## URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

## PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Widiya Yusmar *) widiya19001@mail.unpad.ac.id
Somawijay a *) somawijaya@.unpad.ac.id
Nella Sumika Putri *) nella.sumika.putri@unpad.ac.id
(Diterima 06 Juli 2021, disetujui 21 Juli 2021)

## ABSTRACT
The system and mechanism of the asset confiscation resulting from criminal acts as regulated in the Narcotics Law and Prevention and Eradication of Money Laundering Law  are  still  not  maximized.  Currently,  the  regulation  of  asset  confiscation  has  not been  able  to  offer  law  enforcement  which  justice  for  the  whole  society.  This  article examines  the  impediments  of  asset  confiscation  practice  as  an  effort  to  eradicate money  laundering  by  a  predicate  crime  on  the  narcotics  crime  and  the  necessity  of the asset confiscation from criminal acts Bill legitimation by a predicate crime on the narcotics  crime.  Some  of  the  problems  related  to  the  asset  confiscation  Bill  involve the bill is considered to contradict with human rights; the problem of paradigm shift in law  enforcement;  and  the  coordination  mechanisms  between  law  enforcement agencies  and  the  financial  sector.  The  results  showed  that  the  asset  confiscation from  criminal  acts  Bill  should  be  ratified  immediately.  The  imprisonment  and  fines have  not  been  able  to  provide  emendation  for  criminals.  The  complicated  asset confiscation mechanisms effect ineffective law enforcement actions.
Keywords: The Asset Confiscation Bill, Money Laundering, Narcotics Crime.
*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Sistem  dan  mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak    Pencucian  Uang    masih  belum  optimal.  Pengaturan  tentang  perampasan asset  sampai saat ini belum mampu menghadirkan suatu model penegakan hukum yang  berkeadilan  bagi  seluruh  masyarakat.  Artikel  ini  akan  mengkaji  tentang hambatan penerapan perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian  uang  dengan predicate  crime tindak  pidana  narkotika  dan  urgensi pengesahan  rancangan  undang-undang  perampasan  aset  tindak  pidana  sebagai upaya  pemberantasan  pencucian  uang  dengan predicate  crime tindak  pidana narkotika.  Adapun  beberapa  permasalahan  terkait  rancangan  undang-undang perampasan  asset  antara  lain  dianggap  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia; permasalahan  pergeseran  paradigma  penegak  hukum  serta  mekanisme  koordinasi antara  lembaga  penegak  hukum  dan  sektor  keuangan.  Berdasarkan  hasil  analisis diketahui  bahwa  rancangan  undang-undang  perampasan  aset  tindak  pidana  perlu segera  disahkan,  karena  penggunaan  pidana  penjara  dan  denda  belum  mampu memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  belum  sederhananya mekanisme perampasan aset sehingga penegakan hukumnya belum berjalan efektif.
Kata Kunci : RUU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika

## I. Pendahuluan
Tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya di sebut TPPU)  merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus  pelaksanaannya  lebih  kompleks  dari  tindak  pidana  ekonomi konvensional.    Sejarah  perkembangan  tipologi  pencucian  uang  menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan sebagai kejahatan  asal (predicate  crime) dalam  melahirkan  kejahatan  pencucian  uang. Kelompok kejahatan terorganisier ( organized criminal group ) kerap menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan  atau  mengaburkan  hasil  bisnis  haram  agar  tampak  seolah-olah merupakan  hasil  dari  kegiatan  yang  sah.  Selanjutnya,  uang  hasil  jual  beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru (Adrian Sutedi, 2008: 53).
Penelusuran  TPPU  pada  umumnya  dilkukan  melalui  penelususan  aset hasil  tindak  pidana.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang melakukan penelusuran  harta  kekayaan  terkait  adanya  suatu  TPPU.  Dalam  hal  ditemukan
keterkaitan  antara  TPPU  dan  tindak  pidana  narkotika,  PPATK  bekerja  sama melakukan penyidikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Terhitung  sejak  Januari  hingga  Juli  2018,  BNN  dan  PPATK  telah mengungkap 15 kasus TPPU dengan 22 tersangka, dengan nilai aset mencapai Rp  127.099.503.874,  (seratus  dua  puluh  tujuh  milyar  sembilan  puluh  sembilan juta  lima  ratus  tiga  ribu  delapan  ratus  tujuh  puluh  empat  rupiah).  Pada  bulan Januari  sampai  dengan  Juli  2019  dalam  pengungkapan  20  kasus  tindak  pidana pencucian  uang  dengan predicate  crime tindak  pidana  narkotika,  BNN  menyita sejumlah  aset  dengan  total  sebesar  Rp  60.078.957.386,-  (enam  puluh  miliar tujuh  puluh  delapan  juta  sembilan  ratus lima  puluh  tujuh  ribu  tiga ratus delapan puluh  enam  rupiah)  (CNN  Indonesia,  “BNN  Sita  Rp  60  Miliar  Aset  Hasil  Bisnis Narkoba”, diakses pada 16 Juni 2021).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku mendapatkan banyak aset dan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkotika yang kemudian menggunakan metode pencucian uang untuk menyembunyikan, menyamarkan  atau  mengaburkan  hasil  tindak  pidana  narkotika  tersebut. Sehingga  penjatuhan  pidana  berupa  perampasan  terhadap  aset  pelaku merupakan hal yang tepat untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan pidana penjara dirasa  belum  cukup  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
Perampasan  aset  hasil  tindak  pidana,  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Beberapa  ketentuan  pidana  telah  mengatur mengenai  kemungkinan  untuk  melakukan  penyitaan  dan  perampasan  hasil tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  mengenai  pidana  tambahan.    Selain  diatur  dalam  KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset tindak pidana juga diatur dalam Undang- Undang  diluar  KUHP  yaitu  dalam    Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ketentuan  perampasan  aset  juga  telah  disepakati  oleh  masyarakat internasional melalui Bab V Bab V United Nation Convention Against Corruption (UNCAC ). Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC, berdasarkan  Undang Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi,  dalam hal  ini  memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  ketentuan  perampasan  aset  hasil
tindak  pidana  dalam  hukum  positifnya.  Hal  ini  penting,  mengingat  aset  tindak pidana  seringkali  berada  di  luar  wilayah  negara  Indonesia  yang  mengakibatkan kesulitan  untuk  dilakukan  perampasan  maupun  pengembalian  terhadap  aset tersebut.
Selain UNCAC, beberapa perjanjian internasional juga memuat ketentuan mengenai  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana.  Konvensi  tersebut  antara  lain United  Nation  Convention  Against  Illicit  Trafic  In  Narcotic  Drugs  And Phychotropic  Substance (1988), United  Nation  Convention  on  Transnational Organized  Crime/  UNTOC (2002),  serta  berbagai  ketentuan  yang  ada  dalam United Nation Counter Terrorism Convention.
Pada  praktiknya,  sistem  dan  mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak pidana yang tersebar di beberapa peraturan tersebut masih belum optimal dalam tataran  implementasinya,  karena  masih  belum  mampu  menghadirkan  suatu model  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  seluruh  masyarakat.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  rendahnya  ancaman  maupun  penjatuhan  pidana  denda  bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika. Dalam tindak pidana  narkotika  pidana  denda  maksimal  adalah  Rp.  10.000.000.000  (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133  dan  Pasal  137  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Demikian  pula  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  memiliki  penjatuhan pidana  denda  maksimal  Rp.  10.000.000.000  (sepuluh  milyar  rupiah) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  kesulitan  dalam  melakukan upaya  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  antara  lain  karena  kurangnya instrument  dalam  upaya  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana,  belum  adanya kerjasama  internasional  yang  memadai  dan  kurangnya  pemahaman  terhadap mekanisme  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan agar aset hasil tindak pidana dapat disita oleh  negara,  yaitu  setelah  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  (Marfuatul  Latifah,  Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Vol. 6, No.1: 18)
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaji tentang  hambatan  penerapan  perampasan  aset  sebagai  upaya  pemberantasan
tindak  pidana  pencucian  uang  dengan predicate  crime tindak  pidana  narkotika dan  sejauh  mana  urgensi  pengesahan  rancangan  undang-undang  perampasan aset  tindak  pidana  sebagai  upaya  pemberantasan  pencucian  uang  dengan predicate crime tindak pidana narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian hukum  normatif,  bahan  Pustaka  merupakan  data  dasar  yang  digolongkan sebagai  data  sekunder,  yaitu  data-data  yang  ada  dalam  keadaan  siap  terbuat, bentuknya  dan  isinya  telah  disusun  peneliti-peneliti  terdahulu  dan  dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001; 37).

## II.  Pembahasan
2.1. Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Dihubungkan  Dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika
Perampasan  asset  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia merupakan  bagian  dari  pidana  tambahan  berupa  perampasan  barang- barang  tertentu  hasil  tindak  pidana.  Pidana  tambahan  tidak  boleh dijatuhkan berdiri sendiri, tanpa pidana pokok. (E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, 2018:  481).  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera bagi pelaku yang dinyatakan terbukti bersalah melalui putusan pengadilan agar tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.
Perampasan barang-barang tertentu, dalam hukum pidana Indonesia,  hanya  dapat  dilakukan  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Namun  demikian  selama  proses penegakan  hukum  dapat  dilakukan  tindakan  lain  berupa  penyitaan. Penyitaan  adalah  upaya  paksa  yang  dilakukan  penyidik  untuk  mengambil alih  dan  menyimpan  benda  (aset)  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam proses  penegakan  hukum  pada  tahapan  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan.  KUHAP  membatasi  benda  yang  dapat  disita  yaitu  hanya pada  benda  yang  memiliki  keterkaitan  secara  langsung  dengan  tindak pidana.  Benda  sitaan  dapat  dikembalikan  kepada  orang  yang  paling berhak  ketika  penyidikan  dan  penuntutan  tidak  memerlukan  benda  sitaan tersebut. Selain itu barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa
yang  terjadi  tidak  jadi  dituntut  karena  dinyatakan  tidak  cukup  bukti  dan dinyatakan  bukan  tindak  pidana.  Kondisi  lain  dimana  barang  sitaan  dapat dikembalikan  adalah  ketika  terjadi  pengenyampingan  perkara  demi kepentingan  umum  atau  perkara  tersebut  ditutup  demi  hukum,  kecuali apabila  benda  itu  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana  atau  yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
Proses  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  banyak  mengalami kendala.  Antara  lain  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  mengingat perampasan  aset  baru  dapat  dilakukan  setelah  ada  putusan  pengadilan yang  bersifat  tetap.  Lamanya  proses  peradilan  memberikan  kesempatan bagi  terdakwa  untuk  menyembunyikan  aset  hasil  tindak  pidana  atau mengalihkannya  kepada  pihak  ketiga.  Dampak  dari  hal  ini  adalah,  tujuan pemidanaan  untuk  mencegah  pelaku  menikmati  hasil  kejahatan  menjadi sulit tercapai.
Kendala  lainnya  dari  perampasan  aset  terhadap  TPPU  dengan tindak  pidana  asal  narkotika  adalah  terkait  perbedaan  tujuan  pemidanaan dari  kedua  tindak  pidana  tersebut.  Metode  penegakan  hukum  atas  tindak pidana  narkotika  lebih  berorientasi  pada  menemukan  pelaku  dan menempatkan pelaku tindak pidana narkotika di dalam penjara (follow the suspect) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika.  Mekanisme  perampasan  aset  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  ini  lebih menitikberatkan  pada  pengungkapan  tindak  pidana  yang  fokus  untuk menemukan  pelaku  dan  menghukum  pelaku  dalam  penjara.  Sedangkan untuk  TPPU,  penegakan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  pelaku  adalah follow  the  money  and  follow  the  aset,  yaitu  penegakan  hukum  tindak pidana  yang  berprioritas  kepada  hasil  tindak  pidana  (dirty  money). Pengalaman  Indonesia  dan  negara-negara  lain  menunjukkan  bahwa mengungkapkan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku  tindak  pidana  di  penjara  (follow  the  suspect)  dinilai  belum  cukup efektif  untuk  menekan  tingkat  kejahatan  jika  tidak  disertai  dengan  upaya untuk  menyita  dan  merampas  hasil  dan instrument  tindak  pidana.  (Yunus Husein : 2008; 564).
Permasalahan  ketiga  dari  mekanisme  perampasan  aset  adalah dimungkinkannya  adanya  pidana  pengganti  (subsider)  apabila  terdakwa tidak  mampu  mengembalikan  aset  hasil.  Fakta  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  terpidana  akan  lebih  memilih  untuk  menyatakan ketidaksanggupan mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Sehingga  ketidaksanggupan  tersebut  akan  digantikan  dengan  kurungan badan.  Dari  perspektif  terpidana,  adanya  pidana  pengganti  ini  tentunya lebih menguntungkan dibanding menyerahkan harta kekayaannya kepada negara.
Kendala-kendala  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyitaan  aset  dalam tindak pidana TPPU khususnya dengan tindak pidana asal narkotika belum berjalan  efektif.  Hal  ini  belum  berhasil  mewujudkan  tujuan  dari  penyitaan aset  itu  sendiri.  Tujuan  dari  penyitaan  aset  tindak  pidana  antara  lain mengembalikan  hasil  tindak  pidana  kepada  masyarakat  melalui  negara. Dengan  adanya  perampasan  aset  diharapkan  mampu  memberikan  efek jera  kepada  pelaku  di  satu  sisi  serta  terbentuknya  keadilan  dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat di sisi lain.
Uraian di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia  untuk  mengeluarkan  kebijakan  terkait  dengan  upaya  efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana ekonomi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah membuat instrumen hukum  yang  mampu  mengakomodir  upaya  perampasan  harta  kekayaan yang  dihasilkan  dari  suatu  tindak  pidana,  dalam  hal  ini  TPPU.  Kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum pidana  yang  dikemukakan  Mulder.  Menurut  Mulder,  kebijakan  tersebut merupakan  tindakan  yang  harus  diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana.  (Marfuatul  Latifah,  Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Vol. 6, No.1: 26).
Oleh karena itu, upaya perampasan aset di sebuah negara tentunya membutuhkan  keinginan  politik  negara  baik  dari  pihak  eksekutif,  legislatif maupun  yudikatif.  Keinginan  politik  dari  legislatif  terkait  dengan menyiapkan  perangkat  hukum  dalam  upaya  perampasan  aset  sejak  awal hingga  aset  yang  berasal  dari  tindak  pidana  dapat  dikembalikan  pada pihak  yang  berhak.  Aturan  hukum  yang  dimaksud  terkait  dengan
pelacakan  aset,  pengelolaan  aset,  penyerahan  aset  sampai  dengan pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Selain itu perlu juga  disiapkan  perangkat  hukum  terkait  dengan  hubungan  kerjasama timbal-balik  antar  negara.  Keinginan  politik  tersebut  dapat  diwujudkan melalui  undang-undang  yang  mengatur  khusus  mengenai  perampasan aset  hasil  tindak  pidana  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  harus komprehensif  dan  terintegrasi  dengan  pengaturan  lain  agar  undang- undang  yang  akan  disusun  bisa  dilaksanakan  secara  efektif  dan  mampu memberikan  kepastian  hukum  serta  jaminan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat.  Pengaturan  tersebut  juga  harus  sejalan  dengan  pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia  dalam  meminta  bantuan  kerjasama  dari  pemerintahan  negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate  crime  tindak  pidana  narkotika.  Langkah  yang  diambil  oleh Pemerintah  Indonesia  untuk  mengefektifkan  upaya  perampasan  aset dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  adalah  dengan  membuat  kebijakan melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Latar belakang yang mendasari terbentuknya RUU perampasan aset dapat  dilihat  dalam  konsiderans  yang  menyatakan  bahwa  sistem  dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  ditujukan  untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan  efek  jera  dengan  suatu  pembalasan  (retributionist),  bahkan yang  paling  mutakhir  sekalipun,  yakni  rehabilitasi  (rehabilitationist).  (Rifki Saputra,  Penerapan  Perampasan  Aset  Tanpa  Tuntutan  Pidana  (Non Conviction  Based  Aset  Forfeiture  dalam  RUU  Perampasan  Aset  di Indonesia, Vol.3, 2017:118-119) .
Pemidanaan  yang  diberlakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika saat ini lebih berorientasi terhadap pemulihan aset-aset hasil dari
tindak  pidana  daripada  upaya  suatu  pembalasan  agar  menimbulkan  efek jera  (teori  absolut).  Tujuan  pemidanaan  tindak  pidana  narkotika  adalah untuk  menimbulkan  efek  jera  (deterrence  effect)  Sanksi  pidana  terhadap peredaran  gelap  narkotika  terutama  bagi  pengedar  dan  bandar  narkotika sangat  berat.  Disamping  pengenaan  sanksi  pidana  penjara  dengan minimum  khusus,  ancaman  maksimal  pidana  penjara  yang  diancamkan juga  sangat  tinggi  hingga  20  (dua  puluh)  tahun  penjara.  Bahkan  dari beberapa  bentuk  yang  termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana  narkotika yang  diancam  dengan  pidana  mati,  salah  satunya  adalah  pengedar narkotika.  Ancaman  pidana  yang  tinggi  terhadap  pelaku  yang  termasuk kategori  pengedar  narkotika  pada  kenyataannya  tidak  memberikan  efek jera.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia  di  dominasi  oleh  narapidana  Narkotika,  bahwa  70  persen narapidana  dari  tindak  pidana  Narkotika,  90  persen  adalah  pengguna,  10 persen  pengedar  (Renny,  Pemidanaan  Terhadap  Pengedar  Sekaligus Pecandu  Narkotika  Dalam  Perspektif  Tujuan  Pemidanaan,  Vol.4, 2019:111).
Perampasan aset merupakan amanat dalam Undang-undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 101  ayat  (3)  yang  berbunyi  bahwa  seluruh  harta  kekayaan  atau  harta benda  yang  merupakan  hasil  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor narkotika  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  hasil  tindak  pidana narkotika  dan  prekursor  narkotika  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dirampas  untuk  negara  dan digunakan untuk kepentingan:
a.  pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
b. upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial. (Media  Indonesia,  “Urgensi Regulasi  Perampasan  Aset  Bandar  Narkoba,diakses  16  Juni 2021).
Akan  tetapi,  berdasarkan  fakta  yang  ada,  penegakan  hukum  tindak pidana  narkotika  masih  berorientasi  pada  penjatuhan  pidana  penjara, belum  mengoptimalkan  pengembalian  aset  tindak  pidana.  Meskipun
diketahui  bahwa  sebagian  tindak  pidana  narkotika  berkorelasi  dengan TPPU akan tetapi tidak semua tuntutan khususnya terhadap bandar/pengedar narkotika disertai dengan tuntutan TPPU. Menggunakan TPPU disandingkan dengan tindak pidana narkotika memiliki relevansi erat dengan  perampasan  aset.  Karena  orientasi  dari  TPPU  adalah  terkait dengan uang/aset hasil tindak pidana.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (3)  Rancangan  Undang-undang Perampasan Aset bahwa yang dimaksud dengan perampasan aset adalah upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk  merampas  aset  tindak pidana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan tanpa didasarkan pada  penghukuman  terhadap  pelakunya.  Sistem  perampasan  aset  tanpa pemidanaan  (non-conviction  aset  based  forfeiture)  pada  hakikatnya senafas dan sejalan dengan pendekatan rezim anti pencucian uang. Atas dasar pemikiran itulah Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perlunya penyusunan ketentuan-ketentuan khusus yang memungkinkan dilakukannya  perampasan  aset  tindak  pidana  tanpa  pemidanaan  atau dikenal  dengan  istilah  non-conviction  aset  based  forfeiture  (NCBF/NCB). Mekanisme NCBF ini memungkinkan untuk dilakukannya perampasan aset tindak  pidana  tanpa  harus  menunggu  adanya  suatu  putusan  pidana  dari pengadilan  yang  berisi  tentang  pernyataan  kesalahan  atau  penghukuman bagi  pelaku  tindak  pidana.  (PPAT K  “  Anotasi  Putusan  Perkara  Tindak Pidana Pencucian Uang”;2012:16).
Adapun aset yang dapat dirampas antara lain:
a.  Aset  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan  menjadi  harta  kekayaan  pribadi,  orang  lain,  atau Korporasi  baik  berupa  modal,  pendapatan, maupun  keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
b.  Aset  yang  diduga  kuat  digunakan  atau  telah  digunakan  untuk melakukan tindak pidana;
c.  Aset  lainnya  yang  sah  sebagai  pengganti  Aset  Tindak  Pidana; atau
d.  Aset  yang  merupakan  barang  temuan  yang  diduga  berasal  dari tindak pidana.
Berdasarkan  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset, terdapat  aturan limitatif  dalam  aset  yang  dapat  dirampas  oleh  pemerintah yaitu  minimal  bernilai  Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah)  dan  berasal dari  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  4  (empat)  tahun atau  lebih.  Apabila  terjadi  perubahan  nilai  minimum  aset  maka penyesuaian nilai minimum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Secara  prinsip  internasional  terdapat  2  jenis  perampasan.  Jenis perampasan yang dimaksud adalah mekanisme perampasan In Personam dan  mekanisme  perampasan  In  Rem  yang  akan  dipaparkan  sebagai berikut:
1. Perampasan  In  personam  (perampasan  pidana),  merupakan tindakan  yang  ditujukan  kepada  diri  seseorang.  secara  personal (individual).  Tindakan  tersebut  merupakan  bagian  dari  sanksi pidana  sehingga  dapat  dilakukan  berdasarkan  suatu  putusan peradilan  pidana.  Jaksa  dalam  hal  ini  harus membuktikan  bahwa aset  yang  akan  dirampas  merupakan  hasil  atau  sarana  dari sebuah  tindak  pidana.  Selain  itu,  permohonan  perampasan  aset harus  diajukan  bersamaan  dengan  berkas  penuntutan  oleh penuntut umum.
2. Perampasan  in  rem.  Terdapat  berbagai  macam  istilah  untuk mekanisme perampasan In rem, yaitu civil forfeiture, perampasan perdata,  Non-Conviction  Based  (NCB)  Aset  Forfeiture.  Inti  dari perampasan  aset  dengan  menggunakan  mekanisme  In  rem adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan  bukti  bahwa  suatu  properti  telah  tercemar  oleh tindak  pidana..(Marfuatul  Latifah,  Urgensi  Pembentukan  Undang- Undang Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia, Vol.6, 2015:22).
Antara  dua  jenis  perampasan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas terdapat  tujuan  yang  sama,  yaitu  perampasan  terhadap  hasil  dan  sarana dalam  tindak  pidana  oleh  negara.  Selain  itu,  kedua  mekanisme  tersebut memiliki  dua  persamaan.  Pertama,  para  pelaku  pelanggaran  hukum  tidak diperbolehkan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  kejahatan  mereka.
Hasil kejahatan mereka harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada  korban,  dalam  hal  ini  baik  negara  sebagai  korban  kejahatan, maupun  individu.  Kedua,  perampasan  atas  aset  hasil  atau  alat  tindak pidana dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum. Dengan  perampasan  aset,  maka  akan  menjadi  upaya  preventif  sehingga aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut.
Pasal  14  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Hasil Tindak Pidana yang menyatakan bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal  tersangka  atau  terdakwanya  meninggal  dunia,  melarikan  diri,  sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa diputus lepas dari  segala  tuntutan  hukum.  Selain  itu  perampasan  aset  juga  dilakukan terhadap aset uang perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  dan  di  kemudian  hari  ternyata  diketahui  terdapat  aset  dari  tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.
Pasal  15  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Hasil Tindak Pidana menyatakan bahwa perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Aset  yang  telah  dirampas  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti dalam  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dan  aset  yang  telah dirampas  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  tidak  dapat  dimohonkan  untuk  dirampas  dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.
Berdasarkan  uraian  dalam  pasal  14  dan  15  Rancangan  Undang- undang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  diatas,  dapat ditarik  kesimpulan bahwa perampasan aset menggunakan system perampasan in Rem yaitu Non-Conviction  Based  (NCB)  Aset  Forfeiture.  Inti  dari  perampasan  aset dengan  menggunakan  mekanisme  In  rem  adalah  gugatan  terhadap  aset bukan  terhadap  orang.  Mekanisme  ini  merupakan  tindakan  terpisah  dari proses  peradilan  pidana  dan  membutuhkan  bukti  bahwa  suatu  properti telah  tercemar  oleh  tindak  pidana.  Sehingga  mekanisme  yang  ditempuh dalam  perampasan  aset  lebih  mudah  ditempuh  apabila  Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana telah disahkan.
Sampai  saat  ini,  mekanisme  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan (Non Conviction Bassed Aset Forfeiture) telah dilaksanakan terhadap dua kasus hukum yaitu kasus penipuan atau pemalsuan data pada salah satu bank  yang  diadili  di  Pengadilan  Negeri  Bogor  dan  kasus  narkotika  yang ditangani  oleh  BNN  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mengejar  aset  pelaku sampai ke Provinsi Batam.
Pertama,  pada  kasus  penipuan  atau  pemalsuan  data  pada  salah satu  bank.  Tersangka  adalah  nasabah  Bernama  Nindy  Helsa.  Dalam kasus ini ia sulit ditemukan, sebab identitasnya dinyatakan tidak ditemukan atau  tidak  terdaftar.  Ia  memalsukan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan dokumen  dalam  Curriculum  Vitae  (CV)  dengan  nama  Dwi  Trada  Prima guna  membuat  rekening  di  Bank  BJB  Cabang  Bogor.  Kemudian  rekening yang dibuat menerima kiriman valuta asing yang berasal dari dari Al Finar General  Trading  Co.  LLC.  dengan  alamat  Abdul  Razaq  Zarony  BLDG, Salam Street POB. 3865 ATT. Reconciliation Div. Abu Dhabi UAE sebesar USD 409,982.50 atau setara dengan Rp 4.893.141.137,- Oleh karenanya, ia  dijerat  atas  tindakan  pidana  penipuan  dan/atau  pemalsuan  dan  tindak pidana  pencucian  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  378  KUHP dan/atau Pasal 283 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pindana Pencucian Uang.
Kasus  tersebut  sudah  sampai  pada  tahap  penyidikan.  Ditemukan beberapa barang bukti yakni :
a.  pengecekan  administrasi  pada  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bahwa tersangka menggunakan  KTP  atas  nama  Nindy  Helsa  yang  tidak  terdaftar atau palsu.
b.  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  dan  Penanaman  Modal (BPPTPM)  menyatakan  bahwa  tidak  mengeluarkan  Surat  Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama CV. Dwi Trada Prima sehingga SITU tersebut dapat disimpulkan tidak benar.
c.  Adanya  penolakan  pemindahan  buku  oleh  Bank  Jabar  Cabang Bogor terhadap dana yang berhasil ditransfer dari pemohon.
d.  Dana transfer tersebut masih utuh di Bank Jabar Cabang Bogor karena  tidak  ada  yang  melakukan  klaim,  juga  tersangka  a.n. Nindi Helsa tidak diketahui keberadaannya.
Dengan  adanya  penyelidikan  mengenai  validitas  terhadap  barang bukti  tersebut,  maka  penetapan  Pengadilan  Negeri  Bogor  memiliki  dasar yang  kuat.  Dalam  penetapan  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  pemohon (Bank  Jabar)  telah  memenuhi  dokumen  yang  diwajibkan  dalam permohonan NCB asset forfeiture. Salah satu pertimbangan majelis hakim pada  penetapan  ini  adalah  pembiayaan  perkara  ini  ditanggung  negara sehingga  seluruh  dana  yang  tersebut  dalam  Bank  Jabar  Cabang  Bogor tersebut  dinyatakan  sebagai  aset  negara.  Dasar  hukumnya  adalah ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  serta Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Pemohonan  Penanganan  Harta  Kekayaan  dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana lain.
Kedua, pada kasus narkotika yang ditangani oleh BNN Provinsi Jawa Timur  yang  mengejar  aset  pelaku  tindak  pidana  narkotika  sampai  ke Provinsi  Batam.  Dalam  kasus  ini  Tersangka  melakukan  transfer  dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. Marinatama Gemanusa.  Dana  tersebut  dalam  penetapan  dinyatakan  sebagai  hasil tindak pidana pencucian uang dan dinyatakan sebagai aset negara karena terbukti  sebagai  aset  yang  dihasilkan  pada  Tindak  Pidana  Narkotika. (PSHK “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diakses pada 16 Juni 2021).
Perampasan  aset,  dalam  perkara  tersebut  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  67  ayat  (2)  Undang-Undang  TPPU.  Ketentuan  tersebut menyatakan  bahwa  dalam  hal  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana tidak  ditemukan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  penyidik  dapat mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  negeri  untuk  memutuskan harta  kekayaan  tersebut  sebagai  aset  negara  atau  dikembalikan  kepada yang berhak.
Berdasarkan  Pasal  67  ayat  (2)  Undang-undang  TPPU,  dapat diindikasikan  digunakan  metode  Non  Conviction  Bassed  Aset  Forfeiture sebagai  upaya  untuk  melakukan  perampasan  aset  tanpa  pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain  menunjukkan  bahwa  mengungkap  tindak  pidana,  menemukan pelakunya  dan  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  di  dalam  penjara ternyata  belum  cukup  efektif  untuk  menekan  tingkat  kejahatan  jika  tidak disertai  dengan  upaya  untuk  menyita  dan  merampas  hasil  dan  instrumen tindak  pidana.  Berdasarkan  Pasal  14  dan  Pasal  15  Rancangan  Undang- undang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  dapat  disimpulkan  bahwa perampasan  aset  menggunakan  system  perampasan  in  Rem  yaitu  Non- Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan  mekanisme  In  rem  adalah  gugatan  terhadap  aset  bukan terhadap  orang.  Mekanisme  ini  merupakan  tindakan  terpisah  dari  proses peradilan  pidana  dan  membutuhkan  bukti  bahwa  suatu  properti  telah tercemar  oleh  tindak  pidana.  untuk  mengoptimalkan  upaya  ini  maka pengesahan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan.
2.2. Beberapa Permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan  Aset  Tindak  Pidana  Sebagai  Upaya  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dengan  Tindak  Pidana  Asal  Tindak Pidana Narkotika
Rancangan  Undang-undang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana merupakan  terobosan  yang  dibutuhkan  oleh  para  penegak  hukum  untuk memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  predicate  crime tindak  pidana  narkotika.  RUU  Perampasan  Aset    tindak  pidana  dapat digunakan  untuk  memperkuat  sistem  hukum  terhadap  perampasan  aset tindak  pidana  tanpa  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  (non conviction  based  forfeiture).  Sistem  tersebut  dianggap  lebih  efektif dibandingkan  perampasan  melalui  tuntutan  pidana  yang  membutuhkan proses yang lama untuk dapat dieksekusi. Melalui RUU Perampasan Aset yang  sudah  digagas  oleh  pemerintah,  diharapkan  upaya  pemulihan  aset hasil  kejahatan  dapat  diefektifkan.  Akan  tetapi  disamping  sisi  positif  dari
pemberlakuan  RUU  Perampasan  Aset  terdapat  beberapa  kendala  yang berpotensi  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  implementasi  RUU Perampasan Aset antara lain sebagai berikut:
1.  Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
Penerapan  Undang-undang  Perampasan  Aset  ini  dapat menimbulkan permasalahan baru karena diaggap bertentangan dengan Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Hak  asasi  manusia  yang  mungkin terlanggar  adalah  terkait  dengan  hak  milik,  karena  perampasan  aset secara  in  rem  dianggap  bertentangan  dengan  asas  hukum  praduga tidak bersalah (presumption of innocence).
Pasal  28  H  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang- wenang oleh siapapun. Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1)  Undang- undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dinyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadao  hak  milik  ini  telah jelas  diatur  dalam  konstitusi,  sehingga  negara  wajib  memberikan perlindungan  terhadap  hak  milik  bagi  warga  negaranya.  Perlindungan terhadap  hak  milik  tersebut  secara  konsep  dianggap  bertentangan dengan  substansi  dari  Undang-undang  Perampasan  Aset  yang memperbolehkan  melakukan  perampasan  aset  terhadap  sebelum adanya putusan pengadilan.
Mengacu pada rezim hukum tindak pidana pencucian uang yang berorientasi  pada  “aset”  atau  “follow  the  money”,  pengembalian  atas aset  tindak  pidana baik  untuk  kepentingan negara  maupun  pihak  yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama selain untuk memutus  mata rantai  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  untuk  melindungi  hak  milik  pelaku maupun  untuk  menerapkan  prinsip  follow  the  money  maka  dapat dilakukan  system  pembuktian  dengan  system  pembalikan  beban pembuktian. Ketentuan tentang pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terdakwa  wajib  membuktikan  harta
kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Dalam  hal terdakwa tidak dapat membuktian keseimbangan dari penghasilan dan aset  miliknya,  maka  hal  ini  dapat  memperkuat  dugaan  terdakwa  telah melakukan  tindak  pencucian  uang.  Menurut  Muladi  dimensi,  asas pembalikan  beban  pembuktian  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dan selektif karena rawan terhadap pelanggaran HAM (Supardi, 2018: 107).
Selain  itu,  pemerintah  dapat  mengadopsi  strategi  yang  terdapat di  UNCAC  dalam  pengembalian  harta  hasil  tindak  pidana  korupsi. UNCAC  menggunakan  teori  berimbang  yang  diturunkan  (lower balanced probability) terhadap kepemilikan harta-harta yang merupakan hasil korupsi dan sekaligus tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi  yang  sangat  tinggi  dalam  hal  perampasan  kemerdekaan seseorang  tersangka  sehingga  model  pembuktian  demikian  tidak bertentangan dengan HAM.
Dalam  konteks  ini,  kedudukan  hak  asasi  pelaku  korupsi ditempatkan  dalam  kedudukan  (level)  yang  paling  tinggi  dengan mempergunakan  Teori  “Probabilitas  berimbang  yang  sangat  tinggi” (Highest  Balanced  Probability  Principles)  yang  tetap  mempergunakan Sistem  Pembuktian  menurut  Undang-undang  Secara  Negatif  atau berdasarkan  asas  “beyond  reasonable  doubt”.  Kemudian  secara bersamaan  di  satu  sisi  khusus  terhadap  beban  pembuktian  terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori  “Probabilitas  Berimbang  yang  diturunkan”  (Lower  Probability  of Principles).
Teori pembalikan
beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability principle) dikembangkan oleh Oliver Stolpe  yang  pernah  dipraktikan  di  peradilan  Hongkong,  India  dan Pakistan yang praktiknya tetap menjunjung tinggi HAM. Terhadap teori ini, Romli Atmasasmita menguraikan seperti berikut: Bahwa pembuktian seseorang  atas  kesalahannya  dengan  menggunakan  pembuktian terbalik  (reversal  burden  of  proof)  dilarang  dilakukan.  Meskipun demikian,  larangan  mekanisme  pembuktian  terbalik  tersebut  hanya berlaku  dan  diterapkan  dalam  kasus  penuntutan  pidana  (antara  lain korupsi),  tetapi  tidak  berlaku  dengan  mekanisme  keperdataan  atau
mekanisme  non-criminal  proceedings.  Dalam  kaitan  ini  tidak  ada larangan  penggunaan  mekanisme  pembuktian  terbalik  dalam  kasus kepemilikan  harta-harta  yang  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi. Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta-harta seseorang yang diduga kuat dari tindak pidana korupsi dan pencucian  uang  dimaksudkan  untuk  menempatkan  seseorang  dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta-harta yang dimaksud,  untuk  mana  yang  bersangkutan  harus  dapat  membuktikan asal usul harta-harta yang diperolehnya Supardi, 2018: 107).
Oleh  karena  itu,  dengan  penerapan  Teori  pembalikan  beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability principle)  yang  dikembangkan  oleh  Oliver  Stolpe  dapat  menjawab hambatan  pengesahan  undang-undang  perampasan  aset  terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pergeseran Paradigma Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dengan  Predicate  Crime  Tindak  Pidana Narkotika
Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap  sangat  revolusional  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3  (tiga)  perubahan  paradigma  dalam  penegakan  hukum  pidana. Pertama,  pihak  yang  didakwa  dalam  suatu  tindak  pidana,  tidak  saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari  kejahatan.  Kedua,  mekanisme  peradilan  terhadap  tindak  pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan  pengadilan  tidak  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  yang dikenakan  terhadap  pelaku  kejahatan  lainnya  (KPK,  Tantangan Penerapan  Perampasan  Aset  Tanpa  Tuntutan  Pidana  Non  Conviction Based  Aset  Forfeiture  dalam  RUU  Perampasan  Aset  di  Indonesia, diakses pada 16 Juni 2021).
Salah  satu  persoalan  utama  dalam  penerapan  Undang-Undang TPPU  saat  ini  adalah  belum  adanya  pergeseran  paradigma  aparat penegak  hukum  mulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan  hingga pengadilan. Hal ini dikarenakan praktik bekerjanya hukum di Indonesia
pada  umumnya  masih  dikuasai  rezim  hukum  yang  berorientasi  pada pelaku  (follow  the  suspect)  belum  pada  orientasi  uang  (follow  the money).
Dalam perspektif orientasi uang (follow the money), pemidanaan lebih  berorientasi  terhadap  aset.  Oleh  karenanya  pemulihan  atas  aset tindak  pidana,  pengembalian  atas  aset  tindak  pidana  baik  untuk kepentingan  negara  maupun  pihak  yang  dirugikan  menjadi  salah  satu tujuan  utama,  disamping  untuk  memutus  mata  rantai  kejahatan. Sehingga,  dalam  pengungkapannya  maka  tidak  harus  dimulai  dari peristiwa  pidana  yang  terjadi  baru  kemudian  menelusuri  aset  yang dihasilkan  dari  tindak  pidana  itu,  tetapi  dapat  dimulai  dari  aset  yang ditemukan,  untuk  kemudian  dicari  kebelakang  apakah  aset  tersebut diperoleh secara legal atau illegal.
Pergeseran  paradigma  oleh  penegak  hukum  ini  perlu  dilakukan sebagai upaya efektivitas pemberlakuan RUU Perampasan aset tindak pidana.  Apabila  tidak ada  perubahan paradigma  oleh  penegak  hukum, maka RUU Perampasan Aset berpotensi tidak berjalan efektif.
3. Koordinasi Antara Lembaga Penegak Hukum dan Sektor Keuangan
Ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil  tindak  pidana  dan/atau  instrumen  yang  digunakan  untuk melakukan tindak pidana yang berlaku saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Seringkali proses penyitaan dan perampasan  aset  melalui  prosedur  pidana  ini  menimbulkan  persoalan, sebagai contoh mengenai tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.
Pemberlakuan  RUU  Perampasan  Aset  diharapkan  dapat mendorong  pengelolaan  aset  yang  profesional,  transparan,  akuntabel, dan  terjaga  nilai  ekonomisnya  dengan  pembentukan  lembaga pengelolaan  aset  yang  bertanggungjawab  kepada  menteri  yang membidangi  urusan  keuangan  dalam  pemerintahan  agar  tidak disalahgunakan.  Sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan negara  dan  untuk  memudahkan  pemerintah  meminta  bantuan  kerja sama  pengembalian  aset  dari  negara  lain  yang  pada  umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.
Untuk  dapat  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  yang efektif  di  bidang  perampasan  aset  tindak  pidana  maka  diperlukan komitmen  politik,  peraturan  perundang-undangan  yang  proporsional, intelijen  di  bidang  keuangan  yang  kuat,  pengawasan  sektor  keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.

## III.  Kesimpulan
Pengesahan  Rancangan  undang-undang  pemberantasan  aset  tindak pidana  sebagai  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan predicate  crime  tindak  pidana  narkotika  saat  ini  sangat  dibutuhkan  (urgent). Kurang  efektifnya  perampasan  aset  terhadap  TPPU  yang  berasal  dari  tindak pidana  asal  narkotika  disebabkan  beberapa  hal,  pertama  perbedaan  tujuan pemidanaan antara TPPU dan tindak pidana narkotika; kedua penjatuhan pidana yang  lebih  mengutamakan  pidana  penjara  dibandingkan  perampasan  aset terpidana,  ketiga  masih  disandingkannya  pidana  pengganti  apabila  terpidana tidak mampu menyerahkan aset tindak pidana serta keempat eksekusi terhadap aset  hasil  kejahatan  baru  dapat  dilakukan  setelah  adanya  putusan  pengadilan yang bersifat tetap sehingga dibutuhkan waktu yang lama.
Meskipun  masih  terdapat  permasalahan  yang  berpotensi  menghambat pemberlakukan  RUU  Perampasan  aset,  seperti  potensi  pelanggaran  hak  asasi manusia  (hak  milik),  termasuk  efektifitas  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut. Teori  pembalikan  beban  pembuktian  keseimbangan  kemungkinan  (balanced probability  principle)  yang  dikembangkan  oleh  Oliver  Stolpe  dapat  digunakan untuk  menjawab  hambatan  penerapan  RUU  Perampasan  Aset  terhadap pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Selain  itu  seiring  dengan  pembentukan kebijakan  RUU  Perampasan  Aset    dibutuhkan  pergeseran  paradigma  penegak hukum  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  dan  pencucian  uang termasuk  meningkatkan  koordinasi  antara  lembaga  penegak  hukum  dan  sektor keuangan.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Ali, Mahrus. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita,  Romli.  2014. Hukum  Kejahatan  Bisnis  Teori  &  Praktek  di  Era Globalisasi . Jakarta: Kencana.
Garnasih,  Yenti.  2016.    Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan Permasalahannya di Indonesia . Depok: PT. Grafindo Persada. Husein,Yunus.  2008. Negeri  Sang  Pencuci  Uang .  Jakarta:  PT.  Pustaka  Juanda Tigalima.
Kanter , E. Y. dan S.R. Sianturi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafikan.
Kristiana, Yudi. 2015. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.
Moleong,  Lexy  J.  2004. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
S,  Supardi Perampasan. 2018. Harta  Hasil  Korupsi  Perspektif  Hukum  Pidana Yang Berkeadilan . Jakarta: Kencana.
Sahetapy,  J.E.  &  Agusinus  Pohan  (ed).  2007. Hukum  Pidana .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Setiadi, Edi dan  Rena Yulia. 2010. Hukum Pidana Ekonomi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sutedi, Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Pohan ,Agustinus.2008. Pengembalian Aset Kejahatan . Yogykarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United  Nation Convention Against Corruption, 2003
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

## C.  Sumber Lain
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perampasan  Aset Tindak  Pidana, Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012,
Renny  Gladis  Karina,  Pemidanaan  Terhadap  Pengedar  Sekaligus  Pecandu Narkotika  Dalam  Perspektif  Tujuan  Pemidanaan,  Badamai  Law  Journal, Vol 4, Issue I, 2019.
Yunus  Husein,  Penjelasan  Hukum  Tentang  Perampasan  Aset  Tanpa Pemidanaan  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  Pusat  Studi  Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).