## STATUS HUKUM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH

## Adam Rinjani
Fakultas Hukum Universitas  Mataram Email: Al.adam2211@gmail.com

## Diman Ade Mulada
Fakultas Hukum Universitas  Mataram Email: dimanademulada@unram.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengenai  status  hukum  peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor pasar modal  syariah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan metode  pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  pendekatan  Konseptual.  Adapun hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bahwa  Berdasarkan  ketentutan  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam LK yang  kemudian  kewenangan  tersebut  beralih  ke  OJK  pasca  berlakunya  Undang-Undang No.  21  Tahun  2011,  sehingga  berdasarkan  pada  Undang-Undang  tersebut  dalam  Pasal  8 memberikan wewenang kepada OJK untuk menetapkan peraturan OJK sebagai bentuk dari tugas  pengaturan.  Sehingga  dengan  demikian  maka  beberapa  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  mengatur  berkaitan  dengan  Perlindungan  hukum  terhadap  investor  Pasar Modal  Syariah  memiliki  status  hukum  yang  sah,  karena  telah  sesuai  dengan  UU  No.12 Tahun  2011  dalam  Pasal  8  Ayat  (1)  yang  mengatur  mengenai  jenis  Peraturan  Perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Kata Kunci : Status Hukum ; Otoritas Jasa Keunagan; Investor.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang.Dimana ciri  dari  negara  yang  berkembang  adalah  pembangunan  di  segala  aspek  kehidupan bangsa.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional  suatu  Negara,  diperlukan pembiayaan  baik  dari  pemerintah  dan  masyarakat.Penerimaan  untuk  membiayai pembangunan  nasional  diperoleh  dari  pajak  dan  penerimaan  lainnya.  Adapun masyarakat  dapat  memperoleh  dana  untuk  berinvestasi  melalui  perbankan,  lembaga pembiayaan, dan pasar modal.
Pasar  modal  murapakan  alternatif  pendanaan  baik  bagi  pemerintah  maupun swasta.  Pemerintah  yang  membutuhkan  dana  dapat  menerbitkan  obligasi  atau  surat utang  dan  menjualnya  ke  masyarakat  lewat  pasar  modal.  Demikian  juga  swasta  yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik
dalam  bentuk  saham  maupun  obligasi  dan  menjualnya  ke  masyarakat  melalui  pasar modal. 1 Sampai saat ini, aktifitas pasar modal di Indonesia masih diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa :
“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan  perdagangan  Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan Efek.” 2
Dengan  demikian,  pasar  modal  adalah  sebuah  tempat  memperdagangkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang  terkait  dengan  efek.  Karena  pasar  modal  adalah    tempat  memperdagangkan efek  maka  pasar  modal  disebut  juga  dengan  Bursa  Efek. 3 Pasar  modal  memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana ( borrowers ) dan pihak yang meminjamkan dana ( lenders ), tetapi  juga bagi  pemerintah. Di era globalisasi  ini, hampir semua negara menaruh  perhatian  yang  besar  terhadap  pasar  modal  karena  memiliki  peranan strategis bagi penguatan ekonomi suatu Negara.
Peranan  pasar  modal  tersebut  telah  banyak  memberikan  sumbangsih  bagi perkembangan  ekonomi  di  Indonesia.Namun  kini,  pasar  modal  di  Indonesia  mulai berkembang dalam bentuk baru berupa pasar modal syariah. Sesuatu yang baru ini tidak luput lahir dari latar belakang bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.  Namun  terlepas  dari  latar  belakang  tersebut,  pasar  modal  syariah  memiliki sifat universal yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang agama,  suku,  dan  ras  tertentu.  Sehingga  saat  ini,  pasar  modal  syariah  juga dimanfaatkan  dari  berbagai  kalangan  investor  baik  yang  beragama  Islam  atau  pun yang  beragama  non  Islam,  dikarenakan  bisa  dirasakannya  bahwa  pasar  modal syariah merupakan wujud ideal dari pasar modal pada umumnya.
Pasar  modal  syariah  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan,  mempunyai peran  yang  sangat  strategis  karena  merupakan  sumber  dana  jangka  panjang. Keberadaan  institusi  ini  bukan  hanya  sebagai  wahana  sumber  pembiayaan  yang dapat memenuhi kebutuhan dana, baik bagi swasta maupun pemerintah dan BUMN, tetapi  juga  sebagai  sarana  investasi  yang  melibatkan  seluruh  potensi  dana masyarakat.  Tidak  terkecuali  masyarakat  muslim  yang  menginginkan  suatu  media investasi yang sesuai dengan syariah Islam.
Pengaturan  mengenai kegiatan  di  Pasar  modal  syariah  selain  mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  juga  diatur dalam beberapa peraturan pelaksana  yang khusus mengatur mengenai  pasar modal syariah  yaitu  salah  satunya  adalah  dalam  bentuk  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
1 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di Indonesia ,Sinar Grafika,Jakarta,2009,hlm.1-2.
2 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal ,  LN  No.  64  Tahun  1995, Pasal 1 angka (13).
3 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Op.cit
Dasar  OJK  mengeluarkan  ketentuan  mengenai  pasar  modal  syariah  dapat dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan,  yaitu  pada  pasal  6  yang  menyatakan:  bahwa  OJK  melaksanakan pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya.
Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011, pengaturan  mengenai  perlindungan  Investor  ini  kemudian  dapat  dilihat  pada beberapa  peraturan  yang  di  keluarkan  oleh  otoritas  jasa  keuangan  sebagai  suatu lembaga yang melindungi investor pada pasar modal syariah. Peraturan yang dibuat oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  terkait  dengan  pasar  modal  ini  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  bisa  kita  sebut  juga  sebagai  perlindungan hukum preventif yang dilihat dari sifatnya, perlindungan hukum preventif merupkan pencegahan  akan  terjadinya  sengketa  atau  permasalahan  hukum.  Oleh  karena  itu segala bentuk  peraturan  yang di  buat oleh lembaga ini haruslah di  akui  secara  sah oleh hukum atau harus sesuai dengan peraturan hierarki yang di atur dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Oleh  karena  itu  peraturan  yang  di  buat  oleh  OJK  yang  terakit  dengan perlindungan  investor  haruslah  mempunyai  status  hukum  yang  kuat  ,  sehingga apabila  dalam  praktiknya  terjadi  sengketa  terdapat  landasan  hukum  yang  kuat sebagai acuan memutuskan perkaranya.
Sehingga  berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  terdapat  isu  hukum  yang  timbul  mengenai perlindungan  hukum  bagi  investor  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  yaitu  mengenai “ Status Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Syariah”

## B. METODE PENELETIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  inu  yaitu  penelitian hukum  normative.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  proses  penelitian  untuk  meneliti dan  mengkaji  tentang  hukum  sebagai  norma,  aturan,  asas  hukum  dan  kepustakaan lainnya  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  diteliti. 4 Adapun  metode pendekatan yang diguakan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach ), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

## C. PEMBAHASAN
Status  Hukum  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terkait  Perlindungan  Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Syariah
Perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  unsur  untuk  memperbaiki  aspek penegakan hukum di suatu negara.Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada  masyarakatnya  demi  mewujudkan  stabilitas  dalam  hal  apapun,  termasuk  di dalamnya  dalam  hal  ekonomi  dan  hukum.Menurut  terminologi  perlindungan  hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan
4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 47-48
dan  hukum. 5 Secara  kebahasaan,  kata  perlindungan  dalam  bahasa  Inggris  disebut dengan  protection.  Istilah  perlindungan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  dapat  disamakan  dengan  istilah  proteksi,  yang  artinya  adalah  proses  atau perbuatan  memperlindungi,  sedangkan  menurut  Black’s  Law  Dictionary,  protection adalah the act of protecting. 6
Perlindungan  hukum  atas  investor  merupakan  hal  yang  penting  untuk berjalannya  dengan  baik  mekanisme  di  pasar  modal.  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1995  Tentang  Pasar  Modal  yang  merupakan  landasan  hukum  bagi  keberadaan  pasar modal  di  Indonesia  telah  memberikan  jaminan  hukum  para  pihak  yang  melakukan kegiatan  di  bidang  pasar  modal  serta  perlindungan  bagi  investor. 7 Dalam  pasal  4 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Pasar  Modal  dinyatakan  bahwa  “Pembinaan, pengaturan,  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  dilaksanakan  oleh Bapepam  dengan  tujuan  mewujudkan  terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang  teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat” 8
Rezim  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas  pasar  modal  adalah  Bapepam-LK.Otoritas  ini  berada  dibawah  Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal.Dalam kegiatannya, Bapepam-LK  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri Keuangan.Bapepam-LK  lah  yang  memiliki  wewenaang  untuk  melaksanakan  hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. 9
Namun  sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa    keuangan  di  sektor  Pasar  Modal, Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa    Keuangan Lainnya  beralih  dari  Menteri  Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan ke OJK. 10 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penyidikan. 11 Menurut  Adrain  Sutedi,  ada  3  (tiga)  hal  yang  melatar  belakangi pembentukan OJK, yaitu: 12
1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia;
2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan
3. Amanat Pasal 34 UU BI yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada  tahun  1997-1998  yang  berdampak  sangat  berat  terhadap  Indonesia,
5 Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal , Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, hlm. 342
6 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , ninth edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.
7 Eddy  Martino  Putralie,  Yusrizal  Adi  Syahputra,  Muaz  Zul, Perlindungan  Hukum  Investor  di  Pasar Modal, Mercatoria Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, hlm 12.
8 Hilda Hilmiah Dimyati, Op.cit., hlm. 347.
9 Ibid.
10 Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253, Pasal 55.
11 Ibid, Pasal 1.
12 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses,Jakarta, 2014, hlm.36.
khususnya sektor perbankan.
Dalam  Undang-Undang  OJK  yang  mengatakan  bahwa    lembaga  ini  adalah lembaga  yang  independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  bebas  dari campur  tangan  pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam Undang-Undang  OJK.  Sehingga  setiap  pihak  dilarang  campur  tangan  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  OJK.  Maksudnya  adalah  bahwa  untuk  menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus  dapat  bekerja  secara  indpenden  dalam  membuat  dan  menerapkan  tugas  dan wewenangnya.Oleh  karena  itu,  setiap  pihak,  kecuali  pihak  sebagaimana  dimaksud dalam UU OJK tidak diperkenankan untuk  turut campur, baik  langsung  maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. 13
Secara  kelembagaan,  OJK  berada  di  luar  Pemerintah,  yang  dimaknai  bahwa OJK  tidak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  Pemerintah.  Namun,  tidak  menutup kemungkinan  adanya  unsur-unsur  per-wakilan  Pemerintah  karena  pada  hakikat-  nya OJK  merupakan  otoritas  di  sektor  jasa  keuangan  yang  memiliki  relasi  dan  keterkaitan yang  kuat  dengan  otoritas  lain,  dalam  hal  ini  otoritas  fiskal  dan  moneter. Oleh  karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. 14 OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa  keuangan  dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.yang  di  wujudkan  melalui adanya  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 15
OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  antara  lain  melakukan  pengawasan, pemeriksaan,  penyidikaan,  perlindungan  konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap Lembaga  Jasa  Keuangan,  pelaku,  dan  atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan terhadap ketiga sektor jasa keuangan tersebut. 16 Untuk melaksanakan tugas pengaturan di bidang jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang: 17
a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK.
b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
13 Zulkarnai  Sitompul, Menyambut  Kehadiran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK ),  Majalah  Pilars  No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004, hlm. 45.
14 Ibid.
15 Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.Pasal 4.
16 Hesty D. Lestari, Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 558.
17 Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.
f. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
g. Menetapkan peraturan mengenai  tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
h. Menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  serta  mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
i. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Sedangkan kewenangan OJK di bidang pengawasan:
1) Menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan;
2) Mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Eksekutif;
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan  tindakan  lain  terhadap  lembaga  jasa  keuangan,  pelaku,  dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4) Memberikan  perintah  tertulis  kepada  lembaga  jasa  keuangan  dan/atau  pihak tertentu;
5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7) Menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan;
8) Memberikan dan/atau mencabut:
a) Izin usaha;
b) Izin orang perseorangan;
c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
d) Surat tanda terdaftar;
e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
f) Pengesahan;
g) Persetujuan atau penetapan pembubaran;
h) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Oleh kerena itu dengan  adanya bunyi  Pasal  8 huruf c yang menyatakan  bahwa OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan dan keputusan OJK.Sehingga bisa  di  katakan  OJK  merupakan  suatau  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaran jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi lembaga yang memiliki kekuatan yang penuh, termasuk dalam hal melindungi investor  pada  pasar  modal  syariah,  Sehingga  peraturan-peraturan  OJK  tentang  Pasar Modal Syariah merupakan dasar hukum yang sah bagi Pasar Modal Syariah, sebab OJK memiliki  kewenangan  tersebut  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan.  Berikut  beberapa  peraturan-peraturan  yang  di  keluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan yang terakit dengan perlindungan investor Pasar Modal Syariah:
(1) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2015  Tentang  Ahli
Syariah Pasar Modal;
(2) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.04/2015  Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
(3) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  17/POJK.04/2015  Tentang Penerbitan  Dan  Persyaratan  Efek  Syariah  Berupa  Saham  Oleh  Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah;
(4) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.04/2015  Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk;
(5) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangam  Nomor  19  /POJK.04/2015  Tentang Penerbitan Dan Persyratan Reksa Dana Syariah;
(6) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  20/POJK.04/2015  Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset  Syariah, Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
(7) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  35  /POJK.04/2017  Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
(8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 /POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
Berkaitan  dengan  berbagai  peraturan  OJK  diatas  maka  dapat  di  katakan perlindungan  hokum  terhadap  investor  pasar  modal  syariah  dilakukan  dengan  dengan pemberian  sanksi  berupa  sanksi  administratif  terhadap  setiap  pihak  yang  melakukan pelanggaran  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  termasuk  pihak-pihak  yang menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  tersebut  berupa  peringatan  tertulis,  denda  yaitu kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan  kegiatan  usaha,  pencabutan  izin  usaha,  pembatalan  persetujuan;  dan pembatalan  pendaftaran.Selain  sanksi  peringatan  tertulis  dapat  langsung  di  berikan kepada pihak yang melanggar tanpa perlu adanya peringatan tertulis terlebih dahulu.
Oleh karena itu pembuatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu landasan  untuk  perlindungan  investor  dalam  pasar  modal  syariah  di  karenakan peraturan  terkait  perlindungan  hukum  bagi  investor  pasar  modal  syariah  masih  belum cukup  melindungi  hak-hak  investor,  sehingga  peraturan  yang  saat  ini  berlaku  untuk kegiatan di pasar modal syariah di Indonesia harus mempunyai status hukum yang kuat, dan  dapat  digunanakan  sebagai  landasan  hukum  apabila  terjadi  sengketa  dalam prakteknya.
Dalam  hal  ini  terkait  status  hukum  peraturan  OJK  tersebut  dapat  di  kaitkan dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dalam  Pasal  8  ayat  1  dan  2,  yang berbunyi: 18
1. Jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan , LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Di  dalam  Pasal  8  Ayat  (1)  UU  No.12  Tahun  2011diatur  mengenai  jenis
Peraturan  Perundang-undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  Ayat (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan.  Dengan  demikian  hampir  semua  lembaga  negara  juga berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang diakui secara sah. 19
Maka  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  No  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dalam pasal 8 peraturan OJK yang  saat  ini  berlaku  mempunyai  status  hukum  yang  kuat,  atau  bisa  dikatakan bahwa peraturan OJK diakui oleh negera karena lembaga pembentuk dari peraturan ini adalah pemerintah Indonesia yang beramanat untuk mewujudkan perekonomian nasional  yang mampu tumbuh  secara  berkelanjutan dan stabil,  diperlukan kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan  yang  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan, dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  ketentutan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Pasar  Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor  pasar  modal  dilaksanakan  oleh  Bapepam  LK  yang  kemudian  kewenangan tersebut  beralih  ke  OJK  pasca  berlakunya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011, sehingga  berdasarkan  pada  Undang-Undang  tersebut  dalam  Pasal  8  memberikan wewenang  kepada  OJK  untuk  menetapkan  peraturan  OJK  sebagai  bentuk  dari  tugas pengaturan.  Dengan  demikian  maka  beberapa  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan berkaitan  dengan  Perlindungan  hukum  terhadap  investor  Pasar  Modal  Syariah, memiliki  status  hukum  yang  sah,  karena  telah  sesuai  dengan  UU  No.12  Tahun  2011 dalam Pasal 8 Ayat (1) yang mengatur mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
19 Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 101.

## Daftar Pustaka
1. Buku/ Jurnal:
Adrian  Sutedi.  2014. Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan. Jakarta: Raih  Asa Sukses. Bryan A. Garner. 2009. Black’s Law Dictionary , ninth edition . St. Paul: West. Eddy  Martino  Putralie,  Yusrizal  Adi  Syahputra,  Muaz  Zul.  2011. Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, Mercatoria Vol. 4 No. 1.
Hesty  D.  Lestari. 20212. Otoritas  Jasa  Keuangan:  Sistem  Baru  Dalam  Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3.
Hilda  Hilmiah  Dimyati.  2014. Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar Modal , Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2.
Muhaimin.2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
Retno  Saraswati.  2013. "Problematika  Hukum  Undang-Undang  No.12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan", Yustisia  Vol.2 No.3.
Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. Hukum Pasar Modal Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika..
Zulkarnain Sitompul. 2004. Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK ). Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004.
2. Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal ,  TLN  No. 64.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan. LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.