History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 152 - 161 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3822

## BILATERAL INVESTMENT TREATIES SEBAGAI INSTRUMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP ASING
Suwardi 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: suwardi.phan@gmail.com 1)

## Abstrak
Interdependensi  antar  negara  telah  mempelopori  beragam  bentuk  kerjasama  internasional.  Bilateral Investment  Treaties  /  Perjanjian  Sebagai  Promosi  dan  Perlindungan  Penanaman  Modal  merupakan perjanjian bilateral antar dua negara yang mengikat secara hukum (binding) dengan tujuan menetapkan perlindungan  timbal  balik  dan promosi investasi di kedua negara. Dengan adanya  Investor-State Dispute Settlement,  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  penanam  modal  asing,  yaitu  dengan tersedianya  forum  penyelesaian  sengketa,  salah  satunya  melalui  Internasional  Centre  for  Settlement  of Investment  Disputes.

## Kata Kunci: BIT; ICSID; ISDS

## Abstract
Interdependence  between  countries  has  pioneered  various  forms  of  international  cooperation.  Bilateral  Investment Treaties  /  Agreements  for  the  Promotion  and  Protection  of  Investment  are  one  of  the  bilateral  agreements  between two  countries  that  are  legally  binding  with  the  aim  of  establishing  mutual  protection  and  promotion  of  investment in  both  countries.  With  the  Investor-State  Dispute  Settlement,  it  is  hoped  that  it  can  provide  protection  for  foreign investors,  by  providing  a  dispute  resolution  forum,  one  of  which  is  through  the  International  Center  for  Settlement of Investment  Disputes.

## Keywords:  BIT; ICSID;  ISDS

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  telah  membuat  batasan-batasan  antar  dunia  semakin  kabur. Kondisi  ini  membuat  terjadinya  interdependensi  antar  negara,  salah  satunya  dalam aspek  investasi  (Rustiadi,  2018).  Dewasa  ini  investasi  lintas  negara  adalah  hal  biasa yang  dilakukan  oleh  negara  termasuk  kalangan  pebisnis  lokal  maupun  asing.    Di Indonesia,  investasi  lintas  negara  adalah  satu  program  kerja  yang  gencar  dijalankan oleh  pemerintah,  yaitu  sebagaimana  pernyataan  Presiden  Republik  Indonesia  (RI) dalam  berbagai  kesempatan  seperti  dalam  pertemuannya  dengan  Perdana  Menteri (PM)  dari  Republik  Demokratik  Timor  Leste,  Bapak  Taur  Matan  Ruak  yang  melalui kesempatan  tersebut  Presiden  RI  menyatakan  “perlunya  pembahasan  mengenai
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
pengembangan  kawasan  ekonomi  di  wilayah  perbatasan  antara  NTT  dan  Oecusse..  dan  kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan Bilateral Investment Treat y”. Serta  baru-baru  ini  pada  Agustus  2023  Presiden  RI  dalam  pertemuan  bilateral  antara Indonesia  dan  Kenya,  kembali  menyampaikan  “perlunya  dibentuk Bilateral  Investment Treaty antara  kedua  negara  (Indonesia  dan  Kenya)”,  sehingga  atas  pernyataan- pernyataannya  tersebut  dapat  disimpulkan  jika  investasi  lintas  batas  dengan  instrumen Bilateral  Investment  Treaty  (“BIT”)  atau  yang  dikenal  sebagai  Perjanjian  Promosi  dan Perlindungan  Penanaman  Modal  (“P4M”)  merupakan  salah  satu  dari  beberapa instrumen  penting  dalam pelaksanaan  investasi  lintas  negara.
Investasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  orang  perorangan maupun  suatu  badan  hukum,  yaitu  dengan  mengharapkan  adanya  upaya  peningkatan dan  /  atau  menjaga  nilai  modal  investasi,  yang  dalam  hal  ini  dapat  berbentuk cash, skill, maupun  intelectual  property  (Mulyana,  n.d.).  Di  dalam  beragam  literatur,  kata  investasi diartikan  sebagai  penanaman  modal  yang  dilakukan  dengan  secara  langsung  (direct investment)  oleh  investor  lokal  yang  dikenal  sebagai  penanaman  modal  dalam  negeri (PMDN),  maupun  tidak  langsung  (indirect  investment).  Dilain  sisi  bentuk  penanaman modal  yang  dilakukan  oleh  investor  asing  juga  dalam  bentuk  penanaman  modal  asing dengan  secara  langsung  (foreign  direct  investment)  dan  dapat  pula  berupa  penanaman modal  dengan  secara  tidak  langsung  (foreign  indirect  investment).  Adapun  yang dimaksud  dengan  penanaman  modal  secara  tidak  langsung  (indirect)  adalah penanaman  modal  yang  dilakukan  dengan  bentuk  portofolio  yang  dibeli  melalui Lembaga Pasar Modal.
Dalam  pelaksanaan  investasi  lintas  batas,  terkhusus  foreign  direct  investment,  BIT adalah  satu  instrumen  yang  dapat  digunakan  oleh  investor  asing  dalam  berinvestasi dan  mendapatkan  perlindungan  atas  investasinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  definisi  dari BIT  yaitu  “binding  agreement  between  2  (two) countries that establishes reciprocal protection and  promotion  of  investments  in  both  countries.”,  dengan  terjemahan  bebas  sebagai perjanjian  bilateral  antar  negara  dengan  tujuan  timbal  balik,  dalam  perlindungan  dan promosi  investasi  di  wilayah  masing  -  masing  suatu  negara  oleh  perusahaan  dengan berbasis  di  ke-2  (kedua)  negara.  Sehingga  BIT  diadakan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  angka  investasi  langsung  (direct  investment),  serta  sebagai  jaminan  bagi investor  asing (aliens) dalam  menanamkan  modalnya  pada  suatu  negara (host state).
Dengan  melihat  kepada  fakta  bahwa  pemerintah  Indonesia  terus  genjar  dalam mengembangkan  investasi  lintas  negara  melalui  pembentukan  BIT.  Serta  fakta Indonesia  telah  banyak  menandatangani  BIT,  yang  berdasarkan  informasi  yang diperoleh  melalui  UNCTAD  diketahui  hingga  Oktober  2023  Indonesia  telah menandatangani  setidaknya  74  BIT.  Kondisi  ini  menunjukkan  kesadaran  pemerintah terkait  potensi  manfaat  yang  akan  diterima  dari  pembentuk  BIT.  Namun  pada  sisi  lain, tidak  dipungkiri  bahwa  pembentukan  BIT  akan  turut  menambah  pertanggungjawaban pemerintah  terhadap  aliens  sebagaimana  yang  terikat  dalam  BIT.  Dengan  berdasarkan
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
pendahuluan  yang  disampaikan  oleh  Penulis,  maka  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan timbul  dan  menjadi  topik  pembahasan  dalam  jurnal  ini,  yaitu  Apa  yang  menjadi  dasar (legal  basis)  bagi  negara  (host  state)  dalam  memberikan  perlindungan  investasi  terhadap asing  (aliens)?  Bagaimana  instrumen  Bilateral  Investment  Treaties  dapat  memberikan perlindungan  investasi  terhadap  asing  (aliens)?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  5  (lima)  bentuk  pendekatan  diantaranya: Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach);  pendekatan  kasus  (case  approach); pendekatan  historis  (historical  approach);  pendekatan  komparatif  (comparative  approach); pendekatan  konseptual  (conseptual  approach).  Dari  kelima  pendekatan  tersebut, penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini karena  salah  satu  fokus  pembahasan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  undang- undang,  khususnya  yang  mengatur  terkait  penanaman  modal  asing  (foreign  direct investment)  di  Indonesia.  Pendekatan  konseptual  dalam  penelitian  ini  dengan  harapkan bisa  mendapatkan  argumentasi  hukum  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan yang menjadi  titik  tolak  dalam penelitian  ini.
Pada  proses  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang didapatkan  atas  dasar  pada  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah  kegiatan guna  mengumpulkan/mendokumentasikan  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan  topik  atau  masalah  atas  obyek  penelitian  ini.  Adapun  informasi-informasi tersebut  dapat  diperoleh  melalui  media  buku-buku,  karya  ilmiah,  tesis,  disertasi,  dan sumber  literatur  lain-lain.  Bentuk  hasil  penelitian  dibuat  dalam  bentuk  jurnal  yang dihasilkan  oleh  penulis.  Jurnal  yang  dihasilkan  melalui  penelitian  akan  sesuai  dengan pengaturan  dalam  aturan  yang  berlaku  atau  sumber  hukum  lainnya.  Serta  sumber hukum  tersebut  akan  diteliti  dengan  baik  menggunakan  tipologi  penelitian  hukum normatif.
Melalui  penelitian  ini,  teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  penelitian  deskriptif. Adapun  pengertian  dari  penelitian  deskriptif  yaitu  teknik  yang  memaparkan  secara  apa adanya  terkait  peristiwa-peristiwa  hukum  atau  kondisi-kondisi  hukum,  serta  peristiwa hukum  tersebut  ialah  peristiwa  yang  beraspek  hukum  yang  terjadi  di  suatu  tempat tertentu  dan  pada  saat  tertentu.  Penelitian  deskriptif  dilakukan  apabila  dipandang  dari sudut bentuknya merupakan penelitian diagnostik yang  merupakan  suatu penyelidikan  yang  dimaksudkan,  guna  memperoleh  keterangan  mengenai  sebab-sebab terjadinya  suatu  gejala  atau  beberapa  gejala,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  fakta (fact  finding),  kemudian  dilanjutkan  dengan  memperoleh  suatu  masalah  (problem finding),  selanjutnya  menuju  pada  identifikasi  masalah  (problem  identification),  dan  pada akhirnya  untuk  mengatasi  masalah  (problem  solution).  Kemudian,  dari  segi penerapannya  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  berfokus  pada  permasalahan  yang
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
diteliti.  Adapun  penyikapan  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  rekomendasi  bagi penyusun  atau perubahan  terhadap  aturan di kemudian  hari.
Tabel 1. Metode Penelitian No Nama Siswa Jenis Data Sumber Data Teknik P engumpulan 1 Apa  yang  menjadi dasar  (lega l ba sis) bagi negara (host sta te) dalam  memberikan  perlindungan  investasi terhadap  asing  (a liens)? Sekunder Bahan  hukum primer, sekunder  dan tersier Studi kepustakaan 2
Bagaimana  instrumen  Bila tera l  Investment  Trea ties  dapat memberikan perlindungan investasi terhadap asing (a liens)?

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. BIT Sebagai Dasar Perlindungan Negara (Host State) Terhadap Asing (Aliens)
Gambar 1. Bilateral Investment   Treaties (BIT) / Perjanjian  Sebagai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Sebagai Perjanjian Bilateral Antar Negara

## Sumber: Penulis
BIT  /  P4M  merupakan  perjanjian  yang  mengikat  secara  hukum  (binding)  antara  2 (dua)  negara  (bilateral)  dalam  menetapkan  perlindungan  dengan  sifat  timbal  balik  dan promosi  investasi  di  ke-2  (kedua)  negara.  BIT  /  P4M  memiliki  peranan  penting  dalam mewujudkan  perlindungan  terhadap  Aliens  yang  berinvestasi  di  negara  penerima modal  (Host  State).  Dengan  dibentuknya  BIT  telah  membuka  peluang  dan  kesempatan masuknya  penanaman  modal  asing  dengan  cara  langsung  (direct  investment)  dengan harapan  dapat berdampak  positif  terhadap  ekonomi  suatu  negara.
Melihat  kepada  sejarahnya,  BIT  /  P4M  mulai  muncul  sejak  abad  ke-17  (ketujuh belas) dengan  dipelopori  oleh  negara-negara  di  Eropa.  Sementara  di  Indonesia,  sejarah penandatanganan  BIT  dimulai  pada  masa  orde  baru  dan  setelah  diundangkannya Undang-Undang  No. 1 tahun 1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing.
Menelusuri  lebih  dalam,  pembentukan  BIT  /  P4M  dapat  dilihat  dari  sisi  negara berkembang  dan  negara  maju.  Apabila  melihat  dari  kacamata  negara  berkembang,  BIT /  P4M  adalah  instrumen  yang  digunakan  untuk  membantu  menarik  aliens  untuk
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
berinvestasi,  BIT  /  P4M  dapat  menjadi  indikator  stabilitas  politik  dan  hukum  pada suatu  negara,  serta  menjadi  jaminan  perlindungan  bagi  host  state  pada  saat  berinvestasi yang  sama  dengan  negara  investor.  Sementara  dari  kacamata  negara  maju,  BIT  /  P4M ini  dibentuk  guna  menjamin  perlindungan  bagi  investor-investor  asing  atas  investasi yang dilakukan  sebagai  penanam  modal.
Saat  ini  BIT  /  P4M  merupakan  sumber  hukum  internasional  yang  banyak  digunakan dan  dianggap  dapat  melindungi  investor  asing  dalam  berinvestasi  di  negara-negara berkembang  (developing  countries).  Indonesia  sendiri  merupakan  salah  satu  negara berkembang  yang  telah  menandatangani  setidaknya  74  BIT  per  Oktober  2023,  dan diketahui  akan  terus  membentuk  BIT  dalam  rangka  meningkatkan  promosi  dan proteksi  dalam  investasi.  Berdasarkan  data  pada  UNCTAD,  diketahui  BIT  /  P4M  yang telah  ditandatangani  antara lain:
Tabel 2. Bilateral Investment Treaties (BIT) Indonesia Sejak 1968
No. P arties No. P arties 1 Indonesia ~ S witzerland [2022] 38 Indonesia ~ Mongolia [1997] 2 Indonesia ~ United  Arab Emirates [2019] 39 Indonesia ~ Turkey [1997] 3 Indonesia ~ S ingapore [2018] 40 Indonesia ~ Jordan [1996] 4 Indonesia ~ S erbia [2011] 41 Indonesia ~ Uzbekistan [1996] 5 Indonesia ~ Libya [2009] 42 Indonesia ~ S ri Lanka [1996] 6 Guyana ~ Indonesia [2008] 43 Indonesia ~ Ukraine [1996] 7 Indonesia ~ Russian Federation [2007] 44 Finland  ~ Indonesia [1996] 8 Denmark ~ Indonesia [2007] 45 Indonesia ~ Pakistan [1996] 9 Finland  ~ Indonesia [2006] 46 Argentina ~ Indonesia [1995] 10 Indonesia ~ Iran  [2005] 47 Indonesia ~ S uriname [1995] 11 Indonesia ~ S ingapore [2005] 48 Indonesia ~ Kyrgyzstan [1995] 12 Indonesia ~ Tajikistan [2003] 49 Indonesia ~ S pain [1995] 13 Indonesia ~ S audi Arabia [2003] 50 China ~ Indonesia [1994] 14 Bulgaria ~ Indonesia [2003] 51 Indonesia ~ Lao People [1994] 15 Germany ~ Indonesia [2003] 52 Indonesia ~ S lovakia [1994] 16 Croatia ~ Indonesia [2002] 53 Indonesia ~ Turkmenistan [1994] 17 Indonesia ~ Philippines [2001] 54 Indonesia ~ Netherlands [1994] 18 Indonesia ~ Venezuela [2000] 55 Indonesia ~ Malaysia [1994] 19 Indonesia ~ Qatar  [2000] 56 Egypt ~ Indonesia [1994] 20 Algeria ~ Indonesia [2000] 57 Australia  ~ Indonesia BIT [1992] 21 Indonesia ~ Korea [2000] 58 Indonesia ~ Poland BIT [1992] 22 Chile ~ Indonesia [1999] 59 Indonesia ~ S weden [1992] 23 Indonesia ~ Mozambique [1999] 60 Hungary ~ Indonesia [1992] 24 Cambodia ~ Indonesia [1999] 61 Indonesia ~ Tunisia [1992] 25 Indonesia ~ Jamaica  [1999] 62 Indonesia ~ Norway [1991] 26 Indonesia ~ Zimbabwe [1999] 63 Indonesia ~ Vietnam [1991] 27 India  ~ Indonesia [1999] 64 Indonesia ~ Italy [1991] 28 Czech Republic ~ Indonesia [1998] 65 Indonesia ~ Korea [1991] 29 Indonesia ~ Yemen [1998] 66 Indonesia ~ S ingapore [1990]
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
30 Indonesia ~ Thailand  [1998] 67 Indonesia ~ United  Kingdom [1976] 31 Indonesia ~ S udan [1998] 68 Indonesia ~ S witzerland [1974] 32 Bangladesh ~ Indonesia [1998] 69 France ~ Indonesia [1973] 33 Cuba ~ Indonesia [1997] 70 Belgium ~ Indonesia [1970] 34 Indonesia ~ S yrian Arab Republic [1997] 71 Indonesia ~ Norway [1969] 35 Indonesia ~ Romania [1997] 72 Germany ~ Indonesia [1968] 36 Indonesia ~ Morocco [1997] 73 Indonesia ~ Netherlands [1968] 37 Indonesia ~ Mauritius  [1997] 74 Denmark ~ Indonesia [1968]
Tidak  dipungkiri,  perkembangan  pembentukan  BIT  /  P4M  didukung  juga  oleh  faktor mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  di  dalam  BIT  /  P4M.  Hal  ini  terkait  juga dengan  Konvensi  International  Centre  for  Settlement  of  Investment  Disputes  (ICSID)  pada tahun  1965  yang  telah  membawa  perubahan  terhadap  investasi  dunia.  Konvensi  ICSID ini  dipelopori  oleh  situasi  ekonomi  dunia  di  era  1950-an,  yaitu  pada  saat  negara-negara berkembang  melakukan  nasionalisasi  perusahaan  asing  di  negara  host  state.  Akibatnya, aliens  sebagai  investor  asing  terdampak  atas  konflik  ekonomi  yang  terjadi  dan menimbulkan  sengketa  antar  host  state  dan  aliens.  Sehingga  untuk  menengarai  ini, pada 14  Oktober  1966  Bank  dunia  membentuk  suatu  badan  penyelesaian  sengketa  yang dikenal sebagai “The Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes” (“ICSID”) yang  bertempat  di  Washington,  yaitu  atas  Konvensi  Washington  1965  terkait “Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States”  (“Washington  Convention  1965”),  yang  bertujuan  untuk  menengarai permasalahan  sengketa  penanaman  modal  asing.
Pasca  pembentukan  The  Internasional  Centre  for  Settlement  of  Investment  Disputes (ICSID),  pemerintah  Indonesia  melalui  Undang  -  Undang  No.  5  tahun  1968  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Negara  dan  Warganegara  Asing  Mengenai Penanaman  Modal  (“UU  No.  5  tahun  1968”)  telah  meratifikasi  Washington  Convention 1965  tersebut,  yaitu  melalui  Pasal  2  menyatakan  bahwa  pemerintah  berwenang  dalam hal  memberikan  persetujuan  sehubungan  dengan  perselisihan  terkait  penanaman modal  diantara  Host  State  dengan  Aliens  yang  diputuskan  melalui  konvensi  dimaksud dalam  UU  tersebut,  serta  untuk  mewakili  RI  atas  perselisihan  dengan  hak  substitusi. Selain  itu,  dalam  Pasal  3  pemerintah  juga  menyatakan  pengakuannya  terhadap  putusan Mahkamah  Arbitrase  dalam  Washington  Convention  1965  tersebut,  yang  tata  cara prosedur  pengakuannya  memerlukan  surat  pernyataan  dari  Mahkamah  Agung  yang kemudian  diteruskan  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  melalui Pengadilan  Tinggi  pada  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  tersebut.
Dengan  telah  diratifikasinya  Washington  Convention  1965  ke  dalam  hukum  nasional melalui  tersebut  diatas,  maka  negara  Indonesia  mengakui  ICSID  merupakan  Arbitrase Komersial  Internasional  tempat  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal.  Selain  itu, sebagai  wujud  perlindungan  terhadap  aliens,  Indonesia  selaku  host  state  juga
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
mengambil  andil  dalam  mewujudkan  standar-standar  investasi  dengan  mengakui ICSID sebagai  tempat  penyelesaian  sengketa  atas BIT.

## B. Klausula  Investor-State  Dispute  Settlement  (ISDS)  Dalam  BIT  Sebagai  Bentuk Perlindungan Investasi Terhadap Asing (Aliens)
Gambar 2. Klausula Investor-State  Dispute  Settlement  (ISDS)  Merupakan Salah Satu Klausul  Dalam BIT
Sumber: Penulis
Sengketa  adalah  salah  satu  peristiwa  yang  dapat  terjadi  dalam  segala  situasi termasuk  dalam  berinvestasi.  Dalam  berinvestasi,  meskipun  telah  dilakukan  upaya- upaya  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa.  Namun  tidak  dipungkiri sengketa  dapat  tetap  muncul  dan  tatkala  sengketa  muncul  akan  diperlukan  suatu alternatif  penyelesaian.  Sebab,  apabila  tidak  adanya  penengah  dalam  menyelesaikan sengketa  diantara  para  pihak,  akan  berpotensi  menimbulkan  ketimpangan  level/status dan berpengaruh  terhadap  proses  penyelesaian  sengketa.
Dalam  BIT  /  P4M  ,  apabila  pihak  asing  sebagai  penanam  modal  (aliens)  yang menanamkan  modalnya  di  negara  penerima  modal  (host  state)  merasa  haknya dirugikan,  melalui  BIT  telah  diatur  standar-standar  perlindungan  investasi  termasuk  di dalamnya  terkait  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  mensejajarkan  level/status investor  dan  negara  yang  dikenal  sebagai  “Investor-Dispute  Settlement”  (“ISDS”). Sehingga  dengan  adanya  klausul  ISDS  dalam  BIT,  maka  aliens  dapat  mengajukan penyelesaian  perselisihan  termasuk  melalui  ICSID  selaku  lembaga  penyelesaian sengketa  internasional  yang  masuk  ke  dalam  kategori  Arbitrase  Komersial Internasional.
Pada  prinsipnya,  klausul  ISDS  memungkinkan  pengaturan  penyelesaian  sengketa melalui  Pengadilan  Negeri  host  state,  ataupun  forum  internasional  ICSID  dan  The United Nations  Commission  on  International  Trade Law  (UNCITRAL) dan forum lainnya. Namun untuk  aliens  dapat  menempuh  penyelesaian  secara  arbitrase  terhadap  suatu  negara, negara  tersebut  harus  terlebih  dahulu  menjadi  anggota  Washington  Convention  1965 dan  meratifikasinya  kedalam  hukum  nasional  negara  tersebut.  Selain  itu  tidak  hanya
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
menjadi  anggota  ICSID  maka  secara  otomatis  host  state  dapat  digugat  oleh  aliens, melainkan  diperlukan  consent  (persetujuan)  diantara  para  pihak  untuk  menempuh penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  di  ICSID.  Consent  (persetujuan)  ini  adalah bersifat  perjanjian  tertulis  yaitu  melalui  satu  dari  tiga cara sebagai  berikut:
1. Kesepakatan  langsung  antar  pihak  yang  dituangkan  dalam  klausula  tentang penyelesaian  sengketa  dalam kontrak;
2. Melalui  aturan  perundang-undangan  di  negara host state;
3. Perjanjian  antara  negara  tuan  rumah  dan  negara  investor,  yaitu  termasuk  dalam pembentukan  BIT.
Di  Indonesia,  consent  (persetujuan)  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  32  ayat  (4)  Undang –  Undang  No.  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (“UU  No.  25  tahun  2007”) yang  mengatur  “Dalam  hal  terjadi  sengketa  di  bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan  penanam  modal  asing,  para  pihak  akan  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui arbitrase  internasional  yang  harus    disepakati  oleh para pihak.” Dengan adanya pengaturan ini,  setiap  permasalahan/sengketa  di  bidang  penanaman  modal  antara  Indonesia  selaku host  state  dengan  aliens,  akan  dibawa  (exersise)  melalui  forum  arbitrase  yang  disepakati oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dalam  kesepakatan  langsung  antar  pihak,  maupun  yang telah  diatur  dalam klausul  ISDS dalam  BIT.
Selain  itu,  dalam  Pasal  35  peraturan  tersebut  juga  mengatur:  “Perjanjian internasional, baik  bilateral,  regional,  maupun  multilateral,  dalam  bidang  penanaman  modal  yang  telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan  berakhirnya  perjanjian  tersebut.”  Sehingga  sudah  tidak  dipungkiri  Indonesia  tetap akan  terikat  dengan  tiap  -  tiap  perjanjian  internasional    yang  telah  disepakati (khususnya  di  dalam  bidang  penanaman  modal),  meskipun  telah  dilakukan amandemen  terhadap  UU  No.  25  tahun  2007.  Serta  baru  akan  berhenti  pada  saat berakhirnya  perjanjian  internasional  tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dengan  demikian  Klausul  ISDS  dalam  suatu  BIT  /  P4M telah  memberikan  kesempatan  bagi  aliens  yang  merasa  haknya  dilanggar  oleh  host  state untuk  dapat  menyelesaikan  sengketanya  melalui  forum  yang  telah  disepakati  bersama dalam  BIT,  maupun  melalui  kesepakatan  antara  para  pihak.  Adapun  salah  satu  forum yang  dapat  diajukan  oleh  aliens  adalah  melalui  lembaga  Arbitrase  Internasional  seperti ICSID  dengan  memperhatikan  adanya  unsur  consent  (persetujuan)  dari  para  pihak. Dengan  adanya  klausul  ISDS,  maka  host  state  telah  memberikan  perlindungan  investasi kepada  aliens  dalam  rangka  penanaman  modal  di  host  state,  yaitu  upaya  penyelarasan level/status  aliens dengan  host state.

## SIMPULAN
Bilateral  Investment  Treaties  adalah  perjanjian  bilateral  antar  negara  yang  berperan penting  dalam  mewujudkan  perlindungan  bagi  asing  (Aliens)  yang  berinvestasi  di suatu  negara  (Host  State).  Dengan  diratifikasinya  Washington  Convention  1965,  maka
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing
Host  State  mengakui  Arbitrase  Komersial  Internasional  ICSID  sebagai  tempat penyelesaian  sengketa  yang  timbul  antara  aliens  dan  host  state.  Pada  umumnya,  dalam suatu  BIT  telah  diatur  ketentuan  terkait  Investor-State  Dispute  Settlement  (ISDS). Klausula  ISDS  menyelaraskan  kedudukan  antara  aliens  dan  host  state,  sehingga  dengan adanya  klausula  ISDS  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  aliens  untuk  menuntut haknya  kepada  host  state  melalui  suatu  forum  atas  consent  (persetujuan)  bersama,  serta diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  aliens  yang  berinvestasi  di  suatu  host state.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin.  (2012).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (hlm.  31).
Jakarta: Rajawali  Pers.
Batara  Mulia  Hasibuan.  (2017).  Investasi  Dan  Sejarah  Perkembangan  Investasi  Asing  Di
Indonesia. Diperoleh tanggal 1 Oktober 2023, dari https://business- law.binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di- indonesia/
Gatot.  (20).  Pengertian  Studi  Kepustakaan.  Diperoleh  tanggal  28  September  2023  dari https://www.scribd.com/doc/57297015/Pengertian-studi-kepustakaan#scribd
Huala  Adolf.  (2002).  Arbitrase  Komersial  Internasional,  (hlm.  10).  Jakarta:  Penerbit  Raja Grafindo  Jakarta.
I.  Made  Pasek  Diantha.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum, (hlm. 152). Jakarta: Prenada  Media  Group.
Ida Bagus Rahmadi Supanca. (2006). Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (hlm.  1-2). Jakarta: Ghalia  Indonesia.
Indonesia  for  Global  Justice.  (2014).  “Negara  vs  Korporasi”  Indonesia  Bilateral  Investment Treaties (BITs), (hlm.  5). Jakarta: Indonesia  for Global  Justice  2014.
Jan Ole Voss. (2011). The Impact of Investment Treaties on Contracts between Host State and Foreign Investors, (hlm.  53). Leiden:  Martinus  Nijhoff  Publishers.
Kavaljit  Singh,  (2016).  Rethinking  Bilateral  Investment  Treaties:  Critical  Issues  and  Policy Choices, Both Ends, (hlm. 1). Netherland.
Kominfo,  (2023).  Presiden  Dorong  Pembentukan  Preferential  Trade  Agreement  Indonesia-
Kenya”. Diperoleh tanggal 20 September 2023 dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/50948/presiden-dorong-pembentukan- preferential-trade-agreement-indonesia-kenya/0/berita
Lauge  N.  Skovgaard  Poulsen,  (2011).  Sacrificing  Sovereignity  by  Chance:  Investment Treaties,  Developing  Countries,  and  Bounded  Rationality,  (hlm.  29).  London:  The London  School  of Economics  and Political  Science.
Moch  Basarah,  (2011),  Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern, (hlm. 38-29) Yogyakarta: Genta  Publising.
Mulyana,  Y.  (n.d.).  BADAN  HUKUM  PENANAMAN  MODAL  ASING  DI  INDONESIA
Memberikan  Perlindungan  Investasi Terhadap  Asing

## UNTUK  KEPASTIAN HUKUM  Oleh.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005).  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  hlm  133-135.  Surabaya:
Kencana.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005).  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  hlm  172-173.  Surabaya: Kencana.
Rustiadi,  E.  (2018).  Perencanaan  dan  pengembangan  wilayah.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  (2023).  Presiden  Jokowi  dan  PM  Timor  Leste Dorong  Pembentukan  Perjanjian  Kerja  Sama  Investasi  Bilateral.    Diperoleh  tanggal  20 September 2023 dari https://setkab.go.id/presiden-jokowi-dan-pm-timor-leste- dorong-pembentukan-perjanjian-kerja-sama-investasi-bilateral/
Soerjono  Soekanto. (2019), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (hlm. 12), Depok:  Rajawali  Pers.
UNCTAD,  (2023).  Internasional  Investment  Agreement  Navigator:  Indonesia,  Diperoleh tanggal  2  Oktober  2023  dari  https://investmentpolicy.unctad.org/international- investment-agreements/countries/97/indonesia
Undang - Undang No. 1 tahun 1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing.
Undang  -  Undang  No.  5  tahun  1968  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Negara dan Warganegara  Asing  Mengenai  Penanaman  Modal
Undang Undang No. 25 tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal
Universitas  Negeri  Makassar,  (2018),  Jenis-Jenis  Data  Penelitian,  Diperoleh  tanggal  29
September 2023 dari https://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/