Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA
Sarwo Waskito 1 , Vivi Sylvia Purborini 2 1,2 Universitas Wisnuwardhana Email: velioraps1@gmail.com

## Abstract
People  who  have  mental  disorders  have  a  high  risk  of  becoming  victims  of  rape.  Access  to  legal services for people with mental disorders is still very limited and some people with mental disorders have  no  legal  protection  at  all.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  doctrinal  (normative) research,  also  called  library  research  methods.  The  Law  on  Protection  of  Witnesses  and  Victims cannot be said to be sufficient as a basis for providing human rights as regulated in Article 42 of the Human  Rights  Law  to  victims  of  criminal  acts  of  rape  who  have  the  status  of  people  with  mental disorders because the regional government carries out limited fulfillment of victims' rights.
Keywords : Juridical Review, Crime, Rape, Mental Disorders, Indonesian Law

## Abstrak
Orang  yang  memiliki  gangguan  mental  memiliki  risiko  tinggi  menjadi  korban  pemerkosaan.  Akses layanan  hukum  bagi  penderita  gangguan  jiwa  masih  sangat  terbatas  dan  beberapa  penderita gangguan  jiwa  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  sama  sekali.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  doktrinal  (normatif)  atau  disebut  juga  metode  penelitian kepustakaan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dikatakan cukup sebagai dasar  pemberian  hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  42  UU  HAM  kepada  korban tindak pidana pemerkosaan yang berstatus penyandang gangguan jiwa karena pemerintah daerah melakukan pemenuhan hak korban secara terbatas.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kejahatan, Pemerkosaan, Gangguan Jiwa, Hukum Indonesia

## PENDAHULUAN
Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam  suatu  kejahatan,  pasti  menimbulkan  korban  sebagai  akibat  dari  kejahatan  tersebut yang  dilakukan  oleh  pelaku. 1 Didalam  lingkungan  sekitar,  orang  yang  memiliki  gangguan kejiwaan  memiliki  risiko  tinggi  menjadi  korban  pemerkosaan.  Akses  terhadap  layanan hukum bagi orang yang memiliki gangguan jiwa masih sangat terbatas dan sebagian orang yang  memiliki  gangguan  jiwa  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  sama  sekali.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti:  Stigma  negatif,  dianggap  tidak  cakap  hukum, dipertanyakan  kesaksian,  dan  kurangnya  fasilitas  penerjemah  selama  proses  kesaksian  di
1 Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika Jakarta, hlm.14
2 Wirjono Prodjodikiro, 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, hlm. 82
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa. 2
Dikaji  secara  yuridis  dari  perspektif  hukum  pidana,  justru  pelaku  yang  mendapat perhatian  dalam  KUHP  bukan  korban,  yakni  ketentuan  tak  mampu  bertanggungjawab  (hal yang  memaafkan  si  pelaku)  yang  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  disebutkan  bahwa  tidak dapat  dihukum  seorang  yang  perbuatannya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada orang itu berdasar kurang tumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku  itu.  Ketentuan  tersebut  merupakan  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHP,  yang sekaligus menjelaskan bahwa pengaturannya tertuju pada pelaku, bukan kepada korban.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pemikiran dan argumentasi sebagaimana terurai di subbab latarbelakang, permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana  tinjauan  yuridis  tindak  pidana  pemerkosaan  pada  orang  dengan  gangguan  jiwa ditinjau dari Hukum Indonesia.

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah pada subbab diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui jenis hak orang dengan gangguan jiwa dalam Undang-Undang di Indonesia.

## Definsi Konsep Variabel
1. Perkosaan
Perkosaan  berasal  dari  kata “perkosa”  yang  berarti  paksa,  gagah,  kuat,  perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb)  dengan  kekerasan. 3 Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Pemerkosaan diartikan dengan proses, perbuatan, cara memerkosa. 4
3 Setandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam-Huma. Hlm 147
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online). https//kbbi.web.id/pemerkosaan, diakses pada 20 Desember
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Tindak  pidana  pemerkosaan  merupakan  kejahatan  yang  serius  dan  mendapat  perhatian dikalangan masyarakat. 5 Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu dan dapat dikatan  sebagai  suatu  bentuk  kejahatan  klasik  yang  akan  selalu  mengikuti  perkembangan kebudayaan  manusia  itu  sendiri. 6 Tindak  pidana  pemerkosaan  tidak  hanya  terjadi  dikota- kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi  kejahatan  ini  juga  terjadi  dipedesaan  yang  masih  memegang  nilai  tradisi  dan  adat istiadat. 7

## 2. Orang dengan Gangguan Jiwa
Pada  prinsipnya  gangguan  jiwa  merupakan  penyakit  jiwa  yang  juga  tergolong  dalam sakit  jiwa/kelainan  jiwa.  Gangguan  jiwa  menurut  Aula  merupakan  suatu  keadaan  dimana individu  mengalami  kesulitan  dengan  persepsinya  terhadap  kehidupan,  kesulitan,  dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa,  orang dengan gangguan Jiwa adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
Terdapat ciri dari orang dengan gangguan jiwa yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
a. Mengurung diri.
b. Tidak kenal orang lain.
c. Marah tanpa sebab.
d. Bicara kacau.
e. Tidak mampu merawat diri.
2022 5 Andi Djemma, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, Jurnal Pendidikan, Vol.3, No. 1 Februari, 2020, hlm. 59
6 Prabowo, E. (2014). Konsep & Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta:
Nuha Medika.hlm. 20
7 Yosep, I. (2013). Keperawatan Jiwa (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.Hlm. 30-35
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Terdapat  beberapa  penyebab  lain  dari  penyebab  gangguan  jiwa  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1) Genetika.  Individu  atau  angota  keluarga  yang  memiliki  atau  yang  mengalami gangguan  jiwa  akan  kecenderungan  memiliki  keluarga  yang  mengalami  gangguan jiwa, akan cenderung lebih tinggi dengan orang yang tidak memiliki faktor genetik
2) Sebab biologik.
a) Keturunan.
Peran penyebab belum jelas yang mengalami gangguan jiwa, tetapi tersebut sangat ditunjang dengan faktor lingkungan kejiwaan yang tidak sehat.
b)  Temperamen.
Seseorang terlalu peka atau sensitif biasanya mempunyai masalah pada ketegangan dan kejiwaan yang memiliki kecenderungan akan mengalami gangguan jiwa.
c) Jasmaniah.
Pendapat  beberapa  penyidik,  bentuk  tubuh  seorang  bisa  berhubungan  dengan gangguan  jiwa,  seperti  bertubuh  gemuk  cenderung  menderita  psikosa  manik defresif,sedangkan yang kurus cenderung menjadi skizofrenia.
d) Penyakit atau cedera pada tubuh.
Penyakit  jantung,  kanker  dan  sebagainya  bisa  menyebabkan  murung  dan  sedih. Serta, cedera atau cacat tubuh tertentu dapat menyebabkan rasa rendah diri.
3) Sebab psikologik
Dari  pengalaman  frustasi,  keberhasilan  dan  kegagalan  yang  dialami  akan  mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya dikemudian hari.
4) Stress.
Stress  perkembangan,  psikososial  terjadi  secara  terus  menerus  akan  mendukung timbulnya  gejala  manifestasi  kemiskinan,  pegangguran  perasaan  kehilangan, kebodohan dan isolasi sosial.
5) Sebab sosio kultural.
a) Cara membesarkan anak yang kaku, hubungan orang tua anak menjadi kaku dan tidak  hangat.  Anak  setelah  dewasa  akan  sangat bersifat  agresif, pendiam  dan  tidak akan suka bergaul atau bahkan akan menjadi anak yang penurut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
b) Sistem nilai, perbedaan etika kebudayaan dan perbedaan sistem nilai moral antara masa lalu dan sekarang akan sering menimbulkan masalah kejiwaan.
c)  Ketegangan  akibat  faktor  ekonomi  dan  kemajuan  teknologi,  dalam  masyarakat kebutuhan  akan  semakin  meningkat  dan  persaingan  semakin  meningkat.  Memacu orang  bekerja  lebih  keras  agar  memilikinya,  jumlah  orang  yang  ingin  bekerja  lebih besar sehingga pegangguran meningkat
6) Perkembangan psikologik yang salah.
Ketidak matangan individu gagal dalam berkembang lebih lanjut. Tempat yang lemah dan  disorsi  ialah  bila  individu  mengembangkan  sikap  atau  pola  reaksi  yang  tidak sesuai, gagal dalam mencapai integrasi kepribadian yang normal.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal (normatif), disebut juga metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang sebagian besar penelitian  dilakukan  menggunakan  pustaka  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  dan sebagian  kecil  menggunakan  penelitian  di  lapang.  Penulis  menggunakan  jenis  penelitian doktrinal dilakukan menggunakan buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.
Soetandyo  Wignjosoebroto  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  doktrinal  adalah penelitian atas hukum yang dikonsepkan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh  pengonsep  dan/atau  pengembangnya.  Dalam  penelitian  hukum  doktrinal  yang  dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. 8

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyembuhan  orang  dengan  gangguan  jiwa  membutuhkan  biaya  yang  relatif  mahal untuk  mendapat  pelayanan  kesehatan  jiwa  serta  rehabilitasi  agar  dapat  kembali  ke kehidupan  yang  normal.  Bagi  masyarakat  yang  memiliki  ekonomi  lemah  mereka  tidak memiliki  biaya  untuk  berobat.  Adanya  keterbatasan  ekonomi  membuat  kebanyakan  orang dengan  gangguan  jiwa  cenderung  akan  dipasung,  dibuang  dan  tidak  dipelihara,  yang
8 Setandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam- Huma. Hlm 147
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
selanjutnya disebut dengan terlantar hal ini terjadi karena mereka yang tergolong dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat.
Padahal  mereka  yang  sengaja  menelantarkan  Orang  dengan  gangguan  jiwa  akan dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  434  UU  Kesehatan  yang  berbunyi  Setiap  Orang  yang  melakukan pemasungan,  penelantaran  kekerasan,  dan/atau  menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan pemasungan,  penelantaran,  dan/atau  kekerasan  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa;
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
a. menciptakan  kondisi  Kesehatan  jiwa  yang  setinggitingginya  dan  menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa;
b. memberi  pelindungan  dan  menjamin  Pelayanan  Kesehatan  jiwa  bagi  orang  yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia;
c. memberikan  kesempatan  kepada  orang  yang  berisiko  dan  orang  dengan  gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia;
d. melakukan  penanganan  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain;
e. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di  tingkat  pertama  maupun  tingkat  lanjut  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  termasuk layanan untuk Pasien narkotika, psikotropika, dar: zal adiktif lainnya;
f. mengembangkan  Upaya  Kesehatan  jiwa  berbasis  masyarakat  sebagai  bagian  dari Upaya Kesehatan jiwa keseluruhan;
g. melakukan  pengawasan  terhadap  fasilitas  pelayanan  di  luar  sektor  Kesehatan  dan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat; dan
h. mengatur  dan  menjamin  ketersediaan  sumber  daya  manusia  di  bidang  Kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
(2)  Upaya  Kesehatan  jiwa  dilaksanakan  dengan  mengedepankan  peran  keluarga  dan masyarakat.
(3)  Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.
Pada kenyataannya, pelaksanaan penyembuhan orang dengan gangguan jiwa tersebut dirasa  masih  kurang  optimal.  Mereka  yang  terlantar  belum  dimasukkan  dalam  kelompok sasaran atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia  khusunya  pemerintahan  daerah  untuk  mendapat  hak  pelayanannya.  Selain  itu banyaknya  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  juga  disebabkan  karena  kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  kesehatan  jiwa  dan  kurangnya  sosialisasi pemerintah  tentang  pengadaan  fasilitas  kesehatan  jiwa  untuk  menampung  dan  membina penderita gangguan jiwa terlantar dengan pendanaan negara. 9
Pemerintah  harus  lebih  pro  aktif  dalam  mengatasi  masalah  perlindungan  hukum khususnya  terhadap  masyarakat  yang  mengalami  gangguan  jiwa.  Bahwa  mereka  yang mengalami  gangguan  jiwa  masih  mendapatkan  perlakuan  diskriminatif,  mendapatkan stigma, dan tersingkir dari lingkungannya.
Penyembuhan  orang  dengan  gangguan  jiwa  membutuhkan  biaya  yang  relatif  mahal untuk  mendapat  pelayanan  kesehatan  jiwa  serta  rehabilitasi  agar  dapat  kembali  ke kehidupan  yang  normal.  Bagi  masyarakat  yang  memiliki  ekonomi  lemah  mereka  tidak memiliki  biaya  untuk  berobat.  Bahkan  mereka menyakini  bahwa  keadaan  sakit  jiwa  bukan karena  gangguan  kesehatan  namun  merupakan  penyakit  yang  berbau  mistis.  Adanya keterbatasan ekonomi membuat kebanyakan orang dengan gangguan jiwa cenderung akan dipasung,  dibuang  dan  tidak  dipelihara,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  terlantar  hal  ini terjadi karena mereka yang tergolong dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat.
Padahal  mereka  yang  sengaja  menelantarkan  orang  dengan  gangguan  jiwa  akan dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  434  UU  Kesehatan  yang  berbunyi  Setiap  Orang  yang  melakukan
9 Nadia Odelan Simanjuntak, 2017. Hak Pelayanan Dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Terlantar Menurut Uu No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus Upt Wanita Tuna Susila Dan Tuna Laras Berastagi), Jurnal Pusham Unimed Volume VII, Nomor 1 Juni 2017. Hlm.56
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pemasungan,  penelantaran  kekerasan,  dan/atau  menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan pemasungan,  penelantaran,  dan/atau  kekerasan  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Kesehatan  menyatakan  bahwa  Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau keamanan umum.
Ketentuan  UUK  menegaskan  bahwa  (1)  upaya  penyembuhan  penderita  gangguan kesehatan  jiwa  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan Masyarakat;  (2)  upaya penyembuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  yang  berwenang  dan  di  tempat  yang  tepat  dengan  tetap  menghormati hak  asasi  penderita;  (3)  untuk  merawat  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa  digunakan fasilitas  pelayanan  kesehatan  khusus  yang  memenuhi  syarat  dan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kenyataannya, pelaksanaan penyembuhan orang dengan gangguan jiwa tersebut dirasa  masih  kurang  optimal.  Mereka  yang  terlantar  belum  dimasukkan  dalam  kelompok sasaran atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia  khusunya  pemerintahan  daerah  untuk  mendapat  hak  pelayanannya.  Selain  itu banyaknya  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  juga  disebabkan  karena  kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  kesehatan  jiwa  dan  kurangnya  sosialisasi pemerintah  tentang  pengadaan  fasilitas  kesehatan  jiwa  untuk  menampung  dan  membina penderita gangguan jiwa terlantar dengan pendanaan negara.
Perlindungan  korban  tindak  pidana  tecermin  dalam  beberapa  ketentuan  dasar  yang bersifat konstitusional yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan  bahwa  segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.  Selanjutnya  pada  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
bahwa: “Segala  warga  negara  bersama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan itu  dengan  tidak  ada kecualinya”  ( Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27  ayat  (1)),  secara tegas  menjamin  kedudukan  masyarakat  di  depan  hukum/ equality  before  the  law .  Jaminan tersebut  menunjukan  tanggung  jawab  Negara  di  tengah-tengah  masyarakat.  Tanggung jawab negara tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Golongan, dan Adat Istiadat.
Jika  pelaku  melakukan  perbuatan  perkosaan  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1) barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang,  padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2) barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang  padahal diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa  umumnya  belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umurnya tidak  jelas  yang  bersangkutan  belum  waktunya  untuk  dikawin,  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum berkaitan  dengan  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  berstatus  orang  dengan gangguan  kejiwaan.  Namun,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban tersebut  tidak  mengatur  tentang  cara  bagaimana  penegak  hukum  memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya  kinerja  LPSK  ini  adalah  kurangnya  informasi  ataupun  sosialisasi  bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah  diundangkannya  undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Maka  dari  itu pemberian  informasi  kepada  masyarakat  luas  sangatlah  penting  diadakan,  terlebih  khusus untuk  memberikan  informasi  kepada  para  saksi  dan  korban  akan  kehadiran  LPSK.  Dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kelemahan  tersebut  undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tidak  secara  spesifik menjelaskan  mengenai  Perlindungan  terhadap  korban  pemerkosaan  yang  menderita gangguan kejiwaan. 10
Dari  perspektif  korban  sendiri  juga  memiliki  dua  sisi  yaitu  sisi  pertama  adalah  tidak adanya  perlindungan  hukum  yang  sesuai  bagi  korban  pemerkosaan  yang  menderita gangguan jiwa karena tidak ada pasal atau undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas.
Pada  UU  No.  31  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  saksi  dan  Korban  tidak  mengatur secara  konkrit  hak  anak  dengan  gangguan  jiwa.  Namun,  UU  tersebut  hanya  mengatur  hak korban  secara  umum  sebagaimana  Pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan hak-haknya sebagai berikut:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Mendapat identitas baru;
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
10 Agus Takariawan, Perlindungan Saksi dan Korban, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm. 99
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
m. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir.
n. Menurut J.C.T. Simorangkir   dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan  peraturan  yang  bersifat  memaksa  untuk  menetapkan  perilaku  manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum  mewakili  fungsi  hukum,  yaitu  gagasan  bahwa  Hukum  sanggup  memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan  hukum,  manfaat,  dan  ketenangan.
Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  serta  dijamin  oleh  pemerintah  untuk menghargai,  menjaga,  menegakkan,  dan  memajukan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan hukum dan regulasi. 11
o. Hanya   beberapa Pasal dalam   KUHAP yang  mengatur
mengenai korban.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  98  ayat  (1)  KUHAP,  apabila  suatu  tindakan  yang menjadi  dasar  dakwaan  dalam  persidangan  perkara  pidana  di  pengadilan  negeri mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua  sidang  dapat menetapkan permintaan  orang tersebut  untuk menggabungkan tuntutan  ganti  rugi ke dalam perkara pidana tersebut. 12
p. Terdapat  beberapa  faktor  yang  mengakibatkan  kurangnya  pengungkapan  jumlah kejahatan seperti korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban misalnya  kerugian  properti  yang  tidak  terasa  karena  besarnya  jumlahnya;korban tidak mengetahui bahwa  mereka  berhak  untuk  menuntut  ganti  rugi  atas tindakan penipuan yang dilakukan   oleh  pihak  lain,  seperti  penipuan  dalam pembelian barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan kondisi.
q. Dalam   situasi  ini, si korban tidak mengetahui atau bingung harus melakukan apa; si korban  sudah  berusaha    keras  untuk  berkoordinasi  dengan  pihak  penegak  hukum, tetap  merasa   kerugian yang  dideritanya tidak terlalu signifikan dan bisa  diabaikan, atau merasa bahwa  melapor tidak  akan  berguna;  si  korban bahkan  khawatir  akan mengalami  situasi  yang  lebih  memalukan  jika  kejadian  yang  dialaminya  dilaporkan
11 Simorangkir, J.C.T. dan Sastropratnoto. Hukum Indonesia. Jakarta:Gunung Agung.2010.Hlm 87.
12 Wibowo. (2016). Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHAP). Jurnal Media Hukum Volume 23 Nomor 2. Hlm 128-136.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kepada pihak  berwenang,terutama  dalam  kasus  kejahatan  seksual  seperti pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya.  Selain   itu,  si  korban  juga  takut  akan mengalami  pembalasan  dari  pelaku  jika  melapor,  dan  merasa  tidak  yakin  bahwa akan mendapatkan perlindungan yang memadai. 13 Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang dijabarkan dalam konstitusi dan peraturan  lainnya.  Selain itu,  hak  dan  tanggung  jawab  juga  terdapat  dalam  adat  istiadat  atau  kehidupan sehari-hari.  Pelaksanaan  hak  dan  tanggung  jawab  harus  seimbang  agar  tidak menimbulkan  konflik.  Proses  hukum  pidana  mengatur  berbagai  hak  dari  tersangka dan/atau terdakwa.
r. Perlindungan bagi korban sangatlah penting, termasuk pemenuhan hak korban dengan  tetap  menjalankan  tanggung  jawab  yang  ada. 14 Perlindungan  terhadap korban  masih  kurang  optimal  dibandingkan  dengan  pelaku.  Situasi  ini  dapat dijelaskan  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  KUHP  tidak  secara  akurat  merumuskan aturan  yang  konkret  atau  langsung  menghasilkan  perlindungan  hukum  bagi  korban Sebagai contoh, Dalam konteks pengenaan sanksi pidana, dampak terhadap korban atau  keluarga  korban  perlu  diperhatikan.  Selain  itu,  KUHP  tidak  secara  tegas mengatur  jenis  pidana  restitusi  (ganti  rugi)  yang  dapat  memberikan  bantuan signifikan bagi korban dan/ atau keluarga korban. Formulasi pasal-pasal dalam KUHP lebih  menekankan  pada  penjelasan  tindak  pidana,  tanggung  jawab,  dan  ancaman pidana. Ini sesuai dengan doktrin hukum pidana  yang  menjadi  landasannya.
Namun,  masalah  hukum  pidana  melibatkan  pelanggaran  hukum  dan  melibatkan unsur  kesalahan  dan  ancaman  pidana.  Selain  itu,  KUHP  mengadopsi  pandangan neoklasik yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meredakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental.
s. Prinsip  neoklasik  ini  tercermin  dalam  Pasal  44  KUHP,  yang  menjelaskan  bahwa dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman jika memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  pasal  tersebut,  seperti  jika  yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau kecacatan lainnya. Namun, hal ini bisa
13 Ibid., Hlm 91.
14 Bambang Waluyo. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 9.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
menimbulkan kritik tentang bagaimana hukum pidana memperhatikan korban ketika pelaku  tindak  pidana  tidak  bertanggung  jawab  dalam  perspektif  pelaku,  sementara tujuan  hukuman  masih  bisa  dibenarkan.  Namun,  dalam  perspektif  korban,  hal  ini mungkin tidak terlihat demikian. 15
t. Kepentingan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat    terletak  pada  kemungkinan bahwa Baik kelompok maupun individu bisa menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum  bagi  para  korban  kejahatan  sangatlah  penting  dalam  menjaga  keamanan masyarakat  dan  dapat  diberikan  melalui  berbagai  cara,  seperti  restitusi,  layanan medis, dan bantuan hukum.  Untuk memastikan  perlindungan  yang  optimal  bagi para  korban  kejahatan,    istilah  restitusi  telah  didefinisikan  dalam  Pasal  99  ayat  (1) dan (2) KUHAP dengan fokus pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak  yang  dirugikan  atau  korban.  Namun,  hal  ini  hanya    mencakup  kerugian finansial semata dan tidak membahas kerugian yang bersifat immaterial dalam konteks yang sama. Dalam Hukum Acara Pidana tujuan dari perlindungan saksi dan korban  adalah  untuk  memberikan  rasa  aman  saat  memberikan  kesaksian  dalam proses peradilan pidana. 16
u. Seorang  hakim  akan  menentukan  apakah  seorang  pelaku  kejahatan  dalam  kondisi kejiwaan sesuai dengan Pasal 44 KUHP atau tidak. Kondisi kejiwaan pelaku kejahatan tidak termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana, tetapi dalam bidang psikiatri. Oleh karena  itu,  sebelum  memutuskan,  hakim  memerlukan  saran  dari  seorang  ahli psikiatri  yang  mencakup:  apakah  seseorang  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang ditentukan  dalam  Pasal  44  dan  tingkat  penyakit,  cacat,  atau  ketidaksadaran  jiwa yang terkait; serta melakukan analisis diagnosis tentang tingkat kemampuan pelaku dalam  bertanggung  jawab.Kasus  hukum  yang  paling  sering  memerlukan  Visum  et Repertum  Psychiatricum  adalah  kasus  pidana.  Seiring  dengan  perkembangan  ilmu hukum,  kedokteran,  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum,  kasus  hukum yang memerlukan Visum et Repertum Psychiatricum semakin berkembang. Jika VeR
15 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Hlm.55
16 Wilda Musafir. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana PerkosaAn Di Tingkat Penyidikan (Studi Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung). UNAND.Hlm.30 Diakses  dari Http://Scholar.Unand.Ac.Id/41491/5/Skripsi%20full.Pdf Pada 11 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
belum  dapat  memecahkan  masalah  di  persidangan,  maka  hakim  dapat  meminta keterangan dari ahli atau diajukan bahan baru, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana  (KUHAP), yang  memungkinkan  dilakukannya  pengecekan  atau peninjauan  ulang  atas  barang  bukti,  jika  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya memiliki  keberatan  yang  masuk  akal  terhadap  hasil  pengecekan.  Laporan  hasil pengecekan dibuat sesuai dengan pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 UUAP. Karenanya, dokter tidakdapat dimintai pertanggungjawaban karena telah menjalankan tugasnya sesuai  dengan  pasal  322  KUHP,  meskipun  laporannya  dibuat  tanpa  persetujuan pasien.  Pasal  50  KUHP  menegaskan  bahwa  siapa  pun  yang  mematuhi  ketentuan hukum  tidak  akan  dihukum,  selama  laporan  tersebut  hanya  diberikan  kepada instansi penyidik yang memerlukan untuk proses pengadilan. 17
v. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak serta tanggung jawab yang tercantum dalam konstitusi  dan  peraturan  lainnya.  Hak  serta  tanggung  jawab  juga  terdapat  dalam adat  istiadat  atau  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pelaksanaan  hak  serta  tanggung jawab  harus  dilaksanakan  secara  seimbang,  agar  tidak  erjadi  perselisihan.Hukum pidana  memastikan  beragam  hak  dari  terdakwa  dan/atau  tersangka.  Itu  adil  bila korban menerima perlindungan, termasuk pemenuhan hak korban yang  seimbang dengan pelaksanaan tanggung jawab yang  ada.
w. Pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sangat  besar  karena  baik kelompok  maupun  individu  dapat  menjadi  sasaran  tindak  pidana.  Perlindungan hukum untuk   korban  kejahatan  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian ganti rugi finansial,  layanan  medis,  dan  bantuan  hukum.  Dalam  upaya  melindungi  korban tindak pidana,KUHAP menggunakan istilah restitusi pada Pasal 99   ayat  (1)  dan  (2) untuk menekankan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak dirugikan atau  korban.  Dalam  konteks  hukum  acara  pidana,  kerugian  yang  dimaksud  adalah kerugian  materiil.  Namun,  kerugian  immateriil  tidak  dibahas  dalam  konteks  yang sama. Dari perspektif korban, penggantian kerugian memiliki dua keuntungan,  yaitu
17 Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. Peranan Dokter  Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
Inovatif Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jambi. Hlm.133. Diakses dari Https://Online Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/Download/2188/7678 Pada 25 mei 2024 Pukul 16.30 WIB
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pertama-tama untuk mengganti kerugian materiil dan seluruh pengeluaran  yang telah dikeluarkan, dan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional korban. Dari perspektif  pelaku, kewajiban penggantian kerugian dianggapsebagai salah satu bentuk  hukuman  yang  diberikan  dan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  konkret  serta berhubungan langsung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. 18

## KESIMPULAN DAN SARAN
Mengacu  pada  rumusan  masalah  penelitian,  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Jenis  hak  orang  dengan  gangguan  jiwa  diatur  dalam  pasal  42  Undang-Undang  HAM,
Undang-Undang  Nomor 36 tahun  2009 tentang Kesehatan,  pasal  44  Undang-Undang Nomor  35 tahun  2014 tentang Perlinndungan  Anak,  Udang-Undang  Nomor 31  tahun 2014 tentang Saksi dan Korban.
Pada  UU  No.  31  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  saksi  dan  Korban  tidak  mengatur secara  konkrit  hak  anak  dengan  gangguan  jiwa.  Namun,  UU  tersebut  hanya  mengatur  hak korban  secara  umum  sebagaimana  Pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan hak-haknya sebagai berikut:
A.  Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
B. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
C. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
D. Mendapat penerjemah;
E. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
F. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
18 Ibid.,179
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
G. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
H. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
I.     Mendapat identitas baru;
J.     Mendapatkan tempat kediaman baru;
K.   Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
L. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
M. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir.
2. UU  Perlindungan  saksi  dan  korban  belum  dapat  dikatakan  cukup  sebagai  dasar memberikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang HAM  kepada  korban  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  berstatus  sebagai  orang dengan gangguan jiwa karena pemenuhan hak-hak korban secara terbatas dilakukan oleh  pemerintah  daerah.  Inisiatif  pemulihan  hak-hak  korban  masih  perlu  lagi diperkuat  dan  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  pusat  sebagai  bagian  dari pemulihan-pemulihan hak hak korban.
Pelaksanaan  UU  Perlindumgan  Saksi  dan  Korban  belum  cukup,  karena  berdasarkan kajian  dari  gambaran  kasus  terlihat  bahwa  korban  masih  belum  cukup  diberikan pendampian  baik  secara  psikis  dan  fisik,  anggaran  dana  untuk  penghidupan sementara  dari  para  korban  masih  minim  dan  hanya  dibebankan  pada  dinas  sosial pemerintah  daerah.  Anak  dari  hasil  pemerkosaan  belumterlindungi  secara  penuh, karena  tidak  ada  anggaran,  juga  karena  belum  ada  sinergitas  antara  berbagai lembaga.
Proses pendampingan dan pengobatan bagi korban, belum terlaksana dengan baik, hal  ini  terlihat  ada  korban  ODGJ  yang  dipasung,  sehingga  tidak  ada  progress penyembuhan, dengan alasan supaya korban tidak mengamuk.
Korban ODGJ yang mengalami pemerkosaan tidak mendapat hunian yang layak, baik ketika  berada  dalam  lingkungan  keluarganya  dan  ketika  ditanggung  oleh kementerian sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  2001, Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan Seksual , Bandung: PT Refika Aditama C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta H.  Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  Serta  Disertasi ,  Alfabeta, Bandung, 2016 Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan  Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Muhammad  Julijanto,  2013 ,  Membangun  Prespektif  Difabel  Dalam  Upaya  Perlindungan Hukum
M.  Munandar  Sulaeman,  2010, Kekerasan  terhadap  Perempuan ,  Bandung:  PT  Refika Aditama
Andi Djemma, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, Jurnal Pendidikan, Vol.3, No. 1 Februari, 2020
Cindy  Meinike  Tingehe,  Tommy  F.  Sumakul,  Daniel  F.Aling,  “Kajian  Yuridis  Mengenai Hukuman  Bagi  Pelaku  Pemerkosaan  Terhadap  Penderita  Gangguan  Mental” , Lex Crimen , Vol.X, No. 1, Januari-Maret, 2021
Dika  Putra  Widyatama,  Umi  Rozah,  Purwoto,  “Tinjauan  Yuridis  Perkosaan  Terhadap Penyandang  Disabilitas  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas(Studi  Putusan  Nomor  42/Pid.B/2019/PN.Lbb)”, Diponegoro Law Jurnal , Vol. 11, Nomor 1, Tahun 2022