## PENGARUH VOLUME BONGKAR DAN MUAT BARANG TERHADAP VOLUME PENDAPATAN PERUSAHAAN
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) DI PELABUHAN BENOA KABUPATEN
BADUNG
Ni Ketut Murdani
Anak Agung Elik Astari
Program Studi Manajemen Fakukltas Ekonomi Universitas Mahendradatta Denpasar Jalan Kenarok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 Email : ketutmurdani91014@gmail.com

## ABSTRAK
KMP  Nusa  Jaya  Abadi  utamanya  adalah  ditujukan  untuk  menghubungkan urat nadi perekonomian di kabupaten Klungkung pada umumnya dan Pulau Bali dan  Pulau-pulau  kecil  di  Nusa  Penida  pada  khususnya.  Sejak  diresmikan pengoperasiannya oleh Bapak Presiden RI tahun 2007 hingga kini pendapatan dari sektor  pelabuhan  dan  pelayaran  yang  dilayani  oleh  Kapal  Motor  Penyebrangan Roro Nusa Jaya Abadi telah mencapai angka 3,2 miliar rupiah lebih yang terdiri unit operasional jasa bongkar muat barang dan retribusi pelabuhan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis bongkar muat barang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida Kabupaten  Klungkung. Sedangkan obyek penelitian ini adalah pelaksanaan operasional bongkar muat kapal pelabuhan penyebrangan dalam  usaha  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).Teknikpengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif  :
analisis korelasi, analisis determinasi, dan analisis t-test.
Hasil yang diperoleh dari Penelitian ini adalah :  analisis korelasi diperoleh nilai korelasi ( r ) sebesar  = 0,9957, ini berarti bahwa hubungan antara variabel bebas bongkar muat dengan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,9957.
Dari hasil perhitungan determinasi diperoleh hasil sebesar 99,15%. Ini berarti bahwa aktivitas bongkar muat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,15%, sedangkan sisanya yang 0,85% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.
Sedangkan hasil analisis t-test diperoleh nilai sebesar 10,7792 atau(10,7792 >  6,3140),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  yang  terjadi  antara  aktivitas bongkar muat dengan Pendapatan Asli Daerah adalah bersifat signifikan (berarti).
Keyword : bongkar muat barang, pelabuhan, dermaga, pendapatan asli daerah (PAD)

## ABSTRACT
KMP Nusa Jaya Abadi is primarily intended to connect the economic artery of Klungkung district in general and the island of Bali and small islands in Nusa Penida in particular. Since inaugurated its operation by the President of RI in 2007 until now the revenue from the port and shipping sectors served by Motor Vessel Penyebrangan Roro Nusa Jaya Abadi has reached more than  3.2 billion rupiah which  consists  of  operational  unit  of  loading  and  unloading  goods  and  port charges.
The purpose of this study is to know the analysis of loading and unloading of goods in increasing the Local Original Revenue (PAD) in the Port of Nusa Penida Distribution Klungkung regency.
This research was conducted on Technical Implementation Unit of Port of Penpenangan Nusa Penida of Klungkung Regency. While the object of this research is the operational implementation of loading and unloading ship ports in an effort to increase local revenue (PAD).
Data  collection  techniques  include  observation,  interviews,  and  document recording. The method used in this research is quantitative analysis: correlation analysis, determination analysis, and t-test analysis.
The results obtained from this research are:  correlation  analysis  obtained correlation  value  (r)  of  =  0.9957,  this  means  that  the  relationship  between  the independent  variables  of  loading  and  unloading  with  the  dependent  variable Original Revenue has a correlation coefficient of 0.9957.
From result of calculation of determination obtained result equal to 99,15%. This means that loading and unloading activities have an effect on increasing the original  income of  99.15%, while the remaining  0.85% is the influence of  other variables that are not measured in this study.
While the results of t-test analysis obtained value of 10.7792 or (10.7792> 6.3140),  it  can  be  said  that  the  relationship  that  occurs  between  loading  and unloading activities with the original revenue is significant (meaningful).
Keyword: loading / unloading of goods, ports, docks, local revenue (PAD)

## PENDAHULUAN
KMP  Nusa  Jaya  Abadi  utamanya adalah ditujukan  untuk  menghubungkan urat  nadi  perekonomian  di  kabupaten Klungkung  pada  umumnya  dan  Pulau Bali dan Pulau-pulau kecil di Nusa Penida pada  khususnya.  Sejak  diresmikan pengoperasiannya  oleh  Bapak  Presiden RI  tahun  2007  hingga  kini  pendapatan dari sektor pelabuhan dan pelayaran yang dilayani oleh Kapal Motor Penyebrangan
Roro  Nusa  Jaya  Abadi  telah  mencapai angka 3,2 miliar rupiah lebih yang terdiri unit  operasional  jasa  bongkar  muat barang dan retribusi pelabuhan.
Dalam proses pelaksanaan bongkar muat barang diperlukan adanya keterampilan  dan  pengalaman  para pelaksana,  TKBM  yang  baik  dan memadai  agar  dalam  pelaksanaan pembongkaran  dan  pemuatan  barang berjalan  lancar  dan  dapat  menjaga keutuhan  dan  keselamatan  baik  untuk barang/muatan, kapal, Anak Buah Kapal (ABK)  atau crew kapal  maupun  tenaga kerja  bongkar  muat  yang  melaksanakan kegiatan  bongkar  muat  barang  tersebut sehingga barang dapat diserahkan dengan baik  dan  utuh  kepada  penerima  atau pemilik barang.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  analisis  bongkar  muat barang dalam meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida
Kabupaten Klungkung.
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : apabila pelaksanaan operasional  bongkar  muat  barang  di pelabuhan  penyebrangan  Nusa  Penida dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur, maka akan dapat meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Klungkung.

## LANDASAN TEORI

## Bongkar Muat
Dalam  kegiatan  bongkar  muat barang  di  pelabuhan  yang  dilaksanakan oleh  Perusahaan  Bongkar  Muat  (PBM) perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut  sebagai  berikut:  kegiatan Stevedoring , cargodoring dan
receiving/delivery . Sedangkan dalam
pelaksanaan  bongkar  muat  meliputi persiapan  pembongkaran  dan  pemuatan barang yang dilakukan sebelum kapal tiba dan  pada  waktu  kapal  tiba  di  dermaga pelabuhan.
Untuk  pelaksanaan  bongkar muat barang  harus  memperhatikan  hal-hal seperti  persiapan  sebelum  bongkar  muat dengan  mengadakan meeting  intern dengan  badan  operasional  dan  lain-lain, sedang meeting  ektern dengan  instansi terkait  yang  berhubungan  dengan  ijin kapal  masuk  dan  ijin  kegiatan  bongkar muat.
Di  dalam  pelaksanaan  bongkar muat,  perusahaan  bongkar  muat  dengan surat  perintah  kerja  yang  diterirna perusahaan pelayaran melakukan pembongkaran  atau  pemuatan  dengan besdasarkan stowage plane , untuk pemuatan barangnya sudah dipersiapkan di dermaga  dan  disesuaikan  dengan  jenis, macam  barang  serta  diperhatikan  palka yang  akan  dipergunakan,  untuk  menjaga stabilitas  atau  keseimbangan  kapal, sehingga terjamin keselamatan, keaamanan  baik  untuk  kapal, crew atau Anak Buah Kapal serta muatannya.
Prinsip-prinsip  bongkar  muat barang  bertujuan  untuk  :Melindungi Kapalnya, Melindungi Muatan, Melindungi  ABK/Anak  Buah  Kapal  dan TKBM nya, Menjaga agar pemuatan/pembongkaran dilaksanakan secara  teratur  dan  sistematis,  dan Pemuatan  harus  dilakukan  sedemikian rupa  sehingga Broken  stowage -nya  dapat ditekan sekecil mungkin.
Kegiatan Bongkar Muat di dermaga adalah  kegiatan  membongkar  barang- barang impordan atau barang-barang antar pulau/interinsuler  dari  atas  kapal  dengan menggunakan Crane dan Sling kapal  ke daratan  terdekat  di  tepi  kapal  yang  lazim disebut  dermaga,kemudian  selanjutnya dari  dermaga  dengan  menggunakan  lori,
vorklift atau kereta dorongdimasukkan dan ditata  ke  dalam  gudang  terdekat  yang ditunjuk  oleh  Administrator  Pelabuhan, sedangkan kegiatan Muat adalah sebaliknya. Barang-barang yang dibongkar dari dalam kapal  diserahkan  oleh  Mualim  I kepadaPetugas Seksi Pembongkaran (Bagian Operasi Terminal). Semua barang yang telah dibongkar dari kapal berada di bawah  pengawasan  dan  tanggung  jawab SeksiPembongkaran,  yang  bertindak  atas nama Mualim I. (Radiks Purba, 1997:92).
Menurut Palusnian (1976:8) faktor- faktor yang  mempengaruhi bongkar muat adalah: Fasilitas bongkar muat meliputi: 1) Peralatan bongkar muat seperti tali derek, kran darat, perahu angkut dan lain-lain; 2) Pembangkit tenaga listrik, tenaga mekanis, gudang; 3) Bangunan meliputi jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, gudang, seperti : a) Alat  bongkar  muat  yang  mempakan  alat untuk  meneruskan  muatan  ke  pedalaman seperti tongkang, perahu, tank dan kereta api;  b)  Barang  yang  diangkur,  ini dipengaruhi jenis dan macam barang juga oleh  bagaimana  cara  pengepakannya;  c) Alat  angkut  laut  yaitu  kapal  yang digunakan  untuk  pengangkutan  muatan termasuk  alat  bongkar  muat  di  kapal;  d) Pengaturan,  penyampaian  berita  yang berhubungan  dengan  berita  perjalanan muatan tersebut; dan e) Para personil atau pelaksana bongkar muat dan TKBM yang memenuhi  standart  yaitu  terampil  dan berpengalaman.

## Pelabuhan
Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau  untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.Pelabuhan  biasanya  memiliki alat-alat  yang  dirancang  khusus  untuk memuat  dan  membongkar  muatan  kapal-
kapal yang berlabuh.Terkadang crane dan gudang  berpendingin  disediakan  oleh pihak  pengelola  maupun  pihak  swasta yang berkepentingan, sesuai jenis pelabuhannya juga.Sering pula
disekitarnya  dibangun  fasilitas  penunjang seperti  pengalengan  dan  pemrosesan barang.
Peraturan  Pemerintah  RI  No.69
Tahun  2001  mengatur  tentang  pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya.Pelabuhan laut digunakan untuk pelabuhan yang menangani  kapal-kapal  laut.Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap  ikan  serta  menjadi  tempat distribusi  maupun  pasar  ikan.  Klasifikasi pelabuhan perikanan ada 3, yaitu:Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Nusantara,danPelabuhan Perikanan Samudera.
Di  bawah  ini  hal-hal  yang  penting agar  pelabuhan  dapat  berfungsi,  yaitu  : Adanya  kanal-kanal  laut  yang  cukup dalam (minimum 12 meter); Perlindungan dari angin, ombak, dan petir, danAkses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah dikategorikan  dalam  pendapatan  rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah
merupakan  suatu  pendapatan  yang menunjukkan  suatu  kemampuan  daerah menghimpun  sumber-sumber  dana  untuk membiayai kegiatan  rutin  maupun pembangunan.  Jadi  pengertian  dari pendapatan  asli  daerah  dapat  dikatakan
sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya  untuk  membiayai  tugas  dan tanggungjawabnya.  (Mardiasmo,  2001  : 101 – 104)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) menurut  Undang-Undang  No.33Tahun 2004  oleh  Rima  Anggraeni  adalah  terdiri dari  penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan milik  derah,  hasil  pengolahan  kekayaan daerah    yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah.  Undang-Undang tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Salah  satu  upaya  untuk  melihat kemampuan  daerah  dalam  rangka  self suporting  dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang  ada.  Semakin  besar  komposisi pendapatan  asli  daerah,  maka  semakin besar  pula  kemampuan  kemampuan pemerintah  daerah  untuk  memikul tanggungjawab  yang  lebih  besar.  Tetapi semakin  kecil  komposisi  pendapatan  asli daerah  terhadap  penerimaan  daerah makaketergantungan terhadap pusat
semakin  besar.  Sedangkan  dampak  yang dirasakan  masyarakat  dengan  adanya peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli daaerah  adalah  kelancaran  pembangunan. Pembangunan  meliputi  berbagai  sektor diantaranya  adalah  pembangunan  jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.
Dalam  rangka  menyelenggarakan pemerintahan,  pelayanan  masyarakat  dan pembangunan,  maka  pemerintah  suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain
pendapatan  dan  kekayaan  masyarakat, pemerataan  pembangunan,  dan  fungsi stabilitas  yang  meliputi  antara  lain, pertahanan  dan  keamanan,  ekonomi  dan moneter.  Fungsi  distribusi  dan  fungsi stabilitas  pada  umumnya  lebih  efektif dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah, karena  daerah  pada  umumnya  lebih mengetahui  kebutuhan  serta  standar pelayanan masyarakat.Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan  situasi  yang  berbeda-beda  dari masing-masing wilayah.Dengan demikian pembagian  ketiga  fungsi  dimaksudkan sangat  penting  sebagai  landasan  dalam menentukan  dasar-dasar  perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah.Untuk mendorong  penyelenggaraan  otonomi daerah  diperlukan  kewenagan  yang  luas, nyata  dan  bertanggungjawab  di  daerah secara  proporsional  yang  diwujudkan dengan  pengaturan,  pembagian  dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan,  serta  perimbangan  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah.Sumber pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat  dan  daerah  dilaksanakan  atas  dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.  (Widhi  Ardiasyah,  Indra, 2005 : 65).

## METODE PENELITIAN

## Obyek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyebrangan  Nusa  Penida  Kabupaten Klungkung.  Sedangkan  obyek  penelitian ini  adalah  pelaksanaan  operasional bongkar muat kapal pelabuhan penyebrangan dalam usaha meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Teknik Pengumpulan Data
Observasi, Yaitu suatu cara pengumpulan  data  dengan  mengamati secara  langsung  pada  objek  yang  diteliti dengan  cermat  dan  teliti  yang  berkenan dengan  permasalahan  ini,  Wawancara, Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan  tatap  muka  dan  mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang  yang  menyangkut  dengan permasalahan  ini  untuk  mendapatkan informasi  yang  diperlukan,  Pencatatan Dokumen, Yaitu cara yang digunakan dalam pengumpulan  data  melalui  buku-buku literatur  atau  dokumen-dokumen  penting lainnya serta brosur-brosur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif  : analisis korelasi, analisis determinasi, dan analisis t-test.

## PEMBAHASAN
Sejarah  Singkat  PT.  (Persero)  Varuna Prakasya
Secara  historis  PT  (Persero) Varuna  Tirta  Prakasya  merupakan gabungan  empat  perusahaan  warisan Belanda yang bergerak  di  bidang per- Veem-an  yaitu  N.V.  Het  Batavia
Veem, N.V. Indische Veem, N.V. Java Veem  dan  Verenigde  Prouwenveren, yang selanjutnya diberi nama Fa. Veem Combinatie Tandjoeng Priok. Peristiwa penggabungan tersebut terjadi  pada  tanggal  7  Mei  1947.Pada periode  antara  1954-1977,  Fa.  Veem
Combinatie  Tandjoeng  Priok  telah beberapa kali berubah nama dan bentuk badan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan
Presiden.  Terakhir  perusahaan  ini bernama  P.N.  VTP  (Varuna  Tirta Prakasya)  sesuai  surat  keputusan Menteri Perhubungan Laut No.Drp/1/3/7 tanggal 28 Januari 1965. Berdasarkan  Akte  Notaris  Imas
Fatimah SH Nomor 6 tanggal 7 Januari 1977,  P.N.  VTP  dirubah  lagi  bentuk badan hukumnya menjadi “Perseroan” yaitu  P.T.  Varuna  Tirta  Prakasya (Persero).Perubahan  ini  terjadi  karena digabungkannya kegiatan sejenis yaitu veem yang berada dibawah perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd, Pelni, Tunda Bara  dan  IPPA.  Alasan  utama penggabungan  adalah  untuk  efisiensi bagi  perusahaan  pelayaran  di  atas, disamping  Veem  bukan  merupakan bisnis intinya, tetapi adalah bisnis inti
P.T.  VTP  (Persero)  yang  menangani pergudangan, angkutan darat, pengurusan  dokumen,  bongkar-muat, dan lain-lain. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89  tahun  2001,  tentang  Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 1999  tentang  Pengalihan  Kedudukan, Tugas  dan  Kewenangan  Menteri Keuangan  selaku  pemegang  saham atau  Rapat  Umum  Pemegang  Saham pada  Perusahaan  Perseroan  (Persero), dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia  kepada  Menteri  Negara Penanaman  Modal  dan  Pembinaan BUMN,  Peraturan  Pemerintah  Nomor
48  tahun  2001  dimana  Rapat  Umum Pemegang  Saham  pada  Perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Negara  dilakukan  oleh  Menteri Keuangan dan yang terakhir Peraturan Pemerintah  Nomor  64  tahun  2002 tentang  pengalihan  kedudukan,  tugas dan  kewenangan  Menteri  Keuangan pada  Perusahaan  Perseroan  (Persero), Perusahaan  Umum  (Perum)  dan
Perusahaan  Jawatan  (Perjan)  kepada Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik Negara.

## Pelaksanaan Bongkar Muat
1. Persiapan Bongkar Muat Sebelum Kapal tiba, perusahaan  Bongkar  Muat  atau Dermaga Penyebrangan Nusa Penida mendapat kaban atau berita tentang  rencana  kedatangan  kapal yang berisi: a) Waktu kapal tiba b) Jumlah muatan atau barang yang akan dibongkar
c) Macam,  jenis  barang  dan  lain- lain. 2. Pelaksanaan Bongkar Muat Perusahaan  Bongkar  Muat berdasarkan  surat  perintah  kerja (SPK) yang diterima dari perusahaan pelayaran atau pemilik barang, mal PBM segera mempelajari  dokumen  pendukung antara lain ETA, Manifest, stowage plane disertai shipping instruction (SI)  atau  surat  perintah pengapalan, kemudian PBM mengadakan  pertemuan  ( meeting ) yang  terbagi  2  (dua)  kelompok yaitu:
a. Meeting intern yang terdiri dari bagian  Operasional,  bagian terminal  dan  bagian  unit  tally PBM.Tujuan  dari  pertemuan tersebut  untuk  memperlancar kegiatan  bongkar  muat  dan mengatur  agar  perusahaan bongkar  muat  lebih  baik  dan lancar,  cepat  dan  teratur  serta dapat menjamin keamanan baik untuk kapal, barang dan tenaga kerjanya  yang  melaksanakan bongkar muat, sehingga
hasilnya  dapat  maksimal  dan tidak  mengecewakan  para relasi atau pelanggan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat  pengguna  jasa angkutan  laut.Dalam meeting intern ini mdibicarakan masalah antara  lain  :peralatan  bongkar muat,  tenaga  kerja  yang dibutuhkan,  biaya-biaya  yang dikeluarkan  dan  alat  angkut yang akan digunakan.
b. Meeting Ekstern Sebelum pelaksanaan bongkar  muat  perlu  diadakan konfirmasi  dengan  instansi terkait seperti perusahaan pelayaran, Administrator pelabuhan (Adpel), PT (persero)  Pelindo  (Pelabuhan Indonesia,  PPJK  (Perusahaan Pengurusan  Jasa  Kepabeanan) yang  mewakili  pemilik  barang dan lain-lain.Didalam pertemuan membahas mengenai  kebutuhan  sewaktu kapal  tiba/berangkat  (ETA, ETD) untuk menentukan waktu bongkan/muat, jasa
penumpukan  di  dermaga,  ijin penimbunan barang di gudang, posisi kapal di dermaga dan ijin lamanya kapal di dermaga dan bersandar.
Dalam meeting tersebut  dengan membawa  copy  antara  lainsurat pemberitahuan  kedatangan  kapal, master cable, stowageplan clearancein .Adapun data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan  terkait  dengan  aktivitas bongkar muat barang / orang  periode tahun 2014 – 2016 adalah seperti pada Tabel I.
Tabel 1

## Aktivitas Bongkar Muat Barang
Di Pelabuhan Nusa Penida Aktivitas Uraian Tahun 2014 2015 2016 Bongkar Debarkasi 3.889 3.448 4.528 SPM 1.025 812 1.385 Kend.Kecil 191 146 219 Truk Sedang 127 151 147 Truk Besar 8 9 14 Muat Debarkasi 4.690 4.590 5.073 SPM 1.306 1.270 1.315 Kend.Kecil 258 219 249 Truk Sedang 142 181 184 Truk Besar 8 8 14 JUMLAH 11.644 10.834 13.128
Sumber data : Data diolah
Tabel 2

## Biaya Bongkar Muat Upt Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida
No Tahun Biaya dalam rupiah Prosentase (%) 1 2014 231.200.000 32,80 2 2015 238.300.000 33,81 3 2016 235.300.000 33,39 Total 704.800.000 100,00
Sumber data : ILPP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

## Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung
No Tahun Biaya dalam rupiah Prosentase (%) 1 2014 3.331.200.000 34,33 2 2015 3.138.300.000 32,34 3 2016 3.235.300.000 33,34 Total 9.704.800.000 100,00
Sumber data : ILPP Kabupaten Klungkung Tahun 2016

## Hasil Penelitian
Dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai  korelasi  (  r  )  diperoleh    =  0,9957,  ini berarti  bahwa  hubungan  antara  variabel bebas bongkar muat dengan variabel  terikat Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,9957.
Dari  hasil  perhitungan  determinasi tersebut  di  atas,  maka  diperoleh  hasil determinasi  sebesar  99,15%.  Ini  berarti bahwa  aktivitas  bongkar  muat  berpengaruh dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  sebesar  99,15%,  sedangkan  sisanya yang  0,85%  merupakan  pengaruh  dari variabel  lain  yang  tidak  diukur  dalam penelitian ini.
Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku bahwa nilai r untuk jumlah sampel sebanyak 3  buah  pada  r-tabel  nila-nilai  r  Product Moment  untuk  derajat  signifikan  5%  dapat diketahui  sebesar  0,9957.  Berdasarkan pernyataan  tersebut  di  atas,  setelah  nilai  r hasil  pengujian  dibadingkan  dengan  nilai  r- tabel  ternyata  nilai  r  hasil  pengujian  yang diperoleh  lebih  besar  dari  nilai  r-tabel (10,7792>  6,3140),  maka  dapat  dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara aktivitas bongkar  muat  dengan  Pendapatan  Asli Daerah adalah bersifat signifikan (berarti).

## PENUTUP
Dari  uraian  pada  bab-bab  terdahulu tentang  Analisis  Bongkar  Muat  Barang dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  di  UPT  Pelabuhan  Penyebrangan
Nusa  Penida  Kabupaten  Klungkung,  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
Aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh  Perusahaan  bongkar  muat  barang  di UPT  Pelabuhan  Penyebrangan  Nusa  Penida adalah  meliputi:  Persiapan  Pembongkaran dan  Pemuaran  barang,  menerima  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan muatan dan kegiatan  bongkat  muat  serta  menentukan alat-alat bantu apa saja yang dibumhkan.Pelaksanaan Bongkar Muat.
Sebelum melakukan kegiatan bongkar muat, PBM mengadakan meeting intern yang terdiri dan bagian Operasi, Bagian Terminal dan  Bagian  Unit  Tally,  untuk  menentukan koordinasi tentang pelaksanaan pemongkaran/pemuatan. Dengan  surat  Perintah  Kerja  yang sudah  diterima  dan  persiapan  yang  sudah dilakukan  dengan  berdasarkan Stowage Plane maka melakukan kegiatan pembongkaran. Dari hasil analisis korelasi
productmoment  diperoleh  nilai  r  =  0,9957, yang berarti bahwa terdapat hubungan antara bongkar muat dengan pendapatan asli daerah sangat  kuat  dan  bersifat  signifikant. Sedangkan  dari  analisis  determinasi  juga diperoleh  nilai  D  =  99,15%,  yang  berarti bahwa  aktivitas  bongkar  muat  dengan pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 99,15%,  dan  sisanya  sebesar  0,85% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Saran-saran
Hendaknya  pemerintah  Kabupaten Klungkung  dapat  memberikan  fasilitas  dan
perbaikan  infrastruktur  yang  kuat  lagi  demi kelangsungan  operasional  bongkar  muat khususnya di UPT Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida.  Serta perlu adanya sarana dan prasarana  yang  memadai  demi  keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan dermaga pelayanan di Nusa Penida Bagi pemerintah daerah Kabupaten Klungkung perlu mempertahankan Pendapatan dari sektor pelayaran agar pendapatan asli daerah tetap memberi pengaruh dan sumbangannya

## DAFTAR PUSTAKA
Herry Gianto, Drs, MSc.,Arso Martopo Capt. 1990. Pensoperasian Pelabuhan Laut. BPLP Semaratig, Semarang.
Mardiasmo,  2003. Perpajakan .  Yogyakarta:
Andi Yogyakarta.
ML Palumar, Intisari Muat Bonskar di Kapal Niaga, Yayasan Pendidikan “Djadajat”, Jakarta. Hasibuan,  Malayu  S.P, Manajemen  Sumber Daya  Manusia ,  Penerbit  Toko  Buku Gunung Agung, Jakarta, 1997.
Laporan  Penyelenggaraan  Pembangunan
Daerah  Kabupaten  Klungkung  (ILPP)
Tahun 2010
Peraturan  Bupati  Klungkung  Nomor  17
Tahun  2006  tentang Organisasi  dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida .
Sudjana, Statistik Untuk Ekonomi dan Niaga
II, Edisi  Baru,  Penerbit  Tarsito, Bandung, 1993.
Sugiyono,  Dr, Metode  Penelitian  Bisnis , Penerbit CV Alfabeta, Bandung, 1999.
Supartini,  2008, Aktivitas  Bongkar  Muat Barang di Pelabuhan oleh Perusahaan Bongkar  Muat  (PBM), Jurnal  Ilmiah- Bahari Vo. VIII. Jogja Suyono RP. Capt. 2003, Shpping/Pcngankutan Intermodal Ekspor  Impor  Melalui  Laut edisi  ke tiga, PPM, Jakarta.
Widhi  Ardiasyah,    Indra.2005.    Analisis Kontribusi  Pajak  Hotel  Dan  Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Purworejo  Tahun  1989- 2003.  Sripsi,  Fakultas  Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Tjahjono,  Achmad  dan  Muhammad  F.
Husain.1997. Perpajakan .Yogyakarta. Triatmodjo,1996, Pelabuhan Jogyakarta , Gadjah Mada University Press Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.