## MUZARA’AH DAN APLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARI’AH
Afrik Yunari 1

## Abstract
Land  is  important  in  the  agricultural  sector.  Islamic  teachings  suggest  that  if  a person  has  land,  then  he  must  utilize  and  cultivate  it.  The  cultivation  of agricultural land can be done in various ways as has been taught by Islam as well as by way of self-processed by those who have or by way of lending to others to work on. In this case, Islam has a solution of agricultural land use with a system that  more  shows  the  values  of  justice  for  both  parties,  namely  by  sharing  profit sharing  system  using  muzara'ah    system.  This  system  in  syariah  bank  can  be applied  as  one  of  financing  in  agriculture  sector.  However,  in  reality  the financing  of  muzara'ah  in  syar‟i  banking  is  still  very  minimal  because  from  the point of view of the banking sector itself is less attractive to invest. Therefore, this paper will discuss about muzara'ah and its application to syar‟i banking.

## Keywords: Muzara'ah, Syariah Banking

## Pendahuluan
Tanah  atau  lahan  adalah  hal  yang  penting  dalam  sektor  pertanian.  Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka ia  harus  memanfaatkan  dan  mengolahnya.  Pengolahan  lahan  pertanian  tersebut dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  sebagaimana  yang  telah  diajarkan  oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan  kepada  orang  lain  untuk  digarap  dengan  menggunakan  bagi  hasil dalam sistem muzara‟ah.
Sebagai  suatu  kontrak  kerjasama  yang  mempertemukan  dua  pihak  yang berbeda  dalam  proses  dan  bersatu  dalam  tujuan.  Kerjasama  ini  memerlukan beberapa  kesepakatan  berupa  ketentuan-ketentuan  yang  meliputi  aturan  dan wewenang  yang dirumuskan oleh kedua belah pihak  yang  akan menjadi  patokan hukum berjalannya aktivitas  bagi hasil tersebut.
1 Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri
Dari  latar  belakang  di  atas,  Islam  mempunyai  solusi  pemanfaatan  lahan pertanian  dengan  sistem  yang  lebih  menunjukkan  nilai-nilai  keadilan  bagi  kedua belah  pihak,  yakni  dengan  cara  kerjasama  bagi  hasil  yang  menggunakan  sistem muzara‟ah yang  merupakan  contoh  kerjasama  di  bidang  pertanian  Islam.  Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai muzara‟ah dan aplikasinya pada perbankan syariah.

## Pengertian Muzara’ah
Muzara‟ah dalam  arti  bahasa  berasal  dari wazn  mufa‟alah dari  akar  kata zara‟a yang sinonimnya: anbata, seperti dalam kalimat:
“Allah  menumbuhkan  tumbuh-tumbuhan:  artinya  Allah  menumbuhkannya dan mengembangkannya”.
Muzara‟ah yang fi‟il madhi -nya: zara‟a seperti  dalam  kalimat: zara‟ahu – muzara‟atan, artinya: ia  bermu‟amalah  (mengadakan  kerja  sama)  dengan  cara muzara‟ah.
Dalam  pengertian  secara  istilah, muzara‟ah adalah  suatu  cara  untuk menjadikan  tanah  pertanian  menjadi  produktif  dengan  bekerja  sama  antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka  berdua  dengan  perbandingan  (nisbah)  yang  dinyatakan  dalam  perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan). 2
Pengertian Muzara‟ah menurut para ulama, antara lain:
1. Hanafiah
Dalam  istilah  syara‟ muzara‟ah adalah  suatu  ibarat  tentang  akad  kerja sama  penggarapan  tanah  dengan  imbalan  sebagian  hasilnya,  dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara‟.
2. Malikiyah
Sesungguhnya muzara‟ah itu  adalah  syirkah  (kerja  sama)  di  dalam menanam tanaman (menggarap tanah).
3. Syafi‟iyah
2 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 391.
Muzara‟ah adalah  transaksi  antara  penggarap  (dengan  pemilik  tanah) untuk  menggarap  tanah  dengan  imbalan  sebagian  dari  hasil  yang  keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.
4. Hanabilah
Muzara‟ah adalah  penyerahan  tanah  yang  layak  untuk  ditanami  oleh pemiliknya  kepada  penggarap yang  akan  menanaminya,  dan menyerahkan  bibit  yang  akan  ditanamnya,  dengan  ketentuan  ia memperoleh  bagian  tertentu  yang  dimiliki  bersama  dalam  hasil  yang diperolehnya, seperti setengah(separuh) atau sepertiga. 3
Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa muzara‟ah adalah  kerja  sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan  lahan  pertanian  kepada  si  penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
Muzara‟ah seringkali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:
1. Muzara‟ah : benih dari pemilik lahan.
2. Mukhabarah  : benih dari penggarap. 4

## Landasan Hukum Muzara’ah
Muzara‟ah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi‟i tidak membolehkannya. Akan tetapi, sebagian Syafi‟iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan. Mereka beralasan dengan Hadits Nabi SAW:
ْوُسَر َّنَأ ُوْنَع ُالله َيِض َر ِكاَّحَّضلا ِنْب ِتِبَثَ ْنَعَو
ِةَعَراَزُمْلا ِنَع ىَهَ ن َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َل
ِةَرَجاَؤُمْل ِبِ َرَمَأَو
Dari  Tsabit  bin  Adh-Dhahhak,  bahwa  sesungguhnya  Rasulullah  SAW melarang  untuk  melakukan  muzara‟ah  dan  memerintahkan  untuk melakukan muajarah (sewa-menyewa). (HR. Muslim) 5
3 Ibid., hal.393.
4 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke  Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99.
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh …, hal. 394-395.
Menurut  jumhur  ulama,  yang  terdiri  dari  Abu  Yusuf,  Muhammad  bin Hasan,  Malik,  Ahmad  dan  Dawud  Azh-Zhahiri, muzara‟ah itu  hukumnya  boleh. Alasannya adalah Hadits Nabi SAW:
ِوْيَلَع ُالله َلْوُسَر َّنَأ اَمُهْ نَع ُالله َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع
ُجُرَْيَ اَم ِرْطَشِب َرَ بْ يَخ َلْىَأ َلَم اَع َمَّلَسَو
.ٍعْرَزْوَأ ٍرََثَ ْنِم اَهْ نْم
Dari  Ibnu  Umar  bahwa  Rasulullah  SAW  melakukan  kerja  sama (penggarapan  tanah)  dengan  penduduk  Khaibar  dengan  imbalan  separuh dari  hasil  yang  keluar  dari  tanah  tersebut,  baik  buah-buahan  maupun tanaman. (Muttafaq „alaih) 6
Di  samping  itu, muzara‟ah adalah  salah  satu  bentuk  syirkah,  yaitu  kerja sama  antara  modal  (harta)  dengan  pekerjaan,  dan  hal  tersebut  dibolehkan  seperti halnya  akad  mudharabah,  karena  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Dengan  adanya kerja  sama  tersebut  maka  lahan  yang  menganggur  bisa  bermanfaat,  dan  orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.

## Rukun, Sifat, dan Syarat-Syarat Muzara’ah
1. Rukun Muzara‟ah dan Sifat Akadnya
Rukun muzara‟ah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan  imbalan  separuh  dari  hasilnya”,  dan  pernyataan  penggarap,  “Saya terima  atau  saya  setuju”.  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama,  sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara‟ah ada tiga, yaitu:
a. „aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap,
b. Ma‟qud  „alaih atau  objek  akad,  yaitu  manfaat  tanah  dan  pekerjaan penggarap,
c. Ijab dan qabul.
Menurut  Hanabilah,  dalam  akad muzara‟ah tidak  diperlukan  qabul perkataan,  melainkan  cukup  dengan  penggarapan  secara  langsung  atas  tanah. Dengan demikian qabulnya dengan perbuatan (bil fi‟li).
Adapun  sifat  akad muzara‟ah menurut  Hanafiah,  sama  dengan  akad syirkah  yang  lain  yaitu  termasuk  akad  yang ghair  lazim (tidak  mengikat).
6 Ibid .
Menurut  Malikiyah,  apabila  sudah  dilakukan  penanaman  bibit,  maka  akad menjadi  lazim  (mengikat).  Akan  tetapi,  menurut  pendapat  yang mu‟tamad (kuat)  dikalangan  Malikiyah,  semua  syirkah  amwal  hukumnya  lazim  dengan telah terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hanabilah, muzara‟ah dan musaqah  merupakan  akad  yang ghair  lazim (tidak  mengikat),  yang  bisa dibatalkan  oleh  masing-masing  pihak,  dan  batal  karena  meninggalnya  salah satu pihak. 7
2. Syarat-Syarat Muzara‟ah
Menurut  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  (sahabat  Abu  Hanifah), berpendapat bahwa muzara‟ah memiliki beberapa syarat:
a. Syarat Aqid
1) Mumayyiz, tetapi tidak disyari‟atkan baligh.
2) Imam  Abu  Hanifah  mensyaratkan  bukan  orang  murtad,  tetapi  ulama‟ Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
b. Syarat tanaman
Di antara para ulama‟ terjadi  perbedaan pendapat,  tetapi  kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada penggarap.
c. Syarat dengan garapan
1) Memungkinkan  untuk  digarap,  yakni  apabila  ditanami,  tanah  tersebut akan menghasilkan.
2) Jelas.
3) Ada penyerahan tanah.
d. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan
1) Jelas ketika akad.
2) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad.
3) Ditetapkan  ukuran  di  antara  keduanya,  seperti  sepertiga,  setengah,  dan lain-lain.
4) Hasil  dari  tanaman  harus  menyeluruh  di  antara  dua  belah  pihak  yang akan  melangsungkan  akad.  Tidak  dibolehkan  mensyaratkan  bagi  salah satunya mendapatkan sekadar pengganti benih.
e. Tujuan akad
7 Ibid., hal. 395-396.
Akad  dalam muzara‟ah harus  didasarkan  pada  tujuan  syara‟  yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.
f. Syarat muzara‟ah
Dalam muzara‟ah diharuskan  menetapkan  jangka  waktu.  Jika  waktu tidak ditetapkan, muzara‟ah dipandang tidah sah. 8
Selain  syarat-syarat  yang  telah  disebutkan  di  atas,  hendaknya  dalam  akad perjanjian muzara‟ah dibuat kesepakatan hitam di atas putih agar suatu saat nanti tidak  ada  perselisihan  atau  problem  yang  membuat  akad  tersebut fasid . Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:
َدِب ْمُتْ نَ ياَدَت اَذِإ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ِلْدَعْلِبِ ٌبِتاَك ْمُكَنْ يَ ب ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُ تْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ  َلَِإ ٍنْي Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  maka  hendaklah  kamu menuliskannya,  dan  hendaklah  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya dengan benar”. 9

## Bentuk-Bentuk Akad Muzara’ah
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk muzara‟ah ada empat macam, tiga  hukumnya  sah  dan  yang  satu  hukumnya  batal  atau  fasid.  Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tanah  dan  bibit  (benih)  dari  satu  pihak,  sedangkan  pekerjaan  dan  alat-alat untuk  bercocok  tanam  dari  pihak  lain.  Dalam  bentuk  yang  pertama  ini muzara‟ah  hukumnya  dibolehkan,  dan  status  pemilik  tanah  sebagai  penyewa terhadap  tenaga  penggarap  dan  benih  dari  pemilik  tanah,  sedangkan  alat  ikut kepada penggarap.
2. Tanah  disediakan  oleh  satu  pihak,  sedangkan  alat,  benih,  dan  tenaga (pekerjaan)  dari  pihak  lain.  Dalam  bentuk  yang  kedua  ini,  muzara‟ah  juga hukumnya  dibolehkan,  dan  status  penggarap  sebagai  penyewa  atas  tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
3. Tanah,  alat  dan  benih  disediakan  oleh  satu  pihak  (pemilik),  sedangkan  benih dan  pekerjaan  dari  pihak  lain  (penggarap).  Dalam  bentuk  yang  ketiga  ini,
8 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 208.
9 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), hal. 59.
muzara‟ah  juga  hukumnya  dibolehkan,  dan  status  pemilik  tanah  sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
4. Tanah  dan  alat  disediakan  oleh  satu  pihak  (pemilik),  sedangkan  benih  dan pekerjaan  dari  pihak  lain  (penggarap).  Dalam  bentuk  yang  keempat  ini, menurut  Zhahir  riwayat,  muzara‟ah  menjadi  fasid.  Hal  ini  dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok  tanam  dari  pemilik  tanah  menyebabkan  sewa-menyewa  menjadi  fasid, sebab  tidak  mungkin  alat  ikut  kepada  tanah  karena  keduanya  berbeda manfaatnya.  Demikian  pula  apabila  akadnya  dianggap  menyewa  tenaga penggarap  maka  disyaratkannya  benih  harus  dari  penggarap,  menyebabkan ijarah  menjadi  fasid,  sebab  benih  tidak  ikut  kepada  „amil  (penggarap) melainkan kepada pemilik.

## Operasional Akad Muzara’ah pada Perbankan Syariah
Sektor  pertanian  (agribisnis)  yang  merupakan  basis  pertumbuhan  ekonomi pedesaan,  sangat  strategis  dalam  meningkatkan  pendapatan  petani  dan mengurangi  kemiskinan.  Akan  tetapi,  sampai  saat  ini  para  petani  masih dihadapkan  pada  kesulitan  pembiayaan  untuk  pengembangan  usahanya. Kurangnya  keberpihakan  perbankan  syariah  pada  sektor  pertanian  indikasinya jelas,  bahwa  pembiayaan  bank  syariah  dalam  sektor  pertanian  masih  sangat minim.  Begitu  banyaknya  skim-skim  bank  syariah  yang  beroperasi  saat  ini, namun  faktanya  pembiayaan  bank  syariah  dalam  sektor  ini  masih  sangat  sedikit dibanding  dengan  sektor  lainnya.    Dengan  kata  lain,  sektor  pertanian  masih dipandang sebelah mata oleh perbankan syariah saat ini.
Hal  ini  dikarenakan  dari  sudut  pandang  perbankan  sendiri  sektor  pertanian kurang  menarik  untuk  berinvestasi.  Karakteristik  kegiatan  usaha  disektor pertanian  yang  penuh  resiko,  baik  resiko  produksi  maupun  jatuhnya  harga  telah menyebabkan rendahnya minat  lembaga perbankan dalam mendanai  pembiayaan disektor  ini.  Selain  itu,  minimnya  pembiayaan  disektor  ini  disebabkan  besarnya resiko  yang  dihadapi  perbankan,  sebab  pembayaran  terhadap  pembiayaan  yang diberikan  tidak  secepat  pembiayaan  dalam  sektor  perdagangan.  Jika  pada  sektor perdagangan intensitas hasil dapat dihitung dalam waktu yang relatif singkat, bisa
per-bulan,  per-minggu  bahkan  per-hari.  Berbeda  dengan  pembiayaan  pertanian yang menunggu waktu yang relatif lama, empat atau enam bulan.
Dalam  khazanah  hukum  bisnis  syariah,  hukum  Islam  telah  memberikan aturan  khusus  bagi  penerapan  kontrak  kerjasama  pengolahan  lahan  tersebut dengan cara khusus  sebagaimana dalam akad muzara‟ah. . Secara teknis, kontrak muzara„ah tidak  berbeda  jauh  dengan  kontrak mudharabah .  Hanya  saja muzara„ah berarti  khusus  untuk  pengolahan  lahan  pertanian  sebagai  pengganti dari  produksi  yang  diatur  oleh  suatu  aturan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  teknis pengaplikasian  sistem  ini  dalam  perbankan  syariah  hampir  sama  dengan  sistem pembiayaan mudharabah.
Kondisi  ini  terjadi  disebabkan  terdegradasinya  visi  ekonomi  syariah  pada perbankan  syariah,  disamping  ketidakmampuan  perbankan  syariah  untuk menggali dan mendinamisasi konsep agribisnis syariah secara praktis di lapangan. Dengan demikian, menjadikan bank syariah sebagai bank yang hanya berorientasi profit minded tanpa memperhatikan kesejahteraan merata akan mereduksi makna kesyariahan, lebih dari itu akan mencederai ekonomi syariah itu sendiri.
Lebih  penting  dari  itu,  bahwa  sudah  saatnya  umat  Islam  menggali  sistem ekonomi  Islam  dalam  bidang  agribisnis  yang  teruji  secara  konsep  dan  praktis. Belum  maksimalnya  pemberdayaan  ekonomi  di  bidang  pertanian  menunjukkan bahwa  terjadi  kesalahan  dalam  melihat  konsep  pertanian  negeri  ini.  Adagium ibarat “ petani mati  di  lumbung ” menandakan terjadi kesalahan besar manajemen pertanian  di  Indonesia.  Tentu  pembahasan  konsep  ini  harus  dilakukan  secara komprehensif dari mulai sistem pertanian, manajemen pertanian hingga tata kelola swasta dan negara dalam bidang pertanian.
Apabila  praktik muzara‟ah dapat  diwujudkan  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  secara  riil  diterapkannya  bagi hasil  dengan  menggunakan  akad muzara‟ah akan  berdampak  pada  sektor pertumbuhan  sosial  ekonomi,  seperti  saling  tolong  menolong  dimana  antara pemilik  tanah  dan  yang  menggarapnya  saling  diuntungkan  serta  menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. 10
10 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 218.

