## KEDUDUKAN  WASIAT  SEBAGAI  INSTRUMEN DALAM  PERUBAHAN  HUKUM  KELUARGA  DI  INDONESIA

## HERU  PURWADI HADIJANTO, SH MH
Dosen Fakultas Hukum UNISRI
ABSTRACT  The  last  will  (wasiat)  of  deceased  person  is  a  part  of  law  regulation  that conducted by society. This regulation gene rally has been introduced by Islamic law and other system of law in Indonesia. The will according to fight is only one side’s action and it  becomes  charity  agreement,  meanwhile  according  to                        Al-Qur’an  and  prophet tradition,  the  position  of  the  will  constitutes  integrative  position  in  term  of  Islamic inheritance  law.  For  that  reason,  it  needs  reinterpreting  so  that  the  will  becomes  as  an instrument to change family law in Indonesia.
Keywords : Last will, Figh, Indonesia, Family of Law.

## PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang berkaudaulatan rakyat. Didalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan menyatakan bahwa : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang-Undang Dasar 1945” (Jimly Asshiddigie, 2002:42, 45).
Apabila dilihat dari hakekat transedental kedaulatan itu milik Allah, maka kedaulatan rakyat pada  hakekatnya  adalah  penyelenggaraan  kedaulatan  Tuhan  (Ismail  Sunni,  1977:7).  Sebagai khalifah  di  bumi  yang  diberikan  kepada  bangsa  Indonesia  yang  diemplementasikan  dalam system pemerintahan menurut Undang Undang Dasar 1945.
Pengaruh teori “trias politika” dalam penyelengaraan Negara nampak pada Undang Undang Dasar  1945,  meskipin  telah  dimodifikasi  dengan  kultur  bangsa  Indonesia  (Dahlan  Thaib,1989: 152).  Hal  ini  lebih  nampak  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  perubahan  yakni  adanya pembagian kekuasaan  yang jelas, seperti MPR, DPR, dan DPD sebagai pelaku kekuasaan  yang jelas,  seperti  MPR,  DPR,  dan  DPD  sebagai  pelaku  kedaulatan  rakyat  di  bidang  legislative, demikian juga Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaku kedaulatan rakyat dibidang eksekutif dengan mendapatkan mandate dari rakyat melalui pemilihan umum secara langsung.
Teori  kedaulatan  rakyat  di  Negara  Indonesia  merupakan  pencangkutan  teori  JJ.  Rousseau (CST.  Kansil,  1986:62).  Yang  mengajarkan  bahwa  :  kedaulatan  rakyat  merupakan  ponjilmaan kekuasaan tertinggi Tuhan sehingga kerakyatan ini dijabarkan kedalam sistem demokrasi sebagai
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuh prinsip system pemerintahan sebagai mekanisme  demokrasi  yang  menganut  system  konstitusional  atau  Negara  hokum  (Handoyo, 1998:10).  Hal  ini  sesuai dengan  bunyi  Pasal  27  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  1945  :  “Segala warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hokum  dan  pemerintahan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Pasal  ini  menjamin  suatu  hak demokrasi  yang  sangat  ossensial  yakni  dengan  kewajiban  warga  Negara  untuk    menjunjung tinggi hukum sebagai suatu prasyarat tegaknya Negara hukum (Handoyo, 1998:11).
Format Negara hukum dan system demokrasi yang berlaku di Indonesia ini dalam pandangan Fazlu  Rahman  dalam  buku  yang  berjudul  “Islam  dan  Tantangan  Modetnitas”(Taufik  Ahman Amal,  1990:15).  Adalah  sesuai  dengan  watak  bangsa  Indonesia  yang  di  rumuskan  dalam  sila keempat  dari  pancasila  :  “Kerakyatan  yang  di  pimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Menurut prinsip ini berarti sejalan dengan jiwa dan semangat Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  dalam  memberikan  pemaknaan  terhadap  keluasan  pemahaman  dari yang  bersifat  harfiah  sehingga  lembaga  demokrasi  selalu  relevan  dengan  segala  keadaan  yang serba berubah dan menjadi alternatif dalam memberikan jawaban terhadap realitas sosial dewasa ini seperti hanlnya lahirnya hukum-hukum nasional yang kondusif bagi warga Negara Indonesia khususnya  bagi  umat  Islam.  Dalam  prespektif  Islam,  apabila  dilihat  dari  aspek  sejarah  bahwa umat  islam  pada  masa  awal  perkembangannya  dengan  semangat  Qur’an  selama  beberapa  abad menjadi  umat  yang  kreatif  dan  inifatif (Ahmad  Safii  Maarif,  1990  :  viii).  Sehingga  Islam  dan hukum  Islam  berkembang  bersama  sama  munculnya  realitas  sosial  masyarakat  menurut  waktu dan tempatnya.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  secara  realitas  mayoritas penduduknya  beragama  islam,  yang  secara  konstitusional  adanya  jaminan  kebebasan  beragama (Undang-Undang  Dasar  1945  :  Pasal  29    ayat  2,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa dalam  suatu  kelompok  masyarakat  bahkan  dalam  satu  keluarga  terdapat  anggota  keluarga  yang berbeda agama.  Dan hal itu merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam  menjadi  sumber  atau  bahan  utama  dalam  pembentukan  hukum-hukum  nasional  yang bersifat  lex  generalis,  maka  peranan  ahli  hukum  Islam  dan  ilmuwan  yang  concern  terhadap pengembangan  hukum  Islam  sangat  diperlukan  hasil-hasil  pemikirannya  yang  aplikatif.  Hal  ini secara  hati-hati  dikemukakan  oleh  Ibrahim  Husein  dalam  bukunya  yang  berjudul  :  “Islam  dan Tantangan  Modernitas”  yang  menyatakan  bahwa  apabila  menemui  realitas  yang  tidak  sesuai
dengan nash Al-Qur’an  segeralah menolaknya, tetapi juga tidak berhukum berdasarkan apa-apa yang  telah  diturunkan  oleh  Allah,  sebelum  membenarkan  atau  menyalahkan  realitas,  supaya terlebih dahulu menangkap jiwa Al-Qur’an agar dalam kehidupan yang kita dapati akan sesuatu aturan atau perundang-undangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan Al-Qur’an (maranzala Allah), maka aturan atau perundang-undangan dapat diterima atau dapat di benarkan oleh Islam, sekalipun secara harfiah tidak di sebutkan oleh Al-Qur’an atau dari segi lahiriyahnya kontras,  maka  perundang-undangan  tersebut  tidak  bisa  di  kategorikan  termasuk  langkah  atau tindakan yang diancam oleh Allah (Taufik Adnan Amal, 1990:16).

## PEMBAHASAN

## I. Strategi Pengembangan Hukum Islam
Strategi  pengembangan  hukum  islam  secara  kumulatif  tidak  di  lepaskan  dari  kerangka “Ijtihad”  sebagai  suatu  metode  diantaranya  dengan  strategi  asimilasi  imitative  dan  inovatif terhadap  segala  norma  yang  berharga  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  Indonesia  dan  dapat bermanfaat  dalam  ukuran  yang  ma’ruf  yakni  diperolehkan  dalam  kultur  islam  (al  Adah Muhakkamah) (S. W. Ahmad Husaini, 1983 : 78), sehingga Islam mudah diterima dalam segala keadaan.  Sebab  dalam  islam  itu  terdapat  adanya  tiga  substansi  hukum  yang  dapat  dipedomani yaitu yang pertama, hukum-hukum yang ketentuannya secara detail diatur oleh Al Qur’an dan As Sunah; yang kedua, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur’an dan As-Sunah, tetapi ketentuan detailnya diserahkan kepada Negara, dan yang ketiga, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan  As-Sunah  tetapi  tersirat  dalam  Sunnatullah  dan  inilah  yang  merupakan  kewajiban  Negara untuk mengaturnya.
Keadaan di atas itu memungkinkan terjadinya hukum-hukum baru yang mengecualikan atau yang  membatasi  dalil  umum  dan  kadangkala  mensyaratkan  dalil  mutlak  dalam  Al-Qur’an (Husaini  Hamid  Hasan;  250-251).  Seperti  poligami  itu  dibenarkan  dan  dibolehkan  bagi  setiap laki-laki  muslim,  tetapi  dalam  hal  ini  negara  mengatur  syarat-syarat  dan  prosedur pelaksanaannya  menurut  undang-undang  bagi  laki-laki  muslim  yang  ingin  berpoligami. Demikian  pula  dalam  hukum  wasiat,  Negara  juga  dapat  mengaturnya,  karena  sangat  mungkin bahwa  dalam  suatu  keluarga  pada  struktur  masyarakat  Indonesia  yang  plural  ini  terdapat perbdaan  agama  di  dalamnya.  Sedangkan  Islam  bersifat  universal  dan  tujuan  hukum  Islam
adalah memelihara kemaslahatan manusia baik bertujuan memelihara kepentingan perseorangan, masyarakat dan Negara (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1966:15).
Sesuai  sifatnya  yang  universal,  maka  kemaslahatan  manusia  itu  mencakup  semua  warga Negara tanpa adanya perbedaan baik agama, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan dan penegakan di bidang hukum. Umat islam merupakan bagian  dari  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  Negara, pemerintahannya  dan  hukumnya,  ini  terjalin  secara  religius  yang  diaplikasikan  dan diaktualisasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok. Karena  itu  Negara  sudah  semestinya  memberikan  peluang  konstitusional  berlakunya  hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia, sebab Islam dating ke Indonesia jauh sebelum masa penjajahan, telah di ikuti dan dilaksanakan para pemeluk agama islam dalam kehidupan sehari- hari   (M. Daut Ali, 1986 : 189). Sebab secara de facto hokum islam telah diamalkan oleh seluruh umat  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari,  namun  demikian  secara  de  facto  belumlah  semua ketentuan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional.
Dan secara teoritis sebagian dari hukum Islam itu masih bersifat ius constituendum. Sehingga keadaan  realitas  ini  sebenarnya  dengan  sendirinya  telah  membantah  terhadap  teori  Receptio  in complexiu  yang telah menyatakan bahwa berlakunya hukum  Islam itu disubordinasikan dengan hukum  adapat  (Hazairing.  1982  :  37)  dan  dengan  itu  juga  telah  membantah  terhadap  teori  dari Max  Weber  yang  menyatakan  bahwa  Islam  lebih  banyak  menjadi  sebuah  agama  yang  bersifat akomodatif (Bryan S. Tuner, 1991:330), dan  syari’at  sendiri  adalah  hukumnya  para Yuris atau Faqih : 211.
Interpretasi  sosiologis  Max  Weber  itu  pada  dasarnya  baru  merupakan  hipotesa  tuduhan terhadap  Islam  dan  hukum  Islam  yang  masih  bersifat  subyektif.  Teori  tersebut  di  atas  itu  pada dasarnya  tidaklah  dapat  dipertahankan  dan  diterapkan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, sebab internalisasi ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum itu telah nampak menjadi kesatuan paritas hukum yang terreduksi dari beberapa mazhab fikih yang telah menjadi reduplikasi hukum yang  kondusif  dengan  methode  pembaruan  dan  pengembangan  hukum  dalam  kesatuan  arah pedoman  yang  berkepribadian  bangsa  Indonesia  (Wasit  Aulawi,  1991:56).  Meskipun  dengan pengaruh  penjajahan  itu  pada  masa  kemerdekaan  telah  menimbulkan  sebuah  tata  hukum  yang pluralistic (Roni Hanitijo Soemitro, 1984:53). Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila hukum Islam  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  atau  bahan  hukum  dalam  pembentukan  hokum
nasional,  sebab  Islam  adalah  agama  hukum  dalam  arti  kata  yang  sesungguhnya  (M.  Daut  Ali  ; 53).  Yang  di  tunjukkan  dari  kemauan  setiap  orang  Islam  baik  pribadi  maupun  kelompok  yang memiliki  komitmen  terhadap  Islam  dan  menginginkan  hukum  islam  berlaku  bagi  seluruh  umat Islam dalam kehidupan Negara Indonesia.
Di  Indonesia,  hukum  Islam  menempati  posisi  yang  amat  penting  dalam  pandangan  umat Islam, sebab Islam dan hukum Islam merupakan suatu ajaran  yang menjadi kesatuan paritasnya yang dalam pengertian tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam (Taufik Adnan  Amal  ;  33).  Begitu  pula  tidaklah  mungkin  memahami  kondisi  politik  Negara  Indonesia tanpa memahami dan mengikut sertakan umat Islam. Eksistensi Islam yang berada di Indonesia merupakan realitas interaksi sosial keagamaan yang sosiologis telah mensejarah. Karena itu perlu pengkajian  dan  pengembangan  hukum  secara  normatif  sosiologis  sebagai  upaya  mewujudkan keadilan  yang dapat diterapkan ditengah-tengah  kehidupan masyarakat adalah merupakan suatu hal yang amat penting sebagai trade mark dari pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  aspek  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  pembinaan hukum  nasional  sebagai  norma  hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  karena  itu pembentukan  suatu  masyarakat  yang  adil  adalah  merupakan  salah  satu  dari  motivasi  terkuat  di dalam misi  Islam (Baca: QS;  IV : 135, QS; XVI : 90, QS; IV:58). Ketentuan-ketentuan hukum Islam memiliki hubungan  yang sangat erat sebagai kewajiban bagi setiap  orang  yang beragama Islam.  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, sedangkan bingkai dari sistem hukum nasional itu tidak dapat dilepaskan dengan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, karena itu wujut hukum nasional itu merupakan hasil sintetis dari hukum Islam, hukum adat dan hukum continental (Barat).
