## Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa
Al Araaf Ode Pota 1 , A. Suyaman M.Pide 2 , Sri Susyanti Nur 3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 123 Email: araafo@gmail.com

## Abstract
This study examines the implications of land registration after the release of forest areas in the Batu Lapisi neighborhood in Malino Village, Tinggi Moncong District, Gowa Regency. The research conducted is empirical research. Empirical research examines law in action. Thus, the empirical world is das sein (what is the reality. Data analysis is descriptive by providing an overview of what should be done about these legal problems. The results show that the implementation of land registration which is claimed as a forest area in the Batu lapisi Dalam environment) Kelurahan Malino was implemented based on the recognition of old rights in the form of Ipeda evidence in 1976, then the National Agrarian Operations Project program in 1991 and finally the release of forest areas based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. 362 / MENLHK / SETJEN / PLA.0/ 5 / 2019 with the method of land registration for the first time sporadically. Implications of land registration after area release is carried out under the authority of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia which issues land parcels based on the Spatial Review  scheme  of  conservation  forest  areas  by  issuing  them  a  Decree  of  the  Minister  of  Environment  and  Forestry No.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/ 5/2019, then the minister determines the people who receive the Blue SK as the basis for registering land rights. After that, the Gowa Regency BPN carried out the administrative process of sporadic land registration based on the Blue Decree from the Minister of Environment and Forestry as well as evidence of physical control from the lurah or village head. If the land to be registered borders a forest area, a clarification or recommendation must be requested from the Regional 7 Makassar Forest Area Consolidation Center (BPKH).
Keywords: Legal Certainty, Rights, Land, Forests, Environment;

## A. PENDAHULUAN
Pengukuhan  hutan  ini  di  ataur dalam  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  16 Undang-undang  No  41  Tahun  1999  dan Pasal 7 Undang-undang No 5 tahun  1967 Tentang  Ketentuan  Pokok  Kehutanan, yang  berbunyi  Penetapan  kawasan  hutan didasarkan  pada  suatu  rencana  umum pengukuhan  hutan  itu,  untuk  selanjutnya digunakan sebagai dasar pertibangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Perubahan  dan  perkembangan hukum  pertanahan  dan  keagrariaan  suatu negara  termasuk  penataan  administrasinya menjadi suatu sistim nasional yang terpadu,
1 Endriatmo  Soetarto, Filosofi,  Asas,  Ajaran,  Teori Hukum  Pertanahan,  dan  Agraria, STPN  Press, Yogyakarta, 2019. Hal. 11
ditentukan  oleh  dimilikinya  filosofi  dasar hukum,  asas,  ajaran  dan  kepemilikan tanahnya. Pemahaman tentang filosofi, asas dan  ajaran  hukum  romawi  sangat membantu  dalam  memahami  sifat  dan ajaran hukum pertanahan di Negara-Negara modern  termasuk  indoneisa. 1 Negara memiliki  kewenangan  dan  kekuasaan mutlak  untuk  bertindak  sebagai  pemilik mutlak  atas  tanah.  Namun  kepemilikan Negara  itu  itu  tidak  diatur  berdasarkan hukum  harta  kekayaan  ( Jus  Proprietatis) karena  hukum  harta  kekayaan  itu  hanya hanya  mengatur  kepemilikan  tanah  yang
dimiliki  orang  sebagai  harta  kekayaan pribadi hukum yaitu warga negara. 2
Kewenangan dan kekuasaan negara  sebagai  pemilik  tanah  tertinggi karena kedudukan hukumnya itu, menyebabkan negara berhak mengatur serta membatasi  hak  penggunaan  mutlak  hak milik oleh pribadi hukum atau warga negara. Pada Pasal 4 Undang-undang No.5 Tahun 1960  tentang  Pokok  agraria  di  tentukan bahwa  Atas  dasar  hak  menguasai  dari Negara ditentukan dengan adanya macam- macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain serta  badan-badan  hukum.    Penguasaan negara  atas  tanah  di  seluruh  wilayah  di republik  Indonesia  bersumber  dari  hak bangsa  Indonesia  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.
Dari  ketentuan  dalam  UUPA, dapat  dilihat  negara  memberikan  hak-hak atas  tanah  kepada  perorangan  atau  badan hukum  (subjek  hak)  bahkan  menjamin, mengakui  melindungi  hak-hak  tersebut untuk dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan  kehidupannya  dan  tidak boleh  diambil  secara  sewenang-wenang oleh siapapun. 3
Dalam memberikan hak atas tanah pada  Undang-undang  No.5  Tahun  1960 tentang  Pokok  agraria  Pasal  19,  Pasal  23, passal 32 dan Pasal 38 mengharuskan bagi badan  hukum  dan  pribadi  hukum  atau
2 Ibid . hal 19
3 Sri Susyanti Nur, Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah daerah Jurnal Hasanuddin  Law  Review,  Vol.1  No.1,  April  2015, Hal.91
waraga negara untuk melakukan pendaftaran tanahnya. Sehingga
kepemilikan  atas  tanah  dapat  didaftarkan menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai.
Pemberian sertifikat hak atas tanah merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan  pokok  dari  UUPA  yaitu  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal  Pasal 19 ayat  (1)  UUPA  No.  5  tahun  1960 menyebutkan  Untuk  menjamin  kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah republik  Indonesia  menurut  ketentuan – ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
Pemeberian  hak  atas  tanah  pada prakteknya banyak mengalami kendala, baik dari  segi  pendaftaran  hak  maupun  status tanah  yang  di  diami  oleh  masyarakat khususnya masyarakat yang mendiami tanah yang  diklaim  sebagai  kawasan  hutan  yang mengalami hambatan cukup besar dari segi pendaftaran  hak.  Tanah  bagi  masyarakat mempunyai kedudukan sentral, baik sebagai sumber  daya  produksi  maupun  sebagai tempat  pemukiman.  Oleh  karena  itu persoalan  pendaftaran  tanah  sering  masih kerap terjadi. salah satunya pendaftaran atas tanah di kawasan hutan. 4
Terkhusus dalam pendaftaran tanah di  dalam  kawasan  hutan,  pada  Pasal  2 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017
4 Ni  Luh  Ariningsih  Sari,  2020, Pengakuan  Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam  Perspektif  Negara  Hukum)  Jurnal  Ganec  Swara Vol. 14 No.1.  hlm.64.
tentang  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah Dalam  Kawasan  Hutan  menyebutkan  : pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan  tanah  yang  dikuasai  dan dimanfaatkan  oleh  para  pihak.  Dimana pihak  yang  dimaksud  dapat  menguasaai bidang  lahan.  Hal  serupa  di  jelaskan  pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan yaitu  :  penguasaan  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  harus  memenuhi kriteria : Bidang tanah telah di kuasai oleh pihak  secara  fisik  dengan  itikad  baik  dan secara terbuka, Bidang tanah tidak diganggu gugat;  dan  Bidang  tanah  diakui  dan dibenarkan  oleh  masyarakat  hukum  adat atau kepala desa/keluarahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
Ketentuan mengenai hak masyarakat  hukum  adat  terhadap  hak  atas tanah  adat  yang  di  milikinya  telah  sangat jelas  di  tercantum  dalam  Undang-undang No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok  Agraria selanjutnya  di  sebut  dengan  UUPA  dan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2017. Oleh  karena  itu  penetapan  hak  atas  tanah terhadap  masyarakat  yang  mendiami kawasan hutan menjadi polemik yang cukup rumit.  Seperti  yang  dialami  seorang  petani bernama Rasyid yang tinggal dan berkebun di kawasan hutan di Lingkungan Batulapisi Dalam  Kelurahan  Malino  Kecamatan Tinggimoncong  Kabupaten  Gowa,  yang sejak lahir telah tinggal di Batulapisi dalam hingga saat ini belum memiliki alas hak atas tanah  yang  ditempatinya.  Selain  Rasyid
5 Keterangan  masyarakat  di  lingkungan  batulapisi dalam  kelurahan  malino  kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa bernama Rasyid.
masih  banyak  masyarakat  yang  tinggal  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino  Kecamatan  Tinggi  Moncong Kabupaten Gowa yang juga bernasib sama dengan Rasyid. 5
Pemanfaatan lahan oleh masyarakat  di  lingkungan  Batu  Lapisi Dalam  Kelurahan  Malino  Kecamatan Tinggimoncong  Kabupaten  Gowa  yang telah  turun  temurun  selama  lebih  dari  70 tahun  mendiami  dan  memanfaatkan  lahan untuk  pertanian  dan  perkebunan  merasa bingung  akibat  kesulitan  mendapatkan kepastian  hukum  atas  tanah  yang  mereka kelola.  Masyarakat Batulapisi dalam hingga saat ini masih mengharapkan kejelasan dan pemberian  hak  atas  tanah  yang  mereka tinggali  dan  yang  mereka  manfaatkan. karena  dalam  ketetuan  Pasal  5  ayat  (1) Peraturan  Presiden  Nomor  88 tahun  2017 tentang  Penyelesaian  Penguasan  Tanah Dalam Kawasan Hutan
Rasyid  bersama  masyarakat  yang mendiami kawasan tersebut telah berupaya mengurus  penerbitan  sertifikat  hak  atas tanahnya. Akan tetapi terjadi hingga saat ini, belum memberikan hak atas tanah yang di tinggali  dan  dimanfaatkan  masyarakat. 6
Tentu  saja  hal  ini  juga  menjadi  polemik mengenai status atas tanah masyarakat. oleh karena  itu  pemerintah  melalui  Badan Pertanahan  Nasional  dapat  melakukan Pengendalian pertanahan dengan memberikan  perlindungan  hak-hak  warga negara atas tanah.  Oleh sebab itu merujuk pada  UUPA  No.  5  Tahun  1960  dan Peraturan  presiden  Nomor  88  tahun  2017
6 Keterangan  masyarakat  di  lingkungan  batulapisi dalam  kelurahan  malino  kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa bernama Rasyid.
tentang  penyelesaian  penguasan  tanah dalam  kawasan  hutan  Memungkinkan masyarakat  di  lingkungan  Batu  Lapisi Dalam  kelurahan  Malino  kecamatan Tinggimoncong  kabupaten  Gowa.untuk mendapatkan hak atas tanah.
Bahwa  dalam  Pasal  6  Undang- undang Pokok Agraria menyebutkan semua hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial. 7 Sehingga  pada  hakekatnya  mengandung makna adanya pengakuan atas kepentingan perorangan,  kepentingan  sosial  dan kepentingan umum atas tanah. Fungsi sosial atas tanah memberikan kewenangan kepada pemilik hak atas tanah untuk mempergunakan  kepemilikan  atas  tanah dalam  batas-batas  yang  ditentukan  oleh hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. 8

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  empiris.  Penelitian  empiris mengkaji law  in  action dengan  demikian empiris  dunianya  adalah das  sein (apa kenyataannya). 9 Yaitu  terdiri  dari  :  Data primer  dan  Data  sekunder. 10 Data  yang diperoleh untuk menjadi dasar penelitian ini selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  metode  anlisis  kualitatif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan  cara  mendeskripsikan  fenomena- fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil  penelitian,  berdasarkan  data  yang
7 Nur Fitryani Siregar, 2018, Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan AL-Razi,  Vol. 18 No. 2. Hlm.43.
8 Trina Rejekiningsih. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah  Pada  Negara  Hukum  (Suatu  Tinjauan  Dari Teori,  Yuridis  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia), Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5 No.2. Agustus 2016. Hal. 322
diperoleh,  baik  data  primer  maupun  data sekunder.  Analisis  data  terakhir  dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Implementasi  Pendaftaran  Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di  Lingkungan  Batu  Lapisi  Dalam Kelurahan  Malino  Kecamatan  Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.
Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  Di Lingkungan Batulapisi Dalam
Kecamatan Tinggimoncong merupakan  wilayah  daratan  tinggi  di Kabupaten  Gowa  yang  memiliki  luas wilayah  mencapai  142,87  Hektare  dengan luas  kawasan  hutan  mencapai  29.583 hektare  sementara  Lingkungan  Batulapisi Dalam yang terletak di Keluarahan Malino memiliki  luas  keseluruhan  mencapai  ±665 hektar. Luas lahan di Lingkungan Batulapisi Dalam ini mencakup pemukiman masyarakat, lahan pertanian, kawasan hutan lindung  dan  kawasan  hutan  Konservasi. Seiring  dengan  bertambahnya  populasi masyarakat di Lingkungan Batulapisi dalam, Berdasarkan  data  kelurahan  Malino  tahun 2019,  terdapat  395  kepala  keluarga  yang menetap  di  lingkungan  Batulapisi  dalam terdiri  atas  245  kepala  keluarga  di  RW  01 dan 150 kepala keluarga di RW 02.
9 Ali,  Achmad,  Wiwie  Heryan,  2015, Menjelajahi Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum  Cet  ke-3 ,  Kencana: Jakarta. Hal. 2
10 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan  Praktik  Penulisan  Artikel  Cet  Ke-1 ,  Mirra  Buana Media: Yogyakarta. Hlm.84.
Pada  awalnya  Masyarakat  yang telah  menetap  telah  mengusai  tanah  yang diklaim sebagai kawasan hutan secara turun temurun hanya berada di RW 01. Orang tua terdahulu  yang  tinggal  di  lingkungan batulapisi dalam ini telah ada sebelum tahun 1945. 11 Meskipun  jumlah  masyarakat  yang telah  menetap  di  lingkungan  batulapisi dalam  tidak  sebanyak  sekarang  namun masyaralat  telah  melakukan  kegiatan pertanian. Masyarakat khususnya di RW 01, hampir  semua  masyarakat  telah  memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik yang di terbitkan  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Gowa. 12 Namun  kepemilikan hak atas tanah di RW 01 belum sepenhnya merata, Sebagian masyarakat di RW 01 yang belum  memiliki  alas  hak  kesulitan melakukan pendaftaran tanah karena tanah yang di kuasainya diklaim masuk ke dalam kawasan  hutan.  Masyarakat  diresahkan dengan sulitnya melakukan pendaftaran hak atas  tanah  akibat  tidak  jelasnya  tapal  batas kawasan hutan. 13
Berlakunya SK.434/Menhut- II/2009  pada  23  juli  2009  menunjuk sebagian  Lingkungan  Batulapisis  dalam masuk  sebagai  kawasan  pelestarian  dan konservasi alam sehingga sebaian masyarakat  yang  telah  menguasai  dan menggunakan tanah tidak dapat melakukan pendaftaran  hak  atas  tanah.  30  orang responden di lingkungan Batulapisi Dalam yang  diwawancarai,  24  orang  responden diantaranya hingga saat ini belum memiliki alas  hak  atas  tanah.  Mereka  tidak  bisa melakukan  pendaftaran  atas  tanah  karena
11 Wawancara dengan Kepala Lingkungan Batulapisi Dalam  Kelurahan  Malino  (Bundu  Daeng  Beta)  6 september 2021
12 Ibid.
dinyatakan  masuk  sebagai  kawasan  hutan konsevasi. Dimana dari 24 orang responden yang  belum  memiliki  alas  hak  atas  tanah yang  mereka  kuasai,  8  orang  responden diantaranya  pernah  mencoba  melaukan permohonan  pendaftaran  namun  tidak dapat di layani oleh BPN Kabupaten Gowa dengan alasan tanah yang akan didaftarkan hak atas tanah berada dalam kawasan hutan konservasi.  Dan  sisanya  16  orang responden  belum  pernah  mengajukan permohonan  pendaftaran  tanah  untuk tanah  yang  mereka  kuasai.  Hal  ini  karena keterbatasan  biaya  dan  tidak  mengetahui tata cara permohonan pendaftaran tanah.
Ketentuan  jaminan  kepastian hukum  telah  tercantum  dalam  penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (selanjutnya disebut UUPA) intinya menyatakan: 14
“Karena  bagi  rakyat  asli  hukum agraria  penjajahan  itu  tidak  menjamin kepastian  hukum,  maka  perlu  adanya hukum  agraria  baru  yang  nasional,  yang akan  mengganti  hukum  yang  berlaku sekarang  ini  yang  tidak  lagi  berlaku dualisme, yang sederhana danyang menjamin  kepastian  hukum  bagi  seluruh rakyat indonesia”.
Kepastian hukum yang diterapkan pada persoalan di tengah masyarakt menjadi hal  yang  penting  guna  menyelesaikan konflik  yang  muncul  akibat  kepemilikan tanah  khusunya  di  lingkungan  batulapisi dalam.  Pertiakian  yang  terjadi  baik  antara
13 Pide, A.Suriyaman Mustari, 2017, Hukum Adat  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang  Cet.3 ,
Kencana: Jakarta. Hlm.32.
14 Irwansyah,  2017, Teori  Hukum  Kumpulan  Bahan Bacaan, Fakultas Hukum Unhas , Makassar. Hlm.65.
masyarakat  dan  pemerintah  maupun  antar sesama masyarakat. terbukti saat ini di RW 01  Lingkungan  Batulapisi  Dalam  marak terjadi konflik penguasaan lahan baik antara masyarakat  setempat  dengan  instansi pemerintahan,  maupun  antara  investor dengan masuarakat.
Implementasi dalam melaksanakan  pendaftaran  tanah  saat  ini dapat  dilakukan  setelah  dikeluarkan sebagian  areal  Batulapisi  Dalam  dari kawasan  hutan  konservasi  berdasarkan SK.362 / MENLHK /SETJEN /PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan  kawasan  hutan  menjadi  bukan kawasan  hutan  seluas  ±  91.337  Ha (sembilan  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  tiga puluh tujuh hektare) dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±84.032 Ha (delapan puluh  empat  ribu  tiga  puluh  dua  hektare) dan  penunjukan  bukan  kawasan  hutan menjadi  kawasan  hutan  seluas  ±1.838.Ha (seribu  delapan  ratus  tiga  puluh  delapan hektare)  di  provinsi  Sulawesi  Selatan. setelah areal dikeluarkan dari kawasan hutan ( enclave )  akan  dilaksanakan  dengan  metode pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  BPN Kabupaten Gowa akan melakukan pengukuran  bidang  tanah  secara  sporadik. Pengukuran  bidang  tanah  secara  sporadik adalah  proses  pemastian  letak  batas  suatu atau  beberapa  bidang  tanah  berdasarkan permohonan  pemegang  haknya  atau  calon pemegang  hak  baru  yang  letaknya  saling berbatasan  atau  terpencar-pencar  dalam
15 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997
suatu  desa  atau  kelurahan  dalam  rangka pendaftaran tanah secara sporadik. 15
Dalam  pendaftaran  tanah  secara Sporadik terdiri atas dua kegiatan yakni : 16
1) Kegiatan Fornt Office
Kegiatan fornt Office meliputi kegiatan pelayanan informasi, administrasi. kegiatan fornt Office yaitu  memeriksa dokumen  atau  kelengkapan  berkas, membuat  tanda  terima  berkas  atau dokumen  permohonan  serta  memuat rincian biaya-biaya. Kegiatan Back Office
2) Kegiatan back office dibagi menjadi beberapa bagian yaitu kegiatan administrasi,  kegiatan  lapangan  dan pengolahan data fisik dan  data yuridis.
a) Kegiatan Administrasi
b) Kegiatan Lapangan
c) Pengelolahan  data  fisik  dan data yuridus
Pendaftaran tanah secara sporadik tidak  terlepas  dari  peran  aktif  yang dilakukan  oleh  pemohon  hak  atas  tanah. Sering kali dalam pendaftaran tanah secara sporadik  di  temukan  berbagai  kendala terutama  yang  dialami  oleh  masyarakat  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino.  Adapun  kendala  yang  dihadapi masyarakat antara lain :
a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pensertifikatan tanah. b. Biaya untuk melakukan pendaftaran tanah yang mahal.
tentang  ketentuan  pelaskana  peraturan  pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 16 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional  penata kadastral  kasubsi  pengukuran  dan  pemetaan kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
c. Tidak jelasnya status tanah berada dalam kawasan hutan atau tidak.

## Alas  Hak  Pendaftaran  Tanah  Di Lingkungan Batulapisi Dalam
Melaksanakan  pendaftaran  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino  Kecamatan  Tinggimoncong  tentu saja  harus  berdasarkan  pada  bukti kepemilikan  baik  bukti  kepemilikan  hak lama,  keterangan  kepemilikan  bagi  tanah yang akan didaftarkan pertama kali maupun dari  hasil  jual  beli.  Sebagaimana  diketahui sebelum  berlakunya  UUPA  berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat atau  disebut  hukum  tanah  barat.  Oleh karena  berlakunya  hukum  agraria  yang bersifat  nasional  (UUPA)  maka  terhadap tanah-tanah  dengan  hak  barat  maupun tanah-tanah  dengan  hak  adat  untuk  dapat masuk  kedalam  sistem  UUPA  dengan metode  penyelesaian  lembaga  konversi. Dalam  pelaksanaan  konversi  terdapat  3 (tiga)  cara  dalam  pendaftaran  tanahnya, yakni : 17
a) Dikonversi  menjadi  hak  milik  apabila bukri  kepemilikannya  ada  sejak berlakunya UUPA.
b) Penegasan  untuk  tanah-tanah  yang tunduk kepada hukum adar tetapi tidak terdaftar  dalam  ketentuan  konversi sebagai tanah yang dapat dikonversikan untuk  suatu  hak  atas  tanah  menurut ketentuan UUPA, tetapi tanah tersebut harus diakui sebagai tanah hak adat.
17 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional  penata kadastral  kasubsi  pengukuran  dan  pemetaan
c) Pengakua hak, untuk  atas tanah tanah- tanah yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya.
Dalam Kelurahan Malino dilakukan dengan beberapa dasar peralihan antara lain :
1) Pengakuan penguasaan hak lama
2) Waris
3) Jual beli
4) SK  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.
Pendaftaran  tanah  di  Lingkungan Batulapisi  Dalam  Kelurahan  Malino  di laukan  berdasarkan  empat  jenis  alas  hak mulai dari pengakuan hak lama, waris, jual beli  dan  berdasarkan  SK  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mengeluarkan  dan  menunjuk  nama penerima SK Biru untuk pendaftaran tanah. Penulis  melihat  persoalan  yang  terjadi  di masyarakat  hingga  saat  ini  yakni  kesulitan terbesar  masayarakat  dalam  melakukan pendaftaran tanah dan peralihan bagi tanah – tanah  yang  tidak  memiliki  alas  hak  dan baik  dari  pewarisan,  jual  beli  dan pendaftaran  tanah  pertama  kali  atau pengakuan hak. Alat bukti dalam melakukan pendaftaran  tanah  salah  satunya  adalah Register  Desa  (Letter  C)  hal  ini  di  tandai dengan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan  yang  telah  dimiliki  masyarakat Lingkungan  Batulapisi  Dalam  bahkan  bagi tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan.
Proses  Pendaftaran  Tanah  secara Sporadik Di BPN Kabupaten Gowa.
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas
kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
dan kewenangannnya dalam mendaftarakan tanah  tidak  terlepas  dari  ketentuan  yang telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  24  Tahun  1997  tentang  tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah harus berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,  mutahir  dan  terbuka.  Sehingga badan  pertanahan  kabupaten  gowa  sesuai dengan  fungsinya  dalam  pendaftaran tanah. 18
Bidang  tanah  masyarakat  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong hingga saat ini belum pernah tercatat dalam buku register pendaftaran tanah. 19 Oleh karena itu di Lingkungan Batulapisi dalam Kelurahan malino pendaftaran bidang tanah dilakukan pertama  kali.  Maksudnya  tanah  dan pemegang hak atas dimaksud baru pertama kali dicatat dalam buku register pendaftaran, baik karena sebagai pemilik pertama (sejak semula  dimiliki  misalnya  dari  membuka hutan)  maupun  sebagai  pemilik  terakhir (misalnya tanah diperoleh karena pembelian, hibah dan sebagainya) . 20
Pendaftaran  hak  pada  bidang tanah  di  lingkungan  Batulapisi  dalam kelurahan malino kecamatan tinggimoncong  saat  ini  dapat  dilakukan. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan Republik  Indonesia  dalam  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor
18 Rizka  Fitri  Ana,  Muki  Wicaksono,  Auviar  R. Wicaksanti,  Riche  Deswita, Antara  Ulayat  Adat  dan Hutan  Nagari  :  Sebuah  Kebijakan  Perhutanan  Sosial  di Minangkabau,  Jurnal  Antropologi:  isu-isu  sosial  budaya, Vol.20  No.2, Desember 2018. Hlm.54.
19 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional  penata kadastral  kasubsi  pengukuran  dan  pemetaan kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
SK.362/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan  kawasan  hutan  menjadi  bukan kawasan  hutan  seluas  ±  91.337  Ha (sembilan  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  tiga puluh tujuh hektare) dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±84.032 Ha (delapan puluh  empat  ribu  tiga  puluh  dua  hektare) dan  penunjukan  bukan  kawasan  hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha (seribu  delapan  ratus  tiga  puluh  delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan.  telah melepaskan lingkungan batulasisi dalam dari kawasan hutan konservasi. 21
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di linglkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong, kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Gowa  melaksanakan  pendaftaran  tanah secara  sporadik  sesuai  dengan  ketentuan didalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemeritah Nomor  24  tahun  1997  tentag  pendaftaran tanah :
Dalam hal suatu desa /keluarahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran  tanah  secara  sistematik sebagaimana dimaksud ayat (2),
pendaftarannya dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sporadik.
Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten  Gowa  dalam  mengakomodir pendaftaran  tanah  secara  sporadik  telah menyediakan blanko yang diperlukan. Selain
20 Atang  Suryana,  A.Suriyaman  M.Pide,  Kahar Lahae, 2021 , Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat Adat  Suku  Hatam  :  Tantangan  dan  Perkembangan Kontenporer, Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, Vol.3 No.1. hlm.34.
21 Sri  Susyanti  Nur,  2015, Pola  Penguasaan  Dan Pemanfaatan  Wilayah  Perairan  Pesisir  Secara  Turun- Temurun  Oleh  Suku  Bajo.  Prosiding  Seminar  Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (Sendi_u). hlm.11
blangko yang di siapkan badan pertanahan nasional  kabupaten  gowa,  pemohon  yang hendak  mengajukan  permohonan  hak  atas tanah wajib melampirkan persyaratan.
Apabila  bukti  kepemilikan  tanah yang  dimaksud  di  atas  tidak  lengkap  atau tidak  ada,  maka  pembuktian  kepemilikan atas bidang tanah dapat di lakukan dengan bukti lain dengan pernyataan pemohon dan keterangan yang dapat dipercaya sekurang- kurangnya dua orang saksi dari lingkungan yang  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga dengan pemohon. Hubungan keluarga yang di  maksud  baik  hubungan  keluarga  secara vertikal maupun horizontal. Saksi menyatakan  bahwa  bidang  tanah  yang dimaksud  tersebut  adalah  benar  pemilik bidang tanah tersebut. dalam hal bukti-bukti mengenai  kepemilikan  tanah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  Pasal  23  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : 22
Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara berturut-berturut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluan dengan syarat : 23
1. Penguasaan  tersebut  dilakukan dengan  itikad  baik  dan  secara terbuka  oleh  yang  bersangkutan sebagai  yang  berhak  atas  tanah,
22 Jandy  M.  Kasakeyan, Kajian  Yuridis  Hak-Hak Masyarakat  Adat  Terhadap  Pemanfaatan  Tanah-Tanah Pasini Di Minahasa, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII. No.4, April 2019. Hlm.44.
serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun  selama  pengunguman sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  26  tidak  dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan
yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Permohonan  pada  bidang  tanah selayaknya harus di sertai dengan dengan : 24
a) Surat pernyataan dari permohonan yang  menyatakan  hal-hal  sebagai berikut:
1) Bahwa pemohon telah
menguasai  secara  nyata  tanah yang  bersangkutan  selama  20 tahun  atau  lebih  secara berturut-turut atau telah memperoleh  penguasaan  dari pihak  atau  pihak-pihak  lain yang telah menguasainya.
Sehingga  waktu  penguasaan pemohon  dan  pendahulunya tersebut  berjumlah  20  tahun atau lebih;
2) Bahwa  penguasaan  bidang tanah  dilakukan  dengan  itikat baik ;
3) Penguasaan  bidang  tanah  itu tidak  pernah  diganggu  gugat dank arena dianggap diakui dan dibenarkan  oleh  masyarakat hukum  adat  atau  desa  / kelurahan yang bersangkutan ;
23 Cornelia  Junita  Welerubun, Perlindungan  Hukum Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Jurnal  Media  Hukum  dan Peradilan, Vol.5 No.1, Mei 2019. Hlm.56.
24 Ibid.
4) Bidang tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa ;
5) Apabila  pernyataan  tersebut memuat  hal-hal  yang  tidak sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut  di  muka  persidangan secara  pidana  maupun  perdata karean  memberi  keterangan  / kesaksian palsu.
b) Keterangan  dari  kepala  desa  / lurah dan sekurang-kurangnya dua orang  saksi  yang  kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan / penduduk  yang  sudah  lama bertempat  tinggal  di  Desa  / Kelurahan  letak  tanah  yang bersangkutan  tidak  mempunyai hubungan  kekeluargaan  dengan pemohon  sampai  derajat  kedua baik  dalam  kekerabatan  vertikal maupun horizontal yang meembenarkan pernyataan pemohon  dalam  surat  pernyataan dinas. 2.  Implikasi  Pendaftaran  Tanah  Pasca Pelepasan Kawasan Hutan Di
Lingkungan  Batu  Lapisi  Dalam Kelurahan  Malino  Kecamatan  Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.
Kewenangan  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perlindungan  hukum  terhadap kawasan hutan perlu ditingkatkan
25 Wahid,  A.M  Yunus,  Naswar  Bohari,  Achmad, Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Sektor  Kehutanan (Studi  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate  Sinjai, Sulawesi  Selatan) ,  Jurnal  Hasanuddin  Law  Review, Vol.1 No.1, 2015. Hal 71
disamping  itu  juga  harus  mengakomodir penyelesaian  konfik  yang  sering  terjadi. faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas penegakan  hukum  dalam  melindungi kawasan  hutan.  faktor-faktor  tersebut antara lain. 25
a) Faktor  hukumnya  sendiri,  dalam hal  ini  dibatasi  pada  Undang- undang.
b) Faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum
c) Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterpkan
e) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Faktor yang mempengaruhi tersebut merupakan impikasi dalam melihat efektivitas  penegakan  hukum  dalam kawasan  hutan.  konflik  yang  sering  terjadi dalam kawasan hutan biasanya diakibatkan aktivitas perambahan hutan dan membuka lahan.  Salah  satu  faktor  yakni  akibat minimnya  tanta  batas  yang  memberikan informasi  terkait  batas  hutan  serta kurangnya  perhatian  dan  partisipasi masyarakat terkait batas kawasan hutan. 26
Menuntaskan  konflik  di  dalam kawasan  hutan,  pemerintah  dalam  hal  ini telah  berupaya  salah  satunya  dengan menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik
26 Aryo Suboro, Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat . Yuriska: Jurnal ilmiah Vol 11 no.1,  Februari 2019. Hlm.81.
Indonesia  Nomor  88  Tahun  2017  tentang Penguasaan Tanah Dalam kawasan Hutan, menjadi  salah  satu  program  pemerintah dalam  menyelesaikan  dan  memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat.    dengan  Pola  penyelesaian dalam Pasal 8 Peraturan Presiden 88 Tahun 2017 sendiri terdiri atas : 27
1) Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan kawasan hutan
2) Tukar-menukar kawasan hutan
3) Memberikan  akses  pengelolahan hutan melalui program perhutanan sosial, atau
4) Melakukan resettlement PP  88  Tahun  2017  tentang penyelesaian  permasalahan  kawasan  hutan
yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat  yang  sudah  eksisting.  Misalnya untuk  kegiatan  lahan  Garapan  masyarakat berupa  sawah  dan  tambak,  pemukiman fasilitas  umum  fasilitas  sosial,  pertanian lahan  kering  yang  menjadi  sumber  mata pencaharian  utama  masyarakat  setempat. 28
Dalam  prakteknya  skema  penyelesaian konflik  agraria  dalam  PP  88  tahun  2017
27 Arto  Oktavianto,  dkk, Eksistensi  Hak  Ulayat Masyarakat  Hukum  adat  Ngata  Toro,  Jurnal Jurisprudentie, Vol 7, No 2, Desember 2020. Hlm.56.
28 Wawancara dengan Kepala Seksi ISDHL BPKH Wilayah VII Makassar, (Suleman Patiung, S.Hut) 15 Januari 2022.
yakni  dengan  skema  kebijakan  atau  usulan yang  ditentukan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah atau UPTD pelaksana di daerah.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini menentukan  dan  memutuskan  lokasi dengan  membuat  peta  indikatif.  Peta indikatif  sendiri  merupakan  alokasi  hutan untuk  penyediaan  sumber  tanah  objek reforma agraria. 29
Dalam  menentukan  kawasan hutan  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indoneisa  (KLHK) dalam  hal  ini  tetap  mengakui  kebaradaan kawasan  hutan  yang  ditetapakan  sejak zaman  belanda  atau  sebelum  Indonesia merdeka,  sehingga  malino  pada  saat  ini masih  berstatus  sebagai  kawasan  hutan. 30 Seiring berkembangnya Kelurahan Malino, penambahan  areal  bukan  kawasan  hutan terus  bertambah  sejak  tahun  1965  hingga saat  ini.  Luas  kawasan  hutan  kabupaten gowa  menurut  SK434/Menhut-II/2009 tanggal 23 juli 2009 adalah seluas 72.970 Ha, yang terdiri atas :
Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012 - 2032
Penambahan areal bukan kawasan hutan  atau  pelepasan  kawasan  hutan  yang terakhir dilaksanakan khususnya di Provinsi Sulawesi  Selatan  yakni  pelapasan  kawasan hutan  dengan  terbitnya  Surat  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repblik  Indoneisa  Nomor  SK.362  / MENLHK  /SETJEN  /PLA.0/5/2019 tentang  perubahan  peruntukan  kawasan
29 Trina  Rejekiningsih. Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia) , Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5 No.2. Agustus 2016.. hlm.76.
30 Ibid.
NO  KAWASAN HUTAN LUAS (HA) 1 Hutan Produksi Terbatas 20.330 2 Hutan Produksi 23.825 3 Hutan Lindung 24.911 4 Hutan Konservasi taman Wisata Alam 3.309 5 Hutan Konservasi Suaka Margasatwa 40 6 Hutan konservasi Taman Buru  480
hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 91.337 Ha (sembilan puluh satu ribu tiga ratus  tiga  puluh  tujuh  hektare)  dan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  seluas ±84.032 Ha (delapan puluh empat ribu tiga puluh dua hektare) dan penunjukan bukan kawasan  hutan  menjadi  kawasan  hutan seluas ±1.838.Ha (seribu delapan ratus tiga puluh delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan. Terbitnya  SK  Nomor  362  / MENLHK  /SETJEN  /PLA.0/5/2019, juga menjadi revisi atas penetapan kawasan hutan  di  provinsi  Sulawesi  Selatan  yang sebelunya  yakni  SK.434/Menhut-II/2009. Pada Keputusan Menteri terbaru menetapkan  kawasan  hutan  Konservasi yang  sebelumnya  768  hekatare  menjadi seluas  416  hektare.  Sementara  hutan produksi  terbatas  yang  sebelumnya  294 hektare  menjadi  277  hektare.  Sehingga pelepasan kawasan hutan khususnya hutan konservasi  dan  hutan  produksi  terbatas menjadi  areal  penggunaan  lain  (apl)  cukup besar  yakni  46%  untuk  hutan  konservasi dari  luas  awalnya  dan  6%  untuk  hutan produksi terbatas.
Pelepasan kawasan hutan
khusunya  di  provinsi  Sulawesi  Selatan dilakukan  dengan  metode Review Tata Ruang (RTRW).  Mekanisme  pelepasan kawasan hutan melaui SK. 362 / MENLHK /SETJEN /PLA.0/5/2019.
Mekanisme  penetapan  kawasan hutan  dengan  metode Review RTRW mengacu pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan
31 Ibid.
32 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional  penata kadastral  kasubsi  pengukuran  dan  pemetaan
kehutanan,  perubahan  peruntukan  dan perubahan  fungsi  kawasan  hutan  serta penggunaan kawasan hutan.
Pertimbangan Kementrian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  indonesia  dalam  menentukan kawasan  hutan  dilakukan  dengan  teliti. Dimana  apabila  dalam  menentukan kawasan hutan terdapat bidang tanah yang telah  bersertifikat,  dimana  akan  dikaji melaui  citra  satelit  apakah  pihak  yang bersangkutan lebih dulu ada atau baru ada setelah  satu  wilayah  ditetapkan  sebagai kawsan  hutan.  apabila  dari  citra  satelit terdahulu  dari  pernyataan  pihak  yang bersangkutan  benar  adanya  dan  telah melengkapi  dokumen  sesuai  aturan,  maka akan dilepaskan dari kawasan hutan. 31

## Peran  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Gowa
Kewenangan  Badan  Pertanahan Kabupaten  Gowa  dalam  melaksanakan pendaftaran tanah khususnya di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan Malino dapat dilakukan apabila mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan  melalui  perubahan  batas  kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan. 32
Guna mencapai kepastian hukum atas tanah milik  masyarakat,  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan  tanah  yang  dikuasai  oleh masyarakat  dari  kawasan  hutan  telah dilakukan.  Hal  ini  tertuang  dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor SK.362 / MENLHK /SETJEN
kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
/PLA.0/5/2019 tentang perubahan peruntukan  kawasan  hutan  menjadi  bukan kawasan  hutan  seluas  ±  91.337  Ha (sembilan  puluh  satu  ribu  tiga  ratus  tiga puluh tujuh hektare) dan perubahan fungsi kawasan hutan seluas ±84.032 Ha (delapan puluh  empat  ribu  tiga  puluh  dua  hektare) dan  penunjukan  bukan  kawasan  hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha (seribu  delapan  ratus  tiga  puluh  delapan hektare) di provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui
SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2 019,  menjadi  dasar    masyarakat  dalam mewujudkan  kepastian  hukum  dengan melaksanakan  permohonan  pendaftaran tanah  ke  Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa.  Sesuai  Pasal  2  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang  Badan  Pertanahan  Nasional,  BPN mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintah  di  bidang  pertanahan  sesuai dengan  ketentuan  peratuaran  Perundang- undangan.  Memberikan  kepastian  hukum atas  kepemilikan  hak  atas  tanah  menjadi tanggung  jawab  BPN  dengan  mengacu kepada fungsi yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan Pertanahan Nasional . 33
Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa  dalam  melaksanakan  pendaftaran tanah  khususnya  di  Lingkungan  Batulapisi Dalam  Kelurahan  Malino  dapat  dilakukan apabila mengeluarkan tanah dalam kawasan hutan  melalui  perubahan  batas  kawasan hutan  atau  tukar  menukar  kawasan  hutan. Dalam hal ini peran BPN Kabupaten Gowa
33 Ibid.
34 A.M  Yunus  Wahid,  Naswar  Bohari,  Achmad , Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Sektor  Kehutanan (Studi  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate  Sinjai,
hanya sebatas melakukan kegiatan administrasi dibidang pertanahan, kewenangan sepenuhnya terhadap penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  dalam kawasan  hutan  menjadi  tanggung  jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

## 1. Koordinasi  Antara  BPN  Kabupaten Gowa  dan  Kementrian  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Pendaftaran  hak  atas  tanah  tentu saja pada praktenya melaui koordinasi antar lembaga  baik  Pemerintah  Daerah  maupun Pemerintah Pusat. Khusus untuk pendafataran  tanah  bekas  kawasan  hutan atau  tanah  yang  dilepaskan  dari  kawasan hutan  menjadi  peran  masing-masing lembaga  negara  dalam  menjalankan tugasnya  yakni  antara  Badan  Pertanahan Nasional  dan  Kementrian  Lingkungan Hidup Republik Indoneisa. Dalam menjalankan  koordinasi  yang  baik  di perlukan pemahaman peran masing-masing yang  tergantung  pada  metode  atau mekanisme dalam pelepasan kawasan hutan hingga pendaftaran tanah. Selain itu dengan koordinasi  antar  lembaga  yang  baik  dapat menghidarkan  efisiensi  birokrasi  pada proses pendaftaran tanah. 34
Dari hasil penelitian yang didapatkan  di  lapangan  khususnya  pada pelepasan  kawasan  hutan  di  Lingkungan Batulapisi  Dalam  Kelurahan  Mlino Kecamatan  Tinggimoncong  menggunakan mekanisme berdasarkan skema Review Tata Ruang  (RTRW). 35 Tentu  saja  hal  ini
Sulawesi Selatan), Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, April 2015., Hlm.65.
35 Elizabeth  Arden  Madonna,  2019, Pelepasan  Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di
mempengaruhi peran dan bentuk koordinasi  anatar  Badan  Pertanahan Nasional  dan  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pendaftaran tanah  bekas  kawasan  hutan  melalui  skema Review Tata Ruang  (RTRW),  dimana tanah yang  telah  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan atau areal penggunaan lain (apl) telah masuk ke  kewenangan  BPN  Kabupaten  Gowa untuk dilaksanakan pendaftarannya.
Masyarakat  yang  telah  memperoleh  SK Menteri  yakni  SK  Tora  atau  biasa  disebut SK. Biru yang kemudian menjadi salah satu dasar  dan  syarat  untuk  diberikan  hak  atas tanah  oleh  Badan  Pertanahan  Kabupaten Gowa.
Apabila  dalam  pendaftarannya areal  yang  berbatasan  langsung  dengan kawasan hutan maka pemohon pendaftaran atas  tanah  harus  melampirkan  klarifikasi atau  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh instasnsi kehutanan yakni Balai Pemantapan Kawasan  Hutan  dalam  hal  ini  BPKH wilayah  7  makassar  atau  Dinas  Kehutanan Provinsi  Sulawesi  Selatan. 36 Rekomendasi atau  klarifikasi  menjadi  hal  yang  penting agar  memenuhi  unsur  kehati-hatian  BPN dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah. BPKH  wilayah  7  Makassar  akan memberikan  gambaran  dan  lokasi  yang termasuk  kawasan  dan  bukan  kawasan hutan yang bisa didaftarkan hak atas tanah. Prosedur dalam memberikan klarifikasi atau rekomendasi  dilakukan  dengan  cara  BPN atau  masyarakat  mengajukan  permohonan ke  BPKH  dengan  dilampiri  bukti
Indoneisa. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 3, Nomor 2. Hlm.23.
36 Wawancara  dengan  Pejabat  Fungsional  Penata Kadastral  Kasubsi  Pengukuran  Dan  Pemetaan Kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021.
kepemilikan  dan  daftar  koordinat  lokasi. Selanjutnya BPKH wilayah 7 Makassar akan menelaah daftar koordinat yang disampaikan  untuk  mengeluarkan  surat klarifikasi atau rekomendasi. 37
Sementara itu sebelum
dilaksanakan  pelepasan  kawasan  hutan berdasarkan SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2 019 dan masyarakat yang tidak memperoleh SK biru, 8 orang responden dari 30 orang responden  yang  diwawancarai  pernah melakukan permohonan pendaftaran tanah ke  BPN  Gowa  diminta  untuk  melakukan permohonan  secara  pribadi  ke  pihak kehutanan.  Namun  Kepala  Seksi  PKH BPKH Wilayah VII Makassar Ribka Linggi L.L, S,Hut berpendapat: 38
Klarifikasi atau rekomendasi yang dimohonkan  sebaiknya  Badan  Pertanahan Kabupaten  Gowa  yang  berkordinasi langsung  dengan  cara  menyurat  ke  BPKH Wilayah  7  Makassar  dengan  melampirkan daftar permohonan hak atas tanah baik yang berbatasan langsung atau diindikasi berada dalam kasawasan hutan secara kolektif atau dalam satu wilayah dan koordinasi berjalan antar birokrasi lembaga negara.
Sertifikasi tanah merupakan agenda  dan  tanggung  jawab  Badan Pertanahan  Nasional.  Oleh  sebab  itu berbagai  hambatan  timbul  dari  proses administrasi  pendaftaran  tanah.  Ada  dua
37 Wawancara dengan Kepala Seksi ISDHL BPKH Wilayah VII Makassar, (Suleman Patiung, S.Hut) 15 Januari 2022.
38 Ja  Posman  Napitu,  2007, Pengelolaan  Kawasan Konservasi , Artikel Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta., hlm.76.
dilema  pendapat  tentang  proses  sertifikasi ini, yaitu: 39
a. Kalangan badan Pertanahan Nasional  (BPN)  menganggap
Bahwa  kelambanan  ini  sebagai sebuah akibat kurangnya
partisipasi dari masyarakat pemilik tanah,  sementara  masyarakat justru  menimpakan  kesalahan pada  berbelit-belitnya  birokrasi pada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  yang  menurut  mereka lamban, prosesnya lama serta biaya tinggi (mahal).
b. Dilema yang utama ini jika dillihat substansinya bersifat tarik- menarik  dan  menjadi  kendala sertifikasi tanah.
Hambatan  di  atas  juga  selaras dengan yang pernah terjadi saat masyarakat di  Lingkungan  Batulapisi  Dalam  saat berupayah  dalam  melakukan  permohonan pendaftaran  tanah.  Hasil  wawancara bersama  responden  terdapat  8  orang responden  dari  30  orang  responden  yang pernah  bermohon  pendaftaran  hak  atas tanah.  Faktor  yang  menjadi  kendala  yakni biaya yang mahal dan proses birokrasi yang rumit karena harus melaui berbagai instansi pemerintahan  mulai  dari  Kementrian Lingkungan  hidup  dan  Kehutanan  hingga pemerintah  daerah  Gubernur  dan  Bupati. Kewenangan  setiap  lembaga  atau  instansi pemerintah  memiliki  keterbatasan  dalam menjalankan kewenangan dan peran. Akibat keterbatasan ini sehingga pemohonlah yang harus  aktif  melakuakn  permohonan  bukan
39 A.Suriyaman Mustari Pide, Quo Vadis Pendaftaran Tanah. (PUKAP, Makassar) 2008, Hal. 27
40 Wawancara  dengan  pejabat  fungsional  penata kadastral  kasubsi  pengukuran  dan  pemetaan
hanya yang dalam satu instansi pemerintahan melainkan keseluruhan instansi  pemerintahan  yang  memiliki kewenangan  terkait  kawasan  hutan  dan peruntukan wilayah atau tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali  khususnya  di  lingkungan  Batulapisi dalam  dilakukan  secara  bertahap,  dengan adanya  permohonan  dari  pihak  yang berkepentingan  dari  tanah  yang  hendak didaftarkan.  BPN  Kabupaten  Gowa  tidak dengan  begitu  saja  menjalankan  fungsinya tanpa  meperhatikan  kebijakan  yang tetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan  Hidup  Republik  indonesia. Dalam  menjalankan  fungsinya  BPN  juga harus  berperan  aktif  mengakomodir kebijakan  Pihak  yang  berwenang  atas penguasaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. 40
Kordinasi antara Badan Pertanahan  Kabupaten  Gowa  dan  Balai Pemanatapan  Kawassan  Hutan  wilayah  7 Makassar, menunjukkan dalam pendaftaran hak tanah di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan  Malino  dilihat  dari  proses administrasi dan birokrasi yang berlangsung berbelit-belit.  BPN  Kabupaten  Gowa berkeinginan  agar  setiap  tanah  yang berbatasan  maupun  terindikasi  berada dalam  kawasan  hutan  yang  hendak didaftarkan,  masing-masing  pemohon  hak atas  tanah  harus  mengurus  sendiri  surat rekomendasi  yang  dikelurkan  oleh  pihak kehutanan. Sementara itu BPKH wilayah 7 Makassar  menganjurkan  agar  setiap permohonan hak atas tanah yang masuk ke
kadastral  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Gowa, (Priyo Sudarso) 15 September 2021
BPN  kabupaten  Gowa  namun  berbatasan maupun  yang  terindikasi  berada  dalam kawasan  hutan  Agar  BPN  Kabupaten Gowa dapat mengelompokkan tanah-tanah yang  membutuhkan  klarifikasi  atau rekomendasi dari pihak kehutanan untuk di mohonkan secara kolektif dan langsung dari BPN kabupaten Gowa ke BPKH wilayah 7 Makassar.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan hasil analisi dari penulis mengenai Hak Atas Tanah  Yang  Diklaim  Sebagai  Kawasan Hutan  Di  Lingkungan  Batulapisi  Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong  Kabupaten  Gowa,  dapat disimpulkan beberapa hak sebagai berikut:
1. Implementasi  pendaftaran  tanah  yang diklaim  sebagai  kawasan  hutan  di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino dilaksanakan
berdasarkan  pengakuan  hak  lama berupa  bukti  Ipeda  tahun  1976, kemudian  program  Proyek  Operasi Nasional Agraria tahun 1991 dan yang terakhir  pelepasan  kawasan  hutan berdasarkan  surat  keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan No.362/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/  5/  2019  dengan  metode pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara sporadik.
2. Implikasi  pendaftaran  tanah  pasca pelepasan kawasan dilaksanakan berdasarkan  kewenangan  Kementrian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia yang mengeluarkan bidang tanah berdasarkan skema Review Tata  Ruang kawasan  hutan  konservasi
dengan di keluarkannya surat keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan No.362/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/ 5/ 2019 selanjutnya menteri  menentukan  masyarakat  yang menerima  SK  Biru  sebagai  dasar pendaftaran hak atas tanah. Setelah itu BPN  kabupaten  Gowa  melakukan proses  adminsitrasi  pendaftaran  tanah secara  Sporadik  berdasarkan  SK  Biru dari  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan serta bukti penguasaan fisik dari  lurah  atau  Kepala  Desa.  Apabila tanah yang akan didaftarkan berbatasan dengan  batas  kawasahan  hutan,  wajib dimohonkan klarifikasi atau rekomendasi  dari  Balai  Pemantapan Kawasan  Hutan  (BPKH)  Wilayah  7 Makassar

## Saran
Berdsarkan  hasil  penelitian  yang didapatkan oleh penulis di lapangan tentang Hak  Atas  Tanah  Yang  Diklaim  Sebagai Kawasan  Hutan  Di  Lingkungan  Batulapisi Dalam  Kelurahan  Malino  Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  penyuluhan  hukum  yang sifatnya  terpadu  yang  dilakukan  Badan Pertanahan Nasional sehingga masyarakat mengerti pentingnya sertifikat sebagai pembuktian yang kuat dan pentingnya alas hak apabila terjadi peralihan hak atas tanah,
2. Masyarakat  harus  lebih  peduli  dan memahami  terhadap  status  tanah  yang mereka  kuasai  sehingga  tidak  terjadi konflik.  Dan  bagi  pemerintah  untuk lebih  aktif  dalam  menajalankan  tugas terkait pelayanan kepada masyarakat.
Perlu  adanya  keterlibatan  masyarakat  dan sosialiasi  oleh  pihak  kehutanan  di Lingkungan  Batulapisi  Dalam  terkait batas kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.362/ MENLHK/

## Daftar Pustaka

## Jurnal Dan Publikasi Ilmiah
A.M  Yunus  Wahid,  Naswar  Bohari, Achmad , Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupate
Sinjai,  Sulawesi  Selatan),  Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, April 2015.
Arto Oktavianto, dkk, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  adat  Ngata  Toro, Jurnal  Jurisprudentie,  Vol  7,  No  2,
Desember 2020.
Aryo  Suboro, Peran Negara  Dalam  Menjaga Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat . Yuriska:  Jurnal  ilmiah  Vol  11  no.1, Februari 2019
Atang Suryana, A.Suriyaman M.Pide, Kahar Lahae, 2021 , Pelepasan  Hak  Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam
:  Tantangan  dan  Perkembangan Kontenporer,  Jurnal  Al-Azhar  Islamic Law Review, Vol.3 No.1.
Cornelia  Junita  Welerubun, Perlindungan Hukum  Hak  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku  Tenggara.  Jurnal  Media Hukum  dan  Peradilan,  Vol.5  No.1, Mei 2019.
Elizabeth Arden Madonna, 2019, Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indoneisa. Jurnal Bina  Hukum  Lingkungan,  Vol  3, Nomor 2.
Ja Posman Napitu, 2007, Pengelolaan Kawasan Konservasi , Artikel Sekolah  Pasca Sarjana  Universitas  Gadjah  Mada, Jogjakarta.
Jandy  M.  Kasakeyan, Kajian  Yuridis  Hak- Hak  Masyarakat  Adat  Terhadap Pemanfaatan  Tanah-Tanah  Pasini  Di Minahasa,  Jurnal  Lex  Et  Societatis, Vol. VII. No.4, April 2019.
Ni  Luh  Ariningsih  Sari,  2020, Pengakuan Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Masyarakat  Hukum  Adat  (Dalam Perspektif  Negara  Hukum)  Jurnal Ganec Swara Vol. 14 No.1.
Nur  Fitryani  Siregar,  2018, Efektivitas Hukum,  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  dan Kemasyarakatan  AL-Razi,    Vol.  18 No. 2.
Rizka Fitri Ana, Muki Wicaksono, Auviar R. Wicaksanti,  Riche  Deswita, Antara Ulayat  Adat  dan  Hutan  Nagari  : Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial di Minangkabau,  Jurnal  Antropologi:  isu- isu  sosial  budaya,  Vol.20    No.2, Desember 2018.
Sri Susyanti Nur, 2015, Pola Penguasaan Dan Pemanfaatan  Wilayah  Perairan  Pesisir Secara Turun-Temurun Oleh Suku Bajo. Prosiding  Seminar  Nasional  Multi Disiplin Ilmu Unisbank (Sendi_u).
Sri Susyanti Nur, Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah  daerah  Jurnal  Hasanuddin Law Review, Vol.1 No.1, April 2015.
Trina Rejekiningsih. Asas Fungsi Sosial Hak Atas  Tanah  Pada  Negara  Hukum (Suatu  Tinjauan  Dari  Teori,  Yuridis Dan  Penerapannya  Di  Indonesia) , Yustisia  Jurnal  Hukum,  Vol.5  No.2. Agustus 2016.
Buku
Ali,  Achmad,  Wiwie  Heryan,  2015,
Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap Hukum Cet ke-3 , Kencana: Jakarta.
Irwansyah,  2017, Teori  Hukum  Kumpulan Bahan  Bacaan,  Fakultas  Hukum Unhas , Makassar.
Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum:  Pilihan Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel Cet  Ke-1 ,  Mirra  Buana  Media: Yogyakarta.
Pide,  A.Suriyaman  Mustari,  2017, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang Cet.3 , Kencana: Jakarta.