Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
PEMBANGUNAN DI KALIJODO YANG DIBANGUN OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI)
Oleh:
Tasya Maulina Kharis
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya tasyakharis@yahoo.com

## Abstract
Basically,  development  in  Indonesia  has  purpose  for  the  nation  and  state,  to accommodate the rapidly growing population, its deemed necessary for the rules to be made  by  the  government  to  achieve  national  development.  One  of  them  is  spatial planning  and  region  field.  This  research  aim  to  describe  and  analyze  about  children friendly integrated publick space in Kalijodo  DKI  Jakarta.  This  research  is  using  the yuridis-normative method, based on the principle of law. The principle of law related to  substance  of  the  laws  and  regulation  discussed,  this  research  uses  primary  and secondary materials  and  the research methods that  being  used is  the statue approach and the conceptual approach. The result of this research shows that the children friendly integrated  public  space  in  Kalijodo  DKI  Jakarta  is  violating  the  spatial  planning stipulated  by  law  based  on  act  number  1  of  2014  about  spatial  planning  and  zoning regulation, because the children friendly integrated public space was built on the green open space zone.
Keywords: Spatial planning, children friendly integrated public space green open space zone.
Abstrak - Pembangunan di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mengakomodir pertumbuhan penduduk yang sangat pesat serta dapat diprediksikan akan terus bertambah maka dirasa perlu diadakannya pengaturan tersebut  dan  juga  untuk  mencapai  pembangunan  nasional  maka  diperlukannya pengaturan yang baik  oleh pemerintah, salah satunya yaitu dalam bidang pengaturan tata  ruang  dan  wilayah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis mengenai pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang berada di wilayah Kalijodo DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian  terhadap  asas  hukum,  yaitu  asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  subtansi Peraturan  PerUndang-Undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas dalam  penelitian  ini  serta  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  yang dibangun  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  telah  melanggar  Rencana  Tata  Ruang  yang ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Rencana  Detail  Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, karena Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dibangun di zonasi Ruang Terbuka Hijau.
Kata kunci: Tata Ruang; Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; Ruang Terbuka Hijau.

## A. PENDAHULUAN
Wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah  provinsi  dan  wilayah  kabupaten  atau  kota  yang  masing-masing  merupakan subsistem  ruang  menurut  batasan  administratif.  Dalam  subsistem  tersebut  terdapat sumber  daya  manusia dengan  berbagai  macam  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan  untuk  dimanfaatkan  dalam  rangka  melakukan  pembangunan.  Pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia tertuang didalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  IV,  yaitu  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  berkeadilan  sosial  serta mewujudkan  cita-cita  bangsa  sebagaimana  termaktub  dalam  alinea  II  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk mengakomodir  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  serta  dapat  diprediksikan akan  terus  bertambah  maka  dirasa  perlu  diadakannya  pengaturan  tersebut  dan  juga untuk  mencapai  pembangunan  nasional  maka  diperlukannya  pengaturan  yang  baik oleh pemerintah, salah satunya yaitu dalam bidang pengaturan tata ruang dan wilayah.
Perencanaan  tata  ruang  wilayah  menjadi  salah  satu  problematika  pada perkembangan  kota,  perkembangan  kota  yang  cukup  cepat  dengan  pertumbuhan penduduk  yang  cukup  pesat juga,  maka  masalah  lingkungan  menjadi  suatu  masalah yang cukup serius dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan  generasi.  Demikian  juga  dengan  perencanaan  tata  ruang  menjadi  hal  yang penting maka setiap wilayah provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi  pedoman  dalam  penataan  ruang  dan  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan pembangunan. (Darmawati: Vol.4, No.2, 2015).
Dalam  penataan  ruang,  zonasi  adalah  bagian  yang  tidak  boleh  diabaikan. Dengan adanya zonasi ditetapkan pada wilayah diperuntukkan untuk kegiatan apa saja, misalnya untuk bangunan perkantoran, industry atau ruang terbuka hijau dan lainnya. Zonasi mempunyai arti yang sama dengan rencana. Akan tetapi rencana saja tidak akan cukup untuk membuat orang- orang yang berhak atas budang tanah untuk melakukan hal-hal sesuai dengan rencana yang dilakukan dalam zonasi. Karena itu dibutuhkannya aturan  yang  tegas  dan  rinci.  Di  Indonesia,  pengaturan  zonasi  tertuang  di  dalam
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Peraturan daerah rencana tata ruang wilayah. Apabila peraturan  daerah rencana tata ruang  wilayah  tidak  dijalankan  dengan  baik  maka  akan  mengakibatkan  kondisi lingkungan yang tidak beraturan.
Kondisi  lingkungan di  Indonesia  banyak sekali bencana alam yang terjadi  di berbagai  wilayah,  penyebab  salah  satunya  adalah  karena  pelanggaran  tata  ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan  ekonomi,  ternyata  pada  sisi  lainnya  dapat  mengakibatkan  timbulnya permasalahan  lingkungan. Persoalan banjir pada umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan  perkotaan  yang selalu diiringi  dengan peningkatan  jumlah penduduk,  aktifitas  dan  kebutuhan  lahan,  baik  untuk  pemukiman  maupun  kegiatan ekonomi.
Ruang  sebagai  sumber  daya  pada  dasarnya  tidak  mengenal  batasan  wilayah. Hakikatnya  Ruang  dapat  diinterpretasikan  oleh  setiap  individu  bergantung  pada kepentingan dan peruntukannya. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  serta  berkesesuaian  dengan keinginan  rakyat  maka  diperlukannya  pengaturan  yang  berlandaskan  wawasan nusantara dan ketahanan nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab,  penataan ruang menuntut  kejelasan pendekatan dalam  proses  perencanaannya  demi  menjaga keselarasan,  keserasian,  keseimbangan, dan  keterpaduan  antardaerah,  antar  pusat    dan  daerah,  antar  sektor,  dan  antar pemangku kepentingan.
Pengertian  “aman”  yang  dimaksud  adalah  bagaimana  masyarakat  dapat menjalankan seluruh aktivitasnya tanpa merasa terancam. Kemudian yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan suasana  yang  tenang  dan  damai.  Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  “produktif” adalah  proses  produksi  dan  distribusi  berjalan  secara  efisien  sehingga  mampu memberikan  nilai  tambah  ekonomi  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  sekaligus meningkatkan  daya  saing.  “Berkelanjutan”  adalah  bagaimana  kualitas  suatu lingkungan  dapat  terus  sama  atau  meningkat  dikemudian  hari sehingga  dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007,  penataan  ruang didasarkan  pada  pendekatan  sistem,  fungsi  utama  kawasan,  wilayah  administratif,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
kegiatan  kawasan,  dan  nilai  strategis  kawasan.  Berkaitan  dengan  penataan  ruang wilayah kota, undang-undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit tiga puluh persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Kota  sebagai  sub-sistem  dari  wilayah  nasional  merupakan  tonggak  dari banyaknya  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  seperti  halnya  perindustrian, trasnportasi,  pemerintahan,  perdagangan,  pendidikan  dan  lain-lainnya.  Banyaknya kegiatan  yang ada diperkotaan menjadikan kepadatan  penduduk menjadi meningkat dan  terus  bertambah,  keadaan  yang  demikianlah  membuat  semakin  terus bertambahnya pembangunan sebagai upaya untuk memenuhi sarana infrastruktur yang kedepan  harapannya  adalah  mampu  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat yang  ada  diperkotaan.  Seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  akan sarana  dan  prasarana  kota,  pembangunan  yang  terjadi  diwilayah  perkotaan  semakin meningkat.
Pembangunan yang terjadi di perkotaan memerlukan perencanaan tata ruang. Bentuk dari perencanaan tata ruang kota adalah melalui zonasi, fungsi utama zonasi adalah  membantu  pengguna  atau  pengambil  keputusan  penggunaan  wilayah  untuk dapat  mengidentifikasi  dan  mengenal  perbedaan  yang  ada  dalam  suatu  wilayah. Fungsi khusus zonasi antara lain adalah mengelompokkan penggunaan wilayah yang kompatibel dan memisahkan yang cenderung bertentangan antara wilayah yang satu dengan  wilayah  lainnya,  menyediakan  ruang  yang  memadai  untuk  setiap  jenis penggunaan lahan pada suatu kawasan, zonasi mengontrol penggunaan wilayah pada kawasan tertentu, seperti pada wilayah pertanian, industri, komersial, dan perumahan.
Kawasan  perkotaan  perlu  untuk  diperhatikan  rencana  tata  ruangnya,  zonasi mencegah kemacetan  dan  membantu  pemerintah  lokal  meminimalkan  biaya  yang terkait  dengan  konstruksi  dan  pemeliharaan  jalan  dan  infrastruktur  lainnya,  serta menetapkan ukuran dan standar minimal, dan pembatasan maksimal; misalnya standar ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau dapat  berbentuk,  hutan  kota,  taman  kota,  taman  pemakaman  umum,  lapangan
Vol 19 No 1 April 2021
olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, bantaran sungai.
Ruang  terbuka  hijau  sebagai  salah  satu  fungsi  lahan  yang  seringkali dikorbankan  dalam  membangun  dan  mengembangkan  sebuah  kota.  RTH  memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunanya, karena aktivitas  dan  perkembangan  kota  yang  semakin  lama  semakin  berkembang  sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya. Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah  satu  unsur  kota  yang ditentukan  oleh  faktor  kenyamanan  dan  keindahan  bagi  suatu  ruang  kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan  menetralisir  udara.  Sedangkan  keindahan  berupa  penataan  tanaman  dibantu dengan  konstruksi-konstruksi  yang  ditujukan  untuk  menahan  erosi,  baik  berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain.
Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan peruntukan dalam zona pemanfaatan lahan  yang  tertera  dalam  rencana  induk  kota  atau  rencana  tata  ruang  kota  yang disepakati  antar para  pihak  terkait,  kemudian  disahkan  sebagai  peraturan  daerah. Kegiatan pengelolaan sejak perancangan atau perencanaan pelaksanaan, pemeliharaan sampai  kepada  pengawasan  harus  berkesinambungan.  Maka,  fungsi  RTH  harus mampu  secara  konsisten  memperhatikan  faktor  dasar  eksistensi  dan  kondisi lingkungannya, baik secara fisik, ekonomi, sosial, budaya, maupun secara umum dapat memperoleh  hak-hak  manusiawinya,  untuk  memperoleh  lingkungan  yang  aman, namun tetap indah dan fungsinya tetap lestari.
Terdapat  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  penataan  ruang,  namun fenomena  persoalan  terhadap  penataan  ruang  kehidupan  baik  yang  dilakukan  oleh warga  masyarakat,  termasuk  kalangan  pengusaha  dalam  negeri,  dan  para  penanam modal asing, bahkan pemerintah pusat dan daerah masih terjadi, salah satunya seperti yang terjadi pada kasus di Kalijodo. Pada Tahun 2016 Gubernur DKI Jakarta pada saat itu,  Basuki  Tjahaja  Purnama  melakukan  penertiban  di  kawasan  Kalijodo  dengan membangun RTH dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dibangun oleh  pihak  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  PT.  Sinarmas  Land  dan  mulai diresmikan  pada  hari  Rabu,  22  Februari  2017.  Secara  administratif,  RTH  Kalijodo berada  di  wilayah  administrasi  Jakarta  Utara,  sedangkan  Ruang  Publik  Terpadu Ramah Anak Kalijodo berada di wilayah administrasi Jakarta Barat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Pengertian  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  berdasarkan  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  196  Tahun  2015  Pasal  1  ayat  (21) menentukan bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah tempat dan /atau  ruang  terbuka  yang  memadukan  kegiatan  dan  aktivitas  warga  dengan mengimplementasikan  sepuluh  program  pokok  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga  (PKK)  untuk  mengintegrasikan  dengan  program  Kota  Layak  Anak.  PKK sebagai  dasar  pembentukan  RPTRA  dengan  sepuluh  program  pokoknya,  mewadahi kebutuhan  keluarga  mulai  dari  balita  hingga  lansia  sehingga  RPTRA  tidak  hanya memfasilitasi anak-anak, tetapi juga  berbagai  kalangan  usia. Pembangunan  RPTRA meliputi taman yang dilengkapi dengan taman bermain seluncur bagi anak-anak, ruang menyusui,  perpustakaan,  kamar  mandi,  musholla,  arena  jungkat-jungkit,  ayunan, arena skateboard, jalur lintas sepeda, lapangan futsal dan taman. Timbul persoalan karena  pembangunan  RPTRA  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jakarta  tersebut  tidak sesuai dengan peruntukkan zonasi tata ruang di wilayah Kalijodo, karena berdasarkan Pasal 296 ayat (2) Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun  2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengatur bahwa pengaturan zonasi di kecamatan Tambora merujuk pada lampiran III-1, dimana lokasi RPTRA Kalijodo termasuk  pada  zona  H.4  atau  Zona  jalur  hijau.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  Jalur  hijau  merupakan  (tempat,  lapangan)  yang  ditanami  rumput dan  tanaman  perindang  yang  berfungsi  menyegarkan  hawa  di  kota,  tidak  boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.
Lokasi RPTRA Kalijodo yang termasuk dalam Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora,  Jakarta  Barat  diklasifikasikan  sebagai  Zona  Jalur  Hijau,  yang  berarti didalamnya tidak boleh didirikan bangunan. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak lebih mendominasi bangunan, bahkan lebih dari 70 % untuk bangunan perpustakaan, klinik, dan area main untuk anak yang dipaving. Dengan begitu, RPTRA bukanlah RTH. RTH berfungsi ekologis untuk daerah resapan air dan paru-paru kota, sehingga setiap taman bangunan hanya diperbolehkan 0-30% dari total luasnya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dini adalah metode yuridis normatif  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum  baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu  literatur  yang  berkaitan  dengan  topik  permasalahan.  Metode  penelitian  yang
Vol 19 No 1 April 2021
digunakan  terdiri  dari  berbagai  cara  dan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka melengkapi penulisan ini dan dilakukan dengan memakai 2 (dua) pendekatan masalah, antara  lain statue  approach dan conceptual  approach.  Statue  approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yag berkaitan dengan isu hukum yang  sedang  ditangani. Conceptual  approach dilakukan  dengan  beranjak  dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan  tata  ruang  wilayah  tidak  selalu  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan, sering kali terkena hambatan atau kendala yang diakibatkan oleh adanya faktor,  baik  eksternal  maupun  internal,  sehingga  mengakibatkan  adanya ketidaksesuaian antar rencana dengan kenyataan atau kondisi yang sesungguhnya di lapangan.  Perencanaan  yang  dilakukan  dengan  tepat  akan  menghasilkan  kualitas lingkungan yang baik.
Perencanaan  tata  ruang  wilayah  menjadi  salah  satu  problematika  pada perkembangan  kota  dewasa  ini,  perkembangan  kota  yang  cukup  cepat  dengan pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat  juga,  maka  masalah  lingkungan  mejadi suatu  masalah  yang  cukup  penting  dalam  pembahasan  mengenai  keberlanjutan lingkungan  untuk  masa  depan  generasi.  Perencanaan  tata  ruang  menjadi  hal  yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi  pedoman  dalam  penataan  ruang  dan  menjadi  acuan  dalam  pelaksaanaan pembangunan.
Pembangunan y ang  terjadi  di  wilayah  perkotaan,  terus  bertambah  mengikuti perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan akan sarana dan prasarana kota. Hal ini akan menyebabkan kualitas ruang terbuka hijau akan terus menurun dan jauh dari standar minimum kota yang nyaman, karena di dalam rencana tata ruang kota telah ditentukan  proporsi  ruang  terbuka  hijau  yang  sesuai  dengan  standar  nasional Indonesia.  Keterbatasan  lahan  di  perkotaan  dan  pengalihan  fungsi  yang  terjadi seharusnya sebagai ruang terbuka hijau akan tetapi tidak demikian. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Hal ini memicu terjadinya banjir.
Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang sangat penting dalam wilayah perkotaan  berupa  tanaman  yang  indah  dan  membuat  nyaman,  adapun  dampak  dari Ruang Terbuka Hijau perkotaan dalam segi ekologis adalah sebagai paru-paru kota,
Vol 19 No 1 April 2021
resapan  air  hujan,  penahan  angin,  peneduh  kota,  dan  sebagai  sirkulasi  udara  secara alamiah.  Apabila  proporsi  dari  ruang  terbuka  hijau  tidak  sesuai  dengan  peruntukan yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  No.26  tahun  2007  maka  akan mengakibatkan dampak-dampak negatif dalam segi ekologis seperti: resapan air hujan akan  berkurang  sehingga  dapat  mengakibatkan  kebanjiran,  paru-paru  kota  akan semakin berkurang juga mengakibatkan sirkulasi udara yang tidak sehat karena polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik.
Perencanaan  untuk  Ruang  terbuka  hijau  adalah  upaya  untuk  memelihara kesinambungan antar generasi, sehingga dapat menciptakan arah, bentuk, fungsi, dan peran Ruang terbuka hijau, yang secara meneluruh, sebagai ruang terbuka hijau alami yang  berupa:  habitat  liar  alami,  kawasan  lindung,  dan  taman  nasional,  maupun Ruang  terbuka  hijau  yang non  alami  sebagai  bentuk  perencanaan  tata  ruang  untuk menentukan  Ruang  terbuka  hijau  non alami.  Pada  dasarnya  Ruang  terbuka  hijau dibentuk  agar  dapat  mengantisipasi  pertumbuhan  dan  perkembangan  kegiatan pembangunan kota, upaya untuk menjaga  keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara ruang terbangun dengan Ruang terbuka hijau.
Berdasarkan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi,  Zonasi  Kalijodo  termasuk  zona  H.4,  atau jalur  hijau.  Zona  H.4  atau jalur  hijau  adalah  kawasan  penempatan  tanaman  serta elemen  lanskap  sebagai  penyangga  yang  berfungsi  ekologis  dan  estetika  beserta fasilitas pendukungnya dan fasilitas lain sesuai kebutuhan. Terdapat di lampiran table pelaksanaan kegiatan Sub Zona Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, lahan H.4 hanya boleh dipakai untuk pembangunan hutan dan taman kota.
Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling  sedikit  30%  (tiga  puluh)  persen  dari  luas  wilayah  kota.Banyak  daerah  yang Ruang Terbuka Hijau nya tidak memenuhi syarat, apabila pembangunan yang ada di Indonesia  tidak  dikendalikan  maka  akan  berkurangnya  RTH,  dan  akan  terjadi ketidakseimbangan di Indonesia.
Menurut  data CNNIndonesia.com ,  pada  tahun  1985  jumlah  Ruang  terbuka hijau di Jakarta pada angka 25,85% (dua puluh lima koma delapan puluh lima persen), dimana pada angka tersebut sudah mendekati angka minimal proporsi ruang terbuka hijau. Namun, Dua puluh lima tahun kemudian, yang pada saat itu tahun 2010, jumlah
Vol 19 No 1 April 2021
proporsi ruang terbuka hijau turun drastis menjadi hanya 9% (Sembilan persen). Pada tahun  2017,  menurut  data  Dinas  Kehutanan,  Pertamanan  dan  Pemakaman  DKI Jakarta, jumlah Ruang terbuka hijau hanya bertambah hingga 9,98% (Sembilan koma Sembilan  puluh  delapan  persen),  dimana  hanya  bertambah  kurang  dari  1%  (satu persen) dalam tujuh tahun terakhir.  Berdasarkan kompas.com, proporsi ruang terbuka hijau pada tahun 2019, sekitar 14,9% (empat belah koma Sembilan persen).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Kawasan Kalijodo yang berada di Jakarta Barat merupakan Ruang Terbuka Hijau dengan spesifikasi Zona H.4 atau jalur hijau  atau  yang  dimaksud  dengan  Ruang  Terbuka  Hijau  Privat,  akan  tetapi pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta  tidak  sesuai  dengan peruntukan  zonasi  tata  ruang  di  wilayah  Kalijodo  yakni  dibangun  Ruang  Publik Terpadu Ramah Anak.
Pasal  297  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, menegaskan bahwa Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tambora wajib memperlihatkan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam  Gambar-22A  Peta  Zonasi  Kecamatan  Tambora  dengan  skala  1:5000  pada lampiran III-1 dan pada Tabel-22A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan Tambora pada Lampiran III-2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Wilayah  Kalijodo  yang  berada  di  Jakarta  Barat  yang  termasuk  dalam Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora merupakan Ruang Terbuka Hijau dengan spesifikasi  Zona  H.4  atau  jalur  hijau,  namun  kenyataannya  dibangun  Ruang  Publik Terpadu  Ramah  Anak  yang  didalamnya  terdapat  banyak  perkerasan  seperti  halnya lapangan futsal dengan tribun penonton, jalur sepeda BMX dan arena skateboard.
Pasal 1 angka 85 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, yang dimaksud dengan, Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur  kereta  api,  jalur  hijau  yang  berupa  median  jalan,  di  bawah  jaringan  transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.
Kegiatan  pemanfaatan  di  Kecamatan  Tambora  Kalijodo,  terdapat  bangunan Lapangan futsal dengan tribun penonton, jalur sepeda BMX dan arena skateboard di
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak,  bukan  termasuk  di  dalam  klasifikasi  kegiatan yang diperbolehkan di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan  tempat  dan/atau  ruang terbuka  yang  memadukan  kegiatan  dan  aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga untuk mengintegrasikan dengan program kota layak anak.
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak berfungsi sebagai taman terbuka publik, wahana permainan dan tumbuh kembang anak, prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  anak,  merupakan bagian dari prasarana kota layak anak, ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah,  prasarana  dan  sarana  kegiatan  sosial  warga  termasuk  pengembangan pengetahuan  dan  usaha  peningkatan  pendapatan  keluarga,  dan  pusat  informasi. Berbeda  halnya  dengan  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  termasuk  Zona  H.4  atau  Jalur Hijau yang berada di wilayah Kalijodo.
Jalur hijau merupakan daerah hijau sekitar lingkungan pemukiman atau sekitar kota, yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, ataupun daerah resapan hujan, di daerah ini tidak diperbolehkan ada bangunan apapun. Dalam peta zonasi Kalijodo, Kalijodo  merupakan  Zona H.4  atau jalur hijau, akan tetapi dibangun  Ruang Publik Terpadu  Ramah  Anak  yang  didalmnya  terdapat  banyak  bangunan  yang  bersemen dimana akan mengurangi daerah hijau. Semua fasilitas yang ada di Kalijodo tersebut hanya dapat dibangun pada lahan yang berkategori H.7 atau sub-zona hijau rekreasi. Terdapat juga pada lampiran III-1 Peta Zonasi Kecamatan Tambora Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, Koefisien Dasar Bangunan yang terdapat di lahan Kalijodo adalah Nol, yang artinya tidak boleh ada bangunan apapun yang dibangun di lahan tersebut.
Berdasarkan Pasal 658 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 tahun 2014, dapat  diketahui  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  ruang dengan  sengaja  tidak  memperhatikan  pembagian  zona  fungsi  lindung  dan  fungsi budidaya  dapat  dikenakan  sanksi  administratif,  sanksi  administratif  yang  dapat dikenakan  yaitu  pembongkaran  bangunan  karena  menurut  penulis  zonasi  yang seharusnya  terdapat  dilokasi  Kalijodo  adalah  Zona  H.4  atau  Jalur  hijau,  dan  dapat meningkatkan  proporsi  minimal  dari  Ruang  Terbuka  Hijau  wilayah  perkotaan  yang
Vol 19 No 1 April 2021
sesuai dengan Undang-Undang.
Proporsi  Ruang  Terbuka  Hijau  diwilayah  perkotaan  apabila  terpenuhi  maka akan  mendapatkan  banyak  manfaat  yang  diperoleh,  karena  ketersediaan  Ruang Terbuka  Hijau  sangat  berperan  dalam  memasok  kebutuhan  oksigen,  menyaring kotoran debu yang ada pada jalanan/abu pabrik/rumah tangga, membantu penyerapan air hujan, menjaga kesuburan tanah, menciptakan kesejukan oleh rimbunnya dedaunan serta suasana kota yang lebih indah dan nyaman, dan lain sebagainya.
Bahkan  terdapat  pada  Undang-Undang  No.26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang Pasal 61 huruf a, yang artinya dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Akan tetapi Gubernur DKI Jakarta telah melanggar rencana tata ruang yang telah  ditetapkan  didalam Undang-Undang. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 69 adalah dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi ini adalah upaya terakhir apabila sanksi  administratif  tidak  dijalankan  dengan  semestinya.  Bahwa  Gubernur  DKI Jakarta  dapat  dikenakan  sanksi  ini  karena  telah  melakukan  pembangunan  Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang berada diwilayah Kalijodo yang merupakan Zona H.4 atau Jalur hijau.

## D. PENUTUP
Penegakan  hukum  penataan  ruang  sangat  penting  dalam  proses  penataan  ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan  secara  taat  sehingga  tujuannya  tercapai.  Peta  rencana  tata  ruang  juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga melalui peta rencana tata ruanglah, kita dapat  mengetahui  secara  detail  zonasi-zonasi  apa  saja  yang  sudah  ditetapkan  di  suatu wilayah. Berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta telah melanggar Rencana Tata Ruang yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan  Zonasi.  Terdapat  dalam  Undang-Undang  No.26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang, Ruang Publik  Terpadu Ramah Anak yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta tidak memenuhi asas- asas dalam penataan ruang yang terdiri dari asas keterpaduan; asas keserasian,  asas  keselarasan  dan  asas  keseimbangan;  asas  keberlanjutan;  asas
Vol 19 No 1 April 2021
keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan;  asas  keterbukaan;  asas  kebersamaan  dan  asas kemitraan; asas perlindungan kepentingan umum; asas kepastian hukum dan keadilan; dan asas akuntabilitas, karena Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dibangun di zonasi H.4 atau jalur  hijau  atau  dapat  dikategorikan  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  Privat.  Karena  ruang publik  terpadu  ramah  anak  yang  dibangun  diwilayah  Kalijodo  telah  melanggar  rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, maka seharusnya ruang publik terpadu ramah anak yang  sudah  terbangun  diubah  fungsinya  sesuai  dengan  peraturan  perUndang-Undangan yaitu sebagai zona H.4 atau jalur hijau.
Vol 19 No 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. (2016). Hukum Tata Ruang Dalam
Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa.
Wahid, Yunus (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta:
Prenadamedia Group.
Hasni. (2016), Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR- UUPPLH). Depok: Raja GrafindoPersada. Tiasnaadmidjaja. (1997). Pranata Pembangunan. Bandung: Universitas
Parahiayang. Hermit, (2008). Pembahasan Undang-Undang
Penataan Ruang, Bandung: Mandar Maju.
Barnet, Jonathan, (1982). An Introduction to Urban Design, Harper and Row Publishes,
New York.
Dewiyanti, (2009). Ruang Terbuka Hijau Bagi Pengembangan Kota,
Bandung: umum. Dinas  Pertamanan dan Keindahan Kota,  (2001). Daftar Istilah, Jakarta.
2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-  Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Pedoman  Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Pedoman Penyususnan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bangunan Daerah, Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana   Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara Perubahan Rencana   Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun
2015  Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana  Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
3. Artikel Jurnal
Sumarmi.  2012. Pengembangan  Wilayah  Berkelanjutan.Malang:  Aditya  Media  Publishing Wuri Setyani. (2017). Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya Di Kota Depok.
4. Website
www.publikasi.unitri.ac.id:  Darmawati,  Choirul  Saleh,  Imam  Hanafi:  Implementasi Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (Rtrw)  Dalam  Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015) (diakses hari Kamis, 2 November 2017.