PANDANGAN MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB TENTANG PANCASILA
M. Iqbal Maula
Magister Studi Agama-Agama UIN SGD Bandung, Indonesia
i.mevla.88@gmail.com

## Abstract
This paper seeks to describe the perspective of al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab on Pancasila. At the beginning of the paper, the author will be explained in advance how  the  concept  of  the  state  according  to  the  Sharia,  that  is  divided  into  two  main  ideas, literalism-textual  and  substantialism-contextual.  Furthermore,  it  will  be  more  elaborated  on the debate in filling the ideology of the state of Islam and nationalist groups in the period of national movement. Then, the author will describe the interpretation of al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab in the interpreting of Pancasila with the historical approach. Finally, the  author  critically  examines  this  view  which  shows  that  the  misinterpretation  of  al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab in understanding Pancasila.
Keywords: Pancasila; Habib Rizieq; Syariah; Islam in Indonesia.

## Abstrak
Tulisan ini berusaha  mendeskripsikan pandangan al-Habib Muhammad Rizieq bin  Husein  Shihab  tentang  Pancasila.  Pada  awal  tulisan  akan  dijelaskan  terlebih dahulu  bagaimana  konsep  negara  menurut  syariah  yang  terbagi  dalam  dua  paham utama  yaitu  literalis-tekstualis  dan  substansial-kontekstual.  Selanjutnya  akan dielaborasi  lebih  lanjut  tentang  perdebatan  dalam  mengisi  ideologi  negara  dari golongan Islam dan nasionalis di masa pergerakan nasional. Kemudian penulis akan memaparkan bagaimana interpretasi al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab dalam memaknai Pancasila dengan pendekatan historis. Akhirnya, penulis menelaah secara  kritis  pandangan  tersebut  yang  menunjukkan  bahwa  adanya  misinterpretasi yang  dilakukan  al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husein  Shihab  dalam  memahami Pancasila.
Kata kunci: Pancasila; Habib Rizieq; Syariah; Islam di Indonesia.

## PENDAHULUAN
Senin, 30 Januari 2017,
Muhammad  Rizieq  Bin  Husein  Shihab alias  Habib  Rizieq  resmi  ditetapkan sebagai  tersangka  karena  melanggar Pasal  154  a  KUHP  tentang  penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP  tentang  pencemaran  terhadap orang yang sudah meninggal. Pelaporan  tersebut  dilakukan  oleh putri Soekarno, Sukmawati
Soekarnoputri  setelah  melihat  video yang  diunggah  pada  tahun  2014 dimana  Habib  Rizieq,  dalam  video  itu dinilai  telah  menghina  Soekarno dengan  mengatakan  bahwa  “Pancasila Soekarno,  Ketuhanan  ada  di  pantat sedangkan  Pancasila  Piagam  Jakarta Ketuhanan  ada  di  kepala”. 1 Peristiwa
1 Emma  Mardiana,  “Ini  Kronologi  Kasus  Dugaan Penodaan  Pancasila  Oleh  Habib  Rizieq,”  2017, https://news.detik.com/berita/d-3409531/ini-
ini  sontak  memunculkan  berbagai reaksi, khususnya organisasi masyarakat  FPI  (Front  Pembela  Islam) yang  dipimpinnya  sempat  bentrok dengan  organisasi  masyarakat  GMBI (Gerakan Masyarakat
Bawah Indonesia)  di  depan  POLDA  Jabar ketika  dirinya diperiksa sebagai saksi. 2
Konflik  yang  terjadi  saat  itu  tidak  lain adalah  adanya  interpretasi  yang berbeda  yang  dipahami  oleh  Habib dalam  memahami  Pancasila  sebagai ideologi negara.
Al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin Husein Shihab atau yang biasa dikenal dengan  Habib  Rizieq  menilai  bahwa Pancasila  yang  berlaku  saat  ini  adalah inkostitusional  karena  menurutnya Presiden  Indonesia  tidak  pernah mencabut  Dekrit  Presiden  Soekarno tahun 1959 yang menyatakan Undang- Undang  Dasar  haruslah  kembali  ke UUD  1945.  Dengan  demikian  maka saat  ini  lazimya  Piagam  Jakarta  yang berlaku  dengan  menekankan  bahwa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” bukan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Penilaian tersebut  disampaikan  olehnya  melalui ceramah-ceramah dan buku yang telah ditulisnya berjudul “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah” dan  Tesisnya  di  Universiti  Malaya  di Malaysia  yaitu  “Pengaruh  Pancasila terhadap  Penerapan  Syariat  Islam  di Indonesia.”
Tulisan ini mendiskusikan Pancasila menurut al-Habib
Muhammad Rizieq bin Husein Shihab. 3
kronologi-kasus-dugaan-penodaan-pancasila-oleh- habib-rizieq. diakses 1 Januari 2018.
2 https://nasional.tempo.co/read/835425/rizieq- diperiksa-polisi-fpi-bentrok-dengan-ormas-di- bandung 12 Januari 2017 (18/3/2020).
3 Selanjutnya  penulis  akan  menggunakan  nama Habib  Rizieq  yang  lazimnya  dikenal  di  masyarakat Indonesia.
Di awal tulisan penulis akan memaparkan  dua  pandangan  umum tentang  hubungan  antara  Islam  dan negara  yang  bersifat  literal-tekstualis dan substansial-konstektual. Pada bagian  selanjutnya  akan  dibahas tentang  bagaimana  perdebatan  antara golongan  Islam  dan  Nasionalis  dalam mengisi  ideologi  negara  Indonesia. Kemudian  di  bagian  akhir  akan menjelaskan  tentang  perspektif  al- Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husain Shihab tentang Pancasila.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  sumber  data  kepustakaan ( library  research )  dan  data-data  lainnya yang  menunjang.  Sumber  data  primer dalam  tulisan  ini  adalah  karya-karya tulis  al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin Husein  Shihab  sendiri  sedangkan  data sekunder  yang  menjadi  penunjangnya berupa laporan-laporan, ceramah keagamaan, artikel-artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan  dengan  objek  pembahasan. Analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  isi  ( content  analysis ) yang  berupaya  untuk  memahami, mendefinisikan, membandingkan, menguraikan serta menyelidiki konsep Pancasila menurut al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hubungan Islam dan Negara
Menurut  Fazlur  Rahman,  Islam dimaknai  sebagai  “ way  of  life ” memberikan  panduan  moral  yang benar  bagi  tindakan  manusia 4 dan mencakup  hidup  yang  total  ( kāffah ) yang dinyatakan dalam syarīah . Dengan  kata  lain  Islam  merupakan sebuah  totalitas  kesempurnaan  yang
4 Fazlur  Rahman, Islam (Chicago:  Winston,  1966). 241.
memberikan solusi pada seluruh aspek kehidupan  manusia.  Pandangan  ini ditegaskan  dalam  al-Qur‟an  dalam surat  al-Nahl  ayat  89:  ...“ dan  Kami turunkan  kepadamu  Al-kitab  (Al-Quran) untuk  menjelaskan  segala  sesuatu  dan petunjuk  serta  rahmat  dan  kabar  gembira bagi  orang-orang  yang  berserah  diri.”
Pandangan  totalitas  seperti  ini mempunyai konsekuensi dalam memahami  Islam,  baik  secara  literal- tekstual  dan  eksklusif  yang  terkesan kaku atau substansial-konstekstual dan inklusif  yang  akomodatif.  Dalam pemahaman  literalis-tekstual,  makna- makna tersirat yang terkandung dalam al-Qur‟an  dan  Hadis  cenderung dipinggirkan.  Keadaan  ini  justru problematis,  karena  cara  berpikir seperti  ini  abai  terhadap  konteks  di mana  dan  kapan  teks  al-Qur‟an  dan Hadis  tersebut  turun.    Nazih  Ayubi menjelaskan:
“Percaya  akan  sifat  Islam  yang sempurna dan menyeluruh sehingga,  menurut  mereka,  Islam meliputi  tiga  “D”  yang  terkenal itu  (dīn,  dunyā,  dan  dawlah).  ..
(karena  itu)  Islam  adalah  sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.  Islam  harus  diterima keseluruhannya,
dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi  dan  politik.  (bagi kalangan  muslim  ini)  realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan  dalam  penciptaan sebuah  negara  Islam,  yakni sebuah  “negara  ideologis”  yang
didasarkan  kepada  ajaran-ajaran Islam yang lengkap .5
Dalam pandangan literalis- tekstualis  gagasan  tentang  Islam  dan Negara  merupakan  satu  kesatuan  atau sunnatullah ,  karena  manusia  dan  alam semesta  merupakan  ciptaan  Tuhan. Oleh  karenanya  ketundukan  dan kepatuhan  dalam  kehidupan  harus didasarkan pada hukum-hukum Tuhan serta  diwujudkan  dalam  sebuah “negara  Islam”.  Memisahkan  agama dengan  negara  sama  saja  dengan melawan  kehendak  Tuhan. 6 Argumen ini  dikuatkan  dengan  ayat  al-Qur‟an, misalnya  dalam  surat  al-Māidah  ayat 44; ... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  kafir. Maka dari itu mendirikan negara Islam adalah  wajib.  Menurut  pandangan  ini kedaulatan  absolut  hanyalah  Allah semata,  bila  ada  yang  mengakui kedaulatan  lain  selain  kepada  Allah maka ia telah jatuh dalam kemusyrikan. 7 Oleh  karena  itu  sistem pemerintahan lain selain sistem pemerintahan  Islam  haruslah  ditolak dan  ditentang  karena  telah  mengakui kedaulatan selain Allah. Pandangan ini terutama  diperjuangkan  oleh  Sayyid Qutb. 8
5 Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in  the  Arab  World (London  and  New  York: Routledge, 1991). 63-64.
6 Abu  ’Ala  Al-Maududi, The  Islamic  State (Birmingham: UK Islamic Mission Dakwah Center, 1994). 158.
7 John  L.  Esposito  dan  John  O.  Vol., Islam  and Democracy (New  York:  Oxford  University  Press, 1996).  19  dalam  Ahmad  Ali  Nurdin,  “Kaji  Ulang Konsep  Hubungan  Islam  Dan  Demokrasi,” Review Politik 6, no. 1 (2016). 9.
8 Rahman, M. Taufiq. "Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb." (2012). http://digilib.uinsgd.ac.id/13066/1/KEADILAN%20
SOSIAL%20DALAM%20PEMIKIRAN%20BARA
T%20DAN%20ISLAM.pdf
Sedangkan  menurut  paham substansial-konstektual  Islam  tidak mempunyai  konsep  baku  dalam bernegara  atau  sistem  politik.  Bahkan istilah  negara  ( dawlah )  sama  sekali tidak  terdapat  dalam  al-Qur‟an. Menurut  paham  ini  al-Qur‟an  hanya menekankan  nilai-nilai  yang  bersifat etis  mengenai  aktifitas  sosial  dan politik  umat  manusia.  Nilai-nilai tersebut  mencakup  prinsip-prinsip tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan,  dan  kebebasan. 9 Maka dari  itu  selama  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  tersebut  telah  tercapai  dalam suatu  negara,  apapun  bentuk  negara tersebut  maka  ajaran  Islam  telah terpenuhi.  Salah  satu  bukti  otentik- historis  yang  menjadi  landasan  dalam paham  ini  adalah  Piagam  Madinah ( Mītsāq  al-Madīnah )  yang  menyatakan bahwa prinsip dan nilai-nilai keislaman secara substantif telah terwujud. Kedua paham  di  atas  sepakat  bahwa syarīat adalah  cara  hidup  yang  wajib diimplementasikan bagi seorang muslim, namun penerapan dan pemahaman
terhadapnya
begitu berbeda. Perbedaan dalam
mengimplementasikan syarīah dapat dilihat dari bentuk-bentuk negara yang mayoritas  penduduknya  beragama Islam saat ini. Misalnya saja Arab Saudi yang  mayoritas  penduduknya  100% beragama  Islam  memiliki  bentuk negara monarki absolut yang diperintah  oleh  seorang  raja  dengan sistem  hukum  Islam  bermadzhab Hambali. Berbeda dengan Yaman yang tidak berbentuk monarki tetapi republik dan tidak menjadikan hukum Islam  sebagai  hukum  positif  tetapi
9 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  as  The  Basis  of State:  A  Study  of  the  Islamic  Political  Ideas  as Reflected  in  the  Constituent  Assembly  Debates  in Indonesia (Chicago, 1983). 23.
menjadi  salah  satu  sumber  hukum. Mereka menganggap bahwa memformalkan  hukum  Islam  dapat menjadi  salah  satu  faktor  pemicu konflik  horizontal  karena  banyaknya madzhab  dalam  menginterpretasikan syariah . 10
Perdebatan  Golongan  Islam  dan Nasionalis dalam Merumuskan Ideologi Negara
Peran  Islam  sebagai  spirit gerakan  sosial  dan  gagasan  politik tidak  diragukan  lagi  dalam  merebut kemerdekan Indonesia. Sejak kemunculan  Sarekat  Islam  (SI)  yang dipelopori  oleh  H.O.S.  Tjokroaminoto, H.  Agus  Salim  dan  Abdoel  Moeis semangat  perjuangan  kaum  muslimin dalam memerdekakan
Indonesia mendapatkan momentumnya. Meskipun dalam perjalanannya mengalami  kemerosotan  akibat  para elitnya yang tidak mampu menyelesaikan  perbedaan  pandangan di  antara  mereka  juga  adanya  ideologi Marxisme  yang  menyusup  dalam pergerakan itu namun ide-ide keislaman  tetaplah  hadir  dalam mengawal  Indonesia  ke  gerbang kemerdekaannya. 11
Di  masa  awal  kemerdekaan,
ideologi Islam mengalami
persinggungan dengan ideologi nasionalis. Ideologi Islam yang digagas oleh  Agus  Salim  dan  M.  Natsir menyebutkan  bahwa  kemerdekaan merupakan  jalan  pengabdian  kepada Allah,  oleh  karenanya  negara  Islam merupakan  suatu  keharusan  agar hukum  Islam  dapat  dilaksanakan  dan
10 As’ad  Said  Ali, Negara  Pancasila:  Jalan Kemaslahatan  Berbangsa (Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia, 2009).xi.
11 Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan  Dan  Praktik  Politik  Islam  Di  Indonesia (Jakarta: Demokrasi Project, 2011). 72.
ditegakkan. Sedangkan menurut Soekarno  yang  berpaham  nasionalis, ultimate  goal dalam  kemerdekaan haruslah  diisi  dengan  rasa  cinta  tanah air. Perdebatan dalam mengisi ideologi negara  begitu  tampak  dan  tajam. Namun  demikian,  walaupun  Soekarno cenderung  berpaham  nasionalis  tetapi jiwa  keislaman  tetap  terpatri  dalam dirinya dengan mengungkapkan bahwa  yang  paling  penting  adalah bagaimana  “api”  atau  “semangat” Islam  tetap  berkobar,  walaupun negaranya  sekuler,  bila  api  dan semangat Islam tetap berkobar niscaya Islam  pula  negara  itu. 12 Perdebatan tajam  dalam  mengisi  ideologi  negara terlihat dari sidang BPUPKI tanggal 28 Mei-1  Juni  1945  antara  Soepomo  yang berpaham  nasionalis  dengan  Ki  Bagus Hadikoesomo  dari  paham  Islam- Muhammadiyah. Soepomo dalam pidatonya  menyampaikan  gagasan tentang  nasionalisme  sebagai  ideologi negara:
Memang  di  sini  terihat  ada  dua paham;  paham  anggota-anggota ahli  agama,  yang  menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh
Tua  Moh  Hatta,  ialah  negara persatuan nasional yang
memisahka  urusan  negara  dan urusan Islam, dengan lain perkataan: Bukan negara Islam. 13 Sebagai seorang nasionalis, Soepomo  menolak  berdirinya  negara Islam dengan argumentasi yang cukup
12 Ali, Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan Berbangsa . 155.
13 Safruddin  Bahar,  Ananda  B  Kusuma,  Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-
Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, 1995), hal. 38.
meyakinkan untuk mendamaikan agama dan negara. Menurutnya, harus ada  dibedakan  antara  “negara  Islam” dan  “Negara  berdasarkan  cita-cita luhur dari agama Islam.” Dalam negara Islam agama tidak bisa dipisahkan dari negara,  negara  adalah  agama  dan agama adalah negara keduanya bersatu padu.  Permasalahan  yang  timbul  dari konsep  ini  adalah  bahwa  “masih  ada pertentangan pendirian tentang bagaimana  seharusnya  bentuk  hukum negara, jadi seandaikan kita mendirikan negara Islam, pertentangan akan  timbul  pula  di  masyarakat  kita. Belum  lagi  soal  agama-agama  kecil. Walaupun demikian ia tidak setuju bila Indonesia  menjadi  negara  yang  tidak relijius. Oleh karenanya, maka “negara nasional  yang  bersatu  itu  akan memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan yang  luhur,  akan  memegang  teguh cita-cita  moral  rakyat  yang  luhur, hendaknya  Indonesia  juga  memakai dasar  moral  yang  luhur,  yang  juga dianjurkan  pula  oleh  agama  Islam.” Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan  bahwa  negara  Indonesia menjadikan  agama  sebagai  sumber moral  yang  luhur  dalam  mencapai kesejahteraan  dan  kemanusiaan  yang dicita-citakannya.
Puncak  perdebatan  tersebut mulai mereda setelah Soekarno mengusulkan  Pancasila  sebagai  dasar negara.  Usulan  ini  adalah  jalan kompromi  yang  harus  diambil  untuk mendamaikan antara kaum relijius dan nasionalis dengan salah satu prinsipnya  yaitu  Ketuhanan.  Negara Indonesia  haruslah  menjadi  negara yang  ber-Tuhan  tetapi  juga  Indonesia bukan  negara  Agama.  Kaum  relijius dan  nasionalis  sepakat  dalam  hal  ini. Pancasila  akhirnya  menjadi  usulan yang masuk dalam rancangan
Mukaddimah  UUD  1945  oleh  Panitia Kecil  yang  kemudian  rancangan tersebut diperbaiki dan disempurnakan.  Butir-butir  Pancasila yang  digagas  oleh  Soekarno  sama seperti  Pancasila  yang  kita  kenal sekarang  kecuali  pada  sila  pertama yang  berbunyi:  “Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  syari‟at  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya.”  Rumusan tersebut  akhirnya  dikenal  sebagai “Piagam  Jakarta”  yang  disahkan  pada tanggal 11 Juli 1945.
Kendatipun Pancasila telah sepakat  dirumuskan  sebagai  dasar negara, namun kelompok religius yang diwakili  oleh  Ki  Bagus  Hadikoesoemo mengusulkan  untuk  menghilangkan kata “bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama sehingga menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”. Lebih jauh lagi,  Wahid  Hasyim  mengusulkan supaya  Presiden  dan  Wakil  Presiden haruslah  beragama  Islam  dan  agama negara adalah agama Islam. Perdebatan pun kembali pecah, khususnya  dari  kalangan  Kristen  yang diwakili  oleh  Johanes  Latuharhary menolak  piagam  Jakarta  tersebut karena  bertentangan  dengan  adat Maluku,  sedangkan  A.A.  Maramis menyetujuinya.
Pada  tanggal  18  Agustus  1945, terjadi  perkembangan  politik  yang signifikan  di  mana  kelompok  relijius dari agama Kristen Katolik dari bagian Timur  Indonesia  merasa  tidak  cocok dengan  Piagam  Jakarta.  Mereka mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia  bila  Piagam  Jakarta  tersebut disahkan.  Pendapat  ini  direspon  oleh Bung  Hatta  dengan  melobi  kalangan relijius  Islam  dari  Aceh  yang  diwakili oleh Teuku M Hasan agar meyakinkan Ki Bagus Hadikoesoemo untuk berlapang  dada  supaya  “tujuh  kata
dalam  sila  pertama”  (kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)  dihapus  dan keharusan Presiden Indonesia
beragama  Islam  dicoret.  Ki  Bagus menyetujui  hal  ini  tetapi  tujuh  kata tersebut mesti diganti dengan kata-kata “Yang  Maha  Esa”  dengan  demikian prinsip sila pertama bernuansa “ tawhid ”. Akhirnya perubahan tersebut kemudian disetujui oleh oleh kalangan non-muslim. 14 Meskipun  Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dinyatakan  sudah  final  tetapi  tarik menarik  dalam  mewarnai  ideologi kebangsaan  antar  kedua  kubu  ini masih terus berlanjut hingga saat ini.

## Pandangan    al-Habib  Muhammad Rizieq  bin  Husain  Shihab  tentang Pancasila
Landasan historis pemberlakuan syariat  Islam  di  Indonesia  menurut Habib  Rizieq  didasarkan  pada  masa kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara yang telah lebih dulu melakukannya. Ia memberi  contoh  secara  spesifik  pada Kesultanan  Aceh  Darussalam  pada abad  ke  16  yang  dipimpin  oleh  Sultan „Alauddin  Ri‟ayatsyah  al-Qahhar  yang saat  itu  Qādhi  Malikal-„Ādil  (Hakim Agung) telah menjatuhi hukuman pada Raja  Linke  berupa  kewajiban  untuk membayar diyat karena telah membunuh  adik  tiri  Sultan.  Contoh lainnya adalah di masa kepemimpinan Sultan  Iskandar  Muda  telah  menjatuhi hukuman rajam pada  anaknya  karena terbukti melakukan perzinahan dengan isteri  bangsawan  istana.  Argumen  lain yang  dijadikan  landasannya  ialah  di masa  kolonial  hukum  yang  berlaku menurut  ahli  hukum  Belanda  LWC. Van  den  Berg  adalah  hukum  agama tetapi  hal  ini  ditentang  oleh  ahli  lain
14 Ali. 160-166
yaitu  Cornelis  Van  Vollenhoven  dan Snouck  Hurgronje  (ahli  keislaman) yang  menyatakan  bahwa  hukum adatlah yang berlaku. Untuk mengatasi hal  ini  di  tahun  1937  pemerintah Hindia-Belanda  akhirnya  memutuskan untuk  mereduksi  berlakunya  hukum Agama. 15
Seiring  dengan  kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa ( founding  fathers )  berkomitmen  untuk membentuk  sebuah  konsensus  dasar yang  menjadi  pedoman  bagi  bangsa Indonesia sebagai dasar hidup berbangsa  dan  bernegara.  Pancasila, sebagai common platform bangsa Indonesia  yang  dikenal  saat  ini  dalam pandangan  Habib  Rizieq  dinilai  telah menyeleweng  dari  yang  seharusnya. Dalam tesisnya
Habib Rizieq menyimpulkan:
1. Bahwasanya secara substantif,
Prof.  Mr.  Yamin  adalah  orang yang  pertama  menghurai  isi kandungan  Pancasila  dengan istilah  Lima  Dasar  Negara,
walaupun beliau tidak menyebut  secara  jelas  istilah Pancasila. Namun secara
formalistis,  Ir.  Soekarno  adalah orang yang pertama kali menyebut  secara  jelas  istilah Pancasila  sebagai  Dasar  Negara.
2. Bahawasanya Pancasila sebagai  istilah  dengan  erti  Lima Dasar  atau  kalimat  yang  terdiri dari  dua  kata,  Panca  dan  Sila,
merupakan bahagian dari budaya pribumi Indonesia.
Namun  Pancasila  sebagai  istilah dengan  erti  Lima  Dasar  Negara Indonesia  bukan  merupakan bahagian  dari  budaya  pribumi
15 al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husain  Shihab, “Pengaruh  Pancasila  Terhadap  Penerapan  Syariah Islam Di Indonesia” (Universiti Malaya, 2012). 167.
Indonesia, melainkan merupakan  hasil  galian  dari ajaran Islam dan budaya Barat – Cina  -  India.  3.  Bahwasanya Rumusan  Pancasila  I  adalah rumusan  Pancasila  yang  paling tulen, kerana merupakan
Konsensus Nasional yang pertama  kali  disepakati  oleh para  Bapak  Penubuh  (Founding Father) Negara
Indonesia, samada  dari  Kelompok  Islam mahu  pun  dari  Kelompok Sekuler,  dan  dihasilkan  melalui musyawarah  yang  penuh  rasa kekeluargaan dan saling pengertian,  lintas  sektoral  tanpa campurtangan asing, serta melibatkan  berbagai  komponen bangsa  secara  representative, yang  sekaligus  menjadi  putusan rasmi sidang BPUPKI. 4. Bahawa Rumusan  Pancasila  I  iaitu
Pancasila Piagam Jakarta berdasarkan  Dekrit  Presiden  5 Julai 1959 sepatutnya
dikuatkuasa,  sehingga  tuntutan pengembalian  Piagam  Jakarta saat  ini  sudah  sesuai  dengan  isi Dekrit  tersebut,  apalagi  Dekrit tersebut  sampai  saat  ini  tetap berlaku  dan  tidak  pernah dibatalkan.  5.  Bahawa  semua rumusan  Pancasila  yang  lahir setelah  Rumusan  Pancasila  I, tidak  tulen,  bahkan  penuh rekayasa  dan  permainan  politik yang  tidak  sehat,  sehingga hanya
merupakan penyelewengan dari kesepakatan para Bapak Penubuh  (Founding  Father) Negara  Indonesia,  sekaligus merupakan pengkhianatan
terhadap Konsensus Nasional. 16
16 Shihab. 102-104
Yang  menjadi  titik  tekan  dalam kesimpulan  tersebut  adalah  bahwa pada  awalnya  Pancasila  yang  digagas oleh  Soekarno  adalah  bukan  murni digali  dari  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia  tetapi  merupakan  saduran dari gagasan para tokoh dunia saat itu seperti  yang  disebutkan  dalam  pidato Soekarno.  Pada  tanggal  1  Juni  1945 Soekarno menggagas lima dasar negara yaitu:  (1)  Kebangsaan  Indonesia,  (2)
Internasionalisme atau Peri
Kemanunisaan,  (3)  Mufakat  atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5)
Ketuhanan. Dalam pidatonya Soekarno berkata:
...Bangsa Tionghoa dahulu banyak  yang  kena  penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata  bahwa  tidak  ada  bangsa Tionghoa,  tidak  ada  bangsa Nippon,  tidak  ada  bangsa  India, tidak  ada  bangsa  arab,  tetapi semuanya  "menscheid",  "peri kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen  bangkit,  memberi  pengajaran kepada  rakyat  Tionghoa,  bahwa ada  kebangsaan  Tionghoa!  Saya mengaku,  pada  waktu  saya berumur  16  tahun,  duduk  di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya  dipengaruhi  oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang  memberi  pelajaran kepada  saya,  -  katanya  :  jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah  rasa  kemanusiaan sedunia,  jangan  mempunyai  rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada  tahun  1917.  Tetapi  pada tahun  1918,  alhamdulillah,  ada orang  lain  yang  memperingatkan saya,  -  ialah  Dr.  Sun  Yat  Sen!  Di dalam tulisannya "San Min Chu I" atau "The Three People's Principles", saya mendapat
pelajaran yang membongkar kosmopolitisme  yang  diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan,oleh  pengaruh  "The Three  People's  Principles"  itu, maka  oleh  karena  itu  jikalau seluruh bangsa Tiong-hoa menganggap  Dr.  Sun  Yat  Sen sebagai  penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormat-hormatnya merasa  berterimakasih  kepada Dr.  Sun  Yat  Sen,  sampai  masuk lubang kubur …
Dari penggalan pidato Soekarno di  atas  Habib  Rizieq  menyimpulkan bahwa  sila  pertama  yaitu  Kebangsaan Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh seorang sosialis. 17 Sila kedua yaitu peri kemanusiaan,
Soekarno mendapatkannya dari kata-kata Mahatma Gandhi:
…  Tetapi  Tanah  Air  kita Indonesia  hanya  satu  bahagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan  hal  ini!Gandhi  berkata  : "Saya  seorang  nasionalis,  tetapi kebangsaan  saya  adalah  peri kemanusiaan", "My nationalism is humanity"... 18
Pada sila ketiga Soekarno menggagas prinsip musyawarah- mufakat  yang  diambil  dari  prinsip Islam.  Tetapi  dalam  hal  ini  Habib Rizieq memandang bahwa musyawarah yang dimaksud Soekarno bukanlah musyawarah dalam kerangka Islam  tetapi  musyarawah  sebagai  ciri demokrasi  produk  pemikiran  Barat. Dalam pidato Soekarno disebutkan:
17 Shihab. 54
18 Shihab. 55
…Untuk  pihak  Islam,  inilah tempat  yang  terbaik  untuk memelihara
agama. Kita, sayapun,  adalah  orang  Islam,  - maaf  beribu-ribu  maaf  keislaman saya  jauh  belum  sempurna,  - tetapi  kalau  saudara-saudara membuka  saya  punya  dada,  dan melihat  saya  punya  hati,  Tuan- tuan  akan  dapati  tidak  lain  tidak bukan  hati  Islam.  Dan  hati  Islam Bung  Karno  ini,  ingin  membela Islam  dalam  mufakat,  dalam permusyawaratan.  Dengan  cara mufakat,  kita  perbaiki  segala  hal, juga  keselamatan  agama,  yaitu dengan  jalan  membicarakan  atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat… 19
Pada  sila  keempat,  Habib  Rizieq menganggap  bahwa  kesejahteraan sosial merupakan gagasan Dr. Sun Yat Sen  dengan  prinsipnya  Nasionalisme (Mintsu),  Demokrasi  (Min  Chuan)  dan Sosialisme (Min Sheng).
…Prinsip  nomor  4  sekarang  saya usulkan.  Saya  di  dalam  3  hari  ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan,
prinsip: tidak akan ada kemiskinan  di  dalam  Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: prinsipnya  San  Min  Chu  I  ialah Mintsu,  Min  Chuan,  Min  Sheng: nationalism, democracy, socialism... 20
Di  sila  kelima,  Habib  Rizieq memandang bahwa Soekarno berusaha menafsirkan  sila  tersebut  dengan mengakui  eksistensi  semua  Tuhan yang disembah dalam berbagai agama. Namun  tidak  dipungkiri  bahwa
19 Shihab. 56
20 Shihab.57.
menurutnya  pada  sila  tersebut  pula Soekarno  mengambil  salah  satu  nilai dalam  Islam  yang  disebut  dengan “taqwa”  dan  “tauhid”  atau  keesaan Tuhan.  Oleh  karena  itu,  menurutnya, sila  tersebut  adalah  nilai  Islam  bukan berasal  nilai  dari  budaya  pribumi Indonesia.  Dalam  pidato  Soekarno disebutkan:
…Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia, merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa… 21

## Perumusan Pancasila
Dalam  penelitian  habib  Rizieq, dari tinjauan historis, Putusan Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  dan filosofi negara telah mengalami “bongkar  pasang”.  Menurutnya  ada lima  kali  perubahan  yang  terjadi  sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

## Perumusan Pancasila I
Perumusan Pancasila I
diputuskan  oleh  panitia  kecil  yang dibentuk oleh BPUPKI (Badan
Penyelenggara
Usaha-usaha Kemerdekaan  Indonesia)  berjumlah sembilan orang yang kemudian disebut PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia),  sebagai  upaya  untuk menyelesaikan  perbedaan  pendapat yang  terjadi  dalam  sidang  BPUPKI yang  pertama.  Anggota  PPKI  tersebut adalah:
1. KH. Wahid Hasyim
2. H. Agus Salim
3. Abiekoesno Tjokrosoejoso
4. Abdul Kahar Muzakkir
5. Soekarno
6. Muhammad Hatta
7. Muhammad Yamin
8. Ahmad Soebardjo
9. A.A. Maramis
21 Shihab.58-59.
Hasil kesepakatan
panitia sembilan  tersebut  adalah  Piagam Djakarta  ( The  Jakarta  Charter )  yang ditandatangani  pada  tanggal  22  Juni 1945  oleh  seluruh    anggota  BPUPKI dan  dijadikan  sebagai  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945.  Isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak  segala bangsa,  dan  oleh  sebab  itu  maka penjajahan  di  atas  dunia  harus dihapuskan  karena  tidak  sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan
kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat  yang  berbahagia,  dengan selamat sentosa  membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara  Indonesia  yang  merdeka, bersatu,  berdaulat  adil  dan makmur.
Dari  penjelasan  di  atas,  Habib Rizieq  menganggap  bahwa  Piagam Jakarta  inilah  yang  paling  otentik dengan alasan:
a) Bahwa  rumusan  Pancasila  yang digagas  oleh  Soekarno  merupakan pendapat  pribadi  Soekarno  dan bukan  hasil  akhir  dari  keputusan sidang.
b) Rumusan Pancasila I telah diputuskan  melalui  sidang  BPUPKI sehingga  menjadi  putusan  yang resmi dan sah.
c) Rumusan  Pancasila  I  merupakan rumusan  yang  disepakati  oleh  para pendiri bangsa Indonesia.

## Perumusan Pancasila II
Pada  tanggal  17  Agustus  1945, atas  nama  bangsa  Indonesia,  Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membacakan teks Proklamasi. Menurut
Habib  Rizieq  seharusnya  Piagam Jakarta  yang  dibacakan  pada  saat  itu bukan  teks  proklamasi  karena  Piagam Jakarta  yang  telah  disepakati  oleh seluruh  anggota  BPUPKI.  Namun status Piagam
Jakarta sebagai kesepakatan  bersama  para  pendiri bangsa tetap diakui.
Pada petang  harinya Muhammad Hatta  didatangi  oleh  seorang  opsir kaigun Jepang (Perwira Angkatan Laut Jepang) yang didampingi oleh seorang juru  bahasa  bernama  Mr.  Nisyijima menyampaikan keberatannya dari pihak  Kristiani  di  bagian  timur Indonesia atas Piagam Jakarta. Mereka meminta agar kalimat “dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya”  dihapus. Aspirasi ini langsung mendapat respon dari  bung  Hatta  dengan  menggelar rapat  perubahan  yang  diadakan keesokan  harinya  tanggal  18  Agustus 1945.  Rapat  yag  diadakan  amat mendadak tersebut hanya dihadiri oleh empat  anggota  PPKI  yaitu,  Ir. Soekarno,  M.  Hatta,  Soebardjo  dan K.H.  Wahid  Hasyim.  Meski  pada akhirnya  KH.  Wahid  Hasyim  tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Bung Hatta mengusulkan empat poin yaitu:
a) Kata “mukaddimah” diubah menjadi pembukaan.
b) Dalam  pembukaan  UUD  1945  kata- kata  “ berdasarkan  ketuhanan  dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ” diubah menjadi “berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
c) Pasal  6  ayat  1  yang  berbunyi: “Presiden  Indonesia  ialah  orang Indonesia  asli  dan  beragama  Islam” diubah menjadi “Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli.”
d) Pasal  29  ayat  1  yang  berbunyi: Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  Syariat
Islam  bagi  pemeluk  pemeluknya” diubah  menjadi ”Negara  berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Usulan  bung  Hatta  tersebut disetujui oleh anggota PPKI yang hadir saat  itu.  Menurut  habib  Rizieq  usulan tersebut merupakan usulan kontroversial, karena:
a) Sidang  tersebut  diselenggarakan secara  mendadak  dan  terburu-buru sehingga keputusan yang dihasilkan tidaklah mencerminkan kesepakatan seluruh anggota BPUPKI.
b) Kedatangan  opsir  Kaigun  Jepang untuk menemui bung Hatta dianggap sebagai cerita yang dibuat- buat  karena  tidak  didukung  oleh bukti  dan  saksi  yang  kuat.  Oleh habib  Rizieq  peristiwa  ini  dianggap sebagai upaya menghilangkan “kalimat Islami” dan merubah UUD 1945.
c) Pada  awalnya  sang  Opsir  Kaigun Jepang  hanya  menuntut  perubahan kalimat
“dengan kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun mengapa  pada  akhirnya  semua “kalimat  Islami”  semuanya  dirubah dan dihapus.
d) Kekhawatiran minoritas pihak Kristen seolah lebih penting daripada kekecewaan umat Islam.
e) Seandainya  pengakuan  bung  Hatta tersebut benar adanya, maka perubahan  UUD  1945  tersebut  telah dicampuri  oleh  pihak  asing  yang tidak dikenal.

## Perumusan Pancasila III
Pasca  Kemerdekaan  Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan kekalahan  pihak  Jepang  oleh  tentara sekutu,  Belanda  datang  kembali  untuk menguasai  wilayah  Indonesia.  Dengan
mengerahkan  agresi  militer  pertama pada  tanggal  27  Juli  1947  dan  agresi militer  kedua  pada  tanggal  18 Desember  1948.  Pada  agresi  militer Belanda I, Belanda berusaha menguasai daerah  Sumatra  dan  Jawa  dengan tujuan  untuk  menguasai  daerah perkebunan  tembakau,  tebu,  pabrik gula,  dan  minyak.  Atas  Tindakan Belanda  yang  sewenang-wenang  ini, Indonesia  mengadukannya  ke  PBB karena  Belanda  telah  melanggar perjanjian  Linggarjati 22 .  Pada  tanggal 15  Agustus  1947  atas  tekanan  dari Dewan  Keamanan  PBB,  akhirnya pemerintah
Belanda menyetujui resolusi untuk mengakhiri pertempuran.
Agresi  militer  Belanda  II  terjadi pada tanggal 18 Desember 1948 dengan melakukan serangan ke kota Yogyakarta, ibukota
Republik Indonesia  saat  itu,  dan  menangkap Soekarno,  Moh.  Hatta,  Sjahrir,  dan beberapa  tokoh  lainnya.  Jatuhnya ibukota  negara  dan  penangkapan  para tokoh bangsa mengharuskan dibentuknya  Pemerintahan  Darurat Republik  Indonesia  yang  dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatera.
Agresi militer Belanda II mengantarkan  Indonesia  dan  Belanda kembali  ke  meja  perundingan  atas desakan  dari  PBB.  Maka  dari  itu
22 Hasil perundingan tersebut  menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:
a. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik  Indonesia,  yaitu  Jawa, Sumatera dan Madura.
b. Belanda  harus  meninggalkan  wilayah  RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
c. Pihak  Belanda  dan  Indonesia  Sepakat membentuk negara RIS.
d. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda  dengan  mahkota  negeri Belanda sebagai kepala uni.
diadakanlah  perjanjian  Roem-Royen yang hasilnya memulihkan pemerintahan  Republik  Indonesia  di Yogyakarta.  Di  samping  itu  akan diadakan  perundingan  kembali  dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Dalam  Konferensi  Meja  Bundar (KMB)  yang  diadakan  tanggal  23 Agustus  –  2  November  1949  Republik Indonesia, Belanda, dan BFO ( Bijeenkoomst  voor  Federal  Overleg ), negara  boneka  bentukan  Belanda, kembali  berunding.  Dalam  konferensi tersebut  Republik  Indonesia  dan  BFO sepakat  bahwa  republik  Indonesia merupakan  bagian  dari  Republik Indonesia Serikat(RIS) yang dinyatakan dalam  sebuah  piagam  persetujuan yang berisi:
Kami  bangsa  Indonesia  semenjak berpuluh-puluh  tahun  lamanya bersatu padu
dalam memperjuangan kemerdekaan, dengan  senantiasa  berhati  teguh berniat  menduduki  hak-hidup sebagai  bangsa  yang  merdeka berdaulat.
Kini  dengan  berkat  dan  rahmat Tuhan  telah  sampai  kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
Maka  demi  ini  kami  menyusun kemerdekaan  kami  itu  dalam suatu  Piagam  negara  yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.Untuk mewujudkan kebahagiaan
kesejahteraan perdamaian  dan  kemerdekaan dalam  masyarakat  dan  negara- hukum  Indonesia  Merdeka  yang berdaulat sempurna.
Dalam  rumusan  III  ini  redaksi butir-butir  Pancasila  telah  berubah.
Pada rumusan ke-II berbunyi:
1.Ketuhanan yang Maha Esa,
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan, Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.Sedangkan  pada  rumusan ke-  III:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

## Perumusan Pancasila IV
Pada rumusan Pancasila IV, pasca Konferensi  Meja  Bunjar,  M.  Natsir mengajukan  usul  intergral  yang bertujuan untuk menyatukan Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  ke  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Usul  ini  kemudian  disetujui  oleh  DPR Federal  yang  hadir  saat  itu.  Pada tanggal 19 Juli 1950 RIS resmi menjadi NKRI. Keesokan harinya UUD
Sementara NKRI dibuat dan
dikukuhkan  pada  tanggal  14  Agustus 1950.  Isi  UUD  Sementara  NKRI tersebut adalah berikut:
”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak  segala bangsa,  dan  oleh  sebab  itu  maka penjajahan  di  atas  dunia  mesti dihapuskan,  kerana  tidak  sesuai dengan  peri  kemanusiaan  dan peri  keadilan.  Dan  perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat  yang  berbahagia,  dengan selamat sentosa  membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,  berdaulat,  adil  dan makmur.
Dengan berkat dan rahmat Tuhan telah  sampai  kepada  tingkatan sejarah  yang  berbahagia  dan
luhur.Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam  negara yang berbentuk Republik-Federasi, berdasarkan pengakuan : Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan,  dan  Keadilan  Sosial. Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,  perdamaian,  dan kemerdekaan  dalam  masyarakat dan  negara  hukum  Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna”
Perubahan  UUD  sementara  ini, jika  diteliti  redaksinya  merupakan gabungan  dari  Mukaddimah  Piagam Jakarta  22  Juni  1945  dan  bagian  kedua dari Konstitusi RIS 1949.

## Perumusan Pancasila V
Setelah
Republik Indonesia Serikat  (RIS)  bergabung  ke  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI), sesuai UUD Sementara tahun 1950 bab V  pasal  134  penggantian  Undang- Undang  Sementara  harus  segera dilakukan
untuk
merumuskan
Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia.  Namun  nyatanya  sejak sidang  pertama  tanggal  10  November 1956 hingga 1958, anggota konstituante belum juga dapat merumuskan
Undang-Undang
Dasar. Adanya
desakan dari masyarakat agar
sebaiknya Undang-Undang Dasar dikembalikan  pada  UUD  1945.  Oleh karena  itu  Soekarno  menyampaikan usulan  ini  di  sidang  konstituantepada 22  April  1959.  Usulan  ini  mendapat tanggapan  dari  para  anggota  dengan mengadakan pemungutan suara. Hasilnya,  sebanyak  269  anggota  setuju dan 199 lainnya tidak setuju. Walaupun pihak  yang  setuju  lebih  banyak  dari yang tidak setuju, namun jumlah suara
tidak  mencapai  kuorum  yaitu  jumlah 2/3  suara  dari  seluruh  anggota  yang hadir.  Pemungutan  suara  kembali dilakukan,  namun  hasilnya  tetap  tidak mencapai kuorum.
Menurut  habib  Rizieq,  dalam sidang  tersebut  para  anggota  sidang terpecah  dalam  dua  faksi  besar  yaitu faksi  Islam  dan  faksi  sekuler.  Faksi Islam terdiri dari Masyumi, Nahdhatul Ulama,  Perti,  PSII,  Akui,  Gerpis  dan Penyaluran. Faksi Islam menginginkan agar  rumusan  Pancasila  kembali  pada Piagam  Jakarta.  Sedangkan  faksi sekuler  yang  terdiri  dari  PNI,  PKI, Pertindo, PSI, Partai Katholik, IPKI dan beberapa  partai  kecil  menginginkan agar  rumusan  Pancasila  kembali  ke Undang-Undang  Dasar    tanggal  18 Agustus  1945  (rumusan  kedua). 23 Untuk  menyelamatkan  persatuan  dan negara  maka  Presiden  Soekarno menengahi keduanya dengan mengeluarkan  dekrit  5  Juli  1959.  Isi dekrit tersebut adalah:
DEKRET  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN
PERANGTENTANGKEMBALI KEPADA  UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dengan  rachmat  Tuhan  Jang Maha Esa,
KAMI  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG Dengan  ini  menjatakan  dengan chidmat:
Bahwa  andjuran  Presiden  dan Pemerintah untuk kembali kepada  Undang-Undang  Dasar 1945  jang  disampaikan  kepada
23 Shihab. 86
segenap  rakjat  Indonesia  dengan amanat  Presiden  pada  tanggal  22 April  1959  tidak  memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota  Sidang  Pembuat Undang-Undang  Dasar  untuk tidak  lagi  menghadiri  sidang. Konstituante  tidak  mungkin  lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja; Bahwa hal jang demikian menimbulkan  keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan  persatuan  dan keselamatan  Negara,  Nusa,  dan Bangsa, serta
merintangi pembangunan  semesta  untuk mencapai  masjarakat  jang  adil makmur;
Bahwa  dengan  dukungan  bagian terbesar  rakjat  Indonesia  dan didorong  oleh  kejakinan  kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara
Proklamasi;
Bahwa  kami  berkejakinan  bahwa Piagam  Djakarta  tertanggal  22 Djuni  1945  mendjiwai  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,
KAMI  PRESIDEN  REPUBLIK
INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG Menetapkan pembubaran
Konstituante;
Menetapkan Undang-Undang Dasar  1945  berlaku  lagi  bagi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia terhitung  mulai  hari  tanggal penetapan  dekret  ini  dan  tidak berlakunja  lagi  Undang-Undang Dasar Sementara.
Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,  jang  terdiri  atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan  utusan  dari  daerah- daerah  dan  golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan  Agung  Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.
Ditetapkan  di  Djakarta  pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas  nama  Rakjat  Indonesia Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang SOEKARNO
Dari  Dekrit  Presiden  Soekarno  di atas,  Habib  Rizieq  menyimpulkan bahwa rumusan Pancasila ke-V merupakan  rumusan  Pancasila  ke-II yang dijiwai dengan rumusan Pancasila ke-I (Piagam Jakarta) bahkan keduanya  tak  bisa  dipisahkan.  Bahwa walaupun  secara  redaksi  berbeda namun rumusan Pancasila ke-I
menjiwai
seluruh rumusan sesudahnya, karena rumusan Pancasila I adalah rumusan yang paling otoritatif dan  disusun  serta  disepakati  oleh seluruh para pendiri bangsa sedangkan rumusan  sesudahnya  adalah  rumusan yang  kontroversial  karena  adanya campur tangan pihak asing. 24
Kritik  atas  Pandangan  Habib  Rizieq tentang Pancasila
24 Shihab. 87.
Dari  paparan  di  atas,  telah dijabarkan    perspektif  Habib  Rizieq tentang  Pancasila  yang  ditinjau  di aspek  historis.  Maka  dari  itu  dapat disimpulkan  poin-poin  utama  dari pandangan  beliau;  1.  Pancasila  yang digagas  Soekarno  bukanlah  murni berasal  dari  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia,  2.  Rumusan  Piagam  Jakarta adalah  Undang-Undang  Dasar  yang paling tulen dan otoritatif karena telah disepakati  dan  disetujui  oleh  seluruh anggota  BPUPKI.  Adapun  rumusan setelahnya  tidaklah  sah  karena  telah banyak  dicampuri  oleh  pihak  asing,  3. Dekrit  5  Juli  1959  belum  dicabut,  oleh karena  itu  seharusnya  yang  menjadi Undang-Undang Dasar adalah rumusan Piagam Jakarta.
Di  poin  pertama,  Habib  Rizieq memandang bahwa rumusan Pancasila yang  digagas  Soekarno  bukanlah berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia.  Habib  Rizieq  melandaskan pandangannya  pada  pidato-pidato yang Soekarno di sidang BPUPKI yang mengutip tokoh-tokoh sosialis. Menurut  penulis,  mengutip  salah  satu pandangan tokoh dunia dalam merumuskan  ideologi  negara  adalah hal  yang  sah-sah  saja  karena  pidato Soekarno saat itu masih berupa usulan dan  masih  dapat  diperdebatkan. Apakah  usulan  itu  diterima  ataupun ditolak  merupakan  hasil  dari  rapat yang  dihadiri  oleh  berbagai  golongan, baik  dari  golongan  Islam  maupun nasionalis.  Bukti  kongkretnya  adalah perubahan  redaksi  yang  sudah  final ternyata  dapat  diterima  oleh  semua kalangan.
Pada  poin  kedua,  Habib  Rizieq memandang bahwa rumusan Pancasila I  atau  Piagam  Jakarta  merupakan rumusan  yang  paling  tulen.  Menurut penulis,  Undang-Undang  Dasar  yang
didalamnya memuat butir-butir Pancasila yang menjadi ideologi negara merupakan sebuah proses historis yang tak dapat dihindari serta sesuai dengan semangat  zaman  yang  dihadapi. Perubahan-perubahan  yang  terjadi dalam rumusan Pancasila telah mengalami  pergulatan  ideologi  yang panjang  dan  alot  serta  pada  akhirnya dapat dilalui dengan penuh keberanian dan  kebijaksaan  dari  para  pendiri bangsa  dengan  menerima  segala keputusan  yang  telah  disepakati. Adapun  yang  perlu  digarisbawahi pada  perubahan  butir  pertama  dalam Pancasila  adalah  untuk  menjaga semangat  persatuan  bangsa  Indonesia tanpa  ada  tendensi  dan  diskriminasi suku,  ras,  agama  dan  golongan.  Oleh karena itu penilaian akan adanya intrik politik  yang  picik  dibalik  perubahan sila  pertama  tersebut  kiranya  tidak dapat  dipertanggungjawabkan.  Pada poin  ini  bung  Hatta  selaku  inisiator dalam  perumusan  Pancasila  yang kedua  telah  berkontribusi  besar  dalam menjaga  persatuan  bangsa  Indonesia. Bung Hatta menulis dalam otobiografinya:
“Karena  begitu  serius  rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945,  sebelum  sidang  Panitia Persiapan  bermula,  kuajak  Ki Bagus  Hadikoesoemo,  Wahid Hasyim, Mr.
Kasman Singodemedjo,  dan  Mr.  Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa,  kami  mufakat  untuk menghilangkan  bagian  kalimat yang  menusuk hati kaum Kristen itu  dan  menggantinya  dengan “Ket-Tuhanan  Yang  maha  Esa.”
Apabila  suatu  masalah  yang serius  dan  bisa  membahayakan keutuhan  negara  dapat  diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang  dari  15  menit,  itu  adalah suatu  tanda  bahwa  pemimpin- pemimpin  tersebut  pada  waktu itu  benar-benar  mementingkan nasib dan persatuan Indonesia.” “Pada waktu itu kami menginsafi bahwa  semangat  Piagam  Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan  perkataan  “Ke- Tuhanan dengan kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya”
dan menggantikannya  dengan  “Ke- Tuhanan Yang Maha Esa”. Dalam negara  Indonesia  yang  kemudian memakai  semboyan  Bhinneka Tunggal  Ika,  tiap-tiap  peraturan dalam  kerangka  syariat  Islam, yang  hanya  mengenai  orang Islam,  dapat  dimajukan  sebagai rencana  undang-undang  ke  DPR, yang  setelah  diterima  oleh  DPR mengikat  umat  Islam  Indonesia.
Dengan  cara  begitu,  lambat  laun terdapat bagi umat Islam Indonesia  suatu  sistem  syariat Islam yang teratur dalam undang- undang,  berdasarkan  Al  Quran dan  hadis,  yang  sesuai  pula dengan  keperluan  masyarakat Islam sekarang. Orang tidak perlu mengambil saja dari syariat Islam yang  berlaku  dahulu  di  negeri- negeri Arab dalam abad ke-8, ke- 9,  atau  ke-10  yang  ada  waktu  itu sesuai  pula  dengan  keadaan masyarakat di situ. 25
25 Mohammad Hatta, Menuju Gerbang Kemerdekaan: Untuk Negeriku, Sebuah Otobiografi
(Jakarta: Kompas, 2014).
Dari penelusuran
penulis ditemukan  data-data  bahwa  Habib Rizieq memiliki agenda untuk menerapkan syariat Islam  secara keseluruhan  yang  dapat  merubah sistem  ketatanegaraan  dan  hukum  di Indonesia.  Gagasan  yang  sering disampaikan  dalam  tulisan-tulisan serta  ceramah-ceramah  keagamaannya adalah  “NKRI  Bersyariah”  yaitu penerapan  syariah  secara  keseluruhan di  semua  aspek  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Dalam  salah  satu pidatonya menyebutkan:
“Bagi NKRI BERSYARIAH bahwa Tathbiq  Syariah  di  Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,  karena  Indonesia  adalah Negara Tauhid yang  berdasarkan kepada  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, sehingga Syariat Islam harus diterapkan  di  tengah  masyarakat muslim
Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara,  tanpa  mengebiri  hak beragama  kaum  minoritas  mana pun.” 26
Di  samping  itu,  pemberlakuan sistem  khilafah  merupakan  salah  satu aspek  penerapan  syariah  dalam konteks  ini.  Indonesia  sebagai  negara “Pancasila”  tentunya  tidak  menganut asas ini, maka dari itu dalam kerangka berfikir  ini  Indonesia  adalah  negara yang  tidak  berdasarkan  syariat  Islam. Dalam  pernyataanya  habib  Rizieq berkata:
“Bagi NKRI BERSYARIAH bahwa Sistem  Khilafah  adalah  Sistem yang  harus  ditegakkan,  apalagi sudah  berhasil  membuktikan  diri selama  13  (tiga  belas)  abad  lebih
26 Forum  Diskusi  Santri  FPI,  “NKRI  Bersyariah  vs Islam Nusantara,” 2015, http://www.suara- islam.com/read/kolom/habib-rizieq- syihab/15955/NKRI-Bersyariah-vs-Islam- Nusantara.
sebagai  sistem  terbaik  yang sukses  memimpin  Dunia.  Dan
Penegakan Khilafah
adalah sesuatu yang pasti akan terwujud, setidaknya saat kedatangan Imam
Mahdi  sebagaimana  dikabarkan oleh Nabi SAW, sehingga perjuangan  Penegakan  Khilafah sepanjang  zaman  akan  selalu menjadi  andil  penting  untuk membuka  jalan  bagi  kedatangan Sang Imam.” 27
Menurut  Habib  Rizieq  negara Indonesia  adalah  negara  sekuler. Namun demikian, meskipun Indonesia tidak  menganut  sistem  hukum  Islam nyatanya  sebagai  negara  “Pancasila”, Indonesia tetap mengakomodir aspirasi-aspirasi  umat  Islam  misalnya dalam  UU  No.2  Tahun  1989  tentang sistem  pendidikan  nasional  yang mengakomodasi  pendidikan  agama, UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama,  dan  UU  No.  7  tahun  1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi  beroperasinya  bank dengan  sistem  bagi  hasil  (perbankan syariah), 28 dan lain sebagainya. Namun nampaknya  hal  tersebut  tidak  cukup bagi  Habib  Rizieq,  baginya  hukum negara pun perlu disyariatkan. Penulis berasumsi  bahwa  Habib  Rizieq  ingin melegitimasi gagasan formalisasi syariah  Islam  dengan  mengacu  pada Piagam  Jakarta  dan  dalihnya  adalah bahwa dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno  belum  dicabut  sehingga seharusnya  Piagam  Jakartalah  yang berlaku saat ini.
Menurut Yusril, dekrit tahun 1959 adalah produk revolusi di luar hukum
27 FPI.
28 Masykuri  Abdillah,  “Hubungan  Agama  Dan Negara  Dalam  Konteks  Modernisasi  Politik  Di  Era Reformasi,” Ahkam IX (2013):. 250.
dan konstitusi (inkonstitusional).
Sebuah dekrit diakui jika
keberadaannya  mendapat  dukungan politik  yang  cukup  dari  rakyat, terutama  dari  tentara  dan  parlemen. 29 Bila dilihat dari aspek historis, Dekrit 5 Juli  1959  hadir  dalam  kondisi  darurat karena  majelis  konstintuante  tidak dapat  merumuskan  Undang-Undang saat itu. Oleh karena itu apabila kondisi darurat  itu  telah  dilalui  maka  sebuah dekrit  hanya  sebuah  fakta  sejarah  saja dan  kemudian  yang  berlaku  adalah instrumen hukum yang konstitusional. Pada  alinea  ini  maka  poin  ketiga  dari pernyataan Habib Rizieq telah terjawab.

## KESIMPULAN
Al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin Husein  Shihab  menganut  paham literalis-tekstualis  dalam  memaknai syariah.
Menurutnya penerapan
syariah
haruslah total
diimplementasikan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Adanya gagasan  bahwa  Pancasila  yang  diakui oleh  seluruh  bangsa  Indonesia  saat  ini adalah  inkonstitusional  merupakan kesalahpahaman  Habib  Rizieq  dalam memahami  dekrit  Presiden  Soekarno tahun 1959.
29 IS,  “Yusril:  Dekrit  Absah  Jika  Diterima  Rakyat,” 2013, https://www.gatra.com/hukum-1/24814- yusril-dekrit-absah-jika-diterima-rakyat.html.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri.  “Hubungan  Agama  Dan  Negara  Dalam  Konteks  Modernisasi Politik Di Era Reformasi.” Ahkam IX (2013): 247–58. Al-Maududi,  Abu  ‟Ala. The  Islamic  State .  Birmingham:  UK  Islamic  Mission  Dakwah Center, 1994.
Ali, As‟ad Said. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
Ayubi, Nazih. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World . London and New York: Routledge, 1991.
Effendy,  Bahtiar. Islam  Dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  Dan  Praktik  Politik  Islam  Di Indonesia . Jakarta: Demokrasi Project, 2011. FPI,  Forum  Diskusi  Santri.  “NKRI  Bersyariah  vs  Islam  Nusantara,”  2015. http://www.suara-islam.com/read/kolom/habib-rizieq-syihab/15955/NKRI- Bersyariah-vs-Islam-Nusantara.
Hatta,  Mohammad. Menuju  Gerbang  Kemerdekaan:  Untuk  Negeriku,  Sebuah  Otobiografi . Jakarta: Kompas, 2014.
IS. “Yusril: Dekrit
Absah Jika
Diterima Rakyat,” 2013.
https://www.gatra.com/hukum-1/24814-yusril-dekrit-absah-jika-diterima- rakyat.html.
Ma‟arif, Ahmad Syafi‟i. Islam as The Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia . Chicago, 1983. Mardiana,  Emma.  “Ini  Kronologi  Kasus  Dugaan  Penodaan  Pancasila  Oleh  Habib Rizieq,”  2017.  https://news.detik.com/berita/d-3409531/ini-kronologi-kasus- dugaan-penodaan-pancasila-oleh-habib-rizieq.
Nurdin,  Ahmad  Ali.  “Kaji  Ulang  Konsep  Hubungan  Islam  Dan  Demokrasi.” Review Politik 6, no. 1 (2016). Rahman, Fazlur. Islam . Chicago: Winston, 1966.
Shihab,  al-Habib  Muhammad  Rizieq  bin  Husain.  “Pengaruh  Pancasila  Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.” Universiti Malaya, 2012.
Vol., John L. Esposito dan John O. Islam and Democracy . New York: Oxford University Press, 1996.

## Media Online
FPI,  Forum  Diskusi  Santri.  “NKRI  Bersyariah  vs  Islam  Nusantara,”  2015. http://www.suara-islam.com/read/kolom/habib-rizieq-syihab/15955/NKRI- Bersyariah-vs-Islam-Nusantara.
https://nasional.tempo.co/read/835425/rizieq-diperiksa-polisi-fpi-bentrok-dengan- ormas-di-bandung 12 Januari 2017 (18/3/2020).
IS. “Yusril:
Dekrit Absah Jika
Diterima Rakyat,” 2013. https://www.gatra.com/hukum-1/24814-yusril-dekrit-absah-jika-diterima- rakyat.html.
Mardiana,  Emma.  “Ini  Kronologi  Kasus  Dugaan  Penodaan  Pancasila  Oleh  Habib Rizieq,”  2017. https://news.detik.com/berita/d-3409531/ini-kronologi-kasus- dugaan-penodaan-pancasila-oleh-habib-rizieq .
Rahman,  M.  Taufiq.  "Keadilan  sosial  dalam  pemikiran  barat  dan  islam:  Studi Komparatif  atas  Pemikiran  John  Rawls  dan  Sayyid  Qutb."  (2012).
http://digilib.uinsgd.ac.id/13066/1/KEADILAN%20SOSIAL%20DALAM%20 PEMIKIRAN%20BARAT%20DAN%20ISLAM.pdf