## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.815
Kedudukan Ombudsman dan Kepatuhan Penyelenggara Negara dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
Sukitman Asgar 1 , Sahrestia Kartianti 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan Universitas Hein Namotemo, Tobelo Halmahera Utara Correspondence email: sukitman.asgar87@gmail.com, sahrestia.kartianti07@gmail.com
Abstrak. Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan wewenang mengawasi pelayanan publik di Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2008. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Ombudsman  dalam  perspektif  Hukum  Tata  Negara  sebagai  lembaga  pengawas  eksternal  pemerintah  serta  untuk  mengetahui kepatuhan  penyelenggara  negara  dalam  melaksanakan  rekomendasi  Ombudsman  Perwakilan  Provinsi  Maluku  Utara.  Untuk mendapatkan  hasil  penelitian  yang  akurat  diperlukan  sebuah  alur  dan  metode  yang  baik  dan  benar,  sehingga  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris  yang  dianalisis  secara  deskriptif  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan  serta  mengamati  secara  langsung  di  lapangan  guna  mengetahui  eksistensi  dan  keberadaan  Ombudsman sebagai lembaga Pengawas Eksternal serta efektifitas penerapan hukum dan kepatuhan Penyelenggara Negara atas Rekomendasi yang  dikeluarkan  Ombudsman  Maluku  Utara.  Setelah  dilakukan  pengkajian  dan  hasil  analisis,  ditemukan  bahwa  keberadaan Ombudsman sangatlah diperlukan untuk menghindari dan mencegah Perilaku Koruptif Penyelenggara negara serta dalam rangka menjaga  hak-hak  konstitusional  warga  negara  untuk  mendapatkan  pelayanan  secara  baik  dan  prima,  hanya  saja  perlu  adanya perluasan  kewenangan  dengan  meneruskan  hasil  temuannya  kepada  lembaga  penegak  hukum  lain  secara  represif.  Hal  lainnya adalah  rendahnya  kepatuhan  penyelenggara  negara  terhadap  rekomendasi  Ombudsman  akibat  dari  ketiadaan  sanksi  yang  tegas. Disisi  lain  kewenangan  Ombudsman  Pusat  tidak  berlaku  secara  mutandis,  yang  di  daerah  hanya  dapat  mengeluarkan  saran  dan pendapat  bukan rekomendasi yang ranahnya Ombudsman Pusat.
Kata Kunci: Kedudukan, Ombudsman, Pengawasan, Pelayanan Publik
Abstract. The Ombudsman is one of the state agencies authorized to oversee public services in Indonesia based on the provisions of  law  number  37  of  2008.  Therefore,  this  study  aims  to  examine  the  position  of  the  Ombudsman  in  the  perspective  of Constitutional  Law  as  an  external  government  supervisory  agency  and  to  determine  the  compliance  of  state  administrators  in carry out the recommendations of the Ombudsman Representative of North Maluku Province. To obtain accurate research results, a good and correct flow and method is needed, so this research was carried out using a normative empirical research type which was analyzed in a juridical perspective based on statutory provisions and observed directly in the field in order to determine the existence  and  existence  of  the  Ombudsman  as  an  institution.  External  Supervisors  as  well  as  the  effectiveness  of  the implementation  of  the  law  and  the  compliance  of  the  State  Organizers  on  the  Recommendations  issued  by  the  North  Maluku Ombudsman. After conducting the study and analysis results, it was found that the existence of the Ombudsman is very necessary to avoid and prevent the Corrupt Behavior of state administrators and in order to maintain the constitutional rights of citizens to get good and excellent service, it's just that there needs to be an expansion of authority by forwarding the findings to the  public. repressive  law  enforcement  agencies.  Another  thing  is  the  low  propriety  of  state  officials  against  the  recommendations  of  the Ombudsman due to  the absence of  strict sanctions. On the other hand, the authority of the Central  Ombudsman does not  apply mutandically in regions that can only issue suggestions and opinions that differ from the Central Ombudsman who is authorized to issue recommendations.

## Keyword: Position, Ombudsman, Oversight, Public Service

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  institusi  yang  dibentuk  oleh  kumpulan  orang-orang  yang  hidup  dalam  wilayah  tertentu  dengan tujuan  sama  yang   terikat  dan  memiliki  aturan  serta  pemerintahan  sendiri  yang  bertujuan  mengatur  kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan kehidupan.
Pemerintahan  merupakan  proses  ketatanegaraan  dari  sebuah  negara  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Fungsi pemerintah  adalah  menjalankan  tugas-tugas  esensial  dan  fakultatif  yang  dibutuhkan  negara  agar  tetap  berdaulat  dan sejahtera.  Dengan  demikian,  untuk  menyelenggarakan  sebuah  negara,  diperlukan  petugas  atau  pegawai  yang  sering disebut birokrasi, yang kuat, progresif dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diemban demi mencapai tujuan negara  sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi  negara.  Di  Indonesia  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Alinea  ke  4 Mukadimah UUD tahun 1945.
Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah merubah sendi  kehidupan berbangsa dan bernegara di segala  aspek dengan  tujuan  memperbaiki  sistem  hukum  dan  politik  Indonesia,  salah  satunya  penataan  kelembagaan  negara  yang baik dan demokratis agar pencapaian tujuan  negara dapat terwujud. Semangat tersebut  kemudian diimplementasikan

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam
Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
melalui  pembentukan  aturan  perundang-undangan  khususnya   dibidang  Pelayanan  Publik  yang  dinilai  penuh  KKN Korupsi Kolusi dan Nepotisme di tubuh Penyelenggara Negara. Atas dasar itulah melalui Keputusan Presiden Nomor 44  tahun  2000  terbentuklah  Komisi  Ombudsman   yang  bertugas  mengawasi  Pelayanan  Publik,  kemudian  diubah dengan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN.
Pasal  1  butir  (1)  menyatakan  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Ombudsman  adalah lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  baik  yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  Badan  Swasta  atau  perseorangan yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kehadiran  Ombudsman  diharapkan  dapat  memperbaiki  penyelenggaraan  negara  yang  korup  dan  berbelit-belit atas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui serangkaian proses pengawasan yang melekat pada tugas dan fungsi Ombudsman  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  6  UU  Nomor  37  tahun  2008  bahwa  fungsi  Ombudsman  adalah Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Swasta yang konsen terhadap pelayanan publik”
Fungsi  Ombudsman  yang  disebutkan  diatas  dalam  implementasinya  apabila  ditemukan  terjadi  pelanggaran, maka  dilakukan  proses  penanganan  dan  pemeriksaan  laporan  secara  administratif  untuk  menentukan  benar  salahnya pelayanan  publik  instansi  terkait  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  8  ayat  (1)  junto  pasal  25  dan  pasal  28  UU Ombudsman.  Selanjutnya  dalam  pasal  8  ayat  (2)  bahwa  hasil  pemeriksaan  disampaikan  kepada  DPR  dan  Presiden dalam bentuk Saran, serta Rekomendasi disampaikan kepada atasan terlapor untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam  pasal  37  dan  pasal  38  yang  wajib  ditindaklanjuti,  bila  tidak  atasan  terlapor  yang  direkomendasikan  dapat dipublikasikan dan disampaikan ke DPR dan Presiden.
Pasal 38 UU Ombudsman diatas, walaupun memuat sanksi terhadap ketidakpatuhan Penyelenggara Negara atas rekomendasi  yang  dikeluarkan  Ombudsman.  Namun  bagi  penulis  ketentuan  sanksi  ini  bagaikan  buah  simalakama, sehingga tidaklah mengherankan bilamana rekomendasi Ombudsman seringkali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sementara  dilain  sisi  kelembagaan  ombudsman  merupakan  lembaga  negara  sudah  barang  tentu  komisionernya merupakan  pejabat  negara  yang  berkonsekuensi  terhadap  tidak  sedikit  anggaran  negara  yang  dikeluarkan  untuk pembiayaan  Ombudsman  baik  operasional  maupun  gaji   komisioner  serta  staf  kepegawaian  seperti  termuat  dalam ketentuan pasal 18 UU Ombudsman.
Atas dasar tersebut bagi penulis merupakan suatu permasalahan yang patut diselesaikan secara seksama dengan harapan  perbaikan  pelayanan  publik  dapat  terwujud.  Sehingga  perlunya  dilakukan  penelitian  lebih  jauh  guna mengetahui faktor-faktor dan variabel yang mempengaruhi kelembagaan Ombudsman  serta kepatuhan penyelenggara negara  atas  rekomendasi  yang  dikeluarkan.  Dengan  demikian  judul  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah Kedudukan  Ombudsman  Dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  Dalam  Melaksanakan  Rekomendasi Ombudsman.

## METODE Jenis Penelitian
Metode  atau  Metodologi  pada  hakikatnya  memberikan  petunjuk  dan  pedoman  serta  cara  untuk  menganalisis dan  mengkaji  suatu  objek  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Metodologi  merupakan  unsur  yang  mutlak  di  dalam  suatu penelitian.[1]  Untuk  itu,  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris  dengan pendekatan  ketentuan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  UU  Nomor  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  Ketentuan  Perundang- Undangan  lainnya  yang  terkait.  Namun  demikian  untuk  memperkuat  data  agar  penelitian  ini  benar-benar  akurat ditambahkan pula beberapa wawancara sebagai dasar perbandingan.

## Sumber Data dan Bahan Hukum
Kegiatan  penelitian  ini  didasarkan  pada  sistematika,  metode,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan mengenalinya. Penelitian pada umumnya dibedakan antara data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  dan  wawancara  serta  dari bahan - bahan kepustakaan 1 . Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lazimnya dinamakan data sekunder.
1 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Press, Jakarta. 2011, hlm. 2
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam

## Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
Pada  penelitian  hukum,  data  sekunder  mencakup:  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier 2 . a. Bahan hukum primer ( primary resource atau authoritative record ) terdiri dari:
1. Undang - Undang Dasar 1945 dengan perubahan terakhir;
2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Ombudsman dan Pelayanan publik;
3. Peraturan-Peraturan  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dengan  DPR  yang  berkaitan  dengan Pelayanan Publik.
b. Bahan hukum sekunder ( secondary resource atau not authoritative ), terdiri dari:
1. Buku - buku ( text book ) yang berkaitan dengan Kelembagaan Ombudsman serta Pelayanan Publik. 2. Karya  tulis  hukum  atau  pandangan  ahli  hukum  yang  berbentuk      jurnal,  disertasi,  hasil  penelitian,  majalah, maupun artikel dan  makalah.
