## Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang
Iwan Henri Kusnadi 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang iwanherni01@gmail.com
Siti Nissa Agustina 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang nissaagstn@gmail.com
Taharuddin 3 Universitas Lambung Mangkurat taharuddintd@gmail.com

## Abstrak
Kehadiran Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memberikan warna baru bagi BAZNAS  Kabupaten  Subang  dalam  mensosialisasikan  peran  dan  fungsi  ZIS,  dengan sosialisasi  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  muzakki  dalam berzakat, namun hal ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Subang untuk menentukan kebijakan dalam upaya peningkatan kesadaran zakat masyarakat, yang dapat memberi dampak positif pada meningkatnya jumlah muzakki yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Subang. Dengan bertemakan “Peran Lembaga  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki”. Maka tulisan ini bertujuan untuk  menjawab  tiga  permasalahan.  Pertama,  apa  saja  rencana  strategis  BAZNAS Kabupaten  Subang  dalam  meningkatkan  jumlah  muzakki.  Kedua,  apa  saja  program kerja  BAZNAS  Kabupaten  Subang.  Ketiga,  bagaimana  langkah-langkah  BAZNAS Kabupaten Subang dalam meningkatkan jumlah muzakki.

## Kata Kunci : Peran BAZNAS Meningkatkan Jumlah Muzakki

## Abstract
The  presence  of  the  Law  on  Zakat  Management  provides  a  new  color  for  BAZNAS  Subang Regency in socializing the role and function of ZIS, with this socialization it is expected to increase awareness of muzakki in tithing, but this makes BAZNAS Subang Regency to determine policies in an effort to increase public zakat awareness, which can have a positive impact on increasing the number  of  muzakki  owned  by  BAZNAS  Subang  Regency.  With  the  theme  "The  Role  of  the National  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  Subang  Regency  in  Increasing  the  Number  of Muzakki". So this paper aims to answer three problems. First, what are the strategic plans of
BAZNAS  Subang  Regency  in  increasing  the  number  of  muzakki.  Second,  what  are  the  work programs  of  BAZNAS  in  Subang  Regency.  Third,  how  are  the  steps  of  BAZNAS  in  Subang Regency in increasing the number of muzakki.
Keywords: The Role of BAZNAS in Increasing the Number of Muzakki

## Pendahuluan
Pengelolaan  memiliki  arti  proses  yang  memberikan  pengawasan  kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijkasanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya.  Dari  pengertian  istilah  –  istilah  diatas  yaitu  pengelolaan  zakat  pada undang-undang  pengelolaan  zakat.  Nomor  38  pasal  1  ayat  2  yaitu  :  Kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Jadi yang dimaksud dengan pengeolaan zakat yang akan peneliti teliti adalah suatu proses  Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan  atau pengendalian terhadap  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  sesuai  dengan syariat islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi  yang amanah yaitu lembaga pengelolaan zakat(BAZNAS) yang akan diteliti oleh peneliti.
Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim  atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam Istilah dalam zakat ada muzakki dan mustahiq, arti dari muzakki itu sendiri adalah seorang muslim  atau  badan  usaha  penyaluran  zakat  yang  berkewajiban  menunaikan  zakat sedangkan mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
Kita sebagai umat muslim  tentunya sudah mengetahui jika zakat merupakan rukun islam yang ke-3 dimana dalam rukun islam kegiatan zakat adalah salahsatu hal wajib bagi muslim. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan  manfaatnya  dalam  membentuk  kesholehan  pribadi.namun  tidak  demikian pemahamannya terhadap kewajiban membayar zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial.
Hampir  banyak  masyarakat  dikabupaten  subang  yang  masih  belum memahami  arti  zakat  kenapa  bisa  disebut  seperti  itu  karena  dilihat  dari  potensi pengumpulan zakat di badan amil zakat di kabupaten subang sangatlah sedikit, jauh dari  target  yang  telah  ditentukan.  Dengan  pengelolaan  yang  baik,  zakat  merupakan sumber  dana  potensial  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memajukan    kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Zakat merupakan kewajiban  setiap  individu muslim yang memiliki kelebihan harta.  Salah  satu  alasan    mengapa  zakat  diwajibkan  dalam  ajaran  Islam,  karena  cara tersebut  untuk    memeratakan  karunia  yang  Allah  SWT  berikan,  agar  dapat  juga dinikmati oleh orang-orang yang belum mendapatkannya. Harta zakat yang diberikan itu    hendaknya  dapat  berfaedah  demi  kemajuan  produktifitas  hidup  mereka    Pada
dasarnya zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi,  yaitu dimensi hablum minallah  (dimensi  vertikal)  dan  dimensi  hablum    minannaas  (dimensi  horizontal). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik  ,maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan  jiwa serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika  dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan  umat,  mampu  meningkatkan  etos  dan  etika  kerja  umat  serta    sebagai institusi pemerataan ekonomi.
Zakat  adalah  sebuah  persoalan  faridhah  sulthaniyah  yaitu  suatu  kewajiban yang terkait dengan kekuasaan, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan oleh amilin (petugas  zakat).  Dalam  masyarakat,  walaupun  ada    aturan  tersendiri  tentang  amilin, tetapi hukum asal tentang amilin ada dalam Al-Qur’an dan merupakan bagian organik dari  undang-undang  Islam  secara  keseluruhan,  karena  tanpa  amilin  zakat  tidak mungkin ada. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat  terutama  untuk  mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan  dan menghilangkan  kesenjangan  sosial,  maka  perlu  adanya  pengelolaan  zakat  secara profesional  dan  bertanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama pemerintah.  Dalam  hal  ini  pemerintah  berkewajiban  memberikan  perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan  dalam  pelayanan  ibadah  zakat,  meningkatnnya  fungsi  dan  peran  pranata keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan  sosial serta  meningkatnya  hasil  guna  dan  daya  guna  masyarakat.  Untuk  menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:
1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga  akan menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik Yaitu seperti :
a. Harus  diakui  bahwa  zakat  sangat  penting  kedudukannya  dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (attamim) dan penyamaan (at- taswiyah).  Disamping  itu,  yang  tidak  kalah  penting  harus  mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan  pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan  sebagai  mustahiq  (penerima  zakat)  bisa  berubah  menjadi  muzakki (pembayar zakat)
b. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan  yang  menjadi  hak  dan  karena  itu  harus  diberikan  kepada  yang berhak,  yaitu  untuk  memberantas  kemiskinan.  Kewajiban  zakat  diberlakukan sesuai  dengan  syarat  yang  terpenuhi,  baik  syarat  wajib  mengeluarkan  zakat, maupun syarat hak mendapatkan hasil zakat
c. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Pelaksanaan  ibadah  zakat  melibatkan sejumlah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  harta  benda,  sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.
d. Potensi zakat,   baik penerimaan maupun  pengeluarannya cukup besar. Supaya zakat  menjadi  riil  sebagai  dana  untuk    menanggulangi  kemiskinan  dan  sarana pemerataan  pendapatan  untuk  menciptakan  keadilan  sosial,  pengelolaan  zakat sebaiknya  diatur  oleh  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan. Pengaturan  melalui  peraturan  perundang-undangan  ini  tidak  hanya  akan memperlancar  prosespengelolaan  dan  pendayagunaannya,  tetapi  juga  untuk memecahkan  berbagai  masalah  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan pengumpulan zakat.
e. Ibadah,  zakat  akan  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  petunjuk  agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah  zakat  tersebut  ditangani  dan  dikelola  oleh  orang-orang  yang  profesional dan  dapat  dipercaya.  Dalam  penanganan  zakat,  perlu  diperhatikan  bahwa  para muzakki  hendaknya  mengetahui  kemana  harta  zakatnya  itu  dibagikan  dan dimanfaatkan. Lembaga zakat tersebut juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima.
Berdirinya lembaga zakat di Indonesia sebagai implikasi dilegalkannya UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat sebagaimana yang tercantum  dalam  undang-undang  zakat  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh masyarakat. Lembaga-lembaga zakat tersebut, lingkup operasinya bisa ditingkat regional  ataupun  nasional.  Tumbuhnya  lembaga-lembaga  zakat  merupakan cermin  timbulnya  kesadaran  akan  perlunya  lembaga  yang  mampu  mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Saat ini di Indonesia telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang masalah pengelolaan zakat, yaitu:
1) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
2) Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
3)  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  dan  urusan  haji  No.  D/291  tentang  pedoman teknis pengelolaan zakat.
Dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu pada Bab IV tentang pengumpulan zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara  eksplisit  tentang  harta  yang  termasuk  dalam  obyek  zakat,  kemudian pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ {badan amil}. Lembaga Amil Zakat yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh  pemerintah.  Undang-undang  tersebut  juga menyiratkan  tentang  perlunya  BAZ  dan  LAZ  untuk  meningkatkan  kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program  kerja  yang  jelas  dan  terencana,sehingga  mampu  mengelola  zakat,  baik pengambilannya  maupun  pendistribusiannya  dengan  terarah  yang  kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam.
Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan  martabat umat Islam serta mengatasi  kegelisahan  masyarakat  akibat  persoalan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan muzakki harus terus  digencarkan  oleh  lembaga  amil  zakat.  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dan  mempercepat  pemberantasan  kemiskinan  yang  ada  di masyarakat,  sangat  dibutuhkan  peran  dan  fungsi  lembaga  amil  zakat,  sehingga
lembaga ini benar-benar dipercayai oleh muzakki.
Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah sebuah lembaga yang menggagas suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada  tanggal  10  Desember  1999,  lahirlah  sebuah  lembaga  sosial  yang  bernama PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang merupakan lembaga amil zakat nasional. Dalam  perkembangannya,  PKPU  menyadari  bahwa  potensi  dana  umat  yang berasal  dari  zakat  sangat  besar.  Sebagai  negara  yang  mayoritas  berpenduduk muslim, Indonesia bisa  mengoptimalkan dana zakatnya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Pada tanggal 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  sesuai  dengan  SK  Menteri  Agama  RI No.441.  Kemudian  pada  tanggal  1  Februari  2001  didirikan  kantor  cabang  di beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya adalah PKPU Cabang Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan satu bukti dimana kepercayaan kepada PKPU semakin besar.

## Kerangka Teori
Kata  zakat  merupakan  kata  dasar  dari  zaka.1  Ditinjau  dari  segi  bahasa,  kata  zakat mempunyai  beberapa  arti,  yaitu  keberkahan,  pertumbuhan,  perkembangan  dan kesucian. Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan  pengertian  zakat  menurut  istilah  yaitu,  sejumlah  harta  yang  wajib dikeluarkan  dari  jenis  harta  kekayaan  tertentu  yang  di  serahkan  kepada  orang-orang yang  berhak  menerimanya  dengan  aturan-aturan  yang  telah  di  tentukan  dalam syara’.Bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.
Dalam pandangan Islam zakat tidak hanya sekedar sebuah bentuk ibadah semata. Tidak juga  hanya  sekedar  realisasi  dari  kepedulian  orangorang  muslim  kaya  kepada  orang yang tidak mampu. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat  penting.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi  tujuan  dan  fungsi  zakat  dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat.
Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Pelaksanaan  ibadah  zakat  melibatkan  sejumlah kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  harta  benda  sejak  pengumpulan, pendistribusian,  pengawasan,  pengadministrasian,  dan  pertanggung  jawaban  harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Secara  harfiah,  manajemen  berasal  dari  kata  "  to  manage  "  yang  berarti  mengatur, mengurus  atau  mengelola.  Istilah  manajemen  sendiri  berarti  sebagai  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usahausaha para anggota organisasi  dan  penggunaan  sumber  daya-sumber  daya  organisasi  lainnya  agar mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.Jadi  manajemen  zakat  merupakan kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pelaksanaan  dan  pengawasan terhadap  pengumpulan,  pendistribusian,  pendayagunaan  serta  pertanggungjawaban
harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannnya  dengan  aturan-aturan  yang  telah  ditentukan  dalam  syara'  sehingga dapat  tercapai  misi  utama  zakat  yaitu  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Untuk menciptakan  pengelolaan  zakat  yang  baik,  maka  diperlukan  persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:
1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
2. Amil  zakat  benar-benar  orang-orang  yang  terpercaya,  karena  masalah  zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan  dari  amil  zakat  untuk  menumbuhkan  adanya  kepercayaan masyarakat kepada amil zakat. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.
UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar undang- undang  tersebut  memuat  aturan-aturan  tentang  pengelolaan  dana  zakat  yang terorganisir  dengan  baik,  transparan  dan  professional  yang  dikelola  oleh  amil yang  resmi  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Untuk  melaksanakan  undangundang tersebut.
kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku padam tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang  tersebut  disebutkan  tentang  pengertian,  asas,  tujuan  dan organisasi pengelola zakat, yaitu:
1. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yaitu: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian  serta pendayagunaan  zakat.  (ayat  1)  Kemudian  pengertian  zakat  menurut  undang- undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan  hukum  yang  dimiliki  seorang  muslim  dengan  ketentuan  agama  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu Bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD ’45.
3. Tujuan pengelolaan zakat, yang terdapat dalam pasal 5, yaitu:
a. Meningkatnya  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat,  sesuai dengan tuntunan agama
b. Meningkatnya  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. (pasal 5)
4. Organisasi  pengelola  zakat    pasal  6  dan  7  UU  No.  38  tahun  1999,  menyatakan bahwa  lembaga  pengelola  zakat  di  Indonesia  terdiri  atas  2  kelompok  institusi, yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Bahwa  BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.
Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq.
Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan  harta  benda  sejak  pengumpulan,pendistribusian,  pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban tentang harta zakat.
Bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa
syarat, yaitu :
1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah/jujur
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Berdasarkan  pasal  22  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  581  tahun 1999,dikemukakan  bahwa  lembaga  amil  zakat  harus  memenuhi  beberapa persyaratan yaitu:
1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Bahwa secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi:
1. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
3. Mengambil zakat dari para muzakki
4. Mendoakan orang yang membayar zakat.
5. Menyimpan,  menjaga  dan  memelihara  harta  zakat  sebelum  dibagikan  kepada mustahiq.
6. Mencatat nama-nama mustahiq.
7. Menentukan prioritas mustahiq.
8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para mustahiq.
9. Membagikan harta zakat kepada para mustahiq.
10. Mencatat  dan  mengadministrasikan  semua  kegiatan  pengelolaan  tersebut  serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mendayagunakan harta zakat.
12. Mengembangkan harta zakat.
Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:
1. Amanah
Sifat  amanah  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari mustahiq. Karena muzakki setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada  keinginan  sedikitpun  untuk  mengambil  dananya  lagi.  Sehingga  kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.
2. Profesional
Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  Kewajiban  untuk  menjauhi  tingkah  laku  yang  dapat  mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzakki, mustahiq, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.
3. Transparan
Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem
kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja  tetapi  juga  melibatkan  pihak  ekstern  seperti  para  muzakki  maupun masyarakat  luas.  Sehingga  dengan  transparansi  inilah  rasa  curiga  dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.
Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal, yaitu:
a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat
b. Untuk  menjaga  perasaan  para  mustahiq  zakat  apabila  berhadapan  langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
c. Untuk  mencapai  efisien  dan  efektifitas  serta  sasaran  yang  tepat  dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas.
d. Untuk memperlihatkan syi’ar Islami. Di samping lembaga amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu baitul mal.  Bahwa baitul mal tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu:
1) Baitul mal yang khusus mengelola zakat
2) Baitul mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim
3) Baitul mal yang khusus mengelola harta rampasan perang dan barang temuan (rikaz).  Menurut  pendapat  ulama,  bahwa  barang  temuan  tersebut  tidak  jatuh pada tangan penemunya tetapi dikuasai oleh negara, sehingga berang tersebut tidak wajib dizakati
4) Baitul mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.
Bahwa  di  dalam  undang-undang  disebutkan  ada  2  jenis  zakat  yang  harus dikeluarkan oleh muzakki, yaitu:
1. Zakat  fitrah,  yaitu  zakat  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  setiap  muslim  di  bulan ramadhan menjelang shalat Idul Fitri
2. Zakat  maal  (zakat  harta),  yaitu  zakat  yang  dikeluarkan  dari  kekayaan  atau sumber kekayaan itu sendiri.
Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah:
a. Emas, perak dan uang.
b. Perdagangan dan perusahaan.
c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;.
d. Hasil pertambangan.
e. Hasil peternakan.
f. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi).
g. Barang temuan/rikaz.
Penghitungan  zakat  maal  disesuaikan  dengan  nishab,  kadar  dan  waktunya ditetapkan  berdasarkan  hukum  agama.  Pengumpulan  dikelola  oleh  amil  zakat dengan  cara  menerima/mengambil  dari  muzakki  atas  dasar  pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
Tata  cara  pengumpulan  dana  zakat  dilakukan  dengan  cara  pemungutan  atau pemotongan  yang  sebelumnya  telah  disepakati  oleh  instansi.  Dari  hasil pengumpulan zakat tersebut kemudian didayagunakan untuk orangorang yang berhak menerima zakat (mustahiq),
Orang yang mendapatkan zakat dari muzakki yaitu :
1. Fakir,  yaitu  orang-orang  yang  tidak  mempunyai  harta  atau  penghasilan  yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
3. Amil,  yaitu  orang-orang  yang  bekerja  dalam  pengumpulan  zakat  dan pendistribusiannya.  Amil  zakat  berhak  memperoleh  bagian  sesuai  dengan standar  yang  didasarkan  pada  kompetensi  pekerjaannya.  Namun  diharapkan bagiannya  sama  dengan  bagian  mustahiq  yang  lainnya.  Lebih  baik  amil  zakat adalah pihak yang sudah digaji oleh sumber dana bukan zakat.
4. Muallaf,  yaitu  orang  yang  belum  lama  masuk  Islam,  belum  kuat  Iman  dan Islamnya.  Orang  ini  berhak  menerima  zakat  dengan  tujuan  agar  Iman  dan Islamnya menjadi kuat.
5. Riqab  (budak),  yaitu  budak  yang  telah  dijanjikan  oleh  tuannya  akan  merdeka bilatelah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Oleh karena itu mereka dibantu  dengan  harta  zakat  untuk  membebaskan  mereka  dari  belenggu perbudakan.
6. Gharim,  yaitu  orang-orang  yang  mempunyai  hutang  dan  tidak  mempunyai bagian lebih dari hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah baik berupa ilmu maupun amal perbuatan.
8. Ibnu  Sabil,  yaitu  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  yang  bukan  maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.
Adapun  pendayagunaan  zakat  tersebut  harus  dilakukan  berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
1. Hasil  dari  pendataan  dan  penelitian  harus  sesuai  dengan  kebenaran  jumlah  8 (delapan) golongan mustahiq zakat.
2. Mendahulukan  orang-orang  yang  paling  tidak  berdaya  memenuhi  kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Bahwa lembaga yang mengelola zakat seperti badan amil zakat ataupun lembaga amil  zakat  bisa  berdiri  sendiri  atau  merupakan  bagian  dari  organisasi  sosial keagamaan maupun pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini peran amil zakat yang proaktif  sangat  penting  yaitu  mulai  dari  pendataan,  mendatangi  dan menerangkan kepada muzakki tentang pentingnya membayar zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen  yang  modern  dengan  perencanaan  yang  matang,  yang  jelas tujuannya  dan  jelas  juga  dengan  hasil-hasil  yang  ingin  dicapainya,  agar  dapat menciptakan  kewibawaan  dari  para  pengurus  zakat  dan  meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  atau  jalan  untuk  memperoleh  kembali pemecahan  terhadap  suatu  permasalahan.  Bahwa  metode  penelitian  mengemukakan
secara  teknis  tentang  metode-metode  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:
1. Sumber Data Data-data yang diperoleh bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun  data  primer  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang  ada  di  BAZNAS Kabupaten Subang serta dengan mewawancarai beberapa pengurus di BAZNAS Kabupaten Subang .
2. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkip,  buku-buku,  dokumen,  peratura-nperaturan,  notulen  rapat,  majalah, catatan harian agenda dan sebagainya.
3. Metode  dokumentasi  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  berupa  tulisan- tulisan  yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  serta  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  tentang  gambaran umum BAZNAS Kabupaten Subang.
4. Metode Wawancara adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.
5. Metode Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik non partisipan artinya peneliti tidak terlibat secara langsung  di  dalam  setiap  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  BAZNAS Kabupaten Subang. Metode ini digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana serta  mengamati  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS Kabupaten Subang.
6. Metode  Analisis  Data  Setelah  data  terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitalif, dengan tehnik analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena.

## Hasil dan Pembahasan Kegiatan strategis BAZNAS Kabupaten Subang
Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Subang adalah :
1. Pelaksanaan  kegiatan  bidang  pengumpulan  khususnya  untuk  dana  infaq  dan shodaqoh dengan membuat program menarik yaitu :
a. BIS  SURGA  merupakan  kepanjangan  dari  Bulan  Infaq  san  Shodaqoh  Seluruh warga yang pelaksanaannya setiap 2 (dua) kali dalam setahun
b. GADIS SUBANG kepanjangan dari Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh SIswa Untuk Bangsa yang sasarannya adalah siswa dan mahasiswa
2. Pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  zakat  fitrah  masyarakat  seluruh pendistribusian  dan  pendayagunaanya  dilaksankan  oleh  UPZ  Mesjid  dan  UPZ Desa
3. Pelaksanaan  zakat  profesi  bagi  ASN  yang  dikelola  bersama  antara  BAZNAS Kabupaten  Subang  dengan  UPZ  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Subang,  UPZ Kemenag dan UPZ lainnya
4. Pelaksanaan  pembangunan  Baznas  Center  Subang  yang  diharapkan  dapat menunjangaktifitas dan kegiatan serta program-program unggulan
Isu Strategi

## A. Isu Internal
1. Tersedianya  pedoman  tentang  petunjuk  teknis  pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan Shodaqoh (ZIS)
2. Sarana dan prasarana sekretariat Baznas Kabupaten Subang yang memadai
3. Program pengumpulan yang baik dan terencana
4. Koordinasi dengan pemerintah secara intens dan proaktif
5. Kinerja UPZ Kecamatan yang belum maksimal
6. Penghimpunan  dana  ZIS  belum  maksimal,  hanya  pengumpulan  sebagian  zakat profesi
7. Pendistribusian  ZIS  masih  bersifat  konsumtif  dan  sasaran  mustahik  masih menggunakan  prinsip  pemerataan  di  lokasi  –  lokasi  seluruh  Kabupaten  Subang sehingga  belum  memiliki  mustahik  untuk  dijadikan  percontohan  program pendayagunaan secara produktif dan kreatif
8. Pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  belum  maksimal  karena  membutuhkan waktu untuk memahami dan melaksanakan pengelolaan administrasi yang sesuai dengan peraturan – peraturan baru yang berlaku
9. Proses  verifikasi  muzaki  yang  memerlukan  pembahasan  yang  sesuai  dengan hukum islam dan peraturan Negara untuk ditetapkan seseorang menjadi muzaki
B. Isu Eksternal
1. Restrukturisasi  pengurus  UPZ  disesuaikan  dengan  peraturan  BAZNAS  No.  2 Tahun 2016
2. Potensi  ZIS  yang  banyak,  mulai  dari  PNS,  guru,  pengusaha,  perusahaan, pertanian dan sumber pengumpulan ZIS lainnya
3. Dukungan dari Pemda Subang dalam bentuk pemberian dana operasional untuk Baznas Kabupaten Subang setiap tahun
4. Kepercayaan aghnia kepada Baznas Kab. Subang
5. Belum adanya Peraturan Bupati atau himbauan pemerintah yang memerintahkan secara  langsung  kepada  muzaki,  mustahiq  dan  mutashodiq  tentang  kewajiban menunaikan ZIS melalui Baznas Kabupaten Subang

## FAKTOR – FAKTOR ANALISA SWOT (Strength, Wekness, Oportunity, Threat)
Internal Strength (Kekuatan) Sumber hukum tentang ZIS yang kuat Sarana  dan  prasarana  sekretariat  yang memadai Program pengumpulan yang bagus Koordinasi dengan pemerintah yang baik Weakness (Kelemahan) Kinerja  UPZ  Kecamatan  yang  belum maksimal Penghimpunan  dana  ZIS  belum  maksimal, hanya pengumpulan sebagian zakat profesi Kinerja  amil  belum  maksimal  karena  hak keuangan/honor amil belum memadai Eksternal Opportunity (Peluang) Peremajaan  pengurus  UPZ  disesuaikan dengan  peraturan  BAZNAS  No.  2  Tahun 2016
Potensi  ZIS  yang  banyak,  mulai  dari  PNS, guru, pengusaha, perusahaan, pertanian dan sumber pengumpilan ZIS lainnya Dukungan  dari  Bupati  dan  Wakil  Bupati Subang Threat (Ancaman) Kepercayaan  aghnia  kepada  Baznas  Kab. Subang  dan  kesadaran  berzakat  masih kurang Belum  adanya  perbup  atau  himbauan pemerintah  tentang  kewajiban  menunaikan ZIS ke Baznas Kab. Subang

## Analisa  Pengelolaan  Zakat  Melalui  Lembaga  Amil  Zakat  Kabupaten  Subang Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki

## Analisa Terhadap Penghimpunan Zakat di Baznas Cabang Subang
Keberhasilan  pengumpulan  zakat  tidak  terlepas  dari  manajemen pengelolaaannya  Untuk  menunjang    kepada    keberhasilan    penghimpunan    zakat. Pengelolaan    zakat  di  zaman  modern    seperti  sekarang  ini  sebaiknya  ditangani  oleh orang-orang  yang  beriman,  berakhlak  mulia,    berpengetahuan  yang  luas  dan berketrampilan manajemen yang modern dengan perencanaan  yang matang, yang  jelas tujuannya  dan  jelas  juga  dengan  hasil-hasil  yang  ingin  dicapainya,  agar    dapat menciptakan  kewibawaan  dari  para  pengurus  zakat  dan  meningkatkan    kepercayaan dari    masyarakat.  Untuk  dapat  mengelola  zakat  dengan  baik,    professional  dan bertanggung jawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  yaitu:
1. Perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu program untuk  membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam  mengeluarkan zakat;
2. Perlu  mewujudkan  BAZ/LAZ  menjadi  lembaga  yang  dapat  dipercaya  oleh masyarakat, professional, transparan, mandiri dan produktif;
3. Adanya  hasil  nyata  atau  program  konkrit  yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat  khususnya  para  mustahiq,  program-program  itu  harus  menyentuh kebutuhan  dasar  paramustahiq  seperti  pangan,  sandang,  papan,  pendidikan, kesehatan dan lain-lain.Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, BAZNAS menggunakan metode sebagai  berikut:
1. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung  Yaitu petugas dari BAZNAS mendatangi      kepada  calon  donatur  secara    langsung.  Dalam  hal  ini  BAZNAS menjelaskan  tentang  program  -program  yang    ada  di  BAZNAS  kepada  calon donatur  dalam  bentuk  presentasi.  Atau  bahkan    donatur  datang  ke  kantor BAZNAS untuk menyerahkan zakatnya secara langsung.  Dalam hal ini  donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa  zakatnya itu didistribusikan atau    donatur  memberikan  kepercayaan  kepada    BAZNAS    dalam mendistribusikanzakatnya  tersebutuntuk  diberikan  kepada    orang-orang  yang berhak menerima zakat.
2. Sistem  penghimpunan  dana  dengan  cara  tidak  langsung      Yaitu  BAZNAS mengadakan  event-event  dengan  melibatkan  calon    donatur  misalnya  dengan mengadakan  pengajian-pengajianmaupun  acaraacara  lain  yang    berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian denganmemberikan edukasi bagi calon donatur
sehingga mereka menjadi tahu dengan  program-program yang ada di BAZNAS. Sehingga donatur mau menyalurkan  dananya melalui BAZNAS baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk danadana  kemanusiaan yang lain.
Dalam  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  BAZNAS  mempunyai  beberapa produk  jasa  yang  akan  selalu  berkembang  seiring  dengan  perkembangan BAZNAS.
Hingga saat ini produk jasa BAZNAS dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:
1. Pengumpulan dana zakat;
2. Pengumpulan dana kemanusiaan;
3. Pengumpulan dana infaq/shadaqah;
4. Pengumpulan dana yatim/piatu;
5. Pengumpulan dana wakaf tunai;
7. Pengumpulan dana qurban/simpanan qurban;
8. Pengumpulan dana CSR (Corporate Social Responsibility);
9. Pengumpulan barang bantuan;
10. Kemitraan pelaksanaan program sosial perusahaan pemerintah/swasta.2 Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu solusi agar nantinya potensi dana zakat dan dana-dana kemanusiaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Subang dapat  terkumpul  dengan  baik  dan  ini  juga  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Subang. Bahwa  muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Subang.
persyaratan sebagaimana yang terdapat di dalam bab II, karena dalam meghimpun zakat  dari  muzakki,  pihak  dari  BAZNAS  Kabupaten  Subang  membantu  dalam menghintung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat. Menurut hemat penulis, bahwa usaha  BAZNAS Kabupaten Subang  dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dikatakan cukup  bagus karena didalamnya selain mengandung unsur dakwah juga melatih muzakki untuk saling  percaya, bertanggung jawab dan menumbuhkan  kerukunan  antar  masyarakat.    cara  yang  digunakan  BAZNAS dalam menghimpun dana dapat memberikan  motivasi kepada  masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sehingga zakat yang disalurkan Melalui    BAZNAS  tersebut  dapat  lebih  produktif    untuk  diberikan  kepada mustahiq,  karena    apabila  zakat    langsung  diberikan  kepada    mustahiq  tanpa melalui lembaga amil zakat maka  zakat tersebut hanya bersifat  komsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit  untuk dapat  merubah keadaan ekonomi mustahiq karena zakat hanya akan habis untuk  dikonsumsi saja dan hal ini  dapat  menjadikan  seseorang  menjadi  malas  dan  suka    bergantung    pada pemberian orang lain.

## Analisa Terhadap Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Subang
Dalam  pendistribusian  zakat,  BAZNAS  sebelumnya  perlu  mengidentifikasi dan  mengklasifikan    mustahiq  yang  ada.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  di  dalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana mustahiq yang harus di dahulukan,  pola apa  yang  digunakan  serta  apakah  zakat  diberikan    dalam  bentuk  konsumtif    atau produktif.  Mengenai  pendistribusian  zakat  di  BAZNAS  Kabupaten  Subang    lebih  di prioritaskan  untuk  fakir  dan  miskin,  karena  BAZNAS  memandangjumlah    fakir  dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi BAZNAS juga tidak menutup  kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal in sesuai  dengan kondisi yang  terjadi di lapangan.
Menurut BAZNAS terdapat 2(dua)kelompok yang tergolong  fakir dan miskin, yaitu:
1. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak  yatim dan  orang    yang  cacat  mental  atau  fisiknya.  Maka  mereka  diberi  zakat    secara teratur sampai akhir hayatnya  atau sampai mereka mampu mandiri;
2. Orang  yang  masih  mampu  bekerja  dan  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidupnya, tetapi  mereka  kekurangan  modal  untuk  usaha  seperti  pedagang,  pengrajin  dan petani.  Maka  mereka  diberi    zakat  secukupnya  yang  digunakan  sebagai  modal usaha  sehingga  mereka  mandiri  dan  mampu  untuk  mencukupi  kebutuhan hidupnya.
3. BAZNAS  membantu kelompok dhuafa tersebut dengan beberapa  tingkatan, dari yang sifatnya  konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Adapun  pendistribusian dana di BAZNAS meliputi:  Bantuan konsumtif yang langsung diberikan secara instan dan untuk  memenuhi kebutuhan  sesaat. Misalnya dalam bentuk uang dan sembako yang  dibutuhkan oleh dhuafa.
4. Bantuan  produktif  berupa  program  pembangunan  komunitas  (community development) yang  merupakan bantuan untuk melatih ketrampilan dhuafa dan memberikan modal usaha agar
5. mereka dapat memenuhi keberlangsungan  hidupnya. Misalnya dengan program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)  dan BLK (Balai Latihan Kemandirian).
Bahwa  pendistribusian dana zakat di BAZNAS dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:
1. Penyaluran  zakat  yang  bersifat  konsumtif  tradisional    Dalam  hal  ini  zakat dibagikan  kepada    orang  yang  berhak    menerimannya  untuk  dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti  bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Penyaluran  zakat  yang  sifatnya  konsumtif  kreatif    Dalam  hal  ini  zakat diwujudkan  dalam    bentuk  lain  misalnya    diwujudkan  dalam  bentuk  alat-alat sekolah, beasiswa bagi siswa SD  sampai  perguruan tinggi yang kurang mampu serta  mendirikan  BLK  (Balai  Latihan  Kemandirian)  yang  meliputi  pelatihan teknisi Hand Phone, pelatihan desain  grafis, pelatihan  menjahit dan pelatihan perawatan bayi/balita.
3. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif tradisional  Dalam hal ini zakat yang diberikan    dimaksudkan  untuk  dapat    mendorong  orang  menciptakan  suatu usaha atau memberikan suatu  lapangan  kerja baru bagi fakir miskin misalnya dengan  Bina  Ternak  Qurban  (BINTERQU),    kelompok  peternak  dan  usaha mandiri.
4. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif kreatif  Dalam hal ini pendayagunaan zakat  diwujudkan  dalam  bentuk  modal    yang  dapat  dipergunakan  untuk membangun  suatu  proyek    sosial  maupun  untuk    membantu  modal  seorang pedagang/pengusaha  kecil  misalnya  dengan    membentuk  KSM  (Kelompok Swadaya  Masyarakat)  dengan  memberikan    modal  untuk    mengembangkan usahanya.    Meskipun  dalam  melakukan  pemberdayaan  ekonomi  belum maksimal  artinya ada kendala yang di alami oleh BAZNAS Kabupaten Subang yang  disebabkan oleh faktor SDM dan minimnya dana sehingga sulit untuk bisa mencapai  hasil  yang    maksimal.  Namun  demikian  sudah  ada  yang  berjalan dengan  baik bahkan sudah mencapai apa yang diharapkan yakni meningkatkan
taraf  ekonomi mustahiq yang mana dulu pengangguran mulai bisa bekerja dan yang  sudah bekerja namun penghasilannya sedikit atau yang tidak  mempunyai keterampilan  maka  dengan  modal  dari  BAZNAS  Kabupaten  Subang  bisa menambah    modal  usaha  atau  untuk  menekuni  potensi  yang  dimiliki  oleh  si mustahiq  sehingga  Bisa    menambah  penghasilan  guna  mencukupi  kebutuhan hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa  modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan tetapi  peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan skill, pendidikan dan yang  utama adalah semangat serta tanggungjawab. Dalam hal ini lembaga amil zakat perlu memberi relokasi  dana  yang  dapat  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  mustahiq, merangsang  peningkatan  dan  perluasan  peluang  kerja.  Untuk  itu  perlu  ada sarana dan prasarana yang mendekatkan masyarakat miskin pada peningkatan keterampilan usaha, serta perluasan jaringan kerja. Menurut hemat penulis, pada dasarnya    pendistribusian  zakat  yang    dilakukan  BAZNAS  Kabupaten  Subang sudah sesuai dan tetap berpegang pada  aturan yang ada dalam Al-Qu’ran surat At-Taubah  ayat  60,  yakni  diberkan    kepada    kedelapan  ashnaf  yang  berhak menerima  zakat.  Hanya  saja  dalam    pendistribusiannya    disesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi dari mustahiq tersebut. Bahwa pendistribusian zakat  di BAZNAS Kabupaten Subang lebih  diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir dan miskin,  karena BAZNAS Kabupaten Subang memandang jumlah fakir dan miskin  khususnya  di  daerah    Jawa  Barat  masih  sangat  banyak.  Dalam  hal ini,BAZNAS Kabupaten Subang  harus bisa Memilah  dalam mendistribusikan zakat kepada fakir miskin tersebut. Karena  pada dasarnya ada  fakir miskin yang sehat  jasmani  tetapi  malas  untuk  bekerja,    bahkan  ada  pula  orang-orang  yang sebenarnya bukan fakir miskin tetapi mereka  menampilkan dirinya sebagai fakir miskin,  misalnya sebagai pengemis yang  penampilannya cukup mengharukan. Oleh karena itu golongan  fakir miskin ini  terlebih dahulu perlu di seleksi dengan teliti.  Dalam  rangka  pemberdayaan    ekonomi,  BAZNAS  Kabupaten  Subang melakukan  berbagai  hal,  diantaranya    dengan    membentuk  program pemberdayaan  masyarakat  miskin  melalui  KSM  atau    desa  binaan  dan  juga mendirikan BLK sebagai upaya untuk memberikan  pelatihan/keterampilan kerja untuk orang- orang yang kurang mampu. Bahwa  keberhasilan sebuah lembaga amil zakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya  dana zakat yang terkumpul atau  didayagunakan,  melainkan  juga  pada    sejauh  mana    para  mustahiq khususnya  yang  mendapatkan  zakat  produktif  dapat  meningkatkan  hasil usahanya  atau  keterampilan  yang  dimilikinya.    Menurut  penulis  bahwa  usaha yang  dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang. dalam memberdayakan ekonomi melalui program KSM bisa dikatakan  cukup bagus, karena  sudah bisa merubah status  ekonomi  mustahiq  artinya  ada    peningkatan  di  sisi  ekonomi  mustahiq. Meskipun  belum  bisa  sesuai  dengan  target    yang  ingin  dicapai  yakni  untuk mencapai taraf  menjadi muzakki karena semua itu  perlu proses dan butuh waktu yang cukup lama.

## Analisis  Yuridis  Atas  Pengelolaan  Zakat  di  Kabupaten  Subang  Dalam Meningkatakan Jumlah Muzakki
Realitas zakat merupakan pelaksanaan ibadah, oleh sebab itu lembaga yang mengelola  zakat  itu    harus  lembaga  Islam.  Lembaga  tersebut  bisa
membentuk/mendirikan  panitia,badan  amil    zakat/lembaga  amil  zakat  yang  diberi tugas khusus untuk mengelola zakat dan yang terpenting  adalah kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Pengumpulan zakat di zaman modern seperti  sekarang ini  memerlukan  penanganan  orang-orang  yang  beriman,  berakhlak  mulia, berpengetahuan  luas  dan  berketerampilan  manajemen  yang  rapi  agar  dapat menimbulkan  kewibawaan  pengurus  dan  kepercayaan  masyarakat,  sehingga masyarakat akan bergairah  menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola  zakat. Bahwa  lembaga  amil  zakat  dituntut  untuk  lebih  kreatif,  karena  misi  zakat untukmengurangi    tingkat  kemiskinan  di  masyarakat  tidak  mungkin  akan  tercapai dengan  sendirinya  melainkan    dengan  suatu  perencanaan  yang  matang.  Dalam mewujudkan tujuan zakat lembaga amil zakat  memegang peranan yang sangat  penting, hal ini karena lembaga amil zakat selain menerima dan mendistribusikan  zakat, amil juga  mempunyai  tugas  untuk  mendidik  mustahiq  agar  dapat    diarahkan    sehingga mampu membentuk umat yang mandiri, kuat dan optimis.
Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif  yang    diberikan  BAZNAS kepada masyarakat  melalui program KSM sudah sesuai dengan  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  menurut  pasal  29  Keputusan    Menteri  Agama  No.  581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.  38 tahun 1999  tentang pengelolaan zakat yaitu dengan  melakukan  studi  kelayakan,  menetapkan    jenis  usaha  produktif,  melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan  pemantauan,  pengendalian dan pengawasan, mengadakan  evaluasi  serta  membuat    pelaporan  yang  transparan    sehingga  dapat diketahui  oleh  para  muzakki  maupun    masyarakat  secara  keseluruhan  mengenai pemanfaatan  dan  pendayagunaan  dana    zakat  tersebut.  Dalam  kinerja  BAZNAS Kabupaten  Subang  bisa dikatakan cukup  bagus karena dalam kegiatannya BAZNAS Kabupaten Subang terjun ke lapangan  dan lebih menitik beratkan dalam bentuk zakat produktif  untuk  modal  usaha  demi    meningkatkan  ekonomi  mustahiq  yang  mana diharapkan bisa menjadi muzakki. Menurut  penulis, bahwa peran dan fungsi BAZNAS sebagai  amil  zakat    sangat  menentukan  dalam    keberhasilan  manajemen  dan pengelolaaan zakat, oleh  karena itu BAZNAS perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi    penghimpunan,  pendistribusian,  pencatatan  dan  pelaporan    tentang  dana zakat.    Karena  hal  tersebut  berkaitan  dengan  upaya  untuk  meningkatkan  jumlah Muzakki    dari  waktu  ke  waktu  secara  terus  menerus,  artinya  jumlah  mustahiq  akan bertambah    dan  tentunya  hal  ini  menuntut  adanya  kesadaran  lebih  besar  dari masyarakat yang mampu untuk  menunaikan ibadah zakat. Jadi hal tersebut  merupakan sebuah tantangan bagi BAZNAS  untuk
Menghimpun dana dari  masyarakat karena BAZNAS  sebagai lembaga amil zakat merupakan  lembaga yang  menjadi mitra bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial.  Menurut hemat penulis, apabila benar-benar diperhatikan sebenarnya masih  banyak  masyarakat    yang  memiliki  potensi  untuk  berzakat.  Untuk  itu  ada baiknya jika BAZNAS Kabupaten Subang  lebih gencar mensosialisasikan diri  sebagai lembaga  amil  zakat  nasional  dan  melakukan  sosialisasi  tentang  gerakan    sadar  zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh motivasi dan  keinginan  muzakki untuk memberikan sebagian rezekinya dengan ikhlas untuk diberikan   kepada orang-orang yang  kurang  mampu.  Hal  ini  dianggap  penting  karena  bila  jumlah  muzakki  terus bertambah maka dana zakat yang dikumpulkan juga akan  semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara  profesional dan amanah akan memberikan  arti  yang  sangat  penting  bagi    pemberdayaan  ekonomi  umat.  Untuk
mengoptimalkan  peran  kepedulian  kepada    masyarakat  khususnya  daerah  Jawa Barat,BAZNAS  Kabupaten Subang  hadir  sebagai lembaga yang dituntut untuk selalu meningkatkan  kemampuan  serta    kreatifitasnya  dalam  rangka  mengelola  dana kepedulian dari para donatur kepada  masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus  berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak  pihak  dalam    mewujudkan  peran  dan  aktifitas    BAZNAS  Kabupaten  Subang masyarakat luas khususnya oleh mustahiq.  Menurut penulis, cara  yang ditempuh oleh BAZNAS Kabupaten Subang  dalam mensosialisasikan kewajiban  membayar zakat dan menyadarkan para  muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya  di    bAZNAS  Kabupaten  Subang  yaitu  dengan  melalui  khutbah  jum'at, majelis ta'lim,  surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang  berisikan  tentang  harta  yang  wajib  di  zakati  dan  cara  penghitungannya  serta melihat  secara    langsung  kegiatan  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  di BAZNAS  Kabupaten  Subang    bisa  dikatakan  cukup  bagus  karena  sebagian  besar muzakki yang ada, mengetahui tentang  Adanya BAZNAS Kabupaten Subang  melalui media-media  sosialisasi  yang  diberikan  BAZNAS  Kabupaten  Subang  kepada masyarakat.  Menurut penulis, bahwa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang    dalam  meningkatkan  jumlah  muzakki  sudah  cukup  bagus,  karena  jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Subang  dari tahun ke  tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat  kepercayaan masyarakat  kepada BAZNAS Kabupaten Subang  semakin besar.

## Kesimpulan
Peran lembaga amil zakat dalam peningkatan  jumlah muzakki telah penulis paparkan  di  dalam  Tugas  Akhir  ini.  Dari  pembahasan    tersebut  penulis  dapat mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  kinerja  BAZNAS  Kabupaten  Subang  sampai  saat  ini  sudah  sesuai denganperundang  -undangan  yang  ada  karena  tidak  ada  pihak-pihak  yang memberikan  teguran  atas  aktivitas  yang    dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Subang.  Dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya  BAZNAS  Kabupaten  Subang sudah  sesuai  dengan  SK  Menteri  Agama  No.  441  tahun  2001  yaitu  melakukan pembukuan  dan  pengadministrasian  harta  perolehan  zakat  dan    harta  lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan  pemeriksaan internal secara rutin  dan  bila  dipandang  perlu  dilakukan    pemeriksaan  oleh  akuntan  publik, mempublikasikan laporan tahun yang  telah di audit melalui media massa serta menyampaikan  laporan  tahunan    hasil    pelaksanaan  tugas  pengelolaan  zakat kepada Menteri Agama dan  Dirjen Bimas Islam dan  urusan haji.
2. Bahwa  cara  yang  digunakan  baznas  dalam  menghimpun  dana  dapat memberikan motivasi  kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya  melalui BAZNAS, sehingga zakat yang disalurkan melalui BAZNAS tersebut  dapat lebih produktif  untuk  diberikan  kepada  mustahiq,  karena  apabila    zakat  langsung diberikan  kepada  mustahiq  tanpa  melalui  lembaga  amil  zakat  maka  zakat tersebut  hanya  bersifat  komsumtif  saja  dan  zakat  yang    diberikan  secara konsumtif    itu  sulit  untuk  dapat  merubah  keadaan  ekonomi    mustahiq  karena zakat hanya akan habis untuk  dikonsumsi saja dan hal ini  dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.
3. Cara yang ditempuh oleh BAZNAS Kabupaten Subang dalam mensosialisasikan
kewajiban  membayar  zakat  dan    menyadarkan  para  muzakki  untuk menyalurkan  zakatnya  melalui  lembagalembaga  amil  zakat  yang  ada  yaitu dengan melalui   khutbah jum'at, majelis  ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya  praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di  zakati  dan  cara    penghitungannya  serta  melihat    secara  langsung  kegiatan pendistribusian  dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten  Subang  bisa dikatakan    cukup  bagus  karena  sebagian  besar  donatur  yang  ada,  mengetahui tentang    adanya  BAZNAS  Kabupaten  Subang    melalui  brosur-brosur  yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa peran BAZNAS Kabupaten Subang  sebagai amil  zakat sangat  menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaaan zakat, oleh karena itu BAZNAS  Kabupaten Subang perlu memiliki perencanaan yang  matang  meliputi  penghimpunan,    pendistribusian,    pencatatan  dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan  dengan upaya untuk meningkatkan  jumlah  muzakki  dari  waktu  ke  waktu    secara  terus  menerus, artinya jumlah mustahiq akan bertambah dan  tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat  yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat.

## Referensi
Ahmad Azhar Basyir. Hukum Zakat. Yogyakarta. Majelis Pustaka.2007.
Mursyidi. Akuntansi Zaat Kontemporer. PT. Remaja Rosdakarya.2003.
Sumadi Suryabrata, metodologi penelitian, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995,
Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia), Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 162
Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1  Ibid, pasal 4 Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 (2) , pasal 12 Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun,  Didin  Hafidhuddin  dan  Hasan  Udin,  Jakarta,  PT.  Pustaka  Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002, Cet. 6, hlm. 780