HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF: Kajian Komparatif Mazhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

## Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: sitijenap889@gmail.com, kosim.rusdi@gmail.com dan samsudincrb@yahoo.id

## Abstract
According  to  the  times,  waqf  property  is  not  always  in  the  form  of  land  and  buildings  or referred to as immovable objects. But also, waqf property has now undergone an expansion of rattled  objects,  such  as  Intellectual  Property  Rights.  Therefore,  the  author  feels  the  need  to examine these problems, especially in  the Shafi'i  School.  This  study is  library research with qualitative  methods  and  a  normative  juridical  approach  and  is  descriptive-analytical- comparative.  From  the  results  of  the  study,  Intellectual  Property  Rights  may  be  used  as objects  of  waqf  on  the  basis  of  Law  No.  41  of  2004  concerning  Endowments  article  16 paragraph  (3).  According  to  the  Syafi'i  HKI,  IPR  may  be  used  as  an  object  of  endowment because IPR has benefits and lasts long. The similarity of IPR as a waqf object according to the Syafi'i School and the Waqf Law is an endowment object which has a useful, long-lasting property.  The  difference  is  that  according  to  the  Syafi'i  waqf  school  must  be  used  forever, whereas according to  the  Waqf  Law, endowments  can be temporal, then  in  the endowments law, there is a nazir and a period of waqf, whereas according to the Shafi'i school it is not a pillar of endowments.
Keywords: Intellectual Property Rights, Objects, and Waqf.

## Abstrak
Menurut  perkembangan  zaman,  harta  benda  wakaf  tidak  selalu  berbentuk  tanah  dan bangunan  atau  disebut  dengan  benda  tidak  bergerak.  Namun  juga,  harta  benda  wakaf  kini telah mengalami perluasan pada benda bergerrak, seperti Hak Kekayaan Intelektual. Sebab itu, penulis merasa perlu mengkaji permasalahan tersebut, khususnya dalam Mazhab Syafi’i. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  metode  kualitatif  dan  pendekatan yuridis  normatif  serta  bersifat  deskriptif-analitis-komparatif.  Dari  hasil  penelitian,  Hak Kekayaan  Intelektual  boleh  dijadikan  sebagai  objek  wakaf  atas  dasar    UU  No.  41  Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 ayat (3). Menurut Mazhab Syafi’i HKI boleh dijadikan sebagai objek  wakaf  karena  HKI  memiliki  manfaat  dan  bertahan  lama.  Persamaan  HKI  sebagai objek wakaf menurut Mazhab Syafi’I dan UU Wakaf adalah benda wakaf merupakan benda yang  memiliki  manfaat,  daya  tahan  lama.  Perbedaannya  adalah  menurut  Mazhab  Syafi’i wakaf  harus  diperuntukan selamanya, sedangkan menurut  UU  Wakaf,  wakaf  dapat  bersifat temporal,  kemudian  dalam  UU  rukun  wakaf  terdapat  nazhir  dan  jangka  waktu  wakaf, sedangkan menurut Mazhab Syafi’i itu bukanlah sebagai rukun wakaf.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Objek, dan Wakaf.

## LATAR BELAKANG
Wakaf  termasuk  amalan  yang  pahalanya sangat  besar  menurut  ajaran  Islam.  Karena hampir seluruh  amal manusia akan terputus ketika  manusia  itu  meninggal  dunia.  Tetapi amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya  dan  tetap  diterima  oleh  waqif walaupun  ia  telah  meninggal  dunia.  Ada tiga  macam  amal  yang  pahalanya  tetap diterima oleh yang mengerjakannya walaupun  orang  tersebut  telah  meninggal dunia.
Sedekah jariyah merupakan sedekah harta  yang  tahan  lama  atau  yang  dapat diambil  manfaatnya  dengan  tujuan  untuk kebaikan  dan  mendapat  ridha  Allah  SWT. Para  ulama  sepakat  bahwa  ynag  dimaksud dengan  sedekah jariyah oleh  hadits  diatas ialah amalan wakaf. 1
Lazimnya,  benda  wakaf  selalu berbentuk  tanah  dan  bangunan  atau  disebut dengan  benda  tidak  bergerak.  Namun, manfaat  wakaf  tanah  bangunan  itu  hanya dinikmati  oleh  masyarakat  di  sekitar  tanah dan  bangunan  itu  berada,  sementara  rakyat miskin  sudah  semakin  banyak,  sehingga diperlukan  sumber  pendanaan  baru  yang tidak  terikat  pada  wakaf  tanah  dan bangunan  saja.  Seiring  perkembangan zaman benda wakaf mengalami perluasan.
Pada  masa  Rasulullah  SAW  dan sahabat, wakaf yang pertama dilakukan oleh Nabi  Muhammad  SAW  yaitu  berupa sebidang tanah yang diperuntukan membangun  masjid,  lalu  ditahun  ketiga hijriyah  Rasulullah  juga  mewakafkan  tujuh kebun kurma di Madinah. Syariat wakaf ini juga  dilakukan  oleh  Umar  Bin  Khaththab dan  para  sahabat  lain  yang  mewakafkan harta berupa tanah, kebun dan rumah. 2 Dalam pandangan Ulama Syafi’iyah, benda  yang  dapat  diwakafkan  adalah  setiap benda  yang  dapat  bermanfaat  secara  terus- menerus,  baik  benda  tidak  bergerak  seperti
1 Asymuni,  et.al.,  (eds.), Ilmu  Fiqh, Jilid  3, Cet. Ke 2 (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 211.
2 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Fiqh Wakaf (Jakarta: Departemen Agama, tt.), 4.
tanah  dan  rumah  maupun  benda  bergerak seperti  hamba  sahaya,  binatang  ternak  dan alat-alat perang. 3
Di  Indonesia  ruang  lingkup  wakaf yang  selama  ini  terbatas  hanya  pada  wakaf tanah  milik  dan  benda  tidak  bergerak  atau material menjadi lebih luas ruang lingkupnya  pada  benda-benda  bergerak bahkan  pada  benda  immaterial  atau  benda tak  berwujud  seperti  Hak  Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI).
HKI  merupakan  hak  ekonomis seorang  pencipta  atau  penemu  atas  suatu hasil  karya  dari  kemampuan  intelektual manusia. 4 HKI  ini  diberikan  oleh  hukum kepada  pencipta  atau  penemu  agar  mampu merubah  prilaku  yang  positif  yang  selalu mau  mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  bermanfaat  bagi kehidupan manusia.
HKI merupakan benda dalam hukum kekayaan  yang  mengacu  pada  kepemilikan benda  tidak  berwujud.  Karena  meskipun benda tidak berwujud, hukum tetap mengakui  bahwa  hak  yang  timbul  dalam HKI sebagai hak atas kekayaan. Benda tidak berwujud  tersebut  berbentuk  hak.  Dan  hak tersebut  diperlakukan  sebagai  kekayaan, maka  hak  tersebut  memiliki  nilai  uang tertentu.
Atas  dasar  tersebut    HKI  dapat dikatakan  sebagai  benda  bergerak  namun bersifat immaterial atau  tidak  berwujud sehingga dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai macam- macam  HKI  dijelaskan  bhawa  HKI  dapat beralih  atau  dialihkan  seluruhnya  maupun sebgaian dengan dijual, diwariskan, dihibahkan atau perjanjian tertulis lain yang dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  salah  satunya  adalah dengan cara diwakafkan.
3 Athoillah, Hukum  Wakaf (Bandung:Yrama Widya, 2014), 147.
4 Khoirul  Hidayah, Hukum  HKI  (Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia)  Kajian  Undang- Undang  dan  Integrasi  Islam (Malang:  UIN-Maliki Press, 2013), 2.
Namun,  kontroversi  tentang  benda  wakaf dikalangan  fuqaha  erat  kaitannya  dengan konsep harta benda ( mal). Karena perbedaan  konsep  itulah  harta  seperti  apa yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  wakaf. Jika yang dimaksud benda wakaf itu adalah manfaat  dari  benda,  maka  bisakah  manfaat hak  dalam  HKI  yang  belum  dikenal  pada zaman  fuqaha  tersebut  sebagai  harta  ( mal ) yang dapat diwakafkan. Kemudian bagaimana  pula  pandangan  Mazhab  Syafi’I mengenai  wakaf  HKI  tersebut  dan  seperti apa  konsep  harta  benda  ( mal) wakaf menurut pandangan Mazhab Syafi’i.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  peneliti  merumuskan  permasalah sebagai  berikut,  yaitu pertama ,  bagaimana pemberlakuan  HKI  sebagai  objek  wakaf menurut  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf? Kedua ,  bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i terhadap pemberlakuan  HKI  sebagai  objek  wakaf? Dan ketiga ,  bagaimana  persamaan  dan perbedaan  antara  Mazhab  Syafi’i  dan Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang Wakaf mengenai HKI sebagai objek wakaf?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan judul  pada  penelitian  ini  adalah  Jurnal Dimas  Fahmi  Fikri  &  Afif  Noor  berjudul Reformasi  Hukum  Wakaf  Di  Indonesia Studi  Terhadap  Wakaf  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual yang menjelaskan bahwa Reformasi  kebolehan  wakaf  HAKI  yang terdapat  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda  wakaf  yang  dilihat  dari  asas kemanfaatannya, yakni HAKI dapat memberikan  keuntungan  ekonomis  berupa bentuk  pembayaran royalty dan technical fee. Landasan  inilah  yang  paling  relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta  benda  wakaf.  Namun,  ketentuan Wakaf  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual tersebut  berbeda  dengan  pendapat  ulama terdahulu.  Ulama  Hanafiah  berpendapat bahwa  wakaf  tidak  dapat  dilaksanakan,
kecuali  benda  yang  akan  diwakafkan  itu adalah  harta  tidak  bergerak.  Dalam  mazhab Hanafi  dikenal  kaidah:  “Pada  prinsipnya, yang  sah  diwakafkan  adalah  benda  tidak bergerak”.  Sumber  kaidah  ini  adalah  asas yang  paling  berpengaruh  terhadap  wakaf, yaitu ta’bīd (tahan  lama).  Demikian  pula ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa “barang  yang  diwakafkan  haruslah  barang yang  kekal  manfaatnya,  baik  barang  tak bergerak,  barang  bergerak  maupun  barang kongsi  (milik  bersama)”.  Bahkan,  ulama Malikiyah  menambahkan  bahwa  “wakaf dari  sesuatu  yang  bermanfaat,  itu  sah hukumnya”.
Penlitian  kedua  adalah  Skripsi  Mia Siti  Sumiati  Dewi  berjudul  “Hak  Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf Studi  Komparatif  Mazhab  Hanafi  dan Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  yang  menjelaskan  bahwa mazhab  hanafi  membolehkan  wakaf  HKI karena  termasuk  benda  dan  memiliki  nilai ekonomi dengan dasar adanya ‘urf. Sedangkan  menurut  hukum  positif  HKI dapat  di  kategorikan  sebagai  benda  wakaf sesuai  pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  tentang  HKI  sebagai  objek  wakaf dengan  membandingkan  Mazhab  Maliki dan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang Wakaf sebagai dasar diberlakukannya  wakaf  HKI  saat  ini.  Di sinilah  letak  perbedaan  studi  ini  dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka ( library reasearch) yaitu dengan menelusuri bahan  pustaka  sebagai  sumber  data  utama. 5 Data  yang  dikumpulkan  berasal  dari kepustkaan baik buku-buku atau karya yang
5 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.
relevan dengan wakaf, kebendaan dan HKI. Didukung  pula  oleh  buku-buku  mengenai wakaf  menurut  fiqih  Islam,  kebendaan dalam  hukum  perdata  dan  buku-buku lainnya yang berkaitan dengan HKI maupun mengenai wakaf. Penyusun juga menggunakan  kitab-kitab  fiqih  klasik, kamus-kamus, jurnal, artikel dan ensiklopedi  yang  berkaitan  dengan  obyek penyusunan guna menyempurnakan penyusunan  artikel  ini.  Sifat  penyusunan dalam  penulisan  ini  adalah deskriptif- analitis-komparatif yaitu berusaha memaparkan  data  tentang  suatu  hal  atau masalah  dan  kemudian  menganalisisnya dengan interpretasi yang tepat dan setelahnya  membandingkan  antara  kedua hukum  atau  lebih  dari  data  yang  telah dianalisa tersebut. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah mengenai pemberlakuan  HKI  sebagai  objek  wakaf dalam  prespektif  Mazhab  Syafi’i  dan  UU Wakaf.
Data  yang  telah  terkumpul  tersebut akan  dianalisis  dengan  metode  kualitatif, yang  lebih  cenderung  pada  memunculkan teori  lain. 6 Dalam  penyusunannya  teori  ini lebih  bebas  karena  tidak  tarikat  hanya  pada suatu  teori  yang  telah  ada  sebelumnya. Penulisan menggunakan pendekatan yuridis-normatif .
Jadi, penyusun mengumpulkan data- data  dari  berbagai  sumber  yang  didapatnya yang berkaitan dengan wakaf dan HKI baik dari  segi  hukum  Islam  Mazhab  Syafi’i maupun  hukum  positif  lalu  mengambil poin-poin penting yang didapat dari sumber tersebut, menganalisisnya dan mengemukakan  persamaan  dan  perbedaan dari  pemberlakuan  HKI  sebagai  benda wakaf  dari  pandangan  Mazhab  Syafi’i  dan UU Wakaf.
6 Sumardi  Suryabrata, Metedologi  Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 76.

## KONSEP DASAR Definisi Hak Kekayaan Intelektual
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau
Intelllectual Property Rights (IPRs) merupakan  hak  ekonomis  seorang  pencipta atau  penemu  atas  suatu  hasil  karya  dari kemampuan  intelektual  manusia. 7 Secara substansial,  HKI  erat  hubungannya  dengan benda tidak berwujud dan melindungi karya intelektual  yang  lahir  cipta,  rasa  dan  karsa manusia. 8
Kemuncul undang-undang mengenai HKI  untuk  pertama  kali  di  Venice,  Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. 9 The  Venetian  Patent  Act dianggap sebagai hukum paten yang memperkenalkan hak  eksklusif  pertama  untuk  jangka  waktu yang  terbatas  sebagai  sebuah  kebijakan ekonomi  kepada  para  inventor  yang  tinggal di  Venice.  Melalui Statuto  Mineraria tahun 1488,  hak  monopoli  diberikan  kepada inventor  untuk  mengembangkan  industri- industri lokal. 10
Pada  abad  ke  18,  Perancis  dan Amerika  Serikat  membuat  UU  Paten mereka  yang  pertama. 11 Upaya  harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention  untuk  masalah  paten,  merek dagang,  dan  desain.  Kemudian  Berne Convention  1886  untuk  masalah  Hak  Cipta ( Cipyright). Kedua konvesi tersebut kemudian  membentuk  biro  administratif bersama yang disebut The United Internasional  Burean  for  the  Protection  of Intellectual  Property pada  tahun1893  yang
7 Khoirul  Hidayah, Hukum  HKI  (Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia)  Kajian  Undang- Undang dan Integrasi Islam, 2.
8 Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekyaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer (Yogyakarta: Ghraha Ilmu, 2010), 1.
9 Adrian  Sutedi, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 39.
10 Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekyaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer , 4.
11 Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekyaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer , 4-6.
sekarang  dikenal  dengan  nama World Intellectual Property Organization
(WIPO). 12
Secara  historis,  peraturan  tentang HKI  di  Indonesia,  telah  ada  sejak  tahun 1840-an.  Tahun  1885  UU  merek  di berlakukan di Indonesia dan disusul dengan UU paten tahun 1910. Dua tahun kemudian UU  Hak  cipta  ( Auteurs Wet )  juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi  peraturan  perundang-undangan tersebut,  pemerintah  Kolonial  Belanda  di Indonesia  memutuskan  untuk  menjadi anggota  Konvensi  Paris  pada  tahun  1888 dan  disusul  dengan  menjadi  anggota Konvensi  Berne  pada  tahun  1914.  Pada masa  pendudukan  Jepang,  peraturan  HKI tetap diberlakukan dan dipertahankan sampai  Indonesia  mencapai  kemerdekaan pada  tahun  1945,  kecuali  UU  Paten  karena salah  satu  pasal  dari  UU  Paten  dianggap bertentangan dengan kedaulatan RI. 13
Setelah  mengalami  beberapa  kali perubahan sebagai
konsekuensi
keikutsertaan  Indonesia  dengan  berbagai konvensi internasional, diantaranya:
1. Hak  Cipta  adalah hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 14
2. Paten  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi  untuk  jangka  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut
12 Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang,
Mengenal  HAKI  Hak  Kekayaan  Intelektual  Hak Cipta,  Paten  Merek  dan  Seluk  Beluknya (Jakarta: Esensi, tt.), 5.
13 Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekyaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer , 6-7. 14 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1
atau  memberikan  persetujuan  kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 15
3. Hak  atas  Merek  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemilik  Merek  yang  terdaftar  untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan  sendiri  Meiek  tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 16
4. Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia Dagang.  Hak  Rahasia  Dagang  adalah hak  atas  rahasia  dagang  yang  timbul berdasarkan undang undang. 17
5. Hak  Desain  Industri  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara Republik  Indonesia  kepada  Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu  melaksanakan  sendiri,  atau memberikan  persetujuannya  kepada pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak tersebut. 18
6. Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman adalah  hak  khusus  yang  diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang  hak  Perlindungan  Varietas Tanaman  untuk  menggunakan  sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. 19
7. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada
15 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No.  13 Tahun 2016 tentang Paten.
16 Pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
17 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
18 Pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  No.  31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
19 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  No.  29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Pendesain  atas  hasil  kreasinya,  untuk selama  waktu  tertentu  melaksanakan sendiri,
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 20

## Pengaturan Wakaf di Indonesia
Masyarakat  Indonesia, terutama masyarakat Islam  telah  lama  mengenal  lembaga  wakaf. Tujuan  pokok  dari  lembaga  wakaf  sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam adalah sebagai  sarana  pendukung  pengembangan kehidupan  keagamaan.  Sejak  Islam  datang ke Indonesia , wakaf diatur menurut hukum agama Islam ( fiqh). Tata cara mewakafkannya  cukup  dengan ikrar dari wakif bahwa  dia  mewakafkan  benda miliknya  untuk  kepentingan  agama  atau masyarakat  dengan  tanpa  ada kabul dari pihak  yang  diberi  wakaf.  Karena  wakaf sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan  adat  di  Indonesia,  maka  pelaksanaan wakaf  itu  disesuaikan  dengan  hukum  adat yang  berlaku  di  Indonesi,  dengan  tidak mengurangi  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang terdapat dalam wakaf tersebut. 21
Pada masa Kolonial Belanda, perwakafan  telah  mendapat  perhatian, khususnya  wkaf  benda  tidak  bergerak. Kemudian  regulassi  wakaf  diterbitkan  oleh pemerintah Kolonial Belanda, yang megatur wewenang  untuk  melaksanakan  tugas-tugas administratif. 22
Setelah  Indonesia  merdeka  yang diiringi  dengan  pembentukan  Departemen Agama  (Jawatan  Urusan  Agama)  tanggal  3 Januari 1946, wakaf mulai menjadi wewenang Departemen Agama.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 33 Tahun 1949 juncto Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  1950  serta  berdasarkan
20 Pasal  1  ayat  (6)  Undang-undang  No.  32 Tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu.
21 Rachmadi  Usman, Hukum  Perwakafan  di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 118.
22 Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam, Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan Wakaf (Jakarta:  Departemen  Agama  R1,  2003),  21- 23.
Peraturan  Menteri  agama  Nomor  9  Tahun dan  10  Tahun  1952,  disebutkan  bahwa Departemen Agama dengan lembaga hierarki ke bawah berkewajiban menyelidiki,  menentukan,  mendaftar,  dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusu  benda  tak  bergerak  yang  berupa tanah  dan  bangunan  masjid).  Dalam  hal  ini wewenang  Departemen  Agama  hanya terbatas  pada  hal-hal  tersebut  dan  tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan  benda-benda  wakaf  sebagai tanah milik negara.
Selanjutnya  pada  tanggal  8  Oktober 1956  Kementerian  Agama  mengeluarkan surat  edaran  Nomor  5/D/1956  tentang Prosedur  Perwakafan  Tanah.  Peraturan  ini mempertegas dan menindaklanjuti peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  pada masa  colonial  Belanda  yang  dirasakan belum  member  kepastian  hukum  tentang tanah-tanah  wakaf  di  Republik  Indonesia. Kemudian  pada  tahun  1960  lahir  undang- undang  baru  yang  memperkokoh  eksistensi wakaf  di  Indonesia  yaitu  UNdang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal  49  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa “perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan diatur  dengan  peraturan  pemerintah”.  Dari ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa perwakafan  tanah  milik  yang  dilindungi oleh negara diperlukan peraturan yang lebih khusus  mengenai  perwakafan  tanah  milik tersebut. 23
Menindaklanjuti peraturan yang tertera  dalam  UUPA  Pasal  49  ayat  (3) tersebut,  lahirlah  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan ini dkemukakan  bahwa  wakaf  adalah  suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya  bagi  umat  yang  beragama  Islam dalam  rangka  mencapai kesejahteraan
23 Rachmadi  Usman, Hukum  Perwakafan  di Indonesia , 11-13.
spiritual  dan  materiil  menuju  masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 24
Untuk  menindaklanjuti  peraturan pemerintah  ini,  kemudian  dikeluarkanlah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6 Tahun
1977
tentang Pendaftaran Perwakafan  Tanha  Milik,  dan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  1  Tahun  1978 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan  Tanah  Milik.  Namun,  dalam perjalanannya  peraturan-peraturan  tesebut ternyata  belum  efektif  untuk  menertibkan perwakafan  yang  ada  Indonesia.  Oleh karenanya, pada tanggal 30 November 1990 dikeluarkan  Instruksi  bersama  Menteri Agama  dan  Kepala  Badan  Pemerintah Nasional  Nomor  4  Tahun  1990  dan  Nomor 24  Tahun  1990  tentang  Sertifikat  Tanah Wakaf. 25
Selanjutnya  sebagai  hukum  materiil untuk  menjadi  penegakan  Hakim  Peradilan Agama dalam memutuskan sengketa wakaf, pemerintah  telah  mengeluarkan  Kompilasi Hukuk  Islam  (KHI)  yang  terdiri  atas  tiga buku,  yaitu  hukum  perkawinan,  hukum waris dan hukum wakaf. Kemudian melalui Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tanggal  10  Juni  1991  telah  ditentukan sebagai  pedoman  bagi  instansi  pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan  berbagai  maslah  hukum yang terjadi diantara bidang hukum tersebut. 26
Namun,  diantara  semua  peraturan tersebut masih dianggap belum lengkap dan masih  tersebar  dalama  berbagai  peraturan perundang-undangan.  Disisi  lain,  intruksi presiden  yang  terdapat  dalam  KHI  ini sebetulnya  belum  cukup  merevitalisasi sector  wakaf.  Hal  ini  terlihat  pada pelaksanaan wakaf diIndonesia masih
24 Suhrawardi  K.  Lubis,  et.al., Wakaf  dan Pemberdayaan  Umat (Jakarta:  Sinar  Grafika  2010), 153.
25 Rachmadi  Usman, Hukum  Perwakafan  di Indonesia , 243.
26 Suhrawardi  K.  Lubis,  dkk, Wakaf  dan Pemberdayaan Umat , 155.
didominasi pada penggunaan untuk tempat- tempat  ibadah  seperti  masjid,  pondok pesantren,  mushala  dan  kepentingan  ibadah lainnya.  Adapun  pengggunaan  pemanfaatan untuk  peningkatan  secara  umum  dalam bidang ekonomi masih sangat minim, bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan kesejahteraan umum.
Atas  dasar  itu  pula,  kemudian Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf disahkan. Pengesahan undang-undang  ini  merupakan  langkah strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan umum,  meningkatkan  peran  wakaf,  tidak hanya  sebagai  pranata  keagamaan  saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial  untuk  memajukan  kesejahteraan umum.
Secara  umum  banyak  hal  baru  dan berbeda  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  ini  bila  dibandingkan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977  maupun  KOmpilasi  Hukm  Islam. dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  mengatur  substansi yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan peraturan sebelumnya. Sebagai  pelaksanaan dari  berbagai  ketentuan  Undang-Udnag Nomor  41  Tahun  2004,  oleh  Pemerintah pada  tanggal  15  Desember  2006  ditetapkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  memuat  beberapa ketentuan, dalam Pasal 14 ( nazhir), Pasal 21 (akta  ikrar  wakaf),  Pasal  31  (wakaf  benda bergerak  berupa  uang),  Pasal  39  (PPAIW, tata  cara  pendaftaran  dan  pengumuman harta  benda  wakaf),  Pasal  41  (Perubahan status  harta  benda  wakaf),  Pasal  46 (pengelolaan  dan  pengembangan  harta benda  wakaf),  Pasal  66  (pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  wakaf  dan Badan  Wakaf  Indonesia)  dan  pasal  68 (pelaksanaan sanksi administratif). 27
27 Rachmadi  Usman, Hukum  Perwakafan  di Indonesia , 22-23.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dengan adanya  Undang-Undang  tentang  Wakaf, sektor  wakaf  dapat  lebih  difungsikan  lagi kearah  peningkatan  kesejahteraan  sosial ekonomi  umat.  Semangat  pemberdayaan potensi wakaf secara produktid dan professional yang terdapat di dalam undang- undang  ini  adalah  untukl  kepentingan kesejahteraan  umat  manuisa  di  bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial keagamaan lainnya.

## Wakaf Menurut Mazhab Syafi’i
1. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf
Imam Syafi’i menamakan wakaf dengan  istilah-istilah; al-ahadaqat,  al- shadaqat  al-muharramat,  atau  al- shadaqat  al-muharramat  al-mauqufat.
Kemudian beliau membagi jenis pemeberian اياطعلا kedalam  dua  macam:
pemberian  yang  diserahkan  si  pemberi ketika  ia  masih  hidup  dan  pemberian yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat. 28
Sementara  itu,  Syeikh  Syarbini yang juga merupakan penganut mazhab syafi’i menyatakan bahwa wakaf secara bahasa  bermakna  menahan.  Sedangkan menurut syara’ wakaf adalah;
َ ح
َِعْط قِبَِهِنْي عِءا ق  بَ ع مَِهِبَِعا فِتْن ِلِاَُنِكْمُيَ ٍلا مَُسْب
ٍَدْوُجْو مَِحا بُمَ ِفِرْصُمَى ل عَِهِت بْ تُرَىِفَ ِفُر ص تلا
Artinya: Menahan  harta  yang  bisa dimanfaatkan serta jenis harta  yang  diwakafkannya tetap  dengan  cara  memutus pentashoruffannya,
untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya”.
Dalam  penjabaran  yang  lebih luas  wakaf  adalah  menggunakan  harta sesuai  dengan  kebutuhannya, 29 seperti firman  Allah  dalam  Surat  Ali  Imran ayat 92:
28 Muhammad Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jilid V, terj. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 1982), 348.
29 Al-Khotib  as-Syarbini, Mughni  al-Muhtaj Juz II (Beirut: Dar Al Ma’rifah, tt.), 485.

## َُتَاَّمِمَْاوُقِفنُتَ ٰىَّت حََّرِب ۡلٱَْاوُلا ن  تَن ل
َْاوُقِفنُتَا م وَ َۚ نوُّبِح ء ۡي شَنِم . َ ميِل عَۦِهِبَ هَّللٱََّنِإ ف
Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian
harta  yang  kamu  cintai.  Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. 30
Ayat tersebut menjelaskan kapan  dan  bagaimana  sehingga  nafkah seseorang  dapat  bermanfaat.  Yakni bahwa  yang  dinafkahkan  hendaknya harta  yang  disukai  karena kamu  sekali- kali  tidak  meraih  kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dengan cara  yang baik  dan tujuan serta motivasi yang benar sebagian dari apa , yakni  harta  benda yang  kamu  sukai. Jangan  khawatir  merugi  atau  menyesal dengan pemberianmu yang tulus karena apa saja yang kamu nafkahkan, baik itu dari  yang  kamu  sukai  maupun  yang tidak  kamu  sukai, maka  sesungguhnya tentang segala yang menyangkut hal itu Allah  Maha  Mengetahui, dan  Dia  akan memberi  ganjaran  untuk  kamu  baik didunia maupun di akhirat kelak. 31
Imam  An-Nawawi  menyatakan bahwa  wakaf  itu  adalah  menahan barang yang bisa dimanfaatkan, dimana barangnya  akan  tetap  ada,  ada  yang mewakafkan  dan  ada  orang  lain  sudah tidak  bisa  mengelolanya,  serta  manfaat barang tersebut untuk kebajikan dengan tujuan  demi  mendekatkan  diri  kepada Allah SWT. 32
Pendapat  ini  didasarkan  pada hadits Umar bin Al-Khaththab, yaitu:
30 QS. Ali Imran (3): 92.
31 M. Quraish Shihab , Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 180.
32 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj.  Fathir  Solihin  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2015), 596.
َ  با ص أَ ِباَّط خْلاَ  نْب ر مُعَ َّن أَ  ر مُعَ ِنْباَ ُثْيِد ح َ مَّل س وَ ِهْيل عَ ُهللاَ ىَّل صَ  ىِبَّنلاَ ى ت أ فَ  ر  بْ ي خِباًضْر أ َُتْب ص أَ ىِ نِإ،ِهللاَ ُلْوُس را يَ : لا ق  فَ ا هْ يِفَ ُهُرِمْأ تْس ي ًَلا مَْبِصُأَْم لَ ر  بْ ي خِبَاًضْر أ َُهْنِمَْ ِدْنِعَ س فْ ن أَُُّ  طَ َا ه لْص أَ  تْسَّب حَ  تْئِشَ ْنِإَ : ل طَ ِهِبُرُما تَ ا م ف َُعا بُ يَ لَُهَّن أَُر مُعَا هِبَ قَّد ص ت  فَ: لا طا هِبَ تْطَّد ص ت و َِءا ر قُفلْاَيِفَ اه بَ  قَّد ص ت وَ ُث رْوُ يَ ل وَ ُب هْوُ يَ ل و َ طِ رلاَ ىِف وَ ى بْرُقلْاَ ىِف و َِنْبا وَ ِهللاَ ِليِب سَ ىِف وَ ِبا ََْأ يَ ْن أَا ه  يِل وَ ْن مَى ل عَ  حا نُج لَ ِفْيَّضلا وَ ِلْيِبَّسلا ٍَلِ و م تُمَ رْ ي غَ مِعْطُي وَِفْوُرْع مْلَاِبَا هْ نِمَ لُك Ibnu  Umar  berkata:  “  Umar  bin  Al- Khatthab  mendapat  bagian  kebun    di Khaibar, maka  ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, aku  mendapat  bagian  tanah  kebun  di Khaibar  yang  sangat  berharga  bagiku, maka  kini  apakah  saranmu  kepadaku? Aku  belum  Jawab  Nabi  SAW:  ‘jika engkau  ingin,  kau  bisa  menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan  hasil  dari  tanah  itu.’
Maka,  ditetapkan  wakaf  yang  tidak boleh  dijual,  diwarisi  atau  diberikan.
Lalu  hasilnya  disedekahkan  kepada fakir  miskin  dan  kerabat,  untuk memerdekakan  budak  mukatab,  orang rantau  dan  tamu.  Tidak  berdosa  bagi yang  merawatnya  untuk  makan  dari padanya  secara  layakatau  memberi makan  asal  tidak  untuk  menghimpun kekayaan.
Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  ketika  wakaf  telah  sah maka,  barang  yang  telah  diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh yang  smewakafkan  sebab  hak  atas kepemilikan  dari  barang  tersebut  telah hilang darinya.
3. Rukun Wakaf
Menurut As-Syarbini, rukun wakaf  itu  ada  empat,  yakni  orang  yang mewakafkan  (wakif),  barang  yang diwakafkan  (mauquf  bih)  pihak  yang diberi  wakaf  dan shighat. 33 Hal  ini melalui  pertimbangan  bahwa  rukun merupakan  sesuatu  yang  suatu  perkara tidak  bisa  sempurna  kecuali  dengan sesuatu  itu,  baik  sesuatu  itu  bagian  dari perkara atau tidak.
4. Syarat Wakaf
a. Syarat Waqif Dalam hal ini waqif memiliki  beberapa  syarat  yaitu baligh,  berakal  dan  kehendak sendiri  (tidak  karena  paksaan). Oleh  karena  itu  tidak  sah  wakaf yang  dilakukan  oleh  anak  kecil atau  orang  gila  atau  orang  yang dicabut  haknya  karena  idiot  atau bangkrut  walaupun  dibeli  oleh wali.  Begitu  juga  tidak  sah  wakaf dari orang  yang menerima paksaan sebab  ucapan  yang  tidak  timbul dari kehendak sendiri tidak dianggap oleh syara. 34
b. Syarat Mauquf bih
Menurut  Asy-Syirazi  harta
yang  dapat  diwakafkan  adalah setiap barang yang bisa dimanfaatkan  untuk  selamanya, seperti  tanah  pekarangan  binatang, pekakas  rumah  tangga  dan  senjata. Hal  ini  berdasarkan  hadits  yang diriwayatkan  Abu  Hurairah  ra., yaitu:
َ ع نَّمَُهَّن أ، مَّل س وَِهْي ل عَهللاَى ل صَِ يِبَّنلِل رِكُذَُهَّن أ َُنْبَ ُساَّب عْلا وَِديِل وْلاَُنْبَُدِلَا خ وَ ٍلْيِم جَُنْبا
33 Al-Khotib  as-Syarbini, Mughni  Al  Muhtaj Juz II, 485.
34 Nur Irawati, “Wakaf Benda Bergerak dalam UU  No.  41  Tahun  2004  dalam  Tinjauan  Fiqh Mazhab Syafi’i,” Jurnal Studi Hukum Islam , Vol.  4, No. 2 (Juli, 2017): 149-163.
َهللاَى ل صَهللاَ ُتُس رَ  لا ق  فَ، ِبِلَّطُمْلاَِدْب ع َ ن كَُهَّن أَّلِإَ ٍلْيِم جَُنْباَ م ق  نَا مَ،ُمَّل سَ وَِهْي ل ع َْ يِق ف َْمُكَّنِإ فٌدِلا خاَّم أ وَ ُهُلْوُس ر وَ ُهللاَ ُها نْغ أ فَ اًر َُه دُبْع أ وَُه عَا رْد أَ س ب  تْحاَِد طَاًدِلَا خَ نْوُمِلْظ ت َِهللاَ ِلْيِب سَيِف
Bahwasanya  dilaporkan  kepada Nabi  SAW  tentang  Ibnu  Jamil, Khalid bin Al Walid, dan Al Abbas bin  Abdul  Muthalib,  yang  menolak memberikan zakat. Mendengar
laporan itu Rasulullah SAW bersabda,  “Penolakan  Ibnu  Jamil tidak lain hanyalah pengingkarannya  terhadap  nikmat. Dahulu  ia  melarat,  lalu  Allah  dan
Rasul-Nya  menjadikannya  kayaa. Sementara  tebtabg  Khalid,  maka kalianlah  yang  berbuat  aniaya kepadanya.  Sungguhnya  Khalid telah  menyimpanbaju  besi  dan sekaligus peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah”.
Di  saat  Umar  diperintah untuk  memahan  pokok  harta  dan mensedekahkan hasilnyam ini menunjukkan atas kebolehan mewakafkan  segala  sesuatu  yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan.
Sedangkan  untuk  barang yang bermanfaat namun tidak tahan lama, seperti makanan, atau parfum dan  sesuatu  yang  bisa  hancur  dan pecah, ataupun binatang, semua itu tidak  boleh  diwakafkan,  karena tidak  dapat  dimanfaatkan  untuk jangka  waktu  yang  panjang.  Akan tetapi, boleh mewakafakan
binatang  yang  masih  kecil,  karena bisa  diharapkan  untuk  jangka  yang panjang. 35
35 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 588.
Kalangan  Syafi’iyah  juga mensyaratkan  agar  barang  yang diwakafkan  berupa  benda  tertentu,
bukan  benda  yang  masih  dalam tanggungan, wakif harus mempunyai  kepemilikan  sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan  perpindahan  status dengan  jalan  transaksi,  baik  jual beli  ataupun  lainnya.  Juga  barang itu  bisa  dimanfaatkan  dengan kemanfaatan  yang  mubah  dan memang dimaksudkan untuk itu. 36 Ulama
Syafi’iyyah beselisih pendapat mengenai wakaf uang  dirham  dan  dinar.  Ulama yang  membolehkan  penyewaan mata  uang  sehingga  membuahkan hasil  yang  terus  menerus,  mereka memperbolehkan
untuk mewakafkannya. Sedangkan ualama yang tidak memperbolehkan untuk
menyewakan mata uang ini, mereka tidak memperbolehkan untuk mewakafkannya. Sebab, perkara  tersebut  bukanlah  manfaat yang diharapkan dari diciptakannya dirham dan dinar.
Menurut  Mazhab  Syafi’I tidak boleh mewakafkan harta yang tidak  boleh  dimiliki  seperti  anjing, termasuk  juga  anjing  yang  biasa digunakan untuk berburu. Demikian pula dengan mewakafkan  babi.  Inilah  pendapat yang shahih, seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi dalam
Al-Minhaj  dan  yang  diikuti  oleh semua pensyarah.
As-Syirazi mengatakan bahwa  mewakafkan  sebagian  dari harta yang umum itu diperbolehkan.  Maksudnya  adalah harta yang
dapat dibagi.
36 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, Jilid  10,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 298.
Diperbolehkan  mewakafkan  rumah bagian  atasnya  saja,  bukan  bagian bawahnya,  atau  sebaliknya.  Sebab, rumah  bagian  atau  maupun  bawah adalah  sama-sama  barang  yang dapat diwakafkan. 37 Ulama Syafi’iyyah mengatakan  bahwa  sah  hukumnya wakaf  secara  umum,  walaupun tidak diketahui berapa kadar bagiannya  dan  sifatnya.  Sebab wakaf  yang  pernah  dilakukan  oleh Umar  r.a  juga  seperti  itu.  Karena sesungguhnya  wakaf  adalah  akad yang boleh atas sebagian keseluruhannya  secara  terpisah- pisah. Jadi, boleh hal itu dilakukan secara  umum,  sama  seperti  jual beli.  Atau  penawaran  yang  boleh dijual, maka boleh juga mewakafkannya  secara  terpisah. Alasan  lain,  karena  wakaf  itu menahan harta pokok dan memanfaatkan  hasilnya,  dan  ini terwujud  dalam  wakaf  secara umum,  sebgaimana  juga  terwujud dalam  wakaf  secara  terpisah- pisah. 38 Menurut kalangan Syafi’iyah wakif harus mempunyai kepemilikan  sempurna  atas  benda tersebut yang memungkinkan
perpindahan  status  dengan  jalan transaksi,  baik  jual  beli  ataupun lainnya. 39 Menurut Mazhab Syafi’iyah  menggantungkan  wakaf
pada  syarat  tertentu  adalah  tidak sah, karena akad wakaf merupakan akad  yang batal dengan  yang tidak jelas.  Tidak  sah  pula  hukumnya menggantungkan  dengan  syarat
37 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 602-604.
38 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 608.
39 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, Jilid  10,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, et.al., 298.
khiyar, atau  dengan  syarat  akan menarik  kembali  harta  yang  telah diwakafkan  jika  mau,  atau  akan menjualnya jika dia membutuhkan, atau  dia  aka  memasukkan  siapa saja  yang  diinginkan,  atau  aka mengeluarkan  siapa  pun  yang diinginkannya.  Sebab,  wakaf  itu mengeluarkan  harta  untuk  tujuan ibadah  mendekatkan  diri  kepada Allah. Jadi tidak sah dengan syarat- syarat seperti itu.
Ulama  Syafi’iyyah  juga melarang  wakaf  untuk  jangka waktu  tertentu,  karena  wakaf  itu mengeluarkan  harta  untuk  tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah.  Jadi  tidak  boleh  wakaf hanya sampai jangka waktu tertentu, sama seperti  yang berlaku dalam  memerdekakan  budak  dan zakat. 40
c. Syarat Mauquf Alaih
Kalangan Syafi’iyyah menjelaskan  bahwa  wakaf  untuk orang tertentu disyaratkan orang itu mungkin  untuk  memiliki  barang wakaf
ketika diwakafkan kepadanya.  Yakni,  orang  tersebut benar-benar ada. Artinya, wakaf itu tidak  sah  untuk  orang  yang  tidak ada. 41
Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syirazi bahwa tidak sah wakaf kepada  orang  yang  tidak  jelas, sama  seperti  wakaf  kepada  orang yang  tidak  ditentukan,  atau  wakaf kepada seseorang yang dipilih oleh si  fulan.  Sebab  wakaf  adalah memberikan  hak  milik  yang  harus dilaksanakan. Jadi tidak sah diberikan orang yang tidak jelas. 42
40 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 624.
41 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, Jilid  10,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, et.al., 301.
42 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 607.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pemberlakuan  Hak  Kekayan  Intelektual sebagai  objek  wakaf  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  tetapnya  Pasal  16  ayat  (3) yang  menyebutkan  bahwa,  harta  benda bergerak  yang  dapat  dijadikan  harta  wakaf adalah  harta yang  tidak  habis  jika dikonsumsi,  salah  satunya  adalah  Hak Kekayaan  Intelektual.  Menurut  UU  No  41 Tahun  2004  Hak  Kekayaan  Intelektual  ini dapat  dijadikan  sebagai  harta  benda  wakaf, sebab  didalam  Hak  Kekayaan  Intelektual terdapat  manfaat  ekonomi  yang  sangat besar, sebagaimana dalam pasal 4 dan 5 UU Wakaf  bahwa  fungsi  wakaf  adalah  untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan ibadah  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum.
Dalam hal ini HKI merupakan benda bergerak  yang  ditentukan  oleh  undang- undang,  adapun  ketetapan  undang-undang yang  menunjukkan  bahwa  HKI  merupakan benda  bergerak  adalah  terdapat  pada  UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta  merupakan  hak  kekayaan  intelektual yang berupa benda bergerak tidak berwujud serta  kepemilikan  hak  cipta  dapat  beralih atau dialihkan, baik sebagian atau keseluruhannya sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  dan  (2). Kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  No. 42  Tahun  2006  dijelaskan  bahwa  Benda bergerak  selain  uang  karena  peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  yang  salah  satunya adalah  Hak  Kekayaan  Intelektual  berupa: Hak  cipta;  Hak  merek; Hak  paten; Hak desain  industry; Hak  rahasia  dagang; Hak sirkuit  terpadu; Hak  perlindungan  varietas tanaman; dan/atau Hak lainnya.
Jadi,  Hak  Kekayaan  Intelektual dapat  dijadikan  sebagai  objek  wakaf berdasarkan  Undang-Undang  No  41  Tahun 2004  dan  PP  No  42  Tahun  2006  yang menyebutkan demikian, dengan
berlandaskan  bahwa  HKI  termasuk  dalam golongan benda bergerak menurut ketetapan UU No. 28 Tahun 2018 tantang Hak Cipta.
Menurut  Mazhab  Syafi’iyyah  yang dapat  dijadikan sebagai  objek wakaf  adalah harta  yang  memiliki  nilai  guna  (manfaat) dan  bertahan  lama,  artinya  apabila  benda tersebut telah diambil manfaat (kegunaanya) maka  benda  tersebut  tidak  habis  atau  tetap utuh.  Seperti  yang  di  katakana  oleh  Imam Asy-Syirazi bahwa tidak boleh mewakafakan  barang  yang  tidak  bertahan lama,  meskipun  barang  tersebut  memiliki manfaat,  seperti  makanan,  parfum  sesuatu yang  bisa  hancur  dan  pecah,  ataupun binatang.  Akan  tetapi  boleh  mewakafkan binatang  yang  masih  yang  masih  kecil, karena  bisa  diharapkan  untuk  jangka  yang panjang.
Kemudian,  benda  wakaf  harus merupakan  kepemilikan  sempurna  wakif dan  benda  tersebut  merupakan  benda  yang telah ditentukan (diketahui) baik merupakan benda  tidak  bergerak  ataupun  benda bergerak. Kalangan Syafi’iyah juga mensyaratkan agar barang yang diwakafkan bukan benda yang masih dalam tanggungan, wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan  perpindahan  status  dengan jalan  transaksi,  baik  jual  beli  ataupun lainnya.  Juga  barang  itu  bisa  dimanfaatkan dengan  kemanfaatan  yang  mubah  dan memang dimaksudkan untuk itu.
HKI merupakan benda yang memiliki  nilai  guna  (manfaat)  dan  ketika manfaat  dari  HKI  tersebut  diambil,  maka tidak membuat pencipta kehilangan haknya, dan dapat terus mengambil manfaat dari hak nya  tersebut.  Kemudian,    HKI  juga merupakan  benda  yang  memiliki  manfaat dan  daya  tahan  lama,  karena  sesuai  dengan UU  Hak  Cipta  disebutkan  bahwa  masa berlaku dari Hak Cipta adalah seumur hidup pencipta.
Adapun untuk mendapatkan manfaat dari hak cipta tersebut adalah pemegang hak cipta dapat melakukan hal-hal yang diperbolehkan menurut undang-undang,
misal dalam hal penerbitan ciptaan, seorang pencipta  buku  dapat  bekerja  sama  dengan penerbit buku untuk menerbitkan ciptaannya  agar  dapat  memperoleh  royalti dari  hasil  penerbitan  tersebut.  Dalam  hal penggandaan  ciptaan,  seorang  pencipta buku misalnya, dapat melakukan penggandaan  ciptaannya  sendiri  untuk didistibusikan  kepada  masyarakat  baik secara  komersil  maupun  sosial  dalam  arti dibagikan  secara  gratis  dengan  demikian masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk membeli  buku  dapat  memilikinya  dengan mudah  dan  bisa  mempelajari  ilmu-ilmu dalam  buku  tersebut.  Hal  ini  menunjukan bahwa  terdapat  banyak  manfaat  dari  hak kekayaan  intelektual,  seperti  dalam  hak cipta  tersebut.  Namun,  semua  itu  hanya dapat  dilakukan  oleh  pencipta  sebagai pemilik dari ciptaan tersebut.
Selain  itu,  sesuai  dengan  Mazhab Syafi’iyyah  bahwa  HKI  itu  dapat  dijadikan sebagai objek wakaf apabila HKI merupakan  milik  sempurna  dari  yang mewakafkan, maksudnya adalah yang dapat mewakafkan  HKI  ini  hanya  pencipta sebagai pemilik dari Hak Cipta, sebagaimana  pada  Pasal  1  UU  No.  28 Tahun  2014  tentan  Hak  Cipta  yang  telah disebutkan pada bab sebelumnya.
Sesuai dengan fatwa MUI yang juga telah memberikan pernyataan bahwa Dalam hukum  Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq  maliyyah (hak  kekayaan)  yang mendapat  perlindungan  hukum  ( mashun ) sebagaimana mal (kekayaan).  Pernyataan tersebut  seperti  yang  tertuang  di  dalam Fatwa  No.  1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak kekayaan Intelektual yang mana didalamnya menyebutkan  bahwa  menurut  kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah juga mengatakan  bahwa  hak  cipta  atas  ciptaan yang  orisinal  dan  manfaat  tergolong  harta berharga  sebagaimana  benda  jika  boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam).
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  HKI  merupakan  harta  benda  yang dapat dijadikan sebagai  benda wakaf, sebab
HKI  merupakan  benda  bergerak  yang memiliki manfaat dalan jangka panjang dan yang  berhak  untuk  mewakafkan  hak  cipta hanyalah pencipta sebagai pemilik yang sah dari hak cipta tersebut.
Persamaan dan Perbedaan Pemberlakuan HKI sebagai Objek
Wakaf  dalam  Perspektif  Mazhab  Syafi’i dan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004
tentang Wakaf 1. Persamaan
a. Memiliki nilai manfaat
Berdasarkan  UU  No.  41 Tahun  2004  tentang  wakaf  harta benda  wakaf  adalah  harta  benda yang  memiliki  daya  tahan  lama dan/atau  manfaat  jangka  panjang serta  mempunyai  nilai  ekonomi. Begitupun menurut Mazhab Syafi’I bahwa  harta  benda  wakaf  adalah setiap barang yang memiliki manfaat.    Seperti  yang  dikatakan oleh  Asy-Syirazi  bahwa  ketika Umar  diperintah  untuk  menahan pokok  harta  dan  mensedekahkan hasilnya,  itu  menunjukkan  atas kebolehan mewakafkan segala sesuatu  yang  bertahan  lama  dan bisa dimanfaatkan.
b. Memiliki daya tahan lama Berdasarkan  UU  No.  41
Tahun  2004  tentang  wakaf  harta benda  wakaf  adalah  harta  benda yang  memiliki  daya  tahan  lama dan/atau  manfaat  jangka  panjang serta  mempunyai  nilai  ekonomi. Kemudian  menurut  mazhab  syafi’I, seperti  yang  dikatakan  oleh  Asy- Syirazi bahwa ketika Umar diperintah  untuk  menahan  pokok harta  dan  mensedekahkan  hasilnya, itu  menunjukkan  atas  kebolehan mewakafkan  segala  sesuatu  yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan. Sedangkan untuk barang  yang  bermanfaat  namun tidak  tahan  lama,  seperti  makanan, atau  parfum  dan  sesuatu  yang  bisa
hncur  dan  pecah,  ataupun  binatang, semua  itu  tidak  boleh  diwakafkan, karena  tidak  dapat  dimanfaatkan untuk  jangka  waktu  yang  panjang. Akan  tetapi,  boleh  mewakafakan binatang  yang  masih  kecil,  karena bisa  diharapkan  untuk  jangka  yang panjang. 43 c. Benda  wakaf  merupakan  milik sempurna yang mewakafkan Menurut  Mazhab  Syafi’i
wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna  atas  benda  tersebut  yang memungkinkan  perpindahan  status dengan jalan transaksi, baik jual beli ataupun  lainnya. 44 Dan  tidak  sah pula  apabila  seseorang  mewakafkan sesuatu yang masih dalam tanggungan,  seperti  mewakafkan harta  yang  telah  dijadikan  jaminan atau benda yang disewakan. Begitupun  menurut  UU  No.  41 Tahun 2004 tentang wakaf, tepatnya pada  pasal  15  disebutkan  bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila  dimiliki  dan  dikuasai  oleh wakif secara sah. Hal ini menandakan  bahwa  Hak  Kekayaan Intelektual  hanya  dapat  diwakafkan oleh  pencipta  saja  sebagai  pemilik dari hak cipta tersebut.
d. Benda  tidak  bergerak  dan  benda bergerak
Berdasarkan  UU  No.  41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan  bahwa  harta  benda wakaf  terdiri  atas  benda  tidak bergerak dan benda bergerak. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah  atau  dipindahkan  atau karena  ketetapan  undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda
43 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 588.
44 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, Jilid  10,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, et.al., 298.
bergerak  yang  dapat  dihabiskan  dan yang  tidak  dapat  dihabiskan  karena pemakaian.  Benda  bergerak  yang dapat  dihabiskan  karena  pemakaian tidak  dapat  diwakafkan,  kecuali  air dan  bahan  bakar  minyak  yang persediaannya  berkelanjutan.  Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan  karena  pemakaian  dapat diwakafkan  dengan  memperhatikan ketentuan prinsip Syariah. 45
Benda  bergerak  selain  uang karena peraturan perundang- undangan  yang  dapat  diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah Hak
Kekayaan  Intelektual  berupa:  Hak cipta;  Hak  merek; Hak  paten; Hak desain industry; Hak rahasia dagang;
Hak sirkuit terpadu;
Hak
perlindungan varietas tanaman;
dan/atau Hak lainnya.
Begitupula  menurut  mazhab syafi’i  bahwa  harta  benda  yang dapat  diwakafkan  adalah  setiap barang  yang  bisa  dimanfaatkan selamanya, seperti tanah pekarangan, binatang, pekakas rumah tangga dan senjata.
Hal  ini  berdasarkan  hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra., yaitu:
َ ع نَّمَُهَّن أ، مَّل س وَِهْي ل عَهللاَى ل صَ ِ يِبَّنلِل رِكُذَُهَّن أ َِدْب عَُنْبَُساَّب عْلا وَِديِل وْلاَُنْبَُدِلَا خ وٍَلْيِم جَُنْبا َ وَِهْي ل عَهللاَى ل صَهللاَُتُس رَ  لا ق  فَ، ِبِلَّطُمْلا َْ يِق فَ  ن كَ ُهَّن أَّلِإَ ٍلْيِم جَ ُنْباَ  م ق  نَ ا مَ ،ُمَّل س َاًر َ نْوُمِلْظ تَ ْمُكَّنِإ فٌدِلا خاَّم أ وَ ُهُلْوُس ر وَ ُهللاَ ُها نْغ أ ف َ ِلْيِب سَيِفَُه دُبْع أ وَُه عَا رْد أَ س ب  تْحاَِد طَاًدِلَا خ َِهللا
45 Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun  2006 tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  41 tahun 2004 tentang Wakaf , Pasal 19.
“Bahwasannya  dilaporkan  kepada Nabi  SAW  tentang  Ibnu  Jamil, Khalid  bin  Al  Walid,  dan  Al  Abbas bin  Abdul  Muthalib,  yang  menolak memberikan zakat.
Mendengar laporan itu Rasulullah SAW bersabda,  “Penolakan  Ibnu  Jamil tidak lain hanyalah
pengingkarannya  terhadap  nikmat. Dahulu  ia  melarat,  lalu  Allah  dan Rasul-Nya  menjadikannya  kayaa. Sementara  tebtabg  Khalid,  maka kalianlah  yang  berbuat  aniaya kepadanya. Sungguhnya Khalid
telah  menyimpanbaju  besi  dan sekaligus  peralatan  perangnya  demi perjuangan di jalan Allah.”
Dalam  hal  ini  yang  disebut dengan  harta  benda  tida  bergerak adalah  tanah  pekarangan,  dan  benda bergeraknya adalah
binatang, perkakas rumah tangga dang senjata. Semua benda tersebut boleh diwakafkan  karena  dianggap  bisa dimanfaatkan dan merupakan sesuatu yang bertahan lama. Demikian juga HKI yang merupakan benda bergerak dan memiliki manfaat yang tahan lama.
e. Status kepemilikan benda yang telah diwakafkan
Persamaan selanjutnya adalah  terlepasnya  kepemilikan  hak atas barang yang diwakafkan.
Menurut  Syekh  Syarbini  al-Khatibi wakaf adalah:
َ ح َِهِنْي عِءا ق  بَ  ع مَِهِبَ ِعا فِتْن ِلِاَ ُنِكْمُيَ ٍلا مَ ُسْب َ ِحا بُمَ ِفِرْصُمَى ل عَِهِت بْ تُرَىِفَ ِفُر ص تلاَ ِعْط قِب ٍَدْوُجْو م
“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta  jenis harta yang diwakafkannya  tetap  dengan  cara memutus  pentashoruffannya,  untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya”
An-Nawawi menyatakan bahwa  wakaf  itu  adalah  menahan barang  yang  bisa  dimanfaatkan, dimana  barangnya  akan  tetap  ada, ada yang mewakafkan dan ada orang lain  sudah  tidak  bisa  mengelolanya, serta  manfaat  barang  tersebut  untuk kebajikan dengan tujuan demi mendekatkan  diri  kepada  Allah SWT. 46
Berdasarkan  hal  tersebut, pemanfaatan  HKI  sebagai  harta wakaf, secara tidak langsung melepas wakif dari kepemilikan HKI tersebut,  sehingga  wakif  tidak  dapat menariknya kembali, termasuk menjualnya atau hal lainnya berkaitan dengan harta wakaf tersebut.  Demikian  pula  dalam  UU Wakaf  disebutkan  bahwa,  harta benda yang sudah diwakafkan dilarang  dijadikan  jaminan,  disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar  atau  dialihkan  dalam  bentuk pengalihan hak lainnya.

## 2. Perbedaan
a. Jangka Waktu Wakaf
Dalam UU No. 41 Tahun
2004  tentang  Wakaf  disebutkan bahwa  wakaf  adalah  perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau untuk  jangka  waktu  tertentu sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut syariah.
Sedangkan menurut
Ulama  Syafi’iyyah  wakaf  untuk jangka  waktu  tertentu  tidak diperbolehkan, karena  wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan  beribadah  mendekatkan
46 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 596.
diri  kepada  Allah.  Jadi  tidak boleh  wakaf  hanya  sampai jangka  waktu  tertentu,  sama seperti  yang  berlaku  dalam memerdekakan budak dan
zakat. 47
b. Rukun wakaf
Rukun  Wakaf  menurut
Mazhab  Syafi’i  itu  ada  empat, yakni  orang  yang  mewakafkan (wakif), barang yang
diwakafkan  (mauquf  bih)  pihak yang  diberi  wakaf  dan shighat.
Sedangkan  dalam  UU  Wakaf, rukun  wakaf  terdiri  dari  wakif, nazhir,  harta  benda  wakaf,  ikrar wakaf,  peruntukan  harta  benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.
c. Tujuan wakaf
Perbedaan yang selanjutnya  yaitu  dari  tujuan wakaf  dimana  menurut  mazhab syafi’i  yang  menjadi  tujuan
utama  dari  wakaf  adalah  untuk mendekatkan  diri  kepada  Allah. Bukan sekedar untuk memanfaatkan harta benda wakaf  sesuai  dengan  fungsinya sebagaimana  yang  disebutkan dalam UU Wakaf.
d. Shighat wakaf
Berdasarkan  UU  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wkaf disebutkan
bahwa dalam
melaksanakan wakaf, wakif harus  menyatakan  ikrar  wakaf kepada nazhir baik secara tertulis  maupun  lisan  dihadapan PPAIW  dengan  disaksikan  oleh dua orang saksi serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan  menurut  Mazhab Syafi’I pelaksanaan wakaf cukup dengan menyatakan shighat  penyerahan  harta  benda
47 Imam  an-Nawawi, al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj. Fathir Solihin, 624.
wakaf  yang  dilakukan  oleh wakif.
e. Lembaga penerima harta wakaf Saat  ini  di  Indonesia telah  terdapat  lembaga-lembaga pengelola  wakaf  seperti  Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penyempurna  administrasi  yang mengatur  dengan  sedemikian rupa  mengenai  cara  berwakaf menunjukkan bahwa perkembangan  hukum  Islam bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman tak terkecuali  dalam  bidang  wakaf sendiri, sesuai dengan kebutuhan  umat  muslim  untuk tujuan perlindungan harta benda wakaf  menjadi  lebih  baik.  BWI ini  terbentuk  bersamaan  dengan adanya  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang wakaf.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  dapat ditarik  kesimpulan  dalam  3  (tiga)  poin utama,  yaitu pertama, Hak  Kekayaan Intelektual  dapat  dijadikan  sebagai  objek wakaf di  Indonseia berdasarkan UU No. 41 Tahun  2004  tentang  wakaf  dan  UU  HKI yaitu  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta. Kedua, menurut  Mazhab  Syafi’i benda  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek wakaf adalah benda  yang memiliki manfaat dan  bertahan  lama,  serta  merupakan kepemilikan  sempurna  dari  wakif.  Sebab itu,  HKI  dapat  dijadikan  sebagai  objek wakaf  karena  HKI  memiliki  manfaat  dan bertahan lama (jangka waktu yang panjang) serta  Pencipta  merupakan  pemilik  sah  dari HKI tersebut.
Dan  ketiga, mengenai  persamaan dan  perbedaan  dijadikannya  HKI  sebagai benda  wakaf  menurut  Mazhab  Syafi’I  dan UU  Wakaf.  Persamaan  tersebut  adalah benda  wakaf  merupakan  benda  yang memiliki  manfaat,  daya  tahan  lama, merupakan  kepemilikan  sempurna  wakif, benda bergerak dan tidak bergerak.
Kemudian  peruntukan  benda  wakaf  hanya boleh  untuk  hal  kebajikan  dan  harta  benda wakaf  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali oleh wakif, dan tidak boleh untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan,  ditukar  atau  dialihkan  dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Perbedaannya  adalah  menurut  Mazhab
Syafi’iyyah bahwa wakaf harus diperuntukan  selamanya,  kemudia  dari  segi rukun,  adanya  nazhir  dan  jangka  waktu wakaf  dalam  UU  Wakaf.  Kemudian menurut  Syafi’i  tujuan  utama  wakaf  adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak  adanya  pencatatan  pada  Akta  Ikrar Wakaf (AIW) dan tidak ada lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

## DAFTAR PUSTAKA
An-Nawawi,  Imam. Al-Majmu  Syarah  al- Muhadzdzab, terj.  Fathir  Solihin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
As-Syarbini,  al-Khotib. Mughni  al-Muhtaj Juz II . Beirut: Dar Al Ma’rifah, tt.
Asymuni,  et.al.,  (eds.). Ilmu  Fiqh, Jilid  3, Cet.  Ke  2.  Jakarta:  Departemen Agama, 1986.
Asy-Syafi’i Muhammad Idris. al-Umm , Jilid V, terj. Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 1982.
Athoillah. Hukum  Wakaf. Bandung:  Yrama Widya, 2014.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, Jilid  10,  terj.  Abdul Hayyie  al-Kattani,  et.al.  Jakarta: Gema Insani, 2011.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam. Pedoman  Pengelolaan  dan
Pengembangan Wakaf (Jakarta: Departemen Agama R1, 2003.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. Fiqh Wakaf. Jakarta:  Departemen  Agama, tt.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
Hidayah,  Khoirul. Hukum  HKI  (Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi
Islam. Malang:  UIN-Maliki  Press, 2013.
Irawati,  Nur.  “Wakaf  Benda  Bergerak dalam  UU  No.  41  Tahun  2004  dalam Tinjauan  Fiqh  Mazhab  Syafi’i,”
Jurnal Studi Hukum Islam , Vol. 4, No.
2 (Juli, 2017).
Lubis,  Suhrawardi  K.,  et.al. Wakaf  dan Pemberdayaan  Umat. Jakarta:  Sinar Grafika 2010.
Munandar,  Haris  dan  Sally  Sitanggang.
Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual  Hak  Cipta,  Paten  Merek dan  Seluk  Beluknya. Jakarta:  Esensi, tt.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Misbah Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur'an, Volume  2 . Jakarta:  Lentera Hati, 2002. Suryabrata, Sumardi. Metedologi Penelitian .  Jakarta:  Raja  Grafindo, 2004. Sutedi, Adrian. Hak  Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013.
Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Perwakafan  di Indonesia. Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013. Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekyaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Global: Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Ghraha Ilmu, 2010.