## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.924

## Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor
Nurhasan 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: nurhasan.jbi58@gmail.com
Abstrak . Keberadaan knalpot racing sekarang ini sangat meresahkan masyarakat sehingga dibutuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sehingga penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif,  sumber  datanya  adalah  sumber  primer,  sekunder  dan  tersier,  kemudian  pendekatan penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan, teknik pengumpulan  data dalam  penelitian  ini adalah  studi  dokumen  dan analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  sanksi  pidana terhadap  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan adalah diatur di Pasal  285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  Angkutan Jalan.  Kemudian  dampak  dari  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  adalah  dapat  mencemari  udara  dan  menimbulkan  polusi suara.  Terhadap  pelaku  pelanggaran  pengguna  Knalpot  Racing  sepeda  motor  sanksi  yang  dikenakan  antara  lain  mendekatkan knalpot racing ke  telinga  si  pengguna  knalpot racing sepeda  motornya,  melakukan push-up dan  sejenisnya  yang  dapat dikategorikan olahraga  serta menyapu di pinggir  jalan, membantu dinas kebersihan  lingkungan untuk membersihkan bandar dan lainnya.
Kata Kunci : Sanksi, Pidana, Sosial, Knalpot, Racing
Abstract. The existence of exhaust racing is currently very troubling to the community so that sanctions are needed in accordance with the actions committed by the violator. The type of research used in this research is normative juridical so that this research is more descriptive  in  nature,  the data  sources  are  primary, secondary  and tertiary  sources, then  the  research approach  this is  a statutory approach,  the  data  collection  technique in  this research is a  document  study and  the data  analysis  in this  research  is carried out qualitatively.  The results  show that the  regulation  of criminal sanctions  against  motorcycle racing exhaust users  in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is regulated in Article 285 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Then the impact of motorcycle racing exhaust users is that it can pollute the air and  cause  noise  pollution.  For perpetrators  of  violations of motorcycle racing exhaust  users,  the  sanctions  imposed include bringing the  racing exhaust closer to the ears of the motorcycle racing exhaust user, doing push-ups and the like  which can be categorized as sports and sweeping on the roadside, assisting the environmental cleaning service to clean the city and others.

## Keywords: Sanctions, Criminal, Social, Muffler, Racing

## PENDAHULUAN
Semakin  maju  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju  pula  era  teknologi  dari  mulai  sepeda  sampai  dengan kendaraan  sepeda  motor.  Hal  yang  demikian  tentunya  mengikuti  pola  pikir  manusia  yang  semakin  lama  semakin berkembang  sehingga  banyak  jenis  kendaraan  sepeda  motor  seperti  sekarang  ini  selalu  berkembang  di  masyarakat. Banyaknya  jenis  sepeda  motor  juga  mengikuti  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  sehingga  mempermudah mereka  untuk  melakukan  bepergian  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  dengan  cepat  tanpa  membutuhkan  banyak energi.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kendaraan  yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat  baik  dari  masyarakat  kelas  ke bawah sampai dengan kelas menengah yaitu itu sepeda motor. Sepeda motor ini juga banyak jenisnya mulai dari jenis motor bebek ( cub ) sampai dengan touring . Adapun jenis-jenis sepeda motor tersebut antara lain : 2 1. Motor bebek ( cub )
2. Sepeda motor skuter ( scooter )
3. Dual-Sport
4. Naked-Bike
5. Sportbike
6. Retro
7. Cruiser
8. Touring
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 https://www.inews.id/otomotif/motor/mengenal-8-jenis-sepeda-motor-dari-model-skuter-hingga-touring, Diakses tanggal 20 Februari 2022.
Jenis-jenis sepeda motor di atas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Motor bebek ( cub ),  Sepeda  motor  skuter  ( scooter )  dan Naked-Bike .  Ketiga  sepeda  motor  tersebut  banyak  digunakan  masyarakat karena harganya masih terjangkau dan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut juga masih dapat dilakukan dengan pembayaran kredit.
Adanya  sepeda  motor  selain  mempermudah  manusia  untuk  melakukan  bepergian  dari  satu  tempat  ke  tempat lain  dengan  cepat,  sepeda  motor  juga  memberikan  manfaat  lain  kepada  pemiliknya  yaitu  mempermudah  manusia untuk  mengangkat  suatu  beban  dimana  beban  tersebut  sesuai  dengan  kapasitas  sepeda  motor  sehingga  pemilikinya untuk  mengangkut  barang  tidak  harus  mengangkutnya  jauh  sampai  ke  rumah  konsumen  karena  dengan  ada  sepeda motor  tersebut  mereka  lebih  praktis  dan  lebih  cepat  mengantarkan  apa  saja  yang  telah  di  dipesan  oleh  konsumen. Salah satu contoh dari hal ini yaitu seperti jasa gojek yang dapat menghantarkan barang pesanan dari konsumen sesuai atau tepat waktu sehingga Konsumen tidak merasa dirugikan atas keterlambatan yang dilakukan oleh si gojek tersebut.
Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  adanya  keberadaan  sepeda  motor  ini  juga  membuka  peluang  kerja  kepada masyarakat  sehingga  tidak  ada  lagi  kata  pengangguran  di  dalam  masyarakat.  Adapun  peluang  kerja  yang  dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yaitu berjualan dengan menggunakan sepeda motor seperti jual es krim, jualan  pempek,  jualan  bakso,  jualan  buah-buahan  dan  banyak  lagi  bentuk  usaha  lainnya  yang  dapat  dilakukan  oleh manusia dengan menggunakan sepeda motor.
Semakin banyaknya keberadaan kendaraan sepeda motor saat ini, sehingga pemerintah membuat aturan hukum yakni  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan. Adanya  undang-undang  ini  memberikan  batasan  terhadap  pengguna  sepeda  motor  agar  tidak  memodifikasi  sepeda motor  yang  telah  berstandar  karena  sepeda  motor  yang  telah  dibuat  dari  pabriknya  tentu  telah  disesuaikan  dengan fungsi dan tujuan sepeda motor tersebut. Tidak hanya mengatur tentang standar dari sepeda motor di dalam Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  ini  juga  mengatur  terkait  penggunaan knalpot racing yang dilarang karena meresahkan masyarakat.
Mendapatkan knalpot racing sepeda motor tersebut sangat mudah karena hampir semua bengkel menyediakan knalpot racing sepeda motor. Tidak hanya itu saja, harga yang ditawarkan pada setiap bengkelnya berbeda-beda sesuai dengan variasi merek dan bahan dari knalpot racing tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin  membeli  knalpot racing dengan  harga  murah  tentu  akan  mendapatkan  knalpot racing tersebut.  Kesediaan knalpot racing yang ada di bengkel tentunya sesuai dengan banyaknya permintaan oleh pembeli atau masyarakat. Hal ini  sesuai  dengan  sistem  ekonomi  yaitu  banyaknya  pembeli  tentu  barang  tersebut  akan  semakin  meningkat.  Oleh karena  itu,  keberadaan  knalpot racing tersebut  tidak  serta  merta  disalahkan  oleh  yang  memiliki  bengkel  karena pembeli juga banyak yang berminat untuk membeli knalpot racing tersebut.
Pelarangan  terkait  dengan  penggunaan  knalpot  racing  pada  sepeda  motor  ini  diatur  dalam  Pasal  285  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisikan bahwa Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,  klakson,  lampu  utama,  lampu  rem,  lampu  penunjuk  arah,  alat  pemantul  cahaya,  alat  pengukur  kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Apabila  dilihat  dalam  Pasal  285  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  tersebut  hanya  2  sanksi  pidana  yang  diterapkan  kepada  ada  pengguna  sepeda  motor  yang menggunakan knalpot racing yaitu sanksi Pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Namun, kedua sanksi pidana ini tidak memberikan efek jera kepada pengguna sepeda motor yang menggunakan  knalpot racing sehingga seharusnya ada  sanksi  lain  sebagai  alternatif  dari  kedua  sanksi  pidana  tersebut  dan  sanksi  tersebut  harus  memberikan  efek  jera terhadap pelanggar Sebagai pengguna sepeda motor.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  penulis  memberikan  batasan  dalam  makalah  ini  sehingga mempermudah  dalam  menjelaskan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Adapun  batasan  permasalahan  dalam  penelitian  ini yaitu :
1. Bagaimana  pengaturan  sanksi  pidana  terhadap  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Apa saja dampak dari pengguna knalpot racing sepeda motor bagi masyarakat?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor?

## METODE
Metode  penelitian  digunakan  dalam  suatu  penelitian  untuk  mempermudah  peneliti  sehingga  mencapai  tujuan penelitian yang baik. Metode pernyataan ini merupakan suatu cara Yang dilakukan peneliti seperti mencari, mencatat dan menganalisa suatu permasalahan dan penelitian. 3 Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Tipe Penelitian
Dalam  penelitian  ini  bertipe  penelitian  normatif  yang  mana  penelitian  normatif  tersebut  merupakan penelitian  hukum  doktrin  atau  penelitian  perpustakaan  sebab  penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  lainnya  yang  berbentuk  tertulis.. 4 Jadi,  dalam  penelitian  tentang  sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor ini penelitian normatif karena mengkaji sanksi pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  dengan  bahan lainnya  yaitu  buku,  jurnal,  Koran  maupun  internet  yang  berhubungan  dengan  larangan  pengguna  knalpot racing sepeda motor.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  pada  penelitian  tentang  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  pengguna  knalpot racing sepeda motor ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran terkait dengan  peristiwa  yang  terjadi  di  suatu  tempat  dan  pada saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. 5
Penelitian  deskriptif  dalam  hal  ini  yaitu  meneliti  permasalahan  terkait  dengan  sanksi  pidana  terhadap pengguna  knalpot racing sepeda  motor,  kemudian  menjelaskan  terkait  dengan  dampak  dari  pengguna  knalpot racing sepeda motor dan menjelaskan tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor.
3. Sumber Data
Dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  harus  menggunakan  sumber  data  untuk  mencari  kebenaran  di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, data penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai  otoritas.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  atas  perundang-undangan  dan  putusan-putusan hakim. 6 Adapun  sumber  primer  dalam  penelitian  penelitian  tentang  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap pengguna  knalpot racing sepeda  motor  ini  yaitu  meneliti  secara  langsung  terkait  dengan  sanksi  pidana  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  ilmu  hukum,  jurnal  ilmu  hukum,  laporan  penelitian  ilmu  hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya dan sebagainya. 7 Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor yaitu buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan  sekunder  misalnya  kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  kumulatif  dan  sebagainya. 8 Oleh karena  itu,  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  tentang  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor yaitu bahan dari internet tentang larangan knalpot racing sepeda motor. 4. Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penelitian normatif diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan  perundang-undangan  dengan  permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  penelitian terkait  permasalahan  tentang  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  adalah pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  atau  pendekatan  yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. 9
Dalam  penelitian  normatif  ini  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  cara  melakukan  kajian terhadap  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan dengan tujuan untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.
3 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.
4 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, 2017, hal 27.
5 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.
6 Ibid , hal 68.
7 Ibid , hal 16.
8 Ibid , hal 16.
9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Di  dalam  mengumpulkan  data  primer  tentunya  digunakan  teknik  pengumpulan  data.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen.  Studi  dokumen  merupakan  studi  yang  mengkaji tentang  berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun dokumen-dokumen  yang  sudah  ada. 10 Jadi,  di  dalam  penelitian  tentang  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap pengguna  knalpot racing sepeda  motor  ini  peneliti  melakukan  studi  dokumen  berupa  mengkaji  isi  sanksi  pidana dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  kemudian mengaitkannya  dengan  buku-buku  dan  website  internet  yang  ada  hubungannya  dengan  pelarangan  pengguna knalpot racing sepeda motor.
6. Analisis Data
Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot racing sepeda motor ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif yakni  menguraikan  data  secara  berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 11
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  normatif  ini  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  hal  yang  diteliti sesuai  data  yang  ada  dimana  data  tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil  penelitian  ini  dibuat  dalam bentuk  kalimat-kalimat  yang  teratur  dan  sistematik,  dimana  kalimat-kalimat  tersebut  akan  dituangkan  di  dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Keberadaan  sepeda  motor  tentunya  sangat  bermanfaat  terhadap  manusia  baik  sebagai  transportasi  maupun sebagai  sarana  untuk  melakukan  berbagai  usaha.  Tanpa  adanya  sepeda  motor  tentunya  manusia  harus  melakukan transportasi lain seperti kereta api, sepeda maupun kendaraan lainnya yang dapat menghantarkan manusia tersebut dari tempat  satu  ke  tempat  lainnya.  Hal  yang  demikian  tentunya  melelahkan  manusia  untuk  melakukan  perjalanan  yang begitu  jauh  untuk  mencapai  berbagai  macam  kepentingan.  Dengan  adanya  sepeda  motor  ini  tentunya  manusia  akan lebih mudah untuk melanjutkan perjalanannya baik dari kabupaten satu ke Kabupaten lainnya maupun dari kabupaten ke provinsi dengan  jarak tempuh  yang tidak  cukup lama dan lebih  cepat untuk menyelesaikan berbagai kepentingan yang diinginkan.
Mengingat  jarak  tempuh  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  manusia  tentunya  pabrik  sepeda  motor  telah membuat standar terkait dengan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak boleh dimodifikasi atau tidak  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan.  Terkait  dengan  standar  sepeda  motor  juga  telah  diatur  di  dalam Pasal  219  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang berbunyi  pengembangan  standarisasi  kendaraan  dan/atau  komponen  kendaraan  bermotor.  Dengan  adanya  aturan dalam  pasal  ini  telah  menjelaskan  bahwa  sepeda  motor  tersebut  tidak  boleh  dimodifikasikan  karena  standar  tersebut sudah sesuai dengan fungsi si yang akan digunakan pada sepeda motor tersebut.
Jika  sepeda  motor  tersebut  dimodifikasikan  maka  sepeda  motor  itu  tidak  akan  dapat  berfungsi  dengan  baik seperti  contoh  sepeda  motor  dengan  standar  tempat  duduk  yang  panjang  sehingga  penumpang  dapat  duduk  di belakang  namun  dengan  adanya  modifikasi  seperti  tempat  duduk  di  belakang  dihilangkan  dan  diganti  dengan  besi untuk  mengangkut  galon  maka  sepeda  motor  tersebut  tidak  dapat  digunakan  lagi  untuk  berboncengan.  Sama  halnya terkait  dengan  modifikasi  knalpot  dengan  menggunakan  knalpot racing tentu  telah  menyalahi  standar  dari  sepeda motor tersebut karena pelarangan penggunaan knalpot racing ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Pelarangan  terkait  dengan  penggunaan  knalpot racing ini  diatur  di  Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Adapun isi Pasal tersebut yaitu setiap orang  yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat  (2) dan  ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adanya pengaturan terkait dengan pasal  ini diberlakukan secara umum terhadap masyarakat sehingga apabila masyarakat melakukan pelanggaran yang tercantum di dalam isi pasal tersebut maka masyarakat atau orang itu harus dikenakan sanksi Pidana kurungan dan sanksi pidana denda.

## Dampak Dari Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor Bagi Masyarakat
10 Ibid , hal 19.
11 Ishaq , Op.Cit , hal 73.

## Nurhasan, Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor
Keberadaan  knalpot  pada  sepeda  motor  tentunya  sangat  penting  karena  fungsi  knalpot  untuk  membuang  gas emisi yang terdapat dalam sepeda motor tersebut. Akan tetapi, knalpot yang digunakan oleh para remaja sekarang ini kebanyakan  knalpot  racing  dengan  tujuan  untuk  membanggakan  dirinya  dan  lain-lain.  Hal  yang  demikian  tentunya dapat mengakibatkan dampak negatif dari adanya knalpot racing tersebut.
Selain  itu juga, penggunaan knalpot racing ini tentu tidak direkomendasi dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  karena  memiliki  berbagai  macam  dampak  negatif yang  ditimbulkan.  Untuk  itu,  setiap  peraturan  yang  dibuat  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  berbagai kejahatan dan pelanggaran termasuk dalam hal ini yaitu pelanggaran menggunakan knalpot racing . Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot racing tersebut antara lain : 1. Dampak terhadap sepeda motor itu sendiri
Dalam  penggunaan  knalpot racing tentunya  berdampak  kepada  sepeda  motor  itu  sendiri  karena  akan mempercepat  habisnya  bahan  bakar  sebab  ketika  menggunakan  kalung  proyeksi  tersebut  tentunya  banyak mengkonsumsi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dikeluarkan dari knalpot racing tersebut. Tidak hanya itu  saja,  sepeda  motor  juga  menjadi  di  cepat  panas  karena  energi  yang  dikeluarkan  motor  lebih  besar  dan  mesin sepeda motor tersebut juga akan lebih cepat rusak.
2. Knalpot racing dapat mencemari udara
Dari penggunaan knalpot racing tersebut akan berdampak terhadap pencemaran udara karena knalpot racing itu  tidak  mempunyai  saringan  emisi  gas  buang.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  polusi  udara  karena  emisi  gas  buang yang dihasilkan knalpot tersebut.
3. Menimbulkan polusi suara
Dengan adanya penggunaan knalpot racing pada sepeda motor tentu akan mengakibatkan polusi udara yang begitu berisik sehingga meresahkan masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga, polusi udara ini mengganggu anak- anak maupun orang yang sedang istirahat siang karena kebisingan suara cara yang ditimbulkan dari knalpot racing tersebut.

## Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor
Pelarangan  terkait dengan penggunaan  knalpot racing ini diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Adapun  isi  Pasal  tersebut  yaitu  setiap  orang  yang mengemudikan  sepeda  motor  di  Jalan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  yang  meliputi  kaca spion,  klakson,  lampu  utama,  lampu  rem,  lampu  penunjuk  arah,  alat  pemantul  cahaya,  alat  pengukur  kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Apabila  dilihat  dari  dua  sanksi  pidana  yang  tercantum  dalam  Pasal  285  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  tersebut  tentunya  tidak  memberikan  efek  jera  terhadap pelanggaran  yang  menggunakan  knalpot racing karena  tujuan  pemidanaan  adalah  hukuman  itu  harus  diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. 12 Oleh karena itu, harus ada sanksi yang lain selain sanksi  pidana  kurungan  dan  sanksi  pidana  denda  karena  jika  kedua  sanksi  ini  tetap  diterapkan  maka  tidak  memberi rasa  ketakutan  terhadap si pelanggar dan  tidak memberikan  contoh kepada yang lain sehingga  terhadap pelanggaran dalam penggunaan knalpot racing akan terus terjadi.
Tidak  hanya  itu  saja,  hukuman  yang  dijatuhkan  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  si  terhukum  sehingga  di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak  akan melanggar  peraturan hukum. 13 Untuk itu, dalam penggunaan  sanksi Pidana kurungan dan sanksi pidana denda tentu tidak memperbaiki si pelanggar untuk menjadi  lebih  baik  untuk  yang  akan  datang  karena  jika  mereka  mempunyai  uang  maka  sanksi  denda  tersebut diterapkan  dan  sanksi  kurungan  tidak  diterapkan.  Apalagi  mengingat  sanksi  pidana  denda  cukup  dikatakan  masih ringan  terkait  dengan  pembayaran  dendanya  dibandingkan  dengan  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dan  merugikan masyarakat.
Apabila  dilihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  penggunaan  sepeda  motor  yang  menggunakan knalpot racing tersebut  banyak  mengakibatkan  keresahan  terhadap  masyarakat  sehingga  perbuatan  mereka  harus dibatasi.  Pembatasan  terkait  dengan  penggunaan  knalpot racing terhadap  manusia  yang  biasanya  dilakukan  oleh remaja guna untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang berbentuk pelanggaran sehingga masyarakat merasa terlindungi dari ada kebisingan knalpot racing tersebut. Hal ini juga senada dengan pendapat Erdianto Efendi bahwa tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. 14
12 Erdianto Efendi , Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 142.
13 Ibid .
14 Ibid .
Untuk  itu,  sudah  seharusnya  dilakukan  sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  pelanggar  yang  menggunakan knalpot racing . Adanya sanksi pidana kerja sosial ini walaupun hukumannya tidak berbentuk kurungan maupun uang seperti sanksi pidana denda, namun penerapan dari sanksi pidana  kerja sosial ini akan memberikan pelajaran kepada ada si pengguna kendaraan knalpot racing tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya dalam masyarakat. Dalam  penerapan  sanksi  pidana  telah  dilakukan  di  negara-negara  Eropa,  akan  tetapi  dalam  penerapannya  ya dilakukan  terhadap  jenis  tindak  pidana  tertentu  saja.  Adapun  sanksi  pidana  sosial  yang  dapat  diterapkan  sebagai alternatif dari adanya pidana kurungan dan pidana denda yaitu mendengarkan sendiri bunyi knalpot racing di sepeda motornya  dengan  cara  mendekatkan  telinganya  ke  knalpot racing tersebut  sehingga  dengan  mendekatkan  knalpot racing ke  telinganya  maka  ia  akan  mengetahui  kebisingan  yang  timbul  dari  knalpot racing sepeda  motornya. Kemudian si pelanggaran yang menggunakan knalpot racing tersebut melakukan push-up dan sejenisnya  yang dapat dikategorikan  olahraga  serta  si  pelanggar  tersebut  harus  melakukan  hukuman  seperti  menyapu  di  pinggir  jalan, membantu dinas kebersihan lingkungan untuk membersihkan seperti bandar dan lainnya.
Tidak  hanya  itu  saja,  jika  penerapan  sanksi  pidana  kerja  sosial  ini  diterapkan  kepada  pelanggar  yang menggunakan  knalpot racing pada  sepeda  motornya  akan  memperbaiki  pola  pikir  maupun  perbuatan  si  pelanggar tersebut sehingga kedepannya ia tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu menggunakan knalpot racing pada sepeda motor  miliknya.  Penggunaan  sanksi  pidana  sosial  ini  walaupun  dikategorikan  sanksi  pidana  ringan  namun  efeknya memberikan pelajaran dan memperbaiki tingkah laku serta pola pikir Si pelanggar tersebut serta memberikan contoh kepada pengguna sepeda motor yang lain untuk tidak menggunakan knalpot racing pada sepeda motornya.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  sanksi  pidana  terhadap  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Dampak  dari  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  adalah  dampak  terhadap  sepeda  motor  itu  sendiri,  knalpot racing dapat mencemari udara dan menimbulkan polusi suara.
3. Sanksi  pidana  kerja  sosial  terhadap  pengguna  knalpot racing sepeda  motor  adalah  mendekatkan  knalpot racing ke  telinga  si  pengguna  knalpot racing sepeda  motornya,  melakukan push-up dan  sejenisnya  yang  dapat dikategorikan  olahraga  serta  menyapu  di  pinggir  jalan,  membantu  dinas  kebersihan  lingkungan  untuk membersihkan bandar dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, metodologi penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta Erdianto Efendi, 2017 , Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Website https://www.inews.id/otomotif/motor/mengenal-8-jenis-sepeda-motor-dari-model-skuter-hingga-touring