Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf

## Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

## Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

## Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

## NAMA PENULIS
JUDUL

## Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  1,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa‟ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR
M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari‟ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
1 Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin
Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf

## 37 Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
59

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
87 Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## 111 Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## 127 Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
159 Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

## HAM dalam Prespektif  Islam
Mizaj Iskandar 1

## A. PENDAHULUAN
umusan  universal  pertama  mengenai  hak-hak  dasar  yang bersifat  universal  dan  harus  dilindungi  yang  diterima secara relatif luas adalah proklamasi Majelis Umum PBB tentang  HAM pada 10  Desember 1948,  yaitu Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia,  sering  disingkat  DUHAM  ( Universal Declaration  on  Human  Rights, disingkat  UDHR). 2 Deklarasi  ini berisi  hak-hak  dasar  yang  dianggap  melekat  pada  setiap  orang karena  kemanusiaannya,  oleh  karena  itu  harus  dilindungi  dan dihormati  oleh  negara,  masyarakat  dan  semua  orang.  Pada dasarnya  hak-hak  dasar  ini  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dicabut dari  seseorang,  karena  jika  hak  ini  dicabut  atau  dihilangkan  dari seseorang  akan  membuat  identitas  seorang  manusia  hilang 3 . Namun begitu sebagian dari hak ini dalam keadaan tertentu dapat dicabut  dengan  alasan  yang  sangat  terbatas,  seperti  pelaksanaan hukuman  atas  putusan  pengadilan  yang  ditetapkan  berdasarkan perundang-undangan yang sah.
R
DUHAM rumusan PBB ini, baik karena perkembangan peradaban, atau  karena  tekanan  politik  internasional,  sudah  diterima  oleh kebanyakan  negara-negara  anggota  PBB,  termasuk  negera-negara berpenduduk  mayoritas  Islam,  termasuk  Indonesia  diantarannya. Tetapi  perlu  dijelaskan  juga  bahwa  hak  asasi  yang  dilindungi tersebut  relatif  masih  berbeda-beda  dalam  kualitas  dan kuantitasnya  antara  satu  negara  dengan  negara  yang  lain. Setidaknya  ada  beberapa  negara  yang  berupaya  menyesuaikan pengertian,  kualitas  dan  kuantitas  yang  harus  dilindungi  dengan budaya  dan  keadaan  di  negaranya  masing-masing.  Akan  tetapi masih ada beberapa negara yang sampai sekarang tidak menerima HAM  dengan  berbagai  alasan,  salah  satunya  adalah  Arab  Saudi. Negara  ini  enggan  menerima  HAM  karena  setidaknya  ada  dua ketentuan  dalam  DUHAM  yang  dianggap  bertentangan  dengan Syariat Islam, yaitu; hak kebebasan beragama dalam artian adanya kebebasan  mutlak  untuk  memilih  dan  berpindah  agama  secara bebas dan tidak diakuinya perbedaan agama, kebangsaan, suku dan warna kulit sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan ( Litle  dkk,  1997:  41). Keberadaan  dan  penerimaan  terhadap  HAM itu  sendiri  sampai  sekarang  lebih  merupakan  konsensus  antar bangsa  dari  pada  hasil  kajian  atau  renungan  ilmiah.  Oleh  karena itu  basis  filosofis  dan  teoritis  agar  keberadaan  HAM  dan konsepnya  menjadi  semakin  kuat  secara  ilmiah  perlu  terus dikembangkan  dan  disempurnakan  oleh  berbagai  pihak (Latief, 1999: 110).
Kuat dugaan dikarenakan konsep HAM yang ada sekarang (DUHAM)  berasal  dari  luar  budaya  Islam,  maka  ada  pengertian dan  rumusan  dalam  HAM  tersebut  yang  ditolak  atau  bahkan dianggap  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Numun  di  sini  perlu juga  ditegaskan  bahwa  dikalangan  umat  Islam  sendiri  terjadi perbedaan  pendapat  yang  cukup  tajam  mengenai  pengertian, kualitas dan kuantitas HAM itu sendiri, sehingga penolakan kaum muslim  terhadap  HAM  yang  tercantum  di  dalam  DUHAM  pun tidak selalu sama.

## B. HAM Dalam Prespektif Islam
Untuk  mengatasi  perbedaan  tajam  antara  prespektif  HAM dalam kacamata Islam dengan HAM menurut kacamata mata PBB di  satu  sisi,  serta  perbedaan  diantara  sesama  sesema  umat  Islam sendiri  mengenai  pengertian,  kualitas  dan  kuantitas  yang  menjadi HAM  yang  patut  dilindungi,  maka  beberapa  tokoh  dan cendikiawan muslim berupaya merumuskan sendiri HAM menurut versi  Islam  yang  mereka  ambil  dari  al-Qur‟an,  Sunnah  dan perjalan  panjang  historis  umat  Islam.  Dengan  adanya  HAM  versi Islam  ini,  cendikiawan  Islam  berharap  tidak  terjadi  lagi  polemik mengenai  HAM  ini  yang  diasumsikan  sebagai  produk  non-Islam. Sejauh  bacaan  penulis,  sampai  saat  ini  setidaknya  terdapat  dua rumusan  yang  dihasilkan  oleh  para  cendikiawan  tersebut,  yaitu: dokumen  Paris  pada  tahun  1981 4 dan  dokumen  Kairo  1990. 5
Sekiranya  dikomparasikan,  ada  tiga  hal  yang  menarik  untuk dicermati, yang membedakan konsep HAM Islam (dukumen Paris dan Kairo) dengan rumusan HAM PBB (DUHAM).
Pertama ,  esensi  dari  HAM  itu  sendiri.  Dalam  DUHAM sekuler  esensi  dari  HAM  adaalah  kebebasan,  sedang  dalam deklarasi  HAM  Paris  dan  Kairo  inti  dari  HAM  adalah  harkat  dan martabat  kemanusiaan  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  dilebihkan dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lain. 6 HAM dalam prespektif  Islam  merupakan  suatu  formula  untuk  menjaga  dan mengangkat  derajat  manusia  dan  tidak  boleh  mengambil  bentuk atau peranan sebagai sesuatu yang merendahkan dan menjatuhkan derajat  manusia.  Dalam  pandangan  Islam,  nafsu  negatif  adalah sesuatu  yang  merendahkan  manusia,  oleh  karena  itu  HAM  dalam bentuk ini harus dihindari. Berdasarkan asumsi ini, walaupun atas nama  kebebasan,  sarjana  Islam  tidak  dapat  menerima  perkawinan
sejenis (homoseks) sebagai  bagian dari HAM, karena perkawinan ini  menurut  Islam  adalah  penyimpangan  dari  kodrat  dan  fitrah penciptaan,  karena  Allah  telah  menciptakan  makhluk  berpasang- pasangan.  Perkawinan  merupakan  suatu  ekspresi  budaya  yang dapat  dianggap  tinggi,  oleh  karena  itu  hubungan  seksual  yang dilakukan diluar perkawinan dianggap sebagai suatu tindakan yang merendahkan  martabat  kemanusiaan.  Dengan mindset seperti  ini, incest tentu  juga  harus  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Begitu juga kebebasan untuk tidak  berpakaian  khususnya  di  tempat  yang  terbuka,  tidak  akan dapat  diterima  Islam  sebagai  bagian  dari  HAM  karena  diantara nilai  yang  sangat  signifikan  yang  membedakan  manusia  dengan binatang terletak pada kemampuan dalam berpakaian (berbudaya).
Sedangkan HAM dalam prespektif sekuler berbasis kepada nilai  kebebasan  mutlak  ( freedom ),  baik  yang  mengambil  formula dalam  bentuk freedom  to (kebebasan  untuk  melakukan  sesuatu), maupun  dalam  bentuk freedom  from (kebebasaan  terlepas  dari suatu  kekangan).  Jika  kita  telusuri  di  dalam  sejarah,  pemahaman yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada manusia ini berawal  dari  pemikiran-pemikiran  kefilsafatan  tentang  manusia oleh  Giovanni  Pico  Della  Mirandola,  salah  seoarang  pemikir humanisme  terkemuka  zaman renaissance Eropa,  ketika  ia menyampaikan  orasi  ilmiahnya  tentang  harkat  dan  martabat manusia di depan para pemimpin gereja. Pembukaan orasi tersebut berbunyi:  “saya  telah  membaca,  para  Bapak  yang  suci,  bahwa Abdullah  seorang  Arab  Muslim,  ketika  ditanya  tentang  apa kiranya di atas panggung dunia ini, seperti telah terjadi, yang dapat dipandang  paling  menakjubkan,  ia  menjawab:  „tidak  ada  yang dapat  dipandang  lebih  menakjubkan  dari  pada  manusia‟.  Sejalan dengan  pendapat  ini  adalah  perkataan  Hermes  Trismegistus  yang mengatakan: „Sebuah mukjizat yang hebat, wahai Asclepius, ialah manusia”. 7 Dengan  pangkal  tolak  itu  Giovanni  membeberkan
paham  kemanusiaannya.  Meskipun  Giovanni  kemudian  dimusuhi Gereja  dan  karena  tidak  tahan  kemudian  “bertobat”,  namun pandangannya  itu  merupakan  salah  satu  fondasi  paham kemanusiaan dan keadilan di Barat, yaitu humanisme modern.
Perpisahan atau pertentangan antara agama dan humanisme di  Barat  akibat  persimpangan  jalan  antara  para  pemimpin  agama dan  filsuf  di  masa-masa  awal renaissaince itu  amat  disayangkan. Sebab humanisme itu kemudian tumbuh dan berkembang terlepas dari bimbingan keruhanian. Puncak kulminasinya ialah munculnya paham  komunisme,  suatu  idoelogi  yang  berpangkal  dari kegemasan para humanis yang menyaksikan berbagai
ketidakadilan  dalam  masyarakat  industri  saat-saat  permulaan,  dan ajaran  yang  didorong  oleh  rasa  kemanusiaan  yang  sangat mendalam dengan program-program yang ambisius.
Pertentangannya dengan agama membawa ajaran yang sangat kuat bermotifkan  rasa  keadilan  ini  kemudian  secara  konvesional mengajarkan  sikap-sikap  anti  agama  dan  atheisme.  Dari  sinilah ada  kemungkinan  kita  melihat  ironi  pada  komusime,  yaitu  suatu pandangan  hidup  kelanjutan  humanisme,  namun  ternyata  harus diwujudkan  dengan  cara-cara  yang  sangat  melanggar  prinsip- prinsip kemanusiaan seperti kekejaman  yang dilakukan Stalin.  Ini sangat disesali oleh Albert Camus, dan menimbulkan kebingungan luar biasa baginya, sehingga ia pun putus asa dan keluarlah dari ia weltanschauung pesimis  melalui  konsep  „absurditas‟.  Karena putus asa itulah, maka Albert Camus terkenal dengan adagiumnya “All that was is no more, all that will be is not yet, and all that is is not sufficient ( Madjid, 1995: 183). Dari penggalan katanya  yang terakhir  inilah  – and  all  that  is  is  not  sufficient – muncul prinsip humanisme Barat yang yang didasarkan freedom tadi.
Kedua, dokumen  Paris  dan  Kairo  memperkenalkan  dan memasukkan  kewajiban  asasi  sebagai  sesuatu  yang  melekat,  dan menyatu secara natural dengan hak asasi. Jadi, hampir semua hak yang dianggap asasi selalu diiringi atau disertai dengan kewajiban
yang  dianggap  asasi  juga.  Bahkan  terkadang  kewajiban  asasi  ini lebih  ditonjolkan  dari  hak  asasi,  sehingga  seandainya  kewajiban sudah  dilaksanakan,  maka  secara  verbal  perlindungan  dan pemenuhan  hak  asasi  menjadi  terlindungi  dengan  sendirinya. Memperoleh  pendidikan  misalnya,  di  samping  merupakan  hak asasi  setiap  manusia,  ia  juga  merupakan  kewajiban  asasi  dalam Islam. 8 Dalam  rumusan  HAM  versi  Barat  “memperoleh pendidikan”  hanya  dianggap  sebagai  hak  asasi  manusia  dan bukanlah  suatu  kewajiban  asasi.  Oleh  karena  itu  jika  seseorang tidak  mau  “memperoleh  pendidikan”  atas  inisiatif  sendiri,  maka dianggap  tidak  ada  HAM  seseorang  yang  dialanggar  dan konsekuensi  logis  dari  ini  adalah  tidak  ada  pihak  yang  patut dipersalahakan. 9
Ketiga, mengenai ketentuan dalam DUHAM dan dokumen HAM  yang  lain  yang  dikeluarkan  PBB  yang  memicu  kontroversi di  dalam  dunia  Islam.  Dalam  DUHAM  ada  dua  ketentuan  yang memicu  kontroversi,  yaitu  masalah  kebebasan  beragama  –  dalam pengertian  sebagaimana  yang  penulis  sebut  di  halaman  2  dari tulisan  ini  –  dan  kebebasan  mimilih  pasangan  hidup.  Di  luar DUHAM juga terdapat konsep HAM yang masih menjadi polimik di  dunia  Islam,  seperti  penghapusan  penghukuman  yang  kejam, 10 sebagimana  yang  disebutkan  dalam Convention  Against  Torture and  Other  Cruel,  Inhuman  Degrading  Treatment  or  Punishment yang  disahkan  pada  tahun  1984,  yang  kemudian  diratifikasi  oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Setelah ini  sebagian  orang  beranggapan  bahwa  hukuman  mati bertentangan  dengan  HAM. International  Covenant  on  Civil  and political  Rights yang  disahkan  pada  tahun  1966,  dalam  pasal  6 ayat  2  hanya  meminta  agar: “Di  negara-negara  yang  belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat
dijatuhkan  terhadap  beberapa  kejahatan  yang  paling  serius... ”
(Lubis & Lay, 2009: 49).
Mengenai  kebebasan  beragama,  khusunya  izin  keluar  dari agama  Islam,  mayoritas  yuris  Islam  berpendapat  bahwa  pindah agama  bagi  orang  yang  beragama  Islam  adalah  perbuatan  pidana yang  dapat  dijatuhi  hukuman  mati.  Tetapi  perbuatan  pidana  ini hanya  dijelaskan  di  dalam  hadits  Nabi, 11 yang  di  dalam  hirarki sumber  hukum  Islam  menepati  urutan  kedua  setelah  al-Qur‟an, sehingga  menimbulkan  diskusi  panjang  diantara  para  yuris  Islam ketika  berbicara  mengenai  hal  ini.  Sedangkan  di  dalam  al-Qur‟an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menjerat orang murtad dengan  hukaman  mati,  malah  ada  kecenderungan  untuk memberikan kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama,  seperti  terlihat  dalam  QS.  2/256,  4/137,  5/54,    dan  109/6. Oleh sebab inilah kemudian muncul asumsi-asumsi, bagaimanamungkin  al-Qur‟an  melewatkan  pembahasan  yang sangat mendasar di dalam diri manusia, yaitu mengenai kebebasan dalam memilih agama. 12 Menurut hemat penulis, untuk mengharmonikan  dan  menselaraskan  dua  kutub  pendapat  ini dengan mengatakan, kebebasan beragama diberikan kepada setiap individu  manusia,  sebelum  individu  tersebut  menjatuhkan  pilihan terhadap  salah  satu  agama  yang  ada,  atau  bahkan  memilih  untuk tidak  beragama.  Akan  tetapi  setelah  pilihan  terhadap  salah  satu agama  tertentu  dijatuhkan,  maka  individu  tersebut  terikat  dengan norma-norma  yang  telah  menjadi  satu  ketentuan  di  dalam  agama tersebut.  Hal  ini  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran HAM.  Sebagai  analogi  ringan,  setiap  orang  berhak  dan  bebas menentukan  pekerjaan  yang  ingin  dilakukan  sesuai  dengan  bakat dan minat yang dimiliki, tetapi setelah orang tersebut menjatuhkan pilihan  kepada  suatu  pekerjaan,  maka  ia  terikat  untuk  tunduk  dan patuh  melaksanakan  seluruh  ketentuan  yang  terdapat  di  suatu
tempat  di  mana  dia  kerja.  Tentu  kita  tidak  akan  pernah mengatakan  suatu  regulasi  yang  mewajibkan  seorang  pegawai negeri  sipil  untuk  mengenakan  seragam  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran HAM.
Mengenai pernikahan beda agama atau kebebasan memilih pasangan  hidup.  Al-Qur‟an  dalam  QS.  2/221  secara  tegas menyatakan  bahwa  orang  Islam,  laki-laki  dan  perempuan  tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Penyataan dalam ini secara sangat  jelas  menyatakan,  ada  kelompok  orang  yang  karena keyakinan  agamanya  (yang  disebut  al-Qur‟an  dengan  musyrik) tidak  boleh  dinikahi  oleh  orang  Islam,  laki-laki  dan  perumpuan. Selanjutnya dalam al-Qur‟an Q. S: 5/5 disebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, jadi menurut ayat kedua ini ada kelompok non muslim yang boleh dinikahi yaitu kelompok yang disebut  al-Qur‟an  dengan ahli kitab. Namun al-Qur‟an tidak menyebutkan  tentang  wanita  muslim  dalam  kebolehan  menikahi laki-laki  ahli  kitab,  sehingga  mayoritas  yuris  Islam  menyatakan wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab. Tetapi ada sekelompok  kecil  yuris  Islam  yang  membolehkan  pernikahan wanita  muslim  dengan  laki-laki  ahli  kitab. 13 Jadi,  sangat  dapat dimaklumi  jika  umat  Islam  menolak  konsep  HAM  versi  Barat yang  menyatakan  adanya  kebebasan  menikah  dengan  orang  yang berbeda  agama  (khususnya  Islam  dengan  orang  musyrik),  jelas dapat dimaklumi, karena hal ini bertentangan dengan Q. S: 2/221. Ruang  yang  mungkin  masih  terbuka  untuk  didiskusikan  adalah mencari  kejelasan  tentang  siapa  yang  disebut  dengan  “musyrik” dan  siapa  yang  disebut  dengan  “ahli  kitab”,  karena  di  dalam  al- Qur‟an, kedua terminologi ini tidak terangkan secara jelas.
Mengenai  penghukuman  yang  kejam,  tidak  manusiawi, atau  merendahkan  martabat  kemanusiaan,  adalah  sesuatu  yang dapat  diperdebatkan,  karena  semua  penghukuman  pada  dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi. Para sarjana cenderung sepakat
bahwa  hukuman  dalam  bentuk  apa  saja  merupakan  siksaan  dan harus  mengandung  rasa  sakit  dan  penderitaan Abubakar ,  2012: 120). Rasanya tidaklah terlalu berlebihan sekiranya ada pertanyaan mana  yang lebih  kejam  dan lebih tidak manusiawi antara dijatuhi hukuman  cambuk  sampai  mencapai  kuantitas  tertentu,  dengan hukuman  penjara  seuumur  hidup.  Seseorang  bisa  bertanya bagaimana menentukan dan apa ukuran untuk  menyatakan bahwa hukuman penjara adalah manusiawi, sedangkan hukuman cambuk tidak manusiawi.

## C. KESIMPULAN
Secara universal humanisme versi Barat tidak jauh berbeda dengan humanisme dalam prespektif Islam. Dalam dokumen Paris dan  Kairo  ditegaskan  minimal  ada  tiga  sisi  yang  menjadikan humanisme  Barat  kontradiktif  dengan  humanisme  Islam. Kontradiktif-kontradiktif  tersebut  disebabkan  epistimologi  Islam yang  berbeda  dengan  Barat  ketika  memahami  manusia.  Di  dalam Islam manusia dipandang terikat dalam suatu perjanjian primordial dengan  Tuhan,14  yaitu  bahwa  manusia,  sejak  dari  kehidupannya dalam  alam  ruhani,  berjanji  untuk  mengakui  Tuhan  Yang  Maha Esa  sebagai  pusat  orientasi  kehidupan. 15 Hasilnya  ialah  kelahiran manusia  dalam  kesucian  asal  ( fitrah ),  dan  diasumsikan  ia  akan tumbuh  dalam  kesucian  itu  jika  seandainya  tidak  ada  pengaruh lingkungan. 16 Kesucian  asal  itu  bersemayam  dalam  hati  nurani, yang  mendorongnya  untuk  senantiasa  mencari,  berpihak  dan berbuat  yang  baik  dan  benar.  Jadi  setiap  pribadi  mempunyai potensi untuk benar. 17
Tetapi  karena  manusia  itu  diciptakan  sebagai  makhluk yang  lemah,  maka  setiap  pribadinya  mempunyai  potensi  untuk
salah,  karena  mudah  tergoda  oleh  hal-hal  menarik  dalam  jangka pendek. 18 Maka,  untuk  hidupnya,  manusia  dibekali  dengan  akal- pikiran, kemudian agama, dan terbebani  kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup  yang lurus, benar dan baik. Jadi manusia  adalah  makhluk  etis  dan  moral,  dalam  arti  bahwa perbuatan  baik-buruknya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan, baik  di  dunia  ini  dengan  sesama  manusia,  maupun  di  akhirat dengan  Tuhan  yang  tak  mungkin  dihindari. 19 Selain  itu, pertanggungjawaban  mutlak  kepada  Tuhan  di  akhirat  itu  bersifat sangat  pribadi,  sehingga  tidak  ada  pembelaan,  hubungan solidaritas dan perkawanan, sekalipun antara sesama teman, karib- kerabat, anak dan ibu-bapak. 20
Semuannya  itu  mengasumsikan  bahwa  setiap  pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya, tanpa hak memilih itu tidak mungkin manusia dituntut pertanggungjawaban  moral  dan  etis,  dan  manusia  akan  sama derajatnya  dengan  makhluk  yang  lain,  oleh  karena  itu  manusia tidak  akan  mengalami  kebahagian  sejati. 21 Karena  hakikat  dasar yang  mulia  itu,  manusia  dinyatakan  sebagai  puncak  segala makhluk  Tuhan,  yang  diciptakannya  dalam  sebaik-baiknya ciptaan,  yang  menurut  asalnya  berharkat  dan  martabat  yang setinggi-tingginya. 22
Karena  Tuhanpun  memuliakan  manusia  dan  melindungi serta  menanggungnya  di  daratan  maupun  di  lautan. 23 Setiap pribadi manusia adalah beharga, seharga kemanusia sejagad. Maka barangsiapa  merugikan  seorang  pribadi,  seperti  membunuhnya, tanpa alasan  yang sah, maka ia bagaikan merugikan seluruh umat
manusia.  Dan  barangsiapa  berbuat  baik  kepada  seseorang,  seperti menolong  hidupnya,  maka  ia  bagaikan  berbuat  baik  kepada seluruh  umat  manusia. 24 Oleh  karena  itu  setiap  pribadi  manusia harus  berbuat  baik  kepada  sesamanya,  dengan  memenuhi kewajiban  diri  pribadi  terhadap  pribadi  yang  lain,  dan  dengan menghormati  hak-hak  orang  lain,  dalam  suatu  jalinan  hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka. 25
Semoga  tulisan  singkat  ini  ada  manfaatnya,  kepada  Allah penulis  berserah  diri,  kepada-Nya  dipersembahkan  bakti  dan kepada-Nya pula penulis memohon ampunan, tawfiq, hidayah dan perlindungan. Wallahu a‟lam bil haqiqah wa sawab.

## ENDNOTES:
1 Mizaj  Iskandar  merupakan  pemikir  Islam  kontemporer  dan  Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2 Dalam  perkembangannya  cakupan  DUHAM  masih  ditambah  dan disempurnakan dengan berbagai dokumen lain oleh PBB atau badan-badan lain di  lingkungan  PBB.  Dua  yang  terpenting  adalah International  Covenant  on Economic,  Social,  and  culture  Right dan International  Covenant  on  Civil  and Political Rights yang kedua-duanya disahkan pada tahun 1996. Lihat: Al Yasa‟ AbuBakar, Metode  Istishlahiah  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  Dalam  Ushul Fiqih, (Banda Aceh: Bandar Publishing, cet. I, 2012), hlm. 111.
3 Mengenai pengertian dan cakupan HAM dapat dilihat dalam:  Adang Djumhur  Salikin, Reformasi  Syariah  dan  HAM  Dalam  Islam:  Bacaan  Kritis Terhadap Pemikiran An-Na‟im, Cet. I, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 141; A. Mansyur Efendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia (HANKAM), Cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 9.
4 Dokumen  ini  diberi  nama  dengan al-Bayan  al-„Alam  „an  Huquq  al- Insan  fi  al-Islam. Dideklarasikan  di  Paris  pada  September  1981,  dan dipersiapkan oleh beberapa pemuka dan pengacara muslim dari Mesir, Pakistan dan  Arab  Saudi,  di  bawah  pengawasan Islamic  Counsil  of  Europe sebuah organisasi  swasta  yang  berpusat  di  London  dan  berafiliasi  kepada  Organisasi
Konferensi Islam (OKI). Lihat: Ihsan Ali Fauzi, artikel  “ Hak Asasi Manusia”, dalam Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam, jilid.  VI,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, cet. III, 2005), hlm. 166.
5 Dokumen Kairo ini diberi nama watsiqah Huquq al-Insan fi al-Islam . Dokumen ini dideklarasikan di Kairo pada tahun 1990, setelah dipersiapkan dan dirundingkan  selama  13  tahun  antar  negara  yang  tergabung  dalam  OKI.  Lihat: Ihsan Ali Fauzi, artikel “ Hak Asasi Manusia”... , hlm. 167.
6 Kelebihan  manusia  dibandingkan  dengan  makhluk  ciptaan  Tuhan yang  lain  terletak  pada  kemampuan  berpikir,  adanya  pertimbangan  hati  nurani dan adanya dorongan hawa nafsu. Lihat: Q. S: 7/179, 12/53 dan 17/70.
7 Givanni  Pico  Della  Mirandola  adalah  salah  seorang  pemikir humanisme terkemuka zaman renaissance Eropa. Ia mengucapkan sebuah orasi ilmiah tentang harkat dan martabat manusia di depan para pemimpin gereja, dan ia  membuka  orasi  ilmiahnya  dengan  kalimat:  “ i  have  read  in  the  records  of Arabian,  reverend  Fathers,  that  Abdala  the  Saracen,  when  questioned  as  to what on this stage of the world, as it were, could be seen more most worthy of wonder,  replied:  there  is  nothing  to  be  seen  more  wonderful  that  man.  In agreement  with  this  opinion  is  the  saying  of  Hermes  Trismegistus:  A  great miracle,  Asclepius,  is  man. Lihat:  Ernst  Cassirer  dkk, The  Renaissance Philosophy  of  Man, (Chicago:  The  University  of  Chicago  Press,  1948),  hlm. 223.  Menurut  Paul  Oskar  Kristeller  dalam  buku  itu,  kemungkinan  Abdala  itu adalah keluarga Nabi.
8 Sangat  banyak  hadits-hadits  yang  membicarakan  kewajiban  asasi mengenai  hal  ini,  dengan  pertimbangan  kepraktisan,  dalam  tulisan  ini,  penulis kutip satu hadits saja, yaitu:
َضيِرَف ِنْلِعْلا  ُبَلَط نِلْسُه ِّلُك ًَلَع ٌة
Artinya: “Menuntut  ilmu  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  kaum muslim”. Lihat: Ibn Majjah, Sunnah Ibn Majjah, tahqiq: Muhammad Fuad „Abd al-Baqi, hadits nomor: 224, jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 81.
9 Mengenai  hal  in  Adang  Djumhur  Salikin  menyebutkan  lima  fase perkembangan  HAM,  yaitu: Fase  pertama, masa  sebelum  perang  dunia  ke-II, masa embrio atau rintisan menuju terbentuknya formulasi HAM universal yang berlaku  secara  internasional. Fase  kedua, masa  kelahiran  HAM  yang  bersifat universal  dan  dinyatakan  berlaku  secara  internasional,  yang  ditandai  dengan lahirnya  DUHAM  pada  tanggal  10  Desember  1948. Fase  ketiga, adalah  masa perkembangan  HAM  universal  tahap  kedua  yang  berkehendak  memperluas cakupan  HAM  dari  sekedar  meliputi  hak  hukum  dan  politik  sehingga  meliputi hak sosial dan ekonomi, politik dan kebudayaan, yang ditandai dengan lahirnya International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada tahun 1966.
Fase  keempat, adalah  masa  perkembangan  HAM  universal  tahap  ketiga  yang berusaha  menutupi  kelemahan-kelemahan  yang  ada  pada  fase  sebelumnya, dengan  cara  mengintegrasikannya  dalam  formula  yang  seimbang  yang belakangan  disebut  sebagai The  Right  of  Development. Fase  kelima, adalah masa  yang  menghendaki  adanya  kewajiban  asasi  untuk  menyertai  hak  asasi yang  telah  berkembang  sebelumnya.  Fase  ini  ditandai  dengan  lahirnya Declaration  of  The  Basic  Duties  of  Asia  People  and  Goverment pada  tahun 1983. Lihat: Adang Djumhur Salikin, Reformasi Syariah... , hlm. 144.
10 Menurut Adang Djumhur Salikin ketidaksejalan HAM dengan fiqih, tidak hanya dalam tiga hal saja, tetapi juga dalam beberapa masalah lain seperti: kedudukan dan hak budak, kedudukan dan hak perempuan, kedudukan dan hak non  muslim,  dan  beberapa  hukuman  dalam  bidang  jinayat.  Lihat:  Adang Djumhur Salikin, Reformasi Syariah..., hlm. 174.
11 Di antara hadits-hadits yang sering dirujuk oleh yuris Islam dalam hal ini adalah:
يه
ٍىلتقاف ةٌيد لدب
Artinya: “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia”.
Lihat:  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari,  tahqiq: Mushtafa  Dib  al-Bugha,  hadit nomor: 2854, jilid. III, (Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. III, 1987), hlm. 1098.
ئرها مد لحي لا نلسه سفٌلاب سفٌلا ثلاث يدحإب لاإ الله  لىسر يًأو الله  لاإ َلإ لا ىأ دهشي
ةعاوجلل كراتلا ٌَيدل قرافولاو يًازلا بيثلاو
Artinya: “Tidaklah  halal  darah  seorang  muslim  yang  mengucapkan dua  kalimat  syahadat  melainkan  tiga  sebab:  jiwa  dibalas  jiwa,  orang  yang sudah  menikah  berzina,  dan  orang  yang  memecah  belah  agama  dan meninggalkan  jamaah  Islam”. Lihat:  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari..., hadits nomor: 6484, jili VI, hlm. 2521.
12 Di kalangan yuris Islam kotemporer, terjadi diskusi yang relatif luas tentang bagaimana memahami kebebasan beragama atau memilih agama di satu sisi, dengan adanya larangan untuk berpindah agama yang berefek pada dijatuhi hukuman mati pada sisi yang lain, lebih lanjut lihat: Al yasa‟ Abubakar, Metode Istishlahiah..., hlm. 120.
13 Mayoritas yuris Islam menganggap ayat ini merupakan pengecualian atas larangan perkawinan dengan orang musyrik, karena itu hanya berlaku untuk laki-laki  muslim,  untuk  wanita  muslim  masih  berlaku  ketentuan  umum,  tidak boleh menikah dengan orang musyrik, sedangkan sekelompok kecil yuris Islam menganggap  ayat  ini  berdiri  sendiri,  karena  itu  pemberian  izin  kepda  laki-laki muslim dipahami sebagai pemberian izin kepada wanita muslim.
14 Hal ini penulis dasarkan kepada Q. S: 7/172.
15 QS. 7/172.
16 QS. 30/30. Lihat juga sabda Nabi:
ًَاسجوي وأ ٍارصٌي وأ ًَادىهي ٍاىبأف ةرطفلا ًلع دلىي دىلىه لك
Artinya: “Setiap  anak  dilahirkan  dalam  keadaan  fitrah,  kedua orangtuannyalah yang mengyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya”. Lihat: Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari..., hadits nomor: 1319, jilid. I, hlm. 465.
17 QS.  33/4.  “Allah  tidak  membuat  untuk  seseorang  dua  hati  dalam rongga  dadanya”.  Artinya,  hati  atau  kalbu  manusia,  selama  ia  masih  bersifat terang  atau  nurani,  hanya  menyuarakan  satu  hal  saja,  yaitu  kebenaran  dan kesucian, sesuai dengan fitrah Allah sebagaimana manusia diciptakan oleh-Nya.
18 Lihat QS. 4/28, dikaitkan antara lain dengan QS. 75/20.
19 Lihat: QS. 99: 7-8.
20 Lihat: QS. 40: 16.
21 Lihat: QS. 2: 48, QS. 6: 94, QS. 19: 95, QS. 31; 33.
22 Lihat: QS. 18: 29.
23 Lihat: QS. 95: 4.
24 Lihat: QS. 17: 70.
25 Lihat: QS. 5: 32.

## DAFTAR PUSTAKA
Adang  Djumhur  Salikin, Reformasi  Syariah  dan  HAM  Dalam Islam:  Bacaan  Kritis  Terhadap  Pemikiran  An-Na‟im, (Yogyakarta: Gama Media, cet. I, 2004).
Al  Yasa‟  AbuBakar, Metode  Istishlahiah  Pemanfaatan  Ilmu Pengetahuan  Dalam  Ushul  Fiqih, (Banda  Aceh:  Bandar Publishing, cet. I, 2012).
Al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari,tahqiq: Mushtafa  Dib  al-Bugha, jilid. III dan IV, (Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. III, 1987).
David Litle dkk, Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1997).
Ernst  Cassirer  dkk, The  Renaissance  Philosophy  of  Man, (Chicago: The University of Chicago Press, 1948).
Ibn  Majjah, Sunnah  Ibn  Majjah,  tahqiq: Muhammad  Fuad  „Abd al-Baqi, jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
Ihsan Ali Fauzi, artikel “ Hak Asasi Manusia”, dalam Ensiklopedi Tematis  Dunia  Islam, jilid.  VI,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, cet. III, 2005).
Mansyur  Efendi, Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  &  Proses  Dinamika  Penyusunan  Hak  Asasi Manusia  (HANKAM), (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  cet.  I, 2005).
M.  Syahbuddin  Latief, Jalan  Kemanusiaan;  Panduan  Untuk Memperkuat  HAM, (Yogyakarta:  Lapera  Pustaka  Utama,
cet. I, 1999).
Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan;
MembangunTradisi  dan  Visi  Baru  Islam  Indonesia, (Jakarta: Paramadina, cet. I, 1995).
Todung  Mulya  Lubis  dan  Alexander  Lay, Kontroversi  Hukuman Mati:  Perbedaan  Pendapat  Hakim  Konstitusi, (Jakarta: Kompas Gramedia, cet. I, 2009).