Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 84 A. Pendahuluan
Yahya  bin  Umar  merupakan salah  satu  ulama'  abad  III  H  dari
madzhab Maliki yang sangat produktif  dalam  menuangkan  ide- idenya  menjadi  karya  tulis  yang bermanfaat  bagi  orang  banyak. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Yahya  bin  Umar  bin  Yusuf  Al
Kannani  Al  Andalusi.  Karya  tulis yang  sudah  berhasil  dibukukan  ± dari  40  juz,  diantaranya  adalah kitab  " Ahka > m  as-Suq ."  Sebuah kitab  yang  membahas  tentang persoalan-persoalan ekonomi.
Kitab Ahka > m  as-Suq terasa lebih membumi karena kitab tersebut merupakan hasil dialektika

## PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MODERN

## MOH SUBHAN
STAI Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan

## Abstract
Islam  as  a  religion  has  given  some  rules  of  human  live,  whether  it deals with hablum minallah, hablum minannas and social environment. The rule of hablum minallah is static while the rule of hablum minas and social environment  are dynamic  and  flexible.  In  other  words,  human  is  given  an authority to make the rules based on the situation and condition era,
Basically, this article explains the economic theory of Yahya bin Umar in  his  book  Ahka > m  al-suq  .  generally  this  book  explains  about  hisbah  and other topic related to the market like al-ta’sir (pricing), ihtikar , siyasah al- ighraq (dumping). In this article the author tries to correlative study about Yahya  bin  Umar  idea  in  Ahkam  sl-suq  book  with  economic  conventional theory.  And  then  it  will  be  known  whether  the  brilliant  idea  of  Yahya  bin Umar still relevant in this era.
Keyword: Yahya  bin  Umar, al  ta'sir (penetapan  harga) ,  ihtikar (penimbunan), dan siyasah al ighraq (banting harga/dumping).
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 85
Yahya bin Umar dengan lingkungan sosialnya,  yaitu  kota  Qairuwan, yang  terletak  di  Afrika  Utara. Sebuah  kota  yang  sudah  memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H. Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitab tersebut adalah  mengenai  hukum-hukum pasar misalnya tentang ta'sir (penetapan  harga),  tetapi  pada dasarnya  Umar  bin  Yahya  lebih banyak membahas tentang persoalan ihtikar dan siyasah  al Ighraq .  Kedua  istilah  tersebut dalam  ilmu  ekonomi  kontemporer dikenal  dengan monopoly's  rent- seeking (ihtikar)  dan dumping Policy (siyasah al-ighraq). Agar pembahasan dalam tulisan  ini  terfokus,  maka  penulis akan  membaginya  dalam  tiga bahasan: Pertama , pemikiran Yahya  bin  Umar  tentang Ihtikar (monopoly's rent-seeking) kaitannya dengan peran pemerintah. Kedua , pemikiran Yahya bin Umar tentang siyasah al-
ighraq (politik  dumping)  kaitannya dengan  peran  pemerintah. Ketiga , pemikiran  Yahya  bin  Umar  tentang pasar, dalam hal ini ta'sir (penetapan harga) kaitannya dengan peran pemerintah.
Kajian  ini  akan  terasa  lebih menarik  dan  berkualitas,  sebab akan dikorelasikan dengan pemikiran ekonomi modern. Dengan demikian kita akan megetahui, apakah ide yang digagas  oleh  Yahya  bin  Umar  pada 15  abad  yang  silam  masih  relevan dengan  pemikiran  para  ekonom abad  modern  ini.  Jika  hal  tersebut dapat  dibuktikan,  maka  bagi  umat Islam  akan  menambah  wawasan tentang  ekonomi  Islam  dan  lebih lanjut  umat  Islam  akan  semakin mantap untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam.

## B. Pembahasan
1. Pemikiran  Yahya  bin  Umar tentang  Ihtikar  (Monopoly’s Rent-Seeking). Monopoli atau
ihtikar adalah  menimbun  barang  agar yang  beredar  di  masyarakat berkurang,  lalu  harganya  naik. Islam  secara  tegas  melarang praktek  ihtikar, 1 sebab  ihtikar dapat
mengakibatkan
terganggunya mekanisme pasar, di  mana  penjual  akan  menjual
1 Ihtikar adalah perbuatan menimbun atau menahan ( hoarding ) barang dengan maksud untuk menaikkan harga di kemudian hari  untuk memperoleh keuntungan yang berlimpah ( monopolistic rent ).
