## JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

## Muhammad Sabir
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sabirmaidin@gmail.com
Rifka Tunnisa
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
rifkaboimikha@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  transaksi  perbankan.  Produk-produk transaksi  perbankan  hampir  seluruhnya  menerapkan  jaminan.  transaksi  perbankan di  lembaga  keuangan  konvensional  berbasiskan  utang-piutang  sehingga  penerapan jaminan  fidusia  dapat  diterapkan.  Akan  tetapi,  transaksi  perbankan  di  keuangan syariah  tidak  seluruhnya  berbasis  utangpiutang,  namun  juga  ada  yang  berbasis modal  kerja  dan  jasa.  Pada  dua  transaksi  perbankan  terakhir  tidak  ditemukan adanya  utang-piutang  secara  prinsip  sehingga  penerapan  jaminan  fidusia  tidak kompatibel  dengan  model  transaksi  perbankan  tersebut.  Jaminan  surat  (al-rahn  al- tasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis.

## Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Hukum Positif, Hukum Islam

## Abstract
Application  of  the  Fiduciary  Guarantee  Law  in  banking  transactions.  Banking transaction  products  almost  all  implement  collateral.  Banking  transactions  in conventional  financial  institutions  are  based  on  debts  so  that  the  application  of fiduciary  guarantees  can  be  applied.  However,  banking  transactions  in  Islamic finance  are  not  entirely  based  on  debt,  but  there  are  also  those  based  on  working capital  and  services.  In  the  last  two  banking  transactions  there  were  no  principal debts found so that the application of fiduciary collateral was not compatible with the banking  transaction  model.  A  letter  guarantee  (al-rahn  al-tasjili)  is  a  form  of guarantee  introduced  in  Islam  that  has  similarities  to  a  fiduciary  guarantee  even though it is not exactly the same.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Positive Law, Islamic Law

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  pinjam  meminjam  atau  pemberian  kredit  berkaitan  erat  dengan adanya  jaminan.  Pengertian  jaminan  dalam  hal  ini  adalah  jaminan  khusus,  bukan jaminan umum sebagaimana di atur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa  adanya  suatu  jaminan  yang  cukup.  Dalam  dunia  perbankan  untuk mengamankan  kredit  yang  diberikan,  benda  jaminan  dianggap  sebagai  alat  yang ampuh.  Pihak  bank  sebagai  kreditur  selalu  berpedoman  pada  asas  Commanditerings Verbood  yang  artinya  bahwa  bank  tidak  mau  menanggung  risiko  usaha  debitur dengan kredit yang diberikan. 1
Jaminan  Fidusia  adalah  jaminan  kebendaan  atas  benda  bergerak    baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  sehubungan  dengan  utang  piutang  antara debitur  dan  kreditur.  Jaminan  Fidusia  diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur  untuk menjamin  pelunasan  utangnya.  Fidusia  itu  sendiri  berasal  dari  kata  “fides”  yang berarti kepecayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  tidak  ditemukan  pengaturan mengenai  lembaga  jaminan  fidusia.  Pengaturan  tentang  jaminan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memuat mengenai gadai dan hipotek sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak. Gadai mengatur  jaminan  yang  objeknya  adalah  benda  bergerak  dan  hipotek  mengatur jaminan  dengan  objek  benda  tidak  bergerak.  Pranata  hukum  jaminan  tersebut    pada saat itu dirasakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dalam perkreditan.  Pada  lembaga  gadai,  benda  gadai  harus  berada  dalam  kekuasaan pemegang  gadai.  Hak  gadai  tersebut  dihapus  apabila  benda  gadai  itu  terlepas  dari kekuasaan pemegang gadai. Persyaratan gadai ini mengandung kekurangan terutama
1 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia (Jember: Garudhawaca, 2015), h. 10-11.
bagi  kalangan  usaha  kecil  dan  menengah  yang  masih  membutuhkan  benda-benda jaminan tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya sehari-hari. 2
Pranata  jaminan  fidusia  sudah  di  kenal  dan  diberlakukan  dalam  masyarakat hukum Romawi. Timbulnya fidusia dalam masyarakat Romawi ini karena kebutuhan masyarakat  akan  adanya  hukum  jaminan.  Penyerahan  hak  dari  debitur  kepada kreditur hanya didasarkan kepercayaan semata, sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa  jika  kreditur  tidak  mau  mengembalikan  hak  milik  atas  barang  yang  di serahkan  sebagai  jaminan  tersebut.  Karena  adanya  kelemahan  tersebut,  maka  ketika gadai  dan  hipotek  berkembang  sebagai  hak  jaminan,  maka  fidusia  menjadi  terdesak dan  menghilang  dari  hukum  Romawi.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  ketika hukum  Belanda    meresepsi  hukum  Romawi,  di  mana  saat  itu  fidusia  sudah  lenyap, maka fidusia tidak ikut di resepsi kedalam hukum belanda. Itulah sebabnya di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak ditemukan pengaturan mengenai fidusia.
Dalam  praktiknya  kemacetan  suatu  kredit  disebabkan  oleh  dua  unsur,  yang pertama,  dari  pihak  perbankan  dalam  melakukan  analisisnya  kurang  teliti  sehingga apa  yang  seharusnya  terjadi  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya  atau  salah perhitungan. kedua, dari pihak nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya atau  mau  membayar  tetapi  tidak  mampu,  misalnya  kredit  yang  dibiayai  mengalami musibah  kebakaran,  kebanjiran,  kegagalan  dalam  bidang  usaha,  sakit  yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. 3
Kegiatan  ekonomi  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik  subjek  hukum perorangan  maupun  badan  hukum.  Kegiatan  ekonomi  merupakan  kegiatan menjalankan usaha dalam bidang perekonomian yang dilakukan dengan cara sebagai
2 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia , h. 14.
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT Rajawalipers, 2010), h. 128.
berikut: pertama,  dilakukan secara terus-menerus dan tidak putus-putus atau kegiatan yang berkelanjutan. Kedua, dilakukan secara terang-terangan, sah bukan ilegal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh  keuntungan  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Dengan  semakin berkembangnya  kegiatan  ekonomi  tersebut,  maka  terasa  pula  perlunya  sumber- sumber  dana  untuk  membiayai  kegiatan  usaha.  Hubungan  antara  pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha erat kaitannya dengan sektor pembiayaan.  Salah  satu  sumber  pendanaan  yang  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan  usaha  diperoleh  melalui  kegiatan  pinjam-meminjam.  Kegiatan  pinjam meminjam    dapat  dilakukan  kepada  lembaga  perbankan  maupun  kepada  lembaga keuangan  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  dunia  perbankan  ataupun  lembaga keuangan  lainnya  merupakan  mitra  usaha  bagi  perusahaan-perusahaan  jasa  non keuangan lainnya. 4
Masyarakat  saat  ini  tidak  bisa  terlepas  dari  peran  penting  perbankan,  mulai menyimpan,  meminjam,  hingga  melakukan  transaksi-transaksi  keuangan,  semuanya menggunakan  jasa  bank.  Bank  berasal  dari  bahasa  Italia  yaitu  banco  yang  artinya bangku.  Bangku  inilah  yang  dipergunakan  bankir  untuk  melayani  kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. 5
Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan  jasa  kepada  masyarakat.  Bank  sebagai  dinamisator  perekonomian maksudnya  bahwa  bank  merupakan  pusat  perekonomian,  sumber  dana,  pelaksanaan lalu  lintas  pembayaran,  memproduktifkan  tabungan,  dan  pendorong  kemajuan
4 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia , h. 9-10.
5 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Bumi aksara, 2004), h.1.
perdagangan  nasional  dan  internasional.  Tanpa  peranan  perbankan,  tidak  mungkin dilakukan  globalisasi  perekonomian.  Bank  sangat  penting  dan  berperan  untuk mendorong  pertumbuhan  perekonomian  suatu  bangsa  karena  bank  adalah  tempat menabung yang efektif dan produktif dari masyarakat. 6
Adapun dalam hukum Islam jaminan fidusia kenal dengan istilah rahn. Rahn adalah  menahan  sesuatu  dengan  cara  yang  benar  dengan  tujuan  pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang. Beberapa ulama memberikan defenisi  rahn,  salah  satu  diantaranya  al-Subki  berpendapat  bahwa  rahn  yaitu menjadikan  sesuatu  aset  sebagai  jaminan  kepada  pembiayaan  atau  pinjaman,  agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya.
Penelitian  ini  mengangkat  tema  jaminan  fidusia  (jaminan  kebendaan)  dalam transaksi  perbankan.  Jika  dilihat  dari  sumber  datanya  yang  berupa  buku-buku  atau karya tulis lainnya maka termasuk jenis penelitian normatif-yuridis. Dalam penelitian jenis  hukum  ini,  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  (low  in  books)  atau  sebagai  kaidah  yang  merupakan  patokan  perilaku manusia  yang  dianggap  pantas. 7 Nama  lain  dari  penelitian  normatif-yuridis  adalah penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumen.  Disebut  penelitian  hukum  doktriner  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum lainnya.  Sebagai  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen  disebabkan  karena
6 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , h. 3.
7 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Cet.  III;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.118.
penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 8

## II. PEMBAHASAN
A. Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan
1. Kedudukan  Jaminan  Fidusia  dalam  Transaksi  Perbankan  Perspektif  Hukum Positif
Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  kata  “fides”  yang  berarti kepercayaan.  Sesuai  dengan  arti  kata  ini,  maka  hubungan  (hukum)  antara  debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan  kepercayaan.  Pemberi  fidusia  percaya  bahwa  bahwa  penerima  fidusia mau  mengembalikan  hak  milik  barang  yang  telah  diserahkan,  setelah  di  lunasi utangnya.  Sebaliknya  penerima  fidusia  percaya  bahwa  pemberi  fidusia  tidak  akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya. 9
Pengertian  fidusia  menurut  Undang-Undang  No.42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  adalah  “pengalihan  hak  kepemilikan    suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia dilakukan dengan cara  benda  yang  di  serahkan  hak  kepemilikannya  tersebut  kepada  kreditor  tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan  kepemilikan  secara  fidusia  tidak  dimaksudkan  sebagai  hak  milik  secara terus-menerus  tetapi  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  jaminan  pelunasan  utang debitur  kepada kreditur. 10
8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Cet. II;  Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13-14.
9 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Jaminan  Fidusia (Cet.  III;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003), h. 119.
10 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia (Jember: Garudhawaca, 2015), h. 15.
Jaminan  fidusia  ialah  produk  konvensional  yang  diterapkan  untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya. Pada saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan  fidusia.  Dengan  pendaftaran  fidusia,  eksekusi  barang  jaminan  dapat dilakukan  segera  tanpa  menunggu  putusan  pengadilan.  Kondisi  semacam  ini memberikan  kemudahan  bagi  lembaga  keuangan  seperti  Bank  atau  Pegadaian  untuk menarik ganti rugi dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. 11
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  maka  yang  menjadi  Objek  jaminan  fidusia  adalah  benda  bergerak  yang terdiri  dari  benda  dalam  persediaan  (inventory),  benda  dagangan,  piutang,  peralatan mesin,  dan  kendaraan  bermotor.  Tetapi  dengan  berlakunya  Undang-Undang  No  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  objek  jaminan  fidusia  diberikan pengertian yang luas.
Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu: Benda  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  dan  Benda  tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun.  Subjek  dari  jaminan  fidusia adalah  pemberi  dan penerima  fidusia.  Pemberi  fidusia  adalah  orang  perorangan  atau  korporasi  pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan  atau  korporasi  yang  mempunyai  piutang  yang  pembayarannya  dijamin dengan jaminan fidusia. 12
11 M.Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia , vol.  3 No. 1(2016),  h. 76.
12 H.Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia (Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 64.
2. Kedudukan  Jaminan  Fidusia  dalam  Transaksi  Perbankan  Perspektif  Hukum Islam
Konsep hukum Islam tidak dikenal istilah jaminan hak milik. Namun selama ini yang terjadi di dalam praktek perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank  syariah  salah  satunya  juga  dilekatkan  suatu  jaminan  kebendaan  secara  hukum perdata.  Secara  yuridis  formal,  kegiatan  pembiayaan  berdasarkan  syariah  tidak bertentangan  dengan  undang-undang.  Persoalan  dalam  konteks  syariah  muncul melihat pada pembiayaan syariah yang dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia yang tidak dikenal dalam konten ekonomi syariah. 13
Dengan  demikian,  pembiayaan  syariah  masih  memerlukan  komponen pelengkap jaminan syariah agar dapat diperoleh kepastian hukum. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan DSN MUI dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Ra>hn Tasjily telah menguraikan tentang konsep jaminan dengan peralihan hak milik atas  barang  sebagai  jaminan  sebagai  bentuk  jasa  lembaga  keuangan  syariah  agar sesuai dengan prinsip syariah. 14
Fidusia  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah  ra>hn.  Menurut  Bahasa, rahn  berarti  tetap,  langgeng,  dan  menahan.  Ra>hn  menurut  istilah  adalah  menahan sesuatu  dengan  cara  yang  benar  dengan  tujuan  pemenuhan  kewajiban  pembayaran utang  bagi  pihak  yang  berutang.  Beberapa  ulama  memberikan  defenisi  ra>hn,  salah satu  diantaranya  al-Subki  berpendapat  bahwa  ra>hn  yaitu  menjadikan  sesuatu  aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut  dapat  dilunasi  dengan  nilai  aset  pembiayaan  atau  jaminan  tersebut  jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya.
13 Salim, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2008), h. 67.
14 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 44.
Ra>hn  merupakan  jaminan  berupa  benda  yang  diserahkan  dengan  asas kepercayaan  baik  secara  fisik  maupun  hanya  hak  kepemilikan  benda  tersebut  oleh debitur kepada kreditur untuk memperkuat kepastian kelancaran dan ketetapan waktu dalam  pembayaran  utang  debitur  (rahin)  kepada  kreditur  (murtahin),  dan  dapat dijadikan pengganti atas pelunasan utang yang tidak dibayar murtahin. Rahn tertuang dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Pasal  1  angka  26  yang  disebut  dengan agunan,  yakni  jaminan  tambahan,  baik  berupa  benda  bergerak  maupun  benda  tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah  guna  menjamin  pelunasan  kewajiban  nasabah  penerima  fasilitas.  Konsep ra>hn  dalam  islam  diberlakukan  dalam  rangka  memastikan  dan  memberikan dorongan  kepada  nasabah  yang  berutang  untuk  melunasi  utangnya  sesuai  dengan jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dan  menghindari  perbuatan  yang  dapat merugikan pihak yang memberikan utang. 15

## B. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan
1. Praktik  Jaminan  Fidusia  dalam  Transaksi  Perbankan  Perspektif  Hukum Positif
Dalam menggerakkan  roda  perekonomian    kebutuhan  akan  dana  dirasakan semakin  meningkat,  untuk  memcahkan  masalah  kekurangan  dana,  diperlukan Lembaga  intermediary  yang  akan  bertindak  selaku  kreditur  yang  menyediakan  dana bagi  debitur  yang  memerlukan  dana  karena  keadaan  ekonomi  terhambat. 16 Pada prinsipnya  pemberian  kredit  dapat  diberikan  oleh  siapa  saja  yang  berkemampuan untuk  itu.  Selama  proses  pengajuan  kredit  modal  kerja  antara  kreditur  dan  debitur
15 Nurani, Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia , 18, no.1(2018), h. 165.
16 Riedel  Wawointana,  “  Manfaat  Jaminan  Fidusia  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Bank”, Lex Privatum, 1, No 3  (Juli 2013), h. 1
disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur. 17
Pemberian  kredit  terdiri  dari  beberapa  tahap  mulai  dari  tahap  permohonan sampai  pada  kredit  dibayar  lunas.  Tahap-tahap  pemberian  kredit  tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Calon debitur mengajukan permohonan  kredit kepada bank;
b. Bank  akan  melakukan  pemeriksaan  dan  menganalisis  permohonan  kredit  dari calon debitur tersebut;
Pada  umumnya  dalam  hal  pemberian  kredit  bank  menggunakan  analisis penilaian yang terdiri atas:
1) Penilaian watak;
2) Penilaian terhadap kemampuan;
3) Penilaian terhadap kekayaan dan modal;
4) Penilaian terhadap jaminan;
5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur
c. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus;
d. Adanya pembayaran;
e. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.
Adapun  pendaftaran  jaminan  fidusia  diatur  dalam  pasal  11  sampai  dangan pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan
17 Riedel  Wawointana,  “  Manfaat  Jaminan  Fidusia  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Bank”, Lex Privatum, 1, No 3  (Juli 2013), h. 2
Pemerintah  No.  86  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut:
(1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri.
(2) Permohonan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia, kuasa  atau  wakilnya  dengan  melampirkanpernyataan  pendaftaran  jaminan fidusia.
(3) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam ayat (2)  dikenakan  biaya  yang  besarnya  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah tersendiri mengenai penerimaan negara bukan pajak.
(4) Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2) dilengkapi dengan:
a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
b. Surat  kuasa  atau  surat  pendelegasian  wewenang  untuk  melakukan pendaftaran jaminan Fidusia.
c. Bukti  pembayaran  biaya  pendaftaran  jaminan  fidusia  sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
(5) Pernyataan  pembayaran  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang  bentuk isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri. 18
Dalam  kredit  dengan  jaminan  fidusia  aspek  yang  di  atur  dalam  pengikatan kredit yaitu seluruh barang-barang yang diatur dalam pengikatan kredit yaitu seluruh barang-barang  yang diikat dengan fidusia harus  dicantumkan atau disebutkan secara
18 Fatma  Paparang,”Implementasi  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Kredit  di  Indonesia”, LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2 (2014), h.60-61.
jelas  seperti  jenis,  jumlah,  nilai,  nomor,  dan  tanggal  pemelikan  (faktur/kwitansi, perjanjian jual-beli), letak penyimpanan barang, nomor dan akta pengikatan. 19
Sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  jadi berdasarkan  titel  eksekutorial  ini  penerima  fidusia  dapat  langsung  melaksanakan eksekusi  melalui  pelelangan  umum  atas  objek  jaminan  fidusia  tanpa  melalui pengadilan.
Undang-undang  jaminan  fidusia  ini  juga  memberikan  kemudahan  dalam melaksanakan  eksekusi  melalui  lembaga  parate  eksekusi.  Kemudahan  dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. 20
Eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  ialah  sebagai  berikut: Pertama, apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  Penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
19 Fatma  Paparang,”Implementasi  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Kredit  di  Indonesia”, LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2 (2014), h.61- 62.
20 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis  Jaminan  Fidusia (cet.  II;  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 150.
Kedua, pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan  secara  tertulis  oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia  kepada  pihak-pihak yang  berkepentingan  dalam  dua  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  yang berkepentingan. 21
Pengalihan jaminan fidusia sesuai pasal 19 Undang Undang Jaminan Fidusia ayat  (1),  bahwa  pengalihan  hak  atas  piutang  yang  dijamin  dengan  fidusia mengakibatkan  beralihnya  demi  hukum  segala  hak  dan  kewajiban  penerima  fidusia kepada kreditor baru. Selanjutnya, beralihnya jaminan fidusia termaksud  sesuai ayat 2 didaftarkan oleh kreditor baru  kepada kantor pendaftaran fidusia.
Dengan  “pengalihan  hak  atas  piutang”  dalam  ketentuan  ini  di  kenal  dengan istilah “ Cessie”  yakni pengalihan piutang  yang dilakukan dengan akta dengan akta otentik  atau  akta  di  bawah  tangan.  Dengan  adanya  cessie  ini  maka  segala  hak  dan kewajiban  penerima  fidusia  lama  beralih  kepada  penerima  fidusia  baru  dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. 22
2. Praktik Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan Perspektif Hukum Islam Bank Syari’ah merupakan Lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang  bekerja  berdasarkan  etika  dan  system  nilai  Islam,  khususnya  yang  bebas  dari bunga  (riba),  bebas  dari  kegiatan  spekulatif  yang  non-produktif  seperti  perjudian (maisir),  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak  jelas  dan  meragukan  (gharar),  berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. 23
Bank  Syari’ah  mempunyai  dua  peran  utama,  yaitu  sebagai  badan  usaha (tamwil)  dan  badan  social  (mal).  Sebagai  badan  usaha,  bank  syari’ah  mempunyai
21 M.Yasir, Aspek hukum Jaminan Fidusia , vol. 3 No. 1(2016): h. 90.
22 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, h. 151.
23 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 154
beberapa  fungsi,  yaitu  sebagai  manajer  investasi,investor  dan  jasa  pelayanan.  bank syari’ah  Sebagai  manajer  investasi,  bank  syari’ah  melakukan  penghimpunan  dana dari  para  investor/nasabahnya  dengan  prinsip  wadi’ah  yad  al-damanah  (titipan), mudarabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank Syariah melakukan penyaluran  dana  melalui  kegiatan  investasi  dengan  prinsip  bagi  hasil,  jual  beli, atau sewa.  Sebagai  penyedia  jasa  perbankan,  bank  Syariah  menyediakan  jasa  keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan  prinsip  wakalah  (pemberian  mandat),  kafalah  (bank  garansi),  hiwalah (pengalihan  utang),  ra>hn (jaminan  utang  atau  gadai),  qard  (pinjaman  kebijakan untuk  dana  talangan),  dan  lain-lain.  Pelayanan  jasa  keagenan  dengan  prinsip mudarabah  muqayyadah.  Sementara  itu,  sebagai  badan  social,  bank  syari’ah mempunyai  fungsi  sebagai  pengelola  dana  social  untuk  penghimpunan  dan penyaluran  zakat,  infak,  dana  sadaqah  (ZIS),  serta  penyaluran  qard  al-hasan (pinjaman kebijakan). 24
Bank  Syari’ah  merupakan  bank  dengan  prinsip  bagi  hasil  yang  merupakan landasan  utama  dalam  segala  operasinya,  baik  dalam  pengarahan  dananya  maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syari’ah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syari’ah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. 25 Hal menarik  dari  istilah  bank  adalah  bunga  bank.  Berbagai  pandangan  tentang  bunga bank,  baik  keputusan  dan  fatwa  dari  lembaga-lembaga  tersebut  diambil  saat  bank
24 Nur Wahid, “Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, Al-Manahij , 12, No. 1 (Juni 2018) : h. 153.
25 Wahbah  Az-Zuhaili ,    al-Fiqh  al  Islami  wa  Adillatuhu ,  terj,  Abdul  Hayyie  al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h. 106-107.
Islam dan lembaga keuangan belum berkembang seperti dewasa ini. Padahal masalah bunga bank ini masih perlu peninjauan ulang. 26
Dalam  praktik  ra>hn,  Murtahin  (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk menahan  marhun  (barang)  sampai  semua  utang  rahin  (yang  menyerahkan  barang) dilunasi.  Sedangkan  marhun  dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik  rahin.  Pada prinsipnya  marhun  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  murtahin  kecuali  seizin rahin,dengan  tidak  mengurangi  nilai  marhun  dan  pemanfaatannya  itu  sekedar pengganti biaya pemeliharan perawatannya. Adapun pemeliharaan dan penyimpanan marhun  pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  rahin,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tepat menjadi kewajiban rahin.  Besar  biaya  administrasi  dan  penyimpanan  marhun  tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 27
Penjualan  marhun  mengikuti  ketentuan  yang  sesuai  dengan  syari’at  Islam, yaitu:
a. Apabila  jatuh  tempo,  murtahin  harus  memperingatkan  rahin  untuk  segera melunasi utangnya;
b. Apabila  rahin  tetap  tidak  melunasi  utangnya,  maka  marhun  dijual  paksa/ dieksekusi;
c. Hasil  penjualan  marhun  digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
26 Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 123. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
27 Wahbah Az-Zuhaili ,  al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu , terj, Abdul Hayyie al-Kattani, h. 155
d. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  rahin  dan  kekurangannya  menjadi kewajiban rahin. 28 .
Dalam  praktik  perbankan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  bahwa  akad ra>hn  merupakan  perjanjian  accesoir,  apabila  debitur  melunasi  hutangnya  yang timbul beedasarkan pembiayaan, maka akad pembiayaan menjadi berakhir, dan demi hokum  akad  rahn  sebagai  akad ikutan(  accesoir )  menjadi  berakhir  pula.  Disamping akad  rahn  sebagai  akad  accesoir  terhadap  akad  pembiayaan  sebagai  akad  pokok, maka  dalam  praktik  bank  Syariah  bahwa  adajuga  rahn  sebagai  produk  Syariah. Dalam  mekanisme  akad  rahn  sebagai  produk,  nasabah  memerlukan  sejumlah  uang dan  bank  Syariah  setuju  memberikan  pinjaman  .  atas  pinjaman  tersebut,  nasabah memberikan  barang  yang  digadaikan  kepada  bank  Syariah  sebagai  agunan,  yang lazimnya adalah barang bergerak misalnya emas dan perhiasan. Dalam praktik gadao emas, juga dapat dijadikan alternatif investasi, nasabah membeli emas dan digadaikan kepada  bank  Syariah  namun  saat  jatuh  tempo  gadai  emas  tersebut  dijual.  Nasabah mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas yang biasanya selalu meningkat. 29
Alur  praktik  ra>hn  dalam  Lembaga  keungan  Syariah  umumnya  adalah sebagai berikut:
a. Nasabah  menyerahkan  jaminan  (marhun)  kepada  bank  Syariah  (murtahin). Jaminan ini berupa barang bergerak;
b. Akad  pembayaran  dilaksanakan  antara  rahin  (nasabah)  dan  murtahin  (bank Syariah);
28 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal,  Lembaga  Keuangan  Islam  :  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis. Cet : 2 ( Jakarta : Kencana, 2013), h. 278-279.
29 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), juz VI. Cet. 4, h. 4231.
c. Setelah  kontrak  pembiayaan  ditandatangani,  dan  agunan  diterima  olehbank Syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaa;
d. Ra>hn  melakukan  pembayaran  kembali  ditambah  dengan  fee  yang  telah disepakati.  Fee  ini  berhasil  dfari  sewa  tempat  dan  biaya  untuk  pemeliharaan agunan. 30

## III. PENUTUP
Jaminan  transaksi  perbankan  dapat  diterapkan  pada  semua  produk  transaksi perbankan.  Untuk  produk  transaksi  perbankan  berbasis  jual  beli  dapat  diterapkan jaminan  barang  (rahn)  di  mana  barang  jaminan  tetap  berada  di  nasabah  sedangkan LKS  hanya  menerima  bukti  kepemilikan  barang  tersebut.  Hanya  saja  dalam  rahn tidak  terjadi  peralihan  kepemilikan  objek  jaminan  tersebut  selama  utang  belum dilunasi.  Hal  ini  berbeda  dengan  jaminan  fidusia  yang  memberikan  hak  pengalihan kepemilikan  dari  nasabah  ke  LKS.  Dalam  rahn  tasjili,  objek  jaminan  baru  dapat dieksekusi ketika nasabah benar-benar tidak mampu membayar

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani.  Seri  Hukum  Bisnis  Jaminan  Fidusia.  Cet.  II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
-----. Jaminan Fidusia. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo  Persada, 2003.
HS,  H.  Salim.  Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia.  Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Komputer. Jakarta : RajaGrafindo, Persada, 2016.
Nurani.  Mekanisme  Penggunaan  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Pembiayaan  Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.18, no.1, 2018.
30 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Komputer, (Jakarta : RajaGrafindo, Persada, 2016), h. 202.
Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis. Cet : 2; Jakarta : Kencana, 2013.
Paparang,  Fatma.  “Implementasi  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Kredit  di Indonesia”, LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 No 2, 2014.
Salim.  Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2008.
Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta, 2011. Supianto, Hukum Jaminan Fidusia. Jember: Garudhawaca, 2015.
Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.” Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
Wahid, Nur. “Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, Al-Manahij, 12, No. 1, Juni 2018.
Wawointana, Riedel. “ Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”, Lex Privatum, 1, No 3. Juli 2013.
Yasir, M.  Aspek Hukum Jaminan Fidusia, vol.  3 No. 1, 2016.
az-Zuhaili, Wahbah.  al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.
-----. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Beirut : Dar Al-Fikr, 2002.