Hukum Islam memiliki jangkauan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik itu menyangkut pemenuhan kebutuhan di dunia dan di akherat, sehingga tidaklah mungkin semua  aspek  itu  ditunangkan  dalam  tulisan  ini.  Namun  dalam  realitas  hukum,  salah  satu  aspek hokum  dalam  hukum  keluarga  yang  di  fokuskan  pada  masalah  harta  benda  yang  di  tinggalkan oleh  orang  jalan  warisan,  wasiat,  hibah,  dan  lain  sebagainya.  Sementara  keluarga  yang  di tinggalkan  adakalanya  sama  dan  juga  berbeda  agama,  sedangkan  di  Indonesia  berlaku  system hukum  yang  pluralistic  seperti  adanya  opsi  dalam  hukum  kewarisan  menurut  Undang  Undang No.  7  tahun  1989,  dan  masalah  pengangkatan  anak  sudah  menjadi  substansi  hukum  dengan
batasan-batasannya menurut Undang Undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak hal ini manyangkut dari pada aspek hukum yang lain yang kadang-kadang substansi undang-undang tersebut  disimpango  dengan  berbagai  bentuk  pengalihan  hak  kepemilikan  atas  harta  benda peningalan  tersebut,  seperti  pengalihan  hak  kepemilikan  kepada  sanak  keluarga,  anak  angkat, anak  asuh,  lembaga  dan  lain  sebagainya,  sebab  cara  warisan  hanya  menjangkau  substansi  ahli waris secara permanent, diluar itu tidak pernah terjangkau, maka cara wasiat hanya menjangkau berdasarkan  tindakan  hukum  yang  bersifat  tasharruf  yang  disandarkan  setelah  matinya  pemilik harta,  sedangkan  cara  hibah  hanya  menjangkau  kepada  pemberian  ketika  pemilik  harta  masih hidup.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mencoba  untuk  memformulasikan  hukum  wasiat  sebagai instrument  perubahan  hokum  keluarga  Indonesia,  khususnya  dalam  hukum  pembagian  harta peninggalan  yang  integrative  antara  hukum  waris  dengan  hukum  wasiat,  yang  mampu mengakomodasi pluralitas sosial dalam sistem hukum yang unity dalam bentuk hukum nasional, tetapi juga dapat menampung aspek-aspek yang menjadi realitas sosial yang berkembang dalam ketiga sistem hukum diatas, dengan sendirinya berusaha menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Hukum  Islam  bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan  umat,  salah  satu  aspek  untuk mewujudkan  kemaslahata  yang  menjadi  perhatian  dalam  tulisan  ini  adalah  “Wasiat”  yakni bagaimana wasiat dan waris dapat diimplementasikan ke dalam kerangka hukum yang intagratif, yang diantaranya bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.
Wasiat  adalah  bagian  dari  aturan  hukum  yang  telah  berlaku  didalam  kehidupan  masyarakat yang  secara  garis  besar  telah  di  perkenalkan  dalam  ajaran  islam  maupun  dalam  sistem  hukum lain.  Sementara  wasiat  dalam  perbendaharaan  fiqih  hanya  merupakan  tindakan  hukum  yang bersifat  sepihak  dan  merupakan  tabarru’,  sedangikan  di  dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunah posisinya integratif, karena itu perlu adanya reinterpretasi yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan  sosial  masyarakat,  dengan  demikian  Negara  seharusnya  dapat  mengaturnya  bagi setiap produktifitas sosial ekonomi yang di hasilkan dengan kerja dan usaha serta secara realitas akan  mampu  menyentuh  sasaran  dalam  upaya  pengantasan  kemiskinan.  Hukum  wasiat  dengan pembatasan-pembatasannya  akan  lebih  luwes  dalam  aturan  hukumnya  dalam  tatanan  sosial masyarakat, sebab menurut hukum Islam tidaklah mungkin seorang anak angkat atau anak asuh akan  menerima  seluruh  harta  peninggalan  dari  orang  tua  angkatnya,  atau  jika  tidak  ada  hukum wasiat,  seorang  anak  angkat  atau  di  karenakan  perbedaan  agama  maka  ia  tidak  akan  menerima
sedikitpun dari harta peninggalan dari orang tua  atau orang tua angkatnya. Karena itu dapatkah di  formulasikan  sasaran  wasiat  itu  untuk  di  kembangkan  cakupan  hukunya  berdasarkan karakteristik masyarakat hukum Indonesia yang bersifat pluralistik dan bagai mana kewenangan Negara  untuk  melakukan  legislasi  dalam  rangka  pembaharuan  dan  pengembangan  hukum keluarga di Indonesia.

## II. Teori  yang  Berhubungan  dengan  Pengembangan  Hukum  Wasiat  sebagai  Instrumen Perubahan Hukum Keluarga.
Diskripsi  pemikiran  dan  pengembangan  hukum  Islam  menurut  Abdullah  Ahmad  an  Na’im secara  ideal  teoritis  akan  nampak  bahwa  Islam  dan  Hukum  Islam  itu  bersifat  universal,  tetapi dalam  kerangka  elaborasinya  pada  dataran  praktis  sangat  di  pengaruhi  oleh  kondisi  sosiologis, ekonomi  dan  politik  masyarakat  tertentu  (Abdullah  Ahmad  an  Na’im,  1994:  xx).  Sebab  secara faktual  tidak  dapat  di  sangkal  yakni  adanya  aspek  elastis  yang  memberi  peluang  timbulnya perbedaan menurut kondisi sosiologis masyarakat tertentu. Apabila di cermati mengenai hukum Islam  dalam  pengertian  fikih,  maka  hukum  Islam  itu  sebagai  produk  pemikiran  dan  penafsiran fuquha terhadap syari’at yang memiliki toleransi terhadap kebudayaan yang bersifat kedaerahan. Toleransi ini dalam kaidah fikih disebut dengan “al adah muhakkamah” (Abdul Wahab Khaliaf, 1972:90) yang memiliki criteria ma’ruf menurut ukuran agama, masyarakat dan Negara.
Tujuan  Hukum  Islam  pada  dasarnya  adalah  kemaslahatan  manusia,  sehingga  hukum  Islam mencoba mempromosikan maslatan manusia, sehingga hukum  Islam mencoba mempromosikan masalah  dan  mencegah  mafsadat  TM  (Hasbi  Ash  Shiddieqy,  1975:177)  untuk  mejamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akherat. Karena itu dalam memahami Hukum Islam itu tidak  hanya  didasarkan  pada  makna  literalnya  saja,  tetapi  juga  dilihat  konteks  historis sosiologisnya  sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khattab  yang berpijak pada jiwa dan semangat tujuan Hukum Islam.
Pokok-pokok  pikiran  tersebut  diatas  menunjukkan  adanya  kecenderungan  perlunya  pola pengembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia  pada  saat  ini.  Dalam  hal  ini  oleh  Mun’im  A.  Sirry (1995:155)  telah  mengidentifikai  empat  pola  pengembangan  hukum  Islam:  Pertama  : Modernisme merupakan  pola pemikiran  dari sejumlah pemikir muslim  yang terdiri dalam alam sekuler,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  Islam  sudah  tidak  lagi  mampu  merespon  berbagi perubahan  yang  terjadi  ditangan  kehidupan  masyarakat  akibat  dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan
dan  teknologi.  Karena  itu  gagasan  utamanya  adalah  meninggalkan  fikih  yang  sudah  ada  dan membangun fikih baru yang kontekstual.
Kedua : Survivalisme merupakan pola pemikiran yang memiliki gagasan utama membangun fikih berdasarkan mazhab-mazhab  yang sudah ada. Kelompok ini menganggap bahwa keluasan fikih  dari  mazhab  yang  sudah  ada  harus  dikembangkan  dan  bukan  dikorbankan,  karena  secara factual pola ini telah berhasil memberi jawaban  hukum  yang diangkat dari kajian  fikih mazhab tanpa kehilangan kepedulian sosialnya,
Ketiga  :  Trandisionalisme  merupakan  pola  pemikiran  yang  memiliki  gagasan  utamanya adalah adanya keharusan kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan mengecam taklid.
Keempat : Neosurvivalisme merupakan pola pemikiran yang memiliki gagasan utama dengan menawarkan  fikih  pengembangan,  juga  menampakkan  cencernya  terhadap  kepedulian  sosial (Mun’im A. Sirry ; 1995).
Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu contoh, merupakan hasil produk fikih Indonesia yang bernuansa  pengembangan  dan  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  ternyata  telah  banyak mengundang perhatian bagi para pemikir hukum Islam di Indonesia. Dalam Komplikasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan terhadap beberapa ketentuan baru antara lain Bab II Pasal 175 Ayat 1 dan Bab V mengenai wasiat yaitu Pasal 194 ayat 1,Pasal 195 ayat (1), ayat (3), Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, namun bagaimana ketentuan waris, namun tidak dari ketentuan wasiat.
Metode penyusunan dalam merumuskan pasal-pasal kompilasi hukum Islam itu Menurut M. Yahya  Harahap  dalam  bukunya  :  “Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum  Indonesia” adalah pertama, menggunakan pendekatan tekstual dengan titik sentral pada Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  dengan  melepaskan  diri  dari  keterkaitan  kitab-kitab  fikih,  dengan langkah-langkah  pemikiran  dan  pengkajian  bahwa  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  dijadikan  dasar pembenaran  penyusunan  perumusan  kompilasi  Hukum  islam,  syari’at  itu  berikut  dengan batasan-batasannya  tetapi  bergerak  sejalan  dengan  waktu  dan  tempat  sehingga  memerlukan pemikiran baru bagi kaum muslimin, dan merumuskan perumusan yang baru yang tidak terdapat dalam nas.
Kedua mengutamakan pemecahan problema masa kini, dan ketiga : unity dan variety dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan keimanan, dunis islam itu unity (satu), tetapi dalam hal  penerapan  hukum-hukum  mu’amalah,  Islam  memiliki  corak  yang  beragam.  Keempat,
pendekatan  kompromi  dengan  hukum  adapt  dengan  tujuan  untuk  mengantisipasi  perumusan hukum yang tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (Moh. Mhfudz M.D, 1993:69-76). Dalam  hal  ini  Ahmad  Azhar  Basyir  di  dalam  bukunya  yang  berjudul  :  “Kawin  Campur, Adopsi,  Wasiat  manurut  Islam”  dan  juga  dalam  bukunya  yang  berjudul  :  “Masalah  Kedudukan Anak  Laki-Laki  dan  Anak  Perempuan  dalam  Hukum  Kewarisan  Islam”,  membahas  masalah ketentuan  wasiat  dan  kemungkinan-kemungkinan  dijadikannya  jalan  keluar  dalam  sistem pembagian  harta  peninggalan.  Sehingga  perlu  untuk  melakukan  kajian  ilmuah  yang  menelusuri masalah  wasiat  itu  dengan  pendekatan  Ijtihad  initiqai  dan  ijtihad  insyai  (Yusuf  al  Qardlawy, 1987  :  173).  Yaitu  merupakan  perpaduan  ijtihad  yang  di  lakukan  dengan  cara  menyelesaikan pendapat ulama terdahulu yang di pandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam  pendapat  tersebut  dengan  unsur-unsur  ijtihad  baru,  seperti  yang  terdapat  pada  beberapa pasal  buku  II  bab  V  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  model  pemikiran  dan  pengembangan Hukum Islam di Indonesia sedangkan menurut pendapat dari Asymuni Abdurrahman (1996:13) yang menyatakan bahwa bentuk ijtihad seperti itu masuk dalam pengertian ijtihad istislahi yaitu suatu  bentuk  ijtihad  untuk  menemukan  hokum  yang  didasarkan  pada  kemaslahatan  yang  tidak disebutkan  secara  tegas  dalam  nas.  Faktor-faktor  pendorong  dari  gagasan  ini  dilator  belakangi keinginan  perlunya  hokum  nasional  yang  bersifat  unity  (penyeragaman  hukum)  bagi  bangsa Indonesia  seperti  Undang  Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  berlaku  untuk  seluruh  masyarakat Indonesia.
Reaktualisasi  dalam  bidang  hukum  kekeluargaan  dan  kewarisan  di  Indonesia  dengan landasan mencari kemaslahatan dan meniadakan kesulitan bagi bangsa Indonesia ini merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya, karena itu dibutuhkan mekanisme yang mampu memberikan peluang konstitusional
Hal ini dilakukan untuk membuktikan teori masalah dalam fikih tentang penetapan ketentuan wasiat  dan  waris.  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  secara  kritis  latar  belakang, perubahan dan pengembangan hokum wasiat dan waris dalam hukum Islam. Dari kajian ini akan terlihat  hal-hal  yang  dilupakan  oleh  fukuha  dalam  membuat  ketentuan  hukum  wasiat,  yang berimplikasi  pada  terpisahnya  hukum  tersebut  dari  persoalan  kongleksitas  pembagian  harta peninggalan.  Dari  sisi  diharapkan  muncul  akan  pemikiran  alternatif  yang  solutif.  Kerangka berfikir  terhadap  perubahan  dan  perkembangan  hukum  wasiat  dan  hukum  waris,  lihat  bagan berikut di bawah ini :

## The Origin

## Developmet

## Change

## Gambar 1 : Kerangka studi Hukum Wasiat dan Hukum Waris
Melalui  metode  ini,  pertama  akan  diperbandingkan  antara  the  origin  (asal  usul)  wasiat  dan waris  secara  kritis,  kemudian  dibahas  perubahan  (change)  dalam  sistem  pembagian  harta peninggalan dan selanjutnya menelusuri perkembangan  (development)  yang terjalin pada kedua hokum tersebut secara kritis filosofis. Dengan metode seperti ini akan dapat dilihat kedua sistem tersebut sehingga dapatlah diukur kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari keduanya dan upaya-upaya pengintegrasiannya.
Tulisan ini bertujuan untuk melihat kosep yang mengintegrasikan hokum wasiat dan hukum waris sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam system pembagian harta peninggalan dalam islam. Dalam  system  hokum  Indonesia,  perlu  dikemukakan  bahwa  hukum  merupakan  produk  politik yang  dibuat  oleh  Negara  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan.  Dan  Negara berkepentingan untuk menegakkan keadilan dalam hukum keluarga, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara disektor hukum keluarga. Dengan demikian terjadi  hubungan  antara  Negara  dengan  hukum  atau  dengan  kata  lain  antara  politik  dengan produk hokum.
Menurut  Moh.  Mahfud  MD  (1998:8)  paling  tidak  ada  tiga  macam  pola  hubungan  antara politik  dan  hukum.  Pertama  :  Hukum  determinan  terhadap  politik  dalam  arti  bahwa  kegiatan- kegiatan  politik  diatur  oleh  dan  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum.  Kedua  :  Politik determinan  terhadap  hokum,  karena  hukum  merupakan  hasil  atau  kristalisasi  dari  kehendak- kehendak  politik  yang  saling  berintegrasi  dan,  bahkan  saling  bersaingan.  Ketiga  :  Politik  dan hokum  sebagai  sub  system  kemasyarakatan  berada  pada  posisi  yang  derajat  determinasinya
Hukum Wasiat dan
Hukum Waris
seimbang  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  karena  meskipun  hukum  merupakan  keputusan politik  tetapi  begitu  hukum  ada,  maka  semua  kegiatan  politik  harus  tunduk  pada  aturan-aturan hukum.
