## KEDUDUKAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS KETIKA PENGESAHAN PERKAWINAN DAN ANAK SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA
Yopi Pebri a , M. Sofyan Pulungan b , Artha Febriansyah c a Fakultas Hukum Universitas Indonesia, email: yopi.pebri@ui.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Indonesia, email: m-sofyan@ui.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: arthafebrian@unsri.ac.id
Naskah diterima:06 Desember 2023; revisi:02 Mei 2024; disetujui: 30 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3414

## Abstrak:
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan. Selain itu juga  menganalisis  kedudukan  hukum  pengesahan  anak  yang  baru  terjadi  setelah  pewaris  meninggal dunia dalam hal pembagian warisan. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi setelah salah satu pasangan meninggal, maka masih dapat diakui jika mengikuti prosedur pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang menyatakan sehingga perkawinan tersebut dianggap sah. Ini sesuai dengan Pasal 825A yang menyatakan bahwa pasangan yang ditinggalkan menjadi ahli waris golongan  pertama.  Pencatatan  pernikahan  ini  bukanlah  faktor  penentu  legalitas  perkawinan,  tetapi merupakan tindakan administratif yang wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Terkait  pengakuan  anak  setelah  kematian  ayahnya,  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010 memungkinkan pengakuan hukum anak tersebut, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan  teknologi,  atau  alat  bukti  lain  yang  sah  menurut  hukum.  Sehingga  selama  anaknya  dapat membuktikan, maka anak diluar kawin tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Lalu dapat mencatatkan pengesahan anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan menjadi bagian dari golongan ahli waris pertama bersama dengan ibunya.
Kata Kunci: Pengesahan Perkawinan; Pengesahan Anak; Harta Waris

## Abstract:
The purpose of this research is to analyze the legal position of marriage validation carried out after the testator dies in terms of inheritance distribution. In addition, it also analyzes the legal position of child validation  that  only  occurs  after  the  heir  dies  in  terms  of  inheritance  distribution.  This  doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the results of the research show that marriages that occur after one of the spouses dies, can still be recognized if they follow the procedure of recording the marriage at the civil registry office after obtaining a determination from the court, which states that the marriage is considered valid. This is by Article 825A which states that the spouse left behind becomes the first class  of  heirs.  The  registration  of  this  marriage  is  not  the  determining  factor  for  the  legality  of  the
marriage but is an administrative action that must be carried out by the Marriage Law. Regarding the recognition  of  children  after  the  death  of  their  father,  Constitutional  Court  Decision  No.  46/PUU- VIII/2010  allows legal  recognition of the  child,  provided  that it  can  be  proven  through  science and technology, or other evidence that is valid according to law. So as long as the child can prove it, the child outside the marriage can apply to the local District Court. Then the child's legalization can be recorded. Thus, the child is considered a legitimate child and becomes part of the first class of heirs together with the mother.
Keywords: Marriage Legalization; Children Legalization; Inheritance

## LATAR BELAKANG
Sejak  lahir,  manusia  secara  alami  selalu  mengalami  kehidupan  bersama  dengan  sesama manusia. Manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya melalui interaksi dengan orang lain,  terutama  melalui  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hubungan  hidup  bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ini biasanya terjadi melalui proses perkawinan, yang tentu saja harus memenuhi persyaratan tertentu.
Definisi  perkawinan,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan), adalah hubungan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan  maksud  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  abadi,  berdasarkan  keimanan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 1 Tujuan    dari  perkawinan  ini  adalah  untuk  menghasilkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang makmur dan abadi, yang berlandaskan pada prinsip Keilahian Yang Maha Esa. 2 Jika kita merenungkan makna perkawinan, kita bisa memahami bahwa  perkawinan  diadakan  ketika  kedua  belah  pihak  memiliki  niat  untuk  menjalani  hidup bersama  sepanjang  masa,  sambil  mematuhi  hak  dan  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh negara, agama, serta keyakinan individu masing-masing. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini, kita dapat melihat bahwa substansi perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng dan  penuh  kebahagiaan.  Pasangan  yang  masuk  dalam  ikatan  perkawinan  ini  tentu  memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk membangun keluarga dan melanjutkan garis keturunan.
Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan antara  calon  suami dan istri. Sebuah perkawinan dianggap tidak sah jika dilakukan dengan paksaan atau karena adanya tekanan dari salah  satu  calon  suami  atau  istri,  atau  bahkan  dari  pihak  lain  (perkawinan  terpaksa).  Ini dikarenakan  tindakan  semacam  itu  akan  melenceng  dari  tujuan  utama  perkawinan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi.
Keabsahan  suatu  perkawinan  dapat  ditentukan  berdasarkan  kriteria  yang  dinyatakan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  perkawinan  akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keyakinan individu yang terlibat. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tersebut juga harus didokumentasikan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku agar mendapatkan pengakuan administratif dari pemerintah.
