Warta Pengabdian, Volume 17, Issue 1 (2023), pp.14-30 doi: 10.19184/wrtp.v17i1.34007 © University of Jember, 2023 Published online March 2023

## Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

## Mirza Satria Buana, Muhammad Ananta Firdaus, Muhammad Fachrurazi, Aprillia
Hamdani Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mirza.buana@ulm.ac.id

## Abstrak
Program  pengabdian  masyarakat  di  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II,  Kabupaten  Barito  Kuala, Kalimantan Selatan bertujuan untuk memberi penguatan peran aparatur desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pelayanan minimum di desa. Aspek penguatan yang  ditekankan  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  terutama  dalam  aspek  pemahaman perundang-undangan terkait pelayanan umum dan keterkaitannya dengan pemenuhan hak-hak publik  konstitusional  warga desa.  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II  telah  memiliki  dokumen  Standar Pelayanan Minimum (SPM), namun keberadaan dokumen tersebut tidak serta merta menjamin pemahaman dan implementasi efektif dari dokumen SPM tersebut. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi lewat Temu Wicara dan beberapa kali dalam pertemuan informal dengan aparatur desa dan warga desa, sekaligus melakukan evaluasi terhadap aspek substantif-normatif dalam  dokumen  SPM  dan  implementasinya  di  lapangan.  Tim  Pengabdian  Masyarakat menemukan  beberapa  temuan-temuan  ( findings )  yang  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dan perbaikan  kinerja  aparatur  desa  dalam  konteks  pelayanan  minimum,  semisal:  kurangnya koordinasi dan pengetahuan aparatur desa terkait mekanisme menerbitan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB) terutama dalam kondisi kedaruratan wabah Covid-19 di tahun 2020 – 2021 silam, dan yang tidak kalah krusial adalah terkait aspek pengurusan Surat Tanah Sporadik yang juga berkorelasi dengan pelayanan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT). Kedua pelayanan diatas memerlukan kejelian sekaligus pengetahuan yang mencukupi terkait aspek- aspek  teknis  pertanahan,  dimana  aparatur  desa  perlu  berkoordinasi  dengan  badan/institusi terkait. Namun, terlepas dari beberapa kendala dan keterbatasan diatas, pelayanan minimum yang  dilakukan  aparatur  desa  sudah  cukup  memuaskan,  hal  tersebut  terkonfirmasi  lewat pernyataan warga desa setempat.
Kata  Kunci:  Desa,  Standar  Pelayanan  Umum,  Aparatur  Desa,  Hak  Publik-Konstitusional, Masyarakat Desa

## Abstract
This  community  development  program  was  held  at  the  Village  of  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II, Regency of Barito Kuala, South Kalimantan. The program aims to provide and deliver knowledge on the importance of minimum public services to village’s officers and resi dents. The outcome of this  program  is  to  upgrade the  officers’  knowledge and  also  to  internalize  village’s  resident’s awareness of minimum public services. The upgrading program was focused on statutory aspects of  minimum  public  services  and  their  connecti on  to  the  fulfilment  of  citizens’  public - constitutional rights. The Village of Anjir Pasar Kota II has already own its standard on minimum public services. However, the existence of it does not necessarily guarantee the understanding and  effective  implementation  of  the  document.  The  team  of  community  development  founds several important findings through Public Hearing and informal interviews and dialogues with
the village’s residents. The examination of the findings aims to evaluate both the substantive - normative and implementation aspects of the standard on minimum public services. The findings are, first there is a lack of coordination between village’s officers with the regency’s institution regarding the leave permit amidst Covid-19 pandemic in 2020 - 20 21. Additionally, the village’s officers also have lack of expertise and experiences on legalizing the proof of land ownership and determining the market price of the land. These two services need a detailed concern and holistic understanding of land manag ement and administration in which the villages’ officers need strong coordination with other relevant institutions. Despite of some the drawbacks, in general, the village’s officers have exercised their duties and responsibilities in a good fashion as narr ated by some of the village’s residents.
Keywords: Village,  Standard  on  Minimum  Public  Services ,  Village’s  Officers,  Public - Konstitutional Rights, Village’s Residents

## I. PENDAHULUAN
Sebagaimana  diamanahkan  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama dalam konteks pemerintah daerah dan pemerintah  desa,  Tim  Pengabdian  Masyarakat  dari  Fakultas  Hukum,  Universitas Lambung  Mangkurat  melakukan  kegiatan  pengabdian  untuk  melihat  hambatan- hambatan teknis-operasional dalam pengimplementasian SPM Desa secara khusus dan berjalannya pemerintah desa secara umum, yang mana memiliki fungsi dan peran krusial dalam  melaksanakan  administrasi  pemerintahan  yang  meliputi  tugas  pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. 1
Obyek  kegiatan  pengadian  masyarakat  ini  adalah  desa,  yang  secara  etimologi berasal  dari  bahasa  sansekerta, deca yang  berarti  tanah  air,  tanah  asal  atau  tanah kelahiran. 2 Sedangkan secara politik, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala  desa)  atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  luar  kota  yang  merupakan kesatuan. 3 Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal  menetap  dengan  memperhatikan  asal-usul  wilayah  dan  keadaan  bahasa,  adat, ekonomi  serta  sosial  budaya  orang-orang  setempat  yang  pada  akhirnya  terbentuklah desa. 4 Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap  dan  ketergantungannya  pada  sumber  daya  alam  sekitarnya  dengan  harapan mempertahankan  hidup  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Desa  merupakan  satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Sehingga penting ditegaskan bahwa desa tidak sama  dengan  kelurahan yang  statusnya  di  bawah  camat.  Kelurahan  hanyalah  wilayah kerja  lurah  untuk  melaksanakan  administrasi  kecamatan  dan  tidak  mempunyai  hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 5
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II  melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi sekaligus evaluasi terhadap dokumen SPM yang telah
1 Cristine S.T. Kansil, Hukum Administrasi Daerah (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 21.
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 31.
3 Sutardjo Kartohadikusumo, Desa (Bandung: Alumni, 1953), 7.
4 Koentjaranigrat, Villages in Indonesia (Sheffield: Equinox Publishing, 2007), xi.
5 Yusnani  Hasjimzoem,  ‘Dinamika  Hukum  Pemerintah  Desa’, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  3 (2014): 466.
dimiliki  oleh  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II,  sebagaimana  telah  disahkan  lewat  Surat Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  026  Tahun  2021  tentang  Standar  Pelayanan  Publik (SPM) Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala. Selain dokumen SPM diatas, ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang juga turut dicermati, semisal: Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah;  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa;  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar  Pelayanan  Publik  (SPM);  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  100  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Standar  Pelayanan  Publik (SPM);  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Standar Pelayanan  Publik  (SPM)  Desa;  dan  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Pembangunan Desa.
Instrumen-instrumen  legal- formal  diatas  digunakan  sebagai  ‘batu  uji’  evaluasi sekaligus  sosialisasi  yang  bermuara  pada  ikhtiar  penguatan  atau  revitalisasi  peran aparatur desa dan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pelayanan minimum di desa.  Adapun  standar-standar  yang  termaktub  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Desa Nomor 026 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPM) Desa Anjir Pasar Kota II,  Kabupaten  Barito  Kuala  yang  terdiri  atas  beberapa  standar-standar  mengatur pelayanan  publik  yang  juga  merupakan  hak  publik  dan  kewarganegaraan  dari  warga Desa Anjir Pasar Kota II.
Desa Anjir Pasar Kota II merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Desa Anjir Pasar Kota II pada awalnya merupakan suatu Kesatuan dengan Desa Anjir Pasar Kota I. Desa Anjir Pasar Kota II dan Desa Anjir Pasar Kota I adalah satu Desa yang Bernama Desa Anjir Pasar Kota, namun dengan berjalannya waktu dan penduduk semakin bertambah serta luasnya wilayah Desa Anjir Pasar Kota maka desa ini dibagi 2 (dua) yaitu Desa Anjir Pasar Kota I dan Desa Anjir Pasar Kota II. 6 Desa  ini  juga  menjadi  kawasan  desa  percontohan  dalam  Program  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  (MDKM).  Secara  topografi,  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II  secara  umum termasuk daerah (landai atau dataran rendah) dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Anjir Pasar Kota II  diklasifikasikan  (dataran rendah (0 – 100 m dpl ). 7
Kondisi  obyektif  di  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih  belum  efektif,  hal  tersebut  dikarenakan kualitas sumber daya manusia aparatur desa yang belum memadai dan kesadaran akan pentingnya pelayanan publik sebagai hak publik masyarakat yang belum tersosialisasi dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit,  tidak  ada  kepastian  jangka  waktu  penyelesaian,  biaya  yang  harus
6 Badan  Pusat  Statistik, Kabupaten  Barito  Kuala  Dalam  Angka  2020 (Barito  Kuala:  CV  Karya  Bintang Muslim, 2021), 101.
7 Badan Pusat Statistik, 103.
dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain sebagainya. 8
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas,  maka  dilakukanlah  suatu  kegiatan sosialisasi dan evaluasi dari penerapan SPM Desa. Penguatan peran aparatur desa dan kesadaran  masyarakat  desa  akan  pentingnya  SPM  Desa  yang  efektif  menjadi  tujuan utama  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  guna  memberi  edukasi  kepada  aparatur desa pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya.
1. Third level heading – huruf capital di awal kata dan seluruhnya cetak miring Uraikan analisis anda apabila artikel anda terdapat bagian yang mencantumkan third level heading. Heading pada bagian ini dapat diteruskan dengan diawali angka arab (1., 2., 3., 4., dan seterusnya).

## II. METODE
Metode  pendekatan yang dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  dapat dirangkum dalam  beberapa  deskripsi,  sebagai  berikut:  pertama,  Tim  Pengabdian  melakukan observasi  dan  wawancara  awal  terhadap  beberapa  aparatur-aparatur  desa  dan masyarakat  sekitar  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  permasalahan  yang  dihadapi baik  oleh  aparatur-aparatur  desa  maupun  masyarakat  desa  dalam  konteks  pelayanan minimum di desa tersebut. Setelah mendapatkan gambaran awal terkait struktur desa dan  problematika  yang  dihadapi  oleh  aparatur  dan  masyarakat  desa  tersebut,  Tim Pengabdian  melakukan  kegiatan  Temu  Wicara  antara  aparatur-aparatur  desa  dengan masyarakat desa. Dalam sesi ini, dapat tergambar permasalahan, aspirasi dan ekspektasi masyarakat  desa  terhadap  pelayanan  minimun  di  desa  tersebut.  Kemudian  Tim Pengabdian  memberikan  penjelasan  materi  kepada  aparatur  desa  dan  masyarakat, terutama  perihal  kedudukan  desa  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  peran aparatur desa dalam memberi pelayanan minimum dan hak-hak publik masyarakat desa, yang  juga  termasuk  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  minimum  dari  aparatur  desa sebagai  pemangku  kewajiban  ( duty’s  bearer )  dalam  bingkai  negara  hukum  yang demokratis. 9
8 Masyarakat, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 12 June 2022.
9 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 23.

## Gambar 1: Temu Wicara dengan Perangkat dan Aparatur Desa beserta Masyarakat

## III. PEMBAHASAN
Tim Pengabdian fokus menelaah dan memberi masukan konstruktif kepada  beberapa standar-standar  SPM  Desa  yang  sudah  termaktub  dalam  dokumen  SPM  Desa,  yaitu dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 026 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik  (SPM)  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II.  Tim  Pengabdian  Masyarakat  melakukan sosialisasi dan evaluasi yang di deskripsikan sebagai berikut:

## A. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kematian (SKK)
Dokumen  pertama  yang  disosialisasikan  dan  dievaluasi  bersama  adalah  terkait pengurusan penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK) yang merupakan salah satu dokumen esensial apabila ada salah satu warga desa yang meninggal dunia. Adapun yang menjadi  pemohon dari  Surat  Keterangan  Kematian  (SKK)  adalah  pihak  keluarga  dari warga desa yang meninggal dunia. Sedangkan kelengkapan yang harus diserahkan oleh pemohon kepada aparatur desa, selaku pihak yang pengurusan dan pengadministrasian surat  tersebut  adalah  fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk (KTP).
Lewat observasi dan sosialisasi langsung kepada warga desa dan aparatur desa, Tim  Pengabdian  menyimpulkan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparatur  Desa Anjir  Pasar  Kota  II  telah  sesuai  dengan  dokumen  SPM  Desa.  Prosedur  pengaturan, pengadminitrasian  sampai  penerbitan  Surat  Keterangan  Kematian  (SKK)  dimulai dengan menanyakan kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Kematian (SKK) tersebut. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka aparatur  desa  akan  langsung  memproses  permohonan  tersebut.  Namun  apabila kelengkapan tidak lengkap maka warga diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen
persyaratan terlebih dahulu. Salah seorang apartur des, Putri menjelaskan: “pe mbuatan SKK itu mudah saja dan syaratnya cuman KTP sama KK. Kalau syaratnya sudah lengkap, maka  pasti  akan  langsung  dibuatkan.  Tapi  kalau  belum  lengkap  kami  tidak  bisa memproses dan harus dilengkapi lebih dahulu.” 10
B. Standar Pelayanan Surat Keterangan Beda Nama/Tanggal Lahir
(SKBN/TL)
Dalam sosialisasi dan evaluasi terkait pelayanan untuk mendapatkan Surat Keterangan Beda  Nama/Tanggal  Lahir  (SKBN/TL),  aparat  desa  pertama  menjelaskan  hakikat  dari SKBN/TL  merupakan  surat  yang  dikeluarkan  oleh  aparatur  desa  untuk  menangani persoalan perbedaan nama di pencatatan pendaftaran dan penerimaan pupuk subsidi. Pelayanan dan pembuatan surat tersebut tidak memerlukan waktu yang lama, karena hanya memerlukan waktu beberapa menit. Dengan catatan, pemohon telah menyiapkan beberapa dokumen-dokumen persyaratan yang telah diberitahukan oleh aparatur desa. Persyaratan tersebut harus dilengkapi supaya tidak membuat warga bolak-balik kantor desa. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut: (1) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

## Gambar 2: Pelayanan SKBN/TL
Menurut keterangan seorang aparatur desa, Arief mengatakan bahwa: “ SKBN/TL dikeluarkan  untuk  perihal  penerimaan  pupuk  soalnya  nama  yang  tercatat  dalam penerimaan pupuk tersebut harus sama dengan nama yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Dan  juga  berhubungan  dengan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  ada  yang berbeda  seperti  halnya  ketinggalan  satu  angka.  Jadi,  harus  memerlukan  adanya  surat keterangan  beda  nama/beda  tanggal  untuk  jadi  lampiran  dalam  mengurus  persoalan tersebut. ” 11
10 Aparatur Desa Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 7 July 2022.
11 Aparatur Desa Arief, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 7 July 2022.
20 | Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan  Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

## C. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)
Menurut  keterangan  aparatur  desa  yang  bertugas  saat  sosialisasi  dilakukan,  Surat Keterangan  Ahli  Waris  (SKAW)  merupakan  surat  yang  dikeluarkan  aparatur  desa untuk memuat keterangan yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dan ahli warisnya. Di dalam surat tersebut tercantum identitas dan/atau nama pewaris, nama ahli waris, dan berapa harta peninggalan pewaris, serta bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli  waris.  Apabila  dokumen-dokumen  persyaratan  tersebut  sudah  dilengkapi  oleh pemohon  maka  akan  secepatnya  diproses  oleh  pihak  aparatur  desa  untuk  segera dibuatkan  SKAW tersebut. Dalam proses pembuatannya tidaklah memakan waktu yang lama,  mungkin  hanya  sekitar  kurang  lebih  10  menit  sudah  selesai  dan  lama prosedur/proses tersebut telah sesuai dengan SPM Desa.

## D. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili (SKD)
Surat  Keterangan  Domisili  (SKD)  merupakan  surat  yang  diberikan  kepada  warga pendatang yang tinggal disuatu daerah baru. Yang menjadi pemohon dalam pembuatan Surat  Keterangan  Domisili  (SKD)  adalah  tentu  warga  pendatang  tersebut.  Langkah pertama yang dilakukan oleh aparatur desa Anjir Pasar Kota II dalam pembuatan SKD adalah menanyakan beberapa dokumen kelengkapan dan/atau persyaratan yang harus dibawa oleh pemohon. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah: (1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan (2) Fotocopy KTP. Apabila semua dokumen persyaratan telah lengkap, maka SKD dapat segera diproses dan selesai dalam waktu kurang lebih 5 menit.

## E. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Kependudukan (SKPK)
Pengurusan SKPK memiliki kesamaan dengan SKD, sebagaimana dijelaskan oleh seorang aparatur desa Inayah, yang menyatakan bahwa: “SKPK adalah bagi warga desa yang ingin pindah  agar  mudah  untuk  membuat  SKD  di  alamat  baru  yang  akan  dituju  oleh pem ohon.” 12 Dalam praktek pemberian pelayanan SKPK, Tim Pengabdian mengganggap bahwa proses sudah cukup menggambarkan dan sesuai dengan dokumen SPM Desa yang ada  di  Desa  Anjir Pasar Kota  II. Pada  tahapan  awal  pemberian  pelayanan  pembuatan SKPK,  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  adalah  memeriksa  segala  kelengkapan  syarat yang harus dipenuhi. Setelah semua syarat lengkap, maka aparat desa langsung bergerak untuk membuatkan Surat Keterangan Pindah Kependudukan bagi warga pemohon yang bersangkutan. Adapun waktu yang dibutuhkan hanya kurang lebih 10 menit.
F. Standar  Pelayanan  Surat  Keterangan  Kepemilikan  Tanah/Hak  Milik (Sporadik)
Sporadik  merupakan  surat  yang  berisi  pernyataan  dari  Kepala  Desa  setempat  bahwa sebidang  tanah  memang  dimiliki  oleh  salah  seorang  warga.  Dalam  proses  pelayanan pembuatan, Sporadik membutuhkan proses yang sangat panjang sebab persyaratan yang cukup rumit. Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh pemohon adalah (1) Fotokopi
12 Aparatur Desa Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 17 June 2022.
KTP  pemilik  asal  dan  pemilik  baru;  (2)  Fotokopi  KTP  pemilik  tanah  samping,  kiri, kanan, belakang (dalam hal ini sebagai saksi); (3) ukuran dan denah lokasi tanah; dan (4) materai 10.000.Dalam proses memberikan pelayanan pembuatan Sporadik ini, maka yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  Anjir  Pasar  Kota  II  pertama  adalah  menanyakan kelengkapan  persyaratan,  jika  dokumen-dokumen  sudah  lengkap  maka  proses pembuatan Sporadik akan dapat di lakukan segara dan selesai dalam waktu kurang lebih antara  30-45  menit.  Namun  kendala  timbul  jika  ada  syarat  yang  tidak  dipenuhi  oleh warga.
G. Standar Pelayanan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah (SKTHT) Secara ethimologis, taksiran harga tanah berarti kisaran harga yang sesuai untuk suatu nilai  ekonomis  tanah  dengan  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  luas  dan  letak posisi  tanah  tersebut.  Pelayanan  pembuatan  Surat Keterangan  Taksiran Harga Tanah (SKTHT) diminta oleh warga desa yang ingin menjual tanah miliknya. Persyaratan yang harus  dipenuhi  oleh  Pemohon  dalam  pembuatan  Surat  Keterangan  Taksiran  Harga Tanah  cukup  banyak  meliputi  Fotocopy  KTP  pemilik  tanah,  Fotocopy  KTP  pemilik tanah  kiri,  kanan,  dan  belakang,  Sporadik,  Materai  10.000,  Taksiran/perkiraan  harga tanah per borong. Dapat dilihat bahwa pemilik tanah harus memiliki sporadik terlebih dahulu  sebelum  membuat  Surat  Keterangan  Taksiran  Harga  Tanah  agar  diketahui bahwa tanah tersebut memang benar milik orang tersebut.

## H. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan (SKK)
Pada  tahapan  awal  pemberian  pelayanan  pembuatan  Surat  Keterangan  Kehilangan (SKK), yang dilakukan oleh aparat desa adalah memeriksa segala kelengkapan syarat- syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon. Setelah semua persyaratan lengkap atau terpenuhi oleh pemohon, maka aparat desa langsung bergerak untuk memproses Surat Keterangan Kehilangan (SKK) bagi warga pemohon yang bersangkutan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit. Berdasarkan keterangan dari aparat desa, Bani, menyatakan: “pembuatan SKK  ini  diperuntukan  untuk  masyarakat  yang  kehilangan dokumen-dokumen penting seperti halnya ATM, KTP dan lain-lain. ” 13

## I. Standar Pelayanan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU)
Surat pengantar untuk pembuatan izin tempat usaha merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak aparatur desa, yang mana masyarakat yang ingin mendapatkan izin tempat usaha untuk melapor dulu untuk mendapatkan surat pengantar dari desa. Dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut tidak memakan waktu lama, apabila persyaratan yang  diminta  sudah  lengkap  maka  akan  dikerjakan  saat  itu  juga,  dan  pengerjaannya memakan  waktu  hanya  beberapa  menit  saja.  Surat  keterangan  izin  tempat  usaha merupakan  surat  yang  dibutuhkan  bagi  seorang  warga  desa  yang  ingin  mendirikan sebuah  usaha  di  desa  tersebut.  Dalam  proses  pemberian  pelayanan  pembuatan  Surat
13 Aparatur Desa Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 20 July 2022.
Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) di Desa Anjir Pasar Kota II sudah sesuai dengan dokumen SPM Desa yang ada.
Dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut tidak memakan waktu lama, apabila persyaratan yang diminta sudah lengkap maka akan dikerjakan saat itu juga, dan pengerjaannya  memakan  waktu  hanya  beberapa  menit  saja.  SKITU  merupakan  surat yang dibutuhkan bagi seorang warga desa yang ingin mendirikan sebuah usaha di Desa tersebut. Pada pemberian pelayanan pembuatan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) di Desa Anjir Pasar Kota 2 sudah cukup sesuai dengan dokumen SPM yang ada. Pada  tahapan  awal  pemberian  pelayanan  pembuatan  Surat  Keterangan  Izin  Tempat Usaha (SKITU), yang dilakukan oleh aparat desa adalah memeriksa segala kelengkapan syarat  yang  harus  dipenuhi.  Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  antara  lain sebagai  berikut:  (1)  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  fotokopi  Kartu Keluarga (KK); dan Informasi letak tempat usaha yang akan didirikan.
Apabila  semua  persyaratan  sudah  terpenuhi,  maka  hanya  perlu  waktu  kurang lebih  5  menit  untuk  mendapatkan  Surat  Keterangan  Izin  Tempat  Usaha  (SKITU). Namun proses pembuatan menjadi terlambat jika syarat yang diperlukan tidak lengkap. Berdasarkan  penjelasan  dari  Inayah  “…  sebenarnya  pembuatan  SKITU  cukup mudah, pihak  desa  hanya  tinggal  mengetikkannya  saja  asalkan  telah  terpenuhi  syarat  yang diperlukan.” 14

## J. Standar Pelayanan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB)
Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang perangkat desa, surat pengantar untuk izin bepergian  merupakan  surat  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  aparatur  desa,  yang  mana masyarakat  yang  ingin  bepergian  ke  suatu  tempat  atau  daerah,  diharuskan  untuk menyertakan  surat  izin  bepergian  dari  desa  setempat  dia  tinggal.  Terutama  saat penyebaran  Covid-19  sedang  memuncak  di  tahun  2020 – 2021  silam.  Seseorang  yang ingin bepergian jauh atau balik kampung harus meminta surat bepergian terlebih dahulu kepada aparatur desa.
Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Putri, salah satu aparatur desa: “… permintaan SKIB lumayan banyak dikarenakan dulu masih belum adanya surat vaksinasi disaat zaman Covid-19 melanda. Jadi, masyarakat pernah minta dibuatkan surat tersebut agar  bisa bepergian  seperti  halnya  pulang  kampung  atau  ada  acara  keluarga  sehingga mengharuskan untuk pergi dari tempat semula. ” 15 Ditambahkan oleh aparatur desa lain bahwa, “… d ari Desa Anjir Pasar Kota II sendiri baru dua kali membuatkan SKIB tersebut. Serta ada kendala juga karena masih belum tahu apa yang perlu ditulis dalam surat itu. Sehingga  membuat  aparatur  desa  sempat  bingung.  Adapun  hal-hal  yang  ditanyakan kepada  para  pemohon  surat  tersebut  sehingga  bisa  ditulis  dalam  surat  izin  yakni
14 Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
15 Inayah.
keperluan serta jangka waktu pemohon keluar dari desa. Keperluan tersebut ini terjadi pada tahun 2020 pas maraknya Covid-19. ” 16

## K. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Surat  pengantar  untuk  mendapatkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM) merupakan  surat  yang  dikeluarkan oleh  pihak  aparatur  desa,  untuk  keperluan  warga desa yang ingin mengurus bantuan atau insentif dari pemerintah, semisal bantuan bagi warga desa terdampak Covid-19. Warga desa yang tingkat ekonominya terdampak dan tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  harus  mempunyai  SKTM  dari  kantor desa.  Untuk  mendapatkan  surat  pengantar  pembuatan  SKTM  tersebut  masyarakat harus melengkapi beberapa persyaratan. Proses dan prosedur cepat dan tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).
Berdasarkan  keterangan  seorang  aparatur  desa,  Putri  biasanya  masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk keperluan untuk anak-anak sekolah. Tidak hanya itu dulu juga Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini pernah berlaku untuk berobat ke rumah sakit. Masyarakat tidak mampu yang hendak berobat ke rumah sakit bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu  (SKTM)  ini  sebagai  surat  rujukan  untuk  meringankan  biaya  berobat.  Tetapi kebijakan  tersebut  berlaku  hanya  sampai  tahun  2021  saja  selebihnya  setelah  tahun tersebut yaitu di tahun 2022 itu tidak berlaku lagi. Semua prosedur pelayanan berpindah ke  BPJS  Kesehatan.  Apabila  ingin  berobat  ke  rumah  sakit  masyarakat  langsung diarahkan untuk menuju BPJS Kesehatan. 17

## L. Standar Pelayanan Surat Pengantar Menikah (SPM)
Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa aparatur desa, Surat Pengantar untuk Menikah (SPM) merupakan surat yang dikeluarkan oleh aparatur desa. Masyarakat atau pemohon yang  ingin  menikah  biasanya  diwakilkan  oleh  orang  tua  calon  penganten.  Untuk mendapatkan  surat  pengantar  tersebut  calon  penganten  harus  melengkapi  beberapa dokumen persyaratan dan proses pembuatan surat tersebut sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan,  proses  pembuatan  surat  pengantar tersebut tidak memakan waktu lama, apabila persyaratan yang diminta sudah lengkap maka akan dikerjakan saat itu juga, dan pengerjaannya memakan waktu hanya beberapa menit  saja.  Para  aparatur  desa  juga  dari  segi  hal  menangani  sebuah  pelayanan, melaksanakan  hal  tersebut  dengan  semaksimal  mungkin  memberikan  yang  terbaik untuk kepuasan para masyarakat yang ingin dilayani. Salah seorang aparat desa,  Bani menyatakan  bahwa  dalam  proses  pembuatan  SPM “… harus  lebih  jeli  dalam  hal pengetikan serta menanyakan lebih jelas kepada yang bersangkutan perihal bin dan binti pemohon supaya tidak terjadi kesalahan ketik. Soalnya hal ini akan berimbas nanti ke
16 Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa  Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
17 Putri.
24 | Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan  Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
dalam Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran anak. ” 18 Inayah, salah seorang apartur desa juga menambahkan “… untuk persoalan (ketikan) memang benar maka akan rumit nantinya cuma hal ini memang bisa diselesaikan KUA setempat yang mengurus pasangan pengantin tersebut. ” 19

## Gambar 3: Proses Pelayanan Surat Pengantar Menikah (SPM)
M. Standar Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga (SPKK) Pelayanan untuk membuat Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) merupakan surat yang dikeluarkan  oleh  aparatur  desa  setempat  untuk  masyarakat  dengan  keperluan  untuk pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  sebelum  diserahkan  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil).  Proses  pembuatan  surat  pengantar  ini  sangat  mudah, pemohon  hanya  perlu  mendatangi  kantor  desa.  Proses  pembuatan  sama  sekali  tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).
Berdasarkan  keterangan  dari  Bani,  salah  seorang  aparatur  desa  menyatakan bahwa  untuk “  … mengurus  perihal  Surat  Pengantar  Kartu  Keluarga.  Pemohon  dapat terlebih dahulu  melengkapi  beberapa persyaratan yang telah disampaikan, setelah itu baru diproses surat keterangan dari aparatur desa tersebut. Setelah Surat Keterangan didapatkan  oleh  pemohon,  pemohon  dapat  meminta  apatar  desa  untuk  membantu menguruskan  penerbitan  Kartu  Keluarga  (KK)  ke  Disdukcapil,  atau  orang  yang bersangkutan yang ingin mengurusnya sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). ” 20

## N. Standar  Pelayanan  Pengantar  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK)
18 Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
19 Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
20 Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
Surat pengantar untuk pembuatan SKCK merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak aparatur  desa  yang  diperuntukkan  kepada  masyarakat  atau  pemohon  yang  ingin melamar suatu pekerjaan ataupun hal lainnya yang menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi. Pemohon terlebih dahulu harus mengikuti rangkaian alur  dan  prosedur  dalam  pembuatan  dan  penerbitan  SKCK  terlebih  dahulu  sebelum memintakan surat pengantar dari desa. Untuk membuat surat pengantar SKCK cukup mudah, hanya saja pemohon perlu mendatangi kantor desa, pelayanan sama sekali tidak dipungut biaya sama sekali (gratis).
Terkait implementasi dari pelayanan ini, Tim Pengabdian melakukan wawancara dengan beberapa aparatur desa terkait, Putri, salah satu aparat desa menyatakan bahwa:
“… pelayanan tentang pembuatan surat pengantar untuk pembuatan SKCK ini terdapat dua hal yang berbeda dan menyesuaikan dari permintaan masyarakat. Ada yang surat pengantarnya  hanya  ditujukan  ke  Polsek  saja  dan  ada  juga  surat  pengantar  tersebut diarahkan langsung ke Polres untuk pembuatan SKCK nya sendiri. Dikarenakan untuk di  Polres  tersebut  ada  yang  namanya  perekaman  sidik  jari.  Tahapan  awal  yang  harus dilalui sebelum SKCK tersebut di terbitkan. ” 21
Dari segi pelayanan publik di desa seperti halnya yang disampaikan oleh Putri, sangat-sangat  mengedepankan  pelayanan  yang  nyaman  serta  terkendali.  Sehingga memberikan  bentuk  kepuasan  kepada  masyarakat.  Terkait  waktu  untuk  menunggu pelayanan tidak pernah sampai yang berjam-jam tapi bisa selesai dengan hitungan menit saja.

## O. Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU)
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  beberapa  aparatur  desa,  Surat  Keterangan  Usaha  (SKU) adalah surat yang dibuat oleh aparat desa yang berwenang, dalam hal ini Kelurahan atau Kepala  Desa,  untuk  menerangkan  bahwa  orang  yang  namanya  tertera  dalam  surat tersebut benar merupakan penduduk di RT dan RW yang berada di bawah Kelurahan atau  Desa  tersebut  dan  benar  memiliki  sebuah  usaha  yang  disebutkan  dalam  surat tersebut.  Surat  Keterangan  Usaha  (SKU)  biasanya  dibutuhkan  sebagai  salah  satu persyaratan dokumen jika kamu ingin mengajukan pinjaman atau kredit ke bank atau lembaga  keuangan  lainnya  misalnya  untuk  keperluan  mengembangkan  usaha.  Surat Keterangan Usaha (SKU) merupakan pelayanan surat yang paling banyak diminta oleh masyarakat  desa  yang  notabene berprofesi  sebagai pedagang/warung  di  wilayah  Desa Anjir Pasar Kota II.
Surat Keterangan Usaha (SKU) juga menjadi salah satu persyaratan yang diminta  oleh  pihak  Pemerintah  Kabupaten  dan  mempunyai  sifat  wajib.  Dikarenakan adanya sebuah bantuan dari pusat yang diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha  ataupun  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  sehingga  usaha  tersebut mendapat  bantuan  dari  Pemerintah  Kabupaten.  Proses  pembuatan  Surat  Keterangan Usaha (SKU) cukup mudah, pemohon hanya perlu mendatangi kantor desa, tidak dapat diwakilkan dan proses tidak dipungut biaya sama sekali (gratis). Apabila persyaratan
21 Wawancara dengan aparatur desa Putri, Desa Anjir Pasar Kota II, 7 Juli 2022.
26 | Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan  Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
dan berkas-berkasnya yang disyaratkan sudah dilengkapi, surat keterangan akan selesai dalam waktu beberapa menit. Dan apabila hal tersebut sudah siap maka pemohon tinggal menuju  kantor  desa  untuk  meminta  pelayanan  penerbitan  Surat  Keterangan  Usaha (SKU).  Pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  telah  menjadi  sebuah gebrakan  baru  dikarenakan  banyak  sekali  partisipasi  dari  masyarakat.  Dan  proses pembuatan  surat  keterangan  berlangsung  hanya  sebentar.  Tergantung  dengan kebutuhan  masyarakat  apabila  hal  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  mendesak  maka akan di maksimalkan sebaik mungkin untuk pelayanannya.
Dijelaskan oleh  Bani,  salah  seor ang  aparat  desa  “… bahwa  pembuatan  SKU  ini tidak memakan waktu yang lama dan bisa diselesaikan hanya dengan hitungan menit. Tetapi  proses  tersebut  menyesuaikan  lagi  dengan  kebutuhan  masyarakat/pemohon, apabila  masyarakat  tersebut  datang  dengan  persyaratan  yang  lengkap  sesuai  dengan yang diminta oleh para aparatur desa maka  proses tersebut akan langsung dikerjakan pada saat itu juga. Tetapi kemarin pernah mengalami yang namanya antrian lumayan panjang karena adanya para masyarakat dalam waktu yang bersamaan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU). Sehingga membuat proses pembuatan SKU tersebut menjadi lumayan  lama.  Faktor  yang  menjadi  proses  tersebut  menjadi  lama  dikarenakan keterbatasan ruangan yang tidak terlalu bisa menampung kedatangan masyarakat. ” 22
Ditambahkan oleh Putri bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Bani terkait dulu sempat dulu terjadi antrian yang cukup panjang oleh para  pemohon yang secara bersamaan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU). Kondisi tersebut membuat para aparatur desa bekerja lebih keras serta cepat untuk melayani masyarakat. Adapun yang menjadi  latar  belakang  para  masyarakat  berbondong-bondong  datang  ke  kantor  desa yaitu untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh para pemerintah kabupaten khususnya  yang  memberikan  bantuan  kepada  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Barito Kuala. ” 23

## IV. TEMUAN DAN DISKUSI
22 Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
23 Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil  desa  haruslah  berorientasi  pada pemenuhan hak-hak publik yang bersifat kewarganegaraan ( civil rights ), oleh karenanya aparatur sipil desa sebagai manifestasi negara harus berikhtiar mewujudkan pelayanan publik yang bermutu.  Namun dalam praktek di lapangan, Tim Pengabdian menumukan beberapa  temuan  permasalahan  dan/atau  kendala  yang  dihadapi  oleh  aparatur  desa. Semisal  dalam  pelayanan  pembuatan  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  (SKAW),  seorang aparatur desa mengatakan bahwa perihal waris di desa kadang aparatur desa tidak tega untuk  tidak  memberikan  SKAW.  Dina,  seorang  warga  desa  yang  pernah  mengurus SKAW untuk keluarganya menyatakan: “… kalau sudah berbicara praktek di lapangan, kita tidak akan pernah menemukan kata tega tapi kebanyakan tidak tega. Karena apabila berbicara perihal waris secara agama maka si A atau si B pasti salah satu ada yang tidak dapat waris tersebut. ” 24 Dilema dalam praktek tersebut ditambahkan oleh Inayah yang menyatakan: “persoalan waris ini memang ada dua seperti yang disampaikan tadi (oleh Dina), tetapi kebanyakan yang dipakai adalah pembagian waris secara kekeluargaan dan untuk hal tersebut urusannya tidak ribet. Karena semua warisan tersebut dibagi secara rata  dengan  musyawarah  mufakat  kekeluargaan. ” 25 Ada  perasaan  tidak  tega  diatas bermakna bahwa aparatur desa sebagai manusia tentu memiliki ni lai ‘subyektifitas’ nya sendiri, dalam pelayanan publik hal tersebut tentunya harus diminimalisir.
Gambar 4: Observasi dan Wawancara Informal dengan Warga Desa
Selain permasalahan waris diatas, Tim Pengabdian juga menemukan pelayanan publik  yang  sangat  krusial  namun  implementasinya  masih  menghadapi  beberapa kendala, semisal dalam pelayanan pembuatan Surat Keterangan Izin Bepergian (SKIB). Sebagaimana  informasi  yang  disampaikan  oleh  Putri,  salah  satu  aparatur  desa: “… permintaan SKIB lumayan banyak dikarenakan dulu masih belum adanya surat vaksinasi disaat zaman Covid-19 melanda. Jadi, masyarakat pernah minta dibuatkan surat tersebut agar  bisa bepergian  seperti  halnya  pulang  kampung  atau  ada  acara  keluarga  sehingga
24 Warga Dina, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 17 June 2022.
25 Inayah, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
28 | Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan  Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
mengharuskan untuk pergi dari tempat semula. ” 26 Ditambahkan oleh aparatur desa lain bahwa, “… d ari Desa Anjir Pasar Kota II sendiri baru dua kali membuatkan SKIB tersebut. Serta  ada  kendala  karena  masih  belum  tahu  apa  yang  perlu  ditulis  dalam  surat  itu. Sehingga membuat aparatur desa sempat bingung. Keperluan tersebut ini terjadi pada tahun  2020  saat  maraknya  Covid-19. ” 27 Dalam  mensikapi  permasalahan  pelayanan diatas, aparatur desa seharusnya dapat berkoordinasi dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, agar dapat membantu proses pelacakan ( tracking ) pada saat pandemi Covid-19 terjadi.
Selain  isu/permasalahan  terkait  kesehatan  publik  diatas,  aparatur  desa  juga mendapatkan kendala terkait penerbitan Surat Tanah Sporadik. Padahal pelayanan ini adalah  yang  paling  banyak  diminta  oleh  warga  desa,  dan  pemerintah  desa/kelurahan memiliki  kewenangan  atas  pelayanan  tersebut.  Dalam  proses  pelayanan  pembuatan, Sporadik  membutuhkan  proses  yang  sangat  panjang  sebab  persyaratan  yang  cukup rumit. Walaupun belum diatur secara jelas alur pelayanan dalam dokumen SPM Desa, aparatur desa tetap memberi pelayanan pengurusan Surat Tanah Sporadik tersebut.
Menurut  penjelasan  oleh  Bani,  salah  seorang  aparat  Desa  Anjir  Pasar  Kota  2, menyatakan:   “Pengurusan  Sporadik  memang  agak rumit.  Kendala  yang  sering  terjadi adalah warga pemilik tanah tidak mempunyai ukuran dan denah lokasi yang pasti. Jika ukuran  dan  denah  belum  ada,  maka  aparat  desa  yang  akan  terjun  ke  lapangan  untuk mengukur  tanah.  Lalu  setelah  selesai  mengukur  akan  dibuatkan  denah  sesuai  hasil pengukuran. Kemudian kendala berikutnya dalam pembuatan Sporadik adalah kesulitan meminta fotokopi KTP saksi kiri, kanan, dan belakang. Sering terjadi saksi kiri, kanan, dan belakang tanah itu tidak ada ditempat, maka harus menunggu yang bersangkutan ada untuk meminta fotokopi KTP. Kendala inilah yang membuat pembuatan Sporadik menjadi  lambat,  sedangkan  proses  pembuatan  suratnya  hanya  30  menit  saja  kurang lebih.” 28
Permasalahan berikutnya masih berkutat dalam urusan pertanahan, pemerintah desa  juga  memiliki  kendala  dalam  proses  pemberian  pelayanan  Surat  Keterangan Taksiran  Harga  Tanah  (SKTHT),  yang  mana  pelayanan  pembuatan  SKTHT  tersebut dimintakan oleh warga desa yang ingin menjual tanah miliknya. SKTHT harus dibuat berdasarkan  Surat  Tanah  Sporadik  terlebih  dahulu  agar  dapat  dipastikan  bahwa pemohon adalah pemilik tanah yang ingin dijual tersebut dan agar aparatur desa dapat secara  jelas  dan  pasti  memberi    taksiran/perkiraan  harga  tanah  per  borongan. Berdasarkan penjelasan dari ibu Inayah “untuk taksiran/perkiraan harga tanah, itu yang menghitungkan  adalah  pihak  dari  Kantor  Desa,  karena  ada  rumus  baku  dalam  hal penghitungan taksiran harga tanah, namun dalam prakteknya hanya beberapa orang saja yang  memahami  rumus  tersebut.” 29 Dalam  konteks  pertahanan,  seharusnya  aparatur
26 Inayah.
27 Putri, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
28 Bani, Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II.
29 Wawancara dengan aparatur desa Inayah, Desa Anjir Pasar Kota 2
desa  mendapatkan  sosialisasi  yang  baik  dari  perwakilan  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN), agar pelayanan Surat Tanah Sporadik dan SKTHT dapat berjalan dengan lancar dan terpercaya.

## V. PENUTUP
Secara  umum,  pelaksanaan  dokumen  SPM  Desa  Anjir  Pasar  Kota  II  sudah  cukup memuaskan,  hal  ini  dikarenakan  aparatur  desa  sudah  memahami  tugas,  fungsi  dan tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pelayanan  minimum  kepada  masyarakat  desa. Namun  tidak  dapat  dipungkiri  basis  pemahaman  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa tentang  dimensi  hak  publik  dan  kewarganegaraan  dalam  pelayanan  minimum  masih kurang memadai. Oleh karena sosialisasi lewat temu wicara dan wawancara informal dengan  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa  menjadi  sangat  penting  guna  memberi pemahaman  terkait  kewajiban  dan  tanggung  jawab  aparatur  desa  dan  hak-hak  yang dimiliki masyarakat desa dalam konteks pelayanan minimum di desa.
Tim  Pengabdian  memberi  beberapa  usulan  perbaikan  dalam  pelaksanaan pelayanan minimum di Desa Anjir Pasar Kota II, semisal perlunya pemahaman perangkat dan aparatur desa dalam permasalahan sertifikasi dan legalisasi tanah, terutama dalam konteks  peneribitan  Surat  Tanah  Sporadik.  Agar  pelayanan  pertanahan  tidak  hanya berjalan efektif dan cepat, namun juga memiliki akurasi dalam hal legalitas kepemilikan tanah oleh warga desa. Masih berkaitan dengan legalitas dan pembuktian kepemilikan tanah di desa, aparatur desa hendaknya selalu berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Pertanahan (BPN) di Kabupaten Barito Kuala, agar Surat Tanah Sporadik atau alas hak yang dikeluarkan memiliki derajat legalitas yang lebih baik, dimana mungkin dapat dinaikkan menjadi sertifikat tanah. Begitu pula halnya dengan pelayanan taksiran harga jual  tanah,  aparatur  desa  diharapkan  dapat  memberi  nilai  taksiran  yang  benar  sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.
Terkait  permasalahan  koordinasi  struktural  lintas  kelembagaan  tersebut,  Tim Pengabdian mengusulkan tindakan pro-aktif dari Kepala Desa dan perangkat desa untuk meminimalis  kendala-kendala  diatas  dengan  berkoordinasi  dengan  lembaga-lembaga terkait. Semisal dalam konteks Pandemi Covid-19, dimana warga desa banyak meminta pelayanan  Surat  Keterangan  Izin  Bepergian  (SKIB),  Kepala  Desa  dan/atau  perangkat desa  dapat  melakukan  koordinasi  dengan  puskesmas  terdekat  atau  dengan  Dinas Kesehatan  di  ibukota  kabupaten.  Demikian  juga  halnya  dengan  problematika  dalam pengurusan  Surat  Tanah  Sporadik  dan  SKTHT  yang  memerlukan  konsultasi  dan mungkin  mediasi  dengan  perwakilan  BPN  di  kabupaten/provinsi,  apabila  terjadi konflik/sengketa  pertanahan  antara  penduduk  desa.  Pada  akhirnya,  Tim  Pengabdian Masyarakat  dari  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lambung  Mangkurat  mengharapkan program  pengabdian  terkait  tata  kelola  pemerintah  desa  di  Desa  Anjir  Kota  II  dapat berkelanjutan dan tentunya membawa manfaat bagi kesejahteraan warga desa.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2020 . Barito Kuala: CV Karya
Bintang Muslim, 2021.
Hasjimzoem, Yusnani. ‘Dinamika Hukum Pemerintah Desa’. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2014): 463 – 76.
Inayah,  Aparatur  Desa.  Penguatan  Peran  Aparatur  Desa  Dan  Kesadaran  Masyarakat
Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, 17 June 2022.
Kamus Besar Bahasa Indonesia . Medan: Bitra Indonesia, 2013.
Kansil, Cristine S.T. Hukum Administrasi Daerah . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
Kartohadikusumo, Sutardjo. Desa . Bandung: Alumni, 1953.
Koentjaranigrat. Villages in Indonesia . Sheffield: Equinox Publishing, 2007.
Riyadi, Eko. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional . Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2018.