## PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS AKTA KELAHIRAN
Oleh : Musfianawati, S.H., M.H.

## Abstract
Each  and  everyone  is  entitled  to  of  status  of  civic.  Someone  child  Civic  proved  with  a identity that is act of birth. X'Self identity a child needed to to guarantee child x'self status before law, and ensure that child identity do not manipulation. Government al state in this case Responsibility fulfill children right of act of birth. This matter have been contained in sound  some  section  in  Law  About  Protection  of  child.  But  a  sound  some  section  in  Law about Administration Population, to obtain; get that act of birth do not easy to. Time gone into effect to register in executor institution limited only 60 day. Besides if had been more than  60  day  have  to  obtain;  get  approval  of  Functionary  Of  Institution  Executor.  And  if passing time one year sanctioned which in the form of Fine. At Law About Protection of Child, congeniality of child is someone which not yet eighteen year of is including child in content. Obtaining civic status is human right which must be obtained by Indonesia citizen. Besides  limited  by  registration  time  and  sanctioned  which  in  the form  of  fine  to resident passing  registration  deadline,  government  al  also  not  yet  executed  Law  trust  About Administration  Population  about  existence  of  UPTD  executor  institution  in  Countryside storey; level and District. For no him of UPTD executor institution as one of the aid duty at Local Government cause resident which is its location far from institution office executor of record-keeping of birth of difficulty to obtain;get its rights. Its meaning of government al state  in  this  case  not  yet  optimal  give  protection  of  law  to  its  citizen  related  to  rights obtain;get act of birth
Keywords : Child, Act of birth, Protection of law, Responsibility

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada umumnya kedudukan hukum seseorang  dimulai  pada  saat  ia  dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa  kelahiran  sampai  dengan kematian  seseorang,  akan  membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting. Berdasarkan  itu,  maka  sangatlah  perlu seseorang  itu  memiliki  dan  memperoleh suatu  tanda  bukti  diri  dalam  kedudukan hukumnya,  supaya  mudah  mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.  Kelahiran  merupakan  peristiwa hukum  yang  memerlukan  adanya  suatu peraturan  yang  tegas,  jelas  dan  tertulis sehingga  tercipta  kepastian  hukum  dalam masyarakat.
Anak  adalah  anugrah  dari  Allah Swt yang diberikan pada manusia sebagai buah  hati  yang  dengannya  keluarga menjadi  tentram  damai  dan  ceria.  Anak merupakan  tanggung  jawab  orang  tua dalam  semua  hal  , akhlaq ,  pendidikan  , kebutuhan  primer  makan,  sandang  dan tempat  tinggal.  Sebagai  tanggung  jawab orang  tua  tentunya  setiap  orang  tua  akan berusaha  memenuhi  tanggung  jawabnya terhadap  anak  yang  merupakan  titipan Tuhan  yang  akan  dimintai  pertanggung jawaban di kehidupan akhirat. Setiap anak berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Akta  kelahiran  berguna  untuk membuktikan asal-usul dan kewarganegaraan  seseorang.  Bahkan  kita dapat mengetahui status hukum keturunan seseorang  yang  tercantum  dalam  akta kelahiran,  yakni  apakah  seseorang merupakan anak sah, atau anak luar kawin yang  diakui. 1 Akta  kelahiran  mempunyai fungsi menunjukkan  hubungan  hukum antara  anak  dengan  orang  tuanya  secara hukum. Merupakan bukti awal kewarganegaraan  dan  identitas  diri pertama  yang  dimiliki  sang  anak.  Akta kelahiran  membuktikan  bahwa  si  anak lahir  di  Indonesia  dan  menjadi  warga negara  Indonesia  (WNI).  Kegunaan  akta kelahiran  diantaranya  adalah  syarat  untuk sekolah  bagi  anak  kelak,  membuat identitas  lain,  seperti  kartu  kelurga  atau kartu tanda penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain lain. 2
Pada  bunyi  beberapa  pasal  di UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  menjamin  terpenuhinya  hak  anak atas  identitas. Pada  UU  No.  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan  yang  seharusnya  mampu
1 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia ,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2006) . Hal.206 2 Sri  Nurbayanti  Herni,  Rofiandri Ronal,  dan Novitarini Wini , Publikasi Hak Masyarakatdalam  Bidang  Identitas , (Jakarta:
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,
2003) Hal 19
menjamin pemenuhan akta kelahiran bagi anak  justru  di  sisi  lain  menjadi penghambat,    terdapat  pasal-pasal  yang dianggap  bermasalah  dan  menghambat pemenuhan  hak  atas  identitas  atau  akta kelahiran, yaitu pasal 27 dan pasal 32 : 3
Ada  banyak  konsekwensi  hukum karena  ketiadaan  akta  kelahiran,  pertama akta  kelahiran  adalah  identitas  dan pengakuan pertama sebagai warga negara, apabila  tidak  memilikinya  anak  tidak memiliki  status  kewarganegaraan.  Kedua,
dengan tidak memiliki status kewarganegaraan,  anak  tidak  bisa mendapatkan  perlindungan  maupun  hak- haknya  seperti  hak  atas  pendidikan, kesehatan,  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi .  Anak  akan  rentan terhadap  berbagai  ancaman  seperti kekerasan,  tidak  bisa  sekolah,  terlantar bahkan perdagangan  anak.  Ada  berbagai sebab  anak-anak  di  Indonesia  tidak memiliki  akta  kelahiran.  Sebab  ketiadaan akta  kelahiran  adalah  karena  rumitnya prosedur  pengurusan,  mahalnya  biaya, lokasi  pengurusan  yang  jauh,  adanya konflik  dengan  petugas/aparat  karena adanya ketidaknyamanan dalam pelayanan,dan syarat sangat membebankan. Selain itu pengurusan akta kelahiran  itu  tidak  mudah  karena  adanya
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran    Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124
batasan waktu sebagaimana bunyi pasal 27 dan 32  UU No. 32 Tahun 2006. Termasuk juga pasal 90 yang menetapkan sanki bagi yang lewat waktu dalam pencatatannya.

## Permasalahan
Berdasarkan    uraian  yang  telah disebutkan  pada  latar  belakang  di  atas, permasalahan  yang  akan dikaji  pada tulisan  ini  adalah    : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Anak Atas Akta Kelahiran ?

## B. PEMBAHASAN

## a. Asas    Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Anak
Perlindungan  hukum  adalah  salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.  Fitzgerald saat  menjelaskan  Teori  Perlindungan Hukum    Salmond,  dalam  Dyah  Octorina Susanti,  menguraikan  bahwa  hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai  kepentingan  tersebut,  karena dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.
4 Lebih  lanjut,  Fitzgerald  menjelaskan bahwa  hukum  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam  arti  ditentukan  keluasan  dan kedalamannya,  untuk  bertindak  dalam rangka  kepentingannya,  yang  disebut sebagai  hak.  Jadi,  tidak  setiap  kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak,  melainkan  hanya  kekuasaan  tertentu saja,  yaitu  yang  diberikan  oleh  hukum kepada seseorang. 5
Teori  Perlindungan  Hukum  juga dikembangkan  oleh  Philipus  M.  Hadjon, dalam  Dyah  Ochtorina  Susanti  yang menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum adalah  suatu  kondisi  subjektif  yang menyatakan  hadirnya  keharusan  pada  diri sejumlah  subjek  hukum  untuk  segera memperoleh  sejumlah  sumber  daya,  guna kelangsungan  eksistensi  subjek  hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar  kekuatannya  secara  terorganisir dalam  proses  pengambilan  keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi  sumber  daya,  baik  pada peringkat individu maupun struktural 6 .
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan
4 Dyah Ochtorina Susanti, Bahan ajar mata  kuliah Teori  Hukum,  disampaikan  di  Program  Pasca Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas  Kadiri. Kediri, 3 Desember Hal. 8 5 Ibid. Hal.3
6 Ibid. Hal.2
hak  asasi  anak  ( fundamental  rights  and freedoms  of  children )  serta  berbagai kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan  anak. 7 Lebih  lanjut  Barda Nawawi  Arief  mengungkapkan  bahwa Perlindungan hukum bagi anak mempunyai  spektrum  yang  cukup  luas. Pada  berbagai    dokumen  dan  pertemuan internasional  terlihat  bahwa  perlunya perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat meliputi  berbagai  aspek,  yaitu:  (a) perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  dan kebebasan  anak;  (b)perlindungan  anak dalam  proses  peradilan;  (c)  perlindungan kesejahteraan  anak  (dalam  lingkungan keluarga,  pendidikan  dan  lingkungan sosial);  (d)  perlindungan  anak  dalam masalah  penahanan  dan  perampasan kemerdekaan;  (e)  perlindungan  anak  dari segala  bentuk  eksploitasi  (perbudakan, perdagangan  anak,  pelacuran,  pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat  anak  dalam  melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan  terhadap  anak-anak  jalanan;
(g)  perlindungan  anak  dari  akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h)
perlindungan  anak  terhadap  tindakan kekerasan.) 8
Terkait  dengan  perlindungan  anak, pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
7 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998). Hal.155
8 Ibid, Hal 156
2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 5 menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status  kewarganegaraan  lebih  lanjut  pada Bab  V    tentang  kedudukan  anak  yang terkait  dengan    identitas  anak  di  dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa: 9
1. Identitas  diri    setiap  anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dituangkan  dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan  pada  surat  keterangan dari  orang  yang  menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam  hal  anak  yang  proses kelahirannya  tidak  diketahui,  dan orang  tuanya  tidak  diketahui keberadaannya  ,pembuatan  akta kelahiran  untuk  anak  tersebut didasarkan  pada  keterangan  orang yang  menemukannya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak menguraikan  tentang  prinsip  dan  asas perlindungan anak, yaitu: bahwa perlindungan  anak  berasaskan  pancasila  , berlandaskan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan
9 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, datahukum.pnri.go.id/index.php, diakses Tanggal 24 Oktober 2013
menganut  prinsip  dasar  konvensi  hak anak yang meliputi: 10
a.  Non diskriminasi;
b.  Kepentingan  yang terbaik bagi anak;
c.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.  Penghargaan terhadap pendapat anak.
Menurut  Muhammad  Joni,  dalam KHA, ada 4 (empat) prinsip dasar    yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Prinsip- prinsip  umum  ( general  principles) KHA yang  diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak tersebut,yakni: 11 Prinsip  non  diskriminasi, yaitu  tidak  ada  perbedaan  perlakuan terhadap anak. Alinea pertama dari  Pasal 2  KHA      menciptakan      kewajiban fundamental  negara  peserta  ( fundamental obligations  of  state    parties )  yang mengikatkan  diri  dengan  Konvensi  Hak Anak, untuk  menghormati dan  menjamin ( to  respect  and  ensure )  seluruh  hak-hak anak  dalam  konvensi  ini  kepada  semua
10 Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2
11 Muhammad  Joni, Hak-hak  anak  Dalam  UU Perlindungan anak Dan Konvensi PBB Tentang hak  Anak:  Beberapa  Isu  Hukum  Keluarga , www.man1pekanbaru.sch.id/detilinfo-6.html , Diakses Tanggal 25 Oktober 2013
anak  dalam  semua  jurisdiksi  nasional dengan    tanpa  diskriminasi  dalam  bentuk apapun.  Prinsip  nondiskriminasi  ini diartikulasikan  pada  umumnya  konvensi dan  atau  instrumen  internasional  HAM, seperti Universal  Declarationof  Human rights,  International  Covenant  on  Civil and    Political  Rights,  and    Covenan  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights,
Convention    on  Elimination  of  All  Form Discriminartion Against Women
(CEDAW).
Beberapa    konvensi    HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan ( distiction) , pengucilan
( exclusion ),  pembatasan  ( restriction )  atau pilihan/pertimbangan  ( preference), yang berdasarkan  atas  ras (race ),  warna  kulit ( colour) , kelamin ( sex ), bahasa ( language ),    agama  (r eligion ),  politik
( political )    atau  pendapat      lain    ( other opinion ),    asal      usul    sosial    atau nasionalitas, kemiskinan ( proverty ),
kelahiran atau status lain. 12 Perlu   digaris bawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi  anak  yang  membutuhkan perlindungan  khusus,    anak  tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko,    misalnya  anak  cacat  ( disabled children ),  anak  pengungsi  ( refugee children).
Pengertian diskriminasi sesuai dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor
12 Ibid , Hal.3
39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia,  adalah: 13 “Diskriminasi  adalah setiap  pembatasan  ,  pelecehan,  atau pengucilan  yang  langsung  ataupun  tidak langsung  didasarkan  pada  pembedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,ras,etnik, kelompok,  golongan  status  sosial,  status ekonomi ,jenis kelamin, bahasa, keyakinan,  politik,  yang  berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan,  pengakuan,  pelaksanaan atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,    budaya dan  aspek  kehidupan lainnya”.
Terkait dengan anak, Pada Undang- Undang  Tentang  perkawinan Pasal  42 menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah. Pasal  43  (1) Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 2 (1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  (2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Artinya  bahwa  kedudukan  anak dalam hal ini ada anak sah yang dilahirkan di  dalam  perkawinan orang  tuanya
dicatatkan dan  ada  anak  sah  yang kelahirannya disebabkan karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan menyebabkan  dimaksudkan  anak  luar kawin. Berdasarkan Keputusan mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang amar  putusannya  berbunyi “ Pasal  43 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3019)  yang menyatakan,    “Anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya      dan keluarga      ibunya”,      tidak      memiliki kekuatan      hukum      mengikat  sepanjang dimaknai    menghilangkan    hubungan perdata    dengan    laki-laki    yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti    lain    menurut      hukum      ternyata mempunyai      hubungan      darah    sebagai ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut  harus dibaca,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
Berdasarkan Keputusan Mahkamah
Konstitusi
tersebut
mengandung  arti  bahwa  negara  berusaha melindungi  hak  anak  atas  statusnya. Terkait  dengan  hak  anak  atas  akta kelahiran yang merupakan hak dasar anak, setelah  adanya  keputusan  mahkamah konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor  23  tahun  2006  Junto  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  menyatakan  bahwa Pasal 49    (2)  Pengakuan  anak  hanya  berlaku bagi  anak  yang  orang    tuanya    telah melaksanakan    perkawinan  sah  menurut hukum  agama,  tetapi  belum  sah  menurut hukum  negara. 14 Pengakuan  Anak merupakan  pengakuan  yang  dilakukan oleh  bapak  atas  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang sah  menurut  hukum. Pada  dasarnya,  pengakuan  anak  bisa dilakukan  baik  oleh  ibu  maupun  bapak, tetapi  karena  berdasarkan  UU  No.1/1974 pasal  43  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak  mempunyai  hubungan  perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. 15
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
15 Pengakuan Anak Luar kawin, http://www.lbh- apik.or.id/fac-39.htm
Terkait  dengan  hak  anak  atas akta kelahiran bagi anak luar kawin, yang merupakan  anak  hasil  perkawinan  yang sah  menurut  agama,  pada  pencatatan kelahirannya  masih  memerlukan  bukti pengakuan  dari  ayah  anak  tersebut. Artinya keputusan  mahkamah  konstitusi mengenai  status  anak  luar  kawin  dalam rangka    pemenuhn  hak  anak  tentang  akta kelahiran  juga  membutuhkan  proses  yang panjang  karena  tidak  serta  merta  anak memperoleh  akta  kelahiran  dengan mencantumkan  nama  ayahnya,  tetapi harus melalui proses pengakuan dari ayah.

## b. Arti Penting Akta Kelahiran
Hak  anak  atas  akta  kelahiran merupakan identitas anak yang merupakan hak pertama  anak,  yaitu  hak yang harus diperoleh  anak  segera  sejak  saat kelahirannya. 16 Undang-Undang  nomor  1 tahun  1974  menyatakan  bahwa Pasal  55 (1)  Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat dibuktikan  dengan  akte  kelahiran  yang autentik,  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat yang  berwenang. 17 Artinya  bahwa salah
satu  arti  penting  adanya  akta  kelahiran adalah untuk membuktikan asal usul anak
Berdasarkan    prinsip,  asas  dan norma tentang  pencatatan kelahiran, maka pemenuhan  hak  identitas  anak  melalui
16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 27
pembuatan  akta  kelahiran  memiliki    lima fungsi, yaitu: 18
1. Memberikan bukti fakta mengenai  adanya  kelahiran seseorang  dan  fakta  yang berkaitan  dengan  kelahiran  itu, termasuk    orangtua kandungnya atau  situasi  ketika  ia  merupakan anak temuan;
2. Memberikan  identitas  dasar berupa   nama,  baik  nama   diri maupun nama  keluarga  (bila ada);
3. Memberikan  perlindungan  dasar berupa  status  kewarganegaraan anak tersebut;
4. Memberikan bukti usia
seseorang melalui tanggal kelahirannya  untuk  menegakkan haknya  saat  mencapai  usia tertentu; dan
5. Memberikan bukti tempat kelahiran dan  tempat  pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian
administrasi.
Akta  kelahiran  bagi  anak  sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak  anak  oleh Negara,  dan memiliki  manfaat  bagi  anak  di  kemudian
18 Lampiran Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang  Pedoman Percepatan KepemilikanAkta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak
hari. Berdasarkan  Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  06  tahun  2012  tentang    Pedoman Percepatan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran Dalam
Rangka PerlindunganAnak,
menguraikan  bebera  hal  mengenai Manfaat  akta kelahiran yaitu: 19
1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan  usia  anak  sehingga  bisa menghindari  manipulasi  data dalam  berbagai  bidang  hukum perdata,  keluarga,  waris  dan hukum publik;
2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya,    yang  mempunyai akibat  hukum  terhadap  hak  dan kewajiban  anak  dengan  orang  tua secara  timbal  balik.  Dari  segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan  bukti status  hukum  seseorang  sebagai subjek hukum individu;
3. Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan  pernikahan  sedarah (incest), dan memperkuat dokumen medis anak  terkait  usia  dan penelusuran genetika;
19 Ibid . Hal.18
4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia ,antara lain   kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;
6. Memudahkan    anak  mengikuti kegiatan  kompetisi olah raga, seni dan  budaya  yang didasarkan kepada kelompok usia;
7. Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi  anak    atau    yang    sering diistilahkan    sebagai    bentuk- bentuk  pekerjaan  terburuk bagi anak;
8. Mencegah dilangsungkannya
pengadilan terhadap anak di bawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan
9. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan,dan diskriminasi      terhadap    anak, perdagangan    anak,    pernikahan dini  pengangkatan  anak illegal ataupun  tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya  bagi  anak yang  berada pada    kegiatan  pengasuhan alternatif  di  lembaga  masyarakat
dan  keorganisasian  lain  yang menjadi    pengasuh,    wali, pendamping,  pembimbing  agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani  anak  berkebutuhan khusus  dan  anak  dari  kelompok rentan.
Pada Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan    Hak  Sipil  Dan  Kebebasan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,
menjabarkan  tentang  hak-hak beserta arti pentingnya    yang  terdapat  dalam  kluster hak  sipil  dan  kebebasan  bagi  anak,  baik terhadap  negara  /pemerintah,  masyarakat maupun  arti  pentingnya  bagi  anak  itu sendiri yaitu    : 20 Bagi  negara  atau pemerintah,  arti  penting  dari  kedua  hak pertama tersebut yang terdapat dalam akta kelahiran adalah : 21 Menjadi bukti bahwa negara  mengakui  atas  identitas  seseorang yang menjadi warganya. Sebagai alat dan data  dasar  bagi  pemerintah  untuk menyusun  anggaran  nasional dalam bidang  pendidikan,  kesehatan,  sosial  dan perlindungan anak.
Arti  penting  kepemilikan  akta kelahiran,  bagi  anak  adalah 22 sebagai berikut:
20 Ibid , 21 Ibid , 22 Pedoman  Pelaksanaan Pemenuhan    Hak  Sipil Dan  Kebebasan Anak, Kementrian
1. Merupakan bukti
awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak ;
2. Menjadi  bukti  yang  sangat  kuat bagi  anak  untuk  mendapatkan  hak waris dari orangtuanya;
3. Mencegah pemalsuan umur,
perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan  anak,  adopsi  ilegal dan eksploitasi seksual;
4. Anak  secara  yuridis  berhak  untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan,
pemukiman,  dan  hak-hak  lainnya sebagai warga negara;
Bagi masyarakat, arti penting hak anak dalam  kepemilikan  akta  kelahiran  adalah sebagai  alat  pembuktian  status  perdata seseorang  dan  menunjukkan  hubungan hukum  antara  anak dengan  orangtuanya, mempermudah  dalam  mengurus  hal-hal yang  sifatnya  administratif,  seperti  syarat pendaftaran  sekolah,  mencari  pekerjaan setelah dewasa, menikah dan lain-lain demi terwujudnya tertib sosial  yang menyangkut kejelasan identitas setiap warga masyarakat.

## C. KESIMPULAN

## Dari uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa  berdasarkan  pada
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,2007
Undang-Undang No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasai manusia dan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  negara  diamanahkan untuk  melindungi  warga  negara  terkait dengan  akta  kelahiran,  namun  dalam pelaksanaannya  yang  diatur  di  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2006 juncto Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013 Tentang  Adminitrasi  Kependudukan  , negara  dalam  hal  ini  pemerintah  belum memenuhi  perlindungan  hukum  pada warga  negara  terbukti  bahwa  untuk memperoleh  akta  kelahiran  itu  tidak mudah.  Selain  dibatasi  dengan waktu warga  juga  dikenakan  sanksi  denda  bila lebih  dari  waktu  yang  ditentukan. Memiliki  akta  kelahiran  merupakan sesuatu  hal  yang  sangat  penting, arti penting  akta  kelahiran bagi  anak adalah menjamin kepastian hukum sehingga bisa menghindari  manipulasi  data  dalam berbagai  bidang hukum. Bagi  masyarakat merupakan  bukti  adanya  hubungan keluarga  dan  bagi  pemerintah  menjadi bukti  bahwa  negara  mengakui  identitas seseorang  yang  menjadi  warganya dan sebagai  alat  dan  data  dasar  bagi pemerintah  untuk  menyusun  anggaran nasional  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Makalah/Internet
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998
Dyah  Ochtorina  Susanti, Bahan  Ajar Mata    Kuliah  Teori  Hukum , disampaikan  di  Program  Pasca Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Kadiri. Kediri, 3 Desember
Lampiran Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Nomor 06  tahun  2012 tentang Pedoman  Percepatan
KepemilikanAkta  Kelahiran    Dalam Rangka PerlindunganAnak
Muhammad  Joni, Hak-hak  anak  Dalam UU Perlindungan anak Dan Konvensi PBB Tentang hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga , www.man1 pekanbaru.sch.id/detilinfo-6.html ,
Diakses Tanggal 25 Oktober 2013
Pedoman  Pelaksanaan Pemenuhan    Hak
Sipil  Dan  Kebebasan Anak , Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,2007 Pengakuan Anak Luar kawin , http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm
Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia ,  Jakarta:Sinar  Grafika, 2006
Sri  Nurbayanti  Herni,  Rofiandri  Ronal, dan  Novitarini  Wini  , Publikasi  Hak Masyarakat dalam  Bidang  Identitas , Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia, 2003

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## BIODATA PENULIS
Musfianawati, S.H., M.H., adalah Dosen di  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember  Sejak  tahun  2006  sampai sekarang, mengajar  mata  kuliah  Hukum Tata  Negara,  Hukum  Adminitrasi  Negara dan Ilmu Perundang-Undangan. Memperoleh  Gelar  Sarjana  Hukum  pada
Tahun  2000  dari
Universitas  Islam Jember, sedangkan  gelar Magister    Ilmu hukum diperoleh  tahun  2013  dari Universitas  Jember.  Musfianawati  dapat dihubungi
melalui nomor HP 085259504819 atau E-mail
:
musfianawati@yahoo.Com dan  saat  ini bertempat  tinggal  di  Perum  Tegal Besar Permai II Blok S-19 Tegalbesar Kaliwates –Jember.