Email: mochmarsa_t@yahoo.co.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.128-143

## Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia

## Moch. Marsa Taufiqurrohman
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Recieved:
7 Juni 2020 Revised: 20 Agustus 2020 Published: 27 April 2021

## Keywords:
demokrasi; ambang batas pemilihan; partai politik; sistem politik
Pendahuluan
untuhnya  rezim  otoriter  Soeharto  pada  tahun  1998  memberikan peluang bagi para reformis untuk melakukan demokratisasi melalui pembangunan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  merespon  cita-cita reformasi. Demokratisasi tentunya membutuhkan sebuah amandemen terhadap konstitusi lama dan di sisi lain juga perlu merombak Undang- Undang Pemilihan Umum yang sebelumnya telah dirancang secara ‘menguntungkan’ oleh dan untuk Sang Rezim (Naharuddin, 2016: 16). Hal ini adalah sebuah konsekuensi, sebagaimana  Pemilu  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  menilai  demokrasi (Savirani,  2019:  6).  Farrel  juga  menyatakan  bahwa  Pemilu  juga  dapat  diibaratkan
R

## Abstrak :
Sejak dekade awal reformasi, sejumlah besar partai politik (parpol) telah didirikan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  di  era  pasca-Soeharto  tidak  dapat menghalangi munculnya fragmentasi politik. Dengan mempertimbangkan sistem multi-partai ideal Sartori, pemerintah yang efisien harus mengadopsi pluralisme moderat  di  parlemen.  Alih-alih  mampu  mendorong  pluralisme  moderat,  hasil pemilihan  umum  (Pemilu)  Indonesia  setelah  reformasi  justru  menghasilkan pluralisme ekstrem dengan partai-partai pemenang minoritas yang mengakibatkan pemerintahan yang lemah. Meskipun tidak ada ketentuan konstitusional tentang ambang  batas  pemilihan  ini,  dalam  praktiknya,  ambang  batas  pemilihan dipandang  sebagai  alternatif  untuk  menyederhanakan  sistem  multi-partai  yang kompleks.  Di  sisi  lain,  penentuan  jumlah  persentase  ambang  batas  pemilihan dilakukan  tanpa  metode  dan  argumen  yang  memadai.  Dari  Pemilu  ke  Pemilu persentase ambang batas pemilihan selalu berbeda-beda. Selain itu, para pembuat kebijakan  hanya  berpendapat  bahwa  semakin  tinggi  ambang  pemilihan  proses politik dan pengambilan keputusan akan lebih sederhana dan lebih efisien, tanpa dapat  menjelaskan  secara  terukur  angka  ideal  untuk  setiap  pemilihan  dalam keadaan apa pun. Akibatnya, sistem ini dapat mengabaikan aspirasi pemilih yang suaranya sudah hangus tanpa sempat dihitung untuk konversi kursi DPR.
sebagai roda yang menjamin demokrasi bisa terus berjalan secara layak (Farrell, 2011: 2).  Oleh  karenanya,  fase  Pemilu  yang  dikelola  dengan  ‘baik’  oleh  rezim  ini  harus ditinggalkan  dan  digantikan  oleh  sistem  yang  kompetitif  serta  dilakukan  dengan suasana bebas dan merdeka (Heidhues, 2017: 11).
Seperti yang sering terjadi pada negara-negara yang memiliki kemajemukan kompleks,  keruntuhan  rezim  di  Indonesia  juga  diikuti  oleh  proliferasi  partai  dan organisasi  baru  yang  sebelumnya  merasa  dibungkam  (Lee  &  Magenda,  2019:  11). Sebagaimana  reformasi  politik  yang  memengaruhi  Pemilu  adalah  dihapuskannya ketentuan Orde Baru yang membatasi hanya tiga partai politik (parpol) yang boleh mengikuti Pemilu. Sehingga kemunculan partai baru memunculkan risiko terciptanya pluralisme  ekstrem  yang  sering  berimplikasi  terhadap  jalannya  roda  pemerintahan (Hamudy & Rifki, 2019: 11). Hampir seperti tidak ada henti-hentinya, parpol tumbuh pesat  dalam  setiap  edisi  Pemilu  pasca  reformasi.  Hal  ini  ditegaskan  dengan  Pemilu 1999 dan 2004 yang diikuti 48 dan 24 parpol. Kondisi ini hampir tidak berbeda dengan Pemilu  1955  yang  diikuti  118  peserta,  terdiri  dari  36  parpol,  34  organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan berpartisipasi langsung dalam Pemilu pertama tersebut  (Al-Fatih,  2016:  16).    Alhasil  parpol  yang  menempati  posisi  kepala pemerintahan terpaksa menempuh koalisi dengan parpol yang memiliki suara lebih besar (Hamudy & Rifki, 2019: 11). Tentu situasi ini dianggap sangat rentan terhadap lemahnya  pemerintahan,  sebab  pemegang  kepala  pemerintahan  bukan  dijalankan oleh  pemenang  Pemilu  legislatif  (Kholis,  2020:  14).  Persoalannya  kemudian  adalah bagaimana para reformis membuat kebijakan dalam mengatasi risiko ketidakstabilan pemerintahan dengan tanpa mengurangi sedikitpun makna demokrasi yang ada, serta benar-benar dapat merespon reformasi politik yang diinginkan.
Jatuhnya Soeharto memang membuka jalan menuju demokratisasi, namun di sisi lain kondisinya sama sekali tidak terlalu menguntungkan kepada reformasi politik. Undang-undang Pemilu justru merespon kekhawatiran akan ketidakstabilan politik pemerintahan  dengan  menetapkan  syarat  ambang  batas  pemilihan  yang  tidak konsisten  kepada  partai-parpol  peserta  Pemilu  yang  hendak  berkontestasi  di dalamnya  (Fossati,  2020:  11).  Penetapan  presentase  ambang  batas  pemilihan  yang selalu  berubah-ubah  di  setiap  edisi  Pemilu  seringkali  dianggap  tidak  dilakukan dengan metode dan argumen yang memadai (Ufen, 2018: 11).
Pada  Pemilu  periode  2004,  metode  ambang  batas  pemilihan  menggunakan sistem electoral  threshold .  Sebagaimana  metode  ini  merupakan  syarat  minimal  yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti Pemilu berikutnya. Sehingga, partai yang tidak  memenuhi  ambang  batas  pemilihan  ini  akan  tereliminasi  (Busroh,  2017:  14). Ketentuan  tentang electoral  threshold tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 39 disebutkan bahwa parpol dapat mengikuti Pemilu berikutnya (Pemilu 2004) jika memiliki 2% dari jumlah kursi DPR atau  sekurang-kurangnya  3%  jumlah  kursi  DPRD  i  atau  DPRD  II  yang  tersebar
sekurang-kurangnya  di  setengah  jumlah  provinsi  dan  setengah  jumlah Kabupaten/Kotamadya.  Metode  ini  berlanjut  pada  Pemilu  2004  melalui  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 9 undang-undang ini menyebutkan parpol dapat mengikuti Pemilu berikutnya kalau memperoleh minimal 3%  jumlah  kursi  DPR,  4%  jumlah  kursi  DPRD  Provinsi  yang  tersebar  di  setengah jumlah  provinsi  di  Indonesia  serta  4%  jumlah  kursi  DPRD  Kabupaten/Kota  yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Lain  hal  pada  Pemilu  2009,  aturan parliamentary  threshold melalui  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mulai diperkenalkan. Pasal 202 undang-undang ini menyebutkan bahwa parpol peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Pada Pemilu 2014 ambang  batas  pemilihan  kembali  diubah.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun Tahun 2012, ambang batas pemilihan ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk  semua  anggota  DPR  dan  DPRD.  Setelah  digugat  oleh  14  parpol,  Mahkamah Konstitusi  kemudian  menetapkan  ambang  batas  pemilihan  3,5%  tersebut  hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.
Data  di  atas  memperlihatkan  bahwa  undang-undang  Pemilu  yang  ada  pada akhirnya  merusak  prospek  pemilihannya,  sistem  Pemilu  proporsional  yang  lebih menjamin proporsionalitas justru terabaikan dengan adanya ambang batas pemilihan yang menghanguskan banyak suara (Naharuddin, 2016: 15). Hal ini juga tampak pada kasus  yang  terjadi  pada  Pemilu  2009.  Salah  satunya  Denny  Tewu,  sebagai  calon anggota  DPR  RI  dari  daerah  pemilihan  (Dapil)  Sulawesi  Utara  yang  memperoleh suara  78.804  suara  (5,25%)  dan  menempati  peringkat  keempat  dari  6  kursi  yang diperebutkan. Namun yang berhasil duduk di parlemen adalah peserta lain dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang perolehan suaranya jauh di bawahnya, sebab  partai  yang  ditungganginya  yakni  Partai  Damai  Sejahtera  (PDS)  tidak  dapat mencapai ambang batas pemilihan (parliamentary threshold) yang ditentukan.
Fakta  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  ambang  batas  pemilihan  justru mengganggu  indikator  kesetaraan  nilai  suara.  Sebagaimana  kesetaraan  suara menghendaki  adanya  proporsionalitas  dalam  artian  setiap  suara  rakyat  dapat dipastikan terhitung dan tidak terbuang (Ramadhan, 2018: 17). Lebih lanjut, ambang batas  pemilihan  membuat  hak  pemilih  dihanguskan  dengan  alasan  pengurangan parpol atau kestabilan jalannya pemerintahan. Sementara pembuat kebijakan hanya berpendapat  bahwa  semakin  tinggi  ambang  pemilihan  sehingga  proses  politik  dan pengambilan  keputusan  akan  lebih  sederhana  dan  lebih  efisien,  tanpa  dapat menjelaskan  secara  terukur  angka  ideal  untuk  setiap  pemilihan  dalam  keadaan apapun.  Yang  terjadi  kemudian  adalah  penghilangan  suara  rakyat  secara  besar- besaran (Lewis, 2018: 19).
Padahal  secara  ideal  reformasi  politik  ditandai  dengan  warga  negara  yang dapat  secara  bebas  mengekspresikan  preferensi  politik  mereka  dalam  pemilihan umum  (Warburton  &  Aspinall,  2019:  23).  Merujuk  kepada  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa bangsa Indonesia menghendaki demokrasi konstitusional. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Keberadaan UUD NRI 1945 semata-mata untuk  menjamin  pelaksanaan  demokrasi,  khususnya  untuk  melindungi  dan menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Reformasi politik harus memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang didukung penuh oleh rakyat secara luas (Ginting & Saragih, 2018: 18). Maka demokrasi memaksa pemerintah untuk harus melaksanakan reformasi yang diinginkan rakyat (Lowry, 2017: 197).
Tulisan  ini  hendak  memperlihatkan  apakah  penerapan  ambang  batas pemilihan  berhasil  merespon  dan  sesuai  dengan  demokrasi  serta  reformasi  politik yang diinginkan. Dapatkah aturan Pemilu dirancang untuk mencapai cita-cita politik seperti representasi akurat dari preferensi pemilih dan pemerintah yang stabil serta bertanggung jawab? Apakah ambang batas pemilihan adalah tepat untuk diterapkan dalam  sistem  Pemilu  proporsional?  Serta  sejauh  mana  upaya-upaya  untuk menyediakan representasi ini dapat direalisasikan, dan dengan peraturan pemilihan macam apa?
Untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan disusun  sebagai  berikut.  Setelah  Pendahuluan,  bagian  kedua  akan  membahas mengenai urgensi keberadaan ambang batas pemilihan. Bagian ini akan menawarkan sejauh mana keberadaan ambang batas pemilihan begitu penting untuk diterapkan. Setelah itu, bagian ketiga mengajak pembaca untuk melihat apakah kebijakan ambang batas  pemilihan  adalah  tepat  untuk  diterapkan  dalam  sistem  Pemilu  proporsional. Serta  sejauh  mana  kebijakan  ini  sejalan  dengan  esensi  demokrasi  dan  representasi politik yang akurat sesuai dengan preferensi pemilih. Bagian keempat akan membahas diskusi  mengenai  alternatif  lain  yang  dapat  diterapkan  di  dalam  Pemilu,  sehingga dapat  menggapai  cita-cita  reformasi  politik  dan  demokrasi,  serta  kestabilan pemerintahan yang diinginkan. Bagian terakhir akan menguraikan beberapa kalimat kesimpulan dan penutup.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  digabungkan dengan  model  kajian  pustaka  dan  tinjauan  terhadap  penelitian-penelitian sebelumnya.  Metode  yuridis  normatif  digunakan  untuk  meninjau  kesesuaian  dan dampak dari penerapan kebijakan ambang batas pemilihan yang dibuat. Sementara model  kajian  pustaka  dan  tinjauan  terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya digunakan  sebagai  teori  pembanding  dan  indikator  penilai  kesesuaian  penerapan ambang  batas  pemilihan  dalam  sistem  Pemilu  proporsional.  Kajian  pustaka  dan tinjauan  terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya  juga  digunakan  untuk
memberikan  alternatif  gagasan  ambang  batas  pemulihan  yang  dapat  digunakan  di dalam sistem Pemilu proporsional.

## Ambang Batas Pemilihan dan Kebutuhan untuk Menerapkannya

## Risiko Sistem Multipartai-Ekstrem yang Tidak Diantisipasi
Indonesia  telah  mewarisi  sistem  multipartai  sejak  era  pergerakan kemerdekaan.  Saat  itu  parpol  digunakan  sebagai  alat  pergerakan  yang  menggalang usaha  pembentukan  negara  bangsa  (nation  state)  dan  meraih  kemerdekaan  dari penjajah (Habib, Muhammadi, & Jiang, 2017: 7). Sistem multipartai ini dimulai ketika Pemilu  1955  yang  diikuti  oleh  36  parpol.  Dengan  ditambah  menggunakan  sistem Pemilu  proporsional,  sistem  kepartaian  Indonesia  pada  tahun  1950-an  pun  menjadi seperti  apa  yang  dinyatakan  oleh  Giovanni  Sartori  sebagai  ‘multipartai  ekstrem’ (Sartori, 2005: 125).
Sistem  multipartai  ekstrem  atau  juga  disebut  dengan  sistem  multipartai pluralisme  ekstrem  ditandai  dengan  jumlah  parpol  yang  memiliki  perwakilan parlemen lebih dari lima partai (Hamudy & Rifki, 2019: 11). Sartori membedakan empat jenis  sistem  kepartaian,  yakni  Pertama,  sistem  partai  tunggal  dengan  satu  partai relevan yang berada di parlemen. Kedua, sistem dua partai dengan dua partai relevan yang berada di parlemen. Ketiga, sistem pluralisme moderat dengan 3-5 partai relevan yang berada di parlemen. Keempat, sistem pluralisme ekstrem, dengan lebih dari 5 partai relevan yang berada di parlemen (Nwokora & Pelizzo, 2014: 3). Pengalaman dari sejumlah  negara,  termasuk  Indonesia,  membuktikan  bahwa  Pemilu  proporsional- multipartai relatif sulit untuk menghasilkan partai pemenang mayoritas.
Hasil  Pemilu  justru  menghasilkan  pluralisme  ekstrem  dengan  partai pemenang  minoritas.  Suara  Pemilu  pun  terbagi  merata.  Padahal  idealnya,  Pemilu dapat menghasilkan pemenang mayoritas, terdapat partai pemenang yang menguasai kurang lebih empat puluh lima persen suara di parlemen (Al-Fatih, 2016: 21). Jumlah kursi  yang  tersebar  pada  akhirnya  membuat  partai  pemenang  Pemilu  sulit  untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Lebih parah, Pemilu justru gagal membentuk sebuah  kekuatan  mayoritas  yang  berfungsi  sebagai  instalasi  demokrasi  dalam membentuk lembaga-lembaga demokrasi yang menguatkan sistem presidensial dan mendorong pemerintahan yang bekerja dengan baik (governable).
Hal  ini  pernah  terjadi  di  Indonesia,  ketika  sistem  partai  mulai  terproliferasi ketika  menjelang  pemilihan  Pemilu  1955.  Tepatnya  pada  1952,  organisasi  Muslim tradisionalis Nahdlatul Ulama (NU) memilih meninggalkan Masyumi dan mendirikan partai  sendiri  (Tomsa,  2019:  11).  Tidak  sampai  di  situ,  secara  masif  partai  baru bermunculan untuk mengantisipasi Pemilu yang akan datang. Termasuk IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), sebuah partai yang disponsori oleh tentara, juga Perti  (Pergerakan  Tarbiyah  Indonesia,  sebuah  kelompok  Muslim  tradisional  yang berbasis di Sumatera Barat (Adelina, 2018: 17).
Setelah  perhitungan  suara  selesai,  empat  partai  muncul  sebagai  kekuatan utama  dalam  lanskap  politik.  PNI  berhasil  menduduki  peringkat  pertama  dengan mengumpulkan 22,3 persen suara, dengan 86 persen dukungannya terkonsentrasi di Jawa. Masyumi, yang dianggap merupakan partai Muslim modernis, menerima 20,9 persen, memperoleh hampir setengah dari jumlah itu di luar Jawa. Di tempat ketiga adalah Nahdlatul Ulama, yang memperoleh 18,4 persen, sebagian besar di basisnya di Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  PKI  berada  di  urutan  keempat,  berhasil  menarik dukungan 16,4 persen, lebih dari yang diperkirakan sebelumnya (Lee & Magenda, 2019: 24). Alhasil, pembagian menjadi empat kubu besar yang hampir seimbang. Sehingga hal ini membuat pembentukan pemerintahan yang stabil bahkan lebih sulit daripada di  bawah  parlemen  sebelumnya  (Lee  &  Magenda,  2019:  24).  Memang  Pemilu merupakan syarat mutlak dalam berdemokrasi, namun menjadikan Pemilu menjadi lebih  demokratis  dengan  diikuti  oleh  banyak  parpol  akhirnya  menjadi  tidak  cukup baik dan kuat dalam mengembangkan proses demokratisasi (Lee & Magenda, 2019: 25).
Dalam  mengantisipasi  trauma  ketidakstabilan  pemerintahan  di  masa  lalu, upaya  menyederhanakan  jumlah  parpol  akhirnya  dilakukan  pada  Pemilu  pertama Orde Baru (1971-1973) (Firdaus, 2016: 20). Namun, setelah hampir dua dekade lamanya bertahan  dengan  hanya  tiga  parpol  peserta  Pemilu,  euforia  reformasi  akhirnya mengembalikan  partai-partai  lama  yang  terbungkam,  sekaligus  membuka  kembali keran fragmentasi parpol (Ufen, 2018: 16). Alhasil, Pemilu pertama pasca-reformasi di tahun  1999  sama  sekali  tidak  menghasilkan  pemerintahan  yang  kuat  dan  kohesif, justru yang lahir adalah institusi-institusi yang semakin terfragmentasi pada partai- partai  dan  faksi-faksi  yang  saling  bersaing  (Fossati,  2020:  17).  Bahkan  bukannya semakin  membaik,  Pemilu  legislatif  2004  juga  menghasilkan  peta  politik  yang  jauh lebih terfragmentasi daripada Pemilu 1999. Jika pada tahun 1999 lima partai peringkat teratas  memenangkan  total  hampir  87%  suara,  namun  Pemilu  2004  bertambah  lagi dua  partai  sehingga  menjadi  tujuh  partai  yang  saling  berbagi  sekitar  80%  suara (Tomsa, 2014: 7).
Fakta di atas menunjukkan bahwa, parpol tumbuh secara pesat hanya dalam tiga edisi Pemilu pasca-reformasi. Sehingga tidak ada perbedaan dalam Pemilu pasca Soeharto,  dengan  satu  kali  Pemilu  di  masa  rezim  Soekarno  yang  sama-sama mempraktikkan sistem kepartaian pluralisme ekstrem. Sehingga tidak mengherankan jika  sistem  kepartaian  pluralisme  ekstrem  tidak  pernah  memunculkan  pemenang dengan  suara  mayoritas.  Hal  ini  disebabkan  perolehan  suara  relatif  terbagi  secara merata dalam empat hingga lima partai besar, serta menyisakan puluhan partai-partai kecil (Hamudy & Rifki, 2019: 13).
Dengan  pluralisme  ekstrem  yang  seringkali  berdampak  kepada  jalannya pemerintahan dalam penjelasan Al-Hamdi (2019: 11), maka satu-satunya jalan untuk menjaga stabilitas keberlangsungan jalannya pemerintahan, parpol yang menempati posisi  pemerintahan  terpaksa  berkoalisi  dengan  parpol  yang  meraup  suara  lebih
banyak  (Nurjaman,  2017:  2).  Bukan  tanpa  risiko,  sebab  jika  koalisi  antar  parpol pendukung pemerintah mengalami krisis yang hebat, hal ini akan berdampak buruk terhadap  kinerja  pemerintahan.  Pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  parpol  bukan pemenang  Pemilu  legislatif  pun  hanya  akan  membuat  keberlangsungan pembangunan nasional terbengkalai, dan pemerintahan seperti ini hanya akan sibuk merespon krisis politik yang terjadi (Helmi, Mukhrijal, & Fadhlullah, 2019: 11). Hal ini jauh  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  Pemilu  era  rezim  Orde  Baru  yang  lebih menerapkan  sistem  kepartaian  pluralisme  moderat,  dengan  Golkar  yang  tampil sebagai  jawara  mayoritas  yang  acapkali  mengungguli  PPP  dan  PDI.    Sehingga berimplikasi  positif  terhadap  kestabilan  pemerintahan  dan  menghasilkan  strong government (Tomsa, 2014: 16).

## Upaya  Mengantisipasi  Sistem  Multipartai-Ekstrem  dengan  Penerapan  Ambang  Batas Pemilihan
Secara  teoretik  pemberlakuan  ambang  batas  pemilihan  hanyalah  salah  satu jalan untuk menyederhanakan parpol akibat kombinasi yang kompleks antara sistem proporsional-multipartai  ekstrem  (Lijphart,  2012:  1).  Terlepas  dari  masalah-masalah tersebut,  sistem  multipartai-ekstrem  tentu  menjadi  dilema  serius  bagi  demokrasi Indonesia,  sebab  setiap  mejelang  Pemilu  partai-parpol  baru  berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Namun hasil suara yang diraih tidaklah maksimal, minim,  bahkan  nihil.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  partai-parpol  baru  tersebut memiliki ideologi dan wilayah garapan pemilih yang sama dengan partai-parpol yang lama.  Bahkan  pendiri  dan  pengurus  partai  tersebut  berasal  dari  partai  lama  yang mengalami  konflik  di  partai  lama,  dan  kemudian  memilih  mendirikan  partai  baru untuk dapat tetap eksis dalam Pemilu (Lowry, 2017: 256).
Ada banyak alternatif yang dapat didiskusikan dalam mengatasi problematika sistem  proporsional-multipartai  untuk  mendorong  terciptanya  pluralisme  moderat. Undang-Undang  Pemilu  Nomor  10  Tahun  2008  pertama  kali  memperkenalkan mekanisme parliamentary threshold. Pemilu 2009 menuntut parpol untuk meraih suara 2,5 persen. Jika tidak, maka otomatis tereleminasi. Tereleminasinya parpol baru pun menandai kegagalan dalam merealisasikan fungsi representasi, konversi dan agregasi kepada rakyat selalu konstituen. Maka opsi realistis yang bisa ditempuh agar parpol yang  tereleminasi  tersebut  adalah  bergabung  dengan  parpol  besar.  Hal  ini menegaskan  bahwa  sistem  ambang  batas  pemilihan  akan  mengarah  kepada penyederhanaan parpol secara efektif.
Parpol pun dituntut tidak hanya bekerja hanya pada saat menjelang Pemilu saja. Dengan penerapan ambang batas pemilihan, parpol dapat melakukan penataan organisasi  dan  memiliki  sistem  kinerja  yang  baik  dan  berkesinambungan  sebagai organisasi  yang  penting  dalam  demokrasi  (Marta,  Suwaryo,  Sulaeman,  &  Agustino, 2020; 121). Sebab itu, sistem ini juga menuntut parpol untuk memiliki performa yang memadai  untuk  dapat  melewati  ambang  batas  pemilihan  dan  berhasil  duduk  di
parlemen.  Sehingga  kedepannya,  sistem  kepartaian  pluralisme  moderat  dengan komposisi  tiga  hingga  lima  parpol  relevan  menjadi  terealisasi,  dan  linear  dengan sistem  presidensial  yang  di  anut  Indonesia,  serta  menciptakan  pemerintahan  yang stabil.

## Meninjau  Efektivitas  dan  Ketepatan  Penerapan  Ambang  Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional
Diskursus mengenai sistem Pemilu yang cocok digunakan di Indonesia pasca reformasi hingga saat ini belumlah menemui titik temu. Berbagai macam metode dan sistem  telah  digunakan  untuk  mewujudkan  sistem  Pemilu  proporsional  yang  dapat merespon cita-cita reformasi politik. Namun implikasinya sangat mengkhawatirkan, hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  revisi  yang  kerap  dilakukan  terhadap  produk undang-undang Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa sistem Pemilu Indonesia sangat eksperimentatif  (Habib et al., 2017: 2).
Sedikit  membandingkan  dengan  sejarah  Pemilu  era  Soekarno.  Memang terlihat  bahwa  hanya  dalam  setahun  setelah  pemilihan  umum  1955,  demokrasi Indonesia  menghadapi  krisis  kepercayaan  diri  yang  parah,  dan  pada  tahun  1957 demokrasi mulai hancur. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa keruntuhan sistem kepartaian pada tahun 1956 dan 1957 sejatinya bukanlah hasil dari proliferasi ekstrem partai-partai dalam konteks Pemilu, juga bukan disebabkan oleh buruknya kualitas partai-partai, sebagaimana ditekankan oleh Feith (Feith, 1957: 4). Greg Fealy juga menyimpulkan bahwa 'bahwa sistem kepartaian tahun 1950-an beroperasi lebih efektif daripada sistem kepartaian Indonesia kontemporer' (Fealy, 2001: 103). Kenaikan ambang batas pemilihan pasca reformasi mengindikasikan akan adanya kepentingan kekuasaan parpol lama untuk mencegah masuknya parpol baru ke dalam parlemen. Meskipun  alibi  yang  selalu  hadir  adalah  untuk  memperkuat  sistem  kepartaian  dan kestabilan pemerintahan.
Sehingga  sebuah  kepentingan  untuk  menjaga  kekuasaan  agar  tetap  kekal tersebut  menjadi  relatif  sama  dengan  bentuk  reorganisasi  oligarkis  dalam  proses elektoral  di  era  orde  baru.  Bahkan  lebih  lanjut,  kecenderungan  kenaikan  ambang batas pemilihan menimbulkan sentimen bahwa penyederhanaan parpol justru tidak sepenuhnya dilakukan, justru kemudian, hal ini memunculkan fenomena atomisasi dan faksionalisasi di dalam tubuh partai yang melahirkan partai-partai baru dengan karakteristik tidak berbeda dengan partai induknya (Adelina, 2018: 37).
Penulis menyimpulkan beberapa paradoks yang ditampilkan dalam kebijakan ambang batas pemilihan ini. Pertama, terdapat ketiadaan rancangan bangunan filosofi yang  efektif  terhadap  perumusan  undang-undang  Pemilu.  Hal  ini  menyebabkan penerapan  ambang  batas  pemilihan  yang  seharusnya  ditujukan  sebagai  upaya pengefektifan Pemilu justru menjadi sebuah ancaman bagi partai-partai baru maupun partai-partai kecil, yang kemudian berujung kepada sistem Pemilu yang eksklusif dan
diskriminatif  (Firdaus,  2016:  14).  Bahkan,  penyederhanaan  parpol  lebih  lanjut ditafsirkan  sebagai  bentuk  pembatasan  kekuasaan.  Sehingga  kekuasaan  hanya berputar diantara parpol lama dan tidak beralih kepada parpol baru.
Kedua, tujuan awal dari kebijakan ambang batas pemilihan dimaknai sebagai bentuk  kritikan  terhadap  sistem  multipartai  pluralisme  ekstrem  yang  selama  ini membuat peta politik nasional menjadi tidak solid serta terfragmentasi satu sama lain. Namun di sisi lain, ambang batas pemilihan pun menjadi sebuah syarat yang dirasa berat,  hal  ini  menimbulkan  Pemilu  menjadi  tidak  kompetitif.  Lebih  lanjut,  Pemilu sama sekali tidak dapat merespon cita-cita reformasi politik sebab kekuatan oligarki masih terus berkuasa di parlemen (Nurjaman, 2017: 11).
Ketiga,  penetapan  ambang  batas  pemilihan  yang  tidak  konsisten menimbulkan  efek  paradoksial  bahwa  terdapat  adanya  sebuah  upaya  untuk membangun  aliansi  bagi  parpol  lama  untuk  mengaburkan  suksesi  kepemimpinan melalui  pembahasan  dan  perubahan  demi  perubahan  terhadap  undang-undang Pemilu.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  sistem  Pemilu  Indonesia  hanya  menjadi manifestasi  dari  kekyatan  parpol  lama  dengan  memanfaatkan  saluran konstitusionalnya dan meletakkan kepentingan politis di dalam sistem Pemilu. Tidak konsistennya  penetapan  ambang  batas  pemilihan  di  setiap  edisi  Pemilu  juga bertabrakan  dengan  prinsip-prinsip  pembentukan  hukum  yang  adil.  Lon  Fuller menegaskan bahwa dalam membentuk suatu hukum diperlukan sebuah aturan yang memiliki  ketegasan,  artinya  hukum  tidak  boleh  diubah  sewaktu-waktu  (Ginting  & Saragih, 2018: 23).
Keempat,  kebijakan  ambang  batas  pemilihan  bertujuan  untuk memaksimalkan  jumlah  suara  pemilih  dalam  sistem  Pemilu  sebagai  entitas keterwakilan majoritarian (Jati, 2013: 1). Namun, kasus Deni Tewu yang penulis sajikan di  dalam  bagian  pendahuluan  membuat  kebijakan  ini  di  sisi  lain  juga  mereduksi sejumlah  hak-hak  suara  rakyat.  Padahal  demokrasi  menempatkan  rakyat  sebagai pemilik  kedaulatan  (Warburton  &  Aspinall,  2019:  10).  Hal  demikian  menunjukkan bahwa seharusnya keberadaan undang-undang adalah penjelmaan kehendak rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  (Tomsa,  2019:  8).  Ambang  batas  pemilihan dapat merugikan parpol, namun secara pasti merugikan pemilih. Hal ini terjadi sebab hak rakyat sebagai pemilih lahir lebih dahulu daripada partai, dan kehadiran parpol merupakan konsekuensi dari hak asasi pemilih.
Dalam  membentuk  undang-undang  memang  tidak  dapat  dinilai  dengan ukuran benar atau salah, melainkan semuanya harus diukur dengan ukuran pantas atau tidak pantas. Ambang batas pemilihan diadakan agar hubungan eksekutif dan legislatif dapat efektif, namun menjadi paradoks ketika suara pemilih sebagai pemberi legitimasi pembentukan regulasi harus diahanguskan dengan dalil pengefektifan roda pemerintahan. Secara hukum, relasi ekesekutif dan legislatif adalah relasi legal yang bersifat imperatif yang telah dijamin oleh norma konstitusi, dengan demikian agaknya
kurang layak jika kerumitan relasi tersebut dibebankan kepada pemilih dengan cara menghanguskan  suara  (Tomsa,  2019:  9).  Maka  seharusnya  hak  pemilih  tidak  boleh dihanguskan dengan alasan penyederhanaan parpol atau pengefektifakn hubungan eksekutif dan legislatif.
Ambang batas pemilihan juga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar negara hukum yang berpatok pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil. Segala bentuk regulasi perlu  mengedepankan  bentuk  perlakuan  yang  sama,  diinginkan  masyarakat  dan memiliki  legitimasi  demokratis  serta  kepastian  hukum  (Kholis,  2020:  19).  Sedianya yang dijadikan pedoman ideal adalah bahwa kursi yang didapat oleh orang pertama yang mendapat suara lebih banyak tidak dapat dialihkan kepada orang kedua yang tidak berhak, hanya karena dengan dalih partai orang pertama tidak dapat mencapai ambang batas pemilihan.
Secara teori ambang batas pemilihan memang memiliki banyak keuntungan, namun di sisi lain ambang batas pemilihan dapat merusak prinsip dasar sistem Pemilu proporsional  yang  juga  dianut  Indonesia.  Sebab  hal  tersebut  tentunya  dapat menciptakan disproporsionalitas sistem proporsional itu sendiri, alih-alih membuat menjadi  proporsional,  justru  Pemilu  akan  menjadi  semi-proporsional,  yang  pada akhirnya  banyak  suara  yang  terbuang  (Helmi  et  al.,  2019:  15).  Fakta  menunjukkan bahwa  suara  yang  terbuang  cukup  mengkhawatirkan.  Pada  Pemilu  2004  sebanyak lima koma dua juta suara terbuang, sedangkan Pemilu 2009 menghanguskan sembilan belas juta suara, dan kurang lebih dua koma dua juta suara terbuang pada Pemilu 2014 (Nurhasim, 2016: 153). Bahkan akibat penerapan ambang batas pemilihan, Pemilu 2019 kali  ini  diperkirakan  membuang  tiga  belas  juta  suara  rakyat.  Hal  ini  menegaskan bahwa  semakin  besar  jumlah  suara  yang  terbuang,  maka  seamkin  bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional. Gallagher telah mengingatkan bahwa tingginya besaran  ambang  batas  pemilihan  berkorelasi  positif  terhadap  meningkatnya disproporsionalitas hasil Pemilu (Lijphart, 2012: 153).
Partisipasi  rakyat  dalam  politik  merupakan  salah  satu  syarat  sosial  dari pemerintahan yang demokratis (Habib et al., 2017: 4). Sebab kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat  dan  untuk  rakyat  (government  of  the  people,  by  the  people,  for  the  people) dengan tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat.  Parpol  dituntut  tidak  hanya  melaksanakan  fungsi  representasi  politik,  atau sekadar  representasi  formalistik.  Parpol  harus  akuntabel  kepada  konstituen,  dan melaksanakan  representasi  yang  substantif.    Jika  dalam  pelaksanaan  demokrasi ternyata  justru  merugikan  rakyat  banyak  sehingga  menguntungkan  orang-orang tertentu, maka hal demikian merupakan pelaksanaan demokrasi yang salah (Tomsa, 2019:  64).  Pada  akhirnya  keempat  paradoks  ini  menegaskan  bahwa  tujuan  mulia kebijakan  ambang  batas  pemilihan  justru  menjadi  efek  paradoksial,  sehingga
membuat  sistem  Pemilu  Indonesia  menjadi  tidak  jelas  dan  kabur  makna  dan substansinya.  Secara  otomatis  kebijakan  ambang  batas  pemilihan  menjadi  langkah yang relatif tidak tepat bagi reformis dalam merespon cita-cita reformasi politik.
Penerapan  ambang  batas  pemilihan  yang  tidak  konsisten  dan  terlalu  besar sebenarnya  merupakan  hal  yang  ganjil  dalam  negara  demokrasi  yang  mapan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas pemilihan justru  semakin  mereduksi  hak  pilihan  politik  warga  negara  (Kholis,  2020:  14). Indonesia  tidak  pernah  mengenal  wakil  minoritas  sebagaimana  digunakan  oleh negara-negara  lain  yang  menerapkan  ambang  batas  pemilihan.  Sebab  hal  ini  juga sangat penting dalam penjaminan hak asasi manusia. Dengan wakil minoritas, calon anggota parlemen yang memperoleh suara mayoritas, idealnya secara otomatis berhak duduk  di  parlemen,  entah  secara  nasional  parpol  yang  ditungganginya  mencapai ambang batas pemilihan atau tidak.
Jika  dilihat,  rata-rata  negara  demokrasi  mapan  menetapkan  ambang  batas pemilihan dua koma lima persen hingga tiga persen secara konsisten. Jerman pernah membatalkan  ambang  batas  pemilihan  tujuh  koma  lima  persen  pada  pelaksanaan Pemilu  di  daerah  Schleswig-Holstein.  Sebab  ambang  batas  pemilihan  dianggap bertentangan  dengan  semangat  Konstitusi  Jerman  (Farrell,  2011).  Bahkan  Belanda secara konsisten hanya menetapkan ambang batas pemilihan sebesar nol koma enam puluh  tujuh  persen,  untuk  memastikan  bahwa  parpol  dapat  mewakili  apa  yang seharusnya terwakili (Nurjaman, 2017: 21).
Dalam  menentukan  angka  teresebut,  yang  menjadi  titik  acu  adalah konsistensi  pada  peraturan  Pemilu  yang  dibuat.  Namun  dalam  kasus  Indonesia, regulasi Pemilu justru lebih konsisten dalam inkonsistensi. Ambang batas pemilihan justru  digunakan  sebagai  proyek  klandestin.  Parpol  lama  berusaha  agar  dapat bertahan  lebih  lama  di  dalam  kekuasaannya.  Kondisi  ini  jelas  dapat  dinilai  sebagai bentuk  kompetisi  yang  tidak  sehat,  seolah  partai  kecil  dan  partai  baru  tidak  diberi kesempatan  untuk  dapat  berjuang  di  dalam  Pemilu  (Al-Hamdi,  2019:  19).  Pada akhirnya  reformasi  politik  justru  bergeser  kepada  semangat  dalam  bersaing  untuk mendapatkan posisi di parlemen, serta pertarungan di antara elit-elit partai dan para birokrat (Ramadhan, 2018: 6).

## Alternatif Sistem Pemilu yang Dapat Merespon Reformasi Politik
Banyak  ilmuwan  hukum  berpendapat  bahwa  tidak  ada  sistem  pemilihan umum yang ideal (Ramadhan, 2018: 6). Di sisi lain, melakukan reformasi politik bukan upaya  tanpa  risiko,  sebab  mereka  yang  pada  saat  ini  sedang  memegang  kekuasaan politik  jelas  memiliki  kepentingan  dalam  mempertahankan  kekuasaannya  (Kholis, 2020: 9). Penerapan ambang batas pemilihan sudah menjadi jalan pintas yang paling mudah dan sering dijadikan pilihan oleh elite politik. Sebab perhitungannya menjadi lebih  mudah,  proses  penyederhanaan  parpol  pun  dirasa  lebih  cepat.  Persoalannya
kemudian, adakah metode lain yang dapat menghasilkan pluralisme moderen yang lebih  alami  (bukan  hasil  jalan  pintas  rekayasa)  tanpa  mengganggu  serta  dapat merespon  reformasi  politik.  Setidaknya  ada  sebuah  metode  agar  penyederhanaan parpol  tidak  merusak  sistem  lain,  melainkan  lahir  dari  sistem  Pemilu  yang  bekerja dengan baik.
Mendesain  ulang  besaran  daerah  pemilihan (district  magnitude) dengan memperkecil jumlah kursi yang dapat diperebutkan di setiap Dapil (Siahaan, 2016: 24). Dengan  mengurangi  jumlah  kursi  yang  semula  tiga  hingga  sepuluh  kursi  di  setiap Dapil menjadi tiga hingga enam kursi setiap Dapil, akan menjadikan sedikit parpol mendapatkan kursi. Sebab semakin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil,  diharapkan  akan  linier  dengan  semakin  sedikitnya  jumlah  parpol  yang  akan mendapatkan kursi.
Metode desain ulang besaran daerah pemilihan memang masih memunculkan ambang batas yang terselubung, sebagaimana semakin kecil luasan daerah pemilihan, semakin  disproporsional  sistem  Pemilu  yang  diterapkan.  Namun  demikian,  apabila dibandingkan dengan ambang batas pemilihan yang selama ini dilakukan, metode ini dianggap lebih adil dan dapat menjadi alternatif untuk diterapkan. Setidaknya ketika sistem  ini  diterapkan,  penghalangan  kesempatan  parpol  untuk  tidak  dihitung suaranya—sebagaimana jika menggunakan model ambang batas pemilihan—dapat terhindarkan.  Lebih lanjut, terdapat tiga konsekuensi politik jika Indonesia memilih berkomitmen  untuk  mendesain  ulang  besaran  daerah  pemilihan.  Yakni  pertama, parpol benar-benar dapat digunakan sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat sebagai fungsi  representasi  politik  parpol.  Kedua,  jumlah  parpol  yang  mendapatkan  kursi menjadi  semakin  berkurang,  setidaknya  hanya  tersisa  lima  partai.  Sehingga  hal demikian akan membentuk pemerintahan yang kuat sebagaimana yang diharapkan. Ketiga, sistem ini diharapkan akan semakim mengedeoankan akuntabilitas parpol dan wakil rakyat kepada konstituen (Kholis, 2020: 16).
Persoalannya  kemudian,  seberapa  efektif  penurunan  besaran  daerah pemilihan  dalam  mengurangi  jumlah  partai  di  parlemen?  Metode  perhitungan ambang batas efektif (effective threshold) setidaknya dapat menjawab pertanyaan ini. Dengan  mengambil  pendapat  Arendt  Lijphart,  ambang  batas  efektif  dapat dirumuskan dengan rumus 75/(m+1) (Lijphart, 2012: 73). Sebagaimana ‘m’ merupakan besaran daerah pemilihan. Jika regulasi Pemilu sedianya menetapkan besaran Dapil pada rentang tiga hingga enam kursi, maka peluang parta politik untuk mendapatkan kursi dapat dihitung dengan: 75/(3+1) = 75/4 = 18,75. Artinya, untuk mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil dengan magnitude 3 seperti ini, parpol harus mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 18,75% dari total suara sah di Dapil tersebut. Dengan sendirinya, jumlah  parpol  yang  berhasil  duduk  di  parlemen  sebanyak-banyaknya  adalah  lima parpol. Atau jika besar magnitude sebanyak enam, maka: 75/(6+1) = 10,7, artinya parpol harus mendapatkan suara sah setidaknya sebesar sepuluh koma tujuh persen hingga
delapan belas koma tujuh puluh lima persen, dengan jumlah partai yang mendapat kursi  parlemen  sebanyak  enam.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  jika  undang-undang Pemilu menetapkan besaran Dapil pada rentang tiga hingga enam kursi, maka setiap parpol setidaknya harus mendapatkan suara berkisar sebelas hingga sembilan belas persen di setiap Dapil untuk satu kursi parlemen (Siahaan, 2016).
Selain  itu,  pengurangan  besaran  dapil  tidak  hanya  berpengaruh  aktif terhadapa  jumlah  kursi  yang  akan  diperebutkan.  Pengurangan  besaran  dapil  juga akan  memperkecil  jumlah  kabupaten  atau  kota  serta  jumlah  kecamatan  yang disatukan  menjadi  satu  Dapil.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jika  besaran  Dapil diturunkan, maka luas wilayah Dapil otomatis berkurang. Meskipun metode ini di sisi lain  akan  menambah  kompleksitas  pengadaan  dan  distribusi  logistik  Pemilu, setidaknya  metode  ini  juga  membuat  konstituen  akan  lebih  mengenali  pilihannya, sebab luas wilayah Dapil lebih sedikit dan mudah dijangkau. Sehingga hal ini akan meningkatkan akuntabilitas parpol sebagai representasi rakyat (Siahaan, 2016: 17).

## Penutup
Suksesnya  reformasi  politik  di  Indonesia  bergantung  kepada  kesepakatan pilihan para pembuat undang-undang (elit politik) dalam menata sistem proporsional yang menghasilkan miltipartai moderat. Namun faktanya, tidak ada keinginan untuk membentuk  konsesus  bersama  di  antara  para  elite  politik  untuk  membentuk peraturan elektoral yang tetap. Idealnya reformasi politik tidak hanya bersifat tambal sulam, namun harus lebih mendasar dan menukik kepada akar permasalahan yang benar-benar ingin dipecahkan oleh proses reformasi.
Sejumlah formula dan metode telah ditawarkan oleh para akademisi Pemilu untuk  memperbaiki  sistem  Pemilu  proporsional-mulitpartai  yang  dapat  merespon reformasi  politik.  Namun  seringkali  semuanya  seringkali  kandas  oleh  kepentingan sesaat parpol. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, parpol justru semakin takut jika  tidak  memperoleh  kursi.  Akibatnya  reformasi  politik  hanya  berputar-putar  di dalam  kepentingan  partai,  tidak  untuk  keluar  dan  menggapai  kepentingan  untuk membangun visi kebangsaan dan demokrasi yang lebih baik.
Dalam hal ini penulis menganggap ambang batas pemilihan sebagai pilihan rekayasa sistem pemilu proporsional yang keliru. Hal ini menegaskan bahwa ambang batas pemilihan kurang tepat dan belum efektif jika diterapkan pada sistem Pemilu Proporsional. Sehingga dalam hal ini penulis menyarankan untuk mendesain ulang besaran  daerah  pemilihan  (district  magnitude)  dengan  memperkecil  jumlah  kursi yang  dapat  diperebutkan  di  setiap  Dapil.  Dengan  mengurangi  jumlah  kursi  yang semula tiga hingga sepuluh kursi di setiap Dapil menjadi tiga hingga enam kursi setiap Dapil,  akan  menjadikan  sedikit  parpol  mendapatkan  kursi.  Sebab  semakin  sedikit jumlah  kursi  yang  diperebutkan  di  setiap  dapil,  diharapkan  akan  linier  dengan
semakin  sedikitnya  jumlah  parpol  yang  akan  mendapatkan  kursi.  Sehingga  hal demikian akan membentuk pemerintahan yang kuat sebagaimana yang diharapkan.
Selain itu diperlukan keberanian dan kejujuran para reformis dalam merespon cita-cita  reformasi  politik.  Tidak  kalah  penting,  itikad  baik  dari  parpol  untuk melaksanakan fungsi representasi politik juga perlu dilakukan. Sehingga partai politik benar-benar dapat memperjuangkan rancangan kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi  konstituen  yang  mereka  wakili.  Jika  hal  ini  tidak  juga  dilaksanakan,  maka Pemilu seperti ini hanyalah akan menjadi realisasi tertunda dan tidak sempurna dari apa yang telah disuarakan dengan kuat oleh masyarakat tahun 1998 yakni demokrasi dan reformasi politik yang sesungguhnya.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada kolega penulis yang telah berbagi diskusi dan memberi masukan. Untuk penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan atau dana untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Adelina, A. (2018). Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia . Universitas Islam Indonesia. Al-Fatih, S. (2016). Eksistensi Threshold dalam Pemilu Serentak . Universitas Airlangga.
Al-Hamdi, R. (2019). The Decline of Ideology in Indonesia: Parliamentary Threshold and Cleavage among Political Parties in coping with the 2019 Election. In Third International  Conference  on  Sustainable  Innovation  2019–Humanity,  Education  and Social Sciences (IcoSIHESS 2019) (pp. 273–280). Atlantis Press.
Busroh,  F.  F.  (2017).  Reformulasi  Penerapan  Electoral  Threshold  dalam  Sistem Kepartaian di Indonesia. Jamal Lex Librum , 3 (2), 513–524. Farrell,  D.  M.  (2011). Electoral  Systems:  A  comparative  Introduction .  Macmillan International Higher Education.
Fealy,  G.  (2001).  Parties  and  Parliament:  Serving  Whose  Interests? Indonesia  Today: Challenges of History , 97–111.
Feith,  H.  (1957).  The  Indonesian  Elections  of  1955. Cornell  Modern  Indonesia  Project, Ithaca, NY .
Firdaus, S. U. (2016). Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. Jurnal Konstitusi , 8 (2), 91–112.
Fossati,  D.  (2020).  Electoral  Reform  and  Partisan  Dealignment  in  Indonesia.
International Political Science Review , 41 (3), 349–364.
Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah
Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod. Politeia: Jurnal Ilmu Politik ,
10 (2), 79–90.
Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party  Transactions:  Evidence  from  Indonesia. The  International  Journal  of Accounting , 52 (1), 45–63.
Hamudy,  M.  I.  A.,  &  Rifki,  M.  S.  (2019).  Strengthening  the  Multi-Party  Presidential Government in Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 4 (2), 208–232.
Heidhues, M. S. (2017). Violent, Political, and Administrative Repression of the Chinese Minority in Indonesia, 1945-1998. Wacana , 18 (1), 94–105.
Helmi, H., Mukhrijal, M., & Fadhlullah, N. (2019). Presidential Threshold (Discourse Review on Strengthening Presidential Systems in Indonesia). In 1st Aceh Global Conference (AGC 2018) (pp. 225–229). Atlantis Press.
Jati,  W.  R.  (2013).  Menuju  Sistem  Pemilu  dengan  Ambang  Batas  Parlemen  yang Afirmatif. Jurnal Yudisial , 6 (2), 143–158.
Kholis, N. (2020). Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation. Journal of Law and Legal Reform , 1 (3), 445–456.
Lee, S., & Magenda, B. D. (2019). Comparative Case Study on Institutionalization of Ruling  Parties  Under  Military  Authoritarianism:  Democratic  Republican  Party Under Park Chung-Hee Regime in South Korea (1961-1979) and GOLKAR Under Suharto Regime in Indonesia (1966-1998). Journal of Social and Political Sciences , 2 (4). Lewis, B. D. (2018). Endogenous District Magnitude and Political Party Fragmentation in Subnational Indonesia: A Research Note. Electoral Studies , 55 , 136–145. Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty- Six Countries . Yale University Press. Lowry,  R.  (2017). Indonesia:  From  Suharto  to  Democracy? Canberra,  ACT:  Dept.  of Political and Social Change, Research School of ….
Marta, A., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Agustino, L. (2020). The Crisis of Democratic Governance in Contemporary Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 8 (1), 109–128.
Naharuddin, A. (2016). Election in Indonesia After the Fall of Soeharto.
Nurhasim, M. (2016). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 11 (1), 18.
Nurjaman, A. (2017). The End of Political Party in Indonesia: The Case of Weakening Voter’s Loyality in the Local Level, Malang. The Social Sciences , 12 (2), 342–346.
Nwokora, Z., & Pelizzo, R. (2014). Sartori Reconsidered: Toward a New Predominant Party System. Political Studies , 62 (4), 824–842.
Ramadhan,  M.  F.  (2018).  Politik  Hukum  Penyederhanaan  Sistem  Kepartaian  di Indonesia. Lex Renaissance , 3 (1), 6.
Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis . ECPR press.
Savirani,  A.  (2019).  The  Political  Middle  Class  in  Post-Soeharto  Era  Indonesia. Continuity  and  Change  after  Indonesia’s  Reforms:  Contributions  to  an  Ongoing Assessment , 128 .
Siahaan,  N.  H.  (2016).  Formula  Penyederhanaan  Jumlah  Partai  Politik  di  Parlemen Pada Pemilihan Umum Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 7 (1), 102–114.
Tomsa,  D.  (2014).  Party  System  Fragmentation  in  Indonesia:  The  Subnational Dimension. Journal of East Asian Studies , 14 (2), 249–278.
Tomsa,  D.  (2019).  Islamism  and  Party  Politics  in  Indonesia.  In Oxford  Research Encyclopedia of Politics .
Ufen,  A.  (2018).  Party  Presidentialization  in  Post-Suharto  Indonesia. Contemporary Politics , 24 (3), 306–324.
Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia’s Democratic Regression. Contemporary Southeast Asia , 41 (2), 255–285.

## Tentang Penulis
Moch. Marsa Taufiqurrohman adalah alumni Fakultas Hukum, Universitas Jember.