Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal 23-38 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PENDAFTARAN TANAH  SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Indra Yudha Koswara*
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
indra_yksh@yahoo.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah :  (1)  Bagaimana  kebijakan  Pemerintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam  negeri  dalam  menyongsong  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN?  (2)  Bagaimana  implementasi  kebijakan  negara  dalam pendaftaran  tanah  untuk  memberikan  iklim  investasi  yang  berkepastian  hukum  terkait  dengan  permasalahan  tanah? Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan    pendaftaran  tanah. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  perlu  menciptakan  kepastian  hukum  terkait  permasalahan  agraria sehingga dapat memberikan kegairahan investasi bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam suasana Masyarakat Ekonomi ASEAN . Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian objek hak.

## Kata kunci: kepastian hukum, MEA, pendaftaran tanah

## ABSTRACT
The problems in this research are: (1) How is the Government's policy solve the problems of land registration in Indonesia able  to  to  provide  certainty  for  businesses  in  increasing  investment  in  the  country  in  facing  the  ASEAN  Economic Community? (2) How is the implementation of state policy in land registration to create an investment climate and ensure legal certainty  to land disputes? This research uses normative juridical approach, by examining and interpreting matters relating  theoretical  principles, conceptions,  doctrines  and  legal  norms  relating  to  land  registration.  The  results  showed that the government needs to create legal certainty related to agrarian issues so as to provide excitement investment for businesses to increase investment in the country in an atmosphere of an ASEAN Economic Community. Legal guarantee to be realized in this land registration, including the rights listed status certainty, the certainty of the subject of rights, and the rule of object rights.
Keywords: legal certainty, MEA, land registration

## ___________________
*Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH., adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Penelitian
Tata  Hukum  Indonesia  masih  pluralistik,  yakni  konfigurasi  yang  tersusun  atas  produk perundang-undangan  nasional  sesudah  Proklamasi  Kemerdekaan,  produk  perundang-undangan  dan yurisprudensi  zaman  Hindia  Belanda  (Hukum  Barat  atau  tepatnya  Hukum  Belanda),  Hukum  Adat lokal,  dan  Hukum  Islam,  ditambah  sejumlah  konvensi  internasional  dan  pranata  hukum  asing.  Tata Hukum  Indonesia  yang  tersusun  secara  hierarkis  dan  berintikan  Cita  Hukum  Pancasila,  dan  yang dioperasionalkan  ke  dalam  kenyataan  melalui  asas-asas  hukum  nasional  pada  proses  pembentukan hukum  positif  melalui  perundang-undangan  dan  yurisprudensi.  Asas-asas  hukum  nasional  ini  harus merupakan penjabaran dan mengacu pada Cita Hukum Pancasila. 1
Dalam  era  globalisasi,  masuknya  investasi  dalam  suatu  negara  berkembang  khususnya Indonesia  merupakan  salah  satu  peranan  yang  sangat  signifikan  dalam  memacu  pembangunan ekonomi.  Pada  negara-negara  berkembang  kebutuhan  akan  modal  pembangunan  yang  besar  selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi,  sehingga diantara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun  yang paling penting adalah bagaimana hukum di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. 2
Dengan menguatnya arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi  Indonesia.  Dampak  ini  lebih  terasa  lagi  setelah  arus  globalisasi  ekonomi  dengan  semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan ( trade liberalization ) yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi, seperti North American Free  Trade  (NAFTA),  Single  European  Market  (SEM),  European  Free  Trade  Agreement  (EFTA), Australian-New  Zealand  Closer  Economic  Relation  and  Trade  Agreement  (ANCERTA),  Asean  Free Trade  Area  (AFTA),  Asia  Pacific  Economic  Cooperation  (APEC),  dan  World  Trade  Organization (WTO) . 3
Selanjutnya  yang  menjadi  perhatian  utama  saat  ini  bagaimana  Pemerintah  RI  dalam mengawasi  berbagai  deregulasi  dan  perangkat  hukum,  demi  suksesnya    pemberlakuan  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016 ini. 4
1 Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, hlm. 80 – 82.
2 Doni Kandiawan, 2008, Hukum dan Pembangunan, Makalah , Bangka,  hlm.1.
3 Ibid. , hlm.2.
4 Petrus  J  Loyani,  2015, UKM Menyongsong MEA & CAFTA ,  Tabloid  Suara  Advokat,    Edisi:  02/Tahun  I/3  September, Jakarta, hlm. 2-3 .
Pemulihan  kondisi  ekonomi  dunia  diperkirakan  berlanjut  di  tahun  2015,  pertumbuhan ekonomi  dunia  diperkirakan  akan  mencapai  4,0%.  Lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pertumbuhan tahun  2014  yang  diperkirakan  mencapai  3,4%.  Perkembangan  yang  positif  juga  terjadi  di  negara- negara  maju  dengan  pertumbuhan  yang  meningkat  dari  1,8%  pada  2014  menjadi  2,2%  pada  2015. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2014-2015 (%) Negara 2014 2015 A. Dunia Negara Maju 1. Amerika Serikat
2. Eropa
3. Jepang
B. Negara Berkembang 1. Tiongkok 2. India
3. ASEAN
3,4 1,8 1,7
1,6 4,6
5,4 4,6
4,0
2,2 3,0
1,5
5,2 6,4 5,6
Sumber : IMF, World Ekonomic Outlook , Juli 2015.
Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2015 diperkirakan akan terjadi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi kawasan negara-negara berkembang diperkirakan meningkat  dari  4,6%  menjadi  5,2%,  untuk  Tiongkok  masih  terdapat  potensi  melambatnya  laju pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  tahun  2015,  laju  pertumbuhan  ekonomi  Tiongkok  diperkirakan melambat  dari  7,4%  menjadi  7,1%.  Proses  penyesuaian  orientasi  pertumbuhan  yang  berbasis konsumsi domestik masih akan menjadi faktor melambatnya ekonomi Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga akan mengurangi ketergantungan investasi asing dan memperlambat laju pertumbuhan kredit. 5
Pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara ( Association of South East Asia National ASEAN) pada  tahun  2015  diperkirakan  akan  mencapai  5,6%  lebih  tinggi  dari  pertumbuhan  tahun  2014  yang sebesar 4,6%. Pulihnya ekspor dan investasi serta peningkatan permintaan domestik diperkirakan akan menjadi  pendorong  pertumbuhan  sebagai  dampak  pelaksanaan ASEAN Economic Community ( AEC ) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di kawasan tersebut.
Peningkatan  daya  saing    di  antara  negara-negara  ASEAN  dalam  rangka  terbentuknya  pasar yang lebih terintegrasi diharapkan akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pada tahun 2015 perdagangan global diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari kondisi tiga
5 Ibid. , hlm. 2-3
tahun  sebelumnya.  Pertumbuhan  perdagangan  global  tersebut  didorong  oleh  pulihnya  aktivitas ekonomi  di  negara-negara  maju  maupun  berkembang.  Di  kawasan  ASEAN,  terbentuknya Economic Community (AEC)  diperkirakan  akan  mendorong  aktivitas  produksi  dan  perdagangan  antarnegara. Pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,3% lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,0%.
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  adalah  bentuk  integrasi  masyarakat  ASEAN  dimana adanya perdagangan bebas di antara anggota-anggota negara ASEAN yang disepakati bersama negara- negara  ASEAN,  dan  untuk  menggubah  ASEAN  menjadi  kawasan  yang  stabil,  makmur  dan  sangat kompetitif. ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah satu dari  tiga  pilar  yang  membentuk  ASEAN.  Tiap-tiap  pilar  termasuk  MEA  memiliki  perencanaan ( blueprint ) dan bersama dengan Kerangka Kerja Initiative for ASEAN Integration (IAI) serta Rencana Kerja  IAI  tahap  II,  mereka  membuat  perencanaan  Masyarakat  ASEAN  (2009-2015),  proses  menuju MEA:
1. Ketua-ketua  ASEAN  pada  bulan  Desember  1997  melalui  sebuah  konferensi  yang diselenggarakan  di  Kuala  Lumpur  telah  memutuskan  untuk  memberikan  perubahan  kepada ASEAN  agar  menjadi  wilayah  yang  stabil,  makmur,  dan  memiliki  persaingan  tinggi  dengan tingkat  perkembangan  ekonomi  yang  setara,  dan  mengurangi  kemiskinan  serta  kesenjangan sosial-ekonomi ( Visi ASEAN 2020 ).
2. Di  konferensi  yang  diselenggarakan  di  Bali  pada  bulan  Oktober  2003,  ASEAN mendeklarasikan  bahwa  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  akan  menjadi  tujuan  wilayah  Asia Tenggara  dalam  hal  integrasi  ekonomi  (Bali  Concord  II)  pada  2020.  Dan  sebagai  tambahan dan  pendukung  untuk  MEA,  Komunitas  Keamanan  ASEAN  dan  Komunitas  Sosial-Budaya ASEAN  adalah  dua  tiang  yang  melenggapi  gambaran  komunitas  ASEAN  di  masa  depan. Ketiga  pilar  tersebut  diharapkan  bisa  berjalan  beriringan  dalam  menetapkan  Komunitas ASEAN pada 2020.
3. Setelah  itu,  Pertemuan  Menteri  Ekonomi  ASEAN  dilaksanakan  pada  tahun  2006  di  Kuala Lumpur  dan  menyetujui  pengembangan  “sebuah  cetak  biru  atau  perencanaan  yang  saling bertautan  untuk  mempercepat  perkembangan  MEA  dengan  mengidentifikasi  keunikan  dan unsur-unsur MEA dimulai dari tahun 2015 yang berkesesuaian dengan Bali Concord II dengan sasaran  yang  jelas  dan  kronologi  untuk  pelaksanaan  berbagai  macam  tindakan,  begitu  pula fleksibilitas dalam hal menyesuaikan ketertarikan semua Negara Anggota ASEAN.
4. Pada konferensi di bulan Januari 2007, ketua-ketua ASEAN telah menyatakan janji yang kuat untuk mempercepat pelaksanaan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sebagaimana
telah  dinyatakan  dalam  ASEAN  Vision  2020  dan  ASEAN  Concord  II,  dan  telah  ditandatangani Deklarasi  Cebu  dalam  mempercepat  pelaksanaan  Komunitas  ASEAN  pada  2015.  Secara  umum, telah disetujui untuk segera melaksanakan MEA pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi wilayah  dengan  gerakan  yang  bebas  dalam  hal  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja  handal,  dan aliran modal yang lebih bebas. 6
Berdasarkan hal-hal tersebut dan dijadikan pertimbangan, pentingnya perdagangan keluar dan kebutuhan  untuk  Komunitas  ASEAN  agar  tetap  memandang  secara  luas,  MEA  diharapkan  bisa menjadi  penggabungan  kegiatan  ekonomi  di  wilayah  Asia  Tenggara  pada  tahun  2015  dengan membawa karakteristik, yaitu:
1. Pasar tunggal dan pusat produksi tunggal.
2. Wilayah dengan persaingan ekonomi yang tinggi.
3. Wilayah dengan perkembangan ekonomi setara.
4. Wilayah yang benar-benar terintegrasi untuk menuju persaingan ekonomi global. 7
Karakteristik  tersebut  saling  berkaitan  dan  satu  sama  lain  menguatkan.  Bersamaan  dengan unsur-unsur  lain  dari  masing-masing  karakteristik  dalam  satu  rancangan  perencanaan  tentunya  akan memastikan konsistensi dan koherensi atas semua unsur tersebut begitu juga dengan implementasi dan koordinasi yang tepat di antara stakeholders yang relevan.
Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum  yang  diberikan  suatu  negara  bagi  kegiatan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Sebagaimana diungkapkan  oleh  Erman  Rajagukguk,  bahwa  faktor  yang  utama  bagi  hukum  untuk  dapat  berperan dalam  pembangunan  ekonomi  bagi  dunia  usaha  adalah  apakah  hukum  mampu  menciptakan ”stability”,  ”predictability” dan ”fairness”. Termasuk  dalam  fungsi  stabilitas  ( stability )  adalah potensi hukum menyeimbangkan dan memberikan tempat bagi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.
Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan ( predictability ) akibat dari suatu langkah- langkah  yang  diambil  khususnya  penting  bagi  negeri  yang  sebagian  besar  rakyatnya  untuk  pertama kali  memasuki  hubungan-hubungan  ekonomi  melewati  lingkungan  sosial  yang  tradisional.  Aspek keadilan  ( fairness ),  seperti,  perlakuan  yang  sama  dan  standar  pola  tingkah  laku  pemerintah  adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. 8
6 www. http://guruppkn.com/konsep-mea , di unduh tanggal 4 Oktober 2016, jam 16.10 wib.
7 Ibid.
8 Erman Rajagukguk, 1995, The Role of Law in Economic Development , Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 365-367.
Melalui  sistem  hukum  dan  peraturan  hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan,  akan tercipta  kepastian  ( predictability ),  keadilan  ( fairness )  dan  efisiensi  ( efficiency) bagi  para  investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Dalam  kenyataannya  terkait  masalah  kepastian  hukum  kepemilikan  tanah  masih  jauh  dari harapan  yang  diinginkan  oleh  pihak  dunia  usaha,  karena  konflik  pertanahan  merupakan  persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan  selalu  ada  dimana-mana.  Sengketa  dan  konflik  pertanahan  adalah  bentuk  permasalahan  yang sifatnya  kompleks  dan  multidimensi. 9 Dengan  demikian  hal  ini  dapat  mempengaruhi  iklim  dunia usaha  di  Indonesia,  karena  tanah  merupakan  salah  satu  sumber  modal  dalam  melakukan  kegiatan ekonomi.
Prosedural  pendaftaran  tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  hal  ini  disebabkan  karena faktor ini merupakan pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan
pembangunan  yang  dilaksanakan  merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk mencapai kehidupan lebih baik. Proses pembangunan dewasa ini akan senantiasa bersentuhan  dengan lingkungan  dalam  hal  ini  adalah  penggunaan  tanah  itu  sendiri,    yang  dapat  memunculkan permsalahan-permasalahan  yang  sifatnya  sangat  kompleks,  seperti  halnya  dalam  prosedural pendaftaran tanah,  sebagai suatu jaminan kepastian hukum, terhadap  tanah yang dimiliki masyarakat dari negara (melalui Badan Pertanahan Nasional).
Dengan  referensi  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  aliran  pemikiran,  teori  dan  sejarah bangsa-bangsa  serta  pemahaman  yang  mendalam  tentang  struktur  sosial  budaya  dan  ekonomi masyarakat  nusantara  (Indonesia)  pada  masa  itu,  lahirlah  rumusan  politik  sosial  ekonomi  Pasal  33 UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3) yang merupakan satu kesatuan yang utuh. 10 Ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian menjadi visi, misi dan spirit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 11
Itulah  visi,  spirit,  roh  dari  bangunan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang dikehendaki  para  Bapak  Bangsa  yang  tersurat  dalam  Pasal  33  UUD  1945.Visi,  spirit,  cita-cita  itu
9 Sumarto,  2012,  Penaganan  dan  Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  dengan  Prinsip  Win-Win  Solution  Oleh  BPN  RI , Makalah , Jakarta
10 Lihat Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya (yang asli sebelum Amandemen).
11 RM.  A.B.  Kusuma,  2004, Lahirnya  UUD  1945 ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  UI,  Jakarta,  hlm.264-284  dan Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945 , Yayasan Prapanca, Jakarta, hlm.285-388.
kemudian diturunkan ke dalam UUPA Tahun 1960. 12 Sedemikian strategis dan vitalnya Pasal 33 UUD 1945  itu,  Bung  Hatta  yang  menjadi  tokoh  kunci  dibalik  perumusan  Pasal  33  tersebut,  menyebutnya sebagai  politik  sosial  ekonomi  RI.  Pasal  33  UUD  1945  itu  menjadi  landasan  konstitusional  UUPA dengan Landreform sebagai agenda utama.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung amanat konstitusional yang sangat  mendasar  yaitu  bahwa  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  dan  seluruh  kekayaan  alam  harus dapat  mendatangkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Hal ini berarti pula bahwa setiap hak atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dituntut kepastian mengenai subjek, objek, serta pelaksanaan kewenangan haknya. 13
Dengan  demikian,  visi,  spirit,  dan  misi  UUPA  1960  sebagai  produk  turunan  Pasal  33  UUD 1945 sangat jelas berorientasi pada perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI). Tujuan negara Indonesia adalah kesejahteraan (welfare state) dan kesejahteraan dapat dinikmati jika keadilan sudah diperoleh. Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung pada  kesejahteraan.  Bagi  bangsa  Indonesia,  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat ditempatkan pada posisi sentral substansial. Itu pula sebabnya, doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 1945  berada  pada  Bab  XIV  yang  diberi  judul  “Kesejahteraan  Sosial”  (dalam  arti societal  welfare , bukan sekedar social welfare ). 14
Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi  inspirasi  sekaligus  memberikan  pedoman  dalam  kehidupan  kenegaraan,  yaitu  dalam  bidang sosial,  budaya,  ekonomi,  politik,  dan  pertahanan  keamanan.  Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai  negara  hukum,  konsep  negara  hukum  Pancasila  menjadi  landasan  konsep  dan  dasar kebijakan  hukum  bagi  strategi  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  maupun  akses terhadap sumber daya alam. Teori negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  sebagaimana  tersirat  dalam  jiwa  atau  filosofi  Bangsa Indonesia (Sila Kelima Pancasila) dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. 15
12 Proses transformasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 relatif mulus karena beberapa dari perumus UUD 1945 adalah juga  perumus  UUPA  1960,  terutama  perumus  Pancasila  Bung  Karno  yang  menandatangani  UUPA  1960  tanggal  24 September 1960.
13 Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 75.
14 Sri-Edi Swasono, 2010, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945, Menolak Neoliberalisme , Yayasan Hatta, Jakarta, hlm. 33-34.
15 Bunyi  Alinea  ke-4  pembukaan  UUD  1945  adalah  (1)  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia,  (2)  memajukan kesejahteraan  umum,  (3)  mencerdaskan  kehidupan  Bangsa,  (4)  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Seperti  dikatakan  oleh  Friedrich  Karl  von  Savigny  bahwa  masyarakat  manusia  di  dunia  ini terbagi ke dalam banyak masyarakat bangsa. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, ubi societas, ibi ius, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Tiap masyarakat bangsa mempunyai volksgeist (jiwa bangsanya) sendiri, yang dimaksudkan dengan volksgeist adalah filsafat hidup suatu bangsa  atau  pola  kebudayaan  atau  kepribadian  yang  tumbuh  akibat  pengalaman  dan  tradisi  di  masa lampau. 16

## 2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana  kebijakan  Pemerintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pendaftaran  tanah  di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN?
b. Bagaimana  implementasi  kebijakan  negara  dalam  pendaftaran  tanah  untuk  memberikan  iklim investasi yang berkepastian hukum terkait dengan permasalahan tanah?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, metodologi menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan di dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan  dilakukan  dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan  pendaftaran tanah.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan  masalah-masalah  yang  menjadi  objek  penelitian,  yakni  pendaftaran  tanah  sebagai bentuk kepastian hukum sebagai bukti hak kepemilikan tanah dihubungkan dengan Pasal 19 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.

## 3. Jenis dan Sumber Data
Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi:
16 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum : Madzhab dan Refleksinya , Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 30.

## a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoritative , artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :
1) Undang-undang Dasar 1945.
2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

## 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal hukum, makalah, majalah, dan surat kabar.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pertunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  berupa  kamus  hukum,  kamus  bahasa Indonesia, dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

## 5.  Analisis Data
Teknis  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Metode  secara normatif  kualitatif  ini  berdasarkan  bahan  hukum  primer  sebagai  hukum  positif,  kemudian  dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat yuridis.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1.  Kebijakan  pemerintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia sehingga  dapat  memberikan  kepastian  bagi  dunia  usaha  dalam  meningkatkan  investasi  di dalam negeri dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Konflik  yang  berkepanjangan  apabila  dibiarkan  dengan  tidak  adanya  peraturan  hukum  yang kurang jelas akan menggangu keseimbangan tatanan hidup bermasyarakat dan ketertiban masyarakat dalam  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Untuk  mengakhiri  adanya  konflik  diantara  pihak- pihak  atau  penyandang  kepentingan  tersebut  maka  diperlukan  adanya  perangkat  atau  aturan  tentang hak dan kewajiban yang jelas, yang tertuang dalam peraturan hukum yang dibuat oleh negara.
Hal ini sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak seseorang atau suatu masyarakat hukum,  maka  negara  wajib  memberi  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  (tanah) masyarakat  tersebut  melalui  proses  pendaftaran  tanah,  bahwa  perlindungan  atas  kepastian  hukum terhadap hak-hak atas tanah merupakan syarat mutlak dalam dunia usaha demi kelancaran investasi.
Kasus-kasus  pertanahan  merupakan  persoalan  yang  kronis  dan  bersifat  klasik  serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana, hal ini membawa  dampak  yang  negatif  bagi  perkembangan  dunia  usaha.  Sengketa  dan  konflik  pertanahan adalah  bentuk  permasalahan  yang  sifatnya  kompleks  dan  multidimensi.  Oleh  karena  itu  usaha pencegahan,  penanganan  dan  penyelesaiannya  harus  memperhitungkan  berbagai  aspek  baik  hukum maupun  non  hukum.  Seringkali  penanganan  dan  penyelesaian  terhadap  sengketa  dan  konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting.
Prosedural  pendaftaran  tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  hal  ini  disebabkan  karena faktor  ini  merupakan  pendukung  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pembangunan yang  dilaksanakan  merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  mencapai kehidupan  lebih  baik.  Proses  pembangunan  dewasa  ini  akan  senantiasa  bersentuhan    dengan lingkungan  dalam  hal  ini  adalah  penggunaan  tanah  itu  sendiri,    yang  dapat  memunculkan permsalahan-permasalahan  yang  sifatnya  sangat  kompleks,  seperti  halnya  dalam  prosedural pendaftaran tanah,  sebagai suatu jaminan kepastian hukum, terhadap  tanah yang dimiliki masyarakat dari negara (melalui Badan Pertanahan Nasional).
Banyak  terjadi  di  masyarakat,  masalah  pertanahan  ini  disebabkan  oleh  adanya  hak  milik seseorang,  dan  mengingat  banyaknya  kepentingan  yang  terkait  dengan  hal  tersebut,  tidak  mustahil terjadinya konflik atau bentrokan antara sesama anggota masyarakat yang mengakibatkan timbulnya pidana.  Ruslan  Saleh  menyatakan  bahwa  pidana  merupakan  reaksi  atas  delik,  ini  berwujud  suatu nestapa,  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  kepada  pembuat  delik  tersebut. 17 Sedangkan  Van Bemmelen , menyebutkan  pidana  merupakan    perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  melawan  hukum,
17 Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. 21.
yang  tidak  mungkin  diterima  oleh  masyarakat  akan  tetapi  terjadi,  sehinga  selalu  ada  perintah  dan larangan tersebut. 18
Hal ini sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak seseorang atau suatu masyarakat hukum,  maka  negara  wajib  memberi  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  (tanah) masyarakat  tersebut  melalui  proses  pendaftaran  tanah  yang  menghasilkan  beberapa  macam  hak seperti,  Hak  Milik,  Hak  Bangunan,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Pengelolaan,  dan  Hak  Pakai  serta  hak lainya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA. Bahwa perlindungan atas kepastian hukum terhadap hak- hak atas tanah merupakan syarat mutlak dalam dunia usaha demi kelancaran investasi, sebagai wujud untuk memberikan kepastian hukum dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,  Lembaran  Negara  1960-104  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  2043,  tentang Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria,  maka  mulai  saat  itu  terjadi  perombakan  secara  menyeluruh tentang pengaturan keagrariaan di Indonesia, agar terciptanya kepastian hukum melalui, yaitu:
1) Kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  agraria.  Kodifikasi  hukum  agraria  yakni  bahwa  hukum  agraria yang berlaku adalah hukum agraria yang tertulis dan terkodifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun  1960  dan  berbagai  peraturan  pelaksanaannya.  Sedangkan  unifikasi  hukum  agraria  yakni bahwa hanya ada satu hukum agrarian yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan berbagai peraturan.
2) Supremasi  hukum  agraria,  yakni  upaya  penegakan  hukum  agraria  nasional  terhadap  berbagai persoalan-persoalan agraria. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif.
3) Pembaharuan/reformasi  hukum  agraria  nasional,  dengan  terbentuknya  UUPA,  maka  merupakan peletak dasar dari pembaharuan hukum agraria dari berbagai aspek.
4) Menghapuskan dualisme dan pluralisme hukum agraria, dengan terbentuknya UUPA, maka tidak ada  lagi  dualisme  dan  pluralisme  hukum  agraria,  akan  tetapi  hanya  satu  hukum  agraria  yang berlaku di wilayah Indonesia yaitu UUPA.
5) Perlindungan  hak  asasi  manusia  atas  tanah,  dengan  lahirnya  UUPA  maka  perlindungan  hak-hak asasi  laki-laki  dan  perempuan  sangat  dilindungi  dalam  UUPA.  Laki-laki  dan  perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah. 19
18 Ted Hondeich, 1975, Punishment, Penguin Book, London, hlm. 20.
19 H.M. Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.
Bahwa  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  perangkat  aturan  hukum  yang  terkodifikasi  dan unifikasi,  salah  satunya  terkait  tentang  hukum  agraria,  maka  bangsa  Indonesia  telah  menunjukkan kesiapan  untuk  bersaingan  dengan  negara-negara  yang  tergabung  dalam  MEA  dalam  rangka menyelesaikan  permasalahan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  sehingga  dapat  memberikan  kepastian bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam suasana Masyarakat Ekonomi ASEAN .
2. Implementasi kebijakan negara dalam pendaftaran tanah untuk memberikan iklim investasi yang berkepastian hukum terkait dengan permasalahan tanah
Dalam  UUPA  terdapat  beberapa  prinsip  pokok  yang  tertuang  dalam  pasal  demi  pasal,  yaitu antara lain:
1. Hak bangsa atas agraria yang bersifat abadi tertuang dalam Pasal 1 ayat (1).
2. Hak menguasai negara atas agraria/pertanahan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2.
3. Pengakuan  akan  hak  ulayat  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  tertuang dalam ketentuan Pasal 3.
4. Pemberian  akan  hak-hak  perorangan  dan  badan  hukum  atas  tanah,  yaitu  bahwa  setiap  orang dapat  diberikan  hak-hak  atas  tanah  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  serta  badan hukum tertuang dalam Pasal 4 ayat (1).
5. Prinsip fungsi sosial bagi semua hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 6.
6. Pengaturan tentang landreform yang diatur dalam Pasal 7 dan 17 yaitu tentang batas maksimum dan minimum pemilikan tanah bagi satu keluarga.
7. Prinsip tanah untuk petani yang tertuang dalam Pasal 10.
8. Pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dan hak bagi pemegangnya yang diatur dalam Pasal 19.
Pelaksanaan  lebih  lanjut  dari  ketentuan-ketentuan  yang  tertuang  dalam  UUPA  tersebut  di  atas diatur  dalam  berbagai  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  pemerintah,  peraturan-peraturan Presiden,  peraturan-peraturan  menteri  dan  kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  dalam  rangka memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia terkait pertanahan diantaranya sebagai berikut:
1. Di bidang Kehutanan diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok  Kehutanan,  yang  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  junto  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2004  tentang  Kehutanan,  serta  berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kehutanan.
2. Di  bidang  Pertambangan  diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang Pertambangan  dan  berbagai  peraturan  pelaksanaannya,  yang  diganti  dengan  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara.
3. Di bidang Perikanan diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985.
4. Di  bidang  Pengairan  diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber Daya Air.
5. Di  bidang  Perkebunan  diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan.
6. Di bidang Landreform diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 56/prp Tahun 1960 tentang  Pemilik  Tanah  Pertanian  oleh  satu  keluarga,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224 Tahun 1961 tentang Larangan Pemilikan Tanah Pertanian secara Absentee.
7. Di bidang Rumah Susun diatur dengan diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
8. Di  bidang  Tata  Ruang  dan  Tata  Guna  Tanah  diatur  dengan  diatur  dengan  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang diganti dengan diatur dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah.
9. Di  bidang  Pendaftaran  Tanah  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961,  yang  selanjutnya  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
10. Di bidang Hak Tanggungan diatur dengan diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
11. Dan lain-lainya.
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu : “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun barsama-sama dengan orang-orang lain serta badan- badan hukum.”
Hak  atas  tanah  bersumber  dari  hak  menguasai  dari  negara  atas  tanah  dapat  diberikan  kepada perseorangan  baik  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  asing,  sekelompok  orang  secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. 20
20 Ibid, hlm. 89.
Pemberian  jaminan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:
a. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
b. Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  pemegang  ha  katas  tanah  untuk dengan  mudah  membuktikan  hak  atas  tanah  yang  dikuasainya,  dan  bagi  pihak  yang berkepentingan,  seperti  calon  pembeli  dan  calon  kreditur,  untuk  memperoeh  keterangan  yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.
Pendaftaran  tanah    bertujuan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dikenal  dengan  sebutan rechts cadaster/legal cadaster. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah  yang rechts  cadaster adalah fiscal  cadaster ,  yaitu  pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuaan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB).
UUPA  mengatur  pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum.  Pendaftaran  tanah  ini  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu:
1) Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah,  diadakan  pendafataran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam  ayat  1  di  atas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

## D. KESIMPULAN
Bahwa  faktor  yang  utama  bagi  hukum  untuk  dapat  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi bagi  dunia  usaha  dalam  menyongsong  Masyarakat  Ekonomi    ASEAN(MEA)  yang  telak  berlaku tanggal  1  Januari  2016  adalah  apakah  hukum  mampu  menciptakan ”stability”, ”predictability” dan ”fairness”.
Termasuk  dalam  fungsi  stabilitas  ( stability )  adalah  potensi  hukum  menyeimbangkan  dan memberikan tempat bagi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Hal ini sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak seseorang atau suatu masyarakat hukum, maka negara wajib memberi jaminan  kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  (tanah)  masyarakat  tersebut  melalui  proses Pendaftaran Tanah yang menghasilkan beberapa macam hak seperti:
1) Hak Milik,
2) Hak Bangunan,
3) Hak Guna Usaha,
4) Hak  Pengelolaan,  dan  Hak  Pakai  serta  hak  lainya  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA.
Bahwa  perlindungan  atas  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  merupakan  syarat mutlak  dalam  dunia  usaha  demi  kelancaran  investasi.  Dunia  usaha  membutuhkan  kepastian  hukum untuk bisa berkembang dan berkontribusi pada suatu negara.
Pendaftaran  tanah  ini  menjadi  langkah  kongkrit  dan  implementasi  atau  kewajiban  bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam  Pasal  19  UUPA,  yang  bertujuan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum dikenal dengan sebutan rechts cadaster/legal cadaster. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak,  dan  kepastian  objek  hak  sehingga  Pendaftaran  tanah  ini  menghasilkan  sertifikat  sebagai  tanda bukti haknya.
Konsepsi  hukum  tanah  yang  nasional  adalah  konsepsi  hukum  adat,  yaitu  konsepsi  yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, namun di dalamnya juga terkandung unsur kebersamaan.
Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya dalam rangka mendukung dunia usaha.
Dengan adanya kepastian hukum terkait permasalahan agraria diharapakan  dapat memberikan kegairahan investasi bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam suasana Masyarakat Ekonomi ASEAN .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung Doni Kandiawan, 2008, Hukum dan Pembangunan , Makalah, Bangka
Erman Rajagukguk, 1995, The Role of Law in Economic Development , Universitas Indonesia, Jakarta H.M. Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta
Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum : Madzhab dan Refleksinya , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945 , Yayasan Prapanca, Jakarta
Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung
Petrus J Loyani, UKM Menyongsong MEA & CAFTA , Tabloid Suara Advokat,  Edisi: 02/Tahun I/3 September, Jakarta, 2015
RM. A.B. Kusuma, 2004, Lahirnya UUD 1945 , Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Bandung Sri-Edi Swasono, 2010, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945, Menolak Neoliberalisme , Yayasan Hatta, Jakarta
Ted Hondeich, 1975, Punishment, Penguin Book, London

## B. Makalah
Sumarto, 2012, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh BPN RI , Makalah , Jakarta
C. Internet
www. http://guruppkn.com/konsep-mea , di unduh tanggal 4 Oktober 2016, jam 16.10 wib .