Perlu ditekankan bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan melarang perkawinan antara individu  yang  beragama  berbeda,  karena  setiap  perkawinan  harus  sesuai  dengan  keyakinan agama masing-masing. Ini mengimplikasikan bahwa perkawinan antara dua individu dengan kepercayaan agama yang berbeda tidak diizinkan di Indonesia. Selain harus mematuhi prinsip agama, perkawinan juga harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan
1 Pemerintah Pusat Indonesia, ‘Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)’ (Jakarta, 1974).
2 Budi Akhmad Cahyono, Sjarif, and Surini Ahlan, Mengenal Hukum Perdata (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008): 43.
dan  peraturan  turunannya,  seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (PP  Perkawinan). Karena  itu,  meskipun  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  kepercayaan individu, jika bertentangan dengan UU Perkawinan atau peraturan yang melengkapinya, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum di Indonesia. Rincian persyaratan yang lebih lengkap untuk melangsungkan perkawinan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 hingga Pasal  12  UU  Perkawinan  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Perkawinan  adalah  peristiwa  yang signifikan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu hukum mengaturnya dengan sangat detil dan hati-hati. 3
Semua  calon  suami  dan  istri  yang  ingin  menikah  harus  memenuhi  persyaratan perkawinan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU Perkawinan yang juga mengharuskan pencatatan perkawinan. Proses pencatatan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dikenal sebagai UU Adminduk). Selain itu, tata cara pencatatan yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil.
Perlu  ditekankan  bahwa  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan,  baik  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  maupun  oleh  instansi  pemerintah  yang  berwenang,  tidak  akan  diakui  oleh negara.  Hal  ini  sering  disebut  sebagai  perkawinan  tanpa  pencatatan,  perkawinan  adat,  atau perkawinan di bawah tangan. Meskipun UU Perkawinan telah diberlakukan, masih ada praktik- praktik perkawinan yang tidak mengikuti prosedur hukum negara di Indonesia. Salah satunya adalah  perkawinan  tanpa  pencatatan  atau  perkawinan  adat,  yang  mengacu  pada  perkawinan yang tidak resmi didokumentasikan di lembaga yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan, tetapi hanya mengikuti norma agama atau kepercayaan individu masing-masing. 4 Di  Indonesia  sendiri  berdasarkan  data  yang  diberikan  pada  2021  oleh  Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya akan disebut Kemendagri) tercatat dari 276,4 juta (dua ratus tujuh puluh enam koma empat juta) penduduk Indonesia, sebanyak 133,3 juta (seratus tiga puluh tiga koma tiga juta) orang penduduk Indonesia telah berstatus kawin. 5 Jumlah yang signifikan dari penduduk  yang  memiliki  status  kawin  tidak  secara  otomatis  menunjukkan  bahwa  penduduk Indonesia telah menghargai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini terbukti melalui sensus yang dilakukan oleh LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), yang mencatat bahwa  sekitar  25%  (dua  puluh  lima  persen)  penduduk  Indonesia  melakukan  perkawinan berdasarkan adat  atau agama, yang berarti bahwa perkawinan tersebut  tidak terdaftar secara resmi  oleh  negara. 6 Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  masih  banyak  penduduk  Indonesia  yang terjebak dalam perkawinan secara adat atau agama tanpa tau dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan itu untuk kedepannya. 7
Hingga  saat  ini,  masih  sering  terjadi  praktik  perkawinan  yang  tidak  terdaftar  secara resmi. Meskipun begitu, perlu ditekankan bahwa perkawinan yang tidak memiliki catatan resmi ini  memiliki  implikasi  yang  besar,  bukan  hanya  bagi  pasangan  yang  terlibat,  tetapi  juga terhadap keturunan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Manan, konsekuensi dari
3 Rika Widya, Salma Rozana, and Virdira Tasril, Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2002): 1.
4 Irfan Islami, ‘Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya’, ADIL: Jurnal Hukum , 8.1 (2017), 79.
5 Alif Karnadi, ‘Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin’, Feb 25, 2022 - 2:41 PM , 2022.
6 Henny Rachma Sari, ‘25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri’, MERDEKA.COM , 2022.
7 Putri Rahmaya, Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirih (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas IARSI, 2017): 991.
perkawinan  yang  tidak  terdaftar  adalah  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  sah. 8 Walaupun suatu pernikahan diakui sebagai sah menurut keyakinan atau agama tertentu, jika tidak terdaftar di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  kantor  catatan  sipil,  maka  pemerintah  tidak  akan mengakui eksistensi pernikahan tersebut.
Ketidaksahan  suatu  pernikahan  dapat  berdampak  luas  pada  pasangan  suami  istri tersebut ke depannya. Tanpa memiliki akta nikah, mereka tidak dapat memperoleh KTP, Kartu Keluarga, paspor, atau akta kelahiran anak, sehingga juga tidak bisa menggunakan hak politik mereka,  baik  untuk  menjadi  pemilih  maupun  calon  dalam  Pemilihan  Umum  (selanjutnya disebut  PEMILU). 9 Selanjutnya,  baik  istri  maupun  anak-anaknya  tidak  memiliki  hak  untuk menuntut  atau  meminta  nafkah  atau  warisan  dari  ayah  mereka.  Dalam  konteks  perceraian menurut hukum, sang istri juga tidak berhak atas harta bersama (harta gono-gini). Anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah akan dianggap sebagai anak di luar perkawinan atau anak yang tidak sah.
Hukum  memberikan  perbedaan  antara  anak  yang  sah  dan  anak  yang  di  luar perkawinan. 10 Keturunan yang sah mengacu pada keturunan yang berasal dari perkawinan yang diakui secara hukum, yaitu ketika kelahiran terjadi sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Di sisi lain, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak berasal dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya, dan dalam akta kelahiran anak tersebut, hanya nama ibu yang akan tercatat, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak di luar  perkawinan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  yang  menyatakan bahwa  anak  di  luar  perkawinan  secara  otomatis  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ibu  dan keluarga ibunya sejak lahir atau bahkan saat masih dalam kandungan. Kondisi ini bisa memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada anak.
