Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia
1 Ahmad Baidawi, 2 Novianti
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email: ahmad.baidawi@unja.ac.id

## Abstrak
Pada sistem demokrasi praktek politik identitas merupakan suatu hal  yang tidak dapat dihindarkan, hal itu  dikarenakan  pada  sistem  demokrasi  memberikan  kebebasan  pada  setiap  induvidu  dalam mengekpresikan  politiknya  termasuk  politik  identitas  baik  yang  bersumber  identitas  aliran  keagamaan maupun  etnisitas.  Untuk  memahami  praktek  etnisitas  dalam  politik  identitas  ditengah  keberagaman bangsa indonesia maka matakuliah politik identitas dan multikulturalisme ini diajarkan pada semester 4 di  prodi  ilmu  politik  yang  salah  satu  materinya  membahas  etnisitas  dalam  politik  identitas.  Untuk metode  pembelajaran  pada  matakuliah  ini  menggunakan metode Project  Based  Learning  (PjBL)  Case Method (studi  kasus)  dengan melakukan  penelitian  tindakan  kelas  dan  penelitian  lapangan  sebagai materi  pemicu  utamanya.  Untuk  memudahkan  mahasiswa  dalam  memahami  praktek  etnisitas  dalam politik identitas para mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan-pendekatan teori dan konsep tentang politik  identitas  dan  multikulturalisme.  Setelah  dilakukan  penelitian  dan  pembahasan  secara  runut penelitian  ini  akan  memberikan  proyeksi  terhadap  perumus,  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  dalam mengelola  politik  identitas  dan  multikulturalisme  di  indonesia.  Lebih  lanjut  penelitian  ini  akan menemukan model pembelajaran baru untuk matakuliah ini.
Kata-kata Kunci : Etnisitas, Politik Identitas, Multikulturalisme, dan Bangsa

## Pendahuluan
Pemahaman  terhadap  bagaimana  praktek  etnisitas  dalam  politik  identitas ditengah  keberagaman  atau  multikulturalisme  bangsa  indonesia  melalui  metode case  study  (studi  kasus) .  Pembelajaran  dengan  metode case  based  learning digunakan untuk melakukan sebuah analisis terhadap praktek etnisitas dalam politik identitas.  Dengan  menggunakan Case  based  learning sebagai  salah  satu  metode pembelajaran student  center  learning berbasis  kasus  yang  dirancang  untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan suatu kasus.
Case  based  learning digunakan,  karena  model  ini  menuntut  mahasiswa  agar mampu untuk menguji dan mendefinisikan problem, mengeksplorasi apa yang telah diketahui  oleh  mahasiswa,  menentukan  apa  yang  akan  dipelajari  oleh  mahasiswa, evaluasi  cara  mahasiswa  dalam  menyelesaikan  masalah,  melaporkan  penemuan mereka  dalam  sebuah  presentasi  kelas.  Meningkatkan  kemampuan  untuk:  Bekerja
dalam  team,  Pengelolaan  terhadap  proyek  bersama  dengan  waktu  yang  cukup panjang  (selama  1  Semester)  dan  menetapkan  pemimpin  yang  memegang  kendali, komunikasi  dan  tulisan,  evaluasi  proses  kelompok  dan  pengakuan  terhadap invididu, Bekerja secara merdeka.
PjBL  memberikan  ruang  kompetisi  kepada  mahasiswa  untuk  melakukan presentasi  dengan  model  kompetisi,  jika  tidak  terjadi  kompetisi  maka  mahasiswa ditunjuk secara lansung untuk menyampaikan hasil diskusi. Dengan  metode seperti ini  mahasiswa  terpacu  untuk  memahami  dan  siap  menyampaikan  ide  secara spontan.  Pendekatan  ini  juga  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk meningkatkan  kemampuan:  a).  Analisis  dan  berpikir  kiris,  b).  Menjelaskan konseptual, c). Self-directed learning , d). Mengaplikasikan materi kuliah ke dalam dunia nyata, e). Penelitian dan Pencarian informasi, f). Penyelesaian  masalah lintas disiplin ilmu.
Berbicara tentang politik identitas ada banyak definisi, salah satunya menurut Abdilah  (2002)  politik  identitas  merupakan  politik  yang  fokus  utama  kajian  dan permasalahannya  menyangkut  perbedaan-perbedaan  yang  didasarkan  atas  asumsi- asumsi  fisik  tubuh,  politik  etnisitas  atau  primordialisme,  dan  pertentangan  agama, kepercayaan atau bahasa. Sedangkan menurut Darity (2005) mendifinisikan bahwa etnis  adalah  kelompok  yang  berbeda  dari  kelompok  yang  lain  dalam  suatu masyarakat  dilihat  dari  aspek  budaya.  Dengan  kata  lain,  etnik  adalah  kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas  budaya  yang  membedakannya  dari  kelompok  etnis  yang  lain  terlihat  dalam aspekkekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti pakaian, agama, dan tradisi.
Identitas  bukan  hanya  persoalan  belonging  semata,  tetapi  saat  ini  identitas bertransformasi  sebagai  alat  politik  dalam  menarik  simpati  publik.  Semakin  lama, identitas  menjadi  alat  komoditi  bagi  kandidat  yang  maju  dalam  pemilihan khususnya  dalam  area  lokal.Kontestasi  demokrasi  yang  sifatnya  lokal  membuat banyaknya kandidat  yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili  kelompok tertentu.  Hal  ini  menyebabkan  kandidat  yang  berasal  dari  kelompok  tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih.
Pada  kontestasi  demokrasi  baik  di  tingkat  nasional  maupun  lokal,  peran politik  identitas  etnis  memiliki  peran  andil  sebagai  basis  mencapai  kekuasaan. Politik  identitas  etnis  dalam  istilah  lain  dipolitisasi  untuk  kepentingan  politik, tujuannya adalah supayasetiap individu dalam menentukan pilihan di dasarkan pada pengidentifikasian  kesamaan  etnis,  dalam  kata  lain  program-program  yang dikampanyekan  oleh  kontestan  tidak  menjadi  bahan  referensi  utama  pemilih. Pemandangan  seperti  ini  dalam  kontestasi  demokrasi  sudah  menjadi  hal  yang lumrah.  Peran  politik  identitas  etnis  dalam  merebut  kekuasaan  politik  pada prakteknya dinilai berhasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran etnisitas sebagai  jargon  dalam  mempengaruhi  pemilih  menjadi  bagian  terpenting  dalam kontestasi  politik.  Eksistensi  etnis  oleh  sebagian  politisi  dimanfaatkan  demi mencapai kekuasaan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dengan  masyarakatnya  cenderung  menekankan  terbentuknya  suatu  persepsi  yang sama. Realitas kontribusi etnis dalam politik, disadari atau tidak sudah membudaya dalam setiap ajang kontestasi demokrasi. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa  dampak  dari  peran  politik  identitas  yang  diterapkan  dapat  menimbulkan disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok masyarakat.
Politik  identitas  etnis  atau  etnisitas  sudah  menjadi  bahan  kajian,  baik  di kalangan  akademisi  maupun  non  akademisi.  Perhatian  terhadap  peran  politik identitas  etnis,  menurut  peneliti  merasa  sangat  perlu  karena  eksistensinya  dalam kontestasi  demokrasi  memiliki  implikasi  yang  luas.  Secara  struktural,  etnis merupakan  kesatuan  sistem  dimana  di  dalamnya  terdapat  individu-individu  yang memiliki kedekatan emosional oleh garis keturunan yang sama.  Realitasnya adalah kontestan  yang  menjadi  perwakilan  dari  salah  satu  etnis  yang  besar  akan mendominasi perolehan suara terbanyak. Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena prosesnya  berlandaskan  Undang-Undang  atau  mengikuti  asas  demokrasi  yakni pemilihan  umum  (pilkada).  Kontestan  yang  memperoleh  suara  terbanyak  akan menduduki jabatan sebagai pemimpin yang sah.
Berdasarkan hal diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian  tentang  praktek  etnisitas  dalam  politik  identitas  ditengah  keberagaman atau  multikulturalisme  bangsa  Indonesia  dan  pengaruh  dari  etinisitas dalam  sistem
demokrasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  pembelajaran  ini  menggunakan  pendekatan  campuran  kualitatif  dan kuantitatif (mixed approach). Dimensi kualitatif lebih difokuskan pada proses perkuliahan dan dimensi kuantitatif lebih ditujukan kepada kajian dampak secara klasikal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka riset ini menggunakan metode pemecahan kasus (case  method), dengan  pendekatan  studi  multi  kasus (multiple  case  study), pendekatan ini berusaha untuk terlibat dan melaporkan kompleksitas kegiatan sosial untuk mewakili makna aktor sosial individu membawa ke pengaturan tersebut dan memproduksi di  dalamnya.  Studi  kasus  mengasumsikan  bahwa 'social  reality '  diciptakan  melalui interaksi  sosial,  meskipun  terletak  dalam  konteks  tertentu  dan  sejarah,  dan mengidentifikasi dan menjelaskan sebelum menganalisis dan berteori. Ini mengasumsikan bahwa hal- hal mungkin tidak sebagaimana yang tampak dan hak mendalam penyelidikan lebih cakupan:  pemahaman  'kasus' daripada generalisasi untuk  populasi pada umumnya  ( Meleong: 2011) .

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  dari  buku,  jurnal,  dokumen,  dan  literatur  lainnya  yang  telah  dibaca dan  dianalisis,  maka  dapat  diketahui  bahwa  Politik  Indentitas  merupakan  salah  satu  isu yang hangat  di  negara  Indonesia. Hal  tersebut  karena situasi  perpolitikan pada negara ini telah  masuk  dalam  tahap  mulai  yang  mengenal  dengan  hal-hal  yang  bersifat  identitas seperti  memainkan  isu  suku,  agama,  etnis,  budaya,  hingga  golongan  demi  memenuhi kepentingan pada politik tersebut untuk menjatuhkan lawan.
Praktek Etnisitas dalam politik identitas dewasa ini sangat sulit dipisahkan karena dalam  konteks  demokrasi  hari  ini  memberi  ruang  kepada  semua  orang  apapun  latar belakangnya  baik  agama,  budaya,  strata  sosial  dan  termasuk  etnis  untuk  berekspresi  di ruang  publik  dengan  sebebasnya.  Hal  ini  tentu  jika  kita  kembalikan  kepada  dasar  negara kita  yaitu  pancasila  dimana  semua  bangsa  Indonesia  dituntut  untuk  mampu mengimplementasikan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila.  Dengan  itu  maka keutuhan  bangsa  akan  terus  kokoh  tanpa  perpecahan.  Namun  sebaliknya  jika  nilai-nilai pancasila  tidak  mampu  kita  implementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  maka
perpecahan akan terus terjadi ditengah heterogenitas bangsa Indonesia. Semua orang ingin menunjukkan  identitasnya  masing-masing  baik  agama,  suku,  politik  dll.  Konsep  hidup ditengah keberagaman bangsa Indonesia kuncinya seperti yang tertulis di dalam semboyan sila ketiga dari pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun kita berbeda-beda baik  agama,  suku,  bahasa  dan  rasnya  tetapi  tujuan  kita  tetap  satu  yaitu  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  selain  itu,  kita  juga  dituntut  untuk  saling  menghormati perbedaan,  toleransi  dan  saling  bekerjasama  dalams  segala  hal  agar  kita  bisa  menjadi masyarakat yang rukun dan maju.

## Pembahasan

## 1. Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia
Salah  satu  yang  menarik  terkait  politik  identitas  dan  nasionalisme,  memberikan pencerahan  terkait  suatu  sejarah  politik  identitas  dan  nasionalisme  yang  berada  di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam  beberapa  tahun.  Baik  dalam  praktik  atau  studi  keilmuan  di  bidang  politik  dan sosiologis.  Salah  satunya  adalah  bahwa  di  dalam  setudi  pasca  kolonial,  pada  dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama.
Kontribusi  dalam  hal  ini  yaitu  telah  meletakkan  politik  identitas  sebagai  ciptaan dalam  wacana  sejarah  dan  budayanya.  Sedangkan  dalam  literatur  ilmu  politik,  politik identitas  betul  betul  di  pilah  untuk  membedakan  dan  memperlihatkan  perbedaan  yang sangat jelas mengenai apa itu politik identitasdan apa itu identitas politik. Identitas politik sendiri  merupakan  suatu  kontribusi  yang  menentukan  posisi  kepentingan  subjek. Sedangkan  politik  identitas  merupakan  suatu  yang  mengacu  pada  mekanisme  politik, pengorganisasiaan identitas, baik dalamidentitas politik maupun identitas sosial.
Politik identitas di pahami bahwa dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian  terlihat  dalam  praktik  politik  mengalami  kemajuan.  Apalagi  menjelang  pesta demokrasi  akbar yang dilaksanakan pada tahun 2019 di  Indonesia melalui agenda besar bernama  PEMILU.  Salah  satu  pakar  politik  yang  bernama  Donald  L  Morowitz  (1998) merupakan  salah  satu  pakar  politik  berasal  dari  Universitas  Duke  telah  mendefinsikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja
yang akan di ikut sertakan dan siapa yang akan di tolak.
Suatu  garis  penentuan  tersebut  tidak  bisa  di  rubah  maka  setatus  baik  sebagai anggota  mauapunakan  terlihat  bersifat  permanen.  Agnes  Heller  (Abdillah,  2002:22) mengambarkan  terkait  politik  identitas  dalam  hal  ini  yang  di  fokuskan  pada  suatu pembedaan,  dimana  suatu  kategori  utamanya  adalah  menjanjikan  kebebasan,  toleransi, dan  kebebasan  bermainwalau  akhirnya  memunculkan  pola-pola  intoleransi,  kekerasan dan pertentangan etis. Sehingga pada akhirnya politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, politik isu lingkungan, dan perselisihan etnis.
Nasionalisme  muncul  sebagai  akibat  dari  banyaknya  tanggapan  terhadap industrialisasi  keterceraian  orang-orang  dan  rupa-rupa  ikatan  primordial  kepada kkerabatan,  agama  dan  komunitas  lokal.  Dalam  catatan  suatu  sejarah  Indonesia dikatakan, bahwasanya peran ideologi nasionalisme dalam politik di Indonesia sendiri di mulai  oleh  swkelompok  pemuda  yang  tergabung  dalam  organisasi  budi  utomo. (Zahrotunnimah, 2018. 93).
Politik  identitas  di  Indonesia  sebagian  di  kutip  dalam  bukunya  politik  identitas dan  masa  depan  pluralism  Indonesia,  di  jelaskan  bahwa  kasus  di  Indonesia  politik identitas  lebih  terkait  dengan  etitas,  agama  ideology  dan  kepentingan  kepentingan lokalyang  di  wakili  pada  umumnya  oleh  para  elit  politik  dengan  artikulasi  masing- masing.  Tentu  sangat  berbeda  pemahaman  sejarah  nasionalisme  di  Indonesia  dahulu, yang  awal  mulanya  merupakan  sebuah  ideology,  sebgai  bentuk  perlawanan  terhadap kolonialisme yang di mulai dengan penerbitan Koran medan prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Oleh karena itu, jika di amati atau di lacak dari sejarah Indonesia  politik  identitas  yang  muncul  cenderung  bermuatan  entitas,  agama  dan ideology  politik.  Dengan  kondidsi  Indonesia  yang  multikulturalisme,  maka  politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang dapat di telaah.

## 2. Politik Identitas dan Etnisitas
Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas,  agama, serta  idiologi  dan  pelaku  lokal  yang  berkepentingan  melalui  perluasan  daerah.  Berita yang  digunakan  para  pelaku  lokal  dalam  ketidakadilan  dalam  membangun  politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesenpatan. Akan tetapi target para pelaku lokal
telah  di  anggap  hanya  menjadi  naluri  untuk  memimpin  suatu  kelompok  demi  mencapai tujuan  ekonomi,  politik.  Yang  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  merupakan  faktor penentu  munculnya  suatu  politik identitas  dengan  besarnya  kewenangan  yang  diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal  atas  kekuasaan  di  arena  politik  likal.  Praktek  politik  didesentralisasi  mendajikan berita  etnisitas,  suku,  agama,  dan  golongan  sebagai  politik  dalam  meraih  kekusaan. Politik  identitas  di  pengaruhi  oleh  faktor  struktural,  dimensi  politik  utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.
Menurut suatu wilayah satuan keturunan yang disebut sebagai suku dalam sejarah perkembangan  masyarakat  berdasarkan  keturunan  yang  di  kenal.  Pembgian  wilayah kekuasaan  yang  di  kontrol  oleh  belanda  memberi  kekuasaan  antara  bukti  terhadap penguasaan  tanah,  pola  hubungan  sosial  yang  kemudian  diatas  namakan  kepada  kedua masyarakat  melalui  ungkapan  urang  ukan.  Dalam  etnis  cenderung  dijadikan  sebagai legitimasi  politik  untuk  meraih  kekuasaan,  kelompok  yang  tergabung  secara  struktural dimanfaatkan  oleh  pelaku  lokal  guna  mencapai  kekuasaan  melalui  proses  politik  yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas yang diciptakan untuk memenangkan pertarungan.
Politik  yang  mengarah  pada  etnis  cenderung  dijadikan  sebagai  alat  oleh  pelaku diarena  politik  untuk  mencapai  kekuasaan  secara  struktural  dimanfaatkan  pelaku  lokal guna  mencapa  kekuasaan  melalui  identitas  etnis  serta  diciptakan  untuk  memenangkan pertarugan. Politik identitas  dijadikan alat untuk  legitimasi  politik, ditingkat  supra desa. Politik  identitas  di  supra  desa  menunjukkan  bhwa  hubungan  kepentingan  politik diciptakan  oleh  pelaku  di  akuisisi  oleh  kekuatan  modal  seperti  ekonomi,  politik,  sosial dan  budaya  yang  meahirkan  pelaku  politik.  Dalam  penguaaan  aset  dan  sumberdaya, pembagian  kekuasaan,  hingga  pembangunan  pedesaan.  Kekuasaan  politk  di  supra  desa telah  menjadi  mekanisme  baru  pencrian  keuntungan  bagi  pelaku  tertentu  yang  dikenal dengan  istilah  rent  seeking  (Saradi  watna,  Rilus  A.  kinseng,  dan  sofyan  sjaf,  2018.  80- 83).

## 3. Bahaya Politik Identitas Bagi Keutuhan Bangsa Indonesia
Saat  ini  ancaman  terhadap  keutuhan  bangsa  semakin  mengkhawatirkan  karena
politik  identitas  yang  mengedepankan  identitas  agama  menjadi  semakin  mengental. Bukan  hanya  politik  identitas,  bahkan,  saat  ini  ada  kelompok-kelompok  yang  mulai mempersoalkan  ideologi  bangsa.  Tentunya  hal  ini  menjadi  ancaman  yang  sangat  besar bagi  keutuhan  bangsa.  sangat  ironis,  kenapa  pada  Pemilu  2019  ini  muncul  pihak-pihak yang  mempersoalkan  ideologi  negara.  Padahal  dulu  tidak  ada,  bahkan  hingga  era  Orde Baru dan beberapa pemilu langsung di era reformasi hingga pemilu 2014 tidak ada yang mempersoalkan  ideologi  bangsa,  pemahaman  mengenai  bahaya  dari  politik  identitas  di tengah masyarakat.  Perlu diberikan sebab isu  SARA itu menyangkut  emosi massa yang sebagian  bahkan  tidak  mengetahui  fakta  sebenarnya  seperti  contoh  pelanggaran  norma sosial dan contoh pelanggaran nilai nilai Pancasila.
Selain  itu,  politik  identitas  juga  bisa  menimbulkan  perpecahan,  terlebih  lagi  jika berkaitan  dengan  identitas  baik  isu  agama  atau  personal  maka  hal  ini  akan  dirasa  lebih sensitif.  Karena  politik  identitas  itu  sejatinya  kejam  dan  tajam  karena  bisa menjerumuskan  mereka  mereka  kedalam  jurang  permusuhan  yang  pada  akhirnya  akan membawa berbagai dampak yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu juga politik identitas menyebabkan terjadinya polarisasi isu pribumi dan non-pribumi. Memori  kita masih segar mengingat  kerusuhan yang menelan korban jiwa tak  terperikan  di  hari-hari  jelang  runtuhnya  rezim  Orde  Baru.  Isu  non-pribumi  dikoar- koarkan  untuk  menyerang  mereka  yang  berkulit  putih  dan  bermata  sipit,  identitas  yang kini  sering  disebut  dengan  istilah  ‘aseng’.  Padahal,  jika  masyarakat  peduli  literasi  dan diberikan  informasi  yang  proporsional,  akan  menemukan  jejak-jejak  pribumi  yang  tak hanya dimiliki oleh satu suku atau ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap ngotot dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era homo erectus sejuta tahun silam sebagaimana hukuman bagi pelanggaran ham ringan.
Perselisihan  soal  agama  dan  klaim  ketuhanan  tentu  tak  akan  pernah  selesai. Bahkan,  seorang  yang  mengaku  atheis  pun  pada  hakikatnya  tak  mungkin  menyangkal keberadaan  Zat  Ilahiah.  Penjelasan  yang  sangat  rasional  dari  Dostoevsky,  “bila dinyatakan  bahwa  di  alam  semesta  ini  tidak  ada  Tuhan,  menjadi  jelaslah  bahwa  semua perbuatan  apapun  akan  dibenarkan.”  Kalimat  ini  memberikan  penjelasan  bahwa kebenaran  bisa  hadir  pada  setiap  kelompok,  tapi  yang  berhak  menentukan  kebenaran
universal  hanya  Tuhan.  Artinya,  untuk  dimensi  ketuhanan,  bisa  saja  sekelompok  orang memegang teguh kebenarannya, sama halnya dengan kelompok lain. Semua bisa benar, juga bisa salah. Sejatinya, Jika benturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara, yang kuat yang akan menerkam yang lemah, dan yang banyak yang akan berkuasa.
Untuk  menjaga  keutuhan  NKRI,  akibat  adanya  penyalahgunaan  Politik  Identitas (islam), maka dibutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antara Islam dengan  Pancasila  adalah  melalui  upaya  harmonisasi.  Kiranya  perlu  kita  pertimbangkan bersama  gagasan  yang  telah  disampaikan  oleh  Nasaruddin  Umar  (2019:  143-193), mengupas  tentang  merajut  harmoni  Islam  dan  NKRI.  Secara  khusus  memberikan penjelasan tentang harmoni  Islam dan Pancasila, di  mana menurutnya ada tiga konsepsi yang  dapat  menjadi  dasar  untuk  melakukan  harmonisasi  antara  Pancasila  dan  Islam sebagai berikut:
Pertama, Menempatkan Pancasila sebagai “Melting Pot”. Dalam kondisi objektif Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu (melting pot) yang menjembatani berbagai perbedaan  dan  kepentingan  di  dalamnya.  Menurutnya  harus  adanya  interaksi  dinamis bukan  indoktrinasi  aktif  dari  penguasa  dari  realitas  nilai-nilai  plural  tadi  sekaligus melahirkan  sintesa  dan  konfigurasi  budaya  keindonesiaan  yang  unik.  Budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat (melting pot) yang efektif.
Kedua, Melahirkan “Civil  Society” untuk  mewujudkan  nilai-nilai  islami  lebih dominan  sebagai  konsekuensi  polupalsi  umat  Islam  yang  menduduki  posisi  mayoritas mutlak.  Bukannya  mengedepankan  legal  formal  sebagai  negara  Islam  sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih siyasah.
Ketiga, Nasionalisme  Terbuka.  Keragaman  bahasa,  budaya  hingga  agama  yang disatukan  oleh  Pancasila  pada  akhirnya  melahirkan  satu  konsep  yang  disebut nasionalisme.  Nasionalisme  Indonesia  dapat  disebut  nasionalisme  terbuak,  sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak berserikat, hakj beragama, hak berbudaya dan hak buday itu sendri, serta mengakui hak-hak  internasional  dan  hak-hak  kemanusiaan  lainnya.  Nasionalisme  Indonesia dipahami  sebagai  sebuah  konsep  kesatuan  yang  tersusun  dari  berbagai  unsur keberagaman.  Kebneragamannya  diikat  oleh  sebuah  kesataun  yang  kokoh,  melaluji
persamaan sejarah sebagai penghuni gugus bangsa yang pernah dijajah selama berabad- abad oleh bangsa lain, dalam hal ini Belanda dan Jepang.

## Kesimpulan
Politik  Identitas  merupakan  salah  satu  tindakan  politik  yang  menggunakan strategi  dengan  membawa  simbol-simbol  identitas  sebagai  senjata  utama  dalam menghadapi  lawan  politik.  Di  Indonesia  lebih  dominan  yang  berkaitan  pada  suatu masalah  etnisitas,  agama,  serta  idiologi  dan  pelaku  lokal  yang  berkepentingan  melalui perluasan  daerah.  Berita  yang  digunakan  para  pelaku  lokal  dalam  ketidakadilan  dalam membangun  politik  bargaining.  Yang  di  jelaskan  pada  setiap  kesenpatan.  Akan  tetapi target  para  pelaku  lokal  telah  di  anggap  hanya  menjadi  naluri  untuk  memimpin  suatu kelompok  demi  mencapai  tujuan  ekonomi,  politik.  Yang  menjelaskan  bahwa desentralisasi  merupakan  faktor  penentu  munculnya  suatu  politik  identitas  dengan besarnya  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  ke  daerah  di  era  reformasi membuat  mantapnya  kedudukan  pelaku  lokal  atas  kekuasaan  di  arena  politik  likal. Praktek  politik  didesentralisasi  mendajikan  berita  etnisitas,  suku,  agama,  dan  golongan sebagai  politik  dalam  meraih  kekusaan.  Politik  identitas  di  pengaruhi  oleh  beberapa faktor  diantaranya:  faktor  struktural,  dimensi  politik  utamanya,  ketidaksinambungan politik dan etnis.

## Daftar Pustaka
Abdilah  S,  Ubed.  (2002).  Politik  Identitas  Etnis:  Pergulatan  Tanda  Tanpa Identitas.
Magelang: Yayasan Indonesiatera.
Darity,  William  A.,  Jr.  (2005).  Stratification  Economics:  The  Role  of  Intergroup Inequality. Journal of Economics and Finance, 29(2), 144-153.
H.A.R.  Tilaar.  (2007).  Mengindonesia  Etnisitas  dan  Identitas  Bangsa  Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Liliweri,   Alo.   (2005).   Prasangka   &   Konflik   Komunikasi  Lintas Budaya
Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: PT LKiS
Meleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Sugiono.  (2016).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Widayanti. (2009). Konsep Mengenai Identitas. Yogyakarta: Mata Bangsa.