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 86 sedikit  barang  dagangannya,
sementara  permintaan  terhadap barang  tersebut  sangat  banyak,
sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Berdasarkan hukum ekonomi, maka:
”Semakin  sedikit  persediaan barang  di  pasar,  maka  harga barang  semakin  naik  dan permintaan  terhadap  barang semakin berkurang.”
Dalam  kondisi  seperti  ini produsen dapat menjual barangnya  dengan  harga  yang lebih  tinggi  dari  harga  normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan  yang  lebih  besar dari  keuntungan  normal  ( super normal profit ), sementara konsumen akan menderita kerugian.  Jadi,  akibat ihtikar
masyarakat  akan  dirugikan  oleh ulah  sekelompok  kecil  manusia. Oleh  karena  itu,  dalam  pasar monopoli seorang produsen dapat  bertindak  sebagai price
maker (penentu harga).
Para  ulama  sepakat  bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan  bagi  manusia. 2 Sedangkan kemudlaratan
2 Ali Abdur Rasul, Al-Mabadi' al-
Iqtishadiyah fi al Islam , Beirut; Dar al Fikr al Arabi, 1980, h. 101
merupakan  sesuatu  yang  harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh,  ihtikar  tidak  hanya  akan merusak mekanisme pasar, tetapi  juga  akan  menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan
dapat menghambat  proses  distribusi kekayaan  di  antara  manusia, 3 sebab  konsumen  masih  harus membayar  harga  produk  yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan
menghambat kesejahteraan  umat  manusia. Padahal  salah  satu  tujuan  dari sistem ekonomi,
apapun
bentuknya adalah  kesejahteraan umat manusia. Menurut  Yahya  bin  Umar apabila harga di pasar mengalami ketidak stabilan karena  ulah  dari  segelintir  para pedagang,  maka  pemerintah sebagai  lembaga  formal  harus melakukan  intervensi  terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan  tingkat  harga pada
equilibrium
price
(keseimbangan harga).
3 M. Yusuf, Economic Justice in Islam ,
New Delhi, Kitab Bavhan, 1988, h. 42
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar … | 87 Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah
adalah  akan  menjual  barang dagangan  hasil  timbunan  sesuai dengan  harga  pasar  pada  saat itu  dan  apabila  ada  keuntungan dari  hasil  penjualan,  maka  hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan  modal  pokonya saja.  Hal  ini  dilakukan  sebagai pembelajaran  terhadap  pelaku ihtikar.  Selanjutnya  pemerintah akan memberikan
teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi  perbuaannya  lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut,  pemerintah  berhak menghukum  mereka  dengan memukulnya,  lari  mengelilingi kota dan memenjarakannya.
Tetapi  yang  harus  dipahami lebih lanjut adalah, sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar apabila, pertama ;  barang  yang
ditimbun  merupakan  kebutuhan pokok masyarakat,
kedua ; penimbunan  dilakukan  dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan  di  atas  keuntungan normal ( super normal profit ) dan
ketiga ;  barang  yang  ditimbun
adalah melebihi dari kebutuhannya, berikut tanggungan  untuk  persediaan setahun penuh. 4 Tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk
kepentingan  persediaan,  seperti ketika  terjadi  panen  raya  atau untuk  persediaan  kebutuhan pribadinya  tidak  bisa  dikatakan sebagai  tindakan  ihtikar.  Sebab hal tersebut tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang  di  masyarakat,  justru jika  hal  itu  tidak  dilakukan  oleh perusahaan atau produsen tertentu  harga  barang  akan anjlok dan rakyat
akan mengalami  kerugian. 5 Bahkan pemerintah  Indonesia  melalui
Peraturan  Pemerintah  No.  20
Tahun 1948 tentang
penimbunan  barang  penting, seperti  beras,  gabah,  padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah  tertentu.  Beras,  gabah, padi,  menir,  tepung  beras,  gula masing-masing  tidak  lebih  dari
4 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , Libanon: Dar al-Fikr, 1981, h. 100
5 P3EI UII dan BI, Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2008, h. 333
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 88 500  Kg. 6 Dengan  demikian pemerintah memperbolehkan melakukan  penimbunan  barang oleh  institusi  tertentu  dengan maksud untuk melindungi konsumen dan produsen. Sedangkan  penimbunan  yang dimaksudkan untuk mendapatlan keuntungan maksimal  dan  merugikan  pihak lain,  dilarang.
Cara  yang  dilakukan  oleh perusahaan/produsen dalam melakukan tindakan ihtikar bermacam-macam, diantaranya: a. Volume  produksi  (kuantitas barang) lebih kecil dari volume  output  yang  optimum (Qm), padahal produsen
sebenarnya  mampu  untuk memproduksi  dalam  jumlah yang    lebih  besar  (Q)  atau paling tidak di titik (Q1).
b. Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap  bisa  dinikmati produsen  monopoli  dalam jumlah yang besar dan jangka panjang (PmXYZ).
c. Ada  unsur  “ eksploitasi ”  oleh perusahaan - perusahaan monopoli terhadap:
6 PP No.20/1948 tentang Penimbunan Barang Penting Pasal 1 ayat 1
1) Konsumen, dengan ditetapkan  harga  jual  (=P) di  atas  ongkos  produksi dari unit terakhir outputnya (=MC). 2) Pemilik faktor-faktor produksi  yang  digunakan oleh  produsen  monopoli tersebut, dengan
dibayarnya  faktor  produksi dengan  harga  (=MC)  yang lebih  rendah  dari  nilai pasar  dari  output  yang dihasilkan (=P).
3) Kualitas barang lebih
rendah,  dan  konsumen terpaksa  membeli,  sebab tidak ada barang lainnya. Sebagai
ilustrasi dapat dilihat pada gambar 1.
Dari  paparan  di  atas  jelas bahwa  antara  pemikiran  Yahya bin  Umar  yang  digagasnya sekitar  15  abad  yang  lalu terdapat kesesuaian dengan ekonomi  modern  yang  juga melarang adanya
praktek
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 89
monopoli murni ( pure monopoly ) dan  adanya  sanksi  bagi  pihak yang  melanggarnya.  Meskipun bahasa  yang  digunakan  oleh Yahya bin Umar sangat
sederhana.
Monopoli  murni  adalah  suatu keadaan  di  mana  dalam  pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak  ada  pihak  lain  yang menyainginya.  Di  negara  yang terkenal  dengan  pasar  bebas dan  sistem  kapitalisnya  seperti Amerika Serikat, masih terdapat
Undang-Undang Anti Trust. Bahkan  pemerintah  Indonesia menerbitkan Undang-Undang
No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Tidak Sehat.
Pada  dasarnya  peraturan tentang  persaingan  usaha  yang sehat  cukup  banyak  ragamnya,
masing-masing dikeluarkan melalui Undang-Undang tersendiri  di  berbagai  negara maju  di  dunia.  Penelusuran  dari informasi  yang  ada,  umumnya negara-negara tersebut mengeluarkan peraturan permainan  persaingan  usaha yang  sehat,  dengan  melarang hal-hal berikut ini:
a. Larangan
melakukan persengkongkolan bisnis yang merugikan pesaing lainnya.
b. Monopoli  atau  memperoleh hak  khusus  atas  dasar  KKN dengan birokrat.
c. Proses  tender  yang  tidak transparan, atau menggunakan perusahaan alibaba. d. Differensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang merugikan pihak pesaing. e. Proses  merger  dan  akuisisi yang ditujukan untuk mengurangi tingkat persaingan. f. Horizontal dan vertical merger yang mangarah pada dominasi  konsentrasi  pasar. (Vertical merger untuk tujuan efisiensi  dan  pengurangan harga jual masih diperbolehkan). g. Proses produksi, kualitas produk,  dan  kampanye  iklan yang merugikan pihak konsumen. h. Memberikan informasi tentang produk dan pelayanan  yang  menyesatkan
kepentingan komsumen.
Dalam Pasal 17 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan:
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar … | 90 “Pelaku usaha dilarang melakukan  penguasaan  atas produksi dan atau pemasaran barang  dan  atau  jasa  yang dapat mengakibatkan
terjadinya  praktek  monopoli dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat.”
Pasal  47  dan  48  UU  Tahun 1999 disebutkan, apabila terjadi pelanggaran  terhadap  undang-
undang tersebut maka pemerintah  dapat  mengenakan sanksi  bagi  pelakunya,  baik sanksi administrasi (penggagalan  perjanjian  atau denda  serendah-rendahnya  Rp. 1.000.000000 dan setinggi- tingginya  Rp.  25.000.000.000
Rp  1.000.000.000  dan  sanksi berupa  kurungan  minimal  3 bulan sampai 6 bulan.
2. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar  tentang  Siyasah  al- Ighraq (Dumping Policy)
Siyasah al-Ighraq (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan  yang  bertujuan untuk mencari
keuntungan dengan  jalan  menjual  barang pada  tingkat  harga  yang  lebih rendah  dari  harga  yang  berlaku di  pasaran.  Perilaku  seperti  ini secara  tegas  dilarang  oleh agama karena dapat
menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.
Siyasah al-Ighraq (dumping) dilakukan oleh seseorang
dengan  maksud  agar  para saingan  dagangnya  mengalami kebangkrutan.  Dengan  demikian ia  akan  leluasa  menentukan harga di pasar. S iyasah al ighraq atau  banting  harga  ( dumping ) dapat  menimbulkan  persaingan yang  tidak  sehat  serta  dapat mengacaukan stabilitas harga  di pasar.  Dalam  kondisi  seperti  ini pemerintah  mempunyai  otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang  sesuai  dengan  harga yang  berlaku  di  pasar.  Apabila mereka  tidak  mau  mentaati aturan pemerintah, maka pemerintah  berhak  mengusir para  pedagang  tersebut  dari pasar. Hal ini
pernah dipraktekkan  Khalifah  Umar  bin Khaththab,  ketika  mendapati seorang  pedang  kismis  yang menjual  barang  dagangannya  di bawah  standart  harga  di  pasar.
Maka Khalifah Umar bin Khaththab  memberikan  pilihan kepada pedagang tersebut; menaikkan  harga  sesuai  dengan
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 91
harga  standart  di  pasar  atau keluar dari pasar.
Dalam sistem negara modern dewasa  ini,  keterlibatan  negara
dalam mengontrol pasar khususnya  yang  terkait  dengan fluktuasi  harga  barang  dan regulasi pasar semakin dibutuhkan.  Kebutuhan  akan peran pemerintah semakin diperlukan  sebagai  akibat  dari meningkatnya pola-pola ketidakadilan  para  pelaku  pasar bebas  yang  berujung  pada merebaknya  otoritasi  kontrol harga yang terpusat pada segelintir  orang.  Di  samping mentalitas  para  spekulan  yang hanya  berorientasi  mengeruk keuntungan  sepihak,  dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Seperti penimbunan barang-barang kebutuhan pokok khususnya pada saat
permintaan barang meningkat di hari-hari  besar  umat  Islam  atau tahun  baru  dan  lain-lain.  Tidak mengherankan  jika  pada  hari- hari  besar  tersebut  tiba-tiba harga  barang  meningkat  tajam, atau  stok  habis  dari  peredaran. Bahkan  kelangkaan  juga  tejadi pada  barang  yang  jelas-jelas telah  mendapatkan  subsidi  dari
pemerintah  seperti  gas  elpiji dalam  ukuran  3  kg  atau minimnya  minyak  tanah  baru- baru ini dan langkanya pupuk di beberapa daerah di Indonesia.
Peran pemerintah untuk menertibkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk  memberikan  efek  jera kepada para pelaku
ketidakadilan  di  atas  sungguh diharapkan. Pernah suatu waktu, harga-harga  barang  di  pasar Madinah  meningkat  tajam,  dan hal  ini  dikeluhkan  oleh  para sahabat kepada nabi, dan mereka  meminta  kepada  nabi untuk  mematok  harga  atas barang-barang  di  pasar (al- tas`ir) .  Namun  nabi  menolak, dengan  alasan  khawatir  hal  itu akan  merugikan  para  penjual dari  kalangan  pemilik  barang. Tentu  kejadian  ini  harus  dilihat dari
konteks
waktu diucapkannya  perkataan  nabi tersebut,  jika  seandainya  nabi masih  hidup  saat  ini,  niscaya beliau  akan  setuju  dengan permintaan  para  sahabat  untuk memberikan  harga  standar  atas barang-barang  yang  beredar  di pasar.  Perubahan  karakter  pada pelaku bisnis dahulu dan
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar … | 92 sekarang tentunya yang
merubah  fatwa  tersebut,  dan bukan  seperti  yang  disangka oleh  para  pendukung  sistem kapitalis,  bahwa  hakekatnya nabi  mendukung  pasar  bebas atau sangat membela kepentingan para pemiliki modal (the capital) . Demikianlah etika pasar dalam Islam, yang tidak semata diarahkan  bagi  para  pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli  saja,  melainkan  juga bagi stakeholders atau  pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Lebih jelasnya etika  pasar  dalam  Islam  ini menghendaki pembenahan sistem  dan  kerjasama  sinergis antara semua unsur baik  pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah 3. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Intervensi Pemerintah  terhadap  Ta’sir (Regulas Harga) Pasar merupakan pusat terjadinya  penyediaan (supply) dan permintaan (demand) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan
perdagangan  merupakan  salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan,
mekanisme  dan  nilai-nilai  Islam yang  dijadikan  standar  aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan  Islam  yang  tidak mengenal  dikotomi  ranah  dunia dan  akherat.  Aktifitas  bisnis yang  berorientasi  materiil  selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan  harta  di  jalan Allah ( spirituil ). Islam merupakan agama yang menjunjung  tinggi  kebebasan dalam  berekonomi.  Sehingga Islam  memberikan  kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah. Kebebasan  ekonomi  tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan  oleh  kekuatan  pasar, yakni kekuatan penawaran ( supply ) dan permintaan
( demand ). Dalam kondisi seperti ini,  maka  pemerintah  di  larang melakukan  intervensi  terhadap harga.  Pada  pasal  5  ayat  1  dan 2  UU  No.  5  Tahun  1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 93 persekongkolan  dalam  rangka menetapkan  harga  di  pasar.
Berbicara tentang
regulasi harga,  tentu  kita  ingat  bahwa pengawasan  harga  ( hisbah ) 7 muncul  pertama  kali  pada zaman  Rasulullah  SAW.  Pada masa  itu  Rasulullah  bertindak sebagai Hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- (Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha). 8 Kondisi  saat  itu,  masyarakat dihadapkan dalam kondisi  harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasululloh  untuk  menurunkan harga.  Namun  demikian,  Rasul menolak  permintaan  sahabat tersebut. Rasulullah mengatakan
”Allah mengakui
adanya kelebihan  dan  kekurangan,  Dia- lah pembuat harga berubah dan
7 Menurut al Mawardi , hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk, baik di bidang moral, agama, ekonomi dan secara umum terkait dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Hisbah disinyalir sudah ada sejak masa Rasulullah. Fugsi hisbah, antara lain: menjaga moral Islam dan perilaku masyarakat muslim, bertanggung jawab atas ketertiban, kenyamanan lalu lintas dan masalah- masalah kerawanan sosial, membawa para pelanggar hukum ke pengadilan.
8 Kepres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU
menjadi harga sebenarnya, saya berdo’a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.” 9 Dalam sebuah hadith
dinyatakan :
ُرْعِّسلا  َلََغ ِهَّللا َلوُسَر اَي ُساَّنلا َلاَق ٍسَنَأ ْنَع ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَقَ ف اَنَل ْرِّعَسَف ُطِساَبْلا ُضِباَقْلا ُرِّعَسُمْلا َوُه َهَّللا َّنِإ َمَّلَسَو ٌدَحَأ َسْيَلَو َهَّللا ىَقْلَأ ْنَأ وُجْرََلَ يِّنِإَو ُقِزاَّرلا ٍلاَ   َ َو ٍ َ  يِف ٍ َمَلْ َمِب يِنُبِلاَ ُي ْمُ ْنِ
Dari  Anas,  ia  berkata:  Orang- orang berkata, "Wahai
Rasulullah, harga  telah  naik, maka  tetapkanlah  harga  untuk kami."  Lalu  Rasulullah  SAW bersabda,  "Sesungguhnya  Allah yang  menetapkan  harga,  yang mempersempit,
dan yang memperluas,  dan  aku  berharap bertemu dengan Allah sedangkan  salah  salah  seorang dari  kalian  tidak  menuntutku karena  kezhaliman  dalam  darah atau  harta." (Shahih:  Ibnu Majah) 10
Dari  riwayat  tersebut,  dapat dipahami bahwa penetapan
9 AA. Islahi, Konsep........... , h.. 11, Lihat juga Hammad bin Abdur Rahman al Janidal, Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy , Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H, h. 122
10 Abu Dawud al Sijistani , Sunan Abi Dawud , Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jld 4, h. 272
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 94 harga  secara  eksplisit  tidak diperkenankan  oleh  Rasululloh. Sebab  dengan  penetapan  harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih  tinggi  maka  konsumen akan  dirugikan,  sebaliknya  jika harga ditetapkan sangat rendah, maka  produsen  yang  akan dirugikan. Bagi penulis, hadist di atas  dilatar  belakangi  oleh kondisi harga yang dalam prespektif  Rasul  masih  bisa  di jangkau oleh masyarakat. Selain itu,  penetapan  harga  adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan  harga  maka  akan melahirkan ketidakadilan ( dhalim /  injustice )  baru    dalam kehidupan masyarakat.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga  komoditas  tidak  bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat.  Dalam  hal  ini,  jika kenaikan harga di pasar diakibatkan  oleh  ulah  para spekulan,
sehingga menyebabkan  instabilitas  harga di  pasar,  pemerintah  sebagai institusi formal yang mempunyai tanggung  jawab  menciptakan kesejahteraan  umum,  berhak
melakukan intervensi harga ketika  terjadi  suatu  aktivitas yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dengan melakukan stabilisasi. 11 Dua  hal  yang  membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu:
a.  Para  pedagang  tidak  menjual barang  dagangan  tertentu
( ihtikar / Monopoly’s Rent- Seeking ), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah  dari  sebagian  pedagang tersebut,  harga  di  pasar menjadi  tidak  stabil  dan  hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya
masyarakat  yang  sejahtera. Dalam  kondisi  seperti  itu pemerintah  dapat  melakukan
11 Kebijakan stabilisasi harga adalah sebagai upaya untuk mengembalikan harga pada kondisi normal. Dengan kata lain, kebijakan penetapan harga hanya diperkenankan dalam kondisi yang amat mendesak, seperti ketika rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kekinian, stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada sektor pangan.
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 95 intervensi  agar  harga  barang menjadi normal kembali. b.  Sebagian pedagang
melakukan praktek siyasah al ighraq atau  banting  harga
( dumping ).  Praktek  banting harga  dapat  menimbulkan persaingan  yang  tidak  sehat serta  dapat  mengacaukan stabilitas  harga  di  pasar.
Dalam  kondisi  seperti  ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan  kembali  harga barang  sesuai  dengan  harga yang berlaku di pasar. 12
Statement  Yahya  bin  Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia  termasuk  salah  seorang ulama yang mendukung liberisasi  ekonomi (kebebasan ekonomi),  termasuk  kebebasan kepemilikan.  Sikap  Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga melalaui statementnya  yang  tertuang dalam  sebuah  hadith  riwayat Abu  Dawud  melalui  sanad  Anas
12 Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy , Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H, h. 122
bin  Malik,  juga  merupakan indikasi  awal  bahwa  ekonomi Islam  tidak  hanya  mengatur tentang  kepemilikan  pribadi, tetapi  juga  menghormati  dan melindunginya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud  bukanlah  kebebasan mutlak tanpa batas
sebagaimana  dalam  ekonomi konvensional.  Kebebasan  yang dimaksud  di  sini  adalah  suatu kebebasan  yang  tetap  berada dalam  koridor  syariat  Islam. Kebebasan  ekonomi  tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan  oleh  kekuatan  pasar, yakni kekuatan penawaran ( supply ) dan permintaan
( demand ).  Sebagaimana    teori permintaan dan penawaran.
Dalam  hukum  permintaan
( demand ) dinyatakan,”jika
harga  turun, maka permintaan akan  naik,  dan  sebaliknya  jika harga  naik  maka  permintaan akan  turun”.  Hukum  ini,  secara eksplisit  menyatakan  adanya hubungan
negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran ( Supply ) justru
menyatakan  adanya  hubungan yang  positif  antara  jumlah
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 96
barang  yang  ditawarkan  dengan harga yang dikenakan.
Jumlah permintaan dan tingkat  harga  memiliki  sifat hubungan yang erat sebagaimana  tersebut  dalam statement  di  atas.  Hal  ini disebabkan, oleh dua hal. Pertama ; kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari  barang  lain  yang  dapat digunakan  sebagai  pengganti ( substitusi )  dari  barang  yang mengalami kenaikan harga tersebut.  Sebaliknya,  jika  harga turun  maka  orang  mengurangi pembelian  terhadap  barang  lain yang sama jenisnya dan menambah  pembelian  terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua, kenaikan  harga  menyebabkan pendapatan  riil  para  pembeli berkurang.  Hal  ini  memaksa para  pembeli  untuk  mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis  barang,  terutama  barang yang  mengalami  kenaikan. 13
Tetapi, sekali lagi bahwa
mekanisme  harga  harus  tunduk kepada  kaidah-kaidah  Islam.
13 Sudono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.76
Diantara  kaidah-kaidah  tersebut adalah pemerintah berhak
melakukan intervensi ketika
terjadi  tindakan  kesewenang- wenangan  dalam  pasar,  seperti ihtikar dan siyasah  al  ighraq atau  banting  harga  ( dumping) yang dapat menimbulkan kemudlaratan  bagi  masyarakat secara  umum.  Hal  ini  sesuai dengan  tugas  yang  diemban pemerintah
dalam upaya mewujudkan  keadilan  sosial  di setiap  kehidupan  masyarakat, termasuk ekonomi.
Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: 14

## ةحلصلم اب طونم ةيعارلا ىلع ماملاا فرصت
"Tindakan  pemimpin  terhadap rakyat  harus  dikaitkan  dengan kemaslahatan".
Statement  Yahya  bin  Umar yang  melarang  praktek  banting harga ( dumping ) bukan dimaksudkan  untuk  mencegah harga  barang  menjadi  murah. Tetapi,  lebih  pada  suatu  upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara
14 Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi,
al Asybah wan Nadhair , Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt, h. 83
Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar …
| 97
keseluruhan. 15 Jika  harga  di pasar  turun  atau  murah  karena faktor  alami  tidaklah  menjadi masalah,  semisal  barang  di pasar  banyak,  maka  menurut hukum  ekonomi  harga  barang akan  turun.  Tetapi  jika  harga  di pasar murah, karena ada rekayasa untuk menguasai
harga  secara  monopoli,  dan berakibat  kepailitan  pedagang lain  maka  hal  tersebut  dilarang oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur  Rahman,  Hammad  bin  al Janidal, Manahij  al  Bahitsin  Fi  al
Iqtisad al Islamy , Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H
Al-Sijistani,  Abu  Dawud, Sunan  Abi Dawud , Beirut: dar al Fikr, 1994
Antonio, Muhammad Syafii, Islamic
Bank  in  Indonesia ,  Thesis  of
Doctor  of  Philosophy  degree, Melbourne  Institut  of  Asian Languages  and  Societies,  The University of Melbourne, Australia,  2003 Chapra,  Umer, The  Future  of Economics: An Islamic Perspectiv, (Jakarta: Sharia
15 Rif'at al Audi, Min al Turats: al Iqtishadi li al muslimin , Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985, h. 56
Economic and Banking  Institute, 2001
CD  Kutub  as-Sittah,  Ahmad  bin Hambal
Depdiknas, Ensiklopedi  Islam , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003 Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang,  Toha Putra, 1995 Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, al Asybah wan Nadhair , Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt
Rasul,  Ali  Abdur, al  Mabadi'  al Iqtishadiyah  fi  al  Islam ,  Beirut; Dar al Fikr al Arabi, 1980
P3EI  UII  dan  BI, Ekonomi  Islam,
PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Yogyakarta, 2008
Paul  R.  Krugman  dan  Maurice Obsteld, International Economics;  Theory  and  Policy, New York, Harper Collins Publisher Inc, 1991 Rif'at  al  Audi, Min  al  Turats:  al
Iqtishadi li  al  muslimin ,  Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985
Sukirno,  Sudono, Mikro  Ekonomi, Teori  Pengantar ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Yusuf,  SM, Economic  Justice  in Islam ,  New  Delhi;  Kitab  Bavan, 1988