Volume 5, Nomor 1, 2018 http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
PENGELOLAAN PERIKANAN LOBSTER ( Panulirus sp.) DENGAN

## METODE ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT DI KABUPATEN SIMEULUE

## ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT METHOD
FOR LOBSTER FISHING MANAGEMENT ( Panulirus sp.) IN SIMEULUE

## DISTRICT
Roni Arif Munandar 1 , M. Ali Sarong 2 , Edwarsyah 1
1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat.
2 Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala
Korespondensi: rony.arif06@gmail.com

## Abstract
Management  of  lobster  fisheries  aims  to  analyze  lobster  fisheries management system and lobster resource management pattern through Ecosystem Approach  to  Fisheries  Management  (EAFM)  at  the  Simeulue  Regency  Aceh Province. The study was conducted in a lobster breeding area, at the sub-district of South Teupah and sub-district of Teluk Dalam Simeulue regency in June to July 2016,  location  determination  using  purposive  sampling  method.  Data  collection with  questionnaires  and  direct  field-taking.  Analysis  of  data  processing  using analysis  of  fisheries  management  indicators  through  ecosystem  approach (EAFM).  The  results  showed  that  assessment  indicator  EAFM  for  fish  resource domains  in  good  condition  (220),  habitat  and  ecosystem  domains  in  good condition (205), and institutional domains are also in good condition (227).

## Keywords: EAFM, Ecosystems, Lobsters, Simeulue

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  beberapa  pulau besar  dan  pulau  kecil.  Pulau-pulau  kecil  pada  umumnya  memiliki  kondisi ekosistem yang khas dan kekayaan laut yang melimpah. Pemanfaatan sumberdaya perikanan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perairan  (WPP)  di  Indonesia  saat  ini dihadapkan  pada  permasalahan  kelangkaan  sumberdaya  yakni  akibat  terjadinya penangkapan secara berlebihan ( over fishing ).
Pengelolaan  perikanan,  kualitas,  keragaman  dan  ketersediaan  sumber  daya perikanan harus dipertahankan dalam jumlah yang cukup untuk generasi sekarang dan  masa  depan.  Dengan  merangkai  semua  makna  dan  tujuan  dari  pengelolaan perikanan,  pendekatan  ekosistem  untuk  pengelolaan  perikanan  harus  mencakup dampak  penangkapan  ikan  pada  komponen  ekosistem  dan  adanya  upaya  untuk mencoba  kegiatan  lain  untuk  melindungi  ekosistem  (Hutubessy,  2015). Pengelolaan  perikanan  berkelanjutan  akan  terwujud  jika  adanya  integrasi  dari berbagai  aspek  yang  meliputi  aspek  sumberdaya  ikan,  habitat  dan  ekosistem perairan, dan kelembagaan.
Lobster  merupakan  komoditi  perikanan  yang  bernilai  ekonomis  tinggi, dengan  harga  jual  di  pasaran  yaitu  280  ribu  sampai  350  ribu  per  kilogram
berdasarkan jenis dan ukurannya.  Beberapa tahun terakhir ini permintaan lobster di pasar domestik maupun mancanegara meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan  penduduk.  Permintaan  pasar  yang  tinggi  berdampak  pada  usaha penangkapan  lobster  dialam  semakin  meningkat.  Hal  ini  terjadi  karena  produksi lobster  hingga  saat  ini  masih  tergantung  pada  hasil  tangkapan  alam,  mengingat masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memijahkan lobster laut.
Penangkapan  lobster  dewasa  ini  kurang  optimal  dan  cenderung  kurang memperhatikan segi kelestariannya. Keinginan untuk menghasilkan produksi yang tinggi  seharusnya  tetap  melestarikan  sumberdaya  alam,  sehingga  stok  lobster  di alam  tidak  punah.  Salah  satu  langkah  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dapat dimulai dengan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem ( Ecosystem Approach to Fisheries Management ).
Kepulauan Simeulu merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh,  yang  berhadapan  langsung  dengan  Samudera  Hindia  yang  termasuk wilayah  WPP  572.  Potensi  perikanan  laut  di  Kepulauan  Simeulue  cukup melimpah,  salah  satunya  adalah  lobster.  Lobster  merupakan  komoditi  ekspor unggulan  Kabupaten  Simeulue,  sehingga  menjadi  salah  satu  aset  daerah  yang harus  dikelola  dengan  baik  sehingga  keberlanjutan  sumberdaya  terus  terjaga. Berdasarkan  data  statistik  perikanan  tangkap  jumlah  produksi  lobster  di Kabupaten  Simeulue  pada  tahun  2010  sebesar  31,5  ton,  kemudian  mengalami peningkatan  pada  tahun  2011  sebesar  81,5  ton  dan  2012  sebesar  91,7  ton,  dan mengalami  penurunan  pada  tahun  2013  sampai  2014  menjadi  66,5  ton (dkp.acehprov.go.id).
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas,  maka  perlu  dilakukan  kajian mengenai  pengelolaan  perikanan  lobster  di  Kepulauan  Simeulue,  sehingga  data yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi stake holder setempat untuk melahirkan sebuah  kebijakan  tata  kelola  yang  baik  sehingga  sumberdaya  lobster  ini  tetap terjaga ketersediaannya di habitatnya.

## II. Metode Penelitian

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  sampai  bulan  Juli  2016. Penelitian dilaksanakan di kawasan penangkaran lobster Kepulauan Simeulue, di KecamatanTeupah  Selatan  dan    Kecamatan  Teluk  Dalam  Kabupaten  Seumeulu (Gambar 1).
Volume 5, Nomor 1, 2018 http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Gambar 1. Peta lokasi penelitianKepulauan Simeulue, di Teupah Selatan dan

## Kecamatan Teluk Dalam

## Analisis Data

## Analisis Indikator EAFM
Analisis  EAFM  merupakan  salah  satu  pendekatan  multi  atribut  dengan pendekatan  kepada  gejala  atau  performa  indikasi  kondisi  ekosistem  perairan secara  umum  (KKP  2012).  Analisis  EAFM  ini  dilakukan  melalui  pendekatan indikator.    Pada  penelitian  ini  dilakukan  penilaian  terhadap  17  indikator  yang terbagi  atas  tiga  domain.  Setiap  indikator  memiliki  kriteria  dan  bobot  penilaian masing-masing.  Kriteria  dan  bobot  masing-masing  indikator  dapat  dilihat  pada halaman lampiran (Lampiran 1).
Visualisasi  hasil  penilaian  indikator  EAFM  menggunakan  teknik flag modeling . Teknis  FlagModeling dilakukan  dengan  pendekatan multi-criteria analysis (MCA), sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan wilayah  pengelolaan  perikanan  dilihat  dari  pendekatan  ekosistem  dalam pengelolaan  perikanan  melalui  pengembangan  indeks  komposit  dengan  tahapan sebagai berikut (Adrianto et al . 2005) :
1. Tentukan kriteria untuk setiap indikator masing-masing aspek EAFM (habitat, sumberdaya ikan, dan kelembagaan)
2. Kaji keragaan masing-masing WPP untuk setiap indikator yang diuji.
3. Berikan skor untuk  setiap keragaan indikator pada masing-masing  WPP (skor Likert berbasis ordinal 1,2,3)
4. Tentukan bobot untuk setiap indikator
5. Kembangkan indeks komposit masing-masing aspek untuk setiap WPP dengan model fungsi :
CAi = f (CAni….n=1,2,3…..m)
6. Kembangkan  indeks  komposit  untuk  seluruh  keragaan  EAFM  pada  masing- masing WPP dengan model fungsi sebagai berikut :
C-WPPi= f (CAi……y = 1,2,3……z; z = 11)
Indikator  yang  dinilai  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis komposit  sederhana  berbasis  rataan  aritmetik  yang  kemudian  ditampilkan  dalam bentuk model bendera (KKP 2012) seperti Tabel 1.
Tabel 1. Visualisasi model bendera untuk indikator EAFM.
Nilai Skor Komposit Model Bendera Deskripsi 100-125 Buruk 126-150 Kurang Baik 151-200 Sedang 201-250 Baik 251-300 Baik Sekali

## Pendekatan Keputusan Taktis
Pendekatan  keputusan  taktis  merupakan  suatu  tindakan  untuk  menentukan langkah taktis yang akan dilakukan untuk mencapai rencana strategi pengelolaan. Pengambilan  keputusan  taktis  adalah  memutuskan  pada  tindakan  (taktik)  untuk mencapai strategi pengelolaan (Trophia Ltd 2011). Penilaian indikator merupakan salah satu cara pengukuran ( management measure ) dalam pengelolaan perikanan untuk  mendapatkan  suatu  set  data  yang  akan  digunakan  dalam  pengambilan keputusan  taktis.  Keputusan  taktis  merupakan  langkah  yang  diambil  untuk pengelolaan  sebagai  respon  dari  data  perikanan  (Trophia  Ltd  2011).  Langkah- langkah pendekatan keputusan taktis adalah sebagai berikut:
1. Menentukan tujuan pengelolaan ( management objective ) yang dapat dilakukan.
2. Menetapkan titik acuan ( reference point ).
3. Menetapkan strategi yang akan dilakukan.
4. Menentukan langkah-langkah taktis untuk mencapai strategi pengelolaan.

## III. Hasil dan Pembahasan

## Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Karakteristik Responden
Responden memiliki kisaran umur dari 22 sampai 46 tahun. Rata-rata umur responden  adalah  34  tahun.  Latar  belakang  pendidikan  responden  nelayan  yaitu sebesar 0% tidak bersekolah, 0% SD, 40% SMP, dan40% SMA sarjana 20%.
Volume 5, Nomor 1, 2018 http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## Gambar 2. Sebaran umur responden nelayan di Teupah Selatan dan Teluk Dalam

## Proses Penangkapan Lobster
Rata-rata responden telah menjadi nelayan selama  11 tahun, dengan jangka waktu  terlama  menjadi  nelayan  selama  20  tahun  dan  tersingkat  selama  2  tahun. Responden Kecamatan Teupah Selatan dan Teluk Dalam melakukan penangkapan lobster secara manual dengan cara menyelam dengan peralatan masker dan senter. dan lobster ditangkap dengan tangan. Proses penangkapan dilakukan pada malam hari.
3.1 Habitat Lobster

## Terumbu karang
Ekosistem  terumbu  karang  merupakan  salah  satu  jenis  ekosistem  yang terdapat  pada  kawasan  Teupah  Selatan  dan  Teluk  Dalam.  Terumbu  karang
Gambar 3. Komposisi tingkat pendidikan responden nelayan di Teupah Selatan dan Teluk Dalam
merupakan habitat bagi organisme penghuni terumbu karang, salah satunya adalah lobster.  Biota  laut  memanfaatkan  terumbu  karang  sebagai  daerah  penyedia makanan,  daerah  perkembangan,  daerah  asuhan,  dan  daerah  perlindungan ( Radiarta  et  al .  1999).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Simeulue,  kondisi  terumbu  karang  di Simeulue  saat  ini  berada  dalam  kondisi  sedang.  Kerusakan  terumbu  karang  di Simeulue  diduga  akibat  bencana  alam  gempa  dan  tsunami  yang  terjadi  di  Aceh pada tahun 2004 dan dampak dari pemanasan global.

## Kondisi fisika dan kimia perairan
Pertumbuhan  karang  dipengaruhi  oleh  faktor  fisika  dan  kimia  perairan. Parameter  fisika  dan  kimia  air  yang  diukur  dalam  penelitian  ini  meliputi  suhu, salinitas, kandungan oksigen terlarut (DO) dan pH.
Tabel 2. Parameter fisika kimia perairan Teupah selatan dan Teluk Dalam
Parameter fisika kimia Perairan Teupah selatan Perairan Teluk Dalam Kisaran Optimal untuk Habitat Lobster Suhu 28-30 °C 28-30 °C 28 – 30 ⁰ C (KLH, 2004) Salinitas 32 ppt 32-33 ppt 32 - 34 ppt (KLH, 2004) DO 6,6-7,9 mg/l 6,5-7,7 mg/l >5 ppm (KLH, 2004) Ph 8,0-8,4 8,1-8,4 7 – 8,5 (KLH, 2004)

## Sistem Pengelolaan Perikanan Lobster di Kabupaten Simeulue Menggunakan Indikator EAFM
Sistem  pengelolaan  perikanan  lobster  di  Kabupaten  Simeulue  dengan menggunakan indikator EAFM dilakukan terhadap tiga domain, meliputi domain sumberdaya  ikan,  domain  habitat  dan  ekosistem,  dan  domain  kelembagaan. Terdapat beberapa ukuran penilaian masing-masing indikator pada setaiap domain yaitu:
1.Warna hijau dengan skor 3, indikator dalam kondisi baik.
2.Warna kuning dengan skor 2, indikator dalam kondisi sedang.
3.Warna merah dangan skor 1, indikator dalam kondisi kurang baik.

## Domain sumberdaya ikan
Sumberdaya  ikan  adalah  organisme  laut  yang  terdiri  dari  ikan  ( finfish ), binatang  berkulit  keras  ( krustasea )  seperti  udang  dan  kepiting,  moluska  seperti cumi  dan  gurita,  binatang  air  lainnya  seperti  penyu  dan  paus,  rumput  laut  serta lamun laut (FAO,2003).Sumberdaya ikan dalam penelitian ini merupakan potensi semua  jenis  lobster.  Nilai  komposit  indikator  pada  domain  sumberdaya  ikan diterangkan pada Tabel 3.
Volume 5, Nomor 1, 2018 http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## Tabel 3. Analisis komposit domain sumberdaya  ikan
Sumberdaya Ikan A* B* C* D* E* F* Total Hasil Menurun sedikit Trend ukuran relatif tetap Sedikit (<5%) Proporsi target sama dengan non target Relatif tetap, tergantung spesies Tidak ada Skor 2 2 3 2 2 3 Bobot 40 20 15 10 10 5 Nilai 80 40 45 20 20 15 220 Ket: * A) hasil tangkapan, B) ukuran lobster, C) proporsi juvenil lobster yang tertangkap, D) komposisi spesies hasil tangkapan, E) range collapse , F) spesies ETP (Sumber : Data primer (diolah), 2016)
Indikator proporsi juvenil lobster dan spesies ETP tergolong dalam kondisi baik,  sedangkan  hasil  tangkapan,  ukuran  lobster,  komposisi  spesies  hasil tangkapan,  dan range  collapse tergolong  dalam  kondisi  sedang.  Kondisi  ini dipengaruhi  oleh  kebijakan  pemerintah  dan  lembaga  Panglima  Laot  yang melarang  penangkapan  lobster  dibawah  ukuran  200  gram,  sehingga  nelayan  di daerah ini tidak menangkap lobster ukuran juvenil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  nelayan,  para  nelayan  di  Simeulue sudah sadar akan pentingnya keberlanjutan sumber daya lobster, sehingga mereka tidak  menangkap  lobster  yang  berukuran  juvenil.  Selain itu  nelayan  di  Simeulue juga  mematuhi  aturan  tentang  pelarangan  penangkapan  terhadap  spesies  langka, terancam dan dilindungi (spesies ETP). Namun demikian, di Simeulu telah terjadi penurunan  hasil  tangkapan.  Kondisi  ini  terjadi  diduga  karena  semakin  tingginya frekuensi  penangkapan  seiring  dengan  meningkatnya  permintaan  pasar  terhadap lobster, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah tangkapan lobster di alam.

## Domain habitat dan ekosistem
Hasil analisis komposit indikator pada domain habitat dan ekosistem sebesar 205  (Tabel  4.).  Indikator  kualitas  perairan  di  tergolong  dalam  kondisi  baik. Kualitas perairan di Simeulue tergolong tidak tercemar karena parameter kualitas air  masih  di  bawah  baku  mutu  sesuai  KepMen  LH  51/2004.  Indikator  status terumbu  karang,  habitat  unik  khusus,  dan  perubahan  iklim  terhadap  kondisi perairan  dan  habitat  tergolong  dalam  kondisi  sedang.  Hal  ini  disebabkan  karena sebagian  besar  terumbu  karang  di  Simeulue  pada  tahun  ini  masih  dalam  masa pemulihan setelah mengalami kondisi bleaching (pemutihan). Peristiwa bleaching pada  terumbu  karang  diduga  akibat  oleh  perubahan  iklim  yang  menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut (Rani, 2001). Peningkatan suhu permukaan laut dapat  mengakibatkan  keluarnya  alga  yang  bersimbiosis  dengan  hewan  terumbu.
Sedangkan  status  mangrove  tergolong  dalam  kondisi  kurang  baik.  Kondisi  ini terjadi karena ekosistem mangrove di Simeulue memang rendah.
Tabel 4. Analisis komposit domain habitat dan ekosistem
Habitat dan Ekosistem A* B* C* D* E* Total Hasil Tidak tercemar Kerapatan rendah Tutupan karang hidup sedang Ada tapi belum dikelola dengan baik Habitat terkena dampak perubahan iklim (coral bleaching 5-25 %) Skor 3 1 2 2 2 Bobot 25 20 25 20 10 Nilai 75 20 50 40 20 205 Ket: * A) kualitas perairan, B) status mangrove, C) status terumbu karang,  D)  habitat  unik  khusus,  E)  perubahan  iklim  terhadap  kondisi perairan dan habitat (Sumber : Data primer (diolah), 2016)

## Domain kelembagaan
Hasil  analisis  komposit  indikator  pada  domain  kelembagaan  sebesar  227 (Tabel  5).  Indikator  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  perikanan  yang bertanggung  jawab,  kelengkapan  aturan  main  dalam  pengelolaan  perikanan,  dan tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, tergolong dalam  kondisi  baik.  Kondisi  ini  dapat  terwujud  karena  nelayan  mulai  patuh terhadap aturan-aturan perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu hal ini  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  Lembaga  Panglima  Laot  yang  memiliki peran  penting  dalam  pengelolaan  perikanan  di  Simeulue  dan  Aceh  pada umumnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  nelayan  lobster,  kepatuhan  terhadap prinsip-prinsip perikanan dan tingkat sinergisitas kebijakan pengelolaan perikanan dapat  terwujud,  tidak  terlepas  dari  peran  Lembaga  Panglima  Laot  yang  berhasil melakukan  mediasi  ataupun  pendekatan  dengan  para  nelayan.  Kebijakan  seperti ini pada akhirnya akan berdampak pada kepatuhan nelayan dan masyarakat pesisir terhadap prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Indikator mekanisme pengambilan  keputusan  dan  rencana  pengelolaan  perikanan  tergolong  dalam kondisi sedang. Hal ini ini terjadi karena masih ada RPP yang tidak didukung oleh anggaran daerah, sehingga tidak sepenuhnya dijalankan.
Volume 5, Nomor 1, 2018 http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572
Tabel 5. Analisis komposit domain kelembagaan Kelembag aan A* B* C* D* E* F* Tot al Hasil Pelangga ran 2-4 kasus (setahun) Ada dan ada tindak an Keputus an dikeluar kan tapi tidak dijalank an sepenuh nya Ada RPP namun belum dijalank an sepenuh nya Kebijak an saling menduk ung Ada tapi kurang implemen tasi Skor 2 3 2 2 3 2 Bobot 25 26 18 15 11 5 Nilai 50 78 36 30 33 10 227 Ket: * A) kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab,
B) kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan,
C) mekanisme pengambilan keputusan,
D) rencana pengelolaan perikanan
E) tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan,
F) kapasitas pemangku kepentingan. ( Sumber : Data primer (diolah), 2016)
Analisis Flag Modelling
Teknik flag  modelling digunakan  untuk  dapat  melihat  status  atau  kategori penilaian  indikator  yang  telah  dianalisis.  Indeks  komposit  agregat  indikator EAFM  dianalisis  dengan  menjumlahkan  indikator  pada  masing-masing  domain (Tabel 6). Indeks komposit agregat indikator EAFM menunjukkan bahwa terdapat dua kategori baik dan sedang.
Domain  yang  termasuk  kategori  sangat  baik  yaitu  kelembagaan.  Domain yang  termasuk  pada  kategori  baik  yaitu  domain  sumberdaya  lobster  dan  domain habitat  dan  ekosistem.  Rata-rata  nilai  agregat  dari  seluruh  domain  EAFM  yaitu sebesar  229,  yang  berarti  bahwa  kegiatan  perikanan  lobster  di  Simeulue  masih termasuk dalam kategori baik. Perairan Simeulue termasuk dalam WPP-572. Tabel 6. Indeks komposit agregat indikator EAFM untuk pengelolaan perikanan lobster pada setiap domain di Kabupaten Simeulue.
Domain Nilai Bendera Keterangan Sumberdaya Ikan (Lobster) 220 Baik Habitat dan Ekosistem 205 Baik Kelembagaan 262 Sangat Baik Rata-rata 229 Baik Sumber : Data primer (diolah), 2016

## Pola Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
Salah  satu  kunci  utama  untuk  mewujudkan  pembangunan  perikanan berkelanjutan  adalah  tata  kelola  yang  baik.  Tata  kelola  yang  baik  yaitu  yang mampu menyeimbangkan antara sisi ekologi dan sisi sosial ekonomi. Untuk dapat menerapkan tata kelola perikanan yang baik, pemerintah wajib menyusun rencana pengelolaan  perikanan  yang  didalamnya  tertuang  visi  dan  misi  yang  selaras dengan  tujuan  ekologi  dan  tujuan  ekonomi  dalam  jangka  pendek,  jangka menengah dan jangka panjang.
Syahrir  (2011),  pola  pengelolaan  berkelanjutan  secara  ekologi  merupakan kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  yang  harus  dapat  mempertahankan  integritas ekosistem, mempertahankan daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya termasuk keanekeragaman hayati ( biodiversity ), sehingga pemanfaatan sumberdaya  dapat  berkesinambungan.  Pola  pengelolaan  berkelanjutan  secara sosial  ekonomi  berarti  bahwa  kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  harus  dapat menumbuhkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pemeliharaan kapital, penggunaan sumberdaya dan investasi secara efisien.
Tabel 10.  Rencana perbaikan pengelolaan perikanan lobster di Kabupaten Simeulue jangka pendek, menengah dan panjang
Indikator Nilai tahu n 0 Rencana Perbaikan Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Tahun ke- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15

## Domain Sumberdaya Ikan
1. CPUE baku 2. Tren ukuran
lobster 3. Proporsi lobster ukuran juvenil yang tertangkap 4. Komposisi spesies hasil tangkapan
5. Range collapse
6. Spesies ETP

## Domain Habitat dan Ekosistem
1. Kualitas perairan
2. Status mangrove
3. Status terumbu karang 4. Habitat unik khusus 5. Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat
Volume 5, Nomor 1, 2018 http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html ISSN: 2355-5564, E-ISSN: 2355-5572

## Domain Kelembagaan
1. Kepatuhan terhadap prinsip- prinsip perikanan yang bertanggung jawab 2. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan 3. Mekanisme pengambilan keputusan 4. Rencana pengelolaan perikanan 5. Tingkat sinergisitas
kebijakan dan kelembagaan
pengelolaan perikanan 6. Kapasitas pemangku kepentingan
Pola  pengelolaan  perikanan  lobster  dilakukan  berdasarkan  keperluam  yang harus  dilakukan  untuk  memenuhi  tujuan  perikanan  berkelanjutan.  Rumusan pengelolaan  perikanan  lobster  dengan  pendekatan  ekosistem  di  Kabupaten Simeulue yaitu sebagai berikut:
1. Sumberdaya ikan
 Menjaga trend ukuran lobster tangkapan agar relatif semakin besar dari tahun ke tahun.
 Mengontrol proporsi lobster ukuran juvenil lebih rendah dari 30%.
 Menjaga daerah penangkapan lobster agar semakin mudah.
 Mengontrol agar tidak ada hasil tangkapan yang tergolong spesies ETP.
 Mengontrol densitas lobster dan ikan karang agar lebih besar dari 10 ind/m
2. Habitat dan ekosistem
 Menjaga  agar  konsentrasi  parameter  pencemar  berada  dibawah  baku  mutuair laut sesuai Kepmen LH 2004.
 Menjaga agar tutupan lamun lebih besar dari 50%.
 Menjaga agar kerapatan mangrove lebih besar dari 1500 pohon/ha.
 Menjaga agar tutupan terumbu karang hidup lebih besar dari 50 %.
 Mengatur agar implementasi pengelolaan habitat unik berjalan dengan baik.
 Meminimalkan  dampak  perubahan  iklim  terhadap  perairan  dan  habitat  serta mengatur strategi adaptasi dan mitigasi.
3. Kelembagaan
 Meminimalkan  frekuensi  pelanggaran  terhadap  kebijakan  pemerintah  lebih kecil dari 2 kasus dalam setahun.
 Menambah jumlah kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan.
 Menjaga  agar  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintah  dapat dijalankan sepenuhnya.
 Mengatur  rencana  pengelolaan  perikanan  (RPP)  agar  dapat  dijalankan sepenuhnya.
 Menjaga agar sinergi antar lembaga berjalan dengan baik.
 Peningkatan  kapasitas  pemangku  kepentingan  agar  dapat  difungsikan  dengan baik dalam pengelolaan perikanan.

## IV. Kesimpulan
Sistem  pengelolaan  lobster  melalui  domain  sumberdaya  ikan,  domain habitat  dan  ekosistem,  dan  melalui  domain  kelembagaan  adalah  baik.Pola pengelolaan perikanan lobster di Kabupaten Simeulue dilakukan melalui rencana perbaikan jangka pendek, menengah dan panjang pada domain sumberdaya ikan, domain habitat dan ekosistem, dan melalui domain kelembagaan .

## Daftar Pustaka
Adrianto  L,  Matsuda  Y,  Sakuma  Y.  2005.  Assesing  Sustainability  of  Fishery Systems in A Small Island  Region:  Flag  Modeling  Approach. Proceeding of IIFET.
FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper. Hutubessy BG, Mosse JW. 2015. Ecosystem approach to fisheries management in
Indonesia:  Review  on  indicators  and  reference  values. Procedia Enviromental Sciences , 23: 148-156.
KLH.  2003.  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No. 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan  Status  Mutu  Air.  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  RI. Jakarta. 15hlm.
Radiarta,  Nyoman  I,  Rohmin  D,  Zairion.  1999.  Kondisi  Ekosistem  Terumbu Karang  di  Perairan  Barat  Daya  Sumbawa,  Nusa  Tenggara  Barat. Penelitian Perikanan Indonesia . 5 (2): 87 -95
Rani  C.  2001.  Pemutihan  Karang:  Pengaruhnya  terhadap  Komunitas  Terumbu Karang. Hayati , 8 (3): 86-90
Syahrir.  2011.  Strategi  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  rajungan  ( Portunu spelagicus ) untuk pemanfaatan berkelanjutan [Tesis]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
Trophia  Ltd.  2011.  Fisheries  Management  Procedures:  A  Potential  Decision Making Tool for Fisheries Management in California. Quantitive Resource Assessment LLC. California.