## PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG- UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono Department of Magister Law, Semarang University (USM), Semarang, institut.junaidi@gmail.com, kadi.sukarna@gmail.com, bambangsadono@ymail.com
Abstract : Through the Understanding of the Crime of Electronic Transactions in Law No. 19 of  2016  concerning  Electronic  Information  and  Transactions,  any  inappropriate  actions  in carrying  out  electronic  transaction  activities  are  very  important  in  ensuring  legal  certainty. Until now, there is no legal uncertainty regarding electronic transaction behavior which is a big problem  in  the  process  of  national  and  state  activities.  Through  service  activities  with dedication techniques  providing a thorough understanding  and indicators  of service results  in the  form  of  a  questionnaire,  it  is  hoped  that  the  implementation  process  of  the  service  can provide  the  best  benefits  for  the  implementation  of  community  service  activities  and  the process  of  higher  education  tridharma.  This  can  be  an  indicator  of  the  implementation  of service which is not just a formality but also contributes to the enforcement of justice for the community. Based on the results of the service, it was found that the participants' awareness of the  situation  appeared  to  be  a  problem  in  order  to  utilize  the  information  technology  used appropriately. However, such awareness certainly needs provisioning in the field of appropriate invitation regulations so that the existing understanding will appear comprehensive referring to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.
Keywords : Understanding, criminal acts, and electronic transactions
Abstrak  : Melalui  Pemahaman  Tindak  Pidana  Transaksi  Elektronik  Dalam  Undang-Undang No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  adanya  tindakan  yang  tidak tepat  dalam  menjalankan  kegiatan  transaksi  elektronik  menjadi  sangatlah  penting  dalam menjamin  kepastian  hukum.  Sampai  saat  ini  banyaknya  ketidakpahaman  hukum  terhadap perilaku kegiatan transaksi elektronik menjadi masalah besar dalam proses  kegiatan berbangsa dan  bernegara.  Melalui  kegiatan  pengabdian  dengan  teknik  pengabdian  memberikan pemahaman  yang  menyeluruh  dan  disertai  indikator  hasil  pengabdian  yang  berbentuk quesioner,  diharapkan  proses  pelaksanaan  pengabdian  dapat  memberikan  manfaat  sebaik- baiknya bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian dan proses tridharma perguruan tinggi. Hal ini dapat  menjadi indikator terlaksananya pengabdian  yang bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi  memberikan  sumbangsih  bagi  penegakan  keadilan  bagi  masyarakat.Berdasarkan  hasil pengabdian  yang  dilakukan  ditemukan  bahwa  kesadaran  para  peserta  nampak  tingginya terhadap masalah untuk memanfaatkan Teknolog informasi digunakan sebgaaimana mestinya. Namun  kesadaran  yang  demikian  tentunya  perlu  dilakukan  pembekalan  dalam  dalam  bidang peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  pemahaman  yang  ada  akan  nampak komperhensif  yang mengacu pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Keywords: Pemahaman, tindak pidana, dan transaksi elektronik

## 1. PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara meiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang demikian juga telah dijamin dalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  hak  memperoleh  informasi  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  komunikasi  ditujukan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi  pengguna  dan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan  yang ditetapkan dengan undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Perlu  dipahami  sebagaimana  uraian  di  atas,  bahwa  sebagai  negara  hukum sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  maka  setiap  sendi  kehidupan bermsyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  diselenggarakan  berdasarkan  hukum.  Dalam  hal pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  produk  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara  hukum. 1 hal  ini  juga  dijamin  dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sebagai  sebuah  produk  hukum,  UU  ITE  memperkenalkan  beberapa  konsep  hukum baru  yang  selama  ini  kerap  menimbulkan  polemik  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan penggunaan transaksi elektronok melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal  ini  internet  dan  komputer.  UU  ITE  juga  merupakan  terobosan  hukum  yang  dianggap mampu  mendorong  perkembangan  informasi  dan  teknologi  (IT),  dunia  usaha  dan  bahkan kepentingan  publik  sehingga  mampu  mewujudkan  fungsi  hukum  sebagai  alat  rekayasa social(barkatullah,  2017).  Dipihaklain  menurut  Toni  Yuri  Rahmanto  (2019)  UU  ITE  ini merspon  Tindak  pidana  penipuan  saat  ini  semakin  berkembang  mengikuti  perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan  yang  ada  rupanya  tidak  membuat  tindak  pidana  tersebut  semakin  berkurang  tetapi mengalami peningkatan.
Menjadi  masalah  sebenarnya  adalah  amanat  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  dipahami  secara  subjektif  baik  oleh masyarakat  maupun  penegak  hukum  sehingga  banyak  terjadi  polemik  dalam  penerapan Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Teknologi Informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan  kontribusi      bagi peningkatan   kesejahteraan,   kemajuan,   dan   peradaban   manusia, sekaligus menjadi sarana efektif  perbuatan  melawan  hukum(Winarno  2011).  Disinilah  pentingnya  kegiatan  pengabdian di masyarakat.
Gambaran tersebut sebagaimana sumber data sebagai berikut :
1 Ahmad Redi,2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38-40
Kondisi  di  atas  juga  terjadi  dalam  kegiatan  pengabdian  yang  lain  yang  pernah dilakukan.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Maria  (2019)  berdasarkan  hasil  dialog  dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui undang-undang ite sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya masih banyak dari khalayak sasaran  yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ite. Tidak heran  apabila  mereka  tidak  mengetahui  tentang  tujuan  uu  ite,  perbuatan  yang  dilarang  dalam uu  ite  dan  sanksi  yang  berkenaan  dengan  pelanggaran  uu  ite  dan  hal-  hal  yang  berkenaan dengan ite.
Berangkat  berdasarkan  hal  di  atas,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra  adalah belum  adanya  pemahaman  dan  pengetahuan  atas  pemahaman  tindak  pidana  transaksi elektronik  dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.  Permasalahan  yang  demikian  dapat  menjadi  masalah  dalam  fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai negara hukum.

## 2. METODE PENGABDIAN
Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan cara sebagaimana berikut :
1) Menghubungi, mengkonfirmasi dan menjelaskan dengan adanya kegiatan pengabdian yang akan dilakukan
2) Melakukan kegiatan pengabdian yang meliputi :
a. Penyebaran Quesioner Pra pengabdian
b. Melakukan ceramah
c. Melakukan sesi Tanya jawab
d. Penyebaran questioner pasca pengabdian
e. Memberikan evaluasi materi
Dalam  kegiatan  yang  dilakukan  sasaran  yang  menjadi  objek  pengabdian  adalah masyarakat yang memiliki semua level pendidikan. Sasaran ini tentunya sangatlah memiliki potensi  besar  dalam  mendukung  hasil  pelaksanaan  pengabdian  yang  dilakukan  ke masyarakat nantinya. Target dari pengabdian yang akan dilakukan adalah tersosialisasikannya  Pemahaman  Tindak  Pidana  Transaksi  Elektronik  Dalam  Undang- Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pada  sisi  lain luaran yang ingin dicapai berdasarkan target tersebut adalah publikasi media masa.
Upaya  melakukan  Pemecahan  masalah  dalam  pengabdian  dilakukan  dengan  jalan menyebarkan  quesioner  yang  berkaitan  dengan  Pemahaman  Tindak  Pidana  Transaksi Elektronik  Dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Quesioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mampu mengukur  sejauh  mana  jawaban-jawaban  atas  kemampuan  objek  pengabdian  terkait permaslahan yang dihadapi untuk diselesaiakan dan temukan jalan solusi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Pemahaman  Tindak  Pidana  Transaksi  Elektronik  Dalam  Undang-Undang  No  19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Gagasan  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  tentunya  menjadi  salah  satu  opsi  dalam  mewujudkan  system  hukum  yang  tepat dalam  prinsip  Negara  hokum.  Hal  inilah  yang  seyogyanya  diciptakan  dalam  prinsip  setiap peraturan  perundang-undangan.  Namun  yang  harus  dipedomani  jika  peraturan  perundang- undnagan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada.
Peraturan  perundang-undangan  harus  dipatuhi  setiap  lapisan  masyarakat  dalam upayanya  menjamin  kepastian  hokum  yang  berkeadilan.  Opsi  jika  tidak  ada  kesepakatan adalah  melalui  jalur  konstitusional.  Berangkat  dari  sinilah  maka  team  penelitian  pelu membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas.
Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hokum  atau  law  enforcement.  Masalah  penegakan  hukum  tentunya  menjadi  masalah  yang berbeda dari sisi penerapan hokum yang diterapkan.
Kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  di  institute  penegak  konstitusi  menjadi  salah satu  upaya  dalam  memaksimalkan  peran  penting  keterlibatan  generasi  muda  dalam  proses pengambilan  keputusan-keputusan  strategis  dalam  penerapan  hukum  yang  ada  selama  ini. Salah  satu  yang  diperhatikan  adalah  pengabdian  pada  generasi  muda  akan  memutus  mata rantai  ketidakpahaman  suatau  generasi  ke  generasi  selanjutkan  terkait  suatu  norma  dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil  pengabdian  yang  dilakukan  banyak  pertanyaan-pertanyaan  yang  muncul  dari peserta  kegiatan  pengabdian  terkait  pelaksanaan  undang-undang  selama  ini.  Bagi  mereka kebanyakan  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  lebih  banyak  menekankan  adanya  pemahaman  yang  selama  ini  terjadi  bahwa peraturan  tersebut  sebagai  pasal  karet  yang  berpotensi  menjebak  siapun  juga.  Padahal tentunya  tidak  demikian  yang  ada  dalam  subtansi  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagai  instrument  perlu  dibedakan  antara rule  of  law  dan  law  enforcement atau  dengan kata  lain  dari  sisi  peraturan  dan  penegakan  hokum.  Prinsip-prinsip  yang  ada  dalam peraturan  tentunya  membutuhkan  pemahaman  dari  sisi  peraturan  yang  acapkali  berbeda dengan  sisi  penegakan.  Oleh  karenan  itu  memang  yang  menjadi  evaluasi  ketika  suatu
peraturan  dibentuk  norma  yang  ada  harus  meghindari  delapan  praktik  yang  salah  dalam pembuatan  peraturan  yang  menurut  Lon  F.  Fuller  (2018)    terdapat  8  (delapan)  hal  yang menjadi  penyebab  kegagalan  peraturan  perundang-undangan.  Delapan  kegagalan  hukum tersebut  dapat  dihindari  bila  terjadi  penekanan  pada  isi  peraturan  perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi:
a. Laws  should  be  general. Harus  ada  aturan-aturan  sebagai  pedoman  dalam  pembuatan keputusan  sehingga  perlunya  sifat  tentang  persyaratan  sifat  keumuman.  Aturan-  aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar  ad  hoc  dan  atas  dasar  kebijakan  yang  bebas,  melainkan  atas  dasar  aturan-aturan yang umum.
b. They  should  be  promulgated,  that  citizens  might  know  the  standards  to  which  they  are being  held. Setiap  aturan-aturan  yang  menjadi  pedoman  bagi  otoritas  tidak  boleh dirahasiakan  melainkan  harus  diumumkan  (publikasi).  Persyaratan  bahwa  hukum  harus dipromulgasi  (dipublikasikan)  karena  orang  tidak  akan  mematuhi  hukum  yang  tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum ( norm adressaat ).
c. Retroactive  rule-making  and  application  should  be  minimized. Aturan-aturan  harus dibuat  untuk  menjadi  pedoman  bagi  kegiatan  di  masa  mendatang  sehingga  hukum diminimalisasi berlaku surut.
d. Laws should be understandable . Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.
e. Free of contradiction. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
f. Laws  should  not  require  conduct  beyond  the  abilities  of  those  effected .  Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak  yang terkena  akibat  hukum,  artinya  hukum  tidak  boleh  memerintahkan  sesuatu  yang  tidak mungkin dilakukan.
g. They  should  remain  relatively  constant  through  time. Hukum  tidak  boleh  diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.
h. They  should  be  a  congruence  between  the  laws  as  announced  and  their  actual administration. Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang di- umumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.
Pemahaman mahasiswa
Institut Penegak Konstitusi (IPK) dalam mempertimbangkan sebuah dialektika peraturan seyogyanya menjadi salah satu materi yang perlu  pada  masa  yang  akan  datang  dilakukan  perubahan  yang  mendasar  dalam  peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hal  ini  menjadi  penting  dengan  mempertimbangkan  kondisi  sebagaimana  jawaban quesioner sebagai berikut :
Tabel 5.1

## Rekapitulasi Hasil Jawaban Quesioner
No Pertanyaan Ya    Tidak Tidak tahu 1 Apakah anda paham tindak pidana UU ITE 4 3 2 2 Apakah  anda  pernah  mendengarkan  istilah tindak pidana UU ITE 6 1 2 3 Apakah  anda  pernah  melihat  tindak  pidana UU  ITE  yang  dilakukan  oleh  seorang penegak hukum 5 3 1 4 Apakah  anda  tahu  bagaimana  tidak  pidana UU ITE dalam pelaksanaanya 5 3 1 5 Sudah  relevankah  penerapan  tindak  pidana UU ITE selama ini 3 4 2
Dengan  mempertimbangkan  hasil  quesioner  di  atas  nampak  terlihat  bahwa pemahaman yang baik pada mahasiswa Institut Penegak Konstitusi (IPK) dengan dominant menjawab tahu atas masalah UU  ITE. Pemahaman  yang utuh menjadikan para mahasiswa mampu menterjemahkan pemahaman tersevut untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
Idealnya  memang  wawasan  pasal  karet  dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tereduksi dengan adanya pemahaman yang menyeluruh  terkait  isi  dan  subtansi  yang  ada  dalam  undang-undnag  ITE  tersebut.  Akan tetapi  pengabdian  terkait  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan secara terus menerus.
Hal  ini  sejalan  yang  disampaikan  dalam  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  Faulinda Ely Nastiti, (2019) Pencegahan tindakan cyberbullying dapat  dilakukan  dengan  kegiatan sosialisasi  tentang  penyuluhan  bahaya  dampak  Bullying  dan  bagaimana  pencegahannya. Terlebih  lagi  peran  orang  tua  yang  sangat  membantu  pencegahan  perilaku bullying sejak usia dini. Termasuk dalam hal ini yang masuk dalam kategori tindak pidana UU ITE.

## 2) Penguatan Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam  Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Adanya  pihak  yang  terjerat  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sangatlah  mendi  indicator  bahwa  telah  terjadi  pemahaman  yang berbeda  terkait  apa  yang  tertulis  dalam  UU  ITE.  Hal  inilah  yang  selama  ini  menjadi pengaruh doktrin ke kekalangan mahasiswa terkait UU ITE tersebut. Namun secara praktis atau  pada  sisi  lain  pemahaman  demikian  menjadi  kewaspadaan  dari  kalangan  mahasiswa dalam hal melakukan kegiatan atau bertransaksi secara elektronik.
Adanya  opsi  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  untuk  diterapkan  asas  fiksi  hukum  atau  setiap  orang dianggap tahu dan paham terhadap noram dalam undang-undang menjadi setiap orang harus taat.  Namun  melihat  dari  berbagai  pertanyaan  yang  muncul,  maka  terkait  Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kajian lebih mendalam pada masa  yang  akan  datang  dibutuhkan  terkait  isi  dan  subtansi  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengabdian  yang  dilakukan  pada  masa  yang  akan  datang  ditekankan  pada  aparat penegak  hukum  yang  menerapkan  isi  dan  subtansi  dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sehingga  jangan  sampai  menimbulkan
masalah  dalam  penafsiran  untuk  kemudian  diterapkan  apa  yang  ada  dalam  pengaturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hal  ini berdasarkan hasil deskripsi analisa tabel  yang dibawah ini  yang  merupakan hasil analisa quesioner sebagai berikut :
Tabel 5.2 Hasil Quesioner Pasca Pengabdian No Pertanyaan Ya Tidak   Tidak tahu 1 Apakah anda paham tindak pidana UU ITE 6 2 1 2 Apakah anda pernah mendengarkan istilah tindak pidana UU ITE 7 1 1 3 Apakah  anda  pernah  melihat  tindak  pidana  UU ITE  yang  dilakukan  oleh  seorang  penegak hukum 4 4 1 4 Apakah  anda  tahu  bagaimana  tidak  pidana  UU ITE dalam pelaksanaanya 5 3 1 5 Sudah  relevankah  penerapan  tindak  pidana  UU ITE selama ini 4 3 2
Berdasarkan  data  diatas,  maka  terlihat  makin  dominant  pemahaman  atas  masalah pokok  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  oleh  peserta  sehingga  kegiatan  pengabdian  yang  demikian  tentunya perlu dimaksimalkan pada masa yang akan datang.
Pada sisi lain, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  harus  mampu  memperkuat  nilai-nilai  keadilan  social  dimana  wujud  dalam Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bukan sebagai  bentuk  identitas  doktrin  nilai  dalam  peraturan  yang  hanya  menekankan  spek formalitas  akan  tetapi  aspek  subtansi.  Hal  ini  yang  tergambarkan  oleh  S.  Putra  (2014) dimana  Pengaturan  e-Commerce  dalam  UU  ITE  telah  memberikan  kepastian  dan kesepahaman mengenai apa  yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  kepada  pedagang,  penyelenggara  dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik UU  ITE  haruslah  mampu  diterjemahkan  sebagaimana  prinsip  informasi  dan transaksi  elektronik  di  mana  suatu  aturan  yang  dibuat  oleh  negara  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi  berperan  penting  dalam  perdagangan  dan  pertumbuhan  perekonomian nasional  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pemerintah  perlu  mendukung pengembangan  teknologi  informasi  melalui  infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya sehingga  pemanfaatan  teknologi  informasi  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  sosial,  budaya  masyarakat Indonesia.(Harahap,  2020).  Hal  ini  akan  nempak  berdasarkan  hasil  pengabdian  yang  telah dilakukan.
Beberapa jawaban questioner peserta lebih melihat bahwa peraturan dalam Undang-
Undang No 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik lebih menekankan pada  aspek  subtansi  yang  pada  gilirannya  menjadikan  penerapan  norma  dalam  Undang- Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  kabur  atau  tidak jelas.  Disinilah  memang  kegiatan  pengabdian  seyogyanya  perlu  dilakukan  secara  terus menerus  terkait  implementasi  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Disinilah  mesipun  terdapat  dampak  negatif,  akan  tetapi  proses  keabsahan  yuridis dari  UU  ITE  harus  dijalankan  dengan  melihat  prospek  positifnya.  Dampak  negatif
sebagaimana  disebutkan  Teknologi  informasi  ini  mempunyai  dampak  negatif  yang  dapat merugikan  banyak  pihak  dikarenakan  belum  jelasnya  hukum  yang  mengatur  tentang penggunaan  teknologi  informasi,  seperti  kejahatan  dalam  dunia  telematika  ( cybercrime ), pelanggaran  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  di cyberspace dan  lain-lain  serta  lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi  (S.  Sidiq,  2013).  Nmauan  tentunya  terlepas  dari  sisi  negatift  tersebut  dalam  UU ITE,  UU  ITE  diharapkan  mampu  menjadi  instrument  dalam  hal  menghilangkan  ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macam tindak pidana kebencian yang terjadi di  Indonesia, tindak pidana kebencian  yang dilatar belakangi  oleh  isu  suku, agama, ras  dan  antargolongan  tidak  terlepas  dari  peran  ujaran-ujaran  kebencian  yang  dilontarkan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu (Nugroho, 2018).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  implikasi  hasil  pengabdian  ini  sangatlah  menarik, mengingat  mengembangkan  aspek  pemahaman  kepada  peserta  pengabdian  yang bukanhanya  melihat  dari  sisi  negatif  dari  UU  ITE  sebagai  Produk  hukum,akan  tetapi  sisi positifnya  dengan  mempertimbangkan  kondisi  dimana  pemanfaatan  digital  menjadi  salah stau  intrument  kemajuan  namun  juga  berpotensi  menjadi  masalah  jika  digunakan  secara tidak  tepat.  Disinilah  peran  penting  negara,  dalam  memanfaatakan  UU  ITE  sebagai pengendali,  mengingat  menurut  AP  Edi  Atmaja(2014)  keberadaan  UU  ITE  dianggap sebagai bentuk lain dari kedaulatan negara.
Gambar 1. Tim Pelaksana Bersama Peserta Pengabdian kepada Masyarakat

## 4. KESIMPULAN
1) Hasil  kegiatan  pengabdian  dan  menyajian  questioner  yang  kemudian  telah  di  tulis  oleh peserta  pengabdian  ditemukan  pandangan  bahwa  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument perlu dibedakan antara rule of law dan law enforcement atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hokum. Prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  peraturan  tentunya  membutuhkan  pemahaman  dari  sisi peraturan  yang  acapkali  berbeda  dengan  sisi  penegakan.  Hal  ini  dilatarbelakangi  bahwa hasil pengabdian  yang dilakukan banyak pertanyaan-pertanyaan  yang muncul  dari peserta kegiatan  pengabian  terkait  pelaksanaan  undang-undang  selama  ini.  Bagi  mereka kebanyakan  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  lebih  banyak  menekankan  adanya  pemahaman  yang  selama  ini  terjadi  bahwa peraturan  tersebut  sebagai  pasal  karet  yang  berpotensi  menjebak  siapun  juga.  Padahal tentunya  tidak  demikian  yang  ada  dalam  subtansi  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2) Beberapa  jawaban  questioner  peserta  lebih  melihat  bahwa  peraturan  dalam  Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menekankan pada  aspek  subtansi  yang  pada  gilirannya  menjadikan  penerapan  norma  dalam  Undang- Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  kabur  atau  tidak jelas.  Disinilah  memang  kegiatan  pengabdian  seyogyanya  perlu  dilakukan  secara  terus menerus  terkait  implementasi  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Hal  yang  paling  utama  kegiatan  pengabdian  adalah  melalui  aparat penegak hokum yang anantinya diharapkan mampu menekankan bukan hanya legal aspek, akan tetai subtansi aspek yang terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Saran
1) Diharapkan  pengabdian  pada  masa  yang  akan  datang  dapat  dilakukan  pengabdian  yang serupa  pada  penegak  hokum,  melalui  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2) Diharapkan pemerintah  melakukan perubahan terkait  Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3) Diharapkan  masyarakat  mentaati  subtansi  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No  19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## REFERENSI
Ahmad  Redi,2018,  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Sinar  Grafika, Jakarta
Atmaja105,  A.  E.  (2014).  Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Maya:  Kritik  UU  ITE  Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo.
Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia.
Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020, July). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang  ITE  di  Indonesia.  In Journal  of  Social  Responsibility  Projects  by Higher Education Forum (Vol. 1, No. 1, pp. 28-31).
Marlia,  E.  P.  (2019).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Undang-Undang  ITE  sebagai  Payung Hukum  Di  SMA  Al-Huda  Kabupaten  Lampung  Selatan.  In Seminar  Hasil-Hasil Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Lampung  di  Emersia  Hotel  and  Resort 2019 .

## Nastiti,  F.  E.,  Prastyanti,  R.  A.,  &  Srirahayu,  A.  (2019).  ADVOKASI  UU  ITE: PENINGKATAN KEWASPADAAN GURU TERHADAP SERANGAN
CYBERBULLYING  ANTAR  PESERTA  DIDIK  DI  GUGUS  II  HARJUNO (Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta). Jurnal Informa , 5 (3), 6-10.
Nugroho,  A.  A.,  Suyanto,  H.,  &  Mulyadi,  M.  (2018).  SOSIALISASI  UU  NO.  19  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  DI  KELURAHAN DUREN  TIGA.  In Seminar  Nasional  Hasil  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (Vol.  1, No. 1).
Putra,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-Beli Melalui E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 197-208.
Rahmanto,  T.  Y.,  Kav,  J.  H.  R.  S.,  &  Kuningan,  J.  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi  Elektronik. Jurnal  Penelitian  Hukum  DE JURE , 19 , 31-52.
Sidik,  S.  (2013).  Dampak  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya , 4 (2).
Winarno,  W.  A.  (2011).  Sebuah  Kajian  Pada  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen , 10 (1).