## PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT TANPA DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
Oleh : Iman Hidayat 

## ABSTRAK
Pembuatan  perjanjian  kredit  dan  pengakuan  hutang,  dibutuhkan  peran  Notaris dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Notaris  adalah  seorang  pejabat  umum  yang bertanggung  jawab  untuk  membuat  Surat  Keterangan  tertulis  yang  dimaksudkan  sebagai bukti  dari  perbuatan-perbuatan  hukum.  Notaris  memiliki  kewenangan  eksklusif  untuk membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  untuk  berlakunya  suatu  pemberian  hak  tanggungan  diatur  dalam  Pasal  13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu pemberian hak  tanggungan  wajib  didaftarkan  pada  kantor  pertanahan.  Dari  kedua  peraturan  tersebut sudah merupakan suatu syarat mutlak bagi kreditur yang dalam hal ini adalah bank dalam memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan hak tanggungan, maka harus dibuatkan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  debitur  kepada kreditur.Namun  perkembangannya  dalam  dunia  perbankan  terdapat  bank  yang memberikan kredit kepada debitur tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangnya. Disini terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit  dari  bank  kepada  nasabah  yang  mana  seharusnya  bank  dalam  pemberian  kredit kepada  nasabahnya  harus  diikuti  dengan  jaminan  sebagai  pelunasan  terhadap  kredit  yang diberikan
Kata Kunci: Peranan Notaris, APHT, Perjanjian

## A. Latar Belakang
Pembangunan  merupakan  terencana  dan  terarah  yang  mencakup  aspek ekonomi, demokrafi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi dalam kehidupan masyarakat.  Salah  satu  bentuk  pembangunan  adalah  pembangunan  di  bidang  usaha perbankan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  bahwa  bank  adalah  badan  usaha yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk  kredit  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Perjanjian  kredit  adalah  sarana  pembangunan  untuk  mendapatkan  kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu dan merupakan suatu perjanjian yang dibuat  kreditur  dan  debitur  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  kreditur  dan debitur,  sedangkan  kreditur  berkewajiban  untuk  memberikan  uang  atau  kredit  kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  antara  keduanya.  Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur. 1
Debitur  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  menerima  kredit  dari  kreditur. Kredit menurut Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 12, kredit  yaitu penyediaan uang atau tagihan yang  dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  untuk  melunasi  utangnya  dalam  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kreditur  memberikan  kredit  kepada  debitur  dan  debitur  berkewajiban  untuk membayar  pokok  dan  bunga,  serta  biaya-biaya  lainnya.  Bunga  pinjaman  adalah pendapatan yang diterima kreditur secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, sesuai  yang  disepakati  dalam  kredit,  serta  biaya-biaya  lain  meliputi  denda keterlambatan  dalam  pembayaran  pokok  dan  bunga. 2 Adapun  jangka  waktu  kredit adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak.
Pembuatan  perjanjian  kredit  dan  pengakuan  hutang,  dibutuhkan  peran  Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris adalah seorang pejabat umum yang bertanggung  jawab  untuk  membuat  Surat  Keterangan  tertulis  yang  dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik.
Akta  notaris  sebagai  alat  bukti  akan  mempunyai  pembuktian  yang  sempurna apabila  seluruh  ketentuan,  prosedur  dan  tata  cara  pembuatan  akta  dipenuhi.  Jika  ada prosedur  yang tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan maka akta tersebut melalui proses pengadilan  dapat  dinyatakan  sebagai  akta  di  bawah  tangan  yang  pembuktiannya diserahkan  kepada  hakim.  Ketentuan  dalam  formulir  tersebut  kebanyakan menguntungkan pihak bank/kreditur dan cenderung merugikan pihak nasabah/debitur.
1 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank , Alumni, Cet. 1, Bandung, 1989, hal. 30.
2 H. Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia , Andi Untung, Cet. I, Yogyakarta, 1959, hal. 1.
Perkembangan  profesi  notaris  (termaksud  PPAT)  sangat  terpengaruh  oleh pertumbuhan  ekonomi  dan  adanya  masyarakat  yang  memberikan  kebebasan  sangat luas  bagi  individu  untuk  “menciptakan”  sendiri  hubungan-hubungan  hukum.  Lalu lintas hukum membutuhkan adanya tingkat kepastian tertentu, notaris menawarkan ini karena ia seorang fungsionaris yang mandiri, yang sekaligus memiliki kewajiban untuk menjaga terciptanya keseimbangan dalam setiap hubungan hukum. 3
Dengan demikian, selain keharusan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, maka untuk kepentingan bank, dalam hal ini jaminan pengembalian kredit yang diberikan,  benda  jaminan  atau  agunan  yang  diserahkan  oleh  debiturnya,  harus dilakukan  pengikatan  atau  pembebanan  hak  tanggungan  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dalam  Pasal  10  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yaitu  Pemberian  Hak  Tanggungan  dilakukan  dengan  pembuatan  akta pemberian  hak  tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku untuk berlakunya suatu pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yaitu pemberian  hak  tanggungan  wajib  didaftarkan  pada  kantor  pertanahan.  Dari  kedua peraturan tersebut sudah merupakan suatu syarat mutlak bagi kreditur yang dalam hal ini  adalah  bank  dalam  memberikan  kredit  kepada  debitur  dengan  jaminan  hak tanggungan, maka harus dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. 4
Namun  perkembangannya  dalam  dunia  perbankan  terdapat  bank  yang memberikan  kredit  kepada  debitur  tidak  diikuti  dengan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangnya. Disini terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit dari bank kepada nasabah yang mana seharusnya bank dalam pemberian  kredit  kepada  nasabahnya  harus  diikuti  dengan  jaminan  sebagai  pelunasan terhadap kredit yang diberikan.

## B. Rumusan Masalah
3 Tan  Thong  Kie, Studi  Notaris,  Serba-serbi  Notaris ,  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  Cet.  I, Jakarta, 1994, hal. 218.
4 H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta, 2004, hal. 161.
Permasalahan  pokok  yang  ingin  dikemukakan  sehubungan  dengan  masalah yang dibahas adalah :
1. Bagaimana  status  perjanjian  kredit  yang  dibuat  tanpa  diikuti  dengan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ?
2. Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  perjanjian  kredit  tanpa  diikuti  dengan  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan PPAT ?

## C.  Metode Penelitian
1.   Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.
Penelitian  normatif  diambil  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini  karena  yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan  yang mengatur mengenai perbuatan  pidana  dan  sanksi  pidana  penayangan  siaran  televisi  yang  dapat  menyebabkan terjadinya kriminalitas di kalangan anak-anak.

## 2.  Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).
Terkait dengan pendekatan tersebut, dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana penyiaran.
Setelah  bahan-bahan  hukum tersebut  terkumpul, maka dilakukan analisis dengan cara:
a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
b. Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.
c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
C. Status  Perjanjian  Kredit  Tanpa  Diikuti  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan Dihadapan  PPAT  Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan
Status perjanjian kredit tanpa diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan  PPAT  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan,  menurut  pendapat  penulis  perjanjian  kredit  tersebut  adalah  tetap  sah secara  hukum  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  tidak  terdapat  pengaturan  yang  menyebutkan  akan  batalnya  suatu perjanjian  kredit,  jika  dibuat  tanpa  diikuti  dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT).
Melihat  dari  bunyi  Pasal  10  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  yang  berbunyi  “Pemberian  Hak  Tanggungan  dengan  janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan  di  dalam  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang- piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan  utang  tersebut, maka  menurut  penulis  ada  atau  tidak  dibuatnya  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan dalam  pemberian  suatu  kredit  adalah  hanya  sebagai  perjanjian  tambahan  yang mengikuti  perjanjian  pokok,  terbukti  bunyi  pasal  dalam  undang-undang  yang menyebutkan  janji  untuk  memberikan  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan utang  tertentu,  yang  dituangkan  di  dalamnya  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari  perjanjian  utang  piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian  lainnya  yang menimbulkan utang tersebut.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tidak  terdapat pengaturan yang akan membatalkan perjanjian kredit yang dibuat tanpa diikuti dengan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT),  maka  untuk  menjawab  pertanyaan  status hukum  perjanjian  kredit  tanpa  diikuti  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan,  kita  harus melihat pada perjanjian kredit itu sendiri. Dimana untuk menentukan sah atau tidaknya suatu  perjanjian  ditentukan  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat  sah  suatu perjanjian.
Mengenai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  yang  menentukan  bahwa  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  4 syarat yaitu :
1. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat  pertama  dan  syarat  kedua  merupakan  syarat  subjektif  yaitu  mengenai orang yang mengadakan perjanjian, jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian  maka  salah  satu  pihak  dapat  meminta  perjanjian  tersebut  dibatalkan,  untuk membatalkan  perjanjian  tersebut  maka  salah  satu  pihak  harus  meminta  perjanjian tersebut dibatalkan pada pihak lain.
Sedangkan untuk syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat obyektif, jika  kedua  syarat  itu  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum, artinya dari sejak awal tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan sendirinya tidak  terjadi  perikatan  diantara  mereka  dengan  kata  lain  perjanjian  tersebut  dianggap tidak pernah ada.
1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
Sepakat yang dimaksud adalah dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu  harus  ada  sepakat  mengenai  hal  yang  diperjanjikan,  dengan  demikian diisyaratkan  adanya  persetujuan  mengenai  isi  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak yang mengadakannya.
Pengertian  sepakat  atas  persetujuan  dimaksud,  bahwa  kedua  subjek  yang mengadakan itu harus sepakat, atau seia sekata mengenai hal-hal, maka pihak lain mengkehendakinya oleh pihak yang satu, maka pihak lain mengkehendaki hal yang sama timbal balik. Dalam hal kata sepakat itu tidak boleh yang cacat, sebab kalau perjanjian atau kesepakatan dapat pula minuta pembatalannya di pengadilan,  yang dapat  dikatakan  cacat  itu  adalah  seperti  adanya  unsur  penipuan,  paksaan  dan kekhilafan.
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan
Setiap  orang  yang  sudah  dewasa  dan  sehat  akalnya  adalah  cakap  menurut hukum,  orang  tidak  cakap  membuat  perjanjian  disebut  dalam  Pasal  1330 KUHPerdata, yaitu :
a. Orang yang belum dewasa;
b. Orang yang taruh di bawah pengampunan.
3. Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.
Dalam  pengertian  ini  artinya  prestasi  ini  harus  diperinci  sehingga  dapat diketahui dengan jelas dari perjanjian tersebut, jadi hak dan kewajiban kedua belah pihak ini harus jelas sehingga apabila terjadi perselisihan, bisa ditentukan perincian serta maksud objek yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab  dalam  hal  ini  bukan  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  menimbulkan akibat  yang  dimaksudkan  dengan  yang  halal.  Namun  isi  dari  perjanjian  tersebut haruslah  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  kesusilaan  dan  ketertiban umum. 5
Menurut analisis penulis dari teori syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian kredit walaupun tidak diikuti dengan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  tidak  membatalkan  perjanjian  kredit  tersebut  dan tetap sah secara hukum.
Namun ada pihak bank yang tidak mau mengambil resiko terhadap debitur yang mungkin  melawan  wanprestasi  atau  cidera  janji  sehingga  pihak  bank  hanya  mengikat jaminan  dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT),  maka berlakunya  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  hanya  1  bulan  yang  sudah bersertifikat, sedangkan tiga bulan belum bersertifikat.

## D. Akibat  Hukum  Perjanjian  Kredit  Tanpa  Diikuti  Akt  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) Dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah
Berdasarkan hasil analisis terdapat akibat hukum perjanjian kredit tanpa diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuatan Tanah,  menurut  pendapat  penulis  akibat  hukum  terhadap  perjanjian  kredit  tersebut adalah  hasil  pengambilalihan  jaminan  atau  harta  yang  dimiliki  debitur  tidak  cukup untuk  pelunasan  uang  debitur  tersebut,  maka  kreditur  akan  mengalami  kerugian  atas pemberian utang tersebut.
Menurut  penulis,  bank  tidak  memiliki  jaminan  terhadap  kredit  yang  diberikan kepada debitur, namun pelunasan utang dari pada debitur, jika terjadi wanprestasi yaitu mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdata, dimana diletakkanlah asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya, dalam mana ditentukan bahwa segala kebendaan debitur, baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru
5 Subekti, Hukum Perjanjian Kredit , PT. Intermasa, Cet. I, Jakarta, 1991, hal. 17.
akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatannya,  ini menunjukkan piutang kreditur meliputi seluruh harta debitur tanpa kecuali.
Sedangkan resiko yang mungkin timbul bagi debitur jika jaminan tanpa diikuti pembebanan  hak  tanggungan  apabila  terjadi  suatu  wanprestasi  ialah  pelunasan  utang debitur  dengan  pengambil  alihatan/penjualan  jaminan  tersebut  tidak  sesuai  dengan utang  debitur,  maksudnya  ialah  nilai  jaminan  debitur  yang  menjadi  tanggungan pelunasan utang debitur jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai utang debitur.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1967  untuk  mengatur tentang pemberian kredit oleh bank, bahwa pada dasarnya setiap pemberian oleh bank selalu diikuti dengan jaminan kredit guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Secara umum jaminan kredit dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan  kesanggupan  seseorang  untuk  menanggung  pembayaran  kembali  suatu hutang.
Kegunaan jaminan itu sendiri adalah :
1. Memberikan  hak  dan  kekuasaan  kepada  bank  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari hasil  penjualan  barang  jaminan  tersebut,  apabila  nasabah  melakukan  cidera  janji yaitu tidak membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin  dalam  nasabah  berperan  serta  dalam  transaksi  untuk  membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya proyeknya dengan merugikan  dirinya  sendiri  atau  perusahaannya,  dapat  dicegah  atau  sekurang- kurangnya  kemungkinan  untuk  dapat  berbuat  demikian  diperkecil  terjadinya  hal tersebut.
3. Memberi  dorongan  pada  debitur  untuk  memenuhi  perjanjian  kredit  khususnya mengenai  pembayaran  kembali  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  disetujui agar debitur tidak kehilangan yang telah dijaminkan kepada bank.
Sehingga  menurut  penulis,  bahwa  seharusnya  perjanjian  kredit  harus  diikuti dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  yang  dibuat  dihadapan  PPAT karena Hak Tanggungan memiliki unsur pokok yaitu :
1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang;
2. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
3. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula  dibebankan  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan tanah itu;
4. Hutang yang dijamin adalah hutang tertentu;
5. Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  debitur  tertentu  terhadap kreditur-kreditur lain.
Dimana  dapat  dilihat  bahwa  adanya  Hak  Tanggungan  atas  perjanjian  kredit, jika  terjadi  wanprestasi  atau  perjanjian  kredit,  maka  adanya  hak  jaminan  untuk pelunasan  hutang  tersebut  dan  kedudukan  kreditur  diutamakan  kreditur  lain,  sehingga disini  bank  dapat  meminimalkan  resiko  kerugian  yang  kemungkinan  terjadi  apabila debitur wanprestasi.

## E. Kesimpulan
Dari  keseluruhan  yang  telah  dijabarkan  oleh  penulis,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Status  perjanjian  kredit  yang  dibuat  tanpa  diikuti  dengan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT),  yaitu  terhadap  perjanjian  tersebut  statusnya  sah  secara hukum,  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  tidak  ada  pengaturan  yang  membatalkan  perjanjian  kredit  tersebut dibuat setelah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Akibat  hukum  perjanjian  kredit  tanpa  diikuti  dengan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akibat hukumnya yaitu :
a. Bagi bank
1. Bank  dengan  memberikan  kredit  tanpa  diikuti  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan,  maka  status  bank  sebagai  kreditur  adalah  kreditur  konkuren, yang  hak  pelunasan  hutangnya  disamakan  dengan  hutang-hutang  debitur yang preferen (didahulukan dari yang lain).
2. Bank  tidak  memiliki  jaminan  kebendaan  terhadap  kredit  yang  diberikan kepada  debitur,  diletakanlah  asas  umum  hak  seorang  kreditur  terhadap debiturnya,  dalam  mana  ditentukan  bahwa  segala  kebendaan  debitur,  baik yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan,  ini  menunjukkan  piutang  kreditur  meliputi  seluruh  harta debitur tanpa kecuali.
3. Bank  pada  dasarnya  dalam  memberikan  kredit  akan  selalu  mengharapkan jaminan dari debiturnya untuk menjamin pelunasan hutang-hutangnya.
b. Bagi debitur
1. Mendapatkan  kemudahan  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  debitur  dalam hal percepatan proses pemberian kredit.
2. Sekalipun  tidak  diikuti  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  dalam perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, namun pelunasan hutang dari pada debitur terjadi wanprestasi yaitu mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdata,  dimana  diletakkanlah  asas  umum  hak  seorang  kreditur terhadap  debiturnya,  dalam  mana  ditentukan  bahwa  segala  kebendaan debitur,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk segala  perikatan  perseorangan,  ini  menunjukkan  piutang  kreditur  meliputi seluruh harta debitur tanpa kecuali.

## F. Saran
Dari  semua  permasalahan  yang  telah  dibahas  oleh  penulis,  maka  kiranya penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :
1. Bank hendaknya dalam memberikan kredit kepada debitur tidak mengenyampingkan  jaminan  yang  merupakan  syarat  yang  mutlak  dari  suatu pemberian kredit, karena manfaat dari jaminan ini adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal lain dimana debitur tidak mampu  melunasi  kreditnya  dari  hasil  usaha  yang  normal,  sehingga  memberi  hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan barang-barang jaminan tersebut  serta  hal  ini  dilakukan  oleh  instansi  perbankan  guna  menghindari  kredit macet,  yang berdampak pada berkurangnya kinerja dan keuangan bank  yang pada akhirnya dapat berujung pada tutupnya pada lukuiditasnya bank. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mewajibkan perjanjian  kredit  dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan
kreditur,  dapat  memasukkan  sanksi  terhadap  perjanjian  kredit  jika  dibuat  tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan.
2. Bank hendaknya dalam perjanjian kredit khususnya untuk plafon di bawah 50 juta minimal  harus  diikuti  dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  atau bisa dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah  (PPAT),  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan,  maka  status  bank  sebagai  kredit  adalah  kreditur  preferen,  yang  hak pelunasan  hutangnya  diutamakan  dengan  hutang-hutang  debitur  lainnya,  sehingga bank kepastian pelunasan hutang debitur, jika terjadi wanprestasi oleh debitur dan bank  juga  dapat  meminimalkan  resiko  kerugian  atas  kegagalan  kredit  yang diberikan kepada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

## G. Buku
H.  Budi  Untung, Kredit  Perbankan  Di  Indonesia ,  Andi  Untung,  Cet.  I,  Yogyakarta, 1959.
H.  Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Cet. I, Jakarta, 2004.
Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan , Kaifa PT. Mizan Pustaka, Cet. I, Bandung, 2011.
M.  Bahsan, Hukum  Jaminan  Kredit  Perbankan ,  PT.  Raja,  Cet.  Grafindo  Persada, Jakarta.
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank , Alumni, Cet. 1, Bandung, 1989. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta, 2010.
Soerjono  dan  H.  Abdurrahman, Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Rineka  Cipta,  Cet.  I, Jakarta, 2003.
Subekti, Hukum Perjanjian Kredit , PT. Intermasa, Cet. I, Jakarta, 1991. Tan Thong Kie, Studi Notaris, Serba-serbi Notaris , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, Jakarta, 1994.