Jurnal Riset Bisnis Vol 5 (2) (April 2022) hal: 110 – 129 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal:  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/

## AUDIT PEMERINTAH DAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PADA TAHUN 2014-2016)
Rafrini Amyulianthy 1* , Iqbal Tejokusumo 2 , Nelyumna 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta
Email: kuliahpia@gmail.com
Diterima 14 Mei 2021, Disetujui 16 Maret 2022

## Abstrak
Bukti  masih  buruknya  penyelenggaraan  pemerintahan  di  suatu  negara  karena  masih  rendahnya  kemampuan pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  publik  dapat  dinilai  dengan  adanya  fenomena  korupsi.  Sehingga dibutuhkannya  monitoring  dari  pihak  independen  untuk  mengawasi  jalannya  akuntabilitas  keuangan  kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan  Opini  Audit  terhadap  Indikasi  Tindak  Pidana  Korupsi.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  pemerintah  provinsi Indonesia dengan metode purposive sampling . Sampel yang diperoleh sebanyak 33 pemerintah provinsi dari 34 pemerintah provinsi RI pada periode pengamatan selama 3 tahun. Data diperoleh dengan mengambil dari Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  yang  dikeluarkan  oleh  BPK-RI,  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) tingkat provinsi, serta  Laporan Tahunan Kejaksaan pada periode tahun pengamatan 2014 – 2016. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda  pendekatan  data  panel.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  variabel  Temuan  Audit    memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  Indikasi  Tindak Pidana  Korupsi,  sedangkan  variabel  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  dan  Opini  Audit  berpengaruh  negatif signifikan terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi.
Kata  Kunci  : Indikasi  tindak  pidana  korupsi , Temuan  audit,  Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan,  Opini      audit, Regresi linear berganda, Sektor publik

## Abstract
Evidence  of  poor  governance  in  a  country  because  the  weakness  of  government's  role  in  managing  public resources  which  can  be  addressed  by  the  phenomenon  of  corruption.  Thus,  the  need  for  monitoring  from  an independent  bodies  to  examine the financial accountability of state finances to  the public.  The purpose of this study was to determine the effect of audit finding, follow-up audit, and audit opinion on indication of corruption. This  research  was  conducted  at  the  Indonesian  provincial  government  with  a  purposive  sampling  method. Samples  obtained  were  33  provincial  governments  from  34  provincial  governments  with  3-year  observation period. The data was obtained by taking from the Summary Reports of Supreme Audit Board RI (BPK-RI), the Provincial Government Financial Report, and the Attorney General of Indonesia Annual Report in 2014-2016. The technique way used by multiple regression analysis  with data panel approached. The findings showed that the Audit Findings has a significant positive effect on indication of corruption, meanwhile the follow-up audit and audit opinion has a significant negative effect on indication of corruption.
Keywords: Indication of corruption, Audit findings, Follow-up audit, Audit opinion, Multiple Regression, Public sector.

## PENDAHULUAN
Sejak  didirikan  di  tahun  2002,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya  disingkat menjadi  KPK)  maka  terjadi  perubahan  posisi Indonesia  dalam  pada  Index  Corruption Perception.  Sehingga,  yang  semula  indeks prestasi  Indonesia  hanya  senilai  19  poin, menanjak  naik  menjadi  37  poin,  akan  tetapi posisi Indonesia masih di peringkat 96 dari 180 negara  yang  bergabung  dalam  Transparency Internasional ( www.transparency.org ).
Transparency  International    dipilih  karena dapat  melakukan  pengukuran  korupsi  melalui
Indeks  Persepsi  Korupsi  sehingga  dapat memberikan  transparansi  dan  akuntabilitas kepada publik  agar mengetahui tingkat korupsi dimasing-masing negara. Indonesia merupakan salah  satu  negara  yang  masih  mempunyai masalah  korupsi,  sehingga  banyak  organisasi anti  korupsi  yang  membantu  KPK  untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dukungan dalam pemeriksaan sampai penindakan  korupsi,  salah  satunya  adalah Transparency  International  Indonesia  dan Indonesia Corruption Watch.
Gambar 1. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Periode 2001-2019 sumber: www.transparency.org
Tingginya tingkat korupsi negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan  di  suatu  negara  karena  peran pemerintah  dalam  mengalokasikan  sumber daya  publik  dapat  terdistorsi  dengan  adanya fenomena  korupsi  (Masyitoh  at  al  2015). Akuntabilitas  keuangan  pemerintah  menjadi fokus  perhatian  baik  oleh  pejabat  pemerintah maupun  stakeholder  lainnya.  Isu-isu  seputar pengelolaan  keuangan  pemerintah  selalu menarik untuk disorot untuk berbagai kepentingan,  terutama  isu  seputar  korupsi. Korupsi  dapat  mengurangi  pendapatan  yang dihasilkan  pemerintah  melalui  pajak,  dan
berkontribusi  terhadap  tidak  berjalanya  fungsi pemerintahan  dengan  baik  dan  secara  umum menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang rendah  (Hasthoro  dan  Suhardjanto,  2014; Verawaty et al, 2019).
Upaya  pemberantasan  korupsi  yang dilakukan  pemerintah  dilaksanakan  melalui beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan  dari  yang  tertinggi  yaitu Undang-Undang  Dasar  1945  sampai  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain  itu,  Verawaty  et  al  (2019)  menjelaskan pemerintah  membentuk  institusi  pemeriksa
19 19 19 20 22 24 23 26 28 28 30.3 32 32 34 36 37 37 38 40 0 10 20 30 40 50 IN D E K S  P E R S E P SI K O R U P SI IN D O N E S IA P oin In d ek s
untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan  penggunaan  sumber  daya. Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui  proses  audit  yang  berperan  dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan, seperti adanya pengeluaran sumber  daya  publik  yang  berlebihan  atau hilang.
Pemeriksaan dalam institusi pemerintahan juga berkontribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, oleh karena itu dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan  (selanjutnya  disingkat  menjadi BPK).  BPK  adalah  lembaga  negara  yang bertugas  dalam  memeriksa  pengelolaan  dan tanggungjawab keuangan negara serta memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperiksa berdasarkan Undang- Undang  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah yang  berlaku  (Rustiyaningsih  &  Immanuela, 2014;  Amyulianthy et al, 2016). Dimana BPK dalam melakukan tugasnya yaitu berlandaskan Undang-Undang  No.  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Saleh dan Ratmono (2017)
menggambarkan  bahwa  proses  kegiatan  audit pemerintah  dapat  membantu  untuk  memonitor kegiatan  operasi  sektor  publik  terutama bagaimana  sumber  dana  digunakan,  sehingga audit pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas  dan  mengurangi  penyalahgunaan kekuasaan  dan  sumber  daya.  Audit  juga  dapat mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan  dan  tindakan  korupsi.  Karena  itu
audit  pemerintahan  mempunyai  peran  yang unik  dalam  pencegahan  korupsi.  Dengan adanya audit pemerintahan maka terlaksananya sistem  imun  untuk  mendeteksi  dan  mencegah penyebaran  korupsi  yang  terjadi,  namun Masyitoh  et  al  (2015)  menekankan  bahwa auditor  hanya  berperan  dalam  membantu menunjukkan  wilayah  dimana  kemungkinan tindakan korupsi dapat terjadi.
Salah  satu  faktor  yang  dapat  dijadikan indikasi  dari  tindakan  korupsi  yaitu  dari  bukti temuan  pemeriksaan  atau  temuan  audit. Temuan  dari  Azhar  &  Setyaningrum  (2015) menyatakan  bahwa  temuan  audit  merupakan “ building  blocks ”  atas  laporan  audit  yang menunjukkan  permasalahan  yang  relevan  dan material  yang  ditemukan  selama  proses  audit. Relevan  berarti  temuan  audit  yang  diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam lingkup dan tujuan audit, sedangkan materialitas berhubungan  dengan  sejauh  mana  kondisi- kondisi  yang  ada  berpengaruh  signifikan terhadap  organisasi  yang  diaudit.  Sehingga mereka  menyebutkan  bahwa  bahwa  semakin tinggi  temuan  audit  maka  berpengaruh  postif terhadap  tingkat  korupsi.  Namun  hal  ini bertolak  belakang  dari  penelitian  milik Masyitoh et al (2015) yang menemukan bahwa temuan  audit  tidak  berpengaruh  terhadap persepsi korupsi. Sehingga dalam hal ini masih ditemukan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya.
Selanjutnya  faktor  lain  yang  dianggap mempengaruhi  indikasi  terjadinya  korupsi yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan dimana ini terjadi setelah adanya proses pemeriksaan atau audit dan menemukan temuan audit (Masyitoh
et  al.,  2015).  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan agar  rekomendasi  perbaikan  yang  diusulkan oleh  auditor  berdasarkan  temuan  audit  dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah  daerah.  Penelitian  milik  Verawaty et  al  (2019)  menunjukkan  bahwa  dengan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah  daerah  telah  berupaya  untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban  penyelenggaraan  negara. Hal  ini  juga  didukung  oleh  Azhar  dan Setyaningrum  (2015)  dan  Rini  dan  Damianti (2017)  yang  menunjukan  bahwa  tindak  lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap  tingkat  korupsi  karena  dengan menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  yang  telah direkomendasikan  oleh  auditor,  maka  instansi tersebut  telah  berupaya  untuk  meningkatkan perbaikan  sehingga  kesalahan  berulang  dapat dihentikan  termasuk  indikasi  terjadinya  fraud atau korupsi di pemerintah daerah.
Dugaan  lainnya  yang  mempengaruhi indikasi  terjadinya  korupsi  yaitu  opini  audit. Opini audit merupakan tahap akhir dari proses keseluruhan  audit,  dimana  opini  audit  sebagai sarana  auditor  pemerintah  yaitu  BPK  untuk mengkomunikasikan kewajaran informasi keuangan.  Meskipun  Heriningsih  (2015) menyebutkan bahwa opini WTP bukan jaminan bagi suatu daerah terbebas dari adanya bahaya laten  korupsi  dan  hal  ini  didukung  oleh Verawaty  et  al  (2019),  Rini  dan  Damianti (2017),  dan    Husna  et  al  (2017),    menyatakan bahwa  opini  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat  korupsi  atas  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Namun  Maysitoh  et  al  (2015),
Algameta (2016) dan Anthos (2018) menyatakan  bahwa  opini  audit  berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Sehingga opini audit dapat  menjadi  pedoman  atau  indikator terjadinya korupsi pada penyelenggaran pemerintah  darerah  provinsi,  apabila  semakin baik opini audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maka akan semakin rendah tingkat korupsi.
Selain  proses  audit,  untuk  mengetahui tingkat  tindak  pidana  korupsi  terjadi  di pemerintah adalah melalui karakterisitik pemerintah  daerah  yaitu  belanja  modal  dan ukuran  pemerintah.  Verawaty  et  al  (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap tingkat korupsi yang menunjukkan  bahwa  belanja  modal  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  korupsi.  Akan tetapi Windarti (2016) mengungkapkan meskipun  ketika  diuji  secara  statistik  tidak menunjukkan  pengaruh  antara  Belanja  Modal dengan  Senjangan  Anggaran  tetapi  jenis belanja  ini  memiliki  peluang  korupsi  yang tinggi    yang  berarti  belanja  modal  sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan  untuk  penyediaan  dan  perawatan infrastruktur serta sarana dan prasarana karena semakin tinggi upah belanja sektor publik maka akan  meningkatkan  biaya  dalam  upaya terjadinya  korupsi  dan  menurut  fakta  korupsi bisa  terjadi  pada  pejabat  di  daerah  terhadap anggaran. Karena aktivitas korupsi terbesar ada pada pelaksanaan dari pengadaan barang untuk konstruksi bangunan.
Karakteristik  pemerintah  daerah  lainnya yaitu  ukuran  pemerintah.  Rini  dan  Damianti (2017)  menemukan  bahwa  ukuran  pemerintah
berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  korupsi, yang berarti temuan ini memperlihatkan bahwa semakin  besar  ukuran  pemerintah,  maka  akan semakin  tinggi  tingkat  korupsi.  Akan  tetapi, pernyataan  tersebut  bertolak  belakang  oleh Maysitoh  et  al  (2015)  menyatakan  ukuran pemerintah  yang  diukur  dengan  proporsi realisasi  belanja  terhadap  PDRB  (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa  proporsi  realisasi  belanja  pemerintah daerah  terhadap  PRDB  daerah  menjadi  salah satu faktor dalam menentukan persepsi korupsi di pemerintah daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah dijelaskan,  maka  penelitian  ini  akan  menguji kembali  untuk  memperoleh  bukti  empiris mengenai  aktivitas  audit  pemerintah  dan indikasi  tindak  pidana  korupsi  (Studi  Empiris pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  pada Tahun 2014-2016).

## KAJIAN TEORI

## Teori Agensi di Sektor Publik
Teori  keagenan  yang  dicetuskan  oleh Jensen  &  Meckling  (1976)  merupakan  konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal  dan  agen.  Pernyataan  tersebut diperkuat oleh Azhar dan Setyaningrum (2015) yang menyatakan hubungan keagenan merupakan  hubungan  antara  pihak  prinsipal dan  agen  dimana  pihak  agen  melaksanakan aktivitasnya atas nama dan untuk kemaslahatan pihak  prinsipal.  Dalam  hal  ini,  pihak  agen memperoleh  kewenangan  dari  pihak  prinsipal untuk mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan
kepentingan  pihak  prinsipal.  Sehingga  jika didalam  sektor  publik,  khususnya  sektor pemerintahan,  Yuliana  dan  Setyaningrum (2015)  menganalogikan  teori  keagenan  bahwa pemerintah  dilambangkan  sebagai  agen  dan masyarakyat  yang  dilambangkan  sebagai prinsipal.
Tidak  hanya  terjadi  di  sektor private , konflik keagenan ini juga dapat terjadi di sektor publik  (Pemerintah).  Seperti  yang  diungkap oleh  Fama  (2008),  bahwa    konflik  antara prinsipal  dan  agen  dapat  disebabkan  karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasti yaitu perbedaan informasi antara prinsipal dan agen,  dimana  dapat  menyebabkan  distribusi informasi  yang  tidak  sama  antara  keduanya. Selanjutnya Yuliana dan Setyaningrum  (2016) menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul saat  prinsipal  mendelegasikan  wewenangnya kepada  agen  dalam  pengambilan  keputusan, tetapi  agen  tidak  selalu  bertindak  sesuai keinginan prinsipal. Yamin dan Sutaryo (2015) menjelaskan  kondisi  tersebut  menyebabkan agen  atau  pemerintah  dapat  melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk memitigasi konflik keagenan maka diperlukan pengawasan dari  prinsipal  atas  apa  yang  dilakukan  oleh agen.
Laporan  keuangan  adalah  salah  satu bentuk alat monitoring paling mudah dilakukan. Karena informasi kegiatan, terutama pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan agen  akan  diungkapkan  dalam  laporan keuangan  (Amyulianthy  et  al.,  2016).  Akan tetapi, laporan keuangan  juga perlu dinilai atas kewajaran  informasi  yang  ada  didalamnya.
Menurut  Rini  dan  Damianti  (2017),  salah  satu aktivitas  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melakukan audit laporan keuangan dan kinerja pemerintah  dimana  kewajaran  informasi  di dalam laporan keuangan dapat dipastikan.
Karena itu audit menjadi salah satu bentuk dari  monitoring  yang  dapat  dilakukan  oleh prinsipal  untuk  meminimalisir  terjadinya agency  conflict (Yamin  dan  Sutaryo,  2015).
Selain  itu,  monitoring  dalam  pengelolaan keuangan  pemerintah  juga  untuk  memastikan bahwa  pengelolaan  dilakukan  dengan  penuh kepatuhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang  berlaku  sehingga  kemungkinan  untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan  keuangan  negara  (korupsi) menjadi lebih kecil.
Hipotesis Kerangka Penelitian a. Pengaruh  Temuan  Audit  Terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi
Dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976),  konflik  keagenan  terjadi  karena adanya  kesenjangan  antara agent dan principal . Dimana agent (pemerintah) diberi kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya untuk  memenuhi  kepentingan principal (publik/masyarakat)  akan  tetapi  terkadang agent melakukan moral  hazard yang  dapat mengakibatkan  kecurangan  atau fraud .
Sehingga untuk mengurangi konflik keagenan,  salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  oleh principal yaitu  melakukan pengawasan  ( monitoring )  melalui  laporan keuangan.  Akan  tetapi,  laporan  keuangan yang telah dibuat oleh agent juga memiliki potensi  kesalahan  berupa  ketidakpatuhan undang-undang  dan  kelemahan  sistem
pengendalian  intern  sehingga  kewajaran informasi belum dapat (Amyulianthy, Anto, & Budi, 2020).
Oleh  sebab  itu  dibutuhkannya  auditor untuk  memeriksa  laporan  keuangan  dan mengukur  kewajaran  laporan  keuangan yang telah dibuat oleh agent . Dalam hal ini institusi  pemerintahan  di  Indonesia  hanya boleh diperiksa oleh BPK. Sehingga, hanya BPK  yang  akan  menilai  kewajaran  atas laporan keuangan.Dari hasil aktivitas pemeriksaan  tersebut  akan  menghasilkan temuan  audit,  dimana  temuan  ini  dapat berupa ketidakpatuhan terhadap perundang- undang dan kelemahan sistem pengendalian intern.
Penelitian milik Azhar dan Setyaningrum  (2015);  Maysitoh  et  al (2015);  Yuliana  dan  Setyaningrum  (2016); dan  Afif  (2017)  menemukan  hasil  bahwa semakin  tinggi  kelemahan  pengendalian internal  dan  semakin  tinggi  ketidakpatuhan peraturan  perundang-undangan  memiliki pengaruh  positif  terhadap  persepsi  korupsi. Hal ini karena temuan audit atas ketidakpatuhan  atas  perundang-undangan, dapat  mengakibatkan  kerugian  negara dalam  jumlah  yang  material,  dimana  dapat menjadi  indikasi  adanya  tindak  pidana korupsi.  Sehingga  pembuktian  bahwa korupsi  terjadi  pada  pelanggaran  peraturan dan  perundang-undangan  yang  berasal  dari agent  mengakibatkan  kerugian  dalam keuangan  daerah  baik  yang  terjadi  secara nyata maupun bersifat potensi. Akan tetapi, Verawaty  et  al  (2019)  mengungkapkan temuan audit atas ketidakpatuhan peraturan
perundang-undangan  tidak  berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Maka hipotesa pertama dalam penelitian ini adalah :
H 1 :  Temuan  audit  atas  ketidakpatuhan perundang-undangan  berpengaruh positif  terhadap  indikasi  tindak pidana korupsi
b. Pengaruh Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan  terhadap  Indikasi  Tindak

## Pidana Korupsi
Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) mengusulkan  adanya  pengawasan  atau monitoring untuk memitigasi agency conflict .  Sehingga  aktivitas  pemeriksaan atau  audit  diperlukan  dalam  pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan  bahwa  kegiatan  yang  sudah dilakukan, terutama yang terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan  peraturan  dan  ketentuan  yang berlaku (Suhardjanto et al, 2018;
Amyulianthy  et  al.,  2020).  Dengan  adanya audit,  maka agent diharapkan  selalu bertindak  sesuai  dengan  harapan principal, karena tindakan agent selalu dimonitor dan dievaluasi .
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004, maka hasil monitoring atau  temuan  audit harus  dilakukan  tindak  lanjut  yang  harus diserahkan  tidak  lebih  dari  60  hari  setelah laporan diterima hal tersebut sesuai dengan, agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang  sebagai  upaya  perbaikan.  Jika
kepala daerah tidak merespon atas rekomendasi  dan  tidak  melakukan  tindak lanjut, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai moral  hazard atau  penyimpangan  yang dapat  mengindikasi  adanya  tindak  pidana korupsi.
Penelitian sebelumnya menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif  terhadap  tingkat  korupsi  (Azhar  & Setyaningrum,  2015;  Rini  dan  Damianti, 2017).  Selain  itu  penelitian  lainnya (Masyitoh  et  al.,  2015;  Yuliana  dan Setyaningrum, 2015; Afif,
2017)
menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi korupsi. Hal ini diartikan, apabila rekomendasi segera dilakukan akan terdapat hubungan  terbalik  terhadap  tingkat  korupsi di  daerah  yaitu  semakin  baik  tindak  lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  audit  yang dilakukan  pemerintah,  akan  menunjukkan indikasi  tindak  pidana  korupsi  yang  lebih rendah  dalam  lingkungan  instansi  atau pemerintahan.
Semakin banyak perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesalahan pertanggungjawaban
penyelenggaraan
negara seperti : penyimpangan, penyelewengan,  dan  pemborosan,  maka semakin  rendah  potensi  tindak  pidana korupsi  terjadi.  Sehingga,  hipotesa  kedua dalam penelitian ini adalah:
H 2 :  Tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tindak pidana korupsi
c. Pengaruh  Opini  Audit  terhadap  Tindak

## Pidana Korupsi
Dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), monitoring pihak eksternal independent    yang  dilakukan  oleh  auditor dianggap sebagai jembatan antara principal (masyarakat) dan agent (pemerintah) karena auditor nantinya bertugas untuk memeriksa laporan  keuangan  negara  yang  dibuat  oleh agent ,  untuk  dilaporkan  kepada principal melalui dewan legislative (DPR/DPRD RI). Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus berpedoman  kepada  peraturan  perundang- undangan yang bernama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Dapat  dikatakan  bahwa  auditor  mampu memitigasi  konflik  antara agent dan principal ,  dengan  memberikan  opini  atas laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh agent .
Jika  pengelolan  keuangan  negara  yang diungkapkan dalam laporan keuangan sudah sesuai  perundang-undangan  dan  standar yang  berlaku,  maka  laporan  keuangan tersebut  dapat  terbukti  kehandalannya  dan berhak  mendapatkan  opini  audit  yang terbaik,  Sebaliknya,  jika agent membuat
laporan keuangan yang mengandung indikasi  adanya  kecurangan  yang  dapat menyebabkan kerugian negara, maka auditor  dapat  menentukan  opini  audit  yang rendah. Selanjutnya, laporan keuangan yang sudah  memperoleh  opini  dari  auditor  akan dapat  meningkatkan  kepercayaan principal atas  kinerja  pengelolaan  keuangan  yang sudah  dilakukan  oleh agent (Efferin  & Rudiawarni, 2014).
Penelitian mengenai hubungan opini dan tindak pidana korupsi pernah dilakukan oleh Azhar  &  Setyaningrum,  (2015)  dan Masyitoh et al (2015) akan tetapi penelitian sebelumnya menggunakan proksi pengukuran  yang  berbeda-beda.  Azhar  & Setyaningrum,  (2015)  mengukur  korupsi melalui  laporan  yang  ditindak  lanjuti  pada tahap  penyelidikan  di  KPK,  sedangkan Masyitoh  et  al  (2015)  mengukur  korupsi dengan  indeks  persepsi.  Unutk  penelitian kali  ini  ingin  mencoba  mengukur  korupsi dari informasi di Kejaksaan Tinggi RI yang menangani  kasus  korupsi.  Maka  hipotesa ketiga dalam penelitian ini adalah :
H 3 :  Opini  audit  berpengaruh  negatif terhadap tindak pidana korupsi Kerangka Pemikiran
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Variabel Kontrol
Belanja Modal
Ukuran Pemerintah Provinsi Temuan Audit (X 1 )
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X 2 )
Opini Audit (X 3 )
Indikasi Tindak
Pidana Korupsi (Y)

## METODE

## Sampel Penelitian
Dalam  penelitian  ini  mengambil  data sekunder yang sumbernya diperoleh dari pihak lain.  Data  tersebut  diperoleh  dari  berbagai provinsi  sejumlah  34  provinsi  dengan  periode tahun 2014-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan  teknik purposive  sampling dengan kriteria sebagai berikut :
a) Laporan  Tahunan  Kejaksaan  Tinggi  tahun 2014-2016  yang  menyajikan  rekapitulasi penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi tahap penyelidikan,penyidikan dan penuntutan.
b) Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  tahun 2014-2016  yang  menyajikan  temuan  audit, tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  audit  serta opini audit pemerintah provinsi.
c) Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah tahun  2014-2016  yang  menyajikan  belanja modal  serta  laporan  asset  milik  pemerintah provinsi.
Dari  kriteria  tersebut  maka  sampel penelitian sebanyak 33 Pemerintah Provinsi RI dengan  tahun  pengamatan  3  tahun,  maka sebanyak 99 Pemerintah Provinsi menjadi total sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian ini. Jumlah nama sampel sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Provinsi Sampel Penelitian
1. Operasionalisasi Variabel
a) Temuan Audit (X 1 )
Temuan Audit adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa
ketidakpatuhan  terhadap  perundang-
undangan  dan  regulasi  yang  yang Mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan  negara  (Amyulianthy  et  al.,
2020).  Dimana  Temuan  Audit  =  Log

## Provinsi
1 Aceh 18 Nusa Tenggara Timur 2 Sumatera Utara 19 Kalimantan Barat 3 Sumatera Barat 20 Kalimantan Tengah 4 Riau 21 Kalimantan Selatan 5 Jambi 22 Kalimantan Timur 6 Sumatera Selatan 23 Kalimantan Utara 7 Bengkulu 24 Sulawesi Utara 8 Lampung 25 Sulawesi Tengah 9 Kepulauan Bangka Belitung 26 Sulawesi Selatan 10 Kepulauan Riau 27 Sulawesi Tenggara 11 Banten 28 Gorontalo 12 Jawa Barat 29 Sulawesi Barat 13 Jawa Tengah 30 Maluku 14 Daerah Istimewa Yogyakarta 31 Maluku Utara 15 Jawa Timur 32 Papua 16 Bali 33 Papua Barat
17 Nusa Tenggara Barat
natural  (nilai  temuan  pemeriksaan  BPK RI).
b) Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan (X 2 )
Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Audit  adalah  proses  lanjut  dari  hasil temuan  audit  yang  sudah  ditemukan, sehingga terdapat upaya untuk melakukan pembetulan audit berdasarkan  masukan  dari  auditor  BPK agar  pihak  pengambil  keputusan  dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan (Verawaty  dkk.  2019).  Dimana  Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (TLRHP) = Log natural jumlah rekomendasi  BPK  RI  yang  telah
ditindaklanjuti dengan
penyetoran/penyerahan  aset  ke  kas negara oleh pemerintah provinsi.
c) Opini Audit (X 3 )
Opini audit merupakan tingkat kewajaran  yang  mencerminkan  tingkat akuntabilitas  laporan  keuangan  yang diyakini  memberikan  kontribusi  dalam usaha mereduksi adanya korupsi (Heriningsih,  2015).  Dimana  Opini Audit  =  Wajar  Tanpa  Pengecualian  / Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dengan Paragraf  Penjelas  =  4;  Wajar  Dengan Pengecualian  =  3;  Tidak  Wajar  =  2; Tidak Memberikan Pendapat = 1.
d) Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Y)
Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara  serta  merugikan
kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.  Dimana  Indikasi  Tindak Pidana Korupsi = Jumlah Kasus Laporan yang ditindaklanjuti pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Pemerintah Provinsi RI.

## 2. Model Penelitian
Setelah  pengujian  asumsi,  analisis regresi  linier  berganda  dilakukan  untuk menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini. Model  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diberikan  sebagai  berikut: Mengikuti  pengujian  asumsi,  dilakukan analisis  regresi  linier  berganda  untuk menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini. Model  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian ini diberikan sebagai berikut:
Y i,t = α + β 1 X 1i,t-1 + β 2 X 2i,t-2 + β 3 X 3i,t-1 + β 4 X 4i,t + β 5 X 5i,t + ε  ….(1)
Dimana:
Y i,t = indikasi tindak pidana korupsi i,t X1 i,t-1 = temuan audit i,t-1
X 2i,t-2 = tindak lanjut hasil pemeriksaan i,t-2 X 3i,t-1 = opini audit i,t-1 X 4i,t = belanja modal i,t X 5i,t
= ukuran pemerintah provinsi i,t ε = eror

## 3. Analisis Data
Prosedur  analisis  data  yang  digunakan dalam  analisis  regresi  berganda  adalah
Ordinary
Least Squares (OLS) menggunakan  pendekatan  data  panel.  Saat menggunakan  data  panel,  tiga  pendekatan berikut  dapat  digunakan: common  effect , fixed effect , dan random effects .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengujian Statistik Deskriptif
Sebelum  analisis  dilakukan  terlebih dahulu  dikemukakan  statistik  deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut ini: Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif (n=99) Keterangan Tindak Pidana Korupsi Temuan Audit Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Opini Audit Mean 33.13131 24.24646 21.33263 3.626263 Median 28.00000 24.73000 22.16000 4.000000 Maximum 154.0000 27.02000 25.90000 4.000000 Minimum 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Std. Dev. 29.66811 2.747217 4.031965 0.736593 Sumber: Data Diolah
Dari  tabel  statistika  deskriptif  dapat dilihat:
a) Tindak Pidana Korupsi memiliki nilai rata – rata  sebesar    33.13131  dan  nilai  standar deviasi  sebesar    29.66811.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  data  pada  variabel Tindak  Pidana  Korupsi  memiliki  sebaran yang besar karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Pada variabel Tindak Pidana  Korupsi  memiliki  kasus  minimum sebesar 0,000000 kasus pada Maluku Utara di tahun 2016, serta pada Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Papua Barat dikarenakan tidak ada kejaksaan agung dan jumlah  kasusnya  tidak  ada.    Sedangkan, pada  nilai  maximum  untuk  Tindak  Pidana Korupsi dimiliki oleh Jawa Barat pada tahun 2016  yang  mencapai  154,0000  kasus korupsi.
b) Hasil  pengolahan  data  berupa  statisitik deskriptif  yang  dilakukan  pada  variabel Temuan Audit menunjukkan nilai rata – rata dalam logaritma natural dari tahun sebelumnya (t-1) sebesar  24.24646 dengan standar  deviasi  sebesar  2.747217  yang berasal  dari  total  kerugian  daerah,  potensi
kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan.  Maka  dapat  diartikan  bahwa Temuan Audit yang dilakukan BPK RI telah cukup  baik  dalam  menemukan  potensi kecurangan  yang  mengakibatkan  potensi kerugian  daerah  ataupun  kerugian  daerah yang terjadi di provinsi Indonesia dikarenakan  nilai  rata-rata  dalam  logaritma natural  yang  cukup  tinggi  sebesar  24,24 melewati nilai standar yang telah ditentukan sebesar  2,75  yang  berarti  nilai  rata-rata Temuan Audit sudah melebihi target dalam menemukan potensi kerugian daerah. Untuk nilai  yang  terendah  sebesar    0,000000 temuan yang berasal dari Kalimantan Utara untuk temuan audit tahun 2014, dikarenakan provinsi Kalimantan Utara baru diresmikan pada  tahun  2013,  dan  untuk  menemukan suatu kerugian dapat melihat dari satu tahun sebelumnya  provinsi  melakukan  kinerja. Selain  itu,  nilai tertinggi sebesar  27,02000 yang diperoleh provinsi Riau untuk temuan audit  ditahun  2015  yang  menunjukkan bahwa  tingkat  potensi  kerugian  daerah meningkat pada tahun 2014.
c) Hasil  pengolahan  data  berupa  statistik deskriptif  yang  dilakukan  pada  variabel Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan menunjukkan  nilai  rata  –  rata  dalam logaritma natural dari dua tahun sebelumnya (t-2)    sebesar    21.33263  dengan  standar deviasi  sebesar    4.031965.  Hal  ini menunjukan  bahwa  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan yang menjadi objek penelitian cenderung  memiliki  nilai  yang  relatif  lebih besar dari pada nilai standar deviasi. Untuk nilai terendah sebesar 0,000000 dengan arti tindak  lanjut  yang  dimiliki  oleh  provinsi Kalimantan  Utara  pada  tahun  2014,  2015 dan  2016  belum  dilakukan.  Untuk  nilai tertinggi  pada  analisis  deskriptif  sebesar 25.90000  dengan  arti  tindak  lanjut  yang dilakukan provinsi dalam melakukan perbaikan  dianggap  cukup  baik  atau  sudah melakukan  perbaikan  yang  dimiliki  oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2014.
d) Hasil  pengolahan  data  analisis  deskriptif pada  variabel  Opini  Audit  menunjukkan nilai  rata-rata  sebesar  3.626263  dengan standar  deviasi  sebesar  0.736593.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Opini  Audit  memiliki nilai  yang  relatif  lebih  besar  daripada  nilai standar deviasi. Untuk nilai terendah sebesar
0.000000  yang  dimiliki  oleh  Kalimantan Utara pada tahun 2014, dikarenakan peneliti mengambil  sampel  Opini  Audit  tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2013  dimana Kalimantan Utara baru diresmikan menjadi provinsi baru dan tidak adanya Opini Audit untuk  provinsi  baru.  Sedangkan,  nilai tertinggi  sebesar  4.000000  yang  dimiliki oleh  provinsi  yang  memiliki  nilai  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atau  Wajar Tanpa  Pengecualian  Dengan  Paragaraf Penjelas (WTP DPP).

## 2. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis, terlebih  dahulu  dilakukan  uji  asumsi  klasik terhadap  parameter  untuk  melihat  apakah ada  asumsi-asumsi  dari  regresi  yang dilanggar dalam penelitian ini. Hal ini harus dilakukan karena didalam metode Ordinary Least  Square (OLS),  setiap  parameter penelitian harus bersifat BLUE ( Best Linear Unbiased Estimator ).
Uji  pelanggaran  asumsi  yang  dilakukan adalah: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji  auto  korelasi  dan  uji  heterokedastisitas. Hasil  dari  pengujian  asumsi  klasik  sebagai berikut :
0 2 4 6 8 10 12 14 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Series: Standardized Residuals Sample 2014 2016
Observations 99 Mean -7.54e-16 Median 1.021449 Maximum 39.36048 Minimum -40.79321 Std. Dev. 14.48629 Skewness -0.231058 Kurtosis 3.508783 Jarque-Bera 1.948696 Probability 0.377438 Gambar 3. Uji Normalitas
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0
Tabel 3. Uji Multikolinearitas: Temuan Audit Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Opini Audit Temuan Audit 1.000000 0.575981 0.414648 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0.575981 1.000000 0.219298 Opini Audit 0.414648 0.219298 1.000000 Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas: dengan Uji Glejser Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. TA -0.761521 0.954636 -0.797709 0.4281 TLRHP -1.604364 1.333502 -1.203121 0.2336 OA 2.572654 3.881061 0.662874 0.5099 BMOD 6.189046 6.660384 0.929233 0.3564 UP 9.213379 12.37171 0.744714 0.4593 Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

## 3. Pemilihan Model Data Panel
Untuk memilih model yang paling tepat terhadap  pengujian  yang  dapat  dilakukan, antara  lain  dengan  Uji  Chow  yang digunakan untuk menentukan model common  effect atau fixed  effect dan Uji
Haussman  digunakan  untuk  menentukan model common effect atau fixed effect . Hasil dari  kedua  Uji  tersebut  menemukan  bahwa penelitian  ini  akhirnya  menggunakan fixed
effect .  Perhitungn  pengujian  pemilihan model  data  panel  sebagai  berikut  :  dapat ditemukan di Lampiran 3 .
a) Uji  Chow:  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima. Dan  model  yang  dipilih  adalah fixed effect .
H 0 = Model Common Effect
H 1 = Model Fixed Effect
Kriteria penolakan : 𝐻 0 ditolak jika nilai probabilitas F < 𝛼 (5%)
Tabel 5. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 4.309257 (32,61) 0.0000 Cross-section Chi-square 117.009025 32 0.0000 Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0
b) Uji  Haussman:  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima. Dan model yang dipilih adalah fixed effect .
H 0 = Model mengikuti Random Effect
H 1 = Model mengikuti Fixed Effect
Kriteria penolakan : 𝐻 0 ditolak jika nilai probabilitas  < 𝛼 (5%)

## Tabel 6. Hasil Uji Haussman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 17.514729 5 0.0036 Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0
c) Uji Lagrange Multiplier
H 0 = Model mengikuti Random Effect
H 1 = Model mengikuti Common Effect
Kriteria  penolakan:  H 0 ditolak  jika  nilai probabilitas  <  α (5%)
Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

## 4. Pengujian Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan analisis data menggunakan regresi berganda kemudian  dapat  dilakukan  uji  hipotesis dalam  penelitian  ini.  Kesimpulan  hasil pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan metode  regresi  disajikan  dalam  tabel. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan melalui  uji  signifikansi t  value dengan
membandingkan  nilai  signifikansi  t  atau probabilitas  t-statistik  terhadap  tingkat kepercayaan atau signifikansi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  5%. Dengan prosedur diperoleh seluruh hipotesis dalam penelitian ini yang signifikan  dan  dapat  didukung  oleh  data penelitian.  tabel  8  berikut  merupakan  hasil analisis regresi model pengujian hipotesis
Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis  (n=99)
one - tail test Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Hipotesis Constanta 849.6100 494.2343 0.8595215 0.04535 - Temuan Audit 2.894304 1.210857 1.1951465 0.00995 ** Diterima Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan -3.504941 1.691410 -1.036100 0.02125 * Diterima Opini Audit -14.42368 4.922728 -1.465009 0.0024 ** Diterima R-Squared 0.761585 Adjusted R-squared 0.616972 F-statistic 5.266375 Prob(F-statistic) 0.000000
Ket : * signif at 5% , ** signif at 1%
Pembahasan
a) Pengaruh Temuan Audit Terhadap

## Indikasi Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  tabel  8  hasil  pengujian hipotesis, temuan audit terbukti berpengaruh positif  signifikan  dengan  nilai  t-statistik yaitu  dibawah  1%  dengan  nilai  koefisien
2.894304,  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa hipotesis pertama diterima dan temuan audit terbukti  berpengaruh  positif  signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  Azhar  dan Setyaningrum  (2015)  yang  membuktikan hubungan  positif  temuan  audit  dengan
Test Hypothesis Cross-section Time Both Breusch-Pagan 15.79460 15.17963 30.97423 (0.0001) (0.0001) (0.0000)
tingkat  korupsi  di  level  kementerian  atau lembaga.  Serta  mendukung  hasil  penelitian milik  Maysitoh  et  al  (2015),  Yuliana  dan Setyaningrum (2016) dan Afif (2017) bahwa temuan  audit  berpengaruh  positif  terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.
Hasil penelitian ini berhasil membuktikan  bahwa  menunjukkan  bahwa temuan  audit  tahun  lalu  yang  ditemukan BPK atas ketidakpatuhan perundang- undangan  yang  berdasarkan  nilai  kerugian daerah,  potensi  kerugian  daerah  dan kekurangan penerimaan dalam pemeriksaan laporan  keuangan  pemerintah  provinsi menjadi indikasi potensi kecurangan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara  yang  signifikan.  Hal  ini  bahwa dengan adanya temuan audit dari BPK maka dapat membantu pemerintah dalam menemukan indikasi dan potensi kecurangan  atau  tindak  pidana  korupsi dilingkup pemerintah provinsi.
b) Pengaruh Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan  Terhadap  Indikasi  Tindak

## Pidana Korupsi
Berdasarkan  tabel  8  hasil  pengujian hipotesis,  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan terbukti  berpengaruh  negatif  signifikan dengan  nilai  t-statistik  yaitu  dibawah  5% dengan  nilai  koefisien  -3.504941,  hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis  kedua diterima dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  sebelumnya  yakni  Azhar  dan Setyaningrum  (2015),  Rini  dan  Damianti (2017),  dan  Verawaty  et  al  (2019)  bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat  korupsi, kemudian dengan penelitian  Maysitoh  et  al  (2015),  Yuliana dan Setyaningrum (2016), Afif (2017) yang membuktikan  bahwa  tindak  lanjut  hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  setiap  pemerintah  provinsi  di Indonesia dalam upaya memenuhi rekomendasi auditor dengan mengembalikan  uang  ke  kas/bendahara negara  maka  dapat  menurunkan  indikasi tindak  pidana  korupsi.  Upaya  pemerintah provinsi  di  Indonesia  dalam  melakukan perbaikan, seperti mengurangi penyimpangan atas ketidakpatuhan undang- undang  seperti  nilai  kerugian  daerah, potensi  kerugian  daerah,  dan  kekurangan penerimaan  negara  dengan  melaksanakan rekomendasi auditor maka potensi kesalahan  penyimpangan,  penyelewengan dan  pemborosan  dapat  diturunkan  atau dicegah.  Sehingga,  indikasi  tindak  pidana korupsi  dapat  menurun  karena  pemerintah provinsi  Indonesia  melakukan  perbaikan dari  hasil  temuan  audit  dan  melakukan tindak  lanjut  yang  harus  diserahkan  tidak lebih  dari  60  hari  setelah  laporan  diterima sesuai  Pasal  20  Ayat  3  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

## c) Pengaruh Opini Audit Terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  tabel  8  hasil  pengujian hipotesis,  opini  audit  terbukti  berpengaruh negatif  signifikan  dengan  nilai  t-statistik yaitu  dibawah  1%  dengan  nilai  koefisien  - 3.504941,  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa hipotesis  ketiga  diterima  dan  opini  audit terbukti  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  sebelumnya  dari  Maysitoh  et  al (2015),  Algameta  (2016),  Afif  (2017)  dan Anthos  (2018)  yang  menemukan  bahwa opini  audit  berpengaruh  negatif  terhadap persepsi  korupsi.  Namun,  bertentangan dengan Rini dan Damianti (2017), Husna et al  (2017)  dan  Verawaty  et  al  (2017)  yang menyatakan  bahwa  opini  audit  tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini  audit  berpengaruh  negatif  terhadap indikasi tindak pidana korupsi, dikarenakan apabila laporan keuangan yang mengandung informasi  pengelolaan  keuangan  negara yang  dibuat  oleh  pemerintah  provinsi Indonesia  sudah  memenuhi  akuntabilitas dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP) dan  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara  (SPKN)  maka  auditor  pemerintah akan memberikan opini wajar (opini terbaik) atas  laporan  keuangan  tersebut.  Hal  ini berarti  bahwa  pemerintah  provinsi  sudah memiliki kinerja yang baik dalam menyusun laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, opini audit
juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan publik  kepada  pemerintah  bahwa  tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran  dalam  pengelolaan  keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah provinsi sehingga dapat mengurangi indikasi tindak pidana korupsi.

## SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian  ini  meneliti  tentang  pengaruh hasil  audit  pemerintah  yang  berupa  temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan opini audit terhadap indikasi tindak pidana korupsi di pemerintah provinsi di seluruh  Indonesia pada tahun 2014-2016. Data yang digunakan adalah data  yang  bersal  dari  IHPS  dan  LKPD  yang terdapat dari BPK RI serta kasus laporan yang ditindaklanjuti  pada  Tahap  Penyidikan  di Kejaksaan Tinggi di setiap Pemerintah Provinsi RI  .  Teknik  pengujian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  dengan data  panel,  uji  t,  uji  F,  koefisien  determinasi ( Adj R 2 ),  dan  pembahasan  pada  bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Hipotesis  pertama  diterima  yaitu,  Temuan Audit berpengaruh positif signifikan terhadap  indikasi  tindak  pidana  korupsi  di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukan, bahwa semakin banyak temuan  yang  berupa  kerugian  negara, potensi kekurangan penerimaan serta kekurangan penerimaan negara maka dapat menjadi  sebuah  indikasi  potensi  tindak pidana korupsi.
b. Hipotesis  kedua  diterima  yaitu,  Tindak Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  indikasi  tindak pidana korupsi di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia.  Hal  ini  menunjukan  bahwa semakin banyak rekomendasi yang sudah di kerjakan,  maka  perbaikan  atas  kesalahan- kesalahan sebelumnya sudah dilakukan dan tidak  terulang  kembali,  sehingga  kerugian negara,  potensi  kekurangan  penerimaan serta  kekurangan  penerimaan  negara  dapat dicegah  dan  hal  ini  dapat  menurunkan indikasi potensi tindak pidana korupsi. c. Hipotesis ketiga diterima yaitu, Opini Audit berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap indikasi  tindak  pidana  korupsi  di  33 Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia.  Hal  ini menunjukan  bahwa  semakin  wajar  laporan keuangan pemerintah provinsi yang diterima, berarti penyusunan laporan keuangan  yang  dibuat  sudah  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dan Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN), maka penyelewengan dan penyalahgunaan  keuangan  negara  dapat diturunkan yang akhirnya dapat menurunkan  indikasi  potensi  tindak  pidana korupsi.
Saran
a. Bagi  Akademisi  dan  Peneliti  selanjutnya, maka  penelitian  mengenai  Tindak  Pidana Korupsi  selanjutnya  dimasa  yang  akan datang  diharapkan  mampu  menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dan mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya dengan  mempertimbangkan  beberapa  saran sebagai berikut :
Dilihat  dari  koefisien  determinasi  yang kecil,  penelitian  selanjutnya  diharapkan menggunakan  variabel  –  variabel  lainnya yang  lebih  kuat  untuk  mendeteksi  adanya tindak  pidana  korupsi  seperti  mencari  data kasus  yang  sudah Incraht (berkekuatan hukum tetap) yang bisa diambil langsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diharapkan menggunakan Temuan Audit  yang  lengkap  yaitu  Temuan  Audit atas  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-undangan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.
Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  juga memasukkan  informasi  data  non  keuangan seperti good  public  governance atau informasi kepuasan layanan publik.
b. Untuk  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK RI), bahwa temuan Audit, tindak lanjut hasil rekomendasi  serta  opini  audit  dari  BPK  RI merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab auditor  negara  untuk  menemukan  dan memperbaiki  potensi  kecurangan  laporan keuangan  pemerintah,  tidak  kecuali  untuk tindak pidana korupsi. Sehingga auditor dari BPK  RI  harus  menjaga  kualitas  dan kompetensi  yang  baik  sehingga  dapat mempertahankan kualitas monitoring terhadap  laporan  keuangan  pemerintah daerah di Indonesia.
c. Untuk  Pemerintah  Provinsi  Indonesia diharapkan  berupaya  membuat  laporan keuangan  pemerintah  sesuai  SAP  (Standar Akuntansi  Pemerintah)  yang  berlaku, sehingga  potensi  temuan  ketidakpatuhan perundang-undangan  seperti  nilai  kerugian
daerah,  potensi  kerugian  daerah  dan kekurangan  penerimaan  dapat  dikurangi. Selain  itu  rekomendasi  perbaikan  yang diberikan  oleh  auditor  sebanyak  mungkin dikerjakan  karena  akan  menghentikan kesalahan yang berulang di waktu selanjutnya.  Dan  penyusunan  laporan keuangan sebaiknya mengikuti SAP (Standar  Akuntansi  Pemerintah)  yang berlaku,  sehingga  akan  mendapatkan  atau mempertahankan opini audit yang baik atas pengelolaan keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amyulianthy,  R.,  Anto,  A.  S.  U.,  &  Budi,  S.
(2020).  Temuan  Dan  Tindak  Lanjut
Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi  pada  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia). Jurnal Penelitian Akuntansi ,
1 (1), 14–27.
Amyulianthy,  R.,  Khair,  J.,  &  Lysandra,  S.
(2016).  Characteristics  and  Political
Connection  To  Local  Government Performance. Jurnal Aset , 8 (2), 1–17.
Azhar  K.,  Setyaningrum  D.  (2015).  Pengaruh
Temuan  dan  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan  BPK  Terhadap  Korupsi Kementerian/Lembaga  di  Indonesia.
Universitas  Indonesia.  Depok.  Jawa Barat Algameta F. M. (2016). “Pengaruh
Akuntabilitas Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Terhadap Tingkat  Korupsi  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia”. Skripsi. Fakultas  Ekonomi.
Yogyakarta:  Univeritas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Anthos R. R. S. (2018). “Pengaruh Opini Audit dan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Terhadap  Tingkat  Korupsi Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia  (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia  Periode  2012-2015)”. Skripsi. Fakultas  Ekonomi.  Jurusan  Akuntansi. Padang:Universitas Andalas.
Afif  F.  M.  (2017).  “Pengaruh  Opini  Audit,
Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit  Terhadap  Persepsi  Korupsi  Pada Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) Kabupaten  Jember”. Skripsi .  Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
Efferin,  S.,  &  Rudiawarni,  F.  A.  (2014).
Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia Dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, Dan Budaya. Jurnal Akuntansi Dan
Keuangan Indonesia , 11 (2), 138–164.
Fama, E. F. (2008). Agency Problems  and the
Theory  of  the  Firm  Agency  Problems and the Theory of the Firm, 88 (2), 288– 307.
Fatma A. D. (2017). “Analisis Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah    (Studi Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah    Kabupaten  Serdang  Bedagai)”. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam.  Program Studi Ekonomi Islam.
Ghozali  I.  (2011).  “Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS”. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Hasthoro  A.  H.,  Suhardjanto  D.  (2014).
“Karakterisitik  Pemerintah  Daerah, Korupsi dan Kinerja Keuangan Daerah”.
Konfrensi  Ilmiah  Akuntansi  I .  Banten:
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan  Pendidik    (IAIKAPD  Wilayah Jakarta Banten). 26-27 Februari 2014. Heriningsih  S.  (2015).  “Analisis  Kinerja Penyelenggara  Pemerintah  Daerah  Dan Tingkat  Korupsi  Dianalisis  Dari  Opini
Auditor”. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. ISSN: 2407-9189.
Husna  N.,  Rahayu  S.,  Triyanto  N.  D.  (2017).
“Pengaruh  Opini  Audit  dan  Temuan Audit  Terhadap  Tingkat  Korupsi  (Studi Pada  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia Tahun  2016)”.  Bandung:  Universitas Telkom.  ISSN:  2355-9357. Volume 4.
Page 1637.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).
Theory  of  the  Firm :  Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure  Theory  of  the  Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure.
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., &
Setyaningrum,  D.  (2015).  Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut  Hasil  Audit  terhadap  Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat  II  Tahun  2008-2010. Seminar
Nasional  Akuntansi  18  Universitas Sumatera Utara Medan , 1–26.
Rini  R.,  Damianti  L.  (2017).  “Analisis  Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan  Provinsi  di  Indonesia”.
Jakarta: Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah  Jakarta.  Jurnal  Dinamika Akuntansi  dan  Bisnis. Volume 4(1).  pp 73-90.
Rustiyaningsih,  S.,  &  Immanuela,  I.  (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  Pemerintah  Daerah. Widya Warta , XXXVIII (02), 190–202.
Saleh  H.  I.,  Ode  L.,  Ratmono  D.  (2017).
“Analisis  Pengaruh  Korupsi  Terhadap Audit Pemerintahan Pada Instansi Pemerintah  di  Indonesia”.  Semarang: Universitas  Diponegoro. Volume  6. Hal 1-13. ISSN : 2337-3806.
Sari P. A., Martani D., Setyaningrum D. (2015).
“Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya  Manusia  terhadap  Opini  Audit melalui  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga”.
Simposium  Nasional  Akuntansi  XVIII. Medan: Universitas Sumatera Utara. 16-
19 September 2015.
Sudibyo  A.  Y.,  Jianfu  S.,  dan  Bawono  R.  I.
(2014).  “Teori  Institusi  Dan  Korupsi:
Studi  Empiris  Pada  Organisasi  Sektor Publik  Di  Cina  Dan  Indonesia”. Simposium  Nasional  Akuntansi  XVII. Mataram:  Universitas  Mataram.  24-27 September 2014.
Sugiyono. (2017). “Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D”.
Bandung: Alfabeta, CV.
Yuliana I.,  Setyaningrum D. (2016). “Pengaruh
Penerapan
E-Government dan
Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di  Kementerian/Lembaga”. Simposium
Nasional  Akuntansi  XIX. Lampung: Universitas  Lampung.  24-27  Agustus 2016.
Yamin  R.,  Sutaryo.  (2015).  “Faktor  Penentu Jumlah  Temuan  Kelemahan  Sistem Pengendalian  Intern  pada  Pemerintah Daerah  di  Indonesia”. Simposium Nasional  Akuntansi  XVIII .  Medan: Universitas  Sumatera  Utara.  16-19
September 2015.
Windarti  A.  (2015).  “Pengaruh  Anggaran
Belanja Daerah Dan Senjangan
Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia”. Skripsi. Jakarta:  Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan
Keguruan.  Program  Studi  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
Verawaty,  Puspanita  I.,  Sularti  E.  (2019).
“Pengaruh BPK, Karakteristik
Pemerintah  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  terhadap  Tingkat  Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia”. Palembang: Universitas Binadarma.
MBIA.  Volume  18.  p-ISSN  2086-5090,
e-ISSN: 2655-8262.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Perubahan  III. Pasal 23 E. Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  1999. Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi. Berubah  menjadi. Undang-Undang  Nomor 20  tahun  2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara . Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004.
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005.
Standar Akuntansi Pemerintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Badan

## Pemeriksa Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. Pedoman  Pengelolaan  Keuangan

## Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.
Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun  2017. Pemantauan  Pelaksanaan Tindak  Lanjut    Rekomendasi  Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Standar  Pemeriksa  Keuangan  Negara. Badan Pemeriksa Keuangan