3. Bahan - bahan hukum bidang pemerintahan yang diperoleh dari internet.
c. Bahan  hukum  tersier  ( tertiary  resource ),  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  dilakukan  dengan  teknik  berupa  studi  dokumen  dan  telaah  kepustakaan  dengan  menganalisis  dan mengkaji pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu cara  untuk  menemukan  data  penelitian  baik  dengan  mencarinya  di  pustaka-pustaka  tersedia  maupun  melalui  media massa  dan  Perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan  Ombudsman  serta  Pelayanan  Publik. Teknik  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dalam  bentuk  wawancara  sebagai  dasar  perbandingan  untuk  keakuratan hasil penelitian.

## Teknik Analisis Data
Seluruh  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  preskriptif  untuk  menjawab  persoalan  hukum  yang  dihadapi Ombudsman  tanpa  menjabarkan  angka-angka  yang  berhubungan  dengan  permasalahan.  Namun  hanya  dilakukan sebagai  simple  pendukung  pada  setiap  kasus (Case  Approach). Dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan dan keputusan pemerintah. 3

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kantor  Perwakilan  OMBUDSMAN  Provinsi  Maluku  Utara,  alamat  Kompleks Pohon Pala Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara serta  Instansi terkait yang diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ombudsman Sebagai Lembaga Negara dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik
Dalam  sistem  kelembagaan  Negara  tentunya  berbeda  dengan  dengan  lembaga  lainnya  baik  swasta  maupun lembaga  masyarakat  yang  dalam  kata  lain  Organisasi  Masyarakat  atau  lembaga  non  pemerintah.  Lembaga  negara dikenal  adanya  lembaga  legislatif,  eksekutif,  yudikatif  yang  dalam  ajaran trias  politica oleh  Montesquieu meletakkannya  ke  dalam  tiga  fungsi  kekuasaan  dalam  negara  yang  tercermin  dalam  tiga  jenis  organ  negara.  Dalam perkembangannya doktrin trias politica ini dianggap tidak relevan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Jimly Ashiddiqie, menyatakan bahwa dalam UUD tahun 1945 kurang lebih terdapat 34 organisasi dan lembaga  negara  yang  diatur  dan  diakui  keberadaannya.  Lembaga-lembaga  tersebut  secara  hirarki  dilihat  sebagai lembaga utama dan penunjang ada pula dibedakan melalui sumber kewenangan secara normatif. Dari segi hirarkinya lembaga atau organ negara tersebut menurut pendapat Jimly dibagi ke dalam tiga lapisan: 4
a) Organ lapis pertama: lembaga-lembaga yang mendapatkan kewenangan secara atributif langsung dari UUD 1945,  contohnya:  Lembaga  Kepresidenan,  MPR-RI,  DPR-RI,  DPD-RI,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Lembaga-lembaga ini disebut pula lembaga Tinggi Negara;
b) Organ  lapis kedua  diantaranya:  Kementerian  Negara,  TNI,  Kepolisian,  Komisi  Yudisial,  KPU,  dan  Bank Indonesia, lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD 1945, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang bisa disebut sebagai lembaga negara biasa;
2 Ibid, hlm. 52
3 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke- 9, KENCANA Jakarta, 2014, hlm. 41
4 Bandingkan  dengan  Laurensius  Arliman  S. Kedudukan  Lembaga  Negara  Independen  Di  Indonesia  untuk  Mencapai tujuan Negara  Hukum. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hlm. 1036
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
c) Organ  lapis  ketiga  yaitu  lembaga  negara  yang  kewenangannya  berasal  dan  bersumber  dari  regulator  atau pembentuk  peraturan  di  bawah  undang-undang,  misalnya:  KOMNAS  HAM,  KPK,  KPAI  termasuk Ombudsman Republik Indonesia dan lain-lainnya.
Bahwa  dalam  rangka  untuk  memastikan  fungsi  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  Pemerintah sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  serta  tanpa  penyimpangan  secara  administratif  agar  tercapainya pemenuhan  hak-hak  masyarakat  secara  adil  dan  merata.  Maka  dibentuklah  sebuah  lembaga  negara  yang  bersifat independen dan mandiri dalam rangka melaksanakan pengawasan pelayanan publik dimaksud. Lembaga itu dinamai Ombudsman  Republik  Indonesia.  sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  2  UU  RI  No.  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  menyatakan:  Ombudsman  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan dari kekuasaan yang lain.
Jauh  sebelum  terbentuknya  Ombudsman.  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  negara  di  Indonesia  telah dilakukan  oleh  berbagai  lembaga  lain  baik  pengawas  struktural,  pengawas  fungsional  maupun  organisasi kemasyarakatan.  Namun  lembaga  pengawas  tersebut  sangat  mengecewakan  publik  karena  tidak  maksimal menjalankan  tugasnya,  sebut  saja  DPR-RI  sebagai  Lembaga  Pengawas  Eksternal  namun  dipenuhi  oleh  kepentingan politis,  Inspektorat  yang  kedudukannya  dibawah  KEMENDAGRI  sehingga  tidaklah  Independen,  BPK  dan  BPKP yang  konsen  terhadap  pengawasan  Keuangan  Negara  dan  Kelembagaan  lainnya. 5 Disisi  lain  dalam  rangka mewujudkan  Birokrasi  dan  Penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  KKN  dibutuhkan  aparatur  negara  dan birokrasi pemerintahan dengan sistem penegakan hukum yang adil demi tercapainya pelayanan publik yang baik dan prima,  maka  dibutuhkan  suatu  lembaga  pengawas  dari  luar  yang  kredibel  serta  mampu  mengawasi  tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Sehingga dibentuklah Komisi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 6 R.M. Surachman dan Antonius Sujata, mengartikan Ombudsman “dalam bahasa Swedia “ombud” yang artinya wakil merupakan perwakilan yang sah, sebagaimana pengacara yang bertindak untuk dan atas nama kliennya di depan pengadilan. 7 Menurut P.E Lotulung, istilah “Ombudsman” secara harfiah adalah wakil atau kuasa yang dipercayakan, dalam  hal  ini  ialah  wakil  atau  kuasa  dari  Parlemen  yang  diserahi  kepercayaan  menjadi  pengawas  Pemerintah.  Oleh karena  itu  prinsip  dasar  Pembentukan  lembaga  Ombudsman  selain  dari  untuk  membantu  menciptakan  kondusifitas negara dalam mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui rangkaian pengawasan dilakukan terhadap  instansi  negara  maupun  swasta  juga  untuk  memastikan  hak  masyarakat  yang  diberikan  Penyelenggara Negara  secara  adil  dan  demokratis  tanpa  keberpihakan  agar  proses  pelayanan  berjalan  sesuai  ketentuan  perundang- undangan terutama UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kedudukan  Ombudsman  dalam  Kerangka  Hukum  Nasional  tidak  harus  dilihat  secara  Parsial  melalui  UU Nomor  37  tahun  2008  semata,  namun  perlu  ditelaah  lebih  menyeluruh  dalam  ketentuan  hukum  Nasional  yang berhubungan dengan Kelembagaan Negara berdasarkan UUD tahun 1945 dalam rangka menjawab kebutuhan negar a serta  landasan  teoritis  kehadiran  sebuah  Lembaga  Negara  secara  Ilmiah.  Ombudsman  Republik  Indonesia Kedudukannya  tidak  lahir  melalui  UUD  tahun  1945  sebagaimana  lembaga  negara  lainnya,  namun  Kedudukan Kelembagaan  Ombudsman  dalam  Kerangka  Hukum  Nasional  merupakan  Lembaga  Negara  yang  membantu  tugas- tugas dan fungsi negara dibidang Pengawasan guna mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Konstitusi UUD tahun 1945. Sementara Kedudukan Ombudsman menurut Iga Sukma dkk memaknainya sebagai Lembaga Bantu Negara (State auxiliary organ) 8 .
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  keberadaan  Ombudsman  dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negarasangatlah diperlukan  khususnya  sebagai  lembaga  pengawas  eksternal  dalam  rangka  memastikan  dan  mencegah  Penyelenggara negara  melakukan  tindakan  mal  administrasi  yang  menyimpang  dari  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Pencegahan dilakukan agar menegakkan wibawa birokrasi yang terkesan korup di negara ini. Antonius Sujata (Ketua Ombudsman)
5 Bandingkan  dengan  Muhammad  Isa  Sya’roni, Kedudukan  dan  Kewenangan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.5, NOMOR 1, April 2015, hlm. 207
6 Galang  Asmara, Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  (Surabaya: Laksbang Yustisia , 2012, halaman 9 7 Connie  Pania  Putri, Peranan  dan  Fungsi  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Efektivitas  Penegakan  Hukum, Sol Justicia Vol.3 No.2, 2020, hlm. 147
8 Bandingkan  dengan  Iga  Sukma,  et.al. Pelaksanaan  Rekomendasi  Ombudsman  oleh  Penyelenggara  Negara  sebagai bentuk Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Diponegoro Law Journal, Vol. 8 Nomor 3 tahun 2019. Hlm. 2065
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
berpendapat  bahwa  peran  Ombudsman  dalam  upaya  pemberantasan  KKN  berada  pada  gerbang  awal  masuk  terjadi KKN yaitu mengawasi tindakan maladministrasi oleh aparat/pejabat negara. 9
Pemerintah  dengan  seluruh  jajarannya  yang  secara  populer  dikenal  dengan  istilah  birokrasi  memiliki  peranan yang  sangat  penting,  untuk  merumuskan  dan  menentukan  langkah-langkah  kebijakan  guna  mewujudkan  proses administrasi  negara  yang  baik  untuk  mewujudkan  tujuan  negara.  Begitu  pentingnya  kedudukan  dan  peran  birokrasi pemerintah  dalam  kehidupan  bernegara  menuntut  agar  elemen  birokrasi  yang  ada  mampu  mengemban  misi, menyelenggarakan  fungsi  serta  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  yang  setinggi yang  dibarengi  dengan  orientasi  pelayanan  yang  sempurna,  bukan  orientasi  kekuasaan,  dan  menampilkan  perilaku yang fungsional.
