## ANALISIS DASAR HUKUM BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL 
Neneng Wahyuni Dosen STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh Jln. Minangkabau, Kel. Sungai Durian, Kec. Lamposi, Kota Payakumbuh e-mail: nenengwahyuni38@gmail.com

## Abstract
This  article  was  written  to  describe  the  legal  analysis  of  the  Indonesian  language  as  a national language. Indonesian is the language of unity, national language, and national language. The Youth Pledge of the Indonesian Youth Congress on October 28, 1928 was a crystallization of Indonesian nationalism. Indonesian as one of the contents of the youth oath plays an important role for  Indonesian  nationalism.  Indonesian  language  is  a  flourishing  nationalism  in  our  society  that inhabits  thousands  of  islands  in  the  archipelago  with  various  ethnic  groups  and  languages.  The language of an area is motivated by different socio-cultural and linguistic backgrounds. Based on this,  language  will  not  hamper  communication  between  regions  and  between  cultures,  because  of the national language or language to avoid misunderstanding with each other due to differences in socio-cultural  and  linguistic  backgrounds.  Language  as  a  National  language,  Indonesian  is  a dynamic  language  along  with  the  dynamics  of  community  progress  as  a  result  of  national development. In order that Indonesian language is used is always good and right, we as speakers of language are required to always be open and dynamic following the development of Indonesian. As an  effort  to  foster  Indonesian  language,  the  community  must  always  be  positive  about  Indonesian and  Indonesian.  Fostering  Indonesian  language  also  fosters  national  nationalism  because Indonesian is the national identity of the Indonesian people.
Keyword : Language, Country Language, Legal Basis.

## Abstrak
Artikel  ini  ditulis  untuk  mengambarkan  analisis  dasar  hukum  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  Nasional.  Bahasa  Indonesia  merupakan  bahasa  persatuan,  bahasa  Nasional,  dan  bahasa Negara.  Sumpah  Pemuda  hasil  Kongres  Pemuda  Indonesia  tanggal  28  Oktober  1928  merupakan kristalisasi dari nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu isi sumpah pemuda memegang  peranan  penting  bagi  nasionalisme  Indonesia.  Bahasa  Indonesia  yang  merupakan menumbuh  suburkan  nasionalisme  dalam  masyarakat  kita  yang  mendiami  beribu-ribu  pulau  di nusantara  ini  dengan  berbagai  suku  bangsa  dan  bahasa  daerah.  Bahasa  suatu  daerah  dilatar belakangi oleh sosial budaya dan latar belakang kebahasaan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut bahasa tidak akan menghambat komunikasi antar daerah dan antar budaya, karena adanya bahasa  persatuan  atau  bahasa  nasional  untuk  menghindari  kesalah  pahaman  satu  dengan  yang lainnya  akibat  perbedaan  latar  belakang  sosial  budaya  dan  bahasa.  Bahasa  sebagai  bahasa Nasional,  bahasa  Indonesia  merupakan  bahasa  yang  dinamis  seiring  dengan  dinamika  kemajuan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. Agar bahasa Indonesia yang digunakan selalu baik  dan  benar  maka  kita  sebagai  penutur  bahasa  dituntut  selalu  terbuka  dan  dinamis  mengikuti perkembangan  bahasa  Indonesia.  Sebagai  upaya  membina  bahasa  Indonesia  masyarakat  agar selalu  bersikap  positif  terhadap  bahasa  Indonesia  dan  berbahasa  Indonesia.  Membina  bahasa Indonesia berarti juga membina nasionalisme bangsa karena bahasa Indonesia merupakan identitas Nasional bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Bahasa, Bahasa Nasional, Dasar Hukum.
 Naskah diterima: 16 Agustus 2018, direvisi: 27 Agustus 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

## PENDAHULUAN
Identitas  nasional  adalah  ungkapan nilai  budaya  suatu  masyarakat  atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya  dengan  bangsa  lain. Identitas  Nasional  bukan  sesuatu  yang sudah  selesai,  tetapi  terus  berkembang secara kontekstual sesuai dengan
perkembangan zaman.
Unsur-unsur
identitas nasional antara lain pola perilaku, simbol-simbol, alat-alat perlengkapan,  dan  tujuan  yang  akan dicapai  secara  nasional,  sedangkan  unsur pembentuk  identitas  nasional  meliputi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa (Ubaedillah dan Rozak, 2008:
19-21).
Sumpah  Pemuda  yang  dihasilkan Kongres  Pemuda  Indonesia  tanggal  28 Oktober 1928 berisi tiga deklarasi tentang nasionalisme  Indonesia  terkait  dengan kesatuan  bangsa,  kesatuan  tanah  air,  dan bahasa persatuan Indonesia. Antara bahasa Indonesia dengan rasa kebangsaan Indonesia  terdapat  hubungan  kejiwaan yang  saling  menentukan  (Muslich  dan Oka,  2010:  72).  Bahkan  dapat  dikatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara bahasa Indonesia dan nasionalisme kita.
UUD  1945  bab  15  pasal  36 menetapkan  bahwa  bahasa  Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam
perkembangannya, bahasa Indonesia
menyerap  kosakata  dari  berbagai  bahasa, baik  dari  bahasa  asing  maupun  dari bahasa daerah di  Indonesia. Bahasa  asing yang  diserap  ke  dalam  pengembangan bahasa  Indonesia  yaitu  bahasa  Sankerta, bahasa  Jepang,  bahasa  Belanda,  bahasa
Jerman, bahasa Arab bahasa India, bahasa Tamil,  bahasa  Portugis,  bahasa  Parsi, bahasa  China,  dan  bahasa  Inggris, sedangkan  dari  bahasa  daerah  yaitu bahasa  Minang,  bahasa  Sunda,  bahasa Jawa,  bahasa  Palembang,  bahasa  Bugis, bahasa  Batak,  bahasa  Banjar,  bahasa  dari Papua, bahasa dari Maluku, dan lain-lain. Perjuangan  kemerdekaan  Indonesia  boleh dikatakan  sejajar  dengan  perjuangan bahasa Indonesia dalam mencapai kedudukannya  atau  fungsinya  sebagai bahasa  nasional  (Alisjahbana,  1957:  72). Seharusnya  peranan  bahasa  Indonesia untuk  membawa  kita  di  daerah  untuk dapat  cepat  turut  bersemangat  dalam kehidupan  nasional  bangsa  Indonesia. Sudah  dilihat  buktinya  peran  bahasa Indonesia  mampu  mencairkan  persatuan ethnik sebagai pemersatu dan membangkitkan nasionalisme.
Dilihat dari segi kepentingan berbahasa,  seseorang  atau  pihak  tertentu menggunakan bahasa dengan mengabaikan  kebaikan  dan  kebenaran berbahasa.  Misalnya,  bahasa  Indonesia dipakai  oleh  sebagian  masyarakat  untuk menyukseskan  kepentingan  kelompok tertentu  sehingga  bisa  menimbulkan kerawanan  persatuan  bangsa.  Jika  sikap semacam  itu  berlanjut,  bahasa  Indonesia tidak  lagi  berfungsi  sebagai  bahasa nasional.  Akibatnya,  bahasa  Indonesia tidak  lagi  sebagai  alat  pemersatu,  tetapi sebagai alat pemecah belah bangsa.
Abdul  Chaer (2003:  54)  menyatakan bahwa perubahan dalam bahasa ini  dapat juga  bukan  terjadi  berupa  pengembangan dan perluasan, melainkan berupa
kemunduran  sejalan  dengan  perubahan yang  dialami  masyarakat  bahasa  yang bersangkutan.  Contohnya,  bahasa  daerah banyak ditinggalkan oleh para penuturnya karena  faktor  sosial.  Saat  ini,  bahasa Indonesia memerlukan wadah yang mampu  membentengi  dan  memperkuat keberadaannya  sebagai  bahasa  nasional dan  bahasa  persatuan.  Untuk  itu,  peran undang-undang  sebagai  pengatur  dan dasar  hukum  bagi  bahasa  itu  sendiri sangat  diperlukan  demi  kemajuan  dalam pengembangan  dan  pembinaan  bahasa pada  pendidikan  bahasa  terutama  bahasa Indonesia.
Sebagai lambang kebanggaan nasional  bahasa  Indonesia  merupakan ungkapan perwujudan sikap kita terhadap bahasa
Indonesia dalam bentuk
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan  benar.  Sikap  positif  atau  negatif  kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam memakai dan memaknai  berbahasa  Indonesia.  Keluhan yang  terjadi  jika  penggunaan  bahasa
Indonesia  oleh  masyarakat    masih banyaknya ke kurang tepatan penggunaan bahasa
Indonesia
tersebut, baik
masyarakat  umum,  aparatur  pemerintah, pejabat  negara,  atau  para  elite,  maka  hal tersebut  merupakan  gambaran  sikap  dan rasa  kebanggaan  atas  bahasa  Indonesia. Kepedulian,  rasa  memiliki    dan  rasa bertangungjawab merupakan faktor penentu  atas  sikap  dan  kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tersebut.

## METODE PENELITAIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
hukum  normatif,  yaitu  suatu  jenis penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan  perundang-undangan,  literatur- literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Eksistensi dan Prospek Peraturan Undang-Undang  dalam  Sistem  Norma Hukum Negara  Republik Indonesia.
Penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan  dalam  penulisan artikel  ini  karena  penelitian  ini  hanya menganalisis pasal-pasal saja dan
peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter  Mahmud  Marzuki  (2010:  93)
Pendekatan undang-undang (statute approach)  dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.  Pendekatan  perundang- undangan  adalah  pendekatan  dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
Bahan  hukum  yang  dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :
a. Bahan hukum primer yaitu:
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009 tentang  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang  Negara  serta  Lagu.  Undang- undang tentang bahasa
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:
Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil  penelitian  dan  artikel-artikel  hukum yang berkaitan  dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seminar politik bahasa nasional yang dilaksanakan  oleh  Pusat  Pembinaan  dan
Pengembangan Bahasa pada bulan Februari  1975  dan  kemudian  dikukuhkan dalam  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2009, menetapkan fungsi bahasa Indonesia  dalam  kedudukan  sebagai bahasa  nasional.  Fungsi  tersebut:  (1) sebagai lambang kebanggaan nasional, (2) sebagai  lambang  identitas  nasional,  (3) sebagai  bahasa  persatuan  nasional  dari masyarakat  yang  berbeda-beda  bahasa daerah, dan (4) sebagai bahasa
perhubungan antarbahasa dan antarbudaya. Sebagai lambang kebanggaan nasional  bahasa  Indonesia  merupakan ungkapan perwujudan sikap kita terhadap bahasa
Indonesia dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan  benar.  Sikap  positif  atau  negatif  kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam memakai dan memaknai  berbahasa  Indonesia.  Keluhan yang  terjadi  jika  penggunaan  bahasa Indonesia  oleh  masyarakat    masih banyaknya ke kurang tepatan penggunaan bahasa Indonesia tersebut, baik
masyarakat  umum,  aparatur  pemerintah, pejabat  negara,  atau  para  elite,  maka  hal tersebut  merupakan  gambaran  sikap  dan rasa  kebanggaan  atas  bahasa  Indonesia. Kepedulian,  rasa  memiliki,    dan  rasa bertangungjawab merupakan faktor penentu  atas  sikap  dan  kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tersebut.
Dengan demikian, dapat dikatakan kepedulian,  rasa  memiliki,  dan  rasa
bertanggung  jawab  terhadap  bahasa Indonesia dan dalam berbahasa  Indonesia sudah dimiliki.
Bahasa  Indonesia  sebagai  wahana persatuan  nasional,  bahasa  Indonesia tidak  hanya  sebagai  lambang  persatuan nasional,  tetapi  bahasa  Indonesia  adalah darah  persatuan  nasional  kita.  Bahasa Indonesialah yang menjalin dan menyatukan  masyarakat  yang  mendiami beribu-ribu pulau di nusantara ini. Bahasa
Indonesia  yang  menyatukan  masyarakat yang  berbeda-beda  bahasa  dan  budaya senasib  sepenanggungan  mulai  zaman penjajahan, masa perjuangan
kemerdekaan,  sampai  sekarang  terjalin karena  bahasa  Indonesia.  Perhubungan antarbudaya dan antardaerah yang berbeda-beda  bahasa  merupakan  fungsi bahasa. Bahasa-bahasa daerah dan budaya-budaya daerah merupakan kekayaan  dan  kekuatan  nasional  kita diperlukan perekat sebagai budaya nasional,  yaitu  dengan  bahasa  Indonesia, sehingga  semua  bentuk  budaya  nasional dari  berbagai  daerah  bisa  tampil  dengan menggunakan  bahasa  Indonesia  agar dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.
Pada  pasal  36  dalam  UUD  1945 berbunyi, “ Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”. Kalimat  itu  menegaskan bahwa  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan kenegaraan dan  urusan  tata  pemerintahan.  Sebagai bahasa  nasional  maupun  bahasa  negara, usaha pelestarian, pembinaan, dan mengembangkan bahasa Indonesia
menjadi  tanggung  jawab  setiap  warga negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pengembangan  bahasa  Indonesia  yang baik  dan  benar  seyogianya  mendapat perhatian  dan  penanganan  sungguh- sungguh.
Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa Nasional  dan  bahasa  Negara  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2009 yang  khusus  tentang  bahasa  termuat  dalam pasal  26  sampai  45  dengan  uraian    dan analisis berikut ini :
Pasal 26 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang undangan.
Peraturan  perundang-undangan  telah menggunakan  bahasa  Indonesia.  Adapun penggunaan  bahasa  Indonesia    dalam peraturan perundang-undangan masih ada yang  belum    baku  karena  karena  bahasa
Peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda.

## Pasal 27
Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam dokumen resmi  negara.
Penggunaan  bahasa  Indonesia  pada dokumen resmi negara telah
menggunakan  bahasa  Indonesia  dengan baik  dan  benar  sesuai  dengan  ketentuan EYD.
Pasal 28 Bahasa Indonesia wajib digunakan  dalam  pidato  resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat  negara  yang  lain  yang disampaikan  di  dalam  atau  di  luar negeri.
Pidato resmi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya karena pidato resmi
digunakan  di  dalam  dan    di  luar  negeri. Bahasa  Indonesia  belum  menjadi  suatu bahasa  internasional  maka  pidato  resmi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti  masyarakat  internasional  dan untuk  menghindari  kesalahan  dalam berkomunikasi dalam skala internasional.

## Pasal 29
(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan sebagai  bahasa  pengantar  dalam pendidikan nasional.
(2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat menggunakan  bahasa  asing  untuk tujuan  yang  mendukung  kemampuan berbahasa asing peserta didik.
(3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan  khusus  yang  mendidik warga negara asing.
Pada sa at
ini peraturan penggunaan  bahasa  Indonesia  sebagai pengantar  pendidikan  sudah  dilaksanakan oleh  semua  pengajar.  Pada  pasal  ini  juga dituntut dalam pendidikan untuk menggunakan  bahasa  khusus  seperti menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan  kebudayaan  Inonesia  yang kaya  bahasa  ini.  Sekarang    sudah terlaksana walaupun pelaksanaannya belum sempurna.

## Pasal 30
Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.
Pada  saat  ini  pelayan  publik  sudah menggunakan  bahasa  Indonesia  yang baik  dan  benar.  Bahasa  Indonesia  ini
menjadi sebagai salah satu untuk memberikan kepuasan
masyarakat terhadap publik.
Jika  dalam  pelayanan  publik  tidak menggunakan  bahasa  Indonesia,  maka dapat  mengakibatkan  bahasa  Indonesia kehilangan  kedudukannya.  Pada  saat sekarang mulai tampak adanya indikasi ke arah bahasa yang kebarat-baratan.
Dimulai  dengan  adanya  kecenderungan penamaan  setiap  perusahaan,  reklame, tempat  hiburan,  tempat  perbelanjaan, film,  gedung,  dan  masih  banyak  lagi dalam bahasa asing.

## Pasal 31
(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian  yang  melibatkan  lembaga negara, instansi pemerintah Republik  Indonesia,  lembaga  swasta
Indonesia  atau  perseorangan  warga negara Indonesia.
(2) Nota  kesepahaman  atau  perjanjian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  yang  melibatkan  pihak  asing ditulis  juga  dalam  bahasa  nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Perjanjian yang
dilakukan di Indonesia  telah  menggunakan  bahasa
Indonesia yang baik, akan tetapi perjanjian yang dibuat di luar negeri maka Indonesia menghargai penggunaan bahasa yang ada di negara tersebut.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pimpinan  dalam  suatu  pemerintahan memengaruhi  penggunaan  bahasa  pada bawahannya.  Bahasa  yang  digunakan seseorang menunjukkan pandangan mereka  tentang  jati  dirinya  dan  orang akan  menilai  tentang  jati  dirinya.  Seperti
kita  ketahui  bahwa  bahasa  bersifat sistematis,  namun  bahasa  tetap  bisa digunakan  secara  kreatif  dan  inovatif. Bagaimana  seseorang  akan  menggunakan bahasa  akan  bergantung  pada  siapa penuturnya.  Bagaimana  penutur  bahasa memandang  diri  mereka  sendiri  dan  jati diri apa yang akan mereka sampaikan hal ini  juga  berhubungan  dengan  karakter seseorang.

## Pasal 32
(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam  forum  yang  bersifat  nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
(2) Bahasa  Indonesia  dapat  digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.
Penggunaan  bahasa  Indonesia  sudah terlaksana  di  dalam  forum  yang  bersifat nasional maupun internasional di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia belum  sepenuhnya  terlaksana  dalam forum internasional di luar negeri karena penggunaan  bahasa  Indonesia  di  campur dengan  bahasa  asing  demi  menyamakan persepsi.

## Pasal 33
(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan  kerja  pemerintah  dan swasta.
(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga  pemerintah  dan  swasta sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) yang  belum  mampu  berbahasa Indonesia  wajib  mengikuti  atau diikutsertakan  dalam  pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
Pada lingkungan kerja baik pemerintah  maupun  swasta  pegawai
belum efektif menggunakan bahasa
Indonesia  terutama  di  daerah-daerah pedesaan.
Pasal 34 Bahasa Indonesia wajib digunakan  dalam  laporan  setiap lembaga  atau  perseorangan  kepada instansi pemerintahan.
Pada  setiap  laporan  lembaga  kepada instansi  pemerintah  sudah  menggunakan bahasa Indonesia.
Pasal 35
(1) Bahasa
Indonesia wajib
digunakan  dalam  penulisan  karya ilmiah  dan  publikasi  karya  ilmiah  di Indonesia.
(2) Penulisan dan publikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  untuk  tujuan  atau  bidang  kajian khusus  dapat  menggunakan  bahasa daerah atau bahasa asing.
Pada  pasal  ini  sudah  jelas  bahwa karya  ilmiah  dan  publikasi  ilmiah  sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EBI. Karya-karya ilmiah di  perguruan  tinggi  (baik  buku  rujukan, karya  akhir  mahasiswa,  skripsi,  tesis, disertasi, dan hasil atau laporan
penelitian) yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia,
menunjukkan  bahwa  bahasa  Indonesia telah  mampu  sebagai  alat  penyampaian iptek,  dan  sekaligus  menepis  anggapan bahwa  bahasa  Indonesia  belum  mampu mewadahi  konsep-konsep  iptek.  Untuk tujuan  atau  bidang  kajian  khusus  sudah menggunakan  bahasa  daerah  atau  bahasa asing.

## Pasal 36
(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
(2) Nama geografi sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan  atau  gedung,  jalan, apartemen  atau   permukiman,
perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang,
lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga  negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(4) (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa  asing  apabila  memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
Pada  pasal  ini  pernyataan  pasalnya belum jelas apakah hal-hal yang disebutkan tersebut yang dimiliki Indonesia  atau  semua  yang  berada  di Indonesia  maka  harus  ada  penjelas tambahan mengenai hal tersebut.
Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia wajib
digunakan dalam informasi tentang  produk  barang  atau  jasa produksi  dalam  negeri  atau  luar negeri yang beredar di Indonesia.
(2) Informasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.
Produk-produk  maupun  jasa  yang beredar  di  Indonesia  sudah  menggunakan bahasa  Indonesia.  Dengan  penggunaan bahasa  Indonesia  tersebut  akan  sangat membantu  masyarakat  Indonesia  dalam mengenali produk dan jasa yang ada.

## Pasal 38
(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas  umum,  spanduk,  dan  alat informasi  lain  yang  merupakan pelayanan umum.
(2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  disertai  bahasa  daerah dan/atau bahasa asing.
Pada  pasal  ini  sudah  sesuai  dengan aplikasinya.

## Pasal 39
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam  informasi  melalui  media massa.
(2) Media  massa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  menggunakan bahasa  daerah  atau  bahasa  asing yang  mempunyai  tujuan  khusus  atau sasaran khusus.
Penyampaian informasi melalui media  massa  telah  menggunakan  bahasa Indonesia tetapi belum menyeluruh karena masih  ada  penyampaian  melalui  media massa menggunakan bahasa asing.
Beberapa media cetak dan media elektronik diketahui bahwa beberapa artis dan  masyarakat  kelas  atas  lainnya  dalam mendidik,  mengajari,  menanamkan  dan menggunakan  bahasa  asing  (Inggris) kepada anaknya sejak pertama kali belajar berbicara.  Dengan  alasan  agar  kelak memudahkan  anaknya  dalam  menguasai bahasa  asing  ketika  berhadapan  dengan era global yang dituntut memiliki keahlian berbahasa asing dengan baik.
Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan  bahasa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  26  sampai  dengan  Pasal  39 diatur dalam Peraturan Presiden.

## Pasal 41
(1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina,  dan  melindungi  bahasa dan  sastra  Indonesia  agar  tetap memenuhi  kedudukan  dan  fungsinya dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman.
(2) Pengembangan,  pembinaan,      dan pelindungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  secara bertahap,
sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga
kebahasaan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dengan  adanya  pusat  pengembangan bahasa  maka  peran  pemerintah  saat  ini sangatlah  sesuai  dengan  bunyi  pasal  di atas.
Pasal 42 (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan,  membina,  dan melindungi  bahasa  dan  sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan  dan  fungsinya  dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan agar  tetap  menjadi  bagian  dari kekayaan budaya Indonesia.
(2) Pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peranan pemerintah dalam menyelaraskan penggunaan bahasa Indonesia  dan  bahasa  daerah  dalam masyarakat saat ini telah dilakukan. Salah satu  contohnya  adalah  program  kota bandung  yaitu  dimana  dalam  program tersebut pada hari rabu untuk menggunakan bahasa sunda dalam kesehariannya.
Pasal 43
(1) Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin
memiliki kompetensi berbahasa asing  dalam  rangka  peningkatan daya saing bangsa.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai fasilitasi untuk meningkatkan
kompetensi berbahasa asing sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) diatur dalam Peraturan

## Pemerintah.
Pada pasal ini sudah terlaksana dengan baik.  Pemerintah  sudah  memfasilitasi  bagi warga  negara  Indonesia  yang  berkeinginan untuk memiliki kompetensi berbahasa asing dalam  rangka  peningkatan  daya  saing bangsa.
Pasal 44 (1) Pemerintah  meningkatkan  fungsi
Bahasa Indonesia menjadi bahasa  internasional  secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
(2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pada  pasal  ini  sudah  dilaksanakan yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia  menjadi  bahasa  internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

## Pasal 45
Lembaga  kebahasaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41  ayat  (2), Pasal  42  ayat  (2),  dan  Pasal  44 ayat  (2)  dibentuk  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri.

## SIMPULAN
Undang-undang  No.  24  Tahun  2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara serta Lagu. Undang-undang tentang  bahasa  telah  terlaksana  walaupun belum sempurna. Sebagai lambang kebanggaan  nasional  bahasa  Indonesia telah  mengungungkapkan  dari  berbagai segi  perwujudan    terhadap  bahasa Indonesia  dalam  bentuk  menggunakan bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar. Kepedulian,  merasa  memiliki,  dan  rasa bertanggung  jawab  terhadap  bahasa Indonesia dan dalam berbahasa  Indonesia sudah dimiliki.
Peran  undang-undang  nomor  24 tahun  2009  tentang  bahasa  terhadap penggunaan bahasa Indonesia diantaranya sebagai  dasar  hukum  penggunaan  bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran undang- undang tersebut dapat memberikan penguat  di  dalam  masyarakat  bahasa Indonesia di tengah pengaruh global yang masuk  ke  dalam  masyarakat  bahasa Indonesia di Indonesia. Masyarakat Indonesia  sudah  menanamkan  fungsi bahasa  Indonesia  yang sesuai dengan UU
No.  24  tahun  2009  dalam  kehidupan sehari-hari terutama pada kegiatan formal walaupun belum seutuhnya.
Sampai  saat  ini  bahasa  Indonesia masih  menjadi  bahasa  nasional  bangsa. Penggunaan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa nasional bangsa dan negara belum pernah  menjadi  sumber  permasalahan oleh  bangsa  Indonesia.  Bahasa  Indonesia tetap  dapat  menempatkan  dirinya  sebagai sarana komunikasi yang efektif,
berdampingan  dan  bersama-sama  dengan bahasa-bahasa  daerah  yang  ada  di
Indonesia.  Hal  ini  yang  menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana pertahanan bangsa dari ancaman
disintegrasi.
Dengan  penerapan  Undang-undang ini,  kerja  sama  dan  komitmen  yang  kuat dari  pada  pemangku  kepentingan  di negeri ini, maka bahasa Indonesia sebagai nasionalisme  bangsa    menjadi  lebih  kuat dan  lebih  berwibawa.  Dan  akhirnya, dengan  penuh  percaya  diri  menetapkan syarat  bagi  para  tenaga  kerja  asing  yang akan masuk ke Indonesia untuk menguasai bahasa Indonesia yang
ditandai dengan kelulusan UKBI. Dengan demikian, menetapkan bahasa resmi yang dipakai dalam percakapan antar bangsa di dalam  wilayah  negeri  Indonesia  sendiri adalah  bahasa  Indonesia,  bukan  Bahasa Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA
Chaer,  Abdul,  2003, Linguistik  Umum . Cetakan  Kedua,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Alisjahbana, Sutan Takdir, 1992, Peranan Bahasa Indonesia dalam Modernisasi Kebudayaan Indonesia. Dalam Bambang Kaswanti Purwo, PELLBA 5 , Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya, Jakarta.
Alwi,  Hasan,  dkk.,  (Ed),  2000, Bahasa Indonesia  Menjelang  Tahun  2000 , Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa,  Depdikbud
RI. Arifin, Jakarta
E.  Zainal  dan  Tasai,  S.  Amran,  2008,
Cermat  Berbahasa  Indonesia  untuk PT, Penerbit  Akademika  Pressindo,
Jakarta.
Collins, James T, 2009, Bahasa Sanskerta dan  Bahasa  Melayu ,  Kepustakaan Populer, Jakarta.
Gramedia,
Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa,  dan  Ecole Francaise d’Extreme-Orient.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2009,
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2009  Tentang  Pengaturan  Bahasa,
Depdiknas, Jakarta.
Soejono,
2003, Metode Penelitian Hukum ,  Rineka  Cipta,  Cetakan Kedua, Jakarta.
Muslich,  Masnur  dan  Oka,  I  Gusti Ngurah, 2010, Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi , Bumi
Aksara, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki,  2010, Penelitian
Hukum, Kencana, Jakarta.
Ubaedillah,  A.  dan  Abdul  Rozak.  2008. Pendidikan Kewargaan, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan  Masyarakat  Madani ,  ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada  Media  Group,  Jakarta.