## IMPLEMENTASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS PADA
PERJANJIAN SAAT PANDEMI COVID-19 DAN TERHADAP BERLAKUNYA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT DI INDONESIA
Rafirio Putra, Wardani Rizkianti Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta
E-mail: rafirioputra@upnvj.ac.id
Naskah Diterima: 23-08-2021 Direvisi: 17-11-2021 Disetujui: 22-11-2021 Diterbitkan: 22-11-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v%vi%i.7783
How to cite:
Rafirio Putra, Wardani Rizkianti (2021). “Implementasi Asas Rebus Sic Stantibus Pada Perjanjian Saat Pandemi Covid-19 Dan Terhadap Berlakunya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Di Indonesia”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6
(2): p. 433-445

## ABSTRACT
The  Corona  pandemic  (COVID-19)  has  prompted  the  government  to  issue  a  policy for the Enforcement of Community Restrictions in Indonesia (PPKM). Which directly has  a  significant  impact  on  the  lives  of  Indonesian  people,  especially  on  aspects  of work related to agreements or contracts. Agreements during a pandemic require the role  of  the  Rebus  Sic  Stantibus  Principle  to  run  well.  The  purpose  of  this  study complements the shortcomings of previous studies by providing an overview of how the  implementation  of  the  rebus  sic  stantibus  principle  in  the  agreement  during  the covid-19 pandemic and whether the cause of the rebus sic stantibus principle must be applied to the agreement during the covid-19 pandemic. The research method uses a juridical-normative method with a conceptual approach to agreements, the principle of rebus sic stantibus and a statutory approach and describes an analysis (descriptive analytical)  and  is  based  on  the  collection  of  online  news  selected  based  on  news themes related to the research theme. The results of the study can be concluded that individuals,  legal  entities  and  agencies  receive  direction  in  implementing  the agreement by including the role of the rebus sic stantibus principle and providing an explanation  why  the  rebus  sic  stantibus  principle  must  be  applied  to  national agreements,  especially  during  the  covid-19  pandemic  or  this  PPKM.  An  important conclusion  from  this  study  is  the  need  for  the  implementation  of  the  rebus  sic stantibus principle into national agreements, so that the resolution of the problems in the agreement is not canceled but there is a renegotiation of renegotiations between each  party  and  expects  the  government  to  incorporate  the  principle  of  rebus  sic stantibus into the Civil Code so that it can be used properly in every agreement.
Keywords: Implementation, Rebus Sic Stantibus, Covid-19 pandemic agreement

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)

## ABSTRAK
Pandemi  Corona  (COVID-19)  membuat  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Pemberlakuan  Pembatasan  Masyarakat  di  Indonesia  (PPKM).  Yang  langsung memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian pada masa  pandemi  memerlukan  peranan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  agar  berjalan  dengan baik.  Tujuan  dari  penelitian  ini  melengkapi  kekurangan  dari  studi  terdahulu  dengan memberikan  gambaran  Bagaimana  implementasi  asas  rebus  sic  stantibus  pada perjanjian  saat  pandemic  covid-19  dan  Apakah  penyebab  asas  rebus  sic  stantibus harus  diterapkan  pada  perjanjian  saat  pandemi  covid-19.  Metode  penelitian menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  konseptual  tentang perjanjian,  asas  rebus  sic  stantibus  serta  pendekatan  perundang-undangan  serta mendeskripsikan suatu analisis (deskriptif analitis) dan didasarkan pada pengumpulan berita-berita online yang dipilih berdasarkan tema berita yang berkaitan dengan tema penelitian.  Hasil  dari  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwasannya  perorangan,  badan hukum  dan  instansi  mendapatkan  arahan  dalam  melaksanakan  perjanjian  dengan memasukan  peranan  asas  rebus  sic  stantibus  dan  memberikan  penjelasan  mengapa asas  rebus  sic  stantibus  harus  diterapkan  pada  perjanjian  nasional  khususnya  saat pandemi  covid-19  ataupun  PPKM  ini.  Kesimpulan  penting  dari  kajian  ini  adalah perlunya implementasi asas rebus sic stantibus kedalam perjanjian nasional, sehingga penyelesaian  permasalahan  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  batal  melaikan  adanya perundingan  kembali  renegosiasi  antara  masing-masing  pihak  dan  mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas rebus sic stantibus kedalam KUHPerdata sehingga bisa digunakan dengan baik disetiap perjanjian.
Kata Kunci: Implementasi, Rebus Sic Stantibus, Perjanjian pandemi covid-19.

## PENDAHULUAN
Pandemi Corona (covid-19) pertama kali terjadi di Indonesia pada awal 2020 yang  langsung  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  kehidupan  masyarakat Indonesia  khususnya  pada  aspek-aspek  kehidupan.(Aeni,  2021).  Tidak  disangka sudah  lebih  dari  satu  tahun  lamanya  kita  hidup  berdampingan  dengan  virus  corona, kasus  positif  Corona  (COVID-19)  di  Indonesia  semakin  bertambah  setiap  harinya, kasus  covid-19  menyebar  dengan  cepat  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dengan  kasus terbanyak di DKI Jakarta.(Jakarta, 2021)
Dikarenakan  angka  peningkatan  penyebaran  covid-19  semakin  meningkat setiap  harinya,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  menerapkan  kebijakanya untuk menanggulangi peningkatan covid-19, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab  pemerintah  untuk  menghilangkan  penyebran  virus  covid-19  di  Indonesia. Kebijakan  tersebut  diwujudkan  dengan  menetapkan  pemberlakukan  Perberlakukan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  atau  PPKM  darurat  sejak  3 Juli  2021  sampai  saat ini  yang  nantinya  bisa  diperpanjang  atau  tidak  dengan  menyesuaikan  angka  tinggi atau rendahnya kasus penularan virus covid-19 di Indonesia.(Permatasari, 2021)
PPKM  merupakan  aturan  terbaru  dari  pemerintah  yang  diberlakukan  untuk
mengurangi  laju  kenaikan  angka  positif  virus  corona  atau  covid-19  di  Indonesia. Awalnya,  PPKM  hanya  diberlakukan  di  wilayah  Jawa  dan  Bali.  Kemudian  PPKM darurat  diperluas  keluar  daerah  Jawa  dan  Bali  juga  diterapkan  di  beberapa kabupaten/kota  di  sejumlah  17  provinsi  lainya(Idris,  2021),  tentunya  PPKM  darurat ini  diharapkan  lebih  efektif  dalam  menurunkan  angka  penularan  covid-19 dibandingkan dari aturan-aturan sebelumnya seperti PSBB yang ternyata tidak efektif dalam menangani pandemi covid-19 di Indonesia.
Setiap  kebijakan  pemerintah  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  maka  aturan yang  menjadi  dasar  hukum  PPKM  darurat  ini  adalah  Instruksi  Mendagri  PPKM darurat. Instruksi Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di Wilayah  Jawa  dan  Bali  sesuai  dengan  kriteria  level  situasi  pandemi  berdasarkan assesmen  dan  untuk  melengkapi  pelaksanaan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri mengenai  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  serta  mengoptimalkan Posko  Penanganan  Covid-19  di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan  untuk  pengendalian penyebaran Covid-19.(PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT  DARURAT  CORONA  VIRUS  DISEASE  2019  DI  WILAYAH JAWA DAN BALI, 2021)
Dalam  pelaksanaan  PPKM  ini  banyak  sekali aspek  yang  mengalami  dampak negatif  karena  pemerintah  melakukan  penyekatan  jalan  (membatasi  mobilitas), membatasi  jam  buka  usaha  dan  pelaksanaan  kegiatan  pada  sektor  perkantoran diberlakukan secara keseluruhan dengan Work From Home (WFH). Kebijakan PPKM ini tidak efektif dilaksanakan karena belum adanya sosialisasi akan hal ini membuat kebingungan  terjadi  di  dalam  masyarakat  akan  aturan  yang  diberikan.  Tidak  cukup sampai  disitu  banyak  perusahaan  di  perintahkan  untuk  menghetikan  segala  aktivitas yang  ada  didalamnya  secara  tidak  langsung  hal  tersebut  mempengaruhi  kestabilan ekonomi  di  Indonesia,  yang  dikarenakan  perusahaan  atau  perorangan  mengalami penurunan penghasilan secara derastis.(Mahadewi & Nasional, 2021)
Keadaan ekonomi di Indonesia yang disebabkan PPKM darurat ini diprediksi akan  mengalami  kelambatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, pemerintah memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif dari PPKM darurat ini dan peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.(Syahrial,  2021)  PPKM  menyebabkan  banyak  pihak  perorangan  maupun badan hukum yang mengalami penurunan ekonomi, sehingga suatu perusahaan tidak mampu  melaksanakan  prestasi  dalam  perjanjian  dan  berimbas  juga  kepada  sektor perbankan.  Menurut  data  OJK  sejak  Maret  2020,  terjadi  peningkatan  jumlah  kredit bermasalah.  Golongan  debitur  yang  sudah  menunggak  minimal  1-2  bulan  (Kredit Kol-2)  naik  tajam  menjadi  27,3  persen  secara  year  on  year.  Jumlah  golongan  kredit tidak lancar (Kol-3) dan golongan kredit macet (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10  persen  pada  saat  pandemi(Thomas,  2020)  dengan  kejadian  tersebut  salah  satu pihak  bisa  dituduh  melakukan  wanprestasi  atau  dapat  disebut  juga  sebagai  prestasi buruk,    lalai,  alpa,  cidera  janji,  melakukan  sebagian,  dan  atau  melaksanakan  yang tidak diperjanjikan.(Subekti, 2005)
Tentunya tuduhan itu tidak benar karena mereka tidak memiliki niatan buruk
dalam pemenuhan perjanjian. Tidak berhenti disitu, beberapa masyarakat kecil seperti penjual  kaki  lima  dan  pengemudi  transportasi  umum  masih  mempunyai  kewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman modal yang mereka gunakan untuk mencari nafkah.  Sedangkan  pihak  pememberi  pinjaman  (kreditor)  juga  tidak  mau  dirugikan atas keterlambatan pembayaran para peminjam uang (Debitur), oleh karena itu hal ini menjadi  permasalahan  tersendiri  bagi  kedua  belah  pihak.(Nadina,  2021)  Sangat diharapkan  pemberlakuan  PPKM  darurat  ini  mampu  menurunkan  angka  penularan covid-19 di Indonesia sehingga perekonomian kembali meningkat.
Pada  dasarnya  seseorang  dan  badan  hukum  bebas  untuk  membuat  perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya sebagaimana asas kebebasan berkontrak ( freedom  of  contract )    yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  tersebut  hanya  dapat dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (Hetharie,  2019),  perjanjian  yang  dibuat  dengan mengatur  sendiri  isinya  sepanjang  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan para  pihak  melaksanakan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  diperjanjikan untuk  mencapai  tujuan  dari  perjanjian  tersebut  (Aminah,  2020).  Asas  sendiri merupakan  pedoman  bagi  suatu  kaidah  yang  berisikan  mengenai  hal  yang  dilarang atau  diperbolehkan  mengenai  tingkah  laku  setiap  orang  yang  berhubungan  dengan hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian,  asas  tersebut  bersifat  abstrak  dan  umum  yang berada di belakang dan suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Selain  itu,  asas  tersebut  juga  dicurahkan  dalam  setiap  putusan  pengadilan  (Harry Purwanto, 2009).
Keadaan saat ini diperkeruh lagi dengan pemerintah tidak memberikan solusi yang  pasti  mengenai  kasus  ketidak  mampuan  pelaksanaan  perjanjian  karena penurunan ekonomi pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.(Prasetyo, 2020) Hal  ini  membuat  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  tersebut  menjadi  bingung dengan  proses  penyelesaian  masalah  yang  ada.  Salah  satu  solusi  yang  tepat  dalam permasalahan  ketidak  mampuan  pemenuhan  prestasi  dikarenakan  keadaan  ekonomi yang menyulitkan dalam proses pemenuhan perjanjian tersebut, dengan menggunakan peranan  asas rebus  sic  stantibus didalam  perjanjian  nasional.(Kulaga,  2020)  Secara khusus dua hal menjadi inti diskusi penelitian ini. Pertama, Apa penyebab asas rebus sic  stantibus  harus  diterapkan  pada  perjanjian  saat  pandemi  covid-19.  Kedua, Bagaimana implementasi asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemi covid- 19.

## METODE PENELITIAN
Karena  pemberlakuan  PPKM  mengakibatkan  penurunan  ekonomi,  sehingga banyak  pihak  yang  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  (prestasi)  pada  suatu perjanjian  yang  disepakati  sebelumnya,  kasus  ini  dipilih  karena  tidak  banyak  kajian yang  memberikan  perhatian  pada  implementasi  asas rebus  sic  stantibus yang  bisa memberikan  solusi  terhadap  kasus  tersebut.  Dengan  banyaknya  pembatalan perjanjian  karena  dituduh  perbuatan  wanprestasi,  situasi  pandemi  ini  banyak  sekali masyarakat yang merasa dirugikan.
Dalam  penelitian  hukum  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif, yakni penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara menelusuri ketentuan
peraturan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti  sebagai  bahan  Pustaka  atau  data  sekunder.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  jenis data dalam penelitian ini.(Ishaq, 2017)
Pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang-undang  (statute  approach)  penulis  melakukannya  dengan  menelaah  semua undang-undangan  dan  regulasi  yang  memiliki  kaitan  dengan  permasalahan  hukum yang  tengah  dikaji  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dilakukan manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan  hukum  yang  ada.  Hal  itu  dilakukan karena  memang  belum  atau  tidak  ada  aturan  hukum  untuk  masalah  yang  dihadapi pada asas rebus sic stantibus dalam perjanjian biasanya.(Marzuki, 2011)
Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan  merupakan  cara  untuk  memperoleh  data  sekunder  dengan  melakukan studi  dokumen  atau  studi  terhadap  bahan-bahan  kepustakaan  seperti  perundang- undangan,  peraturan-peraturan,  buku,  jurnal,  atau  laporan  terkait  dengan  masalah yang akan diteliti dan berita-berita online.
Kemudian  pengolahan  data  yang  telah  ditentukan  penulis  berupa  data sekunder  yang  telah  dikumpulkan  untuk  menjawab  rumusan  masalah,  dengan  cara analisis kualitatif ( qualitify content analysis ). Hal ini berhubungan dengan penjelasan sebagaimana  yang  dimaksud  penulis  dan  juga  sumber  data  yang  telah  penulis  dapat dengan pengumpulan data sekunder.(Sonata, 2015)
Sumber  informasi  didapatkan  melalui  internet  atau  berita-berita  online  yang memberitakan tentang pelaksanaan PPKM pada saat covid-19. Sumber ini digunakan dengan  pertimbangan  bahwa  studi  ini  dilakukan  dimasa  pandemi  covid-19  masih terjadi.  Klasifikasi  data  juga  dilakukan  pada  aspek  kebijakan  pemerintah  dalam memberlakukan  PPKM  yang  bertujuan  untuk  menurunkan  angka  penyebaran  virus covid-19,  tetapi  dalam  pemberlakuannya  menimbulkan  banyaknya  pelanggaran hukum  dan  bingungnya  penerapan  dasar  perjanjian  khususnya  pada  perjanjian nasional saat pandemi covid-19 ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pandemi  covid-19  telah  menimbulkan  banyak  sekali  kerugian  salah  satunya adalah  ingkar  janji  (wanprestasi), tidak  dapat  terlaksananya  suatu  prestasi  pada  suatu perjanjian  yang  disebabkan  berlakunya  kebijakan  PPKM yang  ternyata  memberikan efek negatif terhadap keadaan ekonomi masyarakat yang sedang mencoba bangkit dari pandemi  covid-19.  Banyak  pihak  menyalahgunakan  istilah force  majeure tersebut sebagai  perlindungan  suatu  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  yang  membutuhkan peran  asas-asas  perjanjian  dan  perbuatan  tersebut  masih  banyak  yang  belum  bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau jalur diluar pengadilan. yang tampak dari dua bentuk: Peranan istilah force majeure pada perjanjian saat pandemi dan penarapan asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemi covid-19. Kedua bentuk kejadian nyata ini dibicarakan satu persatu pada bagian berikut ini:

## Penyebab Asas Rebus Sic Stantibus Harus Diterapkan Pada Perjanjian Saat

## Pandemi Covid-19.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  ditambah  dengan  menguatnya  asas kebebasan  berkontrak,  maka  asas rebus  sic  stantibus ini  makin  tersingkirkan.  Tetapi asas pacta  sunt  servanda tetap  dijadikan  pegangan  utama,  tetapi  tetap  bisa  terjadi kemungkinan  asas  ini  untuk  tidak  digunakan  apabila  ditemukan  adanya  itikad  tidak baik.(Turangan,  2019)  Tidak  diragukan  bahwa  clausul force  majeure kemudian  lebih dikedepankan, maka force majeure ini bersenggolan dengan asas itikad baik tersebut.
Dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata(KUHPerdata (Burgerlijk Weetboek), n.d.) diatur mengenai ketentuan force majeure . Dalam pasal tersebut tidak secara tegas dan jelas mendefinisikan force majeure, hanya mengatur permasalahan ganti rugi saja. Akan  tetapi  permasalahan  force  majeure  pasti  selalu  permasalahan  ganti  rugi  karena tidak  dipenuhinya  prestasi  yang  berakibat  pada  terjadinya  kerugian.  Suatu  bencana tidak serta merta dinyatakan force majeure melainkan harus dibuktikan dahulu dengan dipenuhinya  unsur-unsur  force  majeure  yang  terdapat  dalam  Pasal  1244  dan  1245 KUHPerdata.
Perusahaan  besar  China  National  Offshore  Oil  Corporation  (CNOOC) mengklaim  pandemi  covid-19  sebagai  alasan force  majeur dan  memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG  yang mereka kirim. Adapun alasan utama CNOOC, pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja  yang  mencukupi  di  titik  penerimaan  sehingga  mereka  tidak  dapat  beroperasi secara  normal.  Namun,  alasan  force  majeur  tidak  diterima  oleh  kedua  perusahaan minyak  tebesar  di  Eropa  tersebur.  The  Economist  (2020)  menengarai  hal  ini dikarenakan  sangat  sulit  untuk  melemahkan  kekuatan  mengikat  dari  suatu  perjanjian kerjasama.(Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, 2020)
Sedangkan penggunaan klausul force majeure di negara China ketentuan force majeur kemungkinan akan semakin sering digunakan oleh pihak yang terkena dampak. China  Council  for  the  Promotion  of  International  Trade  (CCPIT)  mengumumkan bahwa  mereka  akan  menawarkan  “sertifikat  force  majeure”  kepada  bisnis  di  China yang  terkena  dampak  wabah  virus  corona  di  Wuhan.    Apakah  suatu  pihak  dapat berhasil  meminta force  majeur dan  mengandalkan  sertifikat  CCPIT  untuk melakukannya,  semua  ketentuan  itu  akan  bergantung  pada  hukum  yang  mengatur kontrak  dan  ketentuan  klausul  yang  relevan,(Loh  et  al.,  2020)  Penulis  sangat menyarankan  agar  kontrak  yang  ada  harus  ditinjau  untuk  mengidentifikasi  potensi risiko  dan  eksposur  yang  timbul  dari  situasi  yang  berkembang.  Setiap  kontrak  baru yang dibuat harus memasukkan ketentuan yang jelas dan dirancang dengan jelas untuk mengalokasikan potensi risiko yang sesuai antara pihak-pihak terkait.
Setelah mengamati kumpulan pembahasan tentang Force majeure yang masih kurang  jelas  keberadaannya  disaat  pandemi  covid-19,  berbeda  halnya  dengan  asas rebus sic stantibus telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas  hukum  yang  menjadi  dasar  nilai  dalam  suatu  perjanjian  dan  juga  telah diwujudkan  dalam  sistem  hukum  positif,  dapat  dikatakan  asas rebus  sic  stantibus mengandung unsur kelemahan ekonomi sesuai dengan kejadian di masyarakat saat ini. Kemudian  asas  ini  akan  berlaku  apabila    perjanjian    yang    dibuat  oleh  para  pihak dalam  perjanjian  hanya  mengikat  selama  tidak  terjadi  perubahan  yang  fundamental
atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan.
Selanjutnya kita pahami makna dari asas rebus sic stantibus , atau lengkapnya disebut  “ omnis  convention  intellegitur  rebus  sic  stantibus ”.(Giacomo,  2012) Maknanya  adalah  bahwa  suatu  perjanjian  sah  berlaku  jika  kondisinya  masih  sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu  menjadi  tidak  lagi  sah.  Sekilas  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  force  majeure, walaupun keduanya merupakan penerobosan dari asas pacta sunt servanda .
Tetapi  menurut  pandangan  penulis  asas rebus  sic  stantibus tidak  dapat disamakan  dengan force  majeure .  Karena, force  majeure memiliki  patokan  atau batasan  penggunaan  yaitu  bencana  alam  atau  sebuah  kejadian  luar  biasa  yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya.  Jadi  pada  force  majeure  kendalanya  harus  bukan  karena  alasan ekonomi  yang  menurun.  Sedangkan rebus  sic  stantibus membolehkan  alasan-alasan kendala  ekonomi  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menghindar  dari  ketidak  mampuan suatu  pihak  untuk  melakukan  prestasinya.(Shidarta,  2020)  Alasan  ini  bisa  diterima, seperti kasus yang sebelumnya di awal penulis gambarkan, karena pelaksanaan PPKM beberapa masyarakat kecil seperti penjual kaki lima dan pengemudi transportasi umum sulit untuk memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman modal yang mereka  gunakan  untuk  mencari  nafkah.  Misalnya,  karena  seorang  penjual  kaki  lima yang  meminjam  modal  (debitur)  tidak  dapat  melaksanakan  perjanjiannya  akibat  isi perjanjian  itu  sendiri  sudah  memberatkan  mereka  secara  ekonomis  dengan  beban bunga yang sangat berat.
Dengan  pemerintah  yang  tidak  mengakomodir  asas rebus  sic  stantibus dalam ranah hukum perjanjian Nasional sudah cukup menunjukan kurangnya perkembangan hukum  perjanjian  di  Indonesia,  ditambah  lagi  dengan  tidak  adanya  pihak  yang menggunakan asas  rebus  sic  stantibus pada  perjanjian  pada  saat  pandemi  covid-19. Bukti kurangnya perkembangan hukum perjanjian di Indonesia dengan berbagai buku hukum  perdata  yang  kerap  dipakai  sebagai  pedoman  dan  rujukan  tidak  terdapat  asas rebus sic stantibus di dalamnya, asas rebus sic stantibus hampir tidak pernah disebut apalagi didalami, sehingga masyarakat masih tabu dan takut menggunakan asas rebus sic stantibus pada perjanjian yang ingin mereka buat. Melainkan asas ini lebih dikenal di  dalam  hukum  perjanjian  internasional,  yang  mana  seharusnya  pada  saat  PPKM darurat  atau  pandemi  covid-19  ini,  asas rebus  sic  stantibus bisa  diterapkan  kedalam perjanjian  sehingga  pemerintah  menunjukan  rasa  tanggung  jawabnya  terhadap masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi  covid-19  dan  kendala  ekonomi  yang menurun derastis selama pandemi.
Implementasi Asas Rebus Sic Stantibus Pada Perjanjian Saat PPKM Dan Pandemi Covid-19.
Salah  satu  akibat  dari tindakan  kebijakan-kebijakan  penanggulangan  covid-19 yang  membatasi  kegiatan  masyarakat,  berimplikasi  terhadap  terhambatnya keberlangsungan  bisnis.  Kondisi  ini  menciptakan  permasalahan  hukum  dalam  dunia usaha.  Pelaku  usaha  kontruksi  mengalami  dampak  dari  penyebaran  virus  corona  di Indonesia.  Salah  satu  dampak  covid-19  di  industri  kontruksi,  yakni  keterlambatan
penyelesaian  proyek.  Kondisi  kedaruratan  yang  ditimbulkan  oleh  covid-19 berimplikasi  pada  ketidakmungkinan  proses  pengerjaan  konstruksi  bisa  berjalan normal,  efektif,  berkualitas  dan  tepat  waktu.  Masalah  lain  yang  juga  dialami perusahaan jasa konstruksi adalah eskalasi harga, yakni penyesuaian harga satuan item pekerjaan  dengan  memberikan  addendum  biaya  tambah  atau  dengan  rescoping  atau pengurangan item pekerjaan.(Akhdi Martin Pratama, 2020)
Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kontrak tidak dapat diubah dan dibatalkan  secara  sepihak  akibat  pandemi  Covid-19,  meskipun  pandemi  ini menyebabkan pembatasan dan penutupan (PPKM) di sejumlah wilayah Indonesia yang membuat  prestasi  tidak  dapat  dijalankan  oleh  para  pihak  yang  berkontrak.  Penulis menggambarkan  sebuah  kasus  yang  menggunakan  asas rebus  sic  stantibus dalam proses  penyelesaian  masalahnya,  misalnya  perusahaan  logistik  membuat  perjanjian dengan  si  pengguna  jasa  logistik  yang  isinya  adalah  perusahaan  logistik  mampu mengantarkan barang dari Jakarta ke Medan pada tanggal yang disepakati para pihak, perusahaan  logistik  mengantarkan  barang  pada  tanggal  yang  disepakati,  akan  tetapi barang  tersebut  tidak  bisa  masuk  ke  Medan  karena  Medan  ditutup  akses  keluar masuknya.  Prestasi  harus  tetap  dipenuhi  oleh  perusahaan  logistic  tersebut,  maka perusahaan logistik menggunakan pilihan lain dengan mengirim barang menggunakan jalur  laut  atau  dengan  kapal  cargo  akan  tetapi  pemenuhan  prestasi  tersebut membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama  dan  biaya  yang  mahal,  sehingga  perusahaan logistic  tersebut  bernegosiasi  dengan  pengguna  jasa  untuk  melakukan  penundaan perjanjian dan renegosiasi terhadap perjanjian tersebut.
