Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (87-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul
Beni Akhmad 1 , Sugiannor 2 , Nur Laila Fitriyah 3
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 1,3
Universitas Lambung Mangkurat 2 e-mail: beniap03@gmail.com

## Abstrak
Implementasi  program  rehabilitasi  bantuan  rumah  tidak  layak  huni (RTLH)  merupakan  program  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat khususnya  bagi  masyarakat  miskin.  Pelaksanaan  program  RTLH dilaksanakan  secara  langsung  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Banjar. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  program RTLH  di  Kecamatan  Astambul,  Kabupaten  Banjar.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian tentang  implementasi  program  RTLH  dapat  dikategorikan  terlaksana sebagai  berikut:  komunikasi  yang  terjalin  melalui  sosialisasi  peraturan penerima bantuan RTLH sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan  penerimaan  bantuan  sudah  terlaksana  cukup  baik.  Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak. Sedangkan struktur pelaksana program RTLH  melalui  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  bersama dengan Lurah  dan RT/RW terlaksana dengan  cukup baik. Namun penulis menyarankan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Banjar  melakukan  komunikasi secara  langsung  terhadap  masyarakat  melalui  sosialisasi  bantuan program  RTLH,  menambah  jumlah  pegawai  yang  secara  khusus melakukan  pendataan  dan  pengawasan  di  dalam  pelaksanaan  program RTLH.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan, RTLH

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pada  hakikatnya  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dari suatu  negara  demi  terciptanya  kehidupan yang sejahtera. Pembangunan yang diingi- nkan oleh masyarakat pada dasarnya adal- ah  terpenuhinya  semua  kebutuhan  hidup.
Namun,  tidak semuanya  masyarakat  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal  ini dikarenakan  ada  masyarakat  yang  hidup dalam  kondisi  yang  kurang  baik,  seperti adanya  kemiskinan.  Kemiskinan  muncul dari adanya implikasi kesejahteraan sosial. Munculnya  masalah  kemiskinan  ditandai
Implementasi Program Rehabilitasi... | 88
dengan  permasalahan-permasalahan  sosial lainnya  seperti  anak  terlantar,  gelandang- an,  keluarga  yang  tidak  memiliki  rumah layak huni, pengangguran, tingkat kesehat- an  yang  rendah  dan  lain-lain  (Nawi  & Lestari, 2018).
Salah  satu  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahte- raan  Sosial  (PPKS)  atau  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS) yaitu  keluarga  fakir  miskin,  yang  mana keluarga  fakir  miskin  adalah  seseorang atau  kepala  keluarga  yang  sama  sekali tidak  mempunyai  sumber  mata  pencahari- an dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  atau orang  yang  mempunyai  sumber  mata pencaharian akan tetapi tidak dapat meme- nuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
Rumah  merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  yang  harus  dipenuhi  setiap  orang dan  tidak  sedikit  rumah  dijadikan  sebagai indikator keberhasilan seseorang dan seba- gai  aset  untuk  pengembangan  usaha  dan peningkatan  nilai  ekonomi  pemiliknya. Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah  terlepas  dari  hal-hal  yang  berhub- ungan  dengan  tempat  dimana  dia  tinggal. Tempat  tinggal  memang  sangat  penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat ting- gal  yang  layak  manusia  tidak  akan  hidup dengan  layak  (Jannah,  2018).  Manusia tidak  cukup  dengan  terpenuhinya  kebu- tuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataannya  terdapat  peringkat  akan  pe- menuhan  itu  dari  kebutuhan  yang  minim- um hingga kebutuhan yang tidak terbatas.
Rehabilitasi  sosial  rumah tidak layak huni merupakan  program  yang  diperuntukan kepada  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM), yang  memiliki  rumah  tidak  memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka  dapat  meningkatkan  taraf  kehidu- pan  secara  wajar  dan  memiliki  hunian yang memenuhi  standar. Kegiatan ini ber- tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada  yang  bersangkutan  untuk  berpar- tisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara  swakelola,  serta  melestarikan  hasil pencapaian  kegiatan  secara  mandiri  deng- an  pembiayaan  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/ Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak  mengikat  (Halimah,  Irawan,  & Prakoso, 2019).
Bantuan  Sosial  RS-RTLH  adalah  bentuk kegiatan  penanganan  fakir  miskin  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Pember- dayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Beren- cana  (P3AP2KB)  Kabupaten  Banjar  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  berdasarkan  pada  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS). DTKS  adalah  database  yang  berisi  data kesejahteraan  sosial  dengan  berbagai macam  kriteria  pada  masing-masing  indi- vidu  dan  rumah  tangga.  Untuk  mendapat- kan penerima manfaat yang sesuai kriteria, perlu  dilakukan  verifikasi  dan  penjajakan terhadap calon penerima manfaat.
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (87-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Adapun  bantuan  pembangunan  rumah sederhana  layak  huni  terealisasi  tahun 2020  sebanyak  6  unit  rumah  dari  APBD Provinsi,  pada  tahun  2021  usulan  bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni terealisasi  sebanyak  12  unit  rumah  dari APBD  Kabupaten  dan  7  unit  rumah  dari APBD  Provinsi,  pada  tahun  2022  usulan bantuan  pembangunan  rumah  sederhana layak  huni  terealisasi  sebanyak  14  unit rumah  dari  APBD  Kabupaten  dan  4  unit rumah  dari  APBD  Provinsi.  Sedangkan  di tahun  2023  usulan  bantuan  pembangunan rumah  sederhana  layak  huni  belum  tere- alisasi dari APBD Kabupaten sebanyak 35 unit rumah dan 150 unit rumah dari APBN Kemensos  RI.  Hal  tersebut  belum  terea- lisasinya karena terkait masalah verifikasi, monitoring  dan  evaluasi  terhadap  yang mendapatkan bantuan program rumah sed- erhana layak huni.

## TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  juga mengkaji  tentang  program  RTLH,  missal- nya  Nastiti,  Adhi  dan  Herawati  tentang implementasi  program  RTLH  di  Kabupa- ten  Magetan  tahun  2014.  Program  ini, pada  tingkat  tertentu  dianggap  cukup  ber- hasil.  Akan  tetapi  beberapa  desa  ditemu- kan  hanya  memperbaiki  satu  komponen saja. Hal ini disebabkan oleh kurang mera- tanya  pembagian  anggaran  di  setiap  desa (Nastiti, Adhi, & Herawati, 2016).
Begitupun  Rahma  dan  Subadi  tentang implementasi program RTLH bagi masya- rakat  berpenghasilan  rendah  di  Desa Pamarangan  Kiwa,  Kecamatan  Tanjung,
Kabupaten  Tabalong.  Rahma  dan  Subadi menjelaskan  bahwa  implementasi  kebija- kan  masih  dikategorikan  baik.  Hal  ini  di- pengaruhi  oleh  komunikasi  yang  cukup baik  antara  Dinas  terkait,  Kepala  Desa, Kasi  Pemerintahan,  dan  masyarakat  yang menerima  bantuan  (Rahmah  &  Subadi, 2021).
Haryati  Roebyantho  dan  Nunung  Unayah tentang implementasi kebijakan penanggu- langan  kemiskinan  melalui  program  RTL- H  di  Kota  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat. Menurutnya,  implementasi  program  TLH menunjukkan belum mencapai sasaran da- lam menentukan sasaran, belum jelas kua- lifikasi  pendamping  program,  tahapan pelaksanaan  program  belum  runtut  dan belum  semua  tahapan  dilaksanakan.  Hal tersebut  terjadi  disebabkan  sosialisasi  Pe- doman pelaksanaan program RTLH hanya sampai  pada  tataran  provinsi  (Roebyantho & Unayah, 2014).
Achmad Hamdy, Badaruddin dan Humaizi tentang  implementasi  program  RTLH  di Kabupaten Asahan pada tahun 2019. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program  RTLH  Kabupaten  Asahan  sudah baik,  melalui  komunikasi,  SDM,  disposisi dan  struktur  birokrasi,  dilaksanakan  seba- gai  bagian  integral  dalam  mencapai keefektifan  program  pembangunan  sosial untuk  kelayakan  atap,  lantai  dan  dinding (Hamdy, Badaruddin, & Humaizi, 2021).
Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang  program  RTLH  di  Kabupaten Banjar  yang  bertujuan  untuk  meringankan beban  masyarakat  miskin  dalam  meme-
Implementasi Program Rehabilitasi... | 90
nuhi  hak  dasar  berupa  rumah  yang  layak huni.  Kabupaten  Banjar  mengeluarkan Peraturan  Bupati  Nomor  41  Tahun  2020 tentang  Bantuan  Rumah  Barokah  dimak- sudkan  kepada  upaya  membangun  sistem perlindungan  sosial  kepada  masyarakat miskin.  RTLH  adalah  suatu  proses  kegia- tan  bantuan  perbaikan/pemulihan  rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimi- liki oleh rumah tangga miskin. RTLH akan diberikan  kepada  Rumah  Tangga  Sangat Miskin  (RTSM),  bantuan  ini  akan  mem- bantu  mengurangi  beban  pengeluaran RTSM,  sedangkan  untuk  jangka  panjang diharapkan  akan  mengentas  kemiskinan antar  generasi.  Dinas  yang  menjalankan program ini adalah Dinas Sosial
Kabupaten  Banjar,  adapun  tugas  Dinas Sosial  Kabupaten  Banjar  dalam  program RTLH  yaitu  peningkatan  pelayanan  fakir miskin  dan  kesejahteraan  sosial  dan perencanaan pembangunan daerah.
Peneliti  mencoba  menggali  permasalahan mengenai  implementasi  program  RTLH dalam  penanggulangan  kemiskinan  di Kecamatan  Astambul,  Kabupaten  Banjar. Teori yang digunakan yakni menggunakan teori  implementasi  kebijakan  dari  George C.  Edward  III.  Dalam  teori  ini  Edward memandang suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan atau didasarkan indikator
komunikasi, sumberdaya, disposisi  dan  struktur  birok-rasi  (Edward III, 1990).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokus-
kan  pada  pemaparan  fenomena  yang  ter- jadi dan menggali informasi dengan meng- gunakan kata-kata atau  kalimat (Moleong, 2006).  Alasan  peneliti  menggunakan  pen- dekatan  penelitian  kualitatif  adalah  ingin memaparkan realitas empiris dibalik feno- mena  yang  terjadi  di  lapangan  secara mendalam  dan  permasalahan-permasala- han  yang  akan  dipecahkan  oleh  peneliti dapat  didekati  sesuai  substansinya.  Anali- sis  data  dalam  penelitian  yang  dilakukan pada  saat  pengumpulan  data  berlangsung, setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam periode tertentu. Teknik analisis data men- yusun  secara  sistematis  data  yang  dipero- leh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapa- ngan, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunikasi
Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian  berita/informasi  yang  meng- andung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat)  lain,  dalam  usaha  mendapatkan saling  pengertian.  Pengertian  komunikasi maka implementasi program RTLH dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Astambul  tentunya  harapan  pencapaian arahan  kebijakan  dapat  terlaksana  sesuai sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui implementasi program RTLH.
Sosialisasi  yang  dilakukan  Dinas  Sosial P3AP2KB  Kabupaten  Banjar  belum  sepe- nuhnya  terealisasi  hal  ini  dikarenakan belum  adanya  kegiatan  sosialisasi  secara langsung bagi masyarakat melainkan sosi- alisasi  diberikan  hanya  terhadap  pemeri-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (87-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ntah  kelurahan  saja  yang  seharusnya diperuntukan  bagi  warga  masyarakat. Termasuk sosialisasi peraturan persyaratan penerima  bantuan  rumah  tidak  layak  huni juga  belum  dilakukan  secara  merata, sehingga  masyarakat  kurang  mengetahui secara  menyeluruh  akan  adanya  bantuan program  RTLH.  Hal  didapatkan  dari  hasil tanggapan  responden  yang  menanyakan sosialisasi  peraturan,  sosialisasi  persyara- tan  penerimaan  rumah  tidak  layak  huni. Dari  sini  dapat  dikatakan  implementasi program  RTLH  Kecamatan  Astambul, Kabupaten  Banjar  dalam  kategori  terlak- sana dengan cukup baik.

## Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  kemampuan  pendu- kung  pelaksana  kebijakan  agar  mencapai efektif  dan  efisien.  Guna  mengetahui implementasi  program  RTLH  Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dapat dilihat dari  tanggapan  responden  yang  menanya- kan pencapaian Dinas Sosial dalam pelak- sanaan  dan  pendataan  penerimaan  ban- tuan rumah tidak layak huni.
Hal  ini  dikarenakan  Dinas  Sosial  melaku- kan  pendataan  penerimaan  bantuan  hanya melalui  laporan  kelurahan/desa.  Seharus- nya,  Dinas  Sosial  melakukan  pendataan kembali  terhadap  penerima  bantuan  prog- ram  RTLH  sehingga  jelas  yang  mana masyarakat  kategori  miskin  dan  ekonomi menengah.

## Disposisi
Disposisi  adalah  sikap  yang  dimiliki  oleh implementor  kebijakan  seperti  komitmen, kejujuran,  komunikatif,  cerdik  dan  sifat
demokratis  implementor  terhadap  prog- ram.  Dengan  pengertian  disposisi  maka dalam implementasi program RTLH Keca- matan  Astambul  Kabupaten  Banjar  tentu- nya  harapan  pencapaian  arahan  kebijakan dapat terlaksana kesasaran yang akan dica- pai. Sejalan dengan itu, implementasi pro- gram  RTLH,  Kecamatan  Astambul  Kabu- paten  Banjar  diketahui  bahwa  pengam- bilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Sosial  P3AP2KB  Kabupaten  Banjar  kura- ng  tepat  hal  ini  dikarenakan  masyarakat penerima  bantuan  belum  secara  umum masyarakat  miskin  hal  ini  dikarenakan Dinas  Sosial  belum  melakukan  pendataan kembali  hasil  laporan  dari  kelurahan terhadap  penetapan  penerimaan  bantuan sehingga masih banyak masyarakat miskin yang  seharusnya  menerima  bantuan  terse- but  tidak  terdaftar  dan  ditetapkan  sebagai penerima  bantuan  program  RTLH.  Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang  menyatakan  pengambilan  keputusan penerimaan  bantuan  rumah  tidak  layak huni,  pengawasan  penerima  bantuan  rum- ah tidak layak huni, sehingga dapat dikata- kan dalam kategori cukup terlaksana deng- an baik.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  adalah  organisasi  yang memiliki  keterkaitan  di  dalam  pelaksana pencapaian  kebijakan  yang  akan  dilak- sanakan.  Dengan  pengertian  struktur  biro- krasi  maka  dalam  implementasi  program RTLH  Kecamatan  Astambul  Kabupaten Banjar  tentunya  harapan  pencapaian  ara- han  kebijakan  dapat  terlaksana  ke  sasaran yang akan dicapai.
Implementasi Program Rehabilitasi... | 92
Implementasi  program  RTLH  Kecamatan Astambul  Kabupaten  Banjar  diketahui bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Dinas  Sosial  bersama  dengan  Lurah  dan RT/RW sudah terlaksana kurang efektif di dalam penetapan masyarakat miskin dalam penerimaan  bantuan  program  RTLH.  Hal ini  dinas  sosial  tidak  turut  serta  langsung ke tengah masyarakat mendata penerimaan bantuan  melainkan  laporan  dari  kelurahan dan  RT/RW.  Hal  didapatkan  dari  hasil tanggapan  responden  yang  menyatakan koordinasi  Dinas  Sosial  dengan  kelurahan dalam pelaksanaan program RTLH, koordinasi  dengan  masyarakat,  sehingga dapat  dikatakan  dalam  kategori  cukup terlaksana dengan baik.
Adapun  hambatan  yang  dapat  penulis ketahui  mengenai  implementasi  program RTLH  Kecamatan  Astambul,  Kabupaten Banjar, meliputi: 1. Komunikasi, diketahui bahwa  belum  dilakukannya  sosialisasi oleh  Dinas  Sosial  secara  langsung  ke tengah  masyarakat  akan  adanya  program program RTLH melainkan hanya terhadap Lurah  dan  RT/RW  semata  sehingga masyarakat  secara  umum  tidak  menge- tahui  akan  program  tersebut.  2.  Disposisi, diketahui Dinas Sosial belum memberikan pencapaian  program  RTLH  hal  ini dikarenakan Dinas Sosial hanya menerima laporan  dari  kelurahan  akan  penetapan masyarakat  miskin  dan  belum  adanya pengawasan  secara  langsung  yang  dilaku- kan  mulai  dari  penerima  laporan  miskin dan  turun  langsung  ke  tengah  masyarakat melihat  secara  langsung  kesesuaian  per- syaratan  miskin  penerima  bantuan  prog- ram RTLH.

## KESIMPULAN
Implementasi  program  RTLH  Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar melalui indi- kator  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan  struktur  birokrasi  dapat  dikategorikan terlaksana dengan cukup baik hal ini dapat diketahui  sebagai  berikut:  Komunikasi yang  terjalin  melalui  sosialisasi  peraturan penerima  bantuan  rumah  tidak  layak  huni sudah  dilakukan.  Sumberdaya  pelaksana melalui  pendataan  penerimaan  bantuan sudah  terlaksana.  Disposisi  pengambilan keputusan  belum  tepat  sasaran  hal  ini dikarenakan  penerima  bantuan  tergolong sangat  banyak.  Sedangkan  struktur  pelak- sana  program  RTHL  melalui  kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan  Lurah  dan  RT/RW  terlaksana cukup baik.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Edward  III,  G.  C.  (1990). Public  Policy Implementing. London:  Jai  Press Inc.
Halimah,  Irawan,  B.,  &  Prakoso,  C.  T.
(2019). Implementasi Program
Bantuan  Stimulan  Perumah  Swa- daya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala  Kecamatan  Bontang  Utara Kota  Bontang. Journal  Adminis- trasi Negara, 7 (1) , 6836-6850.
Hamdy,  A.,  Badaruddin,  &  Humaizi. (2021). Implementasi Program Ru- mah Tidak Layak Huni di Kabupa-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (87-93) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ten  Asahan  Pada  Tahun  2019. PERSPEKTIF, 10 (1) , 280-292.
Jannah, W. (2018). Implementasi Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak Huni di Desa Glagahwero Kecam- atan  Kalisar  Kabupaten  Jember, Undergraduate thesis. Jember: Un- iversitas Muhammadiyah Jember.
Moleong,  L.  (2006). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya.
Nastiti,  L.,  Adhi,  S.,  &  Herawati,  N.  R.
(2016). Implementasi Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014. Journal of Politic and Gove- rnment Studies, 5 (4) , 91-100.
Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Imple- mentasi  Kebijakan  Program  Reha- bilitasi  Sosial  Rumah Tidak Layak Huni  Terhadap  Peningkatan  Kese- jahteraan  Masyarakat  di  Desa  Su- mbergondo  Kecamatan  Bumiaji Kota  Batu. JISIP:  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  7  (1) ,  11-
16.
Rahmah,  W.,  &  Subadi,  W.  (2021).
Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  di  Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.
JAPB: Jurnal Mahasiswa Adminis- trasi  Publik  dan  Administrasi
Publik, 4 (1) , 258-270.
Roebyantho,  H.,  &  Unayah,  N.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Penang- gulangan  Kemiskinan  melalui  Pro- gram  Rehabilitasi  Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RTLH),  di Kota  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat. SOSIO  KONSEPSIA,  4  (1) ,  311  - 330.