## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 7, Special Issue 1, Pages 169 – 177 February 2022 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/2433 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial-1.2433

## PENDAHULUAN
Bukan merupakan rahasia lagi, bahwa korupsi dan perilaku koruptif dikenal sebagai salah satu permasalahan yang abadi ( perennial problem ), yaitu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat ataupun bangsa dan negara. Permasalahan korupsi, sejak dulu, kemarin, sekarang, dan besuk akan selalu ada, yang berbeda adalah bentuknya. Korupsi

## Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 bagi Guru PPKn MGMP SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo
Socialization and Assistance in Implementation of Regulation of the Governor of DIY No. 60 Year 2020 for PPKn MGMP Teachers of SMA and SMK Kulon Progo Regency

## Sumaryati
*

## Trisna Sukmayadi
Department  of  Pancasila  and  Civic Education, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Indonesia
email: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

## Kata Kunci
Guru PPKn
Pendampingan Sosialisasi Keywords : PPKn teacher Mentoring Socialization Received : July 2021 Accepted : September 2021
Published : February 2022

## Abstrak
Korupsi,  meskipun  di  masa  pandemi,  masih terjadi.  Artinya  pencegahan korupsi dan perilaku koruptif juga harus semakin masif. Demikian halnya dengan  pelaksanaan  Pendidikan  Antikorupsi  (PAK).  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta, menerbitkan Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2020  tentang  Implementasi  Insersi  Pendidikan  Antikorupsi  di  SMA  dan Kejuruan,  dan  Sekolah  Luar  Biasa.  Pergub  ini  belum  diketahui  dan dipahami oleh guru PPkn pada umumnya, dan guru PPKn SMA dan SMK khususnya. Konsekuensinya komitmen bersama dalam pelaksanaan PAK belum terbangun. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pengabdi melaksanakan sosialisasi dan pendampingan implementasi Pergub tersebut kepada guru PPKn  SMA  dan  SMK  di  Kulon  Progo.  Kegiatan  dilaksanakan dalam tiga tahapan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring. Metode dengan pendekatan partisipatif. Luaran pengabdian berupa seperangkat perangkat pembelajaran mata pelajaran PPKn SMA dan SMK Kelas X bermuatan PAK. Dampak kegiatan antara lain guru PPKn tahu dan faham PPKn bermuatan PAK,  terampil  menemukan  dan  menyusun  media  pembelajaran,  serta terampil menyusun perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK.

## Abstract
Corruption, even during a pandemic, is still happening. This means that preventing corruption  and  corrupt  behavior  must  be  more  massive,  likewise  with  the implementation of Anti-Corruption Education (PAK). The Governor of the Special Region  of  Yogyakarta  issued  the  Governor  of  DIY  Regulation  No.  60  of  2020 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education Insertions in High Schools and Vocational High Schools and Special Schools. This regulation is not yet  known  and  understood  by  PPKN  teachers  in  general  and  PPKn  teachers  in SMA  and  SMK  in  particular.  Consequently,  the  joint  commitment  in implementing the PAK has not been developed. Based on this, the Service Team carried out socialization and assistance to implement the Gubernatorial Regulation to PPKn SMA and SMK teachers in Kulon Progo. The activity is carried out in three stages, preparation, implementation, and monitoring evaluation — the method with a participatory approach. The service output is a set of learning tools for PPKn SMA  and  SMK  Class  X  subjects  containing  PAK.  The  impact  of  the  activities included PPKn teachers who knew and understood PPKn with PAK content, were skilled at finding and compiling learning media, and were skilled at collecting PPKn learning tools with PAK.
© 2022 Sumaryati, Trisna Sukmayadi. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial-
1.2 433
juga dikenal sebagai extraordinary crime , sebagai persoalan yang luar biasa (Prahassacitta, 2016). Korupsi sebagai persoalan yang dampaknya menyebar dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan sampai menyentuh kepada turunnya harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajadnya di antara makhluk Tuhan lainnya (Rachmawati, 2021). Seiring dengan keberadaan korupsi dan perilaku koruptif yang senantiasa terjadi dan berdampak fluktuatif tersebut, maka upaya pemberantasan dan pencegahan harus dilakukan secara mendasar, komphrehensif, dan terus menerus Selain itu pemberantasan dan pencegahan korupsi maupun perilaku koruptif harus dilaksanakan secara berbarengan (Waluyo, 2014). Pemberantasan korupsi dengan penegakan peraturan hukum secara tegas, lebih diarahkan pada korupsi yang telah terjadi dan berhasil diketahui. Sedangkan pencegahan lebih diarahkan kepada  upaya  antisipatif,  agar  tidak  terjadi  permasalahan  korupsi.  Apabila  upaya  pencegahan  berhasil,  maka  upaya pemberantasan terkurangi, karena tidak lagi ada kasus korupsi. Dalam hal ini upaya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, menjadi sangat penting.
Pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, antara lain dilakukan dengan perbaikan sistem, kampanye antikorupsi, dan edukasi  anti  korupsi  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  edukasi  anti  korupsi,  ditindaklanjuti  dengan  kebijakan  pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Salah satu upaya agar peserta didik tetap berakhlak mulia, berperilaku antikoruptif, adalah memberikan materi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran (Satria, 2020). Secara  lebih  khusus  instruksi  kepada  Kementrian  Pendidikan  dan  kebudayaan  dituangkan  dalam  aksi  ke-226,  yaitu Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Husen et al ., 2017). Secara umum implementasi pendidikan antikorupsi sebagai realisasi salah satu pasal dari UU. No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK),  yang  menyatakan  KPK  diberikan  tugas  melaksanakan  pendidikan antikorupsi  dalam  semua  jenjang  pendidikan.  Hal  ini  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  bekerja  sama  dengan Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan menengah.
Semua provinsi di Indonesia berkewajiban melaksanakan ketentuan hukum tersebut.  Khusus untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  60  Tahun  2020  tentang Implementasi  Insersi  Pendidikan  Antikorupsi  di  SMA  dan Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Dalam Peraturan Gubernur DIY ini implementasi insersi PAK disisipkan di mata pelajaran PPKn, dengan tidak menambah mata pelajaran baru (BAB II, pasal 3 ayat (1) dan (2). Pasal 3, ayat (1) Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 “Implementa si insersi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA, SMK, dan SLB)”. Sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan “Implementasi Insersi Pendidikan Antikor upsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata  pelajaran  baru”.  Selanjutnya  dalam  pasal  5  Pergub  DIY  No.  60  Tahun  2020  ini  disebutkan  beberapa  langkah implementasi insersi Pendidikan Anntikorupsi, yang meliputi inisiatif merancang penyisipan Pendidikan Antikorupsi (analisis Kompetensi Dasar mapel PPKn yang relevan dengan Pendidikan Antikorupsi, menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan  indikator  pencapaian  kompetensi,  menetapkan  substansi  pembelajaran  yang  akan  diajarkan,  menyusun pengalaman  belajar  PAK,  memilih  media  pembelajaran  PAK,  menyusun  simulasi  aksi  antikorupsi,  menyusun  alat penilaian. Selain itu guru PPKn didukung sekolah juga menyiapkan jejaring pembelajaran PAK (Wibowo, 2013). Berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 tersebut, guru PPKn sebagai peran utama dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi di sekolah. Dalam hal ini sikap positif guru PPKn terhadap Peraturan  Gubernur  DIY  No.  60  Tahun  2020,  menjadi  hal  penting,  sebagai  kekuatan  internal  mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara sungguh-sungguh baik untuk pribadi maupun untuk semua warga sekolah. Selanjutnya guru mampu berperan sebagai teladan pelaku antikorupsi, mampu mengendalikan warga sekolah, untuk tidak korupsi dan  berperilaku  koruptif,  bukan  sekedar  berhenti  menginsersikan  nilai-niai  antikorupsi  dalam  mata  pelajaran  PPKn (Subkhan, 2020).
Sekolah Menengah Atas, termasuk SMA dan SMK, di Wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkarakter antikorupsi. Salah satu upaya dengan sekolah melaksanakan  Pergub  DIY  No.60  Tahun  2020.  Agar  implementasi  terarah  dan  efektif,  maka  diperlukan  adanya
pendampingan.  Tim  Pengabdi  berkomunikasi  dan  berkoordinasi  dengan  beberapa  guru  PPKn  SMA  dan  SMK,  dan mereka menyatakan belum memahami isi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020. Para guru PPKn juga menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penjelasan resmi tentang Pergub tersebut. Meskipun sebagian guru telah menginsersikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, namun belum dilaksanakan sebagai hasil komitmen bersama semua warga sekolah. Dalam situasi demikian, pastinya pelaksanaan pendidikan antikorupsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) PPKn SMA dan MGMP PPKn SMK kabupaten Kulon Progo, merupakan fórum dan mimbar ilmiah guru PPkn. Dalam forum ini guru PPKn saling berdiskusi mempelajari dan mengembangkan materi  ajar,  mengembangkan  media  pembelajaran,  mengembangkan  evaluasi  pembelajaran,  serta  bermusyawarah berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  profesionalitas  guru  mata  pelajaran  PPKn.  Berkaitan  dengan implementasi Pergub DIY No.60 tahun 2020, ketua MGMP PPKn SMA maupun SMK di Kulon Progo menyatakan belum pernah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 ini. Dengan demikian meskipun terdapat guru yang melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, hal tersebut merupakan inisiatif mandiri dari guru, belum pelaksanaan kesepakatan MGMP.
Analisis situasi tersebut, merupakan keprihatinan dalam pembelajaran karakter antikorupsi. Apabila pendidikan karakter antikorupsi di sekolah belum dilakukan secara melembaga dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan, maka kelahiran generasi penerus berkarakter antikorupsi, diragukan. Lebih jelasnya masalah korupsi dan perilaku korupstif akan tetap hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya Pergub DIY No. 60 tahun 2020 disosialisasikan secara masif ke semua lembaga pendidikan, khususnya kepada guru mata pelajaran PPKn. Tujuannya agar setiap unit pendidikan, khussunya guru mata pelajaran PPKn segera merealisasikan dalam proses pembelajaran, sebagai ikhtiar melahirkan generasi antikorupsi. Dalam hal ini maka tim pengabdi mengusulkan program yang terstruktur dan sistematis tentang pendampingan insersi PAK dalam mata pelajaran PPKn kepada guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo. Program ini bertujuan membimbing, mendampingi guru PPKn SMA dan SMK Kulon Progo dalam  menginsersikan  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  pembelajaran  PPKn  di  sekolah,  sebagai  amanah  Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020.
Kompetensi yang dicapai guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo mengetahui dan memahami isi Pergub DIY No. 60 tahun 2020, serta menyusun contoh perangkat pembelajaran PPKn bermuatan Pendidikan antikorupsi. Usulan program ini berdasarkan pada keahlian dan kompetensi tim pengabdi sebagai dosen dan pengembang bidang ilmu Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  sekaligus  sebagai  Tim  Penyuluh  Antikorupsi  tingkat  pratama  KPK.  Tim  Pengabdi bersama-sama KPK juga berkolaborasi dalam penyusunan Insersi Pendidkan Antikorupsi dalam mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi. Beberapa hasil penelitian dan buku Tim Pengabdi menjadi salah satu rujukan program ini, seperti Implementasi  Nilai  Jupe  mandi  tangker  sebedil  dalam  pembelajaran  PPKn  di  SMA  N  3  Bantul  (Sumaryati,  2015), Identifikasi nilai-nilai Antikorupsi Perspektif esensialisme (Sumaryati et al ., 2020a), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas (Sumaryati et  al .,  2020b), Hierarchy  of  Anti-Corruption  Values  in  Strengthening  the  Sustainable  Anti-Corruption  Education (Sumaryati et  al .,  2020c),  Kontribusi  Aksiologi  Pendidikan  Anti  Korupsi  dalam  Mengembangkan  Sikap  Anti  Korupsi Mahasiswa Program Studi PPKn (Sumaryati, 2016), dan Membina Karater Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Sukmayadi, 2020). Mempertimbangkan permasalahan dan kompetensi tim pengabdi tersebut, maka MGMP PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo menyetujui program pendampingan implementasi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020. Persetujuan program juga diberikan oleh Pimpinan Majlis Dikdasmen PWM DIY.

## METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dalam tiga tahapan. Tahap pertama persiapan, meliputi analisis situasi, perijinan, koordinasi, dan sosialisasi kepada mitra, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Sekolah Menengah Atas dan kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMK di kabupaten Kulon Progo. Koordinasi
dengan ketua MGMP PPkn SMA dan Ketua MGMP PPKn SMK. Tujuannya untuk memastikan teknik pelaksanaan setiap kegiatan (peserta, waktu, susunan acara). Waktu kordinasi dilaksanakan bulan April 2021. Tahap kedua pelaksanaan, meliputi  sosialisasi  Peraturan  Gubernur  DIY  No.  60  tahun  2020,  penyegaran  materi  pendidikan  antikorupsi,  dan penyegaran  pendidikan  antikorupsi  dalam  perspektif  agama  (Islam),  pelatihan  media  dan  strategi  pembelajaran pendidikan antikorupsi, dan pendampingan implementasi insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn maupun dalam proses pembelajaran PPKn. Tahap pelaksanaaan ini dilakukan dalam empat kegiatan. Pertama, sosialisasi Peraturan  Gubernur  DIY  No.60  tahun  2020  tentang  Implementasi  Insersi  Pendidikan  Antikorupsi  di  SMA,  Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, kedua, penguatan Materi Pendidikan Antikorupsi, ketiga, pelatihan media dan strategi pembelajaran antikorupsi bagi guru PPKn, dan keempat, pendampingan insersi materi Pendidikan Antikorupsi dalam RPP mata pelajaran PPKn SMA dan SMK. Kegiatan pertama, kedua, dan ketiga, dilaksanakan secara virtual. Kegiatan keempat dilaksnakan secara luring, dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Secara lebih rinci dalam Tabel I.

## Tabel I.
Tabel pelaksanaan kegiatan No Aktivitas Waktu Tempat 1 Sosialisasi dan memahami bersama PerGu DIY No. 60 Tahun 2020 24 April 2021 (08.30 – 10.00) virtual 2 Penyegaran pendidikan antikorupsi dalam perspektif agama (Islam) 24 April 2021 (10.00 – 12.00) virtual 3 Penguatan Materi Pendidikan Antikorupsi 1 Mei 2021 (08.00 -09.30) virtual 4 Pelatihan media dan strategi pembelajaran antikorupsi bagi guru PPKn 1 Mei 2021 (09.30 – 11.30) virtual 5 Pendampingan  insersi  materi  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  RPP  mata pelajaran PPKn SMA dan SMK 9 – 10 Juli 2021 (08.30 – 15.00)  SMK N 1 Pengasih 6 Finalisasi  perangkat  pembelajaran  PPkn  bermuatan  antikorupsi/presentasi luaran. 17 Juli 2021 (09.00-11.30) SMK N 1 Pengasih 7 Monitoring dan evaluasi Pasca kegiatan virtual
Meskipun kegiatan dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID 19, kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Protokoler kesehatan, tetap diutamakan, dengan tetap mengkondisikan peserta kegiatan tetap secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan. Mitra berpartisipasi aktif dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dan dalam pelaksanaan kegiatan. Secara lebih nyata terllibat dalam persiapan tempat kegiatan dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, dan memediasi dengan semua anggota MGMP PPkn SMA dan SMK di Kulon Progo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  COVID  19  masih  belum  selesai  mewabah  di  negeri  Indonesia,  termasuk  di  wilayah  Kulon  Progo.  Jumlah terkonfirmasi COVID 19 di Kulon Progo masih bertambah dari hari ke hari. Data sampai hari kamis, 3 Juni 2021, jumlah warga yang terkonfirmasi kasus COVID bertambah 67 sehingga menjadi berjumlah 6.157 kasus, Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 di Kulon Progo, Baning Rahayujati, menjelaskan 67 kasus baru tersebar secara merata di 12 kecamatan, yaitu di Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Kokap, Wates, Nanggulan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, dan Lendah. Berikut data jumlah masyarakat terkonfirmasi COVID-19 di Kulon Progo per 11 Juni 2021.
Gambar 1. Update kasus COVID-19 di Kulon Progo
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Tim Pengabdi dan pengurus MGMP PPKn SMA dan SMK Kulon Progo, bersepakat kegiatan dilaksanakan kombinasi antara daring dan luring. Kegiatan yang materinya lebih cenderung pada aspek kognitif dilaksanakan secara daring. Kegiatan yang bersifat praktik, dilaksanakan secara luring, dengan pembatasan peserta dan protokoler kesehatan. Berikut hasil pengabdian masyarakat sesuai tahapan yang ditempuh.

## Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di SMA, Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti masalah pengetahuan guru PPKn SMA dan SMK di wilayah kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 belum secara menyeluruh. Sasaran dalam kegiatan ini adalah semua guru PPKn SMA dan SMK di wilayah kabupaten Kulon Progo, kepala sekolah masing-masing guru. Tujuan kegiatan dipahaminya isi Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2020 dengan cermat dan benar oleh guru PPKn dan stakeholder. Pemahaman ini sebagai modal penting implementasi Pergub ini dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual.
Sosialisasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2021 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di SMA, Sekolah  Kejuruan,  dan  Sekolah  Luar  Biasa  dilaksanakan  secara  daring  dengan Zoom  Meeting dengan  link https://us02web.zoom.us/j/82521392511?pwd=R3k0VWFDT3gxUFBnR2hyQmNKd3VuZz09 .  Sosialisasi  ini  juga diberikan materi tentang Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Sekretaris Majils pendidkan dasar dan menegah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas pendidikan dan Olah raga Provinsi DIY. Peserta terdiri dari guru PPKn SMA dan guru PPKn SMK di wilayah kabupaten Kulon Progo, dan Kepala Sekolah SMA dan SMK di wilayah Kulon Progo. Peserta sangat antusias, ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah 75 peserta dan partisipasi aktif saat fórum diskusi. Keaktifan seperti terlihat dalam Gambar 2.
Gambar 2. Dokumentasi kegiatan sosialisasi
Berikut dideskripsikan outcome kegiatan sosialiasi. Pertama dalam hal pengetahuan guru tentang Pergub DiY No. 60 Tahun 2020. Secara umum setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi ini, mengetahui isi pergub DIY No. 60 Tahun 2020. Dari 13 responden yang menjawab angket, dua belas responden menyatakan mengetahui isi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 ini. Sedangkan dari aspek pemahamannya, semua guru menyatakan bahwa tujuan Pergub DIY No. 60 Tahun 2020 untuk penguatan karakter generasi muda yang berintegritas tinggi dan bermoral antikorupsi. Dua aspek ini merupakan indikator bahwa sosialisasi ini berlangsung secara efektif dan menambah penguatan wawasan guru tentang implementasi PAK dalam Mapel PPkn.
Kedua, guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo, setuju materi PAK diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn. 92,3% guru PPKn SMA dan SMK Kulon Progo menyatakan setuju, dengan alasan karena mapel PPKn merupakan mapel yang paling dekat dengan pembentukan karakter di kalangan peserta didik, supaya anak memiliki watak karakter dan moral
yang terpuji, di teladani, menjadi contoh pekerja yang profesional dan bermoral baik secara mental, jenjang pendidikan menengah atas sangat tepat menerima pendidikan anti korupsi untuk bekal kehidupan di masa yg akan datang, dan PAK ini sangat penting diberikan kepada anak anak sejak dini sebagai bagian dari pendidikan moral, walaupun tidak diberikan secara  khusus  dalam  mata  pelajaran.  Sehingga  sisipan-sisipan  pendidikan  anti  korupsi  ini  dapat  menjadi  bekal  bagi generasi muda di masa akan data pentingnya perilaku anti korupsi dan menghindari perilaku korupsi. Berdasarkan alasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo, sangat memperhatikan dan peduli dengan persoalan mendasar di negeri ini, yaitu persoalan korupsi. Guru PPKn juga memperhatikan nasib peserta didik agar ke depan menjadi generasi yang handal, generasi yang tidak melakukan korupsi. Semangat guru PPKn ini dibuktikan dengan bahwa guru PPKn telah mengimplementasikan pembelajaran PAK sejak sebelum adanya Pergub ini. Pelaksanaannya  masih  atas  inisiatif  secara  personal  guru.  Pelaksanaan  PAK  oleh  guru  belum  merupakan  kebijakan sekolah, sehingga dari budaya sekolah dan beberapa sarana pendukung masih terbatas. Pada kesempatan ini, guru PPKn juga menyampaikan perlunya keberlanjutan program ini. Para guru berharap agar pendampingan implementasi PAK dalam pembelajaran mata pelajaran PPKn dilanjutkan sampai pada ranah realisasi praktik di kelas. Harapan para guru agar PAK ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Terdapat 1,7% guru yang tidak setuju PAK diinsersikan ke mata pelajaran PPKn. Berikut penyataan guru PPKn.
TIM Pengabdi : “Jika bapak/ ibu tidak setuju, sampaikan alasannya.” Guru : “Sebenernya diberikan untuk semua mata pelajaran. Karena pendidikan anti korupsi itu yang bertanggung jawab seluruh mata pelajaran”.
Guru : “Karena menambah muatan materi di mapel PPKn.”
Alasan guru PPKn adalah PAK mestinya diberikan untuk semua mata pelajaran, sehingga PAK mestinya diinsersikan ke semua mata pelajaran. Alasan kedua tidak setuju adalah menambah muatan materi PPKn. Dalam hal ini juga menambah beban  guru  PPKn.  Pandangan  guru  PPKn  ini,  meskipun  sedikit,  namun  alasannya  sangat  rasional.  Alasan  bahwa pembelajaran  PAK  merupakan  tanggung  jawab  semua  guru,  pernyataan  ini  benar  adanya,  semua  guru  seharusnya menginsersikan  nilai-nilai  PAK  dalam  pembelajaran  (Indrajaya et  al .,  2021).  Secara  lebih  nyata,  pada  saat  guru melaksanakan pendidikan karakter, maka telah menginsersikan nilai PAK. Namun dalam hal ini pembelajaran PAK belum dilaksanakan  secara  teoritis  sistematis.  Sedangkan  tentang  pandangan  guru  PPKn  yang  menyatakan  materi  PAK menambah muatan materi PPKn, maka diberikan kelonggaran kepada SMA, SMK, MAN, untuk memilih materi PAK yang akan dikembangkan di sekolah tersebut.
Berkaitan  dengan  penyegaran  pendidikan  antikorupsi  dalam  perspektif  agama  (Islam),  para  peserta  mendapatkan penguatan wawasan bahwa PAK merupakan kebijakan yang sesuai dengan tuntunan agama. Semua guru setuju bahwa pada saat mengimplementasikan PAK , berarti guru telah membimbing dan mengarahkan peserta didik pada kebaikan. Namun demikian guru juga berpendapat diperlukan penguatan secara nyata pemahaman dan implementasi tuntunan agama dengan benar dan baik, agar para pemeluk agama tidak melakukan korupsi.

## Penyegaran materi pendidikan antikorupsi dan Pelatihan metode pembelajaran pendidikan antikorupsi
Kegiatan  ini  berbentuk  penyuluhan  tentang  urgensi  pendidikan  antikorupsi,  tema-tema  pokok  dalam  pendidikan antikorupsi, dan métode pembelajaran pendidikan antikorupsi. Tujuan kegiatan ini guru menguasai dan memahami tema- tema pokok dalam pendidikan antikorupsi, yang selanjutnya sebagai bahan insersi dalam mata pelajaran PPKn, serta guru mampu memilih dan atau mengkreasi media dan strategi pembelajaran antikorupsi. Materi yang disampaikan meliputi Pengertian korupsi, jenis korupsi, penyebab korupsi, pengertian Pendidikan Antikorupsi, urgensi, tujuan, nilai-nilai dalam pendidikan  antikorupsi.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Juni  2021  secara  virtual,  dengan  link  zoom https://us02web.zoom.us/j/81226195292?pwd=WS9tZWJDQnVKVFRRUEJvUG5udmxWQT09 .  Berikut  dokumentasi kegiatan tersebut seperti disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Dokumentasi kegiatan penyegaran
Kegiatan penyegaran PAK , media, dan strategi pembelajaran PAK ini disambut positif oleh peserta. Secara umum setelah kegiatan ini peserta mendapatkan tambahan penguatan materi tentang pendidikan antikorupsi. Dalam diskusi peserta menyampaikan  ” materi  PAK  ruang  lingkupnya  banyak,  terdapat  beberapa  materi  yang  relevan  dengan  materi  mata  pelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn).  Secara  umum  tujuan  dan  materi  PAK  dapat  diinsersikan  dalam  beberapa kompetensi dasar (KD) dan materi PPKn ”. Peserta lain menyatakan “ membutuhkan waktu untuk mencermati dan mengidentifikasi materi  PAK yang  sesuai  dengan  materi  PPKn ”.  Terdapat  salah  satu  peserta  yang  menyatakan  bahwa  PAK  tidak  cukup diberikan  pada  peserta  didik,  namun  juga  kepada  seluruh  warga  sekolah,  tidak  hanya  peserta  didik  yang  berani menhampaikan kebenaran, namun guru juga harus memiliki keberanian menyampaikan pertanyaan atau teguran kepada sesama guru atau pimpinan yang berperilaku koruptif. Proses refleksi juga telah terjadi dalam diri peserta. Salah satu peserta menanyakan tentang pemberian premi yang diberikan oleh toko percetakan yang menjadi langganan sekolah dalam  pengadaan  administrasi  sekolah,  apakah  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  perilaku  koruptif.  Dalam  hal  ini pemateri memberikan tanggapan, jika pemberian premi itu kemudian mempengaruhi sekolah menjadi tidak nyaman saat akan pindah ke toko lain, maka hal tersebut termasuk ke salah satu jenis korupsi, yaitu benturan kepentingan. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa penguatan materi PAK, media, dan strategi pembelajaran ini mampu memberikan sentuhan refleksi  dan  evaluasi  diri  para  peserta  berkaitan  dengan  kebijakan  dan  perilaku  yang  terjadi  dalam  lingkup  tugas kesehariannya sebagai guru.

## Pendampingan insersi materi Pendidikan Antikorupsi dalam RPP mata pelajaran PPKn SMA dan SMK
Kegiatan ini sebagai tindak lanjut kegiatan sebelumnya. Setelah peserta mengetahui dan memahami tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi, peserta didampingi menysun perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan guru dalam menginsersikan materi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKN. Tujuan  kegiatan  ini  para  guru  dapat  menyusun  perangkat  pembelajaran  PPKn  yang  bermuatan  materi  pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini direncanakan dilakukan secara luring, dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Mengingat protokoler kesehatan dan ketercapaian target kegiatan, peserta kegiatan ini dibatasi, sesuai dengan rekomendasi dari ketua MGMP dan peserta. Setelah peserta mengikuti kegiatan ini, selanjutnya diseyogyakan melaksanakan deseminasi hasil kegiatan di kelompok MGMP masing-masing. Materi kegiatan telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKn Kelas X, XI, XII terhadap Nilai-nilai Antikorupsi dan Model pengintegrasian PAK dalam pengembangan RPP.
Kegiatan ini direncanakan besuk tanggal 9 dan 10 Juli 2021 di aula SMK N 2 Wates. Pertimbangan kalender akademik berlangsungnya semester gasal menentukan waktu pelaksanaan kegiatan ini. Semua rangkaian kegiatan sejak persiapan sampai pada presentasi perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK akan dituangkan dalam artikel ilmiah dengan tema  “ Penyusunan  perangkat  pembelajaran  PPKn  bermuatan  PAK:  Wujud  kontribusi  guru  PPKn  dalam  edukasi  antikorupsi ”. Dengan demikian sampai saat ini (13 Juni 2021), kegiatan ini masih dalam tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan mitra tentang tempat, sarana protokoler kesehatan, dan hal-hal teknis pelaksanaan.
Luaran kegiatan ini adalah perangkat pembelajaran PPKn SMA Kelas X bermuatan PAK dan perangkat pembelajaran PPKn  SMK  Kelas  X  bermuatan  PAK.  Perangkat  pembelajaran  yang  disusun  meliputi  hasil  telaah  perbandingan Kompetensi Dasar mata pelajaran PPKn dengan kompetensi dasar materi PAK, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn bermuatan PAK, dilengkapi dengan materi pembelajaran, dan media pembelajarannya. Secara umum para guru PPKn baik SMA maupun SMK telah terampil dalam menyusun RPP PPKn bermuatan antikorupsi. Kendala yang dihadapi adalah dalam hal manajemen waktu. Keterbatasan waktu untuk berdiskusi bersama menyusun bahan pembelajaran, media  pembelajaran,  dikarenakan  tugas  sekolah  dan  pembelajaran  secara  daring  yang  emmebutuhkan  waktu  lebih banyak.

## Evaluasi dan Monitoring Pendampingan Implementasi Pergub DIY No. 60 Tahun 2021 di MGMP PPKn SMA dan SMK Kulon Progo
Evaluasi dilakukan setelah pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK secara luring selesai dilaksanakan. Setelah semua peserta atau bapak/ibu guru PPKn menyusun dan mempresentasikan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK, tugas Tim Pengabdi adalah mengorekasi apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Jika  belum  sesuai  ketentuan,  maka  Tim  Pengabdi  mendampingi  peserta  untuk  melakukan  perbaikan.  Evaluasi  juga dilakukan  pada  saat  guru  presentasi  perangkat  pembelajaran  PPKn  yang  disusun.  Evaluasi  didasarkan  indikator kesesuaian antara kompetensi dasar PPKn dengan kompetendi dasar PAK, perumusan tujuan pembelajaran bermuatan nilai-nilai antikorupsi, kesesuaian penentuan materi PPKn dengan materi PAK, kesesuaian media dengan materi dan tujuan  pembelajaran,  dan  keseuaian  instrumen  evaluasi  dengan  tujuan  pembelajaran.  Hasil  perbaikan  perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK kemudian didokumentasikan menjadi book chapter berjudul “ Suplemen Implementasi Pergub DIY No. 60 tahun 2021 dalam Mata Pelajaran PPKn “. Buku ini kemudian diterbitkan oleh UAD Press, Anggta IKAPI dan ber-ISBN. Buku ini selanjutnya diajukan ke Kemenkumham untuk proses pengajuan Hak Cipta. Setelah pelatihan para guru akan dimonitoring dengan menggunakan isian google form , tentang tindak lanjut deseminasi dan implementasi saat pembelajaran di kelas. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, sehingga kegiatan ini berkontribusi dalam program edukasi antikorupsi yang merupakan salah satu program yang ditetapkan KPK sebagai upaya pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.

## KESIMPULAN
Pendampingan Implementasi Pergub DIY No.60 Tahun 2020 bagi Guru PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo merupakan  upaya  kelembagaan  dan  sistematis  untuk  meningkatkan  kontribusi  guru  PPKn  SMA  dan  SMK  dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif di kalangan pelajar dan generasi muda. Pelatihan ini berkomtribusi dalam peningkatan kompetensi para guru PPKn SMA dan SMK dalam hal pemahaman isi Pergub DIY No. 60 Tahun 2020, pemahaman  tentang  Pendidikan  antikorupsi,  peningkatan  keterampilan  menyusun  perangkat  pembelajaran  PPKn bermuatan PAK, peningkatan keterampilan implementasi PAK, dan peningkatan penggunaan teknologi dalam PAK. Sistem evaluasi dan monitoring yang dilakukan menjadikan pendampingan implementasi Pergub DIY No.60 Tahun 2020 bagi guru PPKn SMA dan SMK di MGMP SMA dan SMK ini berdampak jangka panjang, yakni pembinaan pelajar dan generasi muda antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan oleh para guru PPKn SMA dan SMK.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim Pengabdi mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan,  atas  pendanaan  yang  diberikan  melalui  hibah  kompetitif  skim  Program  Pengabdian  Masyarakat,  guna mewujudkan guru-guru PPKn SMA dan SMK yang terampil dalam edukasi antikorupsi kepada peserta didik, sehingga terwujud pelajar dan generasi yang berkarakter antikorupsi. Terimaksih juga kepada MGMP PPKn SMA dan MGMP PPKn SMK Kabupaten Kulon Progo, atas partsipasi aktif dan dukungan pelaksanaan seluruh rangkain kegiatan.

## REFERENSI
Husen, A., Supandi, Arnie. 2017. Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 SMP/MTs Kelas IX . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Indrajaya,  A.N.,  Susanti,  Y.F.,  Eddywijaya,  R.,  Heryudi,  Setianto,  S.,  Juliana.  2021.  Menumbuhkan  Integritas  melalui Karakter Anti Korupsi untuk Mempersiapkan Remaja menjadi Agen Perubahan. Journal of Sustainable Community Development (JSCD) . 3 (1):11-20. https://doi.org/10.32924/jscd.v3i1.24
Prahassacitta, V. 2016. The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is The Concept An Effective Criminal Policy? Humaniora . 7 (4):513-521. https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604
Rachmawati,  A.F.  2021.  Dampak  Korupsi  dalam  Perkembangan  Ekonomi  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum . 1 (1):12-19
Satria, H.S. 2020. Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. Integritas : Jurnal Antikorupsi . 6 (2):169-186. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660
Subkhan,  E.  2020.  Pendidikan  Antikorupsi  Perspektif  Pedagogi  Kritis. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi . 6 (1):15-30. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649
Sukmayadi, T. 2020. Membina Karater Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung: Maulana Media Grafika
Sumaryati,  S.,  Murtiningsih,  S.,  Maharani,  S.D.P.  2020a.  Penguatan  Pendidikan  Antikorupsi  Perspektif  Esensialisme. Integritas : Jurnal Antikorupsi . 6 (1):1-14. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408
Sumaryati, S., Retnasari, L, Winarti, T. 2020b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan  pada  Peserta  Didik  di Sekolah  Memengah  Atas. JPK (Jurnal  Pancasila dan Kewarganegaraan) . 5 (2):1-12. http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp1-12
Sumaryati, Suyadi, Sukmayadi, T. 2020c. Hierarchy of Anti-Corruption Values in Strengthening the Sustainable Anti- Corruption Education. TEST: Engineering and Management . 83 :12117-12125
Sumaryati, S. 2016. Kontribusi Aksiologi Pendidikan Anti Korupsi dalam Mengembangkan Sikap Anti Korupsi Mahasiswa Program Studi PPKn. In Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan . Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
Sumaryati,  S.  2015.  Implementasi  Nilai-nilai  Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Meujudkan  Karakter  Jupe  Mandi  Tangse Kebedil (Survey dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul pada Tahun Pelajaran 2012/2013). In Seminar Nasional Nilai Kearifan Lokal . Malang: Universitas Negeri Malang.
Waluyo,  B.  2014.  Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Jurnal  Yuridis . 1 (2):169-182. http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.149
Wibowo, A. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar