Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Oleh: Topan Indra Karsa topan_lpg@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Rohani rohaniutb@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Naskah Diterima : 28 September 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Demokrasi  pancasila  adalah  demokrasi  yang  dihayati  oleh  bangsa  dan  Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat  yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila  pada bidang  politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa esensi dari prinsip-prinsip Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang telah menjadi ideologi bangsa Indonesia dan dasar orientasi  bangsa  Indonesia  harus  telah  dicapai  dalam  kehidupan  kita.  Prinsip demokrasi  di  Indonesia  adalah  nilai-nilai  yang  ditumbuhkan  dalam  masyarakat, meskipun banyak yang percaya bahwa ini adalah satu-satunya proses demokrasi, yang  berkomitmen  untuk  mengujinya  lebih  lanjut  dengan  pemungutan  suara (memilih,  memutuskan  untuk  menyetujui  Tidak  dengan  melakukan).  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis falsafah pancasila dalam pemilhan kepala daerah  dan  menganalisis  demokrasi  pancasila  terhadap  sistem  pemilihan  kepala daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif.
Kata kunci : Demokrasi Pancasila, Pemilihan Kepala Daerah

## Abstract
Pancasila democracy is a democracy that is lived by the Indonesian nation and state which is inspired and integrated by the principles of Pancasila or the noble values  of  Pancasila.  Broadly  speaking,  Pancasila  democracy  means  people's sovereignty based on Pancasila values in the political, economic, and social fields. This is based on the understanding that the essence of the principles of Pancasila which has values that have become the ideology of the Indonesian nation and the basis for the orientation of the Indonesian nation must have been achieved in our lives.  The  principles  of  democracy  in  Indonesia  are  values  that  are  instilled  in society, although many believe that this is the only democratic process, committing to test it further by voting (voting, deciding to agree No by doing). The purpose of this  study  is  to  analyze  the  philosophy  of  Pancasila  in  the  election  of  regional heads and to analyze Pancasila democracy on the regional head election system.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
This  study  uses  a  normative  juridical  approach.  Collecting  data  with  literature study. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively.
Keywords: Pancasila Democracy, Regional Head Election.

## I. PENDAHULUAN
Aktualisasi Nilai Pancasila merupakan sebuah pengaplikasian nilai-nilai pancasila dalam  kehidupan  bermasyarakat  berbagai  kalangan  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini pancasila memiliki nilai kajian yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Nilai nilai didalam Pancasila bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri,  bersumber  dari  karakteristik  bangsa  Indonesia.  Lantas,  yang  menjadi pertanyaan pada masa saat ini masihkah nilai-nilai pancasila ini menjadi bagian jiwa  dari  setiap  rakyat  Indonesia  ditengah  era  perkembangan  iptek  yang  begitu kuat.  Aktualisasi  Nilai  pancasila  dapat  dikatakan  sebagai  hal  yang  genting  bagi masyarakat  Indonesia  terutama  dalam  masyarakat  kalangan  muda  yang  mana mengenal banyak berbagai budaya luar yang mereka kuasai. Aktualisasi pancasila merupakan  pengaplikasian  nilai  pancasila  terhadap  aturan  atau  norma  yang berlaku  dalam  masyarakat  Indonesia  dalam  hal  berbangsa  dan  juga  bernegara. Dalam hal ini aktualisasi ini berkaitan erat dengan realisasi nilai pancasila baik itu pada masyarakat maupun dalam organisasi pemerintahan.
Dalam  menjaga  keutuhan  Negara  Indonesia  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara menerapkan  nilai-nilai  pancasila  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap niai-nilai pancasila ini dapat menjadi bekal bagi anak bangsa dalam mengembangkan Negara khususnya dalam berdemokrasi Karena dalam nilai pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang telah sesuai dengan karakteristik  bangsa  Indonesia  yang  telah  disusun  dengan  matang.  Diharapkan dengan  dilakukannya  penelitian  ini  dapat  kita  ketahui  sejauh  mana pengaktualisasian  dalam  kalangan  muda  beserta  solusi  yang  baik  sebagai  jalan tengah untuk permasalahan yang ada.
Setiap negara di dunia selalu memiliki pandangan hidup yang baik dan merupakan sumber  utama  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  yang  dihadapi  suatu
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
negara.  Orang-orang  yang  tinggal  di  tanah  suatu  negara  tidak  diciptakan  oleh waktu  tetapi  oleh  perkembangan  sebab  dan  akibat dan  ini terjadi  sesuai  dengan proses sejarah penciptaan negara menurut Ernst Renan dan Hans Khuns. Untuk mencapai  tujuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  terutama  untuk mencapai  pembangunan  dan  pembaharuan,  harus  didasarkan  pada  keterampilan dan  modal  seperangkat  nilai,  serta  rincian  pelaksanaan,  pelaksanaan  dan pelaksanaan proses. sasaran. harus. Landasan nilai berasal dari Pancasila. Harus selalu  mengikuti  moralitas  manusia  dalam  kehidupan  bernegara,  termasuk kehidupan  pemerintahan,  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  hukum  budaya, perlindungan dan keamanan serta kehidupan beragama.  Dalam konteks tersebut berdemokrasi  pancasila  merupakan  hal  untuk  memilih  kepala  daerah  melalui pemilihan  kepala    daerah.  Berdasarkan  hal  di  atas  maka  perlunya  membahas tentang Aktualisasi Demokrasi Pancasila Terhadap Pemilihan Kepala Dearah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka sebagai dasar untuk memecahkan masalah.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  sejarah  ( historical approach ) dengan analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pemahaman Falsafah Pancasila
Pemikiran  filsafati  terhadap  konsep-konsep  ·dasar  dan  nilai-nilai  yang  menjadi kesepakatan  bangsa,  yang  terkandung  dalam  Pancasila  terumuskan  dalam. berbagai  pandangan  yang  nampak  dalam  berbagai  bagian  falsafah,  seperti pandangan metafisika, anthropologi metafisik,  aDologi, dan sebagainya. Namun untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang akan mengikat seluruh pandangan yang  akan  Nampak  dalam  berbagai·  bagian  falsafah  tersebut,  perlu  kiranya difabami lebih dahulu bagaimana bangsa Indonesia memandang persoalan yang dihadapinya,  sudut  pandang  mana  yang  diguna.kan  untuk  memahami  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
memberikan  pengertian  terhadap  permasalahan  yang  menjadi  perhatiannya. Dalam mencoba untuk memberikan jawaban terhadap segala permasalahan yang ingin  dijelaskannya,  falsafah  ·Pancasila  menerapkan  sekaligus  beberapa  sudut pandang.

## 1. Memahami Implementasi Pancasila dengan Nilai Pancasila
Dalam  penelitian  Pancasila,  perkembangan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  struktur terdapat  pada  struktur  hukum,  negara  dan  moralitas.  Pengaktifan  tersebut berdampak pada seluruh warga masyarakat, negara dan negara serta seluruh aspek penyelenggaraan  negara.  Eksistensi  Pancasila  pada  hakekatnya  tergantung  atau jatuh pada bangsa Indonesia itu sendiri. Kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai berikut :
Nilai Pancasila berasal dari negara Indonesia sehingga negara Indonesia menjadi penyebab kajian tersebut. Hasil tersebut merupakan hasil pemikiran dan evaluasi serta pemikiran tentang pemikiran bangsa Indonesia.Pancasila merupakan falsafah (filsafat hidup) bangsa Indonesia sehingga jati diri bangsa dianggap sebagai dasar nilai-nilai  kebenaran,  kebajikan,  keadilan  dan  kebijaksanaan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat nilai-nilai pancasila yang meliputi tujuh  nilai  spiritual  yaitu  kebenaran,  keadilan,  kebaikan,  kearifan,  keadilan, keindahan, dan nilai agama yang muncul sebagai jantung bangsa Indonesia karena sesuai  dengan  perilaku  bangsa.  Orang  Indonesia.  negara  (lihat  Darmudi  Harjo, 1996). Selama rakyat Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk membangun negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang disebut Pancasila sebagai panutan dalam  kehidupan  bernegara  dan  bernegara,  dasar  pemikiran  dan  asas  sejarah. Pertimbangan  teoritis  disertakan.  sebagai  nilai  dan  hukum  agar  Pancasila  dapat digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Verivikasi Nilai Pancasila
Tujuan penggunaan Pancasila adalah untuk mengetahui Pancasila dalam berbagai aspek  kehidupan  bernegara,  termasuk  lembaga  negara,  serta  legislatif, administrasi  dan  yudikatif.  Selain  itu,  juga  mencakup  persoalan-persoalan  lain
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
seperti  politik,  bisnis  dan  hukum,  khususnya  penerjemahan  ke  dalam  undang- undang,  GBHN,  perlindungan  dan  keamanan,  pendidikan  dan  hal-hal  penting lainnya dalam pemerintahan. Selain itu, juga mencakup persoalan-persoalan lain seperti  politik,  bisnis  dan  hukum,  khususnya  penerjemahan  ke  dalam  undang- undang,  GBHN,  perlindungan  dan  keamanan,  pendidikan  dan  hal-hal  penting lainnya  dalam  pemerintahan.  Personalisasi  Pancasila  adalah  lambang  Pancasila bagi semua orang, terutama moralitas negara dan gaya hidup. Kesadaran diri ini bukan  untuk  warga  negara  biasa,  para  pemimpin  negara,  pemimpin  negara, terutama  orang-orang  penting  dalam  politik,  harus  ditutup  untuk  memiliki  jiwa murni dan mulia seperti yang terkandung dalam Pancasila.

## 3. Pancasila Pribadi Terbuka .
Pancasila berlaku untuk semua orang, semua orang, semua warga negara, semua orang,  semua  penduduk,  semua  penguasa  dan  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam moralitas  negara  individu  dan  hubungan  antara  Pancasila.  Fokus  Pancasila  ini lebih  penting  daripada  fokus,  karena  fokus  ini  diperlukan  untuk  pencapaian pencarian  tujuan.  Pengamalan  pribadi  Pancasila  erat  kaitannya  dengan pengetahuan,  ketaatan,  dan  kemauan  pribadi  untuk  mengamalkan  Pancasila. Pancasila sendiri akan digunakan dengan benar jika keseimbangan spiritual yang mewujudkan  suatu  bentuk  kehidupan  di  mana  pengetahuan  hukum  harus dimasukkan dalam kebutuhan untuk mengetahui tentang etika, sehingga tindakan yang  bertanggung  jawab  dilakukan.  Pancasila  hanya  mengarah  pada  moralitas, dan  itu  lebih  penting  dalam  perilaku  seseorang.  Oleh  karena  itu  individualisasi Pancasila berkaitan dengan standar etika.

## B. Nilai  –Nilai  Demokrasi  Pancasila  Terhadap  Sistem  Pemilihan  Kepala Daerah
Demokrasi  Pancasila  meliputi  demokrasi  yang  berdasarkan  pada  asas kekeluargaan,  unsur  religius,  dasar  kebenaran,  cintaan  dan  budi  pekerti  luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan; sistempengorganisasian negara yang  dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  atau  dengan  persetujuan  rakyat;  kebebasan individu yang tidak absolut, dan kesatuan cita-cita demokrasi dan cita-cita hidup
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
bangsa Indonesia dengan semangat kekeluargaan tanpa mayoritas atau minoritas (Yusdiyanto,  2017).  Untuk  memaknai  pemahaman  nilai-nilai  tersebut  secara filosofis Pancasila, ideologi dipahami sebagai suatu kesatuan sistem ide-ide yang memberikan  masyarakatnya  rasionalisasi  pandangan  hidup  (way  of  life)  yang menjadi  pedoman  benar  atau  salah  dalam  urusan  publik  dan  dorongan  untuk bertindak mengingatkan bahwa peran ideologi sangat penting, agar individu atau kolektivitas  selalu  konsisten  dalam  langkah  dan  pemikirannya  serta  tidak kehilangan arah. Sekalipun demikian harus pula ideologi bertumpu pada nilai-nilai universal supaya terjamin kehidupan yang bermartabat (Muladi, 2007).
Pancasila  di  tempatkan  sebagai  margin  of  appreciation,  yaitu  sebagai penyeimbang  dan  penyelaras  bahkan  pembenar  berlakunya  nilai-nilai  nasional dalam  kerangka  nilai-  nilai  universal  (Muladi,  2007).  Sebagai margin  of appreciation ,  Pancasila  tidak  perlu  dijabarkan,  tetapi  ditempatkan  sebagai ideologi terbuka dan fungsinya sebagai margin of appreciation diserahkan pada interaksi  segenap  elemen  masyarakat  baik  di  sektor  publik  maupun  di  sektor privat, secara empiris atas dasar kasus per kasus (Muladi, 2007).
Sebagai  ideologi  terbuka,  Pancasila  merupakan screening-board,  standard guidelines berupa check-list yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya sebagai justification tool terhadap setiap perilaku, hasil pengujian yang berkaitan dengan Kelima Sila Pancasila harus bersifat positif, tidak boleh ada yang negatif. Pengambilan  keputusan  final  ditentukan  secara  kasuistis,  dengan  menilai kecenderungan yang positif. Namun perlu diingat bahwa dalam mengoperasionalkan  Pancasila  sebagai  margin  of  appreciation  dibutuhkan operator yang memiliki profesionalitas di bidangnya, jiwa kepemimpinan kuat dan ethical,  disertai  wawasan  kebangsaan  yang  kuat,  yang  bersikap  komprehensif, integral, sistematik, visioner, imajinatif dan memahami keunggulan komparatif di tengah  arus  globalisasi  (Muladi,  2007).  Pancasila  merupakan  sistem  nilai-nilai ideologis  berderajat.  Pancasila  mengandung  nilai  luhur,  nilai  dasar,  nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis.
Nilai-nilai luhur dan nilai dasarnya harus bersifat tetap tetapi nilai instrumentalnya harus dapat direformasi mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Pancasila
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
sejak awal telah dijadikan pandangan hidup sekaligus prinsip-prinsip dasar negara. Pancasila sangat berhubungan dengan nilai- nilai kemasyarakatan (Kirom, 2011). Sila  keempat  diliputi  dan  dijiwai  oleh  sila-sila  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila  keempat  menyatakan  keutamaan  kepentingan  negara  dan  masyarakat, mengutamakan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dengan  semangat kekeluargaan, itikad baik dan rasa tanggung jawab (Kirom, 2011). Sila Keempat Pancasila  bila  dikaitkan  dengan  pengisian  jabatan  kepala  daerah  langsung menimbulkan perdebatan apakah bertentangan atau tidak. Sebenarnya pengisian jabatan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dimana  diperintahkan  adanya  pemilihan  secara  demokratis  yang  selanjutnya dijabarkan  dalamundang-undang  sebagai  pemilihan  langsung  kalau  dikaitkan dengan  berbagai  penjelasan  di  atas,  maka  tidaklah  bertentangan  dengan  nilai permusyawaratan  /  perwakilan.  Sehingga  Sila  Keempat  hendaknya  dimaknai adanya  suatu  lembaga  perwakilan  rakyat  sebagai  suatu  wadah  demokrasi perwakilan yang nantinya justru dalam mengemban tugasnya melakukan berbagai kepentingan  penyelenggaraan  negara  dengan  cara  memusyawarahkan  berbagai aspirasi rakyat bersama kepala daerah.
Makna dari permusyarawatan dalam Sila keempat Pancasila mengartikan bahwa dikedapankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil- wakilnya dan badan-badan  perwakilan  dalam  memperjuangkan  mandat  rakyat  (Yusdiyanto, 2017). Sehingga kalau makna perwakilan diartikan secara harfiah, maka bisa jadi mengandung pemahaman bahwa Pilkada yang mencerminkan nilai Sila Keempat Pancasila seharusnya tetap dilakukan secara bertingkat melalui badan perwakilan dalamhal ini DPRD. Persoalan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung pada hakekatnya sangat tergantung dari  hasil  kesepakatan  luhur  dari  para  wakil  rakyat  tersebut.  Kesepakatan  luhur para wakil rakyat diharapkan tetap memperhatikan nilai- nilai luhur yang hidup di Indonesia yang merupakan penjelmaan dari Pancasila.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Eksistensi Kepala Daerah tidak terlepas dari Pemerintahan Daerah yang di dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdapat pengaturannya di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pemilihan Kepala Daerah  merupakan  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud  bahwa  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  menentukan  kebijakan kenegaraan.  Kedaulatan  rakyat  dengan  sistem  perwakilan  atau  demokrasi  biasa disebut sistem demokrasi perwakilan ( representative democracy ) atau demokrasi tidak  langsung  ( indirect  democracy ).  Dalam  praktek,  pihak  yang  menjalankan kedaulatan  rakyat  itu  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  lembaga perwakilan  rakyat  yang  disebut  parlemen.  Agar  wakil-wakil  rakyat  dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat,  yaitu  melalui  pemilihan  umum  ( general  election ).  Dengan  demikian, pemilihan  umum  itu  tidak  lain  merupakan  cara  yang  diselenggarakan  untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.(Nur Rohim Yunus, 2015) Pemerintah berdasarkan atas demokrasi konstitusional tidak bersifat absolutisme (kekuasaan  yang  tidak  terbatas).  Konstitusi  di  sini  diartikan  dalam  arti  luas, sebagai living constitution, baik yang tertulis yang disebut Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun  1945  menyebutkan  bahwa,  Pemilihan  Umum  dilaksanakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu yaitu, pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang otoritas dan mencapai tingkat keterwakilan politik ( political representativeness ).
Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (general election) pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi empat, yaitu:(Nur Rohim Yunus, 2015)
1. Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan  kepemimpinan  pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UndangUndang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka  kedaulatan  rakyat  serta demokrasi  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  wajib  dihormati  sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat  dan  demokrasi  tersebut  perlu  ditegaskan  dengan  pelaksanaan  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa  perbaikan  mendasar  atas  berbagai  permasalahan  pemilihan  langsung yang selama ini telah dilaksanakan.
Demokrasi  terus  berkembang,  dan  menurut  Bagir  Manan  bahwa  demokrasi merupakan  suatu  fenomena  yang  tumbuh,  bukan  suatu penciptaan.  Oleh  karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokarsi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu : a. ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
b. ada kebebasan menyatakan pendapat;
c. ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
d. ada  kesempatan  untuk  dipilih  atau  menduduki  berbagai  jabatan  pemerintah atau negara;
e. ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoloeh dukungan atau suara;
f. terdapat berbagai sumber informasi;
g. ada pemilihan yang bebas dan jujur;
h. semua  lembaga  yang  bertugas  merumuskan  kebijakan  pemerintah,  harus bergantung kepada keinginan rakya
Ada beberapa hal yang pokok dari delapan unsur tesebut dalam kaitannya dengan pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia, antara lain mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara, pemilihan yang bebas dan jujur, dan semua lembaga yang ada dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.
Hal-hal  tersebut  selama  bertahun-tahun  khususnya  pada  era  orde  baru  hanya sekadar wacana politik belaka, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Oleh
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
karena itu, dalam pembangunan negara demokrasi di masa depan sudah saatnya praktik-praktik  demokrasi  yang  semu  ditinggal  dan  diganti  dengan  demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama  dalam  penyelenggaraan  negara  baik  dalam  bidang  pemerintahan,  politik, ekonomi,  maupun  sosial  budaya  Demokrasi  mempunyai  arti  penting  bagi masyarakat  yang  menggunakannya,  sebab  dengan  demokrasi  hak  masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin Demokrasi sebagai dasar  hidup  bernegara  member  pengertian  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat memberikan  ketentuan  dalam  masalah-masalah  pokok  yang  mengenai kehidupannya,  termasuk  dalam  menilai  kebijaksanaan  negara,  oleh  karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan  kemauan  rakyat,  atau  jika  ditinjau  dari  sudut  organisasi,  negara  demokrasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan  rakyat,  karena  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.\Meskipun  dari berbagai  pengertian  itu,  bahwa  rakyat  diletakkan  pada  posisi  sentral  “rakyat berkuasa”  ( government  or  role  by  the  people )  tetapi  dalam  praktiknya  oleh UNESCO  disimpulkan  bahwa  ide  demokrasi  itu  dianggap  ambigu  atau mempunyai  arti  ganda,  sekurang-kurangnya  ada  ambiguity  atau  ketentuan mengenai lembaga-lembaga tau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan cultural serta historik yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi.

## 1. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah  mufakat  untuk  kepentingan  bersama  (seluruh  rakyat).  Bangsa Indonesia  adalah bangsa berideologi  Pancasila, oleh karena  itu  setiap  nilai-nilai sila  harus  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (baik negara dan warganegara). Secara spesifik, Pengertian demokrasi Pancasila :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
a. Demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  berdasarkan  pada  asas kekeluargaan  dan  gotong-royong  yang  ditujukan  demi  kesejahteraan  rakyat, yang  mengandung  unsur-unsur  berkesadaran  religius,  yang  berdasarkan kebenaran,  kecintaan  dan  budi  pekerti  luhur,  berkepribadian  Indonesia  dan berkesinambungan.
b. Dalam  demokrasi  Pancasila,  sistem  pengorganisasian  negara  dilakukan  oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
c. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
d. Dalam  demokrasi  Pancasila,  keuniversalan  cita-cita  demokrasi  dipadukan dengan  cita-cita  hidup  bangsa  Indonesia  yang  dijiwai  oleh  semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Menurut  Prof.  Dardji  Darmo  Diharjo,  SH,  Demokrasi  Pancasila  adalah  paham demokrasi  yang  bersumber  kepada  kepribadian  dan  falsafah  hidup  bangsa Indonesia  yang  perwujudannya  seperti,  dalam  ketentuanketentuan  pembukaan UUD  1945.  Lalu  Prof.  Dr.  Drs.  Notonegoro,  SH,  Demokrasi  pancasila  adalah kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoesia. (pengertian senada kemudian dikemukakan pula oleh Soemantri, SH dan Drs. S. Padmuji, MPA.). Kemudian B Arif Sidharta mengatakan Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwamanusia itudiciptakan dalam kebersamaan  dengan  sesamanya,  “men  are  created  intogetherness  with  each other”.  Demokrasi  Pancasila  merupakan  demokrasi  yang  berkedaulatan  rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam  menggunakan  hak-hak  demokrasi  haruslah  selalu  disertai  dengan  rasa tanggung  jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menurut  keyakinan  agama masing-masing,  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan  bangsa  dan  harus  dimanfaatkan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial (Pejabat  Presiden  Soeharto,  1967).  Sebagaiman  Pendapat  Soepomo,  negara hukum Pancasila berarti bahwa :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
a. Sistem  kekeluargaan  yaitu  negara  hukum  Pancasila  harus  dilandasi  dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan;
b. Negara  persatuan,  yaitu  adanya  perlindungan  yang  meliputi  segenap  bangsa dan  rakyat  Indonesia  yang  mengatasi  segala  golongan,  mengatasi  segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan;
c. Paham  kedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan  kepada  kerakyatan  dan permusyawaratan perwakilan, dan
d. Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
Di  lain  pihak,  menurut  Soekarno  asas  kekeluargaan  diartikan  dengan  asas gotong-royong.  Karena  asas  gotong  royong  lebih  dinamis  dibandingkan dengan asas  kekeluargaan.  Negara  yang  kita  dirikan  haruslah  negara  gotong  royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong! “Gotong royong adalah paham yang dinamis,  lebih  dinamis  dari  “kekeluargaan”  saudara-saudara!  Kekeluargaan adalah  salah  satu  faham  yang  statis,  tetapi  gotong  royong menggambarkan  satu usaha,  satu  amal,  satu  pekerjaan,  yang  dinamakan  anggota  yang  terhormat Soekardjo,  satu  karyo,  satu  gawe.  Marilah  kita  menyelesaikan  karyo,  gawe, pekerjaan  amal  ini,  bersama-sama!  Gotong  royong  adalah pembantingan  tulang bersama,  pemeras  keringat  bersama,  perjuangan  bantu  binantu  bersama.  Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong !”. Untuk itu, asas kekeluargaan sebagai falsafah Pancasila menunjukkan pandangan dan sikap hidup yang  menentang  haluan  bangsa-bangsa  barat  yang  individualis  dan  liberalis. Selain  itu,  demokrasi  Pancasila  tidak  saja  demokrasi  dalam  politik,  (dalam  arti yang  sempit),  tetapi  juga  mengatur  masalah  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan (dalam arti yang luas) dan juga merupakan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

## 2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem  pemilihan  kepala daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1948 dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga direvisi dengan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah,  perubahan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tersebut merupakan aspirasi dari partai politik di Parlemen yang menuntut adanya pemerintah daerah yang lebih demokratis. Sistem pemilihan kepala daerah yang dterapkan yaitu dengan cara pemilihan langsung.
Namun, sayangnya sistem pemilihan langsung yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tersebut belum sempat di laksanakan, karena keadaan yang telah  menimbulkan  keresahan  di  kalangan  Pamong  Praja  yang  bertugas melaksanakan  urusan-urusan  pemerintah  pusat  di  daerah.  Perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden, pada tanggal 16 November 1959  Pemerintah  mengeluarkan  Penetapan  Presiden  Nomor  6  Tahun  1959 Tentang Pengangkatan Kepala Daerah untuk mengatur Pemerintahan Daerah agar sejalan  dengan  UUD  1945.  Dalam  Penetapan  Presiden  Nomor  6  Tahun  1959 tersebut  sistem  pemilihan  kepala  daerah  yaitu  Kepala  Daerah  diusulkan  oleh DPRD,  tapi  diangkat  oleh  Presiden  untuk  Daerah  Tingkat  I,  dan  oleh  Menteri Dalam  Negeri  untuk  Kepala  Daerah  Tingkat  II.  Seolah  masih  belum  juga menemukan pengaturan yang tepat tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pada pertengahan  dekade  tahun  1960  telah  timbul  tuntutan  yang  semakin  kuat  untuk merevisi sistem Pemerintahan Daerah agar sejalan dengan semangat Demokrasi Terpimpin dan Nasakom (kelompok partai Nasionalis, Agama dan Komunis). Perubahan  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1965  Tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  tetapi  masih menggunakan  sistem  pemilihan  kepala  daerah  yang  sama  dengan  sebelumnya, yaitu  diangkat  oleh  Presiden  untuk  Daerah  Tingkat  I,  dan  oleh  Menteri  Dalam Negeri untuk Kepala Daerah Tingkat II. Kemudian pada masa Orde Baru, sebagai tindak lanjut dari peristiwa G 30 S PKI yang kemudian diikuti dengan lahirnya masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang  PokokPokok  Pemerintahan  di  Daerah,  Undang-  Undang  tersebut mengatur sistem pemilihan kepala daerah dengan cara pencalonan oleh Fraksi di DPRD  yg  memenuhi  syarat,  kemudian  menominasikan  calon  kepala  daerah tersebut kepada Presiden dan kemudian diputuskan dan diangkat oleh Presiden. Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi daerah (otoda) dan desentralisasi muncul melalui sidang MPR tahun 1998
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yang  dituangkan  dalam  ketetapan  MPR  Nomor  XV/MPR/98  tentang ”Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah;  Pengaturan,  Pembagian,  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  dalam  Kerangka  Mempertahankan  dan  Memperkokoh  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian, secara eksplisit, Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 memerintahkan untuk pelaksanaan pembaruan dalam pelaksanaan pemerintahan  daerah  dengan  Undang-undang.  Untuk  melaksanakan  ketetapan MPR tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Kekuasaan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Kedua UndangUndang tersebut dianggap sebagai cetak biru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
Meskipun  begitu,  perlu  dicatat  bahwa  kedua  Undang-Undang  tersebut dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat dan tampaknya tidak mengacu pada grand  design  yg  seharusnya  menyatakan  bagaimana  arah  otonomi  daerah  itu sendiri. Dalam Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah yang menyatakan, bahwa pemilihan atau  pengisian  jabatan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Namun, ternyata sistem pemilihan tersebut menutup akses orang-orang terbaik di daerah  untuk  menjadi  pemimpin  dan  justru  melahirkan  rezim  korup  di  daerah. Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2004  dilakukannya  revisi  melalui  disahkannya Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun setelah sekian lama implementasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  mulai  dari  tahun  2004  hingga  sekarang,  masyarakat  menilai  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  masih menyimpan  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  yang  menyebabkan  kerancuan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa  pelaksanaan  otonomi  di  bawah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tentang  Pemerintahan  Daerah  salah  satunya  menghadirkan  politik  dinasti  dan politik transaksi sehingga berakibat maraknya praktek korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang menghasilkan ”raja-raja kecil” di daerah. Selain itu, berbagai masalah terkait dengan pemerintahan daerah juga banyak terjadi mulai dari pembentukan daerah  otonom  baru  yang  berkembang  pesat,  permasalahan  terkait  dengan pemilihan kepada daerah, sampai permasalahan terkait dengan desa.
Salah satu persoalan akibat implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah, khususnya  pemilihan  Gubernur  secara  langsung  oleh  rakyat.  Sehingga  usulan untuk perubahan sistem pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur mulai  bergulir  sejalan  dengan  banyaknya  ketidakpuasan  berbagai  pihak  untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat. RUU  Pilkada  yang  merupakan  bagian  dari  revisi  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur pemilihan gubernur  secara  langsung.  Saat  ini,  RUU  Pilkada  sedang  dalam  proses pembahasan oleh DPR sebagai bagian dari program legislasi nasional. Dinamika perkembangan  pemerintahan  daerah  tersebut  tidak  terlepas  dari  sejarah  sistem pemilihan  kepala  daerah.  Adanya  perubahan  sistem  pemilihan  kepala  daerah  di Indonesia ditandai dengan telah diberlakukannya berbagai peraturan perundang- undangan terkait dengan Pemeritahan Daerah

## IV. KESIMPULAN
Sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  berlandaskan  Negara  Pancasila.  Manfaat Pancasila  harus  diwujudkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara,  dan bernegara  agar  Pancasila  tetap  relevan  dalam  fungsinya  memberikan  nasihat dengan  cara  yang benar  untuk  memecahkan  masalah  dalam  masyarakat.  negara dan  negara.  Menurut  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, perwujudan demokrasi Pancasila yang diatur dalam pasal keempat,  jelaslah  bahwa  demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  selalu berpedoman  pada  kebijaksanaan  dalam  pengambilan  keputusan/perwakilan,  di mana  ada  perasaan.  iman.  Menjadi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Keadilan  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Kebudayaan  Manusia,  Persatuan  Indonesia,  dan  Mewujudkan  Keadilan  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Dalam  sistem  pemerintahan  daerah  yang  memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan.  Namun  setelah  sekian  lama implementasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  mulai  dari  tahun  2004  hingga  sekarang,  masyarakat  menilai  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  masih menyimpan  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  yang  menyebabkan  kerancuan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adnan Buyung Nasution, Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional , Kompas, Jakarta, 2010. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi , Jakarta; sinar
Grafika, 2011.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2011
Moh.  Hatta, Indonesia  Merdeka,  dalam  karya  lengkap  Merdeka”  dalam  karya lengkap  Bung  Hatta.Buku  I:  Kebangsaan  dan  Kerakyatan ,  Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998

## Jurnal
Adnan,  H.  (2019).  Implementasi  Demokrasi  Pancasila  Dalam  Sistem  Pemilihan Kepala Desa. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 17 (1), 76-97 .
Chakim,  M.  L.  (2014).  Perubahan  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam
Dinamika  Pelaksanaan  Demokrasi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (1), 113-127 . Erita, R. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila. Journal Justiciabelen (Jj) , 2 (1), 70-90.
Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem
Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia  Terhadap  Nilai-Nilai  Demokrasi Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 305-318. Yusdiyanto,  Y.  (2016).  Makna  Filosofis  Nilai-Nilai  Sila  Ke-Empat  Pancasila Dalam  Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia. FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu Hukum , 10 (2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945