PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1470 K/PDT/2018)
Jacelyn Liwandi * , Endah Hartati **.
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoentono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, 16424
Email : jacelyn.liwandi@ui.ac.id, endahhar@ui.ac.id Naskah diterima : 11/05/2022, revisi : 28/06/2022, disetujui 04/07/2022

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  akibat  terjadinya  perceraian  terhadap  harta  bersama yang dimiliki. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974.  Namun  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan,  merujuk  pada  peraturan  atau hukum  agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya  perceraian  telah  diatur  berdasarkan  ketentuan  di  atas,  namun  masih  terjadi kesulitan  dalam  pelaksanannya.  Sehingga  menimbulkan  sengketa  antar  kedua  belah  pihak. Hal ini dikarenakan keserakahan dan keegoisan dari para pihak yang ingin menguasai harta lebih banyak. Seperti dalam putusan nomor 1470 K/PDT/2018, mantan suami menguasai harta bersama  tersebut  dan  tidak  membaginya  kepada  mantan  isteri.  Dari  keadaan  inilah  timbul ketidakpuasan  maupun  ketidakadilan  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  perselisihan  di antara mantan suami isteri tersebut.
Kata  Kunci  :  Harta  Bersama,  Perkawinan,  Perceraian,  Pembagian  Harta  Bersama  Setelah Perceraian

## Abstract
This  study  discusses  the  consequences  of  divorce  on  joint  assets  owned.  Joint  assets  are regulated in Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974. However, due to the dissolution of a marriage due to divorce as regulated in Article 37 of the Marriage Law, it refers to religious regulations or laws, customary law, or other laws. Although the distribution of joint assets after the  divorce  has  been  regulated  based  on  the  above  provisions,  there  are  still  difficulties  in  its implementation.  This  creates  a  dispute  between  the  two  parties.  This  is  due  to  the  greed  and selfishness  of  the  parties  who  want  to  control  more  property.  As  in  decision  number  1470 K/PDT/2018, the ex-husband controls  the joint property and does not  share it with the ex-wife. From this situation, dissatisfaction and injustice arise which ultimately lead to disputes between the ex-husband and wife.
Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce, Distribution of Joint Assets After Divorce
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  berinteraksi  satu  sama  lain  untuk  dapat  hidup  dalam masyarakat.  Salah  satu  contoh  nyata  dari  hubungan  sosial  itu  adalah  perkawinan.  Menurut Sirman Dahwal, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pria dan wanita pada suatu saat tertentu dengan terikat oleh hubungan pihak-pihak dalam suatu gejala dari suatu bentuk  umum  kehidupan  bersama  dari  suatu  pola  tata  kemasyarakatan. 1 Perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa. 2 Berdasarkan  definisi  dari  perkawinan  itu,  bisa  ditelusuri  bahwa  terdapat  5  (lima) unsur dari perkawinan itu sendiri, yakni ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, sebagai sepasang suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dari hidup bersama yang menimbulkan akibat  hukum,  sehingga  dibutuhkan  seperangkat  pedoman  dan  peraturan  seperti  syarat-syarat perkawinan,  pelaksanaan,  peresmian,  dan  putusnya  hidup  bersama  tersebut.4  Inilah  awal  dari lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUP”), yang merupakan unifikasi dan pedoman atas perkawinan yang dahulu diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sudah tidak berlaku lagi untuk Pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.
Dalam  suatu  perkawinan,  terjadinya  konflik  antara  suami  isteri  dapat  muncul  karena berbagai macam alasan dan hal itu sangat sulit untuk dihindari, karena manusia pada dasarnya adalah  makhluk  yang  bersifat  egois  yang  melakukan  tindakan  terbaik  untuk  dirinya  sendiri, walau bisa tanpa disadari. Sehingga perkawinan, suatu kerukunan yang paling sakral itu pun bisa putus. Tetapi putusnya perkawinan memang sangat dihindari, dan hanya dapat diberikan untuk alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan hanya dapat diterima dengan 3 (tiga) alasan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.
Soebekti  mendefinisikan  perceraian  sebagai  penghapusan  perkawinan  dengan  putusan hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu. 4 Sedangkan  menurut  P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah suatu pengakhiran dalam perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. 5 Untuk putusnya perceraian sendiri hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat rukun lagi, tidak berhasil dilakukan perdamaian dan dilakukan di depan pengadilan  yang berhak. 6 Dan untuk mengajukan perceraian, tidak bisa dilakukan antar
1 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 64.
2 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 1.
3 Wienarsih  Imam  Subekti  dan  Sri  Soesilowati  Mahdi, Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  Perdata  Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 26.
4 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Intermasa, 2017), hlm. 42.
5 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 53.
6 Ibid ., Ps. 39 ayat (1) dan ayat (2).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
pihak  suami  isteri  saja  untuk  memutuskan  perceraian,  melainkan  harus  melayangkan  gugatan perceraian kepada Pengadilan. 7 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 8
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
6.  Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dapat dilihat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan untuk 6 (enam) alasan tersebut di atas,  dan  pihak  yang  menginginkan  perceraian  harus  mengajukan  gugatan  perceraian  ke pengadilan. Pemeriksaan gugatan perceraian harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima  surat  gugatan.  Para  pihak,  yaitu  suami  dan  isteri  harus datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
Akibat dari perceraian ini berdampak pada harta kekayaan yang dimiliki suami dan isteri. Dalam UUP terdapat pengertian dua jenis harta yang diakui di dalam Undang- Undang tersebut, yaitu  harta  bersama  dan  harta  bawaan.  Harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUP maka menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dapat diartikan sebagai harta dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri baik sebagai hadiah, warisan atau hibah, berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak. 9 Dengan demikian terhadap harta bawaan masing-masing, maka suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri mengenai harta bawaan tersebut. Lebih lanjut, apabila harta benda dalam perkawinan merupakan harta bersama, maka setiap perbuatan hukum  yang  hendak  dilakukan  oleh  salah  seorang  pihak  harus  mendapatkan  persetujuan  dari pihak lainnya (suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri, sama juga dengan isteri harus mendapatkan persetujuan dari suami). Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) tersebut tetap berlaku dengan berakhirnya perkawinan, sehingga pengalihan harta bersama setelah perceraian pun harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perceraian  menimbulkan  kasus  terhadap  pembagian  harta bersama,  maka  hal  ini  berkaitan  dengan  putusan  nomor  1470K/Pdt/2018  yang  menarik  untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam jurnal ini.
7 Ibid ., Ps. 40 ayat (1).
8 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3025, Ps. 19.
9 Ibid. , Ps. 35 ayat (2).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research) yang bersifat  yuridis  normatif,  artinya  mengacu  kepada  norma  hukum  yang  terdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  serta  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat. 10 Jadi menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Apabila data  sekunder  tersebut  dirasakan  masih  kurang,  didukung  dengan  menggunakan  wawancara kepada  narasumber  atau  informan  untuk  menambah  informasi  atas  penelitiannya.  Adapun penelitian yang digunakan adalah tipe yang penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendeketan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan  yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  terhadap  asas-asas  hukum  serta  studi  atau  dikenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan. 11
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  dari  kepusatakaan.  Data  sekunder  yaitu  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku- buku dan hasil penelitian berupa tesis dan disertasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek);
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
c) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
e) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470 K/Pdt/2018
f) Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 87/PDT/2017/PT.Dps.
g) Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Dps.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Peranan  dan  Penggunaan  Kepustakaan  di  dalam  Penulisan  Hukum, (Jakarta: 1979), hlm. 52.
11 Ibid., hlm. 4.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
h) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  menguatkan  penjelasan  atas  bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku serta jurnal ilmiah. 12
i) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Alat  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  yaitu  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  biasanya disebut  studi  kepustakaan  yang  meliputi  perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  buku-buku literatur  pendukung.  Metode  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  yaitu  metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan atas permasalahan yang dibahas. Bentuk hasil penelitian ini yaitu pengolahan atas seluruh data yang telah  didapatkan,  dilakukan  secara  sistematis  dan  kualitatif  untuk  menciptakan  tulisan  yang deskriptif analitis

## C. Hasil dan Pembahasan
Pasal 119 KUHPER mengatur bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 35 ayat  (1)  UUP  dimana  tertulis  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi harta  bersama.31  Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dengan  dilangsungkannya  perkawinan,  harta  yang  dibawa  oleh  pasangan  suami  dan  isteri  ke dalam  perkawinan  itu  akan  bersatu,  yang  mana  disebut  sebagai  persatuan  harta  atau  harta bersama.  Maka  pada  harta  benda  bersama  ini  sebenarnya  mengikat  secara  gebonden  mede eigendom yang artinya apabila benda harta tersebut di dalam suatu persekutuan atau perseroan yang  setiap  pemiliknya  tidak  berkuasa  untuk  bertindak  sendiri-  sendiri  terhadap  benda kepemilikannya.  Namun,  persatuan  harta  tersebut  terdapat  pengecualian  bahwa  apabila  suami dan isteri itu menyepakati sebuah perjanjian sebelum perkawinan berlangsung untuk melakukan pemisahan atas harta mereka maka dapat terjadi pemisahan atas harta mereka.
Merujuk  pada  kasus  yang  diangkat,  diketahui  bahwa  sebelum  dan  selama  masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta sehingga harta yang mereka dapatkan selama perkawinan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para pihak, perkawinan mereka dilangsungkan pada tahun 1994  maka konsep harta bersama tersebut  sebenarnya tunduk  pada pengaturan UUP yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1994 dan bukan pada KUHPER, sehingga harta  bersama  antara  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  harta  yang  diperoleh  selama  masa perkawinan, kecuali harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan dalam bentuk hadiah, hibah, atau warisan yang mana ditetapkan sebagai harta pribadi yang berada dalam penguasaan masing- masing.
12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Selanjutnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian pada tahun 2014 yang mana memberikan akibat hukum terhadap harta bersama tersebut, berdasarkan Pasal  37  UUP  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  maka  terkait  harta  bersama  yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agamanya, hukum  adat,  dan  hukum-hukum  lain.  Ketentuan  tersebut  mengisyaratkan  untuk  menyerahkan sepenuhnya  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  menentukan  hukum  mana  dan  hukum  apa yang akan berlaku atas pembagian harta bersama. 13 Namun kedua belah pihak tidak menentukan hukum  mana  dan  hukum  apa  yang  berlaku,  dan  karena  Perkawinan  dilakukan  secara  agama Katholik, Pengadilan Negeri Denpasar melakukan pertimbangan terhadap gugatan berdasarkan Undang Undang Perkawinan.
Pengadilan  Negeri  Denpasar  dan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  berwenang  untuk mengadili kasus ini berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei atau yang berwenang mengadili suatu  perkara  adalah  Pengadilan  Negeri  tempat  tinggal  Tergugat,  dalam  hal  ini  kediaman Tergugat  di  Provinsi  Bali. 14 Selanjutnya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar  telah mengusahakan  agar  Penggugat  dan  Tergugat  dapat  mengakhiri  sengketa  dengan  jalur perdamaian 15 sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan cara mediasi pada tanggal 25  April  2016,  namun  mediasi  tersebut  telah  gagal  mencapai  suatu  perdamaian  sehingga pengajuan  gugatan  ini  diteruskan  kembali  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  sebagaimana  telah disebutkan  pada  awal  pemaparan  kasus.  Dalam  hal  ini,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Denpasar  telah  menerapkan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  Penggugat  dan  Tergugat sebagaimana mestinya.
Sebelum menentukan besaran pembagian harta bersama, Majelis Hakim dengan seksama meneliti terlebih dahulu dan membedakan 2 (dua) jenis harta perkawinan yang telah disebutkan di atas menjadi:
1.  Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, dan 2.  Harta  bawaan  adalah  harta  kekayaan  yang  dimiliki  sebelum  perkawinan  terjadi, termasuk di dalamnya hadiah, hibah atau waris.
Dengan  mempertimbangkan  ketentuan  Pasal  35  ayat  (2)  UUP  tidak  dapat  dipungkiri terdapat  kemungkinan  besar  dalam  perkawinan  tersebut  adanya  harta  bawaan  oleh  Penggugat dan Tergugat yang tercampur. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus memastikan terlebih dahulu sumber harta Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut apakah bersumber dari harta bersama atau harta bawaan, karena hal ini dengan adanya perceraian memberikan akibat hukum terhadap harta bersama. Sedangkan harta bawaan menurut Pasal 36 ayat (2) UUP suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
a. Harta Bersama
13 H. Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian- terhadap-harta-bersama-/, diunggah 23 Februari 2012.
14 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Ps. 118 ayat (1).
15 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No. 1 Tahun 2016, Ps. 4 ayat (1).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Untuk benda bergerak yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, mereka bersama- sama setuju bahwa Mobil Fortuner buatan tahun 2009 dengan nomor polisi DK 515 RI, Mobil L 300 tahun 2001 dengan nomor polisi DK 9709 DJ, Sepeda Motor Piaggio (Vespa) tahun 2007 dengan nomor polisi  DK 4287  ES, Mobil  Mercy ML  300 tahun 2001 dengan nomor polisi B 177 AF, lebih kurang 800 gram Emas Lantakan  yang dibeli pada tahun 2012, dan Mobil Grand Max tahun 2008 yang dibeli pada tahun 2010, merupakan harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa harta  bersama  berupa  harta  bergerak  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  merupakan  harta gono gini maka harus dibagi bersama dan masing-masing mendapat setengah bagian.
Dan untuk harta-harta bersama tersebut yang harus dibagi dua, yang diperoleh dalam perkawinan,  pengalihannya  harus  ada  persetujuan  kedua  belah  pihak, 16 dan  apabila  harta bersama itu dialihkan secara sepihak atau tanpa persetujuan dari isteri atau suami maka proses pengalihannya itu adalah cacat dan dapat dibatalkan karena subjeknya salah. Sehingga dapat dilihat  bahwa  harta  bersama,  walaupun  perkawinan  dimana  harta  tersebut  diperoleh  telah berakhir, saat akan dialihkan/ditindak tetap harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
b. Harta Bawaan
Mengenai harta bawaan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1186, Gambar Situasi Nomor 2685/1991,  tanggal  30 April  1991, seluas 1500 m2 (seribu lima ratus  meter persegi),  yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1187, Gambar Situasi Nomor  1686/1991,  tanggal  30  April  1991,  seluas  1000  m2  (seribu  meter  persegi),  yang terletak Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama  M.ST.  Palupi  Wulandari,  S.E.,  merupakan  harta  pribadi  yang  diperoleh  Tergugat. Pembuktian  bahwa  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1186  dan  1887  merupakan  harta  milik Tergugat  telah  dibuktikan  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  ditunjukan  pada  persidangan dan  oleh  keterangan  saksi-saksi  M.Wagiman,  Misnatin  Hariadi  dan  I  Gede  Rudita  yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat  yang diperolehnya dari orang tua  Tergugat  yaitu  Pak  Rahmat.  Dikarenakan  Pak  Rahmat  adalah  seorang  pengusaha  yang ingin agar usahanya diteruskan oleh anaknya dan membeli tanah dari pelelangan. Bukti dari saksi tersebut kemudian dikuatkan oleh adanya bukti transfer dari orang tua Tergugat, Ibu Sri Redjeki sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta Rupiah), kepada rekening Tergugat untuk melunasi pembelian kedua bidang tanah tersebut di atas pada tahun 2003. Dalam hal ini, Majelis Hakim sepakat bahwa untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1186 dan 1887 tidak akan dibagi karena merupakan harta bawaan dari Tergugat.
Harta  bawaan  yang  tercampur  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berupa  bangunan gudang dan mess karyawan  yang didirikan oleh Penggugat,  Penggugat  mendalilkan bahwa bangunan gudang tersebut dibangun menggunakan uang yang berasal dari penjualan Tanah milik  Penggugat  secara  pribadi  di  Surabaya  pada  tahun  2000  seharga  Rp.  400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H.
16 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Ps. 36 ayat (1)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
yang dihadirkan pada persidangan, dalam Hukum Pertanahan terdapat asas Vertikal Schelding dan Horizontal Schelding, yaitu:
1.  Asas  Vertikal  Schelding  yaitu  adanya  pemisahan  secara  tegas  antara  tanah  dan bangunan yang ada di atasnya;
2.  Asas Horizontal Schelding yaitu tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan (tidak ada pemisahan).
Pengembalian  hak  atas  gudang  milik  Penggugat  yang  dibangun  di  atas  tanah  milik Tergugat, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Tergugat dapat dilakukan dengan cara dilakukan penilaian harga (appraisal) atas bangunan tersebut karena bangunan tersebut dibangun pada tahun 2000 oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara. Dalam putusan tingkat I ini, penulis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang  telah  memutus  pembagian  harta  bersama  secara  adil  dan  tidak  memihak,  serta  telah melakukan penentuan dan pemisahan harta bawaan.
Perihal Sita jaminan yang dimohonkan pada Penggugat menurut penulis sangat tidak tepat, karena seperti yang diketahui bahwa sita jaminan ini digunakan sebagai implementasi atau penerapan dari Pasal 1131 KUHPer yang terjadi pada seorang kreditor dan debitor agar debitor tersebut dapat menyelesaikan prestasinya, dalam hal ini adalah hutang piutang. Lain halnya dengan Sita Marital atau yang lebih dikenal dengan sita harta bersama. Dalam hal ini Sita marital  ditujukan agar harta bersama suami isteri tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Oleh sebab itu sita jaminan dalam perkara ini sangat tidak relevan dalam gugatan harta bersama.
c. Putusan Pengadilan di Tiga Tingkat
Pada tingkat II di Pengadilan Tinggi Denpasar, Majelis Hakim memandang putusan Pengadilan  Negeri  Denpasar  telah  memutus  dengan  adil  dan  baik  sehingga  putusan Pengadilan  Tinggi  Denpasar  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Penulis sepakat  dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar.  Selanjutnya,  Penggugat  kemudian mengajukan  upaya  hukum  Kasasi  di  Mahkamah  Agung.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum berdasarkan  Judex  Factie  dan  pertimbangan  hukum  menurut  hukum  positif  yang  berlaku untuk  diterapkan  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  Undang- Undang  yang  digunakan,  karena  Judex  Factie  telah  mempertimbangkan  bukti-bukti  kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini. Alasan  mengenai  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  tentang  suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena  pemeriksaan  dalam  tingkat  kasasi  hanya  berkenaan  dengan  adanya  kesalahan penerapan  hukum,  adanya  pelanggaran  hukum  yang  berlaku,  adanya  kelalaian  dalam memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang mengancam  kelalaian  itu  dengan  batalnya  putusan  yang  bersangkutan,  atau  apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. 17
17 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung , UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958, Ps. 30.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Oleh  karena  permohonan  kasasi  dari  Penggugat  ditolak  seluruhnya  dan Penggugat/Pembanding/Termohon  Kasasi  berada  pada  pihak  yang  kalah,  maka  Pemohon Kasasi diberikan hukuman untuk membayar seluruh biaya perkara.

## D. Simpulan dan Saran
Perkawinan diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai suatu ikatan yang kekal dan bahagia antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan  lagi  dan  tidak  lagi  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  maka  dapat diupayakan perceraian antara suami dan isteri tersebut. Perceraian ini kemudian akan berdampak pada harta perkawinan suami isteri dalam hal  tidak adanya perjanjian kawin atau pisah harta, yang  berarti  harta  suami  dan  isteri  tersebut  bercampur  menjadi  satu  dalam  harta  bersama. Berdasarkan kasus yang diteliti, Majelis Hakim tingkat pertama, kedua, dan kasasi telah sesuai menerapkan hukum positif di  Indonesia dan penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa segala sesuatu yang berbuah dari harta bawaan, tetap menjadi harta bawaan, maka dari itu Majelis Hakim memisahkan terlebih dahulu mengenai harta bersama dan harta bawaan dari  para  pihak  dengan  mempelajari  bukti-bukti  yang  ditunjukkan  dalam  persidangan.  Segera setelah memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, mengenai harta bersama tersebut Majelis Hakim pada 3 (tiga) tingkat yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berpendapat sama bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama akan dibagi menjadi 2  (dua)  bagian  dengan  sama  besar.  Dan  terhadap  harta  bersama  ini,  bahkan  setelah  putusnya perkawinan,  mantan  suami  maupun  mantan  isteri  dapat  bertindak  untuk  mengalihkan  harta tersebut  tetapi  hanya  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak,  karena  tanpa  persetujuan  akan menimbulkan cacatnya pengalihan karena subyek yang salah.
Ketentuan Pasal  37 Undang-Undang Perkawinan jika dihubungkan dengan pengaturan dalam Pasal 35 maupun Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan. Pasal 35 dan Pasal 36  Undang-Undang  Perkawinan  telah  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  mencerminkan  usaha menuju  ke  arah  unifikasi  di  bidang  hukum  keluarga  dan  perkawinan.  Undang-Undang  telah mengatur secara jelas, akibat perkawinan terhadap harta suami-isteri, dengan menentukan bahwa terhadap  harta  suami-isteri  yang  dibawa  atau  diperoleh  sebelum  perkawinan  maupun  melalui hadiah,  hibah,  atau  warisan  tetap  merupakan  harta  pribadi,  dan  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  merupakan  harta  bersama.  Prinsip  ini  menurut  penulis  untuk  mewujudkan terciptanya kepastian hukum bagi suami-isteri dan keluarga mereka terutama atas harta mereka. Namun  akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37 Undang-Undang  Perkawinan,  merujuk  pada  peraturan  atau  hukum  agama,  hukum  adat,  atau hukum-hukumnya yang lain. Seharusnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai konsekuensi pengaturan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan dan diatur secara  langsung  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dengan  pembagian  yang  sama  besar porsinya  bagi  kedua  belah  pihak.  Pengaturan  demikian  akan  lebih  menjamin  keadilan  dan kepastian  hukum,  serta  secara  sistematika  pengaturan  dalam  Pasal  37  Undang-Undang Perkawinan mengacu kepada apa yang telah diatur sebelumnya oleh Pasal 35 dan 36 Undang- Undang Perkawinan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## E. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Ibu  Endah  Hartati,  S.H.,M.H.  atas  bimbingannya  dalam  penulisan penelitian jurnal ini. Terima kasih kepada segenap Tim Jurnal Pakuan Law Review yang telah membantu proses penerbitan/publikasi jurnal ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Jacelyn Liwandi, S.H menyandang gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan peminatan Hukum Bisnis yang lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan studinya  di  Universitas  Indonesia  untuk  menempuh  pendidikan  pascasarjana  dan  lulus memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tahun 2022. Hingga saat ini menekuni ilmu dan bekerja di sebuah Kantor Notaris.
Endah Hartati, S.H., M.H adalah seorang dosen tetap yang mengajar di Bidang Studi Hukum Keperdataan/Departemen  Hukum  Perdata  sejak  tahun  2010.  Beliau  memperoleh  gelar  Sarjana Hukum pada tahun 1999 dan gelar Magister Ilmu Hukum pada tahun 2004. Beliau hingga saat ini juga  bekerja  di  bagian  Legal  Expert  pada  perusahaan  Deutsche  Gesellschaft  fur  Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Dahwal, Sirman. Perbandingan Hukum Perkawinan . Bandung: CV Mandar Maju, 2017. Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1998. Prodjodikoro,  R.  Wiryono. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Cetakan  1.  Bandung:  Sumur Bandung, 1974.
Prodjohamidjojo, Martiman. Tanya Jawab Mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi . Cetakan 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991. Simanjuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan, 2007. Soebekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa, 2017.
Subekti,  Wienarsih  Imam  dan  Sri  Soesilowati  Mahdi. Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penulisan Hukum, Jakarta: 1979.

## B. Artikel
Sanger,  Juliana  Pretty.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Sah  Didasarkan  Pada  Pasal  2  UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Lex Administratum Vol. III No. 6 (Agustus 2015). Hlm. 20.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Herzien Inlandsch Reglement. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan . UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
________. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.
________. Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan . PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3025. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2016.

## D. Putusan Pengadilan
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470 Tahun 2018. Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN Dps.
Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan No. 87/PDT/2017/PT.Dps.

## E. Internet
Hadikusuma,  H.  Hilman.  “Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan  Hukum  Adat dan Hukum Agama”
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 722-733 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian- terhadap-harta-bersama-/. Diunggah 23 Februari 2012.