JURNAL  LEGALITAS VOL(A4E 2 NO.], FEB 2OO9

## WHISTLE  BLOWER  DAN CROWN WITNESS DALAM PROSES PERADILAN
Oleh: Moh Rusdyanto Puluhulawa
Atrstract
Explanation of eyewitness is important factor in proting truth in a conference process, this thing is dravn to explains by placing description of eyewitness in first sequence above eEipment of other evidence.  Remembers position of eyewitness of vital importance in pracess of court, from  criminal cottrt,  hence required  an inslitute which oble to give  guarantee to protection of eyev,itness. In Indonesian, tetm whistle blower unknown to in the law and regulation. Whistle blower cqn be  meqnt  them reporting existence of a crime without  involving in the cime, mean  doesn't follow in crime. Whereas crown witness  cqn  mean  qccused  ready to assist investigator to express all crime and unfolds all involving performer.
Protection of eyewitness and victim  hardly need to be done for the shake offluency solving  af a case. Imaginable f only eyewitness only be aside it go hang afier completed executing  duty  as eyewitness. Feeling is not  safe  and sneaking would  always haunts just for who coincidently becomes  eyewitness,  because it is not impossible threat in the form of terror even threqt will lose soul would come every when.
Kata Kunci. Wistle Blower,  Crown Witness, Perlindungan Hukum, Proses Peradilan

## Pendahuluan
Berhasil atau tidaknya suatu
perkara hukum diselesaikan sangat dipengaruhi  keterangan saksi yang dihadirkan dalam perkara yang bersangkutan. Sedemikin  pentingnya posisi  saksi  dalam  suatu perkara sampai-sampai tidaklah mustahil
kalau  suatu  perkara  kandas atau tidak pemah selesia di tengah jalan karena ketiadaan saksi yang mendukung. Dalam berbagai  peraturan yang pernah  ada  selama ini ternyata tidak berpihak pada posisi saksi. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) terlihat
JURI\|AL LEGALITAS  VOLUME 2 NO.t, FEB 2009
ketimpangan kondisi tersebut jika dibandingkan  dengan  perlindungan dan jaminan hak dari seorang tersangka  atau  terdakwa. Tersangka atau terdakwa diberi  hak mendapat pendampingan pengacara sejak
proses penyelidikkan sampai pada pembacaan putusan,  bahkan sampai pada upaya hukurn. Lain halnya dengan  saksi  yang  hanya mendapat
perlindungan  tetapi terbatas.  Padahal
sesuai afuran yuridis, keterangan saksi termasuk  salah  satu alat bukti. Bayaii  salisi dalam kasus-kasus besar  seperti korupsi, pembalakan liar, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang takut karena tekanan  kekuasaarq ditambah hukum
]'ang kurang berpihak kepadany4 akhirnya memilih bungkam. Tak jararrg mereka jusfiu diubal statusnya jadi tersangka oleh  aparat. Menjadi saksi merupakan keu'ajiban yang diisyaratkan dalam LIU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suafu peristiwa.  Namun sayang, kewajiban  yang diisyaratkan dalam LIU maupur sistem  hukum kita tersebut, tidak selamanya membuat  masyarakat  atau siapapun yang kebetulan mempunyai  hak dan kewajiban mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan  terhadap suatu tindak pidana.
Kebanyakan  masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan
menjadi  saksi  karena mereka takut menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi  yang  mau menceritalian  suatu peristiwa yang dilihat  atau disaksikannya.  Di samping itu dalam pratik di lapangan, perolehan hak-hak saksi yang tenxuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman,  dan  penghormatan atas harkat  dan martabat  manusia,  tidak terpenuhi  selama ini.
Keengganan  masyarakat ini tentu saja tidak  boleh  dibiarkan berlarut larut. Masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak  pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan  pidana adalah kunci untuk memperoleh  kebenaran materil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Di samping itu, dengan  adanya saksi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kualitas pelaporan suatu kejahatan.  Akibat dari keadaan ini, banyak tuntutafl jaksa  yang gagal menyeret  pelaku tindak  pidana ke penjara. Sehingga wibawa peradilan untuk memenuhi rasa  keadilan masyarakat  menjadi tidak berarti dalam  memproses  suatu kejahatan. Perlindungan terhadap saksi adalah suatu  keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sistem hukum kita
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9 Hakekat  Saksi Lahirnya Undang-Undang \omor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
drharapkan ketimpangan yang  terjadi selama ini segera dapat teratasi. Posisi dan jaminan perlindungan terhadap saksi sedapat mungkin Cirrujudkan. Keberadaan  Undang- -dndang yang mengatur tentang aerlindungan saksi dan korban
=erupakan  suatu hal yang sangat rperlukan  di tengah-tengah =as)'arakat bagi mereka yarrg
',:encari keadilaq apabila telah :iadi hal hal yang tidak sesuai a:ngan yang  diatur dalam Undang md*ng.
Saksi adalah  mereka yang *empunyai pengetahuan sendiri :erdqqarkan apa yang dialaminya ;l:hatnyq dan/atau didengarnya
:er,lienaan dengan dugaan terjadinya ila:u tindak pidana. Berdasarkan igixrsi tersebut, maka tidaklah
m$ahil saksi adalah juga korban nc,ali 1'ang dirugikan dari peristiwa msetrut.
Dalam  Pasal 1 buttr  26 KUHAP mi*l secara  tegas diberikan rumusan
MrtrL_E saksi, yaitu: "orang yang o.rcm memberikan  keterangan guna rcrrmringan  penyidikan, penuntutan nmr rrradilan tentang  suatu perkara
nl.:uca l ang ia dengar sendiri, ia lihat nrrx dan ia alami sendiri,,. $dmpuq.a dalam  mmusan Pasal 1 !$m ri r LiIJ No 13 tahun 2006
dinyatakan bahwa Saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyelidikarl penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang  ia dengar  sendiri, ia lihat sendiri. Menurut Jinly Asshiddiqie (2006: 221), kata saksi mengandung arti seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti di kemudian hari atau seseoriurg yang memberikan keterangan  berdasarkan  kesaksiannya sendiri, didengar sendiri, dirasakan sendiri, atau dialami sendiri. Defenisi saksi itu sendiri menurut penulis secara harafiah dapat diartikan sebagai orang  yang dapat  memberikan  keterangan atau informasi  guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  di sidang  pengadilan dalam rangka pembuktian tentang  suatu perkara pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, sampai  pengadilan memutuskan perkara  tersebut.
Pada dasarny4  siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan  untuk memberikan  keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan.
Karena itu, siapa saja  dapat  dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang  tidak sehat mental  atau sakit jiwa dan untuk
JURNAL  LEGALITAS  VOL(A4E 2 NO.], FEB 2OO9
kasus-kasus tertentu anak kecil yang belum dewasa. Saksi diharapkan
dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti  lain, akan membantu hakim urtuk menjatuhkan
putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta  hukum yang dibeberkan.
Kesaksian  pada umumnya selalu diberikan  secara lisan dalam persidangan terbuka  untuk umum. Akan tetapi,  dalam hal-hal tertentu, dengan persehrjuan majelis hakim, kesaksian  dapat saja diberikan secara te(ulis. Misalnya karena pada saat pcrsidangan  saksi jatuh saliit yang tidak memungkinkan  baginya  untuk rnenghadiri  persidangan.
Pada dasarnya dikenal ada beberapa macam  saksi yakni Adverse Witness, Hostile'[,/'itness, Zealous llitness, dan juga Perjury. Adyerse Witness adalah saksi yang memberikan  keterangan yang  justru merugikan pihak yang mengajukan kesaksiannya dalam persidangan. Hostile Witness  adalah  saksi yang justru memusuhi pihak yang rnengajukannya sendiri. Zealuos Witness adalah  saksi  yang berpihak pada salah satu pihak terutarna kepada yang  merninta kesaksiannya.
Sementara Periury adalah  saksi yang memberikan  keterangan palsu atau
tidak benar dan berada di bawah srunpah.
Dalam sebuah proses  peradilan pidan4 saksi  adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Teorinya  dapat kita lihat dalam pasal-pasal di bawah ini sebagai berikut:
Pasal  184 -185 Kitab Undang- undang Hukum Acara pidana (KUHAP) LIU No. 8/198I secara tegas mengambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertarna di atas alat bukti lain berupa  keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan,  "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah  terhadap  perbuatan yang didakwakan kepadanya." Pasal 185 ayat  (3)  KUHAP berbunyi, "Ketentuan sebagarmana dimaksud dalarn ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya." Hal ini dapat diartikan bahwa  keterangan lebih dari 1 (satu) orang  saksi  saja tanpa disertai alat bukti lainny4 dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa  bersalah/tidak.
Hak-Hak Yang Dimiliki Seorang Saksi Dalam  undang- undang perlindungan saksi dan korban,
JURNAL  IEGALITAS  YOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
diatur secara jelas tentang hak-hak yang diberikan. Hak-hak yang
diberikan  kepada  saksi itu diatur lebih lengkap  dalam Pasal 5 ayat (1)
)'ang berbunyi sebagai berikut:
Pertam4  memperoleh  perlindungan
atas keamanan pribadi, keluarg4 dan harta  bendany4  serta bebas dari 3ncaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau ielah  diberikannya. Kedua ikut serta
Jalam proses memilih dan rf,rtukkan bentuk perlindungan dan J,:L-ungan keamanan. Ketig4 ::emberikan keterangan tanpa :elanan. Keempat, mendapat r:entitas  baru.  Kelima, mendapatkan i:diaman baru. Keenam, mem-
:eroleh pergantian biaya transportasi srsuai  dengan kebuhrhan. Ketujutr, :-,rnperoleh bantuan biaya hidup i.illentara sarnpai batas waktu
:eriimdungan  berakhir.
\lengenai  hak-hak yang r:'srilian kepada  saksi sebagaimana i-rebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) riIsn dianggap kurang sempurna i"fi::ub masih terdapat rr€n;amptrradukkan hak-hak bagi iicnui saksi tindak pidana dengan nuur-h:}i =ksi-saksi tertentu. Hal  lain
"ti.!rg-r i ane perlu diperhatikan adalah lm:;"rra  koordinasi dalam mcl";'ankan program pedindungan r,.( { Komisi pemberantasan
(-:r*,;slKPK). yakni komisi yang ;ul,:,it mempraktekkan upaya rffiimc;ltm saiisi. mengungkapkan
bahwa di lapangan, koordinasi departemen masih  lemah.
Perlindungan Terhadap Pelapor Dan Saksi
Menurut Benyamin Wagner perwakilan dari kejaksaan Amerika
Serikat dalam Arura C Sinagq QA06 :53), menyatakan program perlin- dungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departernen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan  dan kepolisian.
Perlindungan saksi dan korban sangat perlu dilakukan demi kelancaran  penyelesian suatu perkara. Dapat dibayangkan seandainya saksi hanya dibiarkan begitu  saja setelah selesai melaksanakan tugas sebagai saksi. Perasaan tidak aman dan was-was akan selalu  menghantui bagi siapa saja yang kebetulan menjadi saksi, karena bukan tidak mungkin ancaman berupa teror bahkan iurcaman akan kehilangan jiwa akan selalu datang setiap saat. Saksi memegang  peranan penting dalam penyelesaian suatu  perkara. Oleh karenany4 jaminan perlindungan terhadap  seorang saksi adalah sesuatu yang perlu harus diberikan.
Menurut Yenti Garnasih, ada dua benhrk model  perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban.  Pertarna  Procedural  Rights Model. Model ini memungkinkan korban berperan altif dalam proses
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
peradilan tindak  pidana. Korban
diberikan akses yang luas untuk meminta  segera dilakukan
penuntutan.. Tidak  hanya itu korban juga berhak meninta  dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait didalarnnya. Termasuli pemberi- tahuan  saat  pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang  cukup besar. Pasalnya, dengan  besarnya keterlibatan korban
dalarn  proses peradilan malia  biaya administrasi  peradilan pun akan melonjak. Proses persidangan bisa lama  dan tidak sederhana.
Bentuk perlindungan yang kedua bei:nama The Service Model. Model hi menenfukan  standar baku tentang pelayanan  terhadap korban yang dilak-ukan oleh polisi, jaksa dan hakim.  Misalnya pelayanan kesehatan,  pendampingan,  pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi.  Banyaknya pelayanan  yang harus  diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi
pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah  pelayanan itu benar-benar diterima saksi  dan korban.
Menurut Yenti Garnasih  model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya. "lndonesia kan selalu  susah dalam hal koordinasi," terangnya. Oleh karena itu, kedua model itu harus
disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Harus diukur sejauhmana saksi dan korban  bisa  terlibat dalam proses peradilan. Begitu  pula tentang pemenuhan  hak yang dapat diberikan
kepada saksi dan korban (Huk-um Online. Com tanggal 2 November 2007). Adanya perlindungan yang
memadai terhadap pelapor  dan saksi yang mengetahui tindak pidan4 terutama tindak-tindak pidana  khusus seperti korupsi, illegal logging, membuat  mereka terpicu keberaniannya untuk memberi kesaksian. Pasal 32 Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa- Bangsa G[\fCAC) dapat menjadi acuan bagaimana saksi, saksi ahli, korban  dan pelapor  harus dilindungi
keamanan diri dan  keluarganya  dari pembalasan dan intimidasi. Di lndonesia sendiri perlindungan saksi diafur dalam Pasal8 dan Pasal36 UU No 13 tahun 2A$ tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, dibentuklah Lembaga  Perlindungan Saksi Dan Korban  (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbmr (LPSK) sendiri dalam UU No 13 tahun 2006 mempunyai makna adalah  lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi  dan Korban sebagaimana diatur dalarn Undang-
Undang ini.
JURNAL  LEGALITAS  VOLLIME 2 NO,], FEB 2OO9 \\histle Blower Dan
\\'itness Crown Whistle Blower merupakan :snlah yang dikenal di Amerika
Serikat, yang dapat berarti mereka . :rg melaporkan terjadinya pidana.
- nruk itu  di Amerika Serikat r:nqenal undang-rindang yang :.:ngatur whistle  bloy,er yakni,
',,ir.stle Blower Protection Act yang ^.:mpunyai  fungsi untuk melindungi :'  a pegawai dari pembalasan -.:dam pegawai lain yang
- -. rporkan  karena melakukan .-.alahan.
Indonesia  sendiri, istilah whistle ' \.t' tidak dikenal dalam  peraturan
: .:rdang-undangan. Namun dalam :--:kr,va UU No 20 tahun 2001 ;-.rs Pemberantasan Tindak
-a.-3 Korupsi,  maksud dan hakekat
- :j- -,,lislle blower dapat dilihat
-  ::r: Pasal 31 Undang-Undang ::'-r..-rantasan Tindak Pidana
' --:si r-akni perlindungan terhadap : : :: rr dan saksi. whistle blower :- -,- dapat dimaknai mereka yang - : :r trk?fl adanya suatu tindak : : -r: :::rpa  terlibat di dalam tindak
- -- : :ersebut, artinya tidak ikut -":. . t-rdal(pidana. ) ;-:-entara itu, istilah crown ::au biasa  disebut juga saksi - *' ' ,:: iapat berarti tersangka  yang :' .: -., membantu penyidik "':--*--iD seluruh kejahatan dan " : - r; _ -\3n semua pelaku yang ""'" 1' Jenqan demikian crown
witness juga dapat juga dikatakan sebagai v,histle  blower.
Antara crown witness dan whistle blower, kedua-duanya mengungkap suatu tindak pidana. Namun  perbedaan  antara keduanya terletak padq whistle blower bukan tersangka. Sementara crown witness adalah tersangka yang bersedia melapor.  Karenanya crown witness sering disebut juga sebagai saksi mahkota yang harus juga dilindungi seperti  pelapor lainnya yaknt u,histle blotyer.
Menurut  Widodo Supriyadi, (2006:  I7),  dalam pral,-tik perlindungan saksi di luar negeri pemberian  perlindungan diberikan sampai proses  peradilan pidana selesai,  bahkan  sampai  seumur hidup si saksi. Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kej ahatan terorganisasi,  saksi  dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum.
Perlindungan hukrrm bagi seorang whistle blower  dapat kita lihat jaminannya dalam  Pasal  10  ayat (1) fru Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi: " saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara huk-um baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Sementara intensif hukum bagi seorang croy,n witness  dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (2) yang
JURNAL  IEGALITAS  VOL(A4E 2 NO.], FEB 2OO9
berbunyi  "seorang  saksi yang  juga tersangka dala kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana  apabila ia ternyata  terbukti secira sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mering- ankan pidana  yang  akan  dijatuhkan.
Dengan demikian saksi mahkota berhak mendapatkan insentif  hukum berupa keringanan  hukuman.
Saat ini kalau kita cermati setiap putusan hakim  yang dihasilkan oleh proses peradilan banyak mendapat kritik dan protes  yang  begitu keras dari berbagai pihak yakni orang aw-am, kaum inteletual, kaum pejuang hak-hak rakyat (LSM), bahlian termasuk di dalamnya para kaum  ahli  hukum. Kdtik dan hujatan terhadap  putusan hakim tersebut dilontarkan  dengan  alasan bahwa putusan hakim sudah tidak
didasarkan lagi pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain banyak yang menganggap putusan hakim tidak didasarkan lagi pada nilai keadilan.
Sesungguhnya kalau kita mau menyadari dan mencermati dengan seksama bahwa  putusan hakim terutama dalam kasus-kasus  tindak pidana  khusus  seperti tindak pidana korupsi sudah dipertimbangkan secara cermat. Hal ini bukanlah penulis membela korps dari para hakim, tapi pertimbangkan yang penulis kemukakan bahwa hakim
dalam mengambil sikap dan memutuskan perkara sudah mernper- timbangkan  segala aspek termasuk aspek  kepastian hukum, aspek keadilan  dan aspek  kemanfaatan.
Namun penulis juga tidak dapat membantah bahwa banyak juga
putusan hakim  dalam proses peradilan  yang tidak mencerminkan ketiga aspek tersebut yakni keadilan, kepastian  hukum,  dan kemanfaatan.
Peristiwa atau  kejadian yang sering terjadi dalam praktik di mana putusan hakim banyak yang mengandung  kontroversial sudah bukan hal yang luar biasa. Hal ini terjadi karena sikap dan moralitas dari oknum-oknum hakim yang memperjualbelikan putusan.
Dalam putusan hakim tentang tindak  pidana  korupsi misalny4
putusan hakim  yang terjadi di awal tahun 2009 tepatnya tanggal 7 Januari tentang  kasus dana BI yang melibatkan banyak  orang, putusan hakim terhadap Hamka Yandu dan Antony  Zeidra Abidin  belum tentu dinggap mengandung  kontroversi.
Hal ini menurut penulis putusan hakim yang diambil didasarkan  pada proses  dan kesaksian dari dua orang tersebut. Tentunya kita tidat dapat pungkiri tentang  status kesaksian dari saudara Hamka dan Antony. Oleh karena itq penulis mengajak semua pihak untuk tidak langsung pada perang opini sesuai dengan intelpretasi  masing-masing, apalagi
JURNAL  LEGALITAS VOL(AIE 2 NO.], FEB 2OO9
:.a1au perang opini tersebut sudah ::elibatkan media eleltronik dan
:3rs.
Kita semua sudah pasti tidak -.:nginginkan  masyarakat akan ::nambah  bingung dengan
-:erprestasi yang berbeda-beda
::sebut.  Masyarakat  harus diberikan
- -:rmasi yang benar tentang ::rstiwa  dan status hukum dari
: -:rsan  hakim  yang sudah - 'ruhkan kepada kedua orang ini. r;:rua pihak  harus menyadari akan
*'- penting dad yang namanya .' : i e blower dan crown witness. )alam peristirva kasus BI, - .::ka Yandu  selain mengaku
' :-:rirn& gratifikasi dana BI, beliau - -: iLrnis  Serta membOngliar Semua - 'r \'3r1g terlibat dan menikmati , : - dana BL Menurut kesaksian : -rr- pengakuamya  terhadap 52 : anggota DPR RI Komisi IX :-  re 1999- 2004  yang terlibat --- drhargai. Kesaksian Hamka,
- " :::sih di tingak  penyidik sampai t.-=j. di pengadilan yang secara dan kooperatif, telah : - :..lukan saudara Hamka sebagai .-. : ::]hkota ata]o crown witness. '---::\ a kesaksian  Hamka  tersebut . ::jt\ o mandapat  perlindungan, '  '-  jjr. resiko yang mungkin .'  - atas informasi yang ' ..-.i- dan keberanian  dari
"-- " : :-ardu  itulah yang men- .. . - ::rnrnbangan keringmran
hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU perlindungiilr saksi dan korban.  Demikian juga diatur dalam Pasal 36 ayat (2) LU yang  sam4 kesaksian yang diberikan oleh Hamka menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan putusan.
Oleh karenany4 dalam kasus BI ini di mana  Harnka dan Antony yang didakwa dengan pasal yang sam4
tiba-tiba dalam putusan hakim berbeda masmg-maslng hukumannya. Dengan demikian putusan hakim yang berbeda hukuman atas Harnka dan Antony harus kita  lihat juga  dari aspek  pemenuhan keadilan.  Hamka dengan sikap berani  dan kooperatif mengungkap  secara detail kasus dana BI, sementara Antony  tidak seberani dan kooperatif seperti Hamka sudah tentu harus menerima hukuman yartg lebih berat. Karenanya putusan hakim tentang tindak pidana korupsi tanggal 7 Januari 2009 tidak serta merta harus dikatakan sebagai putusan yang aneh, sebagaimana disinyalir oleh berbagai  pihak.
Pada akhirnya kita harus melihat dan belajar pada pengalaman- pengalaman yang terjadi, terutama di nega.ra-negara yang sudah maju. Sebagai contoh perlu dikemukakan adalah di negara USA perlindungan terhadap whistle blov,er dan crov,n witness  sangat diperhatikan. Demikian juga di Korea Selatan tvhislle blower  dan crown witness
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
mendapat pengakuan dan perlin- dungan  secara  hukum. Bahkan mereka berhak mendapatkan penghargaan dan hadiah atau reward dalam mengungkap suatu kasus
hukum. Lebih dari itu mereka juga mendapatkan perlindungan untuk tidak dipecat  dalam  pekerjaannya.

## Penutup
Perlindungan saksi whistle blower dar' crown witness  belum berjalan optimal.  Hal ini disebabkan
masih kurang pemaham tentang
kedudukan dan status serta firngsi whistle blower dar crown witness dalam hukum acara kita.
Usaha yang dapat dilakukan unhrk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi  whistle blower dan crown witness  antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang adq memperbaiki kualitas pendidikan, memperbaiki kualitas dan kinerja penegak hukum.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly, 2A06, Hukum Acara  Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Perss Jakarta.
Siruga Arura Christin4 2006, Sal<si Pelapor, Lembaga Perlindungan Salai dan Koran, ELSAM Jakarta
Widodo,  Supriyadi, 2006, Perlindungan Salai, Belum Progresif Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan Perlindungan Sal<si Dan Korbare. ELSAM Jakarta.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentong Kilab Undong-Undang Hukum Acara  Pidanq, Media Duta Jakarta.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.  Media Duta  Jakarta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006,  Tentang  Perlindungan Saksi Dan Korban.  Media Duta  Jakarta.
JURNAL IEGALITAS T/OLUME 2 NO.I, FEB 2OOg

## KONSEP PEMBAIIARUAN  HUKUM AGRARIA
SESUAI AMANAT  UUD 1945
Oleh: Nirwan Yunus Abstract
The demand of land reform implementation  increases recenrly. The imbalance  of land  athority and the demand of rand  qcceas as well i other productive resources of the poor are getting stronger in most of the third world country.
Builds  the law is not  work which  is easy and or simple  like the  one is imagtned, -because " qrq low and regtration must up to standard of justice,  rule of law and utiliry in balance. qnd so in efforlfor agrarian  law flrmtng process  which  more  accommodating all importin"rr"oy ril ,id"r. Must be realized  qnd confessed act No  5 the year nia sfll leaving  vqrious problems  which must  be broken.
Kata Kunci: Konsep, Pembahqruan, Hukum Agrariq,  pembentutran, UUD
I 945

## P[\DAHULUAN
Pnnsip  dasar dalam setiap rm :ennrkan  peraturan  perundang- umm-rgan adalah pemahaman
Jrtr:.:Jl-an-peraturan dalam satu G*{3ri vang merupakan kesatuan
,,ffi{ utuh dan bahwa operasi- nuffi---asinva suatu perafiran harus olis::alikan pada konsepnya,
f ?u.:r  asas  hukum yang msi,r**rarin1.'a. Cara  pandang yang r{n, j,r-::'- diperlukan untuk :mn: g- :nl21kan diri dari kecurigaan
yang berlebihan  terhadap per- kembangan baru ataupun sikap yang terlalu mudah  menerima  hal- hal baru  dalam usaha pembentukan hukum. Dalam usaha pembangunan hukum tanah nasional atau pembangunan hukum agraria, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikn yang proaktif  dilandasi sikap kritis dan obyektif. Pendekatan kritis diperlukan untuk menunjang pemba-ngrrnan hukum agraria,