Akta Pemberian Hak  Tanggungan Terhadap Hak Buruh Dalam Putusan Pailit

## Dedi Irawan
Kantor PPAT Dedi Irawan Jl. Jambi-Muara Bulian, Mendalo,  Muaro Jambi Email: irawan.notaris@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1.)Untuk  mengetahui  bagaimana  kedudukan pemegang  hak  tanggungan  dan  hak  buruh  apabila  terjadi  pailit.2.)Untuk mengetahui  bagaimana  akibat hukum  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang  merupakan  produk  dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang melahirkan hak tanggungan terhadap  hak  buruh apabila perusahaan tempat buruh tersebut  bekerja  terjadi  pailit.  Adapun  permasalahannya  yaitu:  1.Bagaimana kedudukan  pemegang  hak  tanggungan  dan  hak  buruh  apabila  terjadi pailit.2.Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  Akta  Pemberiaan  Hak  Tanggungan (APHT)  yang  berhubungan  denganhak  buruh  apabila  perusahaan  tempatnya bekerja terjadi pailit. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori disiplin,  teori  kepastian  hukum  dan  teori  perlindungan  hukum.Dalam  penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Adapun urutan-uratan atau kedudukan para kreditur pada perusahaan pailit  adalah  sebagai  berikut:  a.Kreditor  yang  kedudukannya  di  atas  kreditur saham  jaminan  kebendaan  (contohnya  utang  pajak)  dimana  dasar  hukum mengenai  kreditur  ini  terdapat  dalam  Pasal  21  UU  KUP  jo  Pasal  1137  KUH Perdata,  b.  Kreditur  pemegang  jaminan  kebendaan  yang  dianut  sebagai  Kreditur Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat  2 KUH Perdata). Hingga  hari ini  jaminan  kebendaan  yang  diatur  di  Indonesia  meliputi:  1.Gadai,  2.  Fidusia,  3. Hak  Tanggungan,  4.  Hipotik  Kapal.  c.Utang  harta  pailit,  yang  termasuk  utang harta  pailit  antara  lain  sebagai  berikut:Biaya  kepailitan  dan  fee  Kurator,  d.  Upah buruh,  baik  untuk  waktu  sebelum  Debitur  pailit  maupun  sesudah  Debitur  pailit (Pasal 39 (2) UUK,  e.  Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38  ayat  (4)  UUK.  f.  Kreditur  preferen  khusus,  sebagaimana  terdapat  di  dalam Pasal  1139  KUH  Perdata,  dan  g.  Kreditur  preferen  umum,  sebagaimana  terdapat di  dalam  Pasal  1149  KUH  Perdata;  dan  f.Kreditur  konkuren.  Kreditur  golongan ini  adalah  semua  kreditur  yang  tidak  termasuk  Kreditur  separatis  dan  tidak termasuk  Kreditur  preferan  khusus  maupun  umum  (Pasal  1131  jo  Pasal  1132 KUH  Perdata).Berdasarkan  urutan  tersebut  kedudukan  kreditur  sparatis (pemegang  hak  jaminan)  di  atas  kreditur  preferen  (upah  buruh).  2.  Untuk  hak buruh  secara  tidak  langsung  harus  menunggu  pembagian  dari  pada  ha-hak  yang ada  diatasnya  dengan  kata  lain  hak  buruh  telah  dikurangi  oleh  pajak,  kreditur
pemegang  jaminan  kebendaan  (Kreditur  separatis),  biaya  kepailitan  dan  fee Kurator
Kata Kunci : Akta Hak Tanggungan, hak buruh dan putusan pailit.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  are:  1. To find  out  how  to  position  holders  of  security rights and workers' rights in the event of bankruptcy. 2. To find out how the legal consequences  Granting  Mortgage  Deed  which  is  a  product  of  the  Land  Deed Official which gave birth to a security interest against labor rights of labor when the company where the work was bankrupt. The formulation of the problem of this paper are: 1. The position of the holders of security rights and workers' rights in the event of bankruptcy. 2. How does the legal consequences of the deed of award of Encumbrance (APHT) relating to  workers' rights  when the company where he worked was bankrupt. The theory that I use in this research discipline theory, the theory of legal certainty and legal protection theory. In this study the authors used normative  juridical  research  method.  The  results  of  this  study  are:  1.  The sequence-uratan  or  the  position  of  the  creditors  in  bankrupt  companies  are  as follows: a.Kreditor whose position at the top stock creditor collateral material (eg tax  debt)  where  the  basic  law  concerning  this  creditor  contained  in  Article  21 KUP Law in conjunction with Article 1137 of the Civil Code, b. Creditors holders of  collateral  material  are  embraced  as  a  creditor  Separatists  (legal  basis  of Article  1134,  paragraph  2  of  the  Civil  Code).  To  this  day  collateral  material arranged  in  Indonesia  include:  1.Gadai,  2.  Fiduciary,  3.  Mortgage,  4.  Ship Mortgages.  c.Utang  the  bankruptcy  estate,  which  included  the  bankruptcy  estate debt are as follows: Cost of bankruptcy and the fee Curator, d. Wages, good for a time  before  the  debtor  bankrupt  and  after  the  debtor  bankrupt  (Article  39  (2) Labor  Law,  e.  Lease  building  after  the  debtor  bankrupt  and  so  on  (Article  38 paragraph  (4)  Labor  Law.  F.  Creditors  preferred  specialty,  as  contained  in Article  1139  Civil  Code,  and  g.  general  preferred  creditors,  as  contained  in Article  1149  of  the  Civil  Code;  and f.Kreditur  concurrent.  lenders  in  this  group are  all  creditors,  including  creditors  separatists  and  does  not  include  special  or general  preferan  creditors  (Article  1131  in  conjunction  with  Article  1132  Civil Code).  Based  on  the  sequence  of  the  separatist  position  of  creditors  (holders  of security  rights)  on  a  preferred  creditor  (wages).  2.  to  the  right  of  workers indirectly have to  wait  for the division  of the ha-existing rights thereon, in  other words  the  right  of  workers  have  reduced  by  taxes,  creditors  collateral  holder material (creditors separatists), bankruptcy costs and fees Curator
Keywords : Deed of Mortgage, labor rights and the bankruptcy decision.

## Pendahuluan
Kepailitan  menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Pasal  1  ayat  1  yang mengatur sebagai berikut:
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah  pengawasan  Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Kepailitan  adalah  sita  umum  yang  mencakup  seluruh  kekayaan  debitur untuk kepentingan semua kreditornya 1 . Disini ada pertanyaan apa yang dimaksud “Sita Umum”.
Ditegaskannya dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU bahwa semua harta kekayaan Debitur  pailit  berada  dibawah  Sita  Umum  adalah  karena  semua  harta  kekayaan Debitur tidak lagi dapat digunakan untuk hanya digunakan bagi pelunasan piutang Kreditur tertentu saja. Harta kekayaan Debitur demi  hukum  berada dibawah Sita Umum  dengan  ditetapkannya  Debitur  sebagai  Debitur  pailit.Dengan  telah ditetapkannya  harta  kekayaan  Debitur  berada  di  bawah  Sita  Umum,  maka  harta kekayaan  Debitur  tidak  lagi  dapat  dikenai  sita  khusus  oleh  penggugat  yang memohon diletakannya sita jaminan atau sita eksekusi. 2
Sedangkan  pengertian  pailit  itu  sendiri  dalam  Ensiklopedia  ekonomi keuangan  perdagangan  disebutkan  bahwa  dimaksud  dengan  pailit  atau  bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut , dan yang aktivanya atau  warisannya  telah  diperuntukan  untuk  membayar  hutang- hutangnya. 3 Menurut  Black  Henry  Campbell,  bangkrut  atau  pailit  adalah  apabila seseorang  pedagang  yang  bersembunyi  atau  melakukan  tindakan  tertentu  yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. 4 Namun demikian, umunya orang sering  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pailit  atau  bangkrut  itu  adalah suatu  sitaan  umumnya  atas  seluruh  harta  debitor  dengan  dicapainya  perdamaian
1 Ivilda  Dewi  Amrih  Suci  dan  Herowati  Poesoko, Hukum  Kepailitan  Kdudukan  dan  Hak Kreditor  Separatis  atas  Benda  Jaminan  Debitor  Pailit ,  Cet.2,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta, 2016,hlm. 64.
2 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran , Cet. 1, PT. Pajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 97.
3 Ivilda Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Loc. Cit., hlm. 64.
4 Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan , Cet. 1, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 21.
antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. 5
Setelah  mengetahui  arti  pailit  sekarang  timbul  pertanyaan  tentang kedudukan dan urutan-urutan para kreditur. Pasal-pasal dalam KUH Perdata yakni Pasal  1139  dan  1149  menjelaskan  kedudukan  para  kreditur.Apabila  tidak ditentukan  bahwa  suatu  piutang  merupakan  hak  istimewa  yang  kedudukannya lebih tinggi dari piutang yang dijamin dengan suatu Hak Jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditur adalah sebagai berikut:
- Kesatu, Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan.
- Kedua, Kreditur yang memiliki Hak Istimewa.
- Ketiga, Kreditur Konkuren.
Sementara  itu,  apabila  suatu  Hak  Istimewa  ditentukan  harus  dilunasi  terlebih dahulu  daripada  para  kreditur  lainnya  termasuk  para  kreditur  pemegang  Hak Jaminan, maka urutan para Kreditur adalah sebagai berikut:
- Kesatu, Kreditur yang memiliki Hak Istimewa.
- Kedua, Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan.
- Ketiga, Kreditur Konkuren. 6
Sekarang  timbul  pertanyaan  apakah  ada  undang-undang  yang  menentukan kedudukan  kreditur  yang  memiliki  Hak  Istimewa  lebih  tinggi  dari  pada  Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan?
Memang ada, contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa kreditor lain  yang kedudukannya  lebih tinggi dari kreditor pemegang  hak  jaminan adalah sebagai berikut:
1. Pasal 1149 Ayat (1) KUH Perdata
Bahwa  biaya-biaya  perkara  yang  semata-mata  disebabkan  pelelangan  dan penyelesaian suatu warisan.
2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan. Bahwa  utang  pajak  lebih  tinggi  keududukannya  dari  utang  lain,  termasuk dengan hutang dengan hak jaminan.
3. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan  biasa termasuk tagihan  yang dijamin dengan  jaminan  utang.  Akan  tetapi,  KUH  Perdata  (Pasal  1149  ayat  (4)) mengkatagorikan  tagihan  tenaga  kerja  tersebut  sebagai general  statutory priority sehingga kedudukannya dibawah kreditor sparatis.
4. Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  1996  tentang  Likuidasi Bank.Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 ini berlaku untuk likuidasi
5 Munir  Fuady, Hukum  Pailit  dalam  Teori  &  Pratek ,  Cet.  V,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8.
6 Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit., hlm. 16 .
bank,  bukan  untuk  kepailitan  bank.  Jadi,  jika  bank  tersebut  pailit,  yang berlaku  adalah  tetap  Undang-Undang  Kepailitan  dan  KUH  Perdata,  seperti juga perusahaan-perusahaan lainnya.
Sebagai  perbandingan,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  1996 tentang Likuidasi Bank tersebut ditentukan runutan kreditor (Pasal 23), yakni khusus untuk likuidasi bank, yaitu sebagai berikut:
1. Gaji pegawai yang terutang;
2. Biaya pekara di pengadilan;
3. Biaya lelang yang terutang;
4. Pajak  yang  terutang  berupa  pajak  bank-bank  dan  pajak  yang  dipotong oleh bank;
5. Nasabah  penyimpan  dana,  yang  jumlah  pembayarannya  ditetapkan  oleh tim likuidasi;
6. Para kreditor lainnya (termasuk kreditor separatis).
Jika  terdapat  kreditor  yang  diistimewakan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi dari  kedudukan  kreditor  sparatis,  kurator  atau  kreditor  diistimewakan  tersebut bahkan  dapat  minta  seluruh  haknya  secara  penuh  dari  kreditor  sparatis  yang diambil  dari  dari  hasil  penjualan  jaminan  utang,  baik  jika  dijual  oleh  kreditor sparatis  sendiri  maupun  jika  dijual  oleh  kurator  (lihat  pasal  60  ayat  (2)  Undang- Undang Kepailiatan). 7
Setelah  mengetahui  urutan  kreditur  berdasarkan  undang-undang  dan pendapat para ahli maka akan kembali kepermasalahan. Sebelum  membahas Hak Buruh,  ada  baiknya  terlebih  dahulu  secara  sepintas  membahas  tentang kepailitan/bangkrut Perseroan Terbatas.
Kebangkrutan  adalah  suatu  keadaaan  perusahaan  yang  mengalami deteriorasi  adaptasi  perusahaan  dengan  lingkungannya  yang  sampai  membawa akibat  pada  rendahnya  kinerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluar ( output ) yang dihasilkan dengan memasukan ( input ) baru yang harus diperoleh. 8
Fokus kepermasalahan yang akan dibahas yakni terhadap hak karyawannya (buruh)  karena  pada  Pasal  95  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun    2003 Tentang Ketenaga  Kerjaan  yang  mengatur sebegai  berikut:Dalam  hal perusahaan dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh  merupakan utang  yang  didahulukan  pembayarannya.Jikasetelah  diputuskan  pernyataan  pailit
7 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 99- 100.
8 M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Pailit,Prinsip,  Norma  dan  Pratik  di  Peradilan ,  Cet.  4, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 50.
ada  karyawan  yang  bekerja  pada  debitor  pailit,  baik  karyawan  maupun  kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. 9
Seyogyanya  kita  mengetahui  arti  dari  PemutusanHubungan  Kerja  (PHK) menurut  peraturan  perudang-undangan  dan  para  ahli:Menurut  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 1 angka 25, menyebutkan bahwa:
Pemutusan  hubungan kerja adalah pengakhiran  hubungan kerja karena suatu hal  tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Menurut  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  Kep.  15A/Men/1994, pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa:
Pemutusan  Hubungan  Kerja  adalah  pengakhiran  hubungan    kerja  antara pengusaha dan pekerja berdasarakan izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Sedangkan  menurut  Halim  (1990:  136),  “Pemutusan  Hubungan  Kerja adalah suatu langka pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu  hal  tertentu”. 10 dalam  penjelasan  di  atas  telah  kita  ketahui  arti  dari Pemutusan Hubungan kerja.
Kemudian  akan  menjadi  suatu  pertanyaan  dengan  hak  kreditor    yang  telah memegang  hak  tanggungan  terhadap  jaminan  Debitor  yang  dijaminkan  kepada Kreditor,  karena  pada  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak Tanggungan yang mengatur sebagai berikut:
“Apabila  Pemberi  Hak  Tanggungan  dinyatakan  pailit  pemegang  Hak Tanggungan  tetap  berwenang  melakukan  segala  hak  yang  menjadi diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini”.
Salah  satu  hak  pemegang  Hak  Tanggungan  yakni  terdapat  pada  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengatur sebagai berikut:
“Apabila debitor cidra janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui Pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan tersebut.”

## Pembahasan
Kedudukan pemegang Hak Tanggungan terhadap Debitur Pailit.
Memahami  dan  mendudukan  kedudukan  para  kreditur  sesuai  dengan perturan perundang-undang yang berlaku dan pendapat para ahli sangatlah penting karna  hal  tersebut  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  para
9 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 71 .
10 Abdul  Khakim, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Cet.  IV,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 178.
kreditur  dan  debitur  itu  sendiri,  dalam  Pasal  1139  dan  1149  menjelaskan kedudukan para kreditur.Selain itu ada beberapa lagi yang diistimewakan menurut undang-undang yakni:
1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan. Bahwa  utang  pajak  lebih  tinggi  keududukannya  dari  utang  lain,  termasuk dengan hutang dengan hak jaminan.
2. Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Tagihan  yang  merupakan  hak-hak  pekerja lebih  tinggi  kedudukannya  dari  tagihan  biasa  termasuk  tagihan  yang  dijamin dengan  jaminan  utang.  Akan  tetapi,  KUH  Perdata  (Pasal  1149  ayat  (4)) mengkatagorikan  tagihan  tenaga  kerja  tersebut  sebagai general  statutory priority sehingga kedudukannya dibawah kreditor sparatis.
3. Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  1996  tentang  Likuidasi Bank.Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 ini berlaku untuk likuidasi bank, bukan untuk kepailitan bank. Jadi, jika bank tersebut pailit, yang berlaku adalah  tetap  Undang-Undang  Kepailitan  dan  KUH  Perdata,  seperti  juga perusahaan-perusahaan lainnya.
Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang  Likuidasi  Bank  tersebut  ditentukan  runutan  kreditor  (Pasal  23),  yakni khusus  untuk  likuidasi  bank,  yaitu  sebagai  berikut:    1.  Gaji  pegawai  yang terutang, 2.   Biaya pekara di pengadilan 3.  Biaya  lelang  yang terutang,   4.Pajak yang  terutang  berupa  pajak  bank-bank  dan  pajak  yang  dipotong  oleh  bank, 5.Nasabah  penyimpan  dana,  yang  jumlah  pembayarannya  ditetapkan  oleh  tim likuidasi; dan 6. Para kreditor lainnya (termasuk kreditor separatis).
Jika  terdapat  kreditor  yang  diistimewakan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi dari  kedudukan  kreditor  sparatis,  kurator  atau  kreditor  diistimewakan  tersebut bahkan  dapat  minta  seluruh  haknya  secara  penuh  dari  kreditor  sparatis  yang diambil  dari  dari  hasil  penjualan  jaminan  utang,  baik  jika  dijual  oleh  kreditor sparatis  sendiri  maupun  jika  dijual  oleh  kurator  (lihat  pasal  60  ayat  (2)  Undang- Undang Kepailiatan). 11
Penjelasan  dari  Munir  Fuady  tersebut,  menempatkan  posisi  kreditor istimewa atau konkuren lebih tinggi dari pada kreditor sparatis atau pemegang hak jaminan,  dengan  pengatur  Undang-Undangan  kepailitan  tepatnya  pada  Pasal  60 ayat 2 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:
Atas  tuntutan  Kurator  atau  Kreditor  yang  diistimewakan  yang kedudukannya  lebih  tinggi  daripada  Kreditor  pemegang  Hak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan.
11 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori & Pratek , Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 99- 100.
Hal  tersebut  sangat  berseberangan  dengan  esensi  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Hak  Tanggungan  yang  mendahulukan  pemegang  hak Tanggungan  dari  pemilik  hak  apapun  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  6  Undang- Undang Hak Tanggungan yang menyatakan sebagai berikut:
Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekusaan sendiri  melalui  pelalangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Hal  ini  dikhususkan  lagi  pada  debitur  yang  pailit  sebagaimana  diatur  pada Pasal 21 Undang-Undang Hak Tangungan yang menyatakan sebagai berikut:
Apabila  pemberi  Hak  Tanggungan  dinyatakan  pailit,  pemegang  Hak Tanggungan  tetap  berwenang  melakukan  segala  hal  yang  diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.
Segala  hal  disini  diantaranya  adalah  menjual  tanah  yang  menjadi  agunan tersebut  untuk  pelunasan  utang  pemberi  Hak  Tanggungan,  karena  menurut  Prof. Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah:
“Penguasaan  hak  atas  tanah,  berisi  kewenangan  bagi  kreditur  untuk  berbuat sesuatu  mengenai  tanah  yang  dijadikan  agunan.Tetapi  bukan  untuk  dikuasai secara  fisik  dan  digunakan,  melainkan  untuk  menjualnya  jika  debitur  cedera janji  dan  mengambil  dari  hasilnya  seluruhnya  atau  sebagian  pembayaran lunas hutang debitur kepadanya” (Budi Harsono, 1999:24). 12
Asas  “mempunyai  kedudukan  yang  diutamakan  bagi  kreditur pemegang  hak  tanggungan”hal  ini  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  ( preferent )  kepada  pemegang  Hak  Tanggungan.  Hal  ini berarti  bahwa  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan    mempunyai  hak untuk  didahulukan  di  dalam  mendapakan  pelunasan  atas  piutangnya dari  pada  kreditor-kreditor  lainnya  atas  hasil  penjualan  benda  yang dibebani Hak Tanggungan tersebut.
Undang-undang  Kepailitan  hendaknya  memahami  kehendak  dari  Undang- Undang Hak Tanggungan agar tidak terjadi konplik pada saat penerapan undang- undang  tersebut.    Selanjutnya  harta  debitur  pailit  yang  telah    dibebani  Hak Tanggungan tidak perlu dimasukan dalam  budel  harta pailit. Jika diselusuri  lebih jauh  akar  permasalahnya  terjadi  pada  saat  penetapan  sita  umum  terhadap  harta debitur  pailit  yang  juga  memasukan  harta  debitur  pailit  yang  telah  dipasang  Hak Tanggungan.
Hendaknya harta debitur yang telah dipasang Hak Tanggungan tidak masuk dalam  budel  pailit,  tetapi  cukup  dengan  mencatatkan  kepada  kurator  dan
12 H.  Salim.  Hs, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,    cet.  Ke.  8,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014,  hlm. 97.
dilaporkan  kepada  hakim  pengawas  bahwa  harta  tersebut  telah  di  bebani  Hak Tanggungan.
Pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan  hendaknya  juga  tidak  terhalang dengan  adanya  putusan  pailit,  hal  tersebut  sebenar  sudah  diakomodir    oleh Undang-Undang  Kepailitan  tepatnya  pada  Pasal  55  ayat  (1)  yang  menyatakan sebagai berikut:
Dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56, Pasal  57  dan  Pasal  58,  setiap  Kreditor  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Tetapi  apabila  Pasal  55  ayat  (1) telah  disandingkan  dengan  Pasal  56  ayat (1)  Undang-Undang  Kepailitan  maka  pemegang  Hak  Tanggungan  ditangguhkan haknya selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit dinyatakan. Adapun pengaturan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:
Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak  pihak  ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam  pengusaan Debitor  Pailit  atau  Kurator,  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  kepailitan  tersebut,  sebenarnya  secara tidak langsung telah mengurangi hak dari pada pemegang hak jaminan dalam  hak tanggungan untuk melakukan eksekusi kapan saja terhadap objek hak tanggungan yang  mana  secara  hukum  haknya  telah  diserahkan  kepada  pemegang  hak tanggungan  apabila  terjadi  wanprestasi  terhadap  pemberi  hak  tanggungan  hal  ini juga telah menciderai lembaga hak jaminan yang telah dibentuk.
Pasal  56    ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  yang  mengakibatkan kerancuan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan,  hal  ini  agar  menjadi pertimbangan  kedepannya  untuk  melakukan  perubahan  pada  undang-undang kepailitan.
Selanjutnya  apabila  Pasal  55  ayat  (1)  dan  Pasal  59  Undang-Undang Kepailitan  disandingkan,  adapun  pengaturan  tentang  Pasal  59    tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 55 ayat (1) harus  melaksanakan  haknya tersebut dalam  jangka waktu paling  lambat 2  (dua)  bulan  setelah  dimulainya  keadaan  insolvensi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
2. Setelah  lewat  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya  dijual  sesuai  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  185,  tanpa  mengurangi  hak  Kreditor  pemegang  hak  tersebut  atas hasil penjualan agunan tersebut.
3. Setiap  waktu  Kurator  dapat  membebaskan  benda  yang  menjadi  agunan dengan membayar  jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah  utang  yang  dijamin  dengan  benda  agunan  tersebut  kepada Kreditor yang bersangkutan.
Dengan  adanya  batasan  waktu  bagi  kreditur  pemegang  hak  jaminan  untuk melaksanakan  haknya  paling  2  (dua)  bulan  setelah  keadaan  insolvensi  dan ditambah  dengan  ketentuan  pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang    Kepailitan  yakni selama  90  (sembilan  puluh)  hari  maka  waktu  yang  diberikan  kepada  Kreditur pemegang Hak Jaminan yakni lebih kurang 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh)  hari  untuk  melakukan  penjualan  pada  objek  yang  telah  dipasang  hak jaminan tersebut.
Hal  ini  sama  halnya  mengkerdilkan  hak  yang  telah  dimiliki  pemegang  hak jaminan  yang  menurut  undang-undang  bebas  kapan  saja  untuk  melakukan penjualan atas objek yang telah dijaminkan, apabila pemberi debitur pemberi  hak tanggungan  wanprestasi  sesuai  dengan  perjanjian  pokok  yang  disepakati  antara pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan.
Apabila  jangka  waktu  yang  diberikan  tersebut  habis  dan  pemegang  hak tanggungan  belum  bisa  menjual  objek  hak  tanggungan,  menurut  ketentuan undang-undang  kepailitan  objek  hak  tanggungan  harus  dikembalikan  kepada kurator,  dengan  tetap  memperhatikan  utang  dari    pemegang  hak  tanggungan, disini tidak sependapat dengan ketentuan tersebut.
Alasan tidak sependapat dengan undang-undang tersebut diantaranya:
1. Tidak menghargainya lembaga jaminan yang telah dibetuk oleh negara.
2. Ketentuan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  asas  hukum  jaminan  secara global.
3. Waktu  yang  diberikan  bisa  saja  terlalu  singkat,  misalnya  yang  menjadi agunan adalah sebuah pabrik yang sangat luas, perkebunan atau komplek apartemen  yang  semuanya  itu  harus  dinilai  oleh  calon  pembeli  dengan memperhatikan  atau  menunggu  masukan  dari  tim  apprasialnya,  dengan waktu yang diberikan sangat tidak cukup.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  akan  menjadikan  hak jaminan  atas  tanah  dan  turutannya  menjadi  kuat  dengan  empat  ciri  sebagai berikut:
1. Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau  mendahulu  kepada pemegangnya.
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun objek tersebut berada.
3. Memenuhi  asas  spesialitas  dan  publisitas,  sehingga  dapat  mengikat pihak  ketiga  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 13
Ciri-ciri  dari  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  tersebut  jika  disandingkan dengan  Undang-Undang  Kepailitan  telah  terjadi  konplik  antara  kedua  undang- undang tersebut. Undang-Undang Hak  Tanggungan  mengingikan“Hak Tanggungan  tetap  mengikuti  objeknya  dalam  tangan  siapapun  objek  tersebut berada”,  hal tersebut dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan tetapi  jika  dibandingkan  dengan  Pasal  59  ayat  (2)  Undang-Undang  Kepailitan, objek  tersebut  harus  diserahkan  kepada  kurator  setelah  tenggang  waktu  yang diberikan  kepada  pemegang  hak  jaminan  untuk  menjual  objek  yang  yang  telah dipasng  hak  jaminan  tidak  terjual,  ini  tentu  sangat  merugikan  pemilik  hak jaminan.
Seharusnya  undang-undang  kepailitan  yang  dibuat  setelah  undang-undang yang  mengatur  hak  jaminan,  harus  memperhatikan  subtasi-subtasi    dari  undang- undang jaminan sebagaimana tersebut di atas. Memposisikan apa yang telah diatur dalam  undang-undang  yang  lebih  dahulu  misalkan  pada  undang-undang  hak tanggungan adanya asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Adanya asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, undang-undang hak tanggungan  diciptakan  untuk  mengakomodir  hal  tersebut,  apabila  terjadi wanprestasi  terhadap  debitur  dan  hal  tersebut  telah  diperjanjikan  sebelumnya dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang- undangan misalnya telah diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada debitur atau debitur  telah  dipersilahkan  untuk  menjual  sendiri  agunannya  tetapi  debitur  tidak dapat  melaksanakannya,  maka  adanya  undang-undang  hak  tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan lelang atas objek yang telah dipasang Hak Tanggungan.
Asas yang mengingikan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya terhadap objek hak tanggungan ini dilanggar dengan jelas oleh Undang-Undang Kepailitan yang  mengatur  adanya  keharusan  kepada  Kreditur  pemegang  Hak  Tanggungan untuk    menunggu  masa  tenggang  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  dinyatakan putusan  pailit  serta  harus  melaksanakan  haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi dengan melihat ketentuan pada pasal-pasal sembelumnya.
13 Ibid., hlm 4.
Dengan  kata  lain  selama  jangka  waktu  yang  diberikan  apabila  kreditur pemegang  hak  tanggungan  tidak  dapat  melaksanakan  haknya  maka  debitur pemegang  hak  jaminan  harus  mengembalikan  objek  yang  telah  dipasng  hak tanggungan  tersebut  kepada  kurator.  Hal  ini  timbul  pertanyaan  dimana  letak kemudahan dan kepastian pelaksanaan eksekusinya apabila:
1. Diberikan  tenggang  waktu  kepada  Debitur  pemegang  hak  tanggungan  baik waktu tangguh maupun waktu pelaksanaan haknya yang terlalu singkat.
2. Diwajibkan  menyerahkan  haknya  apabila  tidak  dapat  melaksanakan  haknya dengan waktu  yang telah diberikan pada  hal  jelas dalam asas  hak tanggungan menyatakan  selalu  mengikuti  objek  yang  dijaminkan  dalam  tangan  siapa  pun objek  tersebut  berada  dengan  kata  lain  nama  siapa  yang  terdaftar  selaku pemegang hak tanggungan maka dialah yang wajib diutamakan.
Hendaknya  dalam  undang-undang  kepailitan  jangan  ada  pengaturan  yang bertentangan  dengan  asas  ini  sehingga  terjadinya  harmonisasi  antara  undang- undang  yang  kedudukannya  sama  dan    tidak  terjadi  masalah  baru  yang  timbul dalam  implementasi  atau  penerapan  dari  pada  pertauran  perundang-undangan tersebut.

## Akibat  Hukum  Karena  Adanya  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT) Terhadap Hak Buruh Ketika Pailit.
Pengertian akibat hukum yang umum diterima sebagai acuan adalah segala akibat  yang  terjadi  dari  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum  terhadap  objek  hukum  ataupun  akibat-akibat  lain  yang  disebabkan  oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau  dianggap  sebagai  akibat  hukum.Akibat  hukum  merupakan  sumber  lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan.Dalam pengertian yang menyeluruh,  akibat  hukum  adalah  akibat  yang  diberikan  oleh  hukum  atas  suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. 14
Pengertian  Akta  Pemberian    Hak  Tanggungan  (APHT)  dapat  kita  lihat pada  Pasal  1  ayat  5  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  yang  menyatakan  “Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  adalah  Akta  PPAT  yang  berisi  pemberian  Hak Tanggungan  kepada  kreditor  tertentu  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan piutangnya”. Pengertian tentang  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  juga dijelaskan oleh beberapa parah ahli diantaranya:
Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  adalah  akta  PPAT  yang  berisi pemberian  Hak  Tanggungan  kepada  kreditur  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan
14 Diestiawati, Tanggung  Gugat  Terhadap  Akta  Notaris  yang  Mempunyai  Kekuatan Pembuktian  Sebagai  Akta  di  Bawah  Tangan  Berdasarkan  Udang-Undang  Jabatan Notaris , Tesis  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  Universitas  Jambi,  Jambi,  2016,  hlm. 136.
piutangnya.  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  adalah  perjanjian asesoir/tambahan   terhadap  perjanjian  pokok  sehingga  perjanjian  pemberian  Hak tanggungan  tidak  selalu  harus  ada,  tergantung  pada  kebutuhan  kreditur mengharuskan  adanya  APHT  dan  debiturnya  setuju  maka  APHT  dibuatkan, namun  apabila  kreditur  tidak  mensyaratkan  dibuatnya  APHT  maka  tidak  perlu dibuat  APHT. 15 Suatu  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  memuat  subtansi  yang bersifat  wajib,  yaitu  berkenaan  dengan  a)  nama  dan  identitas  pemegang  dan pemberi  hak  Tanggungan,  b)  domisili  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  c) penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, d) nilai tanggungan, dan e) uraian yang jelas tentang objek Hak Tanggungan. 16
Dari  pengertian  yang  telah  disampaikan  di  atas,  baik  menurut  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  maupun  pendapat  para  ahli,  dapat  diuraikan  bahwa
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan perjanjian asesoir /tambahan  yang akan selalu  mengikuti perjanjian pokok yang telah dibuat oleh debitur dengan kreditur.
Perjanjian pokok yang dibuat oleh debitur dengan kreditur dapat dibuat di bawah  tangan  atau  dengan  akta  otentik  yang  dibuat oleh  atau  dihadapan  notaris, akta  yang  dibuat  oleh  atau    dihadapan  notaris  merupakan  akta  otentik  hal  ini dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  7  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut:
Akta  notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta  autentik  yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Sedangkan  pengertian  akta  otentik  itu  sendiri  menurut  Pasal  1868  KUH Perdata adalah:
Suatu akta otentik  ialah suatu akta yang di dalam bentuk  yang ditentukan oleh  undang-Undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu  ditempat dimana akte dibuatnya.
Perjanjian  pokok  yang  dibuat  oleh  debitur  dan  kreditur  tersebut  biasanya disebut perjanjian kredit, dalam perjanjian kredit ini dimuat diantaranya:
1. Identitas para pihak (Debitur dan Kreditur).
2. Jumlah utang debitur, termasuk disini  bunga, provisi dan administrasi serta biaya-biaya lainnya.
3. Hak dan kewajiban para pihak.
15 Mustofa, Tuntunan  Pembuatan  Akta-Akta  PPAT ,  Cet.  III,  Karya  Media,  Sleman, Yogyakarta, 2014, hal. 269.
16 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 72.
4. Data agunan yang akan dijaminkan ke Kreditur.
5. Hal-hal lain yang dianggap penting serta disepakti para pihak.
Khusus  untuk  agunan  yang  dijaminkan  oleh  Debitur  ke  Kreditur  akan ditambahkan  lagi  perjanjian  tambahan  yakni  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT).
Akta  Pembebanan  Hak  Tanggunngan  (APHT)  dapat  didahului  dengan SKMHT  atau  juga  tidak  perlu  didahului  dengan  SKMHT,  asalkan  semua ketentuan-ketentuan telah terpenuhi dan APHT dapat ditandatangani.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  2  Undang-Undang  Hak
Tanggungan dinayatakan sebagai berikut:
Pemberian  Hak  Tanggungan  dilakukan  dengan  pembuatan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akta Pemberian Hak Tangggungan hanya dapat dibuat oleh PPAT, artinya kewenangan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  hanya  dimiliki  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 2. Dapat diartikan pula bahwa APHT harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT), merupakan akta yang melahirkan hak tanggungan  terhadap agunan  yang  diberikan  Debitur  kepada  Kreditur,  maka  terhadap  agunan  tersebut telah  lahirnya  hak    tanggungan  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum jaminan.  Sebagaimana  ditegaskan  oleh    Sri  Soedewi  Masjhoen  Sofyan,  hukum jaminan adalah :
“Mengatur  konstruksi  yuridis  yang  memungkinkan  pemberian    fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan  demikian  harus  harus  cukup  meyakinkan  dan  memberikan kepastian  hukum  bagi  lembaga-lembaga  kredit,  baik  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri.  Adanya  lembaga  jaminan  dan  lembaga  demikian, kiranya  harus  dibarengi  dengan  adanya  lembaga  kredit  dengan  jumlah, besar , dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”. 17
Dengan  konstruksi  yang  dijelaskan  di  atas  adanya  lembaga  jaminan tersebut  hendaknya  memberikan  kepastian  hukum  khususnya  bagi  kreditur  yang telah memberikan pinjaman dan kepastian dalam berinvestasi.
17 H. Salim. Hs, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. , Op. Cit., hlm. 5-6.
Keistimewaan  dari  pada  Hak  Tanggungan  yang  merupakan  bagian  dari hukum  jaminan,  dipermasalahkan  pada  saat  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Adanya hak buruh ketika terjadi pailit  telah tercantum  dalam  undang-undang  yang  menempatkan  hak  buruh  tersebut  sebagai utang bagi perusahaan apabila terjadi pailit, sebagaimana dijelaskan dalam  Pasal 95  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun    2003  Tentang  Ketenaga  Kerjaan yang mengatur sebegai berikut:
Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak lainnya  dari  pekerja/buruh  merupakan  utang  yang  didahulukan pembayarannya.
Dalam  penjelasan  Pasal  95  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tersebut dijelaskan sebegai berikut:
Yang  dimaksud  didahulukan  pembayarannya  adalah  upah  pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.
Jadi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tersebut  di  atas  sesuai  dengan kedudukannya  hak  dari  kreditur  sparatis  tetap  didahulukan  dari  pada  hak  buruh yang  merupakan  kreditur  preferen  dan  diistimewakan  menurut  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  juga bertentangan dengan KUH Perdata (Pasal 1149 ayat (4)) mengkatagorikan tagihan tenaga  kerja  tersebut  sebagai general  statutory  priority sehingga  kedudukannya dibawah kreditor sparatis.
Secara  tidak  langsung  hak  buruh  tersebut  telah  dikurangi  terlebih  dahulu oleh  hak  kreditur  sparatis,  salah  satu  hak  sparatis  tersebut  dilahirkan  oleh  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta yang melahirkan Hak Tanggungan.

## Kesimpulan
Berdasarkan urain di atas dapat disimpulan sebagai berikut:
1. Adapun  kedudukan  pemegang  hak  tanggungan  dan  hak  buruh  apabila terjadi pailit adalah sebagai berikut:
a. Kreditor  yang  kedudukannya  di  atas  kreditur  saham  jaminan kebendaan (contohnya utang pajak).
b. Kreditur  pemegang  jaminan  kebendaan  yang  dianut  sebagai  Kreditur Separatis .Hingga hari ini jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia meliputi  antara  lain:  Gadai,  Fidusia,  Hak  Tanggungan,  Hipotik  kapal laut dan pesawat udara, Resi Gudang
c. Utang harta pailit, yang termasuk utang harta pailit antara lain sebagai berikut:
1. Biaya kepailitan dan fee Kurator;
2. Upah  buruh,  baik  untuk  waktu  sebelum  Debitur  pailit  maupun sesudah Debitur pailit.
3. Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya.
d. Kreditur preferen khusus dan Kreditur preferen umum.
e. Kreditur  konkuren.  Kreditur  golongan  ini  adalah  semua  kreditur  yang tidak termasuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferan khusus  maupun  umum.Berdasarkan  urutan  tersebut  kedudukan kreditur  sparatis  (pemegang  hak  jaminan)  di  atas  kreditur  preferen (upah buruh).
2. Adapun  akibat  hukum  terhadap  Akta  Pemberiaan  Hak  Tanggungan (APHT)  yang  berhubungan  denganhak  buruh  apabila  perusahaan tempatnya  bekerja  terjadi  pailit  secara  tidak  langsung  harus  menunggu pembagian  dari  pada  hak-hak  yang  ada  diatasnya  dengan  kata  lain  hak buruh  telah  dikurangi  oleh  pajak,  kreditur  pemegang  jaminan  kebendaan (Kreditur separatis), biaya kepailitan dan fee Kurator.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir  Muhmmad, Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat, 2010,.
Abdul  Khakim, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat, 2014.
Aco Nur, Hukum Kepailitan Perbutan Melawan Hukum oleh Debitor , PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama,  2015.
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan ,  Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012
H.  Salim.  Hs, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, JakartaCetakan Kedelapan, 2014. Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum  Kepailitan  Analisis  Hukum  Perselisihan  & Hukum  Keluarga  Serta  Harta  Benda  Perkawinan ,  CV.  Keni Media, Bandung, Cetakan Pertama, 2012.
Ivilda  Dewi  Amrih  Suci  dan  Herowati  Poesoko,  H ukum  Kepailitan Kdudukan  dan  Hak  Kreditor  Separatis  atas  Benda  Jaminan Debitor  Pailit ,  LaksBang  PRESSindo,  Yogyakarta,  Cetakan Keenam, 2016.
Jono, Hukum Kepailitan ,  Sinar Grafika, Jakarta,Cetakan Ketiga, 2013.
M. Hadi Shubhan ,  Hukum Pailit,Prinsip, Norma dan Pratik di Peradilan , Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Keempat, 2014.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Perseroan  Terbatas ,Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009.
Mariam Darus Badrulzaman, Buku II Kompilasi Hukum Jaminan , Mandar Maju, Bandung, Cetakan Kedua, 2004.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori & Pratek , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima, 2014
Mustofa ,  Tuntunan  Pembuatan  Akta-Akta  , Karya  Media,  Sleman, YogyakartaCetakan Ketiga, 2014.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Sejarah,  asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2014  tentang Kepailitandan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran, PT.  Pajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Cetakan Pertama, 2016.