Keadaan  yang  terjadi  pada  saat  setelah  penandatangan  perjanjian  tentu  tidak dapat diduga oleh para pihak, adanya penyebaran pandemi virus covid-19 merupakan keadaan  yang  tidak  dapat  diduga  dan  mengakibatkan  pelaksanaan  prestasi  suatu perjanjian  dapat  terhambat,  tertunda  atau  tidak  dapat  dilakukan  sama  sekali  karena objek  perjanjian  tidak  berjalan  secara  lancar.  Sehingga  tidak  jarang  salah  satu  pihak dalam  perjanjian  dapat  dikatakan  telah  melakukan  wanprestasi.  Berkaitan  dengan situasi  yang  terjadi  saat  ini  yaitu  adanya  pandemi covid-19,  sebagaimana  Pemerintah telah  menetapkan  pandemi  covid-19  sebagai  bencana  nasional  non  alam  melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.(Ihsanuddin, 2020)
Keputusan  tersebut  membuat  banyak  pihak  menggunakan  klausul  force majeure ditentukan di dalam perjanjian sebagai dasar hukum mengenai pemberlakuan PPKM yang membuat penurunan ekonomi. Ketentuan force majeure diatur pada Buku III  KUHPerdata  diatur  dalam  Pasal  1244  dan  Pasal  1245  yang  bersifat terbuka.(Syamsiah, 2020) Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak yaitu  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  mengadakan  perjanjian  yang berisi  apa  saja  selama  tidak  melanggar  undang-undang,  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Seiring perkembangan zaman para pihak sering sekali mengatur force majeure dalam  perjanjiannya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  menjadi  penting  untuk memastikan  apa  saja  yang  dicantumkan  dalam  ketentuan  force  majeure tersebut.(Nwedu,  2021)  Namun  jika  diamati  secara  mendalam  klausul  force  majeur merupakan  suatu  keadaan  di  mana  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tidak  dapat
memenuhi  kewajibannya  (prestasi)  yang  disebabkan  adanya  peristiwa  di  luar  kendali atau  tidak  dapat  diduga  dan  pihak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  tidak  dapat dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  risiko.  Tetapi  force  majeure  ini  memiliki batasan  dalam  penggunaanya  meliputi  bencana  alam  seperti  gempa  bumi,  angina taufan,  banjir,  letusan gunung  berapi dan kebakaran.(Sinaga, 2020) Sedangkan dalam perjanjian saat pendemi ini yang menjadi masalah ketika salah satu pihak mengalami penurunan kondisi ekonomi yang disebabkan penerapan PPKM yang mana pemerintah tidak memberikan solusi tentang hal tersebut.
Sejak  13  April  2020  pemerintah  menetapan  bencana  non  alam  penyebaran corona  virus  disease  2019  (covid-19)  sebagai  bencana  nasional,  membuat  isu  perihal force  majeure ini  semakin  menarik.  Hal  ini  disebabkan    karena    kondisi  pandemik COVID-19    dapat    digolongkan    sebagai  kondisi force  majeure relatif  dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Karena itu, force majeure relatif tidak menyebabkan  perjanjian  batal,  melainkan  sebatas  ditangguhkan.(Dewangker,  2020) Dengan  berlakunya  klausul force  majeure di  dalam  perjanjian  saat  pandemi  ini mengharapkan  kelancaran  dalam  proses  pemenuhan,  melainkan  banyak  pihak  yang menyalahgunakan kalusul tersebut. Sehingga penulis menyarankan untuk menggunakan klausul atau nilai dasar yang lebih tepat dalam situasi pandemic covid- 19 ini.
Dalam situasi di atas, salah satu hal penting yang patut dipertimbangkan antara kedua  pihak  dalam  membuat  suatu  perjanjian  dengan  menerapkan  nilai  dasar  atau klausula  hukum  yang  nantinya  kedua  belah  pihak  tunduk  pada  kesepakatan  tersebut. Menurut  ahli  hukum  mengemukakan  bahwa  pasal-pasal  KUHPerdata  merupakan optional  law  (pilihan)  artinya  pasal-pasal  tersebut  dapat  disingkirkan  apabila  para pihak  menghendaki  dan  telah  diatur  dalam  perjanjian.  Namun  jika  para  pihak  tidak mengaturnya berarti tunduk pada KUHPerdata. Dengan demikian, menurut pandangan para  ahli  menyatakan  bahwa  KUHPerdata  melengkapi  perjanjian-perjanjian  yang dibuat secara tidak lengkap. Di sisi lain, pemerintah selaku pihak yang merancang dan membuat kebijakan PPKM tidak membenarkan bahwa dengan kondisi terjadinya virus corona sebagai alasan untuk melakukan wanprestasi.
Dengan  demikian,  penulis  menyarankan  para  pihak  yang  mengikat  pada perjanjian  bisa  sepakat  dengan  mengimplementasikan  asas rebus  sic  stantibus yang dapat diterapkan sebagai solusi terbaik dalam mengatiasi permasalahan,(Kulaga, 2020) proses  batalnya  perjanjian  secara  cuma-cuma  dan  menuduh  satu  pihak  dengan wanprestasi,  melainkan  pihak  tersebut  tidak  mampu  menyelesaikan  kewajibanya akibat  isi  perjanjian  itu  sendiri  sudah  memberatkannya  secara  ekonomis  dengan keadaan  ekonomi  yang  menurun.  Hal  ini  dikarenakan  pelaksanaan  PPKM  yang mengubah  keadaan  sehingga  ada  beberapa  orang,  perushaan,  dan  instansi  tidak  bisa ber-aktivitas  secara  normal  sehingga  mempengaruhi  kondisi  perekonomian  yang mempersulit  dalam  pemenuhan  prestasi.  Perlu  diperhatikan  dalam  penerapan  asas rebus sic stantibus agar tidak disalah gunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi  suatu  pihak  untuk  tidak  melaksanakan  suatu  prestasi  dalam  perjanjian.  Hal  ini mengingat bahwa dalam menerapkan nilai dasar suatu perjanjian masih menimbulkan penyimpangan didalam pelaksanaannya.
Namun  pemberlakuan  asas rebus  sic  stantibus di  dalam  perjanjian  nasional tidak  bisa  terwujud,  dikarenkan  tidak  mempunyai  dasar  hukum  yang  secara  jelas menyebutkan  asas rebus  sic  stantibus, KUHPerdata  tidak  ada  satupun  pasal  yang mengatur  asas rebus  sic  stantibus .  Melainkan Rebus  sic  stantibus hanya  diatur  dan diakui  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional  “perjanjian  internasional  berakhir  apabila  terdapat  perubahan  mendasar yang  mempengaruhi  pelaksanaan  perjanjian”.(Suherman,  2016)  Tetapi  jika  diamati dengan  mendalam  terdapat  celah  untuk  tetap  menerapkan rebus  sic  stantibus pada perjanjian  saat  pandemi,  dilihat  dengan  proses  penyelesaian  masalah  dengan  tidak langsung  membatalkan  perjanjian  tersebut  melainkan  lebih  mengarah  kepada renegosiasi.
Renegosiasi  merupakan  cara  penyelesaian  masalah  dengan  merancang  ulang atau  mencabut  perjanjian  yang  lama  untuk  diperbaruhi  sesuai  perundingan  kembali. Renegosiasi  pada  dasarnya  bisa  dilakukan  dengan  beberapa  syarat.(Frisyudha  et  al., 2021)  Menggunakan  pasal  1338  ayat  (2)  KUHPerdata  tertulis  bahwasahnya  sebuah perjanjian yang telah dibuat bisa ditarik kembali dengan kesepkatan kedua belah pihak dan  berdaasarkan  itikad  kedua  belah  pihak.  Adanya  sebuah  renegosiasi  kedua  belah pihak  akan  bermusyawarah  untuk  mencari  sebuah  solusi  bersama  kemudian dituangkan dalam perjanjian yang baru.(Muhtarom, 2014) Maka dengan menggunakan Pasal 1338 ayat (2)  KUHPerdata yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  oleh Undang-Undang  dinyatkan  cukup  untuk  itu”(KUHPerdata  (Burgerlijk  Weetboek), n.d.)  dengan  menggunakan  pasal  1338  ayat  (2)  menjadi  dasar  hukum  untuk menerapkan sebuah asas rebus sic stantibus .
Penulis  menyarankan  asas rebus  sic  stantibus harus  diterapkan  untuk menyelasaikan permasalah dari perjanjian sebab penurunan ekonomi yang diakibatkan dari  kebijakan  PPKM.  Maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  untuk  mendorong  para pihak  untuk  mengimplementasi  asas rebus  sic  stantibus yang  memberikan perlindungan  kepada  pihak  yang  tidak  bisa  memenuhi  prestasinya,  dengan  penerapan asas tersebut perjanjian yang memiliki masalah dalam proses pemenuhan kewajiabnya tidak  langsung  batal  perjanjiannya,  namun  bisa  menunda  perjanjian  tersebut  atau melakukan  peninjauan  kembali  renegosiasi,(Abidin,  2014)  alangkah  baiknya  jika membuat  perjanjian  harus  dibuat  secara  tertulis  karna  sangat  rumit  untuk menyelesaiakan sengketa yang dibuat wsecara lisan.(Wauran, 2020)
Sehingga  perjanjian  tersebut  akan  terus  berjalan  dan  diharapkan  kedua  belah pihak  sepakat  dengan  peranan  asas rebus  sic  stantibus di  dalam  perjanjian  tersebut, khusus  pada  hal  teknis  dan  penyelesaian  perkara.  Kenyataan  di  lapangan,  tidaklah mudah  untuk  melaksanakan  kewajiban  renegosiasi  maka  diperlukan  menambahkan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan renegosiasi terhadap suatu perjanjian tersebut agar dapat dipergunakan sebagai pedoman praktis bagi para pihak yang melaksanakan renegosiasi.(Gumilar, 2016)

## KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  adalah  pandemi  global  yang  berimplikasi  pada  keberlangsungan bisnis khusunya pelaksanaan perjanjian. Banyak pihak  yang tidak dapat menyelesaikan  atau tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  pada  suatu  perjanjian,  karena  kebijakan  pemerintah  yang melakukan  PPKM  yang  mana  memberikan  kesulitan  bagi  banyak  pihak  untuk  memenuhi kewajibanya (prestasi).
Keputusan  pemerintah  untuk  menerapkan  PPKM  mendadak  dan  ditambah  dengan tidak ada solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  setiap  perorangan,  badan  hukum  dan  instansi  untuk memenuhi  prestasinya  di  suatu  perjajian  yang  sedang  berjalan.  Maka  diperlukan implementasi asas rebus  sic  stantibus dalam  perjanjian  tersebut,  dikarenakan  KUHPer  tidak mengatur  asas rebus  sic  stantibus dan  hanya  sebatas  mengatur  mengenai  kondisi force majeur ,  implementasi rebus  sic  stantibus dengan  menggunakan  Pasal  1338  ayat  (2) KUHPerdata  untuk  melakukan  penyelesaian  dari  masalah  penurunan  ekonomi  salah  satu pihak dengan cara renegosiasi.
Penyebab penulis berpendapat untuk menerapkan asas rebus sic stantibus , karena asas tersebut  membolehkan  alasan-alasan  kendala  ekonomi  digunakan  sebagai  dasar  untuk menghindar  dari  kewajiban  perjanjian.  Alasan  ini  bisa  diterima,  misalnya,  karena  ketidak mampuan  melaksanakan  perjanjian  akibat  isi  perjanjian  itu  sendiri  sudah  memberatkannya secara  ekonomis.  Hal  ini  mendorong  perannya  asas  rebus  sic  stantibus  yang  mengambil kesimpulan  bahwa  pihak  yang  tidak  bisa  memenuhi  prestasinya  tidak  langsung  batal perjanjiannya  namun  bisa  melakukan  renegosiasi,  sehingga  perjanjian  tersebut  akan  terus berjalan dan diharapkan kedua belah pihak sepakat dengan peranan asas resbus sic stantibus tersebut. Dan mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas rebus sic stantibus kedalam KUHPerdata  dengan  tujuan    dapat  digunakan  dengan  baik  pada  perjanjian  saat  pendemi covid-19  atau  PPKM  darurat,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  masuknya  asas  tersebut sebagai  klausul  pelindung  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  pada  masa  yang  akan  datang. Sehingga menunjukan kepada masayarakat bahwasannya perkembangan hukum perjanjian di Indonesia terus berkembang.
kajian  yang  saya  buat  memiliki  kekurangan  metode  yang  digunakan  karena  masa pandemic  menghalangi  pencarian  data  secara  langsung  atau  secara  primer  dan  penjelasan yang  terlalu  singkat  mengenai  Apakah  penyebab  asas  rebus  sic  stantibus  harus  diterapkan pada  perjanjian  saat  pandemi  covid-19,  sehingga  membutuhkan  kajian  yang  lebih  lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, R. F. (2014). INDONESIA DENGAN PT . FREEPORT INDONESIA ) Ratnasari Fajariya Abidin. Al-Risalah , 14 (1), 166. https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al- risalah.v14i01.404
Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK , 17 (1), 18. https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249
Akhdi Martin Pratama. (2020). “Dampak Corona, Pengusaha Konstruksi Keluhkan Keterlambatan Pengerjaan Proyek" . KOMPAS.COM.
https://money.kompas.com/read/2020/04/03/203100226/dampak-corona- pengusaha- konstruksi-keluhkan-keterlambatan-pengerjaan-proyek.
Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Diponegoro Private Law Review , 7 (1), 651. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemik. Jurnal Education and Development , 8 (3), 309. Frisyudha, A. B., Budiartha, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). RENEGOSIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 346. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349
Giacomo, M. (2012). Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration. SSRN , 2. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2103641 Gumilar, A. R. (2016). PELAKSANAAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA
PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. E- Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 5. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10622 Harry Purwanto. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. Mimbar Hukum , 21 (1), 166. https://doi.org/10.22146/jmh.16252
Hetharie, Y. (2019). Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SASI ,
25 (1), 32. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147 Idris, M. (2021). PPKM Artinya Adalah Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Pandemi . KOMPAS.COM. https://money.kompas.com/read/2021/07/10/094849026/ppkm-artinya- adalah-pembatasan-aktivitas-masyarakat-selama-pandemi Ihsanuddin. (2020). Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat . KOMPAS.COM. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat- kesehatan-masyarakat
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Cetakan ke). Alfabeta.
Jakarta, P. D. (2021). Data Pemantauan COVID-19 . Https://Corona.Jakarta.Go.Id/Id. https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan
KUHPerdata (Burgerlijk weetboek).
Kulaga, J. (2020). A renaissance of the doctrine of rebus sic stantibus? International and Comparative Law Quarterly , 69 (2), 479. https://doi.org/10.1017/S0020589320000032 Loh, W. Y., Cheang, K., & Wang, C. (2020). Coronavirus: Legal issues and impact on International Trade & Transportation . Ince. https://www.incegd.com/en/news- insights/novel-coronavirus-2019-ncov-legal-issues-and-impact-international-trade Mahadewi, K. J., & Nasional, U. P. (2021). UNTUK PENANGANAN COVID-19 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI. Kertha Semaya , 9 (10), 1884. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Edisi ke-7). Prenada Media Group.
Muhtarom, M. (2014). LANDASAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK. LPPM UMS ,
26 (1), 54. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4- .pdf;sequence=1
Nadina, O. (2021). Wanprestasi Pada Kredit Perbankan Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019. [Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/106624 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, 6 (2021).
Nwedu, C. N. (2021). The rise of force majeure amid coronavirus pandemic: Legitimacy and
implications for energy laws and contracts. Natural Resources Journal , 61 (1), 3. https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol61/iss1/3 Permatasari, D. (2021). Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level . KOMPASPEDIA. https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan- covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level
Prasetyo, K. (2020). Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kasus Kredit Macet. Res Judicata ,
3 (2003), 165. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i2.2368 Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra. (2020). Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa? Artikel DJKN. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran- COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html. Shidarta. (2020). FORCE MAJEURE” DAN “CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS . Business Law Binus. https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus- sic-stantibus/
Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA , 11 (59), 4. https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648 Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35. https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian (Edisi ke-2). Intermasa. Suherman. (2016). PERKEMBANGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS (PERUBAHAN KEADAAN YANG FUNDAMENTAL) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Jurnal Yuridis , 3 (1), 9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i1.167 Syahrial, M. (2021). Begini Kondisi Ekonomi Indonesia Jika PPKM Darurat Diperpanjang . KOMPAS.COM. https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/160200565/begini- kondisi-ekonomi-indonesia-jika-ppkm-darurat-diperpanjang.
Syamsiah, D. (2020). PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19. Legal Standing , 4 (1), 308. https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2783.
Thomas, V. F. (2020). Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer . Tirto.Id. https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang- tutup-temporer-fDpN
Turangan, A. F. (2019). PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA. LEX PRIVATUM , VII (1), 46. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25866
Wauran, R. V. (2020). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. Lex Privatum , VIII (4), 91.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971