Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1038-1047
Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan
Siti Ayu Rochmaniah 1*) , Renny Oktafia 2)
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo *Email korespondensi: niaayu074@gmail.com

## Abstrak
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  sekumpulan  orang  yang  berprofesi  sebagai  pelaku usaha, yang memiliki keinginan untuk meningkatkan pendapatan pribadi dan juga masyarakat luas. Namun hal tersebut tentunya memerlukan dukungan khusus dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah sendiri, salah satunya yakni Koperasi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi pembiayaan Akad Murabahah serta upaya peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Akad  Murabahah  yang  diminati  oleh  banyak anggota pembiayaan pada KSPPS Permata Barokah Jaya, telah sesuai dengan prinsip Syariah. Namun untuk upaya  peningkatan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  masih belum  dapat  maksimal  memberikan  pembiayaan  bagi  pelaku  usahanya,  dikarenakan  pembiayaan  Akad Murabahah  pada  KSPPS Permata  Barokah  Jaya  didominasi  oleh  anggota  yang  berprofesi  sebagai  karyawan Pabrik.  Karyawan  Pabrik  ini,  dianggap  dapat  lebih  memudahan  pihak  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  dalam mensurvey calon anggota, serta penyertaan jaminan berupa ATM Gaji anggota.
Kata kunci: akad murabahah, KSPPS, peningkatan UMKM

## Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a group of people who work as business actors, who have a desire  to  increase  personal  income  and  also  the  wider  community.  However,  this  certainly  requires  special support from the Islamic Microfinance Institution itself, one of which is the Sharia Cooperative. This study aims to  determine  how the implementation  of Murabahah Akad  financing  and  efforts  to increase Micro,  Small and Medium  Enterprises  (MSMEs)  at  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  Pandaan  Village.  Researchers  chose  to  use qualitative research methods with a case study approach. The results of this study indicate that the implementation of the Murabahah Agreement which is in demand by many financing members at KSPPS Permata Barokah Jaya is in accordance with the principles of Sharia. However, efforts to increase Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) at KSPPS Permata Barokah Jaya are still not able to provide maximum financing for business actors, because the Murabahah Akad financing at KSPPS Permata Barokah Jaya is dominated by members who work as factory  employees.  This  factory  employee,  is  considered  to  be  able  to  make  it  easier  for  the  KSPPS  Permata Barokah Jaya in surveying prospective members, as well as the inclusion of guarantees in the form of a member Salary ATM.

## Keywords: murabahah agreement, KSPPS, UMKM improvement
Saran sitasi : Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 1038-1047. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  banyak  penduduk yang mayoritas menganut Agama Islam. Agama Islam sendiri  merupakan  Agama  Dakwah  yang  bertugas
untuk  memperkenalkan  dan  menyiarkan  ajaran Syari’at  Islam  kepada  penjuru  Dunia.  Pengetahuan terkait pemahaman mengenai pentingnya menjalankan  Syari’at  Islam  inilah  yang  kemudian
pertama kali menjadi pemicu berdiri dan berkembangnya  Lembaga  Keuangan  Bank  maupun Lembaga Keuangan Non Bank yang berbasis dengan sistem  Syariah.  Perkembangan  Lembaga  Keuangan non  Bank  saat  ini  banyak  tumbuh  di  tengah-tengah masyarakat  Indonesia,  baik  yang  berdiri  diatas naungan pemerintah maupun yang didirikan langsung oleh  Masyarakat.  Lembaga  Keuangan  non  Bank berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dan masyarakat yang berpartisipasi  dalam  bidang  usaha  mikro,  kecil  dan menengah (UMKM) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Tentunya  hal  tersebut  memerlukan  dukungan  secara inklusif dari Lembaga Keuangan itu sendiri. Kendala terkait  pendanaan  atau  pembiayaan  dapat  diatasi dengan  adanya  Lembaga  Keuangan  yang  berfokus terkait  hal  tersebut.  Lembaga  Keuangan  yang dimaksud  yakni  dikenal  dengan  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM).  Bentuk  badan  hukum  LKM  yakni Perseroan  Terbatas  (PT)  dan  Koperasi,  baik  dengan sistem  Konvensional  maupun  Sistem  Syariah (Haryanto, 2011).
Entitas  Koperasi  Syariah  saat  ini  tengah mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan. Rincian  data  menunjukkan  bahwa  jumlah  Koperasi Syariah  kurang  lebih  sekitar  123.048  unit,  dengan jumlah  total  aset  sekitar  Rp.  152.113.137,04,-  Juta Rupiah  yang  berasal  dari  34  Provinsi  di  Indonesia. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki jumlah Koperasi Syariah terbanyak dengan menempati  posisi  pertama  yang  berjumlah  kurang lebih  sekitar  21.757  unit,  dengan  jumlah  total  aset sekitar kurang lebih Rp. 26.215.314,66,- Juta Rupiah yang tersebar pada tiap Kecamatan dan Kabupaten di Jawa Timur (Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, 2019). Koperasi Simpan Pinjam menjadi  Koperasi  yang  paling  banyak  mendominasi unit  perkoperasian  di  Indonesia,  juga  merupakan Koperasi  yang  paling  banyak  dijalankan  dari  sejak tahun  2000.  Koperasi  Simpan  Pinjam  ini  dianggap dapat  menguntungkan  dan  juga  dapat  membantu masalah  anggotanya  terkait  hal  keuangan.  Koperasi Simpan Pinjam ini melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggotanya, yang kemudian disalurkan  kembali  kepada  anggota  atau  masyarakat umum serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang  membutuhkan  bantuan  dana  (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019).
Banyaknya  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  peran  dari  Koperasi  Syariah terkait  Lembaga  Keuangan  yang  memberikan pinjaman  atau  pembiayaan  harus  lebih  ditingkatkan dan  dikembangkan,  serta  dikelola  agar  bersifat lebih efisien  (Nuryanto,  dkk.,  2014);  (Budiantoro  et  al., 2018). Hal yang paling penting dan harus senantiasa ditingkatkan dalam pelaksanaan UMKM yakni sistem Syariah Islam. Selain mendapatkan rezeki dari usaha yang  ditekuni,  pelaku  usaha  juga  akan  mendapatkan keberkahan  dalam  setiap  pekerjaannya  (Oktafia, 2017).  Jumlah  UMKM  di  Indonesia  mengalami peningkatan  dari  tahun  sebelumya.  Berdasarkan rincian data UMKM telah mencapai angka 64.194.057 unit  di  Tahun  2018.  Sedangkan  pada  Tahun sebelumnya  2017,  UMKM  Berjumlah  kurang  lebih 62.922.617  Unit.  Peningkatan  yang  terjadi  selama tahun  2017  hingga  2018  mencapai  1.271.440  unit (Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,  2018).  Dengan  jumlah  yang  semakin meningkat inilah peran Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan syariah sangat diperlukan untuk membantu  pelaku  UMKM  dalam  mengembangkan usaha yang dimilikinya (Budiantoro et al., 2018).
Berbasis  dengan  sistem  Syariah,  Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) adalah  koperasi  yang  kegiatan  usahanya  meliputi simpanan,  pinjaman  dan  pembiayaan  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Didalam  Koperasi  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, diterapkan berbagai sistem Pembiayaan seperti, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah,  Akad  Murabahah  dan  lain  sebaganya. Menjadi salah satu Akad yang paling banyak diminati, Akad  Murabahah  memiliki  sistem  penerapan  yang sederhana  dan    tingkat  resiko  kerugian  yang  minim (Ilyas & Sartika, 2018); (Tho’in & Prastiwi, 2019).
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah (KSPPS) berada di tengah-tengah masyarakat untuk  membantu  membangun  perekonomian  yang berwawasan Syariah (Sari & Rusdiono, 2020). Salah satu  dari  banyaknya  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  yang  menerapkan pembiayaan  Akad  Murabahah  ialah  KSPPS  Permata Barokah  Jaya  kelurahan  Pandaan.  Akad  Murabahah (Bai’ al-murabahah) berasal  dari  bahasa arab,  yakni ribhu yang berarti keuntungan. Murabahah merupakan  akad  pembiayaan  jual  beli  dengan memberitahukan harga asli barang dan menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian antara pihak Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  dan  Nasabah  harus saling menyetujui terkait harga dan juga jangka waktu pembayaran sebelum akad berhasil disahkan (Bonita & Anwar, 2018).
Kegiatan Jual beli dalam Islam, merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan penerapannya. Selain untuk  mencari  keuntungan  duniawi,  jual  beli  juga untuk  mencari  keridhoan  Allah  SWT  (Hakim  & Anwar,  2017).  Hal  tersebut  sudah  dijelaskan  dalam Firman  Allah  SWT  yakni  tertera  pada  Al-Qur’an Surah An-Nisa: 29 sebagai berikut: َ أ اوُلُك ْ أَت َ لَ اوُنَمآ  َنيِ ذ لَّا اَهُّي َ أ اَي
ِلِطاَ ْ لْاِب ْمُكَنْيَب ْمُك َلاَوْم ْمُكْنِم   ٍضاَرَت  ْنَع  ًةَراَ ِتِ  َنوُكَت  ْن َ أ ذ لَِإ اوُلُتْقَت َ لََو ًميِحَر ْمُكِب َن َكَ َ ذللَّا ذنِإ   ْمُكَسُفْنَأ ا
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Dalam  Al  Hadist  juga  dijelaskan  bahwa  Islam memperbolehkan  penerapan  Akad  Murabahah  (Jual beli),  hal  tersebut  tertera  dalam  Hadits  riwayat  Al- Baihaqi  dan  Ibnu  Majah,  dinilai  shahih  oleh  Ibnu Hibban, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus  dilakukan  suka  sama  suka."  (HR.  al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
Akad  Murabahah  dapat  dilakukan  dengan  dua cara  yaitu  Murabahah  tanpa  pemesanan  dan Murabahah  dengan  pemesanan.  Murabahah  tanpa pemesanan,  dilakukan  dengan  cara  pengadaan  objek yang  sudah  ada  sebelumnya,  tanpa  melihat ketersediaan  stok  objek  ada  atau  tidak.  Sedangkan Murabahah dengan pemesanan yakni harus memesan dan menanyakan ketersediaan barang terlebih dahulu, apabila  tidak  ada  pemesanan,  maka  pengadaaan barang tidak dilakukan oleh pihak penjual. Agar tidak terjadinya  penimbunan  barang  yang  tidak  perlu (Hakim  &  Anwar,  2017).  Pembayaran  Akad Murabahah dibedakan menjadi dua yaitu, pembayaran yang  dilakukan  secara  tunai,  dengan  langsung
memberikan uang tunai saat setelah barang diterima. Dan  pembayaran  yang  dilakukan  secara  tangguh, dengan  tidak  langsung  melakukan  pembayaran  pada saat itu juga, melainkan secara tangguh atau angsuran sesuai  dengan  batas  waktu  yang  telah  disepakati sebelumnya  oleh  pihak  KSPPS  dan  anggota pembiayaan, atau pembayaran kontan di akhir sesuai dengan kesepakatan (Novita et al., 2014).
Jual  beli  dengan  sistem  tangguh  atau  angsuran diperbolehkan,  bukan  termasuk  golongan  Riba. Adapun dalil yang memperbolehkan pembelian secara tangguh  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim, “Dari  Aisyah  R.A.  yang  menjelaskan  bahwa Rasulullah  SAW  pernah  membeli  makanan  dari seorang yahudi secara tangguh dengan menggadaikan baju  besi  miliknya”  (HR.  Bukhari  dan  Muslim) (Imama & Shoa, 2014).
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) memiliki  definisi  yang  diatur  dalam  suatu  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  UMKM.  Dalam  Undang-Undang  tersebut tertera  bahwa  Usaha  Mikro  ialah  usaha  produktif milik orang atau perseorangan atau badan usaha yang telah  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro.  Usaha  Kecil merupakan  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri, dilakukan oleh orang atau perseorangan atau badan  usaha  yang    bukan  berasal  dari  bagian  anak perusahaan,  bukan  pula  cabang  yang  dimiiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  secara  langsung maupun  secara  tidak  langsung  dari  Usaha  Kecil tersebut.  Usaha  Menengah  ialah  usaha  ekonomi produktif, yang berdiri sendiri,  dilakukan oleh orang atau  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  memiliki jumlah kekayaan bersih sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang.
UMKM  memliki  beberapa  peran  penting  untuk dapat  memeratakan  pendapatan  dan  membantu pertumbuhan  ekonomi  melalui  penyediaan  lapangan kerja yang cukup, untuk masyarakat yang membutuhkan  pekerjaan  (Anggraeni  et  al.,  2013). Diperlukan kesadaran akan pentingnya berwirausaha, yang  dapat  direalisasikan  melalui  kebijakan  dalam program  permodalan,  target  subsidi  untuk  usaha- usaha  kecil  serta  melahirkaan  usaha-usaha  baru. UMKM akan lebih terbantu dengan adanya Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah,  seperti  Koperasi  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang akan membantu  masalah  terkait  hal  keuangan,  seperti permodalan,  pelengkap  usaha  dan  lain  sebagainya (Novita et al., 2014).
Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi  pada KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  ialah  permintaan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah dipergunakan untuk pembelian barang pribadi seperti Sepeda Motor, Handphone dan lain sebagainya, bukan dipergunakan untuk pelengkap suatu usaha atau modal usaha.  Masalah  selanjutnya,  terkait  fokus  pemberian pembiayaan  oleh  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya, permintaan dari pelaku usaha baru atau pelaku usaha lama  menjadi  hal  yang  paling  sering  ditolak pengajuannya,  sedangkan  permintaan  yang  paling diutamakan  ialah  berasal  dari  Karyawan  tetap Perusahaan,  dikarenakan  gaji  yang  dimiliki  oleh Karyawan tetap bersifat sama setiap bulannya.

## 2. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  yakni  Metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Peneliti memilih menggunakan metode studi kasus dikarenakan  penelitian  dilakukan  secara  langsung oleh  pihak  informan  yang  bersangkutan  seperti Manajemen  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  Staf pembiayaan  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  dan anggota  pembiayaan  yang  bersangkutan  (Sugiyono, 2017).

## Lokasi penelitian
Penelitian  akan  dilakukan  oleh  peneliti  di Kelurahan  Pandaan  Kabupaten  Pasuruan,  tepatnya pada  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya.  Alasan melakukan  penelitian  hanya  pada  satu  tempat  saja dikarenakan  peneliti  ingin  mendapatkan  hasil  yang maksimal  dan  memperoleh  data  yang  diperlukan terkait  dengan  Implementasi  akad  Murabahah  pada KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  dalam  peningkatan UMKM.

## Jenis Data dan Sumber Data
Peneliti menggunakan dua jenis data yakni data primer, peneliti akan mengambil data yang diperoleh dari  wawancara  kepada  Manajer  KSPPS  Permata Barokah  Jaya,  Staf  pembiayaan  KSPPS  Permata Barokah  Jaya,  dan  anggota  pembiayaan  yang bersangkutan.  Sedangkan  Data  sekunder  yakni diperoleh  Peneliti  dari  Website  resmi  Otoritas  Jasa Keuangan,  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  Badan Pusat  statistik  Kabupaten  Pasuruan,  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Hasiara, 2012). Teknik Pengumpulan Data
Teknik  dalam  pengumpulan  data  Terdapat  tiga macam,  yaitu  Observasi  yakni  peneliti  akan mengamati  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh pihak  informan  pada  lokasi  penelitian  dengan menggunakan  teknik  partisipasi  pasif,  yang  mana peneliti hanya akan mengamati tanpa melibatkan diri dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  informan. Dengan begitu, peneliti hanya akan bertindak sebagai Observer atau  pengamat.  Wawancara  yakni  peneliti akan  menanyakan  terkait  berbagai  informasi  yang diperlukan.  Teknik  wawancara  seperti  ini  disebut dengan wawancara terstruktur. Dalam hal ini, peneliti mendatangi lokasi informan yang bertempat di KSPPS Permata  Barokah  Jaya  pada  waktu  jam  kerja. Dikarenakan  peneliti  ingin  mengamati  berbagai kegiatan di lokasi. Selanjutnya, dikarenakan pada saat diluar dari jam kerja, pihak informan sibuk dan tidak dapat memberikan informasi terkait penelitian. Teknik pengumpulan  data  yang  ketiga  yakni,  Dokumentasi merupakan  suatu  pelengkap  dari  Observasi  dan Wawancara  yang  berisikan  berbagai  bukti  foto, rekaman  suara,  dan  lain-lain  yang  menjadi  sumber informasi  terkait  Akad  Murabahah  pada  KSPPS Permata Barokah Jaya (Raco, J, 2010).

## Teknik Analisis dan Interpretasi Data
Peneliti  memilih  menggunakan  model  Miles  & Huberman dalam Teknik analisis dan Interpretasi data yakni yang pertama Reduksi data, menyederhanakan dan  merangkum  data  yang  terlalu  banyak,  serta memilih data yang diperlukan oleh peneliti, sehingga data tersebut dapat memberikan suatu gambaran atas apa  yang  tengah  diteliti.  Penyajian  data  dalam penelitian  bersifat  naratif, yang  bersumber  dari  hasil wawancara peneliti dengan Manajer KSPPS Permata Barokah  Jaya,  Staf  pembiayaan  KSPPS  Permata Barokah  Jaya,  dan  anggota  pembiayaan.  Data  yang didapat  dari  pihak  informan  yakni  data  yang  dapat menjawab dua rumusan masalah. Penyajian data ialah data  informasi  yang  terstruktur  dan  didapatkan  dari hasil  observasi  selama  penelitian  dilaksanakan. Penarikan kesimpulan, berisi deskripsi data dari hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait Implementasi Akad Murabahah pada Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  di  desa  Pandaan  dalam  upaya  peningkatan usaha mikro (Sugiyono, 2017).

## Uji Kredibilitas
Triangulasi penelitian terdapat tiga teknik yakni Pertama  Triangulasi  Sumber,  yaitu  data  yang didapatkan  dari  sumber  yang  berbeda,  Manajer
KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  Staf  pembiayaan KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  dan  anggota pembiayaan.  Sumber  yang  didapatkan  menghasilkan pernyataan  yang  sama,  jika  dalam  KSPPS  Permata Barokah Jaya menggunakan Akad Murabahah.
Triangulasi  teknik,  data  diperoleh  dari  Manajer KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  Staf  pembiayaan KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  dan  anggota pembiayaan  dengan  menggunaan  teknik  wawancara terkait dengan Akad murabahah pada KSPPS Permata Barokah  Jaya,  kemudian  diuji  kembali  pada  saat observasi, untuk mendapatkan data yang sama dengan data  pada  saat  wawancara.  Triangulasi  waktu,  data yang  didapatkan  terkait  Akad  Murabahah  dalam KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  diperoleh  pada  saat Pihak  Informan  memiliki  waktu  luang,  dan  tidak sedang  sibuk  ataupun  melakukan  Survei  calon anggota pembiayaan. Maka dari itu, peneliti dihimbau agar  menghubungi  pihak  KSPPS  terlebih  dahulu untuk  melaksanaan  proses  penelitian  pada  saat  jam kerja (Moleong. Lexy J, 2007).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Permata Barokah Jaya
KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  merupakan Lembaga Koperasi Syariah yang didirikan oleh Bapak H.  Muhamad  Aris  Munaipada  tahun  2011  dengan nama  KSU  Syariah  Permata  Barokah.  Pertama  kali didirikan,KSU Syariah Permata Barokah bekerjasama dengan  KoperasiIntan  Permata,  sebagai  perantara untuk mempelajari bagaimana seluk belukdan sistem dari Koperasi Syariah, hal tersebut dilakukan karena KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  terbilang  masih  baru dalam  mendirikan  Lembaga  perkoperasian.  Tujuan didirikannya  Koperasi  Syariah  ini  yaitu,  untuk membantu  memajukan  perekonomian  masyarakat yang berada di Kecamatan Pandaan.
Pada akhir tahun 2013, kerjasama yang dilakukan oleh  KSU  Syariah  Permata  Barokah  dengan KoperasiIntan  Permata  telah  berakhir,  namun komunikasi  antar  Koperasi  tersebut  masih  terjalin hingga  sekarang.  Pada  tahun  2019,  KSU  Syariah Permata  Barokah  mengganti  nama  menjadi  KSPPS Permata Barokah Jaya untuk meningkatkan kepercayaan  masyarakat  dan  berjalan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku di pemerintah. KSPPSPermata Barokah  Jaya  kini  berkembang  cukup  pesatdengan seiring berjalannya waktu,hal tersebut tentunya dapat terjadi  karena  masyarakat  Kecamatan  Pandaan  turut
berkontribusi  dengan  mempercayakan  permasalahan keuangan kepada KSPPS Permata Barokah
Jaya.Permintaan pembiayaan yang semakin meningkat hingga keluar wilayah Pandaan, menjadikan KSPPS Permata Barokah Jaya membuka beberapa cabang dan Kantor Kas di beberapa wilayah berbeda.
Data Organisasi:
1. Legalitas  :  KSPPS Permata Barokah Jaya
2. Alamat :  Ruko  Pasar  Lama,  Jl.  Pahlawan Sunaryo, Pandaaan
3. Nomor Induk Koperasi  :  3514120020008
4. Tanggal Badan Hukum  :  14 Oktober 2011 Nomor  Induk  Koperasi  dan  Tanggal  badan hukum  yang  tertera  merupakan  bukti  bahwa  KSPPS Permata Barokah Jaya merupakan Badan Hukum yang legal dan Aktif. Berikut Cabang dan Kantor Kas yang terdapat di beberapa wilayah berbeda:
Tabel 1. Daftar Kantor
No  Kantor Alamat 1. Kantor Pusat   Ruko Pasar Lama, Jl.
Pahlawan Sunaryo, Pandaaan 2. Kantor Cabang Purwosari Jl.  Raya  Purwosari  No.  A  13 Purwosari-Pasuruan 3. Kantor Cabang Ngoro Jl.  Raya  Gempol-Mojokerto Ds. Kecapangan Kec. Ngoro 4. Kantor Kas Kejapanan Jl.  Raya  Kejapanan  165 Kejapanan-Gempol
Sumber: Data Primer KSPPS Permata Barokah Jaya

## Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah pada KSPPS Permata Barokah Jaya
Implementasi  Pembiayaan  Akad  Murabahah pada  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  menggunakan pengolahan  data  yang  didapatkan  dari  hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber seperti, Manajer KSPPS Permata Barokah Jaya, Staf Pembiayaan KSPPS Permata Barokah Jaya dan  anggota  pembiayaan  Akad  Murabahah.  Teori ilmiah  yang  digunakan  merujuk  pada  Rukun  dan Syarat  dari  Akad  Murabahah.  Terdapat  beberapa Implementasi  pembiayaan  Akad  Murabahah  yang diterapkan  pada  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya Kelurahan  Pandaan  yaitu  Pertama,  pelaksanaan pembiayaan  Akad  Murabahah  dilakukan  dengan menyebutkan nominal harga asli barang dan nominal keuntungan yang diambil oleh pihak KSPPS. Dalam penerapannya, terdapatrukun didalam Akad Murabahah  tersebut  yakni,  adanya  penjual  dan pembeli,  barang  yang  akan  diperjual-belikan,
kejelasan  harga,  barang  yang  akan  dijaminkan,  serta adanya Ijab dan Qabul. Berdasarkan atasapa yang ada didalam rukun Akad Murabahah tersebut menyatakan bahwa  penyebutan  nominal  harga  barang  asli  dan keuntungan harus dilakukan secara jelas. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya telah  memenuhi  rukun  dalam  Akad  Murabahah, karena  terdapat  kejelasan  harga  yang  diutarakan kepada pihak anggota pembiayaan.
Kedua, barang yang akan diperjual-belikan harus sudah  ada  sebelum  perjanjian  antara  kedua  belah pihak dilaksanakan. Penerapan Akad Murabahah pada KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  menggunakan  sistem Murabahah  bil  Wakalah,  pihak  Koperasi  Syariah memberikan uang sebesar nominal yang diminta oleh anggota  pembiayaan,  setelah  pembelian  dilakukan, nota  akan  diminta  kembali  oleh  pihak  Koperasi, keuntungan dari pembiayaan tersebut akan ditentukan berapa  nominal  yang  akan  diambil.Menurut  hukum
islam, penerapan Akad Murabahah bil Wakalah sudah sesuai.
Ketiga, KSPPS Permata Barokah Jaya mewajibkan bagi anggota pembiayaan untuk memberikan  jaminan  sesuai  dengan  jumlah  nominal pembiayaan yang diminta, berupa jaminan kebendaan. Hal  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  KSPPS  Permata Barokah  Jaya  untuk  meminimalisir  terjadinya pembiayaan macet, yang nantinya akan memberatkan pihak  Koperasi  Syariah  sendiri.  Dalam  Q.S  Al- Baqarah  ayat  283  menjelaskan  bahwa  pemberian jaminan  dalam  suatu  pembelian  diperbolehkan,  agar anggota  pembiayaan  yang  bersangkutan  dalam melakukan  pembelian  barang  secara  tangguh  atau angsuran  tidak  menyimpang.  Hal  tersebut juga tidak terlepas  dari  persetujuan  dan  kerelaan  dari  anggota pembiayaan. Penerapan adanya jaminan sudah sesuai. Adapun  penerapan  jaminan  yang diminta  oleh  pihak KSPPS Permata Barokah Jaya, sebagai berikut:
Tabel 2. Jaminan yang diminta sesuai besaran Nominal
No.  Nama Anggota Pembiayaan Nominal yang diminta Jaminan Kebutuhan Anggota Pembiayaan 1 Ibu Ermawati Rp. 15.000.000,-  ATM  Gaji,  Buku  Nikah,  Kartu Jamsostek. Renovasi Rumah 2 Bapak Yoyok Tidak disebutkan  ATM Gaji, Kartu Jamsostek. Usaha Konveksi Pakaian 3 Bapak Wahyu Rp. 4000.000,- ATM Gaji, Buku Tabungan, Surat Nikah Usaha Warung Kopi 4 Bapak M. Imron Rp. 15.000.000 ATM Gaji, Kartu BPJS Pembangunan Rumah. 5 Bapak M. Fathur Rozak Tidak disebutkan  ATM Gaji, BPKB Motor. Biaya kebutuhan anak sekolah. 6 Bapak M Yamin Rp. 6000.000,- ATM  Gaji,  Kartu  Jamsostek, Ijazah Renovasi Rumah. 7 Ibu Hadi Rp. 4000.000,- ATM Gaji, Buku Tabungan. Biaya kebutuhan Anak Sekolah 8 Bapak Mukhlas Rp. 30.000.000,-  ATM  Gaji,  Buku  Tabungan, Ijazah, Sertifikat rumah Biaya kebutuhan Anak Sekolah, dan lain-lain. 9 Bapak Sudarmanto Rp. 5000.000,- ATM  Gaji,  Buku  Tabungan, Ijazah. Renovasi Rumah. 10 Bapak Didik Rp. 20.000.000,-  ATM Gaji, BPKB Motor. Renovasi Rumah. 11 Bapak Akhyat Rp. 3000.000,- ATM Gaji, Kartu Jamsostek. Renovasi Rumah. 12 Bapak Istono Rp. 10.000.000,-  ATM Gaji, Kartu Jamsostek. Renovasi Rumah. 13 Bapak Andi Rp. 2.000.000,- ATM Gaji, BPKB Motor. Renovasi Rumah. 14 Bapak Dodik Rp. 10.000.000,-  ATM Gaji, Buku Tabungan, Surat keterangan Pegawai Tetap. Renovasi Rumah. 15 Bapak Sugeng Rp. 25.000.000,-  ATM Gaji. Pembangunan  Rumah,  Biaya kebutuhan sekolah anak. 16 Bapak Abdillah Rp. 20.000.000,-  ATM Gaji, NPWP, BPKB Motor.  Kebutuhan  Keluarga,  Usaha
sewa Sound System.
No.  Nama Anggota Pembiayaan Nominal yang diminta Jaminan Kebutuhan Anggota Pembiayaan 17 Bapak Rifa’i Rp. 3000.000,- ATM Gaji. Biaya kebutuhan anak sekolah. 18 Bapak Mistar Rp. 4000.000,- ATM Gaji, Kartu Jamsostek Pembangun Rumah. 19 Ibu Kholifah Rp. 3000.000,- ATM Gaji, Surat Nikah Renovasi Rumah 20 Bapak Ruswandana Rp. 7.000.000,- ATM Gaji, Dana Pensiun Pembangunan Rumah

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 20  orang  Informan  dengan  permintaan  pembiayaan Akad Murabahah yang berbeda. 3 orang diantaranya mempergunakan  pembiayaan  tersebut  untuk  usaha yang tengah dirintis.
Keempat, pembiayaan Akad murabahah dilakukan atas persetujuan antara kedua belah pihak, dengan  menjelaskan  secara  rinci  bagaimana  sistem dari  Akad  Murabahah,  dan  pembayaran  secara tangguh  atau  angsuran  setiap  bulan  melalui  sistem potong Gaji secara langsung pada saat pencairan gaji anggota  pembiayaan  Akad  Murabahah  keluar. Penerapan  Akad  Murabahah  dengan  sistem  potong Gaji  anggota  pembiayaan  secara  langsung  sudah sesuai,  dikarenakan  adanya  pelaksanaan  Ijab  dan Qabul. Hal tersebut menunjukkan suatu kerelaan oleh pihak anggota pembiayaan.
Dari  20  orang  anggota  pembiayaan,  terdapat  4 orang  anggota  yang  masih  belum  memahami  Akad Murabahah  dan  bagaimana  pelaksanaannya.  Hal tersebut dikarenakan pada saat pihak KSPPS Permata Barokah  Jaya  menjelaskan  dan  memberikan  surat perjanjian  berisikan  penjelasan  terkait  pembiayaan, anggota tidak mendengarkan dan hanya menandatangani tanpa membaca surat tersebut.
Prosedur  pembiayaan  Akad  Murabahah  dapat dilakukan  oleh  calon  anggota  pembiayaan  Akad Murabahah  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  sebagai berikut:
a. Calon  Anggota  mendatangi  KSPPS  Permata Barokah  Jaya  untuk  mengajukan  Pembiayaan Akad Murabahah.
b. Calon  Anggota  mengisi  formulir  yang  telah disediakan oleh KSPPS Permata Barokah Jaya.
c. Persyaratan  umum  dibawa  pada  saat  pengajuan pembiayaan  Akad  Murabahah  dilakukan,  seperti Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga.
d. Membawa  benda  yang  akan  dijadikan  Jaminan, seperti  ATM  Gaji,  BPKB  Motor,  Sertifikat
Tanah/Bangunan,  Kartu  Jamsostek,  Buku  Nikah, dan lain-lain.
e. Setelah menyerahkan semua Syarat-syarat pengajuan  pembiayaan  Akad  Murabahah,  calon anggota  disuruh  untuk  menunggu  selama  3  hari hingga 2 minggu.
f. Survey calon anggota pembiayaan.
g. Jika  calon  anggota  pembiayaan  tersebut  dapat dinyatakan layak, maka pencairan akan dilakukan.
Dampak Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah  di  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya dalam  Upaya  Peningkatan  UMKM  Kelurahan Pandaan
KSPPS Permata Barokah Jaya berada di tengah- tengah banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  Hal  tersebut  tentunya  akan  dapat  lebih memudahkan  masyarakat  Kelurahan  Pandaan  dalam mengajukan  pembiayaan  Akad  Murabahah,  untuk kebutuhan  mereka.  Berdasarkan  data  pada  Tahun 2019,  Jumlah  UMKM  yang  tersebar  di  Kelurahan Pandaan  berjumlah  kurang  lebih  211  unit  dengan berbagai macam jenis bidang usaha yang dijalankan. Berikut merupakan data UMKM Kelurahan Pandaan. Gambar 1.
Jenis  Usaha  yang  dijalankan  oleh  warga Kelurahan Pandaan
Sumber:  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Pasuruan
2019
0 50 100 150 Pasar tanpa bangunan Mini market Warung klontong Warung Makanan… Rumah Makan Jenis Usaha Kelurahan Pandaan
Pada diagram batang diatas, dapat dilihat bahwa cukup  banyak  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dengan  5  jenis  bentuk  usaha,  yang  paling banyak  berjumlah  103  unit.yakni  Warung  Klontong dan  Warung  Makanan  dan  Minuman  dengan  jumlah 88 unit.
Pembiayaan  menggunakan  Akad  Murabahah yang  diterapkan  oleh  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya ini, bertujuan untuk mencukupi pembelian kebutuhan dari  anggota  yang  bermacam-macam.  Permintaan pembiayaan  yang  paling  banyak  diajukan  oleh anggota  dipergunakan  untuk  pembelian  bahan bangunan renovasi Rumah, Biaya kebutuhan Sekolah, Biaya kebutuhan  sehari-hari,  dan modal  usaha,  yang diajukan  oleh  Karyawan  sebuah  Pabrik  dan  pelaku UMKM.
Survey  yang  dilakukan  oleh  pihak  KSPPS Permata  Barokah  Jaya  menggunakan    prinsip  5C Pertama, Character  Behavior yang  dilihat  dari interaksi  antara  calon  anggota  pembiayaan  dengan keluarga maupun tetangga disekitar tempat tinggalnya. Kedua, Condition of Economy yang dapat dlihat dari pekerjaan dan usaha yang dijalankan oleh calon  anggota,  apakah  dapat  mencukupi  kebutuhan hidupnya  atau  tidak.  Ketiga, Capacity kemampuan dalam  memanajemen,  menghandle  pekerjaan  yang ditekuni  dengan  baik.  Keempat Capital, dilihat  dari bagaimana  calon  anggota  dapat  memanfaatkan keuangannya  dengan  baik.  Kelima, Collateral kemampuan  pihak  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya dalam  menganalisis  pekerjaan  yang  tengah  ditekuni oleh  calon  anggota.  Keenam Constrain ,  ketepatan dalam pemberian pembiayaan Akad Murabahah dapat berkaitan dengan bagaimana kondisi pekerjaan calon anggota pembiayaan tersebut.
Dalam  hal  ini,  point Constrain menjadi  acuan utama  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  dalam memberikan pencairan pembiayaan terhadap Karyawan  tetap  pabrik,  dikarenakan  kondisi  baik dengan gaji yang sama setiap bulannya, memudahkan KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  dalam  memotong nominal  pada  ATM  Gaji  anggota  guna  melunasi tanggungan  angsuran  pada  setiap  bulannya.  Oleh karena itu, KSPPS Permata Barokah Jaya memutuskan untuk memfokuskan pemberian pembiayaan kepada Karyawan Pabrik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan Manajer  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya  dan  Staf pembiayaan  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan
didominasi  oleh  anggota  yang  berprofesi  sebagai Karyawan  Pabrik.  Berikut  adalah  perbandingan pemberian pembiayaan terhadap karyawan pabrik dan pelaku UMKM.

## Gambar 2. Pemberian Pembiayaan Akad Murabahah
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada diagram batang diatas menunjukkan adanya perbedaan pemberian pembiayaan yang memang lebih difokuskan  kepada  Karyawan  Pabrik.  Hal  tersebut dilakukan  oleh  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya dikarenakan Karyawan Pabrik memiliki jaminan yang cukup  untuk  menjadi  bukti  bahwa  anggota  tersebut tidak  akan  lepas  tanggungan  terkait  angsuran  yang telah disepakati pada awal Ijab Qabul dilaksanakan.
Hal  tersebut  dapat  diperkuat  dengan  adanya observasi yang dilakukan oleh peneliti dan wawancara dengan anggota pembiayaan Akad Murabahah. Hasil observasi  menunjukkan  bahwa  yang  paling  banyak mengajukan  pembiayaan  Akad  Murabahah  bekerja sebagai Karyawan Pabrik. Anggota pembiayaan yang berprofesi menjadi karyawan pabrik, mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan Akad Murabahah yang  diberikan  oleh  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya, begitupun juga sedikit dari banyaknya pelaku UMKM yang  diberikan  pembiayaan,  mengaku  juga  sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya.
KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  tidak  pernah memberikan  batasan  kepada  seluruh  masyarakat Kelurahan  Pandaan  dalm  mengajukan  Pembiayaan. Namun,  calon  anggota  harus  memberikan  jaminan yang  dapat  meyakinkan  pihak  KSPPS  Permata Barokah  Jaya,  bahwa  calon  anggota  tersebut  benar bertanggung-jawab atas pembiayaannya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa  Implementasi  Pembiayaan  Akad  Murabahah pada  KSPPS  Permata  Barokah  Jaya,  telah  sesuai
0% 20% 40% 60% 80% 100% Karyawan Pabrik Pelaku UMKM Pencairan PembIayaan Akad Murabahah 20% 80%
dengan prinsip Syariah. Namun, terdapat empat orang anggota pembiayaan yang belum paham terkait apa itu dan  bagaimana  penerapan  Akad  Murabahah.  Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anggota pembiayaan tidak mendengarkan pada saat perjanjian Akad  Murabahah  djelaskan  oleh  pihak  KSPPS Permata  Barokah  Jaya  dan  tidak  membaca  dengan seksama  isi  dari  surat  perjanjian  yang  diberikan sebelum ditanda-tangani. Pembiayaan Akad Murabahah  yang  dterapkan  oleh  KSPPS  Permata Barokah  Jaya,  didominasi  oleh  anggota  yang berprofesi  sebagai  Karyawan  Pabrik.  Hal  tersebut dikarenakan  anggota  pembiayaan  Karyawan  Pabrik memiliki  Jaminan  ATM  Gaji,  yang  dapat  dipotong setiap bulan pada saat gajian. Namun, KSPPS Permata Barokah  Jaya  tidak  pernah  memberikan  batasan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pandaan dalam mengajukan  pembiayaan  Akad  Murabahah,  asalkan calon  aggota  tersebut  memiliki  jaminan  yang  dapat meyakinkan KSPPS Permata Barokah Jaya, jika calon anggota bersedia bertanggung-jawab atas pembiayaan yang akan diajukan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  L.,  Puspitasari,  H.,  El  Ayubbi,  S.,  &
Wiliasih,  R.  (2013).  Akses  UMKM  Terhadap Pembiayaan  Mikro  Syariah  dan  Dampaknya Terhadap  Perkembangan  Usaha :  Kasus  BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor The Access of  MSME  towards  Islamic  Microfinancing  and Its Impact on Business Development: A Case of BMT Tadbiirul Ummah, Bo. Pembiayaan Mikro Syariah Jurnal Al-Muzara’ah , I (1), 56.
Asfino,  A.  A.,  &  Prabowo,  P.  S.  (2019).  Kata kunci :Peran  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera
Cabang Montong Melalui
Pembiayaan
Murabahah  dalam  Upaya  Penguatan  Ekonomi UMKM. Jurnal Ekonomi Islam , 2 (1), 1–9.
Badan Pusat Statistik Indonesia . (2019). Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id
Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi
Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 7 (2), 88. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).90-99
Budiantoro, R. A., Larasati, P. P., & Herianingrum, S.
(2018). Strategi Pengembangan Program
Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Melalui Pembiayaan  Usaha  Syariah  Di  Kota Mojokerto. IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan
Syariah , 5 (2), 284. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1937
Hakim,  L.,  &  Anwar,  A.  (2017).  PEMBIAYAAN
MURABAHAH
PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA  Lukmanul. AL-URBAN:  Jurnal Ekonomi  Syariah  Dan  Filantropi  Islam , 1 (2), 212–223. https://doi.org/10.22236/alurban Haryanto,  S.  (2011).  Potensi  Dan  Peran  Lembaga
Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya
Pengembangan  Usaha  Kecil  Dan  Mikro. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 7 (3), 229–238.
Hasiara,  L.  O.  (2012). Metode  Penelitian  Multi Paradigma Satu Pembangun reruntuhan Metode Penelitian yang berserakan . Darkah Media.
IKNB Otoritas Jasa Keuangan . (2017). Otoritas Jasa Keuangan. https:www.ojk.go.id
Ilyas,  A.,  &  Sartika,  D.  (2018).  Analisis  Kesehatan Koperasi  Syariah  di  Kota  Padang. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas , 20 (2).
Imama, & Shoa, L. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah  pada  Produk  Pembiayaan  Bank Syariah. IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  & Perbankan Syariah , 11.
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah .  (2018).  Kementerian  Koperasi  Dan
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
https://www.depkop.go.id
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah .  (2019).  Kementerian  Koperasi  Dan
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. https://www.depkop/go.id
Kusuma,  I.  L.,  Dewi,  M.  W.,  &  Tho’in,  M.  (2021).
Analysis  of  the  Effect  of  Human  Resources Competency,  Utilization  of  Technological Information, and Internal Control Systems on the
Value of Financial Reporting
Information. Annals of the Romanian Society for Cell Biology , 14628-14638.
Moleong.  Lexy  J.  (2007). Metodologi  Penelitian Kualitatif (T.  Sujarman  (Ed.);  Cetakan  4). Remaja Rosda Karya.
Novita,  L.,  Nawawi,  M.  K.,  &  Hakiem,  H.  (2014).

## PENGARUH  PEMBIAYAAN  MURABAHAH
TERHADAP  PERKEMBANGAN  UMKM  DI KECAMATAN LEUWILIANG
(STUDI
KASUS  BPRS  AMANAH  UMMAH)  Linda Novita. Al-Infaq:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 5 (2), 273–310.
Nuryanto,  R.,  Tho'in,  M., &  Wardani,  H.  K. (2014).
Rasio  Likuiditas,  Rasio  Solvabilitas,  Rasio
Rentabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan
Pajak , 15 (01).
Oktafia,  R.  (2017).  Percepatan  Pertumbuhan  Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Melalui Perkuatan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (Lkms)  Di  Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi  Islam , 3 (1), h. 85–92.
Raco, J, R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis,
Karakteristik  dan  Keunggulannya (L.  Arita (Ed.)). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012).
Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis  Perdebatan  Bunga  Bank  Termasuk Riba  Atau  Tidak). Jurnal  Akuntansi  dan Pajak , 13 (01).
Sari,  P.,  &  Rusdiono.  (2020).  Analisis  Sistem Pembiayaan  Murabahah  Pada  KSPPS  BMT Amanah Ray. Jurnal Studi Manajemen , 2 (1), 47– 50.
Sugiyono.  (2017). Metode  penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Alfabeta.
Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2019). An Analysis the Rupiah  Exchange  Rates  Effect  Against  the American  Dollar  and  Inflation  Against  the Growth  of  Islamic  Banking  Mudharabah Deposits  in  Indonesia. International  Journal  of Islamic Business and Economics (IJIBEC) , 3 (1), 82-91.