## Efektivitas  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
Rahmawati Sururama 1* , Jerico Izal Hazala 2
1 Insitut Pemerintahan Dalam Negeri; rahmawatisururama4@gmail.com
2 Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung: jericoizalhazala@gmail.com
* Correspondence: rahmawatisururama4@gmail.com; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia Received: 13-03-2023; Accepted: 01-08-2023; Published: 01-08-2023
Abstrak : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  efektivitas  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyusunan laporan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi,triangulasi/ gabungan serta wawancara dengan informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Tanggamus,  Kepala  Sub  Bagian  Otonomi  Daerah,  Kepala  Sub  Bagian Administrasi  Pemerintahan,  Tenaga  Administrasi,  Staf  Dinas  Pariwisata,  Staf  Dinas  Tenaga  Kerja yang ditentukan dengan teknik purposive sampling . Analisis data dilakukan dengan tahapan data reduction (Reduksi data), data  display (Penyajian  data),  dan drawing/  verification (Penarikan  kesimpulan/  verifikasi).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat  segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum  maksimal  dilaksanakan  yang  lebih  disebabkan  karena  sulitnya  data  didapatkan  dari  setiap  perangkat daerah  untuk  diserahkan  ke  Bagian  Tata  Pemerintahan  serta  ditambahnya  faktor  penghambat  berupaya kurangnya  sarana  prasarana,  kurangnya  sumber  daya  manusia,  dan  belum  adanya reward  and  punishment . Terdapat  beberapa  upaya yang dapat dilakukan dalam  menjawab setiap hambatan  yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan  sarana  dan  prasarana,  meningkatkan  jumlah  sumber  daya  manusia,  dan  membuat reward  and punishment bagi setiap petangkatpada Bagian  Tata Pemerintahan.  peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan reward and punishment kepada setiap perangkat daerah yang mengumpulkan data ke bagian  tata  pemerintahan  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  khususnya  dalam  penyusunan  LPPD  dan membuat grup online seperti whatsapp , line dan sebagainya yang dapat menghimpun seluruh perangkat daerah agar koordinasi dan komunikasi berjalan baik.
Kata Kunci: Efektivitas; Penyusunan Laporan; Pemerintahan.
Abstract : This study aims to determine and describe the effectiveness of the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government in Tanggamus Regency, Lampung Province and the efforts made in overcoming  obstacles  that  occur  during  the  process  of  preparing  the  report.  This  study  uses  a  qualitative method. The data collection techniques used were observation, documentation, triangulation/combination and interviews with informants totaling 7 (seven) people consisting of the Head of the Governance Section of the Regional  Secretariat  of  Tanggamus  Regency,  Head  of  the  Regional  Autonomy  Sub-Division,  Head  of Government Administration Sub-Division, Administrative Personnel , Tourism Office staff, Manpower Office staff  determined  by  purposive  sampling  technique.  Data  analysis  was  carried  out  using  the  stages  of  data reduction, data display, and drawing/verification. The results of the study show that in general the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government in Tanggamus Regency, Lampung Province has not been effective, this can be seen in terms of the time of preparation which is still not in accordance with the desired target, there is no or unavailability of data requested from the Administration Section of the District Secretariat Tanggamus, patterns of coordination and communication that have not been optimally implemented are more due to the difficulty in obtaining data from each regional apparatus to be submitted to the Governance Section and the added inhibiting factors are the lack of infrastructure, lack of human resources, and the absence of reward and punishment. There are several efforts that can be made in responding to each of the obstacles that  occur,  namely  improving  facilities  and  infrastructure,  increasing  the  number  of  human  resources,  and making rewards and punishments for each level in the Governance Section. the researcher suggests that the Tanggamus  Regency  government provide  rewards and punishments  to  each regional apparatus  that collects data  to  the  governance  section  so  that  it  can  improve  performance,  especially  in  preparing  the  LPPD  and creating  online  groups  such  as  whatsapp,  line  and  so  on  which  can  gather  all  regional  apparatus  so  that coordination and communication run well.
Keywords: Effectiveness; Reporting; Governance.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tertinggi  di  Indonesia  yaitu  pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasar pada konsep negara kesatuan maka menempatkan  pemerintah  pusat  sebagai  pemilik  otoritas  tertinggi  dan  dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai wilayah administrasi yang tidak terlepas dalam wilayah Negara Indonesia yang menjalankan berbagai tugas-tugas pemerintahan melalui pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah.
Keberadaan pemerintah daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan-urusan  pemerintahan  yang  ada  di  daerah  melalui  asas otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat.  Sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang baik, profesional dan bertanggung jawab, serta  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  pemerintah  daerah  sebagaimana  tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  maka  pemerintah  daerah  perlu  melaporkan penyelenggaraan  pemerintahan  atau  disebut  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  setiap  tahunnya  yaitu  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sebagaimana  yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 69  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  kepala  daerah  sebagai  penyelenggara  pemerintah  daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ),  Ringkasan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  daerah.  Selanjutnya,  sebagai  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  yang tidak menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan dikenakan sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis  oleh  Menteri  untuk  gubernur  dan  oleh  gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, dan untuk bupati/wali kota.
Pemerintah  daerah  harus  memberikan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan daerah  (LPPD)  kepada  pemerintah  pusat  agar  pemerintah  pusat  dapat  mengetahui pengelolaan  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  kinerja  dari  pemerintah  daerah.  Hal
tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  Tentang  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Masyarakat. Selanjutnya,  dalam  pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  yang  menjadi ruang lingkup penyelenggaraan LPPD yaitu urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelayanan dasar terhadap warga masyarakat sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang memiliki potensi untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi  daerah,  kekhasan  yang dimiliki daerah serta potensi unggulan daerah.
Berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan tersebut, maka seharusnya isi dari LPPD merupakan gambaran dari pelaksanaan urusan pemerintahan  sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya  yaitu  mencakup  urusan desentralisasi,  tugas  pembantuan,  dan  tugas  umum  pemerintahan.  Semakin  besar  peran pemerintahan  daerah  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diperlukan pengukuran  kinerja  yang  sistematis  dan  terukur  dalam  mengevaluasi  penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  dalam  memberikan evaluasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh  pemerintah  kabupaten/kota  akan  diserahkan  kepada  gubernur  untuk  dilakukan evaluasi.  Hasil  evaluasi  LPPD  tersebut  dijadikan  dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk melakukan  pembinaan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  kabupaten/  kota,  pasal  12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
Sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  merupakan  bahan  pembinaan  oleh  pemerintahan  pusat  kepada pemerintah  daerah  dan  sebagai  suatu  bahan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  ke  depannya  dalam  hal  memberikan  gambaran  praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga sumber data yang akan dikumpulkan dalam penyusunan LPPD harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pasal 8  ayat  (1)  Permendagri  Nomor  18  Tahun  2020  disebutkan  bahwa,  “Sumber  Informasi
utama  untuk  dituangkan  dalam  LPPD  bersumber  dari  Perangkat  daerah  yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya”.
Dasar  hukum  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah kabupaten  Tanggamus  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.    Berdasarkan  penyusunan  LPPD pada tahun 2021 dikeluarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5.27/09/08/2021  Tentang  Panitia  Penyusun  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  (LPPD)  dan  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (EKPPD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. Panitia penyusun tersebut meliputi bupati dan wakil bupati sebagai pembina, sekretaris daerah sebagai ketua, asistensi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintah pada Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan pada Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Evaluasi  dan  Pelaporan  pada  Inspektorat  Kabupaten  Tanggamus  dan  empat  orang pelaksana pada bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.
Proses penyusunan LPPD pada Kabupaten Tanggamus dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dalam dua tahap yaitu pertama, penyusunan LPPD tingkat organisasi perangkat  daerah  yang  sumber  data  dan  informasinya  bersumber  dari  setiap  perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, kedua, penyusunan LPPD tingkat Kabupaten Tanggamus yang berasal dari data dan informasi seluruh perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.
Mekanisme standar Pelayanan pada Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2021 di awali dari perangkat daerah membawa data pendukung  sesuai  dengan  permintaan  Indikator  Kinerja  Kunci,  lalu  petugas  pelayanan berhak  memeriksa  kelengkapan  data  yang  diberikan  oleh  perangkat  daerah.  Petugas menyerahkan kembali data pendukung LPPD ke perangkat daerah terkait untuk diperbaiki dan  dikembalikan  ke  petugas  penyusun  LPPD.  Perangkat  daerah  memperbaiki  LPPD, setelah  itu  laporan  tersebut  diserahkan  kembali  ke  petugas.  Petugas  menerima  dan memeriksa  hasil  perbaikan  kelengkapan  berkas  layanan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dan  menyerahkan  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Otonomi  Daerah untuk  di  validasi.  Kasubbag  memvalidasi  kelengkapan  berkas  layanan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diserahkan ke provinsi untuk di verifikasi,  selanjutnya  Biro  Otonomi  Daerah  Provinsi  melakukan  fasilitas  Layanan
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Tanggamus.
Berdasarkan  mekanisme  atau  prosedur  penyusunan  laporan  tersebut,  masih menemui  masalah-masalah  yang  mengakibatkan  terhambatnya  proses  penyusunan Laporan  Penyelenggaraan  Daerah  (LPPD).  Masalah-masalah  yang  sering  terjadi  yaitu data/informasi  belum/tidak  tersedia  pada  setiap  bagian  yang  menyebabkan  waktu penyusunan menghadapi kendala. Data yang belum/ tidak tersedia ini akan berpengaruh pada proses perampungan Laporan pada Bagian Tata Pemerintahan padahal seyogyanya pengumpulan  data  sudah  dipersiapkan  saat  tahun  anggaran  sudah  berakhir.  Masalah lainnya  yaitu  pada  waktu,  masih  banyak  perangkat  daerah  atau  bagian-bagian  yang terlambat dalam memberikan data/ informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.
Permasalahan selanjutnya adalah koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data di dapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga ditemui juga perangkat daerah yang sulit dihubungi untuk menyusun data yang dibutuhkan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelaku penyusun LPPD di setiap bagian dengan penyusun LPPD di bagian Tata Pemerintahan serta belum adanya aturan mengenai reward and punishment terhadap  setiap  bagian  penyusun  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penyusunan  LPPD Kabupaten Tanggamus.
Penelitian  ini  berusaha  untuk  mengetahui  efektivitas  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Kabupaten  Tanggamus  yang diselenggarakan  oleh  Bagian  Tata  Pemerintahan  Kabupaten  Tanggamus,  dalam  hal kaitannya  dengan  proses  penyusunan  LPPD  tingkat  Kabupaten  yang  dilaksanakan  oleh setiap perangkat daerah untuk selanjutnya diserahkan ke bagian tata pemerintahan untuk diolah  dan  di  satukan  menjadi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  tingkat Kabupaten  Tanggamus.  Sehingga,  penelitian  hanya  akan  terpusat  pada  bagian  tata pemerintahannya saja dalam menyusun LPPD yang data dan informasinya bersumber dari setiap  perangkat  daerah/instansi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  penyusunan  LPPD. Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  di  Kabupaten  Tanggamus  Provinsi  Lampung  serta  faktor penghambat  dalam  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Tanggamus  Provinsi  Lampung  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi
hambatan  pada  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
Adapun  penelitian  sebelumnya  yaitu  Penelitian  yang  berjudul  Implementasi Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Pada  Sekretariat  Daerah Minahasa Selatan oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokat, Fitri H Mamonto pada 2020  (Momuat et al., 2020) ini memiliki fokus penelitian yaitu  bagaimana proses LPPD di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Minahasa  serta  hambatan  yang  ditemui  dalam penyusunannya dilihat dari aspek Komunikasi ( communication), Sumberdaya (resource), Sikap (disposition  or  attitudes) ,  dan Struktur  Birokrasi (beureucratic  structure) , berdasarkan  teori  G.  Edward  III    (Budiharto,  2010)  namun  belum  melihat  dari  aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk itu penelitian ini akan menyinggung dari aspek tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53).

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  dokumentasi,  triangulasi/  gabungan serta wawancara dengan informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Tenaga Administrasi, Staf Dinas Pariwisata, Staf Dinas Tenaga Kerja yang ditentukan dengan Teknik purposive sampling . Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik reduksi, penyajian data dan  ditahap  akhir  menggunakan  penarikan  kesimpulan.  Adapun  teori  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  Duncan  dalam  Steers  (1985:  53)  meliputi  pencapaian  tujuan, integrasi, dan adaptasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Keefektivitasan  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  harus  ditingkatkan  dalam proses pencapaian target yang ditentukan agar hasil yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja  organisasi  yang  ada,  termasuk  dalam  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus efektif agar tercapainya tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## Efektivitas  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
Pada  bagian  ini  akan  dibahas  mengenai  efektivitas  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Tanggamus  Provinsi  Lampung berdasarkan teori dari Duncan dalam Steers (1985:53) mengenai ukuran-ukuran efektivitas yang diuraikan menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta  setiap  dimensi  terbagi  atas  beberapa  indikator  yaitu  dimensi  pencapaian  tujuan dengan indikator waktu penyusunan LPPD, dasar hukum pelaksanaan, Dokumen LPPD Kabupaten  Tanggamus,  dan  sumber  data  dari  perangkat  daerah,  sedangkan  Dimensi Integrasi  dengan  indikator  mekanisme  atau  prosedur  laporan  dan  koordinasi  dan komunikasi  antar  pihak,  sedangkan  Dimensi  Adaptasi  dengan  indikator  kemampuan penyusun  dalam  merampungkan  dokumen  LPPD  dan  sarana  prasarana  penunjang kegiatan. Adapun hasil analisisnya yaitu sebagai berikut:

## 1. Pencapaian Tujuan
Keseluruhan  pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai  sebuah  proses,  oleh karena  itu  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin  diperlukan  berbagai  tahapan- tahapan.  Dalam  melihat  dimensi  pencapaian  tujuan  ini  ada  beberapa  indikator  yang digunakan  yaitu  waktu  penyusunan  LPPD,  dasar  hukum  pelaksanaan,  Dokumen  LPPD Kabupaten Tanggamus, dan sumber data dari setiap perangkat daerah.

## a. Waktu Penyusunan LPPD
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Tanggamus merupakan  laporan  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  selama  1  (satu)  tahun anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.  Proses  penyusunan  LPPD  ini  sendiri  dilakukan  di  Bagian  Tata  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Tanggamus.  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Kabupaten  Tanggamus  Provinsi  Lampung  dimulai  pada saat 3 (tiga) bulan setelah masuk tahun anggaran baru, dan diserahkan paling lambat di bulan ketiga. Dari hasil wawancara diketahui bahwa biasanya waktu penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus dimulai di bulan februari dengan mulai menyebarkan surat permintaan data ke perangkat-perangkat daerah sampai dengan bulan Maret, dan pada proses memvalidkan data biasanya sampai di bulan April dan dilakukan evaluasi  kembali.  Penginputan  data  dilakukan  setelah  berakhirnya  masa  satu  tahun
anggaran,  namun,  biasanya  terdapat  permasalahan  yang  muncul  yaitu  dengan  adanya keterlambatan dari perangkat daerah dalam menyerahkan data ke Tapem yang membuat proses penyusunan menjadi terhambat.
Proses  pengumpulan  data  di  setiap    perangkat  daerah  dilakukan  oleh  bagian perencanaan,  selanjutnya  bagian  perencanaan  dalam  menyusun  data  yang  diminta    oleh Tapem diambil ke bidang-bidang yang lain pada  perangkat  daerah  tersebut,  jika  ada data yang belum dikumpulkan di salah satu bidang maka bagian perencanaan nya pun akan sulit mengumpulkan datanya  ke  Bagian  Tata  Pemerintahan  sehingga  waktu penyusunan  LPDP  menjadi  terhambat.  Untuk  setiap  perangkat  daerah  yang  terlambat mengumpulkan data yang diminta akan mendapatkan surat pemberitahuan atau teguran.
Jika  dilihat  dari    waktu  penyusunan  dari  LPPD  memang  belum  mencapai  target yang diinginkan namun,  secara probabilitas sudah mencapai angka 80% sisa nya masih ada yang belum tercapai dari segi waktu penyusunannya oleh karena itu dapat dikatakan bahwa  dari  segi  waktu  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Tanggamus  Provinsi  Lampung  ini  belum  secara  maksimal  atau  belum mencapai  target  yang  diinginkan  terlihat  masih  sulitnya  data  yang  dikumpulkan  setiap perangkat daerah kepada bagian tata pemerintahan yang menyebabkan waktu penyusunan menjadi terlambat.

