## Mulawarman LawReview
Volume 3 Issue 1, June 2018 ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)

## Ikhsan Azhar
Analyst of Secretary General of the Indonesian Judicial Commission, Indonesia. E-mail: ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id

## ABSTRACT
In the past three years, the  profession as a judge has been in the spotlight. The reason is because this profession can be referred to as "God’s Deputy" and as a place for the last hope of the public in seeking justice  it  turns  out  that  it  was  also  been  exposed  by  the  Corruption  Eradi cation  Commission’s  sting operation (KPK OTT) and so many were proven and punished for violating ethics. This is the reason why the urgency of the management of judges will be echoed. To make improvements, the research should not  stand  alone,  but  also  see  the  practice  of  independence  from  the  judicial  power  institutions  and similar  institutions  of  Judicial  Commission  (KY).  In  this  regard,  it  is  important  to  study  with  practice abroad, which in this paper takes Turkey as the comparative country of Indonesia. It is hoped to get a picture  of  practices  from  other  countries,  there  are  lessons  that  can  be  adopted  in  Indonesia  to  be regulated  and  practiced.  In  order  for  writing  to  be  more  focused  the  author  uses  normative  legal research methods with a comparative approach. After studying the material and data, there are several results  of  this  study,  including  the  first  judicial  power  institutions  in  Turkey  and  Indonesia  which  are independent  institutions,  and  are  equally  regulated  in  the  constitution,  especially  the  judicial  power chapter; second, the history  of reform in  implementing the management  functions of judges in  Turkey and  Indonesia  is  different.  If  in  Turkey  it  is  done  by  separating  it  from  the  executive  institution  by establishing an HCJP institution, while in Indonesia it is carried out by being united to the judicial power institution;  third,  in  Turkey  the  management  of  judges  such  as  recruitment,  regulating  the  placement, promotion,  transfer,  supervision,  and  imposition  of  disciplinary  measures  is  carried  out  by  other institutions  called  HCJP,  while  in  Indonesia  the  management  of  judges  is  carried  out  by  the  Supreme Court. Even though KY has a duty in relation to the management of the judge's position, only in terms of training  and  supervision;  fourth,  HCJP  and  KY  are  equally  regulated  in  the  constitution,  especially  the judicial power chapter, and also have their own technical rules made to facilitate the implementation of their authority and duties.
Keywords: Independent; Judge’s Management .
Citation: Azhari,  Ikhsan .  “ Manajemen  Hakim  (Studi  Perbandingan  Indonesia  dengan  Turki) ” Mulawarman Law Review 3, no. 1 (2018): 48-65

## INTRODUCTION
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  belakangan  ini  profesi  hakim  menjadi  sorotan. Penyebabnya  adalah  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) dan pelanggaran etik.  Untuk OTT KPK, dalam catatan penulis yang diperoleh dari
berbagai  sumber  berita,  terdapat  lima  orang  hakim  yang  terkena  OTT  KPK  sepanjang tahun 2016-2018. Sementara dalam kaitannya dengan pelanggaran etik, terdapat 624 hakim  yang  telah  KY  putuskan  terbukti  melanggar  kode  etik  dan  pedoman  perilaku hakim  (KEPPH)  dan  diusulkan  untuk  diberikan  sanksi  ke  MA. 1 Dari  624  orang  hakim tersebut, 30 diantaranya bahkan diusulkan ke forum MKH. 2 Data-data tersebut seakan dipertegas oleh MA. Dalam laporan tahunan MA tahun 2016, terdapat 150 aparat yang telah  diberikan  sanski  sepanjang  tahun  2016.  Yang  membuat  kaget  adalah  dari  150 orang tersebut, 73 orang diantaranya adalah hakim. 3
Fakta di atas sungguh berkebalikan dengan pemaknaan dan harapan terhadap profesi hakim.  Seperti  diketahui  profesi  ini  merupakan  profesi  yang  mulia.  Begitu  muliannya profesi ini sering kali bahkan disebut sebagai “Wakil Tuhan” di dunia.
Terdapat  beberapa  alasan  yang  menjadikan  profesi  hakim  memang  patut  disebut sebagai  profesi  yang  mulia. Pertama ,  hakim  dalam  memutus  perkara  pasti menyebutkan  irah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa”.  Artinya adalah  apapun  putusan  hakim,  disadari  atau  tidak  akibat  dari  putusan  itu,  dan bagaimana  pun  diskursus  yang  muncul  terhadap  putusan  tersebut,  hakim  dalam membacakan putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kedua, hakim  melalui  putusannya  dapat  menghilangkan  atau  mencabut  kebebasan orang,  mengalihkan  hak  kepemilikan  orang,  hingga  mencabut  hak  hidup  seseorang. Maksudnya  adalah  hakim  melalui  putusannya  bisa  membuat  orang  yang  tadinya menghirup  udara  bebas,  berkumpul  dengan  kawan  dan  keluarga,  kemudian  harus masuk  kotak  yang  beruji  yang  diawasi  ketat  oleh  petugas,  bahkan  diberika  label terpidana.  Label  dimana  seakan  menjadi  tanda  negatif,  yang  bisa  membuat  orang- orang berhati-hati untuk bertemu, berbicara, bahkan bertetangga dengannya.
Ketiga¸ profesi  hakim  dianggap  sebagai  profesi  yang  mencerminkan  “pergulatan kemanusiaan”.  Roelan  Saleh  menyebutkan,  bayangkan  betapa  terkurasnya  energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena ia harus menjalani sebuah pergulatan batin. Hakim  harus  membuat  pilihan-pilihan  yang  tidak  mudah.  Hakim  yang  menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan  hukum,  fakta-fakta,  argumen  jaksa,  argumen terdakwa dan  advokat  dan lebih dari itu, harus meletakan telinganya di jantung masyarakat. 4
1 Maria  Rosari  dan  Fransisco  Rasarians  Enga  Geken,  “ Kiprah  12  Tahun  Komisi  Yudisial:  Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih ”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, (2017): 65.
2 Ibid, hlm. 68-71.
3 Mahkamah Agung Republik Indonesia. “ Laporan Tahunan 2016. J akarta”, MARI, Jakarta, (2017): 361.
4 Satjipto  Rahardjo,  dalam Sidharta  (dkk)  ” Penerapan  dan  Penemuan  Hukum  dalam  Putusan Hakim”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, (2011).
Penjelasan  antara  fakta  dan  harapan  di  atas  seakan  menjadi  penegasan  pendapat Roscoe  Pound,  yang  menyatakan  ”tidak  berjalannya  penegakan  hukum  sebagaimana yang  diharapkan  lebih  disebabkan  karena  faktor  sumber  daya  manusia  ketimbang faktor hukum itu sendiri”. 5 Pendapat Roscoe Pound tersebut sepertinya memang ingin mempertegas  bahwa  masalah  ada  pada  SDM  hakim,  bukan  aturan  hukumya.  Atas dasar itulah, menurut penulis menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen hakim.
Dalam  rangka  melakukan  hal  tersebut,  menjadi  penting  untuk  melakukan  komparasi dengan  negara  lain.  Harapannya  komparasi  ini  menjadi lesson learned yang  tepat untuk perbaikan manajemen hakim. Agar tulisan ini bisa lebih fokus, penulis kemudian memilih satu negara, yaitu Turki sebagai negara pembanding Indonesia.
Dengan mencermati penjelasan-penjelasan di atas, maka rumusan masalah tulisan ini adalah  bagaimana  perbandingan  independensi  dan  manajemen  hakim  di  negara Indonesia dan Turki? Dengan rumusan masalah seperti itu, diharapkan tulisan ini bisa menggambarkan  perbandingan  independensi  dan  manajemen  hakim  di  Turki  dan Indonesia.  Melalui  penggambaran  tersebut,  penulis  berharap  terdapat  hal-hal  yang bisa dijadikan lesson learned oleh Indonesia dari Turki.

## METHOD
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum.  Menurut  Bambang  Sunggono penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya.  Lebih  jauh  lagi, Bambang Sunggono juga menyebutkan bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang  ingin  mendalami  fakta-fakta  hukum  yang  terjadi  dan  mengusahakan  usulan pemecahan permasalahan terhadap fakta-fakta tersebut. 6
Selanjutnya  terkait  dengan  pendekatan,  penelitian  hukum  menggunakan  pendekatan normatif,  lebih  khusus  perbandingan.  Yang  artinya  penulis  ingin  mempelajari manajemen  hakim  di  Turki,  kemudian  dibandingkan  dengan  manajemen  hakim  yang ada Indonesia, setelah itu membuat usulan sesuai hasil perbandingan tadi.
Sebagaimana  dengan  pendekatan  itu,  maka  teknis  pengumpulan  data  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  mengadakan  pencarian  terhadap buku-buku  ilmiah, peraturan  perundang-undangan, dan  dokumen-dokumen  yang  ada
5 Mustafa Abdullah, “ Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim ” , Makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.
6 Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2007) : 27-28.
kaitannya  dengan  objek  atau  fokus  penelitian. 7 Adapun  jenis  datanya  adalah  sebagai berikut, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Untuk  teknis  pengolahan  dan  analisa  datanya,  penulis  akan  menguraikannya  secara deskriptif.  Jadi  data-data  yang  telah  diolah  sesuai  dengan  variabel/indikator  yang dibuat akan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.
Terakhir,  untuk  menghindari  adanya  duplikasi  atau  kemiripan,  penulis  perlu beritahukan  bahwa  penulis  sudah  pernah  menulis  artikel  yang  b erjudul  “Manajemen Hakim  di  Turki”  dalam  buku  Bunga  Rampai  di  Komisi  Yudisial.  Adapun  buku  Bunga Rampai  yang  dimaksud  hingga  saat  ini  masih  dalam  proses  cetak.  Yang  penulis  perlu tegaskan bahwa antara tulisan ini dengan tulisan penulis di Bunga Rampai itu berbeda, karena  di  Bunga  Rampai  penulis  hanya  menguraikan  manajemen  hakim  di  Turki, sementara  yang  tulisan  ini,  penulis  membandingan  independensi  dan  manajemen hakim Indonesia dengan Turki.

## DISCUSSION

## Independensi Kekuasaan Kehakiman di Turki dan Indonesia
Sebagai  negara  demokrasi  dan  sekuler,  negara  Turki  paham  betul  bahwa independensi/kemandiarian  kekuasaan  kehakiman  memang  menjadi  salah  satu prasyarat  lahirnya  demokrasi  atau  negara  hukum  yang  demokratis.  Oleh  karena  itu, Turki  yang  melaksanakan  pemisahan  kekuasaan  kehakiman  seakan  telah  mengilhami maksud  dari Montesquieu,  yang  memang  sedari  awal  menyadari bahwa:  “ Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka  kekuasaan  atas  kehidupan  dan  kebebasan  warga  negara  akan  dijalankan sewenang-wenang  karena  hakim  akan  menjadi  pembuat  hukum.  Jika  kekuasaan kehakiman  disatukan  dengan  kekuasaan  eksekutif,  maka  hakim  bisa  menjadi p enindas.” 8
Perihal tersebut bisa dilihat dalam pembukaan buku The Judicial System of Turkey and Organisation  of  The  Ministry  of  Justice disebutkan  bahwa The  Republic  of  Turkey  has adopted  the  principle  of  separation  of  powers 9 (terjemahannya:  Republik  Turki  sudah
7 Peter  Mahmud  Marzuki,  “ Pene litian  Hukum”, cet.  II,  Kencana  Pranda  Media  Group,  Jakarta,
(2005) : 155-164.
8 Sirajuddin “Format  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perubahan  Lanjutan  Konstitusi.” Dalam  Jurnal Legality Vol.  20.  No.  2.,  2013,  hlm.  3.  (http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/ 1537/1639_umm_scientific_journal.pdf, Diakses pada tanggal 1 April 2018).
9 UHAMER ( International Law Reserach Center), “ The Judicial System of Turkey And Organisation of The Ministry of Justice”, Hlm 8 (http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_ AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf, diakses pada tanggal 18 Maret 2018).
mengadopsi  prinsip/sistem  pembagian  kekuasaan).  Adapun  sistem  pembagian kekuasaan  yang  dimaksud  adalah  sistem  pembagian  kekuasaan  antara  kekuasaan eksekutf, legislatif, dan yudikatif.
Dengan  adanya  pembagian  kekuasaan  tersebut,  untuk  lembaga/kekuasaan yudikatifnya  Turki  akhirnya  dengan tegas  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman dilaksanakan  berdasar  asas  independen.  Bahkan  tidak  hanya  independen,  tapi  juga atas nama masyarakat/rakyat Turki. Perihal ini bisa dilihat dalam:
a. Bab I, Bab Ketentuan Umum, Pasal 9 Konstitusi Turki, yang intinya menyebutkan Judicial power shall be exercised by independent courts on behalf of the Turkish Nation (terjemahannya:  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  secara  independen atas nama masyarakat/rakyat Turki); 10
b. Bab  III,  Bab  Kekuasaan  Kehakiman,  tepatnya  Pasal  138.  Dalam  pasal  tersebut disebutkan bahwa: “ Judges shall be independent in the discharge of their duties; they  shall  give  judgment  in  accordance  with  the  Constitution,  laws,  and  their personal  conviction  conforming  with  the  law.  No  organ,  authority,  office  or individual  may  give  orders  or  instructions  to  courts  or  judges  relating  to  the exercise  of  judicial  power... (terjemahannya:  Hakim  harus  independen  dalam melaksanakan  tugasnya;  dalam  membuat  putusan  hakim  harus  berdasarkan konstitusi, hukum, dan keyakinannya sebagai individu yang didasari oleh hukum. Tidak boleh ada organ, otoritas, lembaga atau individu yang dapat memberikan perintah atau instruksi (intervensi) ke pengadilan atau hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman... 11
Mencermati  bunyi  kedua  pasal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penegasan Turki terhadap independensi peradilan ternyata tidak hanya diatur dalam satu bab dan satu  pasal,  melainkan  dua  bab  dan  dua  pasal,  yaitu  Bab  I  Ketentuan  Umum  ( General Principles ), tepatnya  Pasal  9  dan  Bab  III  Kekuasaan  Kehakiman  ( Judicial  Power) ,  Pasal 138.
Indonesia,  yang  juga  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  layaknya  Turki, menyadari betul pentingnya pemisahan kekuasaan, termasuk memisahkan kekuasaan eksekutif  dengan  yudikatif.  Hal  ini  dikarenakan  sebelum  perubahan  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang digaungkan ditahun 1998, Indonesia pernah mengalami masa  dimana  lembaga  yudikatif  disatukan  (tidak  dipisahkan)  dengan  lembaga
10 Konstitusi  Turki  dapat  dilihat  di  https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf,  (Diakses pada tanggal 29 Maret 2018).
11 Konstitusi  Turki  dapat  dilihat  di  https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf,  (Diakses pada tanggal 29 Maret 2018).
eksekutif. Akibatnya, sebagaimana diketahui banyak intervensi dari lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah terhadap lembaga yudikatif dalam hal ini MA. 12
Dengan adanya fakta tersebut, ditahun 1998, yaitu masa transisi pergantian Era Orde Baru  menuju  Era  Reformasi  disuarakanlah  independensi  kekuasaan  kehakiman, melepas  lembaga  yudikatif  dari  jeratan  lembaga  eksekutif.  Dimulai  dari  penganturan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  X/MPR/1998 Tahun  1998  Tentang  Pokok-Pokok  Reformasi  Pembangunan  Dalam  Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara (TAP MPR No. X/1998), yang salah satu poinnya adalah pembaharuan peradilan.
Dilanjutkan melalui pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  No.  35/1999),  yang  pada intinya  secara  tegas  menyebutkan  kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan  terlepas  dari  kekuasaan  Pemerintah  dipandang  perlu  melaksanakan  pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, dan fungsi-fungsi organisatoris, administratif,  dan  finansial  yang  tadinya  dilaksanakan  oleh  dua  lembaga,  akhirnya dilaksanakan  oleh  satu  lembaga,  yaitu  MA. 13 Dan diakhiri  dengan amandemen  ketiga UUD 1945 hal ini kemudian diwujudkan. Adapun Bab dan pasal yang secara jelas dan tegas  mengatur  independensi  kekuasaan  kehakiman  dalam  UUD  1945  adalah  Bab  IX Kekuasaan  Kehakiman dan Pasal 24  ayat  (1). Dalam  Bab  IX dan pasal tersebut  secara tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuaaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan di atas terlihat jelas adanya kesamaan antara Turki dengan Indonesia dalam hal independensi. Kesamaan dapat dilihat dari:
12 Era dimana lembaga yudikatif secara nyata belum merdeka, diintervensi oleh lembaga eksekutif terjadi di Era Orde Lama dan juga Orde Baru. Bukti nyata adanya intervensi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan. Pada Orde Lama buktinya bisa dilihat dalam pengaturan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan (4) UU No. 13/1965, perilaku interventif Orde Lama dapat pula dilihat dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang  Nomor  19    tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Dalam aturan disebutkan bahwa Pengadilan adalah tidak bebas dari pengeruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Sementara untuk Orde Baru intrevensi tersebut  dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang intinya mengatur dengan tegas disebutkan bahwa persoalan mengenai organisasi, administratif dan finansial badan-badan peradilan di bawah MA dilakukan  oleh  Departemen,  yaitu  pemerintah.  Sementara  MA  juga  berwenang  melaksanakan organisasi,  administrasi  dan  keuangan  tersendiri.  Artinya  ada  dualisme  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman, yaitu oleh pemerintah dan MA
13 Muatan ini dapat dilihat dalam konsideran dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 35/1999.
a. Pengaturan independensi/kemerdekaan kekukasan kehakiman sama-sama diatur dalam konstitusi;
b. Tidak  hanya  sama-sama  diatur  dalam  konstitusi,  tapi  juga  sama-sama  diatur dalam  Bab  Kekuasaan  Kehakiman  ( Judicial  Power ).  Jika  di  Indonesia  itu  dalam Bab IX, sementara di Turki ada di Bab III.
