## POLA DAKWAH MULTIKULTURAL DI KOTA PALU

## Syamsuri
Dosen Tetap Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Palu
Abstract :
This  paper  deals  with  a  variety  of da’wah  in  Palu.  It  is  assumed that  polarization  of  people  leads  to  cultural  consequences,  which are  manifested  in  the  form  of  Islamic  organization,  such  as Alkhairaat,  Darul  Dakwah  wal  Irsyad  (DDI),  and  so  forth.  As  a result,  suspicion  emerges  among  native  people  towards  rituals carried  out  by  newcomers.  This  paper  is  based  on  multicultural, which  emphasizes  on  universal  justice  which  is  inherent  in  the inividuals  regardless  of  their  association  to  the  group.  The  result shows  that  there  is  ‚mutual  understanding‛  between  Muslim preachers  from  various  Islamic  organizations.  The  patterns  of da’wah  activities  in  Palu  emerged  due  to  the  dynamics  of economic  struggle  ( mareso  masagena),  the  flexibility  of  the  local culture  ( nosampesuvu),  and  the  wisdom  of  community  leaders, both formal and informal ( tataguna).
لى ا يدؤي يرهالجما باطقت سا ن أ لى ا ثحبلا اذه يرشيو .ولابب ةوغلدا نم عاوه أ ةشقانبم ثحبلا اذه موقيو .مايهل ا امو ،داشر لاو ةوغلدا راد و تايرلخا لثم ةيملاس لا تماظنلما ةروص لى ا جمترت تيلا ةيفاقثلا ئجاتنلا
يلدا لماغ لا لى ا ليلمحا عتملمجا ىلد نونظلا ترهظ ،ةجيتنلبا ثحبلا اذهو .نومداقلا عتملمجا ابه ماق تيلا ةين
وهو ،فياقثلا ددؼتلا ءوض لىػ ةيضقلا لليح
نغ رظنلا فصرب دارف لا فى ةمزلالما ةماؼلا لةادؼلا فى زكتري
ةيملاس لا  تماظنلما  نم  ينملسلما  ةاػلدا  ينب  همافتلا  كانه  ن أ  لى ا  يرشي  ثحبلاف  .ةػالجما  لى ا  مبهاستها
اوه أو .ةنيابتلما
( ةيداصتقالا ةفحكالما كايمانيد ببسب ترهظ ولابب ةوغلدا ةيلعم ع mareso masagena
،) ( ةيللمحا ةفاقثلا ةهورمو
nosampesuvu ( يسمر يرغ م أ ايسمر موقلا ءاسؤر ةكمح و ) tataguna .)
Kata Kunci : organisasi, mazhab, kearifan.

## I. Pendahuluan
Dinamika kehidupan sosial masyarakat kota Palu sering diwarnai bentrok  antar  suku,  antar  penganut  agama  serta  antar  kelompok pemuda,  namun  tidak  sampai  meluas  seperti  kerusuhan  Poso  yang berlangsung dari 1998 – 2005. Walaupun demikian, tetap saja riak-riak sosial itu selalu menelan korban harta dan jiwa seperti kasus perkelahian
Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
antar  kampung,  penembakan  misterius,  pemboman  tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum. Kejadian seperti itu berimbas adanya sikap curiga  dan  tidak  adanya  sikap  saling  menghargai  dan  menyebabkan lunturnya nilai-nilai toleransi di antara warga.
Kegiatan  dakwah  yang  hanya  menampilkan  keyakinan keagamaan  semata-mata  tanpa  mengajarkan  aspek  sosial  dari  agama itu,  selalu  mengantarkan  umat  untuk  fanatik  terhadap  agama  yang dianutnya.  Fanatisme  yang  membabi  buta  selalu  melahirkan  bentrok sosial,  karena  tidak  adanya  kemampuan  komunikatif  antar  agama  dan kultural.
Setiap  kelompok  masyarakat  selalu  menganggap  komunitasnya sebagai golongan yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kelompok  itu  terwujud  dalam  bentuk  kelompok  agama  atau  suku. Berbagai  gejolak  muncul  dan  meledak  diakibatkan  oleh  etnosentrisme itu. Ibnu Khaldun menyebut ego kelompok sebagai ta’assub. Solidaritas kelompok  disebut as } abiyah.  Untuk  membangun  persaudaraan  sesama umat manusia disebut al-‘us } bah. 1
Gagasan  Ibnu  Khaldun  tentang  perbedaan-perbedaan pandangan golongan pada setiap  kelompok masyarakat, menjadi basis sosiologi  masyarakat  modern  untuk  mengurai  kemelut  yang  melanda masyarakat.  Seruan  toleransi  kepada  orang-orang  selain  golongan kelompoknya,  menjadi  seruan  global  untuk  mewujudkan  perdamaian dunia.
Kini,  dakwah  multikultural  terus  digelorakan  dalam  lingkungan sosial,  untuk  membekali  masyarakat  beragama  untuk  dapat  hidup berdampingan  dengan  orang-orang  yang  di  luar  kelompoknya. Masyarakat  akan  terbiasa  dalam  lingkungan  sosial  yang  bilamana asupan informasi yang harmonis terus dikembangkan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman.
Perhatian  terhadap  karakter  dan  watak  umat  beragama  telah banyak mengilhami bangsa Indonesia di tengah berbagai keterpurukan.
1 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Jakarta: Pustaka: Pustaka Firdaus, 1986), h. 57.
Keterpurukan  multidimensi  itu  selalu  diupayakan  segala  macam  jalan keluarnya.  Salah  satu  jalan  keluar  itu  adalah  menanamkan  nilai-nilai toleransi  dalam  pergaulan  multikultural.  Anggota  masyarakat  yang memahami  nilai-nilai  toleransi  akan  mendukung  kehidupan  yang  baik dalam konteks bermasyarakat.
Lembaga-lembaga  dakwah  merupakan  ajang  asupan  informasi penanaman  nilai-nilai  toleransi,  kemudian  seyogyanya  dapat diintegrasikan  dalam  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu,  integrasi  nilai toleransi  seyogyanya  terjelma  dalam  semua  lapisan  masyarakat. Disinilah  peran  pemerintah  untuk  mengoptimalkan  keikutsertaan masyarakat dalam membangun peradaban nilai. Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah membuahkan kebijakan holistik dan integratif dengan  menyerukan  sistem  kehidupan  multikultural.  Kota  ini  telah berhasil  memperlihatkan  wajah  multikultural  dengan  tidak  terprovokasi oleh insiden-insiden yang terjadi di Kabupaten Poso.
Kini, wacana multikultural disambut oleh para elit agama di Kota Palu  dengan  melakukan  dialog  antar  pemuka  agama.  Keharmonisan antar  pemeluk  agama,  jangan  lagi  dinodai  oleh  intrik-intrik  kekuasaan yang  menjadikan  agama  sebagai  basis  kekuatan  massa.  Sebagaimana diketahui  bahwa  kota  yang  berada  di  lintasan  garis  khatulistiwa  ini adalah  ibukota  Propinsi  Sulawesi  Tengah  yang  dipengaruhi  oleh  dua kutub  kultur  yaitu  ‚kutub  utara  ala  Eropa‛  dari  Manado  dan  ‚kutub selatan ala Timur Tengah‛ dari Makassar. Pertemuan dua kutub budaya itu  melahirkan  panorama  kultural  dengan  wujud  segmentasi  kelompok suku dan agama.
Qasim  Mathar  mengemukakan  bahwa  tidak  dapat  dipungkiri, Indonesia  terdiri  dari  berbagai  ras  yang  berbeda  (baik  asli,  dari  luar, maupun campuran), suku bangsa yang berbeda (bangsa Jawa, bangsa Bugis, bangsa Melayu, bangsa Batak, dan sebagainya), berbagai agama yang berbeda, berasal dari banyak negara pribumi (kerajaan Majapahit, kerajaan  Sriwijaya,  kerajaan  Aceh,  kerajaan  Bugis,  kerajaan  Makassar, dan  lain-lain),  dan  bercorak-ragam  kebudayaan  yang  berbeda.  Karena itu,  semua  keanekaragaman  yang  saling  berbeda  itu  harus  diterima

## Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
sebagai  kenyataan  bangsa  Indonesia.  Kesadaran  sebagai  bangsa  yang multikultural seyogyanya ditumbuhkan terus. 2
Indonesia menjadi satu bangsa, bukan karena kita berasal dari satu ras yang sama, atau satu suku bangsa yang sama, atau satu agama yang sama, atau berasal dari satu negara pribumi yang sama, atau satu corak kebudayaan  yang  sama.  Bangsa  Indonesia  tercipta  oleh  perasaan pengorbanan  yang  telah  kita  buat  dan  alami  di  masa  lampau  secara bersama-sama  dan  secara  bersama-sama  melalui  serta  mengalami  masa sekarang dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita buat secara bersama- sama; dan selanjutnya secara bersama-sama pula kita mau melewati masa depan  untuk  terus  hidup  bersama-sama.  Semangat  multikultural hendaknya dibangun pada benak setiap warga negara Indonesia.
Dari data pusat statistik, jumlah penduduk menurut agama yang dianut  di  Sulawesi  Tengah  2009  adalah  Islam  (77,06%),  Kristen (17,06%),  Katholik  (1,42%),  Hindu  (1,04%),  Budha  (0,42%). 3 Data statistik  ini  menunjukkan  keragaman  masyarakat  Sulawesi  Tengah dalam  konteks  keberagamaan.  Palu  sebagai  ibukota  Provinsi  Sulawesi Tengah  menjadi  cermin  persentese  dari  kemajemukan  itu.  Mobilitas lintas  kehidupan  menjadikan  Kota  Palu  sebagai  area  medan  magnet kehidupan  toleransi.  Kota  Palu  menjadi  benteng  yang  kokoh  untuk menampilkan corak, rasa, dan citra multikultural.
Sedangkan suku yang mendiami Kota Palu adalah, Kaili sebagai suku asli, Bugis sebagai pendatang dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Arab,  Bali,  Flores,  Minangkabau,  Jawa,  Manado,  Gorontalo,  Ternate, Papua,  Sunda,  Betawi  dan  Cina.  Keragaman  suku  ini  sangat  dimaknai penduduk asli sebagai arti keterbukaan dalam kehidupan sosial.
Manusia antar budaya bukanlah suatu status ( being) melainkan suatu  proses  menjadi  ( becoming).  Ia  bukanlah  suatu  keadaan,
2 Qasim  Mathar,  ‚Demokrasi  dan  Kebebasan  Beragama  Pada  Masyarakat Multikultural‛,  dalam  Syihabuddin  (ed.), Memelihara  Kerukunan  Melalui  Pendidikan Multikultural, (Jakarta: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2009), h. 11.
3 Biro Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2013.
melainkan  suatu  pencarian.  Dengan  usaha  yang  sungguh-sungguh, manusia  akan  sampai  pada  tingkat  manusia  antar  budaya  yang  kita harapkan, yang membuat hidup lebih bermakna. Jika asumsi ini dapat diterima  maka  salah  satu  usaha  untuk  menanggulangi  konflik  adalah dengan  mendidik  manusia  untuk  menjadi  pribadi  yang  menghargai keanekaragaman budaya. 4
Melalui  pola  dakwah  multikultural  kita  dapat  menciptakan generasi yang tidak terkungkung oleh pandangan kesukuan dan ideologi agama  tertentu.  Pola  dakwah  yang  ditampilkan  oleh  Nabi  Muhammad SAW  (selanjutnya  disebut  Nabi),  tidak  pernah  menggusur  dan menghukum  orang-orang  yang  tidak  mau  mengikuti  ajakan  dakwah, bahkan Nabi mendoakan mereka untuk suatu saat dan kelak nanti dapat tercerahkan dan memeluk agama Islam.
Potensi  kedinamikaan  dan  kebhinnekaan  itulah  harus  terus dipertahankan  dari  generasi  ke  generasi  sehingga  tercipta  negara kesatuan Republik Indonesia yang ‚ gemah ripah loh jinawi toto tentrom kerto raharjo‛ yang  ditopang oleh  suasana Kota Palu  yang memegang prinsip ‚ rasa risi roso‛ (saling memahami, saling membantu dan saling menguatkan).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  ini,  penulis  tertarik melakukan penelitian dengan judul, ‚POLA
DAKWAH
MULTIKULTURAL  DI  KOTA  PALU  (Studi  Perbedaan  Mazhab Organisasi Massa Islam).

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:
1. Bagaimana muballig di Kota Palu memahami perbedaan mazhab?
2. Bagaimana upaya penyampaian dakwah khilafiyah di Kota Palu?
3. Bagaimana dinamika dakwah multikultural di Kota Palu?
4 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 237.

## Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu

## Siginifikansi Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  signifikansi  untuk  pengembangan  ilmu dakwah.  Ilmu  dakwah  diklasifikasikan  sebagai  bagian  dari  kajian  studi Islam  yang  memiliki  dimensi-dimensi  elementer  kebakuan  ilmiah. Penelitian dilakukan terus menerus untuk menghindari kebekuan ilmiah. Ada  pandangan  yang  menyebutkan  bahwa  ilmu  dakwah  bersumber langsung  dari  wahyu  Allah  SWT  yang  langsung  laksanakan  oleh  Nabi Muhammad SAW 5 , kemudian dilanjutkan oleh umat Islam 6 hingga akhir zaman.
Hal  ihwal  tentang  ilmu  dakwah,  memiliki  dua  elemen pengkajian,  yaitu  petunjuk  wahyu  Allah  SWT  dan  realitas  sosial. Dorongan lahirnya ilmu dakwah bersumber dari Alqura > n yang menyebut kata da’a dengan segala perubahan wazan (struktur kata dalam bahasa Arab), yaitu da’a, yad’u > da’watan yang tertera dalam Alqura > n sebanyak 289  kali. 7 Dari  jumlah  ini,  sebanyak  273  kali,  dakwah  berarti  doa  dan hanya  16  kali,  dakwah  berarti  mengajak,  menyeru  dan  memanggil. Ajakan  inipun  bermakna  ajakan  Allah  SWT  masuk  surga  dan  ajakan syaitan masuk neraka.
5 Berbagai  pandangan  tentang  permulaan  dakwah,  Harfeni  menyebutkan dakwah  dimulai  dari  Nabi  Nuh  AS,  yang  memanggil  manusia  di  zamannya  untuk beriman  kepada  Allah  SWT,  namun  ada  beberapa  orang  termasuk  istri  dan  anaknya yang  membangkang.  Umat  Nabi  Nuh  AS  ditimpa  musibah  banjir.  Setelah  itu,  dakwah Nabi Musa AS, kemudian dakwah Nabi Isa AS, hingga dakwah Nabi Muhammad SAW. Harfeni. Sejarah  Dakwah.  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2005),  h.  3.  Dalam  penelitian  ini, dakwah yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW (selanjutnya disebut Nabi), khususnya di  Indonesia,  dakwah  sudah  dibakukan  sebagai  kegiatan  menyampaikan  ajaran  Islam kepada umat Islam, karena kalau disebutkan dakwah sebagai seruan  kepada manusia, dapat menimbulkan pertentangan dengan agama lain.
6 Kategorisasi keumuman berdakwah menimbulkan pandangan dasar hukum dakwah  yaitu, fardhu  ain  dan  fardhu  kifayah.  Sebagai  fardhu  ain,  setiap  umat  Islam berwajib  berdakwah  minimal  pada  dirinya  sendiri.  Sedangkan  sebagai fardhu  kifayah, hanya  orang  tentu  yang  memiliki  kemampuan  keilmuan  agama  Islam  yang  wajib berdakwah.
7 Muhammad  Fuad  Abd  al-Baqi, Mu’jam al-Mufahraz Li Alfaz al-Qur’an al- Kariim. Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 97.
Kajian  penelitian  pola  dakwah  multikultural  di  Kota  Palu  akan meneguhkan  adanya  relasi  sosial,  seperti  yang  dipraktekkan  oleh  Nabi dalam menghadapi kemajemukan masyarakat di Madinah. Pola dakwah di  Kota  Palu  akan  menambah  referensi  keilmuan  dakwah  yang  tergali dari  realitas  sosial.  Masyarakat  dalam  segala  kenamikaannya  selalu menampilkan  ketahanan  hidup  dalam  mengamalkan  agama  dan ideologinya.

## Kerangka Teori

## 1. Dakwah Multikultural
Dakwah pada hakikatnya hadir dalam sajian sosial yang berbasis multukultural. Dakwah sejak Nabi di Makkah sudah menjumpai orang- orang  yang  berbagai  latar  belakang  agama  dan  suku.  Tantangan dakwah  yang  semakin  berat  di  Kota  Makkah,  membuat  Nabi  berhijrah ke  Madinah.  Di  kota  ini,  Nabi  sukses  berdakwah  di  tengah-tengah keragaman  masyarakat  Madinah.  Umat  Islam  bersama  Nabi  hidup berdampingan dengan penganut agama Nasrani dan Yahudi.
Kemampuan  manajerial  Nabi,  membuat  pengaruh  Islam membahana  seantero  jagad  jazirah  Arab,  membuat  Islam  sebagai kekuatan  adidaya  mengungguli  Emperium  Romawi  dan  Persia. Pergulatan  umat  Islam  dalam  bersentuhan  dengan  berbagai  latar belakang  agama  dan  kebudayaan,  membuat  Islam  menampilkan peradaban di bidang sains dan teknologi.
Ketika  Islam  masuk  di  Nusantara,  Islam  berhadapan  dengan sistem  sosial  yang  berbeda  dengan  jazirah  Arab.  Islam  di  Indonesia berhadap  dengan  kebudayaan  Hindu  dan  Buddha.  Kedua  agama  ini menganut asas pengolahan jiwa dan nurani (budi), sehingga Islam yang kaya  dengan  refernsi  aktualisasi  nilia,  sehingga  tasawuf  dan  tarekat dimunculkan  oleh  para  muballig.  Proses  akulturasi  Islam  yang  sangat santun dan cantik, tanpa perang dan pergulatan, membuat Islam Islam Nusantara memiliki ‚kekhasan‛ di banding dengan negara-negara lain.
Seiring  masuknya  penjajah  dari  Eropa,  menyusul  pula  misi zending  Nasrani  di  Nusantara.  Islam  yang  sudah  terakulturasi  dalam
Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
kehidupan multidimensi, tidak pernah melakukan penentangan dengan cara  yang  demonstratif.  ‚Bagimu  agamamu  dan  bagiku  agamaku‛ (Surah  al-Ikhlas  ayat  6)  terus  diamalkan  secara  konsisten  oleh  umat Islam.  Ujian  multikultural  bangsa  Indonesia  terjadi  pada  masa penjajahan. Keuletan umat Islam dalam mengarungi ‚samudera‛ sosial Nusantara  bagai  ‚Pinisi‛  kehidupan  dalam  meniti  ombak  dan gelombang prahara kolonial.

## 2. Teori Konstruksi Sosial
Konstruksi  sosial  ( social  construction)  merupakan  sebuah  teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam Bungin (2001). 8 Menurut kedua orang ahli sosiologi ini, teori  konstruksi  sosial  dimaksudkan  sebagai  satu  kajian  teoritis  dan sistematis  mengenai  sosiologi  pengetahuan  (penalaran  teoritis  dan sistematis),  dan  bukan  suatu  tinjauan  historis  mengenai  perkembangan disiplin ilmu. 9 Oleh karena itu, teori ini tidak memfokuskan pada ha-hal semacam  tinjauan  tokoh,  pengaruh  dan  sejenisnya,  tetapi  lebih menekankan  pada  tindakan  manusia  sebagai  aktor  yang  kreatif  dan realitas sosialnya.
Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial yang diciptakan  oleh  individu.  Individu  adalah  manusia  bebas  yang melakukan  hubungan  antara  manusia  yang  satu  dengan  yang  lain. Individu  menjadi  penentu  dalam  dunia  sosial  yang  dikonstruksi berdasarkan  kehendaknya.  Individu  bukanlah  korban  fakta  sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengonstruksi dunia sosialnya. 10
Teori  ini  berpendirian  untuk  lebih  menghadirkan  konsep  dasar tentang  sosiologi  pengetahuan  yang  memperoleh  realitas sui  generis (istilah  kuncu  Durkheim).  Realitas  merupakan  hasil  ciptaan  manusia
8 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media, (Jakarta: Media Pers, 2001), h. 4
9 Ibid.
10 Ibid.
kreatif  melalui  kekuatan  konstruksi  sosial  terhadap  dunia  sosial  di sekelilingnya.  Max  Weber  melihat  realitas  sosial  sebagai  perilaku  sosial yang memiliki makna subjektif. Oleh karena itu, perilaku memiliki tujuan dan  motivasi.  Berger  dan  Luckmann  mengatakan  bahwa  realitas  sosial terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu  realitas  objektif,  simbolik,  dan  subjektif. Realitas  objektif  terbentuk  dari  pengalaman  di  dunia  objektif  yang berada  di  luar  diri  individu  dan  realitas  itu  dianggap  sebagai  suatu kenyataan.  Realitas  simbolik  merupakan  ekspresi  simbolik  dari  realitas objektif  dalam  berbagai  bentuk.  Sedangkan  realitas  subjektif  adalah realitas  yang  terbentuk  sebagai  proses  penyerapan  kembali  realitas objektif dan simbolik ke dalam individu melalui proses internalisasi. 11

## 3. Teori Multikultural
Jika  budaya  suatu  bangsa  memilki  banyak  segi,  nilai-nilai  dan lain-lain;  budaya  itu  dapat  disebut  pluralisme  budaya  ( cultural pluralism).  Teori  ini  dikembangkan  oleh  Horace  Kallen  yang menggambarkan  pluralisme  budaya  itu  adalah  menghargai  berbagai tingkat  perbedaan,  tapi  masih  dalam  batas-batas  menjaga  persatuan nasional. 12
Pandangan multikultural
merupakan tuntunan yang
komprehensif  mengenai  keadilan  dalam  negara  multikultural  akan memasukkan  hak-hak  universal  yang  melekat  pada  individu  tanpa melihat  keanggotaannya  pada  suatu  kelompok,  dan  hak-hak  tertentu yang  membedakan  kelompok  atau  ‘status  khusus’  untuk  kebudayaan minoritas. 13
Multikultural terdiri dari dua kata yaitu multi dan kultural. Multi berarti  banyak,  beragam,  bermacam-macam  dan  kata  kultur  atau budaya  berasal  dari  bahasa  Latin Colere  yang  berarti  merawat,
11 Ibid.
12 Sutarno, Pendidikan  Multikultural,  (Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008), h. 2-3.
13 Kymlicka, Kewargaan Multikultural. (Jakarta. Pustaka LP3ES, 2002), h. 8.

## Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
memelihara, dan menjaga. 14 Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk  menjelaskan  pandangan  seseorang  tentang  ragam  kehidupan  di dunia,  ataupun  kebijakan  kebudayaan  yang  menekankan  tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai- nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. 15

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  kajian teoritik  komunikasi  kelompok.  Sebagai  penelitian  dengan  pendekatan interpretatif,  alat  analisisnya  adalah  etnografi.  Penelitian  menekankan pada  pemahaman  mengenai  masalah-masalah  dalam  kehidupan  sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang realistis, kompleks dan  rinci.  Pendekatan  etnografi  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan bahwa  realitas  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  dipengaruhi  oleh  ideologi kesukuan atau kelompok.
Lokasi penelitian adalah Kota Palu, yang dikenal dengan tingkat heteroginitas kependudukan dibarengi mobilitas penduduk yang sangat dinamis.  Kekentalan  kegiatan  dakwah  dipicu  oleh  militansi  kerusuhan Poso  dan  isu-isu  kekerasan  atas  nama  agama.  Penelitian  tentang  pola dakwah  multikultural  ditinjau  dari  hadirnya  perbedaan  mazhab  antar organisasi  massa  Islam  berlangsung  selama  dari  bulan  Maret  2013 sampai Desember 2013.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  tokoh-tokoh  agama  dan pemimpin kelompok yang berbasis keagamaan. Kuswarno
mengemukakan  beberapa  kriteria  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam memilih informan dalam penelitian etnografi, yaitu:
1. Informan  harus  mengalami  langsung  situasi  atau  kejadian  yang berkaitan dengan topik penelitian.
14 F. Josef Eilers, Berkomunikasi Antara Budaya, (Flores: Nusa Indah, 1995), h. 17
15 www.wikipedia.com, 28 Mei 2014
2. Informan mampu menggambarkan kembali gejala kelompok yang telah  dialaminya,  terutama  dalam  sifat  alamiah  dan  maknanya. Hasilnya  akan  diperoleh  data  yang  alami  dan  reflektif menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Bersedia  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  penelitian  yang  mungkin membutuhkan waktu yang lama.
4. Bersedia  untuk  diwawancara  dan  direkam  aktvitasnya  selama wawancara atau selama penelitian berlangsung.
5. Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian. 16
Ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari  informan  dengan  menggunakan  metode  observasi  dan wawancara.  Adapun  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari upaya studi pustaka terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada dan relevan dengan penelitian ini yang menggunakan metode dokumentasi.

## III. Islam dan Multikultural di Kota Palu

## 1. Sejarah Singkat Kota Palu
Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah pada masa pemerintahan kolonial Belanda merupakan sub wilayah ( onder afdeling) dari Donggala. Sebagai onder afedeling Palu terdiri atas landscap Palu yang meliputi Distrik Palu Timur, Distrik Palu Tengah, dan Distrik Palu Barat.  Selain  landscap  Palu,  wilayah  onder  afdeling  juga  meliputi landscap Kulawi dan landscap Sigi Dolo.
Cikal bakal Kota Palu terbentuk atas terjadinya pengalihan pusat pemerintahan  Kabupaten  Donggala  dari  Banawa  ke  Palu,  pada  tahun 1950. Bekas Kantor Bupati Donggala adalah yang kini menjadi Kampus Universitas Alkhairaat Jl. Diponegoro No. 12 Palu. Pengalihan tersebut diprkarsai oleh Ketua Yayasan Alkhairaat yang juga Bendahara Dewan
16 Engkus  Kuswarno, Metode  Penelitian  Fenomenologi,  (Bandung:  Widya Pajajaran, 2008), h. 61.
Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan Bupati Donggala, H. Nabi Bidja  pada  tahun  2001.  Sedangkan  Rumah  Jabatan  Bupati  Donggala adalah yang kini menjadi Wisma Donggala Jl. Diponegoro No. 13 Palu.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1950,  wilayah Sulawesi  Tengah  berkedudukan  di  Poso  dan  Palu  menjadi  tempat kedudukan  kepala  pemerintahan  negeri  setingkat  wedana.  Kemudian kota  teluk  ini  menjadi  ibukota  Keresidenan  pada  tahun  1957.  Setelah pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Palu menjadi wilayah  administratif  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 1978.
Perkembangan Palu terjadi pasca penetapan sebagai Kotamadya pada  tahun  1994  sekaligus  ibukota  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Kota  ini terletak  sekitar  1.650  km  sebelah  timur  laut  Jakarta.  Luas  wilayah 395,1 km². Penduduknya berjumlah 342.754 jiwa. Kota Palu berada di Teluk  Palu,  sebelah  barat  Selat  Makassar.  Asal  usul  nama  Kota  Palu adalah kata Topalu’e yang artinya tanah yang terangkat karena daerah ini  awalnya  lautan.  Peristiwa  gempa  bumi  lalu  terjadi  pergeseran lempeng  (Sesar  Palu  Koro)  sehingga  daerah  yang  tadinya  lautan, terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu. Daerah otonom ini dibagi kepada 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Kecamatan-kecamatan  tersebut  adalah  Palu  Barat,  Ulujadi,  Palu Selatan, Tatanga, Palu Timur, Mantikulore, Palu Utara, dan Tawaeli.
Pemerintahan  pada  masa  lalu,  sudah  dikenal  struktur  birokrasi kerajaan  yang  bernama  Kagau.  Raja  disebut  Magau,  didampingi  oleh Raja  Muda  yang  disebut  Madika  Magau.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  Magau  dibantu  oleh  Libu  Nu  Maradika  (Dewan Pemerintahan Kerajaan) yang terdiri atas: Madika Matua (Ketua Dewan Kerajaan/Perdana  Menteri)  bersama  Punggawa  (Pengawas  Pelaksana Adat/Hubungan  Dalam  Negeri),  Galara  (Hakim  Adat),  Pabisara  (Juru Bicara),  Tadulako  (Urusan  Keamanan/Panglima  Perang),  dan Sabannara (Bendahara dan Urusan Pelabuhan).
Di  samping  Libu  Nu  Maradika,  ada  Libu  Nto  Dea  (Dewan Permusyawaratan  Rakyat)  yang  beranggotakan  Pitunggota  Ngata
(Dewan yang mewakili Tujuh Penjuru Wilayah). Bentuk Kota Pitunggota atau Kota Patanggota berdasarkan luas wilayah kerajaan yang memiliki banyaknya  perwakilan  Soki  (kampung).  Ketua  Kota  Pitunggota  atau Kota Patanggota disebut Baligau.
Suku  Kaili  adalah  penduduk  asli  Kota  Palu.  Strata  sosial masyarakat Kaili mengenal beberapa tingkatan yaitu Madika/ Maradika (golongan  keturunan  raja  atau  bangsawan),  Totua  Nungata  (golongan tokoh-tokoh  masyarakat),  Todea  (golongan  masyarakat  biasa),  dan Batua (golongan hamba/budak).
Pada zaman sebelum penjajahan Belanda, daerah yang didiami suku  Kaili  memiliki  raja  yang  masing-masing  menguasai  daerah kekuasaan, seperti Banawa, Palu, Tavaeli, Parigi, Sigi, dan Kulavi. Raja- raja tersebut mempunyai pertalian kekeluargaan yang diperkuat oleh tali perkawinan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  dengan  maksud  untuk mencegah  pertempuran  antara  satu  dengan  lainnya  serta  mempererat kekerabatan.
Suku  Kaili  adalah  suku  bangsa  Indonesia  yang  secara  turun temurun  mendiami  sebagian  besar  dari  Provinsi  Sulawesi  Tengah, khususnya  wilayah  Kabupaten  Donggala,  Kabupaten  Sigi,  dan  Kota Palu. Kawasan ini berada di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki,  Kulawi,  dan  Gunung  Raranggonau.  Mereka  juga  menghuni wilayah  pantai  timur  Sulawesi  Tengah,  meliputi  Kabupaten  Parigi Moutong,  Kabupaten  Tojo  Una  Una  dan  Kabupaten  Poso.  Masyarakat suku  Kaili  mendiami  kampung/desa  di  Teluk  Tomini  yaitu  Tinombo, Moutong,  Parigi  Sausu,  Ampana,  Tojo  dan  Una  Una.  Sedang  di Kabupaten Poso mereka  mendiami daerah Mapane, Uekuli dan pesisir Pantai Poso.
Sejarah perkembangan pembangunan Kota Palu tidak lepas dari peran  sosok  pemimpin  daerah  yang  saat  ini  tercatat  telah  tujuh  kali pergantian  kepemipinan  kepala  daerah.  Adapun  urutan  kepala  daerah di Kota Palu, yaitu:
1. Drs  H.  Kiesman  Abdullah,  Walikota  Administratif,  27  September 1978 – 30 Oktober 1986.

## Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
2. Drs.  Syahbuddin  Labadjo,  Walikota  Administratif,  30  Oktober 1986 – 18 April 1994.
3. Rully  A.  Lamadjido,  Walikota  Administratif,  18  April  1994  –  12 Oktober 2000.
4. H.  Baso  Lamakarate  dan  Suardin  Suaebo,  Walikota  dan  Wakil Walikota Palu, 12 Oktober 2000 – 24 Mei 2004.
5. H.  Suardin  Suaebo,  Walikota  Palu,  24  Mei  2004  –  12  Oktober 2005.  Kepala  Daerah  ini  melanjutkan  masa  bhakti  satu  periode, karena H. Baso Lamakarate meninggal dunia pada 24 Mei 2004.
6. H.  Rusdy  Mastura  dan  H.  Suardin  Suaebo,  Walikota  dan  Wakil Walikota Palu, 12 Oktober 2005 – 12 Oktober 2010.
7. H. Rusdy Mastura dan H. Mulhanan Tombolotutu, Walikota dan Wakil Walikota Palu, 12 Oktober 2010 – 12 Oktober 2015.
Pada  27  September  2014,  Kota  Palu  merayakan  Hari  Ulang Tahun (HUT) ke 36, ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat. Deretan supermarket berdiri di kota ini dengan segala ativitas bisnisnya, yaitu  Matahari,  Carrefour,  dan  Ramayana.  Hotel-hotel  berbintang  juga mengisi  kilau  gemerlap  Teluk  Palu,  yaitu  Swissbell  Hotel,  Hotel  Grand Duta, Mercure Hotel, Hotel Santika, Hotel Sutan Raja, dan Hotel Palu Golden.  Denyut  nadi  pembangunan  niaga  dikomplekskan  oleh kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

## 2. Palu Kota Religi
Penyematan  nama  Bandar  Udara  Mutiara  SIS  Aldjufri  di  Kota Palu  menandakan  bahwa  penetrasi  politik  muballig  mampu memengaruhi  jantung  kekuasaan  di  Kota  Palu.  Besarnya  massa Alkhairaat  mendorong  Walikota  Palu  mengusulkan  penambahan nama pendiri  Perguruan  Islam  Alkhairaat  pada  Bandar  Udara  di  ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ini. Akumulasi massa terkumpul dalam acara Haul Guru Tua setiap tahun setelah lebaran Idul Fitri, yakni pada setiap tanggal 12 Syawal penanggalan Hijriyah.
Sayyid  Idrus  bin  Salim  (SIS)  Aldjufri  adalah  muballig  dari Hadramaut,Yaman yang mendirikan Perguruan Islam Alkhairaat di Kota
Palu.  Organisasi  ini  mengembangkan  pendidikan  dan  dakwah  di kawasan  timur  Indonesia.  Sehubungan  dengan  berdirinya  cabang- cabang  organisasi  di  berbagai  daerah,  dibentuklah  Pengurus  Besar Alkhairaat. Ini artinya bahwa Alkhairaat sudah menjadi organisasi massa (ormas). SIS Aldjufri berhasil melakukan transformasi sosial pada proses pengembangan  dakwah  di  Kota  Palu  yang  merambah  pulau  Maluku, Sofifi, Ternate, Papua, dan Kalimantan.
Kini Alkhairaat menjadi primadona politisi dari berbagai macam partai  untuk  mendekatinya,  karena  dianggap  memiliki  pengaruh potensial elektabilitas. Calon presiden, calon wakil presiden, dan politisi nasional  lainnya  selalu  mengagendakan  untuk  bertemu  dengan pimpinan Alkhairaat, ketika mengunjungi Kota Palu. Pada 11 Juni 2014 misalnya,  Calon  Wakil  Presiden  H.M.  Jusuf  Kalla  mengunjungi  dan bertemu  dengan  Ketua  Utama  Alkhairaat,  Sayyid  Saggaf  Muhammad Aldjufri.  Setiap  menjelang  even  politik,  seperti  Pemilihan  Umum Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah, pimpinan Alkhairaat  selalu  didatangi  untuk  minta  restu  dalam  rangka  peluang keterpilihan seorang kandidat.
Wilayah  markas  Perguruan  Alkhairaat  ditetapkan  sebagai Kawasan Kota Religi oleh Walikota Palu, H. Rusdy Mastura pada tahun 2008.  Kawasan  ini  meliputi  wilayah  Palu  Barat,  dengan  konsentrasi Kelurahan  Baru,  Kelurahan  Kamonji,  Kelurahan  Siranindi,  Kelurahan Boyaoge,  dan  Kelurahan  Lere.  Prakarsa  ini  tidak  terlepas  dari  jejak dakwah  Pendiri  Utama  Alkhairaat,  Sayyid  Idrus  bin  Salim  Aldjufri. Perguruan  Alkhairaat  di  kawasan  ini  terdiri  atas  unit  perkantoran,  unit pendidikan, dan unit usaha.
Unit perkantoran Alkhairaat, yaitu:
1. Kantor Pengurus Pusat Alkhairaat
2. Kantor Yayasan Alkhairaat
3. Kantor Badan Pengurus Harian Yayasan Alkhairaat
4. Kantor Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat (WIA)
5. Kantor Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA)
6. Kantor Pengurus Pusat Banaat Alkhairaat
Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
7. Kantor Pengurus Pusat Ikatan Alumni Alkhairaat (IKAAL)
Unit pendidikan Alkhairaat, yaitu:
1. Universitas Alkhaairaat
2. Madrasah Aliyah Alkhairaat
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Alkhairaat
4. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Alkhairaat
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alkhairaat
6. Sekolah Dasar (SD) Alkhairaat
7. Taman Kanak-Kanak (TK) Alkhairaat Unit usaha Alkhairaat, yaitu:
1. Rumah Sakit Alkhairaat
2. Swalayan Alkhairaat
3. Kawasan EkonomiKhusus Alkhairaat (KEKAL)

## IV. Hasil Penelitian
Perjalanan  organisasi  massa  Islam  menimbulkan  kultur  baru dalam  sistem  social  kemasyarakatan.  Sehingga  penampilan  suatu lembaga  dakwah  sering  diidentikkan  dengan  suku  atau  kelompok masyarakat tertentu. Di Kota Palu, organisasi Alkhairaat identik dengan orang-orang  Arab  dan  Kaili.  Organisasi  As’adiyah  diisi  orang-orang Bugis  dari  kawasan  Bone  Soppeng  Wajo  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Darul Dakwah wal Irsyad diisi oleh orang-orang Bugis dari jalan poros Makassar  ke  Pinrang,  yaitu  Maros,  Pangkajenne  Kepulauan,  Barru, Pare-Pare dan Pinrang.
Polarisasi  mazhab  menyebabkan  efek  turunan  yaitu  lahirnya komunitas penganut suatu mazhab tertentu. Lama kelamaan, komunitas itu  berkembang  menjadi  lembaga,  organisasi,  dan  bahkan  terbentuk sebuah  negara  yang  mengukuhkan  suatu  mazhab  dalam  konstitusi. Penganut  suatu  mazhab  sering  menganggap  aliran  keagamaan  yang dipilihanyaitu  sebagai  ajaran  yang  benar,  sehingga  menimbulkan kegamangan  bagi  orang-orang  yang  memasuki  tempat  ibadah  yang berbeda  mazhab.  Organisasi  Muhammadiyah  memilih  mengikuti
Mazhab  Maliki,  sehingga  sering  menimbulkan  pertentangan  dengan Nahdlatul Ulama yang memilih Mazhab Syafi’i.
Adapun tabel perbedaan praktek ibadah antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, adalah sebagai berikut:

## Tabel I
Identitas Kelompok Dakwah 17
No Keyakinan Keagamaan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah 1 Bedug Ada tidak ada 2 barzanji dan diba’ Membaca tidak ada 3 Pembacaan pembukaan dan akhir setiap kegiatan Alfa > tihah Bismilla > h dan Alhamdulilla > h 4 Tarhem,bacaan sebelum shalat shubuh Ada tidak ada 5 S } alawat Alla > humma s } alli ‘ala > sayyidina > Muhammad tanpa sayyidina > 6 Lafal salam Assala > mu Alaikum Warahmatulla > hi ta’a > la > wa baraka > tuh tanpa ta’ala 7 Tawas } ul Muhammad, Syekh Abdul Kadir Jaelani tidak ada, langsung tanpa perantara 8 Azan shalat 5 waktu dimulai dengan membaca Subhanalla > h ... tidak 9 Azan shalat Jumat dua kali satu kali 10  Niat wudhu Dilafalkan tidak dilafalkan 11  Niat salta dilafalkan tidak dilafalkan 12  Niat puasa Dilafalkan tidak dilafalkan 13 Qunut pada shalat Subuh Digunakan tidak digunakan 14  Jumlah rakaat shalat Tarawih   23 rakaat 11 rakaat 15  Penentuan Ramadhan ru’yah hila > l (lihat bulan) hisab (menghitung) 16  Penyerahan zakat Kivi Amil 17  Harta zakat Beras beras, uang 18  Tempat shalat ied Masjid Lapangan
17 H.  Abd.  Latif  Bustami, Kiai  Politik  ;  Politik  Kiai,  (Malang:  Pustaka  Bayan, 2009), h. 50-52
Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
19  Azan kubur, talqi > n Digunakan tidak digunakan 20  Ritual kematian 3,7,40,100,1000 dan haul  tidak dilakukan 21  S } alat Jumat bagi perempuan  tidak wajib Boleh 22  Sebutan pemuka agama Kiai, Yayi, Romo Yai, Lora Bapak 23  Ritual ibadah Haji di tanah air Azan ketika berangkat, ganti nama setelah pulang tidak dilakukan 24  Tongkat kha ṭ ib shalat Jumat Digunakan tidak digunakan 25  S } alawat antara dua khu ṭ bah Dibaca tidak dibaca 26 Ansitu wasma’u wa atiu rahimakumulla > h dibaca qira > ’ah Alqura > n setiap jeda melafalkan Allah Menyimak 27  Pembacaan surah A’la > Diakhiri mengucapkan alaihi sala > m tidak diucapkan 28  Di akhir pembacaan surah Atti > n Mengucapkan bala wa ana za > lika minas s } alihin tidak diucapkan 29  Pembacaan wirid bersama-sama dengan suara keras individual, suara pelan 30  Istighasah Dilakukan tidak dilakukan 31  Dasar penetapan hukum fiqh  Fatwa Majlis Tarjih 32  Dasar penetapan hukum Alqura > n, Hadis, Ijma’ dan Qiyas Alqura > n, hadis
Hal-hal  yang  tertera  pada  tabel  di  atas  menjadi  identitas  dari materi dakwah kedua rumpun organisasi keagamaan besar di Indonesia. Muballig-muballig  yang  berasal  dari  kedua  organisasi  itu  selalu  disiplin untuk menyampaikan ciri khas organisasinya sehingga ada kebanggaan korps  muballig.  Perbedaan  dari  kedua  kelompok  di  atas  dalam menyikapi  setiap  isu  keagamaan  tentunya  berlandaskan  dari  sumber ajaran Islam. Tafsir atas dalil-dalil kegamaan selalu diidentikkan bahwa Nahdlatul  Ulama  berciri  khas  tradisional  sedangkan  Muhammadiyah selalu rasional.
Ideologi  yang  berbasis  keagamaan  semakin  semarak  dalam menampakkan  wajah-wajah  komunitasnya  seiring  dengan  terciptanya mazhab-mazhab, sekte-sekte dan aliran-aliran dalam suatu agama yang resmi.  Setiap  komunitas  pada  suatu  agama  tertentu  juga  dengan membangun pandangan hidup yang dramatis dan heroik dalam rangka
memperkuat soliditas solidaritas para pengikut mereka. Para pemimpin setiap  komunitas  selalu  berupaya  untuk  terus  menerus  ‛memelihara‛ anggotanya,  sebagai  sebuah  ‛investasi‛  yang  menjadi  ‛alat‛  tukar menukar  kepentingan  di  tengah  maraknya  kompleksitas  persaaingan merebut kekuasaan. Pengalaman Musda Mulia ketika menjadi Staf Ahli Menteri  Agama,  kerap  mendapatkan  laporan  tentang  isu  ajaran  sesat. Setelah  diverifikasi  di  lapangan  ternyata  bukan  isu  aliran  sesat  tetapi persaingan antar tokoh yang merasa warganya direbut oleh tokoh lain 18 . Kebijakan  negara  tentang  kerukunan  memang  telah mengidentifikasi  ada  tiga  kluster  kerukunan  yaitu  kerukunan  antar pemeluk  agama,  kerukunan  internal  pemeluk  agama  dan  kerukunan antar pemeluk agama dengan pemerintah. Kerukunan internal pemeluk suatu  agama,  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  sesama  umat  Islam menjadi menarik dikaji karena berdasarkan berbagai pandangan.
Risakotta  mengemukakan  bahwa  orang-orang  yang  berbeda agama justru saling memahami perbedaan pandangan di antara mereka. Justru  yang  seagama  sering  terjadi  perdebatan  yang  tiada  akhir mengenai ‛ khilafiyah‛ yang terdapat dalam sebuah ajaran agama 19 . Dari pandangan  ini  dapat  kita  lihat  misalnya,  betapa  Barisan  Serbaguna (Banser)  Gerakan  Pemuda  Ansor  Nahdhatul  Ulama  yang  dengan senang hati menjaga gereja pada hari-hari besar umat Nasrani. Namun, konflik berkepanjangan terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan ‛anak kandung politik‛ Nahdhatul Ulama.
Dakwah  khilafiyah  masih  sering  berkobar  pada  ceramah- ceramah  di  hadapan  masyarakat  Kota  Palu.  Perbedaan  praktek keagamaan seperti shalat tarawih 20 rakaat dan delapan rakaat, qunut pada  shalat  Subuh,  dan  masalah  bid’ah  lainnya,  masih  sering disuguhkan  di  hadapan  umat  Islam,  dengan  dalih  untuk  memelihara
18 Musda  Mulia, Aku  Bukan  Siapa-Siapa,  (Jakarta:  PT  Kompas  Gramedia, 2008), h. 12.
19 Risakotta, Memelihara  Pemahaman  Agama,  (Makassar:  UIN  Alauddin, 2010), h. 3.

## Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
solidaritas  organisasi  atau  kelompok.  Namun  di  sisi  lain,  terjadi  pula pesan  moderat  untuk  tidak  menyampaikan  pesan-pesan  dakwah  yang dapat memecah belah umat Islam.
Perkembangan  organisasi  massa  Islam  di  Kota  Palu,  berjalan seiring  dengan  bertumbuhnya  organisasi  Islam  berbasis  nasional  dan organisasi  Islam  berbasis  transnasional.  Organisasi  tersebut  adalah Alkhaira > t,  Muhammadiyah,  Nahatul  Ulama,  As’adiyah,  Da > rul  Dakwah wal  Irsha > d  (DDI),  Lembaga  Dakwah  Islam  Indonesia  (LDII),  Jama’ah Tabligh,  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  Wahdah  Islmiyah,  Persatuan  Islam (Persis), dan Hidayatullah. Afiliasi organisasi pada gerakan nasional dan transnasional,  juga  berkembang  seiring  dengan  terjadinya  dinamika sosial masyarakat muslim Kota Palu.
Dari  berbagai  organisasi  massa  di  Kota  Palu,  lahirlah  muballig- muballig  yang  dapat  diklsifikasikan  dalam  rumpun  kelompok  muballig, yaitu  rumpun  Nahdlatul  Ulama,  rumpun  Muhammadiyah,  rumpun transnasional dan rumpun translokal. Kedua rumpun kelompok muballig terakhir  disebutkan  merupakan  dinamika  perjalanan  dakwah  dan menjadi ekses dari perubahan sosial. Ciri dari perubahan sosial adalah lahirnya lembaga-lembaga dalam masyarakat karena lembaga yang ada tidak mampu menampung spesialisasi dan spesifikasi yang berkembang di masyarakat.
Keberadaan  NU  dan  Muhammadiyah  yang  sudah  satu  abad lamanya berkiprah di Indonesia, masih ada saja persoalan yang belum terakomodir oleh kedua organisasi massa itu. Mungkin dalam visi, misi dan  program  kerja  sudah  ada  dan  tertulis  semua,  namun  dalam kenyataan  masih  ada  umat  yang  belum  tersentuh  oleh  pekerjaan dakwah  dari  NU  dan  Muhammadiyah.  Lahirlah  Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS)  yang  memiliki  model  tarbiyah  halaqah  dengan kurikulum Ikhwanul Muslim di Mesir. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berupaya  menjalankan pesan  Jamaluddin  Al-Afghani  ‛Pan  Islamisme‛, Islam sejagad dalam satu bendera komando, mungkin seperti Tahta Suci Vatikan  untuk  satu  komando  Katolik  dunia.  Jamaah  Tablig  yang berpusat  di  IPB  (India,  Pakistan  dan  Banglades)  untuk  kerja-kerja
dakwah militan dari mesjid ke mesjid dengan metode khuru > j fi > sabi > lilla > h yang tidak dijangkau oleh para muballig NU dan Muhammadiyah.
Para  muballig  menunjukkan  adanya  ‚saling  pengertian‛  antar muballig  dari  berbagai  organisasi  massa  Islam.  Pola  tindakan komunikatif  terhadap  kegiatan  dakwah  di  Kota  Palu,  disebabkan  oleh dinamika  pergulatan  ekonomi  ( mareso  masagena),  fleksibilitas  budaya lokal  ( nosampesuvu),  dan  kearifan  tokoh  masyarakat,  baik  formal maupun informal ( tataguna).
Tindakan  komunikatif  ( communicative  action),  seperti diungkapkan  Habermas,  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  rasionalitas yang  mendasarinya.  Maka,  dalam  tindakan  komunikatif  Habermas menarik  sebuah  rasionalitas  yang  disebut  rasionalitas  komunikatif. Rasionalitas  komunikatif  ini  berbeda  dari  rasionalitas  instrumental. Tindakan  komunikatif  ini  sungguh-sungguh  rasional  dan  dapat dipertanggungjawabkan. 20
Tindakan  komunikatif  mengarah  pada  saling  pengertian ( verstandingung)  antara  pembicara  dan  pendegar.  Dalam  tindakan bahasa, misalnya. Ucapan yang ditujukan kepada seseorang tidak hanya bersifat  memerintah  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  melainkan mengambil  bagian  dalam  proses  komunikasi.  Maksudnya,  kalau  dua orang  berbicara,  tindakan  bicara  itu  berorientasi  kepada  saling pengertian  atau  kesepakatan  mengenai  kondisi-kondisi  yang  mengatur atau  mengkoordinir  tindakan-tindakan  mereka  supaya  hidup  bersama menjadi mungkin.
Jenis  tindakan  berkaitan  dengan  orientasinya  untuk  mencapai tujuan tertentu, atau untuk mencapai saling pengertian. Dalam orientasi mencapai  tujuan,  tindakan  tersebut  bersifat  instrumental  bila  untuk situasi  tindakan  yang  bukan  bersifat  sosial,  sedangkan  menyangkut situasi  tindakan  yang  bersifat  sosial,  maka  tindakan  tersebut  bersifat
20 Joao  Piedade  Inocencio,  ‚Proses  Dialog  Interaksi‛  dalam  Budi  Susanto, Teologi dan Praksis Komunikasi Post-modern, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 110.

## Syamsuri, Pola Dakwah Multikultural di Kota Palu
strategis.  Tindakan  komunikatif  berada  dalam  situasi  tindakan  yang bersifat sosial.

## V. Penutup
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Pola  pemahaman  keislaman  muballig  di  Kota  Palu  berdasarkan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal, di bawah naungan sebuah  organisasi  massa.  Dalam  praktek  dakwah,  muballig menegaskan  aliran  mazhab  yang  dianut  oleh  organisasinya  dalam rangka  menguatkan  solidaritas  kelompok.  Sedangkan  ketika berdakwah  di  jamaah  organisasi  lain,  pola  dakwah  moderat  selalu dikumandangkan demi terciptanya ukhuwah Islamiyah.
2. Penyampaian  materi  dakwah  yang  mengandung  unsur  khilafiyah, disampaikan  oleh  muballig  di  Kota  Palu  dengan  menerangkan pijakan  aliran  mazhab  berdasarkan  Alqura > n  dan  Hadis.  Muballig meyakini  bahwa  sarana  informasi  tentang  masalah  khilafiyah, menyebabkan  umat  Islam  di  Kota  Palu  dapat  memahami  dan menerimanya.

## Daftar Pustaka
Abd  al-Baqi,  Muhammad  Fuad, Mu’jam  Almufahraz  Li  Alfaz  Alqura > n Alkari > m. Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
Biro Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2013
Bungin, Burhan, Konstruksi Sosial Media, (Jakarta: Media Pers, 2001).
Bustami,  H.  Abd.  Latif, Kiai  Politik  ;  Politik  Kiai,  (Malang:  Pustaka Bayan, 2009).
Eilers,  F.  Josef, Berkomunikasi  Antara  Budaya,  (Flores:  Nusa  Indah,
1995).
Harfeni. Sejarah Dakwah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
Inocencio, Joao Piedade ‚Proses Dialog Interaksi‛ dalam Budi Susanto, Teologi dan Praksis Komunikasi Post-modern, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
Khaldun, Ibnu, Muqaddimah, (Jakarta: Pustaka: Pustaka Firdaus, 1986)
Kuswarno, Engkus, Metode Penelitian Fenomenologi, (Bandung: Widya Pajajaran, 2008).
Kymlicka, Kewargaan Multikultural. (Jakarta. Pustaka LP3ES, 2002).
Mathar, Qasim, ‚Demokrasi dan Kebebasan Beragama Pada Masyarakat Multikultural‛, dalam Syihabuddin (ed.), Memelihara Kerukunan Melalui  Pendidikan  Multikultural,  (Jakarta:  Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2009).
Mulia, Musda, Aku Bukan Siapa-Siapa, (Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2008).
Mulyana,  Deddy, Komunikasi  Antar  Budaya,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2000).
Risakotta, Memelihara  Pemahaman  Agama,  (Makassar:  UIN  Alauddin, 2010).
Sutarno. Pendidikan  Multikultural.  (Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008).
www.wikipedia.com, 28 Mei 2014