Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2022

## EKSISTENSI KEPALA DESA MENCIPTAKAN
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(STUDI DI DESA PAKEL KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG)
Jati Nugroho, Prijo Santoso, Anis Ibrahim, Dwi Sriyantini, Henny Purwanti
thomasjatinugroho@gmail.com

## STIH Jendral Sudirman Lumajang

## ABSTRAK
Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi kedudukan yang strategis dan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola wilayah desa dengan didukung oleh dana yang memadai sehingga tidak ada alas an bagi pemerintah desa di masa yang akan dating tidak membangun desa secara maksimal.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  dengan  pendekatan  secara  yuridis sosiologis berkaitan Eksistensi Kepala Desa Dalam Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pakel  Kecamatan Gucialit Kabupaten  Lumajang  Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Adapun  kesimpulan  dalampenelitian  ini,  pertama  Peran  Kepala  Desa  dalam menciptakan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam penyelesaian konflik sesuai Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  di  desa  Pakel  Kecamatan  Gucialit menunjukkan  penyelesai  (mediator)  perselisihan  masyarakat  di  desa  telah  diatur  secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Kedua,  Kekuatan  hukum  hasil  putusan  Kepala  Desa  dalam  menciptakan  ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam penyelesaian konflik di desa Pakel Kecamatan Gucialit Bahkan  untuk  lebih  menekankan  fungsi  kepala  desa  sebagai  penyelesaian  perselisihan, kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rekomendasi    berupa  alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dikembangkan  di  Indonesia.  Dan negara membuat undang-undang tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang antara lain mengatur mengenai kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata kunci : Eksistensi Kepala Desa, Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya, Desa Pakel Gucialit Lumajang

## ABSTRACT
The nature and fundamental changes of village development based on Law Number 6 of 2014 provide a strategic position and great authority for villages to manage village areas supported by adequate funds  so  that there is  no  reason for  the village government  in  the future not to develop villages optimally. .
This study uses a type of research with a sociological juridical approach related to the existence of village heads in creating socio-cultural resilience of village communities based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Study in Pakel Village, Gucialit District, Lumajang Regency. The data collected was then analyzed qualitatively.
As for the conclusions in this study, firstly, the role of the Village Head in creating socio-cultural  resilience  of  rural  communities  in  conflict  resolution  according  to  Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Pakel Village, Gucialit Subdistrict, shows that the settlement (mediator) of community disputes in the village has been explicitly regulated in Article 26 paragraph (1) and paragraph (4) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Second,  the  legal  power  of  the  decision  of  the  Village  Head  in  creating  socio-cultural resilience of village communities in conflict resolution in Pakel Village, Gucialit Subdistrict. 6  of  2014  concerning  Villages.  Recommendations  in  the  form  of  alternative  Dispute Resolution  are  developed  in  Indonesia.  And  the  state  makes  laws  regarding  Alternative Dispute Resolution,  which among other things regulates the legal force of  the agreement reached through Alternative Dispute Resolution.
Keywords:  Village  Head  Existence,  Creating  Socio-Cultural  Resilience,  Pakel  Gucialit Village Lumajanng

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  artinya  manusia  sebagai  warga  masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Dalam menjalankan aktifitas kehidupan manusia sering terjadi persinggungan kepentingan antar  manusia  ataupun  subyek  hukum  lainnya  seperti  badan  hukum.  baik  dalam  bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis yang dapat menimbulkan konflik.
Persinggungan  tersebut  dapat  menimbulkan  reaksi  negatif  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  salah  satu  pihak  sehingga  sering  menyebabkan  terjadinya  konflik. 1 Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat  menghindari  adanya konflik karena dinilai sebagai  faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi.
1 http: andrie07.wordpress.com 5/ Faktor Penyebab Konflik dan Strategi Penyelesaian Konflik diakses 10 Desember 2021.
Pandangan  tradisional,  konflik  haruslah  dihindari.  Secara  historis  dan  kultural, masyarakat  Indonesia,  terutama  di  pedesaan  telah  terbiasa  menggunakan  pranata  lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaiakan perselsihan. Kerentanan sosial yang terjadi di berbagai  desa  di  Indonesia  berkecenderungan  disebabkan  karena  ketimpangan  struktur sosial  yang  dipengaruhi  oleh  perubahan-perubahan  internal  maupun  eksternal  masyarakat yang  bersangkutan.  Untuk  mengubah  kerentanan  sosial  menuju  ketahanan  hidup, masyarakat desa harus diberdayakan agar memiliki kesadaran kritis dan percaya diri untuk memperbaiki keadaan hidupnya.
Sengketa merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai kepentingan atau keinginan yang tidak sama.  Dalam  kehidupan  masyarakat  tradisional  yang  bersifat  paguyupan,  terjadinya sengketa  dipahami  sebagai  potensi  gangguan  terhadap  harmoni  sosial.  Namun  dalam masyarakat modern yang bersifat patembayan, sengketa justru dipandang sebagai hal yang lumrah terjadi, sengketa dapat berupa potensi atau faktual telah terjadi dengan melibatkan individu  atau  hal  sosial.  Oleh  karenanya  diyakini  bahwa  tiap-tiap  sengketa  harus diminimalisasi,  dilokalisasi,  atau  diselesaikan  sesuai  sifatnya  masing-masing  dalam sengketa untuk mempertahankan atau memulihkan harmoni sosial tersebut. 2
Secara  sosiologis,  kehadiran  UU  No.  6  Tahun  2014  didasarkan  beberapa pertimbangan, Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan  makmur  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945. Dalam hal terjadi sengketa, hukum telah menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur  Litigasi  dan  Non  litigasi  yang  dapat  digunakan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk mendapatkan keadilan. Sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkan keadilan, kondisi ini telah menyebabkan arus perkara yang  mengalir  melalui  pengadilan  melaju  dengan  cepat  sehingga  terjadi  penumpukan perkara.  Proses  penanganan  sebuah  perkara  sampai  mendapat  putusan  yan  berkekuatan hukum terjadi tetap di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun. 3
Masyarakat  Indonesia  sebenarnya  mempunyai  nilai  falsafah  yang  hidup  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yaitu musyawarah, Untuk itu di pandang perlu dicarikan
2 Sriyantini,  Dwi  (2011)  "Prinsip  Mediasi  Nonlitigasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa PerdataDi Indonesia” Tesis . Universitas Jember
3 Ibid
jalan keluar agar budaya musyawarah bisa dikembangkan untuk menyelesaiakan sengketa " win-win solution ". Berpikir menang-menang dimulai dengan kepercayaan setara. tidak ada yang di bawah ataupun di atas orang lain 4 .
Pemerintah  Desa  sebagai  garda  depan  bagi  pelayanan  masyarakat  dalam  sistem pemerintahan  di  Indonesia.  Pemerintah  desa  dituntut  untuk  lebih  memahami  apa  yang menjadi kebutuhan warganya, artinya bahwa pemerintah desa dalam implementasinya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakatnya untuk mengetahui  secara  langsung,  bagaimana  kondisi  dan  apa  yang  sesungguhnya  menjadi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah desa dalam proses pembuatan kebijakan harus dapat diakses serta mampu untuk  dipertanggung  jawabkan  kepada  warganya.  Kepala  Desa  menjadi  rujukan  pertama bagi wargama yang sedang bersengketa. Kepala Desa sering menjadi mediator penyelesaian sengketa  perdata  setiap  ada  sengketa  di  masyarakatnya,  karena  perkara  dengan  mediasi mengedepankan perdamaian dan tidak memihak salah satu sehingga tercipta keputusan yang mufakat.
Masyarakat  di  Desa  Pakel  Kecamatan  Gucialit  seringkali  dihadapkan  pada  masalah sengketa  perdata  seperti:  sengketa  tanah,  perselingkuhan  dan  masalah  kependudukan, dimana masalah tersebut sering diselesaikan oleh Kepala Desa dengan jalan mufakat dalam proses mediasi  yang mengandung pengertian bahwa Keputusan yang diperoleh merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan berbagai pihak. 5
UU  No.  6  Tahun  2014,  merupakan  jawaban  untuk  mengembalikan  dan mengembangkan  otonomi  asli  Desa,  melalui  penegasan  kembali  terhadap  keragaman (ununiformitas) Desa.  UU  Desa  menempatkan  status  Desa  sebagai  badan  hukum  yang tersendiri  yang  terkait  dengan  pemerintahan  Negara.  Pemerintahan  Desa  berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan  persetujuan  bersama  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD).  Namun,  peraturan  Desa  ini cenderung  bersifat  sangat  teknis  karena  biasanya  sifatnya  hanya  menjabarkan  ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi. 6
4 ibid
5 Ibid
6 Sadu  Wasistiono,  2012.  “Telaah  Kritis  Terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Desa”,  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, MIPI,  Edisi 38, Jakarta, hlm.28.
Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan  desa  telah  ada  sejak  dulu  merupakan  komunitas  sosial  dan  merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan.  Berdasarkan latar belakang di atas skripsi ini diajukan dengan judul  “Eksistensi Kepala Desa   Menciptakan Ketahanan Sosial  Budaya  Masyarakat  Desa  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Sesuai  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang).”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasakan uraian diatas maka masalah yang dapat identifikasi antara lain :
1) Bagaimanakah peran Kepala Desa menciptakan ketahanan sosial budaya masyarakat desa sesuai  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  di  desa  Pakel  Kecamatan Gucialit?
2) Bagaimanakah  kekuatan  hukum  hasil  putusan  Kepala  Desa      menciptakan  ketahanan sosial budaya masyarakat desa di desa Pakel Kecamatan Gucialit?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis    bertujuan untuk  menggambarkan  fakta-fakta  yang  ada,  kemudian  menganalisis  data  yang  diperoleh sistematis,  faktual  dan  akurat  terkait  dengan  peran  Kepala  Desa  sebagai  Mediator penyelesaian  dan  proses  pelaksanaan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Pakel Kecamatan Gucialit dalam menyelesaikan sengketa hukum.
Penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menggunakan  metode  sebagai  berikut:  1)  Studi Lapangan. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti, Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Sumber data seperti ini disebut sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi  yang  didapat  dipertanggungjawabkan. 7 Studi  kepustakaan,  dalam  studi kepustakaan data diperoleh melalui cara mempelajari atau memahami literature atau karya karya  ilmiah  dibidang  hukum.  Sumber  data  seperti  ini  disebut  Sumber  Data  Sekunder. 8
7 Soeryonoo soekamto (2010) Pengantar Penelitian Hukum , U1-Press, hal.22
8 Ibid
Metode analisis data secara kualitatif dilakukan s etelah semua data yang terkumpul diperiksa ataupun  diteliti  apakah  data  yang  diperoleh  dianalisa  dengan  menggunakan  analisis  data induksi artinya bertitik tolak dari pengetian maupun permasalah yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum dilakukan melalui penjelasan-penjelasan bukan merupakan angka-angka  statistik  atau  bentuk  angka  lainnya.    Maka  analisa  dan  komprehensif  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis,  dan  efektif  sehingga  memudahkan  pemahaman  dan interpretasi data.

## PEMBAHASAN
1. Peran  Kepala  Desa  Menciptakan  Ketahanan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Desa Sesuai  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  di  Desa  Pakel Kecamatan Gucialit

## 1.1  Penciptaan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat
Peselisihan  atau  sengketa  yang  melibatkan  dinamika  sosial  budaya  ini  haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga  perlu  adanya  antisipasi  sengketa  yang  akan  bermuara  kepada  konflik  komunal masyarakat. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan  desa  yang  demokratis  khususnya  dalam  musyawarah  desa  dan  penyusuna produk  hukum  di  desa.  Dengan  demikian,  penguatan  Desa  mensyaratkan  adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya.
Pada  akhirnya,  penguatan  Desa  tidak  hanya  sekedar  membangun  konstruksi pemerintahan yang demokratis semata-mata. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tuntutan untuk  hadirnya  para  pemimpin  yang  amanah,  terpercaya,  dan  bertanggung  jawab. Pemberdayaan masyarakat yang sejati adalah sebuah proses pendidikan dan pelatihan secara nyata bagi warga masyarakat. Pasal 67 UU Desa menegaskan, Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adapun muatan yang terkandung di dalamnya adalah: 1). Aspek Hukum dan Kebijakan yang mendorong penataan lembaga kemasyarakatan Desa dalam sistem pembangunan tata pemerintahan yang berkelanjutan;
2). Aspek peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah Desa;
3).  Aspek  kelembagaan,  koordinasi  dan  kemitraan  antar  kelompok  masyarakat  melalui penataan  lembaga  kemasyarakatan  Desa  demi  peningkatkan  aksesibilitas  masyarakat terhadap inovasi teknologi, perkreditan, sarana produksi, maupun informasi pasar;
4). Aspek dukungan infrastruktur pendukung dari sektor non pertanian (pasar, irigasi, jalan, listrik, dll)
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri  utama  proses  mediasi  adalah  perundingan  yang esensinya  sama  dengan  proses  musyawarah  atau  konsensus.  Sesuai  dengan  hakikat perundingan  atau  musyawarah  atau  konsensus,  maka  tidak  boleh  ada  paksaan  untuk menerima  atau  menolak  sesuatu  gagasan  atau  penyelesaian  selama  proses  mediasi berlangsung.  Segala  sesuatunya  harus  memperoleh  persetujuan  dari  para  pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (4).
Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam Rechterlijke Organisatie (RO)  yang  secara  singkat  menyebutkan  tetap  mengakui  kewenangan  hakim- hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi  kewenangannya,  untuk  mengadili  secara  adat  tanpa  menjatuhkan  hukuman (pidana). 9 (Mahadi, 1991: 36). Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para  pihak  untuk  setiap  saat  menyerahkan  perkaranya  kepada  putusan  hakim.  Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa. 10 Dalam kenyataannya, selama  pemerintahan  kolonial  Belanda  dikenal  dua  bentuk  peradilan  bagi  orang  pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa (Tim HuMa, 2003: 3)

## 1.2 Penyelesaian Konflik di Masyarakat Desa
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (4) diatas khususnya poin k disebutkan bahwa "Kepala Desa bertugas mendamaikan perselisihan masyarakat di desa". Peran kepala desa ini dirasakan cukup penting, mengingat masyarakat sudah menggunakan metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  untuk  menyelesaikan  setiap  persoalan  hukum dalam rangka mengurangi banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan.
9 Mahadi. 1991. Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR- Tahun 1854 . Bandung: Alumni.
10 Soekanto, Soerjono. 1986. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian . Jakarta : Rajawali.
Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada pemimpin harus melakukan mediasi dengan  memberikan  kesempatan  kepada  semua  anggota  kelompok  untuk  mengemukakan pendapatnya  tentang  kondisi-kondisi  penting  yang  diinginkan,  yang  menurut  persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia.  Meminta  satu  pihak  menempatkan  diri  pada  posisi  orang  lain,  dan  memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang tadinya  mengajukan  argumentasi  yang  mendukung  suatu  gagasan  seolah-olah menentangnya,  dan  sebaliknya  pihak  yang  tadinya  menentang  satu  gagasan  seolah-olah mendukungnya. Setelah itu tiap-tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.
Berdasarkan  wawancara  disimpulkan  bahwa  Kepala  Desa  Pakel  cukup  baik  dalam melaksanakan fungsi sebagai pimpinan tertinggi sekaligus sebagai mediator karena setiap aspirasi masyarakat langsung disalurkan dan diimplementasikan oleh aparat desa. Melalui pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan  kepala  desa  sehingga  dalam  penyelesaian  konflik sangat efektif yang nantinya menumbuhkan suasana Desa yang kondusif dan efisien.
Kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok, seorang pemimpin yang bertugas memimpin suatu kelompok, untuk mengambil suatu keputusan, atau memecahkan masalah secara efektif, perlu memiliki kemahiran menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada perannya dan itulah tugas pemimpin yang dalam hal ini adalah kepala desa  yang  bertidak  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik  dengan  cara mediasi.
Mengenai  peran  dan  fungsi  kepala  desa  atau  perangkat  desa  dalam  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  bahwa  mereka  harus  mampu  melakukan  tugasnya  selaku  mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya. Sengketa baik itu mengenai  sengketa  lahan,  sengketa  antar  masyarakat,  ataupun  sengketa  rumah  tangga. Adapun sengketa perdata yang pernah terjadi  di  Desa Pakel  antara lain:  kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hak milik tanah, pencemaran lingkungan yang kesemuanya itu dapat di selesaikan di tingkat desa dengan kepala desa sebagai mediatornya. Sehingga dengan demikian permasalahan yang terjadi tidak perlu sampai ke tingkat pengadilan yang mana akhirnya akan memakan banyak waktu, biaya dan pikiran.

## 1.3     Kasus-kasus Terjadi Desa Pakel dan Cara Penyelesaiannya
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menggunakan  istilah “perselisihan”, untuk menyebut konflik atau sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat desa. Sekalipun demikian tampaknya oleh pembuat undang-undang yang dimaksud dengan perselisihan  itu  tidak  berbeda  dengan  konflik  atau  sengketa.  Istilah  konflik  ini  secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama, dan “fligere” yang berarti benturan  atau  tabrakan.  Secara  sosiologis,  konflik  diartikan  sebagai  suatu  proses  sosial antara  dua  orang  atau  lebih  (bisa  juga  kelompok)  dimana  salah  satu  pihak  berusaha menyingkirkan  pihak  lain  dengan  menghancurkannya  atau  membuatnya  tidak  berdaya. Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak  atau  lebih,  dimana  tiap-tiap  pihak  dapat  berupa  perorangan,  keluarga,  kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial.
1) Batas tanah
Pihak Saladi mengadu kepada kepala desa bahwasannya Jaim telah mengakui sebagian tanah   miliknya.   Melalui kepiawaian kepala desa yang bertindak sebagai mediator maka diperoleh  kesepakatan  yaitu  diadakan  kembali  pengukuran  tanah  sesuai  dengan  akta kepemilikan tanah yang  akhirnya dapat  diketahui bahwa pohon tersebut  merupakan batas tanah keduanya.

## 2) Kasus sengketa tanah
Tanah  seluas  3000  m 2 yang  terletak  di  dusun  Sumber  Dadi  RT  03  RW  03  yang mengaku  sebagai  ahli  waris.    Melihat  kerumitan  kejadian  yang  berlangsung  maka  pihak terkait sepakat untuk meminta bantuan kepala desa sebagai pimpinan desa untuk turut serta mencarikan jalan keluar untuk permasalahan sengketa tanah tersebut. Setelah dirasa cukup mendapatkan  informasi  maka  pemerintah  desa  memanggil  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk diinterogasi guna mencari kebenaran/ fakta yang sebenarnya yang dimediatori oleh Kepala  Desa.  Dari  fakta  yang  ada  tersebut  maka  di  sepakati  bahwa  pihak  yang  bersalah bersedia mengembalikan tanah tersebut  pada pihak yang berhak dan akta hak waris yang telah terlanjur diterbitkan diserahkan kepada pihak pemerintah desa.

## 3) Perselingkuhan
Melalui  diskusi  pemerintah  desa  dan  para  pihak  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan antara korban dengan pelaku yaitu dikenai sanksi
kerja di desa. Sedangkan pihak lain tidak akan menuntut apapun dan membuat seolah-olah hal  ini  tidak  pernah  terjadi.  Berkat  peran  kepala  desa  masalah  perselingkuhan  ini  dapat diselesaikan dengan damai.

## 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di  Desa  Pakel  tepatnya  Dusun  Sumber  Mulyo. Dikarenakan  tidak  tahan  dengan  kelakuan sang  suami  yang  kerap  melakukan  KDRT  maka  Lusiana  melaporkan  suaminya  kepada kepala desa yaitu orang yang dianggap Lusiana mampu untuk menyelesaikan masalahnya setelah  pihak  keluarga  besar  angkat  tangan  untuk  mengatasi  problem  rumah  tangganya. Kepala desa yang bertindak sebagai mediator melakukan mediasi antara keduanya (suami- istri).  Melalui  informasi  yang  telah  diperoleh  kepala  desa  maka  kepala  desa  melakukan pendekatan  dan  wawasan  mengenai  akibat  kekrasan  dalam  rumah  tangga  baik  dari  ranah hukum maupun dari segi hubungan suami istri itu sendiri. Setelah mendengar paparan yang telah  disampaikan  oleh  mediator  maka  sang  suami  menyadari  kesalahannya  dan  berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi.

## 2      Kekuatan Hukum Hasil Putusan Kepala Desa Menciptakan Ketahanan Sosial
Budaya Masyarakat Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit
2.1    Proses  Pelaksanaan  Mediasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Kepala  Desa  Pakel  Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum
Dari  beberapa  contoh  kasus  diatas  sebelumnya  bahwa  proses  pelaksanaan  mediasi yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Pakel  dalam  menyelesaikan  sengketa  perdata  adalah sebagai berikut:
1) Para pihak melapor kepada kepala desa.
Selama  sengketa  yang  terjadi  tidak  dilaporkan  para  pihak  kepada  pihak  desa  maka pihak desa tidak berhak  turut  campur didalamnya. Namun  para pihak berhak melaporkan permasalahan  sengketa  mereka  kepada  kepala  desa  apabila  para  pihak  menginginkan  ada pihak ketiga yang turut membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebut yang selanjutnya disebut sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa.
2) Kepala  desa  memanggil  para  pihak  dengan  cara  bersurat  secara  resmi  kepada  yang bersangkutan.
Setelah  kepala  desa  mendapat  laporan  dari  salah  satu  pihak  atau  kedua  pihak  yang tengah  bersengketa,  maka  kepala  desa  berhak  memanggil  para  pihak  secara  resmi  untuk datang  pada  pertemuan  yang  telah  diagendakan  dan  di  tempat  yang  telah  ditentukan. Panggilan  resmi  adalah  berbentuk  surat  tertulis  dengan  maksud  bahwa  pihak  desa  benar- benar serius untuk menangani permasalahan tersebut. Adapun waktu dan tempat yang dipilih adalah  hak  kepala  desa  sepenuhnya  untuk  menentukan  dan  tentu  saja  dipilih  waktu  dan tempat yang nyaman bagi para pihak.
3) Kepala Desa mendengar pendapat dari masing-masing pihak yang bersengketa.
Kepala desa yang bertindak sebagai  mediator memberi  kesempatan kepada masing- masing  pihak  bersengketa  untuk  menceritakan  permasalahan  yang  terjadi  menurut  versi masing-masing tanpa perlu mengintimidasi salah satu pihak. Pada tahap ini dengar pendapat boleh diadakan dalam waktu dan tempat yang bersamaan ataupun dalam waktu dan tempat yang  berbeda  untuk  masing-masing  pihak  yang  bersengketa,  hal  ini  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  dilapangan.  Mediator  wajib  bersikap  netral  dan  tidak  boleh  terpengaruh dalam  mendengarkan  pendapat  dari  para  pihak  yang  nantinya  dapat  mengakibatkan keputusan/ jalan keluar yang diberikan akan berat sebelah. Mediator harus mengetahui lebih dalam  keinginan  para  pihak  baik  itu  dengan  cara  bertanya  langsung  atau  dari  mendengar berbagai informasi.
4) Kepala desa mencari informasi mengenai masalah terkait.
Kepala  desa  tidak  boleh  langsung  menyimpulkan  permasalahan  yang  terjadi  hanya dari mendengar pendapat dari para pihak. Kepala desa wajib mencari informasi mengenai sengketa yang terjadi baik itu dengan cara turun langsung kelapangan dengan cara bertanya ke  tetangga,  saudara,  ataupun  melalui  perangkat  desa.  Menganalisis  secara  musyawarah bersama  perangkat  desa.  Informasi  yang  diperoleh,  baik  itu  dari  para  pihak  ataupun  dari informasi  yang  diperoieh  oleh  kepala  desa  sendiri,  kemudian  di  konfirmasi  ulang  serta dianalisis dengan  cara musyawarah dengan para  perangkat desa. Bersama perangkat  desa Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah. Pada musyawarah yang dilakukan dimunculkan beberapa  pilihan-pilihan  alternatif  penyelesaian  sengketa  untuk  nantinya  disampaikan kepada para pihak.
5) Kepala desa memberikan jalan keluar kepada para pihak.
Kepala desa memberikan jalan keluar kepada para pihak maksudnya kepala desa hanya menyodorkan/  memberikan  pilihan-pilihan  alternative  penyelesaian  kepada  para  pihak
dengan disertai alasan-alasan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dikemudian hari. Mediator  membantu  para  pihak  untuk  mengajukan,  menilai  dan  memprioritaskan kepentingan-kepentingannya. Kepala Desa tidak berhak menentukan alternatif penyelesaian yang  sesuai  dengan  pribadinya  sendiri.  Keputusan  terakhir  tetap  diserahkan  sepenuhnya kepada para pihak. Mediator mengarahkan para pihak tentang tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.
6) Dalam  mengambil  keputusan  Kepala  Desa  mengajak  yang  bersangkutan  untuk melakukan damai dan jika yang bersangkutan tidak menginginkan damai maka Kepala Desa bersurat secara resmi kepada pihak penegak hukum.
Dalam  pengambilan  keputusan  terakhir,  Kepala  Desa  menyerahkan  sepenuhnya kepada para pihak karena Kepala Desa hanya sebagai mediator pada proses mediasi. Pada tahap  ini  Kepala  Desa  hanya  membantu  para  pihak  untuk  memperkecil  perbedaan- perbedaan,  membantu  para  pihak  untuk  membandingkan  alternatif  penyelesaian  masalah yang  satu  dengan  yang  lain,  mendorong  para  pihak  untuk  menghasilkan  dan  menerima pemecahan  masalah,  mengusahakan  formula  pemecahan  masalah  berdasarkan  " win-win solution " dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan. Serta membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya. Apabila ternyata pilihan-pilihan alternatif penyelesaian yang disodorkan tidak satupun yang cocok untuk pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak tersebut  tidak  menginginkan  damai  maka  Kepala  Desa  berhak  melaporkan  persengketaan tersebut kepada pihak penegak hukum.

## 2.2    Kekuatan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum
Dalam  pengertian  sosiologis,  perselisihan,  sengketa  atau  konflik  ( dispute )  dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan  pihak  lain  dengan  cara  menghancurkan  atau  membuatnya  tidak  berdaya. Perselisihan merupakan suatu proses yang bersifat disosiatif. Salah satu penyebab konflik yakni  pendirian  dan  keyakinan.  Apabila  kekuatan  masingmasing  pihak  yang  berkonflik berimbang  maka  kemungkinan  besar  akan  terjadi  usaha  akomodasi.  Sebaliknya  apabila kekuatan yang tengah berselisih tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominasi) pihak yang kuat terhadap lawannya.
Persamaan  antara  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  pengadilan  dan  di  luar pengadilan, ialah sama-sama ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara hukum.
Hal  ini  berarti,  ketika  timbul  persengketaan  atau  perselisihan,  hanya  penyelesaian  secara hukumlah  yang  digunakan,  bukan  penyelesaian  secara  kekerasan  atau  cara  lainnya  yang justru melawan hukum.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  yakni  digunakannya  beberapa cara  antara  lainnya  ialah  negosiasi  dan  mediasi.  Namun  dalam  kenyataannya  banyak masyarakat  yang  masih  ragu  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dikarenakan  masyarakat  ragu  mengenai  kekuatan  hukum  dari  hasil  keputusan  yang diperoleh. Tetapi sebenarnya bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah  diatur  secara  tersendiri  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (PERMA)  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang  memberikan rumusan  bahwa  "Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  7  PERMA  No.  1  Tahun  2008  tersebut  di  atas,  maka mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui suatu perundingan di antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para  pihak,  pada  giliran  akhirnya  pokok  persengketaan  itu  dapat  dikatakan  selesai  atau berakhir oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  berdasarkan  uraian  di  atas  lebih  menekankan  pada  cara  atau proses  yang  digunakan  dalam  mediasi  untuk  diserahkan  kepada  para  pihak  yang bersengketa,  apakah  di  dalam  penyelesaian  sengketa  ditempuh  cara  mediasi  atau  cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang panting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa.
PERMA  Pasal  1  angka  5  No.  1  Tahun  2008  juga  dibahas  tentang  ketentuan  yang menghubungkan  praktik  mediasi  yang  menghasilkan  kesepakatan  yaitu  "Kesepakatan perdamaian  adalah  dokumen  yang  memuat  syarat-syarat  yang  disepakati  oleh  para  pihak guna  mengakhiri  sengketa  yang  merupakan  hasil  dari  upaya  perdamaian  dengan  bantuan seorang  mediator  atau  lebih  berdasarkan  Peraturan  ini".  Pasal  ini  dijelaskan  bahwa penyelesaian  persengketaan  yang  di  bantu  oleh  mediator  (mediasi)  menghasilkan kesepakatan perdamaian yang tentu saja telah disetujui oleh para pihak.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan juga diatur dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 60 ayat (3) yaitu " Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik".Jika dilihat dari dasar-dasar hukum diatas maka  jelaslah  bahwa  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (dalam  hal  ini  adalah  mediasi) mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  sehingga  bisa  dijadikan  acuan  untuk  melangkah guna melakukan proses mediasi.
Fungsi  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  kewajiban  menyelesaikan  perselisihan masyarakat  di  desa  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  26  (4)  huruf  k.  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyatakan:  Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa  berkewajiban  menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa menurut hemat peneliti tidak lain adalah fungsi kepala desa untuk berperan sebagai mediator.
Kepala  desa  adalah  tokoh  yang  dapat  memainkan  peran  penting  sebagai  mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala  desa  adalah  pemimpin  pemerintahan  yang  memiliki  posisi  yang  kuat  (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan. Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara social network mediators dan authoritative mediators. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau dorpjustitie. Fungsi  kepala  desa  sebagai  penyelesai  perselisihan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  26  (4)  huruf  k  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

## KESIMPULAN
1) Peran Kepala Desa dalam menciptakan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam penyelesaian konflik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Pakel Kecamatan Gucialit menunjukkan penyelesaian (mediator) perselisihan masyarakat di desa telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2) Kekuatan hukum hasil putusan Kepala Desa dalam menciptakan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam penyelesaian konflik di desa Pakel Kecamatan Gucialit Bahkan untuk  lebih  menekankan  fungsi  kepala  desa  sebagai  penyelesaian  perselisihan,  kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber  dari  atribusi  berdasar  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Hasil mediasi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap penyelesaian sengketa hukum mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti,  dikarenakan  proses  mediasi  dilandasi  dengan dasar hukum yang kuat yang ada di Indonesia antara lain : PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 7, Pasal 1338 KUH Perdata, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur pada Bab XII Pasal 60.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Abbas, Syahrizal  (2009) mediasi dalam perspektif  hukum syariah, hukum adat,  &  hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Hadiwidjoyo, Hapsoro (2011) Cora Menyelesaiakan Sengketa di Luar Pengadilan
(Negosiasi, mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Hasil Perkuliahan hukum Acara Perdata di FH Undip Semarang.
Ndraha, Taliziduhu. 1987. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta; Rineka Cipta. Rahmadi, Takdir (2010) Mediasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Safudin, Endrik (2018) Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbritase . Intrans publishing, Malang.
Soekanto, Soeryono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

## II. TESIS
Sriyantini, Dwi (2011) "Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perdata Di Indonesia'Tesis. Universitas Jember, Jember

## III. Internet
http:/andrie07.wordpress.com/2009/l 1/251  Faktor  Penyebab  Konflik  dan  Strategi Penyelesaian Konflik