## PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN UMUM SYARIAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM NUSA DUA KEDONGANAN BADUNG BALI
Zainol Hasan, Syarifuddin, Sri Lutfiyah
hasansideas02@gmail.com,syarifuddinahm@gmail.com , vivisrilutfia2000@gmail.com

## Universitas Ibrahimy

## ABSTRACT
Since the time of Rasulullah SAW, the economy of Muslims has been carried out with contracts that are in accordance with sharia and have become a tradition. Islamic  economics  is  a  social  science  that  studies  the  economic  problems  of society based on Islamic values. The instrument used to apply sharia principles in  the  financial  sector  is  the  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT).  One  of  them  is BMT  UGT  Nusantara  Sub  Branch  Nusa  Dua.  In  sharia  savings  at  BMT  UGT Nusantara  Sub  Branch  Nusa  Dua,  the  percentages  are  set  from  BMT,  but  the process  for  taking  profit  sharing  ratios  is  not  explained,  so  it  is  not  known whether the profit sharing has been fair or not. Based on this phenomenon, the focus of research is how to determine the profit sharing ratio for sharia savings at  BMT  UGT  Nusantara  Sub  Branch    Nusa  Dua?  and  what  is  the  review  from the perspective of Islamic economics?. In this study, researchers used a type of qualitative  research.  Data  collection  are  observation,  interview  and documentation.  There  are  three  procedures  in  data  analysis  techniques,  they are:    data  reduction,  data  presentation  and  data  verification.  Determination  of profit-sharing  ratios  for  sharia  savings  using  a  akad  musyarakah  with  a  profit sharing of 70% for BMT and 30% for members. The nominal amount of profit- sharing rupiah for each member will differ depending on the length and amount of  money  kept  at  the  BMT.  The  Islamic  economic  perspective  on  determining profit  sharing  ratios  through  musyarakah  contracts  in  BMT  is  in  accordance with Islamic economic principles because it has been fair.
Keywords: Islamic Economics, Nisbah, Akad Musyarakah and Sharia Savings.

## PENDAHULUAN
Sejak zaman Rasulullah SAW perekonomian umat Islam dilakukan dengan akad yang  sesuai  dengan  syariah  dan  telah  menjadi  tradisi.  Praktik  yang  dilakukan  yaitu
menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  dan  pengiriman  uang  (Adiwarman  A. Karim,  2010).  Dalam  bahasa  Yunani  asal  kata  ekonomi  adalah oikos berarti  rumah tangga, nomos berarti  peraturan.  Secara  istilah  yaitu  peraturan  rumah  tangga  (Pius  A. Purtanto dan M Dahlan al-Barry, 1994). Menurut Abdul Manan (1986) ekonomi Islam adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi masyarakat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam.  Islam  menekankan  adanya  nilai-nilai moralitas  seperti  persaingan  yang  sehat,  kejujuran,  keterbukaan  dan  keadilan.  Sistem ekonomi  konvensional  yang  berkembang  saat  ini  telah  menimbulkan  ketidakadilan dalam  ekonomi.  Keuntungan  hanya  diterima  oleh  mereka  yang  memiliki  kekuatan modal sehingga menimbulkan ketidakadilan (Syafruddin Prawiranegara, t.th).
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang keuangan. Keberadaan lembaga keuangan  bertujuan  untuk  mengembangkan  perekonomian  masyarakat.  Lembaga keuangan  tersebut  meliputi  sektor  perbankan  dan  non  perbankan.  Salah    satu  lembaga keuangan  mikro  syariah  yang  berbentuk  koperasi  adalah Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT).  BMT  adalah  lembaga  keuangan  syariah  yang  beroperasi  menggunakan gabungan konsep “ Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (A. Soemitra, 2009). Lembaga keuangan syariah berperan sangat penting dilihat dari segi prinsip, asas dan perannya dalam pembangunan ekonomi sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lahirnya bank-bank syariah  dalam  satu  dekade  terakhir  adalah  wujud  komitmen  masyarakat  untuk menerapkan  prinsip  syariah  dalam  mewujudkan  kesetaraan,  kejujuran  dan  keadilan melalui sistem bagi hasil (Krisna Sudjana dan Rizkison, 2020).
Peran  umum  BMT  yang  dilakukan  adalah  melakukan  pembinaan  berdasarkan sistem  syariah.  BMT  Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  bersentuhan  langsung dengan  kehidupan  masyarakat  kecil  yang  serba  terbatas  ilmu  pengetahuan  dan  materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala
aspek  kehidupan  masyarakat.  Adapun  peran  BMT  di  masyarakat,  antara  lain  adalah penggerak  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  ujung  tombak  pelaksanaan  ekonomi  Islam, penghubung  antara  orang  mampu  dan  kurang  mampu  (Nurul  Huda  dan  Mohamad Heykal,  2010).  Bahkan  menurut  Ridwan  (2005)  laba  yang  diperoleh  oleh  BMT  akan didistribukan  kepada  masyarakat  dan  keberadaan  BMT  akan  selalu  dikontrol  dan diawasi  oleh  masyarakat  serta  berkembang  dan  tidaknya  sangat  dipengaruhi  oleh masyarakat disekitar BMT.
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  (2000)  dalam  hal  melakukan pengelolaan  dana  milik  nasabah  yang  berupa  tabungan  yang  dibenarkan  adalah berdasarkan  prinsip mudharabah dan wadi’ad . Pada  pembagian  keuntungan  harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening serta tidak  diperkenankan  mengurangi nisbah keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan. UU No. 21 (2008) Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c menegaskan  bahwa  ketentuan  pengambilan  keuntungan  dibagi  sesuai  kesepakatan dalam akad.
Fungsi BMT secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional,  yakni sebagai  lembaga  intermediasi  ( intermediary  institution )  yang  mengerahkan  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannnya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga ( interest fee ) tetapi berdasarkan pada prinsip syariah  atau  bagi  hasil  ( profit  sharing )  (Sutan  Remy  Sjahdeini,  1999).  BMT  sebagai lembaga  pendukung  ekonomi  masyarakat  dengan  berlandaskan  Islam  bertujuan memfasilitasi masyarakat termasuk juga  BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua  yang terletak di Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali.
BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  adalah  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM) yang melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil berdasarkan sistem syariah
menggunakan  akad musyarakah yang prosentase telah  ditetapkan  dari  pihak  BMT, tetapi  proses  pengambilan nisbah bagi  hasil  tidak  dijelaskan  sehingga  tidak  diketahui bagi hasil tersebut telah berlaku adil atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut timbul pertanyaan dan menjadi fokus penelitian adalah bagaimana penetapan nisbah bagi hasil tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua dan bagaimana bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Ekonomi Islam
Dalam  bahasa  Arab  ekonomi  Islam  diistilahkan  dengan al-iqtishad  al-Islami. Istilah iqtishad merupakan tashrif (bentuk perubahan) dari kata qashada yang terdapat dalam  Al-Qur’an  dan  hadist. Iqtishad secara  literal  berarti  seimbang  ( equilibrium, balanced ) dan tengah-tengah ( in between ). Dalam kata al-qasdu juga terkandung makna al-tawassuth (pertengahan,  moderat)  dan ‘al-i’tidal (sikap  adil)  (Muhammad  Jawwad Mugiyah, 1968).

## Ekonomi Islam dalam Pandangan Ahli
1. Menurut  Yusuf  al-Qardhawi  (1997)  ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi  yang berdasarkan  ketuhanan.  Sistem  ini  bertitik  tolak  dari  Allah,  bertujuan  akhir  pada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah.
2. Menurut  Mohammad  Akram  Khan  (1994)  ekonomi  Islam  adalah  studi  yang memusatkan  perhatian  pada  kesejahteraan  masyarakat  yang  dicapai  dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar partisipasi dan kerjasama.
3. Menurut  M.  Umar  Chapra  (1999)  ekonomi  Islam  dan  cabang-cabang  pengetahuan telah  membantu  merealisasikan  kesejahteraan  manusia  melalui  suatu  alokasi  dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan Islam.
4. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi (1994) ekonomi Islam pada dasarnya merupakan kajian  tentang prilaku  ekonomi orang Islam  representatif  dalam  masyarakat muslim modern.
5. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) (2008) prinsip ekonomi  dalam  Islam  merupakan  kaidah-kaidah  pokok  membangun  struktur  atau kerangka teori yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah.

## Prinsip Dasar Ekonomi Islam
1. Tauhid  (keimanan).  Semua  yang  kita  dikerjakan  di  dunia  nanti  di  akhirat  akan dipertanggungjawabkan.
2. A’dl (keadilan).  Allah  memerintahkan  kepada  manusia  agar  berbuat  adil  dan  tidak menindasan pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.
3. Nubuwwah (kenabian).  Sikap  dan  sifat  Nabi  menjadi  teladan  dalam  melakukan segala aktivitas di dunia.
4. Khilafah (pemerintahan).  Pemerintah  memastikan  tidak  ada  distorsi  sehingga perekonomian berjalan dengan baik.
5. Ma’ad (hasil). Hasil ( laba ) yang diperoleh di dunia dalam Islam menjadi laba akhirat (Adiwarman A. Karim 2012).

## Karakteristik Ekonomi Islam
1. Berdasarkan ketuhanan, bersumber dari Allah SWT dalam bentuk syariat Islam.
2. Ekonomi pertengahan, menekankan pada kesejahteraan manusia dan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia dan akhirat.
3. Berkeadilan,  memperhatikan  aspek  keadilan  bagi  semua  pihak  (M.  Nur  Rianto  Al- Arif, 2017).

## Tujuan Ekonomi Islam
1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Persaudaraan dan keadilan universal.
3. Distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  merata,  kebebasan  individu  demi kemaslahatan  sosial  (Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), 2012).
Pengertian Syirkah/Musyarakah
Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah .  Bila  dilihat  dari  pemaknaan  secara bahasa  berarti  “ al-Ikhtilath ”  artinya  campur  atau  pencampuran.  Maksudnya  adalah seorang  mencampurkan  hartanya  dengan  harta  orang  lain  sehingga  sulit  untuk dibedakan antara bagian yang satu dengan lainnya (Rahmad Syafei, 2011). Menurut M. Syafi’i Antonio (1999) musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu  tujuan  tertentu  yang  masing-masing  pihak  memberikan  konstribusi  dana  dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai kesepakatan.  Bentuk  akad  kerjasama  bagi  hasil  dapat  dilakukan  dalam  empat  akad, yaitu: musyarakah,  mudharabah,  muzara’ah dan musaqolah . Namun  prinsip  yang banyak  digunakan  adalah musyarakah dan mudharabah . Muzara’ah dan musaqolah khusus  dipergunakan  untuk plantation  financing (pembiayaan  pertanian  untuk perbankan syariah).
Nisbah Bagi Hasil
Metode  penghitungan  bagi  hasil  ini  adalah  suatu  cara  dalam  penentuan  suatu proporsi  keuntungan  yang  nantinya  akan  dibagi  berdasarkan nisbah yang  disepakati oleh  pihak  yang  berserikat  antara  nasabah  dan  bank  syariah  (Muhammad,  2004). Dengan  adanya  perhitungan  bagi  hasil  yang  sesuai  dengan  syari’at  maka  setiap  pihak tidak  akan  merasa  dirugikan.  Setiap  pihak  akan  mendapat  bagian  yang  adil  sesuai dengan  apa  yang  telah  diberikan  baik  itu  modal  berupa  produk  barang  maupun  jasa. Menurut  Muhammad  (2005)  dalam  perbankan  syariah  menekankan nisbah bagi  hasil merupakan faktor penting untuk menentukan bagi hasil. Aspek nisbah yaitu aspek yang disepakati  antara  nasabah  dengan  bank  itu  sendiri.  Beberapa  aspek  dalam  menentukan
nisbah bagi  hasil  antara  lain:  data  usaha,  kemampuan  angsuran,  hasil  usaha  yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

## Prinsip Bagi Hasil
a. Adanya kesepakatan
Kesepakatan yang dibuat harus transparan terutama untuk pihak nasabah apakah memberikan  seluruh  modal  atau  hanya  sebagian.  Jika  para  nasabah  yang  sepakat  atau setuju  sama-sama  menanamkan  modal,  maka  perlu  ada prosentase pembagian  yang sesuai dengan besarnya modal yang diberikan.
