DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.
Received: 23 July 2024, Revised: 25 July 2024, Publish: 27 July 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Komunikasi Politik Komisi IV DPR RI Dalam Pembahasan Revisi UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Ita Handoyo Kartanegara 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi, hemi.alatanza@gmail.com
Corresponding Author: hemi.alatanza@gmail.com
Abstract: Political communication is something that is common in various political institutions, especially the DPR RI in carrying out its duties. One of the legislative functions of the DPR RI is to  discuss  laws,  both  making  new  ones  and  revising  them  in  order  to  update  the  current  geo- political  situation.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  process  of  political communication  that  occurred  during  the  discussion  of the  revision  of  Law  No.  5  of  1990 concerning conservation carried out by Commission IV of the DPR RI. The research method used is descriptive qualitative research in order to reveal the reality that occurred during the discussion of  the  bill.  Through  this  research  the  authors  found  several  things  that  happened  during  the process  of  political  communication,  namely;  the  political  communication  process  in  the  bill discussion meeting referred to the transactional communication model, in which the process of political communication occurs in two directions and takes place continuously, and there are four obstacles  that  occur,  namely  semantic  disturbances  caused  by  differences  in  educational background and experience, cultural barriers , status hurdles and bureaucratic hurdles resulting from differences of opinion and applications to revised laws.
Keywords : political communication, revision of UU no 5 of 1990, Commission IV DPR RI
Abstrak: Komunikasi  politik  merupakan  hal  yang  lumrah  di  berbagai  lembaga  politik khususnya  DPR  RI  dalam  menjalankan  tugasnya.  Salah  satu  fungsi  legislatif  DPR  RI  adalah membahas  undang-undang,  baik  membuat  undang-undang  baru  maupun  merevisinya  untuk memperbaharui situasi geo-politik saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi politik yang terjadi pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang  konservasi  yang  dilakukan  oleh  Komisi  IV  DPR  RI.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  untuk  mengungkap  realitas  yang  terjadi  pada pembahasan RUU tersebut. Melalui penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang terjadi selama  proses  komunikasi  politik,  yaitu;  proses  komunikasi  politik  dalam  rapat  pembahasan RUU mengacu pada model komunikasi transaksional, dimana proses komunikasi politik terjadi
dua arah dan berlangsung terus menerus, dan terdapat empat kendala yang terjadi yaitu gangguan semantik yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman, hambatan budaya,  hambatan  status  dan  hambatan  birokrasi  akibat  perbedaan  pendapat  dan  penerapan undang-undang yang direvisi.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Revisi UU no 5 Tahun 1990, DPR RI Komisi IV

## PENDAHULUAN
Lembaga  DPR  RI  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  tiga  fungsi  utama  yakni, legislasi,  anggaran  dan  pengawasan,  seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  69  dan  70  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Putri, 2022). Fungsi legislasi  yang  dimiliki  DPR  RI  berkaitan  dengan  penyusunan  dan  pembahasan  rancangan undang-undang.  Dalam  menyusun  suatu  undang-undang, usulan pembahasan dapat berasal dari anggota,  komisi  atau  gabungan  komisi,  serta  DPD dan  presiden  (Sunarto,  2017).  Sebagaimana yang  dilakukan  komisi IV  DPR  RI  dalam mengajukan  revisi Undang-undang  no  5  tahun  1990 tentang konservasi, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.
Undang-undang  no  5  tahun  1990  tentang  konservasi,  merupakan  salah  satu  undang- undang yang telah berusia lebih dari tiga puluh tahun. Para pengusul revisi UU no 5 tahun 1990 dari Komisi IV DPR RI menganggap bahwa undang-undang tersebut membutuhkan pembaharuan sebab  tidak  lagi  dapat  mengakomodir  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masa  kini. Berubahnya  sistem  politik  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi,  adanya  tumpang  tindih  dan ketidakjelasan  kewenangan  antar  kementerian  di  bidang  konservasi,  serta  adanya  perubahan kebijakan  internasional  dalam  penyelenggaraan  konservasi merupakan  beberapa  alasan  yang dikemukakan dalam latar belakang revisi Undang-undang no 5 tahun  1990 tentang Konservasi (Naskah Akademik RUU Perubahan UU 5/1990 KSDAHE, 2021).
Dalam  proses  komunikasi  pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun  1990  yang  terjadi  antar fraksi di Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengalami  suatu hambatan  yang  mengakibatkan  proses  pembahasan  berjalan  cukup  lama. Adanya  perbedaan  pendapat  dan  pemahaman  yang  terjadi  di  antara  pihak  Komisi  IV  DPR  RI dengan KLHK, menjadi salah satu penyebab lambannya kinerja revisi UU no 5 tahun 1990. DPR RI  melalui  Komisi  IV  berpegang  teguh  terhadap  perubahan-perubahan  yang  diyakini  dapat membantu  pelestarian  konservasi  ke  depannya.  Guna menghadapi  tantangan  perubahan  dunia, Komisi IV DPR RI berupaya agar aturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan kondisi masa kini  yang  lebih  relevan.  Namun  perubahan-perubahan  yang  dikehendaki oleh DPR RI rupanya bertentangan dengan pendapat daripada KLHK. Beberapa kali Daftar Inventarisasi Masalah yang telah diusulkan demi kepentingan revisi UU no 5 tahun 1990 harus mengalami perubahan. DIM yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Komisi IV DPR RI dan KLHK,  ternyata  pada pertemuan  berikutnya  KLHK  kembali  mengajukan  perubahan  DIM.  Kejadian seperti ini tidak hanya  terjadi  satu  kali,  namun  beberapa  kali  terjadi.  Sehingga  terdapat  indikasi  bahwa  KLHK memiliki  pandangan  yang  berbeda  terkait  revisi  UU  ini,  mengingat  segala  perizinan  terkait pengelolaan hutan selama ini dikeluarkan oleh KLHK mungkin saja bahwa adanya revisi UU no 5 tahun 1990  dapat  mempersempit  ruang  gerak  mereka.  Permasalahan  lain  juga  terjadi  di  tengah perbedaan pendapat di antara Komisi IV DPR RI dengan KLHK. Perbedaan kepentingan antar fraksi  juga  mulai  bermunculan.  Meskipun  seorang  anggota  DPR  RI  hadir  sebagai  perwakilan rakyat,  namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa kepentingan partai tentu memengaruhi keputusan-
keputusan politik yang disampaikan. Setiap perumusan peraturan perundangan tentu melibatkan berbagai  fraksi  yang  memiliki  berbagai  latar belakang  kepartaian,  sehingga  potensi  munculnya berbagai  kepentingan  tentu  saja  ada.  Perlu  diketahui,  bahwa  UU  no  5  tahun  1990  tentang konservasi  mengatur  sebagian  besar  tata  laksana  pengelolaan  hutan yang  ada  di  Indonesia. Pengusaha  di  bidang  kehutanan  tentu  menjadi  salah  satu  kelompok  yang  akan  terdampak  oleh revisi  UU  no  5  tahun  1990.  Sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  para  petinggi  perusahaan yang mulai terusik dengan adanya revisi UU tentang konservasi akan menggunakan jalur- jalur politik.
Proses komunikasi yang terjadi di dalam pembahasan undang-undang umumnya dimulai dari  penyusunan  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  yang  disusun  oleh  Badan  Legislatif DPR  RI  selaku Alat  Kelengkapan  Dewan  yang  bertugas  menyusun  serta  mengoordinasikan rancangan  undang-undang yang  akan  masuk  dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  di setiap  periodenya  (Sopian,  2018).  Kemudian  setelah  Prolegnas  disepakati,  maka  akan  disusun masing-  masing  panitia  kerja  berdasarkan  komisi  yang  menanganinya.  Sehingga  selanjutnya komisi  tersebutlah  yang  akan  melakukan  penyusunan Naskah  Akademik  dan  melakukan  rapat- rapat  terkait  pembahasan  undang-undang  dengan  pemangku  kepentingan  terkait,  seperti Kementerian, LSM, dan mitra kerja lainnya.
Gambar 1. Info Grafis Alur Pembuatan Undang-undang Sumber: www.dpr.go.id
Menurut gambar info grafis di atas, diketahui bahwa suatu pembahasan undang-undang memerlukan  16  tahap  pelaksanaan  agar  dapat  disahkan  dan  disebarluaskan  ke  masyarakat. Demikian halnya yang terjadi pada revisi undang-undang no 5 tahun 1990, meski undang-undang tersebut  telah  ada sebelum  pembahasan,  namun  tahap  pelaksanaannya  tetap  dimulai  dengan melakukan  usulan  terlebih  dahulu,  dan  tetap  diperlukan  adanya  naskah  akademik  (Dariyanto, 2018). Pada revisi UU no 5 tahun 1990, panitia kerja merupakan anggota dari Komisi IV DPR RI.  Umumnya  rapat  dipimpin  oleh  satu  ataupun  dua  orang  pimpinan,  di  mana  pimpinan berfungsi  sebagai  pembuka  rapat,  memimpin  jalannya  rapat, serta  menutup rapat pembahasan. Rapat  pembahasan  diikuti  oleh  anggota  panitia  kerja  yang  terdiri dari  9  fraksi,  yakni  Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi  PKS,  Fraksi  Nasdem,  dan  Fraksi  Demokrat.  Selain  diikuti  oleh  anggota  panitia kerja, beberapa  rapat  pembahasan  diikuti  oleh  berbagai  pemangku  kepentingan  seperti,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta para profesor dan ahli di bidang konservasi. Pembukaan rapat yang dipimpin oleh pimpinan kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan materi dari pemangku kepentingan yang kemudian akan ditanggapi oleh para anggota panitia  kerja  sesuai  arahan  pimpinan,  dan  selanjutnya  ditanggapi  kembali  oleh  pemangku kepentingan.  Sistem  komunikasi  dua  arah  terjadi  secara  terus  menerus,  di  mana  komunikasi tersebut menghasilkan suatu respon pribadi baik dalam bentuk verbal berupa kata-kata, maupun non-verbal  berupa  mimik  dan  gerakan  tubuh  (Eke,  2020).  Berikut  merupakan  ilustrasi  proses komunikasi yang terjadi di komisi IV DPR RI.
Pada  proses  komunikasi,  Muhazir  menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  aspek pendukung  di  dalamnya,  seperti  partisipan,  pesan,  saluran,  situasi  dan  juga  efek.  Disampaikan pula  bahwa  partisipan  merupakan  siapa  saja  yang  turut  serta  di  dalam  proses  komunikasi (Muhazir, 2021). Di dalam pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990, yang merupakan partisipan adalah panitia kerja (pimpinan dan anggota) serta pemangku kepentingan dan pakar ahli. Panitia kerja  (Panja)  pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun  1990  terdiri  dari  satu  orang  pimpinan  dan sembilan orang tim perumus yang juga disebut sebagai anggota panitia kerja (Panja). Pemangku kepentingan yang terlibat di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan  Perikanan,  WALHI,  KEHATI  beserta  pakar  ahli  konservasi  baik  dari  bidang  akademik maupun  praktisi.  Muatan  pesan  yang  disampaikan  dalam  pembahasan  ini  adalah  melakukan perubahan terhadap UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi, di mana UU tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Unsur politik termasuk di dalam muatan pesan, karena dilakukan oleh seorang aktor politik dan mencakup kepentingan-kepentingan politik baik dalam pemerintahan  maupun  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Saluran  komunikasi  yang digunakan di dalam pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 adalah tatap muka dan juga online meeting yang sering dilakukan pada awal pandemi Covid-19.
Selama lebih dari delapan tahun revisi UU ini terus terombang-ambing di dalam sistem komunikasi politik yang kompleks antara Komisi IV DPR RI dengan KLHK. Melihat koordinasi komunikasi antara Komisi IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pemangku kepentingan lainnya yang cukup pelik, mendorong penulis untuk  melakukan  penelitian  secara mendalam  terkait  komunikasi  yang  terjadi  antar  fraksi  di dalam panitia kerja revisi UU no 5 tahun 1990. Penulis hendak mengetahui bagaimana gambaran komunikasi politik yang terjadi beserta hambatan yang dialami selama proses pembahasan revisi tersebut  berlangsung.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  mengenai komunikasi  politik  yang  terjadi  selama  pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun  1990,  serta memaparkan berbagai hambatan yang terjadi.

## Kajian Literatur Komunikasi Politik
Komunikasi  politik  merupakan  bagian  dari  ilmu  komunikasi,  yang  merupakan  suatu proses atau usaha seseorang maupun sekelompok orang dalam menyampaikan suatu pesan yang disalurkan  melalui media  ataupun  disampaikan  secara  langsung  kepada  pihak  yang  dituju (Mukarom,  2016).  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  anggota  Komisi  IV  DPR  RI  dalam melaksanakan rapat pembahasan revisi UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi. Mereka saling menyampaikan pesan satu sama lain, baik antar anggota atau dengan para pemangku kepentingan. Hal-hal mendasar yang membedakan komunikasi politik dengan bagian-bagian ilmu komunikasi lainnya  adalah  pemberi  pesan,  pesan,  dan  penerima  pesan.  Pemberi  pesan  merupakan  aktor komunikator  yang  berhubungan  dengan  politik,  di  mana  di  dalam  penelitian  ini  komunikator politik terdiri dari DPR RI, Lembaga eksekutif yang diwakilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  serta  para  pemangku kepentingan  lainnya  yang  umumnya  berasal dari  LSM  yang  bergerak  di  bidang  konservasi.
Sedangkan  pesan  yang  disampaikan  adalah  segala  pesan yang  mengandung  unsur  politik  di dalamnya,  yakni  pembahasan  mengenai  revisi  UU  no  5  tahun  1990  yang  tentunya  sarat  akan politik  sebab  menjangkau  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat  luas  .  Kemudian  penerima pesan adalah orang-orang, baik  perorangan maupun kelompok, yang menjadi target atau  tujuan dari komunikator tersebut. Semua orang yang terlibat di dalam rapat pembahasan revisi UU no 5 tahun  1990  merupakan  target  dari  komunikasi  politik,  sebab  proses  komunikasi  yang  terjadi bersifat dua arah, sehingga posisi komunikator dan komunikan dapat bertukar tempat kapan saja (Muniarti, 2019).
Menurut  Maswadi  Rauf  komunikasi  politik  adalah  objek  kajian  ilmu  politik  karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi yang bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan  kekuasaaan  politik  negara,  pemerintahan,  dan  juga  akitvitas  komunikator  dalam kedudukan  sebagai  pelaku  kegiatan politik  (Pureklolon,  2016).  Komunikasi  politik  umumnya bertujuan  untuk  mendapatkan  sebuah  pencapaian,  di  mana  suatu  permasalahan  yang  dibahas dapat  memberikan  dampak  baik  terhadap  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya  maupun masyarakat  lainnya  melalui  suatu  aturan  yang  disetujui  bersama oleh  lembaga-lembaga  politik (Syarbaini et al., 2021).

## Gambar 2. Skema Proses Komunikasi Politik
Kantaprawira  menyebutkan  bahwa  fokus  daripada  kegunaan  komunikasi  politik  adalah untuk menjembatani pikiran politik yang berkembang di masyarakat baik dalam institusi, antar golongan,  asosiasi  dan  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat  lainnya  dengan  pikiran  politik pemerintah (Kantaprawira, 2019). Berdasarkan dua pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dalam  upaya  mengumpulkan  pikiran  dan  ide  yang  berkaitan  dengan  tujuan untuk  memperoleh  suatu  aturan  dapat  disebut  sebagai  proses  komunikasi  politik.  Cangara menegaskan  bahwa  hakikat  daripada  komunikasi  politik  adalah  adanya  upaya  suatu  kelompok yang  memiliki  ideologi  politik  dalam  menguasai  atau  mendapatkan  kekuasaan  dengan menerapkan pemikiran politik tersebut (Cangara, 2014). Sehingga dapat dinilai bahwa tidak semua aktivitas atau komunikasi politik hanya berada pada jangkauan kekuasaan saja, tetapi juga terdapat upaya  untuk  melakukan  pemenuhan  terhadap  kepentingan  rakyat.  Seperti  yang  dilakukan  oleh Komisi IV DPR RI bersama pemangku kepentingan dalam membicarakan revisi UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi yang merupakan suatu upaya politik untuk mengkomunikasikan secara bersama  demi  mengakomodir  kepentingan  rakyat  serta  pihak-pihak  terkait. Gabriel  Almond memberikan gagasan mengenai komunikasi politik yang selalu muncul di setiap sistem politik. Di mana  komunikasi  tersebut  menjalani  enam  fungsi  (Budiarjo,  2008)lainnya  ketika  proses komunikasi  berlangsung,  yakni  sosialisasi,  perekrutan  politik,  mengungkapkan  gagasan  dan agregasi  kepentingan,  menciptakan  dan  menerapkan  peraturan  serta  ajudikasi  peraturan.
Sehingga  hal  tersebut  mengungkapkan  hubungan  daripada  komunikasi  politik  di  dalam  sistem politik sangatlah erat (Gumilang, 2018).
Budiarjo menyebutkan bahwa komunikasi politik utamanya berfungsi sebagai jembatan dalam  menyampaikan  pesan.  Proses  ini  berlangsung  di  semua  tingkat  masyarakat  di  setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok  lainnya.  Sebab  dalam  kehidupan  bernegara,  setiap  individu  memerlukan  informasi terutama  mengenai  kegiatan  masing-masing  pihak  menurut  fungsinya.  Di  dalam  praktiknya komunikasi  politik  diarahkan  guna  mencapai  suatu  pengaruh  sehingga  masalah-masalah  yang dibahas  di  dalamnya  dapat  mengikat  khalayak  melalui  suatu  sanksi  maupun  aturan  yang disepakati bersama (Budiarjo, 2008).
Ardianto  di  dalam  penelitiannya  mengenai  lobi  dan  negosiasi  menyampaikan  bahwa komunikator utama  dalam  politik  dapat  meliputi  politisi,  profesional,  dan  aktivis.  Komunikator politik  merupakan  gabungan  profesi  yang  memiliki  latar  belakang  berbeda.  Seperti  kombinasi militer dan akademisi, ilmuan dan sipil, ulama, hingga pengusaha (Ardianto et al., 2020). Seorang sosiolog yang bernama Halloran menempatkan komunikator politik sebagai posisi utama di dalam suatu  komunikasi  politik.  Komunikator di  dalam  proses  komunikasi  politik  memiliki  peran sebagai  pembentuk  opini  publik.  Sedangkan  pesan  adalah  pembicaraan-pembicaraan  sebagai proses  negosiasi  yang  bertujuan  menciptakan  pengertian  bersama  di  berbagai  pihak  tentang bagaimana  sikap  yang  harus  diperankan  setiap  pihak  dan  bagaimana  berperilaku  terhadap sesamanya. Melalui ini, isi daripada politik seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan tetapi  juga  kemungkinan  adanya  suatu  konflik.  Oleh  karena  itu,  pesan  politik kemungkinan mengandung paradoks sebagai upaya penyelesaian konflik (Slamet, 2010).
Teknik  berkomunikasi  adalah  cara  yang  dilakuakan  oleh  komunikator  dalam menyampaikan  pesan, sehingga  mampu  memberikan  efek  tertentu  bagi  komunikannya.  Pesan yang  disampaikan  oleh  komunikator  dapat  berupa  pernyataan  pemikiran  dan  perasaan,  ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan anjuran dan lain sebagainya. Sedangkan pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain (Harun & AP, 2006).
Dan  Nimmo  mengklasifikasikan  pesan  ke  dalam  tiga  hal,  pertama  adalah  pembicaraan tentang  kekuasaan,  yakni  upaya-upaya  penyampaian  pesan  politik  guna  memperoleh  suatu kekuasaan  baik  dengan  menyampaikan  janji-janji  maupun  berupa  ancaman.  Kedua  adalah pembicaraan pengaruh, yakni upaya memengaruhi khalayak baik dengan memberikan  nasihat , dorongan, permintaan serta peringatan. Tujuannya adalah untuk memanipulasi persepsi seseorang. Ketiga adalah pembicaraan autoritas, yakni memberikan perintah, pembicaraan ini hanya  berlaku apabila khalayak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap komunikatornya, oleh karena itu sumber pembicaraan autoritas sangat berebda apabila khalayak (Nimmo et al., 2005).

## Model Komunikasi Transaksional
Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model ini  fokus  terhadap  pengiriman  dan  penerimaan  pesan  yang  berlangsung  secara  terus-menerus dalam  sebuah  episode  komunikasi.  Komunikasi  transaksional  merupakan  sebuah  proses kooperatif,  yaitu  pengirim  dan penerima  sama-sama  bertanggungjawab  terhadap  dampak  dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional mengasumsikan ketika seseorang terus- menerus mengirimkan dan menerima pesan, mereka  akan  bersinggungan  dengan  elemen  verbal dan nonverbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi (komunikator) melalukan proses negosiasi makna.
Model komunikasi transaksional merupakan salah satu model komunikasi di mana terjadi
proses  yang  berkelanjutan.  Proses  berkelanjutan  adalah  berlangsung  secara  terus  menerus  baik dalam pengiriman ataupun penerimaan pesan. Umumnya model komunikasi ini merupakan satu bagian  dari  episode  komunikasi.  Di  dalam  pengantar  ilmu  komunikasi,  terdapat  cara  pandang yang  khusus  dan  khas dalam  model  komunikasi  transaksional.  Hal  ini  berhubungan  dengan bagaimana proses komunikasi terjadi. Inti dari model komunikasi ini adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan terjadi secara terus menerus (Wiryanto, 2004).
Di  dalam  komunikasi  transaksional,  terjadi  suatu  proses  transaksi,  yang  juga  terjadi  di  dalam komunikasi  antar  personal.  Akan  tetapi  model  komunikasi  transaksional  berbeda  daripada komunikasi  antar  pribadi,  semua  komponen  yang  terlibat  di  dalamnya  selalu  memiliki  sesuatu yang  akan  disampaikan kepada  orang  lain.  Hal  ini  kemudian  menjelaskan  bahwa  komunikasi transaksional  memiliki  semacam  pertukaran  pesan  yang  terjadi  secara  berkesinambungan (Setiawan, 2019).
Melalui  penjelasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi  transaksional  memiliki sifat  yang  kooperatif.  Pengirim  dan  penerima  pesan  saling  bertanggung  jawab  terhadap  pesan yang disampaikan. Karena proses ini terjadi secara terus menerus, maka proses komunikasi pun menjadi  lebih  interaktif.  Komunikasi  tidak  dilakukan  hanya  secara  sepihak,  melainkan  juga dilakukan  dengan  respon  atau  timbal  balik  dari  khalayak  yang  terlibat  dalam  proses berkomunikasi

## Gambar 3. Model Komunikasi Transaksional Sumber: (Yuliarti, 2018)
Gambar  di  atas  menunjukan  model  komunikasi  transaksional  yang  umumnya  terjadi. Menurut  gambar di atas  komunikator memulai untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu yang kemudian  diterima,  dicerna  dan  ditanggapi  oleh  komunikan.  Melalui  tanggapan  tersebut, komunikan  mengambil  alih  posisi  komunikator  dengan  menyampaikan  pesan  yang  merupakan bentuk tanggapan atas pesan yang sebelumnya disampaikan oleh komunikator pertama. Kejadian ini  berlangsung  secara  terus  menerus  dan di  antara  proses  komunikasi  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  gangguan  (noise)  akan  datang dari  mana  saja  atau  dari  pihak  mana  saja. Demikian  halnya  yang  terjadi  di  dalam  proses  komunikasi  pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun 1990  tentang  konservasi.  Pemangku  kepentingan  yang  juga  bertugas  sebagai  komunikator menyampaikan berbagai materi yang selanjutnya ditanggapi oleh panitia kerja Komisi IV DPR RI. Selama proses komunikasi tersebut berlangsung terdapat berbagai gangguan (noise) yang juga muncul. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, umumnya gangguan (noise) yang ada diakibatkan perbedaan latar belakang pendidikan serta pengalaman para komunikator dan  komunikan.  Beberapa  anggota  panitia  kerja  Komisi  IV  DPR  RI  yang  tidak  memiliki  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman  tentang  konservasi,  cenderung  memberikan  tanggapan
yang  tidak  sesuai  dengan substantif yang ada, bahkan seringkali mereka membicarakan hal-hal yang berada di luar konteks pembahasan. Selain itu tidak sedikit pula anggota panitia kerja komisi IV DPR RI yang tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga menciptakan suatu diskusi yang tidak dinamis.

## METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penulis berupaya mengungkapkan realitas yang sesungguhnya  terjadi  dalam  selama  proses  komunikasi  politik  Komisi  IV  DPR  RI  dalam pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990. Sebagaimana Fadli mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengetahui suatu peristiwa yang mengarah pada penjelasan merinci dan mendalam tentang gambaran kejadian yang bersifat alamiah serta apa adanya sesuai kondisi lapangan  (Fadli,  2021).  Metode  dari  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  di  mana  peneliti menggunakan fenomena pembahasan revisi UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sebagai objek penelitian utama. Penysunan revisi UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi dilakukan akibat tidak relevannya  situasi  konservasi  pada  tahun  1990  dengan  tahun  2022  (masa  kini).  Sehingga  DPR melakukan  inisiatif  pengusulan  revisi  UU  no  5  tahun  1990  dengan  melibatkan  para  ahli  dan berbagai  pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  UU  tersebut.  Pengumpulan  data  di dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pengamatan  atau  observasi  partisipatif  sebagai  sumber data primer, yakni penulis hadir di dalam rapat terbuka yang diselenggarakan Komisi IV DPR RI saat  pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun  1990.  Serta  melakukan  wawancara  terstruktur  dengan melakukan pemilihan informan secara sengaja guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian  ini.  Ketiga  informan  terlibat  aktif  selama  rapat  pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun 1990.  Dua  informan  merupakan  angota  Komisi  IV  DPR  RI  yang  tergabut  dalam  panitia  kerja pembahasan,  serta  satu orang informan merupakan salah satu anggota LSM, meskipun di akhir pembahasan LSM  tidak  lagi dilibatkan  secara  aktif,  namun  mereka  tetap  memantau  hasil-hasil pembahasan  yang  dilakukan  DPR  bersama  pemerintah.  Studi  dokumentasi  turut  dilakukan sebagai pelengkap informasi yang meliputi naskah akademik pembahasan revisi, notulen rapat, serta  rekaman  rapat  yang  diperoleh  baik  dari  media massa,  media  online  serta  pengumpulan catatan pribadi penulis selama mengikuti rapat pembahasan.
Data  hasil  wawancara  yang  diperoleh  kemudian  akan  direduksi  untuk  dipilih kesesuaiannya  dengan  tujuan  penelitian.  Reduksi  data  dilakukan  dengan  melakukan penyederhanaan data dan mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data berhasil  disederhanakan,  penulis melakukan  penyajian  data  agar  dapat  menarik  kesimpulan sementara dari hasil wawancara. Selanjutnya penulis melakukan verifikasi data, di mana penulis melakukan  pengecekan  data-data  yang  diperoleh  penulis  dengan  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan.  Penulis  yang  melakukan  observsi  partisipatif  dapat  melihat  dengan  langsung kesesuaian yang disampaikan informan dengan fenomena yang terjadi secara langsung. Penulis juga  melakukan  kroscek  antar  informan  terkait  informasi  yang  disampaikan  masing-  masing informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunikasi Transaksional dalam Pembahasan Revisi UU no 5 Tahun 1990
Komunikator yang terlibat di dalam pembahasan revisi UU 5/90 adalah anggota panitia kerja (panja) yang terdiri dari 9 fraksi dan pemangku kepentingan yang paling banyak diwakili oleh  KLHK.  Di  dalam  model  komunikasi  transaksional,  peran  komunikator  dan  komunikan dapat  saling  bertukar  tempat  satu  sama  lain.  Demikian  yang  juga  terjadi  selama  rapat
pembahasan terjadi. Ketika salah satu anggota panja sedang menjalankan tugas menjadi seorang komuniator,  maka  KLHK  dan  anggota  panja  lainnya  akan  menjadi  komunikan.  Begitu  pula sebaliknya,  apabila  KLHK  sedang  menjadi  komunikator, maka  anggota  panja  otomatis  akan menjadi komunikan.
Sembilan fraksi yang terlibat di dalam panja adalah Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrat. Masing-masing fraksi diwakili oleh satu anggota, sehingga anggota panja terdiri dari sembilan orang anggota DPR RI yang mewakili sembilan fraksi. Setiap anggota panja yang dipilih memiliki visi dan misi yang sama guna merevisi uu no 5 tahun 1990. Dari sembilan anggota  panja  tersebut,  terdapat  salah  seorang  anggota  yang  diketahui  telah  berkecimpung  di dunia  konservasi  sejak  tiga  puluh  tahun  silam.  Salah  seorang  anggota  tersebut  merupakan perwakilan  dari  Fraksi  Gerindra.  Beliau  cukup  aktif  dalam  menyampaikan  berbagai  pendapat dan  tanggapan  selama  rapat  pembahasan  berlangsung.  Selain  itu  terdapat  pula  salah  seorang anggota  panja  yang  berasal  dari  Fraksi  Golkar  yang  juga  cukup  aktif  terlibat,  berdasarkan pengamatan  partisipatif  penulis  selama  rapat  pembahasan  beliau  cukup  sering  menyampaikan tanggapan  yang  relevan  dengan  situasi  pembahasan.  Anggota  panja  lainnya tidak  terlalu  aktif namun  tetap  kondusif  dalam  mengikuti  jalannya  rapat  pembahasan.  Sedangkan  untuk komunikator  dari  KLHK  dapat  dikatakan  cukup  aktif.  Sebab  mereka  berkewajiban  untuk menanggapi  segala  pertanyaan  dan  menyampaikan  materi-materi  yang  berkaitan  dengan pembahasan.
Guna  menjadi  komunikator  yang  baik  dan  efektif,  diperlukan  beberapa  persyaratan tertentu  dalam  suatu  proses  komunikasi,  baik  kepribadiannya  maupun  kinerja  kerjanya. Berdasarkan  segi  kepribadian,  agar  pesan  yang  disampaikan  dapat  diterima  oleh  khalayak, seorang  komunikator  mempunyai  hal-hal  berikut  (Ruben  dan  Stewart,  1998:  105-109);  a) memiliki kedekatan (proximity) dengan khalayak. Jarak seseorang dengan sumber memengaruhi perhatiannya pada pesan tertentu. Semakin dekat jarak, semakin besar pula peluang untuk terpapar pesan  itu.  Hal  ini  terjadi  dalam  arti  jarak  secara  fisik  ataupun  secara  sosial.  Di  dalam  rapat pembahasan UU 5/90 kedekatan jarak di antara para komunikator terbilang cukup dekat. Ruang rapat  tidak  begitu  luas  sehingga  para  komunikator  dapat  saling  bertatap  wajah  satu  sama  lain yang  dapat  menggambarkan  kedekatan  jarak  fisik  di  antara  mereka.  Untuk  jarak  sosial,  tidak semua anggota  panja  memiliki  kedekatan  sosial  satu  sama  lain,  terutama  dengan  pemangku kepentingan seperti KLHK. Meskipun anggota panja sering bertemu dengan pihak KLHK namun tidak  serta  merta  membuat mereka  memiliki  kedekatan  sosial  yang  berarti.  b)  Mempunyai kesamaan  dan  daya  tarik  sosial dan  fisik. Seorang  komunikator  cenderung  mendapat  perhatian jika penampilan fisiknya secara keseluruhan memiliki daya tarik (attractiveness) bagi audiens.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  selama  rapat  pembahasan  berlangsung,  penampilan fisik setiap komunikator terlihat cukup baik dan menarik. Mereka selalu menggunakan pakaian yang rapi serta bersikap ramah satu sama lain, meskipun terkadang raut wajah para komunikator dapat  berubah  selama rapat  seiring  dengan  berjalannya  rapat  yang  terkadang  membutuhkan waktu  berjam-jam.  c)  Kesamaan  (similarity);  gender,  pendidikan,  umur,  agama,  latar  belakang sosial, ras, hobi, dan kemampuan bahasa. Kesamaan dapat meliputi masalah sikap dan orientasi terhadap  berbagai  aspek,  seperti  buku,  musik,  pakaian,  pekerjaan,  keluarga,  dan  sebagainya. Preferensi  khalayak  terhadap  seorang  komunikator  berdasarkan  kesamaan  budaya,  agama,  ras, pekerjaan,  dan  pendidikan  berpengaruh  terhadap  proses  seleksi,  interpretasi,  dan  pengingatan pesan  sepanjang  hidupnya.  Kesamaan  latar  belakang  antar  komunikator  di  rapat  pembahasan tidak terlalu banyak. Sebab tidak semua anggota panja memiliki banyak pengalaman di bidang
konservasi, sedangkan  pembahasan  tersebut  menuntut pengetahuan  setiap komunikatornya  agar dapat berjalan dengan efektif. Kesamaan seperti usia, agama dan ras juga cukup dinamis. Sebab rentang usia para komunikator cukup bervariatif, begitu pula dengan agama dan ras. d) Dikenal kredibilitas  dan  otoritasnya.  Khalayak  cenderung  memerhatikan  dan  mengingat  pesan  dari sumber  yang  mereka  percaya  sebagai  orang  yang  memiliki  pengalaman  dan/atau  pengetahuan yang luas. Meskipun tidak semua komunikator memiliki pengalaman maupun pengetahuan yang luas di bidang konservasi, namun hampir semua anggota panja memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang politik. Sehingga tidak sulit bagi mereka untuk dapat beradu argumen meskipun tidak  didukung  oleh  pengetahuan  yang  cukup  luas.  e)  Pandai  dalam  cara  penyampaian pesan.  Para  komunikator  yang  didominasi  oleh  anggota  DPR  RI  tentu  telah  memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam melakuka n komunikasi politik. Sejak awal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mereka telah berupaya untuk berorasi guna menarik pemilihnya.
Dalam hal pembahasan revisi UU 5/90, seluruh anggota panja juga telah berupaya dalam menyampaikan  pesan.  Mereka  mampu  menyampaikan  pesan  daripada  pemikiran  mereka mengenai  uu  5/90.  F)  Dikenal  status,  kekuasaan,  dan  kewenangannya.  Status  menunjuk  pada posisi  atau  ranking,  baik  dalam  struktur  sosial  maupun  organisasi.  Adapun  kekuasaan  (power) dan  kewenangan  (authority)  mengacu  pada  kemampuan  seseorang  memberikan  ganjaran (reward)  dan hukuman  (punishment).  Baik  anggota  panja  maupun  juru  bicara  KLHK,  mereka semua  memiliki  status, kekuasaan  dan  kewenangan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  kondisi fraksi dan kementerian. Begitu pula yang terjadi selama rapat pembahasan, mereka dapat sailing mengharagai status dan kekuasaan antar audiens.
Proses  komunikasi  terjadi  selama  rapat  pembahasa  revisi  UU  5/90  di  mana  proses pengiriman  dan  penerimaan  pesan  berlangsung  secara  terus  menerus  dalam  suatu  rapat pembahasan. Yang dipertukarkan dalam komunikasi ini adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal  yang  berkaitan  dengan  UU  5/90.  Pesan-pesan  tersebut  meliputi  pembahasan  Daftar Inventarisasi  Masalah  (DIM),  Naskah  Akademik,  serta  terkait  permasalahan  konservasi  yang terjadi di Indonesia. Di dalam model komunikasi transaksional, komunikasi hanya dapat dipahami dalam  konteks  hubungan  (relationship)  antara  dua  orang  atau  lebih.  Selama  rapat  pembahasan terjadi hubungan antara anggota panja dan KLHK, di mana mereka saling melontarkan pendapat dan tanggapan terhadap materi yang sedang dibahas. Tujuan daripada komunikasi yang mereka lakukan adalah untuk mencapai kesamaan makna guna Menyusun revisi UU 5/90. Setiap orang benar-benar  terlibat  dalam  proses  komunikasi  ini.  Komunikan  di  dalam  pembahasan  bukan hanya  sekedar  memberikan  feedback  namun  juga  memposisikan  diri  menjadi  komunikator. Dengan  kata  lain,  baik  komunikator  ataupun  komunikan  sama-sama  menjadi  pembicara (speaker) dan pendengar (listener) sekaligus secara simultan, layaknya sebuah transaksi. Pesan  adalah  gagasan,  perasaan,  atau  pemikiran  yang  akan  di-encode  oleh  pengirim  atau  di- decode oleh penerima (Liliweri, 2011). Pada umumnya, pesan berbentuk sinyal, simbol, tanda, atau  kombinasi  dari  semuanya  dan  berfungsi  sebagai  stimulus  yang  akan  direspons  oleh penerima  (DeVito,  1986).  Pesan  seharusnya  mempunyai  inti  pesan  (tema)  sebagai  pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang, tetapi perlu diperhatikan dan diarahkan pada tujuan akhir dari komunikasi. Pesan (message)  terdiri  atas  dua  aspek,  yaitu isi pesan (the  content of message) dan lambang/simbol untuk mengekspresikannya. Lambang utama pada  komunikasi  umumnya  adalah  bahasa  karena bahasa  dapat  mengungkapkan  pikiran  dan  perasaan,  fakta  dan  opini,  hal  yang  konkret  dan abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan yang akan datang, dan sebagainya. Pesan merupakan seperangkat  lambang  bermakna  yang  disampaikan  oleh  komunikator.  Pesan  dapat  berupa
gagasan,  pendapat,  dan  sebagainya  yang  sudah  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  dan melalui lambang komunikasi diteruskan kepada orang lain atau komunikan. Di dalam pembahasan revisi UU  5/90  pesan  utama  yang  disampaikan  merupakan  segala  seuatu  hal  yang  berkaitan  dengan pasal-pasal yang  dianggap  sudah  tidak  relevan  dengan  masa  searang  hingga  dibutuhkan  suatu revisi.
Guna  memudahkan  proses  revisi,  para  anggota  panja  bersama  KLHK  merumuskan berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kondisi  konservasi  masa  kini  dan menghubungkannya  dengan  pasal-pasal  yang  sudah  tidak  relevan.  Para  anggota  panja  akan mempersilahkan KLHK untuk merumuskan terlebih dahulu, yang kemudian akan ditanggapi satu persatu oleh anggota panja. Setelah tanggapan diberikan oleh anggota panja, maka KLHK akan kembali memberikan tanggapan. Demikian seterusnya dan berlangsung secara simultan. Bentuk pesan  yang  disampaikan  meliputi  pesan  verbal  dan  nonverbal.  Pesan  verbal  meliputi  segala bentuk  presentasi  dan  materi  yang  tertulis  dan  ditampilkan  melalui  layar  presentasi  dan  buku yang  dicetak.  Sedangkan  pesan  nonverbal  meliputi  gerakan  tangan  seperti  memberikan persetujuan  dengan  memberikan  jempol,  atau  menggerakan  tangan  ketika  memberikan penjelasan.

## Proses Komunikasi Komisi IV dalam Pembahasan Revisi UU no 5 Tahun 1990
Situasi yang terjadi selama pembahasan revisi undang-undang terbilang cukup kondusif, namun  situasi politik yang tidak terlihat secara tak kasat mata dapat dikatakan cukup “panas”. Sebab  di  dalam  pembahasan  revisi  undang-undang  ini  juga  terdapat  beberapa  “perebutan” kekuasaan.  Di  mana  di  dalam butir-butir  pembahasannya  terdapat  pembagian  wilayah  yang terjadi  di  antara  Kementerian  Lingkungan Hidup  (KLHK)  dan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP).  Salah  satu  contoh  “perebutan”  kekuasaan  yang  terjadi  di  antara  dua kementerian  ini  adalah  mengenai  “penguasaan”  terumbu  karang  yang  hingga  saat  ini  masih sering  diperdebatkan.  Sebab  terumbu  karang  merupakan  salah  satu  Kawasan  yang  berada  di bawah pengawasan KKP akan tetapi berbagai perizinan yang diperlukan terkait terumbu karang hanya dapat dikeluarkan oleh KLHK. Oleh karena itu KKP berharap agar permasalahan tersebut dapat  lebih  diperjelas  ke  depannya  namun  kenyataannya  kedua  belah  pihak  belum  dapat menemukan  kesepakatan.  Selain  itu  adanya  konsep  penguasaan  hasil  sumber  daya  alam  oleh negara  juga  menjadi  salah  satu  situasi  politik  yang  berpengaruh.  Terdapatnya penyerahan wewenang pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem kepada pihak swasta, merupakan bentuk pertentangan dari pasal 33 ayat (3)  UUD  11945, di mana bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu kedua situasi ini lah yang kemudian juga  menimbulkan  efek  berupa  gangguan  (noise)  selama  pembahasan  revisi  undang- undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi.
Revisi  UU  no  5  tahun  1990  atau  biasa  disingkat  UU  5/90  telah  berjalan  selama  dua periode, atau kurang lebih sekitar delapan tahun. Namun hingga penelitian ini dilakukan masih belum mendapatkan titik temu. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, tepatnya pada tahun 2023 revisi UU  5/90 akhirnya kembali dibahas dengan serius. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi IV, UU 5/90  memerlukan  revisi  hampir  60%  daripada  isinya.  Menurut  aturan  yang  berlaku,  apabila revisi suatu undang-undang dilakukan lebih dari 30% maka harus dilakukan pergantian UU baru bukan lagi menjadi revisi undang-undang. Oleh karena itu, anggota Komisi IV DPR RI sepakat bahwa revisi UU 5/90 akan difokuskan pada unsur pidana untuk  perorangan  maupun  perseroan, beserta pasal turunan. Pasal-pasal ini akan lebih dipertegas untuk mengurangi kerancuan makna. Dalam  perjalanan  pembahasan  revisi  UU  5/90  rupanya  tidak  dapat  berjalan  dengan  mudah.
Beberapa  anggota  DPR  RI  di  Komisi  IV  masih  banyak  yang  tidak  menyetujui  usulan-usulan Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  yang  diajukan  dalam  pembahasan.  Disinyalir  penolakan tersebut disebabkan oleh pertentangan kepentingan partai politik mereka. Hal ini terbukti ketika proses  harmonisasi  dilakukan  di  Badan  Legislatif,  sejumlah  perwakilan  partai  politik  menolak beberapa  DIM  yang  diusulkan,  sehingga  perlu  didakan  kembali  rapat  pembahasan  bersama panitia kerja revisi UU 5/90. Di saat rapat pembahasan kembali berjalan, Kementrian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  (KLHK)  seolah  bertindak  untuk  mengulur  waktu pembahasan.  Terlihat  dari  pihak  KLHK  yang  sering  menunda  rapat  dengan  berbagai  alasan kesibukan.  Ketika  rapat  pembahasan berlangsung KLHK juga terlihat setuju  dengan keputusan panitia kerja Komisi IV DPR RI, akan  tetapi  di  rapat  pemantapan  konsepsi,  KLHK  melakukan cukup banyak revisi pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan dengan halus mengisyaratkan untuk kembali pada dasar UU 5/90 yang sudah berjalan selama  lebih dari 30 tahun. Keputusan KLHK  disinyalir  dipengaruhi  oleh  jabatan  politisi Menterinya,  sehigga  intervensi  partai  tentu masuk di dalam keputusan-keputusan tersebut.
Situasi  komunikasi  politik  dapat  dikatakan  cukup  pelik,  Komisi  IV  DPR  RI  terus berupaya agar revisi UU 5/90 dapat berjalan dengan lancar. Mereka melakukan komunikasi yang cukup  intens  antar  sesama anggota, saling memberikan masukan-masukan yang beragam untuk para pemangku kepentingan guna menemukan titik temu dalam penyelesaian DIM. Akan tetapi sikap  pemangku  kepentingan  yang  diwakili  oleh  tiga  kementerian;  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, menunjukkan  sikap  yang  kurang  kooperatif.  Salah  satunya  dengan menunda  pelaksanaan  rapat pembahasan, tidak melakukan revisi DIM sesuai dengan hasil pembahasan bersama Komisi IV DPR  RI.  Sehingga  hal-hal  tersebut  mengakibatkan  munculnya  tekanan-tekanan  selama komunikasi  berlangsung.  Di  mana  Komisi  IV  DPR  RI  meminta  pemangku  kepentingan  untuk fokus  dan  segera  menyelesaikan  tanggung  jawab  mereka  terkait  DIM  yang  telah  disepakati. Komunikasi politik yang terjadi antar fraksi pun dapat dikatakan tidak terjadi cukup mulus. Sebab terdapat beberapa anggota Komisi IV yang memiliki pandangan berbeda dengan Fraksi mereka. Hal  tersebut  juga  mengakibatkan ketidaksepemahaman antar anggota Komisi IV di dalam satu Fraksi. Salah satu anggota komisi IV yang cukup senior di bidang konservasi ikut mengupayakan agar pembahasan revisi UU 5/90 dapat berjalan sesuai porsinya. Beliau berupaya untuk melakukan lobi dan komunikasi informal terhadap rekan anggota di dalam Komisi IV DPR RI guna memiliki satu suara selama pembahasan dilakukan.
Komunikasi antarpribadi terlihat cukup dominan selama rapat pembahasan berlangsung. Sebab  para  anggota  Komunikasi  IV  DPR  RI  akan  saling  berbicara  satu  sama  lain  secara bergantian.  Di  mana  terdapat  sistem  kodifikasi  gagasan  dan  pikiran  yang  disampaikan  oleh komunikator  dalam  bentuk  suatu  pesan  yang  kemudian  disampaikan  kepada  komunikan. Komunikan  kemudian  menerima  pesan  tersebut dan  melakukan  proses  dekodifikasi  dalam menafsirkan  gagasan  komunikator  tersebut.  Proses  tersebut  nampak  sangat  jelas  selama  proses penyusunan  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  yang  dilakukan  antara  Komisi  IV  DPR  RI bersama pemangku kepentingan. Kedua belah pihak saling melemparkan pesan berupa gagasan maupun fakta-fakta yang ada di lapangan dan selanjutnya ditampung dan disesuaikan ke dalam DIM revisi UU 5/90.

## Hambatan Komunikasi dalam Pembahasan Revisi UU No 5 Tahun 1990
Hambatan  dalam  berkomunikasi  tentu  tidak  dapat  dihindari  selama  proses  komunikasi berlangsung.  Hambatan  komunikasi  juga  dapat  disebut  dengan  gangguan  komunikasi  atau
dikenal dengan istilah noise merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi, seperti yang nampak  pada  gambar  1  di  penjelasan  sebelumnya.  Shanon&Weaver  (1945)  mengemukakan bahwa  gangguan  komunikasi  umumnya  terjadi  apabila  terdapat  campur  tangan  yang mengganggu  salah  satu  elemen  komunikasi  sehingga  mengakibatkan  ketidakefektifan  dalam berkomunikasi. Menurut Cangara hambatan komunikasi sendiri dikelompokkan menjadi delapan bagian berdasarkan penyebabnya, seperti: 1) gangguan teknis, merupakan suatu gangguan yang disebabkan  oleh  permasalahan  yang  terjadi  pada  alat  komunikasi  seperti  sound  system,  sinyal pada  online  meeting,  dan  sebagainya  2)  gangguan  semantik terjadi  apabila  permasalahan  yang muncul berkaitan dengan bahasa yang meliputi struktur kalimat, penggunaan istilah, perbedaan bahasa,  latar  belakang  yang  berbeda  dengan  simbol  bahasa  yang  digunakan  3)  gangguan psikologi, terjadi karena adanya permasalahan yang muncul dari dalam diri individu 4) rintangan fisik,  berkaitan  dengan  situasi  geografis  dan  juga  meliputi  permasalahan  fisik  dari komunikan atau  komunikator,  seperti  adanya  keadaan  bisu,  tuli  ataupun  buta  5)  rintangan  status,  muncul apabila adanya perbedaan  jarak maupun status  sosial  di antara komunikator dan komunikan  6) rintangan  kerangka  berpikir,  umumnya  terjadi  apabila  terdapat  perbedaan  latar  belakang pengalaman  dan  Pendidikan  yang  dapat  menimbulkan  perbedaan  pemahaman  antar  peserta komunikasi  7)  rintangan  budaya, merupakan hambatan yang disebabkan oleh perbedaan norma, nilai  serta  budaya  yang  dipercayai oleh  peserta  komuniaksi  8)  rintangan  birokrasi,  umumnya disebabkan oleh hierarki organisasi (Cangara, 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  beberapa  informan  yang  telah  dipilih secara  khusus  oleh  penulis,  maka  ditemukan  beberapa  hambatan  yang  dialami  selama pembahasan  revisi  UU  no  5  tahun  1990  tentang  konservasi.  Di  mana  hambatan  tersebut dikelompokkan  berdasarkan  penyebab hambatan  komunikasi seperti yang  telah  dijelaskan  pada paragraf sebelumnya.
Informan  pertama,  merupakan  salah  satu  penggagas  revisi  Undang-undang  tentang konservasi. Beliau merupakan salah seorang anggota DPR RI yang sebelumnya pernah menjabat sebagai  Direktur  Jendral  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam,  di  mana  sangat memperjuangkan agar revisi undang- undang ini dapat segera terselesaikan. Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penulis, informan mengungkapkan hambatan yang dialami selama rapat pembahasan berlangsung, sebagai berikut:
“Kendala itu pasti ada, karena teman-teman di komisi masih memerlukan pemahaman, banyak pertanyaan yang akhirnya kita diskusikan dan dibahas dalam Panja di berbagai tempat. Awalnya mereka  belum  paham,  tapi  perlu  kita  maklumi,  karena  undang-undang  ini  bersifat  spesifik tentang konservasi,  ilmu  konservasi  juga  tidak  mudah  harus  dipahami  agak  dalam  supaya  bisa dipahami bersama. Sehingga akhirnya komisi IV setuju untuk melakukan revisi undang-undang ini.”
Apabila  dicermati,  jawaban  yang  diungkapkan  informan  terkait  hambatan  yang  dialaminya mengarah  pada  gangguan  semantik.  Blake  (1979)  mengungkapkan  bahwa  gangguan  semantik terjadi ketika terdapat kesalahan dalam bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi. Gangguan semantik  umumnya terjadi apabila terlalu banyak istilah bahasa asing yang digunakan sehingga membuat  khalayak tidak  dapat  memahami  makna  dari  pesan  yang  disampaikan  secara  tepat. Istilah  yang  digunakan  dalam  lingkup  ilmu  konservasi  terbilang  cukup  berbeda  dengan pembicaraan atau bidang ilmu lainnya. Bagi para anggota komisi IV DPR RI yang tidak memiliki latar  belakang  konservasi  mungkin  cukup  kesulitan  untuk  memahaminya.  Latar  belakang pendidikan dan budaya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan semantik. Oleh karena  itu  selama  pembahasan  revisi  undang-undang  tentang konservasi,  salah  satu  hambatan
yang  mereka  alami  disebabkan  oleh  gangguan  semantik,  di  mana  terdapat  perbedaan  latar belakang  budaya  dan  pendidikan  yang  menyebabkan  khalayak  tidak  dapat  memahami  pesan yang disampaikan secara utuh.
Informan  kedua  yang  diwawancarai  oleh  penulis  juga  mengungkapkan  hambatan  yang dirasakan  selama pembahasan revisi undang-undang. Informan kedua merupakan salah seorang anggota komisi IV DPR RI yang telah lama menduduki jabatan politik mulai dari DPRD, DPD hingga  DPR  RI.  Selama  menjabat  sebagai  anggota  DPR  RI  beliau  telah  berada  di  komisi  IV selama  dua  periode,  sehingga  memiliki  banyak  pengalaman  praktis  melalui  keterlibatannya. Berikut  merupakan  jawaban  beliau  ketika ditanyakan  mengenai  hambatan  dalam  pembahasan revisi undang-undang tentang konservasi:
“Kendala  memang  ada,  karena  kita  dihadapkan  dengan  pemerintahan,  pemerintah  di  sini  ada KLHK. Terkadang ada yang kita mau, tapi menurut mereka tidak seperti itu. Jadi kita memang harus menyamakan persepsi, sehingga kita ada kesepakatan, ternyata pendapat kita kurang ada penguatan  tapi  mereka  punya  penguatan  berdasarkan  basis-basis  seperti  PP,  undang-undang, pengalaman  dan  sebagainya.  Antar  fraksi  juga  terkadang  ada  perbedaan  persepsi,  namun menurut saya hal itu wajar, overall semua fraksi memiliki satu tujuan yang sama.”
Tanggapan informan kedua memiliki kecenderungan yang sama dengan informan pertama, di mana gangguan semantik merupakan hambatan yang paling nampak dan sering terjadi selama pembahasan.  Akan  tetapi  yang  menjadi  dasar  perbedaan  tanggapan  kedua  informan  adalah adanya perbedaan objek dalam gangguan semantik yang muncul. Apabila ketidakpahaman yang dikemukakan  informan  pertama terjadi  di  antara  rekan-rekan  sesama  anggota  komisi  IV.  Pada informan  kedua,  hubungan  gangguan  semantik  terjadi  antara  anggota  komisi  IV  dengan pemerintah. Di mana secara tidak langsung informan kedua mengungkapkan bahwa pemerintah (Kementerian  yang  terlibat)  memiliki  sumber  pengetahuan  yang  lebih  banyak  dibandingkan dengan  komisi  IV,  sehingga  masukan  dan  keinginan  daripada  anggota  komisi IV selama rapat pembahasan  tidak  sem 5  tahun  1990  tentang  Konservasi.  Apabila  disimpulkan  gangguan semantik yang dikemukakan oleh informan kedua didasari oleh adanya perbedaan latar belakang antara anggota Komisi IV dan Kementerian terkait.
Pada  informan  ketiga,  terdapat  perbedaan  sudut  pandang  dalam  membicarakan pembahasan  revisi undang-undang  no  5  tahun  1990.  Untuk  menyeimbangkan  tanggapan  dan persepsi mengenai hambatan selama pembahasan, maka penulis memutuskan untuk melibatkan salah  seorang  informan  yang  bukan  berasal  dari  anggota  DPR  RI.  Informan  ketiga  merupakan salah  seorang  pengurus  LSM  yang  terlibat  dalam  pembahasan  revisi  undang-undang.  Jawaban yang  jauh  berbeda  muncul  daripada  informan  ketiga ini.  Beberapa  masalah  yang  sebelumnya tidak  diungkapkan  oleh  anggota  Komisi  IV,  kali  ini  muncul  sebagai  penyeimbang  sudut pandang.  Berikut  tanggapan  informan  ketiga  terkait  hambatan  komunikasi  yang muncul dalam pembahasan revisi undang-undang:
“Menurut saya, ketika ada CSO (NGO) yang kritis dalam menanggapi revisi UU 5/90, setelah itu tidak  akan  diundang  lagi,  sehingga  nilai  kritisnya  hilang.  Pada  pertemuan  pertama  ada  NGO yang “berteriak-teriak”  bahwa  UU  5/90  harus  begini  begini,  tolak  sawit,  tidak  ada  pembukaan hutan, namun setelah itu tidak pernah diundang lagi, mengakibatkan nilai-nilai kritis ini hilang dan tidak terdengar lagi suaranya….”
Beberapa  tanggapan  dari  pihak  LSM  memberikan  sudut  pandang  baru,  di  mana sebelumnya kedua informan yang berstatus sebagai Anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV hanya  memaparkan  hambatan  yang  bersifat  gangguan  semantik.  Maka  melalui  informasi  yang diperoleh  dari  informan  ketiga,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  rintangan  budaya,  rintangan
status serta rintangan birokrasi.
“Pihak  legislatif  selama  ini juga kebanyakan  hanya mengundang  NGO  yang  itu-itu  saja,  NGO lama yang  di  dalam  badan  organisasinya  terdiri  dari  beberapa  orang  yang  merupakan  ex- Kementerian dan orang-orang lainnya yang dulu memiliki jabatan. Padahal masih banyak NGO baru  yang  tidak  kalah  berhasil  bahkan  cukup  berprestasi  di  luar  sana  dalam  membantu masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah konservasi…”
Cangara  mengungkapkan  bahwa  rintangan  budaya  merupakan  suatu  kondisi  di  mana hambatan  terjadi  di  saat  terdapat  ketidaksamaan  dalam  norma,  kebiasaan  dan  nilai  di  antara komunikator dan  khalayak  (Cangara,  2017).  Di  dalam  tanggapan  informan  ketiga  terdapat  dua poin  yang  merujuk rintangan  budaya.  Bahwasannya  terdapat  kecenderungan  yang  dilakukan pihak  legislatif  dalam  mengundang  informan  dalam  RDPU.  Pihak  legislatif  dinilai  hanya mengundang pihak-pihak LSM yang sudah berusia tua dan hanya itu-itu saja tanpa melihat bahwa terdapat  pembaharuan  dan  memandang  dari  prestasi  LSM  tersebut.  sehingga  sudah  menjadi budaya  bahwa  tidak  terdapat  regenerasi  dan  terjadi  kesenjangan  bahwa LSM-LSM  baru  tidak memiliki kesempatan untuk dapat menyuarakan pemikirannya di tingkat legislatif. Demikian juga adanya kecenderungan bahwa nilai-nilai yang bersifat kritis atau menonjol tidak dapat ditolerir ataupun  diterima  dengan  sikap  positif.  Seolah  pihak  legislatif  hanya  mau  menerima  masukan yang mengandung muatan ringan atau santai. Anggapan ini lah yang kemudian dianggap sebagai salah satu hambatan selama pembahasan revisi undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi. “Pada  rezim  yang  kedua  ini  dirasa  cukup  sulit  untuk  bersuara,  tidak  ada  ruang  untuk  kita bersuara, padahal  dulu  dengan  mudahnya  kami  diakomodir  untuk  konsultasi  publik,  sekarang hanya  sekedar normatif  saja.  Sehingga  sulit  bagi  kami  untuk  masuk  ke  dalam  ranah  legislatif dalam menyampaikan masukan…”
Hambatan  berikutnya  yang  dinilai  mewakili  tanggapan  dari  informan  ketiga  adalah rintangan  status.  Kembali  diungkapkan  oleh  Cangara  bahwa  rintangan  status  disebabkan  oleh terdapatnya perbedaan sosial di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sebagaimana informan ketiga  menyampaikan  kesulitannya  dalam  mendekatkan  diri  dengan  pihak  legislatif.  Tidak terdapat  akses  yang mudah  untuk  memperoleh  kesempatan  dengan  leluasa  menyampaikan pendapatnya.  Hal  ini  yang  kemudian  memberikan  jarak  status  antara  anggota  DPR  RI  dengan anggota LSM.
“Ada  salah  satu  partai  yang  selalu  menganulir,  menunda-nuda,  yang  diduga  ada  kepentingan Menteri  dan  partainya  juga  dengan  alasan  sepele  seperti  harus  menyamakan  persepsi  terlebih dahulu,  padahal  sudah  jelas  terlihat  bahwa  materi  60%  sudah  berubah  tapi  kok  harus menyamakan persepsi lagi dan ditunda lagi…”
Hal  terakhir  yang  dianggap  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam  pembahasan  revisi undang-  undang  no  5  tahun  1990  adalah  munculnya  rintangan  birokrasi.  Di  mana  informan menduga  adanya  unsur kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  partai  yang  tidak  ingin disebutkan  namanya,  untuk  memperlambat  jalannya  proses  pembahasan  revisi  undang-undang ini.  Rintangan  birokrasi  umumnya  terjadi  karena  adanya  permasalahan  dalam  menyampaikan informasi  dari  pimpinan  menuju  anak  buahnya (Cangara, 2017). Di dalam kasus ini, informan menduga bahwa Menteri yang notabene seorang pemimpin terlibat dalam permasalahan birokrasi ini.  Disebutkan  bahwa  mentri  dari  partai  tersebut  memiliki  kepentingan  tertentu,  sehingga mengakibatkan adanya berbagai penundaan di bidang birokrasi.
Hambatan  birokrasi  yang  terjadi  pada  pembahasan  RUU  no  5  tahun  1990  tentang konservasi  pada akhirnya  nampak  pada  rapat  kerja  pembahasan  yang  dilakukan  pada  bulan Desember 2022. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota komisi IV DPR RI, bahwa
pemerintah  bergerak  cukup  lamban terkait  penyusunan  DIM  (daftar  inventarisasi  masalah)  di mana dalam waktudua minggu tidak terdapat perubahan DIM yang idminta oleh DPR RI kepada pemerintah,  sehingga  dikhwatirkan  pembahsan  RUU  no  5  tahun  1990  bergerak  menjauhi semangat konservasi sebagaimana adanya. Hambatan ini merupadakan salah satu hambatan yang cukup  besar,  sebab  komunikasi  pembahasan  RUU  ini  melibatkan  berbagai  Lembaga  dan membutuhkan  kerja  sama  yang  solid  untuk  keberhasilan  dan  ketepatannya.  Sehingga beberapa hambatan  yang  terjadi  selama  proses  komunikasi  pembahasan  revisi  undang-undang ini  dapat menjadi perhatian kedua berbagai pihak yang terlibat.
Selain hambatan-hambatan yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara bersama tiga informan tersebut,  terdapat  beberapa  hambatan  lainnya  yang  berhasil  penulis  peroleh  selama melakukan observasi partisipatif.  Di  dalam  proses  pembahasan  diketemukan  beberapa  fraksi  di Komisi IV yang memiliki perbedaan pendapat di dalam kubu internal fraksi. Meskipun berada dalam fraksi yang sama, rupanya tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan pendapat tetap terjadi.  Hal  tersebut  juga  mengakibatkan  beberapa  pengusul  di  Komisi  IV  DPR  RI  melakukan lobi antarpribadi dengan anggota-anggota Komisi IV DPR RI yang menolak poin-pon di dalam revisi UU 5/90. Beberapa kali terlihat terjadi perdebatan di dalam internal komisi IV yang mana menggiring pembahasan keluar dari konteks permasalah UU tersebut. Selain adanya perbedaan pendapat yang terjadi di dalam internal fraksi, diketemukan pula terdapat perbedaan pendapat di antara  kubu  Pemerintah,  yakni  antara  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perbedaan ini terjadi lantaran terdapat dua  wilayah  konservasi  yang  melingkupi  darat  dan  lautan.  KKP  juga  nampak  tidak  begitu menguasai  materi  konservasi  yang  ada,  sehingga  mereka  lebih  banyak  menuntut  hak  mereka dalam  membawahi  wilayah  konservasi  laut  dan  air.  Kedua  kementerian  ini  nampak  saling “memperebutkan”  tanggung  jawab  wilayah  konservasi.  KLHK  seolah  menginginkan  tanggung jawab  seluruh  wilayah  konservasi,  baik  di  darat  maupun  dia  lautan,  namun  KKP  enggan melepaskannya dan terus berupaya untuk memperoleh hak naungan mereka.
Pada akhir masa sidang Februari 2023, KLHK telah memberikan keputusan terkait revisi DIM yang dikehendaki, begitu pula dengan Komisi IV yang telah lebih dulu menyampaikan DIM yang  hendak  direvisi,  mereka  terus  melakukan  koordinasi  hingga  akhirnya  mencapai kesepakatan  bersama.  Pada  tahap-tahap  akhir  pembahasan  revisi  UU  5/90,  pemangku kepentingan seperti LSM sudah tidak dillibatkan. Para anggota Komisi IV DPR RI merasa bahwa beberapa  LSM  terlalu  kritis  sehingga  mereka merasa  sebaiknya  tidak  melibatkan  LSM  agar pembahasan dapat berjalan lebih cepat. Namun rupanya keputusan tersebut justru membuat para LSM kecewa, mereka merasa bahwa komisi IV DPR RI lebih mementingkan kepentingan politik daripada keberlangsungan konservasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  oleh  penulis diketemukan bahwa penelitian mengenai komunikasi politik anggota Komisi IV DPR RI dalam Pembahasan  Revisi  UU  5/90  dijumpai  berbagai  kendala  di  dalam  komunikasi  politik  yang berlangsung selama pembahasan sehingga mengakibatkan proses revisi berjalan cukup Panjang. Adanya  perbedaan  pendapat  yang  terjadi di  antara  Komisi  IV  DPR  RI  dan  KLHK  merupakan salah  satu  penyebab  utama  terjadinya  ketidaksepakatan  sehingga  perlu  terus  menerus dikoordinasi dan mengupayakan beberapa hal agar terjalin kesepakatan. Perbedaan pendapat di dalam  komunikasi  Komisi  IV  DPR  RI  mengakibatkan  para pengusul  menjembatani  dengan melakukan lobi-lobi politik agar memperoleh kesepahaman.
Penelitian  ini  juga  berhasil  mengungkapkan  bahwa  terdapat  beberapa  hambatan  yang terjadi selama pembahasan revisi undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi. Di mana terdapat  empat hambatan  yang  berhasil  diketemukan  melalui  proses  wawancara  mendalam dengan tiga informan yang berasal dari anggota komisi IV DPR RI dan LSM. Adapun hambatan komunikasi yang diungkapkan oleh kedua informan yang merupakan anggota komisi IV DPR RI terbatas hanya pada gangguan semantis semata. Sedangkan seorang informan yang berasal dari suatu LSM berhasil mengungkapkan bahwa terdapat tiga hambatan berbeda yang terjadi, yakni rintangan  budaya,  rintangan  status  dan  rintangan  birokrasi.  Hambatan  lainnya  yang  tidak disebutkan  oleh  para  informan  adanya  usaha  “perebutan”  wilayah  yang  terjadi  di  dalam  kubu pemerintah, yakni KLHK dan KKP. Hal ini kemudian juga menimbulkan konflik yang berimbas pada revisi DIM yang berulang kali.

## REFERENSI
Ardianto, A., Prisanto, G. F., Febrina Ernungtyas, N., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan
Negosiasi  oleh  Legislator  Sebagai  Bentuk  Komunikasi  Politik.  Komuniti :  Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 12(1), 25–39.
https://doi.org/10.23917/KOMUNITI.V12I1.10009
Budiarjo,  M.  (2008).  Dasar-dasar  ilmu  politik  (edit  revisi).  Gramedia  Pustaka  Utama. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=345467
Cangara, H. (2014). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Edisi Revisi). In Jakarta: Rajawali Pers.
Dariyanto,  E.  (2018,  February  23).  Begini  Alur  Pembentukan  Sebuah  Undang-undang. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3882715/begini-alur-pembentukan-sebuah- undang-undang
Eke,  G.  J.  (2020).  Effective  Communication  Processes:  A  Peanacea  for  Organizations’
Success. Journal of Business and Management, 22(8), 42–54.
https://doi.org/10.9790/487X-2208024254  Gumilang,  A.  P.  (2018).  Studi  pemikiran sistem  politik  Gabriel  A.  Almond:  peran  media  massa  (pers) dalam  sistem  politik Indonesia  di  era  reformasi.  https://onesearch.id/Record/IOS5407.slims- 91593/Description
Harun,  R.,  &  AP,  S.  (2006).  Komunikasi  politik  sebagai  suatu  pengantar.  Mandar  Maju. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=151455
Kantaprawira,  R.  (2019).  Sistem  Politik  Indonesia  (Suatu  Pengantar)  (Edisi revisi).  Sinar Baru Algesindo.
Muhazir,  A.  (2021).  Komunikasi Politik: Demokrasi,  Media Massa,  dan  Pemilihan  Umum di Indonesia. Zahira Media Publisher.
Muniarti,
E.  (2019).  KOMUNIKATOR,  PESAN,  PEDIA/SALURAN, KOMUNIKAN, EFEK/HASIL, DAN UMPAN BALIK (Modul 5). Naskah Akademik RUU Perubahan UU 5/1990 KSDAHE. (2021).
Nimmo, D., Jalaluddin Rakhmat, & Tjun Surjaman. (2005). Komunikasi politik : Komunikator,
Pesan, dan Media / Dan Nimmo ; penerjemah, Tjun Surjaman ; penyunting, Jalaludin Rakhmat (J. Rakhmat, Ed.; Cetakan ke-6). Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670466
Pureklolon,  T.  T.  (2016).  Komunikasi  Politik:  mempertahankan  integritas  akademisi, politikus, dan negarawan. PT Gramedia Pusataka Utama.
Putri,  M.  V.  K.  (2022,  March  9).  Fungsi  DPR:  Legislasi,  Anggaran,  dan  Pengawasan. Kompas.Com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/09/070000169/fungsi-dpr-
-legislasi-anggaran- dan-pengawasan
,  S.,  Nur,  S.  M.,  &  Anom,  E.  (2021).  Program  Ilmu  Komunikasi  ESA  UNGGUL  Press
TEORI, MEDIA DAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK . Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Grasindo. https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Ilmu_Komunikasi.html?hl=id&id=
b0THyl K3D7cC&redir_esc=y