Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 592-598| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5576.592-598

## TINJAUAN YURIDIS PROSES PEREKRUTAN DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)
I Nyoman Yudhi Astika, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

## Abstrak
Komisioner  KPK  diangkat  melalui  proses  rekrutmen  yang  melibatkan  pihak  eksekutif  (Presiden)  dan legislatif (DPR). Mekanisme dalam pemilihan calon KPK cenderung akan bersifat politis. Selanjutnya akan dibahas  permasalahan  :  (1)  bagaimana  sistem  rekrutmen  anggota  KPK,  (2)  bagaimana  proses  seleksi pimpinan lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil perekrutan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU KPK pengangkatan komisioner KPK melalui beberapa tahapan proses rekrutmen yang dilakukan dengan pendekatan technical selection. Tujuan untuk mengaitkan prasyarat dari kontestan serta proses penyeleksian yang berkaitan erat dengan road map dari  kepentingan Institusi dari KPK itu sendiri. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan yaitu Studi dokumen, Studi kepustakaan, Studi internet. Analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu metode analisis data deskriptif. Dan kesimpulan dari skripsi adalah  Sistem  Perekrutan  Anggota  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  UU  KPK pengangkatan  komisioner  KPK  melalui  beberapa  tahapan  proses  rekrutmen  yang  dilakukan  dengan pendekatan  technical  selection.  Tingkatan  penyeleksian  komisioner  institusi  KPK  berdasarkan  UUD  RI No. 19/2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, pengangkatan, rektuitmen

## Abstract
KPK commissioners are appointed through a recruitment process involving the executive (President) and the legislature (DPR). The mechanism for selecting KPK candidates tends to be political. Furthermore, the following  issues  will  be  discussed:  (1)  how  is  the  recruitment  system  for  KPK  members,  (2)  how  is  the selection  process  for  the  leadership  of  the  corruption  eradication  commission  (KPK)  according  to Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. Corruption The type of research used in the thesis is normative research. The sources of legal materials used are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials. Techniques for obtaining legal materials used are document studies, literature studies, internet studies. Analysis of legal materials used is a descriptive data analysis  method.  And  the  conclusion  of  the  thesis  is  the  Corruption  Eradication  Commission  Member Recruitment  System  In  the  Corruption  Eradication  Commission  Law,  the  appointment  of  KPK commissioners goes through several stages of the recruitment process which is carried out with a technical selection approach. The level of selection of the commissioners of the Corruption Eradication Commission based on the NRI Law No. 19/2019 regarding the Corruption Eradication Commission.
Keywords: Corruption Eradication Commission, appointment, recruitment

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pada  ketentuan  UU  RI  No.  19/2019  mengenai  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi pada bagian Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal. 3 dijelaskan bahwasannya, KPK adalah
suatu  Institusi  Negara  dalam  hal  ketika  menjalankan  tanggung  jawabnya  harus  berkelakukan secara  netral  dan  terhindar  dari  cengkeraman  kekuasaan  manapun.  UU  KPK  ini  menegaskan bahwasannya bertujuan untuk memposisikan institusi KPK berikut menjadi suatu institusi yang netral  dan  terhindar  pada  cengkeraman  kekuasaan  yang  berada  diluar  kekuasaan  institusinya tersebut. (Atmaja, 2019)
Dalam  hal  pemilihan  pimpinan  (selanjutnya  ditulis  komisioner)  KPK,  berdasarkan penjelasan dari UU RI No. 19/2019 dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1), Komisioner KPK ditunjuk oleh DPR berlandaskan dari calon anggota yang dianjurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Terdapat  keterlibatan  lembaga  eksekutif  dan  legislatif.  Oleh  karena  itu,  perlu  diperhatikan mengenai penetapan peserta komisioner KPK, presiden mengalokasikan kewenangannya dengan cara menciptakan suatu Tim Panitia Seleksi calon pimpinan KPK, guna melaksanakan jalannya pendataan serta  seleksi. Tim Panitia Seleksi ini terdiri dari komponen masyarakat, pengesahan mengenai  anggota  tim  panitia  seleksi  merupakan  hak  yang  sepenuhnya  yang  dimiliki  oleh kewenangan Presiden itu sendiri.
Karakteristik korupsi tersebut mengakibatkan pemberantasan korupsi menjadi sulit apabila hanya mengandalkan  aparat  hukum biasa,  terlebih  virus  korupsi  juga  menggerogoti  institusi  penegak hukum tersebut. Karena itu, dibentuknya sebuah institusi khusus dengan kekuasaan yang besar merupakan sebuah keniscayaan (Lubis, 1986)
Pada riwayat lahirnya institusi negara yaitu KPK diketahui bahwasannya KPK mulai ada pada kurun waktu 2002 oleh presiden Megawati Soekarnoputri, dikarenakan dalam masa tersebut Megawati  berpandangan  bahwasannya  lembaga  kejaksaan  serta  pula  kepolisian  dirasa  kurang kapabel  guna  menangkap  penjahat  koruptor. Dasar  pemikiran  dibentuknya  institusi  KPK  telah mengemuka jauh hari sebelumnya yaitu dalam masa jabatan presiden BJ Habibie yang membuat suatu UU No. 8/1999 mengenai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN. Terdapat  ganjalan  serta  sanggahan  yang  ditujukkan  kepada  Lembaga  KPK  menjadikannya sebagai suatu institusi negara yang anti rasuah, yang diikuti oleh pihak yang melakukan korupsi, bukan  sebatas  dalam  pembatasan  kewenangan  akan  tetapi  menyangkut  pada  pengurangan sejumlah anggaran serta SDM nya juga, institusi penegak hukum sebagai halnya yang terdapat pada permasalahan “cicak versus buaya” baik pada jilid I maupun jilid II bahkan jilid III. Kasus cicak dan buaya tidak hanya sekedar konflik lembaga, tetapi juga “perang” antar pimpinan kedua penegak hukum tersebut.
Keberadaan DPR guna menjembatani dalam hal mengenai check and balances kerap kali tidak  berjalan  secara  sempurna.  Oleh  karena,  DPR  acapkali  memanfaatkan  kekuatan  pikiran politiknya  mengenai  proses  penyeleksian  suatu  pejabat  publik.  Dalam  hal  memperoleh komisioner  yang  terbaik  dari  yang  terbaik,  maka  sudah  sepantasnya  proses  penyeleksian pimpinan  dari  Institusi  Negara  dalam  hal  ini  yaitu  KPK  di  desain  ulang  untuk  mengaitkan prasyarat  dari  kontestan  serta  proses  penyeleksian  yang  berkaitan  erat  dengan  road  map  dari kepentingan Institusi dari KPK itu sendiri.
Menjadikannya suatu Institusi Negara yang melaksanakan tanggungjawab supremasinya yang dimana berhubungan erat perihal kehakiman sudah sepatutnya institusi negara dalam hal ini yaitu  KPK  harus  terhindar  dari  dengar  pendapat  dari  pihak  manapun.  Berkenaan  dengan  hal tersebut achmad badjuri menyatakan :
“Keberhasilan suatu lembaga anti korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mengutip alain doig,  david  watt,dan  robert  william  dalam  studinya  mengidentifikasi  beberapa  faktor  yaitu komitmen nasional yang baik politik, sosial dan publik dari semua stakeholder tanpa terkecuali, adanya  anggaran  yang  memadai,  SDM  yang  profesional  ,landasan  yuridis  yang  memberikan kewenangan secara menyeluruh kepada lembaga anti korupsi”. (Badjuri, 2011)Pengaruh komisi antikorupsi  di  beberapa  negara  yang  telah  teruji  independasinnya,  telah  teruji  dengan  sanggup mempersembahkan  dampak  yang  cukup  bagus  mengenai  pemberantasan  kasus  korupsi  di negaranya.  (Sumabura,  2016)  Secara  aturannya,  keterlibatan  suatu  institusi  negara  mengenai proses penyeleksian antikorupsi dimaksudkan guna melahirkan suatu proses check and balances pada kewenangan yang ada, dengan maksud guna terdapat pengendalian pada pembuatan yang ada pada jabatan pimpinan KPK.
Berdiskusi  dalam  hal  proses  penyeleksian  pimpinan  KPK,  dalam  hal  berikut menjadikannya  satu  dari  sekian  jenjang  yang  taktis  guna  mencari  calon  pimpinan  KPK  yang liberal, jujur dan netral. Oleh karena itu, penting guna menyelamatkannya jika berlangsungnya usaha-usaha  intimidasi  yang  ditujukkan  kepada  pimpinan  KPK  serta  menghalangi  sejak  awal terjadi  percekcokan-percekcokan  seperti  dalam  kasus  cicak  melawan  buaya  yang  bisa  saja terulang kesekian kali nya di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang Masalah yang dijelaskan di atas maka dari itu Penulis juga tertantang dan tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “TINJAUAN  YURIDIS  PROSES  PEREKRUTAN  DAN  PEMILIHAN  CALON  ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)”.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai  berikut.  Bagaimana Sistem  Perekrutan  Anggota Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  proses  seleksi  pimpinan  lembaga  komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK)  Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah  penelitian  normatif.  Sumber  bahan hukum yang dipakai pada penelitian berikut menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder,  Bahan  Hukum  Tersier.  Teknik  memperoleh  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis dalam  penelitian  ini  yaitu  Studi  dokumen,  Studi  kepustakaan,  Studi  internet.  Analisis  bahan hukum yang dipergunakan yaitu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem Perekrutan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Kepentingan  hadirnya  Lembaga  negara  yaitu  KPK  didorong  dikarenakan  merosotnya  rasa keyakinan  masyarakat  kepada  institusi  negara,  dimana  sejatinya  membereskan  kasus  korupsi. Institusi  peradilan  yang  diharapkan  mampu  untuk  memperoleh  keadilan  hukum  malah  dinilai turut  andil  mengikuti  aktivitas  korupsi.  Mafia  peradilan  atau  judicial  corruption  merupakan ancaman baru terhadap dunia peradilan di Indonesia.
Makna dari “kekuasaan manapun” adalah bebas dari intervensi eksekutif, yudikatif, legislative, dan  pihak  lainnya  yang  tersangkut  dengan  perkara  tindak  pidana  korupsi.13  Pimpinan  KPK sebagai Pejabat negara yang terdiri atas lima orang dimana satu orang sebagai ketua dan empat orang sebagai wakil ketua, seluruh pimpinan KPK merangkap sebagai anggota dan bekerja secara kolektif. (Basarah, 2015)
Fungsi supervise yang dimiliki KPK menjadikan lembaga ini memiliki legitimasi dalam melakukan  pengawasan,  penelitian,  atau  penelaahan  terhadap  instansi  yang  menjalankan  tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenagnan supervise ini, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan suatu perkara korupsi yang sedang ditangani oeh kepolisian atau kejaksaan. (Hibnu Nugroho, 2013) Sementara untuk menyangkut proses seleksi  diatur dalam pasal 30 UU KPK dimana Pimpinan KPK  dipilih  oleh  DPR  berdasarkan  calon  anggota  yang  diusulkan  oleh  Presiden  Republik Indonesia. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,  Pemerintah  membentuk  panitia  seleksi  yang  bertugas  melaksanakan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini. Dewan perwakilan rakyat RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia. (Sumabura, 2016)
Tanggung  Jawab  yang  dimiliki  oleh  DPR  pada  dasarnya  diantaranya  yaitu:  legislasi  tanggung jawab  anggaran  serta  pengawasan.  Legislasi  ialah  melangsungkan  ataupun  merancang  suatu ketentuan  UU  dan  menganjurkan  pembentukan  suatu  UU.  Disamping  fungsi  legislasi  yang dimiliki oleh DPR, terdapat juga Fungsi anggaran DPR yaitu, melangsungkan RAPBN. Ketika hendak  merencanakan  dari  suatu  anggaran  negara,  DPR  berkolaborasi  yaitu  dengan  pihak eksekutif.  Dalam  hal  ini,  DPR  kembali  melangsungkan  proses  penyeleksian  dengan
mengaplikasikan  fit  and  proper-test  terhadap  calon  pimpinan  KPK  yang  telah  diajukan  oleh presiden  atau  anjuran  lain  dari  tim  pansel.  Disamping  itu,  terdapat  syarat-syarat  guna  dapat terpilih sebagai pimpinan KPK sebagai halnya pada ketentuan pasal 29 UU KPK berbunyi (satu)  WNI;  (dua)  Beragama  terhadap  ketuhanan  yang  maha  esa;  (tiga)  sadar  badan  dan  jiwa; (empat) Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian; (lima)  Belum  sempat  melangsungkan  suatu  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  UU;  (enam) Mempunyai  pribadi  yang  Mumpuni,  berkredibel,  mempunyai  suatu  karakter  moral  yang  baik, serta  mempunyai  popularitas  yang  bagus  di  kalangan  masyarakat;  (tujuh)  Belum  menjabat sebagai  administrator  dari  ParPol;  (delapan)  Meletakkan  kursi  pangkat  struktural  atau  kursi pangkat  lainnya  sepanjang  menjabat  sebagai  anggota  KPK;  (sembilan)  Belum  melaksanakan pekerjaanya  sepanjang  menjabat  sebagai  anggota  KPK;  dan  (sepulih)  Mempublikasikan keseluruhan  jumlah  harta  kekayaan  sejak  sebelum  serta  setelah  menjadi  anggota  KPK  selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyebutan  kata  supervisi  asal  muasalnya  dari  bahasa  inggris  yaitu  “supervision”  yang mempunyai  definisi  yaitu  pemeliharaan,  pengamatan.  Disatu  sisi  orang  yang  melaksanakan supervisi  disebut  dengan  supervisor.  (Sulistyorini,  2012)Seorang  “supervisor”  memang mempunyai posisi diatas atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang di supervisinya.
Supervisi secara etimologis berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap  aktivitas,  kreativitas,  dan  kinerja  bawahan.  (Mulyasa,  2012)Definisi  dari  supervisi merangkul pengertian yang terdapat pada penyebutan kata yang telah dijelaskan tersebut. Di satu sisi, supervisi memiliki definisi yang cukup luas, ialah dukungan serta pembaharuan. keunggulan yang  dipunyai  oleh  supervisi  adalah  tidak  hanya  karena  jabatannya,  disamping  itu  dilihat  dari profesionalisme nya, edukasinya, kapabilitasnya maupun kemahiran yang dipunyainya ataupun dikarenakan memiliki watak karakter yang bagus daripada orang-oarang yang disupervisinya. Berkenaan keunggulan-keunggulan yang dipunyainya tersebut, seorang supervisor mampu untuk mengamati,  mencermati,  ataupun  menjalankan  kontrol  kepada  yang  disupervisinya.  Menurut satori  “supervisi  asal  muasalnya  terdiri  dari  2  suku kata  yaitu  “super”  dan  “visi”  .  Kata super mengandung makna lebih dari vision mengandung makna visi. Jadi kata supervisi mengandung makna  visi  yang  lebih  atau  visi  yang  jauh  ke  depan.  Kata  supervisi  bisa  juga  bermakna  cara berpikir (Nurhayati B., 2012).
2. Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mekanisme  penyeleksian  dari  pimpinan  KPK  oleh  DPR  menjadikannya  sebagai  penjabaran terhadap hak “right to confirm” (turut andil pada pengukuhan pejabat publik) hak ini dilaksanakan guna mendapat keseimbangan kekuasaan (check and balances) yang menjadikannya sebagai spirit untuk perubahan UUD 1945. menjadikannya suatu mekanisme politik di suatu institusi politik, dengan  diangkatnya  seorang  calon  dikarenakan  keberterimaan  politik  pada  mekanismenya berikut belum berlangsung aktivitas melanggar hukum.
Fungsi  supervise  yang  dimiliki  KPK  menjadikan  lembaga  ini  memiliki  legitimasi  dalam melakukan  pengawasan,  penelitian,  atau  penelaahan  terhadap  instansi  yang  menjalankan  tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenagnan supervise ini, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan suatu perkara korupsi yang sedang ditangani oeh kepolisian atau (Nugroho, 2013) Aturan mengenai syarat-syarat pengukuhan seorang pimpinan KPK diatur pada ketentuan pasal 29 UUD RI No. 19/2019 mengenai komisi pemberantasan korupsi. guna bisa dikukuhkan menjadi seorang pimpinan KPK wajib melewati syarat-syarat yaitu (satu)  WNI;  (dua)  Beragama  terhadap  ketuhanan  yang  maha  esa;  (tiga)  sadar  badan  dan  jiwa; (empat) Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian; (lima)  Belum  sempat  melangsungkan  suatu  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  UU;  (enam) Mempunyai  pribadi  yang  Mumpuni,  berkredibel,  mempunyai  suatu  karakter  moral  yang  baik,
serta  mempunyai  popularitas  yang  bagus  di  kalangan  masyarakat;  (tujuh)  Belum  menjabat sebagai  administrator  dari  ParPol;  (delapan)  Meletakkan  kursi  pangkat  struktural  atau  kursi pangkat  lainnya  sepanjang  menjabat  sebagai  anggota  KPK;  (sembilan)  Belum  melaksanakan pekerjaanya  sepanjang  menjabat  sebagai  anggota  KPK;  dan  (sepulih)  Mempublikasikan keseluruhan  jumlah  harta  kekayaan  sejak  sebelum  serta  setelah  menjadi  anggota  KPK  selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai  proses  pencalonan  dan  pemilihan  pimpinan  komisi  pemberantasan  korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2019  tentang  komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK).  Guna  menyokong  dari  suatu  kapasitas sebagai anggota dari KPK yang cakupannya lumayan luas serta berat mengenai pemberantasan Tipikor, oleh sebab itu KPK wajib disokong dengan pendanaan yang bersumber dari APBN. Pada UU KPK tersebut, KPK sendiri didirikan dan berdomisili di daerah ibukota negara, serta apabila dilihat  memerlukan  selaras  perihal  kepentingan  khalayak,  oleh  sebab  itu  maka  KPK  bisa menciptakan perwakilan anggota KPK di daerah provinsi di Seluruh Indonesia.
Guna  menumbuhkan  dari  suatu  kedayagunaan  serta  efektivitas  dari  keadilan  hukum kepada  kasus  tipikor,  oleh  sebab  itu  pada  UU  Tipikor  berikut  mengatur  dalam  hal  pendirian pengadilan Tipikor di dalam daerah peradilan umum, dimana pertama kali didirikan di daerah PN Jakarta  Pusat.  Pengadilan  Tipikor  berikut  bertanggung  jawab  serta  berhak untuk  membuktikan serta  menentukan  perkara  Tipikor  yang  dilangsungkan  oleh  majelis  hakim  yang  terbagi  atas  2 orang hakim PN dan 3 orang hakim ad hoc.
Guna menciptakan suatu asas proporsionalitas, pada UU Tipikor berikut mengatur juga dalam  hal  ketetapan  mengenai  pemulihan  serta  denda  mengenai  KPK  yang  hendak melangsungkan  tanggungjawab  serta  berhak  berseberangan  mengenai  UU  Tipikor  berikut ataupun ketentuan aturan hukum yang sudah ada atau berlaku.
Kepentingan  hadirnya  Lembaga  negara  yaitu  KPK  didorong  dikarenakan  merosotnya rasa keyakinan masyarakat kepada institusi negara, dimana sejatinya membereskan kasus korupsi. Institusi  peradilan  yang  diharapkan  mampu  untuk  memperoleh  keadilan  hukum  malah  dinilai turut  andil  mengikuti  aktivitas  korupsi.  Mafia  peradilan  atau  judicial  corruption  merupakan ancaman baru terhadap dunia peradilan di Indonesia.
KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki sifat berbeda dari lembaga sejenis, yaitu independensi.18 Untuk melihat independensi KPK dapat dianalisis berdasarkan UU Nomor 30  Tahun 2002  yang  menunjukkan bahwa:  1.  Pasal  3  UU  KPK  secara  tegas  menyatakan  sifat independensi  KPK;  2.  Pasal  20  ayat  1  menyatakan  KPK  bebas  dari  pengaruh,  kehendak,  atau control lembaga eksekutif dan bertanggung jawab kepada public; 3. Presiden tidak semena-mena menghentikan  pimpinan  KPK;  4.  Kepemimpinan  kolektif,  bukan  satu  orang;  5.  Masa  jabatan definif dan tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (Asshiddiqie, 2008) Pada UU KPK pengukuhan dari calon pimpinan KPK wajib melewati tingkatan demi tingkatan proses  penyeleksian  yang  dilangsungkan  menggunakan  strategi  technical  selection.  Terdapat prasyarat guna menjadikannya sebagai pimpinan KPK sebagai halnya pada ketentuan Pasal 29 UU KPK, yang berbunyi:
(satu)  WNI;  (dua)  Beragama  terhadap  ketuhanan  yang  maha  esa;  (tiga)  sadar  badan  dan  jiwa; (empat) Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian; (lima)  Belum  sempat  melangsungkan  suatu  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  UU;  (enam) Mempunyai  pribadi  yang  Mumpuni,  berkredibel,  mempunyai  suatu  karakter  moral  yang  baik, serta  mempunyai  popularitas  yang  bagus  di  kalangan  masyarakat;  (tujuh)  Belum  menjabat sebagai  administrator  dari  ParPol;  (delapan)  Meletakkan  kursi  pangkat  struktural  atau  kursi pangkat  lainnya  sepanjang  menjabat  sebagai  anggota  KPK;  (sembilan)  Belum  melaksanakan pekerjaanya  sepanjang  menjabat  sebagai  anggota  KPK;  dan  (sepulih)  Mempublikasikan keseluruhan  jumlah  harta  kekayaan  sejak  sebelum  serta  setelah  menjadi  anggota  KPK  selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada pembuatan dari kursi komisioner KPK, terdapat beberapa unsur yang wajib menjadikannya sebagian kepentingan yang serius:
(a)  Panitia  Seleksi  (PANSEL)  :  Pansel  menggenggam  tanggungjawab  yang  taktis  guna menyeleksi calon komisioner yang kedepannya dapat melaksanakan KPK yang netral; (b) Seleksi oleh DPR : Pada sebagian keseluruhan proses penyeleksian pimpinan KPK tercatat pula seleksi di institusi negara lainnya yaitu, proses penyeleksian yang dilakukan di DPR. Proses ini acapkali mendapat suatu masalah yang sama yaitu tidak adanya suatu tolak ukur yang baku ataupun standar penilaian kepada setiap kandidat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Bersumber  pada  penjelasan  bab  pembahasan  maka  bisa  di  buat  simpulan  ialah  sistem Perekrutan  Anggota  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  UU  KPK pengangkatan  komisioner  KPK  melalui  beberapa  tahapan  proses  rekrutmen  yang  dilakukan dengan  pendekatan  technical  selection.  Tingkatan  technical  selection  pada  UU  KPK  sekadar mengatur dengan cara umum. Presiden mempunyai tanggungjawab guna menciptakan tim Pansel yang terbagi atas pejabat serta khalayak umum dan tingkatan penyeleksian komisioner institusi KPK  berdasarkan  UU  NRI  No.  19/2019  mengenai  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, KPK diseleksi dari Presiden melalui Pansel dan setelah itu dipilihlah 5 orang kemudian didiskusikan  dengan  DPR.  Proses  seleksi  itu  menuai  polemik  dan  penolakan  dari  masyarakat sipil. mulai dari adanya dugaan kandidat dengan persoalan etik dan integritas, persoalan LHKPN, hingga  anggapan  kerja  Pansel  KPK  tidak  independen  dan  transparan.  Aturan-aturan  yang mengatur mengenai pimpinan KPK yang telah diatur pada ketentuan Pasal 29 sampai pada Pasal 37 UU RI No. 19/2019 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah,  guna  merendahkan  suatu  campur  tangan  politik  serta  memelihara kenetralan  dari  pimpinan  KPK  adalah  presiden  Bersama  dengan  DPR  yaitu  berkolaborasi menciptakan  tim  Pansel  yang  bersumber  dari  masyarakat  nonpartisan,  kredibilitas  dan berpengalaman  cukup,  serta  ketika  tingkatan  penyeleksian  dimulai  dari  penerimaan  registrasi sampai  dengan  tingkatan  fit  and  proper  test  dilangsungkan  terhadap  tim  Pansel  tersebut  dan kepada  Pimpinan  Seleksi  KPK  dikemudian  hari,  hendaknya  harus  membetulkan  tingkatan penyeleksian  bakal  calon  pimpinan  KPK  dengan  memberikan  keseluruhannya  tingkatan  demi tingkatan seleksi terhadap Pansel yang telah ditunjuk dan dibebas tugaskan oleh presiden dari dan atas kesepakatan dengan DPR, dengan dimulai pada tingkatan penyeleksian administrasi sampai pada pelantikan calon sudah terseleksi.
Untuk Masyarakat berharap bapak presiden mempertimbangkan lagi, sehingga tidak hanya menerima dan melanjutkan dengan mengirimkan nama-nama itu kepada DPR RI namun koreksi dan memperbaiki itu harapan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia . BIP Kelompok Gramedia. Atmaja, I. D. G. D. I. N. P. B. (2019). Teori-Teori Hukum . Setara Press. Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomis (JBE) , 18 , 1.
Basarah, A. (2015). Kajian Teoritis TerhadapAuxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Media Teliti , 5 , 1. Lubis, M. dan J. S. (1986). Bunga Rampai Korupsi . LP3ES. Mulyasa, H. E. (2012). Manajemen Dan Kepemimpinan . Bumi Aksara. Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Vol. 13, No. 3 Tahun 2013, hlm. 396. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3), 396. Nurhayati B., A. H. (2012). Manajemen Mutu Pendidikan . Alfabeta.
Sulistyorini, M. F. (2012). Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam Pendidikan Islam . Teras. Sumabura, C. (2016). Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen . Rajagrafindo Persada.