Pengembangan hukum wasiat dalam system pembagian harta peninggalan di Indonesia tidak dapat  dilepaskan  dari  pola  hubungan  yang  ketiga  diatas,  dimana  terjadi  hubungan  yang  saling mempengaruhi  antara  hokum  wasiat  dan  hukum  waris  dalam  system  pembagian  harta peninggalan.  Maka  pola  hubungan  antara  hukum  waris  dan  hukum  paninggalan.  Maka  pola hubungan antara hukum waris dan hukum wasiat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini :

## Variabel Terpengaruh
Variabel Terpengaruh
Gambar 2 :  Pola  Hubungan  Hukum  Wasiat  dan  Hukum  Waris  dalam  Sistem Pembagian Harta Peninggalan.
Terlihat  dalam  bagan  di  atas,  bahwa  konfigurasi  hukum  wasiat  dalam  hal  ini  dapat berpengaruh  terhadap  konfigurasi  hukum  waris,  baik  dalam  obyek,  sasaran,  realisasi  maupun penegakan  hukumnya.  Demikian  pula  sebaliknya,  konfigurasi  konsep  hukum  waris  akan berpengaruh  juga  terhadap  hokum  wasiat,  baik  dari  segi  penerimaan  bagian  waris  maupun penerimaan  bagian  wasiat.  Dalam  konfigurasi  hubungan  politik  dan  hukum,  maka  berlaku kaidah:  “Tindakan  Imam  (Penguasa  atau  Negara)  terhadap  rakyat  harus  dihubungkan  dengan kemaslahatan” (Jaudat, tt :22).
Pengembangan  hokum  wasiat  sebagai  istrumen  perubahan  hukum  keluarga  tidak  dapat melepaskan dari sejumlah prinsip poko, yang menetapkan pedoman legal, juga menentukan pada hukum yang kuat diantara yang masih diperdebatkan, dan menciptakan pendapat baru atau semi baru  dari  kegiatan  ijtihad  tersebut.  Prinsip-prinsip  pokok  tersebut  adalah  :  Pertama.  Berpegang pada dalil (nash)  yang berlaku umum selama tidak bertentangan atau tidak ada petunjuk bahwa
Konfigurasi
Kebijakan Ekonomi
Konfigurasi Intergrasi Zakat-Pajak
dalil  itu  berlaku  khusus.  Pada  dasarnya  sebagian  besr  dalil-dalil  hukum  berbentuk  pernyataan- pernyataan umum, supaya lingkup pengertiannya meliputi orang-orang atau bagian-bagian yang banyak.  Ini  merupakan  salah  satu  rahasia  yang  membuat  hokum  islam  abadi  dan  cocok  buat masa dan tempat. Kedua, menghormati konsensus Ulama (Ijma’) tentang suatu hokum, terutama pada  abad-abad  pertama  dahulu  membuktikan  dengan  jelas  bahwa  mereka  sudah  mendasari konsensus  mereka  itu  pada  pertimbangan  keagamaan  yang  benar  baik  dari  sudut  nash, kemanfaatan,  atau  keperluan  yang  sangat  mendesak.  Maka  selayaknyalah  konsensus  itu dihormati, supaya posisi konsensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dalam  menyingkirkan  dostorsi  intelektual.  Namun  demikian  consensus  itu  perlu  disikapi  secara kritis  terutama  untuk  melihat  relevansinya  dengan  masa  sekarang.  Ketiga,  memfungsikan analogis (qiyas) yang benar. Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena  illat  (sebab)  yang  sama.  Metode  analogi  ini  tidak  dapat  diterapkan  pada  ibadah  khusus (murni)  seperti,  sholat,  puasa  dan  haji.  Berbeda  halnya  dengan  hukum  wasiat  dan  waris  yang termasuk  ibadah  umum,  sehingga  hukum  wasiat  dan  waris  merupakan  ketentuan  hukum  dari bagian  sistem  hokum  harta  peninggalan,  disamping  itu  mengandung  nilai-nilai  ibadah  dan pemerataan kekayaan dalam satu keluarga, sedangkan illat pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Keempat : mempertimbangkan tujuan hokum dan manfaat. Dalam hal ini para ulama menegaskan, bahwa Hukum Islam semata-mata ditujukan untuk kebutuhan hidup manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Sehingga  pengujian  terhadap  tujuan  hukum  tidak  boleh  terbatas pada  suatu  teks  atau  kasus  tertentu  saja,  sebab  syari’at  itu  secara  keseluruhan  merupakan lapangan pengujian.

## KESIMPULAN
Hukum wasiat dan hukum waris, pada dasarnya bukanlah suatu ibadah murni, seperti sholat, puasa,  zakat,  maupun  haji,  tetapi  lebih  tepat  apabila  disebutnya  sebagai  bagian  dari  kehidupan sosial ekonomi (mu’amalah).
Hukum  wasiat  dan  hukum  waris  merupakan  alat  penghubung  antara  Negara  dengan  orang- orang  yang  memiliki  kekayaan  untuk  ikut  melakukan  pengaturan  dalam  rangka  menegakkan keadilan.  Alasanya  bahwa  buku-buku  fikih  memasukkan  hukum  wasiat  di  dalam  kategori tindakan  hukum  yang  bersifat  sepihk.  Maka  dalam  penyusunan  fikih  modern  hendaknya
menjadikan hokum harta peninggalan sebagai bagian dari fikih sosial ekonomi yang utuh. Begitu pula kodifikasi hukum harta kekayaan/harta peninggalan seharusnya masuk dalam ruang lingkup hukum  sosila  ekonomi.  Karena  itu,  untuk  mempertajam  pemikiran  dan  pengembangan  hukum Islam tersebut sangatlah diperlukan asas-asas hukum (kaidah-kaidah fikih) sebagai berikut :
- Keputusan Hakim (penguasa) dalam masalah ijtihad itu menghilangkan segala perbedaan (Asymuni Abdurrahman, 1976:70).
- Tindakan penguasa (Negara) terhadap rakyat harus di hubungkan dengan kemaslahatan (Ahmad Jaudat dkk ; 22)
- Apa yang di pandang baik oleh kaum muslim, maka juga baik menurut Allah (As Suyuti, tt ; 63).
- Tindakan dapat di pungkiri berubahnya hokum karena perubahan waktu (Ahmad Jaudat dkk ; 20).
- Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan (As Suyuti ; 62), dan dipertajam dengan ilmu usul fikih.
--------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al Karim.
Abdul  Wahab  Khalaf.  1972,  Iim  Usul  al  Fiqih,  Jakarta  ;  al  Majlis  a’la  Indonesia  li Da’wah al Islamiyah.
Abdullah  Ahmad  an  Na’im,  1994,  Dekonstruksi  Syari’ah,  alih  bahasa  :  Ahmad  Suady dan Amiruddin Rani, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Ahmad jaudat, tt, Majalah al ahkam al’adliyyah, ttp.
Ahmad  Syafi’I  Maarif,  1990,  Al-Qur’an  dan  Tantangan  Modernitas.  Yogyakarta: Universitas Press.
Asymuni  Abdurrahman,  1996,  Sototan  terhadap  beberapa  Masalah  Sekitar  Ijtihad, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta.
,  1976.  Qa’idah-Qa’idah  Fiqih  (Qawa’idul  Fiqhiyyah).  Jakarta  :  Bulan Bintang.
Bryan S, Tunner, 1991, Sosiologi Islam, Jakarta : Rajawali.
CST.  Kansil,  1986.  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta  :  Balai Pustaka.
Dahlan  Thaib,  1989,  Implementasi  Sistem  Ketatanegaraan  menurut  UUD  1945,
Yogyakarta : Liberty.
Handoyo,  1998,  Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan  dan  HAM,  Yogyakarta  :  Andi Offset.
Hazairin, 1981, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadisth, Jakarta: Tinta Mas.
, 1982, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta : Tinta Mas. Husain hamid Hassan, tt, Nadhariyyat al Maslahat fi al-Fiqh al Islami, Dar al-Nahdht al- Arabiyyat.
Iskandar  Usman,  1994,  Istihsan  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  cet  1,  Jakarta  :  PT. Grafido Raja.
Ismail Sunni, 1977, Mekanisme demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru.
, 1991, Komplikasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum  di  Indonesia,  dalam  Majalah  Mimbar  Hukum,  No.  4  Tahun  II  /  1991.
Jakarta.
Jimli  Ashiddiegy.  2002.  Konsolidasi  Naskah  UUD  1945  setelah  perubahan  keempat,
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
M. Daud Ali, 1986, Asas-asas Hukum Islam, Jakarta : Rajawali , 1988, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta ; UI Press.
Moh.  Mahfudz  MD.  Ed.  1993,  Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Indonesia Yogyakarta : UII Press.
, 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta : Liberty.
,1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES.
Mun’im A. Sirry, 1995. Sejarah Fiqih Islam sebuah Pengantar, cet 1, Surabaya, Pustaka Pelajar.
Rony Hanityo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung : Sinar Baru. , 1984, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Bandung : Sinar Baru.
S. Waqar Ahmad Husaini, 1983, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam. Bandun: Pustaka.
Suyuti, As, tt, Al Asybah wa an Nazair, Dar al ihya al Kutub al ‘Arabiyyah, Indonesia. Syatibi, Abu Ishaq Asy-, tt, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Dar al-Fiqih.
Taufik Adnan Amal, 1990, Islam dan tantangan Modernitas, Bandung : Mizan. TM.  Hasbi  Ash  Shiddieqy,  1966,  Syari’at  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman,  Jakarta,
Bulan Bintang.
, 1975, Falsafah Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang.
Wasit Aulawi, 1991, Panji Masyarakat, No. 701, Jakarta : Edisi Nopember, 1991.
Yusuf Al Qardawi, 1987, Ijtihad dalam Masyarakat Islam beberapa Pandangan Analistis tentang  Ijtihad  Kontemporer,  alih  bahasa  :  Achmad  Syathori,  Jakarta  :  Bulan- Bintang.
Undang Undang Dasar. 1945.
Undang Undang No. 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama.