## JURNAL SOLUSI

## Penanggung Jawab
Alief Indita Agustyani, SE., MM
Redaktur Pelaksana Drs. Junaidi Affan, MM

## Dewan Penyunting
Dr. Zainal Mustafa EQ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Drs. H IrfanNursasmita, M.Si,.Ak (Universitas Gadjah Mada) Dr. H Bachruddin, M.Si (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Dr. Dwi Praptono Agus Harjito (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Drs. Kadari, M.M.,M.Si., Ak. (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta )

## Sekretaris
Surya Widya Mukaromah

## Alamat Sekretariat
STIE SBI Yogyakarta Jl.Ring Road Utara No.17 Condong Catur Yogyakarta Phone 0274-887984 Email: lppmstiesbi@gmail.com
Distribusi dan Sirkulasi Bag. Perpustakaan STIE SBI Yogyakarta

## DAFTAR ISI
Krisna Mutiara Wati
Muhammad Robi’ Nurwahyudi
Hardoko Teguh Budi Prasetya, Niken Widyastuti Yunita Fitri Wahyuningtyas, Fatmawati
Tyas Zakiya
Prakasa, Eliya Isfaatun
Rizki Ramadhan, Enita Binawati
Volume 15, Nomor 1, Mei 2020
ISSN 1907-2376

## Jurnal Solusi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta) ~ 1
Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di  Kabupaten Bantul ~ 17
Pengaruh e-WOM ( Electronic Word of Mouth ) Terhadap Keputusan Pembelian online di Daerah Istimewa Yogyakarta ~ 33
Penguatan Kelembagaan Sosial – Ekonomi Desa Melalui BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ~55
Pengaruh Produk, Harga, Tempat dan Promosi (Marketing Mix) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Dapur Mpok Duren ~ 63
Perkembangan Perpajakan di Indonesia  ~ 79
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta) ~ 95

## Penguatan Kelembagaan Sosial – Ekonomi Desa Melalui BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
Teguh Budi Prasetya 1 , Niken Widyastuti 2 Fakultas Isipol, Universitas Proklamasi 45 teguhbudiprasetya@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani niken_widyastuti@ymail.com

## Abstract
BUMDes is an institution managed by the community and village government to strengthen the village economy and is formed based on the needs and potential  of  the  village.  BUMDes  performance  must  make  a  significant contribution to improving the welfare of citizens. This study aims to find out how the Government of Panggungharjo Village, Bantul Regency in Strengthening Village Institutions (BUMDes). The method in this research is qualitative descriptive research and research results emphasizing the meaning of generalization. BUMDes Panggung Lestari, Panggungharjo Village as an effort to utilize the potential of the village has become an entity and can lift the economy of its community by establishing economic business development and social services, and establishing BUMDes institutional strengthening programs
Keywords : Strengthening, Institutional, Socio-Economic, BUMDes

## Abstract
BUMDes adalah suatu lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasar kebutuhan serta potensi desa. Kinerja BUMDes harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kiat Pemerintah Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul dalam Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode dalam penelitian adalah pendekatankualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwaBUMDes Panggung Lestari, Desa Panggungharjosebagai upaya pendayagunaan potensi desa telah menjadi entitas dan mampu mengangkat perekonomian masyarakatnya dengan menetapkan pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, serta menetapkan program penguatan kelembagaan BUMDes
Kata Kunci : Penguatan, Kelembagaan, Sosial-Ekonomi, BUMDes

## Teguh Budi Prasetya, Niken Widyastuti

## A. PENDAHULUAN
BUMdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial . DalamUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. “Membangun Indonesia dari Pinggiran denganMemperkuat Daerah-daerah dan Desa dalamKerangka Negara Kesatuan” , dalam NAWACITA ke tiga, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi Undang-undang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.
Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang mantap, yaitu Undang Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri.
Dari kajian teoritis tentang perekonomian desa, ada hal yang menarik di dalamnya, yaitu bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan mengakar. Adanya modal sosial yang dimaksud bisa  digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial ( social institution ) dan komersial ( commercial institution ). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
Kenyataannya kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa saat ini masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (social bonding), jembatan sosial (social bridging) dan jaringan sosial (social linking), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam koteks demokrasi lokal 1
Kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
1 Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha” . Yogyakarta: Yayasan Penabulu
diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. PADes mempunyai sumber yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional.
Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMdes yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, yang perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menegah atau UMKM.  Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa Undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDes, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes. Sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran berjaringan melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang berada di kawasan ASEAN 2
Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul mempunyai keinginan untuk  mengembangkan BUMDes. Saat ini seringkali masyarakat masih melupakan satu aspek penting dalam mengembangkan BUMDes yaitu kelembagaan atau organisasi dalam menjalankan BUMDes. Pemilihan pengurus BUMDes yang tidak didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh calon pengurus tentunya akan mempengaruhi kinerja pengurus BUMDes ke depannya. Padahal kesuksesan BUMDes ada di tangan para pengurus BUMDes. Yang dilakukan sejauh ini oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dalampengembangan BUMDes adalah dengan melakukan musyawarah dalam hal ini untuk mengaktifkan kembali kelembagaan BUMDes Panggung Lestari yang telah dibentuk sejak tahun 2013 lalu sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Dalam aksinya, sejak enam tahun lalu pemerintah desa mempunyai aksi nyata dengan mengelola sebuah Rumah Pengelolaan Sampah (RPS).
Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Dengan diaktifkannya kembali kelembagaan BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo dalam ragam potensi pengelolaan sampah akan memberikan perspektif alternative dalam meminimalisir timbunan sampah di desa tersebut dengan mengkombinasikan aspek ekologi kesehatan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, kebijakan dan proses kelembagaan sekaligus perspektif bisnis masyarakat setempat. Hal tersebut menarik untuk diteliti sebagai acuan dalam meningkatkan penguatan kelembagaan social – ekonomi melalui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes dimana mampu mengangkat perekonomian masyarakat.
2 Diakses melalui http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/012016/hadapi_mea_ pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes_/78047.html, tanggal 1 November 2019, jam 15.00 WIB

## Teguh Budi Prasetya, Niken Widyastuti

## B.  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalampembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Geddesian dalam Soemarmo (2005, h. 26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.
Pengembangan potensi pembangunan di pedesaan saat ini dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa yang menjadi ruang alternatif bagi masyarakat perdesaan dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Pada masa sekarang, desa akan berhadapan dengan realita hadirnya persaingan pasar bebas, salah satu bentuknya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam menciptakan daya saing desa, diperlukan adanya inventarisir potensi dari masing-masing desa untuk dijadikan produk unggulan lokal. Sehingga BUMDes menjadi penting kehadirannya untuk melahirkan usaha perekonomian masyarakat desa yang kompetitif. Adapun skema organisasi, permodalan usaha, kegiatan dan jenis usaha BUMDes sesuai dengan Permendes 4/2015 dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Eksistensi BUMDes Menurut Permendes 4/ 20155 3
Dari gambar diatas, maka BUMDes memiliki batasan perannya, sesuai arahan klasifikasi jenis usahanya berdasarkan Permendes 4/ 2015 (Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24) sebagai berikut:
Tabel 1. Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes 4 Peran BUMdes Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Penyediaan/peningkatan layanan umu bagi masyarakat desa Bisnis sosial sederhana (pasal 19 Permendes 4/2015) Air minum desa Usaha listrik desa Lumbung pangan Usaha perantara/jasa pelayanan (pasal 21) Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
3 Ibid , hal 5
4 Ibid , hal 9
60 .::.
Peran BUMdes Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Pemanfaatan asset desa Bisnis penyewaan barang (pasal 20) Penyewaan alat transportasi, perkakas desa Persewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMdes Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat Usaha bersama/Induk Unit Usaha (pasal 24) Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat Usaha produksi/ perdagangan barang (pasal 22) Pabrik es, pabrik asap cair, pengelolaan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll Bisnis keuangan mikro (pasal 23) Penyediaan kredit/ pinjaman bagi masyarakat
Mengelola sebuah BUMDes, pengurus harus memenuhi aturan prinsip-prinsip pengelolaannya yang baik.Di dalam Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007, dalam Suharyanto dan Hastowiyono 5 , ada enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:
1. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
5 Suharyanto dan Hastowiyono. 2014. Seri Buku Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
4. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes
Tujuan didirikannya BUMDes sebagai penggerak lokomotof pembangunan di tingkat desa dapat didasari dari adanya potensi desa dan masyarakatnya, kapasitas desa, kebutuhan dan adanya penyertaan modal dari pemerintah setempat dalam bentuk pembiayaan local untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa, berdasar pada prinsip koorperatif, emansipatif dan partisipatif dari masyarakat setempat 6
BUMDes yang telah memiliki tujuan yang jelas dapat merealisasikan tujuan tersebut dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat 7 . Untuk itu, pengelolaan BUMDes memerlukan idealisme kuat dari para pengurus sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan maksmial dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi 8 . Kelembagaan berarti harus memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan sosial antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi sehingga pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi.Melalui penguatan kelembagaan BUMdes, kebutuhan masyarakat sekitar secarasocialdanekonomiakanterpenuhidandarihaltersebutdapat mendukung implementasi visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat desa yang mandiri, menciptakan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

## C.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. BUMdes Panggung Lestari di desa Panggungharjo dipilih dengan
6 AN Ihsan, B. Setiyono. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep . Journal of Politic and Government Studies, Vol. 7, No. 4 7 Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa . Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440 8 Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal ElRiyasah, 5(1), 32-40.
62 .::.
pertimbangan  bahwa BUMdes tersebut telah memperoleh manfaat dari Program pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, serta menetapkan program penguatan kelembagaan BUMDes dengan mencakup dua perspektif, yaitu kesehatan lingkungan sekaligus untuk bisnis.
Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006) metode ini adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu social yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya 9 . Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata. Penelitian ini berlokasi di BUMDes Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini disusun berdasarkan atas diperolehnya data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari literatur, berita di koran dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan ketua BUMDes, para pengurus BUMDes, anggota BUMDes dan pemerintah desa setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik berupa wawancara, observasi serta pendokumentasian.

## D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Keberadaan BUMDes Pangung Lestari
Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU. Definisi desa menurut PP No 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untumengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. PP itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Program dan konsep BUMDes dari pemerintah pusat kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Kabupaten kemudian pemerintah desa masing-masing.
Pemerintah desa serta masyarakatnya membentuk BUMDes dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta pengelolaan potensi desa berupa sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan sebagai sumber perekonomian masyarakatnya.Adanya prinsip otonomi atau spesifik
9 Moleong, L.J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
lokal daerah dapat dioptimalkan untuk menguatkan BUMdes Panggung Lestari dalam rangka mengembangkan sumberdaya yang dimiliki oleh desa itu sendiri dan sumberdaya yang dimiliki oleh anggotanya. Selain itu, sumberdaya lain yang tak kalah penting adalah organisasi/kelembagaan.
Kinerja sebuah organisasi/kelembagaan ditunjukkan oleh kemampuannya untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan pengguna Sebuah organisasi atau kelembagaan lokal dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi/kelembagaan lokal lainnya yang berkompeten, apalagi jika disertai dengan modal sosial yang baik. 10
Keberadaan BUMDes Panggung lestari di desa Panggungharjo berdasar dari Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BUMdes Panggung Lestari pada saat initerdiri dari 1.700 kepala keluarga (KK) yang mau mendukung adanya BUMdes di desa mereka.
BUMDes Panggung Lestari masih menerapkan bentuk kredit bersubsidi dengan sasaran tertentu. Pada awal berdirinya BUMdes ini, mendapatkan dana hibah dari alokasi dana desa sebesar kurang lebih sembilan juta rupiah. Kemudian pe-manfaatannya oleh bumdes diolah untuk di-jadikan modal usaha yang ada pada BUMdes Panggung Lestari.

## b. Bentuk Usaha dan Pengembangannya
1).     Mengelola sebuah Rumah Pengelolaan Sampah (RPS). Pengelolaan sampah di BUMdes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif  bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup. Sejak empat tahun ini pemerintah desa mempunyai aksi nyata dengan mengelola sebuah Rumah Pengelolaan Sampah (RPS). Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup.
2). BUMDes Panggung Lestari desa Panggungharjo berinovasi mengolah limbah minyak goreng (jelantah) . Mereka memasarkan produk inovasi desa tersebut pada PT. Tirta Investama (Aqua Danone) sebagai produk campuran bahan bakar. Melalui kerjasama ini, BUMDes panggung Lestari mampu mengubah limbah minyak goreng menjadi pendapatan bagi desa, sekaligus mengurangi pencemaran limbah di sungai.
Minyak goreng habis pakai atau minyak jelantah sebenarnya dapat kembali
10 Prasetyo, Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Pejambon Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro, Jurnal Dialektika Vol XI Maret 2016
64 .::.
digunakan menjadi bahan bakar. Lewat proses pemurnian atau refined used cooking oil (R-UCO), minyak jelantah dapat difungsikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar.
Pada 2014, BUMDes Panggung Lestari mulai mengolah limbah minyak goreng menjadi produk campuran bahan bakar bagi industri. BUMDes menghimpun minyak jelantah dengan membeli dari masyarakat seharga Rp 4 ribu per liter. Untuk mengumpulkan minyak goreng dari masyarakat dan lingkungan sekitar (pabrik -pabrik tahu dan restoran), BUMDes membentuk Bank Tigor (tilasan gorengan).
3). Selain hal tersebut diatas, BUMdes Panggung Lestari juga membuka Jasa pengeloaan barang bekas, swalayan desa, dan Kampung Mataraman . Salah satunya sudah dalam wujud perseroan bekerjasama dengan satu di antara perusahaan dan koperasi, dimana warga turut mengelola dan langsung terlibat.

## c. Kontribusi keberadaan BUMdes Panggung Lestari Sebagai PenguatanEkonomi Desa
Dalam konteks kontribusi BUMdes, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa BUMdes ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, antara lain 11 :
1).   Sumber-Sumber Dana Untuk Peningkatan Pendapatan Desa Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh bumdes untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan desa utamanya di BUMdes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen dan lain lain. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkannya. Dengan demikian sumber dana untuk pe-ningkatan pendapatan desa dapat di-realisasikan.
2).   Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMdes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dlam kebutuhan pokok di desa. Mengingat BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.
3).    Pembangunan desa secara mandiri kontribusi BUMdes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yag dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana dea yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Bantul.
11 Widodo & Widodo. Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kawangen Kec Ungaran Timur Kab Semarang. Jurnal Ilmiah CIVIS No. 2 Tahun 2015

## E.  KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.   Keberadaan BUMdes yang ada di desa Panggungharjo Kecamatan Bantul dapat dikatakan sebagai penguatan ekonomi desa, dimana:
a.  Pembentukan badan usaha milik desa, yang ada di desa Panggungharjo ini sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.
b.  Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes yang ada sudah jelas, bahwasanya dana awal yang dimiliki oleh BUMdes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke badan usaha milik desa yang ingin memberikan pinjaman modal.
c.  Bentuk usaha dan pengembangannya, terdapat lima bentuk usaha yang ada di BUMdes ini dan dapat menciptakan lapangan usaha serta lapangan kerja.
2.    Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa: a.  Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh BUMdes masih sudah dapat dikatakan memenuhi dan dapat meningkatkan pendapatan desa.
b.  Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam BUMdes ini telah memenuhi, se- bagian dari masyarakat merasa terbantu dengan adanya BUMdes ini. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk penguatan ekonomi desa, dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil.
c.  Pembangunan desa secara mandiri Seharusnya dengan berdirinya BUMdes ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa Panggungharjo. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
AN Ihsan, B. Setiyono. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep . Journal of Politic and Government Studies, Vol. 7, No. 4
Alkadafi, M. 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal ElRiyasah, 5(1), 32-40.
Moleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
66 .::.

## Teguh Budi Prasetya, Niken Widyastuti
Prasetyo. 2016. Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Pejambon Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro . Jurnal Dialektika Vol. XI
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubarasn Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa . Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440
Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”. Yogyakarta: Yayasan Penabulu
Suharyanto dan Hastowiyono. 2014. Seri Buku Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Widodo & Widodo. Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kawangen Kec Ungaran Timur Kab Semarang. Jurnal Ilmiah CIVIS No. 2 Tahun 2015
http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/012016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_ berdayakan_bumdes_/78047.html, tanggal 1 November 2019, jam 15.00 WIB