ImplementasI Konsep Zakat dalam al- Qur’an sebagaI upaya mengentaskan KemIsKInan dI IndonesIa

## Junaidi Safitri
Univesitas Islam Indonesia (UII) E-mail: junaidi.safitri@gmail.com

## Abstract
This study aims to explain the concrete steps in an effort to convey their zakat potential in Indonesia is predominantly Muslim, in this case the charity is directed how to create the harmony between the rich and the poor through the analysis of the zakat institutions that exist, with the noble purpose, namely to reduce poverty , So the zakat teachings in the Koran, can be realized as a path that creates the harmony  of  human  life,  both  physically  and  mentally.  This  study uses qualitative descriptive method by researching library materials (library  research).  The  results  of  these  empirically  shows  that  the First,  Zakat  in  the  Qur’an  has  a  positive  correlation  to  economic growth,  due  to  its  nature  as  a  distribution  of  income  that  can improve the function of consumption and production are balanced. Second, the potential of zakat in Indonesia macro can be optimized through  the  government’s  role  as  regulator  and  supervisor  in  the management of zakat in Indonesia. And Third, the concept of zakat as described above have an opportunity as a source of state revenue that is allocated specifically for the alleviation of poverty, meaning that the source of state revenue derived from zakat should be given to the mustahiq both consumptive and productive.
Keyword : Al-Qur’an, Zakat, distribution

## Junaidi Safiti
pendahuluan a.
Islam  adalah  agama  yang  indah  dan  sempurna.  Syariatnya meliputi  semua  aspek  kehidupan  manusia.  Mulai  dari  sisi  sosial, ekonomi, budaya, hukum bahkan politik terangkum dalam ajaran Islam. Hal itu disebabakan akarena syariat itu sendiri di ambil dari 2 sumber murni yang tidak pernah berubah oleh zaman yaitu AL- Quran dan Hadist.
Al-Qur’an adalah kitab yang menjadi pedoman umat islam, ia adalah panduan bagi kaum muslimin dalam mensyukuri nikmat hidup yang Allah diberikan kepadanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ia juga memberi perhatian secara seimbang terhadap unsur materi  dan  unsur  ruh.  Artinya  kedua  unsur  tersebut  dalam  daur kehidupan  manusia,  berhak  memperoleh  peran  yang  sama,  tanpa ada  salah  satu  unsur  yang  melebihi  dan  mengurangi  peran  unsur lain.  Inilah  salah  satu  bagian  dari  istimewanya  ajaran  Islam  yang tertera dalam al-Quran yaitu; keselarasan dengan fitrah manusia.
Salah satunya masalah kehidupan sosial yang selalu terulang, dan  sering  kita  temui  dan  alami  yaitu  masalah  ekonomi.  Diakhir tahun  2008  Indonesia  kembali  tertimpa  krisis,  akar  masalahnya adalah  kredit  perumahan  yang  macet  di  Amerika  yang  dikenal dengan Subrime Mortgage . Peristiwa ini lebih disebabkan oleh sifat serakah  manusia  yang  didalam  ekonomi  kapitalis  disebut  sebagai mahluk  rasional,  dimana  kuantitas  modal  menjadi  faktor  utama seseorang  mencapai  kesejahteraan.  Logika  tersebut  menyebabkan munculnya,  target  pencapaian  suatu  bisnis  tanpa  memperhatikan standar prudential dalam penyaluran kredit, yang semakin dilengkapi dengan pemanfaatan instrumen derivatif pasar modal yang beresiko tinggi dan jelas-jelas akan membuat bubble economy yang mengancam stabilitas perekonomian. Semua hal diatas disebabkan keserakahan manusia  dan  sifat  individualistik  mereka  dalam  mengumpulkan harta,  sehingga  menyebabkan  ketidak  stabilan  dalam  kehidupan sosial dan ekonomi.
21

## Implemeniasi Konsep Zakai...
Bukan  hanya  pada  kasus  ini  saja,  sejak  dulu  ekonomi  bisa dijadikan  alasan  seseorang  untuk  berbuat  kejahatan,  yang  miskin karena butuh makan ia rela mencuri, sedangkan yang kaya karena ambisi  ingin  menambah  kekayaannnya  rela  melakukan  praktek bisnis apa saja. Semua dilakukan dengan alasan ekonomi. Padahal Allah SWT telah mengingatkan bahwa keinginan manusia itu tak ada  batasnya,  jika  sifat  ingin  menyejahterakan  secara  individual ini  terus  dipelihara,  maka  gesekan  sosial  adalah  sesuatu  yang  tak bisa  dihindari.
Islam  melalui  kitab  sucinya  menjelaskan  perlunya keselarasan  dalam  kehidupan,  termasuk  dalam  hal  ekonomi. Al-Quran  menganjurkan  kepada  umat  manusia  yang  mampu untuk  megeluarkan  zakat,  sebagai  rukun  islam  keempat  yang akan  melengkapi  jati  diri  seorang  muslim.  Perintah  zakat,  disini disamping mengandung dimensi materi, juga menyimpan dimensi ruhi. Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam tarbiyah ruhiyah, yang selanjutnya akan merealisasi keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang  sehat  dan  pesat.  Dalam  al-Qur’an  dikatakan “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu`min, jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka” . 1
Hal  itu  dikarenakan,  Zakat  merupakan  manifestasi  dari kegotongroyongan  antara  orang  kaya  dengan  fakir  miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana ekonomi yaitu kemiskinan dan kelangkaan suatu barang. Sedangkan  Lembaga  zakat  merupakan  sarana  distribusi  kekayaan yang punya kewajiban kolektif terhadap perekonomian umat Islam. 2
Konsep zakat disini punya hitung-hitungan sendiri dalam penyucian harta,  agar  yang  kaya  tak  merasa  terbebani  dan  yang  miskin  bisa mendapatkan  sumber  modal  secara  berkesinambungan.  dalam
1 QS. at-Taubah: 11
2 Merza  Gamal Memahami  zakat  sebagai  distribusi  kesejahteraan ,  groups. yahoo.com/ekonomi-syariah

## Junaidi Safiti
ekonomi Islam ia disebut sebagai alat pengentas kemiskinan dalam bentuk distribusi pendapatan.
Namun  nyatanya  angka  kemiskinan  di  Indonesia  mencapai 34.69 juta jiwa atau 15,42% dari total penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan  tujuan  zakat  belum  terealisasi  dengan  baik  sebagai sarana  pengentasan  kemiskinan  umat  yang  sempurna.  Ia  masih dianggap  sebatas  simbol  agama  belaka  karena  pada  nyatanya banyak  ummat  Islam  yang  mampu  tetapi  tidak  tahu  menahu tentang  zakat.  Bahkan  sekedar  mengetahui  hukum  zakat  saja banyak  orang  yang  tidak  tahu  bagaimana  menyalurkan  kewajiban zakatnya sehingga kesadaran untuk membayar zakat belum tumbuh dan  berkembang 3 .
Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  mengkaji  lebih  jauh  tentang korelasi pesan al-Qur’an tentang zakat dengan fenomena ekonomi yang  ada  serta  bagaimana  potensi  zakat  tersebut  dapat    berperan aktif  dalam    pengentasan  kemiskinan  ummat  yang  selama  ini menjadi  penyakit  utama  negeri  ini.  Harapannya  karya  tulis  ini mampu menarik kronologi konsep al-Qur’an tentang pengentasan kemiskinan  yang  tertuang  dalam  kewajiban  zakat.  Sehingga, implementasinya  dapat  memberi  keselarasan  dalam  kehidupan sosial dan ekonomi manusia.
Zakat  secara  bahasa  berarti  bersih,  tumbuh,  barokah  dan pujian. Sedangkan secara istilah adalah bagian tertentu dari harta yang  diwajibkan  oleh  Allah  SWT  untuk  diberikan  kepada  orang- orang yang berhak, yaitu mustahiq yang terdiri dari 8 ashnaf . 4 Dalam Islam  ia  dikatakan  sebagai  alat  penyeimbang  kehidupan  manusia , dengan  harapan  akan  terjadi  distribusi  pendapatan  yang  adil yang  dapat  mengurangi  kemiskinan.  Dalam  al-Qur’an  dikatakan:
3 Beik,  Irfan  Syauqi. Analisis  Peran  Zakat  Dalam  Mengurangi  Kemiskinan: Studi  Kasus  Dompet  Dhuafa  Republika. Jurnal  Pemikiran  dan  Gagasan,  Zakat  dan Empowering. 2009
4 Abu  Daud,  Anas  Ismail,  2005, Ensiklopedia  Dakwah  (Daliilu  Saailiin) . Penerjemah Munirul Abidin dan Drs Fuad Efendi, Penerbit Al-Qayyim Malang. Hal 647
23
Implemeniasi Konsep Zakai...
“Sekali-kali kamu Tidak akan mendapatkan kemuliaan, sampai kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai 5 ”
Menurut  Chapra  (1985),  zakat  mempunyai  dampak  positif dalam  meningkatkan    ketersediaan  dana  bagi  investasi  sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan  harta yang tersimpan akan mendorong  para  pembayar  zakat  untuk  mencari    pendapatan dari  kekayaan  mereka,  sehingga  mampu  membayar  zakat  tanpa mengurangi  kekayaannya.  Dengan  demikian,  dalam  sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islam-nya telah terinternalisasi, simpanan emas dan perak serta  kekayaan yang tidak produktif cenderung akan berkurang,  sehingga  meningkatkan  investasi  dan  menimbulkan kemakmuran yang lebih besar.
Pendapat  senada  juga  dikemukakan  oleh  Neal  Robinson (2001),  Guru  Besar  pada Universty  of  Leeds ,  yang  mengatakan bahwa zakat mempunyai fungsi sosial  ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan adanya larangan riba,  zakat mengarahkan kita  untuk  tidak  menumpuk  harta  namun  malahan  merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan. 6
Meski  Indonesia  bukan  negara  Islam  yang  secara  formal memberlakukan  syariah  Islam,  namun  ada  keterlibatan  negara dalam  batas  tertentu  untuk  menfasilitasi  atau  mengakomodasi umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945,  Pasal  29,  dinyatakan bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk beribadat  menurut  agamanya  masing-masing.  Jaminan  tersebut bukannya  jaminan  yang  bersifat  pasif,  melainkan  jaminan  yang bersifat aktif, dimana negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kewajiban beribadah menurut agama.
Untuk  menfasilitasi  kewajiban  berzakat  bagi  umat  Islam di  Indonesia,  pemerintah  telah  menerbitkan  undang-undang
5 ( Al-Baqoroh; 254) 6 Merza  Gamal Memahami  zakat  sebagai  distribusi  kesejahteraan ,  groups. yahoo.com/ekonomi-syariah

## Junaidi Safiti
pengelolaan zakat (Undang-undang No 38 Tahun 1999) Undang- undang  menetapkan  kewajiban  pemerintah  memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq , dan amil zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri  Agama.  Undang-undang  negara hanya  mengatur  lembaga  pengelola  zakat.  Sedangkan  hukum zakat  tetapi  mengikuti  ketentuan  syariah  sesuai  dengan  al-Quran dan  Sunnah.
Dalam  khasanah  pemikiran  hukum  Islam,  ada  beragam pendapat  seputar  kewenangan  pengelolaan  zakat  oleh  negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tapi ada juga yang berpendapat  lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan  apakah  amil  itu  ditunjuk  oleh  negara  atau  amil  yang bekerja  secara  independen.  Pendapat  lainnya,  pengumpulan zakat  dapat  dilakukan  oleh  badan-badan  hukum  swasta  dibawah pengawasan pemerintah. 7 Namun jika kita menggali sejarah zakat dan pajak. Pada zaman Rasullulah dan pemerintah Islam periode awal,  pemerintah  menangani  secara  langsung  pengumpulan  dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.
Menurut  ajaran  Islam,  zakat  sebaiknya  dipungut  oleh negara  atau  lembaga  yang  diberi  mandat  oleh  negara  dan  atas nama pemerintah yang bertindak sebgai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh  haknya  yang  ada  pada  harta  orang-orang  kaya. Pengelolaan  dibawah    otoritas  badan  yang  dibentuk  oleh  negara akan  jauh  lebih  efektif  pelaksanaan  fungsi  dan  dampaknya  dalam membangun  kesejahteraan  umat  yang  menjadi  tujuan  zakat  itu sendiri,  dibanding  zakat  dikumpulkan  dan  didistribusikan  oleh
7 Artikel  Prof.  Dr.  H.  Nasaruddin  Umar,  MA, Zakat  dan  Peranan  Negara Perspektif Hukum Positif di Indonesia.
Implemeniasi Konsep Zakai...
lembaga yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi satu sama lain.
Diantara penelitian terkait dengan tema ini adalah penelitian yang  berjudul Analisis  potensi  dan  relaisasi  zakat  perdagangan  di Pasar Klewer Surakarta yang ditulis Trian Rini Alisa. Penelitian ini berusaha  mengetahui  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat kesadaran  berzakat muzakki serta  berusaha  untuk  memperoleh informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LAZ/BAZ dalam menggali potensi zakat perdagangan di Pasar Klewer. 8
Selain  itu  ada  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eko Suprayitno,  SE,  M.Si  yang  berjudul “Pengaruh  Zakat  Terhadap Variabel  Makro  Ekonomi  Indonesia”. Penelitian  ini  berusaha menggambarkan pengaruh zakat terhadap variabel makro ekonomi Indonesia  yaitu  Kemiskinan,  pertumbuhan,  dan  investasi,  dari sini dapat ditelaah kebijakan apa saja yang harus ditempuh untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat dhuafa (miskin),  ia  juga sudah  mengilustrasikan  perbedaan  fungsi  antara  pajak  dan  zakat walaupun sama-sama merupakan potongan dari pendapatan. 9
Dan  yang  penelitian  yang  masih  hangat  adalah  yang  ditulis oleh  M.  Syahrial  Yusuf  dengan  judul ”Zakat  Efektif  Mengurangi Kemiskinan” ,  penelitian  ini  berusaha  melihat  potensi  zakat  yang ada khususnya di daerah Jakarta, apa kendalanya dan faktor apa saja yang dapat menumbuhkannya. 10 Penelitian ini juga dapat dikatakan cukup  berhasil  dalam  melihat  peran  zakat  dalam  pertumbuhan ekonomi serta langkah konkrit yang dapat diterapkan instansi yang berwenang,  namun  hal  itu  masih  dalam  skala  mikro  dan  belum
8 Trian Rini Alisa, Analisis potensi dan relaisasi zakat perdagangan di Pasar Klewer Surakarta. Dalam http://digilib.uns.ac.id diakses tanggal 12mei 2009 9 Eko  Suprayitno,  SE.,  M.Si, “Pengaruh  Zakat  Terhadap  Variabel  Makro Ekonomi  Indonesia”. Penelitian  ini  merupakan  Thesis  pada  Program  Pascasarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta tahun 2004.
10 M.  Syahrial  Yusuf, Zakat  Efektif  Mengurangi  Kemiskinan .  Kantor  Berita ekonomi Syariah, Di publikasikan Rabu, 06 Mei 2009.

## Junaidi Safiti
menyentuh pada sisi makro, terutama masalah hutang dan prinsip kemandirian bangsa.
Dari tinjauan diatas belum terlihat dengan jelas bagaimana penerapan fungsi zakat secara makro ekonomi melalui instrumen lembaga  zakat  dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan,  selain  itu idealitas zakat seperti yang tercantum secara zhahir dalam al-Qur’an, belum sepenuhnya dipaparkan secara gamblang, sehingga tahapan implementasi  potensi  zakat  dari  yang  ideal  menjadi  real  (nyata) perlu dikaji lebih lanjut.
pembahasan b. tinjauan Zakat dalam al-Qur’an
1.
Secara  etimologis  zakat  berasal  dari  bahasa  Arab  yang merupakan  kata  dasar  ( masdar )  yang  berarti  tumbuh,  berkah, bersih, suci dan baik 11 . Sedangkan secara terminologis, banyak ulama maupun  para  ahli  menafsirkannya  dengan  redaksi  yang  berbeda- beda. Namun penafsiran itu berujung pada satu kesimpulan bahwa zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat  tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah  kepada  pemiliknya untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula 12 .
Pada  dasarnya  al-Qur’an  pada  periode  Makkah  sudah menanamkan mental kewajiban berzakat dalam jiwa para sahabat Rasul. Ayat 38 surat Ar-Ruum memerintahkan untuk ”memberikan hak kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang ada  dalam  perjalanan.” begitu  pula  dengan  ayat  zakat  yang  lain yang  masih  memakai  bentuk khabariyah (berita),  menilai  bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu’min dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri- ciri orang yang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itulah para sahabat terpanggil untuk menunaikan zakat meskipun
11 Mu’jam Wasith, juz 1 hlm 398 12 Muhammad, Zakat  dan  Kemiskinan,  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi Ummat (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm 34
27
Implemeniasi Konsep Zakai...
ayat-ayat  yang  turun  di  Makkah  tidak  bersifat amr (perintah) 13 . Sehingga zakat pada periode ini tidak ditentukan batasnya, tetapi diserahkan  saja  kepada  rasa  iman,  kemurahan  hati  dan  perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain yang juga beriman.
Kewajiban  zakat  baru  terjadi  pada  periode  Madinah.  Hal itu  tercantum  pada  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  turun  dalam  bentuk perintah dan instruksi yang jelas dan tegas. Seperti ayat dalam surat Al-Baqarah  ayat  43 ”Dirikanlah  shalat  dan  bayarlah  zakat” 14 , juga ayat-ayat lain yang menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, kadar, nisab dan haulnya. Dengan demikian dapat dikatakan zakat diwajibkan untuk ditunaikan pada tahun kedua Hijriah 15 .
Selain  itu  awal  disyariatkannya  zakat  memang  dengan tujuan mulia, bahwasanya Allah SWT tidak menginginkan adanya akumulasi  harta  ditangan  seseorang,  dalam  firmannya, ”...agar harta  itu  jangan  beredar  diantara  orang-orang  kaya  saja  diantara kamu” 16 . Cara al-Qur’an dan hadist menyampaikan zakat juga dalam pemindahan sebagian harta dikalangan ummat Islam sendiri. Dengan kata lain zakat adalah suatu cara untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dan sebaliknya makin mendekatkan keduanya pada kemaslahatan yang dibangun  bersama 17 .
Sejalan  dengan  pandangan  Islam  diatas,  jelas  bahwa  tujuan disyari’atkannya  zakat  bukan  sekedar  menunjukkan  kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya tapi juga ada maksud dan tujuan lain  secara  lahiriah,  yaitu  tujuan  kesejahteraan  ekonomi  bersama. Dari tujuan dan hikmah diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa zakat adalah konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan hadist mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah amanah
13 Asnaini, Zakat  Produktif  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 29 14 Surat Al-Baqarah: 43 15 Ibid, hlm 30
16 QS Al-Hasyr: 7
17 Ahmad  Azhar  Basyar, Falsafah  Ibadah  dalam  Islam (Yogyakarta:  UII Press,  2001)

## Junaidi Safiti
Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa secara langsung al-Qur’an dan hadist berperan serta terhadap pemecahan problem ekonomi ummat dengan mensyariatkan kewajiban zakat.
tinjauan ekonomi terhadap masalah Kemiskinan 2.
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  permasalahan  ekonomi klasik yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di penghujung tahun 2007, Bank Dunia  melansir  sebuah  pernyataan  mengejutkan;  kemiskinan  di Indonesia mencapai angka 49,5 %. Angka tersebut jauh di atas data yang diberitakan oleh Biro Pusat Statistik yang melaporkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 16,5 %, turun  drastis  dibanding  awal  1998  ketika  terjadi  krisis  ekonomi, dengan tingkat kemiskinan mencapai 24,2 %. 18 . Namun terlepas dari tarik ulur kebenaran data itu, yang jelas masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.
Terbentuknya  masyarakat  miskin  pada  suatu  negara  tidak terjadi  dengan  sendirinya, 19 tapi  seringkali  akibat  dari  kekeliruan dalam  strategi  pembangunan. 20 Sementara  perampasan  daya kemampuan (capability  deprivation) merupakan  suatu  kondisi yang cukup untuk menggambarkan kemiskinan di Indonesia. Dan strategi pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan hanya memberikan kesempatan pada sekelompok elite pengusaha atau  orang-orang  yang  berada  dalam  lingkaran  kekuasaan  untuk dapat mengakses SDA (Sumber Daya Alam). Akibatnya masyarakat
18 http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro
19 Lihat Al Qur’an surat Al Hajj; 65, Luqman; 29, Nuh ; 19 -20 dll, bahwa Allah  telah  membekali  manusia  dengan  berbagai  macam  fasilitas.  Ayat-ayat  yang menyebutkan tentang fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia berupa taskhir (menundukkan)  alam  dan  isinya  itu  sudah  cukup  bukti  bahwa  terlalu  lemah  bagi ummat Islam, khususnya, untuk menyandang predikat miskin.
20 Lihat  Al  Qur’an,  Surat  Assyuro;  30  dan  Arrum;  41,  dalam  tafsir  Al Qurthubi, Rosulullah memberikan penjelasan tentang Surat Assyuro; 30 kepada Ali bin Abi Tholib bahwasanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan (termasuk kemiskinan,  pen)  yang  terjadi  di  dunia  ini  disebabkan  oleh  ulahmu  (manusia) sendiri.
29
Implemeniasi Konsep Zakai...
kehilangan daya kemampuan hampir di setiap aspek, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Salah satu indikasi kemakmuran suatu negara dicerminkan oleh kesejahteraan  penduduknya.  Jaminan  kesejahteraan  dan  terbebas dari jerat kemiskinan secara adil bagi masyarakat merupakan tugas penting  pemerintah.  Adil  disini  bukan  berarti  semua  masyarakat harus  kaya,  melainkan  distribusi  pendapatan  harus  benar-benar merata sampai kepada golongan paling bawah. Kekayaan tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, yang pada akhirnya berimplikasi pada semakin banyaknya masyarakat miskin. Namun  kekayaan  itu  harus  didistribusikan  secara  merata  melalui sebuah  system.  Dengan  meratanya  distribusi  pendapatan  maka jumlah kemiskinan  akan semakin berkurang.
Kritik al-Qur’an terhadap Kebijakan ekonomi pemerintah 3.
“Dan  orang-orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Attaubah: 34) 21
Merujuk  kepada  ayat  Al-Quran  tersebut  diatas,  Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang (hoarding money) adalah seorang penjahat. Karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti  memperkecil  terjadinya  transaksi,  sehingga  perekonomian menjadi lesu. 22
Teori  ini  sedikit  paradok  bila  dibandingkan  dengan teori  investasi  dalam  ekonomi  konvensional.  Dengan  asumsi
21 Secara Dalalah al lafdz ayat tersebut menunjukkan bahwa pelarangan ‘al kanzu’ hanya  berupa  emas/perak  (mata  uang).  Namur  dalam  tafsir  Al  Qurthubi disebutkan  bahwa  interpretasi  dari  ayat  tersebut  bukan  hanya  emas/perak  (mata uang) saja, namun hal-hal yang menyangkut sumber daya perekonomian. Sehingga dari statemen Al Qurthubi ini, kita dilarang untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi  dengan  penahanan  item-item  sumber  daya  ekonomi.  (Digital  Tafsir, diproduksi oleh islamspirit.com)
22 Disadur  oleh  Eko  Suprayitno  dalam Pengaruh  Zakat  Terhadap  Variabel Makro Ekonomi Indonesia” hal 206

## Junaidi Safiti
pertumbuhan yang diharapkan (bunga) sebesar 2.5% (sama dengan nilai  kadar  zakat),  semakin  lama idle  money ,  jumlah  uang  yang kita miliki akan semakin meningkat bila dihitung melalui metode compound  interest. Namun  bila  dihitung  dengan  menggunakan metode idle money dalam perspektif Islam, jumlah uang yang kita miliki akan semakin berkurang. Untuk lebih jelasnya berikut ilustrasi kedua metode tersebut di dalam kurva di bawah ini:
Dari kurva di atas terlihat bahwa idle money dalam ajaran Islam memiliki  hubungan  negatif  dengan  angka  tahun/haul.  Semakin tinggi angka tahun, maka jumlah idle money akan berkurang dengan besaran  pengurang  2.5%,  sampai  jumlah  harta  tersebut  berada  di bawah nishab . Sedangkan dalam teori compound interest , hubungan antara jumlah uang dengan angka tahun berbanding positif. Artinya semakin lama idle money berada di instrument yang menyediakan suku bunga, maka jumlah uang tersebut akan semakin bertambah.
Interpretasi  dari  konsep idle  money dalam  perspektif  Islam adalah  bentuk karohiyah  al  syar’u pada public  goods (uang)  yang tidak  disalurkan  berupa  kebijakan  syara’  terhadap  pembebanan zakat setelah mencapai haul. Karena penimbunan uang ini berarti menarik uang dari peredaran untuk jangka waktu tertentu dan dapat menghambat cashflow (al Ghazali). Padahal menurut teori Fisher, 23
23 Lihat  Eko  Suprayitno  dalam Pengaruh  Zakat  Terhadap  Variabel  Makro Ekonomi Indonesia” hal 190
Asumsi: nishab = 8.000
31
Implemeniasi Konsep Zakai...
pertumbuhan yang diharapkan (bunga) sebesar 2.5% (sama dengan nilai  kadar  zakat),  semakin  lama idle  money ,  jumlah  uang  yang kita miliki akan semakin meningkat bila dihitung melalui metode compound  interest. Namun  bila  dihitung  dengan  menggunakan metode idle money dalam perspektif Islam, jumlah uang yang kita miliki akan semakin berkurang. Untuk lebih jelasnya berikut ilustrasi kedua metode tersebut di dalam kurva di bawah ini:
Dari kurva di atas terlihat bahwa idle money dalam ajaran Islam memiliki  hubungan  negatif  dengan  angka  tahun/haul.  Semakin tinggi angka tahun, maka jumlah idle money akan berkurang dengan besaran  pengurang  2.5%,  sampai  jumlah  harta  tersebut  berada  di bawah nishab . Sedangkan dalam teori compound interest , hubungan antara jumlah uang dengan angka tahun berbanding positif. Artinya semakin lama idle money berada di instrument yang menyediakan suku bunga, maka jumlah uang tersebut akan semakin bertambah.
Interpretasi  dari  konsep idle  money dalam  perspektif  Islam adalah  bentuk karohiyah  al  syar’u pada public  goods (uang)  yang tidak  disalurkan  berupa  kebijakan  syara’  terhadap  pembebanan zakat setelah mencapai haul. Karena penimbunan uang ini berarti menarik uang dari peredaran untuk jangka waktu tertentu dan dapat menghambat cashflow (al Ghazali). Padahal menurut teori Fisher, 23
23 Lihat  Eko  Suprayitno  dalam Pengaruh  Zakat  Terhadap  Variabel  Makro Ekonomi Indonesia” hal 190
Asumsi: nishab = 8.000
semakin banyak velositas uang maka nilai dari uang tersebut akan semakin besar/kuat. Karena inti dari kekuatan suatu Negara bukan pada  kepemilikan  uang  tapi  produktivitas  Negara  tersebut  dalam melakukan pertukaran barang dan jasa (Ibnu Khaldun). 24
Konsep ini dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi adalah  instrument  institusi  keuangan,  seperti  industry  perbankan dan pasar modal hendaknya memainkan perannya sebagai lembagai intermediasi antara para pemilik modal dan pelaku usaha di sektor riil.  Karena  esensi  dari  pertumbuhan  ekonomi  ini  bukan  pada pertumbuhan yang mencengangkan di sektor pasar derivatif, namun lebih kepada pertumbuhan pada sektor rill.
Berbeda dengan Indonesia, kebijakan pemerintah berkaitan dengan  masalah  ekonomi  lebih  banyak  difokuskan  dengan perencanaan-perencanaan  seputar  pengendalian  inflasi  dan pengendalian  stabilitas  sektor  financial.  Dan  teori  yang  dipakai adalah  teori  makro  konvensional  yang  banyak  didengung- dengunkan di kampus-kampus; jika terjadi inflasi, maka SBI harus dinaikkan agar uang banyak terserap ke lembaga keuangan sehingga harga  akan  mencapai equilibrium kembali,  begitu  juga  sebaliknya. Kebijakan  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  teori  mengurangi pengangguran.  Artinya  ketika  pemerintah  memfokuskan  untuk mengendalikan  inflasi,  konsekwensinya  pengangguran  dijadikan sebagai masalah yang di trade off, begitu juga sebaliknya. Sehingga kedua masalah tersebut datang silih berganti, namun anehnya teori penggunaan instrument bunga tersebut masih terus dipakai.
Contoh  yang  paling  nyata  dan  terbaru  adalah  kebijakan stimulus pemerintah dalam menghadapai krisis global diawal tahun 2009. Total stimulus fiskal pada APBN 2009 dalam rangka antisipasi dan  penanganan  dampak  krisis  global  mencapai  angka  Rp71,3 triliun atau sekitar 1,4 persen dari PDB (Product Domestic Bruto). Secara rinci stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai solsuis krisis global adalh sebagi berikut:
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Junaidi Safiti
Penghematan  pembayaran  pajak  (tax  saving)  sebesar  Rp43
1) triliun (0,8 % dari PDB).
Stimulus  untuk  subsidi  pajak  dan  bea  masuk  ditanggung
2) pemerintah (PPNDTP dan BMDTP) yaitu untuk eksplorasi migas  dan  migor  sebesar  Rp3,5  triliun  (0,07  %  PDB), BMDTP bahan baku dan barang modal Rp2,5 triliun (0,05 % dari PDB), PPh karyawan Rp6,5 triliun (0,12 % dari PDB), dan PPh panas bumi Rp0,8 triliun (0,02 % dari PDB). Sedangkan  subsidi  dan  belanja  untuk  dunia  usaha  dan
3) pencipataan lapangan kerja, yang terdiri dari penurunan harga solar  (subsidi  solar)  Rp2,8  triliun  (0,05  %),  diskon  beban puncak  listrik  industri  Rp1,4  triliun  (0,03  %),  tambahan belanja  infrastruktur  Rp10  triliun  (0,2  %),  dan  perluasan program  nasional  pemberdayaan  masyarakat  (PNPM) sebesar Rp0,6 triliun  (0,01 % dari PDB) 25
Dari    data  diatas  dapat  secara  eksplisit  terlihat  optimalisasi stimulus lebih condong kearah penghematan pajak yang notabenenya adalah  sumber  pendapatan  utama  negara.  Subsidi  pajak  berarti menyebabkan setoran pajak berkurang, artinya sumber dana APBN berkurang karena subsidi yang dilakukan oleh dana APBN sendiri, sedangkan yang kedua subsidi pada pajak perusahaan-perusahaan BUMN potensial memang akan menyebabkan volume perdagangan kembali stabil, namun ironisnya, tujuan subsidi ini adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan investor dipasar modal. Artinya tujuan utamanya  disini  adalah  bagaimana  menstabilkan  sektor  keuangan baik  dipasar  modal  maupun  pasar  uang,  tanpa  melihat  perbaikan yang  lebih  intern  terhadap  BUMN  tersebut.  Bandingkan  dengan sektor  riil  yang  hanya  mendapat  jatah  Rp.  14,8  Trilliun  dari total  Rp.71,3  Trilliun  stimulus  yang  diluncurkan,  padahal  dalam pembahasan diatas, kesejahteraan akan terjadi bila sektor riil dapat tumbuh dengan adil dan seimbang.
33
Implemeniasi Konsep Zakai...
analisis potensi Zakat dalam mengentaskan Kemiskinan 4.

## potensi Zakat dalam ekonomi a.
Sesuai dengan prinsip Syariah Islam yang tidak mempersulit keadaan  dan  pro  terhadap  keadilan  sosial,  maka  konsep  zakat, terlebih dahulu memang harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan  ( distribution  of  justice )  seperti  yang  diungkapkan  al- Quran,  Surah  Al  Hasyr  ayat  7,  yakni  agar  harta  tidak  beredar  di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi perputaran cashflow lebih luas dan  setiap  pihak  mempunyai  kesempatan  untuk  ikut  andil  dalam aktifitas  ekonomi. 26
Dalam praktek ekonomi, salah  satu  faktor  penggerak produksi  dan  konsumsi    kini adalah  modal.  Modal  dapat berasal  dari  pendapatan  akan suatu  aktifitas  ekonomi, yang tentunya memiliki tingkat  kuantitas  dan return yang  berbeda.  Perbedaan proporsi  pendapatan  inilah yang  menjadi  masalah  dalam penentuan  tingkat  harga  dan indikator inflasi, penghitungan asumsi  biasanya  didapat berdasarkan perhitungan
umum  seperti  JUB  (Jumlah  Uang  Beredar)  yang  menjadi  faktor pengaruh inflasi, padahal hal tersebut lebih disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata.
Disinilah  peran  zakat  dalam  hal  distribusi  pendapatan agar  perhitungan  harga  tepat  sasaran  dan  adil  bagi  semua  pihak. Lawannya  disini  adalah  riba.  Hubungan  zakat  dan  riba  adalah
26 Merza  Gamal, Memahami  zakat  sebagai  distribusi  kesejahteraan ,  groups. yahoo.com/ekonomi-syariah
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Junaidi Safiti
negatif,  yaitu:  Zakat ↑ =  RIba ↓ .  Zakat  menciptakan  distribusi kekayaan  sedangkan  riba  menciptakan  konsentrasi  kekayaan. Dalam  kurva  zakat  justru  dikatakan  sebagai  faktor  pendukung pendapatan. 27 Dengan demikian dana zakat, juga infaq & sadaqah, dapat  menjadi  suplemen  pendapatan  permanen  bagi  orang-orang yang benar-benar tidak dapat menghidupi dirinya lewat usahanya sendiri karena ia seorang yang menderita cacat seumur hidup atau telah uzur. Sedangkan bagi yang lain, dana tersebut harus digunakan sebagai  bantuan  keringanan  temporer  disamping  sumber-sumber daya  esensial  untuk  memperoleh  pelatihan,  peralatan,  dan  materi sehingga  memungkinkan  mereka  mendapatkan  penghasilan yang  mencukupi.
Dalam  konteks  makro  dilihat  dari  sisi mustahiq hubungan zakat  terhadap  konsumsi  berbanding  positif.  Orang  miskin  yang menerima  zakat,  konsumsinya  akan  semakin  meningkat.  Karena setelah ia menerima zakat, pendapatannya bertambah sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Peningkatan konsumsi ini secara agregat akan mendorong peningkatan kinerja perekonomian. Peningkatan  kurva  agregat demand melalui  bertambahnya  daya beli  masyarakat  ( mustahiq )  yang  mendapatkan  zakat,  tentu  saja akan  berpengaruh  pada  kenaikan  harga  barang.  Kenaikan  harga ini  berimplikasi  pada  terbukanya  market  yang  lebih  luas  agar penjual  baru  dapat  masuk  ke  dalam  pasar  sehingga  penawaran akan  meningkat.  Siklus  tersebut  secara  natural  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi. 28
Islam sangat menjunjung tinggi hak individu atas kepemilikan terhadap  sesuatu.  Namun  karena  kepemilikan  tersebut  tidak dapat  dilakukan  oleh  semua  individu,  maka  diperlukan  sistem yang  menjamin  terjadinya  distribusi  atau  redistribusi  dalam perekonomian. Pendekatan makro ekonomi dalam implikasi zakat dalam  mendorong  pemerataan  distribusi  pendapatan  ini  dapat
27 Ir. H. Adiwarman A. Karim,, 2007, Ekonomi mikro Islami, edisi ketiga . PT. Raja Grafindo Jakarta hal 134
28 Artikel Bpk. Ascarya ( Center for C\entral Banking Education and Studies, Bank Indonesia).
35
Implemeniasi Konsep Zakai...
dicerminkan dalam fungsi distribusi pendapatan dan konsumsi dari pendapatan rumah tangga seorang muslim. 29
Dari kurva di atas, dapat kita ketahui bahwa pola pengeluaran ideal seorang muslim adalah kombinasi antara kebutuhan konsumsi, zakat dan infak/shadaqah. Kombinasi pengeluaran seorang muslim ini  setidaknya  dapat  mendorong  distribusi  pendapatan  kepada mereka  yang  fungsi  pengeluarannya  hanya  merupakan  variable konsumsi  saja.  Dengan  distribusi  zakat,  infak  dan  shadaqah  yang baik, akan berpengaruh positif terhadap fungsi pengeluaran fuqoro’ masakin tanpa  melalui  pertukaran  barang/jasa.  Secara  teoritis, standar kemaslahatan seorang muslim dari kepemilikan pendapatan (mencapai nisab) difungsikan sebagai berikut; Y = C + ZAKAT 30

## pengelolaan Zakat di Indonesia
b.
Dari  sisi  regulasi  sebenarnya  Indonesia  sudah  cukup  baik, dengan  adanya  UU  No.  38  tahun  1999  yang  mengatur  tentang pengelolaan zakat di Indonesia, walaupun minus tentang penjelasan detail  terkait mustahiq yang  menjadi  objek  zakat,  namun  yang lebih  penting  dari  itu  adalah  belum  adanya  sumbangsih  zakat pada  keuangan  negara  dan  alur  prosesnya  sebgai  modal  dalam mengentaskan kemiskinan, regulasi ini hanya berhenti bagaimana menyalurkan zakat dengan baik kepada para mustahiq , tanpa melihat apakah fungsi ini konsumtif atau produktif, 31 adakah potensi zakat sebagai sumber pendanaan negara, sehingga dampak ekonomi yang diharapkan belum bisa sepenuhnya terealisasi dengan baik.
Selain  itu,  Indonesia  sejak  dulu  sudah  memiliki  banyak lembaga  swasta  yang  lebih  dulu  mengelola  zakat,  yang  tergabung dalam Forum Zakat yang merupakan Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat  seluruh  Indonesia  yang  beranggotakan  Badan  Amil  Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat, ia sudah banyak menyerap tenaga kerja
29 Nasution, Mustafa Edwin. Pengenalan Ekonomi Islam.hal: 146
30 Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat hal 196.
31 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

## Junaidi Safiti
amil. Pemerintah tentunya tetap harus menghargai apa yang telah mereka lakukan.
Dalam  rekomendasi  amandemen  UU  zakat,  Forum  Zakat menyarankan  agar  pemerintah  lebih  memperhatikan  aspek standarisasi  pengelolan  zakat  khususnya  dari  sisi  akuntansi  dan pengawasan, ketimbang merombak ulang sistem mapan yang sudah diterapkan. Hal itu tentu senada dengan konsep pengaturan lembaga keuangan syari’ah seperti perbankan syari’ah, perbedaannnya disini adalah  bila  perbankan  syari’ah  berorientasi  profit  maka  lembaga zakat  memang  terkhusus  sebagai  lembaga  pengelolaan  keuangan yang berorientasi sosial.

## Fungsi Zakat dalam mengentaskan Kemiskinan
c.
Dalam  wacana  konvensional,  akar  masalah  ekonomi  adalah kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi ketika ada sebuah kebutuhan, baik  itu  kebutuhan  produksi  maupun  kebutuhan  konsumsi. Berdasarkan teori mikro ekonomi 2 faktor diatas memiliki 2 sifat dan  prinsip  yang  saling  bertolak  belakang,  makanya  hingga  kini mayoritas ekonom di dunia percaya bahwa sistem ekonomi pasar adalah  jawaban  yang  tepat  dalam  menjawab  permasalahan  diatas, karena ia akan mempertemukan kedua perbedaan tersebut dalam suatu titik yang disebut keseimbangan (equilibrium).
Namun  perkembangan  ilmu  ekonomi  membuat  teori  itu sedikit mengalami modifikasi, yaitu adanya intervensi pemerintah. Hal  ini  terjadi  karena  konsep  pasar  bebas  menyisakan  penyakit kronis yang datang secara bergantian yaitu inflasi disektor keuangan dan  pengangguran  disektor  riil.  Dan  disinilah  peran  pemerintah sebagai  ”dokter  yang  setia”  menemani  sistem  ekonomi  yang peyakitan  seperti  ini  agar  terus  hidup  dan  berkembang,walaupun akan  terus  memilki  efek  samping  yang  hingga  sekarang  nyatanya belum akan berakhir yaitu kemiskinan.
Dalam  ajaran  islam  yang  berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadist, mempunyai tujuan yang rahmatan lil-’alamin artinya kemaslahatan untuk  semua  orang.  Makanya  disini  islam  memperhatikan  satu
37
Implemeniasi Konsep Zakai...
faktor  ekonomi  yang  hampir  dilupakan  ekonom-ekonom  dunia yaitu  faktor  distribusi. 32 Inilah  yang  ingin  disampaikan  al-Quran lewat perintah kewajiban dalam menunaikan zakat, zakat sebagai alat distribusi kesejahteraan, karena yang sejahteralah yang berkewajiban menunaikan  zakat.  Itupun  dengan  adanya  persyaratan  haul  dan hitung-hitungan  tertentu  yang  tidak  memberatkan  bagi  muzakki dan sesuai dengan proporsi kebutuhan mustahiq.
Contoh pada Penerimaan zakat penghasilan dihitung secara proporsional,  yaitu  dalam  persentase  dan  bukan  ditentukan  nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan built in stability . 33 Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan  agregat  lebih  besar  dari  penawaran  agregat.  Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun menjadi lebih kecil dari penawaran agregat, ia akan mendorong kearah stabilitas pendapatan dan total produksi. Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha . Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN)  yang  populer    sekarang,  PPN  dihitung  atas  harga  barang sehingga  harga  bertambah  mahal  dan  jumlah  yang  ditawarkan lebih  sedikit . 34
Khusus  untuk  zakat  ternak,  Islam  menerapkan  sistem  yang progressif  untuk  memberikan  insentif  meningkatkan  produksi. Makin banyak ternak yang diproduksi makin kecil rate zakat yang harus  dibayar.  Ia  akan  mendorong  tercapainya  skala  produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya progressif. Sistem progressif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur dan buah- buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.
Inilah  keindahan  konsep  kesejahteraan  ala  islam  yang diajarkan  lewat,  al-Qur’an,  disatu  sisi  ia  memperhatikan
32 Gusfahmi,  SE,  MA,  2007, Pajak  Menurut  Syari’ah .  PT.  Raja Grafindo,  Jakarta.
33 Ir.  H.  Adiwarman  A.Karim, Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Kontemporer . Gema Insani, Jakarta. Hal 25 -26
34 Ibid hal 26

## Junaidi Safiti
kesejahteraan  muzakki  namun  disisi  lain  ia  juga  memperhatikan kebutuhan mustahiq, inilah equilibrium kesejahteraan dalam islam, yaitu  disaat  kebutuhan  mustahiq  bertemu  dengan  kemampuan muzakki  dalam  titik  yang  disebut  zakat.  Seperti  yang  dipaparkan dalam pembahasan diatas kemiskinan itu diciptakan karena adanya kekeliuran dalam strategi pembangunan, maka tidak salah bila ada wacana positif yang menyatakan bahwa kesejahteraan itu juga dapat dicitkan melalui strategi yang tepat untuk diterapkan.
Ada banyak factor yang menyebabkan kemiskinan, mayoritas diantaranya  karena  factor  ketidakberuntungan  dan  kurangnya pendidikan.  Maka  fungsi  zakat  disini  dapat  dilakukan  dengan  2 tujuan, tujuan konsumtif untuk mereka yang sudah tidak mampu bekerja  dan  tujuan  produktif  untuk  mereka  yang  masih  mampu bekerja,  karena  sesungguhnya  Allah  SWT  sangat  menghargai hambaNya  yang  bekerja,  dan  melaknat  hambaNya  yang  suka meminta-minta.
Selain  itu  dengan  adanya  lembaga  zakat  pemerintah  dan swasta,  maka  hendaknya  system  pengelolaan  zakat  di  Indonesia memiliki  standar  operasional  yang  jelas  baik  dari  sisi  penarikan dana dari muzakki hingga penyaluran kepada mustahiq, selain itu kemudahan  akses  informasi  yang  mudah  dari  pemerintah  sangat diharapakan  agar  dana  zakat  benar-benar  tersalurkan  kepada yang  membutuhkannya.  Seperti  halnya  dalam  system  perbankan syariah,  pengawasan  terhadap  aspek  kesyariahannya  harus  terus diperhatikan namun dnegan orintasi yang bersifat social. Dengan harapan kedepannya indoensia bias keluar dari jurang kemiskinan.

## simpulan C.
Berdasarkan analisis permasalahan diatas dihasilkanlah hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pesan  Zakat  dalam  al-Qur’an  memiliki  korelasi  yang positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  karena  sifatnya  sebagai alat  distribusi  pendapatan  yang  mampu  meningkatkan  fungsi konsumsi dan produksi secara berimbang, tanpa membebani pihak
39
Implemeniasi Konsep Zakai...
muzakki    sebab  proporsi  yang  ditetapkan,  disesuaikan  dengan kebutuhan  mustahiq.
Potensi zakat di Indonesia secara makro dapat dioptimalkan melalui  peran  pemerintah  sebagai regulator dan supervisor dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun secara mikro tetapa harus membangun kesadaran berzakat dari diri sendiri, keluarga hingga melalaui  tokoh  masyarakat,  karena  potensi  zakat  yang  dimilki Indonesia sangatlah besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah  muslim,  maka  idealnya  zakat  dapat  benar-benar  menjadi instrument dalam mengentaskan kemiskinan.
Konsep  zakat  seperti  yang  dipaparkan  diatas  memiliki peluang sebagai sumber pendapatan negara yang dialokasikan secara khusus untuk pengentasan kemiskinan, artinya sumber pendapatan negara  yang  bersumber  dari  zakat  harus  di  berikan    kepada  para mustahiq  baik  bersifat  konsumtif  maupun  produktif  tergantung kemampuan mustahiq nya.
Dalam pengelolaan zakat di Indonesia hendaknya diberikan standar operasional lembaga, terutama dalam hal akuntansi laporan keuangan dan pengawasan. Sebagaimana yang ada dalam perbankan syari’ah  hanya  orientasinya  disesuaikan,  yaitu  orientasinya  disini adalah  kegiatan  sosial.  Hal  ini  berlaku  baik  untuk  lembaga  zakat bentukan pemerintah maupun bentukan masyarakat.
Adanya bantuan dari pemerintah dalam mensinergikan peran lembaga-lembaga  zakat  yang  ada,  baik  dalam  hal  penyerapan  dan dari muzakki hingga distribusi kepada para mustahiq, kemudahan informasi  nasional  juga  diperlukan  agar  dana  zakat  yang  terserap dapat teralokasikan dengan baik.
Adanya  kerja  sama  4  arah  yakni  antara  lembaga  zakat, ekonom,  ulama’  dan  pemerintah  sendiri  dalam  hal  mengkaji  dan mensosialisasikan  potensi  zakat  di  indonesia  ini,  agar  potensi tersebut  dapat  mencapai  fungsi  ekonomi  yang  sesuai  dengan harapan yaitu mengentaskan kemiskinan.

## Junaidi Safiti
Perlunya  pembelajaran  dan  pengkajian  zakat  bagi  para pelajar  dank  aula  muda,  baik  melalui  lembaga  formal  disekolah ataupun even-even pemerintah yang informal diluar, dalam rangka menumbuhkan kesadaran zakat sedari dini.
41
Implemeniasi Konsep Zakai...

## daFtar pustaka
buku, Kamus dan makalah .
Al-Qur’anul Kariem A. Karim, Ir. H. Adiwarman, 2007, Ekonomi mikro Islami, edisi ketiga . PT. Raja Grafindo Jakarta.
A.Karim,  Ir.  H.  Adiwarman,  2001, Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian Kontemporer . Penerbit Gema Insani, Jakarta.
Abu  Daud,  Anas  Ismail,  2005, Ensiklopedia  Dakwah  (Daliilu Saailiin) . Penerjemah Munirul Abidin dan Drs Fuad Efendi,
Penerbit Al-Qayyim Malang.
Ali, Nuruddin Mhd, 2006, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal . PT Raja Grafindo, Jakarta.
Asnaini,  2008, Zakat  Produktif  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Basyar, Ahmad Azhar ,2001, Falsafah Ibadah dalam Islam . UII Press, Yogyakarta
Gusfahmi, SE, MA, 2007, Pajak Menurut Syari’ah . PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Hafidhuddin,  Dr.  Kh.  Didin,  2002, Zakat  Dalam  Perekonomian Modern . Penerbit Gema Insani, Jakarta.
M.  Syahrial  Yusuf, Zakat  Efektif  Mengurangi  Kemiskinan .  Kantor Berita  ekonomi  Syariah,  Di  publikasikan  Rabu,  06 Mei  2009.
Mahmud, Dr. Abdul Hamid, 2006, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah . PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Majma’ Lughoh al-‘Arobiyyah, al-Mu’jam al-Wasith , 1972, Daar el- Ma’arif, Mesir.
Muhammad, 2005, Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat . UII Press Yogyakarta
Qaradhawi, Yusuf , 1999, Hukum Zakat . Mizan, Bandung
MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam

## Junaidi Safiti
Suprayitno, SE., M.Si, Eko, 2004, “Pengaruh Zakat Terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia”. Penelitian ini merupakan Thesis pada  Program  Pascasarjana  Universitas  Gadjahmada Yogyakarta.
Surakhmat,  Winarno,  1994, Pengantar  Penelitian  Ilmiah:  Dasar Metode Teknik. Bandung.