## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PEMBIAYAAN DENGAN SKEMA BAGI HASIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

## Hermanita
STAIN Jurai Siwo Metro Email : hermanita@gmail.com

## Abstrac
This  article  is  stated  to  describe  micro,  small  and  medium  enterprises  (SMEs), through  the  financing  within  profit  sharing  of  the  principal  of  Syariah  financial institution.  The  background  of  the    micro,  small  and  medium  enterprises  (SMEs),  is due to have high ability to absorb labor market in 97.3% from the total of labor. The role of micro, small and medium enterprises (SMEs) in the reality have difficulties with some factors,  which  one  of  the  factors  is  the  capital  issues.  Whereas,  Syariah  financial institution with the profit sharing principal is expected to be ideal solution, because the financing  uses  the  profit  sharing  principal.  Based  on  the  phenomenon  above,  it  is needed  to  have  assessment  on  few  point  areas,  firstly:  implementation  of  financing  on Syariah financial institution related to the profit sharing principal is assumed to be ideal solutions for micro, small and medium enterprises (SMEs). Secondly; related  to the factors  that  become the barrier on  implementation  of  Syariah financial institution with  the  point  of  profit  sharing  principal  and  the  Thirdly;    related  to  right  solution  to overcome the resistance factor in the implementation of Syari’ah  financial institutions on the subject for precise results
Keyword : Empowerment,  Micro  Small  and  Medium  Enterprises (SMEs),  Profit Sharing, Syariah financial institution.

## Abstrac
The  menyatakan  journal  menulis  adalah  untuk  menggambarkan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UKM),  melalui  pembiayaan  dalam  pembagian  keuntungan  kepala  lembaga keuangan Syariah. Latar belakang subjek pada mikro, usaha kecil dan menengah (UKM) karena  ada  adalah  memiliki  kemampuan  tinggi  dalam  menyerap  pasar  tenaga  kerja, sebanyak  97.3%  dari  total  tenaga  kerja  angkatan  kerja.  Peran  mikro,  usaha  kecil  dan menengah (UKM) dalam kenyataannya memiliki kesulitan dengan beberapa faktor, salah satu faktor adalah isu-isu modal. Ini adalah di mana lembaga keuangan Syariah dengan pembagian  keuntungan  kepala  sekolah  diharapkan  menjadi  solusi  yang  ideal,  ini  karena pada pembiayaan menggunakan kepala pembagian keuntungan. Mengamati fenomena di atasnya  perlu  untuk  memiliki  penilaian  pada  beberapa  titik  area  pertama:  pelaksanaan pembiayaan  pada  lembaga  keuangan  Syariah  berkaitan  dengan  pembagian  keuntungan utama  dianggap  menjadi  solusi  yang  ideal  untuk  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UKM).  Kedua;  terkait  dengan  faktor-faktor  yang  menjadi  penghalang  pelaksanaan
lembaga  keuangan Syariah  dengan titik  pembagian keuntungan kepala  dan yang  ketiga; terkait  dengan  solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi  faktor  hambatan  implementasi  di lembaga keuangan Syariah mengenai pokok bagi hasil yang tepat.
Kata kunci: Pemberdayaan, mikro kecil dan menengah (UKM), pembagian keuntungan, lembaga keuangan Syariah.

## Pendahuluan
Kemampuan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. 1 Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2008  adalah  lebih  dari  51.000.000  (lima  puluh  satu  juta)  unit.  Ini  menandakan bahwa  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  memiliki  peran    yang penting    terutama    dalam    memperluas    lapangan    kerja,    meningkatkan pendapatan    masyarakat    sehingga    dapat    mendorong        pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi secara  nasional.
Partisipasi  dari  seluruh  elemen  negara  sangat  diperlukan,  baik pemerintah,  masyarakat,    dunia    usaha,    serta    lembaga    keuangan    dalam mewujudkan    tujuan  tersebut.  Misalnya,  pemerintah  dengan  kebijakan  yang mendukung  perkembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM), masyarakat  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  hasil  usaha  mikro,  kecil dan  menengah    (UMKM)  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dunia usaha  yang  bisa  berjalan  sehat  sehingga  tidak  terjadi  kecurangan  yang berakibat  terpuruknya  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM),  serta lembaga    keuangan    yang    dapat    mendukung    dan    membantu  mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka.
Keterbatasan  modal  akan  menyebabkan  ruang  gerak  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  (UMKM)    semakin    sempit  misalnya    mengalami    kesulitan dalam  mengembangkan    usahanya    dikarenakan    tidak    mampu    memenuhi
1 Bank  Indonesia, Buku  Kajian  Akademik  Pemeringkat  Kredit  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Indonesia , (Jakarta: Bank Indonesia, 2011). www.bi.go.id. Diakses tanggal 12 November 2013.
pesanan    dari  konsumen.    Bila    hal    tersebut    tidak    teratasi    maka    dapat dimungkinkan    usaha  menciptakan  lapangan  pekerjaan  akan  kembali  sulit diupayakan. Lembaga  keuangan  syariah  hadir  sebagai  wujud  perkembangan aspirasi  masyarakat  yang  menginginkan  kegiatan  perekonomian  dengan berdasarkan  prinsip  syariah,  selain  lembaga  keuangan  konvensional  yang  telah berdiri selama ini.
Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan  konvensional  hanya    terdapat    satu    prinsip    yaitu    bunga,    maka pada    lembaga    keuangan    syariah  terdapat  pilihan  prinsip  yang  dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli,  prinsip  sewa,  dan  prinsip  jasa.  Salah  satu  prinsip  yang  tepat  bagi pemberdayaan    usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  melalui  prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan musaqah .
Namun  dalam  praktiknya  akad  yang  paling  banyak  dipakai  adalah mudharabah dan musyarakah .  Pembiayaan    dengan    akad mudharabah dan musyarakah pada  dasarnya merupakan  pembiayaan  yang  sempurna,  hal  ini dikarenakan    pada    pembiayaan  tersebut  digunakan  prinsip  bagi  hasil keuntungan ( profit sharing ). 2 Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan ( profit  sharing ),  hal  lain  yang  membuat  ideal  adalah  adanya  pembagian kerugian  ( loss  sharing ).  Kerugian  pada  pembiayaan  dengan  akad mudharabah akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh  bank,  kecuali  bila  nasabah  melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.
Kerugian  pada  pembiayaan    dengan    akad musyarakah akan    dihitung sesuai    dengan    porsi    modal  masing-masing  pihak,  yaitu  pihak  bank  dan nasabah.  Pada  dasarnya  dengan  prinsip  bagi  kerugian  ( loss  sharing )  ini,  maka kedua pihak yaitu pihak
nasabah dan pihak bank
akan  berusaha  untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  tersebut.  Mereka  akan bekerja  sama guna  menghindari  terjadinya kerugian  usaha  mereka,  nasabah
2 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 125.
akan  bekerja  keras    dalam    mengembangkan    usahanya,    di    sisi  lain    pihak bank  memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.
Pada  pembiayaan mudharabah bank  bertindak  sebagai shahibul  maal yang  menyediakan    dana    secara    penuh    dan    nasabah    bertindak    sebagai mudharib yang  mengelola  dana  dalam  kegiatan  usaha.    Pembiayaan mudharabah ini  memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  kredit  yang  diberikan  oleh  bank konvensional, karakter tersebut  adalah  adanya  keadilan  dan  kebersamaan  yang merupakan  semangat  dari  perbankan  syariah.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari pembagian keuntungan dan
kerugian di antara bank dengan  nasabah  pengelola  dana.  Keuntungan  akan  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan  yang  tertuang  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  akan  ditanggung oleh bank kecuali jika pihak  nasabah   pengelola   dana   melakukan   kesalahan yang  disengaja,  lalai  atau menyalahi perjanjian.
Pada  pembiayaan musyarakah maka  terjadi  percampuran  dana antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  usaha  tertentu  yang  halal  dan produktif  dengan    kesepakatan    bahwa    keuntungan    akan    dibagi    sesuai dengan    nisbah    yang  disepakati  dan  risiko  akan  ditanggung  sesuai  porsi kerjasama. Presentase  pemberian  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil, baik mudharabah maupun musyarakah dalam  prakteknya  masih  lebih  kecil  bila dibandingkan  dengan  pembiayaan  lain  yang  juga  ditawarkan  oleh  perbankan syariah.  Misalnya  saja  bila  dibandingkan  dengan  pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli.
Pada pembiayaan murabahah bank menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi  jual  beli  barang  sebesar  harga  pokok  ditambah  margin  atau keuntungan  berdasarkan  kesepakatan  dengan  nasabah.  Kecilnya  porsi pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  muncul  disebabkan  karena  beberapa persoalan,  misalnya  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  sangat  berisiko dan  membutuhkan  transparansi  informasi  juga  kepercayaan  tinggi  antara pemilik modal dan pengelola usaha, usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang  tidak bankable ,    kebijakan    perbankan  itu  sendiri    tersebut,    hingga    perilaku
masyarakat yang kurang menempatkan  faktor  kejujuran  ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
Kota  Metro  yang  berjarak  45  km  dari  Ibu  kota  Provinsi  Lampung, Terlebih  dengan  adanya  kebijakan  perbankan,  berkaitan  dengan  adanya Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/22/PBI/2012  tentang  Pemberian  Kredit atau  Pembiayaan  Oleh  Bank  Umum  dan  Bantuan  Teknis  Dalam  Rangka Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Pada  Peraturan  Bank Indonesia  ini  telah  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  bank  umum  termasuk  bank syariah  wajib  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  kepada  usaha  mikro,  kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah
kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total  kredit  atau  pembiayaan  yang  dilakukan,  serta  hadirnya  undang-undang yang  khusus  menaungi  lembaga  keuangan  mikro  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  seperti  halnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

## Pembahasan
Lembaga  keuangan ( financial    institutions )  adalah    suatu    perusahaan yang  usahanya    bergerak    di    bidang    jasa    keuangan. 3 Ini    berarti    bahwa kegiatan    yang  dilakukan  oleh  lembaga  ini  akan  selalu  berkaitan  dengan bidang keuangan, berupa penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga ini memiliki fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga  intermediasi  diantara  para  pemilik  modal  dengan  pihak  lain  yang membutuhkannya.  Selain  lembaga  keuangan  yang  telah  ada,  maka  dalam perkembangannya  hadir  pula  lembaga  keuangan  yang  dalam  menjalankan usahanya  berdasarnya  prinsip  syariah,  disebut  sebagai  Lembaga  Keuangan Syariah.    Kehadiran    lembaga    keuangan    inilah    yang    memfasilitasi    arus peredaran  uang,  sehingga  uang  dari  masyarakat  dapat  dikumpulkan  melalui berbagai  bentuk  produk  penghimpunan  dana  sebelum  disalurkan  kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, baik yang bersifat
3 Kasmir Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Press,1998), h. 2.
sosial maupun bisnis.
Lembaga keuangan syariah pada penelitian ini difokuskan pada perbankan syariah  dan Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT).  Menurut  Ensiklopedi  Islam,  Bank Islam  atau  Bank  Syari’ah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  kredit    dan    jasa-jasa    dalam    lalu    lintas    pembayaran    serta peredaran    uang    yang  pengoperasiannya  sesuai    dengan    prinsip-prinsip syari’ah. 4 Berbeda  dengan Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  yaitu  suatu  lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil . Baitul maal lebih mengarah  pada  usaha-usaha  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  yang non profit , seperti zakat, infaq dan shodaqoh.
Adapun baitul  tamwil sebagai  usaha  penghimpunan  dan  penyaluran dana komersial. Dahulu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu unit usaha pada sebuah koperasi yang  menginginkan  salah  satu  unit  usaha  adalah jasa    keuangan    mikro    dengan  berprinsip  syariah.  Saat  ini  dengan  hadirnya Undang-Undang Nimor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  dapat  berdiri  sendiri  dengan  badan  hukum berbentuk koperasi.
Baitul Maal  wat  Tamwil (BMT)  juga  merupakan  lembaga  ekonomi  rakyat kecil  yang  berupaya  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi dalam  rangka  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  pengusaha  kecil  dengan berdasarkan  prinsip  syari`ah  dan  prinsip  koperasi. 5 Berbeda  dengan  bank  yang jenis usahanya lebih luas sehingga segmentasi yang dilayani juga lebih besar.
Hadirnya  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  dalam  rangka mendukung  perekonomian  Indonesia.  Ekonomi  dalam  Islam  adalah  ilmu  yang mempelajari  segala  perilaku  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan  tujuan  memperoleh falah (kedamaian  dan  kesejahteraan  dunia  akhirat). 6
Perilaku  manusia  disini  berkaitan  dengan  landasan-landasan  syariah  sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-
4 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  yang  terkait .    (Jakarta    : Raja Grafindo, 1996), h. 5.
5 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 7 6 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.
kecenderungan  dari  fitrah  manusia.  Kedua  hal  tersebut  berinteraksi  dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah .
Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin  berputarnya  harta  diantara  manusia  agar    dapat    memaksimalkan fungsi  hidupnya  sebagai  hamba  Allah  untuk  mencapai  falah  di  dunia  dan  di akhirat  ( hereafter ).  Hal  ini  berarti  bahwa  aktivitas  ekonomi  dalam  Islam  adalah aktivitas  kolektif,  bukan  individual.  Pendirian  bank  syariah  dengan  prinsip bagi  hasil  sudah  sejak  lama  dicita-citakan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia.  Hal itu  terungkap  dalam  keputusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  yang diadakan  di  Sidoarjo,  Jawa  Timur  pada  tahun    1968.  Dalam  poin  nomor    4 diputuskan,  Majelis  Tarjih  menyarankan  kepada  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah      untuk  mengusahakan    terwujudnya      konsepsi      sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. 7
Kaidah  Islam  yang  dimaksud  di  atas  adalah  adanya  ketentuan  hukum bahwa  riba    merupakan    sesuatu    yang    telah    diharamkan    sehingga    dilarang oleh    agama.  Keberadaan  perbankan  konvensional  dengan  sistem  bunga merupakan bentuk riba, sehingga kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Pengharaman terhadap praktik riba di kalangan umat Islam sudah  cukup  jelas  dan  telah  disepakati  bersama  dikalangan  para  ulama.  Tidak terdapat  perbedaan  pendapat  diantara  mereka  tentang  haramnya  riba,  karena secara jelas telah di nash di dalam Al qur’an tentang bagaimana riba tidak boleh dilakukan
dalam interaksi sosial
di   masyarakat.   Riba  didalamnya  terdapat  unsur   ketidakadilan  yang akan ditimbulkannya,  karena  antara  satu  dengan  yang  lain  akan  saling mengeksploitasi dan berlaku dzalim. 8
Kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  dengan  prinsip bagi hasil merupakan perwujudan nilai dasar dari sistem hukum ekonomi Islam,
7 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.
8 Nadratuzzaman  Hosen,  Hasan  Ali,  Bakhrul  Muchtasib, Menjawab  Keraguan  Umat  Islam Terhadap Bank Syariah, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Komunikasi Syariah, 2007), h. 3.
yaitu  kerja  sama  antara  pemilik  modal  atau  uang  dengan  pengusaha  yang mempunyai  keahlian,  keterampilan  atau  tenaga  dalam  melaksanakan  unit-unit ekonomi atau usaha. Prinsip bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam  4 (empat)  akad,  yaitu musyarakah,  mudharabah,  muzara’ah, dan musaqah .  Pada praktiknya,  perbankan  syariah  lebih  banyak  memakai  akad musyarakah dan mudharabah. 9
Pembiayaan mudharabah memiliki  filosofi  yaitu  menyatukan  modal ( capital ) dengan tenaga kerja ( skill dan entrepreneurship ). Hal inilah yang tidak ditemukan  pada  sistem  perbankan  konvensional. 10 Pada  pembiayaan
mudharabah bank bertindak sebagai shahibul maal
yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang  mengelola dana dalam kegiatan usaha, oleh karenanya maka pembiayaan mudharabah ini  sangat  bermanfaat  untuk  memenuhi  kebutuhan  permodalan usaha  nasabah.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan,  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  serta  adanya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro, membuka  peluang  dibukanya  lembaga  keuangan  yang  dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah, diantaranya perbankan syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
Dalam  kegiatan  operasionalnya,  baik  bank  syariah  maupun Baitul  Maal wat Tamwil (BMT) memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Penyaluran dana oleh lembaga keuangan  syariah  dikenal  dengan  sebutan  pembiayaan,  berbeda  dengan penyaluran  dana  oleh  lembaga  keuangan  konvensional  yang    dikenal    dengan sebutan  kredit.  Pada  lembaga  keuangan  syariah,  ketentuan pembiayaan  juga memiliki    kebijaksanaan    yang    berbeda-beda,    bervariasi    dan  tergantung
9 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), h. 85.
10 Suhrawardi  K.  Lubis  dan      Farid  Wajdi, Hukum  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), h. 57.
pada kebutuhan di masyarakat.
Pemberian  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  kepada  usaha  mikro, kecil  dan    menengah    (UMKM)    menggunakan    prosedur  umum    pembiayaan, mulai  dari pengajuan,  analisis  kelayakan,  pembuatan  akad (perjanjian),  dan pengawasan.  Pengajuan  disertai  dengan  penyertaan  dokumen-dokumen  yang diperlukan,  terlebih  karena    pemberian    pembiayaan    adalah    kepada    suatu badan
hukum. Selanjutnya
dilakukan analisis kelayakan usaha, dalam hal ini bank akan menerapkan prinsip 5’Cs  yaitu: Character (penilaian    watak/kepribadian), Chapacity (penilaian kemampuan), Capital (penilaian  modal), Condition  of  economy (penilaian  terhadap keadaan pasar), dan Collateral (penilaian jaminan).
Selain prinsip   5’Cs, terdapat juga prinsip lain yang digunakan  dalam melakukan    analisa    kelayakan,    yaitu: Party,    Purpose,  Payment, Profitability, Protection . Ada juga prinsip 3R, yaitu: Returns, Repayment, serta Risk Bearing  Ability .  Bentuk  antisipasi  agar  tidak  terjadi  permasalahan  dikemudian hari  (macet),  maka  bank  meminta  calon  debitur  menyediakan  jaminan  berupa agunan  yang  nilainya  minimal  sebesar  jumlah  kredit  atau  pembiayaan  yang diberikan kepadanya. Jaminan ini  biasanya  berupa  sertifikat  hak  kepemilikan tanah  dan  bangunan  serta  hak kepemilikan kendaraan bermotor.
Setelah  melakukan  analisis  menggunakan  prinsip  5’Cs  diatas  dan diputuskan  bahwa    nasabah    tersebut    layak    untuk    diberikan    pembiayaan, maka    bank    akan  membuat  suatu  akad  (perjanjian).  Akad  (perjanjian) pembiayaan  harus  dibuat  tertulis  dengan  memperhatikan  rukun  dan  syarat- syarat  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Prosedur  umum  pengajuan  pembiayaan mulai  dari  pengajuan  permohonan  hingga  pengawasan  oleh  bank,  merupakan upaya bagi bank dalam menghindari risiko kemacetan.
Kecilnya  porsi  pembiayaan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  dengan prinsip bagi  hasil  karena dihadapkan  pada  beberapa  faktor. Instrument  yang digunakan  dalam    menemukan    faktor    penghambat    tersebut    adalah instrument    penilaian  efektifitas  hukum,  yaitu:  (a)  hukum  atau  peraturan  itu sendiri  (substansi  hukum),  (b)  mentalitas  petugas  yang  menegakkan  (struktur
hukum),  (c)  fasilitas  yang  diharapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  hukum,
(d) kesadaran hukum dan budaya masyarakat
(budaya hukum).
Melalui  instrument  penilaian  diatas,  maka  dapat  diketahui  faktor-faktor penghambat  tersebut  tersebut  antara  lain: Pertama ,      hukum  atau  peraturan  itu sendiri  (substansi  hukum),  antara  lain  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian ( prudential principle )  yang  diberlakukan  perbankan. Prinsip  ini  membuat  bank konvensional  maupun  bank  syariah  melakukan  kegiatan  usaha  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat bertindak  secara  hati-hati,  cermat,  teliti  dan  bijaksana  guna  meminimalisir kemungkinan  risiko  yang  kesemuanya  adalah  dalam      rangka      memberikan perlindungan      terhadap      dana  masyarakat      yang  dipercayakan  kepada lembaga  perbankan,  terlebih  pada  produk  pembiayaan  dengan  prinsip    bagi hasil  yang  bisa  digunakan  oleh  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) dalam  mengatasi  permasalahan  modal  bagi  usahanya,  memiliki  risiko  yang tinggi,  yaitu  diantaranya side  streaming ,  yaitu  nasabah  menggunakan  dana tersebut  bukan  seperti  dalam  kontrak,  lalai  dan  kesalahan  yang  disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
Wujud  kehati-hatian  perbankan  dikenal  dengan  prinsip  5’Cs.  Analisis diatas  dipergunakan    oleh    bank    konvensional    maupun    bank    syariah sebelum    kredit  dikucurkan,  sehingga  memberikan  keyakinan  kepada  bank bahwa  proyek  yang  akan  dibiayai  dengan  kredit  bank  cukup  layak  ( feasible ). 11 Prinsip kehati-hatian menimbulkan dua kondisi yaitu, pertama, collateral oriented (berorientasi pada agunan). Prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang ada pada  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1967  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.
Berdasarkan
ketentuan pasal tersebut, pemberian kredit hanya    akan    dilakukan    oleh    bank    bila    sebelumnya    nasabah    debitur menyediakan  jaminan.  Bank  dilarang  untuk  memberikan  kredit  jika  tidak disertai  dengan  jaminan  karena  jaminan  merupakan  syarat  utama  agar
11 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 91.
pemberian  kredit  dicairkan.  Jaminan  yang  dimaksud  disini  adalah  berupa jaminan kebendaan, yang dinamakan dengan agunan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang  Perbankan,  tidak  lagi  menggunakan  prinsip  tersebut,    bahkan    pada dasarnya    ingin    mengubah    orientasi    bank    dan    ingin  memberikan kelonggaran  kepada  nasabah  dalam  hubungannya  dengan  kesulitan nasabah untuk  dapat  menyerahkan  agunan.
Bagi  usaha  mikro  kecil  khususnya, kewajiban adanya jaminan tersebut tentu  akan  sangat  memberatkan,  hal  tersebut  dapat  dipahami  mengingat usaha  mikro  kecil  berdiri  dengan  modal  yang  tidak  besar  dan  terbatas,  bahkan hanya berbekal keahlian dan keterampilan serta tekad yang besar karena melihat adanya  peluang  untuk  berkembang.  Bila  memperhatikan  Undang-Undang Nomor    7  Tahun    1992  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor
10 tahun 1998 tentang Perbankan maka
terdapat  dua  istilah  yang  memiliki  perbedaan  arti,  yaitu  istilah  jaminan  dan agunan.  Pasal  8  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan menyatakan:
“Dalam memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas  itikad  dan kemampuan    serta    kesanggupan    nasabah    debitur    untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Penjelasan  atas  Pasal  8    ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10  tahun 1998  tentang Perbankan menyatakan:
“Untuk    mengurangi    risiko    tersebut,    jaminan    pemberian    kredit    atau pembiayaan      berdasarkan      prinsip      syariah      dalam      arti      keyakinan      atas kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai dengan   diperjanjikan   merupakan   faktor   penting   yang   harus diperhatikan  oleh bank.  Untuk  memperoleh  keyakinan  tersebut,  sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan  penilaian  yang  saksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan  dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang,  proyek, atau hak  tagih yang  dibiayai dengan  kredit yang bersangkutan”
Ketentuan  Pasal 8  ayat 1  Undang-Undang  Nomor  7    Tahun  1992 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 tahun 1998
tentang Perbankan,  bila  dihubungkan  dengan  Penjelasannya  menunjukkan bahwa  makna  kata  jaminan  tidak  sama  dengan  makna  kata  agunan.  Agunan hanyalah  salah  satu  unsur  dalam  pemberian  kredit,  sedangkan  jaminan berwujud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  namun  dalam praktiknya,  yang  dimaksud  jaminan  pemberian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  adalah agunan, dalam hal ini  pada umumnya berwujud  benda  tertentu  yang  bernilai  ekonomis  guna  dipakai  sebagai pelunasan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  jika  nasabah debitur wanprestasi.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan,  pada  dasarnya ingin mengubah orientasi  bank  dan  ingin  memberikan  kelonggaran  kepada nasabah    dalam  hubungannya  dengan  kesulitan  nasabah  untuk  dapat menyerahkan  agunan.  Orientasi  bank  selama  ini  adalah  mewajibkan  atau menjadi  keharusan  tersedianya  agunan  atas  kredit    atau    pembiayaan berdasarkan    prinsip    syariah.    Padahal    kewajiban    adanya  agunan  tidak tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Kedua ,  mentalitas  petugas  yang  menegakkan  (struktur  hukum)  yaitu membuka peluang  untuk  bank  membuat  suatu self  regulatory  banking ,  yang berisi    tentang  ketentuan    intern    bank    dalam    menjalankan    usahanya, walaupun    tetap    tidak  diperbolehkan  menyalahi  ketentuan  yang  telah ditetapkan  Bank  Indonesia.  Adanya self  regulatory  banking tersebut  tentu  akan membuka peluang untuk bank dengan bebas
membuat  aturan  sesuai  dengan  keinginannya  sendiri  tanpa  memperhatikan
bahwa ada pihak-pihak yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama.
Adanya kemampuan yang tidak sama tersebut diatas misalnya saja dalam hal adanya jaminan. Jaminan di dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu jaminan  yang  berupa  orang  ( personal  guaranty )  dan  jaminan  yang  berupa  harta benda.  Jaminan  yang  berupa  orang  ( personal  guaranty )  dalam  Islam  disebut dengan kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dalam Islam disebut dengan  rahn.  Keberadaan  jaminan  (agunan)  bagi  pembiayaan  bagi  hasil  yang memang telah diakui  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  Untuk  pembiayaan musyarakah    diakui  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No: 08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  Pada  angka    3 dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,  namun  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan,  Lembaga Keuangan  Syariah dapat meminta jaminan.”
Sedangkan  untuk  pembiayaan  mudharabah  diakui  berdasarkan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  No:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah  (Qiradh).  Pada  angka  7    dinyatakan    bahwa    pada    prinsipnya, dalam    pembiayaan    mudharabah    tidak    ada  jaminan,  namun  agar  mudharib tidak  melakukan  penyimpangan,  Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat  meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  akad. Hadirnya    Peraturan    Bank    Indonesia    Nomor  14/22/PBI/2012    tentang Pemberian  Kredit  atau  Pembiayaan  Oleh  Bank  Umum  dan  Bantuan  Teknis Dalam  Rangka    Pengembangan    Usaha    Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  yang dalam pasal  2 menyebutkan bahwa bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio  kredit  atau  pembiayaan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM) terhadap total kredit atau pembiayaan, seharusnya akan mampu meningkatkan jumlah  pembiayaan  khususnya  bagi  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  Kota

## Metro.
Ketiga ,  fasilitas  yang  diharapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  hukum, yaitu  Sumber  daya  insani    (SDI)  juga  menjadi  permasalahan  tersendiri  bagi pihak  bank.  Terlebih sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum lama dikenal,  sehingga  lembaga  akademik  dan  pelatihan  masih  sangat  terbatas.  Hal ini  menyebabkan  tenaga  terdidik  dan  berpengalaman  di  bidang  perbankan syariah  kurang  memadai,  padahal  keberhasilan  pengembangan      bank  syariah terutama dalam hal pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Selain Sumber Daya Insani yang  belum  memadai,  faktor  lain  yang  menjadi  kendala  adalah dalam  hal pengembangan jaringan kantor bank syariah.
Hal  tersebut  diperlukan  dalam  rangka  perluasan  jangkauan  pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui
bahwa usaha  mikro,  kecil  dan  menengah    (UMKM)  merupakan  unit  usaha  yang tersebar  hingga  ke  pelosok  daerah,  bukan  hanya  berada  di  tengah  kota. Kurangnya jumlah bank  syariah  hingga  ke  pelosok  daerah  sangat  berbeda dengan  jaringan  bank konvensional yang jangkauannya sangat luas. Hal ini tentu  berpengaruh  terhadap  kompetisi  kualitas  pelayanan dan  inovasi produk perbankan syariah iitu sendiri.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selain kredibilitas, maka kualitas pelayanan  juga  mempengaruhi  pilihan  masyarakat  untuk  bergabung  pada  suatu bank. Keempat ,  kesadaran  hukum  dan  budaya  masyarakat    (budaya  hukum), yaitu  bahwa  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah    (UMKM)  kurang  menyadari pentingnya  menjadi  unit  usaha  yang bankable .  Usaha  yang  bankable  disini adalah usaha yang layak untuk dibiayai.
Beberapa  kriteria  untuk  menjadi  usaha  yang bankable antara  lain  usaha tersebut  berbadan  hukum,  memiliki  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak), memiliki  pencatatan  keuangan  yang  baik    (termasuk  di  dalamnya invoice , tagihan,  kwitansi,  serta  semua  kertas  atau  dokumen  yang  berhubungan dengan  usaha),  serta  memiliki  asset  (bisa  berupa  mesin,  kendaraan,  tanah).
Penelitian  menemukan  bahwa  untuk  menjadi  usaha  yang bankable ,  kesadaran tersebut  masih  sangat  minim  dimasyarakat.  Hal    inilah    yang  kemudian membuat    bank    tidak    secara    langsung    memberikan  pembiayaan    kepada usaha    mikro,    kecil    dan    menengah  (UMKM),    melainkan  pemberian  modal usaha tersebut secara  tidak langsung  baik  dengan  pola executing maupun pola chanelling kepada koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah yang ada.
Hal  tersebut  disebabkan  karena  bank  tidak  menginginkan  risiko  yang tinggi  atas  pembiayaan  yang  diberikannya.  Sein  itu  faktor  kejujuran  juga menjadi  penghambat.  Pada  dasarnya  hanya  mudharib  (pengelola  usaha)  saja yang  mengetahui  secara  pasti  kondisi  usahanya.  Inilah  yang  kemudian menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan asymmetric  information , yaitu kondisi dimana salah satu pihak menguasai
informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya, atau salah satu pihak tidak  memiliki      informasi      yang      sama      dengan      pihak      lainnya.  Bank sepenuhnya mempercayakan pengelolaan dananya kepada mudharib , termasuk mempercayakan laporan keuntungan ataupun laporan kerugian.
Bila mudharib menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran,  maka mudharib tidak melakukan  manipulasi  data  keuangan.  Kemungkinan  terjadinya asymmetric information inilah  yang  kemudian  menjadikan  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi hasil yang seharusnya menjadi produk unggulan pada perbankan syariah saat ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh pembiayaan yang ada. 12 Faktor- faktor      penghambat      diatas      sebenarnya      dapat      diatasi      dengan mengupayakan  beberapa  hal,  antara  lain: Pertama ,  perbaikan  peraturan perbankan  yaitu  perlu  disesuaikan  agar  bank  dapat  tetap  dalam  kondisi kesehatan yang baik dengan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  namun  tetap memperhatikan    kondisi  nasabah  yang  tidak  selalu  sama.  Misalnya  dalam  hal pembebanan jaminan yang terasa sangat  memberatkan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM)  yang  terbatas terutama dalam hal asset.
Kedua ,  bagi  usaha  mikro, kecil dan  menengah (UMKM) yang  terkendala
12 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Islam,  Suatu  Kajian  Kontemporer ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), h. 83.
dengan  jaminan,  maka  dapat  menjadi  anggota  pada  suatu  koperasi  primer. Perbankan  syariah  dapat  melakukan  pembiayaan      dengan  prinsip  syariah dalam bentuk modal kerja   dalam hal ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi  hasil  kepada  koperasi  primer    untuk    diteruskan    kemudian pembiayaan  tersebut  diteruskan  kepada anggotanya. Selain itu bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan
mikro  syariah  yang  segmentasi  pembiayaannya  ditujukan  memang  bagi  usaha mikro.
Ketiga ,  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Insani perbankan  syariah.  Bagi    perbankan    syariah,    maka    pengembangan    sumber daya  insani  tidak hanya   memerlukan  pengetahuan   yang   luas  di   bidang perbankan,    memahami  implementasi    prinsip-prinsip    syariah    di    dalam praktiknya,    namun    juga    memiliki  komitmen      yang      kuat    untuk menerapkannya      secara      konsisten.      Selain      itu  pengembangan  jaringan kantor  maupun  lembaga  keuangan  mikro.  Pengembangan  jaringan  kantor bank syariah sangat diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada  masyarakat.
Sebagaimana    pada    perbankan    konvensional    yang  memiliki    jaringan kantor    hingga    ke    pelosok    daerah,    maka    perbankan    syariah diharapkan  memiliki  jumlah  jaringan  yang  luas  sehingga  akan  meningkatkan efisiensi  usaha  serta  meningkatkan  kompetisi  kea  rah  peningkatan  kualitas pelayanan dan mendorong inovaasi produk dan jasa perbankan syariah. Keempat , meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  budaya  kejujuran  dan produk  pembiayaan  bank  syariah.  Perilaku  atau  perangai  masyarakat  yang dikhawatirkan  oleh  perbankan  syariah  tersebut  di  dalam  sosiologi  hukum telah  disebutkan.    Perilaku    tidak    jujur    masyarakat    dalam    objek    kajian sosiologi    hukum  disebut    dengan behavior, yaitu    merupakan    kenyataan hukum    di    masyarakat    yang  terkadang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.

## Simpulan
Pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) melalui pembiayaan dengan skema bagi hasil di Kota Metro masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai shahibul maal mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola  ( mudharib )  dan  mengenai  usaha  yang  akan  dibiayai  pada  saat menyeleksi mudharib dan  usahanya  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  maka  untuk meminimalisir  risiko  yang  ada  bank dapat  menerapkan  pola executing ,  yaitu melakukan pembiayaan  mudharabah  tidak  secara  langsung  kepada  usaha mikro,    kecil    dan  menengah  (UMKM)  melainkan  memberikan  pembiayaan tersebut   kepada koperasi primer serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
Pemberdayaan  usaha  mikro  kecil dan  menengah  (UMKM)  oleh  lembaga keuangan  syariah  terkendala  oleh  beberapa  hal,  misalnya  berkaitan  dengan prinsip  kehati-hatian  perbankan  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang yaitu usaha yang tidak memiliki agunan maka dianggap tidak layak untuk  mendapatkan    pembiayaan.    Kekhawatiran    terjadinya asymmetric information yaitu  pelaporan  jumlah  keuntungan  yang  tidak  benar  oleh
mudharib juga menyebabkan
bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil  dalam  jumlah  yang  banyak  dan  cenderung  memberikan  pembiayaan dengan  prinsip  yang  lain  yaitu  jual  beli  karena  dianggap  lebih  aman  dan cepat.
Hal tersebut berkaitan juga dengan  keterbatasan  Sumber  Daya  Insani yang dimiliki  oleh  perbankan  syariah khsususnya di Kota Metro. Usaha yang dijalankan  oleh mudharib membutuhkan  pengawasan  oleh  mereka  yang berkompeten  dibidangnya,  dan  pengawasan  inilah  yang  bisa  meminimalisir terjadinya asymmetric information antara shahibul maal dengan mudharib . Terhadap kendala  yang  ada  maka  para  pengusaha  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) yang tidak bankable dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer dengan  salah  satu  pilihan  pembiayaannya  adalah  pembiayaan  dengan  prinsip bagi hasil. Selain itu bank syariah bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro  syariah    yang  segmentasi  pembiayaannya    memang    diberikan    kepada
usaha mikro.
Disamping itu bank harus memperluas jaringan kantor sehingga masyarakat lebih memahami produk-produk yang disediakan termasuk pembiayaan untuk modal  kerja,  dengan  tetap    memberikan    edukasi    dan    sosialisasi    pentingnya menjadi    unit    usaha    yang bankable .  Bank  syariah  juga  harus  mengupayakan Sumber Daya Insani yang bukan hanya  memiliki  pengetahuan   yang  luas di      bidang    perbankan,    namun  juga  memahami  implementasi    prinsip- prinsip  syariah  di  dalam  praktik perbankannya, serta memiliki komitmen yang kuat  untuk  menerapkannya  secara  konsisten.  Mengadakan  kegiatan  workshop mengenai  perbankan  syariah,  seminar,  pelatihan,  atau  sebagai  pembicara  pada suatu diskusi yang terkait      dengan      kebijakan      perbankan      syariah      dalam upaya    pemberdayaan  dan  pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) serta hal ini juga dapat dijadikan sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat  sehingga  kedepan  nantinya  ada  peningkatan  aksestabilitas pembiayaan dengan skema bagi hasil di lembaga keuangan syariah.

## Daftar Pustaka
Adiwarman  A.  Karim. Ekonomi  Islam,  Suatu  Kajian  Kontemporer .  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Ascarya. Akad  &  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2011. Burhanuddin S. Hukum Bisnis Syariah . Yogyakarta: UII Press, 2011.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Rajawali Press, 1998.
Lukman Dendawijaya. Manajemen Perbankan . Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
Marzuki. Metodologi Riset . Yogyakarta: BPFE UII, 1986.
Muhammad  Syafi’i  Antonio. Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Nadratuzzaman Hosen, Hasan Ali, Bakhrul Muchtasib. Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah . Jakarta: PKES, 2007.
Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal. Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan Teoritis dan Praktis . Jakarta: Kencana, 2010.
Oyos Saroso dan Ridwan Saifuddin. Bukan Sekedar Petruk Jadi Ratu. Solo: Rumah Pengetahuan, 2011.
Soerjono    Soekanto    dan    Sri    Mamudji. Penelitian    Hukum    Normatif:    Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Soeratno  dan  Lincolin  Arsyad. Metodelogi  Penelitian  untuk  Ekonomi  dan  Bisnis. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993.
Suharsimi  Arikunto. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
Suhrawardi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
Suhrawardi  K.  Lubis  dan      Farid  Wajdi. Hukum  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.
Suraya  Murcitaningrum. Pengantar  Metodelogi  Penelitian  Ekonomi  Islam.
Yogyakarta: Prudent Media, 2013.