This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)

## Nur Immawati Amaliyah, Parid Sidik, Abd Gani
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Makassar Immaamaliyah@gmail.com , Paridsidik622@gmail.com , abdgani@unismuh.ac.id

## Abstract
The  legalization  of  marijuana  in  Indonesia  has  experienced  pros  and  cons  among  the  public  and  the government. Regulations regarding marijuana which is classified as a narcotic are still being rejected by various  levels  of  society  and  the  government.  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  is  still positivistic. This research encourages the use of marijuana as a health or medical device to receive clear rules  or  regulations  by  the  competent  authority  (government).  Because  there  are  some  diseases  whose treatment requires marijuana as an alternative.
.

## Keywords: Positivism, Marijuana, and Health

## Abstrak
Legalisasi  ganja  di  Indonesia  mengalami  pro-kontra  dikalangan  masyarakat  sampai  pemerintah. Regulasi  mengenai  ganja  yang  tergolong  narkotika  masih  mendapatkan  penolakan  berbagai  lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih bersifat  positivisme.  Penelitian  ini  mendorong  agar  penggunaan  ganja  sebagai  kesehatan  atau  alat medis  mendapatkan  aturan  atau  regulasi  yang  jelas  oleh  otoritas  yang  berwenang  (pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.
Kata Kunci: Positivisme, Ganja, dan Kesehatan.

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  keilmuan  khususnya  hukum  dan  ilmu hukum  mengalami  transformasi  dalam  sebuah  pemikiran.  Dalam  perjalanannya perkembangan  pemikiran  hukum  terbagi  menjadi  berbagai  macam  aliran  pemikiran. Aliran  yang  sudah  tidak  asing  bagi  para  akademisi  yaitu  aliran  positivisme.  Aliran positivisme  sendiri  lahir  dan  dimatangkan  oleh  perubahan  besar  yang  terjadi  pada masyarakat  Eropa  pada  saat  meletusnya  gelombang  revolusi  industri  dan  revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Pemikiran positivisme mempengaruhi banyak  pemikiran  di  berbagai  bidang  ilmu  terutama  dalam  kajian  bidang  hukum.
Positivisme  sendiri  merupakan  aliran  yang  meyakini  bahwa  pengetahuan  manusia bersifat objektif, yang diperoleh melalui penyelidikan empirik dan rasional. 1
Dinamakan positivisme karena inspirasi dari dasar dalam aliran ini sama dengan inspirasi  dalam  positivisme  sosiologis.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam positivisme  sosiologis  hanya  apa  yang  ditetapkan  sebagai  kenyataan  diterima  sebagai kebenaran.  Dengan  demikian,  menurut  aliran  ini  satu-satunya  hukum  yang  diterima sebagai  hukum  merupakan  tata  hukum,  sebab  hanya  hukum  inilah  dapat  dipastikan kenyataannya. 2 Positivisme hukum mendasarkan pada pemahaman bahwa ilmu hukum disemai berdasarkan teori-teori mekanis yang berlandaskan keteraturan dan ketertiban.
Dalam  aliran  hukum  positif  berpandangan  bahwa  hukum  itu  tidak  berasal  dari Tuhan  atau  alam,  melainkan  hukum  lahir  dari  manusia  sendiri  yang  berdasarkan ketentuan  untuk  memisahkan  antara  hukum  dan  moral.  Aliran  positivisme mengajarkan  bahwa  hukum  bersifat  mengatur,  berlaku  keseluruhan,  dan  ditetapkan oleh  otoritas  penguasa  negara.  Di  dalamnya  terdapat  pemisahan  jurang  antara norma/kebijakan  dengan  etika/moral  dan  antara  keadilan  dan  legalitas  hukum. Keseluruhan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  produk  dari  pemikiran sebagai  sesuatu  yang  memuat  hukum  secara  lengkap  sehingga  tugas  hakim  hanya mengaplikasikan  ketentuan  undang-undang  secara  sistematik  dan  linear  dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. 3
Ajaran positivisme mengajarkan bahwa hukum harus memiliki sosok yang tidak berada  di  ranah  yang  metayuridis,  melainkan  di  ranah  yang  menampak  dan  terbaca tegas  dan  jelas  dengan  sifatnya  yang  objektif.  Maka  dari  itu,  setiap  norma  yang
1 Shidarta, Positivisme Hukum, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2020, hlm 2.
2 Abd. Halim, “Teori -teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik- kritiknya”, Jurnal AsySyir’ah, Vol. 42 No. II, 2008, hlm 389-390.
3 Absori  dan  Achmadi,  “Transplatansi  Nilai  Moral  dalam  Budaya  untuk  Menuju  Hukum Berkeadilan  (Perspektif Hukum  Sistematik  ke  Non- Sistematik  Charles  Sampford)”,Prosiding  Konferensi Nasional ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA), hlm. 108.
dianggap hukum harus dirumuskan dan juga tertulis secara cermat, tepat, dan eksplisit oleh  pejabat  dan/atau  institusi  yang  berwenang.  Asal  muasal  doktrin  positivisme bahwa  pendapat  bahwa  setiap  hukum  ( ius )  itu  harus  diwujudkan  dalam  bentuk undang-undang ( lege, lex ).
Falsafah  hukum  beraliran  positivisme  yang  diimplementasikan  ke  dalam  ajaran hukum murni, berikut doktrin kepastian hukum yang amat disyaratkan dalam praktek tersebut,  membawa  konsekuensi  lebih  lanjut  dalam  masyarakat  yang nota  bene penuh konflik  tetapi  mendambakan  ketertiban.  Tujuan  dari  falsafah  positivisme  dan  ajaran hukum  murni  dengan  doktrin  kepastian  hukumnya  itu  memodelkan  hukum  sebagai institusi yang netral. 4
Tokoh  positivisme  yang  paling  dikenal  yaitu  Hans  Kelsen,  tokoh  tersebut menggambarkan  hukum  sebagai  domain  steril  (bebas  nilai),  terpisah  dari  etis  dan moral.  Dalam  doktrin  kesenian, ilmu  hukum  menampik  keberadaan  kontaminasi  dari anasir-anasir  unsur  sosiologi,  politik,  ekonomis,  historis,  dan  lain  sebagainya.  Dalam ajaran  kelsenian  hukum  merupakan  suatu  kategori  keharusan  ( sollen  category ) melainkan  bukan  merupakan  suatu  kategori  faktual  ( sains  category ).  Hukum  adalah suatu keharusan, tidak perlu memikirkan secara kreatif tentang hukum yang ideal ( das sollen )  melainkan  hanya  menerapkan  hukum  positif  ( ius  constitutum )  dalam  mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.
Pemurnian oleh para aliran hukum positif inilah yang hingga saat ini mengundang perdebatan  untuk  melakukan  pembaruan  basis  epistemologi  ilmu  hukum  pada kalangan  akademisi  dan  praktisi  hukum  di  Indonesia.  Para  penganut  paham  hukum positif beranggapan bahwa tiada lain tidak dapat dikaji secara hukum (praktis maupun akademis) suatu kajian jika tidak memusatkan pada aliran hukum positif. Pemahaman melalui  pendekatan  filasafat  hukum,  sosiologi  hukum,  sejarah  hukum,  antropologi
4 https://www.hukumonline.com/berita/a/mencari-format-peradilan-yang-independen-dan- tak-memihak hol1531?page=3 , diakses 20 Juli 2022.
hukum  dan  lainnya  dianggap  tidak  murni  ilmu  hukum,  bahkan  dibiarkan  bahkan diabaikan dalam kajian ilmu hukum. Aliran hukum positif ingin memurnikan hukum dengan  membersihkannya  dari  pemahaman  non-hukum  yang  kompleks  menjadi sederhana, mekanis, deterministik, linier sehingga melemahkan daya antisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat. 5
Aliran  positivisme  dapat  dikatakan  mendominasi  seluruh  produk  hukum  yang mengutamakan  kepastian  ( law  emfosment )  dari  pada  kebutuhan  hukum  bagi masyarakat,  supaya  terciptanya  perlindungan  dan  keadilan.  John  Austin  mengatakan bahwa  hukum  sebagai  perintah  dari  otoritas  yang  berdaulat  di  dalam  masyarakat. Sedangkan Hans Kelsen mengeluarkan teori ‘hukum murni’ artinya hukum tidak dapat dimasuki unsur-unsur yang di luar hukum, termasuk unsur moral tidak dapat diadopsi menjadi hukum, karena menurutnya moral bukanlah hukum. 6
Ilmu  hukum  tidak  dapat  berdiri  sendiri  hingga  dapat  mentranspalantasikan paradigma  sistematik  yang  otoriter.  Disadari  atau  tidak  ilmu  hukum  hidup  dan berkembang  dari  pola  perilaku  ( pattern  of  behavior )  dimasyarakat.  Pola  perilaku  ini melahirkan  nilai-nilai  hukum  hasil  dari  interaksi  subjektif  yaitu  disebut  dengan  nilai moral.  Maka  dari  itu,  dalam  memahami  nilai  moral  yang  harus  diperhatikan  adalah bahwa nilai moral harus terkoneksi erat dengan asas hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan dalam kaidah hukum positif.
Maka  dari  itu,  aliran  positivisme  hukum  sudah  mulai  dikritik  oleh  beberapa gerakan aliran baru hukum baik yang diilhami oleh hukum alam maupun aliran yang terlepas dari sandaran kedua kategori yang berlawanan tersebut, terlihat pengaruhnya dalam  perkembangan  selanjutnya.  Banyak  pakar  hukum  yang  melakukan  koreksi
5 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme, Genta Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 5
6 Ahmad Ali dan Wiwie Heryoni, Resep Hukum: Sebuah Bunga Rampa, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.
terhadap  penerapan  teori  positivisme  yang  suatu  saat  akan  diterapkan  secara  refresif dan  memaksa  tersebut.  Maka  dari  itu  berangkat  dari  kritikan  pakar  terhadap  aliran positivisme  hukum  tulisan  ini  akan  membahas  dan  mengkritik  kekurangan  ataupun melakukan studi komparasi terhadap teori positivisme khususnya teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dengan teori atau aliran yang lainnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum (legal  research), metodologi yang  digunakan  oleh  penulis  menggunakan  pendekatan  konseptual (conseptual approach) .  Dalam  membedah  subjek  penelitian  ini  menggunakan  teori  positivisme hukum  menurut  Hans  Kelsen  dalam  mengkritik  problematika  legalisasi  ganja  di Indonesia.  Sedangkan  dalam  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik kepustakaan.  Oleh  karena  itu,  metodologi  analisis  memuat  metode  analisis  konten, disertai dengan teknik deduktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka dari itu pembahasan akan lebih  tertuju  terhadap  studi  kasus  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  mengenai  polemik legalisasi ganja beradasarkan kritik positivisme Hans Kelsen.

## Teori Hans Kelsen
Hans Kelsen merupakan tokoh penganut positivisme hukum yang memberikan pemikiran tentang hukum yang terkenal dengan teori hukum murni dan membebaskan ilmu  hukum  dari  unsur  ideologis.  Hans  Kelsen  menjelaskan  hukum  dalam  paparan sebagai berikut: hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan  (das  sollen  atau  apa  yang  seharusnya).  Selain  itu,  Hans  Kelsen mengatakan  norma  merupakan  produk  pemikiran  manusia  yang  sifatnya  deliberatif. Sesuatu dapat menjadi sebuah norma jika memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang sekiranya baik.
Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu  yang  bersifat  metayuridis  tersebut  bersifat  das  sollen,  dan  belum  menjadi produk hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Secara mudah, dapat kita pahami norma  selalu  diciptakan  melalui  kehendak  dan  norma-norma  tersebut  akan  menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan  dalam  wujud  tertulis,  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  berwenang  dan memuat perintah.
Norma  yang  paling  mendasar  perspektif  Hans  Kelsen  itu  tidak  identik  dengan hukum  alam  (natural  law),  atau  bukan  sesuatu  yang  bersumber  dari  hukum  alam. Hukum  alam  sendiri  merupakan  konsep  yang  ditolak  oleh  Hans  Kelsen  karena  basis dari  hukum  alam  adalah  hubungan  sebab  akibat  yang  pasti  dan  merupakan  hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bagi Hans Kelsen satu-satunya hukum yang benar yaitu hukum positif (yang bermakna what the law it is), bukan hukum alam. 7
Sebagai  eksponen  Neo-Kantian  mazbab  Marburg,  Kelsen  berangkat  dari dualisme  Kant  antara  ‘bentuk’  ‘dan  materi’.  Sebagai  penganut  mazhab  Kant,  Hans Kelsen  sepehamanan  dalam  hal  perbedaan  antara  bidang  ‘ada’( sein )  dan  bidang ‘harus’( Sollen )  sebagai  dua  unsur  dari  pengetahuan  manusia.  pemahaman Sein berkaitan dengan alam dan fakta sedangkan bidang Sollen berkaitan dengan kehidupan manusia (yang dikuasai kebebasan dan tanggungjawab). Maka dari itu, dalam bidang Sollen digumuli  soal  kebebasan  dan  tanggungjawab  manusia  itu.  Setiap  manusia memiliki  kebebasan,  akan  tetapi  dalam  hidup  bersama  ia  memikul  tanggungjawab menciptakan  hidup  bersama  yang  tertib.  Untuk  mencapai  ketertiban  perlu  pedoman obyektif  yang  harus  dipatuhi  bersama  pula.  Pedoman  inilah  yang  disebut  dengan hukum.  Bidang Sollen ,  (di  mana  hukum  terhisap  di  dalamnya),  menurut  Kelsen, dikuasai oleh prinsip tanggungan ( prinzip der zurechnung ), yaitu ‘bila hal terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi juga.
7 Putera  Astomo,  “Perbandingan  Pemikiran  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum  dengan  Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, Jurnal Yustisia, Vol. 90, 2014, Hlm 8.
Maka dari itu, jika hukum telah menentukan suatu pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang ditentukan. Secara singkat, “orang  harus  menyesuaikan  diri  dengan  apa  yang  telah  ditentukan”.  Disinilah  letak sifat  normatif  dari  hukum.  Keharusan  dan  kewajiban  menaati  hukum,  melulu  karena sudah ditentukan demikian (secara yuridis-formal), bukan karena nilai yang dikandung dalam  sebuah  materi  hukum  itu  sendiri.  Dari  sinilah  kita  mengenal  istilah  atau term ‘yuridis - normatif’. 8
Menurut  Hans  Kelsen  sumber  pedoman-pedoman  obyektif  itu  adalah  dari grundnorm  (norma  dasar).  Grundnorm  menyerupai  sebuah  pengandaian  tentang ‘tatanan’  yang  hendak  diwujudkan  dalam  hidup  bersama  (bernegara).  Kelsen  tidak menyebut  isi  dari  grundnorm  itu  sendiri,  ia  hanya  mengatakan  bahwa  grundnorm merupakan  syarat  dari  transendental-logis  bagi  berlakunya  seluruh  tatanan  hukum. Seluruh  tatanan  hukum  positif  harus  berpedoman  secara  hierarkis  pada  grundnorm. Maka dari itu, secara tidak langsung, Kelsen membuat teori tentang tertib yuridis.
Dengan  menggunakan  konsep  Stufenbau  (lapisan-lapisan  menurut  eselon),  ia mengkonstruksi  ini,  ditentukan  jenjang-jenjang  perundang-undangan.  Seluruh  sistem perundang-undangan memiliki sistem struktur piramida, mulai dari yang abstrak yaitu grundnorm  sampai  yang  konkret  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan lain-lain. 9 Sebagai  sebuah  teori  hukum,  teori  hukum  murni  ( The  Pure  Theorie  of  Law ) adalah  teori  hukum  positif,  tetapi  bukan  berbicara  hukum  positif  pada  suatu  sistem hukum, melainkan teori hukum umum. Teori hukum murni adalah ilmu hukum ( legal science ) dan bukan soal kebijakan hukum ( legal policy ).
8 Bernard  L.  Tanya  dkk, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 114.
9 Ibid., hlm. 115.
Jika  melihat  karya-karya  Hans  Kelsen,  pemikiran  yang  dikemukakan  meliputi tiga  masalah  utama,  yaitu  tentang  teori  hukum,  negara,  dan  hukum  internasional. Ketiga masalah tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena ada keterkaitan  dan  dikembangkan  secara  konsisten  berdasarkan  logika  hukum  secara formal.  Teori  umum  tentang  hukum  yang  dikembangkan  oleh  Kelsen  meliputi  dua aspek penting, yaitu aspek statis ( nomostatics ) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum,  dan  aspek  dinamis  ( nomodinamic )  yang  melihat  hukum  yang  mengatur  suatu perbuatan tertentu.
Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut: 10
1. Tujuan  teori,  seperti  tiap  ilmu  pengetahuan  adalah  untuk  mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  mengenai  hukum  yang  berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori  hukum  adalah  formal,  suatu teori tentang cara  menata,  mengubah isi  dengan  cara  yang  khusus.  Hubungan  antara  teori  hukum  dan  sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.
Pendekatan yang dilakukan oleh Hans Kelsen disebut The Pure Theory of Law, mendapatkan posisi tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda  antara  mahzab  hukum  alam  dengan  positivisme  empiris.  Beberapa  ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai ‘jalan tengah’ dari dua aliran hukum yang telah ada  sebelumnya.  Kelsen  berpendapat  bahwa  interpretasi  hukum  berhubungan
10 Jimly  Asshiddiqie dan  M. Ali  Safa’at, Teori Hans  Kelsen  Tentang  Hukum, Sekretariat  Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 9.
dengan norma yang non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum.
Beberapa  teori  yang  dikemukakan  oleh  Kelsen  dihasilkan  dari  analisis perbandingan  sistem  hukum  positif yang  berbeda-beda,  membentuk  konsep  dasar yang  dapat  menggambarkan  suatu  komunitas  hukum.  Sumber  masalah  utama ( subject  matter )  dalam  teori  umum  adalah  norma  hukum  ( legal  norm ),  elemen- elemennya,  hubungannya,  tata  hukum  sebagai  suatu  kesatuan,  strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural.

## Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia
Ganja  dalam  sebagian  masyarakat  di  Indonesia  merupakan  tanaman berbahaya  yang  bisa  menjerumuskan  manusia  ke  dalam  hidup  yang  penuh  dosa, penyakit,  dan  kecanduan.  Ganja  juga  dikenal  oleh  masyarakat  merupakan  suatu tanaman  yang  negatif  dan  mendekatkan  kematian,  tanaman  yang  dicari oleh  para pemakainya  hanya  untuk  kesenangan  semata.  Sedangkan  sebaliknya,  beberapa orang  berpendapat  bahwa  ganja  bisa  menghadirkan  rasa-santai,  bahagia,  senang, mengalirkan inspirasi, bosan, mengusir penat bahkan depresi dan stress. Selain itu, bahwa  ada  anggapan  ganja  sebagai  alat  atau  obat  yang  ampuh  untuk  mengusir berbagai jenis rasa sakit dan menghambat laju dari penyakit-penyakit mematikan. 11
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  terutama  dunia  medis  dan  industri, beberapa  negara-negara  maju  mulai  mempertimbangkan  untuk  menjadikan  serat ganja  sebagai  bahan  minyak  bakar  karena  prosesnya  yang  mudah  dan  aman  dari kebakaran. Karena kandungan minyaknya yang aman dan lain dari minyak olahan biasa  seperti  layaknya  minyak  kelapa.  Sedangkan  secara  medis,  komposisi  kimia yang  terkandung  dalam  ganja  adalah cannabinol .  Zat  tersebut  terdiri  dari  Delta-9- THC  dan  Delta-8-  THC.  Delta  -9-  THC  sendiri,  mempengaruhi  pola  pikir  otak
11 Dhira Narayana, dkk, Hikayat Pohon Ganja, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 1.
manusia melalui cara melihat sesuatu, mendengar, dan mempengaruhi suasana hati pemakainya.
Delta  -9-  THC  diyakini  para  ilmuwan  medis  mampu  mengobati  berbagai macam  penyakit,  seperti  daun  dan  biji,  untuk  membantu  penyembuhan  penyakit tumor  dan  kanker.  Akar  batangnya,  bisa  dibuat  menjadi  jamu  yang  mampu menyembuhkan  penyakit  kejang  perut,  asma,  disentri,  keracunan  darah,  anthrax, diare,  batuk,  luka  bakar,  bronkitis,  dan  masih  banyak  lagi  yang  dapat  digunakan dari  bagian  tanaman  ini. 12 Akan  tetapi  yang  terjadi  nyatanya  tidak  sesuai  dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika mereka berupaya untuk mempertahankan hidup  dengan  memanfaatkan  tanaman  ganja  untuk  kesehatan,  mereka  justru terhalang  oleh  beberapa  paradigma  negatif  yang  menyebutkan  bahwa  tanaman ganja  tidak  dapat  menjadi  salah  satu  dari  sekian  banyaknya  tanaman  tradisional yang digunakan sebagai pengobatan alternatif.
Selama ini, pendaman khalayak umum terlanjur didominasi oleh pandangan yang  sepenuhnya  negatif  tentang  ganja.  Pemahaman  tersebut  merupakan  hasil kampanye  anti-narkotika;  salah  satunya  adalah  gambar  daun  ganja  dengan tengkorak  yang  disebarkan  dimana-mana.  Oleh  karena  itu,  dengan  begitu banyaknya  fakta  tentang  manfaat  dan  kegunaan  ganja  bagi  kehidupan  manusia sungguh  merupakan  sesuatu  yang  tidak  saja  keterlaluan,  akan  tetapi  memalukan dan melecehkan rasa keadilan dan kemanusiaan jika seluruh pihak “berwajib” tetap bersikukuh  menyatakan  bahwa  ganja  adalah  barang  haram,  sumber  bencana, penyakit  masyarakat,  perusak  masa  depan,  bahkan  tiket  menuju  neraka,  dengan begitu tetap bersikukuh menangkapi dan memenjarakan warga yang menggunakan ganja untuk berbagai keperluan. 13
12 Abdul, Khaliq, Dunia Dalam Ganja, Penerbit Katalika, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.
13 Peter Dantovski, Kriminalisasi Ganja, Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.
Para  ahli  yang  tergabung  di  perusahaan  farmasi  Smith  Kline  dan  Frenc Clinical di Amerika Serikat mendifinisikan narkoba sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja  dengan  mempengaruhi  susunan  saraf  sentral.  Pada  dasarnya  narkoba bersifat legal selama penggunaanya berdasarkan kebutuhan medis dengan petunjuk atau  resep  dokter  serta  dibawah  pengawasan.  Hal  ini  dikarenakan  efek  yang ditimbulkan  dalam  penggunaan  obat  tersebut  sangatlah  kompleks,  tidak  sekedar yang sifatnya fisik tetapi juga psikis. 14
Di Indonesia kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara sosial  dan  ekonomis.  Kesehatan  dilandasi  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum antara lain hukum kesehatan.
Ada beberapa kelompok atau organisasi masyarakat salah satunya komunitas bernama  Lingkar  Ganja  Nusantara  (LGN)  yang  aktif  melakukan  edukasi  kepada masyarakat terkait manfaat penggunaan ganja. Selain itu juga mereka turun ke jalan dengan  melakukan  demonstrasi  dan  diskusi  terkait  regulasi  ganja  di  Indonesia kerap  dilakukan  agar  mendukung  tercapainya  tujuan  dari  gerakan  ini.  Untuk melawan diskursus dominan yang menyatakan bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya,  LGN  menggunakan  media  sebagai  propaganda  kegunaan  tanaman ganja. 15 Akan  tetapi  komunitas  tersebut  masih  kalah  dengan  pendapat  dominan yang menyatakan ganja merupakan hal yang harus diberantas.
14 Indah  Woro  Utami  dan  Nur  Arfiani,  “Teori -teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan Perkembangan Kritik- kritiknya”, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.2  No. 1, Maret 2022, hlm 59.
15 Yoga  Prasetya,  dkk,  “Teori -teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan  Perkembangan  Kritik- kritiknya”, Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi, Vol.7  No. 1, Juni 2022, Hlm 2.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menggantikan Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang  Narkotika,  menunjukan  adanya upaya-upaya  ke  arah  pembangunan  hukum.  Undang-Undang  Narkotika  di Indonesia  menggunakan  istilah  penyalahguna  narkotika,  pecandu  narkotika  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  orang  yang  menggunakan  ganja. Penggunaan  ganja  sebagai  narkotika  golongan  I  yang  dibenarkan  dalam  Undang- Undang  Narkotika  hanya  boleh  untuk  keperluan  penelitian  dan  pengembangan IPTEK. 16

## Analisis Positivisme Hans Kelsen terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia
Teori Hans kelsen yang sudah dijelaskan diatas dan polemik legalisasi ganja di Indonesia merupakan fenomena bahwa aturan ataupun hukum yang berlaku di masyarakat  yaitu  hukum  yang  sudah  tertulis  atau  yang  sudah  dibuat  itu  harus ditaati (dalam hal ini merupakan pemikiran positivisme Hans Kelsen). Hukum yang terlahir  dari  norma-norma  masyarakat  dalam  Undang-Undang  Narkotika  adalah bahwa ganja merupakan hal yang tidak umum, tabu, penyakit masyarakat, hal yang hina dalam agama, dan penggunanya harus dihukum.
Beberapa  negara  seperti  Kanada  dan  Italia  sudah  melegalkan  ganja,  Kanada melegalkan  ganja  sebagai  kegunaan  medis  sejak  2001.  Tak  hanya  itu,  sekitar  330.000 orang Kanada, termasuk pasien kanker, terdaftar untuk menerima ganja dari produsen berlisensi. Di Italia mengkonsumsi ganja bukan merupakan tindakan kriminal. Negara ini juga mengizinkan ganja untuk tujuan medis. Akan tetapi, penjualan, pembelian, dan pembudidayaan  ganja  secara  massal  merupakan  perilaku  ilegal.  Selain  Kanada  dan Italia,  Argentina  pada  tahun  2020  mengizinkan  masyarakatnya  menanam  ganja  di rumah mereka untuk penggunaan kesehatan. Dalam aturan itu, pemerintah Argentina
mengizinkan  apotek  untuk  menjual  minyak,  krim,  dan  produk  berbahan  ganja lainnya. 17
Regulasi  mengenai  penggunaan  ganja  medis  di  Indonesia  untuk  pengobatan rasional  masih  menjadi  perdebatan  hingga  kini.  Dalam  penelitian  hukum  normatif, penelaah mengenai kemungkinan regulasi ganja medis adalah sebagai berikut: 18
1. Kemungkinan  norma  tentang  ganja  telah  ada  tetapi  terjadi  konflik  ekstern  antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  atau  dengan  peraturan perundang-undangan  sederajat  atau  konflik  intern  antara  norma  yang  satu  dengan norma  yang  lain  dalam  satu  judul  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dikenal sebagai norma dalam kondisi konflik atau “ conflicten van normen ”;
2. Kemungkinan  peraturan  perundang-undangan  telah  tersedia  namun  rumusan  kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau “ vague van normen ”;
3. Kemungkinan  peraturan  perundang-undangan  sama  sekali  belum  ada  atau  telah terjadi  kekosongan  norma  atau  “ lacuna ”  atau  “ leemten  van  normen ”  sehingga diperlukan suatu peraturan.
Sehubungan  dengan  tiga  kemungkinan  diatas,  mengenai  penggunaan  ganja medis  sebagai  pengobatan  rasional  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengaturnya,  hal  ini  dikarenakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I.
Sebagai  narkotika  golongan  I,  ganja  dilarang  untuk  digunakan  untuk kepentingan medis. Namun, untuk narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas  dapat  diberikan  kepada  pasien  dengan  indikasi  medis  tertentu  yang
17 Syamsul  Malik,  dkk,  “Legalisasi  Ganja  dalam  Sektor  Medis  Perspektif  Hukum”, Jurnal Rechten:Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.2  No. 2, 2020, Hlm 4.
18 Indah  Woro  Utami  dan  Nur  Arfiani,  “Legalisasi  Ganja  dalam  Sektor  Medis  Perspektif Hukum”, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.2  No. 1 Maret, 2022, Hlm 60.
memerlukan  narkotika  sebagai  bentuk  terapi  pengobatannya.  Pemberian  narkotika  ini hanya  boleh  menggunakan  resep  dokter  dan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.  Hingga  saat  ini,  sebagai  narkotika  golongan  I,  ganja  beserta  turunannya hanya  dapat  digunakan  sebagai  untuk  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  hanya dilakukan  oleh  pedagang  besar  farmasi  tertentu  kepada  lembaga  ilmu  pengetahuan tertentu.
Namun  demikan,  meskipun  telah  diatur  sebagai  golongan  narkotika  yang dilarang  untuk  penggunaan  medis,  beberapa  masyarakat  Indonesia  secara  illegal menggaunakan ganja maupun turunannya sebagai obat. Pada tahun 2017, Fidelis Arie Sudewarto, divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 subsider 1 (satu)  bulan  penjara  dikarenakan  telah  menanam  39  batang  ganja  untuk  terapi pengobatan istrinya yang menderita Syringomyelia . 19
Fenomena  ini  merupakan  hal  yang  begitu  perlu  diperhatikan  oleh  negara. Karena  sudah  banyak  kasus  orang  yang  memiliki  penyakit  dan  alternatif pengobatannya menggunakan ganja. Akan tetapi, dengan melihat aturan hukum yang masih menganut paham positivisme hal ini akan memakan proses waktu yang begitu panjang.

## C. PENUTUP
Legalisasi  ganja di  Indonesia  masih  saja  menuai  pro-kontra.  Akan tetapi,  jika kita  melihat  regulasi  di  Indonesia  bersifat  normatif  yang  mana  untuk  mencapai tujuan  legalnya  ganja  di  Indonesia  terutama  untuk  kesehatan  masih  jauh  dari harapan.  Undang-Undang  tentang  Narkotika  merupakan  fenomena  bahwa  aturan ataupun hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum yang sudah tertulis atau yang sudah dibuat itu harus ditaati (dalam hal ini merupakan pemikiran positivisme Hans Kelsen). Maka dari itu ada beberapa saran mengenai polemik legalisasi ganja di Indonesia:
19 Ibid., hlm.64.
1. Bagi  pemerintah,  melakukan  kajian  ulang  mengenai  ganja  sebagai kegunaan medis dan memiliki payung hukum yang jelas;
2. Merevisi Undang-undang tentang Narkotika;
3. Memperbolehkan  sementara  ganja  bagi  masyarakat  yang  betul-betul membutuhkan  dikarenakan  tidak  ada  pengobatan  alternatif  selain  ganja karena ditakutkan hal-hal buruk sampai meninggal dunia;
Bagi  masyarakat  yang  masih  menyalahgunaan  atau  berlebihan  dalam menggunakan ganja tentu perlu ditindak keras.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:
Abd.  Halim,  “Teori -teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan  Perkembangan  Kritik- kritiknya”, Jurnal Asy- Syir’ah, Vol. 42 No. II, 2008.
Absori  dan  Achmadi,  “Transplatansi  Nilai  Moral  dalam  Budaya  untuk  Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik ke Non-Sistematik Charles Sampford)”,Prosiding Konferensi Nasional ke -6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA).
Indah  Woro  Utami  dan  Nur  Arfiani,  “Teori -teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan Perkembangan Kritik- kritiknya”, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.2  No. 1, Maret 2022.
Putera  Astomo,  “Perbandingan  Pemikiran  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum  dengan Gagasan  Satjipto  Rahardjo  Tentang  Hukum  Progresif  Berbasis  Teori Hukum”, Jurnal Yustisia, Vol. 90, 2014.
Syamsul  Malik,  dkk,  “Legalisasi  Ganja  dalam  Sektor  Medis  Perspektif Hukum”, Jurnal Rechten:Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.2  No. 2, 2020.
Yoga  Prasetya,  dkk,  “Teori -teori  Hukum  Aliran  Positivisme  dan  Perkembangan Kritik- kritiknya”, Jurnal  Ilmiah  Multimedia  dan  Komunikasi, Vol.7    No.  1,  Juni 2022.
Pustaka berbentuk buku:
Ahmad  ali  dan  Wiwie  Heryoni.  (2012)  Resep  Hukum:  Sebuah  Bunga  Rampai. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
Dantovski, Peter. (2013). Kriminalisasi Ganja. Yogyakarta: Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner.
Dhira  Narayana,  dkk.  (2011).  Hikayat  Pohon  Ganja.  Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama.
Dwi Putro, Widodo. (2011). Kritik Terhadap Paradigma Positivisme . Jakarta: Genta Publishing.
Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at.  (2006).  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Khaliq, Abdul. (2017). Dunia Dalam Ganja. Yogyakarta: Penerbit Katalika.
L. Tanya, Bernard dkk. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Shidarta.  (2020).  Positivisme  Hukum . Jakarta: UPT  Penerbitan  Universitas Tarumanegara.

## Peraturan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Lainnya
https://www.hukumonline.com/berita/a/mencari-format-peradilan-yang- independen-dan-tak-memihak hol1531?page=3 , diakses 20 Juli 2022