## PERATURAN DESA DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PADA OPEN DEFECATION FREE

## Denni Kurniawan, Husnul Khotimah*
Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Nurul Jadid, Jl.KH. Zaini Mun’im Karanganyar Paiton Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291 *husnulcrakers@gmail.com (+6285235430683)

## ABSTRAK
Open  Defecation  Free atau  ODF  dapat  dikendalikan  dengan  pengelolaan  yang  tepat,  beberapa  cara yang  dapat  digunakan  adalah  melibatkan  desa  untuk  membuat  Peraturan  Desa  dan  mengaktifkan Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  (STBM).  Penerapan  Peraturan  Desa  dan  Pengaktifan  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dusun Krajan Desa Nogosari Kecamatan Sukosari yang bertujuan untuk merubah kebiasaan masyarakat buang air terbuka menjadi buang air tertutup sehingga dapat tercapai desa  ODF.  Populasi  yang  diteliti    adalah    masyarakat  yang  berjumlah  114  orang,  dengan  jumlah sampel 71 sampel. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan koesioner dan observasi. Hasil  uji  analisa dengan menggunakan uji  Spearman Rho didapatkan bahwa p-value 0,000 <0,05 maka penerapan Peraturan Desa dan pengaktifan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dapat  membantu mewujudkan tercapainya Open Defecation Free.
Kata kunci: peraturan desa, sanitasi total berbasis masyarakat, open defecation free

## COMMUNITY BASED VILLAGE AND SANITATION REGULATIONS ON OPEN DEFECATION FREE

## ABSTRACT
Open  Defecation  Free  or  ODF  can  manage  properly,  some  of  the  methods  used  is  to  make  Village Regulations  and  activate Community  Based  Total  Sanitation  (STBM).  Application  of  Village Regulations and  Community Based Total Sanitation. Activation in Krajan Hamlet, Nogosari Village, Sukosari  District,  Bondowoso  District  which  aims  to  change  the  habits  of  the  community  to  open defecation  into  closed  defecation  so  that  an  ODF  Village  can  be  reached.  The  population  that  was released was the community that issued 114 people, with a sample of 71 samples. Sampling technique using purposive sampling. The instruments used were questionnaires and observations. The results of the  analysis  test  using  the  Spearman  Rho  test  obtained  that  the  p-value  0,000  <_05,  hence  the application  of  Village  Regulations  and  activation  of  Community-Based  Total  Sanitation  can  help realize the achievement of Open Defection Free.
Keywords: village regulations, community based total sanitation, open defecation free

## PENDAHULUAN
Upaya  kesehatan  wajib  puskesmas  adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen  nasional,  regional  dan  global serta  yang  mempunyai  daya  ungkit  tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  Upaya  kesehatan  wajib  ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas  yang  ada  di  wilayah  Indonesia. Upaya  STBM  di  puskesmas  mencakup kegiatan  penyehatan  air, hygiene dan
sanitasi  makanan  dan  minuman  penyehatan tempat  pembuangan  sampah  dan  limbah, STBM  pemukiman  dan  jamban  keluarga pengawasan  sanitasi tempat-tempat  umum dan industri, pengamanan tempat pengelolaan pestisida, klinik sanitasi puskesmas dan pengendalian vektor (Ashari, dkk, 2016).
Banyak  jenis  program  dan  intervensi  telah dicoba  untuk  meningkatkan  akses  pada

## Jurnal Penelitian Perawat Profesional
Volume 1 Nomor 1, November 2019 p-ISSN 2714-9757
http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP
Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume  1  No 1  Hal  81 - 88,  November 2019 Global Health Science Group
fasilitas  sanitasi  ini,  namun  hasil  yang dicapai  belum  secara  bermakna  dapat menyelesaikan  persoalan.  Lebih  dari  tiga puluh  tahun,  akses  terhadap  sanitasi  di pedesaan  tidak  berubah.  Belajar  dari pengalaman-pengalaman tersebut, kemudian dikenalkan  metode  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat (STBM) Metode ini melakukan pendekatan dengan  menjadikan  masyarakat sebagai  subyek,  dan  dilakukan  stimulasi kepada  mereka  untuk  melakukan self assessment terhadap  kondisi  sanitasi  pada komunitas mereka. Tahap selanjutnya adalah  memicu  mereka  untuk  berubah dengan  cara  mengaktifkan  motivasi  dan arahan dari perangkat desa berupa pembuatan  Peraturan  Desa  yang  mengikat tentang STBM (Depkes, 2019).
India  merupakan  negara  terburuk  dalam sanitasi  masyarakatnya,  dan  Indonesia menduduki  posisi  nomer  dua  (Kompas, 2017).  Indikator  hasil  upaya  STBM  di Indonesia  pada  tahun  2018  antara  lain persentase  penduduk  yang  memiliki  akses terhadap  air  minum  berkualitas  sebesar 67%,  persentase  kualitas  air  minum  yang memenuhi syarat kesehatan 80%, persentase penduduk  yang  menggunakan  jamban  sehat sebanyak  59,09%  dan  cakupan  rumah  yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 59,09% (Depkes, 2014). Sedangkan penyakit  yang  berhubungan  dengan  sanitasi sebanyak  4.274.790  kasus  dan  tertangani 60,4 %.
Jawa  Timur  dengan  jumlah  desa/kelurahan yang  telah  melaksanakan  STBM  sebanyak 6.089  desa  atau  71,66  %.  Sedangkan  di penyakit  berhubungan  dengan  sanitasi sebanyak 604.779 kasus dan tertangani 57% (Kesehatan Indonesia,
2017).
Di Bondowoso  cakupan  kegiatan  program STBM  antara  lain,  akses  sanitasi  layak (jamban  sehat)  sebanyak  58,97%,  jumlah desa  yang  melaksanakan  STBM  sebanyak 209  desa  dan  10  kelurahan  (56,87%)  dan desa  Stop  BABS  sebanyak  17  desa  (7%) dan  penyakit  yang  berhubungan  dengan
sanitasi  adalah 30.563  kasus  dan  tertangani 100% (Kesehatan Bondowoso, 2018).
Keberhasilan  suatu  program  maka  perlu pembuatan peraturan yang mengikat. Peraturan desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama Badan  Permusyawaratan  Desa  (KDPDTT, 2015).  Peraturan  tersebut  merupakan  suatu upaya  pengawasan  dan  pengikat  dalam rangka  menilai  keberhasilan  desa  dan  salah satunya  adalah  penyuksesan  STBM  sebagai program  kerja  sebuah  institusi  terendah  di desa  dalam  rangka  pencapaian tujuan  Desa BABs  atau  ODF.  Bedasarkan  fenomena diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang    “Hubungan  Peraturan
Desa dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terhadap Open Defecation  Free (ODF)  di  Dusun  Krajan Desa Nogosari
Kecamatan Sukosari Bondowoso.

## METODE
Penelitian menggunakan metode analisis korelasi atau hubungan, dengan pendekatan cross sectional, dimana peneliti melakukan observasi  atau  pengukuran  variabel  pada satu  waktu. Populasi dalam penelitian ini adalah  kepala  keluarga  di  Dusun  Krajan Desa Nogosari Kecamatan Sukosari,
dengan  jumlah  populasi  114  dan sampel yang  diambil sebanyak  71  responden. Tehnik  pengambilan sampel  dilakukan secara purposive sampling. Penelitian dilakukan di Dusun Krajan Desa Nogosari pada bulan April sampai dengan Mei 2019. Instrument dalam penelitian ini adalah kuesioner  dan  observasi dengan skala gutman.  Pengolahan  data  pada  penelitian ini  menggunakan  tehnik  uji  statistik Spearman’s Rho , dengan program Statistical Program  for  Social  Solution (SPSS). Tingkat kemaknaan/signifikasi α = 0,05,    dimana  jika  P  value    hitung  >  0,05 maka H 1 ditolak, dan  jika P value  < 0,05 maka H 1 diterima.

## HASIL
Tabel 1. Distribusi berdasarkan peraturan desa (n=71) Peraturan desa f % Baik 51 72 Tidak 2028
Tabel 1 dari 71 responden sebagian banyak responden  yaitu  51  responden  (72%)
memiliki kriteria penilaian baik.
Tabel 2. Distribusi berdasarkan sanitasi total berbasis masyarakat (n=71) Sanitasi total berbasis masyarakat f % Baik 53 75 Tidak baik 18 25
Tabel 2 dari 71 responden sebagian banyak responden  yaitu  53  responden  (75%)
memiliki penilaian baik
Tabel 3. Distribusi berdasarkan Open Defecation Free (ODF) (n=71) Open Defecation Free f % ODF 50 70 Tidak 21 30
Tabel 3 dari  71  responden  sebagian banyak  responden  yaitu  50  responden (70%) ODF.
Tabel 4. Hubungan peraturan desa dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) terhadap open defecation free (ODF) (n=71) Variabel N Asymp. Sig. (2-tailed) Peraturan desa – ODF 71 0,000 STBM – ODF 71 0,000 Berdasarkan  tabel  4,  didapatkan bahwa nilai signifikan  antara  Peraturan  Desa terhadap Open  Defecation  Free (ODF) adalah  0.000  yang  berarti    <    0.05  yang berarti ada hubungan yang signifikan antara peraturan  desa  dengan Open  Defecation Free (ODF). Berdasarkan  tabel  tersebut juga  didapatkan bahwa  nilai  signifikan antara Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM) terhadap Open  Defecation  Free (ODF)    adalah  0.000  yang  berarti    <    0.05 yang  berarti  ada  hubungan  yang  signifikan antara  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM)  dengan Open  Defecation  Free (ODF).

## PEMBAHASAN Interpretasi Peran Peraturan Desa
Hasil  diatas  pada  tabel 1  didapatkan  data dari  71  responden  rata-rata  memiliki penilaian  baik  sebanyak  51  responden (72%),  dan  tidak  baik  sebanyak  20 responden  (28%).  Sebanyak  20  responden (28%)  yang  penilaiannya  tidak  baik  rata- rata  memiliki  kesamaan  jawaban,  yaitu jarang  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan yang  ada  didesa,  lebih  mementingkan kepentingan  pribadi  dibanding  kepentingan bersama, tidak mentaati semua aturan  yang sudah  disepakati,  jarang  mengikuti  kerja bakti  desa,  dan  penyelesaian  masalah  tidak melewati  musyawarah.  Dari  20  responden
Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume  1  No 1  Hal  81 - 88,  November 2019 Global Health Science Group
yang tidak baik rata-rata memiliki pendidikan  SD  sebanyak  15  responden, SMP  3  responden,  SMA  2  responden,  dan Perguruan Tinggi 1 reponden.
Menurut  peneliti  dengan  adanya  peraturan desa, akan mengakomodir aspirasi masyarakat tentang peraturan-peraturan desa  yang  lainnya  serta  akan  terjadi peningkatan  kepatuhan  masyarakat  tentang pembangunan  di  suatu  wilayah  desa terutama yang berhubungan dengan masalah kesehatan terkhusus tentang cara membuang air  besar  yang  benar. Tujuan  dari  Peraturan desa  adalah  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Vita Health, 2006).
Pada  intinya  Peraturan  Desa  bukanlah sebuah  kegiatan yang  dilaksanakan  semata- mata  untuk  memenuhi  tugas  yang  diemban oleh  Kepala  Desa  dan  BPD,  melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat  desa.  Peraturan  Desa  sebagai salah satu instrumen hukum  yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga  dipatuhi  oleh  masyarakatnya sendiri.
Interpretasi  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat (STBM)
Pada tabel 2 dari 71 responden didapatkan 53 responden (75%) memiliki sanitasi yang baik dan 18 responden (25%) masih belum baik.  Sebanyak  18  responden  (25%)  yang tingkat  STBM  nya  masih  rendah  rata-rata memiliki  kesamaan  jawaban,  yaitu  masih beranggapan  tidak  hanya  buang  air  besar dijamban  saja  yang  sehat,  buang  air  besar sembarangan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, tidak setuju dengan  mewajibkan  setiap  rumah  memiliki jamban,  tidak  setuju  dengan  adanya peringatan  dilarang  buang  air  besar  dan buang  sampah  ditempat-tempat  umum,  dan tidak sependapat apabila mendirikan jamban dapat memutuskan rantai penularan
penyakit. Dari 18 responden yang berpendidikan  SD  13  responden,  SMP  3 responden, dan Perguruan Tinggi 2
responden, tingkat penghasilan 10
responden berkisar 300 ribu sampai dengan 1 juta, 6 responden 1 juta sampai dengan 2 juta,  dan  2  responden  diatas  2  juta  tiap bulannya.
Menurut  Peneliti  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat, memiliki konsep untuk mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam memaksimalkan pembuangan limbah sanitasi  rumah  tangga  masyarakat. Untuk itu, perhatian terhadap lingkungan merupakan  hal  yang  mutlak untuk  terus dikerjakan  agar  terciptanya  lingkungan yang  sehat  guna  meningkatkan  status kesehatan  masyarakat.  Sanitasi  lingkungan yang  buruk  secara  langsung  maupun  tidak langsung  akan  menimbulkan  masalah kesehatan.
Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
(STBM) merupakan  pendekatan  untuk
merubah  perilaku  higiene  dan  sanitasi melalui  pemberdayaan  masyarakat  dengan metode pemicuan. Program STBM memiliki  indikator  outcome  dan  output. Indikator outcome STBM yaitu menurunnya  kejadian  penyakit  diare  dan penyakit  berbasis  lingkungan  lainnya  yang berkaitan  dengan  sanitasi  dan  perilaku. Sedangkan  indikatoroutput  STBM  adalah sebagai  berikut  :  Setiap  individu  dan komunitas  mempunyai  akses  terhadap sarana  sanitasi  dasar  sehingga  dapat mewujudkan  komunitas  yang  bebas  dari buang  air  di  sembarang  tempat,  setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan  air  minum  dan  makanan  yang aman di rumah tangga, setiap rumah tangga dan  sarana  pelayanan  umum  dalam  suatu komunitas,  setiap  rumah  tangga  mengelola limbahnya  dengan  benar  dan,  setiap  rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
Pembenahan  pada  lingkungan  dan  karakter masyarakat  desa  bukan merupakan  perkara mudah, seperti membalikkan telapak
Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume  1  No 1  Hal  81 - 88,  November 2019 Global Health Science Group
tangan, namun  merupakan  permasalahan yang  rumit  dan  kompleks, karena  selalu menghadapi  tantangan,  baik  dari  dalam maupun  dari  luar  masyarakat.  Tantangan terbesar  yang  dihadapi  pemerintah  adalah masalah  sosial  budaya  dan  perilaku masyarakat,  seperti  Buang  Air  Besar  di sembarang  tempat,  khususnya  ke  badan  air yang digunakan untuk mencuci, mandi, dan kebutuhan higienis lainnya.

## Interpretasi Open Defecation Free (ODF)
Pada tabel 3 didapatkan dari 71 responden yang  sudah  berprilaku  tidak  BAB  di sembarang  tempat  sebanyak  50  responden (70%),  dan  21  responden  (30%)  lainnya masih  belum.  Sebanyak  21  responden (30%)  yang  belum  ODF  masih  buang  air besar sembarangan dan belum memanfaatkan jamban, jarang
menggunakan  sabun  untuk  cuci  tangan, membuang sambah sembarangan, dan tidak memiliki tempat kusus untuk penampungan sampah.  Dari  21  responden  yang  tidak ODF  rata-rata  memiliki  pendidikan  SD  15 responden,  SMP  4  responden,  dan  SMA  2 responden, rata-rata penghasilan 11
responden berkisar 300 ribu sampai dengan 1 juta, 7 responden 1 juta sampai dengan 2 juta,  dan  3  responden  lebih  dari  2  juta setiap bulannya.
Menurut Peneliti bahwa
satu komunitas/masyarakat dikatakan telah ODF  jika  :  Semua  masyarakat  telah  BAB hanya di jamban dan membuang tinja/kotoran  bayi  hanya  ke  jamban,  tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar, tidak ada bau tidak sedap akibat pembuangan  tinja/kotoran  manusia,  ada peningkatan  kualitas  jamban  yang  ada supaya  semua  menuju  jamban  sehat,  ada mekanisme monitoring peningkatan kualitas  jamban,  ada  penerapan  sanksi, peraturan  atau  upaya  lain  oleh  masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat, serta adanya
mekanisme  monitoring  umum  yang  dibuat masyarakat  untuk  tercapainya  seluruh  KK mempunyai jamban sehat.
Open  Defecation  Free (ODF)  adalah kondisi  ketika  setiap  individu  dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi  syarat  sangat  berpengaruh  pada penyebaran  penyakit  berbasis  lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan  ini  harus  dilakukan  rekayasa pada  akses  ini.  Agar  usaha  tersebut berhasil,  akses  masyarakat  pada  jamban (sehat) harus mencapai 100% pada seluruh komunitas. Perilaku  ODF  diikuti  dengan pemanfaatan  sarana  sanitasi  yang  saniter berupa jamban sehat (Permenkes, 2014).
Analisis  Hubungan  Peraturan  Desa  dan Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM) terhadap Open Defecation Free (ODF)
Berdasarkan  tabel 4  didapatkan nilai signifikan  diantara  keduanya  adalah  0.000 yang  berarti    <    0.05  yang  berarti    ada hubungan  antara  peraturan  desa  dengan
Open Defecation Free (ODF).
Berdasarkan  tabel  5.10  di  atas,  didapatkan nilai signifikan  diantara  keduanya  adalah 0.000 yang berarti  <  0.05 yang berarti ada hubungan  antara  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Open
Defecation  Free (ODF). Hasil  statistik tersebut  menyatakan  bahwa  ada Hubungan Peraturan  Desa  dan  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat (STBM) terhadap Open Defecation  Free (ODF)  di  Dusun  Krajan Desa Nogosari Kecamatan Sukosari
Bondowoso.
Menurut  analisa  peneliti  bahwa  sangat diperlukan  peraturan  desa  yang  mengikat masyarakat  untuk  mengubah  perilaku  yang buruk menjadi perilaku yang sehat terutama masalah  buang  air  besar.  Serta  dukungan masyarakat  melalui  sanitasi  mandiri  yang akan  berdampak  kebaikan  dan  kembali
Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume  1  No 1  Hal  81 - 88,  November 2019 Global Health Science Group
kepada masyarakat kembali tentang manfaat  dan  keuntungannya.  Oleh  karena itu, diperlukan stimulan serta promosi yang benar-benar  bisa  dipahami  dan  mudah mudah  dimengerti  serta  dapat  ditekan biayanya,  agar  tercipta  penilaian  keluarga sehat  serta  meningkatkan  kualitas  hidup yang  lebih  baik . Melihat  dari  hasil Peraturan  Desa  dan  STBM  yang  dirasa masih  belum  mencapai  target  hal  ini  bisa dipengaruhi  juga  oleh  beberapa  factor, diantaranya faktor pendidikan karena beberapa  masyarakat  banyak  yang  status pendidikannya SD, kemudian faktor ekonomi beberapa masyarakat masih mempunyai penghasilan yang minim berkisar 300  ribu sampai dengan 1 juta per bulan  dan  juga  factor  kebiasaan  yang membudaya  yaitu buang air besar disungai ataupun dilapangan, maka diperlukan adanya  pendekatan  dan  peraturan  serta stimulan-stimulan  lain  untuk  meningkatkan ODF di Dusun Krajan khususnya dan Desa Nogosari pada umumnya.
Hal  ini  sesuai  dengan    Peraturan  Menteri Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi  bahwa  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa Peraturan  desa  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan  demikian  maka  pemerintahan  desa harus  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut dari peraturan-peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  peraturan  perundang-undangan
yang lebih tinggi serta harus memperhatikan  kondisi  sosial  budaya masyarakat  desa  setempat  dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan,
pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat jangka  panjang,  menengah  dan  jangka
pendek. Terkhusus masalah sanitasi masyarakat tentang merubah perilaku buang air  besar  sembarang  menjadi  buang  air besar  tertutup  yang  akan  berdampak kebaikan kepada masyarakat sendiri. Hal ini juga  bersinergi  dengan  Prinsip - Prinsip STBM yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
Peraturan  Desa  dan  STBM  akan  sukses menjadikan  masyarakat  merubah  perilaku dari  buang  air  besar  sembarang  menjadi buang  air  besar  tertutup.  Tentunya  dengan dukungan  dari  pemerintah  desa  serta dukungan  dari  Puskesmas  dan  berjalannya STBM, maka ODF akan cepat tercapai (Siti Sholikhah, 2012).
SIMPULAN Rata-rata responden mengatakan pentingnya  peraturan  desa  adalah  72%, mengatakan  pentingnya  Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat adalah 75% dan sudah berperilaku Open  Defecation  Free (ODF) adalah 70%. Ada Hubungan Peraturan Desa dan  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM) terhadap Open  Defecation  Free (ODF)  di  Dusun  Krajan  Desa  Nogosari Kecamatan  Sukosari  Bondowoso yang diperoleh  dari  analisa  statistik p  <  0,05, nilai p= 0,000.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonius B. Luju. (2015). www.facebook.com/8333220667444
25/posts/peraturan-kepala-desa- nitanomor-6-tahun- 2015tentangpenyelenggaraan-stbm- di-desa-/847122375364394/ . Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Desa  Nita  tahun  2014- 2019.
Ashari,  dkk. (2016). Evaluasi  Program Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat
Di Kabupaten Mamuju, Jurnal Poltekkes Mamuju Depkes. (2019). http://www.depkes.go.id/article/print/
Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume  1  No 1  Hal  81 - 88,  November 2019 Global Health Science Group
16060100003/menuju-100-akses- sanitasi-indonesia-2019.html
Halim,  Hamzah.  Kemal  Redindo.  2009.
Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. (2018). Pedoman Teknis  Analisis  Dampak. Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Kepmenkes RI
No.852/MENKES/SK/IX/2008
Lukman,(2018). http://kominfo.jatimprov.go.id/read/u mum/lima-daerah-di-jatim-raih- penghargaan-stbm-berkelanjutan- dari-kemenkes
Muhammad  Abduh  Tuasikal,  MSc.  (2010). https://rumaysho.com/1034-10-adab- ketika-buang-hajat.html

## Notoatmojo,  Soekidjo. (2012). Metodologi
Penelitian  dan Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta
Notoatmojo,  Soekidjo. (2012). Metodologi Penelitian  dan  Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta
Nursalam. (2008). Konsep  dan  Penerapan
Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Salemba Mediaka.
Jakarta.
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3. (2015). Tentang Pendamping Desa. Jakarta
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa
Peraturan Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan  Kabupaten  Pacitan  Nomor  : 04 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Dan Pemasaran Sanitasi
Percik, Majalah. (2012). Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat (STBM), Jakarta
Profil  Kesehatan .  (  2016  ) Kabupaten Bondowoso, Bondowoso Jawa Timur
Soeprapto, Maria  Farida  Indrati.(2010). Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta. Solikhah, Siti. (2012). Hubungan
Pelaksanaan  Program  Odf (Open Defecation  Free) Dengan  Perubahan Perilaku  Masyarakat  Dalam  Buang Air  Besar  Di  Luar  Jamban  Di  Desa Kemiri  Kecamatan  Malo  Kabupaten Bojonegoro. Jurnal STIKE Muhammadiyah Lamongan .
World Bank, (2017).  Water and Sanitation Program
Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume  1  No 1  Hal  81 - 88,  November 2019 Global Health Science Group