= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut
1 Abdal, 2 Herabudin, 3 Siti Saodah
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; abdal@uinsgd.ac.id
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Herabudin.herabudin@yahoo.co.id
3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sitisaodah467@gmail.com

## Abstract
The  problem  in  this  study  relates  to  the  level  of  compatibility  of  operating  expenditures, capital  expenditures  as  well  as  direct  and  indirect  expenditure  in  the  Budget  Realization Report (LRA) Garut district fiscal year 2013-2017. The aim of this study was to determine the level  of  compatibility  of  operating  expenditures,  capital  expenditures,  as  well  as  direct  and indirect  expenditure  on  Budget  Realization  Report  (BRR)  Garut  regency  Fiscal  Year  2013- 2017. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data collection  techniques  in  this  study  is  the  observation,  documentation,  interviews  and triangulation.  Data  analysis  techniques  in  this  study  is  an  analysis  model  of  Miles  and Huberman which consists of three stages: 1) Reduction of data, 2) data, and 3) conclusion / verification. The result is the expenditures to Garut regency 2013-2017 fiscal year quite well.
Keywords: Public Administration, Local Finance, Local Shopping, Harmony Of Shopping.

## Pendahuluan
Laporan  Realisasi  Anggaran  adalah  sebuah  laporan  yang  menyediakan  dan memberikan berbagai macam data dan informasi yang didalamnya terdapat akun-akun terkait realisasi  anggaran,  belanja,  penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan anggara selama satu periode. Apabila melihat pada PP  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  maka  akan  menemukan beberapa  aspek  dalam  laporan  realisasi  anggaran  tersebut.  Salah  satu  diantaranya  adalah belanja, yang secara definisi ialah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum daerah yang dapat mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode tertentu.
Analisis  keserasian  belanja  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  keseimbangan  yang terdapat dalam belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seluruh rasio yang ada dalam keserasian  belanja  dihitung  sehingga  dapat  mengetahui  keseimbangan  dalam  belanja pemerintah  daerah.  Sehingga  dapat  diperoleh  hasil  yang  akan  menunjukkan  adanya keseimbangan APBD yang telah dikelola, juga dapat menunjukkan adanya kesesuaian dalam pengelolaan  dana  yang  dimiliki.  Terdapat  tiga  rasio  yang  dapat  dipakai  untuk  menghitung keserasian  belanja,  diantaranya  yaitu  perbandingan  belanja  operasi  terhadap  total  belanja, perbandingan  belanja  modal  terhadap  total  belanja,  dan  perbandingan  belanja  langsung  dan tidak langsung.
Menurut  Suwanda  (2013:45)  mengartikan  keuangan  daerah  yang  merupakan  hak ataupun kewajiban daerah sebagai kegiatan penyelengaraan pemerintahan di tingkat regional, yang  dapat  dihitung  dengan  uang  termasuk  didalamnya  terdapat  berbagai  bentuk  kekayaan
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
yang  berbuhungan  dengan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Sedangkan  menurut  Siregar  (2015: 12)  keuangan  daerah  yaitu  hak  dan  kewajiban.  Hak  yang  dimaksud  adalah  hak  bagi  daerah untuk dapat memperoleh sumber pendapatan daerahnya melalui pungutan pajak di daerahnya, retribusi  daerah,  dan  pendapatan  lainnya  dari  berbagai  sumber  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  kewajiban  artinya  pemerintah  daerah  diwajibkan mengeluarkan  uangnya  sebagai  upaya  pemenuhan  atau  pelaksanaan  segala  urusan  yang  ada dalam pemerintah di daerah yang bersangkutan.
Terdapat kesamaan dari definisi kedua ahli tersebut, yakni hak serta kewajiban. Yang berarti keuangan daerah merupakan hak beserta kewajiban pemerintah di suatu daerah untuk dapat  mengurus  dan  mengatur  keuagan  daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  daerahnya, sumber tersebut bisa didapat dari berbagai sumber seperti dengan memanfaatkan potensi dari daerahnya masing-masing. Ramli (2015:11) mendefinisikan bahwa belanja daerah mencakup seluruh  pengeluaran  yang  terdapat  di  rekening  daerah  yang  disetorkan  ke  kas  umum  daerah sehingga  dapat  mengurangi  akun  ekuitas  pada  dana  yang  ada,  juga  sebagai  salah  satu keharusan pemerintah di  daerah selama kurun waktu  satu  tahun  serta pembayarannya tidak dapat  diperoleh  kembali  oleh  daerah.  Sedangkan  menurut  Halim  (2014:227)  belanja  daerah merupakan  kewajiban  pemerintah  di  suatu  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurangan  nilai kekayaan  bersih.  Menurut  Ramli  (2015:11)  belanja  daerah  terdiri  dari:  1)  belanja  langsung, yaitu  belanja  yang  berhubungan  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  sebuah  program;  2) belanja  tidak  langsung,  merupakan  belanja  berupa  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  tidak berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program.
Menurut  Mahmudi  (2016:160)  keserasiaan  belanja  mempunyai  manfaat  yakni  dapat mengetahui  adanya  keseimbangan  dalam  belanja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Hal  itu memiliki  keterkaitan  dengann  fungsi  dalam  suatu  anggaran  sebagai  alat  alokasi  dana,  alat retribusi dana, dan alat keseimbangan. Agar fungsi anggaran dapa berfungi dengan maksimal, maka  pemerintah  dapat  membuat  harmonisasi  belanja.  Untuk  mengetahui  adanya keseimbangan dalam belanja, dapat dihitung melalui cara berikut :

## 1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Analisis  belanja  operasi  terhadap  total  belanja  adalah  membandingkan  jumlah keseluruhan  yang  ada  dalam  belanja  operasi  dengan  jumlah  keseluruhan  yang  ada dala,  belanja  daerah.  Analisis  tersebut  memberikan  informasi  bagi  para  pengguna laporan  terkait  besaran  belanja  daerah  yang  ditujukan  untuk  belanja  operasi.  Rumus yang  digunakan  dalam  menghitung  Rasio  bellanja  operasional  terhadap  total  belanja daerah adalah :
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja =

## 2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisis  belanja  modal  terhadap  total  belanja  adalah  perbedaan  antara  jumlah keseluruhan yang ada dalam belanja modal dengan jumlah keluruhan yang ada dalam belanja  daerah.  dari  analisis  ini,  pengguna  laporan  bisa  memperoleh  informasi mengenai  besaran  jumlah  belanja  daerah  yang  ditujukan  terhadap  investasi  yang berbentuk  belanja  berupa  modal  pada  anggaran  yang  bersangkutan.  Rumus  yang digunakan  untuk  menghitung  perbandingan  belanja  modal  terhadap  total  belanja adalah:
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja =

## 3. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Analisis  jumlah  belanja  langsung  dan  tidak  langsung  memberikan  manfaat  bagi keberhasilan  pengelolaan  pemerintah  di  suatu  daerah  secara  internal,  yakni bermanfaat  bagi cost  &  budgetery  control .  Belanja  langsung  sudah  seharusnya mempunyai  nilai  yang  lebih  besar  dari  pada  belanja  tidak  langsung.  Hal  tersebut didasari  bahwa  belanja langsung memberikan pengaruh terhadap kualitas dari  output suatu  kegiatan. Rasio  belanja langsung dan tidak langsung dapat  dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja =
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja =
Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Garut
Tahun 2013-2017
Tahun Anggaran
Realisasi Persentase
Realisasi Anggaran Selisih 2013 3.082.495.644.933   2.934.073.591.407   95,19% 148.422.053.526 2014 3.237.124.283.157   3.044.084.138.136   94,04% 193.040.145.021 2015 3.728.596.591.093   3.549.252.715.590   95,19% 179.343.875.503 2016 4.046.134.278.152   3.691.518.655.216   91,24% 354.615.622.936 2017 4.651.090.960.780   4.369.933.640.924   93,96% 281.157.319.856

## Sumber: data diolah, tahun 2018
Tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Garut  Tahun  Anggaran  2013-2017  cenderung  mengalami  peningkatan.  Tetapi  jika  dilihat pada  tabel  realisasi,  anggaran  pada  tahun  2013-2017  justru  tidak  terealisasikan  sepenuhnya. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  data  yaitu  pada  tahun  2014,  anggaran  belanja pemerintah  Kabupaten  Garut  sebesar  Rp.  3.237.124.283.157,  pada  realisasinya  hanya 90,04% artinya ada sekitar Rp. 193.040.145.021 belum terealisasikan dari total anggaran pada tahun  2014.  Selanjutnya,  pada  tahun  2016  total  anggaran  pemerintah  di  Kabupaten  Garut sebesar  Rp.  4.046.134.278.152,  pada  realisasinya  mengalami  penurunan  yakni  91,24%, artinya  sekitar  Rp.  354.615.622.936  anggaran  tidak  terealisasikan.  Begitupun  pada  tahun 2017,  anggaran  belanja  pemerintah  adalah  Rp.  4.651.090.960.780,  sedangkan  realisasinya sebesar  93,24%.  Meskipun  pada  tahun  2016  menunjukkan  adanya  peningkatan  pada realisasinya, tetapi persentase tetap tidak mencapai angka 95%.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tabel 1.2

## Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Garut
Tahun Anggaran 2013-2017 Tahun Belanja Anggaran Realisasi Persentase 2013 1. Belanja Operasi   2,311,690,400,755.00   2,240,039,318,386.00 96,90% 2. Belanja Modal 767,237,915,223.00 69,368,428,641.00 90,24% 2014 1. Belanja Operasi   2,666,767,549,349.00   2,547,803,710,955.00 95,54% 2. Belanja Modal 560,846,113,328.00 487,453,748,076.00 86,91% 2015 1. Belanja Operasi   3,067,393,868,932.46   2,968,337,362,275.00 96,77% 2. Belanja Modal 659,552,695,180.54 578,732,262,315.00 87,88% 2016 1. Belanja Operasi  3,336,012,918,186.34   3,093,029,023,520.00 92,72% 2. Belanja Modal 706,977,400,259.00 597,238,158,316.00 84,48% 2017 1. Belanja Operasi   3,950,396,052,221.17   3,745,060,004,329.00 94,80% 2. Belanja Modal 688,280,781,653.00 615,046,392,421.00 89,36%

## Sumber: LKPD Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 (Data Olahan)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  realisasi  anggaran  yang  digunakan  untuk  belanja operasi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Garut  tahun  2013-2017  telah  mengalami  peningkatan. Tetapi  pada  realisasi  belanja  modal  masih  berada  di  angka  88%,  kecuali  pada  tahun  2013 yang  mencapai  pada  angka  persentase  sebesar  90,24%.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan  peneliti  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Garut, terdapat  masalah  khususnya  pada  belanja  pemerintah  daerah  yaitu  rendahnya  daya  serap anggaran belanja pemerintah daerah (belanja langsung maupun belanja tidak langsung).
Apabila melihat pada Peraturan Menkeu Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian  Penghargaan  dan  Pengenaan  Sanksi  atas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Kementerian  Negara/Lembaga,  maka  setiap  kementerian  atau  lembaga  diwajibkan  untuk berfokus pada pelaksanaan realsasi anggarannya secara sah dan formal. Jika hal tersebut tidak terpenuhi,  terdapat  sanksi  yang  akan  diberikan  dengan  berdasarkan  peraturan  yang  telah ditetapkan.  Sanksi  didapatkan  apabila  daya  serap  terhadap  jumlah  anggaran  yang  telah diberikan  capaiannya  dibawah  95%,  sanksi  tersebut  berupa  pemotongan  anggaran  belanja pada tahun yang mendatang.

## Metode Penelitian
Dalam  metode  penelitan  ini,  peneliti  menggunakan  paradigma  kualitatif  serta  jenis penelitian  deskriptif.  Sumber  data  diperoleh  dari  data  primer,  yakni  berupa  observasi  dan wawancara  tidak  terstruktur.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  peneliti  melalui  komentar, buku, arsip, dan hal lain yang terkait dengan laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran. Dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian, peneliti memanfaatkan t eknik pengumpulan  data  berupa  wawancara  secara  mendalam  dan  terstuktur.  Dalam  melakukan
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
wawancara  ini,  peneliti  menentukan  sejumlah  informan  dengan  melakukan  teknik  sampel Purposive, dimana  peneliti  memilih  berbagai  macam  informan  dengan  latar  belakang  yang jelas dan karena mereka mempunyai karakteristik tertentu yang dapat mendukung berhasilnya penelitian  ini.  Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  yaitu  dimana  data penelitian  diperoleh  dari  studi  literatur  serta  tulisan  lain  yang  memiliki  keterkaitan  dengan penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Proses  analisis  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  analisis data kualitatif, yaitu bahwa untuk menerjemahkan data maka peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sejumlah catatan yang diperoleh dari apa yang ditemukan di lapangan, berbagai macam foto dan video dokumentasi, dan lain sebagainya.  Apabila  ini  dijalankan  dengan  baik, maka  peneliti  dapat  mudah  memahami  apa yang  akan  dilakukan  dalam  menstrukturisasikan  data-data,  kemudian  menguraikannya  pada unit-unit,  dari  itu  dilakukan  semacam  sintesis,  membuat  sebuah  pola  yang  tersusun  dengan baik  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  dapat  untuk  memberikan  pemahaman  kepada yang lainnya.

## Hasil Dan Pembahasan
Untuk  mengetahui  adanya  keseimbangan  antar  belanja  seperti  yang  terdapat  pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Garut, maka peneliti melakukan analisis keserasian belanja. Hal ini berkaitan dengan fungsi sebuah anggaran sebagai alat distributor, alat  alokasi,  serta  alat  stabilisator.  Alat  analisis  berupa  analisis  keserasian  belanja  tersebut diantaranya adalah :

## a. Analisis Belanja terhadap Total Belanja
Berikut  merupakan  tabel  dari  hasil  analisis  keserasian  belanja  yang  dilakukan  oleh peneliti  terkait  data  belanja  operasional  Pemerintah  Kabupaten  Garut  tahun  anggaran  2013- 2017:

## Tabel 3.1
Hasil Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 Tahun Realisasi Belanja Operasi (RP) Total Belanja Daerah (RP) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja (%) 2013 2,240,039,318,386.00 3.082.496.644.933,00 72,67% 2014 2,547,803,710,955.00 3.237.124.283.157,00 78,70% 2015 2,968,337,362,275.00 3.728.596.591.093,00 79,61% 2016 3,093,029,023,520.00 4.046.134.278.152,35 76,44% 2017 3,745,060,004,329.00 4.651.090.960.780,17 80,52%
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2013-2017
(data diolah peneliti, 2018)
Dari  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  rasio  belanja  operasi  pemerintah  Kabupaten Garut masih tergolong Fluktuatif. Pada tahun 2013, presentasi belanja pemerintah Kabupaten Garut  sebesar  72,67%  dari  total  belanja  yang  dianggarkan.  Pada  tahun  2014,  presentase
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
meningkat  menjadi  78,70%.  Pada  tahun  2015,  presentase  belanja  pemerintah  meningkat kembali menjadi 79,61%. Pada tahun 2016, presentase belanja pemerintah menurun menjadi 76,44%    apabila  dilihat  dari  tahun  sebelumnya.  Di  tahun  2017,  presentase  pencapaiannya meningkat kembali yaitu menjadi 80,52%.
Berdasarkan  pada  teori  Mahmudi,  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  belanja  operasi pemerintah di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 dapat dikategorikan sebagai kategori baik. Hal  tersebut  dikarenakan  total  belanja  daerah  didominasi  oleh  belanja  operasi.  Karena,  jika dilihat dari presentase capaiannya berada di atas 60% setiap tahunnya.

## b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tabel  berikut  merupakan  tabel  hasil  analisis  rasio  belanja  berupa  modal  Pemerintah Kabupaten  Garut,  untuk  menginformasikan  besaran  belanja  daerah  yang  ditujukan  untuk investasi yang berbentuk modal :
Tabel 3.2 Hasil Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 Tahun Realisasi Belanja Modal (RP) Total Belanja Daerah (RP) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%) 2013 692,368,428,641.00 3.082.496.644.933,00 22,46% 2014 487,453,748,076.00 3.237.124.283.157,00 15,06% 2015 578,732,262,315.00 3.728.596.591.093,00 15,52% 2016 597,238,158,316.00 4.046.134.278.152,35 14,76% 2017 615,046,392,421.00 4.651.090.960.780,17 13,22%

## Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Garut
Tahun 2013-2017 (data diolah peneliti, 2018)
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  keserasian  pada  rasio  belanja modal  pemerintah  Kabupaten  Garut  tergolong Fluktuatif. Pada tahun  2013,  presentase  rasio belanja  modal  mencapai  22,46%.  Pada  tahun  2014,  presentase  capaian  belanja  modal menurun  menjadi  15,06%.  Pada  tahun  2015,  presentasi  capaian  meningkat  kembali  menjadi 15,52%.  Pada  tahun  2016  terdapat  penurunan  kembali  dengan  presentasi  capaian  sebesar 14,76%.  Begitupun  pada  tahun  2017,  presentase  capaian  kembali  mengalami  penurunan yakni menjadi 13,22%.
Menurut  Mahmudi (2016:  162-163),  penyebab dari  hal  itu adalah  karena pemerintah di suatu daerah yang berpendapatan rendah memiliki orientasi yaitu rajin melakukan belanja berbentuk  modal  yang  termasuk  kedalam  investasi  yang  berbentuk  modal  jangka  panjang. Sedangkan  pada  pemerintah  daerah  yang  berpendapatan  tinggi,  mereka  serngkali  sudah mempunyai aset berupa modal yang sudah mencukupi.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## c. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Berikut ini merupakan hasil analisis pada belanja langsung dan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Garut periode 2013-2017:
Tabel 3.3
Hasil Rasio Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 Tahun Total Belanja Langsung (RP) Total Belanja Daerah (RP) Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (%) 2013 1.293.768.075.246,00   3.082.496.644.933,00 41,97% 2014 2.377.641.157.680,00   3.237.124.283.157,00 40,75% 2015 1.519.556.268.861,00   3.728.596.591.093,00 40,75% 2016 1.538.059.844.108,00   4.046.134.278.152,35 38,01% 2017 1.980.879.146.684,00   4.651.090.960.780,17 42,59% Sumber: data diolah peneliti, 2018 Tabel 3.4 Hasil Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 Tahun Total  Belanja  Tidak Langsung (RP) Total Belanja Daerah (RP) Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (%) 2013 1.640.305.516.161,00   3.082.496.644.933,00 53,21% 2014 1.725.060.109.925,00   3.237.124.283.157,00 53,29% 2015 2.029.676.446.729,00   3.728.596.591.093,00 54,43% 2016 2.153.458.811.108,00   4.046.134.278.152,35 53,22% 2017 2.389.054.494.240,00   4.651.090.960.780,17 51,36%
Sumber: data diolah peneliti, 2018
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa keserasian rasio belanja langsung dan tidak langsung Pemerintah Kabupaten Garut  tergolong Fluktuatif. Terlihat  pada tahun 2013, anggaran  belanja  langsung  yang  terealisasi  sekitar  41,97%.  Di  tahun  2014,  besaran  belanja langsung  40,75%.  Di  tahun  2015-2016  rasio  belanja  langsung  mengalami  stagnan  dan penurunan,  tahun  2015  berjumlah  40,74%  dan  tahun  2016  berjumlah  38,01%.  Tahun  2017, rasio belanja langsung mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 42,59%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung pada tahun 2013 yakni sekitar 53,21%. Tahun 2014-2015 rasio belanja tidak langsung mengalam kenaikan, pada tahun 2014 sebesar 53,29%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 54,43%. Namun pada tahun 2016-2017, rasio belanja tidak langsung mengalami
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
penurunan.  Tahun  2016  sekitar  53,22%,  sedangkan  di  tahun  2017  turun  kembali  menjadi 51,36%.

## Simpulan
Dari  hasil  analisis  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  keserasian  belanja  Pemerintah Kabupaten Garut dilihat dari rasio belanja operasinal terhadap total belanja pemerintah dinilai Fluktuatif, dengan  presentase  sekitar  72,67%  sampai  80,52%,  sedangkan  nilai  rata-rata presentase  adalah  77,59%.  Terdapat  kenaikan  pada  tahun  2013-2015  yang  dikarenakan adanya dana yang  ditempatkan  sebagai belanja pegawai.  Hasil rasio  belanja modal terhadap total  belanja  Pemerintah  Kabupaten  Garut  tahun  anggaran  2013-2017  menunjukkan  adanya keserasian  antara  belanja  pemerintah  daerah,  yaitu  pada  belanja  modal  yang  dilakukan pemerintah.  Hal  tersebut  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  16,20%.  Sedangkan  belanja  modal dinilai Fluktuatif. Keserasian belanja dilihat dari rasio belanja langsung terhadap total belanja dinilai  belum  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  nilai  presentase pencapaiannya rata-rata sekitar 37,11%. Untuk belanja tidak langsung yakni sebesar 53,50%, yang  memiliki  nilai  presentase  lebih  tinggi  dari  belanja  langsung.  Hal  tersebut menggambarkan kurang adanya keserasian antara belanja langsung dan tidak langsung. Sebab belanja langsung memberikan pengaruh yang lebih terhadap kualitas output suatu kegiatan.

## Referensi
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Erlangga: Jakarta.
Faud, M.F. (2015) . Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah . Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia.
Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat.
Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial . Jakarta: Erlangga.
Ikbar, Y. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif . Bandung: PT Refika Aditama.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Jakarta: Erlangga.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Maksudi,  B.I.  (2017). Dasar-Dasar  Administrasi  Publik  dari  Klasik  Kontemporer .  Depok: RajaGrafindo Persada.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Meleong, J.L. (2013). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Saragih,  J.P. (2003). Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi .  Jakarta: Ghalia Indah.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Silalahi, U.  (2012). Metode Penelitian Sosial (Untuk Guru-Karyawan dan  Peneliti Pemula) . Bandung: Alfabeta.
Siregar,  B.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suwanda, D. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda . Jakarta: PPM.