## PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PERSFEKTIF ISLAM DAN POLITIK
Nuraini *

## ABSTRAK
Pendidikan  inklusif  merupakan  inti  dari  hak  azazi  manusia  untuk  memperoleh  pendidikan. Konsekuensi  logik  dari  hak  ini  adalah  bahwa  semua  anak  mempunyai  hak  untuk  menerima jenis  pendidikan  yang  tidak  mendiskriminasikan  pada  latar  dari  ketidakmampuan,  etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain. Islam juga mengajarkan bahwa semua  orang  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran  tanpa  memandang pangkat,  golongan,  kecacatan  seserotang  maupun  hal-hal  yang  lain.  Islam  melarang  keras melakukan  diskriminasi  dalam  hal  pendidikan.  Allah  memperjelas  hal  tersebut  dengan diturunkannya  surat  abasa’  yang  menegur  Nabi  Muhammad  SAW  karena  beliau  bermuka masam  dan berpaling dari orang buta.  Peristiwa tersebutlah Allah menurunkan surat  Abasa’ yang merupakan  dasar pendidikan inklusi di dalam Islam. Di dalam surat tersebut Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita wajib peduli terhadap manusia lain yang memiliki kekurangan fisik  ataupun mentalnya. Allah menegur Rasulluah pada saat  itu, dan Rasulluah akhirnya  pada  saat  itu  menyadari  akan  kekhilafannya  dan  segera  Rasulluah  berubah  dan bersikap lebih baik lagi kepada siapapun. Surat tersebut merupakan cahaya bagi Islam dalam bersikap kepada sesama makhluk ciptaan Allah yang berbagai macam.
KATA KUNCI : Pendidikan Inklusi, Islam, Politik

## PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  segala  pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala ling- kungan dan sepanjang hidup. Pendidikan juga merupakan  usaha  sadar  yang  dilakukan  oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan  latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar se- kolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam  berbagai  lingkungan  hidup  secara tepat  di  masa  yang  akan  datang.  (Rulam Ahmadi, 2015:37) Selain itu perkembangan manusia yang wajar harus mempertimbang- kan segi  individualitas  manusia dalam arti bahwa  siswa  masing-masing  merupakan keseluruhan  jiwa  raga  yang  mempunyai struktur dan  kecakapan  yang khas,  kekhasan tersebut  perlu  dikembangkan  secara  optimal melalui pendidikan (Gerungan, 2004:26).
* Dosen Fakultas Tarbiyah  dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas, E- mail nurainiiaissambas@gmail.com,  Hp. 085245476861
Kecakapan  yang  khas  peserta  didik tersebut perlu dikembangkan agar kemam- puan yang siswa miliki bisa maksimal. Na- mun  untuk  memaksimalkan  potensi  yang dimiliki  siswa  maka  perlu  memperhatikan kebutuhan-kebutuhan  siswa.  Kebutuhan- kebutuhan siswa baik siswa reguler maupun siswa  yang  berkebutuhan  khusus.  Pertama adalah kebutuhan jasmaniah: apabila kebutuh- an ini tidak terpenuhi, disamping dapat mem- pengaruhi pembentukan pribadi dan perkem- bangan psikososial anak juga akan berpenga- ruh terhadap proses belajar mengajar di se- kolah.  Kedua  adalah  kebutuhan  akan  rasa aman terutama rasa aman pada saat berada disekolah.  Ketiga  adalah  siswa  sangat  mem- butuhkan kasih sayang baik dari orang tua, guru,  teman-teman  di  sekolah  dan  orang- orang yang berada disekitarnya. Kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan penghargaan
untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Kelima adalah rasa bebas terhindar  dari  kungkungan  dan  ikatan-ikatan tertentu.  Keenam  adalah  kebutuhan  akan rasa sukses siswa menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam  bidang  akademik  berhasil  dengan baik (Desmita, 2016:68-71).
Direktorat  Pendidikan  Sekolah  Luar Biasa  dalam  dokumen  pedoman  penyeleng- garaan inklusif menegaskan tentang pengerti- an  pendidikan  inklusif  bahwa:  Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua  anak  secara  bersama-sama  dalam suatu  iklim  dan  proses  pembelajaran  dengan layanan  pendidikan  yang  layak  dan  sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa mem- beda bedakan anak yang berasal dari latar be- lakang etnik, sosial, ekonomi, afiliasi politik, bahasa,  geografis,  tempat  tinggal,  jenis  kela- min,  kepercayaan,  fisik  atau  mental  (Dep- diknas, 2004:4).
Pendidikan inklusi adalah sistem layan- an pendidikan yang mensyaratkan anak berke- butuhan khusus belajar disekolah-sekolah ter- dekat  di  kelas  biasa  bersama  teman-teman seusianya.  Disesuaikan  dengan  kebutuhan siswa, bantuan dan dukungan  yang dapat di- berikan  oleh  para  guru  agar  anak-anak  ber- hasil. (Mukhtar latif, 2013:315) Peserta di- dik  di  sekolah  penyelenggara  pendidikan inklusi  akan menjadi beragam. Keberagaman peserta didik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan  sekolah  sehingga  sekolah  diha- rapkan  akan  menjadi  lebih  terbuka,  ramah dan tidak mendiskriminasi terhadap semua peserta didik (Dedy Kustawan, 2012:vii).

## PEMBAHASAN

## A. Pendidikan Inklusi
1. Pengertian Pendidikan Inklusi Pendidikan inklusi adalah sistem layan- an pendidikan yang mensyaratkan anak ber- kebutuhan  khusus  belajar  disekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi  adalah  sekolah  yang  menampung  se- mua murid dikelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang la-
yak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan murid maupun ban- tuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil (Mukhtar Latif, 2013: 315). Peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi  akan men- jadi  beragam.  Keberagaman  peserta  didik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan sekolah sehingga sekolah diharapkan akan menjadi lebih terbuka, ramah dan tidak men- diskriminasi  terhadap  semua  peserta  didik (Dedi Kustawan, 2012: vii).
Pendidikan inklusi lahir berawal dari meningkatkan kesadaran bahwa semua warga negara  berhak  untuk  memperoleh  layanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil, dan pendidikan yang bermutu dengan tanpa diskriminasi. Melalui sistem pendidikan inklusi memungkinkan semua anak, termasuk yang memiliki  keterbatasan  dan  berkebutuhan khusus.  Melalui  pendidikan  inklusi  sekolah- sekolah  reguler  dapat  melayani  semua  anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan  yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki keterbatasan untuk bersama-sama belajar  di  kelas  yang  sama  dengan  anak- anak lainnya (Dadang Garnida, 2015: vii).
Pendidikan  inklusif  merupakan  inti dari hak azazi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk  menerima  jenis pendidikan  yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidak mampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapa- bilitas, budaya, dan kondisi lain (UNESCO, 1994: vii).
Sekolah inklusif memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan  kondisi  phisik,  intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan atau  berkebutuhan  pendidikan  khusus  dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan bu- daya serta anak-anak yang mempunyai ke- lemahan  atau  kelompok  marginal lain.  Anak
berkenbutuhan khusus atau anak hendayana juga perlu dalam interaksi sosialnya, dihargai, dan  berteman  dengan  anak  seusianya.  Peng- aruh keluarga, lingkungan dan sekolah me- rupakan  hal  yang  terpenting  bagi  perkem- bangan  sosial  anak  (T.  Sutjihati  Somantri, 2006: 37). Berdasarkan paparan di atas bah- wa melalaui penulisan ini berusaha menjelas- kan  pendidikan  inklusi  dari  tinjauan  Islam dan politik.
Pendidikan  inklusi  merupakan  konsep pendidikan  yang  tidak  membeda-bedakan latar  belakang  kehidupan  anak  karena  keter- batasan  fisik  maupun  mental  (Muhammad Takdir Ilahi, 2013: 23). Filosofi pendidikan inklusi sebenarnya hamper sama dengan  fal- safah bangsa ini yaitu bhineka tunggal ika, yaitu  menanamkan  falsafah  keberagaman dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki tekad yang sama. Hal ini menunjukan bahwa bangsa  ini  telah  memahami  benar  keber- agaman  di  masyarakat.  Pendidikan  inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan  inklusi  secara  formal  ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada konferensi dunia  tentang  pendidikan  khusustahun  1994 yang menyatakan bahwa “prinsip dasar dari pendidikan  inklusi  adalah  selama  memung- kinkan semua anak seyogyanya belajar ber- sama-sama tanpa memandang kesulitan atau- pun perbedaan yang mungkin ada pada me- reka (Dadang Garnida, 2015: 41-42).
Latar belakang pendidikan inklusi se- hingga menjadi konsep pendidikan terpadu bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Munculnya  pendidikan  inklusi  sesungguh- nya diawali oleh ketidakpuasan sistem seg- regesi dan pendidikan khusus yang terlebih dahulu  mengiringi  perjalanan  anak  berkebu- tuhan  khusus  dan  ketunaan  dalam  memper- oleh layanan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. Kenyata- an bahwa latar belakang pendidikan inklusi tidak lepas dari sebuah ironi yang mengiris hati nurani para penyandang cacat yang se- makin  termarginalkan  dalam  dunia  pendi- dikan  formal  (Muhammad  Takdir  Ilahi, 2013: 30).
2. Landasan Pendidikan Inklusi
a. Landasan filosofis
Pancasila yang merupakan lima pilar yang sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang di- sebut “Bhineka Tunggal Ika” Filsafat pan- casila  dapat  dipahami  sebagai  pandangan atau  falsafah  yang  mendasari  berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki pandangan filosofis, penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  juga  di- letakkan secara sinergis dan tidak boleh ber- tentangan satu sama lain. Filosofis bhineka tunggal ika mencerminkan bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi luar biasa. Kebhinekaan  memiliki  dua  cara  pandang, yaitu kebhinekaan vertikal dan kebhineka- an horizontal. Secara horizontal dengan per- bedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan penge- lolaan diri dan lain sebagainya. Sementara yang horizontal diwarnai dengan perbedaan suku  bangsa,  ras,  bahasa,  budaya,  agama, tempat  tinggal,  daerah  dan  afiliasi  politik. Walaupun  diwarnai  dengan  keberagamaan dengan kesamaan misi yang dienban, men- jadi kewajiban untuk membangun kebersama- an dan interaksi dilandasi dengan saling mem- butuhkan (Muhammad Takdir Ilahi, 2013:74).
b. Landasan Religius
Pendidikan inklusi tidak hanya dilan- dasi oleh landasan filisofis yang merupakan cerminan  dari  bentuk  kepedulian  terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebagai bangsa yang  beragama  penyelenggaraan  pendidi- kan  inklusif  tidak  bisa  lepas  dari  konteks agama karena pendidikan merupakan tang- ga utama dalam mengenal Tuhan. Ayat al- Quran menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Faktor religi  yang digunakan untuk al-Hu- jurat ayat 13.
اَهُّي َ أَٰٓ َي ٱ ساَّلن
ٖر َكَذ نِ م م كََٰنۡقَلَخ اَّنِإ َلِئ ٓاَبَقَو  اٗبو ع ش  ۡم كََٰنۡلَعَجَو  َٰ َثَن أَو
َدنِع  ۡم كَمَرۡك َ أ  َّنِإ  ْۚ آو فَراَعَِلِ ٱ ِ َّللّ َّنِإ ْۚۡم كَٰىَقۡت َ أ ٱ َ َّللّ ٞيرِبَخ ٌميِلَع ١٣
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu ber- bangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu  saling  mengenal,  sesungguhnya  orang yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi Allah  ialah  orang  yang  paling  bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui  lagi  Maha  Mengenal (Al- Hujurat: 13).
Ayat di atas memberikan perintah ke- pada kita, agar kita saling ta’aruf, yaitu sa- ling  mengenal  dengan  siapapun  tidak  me- mandang latar belakang sosialnya ekonomi, ras, suku, bangsa dan bahkan agama. Inilah konsep  Islam  yang  begitu  universal  yang memandang kepada semua manusia di hada- pan Allah adalah sama, justru hanya tingkat ketaqwaannya  lah  menyebabkan  manusia mulia di hadapan Allah secara jelas.
c. Landasan yuridis
1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31
a) Ayat(1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
b) Ayat(2):  “setiap  warga  Negara wajib mengikuti pendidikan da- sar dan pemerintah wajib mem- biayainya.
2) UU  No.  20  tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional pasal
a) Ayat (1): setiap warga Negara mempunyai  hak  yang  sama untuk  memperoleh  pendidikan yang bermutu
b) Ayat (2): warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emo- sional, intelektual, dan atau so- sial berhak memperoleh pendi- dikan khusus
c) Ayat (3): warga Negara di da- erah  terpencil  atau  terbelakang serta masyarakat adat yang ter- pencil berhak memperoleh pen- didikan layanan khusus
d) Ayat (4): warga Negara yang memiliki  potensi  kecerdasan dan  bakat  istimewa  berhak memperoleh pendidikan khusus
3) UU  No.  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak
a) Pasal 48: pemerintah wajib me- nyelenggarakan pendidikan da- sar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
b) Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya  kepada  anak untuk memperoleh pendidikan.
4) UU No. 4 tahun 1997 tentang pe- nyandang cacat Pasal  5:  setiap penyandang cacat mempunyai  hak  dan  kesempatan yang sama dalam segala aspek ke- hidupan dan penghidupan
5) Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang  pendidikan  inklusif  bagi peserta didik yang memiliki kelain- an dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa
6) Surat  Edaran  Dirjen  Dikdasmen Depdiknas  No.380/C.C6/MN/2003 20 januari 2003: “setiap kabupaten/ kota  diwajibkan  menyelenggara- kan  dan  mengembangkan  pendidi- kan di sekurang-kurangnya 4 (em- pat) sekolah yang terdiri dari: SD,
SMP, SMA, SMK.
7) Deklarasi Bandung: “Indonesia me- nuju pendidikan inklusif” tanggal 8-14 agustus 2004
a) Menjamin setiap anak berkela- inan dan anak berkelainan lain- nya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek ke- hidupan, baik dalam bidang pen- didikan, kesehatan, sosial, kese- jahteraan,  keamanan,  maupun bidang  lainnya,  sehingga  men- jadi generasi penerus yang han-
dal
b) Menjamin setiap anak berkela- inan dan anak berkelainan lain-
nya sebagai individu yang ber- martabat,  untuk  mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pen- didikan yang bermutu dan sesu- ai  dengan  potensi  dan  kebu- tuhan  masyarakat,  tanpa  per- lakuan  diskriminatif  yang  me- rugikan  eksistensi  kehidupan- nya  baik  secara  fisik,  psikolo- gis,  ekonomis,  sosiologis,  hu- kum, politis maupun kultural
c) Menyelenggarakan  dan  meng- embangkan  pengelolaan  men- ciptakan lingkungan yang men- dukung bagi anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya, sehingga  memungkinkan  me- reka dapat mengembangkan ke- unikan  potensinya  secara  op- timal
d) Menjamin kebebasan anak ber- kelainan dan anak berkelainan lainnya untuk berinteraksi baik secara  reaktif  maupun  proaktif dengan  siapapun,  kapanpun, dan  di  lingkungan  manapun, dengan meminimalkan hamba- tan
e) Mempromosikan dan mensosi- alisasikan  layanan  pendidikan inklusif  melalui  media  masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan  dan  lainnya  secara berkesinambungan
f) Menyususn  rencana  aksi  ( acti- on  plan )  dan  pendanaannya untuk  pemenuhan  aksesibilitas fisik  dan  non-fisik,  layanan pendidikan  yang  berkualitas, kesehatan,  rekreasi,  kesejah- teraan  bagi  semua  anak  berke- lainan  dan  anaka  berkelainan lainnya
g) Pendidikan  inklusif  yang  di- tunjang kerja sama  yang siner- gis dan produktif antara peme- rintah, institusi pendidikan, ins- titusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masya-
rakat  (Dadang  Garnida,  2015: 44-46).
d. Landasan Empirik
Penelitian  yang  dipelopori  oleh The National  Academy  of  Sciences (Amerika Serikat) hasilnya menunjukkan bahwa kla- sifikasi  dan  penempatan  anak  berkelainan di  sekolah, kelas atau tempat khusus  tidak efektif  dan  diskriminatif.  Layanan  ini  me- rekomendasikan  agar  pendidikan  khusus  se- cara segregatif hanya diberikan terbatas ber- dasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk  melakukan  identifikasi  dan  penem- patan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/ 1995).
Survei  yang  dilakukan  oleh  Prisoner (2003) yang mengambil objek kepala sekolah. Survey  ini  untuk  mengetahui  sikap  kepala sekolah  terhadap  pendidikan  inklusi  dan hasilnya  menemukan  hanya  satu  dari  lima (20%) kepala sekolah yang memiliki sikap positif  tentang  penerapan  pendidikan  inklusi sementara  yang  lainnya  tidak  jelas.  Lebih lanjut, dalam kelas yang dipimpin oleh ke- pala  sekolah  yang  memiliki  sikap  positif tersebut, siswa lebih mungkin dididik dengan cara-cara yang sedikit tidak dibenarkan da- lam proses pembelajaran.
Penelitian yang berkaitan dengan sikap guru, Mcleskey Waldron, So, Swanson, dan Loveland (2001) menemukan bahwa guru- guru dalam sekolah inklusi lebih memiliki sikap  positif  terhadap  peran  guru  inklusi dan dampaknya dari pada guru pada sekolah regular (Depdiknas, 2013:23)
e. Landasan Pedagogis Berdasarkan tujuan pendidikan nasional Indonesia  yang  ingin  dicapai  yang  mana melaului pendidikan, peserta didik berkelain- an dibentuk menjadi warga negara yang de- mokratis dan bertanggung jawab, yaitu in- dividu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

## 3. Cakupan  Konsep  Tentang  Pendidikan Inklusi
Anak-anak  yang orang tuanya mem- punyai hubungan baik, pada gilirannya bisa menunjukan  rasa  empati.  Mereka  adalah anak-anak yang peduli karena mendapatkan pemeliharaan yang baik. Pendidikan inklusi mempunyai cakupan yang sangat luas terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Di dalam pendidikan  inklusi  terdapat  cakupan  ten- tang konsep sistem pendidikan dan sekolah dalam  menampung  semua  anak  berkebu- tuhan  khusus  agar  berkesempatan  menik- mati pendidikan bersama anak normal pada umumnya (Muhammad Takdir Ilahi, 2013: 117).

## B. Pendidikan  Inklusi  Sudut  Pandang Islam
Kemuliaan  dan  keutaman  seseorang di dalam Islam tidak didasarkan pada suku, warna  kulit,  maupun  postur  tubuh,  namun lebih kepada akhlak dan ketakwaannya ke- pada  Allah  SWT.  Islam  juga  mengajarkan bahwa semua orang adalah sama, mempu- nyai hak dan kewajiban yang sama, baik di hadapan hukum, masyarakat, dan di hadapan Tuhan. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah  ialah  orang  yang  berhak  mendapat- kan perlindungan dan perhatian, meskipun ia  lepas  dari  semua  unsur  dan  pemikiran- pemikiran lain, yang dikenal manusia di ba- wah  tekanaan  realitas  bumi  (duniawi)  dan kesepakatan-kesepakatn mereka. Nasab (ketu- runan), kekuatan, harta, dan semua tata nilai tidak ada bobotnya apabila lepas dari iman dan  takwa.  Satu-satunya  yang  layak  men- dapatkan  timbangan  dan  penilaian  adalah apabila diperhitungkan dangan perhitungan iman dan takwa.
Islam  juga  mengajarkan  bahwa  semua orang  berhak  untuk  mendapatkan  pendidi- kan dan pengajaran tanpa memandang pang- kat,  golongan,  kecacatan  seserotang  mau- pun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan  diskriminasi  dalam  hal  pendi- dikan.
Allah memperjelas hal tersebut dengan diturunkannya  surat  abasa’  yang  menegur
Nabi Muhammad SAW karena beliau ber- muka masam dan berpaling dari orang buta. Al Qur’an menceritakan kisah tersebut se- bagai berikut:
1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling
2. Karena telah datang seorang buta kepa- danya.
3. Tahukah  kamu  barangkali  ia  ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
4. Atau  Dia  (ingin)  mendapatkan  penga- jaran,  lalu  pengajaran  itu  memberi man-faat kepadanya?
5. Adapun  orang  yang  merasa  dirinya serba cukup
6. Maka kamu melayaninya.
7. Padahal  tidak  ada  (celaan)  atasmu kalau  Dia  tidak  membersihkan  diri (beriman).
8. dan  Adapun  orang  yang  datang kepada-mu  dengan  bersegera  (untuk mendapat-kan pengajaran),
9. sedang ia takut kepada (Allah)
10. Maka  kamu  mengabaikannya.(Qur’an Tajwid, 491).
Diterangkan  oleh  beberapa  kalangan mufassir,”pada  suatu  hari,  rasuluuah  saw. Berdialog dengan orang pembesar Quraisy. Dalam riwayat Anas bin malik r.a diesbut- kan pembesar itu bernama Ubay bin Khalaf. Menurut  riwayat  Ibnu  Abbas,  mereka  itu adalah  Utbah  bin  Rabi’ah,  Abu  Jahal  bin Hisyam,  dan  Abbas  bin  Abdul  Muthalib. Beliau sangat sering melayani mereka dan sangat menginginkan agar mereka beriman (Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj, 2001: 655).
Kemudian sesaat itu kemudian datang- lah seorang tuna netra yang miskin, bernama Ibnu Ummi maktum kepada rasulluah saw yang sedang sibuk mengurusi sejumlah pem- besar Quraisy tersebut. Beliau berharap bahwa dengan mereka memeluk agama Islam me- reka  akan  membawa  kebaikan  bagi  islam yang  selama  ini  dipersulit  dan  ditekan  di mekkah. Rasulluah saat tidak senang kalau pembicaraan  dan  perhatiaan  beliau  terhadap tokoh-tokoh quraisy tersebut terputus. Ketidak senangan beliau tampak di wajahnya, yang
sudah  tentu  tidak  terlihat  oleh  lelaki  tuna netra itu (Sayyid Quthb, 2001: 172).
Sehingga  karena  peristiwa  tersebut- lah  Allah  menurunkan  surat  Abasa’  yang merupakan dasar pendidikan inklusi di dalam Islam. Di dalam surat  tersebut  Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita wajib  peduli  terhadap  manusia  lain  yang memiliki  kekurangan  fisik  ataupun  mental- nya. Allah menegur Rasulluah pada saat itu, dan Rasulluah akhirnya pada saat itu menya- dari akan kekhilafannya  dan segera Rasul- luah  berubah  dan  bersikap  lebih  baik  lagi kepada siapapun. Surat tersebut merupakan cahaya  bagi  islam  dalam  bersikap  kepada sesama  makhluk  ciptaan  Allah  yang  ber- bagai macam. Adapun konsep inklusi yang terjadi hari ini adalah sama dengan konsep tersebut di atas.
Di  dalam  surat  Az-Zukkruf  ayat  32 Allah juga berfirman:
ۡم ه َ أ اَنۡم َسَق   نۡ َ نَ ْۚ َكِ بَر  َتَ ۡحَۡر  َنو مِسۡقَي
ِفِ ۡم هَت َشيِعَّم م هَنۡيَب ٱ ِةَٰوَيَ ۡ لۡ ٱ ْۚاَيۡنُّلد َو اَنۡعَََر
َذِخَّتَ ِ لّ  ٖتَٰ َجَرَد  ٖضۡعَب  َقۡوَف  ۡم ه َضۡعَب َكِ بَر   تَ ۡحَۡرَو ۗا ٗ يِرۡخ س  ا ٗضۡعَب  م ه ضۡعَب َنو عَمۡ َيَ اَّمِ م ٞ ۡيرَخ
٣٢
Artinya:  Apakah  mereka  yang  membagi- bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menen- tukan  antara  mereka  penghidupan  mereka dalam  kehidupan  dunia,  dan  Kami  telah meninggikan sebahagian mereka atas seba- gian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.  dan  rahmat  Tuhanmu  lebih  baik  dari apa yang mereka kumpulkan”.
Selain  di  lihat  dari  landasan  Islam terhadap  pendidikan  inklusi  juga  bisa  di lihat dari landasan Filosofis bangsa Indone- sia  terhadap  pendidikan  inklusi  yang  me- megang teguh semboyan Bhineka Tunggal Ika, suatu semboyan yang pertama kali di- kemukakan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit. Berdasarkan semboyan itu pula,
bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari  penjajahan  bangsa  lain,  dan  berdasar- kan  semboyan  itu  pula,  bangsa  Indonesia membangun  sistem  pendidikannya.  Sembo- yan Bhineka tunggal ika, sering diterjemah- kan sebagai “berbeda tapi satu”. Meskipun demikian,  interpretesi  tiap  orang  tentang apa yang berbeda dan apa yang satu mung- kin berbeda-beda (Mulyono Abdurrahman, 2003: 27).
Namun sayangnya sistem pendidikan di  Indonesia  belum  mengakomodasi  kebera- gaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi  lembaga  pendidikan  yang  ber- dasar pada perbedaan agama, etnis, dan bah- kan perbedaan kemampuan baik fisik mau- pun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi  lembaga  pendidikan  ini  telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati  realitas  keberagaman  dalam masyarakat.  Selama  ini  anak-anak  yang  me- miliki  perbedaan  kemampuan  (difabel)  di- sediakan fasilitas pendidikan khusus disesuai- kan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara  tidak  disadari  sistem  pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan, konsep per- bedaan atau kebhinekaan adalah terkait de- ngan individual differences sedangkan kon- sep kesamaan adalah kesamaan dalam misi yang diemban oleh manusia dalam kehidu- pannya.  Perbedaan  dapat  bersifat  vertikal dan  dapat  pula  bersifat  horizontal.  Perbe- daan vertikal menunjuk pada itelegensi, ke- tajaman  sensoris,  kekuatan  fisik,  kemata- ngan emosi, dan ketajaman intuisi.
Perbedaan horizontal menunjuk pada ras, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa  yang semuanya memiliki posisi  yang setara sehingga tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Dengan adanya perbedaan tersebut  maka  dimungkinkan  manuisa  dapat saling  berhubungan  dalam  rangka  saling membutuhkan.  Kesamaan  menunjuk  pada ketunggalan  tugas  semua  manusia  dalam hidupnya,  yaitu  semata-mata  mengabdi  ke- pada Tuhan Yang maha Esa. Bangsa Indo-
nesia memberikan hak sepenuhnya kepada anak-anak  yang  memerlukan  bimbingan khusus untuk sama-sama memperoleh kesem- patan belajar seperti anak-anak normal lain- nya.  Anak-anak  yang  yang  menderita  ham- batan-hambatan  fisik  atau  lingkungan  bu- kanlah merupakan kelompok yang terpisah, yang  secara  kualitatif  berbeda  dari  anak- anak normal serta terutama menjadi subyek perhatiaan  medis  atau  perawatan  sosial (Wall W.D, 56). Dalam prakteknya bangsa Indonesia sangat jauh dari itu semua. Pen- didikan anak yang cacat dan berkebutuhan khusus  dibedakan  dengan  anak-anak  normal lainnya, mereka memang disediakan tempat tersendiri  dan  di  asuh  oleh  beberapa  guru ahli yang mampu membimbing mereka.

## C. Pendidikan Inklusi Analisis Politik
1. Pengertian Politik
Pengertian  Politik  atau  definisi  dan makna  politik  secara  umum  yaitu  sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau mem- bangun posisi-posisi kekuasaan didalam mas- yarakat yang berguna sebagai pengambil ke- putusan-keputusan  yang  terkait  dengan  kon- disi  masyarakat.  Politik  adalah  pemben- tukan dan pembagian kekuasaan dalam mas- yarakat  yang  berwujud  proses  pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan peng- gunanya  dimana  pengertian  politik  terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan  umum  dan  pengertian  politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pa- da  daerah.  Pengertian  politik  Secara  Singkat atau  sederhana  adalah  teori,  metode  atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok  atau  individu  yang  membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam mas- yarakat  atau negara. Seseorang  yang men- jalankan  atau  melakukan  kegiatan  politik disebut sebagai "Politikus".

## 2. Pendidikan Inklusi Analisis Politik
Menurut Thomas R. Dye, seperti yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab (2011: 4) Analisis  kebijakan  adalah  untuk  mengetahui “ What Goverments do, why they do it, and what difference it makes ”. Selanjutnya dikata- kan, bahwa pandangan Dye tentang analisis kebijakan ini pada akhirnya akan bermuara pada hal pendeskripsian dan penjelasan me- ngenai  sebab-sebab  dan  akibat-akibat  dari tindakan/perbuatan pemerintah. Pendapat lain mengatakan, bahwa Kebijakan Publik adalah suatu  keputusan  yang  dimaksudkan  untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilaku- kan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Mengatakan, bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan  pemerintah  dalam  me- ngatasi suatu masalah yang menjadi perhati- an publik. Berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah sebagian disebabkan karena ke- gagalan birokrasi dalam memberikan pelayan- an dan menyelesaikan persoalan publik (Sho- lihin Abdul Wahab, 2011: 33).
William N. Dun yang mengutip penda- patnya E.S. Quade mengatakan, bahwa ana- lisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang  menghasilkan  dan  menyajikan  infor- masi sedemukian  rupa sehingga  dapat mem- beri  landasan  dari  para  pembuat  kebijakan dalam membuat keputusan. Selanjutnya da- lam halaman yang berbeda, yang menyadur pendapat Thomas R Dye mengatakan bah- wa kebijakaan sebagai sebuah sistem, men- cakup hubungan timbal-balik di antara tiga unsur, yakni: kebijakan publik ( public Policy ), pelaku  kebijakan  ( Policy  Stakeholders ),  dan lingkungan kebijakan ( policy environment ) (William N. Dunn, 2003: 21). Kebijakan  pemerintah  sebagai  komit- men  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat di- tandai dengan lahirnya Undang-undang se- bagai berikut:
a. UU  No.  4  tahun  1997  pasal  5  tentang pernyandang anak cacat
b. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak
c. UU  No.  20  tahun  2003  pasal  5,  ayat  1 sampai dengan 4 tentang system pendi- dikan Nasional.
d. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendi- dikan Dasar dan Menengah, Kemendik- nas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
e. Permendiknas  No.  70  tahun  2009  ten- tang Pendidikan Inklusif
f. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan  142,  tentang    Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan Bahkan pada tahun 2002 pemerintah
secara  resmi  mulai  melakukan  proyek  uji- coba  di  sembilan  propinsi  yang  memiliki pusat  sumber, dan sejak saat  itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah  regular,  dan  pada  tahun  2005  me- ningkat  menjadi  6.000  siswa  atau  5,11% dari  seluruh  jumlah  anak  berkebutuhan  khu- sus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi  7,5% atau 15.181 siswa  yang ter- sebar  di  796  sekolah  inklusif  yang  terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Suyanto & Mudjito, 2012: 6).
Hal ini berarti pemerintah telah berupa- ya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan yang telah dibuat. Dari data yang diperoleh, tampaknya implementasi yang telah dilaku- kan  menunjukan  kuantitas  yang  progresif, namun  pertanyaannya,  apakah  benar  imple- mentasi  tersebut  telah  berhasil?  Seperti  di- katakan  Pressman  dan  Wildavsky  dalam Solichin Abdul Wahab (Solichin Abdul Wa- hab, 2014: 135), bahwa: proses untuk melak- sanakan  kebijakan  perlu  mendapatkan  per- hatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika  kita  menganggap  bahwa  proses  tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Sedangkan Hogwood & Gunn dalam dalam buku  yang  sama, mengatakan bahwa kebija- kan public itu sebenarnya mengandung re- siko untuk gagal. Kegagalan dalam imple- mentasi kebijakan bisa dilihat dari dua kate- gori  bersar,  yaitu non-implemetation dan unsuccessfull  implementation .  Dalam  kontek pendapat Hogwood & Gunn, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengimplemen- tasikan kebijakannya tidak termasuk dalam
dua  kategori  ini,  namun  juga  tidak  serta merta  dianggap  sebagai  keberhasilan  yang mutlak.
Untuk  mengevaluasi  apakah  imple- mentasi  kebijakan  tersebut  sudah  berhasil atau  belum,  maka  harus  pula  ditinjau  dari sisi  makna  pendidikan  inklusi  dan  konten kebijakan yang meladasi implementasi kebija- kannya. Misalnya dalam makna pendidikan inklusi disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 menyebutkan, bahwa pendidikan inklusi  adalah  system  penyelenggaraan  pen- didikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau  pembelajaran  dalam  satu  lingkung  pen- didikan secara bersama-sama dengan peserta didik  pada  umumnya;  Kemudian  dilanjut- kan dalam pasal 2, bahwa Pendidikan ink- lusi bertujuan: a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental,dan  sossial  atau  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk memperoleh pendidikan. b. Mewujudkan pe- nyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimak- sud pada huruf a. pertanyaannya makna ini telah  terwujud  menjadi  sebuah  kenyataan dalam  implementasi  kebijakan?  Tentunya hal  ini  masih  dapat  disanggah  dengan  per- kataan mana mungkin kebijakan itu mampu menhasilkan  perubahan  seketika.  Apapun sanggahannya  evaluasi  tetap  harus  diarah- kan pada pemahaman makna dari pendidikan inklusi itu sendiri.
Berikut dari sisi konten kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3,  yang  menyebutkan  bahwa  tujuan  pendi- dikan  nasional  adalah  berkembangnya  po- tensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan men- jadi warga Negara yang demokratis dan ber- tanggungjawab. Melalui pendidikan peserta
didik  berkelainan  dibentuk  menjadi  warga Negara  yang  demokratis  dan  bertanggungja- wab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan,  berpartisipasi  dalam  masyarakat. Tentunya  ini  masih  menjadi  pekerjaan  besar untuk mengiplementasikan kebijakan tersebut.
Belum  lagi  pada  kenyataan  yang  riil yang terjadi di lapangan tentang pendidikan inklusi  saat  ini.  Walau  sudah  diterbitkan kebijakan  yang  secara  yuridis  mempunyai kekuatan hukum, namun dalam implentasinya masih  banyak  persoalan-persoalan  yang  ter- jadi, misalnya:
a. Isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrasi, sehing- ga  siswa  harus  menyesuaikan  dengan sistem di sekolah
b. Isu  kebijakan  sekolah  yang  tidak  mau menerima  siswa  berkebutuhan  khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pen- didik, fasilitas dan sebagainya.
c. Isu tentang proses pebelajaran, misalnya guru  masih  belum  bisa  menerjemahkan kurikulum yang fleksibel, menetukan tu- juan sampai pada evaluasi.
d. Isu kondisi guru, belum adanya guru yang memiliki kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusi
e. Isu tentang lingkungan, dan sebagainya Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan inklusi di Indonesia, setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan- kebijakan  khusus  agar  tidak  menghalangi pelaksanaan  implementasi  kebijakan  tentang pendidikan inklusi. Ada beberapa dilema yang perlu  ditangani  dengan  kebijakan  khusus, yakni:
a. Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang  menggunakan  nilai  ujian  nasional sebagai kreteria penerimaan. Siswa hanya dapat  diterima  kalau  hasil  ujian  nasional- nya memenuhi standar minimal yang te- lah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
b. Dijadikannya pencapaian  hasil ujian nasi- onal sebagai kriteria sekolah bermutu, bu- kan diukur dari kemampuannya dalam me- ngoptimalkan  kemampuan  siswa  secara komperhensip sesuai dengan keragaman.
c. Penggunaan label sekolah inklusi dan ada- nya PP. no. 19 tahun 2005 tentang stan- dar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang  keharusan  untuk  memiliki  tenaga kependidikan  khusus bagi sekolah inklusi sebagai  alasan  melakukan  penolakan  ma- suknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan mun- culnya  gejala  ‘esklusivisme  baru’,  yaitu menolak anak berkebutuhan khusus de- ngan alasan belum memiliki tenaga khu- sus atau sekolahnya bukan sekolah ink- lusi.
d. Kurikulum  pendidikan  umum  yang  ada sekarang ini belum mengakomodasi ke- beradaan anak-anak yang memiliki per- bedaan kemampuan (difabel).
e. Masih  dipahaminya  pendidikan  inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata mema- sukkan anak disabled children ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomo- dasi kebutuhan khhususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi,  ditolak,  tidak  nyaman,  sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi  adalah  ketika  lingkungan  kelas atau  sekolah  mampu  memberikan  rasa senang,  menerima,  ramah,  bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.
f. Munculnya  lebel  khusus  yang  sengaja diciptakan  oleh  pemerintah  maupun  mas- yarakat yang cenderung membentuk sikap eklusivisme,  seperti  sekolah  unggulan, sekolah  berstandar  internasional  (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah favorit, sekolah perconto- han, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang  berbasis  agama.  Kondisi  ini  tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai  sekolah  kelas  dua  ( second  class ), karena menerima ABK sama dengan spe- cial school .
g. Masih  terbatasnya  perhatian  dan  keseriu- san  pemerintah  dalam  mempersiapkan pendidikan  inklusi  secara  matang  dan komperhensif,  baik  dari  aspek  sosialisasi, penyiapan sumberdaya, maupun uji coba
metode  pembelajaran,  sehingga  hanya terkesan  program  eksperimental  (Sunardi, 2009).

## PENUTUP
Islam memandang bahwa manusia dari aspek  potensi  sama  masing-masing  sudah dititipkan  seperti  dalam  surat  Az-Zukkruf “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?  Kami  telah  menentukan  antara mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidu- pan dunia, dan Kami telah meninggikan se- bahagian  mereka  atas  sebagian  yang  lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rah- mat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Islam juga mengajarkan bahwa semua  orang  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat,  golongan,  kecacatan  seserotang
maupun hal-hal  yang lain.  Islam melarang keras  melakukan  diskriminasi  dalam  hal pendidikan. kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menye- butkan  bahwa  tujuan  pendidikan  nasional adalah  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, krea- tif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara yang  demokratis  dan  bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demok- ratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpar- tisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini ma- sih menjadi pekerjaan besar untuk mengiple- mentasikan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Mulyono, 2003, Pendidikan Bagi Anak berkebutuhan Khusus , Cet II, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Al Hajjaj, Al Imam Abi Husain Muslim bin, 2001, Shahih Muslim, Kairo: Daar Ibnu Al Haitam.
Ahmadi, Rulam, 2015, Pengantar Pendidikan , Yogyakarta
Depdiknas, 2009. Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif. Jakarta.
Desmita , 2016, Psikologi Perkembangan Peserta Didik , Bandung: Remaja Rosda Karya.
Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2004, Pengembangan Kurikulum Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif , DIRJENMENDIKDASMEN DEPDIKNAS.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua . Judul asli: Public Policy Analysis: An Introduction. Second Edition.
Diterjemahkan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Garnida, Dadang, 2015, Pengantar Pendidikan Inklusif, Bandung: Refika Aditama.
Gerungan, 2004, Psikologi Sosial , Bandung: Refika Aditama.
Ilahi, Muhammad Takdir, 2013, Pendidikan Inklusi, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
Kustawan, Dedy, 2012, Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya , Jakarta: Luxima Metro Media.
Latif, Mukhtar , 2013, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini , Jakarta: Kencana.
Quthb, Sayyid, 2001, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an , terjemahan As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani press.
Somantri, T. Sutjihati, 2006, Psikologi Anak Luar Biasa , Bandung: Refika Aditama.
Suyanto & Mudjito. AK. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
UNESCO. 1994, Final report: world confrerence on special needs education: acces and quality. Paris: UNESCO.
Wahab , Solichin Abdul, 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
----------------------------. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Malang: UMM press.
Wall, W.D, Anak-anak cacat Yang menyimpang , Cet I, Diterjemahkan oleh R. Bratantyo, Jakarta: Balai Pustaka.