ISSN: 0215-837X (p); 2460-7606 (e), Vol. 18 (2), 2020, pp. 197-220 DOI: http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970 Submit: 23/09/2020 Review: 28/09/2020 Publish: 31/12/2020
KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN

## MANAJEMEN ZAKAT MODERN
Budi Rahmat Hakim UIN Antasari Banjarmasin budi_rh@uin-antasari.ac.id
Abstract: This  article  seeks  to  identify  and  describe  the  construction  of zakat thought  contained  in  a number  of  local  works  by Banjarese Ulama and  to  find  the  relevance  of zakat thought  as  proposed  by modern zakat management  concepts.  The  study  of  the Banjar Ulama's  conception  of zakat thought  was carried  out  through  reading  library  materials  in  the  form  of  a  number  of  fiqh  works  written by Banjar Ulama in the 18-19M century which were also the targets or objects of study. The search results and analysis of the intended local fiqh literature found a number of constructs for discussion of zakat fiqh that discuss the legal provisions of zakat obligations, criteria for zakat objects, zakat distribution mechanisms, the concept  of productive zakat, and amil criteria, as well  as zakat management  authority. From  a  number  of fiqh formulations found, some provisions are still limited conventionally and conservatively, especially regarding the subject of zakat and the criteria for assets which are the object of zakat. While some contain jurisprudence ideas that  are relevant  to  the  context  of modern  management  in zakat management, namely  related  to  the productive use of zakat, zakat agency institution with their various duties and functions, and the active role of the  government  in  providing  regulatory  support  and  facilitation  of  operational  facilities  and  infrastructure for zakat management.  Some  of  these  fiqh  ideas  can  even  be  considered  as  a  progressive  thought  that transcends fiqh thinking in the context of their time.
Keywords : Thought; Ijtihad; Fikih zakat; Banjar Ulama; Management
Abstrak: Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan mendeskripsikan  konstruksi pemikiran zakat yang terdapat  dalam  sejumlah  karya  lokal  Ulama  Banjar  serta  menemukan  relevansi  pemikiran  zakat  yang dikemukakan dengan konsep manajemen zakat modern. Kajian tentang konsepsi pemikiran zakat Ulama Banjar ini dilakukan melalui penulusuran bahan pustaka berupa sejumlah karya fikih yang ditulis Ulama Banjar dalam rentang abad 18-19M yang sekaligus menjadi sasaran atau objek kajian. Hasil penelusuran dan telaah dari literatur fikih lokal dimaksud menemukan sejumlah konstruk bahasan fikih zakat  yang mengulas seputar ketentuan hukum kewajiban zakat, kriteria objek zakat, mekanisme distribusi zakat, konsep zakat produktif, dan kriteria amil, serta otoritas pengelolaan zakat. Dari sejumlah rumusan fikih yang  ditemukan  tersebut  sebagian  ketentuannya  masih  terbatas  secara  konvensional  dan  konservatif terutama menyangkut subjek zakat dan kriteria harta yang termasuk objek zakat. Sementara sebagian lagi mengandung gagasan fikih yang relevan dengan konteks manajemen modern dalam pengelolaan zakat, yakni terkait  pendayagunaan  zakat  secara  produktif,  lembaga  keamilan  dengan  berbagai  tugas  dan  fungsinya, serta peran aktif pemerintah dalam memberikan dukungan regulasi maupun fasilitasi sarana dan prasarana operasional pengelolaan zakat. Beberapa gagasan fikih  tersebut bahkan juga dapat dinilai sebagai sebuah pemikiran progresif yang melampaui pemikiran fikih pada konteks zamannya.
Kata kunci: Pemikiran; Ijtihad; Fikih Zakat; Ulama Banjar; Manajemen

## Pendahuluan
Hukum  Islam  (fikih)  sebagai  hasil  pemikiran  ulama,  berkembang  tidak terlepas dari situasi dan faktor sosial budaya. Artinya, fikih tidak lahir dari ruang yang hampa  dari  budaya  dan  adat  istiadat  lokal,  melainkan  terlahir  dari  sebuah  dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual. 1
Kehadiran fikih pada dasarnya merupakan rumusan hukum Islam yang digali dari  Alquran  dan  hadis.  Rumusan  hukum  yang  terdapat  dalam  kitab  fikih mengandung  nilai  dan  sifat  lokalistik.  Dikatakan  demikian  karena  dalam perjalanannya,  para  fukaha  yang  merumuskan  hukum  dari  Alquran  dan  hadis  tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya atau  tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan  akulturasi  sosial  budaya  tidak  dapat  dihindarkan  dan  tidak  dinafikan  dalam pemikiran  fikih.  Pada  saat  itulah  terjadi  sandingan  antara  pemahaman  keagamaan dengan budaya sebagai variabel yang selalu menyertai pemikiran hukum Islam. Berkenaan dengan itu, konsep fikih bertitik tolak pada sesuatu yang telah ada ( existing ),  kemudian  mengalami  perubahan  secara  kualitatif  sebagai  produk  interaksi dalam  kehidupan  masyarakat. 2 Dalam  konteks  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  proses penalaran  fikih  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  otonom,  akan  tetapi  ia  pun berinteraksi dengan budaya dalam masyarakat sehingga terjadi saling mempengaruhi.
Perkembangan hukum Islam (fikih) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal  menarik  karena  aktualisasi  ajaran  Islam  yang  dirumuskan  dalam  kitab  fikih mengalami  pengembangan  yang  disebabkan  oleh  aspek  geografis  yang  menembus sekat  tradisi  masyarakat.  Tradisi  yang  lahir  dari  sebuah  interpretasi  sosial  menjadi sesuatu yang  amat  diperhatikan  dalam  penetapan hukum.  Nuansa  lokal  dari  hukum fikih  adalah  sebuah  keniscayaan  karena  rumusan  hukum  fikih  dipengaruhi  oleh kebudayaan  masyarakat.  Hukum  fikih  berbeda  dengan  syariah  yang  bersifat substansial dan universal.
Corak  fikih  dan  pendekatan  nalar  dalam  bahasan  kitab-kitab  fikih  sedikit- banyaknya  turut  mempengaruhi  corak  pemikiran  ulama  sesudahnya  yang  kemudian mentransformasikannya  lewat  dakwah  kepada  masyarakat  setempat,  sehingga  apa yang  dipegang  masyarakat  adalah  apa  yang  mereka  terima  dan  mereka  pahami  dari “ajaran”  yang  disampaikan  ulama  mereka  melalui  kitab-kitab  tersebut  yang  menjadi referensinya.  Menurut  Ali  Yafie 3 ,  doktrin  pemahaman  dan  pola  pengamalan  zakat yang dilakukan sebuah masyarakat tidak terlepas dari wawasan kitab-kitab fikih zakat yang menjadi referensi dalam realisasi penunaian zakat tersebut.
Pengamalan  masyarakat  terhadap  syariat  Islam  khususnya  dalam  bidang ibadah  sedikit  banyaknya  dipengaruhi  oleh  doktrin  pemahaman  yang  diajarkan  dan mereka terima dari para ulama setempat. Ajaran ditransformasikan adakalanya melalui
1 Ahmad  Musyahid, Validasi  Studi  Orientalisme  terhadap  Sejarah  Sosial  Hukum  Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 44.
2 Ahmad Musyahid, Validasi Studi Orientalisme terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam, 38. 3 Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), 42.
199
dakwah atau pengajian-pengajian agama, juga melalui karya tulis (risalah/kitab) yang disusun oleh para ulama.
Sebagai sebuah ajaran syariat, pemikiran zakat juga ditransformasikan melalui kitab-kitab fikih yang ditulis ulama sebagai interpretasi dan pengembangan ijtihad dari nas-nas terkait, termasuk sebagai reformulasi pemikiran dari ijtihad zakat dari ulama sebelumnya. Pembahasan zakat yang tertuang dalam sejumlah kitab fikih merupakan representasi  dari  paradigma  yang  berkembang  dalam  pemahaman  ulama  tentang persoalan zakat.
Dalam  memaknai  zakat  sebagai  ajaran  syariat,  terdapat  kecenderungan pemahaman  bahwa  zakat  hanya  dianggap  sebagai  sebuah  ibadah mahdah ,  dimana segala  ketentuannya  harus  dipahami  dan  diterima  secara  baku  sesuai  rumusan  nash dan  dilakukan  hanya  sebagai  bentuk  penunaian  kewajiban  antara  hamba  dengan Tuhannya. Paradigma ini menjadikan interpretasi ajaran  zakat juga menjadi terbatas, sehingga  bahasan  konsep  zakat  hanya  mengulas  seputar  aspek ‘ubudiyah- nya  saja. Dalam konteks ini sering terlupakan bahwa dalam ibadah zakat juga terdapat dimensi sosial  sebagai  wujud  kepedulian  sesama  dan  instrumen  perwujudan  kesejahteraan umat.
Berdasarkan  survei  sementara  penulis,  dari  sejumlah  literatur  fikih  karya ulama  lokal  di  Kalimantan  Selatan  (selanjutnya  disebut  Ulama  Banjar 4 )  hanya sebagian  kecil  yang  melakukan  elaborasi  pemikiran  tentang  konsep  zakat,  bahkan literatur khusus yang membahas tersendiri tentang zakat tidak penulis temukan. Fikih zakat  hanya  dibahas  secara  kompilatif  dengan  fikih-fikih  lain  dalam  satu  kitab,  pun dalam bahasan yang sangat terbatas.
Di tengah keterbatasan literatur lokal tersebut, penulis berusaha menemukan beberapa konstruksi “ijtihad” tentang zakat berdasarkan pemikiran ulama Banjar yang tertuang  dalam  karya  fikihnya  sebagai  upaya  mengangkat  kekayaan  khazanah  fikih lokal  sekaligus  upaya  revitalisasi  fikih  zakat  dalam  realitas  pemikiran  lokal  sehingga bisa direlevansikan lebih lanjut dalam konteks kekinian dan skala global.
Berdasarkan  penelusuran  penulis  terdapat  beberapa  penelitian  terkait  yang dilakukan sebelumnya, namun belum ada yang secara khusus mengelaborasi konsep zakat yang digagas para ulama lokal tersebut dan relevansinya dengan dinamika fikih kontekstual.  Di  antara  beberapa  penelitian  dimaksud  dapat  disebutkan  sebagai berikut:
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muslich  Shabir 5 yang  berjudul Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjārī tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis
4 Istilah ulama Banjar dalam uraian ini dimaksudkan sebagai ulama dalam arti kultural karena pengertian  ini  yang  lebih  dekat  dalam  konteks  kitab-kitab  fikih  karya  ulama  Banjar.  Secara  kultural, term  ulama  tidak  mencakup  mereka  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  pengetahuan  umum  di  luar pengetahuan agama. Ulama didefinisikan sebagai orang yang (1) mengemban tradisi agama atau yang masyhur dengan istilah kyai, (2) seorang yang paham hukum syariah atau ahli dalam bidang fikih, atau (3) pelaksana hukum fikih yang disebut mufti, qadi, atau hakim. (Lihat Dawam Raharjo, “Ulama”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an Nomor  5 Vol. VI, 1996, 23.) 5 Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual (Cet I; Bandung: Nuansa Aulia, 2005)
200 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020
Intertekstual, tulisan  yang  dipublikasikan  dalam  bentuk  buku  pada  tahun  2005  ini menggambarkan sketsa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang fikih zakat  sebagaimana  yang  termuat  dalam  kitab Sabīl  al-Muhtadīn .  Penulisnya  berusaha melakukan  analisis  intertekstual  dengan  pembahasan  zakat  yang  ada  dalam  kitab al Shirath  al-Mustaqīm karya  Nuruddin  al-Raniri.  Sesuai  fokusnya,  tulisan  ini  hanya mengungkap  satu  pemikiran  ulama  Banjar  sehingga  perbandingan  pemikiran  ulama lokal lain terkait konsepsi zakat belum disentuh secara memadai.
Kedua ,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bayani  Dahlan  dkk 6 pada  tahun  2009 berjudul Ulama  Banjar  dan  Karya-karyanya mengungkap  keberadaan  karya-karya  tulis yang  dihasilkan  ulama-ulama  Banjar.  Hasil  penelitian  ini  mendeskripsikan  identitas kitab,  biografi  pengarang,  dan  gambaran  singkat  kandungan  kitab  yang  kemudian masing-masing karya ulama tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bidang ilmu yakni tauhid,  fikih,  dan  tasawuf.  Karena  fokus  penelitian  ini  lebih  dititik  tekankan  pada studi  biografis  yang  dikombinasi  dengan  studi  pustaka  dan  filologi,  maka  telaah pemikiran ulama Banjar secara mendalam belum dilakukan.
Ketiga, hasil  penelitian  eksplorasi  yang  dilakukan  oleh  Wahyuddin  dkk 7 . berjudul Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi. Penelitian yang dipublikasikan  pada  tahun  2013  ini  mendeskripsikan  kekayaan  khazanah  intelektual ulama  Banjar  dalam  berkarya,  termasuk  dalam  bidang  fikih.  Berdasarkan  temuan penelitian  ini  terdapat  sejumlah  karya  ulama  lokal  yang  kemudian  diklasifikasi berdasarkan  bidang  ilmu;  tauhid,  fikih,  tasawuf,  Alquran  dan  hadis,  bahasa, tarikh/manakib, serta amaliyah. Sesuai sifatnya yang eksploratif, penelitian ini hanya menggambarkan secara ringkas berupa resensi singkat tentang identitas, struktur, dan pokok  kandungan  yang  dibahas  dalam  masing-masing  kitab.  Penelitian  ini  juga belum mengulas secara khusus mengenai karya-karya tulis yang terkait dengan zakat. Studi  mengenai  literatur  lokal  terutama  yang  bersifat  elaborasi  pemikiran mengenai fikih zakat secara khusus dari  masing-masing ulama penulisnya sejauh ini belum banyak dilakukan, di sisi lain penggalian khazanah pemikiran zakat yang ditulis ulama  Banjar  yang  notabene  menjadi  rujukan  masyarakat  lokal  sangat  penting dilakukan  untuk  dapat  dikontekstualisasikan  dengan  dinamika  perkembangan kontemporer  sehingga  bisa  menjadi  basis  alternatif  rujukan  dalam  merespon persoalan zakat kekinian. Beranjak dari kepentingan inilah studi mengenai konstruksi ijtihad tentang zakat dalam fikih lokal karya-karya ulama Banjar ini mendesak untuk dilakukan.
Metode
Secara mendasar tulisan ini bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis,  dan  menginterpretasikan  data  yang  terkumpul  dalam  proses  telaah pustaka. Penelitian kualitatif ini menekankan pada proses eksplorasi data dan sumber
6 Bayani Dahlan (ed), Ulama Banjar dan Karya-karyanya (Banjarmasin: Antasari Press, 2009).
7 Wahyuddin dkk., Nomenklatur Keislaman  di Kalimantan Selatan: Studi  Eksplorasi (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013)
201
informasi dari berbagai literatur, karenanya kajian ini juga bersifat eksploratif dengan metode deskriptif 8 -analitis-kritis.
Guna  menemukan  deskripsi  yang  jelas  tentang  realitas  pemikiran  zakat  dan konstruksi  fikih  zakat  dalam  karya  lokal  ulama  Banjar,  maka  kajian  ini  difokuskan untuk  menjawab  dua  permasalahan  utama  yakni;  bagaimana  konstruksi  pemikiran zakat  dalam  karya  lokal  Ulama  Banjar,  dan  bagaimana  relevansi  ijtihad  zakat  yang tertuang  dalam  fikih  lokal  Ulama  Banjar  tersebut  dengan  konteks  pemikiran  zakat modern?
Objek telaah atau sasaran dalam penulisan ini adalah berbagai bahan pustaka dari  karya  ulama  Banjar  dalam  bidang  fikih  yang  ditulis  dalam  rentang  abad  ke-18 sampai  dengan  abad  ke-19  Masehi.  Fikih  ulama  Banjar  (disebut  juga  dengan  fikih Banjari) dalam tulisan ini dideskripsikan melalui penulusuran kitab fikih karya ulama Banjar.  Penelusuran  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  data  hasil  eksplorasi  Tim Peneliti  Pusat  Penelitian  IAIN  Antasari  tentang  nomenklatur  keislaman  di Kalimantan  Selatan. 9 Penelusuran  tersebut  selanjutnya  menjadi  dasar  analisis  untuk melakukan  kritik  sekaligus  upaya-upaya  penemuan  ide  kreatif  yang  bersifat pengembangan terhadap masalah yang dikaji.

## Pembahasan Potret Pemikiran Zakat dalam Literatur Keislaman Karya Ulama Banjar
Ulama  Banjar  memiliki  kontribusi  intelektual  yang  terwujud  dalam  karya- karya keagamaan mulai dari bidang tasawuf, tauhid, fikih, Alquran dan hadis, bahasa, tarikh/manaqib,  dan  amaliyah.  Kebanyakan  karya  para  ulama  dimaksud  ditulis dengan  huruf  Arab  Melayu  ( Jawi ),  sebagian  berbahasa  Melayu  dan  ada  yang  juga sudah  berbahasa  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  karena  penulisan  ditujukan  untuk memudahkan masyarakat Banjar untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang notabene kebanyakan bersumber dari kitab-kitab berbahasa Arab.
Dibandingkan dengan bidang ilmu lain, karya di bidang fikih berupa kitab dan risalah  paling  banyak  ditemukan. 10 Ada  dua  kitab  penting  yang  umumnya  menjadi pegangan  masyarakat  Banjar  dalam  hukum  fikih  yakni  kitab Sabīl  al-Muhtadīn karya Syekh  Muhammad  Arsyad  dan Kitab  Parukunan karya  Mufti  Jamaluddin  bin  H. Muhammad  Arsyad. 11 Kitab  yang  keduanya  menggunakan  bahasa  Melayu  ini
8 Metode deskriptif  dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau  sebagaimana  adanya.  Lihat:  Hadari  Nawawi, Metode Penelitian  Bidang  Sosial (Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 2007), 67.
9 Wahyuddin dkk., Nomenklatur Keislaman  di Kalimantan Selatan: Studi  Eksplorasi (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013).
10 Wahyuddin dkk., Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi, v-xvi. 11 Menurut  versi  lain,  kitab  ini  disebutkan  dengan  judul  “Parukunan  Besar”  dan  Parukunan Melayu”.  Lihat:  Ahmadi  Hasan,  dkk. Ulama-ulama  Banjar  dan  Karya  Tulisnya  di  Bidang  Fikih (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2008), 29. Disamping itu terdapat pendapat lain tentang penulis kitab Parukunan ini,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Martin,  bahwa  kitab  tersebut  ditulis  oleh keponakan Jamaluddin yaitu Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis, meskipun Martin tidak dapat menjelaskan mengapa nama Jamaluddin tertulis pada judul buku itu, “Parukunan Jamaluddin”. (Lihat
membahas  fikih  secara  sistematis  dan  mendalam  menurut  mazhab  Syafi’i.  Kedua karya besar ini merupakan rujukan beberapa kitab sesudahnya yang ditulis oleh ulama Banjar lainnya.
Dari  sejumlah  literatur  fikih  karya  ulama  Banjar  yang  berhasil  ditelusuri, termasuk  dengan  mengacu  kepada  data  hasil  eksplorasi  Tim  Peneliti  Puslit  IAIN Antasari 12 ,  tidak  ditemukan  karya  di  bidang  fikih  yang  secara  khusus  membahas tentang zakat. Sementara pada aspek rukun Islam lainnya seperti terkait shalat, puasa maupun  haji,  masing-masing  terdapat  pembahasan  secara  khusus  yang  ditulis  oleh ulama  Banjar  baik  dalam  bentuk  kitab  maupun  risalah.  Pembahasan  masalah  zakat hanya terdapat pada satu bagian dari bab-bab pembahasan ataupun hanya bagian dari pasal pembahasan suatu kitab fikih dengan uraian yang tidak terlalu luas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan seputar zakat dalam literatur klasik karya ulama  lokal  masih  sangat  terbatas  dan  kurang  mendapat  porsi  yang  memadai dibanding pembahasan aspek rukun Islam lainnya.
Terbatasnya referensi fikih  yang membahas masalah zakat ini dimungkinkan oleh  beberapa  hal,  diantaranya  pandangan  keagamaan  tentang  konsep  zakat  yang dianggap  sebagai  ibadah mahdah yang  bersifat ta’abbudi ,  karenanya  harus  dipahami bahwa aturan zakat yang ada dalam Alquran dan hadis Nabi merupakan suatu yang “dogmatis” dan tidak perlu dikembangkan lagi dengan ijtihad dalam pengembangan fikihnya.
Dengan terbatasnya literatur lokal yang membahas permasalahan zakat, hanya memungkinkan  penulis  menemukan  dan  menginventarisir  enam  buah  kitab  dan risalah  fikih  karya  ulama  Banjar  yang  memuat  pembahasan  zakat.  Keenam  literatur dimaksud dapat dikemukakan anatominya secara singkat sebagai berikut:
1. Sabīl al-Muhtadīn karya Syekh H. Muhammad Arsyad al-Banjari Kitab yang judul lengkapnya Sabīl al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fi Amri al-Dīn ini merupakan fikih Melayu yang cukup popular di nusantara, bahkan sampai ke Malaysia,  Thailand  dan  Kamboja,  dan  merupakan  hasil  karya  al-Banjari  yang monumental. 13 Naskah  kitab  ini  ditulis  menggunakan  bahasa  Jawi  (huruf  Arab Melayu), dalam versi yang bentuk tulis tangan terdiri dari empat jilid, sedangkan dalam  bentuk  cetakan  menjadi  dua  jilid;  yang  berisi  delapan kitab (pokok pembahasan), dua kitab pada jilid pertama ( Kitāb Ţaharah dan Kitāb al-Ŝalat ), enam kitab pada jilid kedua ( Kitāb al-Zakāt , Kitāb al-Ŝiyam , Kitāb al-I’tikāf , Kitāb al-Hajj wa al-‘Umrah, Kitāb al-Şaid wa al Dzabā’ih , dan Kitāb al-Ath’imah) . Setiap kitab terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa faśal (subbab  pembahasan). Kitāb  al-Ţaharah terdiri  dari  enam  bab  dan 29 faśal, Kitāb al-Ŝalat terdiri dari sembilan bab dan 34 faśal, Kitāb al-Zakāt terdiri
Martin  Van  Bruinessen, Kitab  Kuning  dan  Perempuan. www.igitur-archive.library.uu.nl).  Sementara sebagian  orang  lainnya  mempercayai  bahwa  saudara  perempuan  Jamaluddin  yang  menulisnya,  yakni Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat: Bayani Dahlan (ed), Ulama Banjar dan Karya- karyanya (Banjarmasin: Antasari Press, 2009, 140. 12 Wahyuddin dkk., Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi , 17.
13 Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual (Cet I; Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 21.
203
dari  lima  bab  dan  13 faśal,  Kitāb  al-Ŝiyam terdiri  dari  tujuh faśal,  Kitāb  al-I’tikāf terdiri dari satu faśal, Kitāb al-Hajji wa al-‘Umrah terdiri dari dua bab dan 15 faśal, Kitāb al-Şaid wa al-Dzabā’ih terdiri dari satu faśal, sedangkan Kitāb al-Aţ’imah tidak memiliki  bab  dan faśal. Kitab Sabīl  al-Muhtadīn memang  tidak  membahas  semua masalah fikih, namun dilihat dari bab-bab dan faśal yang terdapat pada kitab  ini pembahasan masalah ibadah dan hukum yang berkisar pada masalah amaliah lahir mukalaf yang terkait dengan rukun Islam mendapat porsi terbesar. 14
Sebelum  memasuki  pokok  pembahasan,  al-Banjari  memulainya  dengan Muqaddimah yang menyebutkan latar belakang atau alasan penulisan kitab Sabīl al- Muhtadīn. Penulisan  kitab  tersebut  dimulai  pada  tahun  1193  H/1779  (tanpa tanggal) 15 dan  selesai  pada  tanggal  27  Rabiul  Akhir  1195  H/22  April  1781  M. 16 Sebagaimana yang dikatakan oleh penulisnya, pembahasan kitab fikih ini merujuk pada beberapa kitab fikih  mazhab Syafi’i, yaitu kitab Syarah Minhāj karya  Syaikh al-Islam  Zakariya  al-Anśarī  (w.926),  kitab Mugni karya  Syaikh  al-Khatib  al- Syarbini, kitab Tuhfah karya Syaikh  Ibnu Hajar  (w.973), dan  kitab Nihāyah karya Syaikh al-Jamal al-Ramli (w.1004), serta matan, syarah, dan hasyiyah kitab-kitab fikih yang lain. 17 Permasalahan fikih  zakat  dalam kitab  ini  diuraikan secara  spesifik  dalam satu kitāb (pokok) pembahasan yang terdiri dari lima bab bahasan yang didahului oleh  ketentuan  umum  tentang  hukum  zakat.  Kelima  bab  pembahasan  tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bab  tentang  zakat  hewan,  terdiri  dari  empat faśal (sub  bahasan),  yaitu faśal - faśal tentang:  nisab  zakat  onta,  nisab  zakat  sapi  dan  kerbau,  nisab  zakat kambing dan biri-biri, dan zakat khultah.
b. Bab tentang zakat tumbuh-tumbuhan. Dalam bab ini hanya terdapat satu faśal yaitu faśal yang menjelaskan tentang kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya.
c. Bab tentang zakat emas dan perak. Pada bab ini tidak terdapat faśal . d. Bab tentang zakat ma’din, rikāz dan perniagaan. Bab ini terdiri dari tiga faśal , yaitu tentang zakat ma’din, zakat rikāz, dan zakat perniagaan.
e. Bab tentang zakat fithrah. Bab ini terdiri dari lima faśal , yang bila diperhatikan dengan  sungguh-sungguh,  secara  subtansi  bukan  hanya  merupakan  subbab dari bab zakat fithrah. Kelima faśal itu adalah faśal tentang niat pada zakat dan menyegerakan  mengeluarkannya, faśal tentang  pembagian  zakat  kepada orang-orang yang berhak menerimanya, faśal tentang hal-hal yang berkaitan dengan  pembagian  zakat  kepada  mustahiknya, faśal tentang  perbandingan pembagian zakat kepada mustahik dan hukum memindahkan zakat, dan faśal tentang sedekah sunat.
2. Risalah Rasam Parukunan karya Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali
14 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn (t.tp: Al Haramain,
t.t.), halaman daftar isi.
15 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn , 4.
16 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, 267.
17 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, 4.
204 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020
Kitab Risalah  Rasam  Parukunan ditulis  menggunakan  Arab  Melayu,  dan selesai ditulis pada tanggal 10 Muharram 1357 H atau bertepatan dengan tanggal 12  Maret  1938  M.  Kitab  fikih  yang  terbilang  kecil  dengan  jumlah  halamannya hanya  69  halaman  ini  diterbitkan  oleh  Mathba’ah  Rahmaniyyah  Los  Pasar Amuntai.
Pembahasan kitab ini terkesan tidak begitu sistematis layaknya sistematika pembahasan dalam kitab-kitab fikih pada umumnya. Pembahasan kitab ini hanya memunculkan  beberapa  bagian  penting  dari  panduan  amaliah  harian  yang dilakukan  seorang  muslim  pada  umumnya,  mencakup  beberapa  bahasan,  mulai dari persoalan syahadat dan taubah, salat (mulai dari persoalan hakikatnya sampai tata  cara  dan  macam-macam  shalat  beserta kaifiat maupun  bacaannya  masing- masing), tata cara taqlīd pengeluaran zakat, tata cara penyelenggaraan jenazah, tata cara  dan  lafaz-lafaz  terkait  pelaksanaan  ibadah  Jumat,  dan rasam (penjelasan dengan  sistem  skema)  tentang  beberapa  penjelasan  terkait  rukun  iman  dan pelaksanaan rukun Islam. Pada bagian akhir kitab ini ditutup dengan doa-doa dan zikir.
Bagian yang disebut rasam merupakan penekanan dari misi tulisan kitab ini, yaitu memberikan kemudahan untuk menghafal rukun dan syarat dari aturan- aturan  ibadah  praktis.  Istilah rasam bermakna  gambar  yang  dalam  hal  ini  lebih diartikan sebagai skema. Dengan skema ini para penuntut pemula ilmu fikih akan lebih mudah menghafalkannya.
Pembahasan tentang zakat menjadi salah satu bagian bahasan dalam kitab ini, namun pembahasan zakat sangat terbatas hanya dengan mengemukakan lafaz taklid  maupun  lafaz  niat  yang  dibaca  pada  saat  pengeluaran  zakat  oleh  muzaki dan  lafaz  doa  yang  dibaca  oleh penerima  saat  menerima  zakat,  baik  zakat  harta maupun zakat fitrah. 18 Sementara pembahasan lain mengenai hukum zakat, objek harta zakat, nisab dan kadar zakat maupun ketentuan lainnya terkait zakat  tidak disinggung dalam pembahasan kitab ini.
3. Mabādi’ ‘Ilm al-Fiqh karya Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani
Mabādi’ artinya  dasar  atau  permulaan,  menunjukkan  bahwa  kitab  ini membahas  fikih  Islam  secara  sederhana  dan  lebih  ditujukan  pada  masyarakat awam. Karenanya pula pembahasannya sangat terkesan teknis dan singkat. Sesuai namanya,  buku  ini  menguraikan  fikih  dalam  bentuk  permulaan.  Wilayah  yang dibahas mencakup hampir semua masalah fikih, mulai Thahārah (bersuci) hingga masalah peradilan dan perbudakan.
Kitab  yang  juga  menggunakan  Arab  Melayu  ini  tersusun  dari  tiga  jilid dengan rincian pembahasan sebagai berikut:
a. Jilid pertama, menerangkan dari hal bersuci, salat beserta syarat dan tata cara mengerjakannya;
18 Lihat:  Haji  Abdurrahman  bin  Haji  Muhammad  Ali ,  Risalah  Rasam  Parukunan (Amuntai: Mat}ba’ah Rahmaniyyah, t.th.)
205
b. Jilid kedua, menjelaskan perihal ketentuan zakat, puasa, haji, kurban, akikah, sampai  kepada  persoalan  muamalah  (ketentuan  transaksi)  dan  ketentuan terkait lainnya;
c. Jilid  ketiga,  berisi  tentang  pembahasan  masalah  hukum farāid (kewarisan), hukum wasiat, munakahat (pernikahan) dan hal-hal terkait dengannya seperti talak,  rujuk  dan  sebagainya,  pembahasan  masalah  nafkah  dan hadhānah (pengasuhan  anak),  pembahasan  masalah  jinayat  dan  hudud,  masalah  jihad, peradilan  dan  syarat-syarat qādi (hakim)  maupun  saksi,  dan  masalah memerdekakan hamba sahaya.
Sebagaimana pembahasan lainnya, bab zakat dalam kitab ini dibahas secara singkat (tidak lebih dari enam halaman), mencakup ketentuan tentang jenis-jenis harta  kena  zakat  (zakat  mal)  beserta  kadar  dan  nisabnya  masing-masing,  seperti zakat  binatang  ternak,  zakat  emas  dan  perak,  zakat  tumbuh-tumbuhan,  zakat buah-buahan,  zakat  perdagangan,  zakat patakan (harta  terpendam/ rikāz ),  dan zakat dulangan (tambang). Di bagian selanjutnya terdapat pula pembahasan singkat seputar  zakat  fitrah,  dan  beberapa  ketentuan  tentang  distribusi  zakat  beserta penjelasan kriteria kedelapan golongan mustahik zakat. 19
4. Risalah Fiqhiyah karya Muhammad Kasyful Anwar
Risalah  ini  ditulis  dengan  berbahasa  Arab,  membicarakan  tentang  Rukun Islam,  dengan  sistematika  pembahasan  yang  dimulai  dengan  permasalahan Ţahārah berisi  pembahasan  tentang  wudhu, istinja ,  dan  mandi.  Selanjutnya  kitab salat, berisi pembahsan mengenai ketentuan waktu salat, syarat-syarat, dan rukun- rukun salat, sujud sahwi dan sujud tilawah, salat sunat, salat berjemaah, dan salat Jumat. Pada bagian berikutnya dibahas kitab zakat yang berisi tentang ketentuan kadar  dan  waktunya.  Kemudian  kitab  puasa  membahas  tentang  syarat  sah  dan yang  membatalkannya.  Kitab  jenazah  dengan  pembahasan  tentang  tata  cara penyelenggaraan jenazah. Kitab haji dan umrah berisi pembahasan tentang syarat- syarat dan rukun haji maupun umrah.
Risalah  singkat  yang  hanya  berjumlah  26  halaman  ini  dijadikan  kitab pegangan wajib pada kurikulum Pondok Pesantren Darussalam Martapura  untuk tingkat dasar (ibtidaiyah) sampai sekarang. 20
Pembahasan  zakat  dalam  kitab  ini  relatif  sederhana  dan  masih  sangat terbatas,  hanya  berbicara  seputar  kadar  masing-masing  jenis  zakat  beserta penjelasan waktunya.
5. Kifāyat al-Muhtaj fi al-Fiqh al-Syāfi’i karya H. Abdul Malik bin Abdurrahman Buku  yang  berbentuk  risalah  dan  ditulis  dengan  menggunakan  Arab Melayu  ini  dicetak  oleh  Toko  Buku  Al-Hidayah  Amuntai  dalam  dua  jilid.  Jilid pertama  berisi  pembahasan  tentang  hukum  dalam  Islam,  kemudian  dilanjutkan dengan  pembahasan  tentang  rukun  Islam.  Kemudian,  sebagaimana  sistematika
19 Lihat  Al-Hajj  Muhammad  Sarni  bin  al-Hajj  Jarmani  bin  Muhammad  Siddiq  al-Alabi, Mabādi’ ‘Ilm al-Fiqh Jilid 1,2, 3 (Cet. 3; Banjarmasin: t.tp, 1404H/1983 M).
20 Bayani Dahlan (ed.), Ulama-ulama Banjar dan Karya-karyanya, 46.
kitab fikih Syafi’iyah lainnya, pembahasan  fikih dalam risalah ini diawali dengan permasalahan ţaharah dan salat.
Pada jilid kedua kitab ini berisi pembahasan tentang salat Jumat, salat-salat sunat,  salat  jenazah.  Bagian  berikutnya  berisi  pembahasan  tentang  zakat,  puasa dan diakhiri dengan pembahasan haji dan umrah.
Pembahasan  zakat  dalam  risalah  ini  diurai  secara  singkat  meliputi  syarat- syarat dan macam-macam harta kena zakat serta faedah ibadah zakat.
6. Tangga Pelajaran Ibadah karya Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli
Secara garis besarnya, risalah yang juga ditulis menggunakan huruf Melayu ini terdiri dari beberapa pembahasan seputar ibadah mahdah yang tercakup dalam rukun Islam.
Pada  bagian  pendahuluan  risalah  ini  berisi  tentang  penjelasan  dalam pembagian  hukum  Islam  dan  uraian  tentang  rukun  Islam.  Selanjutnya pembahasan  fikih  dalam  risalah  ini  dimulai  dari  uraian  tentang ţahārah (bersuci) yang  mencakup  masalah  air , najis,  istinja, hadas,  tatacara  dan  ketentuan  wudhu, mandi, dan tayammum . Pembahasan berikutnya terkait dengan ketentuan salat, hal- hal yang berkaitan dengan masalah mayit (penyelenggaran jenazah), zakat, puasa dan diakhiri pembahasan tentang haji dan umrah.
Pembahasan  tentang  zakat  dalam  risalah  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan pembahasan  masalah  zakat  dalam  kitab-kitab  fikih  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  yakni  meliputi  ketentuan  harta-harta  yang  wajib  dizakati,  tata  cara penghitungan zakat, syarat-syarat penunaiannya, dan kelompok orang-orang yang tidak sah menerima zakat.

## Konstruksi Pemikiran Zakat dalam Karya Lokal Ulama Banjar
Berdasarkan  telaah  pada  beberapa  literatur  fikih  lokal  yang  memuat pembahasan tentang zakat sebagaimana disebutkan terdahulu, pada bagian ini dapat peneliti  butirkan  beberapa  konsepsi  zakat  yang  sedikit  banyaknya  turut mempengaruhi  pemikiran  zakat  masa  sesudahnya,  termasuk  apa  yang  juga  menjadi pegangan  sebagian  ulama  Banjar  dalam  men’dakwah’kan  konsep  zakat  kepada masyarakat. Beberapa butir pemikiran dan penjelasan konsepsi zakat lebih dominan ditemukan  dalam  kitab Sabīl  al-Muhtadīn, sementara  dalam  literatur  lokal  yang  lain– sebagaimana disebutkan–sangat terbatas karena hanya mengulas beberapa garis besar ketentuan  zakat  sebagaimana  yang  umum  terdapat  dalam  kitab  fikih  lainnya. Beberapa konsep pemikiran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Konsep Hukum Kewajiban Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah ditegaskan secara qaţ’i tentang  kewajiban  hukumnya.  Karena  kepastian  hukumnya  inilah,  maka  zakat– sebagaimana  rukun  Islam  lainnya–menjadi    bagian  fundamental  dari  komponen keislaman seseorang. Pengingkaran terhadap kewajiban ini dianggap telah keluar dari  Islam  (murtad),  karena  itu  pula  zakat  dapat  diambil  secara  paksa,  dan  bagi
207
wajib zakat yang enggan mengeluarkannya  dapat diperangi atau diambil dengan kekerasan. 21
Syekh  Muhammad  Arsyad  al-Banjari  dalam  kitab  beliau Sabīl  al-Muhtadīn menyatakan:
“Zakat itu adalah suatu rukun daripada segala rukun Islam yang lima, maka barangsiapa mengingkari ia akan fardunya atau akan kadar yang mufakat sekalian ulama atasnya maka ia menjadi kafir, dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan diambil ia daripadanya dengan kekerasan dan jika tiada dengan perang sekalipun .” 22
Dari  konsepsi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  zakat  merupakan kewajiban  mutlak  yang  harus  ditunaikan  bagi  seorang  muslim  yang  memenuhi persyaratan  hukum.  Kedudukan  zakat  dari  perspektif  ini  sebanding  dengan kedudukan  salat,  puasa  dan  haji,  sebagai  rukun  Islam  yang  wajib  ditunaikan seseorang sebagai aktualisasi dari konsekuensi keislamannya.
Selanjutnya,  rumusan  fikih  zakat  dalam  karya  ulama  Banjar  juga mengemukakan  beberapa  persyaratan  orang-orang  yang  dikenai  hukum  wajib zakat.  Kewajiban  zakat  dibebankan  kepada  setiap  orang  muslim  merdeka  yang memiliki  jenis  harta  tertentu  yang  mencapai  batas/kadar  nisab  dan  haul  yang telah ditetapkan. Ketentuan wajibnya zakat juga berlaku bagi anak kecil atau pun orang  gila,  karena  tidak  dipersyaratkan muzaki adalah  orang  yang aqil  baligh (dewasa  dan  cukup  umur),  hanya  saja  penunaian  zakat  tersebut  dilakukan  oleh walinya.  Adapun  seorang  budak,  bayi  dalam  kandungan,  dan  orang  kafir  tidak dibebankan kewajiban dan tidak sah mengeluarkan zakat.
Terkait orang-orang yang dibebankan wajib zakat ini Syekh Muhammad Arsyad menjelaskan;
“Dan tiada wajib zakat melainkan atas yang merdeka lagi Islam, dan jika ada ia kanak- kanak  dan  gila  sekalipun, yakni  wajib  zakat  pada  arta  kanak-kanak  dan  yang  gila, dan wajib atas walinya mengeluarkan dia, tetapi tiada wajib zakat arta kanak-kanak yang lagi di dalam perut ibunya, maka tiada wajib zakat pada arta yang diwakafkan baginya karena tiada  dipercaya  akan  wujudnya  istimewa  lagi  hidupnya.  Adapun  sahaya  maka  tiada  wajib atasnya  zakat  karena  tiada  ia  mempunyai  milik, dan  tiada  wajib  zakat  atas  sahaya  yang mukatab 23 karena dhaif miliknya” . 24 Dalam penjelasan kriteria seorang muzaki sebagaimana dalam kutipan di atas  nampak  bahwa  dalam  literatur  fikih  lokal  Banjar  belum  dikenal  kewajiban
21 Dalam  sebuah  riwayat  Abu  Dawud  dikemukakan  bahwa  ketika  banyak  orang  yang mengingkari kewajiban zakat di zaman Abu Bakar al-Shiddiq, beliau berkata:
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هنودؤي اوناك لااقع ىنوعنم ول ,هللاو .لاملا قح ةاكزلا ناف ,ةاكزلاو ةلاصلا قرف نم نلتقلأ هللاو ىلع مهتلتاقل
م .مهعن ) دواد وبا هاور (
22 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, (t.tp: Al Haramain, t.t.), 88.
23 Sahaya  yang mukatab maksudnya,  budak  yang  dijanjikan  akan  dimerdekakan  tuannya  kalau budak itu dapat menebus  dirinya.
24 Dhaif  miliknya maksudnya,  hak  seorang  budak  untuk  memiliki  masih  bergantung  kepada kebebasannya. Muhammad  Arsyad  al-Banjari, Sabīl  al-Muhtadīn  li  Tafaqquh  fi  Amri  al-Dīn, Juz  II, 88.
Lihat  juga:  Syekh  Muhammad  Arsyad  al-Banjari, Kitab  Sabīl  al-Muhtadīn, Jilid  2,  disalin  oleh  H.M. Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 746.
zakat  terhadap  lembaga  atau  badan  usaha.  Zakat  sebagaimana  yang  disebutkan hanya  dikenakan  kepada  individu  (perorangan).  Hal  ini  juga  dinyatakan  secara eksplisit dalam kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah karya Haji Muhammad Zuhdi berikut:
“Tiap-tiap  pemeluk  agama  Islam  yang  mempunyai  harta  yang  cukup  nisabnya  wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan dari harta itu … .” 25
Kewajiban zakat terhadap lembaga atau badan usaha baru dikenal dalam ijtihad  fikih  zakat  kontemporer,  sebagaimana  halnya  juga  yang  diadopsi  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang menyatakan  bahwa,  zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya sesuai  dengan  syariat  Islam. 26 Sedangkan  dalam  literatur  fikih  lokal  Banjar sebagaimana  disebutkan  masih  mengacu  kepada  pendapat  klasik  yang menyatakan  bahwa  zakat  hanya  dikenakan  kepada  masing-masing  orang  secara individual,  sehingga  zakat  lembaga  atau  badan  usaha  belum  populer  di masyarakat.
2. Kriteria Objek Zakat Sebagaimana umumnya yang termuat dalam literatur fikih lainnya, zakat dalam literatur  fikih Banjar  dibagi  menjadi dua  macam,  yaitu pertama zakat  jiwa (badan)  atau  yang  disebut  dengan  zakat  fitrah;  dan kedua ,  zakat  mal  atau  zakat harta.  Dalam  pembagian  kriteria  zakat  harta,  Syekh  Muhammad  Arsyad membedakannya lagi menjadi  dua bagian. Pertama, ada kriteria  zakat harta  yang ada  adakalanya  dihubungkan  dengan  harta  itu  sendiri,  dan kedua, adakalanya kriteria zakat itu dihubungkan dengan nilainya saja. 27 Kriteria zakat  harta  yang terkait  dengan  harta  itu sendiri  dalam Sabīl  al- Muhtadīn disebutkan terdapat lima macam, yaitu:
a. Zakat binatang ternak
b. Zakat tumbuh-tumbuhan
c. Zakat emas dan perak
d. Zakat rikāz ,  yakni  emas  dan  perak  peninggalan  orang  yang  hidup  sebelum agama  Islam  tersebar  pada  tempat  yang  pernah  dihuni  oleh  manusia  atau daerah yang belum pernah dihuni manusia.
e. Zakat tambang, yaitu emas dan perak yang diperoleh dari usaha menambang atau yang disebut dalam istilah Banjar mendulang. 28
Adapun zakat yang dihubungkan dengan nilainya saja, seperti zakat harta perdagangan.
Sedangkan Haji Muhammad Zuhdi dalam risalah beliau Tangga Pelajaran Ibadah menyebutkan  enam  macam harta  yang  masuk  kriteria  objek  zakat,  yaitu:
25 Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, Risalah Tangga Pelajaran Ibadah , 61.
26 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat (2) 27 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, 88.
28 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, 88.
209
binatang ternak; buah-buahan; biji-bijian; emas maupun perak; harta perniagaan; dan harta galian. 29
Sekilas  nampak  terdapat  perbedaan  dalam  pembagian  objek  zakat  harta dalam  kedua  referensi  tersebut,  di  mana  dalam  kitab Sabīl  al-Muhtadīn hanya disebutkan  zakat  tumbuh-tumbuhan  sementara  dalam Risalah  Tangga  Pelajaran Ibadah disebutkan  zakat  buah-buahan  dan  zakat  biji-bijian.  Namun  setelah ditelaah  lebih  lanjut  bahwa,  apa  yang  disebutkan  Syekh  Arsyad  dengan  zakat tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya zakat buah-buahan dan juga zakat biji- bijian  sebagaimana  yang  telah  dirinci  oleh  Haji  Muhammd  Zuhdi  dalam risalahnya. 30
Demikian pula apa yang tersebut dalam Sabīl al-Muhtadīn ada zakat rikāz dan  ada  zakat  tambang  ( dulangan ),  sedangkan  dalam Risalah  Tangga  Pelajaran Ibadah hanya  disebutkan  zakat  galian.  Ternyata  apa  yang  dimaksud  Haji Muhammad Zuhdi dengan zakat galian termasuk di dalamnya berupa zakat rikāz dan  juga  zakat  tambang,  sama-sama  sebagai  zakat  dari  harta  terpendam    atau dalam  istilah  Haji  Muhammad  Sarni  disebut  dengan  zakat patakan 31 , perbedaannya  hanya  pada  besaran  tarif  zakatnya.  Jika  berupa  harta rikāz ,  maka zakatnya sebesar 1/5 atau 20%, dan jika berupa harta tambang ( dulangan )  maka zakatnya 1/40 atau 2,5%. 32 Terkait  objek  harta  yang  dikenai  kewajiban  zakat  ini,  Syekh  Arsyad  al- Banjari  menyatakan  dalam  fikihnya  bahwa  tidak  wajib  zakat  pada  benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Dalam Sabīl al-Muhtadīn ditegaskan:
“Syahdan, tiada wajib zakat pada yang lain daripada emas dan perak seperti mutiara dan intan dan zamrud dan yakut dan firuzaj dan kesturi dan ‘anbar dan lainnya” . 33
Syekh  Arsyad  al-Banjari  perlu  menyebutkan  masalah  ini  secara  tegas barangkali dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat di sekitar Martapura–tempat beliau  tinggal–yang  secara  tradisional  sebagai  daerah  penghasil  intan,  lama sebelum  zaman  Hindia  Belanda. 34 Dengan  penyebutan  ini  maka  Al-Banjari memberi  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  Banjar  bahwa  memiliki  intan, meskipun  dalam  jumlah  yang  bila  dianalogikan  dengan  harga  emas  sudah mencapai nisab, tidak wajib zakat. 35
Penegasan  Al-Banjari  tentang  tidak  wajib  zakat  pada  benda-benda berharga  selain  emas  dan  perak  ini  juga  sejalan  dengan  apa  yang  disebutkan dalam  kitab Mugni  al-Muhtaj dan Tuhfat  al-Muhtaj –dua  kitab  yang  juga  menjadi
29 Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, Risalah Tangga Pelajaran Ibadah , 62.
30 Lihat Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, 96
dan Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, Risalah Tangga Pelajaran Ibadah , 64-65.
31 Lihat  Al-Hajj  Muhammad  Sarni  bin  al-Hajj  Jarmani  bin  Muhammad  Siddiq  al-Alabi, Mabādi’ ‘Ilm al-Fiqh Jilid 2, 5
32 Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, Risalah Tangga Pelajaran Ibadah , 68.
33 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, 101.
34 Alfani Daud, Islam & Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, 121. 35 Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual, 113.
210 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020
rujukan  Syekh  Arsyad  dalam  penyusunan  kitab Sabīl  al-Muhtadīn –yang menyatakan bahwa benda-benda dimaksud tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak  ada  dalil  yang  menunjukkan  kewajiban  zakat  padanya  di  samping  benda- benda  tersebut  disediakan  untuk  dipakai  sebagai  perhiasan  seperti  halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja. 36
Dari  pembagian  kriteria  harta  yang  menjadi  objek  zakat  di  atas,  terlihat bahwa  ketentuan  yang  termuat  dalam  fikih  karya  ulama  Banjar  terhadap  harta yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  masih  terbatas  pada  sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam nas-nas syariat. Sumber-sumber harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  ( al-amwāl  al-zakawiyah )  belum  meng- cover secara  keseluruhan  kegiatan  ekonomi  yang  terus  berkembang,  apalagi  jika dikaitkan dengan konteks kekinian.
Terbatasnya  penentuan  objek  harta  yang  dikenai  wajib  zakat  ini disebabkan dua faktor yang mempengaruhi konteks pemikiran fikih zakat  lokal sebagaimana  yang  telah  disebutkan. Pertama, sebagaimana yang  dikemukakan Muslih  Shabir 37 ,  zakat  masih  dipahami  sebagaimana  shalat  dan  puasa  yang termasuk  dalam  bidang ta’abbudi ,  karenanya  para  ulama  beranggapan  bahwa ketentuan  yang  sudah  diatur  oleh  nas  tidak  boleh  diubah  di  mana  akal  pikiran tidak  memegang  peranan  yang  penting.  Ijtihad  tidak  berlaku  di  dalamnya, karenanya  kita  tidak  boleh  merubah,  menambah  atau  mengurangi  apa  yang sudah  ditentukan. Kedua, aktivitas  usaha  dan  kegiatan  ekonomi  masyarakat Banjar pada waktu itu belum begitu berkembang sebagaimana saat ini, karenanya kriteria  objek  zakat  dan  macam-macam  harta  yang  wajib  dizakati  sebagaimana yang  tercantum  dalam  fikih  yang  ditulis  ulama  Banjar  tersebut  dianggap  sudah cukup mewakili sesuai dengan aktivitas usaha dan latar pencaharian  masyarakat Banjar pada waktu itu.
3. Mekanisme Distribusi Zakat Penyaluran  zakat  diberikan  kepada  mustahik,  yaitu  orang-orang  yang berhak  menerima  sesuai  yang  ditentukan  dalam  QS.  Al-Taubah/9:  60.  Para mustahik  zakat  tersebut  adalah;  fakir,  miskin,  amil  (pengurus  zakat),  mualaf, (untuk memerdekakan) budak, orang yang berutang, sabīlillāh (untuk jalan Allah), dan ibnu al-sabīl (orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Sesuai  dengan  mazhab  Syafi’i,  penyaluran  zakat  harus  disampaikan kepada semua kelompok yang disebutkan jika kedelapan kelompok tersebut ada semuanya, akan tetapi bila hanya ada sebagian saja maka zakat diberikan kepada kelompok yang ada. Dalam Mabādi ‘Ilm al-Fiqh disebutkan:
36 Lihat Muhammad al-Khat}ib al-Syarbini, Mugni al-Muhtāj ilā Ma’rifati Alfāz al-Minhāj, Juz 1, (t.tp: Dar al-Fikr. 1398 H/1978 M), 394 dan Al Haitami, Tuhfat al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj dalam ‘Abd al-Hamid al-Syarwani wa Ibn Qasim al-‘Ibadi, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), 337.
37 Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual, 114.
211
“Maka nyatalah  bagi kita  yang berhak  menerima  zakat itu  ialah delapan  macam  orang- orangnya, tetapi jika tidak didapat kedelapan macam itu diberikan kepada yang ada” . 38
Penegasan  serupa  juga  disebutkan  dalam Sabīl  al-Muhtadīn dengan menambahkan beberapa ketentuan mekanisme pembagiannya sebagai berikut:
“Bermula  wajib  meratakan  memberi  zakat  bagi  sekalian  bagian  yang  delapan  sama  ada zakat fitrah atau zakat arta. Itu pun jika dapat memberi sekalian mereka itu, seperti ada yang  membahagi  zakat  itu  imam  dan  ada  segala  bagi  yang  delapan  itu  maujud  di  dalam negeri.  Dan  jika  tiada  dapat  memberi  sekalian  mereka  itu  seperti  bahwa  adalah  yang membahagi zakat itu malik karena tiada di sana amil, atau ada yang membahagi dia itu imam tetapi tiada di sana  amil seperti membawa si malik akan zakat kepada imam, atau ada  di  sana  amil  tetapi  dijadikan  oleh  imam  upahnya  daripada  bait  al-māl,  atau  tiada setengah mereka itu maujud di dalam negeri, maka wajib pada ketika itu meratakan zakat kepada sekalian bagian yang maujud di dalam negeri karena yang ma’dhum tiada bahagian baginya”. 39
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  Syekh  Arsyad  Al-Banjari  menyatakan bahwa,  zakat  wajib  diberikan  kepada  delapan  kelompok  mustahik  yang ditentukan secara merata baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta bila yang membagi  itu  imam  (penguasa)  dan  semua  kelompok  itu  memang  ada.  Akan tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya yang membagi itu muzaki karena tidak ada atau tidak melalui amil atau pun misalnya sebagian dari delapan kelompok itu tidak  ada,  maka  wajib  mendistribusikan  zakat  secara  merata  kepada  kelompok yang ada.
Apabila tidak ada seorang pun di antara semua mustahik, maka zakat itu hendaknya disimpan sampai ada seluruh atau sebagian dari mustahik. Penguasa atau amil  yang  membagi  zakat  itu  wajib memberikan  zakat  secara  rata  dan  adil kepada  setiap  kelompok  yang  ada.  Demikian  pula,  wajib  atas  pemilik  harta (muzaki) yang memberikan zakatnya tidak melalui penguasa untuk memberikan zakat  secara  rata  kepada  setiap  kelompok  yang  ada  dengan  syarat  jika bilangannya  dapat  dihitung  dan  zakat  yang  diberikan  itu  mencukupi.  Jika bilangannya  tidak  dapat  dihitung  atau  zakat  yang  akan  dibagikan  itu  tidak mencukupi  maka  tidak  wajib  meratakannya,  tetapi  wajib  atasnya  memberikan kepada masing-masing kelompok itu tiga orang atau lebih. 40
Ketentuan  wajibnya  menyalurkan  zakat  ke  semua  kelompok  mustahik ini  berdasarkan  kepada  pendapat  Imam  Syafi’i  sebagaimana  termaktub  dalam beberapa  kitab  fikih  Syafi’iyah  lainnya.  Ketentuan  ini  dirasakan  sulit  untuk diberlakukan di Indonesia lebih khusus di Kalimantan Selatan yang tidak semua kelompok mustahik itu ada dalam satu wilayah tempat domisili muzaki, jikapun ada  akan  sangat  sulit  untuk  mencarinya  satu  per  satu  sesuai  kriteria  yang seharusnya.
38 Al-Hajj Muhammad Sarni bin al-Hajj Jarmani bin Muhammad Siddiq al-Alabi, Mabādi’ ‘Ilm al-Fiqh Jilid 2, 9 39 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, 120-121.
40 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqquh fi Amri al-Dīn, Juz II, 121.
212 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020
Kenyataan  ini  ditangkap  ulama  Banjar  dalam  pendapat  fikihnya  dengan memberikan  solusi  melalui  cara taqlīd kepada  mazhab  ulama  yang membolehkannya.  Upaya  ini  dilakukan  agar  pelaksanaan  zakat  dengan  hanya menyalurkan  kepada  sebagian  kelompok  mustahik  tetap  dianggap  sah,  karena jika masih mengikuti ketentuan yang diharuskan Imam Syafi’i, maka pembayaran zakat  yang  dilakukan  masyarakat  Banjar  selama  ini  akan  tidak  sah.  Terkait  ini Syekh Arsyad Al-Banjari menyatakan:
“Syahdan,  telah  terdahulu  perkataan  bahwasanya  wajib  memberikan  zakat  pada  segala bagian  yang  maujud  di  dalam  negeri  dan  jikalau  zakat  fitrah  sekalipun.  Maka  wajib membahagi  fitrah  seorang  yang  segantang  kepada  sekalian  mereka  itu,  maka  tiada  harus menyimpankan dia kepada seorang atau tiga orang. Demikianlah  qaul yag mu’tamad atas mazhab  imam  kita  Syafi’i  ra.  Maka  diketahui  daripada  yag  demikian  itu  bahwasanya barang  yang  telah  teradat  daripada  memberikan  zakat  arta  atau  zakat  fitrah  kepada seorang  atau  tiga  orang  maka  yaitu  tiada  sah  dan  tiada  memadai  akan  zakat    karena bersalahan  dengan  Imam  Syafi’i    yang  empunya  mazhab.  Tetapi  jika  dikerjakan  yang demikian  itu  dengan  taqlīd  kepada  mazhab  ulama  yang  mengharuskan  dia  dan  jikalau kemudian daripada amal sekalipun maka yaitu memadai akan zakat” . 41
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa zakat, termasuk juga zakat fitrah, wajib  disalurkan  kepada  semua  mustahik  dari  semua  kelompok  yang  ada. Dengan  demikian,  praktek  yang  selama  ini  berlaku,  yakni  memberikan  zakat harta atau zakat fitrah kepada seorang atau tiga orang maka itu tidak sah menurut Imam  Syafi’i.  Akan  tetapi  jika  melakukan  kebiasaan  itu  dengan taqlīd kepada mazhab ulama yang membolehkannya maka zakat itu sah. Pendapat inilah yang kemudian  mendorong  adanya  praktik hilah penyaluran  zakat  kepada  ulama sebagai orang yang dianggap termasuk kelompok fī sabīlillāh untuk menjadi salah seorang yang diserahi sebagai wakil penerima atas harta zakat. Dipilihnya ulama atau guru agama (guru mengaji) karena dipandang lebih jelas statusnya, meskipun secara ekonomi berkecukupan, di samping keberadaan ulama/guru agama lebih mudah dicari di setiap komunitas masyarakat.
4. Zakat Produktif Di  antara  hal  menarik  yang  termuat  dalam  fikih  lokal  Banjary  adalah terkait  konsep  penyaluran  zakat  secara  produktif.  Konsep  ini  terdapat  dalam Sabīl al-Muhtadīn yang menyebutkan bahwa bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh  dipergunakan  untuk  kepentingan  yang  produktif.  Terkait  hal  ini  Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pendapatnya mengatakan:
“.... Dan tiada dikehendaki dengan memberi mereka itu memberi naqd yang memadai akan dia  di  dalam  masa  itu,  hanya  yang  dikehendaki  dengan  dia  memberi  akan  pembeli faedahnya  di  dalam  masa  yang  tersebut  itu.  Maka  hendaklah  dibelikannya  dengan  dia dengan izin imam akan umpama kebun yang memadai akan dia sewanya atau harga buah- buahan dalamnya akan belanjanya di dalam masa yang tinggal daripada umur galib supaya kaya ia dengan dia daripada zakat dan dimilikinya akan dia dan diwaris ia daripadanya karena  maslahat  yang  kembali  ia  kepadanya  dan  kepada  segala  mustahik  tinggal.  Inilah pada fakir dan miskin yang tiada tahu berusaha dengan berniaga dan kepandaian. Adapun
41 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amri al-Din, Juz II, 121.
213
yang  tahu  berusaha  dengan  kepandaian  maka  diberi  akan  dia  daripada  zakat  akan pembeli alat kepandaian. Dan jika ada ia banyak sekalipun maka hendaklah dibelikannya dengan  dia  dengan  izin  imam  akan  alat  yang  tersebut  itu.  Dan  jika  tahu  ia  akan kepandaian  lebih  daripada  satu  dan  adalah  tiap-tiap  satu  daripadanya  memadai  niscaya diberi  akan  dia  pembeli  alatnya  yang  terkurang.  Dan  jika  memadai  setengah  daripada segala  kepandaian  maka  diberi  akan  dia  pembeli  alat  yang  memadai.  Dan  jika  tiada memadai tiap-tiap satu daripada segala kepandaiannya, diberi akan dia pembeli alat yang satu  daripadanya  dan  ditambah  baginya  dengan  membelikan  umpama  kebun  yang menggenapi  faedahnya  itu  akan  yang  kurang  daripada  kifayah  kepandaiannya.  Dan adapun  yang  tahu  berusaha  dengan  berniaga  maka  hendaklah  diberi  modal  akan  dia daripada zakat sekira-kira memadai labanya akan belanjanya di dalam masa yang tinggal daripada umur galib dengan membilangkan adat negerinya....”. 42
Berdasarkan  uraiannya  di  atas,  Syekh  Arsyad  Al-Banjari  menjelaskan bahwa bentuk penyaluran zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga pola, yaitu:
a. Bagi  fakir  dan  miskin  yang  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  berusaha maka atas izin imam, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan  atau  bisa  dikelola  sendiri  yang  hasilnya  bisa  untuk  mencukupi keperluan  hidupnya  sampai  kadar  umur galib (umur  rata-rata  manusia).  Bila usianya melebihi umur galib maka ia diberi zakat untuk keperluan  hidupnya tahun per-tahun.
b. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan  alat/sarana  yang  bisa  dipergunakan  untuk  mencari  nafkah, meskipun alat  yang dibutuhkan  itu  lebih dari  satu macam.  Seandainya  hasil dari  usahanya  itu  belum  bisa  mencukupi  keperluan  hidupnya  maka  ia  bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya.
c. Bagi  fakir  miskin  yang  mempunyai  keterampilan  berdagang  maka  ia  diberi modal  sesuai  dengan  kebutuhannya  meskipun  banyak  sekali  pun.  Dan sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi.
Pada zamannya, mekanisme distribusi zakat secara produktif seperti yang dikemukakan Syekh Arsyad Al-Banjari ini dinilai terbilang cukup progresif.
5. Konsepsi Amil dan Otoritas Pengelolaan Zakat Imam  (penguasa)  sebagai  pemimpin  umat  bertanggung  jawab  secara keseluruhan  atas  pelaksanaan  zakat  sampai  kesejahteraan  umatnya.  Dengan mempertimbangkan  betapa  berat  tanggung  jawab  seorang  imam  (penguasa) untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya maka wajarlah bila ia mempunyai hak preogratif  di  dalam  pendistribusian  zakat,  yang  sudah  barang  tentu  demi kemaslahatan  umat  kaitannya  dengan  pengentasan  kemiskinan.  Menurut  Syekh Arsyad Al-Banjari, semua cara pemberian zakat tersebut harus lebih dahulu ada izin  dari  pihak  “imam”  atau  pemimpin  umat  atau  pihak  penguasa.  Dalam pendapatnya  dinyatakan,  “… maka  hendaklah  dibelikannya  dengan  dia  dengan  izin
42 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amri al-Din, Juz II, 115-116.
214 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020
imam  akan  umpama  kebun  yang  memadai …” 43 dan  di  tempat  lain  juga  dinyatakan, “… maka  hendaklah  dibelikannya  dengan dia  dengan  izin  imam akan  alat  yang  tersebut itu ”. 44 Dengan demikian,  izin dari  imam  dalam pembelian  kebun  sebagaimana disebutkan  di  atas  itu  diperlukan  karena  dengan  pembelian  kebun  yang  sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit akan mengurangi bagian zakat bagi kelompok yang lain atau kuantitas penerima zakat.
Imam atau  penguasa adalah  orang  yang melaksanakan  pemungutan  dan pendistribusian  zakat.  Untuk  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  itu,  imam mengangkat  amil  yang  secara  langsung  melaksanakan  segala  kegiatan  urusan zakat,  mulai  dari  pengumpul,  bendahara,  penjaganya,  pencatat  sampai  kepada yang  membaginya  kepada  para  mustahik.  Masing-masing  seksi  dari  amil  itu mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.
Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang amil ini, pada bagian lain Syekh Arsyad Al-Banjari memberikan perincian sebagai berikut:
“Bermula  amil  atas  zakat  itu  sembilan  bagian.  Pertama,  sa’i  namanya,  yaitu  yang disuruhkan  sultan  atau  nā’ibnya  pada  mengambil  zakat,  maka  menyuruhkan  dia  wajib. Dan  disyaratkan  pada  sā’i  itu  bahwa  adalah  ia  fāqih  dengan  barang  yang  disuruhkan kepadanya  daripada  segala  zakat  lagi  Islam,  lagi  aqil  balig, lagi  merdeka,  lagi  adil,  lagi mendengar,  lagi  melihat.  Kedua,  kātib  namanya,  yaitu  yang  menyurat  arta  zakat  yang diterimanya  akan  dia  daripada  segala  mereka  yang  empunya  arta  dan  barang  yang  atas mereka  itu.  Ketiga,  qāsim  namanya,  yaitu  yang  membahagikan  zakat.  Keempat,  hāsyir namanya, yaitu yang menghimpunkan sekalian orang yang mempunyai zakat. Kelima, ‘ārif namanya, yaitu yang mengenal akan segala bagian mustahiq yang menerima zakat. Keenam, hasib  namanya,  yaitu  yang  membilang  arta  zakat.  Ketujuh,  katib  namanya,  yaitu  yang memeliharakan  arta  zakat.  Kedelapan,  jundi  namanya,  yaitu  ‘askar  yang  mengawal  arta zakat. Kesembilan, jabi namanya, yaitu yang menggagahi pada mengeluarkan zakat. Dan harus ditambahi  daripada bilangan  yang tersebut  itu dengan  sekira-kira hajat. Dan  tiada masuk di dalam jumlah segala ‘amil itu sultan dan wali dan qādi” . 45
Berdasarkan uraian yang diketengahkan Syekh Arsyad Al-Banjari di atas, ada  sembilan  petugas  amil  (pengelola  zakat)  yang  direkomendasikan,  yaitu: sā’i, kātib, qāim, hāsyir, ‘ārif, hāsib, hāfiz, jundi, dan jābi. Selainnya bisa ditambah dengan petugas  lain  sesuai  keperluan.  Menurut  Syekh  Arsyad  Al-Banjari,  amil  itu berbentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari beberapa petugas dengan tupoksi masing-masing di dalamnya. Petugas yang menjadi amil zakat dimaksud adalah:
a. Sā’i, yakni  seseorang  yang  diberi  tugas  oleh  pemerintah  atau  penggantinya untuk  memungut  zakat.  Persyaratan  untuk  menjadi  petugas  ini  adalah fāqih atau  memahami  hukum  fikih  tentang  zakat,  muslim,  berakal  sehat,  dewasa, merdeka (bukan hamba sahaya), adil, mendengar dan melihat.
b. Kātib, yang berarti pencatat harta zakat yang telah diterima dari muzaki.
43 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amri al-Din, Juz II, 115.
44 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amri al-Din, Juz II, 116.
45 Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amri al-Din, Juz II, 116
215
c. Qāsim, yaitu  orang  yang  bertugas  mendistribusikan  zakat  kepada  para mustahik.
d. Hāsyir, yang  berarti  petugas  yang  bekerja  mengumpulkan  atau  melakukan pendataan muzaki.
e. ‘Ărif, yakni  orang  bertugas  mengetahui  atau  melakukan  pendataan  nama- nama orang yang berhak menerima zakat.
f. Hāsib, yakni orang  yang diberi  tugas menghitung  atau melakukan  akuntansi dana zakat.
g. Kātib, yang berarti  orang  yang  bertugas  menyimpan  dan  memelihara  harta zakat sebelum disalurkan.
h. Jundi, yakni petugas yang menjaga keamanan harta zakat.
i. Jābi, yakni  petugas  yang  dapat  memberi  ketegasan  dan  eksekusi  terhadap muzaki untuk mengeluarkan zakat.
Menurut  Syekh  Aryad,  kesembilan  unit  organisasi  amil  tersebut,  masih dapat  dimekarkan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi,  jumlah  tersebut  bisa ditambah  sesuai  dengan  kebutuhan.  Sedangkan  sultan,  wali  dan qādi tidak termasuk dalam kategori amil. Masing-masing petugas di atas  diberi zakat sesuai dengan beban tugas masing-masing.

## Relevansi Pemikiran Zakat dalam Fikih Lokal Ulama Banjar dengan Konsep
Manajemen Zakat Modern
Berdasarkan  konstruksi  pemikiran  zakat  yang  termuat  dalam  beberapa  kitab fikih  lokal,  di  mana  sebagian  besarnya  termaktub  dalam Sabīl  al-Muhtadīn, sebagaimana dikemukakan  terdahulu  dapat  ditemukan  beberapa  bentuk  rumusan konsepsi fikih zakat yang dinilai relevan dengan manajemen zakat di era kontemporer sehingga  dapat  diterapkan  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  dalam  konteks  kekinian. Beberapa  “ijtihad”  tersebut  bahkan  dapat  dinilai  sebuah  pemikiran  progresif  dalam konteks zamannya.
Pertama, pada  aspek  distribusi  harta  zakat.  Bahwa  selain  dengan  pola konsumtif,  penyaluran  zakat  juga  dapat  dilakukan  secara  produktif.  Kedua  pola  ini terkait  dengan  penyaluran  zakat  kepada  fakir  dan  miskin,  di  mana  dalam penyalurannya dapat mempertimbangkan kondisi fisik, potensi, ataupun keterampilan yang  dimiliki.  Dalam  konteks  ini,  menurut    Syekh  Arsyad  Al-Banjari  selaras  juga dengan pemikiran zakat kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al- Qaradhawi    dalam  bukunya Fiqh  al-Zakat 46 , bahwa  kaum  fakir  dan  miskin  bisa dikelompokkan dua bagian, yaitu:
1. Orang-orang miskin yang mampu bekerja atau mempunyai keterampilan.
2. Orang-orang miskin yang karena kondisi tubuhnya tidak mampu bekerja, seperti orang yang lumpuh, buta atau jompo. Terhadap kelompok pertama, zakat dapat disalurkan secara produktif, mereka perlu diberi modal atau dibelikan alat-alat yang sesuai dengan keterampilannya yang
46 Yusuf  al-Qaradawi, Fiqh  al-Zakat, Juz  II,  (Cet.  ke-20;  Beirut:  Mu’assasah  al-Risalah,  1412 H./1991 M.), 571.
pada  akhirnya  mereka  bisa  mandiri  dan  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Bila mereka  tidak  mempunyai  keterampilan  apa  pun  tetapi  mampu  bekerja,  sebaiknya mereka dilatih untuk  menguasai profesi  tertentu dengan  biaya dari  dana zakat.  Bagi kelompok  kedua,  karena  kondisi  fisik  yang  tidak  memungkinkan,  mak  zakat disalurkan  dalam  bentuk  konsumtif,  mereka  diberi  zakat  untuk  kebutuhan  jangka waktu  setahun,  bahkan  bisa  juga  mereka  diberi  zakat  setiap  bulan  semacam  gaji bulanan  bila  dikhawatirkan  terjadi  pemborosan  atau  penggunaan  uang  di  luar kebutuhan yang penting.
Pemikiran  zakat  produktif  yang  dikemukakan  oleh  Syekh  Arsyad  Al-Banjari ini  patut  diapresiasi,  yang  meskipun  menurut  Muslich  Shabir  bukan  murni  hasil ijtihad  Syekh  Arsyad  Al-Banjari 47 ,  namun  pemikiran  tersebut  adalah  pertama  kali diungkapkan  dalam  bahasa  Melayu  sehingga  dianggap  sebagai  pendapat  yang  unik pada masa itu, bahkan sampai sekarang, paling tidak di daerah Kalimantan Selatan. Pemikiran yang dikemukakan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari pada akhir abad ke-18  itu  perlu  dielaborasi  dan  diaplikasikan  lebih  lanjut,  karena  pada  umumnya pembagian  zakat  masih  untuk  kepentingan  yang  bersifat  konsumtif,  belum sepenuhnya  mengarah  pada  kepentingan  yang  bersifat  produktif.  Dalam kenyataannya,  zakat  yang  disalurkan  untuk  kepentingan  konsumtif  saja  tidak  bisa merubah  keadaan  fakir  dan  miskin,  bahkan  cenderung  untuk  melanggengkan kemiskinan dan tidak mencerminkan maksud zakat yang sesungguhnya.
Kedua, pada  aspek  keamilan.  Berdasarkan  penegasan  Syekh  Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagaimana disinggung terdahulu secara eksplisit dapat dipahami bahwa,  dalam  realisasi  kewajiban  zakat  diperlukan  pihak  berwenang  sebagai  amil untuk  mengambil  atau  bahkan  memaksa  untuk  dibayarkannya  harta  zakat. Keberadaan amil sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam penarikan atau penghimpunan  harta  zakat  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  pendapat  fikih  al- Banjari  ini  sejalan  dengan  perintah  Allah  dalam  QS  al-Taubah  ayat  103  yang memerintahkan  kepada  Nabi  Muhammad  saw  (sebagai  pemimpin  umat  atau penguasa) untuk mengambil harta zakat dari para wajib zakat pada waktu itu. Konsep amil  menurut  Syekh  Arsyad  terdiri  dari  sebuah  tim  (organisasi)  dengan  masing- masing tugas dan fungsinya.
47 Menurut analisis intertekstual yang dilakukan Muslich Shabir, pendapat yang dikemukakan Syekh Arsyad al-Banjari tersebut, disamping juga dikemukakan dalam beberapa kitab lain yang menjadi referensi Sabīl  al-Muhtadīn seperti Minhāj  al-Ţālibin,  Mugni  al-Muhtāj,  Tuhfat  al-Muhtāj, dan Nihāyat  al- Muhtāj, sebenarnya  juga  merupakan  penjabaran  dari  pendapat  Al-Syafi’i  dalam  kitab Al  Umm yang menyatakan  bahwa  pembagian  zakat  untuk  fakir  dan  miskin  itu  tidak  hanya  untuk  mencukupi kebutuhan  mereka  dalam  waktu  satu  tahun  atau  waktu  tertentu  saja.  Mereka  bisa  diberi  zakat  yang cukup sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi, artinya mereka terbebas dari kemiskinan dan masuk ke dalam kategori kaya meskipun masih dalam tahapan awal ( fī amwāli manāzil al-ginā ). Pendapat al-Syafi’i  ini  pun  juga  dikatakan  Shabir  sebenarnya  sejalan  dengan  pemikiran  ‘Umar  bin  al-Khaţţab yang  berprinsip  bahwa  bila  memberi  zakat  kepada  orang  fakir  hendaknya  bisa  menghilangkan kefakiran  daripadanya  dan  merubahnya  menjadi  orang  yang  tidak  membutuhkan  zakat  lagi.  Lihat: Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad  al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual, 119.
217
Pemikiran Syekh Arsyad tentang konsep amil ini merupakan kreativitas ijtihad yang  sangat  maju  di  zamannya,  bahkan  masih  relevan  dengan  konsep  manajemen pengelolaan zakat modern sekarang sehingga dapat diterapkan bagi pengelolaan zakat dalam konteks kekinian. Fungsi-fungsi pendataan dan penataan ( maping ) muzaki dan mustahik  telah  ter- cover oleh  fungsi hāsyir dan ‘ārif. Fungsi-fungsi  akunting  telah  di- handle oleh kātib. Fungsi-fungsi  kepatutan  dan  prioritas  penggunaan  dapat dilaksanakan oleh hāsib. Fungsi-fungsi pengamanan dan  bahkan “pemaksaan”  dapat terlaksana melalui tugas pokok kātib, jundi, dan jābi. Ketiga, aspek  keterlibatan  aktif  pemerintah.  Guna  efektifnya  proses pendistribusian  zakat–terutama  yang  bersifat  produktif–bagi  mustahik  sebagaimana dijelaskan  sebelumnya  diperlukan  keterlibatan  penguasa  sebagai  pengatur  dan pengelola  dana  zakat  yang  diamanahkan  muzaki.  Keterlibatan  penguasa  dalam pengelolaan  zakat  ini  disinggung  dalam Sabīl  al-Muhtadīn terkait  pemberian  zakat kepada  fakir  dan  miskin  untuk  kepentingan  yang  bersifat  produktif  sebagaimana disebutkan  terdahulu.  Dalam  konteks  ini  penguasa  (pemerintah)  dapat  membentuk suatu  institusi  amil  dan  memberikan  kewenangan  pengelolaan  zakat  dengan dukungan regulasi dan fasilitasi sumber daya dan sarana prasarana untuk kepentingan operasional amil.
Dengan  peran  dan  keterlibatan  aktif  pemerintah  akan  memberikan  dampak positif  bagi  efektivitas  pengelolaan  zakat,  amil  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah  juga  akan  mempunyai  kekuatan  untuk  memungut,  menyalurkan,  dan mendayagunakan zakat secara lebih optimal. Pemerintah sebagai pihak regulator dan koordinator juga harus lebih intens melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pengelola zakat agar dapat berjalan secara akuntabel. Semangat inilah antara lain  yang  terkandung  dalam  muatan  fikih  Al-Banjari  dengan  menetapkan  ketentuan “ izin imam” dalam rangka penyaluran zakat.

## Simpulan
Dari sejumlah literatur fikih karya ulama Banjar yang berhasil ditelusuri, tidak ditemukan karya di bidang fikih yang secara khusus membahas tentang zakat dalam kitab  tersendiri.  Pembahasan  zakat  hanya  merupakan  satu  bagian  dari  pembahasan (bab/faśal),  ataupun  hanya  disinggung  secara  umum  dalam  pembahasan  yang bercampur dalam satu tema dengan fikih lain. Dapat dikatakan, pembahasan seputar zakat  dalam  literatur  klasik  karya  ulama  lokal  masih  sangat  terbatas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum,  ijtihad  zakat  belum  menjadi concern dalam pemikiran  ulama  Banjar  di  abad  18-19  M,  masa  di  mana  banyak  karya  lain  ditulis dalam tema-tema yang lain. Pembahasan zakat yang diuraikan secara memadai hanya terdapat  dalam  satu  kitab Sabīl  al-Muhtadīn karya  Syekh  Muhammad  Arsyad  Al- Banjari.  Karenanya  beberapa  butir  pemikiran  dan  penjelasan  konsepsi  zakat  lebih dominan  ditemukan  dalam  kitab Sabīl  al-Muhtadīn, sementara  dalam  literatur  lokal yang lain sangat terbatas karena hanya mengulas beberapa garis besar ketentuan zakat sebagaimana  yang  umum  terdapat  dalam  kitab  fikih  lainnya.  Beberapa  konsep pemikiran  dimaksud  antara  lain  terkait  dengan  konsep  hukum  kewajiban  zakat,
218 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020
kriteria  objek  zakat,  mekanisme  distribusi  zakat,  penyaluran  secara  produktif, konsepsi amil, dan otoritas penguasa (pemerintah) dalam pengelolaan zakat.
Berdasarkan  kajian  atas  beberapa  pemikiran  zakat  dalam  karya  ulama  lokal yang  ada,  ditemukan  konsepsi  fikih  zakat  yang  relevan  dengan    teori  manajemen zakat  modern.  Konsepsi  pemikiran  tersebut  mencakup  beberapa  aspek  yakni;  (1) distribusi harta zakat yang dalam pertimbangan dan kriteria mustahik tertentu dapat dilakukan secara produktif, (2) sistem keamilan yang harus melembaga (kolektif) dan terdiri dari berbagai tugas dan fungsinya, (3) kewenangan dan peran aktif pemerintah dalam  memberikan  dukungan  regulasi  maupun  fasilitasi  sarana  dan  prasarana operasional  pengelolaan  zakat.  Sejumlah  “ijtihad”  tersebut  bahkan  dapat  dinilai sebagai sebuah pemikiran progresif tentang zakat dalam konteks zamannya.
Daftar Pustaka
Alabi,  Al-Hajj  Muhammad  Sarni  bin  al-Hajj  Jarmani  bin  Muhammad  Shiddiq  al-, Mabādi’ ‘Ilm al-Fiqh Jilid 1, 2, 3, Cet. 3, Banjarmasin: t.tp, 1404H/1983M. Alfisyah,  “Pengajian  dan  Transformasi  Sosiokultural  dalam  Masyarakat  Muslim Tradisionalis Banjar”, http://eprints.unlam.ac.id /250/1/ Pengajian_Transformasi_Sosiokultural-Jurnal_Komunika.pdf. (21 April
2016).
Ali,  Haji  Abdurrahman  bin  Haji  Muhammad ,  Risalah  Rasam  Parukunan ,  Amuntai: Mathba’ah Rahmaniyyah, t.th. al-Banjari,  Muhammad  Arsyad, Sabīl  al-Muhtadīn  li  Tafaqquh  fi  Amri  al-Dīn ,  t.tp:  Al Haramain, t.t. al-Baqi,  Muhammad  Fuad  ‘Abd, al-Mu’jam  al-Mufahras  li  Alfāz  al-Qurān  al-Karīm, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364H. Basuni, H. Ahmad, Nur Islam di Kalimantan Selatan , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986. Dahlan,  Bayani  (ed), Ulama  Banjar  dan  Karya-karyanya ,  Banjarmasin:  Antasari  Press, 2009.
Daud,  Alfani, Islam  dan  Masyarakat  Banjar:  Diskripsi  dan  Analisa  Kebudayaan  Banjar , Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 1997. Doi, Abdur Rahman I., Syariah The Islamic Law, terj. Basri Asghary dan Wadi Masturi,
Syariah Kodifikasi Hukum Islam , Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , Malang: UIN Malang Press, 2008.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani, 2002. ________. dkk., Manajemen Zakat Indonesia , Jakarta: Forum Zakat, 2012.
________. Fikih Zakat Indonesia , Cet. I, Jakarta: BAZNAS, 2013. Hakim,  Budi  Rahmat,  “Analisis  Terhadap Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat  (Perspektif  Hukum  Islam)”, Jurnal  Ilmu  Hukum Syariah 15, No. 2, Desember 2015.
________.  “Rekonstruksi  Konsep  Zakat  dalam  Konteks  Perekonomian  Modern”, An-Nahdhah:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan  5, Nomor  10, Desember 2012.
219
Hasan,  Ahmadi,  dkk. Ulama-ulama  Banjar  dan  Karya  Tulisnya  di  Bidang  Fikih , Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2008. Himawan,  Anang  Haris,  “Refleksi  Pemikiran  Hukum  Islam:  Upaya  Menangkap Makna  dan  Simbol  Keagamaan”,  dalam  Noor  Ahmad,  dkk., Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia ,  Cet.II,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2009.
Ideham,  M.  Suriansyah,  dkk., Sejarah  Banjar, Banjarmasin:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2007. Jamaluddin, ibn al-Fadhil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Parukunan Jamaluddin, Jeddah: Al Haramain, t.th. Kartanegara, Mulyadi, Pengantar Epistemologi Islam, Bandung: Mizan, 2003. Makmur, Ahdi, “Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan” MIQOT 36, No. 1, Januari-Juni 2012. Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning dan Perempuan. www.igitur-archive.library.uu.nl. Qadir, Abdurrahman, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. al-Qaradhawi,  Yusuf, Fiqh  al-Zakāt, Juz  II,  Cet.  XX,  Beirut:  Mu’assasah  al-Risalah, 1412 H./1991 M.
________. Musykilah  al-Faqr  wa  Kaifa  ‘Alajaha  al-Islām ,  Cet.2,  Beirut:  Muassasah  al- Risalah, 1406 H/ 1985M.
Ramli, Haji Muhammad Zuhdi bin Haji, Risalah Tangga Pelajaran Ibadah , Pemangkih: Pesantren Ibnu al-Amin, 1389 H.
Sarman,  Mukhtar,  “Peran  Tuan  Guru  dalam  Peta  Politik  Lokal”,  http://idr.iain- antasari.ac.id/6228/1. (21 Agustus 2016)
Sarni,  Haji  Muhammad,  bin  Haji  Jarmani  bin  Haji  Muhammad  Siddiq  al-Alabi, Mabādi ‘Ilm al-Fiqh, Jilid 1-2-3, Cet. III, Banjarmasin: t.tp, 1404H/1983M. Shabir, Muslich, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual , Cet I, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
Sodik, Muhammad, Fikih Indonesia; Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan, Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2008. Sukarni, “ Anatomi  Kitab  Fiqih  Pondok  Pesantren  di  Kalimantan  Selatan ” , Jurnal Penelitian IAIN Antasari , X, 10, (Januari-Juni, 2005).
________.  “Manajemen  dan  Etika  Pengelolaan  Zakat  Menurut  Tinjauan  Syariah”, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum 13, Nomor 1, Juni 2013. Syukur,  H.M.  Asywadie,  salinan Kitab  Sabīlal  Muhtadīn karya  Syekh  Muhammad Arsyad al-Banjari , Jilid 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008. Wahyuddin.,  dkk., Nomenklatur  Keislaman  di  Kalimatan  Selatan:  Studi  Eksplorasi , Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013.
Zawawi, Ali, Zakat dalam Perspektif Sosial , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Juz 3, Cet. 9; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.
220 Khazanah , Vol. 18 (2), 2020