## JIEE:

## Sistem Penganggaran Kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang
Weni Pebnita 1 , Roni Ekha Putera 2* , Hendri Koeswara 3
1,2,3 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas *penulis korespondensi: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article history:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  Penganggaran  Kebencanaan  Pada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat adalah bagaimana Penganggaran  Kebencanaan  Pada  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Di  Kota  Padang  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan teori Robert  Lee  D.  JR,  John,  and  Joyce  yang  terdiri  dari  tahap persiapan  dan  penyerahan,  tahap  persetujuan,  tahap pelaksanaan  dan  tahap  audit  dan  evaluasi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan kesimpulan  data.  Untuk  menguji  keabsahan  data  digunakan teknik  triangulasi  sumber  data.  Berdasarkan  hasil  penelitian tentang  Analisis  Penganggaran  Kebencanaan  Pada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Padang adalah semua prosedur  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kota  Padang  sudah berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  siklus  anggaran  pada umumnya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  persiapan  dan penyerahan mulai dari proses persetujuan anggaran kemudian pelaksanaan anggaran sampai tahap audit dan evaluasi. Akan tetapi  ada  beberapa  kendala  yang  di  temukan  di  lapangan berupa adanya  pembagian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana  anggaran  yang  dibuat  sebelumnya,  dengan  ini perbandingan  dengan  APBD  dan  komposisi  anggaran  pada BPBD  idealnya  dapat  dilihat  dari urgent nya  kegiatan  yang dilakukan agar tidak terjadi pengalihan anggaran pada tahun 2017 sampai 2019.
Received  11  October 2022 Received in revised  form
22 September 2022
Accepted  03  November
2022
Keyword: Siklus Anggaran, BPBD Kota Padang, Penganggaran Kebencanaan, Penanggulangan Bencana

## PENDAHULUAN
Bencana  merupakan  salah  satu permasalahan  yang  dihadapi  oleh  suatu negara,  salah  satunya  Negara  Indonesia. Permasalahan  bencana  yang  ada  di
Indonesia sudah mencapai tingkat kerawanan  yang  tinggi.  Hal  ini  didukung oleh  kondisi  Indonesia  yang  berada  di wilayah ring  of  fire ,  sehingga  rawan  akan
terjadinya  bencana  seperti  gempa  bumi, tsunami,  letusan  gunung  api,  serta bencana  alam  lainnya.  Dampak  kejadian bencana  tersebut  secara  keseluruhan mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang tidak sedikit . Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana  adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di antara tumbukan 2 (dua) lempeng tektonik besar yaitu  Lempeng  Indo-Australia  di  bagian Selatan  dan  Lempeng  Eurasia  di  bagian Utara  yang  ditandai  dengan  terdapatnya pusat-pusat  gempa  tektonik.  (Madjid, 2018)
Kota Padang merupakan salah satu daerah  rawan  akan  terjadinya  bencana Tsunami  terutama  yang  diakibatkan  oleh gempa yang terjadi di lautan. Kerentanan Kota  Padang  terhadap  bencana  tsunami karena terdapat potensi terjadinya gelombang  laut  akibat  adanya  suatu perubahan  terhadap  permukaan  dasar laut  berupa  patahan  dengan  gerak  tegak (vertikal) akibat gempa bumi. Berdasarkan data  dokumen  Kajian  Risiko  Bencana (KRB) BNPB Kota Padang, dari data indeks jumlah  penduduk  yang  terpapar  bencana alam  gempa  bumi  per-Kecamatan  dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel  1.  Jumlah  Pendudukan  yang Terpapar Bencana Bumi Per Kecamatan
Kecamatan Terpapar (jiwa) INDEKS  KELAS Koto Tangah 166.575 0,778 Tinggi Kuranji 131.474 0,476 Sedang Lubuk Begalung 108.842 0,3 Rendah Lubuk Kilangan 45.161 0,596 Sedang Bungus 22.373 0,944 Tinggi Nanggalo 58.496 0,666 Sedang Padang Barat 43.837 0,926 Tinggi Padang Selatan 58.455 0,727 Tinggi Padang Timur 78.051 0,566 Sedang Padang Utara 68.480 0,905 Tinggi Pauh 60.080 - Rendah Kota Padang 841.823 0,688 Tinggi
Masyarakat  Kota  Padang  berada  di daerah  kawasan  zona  merah  atau  rawan akan  bencana  gempa  bumi  dan  tsunami. Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa ancaman  dari  bencana  gempa  bumi  dan tsunami  ini  perlu  mendapat  perhatian serius dari BPBD Kota Padang untuk bisa mengurangi  risiko  dampak  dari  bencana yang akan timbul dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pengurangan  risiko bencana  yang  akan  dilakukan.  Dengan rawannya di Sumatera Barat idealnya juga diantisipasi  dengan  tersedianya  anggaran yang  cukup  yang  dapat  dipergunakan untuk perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi  setelah  pasca  bencana.  Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja  yang  hendak  dicapai  selama periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam  ukuran  finansial,  sedangkan penganggaran  adalah  proses atau metode untuk  mempersiapkan  suatu  anggaran (Elmizan & SE, 2015).
Guna  mengatasi berbagai bencana, pemerintah  pusat  membentuk  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  BNPB  menjadi  perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana.  Hal  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  di  pemerintah Provinsi,  Kabupaten/Kota.  Kedudukan BPBD di Kabupaten/Kota bertujuan untuk melaksanakan  penanggulangan  bencana di Kabupaten/Kota (Bobi, 2019).
Dibentuknya  BPBD  Kota  Padang merupakan  konsekuensi  atas  lahirnya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tersebut,  adapun  salah  satu  tugas  pokok dan fungsi utamanya adalah mengendalikan pengumpulan dan
penyaluran  uang  dan  barang  serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran  yang  diterima  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Rosari, 2021).  Dalam  pelaksanaannya,  anggaran
merupakan  hal  mutlak  yang  perlu disiapkan sebelum melaksanakan program (Koeswara et al., 2018).
Anggaran penanggulangan bencana BPBD  Kota  Padang  yang  bersumber  dari
APBD, sebelumnya diajukan dulu Rancangan Anggarannya hingga
terbentuklah  APBD  sampai  anggaran tersebut  direalisasikan  berikut  tabel  di bawah ini:
Tabel  2.  RAPBD,  APBD,  APBDR  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota Padang 2017-2019
Tahun RAPBD APBD APBDR 2017 Rp.12.40 8.796.46 1 Rp.12.310.7 98.467 Rp.13.023.4 17.784 2018 Rp.11.97 3.770.51 7 Rp.11.364.9 73.761 Rp.10.422.8 11.938 2019 Rp.11.84 9.678.65 0 Rp.11.807.7 98.650 Rp.11.507.7 29.356
Pada  tabel  2  tersebut,  dijelaskan bahwa  pada  Tahun  2017  RAPBD  yang diajukan oleh BPBD Kota Padang sebesar Rp. 12.408.796.461, sedangkan Anggaran yang  diperoleh  dan  disetujui  oleh  DPRD sebesar  Rp.  12.310.798.467  dan  realisasi anggaran  yang  digunakan  tahun  2017 sebesar Rp. 13.023.417.784 artinya untuk program  BPBD  Kota  Padang  melebihi anggaran yang telah didapatkan sebelumnya.  Kemudian pada tahun 2018 RAPBD  yang  diajukan  oleh  BPBD  Kota padang  sebesar  Rp.  11.973.770.517, sedangkan  anggaran  yang  diperoleh  dan disetujui oleh DPRD sebesar
Rp.
11.364.973.761  dan  realisasi  anggaran yang  digunakan  tahun  2018  sebesar  Rp. 10.422.811.938  artinya  untuk  program BPBD  Kota  Padang  berkurang  anggaran yang  telah  didapatkan  sebelumnya.  Dan tahun  2019  RAPBD  yang  diajukan  oleh BPBD Kota
Padang sebesar Rp.
11.849.678.650,  sedangkan  anggaran yang  diperoleh  dan  disetujui  oleh  DPRD sebesar  Rp.  11.807.798.650  dan  realisasi anggaran yang digunakan tahun 2019 ini sebesar Tp. 11.507. 729.356 artinya untuk
program BPBD yang digunakan berkurang dari yang di dapat sebelumnya.
Untuk lebih khususnya lagi anggaran  penanggulangan  bencana  yang berasal  dari  APBD  Kota  Padang  untuk Tahun  Anggaran  2017-2019  dapat  dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 3. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Padang Tahun 2017-2019 Sumber Dana Anggaran APB D 2017 2018 2019 Rp. 12.310.798.4 67 Rp. 11.364.973.7 61 Rp. 11.807.798.6 50
Dari Tabel 3 dapat dilihat dalam tiga tahun  terakhir  anggaran  penanggulangan bencana yang bersumber dari dana APBD Kota  Padang  mengalami  fluktuatif.  Dari Tahun  2017,  anggaran  yang  digunakan untuk urusan kebencanaan yang dialokasikan  untuk  BPBD  Kota  Padang adalah sebesar Rp.12.310.798.467. Namun, hal tersebut mengalami penurunan  pada  anggaran  kebencanaan yang  bersumber  dari  APBD  Kota  Padang tersebut  pada  Tahun  2018  sebesar Rp.11.364.973.761. Pada Tahun Anggaran 2019  anggaran  untuk  BPBD  mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.11.807.798.650. Dana setiap tahunnya digunakan  untuk  upaya  penanggulangan bencana dalam jangka waktu satu tahun. Disamping  itu  BPBD  Kota  Padang  tidak menerima  bantuan  dana  dari  APBN  dan bantuan dari masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah dengan  mendeskripsikan  masalah  yang akan diteliti dan menggambarkan fenomena  secara  tersistematis,  factual, dan akurat. Kemudian juga menggambarkan hubungan antara
fenomena  yang  diteliti  dengan  teori  yang
digunakan  oleh  peneliti.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kota  Padang.  Pengumpulan data  melalui  observasi  dan  wawancara, dokumentasi, dan materi visual.

## HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Siklus Anggaran
Untuk melihat Penganggaran Kebencanaan pada Badan
Penanggulangan  Bencana  di  Daerah  Kota Padang, menurut Lee, John and Joyce ada empat  tahap  yang  telah  ditentukan dimulai  pada  Tahap  Persiapan  dan Penyerahan,  Tahap  Persetujuan,  Tahap Pelaksanaan,  dan  Tahap  Audit  dan Evaluasi.  Dengan  tahap  tersebut,  peneliti ingin  melihat  bagaimana  penganggaran kebencanaan pada
Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  di  Kota Padang  dengan  menghubungkan  variabel dan  indikator  yang  terdapat  pada  Siklus Anggaran menurut Lee, John, and Joyce . Tahap Persiapan dan Penyerahan
Proses penyusunan dan pengalokasian APBD merupakan
rangkaian  kegiatan  yang  diawali  dari proses perencanaan hingga penganggaran yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat dipisahkan,  keduanya  merupakan  proses yang  menyatu  .  Proses  penggunaan Anggaran  di  suatu  bidang  harus  dimulai dengan tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan  tahap  awal  dalam  menyusun rencana  atau  arahan  dalam  penggunaan Anggaran.  Dalam  melakukan  persiapan, BPBD  melakukan  proses  perencanaan keuangan bencana, dimulai dari Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, diturunkan ke dalam
Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah, selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis, kemudian dirumuskan ke dalam
Rencana Kerja Perangkat
Daerah,
selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  ke dalam  Rencana  Kerja  BPBD  hingga tertuang  ke  dalam  Rencana  Kerja  dan Anggaran.

## Tanggung Jawab Eksekutif
Berdasarkan
teori yang
dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce mengenai siklus anggaran pada Tanggung jawab  Eksekutif  bahwa  yaitu  di  dalam BPBD  Kota  Padang  sendiri  yang  menjadi tanggung  jawab  eksekutif    yaitu  TAPD  di dalam  TAPD  tersebut  terdapat  Sekretaris Daerah,  BPKAD,  Bappeda,  serta  Kabid Infrastruktur  dan  Kewilayahan  Bappeda Kota  Padang  dan  TAPD  akan  membahas rancangan  anggaran  dan  nantinya  akan dilihat  kegiatan  yang  lebih  diprioritaskan yang  diajukan  oleh  BPBD  Kota  Padang setelah itu nantinya  diserahkan ke DPRD untuk disetujui.
Langkah-langkah Dalam Persiapan Persiapan  anggaran  dimulai  satu setengah tahun sebelum anggaran dimulai,  dalam  persiapan  anggaran  ada beberapa  pertimbangan  program  mana yang  perlu  direvisi  dan  apakah  program baru  harus  direkomendasikan.  Langkah selanjutnya  adalah  untuk  mengeluarkan anggaran yang digunakan Lembaga untuk mengembangkan anggaran masing- masing.  Dalam  penyusunan  anggaran setiap  SKPD  terlebih  dahulu  dengan menyusun Renstra.
Berdasarkan teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce bahwa  indikator  Langkah-Langkah  dalam Persiapan  penyusunan  Anggaran  BPBD Kota  Padang  tersebut  di  mulai  dari Renstra,  setelah  turun  akan  menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), nantinya  BPBD  Kota  Padang  akan menyusun  Rencana  Kerja  SKPD  yang mengacu kepada Renstra. Setelah menjadi Renja  akan  menghasilkan  Rencana  Kerja Anggaran  (RKA),  setelah  RKA  menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang akan  di  proses  untuk  melaksanakan kegiatan  di  BPBD  Kota  Padang  dan sebelum BPBD Kota Padang memasukkan agenda,  akan  tetapi  mereka  terlebih dahulu merumuskan pada bidang masing- masing  dengan  merapatkan  kegiatan-
kegiatan  yang  akan  diajukan.  Setelah selesai dirumuskan di BPBD maka agenda tersebut seterusnya diajukan di Bappeda. Dan  untuk  pembahasan  itu  sendiri Bappeda  juga  menyaring  aspirasi  dari masyarakat,  kemudian  juga  mengundang BPBD  Kota  Padang  dan  SKPD  lainnya dalam pembahasan penganggaran tersebut.  Ketika  pembahasan  sudah selesai di BPBD Kota Padang dan diajukan ke  Bappeda,  nanti  Bappeda  memanggil BPBD  Kota  Padang  untuk  membahas kegiatan-kegiatan  yg  diajukan  dalam rangka membahas usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat.  Setelah  selesai  pembahasan di  Bappeda  maka  usulan  tersebut diajukan  ke  TAPD  untuk  dibahas  secara detail  dan  rinci.  Untuk  pembahasan anggaran, TAPD mengacu kepada visi misi dan  program  unggulan  Kepala  Daerah Kota Padang. Selanjutnya usulan tersebut sampai  ke  DPRD  maka  DPRD  akan menetapkan  anggaran  yang  diajukan, DPRD itu sendiri juga bisa menerima atau menolak  dan  bisa  juga  menambah tergantung  dengan  faktor  politik  yang mempengaruhinya
Faktor Politik
Berdasarkan teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce dalam  indikator  Faktor  Politik  bahwa hubungan
antara DPRD dengan pemerintah  daerah  saling  mendukung, karena  fungsinya  berkenaan  dengan pelaksanaan  kebijakan  dalam  bentuk program-program kerja atau kegiatan dan pembangunan pemerintahan yang disusun  berdasarkan  kebutuhan  dan disahkan  menjadi  produk  hukum  yang mengikat.  Pernyataan  tersebut  sejalan dengan  kondisi  yang  peneliti  temukan  di lapangan  bahwa  usulan  yang  masuk  ke DPRD  Kota  Padang  akan  dibahas  secara bersama-sama dengan anggota dewan lain di  Komisi  IV  DPRD  Kota  Padang.  Usulan yang  diajukan  oleh  SKPD  akan  menjadi pembahasan dan perbincangan mendalam
dalam  pembuatan  anggaran  terhadap kegiatan yang akan dilakukan nantinya.

## Tahap Persetujuan
Tahap  persetujuan  adalah  tahap yang  didorong  oleh  undang-undang  dan disorot  dengan  pengajuan  anggaran kepada badan legislatif atau dewan untuk dipertimbangkan.  Tahap  ini  ditentukan oleh  ruang  lingkup  otoritas  persetujuan dan kebijaksanaan legislatif dalam anggaran penyesuaian, dan dengan jadwal untuk tindakan legislatif
Pendapatan dan Alokasi Anggaran
Berdasarkan
teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce dengan indikator Pendapatan dan Alokasi Anggaran  bahwa  pendapatan  anggaran yang  diterima  oleh  BPBD  Kota  Padang yaitu  dari  APBD,  dana  hibah  dan  iuran anggota.  Sedangkan  alokasi  tersebut didistribusikan  kepada  kegiatannya  yang telah dibuat BPBD Kota Padang. Menariknya  ternyata  DPRD  Kota  Padang tidak  pernah  menolak  rancangan  yang dibuat  BPBD  Kota  Padang  sebelumnya, jika pun ada penolakan itu hanya sebagian kecil  jumlah  pengurangan  anggaran  dari usulan  yang  diajukan,  seperti  kurang maksimalnya  anggaran  yang  diberikan kepada BPBD Kota Padang dari tahun  ke tahun.

## Tanda Tangan atau Hak Veto
Hak  veto  ditinjau  dari  strukturnya terdiri atas dua  kata, yaitu hak dan veto. Penafsiran  secara  leksikal  menunjukkan bahwa  arti  kata  hak  adalah  kekuasaan untuk  berbuat  sesuatu  karena  telah mendapatkan
legalitasnya
dalam peraturan perundang-undangan,
sedangkan  makna  veto  adalah  hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan.
Dalam  penandatanganan  anggaran BPBD  Kota  Padang  dilakukan  oleh  TAPD (Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah)  yang nantinya  juga  diadakan  rapat-rapat khusus  untuk  menyelesaikan  masalah-
masalah anggaran yang ada di BPBD Kota Padang itu sendiri.

## Proses Pembagian
Berdasarkan
teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce bahwa  anggaran  yang  sudah  di  atur  oleh AD  ART  Walikota  untuk  program  jangka menengah,  setiap  yang  di  anggarkan sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  setiap instansi, untuk BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kepuasan masyarakat anggaran  prioritas  yang  di  anggarkan adalah  untuk  pelayanan.  Setiap  prioritas masing-masing instansi sesuai dengan visi dan  misi  pemerintah  kota,  begitu  juga dengan  yang  diterapkan  oleh  BPBD  Kota Padang dalam pelaksanaan setiap program, yang mana rencana kerja BPBD Kota  Padang  akan  disesuaikan  dengan skala  prioritas  dan  kondisi  yang  ada  di wilayah  kerja  pemerintah  Kota  Padang. Setiap  anggaran  yang  ada  sudah  di  bagi sesuai  dengan  rencana  strategis  yang disusun  menurut  rencana  kerja  BPBD Kota  Padang.  Dimana  anggaran  tersebut akan di alokasikan sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan oleh BPBD Kota Padang.
Anggaran  yang  sudah  ditentukan oleh  BPBD  Kota  Padang  untuk  setiap masing-masing  program  akan  berubah dan  disesuaikan  dengan  kondisi  yang terjadi,  sehingga  untuk  dari  penetapan masing-masing  anggaran  tidak  bersifat tetap. Namun untuk perubahan anggaran sendiri  akan  ditentukan  pertahunnya. Dalam  pencairan  anggaran  harus  sesuai dengan realisasi awal dari tahap perencanaan  anggaran  dan  harus  sesuai dengan RAK (Rencana Anggaran Kas) yang telah  ditetapkan  di  awal  pembuatan rencana  kerja.  Dimana  untuk  dari perubahan  anggaran  atau  revisi  harus  di sesuaikan  setelah  di  tetapkan  pada rapat akhir  revisi  anggaran.  Untuk  tahap pelaksanaan  anggaran  yang  sudah  di tetapkan  akan  dicairkan  menjadi  empat bagian  yaitu  pada  triwulan  pertama
sampai triwulan keempat. Sehingga dalam tahap  pelaksanaan  kegiatan  pun,  setiap kegiatan  ataupun  rencana  kerja  yang dijalankan  oleh  BPBD  Kota  Padang  akan terstruktur  sesuai  dengan  jadwal  yang ditetapkan.  Dalam  pelaksaan  ini  banyak hal  yang  perlu  di  perhatikan  mulai  dari pengoptimalisasian  anggaran  dan  juga pemanfaatan  SDM  yang  ada  pada  BPBD Kota Padang.
Pembatasan Anggaran
Berdasarkan teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce mengenai siklus anggaran dalam Pembatasan  Anggaran  melihat  untuk penetapan anggaran yang ada pada BPBD Kota  Padang  sudah  ditetapkan  dari  awal pembuatan  Renstra.  Oleh  karena  itu semua kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota  Padang  sudah  harus  ada  pada Renstra  ataupun  Renja.  Sehingga  untuk alokasi anggaran penanggulangan bencana  akan  mudah  di  tetapkan  dan untuk  pencairan  dari  anggaran  akan sesuai dengan Renstra BPBD Kota Padang. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota  Padang  sudah  sesuai  dengan penetapan  Renstra  dan  nantinya  seluruh kegiatan yang berlaku akan di pertanggung  jawabkan  sesuai  dengan bagian  terkait.  Yang  mana  hal  ini  dapat mengoptimalisasikan  seluruh  anggaran penanggulangan  bencana  yang  sudah  di tetapkan  untuk  masing-masing  Rencana Kerja  BPBD  Kota  Padang.  Rencana  Kerja yang dibuat oleh BPBD Kota Padang akan dijadwalkan pelaksanaannya melalui aplikasi SIPD. Sehingga untuk pelaksanaannya akan lebih mudah. Pembagian Anggaran Berdasarkan teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce mengenai siklus anggaran dalam Pembagian  Anggaran  yaitu  melihat  pada masing-masing  bidang  sudah  di  tetapkan di  dalam  Renstra  dan  sesuai  dengan pengalokasiannya yang anggarannya sudah  ditetapkan  oleh  Bappeda  kepada
setiap SKPD. Anggaran yang sudah di plot akan  digunakan  untuk  kegiatan  yang menjadi  prioritas.  Pembagian  anggaran BPBD  Kota  Padang  melalui  realisasi Rencana  Anggaran  Kas  yang  dibuat  awal tahun, sudah disesuaikan dengan prioritas masing-masing Rencana Kerja pada bagian BPBD Kota Padang. Dan untuk perubahan anggaran  dalam  suatu  bidang  untuk melakukan kegiatan tidak bisa diubah dan direncanakan  lagi  tahun  ke  depannya. Jadi,  pokok  tugas  BPBD  Kota  Padang adalah semua yang sudah dan ditentukan di  dalam  Renstra  dan  Renja  BPBD  Kota Padang.
Pra Audit Berdasarkan dari teori yang dikemukakan  oleh  Lee,  Jhon,  and  Joyce mengenai siklus anggaran dalam Pra Audit terkait  dengan  kegiatan  penganggaran penanggulangan  bencana  di  Kota  Padang dimulai dengan membentuk Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintahan  (SPIP). Audit  internal  ini  dilakukan  mengingat bahwa  BPBD  Kota  Padang  merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan rancangan anggaran penanggulangan bencana  sesuai  dengan  program  dan kegiatan yang diprioritaskan. Dan nantinya  masing-masing  bidang  akan membuat surat pertanggungjawaban kegiatan.  Dalam  pengawasan  ini  jika terdapat  lokasi  anggaran  yang  tidak sesuai,  maka  harus  ada  pengembalian kepada keuangan negara.
Sub sistem Eksekusi
Berdasarkan
teori
yang dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce mengenai  siklus  anggaran  dalam  Sub sistem Eksekusi bahwa sebelum menggunakan  fasilitas  yang  menunjang kinerja BPBD Kota
Padang maka dilakukan  tahap  pengecekan.  Hal  ini dilakukan  untuk  menguji  kelayakan terhadap  setiap  barang  yang  akan diberikan kepada pihak ketiga. Setiap dari biaya  perawatan  yang  di  keluarkan  oleh BPBD  Kota  Padang  akan  sesuai  dengan
kebutuhan dan anggaran yang ditetapkan. Dalam hal melakukan peningkatan kualitas BPBD Kota Padang juga menetapkan  biaya  perawatan  rutin  yang dilakukan  untuk  operasional  BPBD  Kota Padang.
Tahap Audit dan Evaluasi
Fungsi Audit Berdasarkan teori
yang dikemukakan  oleh  Lee,  Jhon,  and  Joyce mengenai  siklus  anggaran  dalam  Fungsi Audit adalah bahwa evaluasi untuk BPBD Kota Padang dilakukan sekali satu tahun dimana  kegiatan  tersebut  dilakukan langsung  oleh  pihak  BPBD  Kota  Padang yang  juga  diawasi  oleh  Inspektorat  dan adanya keterlibatan dari BPK. BPBD Kota Padang memiliki risiko yang tinggi karena terkait dengan anggaran program,
sehingga  kegiatan  tersebut  dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran
penanggulangan bencana, beberapa kegiatan  diantaranya  dengan  mengecek keseluruhan  laporan  kerja  yang  sudah dilakukan  oleh  BPBD  Kota  Padang. Selanjutnya apabila Inspektorat mengaudit  BPBD  Kota  Padang  yang diperiksa  terlebih  dahulu  yaitu  dokumen kontrak  kerja  dan  setelah  itu  diperiksa juga  kesesuaian  dengan  barangnya. Apabila  terjadi  kejanggalan  yang  terjadi oleh  BPBD  Kota  Padang  maka  pihak Inspektorat Kota Padang akan melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan.
Fungsi Kantor Inspektorat Untuk Melakukan Audit Berdasarkan teori yang
dikemukakan  oleh  Lee,  John,  and  Joyce mengenai  siklus  anggaran  dalam  Fungsi Kantor  Inspektorat  Untuk  Melakukan Audit bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh  Inspektorat  yang  dimulai  dari membuat  perencanaan  tahunan  berupa RKPD dengan mengecek Standar Pelayanan Minimal yang ada di BPBD Kota Padang,  dengan  memastikan  RKPD  yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan. Pada
tahap evaluasi tersebut melibatkan pemerintah  provinsi  dan  pihak  Bappeda. Inspektorat akan melakukan review RKPD untuk  memastikan  kesesuaian  dengan program  yang  diprioritaskan  bersamaan dengan pagu SKPD yang sudah memenuhi. BPBD  Kota  Padang  akan  di  cek  oleh Inspektorat  Kota  Padang  sesuai  dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM),
Inspektorat juga mereview KUA PPAS dan Renja  akan  tetapi  belum  terlaksanakan, yang  terlaksanakan  hanya  review  RKA berupa  anggaran  masing-masing  SKPD yang  sudah  disesuaikan  dengan  aturan yang  ada.  Tidak  hanya  itu,  Inspektorat Kota  Padang  juga  mengaudit  tahapan pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh BPBD  Kota  Padang.  untuk  proses perencanaan, Inspektorat melihat manfaat yang  digunakan  di  dalam  Dokumen Perencanaan Anggaran BPBD Kota Padang dan kesesuaian anggaran yang digunakan untuk  program  serta  kegiatan-kegiatan yang  dibuat  oleh  BPBD  Kota  Padang, pengecekan  itu  juga  bersamaan  dengan pembahasan di TAPD.
Setiap  SKPD  yang  melakukan penyelewengan  atau  dalam  kata  lain menyalahi aturan yang ada guna menanggulangi meruginya keuangan daerah makan diharuskan
mengembalikan  seluruh  anggaran  yang digunakan tersebut. Dalam bentuk lainya yaitu berupa pemborosan yang dilakukan oleh SKPD terkait secara tegas Inspektorat akan melakukan teguran karena tindakan tersebut  dirasa  akan  berdampak  buruk karena  tidak  efektif  dan  efisiennya penggunaan  dari  anggaran  yang  sudah dianggarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  jika  ditemukan  penyimpangan harus dilakukan teguran disiplin diantaranya ada yang ringan, sedang, dan berat.  Tetapi  kalau  besar  kesalahannya bisa  lebih  tinggi  hukumannya  dan tergantung kesalahan yang dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan deskripsi  terkait  Analisis  Penganggaran Kebencanaan Pada Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  di  Kota Padang.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari persiapan dan penyerahan sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses persetujuan anggaran
kemudian pelaksanaan anggaran sampai tahap audit dan  evaluasi.  Akan  tetapi  ada  beberapa kendala yang peneliti temukan di lapangan berupa  adanya  pembagian  kegiatan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  anggaran yang  dibuat  sebelumnya,  dengan  ini perbandingan dengan APBD dan komposisi  anggaran  pada  BPBD  idealnya dapat dilihat dari urgent nya kegiatan yang dilakukan  agar  tidak  terjadi  pengalihan anggaran pada tahun 2017 sampai 2019.
Di samping itu Analisis Penganggaran  Kebencanaan  Pada  Badan Penanggulangan  Daerah  Di  Kota  Padang ini  telah  ditelaah  dengan  empat  langkah siklus Anggaran yang dikemukan oleh Lee, John, and Joyce, maka terlihat dari jumlah anggaran  Penanggulangan  Bencana  dari APBD  yang  diawali  dengan  perencanaan, penganggaran  dan  pelaksanaan  yang disusun  sudah  terealisasi  dengan  APBD yang  dibuat  dan  tidak  ada  pengurangan yang signifikan dari anggaran yang sudah direncanakan.  Tahap  persiapan  dan penyerahan  merupakan  tahap  awal  dari siklus  Anggaran.  Dalam  Persiapan  dan penyerahan yaitu merancangkan anggaran dan melihat kegiatan yang lebih diprioritaskan  yang  diajukan  oleh  BPBD Kota  Padang  setelah  itu  nantinya diserahkan ke DPRD untuk disetujui.
Tahap  Persetujuan  Penganggaran dalam  kebencanaan  ini  dilakukan  oleh Lembaga  Legislatif  atau  anggota  dewan. Anggaran  BPBD  Kota  Padang  yang dikeluarkan  melalui  APBD  (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) harus sesuai dengan  penggunaan  anggaran  tersebut dan dalam pengalokasian anggaran, BPBD
Kota Padang mengalokasikan anggarannya kepada  kegiatan-kegiatan  yang  telah dibuat dan itu sudah disetujui oleh DPRD
Kota Padang. Dan untuk penandatanganan anggaran tersebut ditandatangani oleh TAPD. Pelaksanaan Penganggaran Kebencanaan  untuk  BPBD  Kota  Padang dalam meningkatkan
kepuasan masyarakat  anggaran  prioritas  yang  di anggarkan  adalah  untuk  pelayanan. Dalam  pelaksanaan  setiap  program  yang dilakukan  oleh  BPBD  Kota  Padang disesuaikan  dengan  skala  prioritas  dan kondisi  yang  ada  di  wilayah  kerja Pemerintah Kota Padang.
Audit  dan Evaluasi bahwa evaluasi untuk BPBD Kota Padang dilakukan sekali satu  tahun  dimana  kegiatan  tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPBD Kota Padang yang juga diawasi oleh Inspektorat. dikarenakan  BPBD Kota  Padang  memiliki resiko yang tinggi terkait dengan anggaran program dan kegiatan. Apabila ditemukan penyelewengan atau
penggunaan anggaran  yang  tidak  sesuai  maka tindakkan tersebut akan segera ditindaklanjuti  oleh  Inspektorat.  Jika ditemukan
penyimpangan harus dilakukan  teguran  disiplin  diantaranya ada yang ringan, sedang, dan berat. Tetapi kalau besar kesalahannya bisa lebih tinggi hukumannya  dan  tergantung  kesalahan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bobi,  P.  P.  (2019). Strategi  Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Dalam Menanggulangi Bencana Banjir . Universitas Andalas. Elmizan, G. H., & SE, M. E. (2015). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-
2015 Dengan Prediksi Kerugian Untuk Tahun  2016-2020. Jurnal  KBP , 3 (1),
129 – 145.
Koeswara,  H.,  Irawati,  I.,  &  Bainus,  A. (2018). Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015. Jurnal Borneo Administrator , 14 (3), 189 – 211.
Madjid,  N.  C.  (2018).  Analisis  metode penghitungan  dan  alokasi  anggaran bencana  alam. Simposium  Nasional Keuangan Negara , 1 (1), 1046 – 1065.
Rosari, A. (2021). Pengaturan Pemanfaatan Ruang  di  Kawasan  Pesisir  Pantai Provinsi  Sumatera  Barat:  Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Padang  Tahun 2010-2020. Jurnal  Kepastian  Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 65 – 83.