## Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya

## Utilization of National Road Segment, Case Study in MERR Street Section Surabaya
Dyah Kusuma Dewi 1,a) , Ria Asih Aryani Soemitro 2,c) , Hitapriya Suprayitno 2,b) , & Herry Budianto 3,d)
1) Karyasiswa MMAI, Dept. Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya
2) Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya
3) Mantan Pejabat, Dinas PU Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Koresponden : a) dyah.ku87@gmail.com, c) ria@ce.its.ac.id, b) suprayitno.hita@gmail.com,
d) budiantoherry@yahoo.com

## ABSTRAK
Jalan nasional merupakan salah satu infrastruktur trasportasi darat yang kewenangan pengelolaannya  adalah  pemerintah.  Jalan  mempunyai  bagian-bagian  jalan  yang pemanfaatannya  tidak  hanya  untuk  menghubungkan  daerah  satu  dengan  daerah  lain, namun juga dapat dimanfaatakan untuk keperluan pihak-pihak lain. Pemanfaatan bagian- bagian  jalan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  perorangan,  perusahaan  maupun  pemerintah dengan mendapat izin dari pengelola jalan nasional yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif.    Hasil  observasi  menunjukkan  di  Jln.  Ir  Soekarno  (MERR  Surabaya)  ada pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  berupa  utilitas,  iklan  dan  media  informasi  serta bangunan-bangunan yang berupa jalan keluar masuk. Pemanfaatan jalan ada yang belum berizin ke penyelenggara jalan nasional yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
Kata Kunci : manajemen asset infrastruktur, infrastruktur, jalan nasional, ruang milik jalan, pemanfaatan bagian-bagian jalan.

## PENDAHULUAN
Infrastruktur  sangat  penting  untuk  kehidupan  daerah:  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan administrasi.  Pengadaan  infrastruktur  membutuhkan  banyak  dana  dan  secara  teknis, infrastruktur bukanlah objek yang sederhana. Namun, pendanaan selalu terbatas. Infrastruktur sengaja  dibangun  untuk  memenuhi  fungsi  tertentu  yang  sangat  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik  agar infrastruktur dapat  selalu berfungsi,  ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan (Suprayitno & Soemitro 2018). Jalan merupakan salah satu asset infrastruktur transportasi  yang amat penting untuk  mengalirkan orang dan barang  serta untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  mendefinisikan  jalan  adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan juga mempunyai bagian-bagian jalan, yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang milik
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020
jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan  jalan  merupakan  ruang  tertentu  di  luar  ruang  milik  jalan  yang  ada  di  bawah pengawasan penyelenggara jalan. Pada Gambar 1 ditunjukkan batas bagian-bagian jalan.
Gambar 1. Bagian-Bagian Jalan Menurut PP 34/06 Sumber : simantu.go.id
Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong- gorong, perlengkapan jalan, serta bangunan pelengkap lainnya (PP 34/06, Pasal 34). Sedangkan ruang milik jalan diperuntukkan bagi  ruang manfaat  jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur  lalu  lintas  di  masa  akan  datang  serta  kebutuhan  ruangan  untuk  pengamanan  jalan  (PP 34/06, Pasal 39). Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan (PP 34/06, 44).
Pengaturan  pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa pemanfaatan  ruang  manfaat  jalan  dan  ruang  milik  jalan  selain  untuk  peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan  jembatan,  serta  penggunaan  ruang  pengawasan  jalan  dilaksanakan  dengan  tertib (PerMenPU 20/10, Pasal 2). Untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran, diperlukan sebuah pengawasan (Hardi & Ernawati, 2016).
Pemanfaatan ruang manfaat  jalan dan ruang milik jalan selain  peruntukannya meliputi bangunan  dan  jaringan  utilitas,  iklan,  media  informasi,  bangunan-bangunan  dan  bangunan gedung didalam ruang milik jalan (PerMenPU 20/10, Pasal 3).
Pengelolaan  Bagian-bagian  jalan,  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  sebagai perangkat  pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, mempunyai kewenangan sebagai  pengelola  jalan  dan  pengelola  izin  pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  Nasional  di wilayah kerjanya yaitu Jawa Timur dan Bali. Pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Balai Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  VIII  masih  kurang  mendapat  perhatian  yang  khusus, sehingga  meskipun  sudah  mempunyai  pelayanan  perizinan  masih  banyak  terdapat  obyek perizinan yang berdiri tanpa memiliki izin. Proses perizinan Seringkali terdapat permasalahan dalam implementasi proses perizinan di lapangan (Hadi et al., 2018).
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk  melihat  permasalahan  perizinan ruang milik jalan yang dilakukan oleh BBPJN VIII.

## KAJIAN TEORI

## Manajemen Aset infrastruktur Jalan
Manajemen  Aset  Infrastruktur  (MAI)  adalah  suatu  program  atau  pengetahuan  untuk mengelola suatu infrastruktur agar tetap bias menjalankan fungsinya dengan baik secara terus menerus  sepanjang  masih  dibutuhkan,  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif  dan  memenuhi prinsip  green  atau  sustainability.  MAI  harus  didasarkan  pada  pengetahuan  yang  baik  atas karakteristik infrastruktur  yang sedang dikelola  atau dibahas. Karakteristik infrastruktur bisa sangat  berbeda  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Karakteristik  penting  infrastruktur  yang harus dikenali dengan baik antara lain adalah: tipe, klas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, pemeliharaan, penghapusan (Suprayitno & Soemitro, 2018). Tujuan manajemen aset secara umum yakni untuk pengambilan keputusan yang tepat agar asset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien (Sugiama, 2013).

## Aturan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Di BBPJN VIII
Menurut  PP  No.  34  Tahun  2006  tentang  Jalan,  pemanfaatan  ruang  manfaat  jalan  dan ruang  milik  jalan,  yang  meliputi  bangunan  yang  ditempatkan  di  atas,  pada,  dan  di  bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Tidak  mengganggu  kelancaran  dan  keselamatan  pengguna  jalan  serta  tidak membahayakan kontruksi jalan;
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Berdasarkan objek penggunanya, terdapat empat klasifikasi objek pengguna ruang milik dan ruang manfaat jalan. Objek-objek pengguna ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan ini diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu :
1. Utilitas  adalah  fasilitas  yang  menyangkut  kepentingan  umum  meliputi  listrik, telekomunikasi,  informasi,  air,  minyak,  gas,  dan  bahan  bakar  lainnya,  sanitasi  dan sejenisnya.
2. Bangunan dan jaringan adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
3. Iklan  adalah  media  dalam  bentuk  apapun  yang  digunakan  produsen  untuk memperkenalkan suatu produk kepada khalayak umum.
4. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
Maksud  dan  tujuan  dalam  pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  berdasarkan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat  jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan  yang  memerlukan  perlakuan  khusus  terhadap  konstruksi  jalan  dan  jembatan,  serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib, dan tujuan pengamanan fungsi jalan adalah untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan keamanan konstruksi jalan.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020

## Tata Cara Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional (Non Tol)
Menurut  SE  Direktur  Jenderal  Bina  Marga  Nomor  01/SE/Db/2017  tentang  prosedur perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan Nasional waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  nasional  (non  tol)  ditetapkan  selama  17  (tujuh  belas)  hari kerja. Dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu meliputi:
1. Mengajukan Izin Pemanfaatan (Pemohon)
Pengajuan izin disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bagi kepentingan pemasangan bangunan utilitas dan/atau utilitas dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
2. Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis Balai  Besar/Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan usulan  (persyaratan  administrasi  dan  teknis)  dalam  waktu  selambat-lambatnya  3  (tiga) hari kerja. Apabila terdapat kekurangan pada dokumen adminstrasi dan teknis yang tidak memenuhi syarat makan akan diterbitkan surat pengembalian dokumen pada pemohon yang selanjutnya pemohon dapat melengkapi kelengkapan data yang diperlukan. Proses evaluasi  dan  peninjauan  lapangan  dapat  dilakukan  apabila  seluruh  persyaratan  telah dipenuhi.
3. Mengevaluasi Teknis dan Melakukan Peninjauan Lapangan Balai  Besar/Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  melaksanakan  evaluasi  dan  peninjauan lapangan  yang  melibatkan  para  stakeholder  yaitu  PPK,  TU/BMN,  P2JN  dan  Pemohon serta pihak  yang terkait lainnya jika diperlukan. Hal-hal  yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi dan melakukan peninjauan lapangan yaitu :
4. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan Membuat  berita  acara  peninjauan  lapangan  yang  berisi  kesesuaian  persyaratan  teknis terhadap kondisi eksisting lapangan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
5. Membuat berita acara hasil evaluasi
Membuat  berita  acara  hasil  evaluasi  yang  berisi  antara  lain  rekomendasi  memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
6. Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Menerbitkan  surat  penolakan  permohonan  dari  Kepala  Balai  Besar/Balai  Pelaksanaan Jalan Nasional apabila hasil evaluasi menyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Melanjutkan proses selanjutnya apabila hasil evaluasi menyatakan memenuhi persyaratan teknis.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Jalan Nasional Ir. Soekarno atau dikenal dengan Jalan MERR Surabaya. Jalan ini mepunyai panjang 9,209 Km dan merupakan lingkup Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII selaku penyelenggara jalan sekaligus pengelola Izin  Pemanfaatan  Bagian-Bagian  Jalan  Nasional  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Bali.  Data penelitian ini merupakan data primer diperoleh dari observasi langsung peneliti di sepanjang jalan Ir. Soekarno yang dilakukan pada April 2020.
Setelah mendapatkan data dari hasil observasi, kemudia dilakukan konfirmasi terhadap seluruh  pemanfaatan  di  sepanjang  jalan  Ir.  Soekarno  kepada  BBPJN  VIII  dan  dilakukan penyajian data kemudian dilakukan analisis sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berada di ruas jalan Ir. Soekarno antara lain adalah Iklan dan Media Informasi, Akses Jalan Keluar Masuk dan Jaringan Utilitas. Data dikumpulkan dengan cara observasi melalui dokumentasi foto dan disajikan dalam bentuk tabel. Observasi dilakukan di sepanjang jalan MERR sisi Kiri dan Kanan mulai dari KM 7+616 sampai dengan KM 16+820.

## Utilitas
Utilitas  adalah fasilitas  yang menyangkut  kepentingan umum  masyarakat  banyak  yang mempunyai  sifat  pelayanan  local  maupun  wilayah  di  luar  bangunan  pelengkapan  dan perlengkapan  jalan  meliputi  listrik,  telekomunikasi,  informasi,  air,  minyak,  gas,  dan  bahan bakar  lainnya,  sanitasi  dan  sejenisnya.  Dari  hasil  observasi  mengenai  pemasangan  jarigan utilitas dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :
Gambar 2. Titik Lokasi Pemasangan Jaringan Utilitas di Ruas Jalan Ir. Soekarno
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020
Gambar 2 menunjukkan adanya 4 pemasangan jaringan utilitas baik di atas tanah maupun di  dalam  tanah  yang  berada  di  sepanjang  Jl.  Ir.  Soekarno.  Terhadap  data  tersebut  kemudian dilakukan konfirmasi atas pemanfaatan jaringan utilitas kepada penyelenggara jalan nasional yaitu BBPJN VIII, hasil konfirmasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini
Table 1. Pemanfaatan Rumija oleh Utilitas di Ruas Jl. Ir. Soekarno
No Nama Jenis Utilitas Lokasi Keterangan 1  Jaringan Listrik Kabel Udara Sisi Kanan dan Kiri sepanjang Jl. MERR Berizin 2  Jaringan Telkom Kabel Udara Sisi Kanan dan Kiri sepanjang Jl. MERR Berizin 3  Jaringan Telkom Kabel Tanam Sisi Kiri Jl. MERR Berizin 4  Jaringan Distribusi Gas Sisi Kanan Jl. MERR Tidak Berizin
Table 1 menunjukkan di sepanjang jalan MERR atau Ir. Soekarno terdapat pemanfaatan jalan untuk utilitas yang berupa jaringan listrik kabel udara, jaringan Telkom kabel udara dan kabel tanam serta distribusi Gas oleh  PGN (Perusahaan Gas Negara), kesemua pemasangan utilitas sudah berizin kepada BBPJN VIII kecuali PGN. PGN terpasang dengan status perizinan kepada Pemkot Kota Surabaya hal tersebut terjadi karena pemasangan PGN sudah dilakukan sejak tahun 2012, yang pada saat itu status jalan masih merupakan jalan kota.
COntoh  pemasangan  jaringan  utilitas  dilihat  dengan  adanya  tanda  patok  yang  terdapat identitas  PGN  yakti  Perusahaan  Gas  Negara.  Identitas  patok  tersebut  dapat  dilihat  dalam Gambar 3 berikut ini :
Gambar 3 . Tanda Pemasangan Utilitas di Ruas Jl. Ir. Soekarno
Pemanfaatan  bagian  jalan  berupa  utilitas  jarang  yang  tidak  berizin,  namun  sering  kali pemasangan dilakukan terlebih dahulu sebelum izin jadi, dalam kata lain saat izin masih dalam proses pesamasangan jaringan utilitas telah dilaksanakan. Dan permasalahan lain dalam izin utilitas  adalah  pengembalian  kondisi  galian  pasca  pemasangan  yang  tidak  sesuai  dengan spesifikasi dan bahan bahu jalan, sehingga sering kali menjadi penyebab kerusakan jalan. Hal tersebut  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  BBPJN VIII selama masa pekerjaan.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020

## Iklan dan Media Informasi
Iklan  adalah  media  dalam  bentuk  apapun  yang  digunakan  produsen  untuk memperkenalkan  suatu  produk  kepada  khalayak  umum.  Pemanfaatan  bagian-bagian  jalan berupa iklan dan media informasi di sepanjang jalan Ir. Soekarno dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini :
Gambar 4. Titik Lokasi Pemasangan Iklan dan Media Informasi di Ruas Jalan Ir. Soekarno
Gambar 4 menunjukkan 5 titik lokasi bangunan  iklan yang ada di Jalan MERR. Kepada 5 banguan tersebut kemudian dilakukan konfirmasi status perizinan terhadap BBPJN VIII hasil konfirmasi disajikan pada Tabel 2 berikut ini :
Table 2. Iklan dan Media Informasi di Ruas Jl. Ir. Soekarno
No Nama Perusahaan Lokasi Keterangan 1 Baliho Rokok Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 2 Papan Pengenal Perusahaan Surabaya Square Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 3 Papan Pengenal Tempat Parkir A.R. Hakim Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 4 Baliho Perumahan Wisata Semanggi Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 5 Baliho Pondok Candra Indah Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin
Dari Table 2 dapat dilihat terdapat 5 pemanfaatan Iklan dan Media Informasi yang berdiri di Ruang Milik Jalan nasional sepanjang Jl. Ir. Soekarno dan seluruh pemanfaatan tidak berizin, adapun  titik  pemasangan  Iklan  dan  Media  Informasi  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  3 berikut :
Tidak  adanya  izin  dari  BBPJN  VIII  terkait  pemasangan  Baliho  bukan  berarti  baliho tersebut  liar,  kebanyakan  mereka  mengurus  izin  di  Dinas  Kota/Kab  meskipun  ruas  jalan tersebut  masuk  pada  ruas  jalan  Nasional.  Iklan  dan  media  informasi  merupakan  salah  satu sumber PAD sehingga Pemerintah Kota Surabaya merasa mempunyai hak untuk menerbitkan izin sehingga mereka mendapatkan PAD dari baliho yang berdiri. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya  koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  yaitu  BBPJN  VIII  selaku  penyenggara  jalan nasional  dengan  pemerintah  daerah  yaitu  pemerintah  kota/kab  disini  yaitu  Kota  Surabaya. BBPJN sendiri sebenarnya telah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan mengundang pejabat pemerintah kab/kota, namun seringkali yang datang hanya staff biasa sehingga mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau memberi masukan kepada BBPJN VIII terkait solusi yang dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.Dalam  hal  Iklan  dan  Media  Informasi,  sedikit  ada  perbedaan  dengan  pemanfaatan lainnya  karena  untuk  Reklame  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  Kota Surabaya, oleh karena itu terjadi ketimpangan dalam pengurusan izin mengenai reklame, hal tersebut  membuat  pihak  pemanfaat  mengurus  izin  pendirian  kepada  Pemerintah  Daerah Surabaya. Gambar 5 berikut merupakan gambar yang diambil terkait iklan dan media informasi yang berdiri di rumija Jl. Ir. Soekarno.

## Akses Jalan Keluar Masuk
Observasi  ruas  Jl.  Ir  Soekarno  di  mulai  dari  Turun  Toll  Tambak  Sumur  kearah  Jl. Kenjeran,  kemudian  kembali  kearah  Tambak  Sumur,  dilakukan  dengan  melihat  akses  jalan keluar masuk pada mini market, supermarket, ruko, mall yang berada paja sepanjang jalan Ir. Soekarno,  baiksisi  kanan  maupun  kiri  jalan,  hasil  observasi  di  tampilkan  dalam  Gambar  5 berikut:
Gambar 6. Lokasi Akses Jalan Keluar Masuk di Ruas Jl. Ir. Soekarno
Gambar 6 menunjukkan adanya 48 titik lokasi akses jalan keluar masuk yang berada di sepanjang  Jl.  Ir.  Soekarno.  Terhadap  data  tersebut  kemudian  dilakukan  konfirmasi  atas pemanfaatan  berupa  akses  jalan  keluar  masuk  kepada  penyelenggara  jalan  nasional  yaitu BBPJN VIII, hasil konfirmasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :
Table 3. Akses Jalan Keluar Masuk di Ruas Jl. Ir. Soekarno
No Nama Perusahaan Lokasi Keterangan 1  Alfamidi Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 2  Arena Ban Pro Shop Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 3  Indomaret Ir. Soekarno 3 Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 4  Ruko MERR Square City Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 5  Ruko Wisma Kedung Asem Indah Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 6  Bank Mandiri KCP Surabaya MERR Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 7  Ruko Indah Bordir Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 8  Bank Jatim Kantor Kas MERR Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 9  Bank Mandiri Surabaya MERR Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 10  Bank BRI Kanca Surabaya MERR Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 11  Ruko Jamkrindo dkk Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 12  Ruko Central Busines Park Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 13  SPBU 54.601.47 Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 14  Ruko Kantor ADIRA dll Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 15  Tempat Parkir Arif Rahman Hakim Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 16  SMPN 19 Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 17  Gedung ESA SAMPOERNA Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 18  Ruko Mega Galaxy Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 19  Galaxy Mall 3 Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 20  Hotel Alimar Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 21  Ruko Este Square Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 22  Ruko Semen Gresik dll Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 23  RSIA MERR Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 24  SPBU Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 25  Hotel Dafam Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 26  Hotel Setia Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 27  Ruko Citi9 Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 28  Galaxy Mall 2 Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 29  Galaxy Mall 1 Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 30  Gedung MNC Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 31  Auto 2000 Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 32  Hartono Elektronik Tambak Sumur - Kenjeran Berizin 33  Bank BCA Tambak Sumur - Kenjeran Tidak Berizin 34  Telkom Landmark Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 35  Univ Kristen Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 36  Ruko Icon 21 Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 37  Ruko Grand Citi9 Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 38  Indomaret Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 39  Alfamart Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 40  Apartemen Bale Hingil Kenjeran - Tambak Sumur Berizin 41  Eiger MERR Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 42  Superindo Kenjeran - Tambak Sumur Berizin 43  Ruko Promenade Kenjeran - Tambak Sumur Berizin 44  Pizza Hut Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 45  Burger King Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 46  Indomaret Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 47  Ruko Bernardi dll Kenjeran - Tambak Sumur Tidak Berizin 48  Ruko XX Kenjeran - Tambak Sumur Berizin
Tabel 3 menunjukkan terdapat 48 (empat puluh delapan) pemanfaatan berupa akses jalan keluar masuk, yang sudah berizin adalah 12 akses jalan keluar masuk dan yang belum berizin 36.  Pemanfaatan  tersebut  dilakukan  oleh  Perusahaan.  Berikut  adalah  contoh  dari  beberapa Akses Jalan Keluar Masuk yang berizin dan belum berizin dapat dilihat pada Gambar  6 dan Gambar 7 seperti berikut :
Gambar 7 . Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Ruas Jalan Ir. Soekarno Yang Berizin
Gambar 8. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Ruas Jalan Ir. Soekarno Yang Tidak Berizin
Gambar  8  diatas  merupakan  pemanfaatan  jalan  untuk  jalan  keluar  masuk  berupa  toko, hotel, ruko yang berizin. Gambar 7 menunjukkan akses jalan keluar masuk yang belum berizin. Mengenai hal tidak adanya izin akses jalan keluar masuk dari BBPJN VIII, pemanfaat dari awal tidak mempunyai izin, atau awalnya sudah mempunyai izin namun masa izin habis dan tidak memperbaharui. Hal tersebut terjadi karena pihak pemanfaat kurang mengetahui mengenai izin pemanfaatan bagian-bagian jalan. Ciri dari Akses Jalan Keluar Masuk tidak mempunyai izin adalah, marka jalan lurus tidak putus-putus.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020

## Pembahasan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Jalan MERR Surabaya menunjukkan bahwa  masih  ada  beberapa  perusahaan  yang  memanfaatkan  jalan  namun  belum  berizin. Pemanfaatan jalan tersebut sebagian besar untuk jalan keluar masuk. Kemudian beberapa yang belum berizin adalah pemanfaatan jalan untuk iklan.
Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  perusahaan  belum  mendapatkan  izin  karena perizinan dilakukan tidak pada BBPJN VIII namun melakukan perizinan pada pemerintah kota. Tidak dilakukannya izin pada BBPJN VIII bisa disebabkan karena kurangnya informasi atau pengetahuan  bahwa  pada  jalan  nasional  izin  dilakukan  pada  BBPJN  VIII.  Pihak  perusahaan atau instansi  terkait merasa cukup dengan mengajukan  izin  pada pemerintah kota, selain hal tersebut juga dikarenakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII masih mengandalkan obyek  perizinan  yang  datang  sendiri  untuk  melakukan  pengajuan  izin  dan  tidak  pernah menindak terhadap obyek perizinan yang tidak mempunyai izin dari Balai Besar. Pelanggaran tersebut  dikarenakan  belum  ada  personil  yang  khusus  dalam  melaksanakan  monitoring  dan inventarisasi terhadap pendirian obyek perizinan yang didirikan di ruas jalan nasional. Padahal hal  tersebut  sudah  jelas  tertuang  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 20/PRT/M/2010  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Bagian-Bagian  Jalan  bahwa  pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas,  iklan,  media  informasi,  bangunan-bangunan,  dan  bangunan  gedung  di  dalam  ruang milik jalan, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya
Terkait  dengan  kondisi  ini  maka  dapat  dilihat  bahwa  perlunya  upaya  instansi  untuk melakukan  manajemen  aset.  BBPJN  VIII  perlu  mengelola  infrastruktur  agar  tetap  bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara terus menerus sepanjang masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan mengelola manajemen aset maka akan dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga asset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien (Sugiama, 2013). Melihat masih kurangnya informasi dan pengetahuan perusahaan atau instansi akan izin ke pihak BBPJN maka sanksi harus tegas di kenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sosialisasi juga harus dimaksimalkan, agar peraturan pemanfaatan dan penggunaan  bagian  bagian  jalan  yang  baik  dan  benar  di  mengerti  oleh  pengguna  jalan  dan masyarakat  (Hardi  &  Ernawati,  2016).    Selain  sanksi  dan  sosialisasi  juga  perlu  melakukan koordinasi dengan pemerintah kota akan tugas dan kewenangan masing – masing.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  1  jaringan  distribusi  gas  yang  belum  berizin,  5 iklan yang belum berizin serta 36 pemanfaatan jalan keluar masuk yang belum berizin. Pihak instansi  BBPJN  VIII  perlu  melakukan  manajemen  aset  dengan  memberikan  informasi  dan pengetahuan pada perusahaan atau instansi yang memanfaatkan ruang milik jalan dengan cara sosialisasi dan pemberian surat teguran atau sanksi pembongkaran pada pihak terkait sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota akan tugas dan kewenangan masing – masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi,  P.L.,  Wasanta,  T.  &  Santosa,  W.  (2018).  “Penyelenggaraan  Perizinan  Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional” . Jurnal Transportasi Vol. 18 , No. 2 , Agustus 2018, Hal 97-106 .
Hardi, Della & Ernawati. (2016). “Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan oleh Dinas  Bina Marga Kota Pekanbaru” .  JOM FISIP Vol. 3, No. 1 - Februari 2016.
SEDitjenBinaMarga  14/11. Surat  Edaran  Nomor  14/SE/M/2011  tentang Prosedur  Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional .
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020
Soemitro,  R.  A.  A.  &  Suprayitno,  H.  (2018).  “Pemikiran  Awal  tentang  Konsep  Dasar Manajemen  Aset  Fasilitas“. JurnalManajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas.  Vol  2, Sup. 1, Juni 2018, Hal 01 - 14.
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.  A.  A.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure Asset Management“. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. Vol 2, No. 1, Maret 2018, Hal 01 - 10.
Sugiama,  A  Gima.  (2013). Manajemen  Aset  Pariwisata:  Pelayanan  Berkualitas  Agar Wisatawan Puas dan Loyal, Guardaya Intimarta, Bandung. PerMenPU  20/10. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  20/PRT/M/2010  tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan . PP 34/06. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
UU 38/04. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan .
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - Vol. 4, No. 3, Juli 2020