## KEBIJAKAN FORMULASI

## ANCAMAN PIDANA MINIMAL KHUSUS SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA YANG AKAN DATANG
Ahmad Hadi Prayitno pra_zitno@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Abstrak : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   dalam   praktiknya   telah   menimbulkan   beberapa permasalahan,   diantaranya   adalah   berkaitan   dengan   penerapan   penjatuhan   pemidanaan yang dirasa masih kurang adil, contohnya seseorang swasta dalam perkara tindak pidana korupsi   hanya   merugikan   keuangan  negara  sejumlah  Rp.50.000.000.00   di  pidana  dengan pidana penjara minimal 4 tahun untuk Pasal 2 dan seseorang yang mempunyai jabatan dan merugikan   keuangan   negara   Rp.500.000.000.00   di   nyatakan   bersalah   melakukan   tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan di pidana dengan pidana selama 1 tahun, serta dalam praktiknya terdakwa yang tidak menikmati hasil korupsi dan hanya sebagai seseorang yang turut serta membantu kejahatan juga di pidana penjara sama dengan pelaku utama tindak pidana korupsi, hal tersebut dilakukan oleh hakim karena belum adanya aturan atau pedoman penjatuhan ancaman pidana minimal khusus dalam undang- undang tindak pidana korupsi.
Undang-undang   No.   31   tahun   1999   jo   Undang-undang   No.   20   tahun   200  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengatur tentang ancaman pidana maksimal dan   minimal,   sedangkan   untuk  tahap   aplikasi,   ancaman   pidana   minimal   khusus   dalam Undang-undang Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada karena tidak adanya pedoman atau aturan  dalam penjatuhan pidana minimal  khusus   sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana dibawah batas  minimal ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Ancaman Pidana Minimal Khusus.
Abstrak   : Law   no.   31   of   1999   in   conjunction   with   law   no.   20   year   2001   on   Corruption Eradication in practice has caused several problems, such as relating to the implementation of the imposition of punishment that is still considered unfair, for example, a private person in a corruption criminal case only harms state finances amounting to Rp.50.000.000.00 in criminal penalty imprisonment of at least 4 years for Article 2 and a person who has a position and harms the state finances Rp.500.000.000.00 in declaring guilty of committing a criminal act of corruption as referred to in Article 3 and in criminal penalty for 1 year, and in practice the defendant did not enjoy the result of corruption and only as a person participating in crime as well as in prison is the same as the main perpetrator of corruption, it is done by the judge because   there   is   no   rules   or   guidelines   for   the   imposition   of   minimum   criminal   threat specifically in corruption law.
Law   no.   31   of   1999   jo   Law   no.   20   of   2001   on   the   eradication   of   corruption   only stipulates   the   maximum   and   minimal   criminal   threat,   while   for   the   application   stage,   the minimum criminal threat is specific in the Law no. 31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2001 on the eradication of criminal acts of corruption does not exist because there is no guidance or rules in the imposition of a minimum of special criminal so that judges can not impose criminal punishment under the minimum limits of criminal penalties determined by law.
Keywords: Formulation Policy, Special Minimum Criminal Threat.

## A.   Latar Belakang Masalah
Sejarah   tentang   pemberantasan tindak   pidana   korupsi   di   Indonesia memang   merupakan   sejarah   panjang dengan   sederetan   perundang-undangan yang   dilengkapi   dengan   berbagai   tim atau   komisi,   khusus   untuk   menunjang pemberantasan   tindak   pidana   korupsi tersebut.   Namun   hingga   kini   korupsi masih   merajalela   dan   masif.   Sebagai akibat   tindak  pidana  korupsi  yang   terus berlangsung,   rakyat   kehilangan   hak-hak dasar untuk hidup sejahtera. Dewasa ini permasalahan   korupsi   sudah   bukan merupakan   permasalahan   (nasional) suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi permasalahan   internasional.[1]  Korupsi sudah memasuki lintas batas negara. Hal ini   dinyatakan   dalam   alinea   ke   empat Mukadimah United   Nations   Convention Against Corruption 2003 (UNCAC).[2] “Convinced that corruption is no longer a local   matter   but   a   transnasional phenomenon   that   affects   all   societies and   economies,   making   international cooperation   to   prevent   and   control   it essential.”
Tindak pidana korupsi adalah extra ordinary   crime (kejahatan   luar   biasa),
sehingga
pemberantasannya memerlukan   proses   yang   luar biasa. Oleh karena itu bangsa-bangsa di dunia telah   sepakat   untuk   secara   bahu- membahu memberantas   korupsi   yang bersifat   transnasional. Indonesia   adalah termasuk negara   yang ikut menandatangani   UNCAC   ( United Nations   Convention   Against   Corruption ) atau  Konvensi PBB   Menentang   Korupsi dan Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,   dengan   demikian   Indonesia telah terikat   secara   moral,   politis,   dan   yuridis untuk   melaksanakan   UNCAC . Hasil review implementasi   UNCAC   nantinya dijadikan   sebuah   rencana   aksi   bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan di beberapa   sektor,   khususnya   regulasi. Misalnya,   melalui   peraturan   perundang- undangan   di   sektor   keuangan   dan perbankan,   dapat   dimasukkan   klausul pencegahan   tindak   pidana   korupsi. “Paling tidak kita punya potret yang legal
karena   ini   ( review ,   red)   dilakukan   oleh PBB,”.
Salah   satu   aspek   yang   penting dalam   pemberantasan   tindak   pidana korupsi   adalah   proses   penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas   tindak   pidana   korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif   dengan   memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan   yang   diberikan   hakim   dapat mencerminkan   penegakan   hukum   yang berkeadilan,   berkepastian   hukum,   dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Adanya fakta penjatuhan pemidanaan   pidana   yang   sangat mencolok   untuk   delik-delik   yang   secara hakiki   tidak   berbeda   kualitasnya,   dan adanya   keinginan   untuk   memenuhi tuntutan  masyarakat   yang   menghendaki adanya   standar   minimal   objektif   untuk delik-delik   tertentu   yang   sangat   dicela dan   merugikan   atau   membahayakan masyarakat dan negara, serta demi untuk lebih   mengefektifkan   pengaruh   prevensi umum   ( general   prevention )   terhadap delik-delik   tertentu   yang   dipandang membahayakan   dan   meresahkan masyarakat,   maka   lembaga   undang- undang   kemudian   menentukan,   bahwa untuk   delik-delik   tertentu   tersebut,   di samping   ada   pidana   maksimum khususnya,   juga   sekaligus   ditentukan pidana minimum khususnya. Selanjutnya, Barda Nawawi Arif mengemukakan:
“ Apabila   dilihat   dari   sudut   sistem pemidanaan,   pencantuman   jumlah sanksi   atau   ancaman   pidana minimum   dalam   rumusan   delik (aturan   khusus)   hanya   merupakan salah   satu   sub   sistem   dari   sistem pemidanaan. Oleh karena itu, pidana minimum   khusus   ini   tidak   dapat begitu   saja   ditetapkan   atau dioprasionalkan   dalam   rumusan delik. Untuk dapat ditetapkan, harus ada   sub   sistem   lain   yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan atau pedoman pemidanaanya”.[3]
Mencermati   perundang-undangan pidana   di   luar   KUHP   yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, maka hanya sedikit yang menyertainya dengan aturan atau   pedoman   pemidanaan   untuk
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
operasionalisasi pidana minimum khusus tersebut.   Jumlah   yang   sedikit   tersebut diantaranya   adalah   Undang-Undang Nomor   31   Tahun   1999   jo   Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi. Pasal   12A   menyatakan,   bahwa   pidana minimum   khusus   tidak   dapat diberlakukan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pidana yang diatur dalam Undang- Undang   Nomor   31   Tahun   1999   diatur batas   hukuman   minimal   dan   batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah   hakim   menjatuhkan   putusan aneh,   yang   dirasa   tidak   adil.   Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia  sangat   banyak   terjadi  ketidak adilan   terhadap   hukuman   yang dijatuhkan   kepada   terdakwa   tindak pidana   korupsi.   Hal   ini   disebabkan karena   adanya   perumusan   aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir- pikir sangatlah tidak adil. Dalam rumusan Pasal   2   dan   Pasal   3   Undang–Undang Nomor   31   tahun   1999   yang   sudah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi   perubahan   dalam   Undang– Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman   minimalnya   ( straf   minimum rule ) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 31 Tahun   1999   jo   Undang-Undang   No.   20 tahun 2001.
Menurut   penjelasan   umum Undang-Undang No.  31 Tahun 1999  jo. Undang-Undang   No.   20     Tahun   2001 Tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi,   ancaman   pidana   minimum khusus   dan   pidana   denda   minimum khusus   merupakan   salah   satu   bentuk pemberatan   ancaman   pidana   terhadap pelaku   tindak   pidana   korupsi.  Salah satunya   ancaman   pidana   minimum khusus yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  No. 31   Th 1999 jo. Undang-Undang  No.   20     Th   2001 Tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi   adalah   pidana   penjara   paling singkat   4   (empat)   tahun   dan   pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 200.000.000,-   (dua   ratus   juta   rupiah),
sedangkan   ancaman   pidana   minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31   Tahun   1999   jo.   Undang-Undang Nomor   20   Tahun   2001   adalah   pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana   denda   minimum   khusus   paling sedikit Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
Beberapa   uraian   perbedaan ancaman   pidana   minimal   khusus   yang diatur dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 dan persamaan   ancaman   pidana   maksimal khusus   yang   sama,   maka   jelas penjatuhan pidananya akan menjadi lebih berat   dalam   Pasal   2   karena   batasan hakim untuk menjatuhkan pidana adalah antara   4   (empat)   tahun   sampai   dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara   paling   lama   20   (dua   puluh) tahun, sedangkan Pasal 3 batasan hakim untuk menjatuhkan pidana adalah antara 1   (satu)   tahun   sampai   dengan  pidana penjara   seumur   hidup   atau   pidana penjara   paling   lama   20   (dua   puluh) tahun. Dengan Kenyataan yang demikian memberikan   keleluasaan   bagi   aparat penegak   hukum   khususnya   jaksa   dan hakim   untuk   membuktikan   dan menjatuhkan   pidana   terhadap   pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ataupun terhadap Pasal-Pasal yang lainnya, yang notabene ancaman   pidana   minimum   khusus   dan denda   minimum   khusus   yang   berbeda dalam   satu   perbuatan   yang   rumusan unsur deliknya sejenis, sehingga dengan kondisi   tersebut   maka   dirasa   tidak   adil bagi   pelaku   tindak   pidana   korupsi   yang benar-benar   menikmati   hasil   korupsinya dengan   pelaku   yang   hanya   membantu kejahatan   tindak   pidana   korupsi, berdasarkan   hal   tersebut   diatas   maka dimasa   yang   akan   datang   diperlukan suatu kebijakan formulasi yang mengatur tentang ancaman pidana minimal khusus sebagai   upaya   menanggulangi   perkara tindak pidana korupsi.

## B.   Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar belakang  diatas maka   permasalahan  adalah   bagaimana kebijakan   formulasi   ancaman  pidana minimal   khusus   sebagai   upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019

## C.  Pembahasan
1) Sistematika Tindak Pidana Korupsi Yang ada didalam Undang-Undang No.   31   Tahun   1999   jo   Undang- Undang   No.   20   Tahun   2001
Tentang   Pemberantasan   Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang   No.   31   Tahun 1999   jo   Undang-Undang   No.   20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak   Pidana   Korupsi,   diatur mengenai   maksimum   dan   minimum khusus   baik   untuk   pidana   penjara maupun   pidana   denda   serta perumusan   yang   berdasarkan
Undang-Undang   Nomor  10   tahun 2004   Tentang   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan rumusan   ancaman   pidana   yang bersifat   kumulatif,   alternatif,   atau kumulatif   alternatif.[4]    Dengan penggunaan kata: “  dan “, “  atau “ , “maupun “ , “ dan atau “, serta dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo   Undang-Undang   No.   20   Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana   Korupsi,   tersurat   ancaman pidana   yaitu,   pidana   mati,   pidana penjara   seumur   hidup.   Pidana penjara   antara   minimum   1   (satu) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun   dengan   menggunakan   kata- kata paling singkat dan paling lama.
Ancaman   pidana   denda   minimum dan maksimum dengan menggunakan   kata-kata   paling sedikit dan paling banyak. Sedangkan   berkaitan   dengan sistematika   yang   tercantum   dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo   Undang-Undang   No.   20   Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana   Korupsi  dapat   dijelaskan sebagai   berikut:   Bab   I   Ketentuan Umum   (Pasal   1),   Bab   II   Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2-20), Bab III Tindak   Pidana   Lain   Yang   Berkaitan Dengan   Tindak   Pidana   Korupsi (Pasal   21-21),   Bab   IV   Penyidikan,
Penuntutan   Dan   Pemeriksaan   Di Sidang   Pengadilan   (Pasal   25-40), Bab   V   Peran   Serta   Masyarakat (Pasal   41-42),   Bab   VI   Ketentuan
Lain-Lain   (Pasal   43),   Bab   VI   A Ketentuan   Peralihan   (Pasal   43   A), Bab   VII   (Ketentuan   Penutup   (Pasal 43 B).
Apabila   kita   perhatikan   bahwa perumusan   tindak   pidana   dan ancaman   pidana   berdasarkan Undang-Undang  No.   20  tahun  2001 yang masih mangacu pada Undang- Undang   No.  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi.
2) Kebijakan   aplikasi   ancaman minimal   khusus   dalam   proses peradilan   di   pengadilan   tindak pidana korupsi pada saat ini.
Dalam   praktik   di   Pengadilan Tindak   Pidana   Korupsi   pada Pengadilan   Negeri   Semarang, tercatat   pada   Tahun   2014   telah memeriksa   dan   memutus   perkara sejumlah   156   (seratus   lima   puluh enam) perkara tindak pidana korupsi, pada   tahun   2015   telah   memeriksa dan   memutus   perkara   167   (seratus enam   puluh   tujuh)   perkara   korupsi dan   pada   tahun   2016   telah memeriksa   dan   memutus   perkara sejumlah   147   (seratus   empat   puluh tujuh) perkara tindak pidana korupsi. [5]  Dan  sebagian   besar   Perkara diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3   Undang-Undang   No.   31   Tahun 1999   jo   Undang-Undang   No.   20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta apabila dicermati   dan   diperhatikan   sejak tahun   2014   sampai   dengan   tahun 2017,   Majelis   Hakim   rata-rata menjatuhkan   putusan   telah   terbukti melanggar   Pasal   3   Undang-Undang No.   31   Tahun   1999   jo   Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi.
Adapun   sebagai   contoh   dalam perkara   Nomor:   117/Pid.Sus- Tpk/2014,  tanggal 24 Pebruari 2014, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak   pidana   korupsi   sebagaimana yang   dimaksud   dalam   Pasal   3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo   Undang-Undang   No.   20   Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Pidana   Korupsi,   dan   dijatuhi   pidana penjara   selama   2   (dua)   tahun,   2 (dua)   bulan   uang   pengganti   Rp. 1.003.669,072   (satu   milyar   tiga   juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh   puluh   dua   rupiah)   sudah dikembalikan, denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
[6] Selain itu dalam Perkara Nomor: 156/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smg, tanggal   24   Pebruari   2016,   telah dinyatakan   bersalah   melakukan tindak   pidana   korupsi   sebagaimana yang   dimaksud   dalam   Pasal   3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo   Undang-Undang   No.   20   Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana   Korupsi,   dan   dijatuhi   pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp.   50.000.000.00   (lima   puluh   juta rupiah).[7] Perkara   Nomor:
140/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Smg, tanggal   22   Maret   2017,   telah dinyatakan   bersalah   melakukan tindak   pidana   korupsi   sebagaimana yang   dimaksud   dalam   Pasal   3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo   Undang-Undang   No.   20   Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana   Korupsi,   dan   dijatuhi   pidana penjara   selama   1   (satu)   tahun,   dan denda   sejumlah   Rp.   50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).[8]
Bahwa   apabila   kita   cermati, contoh putusan perkara tindak pidana korupsi   tersebut,   kerugian   negara telah   dikembalikan   oleh   para terdakwa,   terdakwa   tidak   menikmati hasil   korupsi,   namun   hal   tersebut tidak   dapat   membebaskan  terdakwa dari kesalahan atau dapat digunakan oleh   hakim   untuk   memutus   pidana dibawah   ancaman   minimal   khusus, tapi   pengembalian   kerugian   negara ataupun tidak menikmati hasil tindak pidana   korupsi   hanya   masuk   pada pertimbangan hal-hal yang meringankan,   sehingga   terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
3) Kebijakan   formulasi ancaman
pidana   minimal   khusus  sebagai upaya   penanggulangan   tindak pidana korupsi yang akan datang.
a. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaharuan dan
pengembangan   hukum   pidana sangat   diperlukan,   dan   hal tersebut   tidak   dapat   dilakukan secara ad   hoc (partai),   tetapi harus   bersifat   mendasar, menyeluruh   dan   sistemik   dalam bentuk   rekodifikasi   yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok   hukum   pidana   yaitu   (1) masalah   “tindak   pidana” (offence) , (2) masalah “kesalahan” (guilt) dan   (3)
masalah   “pidana ”   (punishment) . Ketiga   masalah   pokok   hukum pidana   ini   merupakan   sub system yang terkait erat dengan prinsip-prinsip   umum   hukum pidana (the   general   principle   of criminal   law) dan   dalam   RUU KUHP   (sebagai   perwujudan pembaharuan dan pengembangan   hukum   pidana), ketiga   masalah   pokok   hukum pidana   ini   merupakan   sub system   dan   sekaligus   pilar-pilar dari   keseluruhan   bangunan sistem   pemidanaan   yang mencakup   ketentuan   mengenai asas-asas,   tujuan   pidana/ pemidanaan,   aturan   dan pedoman   pemidanaan,   serta sebagai pengertian/ batas juridis secara   umum   yang   berkaitan dengan   ketiga   masalah   pokok (tindak   pidana,   kesalahan,   dan pidana).[9]
Dalam   RUU   KUHP pengertian   “tindak   pidana”   telah tercantum   pada   Bagian   Kesatu, Tindak   Pidana,   Paragraf   1 Umum, yaitu: Pasal 12 (1)   Tindak   pidana   adalah perbuatan   melakukan   atau tidak melakukan sesuatu,yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
(2)   Untuk   dinyatakan   sebagai tindak   pidana   suatu perbuatan   yang   diancam
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
pidana   oleh   peraturan perundang-undangan,   harus juga   bersifat   melawan hukum   atau   bertentangan dengan   hukum   yang   hidup dalam masyarakat.
(3)   Setiap   tindak   pidana   selalu dipandang   bersifat   melawan hukum,   kecuali  ada   alasan pembenar.[10]
Tujuan pemidanaan dalam RUU   KUHP   tercantum   Bagian Kesatu, Pemidanaan, Paragraf 1, Pasal   55.[11]  Yang   berbunyi sebagai berikut:
(1)   Pemidanaan   bertujuan:   a. mencegah   dilakukannya     tindak pidana     dengan   menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, b. memasyarakatkan   terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga   menjadi   orang   yang baik   dan   berguna,   c. menyelesaikan   konflik   yang ditimbulkan   oleh   tindak   pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan   rasa   damai dalam   masyarakat;   dan   d. membebaskan   rasa   bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan   tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pedoman   Pemidanaan dalam   RUU   KUHP,   tercantum dalam   Paragraf   2,   Pedoman Pemidanaan, Pasal 56.[12] (1)   Dalam   pemidanaan   wajib dipertimbangkan:   (a).   kesalahan pembuat tindak pidana, (b). motif dan   tujuan   melakukan   tindak pidana, (c). sikap batin pembuat tindak pidana, (d). tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan   atau   tidak direncanakan, (e). cara melakukan   tindak   pidana,   (f). sikap   dan   tindakan   pembuat sesudah   melakukan   tindak pidana,   (g).   riwayat   hidup, keadaan   sosial,   dan   keadaan ekonomi pembuat tindak pidana,
(h).   pengaruh   pidana   terhadap
masa   depan   pembuat   tindak pidana,   (i).   pengaruh   tindak pidana   terhadap   korban   atau keluarga   korban,   (j).   pemaafan dari korban
dan/atau keluarganya;     dan/atau   (k). pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. (2)     Ringannya     perbuatan, keadaan   pribadi   pembuat,   atau keadaan   pada   waktu   dilakukan perbuatan   atau   yang   terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan   untuk   tidak menjatuhkan   pidana   atau mengenakan   tindakan   dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Jenis Pidana dalam  RUU KUHP, diatur pada bagian kedua paragraf   kesatu   adalah   sebagai berikut[13]:
Pasal 66 ayat (1) Pidana pokok terdiri  atas:   (a).  pidana  penjara, (b)  .   pidana  tutupan,  (c)   pidana pengawasan, (d). pidana denda; dan (e). pidana kerja sosial. ayat (2)   Urutan   pidana   sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1) menentukan   berat   ringannya pidana,   kecuali   pidana   bagi anak.
Pasal 67 Pidana mati merupakan pidana   pokok   yang   bersifat khusus   dan   selalu   diancamkan secara alternatif.
Pasal   68   (1)   Pidana   tambahan terdiri   atas:   a.   pencabutan   hak tertentu,   b.   perampasan   barang tertentu   dan/atau   tagihan,   c. pengumuman putusan hakim, d. pembayaran ganti kerugian; dan e.   pemenuhan   kewajiban   adat setempat   atau   kewajiban menurut   hukum   yang   hidup dalam masyarakat.
(2)   Pidana   tambahan   dapat dijatuhkan bersama-sama dengan   pidana   pokok,   sebagai pidana   yang   berdiri   sendiri   atau dapat   dijatuhkan   bersama-sama dengan   pidana   tambahan   yang lain.   (3)   Pidana     tambahan berupa     pemenuhan     kewajiban adat   setempat   atau   kewajiban
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
menurut   hukum   yang   hidup dalam masyarakat atau pencabutan   hak   yang   diperoleh korporasi     dapat   dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan   tindak   pidana.   (4) Pidana   tambahan   untuk percobaan   dan   pembantuan adalah   sama   dengan   pidana tambahan untuk tindak pidananya.   (5)   Anggota   Tentara Nasional   Indonesia   yang melakukan   tindak   pidana   dapat dikenakan   pidana   tambahan sebagaimana   diatur   dalam peraturan   perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.
Bahwa   berdasarkan   teori Pemidanaan   dan   teori   hukum progresif dapat digunakan untuk melakukan   analisis   terhadap kebijakan   formulasi   ancaman pidana   minimal   khusus   sebagai upaya   penanggulangan   tindak pidana korupsi pada masa yang akan   datang.  Teori   tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada   perbedaan   hakekat   ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut. Herbert   L.   Packer menyatakan bahwa ada dua teori tujuan   pemidanaan   yang berbeda   satu   sama   lain   yaitu teori retributif (retributive theory) dan   teori utilitarian   (utilitarian theory) . Teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai   ganjaran   negatif terhadap   perilaku   menyimpang yang   dilakukan   oleh   warga masyarakat sehingga pandangan ini   melihat   pemindanaan   hanya sebagai   pembalasan   terhadap kesalahan   yang   dilakukan   atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.   Pandangan   ini dikatakan   bersifat   melihat   ke belakang
(backward-looking) . Sedangkan   teori utilitarian melihat   pemidanaan   dari   segi manfaat   atau   kegunaannya,   di mana yang dilihat adalah situasi atau   keadaan   yang   ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya
pidana   itu.   Di   satu   pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki   sikap   atau   tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu
juga dimaksudkan   untuk   mencegah orang   lain   dari   kemungkinan melakukan   perbuatan   yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi   ke   depan (forward- looking) dan   mempunyai   sifat pencegahan ( detterence ).[14] Dasar   filosofi   dari   hukum progresif   adalah   suatu   institusi yang   bertujuan   mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,   sejahtera   dan   membuat manusia   bahagia.[15]  Hukum progresif   berangkat dari asumsi dasar   bahwa   hukum   adalah untuk   manusia   dan   bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka   kelahiran   hukum   bukan untuk   dirinya   sendiri,   melainkan untuk   sesuatu   yang   lebih   luas, yaitu;   untuk   harga  diri   manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan   manusia.   Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan   didalam   hukum, maka   hukumlah   yang   harus ditinjau   dan   diperbaiki,   bukan manusia   yang   dipaksa-paksa untuk   dimasukkan   kedalam skema hukum.
Berdasarkan   uraian   dan pengertian-pengertian   tentang teori   pemidanaan   dan   teori hukum   progresif,   menurut   RUU KUHP   2015,   minimal   umum untuk   pidana   penjara   1   (satu) hari kecuali ditentukan minimum khusus   sebagaimana   Pasal   70 ayat   (2)   “Pidana   penjara   untuk waktu   tertentu   dijatuhkan   paling lama   15   (lima   belas)   tahun berturut-turut atau paling singkat 1  (satu)  hari,   kecuali   ditentukan minimum khusus.
Dalam   RUU  KUHP tahun 2015, telah terdapat aturan/pedoman penerapan minimal   khusus   yang   terdapat dalam: Pasal 83 ayat
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
(1)   Dalam   penjatuhan   pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
(2)   Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh   terpidana   sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
(3)     Ketentuan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat   (2)   tidak   mengurangi untuk   tetap   diterapkan minimum   khusus   pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
Pasal   140   ayat   (3) Peringanan   pidana   adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun  minimum   khusus  untuk tindak pidana tertentu.
Pasal 147  (1)  Jika terjadi perbarengan   beberapa   tindak pidana   yang   harus   dipandang sebagai   tindak   pidana   yang berdiri   sendiri   dan   diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis   maka   pidana   dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing   tindak   pidana,
tetapi   tidak   melebihi   maksimum pidana   yang   terberat   ditambah 1/3   (satu   per   tiga). (2) Perhitungan pidana sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (1)   didasarkan   pada lamanya   maksimum   pidana penjara pengganti pidana denda.
(3)Jika   tindak   pidana   yang dilakukan   diancam   dengan pidana minimum maka minimum pidana   untuk   perbarengan sebagaimana   dimaksud   pada ayat   (1)   adalah   jumlah   pidana minimum   khusus   untuk   masing- masing   tindak   pidana,   tetapi tidak   melebihi   pidana   minimum khusus   terberat   ditambah   1/3 (satu per tiga).
Dalam   RUU   KUHP, perkara   tindak   pidana   korupsi telah   diatur   secara   jelas berkaitan   dengan   ancaman
pidana   minimal   khusus   pada masing-masing   pasal   yang disangkakan, namun dalam RUU KUHP  2015  memang   mengatur tentang   pedoman   pemidanaan sebagaimana   Pasal   55   dan Pasal   57   tetapi   dalam   aturann/ pedoman tersebut   tidak mengatur   mengenai   penjatuhan pemidanaan   minimal   khusus dalam   penjatuhan   pemidanaan perkara tindak pidana korupsi.
b. Kebijakan Formulasi Ancaman Minimal   Khusus   Sebagai Upaya Penanggulangan
Tindak   Pidana   Korupsi   di masa yang akan datang .
Kebijakan   hukum   pidana dapat   dilaksanakan   melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan formulasi   (tahap   penegakan hukum in   abstracto oleh   badan pembuat undang-undang), tahap aplikasi   yaitu   tahap   penerapan hukum   pidana inconcreto oleh aparat   penegak   hukum   mulai dari   kepolisian,   sampai   ke pengadilan   dan   tahap   eksekusi, yaitu   tahap  pelaksanaan  hukum pidana   secara   konkret   oleh aparat   penegak   hukum   pidana. [16]  Dikatakan   Sudarto,   bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis   dan   ada   yang   tidak tertulis   (hukum   pidana   adat). Agar   supaya   orang   dapat mengetahui bagaimana hukumnya   tentang   suatu persoalan,   maka   aturan   hukum itu harus dirumuskan. [17] Dalam   RUU   KUHP   Tahun 2015, terdiri dari dua buku, yaitu buku   kesatu   ketentuan   umum, buku   ke   dua   tindak   pidana. Sedangkan   untuk   tindak   pidana korupsi diatur dalam Bab XXXIII dari   Pasal   678   s/d   Pasal   706, dalam RUU KUHP Tahun 2015. Dalam   hukum   pidana   telah dikenal tiga permasalahan pokok yaitu pidana,
pertanggungjawaban   pidana, pidana   dan   pemidanaan,   dan semuanya   telah   tercantum didalam RUU KUHP Tahun 2015
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
pada   buku   kesatu   ketentuan umum.   Pada   saat   ini   tindak pidana   semakin   berfariasi   dan bermacam-macam,   sehingga diperlukan pembaharuan hukum, pembaharuan   hukum   pidana harus   diperhatikan   tentang individualisasi pidana yang terdiri dari:
1) Asas Personal Dalam RUU KUHP asas personal   dapat   dilihat   pada Pasal   37,   yang   berbunyi “Pertanggungjawaban   pidana adalah   diteruskannya   celaan yang   objektif   yang   ada   pada tindak   pidana   dan   secara subjektif   kepada   seseorang yang   memenuhi   syarat   untuk dapat   dijatuhi   pidana   karena perbuatan   itu.   Dan   pada intinya   asas   personal   ini adalah yang di pidana adalah pelaku tindak pidana.
2) Asas Kesalahan Asas   kesalahan (asas culpabilitas) merupakan   salah satu asas pokok dalam hukum pidana   dan   merupakan   salah satu   problem   pokok   dalam hukum   pidana   selain   sifat melawan   hukum   perbuatan dan   pidana.   Asas   ini mengajarkan   bahwa   hanya orang   yang   bersalahlah   yang dapat   dikenai   pidana.   Dalam bahasa  asing,   asas   ini  sering disebut dengan adagium nulla poena sine culpa , atau Keine Strafeohne   Schuld (bahasa Jerman)   dan Geen   straf zonder   schuld (bahasa
Belanda)   yang   berarti   “tiada pidana   tanpa   kesalahan”. Dengan demikian dipidananya seseorang   tidaklah   cukup apabila   orang  itu  telah   nyata- nyata   melakukan   perbuatan yang   bertentangan   dengan hukum   atau   bersifat   melawan hukum. Jadi walaupun ditinjau secara   obyektif   perbuatan seseorang   telah   memenuhi rumusan delik dalam undang- undang,   namun   hal   tersebut
belum memenuhi syarat untuk penjatuhan   pidana.   Untuk pemidanaan  masih  diperlukan syarat   bahwa   orang   yang melakukan
perbuatan terlarang   tersebut   mempunyai kesalahan   atau   bersalah (subjective guilt) .[18]
Sebenarnya   asas   kesalahan ini   tidak   tercantum   dalam KUHP Indonesia saat ini. Asas kesalahan hanya dicantumkan dalam   MvT   ( Memory   van Toelichting )
sebagai penjelasan   dari   Wetboek   van Starfrecht.   Padahal   masalah kesalahan   dalam   hukum pidana   termasuk   salah   satu ajaran-ajaran   umum   hukum pidana.   Akan   tetapi,   asas kesalahan teidak mendapatkan tempatnya dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan   Umum.   Namun demikian, jelas akan bertentangan dengan keadilan apabila   ada   orang   yang dijatuhi   pidana   padahal   sama sekali ia tidak bersalah.
Dalam   RUU   KUHP tahun   2015,   asas   kesalahan dapat dilihat di Pasal 38 ayat (1)   RUU   KUHP   Tahun   2015 yang berbunyi “Tidak seorang pun   yang   melakukan   tindak pidana   dipidana   tanpa kesalahan”, Ayat (2) “Kesalahan   meliputi   unsur kemampuan
bertanggungjawab, kesengajaan   atau   kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.
3) Asas Elastisitas Dalam RUU KUHP asas elastisitas   dapat   dilihat   pada Pasal   59   yang   berbunyi:  (1) Jika   seseorang   melakukan tindak   pidana   yang   hanya diancam   dengan   pidana penjara,   sedangkan   hakim berpendapat   tidak   perlu menjatuhkan   pidana   penjara setelah   mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Pasal 56 maka orang tersebut dapat   dijatuhi   pidana   denda .
(2)   Ketentuan     sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   tidak berlaku   bagi   orang   yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk   tindak   pidana   yang dilakukan   setelah   berumur   18
(delapan   belas)   tahun.  (3)
Pidana   denda   yang   dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana   denda   paling   banyak menurut   Kategori   V   dan pidana   denda   paling   sedikit menurut  Kategori   III.  (4)  Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai   hanya   dengan penjatuhan   pidana   penjara maka   untuk   tindak   pidana terhadap   harta   benda     yang hanya diancam dengan pidana penjara   dan   mempunyai   sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat,   dapat   dijatuhi pidana   denda   paling   banyak
Kategori   V   bersama-sama dengan pidana penjara.
4) Asas Perubahan
Dalam RUU KUHP asas perubahan   dapat   dilihat   pada Pasal 58 yang berbunyi:
(1)     Putusan   pidana   dan tindakan   yang   telah memperoleh   kekuatan hukum   tetap   dapat dilakukan   perubahan   atau penyesuaian dengan mengingat   perkembangan narapidana   dan   tujuan pemidanaan. (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan atas permohonan   narapidana, orang   tua,   wali   atau penasihat hukumnya, atau atas   permintaan   jaksa penuntut   umum   atau hakim pengawas. (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)
tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana   dimaksud pada   ayat   (1)   dapat berupa:  (a).   pencabutan atau   penghentian   sisa pidana atau tindakan; atau (b).   penggantian   jenis pidana   atau   tindakan lainnya. (5)  Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)
ditolak   oleh   pengadilan maka   permohonan   baru dapat diajukan lagi setelah 1   (satu)   tahun   sejak penolakan.
(6)  Jika  terdapat   keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk   dipertimbangkan sebelum   batas   waktu   1 (satu)   tahun   maka ketentuan   sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (5) tidak berlaku.
Tujuan   dan   pedoman pemidanaan merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana, tujuan dan pedoman   pemidanaan   ini   telah diatur   di   dalam   Pasal   55   dan Pasal   56   RUU   KUHP   tahun 2015,   yang   selengkapnya berbunyi:
Pasal 55 :
(1)   Pemidanaan   bertujuan:  a). mencegah dilakukannya tindak     pidana     dengan menegakkan   norma   hukum demi pengayoman masyarakat, b). memasyarakatkan   terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang   yang   baik   dan berguna,   c).  menyelesaikan konflik   yang     ditimbulkan oleh tindak pidana,
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
memulihkan   keseimbangan, dan   mendatangkan   rasa damai   dalam   masyarakat;
dan  e).  membebaskan   rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pedoman Pemidanaan, Pasal 56: (1)    Dalam   pemidanaan   wajib dipertimbangkan: a).
kesalahan   pembuat   tindak pidana;  b).  motif   dan   tujuan melakukan tindak pidana, c). sikap   batin   pembuat   tindak pidana,   d).  tindak   pidana yang   dilakukan   apakah direncanakan   atau   tidak direncanakan,   e).
cara melakukan   tindak   pidana,   f). sikap   dan   tindakan   pembuat sesudah   melakukan   tindak pidana,   g).  riwayat   hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi   pembuat   tindak pidana,   h).  pengaruh   pidana terhadap   masa   depan pembuat   tindak   pidana,   i).
pengaruh   tindak   pidana terhadap   korban   atau keluarga korban, j). pemaafan   dari   korban dan/atau   keluarganya;     dan/ atau k). pandangan masyarakat   terhadap   tindak pidana yang dilakukan.
(2)     Ringannya     perbuatan, keadaan   pribadi   pembuat, atau   keadaan   pada   waktu dilakukan   perbuatan   atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk   tidak   menjatuhkan pidana   atau   mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan uraian tersebut   diatas   maka   Kebijakan Formulasi   ancaman   pidana minimal khusus Undang-Undang
No.   31   tahun   1999   jo   Undang- Undang   No.   20   tahun   2001
tentang   pemberantasan   tindak pidana korupsi yang akan datang adalah dengan membuat pedoman/   aturan   mengenai pemidanaan   untuk  ancaman minimal khusus, yang
memperhatikan   Asas   Personal (Pasal   37   RUU   KUHP   2015), Asas Kesalahan (Pasal 38), Asas Elastisitas   (Pasal   59)   dan  Asas Perubahan   (Pasal   58)   dan mempertimbangkan
tentang tujuan   pemidanaan   (Pasal   55 RUU KUHP 2015) dan Pedoman Pemidanaan   (Pasal   56   RUU KUHP 2015).
Adapun  Pedoman/   Aturan Pemidanaan   untuk   Ancaman Minimal Khusus    dapat  berbunyi sebagai   berikut   “Dalam   hal seseorang   yang   melakukan tindak pidana yang juga diancam dengan   pidana   minimal   khusus, sedangkan hakim mempertimbangkan   ketentuan sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal   55   dan   56   maka   pelaku tindak   pidana   dapat   dijatuhi pidana   kurang   dari   ancaman minimal khususnya”.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,  maka  dapat   diambil   kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999   jo   Undang-Undang   No.   20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak   Pidana   Korupsi   diatur mengenai ancaman pidana minimum dan   ancaman   pidana   maksimum serta   perumusan   yang   berdasarkan Undang-Undang  No.   10  tahun  2004 Tentang   Pembentukan   Peraturan Perundang-undangan rumusan ancaman   pidana   yang   bersifat kumulatif,   alternatif,   atau   kumulatif alternatife.
2. Dalam tahap aplikasi, yaitu pada saat proses   di   pengadilan   tindak   pidana korupsi,   ancaman   pidana   minimal khusus dalam undang-undang No. 31 tahun   1999   jo   Undang-Undang   No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
tidak dapat diterapkan karena belum ada   aturan/   pedoman   pemidanaan untuk   ancaman   minimal   khusus sehingga   hakim   tidak   dapat menjatuhkan   pidana   dibawah   batas minimal   ancaman   pidana   yang ditentukan oleh undang-undang, dan hal tersebut telah menimbulkan suatu ketidak adilan.
3. Kebijakan   formulasi   ancaman minimal   khusus   sebagai   upaya penanggulangan   tindak   pidana korupsi pada masa yang akan datang adalah   dengan   membuat   pedoman pemidanaan untuk ancaman minimal khusus   yang   berbunyi   “Dalam   hal seseorang   yang   melakukan   tindak pidana   yang   juga   diancam   dengan pidana   minimal   khusus,   sedangkan hakim mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka pelaku tindak pidana   dapat  dijatuhi  pidana   kurang dari ancaman minimal khususnya”.

## E. DAFTAR PUSTAKA
[1] Barda   Nawawi   Arief,  Kapita   Selekta Hukum   Pidana,   Bandung,  PT.   Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
[2] Satjipto   Rahardjo, Ilmu   Hukum ,   Citra Aditya Bakti, 2000.
[3] ______________ ,   Ilmu   Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
[4] Sudarto,  Hukum dan Hukum Pidana I, Alumni Bandung, Tahun 1990.
[5] Undang   -   Undang   Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[6] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor:  31   Tahun   1999   tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi.
[7] Undang-Undang   Nomor   20   Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang   Nomor   31   Tahun   1999 Tentang   Pemberantasan   Tindak Pidana Korupsi.
[8] Undang-Undang   No.   10  Tahun   2004, Tentang   Pembentukan   Peraturan Perundang-Undangan.
[9] Rancangan   Undang-Undang   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015.
[10] Eko   Soponyono, Hikmah   Al-
Quran   dalam   Pembaharuan   Hukum
Pidana   Demi   Mewujudkan   Keadilan Relegius, Pidato   Pengukuhan   Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 9 September 2017. [11] Data perkara Tipikor Pengadilan Tindak   Pidana   korupsi   pada Pengadilan Negeri Semarang. [12] Herbert   L.   Packer,   1968. The Limits   of   the   Criminal   Sanction ,
Stanford University Press, California.
[13] Korupsi   adalah   merupakan
Transnational   Crime terhitung   sejak tanggal   1   Oktober   2003   dimana   107 negara   peserta   Konferensi Ad   Hoc Committee   for  the  Negotiation   of  the United   Nations   Conventions   against Corruption ,   termasuk   Indonesia   telah menyetujui   mengadopsi Convention Against   Corruption yang   telah diselenggarakan di Wina. Lebih lanjut baca   Romli   Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004). [14] Mahmud   Kusuma, Menyelami
Semangat   Hukum   Progresif;   Terapi Paradigmatik   Atas   Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib   bekerjasama   LSHP,   Yogyakarta, 2009.
[15]
UNCAC   diadopsi   oleh   Majelis
Umum PBB berdasarkan resolusi 58/ 4 tanggal   31   Oktober   2003;   UNCAC telah   diratifikasi   oleh   Pemerintah Republik   Indonesia   berdasarkan Undang-undang   Republik   Indonesia Nomor   7   Tahun   2006   tentang Pengesahan   (Konvensi   Perserikatan
Bangsa-bangsa   Anti   Korupsi,   2003) pada   tanggal   18   April   2006.   Untuk penyebutan Konvensi ini, menggunakan UNCAC. [16] Salinan   Putusan   Perkara Nomor: 117/Pid.Sus-Tpk/2014, tanggal 24 Pebruari 2014. [17] Salinan   Putusan   Perkara Nomor: 156/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smg, tanggal 24 Pebruari 2016. [18] Salinan   Putusan   Perkara Nomor: 140/Pid.Sus- Tpk/2016/PN.Smg,   tanggal   22   Maret 2017.
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019