## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L DITINJAU DARI UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor :38/Pid.Sus/2022/PN Mlg)
Ma’rifatus Solikin 1 , Sutrisno 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: Arifrafid414@gmail.com , sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

## Abstract
Hard drugs are currently easily circulating in the community. Various types of hard drugs are obtained  by  the  community  due  to  irresponsible  parties.  This  causes  hard  drugs,  especially double L pills, to be very easy to consume and abuse. This study aims to find out what laws apply in Indonesia regarding the abuse of double L pills and to find out what efforts are made by drug abusers of doubel L pills. The type of research used in this research is empirical juridical with a conceptual approach, legislative approach and case approach. Primary data and secondary data are obtained by observation, interview, and literature study. The method of data analysis in this research is deductive data analysis method, which uses a way of explaining about related data and has a general nature to determine conclusions that have a special nature. The result of this research is that sanctions that can be applied to double L pill abusers if the abuser of double L pills is only limited to consumption without other purposes, the perpetrator cannot be convicted. This is due to the absence of regulations governing the criminalization of people who consume hard drugs double L pills. The abused double L pills will be confiscated by the prosecutor's office and then destroyed. Law enforcers have  preventive efforts in the form of legal counseling  to overcome the abuse of double L pills.
Keyword: Sanctions, Abuse, Hard Drugs Double L Pills

## Abstrak
Obat keras saat ini dengan mudah beredar di masyarakat. Berbagai jenis obat keras didapatkan oleh  masyarakat  karena  adanya  pihak  tidak  bertanggungjawab.  Hal  ini  menyebabkan  obat keras, khususnya pil double L, menjadi sangat mudah untuk dikonsumsi dan disalahgunakan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  di  Indonesia  berlaku  hukum  apa  saja  terkait penyalahgunaan pil double L serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan penyalahguna obat keras pil doubel L tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  empiris  dengan  pendekatan  konseptual  ,Pendekatan  Perundang – undangan  dan pendekatan kasus. Data  primer  dan  data sekunder  didapatkan dengan observasi, wawancara, dan  studi    kepustakaan.  Metode  analisis  data  pada  penelitian  ini  metode  analisis  data  data deduktif  yakni  menggunakan  cara  menerangkan  mengenai  data-data  yang  berkaitan  dan memiliki  sifat  umum  untuk  menentukan  kesimpulan  yang  memiliki  sifat  khusus.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  sanksi  yang  dapat  diterapkan  pada  penyalahguna  pil double L  jika penyalahguna  pil double L  hanya  sebatas  konsumsi  tanpa  tujuan  lain,  pelaku  tidak  dapat dipidana. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap orang yang mengkonsumsi obat keras pil double L. Pil double L yang disalahgunakan tersebut  akan  dirampas  oleh  pihak  kejaksaan  dan  kemudian  dimusnahkan.  Penegak  hukum mempunyai upaya preventif berupa penyuluhan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan pil double L dan Upaya represif dari penegak hukum ialah melakukan tuntutan.
Kata Kunci: Sanctions, Abuse, Hard Drugs Double L Pills

## PENDAHULUAN
Berlandaskan atas UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan, dijelaskan jika pembangunan kesehatan mencakup seluruh aspek dalam hidup, termasuk fisik, mental, dan sosial serta perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian yang terjadi sampai saat ini,  berlangsung  transformasi  orientasi  dalam  nilai  dan  gagasan,  khususnya  dalam  upaya penyelesaian  permasalahan  dalam  kesehatan  yang  diberi  pengaruh  atas  faktor  politik, perekonomian,  sosial  kebudayaan,  pertahanan  keamanan,  dan  ilmu  pengetahuan  serta teknologi (Muhammad Chairil Amin Hatuala, 2020).
Pil double L ( TRIHEKSIFENIDIL HCL ) ialah suatu tipe obat yang masuk kedalam kategori obat daftar G. Istilah "G" memiliki asal dari kata Gevaarlijk yang berarti mengandung bahaya. Kelompok obat G ini mencakup obat keras yang hanya bisa diperoleh dengan memakai resep dokter (Rio Irnanda 2017). Jadi pil double L ( TRIHEKSIFENIDIL HCL) bukan merupakan atau termasuk kedalam Narkotika maupun Psikotropika tetapi merupakan obat keras.
Menurut Pasal 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah  bahan  atau  paduan  bahan,  termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem  fisiologis  atau  keadaan  patologi  dalam  rangka penetapan  diagnosis,  pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan,  peningkatan  kesehatan  dan kontrasepsi untuk manusia.
Praktik  mewujudkan  hukum  dalam  masyarakat  sejatinya  penting  untuk mengembangkan sistem hukum secara keseluruhan, terutama dalam hal hukum pidana, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini karena masyarakat ialah suatu entitas yang mencakup  individu  yang hidup  bersama dan  saling berinteraksi sesuai  dengan  aturan  adat yang berkesinambungan. Meskipun UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan menetapkan jika beberapa jenis obat tak dapat disebarluaskan dengan cara bebas serta wajib menggunakan resep dokter, dalam realitanya masih terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut  sehingga  obat-obatan  keras  tersebut  kerap  kali  ditemukan  tetap  diperdagangkan secara  bebas  dan  digunakan  tanpa  kendali  (Muchammad  Aldi  Nurrizal,  H.  Atang  Hidayat, 2017).
Beberapa akhir ini, terjadi peningkatan popularitas penyalahgunaan obat tersebut di kalangan sebagian masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja banyak yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan pil Double L ini tidak lagi terbatas pada batasan usia,
melibatkan  orang  tua,  dewasa,  remaja,  bahkan  sudah  merusak  anak-anak  sekolah  dasar (Rekha Syukur Resandi, 2014).
bersumber  pada  penjelasan  diatas,  lantas  membuat penulis untukmelaksanakan penelitian dengan Judul “ Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L  Ditinjau  Dari  Uu  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (Studi  Putusan  Nomor :38/Pid.Sus/2022/PN Mlg) “ .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. yakni penelitian hukum yang penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,2010) .Sumber  data dalam  penelitian ini  mengguankandata  primer sertadata  sekunder.  Data primer  berisiwawancara  serta  observasi,sementara  itudata  sekunder  berbentukperaturan perundang-undangan, berbagai hukum yang relevan, kamus, serta bahan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peraturan yang Bisa Menjerat Penyalahguna Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.

## 36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Pidana
Penyalahgunaan  obat  merujuk  pada  penggunaan  obat  yang  dilakukan  tanpa pengawasan  medis  dan  di  luar  batas  yang  terkendali  oleh  individu.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  kondisi  yang  tidak  terkendali  atau  membahayakan/mengancam masyarakat.  Penyalahgunaan  obat  keras  mempunyai  efek  kurang  lebih  sama  dengan pengunaan  narkotika  (Rekha  Syukur  Resandi,  2014).  Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang  - Undang No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan, kesehatan diartikan menjadi kondisi yang baik, baik dengan cara fisik, mental, spiritual, ataupun sosial, yang membuat tiap-tiap individu guna hidup secara produktif dalam bidang sosial serta perekonomian.
Undang  -  Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  memperkuat  larangan perdagangan obat-o)batan tertentu secara bebas dan menegaskan bahwa obat-obatan itu wajib digunakan melalui resep dokter, namun dalam kenyataannya, masih terjadi peredaran obat-obatan tersebut secara bebas dan penggunaannya tidak terbatas (Muchammad Aldi
Nurrizal, H. Atang Hidayat. , 2017). Penyalahgunaan obat-obatan keras semakin meluas dan menjadi  masalah  yang  merebak,  terutama  di  kalangan  anak-anak  remaja  yang  kesulitan mengendalikan  diri  dan  cenderung  mencari  pelarian  melalui  penggunaan  obat-obatan tersebut (Muchammad Aldi Nurrizal, H. Atang Hidayat. , 2017)
Meskipun obat keras daftar "G" jenis Triheksifenidil tak seberbahaya seperti narkotika, akan tetapi disalahgunakannya obat keras daftar "G" jenis Triheksifenidil secara ilegal lebih meningkat, terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah dikarenakan harga yang relatif lebih terjangkau (Rekha Syukur Resandi, 2014). Obat tersebut diklasifikasikan sebagai obat keras dikarenakan jikalau digunakan tanpa mencermati dosis, prosedur penggunaan, serta peringatan yang  diberi, bisa menyebabkan dampak yang mengandung. Penggunaan yang  tidak  tepat dapat  menyebabkan  ketergantungan pada  obat  ini. Beberapa  pengguna juga  merasa  candu  terhadap  obat  tersebut  dikarenakan  menghasilkan  efek  samping relaksasi. Adanya sensasi ketenangan ini berperan sebagai sebab mengapa penyalahgunaan obat pil double L semakin meningkat.
Pada  UU  No.  36  tahun  2009  yang  berkaitan  dengan  Kesehatan  diatur  mengenai ketetapan  pidana  mengenai  sanksi  untuk  para  orang  yang  mengedarkan  ketersediaan kefarmasian  yang  tak  memenuhi  kriteria  keamanan  serta  ijin  guna  mengedarkannya, penyalahguna akan dikenakan beberapa pasal yaitu :
Pasal 196 UU Kesehatan menjelaskan jika seseorang yang secara kesengajaan membuat ataupun  menyebarkan  produk  kefarmasian  serta  ataupun  peralatan  kesehatan  yang  tak memenuhi  standar,  syarat  keamanan,  efektivitas,  manfaat,  serta  kualitas  yang  mana dijelaskan pada pasal 98 ayat 2 serta 3, dapat dihukum dengan maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp. 1.000.000.000,-.
Apabila kita memperhatikan perumusan pasal 196 itu, mampu kita pahami jika larangan melakukan  pengedaran  obat  pil double L  tanpa  izin  berlaku  bagi  tiap-tiap  individu  yang secara kesengajaan membuat atau melakukan pengedaran obat pil double L tanpa izin yang sah dari otoritas yang  memiliki wewenang. Ketetapan tersebut pun merupakan kebijakan guna mengatasi peredaran obat keras pil double L tanpa izin. Meskipun pasal ini mengatur hukuman untuk yang mengedarkan obat keras tanpa izin, namun saat sekarang belum ada ketentuan yang secara tegas menjerat pemakai pil double L.
Pasal  197  UU  Kesehatan  pun  menjelaskan  jika  seseorang  yang  secara  kesengajaan membuat serta menyebarkan produk kefarmasian serta ataupun peralatan kesehatan tanpa ijin yang sesuai yang mana dijelaskan pada pasal 106 ayat 1 dapat dihukum melalui pidana penjara maksimal 15 tahun serta didenda hingga Rp. 1.500.000.000,-.
Apabila  kita  memperhatikan  perumusan  pasal  197  tersebut,  bisa  kita  pahami  jika larangan melakukan pengedaran obat pil double L tanpa izin berlaku bagi tiap-tiap individu yang secara kesengajaan membuat atau melakukan pengedaran obat pil double L dengan tidak adanya perizinan yang sah dari otoritas yang memiliki wewenang. Ketetapan tersebut pun  merupakan  aturan  guna  mengatasi  peredaran  obat  keras  pil double L  tanpa  izin. Meskipun  pasal  ini  mengatur  hukuman  guna  yang  mengedarkan  obat  keras  tanpa  izin, namun sekarang ini belum ditetapkan ketentuan yang dengan tegas menjerat pengguna Pil double L.
Pasal  98  ayat  2  Undang-Undang  Kesehatan  juga  menegaskan  jika  individu  yang  tak mempunyai  keahlian  serta  wewenang  diberi  larangan  untuk  melakukan  kegiatan  seperti pengadaan, melakukan penyimpanan, melakukan pengolahan, promosi, serta menyebarkan obat serta bahan yang memiliki efek pengobatan. Berikutnya, pada Pasal 98 ayat 3 Undang- Undang  Kesehatan  dijelaskan  jika  ketetapan  yang  berkaitan  dengan  mengadakan, mempromosikan,  dan  mengedarkan  ketersediaan  kefarmasian  serta  peralatan  kesehatan wajib memenuhi krteria kualitas layanan kefarmasian yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah.
Dari beberapa penjelasan pasal di atas, sudah diuraikan  terkait hukuman untuk yang mengedarkan  ketersediaan  kefarmasian  tanpa  izin,  khususnya  obat-obatan  kelompok  G " Gevaarlijk ".  Namun,  implementasi  hukuman-hukuman  itu  belum  mampu  menjerat  para pelanggan  atau  konsumen,  yaitu  mereka  yang  menggunakan  ketersediaan  kefarmasian, khususnya obat-obatan kelompok G " Gevaarlijk " yang diedarkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, belum ada efektivitas hukum yang memadai, alhasil perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait kebijakan hukum tersebut.
Disalahgunakannya  pil Double L  memiliki  berdampak  negatif  dapat  mempengaruhi susunan  syaraf  pusat  dan  akan  menimbulkan  serta  menyebabkan  perubahan  yang  cepat pada  aktifitas  mental  dan  perilaku,  apabila  digunakan  tanpa  pengawasan  dan  petunjuk dokter,  maka  penggunaannya  akan  sangat  merugikan  bagi  pemakai,  sehingga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
penyalahgunaan  ini akan dapat  menyebabkan syndroma  ketergantungan,  apabila  dipakai berlebihan ( over dosis ) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian (Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, 2007).
Konsumen  obat  keras  pil double L  mampu  dipidana  Jika  ,  konsumen  tersebut  ikut memperjual belikan obat keras pil double L tersebut (Wawancara dengan Wisnu Nugroho Pujoyono S.H, M.H., selaku Kasubagbin, pada kamis 16 Januari 2023 pada pukul 11:16). Pada KUHP  penyalalahguna  obat  keras  pil double L  akan  dikenakan  Pasal  56  KUHP yang menyatakan bahwa Pembantu kejahatan dapat didefinisikan sebagai dua kelompok orang yang  terlibat  dalam  tindakan  kriminal.  Pil double L  dalam  bidang  medis  adalah  suatu  zat kimia yang sebelumnya digunakan sebagai obat pereda batuk. Obat ini memiliki efek pada sistem saraf yang menghambat atau menghentikan batuk untuk sementara waktu. Namun, penggunaan  obat  ini  tanpa  resep  dokter  dapat  memiliki  konsekuensi  fatal,  karena  dapat menyebabkan  kecanduan.  Pemakai  obat  keras  pil double L  dapat  menyebabkan ketergantungan sebab efek relaksasi serta sensasi ketenangan yang sesungguhnya tak wajar (Rekha Syukur Resandi, 2014).

## B. Hambatan Penegak Hukum Terhadap Penyalahguna Pil Double L
Penegakan hukum dengan bentuk apapun memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum sejatinya melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi supaya hukum dapat  ditegakkan  guna  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  rakyat  Indonesia  baik dirasakan  dengan  cara  langsung  ataupun  tak  langsung.  Dampak  dari  adanya  penegakan hukum dapat dikatakan besar bagi kelangsungan kehidupan yang tertata dan sesuai dengan jati diri Indonesia, sehingga hambatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari .
Berdasarkan  wawancara  dengan  Wisnu  Nugroho  Pujoyono,  S.H.,M.H  selaku  Kasubsi Bagian  Pembinaan  pada  Kejaksaan  Negeri  Kota  Malang,  Kejaksaan  memiliki  berbagai tantangan  yang  menjadi  hambatan  dalam  penagakan  hukum  untuk  mengatasi  berbagai kasus mengenai penyalahgunaan obat keras pil double L. menurut pernyataannya, penegak hukum  seperti  penuntut  umum  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukumnya  selama menangani kasus ini ialah  kurang kooperatifnya konsumen pil double L karena sering kali menolah panggilan kejaksaan untuk diminta sebagai saksi dalam persidangan. Berdasarkan penuturan  Wisnu  Nugroho  Pujoyono,  S.H.,  M.H.  selaku  Kasubsi  Bagian  Pembinaan  pada Kejaksaan Negeri Kota Malang. hal ini disebabkan oleh ketakutan sebagian konsumen dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
memberikan  keterangan sebagai saksi.  Pihak  konsumen  merasa  takut saat  diminta  untuk hadir  dalam  persidangan.  Walaupun  demikian,  pihak  konsumen  tidak  dapat  ditangkap karena  belum  ada  aturan  yang  mengaturnya  sehingga  masih  terdapat  kesulitan  dalam mengatasi  hal  ini,  berbeda  terhadap  UU  No.  35  Tahun  2009  yang  berkaitan  dengan Narkotika  yang  dimana  pengguna  narkotika  mampu  dikenakan  pasal  karena  sudah  ada peraturan yang mengatur sebelumnya.
Hambatan  tidak  hanya  datang  dari  individu  sebagai  penegak  hukum  maupun  saksi dalam memenuhi proses dan runtutan beracara. Hambatan juga dapat hadir apabila aturan yang  mengatur  belum  memenuhi  dan  dapat  menjawab  segala  permasalahan  terkait penanganan  kasus  penyalahgunaan  obat  keras  pil double L.  Pada  perihal  ini,  peraturan perundang-undangan  menjadi  faktor  penting  guna  penegakan  hukum  karena  merupakan dasar  yang  menguatkan  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  tersebut.  Tindakan represif  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  atau  jaksa  penuntut  umum  adalah  melalui penuntutan (Wawancara dengan Suudi ,S.H Selaku Jaksa Pra Penuntutan , pada 5 Juni 2022 pada  pukul  10:43  Di  Kejaksaan  Negeri  Kota  Malang)  Menurut  Pasal  1  angka  4  Undang- undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  menyebutkan penuntutan adalah tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  yang berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
Visi Idola Putranti, SH sebagai salah seorang jaksa pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara  di  Kejaksaan  Negeri  Malang  memberikan  keterangan  mengenai  hambatan  dalam menanggani  kasus  penyalahgunaan  obat  keras  pil double L.  Ia  menjelaskan  bahwa  unsur pasal  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  terhadap  kasus  yang  terjadi tidak  terpenuhi,  jika  hal  tersebut  terjadi  maka  persidangan  harus  ditunda  dan  dilanjut setelah berkas sudah dilengkapi oleh penyidik. Alasan mengapa penuntut umum melakukan pengembalian  berkas  perkara  terhadap  penyidik  guna  dilakukan  perbaikan  yang  selaras terhadap  petunjuk  penuntut  umum dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Salah  satu  alasan adalah  untuk  memperkuat  peran  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  pada  saat  melakukan penyusunan  dakwaan  serta  melaksanakan  tuntutan  dalam persidangan.  Hal  ini  dilakukan supaya  tidak  terdapat  terdakwa  yang  dibebaskan  oleh  pengadilan.  Jika  terdakwa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dibebaskan, alhasil upaya pra-penuntutan yang telah dilakukan tak berhasil, serta penuntut umum  dapat  diberi  anggapan  tak  profesional  pada  saat  membuktikan  dakwaan  selama tahapan  penuntutan.  Dengan  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik,  penuntut umum  memiliki  kesempatan  untuk  memperbaiki  dan  memperkuat dakwaannya sehingga dapat  menghadapi  persidangan  dengan  lebih  baik.  Selain  itu,  alasan  lainnya  adalah  jika penuntut  umum  tak  mampu  mempertahankan  dakwaan,  penuntut  umum  sebagai  pihak yang mewakilkan keperluan publik serta korban hendak diminta pertanggungjawaban. Hal ini  mencakup  tanggung  jawab  profesional  dan  yuridis  yang  dapat  berdampak  pada perkembangan  karier  JPU  yang  bersangkutan  (Soemarno,  S.H.,  M.H.,  dalam  artikel meminimalisir bolak- baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa).
Untuk  mengatasi  masalah  berkas  perkara  yang  bolak-balik  diantara  penyidik  serta penuntut  umum,  ada  langkah  yang  dapat  diambil.  Ketika  penyidik  memulai  penyidikan, mereka harus memberitahukan kepada kejaksaan bahwa penyidikan telah dimulai. Selain itu,  kejaksaan  akan  mengirimkan  P.16  ke  penyidik  sebagai  tanda  bahwa  mereka  telah berkoordinasi. Dengan adanya koordinasi ini, penyidik dan jaksa dapat bekerja sama secara langsung dalam proses pra penuntutan. Melalui semangat serta keinginan guna melakukan koordinasi,  baik  dengan  cara  yuridis  ataupun  non-yuridis,  dapat  terbangun  korelasi  yang baik  antara  penyidik  serta  jaksa  penuntut  umum  pada  suatu  kasus.  Hal  ini  hendak membantu  mereka  memiliki  pandangan  yang  sama  terhadap  kasus  tersebut  dan menghilangkan nilai-nilai egois dalam menjalankan proses penegakan hukum.
Sangat penting untuk menjaga hubungan komunikasi diantara penyidik serta penuntut umum karena perihal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap penanganan perkara pidana,  terutama  pada  tahap  prapenuntutan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pembangunan sistem integrasi antara penyidik dan penuntut umum selama tahap pra penuntutan.
Pada dasarnya, pemahaman saat ini menyatakan bahwa tidak ada regulasi khusus yang mengatur pemakaian pil double L. Namun, ketetapan yang ada pada UU No. 36 Tahun 2009 yang  berkaitan  dengan  Kesehatan  bisa  dipakai  guna  menindak  pelaku  atau  pengedar  pil double L, meskipun belum ada hukuman yang secara spesifik ditujukan untuk pemakai pil double L tanpa ijin. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan pil double L, hukum positif yang berlaku sekarang ini mengarah atas ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kesehatan, terutama
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan tanpa ijin yang diatur dalam Pasal 196 dan 197.

## C. Upaya Penegak Hukum Guna Mengatasi  disalahgunakannya Pil Double L
Penegakan  hukum  memiliki  berbagai  bentuk  sesuai  dengan  urgensi  dan  fungsinya. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif namun dapat juga bersifat preventif atau mencegah. Penegakan hukum dengan bentuk preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh  penegak  hukum  dalam  melakukan  penanggulangan  terhadap  penyalahguna  pil double L.  Dengan  melakukan  pencegahan,  maka  penyalahguna  pil double L  akan berkurang karena telah dihimbau oleh penegak hukum.
Upaya  penegak  hukum  yang  pada  perihal  ini  merupakan  penuntut  umum  guna menanggulanggi  penyalahgunaan  pil double L  adalah  dengan  melakukan  berbagai runtutan program dan sosialisasi yang salah satunya melalui progam Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dirancang untuk melibatkan siswa dari tingkat SD,  SMP,  hingga  SMA  dengan  tujuan  untuk  memperluas  pengetahuan  mereka  tentang hukum, perundang-undangan,  dan  menciptakan  generasi  yang  patuh  terhadap hukum. Tujuan  pokok  dilakukannya  program  ini  ialah  guna  mengenalkan  hukum  kepada  siswa sejak dini, sehingga mereka dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari- hari dan menghindari pelanggaran hukum.
Penegakan hukum dengan upaya preventif ini merupakan tindakan pencegahan yang menargetkan  sekolah  sebagai  tempat  utama  diadakannya  penyuluhan  dan  sosialisasi mengenai bahaya serta dampak negatif dari mengonsumsi pil double L karena sejatinya, pengguna rata-rata dan konsumen sasaran para pengedar obat keras adalah anak sekolah karena  harganya  yang  relatif  murah.  Selain  itu  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum Bersama  dengan  polisi  adalah melakukan  penangkapan  terhadap  bandar  peredaran pil double L.  Penangkapan  ini  dilakukan  dengan  harapan  berkurangnya  angka  pemakai  pil yang harganya terjangkau ini (Wawancara dengan Visi Idola Putranti, SH Selaku Jaksa pada bagian perdata dan tata usaha negara , pada 3 Juni 2022 pada pukul 11:45) .
Dalam rangka mewujudkan hukum yang merata, adil, dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, penting untuk melakukan pengembangan terhadap sistem hukum secara menyeluruh, terutama dalam hal hukum pidana. Hukum pidana umumnya dapat menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa hukum mengikat siapapun yang melakukan perbuatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
melawan hukum tanpa terkecuali. Setiap perbuatan melawan hukum diikat oleh aturan yang  mendasari  sehingga  sanksi  akan  terus  hadir  dalam  setiap  tindakan  yang  diambil apabila melawan hukum yang telah ada.
Faktor-faktor  yang  datang  dari  berbagai  lingkungan  pengguna  tidak  selalu  dapat diawasi oleh orang dewasa dan pihak bertanggung jawab seperti aparat penegak hukum. Perbuatan  melawan  hukum  seperti  mengonsumsi  dan  menyebarkan  serta memperjualbelikan  obat  keras  pil double L  dapat  dengan  mudah  terjadi  di  lingkungan remaja. Rasa keingintahuan remaja yang baru akan beranjak dewasa menjadi pemicu para pengguna mulai mencoba hingga akhirnya menjadi pribadi dengan candu terhadap obat- obatan keras tersebut.
Dengan berbagai kondisi dan situasi saat ini, hambatan-hambatan tersebut menjadi tugas  yang  harus  diselesaikan  oleh  penegak  hukum  sebagai  upaya  mengurangi  dan mencegah penyebaran pil double L, terutama pada anak-anak di yang belum cukup umur yang  masih  sangat  mudah  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sekitar  tempatnya  bergaul  dan mencari relasi.

## KESIMPULAN
Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dilakukan di luar pengawasan medis  dan  dapat  menimbulkan  keadaan  yang  tidak  terkendali  oleh  individu  atau membahayakan/mengancam masyarakat. Obat keras, dalam hal ini, memiliki efek yang kurang lebih sama dengan penggunaan narkotika. UU No. 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan  Kesehatan  di  Indonesia  mengartikan  kesehatan  menjadi  kondisi  sehat  dengan cara  fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial  yang  memungkinkan  tiap-tiap  individu  guna memiliki  kehidupan  yang  produktif  dalam  sosial  serta  perekonomian.  UU  ini  juga mengatur  jika  obat-obatan  khusus  tak  dapat  diedarkan  dengan  cara bebas serta wajib disertai  dengan  resep  dokter.  Walaupun  sudah  ada  tetapan  yang  memberi  larangan perdagangan  obat  keras  secara  bebas,  penyalahgunaan  obat  itu  masih  terjadi  serta semakin berkembang. Hal ini menjadi tempat pelarian untuk anak-anak remaja yang tak sanggup memegang kendali atas dirinya. UU No.23 Tahun 1992 yang berkaitan dengan Kesehatan  mengatur  terkait  ketersediaan  kefarmasian,  termasuk  obat-obatan,  bahan obat,  obat  tradisional,  serta  kosmetika.  Ketetapan  pidana  mengenai  peredaran    obat
dimuat dalam pasal 81 ayat 2 huruf c, yang menyatakan bahwa melakukan pengedaran ketersediaan  kefarmasian serta  peralatan  kesehatan  tanpa  izin  guna  mengedarkannya merupakan  tindakan  pidana.  Izin  edar  tersebut  diberikan  oleh  pemerintah.  Melihat berbagai macam kasus penyalahgunaan pil double L tanpa izin yang sudah memberikan pengaruh  negatif  untuk  masyarakat,  alhasil  diperlukan  kebijakan  yang  jelas  yang berkaitan dengan hukuman untuk para pemakai pil double L itu. Namun, hukum positif di  Indonesia  belum  mengatur  dengan  cara  tegas  mengenai  definisi  serta  unsur-unsur pemakai,  klasifikasi  pemakai  pil double L  tanpa  izin,  kualifikasi  tindak  pidana,  serta hukuman pidana yang mampu memberikan efek jera khusus pada pemakai pil double L tanpa izin dan masyarakat secara umum.

## REFERENCES
Fajar,  M.  &  Achmad,  Y.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum  Empiris, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Hatuala, M. C. A. Skripsi, 2020, “ Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam ” , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah & Hukum , Jakarta
Irnanda, Rio. 2017, Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L ( Triheksifenidil Hcl ) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Nurrizal, M. A. & Hidayat, A. 2017 , Pencegahan Tindak Pidana Penyalahguna Peredaran Obat daftar G ( Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional , Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No. 3, 150 – 151 DOI : 10.32816/paramarta.v16i3.49
Resandi, R. S. Skripsi, 2014. “ upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double l.”, Universitas Brawijaya , Fakultas Hukum , M alang
Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, 2007 Obat-Obatan Penting: Kasiat, pengunaan dan Efek- efek Sampingnya, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,