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sering menghadapi ketidakjelasan mengenai status hukum mereka, sehingga hubungan antara ayah dan anak tidak diakui secara resmi. Ini dapat  menjadi  alasan  bagi  seorang  ayah  untuk  enggan  mengakui  dan  memenuhi  tanggung jawab  hukumnya  terhadap  anak  tersebut.  Dampaknya,  anak  tersebut  mungkin  tidak mendapatkan hak-hak seperti dukungan finansial, pendidikan, nafkah, atau hak atas warisan dari  ayahnya.  Untuk  mengatasi  potensi  pelanggaran  terhadap  hak  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan, ada upaya untuk mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (dikenal sebagai MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 46), anak yang lahir di luar perkawinan akan memiliki hubungan hukum dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  serta  dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya  jika  dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti hukum lain yang menunjukkan hubungan darah. Tujuan dari Putusan MK Nomor 46 adalah untuk memastikan bahwa anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  juga  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Dalam pertimbangannya,  hukum  harus  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil terkait dengan status anak yang lahir di luar perkawinan dan hak-hak yang melekat padanya. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir agar tidak menderita akibat dari tindakan orangtuanya.
Adapun  hal-hal  yang  menimbulkan  permohonan  pengesahan  anak  diluar  kawin, sebagai berikut: 11
8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006): 47-48.
9 Helda Mega Maya CP, ‘PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM’, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 9.2 (2013), 67.
10 Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan, Hukum Pewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 71.
11 Lifana Clarissa Irawan, ‘Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT. P/2018/PN. JKT. BRT)’, Indonesian Notary , 3.2 (2021), 9.
1. Perbedaan kedudukan yang dimiliki anak diluar kawin dan anak sah;
2. Akta kelahiran anak diluar kawin hanya mencantumkan nama ibunya saja;
3. Hubungan  keperdataan  yang  dimiliki  anak  diluar  kawin  hanya  kepada  ibu  dan keluarga ibunya saja; dan
4. Atas hal tersebut, anak diluar kawin tidak memiliki hak atas harta warisan ayahnya.
Karena  perkawinan  dibawah  tangan  masih  marak  terjadi  di  Indonesia  maka  tentu permasalahan  ini  cukup  sering  terjadi.  Seperti  pada  contoh  kasus  putusan  nomor 76/PDT/2020/PT.BDG,  tedapat  seorang  Istri  dan  anak  yang  baru  mendapatkan  pengesahan perkawinan  berserta  pengesahan  anak  setelah  suaminya  meninggal  dunia  dikarenakan perkawinan pewaris (suami) dan istrinya tidak dicatatkan di catatan sipil. Namun oleh hakim yang  menutus  putusan  nomor  76/PDT/2020/PT.BDG  dinyatakan  walaupun  sudah  terdapat pengesahan atas perkawinan dan pengesahan anak, ahli waris golongan kedua (saudara dari pewaris dan juga selaku Penggugat) berhak mendapatkan waris yangmana seperti kita ketahui ahli waris golongan kedua baru akan mendapatkan harta warisan dari pewaris dalam hal ini saudara atau keluarganya jika tidak terdapat istri atau anak (ahli waris golongan pertama) dari pewaris.
Pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat krusial bagi pasangan suami dan istri.  Melalui  pencatatan  ini,  suami,  istri,  dan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  dapat sepenuhnya menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Namun, masalah muncul ketika  proses  pengesahan  perkawinan  dan  pengesahan  anak  dilakukan  setelah  salah  satu pasangan, baik suami atau istri, meninggal dunia. Ini terjadi karena ketiadaan peraturan yang mengatur dengan jelas tentang pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah kematian salah satu pasangan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah suami, istri, dan anak-anak  masih  mempertahankan  hak-hak  mereka  terkait  warisan  harta  yang  ditinggalkan oleh pasangan yang telah meninggal, jika pengesahan perkawinan dan pengesahan anak baru diperoleh setelah kematian pewaris. Karena itu, penulis tertarik untuk menyusun tulisan ilmiah ini  untuk  lebih  mendalami  isu  tersebut,  yang  berjudul “Kedudukan  Hukum  Pembagian Harta  Warisan  Ketika  Pengesahan  Perkawinan  Dan  Pengesahan  Anak  Dilakukan Setelah Pewaris Meninggal Dunia”.
Penulisan artikel ini membahas 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu : (1) Bagaimana kedudukan hukum pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan?; dan (2) Bagaimana kedudukan hukum pengesahan anak yang baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan? Tujuan penulisan ini dengan maksud tidak hanya untuk memahami posisi hukum tentang pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang ditetapkan oleh pengadilan setelah kematian pewaris, tetapi juga untuk menggali pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang terjadi setelah kematian pewaris, terutama dalam konteks pembagian warisan.

