## Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang.
Adam Al Kautsar 1 , Toddy Aditya 2 , Dini Aulia Rizky 3
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Kota

## Tangerang, Indonesia
Abstract.  The  principle  of  E-Governance  is  used  by  the  Tangerang  City  Government  in  running  the  wheels  of governance by implementing the Non-Cash Transaction System as a step to increase accountability and transparency of regional financial management. Currently the City Government of Tanegerang is making an innovation in the field of technology, namely a non-cash transaction system using a Cash Management System (CMS) in collaboration with Bank Jabar  Banten  (BJB)  for  Direct  Shopping  payments.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  and  analyze  the application  of  the  Non-Cash  Transaction  System  in  the  implementation  of  direct  spending  at  the  Social  Service  of Tangerang City. This research method uses qualitative research methods with interviews as the primary data collection technique.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  the  Non-Cash  Transaction  System  in  the implementation  of  direct  spending  at  the  Social  Service  by  implementing  the  Cash  Management  System  (CMS) application  has  advantages,  namely  effectiveness  and  time  efficiency  and  minimizing  the  practice  of  extortion  or corruption in direct shopping activities. And also have obstacles in its implementation, namely the frequent occurrence of network errors.
Keywords. E-Government; Inovation; Local Government Spending; Non Cash Transactions; Regional Finance.
Abstrak. Prinsip E-Governance digunakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menjalankan roda Pemerintahan dengan  menerapkan  Sistem  Transaksi  Non  Tunai  sebagai  langkah  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Tanegerangmembuat suatu inovasi dibidang teknologi yaitu  sistem  transaksi  non  tunai  dengan  menggunakan Cash  Management  System (CMS)  yang  bekerjasama  dengan Bank  Jabar  Banten  (BJB)  untuk  pembayaran  Belanja  Langsung.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan menganalisis  penerapan  Sistem  Transaksi  Non  Tunai  dalam  pelaksanaan  belanja  langsung  di  Dinas  Sosial  Kota Tangerang.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  wawancara  sebagai  teknik pengumpulan  data  primer.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  Sistem  Transaksi  Non  Tunai  pada pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial dengan menerapkan aplikasi Cash Manegement System (CMS) memiliki kelebihan  yaitu  efektifitas  serta  efisiensi  waktu  serta  meminimalisir  praktik  pungli  ataupun  korupsi  pada  kegiatan belanja langsung.Dan juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih seringnya terjadi jaringan error .
Kata kunci . Belanja Pemerintah Daerah; E-Governmen; Inovasi ; Keuangan Daerah ; Transaksi Non Tunai.
Corresponding author. Email: adamalkautsar72@gmail.com 1 , toddy_aditya@umt.ac.id 2 ,diniaulia_rizky@yahoo.co.id 3 How to cite this article. Kautsar, A. A. Aditya, T. Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan . 115-124. History of article. Received: Desember 2020, Revision: Februari 2021, Published: April 2021. Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i1.29294. Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  dengan  adanya otonomi  daerah  memiliki  wewenang  dapat mengurus  dapur  pemerintahannya  sendiri berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Yang menjadi salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi  daerah  adalah  dilihat  dari  aspek
kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik  harus  berdasarkan prinsip  akuntabilitas  sehingga  pengelolaan uang  yang  dibelanjakan  dapat  efisien,  efektif dan ekonomis (Poyoh & Murni, 2017).
Menurut (Wardhani  et  al.,  2017) menyatakan  bahwa  Pengeluaran  pemerintah adalah jumlah uang yang dihabiskan
pemerintah  dalam  periode  tertentu  untuk kegiatan  yang  meliputi  konsumsi  pemerintah, investasi,  dan  transfer  pembayaran.  Tujuan pengeluaran  pemerintah  ini  adalah  untuk pencapaian keseluruhan kemakmuran masyarakat.  Pengeluaran  pemerintah  termasuk pengeluaran  oleh  pusat  pemerintah  dan pemerintah  daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten  / Kota).  Pemerintah  pusat  pengeluaran  meliputi pengeluaran  di  tingkat  nasional.  Sedangkan pemerintah daerah pengeluaran meliputi pengeluaran  untuk  karyawan  lokal,  pengadaan barang  dan  layanan,  pemeliharaan,  perjalanan dinas,  pinjaman,  pengeluaran  subsidi,  hibah, bantuan  sosial  dan  pengeluaran  operasional lainnya,  dan  belanja  modal  oleh  pemerintah daerah yang meliputi investasi dalam aset tetap, asetlain, dan pengeluaran tak terduga.
Implementasi otonomi daerah membawa  dampak  yang  sangat  besar  pada manajemen  daerah  serta  daerah  memiliki otoritasi  manajemen  keuangan  yang  tinggi, sehingga  daerah  juga  berwenang  untuk membuat  kebijakan  untuk  menciptakan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah  otonom  harus  memiliki  kemampuan keuangan  untuk  menjalankan  pemerintahan, serta daerah mandiri ditandai dengan berkurangnya  ketergantungan  finansial  dari pusat (Ermawati & Aswar, 2020).
Reformasi  sistem  keuangan  daerah  di Indonesia  telah  menerapkan  prinsip  tata  kelola keuangan  yang  baik  dan  penerapan good governance dalam  pengelolaan  keuangan daerah  dimana  Pemerintah  daerah  menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas,  dan  Efesiensi  dalam  proses pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  laporan keuangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk melihat seberapa jauh tingkat pemakaian  anggaran  daerah  terhadap  kinerja aparatur pemerintahan dalam pelayanan masyarakat (UU.No.17, 2003) Pemerintah yang akuntabel  dan  transparan  adalah  komponen terpenting dalam mengelola pemerintah daerah serta  akan  menimbulkan  kepercayaan  dari
masyarakat  sehingga  masyarakat  akan  dengan sukarela  melaksanakan  kewajiban  mereka seperti  membayar  pajak  dan  mereka  akan menghormati  kebijakan  pemerintah  dengan sopan dan santun (Huda, 2019).
Dalam  upaya  menciptakan  Pemerintah yang  akuntabel  dan  transparan  Pemerintah diharuskan  menciptakan  inovasi  baru.  Inovasi sendiri  sering  diartikan  sebagai  penemuan  hal baru.  Namun  kebaruan  yang  dimaksud  lebih kepada  inovasi  sektor  swasta.  Sudah  saatnya Pemerintah mengadopsi nilai dari sektor bisnis (Wulandari  et  al.,  2019) .  Inovasi  dibutuhkan guna menciptakan pembaharuan sehingga suatu organisasi mengalami kemajuan (Riyadi, 2019).  Keberhasilan  proses  inovasi  ditentukan oleh penerimaan seluruh bagian organisasi.
Menurut  (Wulandari  et  al.,  2019) Inovasi adalah suatu kegiatan menciptakan atau mengembangkan ide-ide baru, serta bagaimana penerapannya  dan  adaptasi  dari  ide  baru tersebut.  Menurut  (Riyadi,  2019)  tujuan organisasi berinovasi yaitu untuk meningkatkan  kualitas  dan  nilai  suatu  produk (benda,  jasa  atau  layanan)  yang  ada  pada organisasi tersebut. Kemudian untuk mengurangi  biaya  produksi  suatu  organisasi. Tujuan  selanjutnya  untuk  mempertahankan eksistensi  diantara  kompetitornya.  Dalam  hal inovasi organisasierat kaitannya dengan perubahan  kearah  yang  lebih  baik  lagi  dalam hal  kualitas  produk,  efisiensi,  meningkatkan nilai  daya  saing  dan  yang  lainnya.  Di  masa yang  serba  canggih  penggunaan  teknologi  di dalam  proses  berinovasi  suatu  organisasi  tidak dapat di hindari lagi. Dalam perkembangannya inovasi  yang  dilibatkan  dengan  penggunaan teknologi dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan  proses  yang  sudah  ada.  Inovasi  bidang pelayanan publik merupakan cara atau ide baru dalam  teknologi  pelayanan  atau upgrade kualitas  teknologi  yang  sudah  ada,  atau menyederhanakan, menciptakan terobosan baru pada layanan, memperbaiki metode yang sudah ada,atau  memperbaiki  dari  segi  struktur organisasi  serta manfaatnya dan memiliki nilai
lebih baik kuliatas maupun kuantitas pelayanan (Muharam, 2019).
Penerimaan  inovasi  ditandai  dengan berjalannya suatu kegiatan baru yang merupakan  produk  inovasi  suatu  organisasi. Salah  satu  inovasi  yang  dilakukan  ialah  dalam bentuk  penerapan  sistem  teknologi  dalam segala  bentuk  kegiatan  Pemerintah.  Di  zaman yang  sudah  berkemajuan  seperti  saat  ini  maka teknologi  sangat  dipergunakan  dalam  segala aspek  tidak  terkecuali  dalam  kepemerintahan. Salah  satu  alasan  penggunaan  teknologi  yang berbasis  internet  dipergunakan  Pemerintah yaitu  sebagai  bentuk  tindak  lanjut  Pemerintah terhadap  amanat  yang  ada  pada  UU  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara tertib,taat  pada  aturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan tanggungjawab (UU.No.23,  2014).  Untuk menunjang prinsip – prinsip tersebut serta salah penggunaan teknologi berbasis internet merupakan  satu  bentuk  pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat yang terbuka.
Sesuai  dengan  prinsip E-Government yang  menempatkan  teknologi  diantara  semua tingkatan  pemerintah,  warga  negara  dan komunitas  bisnis,  termasuk  memperoleh  dan menyediakan  produk  layanan,  menyediakan dan  mendapatkan  informasi,  hingga  transaksi keuangan. Maka yang menjadi fokus pengembangan  reformasi  sistem  keuangan daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah yaitu dengan menyediakan infrastruktur pembayaran  berdasarkan  teknologi  informasi dan  komunikasi  dengan  penggunaan  sistem transaksi non-tunai pada pengelolaan keuangan daerah (Fikri  et  al.,  2018).  Penggunaan informasi  dan  teknologi  bertujuan  untuk mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik,  akses yang  mudah,  layanan  yang  berkualitas  dan efisien  serta  dapat  meningkatkan  demokrasi dan  membangun  kepercayaan  orang-orang didalam  pemerintahan  (Muhaxheri  &  Bislimi, 2016).
Sebelum  era  teknologi  modern  saat  ini,
pemeritah  daerah  menggunakan system  cash atau pengambilan sejumlah uang tunai menggunakan cek giro dalam proses pembayaran suatu belanja atau kegiatan. Dalam proses pencairannya, bendahara harus membawa  cek  giro  ke  bank  untuk  dicairkan menjadi  uang  tunai  dan  membayarkannya secara  cash  ke  rekanan  pemerintah.  Selain prosesnya yang memakan waktu lama, menjadikan celah tindak pidana korupsi, sistem pembayaran cash ini juga dapat membahayakan jiwa bendahara ketika pengambilan uang dengan jumlah yang besar.
Dengan diterbitkannya
Peraturan Walikota Tangerang No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Non Tunai Belanja Daerah,Pemerintah  Kota  Tangerang  menjadi salah  satu  pemerintah  daerah  yang  sudah menerapkan E-Government dalam  reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan diterapkannya  sistem  transaksi  non  tunai sebagai  bentuk  Implementasi  terbitnya  Inpres No  10  tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan dan  Pemberantasan  Korupsi  dan  Surat  Edaran Menteri  Dalam  Negeri  No.910/1866/SJ  Tahun 2017  tentang  implementasi  Transaksi  Non Tunai pada Pemerintah Daerah.Dengan diterapkannya  sistem  transaksi  non  tunai  ini pemerintah  berupaya  melakukan  reformasi birokrasi  tata  kelola  keuangan  daerah  dengan melakukan  pembayaran  non  tunai  pada  setiap transaksi belanja yang seringkali menjadi celah penyelewengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab  (Septiani  &  Kusumastuti, 2019).
