## Konflik  Pelanggaran Izin HO Pengusaha Bar
Di Sentral Kawasan Wisata Lovina
Oleh Nyoman Dini Andiani Jurusan D-III Perhotelan FEB UNDIKSHA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya  pelanggaran  terhadap  penggunaan  Izin  HO  oleh  pengusaha  industry pariwisata di sentral kawasan wisata Lovina, serta mendeskripsikan konflik yang dimunculkan  akibat    penyalahgunaan  serta  pemalsuan    data  dalam  memperoleh Izin HO dan mencari dan mendeskripsikan solusi penerapan manajemen konflik dalam  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  akibat  penyimpangan  penggunaan Izin  HO.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara, observasi,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah pengusaha  pariwisatra  di  kawasan  wisata  lovina . Objek  penelitian  ini  adalah masalah pelanggaran Izin HO serta konflik yang ditimbulkan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  adanya  pelanggaran  mengenai  pemalsuan  data  dalam memperoleh  Izin  HO,  sehingga  memunculkan  konflik  di  lingkungan  pengusaha pariwisata  di  sentral  kawasan  Lovina,  dari  konflik  yang  terjadi  salah  satu  cara penanganan  konflik  tersebut  tidak  bisa  dengan  menerapkan  teori  managemen konlik, akan tetapi dari beberapa teori manajemen yang diterapkan tidak berhasil menangani  konflik  yang  terjadi,  sehingga  perlunya  tindakan  nyata  dari pemerintah terkait termasuk pihak kepolisisan.
Kata- kata kunci : Izin HO, manajemen, konflik

## ABSTRACT
The  aimed  of  the  research  was  to  find  out  about  cause  of  infraction  hinder ordonantie  permit,  and  get  to  know  about  all    requiriments  that  should  be completed  to  get  license  of  hinder  ordonantie,  and  the  other  purpose  is  to describe impact conflict of  infraction hinder ordonantie permit. The method that is  used to  collect the data by deep interview, observation and review on  related literature. The subjects of this research are the owner or the manager of hotel and the owner of the “Z” bar and restaurant Lovina tourist center. The objects of this research  is  hinder  ordonatie  permit.  The  finding  of  the  research  were  as followings.  First,  infraction  hinder  ordonantie  permit  by  “Z”  bar  and  restaurant and  second,  to  handle  conflict  caused  by  infraction  hinder  ordonantie  is  not enough by management conflict implementation, but on this case we need a real
act  to  handle  the  owner  of  the  “Z”  bar  and  restaurant,  who  realized  license infraction of hiden oriented permit, by govermen and police department.
Key word: hinder ordonantie permit, management, conflict

## I. PENDAHULUAN
Budaya  masyarakat  Buleleng  yang  bersifat  terbuka  terhadap  perkembangan pariwisata  di  daerahnya  menyebabkan  munculnya  banyak  investor  yang  ingin berinvestasi  dan  mengembangkan  usahanya  di  beberapa  kawasan  wisata  lovina. Salah satu kawasan wisata di Bali utara yaitu kawasan wisata Lovina merupakan kawasan wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan di Kabupaten Buleleng. Kawasan  wisata  Lovina  sementara  ini  menjadi  pusat  fasilitas  kepariwisataan  di Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Buleleng.  Terdapat  berbagai  macam  akomodasi, baik  hotel  berbintang,  hotel  melati,  pondok  wisata  maupun  "homestay",  rumah makan, toko cendramata, angkutan, pelayanan pertukaran uang (money changer), pelayanan informasi pariwisata (tourist information service), telpon (Wartel) dan lain-lainnya.  Sebagai  kawasan  wisata  dan  pusat  fasilitas  pariwisata  di  Buleleng, Lovina  mendapat  kunjungan  yang  terbesar  dari  wisatawan  yang  datang  ke Buleleng.  Berdasarkan  hasil  survey  pariwisata  tahun  2010,  dari  jumlah wisatawan yang menginap di Buleleng, 90 % menginap di Lovina.
Perkembangan  pariwisata  yang  cukup  pesat  di  kawasan  wisata  Lovina, membangkitkan  gairah  para  wirausahawan  untuk  mencoba  peluang  bisnis  di kawasan  wisata  ini.  Banyaknya  hotel  kelas  melati,  home  stay,  vila,  serta restaurant dan warung warung telah mendominasi kelengkapan sarana prasarana pariwisata di kawasan ini. Tak hanya itu, di Sentral Wisata Lovina juga terdapat berbagai  pendukung  perkembangan  pariwisata  lainnya  seperti  pelayanan informasi  pariwisata  ( tourist  information  center ), money  changer , travel  agent , art  shop ,  restoran,  dan  bar.  Keberadaan  akomodasi-akomodasi  ini  memberikan dampak  positif  di  bidang  perekonomian  dan  membuka  lebih  banyak  lapangan pekerjaan. Akan tetapi tak jarang pula munculnya konflik-konflik di antara para pelaku usaha yang mematuhi aturan pemerintah dan para pelaku usahawan yang
tidak  mematuhi  aturan  etika  berbisnis  yang  baik,  menyebabkan  timbulnya ketidaknyamanan para wisatawan.
Keberadaan  para  pelaku  usaha  di  bidang  industry  pariwisata  ini,  dalam menjalankan  usahanya  tersebut  sudah  seharusnya  sebelum  didirikan  harus mendapatkan  Izin dari Kantor Pelayanan PerIzinan Terpadu  (KPPT). Salah satu Izin  yang  harus  di  dapatkan  untuk  mendirikan  suatu  unit  usaha  adalah pemenuhan  Izin  Gangguan ( HO).    Izin Ho ini merupakan salah satu  Izin  yang diperuntukkan  bagi  anggota  masyarakat  yang   akan  melaksanakan  usaha  yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha, baik itu  gangguan  bau,  pencemaran,  suara,  dan  lain-lainnya,  dimana  untuk  legalisasi harus  mengajukan  perIzinan  kepada  BPM  PTP,  dimana  untuk  legalisasi  harus mengajukan  perIzinan  kepada  BPM  PTP.  HO  diberikan  agar  pemohon yang bersangkutan  dalam  melaksanakan  usaha  menimbulkan  gangguan seminimal mungkin.
Saat  ini  di  kawasan  wisata  Lovina  dari  data  yang  diperoleh  di  KPPT  Buleleng baru  13  unit  usaha  keramaian  seperti  café  dan  bar  yang  mengajukan  Izin  HO, padahal  jika  di  amati  dilapangan,  lebih  dari  tiga  belas  buah  buah  café  dan  bar karoke  yang  ada  di  kawasan  wisata  lovina.  Permasalahan  terhadap  pelanggaran Izin HO tidak hanya pada pelanggaran ketidakpatuhan para pemilik usaha dalam mengurus  Izin  tersebut,  namun  seperti  kasus  yang  sempat  mencuat  dan  di publikasikan  di  media  cetak  adalah  prihal  salah  satu  bar  dan  restaurant  di kawasan  wisata  lovina  yang  memalsukan  keterangan  dari  Izin  HO  yang diperolehnya.  Salah  satu  usaha  Bar  dan  Karaoeke  yang  berinisial  Z  berada  di Sentral  Wisata  Lovina  yang  mana  dikelilingi  oleh  hotel-hotel  serta  restoran- restoran  penunjang  pariwisata  di  Bali  Utara,  sebagai  salah  satu  sarana  hiburan seharusnya  bermanfaat  untuk  menghibur,  namun  sebaliknya  bar  Z  ini  malah membuat ketidaknyamanan para wisatawan yang ingin berlibur di Sentral Wisata Lovina  dengan  gangguan-gangguannya  seperti  suara  musik  yang  bising  hingga dini  hari  hingga  perkelahian  yang  terjadi  di  depan  bar  tersebut  hingga  terjadi pengerusakan  di  Hotel  P  yang  berdekatan  dengan  bar  tersebut.  Bar  yang seharusnya  memakai  alat  peredam  ini  sebagai  pengamanan  gangguan  suara
belakangan  diketahui  telah  melanggar  Izin  HO  karena  pihak-pihak  yang seharusnya  menandatangani  surat  pernyataan  tidak  keberatan  sebelah menyebelah (penyanding) merasa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.  Berbagai macam karakter para pemilik usaha yang melanggar peraturan perIzinan HO telah menimbulkan konflik di  tubuh anggota Persatuan Hotel  dan Restaurant di kawasan wisata Lovina. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan anggota PHRI  Buleleng  yang  taat  pada  aturan,  dan  dirugikan  oleh  pengusaha  lainnya yang tidak mematuhi perIzinan yang berlaku, sehingga mengganggu kenyamanan dan keseimbangan pergerakan bisnis di kawasan wisata lovina.
Konflik yang muncul akibat ketidakpatuhan para pengusaha yang tidak memiliki Izin  HO  dan  bahkan  berani  memalsukan  Izin  tersebut,  mengakibatkan  konflik yang  berkepanjangan  antara  anggota  di  dalam  tubuh  organisasi  PHRI  dan mengarah pada keberlanjutan konflik organisasi PHRI dengan pihak pemerintah, karena  PHRI  Buleleng  meminta  pihak  pemerintah  untuk  menertibkan  para pengusaha  yang  menyalahgunakan,  melanggar,  dan  memalsukan  Izin  HO. Apabila konflik tersebut  di biarkan tanpa adanya penyelesaian  yang tepat, maka akan  mempengaruhi  dinamisasi  kinerja  dan  kualitas  pelayanan,  tingkat kenyamanan  wisatawan  di  kawasan  wisata  lovina,  maka  dari  itu  diperlukan manajemen  konflik  yang  baik  dan  profesional  untuk  menangani  permasalahan tersebut.  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  di  sentral  wisata  Lovina  tersebut, maka  penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  faktor penyebab  terjadinya  pelanggaran  terhadap  penggunaan  Izin  HO  oleh  pengusaha industry  pariwisata  di  sentral  kawasan  wisata  Lovina,  serta  mendeskripsikan dampak penyalahgunaan serta pemalsuan  data dalam memperoleh  Izin HO dan mencari  solusi  penerapan  manajemen  konflik  dalam  mengatasi  permasalahan yang timbul akibat penyimpangan penggunaan Izin HO.
Salah satu hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, khususnya mengenai konflik yaitu hasil penelitian yang berjudul Tourism policy (Sccot  Noel:2011)  yang  di  muat  dalam  jurnal  dan  diterbitkan  oleh  Goodfellow Publishers Ltd (G) menyatakan bahwa pentingnya mengetahui tentang kebijakan
pariwisata  yang  di  buat  pemerintah  karena  menyangkut  banyak  sector  di dalamnnya,  dengan  menyediakan  stabilitas  politik  melalui  kebijakan  pariwisata yang tepat, akan meminimalisasikan konflik. (http://www. goodfellowpublishers.com  :  2011). Untuk  membahas  permasalahan  dalam penelitian  ini  ada  beberapa  konsep  yang  di  pegunakan  diantaranya  manajemen konflik  serta  di  dukung  oleh  data  yang  akurat  yang  diperoleh  melalui  teknik snowball  sampling  dan  purposive  sampling,  hasil  dari  data  yang  diperoleh tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1  Pentingnya Izin HO
Izin gangguan atau yang lebih dikenal dengan Izin HO (hinder ordonantie) adalah Izin  yang  diperlukan  untuk  mendirikan  tempat  usaha  yang  dijalankan  secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan  dengan mempergunakan  mesin  ataupun  segala  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan.
Salah  satu  usaha  akomodasi  yang  digemari  wisatawan  adalah  bar.  Layaknya bangunan  lainnya,  pembangunan  bar  juga  harus  memiliki  Izin  yang  ditentukan. Izin-Izin  yang  wajib  dimiliki  oleh  usaha  bar  adalah  :  izin  lokasi  (Izin  ini  wajib dimiliki apabila olaksi  usaha lebih  dari 1 hektar  dengan pengajuan rekomendasi Bupati  dan  ditandatangani  oleh  Bupati),  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  dan izin  gangguan  (HO),  serta  surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Minuman  Beralkohol (SIUP-MB)
Untuk  bisa  mengajukan  permohonan  kepemilikan  Izin  HO,  ada  berbagai  tahap yang  harus  dilewati  oleh  pemohon  Izin.  Berikut  adalah  tahapan-tahapan  dalam perolehan Izin HO :
1. Rekomendasi  Bupati  mengenai  pemohon  akan  membangun  suatu  usaha yang mana bisa menimbulkan gangguan, baik itu berupa bau, suara, pencemaran, dan lain sebagainya. Apabila luas tanah yang diajukan lebih dari 1 hektar, maka pemohon  harus  mendapatkan  Izin  lokasi  yang  ditandatangani  langsung  oleh Bupati.
2. Rekomendasi  Lingkungan  Hidup.  Dalam  hal  ini,  pemohon  harus mendapatkan  rekomendasi  lingkungan  hidup  mengenai  dampak  dari  gangguang yang ditimbulkan, apabila disetujui, maka pemohon akan mendapatkan dokumen UKL UPL.
3. Izin  IMB.  Izin  mebangun  bangunan  harus  diperoleh  dan  diurus  terlebih dahulu sebelum Izin HO.
4. Apabila  berkas-berkas  sudah  lengkap  (Rekomendasi  Bupati,  Dokumen
UKL  UPL,  Izin  IMB,  serta  syarat-syarat  pengajuan  Izin  HO),  maka  pemohon sudah bisa mengurus Izin HO.
5. Rentang  waktu  rampungnya  Izin  HO  adalah  10  (sepuluh)  hari  terhitung dari kelengkapan berkas yang diperlukan.
6. Biaya  dari  pengurusan  Izin  HO  ini  bervariasi,  tergantung  dari  index gangguan, index lokasi, dan index modal.

## 2.2  Syarat Memperoleh Izin HO
Untuk memperoleh Izin HO, setelah melewati tahap pertama hingga tahap ketiga, yang  selanjutnya  adalah  memenuhi  syarat-syarat  untuk  pengajuan  Izin  HO. Berikut  adalah  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dan  dilengkapi  oleh  pemohon Izin HO adalah gambar situasi bangunan letak usaha dan lingkungan 200 meter, surat pernyataan tidak keberatan sebelah menyebelah (penyanding), sertifikat/tanda  bukti    kepemilikan  tanah,  keterangan  tentang  alat-alat  perkakas dan  mesin-mesin  yang  diperlukan  serta  harganya,  keterangan  jenis  barang,  jasa, atau  bahan  baku  uang  diusahakan,  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB), fotocopy    KTP  Pemohon  atau  surat  keterangan  domisili,  fotocopy  dokumen lingkungan  (UKL/UPL  atau  AMDAL)  dan  terakhir  surat  rekomendasi  dari Bupati.  Berbagai  surat  Izin  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Terpadu Singaraja dikeluarkan atas nama Bupati Buleleng dan ditandatangi langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Singaraja, yaitu Drs. Ketut Laksana. Surat Izin yang  dikeluarkan  tidak  boleh  diwakilkan  untuk  tandatangani  walaupun  Beliau berhalangan.
Setiap  peraturan,  selalu  ada  pelanggaran  yang  mengikuti  aturan  tersebut.  Untuk sanksi pelanggaran Izin HO, akan dikembalikan ke pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Pihak yang berwenang yang pertama adalah tim yustisi.  Tim  yustisi  adalah  tim  yang  menindak  masyarakat  yang  melanggar aturan-aturan PERDA. Di dalam tim yustisi ini, pihak yang terkait adalah SKDP beserta  polisi.  Tim  yustisi  ini  bertugas  menegur,  membina,  serta  mengarahkan agar pelanggar menaati peraturan yang ada. Apabila tim yustisi ini tidak berhasil dalam membina pelanggar, maka SATPOL PP akan turun langsung ke lapangan, entah  itu  untuk  menutup  langsung  usaha  yang  melanggar  atau  membongkar bangunan  yang  melanggar  tersebut.  Untuk  melaksanakan  pembinaan  bagi  para pengusaha  yang  melanggar  akan  selalu  memperhatikan  usulan  dari  para penyanding usaha atau lingkungan masyarakat sekitarnya.

## 2.3.  Kasus  Pelanggaran  Izin  HO  oleh  “Z”  Bar  dan  Restauran  Pemicu Konflik di Sentral Wisata Lovina
Seiring  berkembangnya  industry    pariwisata  di  Sentral  wisata  Lovina,  maka keberadaan  sarana  pendukung  seperti  munculnya  usaha  di  bidang  keramaian yaitu usaha bar, akan mampu   melengkapi  suasana  Lovina  yang lebih attractive lagi bagi wisatawan. Keberadaan usaha bar juga sudah mulai diperhitungkan. Bar berasal  dari  Amerika  Utara  dengan  berawal  dari  kata  “ barrier ”  yang  berarti pemisah  atau  penghalang. Barrier ini  memang  memisahkan  antara  pembeli dengan bartender .  Selanjutnya barrier ini  disingkat  menjadi  bar,  atau  sering disebut bar counter .
Di Indonesia, pengertian tentang bar terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 24 tahun 1979, pasal 1 Sub J yang mengatakan sebagai berikut, “bar adalah setiap usaha  komersial  yang  ruang  lingkup  kegiatannya  menjual  berbagai  jenis minuman, terutama ‘ alcoholic beverages ’ termasuk pula ‘ mixed drink ’ di tempat usahanya untuk para tamunya”. Pada ketentuan ini, dipaparkan pula bahwa usaha bar harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :
1. Aspek bangunan
Harus  memiliki  bangunan  tetap  atau  permanen  sebagai  tempat  usaha  dan  telah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah dari pemerintah. 2. Aspek bentuk usaha
Harus memiliki Izin usaha sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah.
3. Aspek pengelolaan
Harus  dikelola  secara  profesional,  baik  secara  segi  pengadaan  muniman  atau bahan-bahan  lainnya,  penyiapan,  dan  pembuatan  minuman  (terutama  minuman campuran), teknik penyajian, sistem penjualan, administrasi, maupun manajemen pengelolaan bar secara umum.
4. Aspek tempat minum
Harus  memiliki  ruangan  atau  tempat  minum  berikut  fasilitas  lain  yang menunjang.
5. Aspek usaha pokok
Merupakan  usaha  utama  yakni  berupa  usaha  penjualan  minuman  termasuk penyajiannya.
6. Aspek masa produksi
Produk utama berupa minuman, terutama minuman beralkohol (alcoholic drink) termasuk minuman campuran (mixed drink).
7. Aspek jam kerja
Beroperasi  pada  jam  kerja  bar  pada  umumnya  untuk  melayani  tamu  yang  ingin minum.
Sesuai  data  yang  diperoleh  di  lapangan  keberadaan  13  bar  di  Sentral  Wisata Lovina  yang  seharusnya  bisa  meramaikan  geliat  usaha  pariwisata  dan  menjadi daya  tarik  wisatawan  untuk  berlama-lama  menikmati  Sentral  Wisata  Lovina, akan  tetapi  justru  berbalik  kenyataannya  karena  keberadaan  salah  satu  oknum pelaku  usaha  pariwisata  khususnya  di  bidang  keramaian  ini  yaitu  Bar,  telah menjadi  suatu  petaka  bagi  eksistensi  image  pariwisata  Lovina  yang  tenang menjadi  lovina  yang  bising  dan  membuat  para  wisatawan  tidak  merasa  nyaman nntuk tinggal berlama lama di daerah sentral wisata Lovina.
Kondisi  rasa  tidak  nyaman  bagi  para  wisatawan  yang  menginap  disekitar  hotel- hotel  yang  berlokasi  di  pantai  Binaria,  mengakibatkan  munculnya  rasa  tidak
nyaman pula bagi para pelaku usaha pariwisata di sekitar bar tersebut, begitu pula akibat  banyaknya  wisatawan  yang  berpindah  dari  sentral  penginapan  pantai Lovina,  mengakibatkan  banyak  para  guide  local  yang  menggantungkan  dirinya pada  keberadaan  para  tamu-tamu  yang  menginap  di  hotel-hotel  sentral  pantai Lovina  menjadi  terusik  pula,  karena  mereka  kehilangan  lahan  pekerjaannya, akibat tamu yang meninggalkan sentral Lovina.
Perasaan tidak nyaman tersebut akhirnya memicu ketegangan antara pemilik Bar dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sampai pada tahap pengaduan oleh pihak hotel-hotel yang berada tepat sebelah menyebelah dengan bar yang bersangkutan ke  wadah  organisasi  yang  menaungi  perkumpulan  hotel-hotel  dan  restaurant Kabupaten Buleleng  yaitu organisasi PHRI, serta pengaduanpun dilayangkan ke beberapa instansi terkait. Dari hasil penelitian, adapun pemicu ketegangan antara pemilik  Bar  yang  bernama  usaha  bar  Izin  dengan  para  pengusaha  hotel  dan restaurant, serta para guide lokal disekitarnya adalah karena beberapa hal:
1. Pemilik  “Z” Bar  dan  Restaurant belum  memasang  alat  peredam  suara yang  sesuai  untuk  kegiatan  usahanya,  sehingga  menimbulkan  kebisingan  dan mengganggu kenyamanan wisatawan saat beristirahat.
2. “Z” Bar  dan  Restaurant masih  menghidupkan  music    keras-keras  dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Sehingga kesan Lovina yang tenang menjadi tidak nyaman lagi, sehingga tidak jarang wisatawan complain, dan meninggalkan hotel –  hotel  tempat  menginapnya  pada  pagi-pagi  buta,  karena  wisatawan  tidak  bisa tidur.
3. Operasi  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  “Z” Bar  dan  Restaurant , diluar peruntukannya dan tidak sesuai dengan  Izin usaha yang telah dikeluarkan oleh  KPT.    Seharusnya  sesuai  Izin  yang  dikeluarkan  adalah  bar  dan  restaurant, tetapi  dalam  kenyataan  nya,  usaha  yang  dijalankan  adalah  usaha  yang  disebut café, dengan menyediakan wanita penghibur dan minum-minuman keras  seperti arak dan tuak.
4. Adanya    kejanggalan  dalam  perizinan  HO  (  penggunaan  data  fiktif  ),
karena  pengusaha  hotel  dan  restoran  penyanding  “Z” Bar  dan  Restaurant tidak pernah sekalipun menandatangani peirizinan HO.
5. Tanggal 12 Mei 2011 jam 1 pagi, kegiatan “Z” Bar dan Restaurant telah membuat keributan dan memecahkan kaca  Hotel Pulestis.
6. Kegiatan usaha “Z” Bar dan Restaurant telah meresahkan wisatawan dan pengusaha pariwisata sekitarnya.
7. Kegiatan  usaha  “Z” Bar  dan  Restaurant telah  menimbulkan  banyak complain/keluhan dari wisatawan.
8. Dukungan  yang  telah  dikeluarkan  untuk  “Z” Bar  dan  Restaurant dari Adat  dan  Perbekel  Desa  Kalibukbuk  juga  dinyatakan  dicabut,  karena  telah menyimpang dari peruntukan dan kenyamanan lingkungan.
9. “Z” Bar  dan  Restaurant telah  melanggar  surat  pernyataan  yang  telah dibuatnya  sendiri  di  hadapan  perbekel  kalibukbuk,  mengenai  penjaminan pemberian kenyamanan lingkungan sekitar.
Beberapa  hal  tersebut  diatas  akhirnya  memicu  konflik  dan  ketegangan  yang berkelanjutan antara para pemilik hotel dan restaurant yang berada di sebelahnya, dan  juga  sekaligus  menjadi  konflik  dan  memicu  ketegangan  di  tubuh  anggota PHRI  yang  menjadi  penyanding  usaha  Bar  dan  Restaurant  tersebut,  karena belakangan baru diketahui bahwasanya  Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bar  “Z”  ini  adalah  pemalsuan  Ijin  HO,  secara  langsung  telah  membuat  pihak penyading  disebelahnya,  yang  tidak  pernah  merasa  menandatangani  ijin  HO tersebut  merasa  dipermainkan.  Setelah  diselidiki,  ternyata  pemilik  Bar “Z”menandatangani  surat  keterangan  tersebut  dengan  atas  penyanding (penyebelah)  dari  barnya  adalah  ayah  kandungnya,  dengan  cara  membagi  luas tanahnya  menjadi  empat  bagian,  dan  tiga  bagian  sebagi  penyading  di  depan, samping kanan dan samping kiri adalah atas nama ayah kandungnya yaitu ketiga tiganya nama penyandingnya adalah sama Ketut Gerya.
Seperti  yang  di  paparkan  pada  beberapa  point  diatas,  jam  operasional  dari  bar pada    dilanggar  yang  mengakibatkan  kebisingan  hingga  pagi  hari  dan  membuat tamu-tamu  yang  menginap  di  hotel  sebelah  Bar  “Z”  merasa  terganggu.  Akibat melanggar jam operasional hingga dini hari, pernah juga terjadi perkelahian dari pengunjung  tersebut,  kejadian  perkelahian  tersebut  bahkan  telah  merusak  kaca nako  bangunan  mess  milik  hotel  Pulestis,  sehingga  pada  tanggal  12  Mei  2011
Satpam  Hotel  Pulestis  yang  bernama  Nyoman  Madurya  melaporkan  kejadian tersebut  ke    Polres  Buleleng  (lampiran).  Made  Sutama,  selaku  Perbekel Kalibukbuk,  mengakui  adanya  pengaduan  dari  beberapa  masyarakat  secara langsung, bahwa dengan keberadaan Bar  “Z”mengurangi pendapatan para guide lokal di sentral pantai Lovina, karena tamu pindah ke wilayah timur dan barat.

## 2.4 Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Kasus Pelanggaran Izin HO
Proses  pengaduan  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  anggota  PHRI  Buleleng yang  berada  di  lingkungan  sekitar  bar  tersebut  akhirnya  mulai  dilakukan,  pada tanggal 24 Desember 2010 oleh tujuh pemiliki hotel (Padang, Pulestis, Angsoka, Sander, Haris, Pondok Elsa, Manik Sari) dan satu pemilik restaurant, mengajukan surat pengaduan. Tindakan ini dilakukan karena setelah selama 3 bulan lamanya merasakan kerugian yang dialami secara financial, karena banyaknya tamu yang complaint (surat complaint tamu  terlampir).  Surat  pengaduan  mengenai kebisingan  yang  diakibatkan  oleh  keberadaan  café  “IZIN”  tersebut  telah ditujukan  kepada  Kepala  Desa  Kalibukbuk,  Ketua  PHRI  cabang  Kabupaten Buleleng,  Kasat  Pam  Wisata.  Akhirnya  surat  laporan  mengenai  keberadaan  Bar yang  berinisial  “IZIN”  ini  mendapat  respon  positif  dari  wadah  organisasinya yaitu  PHRI  cabang  Buleleng,  dan  juga  dari  Kantor  Kepala  Desa  Kalibukbuk. Respon  positif  dari  Kantor  Kepala  Desa  dibuktikan  dengan  diadakannya pembahasan  tentang  keberadaan  Bar  “IZIN”,  rapat  tersebut  diadakan  pada tanggal  30  Januari  2011  bertempat  di  Kantor  Kepala  Desa  Kalibukbuk,  yang dihadiri  oleh  unsur  adat,  BPD,  Kelian  Banjar  Dinas  dan  Tokoh  Masyarakat  di Desa Klaibukbuk. Adapun hasil kesepakatan yang dihasilkan dan tertuang dalam berita acara tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dukungan  yang telah dikeluarkan pada Bar dan  Restauran  Izin  dari adat dan  perbekel  dinyatakan  dicabut,  kaena  telah  menyimpang  dari  peruntukan  dan kenyamanan lingkungan.
2. Dengan  telah  dicabutnya  dukungan  Desa  Adat  dan  Desa  Dinas
Kalibukbuk  mendesak  instansi  terkait  untuk  segera  melakukan  pencabutan  atas ijin yang sempat dikeluarkan.
3. Guna  segera  ada  tindakan  lanjut  atas  desakan  penutupan  peserta  rapat memberikan batas paling lambat dua minggu dari hasil pertemuan.
Demikianlah tiga poin  hasil kesepakatan pembahasan mengenai  keberadaan Bar “Z”, secara lebih jelas, dokumen berita acara pembahasaan keberadaan Bar “Z”. Secara  proseduralpun  beberapa  pihak  hotel  yang  merasa  dirugikan  juga mengajukan  surat  ke  Kantor  Kepala  Desa  Kalibukbuk,  begitupula  dengan pimpinan  PHRI  cabang  Kabupaten  Buleleng  mengajukan  surat  pengaduan kebeberapa instansi terkait. Dari beberapa laporan yang masuk ke beberapa dinas terkait termasuk DPRD Buleleng akhirnya dibentuklah tim yustisi  yang diketuai oleh A.A. Ngurah Kusa, S.H yang juga merupakan Asisten I Setda Buleleng juga membenarkan  bahwa  hal  ini  benar-benar  terjadi,  dan  Beliau  juga  tidak  setuju terhadap  pelanggaran  Izin  HO  yang  terjadi  pada  usaha  bar  di  Sentral  Wisata Lovina,  maka  dari  itu,  pihaknya  kemudian  melakukan  pembinaan  bersama Perbekel Kalibukbuk dan Satpol PP Buleleng. Namun bukan merubah kesalahan, pemilik  Bar  “Z”  tetap  mengoperasionalkan  barnya  seperti  sebelumnya  hingga pada tanggal 9 Agustus 2010 menutup paksa Bar “Z” tersebut akibat dari laporan masyarakat dan pemilik hotel serta wisatawan yang mengeluhkan keributan yang disebabkan oleh Bar “Z” tersebut. Penutupan dilakukan dengan memasang Surat Keputusan  Tim  Yustisi  Pemkab  Buleleng  di  depan  pintu  masuk  Bar  “Z”.  Akan tetapi, Bar “Z” yang seharusnya membenahi diri dengan memasang alat peredam dan    membenahi  surat  Izin  HO,  malah  beroperasional  lagi  pada  tanggal  14 Agustus 2012, bahkan operasionalnya melewati batas waktu hingga pukul 03.00 wita. Hal itu menyebabkan pemilik hotel yang berada di sebelah bar “Z” merasa dirugikan sebab wisatawan yang menginap di hotel tersebut check-out lebih awal dari waktu yang ditentukan. Karena kejadian ini, akhirnya pemilik hotel tersebut melaporkan  kembali  kejadian  ini  ke  pihak  PHRI  Buleleng.  Selanjutnya  pada tanggal  20  Agustus  2010,  bar  ini  ditutup  paksa  lagi  karena  setelah  inspeksi mendadak  yang  dilakukan  tim  yustisi,  bar  ini  masih  beroperasi  dengan  suara
bising  yang  mengganggu  masyarakat  dan  wisatawan  di  Sentral  Wisata  Lovina. Selain penutupan paksa kembali, tim yustisi beserta Satpol PP sebanyak 75 orang menyita barang bukti berupa 2 buah music mixer , 1 buah speaker , 1 buah jirigen, dan  1  botol  tuak  serta sound  system .  Pemilik  bar  IZIN  juga  dipanggil  untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singaraja  yang digelar pada tanggal 22 Agustus  2010.  Namun  pemilik  Bar  “Z”  ini  rupanya  tidak  menghadiri  sidang tersebut  hingga  tim  yustisi  melayangkan  surat  panggilan  kedua  pada  tanggal  23 Agustus  2010.  Namun  sekali  lagi,  bukannya  berbenah  diri,  pemilik  Bar  “Z” malah menuntut balik tim yustisi sebesar 1,6 milyar karena menyita barang yang menurutnya  tidak  yudiris  (yang  dimaksud  adalah  menyita  tuak)  karena  pemilik Bar  “Z”  sudah  memiliki  SIUP-MB  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Minuman Beralkohol).  Padahal  yang  disita  petugas  adalah  tuak  yang  mana  tuak  tersebut tidak  masuk  dalam  kategori  larangan  minuman  beralkohol.  Dalam  gugatannya pemilik  Bar  “Z”  juga  mengeluhkan  tidak  mengerti  mengapa  barang-barangnya yang lain disita karena dia sudah memiliki Izin. Kabag Hukum Setkab Buleleng, Arya  Sukerta  mengatakan  pihaknya  menerima  gugatan  dari  Pemiliki  Bar  “Z”. Menurut Beliau, penyitaan terhadap yang dilakukan di Bar “Z” sudah merupakan proses  yang  benar.  Sebab  penyitaan  dilakukan  untuk  mendapatkan  barang  bukti dari suatu pelanggaran.

## 2.5  Implementasi Manajemen Konflik
Dalam  menangani  konflik  antar  beberapa  pihak  pengusaha  hotel  dan  restaurant yang  merasa  dirugikan  oleh  salah  satu  pemilik  Bar  “Z”  diperlukan  manajemen konflik  yang  merupakan  serangkaian  aksi  dan  reaksi  untuk  meredam  konflik yang  terjadi.  Dengan  adanya  manajemen  konflik  maka  diperlukan  proses  yang mengarahkan  pada  bentuk  komunikasi  (termasuk  tingkah  laku)  dari  pihak pengusaha  bar  “Z”  dan  pihak  anggota  PHRI  Buleleng  dan  anggota  masyarakat yang  merasa  dirugikan.  Dan  dalam  manajemen  konflik  bagi  pihak  luar  (di  luar yang  berkonflik)  sebagai  pihak  ketiga,  yang  diperlukan  adalah  informasi  yang akurat tentang situasi konflik, yang dimaksud dengan pihak ke tiga disini adalah organisasi  PHRI,  Pemerintah  Kab.  Buleleng,  aparat  Desa  Kalibukbuk.  Perlunya
pihak ketiga mengetahui informasi  yang akurat,  karena keberadaan pihak ketiga sebagi  media  komunikasi  efektif  di  antara  pelaku  yang  terlibat  konflik.  Dalam menerapkan  manajemen  konflik  diharapkan  pihak  ketiga  mampu  mengambil langkah-langkah    dalam  rangka  mengarahkan  perselisihan  ke  arah  hasil  tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik  dan  mungkin  atau  tidak  mungkin  menghasilkan  ketenangan,  hal  positif, kreatif,  bermufakat,  atau  agresif.  Dengan  harapan  adanya  prose  manajemen konflik  dapat  menunjukan  pola  komunikasi  (termasuk  perilaku)  para  pelaku  ik temu  keselarasan  dan  perdamaian.    Dalam  proses  penggunaan  manajemen konflik,  disarankan  dalam  penyelesaian  masalah  dengan  beberapa  cara  seperti Problem  Solving , Superordinate  goals , Expansion  of  resources,  avoidance, Smoothing,  Compromise , Authoritative  command,  Altering  the  human  variable, Altering  the  structural  variables. Dari  beberapa  penyelesaian  masalah  yang ditawarkan  dalam  konsep  manajemen  konflik,  beberapa  solusi  penyelesaiannya telah dicoba diantaranya.
1. Problem Solving , melalui proses pertemuan tatap muka pihak-pihak yang berkonflik  dengan  maksud  mengidentifikasi  masalah  dan  memecahkannya melalui  pembahasan  terbuka.  Konflik  yang  terjadi  dalam  tubuh  anggota  PHRI Kab.  Buleleng  dengan  salah  satu  pemilik  Bar  dan  Restauran  di  kawasan  sentral wisata  Lovina, telah dicoba dengan menggunakan proses problem solving, akan tetapi sampai saat ini salah satu pihak berkonflik tersebut yaitu pemilik “Z” Bar dan  restaurant  tidak  pernah  mau  menghadiri  acara  tatap  muka  yang  telah dimediasi baik oleh pihak Desa Kalibukbuk ataupun organisasi PHRI. Sehingga pada  metode  problem  solving  ini  secara  teori  mungkin  bisa  diterapkan,  namun secara nyata selama dua tahun ini pihak penyebab konflik tdk pernah mau diajak untuk menyelesaikan akar permasalan.
2. Superordinate goals , yaitu menciptakan sasaran bersama yang tidak dapat dicapai  tanpa  kerjasama  masing-masing  pihak  yang  berkonflik.  Dari  hasil penelitian bentuk kerjasama hanya ditunjukan oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu  anggota  PHRI  Buleleng,  akan  tetapi  niat  baik  dari  pemilik  “Z”  Bar  dan
restaurant  sama  sekali  belum  ada  niat  baik  untuk  mencapai  tujuan    kesepakatan perdamaian.
3. Avoidance, dengan  cara  ini  beberapa  pemilik  hotel  dan  restaurant  yang merasa  sangat  dirugikan  oleh  “Z”  Bar  dan  restaurant,  akhirnya  selama  2  tahun telah mengalami titik jenuh, dan untuk menghindari perseteruan secara personal, akhirnya  pihak  pengusaha  hotel  menarik  diri,  dalam  artian  lebih  menyerahkan permasalahan ini pada organisasi dan pemerintah.
Penyelesaian  konflik  ini  secara  sosiologis  proses  sosial  dapat  berbentuk  proses sosial  yang  bersifat  menggabungkan  (associative  processes)  dan  proses  sosial yang  menceraikan  (dissociative  processes).  Proses  sosial  yang  bersifat  asosiatif diarahkan  pada  terwujudnya  nilai-  nilai  seperti,  keadilan  sosial,  cinta  kasih, kerukunan,  solidaritas.  Sebaliknya  prosas  sosial  yang  bersifat  dissosiatif mengarah  pada  terciptanya  nilai-  nilai  negatif  atau  asosial,  seperti  kebencian, permusuhan,  egoisme,  kesombongan,  pertentangan,  perpecahan  dan  sebagainya. Jadi  proses  sosial  asosiatif  dapat  dikatakan  proses  pisitif.  Proses  sosial  yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang  asosiatif  dapat  digunakan  sebagai  usaha  menyelesaikan  konflik.  Adapun bentuk penyelesaian konfliki sentral kawasan lovina antara pemiliki ”Z” bar dan restaurant  sesuai  hasil  penelitian  adalah  dengan  melakukan  cara  yang  tidak formal  terlebih  dahulu,  kemudian  cara  yang  formal,  jika  cara  pertama  tidak membawa hasil. Dari proses konsiliasi dengan cara mempertemukan pihak- pihak yang  berselisih  guna  mencapai  persetujuan  bersama  untuk  berdamai,  ternyata tidak menghasilkan suatu titik temu, karena tidak hadirnya salah satu pihak yang bersengketa,  sehingga  tidak  menemukan  kata  kesepakatan.  Padahal  baik  pihak pemerintah  maupun  wadah  organisasi  yang  menaungi  perkumpulan  hotel  dan restaurant  telah  hadir  dalam  proses  perdamaian  tersebut  untuk  memberikan memberikan  pertimbangan-  pertimbangan  yang  dianggapnya  baik  kepada  kedua pihak  yang  berselisih  untuk  menghentikan  sengketanya.  Akan  tetapi  proses  ini gagal karena hanya pihak yang yang merasa dirugikan sajalah yang hadir. Begitu pula ketika peneliti menawarkan proses mediasi  yaitu suatu  cara menyelesaikan
pertikaian  dengan  menggunakan  seorang  pengantara  (mediator).  Dalam  hal  ini fungsi  seorang  mediator  hampir  sama  dengan  seorang  konsiliator.  Seorang mediator  juga  tidak  mempunyai  wewenang  untuk  memberikan  keputusan  yang mengikat,  keputusannya  hanya  bersifat  konsultatif.  Pihak  yang  bersengketa sendirilah  yang  harus  mengambil  keputusan  untuk  menghentikan  perselisihan. Akan tetapi ketika pemilik “Z” Bar dan restaurant didatangi, justru Mr. P (alias toyog)  mengacuhkan  dan  bahkan  menyampaikan  kalimat-kalimat  yang  tidak pantas.
Keberlajutan  dari  penyelesaian  konflik  ini  akhirnya  sampai  akhir  bulan September  2012  untuk  mengurangi  hubungan  tegang  antara  kedua  pihak  yang bertikai.  Hanya  dikurangi  berhungan  langsung  dengan  pihak  pemilik  bar,  dan belum  ada  penyelesaian  definitif,  belum  ada  pihak  yang  dinyatakan  kalah  atau menang.  Maka  dari  beberapa  proses  perdamaian  telah  dicoba  untuk  dilewati akhirnya  PHRI  Buleleng  mewakili  para  anggotanya  mengambil  jalan  untuk langsung mengadukan permasalah ini kembali kepada Kepala Daerah Tingkat II Kab.  Buleleng  yang  baru  dengan  harapan  proses  hukum  yang  bersifat  paksaan psikologis,  agar  pengusaha  “Z”  bar  dan  restaurant  tersebut,  yang  telah  terbukti melanggar  tatacara  aturan  menjalankan  usaha,  bisa  membenahi  prilakunya,  atau apabila  pengusaha  tersebut  tidak  mengindahkan  aturan  yang  berlaku,  akan diberikan sanksi hukum yang tegas.

## III.  PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  Izin  gangguan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Izin HO  (hinder  ordonantie)  adalah  Izin  yang  diperlukan  untuk  mendirikan  tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin ataupun segala sesuatu yang dapat  menimbulkan  gangguan  alam  sosial  dan  lingkungan.  Untuk  mendpatkan izin  HO  tersebut  pihak  pengusaha  harus  mendapat  persetujuan  dari  pihak penyanding,  yaitu  para  pengusaha  yang  ada  sebelah  menyebelah  dengan  usaha yang  didirikannya.  Dan  berdasarkan  hasil  penelian  salah  satu  usaha  bar  dan restaurant  yang  berlokasi  di  sentral  kawasan  wisata  lovina,  terbukti  telah
memalsukan  data,  untuk  memperoleh  izin  HO  tersebut.  Akhirnya  konflikpun muncul antar pemilik usaha Z” bar dan restaurant dengan para pemilik hotel yang ada di lingkungan usaha Z” bar dan restaurant. Konflik  ini muncul akibat suara kebisingan yang ditimbulkan oleh usaha Z” bar dan restaurant tersebut, sehingga banyaknya tamu yang mengeluh dan meninggalkan hotel-hotel mereka, sehingga secara  langsung  berdampak  pada  jumlah  pemasukan  hotel  yang  selama  setahun semakin menurun. Solusi dari penyelesaian konflik ini setelah melewati beberapa proses  perdamaian,  yang  tak  kunjung  usai,  akhirnya  pada  titik  akhir  PHRI Buleleng  kembali  memohon  kepada  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Kab.  Buleleng yang  baru,  agar  adanya  proses  hukum  untuk  menindak  pengusaha  “Z”  bar  dan restaurant  tersebut,  yang  telah  terbukti  melanggar  tatacara  aturan  menjalankan usaha tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
James  A.F.  Stoner  dan  Charles  Wankel,  “Jenis-  jenis  konflik”.  Tersedia  pada http://id.shvoong.  com/  business  -management/management/2008566-jenis-jenis konflik
Killman  dan  Tho  mas,1978.  “Manajemen  Konflik  :  Definisi,  ciri,  sumber,
dampak dan startegi mengatasi konflik”. Tersedia pada http://jurnalsdm.blogspot.com /2010 /04/ manajemen-konflik-definisi-ciri sumber.html Nardjana  ,1994.  “Manajemen  Konflik  :  Definisi,  ciri,  sumber,  dampak  dan startegi mengatasi konflik”. Tersedia pada http://jurnalsdm.blogspot.com/2010/04/ manajemen -konflik-definisi-ciri sumber.html
Nazir,  M,  2011.  “Konflik  Klaim  Kebudayaan  Indonesia-Malaysia  Dalam Perspektif Industri Kebudayaan”. Tersedia pada E-jurnal- etd.ugm.ac.id
Rindjin,  Ketut, 2008. Etika Bisnis dan Implementasinya . Jakarta :  PT Gramedia Pustaka Utama.
Sarwono, 1993. Teori-teori Psikologi Sosial. .Jakarta : PT.  Raja Grafin Persada
Stoner ,Wahyudi, 2006:17. “Manajemen Konflik : Definisi, ciri, sumber, dampak dan  startegi  mengatasi  konflik”.  Tersedia  pada    http://jurnal-sdm.blogspot  .com /2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri sumber.html.
Robbins,2006. “Konflik dan cara penanganan”. Tersedia pada http://psychemate. blogspot  .com/2007/12/konflik-dan-cara penanganannya.html.
Sccot,  Noel,  2011.  “Tourism  policy”.  Goodfellow  Publishers  Ltd  (G) Tersedia pada http://www.goodfellowpublishers.com.
Wirawan,  Konflik  dan  Manajemen  Konflik,  Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2010.