INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1586-1597 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pernikahan Online Di Masa Pendemi, Solusi Atau Pilihan?
Idris Siregar 1 ✉ , Muhammad Yusuf 2 , Khoirurrijal Husni 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: idrissiregar@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk institusi pernikahan. Upacara  pernikahan  tradisional  yang  biasanya  melibatkan  kerumunan  besar  sangat  terpengaruh  oleh langkah-langkah jaga jarak sosial dan pembatasan acara publik. Sebagai respons, upacara pernikahan online muncul  sebagai  alternatif,  menimbulkan  pertanyaan  tentang  kelayakan  dan  penerimaannya.  Studi  ini mengeksplorasi konsep pernikahan online selama pandemi, meneliti apakah pernikahan tersebut berfungsi sebagai solusi yang diperlukan untuk keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atau hanya sebagai pilihan yang nyaman. Dengan menganalisis kerangka hukum, persepsi masyarakat, dan pengalaman pribadi, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dan prospek masa depan dari pernikahan virtual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pernikahan online menyediakan solusi pragmatis terhadap keterbatasan yang diberlakukan oleh pandemi, pernikahan ini juga mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju digitalisasi dalam praktik pribadi dan sosial.
Kata Kunci : Pernikahan, Online, Pandemi, Solusi

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  changed  many  aspects  of  daily  life,  including  the  institution  of  marriage. Traditional  wedding  ceremonies  that  typically  involve  large  crowds  have  been  severely  affected  by  social distancing measures and restrictions on public events. In response, online wedding ceremonies have emerged as an alternative, raising questions about their feasibility and acceptability. This study explores the concept of online weddings during the pandemic, examining whether they serve as a necessary solution to unprecedented circumstances  or  simply  as  a  convenient  option.  By  analyzing  legal  frameworks,  societal  perceptions,  and personal experiences, this study aims to understand the implications and future prospects of virtual marriages. Findings suggest that while online marriages provide a pragmatic solution to the limitations imposed by the pandemic, they also reflect a broader shift towards digitization in personal and social practices.
Keyword: Marriage, Online, Pandemic, Solution

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  dunia  sejak  akhir  tahun  2019  telah  membawa perubahan  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  institusi  pernikahan. Pembatasan sosial dan larangan berkumpul dalam jumlah besar telah memaksa masyarakat untuk mencari alternatif dalam melaksanakan pernikahan. Salah satu solusi yang muncul adalah  pernikahan  online, di mana prosesi pernikahan  dilakukan melalui platform digital dengan kehadiran virtual.
Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya  memiliki dimensi sosial tetapi juga religius. Pernikahan dalam Islam, atau dikenal sebagai akad nikah, memerlukan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat. Di antaranya adalah adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Pertanyaannya adalah, apakah pernikahan  online  dapat  memenuhi  syarat-syarat  ini  dan  dianggap  sah  menurut  hukum Islam? Sebagai bagian dari kajian ini, penting untuk melihat pandangan para ulama dan otoritas agama terkait pernikahan online. Beberapa ulama kontemporer telah memberikan fatwa  yang  membolehkan  pernikahan  online  dengan  syarat-syarat  tertentu,  seperti kehadiran wali dan saksi secara virtual yang dapat dipastikan keabsahannya. Di sisi lain, ada juga ulama yang lebih konservatif dan meragukan keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  fenomena  pernikahan  online  selama pandemi,  mengkaji  apakah  ini  merupakan  solusi  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  atau sekadar  pilihan  praktis  yang  diambil  karena  situasi  darurat.  Dengan  menelaah  sumber- sumber  hukum  Islam,  fatwa  ulama,  serta  pengalaman  nyata  dari  pasangan  yang melaksanakan pernikahan online, studi ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang validitas dan implikasi dari pernikahan online dalam perspektif Islam. Melalui  pendekatan  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam tentang bagaimana umat Islam dapat menavigasi tantangan pandemi tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan beberapa langkah utama. Pertama, peneliti melakukan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur pernikahan online di berbagai yurisdiksi untuk memahami legalitas dan  regulasi  yang  berlaku.  Kedua,  survei  dan  wawancara  mendalam  dilakukan  untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan online, termasuk pandangan  dari  pasangan  yang  telah  melangsungkan  pernikahan  secara  virtual.  Ketiga,
studi  kasus  dari  pengalaman  pribadi  individu  yang  menjalani  pernikahan  online  selama pandemi  dianalisis  untuk  mendapatkan  wawasan  mendalam  tentang  tantangan  dan keuntungan dari metode ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pernikahan Secara Umum
a. Pengertian
Kata kerja "mengumpulkan" (nakaha yankihu nikahan) adalah sumber dari istilah "nikah"  secara  bahasa  (Naim  Abdul  Haris,  2008).  Sebuah  kontrak  yang  berisi  aturan hukum  mengenai  kebolehan  hubungan  seksual  dengan  kata  nikah,  zawaj,  atau keduanya  adalah  bagaimana  beberapa  ahli  hukum  memandang  pernikahan.  Satu- satunya area di mana pemahaman ini dibuat adalah kebolehan hukum dari hubungan pria dan wanita, yang sebelumnya dilarang atau berubah dari haram menjadi halal pada awalnya. Memasuki perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, seperti hak dan kewajiban hidup bersama dan mengejar kemitraan yang didasarkan pada bantuan timbal  balik.  Karena  perkawinan  atau  pernikahan  adalah  amalan  agama  merupakan sunnah nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi :
مملاا مكب رثاكم نياف اوجوزت و نيم سيلف تينسب لمعي لم نمف تينس نم حاكنلا" : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع هجام نبا هاور "ءاجو هل موصلا ناف مايصلبا هيلعف ديج لم نمو حكنيلف لوط اذ ناك نمو
Artinya: Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda : “ Menikah  itu termasuk dari  sunnahku,  siapa  yang  tidak  mengamalkan  sunnahku,  maka  ia  tidak  mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas Umat-umat yang lainnya,  siapa  yang  mempunyai  kakyaan,  maka  menikahlah,  dan  siapa  yang  tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya ” . (HR. Ibnu Majah)
Mengabdi kepada Allah SWT dan berharap mendapatkan keturunan adalah dua tujuan  utama  dari  pernikahan.  Menurut  Zakiah  Daradjat  (1995),  pernikahan  dapat diartikan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  suami  dan  istri,  lengkap  dengan segala akibat hukum dan kewajibannya.
b. Pandangan Hukum
Setiap orang mungkin memiliki hukum pernikahan yang berbeda, seperti hukum
berikut ini:
a) Wajib. Hukum ini berlaku bagi orang yang mampu mempertahankan pernikahan, mampu menafkahi istri dan memenuhi hak-hak dan kewajiban lainnya, serta takut tergelincir ke dalam dosa jika tidak menikah.
b) Sunnah. Tidak ada risiko dosa jika seseorang memilih untuk tidak mengikuti hukum ini, dan hanya berlaku bagi mereka yang mampu.
c) Makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang meskipun tidak mutlak, namun ia yakin akan  berbuat  zalim  kepada  istrinya  jika  menikah.  Beberapa  contoh  orang  yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang tidak memiliki syahwat yang kuat, khawatir  dengan  kemampuannya  untuk  menafkahi  pasangannya,  tidak  begitu menyukai pasangannya, dan lain sebagainya.
d) Haram. Hukum ini berlaku bagi orang yang tidak mampu karena cacat fisik atau mental,  dan  jika  menikah  akan  sangat  membahayakan  pasangannya,  bukannya mendatangkan kebaikan dan maslahah.
e) Mubah. Iffah Muzammil (2019) menyatakan bahwa hukum ini berlaku untuk individu yang tidak memiliki disinsentif atau keinginan untuk menikah.
c. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari sebagai berikut :
a) Ada calon suami ( mempelai pria ) dan calon istri ( mempelai wanita )
b) Adanya wali dari calon mempelai wanita. Pernikahan akan dianggap sah jika ada wali atau wakilnya
c) Ada  dua  orang  saksi  yang  melaksankan  akad  nikah.  Jika  ada  kedua  saksi  yang menyaksikan akad, maka pernikahan tersebut sah.
d) Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki (Ghazali, 2003, hal. 46).
Syarat nikah adalah yang berhubungan dengan syarat-syarat yang ada pada rukun nikah, seperti syarat calon mempelai,  syarat wali, syarat  saksi, dan  syarat  ijab  qobul, berikut syarat pernikahan bagi mempelai pria dan wanita yang akan penulis paparkan : I.Syarat Calon Mempelai Pria
Hukum islam menentukan dan menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai pria berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu:
i. Calon suami beragama islam
ii. Jelas, bahwa calon mempelai pria adalah laki-laki
iii. Orang ini dikenal dan pasti
iv. Calon  mempelai  pria  sah  dan  dapat  menikahi  calon  istrinya  (  bukan  memiliki wanita yang haram dinikahi )
v. Calon mempelai pria dalam keadaan ridho dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya
vi. Tidak dalam keadaan ihram
vii. Tidak memilki istri tidak sah dan calon istri
viii. Tidak sedang mempunyai istri empat (Sarwat, 2009, hal. 32).

## II.Syarat Calon Mempelai Wanita
Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita antara lain :
i. Calon istri beragama islam
ii. Jelas, dia perempuan bukan Khuntsa
iii. Wanita tersebut pasti orangnya dan dikenal
iv. Halal bagi calon suami
v. Wanita ini belum menikah atau dalam masa iddah
vi. Tidak dalam keadaan terpaksa
vii. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

## B. Situasi Pandemi Covid-19
a. Gejala Awal Pandemi Covid-19
Virus corona yang baru teridentifikasi yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 adalah sumber penyakit menular yang dikenal sebagai Corona Virus Disease  2019  (Covid-19).  Mayoritas  infeksi  virus  Covid-19  menyebabkan  penyakit pernapasan  ringan  hingga  sedang  yang  dapat  sembuh  dengan  sendirinya  tanpa memerlukan  perawatan  khusus.  Namun,  infeksi  ini  berpotensi  memburuk  dalam keadaan tertentu, seperti pada orang tua atau mereka yang memiliki penyakit medis yang mendasari seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, atau penyakit pernapasan kronis  (Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2020).  Penularan  yang  cepat  dapat terjadi pada virus ini. Ketika seseorang yang mengidap Covid-19 bersin atau batuk, virus dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak dengan udara. Menurut R.  N.  Putri  (2020),  virus  ini  sering  menyebabkan  infeksi  saluran  pernapasan  pada manusia, yang tingkat keparahannya bisa berkisar dari flu biasa hingga kondisi yang lebih  serius  seperti  MERS  (Sindrom  Pernafasan  Timur  Tengah)  dan  SARS  (Sindrom Pernafasan Akut Parah). Sebagai hasil  dari penyebaran virus  yang cepat dan tingkat kematian  yang  meningkat,  Covid-19  telah  menjadi  pandemi  di  seluruh  dunia  dan
kecemasan publik atas perluasannya semakin meningkat.
Ada keadaan darurat kesehatan di seluruh dunia terkait wabah ini. Terdapat 196 negara di mana Covid-19 telah menyebar. Di seluruh dunia, terdapat 109.217.366 kasus Covid-19  yang  terkonfirmasi,  termasuk  2.413.912  kematian  akibat  virus  ini,  menurut laporan WHO tertanggal 17 Februari 2021 (Ciccozzi et al., 2019). Sesuai dengan Wua dan Chena (2020), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dan telah menekankan pentingnya penemuan yang cepat dan perawatan yang tepat untuk mengekang penyebaran virus. Karena jumlah penduduknya yang besar dan keanekaragaman budayanya yang beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hingga 25 Maret 2020, terdapat 790 kasus positif kumulatif Covid-19 di Indonesia, dengan 58 kematian, 31 kesembuhan, dan 701 orang yang  menjalani  perawatan.  Kasus  Covid-19  pertama  di  Indonesia  diverifikasi  pada tanggal 2 Maret 2020. Menurut Felicia Watratan dkk. (2020), karantina tidak cukup untuk menghentikan  penyebaran  virus  Covid-19,  dan  dampak  virus  yang  berpotensi menghancurkan di seluruh dunia menjadi semakin nyata.
