## PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH (STUDI PADA BANK KALBAR SYARIAH PONTIANAK)
Herry Saderach STT Eklesia Pontianak Email: harry.sadrakh@ymail.com

## Abstract
This study aim to express and analyze application system for result be linked with protection for  the  customer  Bank  of  Islamic  Kalbar,  Pontianak.  The  kind  of  this  method  is  qualitative with  study  of  approach  that  is  yuridical  normative  and  also  socio-legal,  study  and  analyze laws and regulations existing is associated with condition in the field. The result of this study show  in  it  practice,  Bank  of  Islamic  Kalbar  Pontianak  adhere  to  revenue  sharing  system, when  saving  fund  can  more  is  benefited  because  revenue  sharing  is  counted  from  total revenue of  bank before is  reduced with operational  costs. In general,  this system is  used by banks  of  Islamic  in  give  revenue  sharing  for  customer/depositor  of  funds,  because  if  bank experience loss, depositor still will get revenue sharing. Beside that, Bank of Islamic kalbar as  manager  fund  of  customer  give  revenue  sharing  to  fund  deposit  customer  sourced  from investation  of  bank  for  customer  financing.  From  distribution  fund/  investation  of  bank  for public  who  need  financing,  bank  get  revenue  sharing  from  the  profit  of  customer  bussiness. Bank of Islamic give revenue sharing to customer/depositor based on ratio/portion who have been agreed. For savings,  it ratio 45% : 55%, that  is  45% to  ratio of  customer and 55% to portion of bank. While for depositor periode of time 1 month it ratio is 58% : 42% that means ratio/portion  of  customer  is  58%  while  portion  of  bank  is  42%  from  revenue  who  will  be shared.
Keywords : Profit Sharing, Bank of Islamic, and Protection on Customer.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan system bagi hasil dikaitkan  dengan  perlindungan  terhadap  nasabah  pada  Bank  Kalbar  Syariah  Pontianak. Jenis  metode  penelitian  ini  kualitatif  dengan  studi  pendekatan  yuridis  normative  dan  juga socio-legal, Mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan  yang ada dikaitkan dengan kondisi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam prakteknya, Bank Kalbar Syariah Pontianak menganut sistem Revenue Sharing, di mana penyimpan dana dapat lebih diuntungkan  karena  bagi  hasil  dihitung  dari  jumlah  pendapatan  bank  sebelum  dikurangi dengan  biaya-biaya  operasional.  Pada  umumnya  sistem  ini  digunakan  oleh  bank-bank syariah  dalam  memberikan  bagi  hasil  kepada  nasabah/deposan  penyimpan  dana,  karena apabila  bank  mengalami  kerugian  deposan  tetap  akan  memperoleh  pendapatan  bagi  hasil. Selain itu, Bank Kalbar Cabang Syariah sebagai pengelola dana nasabah memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana yang bersumber dari investasi bank kepada nasabah pembiayaan.  Dari  penyaluran  dana/investasi  bank  kepada  masyarakat  yang  memerlukan pembiayaan, bank memperoleh pendapatan bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah. Bank Syariah  memberikan  bagi  hasil  kepada  nasabah/deposan  berdasarkan  nisbah/porsi  yang telah disepakati. Untuk tabungan, nisbahnya 45% : 55%, yaitu 45% untuk porsi nasabah dan untuk  porsi  bank  sebesar  55%.  Sedangkan  untuk  deposito  jangka  waktu  1  bulan  nisbahnya adalah  58% : 42%, artinya bagian/porsi nasabah 58%, sedangkan porsi bank sebesar  42% dari pendapatan yang akan dibagihasilkan.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Bank Syariah, dan Perlindungan Nasabah.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  usaha  yang  dominan  dan  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  dewasa  ini dalam  sector  bidang  lembaga  keuangan salah  satunya  adalah  jenis  usaha  dibidang lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan ini dalam mempengaruhi pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi suatu bangsa sebagaimana dengan fungsinya adalah  sebagai  lembaga  pengumpul  dana. Sebagai  alat  penghimpun  dana,  lembaga keuangan  ini  mampu  menggerakkan  sektor pembangunan dengan menyalurkan dananya ke  berbagai  proyek  penting  di  berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Fungsi  lain  dari  lembaga  keuangan  ini antara  lain  menyediakan  dana  bagi  para pengusaha atau para pengusaha yang tingkat ekonominya  lemah  guna  memperkuat  dan keberlanjutan  usahanya.  Istilah  lembaga keuangan  atau  bank  adalah  suatu  jenis lembaga keuangan yang melaksanakan jasa- jasa  keuangan  yang  beranekaragam,  seperti memberi  pinjaman,  peredaran  mata  uang, menjalankan  control  terhadap  mata  uang, sebagai tempat penyimpanan barang berharga,  dan  ikut  membiayai  setiap  jenis usaha  suatu  perusahaan  (Abdurrachman, 1992).
Bank  sebagian  besar  modalnya berasal  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  giro,  deposito,  tabanas  dan  lain- lain.  Oleh  karena  itu,  bank  berkewajiban untuk  memberi  bunga  kepada  masyarakat yang  bersangkutan  serta  berupaya  untuk menjaga  keselamatan  modal  agar  tidak hilang. Salah satu bank yang berkembang di Indonesia  saat  ini  adalah  bank  dengan prinsip syariah.
Lahirnya  bank  berdasarkan  prinsip syariah  di  Indonesia  telah  telah  berdampak positif  dan  juga  memperkaya  khasanah hukum  dan  memperjelas  visi  tentang bagaimana  kehidupan  dunia  perbankan  di Indonesia.  Betapa  tidak,  karena  sebagian besar penduduk bangsa  Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang notabene dilandasi unsur-unsur syariat  Islam  tersebut  kehadirannya  benar-
benar ditunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Melihat  maraknya  perkembangan kehidupan  bank-bank  yang  berdasarkan syariah  di  luar  negeri,  maka  tidak  perlu diragukan  lagi  bahwa  kehadiran  bank-bank tersebut  di  Indonesia  sangat  menjanjikan. Hanya saja, dalam proses perkembangannya di  Indonesia  tidak  bisa  dihindari  akan berhadapan langsung dengan system hukum yang  bukan  sistem  hukum  islam  murni, melainkan  dalam  perbankan  dasar  hukum yang  digunakan  adalah  sistem  perbankan konvensional  yaitu  dengan  sistem  bunga uang.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkannya  suatu gagasan  atau  ide  secara  yuridis  untuk mempermudah  kelancaran  beroperasinya bank  sesuai  dengan  prinsip  syariah  ini (Fuady, 2003).
Dengan dikeluarnya Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan, maka eksistensi bank-bank yang berdasarkan  prisnip  syariah  ini  dipertegas dan cakupan orientasi kegiatannya diperluas dari  semula  hanya  bisa  menjalankan  sistem pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil, kemudian diubah menjadi melakukan pembiayaan  dan/atau  melakukan  kegiatan (bukan  hanya  pembiayaan  dengan  bagi hasil) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dasar  hukum  utama  bagi  eksistensi bank  berdasarkan  syariah  dapat  dilihat  dari ketentuan  Pasal  6  huruf  m  dan  Pasal  13 huruf  c  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998.  Pasal  6  huruf  m  menyatakan  bahwa Usaha  Bank  Umum  meliputi:  Menyediakan pembiayaan  dan/atau  melakukan  kegiatan lain  berdasarkan  prinsip  syariah,  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia. Sedangkan Pasal 13 huruf c menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat  meliputi:  menyediakan  pembiayaan dan  penempatan  dana  berdasarkan  prinsip syariah  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menurut  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  1998,  baik  Bank
Umum  maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat boleh  menerapkan  prinsip  syariah  dalam mejalankan usaha di bidang jasa perbankan. Apabila  nasabah  menyimpan  dana  atau penerima  kredit  ingin  menggunakan  prinsip syariah, maka antara bank dan nasabah yang bersangkutan dibuat perjanjian tertulis  yang memuat  aturan  perjanjian  berdasarkan hukum  Islam.  Prinsip  syariah  ini  di Indonesia  mulai  diterapkan  di  Bank  Umum Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat  Indonesia  berdasarkan  izin  usaha dari Menteri Keuangan. Karena menerapkan prinsip  syariah,  maka  Bank  Umum  yang bersangkutan  sering  disebut  Bank  Syariah (Abdulkadir & Murniati, 2000).
PT. Bank Kalbar sebagai bank milik daerah juga mengikuti perkembangan munculnya perbankan dengan prinsip syariah,  hal  tersebut  ditujukan  dengan membuka  unit  usaha  syariah  Bank  Kalbar dan Bank Kalbar Cabang Syariah Pontianak yang  secara  resmi  dimulai  sejak  tanggal  12 Desember  2005.  Berdasarkan  Surat  Izin
Bank Indonesia nomor 7/24/DPwBz/DWBz/Ptk tanggal 1 Desember 2005. Latar belakang
didirikannya  Bank  Kalbar  Syariah  ini dikarenakan  bahwa  Bank  Pembangunan Daerah  memiliki  daya  gravitasi  lokal  yang tinggi,  adanya  kebutuhan  jasa  perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep  bunga  uang,  ingin  meresponisasi arah  pasar  dan  memperdalam  target  pasar yang  selama  ini  belum  tercapai  oleh  pelaku pasar  konvensional  Bank  Kalbar,  dan karakteristik perbankan syariah yang bersifat  universal  dan  bisa  diterima  lintas strata maupun agama.
Bank Kalbar Cabang Syariah sebagai  pengelola dana  nasabah ( mudharib ) memberikan  bagi  hasil  kepada  nasabah penyimpan  dana  ( shahibul  maal )  yang bersumber  dari  investasi  bank  kepada nasabah  pembiayaan.  Dari  penyaluran dana/investasi  bank  kepada  masyarakat yang memerlukan pembiayaan, bank memperoleh  pendapatan  bagi  hasil  dari keuntungan  (profit)  usaha  nasabah.  Bank
Syariah  memberikan  bagi  hasil  kepada nasabah/deposan  berdasarkan  nisbah/porsi yang telah disepakati. Sebagai contoh untuk tabungan  nisbah  45%  :  55%,  yaitu  45% untuk  porsi  nasabah,  dan  untuk  porsi  bank sebesar  55%.  Sedangkan  untuk  deposito jangka  waktu  1  (satu)  bulan  nisbahnya adalah  58%  :  42%,  artinya  bagian/porsi nasabah 58%, sedangkan porsi bank sebesar 42% dari pendapatan yang akan dibagihasilkan.
Sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan pada  Bank  Kalbar  Syariah  Pontianak  ada  2 (dua), yaitu:
1. Revenue Sharing Bank Syariah lebih
sering menggunakan  sistem  ini,  karena  dalam sistem  ini  penyimpan  dana  dapat  lebih diuntungkan  karena  bagi  hasil  dihitung dari  jumlah  pendapatan  bank  sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional.  Pada  umumnya  sistem  ini digunakan  oleh  bank-bank  syariah dalam  memberikan  bagi  hasil  kepada nasabah/deposan penyimpan dana, karena apabila bank mengalami kerugian deposan tetap akan memperoleh pendapatan bagi hasil.
2. Profit/Loss Sharing
Dalam  sistem  ini  cara  penghitungan bagi hasilnya berdasarkan jumlah pendapatan  dikurangi  dengan  biaya- biaya  operasional  sehingga  bagi  hasil yang didapat oleh penyimpan dana akan lebih kecil.
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas terlihat  bahwa  di  satu  sisi  sistem  bagi  hasil yang  diterapkan  pada  Bank  Kalbar  Cabang Syariah  Pontianak  memberikan  keuntungan yang  besar  kepada  nasabah,  sedangkan  di sisi  lain  ada  juga  sistem  yang  memberikan keuntungan  yang  lebih  kecil  kepada nasabah.

## METODE PENELITIAN 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  dapat  dilakukan melalui  pendekatan  utama  yaitu  Yuridis dan  kepustakaan.  Namun  pendalaman
lebih lanjut penulis merasa perlu ditunjang  dengan  pendekatan  sosiologi legal.  Penelitian  bersifat  yuridis/normatif oleh  karena  sasaran  penelitian  ini  adalah hukum  atau  kaidah  ( norm ).  Pengertian kaidah  di  sini  meliputi  asas  hukum, kaidah hukum dalam arti nilai, pengaturan  hukum  konkrit  dan  sistem hukum.  Berkaitan  dengan  penelitian hukum  normatif  obyeknya  berupa  asas- asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal (Mertokusumo, 1996).
Penelitian ini juga bersifat sosiologi  legal  yang  berdasarkan  kajian pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat,  dengan  mengkaji  realitas empirik  yang  dilakukan  dalam  level analisis  mikro,  dengan  melihat  hukum sebagai paradigma definisi sosial. Pendekatan  sosiologi  legal  ini  lebih menitikberatkan  pada  aspek  makna hokum melihat aksi dan perilaku masyarakat (perbankan).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Bank Kalbar  Syariah  Pontianak,  karena  Bank Kalbar merupakan bank milik daerah dan dalam  perkembangannya  Bank  Kalbar Syariah Pontianak cukup banyak diminati oleh warga masyarakat dalam memberikan layanan jasa perbankan
3. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah Pimpinan Bank Indonesia Cabang Pontianak,  Pimpinan  PT.  Bank  Kalbar Pontianak,  Kepala  Divisi  Unit  Usaha Syariah  Bank  Kalbar  Cabang  Pontianak, dan  Nasabah  Bank  Kalbar  Syariah Pontianak.
Metode
sampling yang dipergunakan adalah Purposive Sampling (sampel  bertujuan)  karena  sampel  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  harus memiliki  karakteristik  tertentu  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Berdasarkan teknik  sampling  di  atas,  maka  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini adalah:
1) Pimpinan Bank Indonesia Cabang Pontianak,
2) Pimpinan  PT.  Bank  Kalbar Pontianak
3) Kepala Divisi Unit Usaha Syariah  Bank  Kalbar  Cabang Pontianak.
4) 5  (lima)  orang  Nasabah  Bank Kalbar Syariah Pontianak.
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data
a. Untuk  pengumpulan  dana  sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library  Research) yaitu penelitian  data  melalui  studi  pustaka terhadap peraturan perundang- undangan,  dokumen-dokumen  atau catatan,  literatur  serta  hasil  penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
b. Untuk  pengumpulan  data  primer dilakukan dengan menggunakan wawancara.
Wawancara dalam penelitian  ini  digunakan  metode wawancara    tak  berstruktur  yaitu pertanyaan  diajukan  secara  lebih bebas  dan  leluasa,  tanpa  terikat  oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan tujuan  agar  arahnya  lebih  terbuka  dan bisa  didapatkan  informasi  yang  lebih luas, serta wawancara dapat berlangsung secara luwes.
5. Analisis Data
Analisis  masalah  dan  kolerasinya  dengan data  yang  dihimpun  akan  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yuridis dan sosiologis kualitatif.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
A. Analisis  Penerapan  Sistem  Bagi  Hasil Dikaitkan Dengan Perlindungan Terhadap Nasabah Pada Bank Kalbar Syariah Pontianak
Prinsip  bagi  hasil  ( sharing  profit ) merupakan  karakteristik  umum  dan landasan  dasar  bagi  operasional  bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, dalam  prinsipnya  berdasarkan  kaidah al- mudharabah. Berdasarkan  prinsip  ini,
bank  syariah  berkedudukan  sebagai sebagai  mitra  kerjasama,  baik  dengan nasabah maupun dengan pengusaha yang meminjam  dana.  Dengan  nasabah,  bank akan bertindak sebagai pengelola ( mudharib ), sedangkan nasabah
bertindak  sebagai  penyandang  dana ( shahibul maal ). Antara keduanya diadakan  akad  perjanjian mudharabah yang  dijelaskan  dalam  akad  tersebut pembagian  keuntungan  masing-masing pihak.  Atau  suatu  akad  kerjasama  dalam suatu  usaha  antara  dua  belah  pihak dimana  pihak  pertama  (malik,  Shahib  al mal, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak  kedua  (amil,  mudharib,  nasabah)
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan  usaha  dibagi  di  antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Di  lain  pihak,  dalam  penerapan sistem  bagi  hasil  pada  bank  syariah selalu  dipengaruhi  oleh  2  (dua)  faktor, antara lain sebagai berikut:
1. Faktor Langsung
Faktor langsung ( direct factors ) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah
investment  rate, jumlah  dana  yang tersedia dan nisbah bagi hasil ( profit sharing ratio ).
a. Investment rate merupakan
persentase  aktual  dana  yang diinvestasikan  dari  total  dana. Jika bank menentukan investemen  rate sebesar  80
persen,  hal  ini  berarti  20  persen dari  total  dana  dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
b. Jumlah dana  yang tersedia untuk diinvestasikan  merupakan  juml ah  dana  dari  berbagai  sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.  Dana  tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan  salah  satu  metode ini:
1) rata-rata saldo minimum bulanan;
2) rata-rata total saldo harian.
Investment rate dikalikan dengan jumlah  dana  yang  tersedia  untuk diinvestasikan, akan
menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
c. Nisbah ( profit sharing ratio )
1) Salah satu ciri al- mudharabah adalah  nisbah yang  harus  ditentukan  dan disetujui pada awal perjanjian.
2) Nisbah  antara  satu  bank  dan bank lainnya dapat berbeda.
3) Nisbah  juga  dapat  berbeda dari  waktu  ke  waktu  dalam satu  bank,  misalnya  deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
4) Nisbah  juga  dapat  berbeda antara  satu account dan account lainnya sesuai dengan  besarnya  dana  dan jatuh temponya.
2. Faktor Tidak Langsung
a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah Bank  dan  nasabah  melakukan share dalam  pendapatan  dan biaya ( profit and sharing ). Pendapatan yang “dibagihasilkan”
merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika biaya semua  ditanggung  bank,  hal  ini disebut revenue sharing.
b. Kebijakan  akunting  (prinsip  dan metode akunting)
Bagi  hasil  secara  tidak  langsung dipengaruhi oleh bedalannya aktivitas yang diterapkan, terutama  sehubungan  dengan pengakuan pendapatan dan biaya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Muhammad  Haddad,  SE., selaku  Kepala  Divisi  Unit  Syariah  Bank
Kalbar diketahui bahwa dalam prakteknya, Bank Kalbar Syariah Pontianak  menganut  sistem  Revenue Sharing,  di  mana  penyimpan  dana (nasabah) dapat lebih diuntungkan karena bagi hasil dihitung dari jumlah pendapatan  bank  sebelum  dikurangi dengan  biaya-biaya  operasional.  Pada umumnya  sistem  ini  digunakan  oleh bank-bank  syariah  dalam  memberikan bagi hasil kepada nasabah/deposan penyimpan  dana,  karena  apabila  bank mengalami  kerugian  deposan  tetap  akan memperoleh pendapatan bagi hasil.
Berdasarkan penelitian dan pengamatan  yang  penulis  lakukan  di Bank  Kalbar  Syariah  Pontianak,  penulis menyimpulkan  bahwa  penerapan  sistem bagi  hasil  pada  Bank  Kalbar  Syariah Pontianak  sudah  sesuai  dan  sejalan dengan  tuntunan  Syariah  Islam.  Hal  ini didasarkan  pada  alasan  bahwa  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Bank  Kalbar Syariah  Pontianak  sudah  mengacu kepada syariat Islam dan pengawasannya  dilakukan  oleh  Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam kaitannya dengan perlindungan  terhadap  nasabah,  Bank Kalbar Syariah Pontianak sudah memberikan perlindungan melalui penerapan  sistem  bagi  hasil  (nisbah) dengan  nisbah/porsi  yang  disesuaikan dengan  keuntungan  yang  diperoleh  oleh Bank.
Bagi hasil (nisbah) yang diberikan  oleh  Bank  Kalbar  Syariah Pontianak adalah sebagai berikut:
a. Untuk Tabungan Mudharabah
= 55% Bank : 45% Nasabah
b. Untuk Deposito
1 bulan = 42% Bank : 58% Nasabah
3 bulan  = 41% Bank : 59% Nasabah 6 bulan  = 40% Bank : 60% Nasabah 12 bulan= 39% Bank : 61% Nasabah Penghitungan sistem bagi hasil (nisbah) yang diberikan Bank Kalbar Syariah Pontianak kepada nasabah didasarkan pada:
5) Overhead Fix Cost
6) Operational Cost
7) Variable Cost
Di  lain  pihak,  apabila  dilihat secara jelas sebenarnya penerapan sistem  bagi  hasil  pada  Bank  Syariah lebih  menguntungkan  dibanding  sistem bunga  yang  diterapkan  oleh  bank konvensional.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada contoh  perbandingan  nisbah  dan  bunga deposito  antara  bank  syariah  dan  bank konvensional.
Perbandingan Nisbah dan Bunga Deposito antara Bank Syariah dan Bank
Konvensional BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL Bapak A memiliki Deposito Nominal
= Rp.10.000.000,00 Jangka waktu =  1  (satu)  bulan (1  Jan.  2000  -  1 Feb. 2000) Nisbah =
Deposan  57%  :
Bank 43% Bapak  B  Memiliki Deposito  Nominal = Rp.
10.000.000,00 Jangka  Waktu  =  1 (Satu)  Bulan  (1 Jan.  2000  -  1  Feb.
2000) bunga = 20%
p.a.
Jika  keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam  1  (satu) bulan  sebesar  Rp. 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan  adalah  Rp. 950.000.00 Pertanyaan: berapa keuntungan  yang diperoleh  Bapak A ? Jawab: Rp.  (10.000.000  : 950.000) X
Pertanyaan:  berapa bunga yang diperoleh Bapak B? Jawab : Rp. 10.000.000  X  31  : 365  hari)  X  20%  = Rp. 169.863,00
Rp.  30.000.000  X 57% Rp. 180.000.00
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh
Bank Kalbar Syariah Dalam Pengelolaan  Bank  Syariah  Dikaitkan Dengan Perlindungan Terhadap

## Nasabah
Keberadaan  Bank  Syariah  semakin mantap  setelah  lahir  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui  keberadaan  Bank  Syariah, perkembangan  dunia  perbankan  syariah di  Indonesia  cukup  menggembirakan. Bank  Syariah  perlu  dikembangkan  di Indonesia  karena  memiliki  keunggulan komparatif dibanding Perbankan Konvensional,  baik  di  pusat  maupun daerah.
Tujuan  pengembangan  sistem Perbankan  Syariah,  antara  lain  sebagai berikut (Dewi, 2004).
1. Untuk  memenuhi  kebutuhan  jasa perbankan  bagi  masyarakat  yang tidak  dapat  menerima  konsep  bunga dan  mobilisasi  dana  masyarakat dapat  dilakukan  lebih  optimal  bagi segmen  masyarakat  yang  selama  ini belum  dapat  disentuh  oleh  sistem Perbankan Konvensional.
2. Peluang pembiayaan
bagi pengembangan  usaha  berdasarkan prinsip  kemitraan  ( mutual  investor relationship ).
Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan  yang  memiliki  keunggulan yang  unik  dan  berlandaskan  kepada nilai-nilai moral (peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan/ Perpectual Interest
Effect dan mencegah terjadinya
kerusakan  lingkungan  dan  kerusakan moral).
Strategi pengembangan
perbankan  syariah  dilakukan  secara komprehensif dan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan
perbankan  syariah  saat  ini.  Dari  analisis tersebut  diketahui  terdapat  beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah (Dewi, 2004), yaitu:
1. Masih  terbatasnya  jaringan  kantor bank  syariah,  keterbatasan  jaringan kantor ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan bank  syariah  terhadap  masyarakat yang menginginkan jasa bank syariah.
2. Masih terbatasnya pemahaman
masyarakat mengenai kegiatan usaha bank  syariah,  keterbatasan  informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat  memiliki  persepsi  yang keliru mengenai operasi bank syariah.
3. Masih  belum  lengkapnya  ketentuan- ketentuan  tentang  kegiatan  usaha bank syariah, seperti standar akuntansi,  standar  prinsip  kehati- hatian,  standar  fatwa  produk  bank syariah,  serta  ketentuan  pendukung lainnya.
4. Masih  terbatasnya  sumber  daya manusia yang memiliki keterampilan teknis bank syariah.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Muhammad Haddad, SE., berkenaan dengan kendala-kendala yang dihadapi  oleh  Bank  Kalbar  Syariah dalam pengelolaan bank syariah dikaitkan  dengan  perlindungan  terhadap nasabah diperoleh data bahwa:
1. Tidak adanya kepastian dalam penentuan nisbah (bagi hasil), maksudnya nisbah (bagi  hasil) dapat berubah  sewaktu-waktu  sehingga tidak ada kepastian bagi nasabah hal ini  berbeda  dengan  sistem  bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, di mana bunga ditetapkan secara pasti.
2. Dalam  membantu  pembiayaan  bagi usaha  kecil  dan  menengah,  Bank Kalbar  Syariah  kesulitan  untuk
memperoleh  pembukuan  neraca  rugi laba dari nasabah sehingga pembiayaan  yang  seharusnya  dapat diberikan menjadi terhambat.
3. Kondisi perekonomian dan
perdagangan  yang  tidak  menentu, sehingga mengakibatkan Bank
Kalbar  Syariah  harus  berhati-hati dalam  membantu  pembiayaan  bagi usaha kecil dan menengah.
C. Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh
Bank Kalbar Syariah Dalam Memberikan  Perlindungan Terhadap Nasabah  Dalam  Pengelolaan  Bank

## Syariah
Pada  dasarnya,  bank  sebagai  lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya  adalah menghimpun dana dari dan menyalurkan dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.
Metode penghimpunan dana yang  ada  pada  Bank-bank  konvensional didasari  pada  transaksi,  cadangan  dan investasi.  Oleh  karena  itu,  produk penghimpunan  danapun  berupa  giro,
tabungan dan deposito.
Berbeda  dengan  bank  syariah yang tidak melakukan pendekatan tunggal  dalam  menyediakan  produk penghimpunan  dana  bagi  nasabahnya. Sebagai  salah  satu  lembaga  yang berfungsi  untuk  menghimpun  dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber  dana  yang  optimal  sebelum disalurkan  kembali  ke  masyarakat.  Di samping  itu,  sebagai  bank  syariah  yang dituntut  untuk  mempraktekkan  kaidah syariat  Islam,  maka  perlu  dipahami terlebih  dahulu  dana  masyarakat  dan transaksi-transaksi yang tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam.
Sumber  dana  yang  dapat  dihimpun  dari masyarakat  terdiri  dari  3  (tiga)  jenis, yaitu:
1. Dana  modal  yaitu  dana  dari  pendiri bank dan dari pemegang saham bank tersebut.
2. Dana titipan (Al-Wadi’ah) masyarakat  baik  yang  dikelola  oleh bank dengan sistem Wadi’ah maupun  yang  diinvestasikan  melalui bank  dalam  bentuk  dana  investasi khusus (Mudharabah  Muqayadah) atau  investasi  terbatas (Mudharabah Mutlaqah) serta,
3. Dana  zakat,  infaq  dan  sadaqah  (Tim Pengembangan  Perbankan  Syariah, 1999: 24).
Pembiayaan  merupakan  salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan  fasilitas  penyediaan  dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang  memerlukan  bantuan  pembiayaan.
Menurut sifat penggunaannya,
pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi  2 (dua) hal berikut:
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan  yang  ditujukan  untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan  yang  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang  akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut  keperluannya,  pembiayaan produktif  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua), yaitu:
1)   Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan; a peningkatan produksi, baik secara  kuantitatif,  yaitu  jumlah hasil  produksi,  maupun  secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
b untuk  keperluan  perdagangan atau  peningkatan utility  of  place dari suatu barang.
2)  Pembiayaan  invetasi,  yaitu  untuk memenuhi  kebutuhan  barang-barang modal ( capital goods) serta fasilitas-
fasilitas  yang  erat  kaitannya  dengan itu.
3)   Pembiayaan modal kerja
Pembiayaan  modal  kerja  dengan prinsip jual  beli  ditujukan  untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan  prinsip  sewa  ditujukan untuk  mendapatkan  jasa.  Prinsip  bagi hasil  digunakan  untuk  usaha  kerja  sama yang  ditujukan  guna  mendapatkan barang dan jasa sekaligus.  Bank syariah mempunyai  mekanisme  tersendiri  untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
persedian  tersebut,  yaitu  antara  lain dengan  menggunakan  prinsip  jual  beli ( al-bai) dalam  2  (dua)  tahap. Tahap Pertama, bank  mengadakan  (membeli dari  suplier  secara  tunai)  barang-barang yang  dibutuhkan  oleh  nasabah. Tahap Kedua, bank  menjual  kepada  nasabah pembeli  dengan  pembayaran  tangguh dan mengambil keuntungan yang
disepakati  bersama  antara  bank  dan nasabah.
Dalam  kaitannya  dengan  upaya- upaya yang dilakukan oleh Bank Kalbar Syariah dalam memberikan perlindungan  terhadap  nasabah  dalam pengelolaan  Bank  Syariah,  berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Muhammad Haddad, SE., selaku Kepala Divisi  Unit  Syariah  Bank  Kalbar, diperoleh data bahwa:
1. Dalam setiap menghimpun dana dari nasabah  dan  menyalurkan  dana kepada nasabah, Bank Kalbar Syariah  membuat  akad  ( murabahah, mudharabah dan musyarakah )  yang isinya memuat ketentuan tentang hak dan  kewajiban  yang  harus  dipikul oleh  Bank  ( Shahibul  Maal )  dan
Nasabah ( Mudharib ) maupun
kesepakatan bagi hasil sesuai dengan syariah  Islam.  Dengan  adanya  akad
ini, maka nasabah telah mendapatkan  perlindungan  karena kedudukan  Bank  ( Shahibul  Maal ) dan Nasabah ( Mudharib ) seimbang.
2. Setiap  akad  yang  dibuat  oleh  Bank
( Shahibul Maal ) dan Nasabah ( Mudharib ), akan dilakukan pengawasan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah  dari  Bank  Kalbar  Syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya  perhitungan  bagi  hasil (nisbah)  yang  membuat  nasabah menjadi rugi.
3. Dalam  menghimpun  dana,  Bank Kalbar Syariah memberikan jaminan terhadap  simpanan  nasabah  yaitu dengan menyetorkan simpanan nasabah  kepada  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS).
Dari  hal-hal  yang  dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa Bank Kalbar Syariah  Pontianak  dalam  mengelola bank  yang  menganut  prinsip  syariah telah memberikan perlindungan terhadap nasabah.

## KESIMPULAN
Dari  uraian-uraian  yang  telah  penulis uraikan  pada  bab  analisis  hasil  penelitian dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam prakteknya, Bank Kalbar
Syariah  Pontianak  menganut  sistem Revenue  Sharing ,  di  mana  penyimpan dana (nasabah) dapat lebih diuntungkan karena  bagi  hasil  dihitung  dari  jumlah pendapatan  bank  sebelum  dikurangi dengan  biaya-biaya  operasional.  Pada umumnya  sistem  ini  digunakan  oleh bank-bank  syariah  dalam  memberikan bagi  hasil  kepada  nasabah/deposan penyimpan  dana,  karena  apabila  bank mengalami kerugian deposan tetap akan memperoleh  pendapatan  bagi  hasil. Selain itu, Bank Kalbar Cabang Syariah sebagai pengelola dana nasabah ( mudharib )  memberikan  bagi  hasil kepada nasabah penyimpan dana ( shahibul  maal )  yang  bersumber  dari investasi bank kepada nasabah pembiayaan. Dari penyaluran dana/investasi  bank  kepada  masyarakat yang  memerlukan  pembiayaan,  bank
memperoleh  pendapatan  bagi  hasil  dari keuntungan  (profit)  usaha  nasabah. Bank  Syariah  memberikan  bagi  hasil kepada  nasabah/deposan  berdasarkan nisbah/porsi  yang  telah  disepakati. Untuk tabungan, nisbahnya 45% : 55%, yaitu  45%  untuk  porsi  nasabah  dan untuk porsi bank sebesar 55%. Sedangkan  untuk  deposito  jangka waktu  1  (satu)  bulan  nisbahnya  adalah 58%  :  42%,  artinya  bagian/porsi nasabah  58%,  sedangkan  porsi  bank sebesar 42% dari pendapatan yang akan dibagihasilkan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh
Bank Kalbar Syariah dalam pengelolaan  bank  syariah  dikaitkan dengan  perlindungan  terhadap  nasabah adalah:
a. Tidak adanya kepastian dalam penentuan nisbah (profit), maksudnya nisbah (profit / bagi hasil pendapatan) dalam skim pembiayaan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga  tidak  ada  kepastian  bagi nasabah  hal  ini  berbeda  dengan sistem  bunga  yang  diterapkan  oleh bank  konvensional,  di  mana  bunga ditetapkan secara pasti atau fix.
b. Dalam  membantu  pembiayaan  bagi usaha  kecil  dan  menengah,  Bank Kalbar  Syariah  kesulitan  untuk memperoleh  pembukuan  neraca  rugi laba dari nasabah sehingga pembiayaan  yang  seharusnya  dapat diberikan menjadi terhambat.
c. Kondisi perekonomian
dan perdagangan  yang  tidak  menentu, sehingga mengakibatkan Bank
Kalbar  Syariah  harus  berhati-hati dalam  membantu  pembiayaan  bagi usaha kecil dan menengah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Kalbar  Syariah  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  nasabah  dalam pengelolaan Bank Syariah adalah:
a. Dalam setiap menghimpun dana dari nasabah  dan  menyalurkan  dana kepada nasabah, Bank Kalbar
Syariah  membuat  akad  ( murabahah, mudharabah dan musyarakah )  yang isinya memuat ketentuan tentang hak dan  kewajiban  yang  harus  dipikul oleh  Bank  ( Shahibul  Maal )  dan
Nasabah ( Mudharib ) maupun
kesepakatan bagi hasil sesuai dengan syariah  Islam.  Dengan  adanya  akad ini, maka nasabah telah mendapatkan perlindungan karena kedudukan Bank  ( Shahibul  Maal )  dan  Nasabah ( Mudharib ) seimbang.
b. Setiap  akad  yang  dibuat  oleh  Bank ( Shahibul Maal ) dan Nasabah ( Mudharib ), akan dilakukan pengawasan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah  dari  Bank  Kalbar  Syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya  perhitungan  bagi  hasil (nisbah)  yang  membuat  nasabah menjadi rugi.
c. Dalam  menghimpun  dana,  Bank Kalbar Syariah memberikan jaminan terhadap  simpanan  nasabah  yaitu dengan menyetorkan simpanan nasabah  kepada  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS).
d. Potensi  kerugian  shahibul  maal  dan mudharib  dapat  ditutupi  oleh  bank sebagai  pemilik  dana.  Karena  biaya potensi  kerugian  yang  dilakukan mudharib  yang  diakibatkan  faktor ketidaksengajaan,  diperoleh/ditutupi bank  dari  selisih  bagi  hasil.Dana inilah  yang  digunakan  bank  untuk melindungi nasabah/mudharib dalam menjalankan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman,  A.  (1982). Ensiklopedia ekonomi,
keuangan
dan
perdagangan:(Inggeris-Indonesia) .
Pradnya paramita.
Abdulkadir, M., & Murniati, R. (2000). Segi
Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung:  Citra  Aditya Bakti .
Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syari’ah dari  Teori  ke  Praktek .  Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ascarya.  (2011). Akad  dan  Produk  Bank
Syariah .
Jakarta:
PT

## RajaGarafindo Persada.
Dewi,  G.  (2004).  Aspek-aspek  hukum dalam  perbankan  dan  perasuransian syariah  di  Indonesia. Jakarta:  Prenada Media .
Djamil,  Fathurrahman.  (2012). Peneraapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta: Sinar Grafika.
Ismail.  (2013). Perbankan  Syariah .  Jakarta: Kencana Prenamedia.
Karim,  Adiwarman.  (2004). Bank  Islam: Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.
Linata, Ika Fitri Afri. (2016). “Implementasi fatwa  DSN-MUI  nomor  4/DSN- MUI/IV/2000 pada
pembiayaan Murabahah  di  BMT  “Surya  Mandiri” Mlarak Ponorogo”, Disertasi . Ponorogo: IAIN Ponorogo.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh
Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012. Mertokusumo, S. (1996). Penemuan Hukum suatu pengantar. Yogyakarta: liberty. Fuady,  M.  (2003). Aliran  Hukum  Kritis (Paradigma
Ketidakberdayaan Hukum) . Citra Aditya Bakti.
Peraturan  Pemerintah  nomor  72/  1992, tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil.
Peraturan Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan  Jangka  Pendek  Bagi Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/12/PBI/2004  tentang  Giro  Wajib
Minimum dalam rupiah dan valuta
asing  Bagi  Bank  Umum  yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Suhendi,  Hendi.  (2004). BMT  Bank  Islam (Instrumen Lembaga Keuangan
Syariah) .  Bandung:  Pustaka  Bani
Quraisy. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan.Perubahan atas
Undang-undang 7 tahun 1992. Yaya,  Rizal,  et.al.  (2013). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
Zainuddin.  (2010). Hukum  Perbankan
Syariah . Jakarta: Sinar Grfika.