dimiliki rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Tanah juga menjadi  landasan  tolak  ukur  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  berdomisili  di  daerah pedesaan.
Menurut  Kano  (1994)  dalam  Bachriadi  dan  Wiradi  (2011)  berdasarkan  Sensus Pertanian  tahun  1973,  diperkirakan  terdapat  sekitar  21,6  juta  rumah  tangga  petani  yang terdiri  dari  pemilik  tanah  dan  buruh  tani.  Itu  artinya,  sekitar  84%  dari  total  warga Indonesia  terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi  pertanian  di  atas  tanah  seluas  14,2  juta  Ha. Sekitar  7,21  juta  atau  33,4%  dari  jumlah  rumah  tangga  usaha  pertanian  tersebut diklasifikasikan sebagai tunakisma atau petani tak bertanah ( landless ). Pada tahun 1973 ini lebih dari 14,4 juta rumah tangga menguasai tanah pertanian dengan rata-rata penguasaan sekitar 0,99 Ha.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 (ST 2013), terdapat 26,1 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dalam ST 2013 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan rumah  tangga  usaha  pertanian  menjadi  7  (tujuh)  kelas  menurut  golongan  luas  yang dikusai, yaitu: (1) < 1.000 m² sebanyak 4.338.847 rumah tangga; (2) 1.000-1.999 m² sebanyak 3.602.348  rumah  tangga;  (3)  2.000-4.999  m²  sebanyak  6.816.943  rumah  tangga,  (4)  5.000- 9.999 m² sebanyak 4.782.812 rumah tangga, (5) 10.000-19.999 m² sebanyak 3.661.529 rumah tangga;  (6)  20.000-29.999  m²  sebanyak  1.678.356  rumah  tangga,  dan  (7)  ≥  30.000  m² sebanyak 1.309.896 rumah tangga.
Rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah mendominasi rumah tangga usaha pertanian  di  Indonesia.  Dari  sebanyak  26,14  juta  rumah  tangga  usaha  pertanian  di Indonesia,  sebesar  98,53%  merupakan  rumah  tangga  usaha  pertanian  pengguna  tanah (25,75  juta  rumah  tangga),  sedangkan  rumah  tangga  usaha  pertanian  bukan  pengguna tanah  hanya  sebesar  1,47%,  atau  sebanyak  384 ribu  rumah  tangga.  Menurut  BPS,  rumah tangga pertanian pengguna tanah dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah  tangga  petani  gurem  (rumah  tangga  usaha  pertanian  pengguna  tanah  yang menguasai  tanah  kurang  dari  0,50  Ha)  dan  rumah  tangga  bukan  petani  gurem  (rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah yang menguasai tanah 0,50 Ha atau lebih).  Hasil ST  2013  menunjukkan  bahwa  dari  sebesar  98,53%  rumah  tangga  usaha  pertanian pengguna  tanah,  sebesar  55,33  persennya  (14,25  juta  rumah  tangga)  merupakan  rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 44,67% (11,50 juta rumah tangga).
Indeks  Gini  dapat  digunakan  untuk  melihat  tingkat  kemerataan atau  ketimpangan distribusi  luas  penguasaan  tanah  dan  pemilikan  tanah  yang  terjadi  di  suatu  wilayah. Berdasarkan  hasil  Sensus  Pertanian  tahun  1973  hingga  2003,  ketimpangan  struktur distribusi tanah di Indonesia terlihat jelas dari tingginya rasio Indeks Gini distribusi tanah,
Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar 103
yaitu: 0,70 pada 1973; 0,64 pada tahun 1983; 0,67 pada 1993; 0,72 pada 2003; dan 0,68 pada 2013.  Dalam  hal  ini,  ada  dua  versi  Indeks  Gini,  dengan  perbedaan  nilai  yang  cukup signifikan  antara  dua  instansi  pemerintahan  yaitu  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Badan  Pusat  Statistik.  Menurut  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Indeks  Gini  distribusi  tanah  di Indonesia pada tahun 2013 adalah 0,58.
Pemusatan pemilikan tanah pada sekelompok kecil anggota masyarakat merupakan pertanda  adanya  ketimpangan  distribusi  tanah.  Ketimpangan  distribusi  tanah  ini berdampak  pada  rendahnya  produktivitas  dan  kesejahteraan  petani,  serta  usaha  petani tidak  memenuhi  skala  ekonomi.  Menurut  Bachriadi  dan  Wiradi  (2011),  di  Indonesia, paling  tidak  dapat  ditemukan  dua  jenis  ketimpangan  distribusi  tanah.  Pertama, ketimpangan  antara  penyediaan  tanah  untuk  kegiatan  ekstraksi  dengan  tujuan  mencari keuntungan  bagi  perusahaan-perusahaan  besar  dan  penyediaan  tanah  bagi  aktivitas pertanian rakyat.
Sayogyo  (1985)  menyatakan  bahwa  kondisi  kehidupan  sosial  ekonomi  petani  di pedesaan  memperlihatkan  bahwa  struktur  agraris  yang  terjadi  ditandai  oleh  adanya ketimpangan distribusi penguasaan tanah pertanian yang cukup besar. Besarnya tekanan terhadap  tingkat  ketersediaan  tanah  pertanian  sebagai  akibat  dari  bertambahnya  jumlah warga  yang  relatif  cepat  dan  tekanan  dari  sektor  lain  seperti  sektor  industri.  Kenyataan tersebut  menimbulkan  akibat  makin  kecilnya  rata-rata  pemilikan  tanah  pertanian  dan fragmentasi tanah akan terjadi terus menerus.
Menurut  Nurmanaf  (2001),  di  pedesaan  yang  berbasis  pertanian,  ketidakmerataan pendapatan  rumah  tangga  berkaitan  erat  dengan  ketidakmerataan  penguasaan  tanah pertanian.  Sementara  itu,  pergeseran  pemanfaatan  tanah  merupakan  salah  satu  faktor penyebab pergeseran peran subsektor dalam struktur pendapatan rumah tangga (Saptana dan  Ar-Rozi,  2015).  Menurut  Astuti  (2000),  tanah  bagi  masyarakat  pedesaan  bukan  saja sebagai  tempat  tinggal,  melainkan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  yaitu  sebagai sumber  mata  pencaharian.  Tanah  pertanian  merupakan  faktor  produksi  yang  penting dalam  struktur  agraris  di  pedesaan,  maka  kondisi  ketimpangan  distribusi  penguasaan tanah  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  usaha-usaha  pemerataan  tingkat  pendapatan. Warga  pedesaan  tidak  semuanya  mempunyai  tanah  pertanian,  adapun  warga  yang mempunyai  tanah  pertanian  kebanyakan  tidak  terlalu  luas.  Warga  yang  memiliki  tanah sempit biasanya menyewakan tanahnya, sedangkan ia sendiri bekerja sebagai buruh tani atau  kemungkinan  menyewa  tanah  milik  orang  lain.  Petani  dengan  luas  tanah  sempit akan  mempengaruhi  produktivitas  tanah  pertanian  tersebut  dan  pada  akhirnya  akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani tersebut.

## 104 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
Desa Nglegok berjarak ± 10 Km dari ibu kota Kecamatan Ngargoyoso dan ± 2,5 Km dari  ibu  kota  Kecamatan  Karangpandan  yang  dekat  dengan  pusat  perkembangan ekonomi  masyarakat  Kecamatan  Karangpandan.  Menurut  keterangan  dari  Kepala  Desa Nglegok,  terdapat  1.356 Kepala  Keluarga  atau  sejumlah  4.538  penduduk yang  tinggal  di Desa  Nglegok.  Mayoritas  warga  Desa  Nglegok  bekerja  di  sektor  pertanian  yaitu  sebagai petani dan buruh tani. Jumlah petani di Desa Nglegok yaitu sejumlah 753 orang (17% dari jumlah warga), sedangkan buruh tani sejumlah 1231 orang (27% dari jumlah warga).
Dalam studi ini, petani yang dimaksud adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi  sebagian  atau  seluruh  kebutuhan  hidupnya  di  bidang  pertanian,  dalam  arti luas  yang  meliputi  usaha  tani  pertanian,  peternakan,  perikanan  (termasuk  penangkapan ikan)  dan  pemungutan  hasil  laut  (Hernanto  1991).  Pada  konteks  itu,  petani  di  Desa Nglegok  rata-rata  memiliki  luas  tanah  pertanian  yang  kecil.  Berdasarkan  keterangan Kepala  Desa  Nglegok,  mayoritas  rumah  tangga  petani  di  Desa  Nglegok  hanya  memiliki luas tanah kurang dari 2000 m². Dapat dikatakan bahwa mayoritas rumah tangga petani di Desa  Nglegok  termasuk  dalam  golongan  petani  gurem,  akan  tetapi  ada  juga  beberapa yang menguasai tanah pertanian yang relatif besar. Terkait hal ini, peneliti tertarik untuk memfokuskan  kajian  pada  distribusi  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  dengan  melihat realita  lapangan  di  Desa  Nglegok. Pertama ,  bagaimanakah  distribusi  penguasaan  dan pemilikan  tanah  pertanian  dan  tingkat  ketimpangannya  di  Desa  Nglegok, kedua ,  apa faktor yang mempengaruhi distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Desa Nglegok.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  penelitian,  digunakan  metode  survei  dan  wawancara. Penulis  mengumpulkan  data  bidang  tanah  pertanian  di  dua  dusun  sampel  yaitu  Dusun Ngungkal dan Dusun Talok. Dusun Ngungkal dipilih karena dusun ini merupakan dusun dengan  luas  wilayah  terbesar  dan  memiliki  jumlah  kepala  keluarga  terbanyak  di  Desa Nglegok, selain itu mayoritas warga bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani. Dusun Talok dipilih karena dusun ini memiliki luas wilayah terkecil, memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit di Desa Nglegok, serta mayoritas warga bekerja di luar  sektor  pertanian.  Dusun  Ngungkal  yang  merupakan  daerah  sampel  penelitian mempunyai  luas  wilayah  671.793  m²  (67,17  Ha)  dengan  283  kepala  keluarga,  sedangkan Dusun Talok mempunyai luas wilayah 318.240 m² (31,82 Ha) dengan 135 kepala keluarga.
Observasi  dan  tanya jawab  penulis  lakukan  untuk  mengkonfirmasi  data  pemilikan dan  penguasaan  tanah  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar yang  berupa  nama  pemilik  tanah,  luas  tanah,  nomor  hak  atas  tanah  dan  Nomor Identifikasi  Bidang  (NIB).  Sedangkan  untuk  melengkapi  data  penggunaan  dan pemanfaatan tanah dilakukan secara langsung dengan wawancara kepada informan, serta
Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar 105
identitas  pemilik  tanah  secara  lengkap.  Selain  itu  penulis  juga  melakukan  wawancara untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian  di  Desa  Nglegok.  Wawancara  dilakukan  secara door  to  door yaitu  dengan mengunjungi tempat tinggal warga dan mendatangi rapat rutin RT (Rukun Tetangga).
Menurut Warsito (1982) dalam Iriani (2008), distribusi tanah dapat diartikan sebagai penyebaran baik pemilikan maupun penguasaan pada berbagai golongan pemilikan dan penguasaan.  Variabel  ini  dipergunakan  untuk  melihat  sejauh  mana  pemilikan  tanah menyebar  di  antara  pemilik  tanah.  Pemilikan  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  pemilik tanah  secara de  jure ,  termasuk  di  dalamnya  tanah  milik  yang  sedang  disewakan  dan dibagihasilkan.  Berdasarkan  data  penelitian  oleh  Survey  Agro  Ekonomi  (SAE)  dalam penelitian Intensifikasi Padi Sawah (IPS) menunjukkan bahwa distribusi pemilikan sawah di desa-desa sangat timpang. Hampir semua desa, indeks gini-nya menunjukkan angka di atas 0,60 (Wiradi dan Makali 1984).
Rusastra  dan  Sumaryanto  (1997)  menyatakan  bahwa  dalam  studi-studi  sosial ekonomi  pertanian  tentang  masalah  penguasaan  tanah  di  pedesaan  Indonesia  dilakukan penyederhanaan  dalam  pengelompokan  bentuk-bentuk  penguasaan  tanah  ke  dalam  2 kelompok  besar  yaitu:  (1)  Milik,  dan  (2)  Bukan  milik,  yang  terdiri  atas  sewa,  bagi  hasil, gadai dan lainnya. Meskipun pendekatan tersebut belum dapat menerangkan dengan baik eksistensi dan implikasi ekonomi dari sistem kelembagaan tanah adat, namun cukup baik untuk  menjelaskan  fenomena  dinamika  penguasaan  tanah  dan  hubungannya  dengan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan.
Status  penguasaan  tanah  pada  pokoknya  dapat  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  pemilik penggarap  ( owner  operator ),  penyewa  ( cash  tenant )  dan  penyakap  atau  bagi  hasil  ( share tenant ).  Status  penguasaan  tanah  yang  berbeda  secara  teoritis  akan  menentukan  tingkat keragaman  usaha  tani  yang  berbeda  pula.  Secara  teoritis  kedudukan  petani  penyakap palinglah lemah sehingga akan berpengaruh terhadap keragaman usaha tani, tetapi secara faktual tidaklah tentu demikian yang disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diteliti lebih lanjut. Status penguasaan tanah yang berbeda akan menentukan tingkat keragaman usaha  tani,  yang  dalam  hal  ini  meliputi  tingkat  produktivitas  tanah  dan  distribusi pendapatan yang berlainan pula (Mudakir 2011 dalam Santoso 2013).
Ketimpangan  dalam  struktur  penguasaan  sumber-sumber  agraria  merupakan masalah  agraria  yang  amat  menonjol  di  tanah  air.  Adapun  yang  dimaksud  dengan struktur  penguasaan  di  sini  adalah  susunan  sebaran  atau  distribusi,  baik  mengenai pemilikan  (penguasaan  formal),  maupun  penguasaan  efektif  (garapan/operasional)  atas sumber-sumber agraria, juga sebaran alokasi atau peruntukannya (Wiradi 2009).

## 106 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
Ada dua pasal dalam UUPA yang membahas praktik monopoli dan spekulasi tanah, yaitu  Pasal  13  dan  Pasal  26  yang  mengamanatkan  bahwa  pada  hakikatnya  tanah  tidak diperlakukan  sebagai  komoditas.  Menurut  Chrysantini  (2005),  penguasaan  tanah  pada masyarakat sangat timpang yang menyebabkan semakin banyak petani tak bertanah atau buruh  tani,  di  mana  rata-rata  penguasaan  mereka  atas  tanah  pertanian  sesungguhnya tidak lebih dari 0,3-0,5 Ha tiap rumah tangga.
Tingkat  ketimpangan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  dapat  diukur  dari  suatu parameter yaitu Indeks Gini. Indeks Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0-1, menjelaskan kadar pemerataan distribusi. Semakin kecil koefisiennya, maka pertanda semakin  baik  atau  merata  distribusinya.  Tetapi  apabila  semakin  besar,  maka mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau terjadi kesenjangan (Dumairy 1997)
Zheng  et  al.  (2013)  dalam  Ainurrahma  (2015)  menjelaskan  bahwa  pada  awalnya Indeks  Gini  digunakan  untuk  menghitung  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  namun saat ini Indeks Gini juga bisa digunakan untuk menganalisis struktur ketimpangan dalam penguasaan  tanah.  Menurut  Ainurrahma  (2015),  indikator  untuk  melihat  besar  kecilnya ketimpangan  distribusi  tanah  adalah  dengan  cara  melihat  atau  menghitung  Indeks  Gini berdasarkan  tanah  milik,  tanah  yang  dikuasai,  dan  tanah  yang  diusahakan  oleh  rumah tangga petani, yaitu dengan rumus:
Keterangan:
IG
=  Indeks Gini 1 =  konstanta
n =  jumlah rumah tangga contoh
=  frekuensi warga dalam kelas pemilikan tanah ke-i
=  frekuensi kumulatif dari total pemilikan tanah ke-i
=  frekuensi kumulatif dari total pemilikan tanah ke-(i-1)
Kriteria Indeks Gini menurut H. T. Oshima dalam Santoso (2014) adalah:
GR ≤ 0,3 =  ketimpangan distribusi rendah 0,3 < GR < 0,4 =  ketimpangan distribusi sedang GR ≥ 0,4 =  ketimpangan distribusi tinggi

## B. Pengusaan dan Pemilikan Tanah di Desa Nglegok

## 1. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Desa Nglegok
Tanah  merupakan  aset  utama  bagi  masyarakat  pedesaan.  Pemilikan  tanah  akan menentukan  status  sosial  pemiliknya,  semakin  luas  tanah  yang  dimiliki,  semakin  tinggi pula  status  sosialnya.  Rata-rata  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  didapat  dengan membandingkan luas seluruh tanah milik dengan jumlah kepala rumah tangga yang ada pada tiap kelas kepemilikan tanah sesuai kriteria BPS. Untuk lebih jelasnya mengenai rata- rata luas kepemilikan tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok dapat dilihat di tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Rata-rata Pemilikan Tanah Tiap Kelas Kepemilikan Tanah di Dusun Ngungkal
Luas Bidang (m²) Jumlah Pemilik (KK) Total Luas Bidang (m²) Rata-rata Luas (m²) 1.000-1.999 42 65.653 1.563,17 2.000-4.999 30 90.235 3.007,83 5.000-9.999 11 49.514 4.501,27 10.000-19.999 1 14.343 14.343 20.000-29.999 0 0 0 30.000-39.999 0 0 0 40.000-49.999 0 0 0 ≥ 50.000 0 0 0 Jumlah 283 247.470 874.45 Sumber:  Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Tabel 2. Rata-rata Pemilikan Tanah Tiap Kelas Kepemilikan Tanah Di Dusun Talok
Luas Bidang (m²) Jumlah Pemilik (KK) Total Luas Bidang (m²) Rata-rata Luas (m²) < 1.000 94 16.655 177,18 1.000-1.999 18 26.049 1.447,17 2.000-4.999 20 65.646 3.282,30 5.000-9.999 3 14.594 4.864,67 10.000-19.999 0 0 0 20.000-29.999 0 0 0 30.000-39.999 0 0 0 40.000-49.999 0 0 0 ≥ 50.000 0 0 0 Jumlah 135 122.944 917,49
Sumber:  Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Pada  tabel  1  dan  tabel  2  dapat  kita  lihat  bahwa  secara  umum  rata-rata  luas pemilikan  tanah  oleh  kepala  keluarga  di  Dusun  Talok  lebih  luas  dibandingkan  dengan luas  pemilikan  tanah  oleh  kepala  keluarga  di  Dusun  Ngungkal.  Di  Dusun  Talok  total pemilikan  tanah  adalah  318.240  m².  Sebagian  besar  tanah  dimanfaatkan  sebagai  tanah pertanian  yaitu  sebesar  200.455  m²  dengan  rincian  150.486  m²  digunakan  untuk  sawah irigasi  padi  2  kali  per  tahun  dan  49.968  m²  digunakan  sebagai  tegalan/ladang.  Data

## 108 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
tersebut  menunjukkan  bahwa  62,98%  tanah  di  Dusun  Talok  digunakan  sebagai  tanah pertanian.  Di  Dusun  Talok,  tanah  yang  digunakan  untuk  tempat  tinggal  sebesar  110.245 m²  (11,02  Ha)  atau  34,64%  dari  total  luas  wilayah,  dan  hanya  2,38%  dari  total  wilayah digunakan sebagi sarana pendukung.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar yang  telah  dikonfirmasi  oleh  peneliti  kepada  warga  masyarakat  melalui  wawancara, terdapat  124  kepala  keluarga  pemilik  tanah  di  Dusun  Ngungkal  dan  72  kepala  keluarga pemilik tanah di Dusun Talok. Tanah-tanah yang dimiliki warga sebagian besar diperoleh melalui mekanisme warisan dan jual-beli.
Sedikitnya  kepala  keluarga  yang  memiliki  tanah  dikarenakan  dalam  satu  rumah (tempat  tinggal)  dihuni  oleh  beberapa  keluarga  dengan  hubungan  keluarga  atau kekerabatan,  dimana  kepemilikan  tanah  tempat  tinggal  oleh  satu  kepala  keluarga  saja. Untuk  tanah  pertanian  sebagian  besar  juga  belum  dipecah  waris,  sehingga  pengolahan satu bidang tanah pertanian dilakukan oleh beberapa kepala keluarga.
Tabel 3. Jumlah Bidang Tanah dan Kepala Keluarga di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok
No. Dusun Ngungkal Dusun Talok 1 Jumlah Bidang Tanah 419 278 2 Jumlah KK 283 135 3 Jumlah KK pemilik tanah 124 72 4 Jumlah KK tidak memiliki tanah 159 63
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Dari tabel 3 dapat dihitung bahwa rata-rata kepemilikan tanah per kepala keluarga di  Dusun  Ngungkal  adalah  1,47  bidang  per  kepala  keluarga  dan  di  Dusun  Ngungkal adalah  2  bidang  per  kepala  keluarga.  Namun  kenyataannya,  masih  banyak  kepala keluarga  yang  tidak  memiliki  tanah.  Dari  total 283  kepala  keluarga  di Dusun  Ngungkal, terdapat 159 kepala keluarga yang tidak memiliki tanah, sementara di Dusun Talok, dari total  135  kepala  keluarga,  sebanyak  72  kepala  keluarga  yang  tidak  memilik  tanah.  Dari total  419  bidang  tanah  yang  ada  di  Dusun  Ngungkal  hanya  dimiliki  oleh  124  kepala keluarga,  sehingga rata-rata  kepemilikan  3,37  bidang  per  kepala  keluarga  pemilik  tanah. Di Dusun Talok, dari 278 bidang tanah yang ada hanya dimiliki oleh 72 kepala keluarga sehingga rata-rata kepemilikan tanahnya adalah 3,86 bidang per kepala keluarga pemilik tanah.
Tanah-tanah  pemukiman  di  Dusun  Ngungkal  dan  Dusun  Talok  sebagian  dimiliki oleh  warga  yang  bertempat  tinggal  di  dusun-dusun  tersebut,  akan  tetapi  ada  juga  yang dimiliki warga dari luar dusun. Untuk lebih jelasnya pada tabel 4 ditunjukkan mengenai status tanah daerah penelitian.
Tabel 4. Status Pemilikan Tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok
No. Status Tanah Luas Tanah (m²) Dusun Ngungkal Dusun Talok 1 Tanah Kas Desa 116.082 21.179 2 Tanah Negara 0 0 3 Tanah Wakaf 0 172 4 Tanah Hak a. Tanah Hak Milik 555.711 296.889 b. Hak Pakai 0 0
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Dari 555.711 m² tanah hak milik di Dusun Ngungkal, hanya seluas 247.470 m² yang dimiliki  oleh  warga  Dusun  Ngungkal,  sedangkan  seluas  308.241  m²  dimiliki  oleh  warga dusun lain di Desa Nglegok dan warga yang berdomisili di luar Desa Nglegok. Di Dusun Talok,  dari  total 296.889  m²  tanah  hak milik,  hanya  seluas 122.944  m²  yang  dimiliki  oleh warga Dusun Talok, sedangkan sisanya yaitu seluas 174.000 m² dimiliki oleh warga dusun lain di Desa Nglegok dan warga yang berdomisili di luar Desa Nglegok. Seluas 116.082 m² tanah  kas  desa  yang  ada  di  Dusun  Ngungkal  berupa  tanah  lungguh,  sekolah  dasar, lapangan sepakbola, makam, punden dan pos kamling. Sedangkan seluas 21.179 m² tanah kas desa di Dusun Talok digunakan untuk sekolah dasar, makam dan punden. Selain itu terdapat seluas 172 m² tanah wakaf di Dusun Talok yang digunakan untuk masjid.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  diketahui  bahwa  di  Desa  Nglegok,  pada umumnya  peralihan  hak  penguasaan  tanah  milik  melalui  mekanisme  sewa-menyewa, bagi hasil dan gadai tidak banyak terjadi. Sistem peralihan hak penguasaan justru terjadi pada  hak  pakai  tanah  lungguh.  Tanah  lungguh  merupakan  tanah  yang  secara  adat dimiliki  oleh  kepala  desa  atau  perangkat  desa  sebagai  kompensasi  gaji  atas  jabatan  dan pekerjaan  yang  dilakukan.  Sistem  peralihan  hak  penguasaan  tanah  lungguh  ini  dalam bentuk  sewa.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jentu  Dwiyono  (Kepala  Desa Nglegok),  intensitas  pengalihan  hak  penguasaan  atas  tanah  lungguh  lebih  tinggi  pada tanah sawah.
Terjadinya  pengalihan  garapan  pemilik  ke  penggarap  pada  tanah  mengakibatkan adanya renting-out dari  sisi  pemilik  dan renting-in bagi  penggarap.  Secara  umum  total garapan  merupakan  tanah  milik  dikurangi renting-out ditambah  dengan renting-in (garapan  bukan  milik).  Adanya  pengalihan  hak  penggarapan  tanah  dari  pemilik  dan penggarap  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan  antar  luas  pemilikan  dan  luas  garapan. Akan tetapi, di Dusun Ngungkal maupun Dusun Talok, renting-out relatif sedikit.
Menurut  wawancara  dengan  Kepala  Dusun  Ngungkal  dan  Kepala  Dusun  Talok, tanah  tempat  usaha  masyarakat  Desa  Ngungkal  maupun  Dusun  Talok  sebagian  besar
110 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
terletak di dalam Desa Nglegok. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas pemilikan relatif rendah.  Akan  tetapi  pada  penelitian  ini,  peneliti  tidak  meneliti  sejauh  mana  pemilikan tanah oleh masyarakat Dusun Ngungkal dan Dusun Talok di luar dusun tempat mereka tinggal  maupun  di  luar  Desa  Nglegok  karena  akan  menyebabkan  penelitian  menjadi terlalu luas dan tidak efektif.
Tabel 5. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Berdasarkan Luas Tanah
di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok Skala Pemilikan (m²) Dusun Ngungkal Dusun Talok N % N % < 1.000 199 70,31 94 69,62 1.000-1.999 42 14,84 18 13,33 2.000-4.999 30 10,60 20 14,82 5.000-9.999 11 3,89 3 2,23 10.000-19.999 1 0,36 0 0 20.000-29.999 0 0 0 0 30.000-39.999 0 0 0 0 40.000-49.999 0 0 0 0 ≥ 50.000 0 0 0 0 Total 283 100 135 100 Indeks Gini 0.65 0.61
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Dari hasil analisis diperoleh bahwa Indeks Gini pemilikan dan penguasaan tanah di Dusun  Ngungkal  sebesar  0,65  dan  di  Dusun  Talok  sebesar  0,61.  Berdasarkan  kriteria Oshima,  maka  tingkat  ketimpangan  dalam  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  di  Dusun Ngungkal  dan  Dusun  Talok  tergolong  tinggi.  Dari  hasil  analisis  juga  didapat  bahwa ketimpangan  dalam  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  di  Dusun  Talok  lebih  kecil dibandingkan  Dusun  Ngungkal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  beberapa  kepala keluarga  yang  menguasai  suatu  bidang  tanah  secara  bersama-sama  dan  kepemilikannya didaftarkan  kepada  salah  satu  kepala  keluarga.  Hal  ini  juga  terjadi  karena  adanya hubungan kekerabatan antar kepala keluarga tersebut, dimana tanah yang mereka kuasai belum dipecah waris.

## 2. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Nglegok
Pemilikan  dan  penguasaan  tanah  pertanian  oleh  keluarga  petani  di  Desa  Nglegok pada  umumnya  lebih  luas  dari  rata-rata  pemilikan  penguasaan  setiap  kepala  keluarga. Pemilikan  dan  penguasaan  tanah  oleh  petani  di  Dusun  Ngungkal  yang  paling  sedikit adalah  358  m²  dan  paling  luas  adalah  6.595  m²  sedangkan  pemilikan  dan  penguasaan tanah  oleh  petani  di  Dusun  Talok  yang  paling  sedikit  adalah  251  m²  dan  paling  luas adalah 5.532 m².

## Tabel 6. Status Penguasaan Bidang Tanah Pertanian
di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok No. Status Penguasaan Dusun Ngungkal Dusun Talok 1 Dikuasai oleh pemilik 415 272 2 Sewa 2 0 3 Sakap/ Bagi Hasil 0 0 4 Gadai 0 0
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Pada  Tabel  6  ditampilkan  status  penguasaan  tanah  milik.  Terlihat  bahwa  sebagian besar  tanah  milik  digarap  sendiri,  bahkan  di  Dusun  Talok  tidak  ada  tanah  milik  yang digarapkan ke orang lain. Terdapat dua bidang tanah pertanian yang disewakan di Dusun Ngungkal berupa hak milik dan tetap digunakan sebagai sawah dengan sistem sewa per tahun.  Sedikitnya  tanah  yang  disewakan  antara  lain  disebabkan  karena  pemilikan  tanah berupa tanah pertanian dengan rataan luas relatif kecil, nilai sewa tanah dan sistem sewa dinilai  kurang  menguntungkan  karena  hasil  panen  yang  diperoleh  dari  tanah  sewaan tidak cukup banyak.
Tabel 7. Rata-Rata Pemilikan Tanah Pertanian Tiap Kelas Kepemilikan Tanah

## di Dusun Ngungkal
Luas Bidang (m²) Jumlah Pemilik (KK petani) Total Luas Bidang (m²) Rata-rata Luas (m²) 1.000-1.999 22 34.832 1.583,27 2.000-4.999 16 57.949 3.621,81 5.000-9.999 3 23.245 7.748,33 10.000-19.999 1 13.875 13.875,00 20.000-29.999 0 0 0 30.000-39.999 0 0 0 40.000-49.999 0 0 0 ≥ 50.000 0 0 0 Jumlah 168 143.667 855,16 Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

## Tabel 8. Rata-rata Pemilikan Tanah Pertanian Tiap Kelas Kepemilikan Tanah di Dusun Talok
Luas Bidang (m²) Jumlah Pemilik (KK petani) Total Luas Bidang (m²) Rata-rata Luas (m²) < 1.000 29 7.583 261,48 1.000-1.999 10 13.561 1.356,10 2.000-4.999 13 41.694 3.207,23 5.000-9.999 1 5.532 5.532,00 10.000-19.999 0 0 0 20.000-29.999 0 0 0 30.000-39.999 0 0 0 40.000-49.999 0 0 0 ≥ 50.000 0 0 0 Jumlah 53 68.370 1.290 Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018 Bersambung…

## 112 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
Pada  Tabel  7  dan  Tabel  8  dapat  kita  lihat  bahwa  rata-rata  kepemilikan  tanah pertanian per kepala keluarga relatif kecil. Menurut kriteria dalam Sensus Pertanian yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik,  petani  dengan  kepemilikan  <  5000  m²  adalah tergolong  petani  gurem.  Bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  dengan  melihat  rata-rata kepemilikan  tanah  oleh  petani,  secara  umum  masyarakat  petani  di  Dusun  Nglegok  dan Dusun  Talok  termasuk  golongan  petani  gurem.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  56  Prp Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  dinyatakan  bahwa  luas  minimum tanah pertanian adalah 2 Ha. Dalam hal ini, tidak ada satu pun keluarga petani di Dusun Nglegok dan Dusun Talok yang memiliki tanah pertanian ≥ 2 Ha.
Tabel 9. Rata-rata Jumlah Pemilikan Bidang Tanah Pertanian
di Dusun Ngungkal Dan Dusun Talok Dusun Ngungkal Dusun Talok Jumlah bidang tanah  pertanian 181 134 Jumlah KK petani 168 53 Rata-rata pemilikan/KK petani (bidang) 1,07 2,55
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Dari tabel 9 dapat kita lihat bahwa jika membandingkan antara jumlah bidang tanah pertanian dan jumlah seluruh kepala keluarga petani di Dusun Ngungkal, maka rata-rata kepemilikan  bidang  per  kepala  keluarga  adalah  1,07  bidang  sedangkan  di  Dusun  Talok adalah 2,55 bidang per kepala keluarga. Hal ini terjadi karena banyaknya kepala keluarga yang tidak memiliki tanah pertanian dan bermatapencaharian di luar sektor pertanian.
Tabel 10.  Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian

## Berdasarkan Luas Tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok
Skala Pemilikan (m²) Dusun Ngungkal Dusun Talok N % N % < 1.000 126 11,30 29 22,64 1.000-1.999 22 13,10 10 18,87 2.000-4.999 16 9,52 13 24,52 5.000-9.999 3 1,79 1 1,89 10.000-19.999 1 0,59 0 0 20.000-29.999 0 0 0 0 30.000-39.999 0 0 0 0 40.000-49.999 0 0 0 0 ≥ 50.000 0 0 0 0 Total 168 100 53 100 Indeks Gini 0.72 0.52 Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Dari  hasil  analisis  diperoleh  bahwa  Indeks  Gini  pemilikan  dan  penguasaan  tanah pertanian di Dusun Ngungkal sebesar 0,72 dan di Dusun Talok sebesar 0,52. Ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok tergolong  tinggi.  Dari  hasil  analisis  juga  didapat  bahwa  ketimpangan  dalam  pemilikan dan  penguasaan  tanah  pertanian  di  Dusun  Talok  lebih  kecil  dibandingkan  Dusun Ngungkal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  kepala  keluarga  usaha  tani  yang  tidak memiliki  dan  menguasai  tanah  (tunakisma).  Para  kepala  keluarga  tunakisma ini  pada dasarnya masih bekerja di sektor pertanian, namun hanya sebagai buruh tani. Buruh tani adalah orang yang bekerja untuk sawah orang lain, yang nantinya akan memperoleh upah dari pemilik sawah.
Di Dusun Ngungkal 63,69% kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 107 kepala keluarga tidak memiliki tanah pertanian sedangkan di Dusun Talok dari  32,08%  kepala  keluarga  yang  bekerja  di  sektor  pertanian,  yaitu  sebanyak  17  kepala tidak  memiliki  tanah  pertanian.  Di  Dusun  Ngungkal  dan  Dusun  Talok  diketahui  masih terdapat petani gurem (petani dengan luas total pemilikan dan penguasaan tanah < 5000 m²).  Dari  keseluruhan  rumah  tangga  petani  di  Dusun  Ngungkal,  57  kepala  keluarga (41,09% dari kepala keluarga petani) tergolong petani gurem, sedangkan di Dusun Talok sebanyak  26  kepala  keluarga  (49,05%)  tergolong  petani  gurem.  Di  Dusun  Ngungkal terdapat  4  kepala  keluarga  petani  yang  bukan  golongan  petani  gurem,  sedangkan  di Dusun Talok hanya terdapat 1 kepala keluarga petani yang bukan golongan petani gurem.

## C. Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok

## 1. Fragmentasi Tanah Pertanian Berdasarkan Proses Terjadinya di Desa Nglegok
Dalam  Undang-undang  Nomor  56  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian  dinyatakan  bahwa  luas  minimum  tanah  pertanian  adalah  2  Ha.  Untuk mewujudkan  kondisi  tersebut,  perlu  dilakukan  pencegahan  terhadap  proses  pemecahan pemilikan  tanah  (fragmentasi)  pada  bidang  tanah  yang  dimanfaatkan  untuk  pertanian menjadi  bidang  tanah  yang  berukuran  kecil.  Kenyataannya  di  lapangan,  pencegahan fragmentasi tanah pertanian sulit di lakukan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Jentu  Dwiyono  (Kepala  Desa  Nglegok), diketahui bahwa pada dasarnya pemilikan luas tanah yang relatif kecil, sudah terjadi dari generasi  ke  generasi.  Tanah  yang  tersedia  untuk  kehidupan  warga  Desa  Nglegok  tidak pernah  bertambah,  sementara  itu  sejak  awal  Indonesia  berdiri,  terjadi  kenaikan  jumlah warga Desa Nglegok dan adanya perpindahan warga dari daerah luar ke Desa Nglegok. Perpindahan  warga  ini  pada  umumnya  terjadi  karena  pernikahan  dengan  warga  Desa Nglegok maupun mencari penghidupan di Desa Nglegok.

## 114 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
Peningkatan jumlah warga menimbulkan peningkatan kebutuhan akan tanah untuk pemukiman  dan  penggunaan  non  pertanian  lainnya.  Keadaan  ini  menyebabkan peningkatan permintaan akan tanah sehingga alih fungsi lahan terpaksa berasal dari tanah pertanian produktif. Proses pewarisan, hibah, dan jual-beli sebagian tanah pertanian yang terjadi menyebabkan terpecahnya luas tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih sempit  yang  disebut  fragmentasi  tanah  pertanian.  Fragmentasi  tanah  pertanian  yang berkelanjutan menyebabkan mengecilnya rata-rata luas tanah pertanian yang diusahakan oleh masyarakat petani.
Wawancara terhadap 40 sampel petani dengan 40 sampel kepemilikan bidang tanah yang  berbeda  di  Dusun  Ngungkal  dan  Dusun  Talok  diklasifikasikan  sesuai  proses terjadinya fragmentasi tanah pertanian. Proses fragmentasi tanah pertanian terjadi karena adanya perbuatan hukum yaitu berupa jual-beli dan hibah serta peristiwa hukum berupa pewarisan.  Proses  fragmentasi  di  Desa  Nglegok  ini  dibatasi  sejak  awal  berlakunya Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria. Adapun hasil klasifikasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 11. Proses Terjadinya Fragmentasi Tanah Pertanian
di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok No Nama Dusun Proses Fragmentasi Tanah Pertanian Jumlah Sampel Jual-Beli Waris Hibah Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Dusun Ngungkal 8 40 10 50 2 10 20 2 Dusun Talok 7 35 12 60 1 5 20
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018
Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa besarnya jual-beli tanah pertanian di Dusun Ngungkal  sebanyak  8  bidang  atau  sebesar  40% dari  20 sampel,  untuk  Dusun  Talok jual- beli  sebanyak  7  bidang  atau  sebesar  35%  dari  20  sampel.  Besarnya  proses  fragmentasi tanah  pertanian  karena  waris  yang  terjadi  di  Dusun  Ngungkal  sebanyak  10  bidang  atau sebesar 50% dari sampel, sedangkan untuk Dusun Talok sebanyak 12 bidang atau sebesar 60% dari sampel.
Besarnya jumlah pewarisan terkait dengan tingkat keterampilan yang dimiliki anak- anak petani di daerah tersebut. Tingkat keterampilan terkait pendidikan yang didapatkan anak-anak  tersebut.  Dengan  pendidikan  yang  relatif  rendah  serta  keterampilan  yang dimiliki,  terpaksa  mereka  harus  berkecimpung  sesuai  keterampilan  yang  dimiliki  yaitu sebagai  petani.  Keterbatasan  luas  tanah  pertanian  yang  diwariskan  orang  tua menyebabkan tanah yang ada harus dibagi-bagi. Anak-anak yang berprofesi selain petani tetap  berhak  mendapatkan  hak  waris.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  tingginya  proses
Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar 115
fragmentasi  tanah  pertanian  karena  pewarisan.  Dengan  didukung  oleh  Pasal  9  Undang- Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang pewarisan yang menyebabkan fragmentasi tanah pertanian diperbolehkan meskipun menyebabkan luas tanah pertanian kurang dari 2 Ha.
Jumlah  proses  fragmentasi  tanah  pertanian  karena  hibah  sebanyak  2  bidang  atau sebesar  10%  terjadi  di  Dusun  Ngungkal,  sedangkan  di  Dusun  Talok  hanya  terdapat  1 bidang  atau  sebesar  5%  dari  sampel.  Berdasarkan  urutan  jumlahnya  yang  terjadi  di lapangan,  proses  fragmentasi  yang  paling  banyak  terjadi  di  Desa  Nglegok  adalah pewarisan, jual-beli dan hibah.

## 2. Pendorong Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok

## a. Jual-Beli Sebagian Tanah Pertanian di Desa Nglegok
Berdasarkan  wawancara  dengan  para  petani  yang  menjual  tanah  pertanian,  dapat diketahui  alasan  mereka  menjual  tanah  pertanian  yang  mereka  miliki.  Pada  dasarnya proses  jual-beli  dilakukan  karena  adanya  masalah  ekonomi.  Dalam  wawancara  dengan salah  seorang  responden  yaitu  Ibu  Suharsi,  diketahui  bahwa  alasan  menjual  sebagian tanah  pertanian  yang  dimiliki  adalah  untuk  biaya  berobat.  Beliau  mengatakan  menjual tanah  tersebut  karena  tidak  mau  merepotkan  anggota  keluarganya,  sedangkan  harta berharga yang masih dimiliki hanyalah tanah tersebut. Beliau menjual tanah kepada orang yang  selama  ini  menjadi  penggarap  tanahnya.  Beliau  tidak  menggarap  tanah  pertanian tersebut sejak suaminya meninggal dunia. Tanah yang beliau miliki selama ini dikerjakan oleh tetangga dekat yang masih memiliki hubungan keluarga.
Di  lain  pihak  terdapat  petani  yang  menjual  tanah  pertanian  yang  dimiliki  untuk biaya  sekolah  anak,  seperti  yang  terjadi  pada  keluarga  Bapak  Sukarno.  Keluarga  ini memiliki  3  orang  anak  yang  telah  lulus  dari  Universitas.  Dari  hasil  wawancara,  petani tersebut  menjual  tanahnya  pada  tahun  2012  karena  pada  saat  itu  keluarganya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Pada saat itu, salah satu anak mereka masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas, sedangkan yang lainnya berada di  perguruan  tinggi.  Harta  yang  dimiliki  berupa  tanah  pertanian  dari warisan  orang tua terpaksa  dijual  sebagian  untuk  biaya  pendidikan  anak-anaknya.  Pekerjaan  responden adalah petani dan memiliki usaha peternakan ayam potong, sementara istrinya adalah ibu rumah  tangga.  Beliau  mengatakan  bahwa  yang  diberikan  kepada  anak-anaknya  adalah bekal ilmu yang lebih kekal daripada harta.
Alasan  lain  menjual  tanah  pertanian  adalah  untuk  membayar  hutang.  Pekerjaan sebagai petani yang selama ini digeluti tidak dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga yang terdiri atas suami, istri, dua orang anak dan satu orang tua. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi dengan pekerjaan yang dilakukan, tetapi kebutuhan yang tak

## 116 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
terduga  seperti  biaya  berobat  dan  biaya  selamatan  kematian  orang  tua  dicukupi  dengan berhutang  kepada  sanak  saudara.  Dengan  semakin  meningkatnya  hutang  dan  tidak dicukupinya  cicilan  hutang  yang  diperjanjikan  menyebabkan  keluarga  ini  terpaksa menjual  sebagian  tanah  pertanian  yang  dimiliki  untuk  membayar  hutang.  Hal  ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Priyono.
Terdapat  pula  petani  yang  mencari  pekerjaan  sambilan  sebagai  supir  angkutan umum,  akan  tetapi  membutuhkan  modal  yang  cukup  besar.  Hal  ini  berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi. Harta warisan orang tua berupa tanah pertanian yang dimiliki  terpaksa  dijual  sebagian  untuk  membeli  mobil  bak  terbuka.  Pada  musim  tanam beliau  mengusahakan  tanah  yang  dimiliki,  tetapi  beliau  juga  bekerja  sebagai  supir sekaligus  menyewakan  kendaraannya  sebagai  kendaraan  angkut  hasil  panen.  Selain sebagai  supir,  ada  pula petani  yang  menjual  tanahnya  untuk  membeli  traktor. Pada  saat musim tanam, traktor ini disewakan kepada petani-petani lain untuk membajak sawah.
Berdasarkan beragam kisah yang disampaikan oleh para petani melalui wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya jual- beli baik sebagian maupun seluruh tanah pertanian di Desa Nglegok ialah faktor ekonomi. Desakan  ekonomi  menyebabkan  para  petani  terpaksa  menjual  tanah  pertanian.  Sebagai petani  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah,  tanah  merupakan  satu-satunya  harta yang  bernilai ekonomis.  Semakin  tinggi  kebutuhan ekonomi  petani,  semakin  tinggi  pula peluang terjadinya jual-beli tanah pertanian di Desa Nglegok.

## b. Pewarisan Tanah Pertanian di Desa Nglegok
Pada  umumnya  sistem  yang  digunakan  dalam  pembagian  waris  di  Desa  Nglegok adalah  sistem  kesepakatan  ahli  waris.  Ada  pun  hasil  kesepakatan  dapat  berupa pembagian  tanah  secara  merata  atau  dengan  sistem  pembagian  Islam  dimana  ahli  waris pria  memiliki  bagian  waris  dua  kali  lebih  banyak  dari  bagian  waris  wanita.  Pembagian waris  pada  masing-masing  keluarga  memiliki  keanekaragaman  dan  keunikan  tersendiri yang  mana  pengaturannya  bergantung  pada  hukum  adat,  agama  yang  dianut  atau kesepakatan antar ahli waris.
Berdasarkan  wawancara  dengan  keluarga  Bapak  Paiman,  proses  pembagian  waris dilakukan  setelah  kedua  orang  tua  meninggal.  Pembagian  waris  dilakukan  setelah  100 hari  ibu  meninggal.  Ahli  waris  terdiri  atas  sembilan  anak.  Pembagian  waris  dilakukan melalui  musyawarah  yang  dihadiri  sembilan  anak  dan  sembilan  menantu.  Sistem  yang diambil  dalam  pembagian  ahli  waris  ini  adalah  sistem  kesepakatan  ahli  waris.  Hasil musyawarah adalah pembagian tanah pekarangan dan tanah pertanian sawah dibagi rata, dengan lima bidang sawah dibagi sembilan bidang tanah. Dari lima bidang tanah tersebut,
Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar 117
satu  bidang  tanah  tidak  dibagi  karena  luasnya  yang  kecil  dan empat  bidang  tanah  yang lainnya  masing-masing  dibagi  menjadi  dua  bagian.  Disisi  lain  tanah  pekarangan  yang terdiri  atas  3  bidang  tanah  dibagi  menjadi  sembilan  bidang  tanah.  Perincian  satu bidang tidak  dibagi  karena  merupakan  milik  kakak  tertua  dan  telah  berdiri  bangunan  rumah tinggal, satu bidang dibagi tiga dan satu bidang yang luas dibagi lima.
Pembagian  waris  juga  bisa  dilakukan  dengan  ketentuan  agama  Islam  yaitu  bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dari pada anak perempuan, seperti yang terjadi pada keluarga  Bapak  Darso  Wiyono.  Hal  ini  terkait  tanggung  jawab  yang  dipikul  dalam keluarga. Suatu keluarga memiliki tiga orang anak yang terdiri atas dua laki-laki dan satu perempuan.  Orang  tua  dari  keluarga  tersebut  memiliki  dua  bidang  tanah  sawah.  Luas sawah tersebut berbeda sehingga salah satu tanah sawah tersebut diberikan kepada kakak tertua, sedangkan satu bidang tanah sawah dibagi menjadi dua bagian dengan ketentuan 1/3 untuk pihak anak perempuan dan 2/3 untuk pihak anak laki-laki.
Apabila  proses  pewarisan  tetap  dilakukan  kepada  generasi  berikutnya,  tentu  luas tanah  yang  diperoleh  ahli  waris  semakin  lama  akan  semakin  sempit.  Fragmentasi  tanah pertanian melalui pewarisan akan terus berlanjut karena dalam Undang-Undang Nomor 56  Tahun  1960  memperbolehkan  pemindahan  hak  atas  tanah  pertanian  melalui pembagian  warisan  sedangkan  peraturan  pelaksana  yang  mengatur  pembagian  warisan atas tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha hingga saat ini belum ada.

## c. Hibah Sebagian Tanah Pertanian di Desa Nglegok
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat petani di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok,  proses  hibah  terjadi  karena  anak-anak  petani  bekerja  sebagai  petani,  akan  tetapi mereka  tidak  memiliki  tanah  pertanian  untuk  digarap.  Oleh  sebab  itu,  petani menghibahkan  sebagian  tanah  yang  dimiliki  kepada  anaknya.  Hibah  juga  dianggap sebagai pencegah terjadinya sengketa dalam pembagian tanah warisan di kemudian hari.
Hibah  yang  dilakukan  kebanyakan  diberikan  kepada  anak  sendiri.  Tanah  yang dimiliki  orang  tua  dihibahkan  kepada  anaknya  agar  anak  tersebut  dapat  bekerja  dan memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Di sisi lain orang tua anak tersebut juga masih bekerja  sebagai  petani  meskipun  tidak  sepenuhnya  mengerjakan  tanah  pertaniannya. Pengerjaan  tanah  diserahkan  kepada  salah  satu  anak  yang  diberikan  wewenang  untuk mengerjakannya.  Hibah  dilakukan  secara  lisan  dari  orang  tua  kepada  anaknya.  Ketika orang  tua  meninggal,  pengurusan  sertipikat  hak  milik  baru  dilaksanakan.  Akan  tetapi terdapat pula pengurusan sertipikat hak milik yang dilakukan pada saat orang tua sebagai pemberi  hibah  masih  hidup.  Hal  ini  dilakukan  karena  anak  petani  tersebut  ingin
118 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung
mendapatkan  modal  dari  tanah  pertaniannya  dengan  cara  mengagunkannya  ke  bank, kemudian modal tersebut digunakan untuk usaha lain.

## 3. Penghambat Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok
Terkait  pengetahuan  petani  terhadap  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960, semakin masyarakat tahu mengenai aturan tersebut, maka petani dapat mengimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Secara  hukum  segala  sesuatu  yang telah  dimuat  dalam  undang-undang,  seperti  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960, semua  masyarakat  dianggap  tahu  dan  mengerti.  Padahal  pada  kenyataannya,  mayoritas masyarakat  terutama  petani  tidak  mengetahui  aturan  ini.  Masyarakat  pada  dasarnya beranggapan  bahwa  tanah  yang  dimiliki  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  sesuai keinginan pemilik tanah.
Di sisi lain terdapat petani yang tidak mengetahui aturan larangan pemecahan tanah pertanian  tetapi  ada  anggapan  bahwa  tanah  pertanian  yang  merupakan  harta  yang diberikan  secara  turun  temurun  harus  dijaga.  Bagaimanapun  petani  tersebut  akan mempertahankan  tanah  pertanian  yang  dimiliki.  Dengan  adanya  kebutuhan  yang mendesak, petani dengan prinsip tersebut akan menyewakan tanah yang dimiliki. Dengan menyewakan tanah yang dimiliki menyebabkan tanah tersebut tetap menajdi merupakan tanah  milik.  Hal  semacam  ini  menghambat  terjadinya  fragmentasi  tanah  pertanian  yang diakibatkan oleh proses jual-beli tanah pertanian.
Dalam  wawancara  terhadap  responden  dalam  pembagian  waris,  terdapat  pula pendapat  bahwa  tanah  pertanian  diberikan  terhadap  salah  seorang  ahli  waris  saja, sedangkan  ahli  waris  lainnya  mendapatkan  uang  semacam  ganti  rugi  yang  dibayarkan oleh penerima waris. Kesepakatan ini tergantung keputusan bersama ahli waris dan setiap keluarga  memiliki  kebijakan  yang  berbeda.  Keputusan  semacam  ini  juga  menghambat terjadinya fragmentasi tanah pertanian karena pemilikan tanah pertanian jatuh ke tangan salah  satu  ahli  waris.  Selain  itu,  juga  terdapat  kebijakan  keluarga  yang  menyerahkan pengerjaan  tanah  warisan  yang  diterima  kepada  salah  satu  ahli  waris  sehingga penguasaan  tanah  tersebut  berada  pada  satu  orang  meskipun  pemilikan  tanah  tersebut dimiliki bersama.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  distribusi  tanah  di  Dusun Ngungkal  dan  Dusun  Talok  sebagaimana data berikut:
Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar 119
a. Dusun  Ngungkal,  Desa  Nglegok,  rata-rata  luas  pemilikan  tanah  keseluruhan  per kepala  keluarga  adalah  874,45  m²,  sedangkan  rata-rata  luas  pemilikan  tanah pertanian per kepala keluarga petani adalah 855,16 m².
b. Di  Dusun  Talok,  Desa  Nglegok,  rata-rata  luas  pemilikan  tanah  keseluruhan  per kepala,  yaitu  sebesar  917,49  m²,  sedangkan  luas  pemilikan  tanah  pertanian  per kepala keluarga petani lebih besar, yaitu sebesar 1.290 m².
c. Ketimpangan  distribusi  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  di  Dusun  Ngungkal  dan di Dusun Talok tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini masing daerah tersebut yaitu sebesar 0,65 di Dusun Ngungkal dan 0,61 di Dusun Talok.
d. Ketimpangan  distribusi  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  pertanian  di  Dusun Ngungkal dan di Dusun Talok tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini masing  daerah  tersebut  yaitu  sebesar  0,72  di  Dusun  Ngungkal  dan  0,52  di  Dusun Talok.
e. Berdasarkan  data  wawancara  dengan  40  sampel  kepala  keluarga,  yaitu  20  kepala keluarga  di  Dusun  Ngungkal  dan  20  kepala  keluarga  di  Dusun  Talok,  dapat disimpulkan  bahwa  kecilnya  rata-rata  luas  tanah  pertanian  yang  dikuasai  kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian akibat adanya fragmentasi tanah melalui proses jual beli, pewarisan dan hibah.

## 2. Saran
Dengan  realitas  yang  terjadi  di  Desa  Nglegok  perlu  dibangun  konsep  tanah pertanian usaha bersama, dimana tanah pertanian dengan luasan yang sempit tidak boleh dipindahtangankan,  namun  hanya  boleh  dikelola  bersama.  Melihat  fragmentasi  tanah pertanian yang berdampak langsung pada distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di Desa  Nglegok,  pemerintah  perlu  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap terjadinya  fragmentasi  tanah  pertanian  di  daerah  pedesaan.  Dengan  pengawasan  yang ketat  dari  pemerintah  diharapkan  petani  di  masa  depan  tidak  lagi  memiliki  tanah pertanian  yang  terlampau  kecil  atau  bahkan  kehilangan  lahan  untuk  bertani.  Salah  satu langkah  efektif  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  ialah  dengan  memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta pembentukan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

## 120 Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung

## DAFTAR PUSTAKA
Ainurrahma,  A  2015,  ‘Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penguasaan  Tanah  di Kabupaten  Lamongan:  Analisis  Sensus  Pertanian  2013’,  Skripsi  pada  Institut Pertanian Bogor.
Astuti, D 2000, ‘Luas Penguasaan Tanah Pertanian  dalam Kaitannya dengan Pendapatan Petani  Sawah  di  Desa  Tertinggal  di  Kecamatan  Karangreja,  Kabupaten Purbalingga,  Provinsi  Jawa  Tengah’,  Skripsi  pada  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional.
Bachriadi,  D  &  Wiradi,  G  2011, Enam  dekade  ketimpangan  masalah  penguasaan  tanah  di Indonesia, Agrarian Resource Center , Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bandung.
Badan  Pusat  Statistik  2014,  ‘Sensus  Pertanian  2013,  Angka  Nasional  Hasil  Survei  Tahun
2013’,https://www.bps.go.id/publication/2015/01/28/4e54c21293672e68e2965c39/se nsus-pertanian-2013--angka-nasional-hasil-survei-rumah-tangga-usaha-tanaman- padi--2014.html.
Chrysantini,  P  2005,  ’Memahami  Gerakan  Pendudukan  Tanah  dalam  Land  Reform’, https://media.neliti.com/media/publications/511-ID-memahami-gerakan- pendudukan-tanah-dalam-land-reform.pdf.
Dumairy 1997, Perekonomian Indonesia , Penerbit Erlangga, Jakarta.
Hernanto, F 1991, Ilmu usahatani , PT Penebar Swadaya, Jakarta.
Iriani,  AY  2008,  ‘Distribusi  Kepemilikan  Tanah  Pertanian  dan  Sistem  Tenurial  di  Desa- Kota  (Kasus  Desa  Cibatok  I,  Kecamatan  Cibungbulang,  Kabupaten  Bogor, Propinsi Jawa Barat)’, Skripsi pada Institut Pertanian Bogor.
Nurmanaf, RA 2001, ‘Peranan Sektor Non Pertanian Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani  Bertanah  Sempit’,  https://media.neliti.com/media/publications/43905-ID- peranan-sektor-non-pertanian-terhadap-pendapatan-rumah-tangga-petani- berlahan-se.pdf.
Rusastra,  IW  &  Sumaryanto,  T  1997, Dinamika  ekonomi  pedesaan  dalam  perspektif pembangunan nasional, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
Sayogyo, P 1985, Sosiologi pembangunan, FPS IKIP Jakarta, Jakarta.
Santoso,  BR  2013,  ‘Analisis  Pengaruh  Distribusi  Penguasaan  Tanah  Terhadap  Distribusi
Pendapatan  Petani  Jagung  di  Kecamatan  Toroh,  Kabupaten  Grobogan’ , Skripsi pada Universitas Negeri Sebelas Maret.
Saptana  &  Ar-Rozi,  MA  2015,  ‘Dinamika  Ketimpangan  Penguasaan  Tanah  dan  Pasar
Tanah pada Desa Tanah Kering Berbasis Palawija ’,
https://media.neliti.com/media/publications/725-ID-dinamika-ketimpangan- penguasaan-lahan-dan-pasar-lahan-pada-desa-lahan-kering-ber.pdf .
Wiradi, G 2009, Seluk beluk masalah agraria reforma agraria dan penelitian agraria, STPN Press,
Yogyakarta.
Wiradi,  G  &  Makali  2004, Penguasaan  tanah  dan  kelembagaan ,  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta.