## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
P-ISSN 2088-0871
0-ISSN 2722-2314
http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah
Halaman 27-38
Fatwa ( al- ifta’ ); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum
Islam
Popi Adiyes Putra STAI Diniyah Pekanbaru Jl. Kuau No.01 Sukajadi-Pekanbaru adiyes@diniyah.ac.id

## Sudirman Suparmin
UIN Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V-Medan sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

## Tuti Anggraini
UIN Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V-Medan tuti.anggraini@uinsu.ac.id
DOI: 10.46781/al-mutharahah.v19i1.394 Received : 17/01/2022 Revised : 24/01/2022 Accepted : 07/02/2022 Published
: 10/02/2022

## Abstract
The  fatwa  is  the  mufti's  answer  to  the  problems  asked  by  individuals,  groups  or  by organizations/institutions related to the problems they face. A mufti or scholar who stipulates a fatwa  is  mandatory  for  people  who  have  high  knowledge,  understand  the  science  of  ushul  fiqh, understand the science of interpretation and hadith, can speak Arabic, maintain their views, speak little about matters that are less important and are free from interests. The question is the fatwa issued by the mufti or trusted people, what is its position in Islamic law? This is because the fatwa is not part of the structure of Islamic law, plus the fatwa issued by the mufti is not coercive. To answer  this  question,  the  researcher  conducted  an  analysis  or  study  using  a  library  research method with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that at this time in the  midst  of  the  progress  of  the  times,  problems  arise  in  various  ways.  The  diversity  of  these problems can only be answered in sharia-based on the fatwa issued by the mufti or ulema. This means that the fatwa is very significant and has a high position to answer the problems faced by the ummah in terms of sharia or religion. Fatwas are in a very important position in the Islamic legal  system,  although  they  are  not  binding,  fatwa  decisions  are  one  of  the  bases  for  judges  in making decisions.
Keywords: Fatwa, Islamic Law, Usul Fiqh

## Abstrak
Fatwa  merupakan  jawaban  mufti  atas  persoalan-persoalan  yang  ditanyakan  oleh  individu, kelompok ataupun oleh organisasi/lembaga terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Seorang mufti atau ulama yang menetapkan fatwa wajib orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, mengerti ilmu  ushul  fiqih,  mengerti  ilmu  tafsir  dan  hadits,  bisa  berbahasa  arab,  terjaga  pandangannya,

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
sedikit  bicaranya  atas  masalah-masalah  yang  kurang  penting  dan  terbebas  dari  kepentingan. Pertanyaannya  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  mufti  atau  orang-orang  terpercaya  tersebut bagaimana kedudukannya  dalam hukum  Islam?  Hal  ini mengingat fatwa tidak menjadi  bagian dalam sruktur hukum Islam, ditambah lagi fatwa yang dikeluarkan mufti tidak bersifat memaksa. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti melakukan analisis atau kajian menggunakan metode penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  pada  masa  sekarang  di  tengah  kemajuan  zaman,  persoalan  muncul  dengan  beraneka ragam. Keragaman persoalan tersebut hanya bisa dijawab secara syariah berdasarkan pada fatwa yang  dikeluarkan  oleh  mufti  atau  ulama.  Artinya  fatwa  sangat  signifikan  keberadaanya  dan memiliki  kedudukan  yang  tinggi  untuk  menjawab  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  ummat dipandang  dari  sisi  syariah  atau  agama.  Fatwa  berada  pada  kedudukan  yang  teramat  penting dalam system hukum Islam, meskipun tidak bersifat mengikat tapi keputusan fatwa menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam mentetapkan keputusan.
Kata kunci: Fatwa, Hukum Islam, Ushul Fiqih

## A. Pendahuluan
Penciptaan manusia di atas permukaan bumi tak akan pernah luput dari masalah, baik  masalah  individu  maupun  masalah-masalah  keumatan.  Masalah-masalah  yang dihadapi  manusia  membutuhkan  pemecahan,  dan  agama  merupakan  jalan  untuk pemecahan  terbaik.  Hal  ini  dikarenakan  agama  mengajarkan  manusia  untuk  bisa mengendalikan  diri,  lingkungan  dan  masyarakatnya.  Dalam  kontek  yang  lebih  luas agama  Islam  membawa  manusia  kepada  keselamatan,  baik  di  dunia  maupun keselamatan  di  akhirat.  Oleh  karenanya  Islam  diturunkan  kepada  manusia  sebagai sumber  ajaran  yang  sempurna.  Kesempurnaan  ajaran  Islam  dijelaskan  dalam  QS.  Al- Maidah [5]:3)
... ٱ ََمۡوَيۡل ََ َ تۡل َمۡك َ أ ََ ۡم ك َ ل ََ ۡم كَني ِد ََ َ تۡم َمۡت َ أ َو ََ ۡم كۡي َ لَع ََ َي ِت َمۡعِن ََ َ تي ِض َر َو ََ َ م ك َ ل ََ ٱ ََم ََٰ لۡس ِإۡل ََ َ اٗني ِد ََ َِن َم َ ف ََ ٱ َ ر  طۡض ََ َيِف ََ َ ة َص َمۡخ َ م ََ ََرۡي َ غ َ َ  فِنا َجَت  م َ َ مۡثِإِ ل َ َ ن ِإ َ ف َ ٱ ََ للّ َ ٞرو ف َ غ َ ٞمي ِح  ر َََ َ
Artinya:  “… Pada  hari  ini  telah  Kusempurnakan  untuk  kamu  agamamu,  dan  telah  Ku- cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka  barang  siapa  terpaksa  karena  kelaparan  tanpa  sengaja  berbuat  dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ” (QS.Al-Maidah;5;3) .
Iman Ibnu Katsir berkata, “ adalah merupakan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT kepada  umat  ini,  Allah  SWT telah  sempurnakan  agama  untuk  mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lainnya. Dan  juga  tidak pula memerlukan nabi  selain  nabi  mereka,  oleh  karenanya  Allah  SWT menghadirkan  Nabi  Muhammad SAW sebagai nabi penutup  dan mengutusnya kepada jin dan manusia, karenanya tidak ada satupun yang halal selain apa yang dihalalkanNya, tidak ada yang haram melainkan diharamkanNya, tidak ada ajaran selain yang ajaran agama yang beliau sampaikan, dan setiap apa yang beliau beritakan adalah benar dan jujur, tiada kedustaan di dalamnya.” 1
1 Imam Ibn Katsir dalam Website abiubaida, Islam Agama Sempurna dan Paripurna, Islam, Agama Sempurna dan Paripurna – Situs Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi (abiubaidah.com) , download pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 20.45 WIB

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022
Kesempurnaan  Islam  terletak  pada  hal  yang  menjadi  pondasi  ajaran  Islam  itu sendiri, yaitu Al- Qur’an dan Hadits. Keduanya dijadikan petunjuk dan sumber hukum bagi  manusia.  Sebagai  petunjuk  dan  sumber  hukum  banyak  umat  Islam  belum memahami  Al-Quran  dan  Hadits  secara  langsung.  Terlebih  banyak  nash-nash  yang terdapat  di  dalamnya  yang  bersifat mutasyabihat ataupun  ayat-ayat zhonny yang memerlukan  penjabaran  secara  lebih  detil.  Penjabaran-penjabaran  inilah  yang kemudian  diterjemahkan  dalam  bentuk  fatwa,  sebagai  bentuk  ijtihad  para  mujtahid dalam menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi ummat pada masanya. Fatwa mulai dikembangan semenjak Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat nabi, tabi’in dan tabiut tabi’in dan para ulama setelahnya menjadi tempat bagi ummat untuk bertanya dan meminta fatwa terkaid masalah-masalah yang mereka hadapi.
Terlebih  lagi  pesatnya  kemajuan  peradaban  manusia,  khususnya  dalam  bidang ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  mendatangkan  beragam  persoalan  kehidupan  yang dihadapi ummat manusia. Beragam persoalan itu kebanyakannya tidak pernah terjadi pada masa Nabi, ataupun pada masa sahabat, tabi’in, tab’ut tabi’in sebelumnya, sehingga membutuhkan  adanya  jawaban  berdasarkan  tinjauan  agama.  Tinjauan  agama  yang dilahirkan  sebagai  bentuk  jawaban  atas  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  ummat tersebut yang kemudian dikenal dengan fatwa.
Fatwa secara  bahasa  dapat  diartikan  sebagai  jawaban  terhadap  suatu  kejadian (peristiwa),  atau  fatwa  juga  berarti  nasihat,  petuah,  jawaban  atau  pendapat.  Menurut syara’, fatwa berarti menjelaskan hukum syara’ sebagai jawaban atas masalah -masalah yang  ditanyakan,  baik  sipenanya  itu  diketahui  identitasnya  maupun  tidak,  baik pertanyaan dari individu maupun kolektif. 2 Sedangkan secara terminology fatwa adalah penjelasan hukum syara’ atas masalah yang diajukan seseorang atau kelompok. Dalam hal ini fatwa memiliki ciri yakni bersifat responsif dan fatwa tidak mengikat. Responsive artinya fatwa dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa atas kasus atau  peristiwa  yang  muncul.  Sedangkan  fatwa  tidak  mengikat  berarti  individu  yang menginginkan  fatwa  tidak  ada  kewajiban  untuk  mengikuti  keputusan  fatwa,  karena fatwa berbeda keputusannya dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat. 3 Kitab Mafaahim  Islamiyyah menjelaskan  kata al  fatwa adalah  jawaban  dari masalah-masalah  syariat  atau  perundangan-undangan  yang  sulit.  Bentuk  jamaknya adalah fataawin atau fataway . Amir Syarifuddin berpendapat, fatwa ( ifta’) asal katanya dari  kata afta yang  berarti  memberi  penjelasan.  Pengertian  defenitif  fatwa  adalah memberikan penerangan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada masyarakat yang belum  memahaminya. 4 Ifta’ merupakan  sinonim  dari ijtihad ,  namun  ada  perbedaan antara  keduanya . Ijtihad merupakan istinbath hukum  secara  umum  atas  kasus  yang sudah terjadi atau belum terjadi. Sedangkan fatwa merupakan jawaban atas kasus yang sudah muncul, dan mufti memberikan jawaban berdasarkan ilmu yang dimilikinya atas kasus yang muncul tersebut.
Keberadaan fatwa dewasa ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut produk hukum berdasarkan tinjauan syariah yang dianalisis oleh para ahli agama baik itu ulama, kiyai, buya atau ustad yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia (MUI).
2 Yusuf  Qardhawi, Al-Fatwa  Bainal  Indhibat  wat-Tasayyub  (Fatwa  Antara  Ketelitian  dan Kecerobohan), terjemahan, Jakarat: Gema Insani Press, 1997, hlm, 5
3 Jamal  Ma’mur,  Peran  Fatwa  MUI  Dalam  Berbangsa  dan  Bernegara  (Talfiq  Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), Jurnal Wahana Akademika, Vol.5, No.2, Oktober 2018, hlm, 43
4 Amir Syarifuddin , Ushul Fiqh Jilid II , Jakarta: Kencana, 2008, hlm, 484

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
Memperhatikan  hal  ini,  maka  posisi  fatwa  menjadi  teramat  penting  posisinya  dalam hirarki hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk  menelaah  tentang  fatwa  dan  kedudukannya dalam hukum Islam adalah metode kualitatif. Metode ini dipakai mengingat penelitian yang  dilakukan  tergolong  pada  penelitian  studi  pustaka.  Penelitian  kualitatif  studi Pustaka  diawali  dengan  menghimpun  sumber-sumber  kepustakaan  baik  primer maupun  sekunder  yang  terkait  dengan  pokus  bahasan.  Setelah  itu  dilakukan pengolahan  data  untuk  kemudian  ditampilkan  sebagai  temuan  penelitian  dan dinterpretasikan hingga mendapatkan kesimpulan akhir penelitian.

## C. Pembahasan
Fatwa yang merupakan jawaban atau nasehat yang ditetapkan oleh lembaga resmi atau perorangan yang tidak diragukan otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai jawaban dari pertanyaan yang diutarakan oleh peminta fatwa ( mustafti) . 5 Berdasarkan  pengertian  ini  dapat  dikemukakan  bahwa  fatwa  adalah  materi-materi hukum yang ditetapkan berdasarkan jawaban atas pertanyaan dari orang yang meminta fatwa baik perseorangan ataupun kelompok.
Dalam  memutuskan  fatwa  ada  bagian-bagian  yang  tidak  bisa  dilepaskan keberadaannya,  diantaranya; pertama , al-ifta atau al-futya yaitu  menjelaskan  hukum syara’ se bagai jawaban atas pertanyaan. Kedua , mustafti, yaitu individu atau kelompok yang  mengajukan  pertanyaan. Ketiga,  mufti ,  yaitu  ulama  yang  memberikan  fatwa. Keempat,  mustafti  fih, yaitu  persoalan-persoalan  yang  ditanyakan  kedudukan hukumnya. Kelima, fatwa, yaitu jawaban mufti (ulama) atas persoalan yang ditanyakan. 6 Dari  kelima  ini  yang  paling  berperan  adalah mufti (ulama)  karena  berkualitas  atau tidaknya fatwa yang dikeluarkan sangat tergantung dari kefakihan seorang mufti. Mufti mesti orang yang paham agama secara mendalam, seorang yang cerdas, adil, terpercaya, berilmu, merdeka (terbebas dari tekanan atau kepentingan), dan masih hidup. 7 Mufti juga harus orang menguasai kaidah fiqih dan ushul fiqih, mempunyai keahlian untuk berijtihad, memiliki ilmu yang dibutuhkan utk memformulasikan hukum, seperti ilmu nahwu, syaraf, bahasa, mustahd hadits, ilmu tafsir dan ilmu hadits. 8
5 Website Wikipedia, Fatwa, Fatwa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , download Hari Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 21.42 WIB
6 KH. Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: eLSAS, 2008, hlm, 19-21
7 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14, hlm, 434-435
8 Ar-Raazi dalam FAridatus Suhadak, Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam, Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm, 189-196

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
1. Dalil-Dalil Dibolehkannya Fatwa
Dalil  dibolehkannya  fatwa  berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam QS. An- Nisa’[4] Ayat 127 :
ََيِفَ َكَنو تۡفَتۡسَيَو ٱ َ ِءٓا َسِ نل ََ َِل ق ََ ٱ َ للّ ََ ۡم كيِتۡف ي ََ َ نِهيِف ََ َا َم َو ََ ََٰى َ لۡت ي ََ ۡم كۡي َ لَع ََ َيِف ََ ٱ َ ِب ََٰ ت ِكۡل ََ يِف ََ ى َمََٰتَي ََ ٱ َِءٓا َسِ نل ََ ٱ َي ِت َٰ ل ََ ا َ ل ََ َ ن هَنو تۡؤ ت ََ ا َم ََ ََبِت ك ََ َ ن ه َ ل ََ َ َ نو ب َ غۡرَت َو ََ ن َ أ ََ َ ن هو  ح ِكن َت ََ ََو ٱ ََني ِف َعۡضَتۡس  مۡل ََ ََن ِم ََ ٱ َِن ََٰدۡل ِوۡل ََ ن َ أ َو ََ َ او  مو قَت َ ََٰى َمََٰتَيۡلِل َ َ ِب ٱ َ  ِطۡس ِقۡل َ ا َم َو ََ َ او ل َعۡفَت َ ۡن ِم َ َ رۡي َخ َ َ ن ِإ َ ف َ ٱ ََ للّ َ َ َ نا َ ك ََ َۦِهِب ََ اٗمي ِلَع َََ
Artinya:  “ Dan  mereka  minta  fatwa  kepadamu  tentang  para  wanita. Katakanlah:”Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang  mereka,  dan  apa  yang dibacakan kepadamu dalam al- Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim  yang  kamu  tidak  memberikan  kepada  mereka  apa  yang  ditetapkan  untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang  lemah.  Dan  kebajikan  apa  saja  yang  kamu  kerjakan,  maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya” (QS. An- Nisa’[4]:127)
QS. An- Nisa’[4] Ayat 176 : ََكَنو تۡفَتۡسَي ََ ََ ِل ق ٱ َ للّ ََ ۡم كيِتۡف ي ََ يِف ََ ٱ َ ِة َ ل ََٰ ل َ كۡل ََ َِنِإ ََ ٱ َ ا ٌؤ  رۡم ََ ََك َ ل َه ََ َ َسۡي َ ل ََ ۥ  ه َ ل ََ ََا َمَ فۡصِنَا َه َ ل َ فَٞتۡخ أَٓۥ  ه َ ل َوَٞد َ ل َو ََا َ تَنا َ كَن ِإ َ فَ ٞد َ ل َوَا َه لَن كَيَۡم لَنِإَٓا َه ث ِرَيََو هَوَ  َك َرَت ٱ َِنۡي َتَنۡث ََ اَم  ه َ ل َ ف ََ ٱ َِنا َث لُّثل ََ ا ِمِ ََ َ َك َرَت ََ نِإ َو ََ ٓو نا َ ك َ اََ َٗة َوۡخ ِإ ََ ا ٗ لا َج ِ ر َ َٗءٓا َسِن َو َ َِر َ ك ذلِل َ ف ََ َ لۡث ِم َ َ ِ ظ َح َ ٱ َ ِنۡيَي َ ثن أۡل َ ََب ي َ  نِ ي ٱ َ للّ َ ۡم ك َ ل َ ن َ أ َ َ او ُّ ل ِض َت َََو ٱ َ للّ َ َ ِ ل كِب ََ َ ءۡي َ ش َ ُۢ مي ِلَع ََ َ
Artinya: “ Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: ”Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan  maka  bagi saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  meninggal. Dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu  terdiri  dari)  saudara-saudara  laki-laki  dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara  perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An- Nisa’[4]:176)
Hadits Nabi SAW;
Artinya:  “ Dari  Abdullah  bin  Abbas,  sesungguhnya  Sa’ad  bin  Ubadah  memohon fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: sesungguhnya

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
ibuku telah meninggal dan ia mempunyai nazar yang belum dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa  Sall am menjawab: laksanakan nazar ibumu.” (H.R. Malik dalam Muwaththa’) .
Artinya:  “ Dari  Ibnu  Umar,  sesungguhnya  Umar  memohon  fatwa  kepada  Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: apakah seseorang dari kita boleh  tidur  sedangkan  ia  dalam  keadaan  jubub?  Nabi  menjawab:  boleh,  tapi seyogianya  ie  berwudlu’,  kemudian  tidur,  lalu  mandi  jika  ia  menginginkan  hal seperti itu.” (H.R. Muslim).
Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  meminta  fatwa diperbolehkan  oleh  agama,  dan  kewajiban  ulama  untuk  mengeluarkan  fatwa terkait  dengan  perosalan  yang  diajukan  oleh  ummat.  Tradisi  meminta  fatwa sudah  dimulai  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  misalnya  hadits  yang diceritakan oleh ummul mu’minin Aisyah RA, berikut: “ Dari Aisyah RA berkata: ‘sesungguhhnya  Fatimah  Binti  Abi  Hubays datang  meminta  fatwa  kepada Rasulullah  SAW;  Wahai  Rasulullah  sesungguhnya  saya  mengalami  istihadah, apakah  saya  boleh  meninggalkan  sholat?,  Rasul  menjawab;”sesungguhnya  itu adalah keringat, jika kamu kondisi haid, maka tinggalkannlah sholat, tetapi jika kamusuci,  maka  mandilah  dan  sucikanlah  darah  darimu  kemudian  tunaikanlah sholat” (HR. Muttafaqun ‘Alaih). 9

## 2. Kedudukan Fatwa Menurut Para Ulama
Fatwa  berada  pada  kedudukan  yang  sangat  strategis  dan  teramat  penting untuk  menjawab  persoalan-persoalan  keumatan.  Terlebih  lagi  persoalan- persoalan itu menyangkut hukum Syariah yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang halal atau haram bagi umat. Kebolehan atau tidak boleh dilakukan menurut syariat akan berujung pada syorga dan neraka. Memperhatikan hal ini, maka orang yang  mengeluarkan  fatwa  mestilah  orang  atau  lembaga  yang  berkompeten  dan orang-orang  terpercaya  di  tengah-tengah  masyarakat.  Keilmuan  dan kepekarannya  dalam  bidang  keagamaan  menjadikan  fatwa  yang  diputuskan memiliki  kualitas  yang  tinggi.  Berikutnya  mufti  sebagai  pemberi  fatwa,  seperti yang  dikatakan  oleh  Imam  Asy-Syathibi,  merupakan  pelanjut  tugas  Nabi  SAW, sehingga  kedudukannya  sama  sebagai  khalifah  dan  ahli  waris  Nabi  SAW, 10 sabadanya; “ Ulama merupakan ahli waris para nab i” (HR. Abu Daud dan Thirmizi) Lebih lanjut Yusuf Qordhawi menjelaskan bahwa seorang mufti merupakan pelanjut  Nabi  SAW  dalam  menyerukan  ajaran  syariat,  mengajarkan  kepada manusia,  dan  menyampaikan  peringatan  agar  manusia  sadar  dan  berhati-hati. Disamping  menyambung  risalah  dakwah  Nabi  SAW,  mufti  juga  menggantikan Nabi SAW dalam menetapkan hukum lewat ijtihadnya, sehingga dengan perannya
9 Umar Sutopo, Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia; Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara, Jurnal Justicia Islamica, vol.15, No. 1 Juni Tahun 2018
10 Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 13

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
ini Imam Syathiby juga menjelaskan hukum yang dikeluarkan mufti wajib untuk diikuti dan dilaksanakan keputusannya. 11
Sementara itu Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim mengatakan seorang mufti sebagai penerima amanat dari Allah SWT terhadap apa yang ia fatwakan. Beliau berpendapat ketika seorang mandataris (penerima mandat) mendapatkan mandat dari seorang raja, maka ia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di tengah masyarakat,  sebagai  kedudukan  yang  tinggi  dan  terpuji,  maka  lebih-lebih  lagi kedudukan seorang yang mendapatkan mandat dari Robb bumi dan langgit. Para ulama  salaf  mengemukakan  betapa  mulia,  agung  dan  berpengaruhnya  fatwa  di dalam agama Allah dan kehidupan manusia. 12 Oleh karenanya mereka bersikap; pertama,  takut  mengeluarkan  fatwa. Ulama  salaf  sangat  takut  dan  berhati-hati memberikan  fatwa  bahkan  kadang-kadang  mereka  berdiam  diri  dan  tidak memfatwakan  sesuatu.  Mereka  mengagungkan  fatwa  dan  memahami  besarnya dampak  dari  fatwa,  makanya  menghormati  orang  yang  berfatwa  yang dilabelakangi  dengan  ilmu  dan  mereka  memarahi  orang  yang  lancang  dalam berfatwa tanpa didasari oleh ilmu yang cukup.
Yusuf Qardhawi menjelaskan setelah meninggalnya Nabi SAW, para sahabat banyak yang enggan memberikan jawaban atas pertanyaan pengikut Islam, hingga mereka  mendiskusikan  masalah  itu  dengan  sahabat  lain,  padahal  mereka  telah dianugrahkan  Allah  SWT  pikiran  yang  lurus,  tajam,  bersih,  dan  terbimbing. Mereka  berprilaku  demikian  karena  mencontoh  Nabi  SAW  yang  ketika  ditanya tentang  suatu  masalah  beliau  tidak  langsung  menjawab  tanpa  terlebih  dahulu ditanyakan kepada Malaikat Jibril. 13 Begitu juga dengan para Khalifah Urrasyidin yang  dianugrahi  Allah  ilmu  yang  luas  dan  sehari-sehari  berjuang  bersama  Nabi SAW,  Ketika  ditanya  tentang  suatu  persoalan  beliau  terlebih  dahulu mengumpulkan  para  sahabat-sahabat  yang  lain  untuk  mendiskusikan  dan memusyawarahkan  pertanyaan  itu,  sehingga  ketika  ada  kesepakatan  barulah khalifah menjawab pertanyaan tersebut. Model inilah yang kemudian melahirkan model fatwa kolektif atau i jma’ ulama di generasi pertama ulama-ulama Islam. Pada  generasi  setelahnya,  sebagian  ulama  bersikap tawaqquf (diam),  tidak mau  memberi  fatwa  terkait  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan masyarakat  kepadanya,  bahkan  malah  mereka  melimpahkannya  kepada  ulama yang lain atau mereka mengatakan “saya tidak tahu”. seperti yang dikatakan oleh Utbah bin Muslim, “aku menemani Ibnu Umar selama tiga puluh empat bulan, jika ia ditanya tentang hukum suatu persoalan, ia sering kali mengatakan saya tidak tahu ”.  Ibnu  Abi  Laila  juga  berkata  “saya  mendapati  seratus  dua  puluh  sahabat Anshar, apabila ditanyakan kepada salah seorang diantara mereka tentang suatu masalah, maka dilimpahkannya kepada ulama yang lain, dan ulama yang lain pun melimpahkannya  kepada  berikutnya  pula  untuk  menjawabnya,  hingga  akhirnya Kembali kepada ulama yang pertama. Tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengeluarkan jawaban atas persoalan itu malinkan mereka merasa senang kalua orang  lain  dapat  memberikan  jawaban  yang  memadai”. 14 Begitu  juga  yang disampaikan oleh Atha’ ibnus Sa’ib, ia berkata “saya menjumpai suatu kaum yang
11 Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat dalam Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 13
12 Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim dalam Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 14
13 Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 15 14 Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 15

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022
apabila  di  antara  mereka  ditanya  sesuatu  soalan,  maka  mereka  menjawabnya dengan gemetar”. Mereka bersikap seperti ini mengingat apa yang dikatakan oleh Umar  ibnul  Khatab; “ Orang  yang  paling  berani  di  antara  kamu  dalam  memberi fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka” . Ibnu Mas’ud juga berkata: “ Demi Allah, sesungguhnya orang yang memberi fatwa pada setiap persoalan yang orang lain tanyakan kepadanya adalah orang gila” . 15
Ketakutan  mengeluarkan  fatwa  juga  terjadi  pada  masa  tabi’in,  Said  ibnul Musayyab  tidak  pernah  mengeluarkan  fatwa,  ia  berucap “yaa  Allah  selamatkan aku, dan selamatkanlah orang lain dari (kekeliruan)ku”. Al Qosim bin Muhammad , satu  dari  tujuh  fuqoha  di  Madinah  pernah  ditanya  tentang  suatu  soalan,  lalu  ia menjawab  “saya  tidak  mengerti”.  Kemudian sipenanya  berucap  lagi “saya mendatangimu  karena  saya  tidak  mengetahui  orang  yang  lebih  layak  selain dirimu ”.  Al - Qosim  menjawab  “janganlah  engkau  melihat  panjangnya  jenggotku dan banyaknya orang disekitarku, demi Allah saya tidak tahu”. Kemudian orang tua yang duduk disamping nya berkata “wahai anak saudaraku, penuhilah hal itu, demi Allah hari ini aku tidak melihat orang  yang lebih pandai darimu di dalam manjlis ini”. Lantas Qosim berkata “demi Allah seandainya lidahku dipotong, maka yang demikian itu lebih aku sukai dari pada aku mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti”. 16 Hal serupa juga terjadi pada ulama-ulama yang lain sebagaimana diriwayatkan  oleh  Imam  Abu  Hanifah,  seorang  imam  yang  terkenal  akurat jawabannya  terhadap  masalah  yang  ia  kuasai,  dan  memiliki  kemampuan  yang tinggi dalam mengistinbathkan hukum dan menghasilkan hukum, ditanya tentang suatu hal, dan ia berucap “aku tidak tahu”. Al -Kathib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Abu Yusuf, ia berkata “ aku mendengar Imam Abu Hanifah berkata “ kalau tidak karena  takut  kepada  Allah  akan  lenyapnya  ilmu,  niscaya  aku  tidak akan  pernah memberikan fatwa kepada seorangpun, sebab orang itu memperoleh kesenangan, sementara  aku  menanggung  resikonya”.  Beliau  juga  mengatakan  “barangsiapa mengatakan sesuatu dari ilmu (agama) dan hanya ikut-ikutan, sedangkan dia tidak merasa  bahwa  Allah  akan  menanyakan  kepadanya  ‘bagaimana  engkau  memberi fatwa tentang syariat Allah?’ kemudian orang itu telah meremehkan dirinya dan agamanya”. 17 Masih banyak kisah-kisah lain yang dialami oleh para ulama atau para imam-imam besar umat Islam sebelumnya baik itu yang dikemukakan oleh Imam Malik, Ahmad bin Hambal, dan lainnya yang pada intinya ada ketakutan mereka untuk  mengeluarkan  fatwa  terkait  persoalan-persoalan  yang  diajukan  kepada mereka. 18
Memperhatikan tingginya kedudukan fatwa, maka para ulama mengemukakan bahwa “barang siapa yang me ngeluarkan fatwa sedangkan dirinya tidak memiliki kelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian juga bagi siapa dari golongan penguasa yang mengakuinya, maka dirinya juga  telah  berbuat  maksiat”.  Ibnul  Qoyyim  juga  berkata  “ ulama  yang mengeluarkan  fatwa  pada  hal  dirinya  tidak  memiliki  kelayakan  untuk  memberi fatwa, mereka sama dengan orang yang menunjukan arah padahal dia sendiri tidak
15 ‘ilamul Muwaqi’in dalam Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa Bainal…, hlm, 16
16 Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 17
17 Al-Faqih wal-Mutaqqih dalam Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 22
18 M.  Erpan  Riadi,  Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis Yuridis Normatif), Jurnal Ulumuddin, vol. VI, No. VI, Tahun IV, Jan-Jun 2010

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022
mengetahui  jalannya,  atau  seperti  orang  yang  tidak  mengerti  ilmu  kedokteran tetapi ia nekat melakukan praktek dokter, maka mufti yang seperti itu lebih buruk keadaanya dari mereka.” 19 Imam Abu Hanifah pernah berpendapat tidak ada hajru (larangan  membelanjakan  harta)  bagi  orang safih (bodoh)  demi  menghormati kemanusiannya, namun ia berpendapat tentang wajib pencegahan terhadap mufti yang  bodoh  dan  mempermainkan  hukum  syara’,  sebab  menurutnya,  fatwa mempermainkan  fatwa  akan  menimbulkan  kemudharotan  yang  luas  kepada jamaah dan tidak seimbang dengan hak kebebasan pribadinya.
Kemudian Abu  Abdillah  berkata  “Inilah  Abdullah  bin  Mas’ud  bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa seorang ulama yang memberi fatwa kepada orang lain dalam setiap masalah yang mereka tanyakan adalah orang gila. Maka tepatlah  jika  seseorang  bersumpah  bahwa  kebanyakn  mufti  pada  zaman  kita sekarang  ini  adalah  orang  gila,  karena  hamper  anda  tidak  mendapati  seseorang yang  ditanya  tentang  suatu  masalah  lantas  dia  mempertimbangkan  dengan seksama dalam menjawabnya, atau tawaqquf (tidak memberi jawaban), atau takut kepada  Allah,  atau  merasa  diawasi  olehNya  sehingga  kelak  akan  ditanya  “Dari mana  kamu  berkata  demikian?  Tetapi  ia  hanya  takut  dan  khwatir  dikatakan  “si fulan  ditanya  atas  suatu  soalan ,  tetapi  ia  tidak  menjawab…”  dia  me ngeluarkan fatwa  tentang  sesuatu  yang  tidak  sanggup  dilakukan  oleh  ahli  fatwa,  dan mengobati  penyakit  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  dokter”. 20 Oleh  karenanya menurut  Al-Baghdadi  seperti  yang  diriwayatkan  dalam  kitabnya  al-Faqih  wal- Mutafaqqih, menjelaskan tidak halal seseorang memberi fatwa tentang persoalan agama kecuali ia mengerti seluk-beluk kitab Allah tentang nasikh dan Mansukh, muhkam dan mutasyabih, takwil dan tanzilnya. Setelah itu ia mengerti hadits, bisa berbahasa arab, menguasai perangkat ilmu yang diperlukan untuk mendalami al Qur’an dan Hadits. Berikutnya ia juga seorang pendiam, pelit berbicara hal yang tidak  penting,  menghargai  perbedaan  pendapat  dan  punya  kemampuan  untuk berfatwa. Ketika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka bolehla ia memfatwakan tentang  halal  dan  haram,  namun  jika  tidak  memiliki  kemampuan  berfatwa, seorang  ulama  hanya  boleh  berdiskusi  atau  berceramah  terkait  ilmu  saja  tanpa mengeluarkan fatwa. 21

## 3. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam
Dalam hirarki pengambilan hukum menurut Syariah, setelah Al-Quran dan Hadits  ada ijtihad .  Menurut  Muhammad  Daud  Ali, ijtihad didasarkan  pada  akal pikiran ( ra’yu) dengan mengambil metode pada ijma’ ulama , qiyas, istidal, masalih al-mursalah,  istihsan,  istishab dan ‘urf. 22 Menurut  Sulaiman  Abdullah,  fatwa diterbitkan  berlandaskan  pemikiran  yang  mendalam  dan  ijtihad  berdasarkan riwayat yang mashur dan tidak mengingkari seorangpun termasuk dalam kategori ijma’ sukuti. Jadi menurutnya fatwa  merupakan atura-aturan hukum Islam  yang ditetapkan  atas  pemikiran  dan ijtihad dengan  cara ijma ’,  yaitu persamaan  dan
19 Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 23
20 Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 24
21 Al-Baghdadi dalam Yusuf Qardhawi, Al- Fatwa Bainal…, hlm, 25
22 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 1998, hlm, 71

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
kesatuan  pendapat  ahli-ahli  tentang  persoalan  di  suatu  tempat  dan  masa. 23 Berdasarkan hal ini, fatwa secara hirarki hukum Islam berada pada struktur ketiga sesudah Al Qur’an dan Hadits ketika menetapkan hukum atau dalam pengambilan hukum. Posisi ini tentu amatlah tinggi dan mulia, makanya fatwa yang dikeluarkan oleh mufti baik perorangan maupun kolektif/Lembaga memiliki kedudukan yang tinggi. Ketinggian posisi fatwa ini membuat sebagian besar ulama masyhur yang kita kenal merendah diri dan merasa takut untuk berfatwa.
Dalam  pandangan  ulama  ushul  fiqih,  fatwa  dipandang  sebagai pemikiran yang  dikemukakan  mujtahid  sebagai  bentuk  respon  atas  soalan-soalan  yang diutarakan oleh mustafti terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa  berasal  dari  individu,  kelompok  ataupun  lembaga. Mustasfi tidak  ada kewajiban  untuk  melaksanakan  keputusan  fatwa  yang  ditanyakannya,  karena fatwa  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  mengikat.  Kendati  demikian  fatwa  tetap memiliki  posisi  yang  tinggi  karena  merupakan  pandangan  yang  disampaokan oleh  orang  yang  ahli  hukum  Islam  ( fuqaha) baik  ulama  atas  nama  individu maupun kelompok/insitusi. Para fuqaha akan mengelurkan fatwa terkait dengan masalah  baru  yang  muncul  di  tengah  ummat.  Masalah  itu  belum  ada  disebut- sebut dalam  Al  Qur’an,  Hadits, Ijma ’,  ataupun belum  ada  dijumpai  dalam pandangan para fuqaha terdahulu. Maka dalam  hal ini fatwa yang  dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten menjadi solusi yang tepat dalam menjawab dan menetapkan posisi hukum atas masalah yang dipertanyakan oleh mustafti . Berhubungan dengan masalah di atas, fatwa diterjemahkan sebagai penjelas atas status hukum masalah-masalah  keummatan. Status penjelas hukum tentu dibutuhkan  penggalian  sumber  hukum  secara  akurat  dan  tepat  dari  sumber- sumber hukum Syariah. Sumber hukum ditelaah berdasarkan dalil-dalil Syariah yang  menjadi  dasar  dalam  berijtihad.  Oleh  karenanya  seorang  mufti diumpamakan  sebagai  seorang  mujtahid  yang  sedang  berjihad  dengan  segala kemampuannya  untuk  menelaah  hukum  dari  sumber  hukum  Islam,  yakni  Al Quran dan Hadits. 24
Pengkajian terhadap sumber hukum Islam telah dilakukan sejak masa para sahabat  Nabi, tabi’in,  tabiut  tabi’in ,  dan  generasi  sesudahnya  hingga  generasi sekarang.  Karakteristik  fatwa  yang  muncul  pada  awal-awal  Islam  berasal  dari individu  dan  mandiri,  berikutnya  berkembang  pada  era  mazhab,  dan  terus berkembang  dalam  bentuk  mazhab-mazhab  fiqih.  Sedangkan  dalam  zaman kontemporer terjadi penyatuan pelaksanaan mazhab atau disebut lintas mazhab atau  perpaduan  antar  mazhab.  Pendekatan  ini  dilakukan  melalui  kajian-kajian perbandingan  mazhab.  Pada  masa  sekarang  fatwa-fatwa  yang  muncul  bersifat fatwa fardiyah (individu) yang bersifat konsultatif, dan banyak diberbagai negara Islam juga muncul fatwa kolektif lewat Lembaga seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, Lembaga fatwa dar al- ifta’ di Mesir, dan Malaysia. Lembaga-
23 Sulaiman Abdullah, Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitas dalam website Hukum Islam, Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam  Hukum  Indonesia  -  Klinik  Hukumonline ,  download,  13  Desember  2021 pukul 13.14 WIB
24 Imaro Sidqi dan Doli Witro, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional; Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat, Jurnal Nizham, vol. 8, No.1 Jan- Jun 2020

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
lembaga ini diberikan wewenang secara resmi oleh negara untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait masalah-masalah kontemporer yang dialami ummat.
Terkait  dengan  kedudukan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga- lembaga  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  para ulama  merupakan  bentuk  respon  dan  sekaligus  jawaban  terhadap  masalah- masalah keummatan yang muncul. Fatwa yang dikeluarkan adalah bentuk ijtihat atau pendangan hukum ( legal opinion ). Pandangan hukum dalam bentuk fatwa biasanya dipengaruhi oleh 3 hal, diantaranya; pertama , pihak-pihak yang punya kepentingan  terhadap  fatwa  yang  dikeluarkan  seperti  pemerintah,  pelaku industry semisal lembaga-lembaga keuangan syariah, perbankan dan pengguna jasa  lainnya. Kedua ,  masalah  atau  persoalan  yang  memerlukan  keputusan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya, ketiga , para ulama yang mengerti hukum syariat, memiliki otoritas mengeluarkan fatwa.
Selain  itu  fatwa  sebagai  hasil  analisis  mendalam  parta  mufti  tidaklah menjadi sumber hukum utama, akan tetapi dapat dikategorikan dalam kelompok ijtihad.  Pengkategorian  ini  dilatar  belakangi  oleh  proses  penetapan  fatwa  yang melalui  kajian-kajian  dengan  pendekatan  atau  metode  ilmu  ushul  fiqih.  Pada praktik hukum peradilan di Indonesia, fatwa-fatwa dipandang sebagai pendapat para ahli hukum, fatwa digolongkan sebagai legal opinion (pendapat ahli) dari sisi hukum  Islam  atas  suatu  soalan  yang  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  dalam pertimbangan hukum bagi hakim untuk menetapkan putusan. 25

## D. Simpulan
Berdasarkan pada penjelasan di atas, kesimpulan umunya adalah fatwa merupakan jawaban  mufti  atas  persoalan-persoalan  yang  ditanyakan  oleh  individu,  kelompok ataupun oleh organisasi/lembaga terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Masalah- masalah yang dihadapi ummat terus berkembang seiring majunya peradaban manusia. Kemajuan  teknologi  mendatangkan  berbagai  problematikan  di  tengah  ummat. Problematikan  tersebut  perlu  ada  jawabnnya  dari  sisi  syariah,  dan  fatwa  merupakan jalan  keluar  untuk  mendapatkan  kejelasannya.  Oleh  karenanya  fatwa  memiliki kedudukan yang teramat penting dalam system hukum Islam, meskipun tidak bersifat mengikat tapi keputusan fatwa menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menetapkan keputusan.  Tingginya  kedudukan  fatwa  maka  seorang  mufti  atau  ulama  yang menetapkan fatwa wajib orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, mengerti ilmu ushul fiqih, mengerti ilmu tafsir dan hadits, bisa berbahasa arab, terjaga pandangannya, sedikit bicaranya  atas  masalah-masalah  yang kurang penting  dan  terbebas dari  kepentingan. Berdasarkan  pada  kesimpulan  ini  maka  fatwa  haruslah  mendapatkan  perhatian  yang serius mulai dari orang yang mengeluarkan fatwa, harus tetap terjamin kefakihan dan kepercayaan  masyarakat  pada  ulama/Lembaga  yang  mengeluarkan  fatwa,  sehingga fatwa yang dikeluarkan akhirnya bersifat mengikat dan harus dipatuhi.
25 Yeni  Salma  dalam  Ibnu  Elmi,  Kedudukan  Fatwa  Dalam  Konstruksi  Hukum  Islam, Jurnal  El- Mashlahah , Vol.9 No.2 2019, hlm, 170

## Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
Vol. 19 No. 1. Januari-Juni 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana, 2008
Faridatus Suhadak, Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam, Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm, 189-196
Imam  Ibn  Katsir  dalam  Website  abiubaida, Islam  Agama  Sempurna  dan  Paripurna, Islam, Agama Sempurna dan Paripurna – Situs Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi (abiubaidah.com), download pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 20.45 WIB
Imaro Sidqi dan Doli Witro, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Nasional;  Studi  Implikasi  Fatwa  Terhadap Masyarakat, Jurnal Nizham, vol. 8, No.1 Jan-Jun 2020
Jamal  Ma’mur, Peran  Fatwa  MUI  Dalam  Berbangsa  dan  Bernegara (Talfiq  Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), Jurnal Wahana Akademika , Vol.5, No.2, Oktober 2018
KH. Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam , Jakarta: eLSAS, 2008,
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: 1998,
Muhammad Fateh, Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI, Jurnal Hukum Islam, vol. 16. No. 2 Desember 2018
Sulaiman  Abdullah, Hukum  Islam  Permasalahan  dan  fleksibilitas  dalam  website Hukum  Islam ,  Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam  Hukum  Indonesia  -  Klinik Hukumonline, download, 13 Desember 2021 pukul 13.14 WIB
Umar Sutopo, Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia; Meneguhkan Urgensi dan  Posisi  Fatwa  Di  Masyarakat  Muslim  Nusantara, Jurnal  Justicia  Islamica, vol.15, No. 1 Juni Tahun 2018
Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14
Website Wikipedia, Fatwa, Fatwa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, download Hari Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 21.42 WIB
Yeni  Salma  dalam  Ibnu  Elmi ,  Kedudukan  Fatwa  Dalam  Konstruksi  Hukum  Islam, Jurnal El-Mashlahah , Vol.9 No.2 2019,
Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa Bainal Indhibat wat-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan), terjemahan,  Jakarat: Gema Insani Press, 1997