## PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR
798/PID.B/2022/PN JKT.SEL
1 Fransisco F Alwer, 2 Mompang L. Panggabean, 3 Djernih Sitanggang 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: studiumlegis22@gmail.com ABSTRAK
Kata kunci:
studi kasus, pidana, justice collaborator Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  fokus  pada  pendekatan perundang-undangan  dan  studi  kasus  Nomor  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan  informasi  latar  belakang  di  atas,  penulis  merumuskan  pokok permasalahan  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Bagaimana  efek  dan  konsekuensi penggunaan  status  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerja  Sama  (Justice  Collaborator) dalam  kasus  pembunuhan  berencana  di  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  Nomor  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?;  dan  Bagaimana  hubungan  antara pemanfaatan  status  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerja  Sama  (Justice  Collaborator) dalam  kasus  pembunuhan  berencana  tersebut  dengan  perkembangan  hukum pidana di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan status JC dalam  kasus  Nomor  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  belum  optimal.  Hal  ini disebabkan  oleh  pertimbangan  hakim  yang  tidak  selalu  sesuai  dengan  hukum, terutama karena kurangnya aturan yang jelas mengenai syarat-syarat seseorang menjadi  JC.  Selain  itu,  penggunaan  SEMA  No  4  Tahun  2011  untuk  kasus umum  tidak  selalu  sesuai  karena  SEMA  tersebut  lebih  cocok  untuk  kejahatan terorganisir  atau  tertentu,  dan  belum  ada  panduan  yang  memadai  untuk menerapkannya dalam kasus umum.
ABSTRACT Keywords: case  study,  criminal, justice collaborator This research employs a normative juridical method, focusing on a legislative approach  and  the  case  study  of  Number  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.  Based  on the background information above, the author formulates the central research questions as follows: What are the effects and consequences of using the Justice
Collaborator (JC) status in cases of premeditated murder in the judgment of the South Jakarta District Court Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel? Furthermore, how  does  the  utilization  of  the  Justice  Collaborator  status  in  cases  of premeditated  murder  relate  to  the  development  of  criminal  law  in  Indonesia? The  research  findings  indicate  that  the  application  of  JC  status  in  the  case Number  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  is  not  yet  optimal.  This  is  due  to  judicial considerations that do not always align with the law, primarily because of the lack  of  clear  criteria  for  someone  to  become  a  JC.  Additionally,  the  use  of Supreme Court Regulation No. 4 of 2011 for general cases may not always be appropriate,  as  it  is  more  suited  to  organized  or  specific  crimes,  and  there  is currently no adequate guidance for its application in general cases.

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  1963,  sejarah  Justice  Collaborator  dimulai  di  dunia  ketika  pemerintah Amerika  Serikat  memberikan  insentif  kepada  seorang  narapidana  bernama  Joseph  Michael Valachi, yang juga dikenal sebagai Joseph Valachi atau Joe Cago. Joseph Valachi adalah seorang mantan penjahat yang kembali ditangkap pada tahun 1959 oleh pemerintah Amerika Serikat. Dia dulu  bekerja  untuk  sebuah  kelompok  yang  mengendalikan  perdagangan  narkotika  di  beberapa bagian  Amerika.  Karena  terlibat  dalam  perdagangan  narkotika,  Valachi  dihukum  15  tahun penjara. Ketika dia ada di penjara, Valachi melakukan kesalahan besar dengan membunuh orang lain  di  sana.  Dia  pikir  orang  itu  adalah  utusan  dari  bosnya,  Vito  Genovese,  yang  juga  sedang dipenjara  di  sana.  Akibat  dari  pembunuhan  itu,  Valachi  dihadapkan  pada  hukuman  penjara seumur hidup. Valachi akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak berwenang. Dia menawarkan  untuk  memberikan  informasi  tentang  kelompok  kejahatan  Genovese  dan keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan, terutama perdagangan narkotika, sebagai imbalan perlindungan  dari  upaya  pembunuhan  yang  mungkin  terjadi  di  dalam  penjara.  Kesepakatan  itu memungkinkan Valachi untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atas pembunuhan yang dia lakukan. Pada akhirnya, dia memberikan kesaksian di depan Kongres Amerika Serikat pada tahun  1963,  mengungkapkan  rahasia  organisasi  kejahatan  Genovese  dan  membantu  pihak berwenang menangkap banyak anggota organisasi tersebut.
Di  beberapa  negara  di  seluruh  dunia,  praktik  penggunaan  Justice  Collaborator  juga diterapkan  dalam  upaya  melawan  tindak  pidana  seperti  terorisme  dan  narkotika.  Contohnya, Italia mulai menggunakannya pada tahun 1979, Portugal pada tahun 1980, dan beberapa negara lain  seperti  Irlandia  Utara,  Spanyol,  Perancis,  dan  Jerman  juga  mengikuti  pada  tahun-tahun berikutnya.  Namun,  istilah  Justice  Collaborator  dapat  berbeda  di  setiap  negara,  seperti Supergrasses di Irlandia atau pentiti di Italia yang berarti “mereka telah bertobat.”
Di  Indonesia,  pemberian  status  Justice  Collaborator  telah  digunakan  dalam  berbagai kasus  khusus,  seperti  dalam  kasus  korupsi  yang  terkait  dengan  pengadaan  e-KTP  pada  tahun 2016-2017.  Dalam  kasus  ini,  status  JC  diberikan  kepada  Terdakwa  Irman  dan  Terdakwa Sugiharto, yang keduanya menjabat di Kementerian Dalam Negeri. Praktik ini juga terjadi dalam kasus penyalahgunaan narkotika, seperti dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Dalam kasus ini, Terdakwa Moh. Nasir alias Mukti diberikan status JC dalam pengungkapan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika.
Selain  digunakan  dalam  kasus  tindak  pidana  tertentu,  pemberian  status  Justice Collaborator (JC) pertama kali diterapkan dalam kasus umum. Ini terjadi pada tahun 2022 dalam sebuah kasus pembunuhan, di mana korban adalah seorang polisi bernama Brigadir Nofriansyah Yosua  Hutabarat,  yang  dikenal  sebagai  Brigadir  J  atau  Yosua.  Kasus  ini  sedang  dalam  tahap penyelidikan polisi ketika salah satu anggota polisi lainnya, Bharada Eliezer alias Bharada E atau Eliezer,  diduga  terlibar  terlibat  dalam  pembunuhan  itu.  Eliezer  juga  diberikan  status  JC.  Ia diduga terlibat dalam pembunuhan bersama atasannya, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui Putusan  Nomor  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  yang  dibacakan  pada  tanggal  15  Februari  2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara  itu,  Terdakwa  Ferdy  Sambo  dalam  Putusan  Nomor  796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  di
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dinyatakan  bersalah  dalam  tindak  pidana  yang  sama  dan diberi hukuman mati. Namun, di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, vonis untuk Ferdy Sambo berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun keduanya terlibat dalam perampasan nyawa Brigadir Yosua Hutabarat, ada perbedaan signifikan dalam hukuman yang mereka terima setelah melewati proses hukum.

## METODE
Penelitian  ini  berfokus  pada  hukuman  yang  diberikan  kepada  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice  Collaborator)  dalam  kasus  “Pembunuhan  Dengan  Rencana.”  Ini  terkait  dengan  kasus Bharada  Eliezer,  yang  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dalam  Putusan Nomor  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  pada  tanggal  15  Februari  2023.  Teori-teori  yang dipergunakan  untuk  menganalisis  penelitian  ini  adalah  Teori  Triadism  Law  Radburch,  Teori Kebijakan Hukum Pidana Barda Nawawi Arief, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  hukum  tentang  kesaksian Justice  Collaborator (JC)  dalam  kasus  tindak  pidana pembunuhan  tidak  tercantum  secara  khusus  dalam  KUHAP  atau  aturan  lainnya.  Namun,  ada beberapa  pedoman  yang  bisa  diikuti  berdasarkan  peraturan,  seperti  UU  No.  31  Tahun  2014, SEMA  No.  4  Tahun  2011,  dan  Peraturan  Bersama  antara  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Jaksa Agung,  KAPOLRI,  KPK,  dan  LPSK  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama.  Meskipun  ada  pedoman,  pandangan  tentang  kehadiran  JC masih  beragam  di  kalangan  penegak  hukum.  Status  JC  diberikan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan peran penting kepada JC dalam memberikan informasi penting kepada penegak hukum untuk mengungkap dan mengadili  tindak  pidana.  Selain  itu,  Peraturan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang penghentian program perlindungan yang  diberikan  kepada  individu  yang  mendapatkan  status  JC  atau  saksi.  Penanganan  kasus pembunuhan berencana yang melibatkan penegak hukum dapat menjadi sulit karena seringkali terjadi  manipulasi  bukti  dan  kesulitan  dalam  membuktikan  tindakan  tersebut.  Hal  ini  terutama sulit  ketika  aparat  penegak  hukum  memiliki  kekuasaan  yang  besar  dalam  proses  hukum. Keadaan ini dapat memengaruhi bukti dan kesaksian yang ada dalam kasus tersebut.
Penetapan  status Justice  Collaborator (JC)  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak positif:
• Meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan. Keterangan dari JC dapat menjadi bukti  penting  yang  membantu  penyidik  dan  penuntut  mengungkap  dan  membuktikan tindak pidana, mempercepat proses peradilan, dan menjatuhkan hukuman yang adil.
• Melindungi keamanan JC dan keluarganya. Status JC memberikan perlindungan hukum kepada mereka, menjaga keamanan JC dan keluarganya dari risiko ancaman.
Dampak negatif:
• Meningkatkan  risiko  pelecehan  terhadap  JC.  JC  yang  memberikan  keterangan  di pengadilan  dapat  menjadi  sasaran  pelecehan  seperti  tuduhan  palsu,  intimidasi,  atau kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keterangannya.
• Meningkatkan  risiko  ketidakadilan.  JC  dapat  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar demi  mendapatkan  keringanan  hukuman,  meningkatkan  risiko  ketidakadilan  dalam proses peradilan.
Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menawarkan  dirinya  sebagai  JC  dalam  kasus  pembunuhan  terhadap  Nofriansyah  Yosua Hutabarat. Dalam kasus ini, Terdakwa yang juga merupakan saksi memiliki beberapa kelemahan dalam menjadi Justice Collaborator (JC). Pedoman yang mengatur penunjukan JC menetapkan bahwa JC seharusnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. Selain itu, pemberian kesaksian yang hanya berbeda dari kesaksian Terdakwa lainnya dapat membatasi nilai  kesaksian  dari  seorang  saksi.  Dalam  kasus  Terdakwa  Richard  Eliezer  Pudihang  Lumiu, kelemahan  ini  terkait  dengan  peraturan  yang  seharusnya  menjadi  dasar  untuk  penunjukan  JC, tetapi  tidak  terpenuhi  karena  Terdakwa  merupakan  pelaku  utama  dalam  kasus  ini.  Selain  itu, belum  ada  kaitan  yang  pasti  antara  tindak  pidana  yang  terjadi  dengan  perkara  pidana  yang dilanggar  saat  ini.  Ini  tidak  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur penanganan pelapor, saksi pelapor, dan JC dalam kasus pidana tertentu. Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab  JC  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  dengan  lebih  baik,  dengan  harapan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang hal ini.
UU No. 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi, korban, dan JC agar mereka merasa aman saat memberikan informasi yang mendukung penanganan kasus kriminal. Penunjukan status JC bertujuan untuk mendorong pelaku kejahatan berkolaborasi dan membantu penyelidikan dengan memberikan informasi penting tentang kejahatan yang terjadi, pelakunya, dan  motifnya.  SEMA  No.  4  Tahun  2011  juga  menjadi  panduan  dalam  menetapkan  status  JC. Dokumen  ini  mengatur  hak  dan  kewajiban  saksi,  korban,  dan  JC,  serta  memberikan  petunjuk tentang  cara  melindungi  mereka.  Perlindungan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  keamanan  dan kesejahteraan mereka selama dan setelah mereka berperan dalam proses hukum.
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia terkait Justice Collaborator sebelum adanya Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU PSK menjelaskan bahwa Saksi Pelaku tidak dapat dituntut hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, kecuali jika kesaksian atau  laporan  tersebut  diberikan  tidak  dengan  itikad  baik.  Klausula  tersebut  dikuatkan  dengan Pasal 10 A UU PSK yang menyatakan bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan perlakuan khusus dan penghargaan  atas  kesaksian  yang  diberikan.  Penghargaan  tersebut  bisa  berupa  keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembaharuan  hukum  pidana  bertujuan  untuk  membantu  aparat  penegak  hukum  mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir serta mengembalikan aset hasil tindak pidana dengan lebih efektif. Syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama  atau Justice  Collaborator termasuk  adanya  informasi  penting,  ancaman  nyata,  dan pelaporan ancaman tersebut kepada pejabat yang berwenang.
Untuk  menjadi Justice  Collaborator ,  terdapat  beberapa  syarat  seperti  tindak  pidana  yang  akan diungkap harus serius dan/atau terorganisir, memberikan keterangan yang signifikan dan andal, bukan  pelaku  utama,  bersedia  mengembalikan  aset  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  tersebut, dan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan ancaman fisik atau psikis. Namun, definisi “tindak pidana serius” tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan ini.
Justice Collaborator , seperti Richard Eliezer, memiliki hak-hak tertentu berdasarkan peraturan. Mereka berhak atas perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan.  Penghargaan  ini  mencakup  keringanan  tuntutan  hukuman,  seperti  hukuman percobaan  dan  remisi  tambahan  jika  mereka  adalah  narapidana.  Perlu  dicatat  bahwa  aturan tersebut tidak berlaku dalam setiap perkara pidana, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan  panduan  yang  spesifik  mengenai  syarat-syarat Justice  Collaborator dalam  suatu perkara tindak pidana tertentu. Selain peraturan tersebut, Justice Collaborator juga diatur dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  4  tahun  2011.  SEMA  ini  berfungsi  sebagai panduan  bagi  Hakim  dan  Pengadilan  terkait  Justice  Collaborator  dalam  perkara  tindak  pidana tertentu.  Regulasi  ini  mencerminkan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  diakui  oleh berbagai negara.
Setelah diberlakukan KUHP yang baru, banyak undang-undang khusus seperti UU TIPIKOR dan UU  LPSK  disatukan  dalam  KUHP  yang  baru.  Ini  adalah  langkah  penting  untuk  memperbarui hukum pidana di Indonesia. KUHP lama sudah usang dan tidak mencakup tindak pidana modern seperti  korupsi,  terorisme,  dan  kejahatan  cyber.  Selain  itu,  KUHP  lama  lebih  fokus  pada hukuman daripada keadilan dan pemulihan.
Namun,  KUHP  baru  juga  memiliki  kekurangan,  terutama  terkait  saksi  pelaku  atau Justice Collaborator .  Aturan  yang  lebih  rinci  tentang  peran  mereka  masih  diperlukan.  Dalam  kasus Richard  Eliezer,  pengaturan  yang  kurang  jelas  tentang Justice  Collaborator menciptakan masalah dalam proses hukum. Untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum, peraturan yang lebih rinci tentang Justice Collaborator perlu diterapkan.

## KESIMPULAN
Dalam kasus Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, penggunaan status Saksi Pelaku Yang Bekerja  Sama  ( Justice  Collaborator )  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakjelasan dalam  aturan  hukum  terkait  syarat-syarat  penetapan  seseorang  sebagai Justice  Collaborator . Ketidaksesuaian  dalam  pengertian  “tindak  pidana  tertentu”  dan  “tindak  pidana  kasus  tertentu” menjadi masalah, karena hanya yang terakhir yang diakomodasi oleh Majelis Hakim.
Selain itu, definisi “Pelaku Utama” yang diperlukan untuk penetapan Justice Collaborator belum diatur  dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Aturan  berlandaskan  SEMA  No.  4  Tahun  2011 seharusnya  hanya  berlaku  untuk  kejahatan  tertentu  dan  terorganisir,  bukan  untuk  kejahatan umum. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang lebih jelas dan tegas terkait penetapan Justice Collaborator dalam hukum Indonesia untuk memastikan proses hukum yang tepat dan adil .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Adami Chazawi, 2001, “Pelajaran Hukum Pidana”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ahmad  Ahli,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Keadilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legis  Prudence), Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Ali Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada Jakarta. Arif Gosita , 1993, Masalah korban kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta. Aris  Kurniawan  ,  2014, “Pengertian  Pidana  Menurut  Ahli” ,  terdapat  dalam: https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/ .,  diakses  pada  tanggal  25  April 2023
Bambang Poernomo, 2001, “ Asas-Asas Hukum Pidana”, Ghalia Indonesia, Jakarta. Barda Nawawi Arief,  2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Media Group, Jakarta. Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga  Ra,pai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Konsep KUHP Baru , Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2010,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  :  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),Kencana, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  hukum  Pidana  (Menyongsong Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia), Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
C. S. T. Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka. H.  Deni  Nuryadi,  2018, ”Teori  Hukum  Progresif  dan  Penerapannya  Di  Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Teluk Jamber Timur. Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
J. Kenedi, 2020, Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia) , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Johanes  Sardadi,  2007, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  dan  Korban  di  Indonesia” ,  Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2.
Laden Marpaung, 1992, Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan) , Buku I, Sinar Grafika, Jakarta.
Lihat  Pasal  3,  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Jaksa  Agung  RI,  Kepala Kepolisian RI, KPK RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
Lilik  Mulyadi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower dan Justice  Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime , Bandung, PT. Alumni, 2015.
M  Yahya  Harahap,  2002, Pembahasan  Permasalahan    dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta. M. Yahya Harahap, 1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta. Mardjono  Reksodiputro,  2013, Perenungan  Perjalanan  Reformasi  Hukum ,  Komisi  Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
Mr Tresna, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Tiara Limited, Jakarta. Muhamad  Erwin,  2012, Filsafat  Hukum  Refkleksi  Kritis  Terhadap  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Muladi,  1997, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
P. A . F. Lamintang, 2012, “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” , Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung.
Paulus Hadisoeprapto, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009.
Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan,  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung  RI,  2013, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime : Laporan Penelitian . R. Amin, 2020, Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika , Deepublish, Yogyakarta. Reza  Fitra  Ardian,  2017, Keringanan  Penjatuhan  Pidana  Sebagai  Bentuk  Penghargaan  Untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator), Jurnal Recidive, Vol. 6, No. 1.
Romli Atmasasmita, 2008, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, hlm. 9. S.  R.  Sianturi,  1983, Tindak  Pidana  di  KUHP  Berikut  Uraiannya ,  Alumni  AHM.  PT.  HM. Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertibam, UKI Press, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta. Setiono, 2004, Supremasi Hukum, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta. Sidharta Arief, 2007, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum , Refika Aditama, Bandung.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung. Sudarto, 2000, “Hukum Pidana 1A dan  1B”, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Sudarto, 2005, “ Hukum Pidana I”, Yayasan Sudarto, Semarang.
T.  Effendi,  2008, Dasar-dasar  hukum  acara  pidana;  perkembangan  dan  pembaharuannya  di Indonesia , Setara Press, Malang.
Teguh Prastyo, 2012, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Theo Hujibers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Jakarta. Tim Penulis Kamus Hukum, 2008, Kamus Hukum, Bandung. Tri  Andrisman,  2011, “Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia”, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Vide Putusan  Pengadilan  Negeri  Tolitoli  Nomor  15/Pid.Sus/2020/PN.Tli.,  tertanggal  14  April 2020
W. Ade, D. G. Yonggar, F. Ahmad, dan Sadiyah Dinda Nadzifa, 2017, Whistleblower Narasi Materi , Jurnal Hukum, Vol. 3, No 1.
Wirjono Prodjodikoro, 1983, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Sumur, Bandung.
Wisnubroto,2004, Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan Komputer , Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License