PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

## Sabarudin Hulu, Pujiyono
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, Pleburan, Semarang
hulunias@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  accountability  of  government  oﬃcials  on  discretion  acts indicating the abuse of authority and how the benchmarks of discretion measures by government oﬃcials  can  be  categorized  as  abuse  of  authority  that  must  be  criminally  accounted  for.  This research uses normative juridical approach method. Discretion taken by government oﬃcials and ignore the provisions of applicable legislation, is very vulnerable to abuse of authority that leads to the act of corruption. Government oﬃcials issue discretions by taking refuge in law No. 30 of 2014 on  Government  Administration,  arguing  that  there  are  issues  to  be  resolved  whilst  legislation provides choice, non-regulation, incomplete or unclear, and/or government stagnation.
Keywords: Public Service, Discretion, Corruption .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban  pejabat pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Diskresi  yang  diambil  pejabat pemerintahan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Pejabat  pemerintahan  menerbitkan  diskresi  dengan  berlindung  pada  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan karena ada persoalan yang harus diselesaikan  sementara  peraturan  perundang-undangan  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Diskresi, Korupsi.

## A. Pendahuluan
Tujuan  Negara  Indonesia  tercantum dalam  alinea  keempat  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yakni “melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah I n d o n e s i a   d a n   u n t u k   m e m a j u k a n k e s e j a h t e r a a n   u m u m ,   m e n c e rd a s k a n kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan k e t e r t i b a n   d u n i a   y a n g   b e rd a s a r k a n kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial”. Tindakan  penyelenggara
negara dan pemerintahan yang korupsi, akan menghambat  pencapaian  tujuan  negara. Kondisi  korupsi  ini  berkembang  hingga menembus semua lini pemerintahan baik dari pusat hingga ke daerah. Akibat korupsi, tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga  merusak  perekonomian  rakyat,  dan menjadi  ancaman  serius  bagi  stabilitas ekonomi  nasional  dan  ketahanan  nasional (Wijayanto, 2009, p. 569).
Menguatnya  tuntutan  rakyat  terhadap n e g a r a   u n t u k   b e r p e r a n   a k t i f   d a l a m
mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana tercantum  pada  alinea  keempat  pembukaan UUD  1945,  mengakibatkan  negara  tidak hanya  sebagai  penjaga  keamanan  dan ketertiban (law and order). Negara senantiasa diharapkan  hadir  untuk  semua  aspek k e h i d u p a n   r a k y a t .   K o n s e p   n e g a r a kesejahteraan (welfare state), peranan negara memiliki  fungsi  pengaturan,  pelayanan, p e m b a n g u n a n ,   p e m b e r d a y a a n ,   d a n perlindungan.  Kondisi  tersebut  sangat memungkinkan karena aparatur berada pada posisi  sebagai  perumus  dan  penentu  daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hierarki yang lebih tinggi s a m p a i   p a d a   h i e r a r k i   y a n g   t e r e n d a h (Sinambela, 2008, p. 34).
Dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan nasional  diperlukan  kewenangan  pejabat p e m e r i n t a h a n   y a n g   l u a s ,   n y a t a   d a n b e r t a n g g u n g j a w a b   u n t u k   m e l a y a n i kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kemanfaatan,  keadilan,  keterbukaan,  dan partisipasi serta pertanggungjawaban kepada m a s y a r a k a t .   K e w e n a n g a n   p e j a b a t pemerintahan  harus  berhadapan  dengan kenyataan, meluasnya aspek kehidupan sosial d a n   k e s e j a h t e r a a n   m a s y a r a k a t   p a d a umumnya, yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan dengan alasan ketiadaan peraturan . Keleluasaan  pejabat  pemerintahan  bergerak, diberikan  kebebasan  bertindak  yang  disebut diskresi.
Idealnya,  setiap  permasalahan  yang dihadapi  dan  tindakan  ataupun  keputusan y a n g   d i a m b i l   o l e h   s e o r a n g   p e j a b a t pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, dilandasi  dengan  peraturan  perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang  baik.  Peraturan  perundang-undangan tidak dapat mengatur semua kepentingan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Pejabat pemerintahan  dalam  melayani  masyarakat, diperlukan  inisiatif  sendiri  dan  memerlukan kemerdekaan  untuk  bertindak.  Pejabat administrasi  negara  dalam  melaksanakan tugas-tugas  penyelenggaraan  kepentingan umum  tidak  hanya  didasarkan  ada  tidaknya suatu aturan (Patiro, 2012, p. 3).
Peranan  penegak  hukum  dan  lembaga negara sebagai lembaga pengawasan terhadap
keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan merupakan  fungsi  kontrol  dalam  mencegah tindakan  yang  menyimpang.  Sejarah pemikiran  manusia  mengenai  politik  dan hukum  secara  bertahap  menuju  kearah kesimpulan bahwa negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera  jika  negara  itu  diselenggarakan b e r d a s a r k a n   h u k u m   s e b a g a i   a t u r a n (Kusumohamidjojo, 1999, p. 147).
P e m b a t a s a n   t i n d a k a n   p e j a b a t pemerintahan,  maka  peranan,  tugas,  dan wewenang  juga  terbatas,  yang  akhirnya membawa  konsekuensi  bahwa  pejabat pemerintah  tidak  memiliki  diskresi.  Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi  gerak  langkah  dan  kekuasaan negara  dengan  undang-undang  (Azhary, 1995, p. 75).
Kebebasan  penyelenggara  pemerintahan diperlukan  dalam  mengambil  keputusan untuk  segera  bertindak  memujudkan  rakyat yang sejahtera. Kebebasan ini sering disebut dengan  diskresi.  Pemberian  kewenangan kepada pejabat pemerintahan untuk bertindak atas  inisiatif  sendiri  dikenal  dengan  istilah freies ermesen/ discreationary power, dalam bahasa  Indonesia  dikenal  dengan  istilah diskresi, yaitu suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas (Patiro, 2012, p. 2).
Keragu-raguan  pejabat  pemerintahan dalam  mengambil  keputusan  dan  atau bertindak  dalam  mewujudkan  kesejahteraan dan  kemakmuran  bangsa  dan  negara, kemudian  Pemerintah  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia memutuskan  dan  menetapkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, yang didalamnya m e n g a t u r   m e n g e n a i   d i s k r e s i   p e j a b a t pemerintahan.
D a l a m   p e n e l i t i a n   i n i ,   p e n u l i s memfokuskan  untuk  mengetahui,  mengkaji dan  meneliti  permasalahan:  bagaimana pertanggungjawaban  pejabat  pemerintahan atas  tindakan  diskresi  yang  berindikasi adanya  penyalahgunaan  wewenang  serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat  pemerintahan  dapat  dikategorikan
sebagai penyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yakni dengan cara menelaah dan menginterprestasikan hal- hal yang bersifat teori terkait asas atau teori- teori,  konsepsi,  dan  norma  hukum  yang berkaitan  dengan  pertanggungjawaban pidana  atas  tindakan  diskresi  pejabat pemerintahan  yang  berindikasi  terjadinya penyalahgunaan wewenang. Metode literatur m e l a l u i   b u k u ,   p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - undangan,  putusan  hakim,  dan  dokumen lainnya  yang  relevan  dan  ada  hubungannya dengan penelitian ini adalah sangat penting.

## C.  Hasil dan Pembahasan
1.    Tanggung  Jawab  Hukum  Dalam Penggunaan Diskresi Atau Kebijakan
Pengaturan diskresi pejabat pemerintahan dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, dimaksudkan  tidak  hanya  sebagai  payung hukum  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan, tetapi  juga  sebagai  instrumen  hukum  untuk m e n i n g k a t k a n   k u a l i t a s   p e l a y a n a n pemerintahan kepada masyarakat, dan dapat mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  bagi semua  badan  atau  pejabat  pemerintahan  di p u s a t   m a u p u n   d i   d a e r a h .   P e l a y a n a n pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Penyelenggara  pelayanan  publik  dalam bertindak  diwajibkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Aturan i n i   m e m b a t a s i   k e l e l u a s a a n   p e j a b a t pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan p u b l i k .   T i n d a k a n   d i s k r e s i   p e j a b a t pemerintahan  merupakan  instrumen  yang dapat  menyelesaikan  persoalan  dalam bertindak untuk melakukan inovasi pelayanan
publik,  dengan  ruang  lingkup  dan  batasan diskresi  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Diskresi  pejabat  pemerintahan  telah diatur  dalam  Pasal  1  angka  (9)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, menyebutkan  diskresi  adalah  keputusan dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi pemerintahan.
Ruang  lingkup  diskresi  diatur  dalam Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan menyatakan  Diskresi  Pejabat  Pemerintahan meliputi:
a. Pengambilan  keputusan  dan/atau t i n d a k a n   b e r d a s a r k a n   k e t e n t u a n peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  suatu  pilihan  keputusan dan/atau tindakan.
b. Pengambilan  keputusan  dan/atau tindakan  karena  peraturan  perundang- undangan tidak mengatur;
c. Pengambilan  keputusan  dan/atau tindakan  karena  peraturan  perundang- undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
d. Pengambilan  keputusan  dan/atau tindakan  karena  adanya  stagnasi pemerintahan  guna  kepentingan  yang lebih luas.
Pengaturan  diskresi  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan,  masih  belum terinci  sehingga  memunculkan  penafsiran yang berbeda. Prosedur atasan pejabat dalam melakukan  penolakan  dan  penetapan persetujuan  diskresi.  Belum  diatur  secara jelas terkait pengajuan diskresi kepada atasan pejabat  namun  tidak  memberikan  jawaban dalam waktu 5 (lima) hari sejak permohonan diskresi diterima. Pengaturan waktu 5 (lima) h a r i   u n t u k   m e n g a j u k a n   p e r m o h o n a n persetujuan  terlebih  dahulu  kepada  atasan pejabat, hal ini menghambat pelayanan publik khususnya  kebutuhan  yang  mendesak,
keadaan  darurat,  dan/atau  terjadi  bencana alam.  Menurut  penulis,  tidak  dilakukan pengaturan  waktu  mengenai  permohonan persetujuan  dari  atasan  pejabat  tetapi  cukup dengan  laporan  pertanggung-jawaban pelaksanaan  diskresi  yang  dilaksanakan dengan itikad baik.

## 2. Ta n g g u n g   J a w a b   H u k u m   a t a s Penyalahgunaan  Wewenang  atas Diskresi
Tanggung  jawab  pejabat  pemerintahan dalam  melaksanakan  fungsinya  dibedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jabatan. Menurut Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1997, p. 1), bahwa tanggung jawab j a b a t a n   b e r k e n a a n   d e n g a n   l e g a l i t a s (keabsahan)  tindakan  pemerintah.  Dalam hukum  administrasi,  persoalan  legalitas tindakan  pemerintahan  berkaitan  dengan p e n d e k a t a n   t e r h a d a p   k e k u a s a a n pemerintahan.  Sedangkan  tanggung  jawab pribadi  berkaitan  dengan  pendekatan fungsionaris  atau  perilaku  dalam  hukum administrasi.  Tanggung  jawab  pribadi berkenaan  dengan  maladministrasi  dalam penggunaan  wewenang  maupun  pelayanan publik.
Pembedaan  antara  tanggung  jawab jabatan  dan  tanggung  jawab  pribadi  atas t i n d a k a n   p e m e r i n t a h a n   m e m b a w a konsekuensi  berkaitan  dengan  tanggung jawab  pidana,  tanggung  gugat  perdata,  dan tanggung gugat tata usaha negara. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Kaitannya  dengan  tindakan  pemerintahan, tanggung  jawab  pribadi  seorang  pejabat berhubungan  dengan  adanya  perbuatan maladministrasi.  Tanggung  gugat  perdata dapat  menjadi  tanggung  gugat  jabatan berkaitan  dengan  perbuatan  melanggar hukum  oleh  penguasa.  Tanggung  gugat perdata  menjadi  tanggung  gugat  pribadi apabila  terdapat  perbuatan  maladministrasi. Tanggung  gugat  Tata  Usaha  pada  dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.
Diskresi  sebagai  wewenang  pejabat pemerintahan  merupakan  wewenang  bebas yang  dimiliki  oleh  pejabat  pemerintahan sebagai  lawan  dari  wewenang  terikat (gebonden  bevoegdheid). Sifat  dan  karakter pejabat  pemerintahan  mengharuskan kekuasaan  pemerintah  tidak  sekedar
melaksanakan undang-undang (wetmatigheid van  bestuur) ,  tetapi  harus  mengedepankan penetapan tujuan (doelstelling) dan kebijakan (beleid).
Tindakan pejabat pemerintahan yang mengedepankan  tujuan (doelstelling) dan kebijakan (beleid) merupakan  kekuasaan yang  aktif.  Tindakan  aktif  ini  menurut Philipus  M.  Hadjon  dalam  konsep  hukum administrasi  secara  intrinsik  merupakan unsur-unsur  utama  dari “sturen”  (besturen) (Widyaningtyas, n.d.) . Dalam konsep bestuur kekuasaan  pemerintahan  dalam  pelaksanaan wewenang  pemerintahan  tidaklah  semata- mata  sebagai  suatu  wewenang  yang  terikat sebagaimana  diatur  dalam  aturan  hukum, tetapi juga merupakan suatu wewenang bebas atau diskresi.
Menurut  penulis,  diskresi  merupakan h a k   p e j a b a t   p e m e r i n t a h a n   m e l a l u i wewenangnya  dalam  melakukan  tindakan pelayanan publik, bukan merupakan tindakan mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kewenangan pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut kewenangan  adalah  kekuasaan  Badan d a n / a t a u   P e j a b a t   P e m e r i n t a h a n   a t a u penyelenggara  negara  lainnya  untuk bertindak  dalam  ranah  hukum  publik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  butir  6 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam  Penanganan  Tindak  Pidana k o r u p s i   A k i b a t   D i s k r e s i   y a n g Berindikasi  Terjadi  Penyalahgunaan Wewenang
Aparat  penegak  hukum  memiliki w e w e n a n g   d a l a m   m e n c e g a h   d a n memberantas  korupsi  sesuai  kewenangan yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- u n d a n g a n   y a n g   b e r l a k u .   K o m i t m e n pemerintah  untuk  memberantas  korupsi, dengan  mengeluarkan  Peraturan  Presidan Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Tim  Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Kewenangan  aparat  penegak  hukum dalam  melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan, tidak hanya pada kasus kecil seperti pungutan liar atau permintaan sejumlah uang yang tidak resmi pada instansi pemerintahan daerah, juga Operasi  Tangkap  Tangan  terhadap  pejabat
pemerintahan  yang  diduga  melakukan korupsi  atas  penyalahgunaan  wewenang. Berbagai  tanggapan  yang  beragam  atas p e n a n g a n a n   k a s u s   k o r u p s i   k a r e n a p e n y a l a h g u n a a n   w e w e n a n g   d a l a m menggunakan  diskresi  yang  menimbulkan kerugian  negara.  Bahkan,  beberapa  pejabat pemerintahan  mengungkapkan  tidak  dapat melakukan  penyerapan  anggaran  maksimal karena  takut  dikiriminalisasi  oleh  penegak hukum.
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30 Ta h u n   2 0 1 4   t e n t a n g   A d m i n i s t r a s i Pemerintahan  tersebut  telah  menimbulkan pro  dan  kontra  diantara  para  ahli  hukum, khususnya  ahli  Hukum  Pidana  dan  ahli Hukum  Administrasi  Negara  berkenaan dengan keberlakuan ketentuan dimaksud dan pengaruhnya terhadap kewenangan Peradilan Tipikor (Sahlan, 2016). Guntur Hamzah, Guru Besar  Hukum  Administrasi  Universitas Hasanuddin,  menyatakan  keberadaan Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan akan  memperkuat  dan  menambah  daya dobrak upaya pemberantasan korupsi karena dengan  adanya  APIP,  adanya  dugaan penyalahgunaan  wewenang  dapat  dideteksi s e j a k   d i n i   s e b a g a i   u p a y a   p r e v e n t i f (pencegahan).
Pendapat  berbeda  disampaikan  oleh Krisna  Harahap,  Hakim Ad  Hoc Tipikor  di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang secara t e g a s   m e n y a t a k a n   b a h w a   U n d a n g - U n d a n g A d m i n i s t r a s i   P e m e r i n t a h a n menghambat  upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  karena  ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Ari, 2015), nyata-nyata tidak selaras  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Tipikor yang mengatur bagaimana 'setiap orang yang menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat m e r u g i k a n   k e u a n g a n   n e g a r a   a t a u perekonomian  Negara' .  Setiap  orang  yang memenuhi  unsur-unsur  delik  yang  diatur dalam Pasal 3 (bukan hanya Pegawai Negeri) terancam pidana penjara 1-20 tahun, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 menghambat upaya pemberantasan korupsi.
Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  perlindungan  hukum  serta memberikan  batasan  dan  unsur-unsur terhadap  diskresi  yang  berindikasi  terjadi p e n y a l a h g u n a a n   w e w e n a n g   y a n g mengakibatkan terjadinya perbuatan korupsi.

## 4. Penyalahgunaan Wewenang
Menurut  hukum  administrasi  negara, setiap pemberian wewenang kepada seorang pejabat  selalu  disertai  dengan  tujuan  dan maksud  diberikannya  wewenang  itu, sehingga  penerapan  wewenang  itu  harus sesuai  dengan  tujuan  maksud  diberikannya wewenang.  Apabila  penggunaan  wewenang tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud pemberian  semula  wewenang  itu  maka d i s e b u t   p e n y a l a h g u n a a n   w e w e n a n g (Syamsudin, Ilyas, & Badeoda, 2004, p. 47).
Konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya  jaminan  bagi  administrasi  negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki  hak  dan  kewajiban  mendapat jaminan  perlindungan.  Oleh  karena  itu, kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan  asas  legalitas  yang  telah dimulai  sejak  munculnya  konsep  negara hukum klasik formelerechtsstaat atau liberale rechtsstaat yaitu wetmatigheid  van  bestuur artinya  pemerintahan  menurut  undang- undang (Facruddin, 2004, p. 44).
Terjadinya  penyalahgunaan  wewenang perlu  diukur  dengan  membuktikan  secara faktual  bahwa  seorang  pejabat  telah menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan lain atau tidak (Latif, 2014, p. 35). Harus dapat d i b u k t i k a n   j u g a   b a h w a   t e r j a d i n y a penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan  kepada  wewenang  itu  (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan  atas interest pribadi,  baik  untuk kepentingan  dirinya  sendiri  ataupun  untuk orang lain.
S e c a r a   y u r i d i s ,   p e n y a l a h g u n a a n wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Ta h u n   2 0 1 4   t e n t a n g   A d m i n i s t r a s i Pemerintahan  dinyatakan  terjadi  ketika
Sabarudin Hulu, Pujiyono, Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan
“badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat  keputusan  dan/atau  melakukan t i n d a k a n   m e l a m p a u i   w e w e n a n g , mencampuradukkan  wewenang,  dan/atau bertindak  sewenang-wenang”.  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  melampaui wewenang  ketika  keputusan  dan/atau tindakan yang dilakukan dengan:
a) melampaui  masa  jabatan  atau  batas waktu berlakunya wewenang;
b) melampaui  batas  wilayah  berlakunya wewenang; dan/atau
c) b e r t e n t a n g a n   d e n g a n   k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan.
Sedangkan keputusan dan/atau tindakan Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan d i k a t e g o r i k a n   m e n c a m p u r - a d u k k a n wewenang apabila dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau  bertentangan  dengan  tujuan wewenang  yang  diberikan.  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan sewenang- wenang  manakala  keputusan  dan/atau t i n d a k a n n y a   d i l a k u k a n   t a n p a   d a s a r kewenangan  dan/atau  bertentangan  dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintah dan dapat dinyatakan melakukan m a l a d m i n i s t r a s i   a p a b i l a   m e l a k u k a n perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang,  menggunakan  wewenang  untuk tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian  atau pengabaian  kew ajiban  hukum  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang menimbulkan  kerugiaan  materiil  dan/  atau immateriil  bagi  masyarakat  dan  orang perseorangan, sesuai Pasal 1 butir 3 Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Penyalahgunaan  wewenang  dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak  menjelaskan  deﬁnisi,  pengertian, maupun konsep penyalahgunaan wewenang. Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan h a n y a   m e n g a t u r   t e n t a n g   l a r a n g a n penyalahgunaan  wewenang  dan  tiga  spesies larangan  penyalahgunaan  wewenang,  yang meliputi  larangan  melampaui  wewenang, larangan  mencampur-adukkan  wewenang dan  larangan  bertindak  sewenang-wenang,
yang secara konseptual dan teoritis menurut ahli Hukum Administrasi Negara dan praktisi Hukum Administrasi Negara (hakim PTUN) tidak  tepat  dan  cenderung  menyesatkan –(Hadjon, 2015, pp. 5860).

## 5. Menyalahgunakan Kewenangan
Menyalahgunakan  kewenangan  dalam konteks ini berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan  dalam  ranah  struktur  keperdataan. Namun demikian, istilah “menyalahgunakan k e w e n a n g a n ”   s e p e r t i   h a l n y a “penyalahgunaan  wewenang”  sebenarnya merupakan  istilah  yang  lahir  dalam  rumpun Hukum Administrasi  Negara,  bahkan  istilah tersebut  merupakan  salah  satu  asas  dalam AUPB,  yaitu  asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan.
Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam  Tipikor  dapat  ditemukan  dalam r u m u s a n   P a s a l   3   U n d a n g - U n d a n g Pemberantasan Tipikor, yang selalu dikaitkan dengan  jabatan  yang  dimiliki  seseorang p e j a b a t   p u b l i k   ( m e n y a l a h g u n a k a n k e w e n a n g a n   k a r e n a   j a b a t a n ) ,   y a n g rumusannya  sebagai  berikut:  “Setiap  orang yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Dalam  Pasal  1  angka  (3)  Undang- Undang  Pemberantasan  Tipikor,  subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang  yang  berarti  orang  perseorangan  atau termasuk  korporasi.  Akan  tetapi  karena korporasi  sebagai rechtsperson tidak mungkin  memiliki  jabatan  atau  kedudukan seperti natuurlijke person, maka Tipikor yang terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  3  tersebut h a n y a   d a p a t   d i l a k u k a n   o l e h   o r a n g perseorangan  yaitu  aparatur  negara  atau pejabat publik (Wiyono, 2012, p. 45).
Kewenangan  yang  dimaksud  dalam
Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan Tipikor merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  2  huruf  a,  huruf  b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan  Tipikor,  yang  pengertiannya lebih  luas  dari  pengertian  kewenangan menurut  konsep  Hukum  Tata  Negara  atau Hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  e  UU Pemberantasan Tipikor.
Secara yuridis, mengenai menyalahguna- kan  kewenangan  karena  jabatan,  Undang- Undang  Pemberantasan  Tipikor  tidak memberikan  deﬁnisi  atau  pengertian tersendiri.  Istilah  “menyalahgunakan kewenangan”  justru  ditemukan  dalam Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan yaitu  sebagai  bagian  dari  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB),  diantara berupa  “asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan”.  Dalam  penjelasan  Pasal  10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Ta h u n   2 0 1 4   t e n t a n g   A d m i n i s t r a s i Pemerintahan  menyatakan  yang  dimaksud dengan  “asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan”  adalah  asas  yang  mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak  menggunakan  kewenangannya  untuk kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak m e n y a l a h g u n a k a n ,   d a n / a t a u   t i d a k mencampuradukkan kewenangan.

## D. Simpulan dan Saran
1.      Simpulan Dari  hasil  uraian  pembahasan,  maka  dapat diambil kesimpulan:
1. Diskresi  pejabat  pemerintahan  yang berindikasi  adanya  penyalahgunaan wewenang,  akibat  hukumnya  diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan menjadi tidak sah, juga diberikan sanksi k e p a d a   p e j a b a t   p e m e r i n t a h a n sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang A d m i n i s t r a s i   P e m e r i n t a h a n   d a n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Diskresi  pejabat  pemerintahan  yang berindikasi  terjadi  penyalahgunaan wewenang  dapat  dipertanggungjawab kan secara pidana, apabila diskresi yang diambil  tersebut  terjadi  perbuatan korupsi  yang  menimbulkan  kerugian n e g a r a ,   p e j a b a t   p e m e r i n t a h a n m e l a k u k a n   p e r b u a t a n   c u r a n g , m e m p e r k a y a   d i r i   o r a n g   l a i n , memanipulasi.
2.      Saran Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan,  diajukan  saran  sebagai berikut;
1. Diskresi  merupakan  tindakan  pejabat pemerintahan  dalam  bertindak  untuk kepentingan  publik.  Perbuatan  pejabat pemerintahan  yang  berindikasi  terjadi penyalahgunaan  wewenang  dalam menerbitkan  diskresi,  dapat  dicegah apabila  diskresi  yang  diambil  mengacu pada  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik serta Undang-Undang nomor 30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  mengatur  terkait tujuan penggunaan diskresi.
2. Pertanggungjawaban  pidana  atas diskresi  pejabat  pemerintahan  dapat dicegah  dengan  menghindari  diri  dari tindakan  diskresi  yang  mengandung n u a n s a   h u k u m   p i d a n a ,   s e r t a memfungsikan  fungsi  inspektorat sebagai  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah dalam menguji ada tidaknya penyalahgunaan  wewenang  terhadap diskresi  yang  diterbitkan  pejabat pemerintahan.  Perlindungan  hukum kepada  pejabat  pemerintahan  dalam m e n g a m b i l   d i s k r e s i ,   d i p e r l u k a n p e r u b a h a n   t e r h a d a p   P e r a t u r a n Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2016 tentang  tata  cara  pengenaan  sanksi a d m i n i s t r a t i f   k e p a d a   p e j a b a t pemerintahan,  untuk  mengatur  terkait konsekuensi  hukum  atas  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  serta m e l a k u k a n   p e r u b a h a n   t e r h a d a p Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Penilaian Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang,
yang  tidak  sejalan  dengan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Ari.  (2015).  UU Administrasi  Pemerintahan
Dinilai  Mengudeta  Pemberantasan Korupsi. Retrieved September 6, 2016, f r o m   h t t p : / / n e w s . d e t i k . c o m / b e r i t a / 2 8 7 3 7 6 5 / u u - a d m i n i s t r a s i - pemerintahan-dinilai-mengudeta- pemberantasan-korupsi
Azhary.  (1995).  Negara  Hukum  Indonesia.
Jakarta: UI-Press.
Facruddin,  I.  (2004).  pengawasan  peradilan a d m i n i s t r a s i   t e r h a d a p   t i n d a k a n pemerintah. Bandung: Alumni.
Hadjon, P. M. (1997). “Tentang Wewenang”, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.
Hadjon,  P.  M.  (2015).  Peradilan Tata  Usaha Negara dalam konteks Undang-Undang N o .   3 0   T a h u n   2 0 1 4   t e n t a n g
Administrasi  Pemerintahan.  Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(1).
Kusumohamidjojo,  B.  (1999).  Ketertiban
Yang  Adil,  Problematika  Filsafat
Hukum. Jakarta: Grasindo.
Latif, A. (2014). Hukum Administrasi Dalam Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta: Prenada Media Group.
Patiro, Y. M. I. (2012). diskresi pejabat publik dan  tindak  pidana  korupsi.  Bandung: Keni Media.
Sahlan, M. (2016). Unsur Menyalahgunakan
Kewenangan  dalam  Tindak  Pidana
Korupsi  sebagai  Kompetensi  Absolut
Peradilan Administrasi.
Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM,  23(2), 2 7 1 2 9 3 .   R e t r i e v e d   f r o m https://media.neliti.com/media/publicat i o n s / 9 6 2 2 1 - I D - u n s u r - menyalahgunakan-kewenangan-dalam-
t.pdf
S i n a m b e l a ,   L .   P.   ( 2 0 0 8 ) .   R e f o r m a s i Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan, dan  Implementasi.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Syamsudin, A.,  Ilyas,  N.,  &  Badeoda, Y.  B.
(2004).  SF.  Marbu:  Analisis  Teoritik Yuridik  Kasus  Akbar  Tandjung  dari
Optik  Hukum  Administrasi  Negara. J a k a r t a :   P u s t a k a   S i n a r Harapan.Widyaningtyas,  T.  (n.d.).  No Title.  Retrieved  June  4,  2016,  from trisnasunawar.blogspot.co.id
Wijayanto.  (2009).  Korupsi  Mengorupsi
Indonesia:  Sebab, Akibat,  dan  Prospek
Pemberantasan.  Jakarta:  Gramedia Utama.
Wiyono,  R.  (2012).  Pembahasan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Graﬁka.