## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 02, Juli 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

## Muhamad Arfiyanto
Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Indonesia *arfiyantomuhamad@ymail.com

## ABSTRAK
Kesadaran  hukum  merupakan  keadaan  di  mana  tidak  terdapat  benturan-benturan  hidup  dalam masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi, tetapi masyarakat belum memiliki  kesadaran  hukum  yang  penuh  untuk  melindungi  diri  sebelum  ke  orang  lain.  Dalam  rangka Penanganan COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala  Besar (PSBB) yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Akan tetapi  masih banyak  masyarakat yang  rendah  akan  kesadaran hukum untuk  mematuhi peraturan pemerintah.  Dengan  kurangya  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  mematuhi  aturan  pemerintah, mengakibatkan terus bertambahnya korban yang terpapar virus covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid- 19  menimbulkan  masalah  terhadap  penyebaran  virus  yang  ada  di  masyarakat.  Metode  Penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Analisi  data menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  memicu  tidak  efektifnya  usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat  dilakukan  dengan  preventif  dengan  melakukan  pembinaan,  memberikan  imbauan  serta  edukasi terhadap masyarakat dan represif yaitu pemidaan terhadap masyarakat yang melanggar.

## Kata Kunci : Kesadaran Hukum; Masyarakat; Protokol Kesehatan Covid-19

## ABSTRACT
Legal awareness is a condition where there are no conflicts of life in society. Covid-19 is a disease with a high rate of transmission, but people do not yet have full legal awareness to protect themselves before they pass on to others. In the context of Handling COVID-19, the Government  through  the Ministry of Health issued a regulation on Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which is stated in the Regulation of the  Minister  of  Health  Number  9  of  2020.  However,  there  are  still  many  people  who  have  low  legal awareness to comply with government regulations. With the lack of legal awareness of the community in complying  with  government  regulations,  resulting  in  the  continued  increase  in  victims  exposed  to  the Covid-19 virus. This study aims to determine and analyze the legal awareness of the community in the implementation  of  the  Covid-19  health  protocol  causing  problems  for  the  spread  of  the  virus  in  the community. The research method uses a sociological juridical approach using primary and secondary data. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the study show that the lack of public legal  awareness  in  the  application  of  Large-Scale  Social  Restrictions  (PSBB)  has  triggered  the ineffectiveness of government efforts to reduce the spread of Covid-19 in Indonesia. Efforts to increase legal awareness can be carried out preventively by providing guidance, providing advice and education to the community and repressively, namely punishing people who violate.

## Keywords: Legal Awareness Community; Covid-19 Health Protocol
A. PENDAHULUAN
Pandemi Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  telah  mengubah  tatanan  dunia  dalam waktu singkat. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita  kemanusiaan  yang  begitu  mendalam.  Bahkan  dalam  waktu  yang  tidak  lama,  pandemi Covid-19 menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Infeksi  coronavirus  merupakan  penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  corona  dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya  di  akhir  tahun  2019  pertama  kali  di  Wuhan,  China.  Lokasi  kemunculannya pertama  kali  ini,  membuat  coronavirus  juga  dikenal  dengan  sebutan  Wuhan  virus.  Sejak  itu menyebar  secara  global  diseluruh  dunia,  mengakibatkan  pandemi  coronavirus  2019  sampai sekarang.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret resmi menyatakan virus corona baru atau COVID-19 sebagai  pandemi,  merujuk  lebih  dari  118  ribu  kasus  infeksi  di  lebih  dari  110 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan risiko penyebaran global lebih luas. Bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini adalah krisis yang akan menyentuh setiap sektor. Dalam dua minggu  terakhir,  jumlah  kasus  di  luar  China  telah  meningkat  tiga  belas  kali  lipat  dan  jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat drastis. Tidak menutup kemungkinan pada pekan setelahnya  angka  penularan  dan  kematian  akan  jauh  lebih  tinggi.  Klasifikasi pandemi dikeluarkan  saat  kasus  penularan  penyakit  lebih  besar  dari  yang  diperkirakan  dan  telah menginfeksi banyak orang di seluruh dunia serta mempengaruhi berbagai aspek, bukan hanya dari  segi  kesehatan.  Penyakit  yang  juga  pernah  dinyatakan  sebagai  pandemi  adalah  H1N1, tuberkulosis, dan HIV. 1
Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan tajam beberapa hari terakhir. Hal tersebut terlihat dari penambahan kasus harian Covid-19, angka kematian, dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit semakin bertambah. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid- 19  menunjukkan,  ada  penambahna  14.536  kasus  baru  Covid-19  dalam  24  jam  terakhir.  Ini penambahan  tertinggi  rekot  baru  covid-19  selama  pandemi  berlangsung.  Penambahan menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.004.445 orang  terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. 2
Indonesia  telah  memasuki  era  baru  dalam  penanganan  covid-19  yang  lebih  dikenal dengen new normal. Ini merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, baik itu bekerja, beribadah, dan hal lainnya namun dengan menerapkan dengan  desain  kebiasaan  yang  baru. 3 New  normal adalah  perubahan  perilaku  untuk  tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya  penularan  Covid-19.  Secara  sederhana, new  normal ini  hanya  melanjutkan kebiasaan-kebiasaan  yang  selama  ini  dilakukan  saat  diberlakukannya  karantina  wilayah  atau Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  yang  sering  disingkat  dengan  PSBB.  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka  percepatan penanganan  COVID-19  agar  dapat  segera  dilaksanakan  di  berbagai daerah.  Aturan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  tercatat  dalam  Peraturan  Menteri
1 Nur Azizah , Khadijah. (2020). WHO Resmi Nyatakan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi . https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus-corona-covid-19- sebagaipandemi /diakses pada 18 juni2021 pukul 12.04.
2 Puspa sari, Haryanti. (2020). Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2
Juta.Kompasiana . https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/16505191/update-tambah-14536- orang-kasus-covid-19- indonesia-lewati-2-juta?page=all/diakses pada 18 juni 2021 pukul 13.22.
3 Taufik,  Taufik,  and  Hardi  Warsono.  (2020).  " Birokrasi  Baru  Untuk  New  Normal:  Tinjauan  Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 ." Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2, no. 1, 1-18.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.“Pembatasan tersebu t meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahana n dan keamanan”. 4 Permenkes menjelaskan sekolah dan tempat  kerja  diliburkan  kecuali  kantor  atau  instansi  strategis  yang  memberikan  pelayanan terkait Pertahanan dan keamanan, Ketertiban umum, Kebutuhan pangan, Bahan bakar minyak dan gas, Pelayanan kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor/impor, dan  distribusi  logistik,  serta  kebutuhan  dasar  lainnya.  Penangangan  PSBB  diharapkan  dapat mengurangi  penularan  Covid-19  dan  masyarakat  bisa  mematuhi  peraturan  serta  protokol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat akan bahaya covid- 19  yang  telah  dibangun  jauh  sebelum  peraturan  ini  diresmikan  membuat  masyarakat  yang sudah cukup tertib dalam mematuhi protokol kesehatan semakin tertib.
Masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  yang  penuh,  minimal  melindungi  diri  sendiri sebelum  ke  orang  lain.  Pikirlah  kepentingan  orang  lain  juga  demi  kesehatan  bersama  agar program pemerintah berjalan efektif sehingga pandemi segera berlalu dan kondisi membaik, pulih  seperti  semula.  Banyak  masyarakat  menjadi  susah  kehidupannya  dan  terkapar ekonominya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat penerapan PSBB tidak efektif, terbukti  penyebaran  virus  COVID-19  masih  tinggi  sampai  dengan  akhir  Juni,  sementara pemerintah sudah berupaya maksimal untuk pencegahan tetapi masih banyak masyarakat yang abai terhadap upaya yang dilakukan pemerintah.
Kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab ini, di mana manusia dan masyarakat mempunyai  keinginan  yang  kuat  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  lebih  lanjut. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan menaati ketentuan dan peraturan yang ada saja melainkan juga menaati etika dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Bila dirasakan kesadaran hukum dan kesadaran kehendak belum sepenuhnya dilakukan oleh manusia dan masyarakat maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih  terpendam.  Hal  ini  disebabkan  manusia  dan  masyarakat  tidak  atau  belum  menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat sebagaimana adanya. 5 “Dari urain di atas peneliti akan melakukan  penelitian  tentang  bagaimana  Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pelaksanaan protokol kesehatan covid- 19?”

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis  yaitu menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. 6 Metode yang digunakan penulis adalah observasi atau  pengamatan,  yaitu  mengamati  gejala-gejala  yang  ada  dimasyarakat.  Dalam  menganalis
4 Binamulia  Hukum.  (2020). Ketidakefektifan  Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (Psbb)  Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta . Vol  9 No 1 Hal 67-82. Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V9i1.104. diakses pada 17 juni 2021 pukul 18.30.
5 Widjaya, AW. (2020)( .“ Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila,” dalam Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat ,” Al- ’Adl Vol. 12, No. 2.  hlm. 239.
6 Soekanto, Soerjono. (2005). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. hal. 51.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
penulis  menggunakan  pendekatan/metode  kualitatif  yaitu  dengan  mengungkap  fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu/kelompok untuk mengungkap sesuatu  dibalik  fenomena. 7 Untuk  menangkap  gejala-gejala  yang  akan  diamati,  penulis menggunakan panca indra manusia seperti penglihatan dan pendengaran. Dalam pengamatan yang ditangkap, kemudian dicatat dan selanjutnya dibuat catatan untuk dianalisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mana penelitian ini harus dibangun dari fakta- fakta  sosial  yang  terkait  dengan  bekerjanya  hukum.  Tujuan  pengamatan  terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau  hanya  ingin  mengetahui  frekuensi  suatu  kejadian. 8 Untuk  melakukan  observasi, interpretasi  penulis  mungkin  berbeda  dengan  orang  lain.  Dalam  hal  ini  penulis  mengamati perilaku dari sisi kesadaran hukumnya yaitu masyarakat mentaati protokol kesehatan covid-19.

## C. PEMBAHASAN
Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat  dalam  berperilaku  sesuai  dengan  keharusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum. Kesadaran  hukum  akan  memotivasi  warga  masyarakat  untuk  secara  sukarela  menyelesaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku. 9
Kesadaran  hukum  adalah  keadaan  di  mana  tidak  terdapat  benturan-benturan  hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima  secara  kesadaran  bukan  diterima  sebagai  paksaan  walaupun  ada  pengekangan  dari luar  diri  manusia  dan  masyarakat  sendiri  dalam  bentuk  perundangan,  peraturan  dan ketentuan. 10 Kesadaran  hukum  ini,  baik  oleh  manusia  pribadi  maupun  masyarakat  secara keseluruhan  bukanlah merupakan  robot,  karena manusia  tidak  hanya  taat  dan patuh  karena aturan saja, tetapi kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab.
Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto, 11 kesadaran  hukum  merupakan  kepatuhan terhadap  hukum  dari  persoalan  yang  secara  luas,  diantaranya  masalah  pengetahuan, pengakuan,  serta  penghargaan  terhadap  hukum.  Kesadaran  hukum  berpusat  pada  adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan  penghargaan  terhadap  aturan-aturan  hukum,  selanjutnya  akan  timbul  suatu  kepatuhan hukum.
Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan yang sudah di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan
7 Krismiyarsi. (2020). Hand Out Metode Penelitian Hukum . Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
8 Adi, Rianto. (2004). Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum .Jakarta: Granit.hlm. 70.
9 Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002) . “Hukum , Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya .Jakarta: Elsam- Huma. hlm  379-384.
10 Ali, Achmad dan wiwie Heryani. (2012). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum . Jakarta : kencana hlm 141.
11 Soerjono, Soekanto. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum .Jakarta: Penerbit Rajawali Press, hlm 152.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Nomor  Hk.01.07/Menkes/382/2020  Tentang Protokol  Kesehatan  Bagi Masyarakat  Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  mencegah  dan  mengendalikan  penularan COVID-19,  maka  dari  itu  seluruh  masyarakat  harus  berpatisipasi  dan  berupaya  semaksimal mungkin dalam proses pencegahan. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan  adanya  pergerakan,  kerumunan,  atau  interaksi  orang  yang  dapat  menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan.
Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara  hukum  dengan  sistem  nilai-nilai  tersebut.  Zainuddin  Ali,  berpendapat    indikator kesadaran hukum sebagai berikut: 12

## a. Pengetahuan hukum
Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Seperti di keluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020  Tentang  Protokol  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);

## b. Pemahaman hukum
Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih  diperlukan  pemahaman  atas  hukum  yang  berlaku.  Melalui  pemahaman  hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud;

## c. Penataan hukum
Seorang  warga  masyarakat  menaati  hukum  karena  berbagai  sebab.  Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut: a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum  dilanggar;  b.  Untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  penguasa;  c.  Untuk  menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya; d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai- nilai yang dianut; e. Kepentingannya terjamin. Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya;
d. Pengharapan terhadap hukum
Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, masyarakat benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut  menghasilkan  ketertiban  serta  ketenteraman  dalam  dirinya.  Hukum  tidak  hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah;
e. Peningkatan kesadaran hukum
12 Ali, Zainuddin. (2007). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 66-70.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Peningkatan  kesadaran  hukum  seyogyanya  dilakukan  melalui  penerangan  dan penyuluhan  hukum  yang  teratur  atas  dasar  perencanaan  yang  mantap.  Tujuan  utama  dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan  penyuluhan  hukum  menjadi  tugas  dari  kalangan  hukum  pada  umumnya,  dan  khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.  Dengan  memperhatikan  indikasi  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  tingkat  kesadaran hukum seseorang. Oleh karena seorang dengan mudah dapat memiliki indikasi tertentu, tetapi tidak untuk indikasi lainnya. Dari sebab itu tingkat kesadaran hukum seseorang bersifat relatif dalam isi dan kekuatannya. 13
Menurut  Soerjono  Soekanto  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran hukum antara lain :
a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum
Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  dikhususkan  bagi  mereka.  Sementara,  ketentuan- ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum;
b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum
Pengakuan  masyarakat  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  berarti  bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norman hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan  dengan  sendirinya  mematuhinya,  meskipun  ada  kalanya  masyarakat  yang  mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhinya;

## c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum
Penghargaan  terhadap  ketentuan  hukum  merupakan  reaksi  yang  ditampakkan  oleh masyarakat  mengenai  sejauh  manakah  mereka  dalam  menerima  suatu  ketentuan  hukum tertentu.  Menentang  atau  mungkin  mematuhi  hukum,  karena  kepentingan  mereka  terjamin pemenuhannya;

## d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum
Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari  dapat  ditampung  oleh  ketentuan-ketentuan  hukum.  Selain  itu,  ada  juga  anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  penguasa,  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan rekanrekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai- nilai yang dianut.
Menurut  Soerjono  Soekanto, 14 faktor  ketaatan  yang  rendah  terhadap  norma-norma yang  berlaku  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dari  faktor  sosial  yang  mengakibatkan dampak  sosial  pada  sistem  sosial  tertentu.  Ketaatan  yang  rendah  terhadap  norma-norma mungkin  merupakan  akibat  dari  menurunnya  penghargaan  terhadap  norma-norma  tersebut, oleh karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma itu.
13 Ibid. hlm 228.
14 Soekanto, Soerjono. (2020). “Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi,” dalam Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat ,” Al- ’Adl Vol. 12, No. 2.hlm. 241.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Kadang-kadang  yang  terjadi,  bahwa  ketaatan  terhadap  norma-norma  sangat  rendah  oleh karena  warga  masyarakat  tidak  mengetahui  dan  tidak  memahami  norma-norma  tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk mematuhi kaidah). Dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya  (apabila  melanggar  norma),  maka  penerapan  norma-norma  di  dalam  kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendur, maka terjadilah peluang- peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut. Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan  “ anomie ”  (pemudaran  kekuatan  kaidah).  Kesadaran  hukum  merupakan  konsepsi abstrak  di  dalam  diri  manusia  tentang  keserasian  antara  ketertiban  dan  ketentraman  yang dikehendaki.  Jadi  kesadaran  hukum  dalam  hal  ini  berarti  kesadaran  untuk  bertindak  sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang  menghubungkan  antara  peraturan – peraturan  dengan  tingkah  laku  hukum  anggota masyarakat. 15
Dalam  membahas  kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  akan  mempunyai  taraf kesadaran  hukum  yang  masih  relatif  rendah  maka  hal  ini  di  sebabkan  kesadaran  hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Rasa takut pada sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai dengan nilai yang dianut
Pembuktian  faktor-faktor  tersebut  sangat  berpegaruh,  maka  akan  lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  faktor-faktor  yang  lebih  pokok  dari  kesadaran  hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal. 16
Pada  dasarnya  Masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  memutus  mata  rantai penularan COVID-19 untuk meminimalisir penyebaran yang lebih luas, agar tidak menimbulkan sumber  penularan  baru  pada  tempat-tempat  dimana  terjadinya  pergerakan  orang,  interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam  situasi  pandemi  COVID-19  dengan  beradaptasi  pada  kebiasaan  baru  yang  lebih  sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Akan tetapi kenyataan masih ditemukan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas diruang publik dengan tidak mematuhi protokol kesehatan  yang  dibuat  pemerintah.  Protokol  kesehatan  merupakan  panduan  atau  tata  cara kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjamin  individu  dan  masyarakat  tetap  sehat terlindung  dari  penyakit  tertentu. Prinisp  utama  protokol  kesehatan  adalah  perlindungan kesehatan  individu  dan  perlindungan  kesehatan  masyarakat.  Mematuhi  protokol  kesehatan
15 Mertokusumo, Sudikno.(1981). Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,Edisi Pertama .Yogyakarta : Liberti.hlm 13.
16 Soekanto, Soerjono.(2002). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 219.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
dilakukan dengan  3M, yaitu: Menggunakan  masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir  atau  menggunakan  cairan  antiseptik  berbasis  alkohol/handsanitizer.  Menjaga  jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. 17
Salah  satu  strategi  Pemerintah  dalam  menekan  penyebaran  Covid-19  yaitu  dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar  adalah  pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga terinfeksi  Corona  Virus  Disease  2019.  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  meliputi  peliburan sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan  keagamaan  dan  pembatasan  kegiatan  di tempat atau fasilitas umum. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada  pertimbangan  epidemiologis,  besarnya  ancaman,  efektifitas,  dukungan  sumber  daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 18 Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  rakyatnya  terjangkit  Covid-19  yang semakin bertambah. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kewalahan mengatasi dan menangani pasien dengan kasus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia untuk bertindak membuat  kebijakan  pemerintah  dalam  menekan  rantai  penyebaran  Covid-19.  Kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  yaitu  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB),  pembentukan  Komite  Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  serta mewajibkan  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  menerapkan  protokol  kesehatan  seperti menerapkan  3M.  Namun,  kebijakan-kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien apabila masyarakat patuh terhadap kebijakan-kebijakan.
Faktor yang utama agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah  kesadaran  hukum  dari  dalam  diri  masyarakat.  Masyarakat  mempunyai  peran  dalam menekan rantai penyebaran Covid-19. Peran masyarakat yaitu dengan cara mengikuti anjuran pemerintah  dengan  melakukan  protokol  kesehatan  seperti  menggunakan  masker,  menjaga kebersihan, mencuci tangan dan lain-lain. Namun, kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya penanganan kasus Covid-19 di Indonesia menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus Covid-19 di Indonesia. Faktor sekunder yaitu sanksi Pemerintah Indonesia mempunyai  kewajiban untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana  tertulis  pada  Pembukaan  UUD  1945.  Salah  satu  caranya  yaitu  dengan  cara menerapkan  sanksi  bagi  masyarakat  yang  tidak  menerapkan  protokol  kesehatan,  sanksi tersebut  dapat  mendorong  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  patuh  dan  taat  terhadap kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan  menekan  rantai  penyebaran  Covid-19  di Indonesia. Faktor kesadaran hukum dan faktor sanksi merupakan faktor yang penting karena keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi.
17 Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM.(2020). Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dalam  Rangka  Menurunkan  Transmisi  Covid-19 .  https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan- protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/. diakses  pada  26  Septemeber 2021 pukul 18.30.
18 Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.(2020). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan dengan Sila ke-4 Pancasila mengenai Kerakyatan  dan  Demokrasi,  dimana  keberhasilan  penanganan  Pandemi  Covid  19  ditentukan berdasarkan masyarakat itu sendiri. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak serta beragam. Sehingga, tiap penduduk tersebut harus saling bekerja sama dan saling melengkapi agar  terbentuk  suatu Civil  Society yang  merupakan The  Real  Democracy .  Sebab,  Demokrasi bukanlah suara terbanyak/mayoritas suara melainkan suatu partisipasi keadaban rakyat. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan agar terbentuk Civil Society dalam penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran hukum  masyarakat  Indonesia  merupakan  faktor  primer  dalam  penanganan  dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. 19
Covid-19  bukanlah  suatu  virus  biasa,  melainkan  merupakan  sebuah  pandemi. Pemerintah  Indonesia  dalam  menghadapi  Pandemi  Covid-19  telah  membuat  dan  melakukan beberapa  kebijakan,  salah  satunya  yaitu  mewajibkan  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk menerapkan  protokol  kesehatan.  Kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  penting  terhadap keefektifan  dan  ketaatan  masyarakat  terhadap  protokol  kesehatan  tersebut.  Kurangnya kesadaran  hukum masyarakat  dalam  penerapan PSBB  merupakan  hal  penting sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa masalah protokol kesahatan adalah menyangkut warga masyarakat yang melanggar, siapa yang harus menangani dan bagaimana fungsi  dari  penegak  hukum.  Ini  wilayah  satuan  tugas  kesehatan,  strategi  apa  yang  harus diterapkan agar secara efektif penanganan pelanggaran-pelanggaran dapat teratasi. 20
Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan  PSBB yang diterapkan  pemerintah, seperti tidak mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, aktivitas masyarakat yang dilakukan  diluar  rumah  dan  kegiatan  masyarakat  yang  menimbulkan  keramaian  dan kerumunan. Disamping itu kepatuhan masyarakat untuk memakai masker di kerumunan juga sangat  rendah.  Pemerintah  dan  Satgas  diminta  untuk  melakukan  tindakan  tegas  terhadap masyarakat yang tidak patuh  dan pembubaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tidak hanya  masyarakat  yang  melanggar  dan  tidak  patuh,  akan  tetapi  pihak  penyelenggara  yang menimbulkan kerumunan pun dapat disanksi.
Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi  memang  belum  diterapkan  maksimal.  Aparat  belum  berani  menindak  tegas  bagi pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekadar imbauan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak merasa takut sehingga masih banyak yang melanggar. Di sini terlihat ada perbedaan antara perilaku sosial yang aktual dengan perilaku sosial yang diharapkan oleh hukum. Karena proses
19 Johna,  Mikhail  Basana.  (2020). Penanganan  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia;  Kebijakan  Pemerintah, Kesadaran  Hukum  Masyarakat,  dan  Sanksi. https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan- pandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/  diakses pada 18 juni 2021 pukul 14:33.
20 Soekanto, Soerjono. (1989). Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum .Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 55.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
interaksi  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  akan  terus  berlangsung,  dan  yang  akan  selalu menghasilkan perubahan karena timbulnya konflik atau kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Maka jelas bahwa setiap masyarakat bisa tidak menaati hukum karena merasa hukum yang  berlaku  tidak  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat,  dan  dapat  pula  karena  dengan diberlakukannya  suatu  hukum  lalu  masyarakat  yang  tadinya  tidak  berperilaku sesuai  dengan hukum  tersebut,  akan  berubah  perilakunya  sesuai  dengan  hukum.  Memang  dilema  untuk pemerintah, pilihan yang sulit, mana mungkin pemerintah akan menindak tegas dalam situasi yang  tidak  kondusif  ini,  yang  ada  malah  dikritik  tidak  melindungi  rakyat  dan  mempersulit, bahkan bisa-bisa dituduh menyengsarakan rakyatnya.
Dapat dimaklumi bila pihak aparat mewakili pemerintah juga tidak akan menerapkan aturan  secara  keras.  Hanya,  sebagai  warga  negara  yang  baik,  kita  tentunya  mendukung kebijakan  yang  diambil  pemerintah,  meski  di  satu  sisi  ada  risiko  yang  harus  ditanggung masyarakat  akibat  penerapan  kebijakan  tersebut.  Kembali  kepada  pribadi  masing-masing masyarakatnya, harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalin hubungan baik dengan sesama warga yang lain. Dengan melindungi diri berarti juga melindungi orang lain. Ada kesadaran diri bahwa dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri juga demi kepentingan orang lain.
Dampak dengan adanya kebijakan pemerintah yang merasa paling terdampak adalah masyarakat  menengah  ke  bawah.  Masyarakat  yang  mata  pencahariannya  disektor  informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Buruh,  pengemudi  truk  ekpedisi,  pedagang  kecil  dan  pengemudi ojek  online  tidak  dapat  lagi dapat memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari, bila mereka hanya berdiam di rumah. Dalam  PSBB  pemerintah  juga  menyalurkan  bansos  kepada  masyarak  kecil  yang  terdampak berupa uang dan sembako sesuai dengan ketentuan yang diatur. Akan tetapi masyarakat tetap berdalih  untuk  menyambung  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhanya  sehari-harinya,  mereka nekat  untuk  beraktivitas  seperti  biasa  dengan  melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan pemeritah dengan segala resikonya.
Dalam  situsai  kondisi  ini  justru  memberikan  peluang  bagi  segelintir  orang  untuk memanfaatkan  keadaan  untuk  melakukan    tindakan    kejahatan.  Berdasarkan  evaluasi  untuk tindak kejahatan pada minggu ke-15 dan 16, secara keseluruhan mengalami angka peningkatan sebesar  11,80  persen,  angka kejahatan  meningkat  selama  penerapan  pembatasan  sosial berskala besar (PSBB). Tren kejahatan yang mengalami peningkatan adalah pencurian dengan pemberatan (curat),  hal itu tidak lepas dari imbauan agar masyarakat tinggal di rumah selama pandemi virus corona. 21 Masyarakat sebenarnya dikondisikan untuk tidak beraktivitas di luar rumah tetapi tetap saja banyak warga yang tidak mematuhinya, masih banyak warga yang tetap melakukan kegiatan di luar rumah. Seharusnya, apabila masyarakat mematuhi mestinya dengan kondisi  itu  keamanan  terjaga,  tidak  ada  kriminalitas  karena  semua  berada  di  rumah,  karena banyak  masyarakat  yang  tidak  mematuhinya  sehingga  terdapat  celah  bagi  penjahat  untuk melakukan  aksinya.  Penjahat  justru  memanfaatkan  kondisi  yang  sepi  untuk  melakukan  aksi kriminalitas,  seperti  merampok,  pembegalan  motor,  merampas  tas  dan  ponsel  pejalan  kaki.
21 CNN Indonesia.(2020). " Polri: Kejahatan Meningkat Selama PSBB, Pencurian Mendominasi" . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218154136-25 583916/pelanggaran-protokol-pakai- masker-tertinggi-di-area-kerumunan diakses pada 29 september 2021 pukul 18.30.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
e-ISSN 2715-2502
Menyedihkan memang, di situasi yang seperti ini orang masih dapat berbuat dan melakukan kejahatan.
Dalam kondisi pandemi ini seharusnya kita semua memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, saling menolong dan membantu antar warga, akan tetapi ada segelintir orang masih saja tega melakukan tindak kejahatan. Dikarenakan terhimpit ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dipikirkan hanya bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah yang sebenarnya juga berisiko,  karena bisa saja ketahuan dan tertangkap warga, maka sudah tentu  dapat  mengancam  nyawanya,  warga  tidak  tanggung-tanggung  akan  menghajar  pelaku kejahatan yang tertangkap. Jadi, di situasi sepi itulah yang membuat orang berani melakukan aksi  kejahatannya.  Penjahat  mengira  aparat  penegak  hukum  sedang  tidak  ada  yang  berjaga sehingga berani dengan leluasa untuk melakukan aksinya.
Banyak  masyarakat  yang  tidak  merasa  takut  dengan  kondisi  pandemi  ini,  buktinya banyak  masyarakat  yang  masih  tetap  beraktivitas  tanpa  mematuhi  protokol  kesehatan terutama tidak memakai masker. Mungkin ada sebagian yang meremehkan kondisi ini karena beranggapan hanya merepotkan saja atau hanya karena ditakut-takuti saja. Tidak mudah untuk meyakinkan  masyarakat  agar  mengikuti  aturan,  agar  penyebaran  virus  korona  dapat diminimalisir, setidaknya dengan menjaga kesehatan dan keamanan dari masyarakat itu sendiri. Harus  muncul  dari  kesadaran  sendiri  bahwa  menjaga,  menaati  aturan/disiplin  protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan menekan penyebaran COVID-19.
Ini yang belum dimiliki oleh sebagian masyarakat. Tidak dapat disalahkan juga karena memang aparat tidak menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Petugas hanya sebatas mengingatkan saja dan memberi teguran. Wajar bila masyarakat tidak takut sehingga terjadilah  pelanggaran-pelanggaran  tersebut.  Dilema  memang  untuk  aparat  yang  bertugas karena  disituasai  seperti  ini  sensitif  bagi  masyarakat.  Apabila  menindak  tegas  nanti  malah diprotes, dikatakan tidak mengerti kondisi dan mungkin akan mendapatkan amarah warga. Jadi, seperti ini hasilnya, masyarakat belum dapat diatur untuk mengikuti anjuran pemerintah.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol 3M guna mencegah penularan virus corona yang  semakin meluas. 3M  terdiri  dari  mencuci  tangan,  memakai  masker,  dan  menjaga  jarak.  Namun,  meski  situasi pandemi  Covid-19  masih  belum  memperlihatkan  tanda-tanda  membaik,  tingkat  kesadaran masyarakat  dalam  menerapkan  langkah-langkah  pencegahan  penularan  virus  corona  justru semakin  menurun.  Untuk  mengurangi  penyebaran  COVID-19  pemerintah  meemberlakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  tujuannya  untuk  meminimalisir  penyebaran  virus korona.  Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  saat  pandemi  COVID-19  belum sesuai harapan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya  usaha  pemerintah  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  korona  di  Indonesia. Disamping itu sebagian masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya penerapan PSBB. Menjadi  memprihatinkan  ketika  penerapan  PSBB  hanyalah  formalitas  peraturan  yang  tidak dilaksanakan  secara  serius  oleh  masyarakat.  Masih  banyak  warga  yang  masih  melanggar padahal sudah ada sanksinya, akan tetapi sanksi yang dikeluarkan tidak tegas. Oleh sebab itu membuat warga tidak takut akan sanksi yang ada,  sehingga masih banyak warga yang abai dan melanggar protokol kesehatan.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Dalam menunjang hal tersebut, pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang tegas agar  membantu  meningkatkan  ketaatan  masyarakat  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  ada. Oleh  karena  itu,  harus  terdapat  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia, terutama  dalam  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  bersama-sama  berusaha  menangani Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  agar  cepat  berlalu.  Harusnya  ada  pengetatan  oleh  aparat penegak hukum dalam pembatasan pergerakan orang sehingga tidak mudah orang melakukan aktivitas di luar rumah.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Kebijakan  pemerintah  yang  ditujukan  masyarakat  tidak  berjalan  dengan  efektif  dan efisien  masih  banyak  kesadaran  hukum  dari  dalam  diri  masyarakat  yang  kurang.  Kesadaran hukum masyarakat yang memiliki peran untuk menekan pemutusan rantai penyebaran Covid- 19.  Dengan  peran  masyarakat  melakukan  protokol  kesehatan  seperti  menggunakan  masker, menjaga  kebersihan,  mencuci  tangan  dan  menjaga  jarak  diharapkan  pemerintah  dapat mengurangi pemutusan mata rantai. Namun, masih banyak ditemukan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.
Kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  penerapan  PSBB  memicu  tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Terbukti korban yang terpapar tiap hari masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum  masyarakat  belum  maksimal  dan  ekonomi  yang  terpuruk  juga  merupakan  salah  satu penyebab  ketidakefektifan  penerapan  PSBB  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  semakin meluas. Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi  memang  belum  diterapkan  maksimal.  Aparat  belum  berani  menindak  tegas  bagi pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekadar imbauan.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol 3M guna mencegah penularan virus corona yang  semakin meluas. Oleh  karena  itu,  harus  terdapat  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia, terutama  dalam  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  bersama-sama  berusaha  menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia agar cepat berlalu.

## 2. Saran
Upaya  peningkatan  kesadaran  hukum  dalam  upaya  meningkatan  kesadaran  hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
Pertama,  preventif  yaitu  upaya  pencegahan  dengan  pembinaan  dengan  berupaya memberikan imbauan dan edukasi terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman, khususnya masyarakat agar mengerti tentang aturan dan larangan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini masyarakat  mau  mematuhi  himbauan  pemerintah  tentang  PSBB,  yang  mana  masyarakat dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama.
Kedua, represif yaitu pemidanaan terhadap pelanggar, dimana pemerintah seharusnya menerapkan  sanksi  hukum  yang  tegas  dan  konsisten  terhadap  masyarakat  yang  melanggar aturan tersebut, agar masyarakat setidaknya takut dan jera ketika akan melakukan pelanggaran.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Soekanto, Soerjono. (2020). “ Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ,” dalam Junaidi, “ Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat ,” Al- ’ Adl . 12: 2.
Taufik, Taufik, and Hardi Warsono. (2020). " Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Era  Covid-19 ." Dialogue:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik 2. 1.
Widjaya, AW. 2020. “ Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasil a,” da lam Junaidi , “ Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat ,” Al- ’ Adl . 12: 2.
Adi , Rianto. (2004). Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.
Ali, Achmad dan wiwie Heryani. (2012). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum . Jakarta : kencana.
Ali, Zainuddin. (2007). Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Krismiyarsi.  (2020). Hand  Out  Metode  Penelitian  Hukum .  Fakultas  hukum  Universitas  17
Agustus 1945 Semarang.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Mertokusumo,  Sudikno.  (1981). Menigkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat,Edisi  Pertama .Yogyakarta : Liberti.
Soekanto,  Soerjono.  (1982). Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum .Jakarta:  Penerbit Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono. (1989). Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum .Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. (2002). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  (2005). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia Press.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  (2002). “ Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  dinamika masalahnya. Jakarta: Elsam- Huma . Binamulia  Hukum.  (2020). Ketidakefektifan  Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Psbb) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta . Vol 9 No1 Hal 67-82.
Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V9i1.104. (diakses pada 17 juni 2021).
CNN Indonesia. (2020). "Polri: Kejahatan Meningkat Selama PSBB, Pencurian Mendominasi" . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218154136-25-583916/pelanggaran- protokol-pakai-masker-tertinggi-di-area-kerumunan (diakses pada 29 september 2021). Johna,  Mikhail  Basana.  (2020). Penanganan  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia;  Kebijakan Pemerintah,
Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi.
https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan-pandemi-covid-19-di-indonesia- kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/ (diakses pada 18 juni 2021).
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 0 2 , Juli 2022
Nur  Azizah,  Khadijah  .    (2020). WHO    Resmi    Nyatakan    Virus    Corona    COVID-19  sebagai Pandemi .  https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus- corona-covid-19-sebagaipandemi/. (diakses pada 18 juni 2021).
Puspa sari, Haryanti. (2020). Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta.Kompasiana . https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/16505191/update- tambah-14536-orang-kasus-covid-19- indonesia-lewati-2-juta?page=all/
(diakses pada 18 juni 2021).
Tim  Pakar  Percepatan  Penanganan  Covid-19  ULM.  (2020). Pentingnya  Penerapan  Protokol Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19 . https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka- menurunkan-transmisi-covid-19/.(diakses pada 26 Septemeber 2021).