Implementation of Probationary Penalty Against Soldiers of the Indonesian National Army Who Are Proven to Have Committed the Crime of Insubordination with Real Actions
Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata
Achmad Adharis Wijaya 1) ; Potler Gultom 2) ; Sujono 3)
1) Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Email: 1) adharisadharis41250@gmail.com; 2) potlergultom1957@gmail.co; 3) merpatisjn@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 Agustus 2023] Revised [22 September 2023]
Accepted [30 september2023]

## ABSTRAK
Insubordinasi  merupakan  suatu  tindak  pidana  militer  murni  dimana  pelakunya  itu  sendiri  adalah seorang  militer.  Maksud  dari  tindak  pidana  insubordinasi  ini  adalah  seorang  bawahan  dengan tindakan  nyata  mengancam  dengan  kekerasan  yang  ditujukan  kepada  atasannya  atau Komandannya. Bagaimana pengaturan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan yang nyata dalam  hukum  pidana  militer  Indonesia?  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  anggota  TNI sebagai pelaku tindak pidana insubordinasi dengan nyata berdasarkan putusan pengadilan militer III-19  Jayapura  nomor  236-K/PM.III-19/AD/XI/2021.  Pengaturan  Tindak  Pidana  Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia. Pada kasus insubordinasi, Peradilan Militer dan Peradilan Umum berbeda dalam tahap penyelesaiannya serta aturan yang digunakan  cenderung  berbeda  meski  sama-sama  mengatur  mengenai  insubordinasi.  Dalam KUHP insubordinasi diatur dalam Pasal 459-461, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM. putusan yang diberikan oleh hakim tergolong ringan, karena jika merujuk pada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  insubordinasi  yaitu  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) insubordinasi tergolong kedalam kategori tindak pidana  berat  karena  ancaman  hukumannya  yaitu  di  atas  5  (lima)  tahun  penjara.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Yuridis Normatif dengan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan  Tindakan  Yang  Nyata  Dalam  Hukum  Pidana  Militer  Indonesia,  lebih  baik  ditaur  secara spesialis  oleh  KUHPM  karena  Tindak  Pidana  Insubordinasi  merupakan  tindak  pidana  khusus sehingga  pegaturannya  juga  harus  dibuat  khusus.  Pertanggungjawaban  Pidana  Anggota  TNI Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Insubordinasi  Dengan  Nyata  hakim  dalam  memutus  perkara Tindak  Pidana  Insubordinasi  lebih  baik  memberikan  putusan  yang  berat  sesuai  dengan  Pasal yang terdapat dala KUHPM agar terciptanya loyalitas terhadap atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang telah tertuang di dalam sapta marga dan sumpah prajurit.

## ABSTRACT
Insubordination is a purely military crime where the perpetrator is a military person. The purpose of  the  crime  of  insubordination  is  that  a  subordinate  with  real  actions  threatens  with  violence aimed at his superior or his Commander. How is the regulation of insubordination criminal offense with real action in Indonesian military criminal law? How is the criminal liability of TNI members as perpetrators  of  the  crime  of  insubordination  with  real  actions  based  on  the  decision  of  Military Court  III-19  Jayapura  number  236-K/PM.III-19/AD/XI/2021.  Regulation  of  the  Crime  of Insubordination by Actual Action in Indonesian Military Criminal Law. In cases of insubordination, Military Courts and General Courts differ in the stages of resolution and the rules used tend to be different even though they both regulate insubordination. In the Criminal Code, insubordination is regulated in Articles 459-461, while the specific regulation is regulated in Articles 106-109 of the KUHPM. the decision given by the judge is relatively light,  because if you refer to the provisions governing  the  crime  of  insubordination,  namely  in  the  Military  Criminal  Code  (KUHPM) insubordination  is  classified  into  the  category  of  serious  crimes  because  the  penalty  is  above  5 (five) years in prison. This research uses the Normative Juridical research method with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The regulation of the Crime of Insubordination  with  Real  Actions  in  Indonesian  Military  Criminal  Law  should  be  regulated  by KUHPM because the Crime of Insubordination is a special crime so that the regulation must also be  made  special.  Criminal  Liability  of  TNI  Members  as  Perpetrators  of  Criminal  Acts  of Insubordination  by  Real  Judges  in  deciding  cases  of  Criminal  Acts  of  Insubordination  should provide heavy verdicts in accordance with the Articles contained in the KUHPM in order to create loyalty to superiors by adhering to the joints that have been contained in the Sapta Marga and the oath of the soldier.

## KEYWORDS
Crime, Insubordination, Indonesian Army Soldier
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka.  Ini  berarti  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa dalam bermasyarakat dan bernegara didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tujuan dari ketentuan tersebut menjamin hak setiap warga negara Indonesia dalam penegakan hukum  yang  salah  satunya  tertuang  didalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Hukum  merupakan  sistem  yang  berarti  bahwa  hukum  itu  merupakan  tatanan,  merupakan  suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan  perkataan  lain  tatanan  hukum  untuk  menata,  menyusun  dan  mengatur  tertib  kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu pemerintahan.
Instrumen  didalam  menjalankan  pemerintahan  salah  satu  diantaranya  adalah  bidang  pertahanan dan  keamanan  dalam  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Institusi  yang mendapat  tanggung  jawab  penuh  dalam  bidang  pertahanan  dan  keamanan  tersebut  adalah  institusi militer atau lebih dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI).
TNI  merupakan  institusi  pertahanan  negara  yang  terdiri  dari,  TNI  Angkatan  Udara, TNI  Angkatan Laut,  dan  TNI  Angkatan  Darat  yang  memiliki  tugas  pokok  untuk  menjaga  kedaulatan  NKRI  dengan kekuatan alutsista dan prajurit yang tersedia. Tugas yang diemban oleh Prajurit TNI memang lebih berat dibandingkan  dengan  masyarakat  sipil  di  Indonesia.  Peranan  utama  bagi  Prajurit  TNI  adalah  untuk menjaga dari segala jenis ancaman bersenjata baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Dijelaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia  yang  menyebutkan  “Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945,  serta  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Berbeda  dengan  pidana  umum,  hukuman  bagi  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana insubordinasi  harus  diselesaikan  di  Pengadilan  Militer  dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur.  Sesuai dengan  asas-asas  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer salah satunya  adalah  kesatuan  komando.  Dimana  seorang  komandan  mempunyai  kedudukan  sentral  dan bertanggungjawab  penuh  terhadap  kesatuan  dan  bawahannya.  Artinya  bahwa  atasan  mempunyai  hak penuh terhadap bawahannya dan atasan harus dihormati serta diikuti.
Insubordinasi  diatur  secara  khusus  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM). Berbeda  dengan  pidana  biasa  bila  ada  penyerangan  terhadap  seseorang  yang  menimbulkan  luka  bisa diancam pidana penganiayaan yang dalam penyelesaian perkara tersebut harus ada aduan dari korban. Tetapi  dalam  insubordinasi  yang  dilakukan  oleh  anggota  TNI  kasus  tersebut  akan  masuk  kepengadilan melalui  pengaduan  langsung  dari  korban  dan  atau  laporan  dari  atasan  yang  berhak  menghukum (Ankum).
Adapun  perkara  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  salah  satu  perkara  insubordinasi  yang dilakukan Prajurit TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan perkara Nomor 236- K/PM.III-19/AD/XI/2021  dengan  Terdakwa  Serda  Budi  Tarigan  NRP  31960022360874.  Terdakwa  yang diduga melakukan pembangkangan terhadap atasannya diproses dengan jalur hukum melalui Peradilan Militer.  Oditur  Militer  yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan terhadap Terdakwa dengan Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Peristilahan
Istilah  pemidanaan  dikenal  dengan  sebutan  hukum  pemidanaan  yang  dalam  Bahasa  Belanda penitentier recht . Menurut sebagian kalangan  dipakai sebagai kata  lain  dari Straffen.  Penitentier Recht atau Straffen  Recht secara  etimologis  dapat  dipilah  atas  kata  dasar straffen ( naamwoord )  yang  berarti  pidana, namun straffen ( werkwoord ) dapat juga berarti pemidanaan dan recht berarti hukum. Pakar hukum pidana William Moris menggunakan istilah Penitentiary yang diartikan sebagai berikut:
1. A  prison  for  those  convicted  of  major  crimes (penjara  bagi  para  narapidana  yang  melakukan  kejahatan besar).
2. Pertaining  to  or  used  for  punishment  or  reform  of  criminals  or  wrong  doers (berkaitan  dengan  atau dipergunakan  untuk  memidana  atau  membina  penjahat-penjahat  atau  orang-orang  yang  melakukan kesalahan).
3. Resulting  in  or  punishable  by  imprisonment  in  a  penitentiary (akibat/hasil  dari  atau  dapat  dihukumnya seseorang melalui penem-patan dalam suatu lembaga penjara).
4.  Sejauh  ini,  beberapa  pakar  hukum  pidana  mempergunakan  istilah  hukum  penitensier,  walaupun  ada sebagian  pakar  hukum  pidana  lebih  suka  menulis  menggunakan  istilah  hukum  penitensia  misalnya  S.R. Sianturi  dengan  alasan  dari  sudut  semantik  dan  etimologis  lebih  dekat  kepada  bahasa  aslinya,  yaitu bahasa  latin.    Dalam  penggunaan  istilah,  ternyata  di  Indonesia  lebih  banyak  pakar  dan  penulis  hukum pidana yang menyebut hukum penitensier, yang lebih dekat kepada bahasa Belanda

## Pengertian
Istilah  hukuman  dan  dihukum  berasal  dari  kata  bahasa  Belanda  yaitu straf dan wordt  gestraf yang merupakajn istilah konvensional, sedangkan istilah inkonvensional adalah pidana sebagai pengganti kata straf dan diancam pidana untuk menggantikan kata wordt gestraft .
Pemidanaan  adalah  sinonim  dengan  perkataan  penghukuman  yaitu  penghukuman  yang  berasal  dari kata  hukum,  sehingga  dapat  diartikan  menetapkan  hukum  atau  memutuskan  tentang  hukumannya ( berechten ).
Penghukuman  dalam  hal  ini  mempunyai  makna  sama  dengan sentence atau veroordeling . Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan  diadakannya  pemidanaan  dalam  KUHP  tertuang  dengan  jelas  pada  Pasal  5l  yang  berbunyi sebagai berikut:
a.  Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi  pelindungan  dan pengayoman masyarakat.
b.  Memasyarakatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
c.  Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,  memulihkan  keseimbangan,  serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat;
d.  Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Berdasarkan  tujuan  pemidanan  tersebut  di  atas  dapat  terwujud  apabila  melihat  beberapa  tahap perencanaan sebagai berikut:
a.  Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; b.  Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; c.  Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## Pengaturan
Pemidanaan  yang  diatur  didalam  KUHP  menurut jenis  hukuman  atau  macam  ancaman  hukuman tersebut adalah: a. Pidana Pokok.
1.  Pidana penjara.
2.  Pidana tutupan.
3.  Pidana pengawasan.
4.  Pidana denda.
5.  Pidana kerja sosial.
b. Pidana Tambahan.
1.  Pencabutan hak-hak tertentu
2.  Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan
3.  Pengumuman putusan hakim.
4.  Pembayaran ganti rugi.
5.  Pencabutan izin tertentu.
6.  Pemenuhan kewajiban adat setempat.
c. Pidana yang bersifat khusus yaitu pidana mati.
Sedangkan  menurut  KUHPM  jenis  hukuman  atau  macam  ancaman  hukuman  terdapat  pada Pasal 6 sebagai berikut: a. Pidana Pokok :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan.
b. Pidana Tambahan :
1.  Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
2.  Penurunan pangkat
3.  Pencabutan hak-hak .yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-2 dan ke-3 KUHP

## Asas-asas
Indonesia sebagai negara didasarkan pada hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan  hukum  sebagai  panglima  tertinggi.  Sedangkan  keadilan  merupakan  raja  baik  secara langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.
Berdasarkan  hukum  dan  keadilan  tersebut,  dalam  pemidanaan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana tidak  akan  terlepas  dari  asas-asas  hukum  pidana  yang  terdapat  didalam  sistem  peradilan  pidana. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:
1.  Asas Legalitas ( Legality Principle ).
Asas  legalitas  mendasari  beroprasinya  sistem  peradilan  pidana  dan  sebagai  jaminan  bahwa  sistem peradilan  pidana  tidak  akan  bekerja  tanpa  landasan  hukum  tertulis.  Asas  ini  berpangkal  tolak  pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan mengelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.
2.  Asas Kelayakan atau Kegunaan ( Expediency Principle ).
Asas  yang  menghendaki  bahwa  dalam  beroprasinya  sistem  peradilan  pidana  menyeimbangkan antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan.  Bekerjanya  sistem  peradilan pidana  dimulai  dengan  memperhitungkan  bahwa  apakah  yang  dilakukan  itu  sebuah  aktivitas  yang layak  dan  berguna  untuk  dilakukan  sehingga  terkesan  lebih  memberikan  kemanfaatan  ketimbang kerugian.
3.  Asas Prioritas ( Priority Principle ).
Asas  yang  menghendaki  sistem  peradilan  pidana  mempertimbangkan  aktivitas-aktivitas  yang  perlu didahulukan,  misalnya  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  dinilai  membahayakan  masyarakat atau yang  menjadi  kebutuhan  yang  mendesak.  Asas  ini  didasarkan  pada  semakin  beratnya  sistem peradilan  pidana,  sementara  kondisi  kejahatan  cenderung  semakin  meninggi.  Prioritas  disini  tidak hanya berkaitan dengan berbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga dengan tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.
4.  Asas Proporsionalitas ( Proporsionality Principle ).
Asas  yang  menghendaki  agar  sistem  peradilan  pidana  dalam  penegakan  hukum  pidana  hendaknya mendasarkan  pada  proporsional  antara  kepentingan  masyarakat,  kepentingan  negara,  dan kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan  kepantingan  korban.  Dengan  asas  ini  maka  sistem  peradilan pidana  bukan  sekedar  menjalankan  dan  melaksanakan  hukum  melainkan  seberapa  jauh  penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang dinginkan.
5.  Asas Subsidair ( Subsidairity Principle ).
Asas  yang  menerangkan  bahwa  penerapan  hukum  pidana  yang  utama  dalam  menanggulangi kejahatan  tapi  sanksi  hanya  merupakan  alternatif  kedua.  Dengan  asas  ini  berarti  sistem  peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih  ada  sarana  lainnya  yang  dapat  digunakan  menanggulangi  kejahatan  maka  sarana  hukum pidana sedapat mungkin dihindari.
6.  Asas Kesamaan di Depan Hukum ( Equality Before The Law ).
Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih  kasih  semuanya  mendapat  perlakuan  dan  hak  yang  sama.  Dengan  asas  ini  sistem  peradilan pidana  selalu  mengedepankan  kesamaan  sehingga  siapapun  dan  bagaimanapun  kondisi  setiap subyek  hukum  yang  menghendaki  pelayanan  dalam  penyelesaian  permasalahan  hukum  harus
dipandang  sama  dengan  perlakuan  yang  sama  pula,  harus  menghindari  diskriminatif  dengan  tidak mendahulukan  dan  mengutamakan  yang  berekonomi  atau  yang  berkuasa  sementara  mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu

## Syarat-syarat
Suatu  tindak  pidana  dalam  pemidanaan  dapat  terpenuhi  apabila  perbuatannya  telah  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  terlebih  dulu.  Adanya  unsur  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa tindak pidana yang terjadi memang termasuk dalam kejahatan. Adapun unsur tindak pidana antara lain: a.  Adanya unsur kesalahan.
b.  Adanya subjek.
c.  Perbuatan yang melawan hukum.
d.  Tindakan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  Undang-Undang  dan  siapa  yang  melanggarnya  akan diancam dengan pidana.
e.  Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu.
Dari  kelima  unsur-unsur  tindak  pidana  diatas,  bisa  disimpulkan  atau  diringkas  kembali  menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam unsur subjektif akan termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan. Unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:
1.  Kesengajaan dan ketidaksengajaan.
2.  Maksud dalam suatu percobaan.
3.  Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
4.  Merencanakan terlebih dulu.
5.  Perasaan takut.
Sedangkan  untuk  unsur  objektifnya  adalah  tindakan  atau  perbuatan  yang  melawan  hukum, tindakan yang dilarang oleh perundangan dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu. Unsur objektif tindak pidana sebagai berikut:
1.  Adanya sifat melawan hukum.
2.  Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  untuk  penulisan  tesis  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  (yuridis  normatif).  Penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  penelitian  hukum  berupa pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual  approach) serta  pendekatan  kasus  (case  approach),  dengan  cara  mengkaji,  menelaah,  mengelompokkan peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi di Indonesia dan penerapan pidana oleh Mahkamah Agung atau Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Tindak  Pidana  Insubordinasi  Dengan  Tindakan  Yang  Nyata  Dalam  Hukum  Pidana Militer Indonesia
Tindak  pidana  militer  murni  identik  dengan  tindakan  terlarang,  biasanya  dilarang  oleh  peraturan militer.  Pengkategorian  tindak  pidana  militer  murni  selain  kekhususan  sifatnya  juga  terkait  dengan kepentingan  militer.  Kekhususan  menurut  Rudi  Satriyo  berupa  pengaturan  perbuatan  atau  tingkah  laku tertentu  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  orang  lain  selain  orang  tertentu,  maka  dapat  dikaji  dari  segi subtansi  pengaturannya  terkait  kepada  siapa  hukum  tindak  pidana  khusus  tersebut.  Pembahasan  dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan  khas  ditentukan  oleh  Undang-undang,  seperti  halnya  tindak  pidana  militer  yang  penulis  kaji, terakhir  terkait  berlaku  pada  orang  tertentu  artinya  ditetapkan  dan  diberlakukan  terhadap  pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus  menurut  Undang-undang  Hukum  Pidana  Militer.  Contoh  dari  tindak  pidana  militer  murni  adalah Tindak Pidana Insubordinasi.
Mengenai ketentuan pidana dari segi pengertiannya apabila berpatokan pada asas legalitas, maka pengertian  tindak pidana  Insubordinasi jelas yaitu suatu  tindakan kejahatan  atau tindakan nyata  berupa melawan atasan baik berupa ancaman kekerasan maupun tindakan nyata. Sebagai pelaku disini adalah
seorang  bawahan,  sedangkan  korban  adalah  seorang  atasan  sebagai  pihak  yang  dirugikan,  dari  sini dapat ditarik pemahaman bahwa lege scripta, lege certa, dan lege stricta dalam pengertian tindak pidana Insubordinasi sudah sesuai dengan ketentuan asas legalitas karena dikatakan secara jelas apa itu tindak pidana  Insubordinasi.  Tindak  pidana  Insubordinasi  sifatnya  melanggar  ketentuan  hukum  pidana  militer, karena hakekat tindak pidana itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Sifat melanggar hukum dikategorikan sebagai:
1.  Bertentangan  dengan  hukum  yang  ada,  pada  rana  militer  tentunya  bertentangan  dengan  hukum pidana  militer  dan  Undang-undang  militer  lainnya.  Bertentangan  dengan  hukum  belum  tentu melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, biasanya terkait tata tertib.
2.  Bertentangan  dengan  hak  yang  dimiliki  oleh  orang  lain,  pada  rana  militer  hak  orang  yang  dimaksud selain hak dari kalangan komando mereka, juga hak masyarakat sipil yang bisa menjadi cakupan atas hak ini;
Berprilaku  tanpa  hak,  jelas  di  dalam  kalangan  militer  seseorang  anggota  TNI  harus  berprilaku sesuai  dengan  sistem  komando  yang  berpedoman  pada  Undang-undang  militer,  sapta  marga  dan sumpah prajuritnya, dan jangan berprilaku diluar kewenangan atau hak mereka.
Penerapan  penyelesaian  tindak  pidana  insubordinasi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang No.31 Tahun 1997 melalui proses peradilan adalah sebagai berikut :
1. Tahap Penyidikan
a.  Adanya  suatu  penyelidikan  dan  penyidikan  dapat  diproses  jika  adanya  pengaduan  dari  korban langsung (atasan) dan atau laporan dari Ankum. Dari adanya laporan itu dapat diajukan langsung kepada Polisi Militer.
b.  Hasil penyidikian selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.
c.  Berita  Acara  Pemeriksaan  tersebut  kemudian  dilimpahkan  kepada  Oditur  Militer  untuk  diperiksa apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila berkas sudah lengkap, Penyidik wajib segera menyerahkannya kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).
2. Tahap Penyerahan Perkara
a.  Tahap  penyerahan  perkara  diserahkan  kepada  PAPERA,setelah  itu  PAPERA  akan  menentukan apakah  perkara  tersebut  diajukan  ke  pengadilan  militer  atau  cukup  dengan  sidang  disiplin  militer saja.
b.  PAPERA yang sudah  menentukan untuk diajukan ke  pengadilan militer kemudian membuat surat keputusan  penyerahan  perkara  yang  dikirimkan  ke  Oditur  Militer,  tetapi  apabila  PAPERA  tidak setuju  untuk  diajukan  ke  Pengadilan  Militer  maka  Oditur  Militer  dapat  membuat  surat  keberatan yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Militer  Utama,  setelah  itu  Pengadilan  Utama  menentukan berkas tersebut dilimpahkan atau tidak ke Pengadilan Militer.
c.  Perkara  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  di  ajukan  ke  Pengadilan  Militer  maka  Oditur Militer membuat surat dakwaan untuk diserahkan kepada Pengadilan Militer beserta BAP dan surat keputusan penyerahan perkara dari PAPERA.
3.  Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer. Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di Pengadilan Umum.
4.  Tahap Pelaksanaan Putusan Putusan  hakim  sesuai  proses  beracara  pidana  militer  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana Insubordinasi mengacu pada Pasal 106 KUHPM, dimana ancaman pidana untuk kasus Insubordinasi pada Pasal 106 KUHPM adalah pidana penjara 9 Tahun, apabila menyebabkan luka maka hukuman penjara menjadi 10 Tahun, dan apabila menyebabkan kematian pidana penjara  maksimal 12 Tahun, pidana penjara tersebut merupakan pidana pokok.
Pidana  tambahan  berupa  pemecatan  dari  dinas  militer,  pemecatan  ini  dilakukan  karena  pelaku dianggap berbahaya dalam kehidupan militer dan agama.
Penerapan  Pidana  Percobaan  Terhadap  Prajurit  TNI  Yang  Terbukti  Melakukan  Tindak  Pidana Militer Insubordinasi Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021
Insubordinasi  merupakan  tindak  pidana  melawan  atasan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  di  saat jam  dinas,  maupun  diluar  jam  dinas  dengan  syarat  atasan  tersebut  mendapatkan  surat  perintah  dinas untuk  mengemban  tugas  atau  mewakili  kompi  kesatuannya.  Tindak  pidana  insubordinasi  marak  sekali terjadi di kalangan TNI, baik itu pola dan cara melakukannya. Insubordinasi merupakan perbuatan yang
sangat  tidak dibenarkan  dikalangan militer, karena  dianggap  telah  melanggar sapta marga dan sumpah prajurit  yang  menjadi  dasar  acuan  pola  kepribadian  sebagai  prajurit  TNI.  Berikut  peenjelasan  terakait Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara insubordinasi,  seperti  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  secara  berulang  kali,  hakim  akan  menjatuhkan hukuman  berat  apabila  prajurit  yang  melakukakan  insobordinasi  kemudian  diketahui  telah  melakukan perbuatan pidana juga sebelumnya.
Dalam hal ini salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah faktor  sebab  akibat.  Misal,  seorang  atasan  menghukum  bawahannya  karena  kesalahan  yang  telah diperbuat,  hukuman  yang  diberi  berupa  tindakan  kekerasan  secara  fisik,  pada  saat  atasan  tersebut memukul  bawahannya  mendadak  bawahannya  reflek/kaget  dengan  respon  memukul  balik  atasannya, tanpa  sengaja  mengenai  bagian  vital  tubuh  atasan,  maka  oleh  karena  perbuatan  itu  atasan  meninggal dunia,  maka  dalam  hal  ini  tindakan  bawahan  terhadap  atasannya  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan  pembunuhan  dengan  sengaja  sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHP  yang  ancaman hukumannya lima belas tahun penjara,  akan  tetapi perbuatan  tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan  karena  factor  ketidaksengajaan,  sehingga  hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  bisa  lebih ringan daripada hukuman semestinya yang diatur oleh perundangundangan.
Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan dan terlepas dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara  dan  tetap  berpedoman  pada  aturan  yang  berlaku.  Upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk meminimalisir tindak pidana insubordinasi yang terjadi di indonesia yaitu dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan kepada prajurit-prajurit TNI di seluruh indonesia, saat ini pun sosialisasi sudah berjalan yaitu  yang  dilakukan  oleh  corps,  batalyon  atau  satuan-satuan  yang  membidangi  masalah  berkaitan dengan  pelanggaran-pelanggaran  serta  tindak  pidana  yang  terjadi  di  TNI,  yakni  ialah  corps  bagian hukum,  satuan  ini  memberikan  informasi  kepada  prajurit  mengenai  bahaya,  dampak  serta  sanksi  yang akan diterima apabila anggota TNI melakukan pelanggaran, kejahatan dan tindak pidana militer, contoh yang  sering  terjadi:  (narkotika,  desersi,  asusila,  penganiayaan)  sanksinya  bisa  berupa  penurunan pangkat,  pidana  penjara  hingga  pemecatan  dan  pencabutan  hak  sebagai  anggota  militer  secara  tidak terhormat.  Selain  itu  dilakukannya  juga  rapat  komite  secara  massif  setiap  bulan  yang  bertujuan  untuk menyamakan  persepsi  antara  satuan  serta  membahas  mengenai  perkembangan  penyelesaian  kasus, faktor-faktor yang menjadi kendala untuk kemudian dicarikan solusinya secara Bersama.
Dalam  hal  penegakan  hukum  perkara  insubordinasi  maka  proses  yang  dilalui  sama  dengan penegakan hukum perkara pidana lainnya yang terdakwanya ialah anggota militer, artinya tetap diproses berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan  militer  dan  disidangkan  di  Pengadilan  Militer  selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan militer.
Tindakan  insubordinasi  yang  terjadi  di  lingkungan  militer  tidak  seharusnya  ada  dan  perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan baik dari segi hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Namun,  apabila  terjadi  maka  tindakan  insubordinasi  yang  dilakukan  secara  nyata  akan  memperberat hukuman si terdakwa, terlebih jika akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan atasan terluka atau bahkan meninggal dunia.
Oleh  karena  itu  hukuman  yang  diterima  oleh  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana insubordinasi seharusnya  berat, mengingat bahwa insubordinasi termasuk dalam kategori tindak pidana berat, hukuman yang diberikan tidak hanya berupa hukuman badan (penjara) akan tetapi juga hukuman administrasi dan hukuman secara sosial, seperti penundaan kenaikan pangkat, penundaan kesempatan untuk  melanjutkan  sekolah/studi,  penundaan  kenaikan  gaji,  tidak  mendapatkan  remon,  dsb.  Itu  semua cukup menjadi suatu pukulan bagi si prajurit itu sendiri. Beliau menambahkan bahwa rasa keadilan dalam penegakkan  hukum  militer  seharusnya  tidak  hanya  dimiliki  oleh  seorang  hakim,  akan  tetapi  oditur  juga sebelum  melakukan  penuntutan  harus  memiliki  rasa  keadilan  yang  bersumber  dari  hati  nurani  masing- masing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  dalam  hal  ini  penulis  menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1.  Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia.  Pada  kasus  insubordinasi,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Umum  berbeda  dalam  tahap penyelesaiannya  serta  aturan  yang  digunakan  cenderung  berbeda  meski  sama-sama  mengatur mengenai  insubordinasi.  Dalam  KUHP  insubordinasi  diatur  dalam  Pasal  459-461,  sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM.
2.  Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Militer Insubordinasi  Berdasarkan  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Militer  III-19 Jayapura  Nomor  236-K/PM.III-19/AD/XI/2021,  bahwa  putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  tergolong ringan,  karena  jika  merujuk  pada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  insubordinasi yaitu  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  insubordinasi  tergolong kedalam  kategori  tindak  pidana  berat  karena  ancaman  hukumannya  yaitu  di  atas  5  (lima)  tahun penjara.

## Saran
Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1.  Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia,  lebih  baik  ditaur  secara  spesialis  oleh  KUHPM  karena  Tindak  Pidana  Insubordinasi merupakan tindak pidana khusus sehingga pegaturannya juga harus dibuat khusus.
2.  Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Militer Insubordinasi  Berdasarkan  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Militer  III-19 Jayapura  Nomor  236-K/PM.III-19/AD/XI/2021,  hakim  dalam  memutus  perkara  Tindak  Pidana Insubordinasi  lebih  baik  memberikan  putusan  yang  berat  sesuai  dengan    Pasal  yang  terdapat  dala KUHPM agar terciptanya loyalitas terhadap atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang telah tertuang di dalam sapta marga dan sumpah prajurit

## DAFTAR PUSTAKA
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 1992 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Cet.  1,  Liberty  Yogyakarta,  Yogyakarta,
2003.
S.R.  Sianturi  dan  Mompang  L.  Panggabean,  Hukum  Penitensia  Di  Indonesia,  Alumni  AHAEM PETEHAEM, 1997
Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019. Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  UU  Nomor  1  Tahun  2023,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor