## PENDAHULUAN
Transformasi kelembagaan nafkah sebagai bagian dari proses evolusi masyarakat tidak terjadi secara serempak, terutama pada masyarakat pedesaan Indonesia yang sangat beragam. Namun demikian cepat atau lambat, masyarakat pedesaan mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana (dapat berupa masyarakat pemburu-peramu yang berpindah) atau masyarakat pra industrial menuju masyarakat kompleks yang menetap (masyarakat industria). Di Indonesia, masyarakat kompleks/industrial  diwakili oleh masyarakat perkotaan atau pedesaan Jawa yang dianggap sudah terlebih dahulu berkembang menjadi masyarakat menetap yang kompleks dengan berbagai pengorganisasian sosial yang dimilikinya.  Sementara masyarakat
pedesaan di luar Jawa relatif dianggap sebagai masyarakat sederhana, terutama masyarakat pedalaman yang sebagian masih hidup sebagai komunitas pemburu-peramu. Karena itulah, pemerintah Indonesia melalui kebijakan pembangunan berupaya untuk mendorong masyarakat pedesaan yang dianggap “tradisional” menjadi “modern’ dengan pendekatan modernisasi pedesaan.  Terutama yang ditujukan pada masyarakat pedalaman yang pada umumnya masyarakat nomaden, program pemukiman kembali menjadi pilihan pertama untuk membuat komunitas tersebut menjadi bagian dari masyarakat pedesaan yang menetap. Bagi masyarakat pedesaan yang sudah menetap berbagai pengetahuan modern (revolusi hijau) diperkenalkan termasuk industrialisasi pedesaan. Karena itu, keberadaan perusahaan menjadi salah satu pendorong proses perubahan di pedesaan,

## TRANSFORMASI KELEMBAGAAN NAFKAH PADA KOMUNITAS DAYAK PUNAN DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR
Transformation of Livelihood Institutions and the Organization of  Punan  Dayak  Communities in Berau District, East Kalimantan
Dyah Ita Mardiyaningsih 1*) , Arya Hadi Dharmawan 2 , Lala M Kolopaking 2 , Muhammad Firdaus 3 , Martin Reinhardt Nielsen 3
1*) Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB
2 Departement Sain Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia-IPB 3 Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen
E-mail: ditam.kamal@gmail.com

## ABSTRACT
The social-ecological system of forests are changing with increasing modernity and has prompted the forest-dependent Dayak Punan community to adapt to the new conditions. In addition to changing livelihood structures, the institutional setting and social norms of subsistence strategies are also undergoing an adaptation process. Therefore, this paper examines the nature of institutional transformations affecting livelihoods in Punan Dayak communities as an adaptation to the changes occurring in Berau District, East Kalimantan. A qualitative approach supported by collection of quantitative data is used to evaluate changes in four Punan Dayak communities. Results show that the level of dependence of Punan Dayak households on forests is declining, marked by increasing dominance of non-forest livelihood sources (i.e. wages and business). Institutions guiding the interaction between communities and the forest as a source of livelihoods, has also changed. In the four communities studied, the process of institutional transformation has produced four types of institutional organisations of subsistence vs. income dependent livelihoods, namely: subsistence-collective (livelihood activities to meet household food carried out in groups), subsistence-collective to commercial-contractual transition, commercial-collective (a livelihood activity aimed to meet household food needs carried out money coordinated by an institution at the community level), and commercial- contractual (livelihood activities aimed at earning money/profits through formal working relationships individually or in groups).
Keywords :  livelihoods infrastructure transformation, subsistence, collectivity, commercial, contractual

## ABSTRAK
Perubahan sistem ekologi hutan akibat modernitas mendorong komunitas Dayak Punan yang hidupnya tergantung dari hutan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru.  Selain struktur nafkah yang mengalami perubahan,  infrastruktur nafkah dalam bentuk setting kelembagaan dan tatanan norma sosial juga mengalami proses adaptasi.  Karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana transformasi kelembagaan nafkah  yang terjadi pada komunitas Dayak Punan sebagai bentuk adaptasi terhadap modernitas yang masuk di kawasan tempat tinggalnya?  Pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif digunakan untuk memperoleh data dan informasi di empat komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tingkat ketergantungan rumahtangga komunitas Dayak Punan terhadap hutan semakin menurun, yang ditandai oleh semakin dominannya sumber nafkah dari non hutan (upah dan bisnis).  Kelembagaan nafkah, yang menjadi pedoman interaksi antara komunitas dengan sumber nafkahnya, turut berubah.  Dari keempat komunitas yang diteliti, proses transformasi kelembagaan nafkah menghasilkan empat tipe transformasi kelembagaan nafkah, yaitu: subsisten-kolektif (aktivitas nafkah untuk memenuhi pangan rumahtangga yang dilakukan secara berkelompok), transisi subsisten-kolektif ke komersial- kontraktual, komersial-kolektif (aktivitas nafkah yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan/uang yang dikoordinasikan oleh lembaga di tingkat komunitas), dan komersial-kontraktual (aktivitas nafkah yang ditujukan untuk mendapatkan uang/keuntungan melalui hubungan kerja formal secara individual maupun kelompok).
Kata kunci : transformasi kelembagaan nafkah, subsisten, kolektifitas, komersial, kontraktual
begitu pula dengan NGO ( Non-Governmental Organization ) yang hadir belakangan dalam program pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Transformasi masyarakat merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya yang dibawa bersamaan dengan program pemerintah, aktivitas perusahaan maupun pemberdayaan masyarakat. Proses transformasi dan adaptasi masayrakat terhadap perubahan- perubahan yang terjadi tidak semuanya berjalan sesuai yang direncanakan pemerintah, yaitu menuju masyarakat modern yang mapan. Sajogyo (1982) dalam tulisannya Modernization Without Development menyebutkan bahwa revolusi hijau yang diintrodusir pemerintah di sektor pertanian padi sawah di tiga provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) telah menyebabkan kesenjangan  dalam kepemilikan lahan. Proses yang menyertai perubahan  tersebut juga menyebabkan hilangnya berbagai nilai, pranata dan ikatan-ikatan sosial tradisional yang selama ini menjadi modal bagi masyarakat pedesaan sehingga mampu bertahan hidup.  Di luar Jawa, Dove (1985) melihat program modernisasi pedesaan di Bima menyebabkan kesenjangan pemilikan lahan akibat introduksi pemilikan tanah individual dari pemilikan kolektif/komunal. Sistem jual beli lahan kemudian menjadi dikenal dalam masyarakat pedesaan. Begitu juga kelembagaan-kelembagaan formal (administrasi pemerintahan ”modern”) telah menggeser pola- pola kepemimpinan lokal (berdasarkan hukum adat misalkan sistem rumah panjang ) maupun kelembagaan pertanian dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti senguyun di Kalimantan. Sistem pertukaran tenaga kerja juga sudah mengalami perubahan dengan pengenalan uang menjadi sistem upah (Day, 1999 dalam Eghenter dan Sellato, 1999).  Kondisi semacam ini hampir merata terjadi di seluruh pedesaan Indonesia, seiring dengan pemerataan progam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Ekspansi kegiatan ekonomi skala besar seperti aktivitas logging yang dilakukan oleh perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan aktivitas pertambangan selain menyebabkan perubahan pada sistem ekologi hutan juga telah mendorong berbagai perubahan sosial di pedesaan. Hasil penelitian Smith dan Scherr (2003); Dewi et al. (2005); Kinseng et al. (2013); Gandi et al (2015) melihat aktivitas-aktivitas tersebut telah menciptakan pasar baru, menciptakan kesenjangan, menimbulkan gejala feminisasi pertanian,  deagrarianisasi, ploteratarianisasi, perubahan struktur nafkah, perubahan struktur agraria dan munculnya golongan buruh di pedesaan.  Dengan kata lain, konversi hutan untuk penggunaan lain pada umumnya meningkatkan keragaman ekonomi desa yang melibatkan faktor baik positif (tarik) dan negatif (mendorong) serta meningkatkan kesejahteraan namun juga kemiskinan terutama bagi masyarakat di pedalaman Dewi et al. (2005).  Hartanto et al. (2013) dan Karky et al . (2013) melihat program pemberdayaan masyarakat yang salah satunya berupa proyek karbon bagaikan pisau bermata dua bagi masyarakat pedesaan. Di satu sisi program-program tersebut memberikan alternatif sumber mata pencaharian baru yang berbasis produk hutan bukan kayu, bahkan jenis mata pencaharian yang tidak berhubungan sama sekali dengan hutan. Di sisi lain, program pemberdayaan oleh NGO yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi sumber daya hutan menyebabkan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap tanah dan hutan. Aktivitas berladang berpindah yang pada umumnya berada di sekitar atau di dalam kawasan hutan dibatasi, begitu pula dengan aktivitas berburu yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman.  Sistem p ertanian menetap dalam bentuk perkebunan karet, berkebun sayur mayur dan beternak menjadi alternatif nafkah baru yang diperkenalkan di samping jenis usaha lain di luar pertanian seperti berdagang dan aktivitas bisnis pendukung ekowisata yang dikembangkan untuk
memanfaatkan jasa lingkungan hutan ( Hartanto et al. 2013).
Dari berbagai penelitian di atas, proses transformasi masyarakat salah satunya dicirikan oleh terjadinya transformasi kelembagaan nafkah yang ada di pedesaan. Penelitian-penelitian lain yang terkait dengan tranformasi sosial di pedesaan Indonesia menunjukkan kelembagaan-kelembagaan tradisional bertransformasi menjadi kelembagaan-kelembagaan baru.  Amrifo (2013)  yang meneliti mengenai masyarakat Suku Duano di Provinsi Riau melihat telah terjadi transformasi sistem penghidupan masyarakat asli. Proses tersebut salah satunya ditandai oleh semakin dominannya rasionalitas formal di atas rasionalitas moral. Sehingga perilaku/ tindakan ekonomi individu dari anggota rumahtangga Suku Duano dibungkus di dalam norma “maksimalisasi kesejahteraan”, yang tergantung pada struktur insentif dan kepatuhan pada aturan formal. Pada sistem ekonomi di pedesaan, Mirajiani et al. (2014) melihat terjadinya transformasi pranata ekonomi dari patronase berbasis moralitas menjadi berbasis norma ekonomi pasar di masyarakat nelayan Ujung Kulon.  Transformasi ini didorong oleh modernisasi perikanan sehingga terjadi  komersialisasi di komunitas nelayan. Pranata patronase berbasis moralitas (segala aktivitas ekonomi pertukaran dan transaksi ekonomi serta dasar pengambilan keputusan seluruh pelaku-pelaku ekonomi sepenuhnya didasarkan nilai-nilai moralitas ekonomi) berubah ke patronase berbasis ekonomi pasar yang didasarkan pada norma- norma ekonomi pasar (perhitungan untung rugi).
Dari berbagai penelitian di atas, modernitas di pedesaan Indonesia telah mendorong terjadinya transformasi kelembagaan sosial terutama yang terkait dengan kelembagaan nafkah pedesaan. Transformasi terlihat dari berubahnya arah tindakan komunitas dari rasional substantif ke kontraktual sehingga menghancurkan tatanan tradisional yang berbasis moral menjadi tatanan baru yang lebih berorientasi pada pasar/komersial. Pada Suku Dayak Punan sebagai komunitas pemburu-peramu yang sangat tergantung pada hutan, perubahan sistem ekologi hutan akibat masuknya modernitas mengharuskan anggota komunitas untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru.  Selain struktur nafkah yang mengalami perubahan,  infrastruktur nafkah dalam bentuk setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku juga mengalami proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.  Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana transformasi kelembagaan nafkah  yang terjadi pada komunitas Dayak Punan sebagai bentuk adaptasi terhadap modernitas yang masuk di kawasan tempat tinggalnya?  Penelitian ini berusaha untuk memotret proses perubahan tersebut dan memetakan keragaman tipologi transformasi kelembagaan nafkah pada beberapa komunitas Dayak Punan yang masih bertahan sampai saat ini. Hal ini menjadi penting karena keberadaan kelembagaan nafkah yang mengatur dan menjadi pedoman bagi tata hubungan antara masyarakat dengan sumber nafkahnya menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan nafkah rumahtangga.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme sehingga pemetaan transformasi kelembagaan nafkah komunitas Dayak Punan dapat dilihat secara lebih mendalam. Sesuai dengan definisi Denzim dan Lincoln (2009) yang menyatakan paradigma merupakan konstruksi manusia yang menentukan pandangan dunia peneliti yang meliputi tiga elemen yaitu epistemologi, ontologi dan metodologi. Pada penelitian ini secara ontologi realitas sosial yang diteliti berupa perubahan sistem kelembagaan nafkah komunitas Dayak Punan yang menurut pandangan peneliti akan mengalami perubahan dengan masuknya modernitas dalam kehidupannya. Dari pandangan tersebut, peneliti melihat secara nyata seperti apa kondisi yang terjadi sesungguhnya di
164 |  Mardiyaningsih Dyah Ita. et. al . Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
dalam komunitas yang bersangkutan sesuai dengan persepsi peneliti. Dalam hal ini kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memahami kondisi masyarakat secara utuh menjadi satu kelemahan dari paradigma post positivisme . Secara epistemology, paradigma post positivisme melihat hubungan antara peneliti dan tineliti sebagai dualis/objektivis yang dimodifikasi.  Dalam hal ini, meskipun tidak sekaku paradigma positivisme yang memisahkan antara peneliti dan tineliti, paradigma post positivisme melihat hubungan peneliti dan tineliti relatif obyektif namun mencoba untuk memahami tineliti untuk menemukan kebenaran yang lebih sesuai dengan kondisi tineliti.  Karena itu secara metodologi penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Strategi penelitian metode campuran ( sequensial mixed methods ) digunakan agar kedua pendekatan dapat digunakan bersama-sama. Strategi ini dilakukan dengan cara mencampur pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan prosedur-prosedur yang ada di dalamnya secara bersama-sama atau berusaha menggabungkan penemuan- penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan metode lainnya (Creswell 2012). Dalam hal ini untuk mendapatkan data dan informasi, pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan anggota komunitas dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. Selain itu, studi literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan Suku Dayak Punan digunakan untuk melihat proses perubahan secara historis. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendukung pendekatan kualitatif melalui wawancara terstruktur di tingkat rumahtangga komunitas Dayak Punan. Pengambilan data dan informasi tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun 2014-2016.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan empat komunitas Dayak Punan sebagai lokasi penelitian. Keempat komunitas mewakili keragaman masyarakat Dayak Punan mulai dari kelompok kecil yang terdiri dari 5-20 kepala keluarga (KK) sampai kelompok besar dalam bentuk administrasi kampung dengan jumlah di atas 50 kepala keluarga. Lokasi pertama di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur yang di dalamnya terdapat dua kelompok Dayak Punan yang oleh pemerintah setempat disebut Punan 1 (18 KK) dan Punan 2 (5 KK).  Kedua kelompok bertempat tinggal di area logging dan pertambangan batu bara.  Lokasi kedua adalah komunitas Dayak Punan yang oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah ‘Mapnan’. Kelompok ini berada di Kampung Long Duhung, Kecamatan Kelay yang berada dalam kawasan HPH ( logging company ) dengan jumlah 34 KK.  Komunitas ini sudah terhimpun dalam satu wilayah administrasi kampung (desa) dan merupakan suku yang dominan di dalamnya.  Lokasi ketiga adalah komunitas
Dayak Punan di Kampung Merabu, Kecamatan Kelay yang berada di kawasan hutan konservasi dan HPH. Komunitas Dayak di lokasi ini menyebut dirinya sebagai ‘Dayak Lebo’ dan merupakan suku yang domininan di kampung ini. Secara administratif ada 52 kepala keluarga yang tinggal di kampung ini dengan beragam suku yang tinggal di dalamnya. Lokasi terakhir di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay dengan 328 kepala keluarga.  Masyarakat Dayak Punan setempat menyebut dirinya sebagai bagian dari “Dayak Lebo” dan masih memiliki ikatan kekerabatan dengan komunitas Dayak Punan di Merabu. Lokasi kampung  ini berada di kawasan perkebunan kelapa sawit dengan keragaman suku yang sangat tinggi karena banyaknya pendatang sebagai buruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Peta persebaran komunitas Dayak Punan dan lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar  1.

## Transformasi Kelembagaan Nafkah di Pedesaan: Kajian Konseptual
Sistem  nafkah atau sistem penghidupan tidak hanya sebatas pada jenis mata pencaharian  yang dijalankan oleh masyarakat pedesaan. Sistem penghidupan pedesaan terkait juga dengan sistem kelembagaan ekonomi (pranata sosial), strategi nafkah dan sistem jaminan sosial yang dikembangkan masyarakat pedesaan dalam upaya memenuhi kebutuhan subsistensinya (Dharmawan 2007). Karakteristik sistem nafkah menurut  Dharmawan (2007) ditentukan oleh sistem sosial-budaya masyarakat setempat dengan tiga elemen penting, yaitu:
1. Infrastruktur sosial ( setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku),
2. Struktur sosial ( setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, pola hubungan pemanfaatan ekosistem lokal, pengetahuan lokal), dan
3. Supra struktur sosial ( setting ideologi, etika moral ekonomi, dan sistem nilai yang berlaku).
Dengan meminjam konsep infrastruktur sosial, infrastruktur nafkah di dalam hal ini terkait dengan kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku dalam sistem nafkah rumahtangga. Oleh karena itu, kelembagaan nafkah menjadi satu komponen penting untuk melihat sistem nafkah secara keseluruhan. Sehingga salah satu parameter yang dapat digunakan untuk melihat trasformasi nafkah di pedesaan adalah transformasi kelembagaan nafkah itu sendiri.  Dengan kata lain, transformasi kelembagaan nafkah juga menjadi bagian dari perubahan sosial.  Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nisbet (1970) dalam Strasser dan Randall (1981: 13), dimana
perubahan sosial berupa “perubahan” yang berasal dari elemen- elemen struktur sosial (dalam masyarakat) yang terdiri dari peran, status, norma-norma/aturan-aturan, dan lain sebagainya. Atau secara lebih sempit Soemardjan dalam Soekanto (1990 : 337) merumuskan perubahan sosial sebagai segala perubahan- perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok- kelompok dalam masyarakat”.
Dengan meminjam konsep infrastruktur sosial, infrastruktur nafkah di dalam hal ini terkait dengan kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku dalam sistem nafkah rumahtangga. Oleh karena itu, kelembagaan nafkah menjadi satu komponen penting untuk melihat sistem nafkah secara keseluruhan. Sehingga salah satu parameter yang dapat digunakan untuk melihat trasformasi nafkah di pedesaan adalah transformasi kelembagaan nafkah itu sendiri.  Dengan kata lain, transformasi kelembagaan nafkah juga menjadi bagian dari perubahan sosial.  Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nisbet (1970) dalam Strasser dan Randall (1981: 13), dimana perubahan sosial berupa “perubahan” yang berasal dari elemen-elemen struktur sosial (dalam masyarakat) yang terdiri dari peran, status, norma-norma/ aturan-aturan, dan lain sebagainya. Atau secara lebih sempit Soemardjan dalam Soekanto (1990 : 337) merumuskan perubahan sosial  sebagai  segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”.
Transformasi kelembagaan nafkah penting untuk dikaji karena manusia tidak hidup sendiri tetapi berkelompok sehingga diperlukan pedoman yang mengatur tata hubungan di antara anggotanya. Pedoman tersebut oleh Koenjaraningrat (2015:132-137) disebut dengan  istilah  pranata  yang  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem norma khusus (aturan-aturan) menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat.  Kebutuhan akan pranata sendiri sangat tergantung dari sifat sederhana atau kompleksnya kebudayaan masyarakat, dimana semakin kompleks masyarakat berkembang maka semakin banyak pranata yang diperlukan. Kelembagaan nafkah merupakan bagian dari golongaan pranata ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian, proses ekonomi (produksi, penyimpanan, distribusi), dan harta.
Pranata bersifat dinamis, begitu pula dengan kelembagaan nafkah yang berkembang sesuai perkembangan masyarakatnya. Proses perkembangan masyarakat dari kelompok, komunitas sampai masyarakat kompleks harus memenuhi kriteria sebagai suatu masyarakat, yaitu prasarana beriteraksi, kotinuitas, sistem norma dan identitas sosial (Koenjaraningrat (2015:128). Dengan sendirinya, transformasi kelembagaan nafkah terjadi dari kelompok menuju masyarakat yang lebih kompleks. Kelompok merupakan bagian  dari masyarakat karena memiliki keempat ciri masyarakat dengan tambahan ciri berupa organsasi dan sistem kepemimpinan. Sementara komunitas didefinisikan oleh Tonnies (1887) dalam Bell & Newby (1978 : 27) sama dengan gemeinschaft dimana hubungan sosial yang terjadi cukup akrab, kekal dan berdasarkan pengertian yang sama diantara orang dalam masyarakat tersebut. Ciri lain dari gemeinschaft adalah kedudukan seseorang berdasarkan keturunan ( ascribed status ) dengan peranan khusus dan selaras dengan yang lainnya sehingga konflik peranan dapat dihindarkan. Anggota sebuah community relatif tidak bergerak/berubah, baik secara fisik maupun secara sosial (jarang pergi jauh dari tempat tinggalnya/kelahiran, begitu pula dalam hierarki sosial – social climbing/sinking – jarang
terjadi). Secara moral anggota community sangat kuat memegang adat-istiadat maupun norma-norma dalam masyarakat yang sudah mendarah-daging dengan kuat ( internalized ) . Sebaliknya, gesellschaft sama dengan masyarakat kompleks yang bercirikan skala luas/besar, bersifat perorangan dengan ikatan-ikatan kontrak (perjanjian). Dengan demikian, ada dikotomi antara gemeinschaft/community dan gesellschaft/ society (Bell dan Newby, 1978 : 24-25). Max Weber menyebut kekuasaan tradisional sebagai pengganti gemeinschaft dan kekuasaan legal rasional untuk gesellschaft (Bell dan Newby, 1978 : 25). Spencer dalam Turner (1998: 80-81) juga menyatakan  suatu masyarakat dapat mengalami evolusi  jika terjadi peningkatan kompleksitas dari stuktur sosial dan simbol budaya yang akan mendorong kapasitas manusia untuk beradaptasi dan bertahan di lingkungannya (integrasi sosial).  Dengan kata lain.  Proses evolusi ini diawali  dengan peningkatan populasi yang mendorong terjadinya  diferensiasi sosial sebagai hasil dari peningkatan kompetasi dalam mendapatkan sumberdaya.  Diferensiasi sosial inilah yang mendorong terjadinya evolusi sosial.
Karena itu, bukan hal yang mustahil jika  kelembagaan nafkah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan masyarakat.  Menggunakan  definisi  kelembagaan  dari  Hayami dan Kikhuci (1978), kelembagaan nafkah di pedesaan didefinisikan secara luas sebagai aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh anggota komunitas yang dibentuk untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama antara penduduk dalam pemakaian sumberdaya dan membantunya dalam membentuk harapan-harapan sewajarnya dalam hubungan satu orang dengan yang lainnya. Kelembagaan tersebut diberlakukan dengan keras melalui paksaan sosial yang didasarkan pada interaksi sosial yang ketat dan dan biaya untuk pelaksanaannya cenderung lebih rendah dengan adanya sistem sosial yang berstruktur ketat.  Meskipun demikian, kelembagaan-kelembagaan tersebut dapat berubah sebagai reaksi terhadap berubahanya kelangkaan relatif sumberdaya dalam hal ini termasuk teknologi dan pasar. Perubahan tersebut diperlihatkan pada berubahnya hak milik yang semula kolektif menjadi hak milik perorangan, berlakuknya sistem kontrak dalam penggunaan tanah dan tenaga kerja, dan berkurangnya tindakan-tindakan kolektif yang berbiaya mahal. Perubahan-perubahan tersebut menandakan terjadinya transformasi kelembagaan nafkah.
Desa bagi masyarakat pedesaan di Asia terdiri dari rumahtangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama-sama yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Komunitas desa mengatur kegiatan ekonomi petani dengan mengadakan koordinasi dalam pemakaian sumberdaya yang langka melalui adat kebiasaan dan kelembagaan. Rumahtangga sebagai satu unit produksi terlalu kecil sehingga perlu mobilisasi untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan produksi, disinilah diperlukan kelembagaan untuk mengatur mobilisasi tersebut. Tindakan secara kolektif ini diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian yang terjadi.  Ikatan dan hubungan yang terjadi dalam sistem produksi dan transaksi tersebut memunculkan kelembagaan nafkah di pedesaan (Hayami dan Kikhuci, 1978). Modernisasi berdampak terhadap kelembagaan nafkah rumahtangga petani di pedesaan dengan hilangnya kegiatan-kegiatan kolektif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsekuensi lebih lanjut, kemandirian komunitas pedesaan semakin menurun (Dharmawan, 2007). Dalam konteks ini, transformasi kelembagaan nafkah  di pedesaan telah mendorong pada menurunnya resiliensi nafkah di pedesaan karena kelembagaan nafkah lokal sebagai tindakan kolektif penjamin keamanan pangan dan keberlanjutan nafkah telah menghilang (Dharmawan et al. 2016).  Berdasarkan berbagai definisi yang terkait dengan perubahan sosial dan kelembagaan,
166 |  Mardiyaningsih Dyah Ita. et. al . Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
secara konseptual transformasi kelembagaan nafkah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perubahan tata aturan (norma) yang mengatur tata hubungan antar anggota masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan hidupnya. Bentuk kelembagaan nafkah terdiri dari jenis mata pencaharian, tindakan kolektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam, organisasi kerja, transaksi produksi, orientasi produksi, alokasi sumberdaya manusia, dan jaminan keamanan sosial. Sesuai dengan arah evolusi sosial, arah transformasi kelembagaan nafkah mengikui arah perkembangan masyarakat, yaitu mulai dari kelembagaan nafkah di tingkat kelompok, komunitas sampai masyarakat  kompleks.    Definisi  konseptual  inilah  yang  akan mendasari tipologi transformasi kelembagaan nafkah pada suku Dayak Punan.

## Adaptasi Komunitas Dayak Punan terhadap Perubahan Kawasan Hutan
Sensus terhadap masyarakat Dayak Punan yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) pada tahun 2002 hingga tahun 2003 menunjukkan jumlah suku ini mencapai 8.956 jiwa dalam 2.096 rumah tangga, atau hanya 0,35% dari total penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah 2,55 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistika Kalimantan Timur 2002. Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa kondisi suku Dayak Punan terpinggirkan. Berbagai fasilitas pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan), pemukiman dan perekonomian jauh dari memadai karena sebagian besar komunitas ini masih tinggal terisolir di dalam atau sekitar kawasan hutan (Sitorus et al. 2004). Komunitas Dayak Punan sebagai masyarakat pemburu dan peramu yang hidup berpindah-pindah di tengah hutan, mulai tinggal menetap sejak akhir abad ke 19 dengan bermukim menjadi kampung-kampung kecil atau bagian dari masyarakat kampung yang sudah menetap terlebih dahulu.  Pada awal abad ke 20, aktivitas perladangan mulai dilakukan di samping aktivitas berburu dan meramu (Inoue et al. 1991; Sellato 1994; Kuhn et al . 2000; Sercombe dan Sellato 2007). Aktivitas tersebut menunjukkan Suku Dayak Punan melihat keberadaan hutan - terutama hutan primer - masih dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan komunitas Dayak Punan.  Bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian baik langsung maupun tidak langsung, namun juga bernilai historis yang harus dipertahankan secara turun temurun serta sebagai sumber hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber pangan bagi komunitas (Uluk et al, 2001; Liswanti et al. 2004).
Namun kondisi hutan-hutan saat ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya luasannya yang berkurang tetapi akses untuk memanfaatkannya bagi komunitas lokal semakin terbatas. B erdasarkan data Pemerintah Kabupaten Berau , hutan di kabupaten ini seluas 2.194.299,525 Ha (RTRW Kab. Berau 2005-2011). Luas hutan terus menurun bahkan berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Berau pada tahun 2010 alih fungsi hutan untuk peruntukan lain sudah mencapai 6,85 % (150.448 Ha) yang digunakan untuk pembangunan perkebunan (60.224 Ha), pertambangan (7.571 Ha), pertanian (70.000 Ha), permukiman dan fasilitas pelayanan umum lainnya (12.693 Ha). Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan dan HPH menyebabkan komunitas lokal yang tinggal dalam kawasan hutan di-r esetelment dengan dibangunkan pemukiman di sekitar kawasan hutan. Kondisi ini terjadi pada dua komunitas Dayak Punan di Kampung Birang.  Belum lagi larangan untuk mengakses sumber daya hutan, seperti perburuan dan pembukaan lahan untuk aktivitas perladangan. Meskipun ada kompensasi dari perusahaan dimana anggotaa komunitas mendapatkan bantuan sembako (beras, gula, kopi, kecap, dll) dan beasiswa untuk pendidikan anak-anak dari komunitas ini, budaya dan kebutuhan
hidup di luar kawasan hutan yang meningkat memaksa anggota komunitas untuk mendapatkan penghasilan dari sumber yang lain. Mencari madu hutan, berburu hewan, menangkap ikan dan umbi-umbian masih dilakukan meskipun harus melanggar larangan dan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Selain itu, pekerjaan sebagai petugas keamanan perusahaan, buruh harian lepas (membuka ladang, penunjuk jalan untuk pengukuran lahan, dll), dan menjual hasil hutan (burung, madu, dll) dilakukan untuk menambah pendapatan.  Dalam jangka waktu sepuluh tahun (2006-2016), hutan sebagai sumber nafkah bagi rumahtangga yag sebelumnya berkontribusi sebesar 73,02% menurun menjadi 50,33% (Mardiyaningsih et al. 2018).  Kondisi ini membuktikan hutan semakin sulit diakses oleh rumahtangga komunitas Dayak Punan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Komunitas Dayak Punan di Kampung Long Duhung berlokasi di dalam kawasan hutan Kalimantan Timur yang masuk dalam bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelay dan menjadi bagian dari kawasan konsesi dua perusahaan HPH. Program pemukiman masyarakat terpencil yang mulai pada tahun 1980 memindahkan komunitas Dayak Punan Kelay pada tahun 1984 ke Long Melay dari Long Gie dan pada tahun 1972 pindah ke Long Duhung dan tinggal menetap sampai sekarang. Tinggal di tengah hutan setelah sebelumnya berinteraksi dengan Suku Dayak Kenyah, komunitas ini mulai mengenal sistem ladang berpindah ( swidden cultivating system ) menanam padi selain aktivitas utama berburu dan meramu (Inoue et al. 1991).  Pada tahun 2016, 51% kebutuhan nafkah rumahtangga masih dipenuhi dari hutan. Persentase tersebut menurun sangat drastis dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya yang mencapai 79,18% (Mardiyaningsih et al. 2018). Selain meningkatnya kontribusi pendapatan dari pertanian (ladang), sumber nafkah dari upah mulai meningkat dimana sebagian anggota komunitas mulai bekerja sebagai buruh perusahaan logging atau mendapatkan upah sebagai pegawai pemerintah (aparat kampung, guru, petugas pustu) dan bekerja pada pihak lain yang dibayar dengan uang (NGO). Meskipun akses terhadap hutan masih dapat dilakukan dengan bebas untuk berburu dan meramu, aktivitas penebangan kayu di sekitar pemukiman telah menjauhkan hewan buruan dan mengurangi ketersediaan madu hutan.  Begitu juga dengan buah- buahan menjadi semakin berkurang.  Kompensasi dari aktivitas logging berupa ‘fee kayu’ dan aktivitas penambangan emas di sungai menjadi alternatif penyedia uang kas bagi rumahtangga komunitas yang kebutuhannya semakin meningkat. Apalagi pengeluaran rumahtangga semakin besar dengan meningkatnya kebutuhan rumahtangga akibat keterbukaan kampung terhadap modernisasi. Masuknya NGO lingkungan dalam program SIGAP REDD+ ( Communities Inspiring Action for Change in REDD+/Aksi Inspiratif  Warga untuk Perubahan dalam REDD+) mendorong komunitas untuk lebih baik dalam mengelola hutan terutama  terkait  sistem  perladangan.    Namun  secara  signifikan belum mampu memberikan alternatif nafkah bagi rumahtangga, tanaman karet dan beternak ayam yang diintrodusir sampai saat ini belum berproduksi dan masyarakat sendiri kurang dalam melakukan pemeliharaan.
Seperti halnya Kampung Long Duhung, Kampung Merabu berlokasi di DAS Kelay namun berada di bagian sub DAS dan letaknya lebih di hilir. Kampung ini berada di kawasan hutan produksi (HPH), hutan lindung, dan kawasan pegunungan kars yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Gua-gua kars dengan bekas tapak tangan manusia dan danau kars (Danau Nyadeng) menjadi potensi ekowisata. Pengelolaan hutan untuk aktivitas ekowisata menjadi legal dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 28/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Lindung seluas 8.245 ha di Kampung Merabu.  Keberhasilan ini berkat fasilitasi NGO
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 163-174 |  167
lingkungan dalam program SIGAP REDD+.  Meskipun berada di sekitar kawasan hutan, sejak sepuluh tahun terakhir (2006- 2016), sumber nafkah utama rumahtangga komunitas Dayak Punan di kampung ini tidak lagi didominasi dari hutan.  Jika pada tahun 2006 sumber nafkah dari hutan masih sebesar 44,37%, tahun 2016 hanya tinggal 26,52% (Mardiyaningsih et al. 2018). Sejak tahun 2006, pertanian padi ladang (27,29%) dan upah dari buruh pemanenan sarang burung walet (22,76%) berkontribusi seimbang dengan sumber nafkah dari hutan berupa aktivitas berburu dan mencari madu.  Pada tahun 2016 aktivitas nafkah yang langsung berhubungan dengan hutan menurun. Kegiatan logging meskipun belum sampai di lokasi hutan Kampung Merabu dan pembukaan kebun kelapa sawit dianggap menjadi salah satu penyebab sulitnya mendapatkan hewan buruan, selain aktivitas berburu-meramu sudah jarang dilakukan oleh warga kampung kecuali sebagai ‘hobi’ atau keinginan mendapatkan buah lokal saat musim buah-buahan.
Meskipun untuk madu hutan masih menjadi salah satu sumber nafkah bagi rumahtangga.  Pertanian ladang dengan sistem tebang-bakar dan berpindah pada periode tertentu dilakukan sebagian besar masyarakatnya.  Kebun karet, kebun sayur-sayuran dan beternak ungags dan aktivitas ekowisata dikembangkan sebagai bagian dari program SIGAP REDD+ yang menjadi alternatif nafkah non kayu (Hartanto et al. 2014). Naiknya kontribusi sumber nafkah dari kegiatan bisnis menunjukkan kegiatan ekowisata mendorong berkembangnya usaha homestay, menyewakan perahu dan warung. Termasuk naiknya kontribusi dari upah yang tidak hanya berasal dari perusahaan logging atau perusahaan sarang burung wallet, namun juga aktivitas NGO maupun ekowisata memberikan peluang kerja bagi anggota komunitas dengan menjadi pemandu wisata, petugas patroli hutan dan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan, ketergantungan komunitas terhadap hutan sebagai sumber nafkah langsung menurun tetapi hutan secara tidak langsung tetap menjadi bagian penting bagi nafkah komuitas melalui jasa lingkungan yang diberikannya.
Kampung Merapun berbatasan langsung dengan Kampung Merabu namun memiliki karakter landsekap ekologi yang sangat berbeda.  Sejak tahun 2009, bekas kawasan hutan produksi ini berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Dengan luas wilayah 720,20 km 2 , lebih dari setengah luas wilayah (51,9%) menjadi areal empat perkebunan kelapa sawit (Amalia 2016) bahkan pada tahun 2016 satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam proses perizinan.
Hutan yang tersisa di Kampung Merapun berupa hutan sekunder yang sebagian sudah dibuka untuk ladang dan perkebunan sawit swadaya masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, wajar jika dalam sepuluh tahun terakhir keberadaan hutan sebagai sumber nafkah rumahtangga menurun drastis. Jika pada tahun 2006 kontribusi hutan terhadap pendapatan rumahtangga Dayak Punan sebesar 35,79%, pada tahun 2016 kontribusi hutan hanya tersisa 6,10% yang berupa madu hutan dan hewan buruan yang jumlahnya sangat kecil (Mardiyaningsih et al. 2018). Begitu juga dengan aktivitas perladangan untuk tanaman padi sudah sangat jarang dilakukan.  Salah satu alasanya adalah kegagalan panen beberapa tahun terakhir akibat hama maupun kekeringan. Sebagian rumahtangga beralih ke tanaman kelapa sawit, lada dan sayur mayor. Kontribusi upah dan sumber lainnya meningkat cukup tinggi dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Upah yang sebelumnya berasal dari aktivitas kerja sebagai buruh perusahaan pemanenan sarang burung wallet, saat ini digantikaan dari aktivitas sebagai buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kemitraan antara perusahaan dan komunitas juga mulai berkontribusi terhadap pendapatan rumahtangga (bagi hasil panen
buah sawit dalam program inti-plasma).
Perubahan ekologi kawasan hutan pada keempat lokasi menunjukkan adanya perbedaan namun dampaknya terhadap sistem nafkah rumahtagga komunitas Dayak Punan hampir sama, yaitu menurunnya kontribusi pendapatan yag bersumber dari hutan secara langsung. Penurunan tersebut dapat terjadi karena akses komunitas ke hutan dibatasi oleh aturan-aturan baru atau ketersediaan sumber nafkah di dalam hutan semakin berkurang (buah-buahan, hewan buruan, madu, dan lain-lain). Atau kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi areal peruntukan lain, terutama untuk usaha perkebunan sawit skala besar. Perubahan ini mendorong komunitas untuk beradaptasi bukan hanya terkait dengan sumber nafkahnya, tetapi tata aturan yang mengatur hubungan antara komunitas dengan kondisi sumber-sumber nafkah yang ada saat ini.

## Tipologi Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan
Suku-suku pedalaman di kawasan Asia (Cramb et. al . 2009; Li  2010;  Li  2014;  Julia  &  White  2012;  Merzt et al. 2012; Amrifo 2013; Cramb & Sujang 2013) mengalami transformasi sistem nafkahnya sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan akibat modernisasi. Transformasi tersebut ditandai dengan hilangnya akses terhadap sumber daya alam, hilangnya kedaulatan territorial, ketidakamanan nafkah, perubahan tatanan moral yang lebih berorientasi pasar, pergeseran tindakan ekonomi, muncul ketidaksetaraan/ kesenjangan struktural, meningkatnya kerentanan nafkah rumahtangga dan pergeseran dalam strategi nafkah.  Sebagai salah satu suku pedalaman di Indonesia, komunitas Dayak Punan tidak terlepas dari proses ini.  Komunitas yang menjadi bagian dari Suku Dayak ini tersebar di Pulau Kalimantan (Indonesia dan Malaysia). Seperti terlihat pada Gambar 1, grup Dayak Punan tersebar ke dalam 20 sub sub suku yang sebagian besar tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ( Sellato 1994). Lokasi tempat tinggal yang menyebar menjadi salah satu faktor yang membuat proses transformasi komunitas yang satu berbeda dengan komunitas yang lainnya. Belum lagi tingkat perubahan ekologi kawasan hutan berbeda satu tempat dengan tepat yang lain.  Dengan sendirinya, proses transformasi kelembagaan nafkah satu komunitas dengan komunitas yang lain bisa berbeda sehingga perlu dibuat pentipologian sejauhmana proses transformasi tersebut terjadi.  Penelitian ini menggunakan tujuh parameter sebagai pembeda kelembagaan nafkah, yaitu: (1) jenis mata pencaharian utama, (2) tindakan kolektif  dalam pemanfaatan sumberdaya alam, (3) organisasi kerja, (4) orientasi produksi, (5) alokasi sumberdaya manusia, (6) relasi sosial: hubungan antar individu dalam kelompok, dan (7) penjamin keamanan nafkah rumahtangga. Berdasarkan ketujuh parameter, dari empat komunitas Dayak Punan yang diteliti, trasformasi kelembagaan nafkah dapat dibedakaan ke dalam empat tipologi (Tabel 1).
Tipologi I (subsisten-kolektif) , tipe ini merupakan ciri khas suku Dayak Punan yang membedakan dengan Dayak yang lainnya.  Sellato (1994) mendefiniskan Punan sebagai kelompok kecil yang secara umum hidup berpindah-pindah dengan sistem ekonomi subsisten yang berasal dari aktivitas berburu meramu. Namun seiring berjalannya waktu dan berubahnya kawasan hutan sebagai tempat tinggalnya, dalam konteks penelitian ini aktivitas berburu dan meramu merupakan aktivitas ekonomi yang dominan (ada aktivitas ekonomi lain dalam memenuhi kebutuhan komunitas namun kontribusinya relatif kecil). Oleh karena itu, definisi  subsisten  mengacu  pada  rumahtangga  komunitas  yang
168 |  Mardiyaningsih Dyah Ita. et. al . Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
masih dominan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dibandingkan untuk dijual. Kolektif menunjuk pada proses produksi (berburu dan meramu) dilakukan bersama-sama baik dalam satuan keluarga besar atau sebagai satuan kelompok. Ciri tersebut masih menunjukkan ciri kelembagaan nafkah asli masyarakat Punan yang merupakan bagian kebudayaan trandisional Punan, yaitu ekonomi subsisten; konsep ruang wilayah untuk bertahan dan pekerjaan; organisasi sosial bersifat egaliter, kolektif, praktek endogami dalam kelompok; dan peraturan adat (Sellato 1994; Sercombe dan Sellato 2007). Komunitas Dayak Punan yang tinggal di Kampung Birang merupakan salah satu contoh tipologi I (Box 1).
Tipologi II (transisi subsisten kolektif ke komersial kontraktual) , pada tipe ini keragaman nafkah rumahtangga komunitas lebih bayak dibandigkan pada Tipologi I.  Komunitas sudah mengenal pertanian ladang berpindah sebagai hasil interaksi antara komunitas Dayak Punan dengan komunitas lainnya (terutama Kenyah). Penelitian Sellato (1994) juga memperlihatkan komunitas Dayak Penan (di Malaysia) mulai mengenal pertanian ladang berpindah ( swidden rice farming ) sebagai bentuk asimilasi dengan komunnitas yang lain, terutama setelah adanya penetrasi masyarakat Islam dan cara hidup orang Melayu. Di Indonesia terutama Berau, Inoue et al . (1991) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komunitas Dayak Punan memulai aktivitas pertanian ladang berpindah ( swidden cultivation ) dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas ladang komunitas Dayak Kenyah karena menganggap semua lahan dapat diakses oleh siapapun, meskipun sudah dibuka oleh orang lain untuk pertama kali. Selain itu, keberadaan gereja (agama Kristen Protestan) turut berperan dalam memberdayakan komunitas Dayak Punan untuk tinggal menetap. Dengan kata lain komunitas Dayak Punan selaian berburu-meramu kemudian mengenal sistem perladangan, terlebih lagi setelah adanya program resetlement oleh pemerintah.
Dalam konteks penelitian ini, berburu-meramu dan sistem berladang berpindah dianggap sebagai praktek-praktek mata pencaharian trandisional komunitas Dayak Punan dan mengalami transisi ke arah sistem mata pecaharian yang lebih modern (basis jasa dan upah).  Aktivitas subsisten-kolektif masih dilaksanakan terutama pada pertannian ladang berpindah dan aktivitas mengumpulkan buah-buahan yang dilakukan secara berkelompok dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumahtangga sendiri. Namun aktivitas ekstraksi sumber daya alam termasuk sumber daya hutan non kayu juga mulai ditujukan untuk mendapatkan uang (komersial) yang dilakukan oleh satuan rumahtangga primer. Aktivitas ini berupa mencari emas di sungai, mencari madu, menangkap ikan dan berburu hewan liar.  Keberadaan perusahaan HPH juga membuka peluang kerja bagi anggota komunitas dalam sistem kontrak kerja perorangan dengan uang sebagai bentuk pembayaran upah. Selain itu, ‘fee kayu’ dari perusahaan HPH diterima secara kolektif di tingkat kampung yang kemudian dibagikan dalam bentuk uang kepada anggota komunitas. Pada tipologi ini, kelembagaan kampung, adat dan gereja memiliki posisi yang cenderung seimbang dalam mengatur pola interaksi antara komunitas dengan lingkungan hidupnya, termasuk dalam sistem nafkahnya.  Dari kempat lokasi penelitian, komunitas Dayak Punan di Kampung Long Duhung mewakili tipe ini (Box 2).
Tipologi III (komersial-kolektif) , tipe ini mendiskripsi transformasi kelembagaan nafkah pada komunitas Dayak Punan yang tidak lagi menggantungkan sumber nafkah utamanya pada aktivitas berburu-meramu yang merupakan ciri khas komunitas ini. Jika pada Tipologi II, pertanian ladang berpindah menjadi aktivitas nafkah tradisional setelah komunitas Dayak Punan
berinteraksi dengan komunitas lain, seperti kesimpulan Sellato (1994) yang melihat transformasi komunitas ini dari (1) berburu- meramu, (2) hortikultura, (3) ladang berpindah, dan (4) pertanian sawah irigasi dan atau cara hidup orang Melayu. Dari Tipologi II menuju Tipologi III salah satu perubahan terlihat dari semakin menurunnya aktivitas berburu-meramu dan berladang berpindah yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan subsistensi pangan ke  aktivitas produksi yang lebih ditujukan untuk kepentingan pasar (komersial). Arah ini tidak hanya terjadi pada Tipologi III namun juga Tipologi IV.  Yang membedakan terkait dengan tindakan kolektif dan orgaisasi kerja dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Cramb et al. (2009) melihat empat penyebab hilangnya sistem perladangan berpindah sebagai salah satu strategi nafkah, yaitu: (1)  perubahan  demografi  (menurunnya  jumlah  populasi  dalam komunitas); (2) ekspansi pasar; (3) trend politik, sosial dan budaya; dan (4) interaksi (biaya dan resiko). Transformasi kelembagaan nafkah pada komunitas yang termasuk pada tipologi ini lebih didorong oleh faktor kedua dan ketiga.  Komersialisasi terjadi pada aktivitas nafkah baru yang menjadi semakin dominan. Keberadaan NGO lingkungan yang melakukan program pemberdayaan masyarakat  menawarkan alternatif nafkah baru bersama dengan kelembagaan modern yang menaunginya. Kelembagaan ini mengatur dan memberikan standar-standar pengorgansasian kerja sehingga sistem nafkah yang baaru
Box 1.

## Kelembagaan Nafkah Komunitas Dayak Punan di Kampung Birang
Komunitas ini tinggal bersama-sama dalam satu grup yang di kampung ini terdapat dua grup komunitas Dayak Punan yang disebut Punan 1 (18 KK) dan Punan 2 (5 KK). Kedua komunitas tinggal menetap di kampung ini setelah direlokasi dari dalam hutan namun keduanya masih tergantung pada hutan sebagai sumber nafkahnya. Pemukiman kedua komunitas berada di sekitar hutan namun perlu usaha lebih agar kebutuhan nafkahnya dapat dipenuhi dari hutan (perlu jarak yang lebih jauh dan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hewan buruan).  Karena itu, dalam kelompok kecil (beberapa rumahtangga) baik laki-laki dan perempuan pada waktu-waktu tertentu untuk beberapa hari pergi ke dalam hutan. Bahkan kelompok ini harus menginap beberapa hari sebelum kembali ke lokasi pemukiman. Karena itu, sangat sulit untuk mendapati komunitas ini secara keseluruhan ada di lokasi pemukiman. Pada saat berburu, kaum laki-laki yang melakukan perburuan sementara perempuan mencari umbi-umbian hutan yang menjadi bahan pangan utama bagi komunitas. Setelah hasil buruan diperoleh dan diperkirakan cukup untuk beberapa hari, kelompok kembali ke pemukiman. Pada kelompok Punan 1, masing-masing rumah tangga tinggal di rumah yang dibangun perusahaan.  Karena itu, hasil hutan yang diperoleh secara bersama-sama dibagi kepada masing-masing anggota komunitas yang berpartisipasi dalam proses perburuan. Pada komunitas Punan 2, rumah yang dibangun oleh perusahaan jarang ditempati. Bahkan komunitas membangun rumah sendiri untuk ditinggali bersama-sama oleh beberapa rumahtangga. Hasil berburu dan meramu dikonsumsi bersama-sama dan sebagian dibagikan ke rumahtanga lain meskipun tidak ikut pergi berburu. Meskipun kebutuhan pangan dapat dipenuhi sendiri dari aktivitas berburu dan meramu serta setiap bulan mendapatkan bantuan sembako dari perusahaan, anggota komunitas tetap memerlukan ketersediaaan uang. Kebutuhan rokok, pakaian dan beberapa kebutuhan lain yang harus dibeli mendorong anggota komunitas untuk mulai menjual hasil buruan kepada pihak luar. Pada umumnya burung menjadi salah satu hasil buruan yang dijual. Pejualan dilakukan oleh salah satu anggota komunitas yang sudah memiliki  jejaring dengan pasar yang ada di kota.
berjalan.  Karena itu, disebut sebagai aktivitas kolektif meskipun dalam pelaksanaannya oleh masing-masing rumahtangga atau individual. Pengelolaan ekowisata di Kampung Merabu merupakan contoh tipologi ini (Box 3).
Tipologi IV (komersial-kontraktual/individual) , tipe ini kurang lebih sama dengan Tipologi III terutama terkait dengan orientasi produksi yang ditujukan untuk pasar. Namun kelembagaan nafkah kolektif yang dibangun sebagai pedoman proses produksi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang kemudian terjadi adalah hubungan kontraktual antar anggota komunitas dengan anggota komunitas lain atau perusahaan. Kelembagaan yang dibentuk sebatas formalisasi namun relatif tidak berfungsi. Keberadaan
Box 2.

## Kelembagaan Nafkah Komunitas Dayak Punan di Kampung Long Duhung
Aktivitas nafkah di Kmapung Long Duhung dapat dibedakan berdasarkan musim penghujan dan musim kemarau. Mendekati awal musim penghujan, kepala kampung bersama ketua adat mengkoordinasikan anggota komunitas (dalam satuan kampung) untuk menetukan kawasan yang akan dibuka untuk ladang padi yang dilakukan dengan sistem tebang bakar.  Proses pembukaan lahan pada kawasan yang sudah ditentukan dilakukan bersama- sama dan dikenal dengan sebutan senguyun . Pembukaan lahan dalam satu kawasan ini mulai dilakukan setelah ada fasilitasi dari NGO lingkungan termasuk membatasi rotasi lahan yang digunakan untuk berladang. Mulai tahun 2015, masyarakat mendapat pembagian lahan per rumahtangga satu hektar untuk tanaman karet.  Lokasi lahan berada di kanan dan kiri jalan yang menuju pemukiman Kampung Long Duhung. Untuk ladang yang dibuka di luar kawasan yang ditentukan, pertukaran tenaga kerja terutama dalam keluarga besar masih dilakukan baik untuk pembukaan ladang sampai pemanenan. Pada musim ladang, satu keluarga primer bisa beberapa hari sampai beberapa minggu tinggal di pondok yang ada di ladang. Anggota keluarga akan kembali ke kampung untuk membeli perbekalan.  Pada musim kemarau, masing-masing keluarga primer akan pergi mencari emas di pinggir-pinggir sungai dengan menggunakan perahu dan memanfaatkan baling-baling mesin perahu untuk membalik pasir sungai.  Emas yang diperoleh dijual ke kota Tanjung Redep.
Terbukanya Kampung Long Duhung dari kota dengan masuknya pedagang sayuran-mayur seminggu dua kali, membuka peluang bagi anggota komunitas untuk menjual hasil hutan yang diperolehnya.  Hal ini lah yang mendorong berkembangnya sistem jual beli dalam komunitas.  Bagi rumahtangga yang tidak dapat pergi berburu atau mencari ikan, saat ini dapat membeli pada pedagang keliling atau tetangganya.  Beberapa rumahtangga bahkan mulai membuat keramba di sungai untuk mengumpulkan hasil tangkapan ikan dan menjualnya kepada yang membutuhkan. Pada musim buah-buahan, kelompok ibu- ibu di kampung ini bersama-sama pergi mengumpulkan buah dan melakukan pembagian dari buah yang diperoleh.  Sebagian buah dikonsumsi sendiri dan jika berlebih ada yang diberik kepada keluarga besar atau dijual.
Sebagian anggota komunitas bekerja pada perusahaan HPH sebagai buruh logging . Kontrak sewa lahan juga dilakukan oleh salah satu anggota komunitas yang menyewakan lahannya untuk ‘kamp’ perusahaan.  Hubungan kontraktual juga terjadi antara perusahaan dan komunitas melalui pemerintah kampung terkait dengan tanggung jawab perusahaan atas aktivitas logging di sekitar kampung. ‘Fee kayu’ menjadi salah satu sumber uang yang diberikan setahun sekali oleh perusahaan atau sesuai dengan RKT yang dibuat perusahaan untuk aktivitas penebangan. ‘Fee kayu’ kemudian dibagikan kepada seluruh anggota komunitas yang dibagi menjadi dua kelompok (dewasa dan anak-anak). Anak-anak mendapatkan jatah 1/3 dari bagian orang dewasa. Uang ini yang sebagian ditabung oleh anggota komunitas di lembaga credit union dibawah pengelolaan gereja.
perusahaan dan aktivitasnya menjadi sumber nafkah baru bagi anggota komunitas seperti yang terlihat pada komunitas Dayak Punan di Kampung Merapun (Box 4).
Transformasi kelembagaan nafkah menjadi empat tipologi menunjukkan terjadinya perubahan sosial pada komunitas Dayak Punan.  Meskipun tidak harus bersifat linear dari Tipologi I menuju Tipologi IV, namun secara pelaan tapi pasti kelembagaan nafkah komunitas ini semakin berorientasi untuk memperoleh uang dan meninggalkan aktivitas kolektif.  Hal ini sesuai dengan hasil  penelitian  Merzt et al. (2013) yang melihat dua arah perubahan pada komunitas berburu meramu di Malaysia akibat pembangunan ekonomi yang cepat dan perubahan kebijakan penggunaan lahan menjadi perkebunan skala besar.  Arah pertama tetap mempertahankan hutan sebagi bagian aktivitas wisata yang dikembangkan dan menjadi sumber nafkah yang dominan, menggantikan perburuan dan perladangan yang dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi pangan. Arah kedua menggantikan hutan mejadi peruntukan lain terutama perkebunan kelapa sawit, yang bukan hanya oleh perusahaan namun juga oleh pekebun skala kecil yang menganggap komoditas ini menguntungkan.  Kondisi ini yang mendorong perubahan
170 |  Mardiyaningsih Dyah Ita. et. al . Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Box 3.

## Kelembagaan Nafkah Komunitas Dayak Punan di Kampung Merabu
Kerimapuri merupakan kelembagaan baru yang dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai alternatif nafkah baru diperkenalkan oleh sebuah NGO lingkungan dalam kerangka persiapaan program REDD+. Kelembagaan ini menangai pengelolaan hutan desa termasuk aktivitas ekowisata yang ada di dalamnya. Pengembangan kebun karet, beternak unggas, pengolahan madu, dan kebun sayuran juga di bawah koordinasi kelembagaan ini. Kerimapuri dibentuk dengan SK Kepala Kampung Merabu dan diharapkan menjadi cikal bakal BUMDES di kampung ini.
Ekowisata di kampung ini membuka peluang sumber nafkah baru non hutan terutama penyediaan homestay. Homestay meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi rumahtangga karena pengelolaannya menjadi domain perempuan. Sementara laki-laki lebih banyak bekerja di ladang/kebun.  Kalaupun terkait dengan aktivitas ekowisata, laki-laki pada umumnya bekerja sebagai pemandu wisata atau jasa transportasi (penyewaan perahu).  Aktivitas lain yng menjadi domain laki-laki terutama yang masih muda adalah buruh panen sarang burung walet. Pada saat musim panen sarang (setahun 2-3 kali),  hampir seluruh anggota komunitas yang laki-laki menjadi bagian dari kegiatan ini dan mendapatkan upah yang cukup besar.
Aktivitas nafkah tradisional berupa berburu-meramu sudah jarang dilakukan, kalaupun ada sebagai aktivitas hiburan ( hobby ) atau aktivitas sampingan (beruntung bertemu hewan buruan). Jika hewan buruan diperoleh, lebih banyak dijual daripada dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke anggota komunitas yang lain. Aktivitas pembukaan ladang dengan sistem tebang bakar masih dilakukan bersama-sama warga kampung dengan bergotong royong ( ngebon ) namun ada ide aktivitas ngebon untuk dijadikan atraksi wisata. Begitu pula dengan pemanenan madu.  Meskipun sistem kelompok masih berlaku untuk mengumpulkan madu namun madu lebih ditujukan untuk dijual dibadingkan untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri.
Keberadaan perusahaan sarang burung walet dan HPH yang berada di wilayah kampung memberikan ‘tali asih’ untuk komunitas melalui pemerintah kampung.  Bantuan dalam bentuk uang kas ini dibagikan kepada seluruh anggota komunitas dan menjadi salah satu penjamin tersedianya uang tunai bagi rumahtangga.
penggunaan lahan menjadi cepat.
Komunitas pada Tipologi I dan II yang relatif bergantung pada hutan sebagai sumber nafkahnya relatif masih dapat memenuhi kebutuhan pangannya oleh rumahtangga sendiri. Komunitas masih mampu diharapkan untuk memberikan jaminan keamanan nafkah baik pada proses produksi maupun bernegosiasi dengan pihak luar kampung (perusahaan, pemerintah, NGO).  Kondisi yang berbeda terjadi pada  komunitas di Tipologi III dan IV.  Keduanya memiliki ancaman yang sama terhadap keberlanjutan nafkahnya. Sellato (2007) melihat banyaknya program NGO maupun proyek- proyek pemerintah yang mempromosikan keswadayaan pada komunitas pedesaan ternyata hasilnya sebaliknya pada komunitas Dayak Punan. Pada komunitas ini yang terjadi sebaliknya, semakin ke depan komunitas semakin tergantung dengan pihak luar. Pada Tipologi III, industri ekowisata sangat tergantung dengan wisatawan dari luar kampung.  Hal ini juga yang ditakutkan oleh pemerintah Kampung Merabu jika euforia berwisata di Kampung Merabu berkurang.  Sampai sejauh ini wisatawan yang datang pada umumnya adalah peneliti yang tertarik dengan keberhasilan program SIGAP REDD+ di kampung ini. Jika wisatawan berkurang sementara anggota komunitas sudah nyaman dengan kondisi yang ada, maka permasalahan nafkah rumahtangga ke depan akan semakin besar.  Hal ini juga yang ditakutkan oleh pemerintah kampung yang berupaya untuk menjamin keberlanjutan nafkah rumahtangga warganya.
Ketakutan tersebut terjadi pada komunitas yang berada di Tipologi IV.  Ketergantungan anggota komunitas pada perusahaan kelapa
Box 4.

## Kelembagaan Nafkah Komunitas Dayak Punan di Kampung Merapun
Perkebunan kelapa sawit menjadi landsekap ekologi yang dominan di kawasan ini.  Keterbukaan komunitas melalui elite pemerintahan kampung maupun adat terhadap investasi telah mendorong perubahan fungsi lahan dari hutan sekunder ke perkebunan. Meskipun pada awalnya tidak semua anggota komunitas setuju, persetujuan diberikan untuk mendapatkan bagian atas lahan adat yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.  Dari empat perusahaan yang beroperasi di kampung ini, rata-rata tiap rumahtangga memperoleh 12 ha lahan sebagai lahan plasma. Koperasi dengan pengurus dari elit kampung dan adat menjadi lembaga baru yang memayungi hubungan kemitraan inti-plasma.  Namun lama dan kecilnya bagi hasil produksi buah sawit dari sistem kemitraan ini mendorong sebagian anggota komunitas menjual hak atas plasmanya. Selain alasan pengelolaan yang tidak transparan dan rasa segan untuk melakukan protes kepada pengurus terkait pengelolaan koperasi serta keinginan untuk memperoleh uang untuk membeli kebutuhan hidup yang lebih modern (memiliki motor, televisi, dll), semakin mendorong anggota komunitas menjual hak atas plasma. Sebagian menggunakan uang untuk membuka usaha baru (warung, penjualan pulsa, rental mobil, ladang sawit swadaya, ladang lada, dll) dan yang lainnya untuk aktivitas konsumsi.
Mata pencaharian tradisional seperti berburu-meramu dan mencari madu masih dilakukan oleh beberapa rumahtangga namun lebih ditujukan untuk tujuan komersial (dijual). Perladangan berpindah untuk tanaman padi sudah beberapa tahun ditinggalkan karena seringnya gagal panen. Kebutuhan pangan rumahtangga lebih banyak dipenuhi dengan membeli dari luar rumahtangga bahkaan komunitas. Karena itu, kebutuhan akan uang kas semakin meningkat yang sebagian besar dipenuhi dari upah menjadi buruh perkebunan kelapa sawit.  Bagi rumahtangga yang memiliki modal cukup, mulai membuka lahan hutan yang tersisa  untuk tanaman-tanaman yang laku di pasaran, seperti: kelapa sawit, lada, sayur-mayur dan buah-buahan).
sawit semakin tinggi. Ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri menjadikan rumahtangga tergantung pada pihak luar sebagai penyedia kebutuhan pangan dan ketergantungan menjadi berlipat karena harus tergantung pada perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sumber uang.  Kondisi ini yang terus-menerus mendorong komunitas membuka diri untuk investasi baru dan mengalihfungsikan hutan/ tanah adat menjadi perkebunan. Bahkan dengan mudahnya anggota komunitas menjual lahan plasmanya dengan alasan masih luas hutan yang menjadi haknya dan bisa untuk dibuka untuk investor baru.  Belum lagi kelembagaan adat maupun pemerintahan kampung hampir tidak mampu lagi menjadi penjamin aktivitas nafkah anggota komunitas.  Bahkan dapat dikatakan kelembagaan-kelembagaan yang ada pada komunitas ini sudah tercerai berai. Dari kondisi ini evolusi sosial yang didorong oleh diferensiasi sosial dan membentuk integrasi sosial (Spencer dalam Turner (1998: 80-81) tidak terjadi, bahkan yang terjadi adalah disintegrasi sosial.
Infrastruktur Nafkah Berkelanjutan bagi Komunitas Pedesaan: Sebuah Wacana
Terlepas dari kritik yang ada, teori ekonomi ganda ( dualistic economics ) Boeke (1953) masih relevan untuk melihat perubahan sosial di pedesaan Indonesia. Masyarakat pedesaan (terlebih masyarakat pedalaman), masih banyak yang memiliki karakter masyarakat pra-kapitalis dengan sistem kelembagaan nafkah tradisional.  Sementara itu, pemerintah, swasta dan NGO hadir dengan membawa karakter masyarakat kapitalis yang memiliki ciri yang berbeda sama sekali dengan  masyarakat pedesaan.  Hasil penelitian di keempat lokasi menunjukkan bahwa ciri ekonomi masyarakat pra kapitalis dan kapitalis ada pada komunitas Dayak Punan dan bekerja beriringan di bawah kelembagaan nafkah yang ada. Namun sesuai tipologi kelembagaan nafkahnya, posisi kelembagaan nafkah satu sama lain tidak sama di dalam satu komunitas. Pada tipologi I, kelembagaan nafkah tradisional lebih mendominasi sehingga ciri ekonomi komunitasnya lebih mendekati karakter ekonomi masyarakat pra kapitalis, yaitu: ikatan komunal, ikatan sosial organik, gemeinschaft, jual beli sangat sedikit, diferensiasi dan stratifikasi sosial tidak ada/jarang, subsisten (produksi dan konsumsi sebagai satu kesatuan), dan ekonomi menduduki tempat lebih endah dibandingkan ketentuan tradisi (Boeke 1953). Pada tipologi II dapat dikatakan seimbang antara ciri ekonomi pra kapitalis dan kapitalis. Keduanya sama-sama kuat dan berjalan beriringan dalam memenuhi kebutuhan hidup komunitas.  Sementara pada tipologi III dan IV, kelembagaan nafkah komunitas lebih didominasi oleh karakter ekonomi masyarakat kapitalis yang mendahulukan rasionalitas (untung atau rugi) dalam aktivitas ekonominya (Boeke 1953). Dengan meningkatnya modernitas di pedesaan, tidak dapat dipungkiri kalau kelembagaan nafkah komunitas di pedesaan cepat atau lambat akan menuju pada ciri ekonomi masyarakat kapitalis.  Untuk itu perlu dipikirkan, kelembagaan nafkah seperti apa yang dapat menjamin keberlanjutan nafkah rumahtangga kouitas di pedesaan?
Scott (1981) melihat komunitas desa mengatur kegiatan ekonomi rumahtangga masyarakatnya dengan mengadakan koordinasi dalam pemakaian sumberdaya yang langka melalui adat kebiasaan dan kelembagaan.  Hal ini juga terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Namun seiring perkembangan desa, adat kebiasaan dan kelembagaan tradisional tergantikan dengan kelembagaan baru yang lebih modern (lihat transformasi tipologi kelembagaan nafkah pada komunitas Dayak Punan). Kelembagaan-kelembagaan baru termasuk kelembagaan nafkah tidak semuanya dapat menjamin keberlanjutan nafkah rumahtangga di pedesaan.  Belajar dari kasus keempat komunitas Dayak Punan, kelembagaan nafkah baru akan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 163-174 |  171
dapat menjamin keberlanjutan nafkah anggota komunitas apabila memenuhi beberapa prasyarat berikut:
1.  Mampu menjamin pemenuhan kebutuhan nafkah subsisten rumahtangga secara langsung, dalam arti mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumahtangga.
2.  Tidak serta merta meniadakan kelembagaan nafkah tradisional yang sudah ada (melindungi sistem nafkah tradisional yang masih dijalankan oleh anggota komunitas).
3.  Terjadi diferensiasi sosial dalam pembagian kerja.
4.  Partisipaasi anggota komunitas tinggi.
5.  Mampu menjamin ketersediaan sumber nafkah (kelestarian modal alam/sumber daya alam).
6.  Mampu menjaga kesenjangan antar lapisan sosial tetap rendah (pemerataan kesejahteraan anggota komuitas).
7.  Saling percaya di antara anggota komunitas.
8.  Anggota komunitas tidak terlalu besar jumlahnya.
Kasus pada tipolog III menggambarkan kelembagaan nafkah baru yang mampu menjamin keberlanjutan nafkah anggota komunitas. Kelembagaan nafkah baru hadir untuk memayungi berbagai aktivitas nafkah baru yang memberikan jaminan rumahtangga menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap menjaga sistem penghidupan tradisional yang biasa dilakukan oleh anggota komunitas (berladang dan mengambil madu hutan). Kelembagaan nafkah baru mengkoordinasikan berbagai aktivitas nafkah alternatif sehingga diferensiasi kerja antar rumahtangga maupun gender tetap semakin tinggi. Kondisi ini terbentuk karena partisipasi anggota komunitas dalam berbagai aktivitaas kelembagaan nafkah terjadi. Sebagian besar prasyarat tersebut tidak terpenuhi di tipologi IV sehingga anggota komunitas tercerai berai walaupun kelembagaan nafkah baru sudah terbentuk.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perubahan ekologi kawasan hutan telah mendorong terjadinya transformasi kelembagaan nafkah komunitas Dayak Punan. Transformasi tersebut ditandai dengan semakin menurunnya kontribusi hutan sebagai sumber nafkah yang digantikan sumber- sumber lain dari bukan hutan terutama upah.  Peran uang sebagai alat tukar menjadi semakin dominan sehingga orientasi produksi rumahtangga dari subsisten bergeser ke komersial. Demikian juga dengan hubungan-hubungan kerja berbasis kolektifitas bergeser menjadi individual dengan pengorganisasian kerja yang lebih modern (kontraktual).
Kelembagaan nafkah modern kemudian hadir menggantikan kelembagaan nafkah tradisional. Namun demikian, tipologi transformasi yang terjadi pada komunitas Dayak Punan bukan merupakan proses linear yang secara bertahap harus dilalui. Tipologi transformasi kelembagaan ini menunjukkan bahwa  pada proses transformasi dari komunitas nomaden sebagai pemburu- peramu menjadi masyarakat yang modern/menetap tidak selamanya membentuk satu masyarakat yang lebih terdiferensiasi dan terintegrasi. Bahkan bisa jadi yang terjadi dalam proses tersebut adalah disintegrasi terutam jika kelembagan nafkah baru tidak dapat menjamin keberlanjutan nafkah anggota komonitas.
Oleh karena itu, perlu diantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi dengan munculnya kelembagaan-kelembagaan nafkah baru. Terutama kelembagaan nafkah baru yang dibuat secara sengaja untuk mengatur aktivitas nafkah baru yang hadir di dalam komunitas. Kunci utama yang diperlukan oleh kelembagaan nafkah baru supaya tetap berlanjut adalah mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hidup rumahtangga komunitas sehari-hari.  Komunitas juga tidak dapat dipandang sebagai satu entitas yang sama dimana pun berada. Pendekatan pembagunan dan pemberdayaan masyarakat harus
lebih mengenal kondisi sosio-ekologi komunitas sehingga program yang akan dilakukan tidak mendorong terjadinya disintegrasi dalam komunitas.

## Ucapan Terimakasih
Kami berterima kasih kepada Institut Pertanian Bogor dan Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen, Denmark karena telah memberikan kesempatan dan beasiswa melalui proyek “ REDD+: the role of community monitoring “. Terima kasih juga kami sampaikan kepada The Danish Development Assistance (DANIDA) yang telah membiaya projek ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrifo V. 2013.  Analisis   sosiologi ekonomi kelembagaan dalam transformasi sosiokultural masyarakat adat (kasus Suku Duano di Provinsi Riau). Berkala Perikanan Terubuk. 41 [1]: 62–74.
Angelsen A, Larsen HO, Lund JF, Smith-Hall C, Wunder S. 2011. Why measure rural livelihoods and environment dependence? dalam Angelsen A, Larsen HO, Lund JF, Smith-Hall C, Wunder S. 2011. Measuring livelihoods and environment dependence: methods for research and fieldwork.  New York  (US).  Earthscan  from  Routledge: 1-16.
Bell, C. dan Newby, H. 1978. Community Studies: An Introdustion to The Sosiology of The Local Community . George Allen & Unwin, Boston . Boeke, JH. 1953. Economic policy of dual societies as exemplified by Indonesia dalam Sajogyo (Penyunting). 1982. Bunga rampai perekonomian desa. Bogor (ID). Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
Cramb RA, Colfer CJP, Dressler W, Laungaramsri P, Le QT, Mulyoutami E, Peluso NL, Wadley RL. 2009. Swidden transformations and rural livelihoods in Southeast Asia. Hum Ecol.  37:323–346.
Cramb RA and Sujang PS. 2013. The mouse deer and the crocodile: oil palm smallholders and livelihoods strategies in Sarawak, Malaysia. The Journal of Peasant Studies. 40 [1]: 129-154.
Creswell JW. 2012. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed. Yogyakarta (ID). Pustaka Pelajar. Eghenter C dan Sellato B (Eds). 1999. Kebudayaan dan pelestarian alam penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan. Jakarta (ID). WWF Indonesia. Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. 2003. Collecting and Interpreting Qualitative Materials . Sage Publications, London. Dewi S, Belcher B, Puntodewo A. 2005.  Village economic opportunity, forest dependence, and rural livelihoods in East Kalimantan, Indonesia.  World Development Jurnal. 33 [9]: 1419–1434.
Dharmawan AH, Putri EIK, Mardiyaningsih DI. 2016. Smallholder farmers’ resilience in rural-ecological crises: studi case from West Java, Indonesia. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context. 12 [3]: 17-34, www.onsustainability.com.
Dharmawan AH. 2007. Sistem penghidupan dan nafkah pedesaan: pandangan sosiologi nafkah ( livelihood sociology )  Mahzab  Barat  dan  Mahzab  Bogor.  Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. 1 [02].Dove, Michael R (ed). 1985. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Jakarta (ID). Yayasan Obor Indonesia.
Gandi R. SunitoS, Kinseng RA. 2015. Industrialisasi pertambangan dan deagrarianisasi masyarakat desa (studi
172 |  Mardiyaningsih Dyah Ita. et. al . Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
kasus masyarakat Desa Embalut dan Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 3 [01]: 50-62. Hayami Y dan Kikuchi M. 1978. Dilema ekonomi desa suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan Kelembagaan di Asia . Jakarta (ID). Yayasan Obor Indonesia.
Hartanto H, Yulianto TS, Hidayat T. 2014. SIGAP-REDD+: aksi inspiratif warga untuk perubahan dalam REDD+. Jakarta (ID). The Nature Conservancy.
Inoue M, Lugan, Bilung I. 1991. Changes in economic life of the hunter and gatherers: the Kelay Punan in East Kalimantan. TROPICS. 1 [2/3]: 143-153.
Karky BS, Vaidya R, Karki S and Tulachan B. 2013. What is REDD+ additionality in community managed forest for Nepal? Journal of Forest and Livelihood 11[2]: 37-45.
Kinseng RA, Nasdian FT, Yulian BE. 2013. Kajian dampak sosial ekonomi dan manajemen agraria di wilayah pertambangan batu bara. Laporan Penelitian. Kerjasama Bagian Administrasi Pertanahan-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kajian Agraria-Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB.
Koentjaraningrat, 2015. Pengantar Ilmu Antropologi . PT Rineka Cipta, Jakarta.
Kuhn C, Katz E , Levang P. 2000. At home in the forest: the Punan people of the Malinau river. Bogor (ID). CIFOR and IRD.
Levang P, Sitorus S, Dounias E. 2007. City life in the midst of the forest: a Punan hunter-gatherer’s vision of conservation and development. Ecology and Society 12(1): 18. Li TM. 2014. Involution’s dynamic others. Journal of The Royal Anthropological Institute. 20: 276-292
______. 2010. Indigeneity, capitalism, and the management of dispossession. Current Anthropology. 51[3]: 385-414.
Liswanti N, Indawan A, Sumardjo, Sheil D. 2004. Persepsi masyarakat Dayak Merap dan Punan tentang pentingnya hutan di lansekap hutan tropis, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. 10 [2]: 1-13.
Mardiyaningsih DI,  Dharmawan AH, Kolopaking LM, Firdaus M, Nielsen MR. 2018. Livelihood structure transformation of rural communities: a livelihood system analysis of the Dayak Punan of Berau District, East Kalimantan,
Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development. 9 (18): 11-20. Mardiyaningsih DI. 2010. Perubahan Sosial di Desa Pertanian Jawa : Analisis terhadap Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani. Tesis Sekolah Pascasarjana-Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Mertz O, Egay K, Bruun TB, Colding TS. 2013. The last swiddens of Sarawak, Malaysia. Human Ecology.  41[1]: 109-118. Mirajiani, Wahyuni E S, Satria A, Saharuddin, Kusumastanto T. 2014. Transformasi pranata patronase masyarakat nelayan: dari ekonomi moralitas menuju ekonomi pasar. Jurnal Komunitas. 6 [1]: 115-134.
Murphy  AM.  1999.  Indonesia  and  globalization.  Asian Perspective. 23 [4]: 229-259.
Ritzer G, Dean P. 2015. Globalization: a basic text. West Sussex (UK). John Wiley&Sons, Ltd.
Sajogyo. 1982. Modernization without Development .  The Journal of Social Studies.
Scott JC, 1981. Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di  Asia  Tenggara . Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
Sellato B. 1994. Nomads of the Borneo rainforest: the economics, politics, and ideology of settling down. Honolulu (US). University of Hawaii Press.
Sercombe P, Sellato B. 2007. Beyond the green myth: Borneo’s hunter-gatherers in the twenty-first Century . Copenhagen (DK). NIAS Press.
Sitorus S, Levang P, Dounias E, Mamung D, Abot D. 2004. Potret Punan Kalimantan Timur: Sensus Punan 2002-2003. Bogor (ID). CIFOR.
Smith J and Scherr SJ. 2003. Capturing the value of forest carbon for local livelihoods. World Development. 31 [12] : 2143- 2160.
Soekanto S. 1982. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta (ID). PT
Raja  Grafindo  Persada.Soemardjan,  Selo  &  Breazeale, Kennon. 1993. Cultural Change in Rural Indonesia: Impact of Village Development. Sebelas Maret University Press, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, and East-West Center, Solo, Jakarta, Honolulu.
Strasser, Herman & Randall Susan C. 1981. An Introduction to Theories of Social Change. Routledge & Kegan Paul, London.
Tjondronegoro,  Sediono  M.P.  1984.  Social  Organization  and Planned Development in Rutal Java. Oxford University Press, Singapore.
Uluk A, Sudana M,  Wollenberg E. 2001.   Ketergantungan masyarakat Dayak terhadap hutan di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. Bogor (ID). CIFOR.

## Lampiran

## Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan
Paramater Pembeda Kelembagaan Nafkah Komunitas Punan Birang Long Duhung Merabu Merapun 1.  Jenis mata pencaharian utama Sumber pendapatan relatif beragam dan tingkat ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber pendapatan langsung tinggi. Sumber pendapatan beragam namun tingkat ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber pendapatan langsung mulai berkurang (seimbang dengan sumber nafkah dari bukan hutan). Sumber pendapatan beragam namun ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber pendapatan langsung rendah.  Dominasi sumber pendapatan dari bukan hutan tetapi terkait dengan aktivitas jasa lingkungan hutan tinggi. Sumber pendapatan relatif tidak beragam dan ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber nafkah sangat rendah.  Dominasi sumber pendapatan dari bukan hutan sangat tinggi. 2.  Tindakan kolektif  dalam pemanfaatan sumberdaya alam Tindakan nafkah kolektif tradisional relatif tinggi ( kolektifitas kuat ). Tindakan nafkah kolektif sangat terbatas tetapi masih tinggi untuk menjaga sumberdaya alam ( kolektifitas sedang ) Tindakan nafkah kolektif  tradisional rendah namun tindakan nafkah kolektif modern tinggi ( kolektifitas kuat ). Tindakan nafkah kolektif modern berbasis kontraktual ( kolektifitas rendah ). 3.  Organisasi kerja Diferensiasi sosial dalam pembagian kerja laki-laki dan perempuan relatif rendah. Diferensiasi sosial dalam pembagian kerja laki-laki dan perempuan relatif sedang. Diferensiasis sosial relatif tinggi, terjadi dalam pembagian kerja laki- laki dan perempuan. Integrasi sosial dalam kelembagaan nafkah yang lebih modern. Diferensiasi sosial dalam pembagian kerja dan jenis aktivitas nafkah tinggi. Kegagalan evolusi kelembagaan nafkah baru dari integrasi sosial ke disintegrasi sosial. 4.  Transaksi produksi Transaksi produksi lebih berdasarkan kebersamaaan. Uang belum menjadi alat tukar utama dalam komunitas. Transaksi kebutuhan subsistensi pangan (beras) masih didominasi pertukaran dan kebersamaan.  Uang sudah mulai menjadi alat tukar penting dalam memenuhi kebutuhan non beras. Uang mulai mendominasi sebagai alat pertukaran dalam proses produksi. Uang mendominasi sebagai alat pertukaran dalam proses produksi. 5.  Orientasi produksi Hasil hutan dominan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi. Transisi dari subsisten ke komersial namun masih dominan subsisten untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dominan komersial, subsistensi terbatas pemenuhan kebutuhan pangan rumahtangga Komersial 6.  Alokasi sumberdaya manusia Laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja dengan alokasi waktu kerja hampir sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja dengan alokasi waktu kerja hampir sama. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam sektor publik relatif seimbang. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam sektor publik relatif seimbang. 7.  Relasi sosial: hubungan antar individu dalam kelompok Anggota komunitas hidup dalam kelompok yang guyup dan penuh kebersamaan ( gemeinschaft ) Peralihan dari gemeinschaft (dominan) ke gesellschaft . Relasi sosial dalam aktivitas nafkah lebih didominasi oleh hubungan- hubungan yang terorganisasi dengan standar-standar pedoman yang disepakati secara tertulis ( gesellschaft ) Relasi sosial yang bersifat kontraktual mendominasi dasar hubungan antara komunitas dengan perusahaan maupun pemerintahan kampung ( gesellschaft yang tercerai berai). 8.  Penjamin keamanan nafkah rumahtangga Komunitas dan perusahaan (aktivitas CSR) Pemerintah kampung, kelembagaan adat, gereja, embaga keuangan modern ( credit union ), dan perusahaan ( fee kayu ) Pemerintah kampung, kerimapuri, kelembagaan keuangan modern (bank), perusahaan ( tali asih , uang debu ) Kelembagaan keuangan modern (bank), pemerintah kampung, koperasi dan perusahaan (kegiatan CSR). TIPOLOGI I Subsisten-kolektif II transisi subsisten kolektif ke komersial kontraktual III Komersial kolektif IV Komersial kotraktual/ individualis
174 |  Mardiyaningsih Dyah Ita. et. al . Transformasi Kelembagaan Nafkah pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur