## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR DI KOTA CILEGON

## THE IMPLEMENTATION OF PAID PLASTIC POLICY IN CILEGON CITY
(disubmit 10 Mei 2020, direvisi 10 Juni 2020, diterima 30 Juni 2020)
Annisa Aurellia Ismiandini 1 , Revita Yuniar 2 , M Dian Hikmawan 3*
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , Jl Raya Jakarta KM 04 Pakupatan Serang-Banten 42124,  Indonesia.
*Corresponding Authors: dian.hikmawan@untirta.ac.id

## ABSTRAK
Kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Cilegon  terhadap  Plastik  berbayar  dengan  UU Pemda No. 18 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah pada pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  berwenang  dalam  menjaga,  mengontrol  sampah  dengan  tindakan  dan  wawasan lingkungan agar sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Sampah yang menumpuk dan hanya dibiarkan di tanah lapang dekat pekarangan rumah warga yang hanya diselesaikan dengan pembakaran  sampahnya,  atau  dengan  cara  dekomposi.  Penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana efektifitas  dan  efesiensi  suatu  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Kota  Cilegon  dalam meminalisir  menumpuknya  sampah  plastik  di  Kota  Cilegon  dengan  di  terapkan  sampah  berbayar. Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Kebijakan plastik  berbayar  memiliki  dampak  baik  bagi  pengelolaan  sampah  dan  berdampak  positif  bagi lingkungan.
Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Plastik Berbayar, Kota Cilegon.

## ABSTRACT
The policy implemented by the City Government of Cilegon on Plastic is paid by the Regional Government Law No. 18 of 2008 relating to Waste Management in article 5, the Government and Regional Governments have the authority to maintain, control waste with environmental actions and insights to be in accordance with the aims and objectives of the law. The rubbish that has accumulated and is only left in the field near the yard of the residents' houses is only resolved  by  burning  the  trash,  or  by  decomposition.  This  research  will  look  at  how  the effectiveness  and  efficiency  of  a  policy  implemented  by  the  City  Government  of  Cilegon  in finalizing the accumulation of plastic waste in the City of Cilegon by applying paid waste. By using descriptive qualitative methods, this study found that the pay plastic policy has a good impact on waste management and a positive impact on the environment.
Keywords: Plastic Waste, Paid Plastic Policy, Cilegon City
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079

## PENDAHULUAN
Sampah  sudah  diproduksi  oleh makhluk hidup berabad-abad lamanya baik oleh manusia maupun hewan dan tumbuhan.  Baik  sampah  organik  maupun anorganik. Sampah yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan  adalah  suatu  hal  yang  dibuat oleh  manusia  itu  sendiri.  Kotoran  yang dihasilkan  oleh  manusia  bukan  hanya berupa  kotoran  yang  dapat  dengan  mudah terurai  oleh  alam  sama  halnya  seperti kotoran hewan, tetapi manusia menghasilkan  sampah  yang  tidak  dengan mudah  terurai  oleh  alam  seperti  plastik, sampah  rumah tangga, limbah  pabrik,  dan sampah  dengan  bahan  lainnya  yang  tidak dapat dengan mudah terurai dialam.
Kumpulan  sampah  yang  tidak mudah  terurai  ini  dihasilkan  manusia dengan  jumlah  yang  sangat  besar  setiap harinya yang jika dibiarkan akan menumpuk  dan  dapat  berdampak  bagi lingkungan  yang  juga  dapat  berpengaruh terhadap  peradaban  manusia.  Bumi  yang terus dieksploitasi oleh jumlah sampah ini jika  terus  dibiarkan  saja  menjadi  planet yang  tidak  layak  huni  sedangkan  di semesta  ini  tidak  ada  planet  lain  seperti bumi  bahkan  hingga  sekarangpun  belum ditemukan planet yang dapat dihuni seperti di bumi.
Salah  satu  sampah  yang  sangat sulit  diurai  oleh  alam  adalah  plastik  yang dihasilkan  oleh  manusia  setiap  harinya, oleh  karena  itu  perlu  adanya  pengelolaan sampah  plastik.  Perkembangan  teknologi dan  arus  globalisasi  yang  di  dunia, menekan  manusia  untuk  mengembangkan kemampuan  dalam  mengolah  sesuatu. Data awal yang peneliti temukan mengenai perkembangan  sampah  plastik  ditahun 2019, Indonesia merupakan wilayah penghasil  sampah  plastik  terbesar  kedua
setelah  Cina,  dengan  jumlah  sampah plastik  yang  dihasilkan  Indonesia  1,29  jt, ton/ tahun.
Dengan  jumlah  volume  sampah fantastis  itu  Indonesia  perlu  bergerak dengan benar guna menanggulangi sampah plastik yang ada. Pada kenyataanya hingga saat  ini  Indonesia  masih  kesulitan  dalam menangani  permasalahan  sampah  plastik. Bukan  hal  yang  mudah  untuk  mengatasi sampah  plastik  mengingat  plastik  sendiri memiliki  sifat  yang  susah  untuk  di dekomposisi.  Hal  tersebut  menjadi  salah satu  masalah  yang  dihadapi  oleh  Kota Cilegon.  Salah  satu  Kota  dari  bagian  di Indonesia  yaitu  Kota  Cilegon  yang bertepat  berada  di  ujung  pulau  jawa  arah barat.
Ciri  khas  yang  dimiliki  oleh  Kota Cilegon  ialah  dengan  julukan  Kota  Baja. Hampir di semua penjuru Cilegon terdapat perusahaan-perusahaan  besar  baja.  Kota Cilegon  dengan  luas  175.5  Km 2 yang memiliki  8  Kecamatan,  43  kelurahan,  dan 295.738  jiwa.  Cilegon  ialah  Kota  kecil yang berada di ujung barat laut pulau jawa. Cilegon  tidak  memiliki  TPA  resmi  dalam pembuangan  sampah,  selama  ini  dalam permasalahan  pengangkuan  sampah  hanya dilakukan  oleh  masyarakat  itu  sendiri  atas swadaya masyarakat (Profil  Kota Cilegon, 2015).
Pemerintah  Kota  Cilegon  pada Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Cilegon  memiliki  tugas  salah  satunya dalam  hal  pengambilan  sampah-sampah yang  ada  di  jalanan,  trotar.  Kesadaran masyarakat  akan  sampah  memang  kurang dari  yang  disampaikan  di  dalam  modul profil  Kota  Cilegon.  Dinas  Kebersihan sempat  membuat  TPS  namun  tak  lama beberapa  bulan  lalu  terbakar  dan  belum diperbaiki  hingga  detik  ini.  Demikian masyarakat hanya tetap meneruskan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
kebiasaannya dalam membuang sampah di lahan kosong sekitar lingkungan rumahnya, yang kemudian membakarnya.
Sampah yang dihasilkan Kota Cilegon  sendiri  berkisar  1.345,05  m 2 per harinya.  Merupakan  salah  satu  sasaran yang  dimiliki  Pemkot  Cilegon  yang  akan merealisasikan  terwujudnya  lingkungan Kota  yang  bersih  dan  asri,  yang  akan berdampak  pada  pemerataan  ruang  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  agar lingkungan Kota Cilegon menjadi asri dan lestari.  Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon mengeluarkan  Perda  dalam  mengatur produksi limbah plastik. Pencemaran pada lingkungan adalah masalah bersama bukan masalah individu.
Pada  pencemaran  lingkungan  ini harus ditangani cepat tanggap baik dengan pemerintah  setempat  atau  masyarakat disekelilingnya. Hal-hal mengancam kesehatan  akan  terjadi  apabila  tidak  ada kesadaran  sejak  dini  dalam  aksi  tanggap pengurangan  sampah  anorganik  tersebut. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  saat ini  sudah  diberlakukan  oleh  Kota  Cilegon yaitu dengan mengenakan tarif pada setiap pemakaian  plastik  seharga  Rp.  200,- /plastik.  Melihat  jumlah  produksi  sampah plastik  Kota  Cilegon  sebesar  20%  dari sampah umum.
Sebagaimana  dalam  program  Dinas
Lingkungan  Hidup  Kota  Cilegon  yaitu “Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan”. Sejalan dengan UU Pemda No.  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Sampah  pada  pasal  5  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  berwenang  dalam menjaga,  mengontrol  sampah  dengan tindakan  dan  wawasan  lingkungan  agar sesuai dengan maksud dan tujuan undang- undang tersebut. Berikut juga pada pasal 6 hingga  pasal  10  yang  dimana  masing-
masing  isi  pasal  tersebut  menjelaskan pembagian  wewenang  dalam  pengelolaan sampah mulai dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
Sisi  lain  dari  sampah  yang  sudah dijelaskan pada pasal diatas ialah, manusia dapat  mendaur  ulangnya  untuk  hal-hal yang  jauh  bermanfaat.  Kota  Cilegon beberapa  masyarakatnya  sudah  sadar  akan pencemaran sampah anorganik yang mereka lakukan dengan mengubah plastik- plastik  tersebut  menjadi  BBM.  Hal tersebut dibantu arahkan oleh PT Chandra Asih. Masyarakat tergerak untuk membantu  mengembangkan  pemanfaataan limbah  plastik  tersebut  yang    notabennya adalah  sampah  yang  sulit  terurai.    Mereka biasanya membakar 16 Ton hingga 20 Ton sampah plastik perharinya untuk dijadikan BBM.
Menurut  Joseph  (2006)  sampah adalah  satu  hal  yang  berisfat  krusial  jika tetap  dibiarkan  oleh  masyarakat  setempat dan pemerintah setempat. Tugas Pemerintah Kota beserta Dinas Kebersihan setempat  memiliki  tugas  terhadap  hal tersebut,  namun  memang  yang  seperti yang  dikatakan  oleh  Joseph  (2006)  bahwa pelayanan mereka dalam mengatasi sampah  ialah  hal  yang  disepelekan sehingga  sampah  khususnya  pada  sampah plastik  memiliki  prioritas  yang  rendah, pelayanan  yang  tidak  efisien  dan  tidak berkembang.
Hal  yang  menjadi  permasalahan lainnya adalah pembiayaan dan ketidakdisiplinan petugas dalam melakukan  tugas  sebagaimana  mestinya. Pembiayaan  yang  sangat  besar  hingga membuat pembengkakan dana serta mengakibatkannya kekurangan dana oprasional,  dan  hal  yang  paling  penting adalah  institusi  yang  berkualitas  rendah dan  acuh  terhadap  daerah  setempat.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
Seharusnya  dalam  hal  pengangkutan sampah apapun dilakukan oleh pihak yang berwenang  atas  tugas  dan  kewajibannya, sebesar  60%-70%  harus  diangkat  oleh petugas yang di mandatkan dalam pengambilan sampah yang ada di masyarakat  seperti  yang  dikatakan  oleh Damanhuri (2009).
Peraturan daerah Kota Cilegon No. 5
Tahun 2003 mengenai ketertiban, kebersihan, keindahan wilayah Kota Cilegon dimana kewajiban pada pengelolaan sampah memang bukan hanya pada pemerintah setempat saja (Rahayuningsih,
2019). Keacuhan
masyarakat  terhadap  lingkungan  harus disadarkan, selain masyarakat juga sebagai pemilik  usaha  yang  menghasilkan  output sampah,  khususnya  pada  plastik  harus memiliki kesadaran penuh terhadap dampak dilingkungan sekitarnya.
Konsep yang dianut oleh Pemerintah Daerah  yang  diambil  dari  Kementrian Lingkungan  Hidup  dengan  menerapkan 3R,  yaitu:  Reduce,  Reuse,  Recycle. Dengan  konsep  tersebut  merupakan  salah satu program yang dimplementasikan oleh pemda Cilegon diperuntuk untuk meminimalisir penumpukan sampah, namun  hal  tersebut  seperti  kurang  efektif dan  tidak  membuat  masyarakat  Kota
Cilegon
sadar akan
kebersihan
lingkungannya. Salah satu konsep atau upaya lainnya
dengan mengajak masyarakat Kota Cilegon  ikut  program  bank  sampah,  yang hingga  saat  ini  masih  berjalan  namun terlihat  sampah  yang  di angkut  khususnya sampah  plastik  di  Kota  Cilegon  masih belum  berkurang.  Oleh  karena  itu,  kita ingin  meneliti  kesuksesan  program  yang diberlakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup bersama Pemerintahan Daerah.

## LANDASAN TEORI Implementasi Kebijakan
Pada hakikatnya kebijakan merupakan  kepentingan  bersama  yang dimana kebijakan dibuat untuk kepentingan  bersama  (Hikmawan,  2020), keuntungan  bersama,  dan  masa  depan Bersama.  Maka  dari  itu  penting  jika kebijakan  tersebut ditargetkan untuk keberhasilan  Bersama  dan  berdampak secara  keseluruhan.  Setelah  kebijkan melewati  tahap-tahap  yang  seperti  agenda setting,  formulasi,  dan  legitimasi,  maka tahap  selanjutnya  adalah  implementasi (Widiyanto,  Hikmawan,  &  Riswanda, 2019).
Implementasi yang dimaksud adalah setelah seluruh tahap sudah dilewati maka  kebijakan  tersebut  siap  untuk diimplementasikan atau dilaksanakan terhadap  target  atau  yang  dalam  hal  ini biasanya  masyarakat  sipil.  implementasi kebijakan    Menurut  Van  Meter  dan  Van Horn,  (1975)  dalam  Leo  Agustino  (2006) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh  individu,  pejabat  termasuk  sektor pemerintahannya, dan juga terhadap kelompok  swasta  yang  diarahkan  guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditargetkan terhadap keputusan kebijakan (Hikmawan, 2017b).
Sehingga peneliti dapat mengambil inti  sari  dari  teori  ini  yaitu  penerapan kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok  masyarakat  tidak  terkecuali pejabat  yang  termasuk  pemerintahannya juga  sektor  swasta  yang  dimana  tindakan ini didasari oleh ketetapan yang sudah ada guna  tercapainya  tujuan  dari  ketetapan tersebut yang nantinya tujuan ini juga akan berguna  terhadap  masyarakat  dan  Negara itu sendiri.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
Tidak  mudah  kebijakan  tersebut untuk  berjalan  dengan  mulus  karena kebijakan  tersebut  akan  dihadapi  oleh berbagai  macam  bentuk  aspek  yang nantinya  akan  mempengaruhi  jalannya kebijakan  tersebut  (Hikmawan,  2017b). Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya  kebijakan  publik  yaitu  ada  yang Menurut  Marilee  S.  Grindle  (1980)  dalam Subarsono  (2005)  Implementasian  dari suatu kebijakan akan terpengaruh pada dua variabel  besar  yaitu  isi  kebijakan  ( content of  police )  dan  lingkungan  implementasi ( conteks of police ).
Cakupan  yang  dimaksud  dari variabel  isi  kebijakan  yaitu  Pertama, bagaimana  kebijakan  itu  akan  mencakup sasaran  dan  target  dari  tiap  kepentingan kelompok. Kedua, manfaat dan target utuk masing-masing  kelompok.  Ketiga,  adanya suatu  perubahan  dari  kebijakan  tersebut. Keempat,  program  yang  tepat.  Kelima, memiliki  keteraturan  dan  keterperincian terhadap implementornya. Keenam, memiliki  sumber  daya  yang  cukup (Widiyanto et al., 2019).
Sedangkan  variabel  lingkungan kebijakan  meliputi:  Pertama,  besaran kekuasaan,  kepentingan,  serta  strategi terhadap aktor yang terlibat pada penerapan  kebijakan  tersebut.  Kedua, melihat  rezim  yang  berkuasa  dan  melihat karakter dari institusi-institusi didalamnya. Ketiga,  disiplin  dan  responsibility  dari target atau sasaran kelompok.
Sedangkan  menurut  Weimer  dan Vining,  (1999)  dalam  Subarsono  (2005) menegaskan  ada  tiga  hal  yang  dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: a) pemikiran dari rancangan  kebijakan;  b)  lingkungan  dari cakupan  kebijakan  yang  diterapkan;  c) aktor yang memiliki karakteristik sehingga kebijakan akan berjalan lancar.

## Plastik dan Jenisnya
Pada  umumnya  plastik  memiliki sifat  yang  tidak  mudah  terurai.  Menurut Waste  Manegement  Information  (2004) kompisisi  dari  plastik  terdiri  atas  zat additive  termasuk  polymer.  Yang  dimana polymer  ini  terdiri  dari  ikatan  kimia. Plastik  merupakan  bahan  yang  dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Plastik  sendiri  dikelompokan  menjadi thermoplastik dan thermosetting.
Thermoplastic  adalah  bahan  yang mudah meleleh namun akan kembali pada bentuk semula saat dipanaskan pada suhu- suhu tertentu. Lain halnya dengan thermosetting  yang  merupakan  bahan plastik yang dipanaskan untuk membentuk suatu  benda  atau  barang,  maka  benda  itu hanya  bisa  berbentuk  seperti  itu  saja dengan  kata  lain  benda  dengan  bahan thermosetting  tidak  bisa  dipanaskan  dan diubah  bentuk  menjadi  bentuk  lain.  Sifat dari  kedua  bentuk  macam  plastik  tersebut yang  memungkinkan  untuk  didaur  ulang adalah thermoplastic.
Jenis-jenis  plastik  yang  ada  dan dipakai  sehari-hari  yaitu  PET  (PETE)  / polyethylene  therephthalate.  Plastik  jenis ini  memiliki  sifat  yang  ringan  murah, mudah,  dan  biasa  digunakan  untuk  botol minuman  soft  drink.  Adapun  plastik  jenis HDPE (High Density Polyethylene) memiliki bahan yang kuat, namun memiliki  kekurangan  yaitu:  tidak  kuat terhadap korosi. Dengan demikian penyebaran  kimianya  minim,  biasanya dipergunakan  untuk  kemasan  shampoo, deterjen, dan lainnya.

## Dampak Plastik Terhadap Lingkungan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
Selain  dari  rusaknya  nilai  estetika yaitu  keindahan  yang  seharusnya  dimiliki sungai,  Kota,  dan  lain  sebagainya  harus tercemar  oleh  penumpukan  sampah  yang berlebih dan terbengkalai. Tidak hanya itu sampah  juga  berdampak  pada  kesehatan lingkungan  seperti  jika  kita  membakar sampah  dengan jumlah  sangat  besar  tanpa ada  pengelolaan  yang  benar,  maka  hasil dari  pembakaran  sampah  tersebut  akan menghasilkan komponen-komponen berbahaya  seperti  karbonmonoksida  (CO), karbondioksida (CO 2 ), dan sebagainya.
Bau yang dikeluarkan oleh sampah juga  merupakan  salah  satu  pencemaran udara  karena  menimbulkan  bau  yang sangat  tidak  sedap,  dapat  mengusik aktivitas  sehari-hari,  terlebih  lagi  jika timbunan  sampah  berada  didekar  perairan seperti  sungai  hal  ini  dapat  menyebabkan pencemaran  air.  Bahan  thermosetting memiliki  dampak  yang  paling  parah  dari seluruh  jenis-jenis  bahan  plastik  karena sifat yang tidak bisa terurainya.
Bahan  tersebut  berdampak  pada rusaknya  kualitas  tanah,  air  tanah,  hingga makhluk yang hidup di tanah karena akibat tercampur racun pada partikel plastik yang menguap  sehingga  dapat  membunuh makhluk  yang  hidup  di  dalam  tanah tersebut.
Kantong plastik juga akan menggangu  atau  menutup  aliran  air  yang masuk  ke  dalam  tanah  dan  berdampak pada  kesuburan  tanah  karena  plastik  akan menghalangin  sirkulasi  udara  di  bawah tanah.  Dampak-dampak  ini  terjadi  akibat konsumsi  berlebihan  pada  plastik  yang sampahnya tidak diatasi dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Menurut  Sugiono (2011) metode deskriptif kualitatif
digunakan  untuk  meneliti  objek-objek yang  alamiah  (berupa  seperti  melakuka suatu  eksperimen),  posisi  peneliti  ialah sebagai  kunci  terhadap  data-data  yang disusun  secara  gabungan  yang    bersifat induktif  atau  kualitatif.  Metode  ini  lebih kepada  penekanan  makna  dan  generalisasi dari  suatu  fenomena  yang ada  yang  diteiti (Hikmawan, 2017a).
Berikut pendekatan penelitian yang peneliti gunakan  banyak  macamnya, dengan  teknik  pengumpulan  data  yang dimana  dari  data  yang  didapatkan  baik data sekunder maupun primer. Data primer dari hasil pengumpulan data dengan teknik wawancara  dan  observasi  langsung  ke lapangan. Data sekunder yang diambil dari literature yang ada dengan cara mengumpulkan  segala  macam  narasumber data  tertulis  yang  ada  baik  dari  buku maupun jurnal online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penduduk  Kota  Cilegon  sendiri menghasilkan  sampah  plastik  120  ton setiap  harinya.  Dengan  jumlah  plastik sebesar  itu  sehingga  diambilah  langkah pemberian  harga  pada  kantong  plastik, walaupun  kantong  plastik  hanya  sebagian kecil  dari  barang-barang  berbahan  plastik lainnya.
Kebijakan  yang  diterapkan  oleh Pemerintah Daerah Cilegon dalam meminimalisir  sampah,  khususnya  plastik dengan menerapkan kebijakan tentang UU Pemda  No.  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan  Sampah  pada  pasal  5  tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin  terselenggaranya  pengelolaan sampah  yang  baik  dan  berwawasan lingkungan  sesuai  dengan  tujuan  yang dimaksud dalam undang-undang ini.
Berdasarkan  masyarakat  sekitar Cilegon, masyarakat masih tidak keberatan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
dalam penetapan kebijakan kantong plastik sejak  pertama  diterapkan  pada  awal  2018. Karena  dalam  kebijakan  plastik  berbayar tersebut  sebesar  Rp.200,-  saja  dalam jumlah  1  (satu)  plastik  saja.  Pada umumnya masyarakat Kota Cilegon masih menggunakan langkah-langkah biasa dalam pengelola sampah. Seperti membuang  sampah  pada  tempatnya  atau bahkan  bukan  di  tempatnya.  Walau sekarang  sudah  banyak  masyarakat  yang tergerak untuk melakukan daur ulang, dan menggunakan  bahan-bahan  yang  bias kembali dipakai.
Dalam  pengelolaan  sampah  yang digunakan  masyarakat  Cilegon  khususnya sampah rumah tangga dan sampah plastik, mereka hanya membakarnya di pekarangan  rumah  atau  mencari  tanah lapang.  Peneliti  beberapa  waktu  kemarin sempat  melihat  situasi  dan  kondisi lingkungan  di  Kota  Cilegon.  Beberapa gundukan sampah terlihat disisi jalan yang mengeluarkan aroma kurang mengenakkan dan  menyebabkan  beberapa  pencemaran seperti  udara,  air  karena  beberapa  terletak di dekat perairan. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat menyebabkan rusaknya estetika atau keindahan perairan juga Kota.
Data  awal  yang  peneliti  temui dengan  mewawancarai  masyarakat  sekitar Kota  Cilegon,  memang  kebijakan  plastik berbayar  tidak  memberikan  efek  besar pada  penggunaan  plastik  di  Kota  Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon jarang menggunakan  tas  belanja,  yang  sudah tersedia di minimarket hingga supermarket di  kawasan  Kota  Cilegon.  Masyarakat lebih  memilii  untuk  tetap  menggunakan kantong plastik dengan alasan untuk buang sampah atau lupa membawa tas belanja.
Beberapa mengatakan bahwa “ pakai  tas  belanja  itu  ribet,  kita
yang  belanjanya  pakai  motor  kalo pakai  tas  belanja  muatannya  sedikit dan  ujung-ujungnya  disuruh  pakai plastik ”  dengan  demikian  mereka jauh  memilih  tetap  menggunakan kantong  plastik  yang  tidak  ruwet. Ketetapan  harga  per-plastik  juga tidak membuat masyarakat keberatan.  Karena  dengan  harga Rp200,-  masih  terbilang  murah  dan terjangkau menurut masyarakat Kota Cilegon,  sehingga  masyarakat  yang pergi ke supermarket masih menggunakan kantong plastik.
Dikarenakan  data  yang  masih terbilang  belum  cukup,  maka  kami melakukan  wawancara.  Dilanjut  dengan pemberian  pertanyaan-pertanyaan  yang mudah mereka pahami. Pertanyaan- pertanyaan  terkait  sampah  plastik  dan kantong plastik.
Pertama, mengenai keefektifan kebijakan plastik berbayar terhadap pengurangan  jumlah  sampah  plastik  di Cilegon;  para  narasumber  memberikan penjelasan  kepada  peneliti;  bahwasannya kebijakan  plastik  sebesar  Rp.200,-  tidak akan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik  di  Cilegon,  kecuali  pemerintah menerapkan  apabila  menggunakan  plastik berbayar  dikenakan  tarif  per  plastik sebesar  Rp.20.000,-.  Yang  menarik  dari jawaban salah satu narasumber kami ialah “ karena  masih  terjangkaunya  tarif plastik, dan biasanya yang mengunjungi minimarket atau
supermarket dan masih menggunakan plastik  ialah  orang  yang  memiliki ekonomi  menengah  keatas,  karena yang  memiliki  ekonomi  menengah  ke bawah  biasanya  akan  mengunjungi pasar  tradisional  atau  toko-toko kelontong  yang  ada  dipinggir  jalan,
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
jadi  masyarakat  dengan  ekonomi menengah ke atas akan tetap membeli kantong plastiknya” dengan  demikian  dapat  diumpakan seperti  ini  apabila  membeli  10  produk yang  menghabiskan  sekitar  Rp  100.000,- lalu  menggunakan  kantong  plastik  dengan membayar  sebesar  Rp.200,-  tidak  begitu berdampak  besar  pada  harga  yang  harus dibayarkan  ketika  berbelanja.  Terlihat bahwa  kebijakan  ini  memiliki  kelemahan yang  cukup  besar  yaitu  tidak  menjangkau berbagai  kalangan  masyarakat  Cilegon, yang  berarti  kebijakan  ini  tidak  berlaku bagi  masyarakat  yang  pergi  ke  pasar tradisional  karena  memang  di  pasar tradisional  tidak  diberlakukan  kebijakan tersebut.
Kedua,  pemakaian  shopping  bag dalam  berbelanja.  Penggunaan  shopping merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat diberikan oleh pemerintah juga minimarket  ataupun  supermarket  guna mengurangi  pemakaian  kantong  plastik saat  berbelanja.  Mengingat  shopping  bag menggunakan  bahan  tahan  lama,  tidak mudah  sobek,  dan  adapun  yang  tahan dengan air. Hal ini menyebebkan shopping bag  dapat  digunakan  berkali-kali  hingga beratus-ratus kali. kebanyakan narasumber yang  kami  wawancarai  masih  terbilang jarang  dalam  menggunakan  shopping  bag. Hal  yang  peneliti  simpulkan  dari  jawaban mereka,  terlihat  memang  porsi  shopping bag  memang  besar  dan  muat  hingga puluhan  makanan  atau  barang  ukuran medium  yang  tidak  efisien  jika  hanya berbelanja  dengan  jumlah  sedang  atau sedikit.  Hal  lainnya  yang  mempengaruhi hal  ini  yaitu  habit.  Masyarakat  yang  lupa, malas,  dan  lainnya  tidak  terbiasa  untuk membawa  shopping  bag,  karena  memang tidak dibiasakan untuk membawa shopping  bag  setiap  kali  pergi  untuk
berbelanja.  Salah  satu  narasumber  kami memberikan  alasan  yang  berbeda  dari yang lain yaitu; “ saya tidak  menggunakan kantong  plastik  saat  belanja  bulanan  di supermarket, namun saya jauh lebih prefer menggunakan  kardus,  karena  gratis”.
Dengan  demikian  membuat  shopping  bag kurang  praktis  dan  kurang  efisien,  ketika ingin dibawa berbelanja. Serta alasan yang lainnya ialah kebijakan pemerintah tersebut  yang  menerapkan  hanya  Rp.200,- per  plastik.  Kemudian  dapat  menjadi solusi  juga  dalam  pemanfaatan  kardus- kardus  bekas  stok  barang-barang,  karena penggunaan  kardus  juga  tidak  dipungut biaya  sepesrpun,  dan  dapat  mengurangi limbah plastik yang sulit terurai.
Ketiga, mengenai lingkungan tempat  tinggal  narasumber.  Kebanyakan jawaban narasumber yang peneliti wawancara, memberi tahu bahwa lingkungan mereka masih terbilang banyak sekali  sampah  plastik  yang  berserakan  di pinggir jalan mapun ditempat-tempat yang tidak  seharusnya.  Beberapa  warga  sekitar memang sadar terhadap tumpukan sampah-sampah tersebut. Namun kesadaran  akan  akibat  dari  timbunan sampahnya  masih  kurang,  dari  banyak sampah-sampah  yang  berserakan  terutama sampah plastik. Rata-rata masyarakat yang membuang sampah menggunakan kantong plastik  dengan  berbagai  ukuran  sehingga terlihat  banyaknya  tumpukan  sampah plastik dan kantong plastik.
Melihat kesadaran masyarakat
Kota  Cilegon  masih  terbilang  kurang memiliki  kesadaran  penuh  akan  dampak yang  dihasilkan  oleh  Plastik  tersebut. Gundukan-gundukan sampah yang peneliti lihat  dikerjakan  oleh  beberapa  orang, dengan  kapasitas  sampah  yang  sangat banyak.  Terlihat  sampah-sampah  tersebut terdapat  banyak  sampah  plastik,  dari
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
katong  plastik,  bungkusan  produk  seperti indomie, minuman kemasan, juga detergent.  Terlihat  bahwa  kepedulian sampah masih minim dilakukan.
Menurut  data  yang  disajikan  oleh International  Coastal  Cleanup  Report , didunia ini memang sampah terbanyak ada pada seluruh penjuru dunia adalah sampah plastik  mulai  dari;  Bungkus  makanan, tutup  botol  plastik,  botol  plastik,  tas belanja  plastik,  sedotan  dan  pengaduk plastik  beserta  kemasan-kemasan  plastik dengan  jumlah  keseluruhan  mencapai (808.402) ton, (Qodriyatun,2018).
Kebijakan pusat yang menggunakan  konsep Extended  Producer Responsbility
(EPR), berdasarkan kebijakan  yang  tercantum  pada  undang- undang  No  18  Tahun  2008,  Pasal  5 mengenai  pengelolaan  sampah.  Mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah  secara  berkelanjutan  dengan maksud dan tujuan melindungi lingkungan dari  siklus  terbentuknya  produk  dan menegaskan kepada produsen untuk mengawasi  siklus  terbentuknya  produk dan  dihimbau  untuk  mengambil  kembali hasil produknya untuk kembali memusnahkannya (Lindhqvist dalam Irawan & Chaerul, 2011).
Jumlah  produksi  sampah  pada tahun-tahun  sebelum  2018  sekitar  120 ton adalah jumlah yang terbilang tidak sedikit, sehingga kebijakan yang dibuat merupakan langkah kecil yang baik, tetapi melihat  dari  sampah-sampah  plastik  yang berserakan juga sampah yang sudah berada di  TPS  maupun  TPA  tidak  begitu  terlihat signifikan  berkurang,  karena  masih  ada masyarakat  yang  masih  menggunakan kantong  plastik,  bahkan  ada  penjual kantong  plastik  diemperan  yang  dapat menambah  jumlah  produksi  kantong plastik.
Memang  sepertinya  plastik  sangat efisien,  dan  jauh  lebih  praktis  serta  cepat tanggap  untuk  menaruh  barang-barang belanjaan  dalam  plastik.  Namun  dampak yang  diakibatkan  dengan  penggunaan plastik tidak dapat dipungkiri menyebabkan,  serta  mempengaruhi  semua hal  yang  ada  di  bumi  ini.  Hingga  pada hewan laut sekalipun, pertumbuhan tumbuhanpun demikian.
Melihat  pernyaataan  narasumber sebagai  warga  negara  yang  memiliki  hak untuk  hidup  yang  layak,  sehat,  dan  hasil data  produksi  sampah  pada  Tahun  ke Tahun  tidak  berkurang  dengan  hasil  yang masih  terbilang  tidak  sedikit,  seharusnya pemerintah  baik  pusat  ataupun  daerah dapat menerapkan pembelajaran mengenai “peduli lingkungan” sejak dini (Hikmawan,  Indriyany,  &  Mayrudin, 2019). Menurut peneliti penerapan pendidikan  mengenai  “peduli lingkungan” hanya  terdapat  pada  sekolah-sekolah  alam yang  hanya  di  berbagai  wilayah  di Indonesia  saja,  tidak  merata.  Sekolah- sekolah  umum  lainnya  juga  seharusnya menerapkan pendidikan “peduli lingkungan”,  karena  piket  yang  biasa diterapkan  di  sekolah-sekolah  menurut peneliti tidak efektif. Dilihat dari pengalaman peneliti yang menganggap hal tersebut  tidak  efektif  ialah,  anak-anak masih bisa berbohong, dan bisa menyuruh temannya  saja.  Tidak tumbuhnya  niat  dari dalam diri mereka sendiri.
Dengan penerapan pendidikan
“peduli  lingkungan”  yang  dapat  dibantu oleh  para  penggerak  sosial  dibidang lingkungan  (Hikmawan  et  al.,  2019), seperti  komunitas  green  peace,  bye-bye plastik,  dan  lain  sebagainya  akan  menjadi salah  satu  solusi  atau  terobosan  baru pemerintah dalam menumbuhkan
kepedulian anak bangsa terhadap lingkungan. Dilakukannya pula pemerataan  pendidikan  tersebut  kepada seluruh  cakupan  pendidikan,  mulai  dari paud,  taman  kanak-kanak  hingga  sekolah kejuruan atau universitas. Karena lingkungan  yang  bersih  merupakan  salah satu hal yang disukai oleh sang pencipta.
Jantung  bumi  ada  di  wilayah  asia yang  sekarang  populasinya  menurun akibat  terjadinya  penebangan  berlebih  dan tidak  tahu  bagaimana  mengembalikannya. Fungsi  yang  dimiliki  hutan  juga  sangat berpengaruh  besar  pada  alam,  begitu  pun dengan  penggunaan  atau  pemanfaatan plastik  yang  melewati  ambang  batasnya. Akan  berdampak  besar  pada  kerusakan bumi, manusia dan ekosistemnya.

## KESIMPULAN
Sampah  plastik  yang  ada  di  Kota Cilegon menumpuk banyak. Permasalahan yang  krusial  di  Kota  Cilegon  ini  terbilang masih susah dalam hal kedisiplinan warga Kota  Cilegon  yang  masih  tidak  disiplin akan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah  Kota  setempat.  Himbauan sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  beserta dinas  terkait,  namun  tersendat  dengan respon  masyarakat  yang  masih  susah dalam hal mengurangi sampah plastik.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon  yang  diatur  dalam  Undang- undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 5 pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan menjamin terselenggaranya pengelolaan  sampah  yang  baik  dan berwawasan  lingkungan  sesui  dengan tujuan  yang  dimaksud  dalam  undang- undan  tersebut.  Penguraian  yang  sulit dalam sampah plastik ini, cukup membuat pemerintah  setempat  tersendat  ditengah jalan,  kendala  biaya  yang  terjadi  menjadi
salah  satu  permasalahan  juga,  kemudian alat-alat  untuk  mengelola  sampah  yang masih  terbilang  cukup  susah  dicari  dan sangat  mahal,  masih  membuat  pemerintah memikir  dua  kali  untuk  membeli  barang tersebut.
Sampah  plastik  pada  awal  tahun 2018  hingga  2019  ini  terus  meningkat. Pola  konsumsi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Kota  Cilegon  masih  belum bisa  diubah  dalam  penggunaan  sampah plastik. Rasa kepedulian terhadap lingkunganpun  masih  terbilang  cukup minim.  Kesadaran  akan  pembuangan sampah  pun  Masyarakat  Cilegon  masih harus diperbaiki.
Wawancara yang dilakukan peneliti oleh masyarakat, jawaban-jawaban yang  mereka  lontarkan  dapat  peneliti simpulkan  bahwa,  masyarakat  masih enggan  menggunakan totebag pengganti plastik  saat  berbelanja  dengan  alasan, apabila totebag -nya tidak muat dan kurang dalam  menampung  belanjaan  mereka, meraka tetap disarankan untuk menggunakan  plastik.  Kebijakan  yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  di Kota  Cilegon  dalam  UU  No.18  Tahun 2008  pasal  5,  masih  belum  efektif diimplementasikan  oleh  masyarakat  Kota Cilegon.
Mengapa  masih  belum  efektif,  itu karena  ternyata  kebijakan  ini  masih terbilang  lemah.  Hal  ini  karena target  dari kebijakan  ini  tidak  meluas  atau  tidak merata.  Menarik  dari  hasil  wawancara kami  kebijakan  ini  hanya  berlaku  bagi masyarakat  yang  pergi  ke  minimarket ataupun supermarket yang biasanya memiliki  kondisi  ekonomi  yang  cukup atau  menegah  ke  atas,  lalu  bagaimana dengan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, Hal. 49-61 p-ISSN 2597-4971, e-ISSN 2685-0079
Masyarakat  menengah  ke  bawah lebih  memiliki  untuk  pergi  ke  pasar tradisional  yang  dimana  pasar  tradisional tidak memberlakukan kebijakan ini karena memang  bukan  ditargetkan  untuk  pasar tradisonal.  Ini  menyebabkan  masyarakat yang  pergi  ke  pasar  tradisional  masih menggunakan  kantong  plastik  yang  bisa mereka  dapatkan  dan  gunakan  dengan gratis.  Hal  ini tentu akan  terus  menambah jumlah  sampah  plastik  di  Kota  Cilegon mengingat masyarakat yang pergi ke pasar tradisional tidaklah sedikit.
Adapun faktor kesadaran. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih kurang minim, walaupun ada masyarakat yang peduli dan paham soal lingkungan  tetapi hal ini tidak sebanding  dengan  masyarakat  yang  masin belum paham dan peduli dengan lingkungan.  Masih  banyaknya  masyarakat yang  masih  belum  peduli  dan  paham terhadap lingkungan.
Dampak apa yang akan ditimbulkan  jika  lingkungan  tercemar, dampak apa jika lingkungan rusak. Hal-hal tersebut  masih  belum  dipahami  oleh masyarakat  Kota Cilegon melihat keadaan sampah dan sampah plastik yang berserakan di sudut-sudut Kota. Kesadaran masyarakat  terhadap  penggunaan  kantong plastik masih sangat minim.
Bagi  mereka  sampah  kantong plastik  tidak  terlalu  berdampak  bagi lingkungan  terlihat  dari  masyrakat  yang masih  menggunakan  kantong  plastik  atau bahan  plastik  lainnya  secara  berlebihan. Hal  ini  juga  menjadi  faktor  mengapa kebijakan  plastik  berbayar  ini  belum berhasil.
Masyarakat mengaku bahwa jumlah  sampah  dan  sampah  plastik  baik dipinggir  jalan  juga  tempat lainnya  dan  di tempat  pembuangan  sampah  (TPS)  masih
terlihat  tumpukan  sampah  dengan  jumlah yang  tidak  sedikit  dengan  kata  lain  sangat banyak.  Mengingat  jumlah  penduduk  di Cilegon  bertambah  setiap  tahunnya.  Oleh karen  itu  menurut  kami  kebijakan  plastik berbayar  yang  diberlakukan  di  Kota Cilegon  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia yang disalurkan ke Pemerintah Daerah lalu diberlakukan  pada  Kota-Kota  sebagai percobaan di Kota Cilegon, nyatanya tidak berhasil mengurangi jumlah sampah plastik  di  Kota  Cilegon.  Sehingga  hal  ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi lainnya  terkait  penanggulangan  sampah plastik  di  Indonesia  maupun  di  Kota Cilegon.  Melihat  dari  kebijakan  ini  belum juga  menemukan  keberhasilannya.  Salah satu solusi yang dapat kami tawarkan yaitu edukasi tentang peduli lingkungan.
Masyarakat yang semakin teredukasi akan semakin paham dan peduli terhadap  lingkungan,  bukan  hanya  anak- anak tetapi orang dewasa hingga ke setiap kalangan  akan  memiliki  kesadaran  yang tinggi  terhadap  lingkungan.  Sehingga mereka memiliki kesadaran yang menghasilkan  habit  terhadap  sampah  juga penggunaan  plastik  terutama  kantong plastik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  Alvionita  Rizqi.  (2019).  Pengaruh
Kesadaran  Lingkungan  Terhadap Perilaku Masyarakat
Dalam
Mengurangi  Sampah  Plastik  Di
Kelurahan  Pondok  Labu.  Prodi Kesejahteraan  Sosial,  Fakultas  Ilmu Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi.  UIN JKT.
Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. Journal of Governance , 2 (2), 223–
247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31 506/jog.v2i2.2678
Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam
Implementasi Kebijakan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) ,
1 (1), 88–98.
Hikmawan, M. D. (2020). Consensual Democracy: A Challenge for Differentiated Citizenship . International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net (Vol. 11). Retrieved from www.ijicc.net
Hikmawan, M. D., Indriyany, I. A., & Mayrudin, Y. M. (2019). Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten. https://doi.org/https://doi.org/10.2991 /icdesa-19.2019.57
Karuniastuti,  Nurhenu.  Bahaya  Plastik
Terhadap Kesehatan dan Lingkungan.  Forum  Teknologi,  Vol. 3, No.1.
Landasan  Teori  Bab  II.  Yang  diakses  pada http://repository.uin-
suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II. pdf  (diakses pada 14/03/2020).
Lusnita, Natalia. 2019. Program
Pengurangan Sampah Plastik Melalui Kebijakan  Kantong  Plastik  Berbayar Di  Ritel  Modern.  Journal  of  Servite, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Komunikasi LSPR, Jakarta, Indonesia.
Novianti,  Ayi  Indah,.  Kartika,  Lindawati.
(2017).  Pengaruh  Green  Marketing Kebijakan  Kantong  Plastik  Berbayar Terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2,
No.1,(81 – 94) .
Octavianti,  Meria.,  Koswara,  Iwan.,  Sari, Dhisa  Y.A.  (2016). Karakteristik Inovasi  Kebijakan  Kantong  Plastik Tidak  Gratis  Bagi  Ibu  Rumah Tangga  Di  Kota  Bandung . Jurnal Komunikasi  Vol.  8,  No.  2,  (134  – 146).
Purwaningrum,  Pramiati.  (2016).  Upaya
Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan. Vo.8, No.2.
Qudriyatun,  Sri  Nurhayati.  (2018).  Sampah Plastik; Dampak Terhadap Pariwisata Dan Solusi. Vol. X, No.23.
Rahayuningsih,  Yunia.  (2018).  Peran  Bank
Sampah Dalam Pengelolaan
Ssampah  Berbasis  Masyarakat  Di Kota  Cilegon.  Bappeda  Provinsi Banten  KP3B,  Jl.  Syech  Nawawi  Al Bantani, Serang, Banten.
Rena, Mayang. Pengelolaan Sampah. Kajian Teori  Bab  II.  Yang  di  akses  pada https://www.academia.edu/8648501/ PENGOLAHAN_SAMPAH (diakses pada 14/03/2020).
Sujaryanto. (2014). Analisis Peran Pemerintah  Dalam  Mengembangkan
Candi  Muaratakus  Sebagai  Objek Pariwisata  Di  Kabupaten  Kampar. Prodi  Administrasi  Negara,  Fakultas Ekonomi  Dan  Ilmu  Sosial.  UIN Suska Riau.
Wahyudi, Jatmiko,. Prayitno, Hermai
Teguh., Astuti, A D. (2018). Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif. Jurnal Litbang Vol.
XIV,(58-67).
Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda,  riswanda. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Journal of Social Politics and Governance , 1 (2), 95–115.