## KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

## Oleh, I Gde Suranaya Pandit
Dosen di Magister Administrasi Publik, Email: suranaya_pandit@yahoo.com

## 1. Pendahuluan
Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat  dan  martabatnya  yang  sama  derajatnya,  yang  sama  hak  dan  kewajibannya,  tanpa membedakan  suku,  derajat,  keturunan,  harta,  pendidikan  maupun  agamanya.  Hakikat  keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil terdapat pada : Sila ;
1.      Pancasila yaitu Sila ke dua dan ke lima
2.      Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV
3.      GBHN 1999-2004 tentang visi
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , kata keadilan yang berasal dari kata dasar “ adil” , dan mendapat awalan ke dan akhiran an. Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan  keikhlasan  yang  tidak  berat  sebelah,  netral  atau  seimbang,  sehingga  keadilan  mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang- wenang. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Indonesia , disebutkan bahwa kata “adil”  (bahasa Arab ; ‘ adl ) mengandung pengertian sebagai berikut :
a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak.
b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus diperolehnya.
c. Mengetahui  hak  dan  kewajiban,  mengerti  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah, bertindak  jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan kaidah yang telah ditetapkan.
d. Tidak sewenang-wenang, kejam dan maksiat atau berbuat dosa.
e. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah). Pengertian  kata  “adil”  yang  lebih  menekankan  pada  “ tindakan  yang  tidak  berdasarkan kesewenang-wenangan ”,  maka  sesungguhnya  pada  setiap  diri  manusia  telah  melekat  sumber kebenaran yang disebut hati nurani. Tuhanlah yang menuntun hati nurani setiap manusia beriman agar sanggup berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat-Nya  yang Maha Adil.  Kata “keadilan” dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan; atau tindakan  yang  didasarkan  kepada  norma-norma  (norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma kesopanan,  maupun  norma  hukum,  norma  etika).  Banyak  ahli  yang  mencoba  memberikan pendapat  tentang  kata  “adil”  atau  keadilan.  Namun  sebagaimana  yang  kita  ketahui,  mereka berdasarkan  sudut  pandang  masing-masing  akan  terdapat  perbedaan,  walaupun  demikian  akan tetap pada dasar-dasar atau koridor, bingkai yang sama.
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  masalah  keadilan  menjadi  masalah  penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkukuh persatuan dan kesataun bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi    dan  teknologi  di  era  global  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Keterbukaan  arus
informasi dan teknologi, khususnya di bidang hukum, telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara  untuk  dapat  melaksanakan  jaminan  keadilan  bagi  warga  negaranya  sejalan  dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM) .
Perbuatan  adil,  tidak  hanya  merupakan  idaman  manusia,  tetapi  juga  diperintah  Tuhan apapun  agamanya.  Bila  suatu  negara    terutama  pemerintah,  pejabat  publik  dan  aparat  penegak hukumnya    mampu  memperlakukan  warganya  dengan  “adil”  dalam  segala  bidang,  niscaya kepedulian ( sense of belonging ) dan rasa tanggung jawab ( sense of responsbility ) warga negara dalam  rangka  membangun  negara  serta  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  dapat  terwujud. Keadilan pada umumnya relatif dan kadang sulit diperoleh. Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan  pihak  ketiga  sebagai  penegak,  dengan  harapan  pihak  tersebut  dapat  bertindak  adil terhadap pokok-pokok  yang berselisih. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh  menguntungkan  salah  satu  pihak.  Jadi  adanya  pihak  ketiga  dalam  rangka  menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih.
Dalam rangka jaminan keadilan di dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut Undang-undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  apabila  ada  seseorang  yang  merasa  mendapatkan  ketidak adilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “ dimana  ada  masyarakat  disana  ada  hukum ”  ( ubi  societes  ini  ius ).  Hukum  diciptakan  untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan  berdasarkan aturan hukum yang ada, dan  tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka  keadilan  merupakan  salah  satu  ciri  hukum  dan  jaminan  keadilan  bagi  setiap  orang,  yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.
Kata  keadilan  sebenarnya  berasal  dari  kata  “adil”.  Kata  adil  berasal  dari  bahasa  Arab “adl”yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut  pandangan  umum,  keadilan  yaitu  menjaga  hak-hak  orang  lain.  Definisi  keadilan  ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran  keabsahan suatu  tatanan  kehidupan  berbangsa  bermasyarakat  dan  bernegara.    Perwujudan  keadilan  perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.
Menurut Aristoteles yang  mengatakan  bahwa  keadilan  adalah  tindakan  yang  terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut Frans Magnis Suseno (?) yang mengatakan  pendapatnya  tentang  pengertian  keadilan  adalah  keadaan  antar  manusia  yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing- masing.  Menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil  jika  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Menurut Thomas  Hubbes yang mengatakan  bahwa  pengertian  keadilan  adalah  sesuatu  perbuatan  dikatakan  adil  apabila  telah didasarkan  pada  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Menurut Plato yang  menyatakan  bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal  itu.  Menurut W.J.S  Poerwadarminto  (2003) yang  mengatakan  bahwa  pengertian  keadilan adalah  tidak  berat  sebelah,  sepatutnya  tidak  sewenang-wenang.  Menurut  definisi Imam  Al- Khasim adalah  mengambil  hak  dari  orang  yang  wajib  memberikannya  dan  memberikannya kepada  orang  yang  berhak  menerimanya.  Menurut Socrates keadilan  akan  tercipta  bilamana setiap  warga  negara  sudah  merasakan  bahwa  pemerintah  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan
baik. Menurut Kong Fu Tju keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya.
Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoles, Plato dan Thomas hobbes. Aristoles menyatakan bahwa  keadilan  berbeda  dengan  persamarataan.  Keadilan  bukan  berarti  tiap-tiap  orang memperoleh  bagian  yang  sama.  Aristoles  mengemukakan  ada  lima  jenis  keadilan,  yaitu:  (1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya; (2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa- jasa yang diberikannya; (3)  Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang  sesuai  dengan  yang  diberikan  oleh  orang  lain  kepada  kita;  (4)  keadilan  konvesional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. (5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.
Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.
Secara umum macam macam keadilan terdiri dari;
 Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) : Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan  yang  memberikan  kepada  masing-masing  orang  terhadap  apa  yang  menjadi bagiannya  dengan  berdasarkan  hak  seseorang  pada  suatu  objek  tertentu.  Contoh  keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu, maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.
 Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak  yaitu  individu.  Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  menilai  dari  proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
 Keadilan  Legal  (Iustitia  Legalis)  : Pengertian  keadilan  legal  adalah  keadilan  menurut undang-undang  dimana  objeknya  adalah  masyarakat  yang  dilindungi  UU  untuk  kebaikan bersama . Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
 Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejatahannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
 Keadilan  Kreatif  (Iustitia  Creativa)  : Pengertian  keadilan  kreatif  adalah  keadilan  yang memberikan  masing-masing  orang  berdasarkan  bagiannya  yang  berupa  kebebasan  untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif  adalah  penyair  diberikan  kebebasan  dalam  menulis,  bersyair  tanpa  interfensi  atau tekanan apapun.
 Keadilan  Protektif  (Iustitia  Protektiva)  : Pengertian  keadilan  protektif  adalah  keadilan dengan  memberikan  penjagaan  atau  perlindungan  kepada  pribadi-pribadi  dari  tindak
sewenang-wenang  oleh  pihak  lain.  Contoh  keadilan  protektif  adalah  Polisi  wajib  menjaga masyarakat dari para penjahat.
 Keadilan Sosial : Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat.  Maka struktur sosial  adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial.  Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan  hidup yang wajar bagi masyarakat.

## 2. Proses dan Manfaat keadilan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka  memberikan  jaminan  rasa  aman  dalam  melaksanakan  aktivitas  sehari-hari,  hak  asasi manusia dan memperkukuh persatuan dan kesataun bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum, telah menjadi  bahan  pemikiran  bagi  setiap  negara  untuk  dapat  melaksanakan  jaminan  keadilan  bagi warga  negara  sejalan  dengan  tuntutan  supremasi  hukum  ,  demokratisasi  dan  hak-hak  asasi manusia.
Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintah Tuhan apapun agamanya. Bila suatu negara – terutama pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya --  mampu  memperlakukan  warganya  dengan  “adil”  dalam  segala  bidang,  niscaya  kepedulian ( sense of belonging ) dan rasa tanggung jawab ( sense of responsbility ) warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkukuh persatuan dan kesatuan dapat terwujud.
Keadilan  pada  umumnya  relatif  sulit  diperoleh.  Untuk  memperoleh  keadilan  biasanya diperlukan  pihak  ketiga  sebagai  penegak,  dengan  harapan  pihak  tersebut  dapat  bertindak  adil terhadap pokok-pokok  yang berselisih. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh  menguntungkan  salah  satu  pihak.  Jadi  adanya  pihak  ketiga  dalam  rangka  menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih.
Pelaksanaan jaminan keadilan sangat dituntut oleh penyelenggaraan negara (pemerintah dan pejabat  publik)  yang  baik,  bersih  dan  transparan.  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik tersebut didasarkan pada beberapa asas umum, di antaranya adalah;
1. Asas Kepastian hukum ( principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed ). Asas ini menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh  menimbulkan  keguncangan  hukum  atau  status  hukum.  Dalam  menjamin  adanya kepastian  hukum,  pejabat  administrasi  negara  wajib  menentukan  masa  peralihan  untuk menetapkan  peraturan  baru  atau  perubahan  status  hukum  suatu  peraturan.  Tanpa  masa peralihan, suatu keputusan administrasi negara  yang  sah (legal) secara mendadak (tanpa masa peralihan) menjadi tidak sah sehingga dapat merugikan masyarakat. Keadaan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada hukum, peraturan-peraturan serta wibawa pejabat administrasi negara.
2. Asas Keseimbangan . Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat  administrasi  negara  harus  seimbang  dengan  kesalahan  yang  dibuatnya.  Hal  ini diatur  dalam  undang-undang  kepegawaian  dan  peraturan  tentang  pegawai  negeri  umum
( Ambtenarenwet juncto algemene rijksambte narenreglement ). Dalam undang-undang ini terdapat  banyak  cara  untuk  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  kelalaian,  tetapi  harus diingat tindakan yang dijatuhkan harus seimbang/sebanding dengan kelalaian yang dibuat.
3. Asas  Kesamaan .  Dalam  asas  ini  dinyatakan  bahwa  pejabat  administrasi  negara dalam    menjatuhkan  keputusan  tanpa  pandang  bulu.  Sebelum  keputusan  diambil,  harus dipikirkan dulu secara masak-masak agar untuk kasus yang sama dapat diambil keputusan yang sama pula. Pejabat Administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan  suatu  permohonan,  mereka  harus  mendapatkan  keputusan  dikenai  syarat- syarat  tambahan  yang  subjektif.  Misalnya,  karena  mereka  mendapat  masalah  pribadi sehingga  keputusannya  lebih  berat.  Hal  demikian  sangat  terlarang  karena  selain  akan merusak tujuan hukum objektif juga akan merongrong hukum dan menurunkan wibawa pejabat administrasi negara.
4. Asas  Larangan  Kesewenang-wenangan .  Bahwa  keputusan  sewenang-wenangan  adalah keputusan yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar  sehingga  secara  akal  kurang  sesuai.  Contohnya,  sikap  sewenang-wenang  pejabat administrasi negara ialah menolak meninjau kembali keputusannya yang dianggap kurang wajar  oleh  masyarakat.  Pada  prinsipnya,  keputusan  yang  sewenang-wenang  adalah dilarang dan keputusan semacam itu dapat digugat melalui pengadilan Perdata (pasal 1365 KUH Perdata).
5. Asas  Larangan  Penyalahgunaan  wewenang ( detoumement  de  pouvoir ).  Asas  ini menyatakan  bahwa  penyalahgunaan  wewenang  adalah  bilamana  suatu  wewenang  oleh pejabat  yang  bersangkutan  dipergunakan  untuk  tujuan  yang  bertentangan  atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang.
6. Asas  Bertindak  Cermat .  Jika  pejabat  administrasi  negara  telah  mengambil  keputusan dengan  kurang  hati-hati  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat,  keputusan tersebut secara otomatis menjadi berat. Jika terjadi tanpa menunggu instruksi atasan atau pejabat,  yang  bersangkutan  wajib  memperbaiki  keputusannya  dengan  menerbitkan keputusan baru.
7. Asas Perlakukan yang Jujur . Asas ini menghendaki adanya pemberian kebebasan  yang seluas-luasnya  kepada    warga  masyarakat  untuk  kebenaran.  Asas  ini  memberikan penghargaan  yang  lebih  pada  masyarakat  dalam  mencari  kebenaran  tersebut  melalui instansi banding. Pengajuan banding ini dapat dilakukan pada pejabat administrasi negara yang lebih tinggi tingkatannya ( administratief beroep ) atau kepada badan-badan peradilan ( judicial review ). Asas ini penting untuk diketahui masyarakat karena pejabat administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya asas ini berarti masyarakat dapat melakukan banding.
8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal . Dalam asas ini dimaksudkan bahwa keputusan Centrale Raad van Beroep, 20 september 1920 tentang seorang pegawai yang berdasarkan Peradilan kepegawaian ( Amotenarengerecht ) tingkat pertama diberhentikan, tetapi  oleh    peradilan  tingkat  banding,  putusan  pemberhentian  dibatalkan.  Di  Indonesia, asas ini telah memperoleh pengaturannya dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi; “ Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang,  atau  karena  kekeliruan  mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan , berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas ”.
9. Asas  Penyelenggaraan  Kepentingan  Umum .  Dalam  asas  ini  bahwa  tindakan  aktif  dan positif  dari  pejabat  administrasi  negara  adalah  penyelenggaraan  kepentingan  umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional, yaitu kepentingan bangsa, masyarakat, dan  negara.  Berdasarkan  asas  ini,  kepentingan  umum  harus  lebih  didahulukan  daripada kepentingan individu, yaitu memberikan hak mutlak pada hak-hak pribadi.
Jaminan  keadilan  bagi  warga  negara,  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  contoh  peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
Undang-Undang Dasar 1945 : 1)      Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);
2)      Bidang Politik (Pasal 28);
3)      Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);
4)      Bidang Keagamaan (Pasal 29);
5)      Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);

## Undang-Undang :
1)      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung .
2)      Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman .
3)      Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia .
4)      Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia . 5)      Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik .
6)      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara .
7)      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .

## 3. Penutup
Keadilan  dapat  disimpulkan  sebagai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  sikap  dan  tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibanya.  Masyarakat  bisa hidup tentram dan damai, tidak ada pertentangan antara mayarakat dan pemerintah dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Poerwadarminta, W.  J.  S.    2003.  Kamus  umum  bahasa  Indonesia,  Volume  1. books.google.co.id/books/about
Franz Magnis Suseno , SJ.  (?). Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas id.wikipedia.org/wiki
Hobbes , Thomas (?) Moral and Political Philosophy www.iep.utm.edu/hobmoral
Kong Hu Tju (filsuf) (?). Wikipedia bahasa Indonesia . id.wikipedia.org/wiki
Imam Al-Kazim (a.s.) (?). The Moral Behavior of The Religious.
english.bayynat.org/infallibles/Kazim.htm
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Hukum Dasar Tertulis (Basic Law), Konstitusi Pemerintahan Republik Indonesia id.wikipedia.org/wiki
Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN) penjabaran  dari  tujuan  dibentuknya  Republik Indonesia  seperti  dimuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945,    Wikipedia  bahasa. id.wikipedia.org/wiki
Notonegoro  (?). Macam-Macam  Nilai  Pancasila  Ada  Tiga  Macam,  Yaitu  Nilai Material,  Nilai Vital, Dan Nilai Kerohanian. sithi.blogspot.com/2011