## PENGARUH KUALITAS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGGARAN TERHADAP KINERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

## Ali Amin Kalauw
Universitas Pattimura aliaminkalauw_febis2005@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  analyzes  the  influence  of  the  quality  of  budgeting  and  the  effectiveness  of  budget  control  on  the performance of SKPD, where this study was conducted on several SKPDs in the West Seram District of Maluku Province using survey methods through questionnaire instruments. This study uses saturated samples because all the  study  populations  totaling  42  SKPDs  were  the  object  of  observation.  The  analytical  method  used  is  the method of  multiple regression  analysis.  Based on the results of  hypothesis testing  it  can  be  concluded that the quality of budget-based performance and the effectiveness of budget control simultaneously and partially affect the performance of the SKPD.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  kualitas  penyusunan  anggaran  dan  efektifitas  pengendalian  anggaran terhadap kinerja SKPD, dimana penelitian ini dilakukan pada beberapa SKPD di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku dengan menggunakan metode survey melalui instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel  jenuh  karena  semua  populasi  penelitian  yang  berjumlah  42  SKPD  menjadi  objek  pengamatan.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  regresi  berganda.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat disimpulkan bahwa kualitas penyusunan anggaran berbasis Kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
Kata kunci:
Kualitas Penyusunan  Anggaran  Berbasis  Kinerja;  Efektifitas  Pengendalian  Anggaran  dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
1. PENDAHULUAN
Sejak digulirkannya reformasi dibidang keuangan maka pusat dan daerah dituntut untuk selalu memperbaiki  kinerjanya.  Salah  satunya  dengan lahirnya  Undang-undang  No.17  tahun  2003  yang mengharuskan adanya penerapan sistem penganggaran berbasis  kinerja  dalam  sektor  publik  yang  menuntut pengintegrasian  sistem  akuntabilitas  kinerja  dalam proses  penganggaran.  Dengan  membangun  suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan  kinerja  dengan  anggaran  tahunan  akan terlihat  adanya  keterkaitan  antara  dana  yang  tersedia dengan  hasil  yang  diharapkan.  Sistem    penganggaran seperti ini disebut juga sistem  penganggaran berbasis kinerja ( performance Budgeting ). Selanjutnya sebagai penyempurnaan  secara  tehnis,  telah  ditetapkan Peraturan  pemerintah  No.  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.13  Tahun  2006  tentang  pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.59  Tahun  2007    tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan
pendekatan sistem perencanaan penganggaran  belanja  negara  yang  menunjukkan secara  jelas  keterkaitan  antara  lokasi  pendanaan  dan kinerja  yang  diharapkan  atas  alokasi  belanja  tersebut,
serta  memperhatikan  efisiensi  dalam  pencapaian kinerja.  PBK  dirancang  untuk  menciptakan  efisiensi, efektivitas,  dan  akuntabilitas  dalam  pemanfaatan anggaran belanja publik
dengan output dan outcome yang  jelas  sesuai  dengan prioritas  nasional  sehingga  semua  anggaran  yang dikeluarkan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara transparan kepada masyarakat luas ( tax payers).
Perencanaan  penganggaran  yang  berkualitas harus  didukung  oleh  sistem  yang  memberikan keyakinan mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran  yang  berlaku.  Biro  Perencanaan  dan Keuangan  bersama  APIP  melakukan  penelitian anggaran  melalui  verifikasi  atas  kelengkapan  dan kebenaran  dokumen  yang  dipersyaratkan  serta kepatuhan dalam penerapan
Anggaran  berbasis  kinerja  telah  diterapkan  di organisasi sektor publik sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Meskipun demikian,  berbagai  penilaian  atas  kinerja  pemerintah yang  hasilnya  lebih  banyak  mencitrakan  diri  sebagai sosok  birokrasi  pemerintah  yang  buruk    ( bad goverment ),  khususnya  dari  sisi  kinerjanya.  Berbagai indikator  penilaian,  terutama  yang  dilakukan  oleh lembaga internasional, seringkali masih menempatkan birokrasi  pemerintah  Indonesia  pada  posisi  yang
sangat  rendah  dibandingkan  dengan  negara  lain. Survey yang dilakukan Global Competitiveness Index dan  Asean  Research  Survey  menempatkan  Indonesia Pada  tahun  2013-2014  berada  di  posisi  38  selain  itu, daya  saing  Indonesia  dibandingkan  negara-negara Asia  Tenggara  lainnya  masih  berada  urutan  bawah seperti Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia di posisi 20, dan Thailand di posisi 31.
Rendahnya  kualitas  birokrasi  dalam  proses pengelolaan  keuangan  tidak  saja  terjadi  pada  pusat pemerintahan.  Didaerah  juga,  khususnya  propinsi Maluku, Sesuai hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2016, BPK Perwakilan Maluku menemukan indikasi adanya kerugian  negara  mencapai  Rp  58.  378.235.611,05. Disamping  potensi  kerugian  negara  senilai  Rp 224.590.346.415,18 yang tersebar di 11
kabupaten/kota  di  Maluku,  dan  Pemerintah  Provinsi Maluku.  Indikasi  kerugian  negara  tertinggi  ditempati Kabupaten  Buru  Selatan  (Bursel)  senilai  Rp 25.584.870.019,35,  disusul  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  (SBB)  Rp  10.384.377.911,06.  Posisi  ketiga ditempati  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  (MBD) senilai  Rp  4.774.276.660,05.  Selanjutnya  Kabupaten Seram  Bagian  Timur  (SBT)  Rp  3.443.458.205,90, Kabupaten  Kepulauan  Aru  Rp  3.041.169.469,57. Kemudian,  Kabupaten  Maluku  Tenggara  (Malra) senilai Rp 2.341.782.957,05. Berikut, Kabupaten Buru Rp 2.124.220.563,19, Pemkot Tual Rp 1.800.690.321,54, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng)  Rp  1.414.078.405,81,  Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  (MTB)  senilai  Rp  1.393.012.505,73, Pemkot  Ambon  Rp  1,291.325.170.  Sementara Pemprov Maluku senilai Rp 784.983.341,05. (intimnews.com,2016).
Indikasi  kerugian  negara  ini  disebabkan  karena belanja  barang  atau  pengadaan  barang/jasa  fiktif, belanja perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas ganda dan/atau  melebihi  standar  yang  ditetapkan,  belanja tidak  sesuai  atau  diberikan  kepada  yang  tidak  berhak menerimanya  atau  melebihi  ketentuan  berupa  gaji, tunjangan,  honor,  perhitungan  bantuan  parpol,  dan sebagainya.  Selain  itu,  kekurangan  volume  pekerjaan fisik, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan,
pengadaan  barang  tidak  sesuai  spesifikasi,  kelebihan pembayaran,  kas  di  bendahara  keuangan  pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti fisik, dan   penggunaan  uang  daerah  untuk  kepentingan pribadi.  Selanjutnya  Temuan  potensi  kerugian  negara juga  tertinggi  di  Kabupaten  Bursel,  yaitu  senilai  Rp 77.695.584.950,74. Kemudian Kabupaten SBB senilai Rp 40.724.880.840,00, Kabupaten MBD Rp 35.979.515.546,35, Kabupaten MTB Rp.22.421.468.987,72, Pemkot Tual Rp 20.328.248.175,60, Kabupaten Malteng Rp.12.746.834.109,22, Pemprov Maluku Rp 10.533.763.403,32, Kabupaten SBT Rp.3.971.608.336,00, Pemkot Ambon Rp 122.970.000,00, Kabupaten Kepulauan Aru
Rp.50.406.400,00, Kabupaten Buru Rp 35.905.656,23, dan  Kabupaten  Malra  senilai  Rp.15.160.000,00. (intimnews.com,2016).
Sejumlah  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya potensi  kerugian  negara  adalah  aset  tetap  tidak diketahui  keberadaannya,  aset  tetap  dikuasai  pihak ketiga,  bangunan  berdiri  bukan  di  atas  tanah  Pemda melainkan  di  tanah  milik  masyarakat,  kekurangan volume  pekerjaan  tetapi  pembayaran  dilaksanakan seluruhnya.
Dalam  IHPS  semester  II  tahun  2017  yang  di laporkan BPK, ternyata kondisi LKPD kabupaten dan kota  se  Provinsi  Maluku,  masih  sangat  jauh  dari harapan.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  banyak LKPD  beberapa  kabupaten  kota  di  Propinsi  Maluku yang    masih  mendapat  Opini  WTP  bahkan  ada beberapa LKPD yang tidak mendapatkan opini apapun disebabkan karena Pemerintah Daerah setempat belum melaporkan LPKD daerah setempat. Kenyataan bahwa masih  terdapat  beberapa  LKPD    di  beberapa kabupaten  kota  seperti  halnya  Kabupaten  Seram Bagian Barat yang mendapatkan opini disclaimer/TMP (tidak memberikan pendapat) bahkan sudah  berlangsung  selama  lima  tahun  terakhir  dari LKPD tahun 2012 sampai dengan LKPD Tahun 2016.
Secara  ringkas  laporan  BPK  tentang  LKPD Semester II Tahun 2017, dan dapat di lihat dalam tabel berikut:

## Tabel 1. Opini LKPD Provinsi Maluku Tahun 2009 – Tahun 2013
No Entitas Pemerintah Daerah Opini Tahun 2012 Opini Tahun 2013 Opini Tahun 2014 Opini Tahun 2015 Opini Tahun 2016 LKPD TOTAL 12 12 12 12 6 1 Propinsi Maluku 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 2 Kab. Buru 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 3 Kab. Buru Selatan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 4 Kab. Kepulauan Aru 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 5 Kab. Maluku Barat Daya 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 6 Kab. Maluku Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 7 Kota Maluku Tenggara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 8 Kab. Maluku Tenggara Barat 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 9 Kab. Seram Bagian Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 10 Kab. Seram Bagian Timur 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 11 Kota Ambon 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP WDP 12 Kota Tual 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
Sumber: BPK, IHPS semester II Tahun 2017
Hasil  IHPS  BPK  diatas,  menunjukkan  bahwa dari  proses  perencanaan  sampai  dengan  pengelolaan anggaran/keuangan  pada  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  (SBB)  masih  banyak  terdapat  permasalahan. Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Maluku, menemukan  adanya  ketidakberesan  dalam  beberapa bagian  perencanaan  dan  pembangunan  kantor  Bupati Seram Bagian Barat. Bahkan sejumlah pekerjaan tidak pernah dilakukan, namun pembayaran sudah dilakukan  jauh  hari  sebelumnya.  Dari  laporan  Hasil Pemeriksaan  atas  Kepatuhan  terhadap  Peraturan Perundang-Perundangan,  BPK  RI  menemukan  ada dana  sebesar  Rp.  300.000.000,-  yang  tak  layak dibayarkan. Selain itu, untuk perencanaan pembangunan  talud,  saluran,  dan  timbunan  kantor bupati  sebesar  Rp10.877.074.132  tidak  dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum SBB. Dalam laporan  tersebut,  BPK  menemukan  gambar  rencana untuk  pekerjaan  utama,  yaitu  pekerjaan  tanah  sebesar Rp.6.672.019.384 tidak ada, sehingga gambaran acuan untuk  melakukan  pekerjaan  penimbunan  tidak  ada. Kegiatan  survei  topografi  yang  dilakukan  tidak dituangkan  dalam  gambar  rencana,  namun  hanya digunakan  untuk  menghitung  volume  pekerjaan. Gambar  rencana  untuk  pekerjaan  pasangan  sebesar Rp.2.537.530.764,  berdasarkan  laporan  BPK,  dinilai tidak  lengkap.  Mereka  juga  membeberkan  dalam laporan,  gambar  penampang  untuk  talud  yang  berada di depan kantor bupati tidak ada. (intimnews.com,2016).
Kondisi  yang  terjadi  diatas  menunjukkan  bahwa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat  masih  ada  permasalahan  dalam  proses transformasi  akuntansi  sektor  publik,  dalam  hal kualitas penganggaran dan fungsi akuntansi menyangkut  pengendaliannya.  Hal  ini  terindikasi dengan  masih  banyaknya  ditemukan  ketidakberesan, ketidakteraturan  dan  ketidakbenaran,  dan  bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran/keuangan daerah termasuk  banyaknya aset  negara  yang dikelola  secara tidak  layak  dan  dilaporkan  secara  tidak  wajar  dalam laporan  keuangan,  pelaksanaan  realisasi  belanja  dan pendapatan yang tidak akuntabel, yang pada ujungnya berimbas pada  laporan keuangan  yang tidak disajikan secara  wajar  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.
Kondisi  ini  telah  menyebabkan  tata  kelola pemerintahan  bermuara  pada  predikat Disclaimer dimana  hal  ini  terjadi  juga  disebabkan  minimnya pengendalian  dengan  cara  melakukan  pengawasan oleh  pengawas  internal  daerah,  karena  pengawasan adalah  filter  bagi  tata  kelola  suatu  pemerintahan. Pengawasan secara menyeluruh harus menjadi agenda pokok dan dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, disamping perlu adanya peningkatan  dan  pengembangan  sumberdaya  aparatur dalam  pengelolaan  keuangan  di  masing-masing SKPD,  hal  ini  amat  penting  karena  sumberdaya manusia  yang  memadai  sangat  menentukan  kinerja
yang  baik  dari  pengelolaan  anggaran/keuangan  di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Selain  itu,  adanya  proporsi  belanja  yang  masih belum  mencapai  tingkat  proporsional  menyebabkan beberapa anggaran pada OPD/SKPD belum maksimal menyentuh  kebutuhan  dasar  masyarakat,  hal  ini tentunya  berimbas pada kualitas pelayanan  masyarakt di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dari  alokasi  belanja  langsung  yang  diterima tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi tertinggi  sebesar  40,12%,  namun  sangat  disayangkan untuk  pelayanan  dasar  seperti  pada  RSUD  total sebesar  1,86%,  serta  beberapa  kecamatan  masih tergolong  rendah.  Sementara  SKPD  yang  terendah alokasi  belanja  adalah  Kantor  Pelayanan  Perijinan Terpadu  satu  pintu  yakni  sebesar  0,11%  (sumber APBD Th.2014). Hal ini tentunya dibutuhkan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja yang memadai.
Fenomena masih rendahnya kualitas penyusunan anggaran  inipun  bahkan  dikeluhkan  oleh  Bupati Seram  Bagian  Barat  yang  disampaikan  dalam  acara Pembekalan penyusunan APBD sebagaiman dituangkan  dalam  website  Pemerintahan  kabupaten Seram  Bagian  Barat  SBKAB.go.id,  terkait  perlunya diberikan pemahaman kepada pejabat terkait penyusunan dan penetapan APBD yang sesuai dengan prinsip,  kebijakan  dan  teknis  penyusunan  APBD dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah  daerah  dengan kebijakan  pemerintah Provinsi  maupun  Pemerintah  Pusat,  pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusnan dan perencanaan  anggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, akutansi dan pelaporannya semaksimal mungkin harus lebih  focus  terhadap  kegiatan  yang  berorientasi produktif  dan  memiliki  manfaat  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia,  pelayanan  public  dan pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Selain  itu  ketepatan penyelesaian  APBD,  tingginya  penyerapan  APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  juga  enjadi  hal  penting dalam  upaya  memperbaiki  opini  BPK  terkait  LKPD SBB. Keluhan lainyya adalah terkait penetapan APBD Kabupaten  SBB  Tahun  Anggaran  2018  yang  belum tepat  waktu  pada  akhir  Desember  2017  sesuai  siklus penyusunan  APBD  sehingga  terjadi  sinergitas  dan singkronisasi  kebijakan  dan  program  daerah  dengan kebijakan dan program nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap unit atau satuan  kerja  perangkat  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  negara  dituntut  untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  serta  kewenangan  pengelolaan  sumber daya  dengan    didasarkan  pada  perencanaan  strategis yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  unit  atau  satuan kerja  perangkat  daerah.  Dengan  demikian  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Oleh  karena itu,  pengendalian  merupakan  suatu  proses  yang  harus
dipengaruhi oleh pimpinan organisasi, manajemen dan personil  lainnya  yang  dirancang  untuk  memberikan jaminan  yang  wajar  bahwa  tujuan  organisasi  akan tercapai.  Dengan  adanya  mekanisme  pengendalian yang  efektif  pada  unit  atau  satuan  kerja  perangkat daerah,  maka  tujuan  dan  kinerja  satuan  kerja perangkat  daerah  khususnya  kinerja  anggaran  akan dapat dicapai.
Penelitian  di  bidang  sektor  publik,  khususnya yang  terkait  dengan  judul  penelitian  ini  masih  sangat terbatas.  Meskipun  demikian,  penelitian  yang  terkait dengan anggaran berbasis kinerja  telah dilakukan oleh beberapa  peneliti  sebelumnya.    Dalam  penelitian tersebut  ditemukan  masih  adanya  hambatan  antara lain,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sterck  & Bouckaert  (2006)  yang  berjudul  “ The  impact  of performance  budgeting  on  the  role  of  parliament:  a four-country  study  (Australia,  the  Netherlands, Sweden and Canada ) membuktikan bahwa Pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  empat Negara  yang  menjadi  objek  studi  yakni  Australia, Netherlands,  Sweden  and  Canada  di  dominasi  oleh kekuatan eksekutif dalam proses pembuatan anggaran.
Penelitian  yang  terkait  dengan  pengendalian terhadap  kinerja  juga  telah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti  sebelumnya.  Hiro  (2000)  yang  membuktikan bahwa  secara  kuantitatif  pengendalian  intern  dalam organisasi  sangat  signifikan  pengaruhnya  dalam rangka  pencapaian  tujuan  dan  kinerja  organisasi. Suryo  pratolo  (2006)  juga  membuktikan  bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh langsung pada kinerja  perusahan  baik  secara  parsial  maupun  secara simultan.
Penelitian  ini  dirancang  untuk  menguji  seberapa besar  hubungan  kualitas  penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  dengan  kinerja  SKPD  melalui efektifitas pengendalian anggaran di Kabupaten Seram Bagian  Barat.  Dipilihnya  Kualitas  penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen karena,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatoni  dan Nurhayati (2013), Wibisono (2016) dan Nurida (2017) juga  membuktikan  bahwa  anggaran  berbasis  kinerja mempunyai pengaruh terhadap efisiensi pengalokasian belanja  daerah  yang  merupakan  salah  satu  dimensi dari kinerja organisasi sektor publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep  Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang  disusun  berdasarkan  program-program  yang telah disahkan dalam suatu instansi. Dalam perkembangannya,  mekanisme  birokrasi  menjadi mekanisme  yang  sangat  penting  karena  besarannya semakin meningkat. Perkembangan sistem penganggaran terjadi selaras dengan upaya pengalokasian  sumber  daya  yang  semakin  lama semakin  membaik  dalam  mengakomodasi  berbagai penganggaran publik (Bastian, 2010).
Anggaran  merupakan  suatu  rencana  yang disusun  secara  sistematis  dalam  bentuk  angka  dan
dinyatakan dalam unit  moneter  yang  meliputi  seluruh kegiatan  Perusahaan  untuk  jangka  waktu  (periode tertentu  dimasa  yang  akan  datang).  Anggaran merupakan  kegiatan  yang  direpresentasikan  dalam bentuk  rencana  perolehan  pendapatan  dan  belanja dalam  satuan  moneter.  Dalam  bentuk  yang  balik sederhana,  anggaran  merupakan  suatu  dokumen  yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Halim, 2014)
Menurut Bastian (2010) pengertian anggaran berbasis  kinerja  adalah  sistem  penganggaran  yang berorientasi  pada  output  organisasi  dan  berkaitan sangat  erat  dengan  visi,  misi,  serta  rencana  strategis organisasi.  Performance  budgeting  mengalokasikan sumber  daya  ke  program,  bukan  ke  unit  organisasi semata  dan  memakai  pengukuran  output  (output measurement) sebagai indikator kinerja organisasi.
Pengertian anggaran kinerja  menurut Goverment Performance  Result  Act (GPRA)    dalam  Soni Yuwono, dkk (2008) adalah :
“Performance  budgeting  is  a  systematic approach  to  help  goverment  became  more responsive to the taxpaying public by linking program funding to perfomance and production.”
Goverment  of  Alberta, Canada  mendefinisikan anggaran kinerja adalah :
“....... is a system of planning, budgeting, and evaluation  that  emphasizes  the  relationship between money budgeted and result exspected”.
Dari  definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa anggaran  berbasis  kinerja  disusun  berdasarkan  pada hasil  yang  ingin  dicapai    dan  setiap  dana  yang dikeluarkan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat. Dengan  pendekatan  kinerja,  dominasi  pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan  melalui internal cost  awareness ,  audit  keuangan  dan  audit  kinerja, serta  evaluasi  kinerja  eksternal.  Dengan  kata  lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut  untuk  mampu  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  agar  dapat  mencapai tujuan  tersebut  maka  diperlukan  adanya  program dalam tolak ukur sebagai standar kinerja.
Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan  program  dan  tolok  ukur  kinerja  sebagai instrumen  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran program.  Sistem  ini  memerlukan  indikator  kinerja, standar  kinerja,  standar  biaya  dan benchmark dari setiap  jenis  pelayanan.  Anggaran  harus  didasarkan pada  sasaran  yang  hendak  dicapai  pada  tahun anggaran  tersebut,  adanya  standar    pelayanan  dan adanya  ukuran  biaya  satuan.  Setiap  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  harus  dapat  merencanakan anggarannya  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi, tingkat  prioritas  setiap  pekerjaan,  tujuan  dan  sasaran tertentu  yang  disertai  indikator  penilaian  yang  jelas
dan  dapat  diukur  sehingga  masing-masing  tingkat dalam  suatu  unit  akan  mempunyai  suatu  tangung jawab yang jelas.
Dalam  penyusunan  Anggaran  dan  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  berbasis  kinerja  pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran,  aktivitas  utama  dalam  penyusunan ABK, peranan  legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah,  struktur  APBD,  dan  penggunaan  ASB. Anggaran  disusun  dengan  pendekatan  kinerja  yang mengutamakan  pencapaian  hasil output/outcome . Dengan  disusunnya  APBD  berbasis  kinerja  berarti pemerintah  telah  melakukan  perubahan.  Perubahan yang dilakukan mengarah pada bagaimana meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat bersamaan  dengan  peningkatan  produktivitas.  Kedua tujuan  tersebut  mendorong  manajemen  pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  kinerja.  Aktivitas  utama dalam  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  (ABK) adalah  mendapatkan  data  kuantitatif  dan  membuat keputusan penganggarannya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Kualitas  Anggaran  berbasis  Kinerja  menurut Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan  dapat terwujud  dengan  adanya  penyelenggaraan  sebagai berikut :
1) Prinsip-Prinsip Penganggaran
2) Aktivitas  Utama  dalam  Penyusunan  Anggaran Berbasis Kinerja
3) Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran
4) Siklus Perencanaan Anggaran Daerah
5) Penggunaan  Analisis  Standar  Belanja  dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja,
(BPKP:2013)
2.2. Konsep Efektifitas Pengendalian Anggaran.
Pengendalian  merupakan  serangkaian  aktivitas untuk mengimplementasikan keputusan yang direncanakan dan kemudian mengevaluasinya (Hongren  1996).  Sawyer  et  al  (2003)  mendefenisikan pengendalian  sebagai  berikut: controliling  is  the process  of  making  certain  that  directed  action  is carried  out  as  planned  to  achieve  some  didired objective or goal. Sawyer et al (2003) mengemukakan bahwa  pengendalian  ini  melekat  dari  chief  executive officer  sampai  dengan  floor  supervisor.  Control  ini sangat  terkait  dengan  perencanaan  bahkan  Sawyer  et al (2003) menyimpulkan control ini tidak akan efektif tanpa  dokumen  perencanaan.  Sedangkan  proses pengambilan  keputusannya  melibatkan  setiap  level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program  yang  akan  dianggarkan  tersebut  akan  sangat tergantung  pada  data  tentang  target  kinerja  yang diharapkan dapat dicapai.
Anthony  dan  Young  (2003)  menjelaskan pengendalian operasi mencakup dua aktivitas berbeda yaitu:  Pengendalian  keuangan,  yang  berhubungan dengan  aktivitas  pengeluaran.  Aktivitas  pengendalian keuangan  meliputi  dua  aspek  yaitu  untuk  menjamin
perencanaan  yang  ada  di  dalam  anggaran  ditaati  dan untuk  menyediakan  suatu  cara  mengubah  anggaran jika  kondisi  mensyaratkan  dan  Pengendalian  kinerja, yakni Pengendalian kinerja bertujuan untuk menjamin bahwa  kinerja  sesuai  dengan  tujuan  organisasi. Pengendalian kinerja ini memusatkan pada produktivitas dan motivasi manajer dalam mengoperasikan  program  dan  proyek  secara  efisien dan efektif.
Warren  et  al  (2002)  pengendalian  anggaran adalah the control function, or budgetary performance evaluation,  compares  the  actual  performance  againts the budget . Dalam defenisi ini pengendalian anggaran adalah  membandingkan  antara  kinerja  aktual  dengan anggaran.  Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Palmer (2000)  yang  menyatakan  pengendalian  anggaran adalah  perbandingan  antara  kinerja  aktual  dengan anggaran.
Jones  dan  Pendlebury  (2000)  menjelaskan pengendalian  anggaran  berhubungan  dengan  upaya yang  dilakukan  agar  pengeluaran  aktual  sejalan dengan  jumlah  yang  dianggarkan  dan  bahwa  tujuan dan  tingkat  aktivitas  yang  dicantumkan  dalam anggaran tercapai.
Berkaitan  dengan  manajemen  strategi,  maka pengendalian  anggaran  berada  pada  tiap  tahapan strategi.  Dalam  penyusunan  strategi,  pengendalian anggaran  berfokus  mengidentifikasi  rencana  kegiatan yang  akan  dibiayai  dan  rencana  perolehan  sumber dana.  Dalam  implementasi  strategi,  pengendalian anggaran    berfungsi  memantau  realisasi  anggaran dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah  disusun. Berdasarkan  hal  ni  maka  pengendalian  anggaran berada dalam tiap tahapan strategi namun mengkhususkan pada anggaran.

## 2.3. Konsep  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD).
Istilah  “kinerja”  merupakan  terjemahan  dari performance yang sering diartikan sebagai “penampilan”,  “unjuk  kerja”  atau  “prestasi”.  Dalam kamus  Illustrated  Oxford  Dictionary  ,  istilah  ini menunjukkan  “ the  execution  or  fulfillment  of  a  duty ” (pelaksanaan  atau  pencapaian  dari  suatu  tugas). Kinerja  menggambarkan  sampai  seberapa  jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan  dengan  kinerjanya  terdahulu  ( previous performance ),  dibandingkan  dengan  organisasi  lain ( benchmarking ), dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan  dan  target  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  dapat melakukan perbandingan ini atau pengukuran pencapaian  tujuan  tersebut,  dibutuhkan  suatu  definisi operasional  yang  jelas  tentang  tujuan  dan  sasaran, output dan outcome pelayanan,  dan  pendefinisian terhadap  tingkat  kualitas  yang  diharapkan  dari output dan outcomes tersebut,  secara  kuantitatif  atau  secara kualitatif
Problem  pengukuran  kinerja  pada  sektor  swasta atau  sektor  publik  termasuk  pemerintah  adalah menyangkut  hubungan  antara  masalah  ekonomi dengan  akuntabilitas,  transparansi,  efisiensi  dan
efektivitas  institusi.  Akuntabilitas  pemerintah  pusat dan  daerah  dapat  diukur  dengan  pengukuran  kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja juga memiliki peranan yang signifikan dengan pengendalian  guna  menjamin  bahwa  organisasi  dapat dikelola sesuai dengan keinginan semua stakeholders . Untuk  menilai  atau  mengevaluasi  kinerja  suatu institusi harus dapat diukur kinerja tersebut.
Lin dalam Tuasikal (2006) menegaskan pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan  hal  yang  sangat  vital  karena  peningkatan kualitas  dan comparability informasi  keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting.
Penetapkan  ukuran  atau  indikator  keberhasilan sasaran  dari  fungsi-fungsi  belanja pada  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan hal yang sangat penting  untuk  pencapaian  kinerja    Oleh  karena aktivitas  dan  pengeluaran  biaya  dilaksanakan  pada tiap satuan kerja perangkat daerah, maka kinerja yang dimaksud  akan  menggambarkan  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan,  program,  dan  kebijakan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi satuan kerja perangkat daerah tersebut.
Pencapaian kinerja pemerintahan dapat dituangkan  dalam  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP).  Menurut  Informasi laporan  tersebut  Kinerja  pemerintah  dapat  terukur dengan konstribusinya dalam :
1) Pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik yaitu dengan  menyediakan  informasi  kepada  pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengendalian,
2) Penilaian  kinerja dengan  menghubungkan  dua hal  yaitu  kinerja  individu  dan  kinerja  organisasi dalam  aspek  manajemen  personalia  sekaligus memotivasi pegawai pemerintahan,
3) Akuntabilitas , dengan membantu pimpinan dalam memberikan pertanggungjawaban,
4) Pemberian pelayanan , dengan peningkatan kinerja layanan publik,
5) Partisipasi  publik dapat  ditingkatkan  dengan adanya  laporan  yang  jelas  atas  ukuran  kinerja. Masyarakat  akan  terdorong  untuk  memberikan perhatian  lebih  besar  sekaligus  memberikan motivasi  atas  pelayanan  publik  agar  dapat memberikan  jasa  layanan  yang  lebih  berkualitas dengan biaya yang rasional,
6) Perbaikan  penanganan  masalah  masyarakat dengan  jalan  memberikan  pertimbangan  kepada masyarakat  guna  memberikan  jasa  layanan  yang lebih  nyata  dan  spesifik.  (PERMENPAN  No.23 Tahun 2014 Tentang LAKIP).

## 3. METODOLOGI
Desain  Penelitian  Rancangan  penelitian  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menguji  adanya  pengaruh  antara  variabel  X1  dan  X2 terhadap  variabel Y, dalam  penelitian  ini  variabel  X1 adalah  kualitas  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja dan  Variabel  X2  adalah  Efektifitas  pengendalian anggaran, sedangkan variabel Y adalah kinerja satuan serja  pemerintah  daerah  (SKPD).  Penelitian  ini merupakan  penelitian  survei.  Penelitian  survei  adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  membuktikan pengaruh  kualitas  penyusunan  anggaran  berbasis kinerja dan Efektifitas pengendalian anggaran sebagai variabel  independen  terhadap  kinerja  Satuan  kerja pemerintah  daerah  sebagai  variabel  dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka desain penelitian sederhana akan digambarkan seperti gambar di bawah ini:

## Gambar 1. Desain penelitian
3.1. Jenis data dan Prosedur Pengumpulan Data.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara  Penelitian  Lapangan  yaitu  pengumpulan data yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui dan memperoleh  langsung  data  yang  peneliti  perlukan. Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah data primer yang diperoleh melalui Kuisioner.

## 3.2. Populasi,  Sampel  dan  Teknik  pengambilan Sampel.
Populasi  adalah  suatu  kelompok  dari  elemen penelitian,  dimana  elemen  adalah  unit  terkecil  yang merupakan  sumber  dari  data  yang  diperlukan (Mudrajat  Kuncoro,  2003).  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  42  SKPD  yang  ada  pada  Pemerintah Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Adapun  responden penelitian ini adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor pada masing-masing SKPD. Sampel yang digunakan adalah sampling  jenuh,  karena  kesemua  populasi  dijadikan
Kinerja SKPD (Y) Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) Efektifitas Pengendalian
Operasional (X1)
sampel. Teknik pengambilan sampling adalah menggunakan sensus dengan sampling jenuh.

## 3.3. Operasionalisasi Variabel.
Variabel  penelitian  adalah  sesuatu  hal  yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal
tersebut,  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono, 2009).  Pengukuran  kuesioner  menggunakan  skala likert.
Agar  penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami konsep operasional  dan  indikator  variabel  penelitian  pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Operasionalisasi variabel Variabel Dimensi Skala Kualitas  Penyusunan  Anggaran  Berbasis kinerja (X 1 ) (BPKP;2005) 1) Prinsip-Prinsip Penganggaran Likert 2) Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Likert 3) Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran Likert 4) Siklus Perencanaan Anggaran Daerah Likert 5) Penggunaan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Likert Efektifitas pengendalian Anggaran (X 2 ) (Anthony dan Young 2003) 1) Pengendalian keuangan Likert 2) Pengendalian kinerja Ordinal Kinerja SKPD (Y) (PERMENPAN  No.  23  Tahun  2014 tentang LAKIP) 1) Pengambilan keputusan yang Lebih Baik Ordinal 2) Penilaian kinerja Ordinal 3) Akuntabilitas Ordinal 4) Pemberian pelayanan, Ordinal 5) Partisipasi publik Ordinal 6) Perbaikan penanganan masalah masyarakat Ordinal 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Validitas
Ghozali  (2010),  mengemukakan  bahwa  suatu item  kuesioner  dapat  dikatakan  valid  jika  memiliki nilai kritis lebih besar dari koefisien korelasi (r) ≥ 0.3. dengan demikian maka item yang memiliki korelasi di atas  0,3  dikategorikan  valid,  sedangkan  item  yang memiliki  korelasi  di  bawah  0,3  dikategorikan  tidak valid  dan  akan  disisihkan  dari  analisis  selanjutnya. Hasil  dari  perhitungan  koefisien  korelasi  untuk masing-masing variabel dapat dilihat dibawah ini :

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen
Penelitian X 1 No. Item Koefisien Korelasi (r) Nilai Batas (r) Keterangan X1.1 0,711 0.30 Valid X1.2 0,837 0.30 Valid X1.3 0,765 0.30 Valid X1.4 0,725 0.30 Valid X1.5 0,823 0.30 Valid X1.6 0,474 0.30 Valid X1.7 0,629 0.30 Valid X1.8 0,733 0.30 Valid X1.9 0,832 0.30 Valid X1.10 0,785 0.30 Valid X1.11 0,695 0.30 Valid X1.12 0,676 0.30 Valid X1.13 0,693 0.30 Valid Sumber : Data Olahan SPSS 23.0 Tahun 2018 Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X 2 No.Item Koefisien Korelasi (r) Nilai Batas r Keterangan X2.1 0,821 0.30 Valid X2.2 0,619 0.30 Valid X2.3 0,736 0.30 Valid X2.4 0,868 0.30 Valid X2.5 0,812 0.30 Valid X2.6 0,785 0.30 Valid X2.7 0,873 0.30 Valid X2.8 0,831 0.30 Valid X2.9 0,625 0.30 Valid X2.10 0,686 0.30 Valid X2.11 0,827 0.30 Valid X2.12 0,704 0.30 Valid Sumber : Data Olahan SPSS 23.0 Tahun 2018 Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Y No.Item Koefisien Korelasi (r) Nilai Batas r Keterangan Y.1 0,631 0.30 Valid Y.2 0,768 0.30 Valid Y.3 0,627 0.30 Valid Y.4 0,758 0.30 Valid Y.5 0,715 0.30 Valid Y.6 0,882 0.30 Valid Y.7 0,683 0.30 Valid Y.8 0,767 0.30 Valid Y.9 0,664 0.30 Valid Y.10 0,771 0.30 Valid Sumber : Data Olahan SPSS 23.0 Tahun 2018

## 4.2. Uji Reliabilitas.
Setelah  pertanyaan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  valid  untuk  menjaring  data,  maka dilanjutkan  dengan  uji  realibilitas.  Kriteria  yang digunakan  untuk  menyatakan  kuesioner  penelitian reliabel  mengikuti  ketentuan  yang  dikemukakan  oleh Ghozali  (2010)  bahwa  nilai  reliabilitas  yang  dapat diterima  menggunakan  menggunakan alpha  cronbach >  0.7,  sedangkan  jika alpha  cronbach ≤  0,7 menunjukan  bahwa  data  tersebut  tidak  reliabel.  Hasil uji  reliabilitas  variable-variabel  tersebut  dapat  dilihat dari :

## Tabel 6. Hasil uji Reliabilitas variable X1 Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,785 ,786 13 Tabel 7. Hasil uji Reliabilitas variable X2

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,740 ,741 12

## Tabel 8. Hasil uji Reliabilitas variable Y Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,816 ,817 10 4.3. Pengujian Hipotesis.
4.3.1. Hasil  Pengujian  Koefisien  Regresi  Secara Simultan (Uji-F Satatistik)
Uji  F  statistik  pada  dasarnya  digunakan  untuk melihat  apakah  variabel-variabel  bebas  (independen) secara  bersama-sama  mampu  mempengaruhi  variabel terikat  (dependen).  Nilai  F  diturunkan  dari  Tabel ANOVA ( Analysis of varinace ).
Hipotesis statistik di atas diuji menggunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui  tabel Analysis of Varian (Anova) seperti yang disajikan pada tabel 8 berikut :
Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama Predictors: (Constant), Kualitas Peny. Anggaran berbasis kinerja (X1),Eferktifitas Pengendalian
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 260,713 3 86,904 41,248 ,000 b Residual 88,489 42 2,107 Total 349,202 45 a. Dependent Variable: KSKPD_Y b. Predictors: (Constant), EPA _X1, KABK_X2
Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018 berdasarkan data hasil penelitian
4.3.2. Hasil  Pengujian  Koefisien  Regresi  Secara Parsial  (Uji-F Satatistik)
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  kualitas
anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD secara pasrial.
Adapun  hasilnya  pengujian  koefisien  regresi adalah sebagai berikut :
Tabel 9. Hasil pengujian koefisien regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13.376 .1256 1.381 .008 EPA _X1 2.153 .547 .433 3.252 .003 KABK_X2 1.904 .345 .634 6.717 .000
a. Dependent Variable: KSKPD_Y
Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung untuk variabel bebas kualitas anggaran berbasis kinerja (X1) sebesar  3.252  dengan  nilai  signifikansi  (p-value)  = 0,003  sementara  variabel  Efektifitas  Pengendalian
Anggaran  (X2)  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  6.717 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Penentuan hasil  pengujian  (penerimaan/penolakan  H0)  dapat dilakukan  dengan  memiliki      t hitung dengan  t tabel atau
juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai tabel t- student dengan  =  0.05  dan  derajat  bebas  =  46-3-1= 42  untuk  pengujian  satu    sisi  adalah  1,381.  Kriteria pengujian satu sisi adalah “tolak Ho jika t-hitung > t- tabel”.
4.3.3. Hasil Uji Analisis Regresi.
Analisis Regresi Berganda (Multiple regression) Guna  menguji  pengaruh  kualitas  anggaran berbasis  kinerja  (X 1 )  dan  efektifitas  pengendalian anggaran  (X 2 )  terhadap  kinerja  SKPD  (Y)  di Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  digunakan  analisis regresi berganda dengan model persamaan :
Keterangan:
Y  yaitu    kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)
α  yaitu Koefisien intercept (konstanta), yaitu nilai Y jika nilai seluruh  variabel lain adalah nol β 1 yaitu  Koefisien regresi  variabel X 1 β 2 yaitu  Koefisien regresi  variabel X 2 X 1 yaitu  Kualitas anggaran berbasis kinerja X 2 yaitu  Efektifitas Pengandalian anggaran ε    yaitu    error  term  ( residual )  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  diluar  variabel-variabel  yang diteliti
Untuk  melihat  pengaruh  kualitas  penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  (X 1 )  dan  efektifitas pengandalian  anggaran  (X 2 )  terhadap  kinerja  SKPD (Y)  dalam  penelitian  ini  digunakan  analisis  regresi berganda. Data yang digunakan sebagai variabel bebas adalah rata-rata skor untuk variabel  kualitas anggaran berbasis  kinerja  (X 1 ),  dan    efektifitas  pengendalian anggaran  (X 2 ) sedangkan   variabel  variabel tak bebas adalah kinerja SKPD (Y).
Tabel 10. Hasil pengujian analisis regresi berganda
KABK_X2 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13.376 .1256 1.381 .178 EPA _X1 2.153 .547 .433 3.252 .003 KABK_X2 1.904 .345 .634 6.717 .000

## a. Dependent Variable: KSKPD_Y
Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018
Hasil  perhitungan  koefisien  regresi  berdasarkan data  penelitian  yang  diperoleh  dapat  ditulis  dalam persamaan regresi taksiran sebagai berikut:
ˆ Y = 13,376 +2,153 X 1 +1,904 X 2 Model  ini  menunjukkan  bahwa koefisien regresi hasil  taksiran  bertanda  positif.  Hasil  ini  memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang linear positif dari  kualitas  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD  yang  berarti  semakin  berkualitas  penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  dan  semakin  efektif pengendalian  anggaran  maka  kinerja  SKPD  semakin meningkat
Dapat  dijelaskan  variabel  kualitas  anggaran berbasis kinerja (X 1 ) memiliki koefisien regresi positif sebesar  2,153  berarti  semakin  baik  kualitas  anggaran berbasis  kinerja  maka  semakin  baik  pula  kinerja SKPD (Y), kemudian variable efektifitas pengendalian anggaran  (X 2 )  dengan  memiliki  koefisien  regresi positif  sebesar  1,904  berarti  semakin  baik  efektifitas pengendalian anggaran  (X 2 )  maka kinerja SKPD (Y) semakin  baik  pada  saat  variabel  bebas  lainnya  tidak berubah.  Kemudian  jika  tidak  dilakukan  kualitas anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran  maka  akan  menurunkan  kinerja  SKPD sebesar 13,376 %.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Selanjutnya untuk melihat besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dapat dilihat dari koefisien determinasi (R 2 ). Hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi untuk  model  regresi  yang  diperoleh  (nilai  R 2 )  dapat dilihat pada kolom ketiga dalam tabel berikut ini :

## Tabel 11. Koefisien Determinasi Variabel X
terhadap Y `
Sumber: Data Olahan SPSS 23.0 IBM Tahun 2018
Nilai R- square atau R 2 yang menunjukkan besar pengaruh  variabel  bebas  yaitu  kualitas  anggaran berbasis kinerja (X 1 ), efektifitas pengendalian anggaran  (X 2 ),  terhadap  variabel  tak  bebas  (kinerja SKPD)  adalah  sebesar  0,674  atau  67,4%.  Ini  berarti bahwa  67,4%  perubahan  kinerja  SKPD  dapat
Y =  α +  β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε ........... (1)
dijelaskan  oleh  kualitas  anggaran  berbasis  kinerja, efektifitas  pengendalian  anggaran.  Sedangkan  32,6%. sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang tidak  diamati.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas anggaran  berbasis  kinerja;  efektifitas  pengendalian anggaran  secara  bersama-sama  turut  menentukan kinerja SKPD.
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian.
4.4.1. Pengaruh  Kualitas  Anggaran  Berbasis Kinerja Terhadap kinerja SKPD.
Berdasarkan  Dari  hasil  uji  menggunakan  SPSS 17.0  tentang  pengaruh  kualitas  anggaran  berbasis kinerja  terhadap  kinerja  SKPD  diperoleh  nilai signifikansi 0.000< 0.05 dengan koefisien beta sebesar 0.433  atau  43,3  %.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa variabel kualitas anggaran berbasis kinerja berpengaruh  terhadap  kinerja  SKPD,  yang  mana sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Nguyen, Hoang-Phuong  (2007)  yang  menemukan  tiga  faktor utama  kejayaan  dari  anggaran  berbasis  kinerja  yaitu Manajemen  ilmiah,  Meningkatkan  tekanan  publik pada  peran  dan  praktek  pemerintah  dan  Perluasan tanggungjawab  pemerintah.  Dengan  menerapkan kualitas  anggaran  berbasis  kinerja,  maka  pemerintah dengan sendirinya telah menerapkan sistem manajemen  yang  baik  dalam  pemerintahan,  demikian juga  dengan  semakin  berkurangnya  tekanan  publik pada  peran  dan  praktik  pemerintahan  karena  adanya akuntabilitas  dan  transparasi.  Selain  itu  kinerja anggaran biasanya dilekatkan dengan adanya pendampingan dalam proses realisasi dan penggunaan anggaran  sehingga  peran  tanggungjawab  pemerintah lebih luas lagi melalui pendampingan kegitan-kegiatan pemerintahan melalui penggunaan anggaran daerah.
Adanya  pengaruh  keterkaitan  variabel  dalam penelitian  ini  dimana  kualitas  anggaran  berbasis kinerja  berpengaruh  pada  Kinerja  SKPD  haruslah menjadi  perhatian  Pemerintah  Seram  Bagian  Barat (SBB)  agar  dalam  proses  penyusunan  anggaran sampai kepada distribusi anggaran haruslah diterapkan sistem  pendekatan  melalui  pendampingan  kegiatan sehingga  anggaran  terpakai  dapat  terukur  dan  kinerja pemerintah  dapat  sesuai  dengan  harapan  yang  pada akhirnya  diharpakan  dapat  memperoleh  opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Hasil  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  menjadi  rujukan  penelitian  ini  yakni  yang dilakukan oleh Fatowi dan Nurhayati (2013), Sterck & Bouckaert  (2006),  Sukismanto  (2003),  dan  Hakim (2008).
4.4.2. Pengaruh Efektifitas
Pengendalian

## Anggaran Terhadap kinerja SKPD.
Berdasarkan  Dari  hasil  uji  menggunakan  SPSS 17.0  tentang  pengaruh  efektifitas  pengendalian anggaran  terhadap  kinerja  SKPD  diperoleh  nilai signifikansi 0.000< 0.05 dengan koefisien beta sebesar 0.634  atau  63,4  %.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran
berpengaruh  terhadap  Kinerja SKPD. Hasil penelitian
ini,  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari
Soepardi (2005) yang menyatakan bahwa Pengendalian  anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan.  Selain  itu penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hiro  (2000),  yang  menyatakan  bahwa secara kuantitatif pengendalian intern dalam organisasi  sangat  signifikan  pengaruhnya  dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  beberapa  peneliti  diantaranya  adalah Fatowi dan Nurhayati (2013) yang menayatkan bahwa efektifitas    pengendalian  anggaran  berpengaruh terhadap  kinerja  SKPD.    Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  pratolo  (2006)  Djaperi  (2005)  yang menyatakan bahea efektivitas pengenddalian anggaran akan meningkatkan kinerja SKPD yang pada akhirnya akan  menciptakan good  governance dalam  sistem keuangan internal pemerintah.
4.4.3. Pengaruh  Kualitas  Anggaran  Berbasis Kinerja dan Efektifitas Pengendalian Anggaran Terhadap kinerja SKPD.
Berdasarkan  Dari  hasil  uji coefisen  determinasi (R 2 )  menggunakan  SPSS  17.0  tentang  Pengaruh kualitas  anggaran  berbasis  kinerja  dan  efektifitas pengendalian  anggaran  terhadap  kinerja  SKPD diperoleh sebesar 0,674 atau 67,4%. Ini berarti bahwa variabel  kualitas  Penyusunan  anggaran  berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran berpengaruh  terhadap  kinerja  SKPD  secara  simultasn sebesar  67,4%.  Dengan  demikian  ada  sekitar  32,6% variable  lain  yang  masih  dapat  diteliti  yang  ada pengaruhnya  denga  Kinerja  SKPD.  Hasil  Penelitian ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Fatowi dan  Nurhayati  (2013),  Sterck  &  Bouckaert  (2006), Sukismanto  (2003),  Hakim  (2008),  Soepardi  (2005) dan  Suryo  pratolo  (2006)  dan  Djaperi  (2005)  yang kesemuanya menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran dengan  menerapakan  Kualitas  Anggaran  Berbasis Kinerja  dan  Efektifitas  Pengendalian  Anggaran  akan berpengaruh Terhadap kinerja SKPD.

## 5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut : 1. Kualitas Anggaran berbasis Kinerja (X 1 ) berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap Kinerja SKPD  (Y) sebesar 43,3%.
2. Efektifitas Pengendalian Anggaran (X2) berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  Kinerja SKPD (Y) sebesar 63,4%.
3. Kualitas Anggaran berbasis Kinerja dan Efektifitas  Pengendalian  Anggaran  berpengaruh secara  simultan  terhadap  Kinerja  SKPD  (Y) sebesar  67,4%.sedangkan pengaruh  faktor faktor lain  yang  tidak  di  amati  dalam  penelitian  ini adalah 32,6%.

## 5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Bahwa  kualitas  Penyusunan  anggaran  berbasis kinerja  dan  Efektifitas  Pengendalian  Anggaran mempunyai  pengaruh  terhadap  Kinerja  SKPD. Untuk  itu  pemerintah  daerah  agar  menerapkan kualitas  Penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja dan  Melaksanakan  Efektifitas  Pengendalian Anggaran  secara  tepat  guna  sehingga  dapat menghasilkan  pengelolaan  anggaran  secara efektif  dan  efesien  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah  daerah  dalam  berbagai  kondisi  dan dalam era otonomi daerah.
2. Meskipun  penelitian  ini  menunjukan  hasil  yang cukup  baik,  namun  keinginan  untuk  mencapai kondisi yang lebih baik tentunya merupakan cita- cita  dari  setiap  pemerintah  daerah,  untuk  itu diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan kualitas anggaran berbasis kinerja dan Efektifitas Pengendalian  Anggaran  dengan  lebih  baik  agar menghasilkan pengelolaan anggaran yang terstruktur  dan  sistematis  pada  SKPD  masing- masing  sehingga  dapat  memperoleh  Opini  WTP dari BPK.
3. Bagi  peneliti  (akademisi,  praktisi)  dan  pihak- pihak  lain  yang  tertarik  melakukan  penelitian dengan  topik  yang  terkait  dengan  penelitian  ini, disarankan  untuk  dapat  menggali  faktor-faktor lain  selain  kualitas  Penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  dan  Efektifitas  Pengendalian Anggaran  terhadap  kualitas  Kinerja  SKPD.  Hal ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  dimana masih  terdapat  32,6%    variabel  lainnya  yang mempengaruhi  Kinerja  SKPD  dalam  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2014. Akuntansi  Keuangan  Daerah . Penerbit Salemba Empat.
Anthony,  R.  N.  dan  D.  Young.  2003. Management Control in Nonprofit Organization. McGraw- Hill Companies, New York.
Analisis  Standar  Belanja,  Kabupaten  Seram  Bagian Barat 2015.
Askam  Tuasikal  2006. Pengaruh  Pengawasan Inrernal  dan  Eksternal,  dan  Pemahaman mengenai  Sistem  Akuntansi  Keuangan  dan Implikasinya  terhadap  Kinerja  Unit  Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah .  Disertasi  Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung BPKP,  2013, Prinsip-prinsip  Penyusunan  Anggaran berbasis Kinerja, Jakarta. BPK-RI, 2017. Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2016.
Eddy Mulyadi Soepardi. 2005. Peran Manajer dalam Perumusan dan Implementasi Strategi
Terhadap  Pengendalian  Anggaran  Serta Kinerja Perusahaan (survey pada BUMN klp usaha perkebunan, Kehutanan dan
perdagangan). Disertasi Doktor pada
Universitas Padjadjaran Bandung.
Hiro  Tugiman.  2000. Pengaruh  Peran  Auditor Internal  serta  Faktor-Fktor  Pendukungnya terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan  Kinerja  Perusahaan. Disertasi  Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung. Horngren,  Charles  T.  1996. Accounting .  New  jersey:
Prentice Hall.
Imam  Ghozali,  2010. Structural  Equation  Modeling . Universitas Diponegoro. Indra  Bastian  2010, Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta. Irfan  Fatoni  Indah  Dewi  Nurhayati,  2013;  Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Efektifitas  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat
Daeranh  (SKPD)  di  Kabupaten  Malang, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 3, Malang. M. Djaperi. 2005. Pengaruh Partisipasi
Penganggaran  dan  Pengendalian  Keuangan
Serta  Insentif  Bagi  Karyawan  Terhadap Kinerja  Keuangan .  Tesis,  program  pasca sarjana universitas Padjadjaran.
Miekatrien  Sterck  &  Geert  Bouckaert  (2006) The Impact  of  Performance  Budgeting  on  The Role  of  Parliament:  A  Four-Country  Study (Australia,  The  Netherlands,  Sweden  And Canada).
Moch  Lukmanul  Hakim.  2008 Evaluasi  Pelaksanaan Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas  Pendidikan  Indonesia Tesis, program pasca sarjana universitas Padjadjaran. Mudrajat,  Kuncoro.  2007, Metode  Kuantitatif  Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi , Edisi ketiga, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.23 Tahun 2014 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah, Jakarta. Phuong H. Nguyen, 2007 Performance Budgeting: Its Rise and Fall. MPRA Paper No. 9345
Putri Dida Nurida, 2017, Akuntabilitas dan Transparansi  Laporan  Keuangan  terhadap Kinerja  Satuan  Kerja  Pemerintah  Aceh. Universitas syahkuala. Aceh.
Rowan, Jones dan Maurice. Pendlebury. 2000. Public Sector  Accounting .  5 th Edition.  Pitman Publishing, London.
Sawyer, B Lawrence. And Ditten  A. Mortimer. 2003.
Internal  Auditing  the  Practice  of  Modern Internal  Auditing .  Edisi  5.  The  institute  of internal auditors. Florida.
Sony  Yuwono,  dkk,  2008, Memahami  APBD  Dan Permasalahannya,  Panduan  Pengelolaan Keuangan  Daerah. Edisi  pertama,  cetakan pertama, Bayumedia publishing. Malang.
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta. Suryo  Pratolo,  2006. Pengaruh  Audit  Manajemen, Komitmen Manajer pada organisasi, Pengendalian Intern Terhadap Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan (Survai pada BUMN di Indonesia) . Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Warren et. All, 2002, Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America, Clinical Infectious Diseases , Volume 49, Issue 1, 1 July 2009, Pages 1–45.