Kebijakan  transaksi  non  tunai  ini merupakan  inovasi  baru  sehingga  dalam implementasinya perlu menyesuaikan perpindahan  dari  sistem  lama  ke  sistem  baru. Kemendagri  menyatakan  ada  tujuh  strategi dalam  mengimplementasikan  sistem  trasnsaksi non  tunai,  dua  diantaranya  adalah  penyedia barang  sebagai  infrastruktur  pendukung  dan sistem  informasi  sebagai  alat  sistem  transaksi non  tunai (Haqi  &  Suseno,  2019).  Selain meningkatan  efektivitas,  kebijakan  non  tunai
juga  mendorong  inklusi  keuangan  karena dengan  transaksi  non  tunai  para  pengguna layanan  dalam  hal  ini  bendahara  dapat mengakses dan menggunakan layanan perbankan (Djamaluddin, 2016). Pemerintah
Kota
Tangerang,
mengimplemtasikan  pembayaran  transaksi  non tunai melalui  aplikasi  berbasis web yaitu Cash Management System (CMS) yang bekerja sama oleh  Bank  BJB  yang  diberi  nama  BJB i- Banking  Corporate . Cash  Management  System (CMS) merupakan layanan yang diberikan bank dengan menggunakan internet sebagai instrument  utama    yang  dikhususkan  untuk nasabah    (non-pribadi)  seperti  perusahaan  atau organisasi  pemerintah  secara online dan realtime yang  ditujukkan  untuk  memudahkan suatu  organisasi  dalam  melakukan  transaksi keuangan  serta  pengawasan (Pergub.No.45, 2017) .  Cash  Managemant  System  (CMS) merupakan  aplikasi  yang  dikeluarkan  Bank Jabar  Banten  (BJB)  yang  telah  bekerjasama
dengan  Pemerintah  Daerah  Kota  Tangerang memberikan pelayanan secara realtime , artinya transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Cash Management System (CMS) merupakan  tindaklanjut  Pemerintah  Daerah Kota  Tangerang  atas  SE  Mendagri  tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non tunai pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dengan  tujuan  meningkatkan  akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dengan  sistem  ini  bendahara  dapat melakukan  transaksi  secara  online  dikomputer dan  tidak  perlu  lagi  membawa  cek  giro  untuk mengambil uang tunai. Bjb i-Banking Corporate ini terdapat 2 akun login yaitu login Bendahara  dan  login  Pengguna  Anggaran. Didalam  aplikasi  itu  terdapat  fitur-fitur  seperti transfer  sama  bank  dan  transfer  antar  bank, bendahara  juga  dapat  melihat  langsung  sisa saldo  yang  ada,  dan  juga  dapat  langsung mengecek  rekening  koran  sebagai  bahan balancing laporan keuangan.
Gambar 1. Web Cash Management System https://bjbcorp.bankbjb.co.id/corporate/
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  oleh (Wardhani  et  al.,  2017),  menyatakan  bahwa tata  pemerintahan  yang  baik  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  dan  mengurangi inefisiensi  pengeluaran  belanja  pemerintah. Sedangkan  menurut  penelitian  terdahulu  oleh (Liyanapathirana & Ranjani, 2017), menyatakan bahwa e-government dalam sistem manajemen  kas  dapat  memperkuat  keamanan
dan privasi, terdapat hubungan yang signifikan antara  sistem  transfer  dana  dan  sistem manajemen  kas,  dan  proses  pengiriman  dana dapat  diterima  dalam  waktu  yang  wajar  tanpa penundaan  serta  bukti  pengiriman  uang  atau kwitansi yang dikirim melalui saluran telkomunikasi.  Sedangkan  menurut  penelitian terdahulu oleh (Santika et al., 2017), menyatakan  bahwa  layanan  berbasis  internet
ini mampu meningkatkan skor tata kelola yang baik  dari  sistem  layanan  keuangan  pemerintah sebesar  12,51%,  khususnya  dalam  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  efektifitas,  efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  sistem  transaksi  non tunai  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Tangerang dalam pembayaran belanja langsung Pemerintah  Daerah?  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  informasi  dan menambah wawasan tentang penerapan Sistem Transaksi  Non  Tunai  pada  pemerintah  daerah khususnya pemerintah daerah Kota Tangerang, baik  untuk  penulis  maupun  untuk  instansi terkait.
Kerangka Pemikiran Gambar 2. Kerangka Pemikiran E- Government (Fang 2020) Transaksi Non Tunai ( Mendagri 2017) Cash Management System (CMS) (Perwal Kota Tangerang No. 01) Inovasi (Riyadi and Huseini 2019) Gagasan Efektifitas Efesiensi Belanja Pemerintah Daerah (PP No. 12 2019) Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

## Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif  dan  literature  riview. Penelitian  dilakukan  antara  bulan  Mei  sampai dengan September 2020 yang lakukan di Dinas Sosial dan Bank Jabar dan Banten yang berada di Kota Tangerang. Target penelitian bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerepan transaksi  non  tunai  di  Kota  Tangerang.  Subjek penelitian  yaitu  Kepala  Kas  Bank  Jabar  dan Banten yang peneliti wawancarai secara virtual dengan media WhatsApp Videocall dan Kepala Sub  Bagian  Keuangan  Dinas  Sosial  yang peneliti  wawancarai  secara  langsung  dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan COVID-19 .
Peneliti  menggunakan  teknik  Reduksi Data, Data  Display ,  dan Conclusion  Drawing Verification dalam menganalisi data (Huberman  &  Miles,  1984).  Sedangkan  untuk literature  review  penulis  mengutip  referensi buku, jurnal nasional sinta, jurnal internasional Scopus. Kemudian peneliti melakukan pemetaan  terhadap  jurnal  nasional  dan  jurnal internasional  sehingga  peneliti  mendapatkan beberapa  jurnal  yang  mendukung  untuk penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi  non  tunai  pada  belanja Langsung  Pemerintah  Daerah  Kota  Tangerang khususnya  pada  Dinas  Sosial  Kota  Tangerang merupakan  suatu  inovasi  di  bidang finance government yang diterapkan pada Januari 2018. Belanja Langsung disini yaitu belanja operasional
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial seperti Honorarium,  belanja  bahan  kegiatan  dll. Penerapan transaksi non tunai ini memudahkan pelaksana  dibidang  keuangan  dalam  hal  ini
bendahara untuk melakukan transaksi pembayaran  karena  memungkinkan  transaksi yang  lebih  efesien,  efektif  dan  aman.  Adapun cara  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan transaksi non tunai ini yaitu dengan menggunakan  teknologi Cash  Management System (CMS),  merupakan  aplikasi  berbasis web yang hampir serupa internet banking milik Bank  Jabar  dan  Banten  (BJB).  Bendahara menggunakan  sistem  ini  untuk  melakukan seluruh  transaksi  baik  pengeluaran  maupun penerimaan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Sub Keuangan  Dinas  Sosial  Novi  Haryanti,  SE, M.Ak  pada  tanggal  7  Oktober  2020  di  Kantor Dinas  Sosial  Kota  Tangerang  mengatakan bahwa  dengan  diterapkannya  inovasi  sistem non  tunai  ini  sangat  bagus  dalam  artian menjalankan  good  governance.  Semenjak diberlakukannya kebijakan transaksi non tunai, semua  transaksi  kegiatan  sudah  tidak  ada  lagi yang  menggunakan  uang  cash  dan  bendahara sudah  tidak  menyimpan  uang  di  brankas. Adapun  alur  permintaan  dana  sampai  dengan pencairan dana yaitu ;
a.
Permintaan  Dana  untuk  kegiatan  dalam bentuk  nota  dinas  yang  telah  disetujui  oleh pimpinan b. Proses  pengajuan  nota  dinas  kepada
BPKAD dalam bentuk dokumen Surat Permintaan  Pembayaran  (  SPP  )  dan  Surat Perintah Membayar ( SPM ) c. Penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan Dana  (  SP2D  )  oleh  BPKAD  yang  selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Bank Jabar  dan  Banten  (  BJB  )  agar  menjadi  dasar pencairan dana.
d. Proses pencairan dana oleh Dinas Sosial melalui Cash  Management  System (  CMS  ) IBC Corporate .

## Bagan Alur Sistem Pengeluaran Kas
Gambar 2. Bagan Alur Sistem Pengeluaran Kas
Penerapan  sistem  transaksi  non  tunai sebenarnya cukup membantu percepatan pekerjaan  dalam  hal  ini  penyerapan  anggaran, karena  dengan  hadirnya Cash  Management System (CMS)  ini  seorang  kepala  dinas sebagai  pengguna  anggaran  dan  bendahara sebagai  penanggungjawab  anggaran  dapat melakukan persetujuan transaksi dana darimana saja  walaupun  yang  bersangkutan  sedang melakukan  perjalanan  dinas  keluar  daerah. Sifat  dari system  online atau  CMS  ini  yang fleksibel memang sangat dibutuhkan pemerintah  agar  penyerapan  anggaran  dapat berlangsung cepat dan tidak tertunda- tunda.Dengan  hadirnya  CMS  ini  juga  dapat diunggulkan  dari  sisi  pertanggungjawaban karena  kwitansi  atau  bukti  bayar  langsung terkirim  ke  email  dan  dapat  didownload  di aplikasi,  hal  ini  mencegah  bukti  bayar  palsu atau  hilangnya  bukti  bayar  atau  kwitansi  yang sering terjadi pada masa transaksi tunai.
Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan  bahwa  di  Dinas  Sosial  ini memiliki rekanan petugas sosial yang jumlahnya  hampir  1.000  orang  akan  tetapi dalam  aplikasi  CMS  ini  mempunyai  metode transfer  satu  persatu  yang  membuat  proses transfer  menjadi  terhambat.  Jaringan  internet pun menjadi momok yang menghantui penerapan  sistem  non  tunai  ini  karena  sistem ini  harus  mendapat  suplay  internet  yang  baik, jika  jaringan  internet  buruk  dikhawatirkan terjadi  kesalahan  transfer  atau  dana  yang ditransfer  menggantung.  Ada  juga  masalah yang  menjadi  hambatan  yaitu  proses  transfer
dari  aplikasi  CMS  BJB  ke  bank  lain  ini  masih belum  real  time  sehingga  memerlukan  waktu satu  hari  agar  dana  itu  sampai  ke  rekening penerima.  Pihak  OPD  khususnya  di  Dinas Sosial  Kota  Tangerang  selalu  berkoordinasi kepada  pihak  penyedia  layanan  dalam  hal  ini Bank  Jabar  dan  Banten  (  BJB  )  jika  terjadi kendala-kendala tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kas  Bank  Jabar  dan  Banten  (  BJB  )  Mega Febriani,  SE,  M.Ak  pada  tanggal  7  Oktober 2020  di  Kantor  Pusat  Pemerintahan  Kota Tangerang  mengatakan  bahwa  pihak  Bank Jabar  dan  Banten  (  BJB  )  selaku  bank  daerah yang  ditunjukan  sebagai  penyedia  layanan merasa  dengan  penerapan  transaksi  non  tunai ini  sangat  disambut  baik  karena  dapat memudahkan  proses  transaksi,  adapun  dahulu harus  datang  ke  bank  dan  mengantri  berjam- jam,  kini  dengan  adanya  transaksi  non  tunai secara  online  tidak  perlu  lagi  datang  ke  bank. Selain  itu,  dengan  diterapkannya  sistem transaksi  non  tunai  ini  dapat  memudahkan pihak BJB untuk melacak jika terjadi kesalahan transfer  atau  uang  menggantung.  Pihak  Bank BJB  menyadari  aplikasi  yang  dibuat  masih mengalami kendala, oleh karenanya pihak BJB selalu hadir sebagai solusi jika terjadi kendala- kendala  terhadap  aplikasi Cash  Management System (CMS)  dengan  memberikan  alternative sebagai  jawaban  kekurangan  aplikasi  mereka. Pihak  BJB  pun  mengakui  bahwa  sistem tersebut  masih  belum  sempurna,  mereka  akan tarus  melakukan  pembaharuan-pembaharuan seperti penambahan menu, penambahan
Permintaan
Dana ( Nota Dinas )
Pengajuan
Dokumen SPP dan SPM kepada DPKAD
Penerbitan SP2D oleh BPKAD untuk dijadikan dasar oleh Dinas Sosial dan BJB Proses pencairan dana oleh Dinas Sosial melalui Cash Management System
kapasitas  server  dan  membangun  kerjasama antara  bank  lain  agar  proses  transaksi  dana kepada  nasabah  bank  lain  dapat  berjalan dengan cepat yang tentunya sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  aplikasi Cash Management  system (CMS)  milik  Bank  Jabar dan Banten (BJB).
Diterapkannya  kebijakan  transaksi  non tunai diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan  keuangan  yang  baik,  efektif, efesien,  dan  akuntabel  untuk  mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti halnya  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan sektor  keuangan  negara.Hal  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  (Septiani  &  Kusumastuti,  2019)  yang mengatakan bahwa tujuan dengan diterapkannya  transaksi  non  tunai  yaitu  untuk mewujudkan  prinsip good  governance yaitu efisiensi, efektivitas, transparan serta akuntabel.  Hasil  yang  tidak  jauh  berbeda  dari penelitian  oleh  (Mayasari,  P.,  2020)  bahwa penerapan sistem transaksi non tunai merupakan  bentuk  keseriusan  Pemerintah dalam mencapai transparansi pada pengelolaan keuangan  daerah.  Kemudian berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Mongisidi  et al.,  2019) mengatakan  bahwa  keuntungan  dari penerapan  sistem  transaksi  non  tunai  yaitu salah  satunyaterciptanya  prinsip  akuntabel karena  seluruh  transaksi  dapat  ditelusuri  dan memiliki  bukti  yang  sah.Walaupun  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  hambatan- hambatan, Pemerintah Kota Tangerang khususnya  Dinas  Sosial  akan  tetap  berusaha memberikan upaya terbaik untuk melaksanakan kebijakan transaksi non tunai agar kebijakan ini dapat berjalan sesuaitujuannya yaitu mewujudkan  prinsip good  governance dengan menggunakan  prinsip  –  prinsip  akuntabilitas, efektif, efisien, dan transparan.

## SIMPULAN Kesimpulan
Penerapan  Transaksi  Non  Tunai  dalam belanja  daerah  di  Pemerintah  Kota  Tangerang
Khususnya  di  Dinas  Sosial  sudah  mulai diterapkan  pada  tanggal  1  Januari  2018. Kebijakan  ini  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Wali Kota Tangerang No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk  teknis  Non  Tunai  Belanja  Daerah. Dikarenaka  kebijakan  ini  baru  diterapkan, maka  masih  ada  hal-hal  yang  menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu kesiapan  sumber  daya  manusia,  dan  kesiapan fasilitator  seperti  internet  dan  perangkat komputer  yang  tersedia.  Khususnya  Dinas Sosial Kota Tangerang yang memiliki kegiatan dengan customer masyarakat  yang  luas  masih memiliki hambatan dalam proses transfer yang memakan waktu lama. Hal itu harus diselesaikan bersama dengan pihak Bank Jabar Banten  untuk  menemukan  solusinya.  Adapun manfaat  penerapan  sistem  non  tunai  ini  adalah agar  tercapainya  pemerintahan  dengan  tata kelola  yang  baik  sesuai  asas-asas  keterbukaan, tertib administrasi, kepastian hukum, professional,  proposional,  akuntabilitas,  efektif dan efesien.

## Saran
Perlunya  sosialisasi  lebih  lanjut  kepada semua  pegawai  Pemerintah  Kota  Tangerang khusunya  Dinas  Sosial  dan  sosialisasi  kepada seluruh  masyarakat  khususnya  pegiat  sosial tentang  penerapan  kebijakan  transaksi  non tunai demi tercapainya tata kelola pemerintahan  yang  baik,  sehingga  pemerintah dapat maksimal dan transparan dalam pengelolaan  keuangan  daerah  demi  terciptanya pemerintahan  yang  baik  untuk  kepentingan masyarakat luas.
Pada pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintah  Kota  Tangerang  perlu  adanya kerjasama  antar  Bank  Jabar  dan  Banten  (BJB) dan  bank-bank  lain  sehingga  proses  transaksi pengiriman  kepada  nasabat  lain  bank  dapat berjalan real time dan maksimal.
Perlu  adanya  pembaharuan  pada  sistem aplikasi  CMS  Bank  Jabar  dan  Banten  (BJB) agar  dapat  melakukan  transaksi  kepada
penerima  dengan  jumlah  orang  yang  banyak tanpa harus menunggu waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamaluddin, S. (2016). Accelerating {Financial}  {Inclusion}  through  {Non}- cash  {Assistance}:  {Exploring}  {Factor}
{Affecting}  {Beneficiaries}  {Perception} . https://www.researchgate.net/publication/ 323631449_Accelerating_Financial_Inclu sion_through_Non-
cash_Assistance_Exploring_Factor_Affect ing_Beneficiaries_Perception Ermawati,  E.,  &  Aswar,  K.  (2020).  Assessing {Regional}  {Finance}  {Independence}  in {Indonesian}  {Local}  {Governments}.
European  Journal  of  Business  and Management Research , 5 (1). https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.1 78
Fikri,  H.,  Suharto,  D.  G.,  &  Nugroho,  R.  A.
(2018).  Government  innovation:  {The} challenges  and  the  best  practice  of  smart city in {Indonesia}. International {Conference} of {Communication} {Science} {Research} ({ICCSR} 2018) . Haqi,  D.  N.  D.,  &  Suseno,  D.  A.  (2019).  Role of {Support} {Infrastructure} and
{Information} {System} on {Non}- {Cash} {Transaction} {Policies}. Economics Development Analysis Journal , 8 (3), 224–231. https://doi.org/10.15294/edaj.v8i3.30573
Huberman,  A.  M.,  &  Miles,  M.  B.  (1984).
Analisis  {Data}  {Kualitatif} .  Universitas Indonesia.
Huda,  M.  D.  (2019). Financial  {Report}
{Enhances}  {Character}  in  {Actualizing}
{Good} {Governance} . 139–144. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.27
Liyanapathirana,  T.,  &  Ranjani,  R.  P.  C.
(2017).  Cash  management  system  and suggestions  for  policy  formulation  for {E}-cash  management  system  in  {Sri} {Lanka}. Journal  of  Emerging  Trends  in Economics  and  Management  Sciences ,
8 (1), 75–81. Mayasari,  P.,  R.  2012.  (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik  dan  Prinsip  Value  For  Money
Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). 2 (1), 50–59.
Mongisidi,  E.  C.,  Koleangan,  R.  A.  M.,  & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis {Implementasi} {Transaksi} {Non} {Tunai} {Dalam} {Pengelolaan} {Keuangan} {Daerah} {Kota} {Manado}. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (9).
Muharam,  R.  S.  (2019).  Inovasi  Pelayanan Publik  Dalam  Menghadapi  Era  Revolusi Industri  4.0  Di  Kota  Bandung. Decision: Jurnal  Administrasi  Publik , 1 (01),  39. https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.14 01
Muhaxheri, E., & Bislimi, B. (2016). Financing {Options}  {And}  {Implications}  {For} {A}  {Health}  {Insurance}  {Fund}  {For} {Kosovo}. International Journal of Science,  Innovation  \&  New  Technology , 1 (15).
Pergub.No.45.  (2017). Pergub  45  Tahun  2015 Bandung.pdf . Poyoh,  C.  M.,  &  Murni,  S.  (2017). Analisis {Kinerja}  {Pendapatan}  {Dan}  {Belanja} {Badan}  {Keuangan}  {Daerah}  {Kota} {Tomohon} . 8.
Riyadi,  M.  K.  (2019).  Inovasi  Sistem Manajemen  Kinerja  Sdm  Terintegrasi Dengan  Big  Data  Di  Bpjs  Kesehatan. JURISMA :  Jurnal  Riset  Bisnis  &
Manajemen , 9 (1), 35–44. https://doi.org/10.34010/jurisma.v9i1.152 8 Santika,  H.,  Suhardi,  &  Yustianto,  P.  (2017). Engineering  local  government  financial service system under good governanceprinciples: {Case} study:
{Cimahi}  government  city. 2017  5th {International} {Conference} on {Information} and {Communication}
{Technology} ({ICoIC7}) , 1–6. https://doi.org/10.1109/ICoICT.2017.8074 657 Septiani,  S.,  &  Kusumastuti,  E.  (2019). Penerapan  {Transaksi}  {Non}  {Tunai} {Dalam} {Pelaksanaan} {Belanja} {Pemerintah} {Daerah} {Untuk} {Mewujudkan} {Prinsip} {Good} {Governance}  ({Studi}  {Kasus}  {Pada} {Badan} {Pengelolaan} {Keuangan} {Dan}  {Aset}  {Daerah}  {Pemerintah} {Provinsi} {Jawa} {Bar . https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/artic le/view/1478 UU.No.17. (2003). Undang Undang Nomor 17
Tahun  2003. Undang  Undang  Nomor  17 Tahun 2003 , 18 , 19–28. UU.No.23. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  23 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  23
TAHUN 2014 .
Wardhani,  R.,  Rossieta,  H.,  &  Martani,  D.
(2017).  Good  governance  and  the  impact of  government  spending  on  performance of  local  government  in  {Indonesia}.
IJPSPM , 3 (1), 77. https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082
503
Wulandari,  W.,  Suranto,  &  Priyo  Purnomo,  E.
(2019).  Collaborative  Government  dalam Mewujudkan  Inovasi  Pelayanan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu
Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 4 (1),
13–28.
https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13- 28