## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022

## PEMAHAMAN SANTRI DAN  SANTRIYAH AQWAMU QILA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM WARIS ISLAM
Ahdiana Yuni Lestari 1 , Endang Heriyanib 2 , Misran 3 , Aryan Ari Sepri YH 4
1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3 Achmad Syafi'i Ma'arif School, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4 Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: ahdianayunilestari@umy.ac.id

## ABSTRAK
Masalah pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam banyak masyarakat yang belum memahaminya termasuk para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila Bantul. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan prinsip- prinsip hukum waris Islam. Metode dalam pengabdian ini adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum  waris  Islam  dan  pelatihan  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  waris  islam. Hasil dari pengabdian ini menunjukan bahwa program penyuluhan terkait dengan prinsip- prinsip hukum waris islam dan pelatihan pembagian harta warisan dapat  memberikan solusi terhadap  santri  dan  santriyah  Pondok  Pesantren  Aqwamu  Qila  terkait  keterbatasan pemahaman hukum waris islam. Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan terdapat  97% santri dan santriyah memahami hukum waris islam.
Kata Kunci: Ahli Waris; Hukum Waris Islam; Pewaris, Pondok Pesantren .

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Hal ini mempunyai konsekuensi yuridis bahwa  apapun kegiatan dalam kenegaraan harus  berdasarkan  atas  hukum.  Termasuk  didalamnya  tentang  pembagian  warisan  yang dilakukan oleh masyarakat. Sampai saat ini hukum waris di Indonesia masih bersifat plural, yaitu terdapat lebih dari satu sistem hukum waris, yaitu  hukum waris adat, hukum waris Barat  (Perdata Barat) dan  hukum  waris  Islam (Andriani, 2021;  Cahyani, 2018;  Oktarini, 2021). Pluralisme hukum merupakan suatu kenyataan hukum  yang tidak  dapat disangkal, berbagai  faktor  yang  menyebabkan  pluralisme  hukum  waris  diantaranya  adalah  sejarah, budaya, ekonomi dan konstelasi  politik  (Djanuardi,  Hazar Kusmayanti, 2021). Salah satu faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pluralisme  hukum  di  Indonesia  yaitu  adanya pembagian  penduduk  di  Indonesia  pada  jaman  penjajahan  kolonial  Belanda  yang  dibagi menjadi  tiga  golongan  yaitu  golongan  Eropa,  golongan  timur  asing,  dan  bumi  putera (Irianto,  2016).  Bagi  golongan  Eropa  dan  Timur  Asing  di  Indonesia  diatur  dalam KUHPerdata dengan asas yang berlaku “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Untuk mendapatkan harta warisan terdapat  dua cara  yaitu sebagai  ahli waris menurut  ketentuan undang-undang (ab

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
intestato)  dan  seorang  yang  ditunjuk  dalam  surat  wasiat  (testamentair)  (Fahimah,  2018). Bagi golongan bumi putera yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, yaitu hukum yang  mengatur  mengenai  apa  yang  harus  terjadi  dengan  harta  kekayaan  seseorang  yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal,  serta  akibat-akibatnya  bagi  para  ahli  waris  (Wahyuni,  2018).  Kehidupan  di Indonesia  sangat  beraneka  ragam.  Hal  ini  tergambar  jelas  dalam  banyaknya  golongan kemasyarakatan,  terutama  yang  menyangkut  sifat  kemasyarakatan.  Secara  umum masyarakat  Indonesia  bersifat  kebapakan,  keibuan  dan  kebapak  ibuan.  Sifat  kebapakan disebut patrilinial, yang keibuan disebut matrilineal dan yang bersifat kebapak ibuan disebut parental.  Ketiga  sifat  tersebut  memiliki  kaitan  yang  erat  dalam  kewarisan.  Hal  ini dikarenakan  sistem  waris  yang  berlaku  dalam  masyarakat  patrilinial,  matrilineal  dan parental satu sama lain menunjukan adanya perbedaan (Kasra, 2016). Sistem hukum waris Islam  merupakan  yang  dominan  digunakan  di  masyarakat  Indonesia,  yaitu  sistem  hukum waris Islam. Sistem hukum waris Islam ini tentunya perpedoman pada Alquran dan Hadist. Masyarakat  yang  menganut  agama  Islam  harus  memahami  sistem  pewarisan  menurut hukum Islam (Ersa Susanti, Adelina Hasyim, 2017).
Penduduk  Negara  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam.  Sebagai  umat  Islam  sudah menjadi  suatu  kewajiban  untuk  dekat  dengan  keIslamannya  dengan  cara  memahami  dan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam termasuk salah satunya adalah sistem pembagian waris. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Surat An-Nisa’ Ayat: 13-14 (Maimun, 2017). Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk  manifestasi  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  (Basri,  2020). Namun, dalam kenyataannya masyarakat muslim masih berpegang teguh pada hukum adat dan belum memahami tentang hukum waris Islam.
Di  Dusun  Jatiarang,  Tamanan,  Banguntapan,  Bantul    terdapat  Pondok  Pesantren Aqwamu  Qila  Bantul.  Jumlah  santri  dan  santriyah  saat  ini  ada  47  orang.  Ada  25    Santri Aqwamu Qila bertempat  di Area Masjid Aqwamu Qila, sedangkan 22 Santriyah bertempat tinggal  di  Dusun  Grojogan,  Tamanan,  banguntapan,  Bantul.  Pesantren  Aqwamu  Qila mempunyai motto yaitu Fikir, Dzikir dan Amal, serta memiliki Visi yaitu menjadi lembaga kaderisasi  umat  dalam  membantu  mencetak  sarjana  muslim  yang  unggul,  yang  memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, komitmen dan kemampuan dakwah yang tinggi, keluasan ilmu, ketajaman analisis dan kematangan profesional melalui proses  pendidikan  yang  integratif  dan  komprehensif  dan  Misi  yaitu  mengantarkan  santri untuk  menjadi  sarjana  muslim  yang  handal,  dengan  kualitas  akidah,  akhlak,  intelektual, spiritual  dan  profesionalitas  yang  mumpuni  dan  terdepan  dalam  pembinaan  umat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Drs. H. Masyhuri Suhad, M.M., Ketua Pengurus  Pondok  Pesantren,  materi  Hukum  Waris  Islam  belum  diajarkan  kepada  para santri/santriyah.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah  Santri dan Santriyah belum memahami tentang materi Hukum Waris Islam.  Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam kepada para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila Bantul dan diberikan pelatihan

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
pembagian harta warisan. Pentingnya memahami  pembagian warisan dalam  agama  Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Alquran dan Hadist secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini    adalah  berupa  penyuluhan  hukum terkait  dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan pelatihan pembagian harta warisan. Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  bersama  mitra  Pondok  Pesantren  Aqwamu  Qila Dusun  Jatiarang,  Kelurahan  Tamanan,  Kapanewon  Banguntapan,  Kabupaten  Bantul. Kegiatan penyuluhan hukum  dan pelatihan pembagian warisan berdasarkan hukum  waris Islam dilakukan  setiap malam minggu dimulai pada tanggal 6 sd 27 Februari 2022 di masjid Pondok Pesantren Aqwamu Qila. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid karena melonjaknya kasus  Covid19  di  Dusun  Jatiarang,  Tamanan,  Banguntapan,  Bantul.  Pada  kegiatan  ini dihadiri oleh para santri, santriyah, dan pengurus Pondok Pesantren Aqwamu Qila. Sebelum acara penyuluhan dimulai terlebih  dahulu  para Santri dan Santriyah   mengisi  formulir pre test  dan    setelah    dilakukan    penyuluhan  hukum    waris  islam,  para  santri  dan  Santriyah diminta mengisi formulir post test. Hasil dari pre test dan post tes dituangkan dalam bentuk grafik dan diagram kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemahaman tentang Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam
Sumber hukum Waris Islam terdapat di dalam Alquran, Hadist dan Ijtihad. Sampai saat  ini,  di  Indonesia  belum  mempunyai  Undang-undang  yang  mengatur  Hukum  Waris Islam. Di Indonesia hukum waris yang berasal dari syariat Islam telah di formilkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum, Dan, & Adat, 2019).
Pengertian tentang hukum waris Islam dapat diketahui dari Pasal 171 butir a KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa  bagiannya  masing-masing.  Hukum  waris  Islam  adalah  hukum  waris  yang  mampu menjaga  stabilitas  sosial,  ekonomi,  hingga  politik.  Hukum  waris  Islam  merupakan  kunci penyelesaian  warisan  setiap  keluarga  yang  menginginkan  keberkahan,  kedamaian  dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris  Islam  (Mustaman,  2020).  Hasbi  Ash-Shiddieqy  menyatakan  bahwa  Ilmu  Mawaris adalah  sebagai  “suatu  ilmu  yang  dengan  dialah  dapat  kita  ketahui  orang  yang  menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap Ahli Waris dan cara membaginya (Ash-Shiddiq, 1973). Definisi tersebut lebih menekankan pada: orang yang berhak mewaris, orang yang tidak berhak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing  Ahli  Waris,  serta  cara  membagikan  warisan  kepada  para  Ahli  Waris. Menurut Muhammad Asy-Syarbini, hukum waris Islam adalah “Ilmu fiqih yang berpautan dengan  pembagian  harta  pusaka,  pengetahuan  tentang  cara  perhitungan  yang  dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib  dari  harta  peninggalan  untuk  setiap  pemilik  hak  pusaka  (Rachman,  1981).  Definisi tersebut lebih menekankan dari segi: pembagian warisan, cara penghitungan dan Ahli Waris.

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa hukum waris  Islam  mempelajari  tentang  siapa  yang  disebut  Pewaris  ( Muwarits ),  siapa  saja  yang termasuk Ahli Waris ( Warits ), apa yang dimaksud dengan warisan ( Tirkah ), berapa bagian masing-masing Ahli Waris, dan bagaimana cara pembagiannya.
Menurut Pasal 171 butir b KHI, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan,  beragama  Islam, meninggalkan  Ahli  Waris  dan  harta  peninggalan.  Dengan  demikian,  pada  prinsipnya Pewaris  adalah  orang  yang  telah  meninggal  dunia  yang  hartanya  diwarisi  oleh  Ahli Warisnya. Istilah Pewaris dalam kepustakaan sering disebut sebagai Mewarrits (Muhibbin & Wahid, 2011).
Menurut Pasal 171 butir c KHI, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah/nasab  atau  hubungan  perkawinan  dengan  Pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  berhalangan  karena  hukum  untuk  menjadi  Ahli  Waris.  Pada prinsipnya, Ahli Waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari Pewaris, baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
KHI  membedakan  pengertian  antara  harta  peninggalan  dengan  harta  warisan. Menurut  Pasal  171  butir  d  KHI,  Harta  Peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Adapun Harta Warisan menurut  Pasal 171 butir e KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta  bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  Pewaris  selama  sakit  sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz ), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pemahaman yang muncul dalam Pasal tersebut, terkesan bahwa Pewaris itu hanya terjadi  bagi  mereka  yang  telah  terikat  dengan  perkawinan  (pasangan  suami  isteri),  yang kemudian  salah  satunya  meninggal  dunia.  Juga  ungkapan  “Harta  Bawaan  dan  Harta Bersama”,  berkaitan  erat  dengan  pengaturan  harta  benda  dalam  perkawinan  apabila perkawinan putus, yaitu ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI Buku I. Menurut Penulis, pengertian seperti tersebut di atas kurang tepat, karena kenyataannya Pewaris  bisa juga terjadi  terhadap  seseorang  yang sedang tidak atau belum terikat perkawinan. Dalam keadaan demikian tentunya tidak ada istilah Harta Bawaan, Harta Perolehan  dan Harta Bersama. Oleh karena itu, pada prinsipnya Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya ataupun hak-haknya. Sedangkan Harta Warisan adalah harta peninggalan setelah digunakan untuk  keperluan  Pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  penguburan  jenazah ( tajhiz ),  pembayaran  hutang,  penyelesaian  wasiat,  dan  pemberian  untuk  kerabat.  Dalam kepustakaan  istilah  harta  warisan  sering  disebut  dengan  irts,  mirats,  mauruts,  turats  dan tirkah (Budiono, 1999).
Dalam  hukum  waris  Islam,  pembagian  harta  warisan  dapat  dilaksanakan  setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama ahli waris selama  yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti  bahwa  segala  bentuk  peralihan  harta  seseorang  yang  masih  hidup  baik  secara langsung  maupun  terlaksana  setelah  ia  meniggal  dunia,  tidak  termasuk  ke  dalam  istilah ‘kewarisan’ menurut hukum Islam (Basyir, 2004).

## DedikasiMU (Journal of Community Service)

## Volume 4, Nomor 4, Desember 2022

## 2. Pelatihan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam
Kajian  hukum  Islam  dalam  praktek  pembagian  waris  dengan  jalan  ishlâh    telah diakomodir  dalam  Pasal  183  KHI  yaitu:  “Para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”.
Berikut  ini  disajikan    tahapan-tahapan  didalam    menyelesaikan  pembagian  harta warisan.
a. Buatlah pohon warisnya (silsilah keluarga)
b. Kelompokkan masing-masing Harta  Kekayaan  (dalam perkawinan), dan perlu diingat ada tidak Perjanjian Kawin.
1) Harta Bawaan (HBw) suami isteri.
2) Harta Perolehan (HPer) suami isteri.
3) Harta Bersama (Hber) suami isteri.
c. Kelompokkan hak-hak pewaris (Pasal 175 KHI):
1) Biaya kepentingan jenazah (biaya RS/sebab-sebab kematian-biaya pemakaman).
2) Hutang-hutang.
3) Wasiat/hibah.
d. Hitunglah secara berurutan:
1) Harta Peninggalan (HP)

## HP= HBer – (Biaya kepentingan jenazah + hutang2)
2) Harta  Bersama  Siap  Dibagi  (HBSD):  Pada  asasnya  HBSD  ini  ½  bagian  untuk Pewaris dan ½ bagian lagi untuk Ahli Waris kawan kawinnya.
HBSD (Pewaris) = HP/2
Jika isteri 2,3 atau 4, maka HBSD Pewaris berturut-turut diperoleh dari HP/3, HP/4 dan HP/5.
3) Pemenuhan  wasiat/hibah  diambilkan  dari  HBSD  Pewaris:    (HBSD  Pewaris  – Wasiat/Hibah)
4) Harta Warisan (HW)
HW= HbwPewaris + HperPewaris + (HBSDPewaris – Wasiat/Hibah)
e. Dari pohon waris, tentukan siapa-siapa saja keseluruhan Ahli Waris (AW).
f. Tentukan  Ahli  Waris  (AW)  yang  berhak  memperoleh  bagian  harta  warisan  (HW). Harus diingat: Ada tidaknya
1) Penghalang (Pasal 173 KHI).
2) Hijab Hirman (Tertutup sama sekali).
g. Tentukan bagian masing-masing Ahli Waris (AW).
h. Cari asal masalahnya (AM).
i. Ingat jika terjadi Rad, Aul, Koreksi Asal Masalah (KAM).
j. Kalikan bagian masing-masing Ahli Waris (AW) tersebut dengan harta warisan (HW). Pelatihan  pembagian  harta  warisan  ini  berlangsung  selama    3  hari  dan  dilakukan mulai tanggal 13, 20 dan  27 Februari 2022 secara luring. Adapun pesertanya ada 10 orang yang terdiri 5 santri dan 5 santriyah.  Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam melakukan pemahaman prinsip-prinsip hukum waris Islam. Nantinya 10 Santri dan Santriyah ini yang akan memberikan pemahaman selanjutnya kepada santri dan santriyah yang lainnya dengan dipandu seorang Ustadzah Pengurus Pondok Pesantren Aqwamu Qila

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
yang ahli dibidang faraid. Hikmah dari adanya pendampingan ini adalah; menataati perintah Allah,  mentaati  perintah  Rasulullah,  melaksanakan  fardhu  kifayah  dalam  penentuan  dan pembagian harta waris mensejahterakan masyarakat (Badawi, 2019).
Gambar 1 . Kegiatan Pelatihan
Materi pelatihan pembagian harta warisan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Materi Pelatihan Pembagian Harta Warisan
No Waktu Materi 1 13 Februari 2022  a. Memahami kasus posisi b. Membuat pohon waris c. Menentukan pewaris d. Mengelompokkan  harta  kekayaan  yang  ada  (Harta  Bawaan,  Harta Perolehan dan Harta Bersama) e. Mengelompokkan hak-hak pewaris 2 20 Februari 2022  a. Menghitung Harta Peninggalan b. Menghitung Harta Bersama Siap Dibagi c. Pemenuhan Wasiat/Hibah d. Menghitung Harta Warisan 3 27 Februari 2022  a. Menentukan keseluruhan ahli waris b. Menggolongkan ahli waris c. Menentukan ada penghalang atau hijab d. Menentukan  ahli  waris  yang  berhak  memperoleh  bagian  dan bagiannya e. Mencari asal masalah f. Menentukan adakah aul, rad atau koreksi asal masalah g. Mengalikan  bagian  masing-masing  bagian  ahli  waris  dengan  harta warisan
3. Pre Test dan Post Test
Pretest merupakan  penyebaran  kuisoner  kepada  sejumlah  responden  sebelum  dilaksanakannya program.  Pretest bertujuan untuk mengukur adanya perubahan atau peningkatan pemahaman peserta setelah dilaksanakannya program. Adapun terdapat 30 responden yang terlibat dalam pengisian pre tes ini. Muatan

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
soal dalam kuisoner ini berupa pemahaman peserta terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Adapun sejumlah hasil penyebaran kuisoner Pre Test dapat dilihat pada grafik 1 dan diagram 1 berikut ini:
Gambar 2 . Hasil Pre Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila
Berdasarkan Grafik 1 tersebut dapat diketahui bahwa dari 30 santri Pondok Pesantren Aqwamu  Qila  yang  hadir  pada  pelaksanaan  kegiatan  terdapat  5  santri  yang  mengetahui terkait  hukum  waris  islam,  sedangkan  25  santri  tidak  mengetahui.  Adapun  6  santri  telah mengetahui bahwa warisan akan didapat jika pewaris sudah meninggal dunia, sedangkan 24 lainnya belum mengetahui. Sejumlah 6 santri mengetahui bahwa pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, sedangkan 24 lainnya belum mengetahui. 6 santri  mengetahui  jika  ahli  waris  adalah  seseorang  yang  masih  hidup  dan  mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris, sedangkan 24 lainnya belum mengetahui. Semua santri telah mengetahui bahwa didalam sistem hukum waris Islam ada ketentuan bahwa antara Pewaris dengan ahli waris harus beragama Islam. Hanya 2 orang santri yang mengetahui bahwa harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan, harta perolehan dan harta bersama, sedangkan 28 lainnya tidak mengetahui. Semua santri tidak mengetahui tentang pengertian harta bawaan.. Sejumlah 20 santri mengetahui tentang harta  perolehan,  sedangkan  10  santri  lainnya  tidak  mengetahui.  Terdapat  21  santri mengetahui  tentang  pengertian  harta  bersama,  sedangkan  9  lainnya  tidak  mengetahui. Sejumlah 20 santri mengetahui tentang pengertian harta warisan, sedangkan 10 lainnya tidak mengetahui.
0 5 10 15 20 25 30 Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4
Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Pre Test Ya Tidak

## DedikasiMU (Journal of Community Service)

## Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
Gambar 3. Presentase Pre Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila
Selanjutnya  berdasarkan  Diagram  1  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  39%  santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila telah mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam, sedangkan 61% santri tidak mengetahui dan memahaminya.
Setelah dilakukan penyuluhan hukum diperoleh hasil bahwa 30 santri, sebanyak 97% santri telah memahami tentang prinsip-prinsip hukum waris islam. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 2 dan Diagram 2 di bawah ini:
Gambar 4 . Hasil Post Test Santri Pondok Pesantren Aqwamu Qila
39% 61% Pre Test Ya Tidak
0 10 20 30 Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4
Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Post Test Ya Tidak 97% 3% Post Test Ya Tidak

## DedikasiMU (Journal of Community Service)
Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
Kegiatan  penyuluhan  dan  pelatihan  pembagian  harta  warisan    ini  diharapkan  para santri  dan  santriyah  Pondok  Pesantren  Aqwamu  Qila  dapat  memahami  terkait  dengan prinsip-prinsip hukum waris serta mampu menerapkannya.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa program penyuluhan hukum waris Islam dan pelatihan membagi harta warisan dapat  memberikan solusi bagi para santri dan santriyah Pondok  Pesantren  Aqwamu  Qila    terkait  keterbatasan  pemahaman  prinsip-prinsip  hukum waris islam. Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan diperoleh  97% santri dan santriyah memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, N. (2021). Pendampingan dan Praktik Penghitungan Waris Sesuai Sanad Syekh Hisyam Kamil Pada Guru Pondok PM Sultan Hasanudin Banten Nita. Al-Tatwir , 8 (2), 170–183.
Ash-Shiddiq, H. (1973). “Fiqhul Mawaris.” Jakarta: Bulan Bintang.
Badawi,  A.  (2019). Warisan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Adat  Jawa:  Studi  Kasus  Di Kecamatan Medan Sunggal . Deepublish.
Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam.
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 37. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591
Basyir, A. A. (2004). Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UII Press.
Budiono, A. R. (1999). Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Cahyani,  T.  D.  (2018). Hukum  Waris  Dalam  Islam  Dilengkapi  Contoh  Kasus  dan Penyelesaiannya . UMM Press.
Djanuardi,  Hazar  Kusmayanti,  L.  R.  (2021).  Penyuluhan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Menurut Hukum  Islam  Di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Kumawula: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (3), 405–415.
Ersa Susanti, Adelina Hasyim, Y. N. (2017). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam Di Desa Banjar Ratu. Jurnal Kultur Demokrasi, 7 (4).
Fahimah, I. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia. Nuansa , 11 (2), 107– 116. https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367
Hukum,  M.,  Dan,  I.,  &  Adat,  H.  (2019).  Studi  Komparasi  Pembagian  Warisan  Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. Lex Privatum , 6 (9), 44–51.
Irianto,  S.  (2016). Pluralisme  hukum  waris  dan  keadilan  perempuan. Yayasan  Pustaka Obor.
Kasra,  H.  (2016).  Prospek  19  Wilayah  Hukum  Adat  Dilihat  Dari  Menguatnya  Sistem Kekerabatan  Parental  Bilateral  Dalam  Bidang  Hukum  Keluarga  Helwan. Jurnal Hukum Doctrinal , 1 (1), 77–86.
Maimun. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Asas , 9 (1), 1–14. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/56627-ID-none.pdf
Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum

## DedikasiMU (Journal of Community Service)

## Volume 4, Nomor 4, Desember 2022
Positif  di  Indonesia. Jurnal  UIN  Syarif  Hidayatullah ,  12.  Retrieved  from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MTtwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP 1&dq=hukum&ots=eadaVetEsB&sig=GM7k0MDPQzpYMtBxjRz7ZCHgiXE%0Aht tp://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2071/WAHID HUKUM KEWARISAN ISLAM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Mustaman. (2020). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Harjosari I Tentang Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 1 (2), 208– 224.
Oktarini,  O.  T.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Waris Melalui Perdamaian. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (3), 1–15. Rachman, F. (1981). Ilmu Waris . Bandung: PT. Al Ma’arif.
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  dan  Peraturan  Perundang- undangan  Di  Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 5 (2),  147–160. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412