Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017

## Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal
Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto
Universitas Kristen Duta Wacana
heru1405@gmail.com ekaadhiwbowo@gmail.com
p-ISSN : 2477-118X

## A b s t r a k
Tulisan ini membicarakan tentang potensi penyimpangan ( fraud ) di organisasi gereja yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dalam gereja. Analisis dalam tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana potensi penyimpangan terjadi pada gereja-gereja di Indonesia, dan (2) Apakah upaya pencegahan penyimpangan dalam gereja terkait dengan pengendalian internal. Tulisan ini berusaha menelaah kemungkinan terjadinya penyim- pangan dan sistem pengendalian internal gereja berdasarkan sistem keyakinan pada manajemen gereja yang terdiri dari sakral dan seku- lar.
Kata Kunci : Penyimpangan, organisasi gereja, sistem pengen- dalian internal gereja, sistem keyakinan, sakral dan sekular.
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017

## A b s t r a c t
This paper discusses about potential fraud in the church orga- nizations were caused by weak internal control systems. This paper tries to answer the question: (1) How are potential frauds occured in churches in Indonesia, and (2) What are the efforts to prevent fraud in the church associated with internal control. This paper seeks to examine the possibility of frauds and internal control systems of the church are based on a belief system on the management of the church consisting of sacred and secular.
Keywords : Fraud, church organizations, the internal control sys- tem of the church, belief systems, sacred and secular.

## P e n d a h u l u a n
Korupsi kini menjadi penyakit sosial yang berbahaya bagi ke- hidupan manusia. Menurut Transparency International (2016), ko- rupsi mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berb- agai hal, seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi politik, korupsi merupakan penghalang besar demokrasi dan pen- egakan hukum. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak akan terjadi, sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor (Sinlaeloe, 2013).
Secara ekonomi, korupsi menguras uang kesejahteraan nasional. Pungutan-pungutan di luar aturan yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu telah membuat harga-harga produk dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Korupsi juga mengurangi daya saing produk sehingga mengurangi pendapatan pengusaha dan potensi pendapatan negara dari pajak. Secara luas, korupsi mengurangi kinerja ekonomi suatu negara menurut perspe- ktif berbasis produktivitas (Salinas-Jim´enez dan Salinas-Jim´enez: 2007).
Aspek sosial menunjukkan bahwa korupsi merusak bangunan sosial kemasyarakatan. Masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
profesionalisme dan kejujuran, karena semua persoalan bisa disele- saikan dengan uang sogokan/suap (Sinlaeloe, 2013). Korupsi men- didik masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Dari sisi lingkungan dapat dilihat dari adanya degradasi lingkungan akibat sistem korupsi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem.
Senada dengan uraian di atas, Zulaiha dan Angraeni (2016) me- nyatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak pada kehidupan berma- syarakat dan bernegara. Secara gamblang, Zulaiha dan Angraeni (2016) menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan peningkatan biaya sosial dan biaya ekonomi yang seharusnya tidak ditanggung oleh masyarakat. Beban atau biaya tersebut akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat.
Pada saat ini, korupsi telah merongrong dan membelit bagai- kan ‘gurita’ di berbagai organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Salah satu contoh lembaga nonpemerintah adalah lembaga keagamaan, dalam hal ini gereja. Gereja merupak- an lembaga keagamaan yang sakral, sehingga dalam kegiatannya menunjukkan diri sebagai lembaga suci yang memiliki standar mor- al yang tinggi melebihi organisasi duniawi pada umumnya. Gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi, karena korupsi tidak sesuai dengan Firman Tuhan yang merupakan landasan kehidupan gereja seperti tertera, “Jangan mencuri,” dan, “Jangan mengingini …… apa pun yang dipunyai sesamamu.” (Ke- luaran 20: ayat 15 dan 17). Ayat tersebut merupakan bagian dari Sepuluh Perintah Allah. Namun dalam kenyataannya, aktivitas dan perilaku kehidupan dalam gereja sering menunjukkan hal yang se- baliknya. Beberapa gereja di Indonesia justru terjebak dan turut terseret dalam kasus korupsi. Tabel 01 menunjukkan berita-berita tentang kasus-kasus penyalahgunaan dana gereja yang terjadi di In- donesia.

## Tabel 1. Sumber Berita dan Ringkasan Kasus Korupsi Dana Gereja
No Sumber Berita Ringkassan Kasus dan Kerugian 1 www.timorraya.com/ diduga-korupsi-dana-gereja- 128-juta-dua-terdakwa- ini-disidangkan/  diakses: 12-1-2017, 9:42 WIB Dugaan tindak korupsi  dana bantuan sosial dari Kemen -
terian Agama RI senilai Rp 1.000.000.000 untuk pem - bangunan gedung gereja St Maria Banneaux, Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT. Indikasi kerugian negara Rp
128.033.650. Pada tahun 2011 2 www.regional.kompas.com/
dugaan korupsi dana gereja Rp 4,7 Triliun Jemaat saling lapor diakses: 12-1-2017, 10:00 WIB Dugaan korupsi dana gereja senilai Rp 4,7 Triliun digu - nakan untuk kepentingan pribadi pendeta, masih sulit dideteksi apakah terjadi kerugian negara atau tidak.
Pada tahun 2013.
3 www.nasional.republika.
co.id/jemaat minta bekas bendahara gki yang gelapkan dana gereja dihukum diakses: 12-1-2017, 10:29 WIB Dugaan korupsi senilai Rp 2,3 Miliar dana gereja GKI Ser - pong, pemalsuan data dan penyalahgunaan wewenang oleh bendahara gereja pada tahun 2015.
4 www.beritasatu.com/dugaan penyimpangan dana hibah gereja di Kabupaten Mappi dilaporkan ke kpk diakses: 12-1-2017, 11:41 WIB Dana hibah gereja dari PAGU Anggaran Rp 22 miliar hanya terserap Rp 6 miliar (hasil audit BPK, 2015) indikasi kerugian negara Rp 16 miliar. Kasus sudah dilaporkan ke Polda Papua, tetapi tidak ada tindak lanjut akhirnya masyarakat Papua berinisiatif untuk melaporkan ke KPK, catatan: hingga kini pembangunan gedung gereja juga belum selesai.
5 www.medan.tribunnews.com/ pendeta dan jemaat gereja methodist Indonesia demo ke mapolda diakses: 12-1- 2017, 11:58 WIB Dugaan korupsi dana dari Kemenpera oleh pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia senilai
Rp 6,1 Miliar, hingga kini kasus masih menggantung.
Jika kita perhatikan isi berita mengenai korupsi dalam gereja tersebut, maka akan terlihat bahwa rata-rata korupsi terjadi pada ge- reja yang besar, baik dari segi organisasi, jumlah jemaat/umatnya, dan jumlah persembahan yang terkumpul. Kemungkinan besar jum- lah uang yang dikorupsi tidak sekaligus dalam jumlah besar, tetapi terjadi dalam jumlah kecil dalam rentang waktu tertentu (sedikit demi sedikit). Berita-berita tersebut hanyalah sebagian kecil dari skandal-skandal korupsi yang terjadi dalam organisasi gereja yang tampak di permukaan, yaitu seperti fenomena gunung es. Perilaku seseorang (anggota gereja: baik majelis (pendeta, pena- tua, diaken) dan jemaat/warga) dalam melakukan tindakan menyim- pang (fraud) disebabkan oleh beberapa faktor. Setidaknya terdapat tiga teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi ses-
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
eorang melakukan fraud, yaitu agency theory, triangle fraud theory, dan GONE theory (Soepardi, 2010). Agency theory menjelaskan bahwa agen (manajemen perusahaan) mempunyai kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan den- gan kepentingan principal (pemilik), sebagai misal membuat kebi- jakan‐kebijakan mengenai remunerasi dan fasilitas yang berlebihan dan menguntungkan bagi manajemen serta tidak berorientasi pada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen juga mempunyai kecenderungan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya untuk memperoleh bonus atau kompensasi dari peningkatan laba perusahaan. Hal ini juga terjadi pada lembaga gereja, sebagai misal para pengurus ge- reja membuat kebijakan pembelian fasilitas dengan bekerja sama/ kolusi dengan keluarga atau kolega dengan nilai pembelian tertentu dan merekayasa laporan keuangan gereja. Kejadian ini sulit terkuak, karena para anggota jemaat (umat) cenderung menaruh kepercayaan penuh kepada para pengurus.
Cressey (1953) mengembangkan triangle fraud theory yang menjelaskan bahwa fraud disebabkan oleh adanya pressure (tekan- an), opportunity (peluang), dan rationalization (pembenaran). Fak- tor pressure berhubungan dengan motivasi yang mengarah untuk berperilaku tidak etis, misalkan keuangan. Secara khusus, sekitar 95% kasus fraud dipengaruhi oleh tekanan keuangan (Albrecht, Albrecht, dan Albrecht: 2006). Mengacu pada Abdullahi, Mansor, dan Nuhu (2015), tekanan keuangan yang dilakukan oleh pelaku (notabene: anggota gereja), antara lain disebabkan oleh keseraka- han, kebutuhan hidup melebihi rata-rata, pengeluaran yang besar, utang pribadi, dan masalah keuangan keluarga. Faktor opportunity tercipta oleh sistem pengendalian dan tata kelola yang tidak efek- tif yang menunjang seseorang melakukan fraud dalam organisasi (Abdullahi, Mansor, dan Nuhu, 2015). Dalam organisasi gereja, fak- tor opportunity terjadi karena rendahnya sistem pengendalian inter- nal, sehingga pelaku mengambil keuntungan dari lemahnya sistem tersebut dan lemahnya sanksi hukum.
Faktor rationalization menyatakan bahwa para pelaku akan mem- formulasikan jenis pembenaran yang bisa diterima secara moral se- belum melakukan tindakan tidak etis (Abdullahi Mansor, dan Nuhu, 2015). Contoh rationalization dalam organisasi gereja adalah me- lalui pemahaman dari Kitab Injil Matius 6: 1-4. Dalam memberikan sedekah (atau persembahan) tidak perlu diketahui orang lain atau tidak dipamerkan (Mat. 6:1). Jemaat harus melupakan persembahan/ sedekah dan tidak terus-menerus membicarakan, apalagi membang- gakan diri atas perbuatan murah hati yang telah dilakukan. Dalam memberikan persembahan jangan menarik perhatian orang lain agar tidak jatuh dalam perangkap dosa untuk mendapatkan pujian dari orang lain (Mat. 6:2-3).
Hal ini menunjukkan bahwa para jemaat/umat mempercayakan sepenuhnya kepada pengurus gereja, tanpa perlu mempertanyakan pengelolaan persembahan tersebut. Jemaat diberi keyakinan bahwa gereja merupakan lembaga yang sakral dan suci, sehingga mampu mengelola sumber dayanya dengan baik.
Teori triangle fraud kemudian berkembang menjadi teori GONE (dikembangkan oleh Bologne, 1993) yang menjelaskan bahwa fraud disebabkan oleh greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Korupsi terjadi karena faktor internal dan eksternal dari diri pelaku. Faktor internal terdiri dari greed dan need, sedangkan faktor eksternal adalah op- portunity dan exposure. Gejala korupsi di gereja dimulai dari diri individu karena adanya greed (keserakahan, kerakusan, ketamakan) dan need (keinginan/gaya hidup konsumtif), yang didukung adanya opportunity (peluang karena lemahnya sikap warga jemaat tentang keberadaan pengendalian internal) dan exposure (lemahnya sanksi atas hasil pengungkapan).
Korupsi di lembaga gereja menunjukkan bahwa pengendalian internal belum dilakukan dengan cara yang efektif sejak awal dan belum ada upaya mencegah fraud (tindakan menyimpang, meny- alahgunakan) dalam organisasi religius seperti gereja.  Beberapa studi telah mencatat setidaknya terdapat empat jenis hasil penelitian
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
dalam perkembangan peran pengendalian internal pada organisasi gereja. Jenis hasil penelitian pertama adalah penolakan terhadap ke- beradaan akuntan oleh pimpinan jemaat dan jemaat gereja (Arma- cost dan Wayne, 1989; Muller (2015).  Hasil penelitian kedua adalah perbedaan persepsi tentang pengendalian internal antara rohaniawan dan akuntan (Elson et al., 2007; Jacobs, 2005). Penelitian jenis keti- ga adalah kesadaran bahwa pengendalian internal yang lemah men- imbulkan penyalahgunaan keuangan dan aset gereja (Kistler, 2008). Sedangkan jenis penelitian keempat adalah pengakuan tentang arti penting akuntansi di organisasi gereja yang ditandai dengan persa- maan persepsi antara rohaniawan dan jemaat tentang pentingnya pengelolaan keuangan gereja (Irvine, 2005). Jika kita amati, keem- pat hasil penelitian tersebut menunjukkan suatu fase atau tahapan peranan pengendalian internal dalam organisasi gereja, yaitu tahap penolakan, perdebatan, kesadaran, dan penerimaan atas kehadiran pengendalian internal di lingkungan gereja.
Tabel 2. Penelitian Gereja dan Pengendalian Internal
Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Obyek / Partisipan Penelitian Robert L. Armacost, & Wayne A. Schneider
(1989), sumber: The CPA Journal; Apr 1989; 59, 4; ABI/ INFORM Complete
pg. 36 Financial Manage - ment in Church Operations Bagi para pimpinan gereja dan jemaat, akuntansi dipandang tidak layak berada di ranah gereja yang sakral Pimpinan gereja dan jemaat gereja Katho- lik dan Protestan di Amerika Serikat
Kerry Jacobs (2005), sumber: Accounting, Auditing & Account - ability Journal; 2005;
18, 2; ProQuest pg. 189 The sacred and the secular: examining the role of account - ing in the religious context Perbedaan persepsi atas pentingnya pengendalian inter- nal antara akuntan dan rohaniawan Akuntan, Pendeta dan Pemimpin Gereja di Inggris Helen Irvine (2005), sumber: Accounting, Auditing & Account -
ability Journal; 2005;
18, 2; ProQuest
pg. 211 Balancing money and mission in a local church budget Rohaniawan dan jemaat memiliki persepsi yang sama bahwa akuntansi adalah hal penting dalam mengelola keuangan gereja
Pendeta, Pemimpin Gereja dan Jemaat
di Australia

## Raymond J.
Elson, Susanne O’Callaghan, & John P. Walker  (2007), sumber: Academy of Accounting and Financial Studies Journal; 2007; 11, Accounting & Tax, pg. 97
Corporate Governance In Religious Organi - zations: A Study Of Current Practices In The Local Church Perbedaan persepsi atas pentingnya pen - gendalian internal antara pendeta dan jemaat berdasarkan pemahaman pen- getahuan mengenai akuntansi Rohaniawan, Pimpi- nan Gereja, dan Jemaat Katholik dan Protestan di
Amerika Serikat
David S. Kistler (2008), sumber: https:// search.proquest.
com/openview Examining The Protestant Church’s Financial Environ - ment, Internal Con - trols, and Financial Integrity Pengendalian internal yang lemah men - imbulkan potensi penyalahgunaan asset dan keuangan gereja Para Pendeta dan Pe- mimpin Gereja Prot- estant di Amerika Serikat
Retief Muller (2015), sumber: http:// www.hts.org.za/ index.php/HTS/ article/view/2707/ html
Incarnation theology versus the sacralisa - tion of authority Pimpinan gereja di negara berkembang lebih cenderung melakukan sakral- isasi otoritas dan menolak penerapan pengendalian inter- nal dalam gereja Jemaat gereja dan pimpinan gereja di
Afrika Selatan
Korupsi di sektor ini sangat menarik untuk dikaji mengingat or- ganisasi gereja memiliki pengaruh yang kuat pada umat dan ma- syarakat secara luas. Permasalahannya adalah bagaimana peranan pengendalian internal di tengah dukungan personal organisasi gereja berupa pola keyakinan sakral dan sekular, serta peranannya sebagai alat pencegah tindakan korupsi? Tulisan ini bertujuan mengkaji po- tensi penyimpangan dan keberadaan sistem pengendalian internal dalam organisasi gereja yang notabene sebagai garda kesucian dan kejujuran.

## T i n j a u a n   T e o r i t i s

## 1. Lembaga Gereja
Kata “gereja”, berasal dari bahasa Portugis, igreja artinya “Kawa- nan Domba, yang dikumpulkan oleh seorang gembala” (Verkuyl, 1981). Kata ini mungkin berasal dari Bahasa Yunani “kuriakê”, arti- nya “Milik Kurios” (Allah, Yesus). Gereja ialah persekutuan orang-
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
orang yang merupakan milik Yesus. Dalam kitab Perjanjian Baru, gereja berasal dari kata dalam Bahasa Yunani, “Ekklesia” yang mempunyai arti dipanggil dari antara orang banyak. Gereja ialah persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Injil.
Pemahaman ini menunjukkan bahwa gereja adalah suatu organ- isasi atau entitas sosial berupa kumpulan umat yang mempunyai suatu tujuan tertentu seperti ditunjukkan dalam 1 Korintus 11:18, “…bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat…”. Kondisi ge- reja ini memenuhi unsur-unsur yang harus dimiliki oleh organisasi antara lain kumpulan manusia, kerja sama, mempunyai tujuan ber- sama, mengelola sumber daya (uang, peralatan, material, teknologi, metode), memiliki struktur organisasi, serta peraturan. Mengambil contoh dari Tata Gereja-Gereja Kristen Jawa (GKJ), Bab II Tentang Pengorganisasian, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
GKJ merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di suatu tempat tertentu yang dipimpin oleh Majelis Gereja dan yang telah mampu mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan membiayai diri sendiri berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Aja- ran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

## 2. Sakralisasi Otoritas
Bersumber dari kitab Kisah Para Rasul, pemimpin-pemimpin ge- reja pada masa kini melakukan sakralisasi untuk otoritas (Muller, 2015). Atribut Ilahi yang digunakan merupakan derivasi dari rasul. Para rasul pada masa itu dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus yang ke- mudian ditafsirkan bahwa pemimpin gereja masa kini juga meru- pakan orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dalam perkembangan- nya justru sering terjadi indikasi fraud yang melibatkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada gereja masa kini tersebut. Penolakan terhadap praktik akuntansi oleh sebagian orang dalam gereja dimungkinkan terjadi, karena adanya sakralisasi yang sen- gaja dibuat untuk meningkatkan kekuasaan oknum-oknum tertentu dalam gereja untuk meningkatkan kekuasaan dengan menggunakan
atribut ilahi (Muller, 2015) dan legitimasi wakil Tuhan di dunia. Po- sisi pemimpin agama yang disebut sebagai wakil Tuhan merupak- an posisi yang rentan termasuk dalam masalah keuangan (Muller, 2015).
Pengendalian internal dapat menjadi salah satu langkah dalam menurunkan kerentanan ini. Posisi pemimpin agama tersebut di- katakan rentan karena dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada organisasi keagamaannya, sementara itu organisasi keagamaan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Muller (2015) menemukan bahwa gereja sering, “Memosisikan diri sebagai jawaban atas segala per- masalahan yang terjadi dalam masyarakat.” Posisi tersebut akan menuntut pertanggungjawaban dari gereja untuk memberikan man- faat yang baik bagi masyarakat. Tanpa pengendalian internal yang baik, tuntutan posisi bagi gereja tersebut akan sulit dipenuhi dan akan membuat gereja ditinggalkan masyarakat. Fenomena menge- nai sakralisasi otoritas dalam ranah agama ini banyak terjadi pada organisasi-organisasi keagamaan di negara-negara berkembang dan dapat menjadi kajian tersendiri.

## 3. Korupsi
Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin corruptio atau corrup- tus ; dan bahasa Latin lebih tua yaitu corrumpere yang bermakna kerusakan atau kebobrokan (Simamora, 2017). Secara luas korupsi mempunyai arti merusak, memutarbalikkan, membusukkan budaya dan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh publik (Klitgaard, 1988).
Menurut Badudu dan Zain (1994) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi  adalah perbuatan yang merusakkan, atau peny- elewengan dengan memakai untuk kepentingan sendiri barang atau uang yang ada di bawah pengawasannya, atau menerima sogokan atau menggelapkan. Berdasarkan definisi tersebut perilaku korupsi termasuk di dalamnya suap, pemerasan, penyimpangan, penggela- pan, nepotisme, kronisme/perkoncoan, penyelewengan aset publik
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
untuk kepentingan pribadi, dan mempengaruhi tempat perdagangan (Myint, 2000).
Masalah korupsi di Indonesia diatur menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan korupsi adalah setiap tindakan yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenan- gan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pem- erasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan  gratifikasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  korupsi  tidak  hanya menyangkut uang, tetapi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Purwatma, 2014). Penggunaan kekua- saan demi kepentingan pribadi ini seringkali berkaitan dengan uang, entah dalam bentuk penyuapan atau penggelapan uang negara dan seringkali disebut korupsi material (Purwatma, 2014) dan selaras dengan  definisi  dari Transparency  International,  yaitu  korupsi  se- bagai “ The abuse of entrusted power for private gain. ”

## 4. Pengendalian Internal
Pengendalian internal merupakan komponen utama bagi organ- isasi untuk dapat mencapai tujuannya serta menghindari kebocor- an-kebocoran yang terjadi dalam operasional perusahaan. Menurut Romney dan Steinbart (2009: 229), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, men- dorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendo - rong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Agoes (2008: 79) menyatakan, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keya-
kinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization (COSO) 1992, pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan kary- awan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal sangat  diperlukan  oleh  organisasi  khususnya  organisasi  nonprofit yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan publik. Pengendalian in- ternal juga memiliki keterkaitan erat dengan transparansi informasi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas kinerja suatu organ- isasi termasuk organisasi gereja.
Pengendalian  internal  telah  didefinisikan  secara  luas  sebagai suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan per- sonel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan mengenai aktivitas operasi, kean- dalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (COSO-Committee of Sponsoring Organizations , 1992). Menurut Zack (2003), sistem pengendalian internal terdiri dari semua langkah yang digunakan oleh suatu organisasi untuk: (1) Melindungi aset dari pemborosan, penyimpangan dan penggunaan yang tidak efisien, (2) Mendorong keakuratan dan keandalan pel - aporan keuangan (3) Mendorong dan mengukur kepatuhan terhadap kebijakan organisasi, dan (4) Mengevaluasi efisiensi operasi.
Duncan, Flesher, dan Stocks (1999) menjelaskan bahwa penera- pan  pengendalian  internal  dalam  organisasi  nonprofit  lebih  kom - pleks  daripada  organisasi  profit,  karena  organisasi  nonprofit  me - miliki tolok ukur yang beragam dan berusaha mengakomodasi sebanyak mungkin pemangku kepentingan ( stakeholders ). Di lain pihak, organisasi profit pada umumnya hanya memiliki satu tolok ukur (laba) dan bertindak sesuai kepentingan pemilik modal.
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017

## P e n y a j i a n   D a t a

## 1. Hasil Survei dan Temuan
Wibowo (2013) telah melakukan survei pada salah satu Sinode Gereja Kristen terbesar di Indonesia. Sinode gereja tersebut memi- liki  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  berdirinya  organisasi-or - ganisasi nonprofit yang kemudian berkembang tidak hanya melay - ani jemaat tetapi juga masyarakat umum. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Kistler (2008) pada gereja di Amerika Serikat.
Hasil survei dengan pengujian statistik Kruskal Wallis menun- jukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi tentang pengen- dalian internal di antara posisi dalam gereja (dalam penelitian ini adalah pendeta, bendahara, jemaat/warga). Survei dilakukan pada gereja dengan sistem yang demokratis yang mana pimpinan gereja dilakukan secara kolektif yang disebut Majelis Gereja yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken. Sistem pemerintahan gerejawi telah membagi tugas sebagai berikut: pendeta tugasnya mengajar, penatua bertugas mengatur kehidupan jemaat, sedangkan diaken membidangi pelayanan kasih yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keuangan. Posisi pendeta dan bendahara (biasanya dipegang oleh diaken) adalah majelis gereja. Ketiga posisi dalam gereja mem- persepsikan sistem pemerintahan gerejawi telah ideal dan akuntabel, sehingga tidak memerlukan pengendalian internal. Namun demiki- an, terdapat kemungkinan bahwa tidak adanya perbedaan persepsi di antara ketiga posisi dalam gereja terhadap pengendalian internal lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan majelis dan jemaat tentang sistem pengendalian internal.
Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa jumlah persembahan tidak  mempunyai  korelasi  yang  signifikan  dengan  persepsi  ketiga posisi di gereja terhadap pengendalian internal. Berdasarkan teori Laughlin (1984), terdapat kemungkinan pemikiran mayoritas ang- gota jemaat gereja masih berada pada pola keyakinan sakral, serta tidak skeptis atas laporan keuangan. Faktor lain yang dapat memen-
garuhi adalah rasa sungkan dan takut pada pemimpin agama yang dianggap sebagai wakil Tuhan, serta percaya bahwa uang perse- mbahan dari jemaat pasti tidak akan disalahgunakan ( blind trust ). Jemaat percaya jika ada penyalahgunaan keuangan dalam gereja, maka orang yang menyalahgunakan akan dihukum oleh Tuhan. Dalam kenyataannya, gereja dengan jumlah persembahan yang lebih kecil akan lebih memerhatikan pengendalian internal diband- ingkan gereja yang mempunyai persembahan yang lebih besar. Ter- dapat argumentasi yang menyatakan bahwa semakin kecil jumlah uang yang dikelola gereja, akan semakin mudah untuk mengontrol, karena indikasi fraud akan lebih tampak. Artinya, gereja dengan aset/uang yang kecil, jika kehilangan uang sekecil apapun maka akan cepat diketahui. Sebaliknya, gereja dengan aset yang besar, jika kehilangan maka tidak akan cepat diketahui.
Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Kistler (2008) yang men- emukan bahwa semakin besar jumlah persembahan maka semakin tinggi persepsi individu terhadap pengendalian internal. Perlu men- jadi perhatian, bahwa temuan Kistler (2008) adalah pada gereja di negara maju yang memiliki regulasi khusus atas keuangan tempat ibadah. Kondisi ini berbeda dengan negara berkembang yang belum mempunyai regulasi tentang keuangan tempat ibadah, karena aku- mulasi aset tempat ibadah kurang signifikan memengaruhi pendapa - tan negara.

## P e m b a h a s a n

## 1. Korupsi di Gereja
Gereja sebagai lembaga keagamaan tidak secara langsung terkait dengan perekonomian suatu negara. Namun demikian, jika kita me- lihat data yang ditunjukkan oleh Booth (1993), organisasi nonprofit termasuk gereja mempunyai kontribusi sebesar 5% dari Pendapa- tan Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat. Kontribusi tersebut menunjukkan betapa besar dana yang dikelola gereja di Amerika Serikat.
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
Negara Indonesia belum mempunyai data yang menunjukkan jumlah dana yang dikelola gereja, termasuk organisasi-organisasi pelayanan jemaat dan masyarakat yang berafiliasi dengan gereja sep - erti lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan lansia, serta lembaga sosial lainnya yang memiliki aset yang jumlahnya cukup signifikan. Aset-aset tersebut sebagian besar diperoleh dari jemaat dan donasi, yang artinya jemaat memberikan kepercayaan kepada gereja dan dikembalikan kepada jemaat dan masyarakat dalam ben- tuk pelayanan-pelayanan melalui organisasi sosial. Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Wilson (1967) yang menyatakan bahwa gereja sebagai organisasi keagamaan berpengaruh signifikan pada kegiatan sosial di banyak negara dan cenderung memiliki kendali yang cukup besar pada manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya lain bagi kegiatan kemasyarakatan. Pernyataan Wilson (1967) tersebut juga dapat kita saksikan di Indonesia yang mana organisasi- organisasi yang berafiliasi pada gereja memiliki sumber daya yang cukup besar jumlahnya.
Korupsi yang terjadi di dalam gereja dapat menjadi indikasi pe- nyalahgunaan kepercayaan jemaat dan para donatur (negara dan masyarakat) yang telah diberikan kepada organisasi gereja.  Midkitt (2004) menemukan bahwa gereja dan organisasi keagamaan adalah entitas yang memiliki potensi penyimpangan keuangan yang tinggi. Penemuan Midkitt (2004) diperkuat oleh hasil penelitian West dan Zech (2007) menunjukkan bahwa 85% responden dalam peneliti- annya pada gereja terindikasi fraud . Hal ini berarti, pengendalian internal tidak diterapkan sesuai dengan fungsinya di organisasi. Korupsi menimbulkan ketidakadilan dan melanggar hak orang lain. Penyimpangan-penyimpangan keuangan tersebut pada umumnya terjadi karena kekurang-pedulian anggota organisasi gereja, khu- susnya dalam hal pengawasan keuangan yang merupakan bagian dari pengendalian internal. Rendahnya kepedulian tersebut sering disebabkan oleh kepercayaan yang berlebihan ( blind trust ) kepada pemimpin agama maupun pengelolaan sistem keuangan gereja (Kis- tler: 2008).
Mengacu pada teori GONE (Bologne, 1993), korupsi di gereja
mempunyai kesamaan dengan institusi lainnya. Sebagai sebuah organisasi  nonprofit,  praktik  pengelolaan  aset  dan  keuangan  ge - reja juga mempunyai berbagai permasalahan termasuk terjadinya korupsi. Pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu sempat menunjukkan terdapat indikasi korupsi yang terjadi dalam organisa- si gereja. Indikasi itu berupa potensi penyimpangan ( fraud ) dalam pelayanan gereja. Ironisnya, korupsi tersebut melibatkan pemimpin gereja yang seharusnya menjadi teladan moralitas dalam kehidu- pan beragama, khususnya bagi umat Kristiani melalui beberapa faktor penyebab. Faktor greed (keserakahan) terjadi ketika harus memenuhi tuntutan hidup mewah atau glamour seperti kasus pen- deta di Singapura yang harus memenuhi kebutuhan istrinya agar tampil menarik sebagai penyanyi (www.jpnn.com.2015) dan ka- sus penggunaan persembahan untuk kepentingan pribadi yang di- lakukan oleh pendeta salah satu gereja di Surabaya sebesar Rp 4,7 triliun (regional.kompas.com. 2013). Faktor opportunity (kesempa- tan) biasanya terjadi pada titik rawan program pembangunan fisik dan pengadaan barang karena adanya mark up dan penyalahgunaan dalam pengadaan barang (www.beritasatu.com dan www.timorraya. com.2011).
Dari segi need (kebutuhan), korupsi terjadi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup atau disebabkan oknum yang bersang- kutan terlilit utang. Kasus-kasus demikian terjadi di berbagai gereja dari skala kecil hingga skala besar. Namun kondisi ini tidak menge- muka di permukaan, karena (kebanyakan) gereja tidak memberikan sanksi, baik administratif atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Gereja merupakan lembaga kekeluargaan, jika terjadi fraud maka diselesaikan secara musyawarah (Anindita, 2014). Hal ini dianggap sebagai titik lemah gereja dalam menangani korupsi dan dianggap sebagai penyebab terjadinya korupsi dari segi exposes (hukuman yang rendah).
Secara moral gereja harus menjadi garda kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Para pimpinan dan pengurus gereja yang terpilih seha- rusnya  memahami  dan  menanamkan dalam  hatinya firman Tuhan dari Kitab Keluaran 18:21, “Di samping itu kau carilah dari seluruh
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang- orang yang dapat dipercaya, dan benci kepada pengejaran suap …” Berdasarkan firman Tuhan tersebut seharusnya para anggota gereja takut akan Tuhan dan jujur, sehingga mampu dan mempunyai ke- beranian menegakkan keadilan dan melindungi hak orang lain. Hasil penelitian Kuntadi (1995) menemukan bahwa sebagian gereja di Indonesia tidak transparan dalam laporan keuangan dan merugikan pihak yang menuntut transparansi atau mempertanyakan efektivitas penggunaan keuangan. Pihak gereja sering menggunakan argumen ketika terjadi defisit di gereja, pihak yang mempertanyakan justru  balik  ditanyakan  apakah  bersedia  menutup  defisit  tersebut. Menurut Kuntadi (1995), argumen yang demikian justru dapat ber- potensi menimbulkan fraud dalam gereja. Masalah ini sebenarnya sangat membahayakan bagi keberlangsungan gereja. Hal ini akan menyebabkan tujuan utama gereja untuk menjadi berkat bagi sesa- ma manusia menjadi tidak tercapai.
Hasil penelitian Kuntadi (1995) tersebut dapat menjadi suatu kajian dalam persepsi dari unsur-unsur yang terdapat dalam gere- ja (rohaniawan, pengurus keuangan, dan jemaat). Hasil penelitian tersebut akan memengaruhi persepsi jemaat terhadap pengendalian internal dalam gereja. Selain itu dapat juga memunculkan sikap kri- tis jemaat melalui pertanyaan, “Bagaimana gereja dapat terus berop- erasi jika terus mengalami defisit, sementara selalu ada penerimaan persembahan dari jemaat tiap minggunya?”

## 2. Persepsi  pengendalian  internal gereja
Dalam  perkembangannya,  gereja  sebagai  organisasi  nonprofit memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Kistler (2008) menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas organisasi ge- reja akan berdampak dalam penerapan pengendalian internal gereja, dan penerapan pengendalian internal akan tergantung dari persepsi individu terhadap pengendalian internal dalam organisasi gereja. Bukti rendahnya akuntabilitas pada gereja dan organisasi ke- agamaan berdasarkan Holfreter (2004) yang menemukan bahwa
terjadi fraud sebesar US$ 600 milliar pada organisasi nonprofit di Amerika Serikat, dengan 85% data didominasi oleh organisasi ke- agamaan. Menurut Ellis (1974) gereja adalah organisasi nonprofit yang lemah pengendalian internalnya, sistem akuntansi yang tidak memadai dan kurang berkomitmen dengan manajemen keuangan. Selanjutnya, menurut Midkitt (2004), gereja dan organisasi non- profit adalah sasaran utama terjadinya fraud . Hal ini membuat fraud menjadi hal yang biasa terjadi dalam gereja (Duncan dan Flesher: 2002). Synder dan Clifton (2005) menyatakan bahwa gereja berada dalam risiko yang lebih besar dalam hal penyalahgunaan keuangan, karena sifat dari misi dan struktur manajemen. Gereja memiliki si- kap mengabaikan terhadap fraud (Comission on Private Philantro- phy and Public Needs: 1975), karena gereja lebih sering menyem- bunyikan penyimpangan-penyimpangan keuangan (West dan Zech: 2007).
Menurut Kistler (2008) pengendalian internal yang lemah me- munculkan potensi terjadinya penyimpangan keuangan. Kistler (2008) juga menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas terwu- jud dalam penerapan pengendalian internal gereja, dan penerapan pengendalian internal akan tergantung dari persepsi individu yang terlibat dalam organisasi gereja. Hal yang sama sebelumnya telah dikemukakan oleh McNeal dan Michelman (2006), yaitu kekuatan pengendalian internal dalam suatu organisasi ditentukan oleh du- kungan dari personel yang terlibat dalam suatu organisasi.
Penelitian-penelitian mengenai akuntansi gereja menunjukkan gereja cenderung tidak begitu memperhatikan masalah keuangan se- cara lebih spesifik dalam hal pengendalian internal (Weiner: 2003). Gereja yang dikenal sebagai organisasi yang religius ternyata juga tidak luput dari indikasi fraud . Berdasarkan pemberitaan pada salah satu media, gereja sebagai organisasi nonprofit religius juga terindi - kasi penyimpangan keuangan sebesar Rp 4,7 trilliun, yang diduga dilakukan oleh salah satu pendeta (www.jawaban.com). Dalam ber- ita tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana dari jemaat yang didonasikan kepada gereja.
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
Berdasarkan teori pengendalian internal salah satu unsur yang ada dalam organisasi adalah jabatan (Albrecht, Albrecht, dan Albrecht: 2006). Jabatan akan menentukan bagaimana individu berperilaku dalam organisasi. Seseorang yang memegang jabatan dalam or- ganisasi gereja seperti rohaniawan maupun bendahara mempunyai kemungkinan untuk melakukan pe-nyimpangan karena kekuasaan (wewenang) yang dimilikinya. Selain itu, dalam pengendalian in- ternal terdapat juga unsur span of control (rentang kendali), yang merupakan tingkat kemampuan pengendalian internal dalam men- gendalikan individu-individu yang terlibat dalam struktur organ- isasi. Berdasarkan teori pengendalian internal, jumlah jemaat dalam gereja dapat digunakan sebagai acuan karena jumlah jemaat memi- liki hubungan dengan rentang kendali gereja (struktur dan hierarki yang mencerminkan jabatan gerejawi) atas setiap individu, seperti dalam pelayanan dan pemberian atensi atas kebutuhan masing-ma- sing jemaat.
Selain kedua unsur di atas, masalah lain pengendalian internal bi- dang keuangan adalah ukuran materialitas (Ranglin, 2014).  Menurut Standard Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP), materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Penghilangan atau salah saji informasi dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pen- garuh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu. Nilai materialitas akan berbeda antara satu entitas dengan entitas lainnya, demikian halnya dengan nilai ma- terialitas dalam entitas gereja. Gereja mendapatkan dana berupa persembahan yang kemudian dikelola untuk operasional, artinya nilai materialitas dalam entitas gereja memiliki kaitan dengan jum- lah persembahan yang diterima oleh gereja (makna nilai materialitas bagi operasionalitas gereja).
Seperti telah disampaikan oleh Kistler (2008), penerapan pengen- dalian internal dalam organisasi sangat tergantung pada dukungan personal suatu organisasi. Sebaik apapun desain/rancangan sistem pengendalian tidak akan dapat diimplementasikan tanpa dukun-
gan personal dalam suatu organisasi. Dukungan personal terhadap penerapan sistem pengendalian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor yang digunakan dalam analisis ini adalah faktor belief atau pola keyakinan yang akan memengaruhi pola pikir dari jemaat gereja (Booth: 1993). Dalam organisasi gereja pola pikir yang berlandaskan pada belief dapat digambarkan seba- gai berikut:
Gambar 1. Sistem Keyakinan pada Manajemen Gereja
Sumber: Booth (1993: 58)
Sistem keyakinan ( belief system ) tersebut pertama kali diperke- nalkan oleh Laughlin (1984) yang membagi pola keyakinan jemaat gereja terhadap penerapan sistem pengendalian internal menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) Sakral, dan (2) Sekular.  Laughlin (1984) menjelaskan, jika jemaat cenderung mempunyai pola keyakinan sakral yang dominan, maka akan cenderung menempatkan aktivitas spiritual sebagai hal yang utama. Sebaliknya, jika jemaat cender- ung mempunyai pola keyakinan sekular, maka akan menempatkan aktivitas pendukung nonspiritual, dan menganggap pola keyakinan sekular juga tidak kalah penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi gereja.
Kistler (2008) menemukan bahwa pola keyakinan sakral yang dominan akan berpotensi menimbulkan kepercayaan yang buta ( blind trust ) atas pengelolaan keuangan organisasi gereja, sehingga pengendalian internal menjadi lemah. Pengendalian internal yang lemah akan meningkatkan potensi terjadinya fraud , dan sebagai
Sakral Sekuler Memerlukan akti - vitas pendukung spiritual Memerlukan akti - vitas pendukung spiritual
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
akibatnya adalah munculnya kasus korupsi dalam organisasi gereja yang bahkan tidak jarang melibatkan rohaniawan.
Permasalahan sistem pengendalian ini masih menjadi perdebatan dalam organisasi gereja hingga saat ini. Booth (1993) menyatakan bahwa memahami sistem keyakinan akan menunjukkan apakah sistem pengendalian internal akan diterima atau ditolak. Sementara itu, korupsi dalam gereja kemungkinan masih terus terjadi baik yang terbongkar maupun yang masih tersembunyi.

## 3. Implementasi
Menurut Kistler (2008) sistem keyakinan dasar di tempat ibadah yang lebih mengandalkan kepercayaan dan kejujuran adalah ber- tentangan dengan ketidakpercayaan atau skeptisisme yang melekat pada auditor, serta pembentukan sistem pengendalian internal untuk mengatur operasional tempat ibadah. Padahal pengendalian inter- nal itu sendiri merupakan produk dari organisasi dan akan diterap- kan ketika organisasi tersebut membutuhkan (Carmona & Ezzamel: 2006).
Keister (1974) dan Zack (2003) menyatakan bahwa pengen- dalian internal adalah berbagai prosedur yang diadopsi oleh suatu organisasi untuk menjaga aset. Fokus utama pengendalian inter- nal adalah pada penerimaan dan pengeluaran kas (Prentice: 1981). Menurut Armacost dan Schneider (1989), jemaat gereja sebenarnya ingin mengetahui dan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang persembahan digunakan, tetapi transparansi keuangan sering dianggap sebagai hal yang tabu dalam organisasi gereja. Armacost dan Schneider (1989) menemukan bahwa para pengelola keuangan gereja lebih cenderung berpola pikir bahwa pengelolaan keuangan gereja adalah hal yang kecil dan tidak penting.
Pola pikir di atas bertolak belakang dengan penelitian Jacobs (2005) yang menyatakan bahwa akuntansi memainkan peranan penting dalam organisasi keagamaan. Jacobs (2005) menganalisis lebih dalam mengenai batas-batas sakral dan sekular. Menurut Ja- cobs, pola keyakinan ( belief ) tersebut tidak dapat diterapkan secara
apa adanya ( zakelijk ), namun dapat berjalan berdampingan, artinya menerapkan pola keyakinan sakral dan sekular secara bersamaan. Perlu menjadi perhatian bahwa kemungkinan penyebab lemahnya pengendalian internal dalam gereja adalah masih ada pemikiran bahwa penerapan prinsip akuntansi yang ketat, tidak tepat diterap- kan dalam gereja. Padahal, penerapan pengendalian internal dengan model seperti organisasi profit dalam gereja bertujuan supaya sum - ber daya keuangan gereja dipergunakan sesuai dengan fungsi dan aturan gereja.
Menurut Kistler (2008) semakin lemah pengendalian internal dalam gereja, maka semakin besar potensi fraud . Tingkat kekuatan penerapan pengendalian internal ditentukan oleh berbagai macam faktor. Persepsi dari anggota dalam organisasi adalah salah satu fak- tor yang menentukan karena dari persepsi ini akan membentuk pe- nilaian dari individu atas suatu hal (Wang: 2013). Persepsi individu tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kekuatan pengendalian internal.
Persepsi menentukan sikap individu terhadap pengendalian in- ternal, persepsi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman kognitif ten- tang akuntansi sebagai salah satu faktor. Pengendalian internal yang kuat didukung oleh sikap skeptis atas pengelolaan keuangan gereja karena individu anggota gereja telah memiliki pemahaman akun- tansi. Peningkatan pemahaman akuntansi pada anggota gereja dan organisasi keagamaan diharapkan dapat menurunkan potensi ter- jadinya fraud pada organisasi tersebut.
Salah satu bentuk penerapan pengendalian internal adalah ter- dapatnya pemisahan tugas yang jelas, penerapan ini telah banyak di- lakukan pada organisasi-organisasi profit, sementara pada organisasi nonprofit  sering  terjadi  rangkap  pekerjaan  atau  tidak  terdapat  pe - misahan tugas, sebagai misal bendahara mempunyai tugas mencatat dan sekaligus memegang keuangan. Selain permasalahan pemisah- an tugas, kondisi gereja di Indonesia cenderung bersifat paguyuban, sehingga perekrutan pengelola keuangan gereja lebih berdasarkan pada hubungan baik atau kedekatan, bukan pada profesionalisme
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
(Kuntadi, 1995). Oleh karena itu, perekrutan pengurus gereja seha- rusnya menjadi perhatian khusus.
Sebelum pengendalian internal yang sesuai untuk gereja dapat diterapkan maka perlu dilakukan langkah awal dengan memahami bagaimana persepsi anggota organisasi gereja (misal, pendeta, ben- dahara, dan jemaat) terhadap pengendalian internal tersebut. Lan- dasan penyusunan suatu organisasi gereja dapat dipelajari dari cara hidup jemaat gereja mula-mula yang terdapat dalam Alkitab (Kisah Para Rasul 4: 32-36), yaitu “….. mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama …” Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta gereja adalah mi- lik bersama para jemaat, sehingga pengelolaan harus diatur bersama agar tidak merugikan kehidupan berjemaat.
Perhatian gereja terhadap pengendalian internal meningkat setelah mulai terjadi penyalahgunaan jabatan dalam gereja (Duncan dan Flesher: 2002). Kemungkinan besar adalah karena adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang mengambil keuntungan dalam suatu organisasi gereja. Menurut Shupe (2005), selama ini gereja cenderung “menyembunyikan” penyalahgunaan karena ingin menghindari konflik dan rasa takut kehilangan jemaat karena citra yang sudah rusak. Penyembunyian permasalahan fraud oleh gereja dapat menjadi kajian yang dapat diteliti lebih lanjut.

## 4. Peranan Sacred dalam Mengurangi Korupsi
Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan fraud terjadi karena ketiadaan maupun kelemahan dari pengendalian internal. McNeal dan Michelman (2006) menyatakan bahwa konsep pengendalian  internal  akan  sangat  membantu  organisasi  nonprofit dalam menekan fraud dan penyalahgunaan jabatan. McNeal dan Michelman (2006) menambahkan bahwa organisasi yang kecil akan lebih rentan terhadap fraud karena kurangnya sumber daya, namun ukuran yang digunakan untuk istilah organisasi kecil tidak dijelas- kan.
Leathers dan Sanders (1972) meneliti mekanisme pengendalian internal dalam gereja dan menemukan keterbatasan pada ketiadaan personel yang memahami akuntansi dan kepercayaan bahwa keju- juran selalu ada dalam gereja. Boyce (1984) menemukan bahwa pengendalian internal tidak dilakukan dalam gereja, karena tidak ada diversifikasi kompetensi dalam gereja dan sesama anggota ge - reja saling percaya satu sama lain. Dervaes (2007) menemukan dua faktor ketiadaan pengendalian internal dalam gereja, yang pertama ketiadaan personel yang memahami akuntansi, yang kedua keti- adaan pemisahan tugas. Menurut Dervaes kedua hal tersebut adalah hal yang paling utama dalam pengendalian internal organisasi ge- reja.
Pendekatan lain telah dilakukan oleh Booth (1993) dengan men- ganalisis penerapan pengendalian internal dari belief yang dianut oleh organisasi gereja. Penelitian ini mencoba melakukan pendeka- tan dari dua sisi, yaitu pengetahuan dan belief karena kedua hal terse- but saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan sikap tiap-tiap individu terhadap pengendalian internal. Ranglin (2014) mendasarkan penelitiannya pada dua faktor, yaitu pengalaman in- dividu sebagai anggota gereja (lama menjadi anggota jemaat), dan ukuran gereja berdasarkan jumlah anggota untuk mencari hubungan kedua faktor tersebut pada sistem pelaporan keuangan yang terkait dengan pengendalian internal.
Penelitian Wibowo (2013) menguji jumlah persembahan yang diterima dihubungkan dengan persepsi anggota gereja atas penge- lolaan donasi/persembahan. Selain itu terdapat pemikiran, berdasar- kan sumber dari kitab Kisah Para Rasul, pemimpin-pemimpin ge- reja pada masa kini melakukan sakralisasi untuk otoritas (Muller, 2015). Atribut Illahi yang digunakan merupakan derivasi dari rasul. Para rasul pada masa gereja pertama dipilih oleh Tuhan Yesus Kris- tus yang kemudian ditafsirkan bahwa pemimpin gereja masa kini juga merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Perkemban- gan yang terjadi justru sering terjadi indikasi fraud yang melibat- kan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada gereja masa
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
kini. Koreksi yang dilakukan Jacobs (2005) atas belief menyatakan bahwa sakral dan sekular tidak dapat diterapkan secara fundamental (sendiri-sendiri), melainkan harus berjalan berdampingan, sehingga terjadi keseimbangan antara keyakinan sakral dan sekular dalam pe- mikiran organisasi gereja.
Keyakinan sakral yang menyatakan bahwa, posisi pemimpin agama yang disebut sebagai wakil Tuhan merupakan posisi yang rentan termasuk dalam masalah keuangan (Muller, 2015). Posisi pe- mimpin agama tersebut dikatakan rentan karena dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada organisasi keagamaannya, dan secara luas organisasi keagamaan juga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Karena itu, pengendalian internal dapat menjadi salah satu langkah dalam menurunkan kerentanan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muller (2015) menemukan bahwa gereja sering “memosisikan diri sebagai jawaban atas segala per- masalahan yang terjadi dalam masyarakat.” Posisi tersebut akan menuntut pertanggungjawaban dari gereja untuk memberikan man- faat yang baik bagi masyarakat. Tanpa pengendalian internal yang baik, gereja tidak akan mampu memenuhi kepercayaan dan harapan jemaatnya dan masyarakat secara luas, bahkan akan membuat gereja ditinggalkan oleh jemaatnya dan masyarakat.
Perkembangan pengendalian internal sebagai aspek sekularisasi gereja, tidak luput dari peran “sakralisasi” di tubuh gereja. Sebagian besar gereja telah memiliki komisi verifikasi atau pengawas keuan - gan. Peran gereja tentang tentang kekudusan adalah dengan cara tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, melainkan juga mengajarkan tentang etika dan moral, sehingga para umat lebih beriman dan mempunyai kepedulian (Anindita: 2014). Para umat gereja Katholik diberi penyadaran bahwa korupsi adalah “dusta ter- hadap Allah dan manusia”, sehingga didorong untuk menghindari hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan alat atau metode untuk mengendalikan aset gereja (notabene milik bersama) agar kelang- sungan persekutuan bersifat jangka panjang. Pengendalian internal di gereja Katholik dilakukan dengan memberikan pelatihan tenaga
administrasi tentang akuntansi dan membiasakan mereka membuat pelaporan yang biasanya dianggap sulit dan merepotkan. Keuangan Keuskupan dibuat sistem sedemikian rupa, sehingga pelaporan leb- ih akuntabel. Hal ini merupakan contoh yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan mengundang auditor untuk memastikan transpar- ansi keuangan di Gereja Katholik Roma (dunia.tempo.co/2015; in- donesia.ucanews.com/2017; dan news.okezone.com/2015).

## 5. Dampak Korupsi Gereja
Korupsi merusak sendi kehidupan sosial dan kemasyarakatan, secara khusus korupsi di gereja mempunyai dampak, antara lain:
1.  Menurunkan citra dan kredibilitas gereja di hadapan jemaat dan masyarakat luas (para pemangku kepentingan);
2. Menimbulkan konflik internal di gereja;
3.  Menurunkan jumlah persembahan/donasi, sehingga menu- runkan kualitas pelayanan bagi jemaat;
4.  Menurunkan jumlah jemaat karena eksodus ke gereja lain atau bahkan berpindah iman, karena kehilangan kepercayaan terhadap lembaga gereja yang selama ini dianggap sakral;
5.  Menghambat tugas panggilan dan keterlibatan gereja dalam pelayanan sosial-kemasyarakatan;
6.  Menghambat hubungan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga mitra lainnya dalam membangun dan mem- bina mental warga jemaat dan masyarakat, terutama dalam hal penanggulangan korupsi;
7.  Pengaruh buruk dan mengerikan bagi perilaku masyara- kat (pembusukan budaya). Mereka mempunyai pandangan bahwa korupsi di gereja yang sakral bisa terjadi, apalagi di lembaga-lembaga sekular (negeri dan swasta) hal ini akan mudah terjadi.  Masyarakat menjadikan korupsi sebagai hal biasa dan membudaya, ketika mereka memandang bahwa oknum-oknum di gereja yang melakukan praktik korupsi ti- dak mendapat peringatan, teguran, atau sanksi, baik secara
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
rohani maupun administrasi. Masyarakat akan menjadi san- gat toleran dengan korupsi, bahkan menganggap sebagai kelaziman. Jika seseorang berusaha menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebiasaan korupsi, justru dianggap orang yang munafik.

## K e s i m p u l a n
Korupsi merupakan kejahatan sosial yang harus diperangi ber- sama. Perang melawan korupsi ini tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua pihak saja, tetapi semua elemen masyarakat, termasuk dalam hal ini gereja. Namun dalam kenyataannya, gereja sebagai or- ganisasi yang suci juga tidak luput dari korupsi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal di dalam tubuh gereja yang disebabkan oleh tingginya faktor sakralisasi yang menimbulkan blind trust pada pengelola keuangan gereja atau pemimpin rohani. Pembenahan manajemen dalam pengelolaan keuangan gereja mau- pun lembaga keagamaan pada umumnya mutlak diperlukan untuk menciptakan lembaga keagamaan yang bersih dari korupsi. Lemba- ga keagamaan yang bersih akan dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, apabila mampu menunjukkan teladan dan in- tegritas dalam hal bersih dari korupsi. Pengendalian internal yang sesuai dengan organisasi gereja mutlak diperlukan untuk menutup celah terjadinya korupsi.
Pembahasan-pembahasan dalam kajian ini menjelaskan bahwa gereja adalah organisasi keagamaan yang akan terus berkembang, salah satu tolok ukurnya adalah besarnya dana (persembahan) yang dikelola. Pengendalian internal sebaiknya dilakukan ketika jumlah persembahan/dana masih kecil, karena kehilangan dalam jumlah kecil akan sangat terasa dan mudah ditelusuri. Jika jumlah dana mulai membesar, maka diperlukan pengendalian internal yang ketat karena aktivitas dan transaksi semakin membesar. Pendapat ini juga didukung oleh pemberitaan di media, bahwa korupsi yang terkuak rata-rata terjadi pada organisasi gereja yang mengelola dana besar.
Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem pengendalian internal sangat penting dalam upaya memberantas korupsi yang terjadi di lembaga gereja.

## R e f e r e n s i
Abdullahi, R., Mansor, N., & Nuhu, M.S. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory: Understanding the conver- gent and divergent for future research. European Journal of Business and Management , 7(28): 30-37.
Agoes, S. (2008). Auditing: Pemeriksaan akuntansi oleh kantor akuntan publik . Jilid 1, Cetakan ke-4. Lembaga Penerbit FE
Universitas Indonesia, Jakarta.
Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C.O. (2006). Fraud examination (2 nd Edition). Mason O.H: Thomson Business and Professional Publisher . Thomson South-Western, United States of America. Anindita, C. (2014). Antikorupsi Menurut Perspektif Kristiani . http://www.academia.edu/14600519/.
Armacost, R. L., & Schneider, W.A. (1989). Financial mana-gement in church operations. The CPA Journal , 59 (4): 36-41.
Badudu, J.S. & Zain, S.M. (1994). Kamus Umum Bahasa Indonesia .
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Booth, P. (1993). Accounting in Church: A Research Framework and Agenda. Accounting, Auditing & Accountabi-lity Journal ,
6 (4): 37-67 .
Bologne, J. (1993). Handbook on Corporate Fraud: Prevention, De- tection, and Investigation . Boston: Butterworth‐Heinemann
Boyce, L. (1984). Accounting for churches. Journal of Accountan- cy , February, pp. 96-102.
Carmona, S. & Ezzamel, M. (2006). Accounting and religion: A his- torical perspective. Accounting History , 11 (2): 117-127. Commission on Private Philanthropy and Public Needs . (1975).
Giving in America: Toward a stronger voluntary sector: report on the Commission on Private Philanthropy and Public Needs .
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
Washington, DC.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis- sion (COSO). (1992). Internal control — Integrated frame- work . New York: Author.
Cressey,  D. R. (1953). Others people money:  A study in the social psychology of embezzlement. Montclair: Patterson Smith. New Jersey.
Dervaes, J. R. (2007). Small organizations need internal controls.
Fraud Magazine, 21 (5): 11-14. Duncan, J. B. (1995). An empirical examination and evaluation of the internal control systems currently in use in churches and the understanding of those systems by pastors . Dissertations Abstracts International, 57 (01),  312.
Duncan, J.B.,  Flesher, D.L., &  Stocks, M.H. (1999). Internal con- trol systems in US churches: An examination of the effects of church size and denomination on systems of internal control. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 12 (2) : 142
– 164.
Ellis, L. (1974). Internal control for churches and community orga- nizations. The CPA Journal, May. pp. 45-48.
Elson, R.J., O’Callaghan, S., Alleyne, B.J., Bernal, S. & Walker, J.P.
(2007). An innovative approach for integrating the Sarbanes
Oxley Act into the undergraduate curriculum. Academy of Ed- ucational Leadership Journal , 11(3): pp.59-66.
Holtfreter, K. (2004). Fraud in US organizations: An examination of control mechanisms. Journal of Financial Crime, 12(1): 88-
95.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Standard Pemeriksaan Akuntan Publik . Jakarta: IAI.
Jacobs, K. (2005). The sacred and the secular: Examining the role of accounting in the religious context. Accounting, Auditing,  & Accountability Journal , Vol. 18(2): 189-210
Keister, O. R. (1974). Internal control for churches. Management
Accounting, 557(7): 40. January.
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
Kistler, D. S. (2008). Examining the Protestant Church’s financial environment, internal controls, and financial integrity . Disser- tation, Northcentral  University, Prescott Valley, Arizona. Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption . University of Califor- nia Press. California.
Kuntadi, S. (1995). Profesionalisme dalam Gereja. Penuntun, No. 3, Vol 1 . Universitas Negeri Malang . Malang. Laughlin, R.C. (1984). The design of accounting system: A general theory with an empirical study of the Church of England . Un- published PhD thesis, University of Sheffield.
Leathers, P. E., dan Sanders, H. P. (1972).  Internal control in church- es. The Internal Auditor, May/June, pp. 21-25.
McNeal, A., & Michelman, J. (2006). CPA’s role in fighting fraud in nonprofit organizations. The CPA Journal, 76(1): 60-63. Midkitt, K.A. (2004). Catch the warning signs of fraud in NPOs.
Journal of Accountancy , 197 (1): 28. Muller, R. (2015). Incarnation theology versus the sacralisation of authority . AOSIS, South Africa . http://dx.doi.org/10.4102/hts.
v71i3.2707 Myint, U. (2000). Corruption: Causes, consequences and cures.
Asia-Pacific Development Journal ,  December 7 (2): 33-58.
Prentice, K. B. (1981). Church accounting: Good intentions and good accounting. The Woman CPA, 43(2), 8-14 . Ranglin, C. G. (2014). The relationships between years of experi- ence,  and  church  size,  and  the  reported  use  of  financial  re - porting practices and  internal controls: A multipleregression study . Dissertation, Capella University . Romney, M.B., & Steinbart, P.J.  (2009). Accounting information systems . Pearson Prentice Hall. New Jersey.
Salinas-Jim´enez, M.M., & Salinas-Jim´enez, J. (2007). Corruption, efficiency and productivity in OECD countries. Journal of Pol- icy Modeling ,  29: 903–915.
Shupe, A. (1998). Wolves within the fold: Religious leadership and abuses of  power . New Brunswick, New Jersey: Rutgers Uni- versity Press .
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017
Simamora, T. (2017). Korupsi secara etimologi .  http://www.aca- demia.edu/8959303/Korupsi_Secara_etimologi. Soepardi, E.M. (2010). Peran BPKP dalam penanganan kasus ber- indikasi korupsi  pengadaan jasa konsultansi instansi  pemer- intah .  http://www.inkindo-jateng.web.id/wp-content/uploads/ Seminar/06.pdf.
Synder, H., & Clifton, J. (2005). Stealing from the collection plate.
Fraud Magazine , 19(6):21
Transparency International.   (2016). What is corruption? .  https:// www.transparency.org/what-is-corruption Verkuyl, J. (1981). Aku percaya . BPK Gunung Mulia. Jakarta.
Wang, Y. (2013). On the cognitive processes of human perception with emotions,  motivations and attitudes. International Jour- nal of Cognitive  Informatics and Natural Intelligence , 4 : 1-13. Weiner, S. (2003). Proposed legislation: Its impact on not for profit board governance. The CPA Journal , 73(11): 56. West, R.,  & Zech, C. (2007). Internal financial controls in the U.S.
Catholic Church . http://www1.villanova.edu/content/dam/ villanova/VSB/publications/catholicchurchfinances.pdf Wibowo, E.A. (2013). Persepsi Gereja Kristen Protestan atas pen- gendalian internal: Studi empiris pada Sinode-sinode gereja pendukung Universitas Kristen Duta Wacana , Yogyakarta . Thesis tidak dipublikasikan.
Wilson, B. (1967). Patterns of sectarianism . Heinemann, London. Zack, G. M. (2003). Fraud and abuse in nonprofit organizations: A guide to prevention and detection. John Wiley. Hoboken, New
Jersey.
Zulaiha, A.R., & Angraeni, S. (2016). Menerapkan biaya sosial ko- rupsi sebagai hukuman finansial dalam kasus korupsi kehuta - nan. Integritas, Jurnal Antikorupsi , KPK, 02, No. 1 Agustus.
----------. (2004). Alkitab . Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta
----------. (2005). Himpunan Pokok-pokok Ajaran Gereja, Tata Ge- reja dan Tata Laksana, Pertelaan, Peraturan Pembimbingan dan Ujian Calon Pendeta, Peraturan Kesejahteraan Pendeta
dan Karyawan . Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa. http://www.beritasatu.com/dugaan penyimpangan dana hibah gereja di Kabupaten Mappi dilaporkan ke kpk https://dunia.tempo.co/read/news/2015/06/06/117672570/Paus- Tunjuk-Auditor-untuk-Transparansi-Gereja-Katolik http://indonesia.ucanews.com/2017/07/19/kpk-tantang-gereja-un- tuk-audit-keuangan/ http://www.jpnn.com/news/waduh-pendeta-ini-korupsi-uang-gere- ja-rp-495-miliar-dipakai-agar-istri-cantiknya http://www.medan.tribunnews.com/pendeta dan jemaat gereja methodist Indonesia demo ke mapolda http://www.nasional.republika.co.id/jemaat minta bekas bendahara gki yang gelapkan dana gereja dihukum https://news.okezone.com/read/2015/12/06/18/1261839/demi- transparansi-vatikan-akan-audit-keuangannya http://regional.kompas.com/read/2013/03/11/19424221/Dugaan. Korupsi.Dana.Gereja.Rp.4.7.Triliun.Jemaat.Saling.Lapor http://www.timorraya.com/diduga-korupsi-dana-gereja-128-juta- dua-terdakwa-ini-disidangkan/ https://m.tempo.co/read/news/2015/06/06/117672570/paus-tunjuk- auditor-untuk-transparansi-gereja-katolik