## PENERAPAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) TERHADAP PENINGKATAN LAYANAN HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA
Ardi Suzami 1 , Chairul Hudaya 2 , Rodianto 3
1* Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa
2 Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa
3 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: 1 suzami29@gmail.com, 2 c.hudaya@uts.ac.id, 3 rodianto@uts.ac.id
Diterima : Bulan Juni 2021
Diterbitkan: Bulan Juli 2021 Keyword : Penerapan, SISKOHAT, Layanan Haji

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  Sistem  Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) terhadap peningkatan layanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada  para  calon  jemaah  haji,  masyarakat  umum,  dan  petugas/pengelola  SISKOHAT Kabupaten Sumbawa. Sampel dalam penelitian adalah 101 responden yang merupakan calon jemaah haji, 113 responden yang merupakan masyarakat umum, dan 11 responden yang  merupakan  petugas/pengelola  SISKOHAT. Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis regresi linear sederhana yang meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan  uji  koefisien  determinasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan SISKOHAT  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  layanan  haji.  Selain  itu, penerapan  SISKOHAT  berpengaruh  sebesar  82,1%  terhadap  peningkatan  layanan  haji bagi  calon  jemaah  haji,  berpengaruh  sebesar  57,3%  bagi  masyarakat  umum,  dan berpengaruh sebesar 52,6% bagi petugas/pengelola SISKOHAT. Sisanya sebesar 17,9% pada  calon  jemaah  haji,  42,7%  pada  masyarakat  umum,  dan  47,4%  pada petugas/pengelola SISKOHAT dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini..

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional  merupakan  tanggungjawab  Pemerintah sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Ibadah  Haji  dan  Umrah.  Penyelenggaraan  ibadah haji  oleh  Pemerintah  bertujuan  untuk  memberikan pembinaan,  pelayanan,  dan  pelindungan  bagi jemaah haji sehingga dapat  menunaikan ibadahnya sesuai  dengan  ketentuan  syariat  dan  mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan penyelenggaraan  ibadah  haji,  Kementerian  Agama membangun sistem teknologi  informasi  haji secara terintegrasi  yang  lebih  dikenal  dengan  Sistem Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT).  Fungsi  utama sistem ini  diterapkan adalah untuk melayani pendaftaran haji yang dapat dimonitor dan dikendalikan secara terpusat , on-line dan real-time antara Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPS  BPIH),  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  di  33  Provinsi  dan Kabupaten  dengan  Host  Pusat  Komputer  untuk penyimpanan seluruh database calon jemaah haji di Kementerian Agama Pusat.
Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji Terpadu  (SISKOHAT)  pertama  kali  diterapkan  di Indonesia  pada  tahun  2010  dengan  penerapan SISKOHAT Gen-1, termasuk salah satu diantaranya adalah  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Sumbawa  yang  menerapkannya  pada  bulan Nopember  2010.  Penerapan  sistem  ini  dilakukan untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada  pada pelayanan  informasi  dan  pengolahan  data  jemaah haji  baik  dokumentasi,  pengarsipan  sampai  pada pengurusan keuangan yang masih dilakukan secara manual sehingga sulit dikontrol secara cepat. Dalam penerapannya,  SISKOHAT  Gen-1  masih  belum dapat  memberikan layanan maksimal kepada calon jemaah  haji,  karena  proses  layanan  haji  masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahun 2014 dilakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem  dengan  diluncurkannya  SISKOHAT  Gen-2 yang  proses  layanannya  lebih  cepat.  Pada SISKOHAT  Gen-1  proses  pendaftaran  masih menggunakan  4  (empat)  tahap,  sedangkan  pada SISKOHAT  Gen-2  ini  proses  yang  dilakukan menjadi 2 (dua) tahap. Kemudian pada tahun 2016, SISKOHAT  Gen-2  disempurnakan  lagi  dengan diluncurkannya SISKOHAT Gen-2 Versi 3, dimana pada  pembaruan  sistem  ini  ditambah  dengan penerapan  sistem biometric .  Pada  tahun  2021, seluruh  cetakan  dokumen  calon  jemaah  haji  harus
di- upload ke dalam SISKOHAT Gen-2 Versi 3 agar data  calon  jemaah  haji  dapat  terjaga  keamanannya dan dapat  terintegrasi  secara menyeluruh ke dalam sistem.
Upaya untuk meningkatkan pelayanan haji menjadi  sebuah  keniscayaan  yang  dilakukan  oleh Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa. Evaluasi  terhadap  hasil  penyelenggaraan  haji  dari tahun  ke  tahun  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  perbaikan  pola  layanan  untuk  mengatasi kekurangan-kekurangan  yang  terjadi  senantiasa harus terus dilakukan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Sumbawa  sebagai  penyelenggara  dan pemberi  layanan  haji  di  wilayah  Kabupaten Sumbawa  adalah  lembaga  yang  berperan  penuh dalam  melakukan  pendaftaran  jemaah  haji  dengan menggunakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebagai pelayanannya.
Untuk  meningkatkan  layanan  bagi  calon jemaah  haji  diperlukan  inovasi  layanan  yang dilakukan  oleh  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Sumbawa  terutama  untuk  mendekatkan pelayanan  pendaftaran  dan  informasi  haji  bagi masyarakat  dari  wilayah  Kecamatan  yang  sulit terjangkau  diantaranya  adalah  Kecamatan  Batu Lanteh,  Kecamatan  Ropang,  Kecamatan  Lantung, dan sebagian Kecamatan Lenangguar.

## LANDASAN TEORI

## Penerapan (Implementasi)
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia (KBBI),  pengertian  penerapan  ialah  proses,  cara, dan perbuatan menerapkan. Kata penerapan berasal dari  kata  terap  yang  berarti  menjalankan  atau melakukan  suatu  kegiatan,  kemudian  menjadi berarti.  Suatu  proses,  cara,  atau  perbuatan menjalankan,  atau  melakukan  sesuatu  baik  yang abstrak maupun yang konkrit. Penerapan merupakan sebuah  tindakan  yang  dilakukan  baik  secara individu  maupun  kelompok  dengan  maksud  untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan.
Ripley  dan  Franklin (dalam  Winarno, 2016: 134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang  ditetapkan yang  memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible  output). Istilah  implementasi menunjuk  pada  sejumlah  kegiatan  yang  mengikuti pernyataan  maksud  tentang  tujuan-tujuan  program dan  hasil-hasil  yang  diinginkan  oleh  para  pejabat pemerintah,  dengan  maksud  untuk  membuat program  berjalan.  Lebih  jauh  menurut, Ripley  dan dan  Franklin implementasi  mencakup  banyak macam  kegiatan. Pertama, badan-badan  pelaksana yang ditugasi undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi  berjalan  lancar. Kedua, badan-badan pelaksana  mengembangkan  bahasa  anggaran  dasar
menjadi  arahan-arahan  konkrit,  regulasi,  serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan- badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan- kegiatan dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
Sementara  itu,  Grindle  (dalam  Winarno, 2016: 135) juga memberikan pandangannya tentang implementasi  dengan  mengatakan  bahwa  secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang  memudahkan  tujuan-tujuan kebijakan  bisa  direalisasikan  sebagai  dampak  dari suatu  kegiatan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  tugas implementasi  mencakup  terbentuknya "a  policy delivery  sistem" di  mana    sarana-sarana  tertentu dirancang  dan  dijalankan  dengan  harapan  sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

## Pelayanan Publik
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  pasal  satu  (1) Tentang  Pelayanan  Publik  memberikan  defenisi pelayanan  publik  sebagai  berikut:  “Pelayanan Publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau  pelayanan  administrasi  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”
Menurut Keputusan Menteri
Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Nomor  25  Tahun 2004:  “pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  penerima  pelayanan,  maupun  dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang- undangan”.
Menurut  Hayat  (2017  :  22)  “pelayanan publik  merupakan  melayani  secara  keseluruhan aspek  pelayanan  dasar  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya”  Mukaron  dan  Laksana,  (2016:41) mengatakan  bahwa  :  “Pelayanan  Publik  adalah pemberian  layananan  (melayani)  keperluan  orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.
Thijs, Hammerschmid, dan Palaric (2017) mengklasifikasikan konsep pelayanan publik sebagai berikut:
1. Pelayanan      publik      yang      efisien      dari perspektif   pemberi   layanan,   pemberi   harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak  terjadi  pemborosan  sumber  daya  publik. Demikian  juga  dari  perspektif  pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat  dicapai  dengan  biaya  yang  murah,  waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi.
2. Pelayanan  publik  yang  responsif  adalah kemampuan  organisasi  untuk  mengidentifikasi kebutuhan  masyarakat  menyusun  prioritas
kebutuhan,  dan  mengembangkannya  ke  dalam berbagai program pelayanan.
3. Pelayanan  publik  yang  non-partisan  adalah sistem  pelayanan  yang  memperlakukan  semua pengguna  layanan  secara  adil  tanpa  membeda- bedakan  berdasarkan  status  sosial  ekonomi, kesukuan,  etnik,  agama,  kepartaian,  dan sebagainya.

## Pelayanan Publik
Strategi  inovasi  dalam  pemerintahan  juga dijelaskan dalam buku Innovative Government oleh Sangkala (2013) yaitu : a. Layanan terintegrasi Dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
b. Desentralisasi Pemberian  dan  monitoring  layanan  lebih  dekat dengan  masyarakat  dan  biasanya  membentuk kepastian  tehadap  tingkat  permintaan  yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
c. Pemanfaatan kerjasama Bermakna  sebagai  pemerintahan  yang  inovatif untuk  memenuhi  peningkatan  pemenuhan  agar lebih  efisien  dalam  pemberian  layanan  publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
d. Pelibatan warga Negara Kewenangan  pemerintah  yang  Inovatif  harus merealisasikan  peran  peran  pentingnya  dengan mendorong  peran  warga  untuk  berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

## Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji Terpadu (SISKOHAT)
Penyelenggaraan  ibadah  haji  di  Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah pendaftar yang sangat signifikan, sehingga menuntut pemerintah untuk mengupayakan pelayanan  terbaik  dan  berkualitas  setiap  tahunnya. Dalam  meningkatkan  pelayanan  penyelenggaraan ibadah  haji,  Kementerian  Agama  menumbuh kembangkan  sistem  pendataan  palayanan  haji melalui pemanfaatan pelayanan teknologi informasi dan  komunikasi  yang  dilakukan  di  Tanah  Air  dan Arab  Saudi  yang    disebut    Sistem    Informasi    dan Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT).
Pembangunan SISKOHAT dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan  ibadah  haji secara    signifikan.    Dengan    adanya    sistem    yang terintegrasi dan terpusat memperkecil kemungkinan kesalahan  dalam  pengisian  data  atau  melakukan kecurangan  dalam  penetapan  nomor  porsi  calon untuk  jamaah  haji.  Siskohat  juga  membantu mempercepat  proses  pembukaan  rekening    awal
pada bank BPS BPIH yang telah ditetapkan hingga mendapatkan nomor porsi haji.
SISKOHAT adalah sistem untuk mengolah seluruh  data  perhajian  di  Indonesia  yang  sudah berbasiskan  teknologi  informasi,  yang  bertugas mengatur  pendaftaran,  database  dokumen  haji, akuntansi BPIH, database transportasi haji, database penempatan pemondokan jemaah, informasi publik, sistem  informasi  kesehatan  haji,  dan  database petugas haji (Mutmainnah, 2011:72).
Penyelenggaraan  ibadah  haji  tidak  saja  terkait dengan  serangkaian  kegiatan  ritual,  tetapi  juga terkait    dengan  serangkaian  kegiatan  lain  seperti pendaftaran, pembinaan haji, pelayanan pemondokan, katering, transportasi darat dan udara, kesehatan,  dan  perlindungan  jemaah  baik  yang dilakukan didalam tanah air maupun yang dilakukan di Arab Saudi (Fahham, 2015:202).
Tujuan  dibentuknya  SISKOHAT  adalah:
(1) Agar jemaah calon  haji dan masyarakat  mudah mengakses  baik  langsung  maupun  tidak langsung semua  data  informasi  tentang  haji.  (2)  Untuk meningkatkan  wawasan  dan  pengetahuan  jemaah calon haji sehingga tercipta jemaah calon haji yang berwawasan  dan  mandiri.  (3)  Untuk  memberikan pelayanan  informasi  kepada  masyarakat    secara profesional  sehingga informasi  dapat  disampaikan secara cepat, tepat dan akurat (Novitasari, 2017:16).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa  yang beralamat di jalan Duriannomor 72 Sumbawa Besar NTB pada tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 727 orang yaitu calon jemaah haji tahun 2020  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Sumbawa. Sedangkan Teknik  pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  slovin  sehingga  pengambilan  sampel dapat  dilakukan  dengan  tepat  dan  dapat  mewakili populasi,  sehingga  yang  menjadi  sampel  pada penelitian  ini  adalah  101  calon  jemaah  haji  tahun 2020  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Sumbawa. Selain itu, 113 masyarakat umum dan 11 petugas/pengelola  SISKOHAT  juga  diajdikan sebagai  sampel  untuk  memperkuat  hasil  analisis. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan  kuantitatif  dan  deskriptif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,  kuesioner,  dokumentasi,  studi  pustaka dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan  adalah  menggunakan  uji  validitas,  uji reliabilitas,  uji  normalitas,  uji  regresi  linear sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
Kementerian  Agama  sebagai  sub  sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut, Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa  lebih banyak  menitikberatkan  pada  pelayanan  terhadap masyarakat  di  bidang  agama.  Seiring  dengan perkembangan tuntutan pelayanan pada masyarakat yang  semakin  kompleks,  perlu  terus  ditingkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat. Baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa  akan menentukan citra Kementerian Agama di masyarakat,  karena  dengan  semakin  baiknya pelayanan,  maka  kepuasan  dan  kepercayaan  akan dapat diwujudkan.
Dalam hal pendaftaran ibadah haji melalui SISKOHAT  Gen-2  atau  Sistem  Informasi  dan Komputerisasi  Haji  Terpadu  yang  dioperasikan secara bersarnbung (online) dengan Bank Penerima Setoran  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPS BPIH),  sehingga  bisa  memberikan  pelayanan  yang prima  serta  kepastian  kepada  pendaftar  calon jemaah  haji  bahwa  yang  bersangkutan  sudah  sah terdaftar  sebagai  calon  haji  dan  dibuktikan  oleh bukti  setoran  BPIH  yang  dicetak  secara  otomatis oleh  Bank  Penerima  Setoran  (BPS),  pada  saat  itu calon  jemaah haji memperoleh nomor validasi  dari SISKOHAT  Gen-2.  Hal  ini  dimaksudkan  agar pelayanan pendataan dan informasi dapat dilakukan dengan  cepat,  tepat,  dan  akurat,  baik  untuk kepentingan  manajemen,  jemaah    haji    maupun masyarakat.
Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji Terpadu (SISKOHAT) kini menjadi "jantung" bagi pelayanan  jemaah  haji,  karena  seluruh  proses pengolahan  data    untuk  kepentingan  baik pendaftaran,  pembatalan  dan  pelunasan  bahkan pembuatan  paspor,  penerbangan  (pemberangkatan dan  pemulangan),  perbankan  dan  biodata  calon jemaah haji mengacu pada sistem komputer terpadu tersebut.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia membuat  sistem  pendaftaran  calon  jemaah  haji menjadi  lebih mutakhir. Aplikasinya berbasis web. Sehingga  SISKOHAT  Gen-2  memungkinkan Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan Umrah  terhubung  dengan  Bank  Penerima  Setoran Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPS  BPIH) dan  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota secara online dan realtime. Sistem teknologi informasi harus dioptimalkan,  sistem online sudah  harus real  time dengan  pemanfaatan "grand  design" yang  sudah terbangun  dan  juga  akurasinya  harus  tepat. Pengguna  dalam  melaksanakan  pelayanan  juga harus  disertai  dengan  kemampuan  manajemen waktu  layanan  dengan  menggunakan  standar operasional dan prosedur yang jelas dan terarah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari informan  bahwa  prosedur  pendaftaran  haji  pada Seksi  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa  sebagai berikut :
1. Langkah pertama Calon Jemaah Haji ke Bank
Penerima Setoran BPIH untuk melakukan:
a. Memebuka tabungan haji minimal Rp.25.000.000,-
b. Mencetak  Bukti  Setoran  Awal  BPIH  atau Nomor Validasi.
Persyaratan:
- Berusia  minimal  18  Tahun  atau  sudah menikah;
- Foto copy KTP;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Materai 10.000 sebanyak 2 lembar;
- Phas  Photo  haji  berwarnah  latar  belakang putih dengan tampak wajah 80%  ukuran 3 x 4 = 6 lembar;
- Uang Setoran Awal BPIH sebesar Rp.25.000.000,-
2. Langkah kedua Setelah proses di bank selesai, Calon  Jemaah  Haji  menuju  ke  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa paling  lama  5  hari  setelah  nomor  validasi diperoleh dari Bank, untuk melakukan:
a. Perekaman  biometric  dan  foto  online  pada aplikasi SISKOHAT;
b. Mencetak  Surat  Pendaftaran  Pergi  Haji (SPPH) atau Nomor Porsi;
Persyaratan :
- Tanda Bukti Setoran Awal dari bank, lembar 2, 3, dan 4;
- Foto copy KTP sebanyak 5 lembar;
- Foto  copy  Kartu  Keluarga  sebanyak  2 lembar;
- Foto copy salah satu dari Buku Kutipan Akta Nikah,  Ijazah,  Akta  Kelahiran  (salah  satu harus ada) sebayak 2 lembar.
- Phas  photo  haji  berwarnah  latar  belakang putih dengan tampak wajah 80%  ukuran 3 x 4 = 10 lembar dan 4 x 6 = 5 lembar.
- Keterangan Dokter memuat golongan darah, tinggi badan dan berat badan.
- Foto  copy  Buku  Tabungan  Haji  sebanyak  1 lembar;
- Foto copy paspor bagi yang telah memiliki;
3. Nama-nama  Bank  Penerima  Setoran  Haji  di Kabupaten Sumbawa:
- Bank Syariah Indonesia;
- Bank Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- Bank Muamalat Indonesia;
Data Responden Berdasarkan  hasil  penyebaran  kuesioner yang  dilakukan  melalui  layanan  google  form diperoleh  225  responden  yang  terdiri  atas  calon jemaah  haji  yang  sudah  mendaftar  sebanyak  101 responden, masyarakat umum yang belum
mendaftar  sebanyak  113  responden,  dan  pengelola SISKOHAT sebanyak 11 responden.

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  menggunakan  uji  t,  uji  t digunakan  untuk  mrngetahui  apakah  variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap  variabel  dependen  (Sugiyono,  2014:261). Untuk  melihat  pengaruh  variabel  independen terhadap  dependen,  uji  t  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  t hitung dengan  t tabel .  Kriteria pengujiannya,  yaitu:  jika  nilai  t hitung <  t tabel maka hipotesis  ditolak.  Jika  nilai  t hitung >  t tabel maka hipotesis diterima.
Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan dimana :
• nilai  t hitung sebesar  21,334  pada  taraf  signifikan 5% dan df = n-k-1 = 101-2-1 = 98, sehingga di dapat nilai t tabel sebesar 1,984. Adapun hasil dari interprestasi  diketahui  nilai  t hitung 21,334  >  t tabel 1,984.
• nilai  t hitung sebesar  12,212  pada  taraf  signifikan 5% dan df = n-k-1 = 113-2-1 = 110, sehingga di dapat nilai t tabel sebesar 1,982. Adapun hasil dari interprestasi  diketahui  nilai  t hitung 12,212  >  t tabel 1,982.
• nilai t hitung sebesar 3,159 pada taraf signifikan 5% dan df = n-k-1 = 11-2-1 = 8, sehingga di  dapat nilai  t tabel sebesar  1,833.  Adapun  hasil  dari interprestasi  diketahui  nilai  t hitung 3,159  >  t tabel 1,833.
Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima  yang  berarti  terdapat  pengaruh  antara variabel penerapan SISKOHAT terhadap peningkatan layanan haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

## Uji Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  (R2)  bertujuan untuk mengukur komponen model dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Tabel 1 Hasil Koefisien Determinasi Calon Haji Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,906 a 0,821 0,820 1,386
a. Predictors: (Constant), SISKOHAT
b. Dependent Variable: Layanan_Haji
Sumber: Data primer yang diolah (2021). Berdasarkan  tabel  1  dapat  dijelaskan bahwa  besarnya  nilai  korelasi  (R)  yaitu  sebesar 0,906  yang  artinya  terdapat  hubungan  yang  sangat kuat antara variable penerapan Sistem Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dengan peningkatan layanan haji. Sedangkan nilai Adjusted R  Square  sebesar  0,821  atau  sama  dengan  82,1%, hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar  persentase pengaruh variabel penerapan Sistem Komputerisasi Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dengan  peningkatan
layanan  haji  adalah  sebesar  82,1%,  sedangkan sisanya  sebesar  17,9%  dipengaruhi  oleh  variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tabel  2  Hasil  Koefisien  Determinasi  Masyarakat Umum
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,757 a 0,573 0,569 3,066
a. Predictors: (Constant), SISKOHAT
b. Dependent Variable: Layanan_Haji
Sumber: Data primer yang diolah (2021).
Berdasarkan  tabel  2  dapat  dijelaskan bahwa  besarnya  nilai  korelasi  (R)  yaitu  sebesar 0,757  yang  artinya  terdapat  hubungan  yang  sangat kuat antara variable penerapan Sistem Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dengan peningkatan layanan haji. Sedangkan nilai Adjusted R  Square  sebesar  0,573  atau  sama  dengan  57,3%, hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar  persentase pengaruh variabel penerapan Sistem Komputerisasi Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dengan  peningkatan layanan  haji  adalah  sebesar  57,3%,  sedangkan sisanya  sebesar  42,7%  dipengaruhi  oleh  variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi Petugas/Pengelola SISKOHAT Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,725 a 0,526 0,473 1,331
a. Predictors: (Constant), SISKOHAT
b. Dependent Variable: Layanan_Haji
Sumber: Data primer yang diolah (2021).
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dijelaskan bahwa  besarnya  nilai  korelasi  (R)  yaitu  sebesar 0,725  yang  artinya  terdapat  hubungan  yang  sangat kuat antara variabel penerapan Sistem Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dengan peningkatan layanan haji. Sedangkan nilai Adjusted R  Square  sebesar  0,526  atau  sama  dengan  52,6%, hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar  persentase pengaruh variabel penerapan Sistem Komputerisasi Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dengan  peningkatan layanan  haji  adalah  sebesar  52,6%,  sedangkan sisanya  sebesar  47,4%  dipengaruhi  oleh  variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Penelitian penerapan SISKOHAT terhadap peningkatan layanan haji pada Kantor Kementerian Agama  Kabupaten  Sumbawa  dibagi  menjadi  tiga, yaitu  pengaruh  variabel  penerapan  SISKOHAT terhadap  layanan  haji  bagi  calon  jemaah  haji, pengaruh variabel  penerapan SISKOHAT terhadap layanan haji bagi masyarakat umum, dan pengaruh variabel  penerapan  SISKOHAT  terhadap  layanan haji bagi petugas/pengelola SISKOHAT.
Penjabaran  dari  tiga  hipotesa  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil  penelitian  yang  dilakukan,  bahwa koefisien  beta  unstandardized  variabel  penerapan SISKOHAT sebesar 0,749 dan (sig) t sebesar 0,000 untuk  calon  jemaah  haji,  0,694  dan  (sig)  t  sebesar 0,000 untuk masyarakat umum, dan 0,628 dan (sig) t sebesar 0,012 untuk petugas/pengelola SISKOHAT.  Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut, menunjukkan bahwa variabel penerapan SISKOHAT  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  variabel  layanan  haji.  Oleh karena  itu,  semakin  baik  penerapan  SISKOHAT yang  dilakukan  oleh  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Sumbawa  sebagai  penyedia  layanan, maka semakin baik pula layanan haji yang diterima oleh  calon  jemaah  haji  dan  masyarakat  umum. Penerapan  SISKOHAT  juga  berpengaruh  positif bagi petugas/pengelola SISKOHAT dalam memberikan pelayanan.
Hal  tersebut  didukung  dengan  distribusi jawaban responden yang menyatakan bahwa dengan penerapan SISKOHAT, proses layanan haji menjadi mudah  dengan  persentase  jawaban  setuju  sebesar 50,5% dan persentase sangat setuju sebesar 43,6%. Selain  itu,  responden  yang  menyatakan  bahwa dengan penerapan SISKOHAT, proses layanan haji menjadi  cepat  dengan  persentase  jawaban  setuju sebesar  45,5%  dan  dengan  persentase  jawaban sangat setuju sebesar 45,5%. Selanjutnya, responden yang menyatakan dengan menggunakan SISKOHAT  memperoleh  layanan  haji  yang  sangat baik  dengan  persentase  jawaban  setuju  sebesar 25,7% dan dengan persentase jawaban sangat setuju sebesar  64,4%.  Masyarakat  telah  mendapatkan informasi  layanan  haji  menggunakan  SISKOHAT dengan  persentase  jawaban  setuju  sebesar  30,1% dan persentase sangat  setuju sebesar 30,1%. Selain itu, penerapan SISKOHAT agar dapat disosialisasikan lebih masif agar dapat meningkatan pemahaman  masyarakat  luas  terutama  masyarakat yang ingin mendapatkan porsi sebagai calon jamaah haji.  Responden  yang  menyatakan  bahwa  perlu mendapatkan  sosialisasi  mengenai  layanan  haji menggunakan  SISKOHAT  dengan  persentase jawaban  setuju  sebesar  24,8%  dan  dengan persentase  jawaban  sangat  setuju  sebesar  63,7%. Selanjutnya,  responden  yang  menyatakan  perlu mendapatkan layanan haji yang lebih dekat dengan persentase  jawaban  setuju  sebesar  12,4%  dan dengan  persentase  jawaban  sangat  setuju  sebesar 79,6%. Penerapan SISKOHAT, proses layanan haji menjadi  mudah  dengan  persentase  jawaban  setuju sebesar 54,5% dan persentase sangat setuju sebesar 45,5%.  Selain  itu,  responden  yang  menyatakan bahwa penerapan SISKOHAT, proses layanan haji menjadi  cepat  dengan  persentase  jawaban  setuju sebesar  18,2%  dan  dengan  persentase  jawaban sangat setuju sebesar 54,5%. Selanjutnya, responden yang menyatakan bahwa dapat memberikan layanan
haji  yang  lebih  baik  dengan  menggunakan SISKOHAT  dengan  persentase  jawaban  setuju sebesar  18,2%  dan  dengan  persentase  jawaban sangat setuju sebesar 63,6%.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi penerapan  SISKOHAT  terhadap  peningkatan layanan  haji,  seperti  kemudahan  layanan  yang didapatkan  oleh  calon  jemaah  haji  pada  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Sumbawa  dengan menggunakan SISKOHAT. Hal lain yang mendukung peningkatan layanan haji, yaitu dengan menggunakan  SISKOHAT,  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Sumbawa  dapat  memberikan layanan  yang  lebih  cepat  bagi  calon  jemaah  haji. Penelitian  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Herni  Yuliani, Ahmad  Sarbini,  &  Herman  dengan  penelitiannya yang  berjudul  Implementasi  Sistem  Komputerisasi Haji  Terpadu  (Siskohat)  dalam  Transparansi Informasi  kepada  Calon  Jemaah  Haji.  Penelitian tersebut  diterbitkan  pada  tahun  2016  dengan  hasil keberadaan  Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT)  sebagai  pusat  informasi  sangatlah membantu, baik Pemerintah, Jemaah Haji serta para pengelola,  ditengah  upaya  peningkatan  pelayanan haji yang berkualitas. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan  oleh  Zahrotun,  M.  Mudhofi,  Dedy Susanto  pada  tahun  2017  dengan  judul  Efektivitas Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SISKOHAT dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  di  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah berlangsung secara efektif dan tidak lepas dari faktor  pendukung  serta  faktor  penghambat. Penelitian  lain  yang  mendukung  hasil  penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afriani , Saiful Bahri, Thanthawi Ishak yang diterbitkan pada tahun 2020  dengan  judul  Peran  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam Melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa SISKOHAT  berperan  dalam  pelayanan  haji  yang dilakukan  oleh  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Aceh Utara.
Untuk  dapat  lebih  meningkatkan  layanan haji  yang  diberikan  oleh  Kantor  Kementerian Agama,  diperlukan  suatu  inovasi  layanan  karena masih ada pengaruh variabel lain yang mempengaruhi  peningkatan  layanan  haji  sebesar 17,9%  bagi  calon  jemaah  haji,  42,7%  bagi masyarakat umum, dan 47,4% bagi petugas/pengelola.
Salah  satu  inovasi  layanan  yang  dapat diterapkan  adalah  Layanan  SISKOHAT  Billing (Mobil  Keliling).  Layanan  ini  untuk  lebih mendekatkan  pelayanan,  memberikan  kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat, khususnya  di  wilayah  kecamatan  yang  sulit terjangkau  diantaranya  adalah  Kecamatan  Batu
Lanteh,  Kecamatan  Ropang,  Kecamatan  Lantung, dan  sebagian  Kecamatan  Lenangguar.  Layanan berbentuk  satu unit mobil operasional yang direhab menjadi  mobil  yang  dapat  memberikan  pelayanan SISKOHAT.  Layanan  ini  merupakan  kerjasama antara  Kemenag  Kabupaten  Sumbawa  dengan pihak-pihak terkait seperti perbankan, catatan sipil, dan  puskesmas.  Karena  dalam  pendaftaran  haji terkait  dengan  pihak-pihak  tersebut.  Layanan SISKOHAT Billing ini dibuat jadwal kunjungan ke kecamatan-kecamatan  untuk  memberikan  layanan pendaftaran haji, layanan pembatalan haji, rekomendasi umrah, dan informasi haji. Berdasarkan hasil jawaban responden sangat setuju sebesar 79,6% dengan Layanan SISKOHAT Billing (Mobil Keliling).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian  yang  telah  dikemukakan  maka  dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mempengaruhi  peningkatan  layanan  haji  secara signifikan  pada  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Sumbawa  dengan  persentase  pengaruh sebesar  82,1%  bagi  calon  jemaah  haji,  57,3%  bagi masyarakat umum, dan 52,6% bagi petugas/pengelola.  Namun,  layanan  tersebut  dapat ditingkatan karena masih ada pengaruh variabel lain yang  mempengaruhi  peningkatan  layanan  haji sebesar  17,9%  bagi  calon  jemaah  haji,  42,7%  bagi masyarakat umum, dan 47,4% bagi petugas/pengelola.
Penulis menyarankan agar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa membuat  inovasi  layanan.  Salah  satu  inovasi layanan  yang  dapat  diterapkan  adalah  Layanan SISKOHAT  Billing  (Mobil  Keliling).  Layanan  ini dapat  lebih  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Berdasarkan  hasil  jawaban  responden calon  jemaah  haji  sebesar  79,6%  sangat  setuju dengan  Layanan  SISKOHAT  Billing  (Mobil Keliling).  Selain  itu,  penerapan  SISKOHAT  agar dapat  disosialisasikan  lebih  masif  agar  dapat meningkatan pemahaman masyarakat luas terutama masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  porsi  sebagai calon  jamaah  haji.  Kemudian  penulis  juga menyarankan  agar  dapat  dilakukan  penelitian lanjutan menggunakan variabel lain.

## REFERENSI
Bungin. Prof. Dr. H.M. B. 2017. Metodologi
Penelitian Kuantitatif (Komunikasi,
Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta ilmu Sosial). Jakarta: Kencana.
Creswel. J. W. 2014. Research Design Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.
Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik.
Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Kristanto, A. 2008. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Peraturan Menteri Agama RI. 2019. Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah RI. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Riyanto. S & Hatmawan. A. A. 2020. Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen. Yogyakarta: DeePublish CV Budi Utama.
Sangkala. 2014. Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi. Surabaya: Capiya Publishing.
Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
Thijs, N., Hammerschmid, G., & Palaric, E. 2017.
A Comparative Overview of Public Administration Characteristics and Performance in EU28. Brussels: European Commission.
Unaradjan. D. D. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Grafindo.
Undang-Undang RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang RI. 2019. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Winarno, B. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi Cet-1.  Yogyakarta: CAPS.

## Artikel Jurnal
Afriani , Saiful Bahri, Thanthawi Ishak. 2020. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam Melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Asia- Pacific Journal of Public
Policy, 6(2), 112-125. Tanggal Akses: 15 Mei 2021. Fahham, A. M. 2015. Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. Kajian:
Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan. Jurnal, 20 (3), 201-218.
Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, & Herman. 2016. Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Transparansi
Informasi kepada Calon Jemaah Haji. Jurnal
Manajemen Dakwah, 1(2), 102-120.
Tanggal Akses: 04 Mei 2021.
Munawaroh, Z., Mudhofi, M., & Susanto, D. 2017. Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jurnal Ilmu Dakwah, 35(2), 225-248. Tanggal Akses: 14 Mei 2021. Wahyu Syintia Putri, Decky Hendarsyah. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 8 (2020) 52-58. Tanggal
Akses: 04 Mei 2021.