## CRYPTOCURRENCY DALAM PERSFEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS
Khairunnisa Harahap 1)* ,  Tuti Anggraini 2) , Asmuni 2)
1) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan *Penulis Korespondensi: nisaharahap77@gmail.com , tutianggraini@uinsu.ac.id , asmuni@uinsu.ac.id

## Abstract
Fenomena Cryptocurrency yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading menjadi  trending  topik  yang  sangat  banyak  dibicarakan.  Tujuan  penelitian  ini  ingin  mengkaji bagaimana cryptocurrency di lihat dari persfektif syariah. Masalah dalam penelitian ini adalah pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency. Karena belum ada legalitas  mengenai  Cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran  maupun  mata  uang  yang  diakui  di Indonesia.  Harganya  yang  Fluktuatif  serta  keamanannya  yang  masih  terdapat  cela   membuat perdebatan  mengenai  Cryptocurrency  seperti  pada  Bitcoin  belum  mencapai  titik  terang.  Dalam Perspektif  hukum  islam,  sebagian  Ulama  dan  MUI  berpendapat  bahwa  bentuk  mata  uang  digital  ini tidak  mempunyai  kejelasan  dan  tidak  dapat  dilihat  fisiknya  memungkinkan  terjadinya  penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung unsur Gharar. Kemudian penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi  maupun Trading  menjadikannya  tidak  lepas  dari  spekulasi  mengenai  harganya  yang  sangat Fluktuatif  dan  hanya  digunakan  sebagai  alat  untung  rugi  maka  Cryptocurrency  mengandung  unsur Maysir.  Karena  urgensi  mata  uang  Kripto  ini  sangat  luas  terutama  dalam  cakupan  teknologi  dan ekonomi. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan studi literatur dan pendekatan ushul  fikih  yang  bersumber  dari  Alqur"an,  Hadits  dan  Qiyas.  Penulis  menyimpulkan  bahwasanya secara  teknis  dan  praktek  crytocurrency  tidak  bisa  dinyatakan  sebagai  mata  uang,  sedangkan cryptocurrency sebagai dapat dinyatakan aset komoditas jika, mengandung nilai manfaat dan memiliki underlying asset. Jika syarat tersebut tidk terpenuhi maka haram hukumnya.
Kata Kunci: Cryptocurrency, Bitcoin, Criptocurrency sebagai mata uang dan Criptocurrency sebagai Aset Komoditas.
Article Information: Received Date: 21 Januari 2022 Revised Date: 7 Februari 2022 Accepted Date: 21 Februari 2022

## PENDAHULUAN
Pada era digitalisasi saat ini, memunculkan  teknologi  yang  canggih  dalam beberapa  bidang  kehidupan  manusia  untuk menjalankan aktivitasnya--tak terkecuali kecanggihan  yang  dapat  kita  rasakan  dalam transaksi  jual  beli--  hanya  dengan  melalui internet.  Internet  telah  menjelma  menjadi sarana pilihan populer dengan segala kemudahan dan kecepatan yang diberikan. Era digital  economics  4.0  ialah  era  yang  ditandai dengan maraknya pemanfaatan internet sebagai media  komunikasi,  transaksi  dan  kolaborasi. Perdagangan  melalui  dunia  maya  ini  terkenal dengan  istilah  e-commerce.  Uang  digital  atau elektronik  merupakan  alat  pembayaran  atau tukar yang digunakan dalam transaksi keuangan e-commerce tersebut.
Dalam perekonomian modern, peranan uang  bertambah  sesuai  dengan  bertambah fungsinya.  Uang  tidak  lagi  hanya  dikenal sebagai  alat  pertukaran,  akan  tetapi  digunakan sebagai  penghitung  nilai  ( unit  of  accounts ), alat  penimbun  kekayaan  ( store  of  value ),  dan standar  pembayaran  tundaan  ( standard  of deferred payments ), atau bahkan lebih ekstrim uang digunakan sebagai barang komoditi.
Perkembangan teknologi dan perekonomian  mendukung  perubahan  sistem pembayaran  yang  baru  yaitu  uang  digital.  Di awali  dengan  sistem  pembayaran  dengan menggunakan  logam  berharga  seperti  emas dan  perak,  lalu  berubah  menjadi  aset  kertas seperti  cek  dan  uang  kertas.  Selanjutnya, mengalami  perubahan  sebagai  dampak  dari pola  hidup  masyarakat  di  kota-kota  besar, karena  terhimpit  dengan  dengan  waktu, kesibukan,  dan  karir  sehingga  membuat fenomena  baru  dengan  memilih  tranksaksi menggunakan uang elektronik.
Uang digital atau elektronik merupakan  alat  pembayaran  atau  tukar  yang digunakan  dalam  transaksi  keuangan  e- commerce tersebut. Uang ini tidak dapat diraba karena  bentuknya  yang  bersifat  digital.  Salah satu jenisnya adalah uang kripto (cryptocurrency).  Munculnya  ide  penciptaan
mata uang baru tersebut berbasiskan
pada cryptography .
Penggunaan lain dari cryptography dapat  menunjang  kehidupan masyarakat  dalam  bidang  jual  beli  mata  uang digital yang disebut
dengan cryptocurrency . Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi.  Konsep  inilah  yang  menjadi  dasar dalam  melahirkan  mata  uang  digital  yang  saat ini  kita  kenal  dengan  istilah  Bitcoin  yang digunakan  sebagai  alat  pembayaran  layaknya mata uang pada umumnya.
Perkembangan transaksi digital seperti ini tentu tidak dapat dihindari oleh masyarakat, tapi  juga  mendapatkan  respon  yang  berbeda- beda  tidak  hanya  di  Indonesia  tapi  di  negara lain. Hingga saat ini, hanya ada enam negara di dunia yang melegalkan transaksi Bitcoin yakni, Jepang,  Amerika  Serikat,  Denmark,  Korea Selatan, Finlandia dan Rusia.
Jenis  cryptocurrency  hingga  saat  ini sudah  ada  banyak  jenisnya,  diantaranya Bitcoin,  Ethereum,  XRP,  Tether,  Binance Coin, Cardano, dan lainnya. Jenis cryptocurrency  paling  umum  dikenal  oleh masyarakat  secara  global  adalah  Bitcoin. Bitcoin  lebih  dikenal  dan  mempunyai  nilai yang  cukup  besar  daripada  jenis  uang  kripto lainnya.  Dalam  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar  1,  menunjukan  market  cap  Bitcoin berapada pada USD 731.46 B, jauh lebih tinggi dibanding  dengan  Ethereum  yang  memiliki market cap USD 272.99.
Bitcoin  merupakan  salah  satu  dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi  Nakamoto  sebagai  mata  uang  digital yang berbasiskan cryptography . Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan  dan  permintaan  Bitcoin,  melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan
pembayaran
dengan teknologi peer-to- peer dan open source . Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin serta terdesentralisasi  atau  tanpa  otoritas  pusat,  lalu
semua  mekanismenya  berjalan  melalui  sistem blockchain.  Bitcoin  digunakan  atas  dasar kebebasan  dan  idealisme  bahwa  pemerintah yang mengontrol hanya bekerja demi keuntungan subjektif yang korup dan berpihak kepada konglomerat belaka.
Kelebihan  lain  paling  utama  yang dimiliki  Bitcoin  adalah  sistem  Blokchain. Disamping  itu,  uang  kripto  ini  memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah tidak  didasari  pada  aset  ( underlaying  asset ), belum  adanya  sistem  kontrol  dari  lembaga yang  bertanggung  jawab  sebagai  otoritas,  dan rawan untuk dijadikan sarana bentuk kejahatan, seperti pencucian uang karena tidak disertai nama jelas pemiliknya.
Secara legalitas, cryptocurrency sendiri  banyak  ditentang  oleh  instansi  yang mempunyai otoritas di beberapa negara, seperti di  negara  Islandia,  Bank  Sentral  Islandia menyatakan  bahwa  penggunaan  mata  uang kripto  masih  dianggap  ilegal.  Negara  Rusia melalui Bank Sentral memperingatkan masyarakat yang menggunakan Bitcoin sebagai  alat  transaksi  pembayaran  berpotensi tindak kejatahan seperti tindakan terorisme dan pencucian  uang.  Di  Indonesia  sendiri,  mata uang  kripto  belum  mempunyai  legalitas  yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menjadi dinamika pro dan kontra (Azizah, 2020).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah
menerbitkan  aturan  resmi  terkait  kripto  aset (cryptocurrency)  sebagai  komoditas  dalam perdagangan  berjangka  komoditi  (PBK)  di Indonesia. Aturan ini dianggap telah
memberikan  angin  segar  dan  peluang  langkah awal kepada pasar keuangan digital.
Pemerintah  Indonesia  melalui  BAPPEBTI  dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG)  resmi  mengatur  kripto  aset dapat  dijadikan  sebagai  subyek  Kontrak Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah  dan Kontrak Derivatif lainnya yang
diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka  Komoditi (CNN Indonesia, 2019).
Pro  dan  kontra  terkait  penggunaan mata  uang  Bitcoin  sebagai  alat  transaksi pembayaran  terjadi  tidak  hanya  di  Indonesia, tetapi  juga  di  negara-negara  lain.  Hal  ini dikarenakan Bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang  berlaku  di  Indonesia.  Bitcoin  juga bukanlah  mata  uang  yang  dikeluarkan  oleh negara,  akan  tetapi  dikeluarkan  melalui sistem cryptography jaringan-jaringan komputer.  Dari  segi  wujud,  Bitcoin  tidak berwujud koin, kertas, perak maupun emas.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang kelebihan  dan  kekurangan  tentu  Bitcoin memiliki  keduanya  jika  digunakan  sebagai mata  uang,  yaitu  tidak  adanya  payung  hukum yang  mengatur  peredaran  mata  uang  Bitcoin. Selain  itu  tidak  ada  satu  lembaga  pun  yang bertanggungjawab
apabila terjadi penyalahgunaan  terhadap  Bitcoin  misalnya pencurian, money  laundry ,  penipuan,  dan tindak  pidana  lainnya.  Dari  sisi  kelebihannya, Bitcoin  tidak  mengenal  batas  negara,  tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan,  berperan  sebagai  nilai  lindung dari inflasi, dan sebagai salah satu bentuk baru tabungan  masyarakat  yang  diterapkan  dengan sistem  yang  tidak  merepotkan  karena  peran bank sebagai perantara telah dihilangkan.
Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang juga  menjadi  kajian  yang  menarik  dari perspektif ekonomi Islam. Kemunculan fenomena  baru  dalam  perekonomian  tentu harus  diikuti  kesesuaiannya  dengan  hukum Islam.  Penggunaan  Bitcoin  sebagai  mata  uang perlu  diperhatikan  apakah  sudah  tepat  atau belum.
Dalam  hadis  dari  Ubadah  bin  Shamit radhiyallahu  ‘anhu.  Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika emas dibarter dengan  emas,  perak  ditukar  dengan  perak, gandum  bur  (gandum  halus)  ditukar  dengan gandum  bur,  gandum  syair  (kasar)  ditukar dengan  gandum  syair,  korma  ditukar  dengan korma,  garam  dibarter  dengan  garam,  maka takarannya  harus  sama  dan  tunai.  Jika  benda yang  dibarterkan  berbeda  maka  takarannya
boleh  sesuka  hati  kalian  asalkan  tunai”  (HR. Muslim 4147)
Dari hadis tersebut ditafsirkan mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak  diberlakukan  hukum  riba  karena memliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai  benda  lainnya.  Sehingga  dalam  kondisi tersebut  bukan  terfokus  pada  nilai  instrinsik bendanya melainkan kegunaannya.
Tulisan  ini  akan  membahas    apa  itu Cryptocurrency,    Pro  dan  Kontra    terhadap Cryptocurrency,  apakah  cryptocurrency  dapat di  jadikan  sebagai  mata  uang  atau  aaset komoditas  Bagaimana  pendapat  para  ulama terhadap  Cryptocurrency,.  Maka  penulis  ingin menjelaskan bagaimana hukum cryptocurrency dalam  persfektif  Islam,  halal  atau  haram dengan  melakukan    telaah  literatur  dengan pendekatan ushul fikih yang di lihat mulai dari al-quran,  hadits,  qiyas,  dan  maslahah  al- muarsalah,  serta  dilihat  juga  dari  aspek maqashid syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Uang
Dalam  ilmu  ekonomi,  uang  adalah suatu  alat  yang  bisa  diterima  oleh  masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran  yang  sah  dalam  suatu  aktivitas ekonomi.  Namun,  sebagian  lainnya  ada  yang mengatakan  bahwa  uang  adalah  suatu  benda yang  diterima  oleh  banyak  masyarakat  untuk bisa  mengukur  nilai,  dijadikan  sebagai  alat tukar  ataupun  sebagai  alat  untuk  melakukan kegiatan  pembelian  barang  ataupun  jasa  yang mana  bentuk  kehadirannya  sudah  disetujui oleh peraturan tertentu.
Dalam suatu kegiatan ekonomi modern,  selain  dijadikan  alat  pembayaran dalam  kegiatan jual  beli, uang  juga  digunakan sebagai  suatu  alat  untuk  membayar  utang. Namun,  kebanyakan  masyarakat  masih  belum banyak  yang  mengetahui  perbedaan  uang  dan mata uang itu sendiri.
Menurut Bank Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Mata  Uang,  pengertian  uang  adalah  alat pembayaran  yang  sah.  Dalam  buku Ekonomi Uang, Perbankan,
dan Pasar
Keuangan (2008)  karya  Frederic  S  Mishkin, secara  ekonomi  defenisi  uang  sebagai  sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang.
Menurut  Veithal  Rifaai  (2001:1367) pengertian uang elektronik adalah alat pembayaran  elektronik  yang  diperoleh  dengan menyetorkan  terlebih  dahulu  sejumlah  uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui  agen-agen  penerbit,  atau  dengan pendebitan  rekening  di  bank,  dan  nilai  uang tersebut  dimasukan  menjadi  nilai  uang  dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan  transaksi  pembayaran  dengan  cara mengurangi  secara  langsung  nilai  uang  pada media uang elektronik tersebut. Pengertian Uang Elektronik
(electronic  money)  menurut  Peraturan  Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah nilai uang yang  disimpan  secara  elektronik  pada  suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk  kepentingan  transaksi  pembayaran dan/atau  transfer  dana.  Menurut  Peraturan Bank  Indonesia  No.11/12/PBI/2009  Tanggal 13  April  2009  tentang  Uang  Elektronik (Electronic  Money)  dan  juga  perubahannya yaitu  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor. 16/8/PBI/2014, Uang Elektronik harus memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut,  yaitu: (1)  diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang  kepada penerbit;  (2)  nilai  uang  disimpan  secara elektronik  dalam  suatu  media  seperti  server atau  chip;  (3)  digunakan  sebagai  alat pembayaran  kepada  pedagang  yang  bukan merupakan  penerbit  uang  elektronik  tersebut; (4) dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang  dan  dikelola  oleh  penerbit  bukan merupakan  simpanan  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai  perbankan.  Selain  dari  pada  uang elektronik  juga  terdapat  Alat  Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Menurut Peraturan  Bank  Indonesia  No.  14/2/PBI/2012,
(APMK) terdiri dari Kartu Kredit, Kartu Debet dan/atau Kartu ATM. Peraturan Bank Indonesia ini membuat aturan dan definisi dari Uang  Elektronik  (emoney)  berbeda  dari  pada Alat  Pembayaran  Menggunakan  Kartu.  Pada Peraturan  Bank  Indonesia  No.  16/8/PBI/2014 ini  juga  menjelaskan  bahwa  berdasarkan pencatatan  data  identitas  Pemegang,  Uang Elektronik  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) jenis,  yaitu  (1)  Uang  Elektronik  yang  data identitas  Pemegangnya  terdaftar  dan  tercatat pada  Penerbit  (registered);  dan  (2)  Uang Elektronik  yang  data  identitas  Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered). Beberapa fasilitas yang diberikan  oleh  Penerbit  jenis  Uang  Elektronik registered  sebagaimana  pada  Peraturan  Bank Indonesia  ini,  berupa  (1)  registrasi  Pemegang; (2) Pengisisan Ulang (top up); (3) pembayaran transaksi; (4) pembayaran tagihan; (5) transfer dana; (6) Tarik Tunai; (7) penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau (8) fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Sementara, fasilitas  yang  dapat  diberikan  oleh  Penerbit jenis Uang
Elektronik unregistered sebagaimana  pada  Peraturan  Bank  Indonesia ini,  berupa  (1)  Pengisian  Ulang  (top  up);  (2) pembayaran transaksi; (3) pembayaran tagihan; dan/atau (4) fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  tentang
Uang Elektronik ini juga menjelaskan mengenai  biaya  layanan  fasilitas  Uang Elektronik yang dibebankan kepada Pemegang. Biaya layanan yang dapat dikenakan  oleh  Penerbit  kepada  pemegang sebaimana  terdapat  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  ini  berupa  (1)  biaya  penggantian media  Uang  Elektronik  untuk  penggunaan pertama  kali  atau  penggantian  media  Uang Elektronik  yang  rusak  atau  hilang;  (2)  biaya Pengisian  Ulang  (top  up)  melalui  pihak  lain
yang  bekerjasama  dengan  Penerbit  atau menggunakan  delivery  channel  pihak  lain;  (3) biaya  Tarik  Tunai  melalui  pihak  lain  yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan  delivery  channel  pihak  lain; dan/atau  (4)  biaya  administrasi  untuk  Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu terentu.

## Konsep Uang dalam Ekonomi Islam
Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan  (komoditas).  Oleh  karena  itu  motif permintaan  pada  uang  bertujuan  memenuhi kebutuhan  transaksi  (money  demand  for transaction),  bukan  untuk  spekulasi  (Arifin, 2002).    Islam  juga  sangat  menganjurkan penggunaan  uang  dalam  pertukaran,  seperti dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ata  bin Yasar,  Abu  Said  dan  Abu  Hurairah  juga  Abu Said  al-Khudri  menerangkan  bahwa  ternyata Rasulullah  SAW  tidak  menyetujui  transaksi- transaksi  dengan  sistem  barter,  untuk  itu dianjurkan  sebaiknya  menggunakan  uang. Tampaknya beliau melarang pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya.
Dalam  konsep  Islam  tidak  dikenal money  demand  for  speculation,  karena spekulasi  tidak  diperbolehkan.  Kebalikan  dari sistem  konvensional  yang  memberikan  bunga atas  harta,  Islam  menjadikan  harta  sebagai objek  zakat.  Uang  adalah  milik  masyarakat sehingga  dilarang  menimbunnya  di  bawah bantal  (tidak  produktif),  karena  hal  itu mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar  di masyarakat.  Al-Qur’an  dan  hadis  menjelaskan secara tekstual bahwa dinar dan dirham adalah mata  uang  yang  digunakan  sebagai  alat  tukar di  zaman  Nabi,  ukuran  nilai  kekayaan  yang disimpan,  bukan  sebagai  komoditas.  Dinar terbuat  dari  emas,  sedangkan  dirham  terbuat dari  perak.  Namun  di  dalam  al-Qur’an  dan hadis  tidak  diperintahkan  secara  eksplisit menerapkan  dinar  dan  dirham  sebagai  mata uang. Tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah [9]: 34:
۞ اَهُّيَآٰ ي َنْيِذَّلا ا ْٰٓوُنَم ا َّنِا ا ًرْيِثَك َنِ م ِراَبْحَ ْلْا ِناَبْه ُّرلا َو َن ْوُلُكْأَيَل َلا َوْمَا ِساَّنلا ِل ِطاَبْلاِب َن ْوُّدُصَي َو ْنَع َس ِلْيِب ِٰاللّ ۗ َنْيِذَّلا َو َن ْو ُزِنْكَي َبَهَّذلا َةَّضِفْلا َو َلْ َو اَهَن ْوُقِفْنُي ْيِف ِلْيِبَس ِٰاللّ ۙ ْمُه ْرِ شَبَف باَذَعِب ۙ مْيِلَا
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman, sesungguhnya  banyak  dari  para  rabi  dan  rahib benar-benar  memakan  harta  manusia  dengan batil  serta  memalingkan  (manusia)  dari  jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak,  tetapi  tidak  menginfakkannya  di  jalan Allah,  berikanlah  kabar  ‘gembira’  kepada mereka  (bahwa  mereka  akan  mendapat)  azab yang pedih
Ayat  ini  menjelaskan    tentang  orang- orang di zaman itu yang suka menimbun emas dan  perak  tanpa  disedekahkan  atau  digunakan di jalan Allah SWT, maka sesungguhnya Allah akan  memberikan  adzab  yang  amat  pedih  di hari  akhir.  Dari  penjelasan  ayat  ini  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  emas  dan  perak merupakan  harta  yang  dapat  disimpan  dan digunakan sebagai lambang kekayaan seseorang.  Maka  emas  dan  perak  telah berfungsi  sebagai  alat  tukar  (medium  of exchange),  alat  simpan  nilai  (store  of  value), satuan  hitungan  (unit  of  account)  dan  standar pembayaran  masa  datang  (standard  payment on future) (Karim, 2017).
Dalam  sebuah  hadis  Nabi  riwayat Muslim,  Abu  Sa’id  al-Khudri  dapat  diketahui bahwa  dalam  Islam,  koin  dinar  dan  dirham (emas  dan  perak)  bukanlah  alat  tukar  satu- satunya  yang  digunakan  pada  zaman  dulu. Kurma,  gandum  dan  garam  juga  difungsikan sebagai  uang  yang  karenanya  tidak  ada  hak istimewa  yang  mewajibkan  hanya  dinar  dan dirham saja yang dijadikan  mata uang. Alasan Nabi  SAW  memberikan  kebebasan  untuk memilih  alat  tukar  ini,  dikarenakan  uang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang disepakati  suatu  negara  dan  diatur  secara umum  dengan  ketentuan  yang  sama  (dalam Kusuma, 2020).

## Pengertian Cryptocurrency
Cryptocurrency  adalah  mata  uang digital  di  mana  transaksinya  dapat  dilakukan
dalam  jaringan  (online).  Tidak  seperti  halnya mata uang kertas yang dicetak, cryptocurrency di  desain  dengan  memecahkan  soal-soal matematika  berdasarkan  kriptografi.  Mata uang  ini  dibentuk  berdasarkan  teknologi Kriptografi  agar  tidak  mudah  digandakan  atau berpindah  terhadap  pihak  lain  yang  bukan pemiliknya  dan  tidak  memiliki  akses  pada mata uang ini. Satoshi Nakamoto mengumumkan  rilis  pertama  bitcoin,  sistem uang  elektronik  baru  yang  menggunakan jaringan peer-to peer untuk mencegah pengeluaran ganda. Ini benar-benar terdesentralisasi  tanpa  server  atau  otoritas pusat.
Peer-to-peer, menghubungkan ke pengguna,  membiarkan  mereka  untuk  berbagi file  dan  sumber  daya  komputer  tanpa  server umum. Memfokuskan untuk membantu individu  membuat  informasi  yang  tersedia untuk penggunaan seseorang dengan menghubungkan  para  pemakai  pada  web. Contoh  sintus  P2P  adalah  Napster.com  dan MyMp3.com. Teknologi kedua-duanya
digunakan  dengan  mengizinkan  konsumen untuk berbagi file dan jasa. Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu
komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui
Kriptografi,  sebuah  pesan  rahasia  diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk,  dan  dikirimkan  kepada  pihak Muhamad  Burhanudin.  “Sejarah  Penemuan Cryptocurrency”.
Sementara itu hanya pihak yang dituju sajalah  yang  dapat  mengartikan  pesan  acak tersebut  dan  mengubahnya  kembali  menjadi pesan  rahasia  dari  sang  pengirim.  Sejarah Kriptografi dimulai pada zaman Romawi kuno, ketika  Julius  Caesar  berniat  mengirimkan pesan pada salah satu jendral di medan perang, kemudian  pesan  itu  ia  harus  kirimkan  melalui kurir, namun ia tidak ingin jika pesan tersebut dibuka  oleh  kurir  sebelum  diterima  oleh  sang jenderal.  Maka  ia  mengirimkan  pesan  tersebut dengan mengacak huruf dalam pesan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian deskriptif.  Tujuan  dari  penelitian  kualitaitf  ini untuk menguraikan dan menganalisis peristiwa, dinamika sosial, fenomena dan sikap persepsi  individu  maupun  kelompok  terhadap sesuatu. Pendekatan penelitian ini menggunakan  pendekatan  normatif  syar’i, yaitu melakukan penelitian dengan penelaahan kajian  studi  syariat  Islam  dengan  studi    telaah literatur    yang  di  lihat  mulai  dari  al-quran, hadits, qiyas, dan maslahah al-muarsalah, serta dilihat  juga  dari  aspek  maqashid  syariah. Tujuan  pendekatan  ini  adalah  mengetahui kesimpulan  dari  aspek-aspek  yang  diteliti merujuk  pada  hukum  Islam.  Pendekatan normatif  syar’i  pada  penelitian  ini  adalah menggunakan  pendekatan  ushul  fiqih  sebagai metode  istinbath  dalam  penetapan  hukum cryptocurrency sebagai alat transaksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Persfektif Islam Terhadap

## Cryptocurrency
Penggunaan  uang  (fiat  rupiah)  digital  dapat direfleksikan  kali  ini  untuk  mata  uang  kripto dan  pemenuhan  kriteria  sebagai  mata  uang dan/atau  alat  pembayaran  yang  sah.  Jenis cryptocurrency  yang  paling  terkenal  saat  ini adalah  bitcoin.  Secara  umum,  para  ulama  dan pakar  syariah  memiliki  dua  pendapat  berbeda. Pertama,  beberapa  ulama  berpendapat  bahwa cryptocurrency  adalah  haram,  artinya  dilarang oleh  syariah.  Kelompok  lain  berpandangan bahwa  cryptocurrency  pada  prinsipnya  halal, artinya  diizinkan.  Mufti  Besar  Mesir  Shaykh Shawki  Allam  pada  2018  telah  menyatakan bahwa  bitcoin  dan  cryptocurrency  adalah haram.  Syaikh  mengutip  alasan-alasan  utama ini  dalam  pernyataannya  antara  lain;  Bitcoin mudah  digunakan  untuk  kegiatan  ilegal; Bitcoin  tidak  berwujud  dan  memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan.
Otoritas  keagamaan  pemerintah  Turki  juga menyatakan  bahwa  bitcoin  dilarang,  karena terbuka  untuk  spekulasi  (gharâr  dan  maysîr) berlebihan  (Abu  Bakar,  2018).  Pusat  Fatwa Palestina  (Fatwa  Center  of  Palestine)  juga mengeluarkan  fatwa  haram  terkait  bitcoin  dan cryptocurrency, dengan alasan penerbit bitcoin tidak  diketahui  dan  termasuk  perjudian. Cendikiawan  Muslim  yang  berbasis  di  Inggris Shaykh  Haitam,  menulis  makalah  dalam bahasa Arab. Ia menyatakan bahwa bitcoin dan cryptocurrency  lainnya  dilarang  dan  tidak kompatibel dengan syariah.
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdul Wahab  Al’Aqil,  seorang  doktor  Fakultas Syari’ah  di  Universitas  Islam  Madinah,  Arab Saudi,  menyatakan  pelarangan  bitcoin  karena mengandung unsur riba yang besar (Abdullah, 2017).  Ulama  Saudi  Arabia  Syekh  Assim  al- Hakeem  memberi  fatwa  bahwa  mata  uang digital bitcoin dilarang dalam hukum Islam. Ia menyatakan  bahwa  bitcoin  adalah  gerbang terbuka  untuk  pencucian  uang,  jual  beli  obat- obatan terlarang dan penyelundupan ( https://bitcointalk.org ,  2019).  Dewan  Hukum Personal  Muslim  India  (AIMPLB)  menyebut bitcoin  sebagai  hal  yang  tidak  islami.  Oleh sebab  itu,  Lembaga  Muslim  tersebut  meminta masyarakat  untuk  menghindari  penggunaan mata  uang  kripto  tersebut.  Pakar-pakar  dan sebagian  ulama  lain  berpandangan  bahwa bitcoin dibolehkan pada prinsipnya.
Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan pemaparan sebelumnya sehubungan  dengan  kriteria  dan  definisi  uang dan  jual  beli.  Kaidah  fikih  masyhûr  yang dijelaskan  oleh  para  ahli  hukum,  yakni:  “al- Ashlu  fî  al-Mu’âmalât  al-‘Ibâh}ah,  Illâ  an Yadulla  al-Dalîl  ‘ala  Tah}rîmihâ.”  Ini  berarti bahwa  aturan  asalnya  diperbolehkan  dalam transaksi  keuangan  dan  bisnis.  Dengan  kata lain,  semuanya  diizinkan  kecuali  ditemukan dalil  yang  itu  jelas  bertentangan  dengan prinsip-prinsip syariah.
Beberapa  qaul  masyhûr  lain  dalam etika  ekonomi  Islam,  yakni  ungkapan  yang singkat  dari  Ibnu  Taimiyah:  “al-Ashlu  fî  al-
‘Uqûd  Ridha  al-‘Aqidain”  yang  bermakna bahwa dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah  pihak.  Dalam  kitab  I’lâm  al-Muwaqqîn, Ibnul  Qayyim  berkata  bahwa  “sesungguhnya fatwa  bisa  berubah  mengikuti  perubahan zaman,  tempat,  adat  istiadat  dan  kondisi.  Dan semua  itu  berasal  dari  Allah.  Wabillahittaufiq (dalam Kusuma, 2020).
Selanjutnya Muhammad Mushthafa al- Zuhaily  dalam  kitab  al-Qawaid  alFikhiyyah menjelaskan kaidah yang maknanya: “Terkadang sejumlah hukum syariat berlandaskan  kepada  kebiasaan  manusia  dan adat  istiadatnya.  Maka  apabila  telah  berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pula teknis dan hukumnya,  sedangkan  hukum-hukum  syariat yang  asalnya  bukan  berdasarkan  adat  dan kebiasaan  manusia  tidak  berubah  (dalam Kusuma,  2020).  Berdasar  pada  dalil  di  atas, segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang  telah  memenuhi  persyaratannya,  dapat diterima  sebagai  uang.  Pusat  Fatwa  Seminar Islam Afrika Selatan, Dâr al-‘Ulûm Zakariyya, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi  persyaratan  sebagai  uang,  oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang.
Namun,  mereka  mencatat  bahwa untuk  dikualifikasikan  sebagai  mata  uang, harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait (kumparan.com , 2019). Transaksi bitcoin juga telah  dibuka  di  beberapa  Negara  Muslim. Negara  pertama  di  Timur  Tengah  yang membuka  adalah  Uni  Emirat  Arab  (UEA) dengan  BitOasis:  mata  uang  kripto  baru,  yang dikonversi  dengan  emas.  Perbankan  syariah tersebut  menuntut  aktivitas  perbankan  agar selalu mengikuti hukum Islam.
The  Shariah  Review  Bureau  (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh  bank  sentral  Bahrain,  memberikan sertifikasi  untuk  Stellar:  sebuah  penyedia platform  blockchain  asal  California,  AS. Sertifikasi  halal  ini  tidak  hanya  untuk  sistem blockchain  dari  Stellar,  akan  tetapi  bagi  mata uang  kripto  mereka  juga,  yaitu  Lumens
(XLM),  nilai  kapitalisasi  Lumens  dihargai  5 Milyar  USD  atau  sekitar  75  Triliiun  dan  bisa ditaksir lebih tinggi ( www.cnbcindonesia.com/syaria , 2019).
Di  Malaysia,  HelloGold  meluncurkan GOLDX sebagai cryptocurrency yang didukung  berdasarkan  pada  harga  emas  dan telah  mendapat  persetujuan  dari  para  Otoritas Ulama  Islam  di  Amanie  Advisors  yang berbasis  di  Kuala  Lumpur.  Transaksi  koin islami  ini  terjadi  dalam  periode  yang ditentukan  dan  menjadikannya  less  volatile (fluktuasi  harga  tidak  terlalu  ekstrim)  serta dapat mengatasi masalah ambiguitas penetapan harga ( www.aljazeera.com , 2018).
2. Analisis  cryptocurrency  Sebagai  Mata Uang
Di  Indonesia,  penggunaan  mata  uang  kripto sebagai alat pembayaran dalam negeri dianggap  tidak  sah.  Undang-Undang  No.  7 tahun  2011  tentang  Mata  Uang  pada  Pasal  1 Ayat 1 dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima  dan  dianggap  sah  di  Indonesia  hanya mata  uang  Rupiah.  Larangan  tersebut  juga dipertegas  melalui  PBI  (Peraturan  Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.  Namun  demikian,  keberadaan cryptocurrency  di  Indonesia  bukan  barang yang ilegal, Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan cryptocurrency  untuk  disimpan  atau  dijual belikan  sebagai  aset  dengan  risiko  ditanggung masing-masingDalam  meenentukan  ataupun menetapkan  hukum  cryprocurrency,  Islam mempunyai  metode  dan  sumber  rujukannya sendiri, baik dari sumber primer yaitu al-Quran dan al-Hadits, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai  rujukan  dalam  menetapkan  hukum oleh  para  mujtahid,  selain  itu  para  mujtahid juga  mgenal  metode  lain  dalam  menetapkan hukum,  seperti  qiyas,  maslahah  mursalah  ad- zariah dan lainnya. Metode dalam menetapkan hukum  syar’i  tersebut  dikenal  sebagai  ilmu ushul fiqih.
Al-quran  dalam  surat  an-Nisa  ayat  29,  yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas  ekonomi  secara  umum,  termasuk dalam cryptocurrency yang berbunyi:
َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلِْا  ِل ِطاَبْلاِب  ْمُكَنْيَب  ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلْ ا ْوُنَم ا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰ ي ْنَع ًة َراَجِت ْمُكِب  َناَك  َ ٰاللّ  َّنِا  ۗ ْمُكَسُفْنَا  ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلْ َو  ۗ ْمُكْنِ م   ضا َرَت اًمْي ِح َر .
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang  kepadamu. (QS. An-Nisa 4: 29)
Ayat  diatas  menjelaskan  terkait  setiap aktivitas  transaksi  harus  terhidar  dari  batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam  memahaminya,  seperti  setiap  transaksi yang  dilakukan  harus sesuai  dengan  nilai-nilai ajaran  Islam,  atau  tidak  melanggar  ajaran islam. Kata batil sendiri memiliki makna fasad yang  berarti  rusak,  sia-sia,  tidak  berguna  dan palsu,  yang  berasal  dari  asal  kata  bathala- yabthulu-bathlan.
Secara  terminology  batil  diartikan  sebagai antonim  dari  sesuatu  yang  haqq  (kebenaran), yaitu  sesuatu  yang  tidak  memiliki  manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di akhirat (Al-Asfahani,  2012).  Dalam  Tafsir  al-Munir cara  batil  adalah  cara  yang  diharamkan  dalam syariat  islam,  seperti  transaksi  ribawi,  maysir (unsur  judi),  gharar  dan  lain  sebagainya. Konsekuensi  dari  batil  sendiri  adalah  akad tersebut  rusak  dan  batal  (Zuhaly,  1998). Kaitannya  dalam  penggunaan  mata  uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih  banyak  menggunakannya  untuk  alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan  untuk  meraih  keuntungan  aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi.
Selanjutnya,  aktivitas investasi  dengan spekulasi  ini  dalam  islam  mengandung  unsur gharar,  maysir  dan  riba  seperti  di  jelaskan dalam Al- Quran surat al-Maidah ayat 50  yang artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi,
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan  anak  panah,  adalah  perbuatan  keji  dan termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
Mata  uang  kripto  saat  ini  masih mengandung  voltalitas  harga  tinggi,  dan ketidak  stabilan  hingga  fluktuasi  nilai  yang sangat  tinggi,  hal  ini  identik  dengan  spekulasi pada  selisih  harga.  Sehingga  timbulnya  niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga  tersebut  tergolong  dalam  unsur  gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan trading cryprto currency.
Dalam Hadits Konsep mata uang kripto sebagai  alat  transaksi  jual  beli  dapat  ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit r.a.:
ا َ ِير  و ِ ِِ ِ لب  عش ُ  ير ِ  لا  عش َ ِ  و   ُ ِِِب ُِْلب  ُِ ب ُِْلا َ  و ِ  ةض ِ ِِِفْلب ُ  ةض ِ  فْلا َ ِب  و َ ِِِلب  هذ ُ َب  لا  هذ ُ ر ْ م تل َ ْت فَل َ ت ْ اَذ خا ِ إ َ ف   د َ ي ِ ا ب ً د َ ي   ءا َ و َ ِس ب ً  ءا َ  و َ  ل  س ْ  ث ِِِ ْ ًلا ِب  ث ِ   ْل ِح  م ِِِ ِمْلب ُ  حْل   ِمْلا َ ِر و ْ ِِِم تلب   د َ ي ِ ا ب ً د َ َن ي َاك اَذ ِ إ ْ ُم ت ْ ئ ْ َف   ِش َيك او ُ عي ِ ب َ ُف ف ا َ ْنص  َلأا ِ ه َ ِذ ه “Jika  emas  dijual  dengan  emas,  perak dijual  dengan  perak,  gandum  dijual  dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam  dijual  dengan  garam,  maka  jumlah (takaran  atau  timbangan)  harus  sama  dan dibayar  kontan  (tunai).  Jika  jenis  barang  tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya  sesukamu,  namun  harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).
Pada  hadits  tersebut  terdapat  dua  kata kunci  dalam  melakukan  transaksi,  yaitu pertukaran  yang  dilakukan  harus  sama  nilai atau  takarannya  dan  transaksi  tersebut  harus dilakukan  secara  tunai.  Mata  uang  kripto dianalogikan  pada  pertukaran  emas  dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang  kripto  dapat  ditukarkan  dengan  mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih  pertukaran  mata  uang  ini  disebut  dengan sharf.
Imam  Ibn  Taymiyah  dalam  Majmu’ Fatawa  menerangkan  bahwa  uang  merupakan
suatu  benda  yang  telah  disepakati  para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari  sebongkah  batu  atau  sepotong  kayu. Artinya,  penggunaan  mata  uang  kripto  hingga titik ini dibolehkan, akan tetapi imam AlGazali mensyaratkan  penggunaan  mata  uang  harus dikeluarkan  dan  diedarkan  oleh  otoritas  dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi pembayaran  yang  sah  dan  resmi  (Mansur, 2009).
Cryptocurrency
masih menjadi perdebatan  dalam  penggunaannya  di  berbagai negara,  Indonesia  sendiri  belum  atau  bahkan melarang  penggunaan  mata  uang  kripto tersebut  sebagai  alat  transaksi  pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata  uang  kripto  sebagai  mata  uang  dan  alat transaksi  pembayaran  tidak  diperbolehkan dalam  sudut  pandang  syariah,  karena  agama Islam  sendiri  menekankan  untuk  mematuhi perintah  atau  aturan  dari  ulil  amri,  dalam  hal ini adalah pemerintah.
Namun  kemudian,  mata  uang  kripto  ini belum  mempunyai  kejelasan  dan  tidak  dapat terlihat  berbentuk  fisiknya,  serta  belum  ada kepastian  hukum  secara  legalitas  baik  di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya  hal  tersebut  masih  dapat  disebut abu-abu  dan  gharar,  terlebih  penggunaannya dalam  investasi  dan  trading,  yang  menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunannya hanya  sebagai  alat  untung  dan  rugi,  maka mengandung  unsur  maysir.  Maka  Rasulullah juga  melarang  transaksi  yang  mengandung unsur gharar dan maysir hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah:
ر َ َر ِع  غْلا ْ  ي َ  ب ْ َن  ع َ  و ِ  ةا َ َص ِع  ا ِْْل ْ  ي َ
ب ْ َن  ع َ  م ل َ  س َ  و ِ  ه ْ  يَل َ  ع ُ  ى ل  ا  ِ لل َ  ل ُو  ا  ِ  ِلل ص ُ َس ََِىَن ر
“Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam melarang  jual  beli  al-hashah  dan  jual  beli gharar” (HR. Muslim: 1513)
Kemudian  masalah  cryptocurrency  ini  juga dapat  di  qiyaskan  yang    merupakan  salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum terkait
dengan  syariat  Islam.  Qias  memiliki  arti taqdiru  assyay’i  bi  ghairihi  yang  berarti mengukur  suatu  benda  dengan  sesuatu  yang universal  dan  memiliki  karakteristik  yang sesuai  dengan  benda  tersebut  (Hasan,  2001). Dalam penetapan hukum cryptocurrency, dapat diqiyaskan dengan hadits Imam Malik, yaitu:
ل َو ُ َس   َأ  ن  ر َ  ر َ ُم ِن  ع ْ  ب  ا  ِ  ِلل   ِد ْ  ب َ  ع ْ َن  ع  ،  ع ِ ف َ َن ْ َن ِ  ك  ع  لا َ  م ْ َن  ،  ع َ َِْي  ن ِِ ِِ َثد ََِي َ  ح  ا ً  ع ْ ي َ َن ب َاك َ ، و ِ ةَل َ ب َ ِل ا ِْْل َ ب َ ِع ح ْ ي َ ب ْ َن : ََِىَن ع َ م ل َ س َ و ِ ه ْ يَل َ ع ُ ى ل ا  ِ لل َ ا  ِ  ِلل ص ا َ ت ْ ب َ ي ُ ل ُ  ج َن رلا َاك ، ِ  ة ي ِ ل ِ ها َ ا ِْْل ُ ْل هَأ ُ ه ُ ع َ يا َ ب َ ت َ ي  ، ُ َة  قا نلا َ َج  ت ْ  ن ُ ْن  ت ََِل   َأ ِ  إ َ  رو ُ  ز َ  ا ِْْل ُ ع ُُِ  ث َ َج ت ْ ن ُ ت ا َ ه ِ نْط َ ت ِِ ِِ لا ِِِف ب “Yahya  bercerita  kepadaku,  dari  Malik,  dari Nafi’,  dari  Abdullah  ibn  Umar  bahwa Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan  dilahirkan  oleh  janin,  namun  janin  itu masih  ada  dalam  perut  induknya”  (al- Muwatha, 1359).
Hadits  diatas  menjelaskan  larangan  jual  beli hablu al-habla, adalah menjual janin unta yang masih  dalam  kandungan  induknya.  Larangan jual  beli  ini  dikarenakan  jahalah  (tidak diketahui) sifat dan karakternya. Unsur jahalah tersebut mengakibatkan timbulnya unsur gharar  dan  mysir  yang  berakibat  pada spekualitf (untung-untungan). Transaksi cryptocurrency  dapat  dianalogikan  dengan transaksi  hablu  al-habla  dengan  ashl-nya  jual beli  hablu  al-habla.  Far’un-nya  yaitu  jual  beli mata  uang  kripto.  Hukmul  alshl-nya  adalah haram jual-beli hablu al-habla. Illat atau motif hukumnya  adalah  mempunyai  kesamaan  akan transaski  yang  tidak  jelas  (jahalah),  baik  dari sisi kuantitas atau kualitasnya.
Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi  perhatian  di  kalangan  masyarakat  di berbagai  dunia,  pro  maupun  kontra  terkait legalitas  penggunaanya,  baik  dari  hukum positif  hingga  dalam  pandangan  syariah  Islam menjadi fenomena tersendiri. Voltase fluktuatif harga  dan  ketidakpastian  dari  mata  uang  ini
yang  menjadikan  perdebatan.    Pada  dasarnya, syariah  Islam  memandang  bahwa  segala sesuatu  adalah  boleh  dalam  aspek  muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan bahwa  nilai  mata  uang  kripto  sendiri  yang perubahanya  sangat  cepat  dan  fluktuasi  yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan  terjadinya  bubble  economic  dikarenakan spekulasi  para  penggunanya,  disamping  itu mata  uang  kripto  mengandung  unsur  jahalah (ketidak  jelasan)  dan  digunakan  sebagai trading  yang  memuat  unsur  maysir  dan  jatuh pada  praktik  ribawi,  dimana  para  trader membeli  saat  harga  rendah  dengan  harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi.
Dapat  dikatakan  mata  uang  kripto  ini hanya  digunakan  sebgai  alat  spekulasi,  bukan murni investasi. Beberapa aspek kemafsadatan dari  penggunaan  mata  uang  kripto  ini  antara lain  rentan  terhadap  risiko  penggelembungan ekonomi (bubble economic), sehingga berdampak  merugikan  masyarakat  luas.  Selain itu  mata  uang  kripto  tidak  diterbitkan  oleh otoritas  pemerintahan  pusat,  dan  tidak  ada pengawasan  atau  monitoring  dari  pemerintah pusat, sehingga dapat memunculkan kemudharatan yang besar, baik untuk pencucuian uang, tindak pidana teroris dan lain sebagainya.  Dengan  demikian,  pengguanaan mata uang kripto ini mengandung sesuatu yang akan  berdampak  mada  kemafsadatan  yang lebih bukan mewujudkan kemaslahatan.
Merujuk  paparan  pandangan  terhadap diharamkannya  bitcoin  di  atas,  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  kebanyakan  ulama (Jumhûr)  dan  otoritas  negara  sepakat  akan tidak  diperbolehkannya  (haram)  bitcoin  dalam fungsinya  sebagai  alat  pengganti  uang  sah. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa bitcoin terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud,  tidak  adanya  regulasi  pemerintah yang resmi (payung hukum) dan dapat dengan mudah  digunakan  untuk  kegiatan  ilegal. Bersandar  dari  alasan  negara-negara  yang membolehkan dan otoritas Islam yang menghalalkan uang kripto, terlepas dari bitcoin
yang  memiliki  beberapa  keunggulan  dan  sisi positif  seperti  pengendalian  inflasi,  keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi.
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa mata  uang  kripto  yang  dibolehkan  ialah  mata uang  yang  diterbitkan  atau  disahkan  oleh negara masing-masing, bukan bitcoin. Dikarenakan  adanya  perlindungan  penetapan harga  dan  ketentuan  yang  berpatokan  pada nilai  intrinsik  dari  emas  atau  dari  mata  uang negara tersebut.

## 3. Analiss  Cryptocurrency  sebagai  Aset Komoditas
Pemerintah Indonesia telah meresmikan  penggunaan  mata  uang  kripto sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka.  Namun  hingga  saat  ini  belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang  pelarangan  ataupun  sanksi  kepada masyarakat  yang  masih  melakukan  transaksi jual beli online menggunakan bitcoin.
Komoditi dapat diartikan dalam beberapa definisi, di antaranya; pertama, suatu barang atau benda nyata yang dapat diperdagangkan  dengan  relatif  mudah,  dapat diserahkan wujudnya, dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama dan dapat disimpan  untuk  jangka  waktu  tertentu,  yang biasanya  dapat  dijual  atau  dibeli  oleh  investor melalui bursa berjangka. Kedua, secara umum, komoditi  adalah  suatu  produk  yang  dapat diperdagangkan  termasuk  di  dalamnya  mata uang  asing  (valas),  indeks  dan  instrumen keuangan.  Komoditi  memiliki  karakteristik harga  yang  ditentukan  dari  permintaan  dan penawaran  pasar,  bukan  berdasarkan  hitungan penyalur  atau  penjual.  Kemudian  harga tersebut  disimpulkan  berdasarkan  perhitungan harga  masing-masing  (daya  beli)  pelaku komoditi. Contoh dari subjek komoditas yakni produk  pertanian,  seperti;  kakao,  gula,  beras, crude  palm  oil  CPO,  jagung  dan  lainnya. Dalam  hal  hasil  bumi  atau  pertambangan terdapat  batu  bara,  mineral  dan  emas  yang diperdagangkan juga sebagai komoditas (Nurlaila, 2014).
Perdagangan Berjangka Komoditi
meliputi  beberapa  jenis.  Pasar  berjangka komoditi  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu Over the Counter (OTC) dan Bursa berjangka. OTC  merupakan  pasar  berjangka  kontrak bilateral. Sedangkan bursa berjangka merupakan    pasar  berjangka  sistem  kontrak multilateral.  OTC  komoditas  sering  juga disebut dengan Commodity Market.
Sedangkan  bursa  berjangka  sering  disebut Commodity  Exchange  (Samsul,  2010).  Dari Commodity  Market  tersebut  dibagi  lagi menjadi beberapa jenis kontrak, yaitu Kontrak Forward  dan  Swap.  Commodity  Exchange (bursa  berjangka)  menurut  Undang-undang Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Perdagangan berjangka  Komoditi  memiliki  empat  jenis kontrak  yaitu  Kontrak  Futures,  Kontrak Derivatif,  Kontrak  Derivatif  Syariah  dan Kontrak Option.
Sesuai  kaidah  fikih  yang  menyatakan bahwa  pemerintah  wajib  melindungi  dan mengatur  segala  hal  yang  berkaitan  tentang kehidupan  masyarakatnya  dan  agar  selalu mendahulukan  maslahat  dan  manfaat  untuk rakyat secara keseluruhan. “Tasharruf al-Imâm ‘ala  al-Ra’iyyah  Manûthun  bi  al-Mashlahah (Al-Suyuti , 1983). Ketentuan standar minimal modal/aset pihak pengelola atau Penyedia aset kripto  yang  dalam  hal  ini  bitcoin,  merupakan usaha  pemerintah  Indonesia  dalam  menjaga likuiditas  pihak  pengelola,  sehingga  selalu berada  di  jalur  hijau  atau  bisa  dikatakan terkendali/ aman. Bila terjadi perselisihan atau tindak  kriminal  yang  melanggar  peraturannya, dapat  diselesaikan  secara  mufakat  ataupun hukum  pada  Badan  Arbitrase  Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri  (PN)  di  Indonesia.  Menurut  paparan beberapa pandangan ulama sebelumnya,Crytocurrency  atau    bitcoin  juga memiliki  sisi  negatif  dalam  kedudukannya sendiri  sebagai  mata  uang,  sebagai  alat  tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka.
Berdasarkan  kaidah  usul  fikih  yang berbunyi:  “Dar’u  al-Mafâsid  Muqaddam  ‘ala
Jalbi  al-Mashâlih.”  (Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2009).  Kaidah ini  bermakna  lebih  baik/utama  menghindari mafsadah (kejelekan/kerusakan) daripada mengambil  kemaslahatannya.  Ini  menyiratkan bahwasanya  dalam  perdagangan  komoditi  di Indonesia  bitcoin  masih  tidak  dapat  terhindar dari  beberapa  sifat  yang  dilarang  dalam  jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi.
Bitcoin  rentan  digunakan  membantu kemaksiatan.  Pencucian  uang,  penggelapan dana dan kegiatan ilegal lain merupakan unsur yang  sulit  dihindarkan  dalam  penggunaan komoditas bitcoin. Uang yang digunakan untuk investasi  aset  bitcoin,  berasal  dari  uang  haram yang  sengaja  dihilangkan  dengan  niat  agar tidak terlacak oleh otoritas setempat. Mayoritas ulama  sepakat  akan  diharamkannya  bila terbukti mengantarkan  kepada perbuatan maksiat (dalam Kusuma, 2020). Terdapat (potensi) unsur riba.
Dikarenakan sifat bitcoin yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik  bitcoin  lebih  suka  membeli bitcoin disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan  segera  disaat  harganya  naik,  ini ditakutkan  penurunan  harga  keesokan  harinya. Tingkat maysîr/gambling perdagangan komoditi  bitcoin  terbilang  tinggi,  mengingat dalam  waktu  dekat  bitcoin  akan  segera  habis. Seluruh  transaksi  yang  mengandung  unsur perjudian  (maysîr),  ketidakjelasan  (gharâr), penipuan  (tadlîs)  dan  rasuah  adalah  batil, terlarang dan harâm lighairihi hukumnya. Mata uang  virtual  ini  dinilai  masih  terdapat  unsur maysîr  di  dalamnya,  karena  bisnis  bitcoin  ini seperti bertaruh.
Dengan  demikian,  dapat  di  katakan bahwa  penggunaan  uang  virtual  bitcoin sebagai  komoditas  dalam  kontrak  derivatif syariah  adalah  harâm  lighairihi  atau  haram karena  ada  factor-faktor  lain  di  luar  zat. Crytocurrency atau Bitcoin dalam kedudukannya  sebagai  komoditas  di  PBK masih  mengandung  unsur  maysîr  karena  di dalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat
untung-untungan.  Hal  itu  lebih  berat  daripada perdagangan  valuta  asing  (valas).  Maka penggunaan  bitcoin  sebagai  instrumen  dalam kontrak  derivatif  syariah  adalah  harâm lighairihi,  atau  haram  karena  faktor  luar (spekulasi/maysîr,  riba,  rentan  praktek  ilegal: money laundry).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Keberadaan  cryptocurrency  sebagai inovasi  dan  perkembangan  teknologi  yang menggunakan  sistem  blockchain  memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan  dalam  melakukan  transaksi,  lebih murah  dan  lebih  terjaga  kerahasiannya  serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua.
Ajaran  agama  Islam  dalam  bahasan aspek  muamalah  mengenal  kaidah  fiqih  “pada dasarnya  setiap  aktivitas  muamalah  itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”.  Pada  dasarnya  eksistensi cryptocurrency  sebagai  mata  uang  virtual  itu dibolehkan, karena sudah diakui oleh berbagai masyarakat,  namun  demikian  harus  dilihat legalitas  dan  pengakuan  oleh  pemerintah sebagai  hak  dan  kewajiban  pemerintah. Termasuk  dalam  penerbitan  mata  uang tersebut, hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi. Pada praktiknya, saat ini transaksi cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai  spekulasi  yang  mengakibatkan  unsur gharar dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil  atau  unsur  yang  dilarang  dalam  prinsip ajaran  Islam.  Transaksi  mata  uang  kripto diqiyaskan  pada  jual  beli  (hablu  al  habla)  jual beli janin unta dalam kandungan
Penggunaan  cryptocurrency  sebagai instrument  investasi  mengandung  spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan.
Penggunaan  mata  uang  kripto  juga  dapat dilihat  dengan  motode  sad  adzariah,  dengan ketidak  jelasan  dan  mengandung  unsur  gharar dan  maysir,  terlebih  tidak  jelasnya  legalitas dari  pemerintah  terkati  dengan  penggunaan cryptocurrency  ini,  maka  akan  menimbulkan
dampak  negative  yang  lebih  besar  seperti penyelewengan  dan  penggunaan  dana  untuk kejahatan  seperti  terorisme  dan  pencucian uang. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan
kebermanfaatannya.
Penulis  menyimpulkan  bahwasanya
secara  teknis  dan  praktek,  crytocurrency  tidak bisa dinyatakan sebagai mata uang, sedangkan cryptocurrency dapat dinyatakan aset komoditas jika, mengandung nilai manfaat dan memiliki underlying asset. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka haram hukumnya.

## REFERENSI
Abdullah, Hukum-Hukum Fikih yang berkenaan  dengan  Mata  Uang  Digital Bitcoin, (Karya Ilmiah Doktoral Fakultas  Syari’ah:  Universitas  Islam Madinah, Arab Saudi, 2017), 53.
Adiwarman  A  Karim,  Bank  Islam-Analisis Fiqih  dan  Keuangan,  Edisi  Ketiga, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2007), 117.
Al-Suyuti,  Al-Ashbah  wa  al-Nadzhair  fî  Qaw }  â’id  wa  Furu’i  Fiqh  al-Syafi’iyyah, (Beirut:  Dâr  el-Kutub  al-Alamiyah, 1983), 178.
Al-Mausû’ah  al-Fiqhiyyah  li  Jama’ah  min  al- ‘Ulamâ,  Jil.  11,  (Kuwait:  Departemen Kementrian Wakaf Kuwait).
Al-Suyuti,  Al-Ashbah}  wa  al-Nadzhair  fî Qawâ’id wa Furû’i Fiqh alSyafi’iyyah, (Beirut:  Dâr  el-Kutub  Al-Alamiyah,
1983). Annisa Rahma Diasti, Skripsi Starta-1 Departemen Hukum Dagang, (Yogyakarta: Fakultas Hukum,
Universitas Gadjah Mada, 2017).
Asep  Ausop,  “Teknologi  Cryptocurrency
Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi
Bisnis  Menurut  Syariat  Islam,”  dalam Jurnal  Ilmiah,  Kelompok  Keahlian
Ilmu
Kemanusiaan, (Bandung;
Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, 2018).
Brian  Kelly,  The  Bitcoin  Big  Bang:  How Alternative  Currencies  are  About  to Change  the  World,  (Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo, 2018).
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  No:82/DSNMUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan  Prinsip  Syariah  di  Bursa
Komoditi.  Ibnu  Manzhur,  Lisân  al- Arab,  Juz  3,  (Beirut:  Dâr  al-Shadr, 1999).
Ibnu  Qudamah,  Al-Mughni,  ,  Jil.  6,  (Kairo:
Dâr  al-Hadîts, 2004).  Ibrahim  Nubika, Bitcoin: Mengenal Cara Baru Investasi Generasi Millenial, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018).
https://bitcointalk.org/index.php?topic=489511 4.0, diakses pada 3 November 2019.
https://kumparan.com/kumparantech/hasil- studi-ini-sebut-bitcoin-halal- sesuaisyariah-islam, diakses 28
November 2019.
https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180 718151108-29-24182/mata- uangdigital-ini-dapat-sertifikasi-halal- dari-bahrain, diakses pada 11 November 2019.
https://www.aljazeera.com/news/2018/ 04/islam-cryptocurrency-halalhalal- 180408145004684.html,  diakses  30 November 2019. https://bitcointalk.org/index.php?topic=489511 4.0,  diakses  pada  3  November  2019. https://kumparan.com/kumparantech/h asil-studi-ini-sebut-bitcoinhalal-sesuai- syariah-islam,  diakses  28  November 2019. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190 215184351-78-369717/ aturan- bappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri- kepastian-pasar,  diakses  pada  19 September 2019.
M.,  M  Abu  Bakar,  “Shariah  Analysis  of
Bitcoin, Cryptocurrency and
Blockchain,”  dalam  Paper  Blossom Finance,  Blossom  Labs,  Vol  1.2.0 (2018), 5-21.
Nurlaila,  “Bursa  Komoditi  Dalam  Perspektif
Hukum  Islam”,  Skripsi,  (Fakultas Syariah  dan  Hukum,  UIN  Syarif Hidayatullah, 2014), 55-64. Cryptocurrency  dalam  Perdagangan Berjangka  Komoditi  di  Indonesia  117 Volume 16, Number 1, May. Samsul, Mohammad, Pasar Berjangka
Komoditas  dan  Derivatif,  (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 84.20
Soewardi  Yusuf,  Commodity  Trading  Sebagai
Alternatif Instrument Solusi Likuiditas pada  Perbankan  Syariah,  (Jakarta: Karim review, special edition January, 2008), 6.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta,
Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2009), 133.
Zainul  Arifin,  Dasar-Dasar  Manajemen  Bank Syariah, (Jakarta: AlvaBet, 2002).
Steven  D  Brown,  “Cryptocurrency  and criminality:  The  Bitcoin  opportunity, SAGE,”  dalam  The  Police  Journal:
Theory,  Practice  and  Principles,  Vol. 89,  (2016),  327–339.  Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi  di  Indonesia...  123  Volume 16, Number 1, May 2020
Teddy  Kusuma  Journal  TSAQAFAH  PT.
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia,  Sekilas  Mengenai  ICDX: Peluang  Investasi  di  Perdagangan Berjangka Komoditi, (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013). Satoshi  Nakamoto,  “Bitcoin:  A  Peer-To-Peer Electronic Cash System”,
www.bitcoin.org,  diakses  tanggal  07
Oktober 2019.
Zainul  Arifin,  Dasar-Dasar  Manajemen  Bank Syariah, (Jakarta: AlvaBet, 2002).