## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 342 - 354 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4358

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk)
S. Endang Prasetyawati 1) , Okta Anita 2) , Mira Silviana Sintia Putri 3) Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 1,2,3) Corresponding Author:
s.endang@ubl.ac.id 1) , okta.anita@ubl.ac.id 2) , mirassp730@gmail.com 3)
History: Received : 25 Januari 2024
Revised  : 10 Maret 2024 Accepted : 30 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun, juga meningkatkan insiden pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban atau pe lak u. Penelitian  ini  menyoroti  perlindungan  hukum  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum (ABH)  sebagai pelaku pelecehan seksual di Indonesia.Studi ini menekankan pe rlunya pendekatan  rehabilitasi  yang  komprehensif  bagi  ABH,  termasuk  pemahaman  psikologis, edukasi seksual yang sehat, peran keluarga dalam lingkungan yang mendukung, dan kontrol sosial.  Analisis  kasus  nyata  di  Indonesia  menyoroti  kompleksitas  situasi  serta  perlunya pendekatan  yang  lebih  holistik  untuk  memastikan  masa  depan  yang  lebih  baik  bagi  ABH tanpa  stigma  masa  lalu  mereka  sebagai  mantan  narapidana.  Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap ABH  sebagai pelaku pelecehan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang  menyeluruh,  menggabungkan  penegakan  hukum  dan  upaya mendukung agar mereka dapat  kembali  ke  masyarakat  dengan  aman  dan  memperbaiki  kehidupan  mereka  ke depannya.
Kata  kunci:  Pelecehan  seksual,  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH), Rehabilitasi, Perlindungan hukum, Perlindungan anak

## Abstract
Technological advances have brought major changes to people's lives, however, they have also increased incidents of sexual abuse involving children as victims or perpetrators. This research highlights  the  legal  protection  of  Children  in  Conflict  with  the  Law  (ABH)  as  perpetrators  of sexual abuse in Indonesia. This study emphasizes the need for a comprehensive rehabilitation approach for ABH, including psychological understanding, healthy sexual education, the role of the family in a supportive environment, and control social. Analysis of real cases in Indonesia highlights  the  complexity  of the situation as well as the need for a m ore holistic approach to ensure a better future for ABH without the stigma of their past as ex-convicts. In conclusion, legal  protection  for  ABH  as  perpetrators  of  sexual  harassment  requires  a  comprehensive rehabilitation  approach,  combining  law  enforcement  and  support  efforts  so  that  they  can return to society safely and improve their lives in the future.
Keywords:  Sexual  harassment,  Children  in  conflict  with  the  law  (ABH),  Rehabilitation, Legal protection,  Child protection

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  telah memberikan pengaruh perubahan  bagi  masyarakat,  baik  secara  positif  maupun  negative (Munti and Syaifuddin  2020).  Kemajuan  teknologi  mempermudah  dan  memperlancar komunikasi  antarnegara,  sehingga  pengaruh  budaya  asing  lebih  mudah dirasakan.  Dampak  yang  paling  nyata  terlihat  pada  budaya,  moral,  dan struktur  sosial  masyarakat  secara  umum,  terutama  pada  generasi  muda  dan bahkan  anak-anak.  Belakangan  ini,  banyak  kasus  pelecehan  seksual  yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
Pelecehan  seksual  mencakup  semua  bentuk  perilaku  berkonotasi  seksual yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  dan  tidak  diinginkan  oleh  korbannya. Pelecehan  seksual  yang  melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku kini menjadi  isu  yang  semakin mendapat perhatian di Indonesia. Kasus-kasus ini sering kali mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi anak tersebut dan korban yang terlibat.
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  atau  biasa  disebut  ABH,  adalah anak  yang  terlibat  dalam  konflik  hukum.  Ini  mencakup  anak  yang  menjadi korban,  pelaku,  atau  saksi  tindak pidana. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA),  yang  mengatur  seluruh  proses penyelesaian  perkara  ABH,  mulai  dari  tahap  penyelidikan  hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman.
Jika proses penanganan ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) tidak dilakukan dengan baik dan benar, serta tidak berfokus pada upaya memenuhi hak  anak  demi  kepentingan  terbaik  bagi  mereka,  masa  depan  peradaban manusia akan terancam. Anak-anak, sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan, akan mengalami kerugian terhadap kepentingan terbaik mereka.
Perlindungan  hukum  bagi  ABH  (anak  yang  berhadapan  de ngan  hukum) yang  menjadi  pelaku  pelecehan  seksual  sangat  penting  untuk  memastikan mereka  mendapatkan  bimbingan  dan  rehabilitasi  yang  sesuai.  Dalam kasus ini,  ABH  tidak  hanya  berperan  sebagai  korban  tetapi  juga  sebagai  pelaku tindak pidana. Ketika anak telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak  pidana,  setelah  menjalani  proses  hukum dan  kembali ke masyarakat, mereka  harus  terbebas  dari  stigma  atau  label  mantan  narapidana.  Hal  ini penting  agar kepentingan  terbaik anak tetap terpenuhi dan mereka memiliki masa depan yang cerah.
Anak-anak sering menjadi korban pelecehan seksual karena ketidakberdayaan  dan  ketergantungan  mereka  pada  orang  dewasa.  Namun, ada  situasi  di  mana  anak-anak  juga  dapat  menjadi  pelaku,  terutama  jika mereka  sebelumnya  mengalami  pelecehan  seksual,  terpapar konten  seksual yang  tidak  pantas,  atau  mengalami  gangguan  perkembangan.  Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di sekitar mereka. Lingkungan keluarga,  teman sebaya, dan media berperan dalam membentuk pemahaman anak  tentang  seksualitas.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  harus melibatkan  pendekatan  yang  mendidik  dan  membimbing  anak-anak  tentang batasan perilaku yang sesuai.
Anak  pelaku  pencabulan  atau  pelecehan  seksual  dapat  dikategorikan sebagai  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  perilaku  mereka melanggar  norma,  hukum,  dan  sosial  yang  berlaku.  Mereka  bahkan  telah melakukan  kejahatan  seksual,  terutama  jika  disertai  dengan  tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan terhadap korban.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  mencatat  bahwa  pada  tahun 2018  terdapat  4.885  kasus  pelanggaran  hak  anak,  meningkat  dibandingkan dengan  4.579  kasus  pada  tahun  2017.  Ketua  KPAI  Susanto  menjelaskan bahwa  dari  jumlah  tersebut,  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  (ABH) menduduki peringkat pertama dengan 1.434 kasus, diikuti oleh kasus terkait keluarga  dan  pekerja  sosial  alternatif  sebanyak  857  kasus.  Selanjutnya, terdapat  679  kasus  pornografi  dan  siber,  451  kasus  terkait  pendidikan,  364 kasus  kesehatan  dan  Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  (Napza),  serta 329  kasus  trafficking  dan  eksploitasi  anak.  Kasus  ABH  sebagian  besar melibatkan  kekerasan  seksual,  dengan  pelaku  laki-laki  berjumlah  103  anak dan pelaku perempuan sebanyak 58 anak sepanjang tahun 2018.
Kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  belum  tentu  sepenuhnya merupakan  kehendak  mereka  sendiri.  Tindakan  yang  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan seksual mencakup pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan  terhadap  anak-anak  di  bawah  umur.  Idealnya,  tindakan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  sebaiknya  dianggap  sebagai  kesalahan dalam  bertindak,  bukan  sebagai  tindakan  kriminal.  Mereka  memerlukan rehabilitasi,  bukan  pemenjaraan.  Anak-anak  memerlukan  perlindungan hukum dan sosial.
Secara  umum,  perlindungan  hukum  bagi  anak  berarti  upaya  untuk melindungi  berbagai  kebebasan dan hak asasi anak (hak-hak dan kebebasan fundamental  anak)  serta  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan mereka. Pengertian perlindungan anak ini sejalan dengan konvensi hak anak dan  perlindungan  HAM  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  22  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  hukum  bertujuan  untuk  memastikan  perlindungan  dan keadilan  bagi  korban.  Namun,  dalam  kasus  pelecehan  seksual  yang melibatkan  ABH  (Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum)  sebagai  pelaku, perlindungan  hukum  yang  diberikan  seringkali  berbeda.  Hal  ini  karena perbedaan status hukum dan tanggung jawab antara ABH dan orang dewasa. Ketika ABH melakukan tindak pidana pelecehan seksual, penting bagi sistem hukum  untuk  tidak  hanya  mempertimbangkan  hukuman,  tetapi  juga  upaya rehabilitasi.
Kecenderungan  seksual  yang  tidak  sehat  dapat  diubah  melalui  terapi  dan dukungan  yang  sesuai.  Saat  ABH  (Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum) menjadi  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual,  pendekatan  hukum  yang efektif adalah yang mendukung rehabilitasi anak sambil tetap memperhatikan keamanan masyarakat.
Pendekatan  ini  memiliki  beberapa  aspek  krusial.  Dimulai dari pendekatan psikologis dan terapeutik yang meneliti penyebab perilaku mereka, membantu mereka  memahami  dampak  tindakan  mereka,  serta  mencegah  perilaku tersebut  berulang.  Selanjutnya,  pendekatan  pendidikan  dan  kesadaran  juga penting.  Pendidikan  tentang  seksualitas  yang  sehat  dan  pemahaman  yang lebih  baik  tentang  persetujuan  dapat  membantu  mencegah  terjadinya tindakan  serupa  di  masa  depan.  Kesadaran  akan  konsekuensi  hukum  dari tindakan pelecehan seksual juga bisa menjadi faktor pencegah.
Langkah  berikutnya  adalah  intervensi  keluarga,  yang  melibatkan keluarga ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) dalam proses rehabilitasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku anak tersebut. Pendekatan  terakhir adalah  kontrol  sosial  dan  pengawasan.  Dalam beberapa situasi,  pengawasan  yang  lebih  ketat  dan bahkan tindakan penjara mungkin diperlukan  untuk  menjaga  masyarakat  dari  risiko  terulangnya  perilaku tersebut.
Di  Bali, seorang gadis berusia 17 tahun diperkosa oleh dua remaja berusia 17 dan 15 tahun secara bergantian. Di Rokan Hulu, seorang gadis berusia 15 tahun  diperkosa  oleh  dua  remaja  berusia  14  tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa  anak  di  bawah  umur  juga  dapat  melakukan  pelecehan  seksual terhadap rekan sebaya mereka.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  jumlah  kasus  pelecehan  seksual  yang melibatkan  anak  di  bawah  umur  sebagai  pelaku  telah  meningkat.  Ini  pasti merupakan  bahaya  yang  harus  ditangani  segera.  Menurut  putusan  Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk,  yang  mengidentifikasi  anak  sebagai  pelaku dalam kasus pelecehan seksual, Bermula ketika anak pelaku menyapa korban ketika dia pulang dari warung pada Selasa, 26 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 Wib. Kemudian, dia meminta nomor handphone korban dan mereka berbicara menggunakan  aplikasi  WhatsApp.  Pada  malam takbiran  pada  28  Juni  2023, anak pelaku mengajak anak korban untuk jalan-jalan. Pada pukul 12.00 pada 4  Juli  2023,  anak  pelaku  menjemput  anak  korban  ke  rumahnya  dengan sepeda motor, dan mereka duduk di ruang tamu sambil bermain handphone. Pada  saat  itu,  anak  korban  melihat  anak  pelaku  menggunakan handphonenya.
Sekitar  pukul  13.00,  anak  pelaku  memanggil  anak  korban  untuk  tidur di kasur  ruang  tamu  dan  meminta  anak  korban  untuk  tidur  bersamanya. Kemudian,  anak  pelaku  mencium  anak  korban  dan  mengatakan  bahwa  dia ingin berhubungan badan dengannya, meskipun anak korban sempat menolak ajakan  itu.  Namun,  anak  pelaku  terus  memaksa  anak  korban  untuk melakukannya.
Kemudian,  anak  pelaku  menyuruh  anak  korban  berbaring, dan kemudian dengan  menggoyangkan  dan  memaju  mundurkan  alat  kelaminnya,  anak pelaku  mencium bibir dan memegang payudara anak korban. Setelah sekitar lima menit, anak pelaku mencabut alat kelaminnya dan pergi ke kamar mandi, langsung memakai celana anak korban. Setelah itu, mereka kembali duduk di kursi  sambil  memainkan  ponsel  mereka.  Sekitar  pukul  16.00  WIB,  anak korban diantar pulang oleh anak pelaku hingga di depan gang rumahnya.
Pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 WIB, anak pelaku menghubungi anak korban  lagi  dan  mengajaknya  untuk main ke rumahnya. Setelah menjemput anak  korban,  mereka  berdua  pergi  ke  rumahnya  untuk  bermain.  Sampai  di rumah, anak korban hanya melihat anak pelaku dan dia duduk-duduk sambil bermain  handphone.  Setelah  makan  siang,  anak  pelaku  mengajak  anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya sekitar jam 14.00 WIB. Setelah  itu,  terjadi  hubungan  seksual  di  mana  pelaku  membuka  celana panjang  dan  celana  dalam  korban  serta  bibirnya.  Kemudian,  dengan  posisi korban  di  atas  dan  pelaku  di  bawah,  pelaku  mencium bibir korban.  Setelah lima  menit,  pelaku  menggoyangkan  dan  memaju-mundurkan  alat  kelamin korban, dan mereka hanya tidur sambil bermain. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal  11  Juli  2023  sekitar jam 14.00  Wib  anak  korban  dijemput  lagi  oleh anak  pelaku  dan  mereka  pun  jalan  sambil  muter-muter  lalu  sekitar  pukul 15.30  Wib  anak  korban  dan  anak  pelaku  sampai  dirumahnya  mereka  pun duduk-duduk  sambil  main  handphone  dan  makan.  Lalu  sekitar pukul 18.00 Wib  ada  dua  orang  kakak  perempuan  anak  pelaku  pulang  dari  bekerja  dan anak  korban  pun  langsung bersalaman dengan kakaknya. Dan sekitar pukul 18.30  Wib  satu  kakak  dari  anak pelaku keluar dari rumah dan  yang satunya masih berada didalam kamar.
Lalu  sekitar  pukul  22.00  Wib  anak  pelaku  mengajak  anak  korban  untuk berhubungan  badan  lagi  dan  akhirnya  terjadilah  persetubuhan  yang  mana pelaku mencium bibir anak korban sambil memegangi payudara anak korban, dan posisi anak korban terlentang anak pelaku diatas kemudian anak pelaku memasukkan  alat  kelaminya  kedalam alat  kelamin anak korban dengan cara memaju-mundurkan alat kelaminya dan sekitar kurang lebih lima menit anak pelaku  mencabut  alat  kelaminya  dan  keluar  cairan  putih  (sperma)  dari  alat kelamin  anak pelaku, kemudian anak pelaku langsung mengambil baju yang ada  disamping  dan  anak  pelaku langsung mengeluarkan cairan tersebut dan mengelap menggunakan baju tersebut.
Setelah  itu,  mereka  keluar sambil  berjalan-jalan,  dan  sekitar pukul  05.00 WIB  anak  korban  dan  anak  pelaku  kembali  ke  rumah  anak  pelaku.  Mereka berbicara sambil duduk-duduk. Sekitar pukul 09.00 WIB, kakak pelaku pamit untuk keluar, dan anak korban masih tidur di kasur ruang tamu. Anak pelaku membuka  pintu,  dan  orang  tua  dan  paman  anak  korban  datang.  Kemudian orang tua anak korban memanggil nenek dari anak pelaku setelah kumpul ada nenek anak pelaku, ada bhabinkamtibmas kemudian berembuk dan tidak ada titik temu akhirnya datang dari pihak kepolisian.
Keluarga  anak  korban  kemudian  pergi  ke  kantor  polisi  dan  melaporkan kejadian  tersebut  ke  kantor  polisi  Tanjung  Karang  Barat  untuk  penyidikan lebih  lanjut.  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang  Jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  dan  mengamankan perbuatan anak.
Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang dan konteks dari perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  menjadi  pelaku pelecehan  seksual.  Perlindungan  hukum  terhadap  ABH  (Anak  yang berhadapan dengan hukum) sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus diperhatikan, karena ABH memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan  hukum  seperti  orang  dewasa.  Namun,  dalam  praktiknya, perlindungan  hukum terhadap  ABH  sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual masih belum optimal.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan pelecehan  seksual  adalah  isu  yang  kompleks  dan  menantang.  Sementara  di satu  sisi,  anak-anak  memerlukan  pembinaan  dan  rehabilitasi  untuk mengubah  perilaku  mereka,  di  sisi  lain,  hak-hak  mereka  sebagai  anak  juga harus  dipertimbangkan,  termasuk  hak  atas  pendidikan,  privasi,  dan perlakuan yang adil(Kemal 2023).
Dari  penjelasan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk mengeksplorasi  tentang  perlindungan  hukum terhadap  anak di bawah umur yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual.  Oleh  karena  itu, penulis  bermaksud  untuk  mengangkat,  meneliti,  dan  menyusun  dalam penulisan skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)."

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN  YURIDIS  PERLINDUNGAN  HUKUM   TERHADAP  ANAK  DI BAW AH UM UR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
1. Apakah  faktor-faktor  penyebab  anak  di  bawah  umur  ABH  (anak  yang berhadapan  dengan  hukum)  sebagai  pelaku  Tindak  pidana  Pelecehan seksual (Berdasarkan Studi Putusan
Nomor 42/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Tjk).
Anak-anak  memiliki  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi.  Pada  usia  ini,  pola  pikir mereka  yang  belum  stabil  membuat  mereka  sangat  mudah  terpengaruh. Sebagai akibatnya, banyak di antara mereka yang kurang memahami perilaku yang  sesuai,  sehingga  terlibat  dalam  berbagai  bentuk  kekerasan,  pelecehan seksual,  intimidasi,  penggunaan  narkoba,  pencurian,  atau  pelanggaran hukum lainnya.
Pelecehan  seksual  merujuk  pada  tindakan  seksual  yang  tidak  diinginkan. Ketika tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh anak di bawah umur, itu  menjadi  isu  kompleks  yang  membutuhkan  pemahaman  mendalam terhadap  faktor-faktor  yang  memengaruhinya.  Terdapat beberapa faktor yang menjadi  pemicu  kasus  pelecehan  seksual  yang  melibatkan  anak  sebagai pelaku.  Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara  pada  tanggal  1  Desember 2023 dengan Bapak Aipda Agung Erlan Julianto S.H., M.H., yang merupakan penyidik  di  Kepolisian  Resor  Kota  Bandar Lampung,  faktor penyebab pelaku
melakukan  tindak  pidana  pelecehan seksual terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
a. Faktor Internal: Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual disebabkan oleh faktor Internal pelaku, yakni;
a) Daya  Emosional:  Anak  yang  belum  dewasa  didefinisikan  sebagai mereka  yang  belum mencapai  usia  dua  puluh  satu  tahun  dan  belum menikah. Dalam konteks ini, pelaku adalah seorang anak yang berusia 16  tahun.  Oleh  karena  itu,  pada  usia  tersebut,  anak  belum memiliki kematangan  untuk  mengontrol  emosinya  atau  menahan  keinginan biologisnya.  Kekurangan  ini  dapat  menyebabkan  perilaku  yang menyimpang  karena  anak  belum mampu mengelola emosinya dengan baik.
b) Usia:  Dalam  konteks  kasus  ini,  anak  pelaku  yang  berusia  16  tahun menghadapi  masa  yang  sangat  rawan.  Pada  periode  ini, seorang anak merasa  sangat  ingin  mengetahui  segala  hal,  dan  dalam  fase pertumbuhannya,  sikap  dan  keadaan  mentalnya  belum stabil. Hal ini dapat  mendorong  mereka  untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak pantas.
b. Faktor  Eksternal:  Adapun  yang  menjadi  faktor  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual  disebabkan  oleh  faktor Eksternal pelaku, yakni:
a) Faktor  Pendidikan:  Pendidikan  memiliki  signifikansi  besar  dalam kehidupan  seseorang,  karena  semakin  tinggi  tingkat  pendidikannya, seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batasan- batasan yang harus dipegang, tanggung jawab, dan kemampuan untuk bersikap kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus ini, pelaku adalah  seorang  anak  yang  baru  saja  lulus  dari  Sekolah  Menengah Pertama (SMP). Karena masih berada pada tingkat pendidikan SMP, ia mungkin  belum  sepenuhnya  memahami  batasan-batasan  yang  harus dipegang  atau  memiliki  kesadaran  yang  cukup  mengenai  kekerasan seksual.  Pelaku  menyatakan  bahwa  ia  tidak  menerima  pendidikan tentang kekerasan dan pelecehan seksual di sekolahnya.
b) Faktor  Lingkungan:  Lingkungan  keluarga  merupakan  tempat pendidikan awal yang diterima terutama terhadap seorang anak, dalam kasus  ini,  pelaku  mengatakan  bahwa  ia  selalu  melakukan  hubungan intim  tersebut  di  rumah  kakeknya  Ketika  dalam  konsisi  kosong, sehingga  ia  dapat  melancarkan aksi nya tersebut. Dengan keterangan yang  diberikan  pelaku  tersebut  menggambarkan  bahwa  kondisi lingkungan di lingkup keluarganya yang kurang pengawasan terhadap segala  tindakan  yang  di  lakukan  pelaku.  Dalam  kata  lain  pelaku memiliki lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan si pelaku.
c) Faktor  Internet:  Penyalahgunaan  internet  memiliki  dampak  besar terhadap  pola  pikir  anak-anak.  Pengawasan  orang  tua  terhadap penggunaan  internet  masih  kurang,  karena  tidak  semua  orang  tua
memahami sepenuhnya tentang internet itu sendiri. Kemudahan akses internet  dapat  dimanfaatkan  oleh  anak-anak  yang  memiliki  perilaku menyimpang  untuk  mengakses  konten-konten  pornografi,  yang dapat menyebabkan  dampak  negatif  yang  serius.  Bahkan,  anak-anak  bisa melakukan  tindakan  nekat  dengan  meniru  adegan  yang  mereka lihat dari  konten  pornografi  tanpa  mempertimbangkan  konsekuensi  masa depannya.