## METODE
Penelitian,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  Soerjono  Soekanto,  adalah  suatu pendekatan yang bertujuan untuk menginvestigasi satu atau lebih fenomena dengan melakukan analisis yang mendalam dan penelitian yang cermat terhadap data yang ada. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atau upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dari hasil  pengamatan  tersebut. 12 Pembuatan  artikel  ini,  menggunakan  pendekatan  penelitian hukum  secara  doktrinal.  Karena  untuk  meneliti  suatu  norma,  seperti  dalam  bidang-bidang keadilan,  kepastian  hukum,  ketertiban,  kemanfaatan,  efisiensi  hukum,  otoritas  hukum  dan
12 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Depok: UI Press, 2007): 2-3.
doktrin  hukum. 13 Pendapat  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan  bahwa  "metode  penelitian hukum doktrinal yaitu serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan memanfaatkan  peraturan  hukum,  doktrin,  serta  prinsip-prinsip  ilmu  hukum,  dengan  tujuan untuk merespons permasalahan yang tengah dihadapi." 14 Jadi, penelitian doktrinal adalah jenis penelitian yang berfokus pada eksplorasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum sekunder, dan sumber-sumber hukum tersier. 15 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berdasarkan pada metode studi pustaka yang akan mendukung penulisan artikel ini.  Sumber-sumber  hukum  yang  digunakan  mencakup  sumber  hukum  primer,  seperti peraturan-peraturan yang relevan; sumber hukum sekunder, seperti buku, literatur, karya tulis, dan jurnal hukum; serta sumber hukum tersier, seperti artikel-artikel yang ditemukan di internet dan  kamus-kamus  hukum.  Setelah  semua  bahan  terkumpul,  analisis  akan  dilakukan  dengan menerapkan metode analisis deskriptif yang telah terstruktur. 16

## ANALISIS DAN DISKUSI Pengesahan Perkawinan Setelah Pewaris Meninggal Dunia
Perkawinan  yang  sah  mengikat  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  dan  istri. Kelayakan pernikahan ini diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan  bahwa  perkawinan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dalam agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan pencatatan setiap pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bukanlah faktor  penentu  legalitas  perkawinan,  tetapi  merupakan  tindakan  administratif  yang  wajib dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan.  Tujuan  dari  pencatatan  pernikahan adalah untuk secara hukum membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah sah terjadi, sehingga memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pasangan  suami  istri  dan  pihak  lain  yang  terlibat. Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  untuk  memvalidasi  pernikahan  secara  sah,  penting  untuk memenuhi persyaratan materiil dan formil yang telah ditetapkan. 17
Syarat  materiil  (subjektif)  merujuk  pada  persyaratan  yang  ada  dan  berkaitan  dengan pihak-pihak yang akan menikah, yaitu calon suami dan istri. Oleh karena itu, istilah ini juga dikenal sebagai syarat subjektif. Selanjutnya, syarat materiil dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Syarat materiil mutlak (umum)
Adalah syarat  materiil  yang umum yang wajib dipenuhi untuk  seluruh calon  suami istri. Jika syarat materiil mutlak ini tidak dipenuhi maka perkawinan akan dianggap tidak sah. Adapun syaratnya adalah: 18
a. Calon  suami  istri  telah  menyetujui  perkawinannya  (Pasal  6  ayat  (1)  UU Perkawinan);
b. Kedua  calon  mempelai  telah  mencapai  umur  19  Tahun  (Pasal  7  ayat  (1)  UU Perkawinan Perubahan);
13 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep (Depok: PT Rajagrapindo Persada, 2008): 130.
14 Karmal Maksudi and S Hufron&Hadi, ‘Sanksi Administratif Dan Penyelesainnya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun’, Jurnal Kertha Semaya , 9.2 (2021), 266.
15 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2.1 (2021), 8.
16 Finanto Valentino and Cokorda Dalem Dahana, ‘Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris’, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 7 (2022), 334.
17 Billy Bidara, ‘Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974’, Lex Crimen , 5.5 (2016), 24.
18 Atikah Rahmi and Sakdul Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2016): 270-271.
c. Tidak  terikat  pada  suatu  hubungan  perkawinan,  terkecuali  bagi  mereka  yang hendak  melakukan  perkawinan  poligami  dengan  tetap  menaati  syarat-syarat perkawinan poligami (Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan); dan
d. Bagi wanita, tidak sedang dalam waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan), agar tidak terjadi percampuran benih (Pasal 39 PP Perkawinan).
2. Syarat Materiil Relatif (Khusus)
Adalah  Syarat  yang  wajib  dipenuhi  oleh  perkawinan  tertentu.  Pihak  tertentu  dalam keadaan  tertentu  tidak  dapat  melaksanakan  perkawinan.  Syarat  materiil  relatif adalah: 19
a. Bagi calon suami istri yang belum berusia 21 tahun maka diwajibkan melampirkan izin dari orangtuanya (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan);
b. Pelarangan seseorang untuk melakukan perkawinan terhadap seseorang yang:
1) Memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan keatas ataupun kebawah (Pasal 8 huruf a);
2) Memiliki  hubungan  darah  garis  keturunan  menyamping  seperti,  saudara, saudara orangtua, dan saudara neneknya (Pasal 8 huruf b);
3) Memiliki  hubungan  semenda  seperti,  mertua,  menantu,  dan  bapak  atau  ibu atau anak tiri (Pasal 8 huruf c);
4) Berhubungan  susuan  seperti,  ayah  atau  ibu  susuan,  anak  susuan,  saudara susuan, dan paman atau bibi susuan (Pasal 8 huruf d);
5) Dalam hal beristri lebih dari seorang, maka memiliki hubungan saudara, bibi, atau keponakan dengan istri (Pasal 8 huruf e); dan
6) Terdapat larangan dalam agama atau kepercayaannya ataupun peraturan lain untuk melakukan perkawinan (Pasal 8 huruf f).
Syarat formal (objektif) merujuk pada prosedur dan tata cara yang harus diikuti untuk sahnya  sebuah  perkawinan  sesuai  dengan  hukum  agama  dan  peraturan  yang  berlaku,  dan seringkali  disebut  sebagai  syarat  objektif.  Ketentuan  mengenai  syarat  formal  ini  dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Perkawinan, sebagaimana berikut:
1. Calon  mempelai  atau  perwakilan  diwajibkan  untuk  melakukan  pemberitahuan  ke Kantor Catatan Sipil dapat secara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum  hari-h  perkawinan.  Pemberitahuan  ini  setidak-tidaknya  memuat  nama, umur,  agama  atau  kepercayaan,  pekerjaan,  tempat  tinggal  dan  apabila  memiliki mantan suami ataupun istri wajib untuk melampirkan identitasnya.
2. Kemudian  oleh  pegawai  pencatatan  sipil  akan  memeriksa  terkait  administrasi perkawinan yang di daftarkan apakah sudah memenuhi syarat-syarat seperti:
a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai;
b. Keterangan  mengenai  nama,  agama/kepercayaan,  pekerjaan  dan  tempat  tinggal orang tua calon mempelai;
c. Apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, maka diperlukan surat izin dari orangtuanya sesuai Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan;
d. Apabila  suami  masih  memiliki  istri  yang  hidup,  maka  diperlukan  surat permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan ditempat tinggal mempelai sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan;
e. Surat kematian suami atau istri yang terdahulu ataupun akta perceraian jika bukan perkawinan yang pertama;
f. Apabila calon suami istri adalah angkatan bersenjata maka memerlukan surat izin oleh pejabat yang berwenang;
19 Atikah Rahmi and Sakdul Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2016): 273.
g. Surat  kuasa  otentik  bagi  calon  suami  istri  yang  berhalangan  hadir  ke  kantor catatan sipil.
3. Petugas pencatatan akan melakukan pengumuman yang mencakup informasi seperti nama, usia, agama/kepercayaan, pekerjaan, alamat tempat tinggal calon suami dan istri, serta informasi tentang orang tua calon mempelai. Jika calon suami atau istri pernah menikah sebelumnya, pengumuman juga akan mencantumkan nama mantan pasangan  serta  rincian  waktu  dan  tempat  perkawinan  sebelumnya  yang  dilakukan oleh mereka.
4. Perkawinan dapat  dilaksanakan dihari  ke-10 pengumuman dengan dihadiri oleh 2 orang  saksi  dihadapan  pegawai  pencatat.  Perkawinan  baru  dianggap  sah  setelah ditandatanganinya akta perkawinan oleh calon suami istri, 2 orang saksi dan pegawai pencatat.
Pengesahan pernikahan ini  mengakui  pasangan suami istri secara  resmi oleh negara, yang  pada  gilirannya  mengakibatkan  hak-hak  dan  tanggung  jawab  hukum  yang  diakui  dan dilindungi  oleh  negara  akan  muncul.  Sehingga  penting  untuk  pasangan  suami  istri  agar mencatatkan perkawinannya. Namun jika pun sepasang suami istri telah kawin secara agama atau  adat  tetapi  belum  mencatatkan  perkawinannya  sehingga  belum  dapat  dikatakan perkawinan  yang  sah,  masih  dapat  melakukan  permohonan  pengesahan  perkawinan  ke Pengadilan Negeri di daerahnya bagi perkawinan yang dilangsungkan secara agama lain selain islam.  Lalu  apabila  beragama  islam,  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  isbat  nikah  ke Pengadilan  Agama  di  wilayahnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  7 Kompilasi  Hukum  Islam. 20 Dalam  hal  ini,  yang  berhak  mengajukan  isbat  nikah  meliputi pasangan  suami  istri,  anak-anak,  wali  nikah,  dan  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan dalam  perkawinan.  Selanjutnya,  pasangan  suami  istri  dapat  mendaftarkan  pernikahannya  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  kantor  catatan  sipil,  dan  kemudian  memperoleh  salinan akta  perkawinan.  Dengan  tindakan  ini,  pernikahan  tersebut  akan  diakui  secara  sah  dalam pandangan hukum.
Apabila  salah  satu  pasangan  baik  suami  ataupun  istrinya  meninggal  dunia  dalam keadaan  perkawinan  yang  belum  dicatatkan,  maka  pengadilan  sendiri  telah  diberikan kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  mengesahkan  sebuah  perkawinan  serta mencatatkannya.  Namun  perlu  ditekankan  bahwa  memang  perkawinan  secara  adat  atau agamanya tersebut memang benar terjadi dan dapat dibuktikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal dalam Pasal 36 UU Adminduk yang mengatur: 21 “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. ” Hal ini pula didukung dengan KUHPerdata yang mengatur: 22
“Jika  ternyata  daftar-daftar  tersebut  tidak  pernah  ada,  telah  hilang,  atau  akta perkawinan tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka penilaian mengenai validitas bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan perkawinan akan menjadi tugas Hakim. Hal ini harus terlihat dengan jelas bahwa ada hubungan sebagai suami dan istri.”
Sehingga  bagi  pasangan  suami  istri  yang  beragama  selain  islam,  selama  dapat membuktikan secara jelas dan terang bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama atau adat  di  dalam  persidangan.  Maka  berdasarkan  pada  Pasal  36  UU  Adminduk jo. Pasal  101
20 Salmi Abbas, ‘Perkawinan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam’, Media Hukum , 12 (2003), 61.
21 Peraturan Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Pasal 36 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)’ (Jakarta, 2013).
22 Soebekti and Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 101)’ (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004).
KUHPerdata  tetap  bisa  mencatatkan  perkawinannya  ke  kantor  catatan  sipil  setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan perkawinannya akan dianggap sah.
Pasangan suami istri yang beragama islam namun belum mencatatkan perkawinannya, dan salah satu pasangan nya telah meninggal. Maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama MA RI yang mengatur:
“… (6) Pasangan yang telah kehilangan suami atau istri mereka karena meninggal, memiliki hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah melalui proses persidangan yang  melibatkan  ahli  waris  lainnya  sebagai  pihak  yang  menerima  permohonan tersebut.  Hasil  dari  proses  ini  adalah  penerbitan  keputusan,  yang  dapat  ditempuh banding dan kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(7)  Apabila  suami  atau  istri  yang  ditinggal  mati  tidak  menyadari  adanya  ahli  waris lain selain dirinya, permohonan itsbat nikah dapat diajukan secara sukarela, dan hasil dari  permohonan  tersebut  adalah  penetapan.  Jika  permohonan  tersebut  ditolak, pemohon memiliki hak untuk mengajukan kasasi sebagai upaya hukum selanjutnya. (8) Pihak lain yang memiliki kepentingan dan bukan bagian dari proses permohonan itsbat nikah sebagaimana disebutkan dalam angka (2) dan (6), berhak untuk melakukan keberatan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah mengeluarkan penetapan itsbat nikah setelah pemberitahuan penetapan tersebut. ” Dengan  demikian,  pasangan  yang  ditinggalkan  oleh  pasangan  yang  telah  meninggal dapat  mengesahkan  pernikahannya  dengan  melibatkan  ahli  waris  lain  sebagai  pihak  yang dimintai persetujuan, baik melalui proses yang melibatkan pertentangan atau secara sukarela, tergantung pada apakah keberadaan ahli waris lainnya diketahui atau tidak. Selain itu, orang lain juga memiliki kesempatan untuk memberikan keberatan jika mereka memiliki kepentingan dalam  masalah  ini  dan  tidak  termasuk  sebagai  pihak  dalam  permohonan  pengesahan perkawinan tersebut.
Ketika  salah  satu  pasangan,  baik  suami  maupun  istri,  meninggal  dunia,  maka pengesahan  atau  pencatatan  perkawinan  yang  hanya  dilakukan  oleh  pasangan  yang  masih hidup  tetap  dianggap  sah  dalam  pandangan  hukum.  Penting  untuk  ditekankan  bahwa pengesahan perkawinan ini akan menjadi sah secara resmi setelah diberikan persetujuan oleh pengadilan yang berwenang dan dicatatkan di kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama selain Islam. Sedangkan bagi yang beragama Islam, pengesahan ini akan menjadi sah setelah mendapatkan putusan atas permohonan isbat nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah pasangannya meninggal dunia, maka tentu  akan  mempengaruhi  hak  dan  kewajiban  dari  suami  atau  istri  yang ditinggalkan.  Salah satu aspek yang terkait adalah pembagian harta warisan. Pasangan suami atau istri yang baru saja mengesahkan perkawinan mereka setelah kematian pewaris termasuk dalam golongan ahli waris  golongan  pertama  yang  memiliki  hak  di  atas  ahli  waris  tingkat  kedua,  ketiga,  dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 852A KUHPerdata, yaitu 23 “Dalam hal warisan dan jika salah satu pasangan (suami atau istri) telah meninggal lebih awal, pasangan yang masih hidup (suami atau istri yang ditinggal mati) dianggap setara dengan seorang anak sah dan individu yang telah meninggal dalam penerapan ketentuan-ketentuan di bagian ini” Sehingga suami atau istri sah memiliki hak untuk menerima harta warisan yang sama rata dengan anak sahnya.

## Pengesahan Anak Setelah Pewaris Meninggal Dunia
23 Soebekti and Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 852A)’ (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004).
Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, seorang anak yang lahir di luar pernikahan secara otomatis  diakui  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ibunya.  Namun,  dalam  perkembangan hukum yang lebih baru, seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46, terdapat perubahan yang mengkonfirmasi bahwa seorang anak yang terlahir di luar pernikahan dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, selama dapat diterima melalui pendekatan  ilmiah  atau  teknologi,  atau  dengan  alat  bukti  hukum  lain  yang  mampu memverifikasi bahwa anak tersebut memiliki ikatan darah dengan ayahnya.
J. Satrio mengartikan pengesahan anak sebagai "tindakan hukum yang bertujuan untuk mengubah status hukum seorang anak yang terlahir di luar pernikahan, sehingga anak tersebut memperoleh hak-hak yang diatur oleh undang-undang untuk anak yang sah." 24 Seorang anak yang  terlahir  di  luar  perkawinan  juga  dapat  memiliki  ikatan  hukum  dengan  ayahnya  dan keluarga ayahnya jika telah ada pengakuan atau pengesahan dari pihak ayah. Dalam pengertian yang lebih umum, anak yang terlahir di luar perkawinan termasuk dalam kategori ini, dengan pengecualian anak hasil hubungan haram dan anak angkat. 25
Seorang anak yang terlahir di luar perkawinan yang diakui oleh ayahnya akan dianggap sebagai anak yang diakui di luar perkawinan. Namun, anak yang terlahir di luar perkawinan dan diakui oleh ayahnya tetap dianggap sebagai anak yang sah. 26 Anak diluar kawin baru akan menjadi anak sah ketika orangtua yang mengakuinya melakukan perkawinan atau berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata yang mengatur: 27
“ Anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali yang dilahirkan akibat perzinaan atau penodaan  darah,  akan  diakui  melalui  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  kedua orang  tuanya,  asalkan  mereka  telah  melakukan  pengakuan  yang  sah  terhadap  anak tersebut  sebelum  perkawinan  dilakukan,  atau  jika  pengakuan  terjadi  dalam  akta perkawinan itu sendiri. ”
Berdasarkan  Pasal  272  KUHPerdata  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengesahan anak dapat dilakukan dengan dua cara. 28 Cara pertama adalah dengan dilakukannya pengakuan anak  sebelum  kedua  orang  tuanya  melakukan  perkawinan,  dan  cara  kedua  adalah  dengan mengakui seorang anak luar kawin dalam akta perkawinan mereka. 29 Hal ini pula di dukung dengan Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur: 30
“ Pengakuan  terhadap  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  bisa  dilakukan  melalui pembuatan  akta  otentik  jika  belum  ada  akta  kelahiran,  atau  pada  saat  pelaksanaan perkawinan. ”
Dengan merujuk pada Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan dengan mengakui anak tersebut melalui pembuatan akta  autentik,  akta  kelahiran,  atau  akta  perkawinan  orangtuanya.  Dengan  demikian, berdasarkan Pasal 272 jo. Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, diketahui bahwa pengakuan anak di
24 Rosalinda  Elsina  Latumahina,  “Hubungan  Keperdataan  Antara  Anak  Luar  Kawin  Dan  Orangtuanya:  Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda,” 2017: 195.
25 Juswito Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Citra Aditya Bakti, 2000): 105-108.
26 Sarah Adiela Dimyati and Akhmad Khisni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin,” Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum , 2021:  659.
27 Soebekti  and  Tjitrosudibio,  ‘Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Pasal  272  Ayat  (1))’  (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), p. Pasal 272 ayat (1).
28 Sandra Bowontari, ‘Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya’, Lex Privatum , 7.4 (2019), 10.
29 Sri  Mukti  Sari  and  Putu  Sugi  Ardana,  ‘PENETAPAN  PENGAKUAN  ANAK  DI  LUAR  PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA’, Kertha Widya , 4.1 (2016), 102.
30 Soebekti  and  Tjitrosudibio,  ‘Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Pasal  281  Ayat  (1))’  (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004).
luar  perkawinan  dalam  akta  autentik,  akta  kelahiran,  atau  akta  perkawinan  orangtuanya memberikan status yang setara dengan anak yang sah secara hukum.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  sendiri  adalah  bagaimana  jika  si  ayah  telah meninggal  sebelum  bisa  membuktikan  dengan  teknologi  atau  ilmu  pengetahuan  ataupun memberikan pengakuan dan mengesahkan terhadap anaknya yang berstatus anak diluar kawin. Padahal  permasalahan  ini  adalah  hal  yang  umum  atau  sering  terjadi  di  masyarakat,  namun hingga kini masih belum terdapat peraturan yang secara khusus membahas pengesahan anak setelah bapak meninggal dunia. Sehingga perlu melihat kembali Putusan MK Nomor 46 yang mengatur:
“ Seorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  memiliki  hubungan  hukum  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Anak  tersebut  juga  memiliki  hubungan  hukum  dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan melalui metode ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  atau  bukti  hukum  lainnya  yang  sah,  yang  menunjukkan adanya  hubungan  darah.  Selain  itu,  anak  tersebut  juga  memiliki  hubungan  hukum dengan keluarga ayahnya ”
Selain  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  atau  teknologi,  hubungan  darah antara  anak  diluar  kawin  dengan  ayahnya  dapat  pula  dibuktikan  dengan  bukti  lain  yang menurut  hukum  dapat  membuktikan  adanya  hubungan  darah. 31 Mengenai  alat  bukti  lain menurut hukum tersebut selain yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan 164 HIR, dapat juga melihat Pasal 262 KUHPerdata tentang pembuktian asal-usul anak dalam hal ketiadaan akta kelahiran, di mana seorang anak menurut KUHPerdata dapat dibuktikan sebagai anak sah tanpa akta kelahiran apabila dia diperlakukan layaknya sebagai seorang anak sah oleh orang tuanya.  Perlakuan  orang  tua  tersebut  dapat  terlihat  dari  berbagai  peristiwa-peristiwa  namun KUHPerdata mengatur bahwa peristiwa yang terpenting sebagai berikut:
1. “ Seorang anak selalu menggunakan nama bapak yang diakuinya sebagai orang yang melahirkannya.
2. Bapak tersebut telah memperlakukan anak tersebut sebagai anaknya, dan sebaliknya, anak  tersebut  telah  mendapat  perawatan  dalam  hal  pendidikan,  pemeliharaan,  dan penghidupannya dari bapak tersebut.
3. Masyarakat secara konsisten mengakui anak tersebut sebagai anak dari bapaknya.
4. Sanak saudara anak juga mengakui anak tersebut sebagai anak dari bapaknya. ”
Sehingga  selama  baik  suami  ataupun  istri  dan  anaknya  yang  masih  hidup  dapat membuktikan bahwa ayah atau ibunya yang meninggal memperlakukan si anak yang berstatus anak  diluar  kawin  sebagaimana  memperlakukan  anak  sah,  maka  anak  diluar  kawin  tersebut dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat.  Lalu  dapat  mencatatkan pengesahan anak tersebut dengan syarat:
“ Pencatatan  pengesahan  anak  bagi  Penduduk  WNI  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
c. KK orang tua; dan
d. KTP-el. ”
Setelah anak diluar kawin mendapatkan pengesahan maka, Anak yang telah disahkan dengan  pengesahan  anak  disamakan  dengan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan.  Sehingga mereka  merupakan  golongan  ahli  waris  pertama,  mewarisi  harta  warisan  orang  tua  mereka
31 Harvin, “Kedudukan Hukum Pengesahan Perkawinan Dan Pengesahan Anak Setelah Pewaris Meninggal Dunia Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PDT/2020/PT.BDG.)” (Universitas Indonesia, 2022): 67.
dengan  bagian  yang  sama  besar  kepala  demi  kepala  tanpa  membedakan  jenis  kelamin  dan urutan kelahiran.

## KESIMPULAN
Keabsahan  pengesahan  atau  pencatatan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  dari pasangan  yang  masih  hidup  setelah  pasangannya  meninggal  dianggap  sah  di  mata  hukum, selama  pengesahan  pernikahan  tersebut  telah  memperoleh  persetujuan  dari  pengadilan  yang berwenang dan dicatatkan di kantor catatan sipil atau KUA. Oleh karena itu, baik istri maupun suami yang ditinggalkan memiliki hak sesuai dengan Pasal 852A KUHPerdata untuk menjadi ahli waris golongan pertama dari pasangan yang telah meninggal, dan mereka mendahului ahli waris golongan kedua dan berikutnya dalam hak warisan.
Demikian pula, pengesahan status anak yang lahir di luar pernikahan setelah kematian ayah kandungnya dapat diakui dan dianggap sah di mata hukum, dengan syarat dapat terbukti melalui  penggunaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta/atau  alat  bukti  lain  yang  sesuai dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Anak yang lahir  di  luar  pernikahan  yang  telah  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  dan mendapat persetujuan akan dianggap sebagai anak yang sah secara hukum. Dengan demikian, mereka termasuk dalam golongan ahli waris tingkat pertama dan memiliki hak untuk mewarisi harta  warisan  dari  orang  tua  mereka  dengan  pembagian  yang  adil,  tanpa  memandang  jenis kelamin atau urutan kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Salmi, ‘Perkawinan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam’, Media Hukum , 12 (2003), 61
Akhmad Budi Cahyono, Sjarif, Surini Ahlan, Mengenal Hukum Perdata (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008)
Bidara, Billy, ‘Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat
Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974’, Lex Crimen , 5.5 (2016), 24 Bowontari, Sandra, ‘Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya’, Lex Privatum , 7.4 (2019), 10
CP, Helda Mega Maya, ‘PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM’, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 9.2 (2013), 67
Dimyati, Sarah Adiela, and Akhmad Khisni, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin’, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum , 2021, 659
Fuady, Munir, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep (Depok: PT Rajagrapindo Persada, 2008)
Harvin, ‘Kedudukan Hukum Pengesahan Perkawinan Dan Pengesahan Anak Setelah Pewaris Meninggal Dunia Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PDT/2020/PT.BDG.)’ (Universitas Indonesia, 2022)
Indonesia, Pemerintah Pusat, ‘Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)’ (Jakarta, 1974)
Irawan, Lifana Clarissa, ‘Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT. P/2018/PN. JKT. BRT)’, Indonesian Notary , 3.2 (2021), 9
Islami, Irfan, ‘Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya’, ADIL: Jurnal Hukum , 8.1 (2017), 79 Karnadi, Alif, ‘Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin’, Feb 25, 2022 - 2:41 PM , 2022

## Latumahina, Rosalinda Elsina, ‘Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan
Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda’, 2017, 195 Maksudi, Karmal, and S Hufron&Hadi, ‘Sanksi Administratif Dan Penyelesainnya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun’, Jurnal Kertha Semaya , 9.2 (2021), 266 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006) Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2.1 (2021), 8
Peraturan Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Pasal 36 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)’ (Jakarta, 2013)
Rahmaya, Putri, Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirih (Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas IARSI, 2017)
Rahmi, Atikah, and Sakdul Sakdul, ‘Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010’, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 1.2 (2016), 270–71
Ramulyo, Idris, Hukum Pernikahan, Hukum Pewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
Sari, Henny Rachma, ‘25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri’, MERDEKA.COM , 2022
Sari, Sri Mukti, and Putu Sugi Ardana, ‘PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA’, Kertha Widya , 4.1 (2016), 102
Satrio, Juswito, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Citra Aditya Bakti, 2000)
Soebekti, and Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 101)’ (Jakarta:
PT.PRADNYA PARAMITA, 2004)
———, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 272 Ayat (1))’ (Jakarta:
PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), p. Pasal 272 ayat (1)
———, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 281 Ayat (1))’ (Jakarta:
PT.PRADNYA PARAMITA, 2004)
———, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 852A)’ (Jakarta: PT.PRADNYA
PARAMITA, 2004)
Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Depok: UI Press, 2007)
Valentino, Finanto, and Cokorda Dalem Dahana, ‘Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris’, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 7 (2022), 334
Widya, Rika, Salma Rozana, and Virdira Tasril, Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2002)