## Tata Kelola Kompetensi Guru

## Teacher Competency Management
Neneng Heryati 1
1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Indonesia
Corresponding author: nenengnenengheryati@gmail.com

## Abstract
The  world  is  changing  and  developing  so  fast  as  technology  changes  and  information becomes  increasingly  sophisticated.  The  changing  times  must  be  balanced  with  the development  of  education  in  a  more  advanced  direction.  Kemdikbud  as  a  government institution has duties and functions in providing public services in the field of education. The Ministry of Education and Culture must have good teacher governance. Efforts were made for teacher governance. Laws related to teachers were issued, one of which was the 2005 Teacher and Lecturer Law. Development of a teacher management information system.  Provision  of  tuition  assistance  funds  for  teachers  to  improve  academic qualifications  to  meet  the  minimum  standard  of  S1.  Teacher  professional  education organized  by  universities  to  obtain  educator  certificates.  Continuing  Professional Development (CPD) program so that teachers maintain and develop their competence. Until now the quality of teachers is still low. The main problems for teachers are sub- standard  competence,  academic  qualifications  that  do  not  meet  the  requirements,  and teachers who are not certified educators. Identification of factors that influence teacher competence  is  very  important  as  a  reference  for  making  teacher  governance  policy decisions. Several factors influence teacher competency. The Ministry of Education and Culture  seeks  to  realize  better  teacher  competency  governance.  Ministry  of  Education and  Culture  is  dynamically  changing  and  how  it  always  develops  knowledge  to  solve problems and make innovations. The management of teacher competence is carried out in  collaboration  with  the  involvement  of  other  actors  such  as  district/city/provincial education offices, universities and related ministries/institutions.
Keywords: teacher, competence, education, management.

## Abstrak
Dunia berubah dan berkembang begitu cepat seiring perubahan teknologi dan informasi yang  semakin  canggih.  Perubahan  zaman  harus  diimbangi  dengan  perkembangan pendidikan  ke  arah  yang  lebih  maju.  Kemdikbud  sebagai  lembaga  pemerintah mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam  memberikan  layanan  publik  dalam  bidang Pendidikan.  Kemdikbud  harus  mempunyai  tata  kelola  guru  yang  baik.  Upaya-upaya dilakukan  untuk  tata  kelola  guru.  Diterbitkan  perundang-undangan  terkait  guru,  salah satunya UU Guru dan Dosen tahun 2005. Pengembangan sistem informasi manajemen
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 3 No. 2  December 2022  hal 123-141 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
guru.  Penyediaan  dana  bantuan  biaya  pendidikan  bagi  guru  untuk  meningkatkan kualifikasi  akademik  untuk  memenuhi  standar  minimum  S1.  Pendidikan  profesi  guru yang diselenggarakan oleh universitas untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Program Continuing  Profesional  Development (CPD)  agar  guru  mempertahankan  dan mengembangkan kompetensinya. Hingga saat ini kualitas guru masih rendah. Masalah utama  guru,  yaitu  kompetensi  di  bawah  standar,  kualifikasi  akademik  yang  tidak memenuhi syarat, dan guru yang belum bersertifikat pendidik. Identifikasi faktor yang mempengaruhi  kompetensi  guru  sangat  penting  sebagai  acuan  pengambilan  keputusan kebijakan tata kelola guru. Beberapa faktor mempengaruhi kompetensi guru. Kemdikbud berupaya mewujudkan tata kelola kompetensi guru yang lebih baik. Kemdikbud secara dinamis  berubah  dan  bagaimana  selalu  mengembangkan  pengetahuan  untuk menyelesaikan  masalah  dan  membuat  inovasi.  Tata  kelola  kompetensi  guru  dilakukan dengan kerjasama pelibatan aktor lain seperti dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi, universitas dan kementerian/ lembaga terkait.
Kata kunci : guru, kompetensi, pendidikan, tata kelola.

## Pendahuluan
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Indonesia dengan populasi penduduk  267  juta  jiwa  termasuk  peringkat  keempat  terpadat  di  dunia  dengan  jumlah anak usia sekolah sejak PAUD, pendidikan dasar sampai pendidikan menengah sebanyak 45,4  juta  jiwa.  Pemerintah  harus  menjamin  pelaksanaan  pendidikan  dasar  wajib  untuk setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  konstitusi  terkait  hak  atas  pendidikan  yang  layak  untuk semua anak di Indonesia. Menurut  Perpres Nomor  72 Tahun 2019 menyatakan bahwa Kemendikbud  adalah  salah  satu  lembaga  pemerintah  yang  dengan  tugas  menyediakan tata  kelola  urusan  pemerintahan  di  bidang  layanan  pendidikan  anak  usia  dini,  dasar, menengah, tinggi, masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan di Indonesia dengan beban anggaran yang sebesar 35,99T atau 7,3% dari total anggaran pendidikan sebesar 492,46T (20%  dari  total  APBN  RI)  dimana  92,7%  dana  lainnya  tersebar  ke  kementerian  dan lembaga lainnya serta pemerintah daerah.
Gambar 1 Postur Anggaran Fungsi Pendidikan dalam RAPBN 2019 Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019)
Beberapa permasalahan terkait dengan tata kelola penyediaan layanan pendidikan di  Indonesia  diantaranya  adalah  letak  geografis,  pendanaan,  kualifikasi  akademik  dan kompetensi guru. Karakter geografis dan kondisi ekonomi dapat menghambat kemajuan penyediaan  pendidikan  (Maralani,  2008).  Perlu  penanganan  yang  tepat  dalam pengelolaan  pendidikan  mengingat  Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah  pulau terbanyak keempat di seluruh dunia dengan karakter geografis dengan 17.504 pulau, luas wilayah 1,9 juta km persegi, 668 bahasa daerah, 1.340 suku bangsa, dan keberagaman 6 agama resmi negara. Selain itu, adanya keterbatasan dana untuk mensubsidi siswa miskin dan  untuk  merenovasi  gedung  sekolah,  terutama  di  daerah  terpencil.  Demikian  juga dengan Net Enrollment Ratio (NER) untuk pendidikan dasar yang masih 93% meskipun Program  Pendidikan  Dasar  Wajib  Sembilan  tahun  diluncurkan  sejak  tahun  1994 (Handayani & Sukarno, 2009).
Gambar 2 Keberagaman Indonesia Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019)
Besarnya  populasi  penduduk  Indonesia  berimplikasi  pada  besarnya  jumlah sekolah  dan  guru  yang  dibutuhkan.  Diperlukan  sebanyak  218.948  sekolah  untuk menampung sebanyak 45,4  juta siswa. Sedangkan jumlah guru dan tenaga pendidik di Indonesia yang ada sebanyak 3,01 juta.
Gambar 3 Keberagaman Siswa, Guru, dan Sekolah Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019)
Besarnya  jumlah  guru  ini  menciptakan  beban  manajemen  guru  yang  sangat kompleks.  Khususnya  permasalahan  yang  terkait  dengan  kualifikasi  akademik  dan kompetensi guru yang belum memenuhi standar nasional. Tidak sedikit hasil survei yang menyebutkan rata-rata kualitas guru di Indonesia masih di rendah bahkan bawah standar
negara-negara  berkembang  lainnya.  Hal  ini  akan  tercermin  dari  rendahnya  kualitas lulusan sebagai produk hasil proses belajar mengajar (Anif, 2015).
Gambar 4 Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Sumber: Data Pokok Pendidikan (2019)
UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas  membahas  akuntabilitas  layanan Pendidikan untuk  mengendalikan mutu Pendidikan  secara nasional, dilakukan evaluasi pendidikan. Salah satunya adalah evaluasi terhadap siswa melalui UN dan USBN. Hasil UN menggambarkan kemampuan nalar, analisa, evaluasi dalam konteks berfikir tingkat tinggi  (HOTS)  siswa  masih  rendah  (Mahdiasyah,  2018).  Selain  UN,  evaluasi  terhadap kemampuan siswa Indonesia dilakukan dengan mengikuti uji secara internasional melalui PISA  ( Programme  for  International  Student  Assessment )  maupun  TIMMS  ( Trends  in International  Mathematics  and  Science  Study) .  Indonesia,  Tahun  2015  mengikuti TIMMS dan dari 43 negara berada pada posisi 4 terbawah dengan mendapatkan rata-rata nilai  397.  Sementara  itu,  Indonesia  ada  diperingkat  terakhir  dari  72  negara  yang  ikut PISA, dengan mendapatkan rata-rata nilai 403 untuk sains, 397 untuk membaca, dan 386 untuk  matematika.  Capaian  TIMMS  dan  PISA  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum kemampuan siswa Indonesia masih rendah dibanding negara lain.
Gambar 5 Tren dalam Studi Matematika dan Sains Internasional Hasil PISA Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019)
Beberapa  indikator  dapat  menunjukkan  mutu  pendidikan  Indonesia  yang rendahnya. Selain dilihat dari hasil UN, TIMMS dan PISA, mutu Pendidikan Indonesia yang masih rendah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2019 yang ada di posisi ke-6 diantara negara di Asean dan urutan ke-116 dari 189 negara. Selanjutnya,  rendahnya  kualitas  pendidikan  dapat  dilihat  melalui  banyak  tenaga  kerja Indonesia di luar negeri bukan sebagai tenaga ahli atau white-collar tetapi dengan jenis pekerjaan blue-collar seperti  buruh  pabrik,  sopir,  pembantu  rumah  tangga  (Novianti, 2010).
Guru  yang  bersertifikat  pendidik  berhak  mendapatkan  tunjangan  profesi  setara satu kali gaji pokok. Namun berdasarkan kajian Bank Dunia hasil penelitian Joppe, dkk (2016), peningkatan penghasilan guru tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi guru dan  masih  rendahnya  kompetensi  siswa  ( double  for  nothing ).  Selanjutnya,  untuk mengukur dan memetakan kompetensi guru, dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) di seluruh  Indonesia.  Hasil  UKG  tahun  2015  menunjukkan  nilai  rata-rata  nasional  yang rendah, yaitu sekitar 50 dari nilai maksimum yang harus dicapai, yaitu 100.
Permasalahan lainnya adalah kekurangan guru di beberapa daerah khususnya guru pendidikan  dasar  karena  pemenuhan  kembali  guru  karena  adanya  guru  yang  pensiun belum  terpenuhi.  Di  lain  pihak,  terjadinya  penumpukan  jumlah  guru  di  suatu  daerah sedangkan daerah lainnya kekurangan. Pemerintah daerah harus melakukan redistribusi guru sesuai kewenangannya. Oleh karena itu penanganan problem kualitas dan kuantitas
guru bersifat sangat penting dan prioritas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Auckland mengatakan guru merupakan standar utama yang menentukan mutu pendidikan selain kurikulum dan sarana prasarana kompeten (Hattie,1999). Prestasi siswa ditentukan oleh peran guru, nilai siswa akan turun jika diajarkan oleh guru yang tidak kompeten (Hattie, 2002).
Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa  permasalahan  yang  telah dikemukakan,  maka  perlu  dilakukan  kajian  terkait  dengan  tata  kelola  pengembangan kompetensi  guru.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  Kemdikbud  sebagai  lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan tata kelola di bidang pendidikan agar mampu meningkatkan kemampuannya dalam tata kelola peningkatan kompetensi guru.

## Analisis dan Pembahasan
Untuk lebih memahami tata kelola kompetensi guru, perlu dibahas terlebih dahulu kajian  terkait  tata  kelola  dan  kompetensi  guru.  Ilmu  pengetahuan  tata  kelola  publik berkembang sesuai dengan perubahan dan sudah dikenal lama jadi bukan merupakan hal yang  baru.  Osborne  (2010)  mengemukakan  tiga  tahapan  administrasi  publik,  yaitu administrasi  publik  tradisional,  manajemen  publik  baru  (NPM)  dan New  Publik Governance (NPG) atau Governance . Administrasi publik tradisional berlangsung cukup lama, dimulai dari akhir abad kesembilan belas sampai akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980. Kunci utama administrasi publik diantaranya adanya dominasi aturan hokum; fokus pada pengadministrasian dari aturan; peran utama dari birokrasi yaitu mengimplementasikan  kebijakan;  komitmen  pada  pendanaan;  dan  pemberian  layanan publik  yang  professional  (Hood,  1991).  Menurut  Osborne  (2010),  administrasi  publik sebagai studi bidang akademik sangat membumi tidak sekedar teori saja. Dalam tatanan praktis  administrasi  publik  merupakan  instrumen  dengan  fokus  pada  prosedur administratif  untuk  menjamin  persamaan  perlakuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial dan ekonomi warga negara. Selanjutnya administrasi publik memasuki masa penurunan dalam implementasi dan pelayanan.
Selanjutnya  lahir  paradigma  baru  NPM  (Hood,1991)  yang  dimulai  pada  awal 1980 sampai pada awal abad kedua puluh satu. Dalam NPM terlihat adanya pertumbuhan diskursus baru dalam implementasi kebijakan publik dan pelayanan publik dalam bentuk
yang  ekstrim.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  superioritas  teknik  manajemen  sektor swasta dalam administrasi publik (Osborne, 2010). Kunci utama dari NPM diantaranya adalah  adanya  perhatian  terhadap  pembelajaran  dari  manajemen  sektor  swasta; pertumbuhan  manajemen  langsung;  implementasi  kebijakan  secara  organisasi  bukan interpersonal  yang  akan  menghindari  perpecahan  dalam  administrasi  kebijakan;  fokus pada  kepemimpinan  kewirausahaan  dalam  organisasi  layanan  publik;  dan  penekanan pada  input  dan  kontrol  output  serta  evaluasi.  Tetapi  NPM  pun  tidak  lepas  dari  kritik, seperti  yang  disampaikan  oleh  Kickert  (1997)  dan  Hood  (1995),  karena  cakupan geografis dari NPM terbatas hanya pada wilayah Anglo-Amerika, Arena Australasia dan (sebagian)  Skandinavia,  sementara  administrasi  publik  tradisional  terus  berlanjut  dan tetap dominan di wilayah lainnya.  Perkembangan dunia yang semakin plural, untuk fokus intraorganisasi dengan mengaplikasikan teknik sektor swasta sudah terbukti tidak relevan lagi  dalam  mengimplementasikan  dan  pemberian  pelayanan  publik.  Selanjutnya bermunculan pendapat yang menyatakan bahwa administrasi publik tradisional dan NPM gagal dalam mendesain, memberikan pelayanan dan manajemen publik untuk mengatasi dari kompleksitas kenyataan pada abad 21 ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang  lebih  tentang  implementasi  kebijakan  dan  pemberian  layanan  publik  yang memungkinkan administrasi dan manajemen lebih komprehensif dan terpadu baik untuk studi maupun praktik implementasinya.
Kemudian  muncul  paradigma Governance yang  berpotensi  memberikan paradigma  baru  kerangka  teori  untuk  studi  dan  praktik  implementasi  pemberian pelayanan  publik.  Kata governance berasal  dari  Bahasa  Yunani, gubernare , yang menurut Chhotray dan Stoker (2009) berarti mengarahkan, mengatur atau memerintah. Governance juga disebut tata kelola, walaupun istilah tata kelola mengecilkan arti  ada opsi governansi lebih luas dari tata kelola. Istilah tata kelola telah mengemuka 125 tahun yang  lalu  yang  diperkenalkan  oleh  Woodrow  Wilson  (Rohman  &  Hardianto,  2019). Menurut  Chhotray  dan  Stoker  (2009),  teori governance adalah  tentang  praktek pengambilan  keputusan.  Sedangkan  pengertian governance adalah  keputusan  kolektif yang diambil dengan aturan, ada pluralitas organisasi atau aktor tanpa ada sistem kontrol dalam menentukan relasi diantara organisasi dan para aktor. Ada empat  elemen dalam governance ini, yaitu aturan, kolektif, pengambilan keputusan, dan tidak adanya sistem kontrol  yang  mampu  mengatur  hubungan  dan  hasil.  Ada  beberapa  istilah  terkait
governance , diantaranya good governance dan global governance (Bevir, 2011), sound governance (Farazmand, 2004), dan good enough governance (Grindle 2007).
Terminologi good governance sudah populer sejak awal tahun 90-an. Bank Dunia dan  IMF  menilai  bahwa good  governance memberikan  fungsi  melayani  masyarakat dengan  efektif,  efisien  dan  sistem  hukum  yang  baik  dari  pemerintah.  Hal  ini  biasanya dijadikan  ukuran  intervensi  bank  dunia  dan  IMF  di  suatu  negara.  Tetapi  tidak  semua prinsip  good governance dapat  diterapkan  di  negara  berkembang.  Sedangkan global governance berkembang pesat dalam diskusi  mengenai sifat perubahan negara. Global governance berfokus  pada  peran  aktor  sosial  yang  beragam  dan  peran  negara  dalam mengamankan tatanan internasional, dan memungkinkan pola-pola pemerintahan muncul tanpa  lembaga  hierarkis  dalam  kekuatan  kedaulatan  internasional  (Bevir,  2011). Berikutnya sound governance merupakan alternatif untuk istilah good governance untuk beberapa alasan (Farazmand, 2004). Pertama, sound governance lebih komprehensif dari berbagai konsep sebelumnya, karena selain negara, masyarakat sipil, sektor swasta, juga termasuk  pentingnya  aktor  global  atau  internasional  yang  bisa  berbentuk  institusi intenasional,  institusi  bilateral-multinasional,  perusahaan  multinasional,  maupun  LSM internasional.  Kedua,  termasuk  normatif  serta  secara  teknis  dan  fitur  rasional good governance .  Ketiga,  konsep sound  governance mempunyai  semua  karakteristik governance dan  di  atas good  governance .  Keempat, sound  governance adalah kesepakatan nilai - nilai konstitusional dan responsif terhadap norma, peraturan dan rezim internasional. Etika, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip sound governance sehingga akan menghindari potensi penyalahgunaan dan korupsi sistem. Kelima, konsep sound  governance berasal  dari  kekaisaran  Persia  yang  pertama.  Secara  ringkas keunggulan sound governance :  mencerminkan  fungsi  pemerintahan  dan  administrasi dengan  kinerrja  organisasi,  lebih  komprehenif,  melibatkan  institusi  global, memperhatikan  potensi  konflik,  memperhatikan governance asal,  fokus  pada  inovasi. Faktor  kunci  dalam sound governance adalah  inovasi.  Berikutnya  adalah  konsep good enough  governance ,  dimana  konsep  ini  memberikan  landasan  adanya  perubahan kelembagaan dan pembangunan kapasitas inisiatif yang saat ini dianggap penting untuk pengembangan  setiap  negara  (Grindle  2007). Good enough governance juga  untuk reformasi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang.
Sebagai tambahan, tahapan administrasi publik yang dikemukakan oleh Osborne (2010),  setelah  administrasi  publik  tradisional,  NPM  kemudian  muncul New  Public Governance (NPG). NPG merupakan respon terhadap tantangan jaringan, multi-sektor, dan  kekurangan  pendekatan  administrasi  publik  sebelumnya  (Bryson,  Crosby,  & Bloomberg, 2014). Dalam pendekatan baru ini nilai yang muncul lebih dari nilai efisiensi dan  efektivitas,  terutama  nilai-nilai  demokrasi  yang  ditonjolkan.  Pemerintah  memiliki peran khusus sebagai penjamin nilai-nilai publik tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga bisnis dan organisasi nirlaba, karena mereka berperan dalam menyelesaikan masalah publik.  NPG  muncul  sejak  awal  abad  ke-21.  NPG  mengatasi  realitas  kebijakan  publik dalam implementasi dan penyampaian layanan publik dalam kompleksitas negara pada abad kedua puluh satu.
Definisi kompetensi dikemukakan oleh para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berasal dari kata kompeten. Dimana pengertian kompeten adalah berwenang  atau  berkuasa  untuk  menentukan  dan/atau  memutuskan  sesuatu  sehingga kompetensi dapat diartikan kemampuan seseorang untuk menunjukkan keterampilannya dan  memutuskan  atau  menentukan  sesuatu  dalam  bidangnya.  McClelland  (1973) mengemukakan  bahwa  kompetensi  merupakan  serangkaian  perilaku  dengan  kriteria tertentu  dan  kemampuan  berfikir  yang  mampu  ditunjukkan  pada  saat  melaksanakan pekerjaannya  sebagai  suatu  profesi  dalam  konteks  tertentu.  Sedangkan  argumen  yang dikemukakan  oleh  Spencer  dan  Spencer  (1993)  yang  merupakan  pakar  dalam  bidang kompetensi  terkait kompetensi memberikan makna  bahwa kompetensi itu  karakteristik dasar dari seorang individu yang secara langsung dapat dilihat dari hasil kinerja dengan kualitas mumpuni dan efektif dalam menjalankan pekerjaannya. Individu tersebut akan menyelesaikan pekerjaannya secara terampil dengan hasil pekerjaan yang sempurna.
Lebih jelasnya kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993) adalah  kemampuan  untuk  untuk  melakukan  sesuatu  secara  baik,  keterampilan  dan pengetahuan, untuk mempunyai otoritas melakukan sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Pengertian kompetensi mudah dimengerti dengan menggunakan Model Iceberg (Spencer &  Spencer,  1993).  Model  ini  menggambarkan  ada  yang  di  atas  pemukaan  air  seperti keterampilan  dan  pengetahuan.  Kompetensi  ini  mudah  diukur.  Sebaliknya  dan  bagian yang di bawah permukaan air seperti motif, sifat, citra diri. Kompetensi yang berada di bawah  permukaan  air  lebih  sulit  untuk  dinilai,  dan  seringkali  lebih  sulit  untuk
dikembangkan. Kompetensi perilaku dapat dipahami sebagai manifestasi dari bagaimana seseorang  memandang  dirinya  (citra  diri),  bagaimana  dia  biasanya  berperilaku  (sifat), atau  motifnya.  Pengertian  senada  mengenai  kompetensi  di  kemukakan  Epstein  dan Hundert  (2002)  bahwa  kompetensi  menggunakan  kebiasaan,  nilai-nilai,  komunikasi, emosi, penguasaan pengetahuan, penalaran klinis, keterampilan teknis, dan refleksi dalam implementasi dalam kehidupan kepentingan masing-masing dan komunitas yang sedang dilayaninya.  Dalam  bentuk  pemahaman;  kemampuan  atau  keterampilan;  pengetahuan; minat;  sikap;  dan  nilai  yang  dimiliki  dalam  diri  seseorang  dalam  melakukannya pekerjaannya.  Kompetensi  pada  level  individu  adalah  kemampuan  pekerja  untuk melaksanakan  tugas  yang  ditugaskna  oleh  atasan  kepadanya.  Sedangkan  menurut Boyatzis,  Stubbs,  &  Taylor  (2002),  kompetensi  adalah  yang  mendasari  karakteristik, sifat,  kemampuan,  aspek  atau  peran  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Kompetensi  juga menyiratkan  kinerja  pada  tingkat  yang  dapat  diterima,  dan  menganggap  integrasi berbagai kompetensi. Kompetensi, kemudian, dikonseptualisasikan sebagai elemen atau komponen  kompetensi,  dan  terdiri  dari  pengetahuan  diskrit,  keterampilan,  dan  sikap (Kaslow et al., 2004).
Di  Indonesia,  persyaratan  menjadi  guru  profesional  tercantum  peraturan perundang-undangan.  Beberapa  peraturan  perundangan  tersebut  diantaranya  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan  Dosen, Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor  19  Tahun  2017  sebagai  pengganti  PP  74  tentang  Guru  Tahun  2008,  dan Permendiknas Nomor 16 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Guru Tahun 2007. Amanat  yang  disampaikan  adalah  bahwa  guru  harus  memiliki  sertifikat  pendidik, Kualifikasi  Akademik  minimal  S-1/D-IV,  kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  dan mampu  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Empat  kompetensi  guru  yaitu profesional,  sosial,  pedagogik,  dan  kepribadian.  Dalam  Capaian  Pembelajaran  yang ditetapkan oleh Kemristekdikti dan asosiasi para rektor LPTK, dikemukakan bahwa guru harus mempesona, yang tercermin dalam penguasaan empat kompetensi tersebut. Peran dan tanggungjawab guru dalam  menjalankan profesinya  sebagai guru yang profesional baik  di  dalam  kelas  maupun  di  luar  kelas  sangat  besar.  Memiliki  pengetahuan  dan kualifikasi akademik tidak memberikan jaminan bahwa kompetensi guru akan baik, tetapi guru  harus  memiliki  pemahaman  terhadap  sikap  manusia,  kemampuan  teknologi  dan industri baik lokal maupun global (Nair, 2015). Sulit bagi seorang guru untuk memiliki
semua  kompetensi  melalui  pelatihan.  Guru  harus  kompeten  dalam  materi  pelajaran, ramah, hangat tidak temperamen, memiliki visi yang jelas tentang tujuan pembelajaran. Memiliki  manajemen  kelas  yang  efektif.  Keahliannya  dalam  memberikan  atau mempresentasikan  materi  pelajaran  yang  dapat  menarik  perhatian  siswa  dan  mampu memotivasi siswa. Beberapa literatur mengungkapkan bahwa guru yang baik adalah guru yang mempunyai empati kepada siswa, secara umum adalah guru yang berpengalaman. Guru  yang  baik  mempunyai  semangat  untuk  selalu  belajar  untuk  memberikan pembelajaran yang baik kepada siswanya. Walaupun menurut Anif (2015), kompetensi guru di Indonesia, terutama kompetensi pedagogik dan profesional secara umum masih rendah.
Selanjutnya Wangid dan Pingge (2016) mengemukakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru. Sedangkan kompetensi guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Muizz (2017), pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi guru, contoh inhouse training /IHT. Tambunan (2014) menunjukkan bahwa kompetensi  guru  dipengaruhi  oleh  tiga  hal,  yaitu  komunikasi  interpersonal  guru, penggunaan  teknologi  informasi,  persepsi  guru  terhadap  teknologi  informasi  dan peningkatan  diri  guru  baik  secara  langsung  atau  secara  tidak  langsung.  Persepsi  guru, kepemimpinan, dan pelatihan mempengaruhi kompetensi guru (Sharma, 2010). Suhartini (2011)  mengkonfirmasi  bahwa  motivasi,  pedagogik  guru,  profesionalisme  guru,  dan iklim  sekolah  berpengaruh  terhadap  kompetensi  guru.  Sedangkan  Nair  (2012) menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mempengaruhi kompetensi guru. Hasilnya adanya hubungan yang tinggi, positif, dan signifikan antara kreativitas dan kompetensi profesional. Terkait variabel demografi, menurut Johansson dkk. (2014), ada 4 variabel untuk menentukan kompetensi guru, yaitu kualifikasi akademik, pengalaman mengajar,  sertifkasi,  dan  kemampuan  pedagogik  dalam  membaca.  Identifikasi  faktor yang  mempengaruhi  kompetensi  guru  sangat  penting  sebagai  acuan  pengambilan keputusan kebijakan tata kelola guru.
Apakah tata kelola kompetensi guru akan meningkatkan kompetensi guru? Dunia pendidikan  berubah  secara  terus  menerus  mengikuti  perkembangan  zaman  dengan perubahan teknologi dan informasi yang cepat dan semakin canggih memodifikasi cara berinteraksi antara siswa dan guru. Begitu pun siswa, berkembang dengan beragam baik secara  sosial  maupun  geografis.  Chochran  dan  Malone  (1995)  mengemukakan  bahwa
kebijakan  publik  terdiri  dari  keputusan  politik  untuk  mengimplementasikan  program- program  untuk  mencapai  tujuan  masyarakat.  Kemdikbud  harus  mempunyai  tata  kelola guru yang baik  mengingat  jumlah guru yang besar  sekitar  tiga juta orang. Kemdikbud terus melakukan peningkatan tata kelola guru. Pada tahun 2005 diterbitkan UU Guru dan Dosen  oleh  pemerintah  sebagai  reformasi  guru  baik  dalam  proses  manajemen, pengembangan  dan  kesejahteraannya  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan. Kompetensi  guru  dikembangkan  termasuk  sistem  informasi  manajemen.  Pemerintah memiliki  program  untuk  menyediakan  pendanaan  bantuan  biaya  pendidikan  bagi  guru untuk  meningkatkan  kualifikasi  akademik  untuk  memenuhi  standar  minimum  S1 sehingga akan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Sekaligus untuk mengatasi masalah jumlah guru yang  tidak  memenuhi persyaratan kualifikasi  akademik. Dana ini diperuntukkan bagi guru yang melanjutkan studi di universitas.
Selanjutnya  program  pendidikan  profesi  guru  yang  diselenggarakan  oleh universitas  untuk  mendapatkan  sertifikat  pendidik. Dalam  melaksanakan  pendidikan profesi guru, Kemdikbud bekerja sama dengan Kemristekdikti dan universitas baik negeri maupun swasta, dan sekolah negeri dan swasta. Pendidikan profesi guru diperuntukkan untuk guru dalam jabatan. Skema pendidikan profesi guru dimulai dengan pembelajaran di  universitas,  praktik  mengajar  di  sekolah,  dan  akan  berakhir  dengan  ujian. Ujian  ini untuk  uji  pengetahuan  dan  kinerja. Selain  itu,  pemerintah  menyediakan  dana  biaya sekolah untuk guru yang sedang pendidikan profesi guru. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan Bank Dunia, tidak ada dampak positif dari guru bersertifikat pada siswa (Chang,  2014).  Isu  guru  lainnya  terkait Continuing  Profesional  Development (CPD). CPD  adalah  cara  guru  mempertahankan  dan  mengembangkan  kompetensi mereka. Bagaimana  CPD  dilakukan  di  Indonesia  yang  secara  geografis  merupakan kepulauan  dengan  17  ribu  pulau?    Dilakukan  berbagai  pelatihan  pembelajaran  baik  di pusat,  daerah  maupun  di  kelompok  kerja  guru  dengan  bekerjasama  dengan  dinas pendidikan  kabupaten/kota/provinsi.  Peningkatan  kompetensi  juga  dilakukan  dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan organisasi profesi, contohnya Ikatan Guru  Indonesia.  Pengembangan  profesional  guru  di  Indonesia  telah  dilakukan,  dan memiliki sejarah panjang sejak tahun 1970-an (Thair & Treagust, 2003). Namun, hasilnya selalu mengecewakan (Allen, et al , 2018).
Akan  tetapi,  walaupun  pemerintah  sudah  melakukan  tata  kelola  guru,  melalui berbagai  kebijakan  terkait  kompetensi  guru,  namun  hingga  saat  ini  kualitas  guru  di Indonesia masih rendah, hasilnya belum maksimal (Alawiyah, 2018; Chang et al , 2014). Masalah  utama  guru,  yaitu  kompetensi  yang  rendah,  kualifikasi  akademik  yang  tidak memenuhi syarat, dan guru yang belum bersertifikat pendidik. Padahal menurut beberapa penelitian  guru  adalah  faktor  utama  penentu  keefektifan  dan  hasil  pembelajaran mengemukakan  bahwa  kompetensi  guru  memberikan  konstribusi  dalam  peningkatan hasil belajar prestasi peserta didik (Hanushek & Rivkin, 2010; Novauli, 2012; Nye, et all 2004; Santoro et al., 2012; Uzer, 2002). Pembelajaran yang berkualitas telah menjadi isu penting dalam praktik pendidikan bagi siswa.
Menurut  Nonaka  (1994),  tujuan  akhir  dari  sebuah  organisasi  adalah  untuk mewujudkan  masa  depan  yang  diinginkan  setelah  mampu  menghadapi  perubahan dalam  lingkungan  di  mana  organisasi  tersebut  beroperasi. Mewujudkan  masa  depan seperti apa yang ingin  diciptakan oleh suatu organisasi, harus mengenai  memberikan pelayanan  untuk  pelanggan,  komunitas,  dan  masyarakat. Lebih  lanjut  Nonaka mengemukakan  bahwa  organisasi  menciptakan  pengetahuan  untuk  menyelesaikan masalah  karena  setiap  organisasi  terkait  secara  dinamis  dengan  lingkungannya  yang berubah,  penting  bagi  organisasi  untuk  menentukan  apa  masalahnya,  bagaimana organisasi  mengembangkan  pengetahuan  untuk  menyelesaikannya  dan  membuat inovasi. Jika dikaitkan dengan organisasi Kemdikbud, mengelola guru secara individu dan  bersama-sama  sepanjang  karier mereka  adalah  tugas  yang cukup menantang. Memastikan guru semakin berkembang dalam profesinya, dari rekrutmen hingga  pensiun,  kompleks  tantangan  yang  dihadapi  Kemdikbud.  Upaya  untuk menangani  masalah-masalah  tata  kelola  kompetensi  guru  harus  dilakukan.  Dalam sistem teori seperti yang dikemukakan oleh Bernard (1938) yang menyatakan bahwa organisasi berfungsi sebagai sistem kooperatif, sama halnya jika Kemdikbud dipandang sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai subsistem yang harus bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan peningkatan kompetensi guru melalui sinergi, saling ketergantungan antar subsistem, dan interkoneksi dalam organisasi. Antara lain melalui perbaikan dan perluasan kerjasama dengan lebih banyak pihak yang relevan misalnya dinas  pendidikan  kabupaten/kota/  provinsi,  universitas,  pihak  swasta,  institusi  luar negeri dan kementerian/ lembaga terkait. Tata kelola kompetensi guru dilakukan dengan
kerjasama pelibatan aktor lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chhotray & Stoke (2009).

## Kesimpulan
Dunia  berubah  dan  berkembang  begitu  cepat.  Perubahan  zaman  ini  harus diimbangi dengan perkembangan pendidikan ke arah yang lebih maju seiring perubahan teknologi dan informasi yang cepat dan semakin canggih. Kemdikbud sebagai lembaga pemerintah  mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam  memberikan  layanan  publik  dalam bidang  Pendidikan.  Indonesia  dengan  populasi  penduduk  267  juta  jiwa  termasuk peringkat  keempat  terpadat  di  dunia  dengan  jumlah  anak  usia  sekolah  mulai  PAUD, dikdas sampai dikmen sebanyak 45,4 juta jiwa dengan jumlah sekolah sebanyak 218.948 sekolah dan 3,01 juta orang guru sehingga Kemdikbud harus mempunyai tata kelola guru yang baik. Kemdikbud terus melakukan peningkatan tata kelola guru. Pada tahun 2005 diterbitkan  UU  Guru  dan  Dosen  oleh  pemerintah  sebagai  reformasi  guru  baik  dalam proses  manajemen,  pengembangan  dan  kesejahteraannya.  Kompetensi  guru dikembangkan  termasuk  sistem  informasi  manajemen.  Pemerintah  memiliki  program untuk  menyediakan  dana  bantuan  biaya  pendidikan  bagi  guru  untuk  meningkatkan kualifikasi akademik untuk memenuhi standar minimum S1.
Selanjutnya  program  pendidikan  profesi  guru  yang  diselenggarakan  oleh universitas  untuk  mendapatkan  sertifikat  pendidik. Dalam  melaksanakan  pendidikan profesi guru, Kemdikbud bekerja sama dengan Kemristekdikti dan universitas. Isu guru lainnya  terkait  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  (CPD)  agar  guru mempertahankan  dan  mengembangkan  kompetensi  mereka.  Walaupun  tata  kelola kompetensi  guru  dilaksanakan,  namun  hingga  saat  ini  kualitas  guru  masih  rendah. Masalah  utama  guru,  yaitu  kompetensi  yang  rendah,  kualifikasi  akademik  yang  tidak memenuhi syarat, dan guru yang belum bersertifikat pendidik. Identifikasi faktor yang mempengaruhi kompetensi guru sangat penting sebagai acuan pengambilan keputusan kebijakan tata kelola guru. Faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya pendidikan dan  pelatihan,  latar  belakang  pendidikan,  komunikasi  interpersonal  guru,  penggunaan teknologi informasi, persepsi guru terhadap teknologi informasi, peningkatan diri guru baik  secara  langsung  atau  secara  tidak  langsung,  kepemimpinan,  pedagogik  guru, pengetahuan,  keterampilan,  motivasi,  perilaku,  kualifikasi  akademik,  profesionalisme
guru, pengalaman mengajar, sertifkasi, iklim sekolah, dan kemampuan pedagogik dalam membaca.
Kemdikbud berupaya mewujudkan tata kelola kompetensi guru yang lebih baik dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada  publik. Kemdikbud secara dinamis berubah dan bagaimana selalu mengembangkan pengetahuan untuk menyelesaikannya dan  membuat  inovasi.  Tata  kelola  kompetensi  guru  dilakukan  dengan  kerjasama pelibatan  aktor  lain  seperti  dinas  pendidikan  kabupaten/kota/provinsi,  universitas  dan kementerian/  lembaga  terkait.  Karena  Kemdikbud  dipandang  oleh  sebagai  organisasi yang  terdiri  dari  berbagai  subsistem  yang  harus  bekerjasama  secara  harmonis  untuk mencapai  tujuan  peningkatan  kompetensi  guru  melalui  sinergi,  saling  ketergantungan antar subsistem, dan interkoneksi dalam organisasi.

## Daftar Pustaka
Alawiyah, F. (2018). Problematika tata kelola guru dalam implementasi undang-undang guru dan dosen. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 9(1), 118-140.
Allen, W., Hyde, M., Whannel, R.,  & O’Neill, M. (2018). Teacher reform in Indonesia: Can  offshore  programs  create  lasting  pedagogical  shift? Asia-Pacific  Journal  of Teacher Education , 46(1), 22–37.
Anif, S. (2015). Pengembangan model peningkatan kompetensi profesional guru biologi berbasis continuous  professional  development (CPD)  di  Surakarta. University Research Colloquium, ISSN 2407-9189.
Bernard, C. (1938). The functions of the executive . Cambridge : Harvard University Press. Bevir, M. (2011). Governance . California: The Sage Handbook.
Boyatzis, R. E., Stubbs, E., & Taylor, S. (2002). Learning cognitive and emotional intelligence  competencies  through  graduate  management  education. Academy  of Management Learning & Education, 1(2), 150-162.
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Publik value governance: moving beyond traditional publik administration and the new publik management. Publik Administration Review, Vol. 74, Iss. 4, pp. 445–456.
Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., de Ree, J., & Stevenson, R.
(2014). Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence  in policy making . Washington, DC: World Bank.
Chhotray, V. & Stroker, G. (2009). Governance theory and practice: A cross-disciplinary approach . New York: Macmillan.
Chochran,  C.  L.,  &  Malone,  E.  F.  (1995). Publik  policy:  Perspectives  and  choices. California: McGraw-Hill Higher Education.
Epstein, R. M., & Hundert, E. M. (2002). Defining and assessing professional competence. Journal of The American Medical Association , 287, 226–235.
Farazmand, A. (2012). Citizens through collaborative organizations. Publik Organization Review , 12, 223-241.
Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. Development Policy Review , 2007, 25 (5): 553-574.
Handayani, T., & Sukarno, M. (2010). Implementation of the compulsory nine-year basic education  program:  opportunities  and  constraints  at  household  and  community level. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities , 2, 191-202.
Hanushek,  E.  A,  &  Rivkin,  S.  G.  (2010).  Generalizations  about  using  value-added measures of teacher quality. American Economic Review , 100 , 267–271.
Hattie,  A.  C.  J.  (2002).  Classroom  position  and  peer  effects. International  Journal  of Educational Research , 37, 449–48.
Hattie, A. C. J. (1999). Influences on student learning. Inaugural Lecture: Professor of Education University of Auckland, 2 nd August.
Hood, C. (1995). The new publik management in the 1990s: Variations on a theme.
Accounting, Organizations and Society , 20 (2–3): 93–109.
Hood, C. (1991). A publik management for all seasons?. Publik Administration , 69: 3– 19.
Johansson,  S.,  Strietholt,  R.,  Rosén,  M.,  &  Myrberg,  E.  (2014).  Valid  inferences  of teachers’ judgements of pupils’ reading literacy: Does formal teacher competence matter? School Effectiveness and School Improvement , 25(3), 394-407.
Joppe de, R. K., Pradhan, M. M., & Rogers, H. (2016). Double for nothing? experimental evidence  on  the  impact  of  an  unconditional  teacher  salary  increase  on  student performance in Indonesia. World Bank Report.
Kaslow, N. J., Borden, K. A., Collins, F. L., Forrest, L., Illfelder-Kaye, J., & Nelson, P.
(2004). Competencies conference: Future directions in education and credentialing in professional psychology. Journal of Clinical Psychology, 60, 699–712.
Mahdiasyah.  (2018).  Evaluasi  pelaksanaan  sistem  penilaian  hasil  belajar  siswa  (studi kasus di enam kota). Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 11(2), 48-63.
Maralani,  V.  (2008).  The  changing  relationship  between  family  size  and  educational attainment  over  the  course  of  socioeconomic  development:  evidence  from Indonesia. Demography , 45(3), 693-717.
McClelland,  D.  C.  (1973).  Testing  for  competence  rather  than  for  Intelligence. The American Psychologist, 28 (1), 1–14.
Muizz,  M.  (2017.  Implementasi  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  meningkatkan kompetensi  guru  di  MTs  Negeri  2  Bandar  Lampung  (tesis  Master). http://repository.radenintan.ac.id/2115/ .
Nair,  P.  (2012). A  study  on  identifying  teaching  competencies  and  factors  affecting teaching  competencies  with  special  reference  to  mba  institutes  in  Gujarat (disertasi  Doktor). http://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/  10603/ 206444/17/thesis-%20preeti%20nair.pdf .
Nonaka,  I.,  &  Takeuchi,  H.  (1994). The  wise  company:  How  companies  create continuous innovation . New Y ork: Oxford University Press.
Novauli,  F.  (2012).  Pengaruh  kompetensi  terhadap  peningkatan  prestasi  belajar  pada
SMPN di Kota Banda Aceh. Jurnal Pencerahan , 6(1), 17-32.
Novianti,  K.  (2010).  Analisis  trend  dan  dampak  pengiriman  TKI:  Kasus  dua  desa  di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kependudukan Indonesia , V(1), 15- 39.
Nye, B., Konstantopoulos, S., & Hedges, L. V. (2004). How large are teacher effects?.
Educational Evaluation and Policy Analysis , 26 (3), 237-257.
Osborne, S. P. (2010). The new publik governance: Emerging perspectives on the theory and practice publik governance . New York: Routledge.
Rohman,  A.  &  Hardianto,  W.  T.  (2019). Reformasi  birokrasi  dan  good  governance. Malang: Intrans Publising.
Santoro, N ., Reid, J. , Mayer, D., & Singh, M. (2012) Producing ‘quality’ teachers: The role of teacher professional standards. Asia-Pacific Journal of Teacher Education
, 40(1), 1-3.
Saripudin.  (2014).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kompetensi  profesional  guru bidang  kompetensi  keahlian  teknik  instalasi  tenaga  listrik  di  SMK  Politeknik TEDC Bandung. INVOTEC , X(1), 67- 88.
Sharma, S. (2010). Perceived leadership capacities of Malaysian principals. International Journal of Educational Administration , 2(3), 335-348.
Spencer, L. & Spencer, S. (1993). Competence at work .Canada: Jhon Wiley &Sons Inc. Suhartini, E. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru pada SMK RSBI di Kabupaten Indramayu (tesis Master). http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297748-T29787%20-20Analisis%20 faktor.pdf .
Tambunan, H. (2014). Faktors affecting teachers’ competence in the field of information technology. International Education Studies ; 7(12), 70-75.
Thair,  M.,  &  Treagust,  D.  F.  (2003).  A  brief  history  of  science  teacher  professional development  initiative  in  Indonesia  and  the  implications  for  centralised  teacher development. International  Journal  of  Educational  Development ,  23,  201–213. doi:10.1016/S0738-0593(02)00014-7.
Uzer Usman. (2002). Menjadi guru profesional. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Wangid & Pingge. (2016). Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa Sekolah Dasar di  Kecamatan  Kota  Tambolaka. JPSD:  Jurnal  Pendidikan  Sekolah  Dasar ,  2(1). 146-147.