Untuk lebih singkat dan mudahnya dapat dilihat ditabel di bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan Indonesia dan Turki Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman
No Pengaturan Independensi/Kemerdekaan Konstitusi Bab Kekuasaan Kehakiman/ Judicial Power 1 Indonesia Ya (Pasal 24) Ya (Bab IX) 2 Turki Ya (Pasal 9 dan 138) Ya (Bab III)

## Manajemen Hakim di Turki dan Indonesia
Meski  prinsip  independensi  kekuasaan  kehakiman  begitu  penting,  tapi  itu  bukan berarti  harus  dilaksanakan  dengan  sewenang-wenang  atau  seenaknya  saja  oleh pelaksananya.  Harus  ada  koridor  yang  menjadi  batasanya.  Hal  ini  pun  juga  dipahami oleh  negara  Turki.  Begitu  pentingnya  batasan  tersebut  membuat  Turki  dengan  tegas menyatakannya dalam konstitusinya. Yang pada intinya Pasal 138 menyebutkan bahwa dalam  menegakkan  prinsip  independensi  hakim  harus  memutus  berdasarkan konstitusi, hukum, dan keyakinan pribadinya yang juga berdasar atas hukum.
Sejalan  dengan  itu,  Legal  Vice  Presidency  The  World  Bank dalam  buku Legal  ang Judicial Reform , Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency menyebutkan, judicial  independence  can  operate  properly  only  when  judges  are trained  in  the  law  and  make  decision  with  integrity  and  impartialiy  as  guardians  of public  trust (terjemahannya:  independensi  peradilan  hanya  bisa  dilaksanakan  dengan baik  jika  hakim  diberikan  arahan  mengenai  hukum  dan  membuat  putusan  dengan menyadari  pentingnya  integritas  dan  ketidakberpihakan  demi  menjaga  kepercayaan publik). 14
Dengan  memperhatikan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  diartikan  bahwa  benar independensi  begitu  penting  sebagai  pra  syarat  negara  hukum.  Tapi  bukan  berarti independensi  harus  diterapkan  dengan  sewenang-wenang  dan  bebas.  Independensi
14 Legal Vice Presidency The World Bank, “ Legal ang Judicial Reform , Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency”, (2002) : 33.
harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, hukum, membuat putusan putusan dengan menyadari  pentingnya  integritas  dan  ketidakberpihakan  demi  menjaga  kepercayaan publik.  Apabila  kemudian  dikemas  dalam  satu  kata,  maka  tepat  disebut  sebagai akuntabilitas.
Karena  begitu  penting,  akuntabilitas  sebagai  penyeimbang  independensi  juga mendapatkan legitimasi konseptual dari prinsip-prinsip internasional. Justru ada yang menarik  dari  prinsip-prinsip  internasional  tersebut,  yaitu  pentingnya  akuntabilitas tidak  hanya  disebutkan  dala  perjanjian  internasional  yang  lebih  dahulu  mengaturnya seperti, International  Bar  Association  Code  of  Minimum  Standards  of  Judicial Independence di New Delhi tahun 1982. Dalam angka 33 disebutkan bahwa: It should be  recognized  that  judicial  independence  does  not  render  the  judges  free  from  public accountability... (terjemahannya:  harus  diakui  bahwa  independensi  peradilan  tidak menjadikan  hakim  bebas  dari  pertanggungjawaban  publik... ). 15 Tapi  juga  diatur  ulang sebagai  penegasan  dalam  prinsip  internsional  yang  lebih  terbaru  yaitu Mt.  Scopus Approved Revised International Standards of Judicial Independence , yang dilaksanakan di Jerussalem, tahun 2008. Artinya adalah akuntabilitas merupakan sebuah hal penting dan  keniscayaan  yang  harus  diterapkan  sebagai  penyeimbang  dari  prinsip independensi.
Pentingnya  menyeimbangkan  antara  prinsip  independensi  dengan  akuntabilitas ternyata  tidak  hanya  ditegaskan  dalam  prinsip-prinsip  internasional,  melainkan  juga oleh ahli/pakar, yaitu Sifiris. Dalam tulisannya Sifiris sebagaiaman dikutip oleh Susi Dwi Harijanti menyebutkan bahwa these two concepts of judicial independence and judicial accountabulity  are  not  necessarily  in  conflict (terjemahannya:  dua  konsep  peradilan yaitu  independensi  dan  akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  tidak  selalu bertentangan  atau  bisa  menimbulkan  konflik),  karena  pada  dasarnya mature  legal systems  are  characterized  by  both  judicial  independence  and  judicial  accountabulity (terjemahannya:  kematangan/eksistensi  dari  sistem  hukum  dicirikan  oleh  dua  prinsip yaitu  independensi  dan  akuntabilitas  peradilan). 16 Atas  dasar  itulah  menjadi  penting dan tantangan untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut.
Upaya kongkrit dalam menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan agar tidak  hanya  seakan  menjadi  himbaun  dalam  bentuk  prinsip  internasional  dan  juga
15 Imam Anshori Saleh, Komisi Yudisial dan Fungsi pengawasan Hakim , Makalah disampaikan pada Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Hakim  Terpadu  (PPC-Terpadu)  Angkatan  VI  Peradilan  Umum,  Agama, dan  Tata  Usaha  Negara  Seluruh  Indonesia.  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  MA-RI,  Mega  Mendung, Bogor, Jawa Barat, 31 Maret 2011.
16 Ronli Sifiris. “ Weighing Judicial Independence against Judicial Accountability: Do the Scales of the Internationa l Criminal Court Balance?” Chi Kent. J. Int’ & Comp. L 88, http://www.kentlaw.edu?jid/articles/spring2008/sifris_accountability.pdf,
6 Desember 2008 sebagaimana dikutip oleh Susi Dwi Harijanti. (2009). Membangun Independensi dan Akuntabiltas Hakim serta MA . Jurnal Hukum Pantarei Vol. 1. Nomor 3. hlm. 22.
penjelasan teori saja, Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg kemudian menjelaskan sebuah ide  yang  brilian.  Keduanya  mengusulan  untuk  membentuk Judicial  Councils (Dewan Yudisial/Komisi  Yudisial).  Lebih  jelasnya  keduanya  menyatakan  bahwa, the  eternal struggle for a balance between independence and accountability ensures that judicial councils will continue to be a locus of institutional reform (terjemahannya: perjuangan yang terus menerus akan dilakukan untuk menjaga kesimbangan antara independensi dan  akuntabilitas  peradilan  adalah  mendorong  terwujudnya  Dewan  Yudisial  (Komisi Yudisial) sebagai bagian dari upaya mereformasi institusional peradilan). 17
Bahkan  tidak  hanya  itu,  untuk  menghindari  adanya  perbedaan  tafsir  atau  pendapat dikemudian hari, keduanya pun juga dengan tegas mengusulkan wewenang dan tugas Dewan/Komisi Yudisial tadi. Lebih jauh keduanya menjelaskan bahwa, Judicial Councils are bodies that are designed to insulate the functions of  appointment, promotion, and discipline  of  judges  from  the  partisan  political  process  while  ensuring  some  level  of accountability (terjemahannya: Dewan Yudisial dirancang sebagai institusi yang diberi tugas memisahkan tugas pengangkatan, promosi, dan disiplin hakim dari proses politik, dan juga memastikan beberapa tingkat akuntabilitas peradilan). 18
Dalam kaitannya dengan Judicial Councils sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan independensi  dan  akuntabilitas  peradilan,  Turki  pun  kemudian  mengadopsi  ide tersebut  dengan  membentuk  lembaga  sejenis  yang  diberi  nama  Dewan  Tinggi  Hakim dan  Jaksa  Turki  ( The  High  Council  of  Judges  and  Presecutors – selanjutnya  dalam tulisan  ini  disebut  HCJP).  Menurut  Ibrahim  Okur, 19 keberadaan  HCJP  ini  mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan proses reformasi peradilan di Turki. Ibrahim  menambahkan,  HCJP  adalah  bagian  dari  reformasi  peradilan  dan  berperan penting  dalam  reformasi  sistem  peradilan  di  Turki,  termasuk  dalam  pengembangan sistem  evaluasi  kinerja  hakim  dan  jaksa.  Oleh  karena  itu,  HCJP  diberikan  tanggung jawab merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim. 20
Hal ini tentu menarik, karena eksistensi HCJP di Turki seakan bisa dikatakan mengihami apa yang sudah dijelaskan oleh Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg. Apa itu? Membuat
17 Nuno  Garoupa  dan  Tom  Ginsburg,  “ Guarding  the  Guardians:  Judicial  Councils  and  Judicial Independence” University of Chicago Law School, Chicago, (2008) : 3.
18 Ibid, hlm. 5.
19 Ibrahim Okur, “ Independence and Integrity” , Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, The Anti-Corruption  Network  for  Eastern  Europe  and  Central  Asia    Turkey,  28-29  June  (2012)  :  6 (http://www.oecd.org/corruption/acn/IstanbulJune2012ExpertSeminarProceedingsEN.pdf,  diakse  pada tanggal 2 April 2018).
20 Komisi  Yudisial.  “Laporan  Kunjungan  ke  Korea  Selatan  dan  Turki”,  2012,  Sebagaimana  dikutip dari  Hermansyah,  “ Sistem  Pengawasan  dan  Penegakan  Etika  Hakim  di Turki”  dalam  Bunga  Rampai Berjudul Menggagas Peradilan Etik, di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2015, hlm. 364. Perihal ini juga diatur dalam paragraf Paragraf ke 8 Pasal 159 Konstitusi Turki Hasil Amandemen.
HCJP  sejenis  Dewan/Komisi  Yudisial  dan  memberikan  wewenang  manajemen  hakim kepada HCJP ini.
Apabila  diperhatikan  kembali, hal tersebut bukanlah  satu-satunya  yang menarik  yang perlu  dibandingkan  dengan  Indonesia,  tapi  ada  hal  menarik  lainnya.  Perihal  tersebut adalah adalah HCJP dan MA-nya Turki merupakan kedua lembaga yang pengaturannya berada pada bab yang sama, yaitu Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan- penjelasan  tersebut  menunjukkan bahwa tidaklah  menjadi  masalah  jika  terdapat  dua lembaga yang kemudian diberikan tugas berkaitan dengan hakim. Yang satu berkaitan dengan  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara,  sementara  yang  satunya bertugas mengurusi manajemen hakim.
Selanjutnya,  dari  segi  sejarah  berdirinya  HCJP,  lembaga  ini  juga  termasuk  lembaga yang  terkena  pengaruh  politik  di  Turki.  Bahkan  yang  ada,  lembaga  ini  beberapa  kali diubah  demi  mencari  bentuk  dan  tugas  yang  terbaik  dalam  mengupayakan keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan.
Lembaga  yang  didirikan  ditahun  1961  ini  pada  mulanya  merupakan  lembaga  yang berada di bawah kendali Minsitry of Justice di Turki. Artinya adalah lembaga ini berada di  bawah  lembaga  eksekutif.  Selanjutnya,  meski  ditahun  1971  Tukri  mengalami amandemen konstitusi yang disebabkan kudeta militer saat itu di Turki, ternyata status HCJP tidak berubah. Malah dipertegas tetap menjadi bagian dari eksekutif penyebutan bahwa The Council did not have a separate budget. The budget and secretarial services were provided by the Ministry of Justice (terjemahannya: HCJP tidak memiliki anggaran yang  terpisah  dari  pemerintah.  Anggaran  dan  sekretariatnya  disediakan  oleh Departemen Kehakiman). 21
Penegasan  bahwa  HCJP  merupakan  lembaga  berada  di  bawah  eksekutif  kembali dilakukan  oleh  Turki  ditahun  1982.  Jika  ditahun  1971  penegasan  itu  lebih  pada anggaran  dan  sekretariatnya  berada  “satu:  dengan  Departemen  Keha kiman, sementara  ditahun  1982  penegasan  itu  ditambah  dengan  penganturan  komposisi pejabat  HCJP.  Konstitusi  tahun  1982  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  Menteri Kehakiman dan Wakilnya merupakan 2 diantara 7 anggota HCJP. Sisanya adalah orang- orang  yang  berasal  dari  Pengadilan  Kasasi  Peradilan  Umum  dan  Dewan  Negara Peradilan  Administratisi  yang  dipilih  untuk  menjabat  selama  jangka  waktu  4  tahun. Bahkan Menteri Kehakiman dan Wakilnya, tak tanggung-tanggung langsung menjabat sebagai Pimpinan HCJP dan anggota ex officio . 22
21 Servet  Saglam, “ The  Turkish  High Council Of Judges And Prosecutors In  The Context Of  Judicial Independence And Account ability”, Law & Justice Review, Volume: I. hlm. 191.
22 According to the 1982 Constitution, the HSYK consisted of 7 members. The Minister of Justice was the President of the Council. The Undersecretary of the Ministry of Justice was an ex-officio member of the  High  Council.  The  other  5  members  were  elected  for  a  period  of  four  years  from  the  Court  of
Selama  bertahun-tahun  praktek  HCJP  seperti  di  atas  berlangsung  membuat  para hakim,  politisi,  dan  sarjana  di  Turki  tidak  puas  terhadap  terhadap  struktur  dan implementasinya,  sehingga  membuat  para  hakim,  politisi,  dan  sarjana  ini  mengkritik dan  menginginkan  ada  perubahan.  Barulah  ditahun  2010  perjuangan  tersebut membuahkan  hasil.  Melalui  perubahan  konstitusi,  HCJP  diatur  lebih  mandiri  dan akuntabel. 23 Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  dibentuknya  UU  No.  6807  tahun  2010 tentang HCJP di Turki.
Salah  satu  poin  yang  diatur  dalam  UU  tersebut  dan  menggambarkan  adanya perubahan  HCJP  yang  tadinya  tidak  independen  menjadi  independen  adalah penetapan  HCJP  sebagai  institusi  yang  secara  administratif  dan  finansial  independen, serta  sekretariat  internal  dilaksanakan  sendiri,  tidak  lagi  menjadi  bagian  Departemen Kehakiman. 24
Selain  soal  bentuk  lembaga  yang  tadinya  tidak  independen  karena  berada  di  bawah Departemeen  Kehakiman  menjadi  independen,  perubahan  lainnya  adalah  jumlah anggota  HCJP.  Jika  sebelumnya  jumlah  anggota  HCJP  adalah  7  kemudian  menjadi  22 orang. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut:
1. Presiden/Ketua HCJP adalah Menteri Kehakiman;
2. Wakil Ketua Menteri Kehakiman menjadi pejabat yang ex offiicio sebagai anggota HCJP;
3. 10  orang  hakim  dan  jaksa  yang  dipilih  dari  hakim  dan  jaksa  yang  terbaik pengadilan dan jaksa tingkat pertama;
4. Tiga orang dari pengadilan kasasi peradilan umum;
5. Dua orang dari pengadilan kasasi peradilan administrasi;
6. Satu orang dari the Plenary Session of the Turkish Justice Academy ;
7. Empat  orang  merupakan  para  sarjana  yang  memiliki  keahlian  hukum  dan pengacara yang dipilih oleh Presiden. 25
Cassation and the Council of State (terjemahannya: Berdasarkan Konstitusi 1982, HSYK/HCJP terdiri dari 7 anggota. Menteri Kehakiman adalah Presidennya. Wakil Menteri Kehakiman adalah anggota ex-officio dari Dewan Tinggi. Lima  anggota lainnya dipilih untuk jangka waktu empat tahun dari Pengadilan Kasasi dan Dewan Negara. Ibid. hlm. 192.
23 Ibid, hlm. 192-193.
24 Ibid, hlm. 204.
25 Ibid, hlm. 203.
Tabel 2. Beberapa Perubahan HCJP
No Sebelum Sesudah 1 Tidak ada  pengaturan UU No. 6807 tahun 2010, UU yang mengatur HCJP secara khusus Terdapat UU No. 6807 tahun 2010 yang mengatur HCJP secara khusus 2 Sifat otonom/independen HCJP:
a. menjadi bagian dari
Departemen Kehakiman;
b. tidak memiliki gedung sendiri, masih menjadi satu bagian dalam gedung yang ditempati Departemen Kehakiman;
c. tidak memiliki anggaran sendiri secara otonom.
Sifat otonom/independen HCJP:
a. sepenuhnya  dipisahkan dari struktur Departemen Kehakiman. HCJP menjadi lembaga yang independen dan otonom;
b. telah memiliki gedung sendiri yang terpisah dari Departemen Kehakiman;
c. telah memiliki anggaran sendiri yang terpisah dari Departemen Kehakiman. 3 Jumlah anggota HCJP adalah 7 orang. Jumlah anggota HCJP menjadi 22 orang.
4 Komposisinya  Pimpinan dan
anggota HCJP:
a. Menteri  Kehakiman  sebagai Ketua;
b. Wakil  Menteri  Kehakiman sebagai  anggota  yang  ex officio;
c. Sisanya, 5 orang adalah orang- orang  yang  berasal  dari Pengadilan  Kasasi  Peradilan Umum  dan  Dewan  Negara Peradilan  Administratisi  yang dipilih untuk menjabat selama jangka waktu 4 tahun.
Komposisinya:
a. Presiden/Ketua  HCJP  adalah  Menteri Kehakiman;
b. Wakil Ketua Menteri Kehakiman menjadi pejabat yang ex offiicio sebagai anggota HCJP;
c. 10  orang  hakim  dan  jaksa  yang  dipilih dari  hakim  dan  jaksa  yang  terbaik pengadilan dan jaksa tingkat pertama;
d. Tiga  orang  dari  pengadilan  kasasi peradilan umum;
e. Dua  orang  dari  pengadilan  kasasi peradilan administrasi;
f. Satu  orang  dari the  Plenary  Session  of
the Turkish Justice Academy ; g. Empat  orang  merupakan  para  sarjana yang  memiliki  keahlian  hukum  dan pengacara yang dipilih oleh Presiden.
Untuk  konteks  Indonesia,  saat  ini  lembaga  sejenis  HCJP  sudah  ada,  yang  dikenal dengan  sebutan  Komisi  Yudisial  (KY).  Lembaga  ini  secara  pelembagaan  atau  cikal bakalnya  mulai  dinormakan  sejak  tahun  1999.  Kenapa  dikatakan  demikian? Dikarenakan dengan adanya fakta pengalihan beberapa fungsi yang tadinya berada di Departemen  Kehakiman  ke  MA  muncul  kekhawatiran  adanya abuse  of  power dari lembaga MA. Hal inipun yang membuat pembuat UU No. 35/1999 memasukkan materi check  and  balances dan Dewan  Kehormatan  Hakim  (DKH → cikal  bakal  KY)  ke  dalam penjelasan  umum  UU  No.  35/1999.  Lebih  detailnya  adalah  sebagai  berikut  untuk meningkatkan checks  and  balances terhadap  lembaga  peradilan  antara  lain  perlu diusahakan  agar  putusan-putusan  pengadilan  dapat  diketahui  secara  terbuka  dan transparan  oleh  masyarakat  dan  dibentuk  Dewan  Kehormatan  Hakim  (DKH → cikal bakal  KY)  yang  berwenang  mengawasi  perilaku  hakim,  memberikan  rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik ( code of conduct ) bagi para hakim.
Selanjutnya dalam hal pengaturan teknis keberadaan KY, pada tahun 2004, tiga tahun pasca  amandemen  ketiga  UUD  1945  akhirnya  dibentuklah  UU  KY  (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Kemudian dikarenakan judicial review ditahun 2006, pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  (UU  No. 18/2011)  UU  tersebut  mengalami  perubahan  di  beberapa  bagian,  khususnya pengawasan. Hal ini tentu menjadi penting, dikarenakan pengaturan teknis dan detail dari wewenang dan pelembagaan KY yang diatur dalam Pasl 24B UUD 1945 sudah ada sehingga memperjelas pelaksanaan wewenang dan tugas KY.
Apabila  diperhatikan  lebih  seksama  lagi,  dengan  adanya  UU  turunan  dari  UUD  1945, yaitu UU No. 22/2004 dan UU No. 18/2011 mempermudah KY dalam bekerja. Hal ini dikarenakan dalam pengaturan kedua UU tersebut juga diatur mengenai:
a. Sifat otonom atau independen dari KY:
1) Pasal 2 yang intinya berbunyi KY lembaga negara yang bersifat mandiri;
2) Pasal  9,  anggaran  KY  dibebankan  pada  APBN.  Yang  penting  di  sini  adalah meski dibebankan dalam APBN, tapi dalam pasal ini dengan jelas dan tegas disebutkan anggaran KY. Artinya KY secara lembaga punya anggaran sendiri, terpisah dari lembaga kekuasaan kehakiman dan eksekutif;
3) Pasal  11  ayat  (1),  KY  dibantu  oleh  sekretariat  jenderal  yang  dipimpin  oleh sekteraris  jenderal,  artinya  bukan  bagian  dari  pemerintah  atau  di  bawah kementerian, dan sekretariat MA;
b. Jumlah dan komposisi anggota:
1) Pasal 6 ayat (1) mengatur jumlah anggota KY yaitu 7 (tujuh) orang;
a) Pasal  6  ayat  (3),  komposisinya  terdiri  atas:  (a)  2  mantan  hakim;  (b)  2 praktisi hukum;  (c) 2 akademisi hukum; dan (d) 1 anggota masyarakat.
c. Wewenang dan tugas:
1) Wewenang KY diatur dalam Pasal 13, yang berisikan:
a) Mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  hakim ad  hoc di  MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b) Menjaga dan menegakkan kehoratan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c) Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA;
d) Menjaga  dan  menegakkan  pelaksanaan  kode  etik  dan/atau  pedoman perilaku hakim.
2) Tugas-tugas diatur dalam Pasal 20, yang intinya berisikan:
a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
b) Memutuskan  benar  tidaknya  laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik dan/aau pedoman perilaku hakim;
c) Mengambil  langkah  hukum  dan/atau  langkah  lain  terhadap perseorangan,  kelompok  orang,  atau  badan  hukum  yang  merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
d) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
Dengan memperhatikan uraian di atas, maka secara garis besar ada banyak kesamaan antara  Turki  dan  Indonesia  dalam  hal  manajemen  hakim.  Mulai  dari  wewenang  dan tugasnya,  yang  tidak  hanya  merekrut  hakim,  tapi  juga  pelatihan  dan  pengawasan. Bedanya dalam hal ini adalah KY Indonesia tidak ada wewenang dan tugas promosi dan mutasi hakim.
Hal  yang  sama  lainnya  adalah  sifat  independen  dan  otonom  lembaga,  termasuk dengan gedung dan keuangan. Terakhir adalah pengaturan dalam bentuk UU sebagai bentuk  teknis  pelaksanaan  dari  isi  materi  konstitusi.  Sementara  itu  hal  yang  berbeda adalah  soal  jumlah  dan  komposisi  anggota.    Untuk  lebih  jelasnya  berikut  tabel  yang menggambarkannya:
Tabel 3. Perbandingan Manajemen Hakim Turki dan Indonesia
No Aspek Turki Indonesia 1 Pengaturan dalam konstitusi Dalam Bab III, bab kekuasaan kehakiman Dalam Bab IX, bab kekuasaan kehakiman 2 pengaturan melalui UU Terdapat UU No. 6807 tahun 2010 yang mengatur HCJP secara khusus Terdapat UU No. 22/2004 dan UU No. 18/2011 yang mengatur KY secara khusus 3 Sifat independen lembaga HCJP sepenuhnya  dipisahkan dari struktur Departemen Kehakiman. HCJP menjadi lembaga yang independen dan otonom. a. KY lembaga negara yang bersifat mandiri; b. KY dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekteraris jenderal, artinya bukan bagian dari pemerintah atau di bawah kementerian, dan sekretariat MA. 4 Wewenang dan tugas merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim Merekrut/menyeleksi hakim agung, melaksanakan pelatihan, mengupayakan kesejahteraan hakim dan pengawasan. 5 Jumlah dan komposisi anggota a. Jumlahnya 22 orang;
b. Komposisinya: 1) Presiden/Ketua  HCJP adalah Menteri Kehakiman; 2) Wakil  Ketua  Menteri Kehakiman menjadi pejabat yang ex offiicio sebagai anggota HCJP; 3) 10  orang  hakim  dan
jaksa  yang  dipilih  dari
a. Jumlahnya 7 orang;
b. Komposisinya:
1) 2 mantan hakim;
2) 2 praktisi hukum;
3) 2 akademisi hukum; dan
4) 1 anggota masyarakat.
hakim  dan  jaksa  yang
terbaik pengadilan dan jaksa tingkat pertama; 4) Tiga orang dari pengadilan kasasi peradilan umum; 5) Dua orang dari pengadilan kasasi peradilan administrasi; 6) Satu  orang  dari the Plenary Session of the Turkish Justice Academy ; 7) Empat orang merupakan para sarjana yang memiliki keahlian hukum dan pengacara yang dipilih oleh Presiden.
Jika memperhatikan tabel di atas, terdapat satu hal yang menarik, yaitu independensi dari HCJP. Lembaga ini meskipun diketuai oleh Menteri Kehakiman dan tugas-tugasnya merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin  terhadap  hakim,  tidak  berarti  bahwa  lembaga  ini  bisa  dengan  mudah diintervensi,  bahkan  termasuk  Ketuanya.  Artinya  adalah  ada  komitmen  dari  Turki bahwa  jabatan  itu  bukan  berarti  membuat  pejabatnya  bertindak  sewenang-wenang. Karena penegakan prinsip yaitu prinsip independensi itu merupakan hal utama.

## CONCLUSION
Lembaga  kekuasaan  kehakiman  di  Turki  dan  Indonesia  merupakan  lembaga  yang independen,  yang  tidak  boleh  diintervensi  oleh  lembaga  lain,  dan  sama-sama  diatur dalam  konstitusi,  khususnya  bab  kekuasaan  kehakiman;  Sejarah  reformasi  dalam pelaksanaan  fungsi  manajemen  hakim  di  Turki  dan  Indonesia  berbeda.  Jika  di  Turki dilakukan  dengan  memisahkannya  dari  lembaga  eksekutif  dengan  membentuk
lembaga  HCJP,  sementara  di  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  disatukan  ke  lembaga kekuasaan kehakiman.
Di  Turki  manajemen  hakim  seperti  rekrutmen,  mengatur  penempatan,  promosi, mutasi,  mengawasi,  dan  penjatuhan  sanksi  disiplin  dilaksanakan  oleh  lembaga  lain yang disebut HCJP, sementara di Indonesia manajemen hakim dilaksanakan oleh MA. Kalaupun  KY  punya  tugas  dalam  kaitannya  dengan  manajemen  jabatan  hakim,  hanya dalam  kaitan  pelatihan  dan  pengawasan;  Pengaturan  keberadaan  HCJP  dan  KY ternyata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diatur dalam konstitusi, khususnya bab kekuasaan  kehakiman,  dan  juga  sama-sama  dibuatkan  aturan  teknis  tersendiri  untuk mempermudah  pelaksanaan  wewenang  dan  tugasnya.  Pengaturan  keberadaan  dan wewenang  MA  maupun  HCJP/KY  di  Turki  dan  Indonesia  berada  di  bab  yang  sama dalam konstitusi di Turki; Jumlah dan komposisi anggota HCJP dan KY berbeda; Meski HCJP  diketuai  oleh  Menteri  Kehakiman,  buka  berarti  bahwa  jabatan  itu  bisa  dengan mudah  mengintevernsi  HCJP.  Dikarenakan  di  Turki  memegang  dengan  baik  prinsip independensi dari lembaga

## REFERENCES
Abdullah,  Mustafa. Pengembangan  Integritas  dan  Profesionalisme  Hakim ,  makalah pada  diskusi  panel  yang  diselenggarakan  oleh  BPHN  dan  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007.
Garoupa, Nuno dan Tom Ginsburg, 2008, G uarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence, Chicago: University of Chicago Law School.
Harijanti,  Susi  Dwi  Harijanti.  (2009). Membangun  Independensi  dan  Akuntabiltas Hakim serta MA . Dalam Jurnal Hukum Pantarei Vol. 1. Nomor 3.
Hermansyah.  (2015). Sistem  Pengawasan  dan  Penegakan  Etika  Hakim  di Turki  dalam Bunga  Rampai  Berjudul  Menggagas  Peradilan  Etik,  di  Indonesia.  Jakarta:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Laporan Tahunan 2016. Jakarta.
Mahmud,  Peter  Marzuki.  (2005). Penelitian  Hukum, cet.  II.  Jakarta:  Kencana  Pranda Media Group.
Okur,  Ibrahim. Independence  and  Integrity ,  Proceeding  of  The  Regional  Seminar, Istanbul,  The  Anti-Corruption  Network  for  Eastern  Europe  and  Central  Asia Turkey, 28-29 June 2012.
Rahardjo,  Satjipto,  “Perang  di  balik  Toga  Hakim” dalam  buku: Membedah  Hukum Progresif (Jakarta:  Kompas,  2006. Dikutip dari  Sidharta  (dkk), Penerapan  dan
Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim , Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial,
Jakarta, 2011.
Rosari,  Maria  dan  Fransisco  Rasarians  Enga  Geken.  (2017).  Kiprah  12  Tahun  Komisi Yudisial: Kerja  Bersama  Untuk  Peradilan  Bersih .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal Komisi Yudisial.
Saglam, Servet. The Turkish High Council Of Judges And Prosecutors In The Context Of Judicial  Independence  And  Accountability. Law  &  Justice  Review,  Volume:  I. 2013.
Saleh,  Imam  Anshori, Komisi  Yudisial  dan  Fungsi  pengawasan  Hakim ,  Makalah disampaikan  pada  Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Hakim  Terpadu  (PPC- Terpadu)  Angkatan  VI  Peradilan  Umum,  Agama,  dan  Tata  Usaha  Negara Seluruh  Indonesia.  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  MA-RI,  Mega  Mendung, Bogor, Jawa Barat, 31 Maret 2011.
Sunggono, Bambang. (2007). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sifiris,  Ronli.  “ Weighing  Judicial  Independence  against  Judicial  Accountability:  Do  the Scales  of the  International  Criminal  Court  Balance?  (2008),  Chi  Kent.  J.  Int’  & Comp. L 88 , http://www.kentlaw.edu?jid/articles/spring2008/sifris_accountability.pdf,
Sirajuddin. Format  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perubahan  Lanjutan  Konstitusi. Dalam Jurnal Legality Vo. 20. No. 2. 2013. Diakses pada tanggal 1 April 2018 http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/1639_um m_scientific_journal.pdf
UHAMER  ( International  Law  Reserach  Center) . The  Judicial  System  of  Turkey  And Organisation  of  The  Ministry  of  Justice .  Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 dari
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_
ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf.
Legal Vice Presidency The World Bank. (2002). Legal ang Judicial Reform , Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency.
Disarikan  dari  HCJP, Report  on  The  Turkish  High  Council  of  Judges  and  Public Prosecutors: Assessment of Its Initial Track Record of Operation , di download melalui website http://www.hcjp.gov.tr/news/t-giegerich-
degerlendirmeraporu- Enlish.pdf.
Komisi  Yudisial.  (2012).  Laporan  Kunjungan  ke  Korea  Selatan  dan  Turki.  Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.