## ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2017 - 2020
Deddy Suhardi Fakultas Ilmu Administrasi deddysuhardi58@gmail.com
Ela Sulastri Fakultas Ilmu Administrasi elasulastri@gmail.com

## Abstract
This  study  was  aimed  to  determine  the  regional  financial  performance  of  the  Regional Financial  and  Asset  Agency  of  Subang  Regency  in  2017  –  2020.  This  research  is qualitative  descriptive  research.  Data  collection  using  documentation  methods,  and interviews. The results of the analysis showed that the financial performance of subang regency area seen from the decentralization degree ratio is less because the average is only 16.26%,  Dependency ratio is very high with an average of 79.38%, The Regional Financial Independence Ratio is very low and classified as instructive because the average is only 20.49%, Pad Effectiveness Ratio can be categorized effectively with an average of 98.83%  , Pad  Efficiency  Ratio  is  classified  as  Efficient  because  the  average  ratio  is 17.58%, The compatibility ratio can be said that Subang Regency allocates most of its spending  budget  for  the  average  regional  operation  of  69.39%.  compared  to  capital expenditure  of  14.24%  and  Expenditure  Efficiency  Ratio  It  is  classified  as  Efficient because the average with a value below 100% is 92.34%. While in the growth of income and spending there are negatives.
Keywords: Local Government Financial Performance, Financial Ratio

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)  Kabupaten  Subang  tahun  2017  –  2020.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi,  dan  wawancara.  Hasil  analisis menunjukan  bahwa  kinerja  Keuangan  daerah  Kabupaten  Subang  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi kurang karena rata-ratanya hanya sebesar 16,26%, Rasio Ketergantungan terbilang sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 79,38%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sangat rendah dan  tergolong  instruktif  karena  rata-ratanya  hanya  20,49%,  Rasio  Efektivitas  PAD  dapat diketagorikan  efektif  dengan  rata-rata  sebesar  98,83%  ,  Rasio  Efisiensi  PAD  tergolong  Efisien karena  rata-rata  rasionya  sebesar  17,58%,  Rasio  keserasian  belanja  dapat  dikatakan  bahwa Kabupaten Subang mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk operasi daerah rata- rata  sebesar  69,39%  dibandingkan  dengan  belanja  modal  sebesar  14,24%  dan  Rasio  Efisiensi Belanja tergolong Efisien karena rata-rata dengan nilai dibawah 100% yaitu 92,34%. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan belanja ada yang negative.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan

## Pendahuluan
Sudah 17 tahun lebih perubahan system pemerintahan di Indonesia yaitu dari system pemerintahan yang semula sntralisasi menjadi system desentralisasi, hal ini ini ditandai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai implementasi dari system desentralisasi. Tujuan dari system desentralisasi ini, dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah sendiri yang  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  permasalahan  dan  ruang  lingkup  masing- masing daerah itu sendiri.
Sejalan  dengan  diberlakukan  system  desentralisasi  kewenangan  pemerintah daerah (otonomi daerah), juga untuk menunjang otonomi daerah UU No.33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  yang  merupakan  dana (anggaran)  kompensasi  untuk  membiayai  sebagian  kewenangan  yang  telah dilimpahkan pemerintah pusat tersebut. Disamping itu dengan dana perimbangan keuangan, diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali  dan  mengembangkan  sumber  pendapatannya  sendiri,  yaitu  berupa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  rangka  kemandirian  dan  mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Dalam rangka menilai kinerja keuangan, maka penulis menganalisa Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah Subang tahun 2017 sampai tahun 2020, melalui beberapa  rumusan  analisa  ratio  keuangan  diantaranya  berupa:  Ratio  Derajat Desentralisasi,  Ratio  Ketergantungan,  Ratio  Kemandirian  keuangan,  Ratio efektivitas  dan  Efesiensi  PAD,  Ratio  Keserasian  Belanja  Oparasi  dan  Modal terhadap Total Belanja, Ratio Efesiensi Belanja dan Ratio pertumbuhan pendapatan dan belanja.
Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata setelah 17 tahun lamanya otonomi Pemerintah  Daerah  khususnya  di  bidang  kinerja  keuangan  di  Pemerintah Kabupaten  Subang  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan;  yaitu:  1).  Tingkat ketergantungan terhadap pusat masih tinngi, sehingga   Pemerintah Daerah Subang belum dikatakan mandiri, 2). Masih rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi  sumber  PAD,  3).  Tingginya  belanja  operasi  bila  dibandingkan  dengan belanja  modal  atau  investasi,  yang  menghambat  terhadap  peningkatan  atau perkembangan perekonomian daerah dan terjadi pertumbuhan yang negative.
Oleh karena itu, untuk memperkuat otonomi daerah pada masa mendatang Pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  khususnya  yang  bersumber dari PAD.
.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  Kualitatif  pendekatan Deskriptif  dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  data  primer  sebagai  bentuk subjek analisis.  Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  yang  diamati.  Penelitian  kualitiatif  deskriptif  adalah  penelitian  terhadap fenomena  atau  populasi  tertentu  yang  diperoleh  oleh  penelitian  dan  subjek beberapa  individu,  organisasional,  industri  atau  perspektif  lain-lain.  Selain  itu
Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.
Berdasarkan  permasalahan,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  perhitungan- perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja  keuangan pemerintah  daerah  (khususnya  Kabupaten  Subang)  pada  periode  tahun  2017 sampai  dengan  tahun  2020,  dengan  cara  menganalisis  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang,  dapat  dihitung  “Analisa  Ratio  Derajat Desentralisasi”, “Ratio Ketergantungan, “Ratio Kemandirian Keuangan”, “Ratio Efektivitas  dan  Efisiensi  PAD”,  “  Ratio  Belanja  Operasi  dan  Belanja  Modal terhadap total belanja “, dan Ratio Efesiensi Belanja “ serta “Analisis pertumbuhan Keuangan”
Untuk  mengaanalisis  sudah  tentu  data  yang  paling  utama  adalah  data Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  selama  periode  tahun  2017  sampai dengan tahun 2020, berupa:
1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 sampai tahun 2020
2. Menghitung rasio keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan mengukur Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja, Derajat Desentralisasi, Rasio
Ketergantungan , Rasio  Kemandirian  Keuangan,  Rasio  Efektivitas  dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dan Keserasian Belanja.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menarik kesimpulan.
Disamping itu guna menggali masalah yang lebih mendalam, maka dilakukan pula  wawancara  atau  mengajukan  pertanyaan  kepada  petugas  yang bertanggugjawab dalam pengelolaan keuangan yaitu Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Daerah Subang

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Analisis Laporan Keuangan
Analisis adalah suatu penelitian terhadap suatu peristiwa yang benar terjadi atau  berdasarkan  realita  yang  ada  atas  angka-angka  laporan  keuangan,  sehingga dapat  menggambarkan  informasi  kondisi  keuangan  atau    kinerja  keuangan. Mahmudi (2016:134) mengemukakan bahwa melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan maupun belanja daerah dengan berbagai metoda dan tehnik  analisis keuangan.
Menurut Najmudin (2011:79), secara umum terdapat dua metode analisis yang dapat digunakan, yaitu analisis horizontal (analisis dinamis), analisis dengan membandingkan  laporan  keuangan  untuk  beberapa  periode  sehingga  akan diketahui  perkembangannya.  Analisis  vertikal  (  analisis  statis)  adalah  apabila laporan  keuangan  yang  dianalisis  hanya  meliputi  satu  periode  saja  (hanya memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam satu laporan
keuangan)  sehingga  hanya  akan  diketahui  keadaan  keuangan  atau  hasil  operasi pada periode itu saja.
Klasifikasi teknik analisis diatas secara terperinci dan yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:
1. Analisis  pembandingan  laporan  keuangan,  yaitu  metode  atau  teknik  analisis dengan  membandingkan  laporan  keuangan  untuk  dua  periode  atau  lebih. Dengan analisis ini akan diketahui perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
2. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement. Teknik analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  persentase  Pendapatan  atau  belanja dibandingakan  dengan  total  pendapatan  dan  belanja  dari  laporan  realisasi anggaran
3. Analisis  Rasio.  Teknik  ini  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara masing-masing unsur angka yang ada di laporan keuangan  atau kombinasi dari unsur-unsur kedua laporan tersebut,  atau  Analisis  Rasio  keuangan  adalah  teknik  yang  menunjukan hubungan  antara  dua  unsur  akunting  (elemen  laporan  keuangan)  yang memungkinkan  perilaku  organisasi  mengalanisis  posisi  dan  kinerja  keuangan organisasi.
Dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti  adalah  Analisa  perbandingan  dan Analisa ratio atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Subang.

## Hasil
1. Data Keuangan APBD Tahun 2017- 2020
Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 No Uraian Tahun 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) PENDAPATAN 2.864.240.573.832,00  2.841.063.281.854,00  3.045.413.428.703,00  2.994.002.063.688,00 1 Pendapatan Asli Daerah 581.810.550.070,00 400.755.045.571,00 463.310.453.324,00 461.446.967.847,00 2 Pendapatan Transfer 2.276.847.944.052,00  2.278.583.173.744,00  2.410.033.622.309,00  2.355.991.556.496,00 3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 5.582.079.710,00 161.725.062.539,00 172.069.353.070,00 176.563.539.346,00 BELANJA 2.954.062.269.722,00  2.932.138.447.923,00  3.053.697.757.859,00  2.906.510.780.836,00 1 Belanja Operasi 2.015.180.259.588,00  2.014.037.249.696,00  2.110.812.734.990,00  2.079.363.755.220,00 2 Belanja Modal 486.430.787.962,00 486.207.641.997,00 458.838.832.531,00 257.946.985.193,00 3 Belanja Tak Terduga .727.180639,00 2.342.878.252,00 2.240.564.237,00 81.316.674.723,00 4 Transfer 451.811.494.992,00 429.550.677.978,00 481.805.626.101,00 487.883.365.700,00 Surplus/Defisit (89.821.695.890,00) (91.075.166.069,00) (8.284.329.156,00) 87.491.282.852,00

## Sumber: LRA Kabupaten Subang
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  Realisasi  APBD  Kabupaten  Subang,  terbukti  pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diindikasikan sebagai berikut: a) . tingkat
ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dengan rata - rata 79,38 persen, sedangkan untuk tingkat kemandirian daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2020 rata – rata 20,49 persen yang tergolong hubungan instruktif sehingga pemerintah  Kabupaten  Subang  belum  dikatakan  mandiri. b) .  Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative kecil dibanding  total  penerimaan  daerah,  dengan  kondisi  sumber  penerimaan  di Kabupaten Subang ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diharapkan untuk  dijadikan  tumpuan  dalam  mencukupi  kebutuhan  dana  untuk  pengeluaran daerah. c) . Kurangnya  usaha  dan  kemampuan  penerimaan  daerah  dalam pengelolaan  dan  menggali  sumber-sumber  pendapatan  yang  ada  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. d) . Terjadi  pertumbuhan  pendapatan yang negatif.
2. Perbandingan anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020
Tabel .2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 - 2020 Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 2017 2.942.855.107.514,00 2.864.240.573.832,00 97,33% 2018 2.955.528.280.585,00 2.841.063.281.854,00 96,13% 2019 3.227.384.459.581,00 3.045.413.428.703,00 94,32% 2020 3.091.437.976.962,00 2.994.002.063.688,00 96,85%

## Sumber: LRA Kabupaten Subang
Tabel 2. diatas menggambarkan anggaran dan realisasi pendapatan  daerah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami naik turun atau fluktuatif dan selalu tidak mencapai target. Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sendiri di dominasi  oleh  pendapatan  yang  bersumber  dari  pendapatan  transfer  dari  pusat, sedangkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  relative  masih  sangat  kecil  terhadap seluruh pendapatan. (lihat tabel 1)
Tabel .3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 2017 3.156.098.118.709,00 2.954.062.269.722,00 93,60% 2018 3.073.788.367.975,00 2.932.138.447.923,00 95,39% 2019 3.245.876.212.654,00 3.053.697.757.859,00 94,08% 2020 3.367.845.400.879,005 2.906.510.780.836,00 86,30%

## Sumber: LRA Kabupaten Subang
Tabel  3.  diatas  menggambarkan  anggaran  dan  realisasi  belanja  daerah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diketahui realisasi belanja fluktuatif.
Belanja  operasi  memiliki  porsi  pengeluaran  yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan belanja modal. (lihat table 1)
3. Pendapatan Asli Daerah
Tabel 4. Pos-Pos Pembentuk PAD dan Biaya Pemerolehan PAD No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 PAD 581.810.550.070,00  400.755.045.571,00  463.310.453.324,00  461.446.967.847,00 1 Pajak Daerah  188.645.108.263,00  177.849.840.446,00  221.024.170.129,00  224.084.710.686,00 2 Retribusi Daerah 23.117.616.717,00 22.274.975.181,00 19.313.168.867,00 16.798.582.599,00 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 18.728.388.158,00 14.652.233.922,00 26.576.316.310,00 24.054.284.085,00 4 Lain-Lain PAD Yang Sah 351.319.436.932,00  185.977.996.022,00  196.396.798.018,00  196.509.390.477,00 5 Biaya Pemerolehan PAD 213.243.011.195,00  118.266.919.142,00  18.491.753.073,00 1.407.423.917,00

## Sumber: LRA Kabupaten Subang
Tabel 4. diatas berisi informasi mengenai jumlah pos-pos pembentuk PAD dan biaya pemerolehannya selama tahun 2017-2020. Kontribusi terbesar terhadap PAD adalah dari Pajak Daerah antara 32% sampai 49%; dari Lain-lain PAD yg syah antara 60% sampai 42%; dari Retribusi daerah antara 3,9% sampai 3,6%, dan yang  terakhir  dari  Hasil  Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  3,2% sampai 5,2%.
Dan informasi mengenai biaya pemerolehan PAD dan dibanding dengan jumlah  hasil  PAD  selama  empat  tahun  tersebut  berturut-turut  sebesar  Rp. 213.243.011.195,00 (37,31%) ;Rp. 118.266.919.142,00 (29,51%) ; Rp. 18.491.753.073,00 (3,99%) ; Rp. 1.407.423.917,00 (0,31%). Untuk biaya peroelehan tampak pada tahun 2017 ( 37,31%)  dan 2018 (29,51%) sangat tinggi bahkan dapat dikatakan kurang efesien.

## 4. Analisis Pertumbuhan APBD
Rasio  pertumbuhan  mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah  dicapai  selama beberapa  periode.  Menurut  Mahmudi  (2010  hal.138)  Rasio  pertumbuhan bermanfaat  untuk mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  dalam  tahun  anggaran bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.
4.1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

## Tabel .5.
Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020
Tahun Pendapatan Daerah (Rp) Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Rp) Persentase Pertumbuhan (%) 2016 2.571.077.097.133,00 2017 2.864.240.573.832,00 293.163.476.699,00 11,40 2018 2.841.063.281.854,00 -23.177.291.978,00 -0,81 2019 3.045.413.428.703,00 204.350.146.849,00 7,19 2020 2.994.002.063.688,00 -51.411.365.015,00 -1,69 Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel  5.    menunjukan  perhitungan  pertumbuhan  pendapatan  pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan  persentase  berturut-turut  sebesar  11,40%,  -0,81%,  7,19%,  -1,69%.  Pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif.

## 4.2. Analisis Pertumbuhan Belanja
Tabel .6. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 Tahun Belanja Daerah Pertumbuhan Belanja Daerah Persentase Pertumbuhan 2016 2.629.608.760.193,00 2017 2.954.062.269.722,00 324.453.509.529,00 12,34 2018 2.932.138.447.923,00 -21.923.821.799,00 -0,74 2019 3.053.697.757.859,00 121.559.309.936,00 4,15 2020 2.906.510.780.836,00 -147.186.977.023,00 -4,82
Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel  6.  menunjukan  perhitungan  -  perhitungan  pertumbuhan  belanja pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 12,34%,-0,74%, 4,15%, - 4,82%.
Sesuai  dengan  keadaan  pendapatan p ada  tahun  2018  dan  2020 pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang negatif.
5. Analisis Rasio Keuangan

## 5.1. Analisis Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  adalah  ukuran  untuk  menunjukan  tingkat kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Menurut  pendapat  dari Ratmanto,  Solihin  (2015:31),    Mahmudi  (2016:140)  dan  Tim  Litbang  Depdagri rumusan derajat desentralisasi adalah sebagai berikut :
𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =

## 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 2.1

## Kategori Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi Kemampuan Keuangan Daerah 0,00-10,00% Sangat Kurang 10,01%-20,00% Kurang 20,01%-30,00% Sedang 30,01%-40,00% Cukup 40,01%-50,00% Baik >50,00% Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (dalam Bisma dan
Susanto: 2010)
Berdasarkan  rumusan  di  atas,  maka    hasil  penghitungan  yang  dilakukan, besarnya rasio derajat desentralisasi Kabupaten Subang nampak pada tabel berikut:

## Tabel .7.
Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah  Kabupaten Subang
Tahun 2017- 2020 Tah un Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Daerah (Rp) Rasio (%) Keteranga n 2017 581.810.550.070,00 2.864.240.573.832,00 20,31 Sedang 2018 400.755.045.571,00 2.841.063.281.854,00 14,11 Kurang 2019 463.310.453.324,00 3.045.413.428.703,00 15,21 Kurang 2020 461.446.967.847,00 2.994.002.063.688,00 15,41 Kurang Rata- rata 1.907.323.016.812,00 11.744.719.348.077,00 16,26 Kurang

## Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel 7.  Jika dilihat dari jumlah rata-rata rasio desentralisasi fiskal yaitu 16,26  %  .  Ini  menggambarkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Subang  belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  melaksanakan  pembangunan  di daerah.  Berdasarkan  hasil  analisis  perhitungan  rasio  derajat  desentralisasi keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Subang dalam kurun waktu tahun 2017 - 2020 kriteria kemampuan keuangan menunjukan kinerja yang kurang baik dengan nilai rasio berada pada interval rata-rata 16,26 persen.

## 5.2.Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  Ketergantungan  adalah  ukuran  tingkat  kemampuan  daerah  dalam membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah  melalui  optimalisasi  Pendapatan  Asli Daerah.  Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dihitung  dengan  cara membandingkan  jumlah  pendapatan  transfer  dengan  total  pendapatan  daerah (Mahmudi,  2010).  Adapun  rumusan  rasio  ketergantungan  sebagaimana
dikemukakan  Ratmanto  dan  solihin  2015:31),    Mahmudi  (2016  :140)  adalah sebagai berikut :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  =

## 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 2.2

## Kategori Rasio Ketergantungan
Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Rendah 10,01-20,00 Rendah 20,01-30,00 Sedang 30,01-40,00 Cukup 40,01-50,00 Tinggi >50,00 Sangat Tinggi Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (dalam Bisma dan Susanto: 2010).
Berdasarkan  rumusan  tersebut,  maka  hasil  analisis  yang  dilakukan diperoleh data ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Subang terlihat pada tabel berikut :

## Tabel 8
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2017-2020 Tahu n Pendapatan Transfer (Rp) Pendapatan Daerah (Rp) Rasio (%) Keteranga n 2017 2.276.847.944.052,00 2.864.240.573.832,00 79,50 Sangat Tinggi 2018 2.278.583.173.744,00 2.841.063.281.854,00 80,20 Sangat Tinggi 2019 2.410.033.622.309,00 3.045.413.428.703,00 79,14 Sangat Tinggi 2020 2.355.991.556.496,00 2.994.002.063.688,00 78,69 Sangat Tinggi Rata- rata 9.321,456.296.601,00 11.744.719.348.077,00 79,38 Sangat Tinggi

## Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel  8.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  rasio  ketergantungan Kabupaten Subang selama kurang lebih 4 tahun, rata-rata adalah sebesar 79,38% dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Subang terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan masih sangat tinggi.

## 5.3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Yusmawan, 2017). Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi  serta  pinjaman  daerah.  Semakin  tinggi  angka  rasio  ini  menunjukkan pemerintah  daerah  semakin  tinggi  kemandirian  keuangan  daerahnya  (Mahmudi, 2016:140). Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾 = 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 100%

## Tabel 2.3.
Kategori Rasio Kemandirian Keuangan Persentase PAD terhadap Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman Kemandirian Pola Hubungan 0-25 Sangat Rendah Instruktif 26-50 Rendah Konsultatif 51-75 Sedang Partisipatif 76-100 Tinggi Delegatif Sumber: Thoha (dalam Latuny: 2016)
Berdasarkan  rumusan  tersebut,  maka  hasil  analisis  yang  dilakukan diperoleh data kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang terlihat pada tabel berikut :

## Tabel .9.

## Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Transfer Pusat+ Provinsi+ Pinjaman (Rp) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Pola Hubungan 2017 581.810.550.070,00 2.276.847.944.052,00 25,55 Instruktif 2018 400.755.045.571,00 2.278.583.173.744,00 17,59 Instruktif 2019 463.310.453.324,00 2.410.033.622.309,00 19,22 Instruktif 2020 461.446.967.847,00 2.355.991.556.496,00 19,59 Instruktif Rata- rata 1.907.323.016.812,00  9.321.456.296.601,00 20,49 Instruktif
Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel  .9.    Data  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten Subang setiap tahunnya mencapai persentase dibawah 25 persen hanya tahun  2017  persentase  diatas  25  persen.  Jika  dilihat  dari  pola  hubungan  tingkat kemampuan daerah maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang  nilai rata-rata  sebesar  20,49  persen,  dengan  demikian  kriteria  kemandirian  keuangan daerah  adalah  rendah  sekali  dan  pola  hubungannya  Instruktif,  artinya  peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dimana  pemerintah  daerah  lebih  banyak  mendapatkan  pengarahan  dan  petunjuk dari  pemerintah  pusat  dan  belum  mampu  mandiri  dalam  melaksanakan  urusan otonomi daerah, atau bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Subang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

## 5.4 Analisis Efektivitas PAD
Menurut Halim dan Kusufi (2014:130) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai  tujuan,  maka  organisasi  tersebut  telah  berjalan  dengan  efektif.  Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio efektivitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai  dengan  yang ditargetkan (Mahmudi, 2016:141). Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut :

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 = 𝑅𝑃𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑃𝑃𝐴𝐷 𝑥 100% Keterangan : RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah TPPAD : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel 2.4
Kategori Nilai Efektivitas PAD Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan PAD Efektivitas PAD > 100% Sangat Efektif 100% Efektif
90% - 99%
Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif Sumber: Mahmudi (2016:141)
Dari rumusan tersebut dia atas, dengan memasukan data target dan realisasi PAD, maka diperoleh angkan efektifitas PAD sebagai berikut :
Tabel .10.

## Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2017-2020
Tahun  Realisasi PAD Target Penerimaan PAD Rasio Efektivitas PAD Keterangan 2017 581.810.550.070,00 549.468.089.021,00 105,89  Sangat Efektif 2018 400.755.045.571,00 402.577.389.021,00 99,55 Cukup Efektif 2019 463.310.453.324,00 487.083.384.536,00 95,12  Cukup Efektif 2020 461.446.967.847,00 467.184.582.285,00 98,77  Cukup Efektif Rata-rata  1.907.323.016.812,00  1.906.313.444.863,00 98,83 Cukup Efektif

## Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel  10.  menunjukan  perhitungan  rasio  efektivitas  PAD  pemerintah Kabupaten Subang tahun 2017 - 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun  2017  mengalami  peningkatan  sebesar  105,89  %  tergolong  sangat  efektif karena  berada  diatas  interval  100%.  Pada  tahun  2018  sampai  tahun  2020 mengalami penurunan namun tergolong cukup efektif. Dari rata-rata efektifitas dari tahun  2017  sampai  tahun  2020  dengan  persentase  sebesar  98,83%  tergolong kategori cukup efektif.

## 5.5. Analisis Efisiensi PAD
Selain  dari  menghitung  rasio  efektivitas  PAD  untuk  menilai  kinerja keuangan  dalam  memperoleh  PAD  juga  perlu  dilakukan  perhitungan  mengenai rasio  efisiensi  pendapatan  asli  daerah.  Perhitungan  ini  menggambarkan perbandingan  antara  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan dengan realisasi pendapatan yang didapat.
Menurut Halim dan Kusufi (2014:129) Proses kegiatan operasional dapat dikatakan  efisien  apabila  suatu  produk  atau  hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai dengan  penggunaan  sumber  daya  dan  dana  yang  serendah-rendahnya  ( spending well ).  Rasio  ini  dihitung  dengan  cara  membandingkan  biaya  yang  dikeluarkan pemerintah  daerah  untuk  memperoleh  PAD  dengan  realisasi  penerimaan  PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016:141). Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 = 𝐵𝑃𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑃𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Keterangan BPPAD : Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: Tabel 2.5
Kategori Nilai Efisiensi PAD
Persentase Biaya Pemerolehan PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD Efisiensi PAD < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien > 40% Tidak Efisien
Sumber: Mahmudi (2016:142)
Dari rumusan tersebut dia atas, dengan memasukan data target dan realisasi PAD,
maka diperoleh angka efisiensi PAD sebagai berikut :

## Tabel .11.
Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 Tahun Biaya Perolehan PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efisiensi PAD (%) Keterangan 2017 217.064.816.195,00 581.810.550.070,00 37,31 Kurang Efisien 2018 118.266.919.142,00 400.755.045.571,00 29,51 Cukup Efisien 2019 18.491.753.073,00 463.310.453.324,00 3,99 Sangat Efisien 2020 1.407.423.917,00 461.446.967.847,00 0,31 Sangat Efisien Rata-rata  355.230.912.327,00  1.445.876.048.965,00 17,78 Efisien

## Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel.  11.    menunjukan  tingkat  efisiensi  pemerintah  Kabupaten  Subang dalam  melakukan  pemungutan  PAD  selama  tahun  2017  -  2020  mengalami penurunan  persentase  berturut-turut  dan  hal  ini  tergolong  efisien,  terutama  pada tahun  2020  (0,31%).  Namun  perlu  pula  diketahui  minimnya  biaya  perolehan tersebut, dikarenakan adanya pengalihan biaya untuk copid 19.

## 6.Analisis Keserasian Belanja
Rasio  keserasian  belanja  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (Belanja Operasi) dan belanja pembangunan  (belanja  Modal)  secara  optimal.  Analisis  keserasian  ini  berupa analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja.

## 6.1. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu  antara  60-90  persen.  Pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  tinggi cenderung  memiliki  porsi  belanja  operasi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan pemerintah  daerah  yang  tingkat  pendapatannya  rendah.  Mahmudi  merumuskan rasio belanja operasi terhadap total belanja sebagai berikut:

## 𝑅. 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Dengan  rumusan  tersebut,  berdasarkan  angka  APBD,  analisis  belanja  operasi terhadap total belanja dapat dihitung sebagai berikut :
Tabel .12.
Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 Tahun Realisasi Belanja Operasi (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah (%) 2017 2.015.180.259.588,00 2.954.062.269.722,00 68,22 2018 2.014.037.249.696,00 2.932.138.447.923,00 68,69 2019 2.110.812.734.990,00 3.053.697.757.859,00 69,12 2020 2.079.363.755.220,00 2.906.510.780.836,00 71,54 Sumber2 Data Olahan (2021)
Tabel 12. menunjukan belanja operasi terhadap total belanja tahun 2017- 2020  cukup  tinggi  dan  mengalami  kenaikan  persentase  berturut-turut  sebesar 68,22%, 68,69%, 69,12%, 71,54%.

## 6.2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja modal  antara  lain  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan  bangunan, peralatan  dan  mesin,  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  aset  tetap  lainnya,  dan  aset  tak berwujud (Ratno dan Sholihin, 2015:31).
Menurut  Mahmudi  (2016:162)  Analisis  belanja  modal  terhadap  total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja  daerah.  Berdasarkan  rasio  ini,  pembaca  laporan  dapat  mengetahui  porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka
pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.
Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan  belanja  operasi,  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi.
Hal  ini  disebabkan  pemerintah  daerah  dengan  pendapatan  rendah berorientasi  untuk  giat  melakukan  belanja  modal  sebagai  bagian  dari  investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya  telah  memiliki  asset  modal  yang  mencukupi.  Pada  umumnya  proporsi belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah  antara  5-2  persen.  Mahmudi merumuskan rasio belanja modal terhadap total belanja sebagai berikut :

## 𝑅. 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Dengan  rumusan  tersebut,  berdasarkan  angka  APBD,  analisis  belanja  modal terhadap total belanja dapat dihitung sebagai berikut :
Tabel .13. Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017-2020 Tahun Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah 2017 486.430.787.962,00 2.954.062.269.722,00 16,47 2018 486.207.641.997,00 2.932.138.447.923,00 16,58 2019 458.838.832.531,00 3.053.697.757.859,00 15,03 2020 257.946.985.193,00 2.906.510.780.836,00 8,87 Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel    13.  menunjukan  persentase  rasio  belanja  modal  terhadap  total belanja selama tahun 2017- 2020 mengalami perubahan penurunan dari tahun ke tahun  dengan  persentase  berturut-turut  sebesar  16,47%,  16,58%,  15,03%,  dan 8,87% .

## 6.3. Rasio Efisiensi Belanja
Menurut  Mahmudi  (2016:164)  Rasio  efisiensi  belanja  merupakan perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran  belanja.  Rasio  efisiensi belanja  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  penghematan  anggaran  yang dilakukan  pemerintah.  Angka  yang  dihasilkan  dari  rasio  efisiensi  ini  tidak bermanfaat absolute, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik  untuk  rasio  ini.  Kita  hanya  dapat  mengatakan  bahwa  tahun  ini  belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, atau Unit Kerja A lebih efisien dibandingkan Unit Kerja B.
Pemerintah  daerah  dinilai  telah  melakukan  efisiensi  anggaran  jika  rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Mahmudi merumuskan rasio ini sebagai berikut:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
Dengan  rumusan  tersebut,  berdasarkan  angka  APBD,  analisis  belanja  modal terhadap total belanja dapat dihitung sebagai berikut :
Tabel 14.
Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017- 2020 Tahun Realisasi Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah Rasio Efisiensi Belanja 2017 2.954.062.269.722,00 3.156.098.118.709,00 93,60 2018 2.932.138.447.923,00 3.073.788.367.975,00 95,39 2019 3.053.697.757.859,00 3.245.876.212.654,00 94,08 2020 2.906.510.780.836,00 3.367.845.400.879,00 86,30 Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel  14.  menunjukan  rasio  efisiensi  belanja  pemerintah  Kabupaten Subang  selama  tahun  2017-2020  mengalami  perubahan  fluktuatif  dengan persentase berturut-turut sebesar 93,60%; 95,39%; 94,08%, 86,30%.

## Pembahasan Analisis Pertumbuhan APBD
Analisis  pertumbuhan  pendapatan  bermanfaat  untuk  mengetahui  apakah pemerintah  daerah  dalam  tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif  ataukah  negatif.  Tentunya  diharapkan  pertumbuhan  pendapatan  tersebut positif. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukan terjadi penurunan kinerja pendapatan.
Berdasarkanhasil  Analisis  pertumbuhan  pendapatan  pemerintah  daerah Kabupaten  Subang  tahun  2017  –  2020  mengalami  perubahan  yang  fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 11,40%, -0,81%, 7,19%, -1,69%. Terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2017 ke 2018 (-0,81%) dan dari 2019 ke 2020 dengan  nilai  negatif  sebesar  -1,69% ; maka  ini  berarti  pemerintah  Kabupaten Subang mengalami penurunan kinerja pendapatan pada tahun 2018 dan 2020. Tentunya kondisi ini tidak baik bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Subang tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah, sehingga pemerintah daerah  Kabupaten  Subang  mengalami  defisit  atau  kerugian.  Untuk  itu    Pemda Subang perlu berupaya menggali potensi pendapatan secara optimal.
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu  naik,  alasan  kenaikan  belanja  biasanya  dikaitkan  dengan  penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian  faktor  makro  ekonomi.  Namun  demikian  dengan  paradigma  baru otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengendalikan  belanja  daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.
Analisis pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar  12,34%,-0,74%,  4,15%,  -4,82%.  Terjadi  penurunan  belanja  pada  tahun 2017 ke 2018 dengan nilai negatifnya sebesar -0,74% dan tahun 2019 ke 2020 - 4,82%.
Hal ini dikarenakan pengelola  keuangan anggaran  belum  optimal,  karena terdapat  aktivitas  yang  dilaksanakan  tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan, adanya pengadaan  barang  dan  jasa  yang melebihi kebutuhan, adanya pemborosan keuangan, dan tingginya harga pada penyusunan anggaran. Dan juga pada tahun 2019 dan 2020 anggaran belanja difokuskan kepada penanganan Covid - 19.
2. Analisis Rasio Keuangan
2.1. Analisis Derajat Desentralisasi
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang  tahun  2017  -  2020  menunjukan perhitungan rasio derajat desentralisasi pemerintah Kabupaten Subang mengalami perubahan  yang  fluktuatif  dengan  persentase  rata-rata  rasio  desentralisasi  fiskal yaitu  16,26  %.  Berdasarkan  rasio  tersebut  maka  pemerintah  Kabupaten  Subang tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2020  dikategorikan  kurang;  ini  menunjukan bahwa  dalam  menyelenggarakan  desentralisasi  daerahnya  Kabupaten  Subang masih  belum  mengoptimalkan  kemampuan  kinerjanya  dalam  memperoleh  PAD dan belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri serta belum optimal dalam menjalankan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  desentralisasi  fiskal  yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

## 2.2.Analisis Ketergantungan Keuangan
Analisis  rasio  ketergantungan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Subang tahun 2017 – 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 79,49%, 80,20%, 79,41%, 78,69%. Dengan rata-rata adalah sebesar  79,38  persen  dan  kategori  sangat  tinggi.  Hal  ini  berarti  pemerintah Kabupaten  Subang  memiliki  tingkat  ketergantungan  sangat  tinggi  dikarenakan penerimaan daerah berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat/propinsi. Dengan rata-rata adalah sebesar 79,38 persen dengan kategori sangat tinggi.

## 2.3.Analisis Kemandirian Keuangan
Analisi rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang tahun 2017
–  2020    mengalami  perubahan  yang  fluktuatif  dengan  persentase  berturut-turut sebesar  25,55%,  17,59%,  19,22%,  19,59%.  Nilai  rata-rata  sebesar  20,49  persen. Menurut Thoha (1991) (dalam Latuny, 2016) membuat tabel kategori kemandirian keuangan dimana jika hasil rasio yang diperoleh sebesar 0-25% maka masuk ke dalam interval 0-25 dengan kategori sangat rendah.
Dari  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan,  maka  pemerintah Kabupaten  Subang  termasuk  ke  dalam  kategori  pola  hubungan  instruktif  yaitu pemerintah  daerah  lebih  banyak  mendapatkan  pengarahan  dan  petunjuk  dari
pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian sangat rendah. Daerah dengan pola ini  dikategorikan  sebagai  daerah  yang  tidak  mampu  menyelenggarakan  urusan otonomi  daerah.  Artinya  peran  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian  pemerintah  daerah,  atau  bisa  dikatakan  Pemerintah  Kabupaten Subang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.
3. Rasio Efektivitas PAD
Analisis rasio efektivitas PAD pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2017 - 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar  105,89%,  99,55%,  95,12%,  98,77%.  Dari  rata-rata  efektifitas  dari  tahun 2017 sampai tahun 2020 nilai persentase sebesar 98,83 persen tergolong kategori cukup  efektif.  Mahmudi  (2016:141)  membuat  kategori  efektivitas  PAD  dimana jika  rasio  yang  diperoleh  melebihi  100%  maka  dikategorikan  sangat  efektif  dan 90%-99% dikategorikan cukup efektif.

## 4. Rasio Efisiensi PAD
Rasio  efisiensi  PAD  pemerintah  daerah  Kabupaten  Subang  tahun  2017  - 2020  menunjukan  tingkat  efisiensi  dalam  melakukan  pemungutan  PAD  selama tahun 2017 - 2020 mengalami penurunan persentase berturut-turut sebesar 37,31% (kurang efesien), 29,51% (cukup efesien), 3,99% (sangat efesien) , 0,31% (sangat efesien),  dan rata-rata tingkat efisiensi PAD 17,57% dan ini  tergolong efisien.
5. Analisis Keserasian Belanja & Efisiensi Belanja 5.1.Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah
Belanja  operasi  terhadap  total  belanja  tahun  2017  -  2020  menunjukan kenaikan persentase berturut-turut sebesar 68,22%, 68,69%, 69,12%, 71,54%.Ini berarti  sebagian  besar  anggaran  belanja  daerah  Kabupaten  Subang  dialokasikan pada  kegiatan  belanja  operasi.  Menurut  Mahmudi  (2016:162),  pada  umumnya proporsi  belanja  operasi  mendominasi  total  belanja  daerah,  yaitu  antara  60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi  belanja  operasi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pemerintah  daerah  yang tingkat pendapatannya rendah.
5.2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Belanja  modal  terhadap  total  belanja  tahun  2017  -  2020  menunjukan perubahan  yang  fluktuatif  dengan  persentase  berturut-turut  sebesar  16,47%, 16,58%, 15,03%, 8,87% .
Persentase terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 16,58% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,87%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2016:162)  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  daerah  rendah  pada umumnya  justru  memiliki  proporsi  tingkat  belanja  modal  yang  lebih  tinggi dibandingkan  pemerintah  daerah  dengan  pendapatan  tinggi,  pada  umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Hal ini  disebabkan  pemerintah  Kabupaten  Subang  dengan  pendapatan  rendah  maka Pemerintah Kabupaten Subang berorientasi giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

## 5.3.Rasio Efisiensi Belanja
Rasio  efisiensi  belanja  pemerintah  Kabupaten  Subang  tahun  2017-2020 menunjukan perubahan fluktuatif dengan persentase berturut-turut sebesar 93,60%; 95,39%; 94,08%, 86,30%. Persentase paling efisien terjadi pada tahun 2020 sebesar 86,30% dan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 95,39%. Menurut Mahmudi (2016:164) pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya  kurang  dari  100%,  sebaliknya  jika  lebih  maka  mengidentifikasikan telah  terjadi  pemborosan  anggaran.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  maka pemerintah Kabupaten Subang telah efisien dalam melakukan belanja dan hal ini berarti  pemerintah  Kabupaten  Subang  memiliki  upaya  untuk  cermat  dalam menggunakan anggaran belanja.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil perhitungan dan pembahasan analisis kinerja keuangan tahun 2017 -2020 diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Apabila  dilihat  dari  pertumbuhan  pendapatan  dan  belanja    dapat  dikatakan kurang baik atau mengalami  pertumbuhan yang negatif, karena penyesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan yang berdampak pula terhadap pertumbuhan yang berkenaan.
1. Apabila  dilihat  dari  “derajat  desentralisasi”  bahwa  dalam  menyelenggarakan desentralisasi daerahnya Kabupaten Subang masih kurang atau belum optimal yang berdampak pada  rasio “ketergantungan keuangannya” Kabupaten Subang dapat  dikategorikan  sangat  tinggi;  sehingga  berdampak  juga  pada    rasio kemandirian  keuangannya  dapat  dikategorikan  sangat  rendah  sehingga pemerintah  daerah  lebih  banyak  mendapatkan  pengarahan  dan  petunjuk  dari pemerintah pusat.
2. Apabila dilihat dari keserasian belanja dengan klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati (belanja operasi dan modal) yaitu pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal, sehingga kurang serasi.
3. Apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD adalah cukup efektif. Penurunan rasio efektivitas  terjadi  disebabkan  karena  pendapatan daerah  masih  dibawah  dari yang dianggarkan sebelumnya.
4. Apabila  dilihat  dari  rasio  efisiensi  PAD  dan  belanja  dapat  dikategorikan efisien.
5. Dilihat dari hasil analisis rasio-rasio keuangan daerah tersebut di atas; terutama rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian serta keserasian belanja operasi dan modal dalam kurun waktu empat tahun terakhir 2017, 2018, 2019 dan 2020, diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Subang sebagai berikut :
1. Terus  meningkatan  pendapatan  daerah  terutama  dari  PAD  secara intensifikasi  (meningkatan  sumber  PAD  yang  sudah  ada  dan  secara ekstensifikasi    (dengan  menggali  sumber-sumber  PAD  yang  lain  atau yang baru).
2. Menambah atau mengitensifikasikan belanja modal atau investasi yang dapat  menumbuhkan  atau  mendorong  tingkat  perekonomian  Daerah Subang,  yang  selanjutnya  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  PAD
Kabupaten Subang.
Referensi
Anwar  Prabu   Mangkunegara,   2002, Manajemen   Sumber   Daya   Manusia Remaja Rosdakarya, Bandung.
Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992).
Fahmi Irham. (2017). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta. Halim Abdul, dan Kusufi Muhammad Syam. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro  Nur,  dan  Supomo  Bambang.  (2014). Metodologi  Penelitian  Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Januari. 2016 . Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan.Vol 14 (01): 34-35.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . 7ed. Yogyakarta: Penerbit Najmudin.  (2011). Manajemen  Keuangan  dan  Aktualisasi  Syar’iyyah  Moderen.
Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
Pramono Hariadi, dkk. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Putri Riri Septyaningrum. (2018). Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2008-2017). Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Ratmono  Dwi,  dan  Sholihin  Mahfud.  (2015). Akuntansi  Keuangan  Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Robbins,  P.  Stephen,  Timothy  A.  Judge.  2012. Perilaku  Organisasi .  Edisi  12. Salemba Empat: Jakarta.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tampubolon, Robert. 2005. Risk and system-BasedInternal Auditing. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). Manajemen Publik Grasindo:Jakarta
Krina P, Loina, dan Lalolo (2003), Indikator  & Alat   ukur  Akuntabilitas, Trasparansi  &  Partisipasi . Jakarta:  Sekretariat  Good  Publik  Governance Bappenas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.