## b. Dasar Hukum Pelaksanaan
Dasar hukum pelaksanaan merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam menyelenggaraan  atau  melaksanakan  suatu  kegiatan.  Dasar  hukum  yang  digunakan  ini berguna  sebagai  kekuatan  hukum  dan  juga  pedoman  bagi  instansi  pelaksana  dalam menyelenggarakan  suatu  kegiatan  tertentu  termasuk  dalam  penyusunan  Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
Untuk  dasar  hukum  pelaksanaannya  sampai  sekarang  masih  berpedoman  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang  Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan kalau untuk peraturan daerah nya belum diatur mengenai LPPD di Kabupaten Tanggamus, namun dalam penyusunan LPPD ini hanya dikeluarkan SK Tim Penyusun LPPD dan SK Tim Asistensi Penyusunan LPPD serta dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi juga selalu melakukan pembimbingan, pengarahan dan  sosialisasi,  contohnya  pada  tahun  ini  sosialisasi  tentang  sistem  elektronik  dalam pengisian LPPD.
Dari uraian diatas diketahui bahwa untuk dasar hukum yang mengatur nya sudah ada  yaitu  menggunakan  dasar  hukum  perundang-undangan  secara  umum  namun  belum dijabarkan kedalam Peraturan Daerah.

## c. Dokumen LPPD kabupaten Tanggamus
Dokumen  LPPD  Kabupaten  Tanggamus  merupakan  dokumen  hasil  pencapaian program-program  dari  setiap  perangkat  daerah  yang  ada  di  kabupaten  Tanggamus  atas penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  dilaksanakan  dalam  1  (satu)  tahun anggaran dan kemudian akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai evaluator dari dokumen LPPD tersebut akan tercermin secara keseluruhan Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dokumen LPPD ini disusun di Bagian Tata Pemerintahan namun data yang ada bersumber dari setiap perangkat daerah yang telah melaksanakan kegiatan selama  1  (satu)  tahun  anggaran  yang  merupakan  capaian  dari  setiap  perangkat  daerah. Untuk tahun ini dokumen LPPD yang sudah disusun adalah tahun 2020 yang disusun pada tahun 2021 kemarin sedangkan tahun 2021 akan disusun pada awal tahun 2022.
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan bagian  yang  menyusun  dokumen  LPPD  ini  yang  sumber  datanya  dari  setiap  perangkat daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah masa 1 (satu) tahun anggaran sehingga dihasilkan suatu dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya.

## d. Sumber Data Dari Perangkat Daerah
Sumber  data  dari  setiap  perangkat  daerah  merupakan  bagian  penting  dalam penyusunan  LPPD  karena  isi  dari  dokumen  LPPD  ini  merupakan  data/  informasi  dari seluruh perangkat daerah yang ada terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan  selama  masa  1  (satu)  tahun  anggaran.  LPPD  atau  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  merupakan  rapot bagi  Bupati atas  penyelenggaraan Pemerintahan daerah  selama  masa  1  (satu) tahun anggaran.  Adapun sumbernya  berasal dari program- program kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanggamus, jadi semua perangkat daerah tersebut menyerahkan  hasil capaian nya selama 1 (satu) tahun ke bagian tata pemerintahan untuk di input menjadi LPPD Kabupaten Tanggamus.
Penyusunan LPPD ini sering kali menemui permasalahan dalam penginputan data, adapun  permasalahan  yang  sering  terjadi  ini  biasanya  lebih  disebabkan  karena  kurang memahami atas apa yang dilaksanakan misalnya program ataupun tusi dari setiap bagian atau  bidang  dalam  suatu  perangkat  daerah  serta  tidak  adanya  data  yang  mengakibatkan keterlambatan dalam mengumpulkan data ke Tapem. Biasanya dalam penyusunan LPPD di  tiap  tahunnya  memang  kadang  menemui  beberapa  permasalahan  seperti  misalnya
pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 atau 2021 yang tidak terlaksana  dengan baik akibat dari pandemi corona atau faktor-faktor lain namun data program tersebut tetap diminta  dari  Bagian  Tata  Pemerintahan  padahal  kegiatan  tersebut  tidak  terlaksana sehingga otomatis data nya juga tidak tersedia pada saat akan mengisi data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan.
Oleh  karena  itu  dalam  penyusunan  LPPD  tiap  tahunnya  selalu  menemui permasalahan  atau  kendala  dalam  penyusunannya.  Permasalahan  yang  sering  dijumpai tersebut  yaitu  data atau informasi  yang  belum  atau  tidak tersedia  pada  setiap  perangkat daerah sehingga akan menyebabkan keterlambatan waktu penyusunan serta tidak adanya data  yang  dibutuhkan  Bagian  Tata  Pemerintahan.  Berikut  disajikan  data  penyampaian berkas LPPD Tahun 2020 setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.
Tabel 1. Penyampaian Berkas LPPD Tahun 2020 No. Perangkat Daerah Tanggal Penyampaian Berkas Keterangan 1 2 3 4 1. Inspektorat 10 Februari 2021 Selesai 2. Dinas Pendidikan 23 Maret 2021 File  Berkas  dalam  bentuk  PDF belum dikirimkan 3. Dinas Kesehatan 23 Februari 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 4. Dinas PUPR Belum mengumpulkan Belum mengumpulkan 5. Dinas Sosial 24 Februari 2021 Selesai 6. Dinas  Ketahanan  Pangan dan Tanaman Holtikultura 23 Februari 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 7. Dinas Lingkungan Hidup 18 Februari 2021 Selesai 8. Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil 15 Februari 2021 Selesai 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Maret 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Belum mengumpulkan Belum mengumpulkan 11. Dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan Daerah 23 Februari 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belum mengumpulkan Belum mengumpulkan 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 25 Februari 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26 Februari 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 15. Dinas Perhubungan 2 Maret 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 16. Dinas PMPTSP 22 Februari 2021 Perbaikan data yang belum selesai
1 2 3 4 17. Dinas Perikanan 23 Februari 2021 Selesai 18. Dinas Pemuda dan Olahraga  18 Maret 2021 Perbaikan data yang belum selesai 19. Dinas  Pemadam  Kebakaran dan Penyelamatan 2 Maret 2021 Perbaikan data yang belum lengkap 20. Dinas Perkebunan dan Peternakan 17 Februari 2021 Perbaikan data yang belum selesai 21. Dinas Tenaga Kerja Belum mengumpulkan Belum mengumpulkan 22. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembanga 4 Maret 2021 Selesai 23. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 24 Februari 2021 Selesai 24. BKPSDM 18 Februari 2021 Selesai 25. BPBD 10 Maret 2021 Perbaikan data yang belum selesai 26. Satuan Polisi Pamong Praja 8 Maret 2021 Perbaikan data yang belum selesai 27. RSUD Kota Agung Belum mengumpulkan Belum mengumpulkan
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa dinas yang tidak terdata sama sekali mulai dari tanggal penyampaian berkas dan juga keterangannya seperti Dinas PUPR,  Dinas  Tenaga  Kerja,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan, dan RSUD Kota Agung. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan  dalam  menyusun LPPD berasal dari setiap perangkat  daerah namun data tersebut sering terlambat dikumpulkan.

## 2. Integrasi
Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan  sosialisasi  dan  komunikasi  dengan  berbagai  macam  organisasi  lainnya. Dalam  melihat  dimensi  Integrasi  ini  ada  beberapa  indikator  yang  digunakan  yaitu mekanisme atau prosedur laporan dan koordinasi dan komunikasi antar pihak.

## a. Mekanisme atau Prosedur Laporan
Mekanisme  atau  prosedur  penyusunan  laporan  dalam  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan sebuah tata cara atau langkah dalam  proses  penyusunan  LPPD  bagi  setiap  perangkat  daerah  yang  memiliki  tanggung jawab  untuk  menyerahkan  data  atau  informasi  yang  diminta  dari  Bagian  Tata Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Tanggamus  guna  dijadikan  bahan  dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.
Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  para  informan  sehingga diketahui bahwa dalam penyusunan LPPD sendiri tentunya setiap perangkat daerah harus memperhatikan  mekanisme  atau  prosedur  penyusunannya  sehingga  lancar  dalam
M UL
AI
pelaksanaannya, namun, memang ada beberapa perubahan yang terjadi pada   tahun ini yang sedang di sosialisasikan dari kementerian dalam negeri dan juga provinsi sehingga perlu  waktu  bagi  perangkat  daerah  untuk  menyesuaikan  diri.  Biasanya  Bagian  Tata Pemerintahan saat memasuki bulan Februari itu sudah mulai   melakukan penyebaran surat permintaan data ke setiap perangkat daerah yang ada, serta penyampaian mekanisme atau prosedur penyusunan yaitu mulai dari permohonan data, asistensi data sampai dengan data dinyatakan lengkap.
Dalam proses  penyusunan Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan  oleh  Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Tanggamus sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut adalah gambar prosedur atau mekanisme layanan LPPD:
Uraian Prosedur Mutu Baku Ket Biro Otda Provinsi Kasubbag Otda Staf Tapem Perangkat Daerah Kelengkapan Waktu Output 1 Setiap perangkat daerah datang membawa  data  pendukung sesuai dengan IKK
Mulai
Kelengkapan dokumen LPPD 10 menit Kelengkapan dokumen LPPD 2 Petugas memeriksa kelengkapan data yang diberikan Kelengkapan dokumen LPPD 30 menit Kelengkapan dokumen LPPD 3 Petugas  menyerahkan  kembali data  pendukung  LPPD  ke perangkat daerah untuk diperbaiki  dan  dikembalikan ke petugas
Kelengkapan dokumen LPPD 10 menit Berkas lengkap  atau tidak 4 Petugas menerima dan memeriksa  hasil  perbaikan kelengkapan berkas LPPD dan menyerahkan
kepada Kasubbag  Otda  untuk  di validasi
Kelengkapan dokumen LPPD 30 menit Dokumen Lengkap 5 Kasubbag memvalidasi kelengkapan  berkas  layanan LPPD dan selanjutnya diserahkan ke provinsi untuk di verifikasi
Menyerahkan dokumen  ke provinsi untuk validasi 24 jam Menyerahkan dokumen  ke provinsi untuk validasi 6 Biro  otonomi  daerah  provinsi melakukan  fasilitasi  layanan LPPD  Pemerintah  Kabupaten Tanggamus Dokumen Lengkap 30 menit Dokumen  di jilid
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

## Gambar 1. Mekanisme atau Prosedur Pelayanan
Berdasarkan  gambar  diatas  diketahui  bahwa  setiap  perangkat  daerah  datang  ke Bagian Tata Pemerintahan datang dengan membawa data sesuai dengan indikator kinerja yang  diminta  kemudian  petugas  memeriksa  data  tersebut  untuk  diperbaiki  lagi  oleh perangkat daerah. Petugas menerima hasil perbaikan dan menyerahkan kepada kasubbag otonomi daerah untuk di validasi yang selanjutnya diserahkan kepada biro otonomi daerah provinsi untuk di verifikasi.
Sel esai

## b. Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak
Proses  koordinasi  dan  komunikasi  antar  pihak  dalam  penyusunan  LPPD merupakan hal yang sangat penting, terjalinnya komunikasi yang baik dan lancar antara penyusun LPPD di Bagian Tata Pemerintahan dengan petugas penyusun data dari setiap perangkat daerah akan mempermudah proses penyusunan yang berlangsung, oleh karena itu komunikasi dan koordinasi yang baik harus dibangun antara penyusun LPPD di Bagian Tata  Pemerintahan  dengan  petugas  penyusun  di  setiap  perangkat  daerah.  Data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  Strategi  yang  digunakan  dalam meningkatkan proses koordinasi dan komunikasi yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara  non  formal  dan  formal.  Pendekatan  non  formal  dengan  cara by-phone maupun person  to  person sedangkan  secara  formalnya  yaitu  melalui  asistensi  dengan menghadirkan masing-masing perangkat daerah yang menangani LPPD paling sedikit 3 (tiga) perangkat dalam 1 (satu) hari ke Bagian Tata Pemerintahan untuk membantu  mereka untuk mengisi data LPPD tersebut sehingga komunikasi yang terjalin bisa secara langsung. Serta, asistensi tersebut tergabung dalam satu group whats app sehingga jika ada informasi yang  terbaru  maupun  format-format  yang  tidak  jelas  akan  langsung  disampaikan  dan dijelaskan  pada  grup  tersebut. Aplikasi whats  app memiliki    peran    besar          dalam mendukung    proses  percepatan  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  setiap pegawai(Riskyta,  2017).  Variabel  Komunikasi  dan  Koordinasi  secara  simultan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Produktivitas  Kerja  (Zulhafis,  2014) ,  J ika koordinasi dan komunikasi dilakukan secara bersama-sama dengan baik, maka efektivitas organisasi juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya (Enadarlita & Asvio, 2019).
Proses  komunikasi  dan  koordinasi  antara  petugas  penyusun  di  bagian  tata pemerintahan  dengan  petugas  penyusun  dari  setiap  perangkat  daerah  itu  sudah  berjalan dengan  baik  Transmisi  komunikasi  atau  penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula (Heldan et al., 2020). Komunikasi dan koordinasi memberikan pengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai (Rachmayuniawati, 2018)

## 3. Adaptasi
Adaptasi  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya,  untuk  itu  digunakan  tolak  ukur  pengadaan  dan  pengisian  tenaga  kerja. Dalam  melihat  dimensi  Adaptasi  ini  ada  beberapa  indikator  yang  digunakan  yaitu
kemampuan  penyusun  dalam  merampungkan  dokumen  LPPD  dan  sarana  prasarana penunjang kegiatan.

## a. Kemampuan Penyusun Dalam Merampungkan Dokumen LPPD
Berdasarkan  pola  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang penyusunan nya dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, dalam proses penginputan data sampai  dengan  penyusunannya  sehingga  menjadi  dokumen  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan sangat bergantung pada kemampuan penyusun yang ada pada Bagian  Tata  Pemerintahan  Kabupaten  Tanggamus,  oleh  karena  itu  kemampuan  sumber daya manusia akan sangat memengaruhi penyusunan LPPD Kabupaten Tanggamus.
Secara  keseluruhan,  dari  segi  personil  yang  ada  di  Bagian  Tata  Pemerintahan Kabupaten Tanggamus  sudah mampu menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan termasuk dalam penyusunan laporan. Hal ini terlihat dari terlaksananya penyusunan LPPD tiap tahunnya di Bagian Tata Pemerintahan. Dikarenakan setiap tahun biasanya  selalu  ada  pembinaan  dan  pengarahan  terkait  penyusunan  LPPD  kabupaten sehingga  secara  kemampuan  personil  juga  terus  di  optimalkan.  Kemampuan  kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Jaya, 2012) , kemampuan kerja berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  prestasi  kerja  (Makmun  &  Jaenab,  2020) Semakin  baik kemampuan  seorang  pegawai  maka  pencapaian  kinerja  pegawai  akan  lebih  mudah  dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mailisa et al., 2016).
Jika dilihat dari segi kualitas dari para pegawai bisa dikatakan memadai namun dari segi kuantitas dari hasil wawancara masih kurang karena memang kegiatan yang cukup padat  serta  ditambah  adanya  pegawai  yang  baru  mengalami  mutasi  dan  ada  juga  yang pindah ke daerah lain sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah pegawai yang ada tersebut guna memaksimalkan setiap pekerjaan yang dilakukan.
Berikut  ini  adalah  tabel  jumlah  pegawai  berdasarkan  jabatan  dan  tingkat pendidikan  Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Tanggamus  tahun 2022.

## Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan Pada Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus No Nama Jenis Kelamin Jabatan 1 Syarif Zulkarnain, S.STP., M.Si Laki-laki Kepala Bagian Tata Pemerintahan 2 Alkhozi, S.E Laki-laki Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 3 Ayi Trianajaya, S.E Laki-laki Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 4 Septi Yulianti, S.E Perempuan Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan 5 Faturahman Mahista, S.IP Laki-laki Staf Pelaksana 6 Suarnah, S.Sos Perempuan Tenaga Administrasi 7 Susi Utami, S.E Perempuan Tenaga Administrasi 8 Heri Irawan, S.IP Laki-laki Tenaga Administrasi 9 Tina Heryati, A.Md Perempuan Tenaga Administrasi 10 Mardiyanto Laki-laki Tenaga Administrasi 11 Puja Saputra Laki-laki Tenaga Administrasi 12 Rizki Winaldi Laki-laki Tenaga Administrasi 13 Doni Rinaldy Wijaya Laki-laki Tenaga Administrasi Jumlah 13
Sumber: Bagian Tata Pemeritahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2022
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pegawai  yang  ada  pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yaitu sebanyak 13 orang dengan jabatan kepala bagian sebanyak 1 (satu) orang, jabatan kepala sub bagian sebanyak 3 (tiga) orang, jabatan tenaga administrasi sebanyak 8 (delapan) orang dan staf pelaksana  sebanyak  1  (satu)  orang.  Secara  kemampuan  para  pegawai  bagian  tata pemerintahan dalam  melaksanakan kegiatan sudah baik  dan dapat menunjang  kegiatan- kegiatan yang ada di bagian tata pemerintahan namun dengan intensitas pekerjaan yang sangat tinggi maka perlu dilakukan penambahan pegawai.

## b. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
Sarana  dan  prasarana  merupakan  komponen  penting  dalam  menunjang  segala macam kegiatan yang ada termasuk penyelenggaraan kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Sarana dan prasarana yang baik akan  memengaruhi  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pegawai  yang  ada  di  Bagian  Tata Pemerintahan, oleh karena itu sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang serius oleh pejabat berwenang. Dari hasil penelitian diketahui kondisi sarana dan prasarana yang
ada  di  Bagian  Tata  Pemerintahan  masih  memerlukan  perhatian  lebih  karena  kurangnya fasilitas  yang  dimiliki  pegawai  tata  pemerintahan  seperti  kurangnya  laptop,  adapun beberapa  fasilitas  laptop  yang  ada  dalam  kondisi  tidak  baik,  hal  ini  mengakibatkan terhambatnya kinerja yang ada karena para pegawai yang tidak mempunyai laptop harus menunggu atau mengantri jika membuat dokumen atau laporan. Adapun data sarana dan prasarana yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Inventaris Barang Bagian Tata Pemerintahan
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 No. Jenis Barang Jumlah Kondisi Baik Kurang baik Rusak 1. Meja kerja 14 13 1 2. Kursi 20 20 3. Filing Kabinet 4 4 4. Lemari arsip 8 8 5. Lemari Perpustakaan 1 1 6. Mesin Tik 1 1 7. AC 3 3 8. Tabung Pemadam 1 1 9. Laptop 6 4 2 10. White Board 1 1 11. Komputer 1 1 12. Printer 4 1 2 1 13. Handy Talky 3 2 1 14. Notebook 1 1 15. Televisi 1 1 16. Papan Pengumuman 1 1 17. Dispenser 1 1
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, 2020
Tabel di atas menunjukkan data inventaris barang peralatan dan fasilitas yang ada di bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Inventaris barang yang ada rata-rata dalam kondisi baik walaupun beberapa ada yang dalam kondisi kurang baik atau dalam keadaan  rusak  yang  perlu  diganti  atau  diperbaiki  seperti  laptop,  printer, Notebook ,  dan Televisi. Jika dilihat dari jumlah pegawai yang ada dan disesuaikan dengan fasilitas laptop yang tersedia maka perlu adanya penambahan fasilitas laptop karena jumlah pegawai di bagian tata pemerintahan adalah sebanyak 13 orang sedangkan jumlah laptop yang terdia yaitu hanya 6 (enam) buah dengan kondisi 4 (empat) diantaranya baik dan 2 (dua) dengan kondisi kurang baik.
Sarana dan prasarana yang ada di bagian tata pemerintahan perlu di tambah, guna mendukung dan menunjang setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai sehingga pegawai  dapat  maksimal  dalam  bekerja.  Sarana  dan  Prasarana  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja (Syelviani, 2019). Sarana dan Prasarana merupakan faktor yang  penting  dalam  menunjang  pegawai  untuk  bekerja  secara  efektif  dan  efisien (Rismawati & Rafiie, 2020).

## Faktor  Penghambat  Dalam  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
Hasil  dari  analisis  data  pada  penelitian  ini  diketahui  bahwa  faktor-faktor penghambat  yang  mempengaruhi  proses  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  pada  Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

## 1. Sarana dan Prasarana
Faktor  penghambat  tentunya  dirasakan  oleh  pegawai  Bagian  Tata Pemerintahan  Kabupaten  Tanggamus  terutama  pada  aspek  sarana  dan  prasarana yang  tentunya  hal  tersebut  membutuhkan  perhatian  lebih,  karena  intensitas kegiatan yang tinggi tentunya harus ditunjang dengan fasilitas. Adapun kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yaitu laptop.

## 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  tersebut  serta  pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat  dalam  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung antara lain yaitu kurangnya SDM yang ada  di  Bagian  Tata  Pemerintahan  dalam  mendukung  pekerjaan  yang  dilakukan serta ditambah banyaknya kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa ada pengaruh yang kuat antara sumber daya manusia dengan kemampuan kerja (Widodo, 2015)
3. Belum Adanya Reward and Punishment
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  para  informan  didukung  dengan  data yang  ada  dilapangan  diketahui  bahwa  memang  belum  diatur  nya  pemberian mengenai reward and punishment bagi para pegawai Bagian Tata Pemerintahan itu sendiri maupun setiap Perangkat Daerah . Pengaturan mengenai pemberian reward
and punishment khusus dalam proses penyusunan LPPD memang perlu diterapkan bagi  pemerintahan  daerah  agar  bisa  memberikan  motivasi  kepada  para  pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja, hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Febrianti et al., 2014), reward and punishment memiliki pengaruh  positif  secara  bersama-sama dan signifikan  terhadap  kinerja (Pramesti et al., 2019).

## Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  Efektivitas penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Kabupaten Tanggamus  Provinsi  Lampung  maka  dilakukan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  faktor- faktor penghambat tersebut. Pada pengkajian ini, peneliti akan memaparkan upaya-upaya yang  perlu  dilakukan  oleh  bagian  tata  pemerintahan  selaku  bagian  yang  membidangi urusan penyusunan LPPD ini untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut sesuai dengan fakta-fakta atau data-data yang peneliti dapatkan dilapangan pada saat pelaksanaan penelitian.

## 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus dalam mengatasi faktor penghambat tersebut maka Bagian Tata  Pemerintahan  melakukan  pengajuan  rencana  anggaran  sehingga  tinggal menunggu  realiasinya  saja.  Harapan  kedepannya  setelah  penambahan  fasilitas tersebut  terpenuhi  para  pegawai  dapat  menjalankan  tugas  nya  dengan  lebih maksimal sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik.
2. Menambah Jumlah SDM
Dari  hasil  penelitian  yang  ada  diketahui  bahwa  salah  satu  faktor penghambat  dalam  Penyusunan  Laporan  Penyelengaraan  Pemerintahan  Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia sedangkan intensitas pekerjaan yang ada sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan  wawancara  dengan  para  informan  diketahui  bahwa  Bagian  Tata Pemerintahan  telah  mengajukan  penambahan  pegawai  melalui  Badan Kepegawaian agar bisa memaksimalkan kinerja mereka.

## 3. Membuat Reward and Punishment
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa untuk  mengatasi  hambatan  dalam Reward  and  Punishment tersebut  upaya  yang  dapat  dilakukan  ialah  dengan membuat aturan mengenai reward and punishment yang terukur karena mengingat laporan LPPD ini sebagai rapotnya kepala daerah sehingga harus menjadi perhatian penting  bagi  setiap  daerah,  beliau  juga  mengharapkan  adanya  kerjasama  semua pihak  agar  konsep reward  and  punishment ini  bisa  dibuat  serta  dapat memaksimalkan  penyusunan  yang  dilakukan. Reward  and  Punishment dapat mendorong motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja sehingga para pegawai dalam tugas dan pelayanan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat serta instansinya.

## 4. Kesimpulan
Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Kabupaten Tanggamus  Provinsi  Lampung  masih  belum  berjalan secara  efektif  hal  ini  dapat  dilihat dari  segi  waktu  penyusunan  yang  masih  belum  sesuai  dengan  target  yang  diinginkan dikarenakan  tidak  ada  atau  belum  tersedianya  data  yang  diminta  dari  Bagian  Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus kepada setiap perangkat daerah, pola  koordinasi  dan  komunikasi  yang  belum  maksimal,  Fasilitas  yang  ada  juga  masih dirasakan  kurang  oleh  pegawai  sehingga  dapat  menghambat  kinerja  pegawai  yang  ada, serta  belum  adanya  Peraturan  Bupati  mengenai  proses  penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus. Hambatan yang terjadi  tersebut  yaitu  kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  masih  kurang  dan  perlu penambahan fasilitas seperti laptop, kurangnya sumber daya manusia, dan belum diaturnya mengenai  pemberian reward  and  punishment bagi  setiap  perangkat  daerah  yang  ada  di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Tanggamus  Provinsi  Lampung  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  dalam  menjawab  setiap  hambatan  yang  terjadi  tersebut  yaitu  meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, dan membuat reward and punishment bagi setiap perangkat daerah pada bagian tata pemerintahan.

## 5.   Daftar Pustaka
Budiharto, W. (2010). Robotika-Teori dan Implementasinya (Revisi). Andi.
Enadarlita,  &  Asvio,  N.  (2019).  Pengaruh  Koordinasi  dan  Komunikasi  Terhadap Efektivitas  Organisasi  di  Provinsi  Jambi. JMKSP  (Jurnal  Manajemen, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan , 4 (34–42).
Febrianti, S., Musadieq, M. Al, & Prasetya, A. (2014). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 12 (1–9).
Heldan,  E.,  Malik,  M.,  &  Delisa,  A.  T.  (2020).  Implementasi  Penyusunan  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan di Kota Metro. Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik , 6 (3).
Jaya,  I.  (2012).  Pengaruh  Kemampuan  dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jurnal Penelitian Universitas Jambi , 14 (1), 37–46.
Mailisa,  Y.,  Hendri,  M.  I.,  &  Fauzan,  R.  (2016).  Pengaruh  Iklim  Organisasi  dan Kemampuan  Kerja  Terhadap  Komitmen  Organisasional  dan  Dampaknya  Pada Kinerja Pegawai DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan , 5 (3), 198–215.
Makmun,  M.  A.,  &  Jaenab,  J.  (2020).  Pengaruh  Kemampuan  Kerja  Terhadap  Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima.
Tirtayasa Ekonomika , 15 (2), 195–203. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v15i2.7625
Momuat,  H.  N.,  Mokat,  J.  E.  .,  &  Mamonto,  F.  H.  (2020).  Implementasi  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. POLITICO Jurnal Ilmu Politik , 9 (1).
Pramesti, R. A., Sofia.A.P, S., & Rumawas, W. (2019). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan KFC Artha Gading. Jurnal Administrasi Bisnis , 9 (11), 57–63.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang  Laporan  dan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  Tentang  Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang  Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Rachmayuniawati, Y. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. JIMFE
(Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) , 4 (1), 67–80.
Riskyta,  R.  (2017).  Penggunaan  Aplikasi  Whats  App  dalam  komunikasi  organisasi. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.788
Rismawati,  M.,  &  Rafiie,  S.  A.  K.  (2020).  Analisis  Sarana  dan  Prasarana  Dalam Efektivitas  Kerja  Pegawai  Pada  Kantor  Kecamatan  Johan  Pahlawan. Journal  of Public Service , 2 (1), 67–71.
Syelviani, M. (2019). Pentingnya Sarana dan Prasarana Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Puskesmas Teluk Pinang. JAM (Jurnal Analisis Manajemen) , 5 (2), 19–32.
Steers, M Richard. (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan . Jakarta: Erlangga. Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Widodo,  W.  (2015).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kemampuan  Kerja Pegawai. Jurnal Tapis , 11 (2).
Zulhafis, M. (2014). Pengaruh Komunikasi dan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai  pada  RSUD  H.Abdul  Manan  Simatupang  Kisaran  Kabupaten  Asahan Tahun  2010. Jurnal  Ilmu  Kedokteran  Dan  Kesehatan , 1 (2),  104–111. https://doi.org/https://doi.org/10.33024/.v1i2.307.
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).