## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TANGERANG
Syamsul Bahri 1 , Khasan Effendy 2 , Ngadisah 3 , Sampara Lukman 4
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: syamsulb1973@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  implementasi kebijakan smart  city dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  berkualitas  di  Kota  Tangerang yang  dititik  beratkan  kepada  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui internet,  online,  digital  dan  media  sosial.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan smart  city dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  berkualitas  di  Kota  Tangerang belum bisa terlaksana secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyararakat secara faktual  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  mencakup;  (1)  komunikasi  mempengaruhi terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  masih  kurang  efektif  indikator  ketrampilan;  (2) Sumber  daya  terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  masih  kurang  efektif  ketrampilan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan; (3) Disposisi terkait dari semua indikator yang  ada,  dan  kurang  efektif  tingkat  kepercayaan  kebijakan  diambil  pimpinan;  (4)  Struktur birokrasi  terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  yang  masih  kurang  efektif  instruktif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Smart City , Pemerintahan yang Cerdas.

## Abstract
The problems that arise in this research are related to the implementation of policy policies in  realizing  quality  public  services  in  in  Tangerang  City  which  focuses  on  the  use  of information and communication technology via the internet, online, digital and social media. The  research  method  used  is  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  The  results showed that the implementation of the smart city policy in realizing quality public services in Tangerang  City  could  not  be  implemented  effectively  in  improving  the  welfare  of  the community  in  fact  from  the  factors  that  influence  including;  (1)  communication  that  affects all existing indicators, and skills indicators are still not effective; (2) Relevant resources from all  the  existing  indicators,  and  lack  of  effective  skills  in  the  provision  of  facilities  and infrastructure needed; (3) The related disposition of all the existing indicators, and the less effective  level  of  trust  taken  by  the  leadership;  (4)  Bureaucratic  structures  related  to  all existing  indicators,  and  which  are  still  less  effective  and  instructive  according  to  the Standard Operating Procedure (SOP).
Keywords: Policy Implementation, Smart City, Smart Government.

## A. PENDAHULUAN
Isu perkembangan smart city atau dikenal dengan kota pintar/kota cerdas di Indonesia saling  berlomba-lomba  untuk  menerapkannya  perubahan  dalam  kehidupan  teknologi
informasi  dan  komunikasi  melalui  internet,  online  dan  digital.  Kecanggihan  teknologi informasi dan komunikasi segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia sering bersinggungan dengan internet, online, digital, dan media sosial (Utomo & Hariadi, 2016).
Permasalahan  perkotaan  mulai  dari  sampah,  edukasi,  transpotasi,  sosial  ekonomi, bencana,  budaya,  kesehatan,  pendidikan,  agama,  olahraga,  perdagangan,  bisnis,  dan pemerintahan  semuanya  menyebarkan  informasi  berbasis  internet,  online  dan  digital (Ahmadjayadi,  2016).  Penggunaan  teknologi  internet,  online  dan  digital  memunculkan misalkan; smart  city,  e-learning,  e-book,  e-commerce, dan e-government (Hidayatulloh, 2016).
Penerapan smartcity tidak terjadi secara langsung dengan menerapkan e-government , e-budgeting , e-planning yang telah terintegrasi, dan terdapat program dalam pelaksanaannya seperti  perencanaan  kota,  pengelolaan  lingkungan,  dan  lain  sebagainya  (Insani,  2017).  Hal tersebut masih dalam tahap proses pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat  di  daerah  yang  berkembang  secara  bertahap,  dikarenakan  adanya  kendala  biaya dan sumber daya manusia dalam pemicu untuk mengeluarkan ide dan inovasi baru terutama sains  serta  teknologi  masa  mendatang  untuk  memaksimalkan  kepada  warganya  dalam mendukung  proses  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  pelayanan  yang  sesuai dengan kebutuhan penggunanya (Gaur, dkk., 2015).
Di  sisi  lain,  masyarakat  yang  semakin  modern  dan  mapan,  memiliki  segudang ekspektasi,  seperti;  lingkungan  tempat  tinggal  dan  pekerjaan  yang  nyaman,  adanya  area publik  yang  memadai,  serta  kemudahan  mengurus  segala  bentuk  pelayanan  publik  . (Supangat,  dkk.,  2015).  Persoalan smartcity menjadi  solusi  bagi  pemerintah  daerah  dalam menyoroti  berbagai  permasalahan  yang  muncul  di  perkotaan  yang  dipimpinnya  (Dameri, 2013).
Penyebab masih belum efektif implementasi kebijakan smart city dalam mewujudkan kualitas  pelayanan  publik  di  Provinsi  Banten  yang  terjadi  dilapangan  terlihat  dari  intisari kerangka teori Edwards III (1980) yang menyatakan adanya empat faktor utama antara lain:
1. Komunikasi;  kurang  lancar  sehingga  musyawarah  menemui  jalan  buntu.  Hal  ini karena  ketidakjelasan  dalam  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  mengenai seperti  apa  kebijakan smart  city yang  ditetapkan  pemerintah smart  city dalam mewujudkan  kualitas  pelayanan  publik  di  Provinsi  Banten,  dan  tidak  adanya konsistensi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  mengenai  berapa  besar  biaya  yang dibayar  masyarakat.  Masalah  ketidakjelasan  teknologi  informasi  dan  komunikasi
hadir  karena  terdapatnya  variansi  kurang  akurat  yang  disampaikan  oleh  pemerintah kepada masyarakat.
2. Sumberdaya;  minimnya  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan dilakukannya pemerintaha  daerah  sehingga  bernilai  tinggi,  dan  minimnya  anggaran  dana  yang dibutuhkan  tidak  sesuai  dengan  nilai  riil  teknologi  informasi  dan  komunikasi digunakan.
3. Struktur  birokrasi;  cenderung  bersifat  massal,  sehingga  peran  struktur  birokrasi sangat dominan baik dalam penentuan harga, cara tawar dan waktu pembayaran.
4. Disposisi; para pelaksana  yang menetapkan secara sepihak waktu  pembayaran  yang cenderung  merugikan  masyarakat.  Keadaan  ini  merefleksikan  kurangnya  perhatian dari  pemerintah  permasalahan smart  city dalam  mewujudkan  kualitas  pelayanan publik di Provinsi Banten (Edward III, 1980).
Pembaharuan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berbagai  sektor  sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks (Gaebler, 1993). Inovasi  menjadi  suatu  mesti  dilakukan  keberadaan  pemerintah  menjadi  bermakna  di  mata rakyatnya.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  Pemerintahan  Daerah  mengacu  pada  prinsip: peningkatan  efisiensi;  perbaikan  efektivitas;  perbaikan  pengaturan;  pembangunan; pemberdayaan;  pelayanan;  tidak  ada  konflik  kepentingan;  berorientasi  kepada  kepentingan umum;  dilakukan  secara  terbuka;  memenuhi  nilai  kepatutan;  dan  dipertanggungjawabkan hasilnya, serta tidak untuk kepentingan diri sendiri (Wasistiono, 2002).
Kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan  kualitas  pelayanan  publik di Kota Tangerang pemerintahan yang cerdas memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Hal ini dipicu dengan pemusatan fasilitas hidup yang lebih baik di daerah perkotaan. Jumlah penduduk  yang  besar,  tidak  merata,  dan  tidak  dikelola  dengan  baik  menimbulkan  beragam masalah.  Pemasalahan  yang  muncul  bukan  saja  terkait  dengan  masalah  sosial,  tetapi  juga lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pengembangan  e- Government pada  hakikatnya  merupakan  proses  transformasi  pelayanan  publik  dari pelayanan manual ke pelayanan elektronik, maka untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan upaya  sistematis  yang  menyangkut  subyek,  obyek  dan  metoda  yang  terkait  dengan  proses transformasi (Holle, 2011). Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu perundang- undangan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  berdampak  lingkungan  yang
bersumber  pada  tuntutan  pelayanan  publik  serta  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  pengguna  dalam  sebuah  Kota Tangerang (Ramadhan, dkk., 2019).
Implementasi  kebijakan smart  city dalam  mewujudkan  kualitas  pelayanan  publik  di Kota  Tangerang  kini  menjadi  impian  banyak  kota  besar  di  Indonesia  (Kurnaedi,  2017). Dalam mewujudkan smart government sebagai solusi permasalahan perkotaan khususnya di Kota Tangerang mengatasi isu strategis dalam mendukung proses pengaturan, pembangunan, pemberdayaan,  dan  pelayanan  bagi  penduduk  untuk  mempercepat  kinerja  pemerintahan (Ratama & Munawaroh, 2019).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis  implementasi  kebijakan Smart  city dalam  mewujudkan  kualitas  pelayanan publik di Kota Tangerang.

## B. METODE
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  desain  analisis deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Locke,  Spriduso  dan  Silferman  (dalam  Creswell, 1994)  mengemukakan  bahwa  “ qualitative  research  is  interpretative  research.  As  such,  the biases,  values  and  judgement  of  the  researches  become  stated  explicitly  in  the  research report.  Such  openess  is  considering  to  be  useful  and  positive” .  Hal  yang  sama,  Moleong (2008)  menyatakan  bahwa  “metode  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang  diamati.  Penelitian  kualitatif  lebih  menghendaki  arah  bimbingan  penyusunan  teori substantif yang berdasarkan data”.
Keseluruhan data hasil penelitian dilakukan analisis secara deskripsi secara mendalam untuk  memahami  arti  ( meaning )  dan  mengerti  secara  faktual  ( verstehen )  terhadap  kondisi empirik  yang  sesungguhnya  dengan  beragam  variasi  empirik  dari  obyek  penelitian.  Hasil penelitian yang diperoleh melalui potret empirik didekatkan dengan teori yang relevan untuk dilakukan  interpretasi  dalam  usaha  mengetahui  derajat  perkembangan  faktual  dari  obyek penelitian diketahui batasan cangkauan kemampuan teori dalam menjelaskan perkembangan fakta empirik yang ada dan keterbatasan fakta yang ada dalam memenuhi patokan teori yang ada (Bungin, 2008).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart governance merupakan  bagian  penting  untuk  membiayai  pengaturan,  pembangunan, pemberdayaan,  dan  memudahkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  terus  dilaksanakan. Dimaklumi  bahwa  Negara  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  mempunyai  kewajiban untuk  menjaga  kepentingan  rakyatnya,  bahwa  dalam  bidang  keamanan,  pertahanan,  dan kesejahteraan maupun kecerdasan kehidupannya.
Implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart governance dengan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  memudahkan  pelayanan kepada  masyarakat  adalah  iuran  kepada  Negara  yang  dipaksakan  yang  terutang  peraturan dengan  tidak  mendapat  prestasi  (balas  jasa)  kembali  yang  langsung  ditunjuk,  dan  gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran keperluan umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
karakteristik  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance dengan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  memudahkan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  bertanggungjawab  menyusun  rencana  strategis  sebagai dasar  dalam  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Rencana strategis ini disusun dengan mencermati dan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang  terus  berubah  yang  ada  dan  muncul  di  depan  kemudian.  Sebelum  memulai implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance dengan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  memudahkan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  sebenarnya,  peran  dan  tangggungjawab  semua  pihak  terkait,  alokasi anggaran  belanja  untuk  pelaksanaan  dan  sistem  koordinasi  belum  memadai.    Mengingat implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance dengan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  memudahkan  pelayanan  kepada masyarakat  berkaitan  dengan  memberikan  implikasi  terhadap  realisasi  pendapatan  secara ketat dari semua pihak yang terkait.
Masalah  faktor-faktor  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart  governance dengan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan memudahkan  pelayanan  kepada  masyarakat  menyangkut  unsur  pelaksanaan  kebijakan  dan masyarakat sebagai obyek pengguna dari kebijakan yang dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan  tujuan  yang  digunakan  bahwa  terdapat  empat  syarat  penting  guna  mengkaji  dan
meneliti  berhasil  tidaknya  implementasi  kebijakan,  yaitu  faktor  komunikasi,  sumber  daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

## 1. Komunikasi
Faktor  komunikasi  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena aktivitas  primer  manusia  yang  merupakan  perekat  diantara  individu,  kelompok,  komunitas, dan  organisasi  yang  ada  dalam  masyarakat  (Pawito,  2007).  Melalui  faktor  komunikasi, manusia bisa saling memahami, mengembangkan diri, mengekspresikan gagasan dan emosi, menyelesaikan  masalah,  saling  mengingatkan  kepada  kebaikan,  menyebarkan  pengetahuan, dan      pengembangan      budaya  (Cafezio  &  Morehouse,  1998).  Melalui  faktor  komunikasi, manusia  mengambil  keputusan,  menghibur  diri,  melestarikan  nilai  tradisional,  menyebarkan inovasi  terkait  dengan  implementasi  kebijakan smart  city di  Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart  governance meliputi;  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan memudahkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang kepada  masyarakat  dalam  upaya  memberikan  informasi  bahwa  untuk  memudahkan  dan meringankan  beban  masyarakat  dalam  memperoleh smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart governance kepada masyarakat.
Implementasi  kebijakan  faktor  komunikasi  ini  ditangkap  oleh  pemerintah  yang menerima  masukan  dari  masyarakat  bahwa  keengganan  masyarakat  dalam  implementasi kebijakan terkait erat dengan mahalnya biaya untuk memperoleh smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance kepada masyarakat terkait latar belakang kebudayaan, dimana  makna  suatu  pesan  terwujud  dari  pola  pikir  seseorang  melalui  sesuatu  yang  sering dilakukan antara pengirim dan penerima pesan maka aktivitas komunikasi semakin efektif.
Adapun  yang  menjadi  prioritas  pemerintah  Kota  Tangerang  dituntut  memiliki akuntanbilitas  baik  kepada  masyarakat  maupun  pemerintah,  kerena  keduanya  merupakan penyelenggara memperoleh smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance kepada  masyarakat.  Adanya  otonomi  dalam  pengelolaan  memperoleh smart  city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance kepada masyarakat merupakan potensi bagi Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  untuk  meningkatkan  kinerja  para  personel.  Kemampuan personel  dalam  berkomunikasi  melalui  umpan  balik  ( feedback )  diberikan  dan  menawarkan partisipasi  secara  langsung  pihak  terkait  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat terhadap penyelenggaraan memperoleh smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance kepada masyarakat.
Faktor  komunikasi  menghendaki  yang  mana  kebijakan smart  city Kota  Tangerang dalam  mewujudkan smart  governance disampaikan  tidak  saja  kepada  pelaksana ( implementors ),  tetapi  juga  kepada  kelompok  sasaran  kebijakan  dan  pihak  yang berkepentingan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kebijakan  tersebut. Karenanya  faktor  komunikasi  mencakup  transformasi  kebijakan,  kejelasan  dan  konsistensi. Transformasi  kebijakan  ditransformasikan  kepada  para  pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan pihak  lain  yang  terkait  dengan  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart governance .
Diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart governance belum efektif. Padahal komunikasi internal telah diatur yang mengarahkan dan mengedepankan pendelegasian  peran dan wewenang ke  tingkat  pelaksana yang paling dekat dengan masyarakat, akan tetapi hasilnya dirasakan belum memadai. Hal ini disebabkan  adanya  masyarakat  menganggap  sulit  dikendalikan.  Efektifitas  dilakukan  dalam upaya  memberikan  informasi  bahwa  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart  governance untuk  memudahkan  memperoleh  komunikasi  dari pemerintah,  bahkan  keengganan  masyarakat  dalam  yang  ditranformasikan  kepada  para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance diterima  dengan  jelas,  sehingga  di  antara  pemerintah  dan  masyarakat  mengetahui  apa  yang menjadi  maksud,  tujuan,  dan  sasaran  serta  substansi  dari  kebijakan smart  city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance .

## 2. Sumberdaya
Keberadaan resources (sumberdaya)  memiliki  arti  dan  peranan  yang  besar  dalam kehidupan  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart governance . Salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru muncul dan  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  teknologi.  Tercapainya  tujuan implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance dengan  cepat  dan  mudah  adalah  sumbangan  yang  besar  dari  sumber  daya  dirancang  guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat,
Sehubungan dengan diperlukannya sumber daya yang mencakup; modal yang berupa uang;  dan  material  atau  bahan  baku,  informasi,  mesin-mesin,  peralatan,  perlengkapan, gedung kantor,  waktu  dan personel.  Memperhatikan sumber daya modal berupa uang, tentu
sangat  masuk  akal  karena  tanpa  uang  maka  implementasi  kebijakan smart  city Kota Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance sulit  untuk  hidup  apalagi  berkembang, karena  sebagian  besar  kehidupan  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance memerlukan  pembiayaan  dalam  bentuk  modal  yang  cukup  untuk memenuhi kebutuhan operasional yang relatif besar.
Pembentukan implementasi kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart  governance dengan  memperhatikan  memiliki  keterampilan  yang  sesuai kapasitas, peran, dan dukungan anggaran. Regulasi Kota Tangerang smart city disusun terutama terkait berbagi  teknologi  informasi  dan  teknlogi  pendanaan,  dokumentasi,  maupun  pedoman kerjasama/investasi  bagi  pihak  ketiga.  Kota  Tangerang  memperhatikan  norma/etika/budaya setempat  yang  berdasar  profesionalisme.  Sumber  daya  manusia  dalam  kehidupan  memiliki keterampilan  yang  sesuai  komitmen,  peran  serta,  dan  pengabdian  Perguruan  Tinggi Negeri/Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Kota  Tangerang  dalam  pendayagunaan  teknologi informasi  komunikasi  untuk  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart  governance sehingga  diharapkan  memperbaiki  tata  kelola  Pemerintah Kota  Tangerang  yang  lebih  baik  dan  lebih  cerdas  dalam  memberikan  pengaturan, pembangunan,  perberdayaan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  sumber daya  manusia  aparatur  sipil  negara  sangat  berperan  dalam  menjabarkan  makna  dari  fungsi pemerintahan melaksanakan dengan efektif dan efisien.
Peningkatan  sumber  daya  manusia  dalam  proses  kehandalan  informasi  dalam penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  proses  kehandalan  informasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance .  Penyediaan  infrastruktur yang  menunjang  investasi  dan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  sehingga  bekerja  dengan dukungan kehandalan informasi memang sangat diperlukan. Dukungan sumber daya manusia tersebut  jangan  dinilai  dari  kuantitasnya.  Kualitas  dinilai  secara  cermat,  dengan  dukungan sumber  daya  manusia  tersebut  diandalkan  untuk  mengefektifkan  proses  implementasi kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance .
Tanggungjawab disertai wewenang yang mewadai adalah faktor yang sangat penting dalam  pemerintahan.  Di  lihat  dari  sudut  momentum,  wacana  dan  tindakan  tentang tanggungjawab  untuk  Indonesia  saat  ini  merupakan  conditio  sie  qua  non.  Begitu  penting sehingga  salah  satu  tanggungjawab  pemerintah  dianggap  tidak  berbuat  atau  melalaikan tanggungjawab  disertai  wewenang  yang  mewadai  kepada  rakyat.  Taliziduhu  (2003), mengatakan  bahwa  dalam  sisi  yang  lain,  sejauh  manakah  seorang  pelaku  pemerintahan
bertanggungjawabnya.  Tanggungjawab  disertai  wewenang  yang  mewadai  penyelenggaraan pemerintahan  Kota  Tangerang  yang  dimaksudkan  implementasi  kebijakan smart  city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance adalah pelaksanaan tugas, penetapan janji, dan  tindakan  sesuai  dengan  keputusan  batin  yang  diambil  berdasarkan  kebebasan  memilih. Oleh  karena  itu  tanggungjawab  disertai  wewenang  yang  mewadai  dilakukan  sejak  seorang pelaku  pemerintahan  menerima  suatu  jabatan  dan  dilantik  atau  disumpah  sejak  pemerintah menyatakan bahwa mengerjakan sesuatu hal atas inisiatif sendiri.
Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance ,  dibutuhkan  perencanaan dan komitmen yang sungguh-sungguh serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang ada  di  Kota  Tangerang.  Tidak  jarang smart  city diartikan  dengan  penggunaan  teknologi dalam  pengelolaan  kota,  dan  mengabaikan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengaturan, pembangunan,  pemberdayaan,  dan  pelayanan  masyarakat  Kota  Tangerang.  Penggunaan teknologi  informatika  komunikasi  (TIK)  merupakan  alat  dalam  proses smart  city .  Dalam pembangunan smart city yang terintegrasi oleh Kota Tangerang meliputi; teknologi, manusia, dan institusi. Dalam upaya mengintegrasikan ketiga tersebut smart city diperlukan yang tidak berfokus pada perubahan yang direncanakan tetapi ada perubahan yang tidak direncanakan.
Dalam rangka implementasi kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart  governance dibutuhkan  perencanaan  dan  komitmen  yang  sungguh-sungguh  dan keterlibatan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  ada  di  Kota  Tangerang.  Penggunaan teknologi dalam pengelolaan kemampuan menggunakan sarana dan prasarana teknologi Kota Tangerang  mengabaikan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengaturan,  pembangunan, pemberdayaan,  dan  pelayanan  Kota  Tangerang.  Penggunaan  teknologi  informatika  dan komunikasi  merupakan  alat  dalam  proses  dalam  pembangunan smart  city yang  terintegrasi oleh kota yaitu teknologi, manusia, dan institusi.

## 3. Disposisi
Disposisi  kecenderungan  sikap  aparatur  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  tertentu terjadi dalam proses implementasi kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart  governance bagian  dari  pemerintah  pusat  yang  berinteraksi  langsung  dengan masyarakat.  Pemerintah  Kota  Tangerang  mempunyai  organ  sampai  tingkat  kesatuan masyarakat  yang  kecil,  sehingga  mempunyai  peranan  yang  cukup  besar  dan  diikuti  oleh adanya  komitmen  yang  kuat.  Keberadaan  aparatur  pemerintah,  kekuatan  sosial  politik  dan komponen Kota Tangerang lainnya yang tertantang dengan paradigma baru ”otonomi daerah”
diarahkan dalam kekuatan yang ada di daerah dan pengembangan kehidupan disegala bidang. Kekuatan  yang  ada  di  Kota  Tangerang  menampilkan  dirinya  benar-benar  memenuhi panggilan  untuk  kreteria  pemerintahan  yang  bersemangat  dengan  kekuatan  di  Kota Tangerang sendiri (potensi lokal).
Aparatur sipil negara berupaya menciptakan pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat  yang tepat akurat  serta kompatibel dalam hal  proses  kerjasama  dibidang  penanaman  modal.  Jawaban  yang  disampaikan  informan  itu sepertinya selalu diarahkan untuk menjawab secara normatif. Tetapi bagaimana bila jawaban itu  dikomfrotir  dengan  jawaban  para  phak  yang  menerimanya.  Umpamanya  pada  saat mengurus  keperluan  perizinan,  yang  mana  penerima  pelayanan  dihadapkan  pada kecenderungan sikap aparatur sipil negara (disposisi sikap aparatur) yang tidak sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku,  atau  membebani  penerima  pelayanan  dengan  hal  di  luar  ketentuan yang  berlaku . Disamping  jumlah  aparatnya  yang  kurang,  yang  menjadi  masalah  adalah seringnya  para  pengambil  keputusan  tidak  ada  ditempat,  sehingga  proses  perijinan memerlukan waktu yang panjang, disamping birokrasi yang ada sering menjadi hambatan.
Wajarlah  bila  kinerja  pelayanan  menyita  waktu  lama,  karena  tidak  melalui  prosedur dan  tata  cara  pelayanan  yang  dibuat  berbelit-beliti,  yang  mana  dikarenakan  kinerja  petugas pelayanan  lamban  dan  tidak  responsif  dalam  memberikan  layanan.  Makanya  jangan  heran bila  prosedur  dan  tata  cara  pelayanan  yang  dibuat  berbelit-belit,  dan  kinerja  petugas pelayanan  yang  lamban  dan  tidak  responsif  berubah  menjadi  lancar  dan  responsif.  Oleh karena  itu  terjadi  kecenderungan  sikap  aparatur  yang  mendapat  respon  positif  dari  pihak penerima  layanan.  Artinya,  terjadi  disposisi  aparatur  dalam  memberikan  pelayanan  adanya kesepakatan  tertentu  yang  membuat  aparatur  mau  melaksanakan  kinerja  secara  lebih responsif. Terjadinya disposisi  aparatur  yang merugikan atau menambah  beban pembiayaan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang  setempat  untuk  mencegah  terjadinya kecenderungan sikap aparatur yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan merugikan pihak investor.
Untuk  mencegah terjadinya penyimpangan aparatur dalam smart city Kota Tangerang dalam  mewujudkan smart  governance disarankan  dibuatkan  standar  operasional  prosedur (SOP) yang jelas bagi aparatur yang terkait, dan diberikan reward dan punishment bagi aparat tersebut,  sehingga  para  investor  merasa  nyaman  menginvestasikan  dananya  untuk  berusaha secara  berkelanjutan.  Kecenderungan  penyimpangan  yang  dimaksudkan  itu  mungkin  terjadi implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance .
Karena  itu  itu  bisa  diatasi  dengan  meningkatkan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan.  Fungsi pengawasan yang dimaksud itu tentu tidak terbatas pada pengawasan melekat yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan di setiap unit kerja tetapi termasuk pengawasan fungsional dari instansi yang berwenang.
Semangat  sebagai  tim  yang  dilakukan  implementasi  kebijakan smart  city Kota Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance mempunyai  sasaran  dua  arah,  tertuju kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari kondisi politik ( political condition ) dan tertuju kepada  bawahan  dalam  lingkungan  organisasi  pemerintahan,  sebagai  konsekuensi  dari kondisi  kelembagaan  ( instituonal  condition ),  Rasanya  tidak  ada  bidang  pekerjaan  semangat sebagai  tim  birokrasi  yang  tidak  ada  aturannya.  Semua  serba  diatur;  bahkan  saking banyaknya peraturan kerja dan kuatnya orientasi kerja aparatur pada penerapan aturan adalah bagaimana  mematuhi  peraturan  tersebut.  Soal  hasil  pekerjaan  itu  penting,  dan  sama  dengan kepuasan penerima pelayanan yang menerima hasil pekerjaan itu penting.
Sebagai tingkat kepercayaan kebijakan diambil pimpinan mempunyai tanggungjawab mewujudkan  cita-cita,  harapan  serta  mensejahterakan  dan  memakmurkan  masyarakat. Mempresentasikan  dirinya  menjadi  pelaksana  keinginan  masyarakat,  tidak  memiliki kepentingan  sendiri  terlepas  dari  kepentingan  masyarakat.  Bertindak  dari  oleh  dan  untuk masyarakat,  memperjuangkan  aspirasi,  tuntutan,  keinginan  dan  mengayomi  serta menyelesaikan  permasalahan  masyarakat  dan  mencarikan  solusi  implementasi  kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance.

## 4. Struktur Birokrasi
Pemerintahan  Kota  Tangerang  hingga  era  reformasi  pemerintahan  dewasa  ini  belum mendongkrak  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara  signifikan.  Kondisi  ini dimengerti  mengingat bureaucratic  structure (struktur  birokrasi)  para  penyelenggara pemerintahan selalu dihadapkan pada proses pembelajaran menyelenggarakan pemerintahan. Akibatnya,  keseluruhan  energi  pemerintahan  lebih  difokuskan  pada  penataan  internal administrasi  pemerintahan,  daripada  pelaksanaan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan, dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  menjadi  perhatian  utama  pernerintah  Kota Tangerang.
Struktur  birokrasi  merupakan  salah  satu  institusi  yang  paling  sering  bahkan  secara keseluruhan  menjadi  pelaksana  kegiatan.  Keberadaan  struktur  birokrasi  tidak  saja  dalam struktur  pemerintah,  tetapi  juga  ada  dalam  organisasi  swasta,  institusi  dan  sebagainya. Bahkan  dalam  kasus  tertentu  struktur  birokrasi  diciptakan  untuk  menjalankan  struktur
birokrasi  dari implementasi  kebijakan smart  city Kota Tangerang dalam  mewujudkan smart governance , karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan aktivitas  yang dilakukan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  secara  efektif.  Kesulitan  yang  timbul  pada tahap  ini  adalah  sukarnya  menentukan  hasil  kebijakan,  karena  adanya  dampak  yang  tidak terantisipasi sebelumnya tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.
Struktur  birokrasi  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  keberhasilan standard operational  procedure (SOP)  dirumuskan  secara  jelas  mengatur  tata  aliran  pekerjaan implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance untuk kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini tidak ada, maka sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan karena penyelesaian masalah memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa  pola  baku,  fragmentasi  yang  sering  sekali  terjadi  dihindari  dan  diatasi  dengan  cara sistem koordinasi baik.
Struktur  birokrasi  memberikan  sumbangan  yang  besar  dalam standard  operational procedure dirumuskan  secara  jelas  dukungan  birokrasi  yang  telah  ditata  secara  baik memperlancar  keberhasilan  implementasi  kebijakan smart  city Kota  Tangerang  dalam mewujudkan smart  governance yang  telah  ditetapkan.  Sebagai  indikasi  bahwa  SOP dirumuskan secara jelas belum cukup lengkap untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Sumber untuk mengimplementasikan suatu  kebijakan  para  pelaksana  ( implementors )  mengetahui  apa  dan  bagaimana  cara melakukannya,  implementasi  kebijakan  bisa  jadi  belum  efektif,  karena  adanya ketidakefisienan struktur birokrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun  sumber  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  cukup  dan  para pelaksana ( implementors ) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance instruktif sesuai dengan  SOP  belum  efektif,  karena  adanya  ketidakefisienan  struktur  birokrasi.  Sampai  saat penelitian  ini,  struktur  birokrasi  terlihat  adanya  pembagian  tugas  dan  wewenang  yang  jelas dalam  melaksanakan  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  melaksanakan  fungsi  pemerintahan,  sehingga  terkesan  lamban,  tidak kreatif, suka menunda-nunda pekerjaan, dan selalu minta petunjuk atasan. Sebagai organisasi pemerintahan, birokrasi mempunyai struktur yang membagi semua tugas dan fungsi yang ada dalam  organisasi  pemerintahan.  Pembagian  tugas  kepada  semua  anggota  organisasi pemerintahan  memberikan  kemudahan  mengadakan  pencapaian  tujuan  seperti  yang  telah
direncanakan  sebelumnya.  Hasil  lapangan  dimana  instruktif  sesuai  dengan  SOP  dari organisasi  yang  telah  ditetapkan  masih  dalam  pengelompokan  pekerjaan  yang  dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan bekerjasama secara efektif dalam mencapain tujuan.
Berbagai struktur birokrasi pemerintahan baik berasal dari sisi internal dan eksternal organisasi pemerintahan. Faktor internal meliputi keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan  organisasi  itu  sendiri,  dimana  terdapat  sekelompok  orang  yang  melakukan  aktivitas kerjasama  untuk  mencapai  tujuan  jelas  dirumuskan.  Sedangkan  faktor  eksternal  mencakup suatu  jaringan  hubungan  pertukaran  dengan  sejumlah  organisasi  pemerintahan  yang melibatkan  diri  dalam  transaksi  dengan  tujuan  jelas  dirumuskan  untuk  memperoleh dukungan,  mengatasi  hambatan,  melakukan  pertukaran  sumber  daya,  menata  lingkungan organisasi yang kondusif, proses transformasi nilai, inovasi, maupun norma sosial yang ada.
Semakin  efisien  peralatan  yang  dimiliki,  semakin  memperlancar  dan  mempermudah mekanisme  kerja  roda  pemerintahan  Kota  Tangerang  mempercepat  usaha  untuk  mencapai tujuan  jelas  dirumuskan.  Sebaliknya,  semakin  tidak  efisien  alat-alat  yang  dimiliki  dan digunakan,  semakin  menyulitkan  Kota  Tangerang  dalam  menyelenggarakan  segala aktivitasnya. Oleh karena itu semakin menjauhkan penyelenggaraan pemerintahan dari  cita- citanya.  Peralatan  yang  dimiliki  dipergunakan  dengan  mudah  dan  menyenangkan  bagi pemakainya  dan  justru  bukannya  rumit,  sehingga  menyulitkan  bagi  masyarakat  yang mempergunakannya.
Pergeseran  paradigma  dalam  pengelolaan  pemerintahan  sama  sekali  tidak  berarti menghilangkan  peranan  kunci  yang  dimainkan  struktur  birokrasi  dalam  pembagian  tugas antar bagian yang sangat vital atau menguasai hajat hidup orang banyak yang memang tidak diserahkan  kepada  publik.  Dalam  kegiatan  tertentu  keberadaan  struktur  birokrasi  tidak dielakkan karena di bawah kondisi implementasi kebijakan smart city Kota Tangerang dalam mewujudkan smart governance lingkungan tertentu, kehadiran pembagian tugas antar bagian mutlak diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam mengejar tujuan organisasional yang telah ditetapkan dan  mengontrol cara mencapainya.
Secara  faktual  keberadaan  struktur  birokrasi  dimaksudkan  pembagian  tugas  antar bagian untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Stuktur  birokrasi  adalah  tipe  dari  suatu  organisasi  pemerintahan  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  tugas  administratif  yang  besar  dengan  cara  mengkoordinir  secara  sistematis (teratur)  pekerjaan  dari  banyak  orang.  Dalam    rumusan  lain  birokrasi  adalah  tipe  organisasi yang  dipergunakan  pemerintahan    modern  untuk  implementasi  kebijakan smart  city Kota
Tangerang  dalam  mewujudkan smart  governance berbagai  tugas  yang  bersifat  spesialisasi, dilaksanakan  dalam  sistem  administrasi  dan  khususnya  oleh  aparatur  sipil  negara memaksimumkan efisiensi administrasi digunakan secara netral untuk mengacu kepada aspek administratif dari organisasi pemerintahan.

## D. KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Tangerang  belum  efektif  melaksanakan  kebijakan smart  city Kota Tangerang  dalam  mewujudkan  kualitas  pelayanan  publik,  karena  teknologi  informasi  dan komunikasi  memberikan  pelayanan  publik  berupa  akses  internet,  online  dan  digital  sesuai basis  data,  aplikasi,  dan  tata  kelola  sebagai  komponen  utama  yang  masih  belum  dirasakan untuk  kepentingan  publik.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan smart city Kota  Tangerang  dalam  mewujudkan  kualitas  pelayanan  publik    mencakup;  (1) komunikasi  mempengaruhi  terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  masih  kurang  efektif indikator  keterampilan;  (2)  Sumber  daya  terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  masih kurang efektif keterampilan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan; (3) Disposisi terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  kurang  efektif  tingkat  kepercayaan  kebijakan diambil  pimpinan;  (4)  Struktur  birokrasi  terkait  dari  semua  indikator  yang  ada,  dan  yang masih kurang efektif instruktif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadjayadi, C., Subkhan, F., & Wiradinata, M. R. (2016). New Indonesia, Dari Smart City Menuju Smart Nation . Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Bungin, M. B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group .
Cafezio  &  Morehouse,  P.  D.  (1998). Secret  of  Break  through  Leadership .  Mumbai:  Jaico Publishing House.
Creswel, J. W. (1994). Research Design Qualitative & Quantitative, Approaches.New Delhi: Sage Publications.
Dameri,  R.  P.  (2013).  Searching  for  Smart  City  Definition:  A  Comprehensive Proposal. International Journal of computers & technology , 11 (5), 2544-2551.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy, Congressional . Washington: Quarterly Press.
Gaebler, T. (1993). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector . Plume.
Gaur,  A.,  Scotney,  B.,  Parr,  G.,  &  McClean,  S.  (2015).  Smart  City  Architecture  and  Its Applications Based on IoT. Procedia computer science , 52 , 1089-1094.
Hidayatulloh, S. (2016). Internet of Things Bandung Smart City. Jurnal Informatika , 3 (2).
Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government; Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. Jurnal Sasi , 17 (3).
Insani,  P.  A.  (2017).  Mewujudkan  Kota  Responsif  Melalui  Smart  City. PUBLISIA:  Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 25-31.
Kurnaedi,  D.  (2017).  Penerapan  “Live”  Smart  City  Kota  Tangerang. Jurnal  TAM (Technology Acceptance Model) , 8 (1), 18-28.
Moleong,  L.  J.  (2008). Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Edisi  Revisi).  Bandung  :  Remaja Rosda Karya.
Pawito, (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif . Yogyakarta:  LkiS.
Ramadhan,  R.,  Arifianti,  R.,  &  Riswanda,  R.  (2019).  Implementasi  E-Government  di  Kota Tangerang  Menjadi  Smart  City  (Studi  Kasus  Aplikasi  Tangerang  Live). Responsive: Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi,  Sosial,  Humaniora  Dan  Kebijakan Publik , 2 (4), 140-156.
Ratama, N., & Munawaroh, M. (2019). Perancangan Sistem Informasi Sosial Learning Untuk Mendukung Pembangunan Kota Tangerang dalam Meningkatkan Smart City Berbasis Android. Sains dan Teknologi Informasi , 5 (2), 59-67.
Supangkat, S. H., Arman, A. A., & Nugarah, I. G. B. (2015). Pengenalan dan Pengembangan Smart City. Bandung: e-Indonesia Initiatives Institut Teknologi Bandung .
Taliziduhu, N. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru) 1. Jakarta: Rineka Cipta. Taliziduhu, N. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru) 2. Jakarta: Rineka Cipta.
Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi dan Bisnis, 4(2), 159-175.
Wasistiono,  S.  (2002). Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  Bandung: Fokusmedia.