Menurut  L.P.  Sinambela  bahwa,  setiap  manusia  pada  dasarnya  sangat  memerlukan  yang  namanya  pelayanan, hingga cara-cara yang ekstrim untuk dapat menegaskan bahwa pelayanan unsur penting yang tidak terpisahkan dengan kehidupan  setiap  insan  manusia. 10 Sementara  Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat  berpendapat  bahwa, pelayanan  publik  sebagai  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  terhadap masyarakatnya  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri  dan  memiliki  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 11
Konsepsi  sistem  pelayanan  publik  tentunya  berisi  nilai,  persepsi,  dan  acuan  perilaku  yang  menjamin terlaksananya  hak  asasi  manusia  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  semesti  diterapkan sehingga  masyarakat  memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan  harapan  dan  cita-cita  bangsa.  Dalam  kondisi  demikian, tugas utama pemerintah  adalah memberikan  pelayanan  terbaik kepada  warga masyarakatnya  untuk memenuhi hidup dan  kehidupannya  sebagai  insan  manusia,  tugas  utama  itu  diimplementasikan  kedalam  berbagai  pelayanan  baik  di bidang  ekonomi,  pelayanan  keadministrasian  dan  pelayanan  lainnya  yang  dibutuhkan  warga  negara  atau  pengguna layanan.
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  Ketentuan  ini  kemudian  dipertegas  dalam  pasal  5  terkait  dengan  ruang  lingkup  pelayanan  publik  adalah pelayanan  barang  publik  dan  jasa  publik  serta  pelayanan  administratif  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  meliputi  pendidikan,  pengajaran,  pekerjaan  dan   usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi, lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan,  sumber  daya  alam,  pariwisata,  dan sektor strategis lainnya. Oleh karenanya, tidak ada bidang yang tidak dilayani oleh penyelenggara negara bilamana hal itu  menyangkut  dengan  kebutuhan  pelayanan  masyarakat  Indonesia.  Pelayanan  Publik  pula  dilakukan  demi meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara ekonomi pendidikan dan yang lainnya.
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 20 UU Nomor 25 tahun 2009  mewajibkan  kepada  penyelenggara  pelayanan  untuk  menetapkan  standar  pelayanan  yang  menjadi  acuan  dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, standar pelayanan di dalamnya termasuk memuat standar biaya  dan  lainnya,  hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  lingkungan  Birokrasi khususnya dalam memberikan pelayanan publik.
Untuk  memastikan  penyelenggaran  pelayanan  publik  sesuai  yang  diharapkan  dilakukan  Pengawasan  oleh berbagai  stakeholder  terkait.  Pengawasan  yang  dimaksudkan  dalam  ketentuan  pasal  35  membagi  beberapa  bagian. Secara  internal  diawasi  langsung  oleh  atasan  penyelenggara  serta  pejabat  fungsional  lainnya  serta  pengawasan eksternal  dikuasakan  kepada  DPRD  sebagai  lembaga  pengawasan  pemerintah  serta  Ombudsman  dan  keterlibatan langsung  masyarakat.  Dalam  melakukan  pengawasan  ditemukan  adanya  pelanggaran  terhadap  Standar  Pelayanan Minimum  dan  Standar  Operasional  Prosedur,  maka  hal  itu  dapat  dilaporkan  pada  lembaga  yang  disebutkan  diatas salah satunya Ombudsman Republik Indonesia.
Pengawasan (contrule) terhadap  pemerintah  menurut  Paulus  E.  Litolung, 12 adalah  upaya  untuk  menghindari terjadinya  kekeliruan-kekeliruan,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  sebagai  usaha  preventif,  atau  juga  untuk memperbaikinya, apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif.
Dalam  suatu  negara  hukum,  pengawasan  terhadap  tindakan  pemerintah  dimaksudkan  agar  pemerintah  dalam menjalankan  aktivitasnya  sesuai dengan norma-norma  hukum, sebagai  suatu  upaya preventif, dan juga dimaksudkan
9 Muhammad  Isa  Sya’roni. Kedudukan  Dan  Kewenangan  OMBUDSMAN  Republik  Indonesia  Dalam  Mengawasi Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik ,  Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Dan  Perundangan  Islam  Volume  5,  Nomor  1,  April  2015;  Issn 2089-0109, Hlm. 216
10 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN. Sinar Grafika Cet-2, Jakarta. 2015, Hlm. 46
11 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi  Negara Dan Kebijakan  Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia Cet-5, Bandung, 2017, Hlm. 40
12 Irfan Fachrudin. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni Bandung 2004. Hlm 90

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam
Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
untuk  mengembalikan  pada  situasi  sebelum  terjadinya  pelanggaran  norma-norma  hukum,  sebagai  suatu  upaya represif.  Di  samping  itu,  yang  terpenting  adalah  bahwa  pengawasan  ini  diupayakan  dalam  rangka  memberikan perlindungan  hukum  bagi  rakyat.  Pengawasan  segi  hukum  dan  segi  kebijakan  terhadap  tindakan  pemerintah  dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang dari upaya administratif dan peradilan administrasi, telah disebutkan dengan mekanisme dan tolak ukurnya. 13
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa,  Kedudukan  Ombudsman  sebagai  lembaga  bantu  negara  untuk mengawasi  penyelenggara  negara  dalam  melakukan  pelayanan  publik  secara  eksternal  dianggap  belum  mampu memberikan  efek  yang  lebih  baik  bagi  perbaikan  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Hal  itu  karena  terbatasnya kewenangan  yang  diberikan  dalam  mengeksekusi  rekomendasi  yang  dikeluarkan  lembaga  terkait  dalam  hal pelaksanaan  pelayanan  publik  pada  warga  negara.  Adalah  sebuah  keniscayaan  suatu  lembaga  negara  yang kedudukannya  diakui  secara  undang-undang,  namun  kewenangannya  sebatas  melakukan  pengawasan  dalam  rangka mencegah  penyimpangan  hukum  dalam  administrasi  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  Kelembagaan  dan  kewenangan Ombudsman  perlu  ditingkatkan  karena  diperlukan  pada  era  dewasa  ini,  namun  perlu  diperkuat  terkait  dengan kedudukan dalam hal perluasan kewenangan sangat diperlukan untuk efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggara negara.

## Penegakan Hukum Ombudsman dan Kepatuhan Penyelenggara Negara
Bahwa  adanya  kekeliruan  dalam  memandang  konsep  penegakan  hukum  dalam  wilayah  hukum  administrasi negara.  Sehingga  Kehadiran  Ombudsman  dinggap  hanya  semata-mata  menjalankan  fungsi  pengawasan,  namun  bagi penulis  Ombudsman  juga  melaksanakan  penegakan  hukum  melalui  penanganan  dan  pemeriksaan  yang  dilaporkan oleh pengguna layanan atau masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 25 undang-undang Ombudsman.
Dalam  pandangan  ahli  terdapat  dua  jenis  penegakan  hukum  yaitu pro-justicia oleh  alat  negara  seperti Kepolisian,  Jaksa  dan  Lembaga  Peradilan,  dan  penegakan  hukum  di  luar  proses yudisial seperti  penegakan  hukum dalam  lingkungan  Bea  Cukai,  keimigrasian,  administrasi  perpajakan,  lembaga  pemasyarakatan,  BAWASLU  dan lembaga  lainnya,  termasuk  oleh  Ombudsman. 14 C.F.G.  Sunaryati  Hartono  menyatakan  perlunya  pembenahan  dalam memaknai  penegakan  hukum,  bahwa  Penegakan  hukum  bukanlah  sekedar  mengadili  sengketa  hukum,  namun termasuk  di  dalamnya  adalah  birokrasi  pemerintah.  Karena  hukum  bukan  sekedar  sekumpulan  norma  yang  tersurat namun perlu dimaknai secara universal merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  upaya  dalam  rangka  menegakkan  dan  memfungsikan  norma  dan  aturan hukum  secara  konkrit  sebagai  pedoman  dan  petunjuk  tingkah  laku  manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Bagir  Manan  menambahkan,  bahwa  penegakan  supremasi  hukum  dalam peristiwa  dan  pelanggaran  hukum  dimungkinan  melanggar  maupun  melawan  hukum,  setidaknya  dilakukan  guna mempertahankan  bahwa  penegakan  hukum  bukan  sebagai  tindakan  represif  semata,  namun  juga  merupakan  suatu tindakan  preventif.  Penegakan  hukum  model  ini  dapat  dilakukan  dengan  sistem control , supervise ,  penghargaan (reward) untuk memberikan pujian kepada mereka yang tunduk dan mematuhi hukum. 15
Dewasa  ini,  kegaduhan  hukum  pelayanan  publik  cenderung  semakin  masif  dan  koruptif.  Seperti  pendapat Adnan Buyung Nasution bahwa wajah hukum kita sudah seperti benang kusut. Ombudsman yang diharapkan menjadi pilar penjaga kebersihan lembaga penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan pusat pun hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi, bukan sanksi penegakan hukum. Padahal Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap  peraturan  perundang-undangan.  Bahkan  J.B.J.M  Ten  Berge  menyebutkan  bahwa  sanksi  merupakan  inti  dari penegakan  hukum  administrasi  negara.   Sanksi  diperlukan  untuk  menjamin  tunduknya  ketentuan  hukum.  Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. 16
Sanski  dalam  hukum  administrasi  negara; 17 “de  publiekrechtelijke  machtsmiddelen  die  de  overheid  kan aanwenden  als  reactie  op  niet-naleving  van  verplichtingen  die  voortvloeien  uit  administratiefrechtelijke  normen” yaitu  “Alat  kekuasaan  yang  bersifat  hukum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  yang  terdapat  dalam  norma  hukum  administrasi  negara.  Pasal  40  UU  nomor  25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  menjelaskan bahwa masyarakat dapat membuat pengaduan kepada stakeholder
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers. Jakarta 2018, hlm. 297-298
14 Bandingkan  dengan Edi  As’adi, Problema Penegakan Hukum Pelayanan  Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat ,  Jurnal Refleksi Hukum Vol. 10, No. 1 2016, hlm. 74-75
15 Kamaruddin, Membangun Kesadaran dan Ketaatan  Hukum Masyarakat   Perspektif Law Enforcement, Jurnal  Al-‘Adl, Vol. 9 No. 2, Juli 2016, hlm. 155
16 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 297
17 Ridwan HR, Ibid, hlm. 299

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam
Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
yang  memiliki  kewenangan  salah  satunya  Ombudsman.  Sehingga  Ombudsman  dengan  kewenangannya  dapat menerima  dan  memproses  laporan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  selama  14  hari  setelah  pengaduan  tersebut diregister. Adapun dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa, dalam melakukan pengaduan perlunya diperhatikan bilamana  penyelenggara  pelayanan  publik  melanggar  larangan  yang  ditetapkan  serta  pelayanan  yang  diberikan  tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, Hukum berisi aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh sebab  itu  aturan  itu  wajib  ditaati  untuk  kelangsungan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Bila  setiap  aturan  tidak ditaati/dipatuhi maka menimbulkan kekacauan di semua sendi kehidupan. Sehingga sanksi hukum sangat perlu untuk memiliki  daya  paksa  terhadap  mereka  yang  melanggar  termasuk  Penyelenggara  negara  atas  Pelanggaran Maladministrasi  yang  dilakukan.  Adapun  terdapat  beberapa  Sifat  teori  hukum  yang  mendasari  ketaatan  Hukum  itu sendiri yaitu: 18
1. Ketaatan  yang  bersifat compliance; yaitu  jika  seseorang  menaati  suatu  aturan,  hanya  karena  takut  terkena  sanksi.
Kelemahan ketaatan jenis ini
2. Ketaatan  yang  bersifat identification; yaitu  jika  seseorang  menaati  suatu  aturan,  hanya  karena  takut  hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan  yang  bersifat internalization, yaitu  jika  seseorang  menaati  suatu  aturan  dengan  benar  karena  merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Philipus  M.  Hadjon  oleh  Ten  Berge,  menyebutkan  bahwa  instrumen  penegakan  hukum  administrasi  negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan  penegakan  sanksi  merupakan  langkah  represif  untuk  memaksakan  kepatuhan.  Suatu  negara  hukum, pengawasan  terhadap  tindakan  pemerintah  dimaksudkan  agar  pemerintah  dalam  menjalankan  aktivitasnya  sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum  terjadinya  pelanggaran  norma-norma  hukum,  sebagai  suatu  upaya  represif  dengan  tujuan  memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. 19
Dalam hal kepatutan penyelenggara negara sebagaimana hasil Wawancara dengan Kepala Asistensi Pencegahan Ombudsman  Perwakilan  Provinsi  Maluku  Utara  Alfajri  Titaheluw  menyebutkan  minimnya  kesadaran  moral  dan hukum  yang  melekat  pada  penyelenggara  pelayanan  publik.  Sehingga  berdampak  pada  Pelaksanaan  Saran  dan Rekomendasi  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  telah  melakukan  mal-administrasi  salah  satunya  di  lembaga Pertanahan yang lamban dan berlarut-larut menerbitkan sertifikat tanah bagi warga yang melakukan pengurusan. Hal itu  dapat  dilihat  pada  beberapa  kali  persoalan  yang  sama  selalu  berulang-ulang  dilaporkan  oleh  pengguna  layanan. Pengaduan yang  sering muncul berulang  juga terjadi pada masalah-masalah  klasik  semisalnya Pelayanan Air Bersih PDAM,  Kelistrikan  PLN  hingga  pada  penerimaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  ASN.  Namun  demikian  ada  pula instansi  yang  patut  diberikan  apresiasi  karena  langsung  tanggap  dengan  memberikan  perbaikan  serta  memenuhi permintaan dari pengguna layanan semisalnya Instansi Kepolisian.
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  penulis  memandang  bahwa,  minimnya  kepatuhan  Penyelenggara  Pelayanan publik, akibat karena sanksi yang diberikan Ombudsman hanya bersifat saran dan rekomendasi. Bagaimanapun hal itu tidaklah efektif mengingat keberadaan Ombudsman dan Rekomendasi yang dikeluarkan tidak setegas lembaga negara lainnya bilamana hanyalah sebuah pendapat/ Saran untuk diberikan kepada lembaga penyelenggara negara khususnya Ombudsman yang kedudukannya sebagai perwakilan di daerahseperti dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 37 tahun  2008,  bahwa  Ombudsman  perwakilan  hanya  dapat  berwenang  memberikan  saran  perbaikan  bukanlah  bersifat rekomendasi. Bagi penulis mengapa kepatuhan Penyelenggara Negara sanglah minim, hal itu karena terdapat beberapa faktor sebagai berikut:
a) Keberadaan Ombudsman hanya diatur dalam Undang-undang, sementara yang diawasi merupakan produk lembaga yang  diatur  lebih  tinggi  kedudukannya  didalam  UUD  tahun  1945,  semisalnya  Komisi  Pemilihan  Umum, Kementerian Negara, Mahkamah Konstitusi dan lainnya;
b) Kewenangan  pengawasan  Ombudsman  hanya  mencegah  terjadinya  penyimpangan  maladministratif  sehingga hanya  bersifat  preventif,  tanpa  dasar  yang  tegas  untuk  menindak  pengabaian  rekomendasi  yang  dikeluarkan Ombudsman;
c) Sanksi  Administratif  masih  lemah  bagi  lembaga  yang  mengabaikan  Rekomendasi  Ombudsman,  hanya  sebatas direkomendasikan kepada atasan terlapor;
d) Atasan  pejabat  saling  melindungi  bilamana  adanya  kelalaian  secara  administratif  pada  bawahannya,  apalagi terhadap  lembaga  pelayanan  publik  yang  keberadaannya  di  daerah  dalam  melaksanakan  fungsi  otonomi  daerah, karena telah ada komitmen politik terhadap atasannya baik bupati, walikota maupun gubernur sewaktu pencalonan.
18 Kamaruddin, Op.Cit, hlm. 150
19 Ridwan HR. Ibid, hlm 196-197

## Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam
Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
Sekalipun dilaksanakan, hal itu tidak berlangsung lama hanya sesaat setelah menerima rekomendasi Ombudsman. Hal  yang  sama  pun  terhadap  lembaga  vertikal,  karena  Pejabat  setingkat  Eselon  I  dan  II  pada  lembaga  Vertikal seringkali  berpindah  tugas,  sehingga  berdampak  pada  pelaksanaan  rekomendasi  Ombudsman  yang  berlangsung secara berkelanjutan.
Terhadap  hal  tersebut,  perlunya  dilakukan  strategi  dan  formulasi  oleh  Ombudsman  secara  tepat  dan  efektif dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Pelayanan Publik.  Salah  satu  yang perlu dilakukan  yaitu penggunaan sistem  yang  terintegrasi  dengan  Lembaga  Penegak  Hukum  yang  lain  disamping  menjalin  koordinasi  yang  intens terhadap  penyelenggara  negara  yang  sering  diadukan.  Disamping  itu  adanya  penghargaan (reward) yang  diberikan terhadap penyelenggara negara yang dianggap mampu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat. Hal  lain  yang  jauh  lebih  penting  adalah  pembaharuan  keberadaan  sanksi.  Sanksi  yang  paling  efektif  adalah pemotongan anggaran negara terhadap instansi yang tidak melakukan perbaikan pelayanan publik dan melaksanakan rekomendasi  Ombudsman.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin  kepatuhan  penyelenggara  negara  terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: 1. Keberadaan Ombudsman merupakan lembaga bantu negara dalam bidang pengawasan belum mampu memberikan kepuasan pada masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik di Indonesia, karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki.  Namun  demikian  eksistensi  Ombudsman  sangat  dibutuhkan  keberadaannya  di  bidang  pengawasan eksternal dalam  rangka menjaga hak-hak konstitusional  warga negara dalam menerima dan menikmati pelayanan yang baik, adil dan prima berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009.
2. Kantor  Perwakilan  Ombudsman  di  daerah  hanya  diberikan  kewenangan  mengeluarkan  saran  sementara  untuk rekomendasi  kewenangannya  ada  pada  Ombudsman  Pusat  sebagaimana  pasal  8  UU  Nomor  37  tahun  2008. Sehingga  berpengaruh  pada  rendahnya  kepatuhan  penyelenggara  pelayanan  publik  di  Maluku  Utara.  Disisi  lain keberadaan  sanksi yang tidak tegas  atas pengabaian saran dan rekomendasi yang dikeluarkan  sangat berpengaruh pada kepatuhan penyelenggara negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Galang  Asmara, Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, (Surabaya: Laksbang Yustisia, 2012 Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni Bandung 2004 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN. Sinar Grafika Cet-2, Jakarta. 2015 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia Cet-5, Bandung, 2017 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke- 9, KENCANA Jakarta. 2014 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers. Jakarta 2018 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 2014 _______________, Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers, Jakarta. 2011

## Jurnal Ilmiah Online
Connie Pania Putri, Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Efektivitas Penegakan Hukum, Sol Justicia Vol.3 No.2, 2020 Iga  Sukma,  et.al. Pelaksanaan  Rekomendasi  Ombudsman  oleh  Penyelenggara  Negara  sebagai bentuk  Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance. Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 3 tahun 2019 Kamaruddin, Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 2 Juli 2016 Laurensius  Arliman  S. Kedudukan  Lembaga  Negara  Independen  Di  Indonesia  untuk  Mencapai  tujuan  Negara Hukum. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020 Muhammad  Isa  Sya’roni, Kedudukan  dan  Kewenangan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Dalam  Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.5, No. 1, April 2015

## Peraturan Perundang-undangan
UUD Tahun 1945 dan Perubahannya Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Sukitman  Asgar  dan  Sahrestia  Kartianti,  Kedudukan  Ombudsman  dan  Kepatuhan  Penyelenggara  Negara  dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.