PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO
Yahya Antu 1 , Elnino Husain Mohi 2 , Rukiah Nggilu 3 , I Kadek Satria Arsana 4 ,
Fadly Binolombangan 5 , Non Endey 6
123456 Universitas Bina Taruna Gorontalo yahyaantu03@gmail.com 1 ; elninogorontalo@gmail.com 2 ; nggilurukiah23365@gmail.com 3 ; satriaarsana28@gmail.com 24 ; binolombanganfadly@gmail.com 5 ; nonendey71@gmail.com 6

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Kota  Gorontalo  dan implikasinya terhadap eksistensi dan perkembangan UMKM di masa pandemi covid 19.  Populasi ditetapkan  dan  pengambilan  sampelnya  secara purposive  sampling .  Penelitian  ini  menggunkan metode deskriptif kualitatif. Analisis data model interaktif dari Miles dan Hubermen, yang diawali dengan  proses  pengumpulan  data,  penyerderhanaan  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Dampak  bagi  sektor  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  pandemik  covid  19  sangat memukul bagi pelaku UMKM. Terutama dari sisi distribusi bahan baku, penjualan, laba usaha, dan modal. Semuanya mengalami penurunan pendapatan sejak pandemic melanda Indonesia khusunya Kota  Gorontalo.  Diperlukan  peran  nyata  dari  pemerintah  yaitu  kerjasama  dan  sinergi  yang  baik antara pemerintah/instansi terkait dengan pelaku UMKM, sehingga kondisi perekonomian pelaku UMKM  dapat  berangsur  pulih.  Kerjasama  dalam  membentuk  pelayanan/toko/tempat  oleh-oleh khas Kota Gorontalo. Kegiatan makan minum sehari-hari pegawai dan rapat makan dan minum di lingkup  Pemerintah  kota  Gorontalo diarahkan  untuk  menggunakan produk  UMKM.  Namun,  dari sisi penganggaran, intinya instansi terkait sangat berharap agar rencana tersebut segera terealisasi, sehingga perekonomian pasca pandemic secara keseluruhan, serta bagi UMKM khususnya, dapat kembali normal dan membaik.
Kata Kunc i: Implementasi Kebijakan; Ekonomi; Implikasi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  economic  policy  of  the  Gorontalo  City  government  and  its implications  for  the  existence  and  development  of  MSMEs  during  the  COVID-19  pandemic. The population is determined and the sample is taken by purposive sampling. This study uses a qualitative  descriptive  method.  Analysis  of  interactive  model  data  from  Miles  and  Hubermen, which  begins  with  the  process  of  data  collection,  data  simplification,  data  presentation,  and drawing  conclusions.  The  impact  on  the  economic  sector  caused  by  the  COVID-19  pandemic has hit MSMEs very hard. Especially in terms of distribution of raw materials, sales, operating profit,  and capital.  All  of  them  have  experienced  a  decrease  in  income  since  the pandemic  hit Indonesia, especially Gorontalo City. A real role is needed from the government, namely good cooperation and synergy between the government/agencies related to MSME actors, so that the economic  condition  of  MSME  actors  can  gradually  recover.  Cooperation  in  forming services/shops/places  for  souvenirs  typical  of  the  City  of  Gorontalo.  The  daily  eating  and drinking  activities  of  employees  and  eating  and  drinking  meetings  within  the  Gorontalo  City Government  are  directed  to  use  MSME  products. However, in  terms  of  budgeting, the  point  is that  the  relevant  agencies  really  hope  that  the  plan  will  be  realized  soon,  so  that  the  post- pandemic economy as a whole, as well as for MSMEs in particular, can return to normal and improve.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Keywords : Policy Implementation; Economy; Implications

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  yang terjadi  saat ini  memberikan  dampak  yang sangat signifikan pada perekonomian domestic negara dan keberadaan UMKM. Pandemi ini  berimplikasi  terhadapan  ancaman  krisis  ekonomi  besar  yang  ditandai  dengan terhentinya  aktivitas  produksi  di  banyak  negara,  jatuhnya  tingkat  konsumsi masyarakat,  hilangnya  kepercayaan  konsumen,  jatuhnya  bursa  saham  yang  pada akhirnya  mengarah  kepada  ketidakpastian.  Tak  terkecuali  implikasinya  terhadap perekonomian  nasional  Indonesia  terutama  sektor  pariwisata,  perdagangan,  dan investasi.
Indonesia  yang  didominasi  oleh  keberadaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  nasional  juga terdampak  secara  serius  tidak  saja  pada  aspek  total  produksi  dan  nilai perdagangan  akan  tetapi  juga  pada  jumlah  tenaga  kerja  yang  harus  kehilangan pekerjaannya.  Data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah (KemenkopUKM)  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2018  terdapat  64.194.057 UMKM  yang  ada  di  Indonesia  (atau  sekitar  99  persen  dari  total  unit  usaha)  dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di  sektor  ekonomi).  Pandemi  Covid-19  memberikan  implikasi  negatif  bagi perekonomian  domestik  seperti  penurunan  konsumsi  dan  daya  beli  masyarakat, penurunan  kinerja  perusahaan,  ancaman  pada  sektor  perbankan  dan  keuangan, serta eksistensi UMKM.
Menurut  UU  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM  menyatakan  bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan  yang  memiliki  criteria  usaha  mikro  sebagaimana  diatur  dalam  UU tersebut.  Usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahan  atau  bukan  anak  cabang  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi  bagian, baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar yang  memenuhi  criteria  usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan  oleh  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung, dari usaha  mikro, usaha kecil atau usaha  besar  yang  memenuhi  criteria  usaha  mikro  sebagaimana  dimaksud  dalam UU  tersebut,  (Tambunan,  2012).  UMKM  adalah  suatu  bentuk  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Anggraeni, 2017).
Menurut  Kemenkop  UKM  ada  sekitar  37.000  UMKM  yang  memberikan laporan  bahwa  mereka  terdampak  sangat  serius  dengan  adanya  pandemi  ini.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 232
Sekitar  56%  melaporkan  terjadi  penurunan  penjualan,  22%  melaporkan permasalahan  pada  aspek  pembiayaan,  15%  melaporkan  pada  masalah  distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah- masalah  di  atas  juga  semakin  meluas  jika  dikaitkan  dengan  adanya  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  diterapkan  di  beberapa  wilayah di  Indonesia.  Pentingnya  UMKM  dan  kontribusinya  terhadap  perekonomian  di Kota Gorontalo, perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah  untuk  merancang  kebijakan  dan  strategi  yang  tepat  bagi  eksistensi UMKM di Kota Gorontalo.
Dalam  berbagai  penelitian  menunjukan  pentingnya  UMKM  bagi  ketahan ekonomi  daerah  dan  nasional.  Untuk  itu  perlunya  kebijakan  pemerintah  yang benar-benar  dapat  membuat  UMKM  dapat  tetap  eksis  dan  bertahan  di  segala kondisi  terutama  di  saat  pandemi  covid  19  saat  ini.  Penelitian  ini  dibatasi pembahasannya pada kebijakan  pemerintah  kota Gorontalo  dan  implementasinya bagi  pelaku  UMKM  di  masa  pandemi  covid  19  dengan  fokus  pada  implentasi kebijakan  ekonomi  dan  implikasinya  bagi  pelaku  UMKM  di  Kota  Gorontalo mengingat  Kota  Gorontalo  merupakan  daerah  dengan  pendapatan  utamanya  dari sektor  jasa  dan  perdagangan.  (Winarno,  2016)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  hipotesis  yang  mengandung  kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat  yang bisa  diramalkan.  Kebijakan  publik  itu  harus  dibedakan  dengan  bentuk-bentuk kebijakan  yang  lain  misalnya  kebijakan  swasta.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. (Pasolong, 2014) mengatakan bahwa kebijakan  publik  adalah  kewenangan  pemerintah  dalam  pembuatan  suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum
Menurut  (Winarno, 2016) implementasi kebijakan  publik sebagai  tindakan- tindakan  dalam  keputusan-keputusan  sebelumnya.  Tindakan-tindakan  yang dimaksud  mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi tindakan-tindakan  operasional dalam  kurun waktu tertentu  maupun dalam  rangka melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan  oleh  keputusan-keputusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
(Nugroho,  2016) menjelaskan  implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan tidak  kurang.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  maka  ada  dua pilihan  langkah  yang  ada  yaitu  langsung  mengimplementaiskan  dalam  bentuk program-program  atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivate  atau  turunan  dari kebijakan publik tersebut.
Menurut Edward III dalam (Subarsono. AG, 2013), implementasi kebijakan merupakan  proses  yang  krusial  karena  seberapa  baiknya  suatu  kebijakan  kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
menjadi  tujuan  kebijakan  publik  tidak  akan  terwujud.  Begitu  pula  sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya  tidak  dirumuskan  dengan  baik  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan juga  tidak  bisa  dicapai.  Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan, perumusan  kebijakan  dan  implementasi  harus  dipersiapkan  dan  direncanakan dengan  baik.  Menurut  Edward  III  dalam  implementasi  kebijakan  ada  empat variabel  krusial  dalam  implementasi  yaitu:  komunikasi,  sumberdaya,  watak  atau sikap  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  faktor  tersebut  beroperasi  secara  simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya (Subarsono. AG, 2013)). Interaksi antara faktor-faktor  tersebut  dapat  diilustrasikan  seperti  tampak  pada  gambar  di  bawah ini:
Empat faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Publik Sumber : George C. Edward III (Subarsono. AG, 2013)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada fenomena alamiah  dan  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi.  Penelitian  ini  diarahkan untuk  menganalisis  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Kota  Gorontalo  dan implikasinya  terhadap  eksistensi  dan  perkembangan  UMKM  di  masa  pandemi covid  19.  Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  penelitian  yakni  implementasi kebijakan ekonomi pemerintah dan implikasi kebijakan terhadap UMKM. Sumber data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan  data  sekunder  dan menggunakan teknik pengumpulan data  yaitu dengan Observasi, Wawancara dan telaah dokumen. Analisi data dengan metode triangulasi data berupa pengumpulan data, reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Kota  Gorontalo  dengan  waktu  penelitian  selama  3  bulan  yakni  dari  bulan  Juni- Agustus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota  Gorontalo  merupakan  ibukota  di  Provinsi  Gorontalo,  letaknya  diapit oleh  dua  kabupaten  yaitu  Kabupaten  Gorontalo  dan  Kabupaten  Bone  Bolango. Letak  astronomisnya  antara  00 0 28’17”–00 0 35’56” Lintang Utara dan antara 122 0
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Page 234
59’ 44” – 123 0 05’ 59” Bujur Timur. Luas wilayah  Kota Gorontalo sebesar  0,53 persen  dari  total  luas  daratan  Provinsi  Gorontalo.  Sebagian  besar  kelurahan  di Gorontalo merupakan desa  non-pesisir, dengan  jumlah  keseluruhan 45 kelurahan dengan topografi wilayah sebagian besar berupa dataran, yaitu 36 kelurahan.
Di kota Gorontalo Jumlah UMKM yang terdaftar di  Disnakerkop danUKM sebanyak  3.515  UMKM  dengan  jumlah  tenaga  kerja  7.702  pekerja  dengan  nilai produksi sebesar Rp.173. 088. 068. Sejak Covid 19 mewabah di Gorontalo jumlah aktivitas  ekonomi  UMKM  terutama  produksi,  distribusi,  dan  penjualan mengalami  gangguan  terutama  pada  jumlah  pendapatan  yang  menurun  drastis. Untuk mengurangi dampak Covid 19 terhadap pelaku UMKM di  Kota Gorontalo diperlukan  suatu  kebijakan  ekonomi  dari  pemerintah  Kota  Gorontalo  yang berpihak  pada  UMKM  sebagai  langkah  nyata  di  dalam  perlindungan  kepada UMKM  yang  terkena  dampak  Covid  19.  Kebijakan  ekonomi  pemerintah  Kota Gorontalo  saat  ini  hanya  mengacu  pada  kebijakan  ekonomi  dari  pusat  berupa bantuan dan stimulus ekonomi, Restrukturisasi Kredit, serta bantuan yang bersifat jangka  pendek  seperti  kartu  prakerja.  Pada  situasi  saat  ini  UMKM  lebih membutuhkan  kebijakan  ekonomi  berupa  program  bantuan  pemulihan  UMKM, aturan  pendukung  serta  pembinaan  UMKM  untuk  dapat  lebih  kreatif  dan produktif  dalam  menghasilkan  produk  barang  dan  jasa  sehingga  tetap  eksis walaupun di tengah pandemi covid 19.
Sejak tahun 2016-2020 jumlah pelaku UMKM terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel 1.2 di bawah ini:
Tabel 1.2
JumlahRekapitulasi Database UMKM Aktif di Kota Gorontalo Tahun 2016-2020 No. Tahun Klasifikasi Usaha Total Mikro Kecil Menengah 1 2016 5161 2401 458 8020 2 2017 7795 2622 400 10817 3 2018 8598 2642 400 11640 4 2019 8770 2692 400 11862 5 2020 5792 1725 329 7783 6 2021 2234 956 325 3515
Sumber: Dinas Tenaga kerja, koperasi dan UKM kota Gorontalo 2021

## Implementasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Gorontalo
Dampak yang ditimbulkan oleh pandemik covid 19 terhadap pelaku UMKM di Kota Gorontalo yaitu antara lain proses pendistribusian bahan baku, penurunan laba usaha, penurunan jumlah penjualan, serta permodalan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## Pendistribusian Bahan Baku
Proses  pendistribusian  bahan  baku  yang  lambat  menyebabkan  beberapa kelangkaan  bahan  baku  yang  digunakan  untuk  membuat  produk  UMKM. Kebijakan  pembatasan  berskala  besar  serta  PPKM  mikro  yang  diterapkan  oleh pemerintah di Provinsi Gorontalo terutama perizinan  melewati daerah  perbatasan darat  Pelabuhan  laut  dan  udara  menjadikan  distribusi  bahan  baku  bagi  pelaku UMKM  termasuk  di  Kota  Gorontalo  terhambat.  Efek  panik  dari  konsumen dengan  membeli  produk  tertentu,  membuat  kelangkaan  produk  di  pasaran.  Di awal  pandemi  Covid-19,  kebanyakan  orang  takut  keluar  rumah  dan  tidak  berani bertemu  dengan  orang  lain,  karena  takut  terpapar  Covid-19  yang  dianggap mematikan.  Jalanan  sepi  dengan  kendaraan  yang  berlalu  lalang,  termasuk kendaraan pengangkut bahan baku berbagai produk UMKM.

## Penurunan Laba Usaha
Laba  adalah  peningkatan  kekayaan  investor  sebagai  hasil  dari  investasi setelah  dikurangi  biaya  yang  terkait  dengan  investasi  tersebut.  Laba  juga  dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan biaya produksi. Sedangkan menurut Hansen  dan  Mowen  (2001),  bahwa  laba  atau  laba  bersih  adalah  laba  operasi dikurangi  pajak,  biaya  bunga,  biaya  penelitian  dan  pengembangan.  Penurunan penjualan  produk  tersebut  terkait  dengan  kuantitas,  jenis  produk  dan  jumlah keuntungan  UMKM  di  Kota  Gorontalo.  Kuantitas  adalah  jumlah  produk  yang terjual  setiap  hari  dan  setiap  bulan  mengalami  penurunan.  Begitu  juga  dengan jenis  produk  yang  dijual  setiap  hari  dan  setiap  bulannya  menunjukkan  tren penurunan  sejak  pandemi  Covid  19  terjadi.  Kondisi  ini  berimplikasi  pada penurunan  laba  atau  pendapatan  UMKM  yang  mengalami  penurunan  cukup signifikan.  Analisis  statistic  menunjukkan  rata-rata  penurunan  keuntungan UMKM di Kota Gorontalo sebesar 40% - 75%.

## Penurunan Jumlah Penjualan
Kebijakan  pembatasan  berskala  besar  (PSBB)  dan  dilanjutkan  dengan PPKM  mikro  oleh  pemerintah  membuat  interaksi  dan  aktivitas  masyarakat menjadi  terbatas.  Aktivitas  masyarakat  yang  terbatas  ini  membuat  jumlah penjualan  bagi  pelaku  UMKM  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan. Rata-rata  jumlah  penjualan  bagi  pelaku  UMKM  menurun  hingga  85%  di  awal ketika  terjadinya  covid  19.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  usaha  yang  tutup  atau gulung tikar.

## Permodalan
Modal  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan usaha/usaha,  investasi,  dan  berbagai  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan  atau  pendapatan.  Kebijakan  pemerintah  Kota  Gorontalo  di  dalam mengatasi  permasalahan  terkait  covid  19  saat  ini  berupa  program  pemulihan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
ekonomi  daerah  berupa  pemberian  bantuan  langsung  tunai  bagi  pelaku  UMKM. Selain  itu  pemerintah  Kota  Gorontalo  memberikan  pelatihan  kerja  bagi  pelaku UMKM  produktif  melalui  Lembaga  kerja  pelatihan.  Selain  itu  pemerintah  Kota Gorontalo meringkan pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM dengan belum melakukan  penagihan  terhadap  pajak-pajak  atau  retribusi  lainnya.  Hal  ini  tentu sedikit mengurangi beban pelaku UMKM akibat dampak dari covid 19. Tetapi ini belum sepenuhnya efektif dirasakan oleh  para pelaku UMKM. Kebijakan PPKM mikro yang terus digulirkan oleh  pemerintah  pusat dan daerah  membuat  produk- produk  UMKM  maupun  kegiatan  usaha  lainnya  belum  bisa  mendongkrak pendapatan masing-maisng pelaku UMKM.

## Implikasi Kebijakan Terhadap UMKM
Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  covid  19  sangat  luar  biasa  bagi  pelaku UMKM  terutama  kelangsungan  usaha  yang  sewaktu-waktu  tutup  atau  gulung tikar  dikarenakan  minimnya  pendapatan  dan  kebijakan  PPKM  atau  pembatasan aktivitas  masyarakat.  Hasil  FGD  dan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pelaku UMKM,  diketahui  bahwa  Pemerintah  Kota  Gorontalo  sudah  tanggap  dengan kondisi UMKM pasca Covid 19. Bekerjasama dengan sektor perbankan yang juga telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  membantu  UMKM,  begitu  juga  dengan pelaku  UMKM  sendiri  sudah  melakukan  upaya  untuk  tetap  produktif  pasca Covid-19.  Tindak  lanjut  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  ini  telah  dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Gorontalo melaui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan  UMKM  Kota  Gorontalo.  Sebanyak  25.768  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  di  Kota  Gorontalo diajukan sebagai calon penerima bantuan sosial produkif bagi usaha mikro senilai Rp2,4juta dari Pusat. Permohonan bantuan untuk UMKM ini telah diusulkan oleh Dinas  Tenaga  kerja  dan  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Gorontalo.  Program  yang dikenal  sebagai  bantuan  sosial  produktif  usaha  mikro  ini  menyasar  pelaku  usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Bantuan ini ditujukan untuk mendorong  pelaku  UMKM  tetap  bergeliat.  Bantuan  bisa  digunakan  membeli kebutuhan produksi, biaya operasional, dan sebagainya.
Untuk  pelaku  UMKM  yang  menerima  kredit,  oleh  perbankan  diberikan relaksasi  dan  rekturisasi  pinjaman  untuk  meminimalisir  dampak  covid  19. Kebijakan  ini  telah  berlangsung  sejak  tahun  2020  yang  lalu.  Selain  itu  ada beberapa  perbankan  yang  memberikan program keringan suku  bunga dan  jumlah angsuran.  Implikasi  dari  kebijakan  ini  membuat  para  pelaku  UMKM  yang mengalami  gradasi  jumlah  pendapatan  untuk  dapat  tetap  menjaga  kelangsungan usahanya.  Secara  statistik,  terdapat  38,57%  UMKM  yang  menerima  keringanan dari  perbankan  di  Kota  Gorontalo.  Selain  pemberian  bantuan  langsung  kepada pelaku  UMKM,  Pemerintah  Kota  Gorontalo  memberikan  pelatihan-pelatihan, workshop  bagi  pelaku  UMKM.  Tujuannnya  adalah  untuk  meningkatkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
keterampilan  dan  kreativitas  pelaku  usaha  baik  dalam  penciptaan  produk,  proses produksi dan pemasaran.

## KESIMPULAN
Dampak  bagi  sektor  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  covid  19 sangat  memukul  bagi  pelaku  UMKM.  Terutama  dari  sisi  distribusi  bahan  baku, penjualan,  laba  usaha,  dan  modal.  Semuanya  mengalami  penurunan  pendapatan sejak  pandemi  melanda  Indonesia  khusunya  Kota  Gorontalo.  Diperlukan  peran nyata  dari  pemerintah  yaitu  kerjasama  dan  sinergi  yang  baik  antara pemerintah/instansi terkait dengan pelaku UMKM, sehingga kondisi perekonomian  pelaku  UMKM  dapat  berangsur  pulih.  Kerjasama  dalam membentuk  pelayanan/toko/tempat  oleh-oleh  khas  Kota  Gorontalo,  Kegiatan makan  minum  sehari-hari  pegawai  dan  rapat  makan  dan  minum  di  lingkup Pemerintah Kota Gorontalo diarahkan untuk menggunakan produk UMKM.
Semua  saran  dari  peserta  FGD  sudah  dipikirkan  dan  juga  sudah diagendakan  sebelumnya  oleh  instansi  terkait,  Namun,  dari  sisi  penganggaran, intinya  instansi  terkait  sangat  berharap  agar  rencana  tersebut  segera  terealisasi, sehingga  perekonomian  pasca  pandemi  secara  keseluruhan,  serta  bagi  UMKM khususnya, dapat kembali normal dan membaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  F.  D.  (2017).  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  Melalui  Fasilitasi  Pihak  Eksternal  dan  Potensi  Internal  (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. , 1 (6).
Nugroho, A. S. (2016). E-Commerce : Teori dan Implementasi . Ekuilibra.
Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik . Alfabeta.
Subarsono.  AG.  (2013). Analisis  Kebijakan  Publik  (konsep.  teori  dan  aplikasi). Pustaka Pelajar .
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . UNY Press.
Tambunan,  T.  (2012). Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia: :  isu-isu penting . LP3ES.
Winarno,  B.  (2016). Kebijakan  Publik  Era  Globalisasi  (Teori,  Proses  dan  Studi Kasus Kompratif) . CAPC (Center Of Academic Publishing Service).
( Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah , n.d.)