Vol. 5. No. 2  (2022) 99-110 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara
Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: muhammadhusniabdulahp@gmail.com
Submitted: Revised: Published: 25-05-2022 28-11-2022 31-12-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445

## Abstract
This article discusses  intermarriage which has been an endless controversy even though most religions have banned the practice of marriage. Section 35a of  Population Act No. 23 of 2006 became the basis for heterosexual marriage agreements, after being rejected by the civil status registry due to marital obstacles. To determine a trial, the judge studies the law according to his knowledge and experience. At Decree No. 454 / Pdt.P / 2018 / PNSKt. For example, judges allow marriage between parents, but on the other  hand,  many  decisions  are  reversed,  so  researchers  are  interested  in  this  issue.  The  research method used is qualitative research (library study) with sociological and normative  legal approach. The results  show  that  marriages  between  married  couples  can  be  prosecuted  as  long  as  they  get  the permission of the district court by filing an application with  rebuttal evidence as evidence, then can be registered in the military. team. But there are a few barriers, namely the emergence of legal uncertainty that make post-marital decisions so diverse and impactful that married couples think twice. thousands of times about marriages according to different religions .
Key words: Marriage of Different Religions, Decision, Surakarta District Court

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  perkawinan  campur  yang  telah  menjadi  kontroversi  yang  tidak  ada habisnya  meskipun  sebagian  besar  agama  telah  melarang  praktik  perkawinan.  Pasal  35a  Undang- Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menjadi dasar pengaturan perkawinan heteroseksual, setelah ditolak oleh catatan sipil karena hambatan perkawinan. Untuk menentukan suatu persidangan, hakim  mempelajari  hukum  menurut  pengetahuan  dan  pengalamannya.  Pada  Keputusan  No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. Misalnya, hakim mengizinkan perkawinan antara ayah dan ibu, tetapi di sisi lain, banyak keputusan yang dibatalkan, sehingga  fenomena menjadi latar belakang penelitian lebih lanjut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  (library  research)  dengan pendekatan  hukum  normatif  dan    sosiologis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  suatu  ikatan perkawinan  dapat  dituntut  untuk  dibatalkan  selama  mendapat  izin  dari  pengadilan  negeri  dengan mengajukan permohonan berupa alat bukti sanggahan sebagai alat penguat fakta, setelah itu dapat didaftarkan  di  kepaniteraan.  Namun  ada  beberapa  kendala  yaitu  munculnya  ketidakpastian  hukum
yang membuat keputusan begitu beragam dan berdampak setelah menikah, hal inilah yang membuat pasangan suami-istri berpikir ribuan kali tentang pernikahan beda agama.
Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan, Pengadilan Negeri Surakarta.

## A. PENDAHULUAN
Setiap  orang  yang  melakukan  aktivitas  interaksi  tentunya  akan  menjumpai  dengan keanekaragaman,  hal  ini    memungkinkan  mereka  untuk  saling  memperhatikan,  dan  tidak sedikit yang saling mencintai,  seorang muslim mencintai wanita non-Islam, dan begityu juga sebaliknya,  ada juga yang berhasil menikah, misalnya, pernikahan Mario Heldyan Saptro  yang bergama Katolik dengan Dina Damayanti, seorang perempuan yang beragama Islam.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur pelarangan perkawinan  beda  agama  secara  eksplisit  di  dalamnya,  terlebih  Pasal  29  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa,  Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 28 B (perubahan  kedua)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menyebutkan bahwa setiap  orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 1
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  terdapat  pasal  pelarangan  maupun  pembolehan perkawinan beda agama secara eksplisit, hanya saja ada syarat sah perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 menyetakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu .
Hilman  Hadikusuma  menafsirkan  klausul  “hukum  masing - masing  agamanya”  berarti hukum dari salah satu agama bukan hukum agamanya masing-masing yaitu hukum yang dianut agamanya masing-masing. Maka jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan agama Islam kemudian dilakukan kembali dengan menggunakan agama lain maka menjadi tidak sah, begitu sebaliknya. 2 Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya perkawinan itu  berdasarkan  hukum  agama,  tidak  ditentukan  oleh  hukum  negara,  sehingga  tidak  ada perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  hukum  agama  serta  keyakinan-keyakinan  yang  diakui  di Indonesia. 3
Hal  ini  akan  menjadi  masalah  dalam  upaya  implementasinya,  bahkan  menimbulkan kebingungan  dan  ketidakpastian  hukum,  jika  terdapat  satu  pasangan  yang  berlainan  agama hendak  melakukan  perkawinan,  sedangkan  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  hal tersebut.  Ketidakpastian  hukum  ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  sejak  saat
1 Penetapan No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta, hlm. 9.
2 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-Undangan  Hukum  Adat  dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 25.
3 Ichtiyanto, Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003), hlm. 81.
penyusunan  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  memperkirakan  akan  timbul  permasalahan seperti ini. 4
Seharusnya  Penyusun  Undang-Undang,  melihat  keberagaman  yang  ada  di  Indonesia, karena  perkawinan  beda  agama  ada  di  masa  lalu  maupun  mendatang,  disebabkan  interaksi antar agama di Indonesia tidak dapat dipungkiri, akan selalu terjadi, terlebih akan ada interaksi yang menimbulkan rasa kasih dan cinta yang mendalam. 5
Perkawinan  beda  agama  hanya  diatur  oleh  Kepres  Nomor  1  Tahun  1991  mengenai Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 6 Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  secara  lebih  rinci,  hingga pernikahan  dengan  wanita ahlu  al-kitab ,  Pasal  40  huruf  c  yang  berbunyi:  Dilarang melangsungkan  perkawinan  antara  pria  dengan  wanita  karena  keadaan  tertentu:  Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan dalam Pasal 44 berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 7
Apabila  ditinjau  dari  beberapa  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  agama  Islam  melarang perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam  (KHI) dengan tegas menyatakan  demikian, tentu jika kita lihat pemohon II dalam kasus tersebut memang masih beragama Islam, dan tidak pindah  menjadi  agama  Katolik.  Dalam  hal  ini  terdapat  pelaksanaan  yang  berbeda  dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang maupun aturan pelaksanaan.
Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisitrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  berlaku  pula  bagi  perkawinan  yang ditetapkan  oleh  Pengadilan.  Padahal  bukan  hanya  itu  saja,  ada  persyaratan  yang  tidak dilengkapi oleh pemohon II sebagai seorang yang beragama Islam, yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  perkawinan, ”  pasal  34  ayat  4  “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec”.
Oleh karena itum, peneliti merasa tertarik dengan penetapan perkawinan beda agama yang  sangat  tergantung  pada  subjektivitas  Hakim,  di  samping  negara  memberi  celah  untuk keberagaman hukum dalam upaya memperbolehkan hal tersebut.

## B. METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif ( library research ) dengan pendekatan  hukum  normatif  dan  sosiologis.  Penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  langkah-
4 O. S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 12.
5 Ibid .
6 Undang-Undang Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
7 Kepres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44.
langkah  yang  bersifat  spekulatif  teori  dan  analisis  normatif  kualitatif. 8 Sedangkan  penelitian hukum sosiologis atau empiris atau non doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis empiris kuantitatif. 9
Adapun  sumber  data  terbagi  dua,  yakni  sumber  primer  berupa  Putusan  Pengadilan Negeri No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. Sedangkan sumber sekundernya bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi terhadap sumber  primer  dan  sumber  sekunder  dengan  menerapkan  analisa  pengolahan  data  berupa metode deskriptif analitif terhadap kasus perkawinan beda agama yang dikomparasikan antara pandangan  hukum  Islam  dengan  pertimbangan  pandangan  hakim  terhadap  Putusan Pengadilan Negeri 454/Pdt.P/2018/PNSKt.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama di Indonesia
Perkawinan beda agama dalam pandangan beberapa agama yang terdapat di Indonesia, tentu  setiap  agama  memiliki  pandangan  tersendiri  yang  didasarkan  kepada  hukum  yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam kitab agamanya masing-masing.
a. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam
Perkawinan dalam Islam telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, ini merupakan kesepakatan  para  ulama  yang  ditindaklanjuti  dengan  Instruksi  Presiden  No.  1  tahun  1991, dalam  Islam  memang  banyak  sekali  pandangan  terkait  perkawinan  beda  agama,  ada  yang membolehkan,  ada  juga  yang  melarang  praktik  perkawinan  beda  agama  kompilasi  Hukum Islam  perkawinan  beda  agama  diatur  dan  dimasukan  kedalam  pasal  40  (c)  terkait  dengan larangan  melaksanakan  perkawinan  serta  pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak Bergama Islam.
Dalam al- Qur’an surat al -Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa menikah dengan laki-laki yang tidak  beragama  Islam  hukumnya  dilarang,  hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia,  melalui  fatwa  nomor  4/MunasVII/MUI/8/2005  tentang  perkawinan  beda  agama. Dalam  fatwa  tersebut  MUI  menutup  semua  perkawinan  yang  dilakukan  seorang  muslim dengan non Muslim, termasuk menikahi perempuan ahli kitab yang hukumnya haram. 10 b. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen
Perkawinan  dalam  Prostestan  bukan  hanya  melibatkan  aspek  sosial  hubungan  antara laki-laki dan perempuan semata, tetapi lebih dari itu perkawinan memiliki aspek lain yang lebih
8 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10.
9 Ibid ., hlm. 51.
10 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 122.
utama  yaitu  aspek  kekudusan,  persekutuan  antara  laki-laki,  perempuan  serta  Tuhan  dalam rangka membetuk suatu lembaga yang erat kaitannya dengan nilai Ketuhanan. 11
Al-kitab menerangkan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki sifat sacramental (Kudus),  perkawinan  dilaksanakan  atas  dasar  kekuasaan-Nya  terhadap  alam semesta  yang  diciptakan,  Dengan  demikian  Gereja  wajib  meneguhkan  dan  memberkati perkawinan,  tidak  dalam  arti  melegitimasi  perkawinan  tersebut,  melainkan  hanya  bersifat konfirmasi.
Gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan yang telah ada, sehingga dalam pelaksanaannya Gereja menunggu penetapan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam persidangan,  setelah  perkawinan  beda  agama  ditetapkan,  maka  gereja  melakukan pemberkatan  sekaligus  meneguhkan  status  perkawinan,  kepada  pasanagan  yang  telah disahkan oleh pengadilan dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil. 12
c. Perkawinan Beda Agama Menurut agama Kalotik
Agama  Katolik  berpandangan  bahwa  perkawinan  beda  agama  antara  seorang  yang beragama  katolik  dengan  yang  bukan  beragama  katolik  merupakan  perkawinan  yang  tidak ideal untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan perkawinan merupakan sesuatu yang sakramen (bersifat suci, kudus), sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum kanonik. Perkawinan beda agama  dapat  dilaksanakan  setelah  mendapatkan  dispensasi  dari  keuskupan  atau  ordinasi wilayah (katolik 1124).
Dengan demikian secara tidak langsung bahwa agama katolik melarang melangsungkan perkawinan beda agama antara penganut agama katolik dan non Katolik, kecuali perkawinan beda agama dengan kondisi tertentu yang mendapatkan dispensasi dari keuskupan. Sehingga mau  tidak  mau  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  non  Katolik  mempertimbangkan  segala kondisi dan sangat bergantung kepada keuskupan yang memberikan perijinan.
Dalam  hukum  katolik  perkawinan  beda  agama  disebut  dengan  perkawinan  campur, dengan penjelasan sebagai berikut :
1) Perkawinan  yang  dipermandikan  dengan  yang  tidak  dipermandikan,  tanpa memperdulikan  apa  agamanya  atau  bahkan  tidak  beragama  sekalipun  yang dikenal dengan disparatis cultus,sebagaimana yang dijelaskan dalam kanon 1129. Seorang  yang  tidak  dalam  dipermandikan  (baptisan)  ini  menjandi  penghalang bagi  mereka  yang  beragama  katolik  untuk  melakukan  pernikahan  dengannya, kecuali mendapatkan dispensasi dari keuskupan.
2) Perkawinan  campur  antara  dua  orang  yang  dibaptis  atau  dipermandikan  yang satu  secara  katolik  dan  satu  tidak  meninggalkannya  secara  resmi,  sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja lain, hal ini sering disebut Miixtaa Religio atau beda gereja.
11 Mohammad  Monib  &  Nurcholis  Ahmad, Kado  Cinta  Bagi  Pasangan  Nikah  Beda  Agama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 110.
12 Ibid .
Jadi  perkawinan  yang  dilakukan  antara  seorang  katolik  dengan  agama  lainnya  sangat dianjurkan untuk mendapatkan perizinan dari Pastor, Uskup atau imam Gereja, hal itupun tidak lantas langsung disetujui oleh keuskupan karena terdapat kondisi tertentu.
d. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha
Perkawinan beda agama diantara penganut agama budha dengan non Budha hukumnya diperbolehkan asalkan cara perkawinan dilakukan dalam tata cara perkawinan agama Budha, serta  tidak  ada  memaksa  calon  pengantin  non-Budha  untuk  pindah  agama  kepada  Budha, namun  semua  calon  pengantin  yang  hendak  menikah  dalam  tata  cara  budha  diwajibkan menyebutkan  “atas  nama  Budha,  Darma  dan  Sangka”,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Sangha Agung Indonesia.
Biksu  Prajnavira  Mahasthavira  menyampaikan  bahwa  sebagaimana  ajaran  Budha  yang bersifat universal, perkawinan merupakan sebuah dharma, sehingga unsur yang paling utama dalam perkawinan yaitu tidak melanggar norma yang berlaku, begitupun dengan perkawinan beda agama, apabila tidak melanggar norma dan moral maka sah untuk dilakukan.
e. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu
Perkawinan beda agama dalam agama Konghucu, tidak menjadi halangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut, namun terdapat aturan yang  membatasi mereka melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang sedarah ataupun dengan keluarga dekat.
Perkawinan  haruslah  diorientasikan  untuk  memadu  kasih,  dan  memupuk  nilai-nilai kebaikan, artinya harus didasarkan kepada cinta kasih dan tidak ditujukan kepada sesuatu yang tidak  baik,  serta  tidak  sejalan  dengan  nilai  kebenaran,  upacara  perkawinan  dalam  agama konghucu harus disesuaikan dengan norma kesusilaan yang berlaku, sebab yang demikian itu merupakan pangkal peradaban.
Perkawinan  beda  agama  maupun  beda  dalam  agama  Konghucu  tidaklah  dikenal  yang terpenting perkawinan tersebut, dilakukan dengan seorang manusia yang berbeda keturunan atau  marga,  tidak  satu  darah  maupun  keluarga  dekat,  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk memadu  kasih  serta  menebar  benih-benih  kebaikan  dapat  terwujud,  disamping  perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Konghucu. 13
f. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Indonesia
Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa Agama sebagai menetapkan keabsahan  perkawinan  sedangkan  undang-undang  hanya  mengatur  terkait  keabsahan administrative yang diatur oleh negara, karena perkawinan bukan hanya semata aspek formal tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Apalagi agama sebagai landasan bagi komunitas  individu  hubungannya  dengan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dan  Negara  turut bertanggungjawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 14
Dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  jelas  bahwa  MK  menempatkan  agama sebagai  penentu  sah  atau  tidaknya  perkawinan,  sehingga  mau  tidak  mau  pasangan  yang
13 Ibid ., hm. 124.
14 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 156.
hendak  melakukan  perkawinan  wajib  tunduk  terhadap  hukum  agama  yang  berlaku  di agamanya  masing-masing,  karena  Negara  kita  bukan  Negara  sekuler,  bukan  juga  Negara agama,  tetapi  setiap  hukum  yang  berlaku  sangat  menjunjung  tinggi  nilai  sosio-religi-budaya yang ada di dalamnya.
2. Penetapan Perkawinan Beda Agama (No.454/Pdt.P/2018/Skt.)
a. Duduk Perkara
Dalam penetapan ini terdapat beberapa pembahasan yang menejelaskan dikabulkannya perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Surakarta.  Perkawinan  yang dilakukan  oleh  Mario  Herdiyan  Saputro  seorang  yang  beragama  Katholik  dengan  Dina Damayanti, perempuan beragama Islam. Perkawinan ini berkekuatan hukum tetap pada hari kamis, 10 januari 2019.
Perkawinan tersebut ditolak oleh catatan sipil setempat, disebabkan agama yang dianut oleh  kedua  mempelai  berbeda,  mempelai  laki-laki  beragama  Katolik  sedangkan  mempelai perempuannya  beragama  Islam,  sehingga  keduanya  mengajukan  permohonan  penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua mempelai mendapatkan restu dari kedua orangtua mereka, dibuktikan dengan surat ijin orangtua. Dilengkapi dengan berkas lainnya, yang menjadi persyaratan pengajuan perkawinan beda agama.
Keduanya menikah secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 Mei 2015, menurut keterangan saksi, keduanya menikah di hadapan Pastor perkawinan disaksikan oleh orangtua mempelai perempuan. Meskipun berbeda agama, keduanya bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, perkawinan keduanya dikabulkan oleh Hakim Fredrik F.S. Daniel, SH.
b. Bukti-Bukti Dalam Persidangan.
Terdapat beberapa bukti yang menguatkan pasangan atau pemohon dalam penetapan perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut :

## Bukti-Bukti Surat
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mario Herdiyan Saputro, diberi tanda P-1;
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Farida, diberi tanda P- 2;
3) Fotokopi  Kuitipan  Akte  Kelahiran  No.4441/1981  tanggal  10  Juli  1981  atas nama  Mario  Herdiyan  Saputro  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Luar  Biasa Catatan Sipil Indonesia di Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-3;
4) Fotokopi  surat  keterangan  untuk  nikah  Nomor  :472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-4;
5) Fotokopi  Surat  keterangan  asal  usul  Nomor  472.21/0020/XI/2018  tanggal 01  November  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Plt.Lurah  Purwosari  Kota Surakarta, diberi tanda P-5;
6) Fotokopi  surat  persetujuan  mempelai  tanggal  01  November  2018,diberi tanda P-6;
7) Fotokopi surat keterangan tentang orang tua Nomor : 472.21/0020/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-7;
8) Fotokopi surat izin orang tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-8;
9) Fotokopi  surat  keterangan/pengantar  Nomor:  472.21/0020/XI/2018, tanggal  01  November  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota Surakarta , Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P-9;
10) Fotokopi  surat  pernyataan  belum  menikah  tanggal  01  November  2018, diberi tanda P-10;
11) Fotokopi surat kematian Nomor: 474.3/016/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah  Wonorejo,  Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karangannyar, diberi tanda P-11;
12) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  3578064203840001  atas  nama  Dina Damayanti, diberi tanda P-12;
13) Fotokopi Kartu Keluarga No.3372011812080027 atas nama Kepala Keluarga Theresia  Farida  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diber tanda P-13;
14) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT 06052015-0139 tanggal 8 Mei  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-14;
15) Fotokopi  Surat  keterangan  untuk  nikah  Nomor:472.21/0021/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-15;
16) Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 472.21/0021/XI/2016, tanggal 01  November  2018  yang  dikeluarkan  Plt.Lurah  Purwosari  Kota  Surakarta, diberi tanda P-16;
17) Fotokopi  Surat  Persetujuan  Untuk  Mempelai  tanggal  01  November  2018, diberi tanda -17;
18) Fotokopi  Surat  Keterangan  Orang  Tua  Nomor:  472.21/0021/XI/2018, tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P-18;
19) Fotokopi Surat Izin Orang Tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P- 19;
20) Fotokopi  Surat  Pernyataan  Belum  Menikah,  tanggal  01  November  2018, diberi tanda P-20;
21) Fotokopi  Surat  Keterangan-Pengantar  Nomor:  472.21/0021/XI/2018, tanggal 01 Novembe 2018, yang dkeluaran oleh Pemerintah Kota Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P21;
22) Fotokopi  Surat  Keterangan  Imunisasi  Toxoid  Calon  Pengantin  Nomor 000269  tanggal  02  November  2018  atas  nama  Dina  Damayanti  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta,  Dinas  Kesehatan  UPT PUSKESMAS PURWOSARI, diberi tanda P-22;
23) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25102018-0054 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P-23;
24) Fotokopi Surat Permohonan Pencatan Perkawinan Beda Agama tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-24;
25) Fotokopi  Surat  Penolakan  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan Nomor:472.2/2785/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Koa Surakarta, diberi tanda P-25;
26) Fotokopi  Surat  Perkawinan  tanggal  29  Mei  2015,  yang  dikeluarkan  oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya GEREJA HATI KUDUS YESUS, diberi tanda P-26;
27) Fotokopi Formulir Pencatan Perkawinan, diberi tanda P-27;
Keterangan Saksi-Saksi
Saksi Farida janji menerangkan kejadian yang sebenar-benarnya, bahwa para pemohon telah saling mengenal satu sama lain, sejak beberapa tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu persis tahun pertemuan para pemohonan, keduanya bersepakat menikah dan mendapatkan persetujuan  dari  kedua  orang  tua  masing-masing,  meskipun  agama  keduanya  berbeda  satu sama lain. 15
Keduanya  sepakat  melakukan  perkawinan  di  Gereja  Kudus  Yesus  pada tanggal  29  Mei 2015,  pemberkatan  dilakukan  di  hadapan  Romo,  yang  saksi  lupa  namanya,  perkawinan berlangsung di Surabaya, kemudian keduanya pindah ke Surakarta. Setelah berjalannya waktu para pemohon dikaruniai satu orang anak, karena tuntutan administrasi keduanya mengajukan permohonan  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  dikarenakan  ada  penghalang perkawinan  maka  pencatatan  perkawinan  ditolak.  Para  pemohon  mengajukan  permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta. 16

## 3. Upaya Hukum Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama
Meskipun Pengadilan telah menetapkan penetapan yang diajukan oleh pihak pemohon, tetapi  terdapat  pihak-pihak  yang  dirugikan  oleh  penetepan  tersebut,  maka  terdapat  upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dikarenakan negera kita adalah  negara  hukum.  Hal  ini  juga  diatur  oleh  peraturan  hukum  dan  undang-undang  yang berlaku,  terdapat  beberapa  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan 17 :
a. Pengajuan Pencegasahan Perkawinan
15 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN Skt, hlm. 5.
16 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN Skt, hlm. 6.
17 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 44.
Jika  terdapat  orang  yang  dirugikan  oleh  permohonan  perkawinan  beda  agama  maka dapat  diajukan  proses  pencegahan  perkawinan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  13 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan dapat dicegah jika terdapat syarat- syarat  yang  tidak  dipenuhi  oleh  pemohon,  yang  merupakan  anggota  keluarga  lurus  ke  atas maupun ke bawah.
b. Pengajuan Perlawanan Selama Proses Permohonan Berlangsung
Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan pihak  lain,  landasan  upaya  hukum  ini  merupakan  analogi  dari  pasal  195  ayat  (6)  HIR  yang menyatakan  bahwa  jika  suatu  keputusan  dibantah  oleh  pihak  lain,  oleh  karena  barang  yang disita diakui sebagai miliknya, maka perselihan tersebut dapat dipertentangkan di Pengadilan Negeri. 18
Dari  pasal  tersebut  dapat  dilakukan  upaya  hukum  perlawanan  derden  verzet  yaitu perlawan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh permohonan penetepan yang dilakukan oleh pemohon atau dapat bertindak sebagai pelawan, dasar perlawanan ditujukan kepada gugatan voluntair, pelawan meminta agar permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat ditolak.
c. Mengajukan Gugatan Perdata
Jika isi permohonan telah dikabulkan oleh Pengadilan dan terdapat pihak yang dirugikan, maka  dapat  dilakukan  gugatan  perdata  biasa,  pihak  yang  dirugikan  bertindak  sebagai penggugat sedangkan pihak pemohon ditarik sebagai tergugat, dalil gugatan tersebut bertolak dari hubungan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan tersebut. 19
d. Mengajukan Kasasi.
Upaya hukum kasasi dapat menjadi opsi  ketika gugatan terhadap permohoan  kalah di Pengadilan  tingkat  pertama,  landasan  kasasi  merujuk  kepada  penjelasan  pasal  43  ayat  (1) bahwa  kasasi  dapat  ditempuh  setelah  melalui  upaya  banding  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang.
Dalam  Undang-undang  no.  5  tahun  2004  menyatakan  bahwa  kasasi  dapat  diajukan  setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Karena dari  penjelasan  pasal  43  ayat  (1)  bahwa  permohonan  tidak  dapat  dilakukan  upaya  banding. Sehingga proses peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi. 20
4. Permasalahan Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Terdapat  beberapa  masalah  yang  kerapkali  mewarnai  perkawinan  beda  agama, diantaranya sebagai berikut :
1. Putusan Yang Berbeda-Beda
Pasal  2  Undang-undang  perkawinan  menyebutkan  bahwa.  Pertama,  perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Kedua, perkawinan
18 Pasal 195 ayat (6) HIR
19 M. Yahya Harahap. op . cit ., hlm. 45.
20 Ibid ., hlm. 42.
dicatat menurut peraturan perundangundangan. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sah  atau  tidaknya  perkawinan  adalah  dilakukan  menurut  hukum  agama  serta  kepercayaan masing-masing,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  penjelasan  pasal  2  undangundang perkawinan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing- masing.  Sesuai  dengan  pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945;  (1)  Negara  yang  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan kepercayaan.
Ketidakjelasan  hukum  perkawinan  beda  agama  dari  masing-masing  agama  kerapkali menimbulkan keputusan yang berbeda-beda, hal demikian disebabkan tidak adanya kepastian hukum perkawinan beda agama, sehingga pasangan satu dengan lainnya, dengan kasus yang sama kerapkali mendapatkan keputusan yang berbeda.
2. Aspek Sosial
Selain  aspek  yuridis  yang  menjadi  persoalan,  perkawinan  beda  agama juga  setidaknya memberikan  dampak  kepada  beberapa  aspek  kehidupan  pasangan  tersebut,  diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Disebabkan  tidak  memenuhi  ketentuan  dan  keabsahan  hukum  agama,  maka pasangan beda agama tidak sah. Apabila Hakim mengabulkan perkawinan tersebut, maka  sama  saja  dengan  melegalkan  perzinaan.  Karena  menurut  hukum  agama, hubungan keduanya merupakan perbuatan yang haram. 21
b. Apabila  perkawinan  dilangsungkan  dan  memiliki  anak  dari  hasil  perkawinan tersebut,  maka  hubungan  nasabnya  hanya  kepada  ibunya,  sama  halnya  dengan seseorang  yang  melakukan  perzinaan  memiliki  anak,  maka  hubungan  nasabnya, hanya kepada ibunya.
D. SIMPULAN
Dari  Jika  telah  mendapatkan  perijinan  dari  Pengadilan  Negeri  untuk  melakukan perkawinan  beda  agama,  dapat  diajukan  perkawinan  dan  pencatatan  yang  dilakukan  di hadapan  Petugas  Catatan  Sipil.  Pasangan  perkawinan  beda  agama  dapat  memberitahukan kehendaknya  untuk  melakukan  perkawinan  beda  agama,  apabila  merasa minder atau  malu maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau kerabat. Pasangan tersebut mengisi formulir model 1 sampai dengan 3. Setelah itu menunggu pengumuman perkawinan selama empat belas hari, jika  tidak  ada  sanggahan  maka  formulir  akan  dimasukan  kepada  daftar  perkawinan  beda agama.  Apabila  tidak  mendapat  perijinan  dari  Pengadilan  Negeri,  kedua  pemohon  dapat mengajukan  upaya  hukum  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  mereka  dapat  mengajukan upaya  hukum  kasasi  dapat  menjadi  opsi  ketika  gugatan  terhadap  permohonan  kalah  di Pengadilan  tingkat  pertama,  landasan  kasasi  merujuk  kepada  penjelasan  pasal  43  ayat  (1) bahwa  kasasi  dapat  ditempuh  setelah  melalui  upaya  banding  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang.  Dalam  Undang-undang  no.  5  tahun  2004  menyatakan  bahwa  kasasi  dapat diajukan setelah melalui upaya banding, kecuali terdapat ketentuan lain berdasarkan undang-
21 Wawancara  Dr.  Otong  Syuhada,  MH.  Pada  tanggal  2  Maret  2022,  bertempat  di  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.
undang. Karena dari penjelasan pasal 43 ayat (1) bahwa permohonan tidak dapat  dilakukan upaya  banding.  Sehingga  proses  peradilan  dilanjutkan  langsung  ke  kasasi.  Permasalahan perkawinan beda agama jika ditinjau dari aspek yuridis, terdapat ketidakpastian hukum dalam perkara ini, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Hakim berbeda-beda satu sama lain, sehingga terkadang kehendak melangsungkan perkawinan harus kandas. Selain aspek yuridis, perkawinan  beda  agama  ditinjau  dari  aspek  sosial  akan  menimbulkan  sesuatu  yang  tidak mengenakan bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Dari mulai isu perzinaan  hingga  aspek  lainnya  yang  akan  dirasakan  secara  psikologis  oleh  pasangan perkawinan beda agama.

## Daftar Pustaka
Djubaidah,  Neng.  2012. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatatkan .  Jakarta: Sinar Grafika.
Eoh, O. S. 1996. Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Hadikusuma,  Hilman.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju. Harahap,  M.  Yahya.  2005. Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Ichtiyanto.  2003. Pernikahan  Campuran  dalam  Negara  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Badan Litbang Agama dan diklat Keagamaan Depag RI.
Kepres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan Pasal 44. Monib, Mohammad & Ahmad, Nurcholis. 2008. Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Penetapan No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta, hlm. 9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, hlm. 156. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN Skt, 5. Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Soemitro,  Rony  Hanitijo.  1988. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
Wawancara Dr. Otong Syuhada, MH. Pada tanggal 2 Maret 2022, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.