Kemudian penulis Selanjutnya melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut  apa  saja  faktor-faktor  penyebab  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan  seksual.  Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara  yang  dilakukan padahari  Senin  Tanggal  11  Desember 2023  dengan  Ibu Maimuri Karim, S.H. selaku  Jaksa  Muda  dengan  Nip  19870101  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung,  Adapun  yang  menjadi  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak pidana pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
a. Faktor  Agama:  Apabila  seorang  taat  melaksanakan  ibadahnya  secara benar,  tentu  saja  hal  ini  akan  dapat  membentenginya  dari  perbuatan kejahatan  terlebih  lagi  melakukan  pelecehan  seksual,  karena  setiap ajaran agama pastilah mengajarkan para pemeluknya agar jangan sampai melakukan kejahatan apalagi memperturutkan hawa nafsunya dalam hal melakukan  zina,  maka  dari  itu  peran  agama  sangatlah  penting  untuk memberikan  pemahaman  kepada  anak  bahwa  perilaku  yang  mendekati zina itu perbuatan dosa.
b. Faktor  Pengawasan  Orang  tua:  Orang  tua  merupakan  sosok  yang mengemban  tanggung  jawab  dalam kehidupan  anak-anaknya,  terutama pada saat anaknya masih dalam rentang usia dini. Orang tua merupakan pasangan  yang  bertanggung  jawab  dalam memenuhi  semua  kebutuhan anaknya, baik fisik maupun psikis. Kesehatan fisik dan psikis pada anak akan  mendukung  berbagai  aktivitas  mereka.  Dalam  kasus  pelecehan seksual oleh anak terhadap anak ini pengawasan yang kurang dari orang tua  merupakan  salah  satu  penyebabnya.  Orang  tua  jarang  memiliki waktu  untuk  menjalin  komunikasi  dengan  anak.  Orang  tua  tidak  tahu dengan  siapa  anak  nya  berteman,  apa  yang  dialami  dan  apa  masalah yang  anak  hadapi.  Orang  tua  merasa  cukup  dan  aman  dengan memasukkan  anaknya  ke  sekolah  yang  ternama,  padahal  orang  tua merupakan pendidik utama di rumah.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ABH (anak  yang  berhadapan  dengan  hukum)  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelecehan  seksual  (Berdasarkan  Studi  Putusan  Nomor  42/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk)
Berdasarkan  hasil  penelitian  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Rabu Tanggal  6  Desember  2023  dengan  Ibu  Wini  Noviarini,  S.H.,  M.H.,  selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan Nip
197711282002122002,  Adapun  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di uraikan sebagai berikut:
Setiap  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  sistem  peradilan  pidana harus  diperlakukan  secara  manusiawi  sebagaimana  termuat  dalam Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2003  tentang  perlindungan  anak,  yaitu nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup dan perkembanganya, serta penghargaan terhadap anak.
Perlindungan  anak  adalah  segala  bentuk  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  tanpa diskriminasi.  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  menegaskan  bahwa:  “pertanggungjawaban  orangtua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan secara terus - menerus demi terlindunginya hak-hak anak”.
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  perlu  dilaksanakan  sedini  mungkin, yakni  sejak  dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berumur 18  (delapan belas)  tahun.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  meletakkan  kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak Berdasarkan asas-asas  yaitu;
a) Nondiskriminasi;
b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  pidana  Anak  (SPPA),  ada  3  (tiga)  golongan  mengenai  anak  yang berhadapan dengan hukum, yakni:
a) Anak yang diduga  telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusial  12  tahun  namun  belum  mencapai  18  tahun  dapat  dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
b) Anak  yang  belum  berusia  18  tahun  yang  telah  mengalami  penderitaan serta  menyebabkan  kerugian  baik  fisik  maupun  mental  pada  anak, dimana  hal  ini  disebut  juga  dengan  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana.
c) Anak  yang  belum  berusia  18  tahun  dimana  anak  tersebut  dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat  dan  dialaminya.  Maka  dari itu  anak  tersebut  dikategorikan  sebagai  anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan  hukum  dikarenakan  agar  tidak  terjadi  diskriminasi  dalam  sistem peradilan  pidana  anak.  Perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  memiliki  hak  untuk  mendapat  perlindungan-perlindungan yang meliputi:
a) Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
b) Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini.
c) Untuk  kepentingan  terbaik  anak,  maka  sanksi  yang  diberikan  harus sesuai dan tepat.
d) Dalam  melindungi  anak  dari  labelisasi,  maka  harus  diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.
Jenis  pemidanaan  anak  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  KUHP.  Sebelum dihapuskannya  Pasal  45  KUHP,  hakim  dapat  memberikan  Putusan  secara alternatif yaitu:
a) Dikembalikan kepada orang tua ata u walinya tanpa pidana.
b) Diserahkan  kepada  pemerintah  atau  lembaga  sosial  untuk  di  didik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
c) Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.
Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak,  maka  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  merupakan  upaya  hukum terakhir  yang  diberikan  dimana  upaya  hukum  tersebut  bersifat  ultimum remedium.  Penjatuhan  pidana  bagi  anak  diberikan  apabila  kejahatan  yang dilakukan  sudah  sangat  meresahkan  keluarga  dan  masyarakat.  Masyarakat mengganggap  kejahatan  tersebut  sudah  tidak  dapat  ditolerir dan  merugikan banyak  orang.  Hakim  dapat  menerapkan  Pasal  47  ayat  (1,2,  dan  3)  KUHP apabila  hakim  memang  harus  menjatuhkan  pidana  kepada  anak  yang  telah melakukan tindak pidana.
Penerapan sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan kepada anak apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang  menguntungkan  bagi  anak. Penerapan sanksi pidana ini terjadi apabila kejahatan  yang  dilakukan  berupa  suatu  tindakan  pelecehan  seksual.  Anak yang  melakukan  pelecehan  seksual,  secara  khusus  belum  diatur  dalam Undang-Undang.  Mengatasi  hal  tersebut  maka  digunakanlah  Pasal  76  E Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang menjelaskan  mengenai  larangan  kepada  Setiap  orang  untuk  melakukan kekerasan  dan  ancaman  kekerasan  serta  serangkaian  kebohongan  dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
Bagi Setiap orang yang diketahui telah melanggar Pasal 76 E tersebut akan dikenakan  pidana  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  82  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yaitu  akan  dikenakan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun serta paling lama 15 tahun dan akan  dikenakan  denda  paling  banyak  sebesar  lima  milyar  rupiah.  Apabila pelaku  kejahatan  seksual  tersebut  adalah  orang  tua,  wali,  pendidik,  dan pengasuh anak maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.
Pertanggungjawaban  pidana  dapat  dikenakan  ke  anak  apabila  umur anak telah  mencapai  14  tahun.  Seorang  anak  akan  dimintai  pertanggungjawaban pidana  dengan  ancaman  pidana    yang  diberikan  paling  lama  1/2  (setengah) dari  masa  pidana  orang  dewasa  apabila  anak  tersebut  ketika  melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun.  Pidana  penjara  dapat  dijatuhkan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun
apabila  anak  tersebut  diancam  dengan  pidana  mati  atau  penjara  seumur hidup.
Untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  maka dibuatlah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan pidana  Anak  sebagai  dasar  acuan  dalam  perlindungan  hak  terhadap  anak. Upaya  diversi  yang  diberikan  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum merupakan  bentuk  implementasi  dari  keadilan restorative (Restorative Justice) guna  untuk  melindungi  hak-hak  pada  anak  yang berkonflik dengan hukum. Perkara  anak  yang  tidak  wajib  diupayakan  diversi  adalah  perkara  anak  yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Diversi  memberikan  jaminan perlindungan  hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem  peradilan  pidana  anak  Indonesia.  Diversi  dan  pendekatan  keadilan restoratif  dimaksudkan  untuk  menghindari  anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  serta  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan sosial seperti sebelumnya.
Diversi  pada  anak  pelaku  pelecehan  seksual  tidak  dapat  diupayakan dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  lima  milyar  rupiah,  dimana  hal tersebut sesuai dalam ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pada Pasal yang dilanggar oleh anak  sebagai  pelaku  pelecehan  seksual  maka  Putusan  berupa  diversi  tidak dapat  diupayakan  oleh  hakim,  dan  sanksi  yang  diberikan  berupa  sanksi tindakan  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana Anak.
Pada  kasus  pelecehan  seksual  ini,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum telah  mendapat  perlindungan  hukum  berupa  pemenuhan  hak-hak  anak seperti  mendapat  bantuan  hukum,  terhindar  dari  penangkapan  dan penahanan,  pemberian  keadilan  di  muka  pengadilan,  identitas  anak dirahasiakan  dari  publik  serta  persidangan  yang  dilakukan  tertutup. Meskipun  hak-hak  anak  telah  terpenuhi  akan  tetapi  anak  yang  melakukan tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat diupayakan diversi.
Diversi  dapat  diupayakan  apabila  masa  pidananya  maksimal  7  tahun sedangkan  dalam kasus pelecehan seksual dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun.  Aabila  diversi  tidak  dapat  diupayakan,  maka  anak  yang  melakukan tindak  pidana  pelecehan  seksual  akan  dikenakan  pidana  penjara  sebagai upaya terakhir.
Setiap  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  sistem  peradilan  pidana harus  diperlakukan  secara  manusiawi  sebagaimana  termuat  dalam Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2003  tentang  perlindungan  anak,  yaitu nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup dan perkembanganya, serta penghargaan terhadap anak.
Dengan  tetap  memperhatikan  hak-hak  anak  tersebut  guna  memastikan perlindungan  hukum  yang  tepat  bagi  si  anak,  maka  Majelis  Hakim memutuksan  di  dalam  Putusan  Nomor  42Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk,  oleh
karena  itu,  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak,  dengan  pidana  penjara  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Masgar selama 1  (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan,  Pelatihan  Kerja  di  Kantor  Bapas  Kota Bandar Lampung selama 3 (tiga) bulan.
Demikian Majelis Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan hak hak anak  dan  diputuskan  pada  hari  Kamis,  Tanggal  10  Agustus  2023  oleh  Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan  Tanggal  itu  juga  dengan  dibantu  oleh  Des  Elina,  S.  H.,  M.H.,  sebagai Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Mery  Elfa,  S.H.,  sebagai  sebagai  Penuntut Umum di hadapan Anak, Penasihat Hukum, orang tua Anak serta Bapas.

## SIM PULAN DAN SARAN

## A. Saran
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  memiliki  hak-hak  yang  harus  tetap dijaga  yaitu  penangkapan,  penahanan  serta  penjatuhan  pidana  penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus  dipisahkan  dari  orang  dewasa,  pada  kasus  pelecehan  seksual  baik korban  maupun  pelaku  harus  dirahasiakan  guna  mencegah  terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya.

## B. Saran
1. Kepada orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan  juga  aktivitas  anak.  Orangtua  juga  harus  lebih  memahami  kondisi psikis  anak  dan  juga  lebih  memperhatikan  perkembangan  anak. Penggunaan gadget pada anak harus dalam pengawasan orangtua.
2. Kepada  Penegak  Hukum,  Hakim  dalam  memberikan  Putusannya  harus pula  mempertimbangkan  kondisi  anak  sebagai  pelaku  kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain  itu  hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual  sesuai  dengan  sistem peradilan anak yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Kemal,  Muhammad  Afif.  2023.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK KORBAN  KEJAHATAN  SODOMI  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Kuningan No. 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Kng).”
Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Andi  Dipo  Dalam. 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan  Narkotika Oleh Anak,Unhas Repository, Makassar.
Andi  Hamzah.  2008.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi.  Rineka  Cipta.
Jakarta.
Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam. 2005.  Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.

## Luh  Komang  Ary  dan  I  Nengah  Suharta.  2000.  Tinjauan  Yuridis  Tentang
Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korblan  Tindak Pidana Pemerkosaan. Ojs Unud Library. Bali.
M. Rizky Fadillah. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Yang Bekerja Seba ga i Badut Jalanan di Kota Banjarmasin. Elib Uniska. Banjarmasin.
Munti,  Novi  Yona  Sidratul,  and  Dwi  Asril  Syaifuddin.  2020. “Analisa Dampak Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Dalam  Bidang Pendidikan.” Jurnal Pendidikan Tambusai 4(2): 1805–1975.
Mohammad  Bravo  Swastikara.  2022.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Saksi  Dalam  Proses  Persidangan Perkara Narkotika Oleh Jaksa  Penuntut Umum. Unsri Library. Palembang.
Nyi  R.  Irmayani.  2019.  Problematika  Penanganan  Terhadap  Anak  Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi  Kalimantan  Barat.  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kalimantan,Volume 8 (3).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengamanan  Anak  di Dalam Rumah Tahanan Kepolisian
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  36  Tahun  2018  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Anak.
Pompe  dalam P.A.F Lamintang, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia,

## Cetakan Keempat PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
Risna  Sidabutar  dan  Suhatrizal.  2019.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak yang Melakukan Pidana Pencabulan Pada Putusan
No.2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, Jurnal Ilmiah,Penegakan Hukum, Medan. Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta. Tiffanny Stella Watulingas. 2020.Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Ora ng Tua Yang Mengeksploitasi Anak. Jurnal Lex crimen. Volume 9 Nomor.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan pidana.
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958  tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  pidana Anak.
Wahyudi  Sulaiman.  2019. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak pidanaPelecehan Seksual. Unhas Repository, Makassar. Wirjono  Projodikoro.  2003.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Refika Aditama. Bandung.