## Legalitas

## Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara di Ponorogo
Ferdin Okta Wardana 1) , Zaid 2)
1 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia
2 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia Correspondence email: foktawardana@gmail.com; zaidrusdianto@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengungkapkan  bagaimana  peran  kepolisian  dalam  menangangi  kasus  tradisi penerbangan  balon  udara  di  Ponorogo  yang  meliputi  penegakan  hukum,  hambatan  yang  dialami,  serta  konsep  kedepannya berdasarkan  sudut  pandang  dari  kepolisian.  Karenanya,  penelitian  ini  akan  bersifat  yuridis  empiris  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  kualitatif.  Setelah  melakukan  pengolahan  data  menggunakan  analisis  deskriptif,  hasil penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  pihak  kepolisian  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  siapa saja  yang  melanggar  ketertiba,  keselamatan  ataupun  peraturan  perundang-undanga.  Hanya  saja  dalam  masalah  penyidikan, kepolisian menyerahkan wewenang tersebut kepada Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dalam bidang penerbangan. Selain itu, pihak  kepolisian  masinh-masing  sektor  di  Kabupaten  Ponorogo  juga  memiliki  kesulitan  ataupun  hambatan  yang  mayoritasnya adalah  menjadikan  tradisi  dan  kurangnya pengetahuan dari masyarakat  serta  kurangnya  peran  pemerintah  daerah  sebagai  faktor utama. Karenanyam pihak kepolisianpun dalam hal ini tidak berharapa bahwa tradisi ini harus dihilangkan, hanya saja kedepannya harus ada pengawasan dan kontrol yang ketat sehingga praktek terhadap tradisi penerbangan balon udara ini tidak membahayakan keselamatan dan keamanan siapapun serta tidak melanggar hukum yang berlaku.
Keyword: Kepolisian, Tradisi, Balon Udara, Ponorogo
Abstract.  This  study  aims  to  reveal  how  the  role  of  the  police  in  handling  the  case  of  the  traditional  hot  air  balloon  flight  in Ponorogo  which  includes  law  enforcement,  obstacles  experienced,  and  future  concepts  based  on  the  perspective  of  the  police. Therefore, this research will be juridical and empirical by using a statutory and qualitative approach. After processing data using qualitative  analysis,  the  results  of  this  study  reveal  that  the  police  have  the  authority  to  enforce  the  law  against  anyone  who violates the order, safety, or laws and regulations. It's just that in matters of investigation, the police hand over the authority to the  Civil  Investigating  Officer  (PPNS)  in  the  field  of  aviation.  In addition,  the  police  in each  sector  in  Ponorogo  Regency  a lso have difficulties or obstacles, the majority of which are making tradition and lack of knowledge from the community and the lack of the role of local government as the main factors. Therefore, even the police, in this case, do not expect that this tradition should be eliminated, it's just that in the future there must be strict supervision and control so that the practice of this hot air balloon flight tradition does not endanger the safety and security of anyone and does not violate applicable laws.

## Keywords: Police, Tradition, Air Balloons, Ponorogo

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  cita-cita  supremasi  hukum,  yang  berarti  bahwa  individu  dan  otoritas  harus mengikuti  hukum  dan  bertindak  sesuai  hukum.  Ini  adalah  cita-cita  yang  berada  di  atas  politik,  karena  kita  semua tunduk pada  hukum 1 .  Namun  di  sisi  lain,  Indonesia juga  merupakan negara  yang  memiliki  banyak keanekaragaman suku,  bahasa,  biuda  hingga  tradisi  yang  kemudian  menajdikan  identitas  suku  setiap  daerah  masing-masing 2 . Sayangnya,  cita-cita  untuk  membangun  supremasi  hukum  akan  dihadapkan  dengan  masalah  dimana  ketika  suatu tradisi dalam suatu daerah berpotensi dapat melanggar hukum. misalnya tradisi menerbangkan balon udara yang ada di daerah jawa tengah dan jawa timur yang disinyalir sudah dilakukan jauh sebelum sebelum Indonesia dijajah. Tradisi ini  sendiri  di  Ponorogo  sering  disebut  sebagai  "umbulan"  atau  "ombolan"  sudah  turun  menurun  dilakukan  hingga menjadi tradisi sejak dahulu kala oleh masyarakat Buddha ketika itu 3 . Namun saat ini, Kegiatan tradisi penerbangan balon udara ini dilakukan oleh masyarakat kabupaten Ponorogo pada setiap hari raya Idul Fitri khsusunya hari raya ke 7  (tujuh)  seagai  bentuk  penghormatan  dari  batoro  katong  selaku  pendakwah  pada  masa  itu  kepada  Ki  Ageng  Kutu Surya Alam dengan tujuan untuk mengurangi gejolak yang sedang terjadi atas gugurnya pemimpinya ketika itu.
1 Ruth Gavison, “Culture, society, law and adjudication”, International Journal of Constitutional Law , Volume 11, Issue 4, (Oktober, 2013): 1114.
2 Ratnasari Dwi Pratiwi, “Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat,” Jurnal Ilmu Hukum 6 No.3, no. N 2442-4641 (Juli, 2019): 50.
3 Kaled Hasby Ashshidiqy, “Mengulik Sejarah Tradisi Balon Udara Di Ponorogo, Apa Benar Sudah Ada Sejak Abad Ke- 7?,” Madiunpos.com, (27 mei 2020)
Ferdin Okta Wardana dan Zaid. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara di Ponorogo
Hanya saja, penerbagan balon udara ini akan bermasalah ketika tidak ada kontrol dan pengawasan. Karena hal ini dapat menggangu jalur udara penerbangan bagi pesawat. Karenanya, Pemerintah melalui Mentri Perhubungan telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  (PERMENHUB)  Nomor  40  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Balon Udara  Sebagai  Budaya  Masyarakat.  Dan  dalam  Pasal  1  angka  48  Undang-Undang  No  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  yang  menjelaskan  bahwa  wajibnya  menjaga  keamanan  wilayah  udara  dengan  menciptakan  keadaan terpenuhinya keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandaa udara, angkutan udara dan lain sebagainya.  Dan  di  antara  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  balon  udara  selain  menyebabkan  kecelakaan  pesawat, menyebabkan  konsleting,  kebakaran  hutam  dan  kerukana    pemukiman  warga  juga  diungkapkan  dalam  penelitian sebelumnya 4 .  Karenanya tradisi  penerbangan  balon  udara ini memiliki  dampak  distruktif  yang membahayakan  yang sebenarnya harus segera di atasi oleh hukum maupun penegaknya.
Ketika  penelitian  terdahulu  hanya  sebatas  pembahasan  terkait  pengawasan  semata 5 ,  maka  penelitian  ini  akan berusaha mengkaji peran penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangangi kasus penerbangan balon udara yang  dapat  membahayakan.  Dan  ketika  penelitian  sebelumnya  yang  lain  hanya  berfokus  pada  wilayah  daerah Wonosobo 6 , maka penelitian ini akan berfokus pada tradisi yang terjadi di daerah Ponorogo. Dengan demikian maka tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  bagaimana  peran  kepolisian  dalam  menangangi  kasus  tradisi penerbangan  balon  udara  di  Ponorogo  yang  meliputi  penegakan  hukum,  hambatan  yang  dialami,  serta  konsep kedepannya berdasarkan sudut pandang dari kepolisian.

## METODE
Mengingat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk engetahui peran kepolisian, maka tentu penelitian ini bukan  hanya  bersifat  yuridis  normatif,  melainkan  juga  empiris.  Sehingga  selain  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  kualitatif  juga  diimplementasikan  dalam  penelitian  ini.  Bukan  hanya  itu,  penelitian  ini  juga  mengambil sumber data sekunder melalui tinjauan pustaka maupun primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui bahan-bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer baik dari buku, jurnal ataupun pendapat ahli. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini berupa teknik studi  pustaka  dan  juga  wawancara  langusng  kepada  narasumber  ataupun  informan.  Pihak  yan  gmenjadi  narasumber sekaligus Informan dalam penelitian ini melibatkan tiga orang di antaranya adalah;
1. IPTU Tutut Ariyanto selaku Kepala Unit Telkom Kepolisian Sektor Sumoroto, Kabupaten Ponorogo
2. AIPTU Tarmuji Selaku Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Setktor Sambit, Kabupaten Ponorogo
3. AIPTU Akhmad Taufik Hidayat SH selaku kepala BINMAS Kepolisian Sektor Mlarak, Kabupaten Ponorogo Ketiga Informan di atas mewakili sektornya masing-masing yang diwawancarai langsung oleh peneliti. Setelah mendapatkan  data  yang  cukup.  Kemudian  data-data  yang  sudah  didapatkan  diolah  dan  dianalisis  menggunakan metode  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  ini  merupakan  analisis  yang  menjadi  ciri  khas  dari  penelitian  empiris yang berfungsi untuk memaparkan atas subjek dan objek penelitian tanpa harus melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian 7 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Penegakan Hukum Dari Kepolisian Dalam Menangani Kasus Balon Udara Di Kabupaten Ponorogo
Terkait upaya penegakan hukum, Prof Ahmad Sudiro berpendapat bahwa bahwa pihak terkait yang memiliki wewenang  dalam  kasus  balon  udara  salah  satunya  adalah  aparat  (kepolisian)  setempat.  Karenanya  Dalam  hal  ini peneliti melakukan sebuah wawancara kepada IPTU Tutut Ariyanto Kepala Unit Telkom kepolisian Sektor Sumoroto pada  tanggal  11  Juni  2021,  kepada  AIPTU  Tarmuji  13  Juni  2021  dan  AIPTU  Akhmad  Taufik  Hidayat  SH  pada tanggal 14 Juni 2021. Dalam kegiatan wawancara tersebut hasil yang di peroleh peneliti antara lain:
4 Ahmad Faqihurrohman, “Tanggung Jawab Negara Atas Terganggunya Jalur Penerbangan Menuju Yogyakarta Oleh Balon Udara Guna Menjamin Keselamatan Penerbangan”, Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum. (Jakarta: UNTAR, 2020).
5 Ratnasari Dwi Pratiwi, “Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat” Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 3 (Juli 2019)
6 Yohanes Aldi Sundoro dkk, “Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 2, no. 2, (Mei 2020).
7 Mukti Fajar N.D, dan Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris: Cetakan V” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): 183.
Ferdin Okta Wardana dan Zaid. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara di Ponorogo
1. Pada  sektor  Sumoroto,    IPTU  Tutut  Ariyanto  mengatakan  bahwa  penegakan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  sektor  sumoroto  terkait  balon  udara  dengan  pertama-tama  adalah  dengan  mencoba  melimpahkan penagganan  penyidikan  kepada  Otoritas  Jasa  Penerangan  Kementrian  Perhubungan  sebagaimana  juga  yang diamanatkan  dalam  pasal  339  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.1  tahun  2009  tenntang penerbangan    bahwa  yang diberikan  kewenangan  penyidikan  adalah  Pegawai  Penyidik  Negeri  Sipil  (PPNS) dalam bidang penerbangan yang tujuanya untuk melakukan sidik dan lidik  yang dilimpahkan ke PPNS pada Direktoral perhubungan udara Kementrian Perhubunhan Republik Indonesia (KEMENHUB RI). Akan tetapi mesikpun  kegiatan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  kepolisian  terhalang  dengan  adanya  pasal  339  ayat  1 tentang  penerbangan,  kepolisian  tetap  menangkap  pelaku  yag  menerbangkan  balon  udara  tanpa  awak  yang selanjutnya  akan  diproses  serta  dilakuakn  pemeriksaan  sesuai  hukum  yang  berlaku  yang  kemudian dilimpahkan ke PPNS, Jika balon udara jatuh di pemukiman warga dan menyebabkan kerusakan maka pihak kepolisian  akan  mencari  dari  mana  asal  balon  udara  tersebut  dan  jika  terbukti  (ada  oknum  yang  bersalah secara hukum) maka akan diproses secara hukum yang berlaku. Selain itu, kepolisian sektor sumoroto tidak hanya  asal  menangkap  dan  memproses  akan  tetapi  juga  melihat  apakah  ada  ada  unsur  lain  yang membahayakan  seperti  bahan  peledak  dan  lain-lain  yang  sudah  dilarang  di  dalam  Undang-Undang  Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan  Undang-Undang  R.I.  Dahulu  No.  8  Tahun  1948  yang  menyebutkan  kewenangan  Kepolisian  dalam menangani  kasus  tersebut.  Sedangkan  untuk  petasanya  sendiri  ditangani  oleh  penyidik  dari  Polri  khususnya dari  pihak  kepolisian  sektor  sumoroto  dengan  dikenakan  Undang-undang  darurat  No.12  tahun  1951  tentang bahan peledak.
2. Sedangkan  AIPTU  Tarmuji  menyatakan  bahwa  Penegakan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  sector  sambal dalam menagani kasus balon udara yaitu pertama-tama sebisa mungkin dengan melakukan upaya preventif ( pencegahan)  serta  menghimbau  kepada  masyarakat  agar  tidak  menerbangkan  balon  udara  karena membahayakan keselamatan baik keselamatan dalam penerbangan maupun dalam masyarakatnya sendiri akan tetapi jika dalam himbauan tersebut masih ada yang melakukan peenrbangan balon udara maka dalam hal ini pihak  kepolisian  akan  menangkap  pelaku  dan  memproses  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu Dalam  melakukan  Razia  balon  udara,  pihak  kepolisian  tidak  mengetahui  secara  pasti  kapan  dilakukan penerbangan balon udara karena tidak adanya laporan dari warga masyarakat. Masyarakatpun memilik waktu yang beragam ketika menerbangkan balon udara. Ada yang melakukannya pada pukul 5 pagi atau bahkan bisa tengah  malam  sebagai  bentuk  upaya  untuk  mengelabui  polisi  sehingga  polisi  tidak  mengetahui.  Selain  itu, pada  hari  raya  idul  fitri  tahun  2021  kemarin  pihak  kepolisian  polres  ponorogo  telah  berhasil  mengamankan sekitar 33 balon udara dan 1.180 petasan.
3. Di sisi lain, AIPTU Akhmad Taufik Hidayat SH memberi komentar bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Mlarak dalam hal ini sedikit dilematis. Karena sifat polisi itu hanya sekedar membantu dan sangat sulit untuk bertindak lebih jauh karena terjerat dengan pasal 339 ayat 1 tentang penerbangan yang bilamana membahayakan lalu lintas penerbangan maka dari pihak kepolisian  hanya akan melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan semata, selebihnya kemudian dilimpahkan ke PPNS.

## Hambatan Yang Dialami Kepolisian Dalam Menangani Kasus Balon Udara Di Kabupaten Ponorogo
Terkait  hambatan  yang  dialami  kepolisian  dalam  menangani  kasus  balon  udara  di  kabupaten  ponorogo, berikut adalah hasil yang diperoleh oleh peneliti:
1. Pada sektor Sumoroto, IPTU Tutut Ariyanto mengungkapkan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan bagi  kepolisian.  Di  aranya  adalah  bahwa  praktek  penerbangan  balon  udara  di  Ponorogo  khususnya  sektor Sumoroti  ini  sudah  dianggap  Sebagian  besar  masyarakat  sebagai  suatu  perayaan  tradisi  hari  besar  islam sehingga Ketika hukum itu ditegakan rawan akan timbulnya konflik dari kedua belah pihak. Selain itu, selama ini balon udara sifatnya hanya daerah-daerah tertentu saja yang menerbangkanya sehingga yurispudensi dalam penegakan  hukum  terkait  penerbangan  balon  udara  tanpa  awak  sangat  sulit  untuk  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan  karakteristik  dari  berbagai  daerah.  Bukan  hanya  itu,  kurangnya  kepeduliah  dari pemerintah daerah dalam menangani kasus balon udara ini juga menjadi daftar tambahan dari pihak kepolisian dari  sulit  untuk  mencegahnya.  Karena  pihak  kepolisian  juga  tidak  memiliki  kewenangan  (lebih  jauh)  dalam melakukan  penyidikan  balon  udara  sehingga  kepolisian  hanya  melakukan  tindakan  preventif  (pencegahan) saja.  Dan  terakhir,  kurangnya  kesadaran  dari  pemerintah  daerah  kabupaten  ponorogo  yang  mana  tidak  ikut serta  mensosialisasikan  meskipun  sudah  ada  surat  himbauannya.  Padahal,  berdasarkan  ketentuan  Undang- undang  Nomor  1  tahun  2009  tentang  penerbangan  yang  diperjelas  di  dalam  pasal  10  ayat  (1)  yaitu
Ferdin Okta Wardana dan Zaid. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara di Ponorogo
“penerbangan  dikuasi  oleh  negara  dan  pembinaanya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah”  sedangkan  yang  ada didalam paal 10 ayat (2) yang menejlaskan bahwa “pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi  aspek  pengaturan,  pengedalian  dan  pengawasan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  dan  juga  kepolisian harus bekerja sama untuk menertibkan penerbangan balon udara melalui operasi Razia secara rutin.
2. AIPTU Tarmuji juga mengungkapkan kesulitan atau hambatan yang hampir sama dimana ia mengungkapkan bahwa  dalam  melakukan  penegakan  hukum,  pihak  kepolisian  mengalami  beberapa  hambatan  diantaranya tingkat kesadaran masyarakat kabupaten ponorogo masih sangat kurang, meskipun menerbangkan balon udara menajdi sebuah tradisi akan tetapi tradisi tersebut sangat berbahaya karena bisa menyebabkan lalu lintas udara terganggu dan juga dapat menyebabkan kebakaran ataupun kerusakan fasilitas umum.
3. Di  sector  melarak,  AIPTU  Akhmad  Taufik  Hidayat  SH  juga  mengnukapkan  hambatan  yang  tidak  jauh berbeda dimana  dirinya mengungkapkan bahwa pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan diantaranya Sebagian  masyarakat  kabupaten  ponorogo  menganggap  bahwa  tradisi  menerbangkan  balon  udara  ini merupakan  tradisi  sejak  dulu  sehingga  sulit  untuk  dihilangkan  hal  tersebut  membuat  pihak  kepolisian kesulitan  selain  terjerat  adanya  pasal  339  ayat  1  tetang  penerbangan,  selain  itu  mereka  dalam  melakukan peenrbangan  dilakukan  secara  sembunyi  sembunyi  seolah  mengelabui  polisi  dan    dalam  hal  ini  tingkat kesadaran  dari  pemerintah  kabupaten  ponorogo  juga  kurang  sehingga  pihak  kepolisian  kesulitan  dalam menangani kasus balon udara tanpa awak tersebut.

## Konsep Kedepan Dari Kepolisian Terkait Tradisi Penerbangan Balon Udara Di Kabupaten Ponorogo
Terkait  konsep  kedepan  dari  Kepolisian  terkait  tradisi  Penerbangan  Balon  Udara  di  Kabupaten  Ponorogo, berikut adalah hasil yang diperoleh oleh peneliti:
1. Terakhir  IPTU  Tutut  Ariyanto  mengungkapkan  bahwa  dirinya  menyarankan  terkait  konsep  kedepan  agar balon  udara  itu  tetap  menjadi  tradisi  sebagaimana  adanya  hanya  saja  harus  tetap  dipantau  dan  diberikan edukasi  bagi  masyarakat  agar  dalam  melakukannya  tidak  melanggar  aturan  perundang-undangan.  dan memang pengawasan sangatlah penting agar bisa menjadi suatu jaminan agar jangan sampai keadaan menjadi tidak  stabil 8 .  Pada  3  tahun  ini  Polres  Ponorogo  beserta  instansi  terkait  dan  Dirjen  Pehubungan  udara  sudah mengadakan event atau  lomba  balon  udara  tanpa  awak  dengan  syarat  di  beri  tali  untuk  mengikat  sehingga balon tersebut tidak terbang secara bebas dan masih dapat dikontrol.
2. AIPTU  Tarmuji  mengungkapkan  bahwa  untuk  mencapai  suatu  keamanan  dan  ketentraman,  maka  pihak kepolisian  tidak  melarang  penerbangan  balon  udara.  Hanya  saja  dengan  catatan  balon  tersebut  di  ikat  dan tidak  di  kasih  petasan  karena  membahayakan  selain  itu  ukuran  balon  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan. Karenanya dirinya berharap agar kedepannya masyarakat tidak melibatkan atau tidak memasukkan apapun  yang  berbahaya  di  dalam balon  udara tersebrut  dan juga  agar tetap  menjalankan protokol  keamanan dan keselamatan dalam melakukan penerbangna balon udara.
3. Dan terakhir, AIPTU Akhmad Taufik Hidayat, SH juga mengunkapkan hal yang sam aagr kedepannya tradisi ini  memang  tidak  harus  hilang  sama  sekali  dari  masyarakat,  hanya  saya  dirinya  berharap  agar  balon  udara yang sudah menjadi tradisi itu tidak diiringi dengan komponen-komponen lain atau perilaku-perilaku tertentu yang melanggar aturan hukum. Selain itu dirinyapun berpedan agar balon udara yang dibuat dan diterbangkan nantinya  tidak  berukuran  sangat  besar  cukup  dengan  ukuran  yang  sedang  dan  diberi  tali  untuk  mengikat sehingga balon dapat diawasi dan dikontrol dengan baik dan bisa dilihat orang banyak.

## SIMPULAN
Penerbangan balon udara yang dilakukan 7 hari setelah hari raya idul fitri telah menjadi tradisi bagi masyarakat kabupaten  Ponorogo.  Hanya  saja  tradisi  ini  lambat  laun  dirasa  sangat  membahayakan.  Karenanya  pihak  Kepolisian dalam hal ini memiliki peran penting dalam menangani kasus seperti ini. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkna bahwa pihak kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melanggar ketertiba,  keselamatan  ataupun  peraturan  perundang-undanga.  Hanya  saja  dalam  masalah  penyidikan,  kepolisian menyerahkan  wewenang  tersebut  kepada  Pegawai  Penyidik  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  bidang  penerbangan.  Selain itu, pihak kepolisian masinh-masing sektor di Kabupaten Ponorogo juga memiliki kesulitan ataupun hambatan yang mayoritasnya  adalah  menjadikan  tradisi  dan  kurangnya  pengetahuan  dari  masyarakat  serta  kurangnya  peran pemerintah daerah sebagai faktor utama. Karenanyam pihak kepolisianpun dalam hal ini tidak berharapa bahwa tradisi ini harus dihilangkan, hanya saja kedepannya harus ada pengawasan dan kontrol yang ketat sehingga praktek terhadap tradisi penerbangan balon udara ini tidak membahayakan keselamatan dan keamanan siapapun serta tidak melanggar hukum yang berlaku.
8 Diana H. Koentjoro, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
Ferdin Okta Wardana dan Zaid. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara di Ponorogo

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Diana H. Koentjoro, Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
D,  Mukti  Fajar  N,  dan  Yulianto  Achmad.  “Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris:  Cetakan  V”.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

## Artikel Jurnal
Gavison, Ruth. “Culture, society, law and adjudication”, International Journal of Constitutional Law , Vol. 11, Iss. 4, (Oktober, 2013)
Pratiwi, Ratnasari Dwi “Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal  11  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  40  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Balon  Udara  Pada Kegiatan Budaya Masyarakat” Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 3 (Juli 2019).
Sundoro, Yohanes Aldi. dkk. “Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal di Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 2, no. 2, (Mei 2020)

## Skripsi
Ahmad Faqihurrohman, “Tanggung Jawab Negara Atas Terganggunya Jalur Penerbangan Menuju Yogyakarta Oleh  Balon  Udara  Guna Menjamin  Keselamatan  Penerbangan”, Skripsi  Ilmu  Hukum  Program  Sarjana Fakultas Hukum , Jakarta: UNTAR, 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Darurat  No.12  tahun  1951  tentang  Mengubah  "Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan  Menteri  Perhubungan  (PERMENHUB)  Nomor  40  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Balon  Udara Sebagai Budaya Masyarakat

## Surat Kabar
Ashshidiqy, Kaled Hasby. “Mengulik Sejarah Tradisi Balon Udara Di Ponorogo, Apa Benar Sudah Ada Sejak Abad Ke-7?,” Madiunpos.com. (27 mei 2020)