AB  Zulfiqar,  Wiwik  Sri  Widiarty,  Aartje  Tehupeiori  (2023),  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2021  dan  Nomor  27  Tahun  2021  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Kelaikan  Kapal Perikanan di Pelabuhan Sorong, (5) 12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 DAN NOMOR 27 TAHUN 2021 DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN SORONG
AB Zulfiqar 1 , Wiwik Sri Widiarty 2 , Aartje Tehupeiori 3 1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: abzulfiqar@gmail.com

## Abstrak
Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 dan PP Nomor 27 Tahun 2021 dalam penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Pelabuhan Sorong, Indonesia. PP tersebut mengatur persyaratan dan prosedur  yang  berkaitan  dengan  sertifikat  kelaikan  kapal  perikanan,  yang  merupakan faktor  penting  dalam  menjaga  keselamatan  dan  keberlanjutan  industri  perikanan  di wilayah tersebut. Penelitian ini mendokumentasikan bagaimana PP tersebut diterapkan di Pelabuhan  Sorong,  mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  mungkin  muncul  dalam proses penerbitan sertifikat kelaikan, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan  pengawasan  oleh  otoritas  terkait.  Studi  ini  membahas  kerangka  hukum  yang mengatur sertifikat kelaikan kapal perikanan, mencakup ketentuan-ketentuan mengenai standar keselamatan, perlindungan lingkungan, dan persyaratan teknis lainnya yang harus dipatuhi oleh kapal perikanan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti isu-isu yang sering muncul  dalam  praktik  penerbitan  sertifikat  kelaikan,  seperti  pemenuhan  persyaratan teknis dan kelayakan kapal, serta masalah terkait proses birokratis. Dalam analisis ini, akan  dipertimbangkan  dampak  regulasi  hukum  terhadap  praktik  penerbitan  sertifikat kelaikan kapal di Pelabuhan Sorong, serta peran dan efektivitas pengawasan oleh pihak berwenang dalam memastikan kapal-kapal perikanan mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil  penelitian  menunjukkan  perlunya  perbaikan  dalam  implementasi  dan  penegakan peraturan  pemerintah  terkait  sertifikat  kelaikan  kapal  perikanan  di  Pelabuhan  Sorong, Indonesia.  Artikel  ini  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  lebih  lanjut  tentang kerangka  hukum  yang  mengatur  sertifikat  kelaikan  kapal  perikanan  dan  mendorong perbaikan  dalam  regulasi  serta  praktik  industri  perikanan  yang  lebih  aman  dan berkelanjutan.
Kata  kunci: implementasi  peraturan  pemerintah,  sertifikat  kelaikan  kapal,  Pelabuhan Sorong, industri perikanan, Indonesia.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023

## Abstract
This  academic  article  aims  to  analyze  the  implementation  of  Government  Regulation (GR) Number 31 of 2021 and GR Number 27 of 2021 in the issuance of certificates of fitness  for  fishing  vessels  at  the  Sorong  Port  in  Indonesia.  These  regulations  set  the requirements and procedures related to certificates of fitness for fishing vessels, which are crucial for ensuring the safety and sustainability of the fishing industry in the region. This research documents how these government regulations are applied at the Sorong Port, identifies potential challenges that may arise in the certificate of fitness issuance process,  and  evaluates  the  effectiveness  of  law  enforcement  and  oversight  by  relevant authorities. The study discusses the legal framework governing certificates of fitness for fishing  vessels,  including  provisions  related  to  safety  standards,  environmental protection,  and  other  technical  requirements  that  fishing  vessels  must  comply  with. Additionally, the article highlights common issues that arise in the practice of issuing certificates of fitness, such as meeting technical requirements and vessel fitness, as well as bureaucratic process-related problems. In this analysis, the impact of legal regulations on the practice of issuing certificates of fitness at the Sorong Port will be considered, as well  as  the  role  and  effectiveness  of  oversight  by  authorities  in  ensuring  that  fishing vessels comply with applicable regulations. The research findings indicate the need for improvements in the implementation and enforcement of government regulations related to  certificates  of  fitness  for  fishing  vessels  at  the  Sorong  Port,  Indonesia.  This  article contributes to a deeper understanding of the legal framework governing certificates of fitness  for  fishing  vessels  and  promotes  improvements  in  regulations  and  safer,  more sustainable fishing industry practices.
Keywords: Government  Regulation  Implementation,  Ship  Fitness  Certificates,  Sorong Port, Fishing Industry, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa  tujuan  pembentukan  Negara  Republik  Indonesia  adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat.
UUD 1945 menentukan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  oleh  karena  itu  negara  perlu melakukan  berbagai  upaya  atau  tindakan  untuk  memenuhi  hak-  hak warga negara untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Pemenuhan  hak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Upaya ini tentu saja tidaklah mudah, mengingat Negara Indonesia merupakan negara  kepulauan  dengan  karakteristik  yang  unik.  Masih  banyak  tantangan  yang perlu dijawab dalam rangka mewujudkan transportasi laut yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri yang handal dan berdaya saing. Berbagai riset perlu dilakukan
untukmenetapkan peraturan-peraturan terkait keselamatan transportasi, sumber daya manusia  juga  perlu  dipersiapkan  dalam  rangka  memenuhi  aspek  keselamatan transportasi laut, baik itu dari sisi penyiapan armada, pengawasan, serta pengendalian transportasi laut.
Kebutuhan alat transportasi di sektor laut memang sangat besar dengan segala keterbatasan  masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  dituntut  untuk  menjamin ketersediaan alat transportasi dalam rangka menghubungkan antara daerah yang satu dengan  daerah  lain  sekaligus  menjamin  keselamatan  transportasi  laut.  Dengan transportasi yang memadai,  bukan saja memberikan  kemajuan  di  sektor  ekonomi, namun juga dapat menjaga keutuhan berbangsa  dan  bernegara.  Masalah  di  bidang pelayaran  tentu  saja  sangat  kompleks,  dan  membutuhkan  strategi  untuk penyelesaiannya.
Salah  satu  potensi  besar  yang  dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia  di sektor  laut  yaitu  potensi  perikanan.  Indonesia  adalah  yang  terbesar  di  dunia,  baik perikanan  tangkap  maupun  perikanan  budidaya  dengan  potensi  produksi  lestari sekitar 67 juta ton/tahun. 2 Untuk sektor perikanan ini, tentu saja sangat berhubungan dengan kapal perikanan, baik itu yang digunakan sebagai sarana penangkap maupun sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil dari sektor perikanan.
Sumber  daya  perikanan  laut  di  wilayah  Indonesia  bagian  timur  ini  pada umumnya berada pada Samudera Pasifik (WPP 717) dan Laut Seram (WPP 716); Laut Banda (WPP 715) dan Laut Arafuru (WPP 714). Potensi ikan masih sangat besar yang  terdiri  dari  jenis  ikan  pelagis  besar  yaitu  tuna,  cakalang,  marlin,  tongkol, tenggiri  dan  cucut.  Jenis  ikan  pelagis  kecil  yaitu layang, selar, sunglir, teri, japu, tembang, kembung, lemuru, sedangkan jenis ikan demersal dan ikan karang konsumsi baik  besar  maupun  kecil  seperti  kakap,  kerapu,  manyung,  bawal.  Selain  itu  juga memiliki  potensi  udang  penaeid,  lobster  serta  cumi-cumi.  Potensi  sumber  daya perikanan di 4 WPP di atas menurut komisi stock asesment terdiri dari pelagis besar 436.75 (10³ ton/  tahun);  pelagis  kecil  memiliki  potensi  1.364,85  (10³  ton/  tahun); potensi ikan demersal 350.36 (10³ ton/ tahun); potensi ikan karang konsumsi sekitar 62.20  (10³  ton/  tahun);  potensi  udang  penaeid  dan  lobster  sekitar  47,7  (10³  ton/ tahun); potensi cumi-cumi sekitar 11.02 (10³ ton/ tahun). Penyebaran jenis- jenis ikan pelagis besar adalah di perairan Distrik Makbon, Distrik Seget dan Distrik Salawati Selatan, sedangkan ikan pelagis kecil berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan  Salawati  Selatan.  Sumberdaya  ikan  demersal  berada  di  perairan  Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sedangkan penyebaran udang penaeid berada di  sepanjang  pantai  perairan  sebelah  selatanya  itu  Distrik  Segun,  Beraur  sampai dengan  Bintuni.  Potensi  jenis  kepiting  dan  rajungan  terdapat  di  sepanjang  pantai antara wilayah Distrik Seget.
Nelayan  Indonesia  saat  ini,  ada  yang  mencari  ikan  menggunakan  perahu sederhana dengan menggunakan cara tradisional yang hasilnya sebagian besar untuk di  konsumsi  sendiri,  ada  pula  nelayan  yang  menggunakankapal  ikan  dengan  cara modern,  serta  hasil  tangkapannya  ditujukan  untuk  diperjual  belikan  (diniagakan). Biasanya bagi mereka yang
menggunakan kapal ikan niaga biasanya mencari ikan di area laut lepas yang tentu saja  memiliki  resiko  yang  tinggi.  Untuk  itulah  pemerintah  mengatur  tentang keharusan kapal ikan untuk memiliki dokumen sertifikat kelaikan kapal ikan sebelum dapat dipergunakan untuk berlayar untuk mencari ikan. Dalam dunia pelayaran dan perikanan dokumen harus dimiliki  oleh setiap kapal saat melaksanakan pelayaran, karena dokumen mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat atau sarana untuk menyatakan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu kepihak lainnya,  informasi  yang  terkandung  dalam  dokumen  dapat  berupa  pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan laporan. Dokumen dalam dunia pelayaran dan perikanan memiliki  batas  waktu  berlakunya,  sehingga  apabila  waktu  berlakunya habis maka harus diperpanjang oleh pemilik kapal.
Menurut  Sukrisno,  proses  perpanjangan  dokumen  kapal  merupakan  urutan pelaksanaan  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  dengan data dan petunjuk untuk mengawasi serta melaksanakan pemeiksaan dokumen kapal yang telah habis masa berlakunya dan untuk memperpanjang status dokumen tersebut sehingga  dokumen  tersebut  bisa  kembali  medapatkan  status  kelayaklautannya  dan bisa melanjutkan pelayaran kepelabuhan selanjutnya.
Sebelum  terbitnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tentang Cipta Kerja, aturan penerbitan dan perpanjangan sertifikat kelaik lautan kapal niaga (termasuk kapal perikanan) diberikan oleh Menteri Perhubungan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut  yang  memiliki  Unit  Penyelenggara  Teknis  di  daerah-daerah (Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2002 Tentang Perkapalan). Namun setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, ada 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan  dari  Undang-undang  tersebut  yang  mengatur  tentang  penerbitan  ataupun perpanjangan  sertifikat  kelaiklautan/kelaikan  kapal  perikanan  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang Kelautan  dan  Perikanan,  dengan  demikian  maka  penerbitan  ataupun  perpanjangan sertifikat kelaiklautan/kelaikan kapal perikanan diberikan oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas.  Sedangkan  penelitian  empiris  adalah  merupakan  metode  penelitian  yang meninjau  fungsi  dari  suatu  hukum  atau  aturan  dalam  hal  penerapannya  di  ruang
lingkup  masyarakat.  Metode  penelitian  ini  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan  dengan  orang  dalam  menjalani  suatu  hubungan  dalam  kehidupan  yang berkaitan  dengan  orang  lainnya  atau  masyarakat.  Sehingga kenyataan yang terjadi diambil  dalam  suatu  masyarakat,  badan  hukumatau  badan  pemerintah.  Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 27 Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.
Penelitian normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal  ini  menggabungkan  unsur  hukum  normatif  yang  kemudian  didukung  dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Normatif  Empiris.  Jenis  penelitian  normatif  empiris  disini  bermaksud  bahwa disamping  penelitian  ini  melihat  aspek  hukum  positif,  juga  melihat  pada penerapannya atau praktek di lapangan, dalam hal ini penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang kajian yuridis.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  masyarakat.  Data  ini  didapat  dari  sumber  pertama  baik melalui  individu  atau perseorangan,  seperti  hasil  kuesioner  dan  wawancara  dari narasumber yang  berhubungan  dengan  objek  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini.  Data  Primer  “dalam  suatu  penelitian  dapat  diperoleh  melalui wawancara  dan  pengamatan”.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data-data  yang diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  pelengkap  sumber  data  primer.  Sumber  data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data-data  yang  diperoleh  dengan  melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen terkait, dan data- data  pustaka  lainnya.  Data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan.  Data  sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul  data  primer  atau  pihak  lain”.  Kegunaan  data  sekunder  adalah  “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”. Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:
a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah “dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”.
b. Data  sekunder  yang  bersifat  publik,  contohnya  adalah  “data  arsip,  data  resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan”.
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersieryaitu:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang- undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai  bahan-bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet,  kamus  Hukum,  dan  kamus Besar Bahasa Indonesia.
Untuk  mendapatkan  data  primer  dan  data  sekunder,  maka  teknik pengumpulan  data  yang  di  pakai  adalah  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan dokumentasi.
Analisis  data  merupakan  suatu  metode  dalam  meneliti  suatu  obyek  yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta,  sifat  dan  ciri  serta  hubungan  antara  unsur-  unsur  yang  ada  dan membandingkan  dari  hasil  analisis  kedua  objek  dan  subjek  penelitian  tersebut. Kemudian di tarik sebuah kesimpulan setelah pengumpulan data, di mana semua itu tergantung  pada  kesimpulan-  kesimpulan  catatan  kepustakaan,  pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.  Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. ”Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif,  yakni  data  berupa  kata-kata  dan  gambar  yang  diperoleh  dari  transkrip siwawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya”. “Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variable operasional”.
Metode analisis data yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu deskriptif kualitatif verifikatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang  penting  dan  apa  yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada  orang  lain.  Penelitian  deskriptif  menurut  Moleong  adalah  data  yang dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Hal  itu disebabkan  oleh  adanya  metode  kualitaif.  Selain  itu,  semua  yang  dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi  tindakan  dan lain-lain.  Sedangkan  menurut  Sugiono  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variable  mandiri,  baik  satu  variable  atau  lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable  lain.  Peneliti  menerapkan  metode  analisis  data  secara  kualitatif.  Hal  ini dikarenakan  dalam  menganalisis  suatu  objek  penelitian,  metode  ini  digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal  penjelesan  terhadap  data  hasil  wawancara,  peraturan  hukum  yang  berkaitan dengan  permasalahan  penelitian,  data  studi  kepustkaaan  yakni  literatur  yang  yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  merupakan metode  dengan  menggunakan  wawancara  dan  observasi  dengan  menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode  ini  berupa  teks  atau  narasi.  Selanjutnya  dari  keseluruhan  data  tersebut dilakukan  proses  pengklasifikasian  berdasarkan  kebutuhan  dengan  proses pencodingan.  Tahap  terakhir  pada  metode  ini  adalah  interpretasi  data.  Proses interpretasi  data  sebenarnya  dilakukan  secara  bersamaan  selama  coding.  Upaya interpretasi  dilakukan  bersamaan  dalam  mengklasifikasikan  data.  Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode analisis  data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari  hasil  pengamatan,  wawancara,  dan  literatur.  Kelebihan  metode  ini  adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana si analis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan    tentang  pelayaran  secara  umum  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur tentang aspek   kelaiklautan kapal dimana kapal tersebut  harus  memenuhi  persyaratan    keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pencemaran, kesejahteraan awak kapal dan keselamatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pengawasan terhadap keselamatan kapal tersebut dilakukan sejak kapal dirancang bangun, dibangun, sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan  tersebut dilakukan   oleh pemerintah. Dalam   hal   ini pemerintah menunjuk pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan  perundang-undangan  tersebut  untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan pelayaran dan pejabat tersebut  adalah Syahbandar. Syahbandar tersebut    melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang   mencakup   pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan diperairan kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di     Pelabuhan. Hal tersebut diatur dalam Pasal  207 ayat (1) Undang- Undang    Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan pengawasan keselamatan  pelayaran  tersebut,  dilakukan dengan cara pemeriksaan Nautis, Teknis dan Radio serta melakukan pengujian-pengujian terhadap seluruh  persyaratan  keselamatan kapal   dalam   rangka   penerbitan   sertifikat kapal  guna terpenuhinya  aspek  kelaiklautan kapal,  dimana  kelaiklautan  kapal  itu  sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan  keselamatan    kapal,    pencegahan  pencemaran  perairan  dari  kapal, pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan      awak      kapal      dan      kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.  Salah  satu  aspek  kelaiklautan  kapal  tersebut  adalah  keselamatan    kapal. Keselamatan  kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  material, konstruksi,  bangunan  permesinan  dan  pelistrikan,  stabilitas,  tata  susunan  serta
perlengkapan  termasuk  perlengkapan  alat  penolong  dan  radio,  elektronik  kapal,  yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Surveyor dalam hal ini dilakukan oleh Marine Inspector .
Berkaitan  dengan  penerbitas  sertifikat  kelaiklautan  kapal  ikan  berdasarkan Kebijakan  Kepmen  Perhubungan  No  46  Tahun  1996  Tentang  Sertifikasi  Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan merupakan suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu keselamatan dan keamanan nelayan  dalam  pelayaran.  Untuk  pelaksanaan  sertifikasi  kelaiklautan  kapal  penangkap ikan diatur dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 46 Tahun 1996  tentang  Sertifikasi  Kelaiklautan  Kapal  Penangkap  Ikan.  Berdasarkan  keputusan tersebut  memberikan  kewajiban  kepada  pemerintah  negara  Indonesia,  khususnya Departemen Perhubungan dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Selanjutnya  untuk  pelaksanaan  Surat  Laik  Operasi  (SLO)  Kapal  Perikanan  diberikan kepada  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  dalam  hal  ini  adalah  Satuan  Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Landasan hukum dalam pelaksanaan Surat Laik Operasi (SLO) adalah Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  7  tahun  2010  tentang  Surat  Laik Operasi  Kapal  Perikanan.  Tujuan  diberlakukannya  peraturan  ini  guna  memberikan pengawasan terhadap segala kegiatan perikanan untuk tetap tertib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perikanan agar tetap terjaga keselarasan, kelestarian dan kesejahteraan lingkungan maritim. Sedangkan untuk keselamatan operasional kapal dan nelayan ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan sesuai dengan Pasal 42 Undang- Undang  No  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan.  Untuk  prosedur  perijinan  sendiri, mekanisme dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan di Satuan Kerja (PSDKP). Dalam  hal keselamatan  kapal  ikan  yang  bersifat  komersial, International  Maritime  Organization (IMO)  membuat  suatu  aturan  atau  konvensi  untuk  keselamatan  kapal  penangkap  ikan komersial,  dikarenakan  kegiatan  penangkapan  ikan  merupakan  salah  satu kegiatan yang  paling  berbahaya  dengan  angka  kematian  yang  tinggi.  Menurut data yang diberikan oleh peneliti terdahulu, kecelakaan pada kapal ikan di laut merupakan  jumlah terbanyak  dibandingkan  dengan  jenis  kapal  lainnya. Pada awalnya pemberian Surat Izin  Berlayar  (SIB)  kapal  perikanan  dapat  diterbitkan  oleh  syahbandar  dari  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut  setelah  melalui      beberapa      proses      persyaratan      yang dikeluarkan   oleh   Departemen Kelautan  dan  Perikanan  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Perikanan  Tangkap yang  didelegasikan  kepada  Kantor  Pelabuhan  Perikanan di  Indonesia  untuk menerbitkan  Lembar  Laik  Operasional  (LLO)  sebelum  kapal ikan  berlayar dengan    surat    Departemen    Kelautan   dan    Perikanan,    Direktur Jenderal    Pengendalian  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  : 125/PSDKP/1.4/V/2003    tertanggal    Jakarta,    12    Mei    2003    perihal    Pemberian  SIB kapal  perikanan  yang  ditujukan  kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan laut   yang isinya   meminta   agar   bersinergi   dalam   pelaksanaan   tugas   dan tanggung  jawab serta    tidak    terjadi    kesimpangsiuran    pelaksanaan    di    lapangan  yang    dapat
mempengaruhi  keberangkatan  kapal kapal  ikan  untuk  melakukan operasinya,  maka diharapkan    bantuannya    untuk    menyampaikan    kepada    para  syahbandar      di      tiap pelabuhan   yang   digunakan   juga   sebagai   Pelabuhan Pangkalan/kegiatan   kapal perikanan   untuk   memberikan   SIB   bagi   kapal Perikanan setelah terlebih dahulu ada Lembar Laik Operasional.
Pada  Tahun  2020  pemerintah  mengeluaran  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), undang-undang ini dalam tahap perencanaan mendapat  banyak  kritikan  bahkan  aksi  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  berbagai kalangan  (mahasiswa,  pekerja/buruh,  dan  lain  sebagainya)  namun  pada  akhirnya  tetap diberlakukan juga. UU Cipta Kerja dikatakan makin mempertegas komitmen pemerintah dalam  memberi  pelayanan  yang  terbaik,  cepat,  murah,  efisensi,  dan  tranparansi  untuk mendapat kemudahan, keuntungan dan intensif dalam mengembangkan usahanya. UU Cipta Kerja menghilangkan hambatan, rintangan dan kendala selama ini, dari beberapa peraturan  yang  terkait  perizinan  yang  dikategori  menghambat  dan  memangkas  sistem perizinan dengan kecepatan tidak lebih dari 5 (lima) hari. Pada dasarnya perlu waktu, sosialisasi,  dan  cara  pandang  yang  berubah  dengan  didukung  produk  hukum  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  saling  bertentangan,  tidak  saling tumpang tindih, dan menghambat dengan usaha yang lain. Pemahaman ini untuk merubah cara bernegara dimana badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang  memberikan  pelayanan  dan  standar  yang  baik,  bagi  mewujudkan  fungsi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  UU  Cipta  Kerja  berkaitan  tugas  dan  kewenangan  dari  Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengalami perubahan dalam hal penerbitan  Sertifikat  Kelaikan  Kapal  Perikanan,  yang  mana  semula  berada  pada Kementerian  Perhubungan  kemudian  dialihkan  kepada  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, sebagaimana dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.
A. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Dalam Hal Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2O2O  tentang  Cipta  Kerja  merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka  penurunan  jumlah  pengangguran  dan  menampung  pekerja  baru  serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan  dan  langkah-langkah  strategis  cipta  kerja memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait terutama dari bidang Pelayaran dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi ralryat lndonesia  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.
Untuk mendukung kebijakan cipta kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena  telah  terjadi  berbagai  perubahan  paradigma  dan  lingkungan  strategis,  baik dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  seperti  penerapan  otonomi  daerah  atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan mengenai Angkutan  di  Perairan,  Kepelabuhanan,  perkapalan,  kenavigasian,  tata  cara pemberitahuan  kedatangan  kapal,  pemeriksaan,  penyerahan,  serta  penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, serta manajemen keamanan kapal yang merupakan beberapa  unsur  yang  berperan  penting  dan  strategis  dalam  penyelenggaraan pelayaran  dan  perekonomian  nasional  perlu  ditata  kembali  untuk  mempermudah perizinan  berusaha  dan  membuka  peluang  berusaha  bagi  pengembangan  koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Bidang  Pelayaran  merupakan  turunan  dari  UU  Cipta  Kerja,  Terdiri  dari  total  234 Pasal  tentang  berbagai  subjek  yang  berkaitan  dengan  sektor  perkapalan,  termasuk kepelabuhan, kenavigasian, keamanan kapal dan sebagainya. Pembahasan mengenai angkutan perairan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1) Kegiatan angkutan laut khusus; dan
2) Jasa terkait angkutan perairan.
PP 31 Tahun 2021 juga menghapus semua sistem perizinan yang ditetapkan pada PP 20 Tahun 2010, sehingga rezim perizinan berusaha untuk angkutan laut dan perairan  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Kegiatan angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh badan usaha perkapalan untuk menunjang  usaha  pokoknya,  selama  kegiatan  tersebut  menggunakan  kapal berbendera  Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan  kelaikan  kapal,  sesuai  dengan jenis  kegiatan  usaha  pokoknya  dan  diawaki  oleh  awak  kapal  berkewarganegaraan Indonesia.
Selanjutnya kegiatan angkutan khusus perlu menaati:
1) Wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha;
2) Dilarang mengangkut muatan milik pihak lain dan/atau milik umum; dan
3) Wajib  menunjuk  keagenan  kapal  terkait  kegiatan  angkutan  laut  asing  yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia.
Daftar usaha pokok yang diperbolehkan adalah:
1) Industri;
2) Kehutanan;
3) Pariwisata;
4) Pertambangan;
5) Pertanian;
6) Perikanan;
7) Jasa konstruksi; dan
8) Penelitian, pendidikan, dan pelatihan.
Jasa terkait angkutan perairan terdiri dari:
1) bongkar  muat  barang,  dilakukan  oleh  badan  usaha  khusus  atau  perusahaan angkut laut untuk barang-barang tertentu;
2) jasa  pengurusan  transportasi,  memiliki  kewajiban  untuk  mengasuransikan barangnya atau meminimalisir resiko;
3) Angkutan perairan pelabuhan;
4) penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
5) tally mandiri;
6) depo peti kemas;
7) pengelolaan kapal;
8) perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
9) keagenan awak kapal;
10) perawatan dan perbaikan kapal.
Pemberlakuan  PP  No,  31  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Pelayaran diharapkan dengan demikian menyempurnakan aturan di bidang pelayaran untuk  lebih  menjamin  pelayaran  yang  selamat,  aman,  dan  nyaman  serta  selaras dengan peraturan atau konvensi-konvensi internasional.
Berkaitan dengan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan tidak termuat didalam  peraturan  ini,  karena  berdasarkan  UU  Cipta  Kerja  maka  kewenangan penerbitan  sertifikat  tersebut  dilimpahkan  kepada  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
B. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Bidang  Kelautan  Dan  Perikanan  Dalam  Hal  Penerbitan  Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja dimaksudkan  untuk  menciptakan  dan  memperluas  kesempatan  kerja  melalui peningkatan  investasi  dan  mendorong  pengembangan  dan  peningkatan  kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pada bidang kelautan dan  perikanan,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  kelautan  dan  perikanan.  Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  khususnya  pada  bidang  kelautan  dan perikanan, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang- undangan mengenai perubahan status Zona inti, kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut, pengelolaan sumber  daya  ikan,  Standar  Mutu  Hasil  Perikanan,  penangkapan  Ikan  dan/atau Pembudidayaan  Ikan  bukan  untuk  tujuan  komersial,  Kapal  Perikanan,
Kepelabuhanan  Perikanan,  SLO,  pengendalian  impor  komoditas  perikanan  dan impor komoditas pergaraman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan bidang kelautan dengan perikanan, membawah banyak perubahan terhadap aturan-aturan  yang  berlaku  sebelumnya  bukan  hanya  dibidang  kelautan  dan perikanan tetapi juga berbagai aturan lainnya. Hal ini tentu saja berdampak dalam pelaksanaan  di  lapangan  atau  dalam  masyarakat.  Dari  UU  Cipta  Kerja,  kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (PP No. 27 Tahun 2021).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Bidang  Kelautan  Dan  Perikanan,  mengatur  mengenai  hal-hal  sebagaimana  yang tercantum dalam Penjelasan Umum PP No. 27 Tahun 2021 tersebut. Menurut Stefani Juwana, dkk, Perubahan-perubahan pada sektor kelautan dan perikanan oleh RUU Cipta  Kerja  yang  telah  disahkan  oleh  DPR  RI  pada  5  Oktober  2020  dapat  dibagi menjadi klaster-klaster berikut:
1.   Perizinan;
2.   Penataan Ruang dan Zonasi;
3.   Ketentuan Sanksi;
4.   Pengurangan Kewenangan/Peran Pemerintah Daerah;
5.   Penarikan Kewenangan dari Menteri ke Pemerintah Pusat;
6.   Pelibatan Masyarakat;
7.   Penanaman Modal Asing atau Usaha Milik Asing;
8.   Ketentuan Nelayan Kecil;
9.   Kewajiban Lainnya;
10.  Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
11.  Ketentuan Standar Mutu Perikanan; dan
12.  Perubahan Bentuk Dokumen Lainnya.
Menurut  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Sakti  Wahyu  Trenggono menyebutkan sedikitnya terdapat enam kelebihan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
1. Dalam pemanfaatan ruang laut diatur kewajiban untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan seperti tidak merusak terumbu karang sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat tetap terjaga dan sustainable;
2. Penataan  ruang  laut  akan  terwujud  keterpaduan,  keserasian,  dan  keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut;
3. Kemudahan perizinan terkait kapal perikanan. Jika selama ini perizinan terkait kapal perikanan tersebar di berbagai kementerian dan instansi, kini hanya berada pada satu pintu yaitu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan saja. Hal ini sesuai  dengan  amanah  Presiden  untuk  mempermudah  masyarakat  yang  ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan;
4. Adanya jaminan sosial bagi Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, agen awak kapal perikanan, atau nakhoda harus  memberi  jaminan  sosial  terhadap  ABK.  Jaminan  ini  meliputi  jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan;
5. Terkait  dengan  impor  komoditas  perikanan  dan  komoditas  pergaraman, khususnya  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku  dan  bahan  penolong  industri, penyusunan  distribusi  alokasi  impor  perikanan  kini  menggunakan  neraca komoditas perikanan dan pergaraman yang disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  untuk  kemudian  disampaikan  kepada  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian. Hal ini dilakukan agar penyerapan garam produksi dalam negeri dapat diserap dengan lebih maksimal;
6. Pengawasan  dan  sanksi  yang  selama  ini  berorientasi  pada  pemidanaan,  kini akan mengedepankan sanksi administratif.
Berkaitan  dengan  standart  kelaikan  kapal  ikan  termuat  didalam  Pasal  260 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, menyatakan:
(1) Setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan wajib memiliki SLO.
(2)  Kewajiban  memiliki  SLO  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan untuk:
a. Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan oleh Nelayan Kecil; dan
b.  kapal  pendukung  operasi  Pembudidayaan  Ikan  yang  dioperasikan  oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih Kapal Perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.
(3)  SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
Berdasarkan Pasal 260 PP No. 27 Tahun 2021 maka di keluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (PERMEN-KP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang  Standar  Laik  Operasi  dan  Sistem  Pemantauan  Kapal  Perikanan,  sebagai peraturan pelaksana lebih lanjut dari Standar Laik Operasi (SLO).
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (PERMEN- KP) Nomor 23 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pengganti PERMEN-KP No. 1  Tahun  2017  tentang  Surat  Laik  Operasi  Kapal  Perikanan.  Beberapa  ketentuan dalam PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 diatur lebih ketat, seperti kewajiban SLO dan  SKAT  (Surat  Keterangan  Aktivasi  Transmitter)  Sistem  Pemantauan  Kapal Perikanan  (SPKP).  Kewajiban  SLO  pada  PERMEN-KP  No.  1  Tahun  2017 dikecualikan untuk kapal perikanan 30 GT. Menurut PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021  ketentuan  SLO  hanya  dikecualikan  untuk  nelayan  kecil,  sedangkan  SKAT hanya  ditujukan  untuk  kapal  perikanan  yang  izin  berusahanya  diterbitkan  oleh Menteri.  Nelayan  kecil  yang  dimaksud  dalam  PERMEN-KP  No.  23  Tahun  2021 adalah  nelayan  yang  melakukan  penangkapan  ikan  untuk  memenuhi  kebutuhan
sehari-hari  baik  yang  menggunakan  kapal  penangkap  ikan,  maupun  tidak.  Oleh karena itu, secara implisit PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 ini mewajibkan SLO dan SKAT hampir pada keseluruhan kapal penangkap dan kapal penampung ikan, termasuk  yang  berukuran  <5  GT.  Penerapan  PERMEN-KP  No.  23  Tahun  2021 khususnya  tentang  SLO  masih  terbilang  baru,  dan  belum  banyak  kajian  yang mengungkap status penerapannya.
Penerapan  Standart  Laik  Operasi  (SLO)  kapal  ikan  yang  dilakukan  oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik terutama di daerah-daerah, hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja terkesan memaksakan kesamaan kondisi di seluruh daerah di Indonesia, selain itu juga belum tersedianya  tenaga  ahli  yang  diperlukan  untuk  melakukan  hal-hal  teknis  yang nantinya  akan  berpengaruh  kepada  penerbitan  sertifikat  standart  kelaikan  operasi kapal  ikan.  Efektifitas  berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternative  mencapai  hasil (akibat)  yang  di  harapkan  atau    mencapai    tujuan    dari    diadakannya    tindakan. Efektifitas,  yang  secara  dekat  berhubungan rasional  teknis,  selalu  diukur  dari unit  produk atau layanan  atau  nilai  moneternya. Penerbitan  Surat  Laik  Operasi Kapal  Nelayan  melalui  Peraturan  Menteri    Kelautan    dan    Perikanan  Republik Indonesia  Nomer  23  tahun  2021  Tentang  Standar  Laik  Operasi  dan Sistem Pemantauan Kapal  Perikanan sudah  berjalan  efektif  namun  kurang  maksimal, hal  ini  dikarenakan  kendala-kendala  dilapangan  seperti  kurangnya  petugas  untuk mengecek  kondisi  kapal.

## C. Korelasi PP No. 27 Tahun 2021 dan PP No. 31 Tahun 2021
Menurut Capt.H.R Soebekti sertifikat kapal adalah, dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal saat kapal baru dibangun atau baru dimiliki setelah proses pembelian. Setiap kapal baru akan selalu disurvei dan diperiksa oleh instansi-instansi pemerintahan yang  berwenang  dalam  menilai  kelayakan  dan  tujuan  operasionalnya  sesuai  dengan peraturan  dan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Hanya  setelah  pemeriksaan  dan  survei selesai, baru kemudian kapal tersebut akan diberikan sertifikat dan kelengkapan surat- surat kapal lainnya. Setelah mendapatkan sertifikat dan surat-surat tersebut, maka kapal tersebut baru dinyatakan dan diperbolehkan untuk melakukan pelayaran sesuai dengan fungsi  dan  tujuan  yang  tertera  dalam  surat-surat  kelengkapannya.  Jika  belum mendapatkan sertifikat dan kelengkapan surat-surat yang diperlukan atau kapal tersebut telah  berlayar  dan  dioperasikan  maka  bisa  dinyatakan  bahwa  kapal  tersebut  sudah melakukan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yang bisa mengakibatkan kapal tersebut disita dan ditahan oleh pihak yang berwajib. Di Negara Indonesia  sendiri,  selayaknya  pengurusan  sertifikat  dan  surat-surat  tersebut  diurus langsung  oleh  instansi  Perhubungan  Laut  Indonesia.  Segala  jenis  kapal  yang  ingin berlayar dan melakukan aktivitas di wilayah Kelautan Republik Indonesia harus dibawah pengetahuan dan mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja kemudian lahirlah 2 (dua) peraturan pemerintah yaitu PP No. 27 Tahun 2021 dan PP No.
31 Tahun 2021, keduanya merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, dibidang perhubungan serta kelautan dan perikanan. Namun antara PP No. 27 Tahun 2021 dan PP No.  31  Tahun  2021  tidak  memiliki  hubungan  atau  korelasi  seperti  aturan  sebelumnya terkait sertifikat kelaikan kapal ikan, dimana bagi nelayan yang hendak mengurus surat izin penangkapan ikan (SIPI) maupun surat izin kapal penangkap ikan (SIKPI), terlebih dahulu  harus  mendapat  sertifikat  kelaikan  kapal  perikanan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Perhubungan melalui KSOP.
Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Ikan merupakan alih kewenangan tugas dan fungsi yang semula dilakukan oleh Kementerian Perhubungan kini menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Implementasi  penerbitan  dan  perpanjang  Sertifikasi  Kelaiklautan  Kapal Penangkap Ikan dan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, setelah berlakunya UU Cipta Kerja  merupakan  kewenangan  dari Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) , walaupun demikian antara PP No. 27 Tahun 2021 dan PP No. 31 Tahun 2021 dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dari kedua kebijakan tersebut memiliki kesamaan yaitu agar nelayan pada saat beroperasi di laut lepas terjamin keselamatannya, dan tidak merusak dan mencemari lingkungan laut.

## KESIMPULAN
Korelasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang  Pelayaran  Dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Bidang  Kelautan  Dan  Perikanan  dalam  hal  penerbitan  sertifikat kelaikan kapal perikanan, berdasarkan UU Cipta Kerja berkaitan tugas dan kewenangan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan dalam hal  penerbitan  Sertifikat  Kelaikan  Kapal  Perikanan,  yang  mana  semula  berada  pada Kementerian  Perhubungan  kemudian  dialihkan  kepada  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, sebagaimana dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Kelautan  Dan  Perikanan.  Penerapan Standart Laik Operasi (SLO) kapal ikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik terutama di daerah-daerah, hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja terkesan memaksakan kesamaan kondisi di seluruh daerah di Indonesia, selain itu juga belum tersedianya tenaga ahli yang diperlukan untuk  melakukan  hal-hal  teknis  yang  nantinya  akan  berpengaruh  kepada  penerbitan sertifikat standart kelaikan operasi kapal ikan. Implementasi penerbitan dan perpanjang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, setelah berlakunya UU Cipta Kerja merupakan kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) , walaupun demikian antara PP No. 27 Tahun 2021 dan PP No. 31 Tahun 2021 dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dari kedua kebijakan tersebut memiliki kesamaan yaitu agar nelayan pada saat beroperasi di laut lepas terjamin keselamatannya, dan tidak merusak dan mencemari lingkungan laut.
Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang  Pelayaran  Dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Bidang  Kelautan  Dan  Perikanan  dalam  hal  penerbitan  sertifikat kelaikan  kapal,  menunjang  dan  mempercepat  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi,  maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Beberapa daerah  di  Indonesia  dalam  pelaksanaan  penerbitan  SKKP    masih  di  lakukan  oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP, ini disebabkan belum adanya tenaga ahli yang dimiliki oleh KKP dalam melakukan pemeriksaan, pengukuran kapal ikan, dan lain sebagainya.  Apabila  melihat  faktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, maka bisa di analisis bahwa dampak dari pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2021 berkaitan dengan penerbitan atau perpanjangan sertifikat kelaikan kapal ikan belum berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh aturan  yang  ada,  karena  kurangnya  sumber  daya  manusianya,  dampak  dari dikeluarkannya  dua  aturan  tersebut  adalah,  mengenai  kewenangan  penerbitan  dan perpanjangan  sertifikat  kelaikan  kapal  ikan  menjadi  wewenang  dari  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  walaupun  demikian  dalam  pelasanaannya  terutama  daerah- daerah karena belum tersedianya tenaga ahli, maka kewenangan masih diberikan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP.

## BIBLIOGRAFI
Afan,  Gaffar, Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi ,    Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2009 Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Arinda  Firdianti, Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dalam  Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa , Gre Publising, Yogyakarta 2018 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996 B. Murdiyanto, Pelabuhan Perikanan ,  Institut Pertanian Bogor, Bogor Capt. Sutiyar, dkk, Kamus Istilah Pelayaran dan Perkapalan , Pustaka Beta, Jakarta, 1994 Chandra Motik, Menyongsong Ombak Laut , Genta Sriwijaya, Jakarta, 2003 Dendy Sugeno, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 Diyan  Krisdiana  dkk,  Kamus  Kemaritiman,  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2018
Edi  Suharto, Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengakaji  Masalah  Dan Kebijakan Sosial , Alfabeta, Bandung, 2012
Erwan Agus Dan Diah Rati, “ Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia ”, Gava Media, Yogyakarta, 2012
E. Lubis, Pelabuhan Perikanan IPB Press, Bogor, 2012 Fabriny Unus, Analisis Kebijakan Mengenai Keselamatan Nelayan dan Kapal Ikan Di Laut, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2004
Fyson, J. Design of Small Fishing Vessels . Farnham,England: Fishing News Books Ltd.
1985
Ganjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum , Galia Indonesia, Bogor: 2007
Guntur  Setiawan, Impelemtasi  dalam  Birokrasi  Pembangunan ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2004
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pelayaran dan Perairan Darat , Djambatan, Jakarta, 2000
HD  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt, Hoofdstukken  Van  Administratief  Recht, Vugas’Gravenhage ,  hal.129,  Dikutip  dari  Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara , Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010
H.K. Martono, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011
Indradi Setianto, Kapal Perikanan , UNDIP, Semarang, 2007 Indroharto, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1994
Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002 James Julianto Irawan, Surat Berharga SuatuTinjauanYuridis dan Praktis , Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing, Malang, 2006
J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum , Pembangunan, Jakarta, 1988 Kamal  Hidjaz, Efektifitas  Penyelenggaraan  Kewenangan  Dalam  Sistem  Pemerintahan Daerah di Indonesia , Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
Lexi  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif ,  ed.  Revisi,  Remaja  Rosdakarya, Bandung, 2014
Marlina  dan  Riza  Faisal, Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak Pidana Perikanan , PT Sofmedia, Medan, 2013 Marzuki, Metodologi Riset , PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998 Mohtar Mas’oed, Perbandingan Sistema Politik , Cet. 16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2016 M.  Hussyen  Umar, Hukum  Maritim  dan  Masalah-Masalah  Pelayaran  di  Indonesia : Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
Negara Kepulauan Menuuju Negara Maritim (Beberapa Catatan Atas UU No. 17/2008),
Ind-Hilco, Jakarta, 2008
Nomura  M.  dan  T.  Yamazaki, Fishing  Techniques  L  Japan .  Japan  International Coorporation Agency, 1977
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum , Grasindo, Jakarta, 2002 Nur  Basuki  Winarno, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
N. A. Soekarsono, Konstruksi Bangunan Kapal , Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Dharma Persada. Jakarta, 1995
Parsons,  Wayne, Public  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan,
Kencana Prenada Media, Jakarta,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada, Jakarta, 2010
Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014
Puji  Meilita  Sugiana, Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan , Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
Purwanto  dan  Sulistyastuti, Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan , Bumi Aksara, Jakarta, 1991 Purbayanto, et al., Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan Pengaturan Perijinan dari GT  menjadi  volume  Palka  pada  Kapal  Ikan ,  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap - DKP dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FKPI- IPB, Bogor, 2004
Prajudi  Admosudirjo, Hukum  Administrasi  Negara ,  Cet.  9,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1998
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2006 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Rusadi  Kantaprawira, Hukum  dan  Kekuasaan ,  Makalah,  Universitas  Islam  Indonesia, Jogjakarta, 1998
Soetomo, Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta:
2006
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta, 2002 Stout HD, de Betekenissen van de wet , dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung
Sulchan Yasyidn, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru , Amanah, Surabaya, 1998,
Stefani Juwanan, Aditya Salim, Gabriella Gianova,dkk, Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan , Indonesia Ocean Justice Initiative, Jakarta, 2020
Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,
Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan , Universitas Airlangga, Jakarta,1990 Setianto, I, Kapal Perikanan , Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
S.F.  Marbun,  “Negara  Hukum  dan  Kekuasaan  Kehakiman”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 4:9, hlm. 9, (1997).
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D , Alfabet, Bandung, 2016. Tim Penyusun Penyempurnaan Buku PIMTL 1972, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut 1972, Semarang, 1985
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Ichtiar, Jakarta, 1962 Wahab,  Solichin  Abdul, Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 Wartini Soegeng, Pendaftaran Kapal Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1988, Zaid  Afif, “Konsep  Negara  Hukum  Rule  of  Law  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan , 2:5, hlm. 59, (2018).
Ateng  Syafrudin,  “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab”, Jurnal  Pro  Justisia, ed.  IV,  Universitas  Parahyangan, Bandung, 2000
Hari Utomo, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal ( Legally Responsible Parties In Ship Accident )”, Jurnal Legislasi Indonesia , 14
: 1, hlm. 62-64 (2017)
Indah  Dwi  Jayanti, Analisis  Pentingnya  Status  Hukum  Kapal  Guna  Mewujudkan Keselamatan  Pelayaran  Di  Pelabuhan  Tanjung  Emas  Semarang ,  Skripsi, Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang, 2019
Laurensius Arliman S, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia,” Soumatera Law Review, 1:1, hlm. 129, (2018). Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , 5 : 6, hlm. 90 (1997)
Siti  Kotijah,  Agustina  Wati,  dan  Choirul  Anas,  Sistem  Perizinan  Berusaha  Dan  Non Perizinan Di Kalimantan Timur, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2021
Siti Munawaroh, “Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia” (Perspektif Hukum Internasional), Mimbar Yustitia, 3:1, hlm. 19, (2019)
Shidik Burhani, Syamsul Marlin Amir dan Syamsul Hadi, “Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap  Pelayanan  Penerbitan  Surat    Persetujuan  Berlayar  Di  Pelabuhan Perikanan  UNTIA ”,  Prosiding  Seminar Nasional  Politeknik  Pertanian  Negeri Pangkajene, 2, hlm. 30 (2021)
I  Gusti  Ngurah  Kadek  Hary  Mahardi1  ,  Noveldesra  Suhery,  Penerapan  Standar  Laik Operasi  (Slo)  Pada  Kapal  Perikanan  Di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP) Mayangan, Albacore , 6:3, hlm. 306. (2022)
Septiono, Jamhur Poti, dan Ramadhani Setiawan, “Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2021  tentang Standar  Laik  Operasi  Dan  Sistem  Pemantauan  Kapal  Perikanan(Studi  Kasus Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Di Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kijang)”, Studen Online Jurnal , 3:1, hlm.658 (2023) Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan , Universitas Airlangga, Jakarta,1990
Riana  Pasaribu,  Karakteristik  Desain  Kapal  Perikanan  Bottom  Gillnet  Di  Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Bangka Belitung, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2010
Tri,  Agung  Suntoro, Nalisis  Peran  Syahbandar,  Kelaiklautan  Kapal,  Ism-Code Terhadap  Keselamatan  Pelayaran  Kapal  (Studi  Kasus  Pada  Keselamatan Pelayaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Tegal), Skripsi, Universitas Marinir AMNI Semarang, 2021
Copyright Holder: Nama Author (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: