Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ): IMPLEMENTASI DAN KENDALA YANG DIHADAPI

## Amin Shabana
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia amin.shabana@umj.ac.id

## Abstrak
Saat  ini  RUU  Penyiaran  sudah  masuk  ke  tahap  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI.  Revisi  yang  meniadakan kewajiban  Sistem  Stasiun  Jaringan  (SSJ)  bagi  Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS)  dinilai  telah  mengabaikan kepentingan publik  sektor penyiaran. Bagi banyak kalangan, khususnya  masyarakat sipil, kebijakan baru terkait SSJ ini merupakan langkah mundur. Semangat desentralisasi industri penyiaran terancam tidak bisa dilanjutkan. Sementara  pelaksanaan  SSJ  sendiri  selama  ini  masih  dilakukan  setengah  hati.  Tujuan  penelitian  ini  ingin mengetahui  impementasi  SSJ  yang  dilakukan  oleh  LPS  yang  ditunjuk  sebagai  stasiun  induk  dan  kendala  yang dihadapi  dalam  mengelola  pelaksanaan  SSJ  dengan  stasiun  jaringan  yang  berada  diwilayahnya.    Teori  yang digunakan yaitu teori penyiaran, media massa dan SSJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  dengan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat,  studi literatur,  dan  dokumentasi;  Uji  keabsahan  data  yaitu  triangulasi  sumber  kepada  organisasi  yang  melakukan advokasi  penyiaran,  Remotivi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  SSJ  masih  belum berjalan  maksimal.  LPS  masih  memiliki  keengganan  dalam  mempersiapkan  sarana  prasarana  hingga mengimplementasikan SSJ. Sementara itu dampak tidak berjalannya SSJ di tingkat lokal juga semakin kompleks di berbagai sektor kehidupan. Berbagai hambatan muncul dari mulai lemahnya regulasi, rendahnya political will dari  semua  pemangku  kepentingan  SSJ  dan  lemahnya  pengawasan  menjadikan  SSJ  masih  jauh  dari  harapan. Situasi ini membuat sistem penyiaran sentralistik tetap dominan.
Kata Kunci: Desentralisasi, Industri Penyiaran, Sistem Stasiun Jaringan

## Network Broadcasting System (NBS): Implementation and Its Obstacles

## Abstract
The draft revision of Law No.32/2002 on broadcasting currently has entered the stage of legislation body of DPR RI  (Baleg).  The  revision  eliminated  the  obligation  of  the  Network  Broadcasting  System  (NBS)  for  Private Broadcasting  Institutions  (LPS)  considered  have  neglected  the  public  interest  of  the  broadcasting  sector.  For many  groups,  especially  civil  society,  this  new  policy  regarding  SSJ  is  a  step  backward.  The  decentralization spirit of the broadcasting industry is threatened to be continued. While the implementation of the NBS itself has been carried out half-heartedly. The purpose of this study is to know the implementation of NBS carried out by the LPS designated as the central stations and the obstacles faced in managing the implementation of NBS with network stations located in the region. The theory used in this study are broadcasting, mass media and NBS. This study uses a qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques: interview with the Central Indonesian Broadcasting Commission, study literature, and documentation; The validity test of the data is through informant  triangulation  to  organization  that  conduct  broadcast  advocacy,  Remotivi.  The  results  of  this  study indicate  that  NBS  implementation  is  still  not  running  optimally.  LPS  still  has  a  reluctance  in  preparing infrastructure  facilities to implement NBS. Meanwhile the impact of  NBS at the local  level is also increasingly complex in various sectors of life. Various obstacles start from regulation, political will of all NBS stakeholders and weak supervision caused NBS still far from expectations. This situation makes the centralistic broadcasting system remain dominant.
Keyword: Decentralization, Broadcasting Industry, Network Broadcasting Systems
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Revisi  Undang-Undang  Penyiaran  Nomor  32 Tahun  2002  yang  tengah  bergulir  menjadi harapan  terbentuknya  industri  penyiaran  yang lebih  sehat.  Namun  demikian,  proses  judicial review  ini  tidak  semudah  yang  dibayangkan. Tarik  ulur  isi  RUU  dari  DPR  tidak  terelakkan terjadi antara pemangku kepentingan penyiaran tanah  air.  Berbagai  kepentingan  dari  banyak pihak  bermain  pada  proses  revisi  yang  telah berjalan  cukup  lama  ini.    Bagi  sebagian kelompok  masyarakat  sipil  muncul  pesimisme terhadap  proses  ini  untuk  disahkannya  UU Penyiaran yang lebih baik.
Pada advokasi yang dilakukan masyarakat  sipil,  RUU  dianggap  tidak  lebih baik  dari  UU  no.32  tahun  2002.  Banyak masukan  yang  diberikan  pada  pemerintah terkait  isi  RUU  yang  sedang  digodok.  Bahkan kritisi  isi  RUU  yang  disampaikan  kelompok masyarakat sipil menganggap terjadi kemunduran. Sayangnya segala masukan kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah. Terlebih  lagi  pengaruh  pemilik  modal  dari industri  penyiaran  pada  proses  revisi  UU  ini sangat  besar  dalam  menyelamatkan  bisnis media  penyiaran  yang  selama  ini  telah menguntungkan mereka.
Beberapa  poin  krusial  yang  menjadi perdebatan  diantaranya  mengenai  kebijakan baru  yang  tidak  mewajibkan  Sistem  Stasiun Jaringan  (SSJ),  kewenangan  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI)  yang  sebatas  isi  siaran  dan peran pemerintah yang semakin kuat. Kenyataan  ini  justru  sangat  bertentangan  dari harapan masyarakat sipil yang justru mendorong  penguatan  SSJ  dan  KPI  demi terciptanya  industri  penyiaran  yang  sehat  dan demokratis.
Terlebih  lagi  justru  semangat  lahirnyaa UU no.32 tahun 2002 ada pada beberapa pasal penting  yang  melahirkan  SSJ  dan  Komisi Penyiaran  Indonesia.  Keduanya  diyakini  dapat menghasilkan diversity of content dan diversity of ownership industri penyiaran tanah air.
Namun  demikian,  dengan  lemahnya aturan  pelaksananya  membuat  SSJ  menjadi produk  penyiaran  mudah  dilanggar.  Situasi  ini akhirnya  menjadikan  amanat  UU  penyiaran sulit terpenuhi. Pemerintah yang mengeluarkan peraturan  pelaksana  dinilai  tidak  serius  dan cenderung  lebih  pro  pada  pelaku  penyiaran
besar  yang  dinilai  selalu  berseberangang dengan  advokasi  yang  dilakukan  kelompok masyarakat  sipil  yang  selama  ini  peduli  pada penyiaran nasional.
Saat  ini  RUU  sudah  masuk  ke  tahap Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR.  Revisi  yang meniadakan  kewajiban  SSJ  bagi  Lembaga Penyiaran  Swasta  dinilai  telah  mengabaikan kepentingan publik sektor penyiaran. Lembaga legislatif  diduga  ingin  tetap  melanggengkan sistem sentralistik tanpa menghiraukan semangat  yang  dibangun  selama  16  tahun untuk  mewujudkan  demokratisasi  penyiaran. Kecurigaan yang berkembang, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan LPS dalam mengabaikan  kepentingan  industri  penyiaran yang lebih luas.
Menurut  Ade  Armando  (2011),  perlu adanya  upaya  untuk  menjadikan  industri penyiaran  tidak  Jakarta  sentris.  Aji  (2014) menyatakan tuntutan terhadap media demokratis, yakni masing-masing harus memiliki  karakter  obyektif  yang  membawa pada  diversitas.  Semangat  dari  SSJ  sendiri adalah  terjadinya  desentralisasi  penyiaran  ke berbagai  daerah.  Agus  Sudibyo,  (2004:xi) menegaskan  prinsip  demokrasi  di  ranah penyiaran  melalui  terwujudnya  diversity  of content dan diversity of ownership.
Sehingga  ketika  kelompok  masyarakat sipil  langsung  bergerak  ketika  menilai  isi materi  UU  no.32  tahun  2002  dianggap  lebih baik  daripada  materi  RUU  penyiaran  yang diusulkan  DPR.  Kekecewaan  ini  bukan  tidak mendasar  mengingat  perjuangan  panjang  yang ditempuh  dalam  melahirkan  UU  penyiaran ini. UU  yang  merupakan  anak  kandung  dari reformasi  yang  disuarakan  oleh  mereka  yang peduli  pada  kondisi  penyiaran  yang  saat  itu hanya  menguntungkan  kelompok  pengusaha penyiaran yang kuat berafiliasi dengan kekuasaan.
Pada  awal  lahirnya  hingga  saat  ini,  UU no.32  tahun  2002  telah  mengalami  beberapa rejim  penguasa.  Bukan  itu  saja,  demi memperoleh UU penyiaran yang ideal dilakukan berbagai perbandingan produk hukum  penyiaran  dari  beberapa  negara. Beberapa  negara  yang  dijadikan  acuan  yaitu yang  memiliki  industri  penyiaran  yang  dinilai demokratis  dan  maju.  Regulasi  penyiaran  di Amerika  Serikat  menjadi  salah-satu  acuan, khususnya  best  practice  terkait  SSJ.  Selain
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018
sebagai  pionir,  negeri  Paman  Sam  dinilai memiliki sejarah panjang implementasi SSJ.
Menurut  Primasanti  (2009)  setelah melalui  periode  masa  tenggang  pada  2002- 2005  dan  2005-2007,  kebijakan  sistem  siaran televisi  berjaringan  di  Indonesia  belum  juga dapat  berjalan.  Kini  dengan  ketidakwajiban SSJ dalam RUU, menjauhkan cita-cita reformasi  atas  industri  penyiaran  yang  sehat. Terlebih  lagi  implementasi  SSJ  yang  berjalan saat ini melenceng dari amanat yang dimandatkan UU penyiaran no.32 tahun 2002.
Berdasarkan  laporan  KPI  pada  RDP dengan  DPR  awal  Januari  2018,  hanya  4 stasiun televisi Jakarta yang bersiaran nasional yang  memenuhi  durasi  minimal  10%  jam tayang siaran lokal tiap harinya dari 14 televisi yang  dievaluasi.  Situasi  ini  baru  satu  contoh dari  penyimpangan  pelaksanaan  SSJ.  Untuk melihat  sampai  sejauh  mana  dampak  SSJ, pemerintah  semestinya  dapat  melihat  dari negara lain yang telah memperoleh keuntungan positif.  Keuntungan  yang  tidak  saja  dirasakan oleh  pelaku  penyiaran,  tetapi  juga  bagi kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat dan negara.
Sayangnya  situasi  ini  jsutru  bertolak belakang  dengan  yang  terjadi  di  Indonesia. Gambaran bagaimana kurang seriusnya pemerintah  dan  LPS  dalam  menjalankan  SSJ selama  ini  justru  diduga  dapat  menghambat demokratisasi  penyiaran  yang  lebih  sehat  dan adil  bagi  seluruh  daerah  yang  berhak memperoleh keuntungan ekonomi yang selama ini  hanya  dirasakan  di  wilayah  Jakarta  dan Pulau Jawa saja.
Mempertimbangkan  rumusan  masalah yang dipilih tersebut, maka tujuan penelitian ini akan  memberikan  gambaran  terkini  realisasi implementasi SSJ di Indonesia berikut bagaimana  implementasi  dan  kendala  yang dihadapi.  Pembelajaran  dari  pelaksanaan  SSJ ini  diharapkan  dapat  memberikan  dorongan agar  pemerintah  dan  pelaku  penyiaran  dapat kembali  serius  dalam  menjalankan  amanat reformasi.
Pilar penting dalam terwujudnya demokrasi yaitu hadirnya media massa sebagai sumber  informasi  publik.  Sehingga  diperlukan media  massa  yang  memperhatikan  publik  atas setiap  konten  yang  diproduksi..  Crouteau  dan Hoynes  (2001)  menjelaskan  munculnya  dua prespektif media massa, yaitu model pasar dan
model  ranah  publik.  Model  ini  mendorong media menempatkan kepentingan publik dalam kebijakan  news  room-nya.  Bila  model  pasar menawarkan bahwa konten/isi media merupakan  salah  satu  produk,  sementara kepentingan  publik  dinilai  sebagai  aspek supply  dan  demand.  Publik  selanjutnya diperlakukan sebagai konsumen untuk memberikan  keuntungan.  Industri  penyiaran merupakan  bagian  dari  media  massa  yang menggabungkan  kedua  model  di atas  sehingga perlu diregulasi.
Malvin  de  Fluer  (1975)  memberikan definisi  penyiaran  yaitu  jenis  media  massa yang menggunakan instrument elektromagnetik dalam  menyampaikan  pesan  ke  audiensnya secara simultan. Penyiaran selanjutnya memiliki relasi kuat dengan spektrum frekuensi radio  dan  orbit  satelit geostasioner dalam menyebarkan  pesan.  Sayangnya  keduanya merupakan sumber daya alam terbatas sehingga harus diatur pemanfaatannya. Sehingga penyelenggaraan penyiaran semestinya mengacu  juga  pada  kaidah-kaidah  umum penyelenggaraan telekomunikasi secara
universal. Industri penyiaran kemudian berkembang  menjadi  penyiaran  radio  dan penyiaran  televisi.  Sama  halnya  media  massa, komunikasi penyiaran mempunyai kemampuan dapat diakses publik secara serentak ( instanteneous ).
Secara  mendasar  penyiaran  radio merupakan  media  komunikasi  massa  dengar, sementara  penyiaran  televisi  menggunakan komunikasi massa dengar dan visual. Perbedaan tersebut menyebabkan industri radio dan  televisi  memiliki  karakter  masing-masing bagi  khalayaknya. Penyampaian  pesan  dengan artikulasi  kata  yang  jelas  sangat  memengaruhi pendengar  radio,  sementara  televisi  memiliki kelebihan  dapat  menggambarkan  secara  visual dan  audio  peristiwa  yang  diangkat  kepada penontonnya.
Jejak  industri  penyiaran  harus  dilihat dari  jejak  sejarah  perkembangan  peradaban manusia.  Sejak  tahun  20.000  SM,  manusia sudah menggunakan media untuk berkomunikasi  dalam  bentuk  pahatan  di dinding  gua  atau  asap  api.  Ini  merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan medium  untuk  disampaikan  kepada  khalayak. Jejak  berikutnya  antara  lain  pada  tahun  1.500
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018
M,  “Johannes  Gutenberg”  memperkenalkan mesin cetak.
Sejarah  industri  penyiaran  tentu  saja tidak  terlepas  pada  perkembangan  radio maupun  televisi.    Masing-masing  memiliki rekam  jejak  yang  memengaruhi perkembangan penyiaran  dunia  yang  kita  saksikan  saat  ini. Penemuan phonograph (gramofon) untuk rekaman oleh Edison tahun 1877 bisa dianggap sebagai awal mulanya radio. Marconi selanjutnya pada 1896 mengembangkan gelombang  radio on  and off untuk  menyiarkan kode  telegraf.  Milestone  penting  berikutnya dilakukan oleh Lee De Frost yang menciptakan alat  yang  dapat  menangkap  signal  radio bernama vacuum tube pada 1906.
Krishna  Sen  dan  David  Hill  (2000) mengungkapkan  industri  penyiaran  Indonesia yang  sempat  begitu  kuat  dikontrol  rezim  orde baru  membuktikan  bahwa  tidak  ada  kontrol yang  hakiki  terhadap  konten  media.  Ketika krisis  politik  dan  ekonomi  melanda,  hampir semua  stasiun  televisi  yang  sahamnya  dimiliki keluarga  cendana  tidak  bisa  dikontrol  hanya menguntungkan  pemilik  modal.  Situasi  ini menjadi pintu masuk reformasi dunia penyiaran tanah  air.  Berbagai  desakan  untuk  mengubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi mendorong  lahirnya  kebijakan  mulai  dari  UU hingga  peraturan  pemerintah.  Beberapa  tahun setelah  era  reformasi  hadir,  dunia  penyiaran melahirkan  UU  Penyiaran  baru  yaitu  UU no.32/2002.
Sementara definisi penyiaran yang kita miliki  ada  dalam  UU  no.32/2002.  Bunyi  dari UU  ini  yaitu  penyiaran  merupakan  kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran  dan  atau  saran  transmisi  di  darat, di  laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan spectrum frekuensi radio (gelombang elektromeganetik  yang  dipergunakan  untuk penyiaran  dan  merambat  di  udara  serta  ruang angkasa  tanpa  sarana  penghantar  buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas)melalui  udara,  kabel  dan  atau  media lainnya  untuk  dapat  diterima  secara  serentak dan  bersamaan  oleh  masyarakat  dengan perangkat penerima siaran
(http: www.kpi.go.id )
UU  ini  disahkan  pada  28  Desember
2002  di  Jakarta  menggantikan  UU  No.24 Tahun  1997.  UU  no.32/2002  terdiri  atas  12 bab,64  pasal  yang  berisi  ketentuan-ketentuan
umum;  asas,  tujuan,  fungsi  dan  arah; penyelenggaraan penyiaran; KPI; jasa penyiaran;  lembaga  penyiaran;  pelaksanaan penyiaran;  pedoman  perilaku  penyiaran;  peran serta masyarakat dan sebagainya. UU ini sangat diperlukan  mengingat  media  penyiaran  adalah bentuk media komunikasi massa yang menggunakan  frekuensi  terbatas  milik  publik, dan memiliki dampak besar bagi masyarakat.
Esensi utama UU No. 32/2002 mengatur  jasa  penyiaran  yang  berlangsung  di Indonesia. Dalam UU pengaturan jasa penyiaran  ada  dalam  pasal  13  yaitu  jasa penyiaran  terdiri  dari  jasa  penyiaran  radio  dan jasa  penyiaran  televisi.    Kedua  jasa  penyiaran tersebut diselenggarankan 4 Lembaga Penyiaran  yaitu  Lembaga  Penyiaran  Publik,
Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Terdapat  lima  syarat  penting  untuk dapat terjadinya penyiaran. Semua syarat harus terpenuhi.  Jika  salah  satu  syarat  tidak terpenuhi,  maka  tidak  disebut  penyiaran. Kelima  syarat  tersebut,  berdasarkan  urutan tersedianya sebagai berikut:
1. Memiliki spektrum frekuensi radio
2. Terdapat sarana pemancaran atau transmisi
3. Tersedianya  perangkat  penerima  siaran ( receiver )
4. Memiliki siaran (program atau acara) dan
5. Harus  diterima  secara  serentak  atau bersamaan Sementara Joseph R. Dominick (1983) merupakan  ilmuwan  penting  dalam  yang berhasil  merumuskan  dua  teori  penyiaran. Teori  pertama  yaitu the  scarcity  theory yang menjelaskan  bahwa  sesungguhnya  jumlah frekuensi  yang  digunakan  manusia  terbatas. Meski  demikian  semua  memiliki  hak  dan kewajiban  sama  dalam  memanfaatkannya. Dengan  demikian,  pengelolaannya  menjadi sangat penting demi keadilan bersama. Berikutnya the pervasive presence theory yang menegaskan bahwa industri penyiaran memiliki  dampak  kuat  melalui  berbagai  pesan yang  disampaikan  kepada  publik.  Melihat  hal ini  maka  teori  ini  memandang  perlu  untuk melindungi  khalayak  dalam  mewadahi  media penyiaran.
Sedangkan  Mike  Feintuck  dan  Mike Farney  (2006)  setidaknya  mengungkapkan pertimbangan pentingnya pengaturan penyiaran
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol. 2 No. 2 Desember 2018
yang  tidak  terpusat  pengelolaannya  oleh  satu pihak yaitu:
1. Terkait  dengan  jaminan  negara  dalam menjamin  demokratisasi  komunikasi dalam melindungi keberagaman komunikasi.  Kondisi  monopoli  harus dihindari  dalam  industri  penyiaran karena  hanya  akan  berujung  pada dominasi  informasi  dan  kebenaran sepihak.
2. Dukungan  terhadap  diversitas  politis dan kultural. Maksudnya secara politis,kepemilikan  industri  penyiaran jangan dimonolopi oleh satu dua pihak yang  dapat  mereduksi  ”keberagaman sudut  pandang” (heteredox  view) dan budaya.  Terdapat  dua  diversitas,  yaitu diversitas  horisontal  terkait  varian program  yang  ditawarkan  kepada penonton  dalam  waktu  bersamaan  dan diversitas  vertikal  menyangkut  jumlah varian  program  dari  setiap  channel secara nasional.
3. Pertimbangan  ekonomi,  maksudnya industri  penyiaran  perlu  diatur  demi terjadinya pasar yang kompetitif sehingga  bisa  menwujudkan  keadilan sosial.
4. Industri penyiaran bukan semata terkait keuntungan  ekonomi,  tetapi  harus sangat bertanggung-jawab dalam memberikan pelayanan publik.
Menurut  Morissan  (2008:  108-109) yang  mengutip  Head  dan  Sterling  (1982) menyatakan  konsep  berjaringan  adalah  adanya dua  atau  lebih  stasiun  yang  terhubung  melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terrestrial, satelit) sehingga terjadinya penyiaran  program  secara  serentak.  Sementara Ashadi  Siregar  menyatakan  bahwa  siaran jaringan  merupakan  sistem  yang  terdiri  atas suatu  stasiun  induk  dengan  sejumlah  stasiun lokal  yang  menjadi  periferal  dalam  penyiaran. Kemudian  Siregar  (2001:10)  menegaskan bahwa  hubungan  pemilikan  penuh  atau  saham terkait  pasokan  (f eeding )  program  dari  stasiun induk kepada stasiun lokal.
Morissan  (2008)  menyatakan  terdapat dua komponen pada sistem penyiaran berjaringan yaitu:
(1)  Stasiun  jaringan  atau  stasiun  induk, merupakan stasiun yang membutuhkan
kerjasama  degan  stasiun  lokal  karena  tidak memiliki  wilayah  siaran.  Sementara  para stasiun  lokal  ini  yang  memiliki  wilayah  siaran terbatas di wilayah tertentu.
(2)  Stasiun  lokal,  merupakan  stasiun lokal  yang  terafiliasi  pada  stasiun  induk tertentu dalam menyiarkan program yang sudah disepakati  materi  dan  jam  siarnya.  Melalui kerjasama  ini  wilayah  siaran  program  dari stasiun induk menjadi lebih luas.
Sementara  Willis  dan  Aldridge  (1992) dalam  Morisson  menegaskan  bahwa  ada beberapa  jenis  jaringan  dengan  satu  kesamaan yaitu  stasiun  jaringan  menyiarkan  program secara serentak kepada para stasiun lokalnya.
Memiliki  industri  penyiaran  yang demokratis  juga  dilindungi  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin  perlindungan  dan  jaminan  atas kemerdekaan  akan  informasi.  Bentuk  hal  ini berupa  kemerdekaan  menyatakan  pendapat, menyampaikan  dan  memperoleh  informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis. Secara  jelas  disebutkan  dalam  Pasal  28  F  dari Amandemen  Kedua  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  :  ”  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia“.
Untuk  mewujudkan hal  tersebut  yaaitu dengan  menciptakan  industri  penyiaran  yang demokratis  dan  penuh  rasa  keadilan.  Sistem sentralistik  yang  dijalaankan  sebelumnya memungkinkan media sebagai pihak mengontrol isi media. Sehingga dalam konteks ini  teori agenda  setting (penetapan  agenda) menjadi  dominan.  Agenda  setting  sendiri menunjukkan kekuatan media dalam mempengaruhi  publik  melalui  penentuan  isi berita dan peletakkan program.
Media  penyiaran  berbeda  dengan media  cetak.  Media  penyiaran  sejatinya menggunakan frekuensi terbatas untuk beroperasi.  Frekuensi  untuk  siaran  tersebut merupakan  ranah  dan  milik  publik  yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018 untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat.  Sehingga  jika  frekuensi  siaran  di Papua semestinya bermanfaat bagi kepentingan pemerintah  dan  publik  Papua  sebagai  pemilik sah frekuensi tersebut. Demikian pula di derah lainnya seperti Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan,  Sulawesi  dan  seterusnya.  Pada konteks  inilah  Sistem  Siaran  Jaringan  (SSJ) menjadi kebutuhan.
Bukan  saja  pada  penyiaran  suatu program  yang  lebih  luas,  pola  sistem berjaringan  ini  sebenarnya  akan  jauh  lebih menguntungkan  dibanding  dengan  siaran komunitas.    Dalam  hal  ini  tentu  saja  terkait dengan  pemasangan  iklan.  Pengiklan  dapat memasang  iklan  melalui  berbagai  tv  lokal secara  serentak  di  daerah  yang  menjadi backbone dari  TV  Induk.  Kemudahan  yang diberikan  yaitu  pengiklan  cukup  melakukan kerjasama  dengan  TV  induk  untuk blocking waktu sehingga tidak perlu repot menghubungi satu-persatu stasiun tv lokal yang ada. Ini tentu saja  berguna  bagi  TV  induk  yang  bermaksud mempromosikan produknya.
Menurut  Ade  Armando,  Sistem  Siaran Jaringan yang diamanatkan oleh UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 memiliki ciri-ciri:
1. Setiap stasiun televisi swasta memiliki jangkauan  siaran  terbatas  sesuai  dengan wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Jadi, sebuah  stasiun  televisi  di  Jakarta,  jangkauan siarannya adalah Jakarta dan sekitarnya.
2.  Tidak  ada  lagi  stasiun  televisi  swasta nasional  yang  siarannya  dapat  menjangkau seluruh  wilayah  Indonesia  secara  langsung dengan  menggunakan  stasiun  relai/transmitter saja.  Satusatunya  lembaga  penyiaran  televisi yang  diizinkan  melakukan  siaran  nasional secara langsung adalah TVRI.
3.  Siaran  sebuah  stasiun  televisi  swasta dapat  menjangkau  daerah  di  luar  wilayah jangkauan siarannya hanya dengan perantaraan stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut. Sebagai  contoh:  agar  siaran  stasiun  televisi RCTI  yang  berada  di  Jakarta  dapat  ditangkap siarannya  di  Bandung,  di  kota  tersebut  harus ada  stasiun  televisi  yang  berfungsi  sebagai anggota jaringan televisi RCTI.
4.  Stasiun  televisi  swasta  yang  hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan  perantaraan  rangkaian  stasiun-stasiun televisi  yang  terjalin  dalam  sebuah  jaringan stasiun  televisi.  Dengan  demikian,  agar
siarannya  dapat  menjangkau  seluruh  wilayah Indonesia,  RCTI  harus  memiliki  jaringan stasiun  televisi  RCTI  di  seluruh  wilayah Indonesia tersebut
5.  Tak  ada  lagi  izin  siaran  nasional. Yang ada izin penyelenggaraan penyiaran yang hanya  berlaku  di  wilayah  jangkauan  siaran yang  sudah  ditetapkan.  Dengan  demikian, sebuah jaringan televisi nasional harus memiliki  izin  penyelenggaraan  penyiaran  di setiap daerah yang dimasuki siarannya.
Sehingga  sejak  ditetapkannya  UU penyiaran  tahun  2002,  terjadi  perkembangan khususnya pada industri pertelevisian Indonesia. Munculnya banyak lembaga penyiaran  dan  stasiun-stasiun  televisi  swasta baru  yang  bermunculan.  Namun,  di  balik pesatnya  perkembangan  stasiun  televisi  swasta tersebut,  terjadi  pemusatan  kepemilikan  dan juga  konsentrasi  yang  turut  mempengaruhi  isi media.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif  berusaha  mempertanyakan  makna suatu  objek  secara lebih  mendalam  dan tuntas. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen  utama  dalam  pengumpulan  data dengan  cara  mengobservasi  langsung  objek yang  ditelitinya.  Penelitian  ini  juga  disebut interpretative inguiry karena banyak melibatkan  faktor-faktor  subjektif  baik  dari informan,  subjek  penelitian,  atau  peneliti sendiri.  (Irawan,  2006).  Sementara  metde deskriptif  adalah  di  mana  penelitian  mencoba mencari  jawaban  dan  penjelasan-penjelasan atas tidak berjalannya suatu kebijakan. deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Irawan (2007: 215)
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara beberapa teknik. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan dokumen. Dokumen  yang  dikumpulkan  akan  digunakan selain  sebagai  dasar  dan  alat  penyusun  bahan wawancara dan juga sekaligus pendukung hasil wawancara  yang  dilakukan  terhadap  target kelompok atau orang tertentu. Kedua, wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ). Wawancara dilakukan kepada Komisioner KPI, Agung Suprio dan Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018 Koordinator Divisi Penelitian Remotivi, Muhamad Heychael.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  pelaksanaan  Sistem  Stasiun Jaringan  (SSJ)  di  Indonesia    Sistem  Stasiun Jaringan  (SSJ)  diatur  dalam  UU  no.32  tahun 2002  tentang  Penyiaran  meliputi  Penyiaran Radio dan Televisi. SSJ terdiri dari:
1) Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) a. Stasiun Induk
Stasiun  induk  merupakan  stasiun  swasta yang  bertindak  sebagai  koordinator  yang siarannya  direlai  oleh  stasiun  swasta  anggota stasiun  jaringan  dalam  sistem  stasiun  jaringan. Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan stasiun anggota berkedudukan  di  ibukota  provinsi,  kabupaten dan/atau kota. Stasiun induk saat ini merupakan stasiun  Jakarta  yang  bersiaran  secara  nasional. Saat  ini  ada  15  LPS  (terakhir  Jawa  Pos). Komisioner KPI, Agung Suprio:
“Stasiun  induk  saat  ini  merupakan stasiun Jakarta yang bersiaran secara nasional.  Saat  ini  ada  15  LPS,  terakhir  Jawa Pos .    TV  induk,  misalnya  induknya  di  Jakarta minimal  berisi  dan  memproduksi  konten  lokal 10% per hari. Program siaran yang direlai oleh stasiun  anggota  dari  stasiun  induk,  dibatasi dengan  durasi paling  banyak  90%  dari  seluruh waktu siaran per hari.
b. Stasiun penyiaran lokal
Stasiun  ini  merupakan  anak  jaringan yang  berada  di  wilayah  stasiun  induk  yang berada  di  area  tertentu  yang  sudah  ditentukan. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Komisioner KPI, Agung Suprio:
“ Rata-rata di Jawa setiap tv berjaringan  ada  tiga  tv  lokal.  Kominfo  yang mengatur tentang wilayah siar antara TV induk dengan TV lokal”
Terkait  perizinan,  ada  izin  TV  lokal dan TV berjaringan. Dalam izin penyelenggaraan  penyiaran  dan  akan  dibentuk badan  hukum  baru,  masyarakat  daerah  dapat memiliki  saham  paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus).  Sedangkan  untuk  setiap  stasiun relai  dan/atau  daerah  yang  tidak  tercantum
dalam  izin  penyelenggaraan  penyiaran  dan akan  dibentuk  badan  hukum  baru  dan masyarakat  bisa  memiliki  saham  dengan tingkatan berbeda-beda.
Setiap  stasiun  penyiaran  lokal  harus memuat  siaran  lokal  dengan  durasi  paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Produksi  konten  lokal  masih  didominasi  oleh tim  produksi  dari  induk  jaringan.  Seringkali produksi  di  kota  besar,  menyiasatinya  dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa dianggap paling  potensial  untuk  dilestarikan.  Sehingga juga kerap menggunakan dubbing bahasa lokal, walaupun isi siarannya bukan lokal.
Pelaksanaan  SSJ  menyodorkan  konsep keberagaman kepemilikan ( diversity of ownership )  dan  keberagaman  isi  ( diversity  of content ),  belum  berjalan.  Sayangnya  dua konsep  tersebut  masih  sekedar  mimpi  karena tidak  didukung  dengan  peraturan  pelaksana yang kuat. Sehingga praktis, Lembaga Penyiaran  Swasta  yang  diharapkan  berperan sebagai  stasiun  induk  cenderung  menyiasati SSJ dengan berbagai cara. Melihat penyimpangan implementasi SSJ ini, ada sebab pendorongnyaa  seperti  yang  disampaikan  KPI berikut ini:
Komisioner KPI, Agung Suprio “Memiliki  TVRI,  RRI  sebagai  LPP dengan  menggunakan  dana  APBN/APBD. Sementara  15  LPS  sebagai  induk  jaringan tidak menggunakan APBN/APBD akan berpikir pada  untung  dan  rugi.  Sehingga  hanya melakukan  standar  minimal  isi  siaran  lokal 10%.”
Sayangnya  pelaksanaan  SSJ  di  tingkat teknis  belum  sesuai  dengan  yang  ditentukan UU.  Produksi  konten  lokal  masih  didominasi oleh  tim  produksi  dari  induk  jaringan. Seringkali produksi di kota besar, menyiasatinya  dengan  menggunakan  bahasa daerah. Bahasa dianggap paling potensial untuk dilestarikan.
Sehingga juga kerap menggunakan dubbing bahasa  lokal,  walaupun isi siarannya bukan lokal
Masih  kuatnya  peran  LPS  dalam menyiasati, menyebabkan SSJ yang dilaksanakan penuh dengan manipulasi.
Akibatnya  kue  iklan  masih  dikuasai  oleh stasiun  induk  yang  mengatur  kue  iklan  untuk jaringan.  Dengan  kata  lain,  Tidak  ada  sharing profit dengan daerah. Situasi ini tentu saja tidak
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol. 2 No. 2 Desember 2018 seperti  yang  diinginkan  agar  terjadinya pemerataan  ekonomi  pada  daerah  yang memiliki stasiun penyiaran lokal.
Pelaksanaan SSJ
sebenarnya dilengkapi dengan kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI).  KPI  merupakan  lembaga Independen yang terdiri dari 9 komisioner dari unsur  pemerintah,  masyarakat  (akademisi)  dan pelaku  penyiaran  yang  ditetapkan  DPR  untuk disahkan  oleh  Presiden. Terdiri  dari  KPI  Pusat dan  KPID  di  32  Propinsi.  Dalam  pelaksanaan tugasnya,  KPI  dibantu  oleh  sekretariat  tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI memberikan  rekomendasi  perpanjangan  izin siaran televisi untuk 10 tahun dan radio 5 tahun
Salah-satu  tugas  penting  KPI  yaitu melakukan  pengawasan  terhadaap  pelaksanaan SSJ. Komisioner KPI, Agung Suprio:
“Kalau  pengawasan  TV  berjaringan (Stasiun  induk),  kontennya  kewenangan  dari KPI  Pusat,  misalnya  SCTV,  RCTI  yang induknya  bersiaran  di  Jakarta.  Sementara pengawasan  konten  lokal  yang  10%  itu domainnya  KPID.  Pengawasan  dilakukan setiap  hari  untuk  standar  minimal  10%. Sedangkan  evaluasi  pengawasan  bulanan terkait  dengan  jam  hantu  untuk  konten  lokal. Dilakukan  juga  Monev  tahunan  bagi  induk jaringan.”
Pengawasan  KPI  sangat  penting  untuk memastikan  sikap  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan. Komisioner KPI, Agung Suprio:
“KPI  tugasnya  mengawasi  10%  konten lokal  sudah  terpenuhi.  Jika  tidak  terpenuhi, mekanismenya  minta  induk  jaringan  untuk segera memenuhi kebutuhan UU sebesar 10%. Sedangkan  kalau  terjadi  pelanggaran  isi siaran, mekanisme mengirimkan surat peringatan”.
Terdapat beberapa tahapan dalam merespon  pelanggaran  yang  akan  diberikan oleh  KPI  seperti  yang  disampaikan  oleh Komisioner KPI, Agung Suprio:
“Ada 4 tahapan, teguran, teguran kedua, pembatasan durasi dan pengurangan permanen.”
2) Hambatan pelaksanaan Sistem Stasiun
Jaringan (SSJ)
Beberapa  identifikasi  yang  terungkap sebagai kendala pelaksanaan SSJ:
a. Ditemukannya beberapa pasal karet, sehingga menyebabkan peraturan  pelaksana  yang  dibuat menjadi multi intepretatif dan tidak implementatif.  Misalnya  terkait daya jangkau SSJ.
b. Diversity  of  ownership dalam  UU tidak ketat dimana hanya mensyaratkan  PTnya  beda.  UU mengatakan  tidak  boleh  jual  beli PT, tetapi saham boleh diambil alih sahamnya  hanya  disebutkan  tidak milik  seorang.  Akhirnya  dipakai milik anaknya atau keluarganya. c. Praktek SSJ yang dijalankan memperlihatkan  keengganan  LPS sharing kepemilikan dengan daerah. d. Penyimpangan SSJ yang
dijalankan  LPS  antara  lain  dengan melakukan jual beli  lembaga penyiaran
e. Tidak  ada  aturan  yang  mengatur larangan  tayangan  berjaringan  di jam-jam  hantu.  Jam  hantu  di Indonesia  dari  jam  12  malam-5 pagi.
f. Permohononan  izin  siaran  tertulis kepada  Menteri  melalui  KPI.  Ini menyebabkan  KPI  tidak  memiliki wewenang yang kuat dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. 3)  Evaluasi  pelaksanaan  Sistem  Stasiun Jaringan (SSJ).
Belum  berhasilnya  pelaksanaan  SSJ menyebabkan masih kuatnya praktek sentralistik  di  industri  penyiaran.  Menurut  PP 50/2005, sistem jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar stasiun penyiaran.Stasiun  anggota  stasiun  jaringan hanya  dapat  berjaringan  dengan  satu  stasiun swasta induk stasiun jaringan.
Regulator masih dikendalikan oleh negara yaitu  Menkominfo,  meski  terdapat  regulator lain  yaitu  KPI  dan  Mahkamah  Konstitusi. Tugas  Kominfo  lebih  kepada  infrastrukturnya, badan  hukumnya  dan  administrasi,  misalnya pertama  TV  lokal  sebagai  anak  jaringan  dari induk  jaringan  itu  direksinya  harus  berbeda.
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol. 2 No. 2 Desember 2018 Harus  ada  saham  orang  daerah.  Harus  ada tower sendiri. Harus ada bukti-bukti administrasi. Alat-alatnya harus sudah tersertifikasi. Tugas  KPI  lebih  kepada  penyiarannya,
kontennya dan mengatur agar tercipta regulasinya  keadilan  antara  sesama  pebisnis. Regulasi  media  penyiaran  di  Indonesia  masih kuat  campur  tangan  pemerintah,  dalam  hal  ini Kominfo.  Contohnya  kominfo  yang  membagi suatu  propinsi  menjadi  beberapa  wilayah siaran,  sementara  KPI  hanya  mengawasi konten siaran.
Koordinator  Divisi  Penelitian  Remotivi, Muhamad Heychael:
“Pada  kenyataannya  tidak  berjaringan murni.  Dalam  prakteknya,  anak  jaringan  ini diciptakan  atau  kalau  ada  tv  lokal.  Tv berjaringan  sudah  habis  tendernya,  dibeli  tv lokal. Jual beli license yang terjadi”
Kesepakatannya  ke  dalam  bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang diantaranya memuat  hal-hal  sebagai  berikut:  penetapan stasiun  induk  dan  stasiun  anggota;  program siaran yang akan direlai; persentase durasi relai siaran  dari  seluruh  waktu  siaran  per  hari; persentase  durasi  siaran  lokal  dari  seluruh waktu  siaran  per  hari;  dan  penentuan  alokasi waktu (time slot) siaran untuk siaran lokal.
Setiap  penyelenggaraan  siaran  melalui sistem  stasiun  jaringan  dan  setiap  perubahan jumlah  anggota  stasiun  jaringan  yang  terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada pemerintah atau menteri.
Penguasaan  Infrastruktur  penyiaran secara  sentralistik.  Isi  siaran  dipengaruhi  atau didominasi  oleh  kepentingan  pemilik  atau sekelompok  orang  dan  cenderung  jakarta sentris.  Kue  iklan  masih  dikuasai  oleh  stasiun induk yang mengatur kue iklan untuk jaringan. Tidak ada sharing profit dengan daerah.
Produksi konten lokal masih didominasi  oleh  tim  produksi  dari  induk jaringan.  Seringkali  produksi  di  kota  besar, menyiasatinya  dengan  menggunakan  bahasa daerah. Bahasa dianggap paling potensial untuk dilestarikan. Sehingga juga kerap menggunakan  dubbing  bahasa  lokal,  walaupun isi siarannya bukan lokal.
Komisioner KPI, Agung Suprio:
“Melakukan sensorship terhadap tayangan yang dianggap tidak pantas. Saat ini
sedang  dikembangkan  suatu  sistem  berbasis aplikasi.  Dengan  aplikasi  ini  dari  pusat  sudah bisa  mengintegrasikan  pemantauan  di  seluruh KPID”

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil akhir penelitian ini yaitu pelaksanaan SSJ masih  belum  optimal  dilakukan  oleh  pelaku industri penyiaran tanah air. Terdapat perbedaan tafsir implementasi SSJ yang terjadi. Faktor  penghambat  terbesar  dari  pelaksanaan SSJ  adalah  lemahnya  aturan  pelaksana  SSJ sehingga  dapat  disiasati  LPS.  Evaluasi  dari pelaksanaan  SSJ,  yaitu  LPS  yang  didorong melakukan  SSJ  melakukan  penyimpangan. Lemahnya  peran  KPI  semakin  mempersulit pelaksanaan SSJ, terkait keberagaman isi siaran dan kepemilikan.
Dengan  situasi  ini,  maka  sebaiknya SSJ justru diperkuat dalam RUU terbaru bukan sebaliknya tidak diwajibkan. Melalui penguatan regulasi SSJ,
dengan memberlakukan  batasan  kepemilikan  media penyiaran  dan  memperkuat  peran  Komisi Penyiaran  Indonesia  sebagai  regulatory  body akan  mendorong  terciptanya  keadilan  dalam pengelolaan sektor penyiaran.

## REFERENSI
Ade Armando. (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia  “Kisah  Kegagalan  Sistem Telvisi  berjaringan  di  Indonesia” . Yogyakarta: Penerbit Ikapi. Croteau,  D.  &  Hoynes,  W.    (2001). The Business  of  Media:  Corporate  Media and  the  Public  Interest .  New  York Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. Defleur,  Melvin  L.  (1975). Theories  of  Mass Communication. New  York:  Longman Group United Kingdom. Dominick,  Joseph  R  (1983). The  Dynamics  Of Mass  Communication. Athens.  Mcgraw- Hill  Series  in  Mass  Communication. University of Georgia.
Hill,  David  T  &  Krishna  Sen.  (2000). Media, Culture,  and  Politics  in  Indonesia.
Oxford University Press. South
Melbourne
Feintuck,  M  & Varney,  M (2006). Media
Regulation, Public Interest and the Law.
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2 No. 2 Desember 2018
Edinburgh.  Edinburgh  University  Press; 2nd edition. Irawan,  Prasetya.  (2006). Penelitian  Kualitatif dan  Kuantitatif  untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial . Jakarta.  Departemen  Ilmu  Administrasi FISIP UI Masduki .  (2007).. Regulasi  Penyiaran ,  Dari
Otoriter ke Liberal . Yogyakarta. LKiS
Morissan. (2008). Manajemen Media Penyiaran:  Strategi  Mengelola  Radio dan  Televisi .  Jakarta.  Kencana  Prenada Media Group. Siregar,  Amir  Efendi.  (2012). Menegakkan Demokratisasi  Penyiaran:  Mencegah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman .  Jakarta:  Komunitas Pejaten
Sudibyo, Agus. (2004). Ekonomi Politik Media Penyiaran . Jakarta: LkiS.
Jurnal: Primasanti,  K.  B.  (2009). Studi  Eksplorasi Sistem  Siaran  Televisi  Berjaringan  di Indonesia . Jurnal Ilmiah Scritura Vol 3 no 1 Januari 2009: 85-102

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang RI Nomor  32 Tahun  2002 tentang Penyiaran.
Link: www.kpi.go.id www.voanews.