b. Adanya kejelasan usaha
Jenis  usaha  yang  akan  dilakukan  sudah  diketahui  dan  disepakati  bersama  oleh para  pemilik  modal.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  tidak  menimbulkan  perselisihan dikemudian  hari.  Apabila  pengelola  modal  memutuskan  untuk  mengganti  atau mengembangkan  usahanya  maka  harus  ada  koordinasi  terlebih  dahulu  dengan  para pemilik modal.
c. Adanya ketentuan waktu
Dalam konsep bagi hasil perlu ada kesepakatan bersama dengan pemilik modal. Apakah  pembagian  hasil  dibagikan  setiap  bulan,  atau  rentang  waktu  tertentu.  Jika terjadi  keterlambatan  seluruh  pihak  harus  memahami  kondisi  bisnis  dan  bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasilnya.
d. Adanya ketentuan penetapan nisbah bagi hasil
Sejak  awal  telah  ditentukan  mekanisme  yang  akan  dilakukan. Nisbah keuntungan  kedua  belah  pihak  harus  dalam  bentuk prosentase ,  bukan  dalam  nilai nominal  rupiah  tertentu.  Misalnya nisbah keuntungan  antara  nasabah  dan  pihak  BMT adalah 50%:50%, 70%:30%, atau 60%:40%, bahkan 99%:1% (Sarip Muslim, 2015).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Menurut Sugiono  (2005)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti
pada  kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti  merupakan  instrumen  kunci.  Pada hakekatnya  penelitian  kualitaif  bertujuan  meguraikan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat  atau  daerah  tertentu  (Sumadi  Suryabrata,  1992). Orentasi  jenis  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  melakukan  peninjauan  langsung terhadap fakta dan fenomena  yang terjadi dilapangan. Artinya, peneliti mengamati dan menyaksikan  kegiatan  tersebut  yakni  terhadap  penetapan nisbah bagi  hasil  tabungan umum  syariah  di  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  Kedonganan  Badung  Bali. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu;  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisa  data,  peneliti  menggunakan  tiga  prosedur  ialah  reduksi data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Demi  memastikan  keaslian  penelitian  ada beberapa  cara  yang  dilakukan  peneliti  dalam  pengecekan  keabsahan  data  adalah; keaktifan peneliti, ketekunan pengamatan, triangulasi dan pengecekan teman sejawat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua
BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua secara resmi mulai berdiri sejak tanggal 17  Februari  2015  sebagai  cabang  pembantu  dari  BMT  UGT  Nusantara  Cabang Denpasar.  Bertujuan  untuk  menumbuhkan  ekonomi  ummat  khususnya  dalam  ekonomi syariah.  Lokasi  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  berada  di  Jl.  Raya  Uluwatu (Sebelah Utara RS Kasih Ibu), Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi  Bali.  Kode  Pos  :  80361.  Struktur  organisasi  di  BMT  UGT  Nusantara  Capem Nusa  Dua  terdiri  dari  kepala  cabang  pembantu,  kasir, Account  Officer (AO)  simpanan dan AO pembiayaan.
Praktik Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Umum Syariah
BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  dalam  memenuhi  kebutuhan anggotanya  memiliki  beberapa  produk  diantaranya  produk  tabungan  umum  syariah. Tabungan umum syariah merupakan tabungan/simpanan yang setoran dan penarikannya
dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota yang berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah . Mudharabah adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih dimana  satu  pihak  memberikan  konstribusi  dana  sedangkan  yang  lain  memberikan konstribusi  kerjanya  (Wahbah  Az-Zuhaili,  2011).  Akad musyarakah adalah  kerjasama antara  dua belah  pihak atau lebih  dengan  ketentuan  masing-masing pihak  memberikan konstribusi  dana  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad Ridwan, 2006).
Sebagai  calon  anggota  dalam  pembukaan  rekening  tabungan  umum  syariah  di BMT  UGT  Nusantra  Capem  Nusa  Dua  melalui  beberapa  tahapan  operasional. Mendatangi AO SP (bagian simpanan) untuk diproses. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi  calon  anggota  yaitu  membawa  KTP/SIM,  mengisi  formulir  permohonan pembukaan  tabungan  dengan  setoran  awal  Rp.  10.000  serta  biaya  administrasi pembukaan  tabungan  Rp.  5.000  kemudian  setoran  berikutnya  minimal  Rp.  1.000  dan bagi hasil dapat diambil setiap bulannya.
Tabungan  umum  syariah  memakai  akad mudharabah dan musyarakah sedangkan  akad  yang  sering  digunakan  oleh  BMT  UGT  Nusantara  capem  Nusa  Dua yaitu  akad musyarakah .  Anggota  dan  BMT  sama-sama  mengkonstribusikan  dananya, melalui  pembiayaan-pembiayaan  yang  ada  di  BMT.  Berikut  kutipan  dari  hasil wawancara (Syaiful Bahri sebagai AO simpanan).
“Untuk akad yang sering digunakan dalam tabungan umum syariah adalah akad musyarakah ,  kita  informasikan  bahwa  tabungan  umum  syariah  memakai  akad musyarakah dengan bagi hasil 70% BMT 30% untuk anggota. Akad musyarakah sendiri  ialah  akad  yang  dimana  anggota  menginvestasikan  dananya  sedangkan pihak  BMT  menginvestasikan  dana  dan  kerja  kepada  pembiayaan  usaha  yang disalurkan  BMT  melalui  pembiayaan  dengan  kesepakatan  keuntungan  dan resiko akan ditanggung bersama”.
BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  praktik  bagi  hasil  dengan  akad musyarakah adalah  70%  BMT,  30%  untuk  anggota  dan  keuntungan  serta  resiko ditanggung bersama. Menurut Muhammad (2016) dalam perbankan syariah bagi untung
( profit  sharing )  menggunakan  perhitungan  laba  yang  diperoleh  oleh mudharib (pengelola)  dalam  mengelola  usahanya.  Bila  mengalami  kerugian  pemodal  tidak mendapatkan  pengembalian  modal  secara  utuh.  Bagi  pengelola  tidak  mendapat  upah dari  kerjanya sedangkan keuntungan  yang  akan  dibagikan dari pendapatan  yang sudah dikurangi  dengan  ongkos  produksi  atau  operasional  sehingga  hasil  yang  didapatkan merupakan keuntungan bersih (Tim Pengembangan Perbankan syariah IBI, 2001). Bagi hasil  yang  dihitung  dari  total  pendapatan  pengelolaan  dana  tanpa  dikurangi  dengan biaya pengelolaan dana (Cristoper Pass & Bryan Lowes, 2001).
Penetapan  besar  kecilnya nisbah bagi  hasil  untuk  anggota  dan  BMT  terletak pada  besar  kecilnya nisbah yaitu  jangka  waktu,  semakin  lama  anggota  menyimpan uangnya  di  BMT  maka nisbah nya  semakin  besar  dan  apabila  anggota  menyimpan uangnya  dengan  jangka  waktu  yang  lama  otomatis  keuntungan  yang  di  dapat  dari pengelolaan uang tersebut juga semakin besar.
Perspektif  Ekonomi  Islam  Terhadap  Penetapan Nisbah Bagi  Hasil  Tabungan Umum Syariah
Bagi hasil yang baik adalah bagi hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak yang  bekerjasama  atau  lebih.  Penetapan nisbah bagi  hasil  pendapatan  dalam  ekonomi Islam  sangat  penting  untuk  ditentukan  diawal  untuk  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak yang  akan  melakukan  kerjasama. Apabila  hal  itu  tidak dilakukan berarti  telah  menjadi gharar sehingga transaksi tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Menurut Sayyid Sabiq (Terj. Asep Sobari, dkk, 2010) Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
Adapun  sistem  atau  perhitungan  bagi  hasil  tabungan  umum  syariah,  baik  itu tabungan  umum  atau  tabungan  yang  lainnya  sudah  ditetapkan  oleh  BMT  UGT Nusantara  pusat.  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  sebagai  cabang  pembantu tidak  mempunyai  wewenang  dalam  penentuan nisbah bagi  hasil,  bahkan  tidak  ada negosiasi  dalam  penetapan nisbah bagi  hasil,  termasuk  untuk  nasabah  atau  anggota.
Namun  anggota  tidak  keberatan  dan  menganggap  telah  sepadan  dengan  yang  mereka simpan. Berikut kutipan dari hasil wawancara (Aziz Zaini, AO Bagian Pembiayaan).
“Pihak  BMT  hanya  bisa  menyalurkan  melalui  pinjaman  karena  BMT  UGT Nusantara  Capem  Nusa  Dua  disini  sifatnya  cabang  pembantu  jadi  tidak  bisa menyalurkan  dananya  kepada  yang  lain.  Setelah  mendapat  persetujuan  dari anggota  dana  yang  terkumpul  dari  tabungan  umum  syariah  dikelola  melalui pembiayaan dengan bagi hasil setiap bulannya. Dan anggota sepakat untuk itu”.
Keterangan Aziz Zaini diperkuat oleh (Ibu Zubaida sebagai anggota).
“Bagi hasil tersebut memang ditentukan oleh pihak BMT namun tidak masalah karena niat saya hanya menabung. Jadi masalah bagi hasil atau apapun itu saya serahkan kepada pihak BMT. Untuk tawar-menawar nisbah bagi hasil memang tidak ada, tapi pihak BMT memberikan tawaran apakah saya setuju dengan bagi hasil  yang  ditawarkan  BMT  atau  tidak,  saya  langsung  menjawab  setuju  karena menabung uang saya aman, saya juga dapat bagi hasil dari tabungan tersebut”.
Dalam ekonomi Islam berbuat adil sangat dianjurkan. Berikut kutipan dari hasil wawancara (Ibu Zubaida sebagai anggota).
“Yah  mau  tabungan  umum  atau  berjangka  kan  emang  BMT  yang  menentukan karena niat saya cuma sekedar menabung aja, adil enggak adilnya menurut saya sih  adil-adil  aja.  Kalau  nabung  sedikit  gak  mungkin  dapat  bagi  hasil  yang banyak, juga memang kemauan saya hanya menabung, menabung dengan dapat bagi hasil itu sudah bersyukur”.
Firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu:
ٰٓ  ي ٰٓ آٰ َنْيِذَّلآٰاَهُّيَا ٰٓ ْىُلُكْأَتٰٓ َلَٰٓا ْىُنَم ٰٓ َّلَِآِٰلِطاَبْلاِبْٰٓمُكَنْيَبْٰٓمُكَلا َىْمَآٰا ٰٓ ٰٓ ْنَعًٰٓة َراَجِتَٰٓن ْىُكَتٰٓ ْنَا ْٰۗٓمُكْنِّمٰٓ ٍضا َزَت ٰٓ ٰٓ ْىُلُتْقَتٰٓ َلَ َو ْٰۗٓمُكَسُفْنَآٰا ٰٓ َٰٰٓاللَّّٰٓنِا ٰٓاًاْي ِي َرْٰٓمُكِبَٰٓناَكٰٓ ٩٢
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriaman!  Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang batil (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  diantara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang  kepadamu.  (Qs.  An- Nisa’: 29) (Departeman Agama RI, 2019).
Dari  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  Allah  mensyahkan  perniagaan  yang disepakati  bersama.  Praktik  bagi  hasil  akad musyarakah di  BMT  UGT  Nusantara
Capem  Nusa  Dua  telah  sesuai  dengan  Syariah  Islam.  Islam  memperbolehkan  adanya tabungan  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  tidak  menggunakan perhitungan  bunga.  Tetapi  menggunakan  bagi  hasil  dengan  menggunakan  akad  yang ada dalam prinsip syariah.
Pendekatan revenue sharing digunakan oleh BMT dalam penetapan nisbah bagi hasil. Hasil yang diperoleh yaitu dari penyaluran dana pihak lain salah satunya dengan pembiayaan  modal  yang  ada  di  BMT  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya ketidakadilan  ekonomi  dan  memutus  mata  rantai  kemiskinan,  serta  kekayaan  yang dimiliki  nasabah  dapat  termanfaatkan  secara  optimal  agar  kemaslahatan  bersama  tetap terjaga.  Dalam  pandangan  ekonomi  Islam  telah  bertindak  sesuai  dengan  teori  prinsip ekonomi Islam.

## KESIMPULAN
Tabungan  umum  syariah  di  BMT  UGT  Nusantara  Capem  Nusa  Dua  memakai akad mudharabah dan musyarakah sedangkan akad yang sering digunakan adalah akad musyarakah . Praktik bagi hasil dengan akad musyarakah adalah 70% BMT, 30% untuk anggota dan keuntungan serta resiko ditanggung bersama. Besaran nominal rupiah bagi hasil  untuk  setiap  anggota  akan  berbeda  tergantung  lama  dan  besarnya  uang  yang disimpan. Perspektif ekonomi Islam terhadap penetapan nisbah bagi hasil melalui akad musyarakah yang ada di BMT telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena telah berlaku adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Arif,  M.  Nur  Rianto.  (2017). Lembaga  Keuangan  Syariah  Suatu  Kajian  Teoretis Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia.
Al-Qardhawi, Yusuf. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husein. Jakarta: Gema Insani Press.
Antonio,  M.  Syafi’i.  (1999). Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum, Jakarta:  Tazkia Institut.
Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu . Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. Bryan Lowes & Cristoper Pass. (2001). Kamus Lengkap Ekonomi. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.
Chapra, M. Umar. (1999). Islam dan Tantangan Ekonomi. Surabaya: Risalah Gusti.
Departeman Agama RI. (2019). Al-Qur’an dan Terjemahannya .
Jawwab Mughniyah, Muhammad. (1968). at-Tafsir al-Kasysyaf . Beirut: Dar al-Fikr.
Karim,  A.  Adiwarman.  (2010). Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Karim,  A.  Adiwarman.  (2012). Ekonomi  Mikro  Islam ,  Edisi  Keempat  Cetakan  ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Khan,  Mohammad  Akram.  (1994). An  Introduction  to  Islamic  Economics .  Virginia: International Institute of Islamic Thought.
M  Dahlan  al-Barry  dan  Pius  A.  Purtanto.  (1994). Kamus  Ilmiah  Populer .  Surabaya: Arkola.
Mannan,  Muhammad  Abdul.  (1986). Islamic  Economics:  Theory  and  Practice .  Delhi: Idarah-I Adabiyat-I.
Mohamad  Heykal  dan  Nurul  Huda.  (2010). Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
Muhammad.  (2004). Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muhammad.  (2016). Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah .  Yogyakarta:  UPP    STIM YKPN.
Muslim, Sarip. (2015). Akuntansi Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). Islam, Economics, and Society . New York: Kegan Paul International.
Prawiranegara, Syafruddin. (t.th). Sistem Ekonomi Islam . Jakarta: Publicita.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI  UII).  (2008). Ekonomi Islam. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  UII.  (2012). Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ridwan, M. (2005). Manajeman Baitul Maal Wa Tamwil . Yogyakarta: UII Press.
Ridwan, Muhammad. (2006). Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT) , Yogyakarta: Citra Media.
Rizkison  dan  Krisna  Sudjana.  (2020)  Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  dalam Mewujudkan  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam.    6  (02). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086/632.
Sabiq,  Sayyid.  (2010). Fiqh  Sunnah ,  Terj.  Asep  Sobari,  dkk.  Jilid  3.  Jakarta:  Al- I’tishom.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (1999). Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariahi . Jakarta: Kencana.
Sugiyono. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Suryabrata, Sumadi. (1992). Metodologi Penelitian . Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali
Pers.
Syafei, Rahmat. (2011). Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. (2001). Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan.

## Undang-Undang, Peraturan dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Undang-undang  No.  11  Tahun  ( 2008)  Tentang  Perbankan  Syariah.