## COLLABORATIVE DIGITAL TRANSFORMATION PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Rio Yusri Maulana 1 * 1 Prodi Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Jambi. Indonesia *Korespondensi: rioyusrimaulana@unja.ac.id

## ABSTRACT
This  article  is  intended  to  contribute  as  an  additional  new  reference  for  academics  and practitioners  in  the  field  of  government  science  and  to  introduce  the  concept  of  developing digital  government  transformation  that  focuses  on  collaboration  in  Indonesian  local governments.  This  article  uses  case  studies  and  a  limited  literature  review  to  explore  how collaboration  can  play  an  important  role  in  the  implementation  of  digital  transformation  in the  West  Java  Digital  Service  (JDS),  under  the  West  Java  Provincial  Communication  and Information  Office.  As  a  digital-based  local  government  agency,  Indonesia  has  the  goal  of being  an  accelerator  of  achieving  government  targets  to  break  the  digital  divide for  remote communities,  improve  the  efficiency  and  accuracy  of  data  and  technology-based  community data  policies,  support  services  and  community  policy  making  that  are  responsive,  adaptive, and  innovative.  This  article  provides  an  overview  of  how  Indonesian  local  governments deliver  digital-based  policies  through  joint  decision-making  or  collaborative  governance, seeking to share decision-making power with stakeholders to develop joint recommendations for effective and lasting solutions to public problems.
Keywords: Digital Government, Pentahelix Collaboration, Local Government, Public Policy

## ABSTRAK
Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi baru bagi akademisi  dan  praktisi  di  bidang  ilmu  pemerintahan  dan  untuk  mengenalkan  konsep pengembangan transformasi pemerintahan digital (Digital Government Transformation) yang fokus pada kolaborasi di pemerintah daerah Indonesia. Artikel  ini  menggunakan studi kasus dan tinjauan pustaka terbatas untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi dapat memainkan peran  penting  dalam  implementasi  transformasi  digital  di  Jabar  Digital  Service  (JDS),  atau Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pusat  Layanan  Digital,  Data  dan  Informasi  Geospasial  di bawah  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  instansi pemerintah  daerah  yang  berbasis  digital,  Indonesia  memiliki  tujuan  sebagai  akselerator pencapaian  target  pemerintah  untuk  mendobrak  kesenjangan  digital  bagi  masyarakat terpencil,  meningkatkan  efisiensi  dan  akurasi  kebijakan  data  masyarakat  berbasis  data  dan teknologi,  mendukung  pelayanan  dan  pengambilan  kebijakan  masyarakat  yang  responsif, adaptif, dan inovatif. Artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah Indonesia menyampaikan kebijakan berbasis digital melalui pengambilan keputusan bersama atau tata  kelola  kolaboratif,  yang  berupaya  berbagi  kekuatan  dalam  pengambilan  keputusan dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk  mengembangkan  rekomendasi  bersama  untuk solusi yang efektif dan langgeng bagi masalah publik.
Kata Kunci: Pemerintah Digital, Kolaborasi Pentahelix, Pemerintah Lokal, Kebijakan Publik

## PENDAHULUAN
Transformasi digital di sektor publik berarti cara baru untuk berkolaborasi dengan  para  pemangku  kepentingan  terkait sektor digital publik, membangun kerangka kerja  baru  dalam  pemberian  layanan,  dan menciptakan bentuk hubungan baru (Misuraca  et  al.,  2020).  Transformasi digital  yang  berhasil  akan  memungkinkan sektor  publik  untuk  beroperasi  secara efisien  dan  efektif  di  lingkungan  digital, dan untuk memberikan layanan publik yang lebih  sederhana  dan  kebijakan  yang  lebih efektif (Greenway et al., 2021).
Namun,  mewujudkan  sepenuhnya transformasi  digital  ini  membutuhkan perubahan paradigma dari e-government ke digital government (OECD, 2014). Pendekatan  pemerintah  digital  mendukung penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  untuk  meningkatkan kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan di  berbagai  tahap  siklus  hidup  kebijakan publik  dan  pada  layanan,  berdasarkan Pemerintah sebagai platform dan lingkungan  kebijakan  yang  digerakkan pengguna  untuk  peningkatan  efisiensi  dan pengembangan  layanan  yang  disesuaikan berdasarkan  kepemilikan  bersama  dan tanggung jawab bersama dengan
masyarakat  sipil  (OECD,  2020).  Selain  itu, melibatkan  warga  secara  aktif  melalui kolaborasi  dalam  desain  dan  implementasi kebijakan dan layanan semakin meningkatkan  legitimasi  dan  efektivitas mereka,  dan  menciptakan  rasa  kepemilikan terhadap pemerintah.
Bagi pemerintah daerah di Indonesia, sebuah  konsep  transformasi  pemerintahan digital muncul  sebagai  strategi  untuk mengatasi permasalahan  yang terkait dengan populasi  dan  wilayahnya.  Dalam  artikel  ini, penulis akan fokus pada salah satu pemerintah  daerah  terbesar  di  Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk  lebih  dari  49  juta  jiwa  atau  setara dengan  20  persen  dari  total  penduduk  di Indonesia.  Hamparan  wilayah  dengan  luas 3,7  juta  hektar  juga  merupakan  salah  satu yang  terluas  di  Indonesia,  Provinsi  Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 5.312 desa,  dan  645  kecamatan.  (Pemprov  Jabar, 2022).
Sebagai  salah  satu  provinsi  terbesar di Indonesia, Jawa Barat mengalami pertumbuhan  penduduk  yang  paling  pesat dari  zaman  ke  zaman.  Sejalan  dengan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  telah mendorong  pembangunan  sosial  ekonomi, menjadikan  Jawa  Barat  sebagai  salah  satu
provinsi yang paling produktif dan berdaya saing  ekonomi  di  dunia.  Namun  seperti pemerintah daerah besar lainnya di Indonesia,  Jawa  Barat  harus  menghadapi banyak tantangan di era digital saat ini. Hal ini  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  cukup besar  bagi  pemerintah  daerah  terutama dalam  menghadirkan  kebijakan  publik  dan layanan  publik  pada  bidang  pendidikan, transportasi  umum,  dan  layanan  kesehatan dengan akses yang sama bagi semua orang.
Untuk  mempercepat  transformasi digital di Jawa Barat, Gubernur  Jawa Barat Ridwan Kamil  menginisiasi  lahirnya Jabar Digital  Service (JDS)  sebagai  lembaga pemerintah  berbasis  inovasi  teknologi informasi  untuk  membantu  efisiensi  dalam penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan, pengambilan kebijakan, akuntabilitas, partisipasi  masyarakat  dan  pengembangan inovasi dan pelayanan publik yang responsif. Jabar Digital Service (JDS), atau Pusat Layanan Informasi Digital, Data, dan Geospasial  Provinsi  Jawa  Barat,  bercita- cita  untuk  mewujudkan  visi  Pemerintah Jawa  Barat  sebagai  provinsi  digital  yang berbasis  data  dan  teknologi,  mendukung pelayanan  masyarakat  dan  pembuatan kebijakan  yang  responsif,  adaptif,  dan inovatif. (Layanan Digital Jabar, 2021).
Unit  ini  berada  diluar  struktur diskominfo tetapi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Jawa Barat, JDS memiliki misi untuk mewujudkan pengambilan kebijakan berbasis data, mempercepat transformasi digital pemerintah, dan menyederhanakan kehidupan  masyarakat  dengan  teknologi digital.  Sebagai  salah  satu  instansi  yang membantu  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat dalam  membangun  Provinsi  Jawa  Barat berdasarkan  data,  aspirasi  atau  pengaduan yang  merupakan  bentuk  umpan  balik,  dapat digunakan  untuk  membantu  meningkatkan kualitas pelayanan publik atau meningkatkan infrastruktur  pelayanan  publik.  Salah  satu visi Gubernur Ridwan Kamil dalam pemerintahannya  adalah  menjadikan  Jawa Barat  sebagai  provinsi  digital.  JDS  sebagai bentuk  solusi  untuk  mengatasi  masalah kesenjangan  digital  antara  desa  dan  kota, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan  kebijakan  berbasis  data  dan teknologi  untuk  mewujudkan  Jawa  Barat sebagai  provinsi  digital  berbasis  data  dan teknologi,  dalam  mendukung  layanan  dan pengambilan  keputusan.  kebijakan  publik yang responsif, adaptif, dan inovatif.
Proses  kolaboratif  menurut  Ansell  & Gash (2008) merupakan rangkaian komponen  yang  berjalan  membentuk  suatu
siklus,  saling  mempengaruhi,  dan  pada hakikatnya  merupakan  proses  pengambilan keputusan  bersama  diantaranya  sebagai berikut: 1)  Dialog antar muka (face to face dialogue) ;  2)  Membangun  kepercayaan (trust  building) ;  3)  Komitmen  pada  proses kolaborasi (commitment  to  the  process) ;  4) Pemahaman bersama
(shared
understanding) ; 5) Emporary impact (intermediate outcomes).
Untuk mempercepat transformasi
digital ini, Pemerintah Jawa Barat melakukan  pendekatan  kolaboratif  dengan konsep  pentahelix.  Kolaborasi  pentahelix merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan  lima  pelaku  pembangunan, yaitu  akademisi,  bisnis  (sektor  swasta), komunitas, pemerintah (sektor publik), dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau  media (Viken, 2021).
Berdasarkan  pengalaman  Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa kriteria yang perlu  diperhatikan  dalam  memilih  aktor untuk  bergabung  dalam  gugus  tugas  di pentahelix  adalah:  a)  aktor  yang  mampu dan  mau  berpartisipasi  dalam  seluruh proses perencanaan, mulai dari penyusunan rencana  untuk  pelaksanaan  tindakan;  b) aktor  yang  berkontribusi  secara  konstruktif pada  proses;  c)  aktor  yang  memiliki
jaringan  di  sektor  terkait;  dan  d)  aktor  yang dapat  mewakili  lebih  banyak  pemangku kepentingan daripada pentahelix.  Karena  itu, pada  prinsipnya,  tidak  semua  pihak  di lingkungan  pemerintahan  bisa  bergabung dengan  tim  pentahelix.  Menafsirkan  konsep ini,  ada  aktor  yang berperan  dalam perkembangan  transformasi  digital  di  Jawa Barat yang dikenal dengan ABCGM (akademisi-bisnis-komunitas-pemerintah- Media).

## METODE
Dalam  artikel ini menggunakan metodologi  studi  kasus  untuk  memahami mengapa  dan  bagaimana  fenomena  sosial yang menarik terjadi melalui data. Metodologi studi kasus merupakan pendekatan  yang  tepat  untuk  melakukan penelitian eksploratif ini (Yin, 2017) . Kajian ini  juga  bersifat  induktif  sehingga  dapat berkontribusi dalam membangun pemahaman  baru.  Studi  kasus  di  pemerintah daerah jarang terjadi, dan seringkali cenderung  hanya  mencakup  isu-isu  praktis tertentu  dalam  kebijakan  pemerintahan.  Hal- hal  praktis  seperti  itu  dapat  mengatasi berbagai  masalah:  mulai  dari  menangani masalah  yang  terkait  dengan  reformasi  dan restrukturisasi manajemen TIK di lingkungan pemerintah daerah (Nam & Pardo, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Obyektif  Transformasi  Digital di Indonesia Secara Umum.
Indonesia telah mengalami pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan dalam  beberapa  tahun  terakhir  dan  sedang bertransformasi  dari  negara  berkembang berpenghasilan  menengah  ke  atas  menjadi negara  dengan  ekonomi  yang  inklusif, modern,  dan  dihormati  dan  disegani  di panggung  internasional.  Salah  satu  faktor atau  indakator  pertumbuhannya  adalah pesatnya industrialisasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) riil Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat  dari  USD  0,5  triliun  pada  2009 menjadi  USD  1,1  triliun  pada  2019. Namun,  kondisi  ini  tidak  sejalan  dengan tingkat perkembangan inovasi yang mengiringi  pertumbuhan  PDB.  Terlihat pada  Global  Innovation  Index  (GII)  2019 nilai GII Indonesia berada di bawah Brunei Darussalam,  Filipina,  Thailand,  Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Peringkat Indonesia  pada  tahun  2019  adalah  85,  atau posisi terendah kedua dibandingkan  negara lain di ASEAN (Katadata.co.id, 2019)
Lima  langkah  untuk  percepatan transformasi digital  yang dicanangkan  oleh Presiden  Joko  Widodo  menjadi  landasan
bagi  pengembangan  roadmap  Indonesia Digital.  Digital  Indonesia  telah  menetapkan enam  arahan  strategis  untuk  mewujudkan visinya.  Keenam  arahan  tersebut  bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kemampuan  teknologi  kelas  dunia,  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  terampil,  dan masyarakat  dengan  budaya  digital  yang  siap menghadapi masa depan. Selain itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021
mengamanatkan  beberapa  fokus  belanja untuk  mewujudkan  transformasi  digital  di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan  Rp  30,5  triliun  pada  tahun 2021  untuk  pengembangan  TIK,  yang difokuskan  pada  beberapa  aspek  (Setkab, 2020):  1)  Percepatan  transformasi  digital bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  pusat dan  daerah;  2)  Mewujudkan  pelayanan publik  yang  efisien  dan  cepat  khususnya  di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; 3) Konsolidasi dan optimalisasi  infrastruktur,  terutama  yang digunakan dengan kelembagaan lintas sektor; 4)  Mewujudkan  inklusi  masyarakat  dalam mengembangkan wilayah prioritas dan mendorong  pemerataan  dengan  tambahan akses internet di 4000 desa dan kelurahan.
Dalam perkembangan terakhir, terdapat  beberapa  poin  positif  yang  dapat menjadi  titik  balik  transformasi  digital  di Indonesia.  Dia  terlihat  dari  kerjasama  di tingkat  pembuatan  kebijakan,  dukungan fiskal  dan  infrastruktur.  Penyelenggaraan Sistem  Pemerintahan  Indonesia  Berbasis Elektronik  (SPBE)  melibatkan  instansi pemerintah  lintas  sektor;  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi,
Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam  Negeri,  Badan  Pengkajian  dan Penerapan  Teknologi  (BPPT),  dan  Siber Nasional dan Badan Sandi Negara (BSSN).
Kolaborasi dalam pemerintahan berimplikasi  bahwa  semua  pihak  yang terlibat  memiliki  tanggung  jawab  yang sama  atas  keputusan  yang  diambil,  oleh karena  itu kolaborasi  mengharuskan pihak- pihak  yang  terlibat  harus  duduk  satu  meja dan  memiliki  kekuatan  yang  sama  dalam pengambilan keputusan (Maulana, 2020).
United Nations (UN) e-Government Survey 2020, dengan tema Digital Government  in  the  Decade  of  Action  for Sustainable  Development ,  memprediksi negara-negara yang mendapatkan lebih dari
0,75  poin  sebagai  EGDI  sangat  tinggi,  0,50 hingga  0,75  sebagai  EGDI  Tinggi,  0,25 hingga  0,75  poin  .  0,50  sebagai  EGDI peringkat  menengah,  dan  kurang  dari  0,25 sebagai  EGDI  Rendah.  Dalam  survei  ini, Indonesia  menempati  peringkat  ke-88  dalam pengembangan dan implementasi e- government  atau  SPBE.  Indonesia  naik  19 peringkat  dibandingkan  tahun  2018  yang berada  di  peringkat  107  ,  dan  peringkat  116 pada 2016. (PBB, 2020). Secara keseluruhan, Indonesia  mendapat  skor  0,6612  dalam kelompok High  e-Government  Development Index (EGDI)  dalam  UN  e-Government Survey  2020,  hasil  yang  menempatkan Indonesia  kembali  pada  peringkat  100  besar dunia pada posisi 88 dari 193 negara.

## Gambar I:
Survei e-Government PBB 2020
Sumber: PBB 2020
Tantangan  transformasi  digital  di Indonesia  saat  ini  adalah  infrastruktur  yang belum merata, mengingat kondisi infrastruktur  TIK  Indonesia  masih  belum merata  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini
ditunjukkan  dengan  masih  terdapat  12.548 desa/kelurahan  yang  belum  terjangkau layanan  sinyal  4G, 9.113 desa/kelurahan di wilayah  3T  (Tertinggal,  Terdepan  dan Terluar),  dan  3.435  desa/  kelurahan  di daerah non-3T. Akses  internet di Indonesia juga masih cukup rendah. Berdasarkan data Speedtest  Global  Index  2020,  kecepatan akses internet Indonesia berada di peringkat 120  dunia,  sedangkan  untuk  kecepatan fixed  broadband,  Indonesia  berada  di peringkat  115  dunia.  (indonesia.go.id, 2022).
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  berbagai  upaya  dan inisiatif  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  sejak  diterbitkannya  Peraturan Presiden  Nomor  95 Tahun  2018  tentang e- Government ditujukan  untuk  optimalisasi pemerintahan  digital  di  Indonesia,  namun masih  belum  optimal.  bahkan  jauh  dari yang  diharapkan  oleh  regulasi,  meski  tidak bisa  dipungkiri  ada  beberapa  daerah  yang menunjukkan  kinerja  yang  baik  dalam mengembangkan digital government.
Pendekatan  Kolaboratif  Pentahelix  di
Provinsi Jawa Barat.
Melalui  konsep digital  government ,
Pemprov Jabar bermaksud agar pemerintah datang  ke  masyarakat-bukan  sebaliknya. Opsi ini diwujudkan dengan cara
pemerintah  provinsi  mengagandeng  pihak ketiga  agar  masyarakat  bisa  mendapatkan pelayanan  publik  secara  online  dan  baik (jabarprov.go.id, 2019a). Percepatan transformasi  digital  di  Jawa  Barat  sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah  daerah  (RPJMD)  2019-2023. Penjabaran  visi  dan  misi  pada  RPJMD dilakukan  melalui  inovasi  dan  kolaborasi, Pernyataan  Visi  Provinsi  Jawa  Barat  2018- 2023  dengan  terminologi  “Inovasi”  artinya pembangunan  yang  dilakukan  di  berbagai sektor  dan  daerah  didukung  oleh  inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan  “kolaborasi”  adalah  perwujudan  visi dilakukan  dengan  kerjasama  antar  tingkat pemerintahan,  antar  daerah  dan  antar  pelaku pembangunan  untuk  memanfaatkan  potensi dan  peluang  serta  menjawab  permasalahan dan tantangan pembangunan.
Gambar II: Rencana Integrasi IS Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Dokumen RPJMD memperkenalkan pendekatan  baru  dalam  pembangunan  di Jawa Barat, salah satunya adalah pendekatan kolaboratif Pentahelix, merupakan  kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan  pembangunan  yang  lebih dikenal dengan ABCGM (Academic, Business,  Community,  Government,  and Media). Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak  hanya sebatas proses atau metode  yang  telah  dilakukan  selama  ini, tetapi  juga  harus  disertai  dengan  berbagai bentuk  reformasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian pula diharapkan terjalin kerjasama  yang  intensif antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat dengan  pemerintah  pusat  serta  dengan pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  swasta, LSM, media, dan masyarakat pada umumnya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan langkah-langkah signifikan untuk menyelaraskan pemerintahan digital dengan  proses  kolaborasi,  strategi  dalam pelibatan publik, penyediaan kebijakan dan penyampaian publik. Menurut Denis Anderson,  et  al  (Anderson  et  al.,  2015)  , upaya pemerintah untuk dapat  memberikan pelayanan  publik  secara  adil,  efektif, inklusif  berpusat  pada  warga  negara,  dan sektor  publik  yang  memiliki  kapasitas untuk menyediakan pelayanan, perlu
diperkuat  di  tingkat  pusat  dan  daerah. Artinya, diperlukan upaya untuk memperkuat empat  dimensi  utama  di  sektor  publik:  1) lembaga publik  - terutama di tingkat daerah, untuk  memberikan  pelayanan;  2)  kapasitas kepemimpinan  dan  sumber  daya  manusia  - diperlukan untuk memberikan layanan secara transparan,  adil,  efisien  dan  akuntabel;  3) proses  dan  mekanisme  -  yang  mendukung partisipasi warga dalam desain dan penyampaian  layanan;  dan  4)  budaya organisasi  -  untuk  menciptakan  ruang  bagi perbaikan  dan  inovasi  berkelanjutan  dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
Pencapaian  indikator  dalam  misi kelima  RPJMD  Jabar  terkait  kerjasama ditunjukkan  oleh  2  (dua)  indikator  kinerja daerah,  yaitu  indeks  reformasi  birokrasi  dan tingkat efektivitas kerjasama daerah. Pencapaian indeks reformasi birokrasi tercatat dalam kategori BB pada tahun 2019. Indeks  ini  dapat  diartikan  bahwa  hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB merupakan  hasil  yang  signifikan  terhadap reformasi  birokrasi  di  Daerah.  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  Adapun  capaian efektivitas  kerja  sama  regional  tercatat sebesar  71,33  persen  dari  target  54  persen. Kondisi ini dapat diartikan bahwa kesepakatan  kerjasama  yang  ditindaklanjuti hingga  hasil  kerjasama  dapat  direalisasikan
dan menunjukkan peningkatan yang positif.
Alhasil, menurut survei persepsi Maladministrasi  2018,  Provinsi  Jawa  Barat menduduki  peringkat  kedua  setelah  NTT dalam  hal  kualitas  pelayanan  publik.  Ini jauh  lebih  baik  dari  Sumatera  Utara, Jakarta, Jambi, dan  lima provinsi  lain  yang disurvei.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat dalam hal ini mampu menjalankan pemerintahan  3.0  berdasarkan  dinamika masyarakat  dan  perkembangan  teknologi. Model  ini  jauh  lebih  maju  daripada  model pemerintahan  berbasis  kinerja  dan  model pemerintahan yang berbasis aturan. (Jabarprov.go.id, 2019a).
Dari  penjelasan  di  atas,  upaya kolaboratif  telah  dilembagakan  ke  dalam sistem perencanaan pembangunan, terutama  memaksimalkan  peran  multi- stakeholder  dalam  membantu  pemerintah mencapai tujuannya. Dari sisi pemerintahan,  tentunya  percepatan  upaya transformasi  digital  di  pemerintahan  ini tidak lepas dari keinginan untuk menciptakan organisasi yang mampu mengelola  kolaborasi, sejalan dengan salah satu  tujuan  Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan Kamil.  dalam  pemerintahannya,  adalah mewujudkan  Jawa  Barat  sebagai  Provinsi Digital.
Kekhawatiran ini bermula dari tingginya  disparitas  antara  pedesaan  dan perkotaan  dalam  hal  teknologi.  Minimnya infrastruktur pendukung di pedesaan membuat  warga  desa  sulit  menikmati manfaat  yang  ditawarkan  teknologi  digital. Hal inilah yang melahirkan ide pembentukan West  Java  Digital  Service (JDS)  atau  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pusat  Informasi Digital, Data, dan Geospasial yang berada di bawah  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Provinsi  Jawa  Barat  yang  dicita-citakan. untuk  dapat  mempersempit  kesenjangan digital,  membantu  efisiensi  dan  akurasi. pengambilan  keputusan  berbasis  data  dan teknologi,  serta  merevolusi  penggunaan teknologi  dalam  kehidupan  masyarakat  dan pemerintahan di Jawa Barat.
Visi  JDS  adalah  mewujudkan  Jawa Barat  berbasis  data  dan  teknologi  untuk mendukung layanan masyarakat dan pembuatan kebijakan yang responsif, adaptif, dan  inovatif.  JDS  memiliki  3  visi  yaitu:  1) Data  untuk  Pendukung  Keputusan-Sistem Mewujudkan  pembuatan  kebijakan  berbasis data.  2)  Transformasi  Digital  Pemerintah- Mempercepat transformasi digital
pemerintahan.  3)  Meningkatkan  Citizens Digital
Experience-Mempermudah
kehidupan  masyarakat  dengan  teknologi digital. Lihat Gambar dibawah:
Gambar II: Kerjasama Pentahelix dalam Program Kampung Digital Jawa Barat
Sumber: Layanan Digital Jabar 2021
Hal  inilah  yang  dilakukan  Pemprov Jabar  dengan  JDS.  Dalam  rangka  untuk menyesuaikan
dengan
kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  melakukan  beberapa  inovasi, antara  lain  penerapan  konsep  Penthahelix dan implementasi program Kampung Digital  (jabarprov.go.id,  2019b).  Dalam rangka  pemerataan  pembangunan  desa, pemerintah  jawa  barat  mengoptimalkan program  Desa  Digital  dengan  pendekatan pentahelix.  Pada  tahun  2021,  program  ini hadir  dengan  tema  baru  yang  sejalan dengan  agenda  The  2021 United  Nations Climate  Change  Conference (COP26), yaitu  pengelolaan  sampah  terpadu (waste management) dan produksi kemasan ramah lingkungan (biodegradable) mengiringi inisiatif  lain  dalam  bidang  pertanian, peternakan,  perikanan,  kesehatan  dan
multimedia.  Tercatat  1904  desa  menjadi penerima program Desa Digital.
Pelaksanaan  program  Desa  Digital merupakan  upaya  dan  langkah  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat jawa barat dengan memaksimalkan potensi desa melalui kerjasama dengan berbagai mitra. Pada tahun 2021, Desa Digital akan terus mengupayakan pengadaan infrastruktur digital untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  desa. Tercatat  hingga  Maret  2021  telah  terpasang 353  VSAT (Very  Small  Aperture  Terminals) dan  telah  dilakukan  replikasi  desa  wi-fi digital.  Tak  hanya  itu,  dengan  akses  digital, pembekalan literasi digital melalui pendampingan  dengan  mitra  dan  masyarakat juga  ditingkatkan.  141  desa  telah  menerima pelatihan  literasi  digital.  Webinar  literasi digital  dengan  konsep Training  of  Trainers (ToT)  juga  digelar  untuk  meningkatkan literasi  digital  dan  kesadaran  akan  informasi hoax,  melalui perwakilan kader dari  masing- masing  daerah.  Pemanfaatan  potensi  desa melalui ekonomi digital juga telah dilaksanakan  di  beberapa  titik  desa  di  Jawa Barat.
Pemerintah  Jawa  Barat  bekerja  sama dengan  Tokopedia  dan  Shopee  meluncurkan Village Digital Center (Talesa), kini 35 desa
telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung potensi pengembangan ekonomi  desanya.  Dari  24  desa  yang menjadi  target  pemekaran  Desa  Digital, ternyata  tahun  ini  kita  sudah  berkali-kali berhasil  mengimplementasikan  desa  digital tematik.  Pencapaian  ini  telah  menjadikan kemandirian  desa  melalui  inovasi  digital yang  diterapkan  di  total  460  desa  di  Jawa Barat.
Gambar IV:
Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya percepatan transformasi digital
Sumber: Jabar Digital Service 2021
Selain  berbagai  capaian  yang  telah diperoleh dari penjelasan-penjelasan diatas, ada  beberapa  hambatan  dan  tantangan implementasi transformasi digital di Provinsi  Jawa  Barat  diantaranya  sebagai beriku:  1)  Belum  adanya  pengaturan standarisasi yang jelas mengenai implementasi  pemerintahan  digital  dan transformasi  digital  dalam  payung  aturan yang  lebih  luas  serta  kurangnya  sosialisasi
tentang  bagaimana  implementasi  digital government  ini  secara  nyata  dan  ideal  untuk kolaborasi di pemerintah daerah, yang terkait dengan  keberlanjutan  inovasi  kebijakan;  2) Belum  tersedianya  sumber  daya  manusia yang memadai untuk mengelola proses bisnis pemerintahan digital pada organisasi perangkat  daerah  (OPD)  yang  berkenaan dengan  tugas-tugas  umum  pemerintahan diluar dari JDS, yang menyebabkan kesenjangan antara birokrasi internal pemerintah; 3) Jaringan infrastruktur teknologi  dan  akses  terhadap  dan  informasi belum  merata  ke  daerah  kabupaten/kota dilingkup Provinsi Jawa Barat; 4) Kurangnya pelibatan  masyarakat  dalam  perumusan kebijakan dan literasi digital terkait pemanfaatan  TIK  pada  daerah-daerah  non kota,  terutama  pada  wilayah  pedesaan;  5) Kurangnya komitmen dari pembuat kebijakan  tingkat  atas  di  pemerintah  daerah pada  level  lebih  rendah  untuk  mendukung implementasi digital  government ,  yang menghambat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk warga, dan sektor  privat;  6)  Masih  terdapat  budaya organisasi yang kurang mendukung perubahan,  dan  budaya  berbagi  ilmu  dan informasi  yang  rendah  terutama  antar instansi pemerintah, hal ini memang membutuhkan  proses,  akan  tetapi  potensi-
potensi  disupsi  dari  internal  ini  akan menghambat percepatan transformasi digital

## SIMPULAN
Hadirnya  Jabar  Digital  Services (JDS)  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Pusat  Layanan  Digital,  Data  dan  Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat, merupakan  bentuk  nyata  dari  upaya transformasi digital di pemerintahan daerah.  Dilihat  dari  pendekatan  kolaborasi pentaheliks, adaptasi pelaksanaan kebijakan digital  menjadi  lebih  terpola,  terpadu  dan berasal  dari  satu  sumber  yang  jelas. Keterpaduan ini sangat membantu pengambil  kebijakan,  dalam hal ini Gubernur  Jawa  Barat  untuk  memutuskan hal-hal  yang  berkenaan  dengan  pelayanan publik  ataupun  kebijakan  yang  bersifat sporadis seperti pandemi covid-19.
Kesenjangan  digital  masih  menjadi tugas  rumah  yang  cukup  besar  bagi pemerintah  daerah  di  Indonesia,  bukan hanya dari aspek dukung seperti infrastruktur, akan tetapi adaptasi percepatan  literasi  digital  untuk  publik sangat  diperlukan.  Catatan  penting  dari artikel  ini  adalah  perlunya  penegasan regulasi yang memadai pada level pemerintah  pusat  berupa  penjabaran  lebih lanjut  dari  Peraturan  Presiden  (Perpres)
Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE). dan  pada  level  daerah,  diperlukan  Peraturan Daerah  yang  mengatur  lingkup  dan  sasaran yang  menjadi  tugas  dari  masing-masing  unit organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi berkenaan dengan Digital Government  yang  juga  menjadi  payung  dari program-program  transformasi  digital  yang berbasis  pada  aspek  ketersediaan  akses  bagi semua  kalangan  (inklusif),  keterpaduan pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan keberlangsungan terhadap sistem  yang  dibangun,  menjadi  titik  berat dalam menjada tren transformasi digital tetap pada  jalan  yang  terarah.  Hal  lainnya  adalah melegitimasi faktor kepemimpinan yang saat ini  menjadi  titik  tolak  terhadap  semua pempimpin  di  masa  mendatang  dengan proses  seleksi  kemepimpinan  yang  lebih  pro teknologi,  faktor  kepemimpinan  ini  harus direduksi  agar  penguatan  lembaga  tidak tergantung pada kepabilitas personal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika,  L.R.,  2017. Perbandingan  Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance,  Dynamic  Governance, dan Open Government , Jurnal Ekonomi  &  Kebijakan  Publik,  Vol.  8,
No. 2, December 2017, hal. 87–102
Ansell  Christ  and  Gash  Alison,  2008, Collaborative  Governance  in  Theory and  Practice ,  Journal  of  Public
Administration Research and Theory: J-PART , Vol. 18, No. pp. 543-571
Badan Keahlian DPR RI. 2021. Politik dan Keamanan  Budget  Issue  Brief  Vol 01, Ed 1, February 2021.
Becker,  J.,  Niehaves,  B.,  Bergener,  P., Räckers,  M.  2008.  Digital  Divide  in eGovernment:  The  eInclusion  Gap Model.  In:  M.A.  Wimmer,  H.J.
Scholl,  and  E.  Ferro  (Eds.):  EGOV
2008,  LNCS  5184,  pp.  231–242.
Springer-Verlag, Heidelberg.
Chen,  H.  2002.  Digital  Government:
Technologies and Practices. Decision Support Systems, 34 , 223-227.
Denhardt,  R.B.;  Denhardt,  J.V.,  2007;  The New  Public  Service:  Serving,  Not
Steering; Armonk,
New York/London, England; M.E. Sharpe Dennis  Anderson,  Robert  Wu,  June-Suh Cho,  Katja  Schroeder.  2015. E-
Government Strategy, ICT and
Innovation  for  Citizen  Engagement .
Springer: New York Pg. 14-15
Emerson  K.  and  Nabatchi  T.  2015.
Collaborative  Governance  Regimes. Washington DC: Georgetown University Press.
Emerson  K.,  Nabatchi  T.  and  Balogh  S.
2012.  An  Integrative  Framework  for Collaborative Governance. Journal of Public  Administration  Research  and Theory 22(1): 1–29.
European  Commission.  2019.  “The  Digital Economy and Society Index (DESI)”
Ferro, E., Gil-Garcia, J.R., Helbig, N. 2007.
The Digital Divide Metaphor:
Understanding  Paths  to  IT  Literacy. In:  Wimmer,  M.A.,  Scholl,  J., Grönlund,  Å.  (eds.)  EGOV.  LNCS,
vol.  4656,  pp.  265–280.  Springer- Verlag, Heidelberg
Gray  B.  2004.  Strong  Opposition:  Frame- based  Resistance  to  Collaboration. Journal  of  Community  &  Applied Social Psychology. 14: 166–176.
Grönlund, A., Andersson, A., dan Hedström, K.  2005. NextStep  E-Government  in Developing Countries . Sweden: Örebro University
Heeks,  R.  2003. Most  eGovernment-for- Development  Project  Fail:  How  Can Risks be Reduced? (No. 14). Manchester:  Institute  for Development Policy and Management
Helsper,  Ellen.  2008. Digital  inclusion:  an analysis of social disadvantage and the information  society. Department  for Communities  and  Local  Government, London, UK. ISBN 9781409806141.
Innes  dan  Booher,  2003,  Collaborative policymaking:  Governance  through dialogue. In Deliberative policy analysis:  Understanding  governance  in the  network  society,  ed.  M.A.  Hajer and  H.  Wagenaar,  33–59.  Cambridge:
Cambridge Univ. Press
Katadata.,  2019.  Indeks  Inovasi  indonesia Peringkat Kedua Terbawah di ASEAN. Diakses pada 29 July 2020
Katadata.,  2020.  Pandemi  Covid-19  Pacu
UMKM Gunakan Media Digital.
Diakses pada 29 July 2020 Keeping  America  Informed.  2012.  The  U.S. Government Printing Office, Washington DC Kumar, R., dan Best, M. L. 2006. Impact and Sustainability of E-Government Services  in  Developing  Countries: Lessons  Learned  from  Tamil  Nadu,
India. The Information Society, 22 (1), 1-12.
Lathrop,  Daniel  dan  Ruma,  Laurel.  2010. Open  Government:  Collaboration,
Transparency,  and  Participation  in Practice , California: O’Reilly Media.
Maulana, R.Y. 2020. Collaborative governance  in  the  implementation  of e-government-based  public  services inclusion in Jambi Province, Indonesia.  Journal  of  Governance,
5(1),
91–104. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.731
7
Mayer,  R.C.,  Davis,  J.  H.,  &  Schoor,  D.F. 1995.  An  Integrative  Model  of Organizational Trust. The Academy of Management  Review,  Vol.  20, No.  3 , 709-734.
Meijer, A.J., Curtin, D. and Hillebrandt, M. 2012, “Open government: connecting vision  and  voice”,  International Review  of  Administrative  Sciences, Vol. 78 No. 1, pp. 10-29.
Niehaves,  B.,  Gorbacheva,  E.,  Plattfaut,  R. 2013.  The  Digital  Divide  vs.  the  e- Government Divide: Do Socio- Demographic Variables (Still) Impact E-Government  Use  among  Onliners?
In:  Gil-Garcia,  J.  Ramon  (eds):  e- Government  Success  Factors  and Measures:  Theories,  Concepts,  and Methodologies, pp. 52-65. IGI Global
Nurdin.  2012.  Benchmarking  Indonesian
Local
e-Government.
PACIS Conference in Ho Chi Minh Vietnam ,
paper 61
OECD.  2016. Kajian  Open  Government Indonesia: Hal-Hal Pokok

## O’Leary Rosemary, David M Van Slyke ed
Sohne  Kim,  2010,  The  Future  of
Public  Administration  around  the world,  Washington  DC;  Georgetown University Press.
Osborne,  S.  (ed.),  2010.  The  New  Public Governance;  London  &  New  York: Routledge
Ostrom  E.  2007.  Institutional  Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development  Framework.  In  Sabatier P.  A.  (ed.),  Theories  of  the  Policy
Process. Boulder, CO: Westview Press, 21–64.
Oyekunle,  R.,  Akanbi-Ademolake,  H.B.
2016.  An  Overview  of  e-Government Technological  Divide  in  Developing Countries.
Papadopoulou,  P.,  Nikolaidou,  M.,  & Martakos, D. 2010. What Is Trust in E- Government?  A  Proposed  Typology. Proceedings  of  the 43 rd Hawaii International  Conference  on  System Science. Hawaii:  IEEE  Computer Society.
R.S.  Morse  and  Stephens,  John  B.  2012. Teaching  Collaborative  Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning,  Journal  of  Public  Affairs Education.
Rousseau,  D.M.,  Sitkin,  S.B.,  Burt,  R.S., Camerer,  C.  1998.  Not  so  different after  all:  A  cross-discipline  view  of trust. Academy of Management Review, 23, 393-404.
Sahraoui,  S.  2007.  e-Inclusion  as  a  Further Stage  of  e-Government?  Transforming
Government People Process and Policy
1(1), pp. 44-58
Scholl, H.J. (2010) e-Government: Information, Technology and Transformation.  In:  H.J.  Scholl  (ed.)
Electronic  Government:  A  Study Domain  Past  its  Infancy,  pp.  11-32. Armonk, NY: M.E. Sharpe
Schwester,  R.,  2009.  “Examining  the Barrier  to  e-government  Adoption”, Electronic  Journal  of  e-Government, Vol. 7 Issue 1 2009 (113-122)
Seifert,  J.W.,  dan  Bonham,  G.  M.  2003.
The  Transformative  Potential  of  E- Government in Transitional
Democracies. Proceedings  of  The International  Conference  on  Public Administration  in  the  21st  Century: Concepts,  Methods, Technologies, School  of  Public Administration, Lomonosov Moscow State University. Setkab., 2020. Antisipasi Perubahan, Presiden  Berikan  5  Arahan  Soal Perencanaan  Transformasi  Digital. Diakses pada 29 July 2020
Singh,  S.,  Castelnovo,  W.:  e-Government: A  Time  for  Critical  Reflection  and More?  In:  Singh,  S.,  Castelnovo,  W.
(eds.).  2015.  Leading  issues  in  e- Government Research vol. 2., pp. vii- xv. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading,  United  Kingdom  Smith,  M. (2010),  Building  institutional  trust through e-government trustworthiness cues. Information Technology  and  People,  23(3),  222- 246.
Stoker,  G.  2004.  Designing  institutions  for governance
in complex
environments:  Normative  rational choice  and  cultural institutional theories  explored  and  contrasted.
Economic and Social Research
Council Fellowship, Paper No. 1.
Sutiyo,  Sutiyo  &  Maharjan,  Keshav.  2017.
Decentralization and Rural
Development in Indonesia. 10.1007/978-981-10-3208-0.
United Nations. 2016. e-Government Survey 2016:  E-Government  in  Support  of Sustainable  Development.  Department of  Economic  and  Social  Affairs  UN, New York
Van  de  Ven,  A.  1986.  Central  problems  in the management of innovation. Management Science, 32 , 590–607.
Wahid,  Fathul.  2004.  Lesson  from  e- Government  Initiatives  in  Indonesia. Media  Informatika :  Vol.  2,  No.  2,
December 2004, 13-21.
World Bank. 2001. Issue Note: E-
Government and the World Bank.
Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods (4 th ed.). Thousand Oaks: Sage.
Yunita,  N.P.,  Aprianto,  R.D.,  2018.  Kondisi
Terkini  Perkembangan  Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018  (SENTIKA  2018)  ISSN:  2089-
9815 Yogyakarta, 23-24 March 2018.

## PROFIL SINGKAT
Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol. menyelesaikan S1 pada Prodi Ilmu Pemerintahan  Universitas  Padjajaran  20214, kemudian  melanjutkan  studi  S2  Magister Ilmu  Pemerintahan  di  kampus  yang  sama selesai  pada  tahun  2017,  selanjutnya  pada tahun  2018  menjadi  Dosen  di  Prodi  Ilmu Pemerintahan  Universitas  Jambi  sampai sekarang. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Ljubljana, Slovenia.