ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)

## EKSEKUSI JAMINAN KREDIT NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PEMBIAYAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (BAPKPPP)
(STUDI KASUS PADA PT FIDERAL INTERNATIONAL FINANCE)
Jinner Sidauruk 1 , Marthin Simangunsong 2
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan jinner.sidauruk@uhn.ac.id 1 , marthin.simangunsong@uhn.ac.id 2

## Abstract
Credit facilities can be provided by financial institutions (both banks and non-banks).  Credit  Guarantee  Execution  By  PT.  Federal  International Finance  Against Customers By Using  Minutes  of  Completion  of  Financing Obligations  of  Financing  Agreements  (BAPKPPP),  the  Company  has made good faith, with a maximum delay of 4 months, and the actual execution procedure of the fiduciary guarantee must be registered in the form of a certificate,  so  that  the  guarantee  can  be  withdrawn  even  if  it  is  not through a civil court process. Positive Legal Arrangements for Execution of Guarantees Against Customers Using Minutes of Completion of Financing Obligations  Financing  Agreements  (BAPKPPP)  The  standard  format  for withdrawals is in accordance with Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees,  however,  many  leasing  companies  do  not  register  their fiduciary  guarantees  as  regulated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of Finance  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees.

## Abstrak
Fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Eksekusi Jaminan Kredit Oleh PT. Federal International Finance Terhadap  Nasabah  Dengan  Menggunakan  Berita  Acara  Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP), Perusahan telah melakukan  itikat  baik,  dengan  maximal  waktu  keterlambatan  selama    4 bulan  ,  dan  prosedur  eksekusi  sebenarnya  jaminan  fidusianya  harus didaftarkan  dalam  bentuk  sertifikat,  sehigga  jaminan  dapat  ditarik meskipun  tidak  melalui  proses  pengadilan  secara  perdata.  Pengaturan Hukum Positif  Eksekusi Jaminan Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita  Acara  Penyelesaian Kewajiban  Pembiayaan  Perjanjian  Pembiayaan (BAPKPPP)  Format baku penarikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  akan  tetapi  banyak perusahan  lesing  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusianya  sebagaimana yang diatur  dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendafaran Jaminan Fidusia.

## Info Artikel
Diterima :  10 Oktober 2021 Revisi     :  09 November 2021 Terbit     :  18 Desember 2021
Key words: Execution, Law No. 42 of 1999,
Fiduciary
Kata Kunci: Eksekusi, UUD No. 42 Tahun 1999, Fidusia
Corresponding Author :
Jinner Sidauruk Email: jinner.sidauruk@uhn.ac.id 1 , marthin.simangunsong@uhn.ac.id 2
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pembangunan  nasional  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pelaksanaan  atau  pelaku  kegiatan pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan. lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman modal begitu saja, pihak debitur harus memberikan jaminan kepada bank sebagai pihak kreditur agar hak-hak kreditur dapat terjamin apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijaminkan dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan UUJF). 1 Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
“jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  mau pun  yang  tidak berwujud dan benda tidak begerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah,  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai aggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya ( kreditur preferen )”. 2
Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk  memberikan perlindungan bagi  kreditur  khususnya.  Ketika  debitur  melakukan    wanprestasi,  kreditur  dapat  meminta  ganti  rugi  kepada debitur  melalui  eksekusi    atas  jaminan  fidusia.  Dengan  pendaftaran  fidusia,  eksekusi  barang  jaminan  dapat dilakukan  segera  tanpa  menunggu  putusan  pengadilan.  Kondisi  semacam  ini    memberikan  kemudahan  bagi lembaga keuangan.
Sesuai dengan UUJF, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik  bagi  debitur,  terutama  pihak  kreditur  dan  pihak  ketiga  yang  lainnya,  maka  objek  yang  menjadi  jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang berbunyi :
“Pembebanan  benda  dengan  jaminan  Jaminan  Fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.” 3
1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 5.
2 Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hal. 140.
3 Ibid, Hal. 188
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Dalam  praktiknya,  walaupun  UUJF  sudah  mengatur  mengenai  kewajiban  penerima  findusia  untu mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam arti kata lain yaitu akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal eksekusi objek jaminan  fidusia  apabila  debitur  wanprestasi 4 Sehingga  terjadi  pengambilan  paksa  objek  jaminan  fidusia  yang bertentangan dengan yang diatur dalam UUJF.
Dalam hal ini jaminan fidusia juga berkaitan dengan hak cipta, perihal eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta apabila terjadi ingkar janji (wanprestatie),  Hak Cipta diatur sebagai objek jaminan fidusia  yang berarti adanya pengakuan bahwa hak cipta  memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan  sebagai pelunansan utang. 5
Pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJF, dicantumkan irah-irah dengan kata- kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap.  Dengan  adanya  kekuatan  eksekutorial  tersebut,  sertifikat  jaminan  fidusia  langsung  dapat dilaksanakan  tanpa  melalui  keputusan  pengadilan  dan  bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakan putusan tersebut. 6 . Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

## METODE  PENELITIAN
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  suatu  penelitian  yang  mengungkapkan  suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehinggga bersifat mengungkapkan fakta (fact finding) 7 . pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  pada  PT.FEDERAL  INTERNATIONAL  FINANCE  ,  mengenai Eksekusi jaminan kredit oleh PT. Federal international finance terhadap nasabah dengan menggunakan Berita
4 Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakn kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Salim HS, S.H., M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2014 , Hal.180
5 Widya Marthauli Handayani " Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019 : 214-224 hal 222
6 Op.cit, Hal: 214
7 Hadiri Nawiwi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta Gadjah Mada Univerrsity Press, 1995). Hal 31
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Acara  Penyelesaian  Kewajiban  Pembiayaan  Perjanjian  Pembiayaan  (BAPKPPP)  (Studi  Kasus  pada  PT.  Federal International  Finance)  dan  Pengaturan  Hukum  Positif    Eksekusi  Jaminan  Terhadap  Nasabah  Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksekusi    Jaminan  Kredit  Oleh  PT.  Federal  International  Finance  Terhadap  Nasabah  Dengan Menggunakan  Berita  Acara  Penyelesaian  Kewajiban  Pembiayaan  (BAPKPPP)  (Studi  Kasus  Pada PT. Federal Internnational Finance)
Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  benda  yang hak kepemilikannya  diadakan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu :
“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya  bangunan  yang  tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan,  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi  penulasan  gutang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik  secara  kepercayaan,  maka  hanya  kepemilikannya  saja  diserahkan  sedangkan  bendanya  masih  tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Mengenai tentang fidusia berkaitan erat dengan eksekusi pada jaminan yang di kreditkan, Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah executie disamakan dengan menjalankan putusan hakim. Subekti yang mengatakan bahwa istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan. Berdasar hal tersebut Subekti memberi definisi eksekusi sebagai berikut:
“Eksekusi atau pelaksanaan putusan sudah mengandung arti bahw a pihak yang dikalahkan tidak mau mantaati  putusan itu  secara  suka  rela,  sehingga  putusan itu harus  dipaksakan kepadanya  dengan bantuan  “kekuatan  umum”.  Dengan  “kekuatan  umum”  ini  dimaksudkan  polisi,  kalau  perlu  militer (angkatan bersenjata).”
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Definisi eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:
Pelaksanaan  putusan  hakim  atau  eksekusi  pada  hakekatnya  tidak  lain  ialah  realisasi  dari  pada kewajiban  pihak  yang  bersangkutan  untuk  memenuhi  prestasi  yang  tercantum  dalam  putusan tersebut.
Definisi  eksekusi  menurut  Sudikno  Mertokusumo  ini  hanya  menyebut  hakekat  eksekusi,  sehingga rumusannya  sangat singkat  dan  tidak  selengkap  definisi  yang  diberikan  oleh  Subekti.  Di  sini  tidak  disebutkan kapan  eksekusi  mulai  berlangsung,  bagaimana  caranya, sehingga  jika  dibanding dengan definisi  eksekusi dari Subekti definisi ini hanya meliputi unsur eksekusi yang kedua yaitu obyek eksekusi adalah putusan hakim.
Akibat  dari  pola  pikir  eksekusi  sebagai  bagian  Hukum  Acara  Perdata  adalah  terjadinya  ketidak konsistenan  antara  rumusan  definisi  eksekusi  dengan  substansi  eksekusi.  Sebagai  contoh  mengenai  hal  ini adalah  pendapat  Sudikno  Mertokusumo,  yang  di  dalam  definisi  tentang  eksekusi  disebutkan  bahwa  obyek eksekusi adalah putusan hakim, namun dalam uraian lebih lanjut tentang jenis-jenis pelaksanaan putusan dan apa sajakah yang dapat dilaksanakan disebutkan bahwa di samping putusan hakim, obyek eksekusi meliputi pula grosse akta hipotek dan surat hutang notariil serta jaminan gadai.
Sehinga  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  juga  sesuai  dengan  apa  yang dilakukan oleh PT.FIF (Federal International Finance) sebagaimana yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan salah  seorang  pegawai  PT.FIF  yaitu  bapak  Alfredo  Subekti  terkait 8 Berita  Acara  Penyelesaian  Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) yang dikeluarkan dengan format yang sudah di bakukan dengan kode Format “MARELAN,20 - 000350” yang berhubungan dengan kredit dan jaminan fidusia.
Contoh Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP)
8 Wawancara dengan bapak Alfredo Subekti terkait BAPKPPP, yang mana formatnya sudah dibakukan oleh perusahaan , pada tanggal 05 september 2021 pada pukul 11.00
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
274
Adapun hal terkait format disebutkan bahwa hal tersebut dikeluarkan oleh PT.FIF akibat nasabah yang melakukan penunggakan cicilan terhadap objek jaminan, dengan ketenuan waktu penunggakan sebagai berikut :
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
1. Hal pertama awal ekseskusi dilaukan yaitu adanya indikasi bahwa Debitur tidak kooperatif seperti :
- Di telephone tidak diangkat
- Di jumpai kerumah tidak ketemu (menghindar)
2. Kedua bahwa setelah diberikan Diberikan SP 1,2 dan 3 tapi debitur tidak mengindahkan surat peringatan, untuk membuat laporan ke kantor FIF
- Apabila waktu 1 Bulan melakukan penungggakan berlaku kelipatanya.
Bahwa penulis juga memperoleh bagan penarikan tentang penerikan dan pembayaran sebagai berikut :
Setelah ketentuan tentang penunggakan pembayaran dijalankan dan apabila debitur sebagai pemegang jaminan  fidusia  tidak  menjalankan  hal  tersebut  maka  prosedur  tentang  Berita  Acara  Penyelesaian  Kewajiban Pembiayaan  Perjanjian  Pembiayaan  (BAPKPPP)  dijalankan.  Yang mana BAPKPPP  di  sertai dengan  durat  kuasa dengan format yang sudah dibakukan dengan no “20 - 000350” diberi judul “Surat Kuasa” adapun maksud dari surat kuasa tersebut adalah mewakilan pemberi kuasa dalam hal melakukan penyelesaian wanprestasi terkait benda yang dijaminkan.
Bapak mulaludin 9 mengatakan, biarpun BAPKPPP dikeluarkan oleh PT.FIF tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perdamaian apabila ada itikat baik seperti dalam 1320 KUHPerdata atau dalam BAPKPPP juga
9 Wawancara dengan bapak mulaludin seebagai suvervisior  pada tanggal 05 september 2021 pada pukul 13.00
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
disebutkan  poin  penting  yaitu  PT.FIF  bersedia  bekerjasama  dengan  pihak  ke-3  dalam  hal  penjualan  barang jaminan fidusia, dengan ketentuan apabila siklus dana positif maka sisa dana dikembalikan kepada debitur dan atau apabila siklus dana  negative maka debitur wajib membayar kekuranganya.
Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam  hubungan  hutang  piutang  yang  sudah  dapat  ditagih (opeisbaar),  jika  debitur  tidak  memenuhi  prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.
Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.
Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat  (3)  yang  berbunyi,  apabila  debitur  cidera  janji,  penerima  fidusia  mempunyai  hak  menjual  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  Penerima  Fidusia  sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi  dan  Penerima Fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  para pihak.
Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :
a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
b. Hasil  eksekusi  melebihi  pinjaman,  penerima  fidusia  wajib  mengembalikan  kelebihan  tersebut kepada pemberi fidusia.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran. 10
Dalam  prakteknya,  sungguh  pun  tidak  disebutkan  dalam  UUJF,  tetapi  tentunya  pihak  kreditur  dapat menempuh  prosedur  eksekusi  biasa  lewat  gugatan  biasa  ke  pengadilan.  Untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan  cara  eksekusi  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  UUJF  maka  ada  larangan  tegas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32,  bahwa  setiap  janji  untuk  melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.
Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang.  Hal  tersebut  mengacu  pada  Pasal  30  UUJF,  yang menyatakan.  Pemberi  Fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan  eksekusi  Jaminan Fidusia.  Kemudian  dalam  Pasal 34  dinyatakan, dalam  hal  hasil eksekusi  belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.
Pengaturan  Hukum  Positif    Eksekusi  Jaminan  Terhadap  Nasabah  Dengan  Menggunakan  Berita  Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance)
Apabila debitur pemberi Fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima Fidusia berhak menjual jaminan Fidusia  Dengan  Menggunakan  Berita  Acara  Penyelesaian  Kewajiban  Pembiayaan  Perjanjian  Pembiayaan (BAPKPPP)  . Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yaitu:
a. Pelaksanaan title eksekutorial;
b. Eksekusi atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
c. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.
Dalam  praktek  pelaksanaan  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  Debt  Collector  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian yang dibuat di bawah  tangan, maka  untuk melakukan  eksekusinya  haruslah melalui putusan  pengadilan.  Dengan  penjualan  di
10 Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta, Kencana, hal. 187
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
bawah  tangan  tidak  di  dahului  oleh  pemberitahuan  secara  tertulis  di  surat  kabar,  tetapi  langsung  dicari peminatnya  oleh  debitur,  maka  eksekusi  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Karena  apabila  melakukan  eksekusi dengan jasa Debbt Collector dan penjualan terhadap objek jaminan Fidusia tanpa adanya kesepakatan tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Seharusnya peraturan yang benar dalam contoh penarikan kendaraan bermotor debitur yang memiliki kredit  macet  (wanprestasi)  yang  dijamin  dengan  jaminan  Fidusia  pada  PT.  Federal  International  Finance dilaksanakan oleh Collection Remedial Field (CR Field) atau Collector berdasarkan daftar penagihan yang dibuat oleh Collection Remedial Coordinator (CR Coordinator). Dalam pelaksanaan penagihan terhadap debitur, apabila debitur dapat ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang diperoleh, yaitu: 11
1. Debitur  menjanjikan  kepada  CR  Field  untuk  membayar  kewajibannya,  yaitu  melunasi  angsuran yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu;
2. Jika  debitur  mampu  menyelesaikan  angsuran  yang  dimilikinya,  maka  penarikan  kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dan proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses.
Apabila  dalam  pelaksanaan  penagihan  debitur  tidak  dapat  ditemui,  maka  PT.  Federal  International Finance  akan  mengirimkan  somasi  kepada  debitur.  Pada  hakikatnya,  somasi  dilakukan  untuk  memberikan peringatan  kepada  debitur  karena  debitur  telah  lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran  angsuran  kendaraan  bermotor  sehingga  terjadi  tunggakan  angsuran  atau  kredit  macet.  Setelah adanya somasi pertama, terdapat pula 2 (dua) kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh debitur:
1) Pembayaran dilakukan  oleh  debitur,  maka proses  dianggap  clear  sehingga  uang  debitur  dapat diproses dan tentunya tidak terjadi penarikan kendaraan bermotor.
2) Jika debitur tidak dapat membayar angsuran kendaraan bermotor yang dimiliki, maka laporan tersebut  akan  dilaporkan  kembali  ke  bagian  CR  Coordinator,  setelah  itu  CR  Coordinator  akan mengirimkan somasi kedua terhadap debitur wanprestasi.
Setelah somasi kedua, terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh seperti pada proses somasi pertama, yaitu hasil penagihan yang dilakukan oleh CR Field akan kembali masuk kepada CR Coordinator. Apabila debitur wanprestasi dapat melakukan pembayaran, maka uang debitur dapat diproses dan dianggap clear dan Apabila debitur tidak mampu membayar tunggakan angsuran yang dimiliki, maka CR Coordinator akan membuat penugasan kembali kepada CR Field untuk melakukan penarikan kendaraan debitur yang wanprestasi.
11 Shavira  Ramadhanneswari, “Penarikan  Kendaraan  Bermotor  Oleh  Perusahaan  Pembiayaan  Terhadap  Debitur  Yang  Mengalami  Kredit  Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis” , Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 32.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Dalam  perjanjian  pembiayaan  antara  PT.  Federal  International  Finance  (pemberi  fasilitas)  dengan debitur (penerima fasilitas) memang tidak tercantum kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akan dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya itikad buruk debitur. Itikad buruk yang dimaksud dalam hal ini adalah, apabila debitur wanprestasi sudah mengetahui sejak awal  kapan  kendaraan  bermotor  akan  ditarik  oleh  perusahaan  pembiayaan,  maka  ada  kemungkinan  debitur wanprestasi akan “menghilangkan” dengan sengaja kendaraan bermotor tersebut sebelum ditarik oleh CR Field, misalnya  dengan  menyembunyikan  atau  menjual  kendaraan  tersebut.  Hal  tersebut  tentunya  akan  sangat merugikan pihak PT. Federal International Finance.
Penarikan  kendaraan  bermotor  dilakukan  oleh  CR  Field  dengan  mendatangi  debitur  sesuai  dengan alamat tempat tinggal yang tercantum pada identitas yang terdapat dalam dokumen perjanjian pembiayaan. CR Field melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia  memang  tidak  mengatur  keabsahan  penerima  Fidusia  untuk  mengambil  objek  yang  menjadi jaminan  Fidusia  dari  pemberi  Fidusia.  Ketentuan  mengenai  hak  Penerima  Fidusia  untuk  mengambil  barang terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/PMK.010/2012 tentang Pendafaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen  kendaraan  bermotor.  Pada  saat  melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor yang dijamin dengan jaminan Fidusia, penerima Fidusia yaitu PT. Federal International Finance wajib memberikan tembusan sertifikat jaminan Fidusia yang diserahkan kepada debitur (penerima fasilitas).
Dengan  adanya  sertifikat  jaminan  Fidusia  PT.  Federal  International  Finance  mempunyai  hak  secara penuh  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  yang  dijadikan  obyek  jaminan  Fidusia.  Setelah  penarikan kendaraan bermotor dilakukan, PT. Federal International Finance akan membawa kendaraan (unit) yang ditarik tersebut  ke  gudang  tempat  obyek  jaminan  fidusia  dari  debitur  (penerima  fasilitas)  yang  juga  ditarik  karena memiliki permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet) disimpan sementara waktu untuk kemudian dilakukan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
taksasi pada kendaraan tersebut. Setelah taksasi unit dilakukan oleh pihak gudang, debitur (penerima fasilitas) akan menerima undangan untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet). 12
Berdasarkan hasil penjabaran prosedur penarikan kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penarikan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  Collection  Remedial  Field  (CR  Field)  yang melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor  dengan  dilengkapi  dokumen-dokumen  seperti  surat  kuasa  untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan ditunjukan kepada debitur (penerima fasilitas) yang wanprestasi.
Namun  dalam  proses  penarikan  kendaraan  di  lapangan  tentunya  tidak  semudah  teori  maupun ketentuan  yang  ada.  Seringkali  di  tengah  proses  pelaksanaan  penarikan  kendaraan  bermotor  terjadi permasalahan yang tidak terduga. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berupa:
a. Kendaraan bermotor digadaikan, dipindah tangankan, dan dijual;
b. Debitur (penerima fasilitas) tidak diketahui keberadaannya;
c. Perlawanan  yang  dilakukan  debitur  (penerima  fasilitas)  pada  saat  dilakukan  penarikan  obyek jaminan fidusia;
d. Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan Fidusia saat akan melakukan penarikan obyek jaminan Fidusia;
e. Identitas obyek jaminan Fidusia telah diubah.
Ketika terjadi permasalahanyang sedemikian rupa, PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor tentunya akan melakukan upaya-upaya penyelesaian yang diantaranya:
1. Menggunakan program SMS interaktif PT. Federal International Finance;
2. Menggunakan jasa mata elang;
3. Membuat laporan pada kepolisian;
4. Meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan proses penarikan obyek jaminan fidusia.
Dari beberapa upaya yang telah disebutkan di atas terdapat upaya penyelesaian yang dapat dikatakan bahwa  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  atau  menyimpang.  Namun,  upaya  tersebut  akan
12 Yuzrizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Penerbit : Media Nusantara Creative, cetakan ke- 10 dengan revisi 2015, hlm. 74.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
digunakan  apabila  penyelesaian  secara  prosedural  sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  sudah tidak dapat digunakan dan menjadi cara terakhir.
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi (Angsuran Kredit) Yang telah Dilakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa
1. Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
Dalam  Pasal  1  angka  9  (sembilan)  Undang-Undang  Nomor  42  tentang  Jaminan  Fidusia,  debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang. Debitur disini berarti  perorangan  yang  memperoleh  fasilitas  penyediaan  dana.  Penyediaan  dana  adalah  kredit  atau  dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007). 13
Adapun pengertian lain tentang deditur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima  sesuatu dari kreditur  yang  dijanjikan debitur  untuk  dibayar kembali  pada masa  yang  akan  datang. Pemberian  pinjaman  kadang  memerlukan  juga  jaminan  atau  agunan  dari  pihak  deditur.  Jika  seorang  debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.
Kewajiban  Debitur  tersebut  berupa  pembayaran  yang  harus  dilaksanakannya  dalam  jangka  waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan  akibat  hukum  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  undang-undang.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
Pertanggungjawaban  debitur  adalah  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  yang  telah  ditandatangani  oleh debitur  dan  kreditur.  Bila  dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum  yang digunakan  dalam penelitian  ini, maka pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia adalah mengandung ketentuan-ketentuan yang berupa hak dan kewajiban para pihak baik bank selaku kreditur maupun debitur pemberi Jaminan Fidusia. Apabila salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan dengan Jaminan Fidusia tersebut maka akan menimbulkan hak bagi pihak
13 Suwanto, Erlina Dayanti, “Pembangunan Database Terpadu Brb asis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu” , Jurnal Online ICT- STMIK IKMI, Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
lain  untuk  melakukan  penuntutan  dalam  hal  pemenuhan  prestasi  dari  pihak  yang  melakukan  wanprestasi tersebut.  Hal  ini  telah  diatur  di  dalam  ketentuan  akta  jaminan  Fidusia  yang  dalam  pelaksanaanya  akan menimbulkan suatu dasar hukum yang kuat berdasarkan klausul-klausul perjanjian tersebut dalam melakukan tindakan hukum bagi para pihak yang telah memiliki kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaanya.
Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan  dalam  perikatan  atau  perjanjian,  tidak  dipenuhinya  kewajiban  dalam  suatu  perjanjian,  dapat disebabkan,  karena  kesalahan  debitur  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaian  dan  keaadaan  memaksa (overmacht/forcemajeur). 14
Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu :
a. Tidak memenuhi prestasi
b. Terlambat memenuhi prestasi
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dalam  hal  wanprestasi  karena  kesalahan  debitur  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaian,  timbul pertanyaan,  sejak  kapan  seorang  dibitur  dianggap  wanprestasi,  jika  dalam  suatu  perjanjian  tenggang  waktu pelaksanakan  prestasi  ditentukan,  maka  debitur  berada  dalam  keadaan  wanprestasi  setelah  lewat  tenggang waktu  yang  ditentukan.  Walaupun  demikian  menurut  Pasal  1238  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  masih memerlukan  teguran  dari  pengadilan  (somasi)  baru  dapat  dikatakan  debitur  dalam  keadaan  wanprestasi. Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3/1963.  Oleh  karena  itu, menurut  Subekti,  cukup ditegur  saja  secara pribadi baik lisan ataupun secara tertulis.
Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut : 15
1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
14 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.175.
15 Johanes Ibrahim, Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 55-56.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
3) Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).
Pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi. Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.
Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi:
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang  harus  diberikan atau  dilakukannya hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam waktu  yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi:
“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang bo!eh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan  keuntungan  yang  sedianya  dapat  diperolehnya,  tanpa  mengurangi  pengecualian  dan  perubahan yang disebut di bawah ini.”
Dalam  hubungan  ini,  debitur  berdasarkan  pengalaman  yang  normal  dapat  menduga  bahwa  dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur. Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang  debitur  itu  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  tidak  dapatnya  melakukan  prestasi  adalah  di  luar kesalahannya  atau  dengan  kata  lain  debitur  tidak  dapat  membuktikan  adanya  overmacht,  jadi  dalam  hal  ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi.
Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri  yang  berwenang.  Kemudian  Pengadilan  Negeri  dengan  perantara  Juru  Sita  menyampaikan  surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acra penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya  melalui  surat  tercatat,  telegram,  atau  disampaikan  sendiri  oleh  kreditur  kepada  debitur  sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Atas  Prestasi  Sehubungan  Penarikan  Paksa  Objek  Jaminan Fidusia.  Perlindungan  hukum  terhadap  debitur  pemberi  jaminan  Fidusia  didasarkan  kepada  Undang-Undang Hukum  Jaminan  Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999  dimana  debitur  dilindungi  secara  hukum  untuk  menggunakan secara wajar objek jaminan Fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia tersebut. Dengan kata lain  objek  jaminan  Fidusia  tersebut  telah  diserahkan  kepada  kreditur  namun  yang  diserahkan  adalah  hak kepemilikan  dari  objek  jaminan  Fidusia  tersebut.  Sedangkan  objek  secara  fisik  dari  jaminan  Fidusia  tersebut tetap  berada  dalam  penguasaan  debitur  pemberi  jaminan  Fidusia.  Debitur  pemberi  jaminan  Fidusia  berhak menggunakan objek jaminan Fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijaminkan sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia terhadap kreditur. 16
Prestasi  Debitur  sehubungan  dengan  penarikan  objek  suatu  yang  wajib  harus  dipenuhi  oleh  debitur dalam  setiap  perikatan.  Prestasi  merupakan  isi  dari  pada  sebuah  perikatan.  Apablia  debitur  tidak  memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).
Adapun tentang deditur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak deditur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta  milik  debitur  untuk  memaksa  pembayaran.  Terkait  dengan  uraian  diatas  tersebut,  Debitur  merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hudup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai Undang-Undang baginya dan perjanjian atau  kesepakatan  itu memgikat  para  pihak  tidak  hanya  untuk hal-hal yang  dituliskan atau  dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.  Pasal  1339  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ini  memungkinkan  munculnya  hak  dan
16 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 177.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang yang ada.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah antara lain:
Eksekusi Jaminan Kredit Oleh PT. Federal International Finance Terhadap Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP), Perusahan telah melakukan itikat baik,  dengan  maximal  waktu  keterlambatan  selama    4  bulan  ,  dan  prosedur  eksekusi  sebenarnya  jaminan fidusianya  harus  didaftarkan  dalam  bentuk  sertifikat,  sehingga  jaminan  dapat  ditarik  meskipun  tidak  melalui proses  pengadilan  secara  perdata.  Pengaturan  Hukum  Positif    Eksekusi  Jaminan  Terhadap  Nasabah  Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP)  Format baku penarikan  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  akan  tetapi banyak  perusahan  lesing  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusianya  sebagaimana  yang  diatur    dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendafaran  Jaminan  Fidusia.  Agar pemerintah mengeluarkan format  baku terhadap prosedur penarikan serta format  yang seharusnya agar tidak memberatkan  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  jaminan  fidusia  Agar  Pemerintah  lebih  menekankan  kepada perusahaan lesing untuk mendaftarkan jamianan fidusia tersebut dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya

## DAFTAR PUSTAKA
Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Salim HS, S.H., M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Widya Marthauli Handayani " Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia  Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.2 - Juni 2019

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 07  Tahun  1992  tentang  Perbankan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman