## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI
Zahara 1 , Yulia Mirwati 2 , Shafira Hijriya 3* , Tasman 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Email: 1 zahara@law.unand.ac.id , 2 yuliamirwati@gmail.com , 3 shafirahijriya@gmail.com , 4 tasman@law.unand.ac.id
*Corresponding Author : shafirahijriya@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 13/03/2023 Direvisi, 27/03/2023 Dipublikasi, 28/04/2023 Pengangkatan  anak  merupakan  suatu  keharusan  bagi  setiap  keluarga  yang tidak  dapat  memiliki  anak,  terutama  bagi  pasangan  suami  istri  yang  tidak memiliki  anak  sehingga  menjadikan  anak  angkat  seperti  anak  kandung. Masalah  muncul  jika  orang  tua  angkat  mengajukan  gugatan  pembatalan adopsi.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  hukum  dengan  menggunakan pendekatan  masalah  yuridis  empiris.  Pertimbangan  hukumnya  adalah pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, padahal tidak ada pengaturan khusus atau belum diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  mengenai  pembatalan pengangkatan  anak,  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut  harus  mampu menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan dalam  masyarakat.  Alasan  batalnya  pengangkatan  anak  dalam  hal  ini  adalah rasa kecewa atas perbuatan anak angkat yang tidak memperhatikan orang tua angkatnya;  tidak  menghormati  orang  tua  angkatnya  sehingga  menimbulkan komunikasi  yang  kurang  harmonis;  anak  angkat  tidak  mengasuh  orang  tua angkatnya  yang  sudah  lanjut  usia  atau  sakit,  sekalipun  ibu  angkatnya meninggal  dunia,  maka  anak  angkat  tersebut  dianggap  tidak  memenuhi kewajibannya sebagai anak.
Kata Kunci: Anak Angkat; Gugatan Pembatalan Adopsi
Abstract Keywords: Adopted children; Lawsuit for canceling the Adoption Adoption is a necessity for every family that cannot have children, especially for married couples who do not have children so they make adopted children like  biological  children.  Problems  arise  if  the  adoptive  parents  submitted  a lawsuit for canceling the adoption. This paper is the result of legal research method  using  an  empirical  juridical  problem  approach.  The  legal considerations  are  that  a  court  may  not  refuse  to  examine  and  decide  on  a case submitted to the court, even though there is no special arrangements or have  not  been  regulated  in  existing  legislation  regarding  the  cancellation  of child  adoption,  the  judge  who  examines  the  case  must  be  able  to  explore, follow,  and  understand  legal  values  and  a  sense  of  justice  in  society.  The reasons for canceling the adoption of this child in this case are the feeling of disappointed with the actions of the adopted child who do not pay attention to their  adoptive  parents;  does  not  respect  his  adoptive  parents,  causing  less harmonious  communication;  adopted  children  do  not  take  care  of  their adoptive parents who are elderly or sick, even if their adoptive mother dies, so the adopted child is considered not fulfilling their obligations as a child.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  yang  berbahagia  dan  kekal,  selain  itu perkawinan  akan  mempersatukan  antara  satu  keluarga  dengan  keluarga  yang  lain.  Menurut hukum  adat  perkawinan  merupakan  urusan  kerabat,  keluarga,  bisa  juga  merupakan  urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.
Tujuan  perkawinan  sebenarnya  bukan  hanya  sekedar  untuk  memperoleh  anak,  akan tetapi  diharapkan  supaya  anaknya  itupun  punya  anak  untuk  menyambung  keturunannya. Mempunyai  keturunan  atau  mempunyai  anak  merupakan  keinginan  dari  setiap  manusia, karena hal itu sangat besar artinya dalam kehidupan membina keluarga. Tetapi keinginan itu kadang-kadang terbentur pada Takdir Illahi.
Seorang anak adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan keinginan untuk memiliki adalah naluri  manusiawi dan alamiah. Memiliki seorang anakpun kemudian menjadi  berkah bagi  seorang  ibu  yang  melahirkannya.  Sebuah  keluarga  merupakan  naungan  yang  nyaman bagi tumbuh kembangnya anak sehingga keluarga terasa lengkap dengan kehadirannya. Oleh karena  itu  seorang  anak  masih  membutuhkan  keberadaan  orang  dewasa  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  orang  tua  menjadi  orang  dewasa  yang  terutama  memiliki  tanggung jawab terhadap anaknya  tersebut. 1 Namun  kadang keinginan itu terbentur  dengan kenyataan mereka  tidak  dikaruniai  seorang  anak  atau  mungkin  dengan  berbagai  kenyataan  lainnya. Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pengangkatan  anak  atau yang lebih dikenal dengan istilah adopsi.
Ada  beberapa  istilah  yang  dikenal  dalam  pengangkatan  anak  di  Indonesia, pengangkatan anak sering juga disebut dengan adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa  Belanda  atau adoption dalam  bahasa  Inggris.  Kata  adopsi  berarti  pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. 1
Sedangkan  dalam  hukum  adat,  berkaitan  dengan  pengangkatan  anak  terdapat bermacam-macam peristilahan menyatakan, misalnya mupu anak di Cirebon, ngukut anak di suku  Sunda  Jawa  Barat, nyentanayang di  Bali, anak  angkat di  Batak  Karo, meki  anak di Minahasa, ngukup anak di  Suku Dayak Manyan, dan mulang jurai di Rejang, anak akon di Lombok  tengah, napuluku  atau  wengga di  Kabupaten  Paniai  Jayapura,  dan anak  pulung di Singaraja. 2
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pengangkatan anak  yang  demikian  itu  tidak  diatur,  sedangkan  pengangkatan  anak  di  kalangan  masyarakat Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan  karena  menurut  tradisi  seorang  anak  laki-laki  harus  mempunyai  anak  laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan ( patrilinial ).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW)  yang  merupakan  warisan  dari pemerintahan Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor  129,  yang  mulai  berlaku  tanggal  1  Mei  1919,  sedangkan  untuk  golongan  Pribumi
1 Singgih D. Gunarsa, Psikology Perkembangan , Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1992, hal. 5- 6
2 Muderis Zairi, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum , Bina Aksara, JAKARTA, 1985
berlaku hukum adatnya masing-masing. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan adopsi dalam BW. 3
Pengangkatan  anak  atau  adopsi  ini  dalam  masyarakat  merupakan  kebutuhan  bagi  tiap keluarga  yang  tidak  dapat  memiliki  keturunan,  khususnya  bagi  pasangan  suami  isteri  yang tidak mempunyai keturunan sehingga mereka menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri, menjadi alasan terbanyak.
Disamping  itu  kepentingan  anak  yang  diangkatpun  menjadi  pertimbangan  orang  tua angkat  tersebut  sehingga  tujuan  pengangkatan  anakpun  berubah  kemudian  yaitu  untuk kesejahteraan anak angkat baik yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya ataupun orang tua kandungnya sendiri tidak mampu. Bagaimanapun alasan yang melatarbelakangi orang tua angkat  untuk  mengangkat  anak  haruslah  tetap  memperhatikan  kesejahteraan  anak  tersebut, terlebih  mengutamakannya  seperti  yang  ditegaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1979 Tentang Kesejahteran Anak. 4
Sejak  melewati  pintu  gerbang  proklamasi  sampai  memasuki  pintu  gerbang  reformasi, tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  memadai  pelaksanaaan pengangkatan  anak  di  Indonesia.  Di  era  reformasi,  pengaturan  pengangkatan  anak  tersebut mulai  terwujud  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  yang  di  dalamnya  juga  mengatur  tentang  pengangkatan  anak  dalam beberapa  pasal.  Pengertian  anak  angkat  dalam  perundang-undangan  dapat  ditemukan  dalam pasal  1angka1  PP  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  anak memberikan  pengertian  bahwa  yang  dimaksud  anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut,  kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
Sedangkan  pengertian  pengangkatan  anak  dapat  ditemukan  dalam  pasal  1  angka  2  PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang memberikan pengertian bahwa  yang  dimaksud  pengangkatan  anak  adalah  perbuatan  hukum  untuk  mengalihkan  hak anak  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan  membesarkan  anak  tersebut  kedalam lngkungan keluarga orangtua angkatnya.
Pengangkatan  anak,  selain  mengenai  hubungan  anak  dengan  orang  tua  angkatnya maupun sebaliknya, harus memperhatikan juga segala hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pengangkatan anak itu terjadi. Mahkamah Agung mengharapkan agar pengadilan-pengadilan berhati-hati  mengeluarkan  penetapan  pengangkatan  anak  karena  pengangkatan  anak  bukan suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  sekali  dan  berakhir  suatu  saat  kemudian. Pengangkatan  anak  haruslah  menunjukan  hubungan  kekeluargaan  yang  terasa  nyaman  bagi orang  tua  angkat  dan  anak,  terlebih  untuk  mengetahui  jelas  kedudukan  anak  tersebut ditengah-tengah  keluarga  barunya.  Maka,  kepentingan  kesejahteran  anak  harus  menjadi prioritas.
UU  No.1  Tahun  1974,  dalam  Bab  X  Pasal  45  sampai  dengan  49  mengatur  mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Akan tetapi dari Pasal-Pasal tersebut tidak
3 Arief Gosita , Masalah Perlindungan Anak , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 42
4 Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak , UU No. 4 Tahun 1979, LN 1979/32, TLN 3 .
ada satu Pasal pun yang memberikan definisi tentang kekuasaan Orang tua, bahwa kekuasaan orang tua dapat disimpulkan dari Pasal-Pasal tersebut. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 Tahun. Bagi orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik- baiknya  (Pasal  45  UU  No.1/1974).  Sedangkan  bagi  anak  wajib  menghormati  orangtua  dan mentaati  kehendak  mereka.  Bahkan  jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara  menurut kemampuannya 5 .
Akan  tetapi  jika  ternyata  dari  satu  pihak  tidak  dapat  melakukan  kewajiban  sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan kewajibannya, pengadilan atas  dasar  permohonan  dapat  mencabut  hubungan  orang  tua  dengan  anak.  Pembatalan pengangkatan  anak  itu  sendiri  karena  beberapa  sebab  dan  alasan  diharuskan  atau  harus dilakukan,  sebab  untuk  melindungi  suatu  pihak  yang  dalam  hal  ini  merasa  dirinya  dalam keadaan  bahaya  atau  dirugikan  karena  perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan  melawan hukum  adalah  “suatu  perbuatan  yang  melanggar  hak  subyektif  orang  lain  atau  yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.” 6
Permasalahan  timbul  apabila  dikemudian  hari,  orang  tua  angkat  mengajukan  gugatan pembatalan  adopsi.  Pembatalan  adopsi  dalam  SEMA  No  6  tahun  1983,  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, PP Nomor 54 Tahun 2007 tidak diatur, namun dalam Bab II Pasal 15 ayat 1 Stb 1917 No 129, pembatalan dapat dilakukan dengan persetujuan. Selanjutnya dalam ayat  2  dinyatakan  bahwa  pengangkatan  anak  dapat  dinyatakan  batal  apabila  bertentangan dengan Pasal 5,6,7,8,9, atau Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 dari Stb 1917 No 129.
Karena  adanya  perbuatan  yang  dirasa  melawan  hukum  maka  pihak  yang  dirugikan menginginkan  pembatalan  pengangkatan  anak,  pembatalan  itu  sendiri  berupa  permintaan suatu  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  tersebut  untuk  diadakan  pembatalan,  pembatalan berasal dari kata batal yakni tidak jadi atau tidak sah.” 7 Jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan.
Kasus yang di putus dengan putusan pengadilan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN Bkt, adalah mengenai  gugatan  pembatalan  adopsi  oleh  orang  tua  angkat  kepada  anak  angkatnya  karena perilaku  anak  angkat  sudah  tidak  lagi  menghormati  dan  berbakti  melakukan  kewajibannya selaku anak terhadap orang tua angkatnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan masalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian ini, yaitu pembatalan pengangkatan anak angkat dalam prakteknya di Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembatalan Pengangkatan Anak Dalam Prakteknya
Pada perkara pengangkatan anak yang kemudian pengangkatan anak itu sendiri berubah menjadi  pembatalan  di  dalam  hal  ini  hakim  memiliki  latar  belakang  atau  alasan  dalam
5 Suhardana, FX, Hukum Perdata 1, Jakarta: Prenhallindo,2001, hal. 110
6 Citra Umbara, Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008, hal. 254
7 Pius Partanto dan Trisno Yuwono, kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Arkola ,1994, hal. 56
mengabulkan perkara tersebut, dengan harus melalui segala proses pemeriksaaan yang berupa pemanggilan  para  pihak,  upaya  mediasi,  pemberian  jawaban  atas  gugatan  kemudian pembuktian untuk dapat diberikan sebuah putusan untuk menyelesaikan gugatan tersebut, dan yang  perlu  diketahui  bahwa  alasan  atau  sebab  diterimanya  perkara  gugatan  pembatalan pengangkatan anak tersebut bermacam-macam, yakni  adalah dengan memperhatikan segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri.
Jadi  suatu  gugatan  Pembatalan  pengangkatan  anak  pada  perkara  Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt.  Pengangkatan  anak  tersebut,  diselesaiakan  dengan  melalui  proses pemeriksaan  terlebih  dahulu  agar  dapat  dicapai  sebuah  penyelesaian  dan  dalam  perkara  ini gugatan  dikabulkan  atau  putusan  dibatalkan  oleh  hakim  dengan  alasan  adanya  pihak  yang dirugikan,  dan  terdapat  perbuatan  melawan  hukum.  Dan  yang  berhak  menerima  perkara tersebut  atau  menyelesaikan  perkara  tersebut  berada  pada  Pengadilan  Negeri  karena  dilihat dari wewenang mutlak atau wewenang mengadili ada pada Pengadilan Negeri dan terletak di Bukittinggi.
Pada  Perkara  Gugatan  pembatalan  pengangkatan  anak  Nomor:  9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, pada  perkara  ini  hakim  di  dalam  menyelesaikan  perkara  tersebut  mempunyai  dasar-dasar peraturan yang digunakan sebagai  pijakan dalam memberikan putusan. Peraturan itu sendiri berupa segala peraturan  yang terkait dengan pengangkatan  anak,  akan tetapi  dikarenakan di dalam perkara ini yang menjadi penggugat adalah Orang tua angkat, sedangkan tergugatnya adalah anak yang dahulunya dimohonkan pengangkatan terhadapnya dalam hal ini yang perlu dibuktikan  dan  dicari  kebenarannya  terlebih  dahulu  adalah  segala  pernyataan  yang dikemukakan  oleh  penggugat,  yang  mana  penggugat  mengemukakan  bahwa  dengan dikeluarkannya  penetapan  pengangkatan  anak  terhadap  Haryanto  Kosasih  yang  dahulunya dimohonkan  sendiri  oleh  Penggugat  yakni  orang  tua  angkat  tersebut,  merasa  bahwa penetapan  tersebut  merugikan  pihak  penggugat  atau  orang  tua  angkat  dikarenakan  anak angkat mereka tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan kepada orang tua  yang  telah  membesarkan  dan  mendidik  tergugat,  dalam  hal  ini  berdasarkan  pernyataan yang  dikemukakan  oleh  penggugat  tersebut  maka  hakim  kemudian  melihat  peraturan  yang terkait  dengan  dalil  atau  pernyataan  tersebut,  yang  mana  peraturan  terkait  dengan  hak  dan kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak,  pada  perkara  ini  lebih  mengacu  kepada  hak  dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikarenakan  Peraturan itu sendiri  terdapat    pembedaan  pada  hak  dan  kewajiban  anak  angkat,  yakni  jika  pengangkatan anak  tersebut  ada  sebelum  dikeluarkannya  Undang-Undang  Perkawinan  atau  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974,  maka  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  KUHPerdata  akan  tetapi jika  Pengangkatan  Anak  dilakukan  disaat  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang Perkawinan  atau  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Sehingga  dalam  perkara  Nomor  :9/Pdt.G/2015/PN.Bkt,  gugatan  tersebut  diajukan setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  oleh  karena  itu  segala  hak    dan kewajiban  terkait  dengan  Pengangkatan  anak  tersebut  tunduk    pada  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974.  Hakim  mempunyai  kebijaksanaan  dalam  perkara  ini  yakni  berupa  pembatalan sebuah  penetapan,  dalam  hal  ini  Tergugat  Haryanto  Kosasih  (dahulu  bernama  Kho  Tjik Siong)  dalam  perkara  pembatalan  tersebut  sudah  dewasa.  Oleh  karena  itu  setelah  diadakan pembatalan  pengangkatan  anak,  tidak  akan  menjadi  permasalahan  bagi  kelangsungan  hidup
Tergugat  sebab  Tergugat  bukan  anak-anak  lagi  yang  jika  dibatalkan  pengangkatan  anak terhadapnya  maka  akan  menjadi  permasalahan  karena  anak  tersebut  belum  mampu  dalam berbagai hal.
Akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri  di  Bukittinggi  terkait  pada  contoh  perkara  No.9/Pdt.G/2015/PN.Bkt,  yang  untuk kemudian  gugatan  tersebut  dikabulkan  sehingga  suatu  Penetapan  yang  dahulunya  ada  dan berlaku  menjadi  hapus  dengan  sendirinya,  disini  di  dalam  pembatalan  tersebut  seperti  yang sudah  diuraikan  sebelumnya  yakni  batal  demi  hukum,  maka  segala  sesuatu  yang  dahulunya ada    dianggap  tidak  pernah  terjadi  dan  kembali    ke  dalam  keadaan  semula  karena  sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini untuk.
Selanjutnya  antara  Orang  tua  angkat  dan  anak  angkat  hilang  sudah  hubungan keperdataan yang ada, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan  sudah  hapus  dengan  sendirinya.  Jadi  anak  angkat  yang  dalam  contoh  perkara gugatan  pembatalan  pengangkatan  anak  yakni  Haryanto  Kosasih,  sejak  adanya  putusan pembatalan  pengangkatan  anak  terhadap  dirinya,  maka  sejak  saat  itu  pula  antara  dirinya dengan  penggugat  Sarkri  Kosasih  telah  terputus  sebuah  hubungan  keperdataan  yang sebelumnya  mengikat  antara  kedua  belah  pihak  yakni  antara  orang  tua  angkat  dan  anak angkat.
Pada akhirnya dalam hal ini ia tidak lagi berhak memakai nama Ayah angkatnya  dan bahkan  ia  tidak  berhak  atas  warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  selain  itu  ia  juga  tidak mempunyai  kewajiban  berupa  tanggung  jawab  atas  pemeliharaan  terhadap  orang  tua angkatnya,  karena  sejak  diputuskannya  putusan  pembatalan  pengangkatan  anak  tersebut segalanya  menjadi  batal  demi  hukum  atau  dianggap  pengangkatan  anak  yang  dulunya  ada dianggap tidak pernah terjadi.

## Alasan-alasan Pembatalan Pengangkatan Anak dalam Prakteknya
Alasan pembatalan pengangkatan anak yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.BKT, antara lain:
1. Anak  angkat  (Tergugat)  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagai  seorang  anak  terhadap orang tuanya;
2. Adanya hubungan komunikasi yang kurang baik dan sudah jarang bertemu;
3. Tidak adanya perhatian dan perawatan terhadap orang tuanya;
4. Mengingat anak angkat (Tergugat) telah dewasa dan memiliki keluarga yang bahagia serta kehidupan yang baik dan layak secara ekonomi;
5. Saat  anak  angkat  (Tergugat)  pulang  ke  tempat  tinggal  /kediaman  orang  tua  kandungnya, tergugat tidak pernah mengunjungi orang tua angkatnya;
6. Ketika  ibu  angkatnya  meninggal  (istri  Penggugat),  anak  angkat  (Tergugat)  tidak  datang menghadiri pemakaman ibu angkatnya;
7. Tidak menghormati dan berbakti terhadap orang tua angkatnya.
8. Ketika  Tergugat  pulang  ke  rumahnya  di  Bukittinggi,  Tergugat  hanya  menemui  orangtua kandung dan keluarganya serta tidak mengunjungi Penggugat.
9. Mengingat  Tergugat  telah  dewasa  dan  memiliki  keluarga  yang  bahagia  serta  kehidupan yang baik dan layak secara ekonomi.
Dilihat dari uraian di atas, bahwa alasan pembatalan pengangkatan  anak pada putusan Pengadilan Negeri bukittingi tersebut disebabkan karena anak tidak melaksanakan kewajiban
sebagai seorang anak seperti yang terdapat dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal tersebut menjelaskan:
1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”
2. Jika  anak  telah  dewasa  ia  wajib  memelihara  menurut  kemampuannya,  orang  tua  dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”
Sama  juga  halnya  yang  terdapat  dalam  pasal  19  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan :
“(a) setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru”
Begitu pula dengan halnya anak angkat yang sudah dewasa dan sudah mandiri/kawin, menurut Pasal 45 ayat (2) yang mengatakan bahwa kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  sehingga  apabila  orangtua  membatalkan  pengangkatan anak  angkat  tersebut  tidak  akan  mempengaruhi  terhadap  kesejahteran  ataupun  mental  anak tersebut.
Pasal  di  atas  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pembatalan  pengangkatan  anak  jika orang tua angkat merasa mengalami tekanan batin dan tidak mendapatkan haknya dari anak angkatnya.  Hukum  adat  juga  mengenal  tentang  kebatalan,  akan  tetapi  yang  menjadi  alasan pembatalan  itu  apabila  anak  angkat  kembali  kepada  orang  tua  asalnya  sehingga  terjadi kebatalan dengan sendirinya. Sehingga alasan-alasan yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri  Bukittinggi  Nomor  9/Pdt.G/2015/PN.BKT  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  pasal  46  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan penetapan nomor 152/Pdt.P/1984/PN.BT  tentang  pengangkatan  anak  bahwa  pembatalan  pengangkatan  anak mengakibatkan:
1. Anak  tersebut  tidak  lagi  mempunyai  kedudukan  hukum  sebagai  anak  sah  dari  orangtua angkatnya;
2. Hapusnya pembawaan nama dari orangtuangkatnya dan beralih kembali kepada orangtua kandungnya.
3. Hapusnya  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  angkat  terhadap  anak  angkat  dan sebaliknya;
4. Kewajiban pemeliharaan layaknya orang tua angkat hapus dan kembali kepada orang tua kandung.
Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak mempunyai sifat yang universal, karena dengan  dibatalkannya  suatu  penetapan  pengangkatan  anak  maka  semua  hak  dan  kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat hilang dengan sendirinya.
Pertimbangan  hukum  oleh  Hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Bukit  Tinggi  No 09/Pdt.G/2015/PN.BKT adalah sebagai berikut :
1. Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  bahwa  sejak  ditetapkannya  pengangkatan anak  yang  dilakukan  Penggugat  dan  istrinya  Alm.  Rani  Tjandra  terhadap  Tergugat  oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 1984, makan saat itulah terjadi hubungan  perdata  antara  Penggugat  dan  istrinya  Rani  Tjandra  selaku  orangtua  dan Tergugat  selaku  anak  dengan  segala  akibat  hukumnya  sebagaimana  ditentukan  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  Jo.  Undang-undang  Nmor  1  tahun  1974  tentang perkawinan;
2. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pihak  Penggugat  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya bahwa  Penggugat  dan  Istrinya  Alm.  Rani  Tjandra  selaku  orangtua  angkat  Tergugat  telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pendidikan yang layak kepada Tergugat, yang  mana  Tergugat  dapat  kuliah  di  Australia  dengan  sponsor  dan  biaya  dari  Penggugat hingga  Tergugat  dapat  menyelesaikan  kuliahnya  dan  hidup  mandiri,  maka  menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik, untuk itu haruslah dikabulkan;
3. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan, Majelis  Hakim  Menilai  bahwa  Penggugat  dan  Almarhum  istrinya  telah  melaksanakan kewajibannya  sebagai  orangtua  angkat  Tergugat  yaitu  telah  mengurus  dan  memberikan pendidikan  yang  layak  kepada  Tergugat  sehingga  Tergugat  bisa  kuliah  di  Australia  dan sekarang  sudah  hidup  mandiri,  namun  Tergugat  selaku  anak  angkat  Penggugat  setelah menamatkan  kuliahnya  di  Australia  dan  hidup  mandiri  menunjukkan  sikap  yang  tidak menghormati  dan  tidak  berbakti  kepada  Penggugat  dan  Istrinya  Rani  Tjandra  yang  telah berjasa bagi kehidupan tergugat, sehingga wajar dan patut Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan pengangkatan anak tersebut;
4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengangkatan anak terhadap Tergugat dilakukan pada tahun 1984, saat itu Tergugat berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka jika dihitung umur Tergugat pada tahun 2015 adalah sekitar 49 (empat  puluh  sembilan)  tahun.  Oleh  karena  itu  pembatalan  pengangkatan  anak  terhadap Tergugat,  tidak  akan  menjadi  permasalahan  bagi  kelangsungan  hidup  Tergugat  sebab tergugat sudah dewasa dan mandiri, bukan anak-anak lagi yang dinilai belum mampu;
5. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dapat  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa beralasan untuk memutuskan hubungan antara Penggugat sebagai orangtua angkat dengan Tergugat sebagai anak angkat dengan segala akibat hukumnya.
6. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  jangka  waktu  dan  formalitas  panggilan  menurut  hukum telah  diindahkan  dengan  sepatutnya  serta  gugatan  tersebut  tidak  melawan  hukum  dan beralasan,  maka  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  patut  akan  tetapi  tidak  datang menghadap di  persidangan dan tidak menyuruh  orang lain menghadap sebagai  wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;
Pengangkatan  anak  menimbulkan  hubungan  perdata  antara  anak  angkat  dengan  orang tua angkatnya. Sehingga setelah anak diangkat  maka timbul hak dan kewajiban antara anak dan  orang  tua  angkat.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  sama  seperti  hak  dan  kewajiban  antara orang tua kandung dengan anak kandung, sehingga anak angkat  memiliki kewajiban seperti yan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut : a. Pasal 298 KUH Perdata yang menjelaskan :
“ Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Sibapak dan Siibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian  anak  mereka  yang  belum  dewasa.  Kehilangan  hak  untuk  memangku  kekuasaan orangtua  atau  untuk  menjadi  wali  tak  membebaskan  mereka  dari  kewajiban,  memberi tunjangan-tunjangan  dalam  keseimbangan  dan  pendapatan  mereka,  guna  membiayai pemeliharaan  dan  pendidikan  itu.  Terhadap  anak-anak  yang  telah  dewasa,  berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.”
b. Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
1. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka dengan baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya;
Begitu  juga  sebaliknya,  orang  tua  angkat  memiliki  kewajiban  terhadap  anak  angkat yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat  berdiri  sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun  perkawinan  antara kedua orangtua putus;
Orang  tua  angkat  telah  memenuhi  kewajibannya  sebagai  orang  tua  angkat  sesuai dengan  tujuan  awal  dari  pengangkatan  anak  yaitu  kesejahteraan  anak  angkat  yaitu  telah membiayai  pendidikan  dan  memberikan  sponsor  kepada  anak  angkat  untuk  melanjutkan pendidikan  hingga  menyelesaikan  pendidikannya  di  Australia.  Orang  tua  wajib  memelihara anak  sampai  anak  tersebut  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  hal  ini  sesuai  dengan pertimbangan hukum hakim yaitu anak angkat (Tergugat) telah dewasa dan telah melakukan perkawinan  /  mandiri  sehingga  tidak  ada  yang  perlu  dikhawatirkan  terkait  dengan  keadaan anak tersebut, maka terhadap anak angkat tersebut dapat dilakukan pembatalan anak angkat.
Hakim  memberikan  pertimbangan  untuk  mengabulkan  gugatan  orang  tua  angkat (Penggugat)  untuk  mencabut  atau  membatalkan  penetapan  pengangkatan  anak  nomor 152/Pdt.P/1984/PN.BT  dengan  segala  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  sesuai  dengan  amar putusan  hakim  yaitu  dikembalikan  dalam  keadaan  semula  seperti  saat  sebelum  terjadi pengangkatan anak yang artinya kedua belah pihak sudah tidak ada hubungan hukum maupun hak dan kewajiban serta segala sesuatu yang berkaitan dengan anak sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya.

## KESIMPULAN
Pembahasan  tentang  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  sehubungan  dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab diatas sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  putusan  hakim  Nomor: 9/PDT.G/2015/PN.BKT  adalah  bahwa  hakim  mendasarkan  peraturan  menurut  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Jo.  Undang-Undang Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undan-Undang  Nomor  2  tahun  1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 149 R.Bg bahwa dalam sebuah Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan , sehingga walaupun  belum  ada  pengaturan  secara  khusus  ataupun  belum  diatur  dalam  perundang- undangan  yang  sudah  ada  terkait  pembatalan  pengangkatan  anak  maka  hakim  yang memeriksa perkara harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai  hukum dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Begitu  juga  Tergugat  yang  tidak  menghadiri  atau yang  mewakilinya  tidak  ada    untuk  menghadiri  persidangan  maka  putusan  dilakukan secara Verstek;  Pasal 298  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kewajiban  seorang  anak  dan  orangtua  dalam  memelihara,  menghormati  dan  mendidik; Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana seorang anak wajib  menghormati  dan  memelihara  sesuai  dengan  kemampuannya  terhadap  orantuanya; Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dimana  orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri.
2. Alasan  pembatalan  pengangkatan anak  berdasarkan  putusan  hakim  Nomor: 9/PDT.G/2015/PN.BKT adalah sebagai berikut:
a. Adanya  rasa  kecewa  terhadap  perbuatan  anak  angkat  yang  tidak  memperhatikan orangtua angkatnya;
b. tidak  menghormati  orangtua  angkatnya  sehingga  menimbulkan  komunikasi  yang kurang harmonis;
c. anak  angkat  tidak  memelihara  orangtua  angkatnya  yang  sudah  lanjut  usia  maupun sedang  sakit  bahkan  sampai  ibu  angkatnya  meninggal  dunia  sehingga  anak  angkat dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita. (2004). Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Muderis Zairi. (1985). Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum . Jakarta: Bina Aksara. Citra Umbara. (2008). Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara. Pius Partanto dan Trisno Yuwono. (1994). Kamus Bahasa Indonesia . Surabaya: Arkola. Singgih D. Gunarsa. (1992). Psikology Perkembangan . Jakarta: BPK Gunung Mulia. Suhardana. (2001). FX, Hukum Perdata 1 . Jakarta: Prenhallindo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatblad 1917 Nomor 129
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pemerintah Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 09/Pdt.G/2015/PN.BKT