## EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DI
KOTA TANJUNGPINANG
Agus haryono *
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP ) Kota Tanjungpinang

## Abstract
Residential  Building  is  a  part  of  the  basic  need  for  humans  to  carry  out  their activities.  The  developments  in  each  region  are  rapidly  growing.  The  problems  that arise  from  construction  activities  are  when  they  are  not  in  accordance  with  their functions and spatial plans. Accordingly, the Tanjungpinang city government issued a regulation  of  the  Tanjungpinang  City  Regional  Regulation  Number  7  of  2010 concerning Building. The objectives of the study is to evaluate whether the buildings in  Tanjungpinang  City  have  met  the  requirements  and  they  are  in  accordance  with the  functions  and  spatial  planning.  It  also  analizes  the  legal  certainty  in  the implementation of the building permit in this city.
Keywords: Effectiveness , building permit, Tanjungpinang City.

## Abstrak
Bangunan  Rumah  Tinggal  adalah  merupakan  bagian  kebutuhan    primer/mendasar manusia dalam melakukan kegiatannya. Perkembangan pembangunan di tiap wilayah kian bertambah pesat. Permasalahan yang timbul dari pembangunan konstruksi ketika konstruksi tidak sesuai dengan fungsi dan tata ruangnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan peraturan  yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2010  tentang  Bangunan  Gedung.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengevaluasi  apakah  bangunan  gedung  di  Kota  Tanjungpinang telah    memenuhi  syarat  administratif  dan  teknis  bangunan  gedung  sesuai  dengan fungsi  dan  tata  ruang  serta  menganalisis  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di kota tersebut.
Kata kunci : Efektifitas, Izin Mendirikan Bangunan, Kota Tanjungpinang.

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka  mewujudkan tertib pembangunan, terutama terkait dengan bangunan gedung secara nasional, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Kemudian sebagai peraturan pelaksananya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
* Alamat korespondensi : agusharyonopcn@gmail.com
2
mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Untuk melaksanakan  hal tersebut maka secara teknisnya pemerintah kota Tanjungpinang, mengeluarkan peraturan tentang bangunan gedung  yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010. Adapun diuraikan lebih tegas tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk :
 Mewujudkan  bangunan  gedung  yang  memenuhi  persyaratan  administratif  dan persyaratan  teknis  bangunan  gedung  sesuai  dengan  fungsi  dan  tata  ruang,  yang selaras  dengan  lingkungannya  dan  diselenggarakan  dengan  tertib  untuk  menjamin keandalan tehnis bangunan gedung 1 .
 Mewujudkan kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan  Izin  Mendirikan  Bangunan sehingga  legalitas  terhadap  bangunan  yang  ada  dapat  terjamin  dan  dipertanggung jawabkan.
Penduduk  Kota  Tanjungpinang  berkisar  263.000  jiwa  dan  70.560  kk  dengan  luas wilayah : 258.82 KM 2 yang terbagi menjadi 4 Kecamatan 2 .  Kegiatan pembangunan rumah  tinggal  di  empat  Kecamatan  tersebut  banyak  yang  tidak  memenuhi  standard. Kurangnya penataan dan ketegasan pemerintah serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam  mentaati  aturan  dan  kepengurusan  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Menurut  data pada  DPMPTSP  bahwa  jumlah  Izin  Mendirikan  Bangunan    yang  terdata    dari Oktober 2009 hingga Desember 2017 adalah 1880 berkas. Jumlah total 1880 berkas tersebut terdiri dari ; Rumah tinggal 405 berkas (1.011 unit), perumahan 131 berkas (10.819  unit  ),  kios  35  berkas  (309  unit),  pertokoan  204  berkas  (1285  unit),  rumah kos 14 berkas (40 unit), Ruko 35 berkas ( 108 unit ), sekolah, tempat ibadah, , gudang dan sebagainya 3 .
Dengan  melihat  kenyataan  bahwa  kepemilikan  Izin  Mendirikan  Bangunan  bagi masyarakat yang sangat rendah terutama perumahan/rumah tinggal dan tidak sepadan dengan  banyaknya  jumlah  bangunan  perumahan  yang  ada  pada  masyarakat  Kota Tanjungpinang, maka peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS

## PERATURAN
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  NOMOR  7  TAHUN  2010  TENTANG  BANGUNAN GEDUNG  TERKAIT  PENERBITAN  IZIN  MENDIRIKAN  BANGUNAN RUMAH TINGGAL DI KOTA TANJUNGPINANG”.

## B.  Perumusan masalah
1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung  terkait  penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Rumah  Tinggal  di  Kota Tanjungpinang?
1 Pasal 6 Bagian (1) dan Pasal 10 Bagian (2) Bab III, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung.
2 Data Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang Tahun 2017.
3 Data DPMPTSP Kota Tanjungpinang 2017.
2. Apa  kendalanya  dalam  upaya  untuk  mengefektifkan  Peraturan  Derah  Nomor  7 tahun  2010  tentang  bangunan  gedung  terkait  penerbitan  izin  mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Kota Tanjungpinang?
3. Bagaimana  solusi  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  agar  Peraturan  Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung terkait penerbitan izin mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Kota Tanjungpinang dapat berjalan secara efektif?

## C.   Metode Penelitian
Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris/sosiologis. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum  yang berfungsi untuk melihat hukum dalam  arti  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  dilingkungan masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  empiris  merupakan  suatu penelitian  yang  dilakukan  di  masyarakat  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk menemukan  fakta  yang  ada,  kemudian  diteruskan  dengan  menemukan  masalah, identifikasi masalah, dan mencari penyelesaian masalah sebagai solusi.
Penelitian  hukum  empiris  menurut  Soerjono  Soekanto  meliputi  penelitian  terhadap identifikasi  hukum  (hukum  tidak  tertulis)  dan  penelitian  terhadap  efektivitas hukum.Jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian efektivitas hukum, yaitu efektivitas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal.
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka  obyek  penelitian  nya adalah :
1. Penelitian pada masyarakat  yang ada pada rumah tinggal dan di perumahan  yang telah memiliki IMB dan yang belum ada IMB.
2. Penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor SATPOL PP .
Berkenaan  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  maka  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. 4 Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  dan  observasi,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Dalam  melakukan  analisis  dan  pengolahan  data  pada  penelitian  hukum  empiris  ini, peneliti  mengacu  pada  cara  analisis  data  ilmu  social  dan  tergantung  pada  sifat  data yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  (tahap  pengumpulan  data),  sedangkan  metode  yang digunakan  adalah  metode  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu  metode  yang dilakukan  dengan  cara  memadukan  antara  penelitian  kepustakaan  dengan  penelitian lapangan.  Kumpulan  data  yang  didapat  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif  dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yakni dengan menjabarkan,
4 Soerjono  dan  Abdurrahman ,  Metode  Penelitian;  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan ,  Jakarta  :    Rineka Cipta, 2005, Cet 2, hlm 56.
mengkonstruksikan  dan  menafsirkan  data  yang  didapat  berdasarkan  kaidah-kaidah, teori-teori,  pengertian-pengertian  hukum  dan  doktrin  yang  ada  dalam  dokumen, peraturan  perundang-undangan,  untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian. Analisis  permasalahan  penelitian  di  lapangan  yakni  mengenai  penyelenggaraan bangunan gedung terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal, kemudian dikaji dan dikaitkan dengan peraturan-peraturan tentang Bangunan Gedung. Penyelenggaraan  bangunan  Rumah  tinggal  tersebut  di  analisa  tentang  kesesuaian antara aturan-aturan dengan kondisi yang sebenarnya, ada yang melanggar atau tidak, dan bagaimana mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada.
Selanjutnya  setelah  selesai  melakukan  analisis,  maka  dilakukan  pengkajian  secara narasi  deskriptif,  yaitu  menguraikan  temuan  di  lapangan,  yang  selanjutnya  ditarik suatu  kesimpulan  yang  menjadi  jawaban  atas  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektifitas  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2010  Tentang Bangunan  Gedung  terkait  Penertiban  Izin  Mendirikan  Bangunan  Rumah  Tinggal dapat  di  tinjau melalui teori  efektifitas hukum  menurut Soerjono Soekanto,    bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri Hukum  mempunyai  fungsi  untuk  kemanfaatan,  kepastian  dan  keadilan.
Namun  terkadang  dalam  prakteknya  di  lapangan  sering  terjadi  pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat kongkrit dan nyata  sementara  keadilan  bersifat  abstrak  sehingga  ketika  seorang  hakum memutuskan  suatu  perkara  melalui  penerapan  Undang-  Undang  saja  ada kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak  tercapai.  Untuk  itu  jika  melihat  suatu permasalahan  hukum  setidaknya  keadilan  menjadi  prioritas,  karena  hukum tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  hukum  tertulis  saja,  sebaliknya  jika  hukum tujuannya  sekedar  keadilan,  maka  kesulitannya  karena  keadilan  itu  bersifat subyektif,  jadi  permasalahannya  sangat  tergantung  pada  nilai-nilai  intrinsik subyektif dari masing-masing orang.
2. Faktor penegak hukum Dalam  hal  menjalankan  tata  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara, hukum adalah merupakan panglima. Hukum akan mengatur sesuai dengan  tatanan  yang  sudah  disepakati  bersama.  Selanjutnya  sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Aparatur adalah merupakan faktor penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum adalah intitusi penegak hukum dan aparat/orang penegak hukum, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan,kehakiman,  penasehat  hukum  dan  petugas  sipir  lembaga pemasyarakatan.  Setiap  aparat  dan  aparatur  mempunyai  tugas  dan
5
kewenangan  dan  menjalankan  fungsinya,  diantaranya  adalah  tugas penerimaan  laporan,peyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pembuktian,  vonis dan pemberian sangsi dan upaya pembinaan terpidana.
Ada  tiga  hal  penting  yang  mempengaruhi  mekanisme  bekerjanya  aparat  dan aparatur  penegak  hukum  yakni  :  (1).Institusi  penegak  hukum  beserta  sarana dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme  kerja  kelembagaan;  (2).Budaya kerja terkait aparatnya, termasuk terkait kesejahteraan aparatnya;
(3).Perangkat  peraturan  yang mendukung kinerja kelembagaan maupun  yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum. Faktor  pendukungnya  diantaranya  adalah  sarana  fisik  dan  sumber  daya manusia  yang  handal,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai  dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Masyarakat  mempuyai  peran  yang  sangat  besar  terkait  dengan  efektivitas hukum.  Penegakan  hukum  bermula  dari  masyarakat  dan  memberikan kedamaian untuk masyarakat. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.
5. Faktor budaya Sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia didalam  pergaulan  hidup.  Inti  dari  kebudayaan  adalah  nilai  –  nilai,  norma, adat istiadat, kebiasaan  yang berlaku dalam lingkungan sosial  yang ada  yang menjadi budaya hukum.
Dalam  menerapkan  Perda  nomor  7  tahun  2010  tersebut  maka  pemerintah selaku  pemegang  kekuasaan  harus  memiliki  rasa  pengabdian  dan  kepedulian yang  tinggi  terhadap  kepentingan  masyarakat.  Untuk  itu  Pemerintah  harus melaksanakan perannya sebagai berikut ;
1. Sebagai  regulator  yaitu;  Membuat  aturan  dan  kebijakan-kebijakan  yang terkait  dengan  bangunan    rumah  tinggal.  Selain  Perda  nomor  7  Tahun 2010  yaitu  Perda  no.7  tahun  2012  tentang  Retribusi,  dan  Perda  no,10 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah.
2. Sebagai  motivator  yaitu;  memberikan  motivasi,  menggerakkan  dan mendorong  masyarakat  agar  dalam  mendirikan  rumah  tinggal  dapat mentaati aturan hukum yang berlaku.
3. Sebagai  penegak  hukum  yaitu;  Memberikan  sosialisasi  dan  pemahaman kepada  masyarakat  terkait  Perda  bangunan  gedung,  melaksanakan pengawasan,  penertiban  dan  penindakan  pelanggaran  bagi  masyarakat yang menyelenggarakan pembangunan rumah tinggal tanpa izin.
Adapun  Intansi  yang  berperan  penting  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal adalah ;
1. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  yaitu  memberikan  peran  dalam rekomendasi tata ruang dan rencana teknis terkait izin mendirikan bangunan, terkait kesesuaian tata ruangnya, Garis sempadan bangunan, KDB, KLB. Hal ini sesuai dengan  tugas pokok dan fungsinya Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tanjungpinang yakni ;
1) Bidang tata ruang mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan  pelaksanaan  pengaturan,  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2) Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi ;
a. Perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis  bidang  pengaturan penataan ruang Daerah Kota;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
c. Perumusan  dan  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  wilayah  kota  dan kawasan strategis kota;
d. Perumusan  dan  pelaksanaan  pembinaan  penataan  ruang  kepada masyarakat;
e. Melaksanakan  pemberian  izin  rekomendasi  pemanfaatan  ruang (Advice  Planning)  serta  pemberian  rekomendasi  teknis  bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

## 2. Dinas Lingkungan Hidup
Dinas  Lingkungan  Hidup  mempunyai  wewenang  terkait  pemberian rekomendasi dokumen lingkungan. Sebelum izin mendirikan bangunan rumah tinggal  diterbitkan,  kelayakan  dan  kesesuaian  terkait  sanitasi,  pengairan  air bersih  maupun  drainase,  kecukupan  ruang  terbuka  hijau  dan  dampak    lain terhadap lingkungan harus di penuhi terlebih dahulu. Hal inilah peran penting DLH termasuk pengawasannya dalam penerapan Perda Bangunan Gedung.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas  ini  mempunyai  wewenang  dalam  menerbitkan  izin  mendirikan bangunan  setelah  adanya  persyaratan-persyaratan  yang  cukup  baik  secara administrasi  maupun  secara  teknis.  Persyaratan  teknis  dipenuhi  melalui rekomendasi-rekomendasi  dinas  teknis  terkait,  kemudian  jika  berkas persyaratan  dirasa  cukup  lengkap  maka  Dinas  PMPTSP  memproses  dan menerbitkan IMBnya. Adapun lebih jelasnya terkait tupoksi DPMPTSP dapat dilihat  pada  Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor  40  Tahun  2016
Tentang  Uraian  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Organisasi  Dan  Tata  Kerja DPMPTSP pasal 17 diantaranya adalah menyelenggarakan fungsi : -.Melaksanakan,  merencanakan,  mengolah,  memeriksa,  mengkoordinasi, memvalidasi,  mengevaluasi,  memimpin,  pelaporan,  mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A,B dan C.
4.  Satuan Polisi Pamong Praja Satuan ini mempuyai wewenang sebagai penegak Perda yang ada di Kota Tanjungpinang termasuk diantaranya Perda Bangunan Gedung.
Dari uraian tupoksi tersebut diatas maka secara umum dapat dikatakan  peran Dinas  PU  dan  Tata  Ruang  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  terkait  penerapan Perda  nomor  7  Tahun  2010  tentang  Bangunan  Gedung  sangat  penting  dan strategis yaitu melaksanakan pemberian izin rekomendasi pemanfaatan ruang (  Advice  Planning  )  serta  pemberian  rekomendasi  teknis  bangunan  dalam pemberian izin mendirikan bangunan, serta penataan lingkungan, hal ini akan dapat  mendorong,  mengatur  dan  menata  proses  penyelenggaraan  izin mendirikan  bangunan  oleh  masyarakat.  Demikian  halnya  dengan  peran DPMPTSP  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  menerbitkan  IMB.  Terkait kewenangannya  tersebut  DPMPTSP  juga  punya  kewajiban  memberikan sosialisasi kemasyarakat akan pentingnya pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2010  tentang  Bangunan  Gedung  terkait  Izin  Mendirikan  Bangunan  Rumah Tinggal.  Hal  yang  lebih  penting  adalah  Peran  Satpol  PP  sebagai  penegak Perda harus dapat menegakkan aturan dengan benar dan tegas.
Adapun  hasil  Penelitian  dilapangan  terhadap  efektifitas  Peraturan  Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2010  tentang  bangunan  rumah  tinggal mengambil 6 sampel sebagai berikut :

## Hasil Observasi
Gambar .4.1. Hasil Observasi 1 (Pembangunan Rumah Tinggal An.
Syahrul Effendy)
10 meter 13 meter
Gambar .4.2. Hasil Observasi 2 (Pembangunan Rumah Tinggal an.

## Syahrul Effendy)
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  15  Desember  2017  di  Jl.  Abadi  Kota Tanjungpinang.  Gambar  4.1  merupakan  Gambar  dimana  lokasi  bangunan pembangunan rumah tinggal diukur Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari as jalan  Abadi  dengan  pondasi  rumah  terdepan.  Pada  Gambar  4.2  Siteplan Pembangunan  Rumah  Tinggal  an.  Syahrul  Effendy  Garis  Sempadan Bangunan  (GSB)  yang  tertera  yaitu  10  meter  (bagian  berwarna  biru). Sedangkan batasan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang tertera di REKTIS adalah 13 meter (bagian berwarna kuning).
Gambar .4.3. Hasil Observasi 3 (Pembangunan Rumah Tinggal An. Syahrul Effendy)
10 meter 13 meter
9
Gambar.4.4.  Hasil  Observasi  4  (Pembangunan  Rumah  Tinggal  An. Syahrul Effendy)
Gambar  4.3  merupakan  bentuk  bangunan  yang  ditambah  oleh  pemilik bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  IMB  awal  yang  telah  diterbitkan  dari DPMPTSP.  Pada  gambar  4.4  denah  lantai  1  bangunan  rumah  tinggal  tidak terdapat  garasi  pada  sisi  kanan  bangunan,  sedangkan  ketika  peneliti mendatangi rumah tersebut terdapat penambahan bangunan.
Gambar 4.5. Hasil Observasi 5 (Pemutihan Rumah Tinggal an. Benny Haryadisyah Putra )
GSB - 4.50 meter
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  5  Desember  2017.  Gambar  4.5 merupakan  bentuk  bangunan  pemutihan  rumah  tinggal  yang  dimana  luas seluruh  lantainya  melebihi  dari  batasan  yang  telah  direkomendasikan.  Garis Sempadan  Bangunan  Depan  dari  as  jalan  hingga  pondasi  terluar  hanya  4,50 m,  sedangkan  batasannya  6,00  m.  KDH  yang  seharusnya  10  %  hanya  dapat dibangun  4.50  %  karena  seluruh  lantai  bangunan  sudah  dibangun,  sehingga akan mengurangi resapan air dan area peneduh.

## Gambar 4.6. Hasil Observasi 6 (Pemutihan Rumah Tinggal dan Rumah Deret an. Sumini)
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  6  Desember  2017.  Gambar  4.6 menunjukan bangunan pemutihan rumah deret dibangun hingga kebatas tanah yang  berbatasan  dengan  jalan  sehingga  jarak/Garis  Sempadan  Bangunan (GSB)  yang  ada  hanya  1,60  meter  dari  batasan  yang  direkomendasikan  4,00 meter.  Mereka  menganggap  bahwa  tanah  yang  mereka  miliki  dan  kuasai dianggap  dapat  dibangun  seluruhnya  sesuai  dengan  kehendaknya,  tanpa memperhatikan  estetika  bangunan  dan  kepentingan  umum,  pada  hal  ada  tata aturan  atau  kaidah  terkait  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah.  Hal  seperti  inilah  yang  banyak  dilakukan  masyarakat,  termasuk Bu  Sumini,  sehingga  jika  suatu  saat  ada  pelebaran  jalan  maka  akan menimbulkan suatu persoalan.
GSB – 1.60meter

## Gambar 4.7. Hasil Observasi 7 (Pemutihan Rumah Tinggal dan Rumah Deret an. Sumini)
Gambar  4.7  menunjukan  bangunan  pemutihan  rumah  deret  tidak  memiliki Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya minimal 10 % dari luas lahan. Namun kenyataan  dilapangan  /didepan  rumahnya  hanya  terdapat  tanah  kosong  disisi luar  bangunan  yang  telah  dicor  dengan  semen  dan  langsung  berbatasan dengan lorong/gang.

## Gambar .4.8. Hasil Observasi 8 (Pemutihan Rumah Tinggal an. Corina Susantie)
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  6  Desember  2017  di  Jalan  Bukit Galang  II  Kota  Tanjungpinang.  Gambar  4.8  merupakan  kondisi  saat  ini dilapangan bangunan pemutihan rumah tinggal yang dimana bentuk tanahnya memanjang kearah belakang namun tidak sesuai dengan sertifikat tanah.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Gambar .4.9. Hasil Observasi 8 (Gambar Sertifikat dan Siteplan
Pemutihan Rumah Tinggal an. Corina Susantie)
Gambar .4.10. Hasil Observasi 9 (Pemutihan Rumah Tinggal an. Corina Susantie)
Pada  Gambar  4.9  terdapat  sket  tanah  pada  sertifikat  dan  gambar  siteplan  dari pemutihan rumah tinggal. Setelah digabungkan kedua gambar tersebut terdapat perbedaan  bentuk  tanah.  Bagian  berwarna  biru  merupakan  bentuk  tanah  pada sertifikat  sedangkan  bagian  berwarna  hijau  merupakan  bentuk  tanah  yang sekarang telah terbangun rumah tinggal.
13
Gambar 4.11. Hasil Observasi 10 (Pemutihan Rumah Tinggal an. Eka Kurniadi)
Gambar tersebut diambil pada tanggal 7 Desember 2017 di Jl. Brigjen Katamso Gg.  Kenanga  III  Tanjung  Unggat  Kota  Tanjungpinang,  bangunan  rumah tinggal  milik  Eka  Kurniadi  hanya  memiliki  Garis  Sempadan  Bangunan  3,60 meter dari  yang direkomendasikan berjarak 6,00 meter. Ruang Terbuka Hijau (RTH)  minimal  10  %  pada  lokasi  bangunan  tidak  dipenuhi  oleh  pemilik bangunan,  seluruh  sisa  lahan  pada  sisi  bangunan  di  semen  sehingga  tidak terdapat penghijauan.
Gambar .4.12. Hasil Observasi 11 (Pembangunan Rumah Tinggal an. Hartati)
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  7  Desember  2017  di  Jl.  Merpati  Kota Tanjungpinang,  pembangunan  rumah  tinggal  telah  berjalan  sebelum  memiliki Izin  Mendirikan  Bangunan.Namun  setelah  peneliti  berikan  pemahaman  akan

## 3.60 meter
14
arti  pentingnya  izin  mendirikan  bangunan  maka  yang  bersangkutan  berjanji akan mengurus izin bangunan rumah tinggalnya.
Dari Penelitian dilapangan terkait pembangunan rumah tinggal dapat dikatakan bahwa kepatuhan masyarakat  terhadap Peraturan Daerah  Kota Tanjungpinang Nomor  7  Tahun  2010  Tentang  Bangunan  Gedung  Terkait  Izin  Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kota Tanjungpinang sangat rendah. Oleh karena itu  peraturan-peraturan  hukum  dalam  pelaksanaannya  tidak  berjalan  dengan sendirinya,  akan  tetapi  harus  didukung  oleh  beberapa  factor  yang mempengaruhi efektifitas hukum itu sendiri ( Soeryono Soekanto).
Upaya  penerapan  peraturan-peraturan  daerah  kemasyarakat  tidak  selalu berjalan  dengan  mulus,  akan  tetapi  banyak  kendala  dan  hambatan  yang  di hadapi.  Demikian  halnya  dengan  penerapan  Perda  tersebut  diatas,  agar penerapan  peraturan  –peraturan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  dan maksimal, maka penulis menyarankan solusi diantaranya adalah :
1. Adanya sosialisasi Setiap Intansi terkait, harus dapat memberikan sosialisasi yang baik dan benar serta  tepat  waktu  dan  sasaran  kepada  masyarakat  menyangkut  tata  cara pengurusan  izin,  persyaratan  izin,  SOP,  aturan  teknis  dan  administrasi  yang harus  di  penuhi  dan  sanksi  yang  diterima  ,  sehingga  masyarakat  akan memahami dan menyadari akan arti pentingnya IMB.
2. Pengawasan Upaya  tindakan  pengawasan  bagi  penyelenggara  bangunan  gedung  harus dilakukan  secara  berkala  dan  kontinyu.  Pemantauan  dilapangan  harus  sering dilakukan baik yang memiliki IMB maupun yang belum ada IMBnya sehingga apabila  ada  hal-hal  yang  tidak  sesuai  aturan  dapat  segera  diketahui  dan diberikan teguran .
3. Penertiban Penertiban adalah merupakan upaya tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Langkah  Penertiban  harus  segera dilakukan  apabila  dilapangan  ditemukan  suatu  pelanggaran,  ketidaksesuaian dan penyimpangan terhadap komitmen ataupun aturan yang berlaku.
4. Penindakan dan sanksi yang tegas. Upaya  penindakan  dan  sanksi  yang  tegas  ini    sangat  perlu  dilakukan  untuk memberikan  efek  jera  bagi  para  pelanggarnya.  Sistem  kompromi  dan  tolerasi harus  dihilangkan,  sehingga  masyarakat  akan  takut  dan  lambat  laun  akan menyadari akan pentingnya suatu aturan. Namun demikian proses penindakan dan  sanksi  arus  sesuai  dengan  tahapan  dan  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2010.  Demikian  halnya  upaya penindakan  dan  sanksi  yang  tegas  juga  harus  diterapkan  bagi  para  Aparatur Pemerintah  yang  tidak  dapat  disiplin  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya dengan baik dan benar.
5. Sarana dan prasarana pendukung penegak Perda. Kelengkapan  alat,  sumberdaya  manusia  dan  financial  akan  mempengaruhi proses  eksekusi  dan  penegakan  Peraturan  Daerah.  Untuk  itu  sarana  dan prasarana  pendukung  harus  tersedia  supaya  memberikan  hasil  yang  maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya.

## D.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  dapat  diambil  suatu  kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2010 tentang Bangunan Gedung Terkait Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di  Kota  Tanjungpinang  sudah  berjalan  akan  tetapi  belum  efektif  secara maksimal.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  data  yang  ada  di  DPMPTSP  dari  tahun 2009  hingga  2017    hanya  terdapat  11.870  unit  rumah  tinggal  yang  memiliki IMB.  Peran  Pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  PU  dan  Tata  Ruang,  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  DPMPTSP  sudah  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  TUPOKSI  akan  tetapi  belum  maksimal  terutama  terkait  pemberian sosialisasi  dan  pengawasan  tentang  Perda  Bangunan  Gedung  ke  Masyarakat. Demikian halnya dengan Satpol PP sebagai penegak Perda, kurangnya disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, diantaranya kurangnya ketegasan dalam  memberikan  penertiban  dan  sanksi  yang  diberikan  serta  keterbatasan sarana  dan  prasarana  pendukung  menjadikan  titik  lemah  dalam  penegakan aturan dan membuat masyarakat kurang pro aktif dengan aturan tersebut.
2. Lemahnya  pengawasan  dan  penindakan,  serta  sanksi  yang  tegas    bagi  para Aparatur  Pemerintah  yang  melanggar  aturan  dan  tidak  dapat  disiplin menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik  dan  benar,  sehingga  akan berpengaruh terhadap  Efektifitas Perda Nomor 7 Tahun 2010.

## JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku buku
Abdul  Kadir  Ahmad., Dasar-dasar  Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 2003.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni , Bandung: Nusa Media, Juni 2016.
Soerjono  Soekanto, Efektifitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi, Bandung:  CV. Ramadja Karya, 1988.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005.
Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers,1996.
Sri  Pudiatmo, Perizinan  Problem  dan  Upaya  Pembenahan, Bandung:  Rezki  Press, 2007.

## Internet
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online, http://kbbi.web.id/efektif, diakses tanggal,  3 November 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2002  Tentang  Bangunan Gedung.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pemberian IMB.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016..
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2010  Tentang  Bangunan Gedung.
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang RTRW
Data Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang Tahun 2017.
Data DPMPTSP Kota Tanjungpinang 2017.