## Berakhirnya Akad Muzara’ah
Muzara‟ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad,  misalnya  tanaman  telah  selesai  dipanen.  Akan  tetapi,  terkadang  akad muzara‟ah berakhir  sebelum  terwujudnya  tujuan muzara‟ah ,  karena  sebab-sebab sebagai berikut:
1. Masa perjanjian muzara‟ah telah habis.
2. Meninggalnya  salah  satu  pihak,  baik  meninggalnya  itu  sebelum  dimulainya penggarapan  maupun  sesudahnya,  baik  buahnya  sudah  bisa  dipanen  atau belum.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Hanfiah  dan  Hanabilah.  Akan  tetapi menurut  Malikiyah  dan  Syafi‟iyah, muzara‟ah tidak  berakhir  karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
3. Akadnya udzur atau  alasan,  baik  dari  pihak  pemilik  tanah  maupun  dari  pihak penggarap. Di antara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemilik tanah mempunyai  utang  yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang  sedang  digarap  oleh  penggarap  harus  dijual  kepada  pihak  lain  dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
b. Timbulnya udzur (alasan)  dari  pihak  penggarap,  misalnya  sakit  atau bepergian  untuk  kegiatan  usaha,  atau  jihad fi  sabilillah ,  sehingga  ia  tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut. 11

## Penutup
Muzara‟ah merupakan  kerja  sama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu (prosentase)  dari  hasil  panen. Hukum  dari muzara‟ah diperselisihkan  oleh  para fuqaha.  Imam  Abu  Hanifah  dan  Zufar,  serta  Imam  Asy-Syafi‟i  tidak membolehkannya.  Akan  tetapi,  sebagian  Syafi‟iyah  membolehkannya,  dengan alasan  kebutuhan. Adapun  rukun  dari muzara‟ah menurut  Hanafiah  adalah  ijab dan  qabul.  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama,  sebagaimana  dalam  akad-akad yang  lain,  rukun muzara‟ah ada  tiga,  yaitu „aqid, m a‟qud „alaih , Ijab dan qabul. Macam-macam Muzara‟ah sendiri terdiri dari empat, tiga hukumnya sah dan yang
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh …, hal. 403-404.
satu  hukumnya  batal  atau  fasid. Dalam  aplikasinya  di  Perbankan  Syariah, pembiayaan  muzara‟ah  saat  ini  masih  sangat  minim.  Hal  ini  dikarenakan  dari sudut  pandang  perbankan  sendiri,  sektor  pertanian  kurang  menarik  apabila dijadikan sebagai lahan untuk berinvestasi.

## Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad Syafi‟I. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001.
Depag RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya . Semarang: Aneka Ilmu. 2008.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah. 2013.
Sahrani, Sohari dan Ruf‟ah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia,
2011.
Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia. 2001.