INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4756-4773 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia
Nurul Azizah Surury 1 ✉ , Ahmad Ibrahim Badry 2
Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia
Email: sururynurulazizah@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Akad  dalam  ekonomi  syariah  bergantung  pada  landasan  filsafat  hukum.  Filsafat  hukum  ekonomi syariah menunjukkan sifat ekonomi yang berorientasi pada aspek spiritual dan kemanusiaan. Dimensi spiritual  menempatkan  Allah  sebagai  fokus  utama  dalam  aktivitas  ekonomi  manusia  yang  pada akhirnya  menghasilkan  perilaku  ekonomi  yang  mengutamakan  nilai-nilai  kemanusiaan  seperti kemaslahatan, keadilan, dan saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui  library  research  dengan  menganalisis  dan  mengumpulkan  data  melalui  pemahaman  dan pembelajaran  teori-teori  dari  berbagai  sumber  terkait.  Data  dikumpulkan  melalui  pencarian  buku, jurnal, dan riset yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad-akad perbankan syariah berdasarkan  filsafat  hukum  ekonomi  syariah.  Prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  mencakup  aspek metafisika,  epistemologis,  moral,  dan  spiritual.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ekonomi  syariah  tidak hanya  berkutat  pada  analisis  normatif,  tetapi  juga  memperhatikan  aspek-aspek  filosofis  yang mendalam.  Akad-akad  dalam  ekonomi  syariah  sangat  kompleks,  diharapkan  dapat  melakukan pengembangan lebih lanjut dalam praktek ekonomi syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip- prinsip Islam.
Kata Kunci: Akad, Ekonomi Syariah, Filsafat, Perbankan Syariah

## Abstract
Contracts in sharia economics depend on a legal philosophical foundation. The philosophy of sharia economic law shows the nature of an economy that is oriented towards spiritual and humanitarian aspects. The spiritual dimension places God as the main focus in human economic activities which ultimately  results  in  economic  behavior  that  prioritizes  human  values  such  as  benefit,  justice  and mutual  benefit.  This  research  uses  qualitative  methods  through  library  research  by  analyzing  and collecting data through understanding and learning theories from various related sources. Data was collected through searching for relevant books, journals and research. This research aims to analyze sharia banking contracts based on the philosophy of sharia economic law. Sharia economic principles include metaphysical, epistemological, moral and spiritual aspects. This shows that sharia economics does not only focus on normative analysis, but also pays attention to in-depth philosophical aspects. Contracts in sharia economics are very complex, it is hoped that further development can be carried out in innovative sharia economic practices and in accordance with Islamic principles.
Keyword: Contract, Sharia Economics, Philosophy, Syariah Banking

## PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, telah mengalami  perkembangan  signifikan  dalam penerapan sistem ekonomi syariah.  Salah  satu  sektor  utama  yang  menjadi  fokus  dalam  pengembangan  ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Berdasarkan laporan Komite Nasional Keuangan Syariah (2018),  industri  keuangan  syariah  dan  industri  halal  di  Indonesia  telah  mengalami pertumbuhan yang cepat. Saat ini, telah banyak bermunculan berbagai lembaga keuangan syariah  dan  penerbitan  kebijakan  serta  peraturan  yang  mendukungnya.  Dalam  kurun waktu sepuluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia, terutama perbankan syariah,  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  dengan  laju  pertumbuhan  rata-rata sebesar 30% sampai 40%.
Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi  syariah  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang mendasarinya.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  filsafat  hukum ekonomi  syariah  menjadi  sangat  penting  dalam  menghadapi  tantangan  dan  peluang dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
Hukum ekonomi syariah bukanlah hal yang sederhana karena melibatkan berbagai aspek  filosofis,  etis,  dan  hukum  yang  kompleks.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karakteristik ekonomi syariah yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Misalnya, konsep riba, mudharabah,  musyarakah,  dan  lain-lain  memerlukan  pemahaman  filosofis  yang mendalam  untuk  dapat  diterapkan  dengan  benar  dalam  konteks  perbankan  syariah  di
Indonesia.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat dan ekonomi syariah. Dengan  menggali  prinsip-prinsip  filosofis  yang  mendasari  hukum  ekonomi  syariah, penelitian  ini  dapat  membuka  ruang  untuk  pemikiran  baru  dan  inovatif  dalam pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Temuan  dari  penelitian  ini  juga  dapat menjadi dasar untuk penyusunan teori dan kerangka konseptual yang lebih kokoh dalam pengembangan ekonomi syariah.
Meskipun memiliki potensi yang besar, penelitian mengenai filsafat hukum ekonomi syariah pada akad perbankan syariah  di Indonesia  juga memiliki tantangan.  Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literatur dan referensi yang tersedia dalam konteks Indonesia. Namun, tantangan ini juga dapat dijadikan peluang untuk melakukan kontribusi dalam  pengembangan  literatur  dan  pengetahuan  tentang  hukum  ekonomi  syariah  di Indonesia.
Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah awal yang penting dalam menggali pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  filsafat  hukum  ekonomi  syariah  dan kontribusinya  terhadap  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis akad-akad perbankan syariah berdasarkan filsafat hukum ekonomi syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Dasar Ekonomi Syariah
Ekonomi  syariah  secara  fundamental  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam karena keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu ajaran Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Kesesuaian antara prinsip ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam tergambar dalam: konsistensi dengan  ajaran  agama,  tujuan  akhir  yang  sama,  kepedulian  sosial  dan  moral.  Dengan demikian,  kesesuaian  prinsip  ekonomi  syariah  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam menunjukkan  bahwa  ekonomi  syariah  bukan  hanya  merupakan  sistem  ekonomi  yang efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajaran Islam (Jamaludin & Reza Syafrizal, 2020).
Beberapa prinsip utama ekonomi syariah meliputi: Tauhid: Prinsip ini menekankan kesatuan  dan  keesaan  Allah.  Dalam  konteks  ekonomi,  tauhid  mengimplikasikan  bahwa sumber daya ekonomi dan aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam,
dan segala tindakan ekonomi harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah.  Keadilan:  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  keadilan  dalam  semua  transaksi ekonomi.  Setiap  transaksi  harus  adil  dan  tidak  boleh  merugikan  pihak  yang  terlibat. Keadilan juga mencakup distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Larangan riba: Riba adalah keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari suatu pinjaman uang atau utang, yang dianggap haram dalam Islam. Prinsip ini mengajarkan agar transaksi keuangan tidak melibatkan bunga atau riba, dan segala bentuk penambahan atau tambahan dalam transaksi harus didasarkan pada prinsip bagi hasil yang adil. Larangan maysir dan gharar: Maysir  adalah  perjudian,  sedangkan  gharar  adalah  ketidakpastian  atau  ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip  ini menekankan pentingnya  transaksi yang  jelas, terhindar dari unsur spekulatif atau perjudian, serta memastikan kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Pemberdayaan masyarakat: Prinsip ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi  masyarakat,  terutama  yang  lemah  atau  kurang  mampu.  Ekonomi  syariah mendorong  distribusi  kekayaan  yang  adil  dan  memberikan  perhatian  khusus  pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Syarif, 2019).

## Akad Perbankan Syariah
Menurut  Antonio  (2001),  prinsip-prinsip  dasar  perbankan  syariah  meliputi:  prinsip titipan atau simpanan (wadi’ah); prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah, muzara’ah, dan musaqah); prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna’); prinsip sewa (ijara h, dan ijarah muntahiya bit tamlik); dan prinsip jasa (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh).
Wadi'ah  adalah  perjanjian  penyimpanan  barang  atau  uang  antara  pihak  yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang dipercayakan untuk menjaganya, dengan tujuan  untuk  memastikan  keamanan,  keselamatan,  dan  integritas  barang  atau  uang tersebut.  Wadi’ah  juga dapat  diartikan  sebagai  penitipan,  di  mana  barang  atau  uang dititipkan dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun entitas hukum, dan harus dipelihara serta dikembalikan kapan pun pemiliknya menginginkannya. Dari konsep ini,  dapat dipahami  bahwa jika terjadi  kerusakan  pada barang yang dititipkan, padahal telah dijaga dengan baik sesuai kewajibannya, maka penerima titipan tidak berkewajiban untuk menggantinya. Namun, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia  diharuskan  untuk  bertanggung  jawab  atas  penggantiannya.  Istilah  "barang"  dalam konteks ini merujuk kepada hal yang memiliki nilai, seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang berharga lainnya menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, akad wadi'ah
memiliki unsur amanah dan kepercayaan yang tinggi (Lutfi, 2020).
Musyarakah adalah penggabungan suatu harta dengan harta lainnya hingga tidak dapat dibedakan lagi di antara keduanya. Namun, dalam terminologi yang berbeda, para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam dalam mengartikan musyarakah. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah  memberikan izin kepada kedua mitra  kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Dengan kata lain, setiap mitra memberi wewenang kepada  mitra  lainnya  untuk  mengelola  harta  bersama  tanpa  mengurangi  hak  mereka dalam melakukannya. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah kemitraan hak atau pengelolaan  harta  bersama.  Sementara  menurut  ulama  Syafi'i,  musyarakah  adalah keadaan di mana hak kepemilikan tetap untuk dua orang atau lebih sehingga tidak ada perbedaan  antara  hak  satu  pihak  dengan  yang  lainnya.  Dan  menurut  ulama  Hanafi, musyarakah  adalah  transaksi  antara  dua  individu  yang  bergabung  dalam  modal  dan keuntungan (Islami, 2021).
Mudharabah  merupakan  perjanjian  kemitraan  yang  didasarkan  pada  prinsip  bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak berbagi keuntungan atau menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Orang lain dapat memperdagangkan modal tersebut dan mengambil bagian dari keuntungan (Islami, 2021).
Kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani, yang dikenal sebagai muzara’ah, memiliki beberapa definisi menurut ulama fikih. Ulama dari madzhab Maliki mendefinisikannya  sebagai  "perserikatan  dalam  pertanian",  sementara  ulama  dari madzhab  Hambali  menggambarkannya  sebagai  "penyerahan  lahan  pertanian  kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua". Dalam konteks Indonesia, kedua definisi ini sering disebut sebagai 'paroan sawah', sedangkan penduduk Irak menyebutnya sebagai  'al-mukhabarah'.  Namun,  dalam  al-mukhabarah,  bibit  tanaman  berasal  dari pemilik  lahan.  Imam  asy-Syafi'i  menjelaskan  al-mukhabarah  sebagai  imbalan  atas  hasil pertanian, di mana bibit disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan dalam muzara’ah, bibit dapat berasal dari pemilik lahan atau dari petani (Aziz, 2006).
Terdapat tiga jenis transaksi jual beli yang menjadi pilihan utama dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah, yaitu akad jual beli murabahah, salam, dan istishna'.  Dalam  akad  murabahah,  barang  dijual  dengan  harga  awal  ditambah  dengan keuntungan yang telah disepakati. Sementara itu, jual beli salam mengacu pada pembelian barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan pembayaran yang dilakukan di depan. Sedangkan jual beli istishna' merujuk pada kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (Antonio, 2001).
Ijarah adalah perjanjian yang mengalihkan hak penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa mengubah kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan  pada  pemindahan  manfaat.  Ijarah  Muntahiya  bit  Tamlik  (IMBT)  adalah kombinasi antara kontrak jual beli dan sewa, di mana akad sewa tersebut menghasilkan kepemilikan atas barang bagi penyewa. Hal ini merupakan perbedaan utama dengan ijarah konvensional (Muhayatsyah, 2019).
Akad  jasa  pada  perbankan  syariah  meliputi:  wakalah,  kafalah,  hawalah,  rahn,  dan qardh.  Wakalah  merujuk  pada  proses  penyerahan,  pendelegasian,  atau  pemberian mandat. Kafalah adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  ditanggung.  Hawalah adalah  tindakan  pengalihan  utang  dari  orang  yang  berutang  kepada  orang  lain  yang bertanggung jawab untuk melunasinya. Rahn adalah ketika seseorang menyerahkan salah satu harta miliknya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Qardh adalah proses pemberian harta kepada orang lain yang dapat dikembalikan atau diminta kembali tanpa adanya imbalan yang diharapkan (Antonio, 2001).

## Filsafat Hukum Ekonomi Syariah
Filsafat  Hukum  Ekonomi  Syariah  merupakan  cabang  filsafat  yang mempertimbangkan  aspek-aspek  filosofis  dalam  pemahaman  dan  penerapan  hukum ekonomi dalam konteks syariat Islam. Filsafat ini membahas konsep-konsep dasar yang mendasari  hukum  ekonomi  Islam,  serta  implikasi  filosofis  dari  prinsip-prinsip  ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam. Di dalam Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, terdapat upaya untuk memahami landasan teoritis dari hukum-hukum ekonomi yang berlaku dalam Islam,  seperti  larangan  riba,  prinsip  keadilan,  distribusi  kekayaan  yang  adil,  dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini melibatkan analisis filosofis terhadap nilai-nilai moral, etika, dan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui sistem ekonomi syariah.
Menurut Sulistiani (2018), filsafat ekonomi merupakan  landasan  bagi suatu sistem ekonomi  yang  dibentuk.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  filsafat  ekonomi  yang  ada,  dapat diidentifikasi tujuan-tujuan yang  ingin  dicapai, seperti misalnya dalam aspek  konsumsi, produksi,  distribusi,  pembangunan  ekonomi,  kebijakan  moneter,  kebijakan  fiskal,  dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep yang mencakup hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada interaksi manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia.
Filosofi hukum Islam dalam konteks ekonomi didasarkan pada pemahaman bahwa ajaran  Islam  mencakup  panduan  yang  komprehensif  dalam  semua  aspek  kehidupan,
termasuk ekonomi. Beberapa prinsip filosofis hukum Islam yang relevan dalam konteks ekonomi antara lain: keseimbangan antara dunia dan akhirat, kemashlahatan (maslahah), keadilan sosial, taubat dan perbaikan.
Pemilihan  Filsafat  Hukum  Ekonomi  Syariah  sebagai  kerangka  teori  adalah  karena pentingnya memahami dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Filsafat Hukum Ekonomi Syariah  menggabungkan  aspek  hukum  Islam  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.
Penerapan  teori  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  bagaimana  prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai akad perbankan syariah yang digunakan di Indonesia. Melalui  analisis  tersebut,  dapat  dievaluasi  sejauh  mana  prinsip-prinsip  Filsafat  Hukum Ekonomi  Syariah  diimplementasikan  dalam  praktik  perbankan  syariah  serta mengidentifikasi  tantangan  dan  peluang  yang  ada  dalam  penerapan  prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan  pemahaman  dan  implementasi  Filsafat  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui library  research dengan menganalisis  dan  mengumpulkan  data  melalui  pemahaman  dan  pembelajaran  teori- teoridari  berbagai  sumber  terkait. Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan tema penelitian. Data tersebut dikaji, diproses, dan disusun secara sistematis dan sesuai dengan norma penulisan ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode  observasi  sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi, memilih,  dan  menghimpun  informasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengembangkan konsep yang terkait dengan filsafat hukum  ekonomi  syariah  dalam  konteks  akad-akad  perbankan  syariah.  Terakhir, kesimpulan dari penelitian tersebut akan disusun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Filsafat ilmu dapat diinterpretasikan dari dua perspektif, yakni sebagai disiplin ilmu dan  sebagai  dasar  filosofis  bagi  proses  keilmuan.  Sebagai  disiplin  ilmu,  filsafat  ilmu merupakan  bagian  dari  cabang  ilmu  filsafat  yang  memfokuskan  perhatian  pada  objek khusus,  yaitu  ilmu  pengetahuan,  yang  memiliki  sifat  dan  karakteristik  hampir  serupa dengan filsafat pada umumnya. Sementara itu, filsafat ilmu sebagai dasar filosofis untuk
proses keilmuan merupakan struktur utama dari proses keilmuan.
Filsafat Hukum Ekonomi Syariah membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat membantu mencapai  tujuan-tujuan  tersebut  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Hal  ini  termasuk mempertimbangkan  aspek-aspek  metafisika  dan  epistemologis  dalam  pemahaman tentang  keadilan,  kesejahteraan,  dan  tujuan  hidup  manusia.  Dengan  demikian,  Filsafat Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya terbatas pada analisis normatif tentang apa yang diperbolehkan  atau  dilarang  dalam  ekonomi  Islam,  tetapi  juga  melibatkan  pemikiran filosofis yang mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implikasi moral dan spiritual dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi sehari- hari.

## Filosofi Akad Titipan dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pada perbankan syariah, titipan atau simpanan dikenal dengan akad wadi’ah , yang dapat diartikan sebagai titipan murni  dari satu  pihak kepada pihak lainnya  yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun. Menurut Mufid (2021), penerapan akad wadi’ah dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadi’ah yad al -amanah dan wadi’ah yad ad-dhamanah.
Karakteristik wadi’ah yad al -amanah meliputi: harta atau barang yang dititipkan tidak diizinkan  untuk  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh  penerima  titipan;  tugas  utama penerima titipan adalah menjaga barang yang dititipkan sebagai amanah, tanpa memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkannya; sebagai ganti, penerima titipan berhak untuk menagih biaya atas jasanya kepada pihak yang menitipkan; dan mengingat bahwa barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, layanan perbankan yang sesuai untuk situasi ini adalah layanan penitipan atau safe deposit box (Mufid, 2021).
Karakteristik wadi’ah yad ad -dhamanah (guarantee depository)  meliputi: harta atau barang  yang  dititipkan  diizinkan  untuk  dimanfaatkan  oleh  penerima  titipan;  dengan dimanfaatkannya,  barang  atau  harta  yang  dititipkan  dapat  menghasilkan  keuntungan, namun tidak ada kewajiban bagi penerima titipan untuk memberikan hasil  keuntungan kepada  pihak  yang  menitipkan  barang  atau  harta;  dan  produk  perbankan  yang  sesuai dengan prinsip ini (Mufid, 2021).
Dasar hukum akad wadi’ah di dalam al- Qur’an surah an -Nisa ayat 58 yang artinya: “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” . Prinsip wadi’ah dalam bank syariah mengacu pada kesepakatan di mana nasabah menyetor uang di bank dengan harapan bank akan bertanggung jawab atas penjagaan dan  pengembalian  dana  tersebut  jika  diperlukan  oleh  nasabah.  Sebagai  hasil  dari penerapan  prinsip wadi’ah ,  segala  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  dana  simpanan tersebut menjadi kepemilikan bank (dan sebaliknya). Sebagai imbalan atas penyimpanan, nasabah menerima jaminan atas keamanan dana mereka dan akses ke fasilitas giro lainnya (Lutfi, 2020).
Dalam  industri  perbankan,  insentif  atau  bonus  dapat  diberikan  sebagai  kebijakan yang  diadopsi  oleh  bank  terkait.  Tindakan  ini  bertujuan  untuk  mendorong  minat masyarakat dalam menabung, dan juga berfungsi sebagai indikator kesehatan keuangan bank. Meskipun pemberian bonus tidak dilarang, penting untuk dicatat bahwa tidak boleh disyaratkan  sebelumnya  dan  tidak  boleh  ditentukan  dalam  bentuk  nominal  atau persentase tertentu. Dengan demikian, praktek ini memastikan keabsahan dari perspektif hukum, dan hal ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafi dan Maliki (Lutfi, 2020).
Berdasarkan penelitian oleh Johari & Kurniawan (2023), implementasi akad wadi’ah dalam perbankan syariah mengacu pada kesepakatan di mana nasabah menyetor dana di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab atas keamanan dan pengelolaannya, serta  memastikan  pengembaliannya  jika  diminta  oleh  nasabah.  Akibat  dari  penerapan prinsip wadi’ah , semua keuntungan yang diperoleh  dari simpanan akan dimasukkan ke dalam bank, dan sebaliknya. Sebagai orientasi pada profit, nasabah yang memiliki deposito dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya dalam rekening giro mereka. Dalam konteks perbankan, pemberian bonus menjadi relevan sebagai salah satu cara untuk merangsang minat masyarakat untuk bergabung, dan juga sebagai indikator tingkat kesehatan bank. Meskipun  pemberian  bonus  diperbolehkan,  asalkan  tidak  diwajibkan  di  masa  lalu  dan jumlahnya tidak melebihi batas yang ditetapkan.
Poin penting dari penerapan akad wadi’ah pada perbankan syariah ialah tidak ada imbalan atau manfaat yang diberikan kepada pihak yang menitipkan dana (wadi’ah). Bank hanya  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dana  tersebut  dengan  sebaik-baiknya. Meskipun  bank  memiliki  tanggung  jawab  atas  pengamanan  dan  pengelolaan  dana, nasabah juga harus memahami bahwa risiko tetap ada.
Filosofi Akad Bagi Hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah
Prinsip  bagi  hasil  dalam  perbankan  syariah  dapat  dilakukan  dalam  empat  akad
utama,  yaitu musyarakah,  mudharabah,  muzara’ah, dan musaqah.  Musyarakah  adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).
Dalam pelaksanaan musyarakah, harus memenuhi syarat dan rukun berikut: (1) sighat ijab dan qabul harus diikuti, yang dianggap sah baik secara lisan maupun tertulis, kontrak musyarakah harus didokumentasikan dan disaksikan; (2) semua pihak yang terlibat dalam kerjasama atau kontrak harus memiliki kualifikasi yang memadai dan mampu memberikan atau diberikan wewenang perwakilan; dan (3) objek perjanjian harus mencakup modal dan kontribusi kerja. Modal yang disediakan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau aset yang nilainya setara. Kerja harus dilaksanakan oleh kedua mitra sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Mufid, 2021).
Konsep musyarakah  dalam  prakteknya  memungkinkan  bank  untuk  menyediakan pembiayaan untuk sebuah proyek yang dianggap layak berdasarkan prinsip musyarakah (project financing participation). Dalam skema ini, bank dan nasabah atau pihak lain yang terlibat sepakat untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama (Mufid, 2021).
Akad  bagi  hasil  lainnya  ialah mudharabah.  Mudharabah  adalah  akad  kerjasama usaha  antara  dua  pihak  di  mana  pihak  pertama (shahibul  maal)  menyediakan  seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab apabila kelalaian diakibatkan oleh si pengelola (Antonio, 2001).
Praktik mudharabah dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni mudharabah muthlaqah  dan  mudharabah  muqayyadah.  Mudharabah  muthlaqah  adalah  bentuk kerjasama  antara  pemilik  modal  ( shahibul  maal)  dan  pelaku  usaha  (mudharib)  yang memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada jenis usaha, waktu, atau wilayah bisnis. Dalam transaksi ini, pemilik modal memberikan otoritas penuh kepada pelaku usaha untuk mengelola  modal  tersebut  dalam  usaha  bisnis  yang  menghasilkan  keuntungan.  Hal  ini memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  mengalokasikan  modal  secara  bebas  untuk mengembangkan bisnisnya tanpa batasan dari pemilik modal. Sementara itu, mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerjasama yang sering disebut sebagai mudharabah yang terbatas atau spesifik. Dalam model transaksi ini, kerjasama terjadi antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaku usaha. Namun, pemilik modal memberlakukan batasan terkait jenis usaha, waktu, dan lokasi bisnis (Mufid, 2021).
Dengan  diterapkannya  akad mudharabah,  diharapkan  umat  muslim  akan menghasilkan pengusaha yang sukses dari kalangan masyarakat kecil yang memiliki jiwa kewirausahaan  yang  gigih  dan  tekun.  Akad mudharabah  memberi  kesempatan  bagi pemilik  modal  untuk  menginvestasikan  dana  mereka  pada  para  pengusaha  pemula. Sebaliknya,  para  pengusaha  pemula  diharapkan  mampu  mengelola  modal  tersebut dengan baik, sehingga dapat mencapai keuntungan sebesar mungkin. Tujuan utama dari perspektif  syariat  adalah  untuk  memungkinkan  penerapan  akad  mudharabah  dalam kegiatan ekonomi syariah (Mufid, 2021).
Dalam  industri  perbankan  syariah,  prinsip  yang  paling  umum  digunakan  adalah musyarakah  dan  mudharabah,  sedangkan muzara’ah dan musaqah  diterapkan  secara khusus untuk pembiayaan pertanian, terutama oleh beberapa bank syariah. Di Indonesia, bank-bank syariah belum mengeluarkan produk muzara’ah maupun musaqah. Namun, di bank-bank  syariah  di  luar  negeri,  pembiayaan  untuk  usaha  pertanian  biasanya menggunakan skema musyarakah atau salam (Ngasifudin, 2016).
Dalam penerapan akad bagi hasil, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang melanggar prinsip keadilan. Dengan  penerapan  prinsip-prinsip  akad  bagi  hasil  ini,  perbankan  syariah  di  Indonesia berusaha untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara bank dan nasabah.
Filosofi Akad Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah
Terdapat tiga jenis transaksi jual beli yang menjadi pilihan utama dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah, yaitu akad jual beli murabahah, salam, dan istishna'.  Murabahah  adalah  perjanjian  jual  beli  barang  di  mana  harga  perolehan  dan keuntungan (margin) telah ditetapkan oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori natural certainty contract, karena dalam murabahah disepakati seberapa besar tingkat keuntungan yang diinginkan (Mufid, 2021).
Pelaksanaan  akad murabahah  harus  memenuhi  kriteria  berikut:  Pertama,  penjual harus  menginformasikan  biaya  modal  kepada  nasabah.  Kedua,  kontrak  awal  harus  sah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketiga, transaksi harus bebas dari unsur riba. Keempat, penjual harus memberitahu pembeli jika ada cacat pada barang setelah pembelian. Kelima, penjual harus mengkomunikasikan semua informasi terkait pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara kredit (Antonio, 2001).
Transaksi jual beli melalui murabahah hanya berlaku untuk barang atau produk yang
sudah dikuasai atau dimiliki oleh penjual saat negosiasi dan penandatanganan kontrak. Jika  produk  tersebut  belum  dimiliki  oleh  penjual,  maka  sistem  yang  digunakan  adalah murabahah  kepada  pemesan  pembelian  (Murabahah  KPP),  di  mana  penjual  hanya bertindak sebagai perantara untuk memenuhi permintaan pembeli (Antonio, 2001).
Penerapan murabahah kepada pemesan pembelian (Murabahah KPP) dalam konteks perbankan  syariah  umumnya  dilakukan  untuk  pembiayaan  pembelian  barang-barang investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya melalui letter of credit (L/C). Akad murabahah  dapat  dijelaskan  sebagai  sebuah  transaksi  di  mana  nasabah  dan  bank melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dibeli atau dipesan, dan di sana terjadi transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dengan bank secara langsung menyebutkan keuntungan ( margin) yang akan dikenakan. Bank kemudian membeli barang yang sudah dipesan  oleh  nasabah  dari  pihak  penjual  atau  pembuat  barang,  dan  bank menginstruksikan  pihak  penjual  untuk  mengirimkan  barang  kepada  nasabah  yang memesannya. Nasabah menerima barang beserta dokumen-dokumen yang dibayarkan kepada bank (Mufid, 2021).
Dari  teknis  tersebut, murabahah  merupakan  sebuah  akad  yang  mengatur penyediaan barang berdasarkan transaksi jual beli, di mana penjual (bank) mengalihkan barang yang diminta oleh pembeli (nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat penandatanganan kontrak. Umumnya, pembayaran dalam transaksi murabahah di perbankan syariah dilakukan secara angsuran (Mufid, 2021).
Selain  itu,  jual  beli salam  merupakan  transaksi  jual  beli  barang  di  mana  barang diserahkan  pada  waktu  yang  akan  datang,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Biasanya, transaksi jual beli salam digunakan dalam  pembiayaan  bagi  petani  dengan  jangka  waktu  yang  relatif  pendek,  sekitar  2-6 bulan. Karena  bank membeli barang seperti padi, jagung,  dan cabai,  dan tidak berniat untuk  menyimpan  barang-barang  tersebut  sebagai  inventaris,  mereka  melakukan transaksi jual beli salam kepada pembeli kedua, seperti Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Dalam perbankan Islam, hal ini dikenal sebagai salam paralel (Antonio, 2001).
Jual  beli salam  juga  dapat  diterapkan  dalam  pembiayaan  barang  industri,  seperti produk  garmen  (pakaian  jadi),  di  mana  ukuran  barang  tersebut  sudah  dikenal  secara umum. Cara kerjanya adalah ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen,  bank  merekomendasikan  penggunaan  produk  tersebut.  Bank  kemudian memesan barang dari produsen garmen dan membayarnya pada saat penandatanganan kontrak.  Bank  kemudian  mencari  pembeli  kedua,  yang  bisa  menjadi  rekanan  yang direkomendasikan  oleh  produsen  garmen.  Setelah  garmen  selesai  diproduksi,  produk
tersebut dikirimkan kepada rekanan, yang kemudian membayar kepada bank, baik secara angsuran maupun tunai (Antonio, 2001).
Akad jual beli lainnya yaitu istishna’ . Istishna', yang secara harfiah berarti pemesanan, adalah  suatu  transaksi  jual  beli  yang  melibatkan  pembeli  dan  pembuat  barang.  Ini merupakan bentuk khusus dari akad jual beli salam. Dalam konteks ini, perjanjian istishna' adalah kesepakatan penjualan barang antara pembeli dan produsen (pembuat barang) (Mufid, 2021).
Menurut Antonio (2001), saat bank Islam menggunakan kontrak istishna' paralel, ada beberapa  implikasi  yang  perlu  diperhatikan. Pertama,  bank  Islam,  sebagai  pihak  yang memproduksi  dalam  kontrak  pertama,  tetap  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas pelaksanaan  kewajibannya.  Kontrak istishna'  paralel  atau  subkontrak  sementara  harus dianggap  tidak  ada.  Dengan  demikian,  bank  tetap  bertanggung  jawab  atas  setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang timbul dari kontrak paralel. Kedua, penerima  subkontrak  pembuatan  dalam istishna'  paralel  bertanggung  jawab  terhadap bank Islam sebagai pemesan. Mereka tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan nasabah dalam kontrak pertama. Jual beli istishna' kedua adalah kontrak paralel, tetapi bukan bagian atau syarat dari kontrak pertama. Oleh karena itu, kedua kontrak tersebut tidak  memiliki  kaitan  hukum  sama  sekali. Ketiga,  bank,  sebagai  pihak  yang  siap memproduksi atau membuat barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul dari situ. Kewajiban ini menjadi dasar keabsahan istishna'  paralel,  dan  juga  memberi  alasan  bagi  bank  untuk  memungut keuntungan jika ada.
Dalam  akad  jual  beli,  terdapat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  transaksi tersebut sah menurut syariah. Beberapa syarat umum meliputi kesepakatan antara penjual dan  pembeli,  kejelasan  mengenai  barang  atau  aset  yang  diperjualbelikan,  harga  yang disepakati,  serta  penyerahan  atau  pemindahan  kepemilikan  barang  atau  aset  tersebut kepada pembeli. Meskipun akad jual beli diizinkan dalam Islam, terdapat larangan dan pembatasan tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya, larangan terhadap transaksi yang melibatkan barang haram, transaksi yang melanggar prinsip keadilan, atau transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Bank  syariah  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan transparan  kepada  nasabah  mengenai  syarat-syarat,  harga,  serta  risiko  yang  terkait dengan  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa nasabah  memiliki  pemahaman  yang  cukup  sebelum  melakukan  transaksi.  Dengan penerapan prinsip-prinsip akad jual beli ini, perbankan syariah di Indonesia berusaha untuk
menyediakan  solusi  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## Filosofi Akad Sewa dalam Hukum Ekonomi Syariah
Ijarah adalah sebuah perjanjian yang memindahkan hak penggunaan atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) merupakan kombinasi antara kontrak jual  beli  dan  sewa,  atau  lebih  tepatnya  merupakan  akad  sewa  yang  berakhir  dengan kepemilikan  barang  oleh  penyewa.  Perbedaan  utama  antara  IMBT  dengan ijarah  biasa terletak pada pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa. Bank-bank Islam yang  menawarkan  produk ijarah  dapat  menawarkan  penyewaan  baik  dalam  bentuk operating lease maupun financial lease. Namun, umumnya, bank-bank cenderung lebih memilih  untuk  menggunakan  IMBT  karena  prosesnya  lebih  sederhana  dari  segi pembukuan.  Selain  itu,  dengan  menggunakan  IMBT,  bank  tidak  perlu  repot  mengurus pemeliharaan aset, baik selama masa sewa maupun setelahnya (Antonio, 2001).
Dalam akad  sewa, penyewa  bertanggung jawab untuk menjaga aset atau barang yang disewanya agar tetap dalam kondisi baik selama masa sewa. Namun, pemeliharaan rutin atau perawatan besar umumnya menjadi tanggung jawab pemilik aset. Bank syariah memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  transparan  kepada nasabah mengenai syarat-syarat, harga sewa, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan transaksi  sewa  yang  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  nasabah memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan transaksi sewa.

## Filosofi Akad Jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah
Wakalah dalam lembaga keuangan syariah terjadi ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melakukan berbagai jenis layanan, seperti membuka letter of credit dan melakukan transfer uang. Selain itu, dalam konteks perbankan Islam, akad wakalah juga diterapkan dalam asuransi syariah, di mana peserta memberikan wewenang kepada pihak asuransi untuk mengelola dan menginvestasikan premi yang dibayarkan ke dalam tabungan atau instrumen investasi syariah seperti sukuk, saham, dan reksa dana (Mufid, 2021).
Prinsip wakalah  dalam  Islam  ditegaskan  karena  dianggap  manusia membutuhkannya. Hal ini terjadi karena  tidak semua  orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan sendiri semua urusannya. Terkadang, seseorang perlu memercayakan suatu tugas kepada orang lain untuk bertindak sebagai perwakilannya atau
memberikan  wewenang  kepada  orang  lain  untuk  menjalankan  bisnisnya  dan  urusan lainnya.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  akad wakalah  ini  adalah  untuk  memberikan kemudahan  kepada  individu  yang  berkewajiban  ( mukallaf),  sehingga  mereka  dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili mereka dalam melakukan transaksi ekonomi syariah (Mufid, 2021).
Kafalah adalah prinsip dalam Islam yang menegaskan tanggung jawab memberikan jaminan kepada orang lain. Esensi dari kafalah adalah usaha untuk memberikan rasa aman dan  kepastian  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  transaksi.  Pada  zaman  ini, kafalah  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  asuransi,  dimana  tujuannya  tetap  sama,  yaitu memberikan  perlindungan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  kegiatan. Asuransi atau jaminan telah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam  konteks  modern, kafalah  atau  jaminan  tetap  menjadi  hal  yang  sangat  penting, terutama  dalam  transaksi  keuangan  seperti  perbankan  dan  lainnya.  Kehadiran kafalah membawa  manfaat  dalam  bentuk  sikap  saling  membantu,  memberikan  rasa  aman, kenyamanan, dan kepastian dalam setiap transaksi (Mufid, 2021).
Secara  sederhana, hawalah  dapat  dijelaskan  bahwa  A,  yang  merupakan  pemberi pinjaman ( muhal), memberikan pinjaman kepada B, yang merupakan penerima pinjaman ( muhil).  Sedangkan  B  masih  memiliki  hutang  terhadap  C  (muhal'alaih).  Ketika  B  tidak mampu  membayar  utangnya  kepada  A,  ia  kemudian  mengalihkan  tanggung  jawab tersebut  kepada C. Dengan demikian,  C menjadi bertanggung  jawab untuk  membayar utang B kepada A, sementara utang C kepada B dianggap telah lunas (Antonio, 2001).
Dalam konteks perbankan, kontrak hawalah sering diterapkan dalam beberapa hal seperti berikut: (1) factoring atau anjak piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada  pihak  ketiga  mentransfer  piutang  tersebut  kepada  bank,  yang  kemudian membayar  piutang  tersebut  dan  menagihnya  dari  pihak  ketiga;  (2)  cek  bergulir  ( post- dated  check),  di  mana  bank  bertindak  sebagai  juru  tagih  tanpa  melakukan  verifikasi terlebih  dahulu  terhadap  piutang  tersebut;  dan  (3)  diskonto  tagihan  ( bill  discounting). Secara prinsip, bill discounting mirip dengan  hawalah,  namun dalam diskonto tagihan, nasabah diwajibkan membayar biaya, yang tidak ada dalam kontrak hawalah (Antonio, 2001).
Berdasarkan Mufid (2021), Rahn, yang berasal dari bahasa Arab, mengandung arti " tsubut" (tetap) dan "dawam" (kekal terus-menerus). Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini juga  disebut  dengan " habs"  yang berarti menahan  dalam al- Qur’an surah al -Mudattsir ayat 38. Ketika dianalisis, makna pertama lebih dekat dengan pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, mengingat sesuatu dianggap tertahan jika tetap berada di tempatnya
(Mufid, 2021).
Secara terminologi, rahn merujuk pada penggunaan harta benda sebagai jaminan untuk utang agar utang tersebut dapat dilunasi atau jika tidak dapat dibayar, harta tersebut dijual  untuk  membayar  utang  tersebut.  Praktiknya,  barang  yang  umumnya  digunakan sebagai  jaminan  adalah  barang-barang  bergerak,  terutama  emas  dan  kendaraan bermotor. Dalam konteks bank syariah, rahn biasanya digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Rahn juga dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, atau biaya perjalanan pulang kampung saat perayaan Idul Fitri dan sejenisnya. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya pendek, sekitar dua bulan, dan dapat diperpanjang sesuai permintaan nasabah (Mufid, 2021).
Selain itu, qardh adalah istilah dalam bahasa Arab yang berbentuk masdar. Secara etimologis,  kata qaradha-yaqridhu-qardhan  bermakna  memutuskan.  Al-Qardhu  adalah pemberian  yang  diberikan  oleh  pemilik  untuk  dikembalikan.  Secara  terminologi, qardh adalah  akad  pemberian  harta  kepada  penerima  yang  akan  memanfaatkannya  dan mengembalikannya di masa mendatang (Mufid, 2021).
Hikmah dan filosofi di balik disyariatkannya akad qardh dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan semangat tolong-menolong dan mencegah praktik peminjaman dengan bunga, karena tidak jarang orang memiliki modal tetapi kurang memiliki keahlian dalam berdagang, atau sebaliknya memiliki keahlian berdagang tetapi kekurangan modal; (2)  Salah  satu  bentuk  ibadah  yang  mendekatkan  diri  kepada  rahmat  Allah  karena membantu  melepaskan  kesulitan  orang  lain  yang  membutuhkan;  (3)  Bagi  yang memberikan  pinjaman  akan  mendapat  pahala  dan  kemudahan  dari  Allah,  baik  dalam urusan  dunia  maupun  akhirat;  (4)  Mendorong  terciptanya  kerjasama  antara  pemberi modal dan penerima, yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian umat; (5)  Memupuk  sikap ta'awun  (saling  tolong-menolong)  antara  pemberi  dan  penerima pinjaman; dan (6) Pemberi pinjaman akan mendapat pahala yang besar, hingga delapan belas kali lipat, dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat (Mufid, 2021).
Dari segi filosofis, akad qardh menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan  solidaritas  umat  Islam  untuk  saling  memberikan  bantuan  kepada  sesama  yang membutuhkan.  Kesadaran  ini  membangun ukhuwah  (persaudaraan)  dengan mengutamakan prinsip saling tolong-menolong ( ta'awun), yang merupakan hal penting dalam membangun peradaban yang mulia. Solidaritas masyarakat akan menjadi kokoh jika  prinsip  tolong-menolong  ini  diterapkan  sebagai  landasan  kesadaran  penuh  dalam hubungan persaudaraan antara sesama manusia (Mufid, 2021).
Dalam akad jasa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut Syariah. Beberapa syarat umum meliputi kesepakatan antara penyedia jasa dan penerima jasa, kejelasan mengenai layanan atau jasa yang disediakan, imbalan atau bayaran  yang  disepakati,  serta  kewajiban  dan  hak  masing-masing  pihak.  Bank  syariah memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  transparan  kepada nasabah  mengenai  syarat-syarat,  harga,  serta  hak  dan  kewajiban  yang  terkait  dengan layanan atau jasa yang disediakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki  pemahaman  yang  cukup  sebelum  menggunakan  layanan  atau  jasa  yang ditawarkan.

## SIMPULAN
Filsafat  menjadi  dasar  bagi  pemahaman  ekonomi  syariah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa filsafat tidak hanya berperan sebagai disiplin ilmu, tetapi juga menjadi landasan filosofis  yang  penting  dalam  mengembangkan  konsep  dan  prinsip  ekonomi  syariah. Terungkap  bahwa  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  mencakup  aspek  metafisika, epistemologis, moral, dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkutat  pada  analisis  normatif,  tetapi  juga  memperhatikan  aspek-aspek  filosofis  yang mendalam.
Berbagai akad dalam ekonomi syariah, seperti wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah,  dan  lain-lain.  Ini  menunjukkan  kompleksitas  struktur  ekonomi  syariah  dan pentingnya  pemahaman  filosofis  dalam  menerapkan  akad-akad  ini.  Konsep  seperti kafalah, qardh, dan hawalah menyoroti pentingnya solidaritas dan saling tolong-menolong dalam ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong kerjasama dan keadilan dalam berbagai transaksi ekonomi.
Mengingat  kompleksitas  akad-akad  dalam  ekonomi  syariah,  diharapkan  dapat melakukan pengembangan lebih lanjut dalam praktek ekonomi syariah yang inovatif dan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Hal  ini  dapat  meliputi  pengembangan  instrumen keuangan yang lebih kompleks dan beragam. Selain itu, diharapkan diadakannya pelatihan yang  lebih  intensif  tentang  konsep  dan  prinsip  ekonomi  syariah,  tidak  hanya  kepada mahasiswa  tetapi  juga  kepada  praktisi  ekonomi  dan  masyarakat  umum.  Hal  ini  dapat membantu  meningkatkan  pemahaman  dan  penerapan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah secara lebih efektif.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik (29th ed.). Gema Insani.
Aziz, D. A. (2006). Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah)  Di  Perbankan  Syariah. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah, 4(1),  1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903
Jamaludin,  &  Reza  Syafrizal.  (2020).  KONSEP  DASAR  EKONOMI  MENURUT  SYARIAT ISLAM. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12(1), 38 – 72. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2859
Johari,  E.,  &  Kurniawan,  Y.  S.  (2023).  Implementasi  Akad  Wadi’ah  Pada  Perbankan Syariah. Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic), 04(01).
Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-
2024. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  1 – 443.  https://knks.go.id/storage/upload/1573459280- Masterplan Eksyar_Preview.pdf
Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. Madani Syariah, 3(2), 132 –
146. https://drive.google.com/file/d/1- KZNXFlcHmU0KDxYHOl3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing
Mufid,  M.  (2021). Filsafat  Hukum  Ekonomi  Syariah:  Kajian  Ontologi,  Epistemologi,  dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer (I). Kencana.
Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik  Pada  Bank  Syariah. Jurnal  Ekonomi  Syariah,  Akuntansi  Dan  Perbankan (JESKaPe), 3(2), 1 – 18. https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.429
Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara’ah Dalam Perbankan Syariah. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), VI(1), 38 – 44.
Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah, 2(1),  119 – 134. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146
Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1 – 16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38