## PENDIDIKAN MADRASAH SEBAGAI SUB-SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

## Adi Kasman
Program Doktoral, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: adi_payalumpat@yahoo.co.id

## Abstrak
Secara historis pendidikan dalam bentuk madrasah tidak bisa diisolasikan dalam sirah perjalanan bangsa Indonesia, pendidikan di madrasah merupakan kunci inti, satu- satunya lembaga pendidikan yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia sebelum pemerintah kolonial Belanda datang dan memperkenalkan sistem sekolah pada abd ke-19. Kehadiran kolonial penjajah membuat sistem pendidikan menjadi dualisme coraknya, dimana pendidikan Islam di madrasah pada saat itu terus berjalan dalam rangka memperluas dan memperdalam ilmu pendidikan tentang ke-Islaman bagi warga negara bangsa Indonesia yang beragama Islam dan dilain sisi sekolah yang dibangun pemerintah kolonial juga terus berjalan. Keduanya berjalan dalam kondisi yang sangat berbeda baik dalam pemberian materi pembelajaran maupun dalam segi performencenya.

## Abstract
Historically education in the form of madrasah can not be isolated in the history of the nation of Indonesia, education in madrasah is the core key, the only educational institution that has long been growing and developing in Indonesia before the Dutch colonial government came and introduced the school system on the 19th abd. The colonial presence of the colonials made the education system into a duality of its style, where Islamic education at the madrasah at that time continues to run in order to expand and deepen the science of education about the Islamization for Indonesian nationals who are Muslims and on the other side of the school built by the colonial government also continues to run . Both run in very different conditions both in the provision of learning materials and in terms of performance.

## A.  Pendahuluan
Sebagai sub sistem pendidikan nasional, agar tidak tereliminasi dari mainstream pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah harus segera mereposisi diri sesuai dengan semangat perubahan pada era globalisasi ini. Meskipun harus jujur diakui, bahwa tantangan yang dihadapi oleh madrasah lebih besar dan berat dibanding dengan sekolah umum, terutama bila dikaitkan dengan realitas objektifnya (Supa’at, 2008), di mana secara umum lembaga pendidikan Islam menghadapi problem internal yang belum terselesaikan sampai sekarang. Karenanya, sebagai subsistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di madrasah harus benar-benar direposisikan agar bisa menjalankan tujuan khusus yang harus di capai, dan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan yang menjadi suprasistennya.
Jika berbicara masalah problematika bangsa ini, termasuk di bidang pendidikan, boleh dipopulerkan dengan istilah unfinish  country , yaitu negara yang tidak pernah tuntas dalam berbagai bentuk problematikanya. Maka tentu banyak hal yang perlu diluruskan, lebih-lebih dalam bidang pendidikan, baik pendidikan di sekolah dan pendidikan di madrasah.
Pendidikan  yang dilaksanakan di madrasah pada hakikatnya juga merupakan upaya atau proses, pencarian, pembentukan, dan pengembangan sikap dan prilaku
untuk mencari, mengembangkan, memelihara, serta menggunakan ilmu dan perangkat teknologi atau ketrampilan demi kepentingan manusia sesuai dengan ajaran Islam yang merupakan proses pelestarian dan penyempurnaan kultur Islam yang selalu berkembang dalam suatu proses transformasi budaya yang berkesinambungan di atas konstanta wahyu yang merupakan nilai universal (Feisal, 1995:96). Pendidikan yang diselenggarakan di madrasah sama dengan tujuan yang diharapkan dalam syariat Islam, yaitu aturan-aturan hidup yang telah digariskan dalam agama Islam yang salah satunya adalah terciptanya perilaku yang religius, yaitu beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia (Ahmad, 1978:35).
Ahmad Tafsir, menjelaskan kegagalan sistem pendidikan nasional kita adalah ada ketidaksesuaian antara Pancasila dan UUD 1945 dengan UU Nomor 20/2003. UUD 45 harus menurunkan seluruh nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai pertama dan yang paling utama dalam pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa nilai ini adalah core Pancasila. Nilai ini turun dengan sempurna dalam UUD 45 dengan bukti ungkapan “ atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa”. Jadi core (inti) UUD 45 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Namun agak disayangkan inti itu semua tidak turun secara sempurna ke dalam UU Nomor 20/2003 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab. (http://makalah28.blogspot.co.id/2015/11/ makalah-pendidik an-islam-sebagai.html) Pasal ini menurut Tafsir masih belum secara konkrit menyatakan keimanan menjadi inti pendidikan nasional. Sehingga inilah yang menjadi pokok permasalahan dan akibatnya parah sekali dimana keimanan tidak menjadi inti kurikulum sekolah, selanjutnya pelaksanaan pendidikan disekolah tidak menjadikan pendidikan keimanan sebagai inti semua kegiatan pendidikan dan lebih jauh lulusan sekolah kita tidak memiliki keimanan yang kuat.
Tetapi setidak-tidaknya telah nampak bahwa UU Sisdiknas menjadi penengah sehingga, ada integrasi interkoneksi antara pendidikan di madrasah dengan pendidikan nasional.
Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan pendidikan di madrasah menjadi pendidikan yang mendasarkan konsepsinya pada ajaran tauhid. Dengan dasar ini maka orientasi pendidikan Islam di madrasah diarahkan pada upaya mensucikan diri dan memberikan penerangan jiwa, sehingga setiap manusia mampu meningkatkan dirinya dari tingkatan iman ke tingkat ihsan yang melandasi seluruh bentuk kerja kemanusiaannya (amal saleh). Dengan demikian pendidikan Islami tidak lain adalah upaya mengefektifkan aplikasi nilai-nilai agama yang dapat menimbulkan tranformsi nilai dan pengetahuan secara
utuh kepada manusia, masyarakat dan dunia pada umumnya. Dengan cara demikian maka seluruh aspek kehidupan manusia akan mendapatkan sentuhan- sentuhan ilahiyah yang transendental.
Sebagai lembaga Pendidikan Islam dalam bentuk madrasah, ada berbagai upaya peningkatan kualitas madrasah, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun  kurikulum, pada dasawarsa terakhir ini, mulai menemukan momentum ketika UU No.2/1989 kemudian diperkuat oleh UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ditetapkan. Pada perkembangan berikutnya, konsep kesederajatan madrasah melalui peningkatan kualitas madrasah ditetapkan dalam UU no, 20/2003 tersebut. Merujuk pada UU tersebut, madrasah menjadi subsistem, bahkan  bagian yang integral dari sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu status madrasah sebagai lembaga Pendidikan “kelas dua” tidak lagi menemukan  justifikasinya,  paling  tidak secara legal formalistis, karena berkat UU itulah  status madrasah sama dan sederajat dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.
Dengan demikian, penerapan  UU No.20/2003 dan UU No. 2/1989 merupakan implementasi dari komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam  Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 2/1989, misalnya sejumlah peraturan yang mengiringinya, madrasah diredifinisikan  sebagai  “Sekolah  umum berciri khas Islam”. Dengan demikian,
dualisme  Sistem Pendidikan Nasional di tanah air yang terjadi selama ini, praktis diruntuhkan dengan adanya UU tersebut.
Upaya tindak lanjut ke arah yang lebih kongkret, tentu harus dilakukan agar proses integrasi madrasah ke dalam  Sistem Pendidikan Nasional tidak terhenti “di atas kertas”. Perlu penelitian lebih serius, dengan memasukkan pendekatan komparatif ( Comparative approach ), membuat “cetak biru”  ( blue print ) juklak dan juknis serta memetakan pemecahan masalah ( problem solving ) untuk menjamin efketivitas dan efesiensi proses dan manajemen pendidikan madrasah agar sesuai dengan desain dan tujuan besar integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## B.  Pembahasan
1.  Pendidikan di Madrasah Era Reformasi
Setelah melalui perjuangan panjang, pada era reformasi, keluarnya  UU No. 20/2003 tentang UUSPN, khususnya pasal 17 ayat 2 dan pasa 18 ayat 3, bahwa Madrasah diakui statusnya sederajat dengan sekolah umum. Tetapi pengakuan  ini belum diwujudkan dalam bentuk bantuan Pemerintah kepada Madrasah. Apalagi pernah beredar  SE Mendagri Moh. Ma’ruf, tanggal 21 September 2005 No, 903/2429/ SJ tentang pedoman penyusunan APBD 2006 yang melarang Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal (termasuk terhadap Madrasah). Walaupun akhirnya  lahirlah PP  no. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan. Pada PP ini terdapat pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan Keagamaan. (http:// tamhadialbanna.blogspot.co.id/2013/01/ revitalisasi-pendidikan-madrasah.html, di akses 20 November 2016)
Sehingga, sebagai subsistem pendidikan nasional, pendidikan di madrasah bisa menjalankan tujuan khusus yang harus dicapai, dengan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara komprehensif yang menjadi supresistennya. Visi pendidikan di madrasah tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasioanal. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhinneka. Sedangkan misi pendidikan di madrasah sebagai perwujudan visi tersebut adalah mewujudkan nilai-nilai ke Islaman di dalam pembentukan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang saleh dan produktif.
Hal ini sejalan dengan trend kehidupan era modern, agama dan intelek akan saling bertemu. Maka dengan misi tersebut pendidikan Islam di madrasah akan menjadi pendidikan alternatif dengan memiliki ciri khas yaitu pendidikan Islam yang ingin mengejawantahkan nilai- nilai ke-Islaman. ( http://marufi.blogspot. co.id /2013/10/pendidikan-islam-sebagai- subsistem. html  (di akses 24 agustus 2016) Menurut Azyumardi Azra &
Jamhari (dalam J. Burhanudin, 2006:12), tantangan dan problem internal madrasah pasca modernisasi dan tantangan globalisasi saat ini dan masa depan, secara umum adalah terkait dengan tiga hal; (1) jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan; (2) persoalan identitas kelembagaan; dan (3) penguatan kelembagaan dan manajemen.
Sejak diterapkannya sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan kendatipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan. Sebagaimana diketahui, pada masa itu banyak sekali peraturan-peraturan yang ditarapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi madrasah karena pemerintah takut dari kebijakan tersebut akan muncul gerakan atau ideologi perlawanan yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka di bumi Indonesia ini. Ekses dari ketakutan yang berlebihan itu mencapai puncaknya ketika banyak madrasah yang ditutup karena dianggap melanggar ketentuan yang digariskan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu (Maksum, 1999:76). Konsentrasi utama madrasah pada fase ini adalah pengembangan ilmu -ilmu agama, karena itu ruang gerak madrasah lebih terbatas baik dari segi melanjutkan pelajaran maupun lapangan kerja. Tamatan madrasah seperti halnya berada dan menjadi keluarga
besar Departemen Agama, baik untuk melanjutkan pelajaran maupun untuk lapangan pekerjaan (Haidar, 2013:47). Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama. Hal ini disebabkan sistem pendidikan madrasah menurut pemerintah (Departemen P&K) lebih didominasi “muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum berstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah (Husni, 2005:17).
Fenomena dan anggapan yang miring terhadap pola pendidikan di madrasah seperti itu tidak dapat diterima lagi dalam sub-sistem pendidikan nasional di era reformasi, karena pada hakikatnya pendidikan Islam dalam konteks sistem madrasah dijadikan sebagai bagian su-sistem pendidikan nasional yang tujuannya untuk terwujud manusia- manusia yang cerdas dan trampil, insan kamil atau manusia yang memiliki nilai- nilai ritual shaleh di satu sisi dan juga shaleh sosial di pihak lain, gambaran yang dicita-citakan dan diidealkan ini secara implisit akan memberikan suatu cerminan ciri kualitas masyarakat bangsa Indonesia seutuhnya sebagaimana yang digambarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas (Malik, 1998:30). Dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan disempurnakan dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ini memberikan
sinyal baik untuk memperkuat kedudukan pendidikan Islam di madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini memberikan isyarat tentang pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan sumber dayanya, dan sebagainya yang memberikan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku terhadap kepentingan untuk pengembangan pendidikan Islam di madrasah di Indonesia. Pengintergrasian pendidikan Islam di madrasah ke dalam sub-sistem pendidikan nasional seperti itu dalam arti yang positif dapat dimaknai bahwa pendidikan Islam yang diberikan di madrasah memiliki nilai-nilai spiritualty valuational yang nyata bagi followers of Islam dalam proses pembelajarannya bila dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya, di mana pendidikan penanaman nilai-nilai spiritualitas keagamaan sangat minim dan hanya dianggap sebagai mata pelajaran ekstra kurikuler atau mata pelajaran tambahan.
Dengan kedua Undang-Undang tersebut, posisi pendidikan Islam di madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional menjadi semakin mantap dan semakin kokoh sebagai bagian yang integral dalam sistem pendidikan nasional. Pengukuhan dan pemantapan posisi pendidikan di madrasah dalam sub-sistem pendidikan nasional itu tentu saja harus disyukuri. Karena hal itu, menandakan secara implisit pengakuan bangsa ini akan sumbangan besar pendidikan di madrasah dalam upaya mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah s.w.t sebagai wujud hamba-Nya yang shaleh dan taat pada semua perintah-Nya.
Azyumardi Azra pernah memberikan ide dan pendapatnya, yakni sudah patut disyukuri karena pengakuan pendidikan Islam termasuk madrasah dalam sub-sistem pendidikan nasional. Namun di pihak lain katanya, pemantapan kedudukan pendidikan Islam itu sekaligus merupakan tantangan besar yang memerlukan responsif positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam itu sendiri. Undang-Undang tersebut itu katanya dituntut adanya peningkatan mutu pendidikan Islam khususnya mutu pendidikan di madrasah. Hanya dengan respon yang tepat itu, pendidikan Islam di madrasah dapat memberikan harapan yang lebih fungsional dalam menghadapi, membekali, dan mempersiapkan anak didik untuk merespon serta menjawab tantangan perkembangan zaman menuju Indonesia modern yang terus sekian kompleks (Azyumardi, 1999:58).
Memasuki era reformasi, modernisasi dan globalisasi ini, diharapkan masa depan pendidikan Islam di madrasah menjadi kiblat pendidikan Islam yang mendunia, hal ini sebagaimana yang dikatakan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dengan harapan:
Indonesia sudah saatnya menjadi qiblat Pendidikan Islam di dunia. Hal ini karena beberapa aspek antara lain adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal, keberadaan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, beragamnya jenis satuan pendidikan
Islam dan kondisi bangsa Indonesia dalam hal keturunan dan pluralisme. Untuk itu para pelaku pendidikan Islam harus mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas keilmuan untuk menjadikan Indonesia sebagai qiblat pendidikan Islam. Selama ini ada kesan qiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara- negara Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab. (http:/news.metrotvnews. com/read/2014/12/17/ 332981/Indonesia- layak-jadi-kiblat-pendidikan-islam-dunia. diakses 10 Oktober 2016)
Untuk mengantisipasi serta merespon itu semua, maka pendidikan Islam di madrasah dibutuhkan sebuah sistem pendidikan yang universalis-komprehensif secara kelembagaan dan keilmuan, ada keseimbangan antara nilai dan sikap, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ketrampilan serta kemampuan komunikasi, dengan sendirinya dibutuhkan manusia-manusia unggul yang kreatif, inovatif, responsif, intergritis, dinamis, berakhlaq al-karimah, penuh percaya diri, sangat menghargai waktu, serta melihat dan menjadikan orang lain sebagai mitra untuk memakmurkan dan memajukan kehidupan berlandaskan prinsip-prinsip dan tujuan akhir pendidikan Islam di madrasah, yaitu untuk menghasilkan out- put yang beriman, bertaqwa, berilmu, beramal sesuai dengan cita-cita “ Dinul Islam ”, حسنة  فى  الدنيا  والآخرة yaitu untuk memperoleh kebahagiaan sementara di dunia dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak nanti.
Namun realitas pendidikan
Islam di madrasah sekarang ini belum mampu untuk merespon terhadap semua harapan yang diinginkan oleh semua pihak, menghadapi tantangan yang begitu kompleks baik internal maupun eksternal. Sebagai sub sistem pendidikan nasional, agar tidak tereliminasi dari mainstream pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah harus segera mereposisi diri sesuai dengan semangat perubahan pada era globalisasi ini. Meskipun harus jujur diakui tantangan yang dihadapi oleh madrasah lebih besar dan berat dibanding dengan sekolah umum, terutama bila dikaitkan dengan realitas objektifnya, di mana secara umum lembaga pendidikan Islam menghadapi problem internal yang belum terselesaikan sampai sekarang.  Oleh karena itu timbul pertanyaan bagaimana menciptakan pendidikan Islam di madrasah bermutu? Untuk merespon itu ada beberapa faktor yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu (kualitas), yaitu: raw input (bahan baku), pendidik, sarana dan fasilitas, metode, kurikulum, manajemen, lingkungan ( environment ), proses pembelajaran.
Semua aspek tersebut menjadi landasan pokok bagi pengembngan pendidikan Islam ya ng bermutu di madrasah, yaitu:
1.  Membangun pendidikan integrated fisik  nonfisik  ( akal, qalb, nafs ) dan ketrampilan sehingga muncul kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
2.  Memanfaatkan pengajaran yang berbasis teknologi globalisasi, teknologi pembelajaran jarak jauh,
penggunaan komputer, internet, teleconference , dan lain-lain.
3.  Memperluas net-working (jaringan kerja sama) internasional (Haidar, 2013:200)
Pendidikan di madrasah sekarang ini sama dengan sekolah-seolah lain dalam menghadapi, mengantisipasi dan merespon perkembangan zaman yang begitu dahsyat tidak terbendung lagi, tidak dapat memposisikan diri pada tataran yang strategis, bahkan berada dalam kondisi defensif (bertahan) atau hanya memiliki kemampuan yang biasa saja, belum memiliki  kemampuan  obsesifitas  yang brillian. Pendidikan Islam dalam sistem ke-madrasahan yang sudah sekian lama tumbuh dan berkembang di bumi persada ini masih controversial (diperdebatkan/ dipercekcokan) sebagai sistem pendidikan yang conservatism (kolot) dan conventional (bersifat adat), anggapan yang kontra-versi terhadap keberadaan madrasah seperti ini menjadikan umat Islam tidak bisa melahirkan inovasi-inovasi baru.
Azyumardi Azra (1999:40) lebih mempertajam lagi untuk menangkis anggapan yang sinis dan negatif terhadap lembaga pendidikan Islam dalam bentuk madrasah, ia menyatakan:
Modernisme dan modernisasi sistem dan kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia yang berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, nyaris tanpa melibatkan wacana epistemologi, dan modernisasi sistem serta kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia cenderung diadopsi dan diimplementasikan begitu
saja. Oleh karena itu, proses modernisasi tersebut berlangsung secara ad hoc (sementara) dan parsial (tidak lengkap), sehingga modernisasi yang dilakukan kemudian cenderung bersifat involutif, yakni sekedar perubahan-perubahan yang hanya memunculkan kerumitan-kerumitan baru dari pada terobosan-terobosan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, baik dari segi konsep maupun viabilitas, kelestarian dan kontinuitasnya.
Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di madrasah dengan segala kekurangan yang ada itu di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk yang pertama kali pendidikan Islam merupakan telah menjadi sub-sistem dari pendidikan nasional. Hal ini telah memberikan angin segar yang memberikan suatu penafsiran pengelolaan, mutu secara umum, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, dan lain-lain yang mencakup secara komprehensif yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan lebih lanjut pendidikan Islam dalam bentuk madrasah di Indonesia. Dengan pengintegrasian pendidikan Islam di madrasah ke dalam sub- sistem nasional dituntut dengan berbagai penyesuaian dalam pengertian yang positif. Untuk itu berbagai macam problematika yang menyangkut peningkatan mutu dalam berbagai aspek baik kognisi, afeksi, dan psikomotorasinya perlu dikaji kembali yang dalam prinsip hal-hal yang selama ini belum dibenahi untuk menghadapi dan mengantisipasi kemajuan zaman.
Untuk menghadapi berbagai macam problematika tantangan zaman tersebut dan sekaligus mensikapi serta mencarikan untuk menemui solusi yang lebih baik sebagai upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan sistem pendidikan di madrasah, maka sudah saatnya para tokoh pemikir, pemerhati, dan juga pengamat pendidikan bangkit semangat jihadnya untuk merekonstruksi dan mengkonstruksi, menawarkan ide, gagasan, dan konsep pemikiran upto-date tentang konsep sistem pendidikan di madrasah yang efektif, efisien, tepat guna dan berhasil guna untuk menjadi mediator pelaksana pendidikan kepada masyarakat dalam semua tingkatannya. Sehingga sistem pendidikan di madrasah yang ditawarkan tersebut akan berfungsi sebagai jembatan pembudayaan umat manusia yang berlandaskan nilai- nilai kultural yang Islami.
Dengan demikian, uot-put sistem pendidikan di madrasah akan mampu memenuhi tugasnya sebagai insan ciptaan Allah menjadi hamba-Nya yang sempurna dan terpilih sebagai khalifah-Nya di muka bumi sebagaimana dalam ajaran Islam itu sendiri, dan menjadi warga negara yang multi-guna. Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang dikutip oleh Azyumardi Azra (2000:5), bahwa pendidikan Islam itu, tentu yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan di madrasah bertujuan mendidik manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Untuk itulah, pendidikan di madrasah menyiapkan peserta didik untuk hidup baik
dalam keadaan damai maupun perang, dan juga menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.
Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, visi dan misi pendidikan Islam di madrasah tentu harus sesuai dan sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional tersebut tidak lain adalah mewujudkan manusia Indonesia yang taqwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhinneka (Tilaar, 2000:149). Pendidikan di madrasah yang telah diakui dan telah dimasukkan kedalam sub-sistem pendidikan nasional tentu harus memiliki ciri khas yang sejati dari pendidikan Islam tersebut. Hal ini tepat sekali menurut penulis apa yang dikatakan oleh Sarkowi Suyuti (dalam Malik, 1998:1), bahwa pendidikan Islam harus memiliki tiga ciri khasnya yaitu:
1.  Suatu sistem pendidikan yang didirikan karena didorong oleh hasrat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam;
2.  Suatu sistem yang mengajarkan ajaran Islam  dan;
3.  Suatu Sistem pendidikan Islam yang meliputi kedua hal tersebut. Di samping memiliki tiga ciri khas
tersebut, pendidikan Islam di madrasah dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang yang tidak jarang mendapat tekanan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam dua era, yaitu era Orde Lama dan Era Orde Baru, namun pendidikan Islam di madrasah telah berhasil dalam mengatasi situasi dan
kondisi mengarungi masa-masa kritisnya. Kesulitan tersebut itu telah membawa hasil yang menggembirakan di mana pendidikan di madrasah telah menyandang tiga nilai luhur, yaitu:
1.  Nilai historis, di mana pendidikan di madrasah telah survive baik pada masa kolonial hingga zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam dalam bentuk madrasah telah menyumbangkan nilai- nilai yang sangat besar di dalam kesinambungan hidup bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam perjuangan bangsa Indonesia dengan semangat jihad fi sabilillah untuk mencapai kemerdekaan. Di dalam invasi kebudayaan Barat, Pendidikan Islam di madrasah telah menunjukkan keluhuran ketahanan ujiannya sehingga tetap eksis;
2.  Nilai religius, pendidikan Islam di madrasah dalam perkembangannya telah menjaga dan memelihara nilai- nilai agama Islam sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, dan;
3.  Nilai moral, pada saat yang sama sampai kini dan seterusnya sampai kapan pun pendidikan Islam di madrasah tidak bisa dikhawatirkan lagi sebagai sebuah sentral pemelihara serta penumbuh kembangkan nilai-nilai moral yang berpegang teguh pada sumber pokok  ajaran Islam yaitu al-Quran dan Hadits. Pendidikan Islam di madrasah, bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, namun
yang lebih pokok dan utama adalah sebagai pusat atau benteng ketahanan moral dalam kehidupan mayoritas bangsa Indonesia (Hasbullah, 2007:155-156).
Dari ketiga nilai tersebut itu, dapat dimaknai bahwa pendidikan dalam bentuk madrasah cukup besar kontribusinya terhadap kemajuan bangsa Indonesia ini dalam melahirkan regenerasi yang siap mengemban amanah para pejuang yang telah membela dan mempertahankan kemerdekaan. Alasan tersebut itu bisa terjawab di mana pendidikan di madrasah, meskipun banyak tantangan dan hambatannya semenjak zaman kolonial, namun tetap survive , telah mampu melahirkan insan-insan yang mantap religi, memiliki nilai moralitas yang tinggi sebagai modal untuk mempertahankan keutuhan negara.

## 2. Pendidikan di Madrasah Era Otonomi
Dengan otonomi dan desentralisasi pendidikan tersebut yang dibarengi dengan aneka ragam tantangan kedepan, maka para pengelola pendidikan terutama pendidikan di madrasah untuk melakukan nadhar atau perenungan dan penelitian kembali apa yang harus diperbuat dalam menghadapi dan mengantisipasi fenomena tersebut, model-model pendidikan seperti apa yang harus dibenahi dan yang perlu ditawarkan di masa depan dalam konteks sistem madrasah, dimana out-put madrasah yang mampu mencegah atau mengatasi fenomena-fenomena semacam itu. Inilah sebenarnya yang perlu dicari dan dikaji
lebih mendalam secara terus menerus di alam otonomi dan desentralisasi pendidikan (Muhaimin, 2006:87).
Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi NKRI. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Made Auwandi bahwa, dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan- kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemeritahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian- bagian tertentu urusan pemerintahan. (http://ejournal.narotama.ac.id/.../ Konsepsi%20Dasar%20Otonomi%20Da (di akses 27 oktober 2016).
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih berdaya
guna dan berhasil guna dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Orde Baru membentuk peraturan no 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang mengatur titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, dan ayat (2) yang mengamanatkan pelaksanaannya diatur dengan peratruran pemerintah (Hendratno, 2009:148). Seiring berjalan waktu, pergeseran sistem pemerintahan yang selama kurun waktu sebelum terjadi peristiwa reformasi tahun 1998, pendidikan di Indonesia berjalan secara dualisme (Sekolah dan Madrasah), pemerintah pada saat itu lebih memperhatikan dan mengutamakan pendidikan umum, meskipun pendidikan di madrasah juga tidak dikesampingkan akan tetapi dari segi fasilitas dan pendanaannya jauh berbeda.
Memasuki era reformasi dan globalisasi, upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan madrasah di Indonesia dapat dilihat komitmennya dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003, walaupun perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan  di madrasah sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan madrasah belum dikelola secara professional (Hujair,
2004:9). Kondisi seperti ini sebenarnya sangat bertolak belakang bila dilihat secara seksama dengan UU No. 2 Tahun 1989 yang mengandung mutiara-mutiara yang baik dari segi pendidikan, termasuk pendidikan di madrasah. Namun dalam aktualisasi dan manajemennya memang masih cenderung sentralisme, pelaksanaanya terdapat ketidaksesuaian karena pendidikan telah menjadi alat politik, atau alat politik penguasa (Tilaar, 2000:173). Pada hal otonomi daerah tersebut mendorong kemandirian daerah secara harmonis dan berlomba-lomba secara luas (fair) dengan daerah lain. Pemerintah Pusat cukup memberi arah dan menjaga kestabilan politik dan ekonomi nasional. Apa yang sudah dapat dan bakal dikerjakan daerah sendiri, maka mereka harus didorong untuk merealisasikannya (Marbun, 2005:ix).
Pergeseran pendekatan sistem pemerintahan yang selama kurun waktu sebelum terjadi reformasi bersifat sentralistik semua lembaga pendidikan termasuk madrasah hanya menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pasca reformasi 21 Mei 1998, sistem pemerintahan menjadi desentralistik, yaitu sejak diberlakukannya UU RI No. 22 Tahun 1999 yaitu tentang otonomi daerah telah mempengaruhi dalam berbagai bidang sendi-sendi kehidupan bangsa. Salah satunya adalah bidang pendidikan, dimana dalam pasal 11 ayat 2 UU RI No. 22 tersebut itu dijelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan bidang pemerintahan yang pengelolaannya didesentralisasikan. Implikasi dari
didesentralisasikan pengelolaan sistem pendidikan itu adalah menjadi kewenangan yang lebih besar diberikan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota untuk mengurus dan mengelolanya sesuai dengan keinginan dan potensi daerah. Otonomi Daerah dan desentralisasi pendidikan memang tidak dengan sendirinya akan melemahkan tumbuh berkembangnya perasaan nasional yang sehat. Tetapi otonomi dan desentralisasi cenderung memberi prioritas kepada penghayatan-penghayatan nasionalisme yang konkrit. Desentralisasi dalam otonomi daerah dewasa ini merupakan langkah yang logis, setelah cukup mempunyai pengalaman selama puluhan tahun yang silam.
Dengan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, apalagi otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat untuk Aceh. Otonomi khusus untuk Aceh termaktub dalam Undang-undang otonomi khususnya yaitu, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD, menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Aceh diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersfat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Jika disandingkan, dapat disimak bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep “otonomi” dan “otonomi khusus” dalam regulasi di atas. Keduanya bermakna sama, yaitu kewenangan, yang melekat pula hak dan kewajiban, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini juga tidak berbeda dengan muatan pada pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah (pusat), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

## C.  Kesimpulan
Pendidikan di madrasah merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan di madrasah mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan di madrasah menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh
karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan di madrasah sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional.
Paradigma dalam perspektif Pemerintah Pusat, di mana ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Pertama , untuk mempercepat terealisasikan kemakmuran rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua , untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut untuk dapat mengembangkan kesetaraan kebijakan guna meningkatkan partisipasi siyasah pemerintah daerah dalam rangka demokratisasi dan penyelenggaraan pembangunan sehingga daerah benar- benar dapat mewujudkan visi dan misinya dalam rangka mengisi dan menjalankan undang-undang otonomi daerah tersebut, sehingga tidak ada kesan bahwa pemerintah pusat hanya sekedar memberi peluang untuk daerah mengurus lajunya sistem pemerintahan di bawah otoritas pemerintah pusat.

## Daftar Pustaka
Agung Djojosoekarto, dkk, Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia , Cet. I, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di

## Indonesia, 2008)
Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al- Ma’arif, 1978)
Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani , (Bandung: Rosda Karya,
2000)
Azyumardi Azra, PENDIDIKAN ISLAM Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Cet. Pertama (PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini, (Jakarta : Sinar Harapan, 2005)
Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisasi , (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2009)
H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional . (Jakarta: Rineka Cipta,
2000)
Haidar Putra Daulay, dkk, Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah , Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group: 2013)
http://makalah.blogspot.co.id, 2015
http://marufi.blogspot.co.id, 2013
http://tamhadialbanna.blogspot.co.id, 2013
Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
Hujair Ah. Sanaky, Paradigma Pendidikan
Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia , (Yokyakarta: Safiria Insania Press, 2003)
Husni Rahim, Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia , (Jakarta : Logos, 2005)
J. Burhanudin & Dina A., Eds., Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2006)
M. Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
Maksum, Madrasah, Sejarah dan
Perkembangnnya , (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999)
Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas , (Bandung: Mizan,
1998)
Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam , (Jakarta: LP3NI, 1998)
Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
Supa’at, Paradigma Baru Pengelolan Madrasah , Volume 3. No. 1 (Januari-Juni 2008)
Yusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam , Cetakan Pertama, (Jakarta:
GEMA INSANI PRE SS, 1995)