## PENERAPAN DISKRESI OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A, SEMARANG:

## (TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME TENTANG PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN)
Otniel Yuristo Yudha Prawira 1 , Suteki 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro arjuna_teki@yahoo.com

## ABSTRAK
Perempuan  memiliki  peranan  untuk  menerima  zat  anak,  mengandung  anak,  melahirkan  anak, menyusui  anak.  Hanya  saja  perempuan  juga  dapat  kehilangan  hak  kemerdekaannya sebagai  seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada di waktu dan tempat yang tidak  tepat  ataupun  karena  kekhilafannya.  Dan  ironisnya  adalah  perempuan  tersebut  sedang  hamil (bahkan hingga melahirkan) ataupun menyusui anaknya dalam keadaan sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Kriteria pola  bangunan  jauh  dari  kata  ideal,  kelebihan kapasitas narapidana, serta minimnya peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana peran Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  terhadap  pembinaan  narapidana perempuan yang hamil dan/atau menyusui adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa diskresi sudah dapat dilakukan. Namun, minimnya pengetahuan dan pengalaman petugas lapas terhadap diskresi serta disintegrasi antar anggota tim pengamat pemasyarakatan merupakan hambatan utama dalam membina narapidana hamil dan/atau menyusui.
Kata kunci : Diskresi; Narapidana hamil dan/atau menyusui
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Korespndensi

## Pendahuluan
Dikatakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana  hendak  dilibatkan  dalam  usaha  mengatasi segi-segi  negatif  dari  perkembangan  masyarakat (antara  lain  penanggulangan  kejahatan,  pen.), maka  hendaknya  dilihat  dalam  hubungan keseluruhan  politik  kriminal  atau social  defence planning, dan  ini  pun  harus  merupakan  bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 3
Sistem  peradilan  pidana (Criminal  Justice System) sebagai  suatu  sistem,  peradilan  pidana mempunyai  perangkat  struktur  atau  sub-sistem, yang  di dalamnya  terdapat  sub-sistem  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,  yang  bekerja  secara  terpadu, koordinatif  dan  koheren  sebagai  satu  kesatuan totalitas  dan  bersifat  saling  terintegrasi  satu  sama lain.
Sebagai  salah  satu  sub-sistem dari  sistem peradilan  pidana,  dalam  rangka  perlindungan masyarakat,  Lembaga  pemasyarakatan  berfungsi sebagai lembaga yang mendidik warga binaannya dan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan  narapidana.  Melalui  sistem pemasyarakatan,  narapidana  ditempatkan  sebagai subjek  dan  dipandang  sebagai  pribadi  dari  warga negara  yang  tersesat  sehingga  butuh  bimbingan
3 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana ,  (Bandung: Alumni, 1981), hlm 38.
dan  didikan,  untuk  kembali  menjadi  anggota masyarakat Indonesia yang baik. Namun, dari apa yang dikemukakan J. Andenaes diatas jelas terlihat, bahwa pendekatan  kebijakan  yang  rasional  erat pula  hubungannya  dengan  pendekatan  kebijakan ekonomis. Dengan pendekatan kebijakan ekonomis di  sini  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung  masyarakat  (dengan  dibuat  dan digunakannya  hukum  pidana)  dengan  hasil  yang ingin  dicapai,  tetapi  juga  dalam  arti mempertimbangkan  efektivitas  dari  sanksi  pidana itu sendiri. 4
Disisi  lain,  dalam  masyarakat  terdapat perbedaan  yang  sangat  kodrati  antara  peran  laki- laki  dan  perempuan  yaitu  hanya  perempuan  yang dapat  mengandung  dan  menyusui  anak.  Oleh karena  itu,  sudah  seharusnya  ada  perbedaan perlakuan  yang  signifikan  bagi  para  wanita  yang sedang  mengandung  maupun  menyusui  anaknya, baik  dalam  masyarakat  pada  umumnya;  maupun dalam suatu sistem peradilan pada khususnya dan lebih spesifik lagi dalam lembaga pemasyarakatan sebagai  salah  satu  sub-sistem  peradilan  pidana. Memang setiap warga negara memiliki kedudukan yang  sama  dimata  hukum  yang  secara  jelas  dan tandas dituangkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-
4 Loc. Cit.,
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 mengenai warga negara yang berbunyi:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun,  pada  kenyataannya  suatu  regulasi  selalu terlambat  dalam  mengikuti  perkembangan  zaman. Hal  inipun  terbukti  dalam  Undang-Undang  No  12 tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  seolah terperana  melihat  perkembangan  tantangan  serta permasalahan  di  masyarakat  dan  permasalahan penerapan di Lembaga Pemasyarakatan.
Ironisnya  penerapan  sistem  pemasyarakatan tersebut  masih jauh  panggang  dari  api.  Karena pemahaman  dan  pengamalan  petugas  lembaga pemasyarakatan  terhadap  diskresi  masih  terlalu sederhana terhadap fungsi sistem pemasyarakatan, diskresi  semata-mata  hanya  dipandang  sebagai cara tabu sifatnya karena membuat kebijakan untuk mengisi  kekosongan  hukum  untuk  memenuhi kebutuhan  teknis  dari  warga  binaan  dan  belum mengena pada suatu permasalahan pokok.
Aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu dari sub-sistem  dari  sistem  peradilan  pidana  telah dibentuk dan dirumuskan tanpa melihat keterkaitan yang  sangat  kontekstual  dalam  kerangka pemasyarakatan  warga  binaannya.  Hal  ini  sangat
membahayakan  masyarakat  itu  sendiri.  Ibarat boomerang,  jika  lembaga  pemasyarakatan  gagal memasyarakatkan  dan  mengintegrasikan  warga binaan,  maka  yang  terjadi  nantinya  adalah  suatu yang  sungguh  akan  mengacau  keamanan, ketertiban,  masyarakat  dimasa  yang  akan  datang. Karena jika yang terjadi adalah disintegrasi antara warga  binaan  pemasyarakatan  tersebut  dengan masyarakat,  selain  mengkerdilkan  fungsi  dari sistem  pemasyarakatan  itu  sediri,  akan  membuat masyarakat  menjadi  kurang  aspiratif  dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

## Proses Penelitian
1. Titik Pandang atau Standpoint
Titik  pandang  atau standpoint adalah menyangkut posisi strategis peneliti yang berkaitan dengan  tradisi  yang  akan  menuntun  peneliti kedalam  penelitian  tersebut. Penelitian  ini menggunakan  tradisi  penelitian  kualitatif.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  penelitian  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 5
Denzin  dan  Lincoln  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang
5 Agus  Salim, Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial: Pemikiran  Norman  K.  Denzin  &  Egon  Guba,  dan Penerapannya, (Yogyakarta.  Tiara  Wacana  Yogya, 2001). Hlm 6
menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud menafsirkan ‘fenomena’ yang terjadi dan dilakukan dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang ada.  Pakar  lain,  Jane  Richie,  menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi  konsep,  perilaku,  dan  persoalan  tentang manusia yang diteliti. 6

## 2. Paradigma
Berdasarkan  gagasan  paradigma  dari  Guba dan  Lincoln,  peneliti  memilih  menggunakan paradigma  konstruktivisme.  Menurut  Guba  dan Lincoln  dalam Handbook  of  Qualitative  Research paradigma  adalah  serangkaian  keyakinan  dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar.  Paradigma  adalah  konstruksi  manusia. Paradigma  menentukan  pandangan  peneliti sebagai bricoleur. 7 Keyakinan-keyakinan ini adalah tidak akan pernah dapat ditetapkan dari sudut nilai kebenarannya yang tertinggi. Perspektif, sebaliknya,  tidaklah  seutuh  atau sepadu paradigma,  meskipun  sebuah  perspektif  bisa  jadi sama-sama  mengandung  banyak  elemen  dengan
6 Ibid.,
7 Georg  Simmel:  Sociological  Flaneur  Bricoleur.  Dalam Theory, Culture & Society. No. 8, hlm 161.
sebuah  paradigma,  seperti  serangkaian  umum komitmen metodologis. 8
Lebih jauh, Guba dan Lincoln menyodorkan 4 (empat)  paradigma  utama  yang  lebih  mencakup sekaligus  sistematis,  padat,  dan  rasional. Perbedaan  di  antara  keempat  paradigma  tersebut didasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut: 9
1) [Pertanyaan] Ontologis
2) [Pertanyaan] Epistemologi
[Pertanyaan]  MetodologisAdapun  jawaban atas pertanyaan ontologis Paradigma Konstruktivisme  adalah  relativisme. Di  sini, relativisme dipahami sebagai realitas majemuk, dan beragam,  berdasarkan  pengalaman  sosial individual,  lokal,  dan  spesifik,  merupakan ‘konstruksi’ mental/intelektual manusia, bentuk dan isi  berpulang  pada  penganut/pemegang,  dapat berubah  menjadi  lebih informed dan/atau sophisticated; humanis. Transaksional/  subjektif merupakan jawaban atas pertanyaan epistemologi. Dalam  hal  ini,  penganut/pemegang  dan  objek observasi/investigasi  terkait  secara  interaktif; temuan  ‘dicipta’/’dikonstruksi’  bersama;  fusi  antara ontologi  dan  epistemologi.  Metodologi  paradigma konstruktivisme  adalah Hermeneutikal  /dialektikal.
8 Norman K. Denzin., & Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative  Research, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2009), hlm 123 9 Loc. Cit.,
Menurut  metodologi  ini  memahami  ‘konstruksi’ tersebut  di-‘interpretasi’,  dibandingkan,  dan ditandingkan;  dengan  tujuan  distilasi  ‘konstruksi’ consensus atau ‘resultante konstruksi’. 10
3. Strategi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan perspektif socio- legal. 'Legal'  dalam  sosio-legal,  sesungguhnya terkait  dengan  studi  ilmu  hukum  yang  selama  ini banyak  dikembangkan  dalam  pendidikan- pendidikan hukum, terutama mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (legal reasoning).
Tujuan  dari  pendekatan  ini  adalah  "pada akhirnya menggabungkan pengetahuan, keterampilan,  dan  bentuk  pengalaman  penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin ilmu dalam upaya untuk  mengatasi  beberapa  batasan  teoritis  dan metodologis  disiplin  ilmu  yang  bersangkutan  dan menciptakan dasar untuk mengembangkan bentuk analisis yang baru". 11
Dalam mempelajari  penerapan  diskresi  oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  IIA,  Semarang;  dan  hubungannya  dengan
10 Erlin  Indarti, Diskresi  dan  Paradigma:  Suatu  Telaah Filsafat  Hukum, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Universitas  Diponegoro  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm 11 Banakar dan Travers (eds.), Theory  and Method  in  Socio-Legal  Research . (Oxford/Portland  Oregon:  Hart  Publishing,  2005),  hlm 5.
kepastian  hukum,  manfaat  dari  pendekatan  ini adalah  membantu  peneliti  untuk  memahami  dan memberikan  gambaran  konteks  sosial  dan  politik yang  mempengaruhi  hukum  dan  pelaksanaannya. Dengan demikian, studi ini bukanlah sekedar upaya mengembangkan  doktrin  hukum.  Analisa  hukum penting,  tetapi  dalam  kasus  ini  digunakan pemahaman  lebih  komprehensif  masalah  hukum dan  aplikasinya.  Menghubungkan  sebuah  studi legislasi,  keputusan  dan  kebijakan  dibidang Pemasyarakatan  yang  diambil  oleh  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang untuk  lebih  lanjut  memungkinkan  peneliti  agar mengevaluasi  apakah  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang telah  cukup  menerapkan  diskresi  pada  beberapa kasus  (terutama  terhadap  Warga  Binaan  yang sedang  hamil  maupun  menyusui);  para  pembuat kebijakan  telah  memberlakukan  kebijakan  yang tepat, dan sebagainya.

## Pembahasan
A. Peranan  Diskresi  Oleh  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A, Semarang  Dalam  Membina  Warga  Binaan Perempuan Yang Hamil dan/atau Menyusui Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem  dari  sistem  peradilan  pidana  adalah penyempurnaan  dari  sistem  kepenjaraan  yang sebelumnya  diterapkan  di  Indonesia.  Pada  5  Juli
1963,  terjadi  penyempurnaan  yang  dialektis  dan berujung  pada  perubahan  yang sangat  radikal mengenai  sistem  kepenjaraan menuju  konsepsi pemasyarakatan. Pidato  Sahardjo,  SH  (Menteri Kehakiman saat itu) yang berjudul “Pohon Beringin Pengayom Pancasila.
Dalam  pidatonya  secara  tegas  dikemukakan bahwa  tujuan  pidana  penjara  adalah, disamping menimbulkan  rasa  derita  dari  terpidana  karena kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  membimbing agar  bertobat,  mendidik  ia  menjadi  seorang anggota  masyarakat  sosialis  Indonesia  yang berguna.  Atau  dengan  perkataan  lain  tujuan  dari pidana  penjara  adalah  pemasyarakatan.  Pada waktu itulah istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya diperkenalkan.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyingkronkan  antara  ide  pemasyarakatan dengan  peraturan  yang  bernuansa  kepenjaraan tersebut,  selama  ini  hanyalah  dengan mengeluarkan  beberapa  peraturan  (sifatnya dibawah  Undang-Undang),  menyebar  di  berbagai peraturan  dari  keputusan  presiden,  peraturan menteri,  surat  edaran,  instruksi  direktorat pemasyarakatan  dan  lain-lain.  Tonggak  baru terhadap  pengaturan  pemasyarakatan  secara formal  dalam  undang-undang,  muncul  setelah keluar Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  tanggal  30  Desember  1995,  dan
diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  No.  77 Tahun 1995.
Pengertian  pemasyarakatan  menurut  pasal  1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem, kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  merupakan bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata peradilan pidana. Dari pengertian pemasyarakatan tersebut,  jelas  diakui  bahwa  Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana, secara spesifik mempunyai fungsi pembinaan narapidana.
Sistem  pemasyarakatan  sebagai  realisasi pembaharuan  pidana  penjara  mengandung  upaya baru  pelaksanaan  pidana penjara  dengan semangat  kemanusiaan  dan  perlakuan  cara  baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual)  pembinaan  sesuai  dengan  pokok-pokok Standart  Minimum  Rules.  Dalam  sistem pemasyarakatan  narapidana  tidak  dipandang sebagai  objek  semata-mata.  Pemberian  derita dalam pembinaan terkandung prinsip kasih sayang. Dalam  pemberian  derita  tidak  sampai  melampaui batas kemampuan untuk menahan derita dan tidak melebihi batas kemampuan.
Sekalipun undang-undang tentang pemasyarakatan telah diundangkan, hingga saat ini kelebihan  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan,
ketidaktahuan  terhadap  pemahaman  diskresi,  dan ketakutan dalam mengambil kebijakan diluar aturan hukum  adalah  suatu  permasalahan  yang  sedang dihadapi  oleh  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang. Padahal tujuan diskresi  yang  tercantum  dalam  pasal  22  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan.
Faktor  yang  menyebabkan  pengambilan kebijakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA,  Semarang,  untuk menerapkan  diskresi  adalah  karena  tidak  adanya pembedaan  secara  signifikan  dalam  aturan perundangan  mengenai  fasilitas  dan  perlakuan antara warga binaan pemasyarakatan wanita yang sedang hamil dan/atau menyusui dan warga binaan pemasyarakatan  wanita  biasa.  Sedangkan,  faktor permasalahan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang yang  jelas  menghambat  keberhasilan  sistem pemasyarakatan adalah masalah kelebihan jumlah warga binaan atau over capacity hingga 233 (dua ratus tiga puluh tiga) warga binaan yang dibina oleh Lembaga  Pemayarakatan  Perempuan  Kelas  II  A, Semarang dari kapasitas daya tampung hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) warga binaan dan total keseluruhan warga binaan adalah 407 (empat ratus
tujuh). 12 Karena  permasalahan  ini  2  (dua)  orang warga  binaan  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA,  Semarang  yang  sedang hamil yaitu:
1. Reni Kristiani; dan
2. Rohimah
Dan 3  (tiga)  orang  warga  binaan  Lembaga Pemasyarakat  Perempuan  Kelas  IIA,  Semarang yang sedang menyusui anaknya yaitu:
1. Nana Lasiana;
2. Sherly Christian; dan
3. Kasmiyati.
kamar  tidurnya harus  dicampur  dengan  warga binaan  yang  lain.  Hal  itu  menyebabkan  beberapa dari  mereka  menjadi  merasa  tertekan,  dan  balita yang  berumur  lebih  dari  18  (delapan  belas)  bulan dan sedang disusui ibunya menjadi sangat pendiam dan murung karena tidak jarang dari balita tersebut melihat  langsung  cekcok  yang  terjadi  antar  warga binaan  pemasyarakatan  tersebut.  Walaupun  tidak jarang bagi warga binaan lainnya –yang tidak hamil dan menyusui– yang ikut merawat anak dari ke 3 (tiga)  warga  binaan  merasa  terobati  rindu  pada putra  dan  putrinya  yang  sedang  tidak  bersama mereka.
Diskresi  jika  dipahami dalam  paradigma konstruktivisme  dapat  menjadi  bekal  yang  cukup
12 Data  per  1  November  2016  dari  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang.
bagi Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang dalam membina narapidana wanita yang hamil dan/atau menyusui, karena relativisme sebagai  ontologi  dalam paradigma konstruktivisme dapat dipahami sebagai suatu  Realitas  dalam  bentuk  konstruksi  mental yang  bermacam-macam  dan  tak  dapat  diindra, yang  didasarkan  secara  sosial  dan  pengalaman, berciri  lokal  dan  spesifik,  dan  bentuk  serta  isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang  memiliki  konstruksi  tersebut.  Konstruksi (mental)  tersebut  tidak  kurang  atau  lebih  “benar”, dalam pengertian mutlak, namun sekadar lebih atau kurang  matang  dan/atau  canggih.  Konstruksi tersebut  dapat  diubah,  sebagaimana  “realitas” ikutannya juga demikian.
Sehingga dengan pemahaman yang demikian, baik  Pimpinan  maupun  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang sebagai  subyek  yang  mengerti  kemudian membangun  konstruksi  bersama-sama  dengan narapidananya  yang  hamil  dan/atau  menyusui mengenai  yang  dibutuhkan  oleh  para  warga binaannya yang hamil dan/atau menyusui sebagai objek. Karena selain asupan gizi yang cukup, yang dibutuhkan  oleh  narapidana  yang  hamil  dan/atau menyusui  adalah  perlakuan,  perlindungan  dan terbebasnya  perasaan  mereka  dari  kondisi tertekan. Bukan berarti pada akhirnya membiarkan
para  narapidana  meminta  hal  yang  ada  diluar haknya,  namun  dengan  posisi  subjek  yang kebanyakan  adalah  wanita  dan  sudah  memiliki pengalaman  hamil  hingga  membesarkan  anaknya masing-masing,  mereka  dapat  menakar  apa-apa saja  yang  diperlukan  oleh  objek.  Misalnya, diberikan  kelonggaran  dalam  saat  berkegiatan dibengkel  kerja  agar  tidak  kelelahan,  serta pemantauan  kesehatan  dari  dokter  yang  sudah seharusnya  rutin  dilakukan  dan  bukan  menunggu ada  keluhan  dari  para  narapidana  yang  hamil dan/atau  menyusui,  serta  asupan  gizi  yang  lebih ketika  setiap  kali  makan,  bukan  sekedar susu sachet namun juga diberikan sayur daun katup bagi ibunya yang menyusui dan asupan yang cukup bagi keperluan  gizi  anak,  dan  diberikan  ruang/arena bermain  bagi  sesama  anak  agar  tumbuh  dan kembangnya  sempurna,  mengingat  bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang  masih  terkesan  menyeramkan  karena merupakan  bangunan  peninggalan  jaman  kolonial belanda.

## B. Implikasi  Penerapan  Diskresi  oleh  Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang
Seluruh  gerak  bangsa,  masyarakat  dan Negara Indonesia ditujukan untuk mencapai tujuan Negara  yang  dicantumkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945  ialah  memajukan  kesejahteraan, kecerdasan bangsa, ketertiban dunia, kemerdekaan,  perdamaian  dan  keadilan  sosial. Untuk  mencapai  tujuannya  terakhir  Negara  harus menyempurnakan dirinya sendiri, yang merupakan tujuan langsung baginya. Dalam menyempurnakan dirinya sendiri Negara mempunyai banyak alat, dan salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan.
Kekuasaan  diskresi  merupakan  konsep  yang kontroversial. Sumber kontroversial tersebut adalah adanya  inisiatif  sendiri  dari  pemegang  kekuasaan, dalam  hal  ini  pemerintah,  untuk  mencapai  tujuan negara.  Penggunaan  kekuasaan  diskresi mempunyai  sifat  bawaan  kekuasaan  yang dijalankan  tanpa  ada  peraturan  perundang- undangan atau  tidak  menunggu  adanya  peraturan perundangan terlebih dahulu. Memang senyatanya dalam  praktek,  penggunaan  kekuasaan  diskresi berpotensi  menimbulkan  dampak  yang  merugikan masyarakat  atau  bahkan  berbenturan  dengan kepentingan dan hak warga negara.
Ketika  kekuasaan  diskresi  lahir,  tidak  berarti bahwa asas legalitas kemudian hilang. Kekuasaan diskresi  hanyalah  pelengkap  dan  pemberi penyelesaian bagi asas legalitas yang tidak mampu mengantisipasi  perubahan  keadaan krusial yang sedang terjadi. Suteki berpendapat, bahwa hukum bisa  ada  sementara  sisi  punitifnya  dapat dihilangkan  untuk  tujuan  yang  lebih luas  seperti
kemanusiaan. 13 Argumen  Suteki  tersebut  dapat dipergunakan  untuk  menjelaskan  fenomena ketidakpatuhan  hukum  atas  nama  kemanusiaan, karena  hak  memerlukan  hukum  untuk  dijaminkan sedangkan  dalam  Suteki,  hak  tercipta  melalui terobosan  hukum. 14 Oleh  karena  itu,  kekuasaan diskresi  merupakan  suatu  produk  yuridis  yang berdampak  manakala  kekuasaan  ini  digunakan dalam  tindakan,  berlaku  perlindungan  hukum kepada pembuat tindakan.
Maka  dari  itu  kekuasaan  diskresi  dalam lingkup dari kekuasaan yudisial haruslah progresif, tidak  boleh  hanya  menentukan  apakah  suatu tindakan sesuai hukum ataukah melanggar hukum, melainkan apakah suatu tindakan itu bermanfaat/tepat guna ataukah tidak.
Akhirnya,  untuk  mengurai  persoalan  ini, paradigma  konstruktivisme  berangkat  dari pemahaman bahwa manusia pada galibnya secara merdeka  dan  aktif  mengkonstruksi  hukum berdasarkan  realitas  ekperiensial  (realitas berbasiskan pengalaman) yang ada padanya, serta secara  demokratis  membangun  resultante, kesepakatan,  atau  konsensus  di  antara  sekalian
13 Suteki, Kebijakan  Tidak  Menegakkan  Hukum  (Non Enforcement  of  Law)  Demi  Pemuliaan Keadilan Substantif. Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Universitas Diponegoro Semarang, 4 Agustus 2010. 14 Lihat  juga  dalam  Suteki, Desain  Hukum  Di  Ruang Sosial, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), Hlm 233
konstruksi  tersebut,  sesuai  dengan  konteks  ruang dan  waktunya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi persoalan-persoalan diatas, perlu diupayakan agar hukum  dikonstruksikan  berdasarkan  realitas eksperiensial  yang  disusun  oleh  informasi  yang valid. Kemerdekaan dalam mengkonstruksi hukum untuk  itu  harus  betul-betul dijamin.  Hanya  dengan ini demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar di  dalam  proses  pembangunan  resultante, kesepakatan,  atau  konsensus  diantara  berbagai konstruksi  hukum  yang  ada.  Dalam  hal  ini, resultante,  kesepakatan  atau  konsensus  tersebut bersifat relatif dan kontekstual.
Sehingga dalam rangka untuk memfungsionalisasikan  sistem  pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan tindakan-tindakan  penerobosan  untuk  mengatasi jarak  antara  perubahan  zaman  yang  sangat dinamis dan kekosongan aturan perundangan demi terciptanya  kepastian  serta  keadilan  hukum  yang selaras  dengan  tujuan  diskresi  sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan
Dengan demikian,  tidak  akan  ada  lagi persoalan  kakunya  hukum  ketika  diterapkan  bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan  menyusui,  dan  lenturnya  hukum  tatkala diterapkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan
yang berparadigma konstruktivisme. Kendati hukum dan keadilan sering dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, namun harus diingat bahwa hukum itu  berbeda  sama  sekali  dengan  keadilan. Menegakkan hukum tidak sekaligus menghadirkan keadilan,  apalagi  yang  disebut  dengan  keadilan subtantif. Menski menyatakan, pencarian terhadap keadilan  melalui  hukum  telah  dilakukan  orang dengan  menggunakan  3  pendekatan  yakni pendekatan  filosofis- hasilnya  adalah  keadilan ideal;  pendekatan  normatif  positivis- hasilnya adalah  keadilan  formal;  dan  pendekatan  socio- legal- hasilnya  adalah  keadilan  materiil.  Menski menawarkan  jenis  pendekatan  keempat  yang disebut dengan pendekatan Legal Pluralism. Jenis keadilan  yang  diharapkan  lahir  dari  pendekatan legal  pluralism  adalah perfect  justice yang  dapat disetarakan  dengan  keadilan  subtantif.  Hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  Menski  bahwa  melalui legal  pluralism  ini  seorang  pengambil  kebijakan harus  senantiasa  memerhatikan  kompleksitas masalah  yang  dihadapi.  Kompleksitas  itulah  yang dijadikan  dasar  konstruksi  penalaran  hukumnya sebelum  petugas  lembaga  pemasyarakatan memutus  kebijakan  tertentu.  Kompleksitas  itu
berupa state law (state law), living law (sosio-legal) serta natural law (moral, ethics dan religion). 15

## C. Konsepsi Diskresi Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II A, Semarang
Masalah  pembinaan  narapidana  khususnya narapidana  yang  hamil  dan/atau  menyusui  di Lembaga  Pemasyarakatan  kerap  kali  hanya dibebankan kepada para petugas
pemasyarakatnya.
Misalnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang, dalam  rangka  pemasyarakatan  narapidana  yang dibina,  peran  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan belum dapat dikatakan optimal karena anggota Tim Pengamat  Pemasyarakatan  hanyalah  petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang.
Kepolisian  (penyidik),  Kejaksaan  (penuntut umum), Pengadilan (hakim) memang memiliki hak untuk  menahan  tersangka,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga karena penyidik, penuntut umum  dan  hakim  memiliki  hak  untuk  melakukan penahanan,  sudah  barang  tentu  mereka  harus terlibat aktif dalam pengawasan narapidana.
Perihal Hakim wasmat diatur dalam pasal 277 jo  Pasal 280  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
15 Suteki, Masa  Depan  Hukum  Progresif, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm 73
Pidana  diterapkan  bahwa setiap pengadilan  harus ada  Hakim  yang  diberi  tugas  Khusus  untuk membantu  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana penjara atau pidana bersyarat. Ketentuan tersebut diatur  cukup  ideal,  tetapi  tidak  dalam  praktik, ketentuan KUHAP tersebut tidak berjalan.
Hal-hal yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berjalan adalah
a. Hakim  yang  ada  di  tiap-tiap  pengadilan sering  kali  sudah  disibukkan  dengan  tugas- tugas  rutin  peradilan,  sehingga  tugas sebagai Hakim wasmat terabaikan,
b. Kurangnya  personil  hakim  yang  ada  pada pengadilan,  sehingga  tugas  sebagai  hakim wasmat tidak dapat di jalankan,
c. Kurangnya  koordinasi  dan  kooperasi  antar berbagai aparat penegak hukum.
Sosialisasi  dari  lembaga  pemasyarakatan mengenai  peranan  masyarakat  dalam  pembinaan terutama  sebagai  bagian  dalam  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  harus  ditingkatkan  lagi.  Karena elaborasi  antar  lembaga  penegak  hukum  dan masyarakat  beserta  instansi  terkait  seperti  dinas sosial  niscaya  mampu  menciptakan  bentuk pembinaan narapidana terkhusus pada narapidana yang hamil dan/atau menyusui secara ideal.
Berkaitan  dengan  Peningkatan  kesadaran hakim  wasmat,  kepolisan,  kejaksaan,  lembaga pemasyarakatan,  dan  masyarakat  terhadap pembinaan  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan terkhusus pada narapidana perempuan yang sedang hamil/menyusui. Karena  nantinya  para  narapidana tersebut  akan  kembali  berada  di  tengah-tengah masyarakat. Sebab, jika dalam penegakkan hukum tidak  dilakukan  secara  gotong-royong  antara  alat- alat  negara  dan  masyarakat  dan  tidak  mengarah pada pembangunan nasional, maka bisa dipastikan bahwa keadilan didalam hukum tidak akan pernah tercipta.
Penegakkan  hukum  secara  integral  adalah jawaban  dari  kebuntuan  dalam  pembinaan narapidana.  Dalam  rangka  pengoptimalan penerapan diskresi bagi narapidana hamil dan/atau menyusui,  sudah  barang  tentu  mereka  yang menjadi  anggota  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan harus  mengerti  betul  diskresi  sebagai  cara  untuk mencapai keadilan yang subtantif. Meminjam istilah van Apeldoorn, praktik hukum merupakan olah seni hukum 16 .  Dalam  hal  olah  seni  hukum  ini,  seni diartikan  sebagai  cara  yang  khas  atau  kiat menciptakan  karya  yang  bermutu  yang  didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam
16 Sudikno  Mertokusumo, Teori  Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm 19
mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan,  atau  menerapkan  hukum,  sehingga karya  di  bidang  hukum  yang  bermutu  atau mempunyai  wibawa  dalam  bentuk  putusan, undang-undang  maupun  kebijakan.  Jadi  kaitannya penerapan  diskresi  dalam  pembinaan  narapidana yang  sedang  hamil  dan/atau  menyusui  adalah suatu  seni  hukum  yang  tidak  mungkin  dilakukan oleh  petugas  lembaga  pemasyarakatan  saja, melainkan juga harus dibantu oleh para pemangku kepentingan  (stakeholder)  yang  berkaitan  dengan pemasyarakatan  dalam rangka  membangun  suatu konstruksi  berfikir  tentang  bagaimana  diskresi harus diterapkan oleh para narapidana yang hamil dan/menyusui,  karena  anak  yang  sedang dikandung/disusui  sama  sekali  tidak  berdosa  dan harus dididik dan di perlakukan selayaknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A,  Semarang  tidak  memenuhi  kriteria  pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan  ini  sangat  berpengaruh  pada  keharusan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  II  A,  Semarang  untuk  menerapkan diskresi.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  II  A,  Semarang  harus  menerapkan diskresi,  karena  mengalami  hambatan  dalam
pembinaan  narapidana  yang  sedang  hamil dan/atau menyusui, yaitu:
a. Hanya  ada  satu  aturan  yang  mengatur mengenai asupan  gizi  tambahan  kepada narapidana  yang  hamil  dan/atau  menyusui. Namun,  belum  ada  suatu  aturan  yang spesifik  mengenai  bagaimana  para narapidana  yang  hamil  dan/atau  menyusui harus diperlakukan.
b. Kelebihan  kapasitas  daya  tampung  warga binaan  sebanyak  233 (dua  ratus  tiga  puluh tiga)  narapidana  dari  kapasitas  yang  hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) narapidana, sehingga  total  narapidana  yang  dibina  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas  II  A,  Semarang  adalah  407  (empat ratus tujuh).
c. Karena kelebihan kapasitas, para narapidana yang  hamil  dan/atau  menyusui  ruangan tidurnya  dicampur  bersama  narapidana biasa, yang tidak jarang terjadi cekcok antar narapidana  dan  mampu  merusak  kondisi psikis dari sang ibu yang hamil maupun sang anak.
3. Sebagai  Pilot  Project  sistem  pemasyarakatan, Pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang belum optimal disebabkan  belum  terjadi  elaborasi  baik pemikiran  maupun  tindakan  dalam  Tim
Pengamat  Pemasyarakatan  antara  para pemangku kepentingan.

## B. Saran
1. Pemindahan  lokasi  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A adalah salah satu solusi yang  dibutuhkan  untuk  mengoptimalisasi menegaskan  pembinaan  dengan  sistem pemasyarakatan  dan  menghilangkan  stigma penjara,  mengingat  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  A  sangat  tidak  sesuai dengan  Kriteria  Pola  Bangunan  bagi  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A,  karena  kesan penjara yang menakutkan sangat melekat dalam benak  narapidana,  terutama  bagi  para narapidana hamil dan/menyusui.
2. Mengoptimalkan  Pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A, Semarang Diperlukan ruangan khusus dan/atau suatu  area  bermain  bagi  anak  yang  sedang dipelihara  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan agar tumbuh kembangnya menjadi maksimal.
3. Membangun  konstruksi  kesepahaman  antara pemangku kepentingan guna mencapai keadilan substantif  dengan  menerapkan  diskresi  bagi narapidana,  terutama  bagi  narapidana  yang hamil  dan/atau  menyusui,  serta  menempatkan Petugas  Pemasyarakatan  yang  berwawasan konstruktivisme  untuk  lebih  memperhatikan kebutuhan perempuan dan kondisi
kerentanannya.  Bukan  hanya  kerentanan  yang berhubungan  dengan  reproduksi,  melainkan juga  kerentanan  yang  di  akibatkan  karena narapidana  tersebut  terpaksa  meninggalkan anak  dan  kewajiban  pengasuhannya  sebagai seorang ibu.
4. Dalam  mengoptimalkan  pembinaan  serta perawatan  narapidana  yang  hamil  dan/atau menyusui hendaknya kinerja dari Tim Pengamat Pemasyarakatan kembali dikonsolidasikan guna memaksimalkan  fungsinya  sesuai  dengan peranan  yang  seharusnya,  sebab  hambatan- hambatan  yang  ada  dalam  Tim  Pengamat Pemasyarakat  akan  merugikan  masyarakat secara luas.

## Daftar Pustaka
Buku
Banakar & Travers., 2005, Theory and Method in
Socio-Legal Research. (Oxford/Portland Oregon: Hart Publishing.
Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., 2009,
Handbook of Qualitative Research, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Mertokusumo, Sudikno., 2012, Teori Hukum,
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Salim, Agus., 2001, Teori dan Paradigma Penelitian
Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya,Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Sudarto., 1981, Hukum dan Hukum Pidana,
Bandung: Alumni.
Suteki., 2013, Desain Hukum Di Ruang Sosial,
Yogyakarta: Thafa Media.
Suteki., 2015, Masa Depan Hukum Progresif,
Yogyakarta: Thafa Media.

## Artikel, Makalah, dan lain sebagainya
Erlyn Indarti., 2010, Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Simmel, Georg., 1991, Sociological Flaneur Bricoleur in Theory, Culture & Society. No. 8 Suteki., 2010, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum
(Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan
Keadilan Substantif. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro.