## KOMUNIKASI  DAN PARTAI  POLITIK:
Perspektif Budaya Komunikasi politik
OIeh : Karim Suryadir
Pengantar
Meski nisbat antara komunikasi dan politik, termasuk  pemanfaatan komunikasi untuk kepentingan politis, telah berlang- sung  sejak  lama,  komunikasi politik sebagai disiplin ilmu atau bidang kajian (subject area) masih tergolong  muda. Dan Nimmo (1978), menanda:  komunikasi politik seba- gai masih  mencari bentuk, as lields of investigations go, political communication is obviously still in in{ancy. Di sisi lain, pengakuan  akan  signifikansi komunikasi dalam pencapaian sasaran- sasaran politis sedemikian kuat. Graber (1981)  misalnya, menegaskan bahwa seba- gian besar aktivitas politik adalah  permain- an kata-kata. Politisi  berhasil  meraih ke- kuasaan karena keberhasilannya  berbicara secara  persuasif kepada para  pemilih dan kepada elit politik, selain bergantung  kepada efektivitas  komunikasi dalam menjalankan kegiatan  sehari-hari  mereka,  seperti  membe- ri komando,  berdialog,  berdebat,  menyusun proposal, memformulasi hukum dan pera- turan.
Terdapat banyah pendekatan untuk me- mahami komunikasi di dalam'partai politik. Tulisan ini akan menganalisisnya dari perspektif  budaya  homunikasi.  Budaya tidak dipahami  semata-mata  sebagai kumpulan "pengetahuan, keyakinan,  seni, moral, hu- kum, kebiasaan, dan berbagai  kemampuan dan  kebiasaan lain yang diperoleh  manusia sebagai anggota  masyarakat"  (Taylor, da- lam Chilcote, 1981:178),  ataupun hanya berisi asumsi-asumsi  yang  mendasar, nofina dan nilai-nilai, serta berbagai artifak (Trompenaars and Hampden-Tucker,  1998:
22),  tetapi lebih dipahami  secara fungsional, yakni sebagai seperangkat teknik pemecah- an masalah yang diwariskan sebagai  kebu- dayaan  (Krech, 1962:  347), atau sebagai "learned  problem-solutions" (Ford, dalam Chilcote, 1981: 178). Terdapat hubungan dialektis antara bu- daya dan komunikasi. Sebagai sebuah  kebu- dayaan, komunikasi  membentuk dunia ko- munikatif tempat  dimana manusia tinggal. Namun pada saat yang  sama, bagaimana manusia  berkomunikasi  sangat ditentukan oleh budayanya. Dalam konteks ini, proses komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi,  tatapi juga merepresentasikan  ke- yakinan-keyakinan bersama (Carey, 1989: 18). Lebih dari itu, ketika masalah-masalah komunikasi muncul, kebudayaan akan berfungsi  sebagai  salah satu rujukan  untuk menemukan cara  pemecahan  masalah.
Representasi budaya di dalam proses komunikasi politik tampak  dalam bahasa politik Qtolitical  language) yang digunakan, parabahasa, maupun berbagai tindakan politik, seperti bagaimana boikot dan protes mengambil bentuk (Graber, 1981, dalam Nimmo dan Sanders, 1981: 195). Sebagai sebuah  proses simbolik,  komunikasi  politik merupakan sebuah  proses dimana realitas politik diproses, dipertahankan, diperbaha- rui, dan  ditransfonrrasihan.
Politik Sebagai Realitas Simbolik
Untuk memahami perilaku individu dalam arena politik Qtolitical nazr), simbol- simbol yang dipertukarkan serta makna- makna  yang  diciptakannya  akan beranjak
I Karim Suryadi adalah Staf Pengajar  pada Jurusan ppKN  FpIpS  UpI Bandung
dari perspehtlf political symbolism (Abner Cohen, L974, dalam Lewellen, 1982: 110), sebagai salah satu varian  teori tindahan yang dikembanghan sosiolog Jerman Max Weber. Berbeda dengan  economic man, apa yang  menjadi motivasi  insan politih bukan bagaimana memaksimalkan hemakmuran ( wealth) atau melipatgandakan  heuntungan yang  bersifat material @ro/i|, tetapi lebih kepada maksimalisasi  hehuasaan  Qtowel dalam sebuah situasi politih.
Dalam  setting milrroshofis, teori tin- dakan sosial mencahup  beberapa honsep krusial  seperti goal orientation,  manipula- tive strategies, manoeuvring,  and decision making (Lawellen, 1982:  102). Individu dalam arena politih tidak pernah bertindah sendirian, karena mebutuhhan pengikut, membuat aliansi, berinteraksi dengan invi- didu lain dalam posisi yang mendominasi atau didominasi.  Oleh karerna itu, menjadi mustahil  menghaji politih tanpa memper- hatikan kelompoh.
Namun para penganut teori tindakan sosial cenderung melihat kelompok dari sudut  pandang individu, sehingga kelom- pok - seperti  faksi, hlik, atau  para elit politik - akan dipahami dengan lebih baili melalui interaksi tatap muka  (face to face interac- tions). Keyakinan ini bersandar  pada asum- si-asumsi yang melandasi teori tiudahan sosial, baik  asumsi ontologis maupun asum- si tentang  sifat  manusia (Pace azrd Faules,
1993:4).
Dalam perspektif teori  tindakan sosial, rrealitas merupakan  wacana  simbolih, yakni pola hubungan  dan makna sismbolih  yang ditopang oleh suatu proses tindahan dan interaksi  manusia. Meshipun suatu derajat hontinuitas tertentu dipelihara melalui kegi- atanJ<egiatan yang menyerupai aturan (ruleJike activities), pola tersebut selalu terbuha bagi reafirmasi atau perubahan melalui  penafsiran dan tindakan individu. Dengan  demihian, realitas terletah bukan pada  aturan atau hepatuhan  atas aturan, namun dalam  sistem  tindakau bermahna ],ang menampilkan dirinya sendiri kepada seorang  pengamat  sebagai menyerupai aturan.
Sejalan dengan  asumsi  ontologis ten- tang realitas  sosial, teori  tindakan sosial menyandarhan  asumsinya tentang manusia sebagai ahtor sosial, yang menafsirhan lingkungan dan mengarahhan tindahan mereka  dengan cara yang  bermakna.  Dalam proses ini manusia  menggunahan bahasa, label,  dan rutinitas  untuk pengelolaan kesan dan mode-mode lain yang spesifih secara kultural. Dengan begitu  manusia dipahami bukan sebagai produh  interaksi  sosial me- Iainhan  secaa ahtif memberi sumbangan hepada  pembentuhan realitas. Berbeda de- ngan asumsi behavioralistik  yang meman- dang manusia  sebagai  organisme perespon, teori  tindakan sosial  memandang  manusia sebagai aktor sosial yang mempunyai hemampuan untuk menafsirkan,  mengubah, atau  bahhan menciptakan  nashah yang mereha mainhan di atas panggung kehi- dupan.
Sebagai salah satu varian  teori tindakan sosial, perspektif simbolisme politik secara fundamental bertolah dari dua dimensi manusia, yahni  manusia sebagai  p€ngguna simbol (Man-the-Symbolisfi dan manusia sebagai insan politik (Manlhe-Political- Being) (Cohen, 1974, dalam Lewellen, 1982:110),  dimana heduanya  bersifat  kon- stan dau berinteraksi secara tah terpisah- kan. Dalam honteks tadi, politik didefinisi- kan sebagai aktivitas mendistribusikan, mempertahanhan,  dan  melaksanakan  kehu- asaan di dalam suatu unit sosial. Kekuasaan sendiri tidah kurang dari apa  yang dieks- presikan  dalam  berbagai  relasi yang  ditandi oleh  dominasi dan subordinasi, dan hare- nanya merupahan semua  aspek dalam hubungan sosial. Kekuasaan dipahami secara substil, lebih dari sekedar kehuatan fisik atau pahsaan, yang dalam transaksi hehuasaan sehari-hari termanilestasi dalam tindahan yang "diarahkan pada tujuan, dihembangkan, dipertahanhan, diehspresi- han, atau dikamuflase" dalam cara-rara simbolis. Lebih dari itu, semua simbolisme adalah  bivocal, yang  berperan baik untuk menunjukkan  eksistensi maupun tujuan- tujuan politis  (Lewellen, 1982: 111).
Komunikasi  dan Partai  Politik:  Perspektif  Budaya  Komunikasi Politik (Karim  Suryadi) 37
Partai Politik Sebagai Nrtor Politik
Partai politik adalah persekutuan  ideo- logis. Individu berhimpun di dalam partai politik karena memiliki kesamaan pan- dangan tentang masyarahat dan negara yang dicita-citakan. Pandangan semac€rm ini lazim dikenal ideologi atau platform partai  politik.
Platform  politik  adalah sebuah  pernya- taan tentang  prinsip-prinsip, tujuan, dan program yang dikembangkan  dan  didukung oleh sebuah partai politik dan para kandidatnya  (Magill,  2000:  1039) Platform dirancang  oleh sebuah komisi (committee) dan  disetujui  serta  dimodifikasi  oleh delegasi yang menghadiri konvensi partai, baik  pada tingkat kabupaten, negara bagian atau honvensi nasional. Selain  menyusun draf platforrn partai, agenda konvensi nasional partai adalah memilih kandidat presiden dan wakil presiden, rapat umum pendukung setiap partai (rally the party faithfull, dan memulai (kick olI'J hampanye  nasional.
Meskipun  sering  mengundang sinisme bahwa platform politik adalah dokumen tidak bermakna yang sarat  dengan rqtorika agung  (lofty rhetoric)  yang didesain untuk mendapatkan  dukungan pemilih, hebera- daan platform sudah inheren dengan  partai politik. Pandangan tadi tercermin di dalam kalimat lrlise berikut: " A platform is to run on, not to stand on."  (Magill,  2000: 1040). Platform  politik  telah ada  sepanjang  partai politik ada. Hal ini terkait dengan fungsi platform  bagi partai dan konstituennya, yakni (1) alat (deuices) dengan  mana  parpol menonjolkan  keberhasilannya  dan  mengam- bil sikap kritis atas  oposisi; (2) platform  juga menganduug janji khusus Gpecial  pledge) tentang  tujuan  kebijakan yang diharapkan dicapai partai pada masa mendatang; tuiuan platform  adalah untuk membantu partai  dalam memperluas dikungan politis sehingga ia dapat menempatkan  bersama- sama ke dalam hemenangan di hari pemilihan (Magill, 2000: 1042) Meski sangat dominan  dalam mengge- rakkan mesin politik,  partai politik buhaulah satu-satunya  aktor di dalam proses politik
l,ang  demokratis, meski terdapat  pengakuan kuat bahwa partai  politik merupakan ahtor politik yang penting. Disamping  partai politik terdapat beberapa  organisasi politik dengan tujuan-tujuan politih. Aktor-aktor nonpartai  dapat  dibagi  kedalam tiga kate- gori, yakni serikat sekerja, helompok konsumen, asosiasi profesional yang kese- muanya dapat  digolongkan  sebagai  organi- sasi publik. Mereka bersatu bukan karena ideologi, melainkan karena persamaan masalah dan situasi para anggota  sehingga lebih  menguntunghan untuk bersatu  dalam memecahkan  masalah.
Di dalam organisasi-organisasi  tersebut individu bersatu buhan hanya untuk meno- long  satu sama lain dalam memecahkan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan  situasi yang sama, melainkan juga untuh mengkampanyekan perubahan atau memunculkau  profil (sikap) publih  terhadap sebuah masalah,  biasanya dengan menggu- nakan pertolongan  politikus yang terpilih. Dalam tingkat  yang berbeda-beda, organi- sasi ini memiliki  kadar kelembagaan  dan legitimasi publik seperti yang tercermin dalam akses rnereka terhadap pembuat kebijakan dan media, penerimaan sum- bangan, dan  dana  resmi. Beberapa tehnik yang biasa  digunakan untuk mempengaruhi proses politik  adalah dengan melobi, mem- buat iklan,  dan mengorganisir  demonstrasi massa.
Kelompoh penekan Qressure group) yang disebut pula sebagai kelompok isu tunggal  (single-issue group)  dapat  dibedakan dari organisasi publik  dalam hal umumnya kurang melembaga dan tujuan politiknya lebih  terbuka  dalam memperlihatkan kepe- dulian mereka, selain  mereka  umumnya berkampanye  mengenai isu-isu tunggal, seperti  gerakan anti nuklir di awal 1980-an, Selain itu, kelompok ini pun menarik duhungan  dan keanggotaan dari  basis sosial yang  lebih  beragam, seperti gerakan ling- kungan di Inggris pada tahun 1990-an yang  mendapat dukungan semua kalangan, kelompok  umur', kelompok  keagamaan,  dan kelompok  ideologis.  Kelompok inipun meru- pakan sebuah contoh  dimana helompok
38 MANAJERIAL, VOL.  2, NO.  4, |anuari 2OO4:  36 - 43
penekan berupaya  menerobos ke dalam proses politik dengan mendirikan partai- partai "hijau". Meshi  belum  berhasil me- mantaphan  posisinya di Parlemen Inggris,  di berbagai negara Eropa telah  menuniukkan peran politik 5,a1g sangat signifihan dan melembaga. Di |erman misalnya, banyah anggota kelompoh ini telah terpilih sebagai parlemen. Kendati demikian, di Inggris pun gerahan linghungan  memilihi pengaruh besar dalam agenda politih, memahsa baih pemerintahan konseratif maupun buruh untuk mengembanghan setidah-tidaknya kebijakanJrebijakan  yang  pro-lingkungan.
Seperti  halnyn partai politih dan  organi- sasi publilc,  helompok penehan menggu- nakan bentuk-bentuk  homunihasi dengan menggunakan  beragam iklan dan teknik- teknilr public relations yang tersedia. Bebe- rapa diantaranya, The British Trade Unions (),ang  sesungguhnya merupakan cikal bakal lahirnya Partai Buruh, sebagai  organisasi politik yang mengekspresikan  kepentingan buruh).
Dimensi-dimensi Komunikasi di dalam Partai Politik
Meslcipun perbedaan-perbedaan  ideo- logis  muncul  diantara  partai-partai politik, dalam praktik demokrasi  modern mereka memiliki homitmen yang sama untuh menempuh  cara-cara konstitusional dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka dengan  meyakinkan  masyarakat  akan hebe- naran ideologi mereka dan menawarkan kebijakan-kebijakan mereha untuk diuji dalam  pemilu secara periodik.  Bila menda- pat mandat atau ditolak, mereka bersedia mengikuti aturan-aturan honstitusional sesuai dengan  sistem politik  yang berlaku, menghormati heterbatasan mereka untuk melaksanahan kebijakan  sampai pemilu berihutnya  datang.
Bagi  partai-partai politik kelancaran proses yang digambarhan di atas terutama bergantung  kepada  kemampuan mereka untuk mengkomunihasihan ideologi dan hebijakan  mereha kepada publik  yang akan
memiliki dan memberi  legitimasi kepada mereka.
Proses homunikasi internal partai politik berkoeksidensi dengan perkembangan  teori organisasi yang  mengarah pada cara pan- dang subjektif  (subjective approach),  dengan penekanan kepada apa yang dilakukan orang di dalam sebuah organisasi sebagai fahtor penentu  keberadaan organisasi. Weick (1979, dalam Pace and Faules,  1993: 94) menyatakan kata organisasi  merupahan sebuah  kata  benda  sekaligus  sebagai  sebuah mitos (myth). Bila seseorang mencari sebuah  organisasi  maka ia tidak ahan me[e- mukan sesuatu. Apa yang akan  ditemukan- nlra adalah sejumlah peristiwa  yang  tersam- bung  satu  sama lain, terjadi di dalam urutan yang  konhret dimana kejadiannya adalah  bentuk-bentuk yang dimaksudhan sebagai substansi dari apa yang kemudian disebut  organisasi.
Dengan kata lain, organizing lebih dite- kanlran, alih-alih organization Proses peng- organisasian (organizing) menciptakan apa yang  disebut sebagai  organisasi.  Penekan- annya  diletakkan hepada aktivitas dan proses, meski tidak menafikan arti  struktur. Menurut cara pandang tadi, struhtur yang memungkinhan sebuah  organisasi  berjalan dan bagaimana ia tampak sebagai sebuah tata urutan kewenangan dibangun oleh pola-pola yang teratur dari  perilahu  anggota yang  bertautan satu sama Iain (Weick 1979, dalam Pace and  Faules, 1993: 55).
Terdapat tiga hata hunci proses peng- organisasian. Ketiga kata kunci tersebut adalah (1) enachnent (mengumpulkan sejumlah bagian pengalaman untuk dijadikan rujukan  perhatian atau  penetapan tindakan  berihutnya), (2) selection (mene- tapkan seperangkat  interpretasi yang terba- tas dari sehumpulan  pengalaman), dan (3) retention (menyimpan  bagian-bagian yang sudah  diinterpretasikan untuh diteraphan pada waktu yagn  akan datang). Dengan demihian, organisasi adalah sebuah  sistem yang menerima dan mempertahankan diri- nya sendiri dengan mengurangi ketidak- pastian yang mungkin dihadapinya.
Komunikasi  dan Partai  Politik:  Perspektif  Budaya  Komunikasi Politik (Karim  Sutyadi) 39
Organisasi merupakan  sebuah sistem yang terdiri atas perilaku yang saling ter- paut  (interlocked behaviors), yang merupa- han sebuah kunci bagi berjalannya  fungsi- fungsi  organisasi. Sebuah perilaku dikata- kan terpaut  satu  sama Iain bila perbuatan seseorang merupakan bagian dari (atau terpengaruh oleh) perilaku yang lainnya. Konsepsi terakhir dalam hhasanah mana- jemen mutakhir lebih dikenal sebagai sinergisme.
Cara pandang tadi relevan digunakan dalam menganalisis bagaimana partai politik, seperti halnya  pemerintah, dihelola.
Deutsch (1963) menegaskan bahwa men- jalankan  roda  pemerintahan tak ubahnya seperti seorang  nakhoda yang sedang mengemudikan kapal, yang menetapkan arah kapal berlandaskan informasi tentang rute yang telah dilewati dan gambaran tentang posisi kapal. Dengan kata lain, perumusan kebijakan yang alcan ditempuh dan penetapan indikator keberhasilan kinerja pemerintahan  harus  didasarkan atas pengalaman dan prestasi yang  telah  diraih serta gambaran performance  pegawai  saat ini. Dalam konteks yang lebih spesifik, bagaimana partai politik meneruskan  tradisi panjang  atau merusaknya  dengan  tindakan- tindakan 5rang menodai kontrak politikn],a dengan para konstituen tercermin dari pola komunikasi l,ang dijalankan, baik dalam menangkap isyarat-isyarat politih konstituen maupun dalam  menterjemahkan  aspirasi ke dalam kebijakan  politik.
Sementara secara  eksternal pola komu- nikasi yang dijalankan partai politik berhembaug  sejalan  dengan  perluasan  hak memilih di berbagai  negara. Ketika hak memilih di negara-negara  hapitalis  terbatas pada kelompok elit orang kaya dan berpendidikan, cakup bagi partai politili untuh menggunakan beragam beutuk komunikasi  interpersonal,  seperti  pertemuan umum (kampanye) dan pawai, yang dibantu dengan liputan surat kabar, untuk menjangkau konstituen mereka. Tetapi di era pemilihan bebas (semua orang dewasa berhak -untuk  memilih) partai-partai harus menggunakan  media  massa. Dalam  konteks
ini dikenal  beberapa bentuk komunil<asi, yakni political marketing, political ad- vertsing, dan political public relations.
Political Marketing adalah strategi  yang dikembangkan partai politik mencahup teknik-teknik  yang  diadopsi dari perusahaan dan kegiatan bisnis,  seperti  pemasaran (ilmu mempengaruhi  perilaku  massa dalam suasa- na kompetitil) (Mauser, 1983:5). Pemasaran politik dapat  dianalogikan  dengan pemasar- an komersial dalam  organisasi komersial, yang seperti halnya sektor homersial,  harus mentargetkan.
Political Advertising juga ditemukan berdasarkan  prinsip yang berasal dari sektor bisnis untuk mengeksploitasi potensi persuasive (mempengaruhi) yang ada  pada media massa.  Bentuk komunikasi politik ini menggunakan media massa untuk mem- bedakan  produk-produk partai politik (partai dan  kandidat)  dan  memaknai mereka  bagi para "konsumen",  seperti yang dilakukan berbagai partai politik  dan kandidat pada saat kampanye  Pemilu 2004. Sebagai sebu- ah iklan, pengelolaan pesan politik menjadi wilayah komersial,  sehingga kemuncul- anrya ditentukan oleh jumlah spot yang dibayar partai politik atau kandidat. Itulah sebabnya mengapa "moncong putih" lebih sering muncul dalam frame time (yang tarif- nya Iebih  mahal)  dibanding "iklan payung". I(ategori  ketiga yang memiliki pengaruh komersial dalam kegiatan komunikasi politik adalalr public relations - manajemen  media dan  informasi  yang  dirancang untuk me- mastikan  sebuah partai mendapat  publisitas yang menguntunghan secara  maksimum, dan yang negatif (yang tidah menguntung- kan) secara minimum. Kegiatau-kegitan yang  terkandung public relations  meliputi cara-cara proaktif seperti 1) honferensi par- tai yang  dalam politik kontemporer  teruta- ma  dirancang untuk menarik liputan media yang  positif terhadap  sebuah  organisasi;  2) news  con{erence,  yang memungkinkan par- tai merancang agenda-agenda politih, ter- utama selama kampanye pemilu, dan  peng- gunaan image  managers untuk merancang pandangan  tentang partai  dan pemimpin publik.

## 40
MANAIERIAL,VOL.2, NO. 4, ]anuari  2OO4:36  - 43
Disamping cara-cara proaktif dikenal pula cara-cara reaktif. Political public relations dalam corak reaktif bertujuan untuk mengatasi citra  buruk sebuah  partai.
Telcnik ini mencakup 1)  lobi terhadap jurnalis,  dan 2) mengunci  (spinning)  cerita- cerita  yang berpotensi merugikan, pengha- pusan  informasi yang berpotensi  merusak nama baih, seperti yang  dicoba dilakukan oleh pemerintahan  Konservatif (pimpinan john Major dalam beberapa  hesempatan di awal tahun  1990-an (misalnya terhadap skandal  persenjataan Irak),  atau teknik pembocoran informasi seperti yang dilaku- kan pemerintahan  Konservatif  pada masa Margareth Tatcher,  atau b4gaimana  Partai Golkar  mengunci  berita miring seputar kasus Akbar Tanjung  sebelum yang ber- sangkutan  divonis bebas oleh Mahkaman Agung dengan memunculkan mekanisme Konvensi Calon Presiden Partai Golkar, yang belakangan menjadi sebuah ihlan politik yang  tidak  dibayar.
Transformasi  Budaya Komunikasi Politik
Bahasa bukan semata-mata sebagai unsur hebudayaan yang universal, tetapi juga merefleksikan kepribadian individu dan hebudayaan masyarahatnya dan pada gilir- annya membantu  membentuk hepribadian dan masyarahat  (Krech, Crutchfield, and Ballachey, 1962: 291). Hal ini mengindika- sihan bahwa pergeseran di dalam pilihan ragam bahasa dapat dipandang sebagai petunjuh bagi proses transformasi budaya komunihasi politik. Proses transformasi budaya seciua garis besar diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut (Wardiman Djojo- negoro, L996:2)
(1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan  dengan  hebutuhan, tan- tangan,  dan  konteks  jaman;
(2) modifikasi dan revitalisasi  nilai-nilai lama yang masih  relevan  dengan hebu- tuhan, tantangan,  dan kontehs jaman, dan
(3) penentuan dan  pemasyarahan nilai-nilai baru  yang diperlukan untuk berin- teraksi  dengan lingkungan  yang senan- tiasa berubah dan untuh menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan.
Perubahan dalam linghup l<ebudayaan meliputi semua  aspeh kehidupan manusia, namun  yang utama  dan menentuhan  ialah perubahan dalam nilai. Perubahan-peru- bahan tersebut tidak berlangsung secara drastis dan revolusioner, namun sebalihnya bukan juga suatu perubahan evolusioner atau  secara  acak  (random)  dan  apa  adanya. Perubahan dalam pembangunan terjadi secara direncanakan, dengan demihian di- samping  menyanghut  keteraturan juga pada percepatan.  Dengan demihian, yang terjadi dalam pembangunan adalah percepatan terhadap  perubahan  evolusioner-alami  yang terjadi secara terkendali dan terencana, suaru "evolusi yarg dipercepat dengan perencanaan"  (accelerated evolution blt design).
Perubahan nilai sebagai  sesuatu  yang lekat di dalam  perkembangan peradaban maupun yang merupakan bagian dari proses pembangunan perlu  diperhitungkan dan diantisipasi  harena yang diinginkan adalah  perubahan  evolusioner yang terken- dali. Perubahan tersebut mensyarathan heterbuhaan masyarakat dan bangsa Indonesia untuh menghadapi  perubahan itu sendiri, yang amat diperlukan dalam merespons perubahan yang terjadi dalam hehidupan kita. Keterbukaan ini bukan berarti menerima atau mengadopsi  begitu saja nilai-nilai baru yang  datang dari luar, melainhan  suatu penerimaan  yang selehtif.
Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan  penemuan-penemuan tehnologi ko- munikasi, harena saluran utama dalam era informasi adalah komunihasi  (Alvin Toffler, 2000). Penemuan-penemuan teknologi telah menyebabkan  perubahan besar-be- saran  dalam proses  komunikasi yang sederhana (Naisbitt, 2OO2). Proses yang nyata ialah  waktu  yang diperlukan  untuh menynppnLan  informasi melalui saluran
Komunikasi  dan Partai  Politik:  Perspektif  Budaya  Komunikasi Politik (Karim Swyadi) 47
teknologi  modern  menjadi iauh lebih singkat, seolah-olah jarak antara pengirim dan penerima informasi diperpendek, suatu collapsing the information lloat Kecenderungan lain yang juga merupa- han tantangan  bagi upaya pengembangan buda5ra komunikasi  dan informasi di tanah air mencakup  masalah transformasi  menuju masyarakat informasi, integrasi teleko- munikasi  dan  komputer, jasa nilai tambah, dan  dampaknya  terhadap kemunculan gaya hidup. Transformasi menuju masyarakat informasi  akan menjadi semakin  cepat  dan semakin meluas. Integrasi telehomunikasi dan komputer akan semahin merupakan kenyataan, sehingga  batas antara  jaringan publik  (public network) dengan jaringan pribadi (private  network)  akan semakin kabur dan sulit dikendalikan. fasa nilai tambah  (added value  services) seperti  sistem perbanhan,  sistem  perjalanan, dan trans- portasi  dan sistem alin akan  semakin ber- kembang disertai dengan  masalah-masalah antarhubungan (inter-connectivitl) yang harus dipecahkan tanpa menghilangkan sifat khusus sistem-sistem tersebut. Ga5,a hidup  canggih  akan lebih berkembang, 5,n1g antara lain tercermin dengan mahin melu- asnya kerja jarak jauh, berbelanja  jarak iauh, dan cara hidup jarak jauh lainnyn Selain merryangkut kecenderungan- kecenderungan di atas, transformasi  budaya komunikasi politih nasional dihadapkan pula hepada budaya komunikasi global. Bagaimana formulasi  budaya homunikasi nasional  dihadaphan  kepada  budaya  komu- nikasi  global (yang  mengandung tata  nilai modern), atau bagaimana  mengembangkan budaya komuuilcasi nasional - yang  didasar- kan atas nilai-nilai budaya  bangsa - di tengah pergaulan dunia dengan budaya komunikasi  globalnya.  Bagaimana imple- mentasi proses transformasi  budaya (yang meliputi penanggalan nilai lama, modilikasi dan  revitalisasi nilai lama,  serta adopsi nilai baru) dalam kontehs transformasi budaya komunikasi,  Dengan  demikian,  transformasi budaya komuniaksi  bukan hanya displace- ment kebiasaan dan tata nilai lama oleh kebiasaan dan tata nilai baru, tetapi  juga
menyangkut pertimbangan  mengenai  dam- pak perubahan tersebut bagi kehidupan pendukungnya.

## Penutup
Partai  politik adalah  persekutuan  ideo- logis, Berbeda  dengan organisasi politik apa pun, keyakinan akan sebuah tatanan masyarakat  dan  bangsa yang dicita-citahan yang hendak diperjuangkan melalui partai politih (platform partai) merupakan lan- dasan pembentukan partai politik.
Keberadaau platform partai tidak ahan fungsional sebelum ia dapat dipahami dan dimaknai secara fungsional.  Tanpa  dikomu- nikasihan  secara  efektif,  sebaik apa pun rumusan  platform  ia tidak ahan  bertenaga, atau hanya akan  berjaya di atas kertas. Oleh karena itu, mengkomunikasihan platform secara efektif sama pentingnya dengan kandungan  platform itu sendiri.
Komunikasi  (pertukaran  mahna-mahna/ ide-ide di antara anggota masyarakat) terjadi  terutama  melalui bahasa dan dapat terjadi sampai tingkat di mana individu- individu mempunyai kognisi-kognisi, keinginan-keinginan,  dan sikap-sikap  yang umum. Bahasa memancarkan kepribadian seseorang maupun  kebudayaan masyara- katn5,n, dan pada  gilirannya membantu membentuh  kepribadian dan kebudayaan. Bahasa memungkinhan  terjadinya pertum- buhan  dan  penyebaran  kebudayaan, kelang- sungan masyarahat, serta kelangsungan fungsi dan kontrol kelompok-kelompok masyarakat.
Di dalam konteks komunikasi politik, bahasa pula yang menjadi  pembeda  apakah ia homunikasi politih  atau komunikasi  pada umumnya.  Dihatakan demikian karena, sebuah  bahasa  bermal<na politis bukan karena bentuk  atau sumbernya,  melainhan Iebih karena isi dan maksudnya. Hal ini mengindikasikan bahwa  komunikasi  politik adalah proses komunikasi 5zang disengaja dan diarahkan pada tujuan (teleologis). Namun representasi budaya dalam proses homunikasi di dalam partai  politilr tidah
42
MANAIERIAL,VOL.2, NO.  4, |anuari 2OO4 36 - 43
sebatas pada pilihan bahasa  atau  kosa  kata, namun ketika  masalah-masalah komunikasi muncul orang akan berpaling  pada'budaya sebagai salah satu rujukan dalam meme- cahkan masalah.

## Daftar Pustaka
Carey,  fames M., 1989, Communication as Cuhure,  Boston: Unwin HYman.
Chilcote, Ronald H., 1994, Theories of Comparative Politics: The  Search for a Paradigm Reconsidered, Westview Press, Iuc. Deutsch, Karl W., 1963, The  Nerves of Govermen, London:  The Free  Press of Glencoe. Graber, Doris,  1996,  News  Media and Amertcan Politics, Washington DC:
Congressional  QuarterlY Press.
Krech, David, Richard S.Crutchfield, and Egerton L. Ballachey, 1962, Individual
in Society, McGraw-Hill in Kogakusha.
Lewellen,  Ted C., 1982,  Political  Anthropo- logy, Berger L. Carey Publisher.
McNair, Brian, 1999, An Introduction  to Political Comntunication, New Yorh:
Routledge. Nimmo,  Dan  D. dan Keith  R. Sanders,  1981, Handbook o{ Political Communication, California: Sage Publication,  Inc.
Nimmo, Dan,  1978,  Political Communi- cation  and Public  Opinion in America' California: Goodyear Publishing Company.
Paulson, Darryl,  2000,  "Political Platfiorms", dalam Magill,  Frank N, 2OOO, Interna- tional Encyclopedia of Government and Politics,  Yol. 2, Ram  Nagar, New Delhi:
S.Chand&Company  Ltd.
Trompenaars, Fon dan Charles Hampden- Tucker, 1998.  Riding  The Waves of Culture:  anderstanding Cultural Diver- sity in Global  Business, New York: McGraw-Hill.
Komunikasi  dan Partai  Politik:  Perspektif  Builaya  Komunikasi Politik (Karim  Survadi) 43