b. Dampak Terhadap Gejala
Sebagai  respon  dari  pandemi  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan sejumlah program. Mengedukasi masyarakat tentang gerakan Social Distancing adalah salah satu hal yang pertama kali dilakukan. Dengan menjaga jarak aman minimal dua meter,  menghindari  sentuhan  langsung,  dan  menghindari  kerumunan,  langkah  ini berupaya memutus rantai penularan Covid-19. Meskipun  demikian, masyarakat tidak sepenuhnya mematuhi prosedur ini, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Tim tugas untuk  respon  cepat  terhadap  COVID-19  juga  dibentuk  oleh  Presiden  Indonesia. Pedoman  untuk  penanganan  medis  cepat  dan  isu-isu  terkait  kesehatan  dalam penanganan  COVID-19  di  Indonesia  telah  dirilis  oleh  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 pada akhir Maret 2020. Untuk mengurangi dampak dan tingkat kematian,  petunjuk  ini  ditujukan  kepada  para  profesional  medis  serta  masyarakat umum. Pengujian laboratorium, penanganan pasien, komunikasi, dan metode tes cepat dengan RDT (Rapid Diagnostic Test) adalah beberapa topik yang dibahas. Orang Dalam Pemantauan  (PUM),  Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP),  dan  tanpa  gejala  adalah  tiga kategori risiko yang diidentifikasi oleh program ini. Pengujian Reaksi Rantai Polimerase (PCR),  tes  cepat,  dan  isolasi  adalah  metode  pengujian  yang  digunakan.  Meskipun demikian,  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  penyakit,  staf  dan  fasilitas  medis  di Indonesia  masih  belum  mencukupi  (Putri,  2020).  Berdasarkan  33.969  kematian  dan
1.252.685 kasus yang dikonfirmasi antara 3 Januari 2021 dan 18 Februari 2021, Indonesia kini  memiliki  salah  satu  tingkat  kematian  tertinggi  di  Asia.  Dengan  jumlah  tenaga kesehatan yang lebih sedikit, rumah sakit dibebani dengan kasus pasien dengan tingkat keparahan sedang hingga berat karena banyaknya kasus positif (Nova & Adisasmito, 2021).
c. Pencarian Solusi atau Pilihan Dalam Masa Pernikahan Dengan memadukan teknologi mutakhir dengan adat pernikahan yang terhormat,
pernikahan  online  mewakili  perubahan  signifikan  dalam  cara  kontrak  pernikahan dilakukan. Mengingat pandemi di seluruh dunia seperti COVID-19, ide ini mengusulkan pendekatan  inovatif  untuk  mengatasi  hambatan.  Ini  adalah  konsep  fantastis  yang merevolusi cara pernikahan tradisional - menggunakan teknologi telekonferensi untuk melakukan akad nikah. Dengan menggunakan teknologi telekonferensi, orang-orang dapat  berkomunikasi  satu  sama  lain  baik  secara  audio  maupun  visual,  sehingga menghasilkan pengalaman yang lebih menarik daripada komunikasi suara biasa. Tidak hanya fitur dan ekspresi, tetapi juga lingkungan dan cahaya di sekitarnya dapat terlihat jelas dengan rendering ini. Meskipun kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda, hal ini memungkinkan keterlibatan emosional yang lebih besar dan menciptakan rasa kehadiran secara fisik dalam pengaturan pernikahan online. Momen yang intim dan unik dapat  diciptakan  selama  upacara  dengan  memungkinkan  kedua  mempelai  untuk melihat satu sama lain melalui telekonferensi video. Selain itu, teman dan kerabat dekat yang mungkin tinggal jauh dapat berpartisipasi berkat teknologi, menciptakan sebuah komunitas virtual. Untuk menciptakan pengalaman upacara pernikahan yang nyata dan realistis, proyektor sangat penting dalam memproyeksikan foto-foto kedua belah pihak. Namun,  ada  masalah  moral  dan  hukum  yang  harus  dipikirkan  ketika merencanakan dan melaksanakan pernikahan online. Contohnya termasuk melindungi privasi dan menggunakan teknologi secara bijaksana untuk mencegah penyalahgunaan. Selain  itu,  membuat  aturan  atau  fatwa  tentang  pernikahan  online  dapat  memiliki landasan hukum dan agama yang kuat jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau otoritas agama  setempat  dilibatkan.  Karena  teknologi  yang  lebih  canggih  sekarang  dapat diintegrasikan  ke  dalam  pernikahan,  penggunaan  proyektor  untuk  menciptakan pengalaman yang imersif dan nyata menjadi sangat penting. Hal ini terutama berlaku pada  pernikahan  melalui  internet.  Proyektor  digunakan  untuk  menampilkan  visual dengan  jelas  selama  pernikahan  virtual,  menciptakan  suasana  yang  mirip  dengan pertemuan tatap muka. Para peserta memiliki rasa kehadiran dan keterlibatan berkat
teknologi ini, yang menambahkan dimensi visual yang penting.

## C. Pandangan Pernikahan Online Dalam Mazhab Syafi ’i
Tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat para Ulama. Mereka adalah pencari kebenaran berbasis bukti, dan itulah alasannya. Ketidaksepakatan mereka berasal dari alasan yang  mereka  terima  dan  pahami,  bukan  dari  fanatisme,  penderitaan,  keangkuhan, pernyataan  diri,  kebutuhan  akan  pengakuan,  atau  keinginan  untuk  membuktikan  bahwa mereka lebih baik dan lebih berkuasa daripada yang lain. Setiap mujtahid dalam hukum Islam  menjadikannya  sebagai  tujuan  untuk  memfokuskan  pikiran  dan  energinya  untuk menemukan  Hukum  Allah  untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan  masalah  yang membutuhkan  pembenaran  dan  konfirmasi  Hukum.  Al-Quran  dan  As-Sunnah  berfungsi sebagai sumber informasi dan panduan utama Imam dalam mengambil keputusan. Namun, kadang-kadang,  hasil  penyelidikan  dan  temuan  mereka  berbeda,  dan  masing-masing bertindak  sesuai  dengan  kesimpulan  ijtihadnya,  yang  ia  yakini  sebagai  benar  dan  dapat diterima, bahkan  dalam hal urusan pernikahan (al-Awwamah, 1997, hlm. 15-16). Menurut Ulama Madzhab Syafi'i, pernikahan didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad yang membolehkan  seorang  laki-laki  dan  perempuan  melakukan  hubungan  seksual  dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan keluarga.
Menurut Ulama Madzhab Syafi'i, pernikahan dianggap sah jika semua rukun dan syarat yang telah ditentukan terpenuhi, dan menjadi tidak sah jika ada salah satu rukun atau syarat yang  tidak  terpenuhi.  Menurut  Madzhab  Syafi'i,  pernikahan  terdiri  dari  lima  elemen mendasar:  (1)  calon  pasangan,  pengantin  perempuan,  wali,  (4)  dua  orang  saksi,  dan  (5) sighat akad nikah atau yang dikenal dengan ijab qobul.
Menurut  al-Dimyathi  (t.th),  qobul  adalah  pernyataan  penerimaan  pengantin  pria, sedangkan ijab adalah pernyataan pengantin wanita. Oleh karena itu, mengucapkan ijab dan qobul di tempat yang sama adalah satu-satunya praktik yang dapat diterima menurut mazhab Sayfiiyah. Fakta bahwa khiyar majelis disediakan menjelaskan hal ini. Para ulama mazhab Syafiiyah menetapkan bahwa hak khiyar akan dihilangkan jika tidak ada khiyar uyub lain dalam pernikahan dan kedua pihak yang melakukan akad berpisah dari tempat di mana akad tersebut terbentuk (al-Nawawi, 1996a).
Pada dasarnya, kesatuan tempat-bukan hanya kesatuan ucapan antara kedua belah pihak-terkait dengan kesatuan majelis selama akad nikah. Oleh karena itu, ijab qobul yang dilakukan melalui surat atau korespondensi lainnya, bukan melalui perwakilan, ditolak oleh para ulama Syafi'iyah. Selain  itu, pernikahan tidak dapat  dilakukan  dengan sesuatu yang ambigu atau samar ( kinayah), berbeda dengan ijab qobul yang harus dilakukan dengan lafaz
syari, yang diucapkan secara langsung dan jelas oleh pihak-pihak yang melakukan akad (al- Nawawi, 1996b).
Habib Zain bin Smith, seorang ahli fikih Syafi'i modern, menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa akad nikah online atau percakapan video tidak sah. Pertama, sighat ijab qobul pernikahan yang dilakukan secara online atau melalui konferensi video dikategorikan sebagai shigat kinayah, atau tidak pasti. Sebaliknya, untuk menerapkan shigat yang sharih atau jelas, diperlukan akad nikah. Kedua, kedua saksi tidak dapat melihat dan mendengar langsung ijab qobul dari kedua pelaku akad, yaitu calon suami dan wali dari calon mempelai perempuan, karena tidak adanya kesatuan majelis secara offline. Pada umumnya, dua orang saksi harus melihat langsung akad nikah. Beliau menekankan:
،حيرص ظفل هيف طترشي هنلا نوفلتلبا حصي لاف حاكنلا اما ،نوفلتلا ةطساوب كلذ حصيف ،ةراجلااو ملسلاو عيبلاك دوقعلا في ةيانك نوفلتلا نوفلتلاو
ةيانك . Artinya : “ Telpon menjadi shigat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam,  dan  akad  sewa,  maka  akad-akad  tersebut  itu  sah  dilakukan  dengan  perantara telepon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua / lafal yang tidak jelas) ”. Sesuai  dengan  prinsip  fikih,  rumusan  hukum  yang  menentukan  ketidakabsahan kontrak  pernikahan  yang  diperoleh  secara  online  atau  melalui  konferensi  video  sangat berhati-hati.  "Al-Abdza  yuhtathu  laha  fauqa  ghairiha"  (ad-Dimyathi,  t.th)  berarti  bahwa kecocokan seorang wanita dengan pria lain harus ditangani dengan lebih hati-hati daripada masalah lainnya. Ulama Syafi'iyah menggariskan syarat-syarat al mu'ayanah bagi para saksi. Dengan  kata  lain,  para  saksi  dapat  menyatakan  dengan  keyakinan  penuh  bahwa  kedua belah  pihak  benar-benar  mengucapkan  dan  melakukan  ijab  dan  qobul.  Sangat  penting bahwa kedua saksi ini hadir. Menurut Imam Nawawi, hal ini untuk memastikan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang tidak dilarang ( ikhtiyath). Akad nikah bersifat ta'abudi, menurut para ulama Madzhab Syafi ’ iyah. Proses akad yang menggunakan contoh Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua kategori. Pada saat akad nikah, dua orang saksi dan juga calon suami atau istri atau wali harus hadir dalam satu lokasi. Di mana pun ijab qobul  dilakukan,  keempat komponen  ini harus ada. Untuk mengikatkan diri  dalam hal  dia tidak  dapat menghadiri akad, calon  pasangan atau wali, kedua, mengirim wakil yang dapat dipercaya.

## D. Analisis
Pernikahan memiliki syarat dan ketentuan didalam sutau agama yang mana diadakan
nya  pernikahan  ini  ada  beberapa  orang  yang  wajib  di  hadirkan  untuk  masuk  pada persyaratan nikah. Misalnya, pada agama islam diwajibkan nya ada wali, saksi, dan pengantin pria  yang  ingin  dinikahkan  yang  wajib  dijumpakan  maka,  tanpa  dengan  adanya  itu  bisa batalnya suatu pernikahan. Maka dengan itu dikarnakan adanya copid 19 maka kebijakan sosial yang bersifat kumpul  ramainya  orang  seperti  pernikahan harus diberikan larangan agar tidak terjadi nya suatu penyebaran copid  19 ini. Maka dengan itu pulak lah sebagian ulama mencari metode menikahkan orang dengan cara virtual atau online sebagai suatu solusi agar sebuah pernikahan dapat dijalankan. Namun apakah itu efektif atau tidak, maka diperlukannya suatu pembahasan yang serius. Jika kembali pada pernyataan di atas bahwa menurut  madzhab  syfaii  pernikahan  online  tidak  dapat  dibenarkan  atau  tdak  sah dikarenakan tidak adanya khiyar dan terjadi kinayah dari penjelasan tersebut diperlukannya usaha yang lain seperti memenuhi protokol kesehatan untuk memeriksa kesehatan orang yang di perlukan pada suatu pernikahan dan harus memakai pakaian pelindung agar virus tidak tersebar diantara mereka dan tidak diadakan nya pesta, cukup untuk meng akadkan nikah saja agar menjadi halal nya antara laki laki dan wanita menjadi suami dan istri. Jika di inginkan nya perayaan maka harap menunggu sampai kondisi menjadi stabil seperti semula.

## SIMPULAN
Pandemi  COVID-19  telah  menimbulkan  tantangan  besar  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk  pelaksanaan  pernikahan.  Dalam  Islam,  khususnya  mazhab  Syafi'i, pernikahan memiliki syarat-syarat yang sangat spesifik dan ketat. Syarat-syarat ini termasuk kehadiran fisik wali, saksi, dan pengantin pria. Ketika pandemi melarang perkumpulan fisik, muncul  pertanyaan  tentang  kemungkinan  melaksanakan  pernikahan  secara  virtual  atau online sebagai solusi.
a. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Pernikahan Virtual
Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai  syarat- syarat sahnya pernikahan. Menurut pandangan ini, pernikahan virtual tidak disahkan karena beberapa alasan utama. Pertama, tidak adanya khiyar yang memisahkan dua badan.  Kehadiran  fisik  secara  langsung  dari  wali,  saksi,  dan  pengantin  pria  sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat langsung dalam proses akad nikah. Kehadiran fisik ini memastikan tidak ada keraguan mengenai keseriusan dan keabsahan akad. Kedua, adanya kekhawatiran terhadap kinayah atau komunikasi yang tidak  jelas  atau  ambigu.  Dalam  pernikahan  virtual,  potensi  terjadinya  kinayah meningkat karena keterbatasan komunikasi non-verbal dan kemungkinan gangguan teknis yang dapat mengaburkan pesan atau niat dari pihak-pihak yang terlibat.
b. Solusi Alternatif: Pernikahan dengan Protokol Kesehatan Ketat
Menghadapi  tantangan  ini,  solusi  yang  lebih  efektif  dan  sejalan  dengan pandangan  mazhab  Syafi'i  adalah  melaksanakan  pernikahan  dengan  protokol kesehatan  yang  ketat.  Dalam  pelaksanaannya,  hanya  pihak-pihak  yang  wajib  hadir yang diizinkan untuk hadir secara fisik. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
a) Pengecekan Kesehatan yang Ketat: Semua pihak yang wajib hadir harus menjalani pengecekan  kesehatan  yang  ketat,  seperti  tes  PCR  atau  rapid  test,  untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus COVID-19.
b) Penggunaan  Pakaian  Pelindung:  Semua  pihak  yang  hadir  harus  menggunakan pakaian  pelindung  kesehatan,  seperti  masker,  face  shield,  dan  sarung  tangan, untuk meminimalkan risiko paparan virus selama prosesi pernikahan.
c) Pengaturan Tempat dan Jarak Fisik: Tempat pelaksanaan akad nikah harus diatur sedemikian  rupa  agar  jarak  fisik  antara  satu  sama  lain  tetap  terjaga.  Ini  dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang cukup luas dan memiliki ventilasi yang baik.
d) Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Protokol: Pelaksanaan protokol kesehatan harus diawasi dengan ketat oleh petugas yang berkompeten untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Dengan  menerapkan  langkah-langkah  ini,  pernikahan  dapat  tetap dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan pandangan mazhab Syafi'i, sambil tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat di tengah pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Ghazali. (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media.
Ahmad Sarwat. (2009). Kitab Nikah. Bogor: Kampus Syariah.
Abi Zakaria al-Nawawi al- Syafi’i. (1996). al- Majmu’ Syarh al -Muhadzhab (Vol. 17). Beirut: Dar Al-Fikr.
Abi Zakaria al-Nawawi al- Syafi’i. (1996). Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muttaqin (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
Abu Bakar ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi. (n.d.). Hasyiyah I’anah at -Thalibin ala Hall alfazh Fath al-Muin (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
Iffah Muzammil. (2019). Fiqh Munakahat. Tangerang: Tira SMART.
Muhammad  al-Awwamah.  (1997). Melacak  Akar  Perbedaan  Madzhab.  Bandung:  Pustaka Hidayah.
Muhammad Syatha’ al -Dimyathi. (n.d.). Hasyiyah i’anah al -Thalibin ala Halli Alfazh Fath Al-
Muin Syarh Qurrah Al-Ayn bi Muhimmat al-Din (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
Naim Abdul Haris. (2008). Fikih Munakahat. Kudus: STAIN Kudus.
Zakiah Daradjat. (1995). Ilmu Fiqh. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf .