## DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG
Nur Aisyah Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email : aisyahuin@gmail.com

## Abstract
The  fuqoha  and  lawyers  agree  that  a  person  is  held  accountable  for  his actions  and  has  the  freedom  of  determining  his  life  after  his  age  (Baligh).  With reference  to  applicable  legislation,  if  the  prospective  bride  is  under  16  years  of age and the prospective bridegroom under the age of 19 years, then the person is categorized as underage and incompetent to act in the law in the case of marriage .  several  factors  that  cause  the  proposed  marriage  dispensation,  among  others, due  to  Pregnant  Factor  before  marriage,  Economic  Factors,  and  Factors Education. Judge consideration in granting judgment of marriage age is the judge not only raced on the Act, this is where the ijtihad judge is needed in determining something based on mursalah maslahat.
Keywords: Wedding Dispensation

## Abstrak
Para fuqoha dan  ahli  undang- undang  sepakat  menetapkan,  seseorang diminta  pertanggungjawaban  atas perbuatannya  dan  mempunyai  kebebasan menentukan  hidupnya  setelah  cukup  umur  ( Baligh ).  Dengan  mengacu  pada perundang-undangan  yang  berlaku,  jika  pihak  calon mempelai  wanita  di  bawah umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki dibawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termaksud dalam melakukan perkawinan. beberapa faktor yang menjadi  penyebab  diajukan  dispensasi  perkawinan  antara  lain  karena  Faktor Hamil  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  Faktor  Ekonomi,  dan  Faktor Pendidikan.  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  dipensasi  usia perkawinan  yaitu  hakim  tidak  hanya  berpacu  pada  Undang – Undang,  disinilah diperlukan  ijtihad  hakim  dalam  menetapkan  sesuatu  berdasarkan  maslahat mursalah.
Kata kunci : Dispensasi Pernikahan

## PENDAHULUAN
erkawinan  adalah  ikatan  antara  seorang  laki-laki  dan  wali  seorang wanita  atau  yang   mewakili  mereka  dan  dibolehkan  bagi  laki-laki  dan wanita  bersenang-  senang  sesuai  dengan  jalan  yang  telah  disyariatkan. 1 Allah    swt  telah    mensyariatkan    perkawinan    dengan    tujuan    agar    tercipta hubungan  yang  harmonis    dan    batasan-batasan    hubungan    antara    mereka. Tidak  mungkin  bagi  seorang  wanita  untuk  merasa  tidak  butuh  kepada  seorang laki-laki  yang  mendampinginya  secara  sah  meskipun   dia  memiliki  kedudukan yang  tinggi,  harta melimpah  ruah,  atau  intelektualitas  yang  tinggi.  Begitu  juga seorang  laki-laki,  tidak  mungkin  merasa  tidak  membutuhkan  seorang  istri  yang mendampinginya. 2
Keberadaan  pernikahan itu  sejalan  dengan  lahirnya  manusia diatas  bumi dan merupakan  fitrah  manusia  yang  diberikan  Allah  swt  terhadap  hamba-Nya, di  antara firman Allah dalam QS.al-Nuur/24: 32.
Terjemahnya :
dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  diantara  kamu,  dan juga orang-orang  yang  layak  (menikah) dari  hamba-hamba  sahayamu  yang laki-laki  dan  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi kemampuan  kepada mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas (pemberian-Nya),  Maha mengetahui. 3
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang Perkawinan No.1  tahun  1974  jo  pasal  15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16  tahun. 4 Pernikahan  untuk  usia  muda  yang  di  bawah  ketentuan  peraturan perundang-undangan    memang    dibolehkan    demi    kemaslahatan.    Secara metodologis,    langkah  penentuan     usia     kawin     didasarkan     kepada     metode maslaha    mursalah.    Namun  demikian,  karena  sifatnya  yang  ijtihad,  yang kebenarannya  relatif,  ketentuan  tersebut  tidak  bersifat  kaku.  Artinya,  apabila
1 Musfir Aj-Jahrani, Poliga mi  da ri Berba ga i Persepsi (Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), h. 5.
2 Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, h. 13.
3 Departemen Agama,RI, Alqur’an dan Terjemahnya , h. 494.
4 Lihat, Undang-Undang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999).
P
karena  sesuatu  dan  lain  hal  perkawinan  dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau  sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan  16  tahun  untuk  wanita, undang-undang tetap  memberi  jalan  keluar. Pasal  7  ayat (2)  menegaskan  bahwa dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat meminta dispensasi nikah.  Dalam  hal  siapa  yang  akan  memberikan  pengecualian  atau  dispensasi, maka  dikeluarkanlan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  ayat  (2)  yakni dalam hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria maupun pihak wanita. 5
Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  ditetapkan  mampu fisik  bagi  perempuan  berusia  16  tahun.  Menurut  pengalaman  perempuan  yang kawin  dalam  usia  yang  sangat  muda  akan  menghadapi  resiko  pada  saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu  ia  dianggap  telah  matang  untuk  berumah  tangga.  Pada  usia  itu  besar kemungkinan  mendapat  kerja  dan  memperoleh  penghasilan,  karena  suami dalam  islam  berkewajiban  memberi  nafkah  dan  tempat tonggal kepada istri dan anak keturunannya.
Fenomena    kawin    muda    ini    tampaknya    merupakan    “mode”    yang terulang.  Dahulu,    kawin    muda    dianggap    lumrah.    Tahun    berganti    banyak yang  menentang perkawinan  diusia  dini.  Penomena tersebut  kembali  lagi,  kalau dulu  orang  tua  ingin  anaknya  menikah  muda  dengan   berbagai   alasan  malah kini  banyak  remaja  sendiri  yang  bercita-cita  kawin  muda.  Selain  itu,  beberapa remaja  berpandangan  menikah  muda  merupakan  pilihan agar  mereka  terhindar dari  melakukan  perbuatan  dosa,  seperti  hubungan  seks  sebelum  menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan  seseorang  banyak  juga  bergantung pada   perkembangan emosi, latar   belakang   pendidikan, sosial, dan sebagainya.
Suatu    pernikahan    adalah    hal    yang    diperintahkan    oleh    Allah    dan Rasul,    di  dalamnya    terdapat  hikmah  antara  lain  dapat  mendatangkan ketenangan  batin  dan mencegah  orang  berbuat  maksiat.  Perkawinan  usia  muda dalam  Islam  pada  dasarnya  tidak  dilarang  sepanjang  dapat  mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah  ketika  menikahi  Aisyah  Binti Abu  Bakar,  ukurannya  adalah  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  standar  suatu perkawinan,  baik  dari  segi    materi  maupun  dari  segi  kemampuan  menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.
5 Ahmad  Rofiq,  M.A, Hukum  Isla m  di  Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1998),  h. 78.
Pengadilan    Agama    Bantaeng    sebagai    bagian    atau    perpanjangan tangan  Mahkamah    Agung    yang    bertugas    menerima,    memeriksa,    dan mengadili    perkara-  perkara  tertentu,  dalam    menangani  masalah  dispensasi nikah  tetap  mengacu  pada  proses    dan    prosedur  perundang-undangan  yang berlaku.    Melihat    penomena    yang  terjadi  di  masyarakat  dari  tahun  ke  tahun semakin banyak remaja  yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi  kawin  di  Pengadilan  agama.  Oleh  karena  itu,  masalah  dispensasi nikah  perlu  mendapat  perhatian  khusus  untuk    menghindari    hal-hal    yang tidak  diinginkan  dan  dalam  rangka  penegakan hukum.

## PEMBAHASAN
A. Prosedur  Pelaksanaan  Dispensasi  Terhadap  Pernikahan  Usia  Muda  Di Pengadilan Agama Bantaeng
Dispensasi  nikah  diperlukan  bagi  calon  pengantin  pria  yang  belum berumur  19  tahun    dan    calon    pengantin    wanita    belum    berumur   16  tahun. Sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang: 6 Perkawinan  hanya  diizinkan jika  pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai umur  16  tahun  (UU  No.1/1974  pasal  7(1))  Dalam  hal penyimpangan   terhadap ayat      (1)    pasal    ini    dapat    meminta    dispensasi    kepada  pengadilan  atau pejabat  lain,  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak wanita  (UU  No.1/1974  pasal  7(2).  Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  teknis ketentuan  UU  itu,  dalam  permenag No.3 tahun 1975 ditentukan;
Dispensasi  Pengadilan  Agama,  adalah  penetapan  yang  berupa  dispensasi untuk  calon  suami  yang  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  atau  calon istri  yang  belum  mencapaI  umur  16  tahun  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Agama.  (permenag  No.3/1975  pasal  1(2)  sub  g)  Apabila seorang  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  calon  istri belum   mencapai   umur   16   tahun   hendak   melangsungkan   pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permenag No.3/1975 pasal 13(1).
Permohonan  dispensasi  nikah  bagi  mereka  tersebut  pada  ayat  (1)  pasal ini,  diajukan    oleh      orang    tua    pria    mupun    wanita    kepada    pengadilan agama    yang  mewilayahi  tempat  tinggalnya;  (permenag  No.3/1975  pasal  13(2). Pengadilan  Agama  setelah  memeriksa  dalam  persidangan,  dan  berkeyakinan
6 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UII, 1977 ), h. 16.
bahwa  terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan    untuk    memberikan    dispensasi tersebut,    maka    Pengadilan    Agama  memberikan    dispensasi    nikah    dengan suatu    penetapan;    (permenag    No.3/1975 pasal13(3).  Dalam  hal  permohonan dispensasi  perkawinan  ini  harus  dari  orang  tua atau  wali  calon  pengantin,  jadi bukan  calon  pengantin  itu  seperti  pada  permononan izin kawin bagi yang belum berumur. 7 Adapun   prosedur   pelaksanaan   dispensasi   kawin    di   Pengadilan Agama Bantaeng sbb:
1. Meja 1
Pada   tahap   ini   pemohon   akan   dibuatkan   surat   permohonan   apabila pemohon  telah  melengkapi  persyaratan   yang  telah  ditetapkan  sebagai  syarat pengajuan  dispensasi  kawin.  Petugas  meja  satu  akan  menaksir  besarnya  panjar biaya  perkara  dan  menuliskanya  pada  surat  kuasa  untuk  membayar  (SKUM). Besarnya   panjar   biaya   perkara   diperkirakan   harus   telah   mencukupi   untuk menyelesaikan perkara tersebut`
2. Kasir
Pemohon  kemudian  menghadap  kepada  kasir  dengan  menyerahkan  surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:
a. Menandatangani  dan  memberi  nomor  urut  dan  tanggal penerimaan  perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
b. Mengembalikan    surat    permohonan    dan    SKUM    kepada Pemohon  sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank.
c. Setelah  pemohon  membayar  panjar  perkara  kasir  memberi  tanda lunas dalam  SKUM dan menyerahkan kembali pada pemohon.
3. Meja II
Pemohon kemudian  menghadap pada  Meja  II dengan  menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.
Kemudian Meja II:
Memberi  nomor  pada  surat  permohonan  sesuai  dengan  nomor  yang diberikan  oleh  Kasir.  Sebagai  tanda  telah  terdaftar  maka  petugas  Meja  II membubuhkan  paraf  Menyerahkan  satu  lembar  surat  permohonan  yang  telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. 8
7 Anwar  Sitompul, Kewenangan  Dan  Tata  Cara  Berperkara  Di  Pengadilan  Agama (Bandung
: Armico), h 65
8 10 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, (  Yogyakarta  : Pustaka
Proses    penyelesaian    perkara    permohonan    dispensasi    kawin    di Pengadilan  Agama,  Ketua  Majelis  Hakim  setelah  menerima  berkas  perkara, bersama-sama  hakim  anggotanya  mempelajari    berkas    perkara.  Kemudian menetapkan  hari  dan  tanggal serta   jam   kapan   perkara   itu   disidangkan   serta memerintahkan   agar   para   pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal,  dan  jam  yang  telah  ditentukan.  Kepada  para  pihak  diberitahukan  pula bahwa  mereka  dapat    mempersiapkan  bukti-  bukti  yang  diajukan  dalam persidangan.
Setelah  persidangan  dibuka  dan  dinyatakan  terbuka  untuk  umum  oleh Ketua Majelis,  maka  para  pihak  berperkara  dipanggil  ke  ruang  persidangan. Kemudian ketua  majelis  membacakan  surat  permohonan  pemohon  yang  telah didaftarkan  di  kepaniteraan    pengadilan    agama.    Selanjutnya    ketua    majelis memulai    pemeriksaan  dengan  pertanyaan  pertanyaan  yang  diajukan  kepada pemohon,  anak  pemohon  dan  calon    anak    pemohon    secara    bergantian. Kemudian   Ketua   Majelis   melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:
1. Foto  copy  surat  kelahiran  atas  nama  anak  pemohon  yang dikeluarkan  oleh kepala desa atau kelurahan.
2. Surat  pemberitahuan  penolakan  melangsungkan  pernikahan  Model N-9  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon,  anak  pemohon  dan  calon  anak  pemohon  diperintahkan ke  luar  dari  ruang  persidangan.    Setelah    musyawarah    selesai,    skors    dicabut dan    pemohon    dipanggil  kembali  masuk  ke  ruang  persidangan,  kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.
1. Mengabulkan permohonan pemohonan.
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. … (…) kepada pemohon.
Setelah      membacakan      penetapannya,      Ketua      Majelis      menyatakan sidang  ditutup.  Jika  pemohon  tidak  puas  dengan  penetapan  hakim,  pemohon
bisa  langsung kasasi, bukan banding. 9 Setelah  penetapannya  dibacakan  biasanya majelis  hakim  akan  memberikan sedikit  masukan  dan  pencerahan  kepada  para pemohon dispensasi kawin tentang  dampak  yang  akan  terjadi  dari permohonannya. 10
B. Faktor    penyebab    dan    pertimbangan    hakim    mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng .
Dispensasi  usia  perkawinan  terjadi  apabila  adanya  permohonan  dari  wali  salah satu    pihak    laki-laki    dan    perempuan    yang    belum    cukup    usia    untuk melakukan  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  bagi  laki-laki    minimal    berusia    19    tahun    dan    bagi    wanita minimal  berusia  16  tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.
1. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi  Perkawinan
Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  penyimpangan  terhadap  ketentuan ayat  (1)    mengenai  batas  usia  minimal  untuk  menikah,  dapat  meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-  laki  maupun  pihak  perempuan.  Jadi,  berdasarkan  Pasal  7 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Sedangkan  dalam  pengajuan  Dispensai    Perkawinan  Di  Pengadilan  Agama Kabupaten    Bantaeng  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Dari  hasil  penelitian yang  dilakukan,  ditemukan   Beberapa  Faktor  yang  menjadi  penyebab  diajukan dispensasi perkawinan.
Dalam  hal  ini  pihak  Pengadilan  Agama  kabupaten  Bantaeng  menyebutkan maraknya  dispensasi  umur   perkawinan  adalah  karena  Faktor  Hamil  sebelum melangsungkan  perkawinan,  Faktor  Ekonomi,  dan  Faktor  Pendidikan.Untuk lebih jelasnya penulis akan Uraikan Sebagai Berikut :
a. Hamil Di Luar Nikah
Masa  remaja  adalah  masa  transisi  antara  masa  anak-anak  dengan  masa dewasa.  Pada  masa  ini  terjadi  pacu  tumbuh,  timbul  ciri-ciri  seks  sekunder, tercapai  fertilitas  dan    terjadi    perubahan-perubahan    kognitif    dan    psikologis. Peristiwa    yang  penting  semasa  remaja  adalah  pubertas,  yaitu  perubahan
9 11 Departemen  Agama  RI, Bahan  Penyuluhan  Hukum ,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam,  1999/2000), h. 188
10 Wawancara  dengan hakim pengadilan agama kelas 2 B Bantaeng Bapaj  Ruslan S.Ag. pada tanggal 21 Juli 2016
morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewas.
Pada  masa  remaja,  banyak  remaja  mengalami  perubahan  baik  secara fisik maupun  secara  psikologis,  sehingga  mengakibatkan  perubahan  sikap  dan tingkah  laku,  seperti    mulai    memperhatikan  penampilan  diri,  mulai    tertarik dengan  lawan  jenis,  berusaha  menarik  perhatian  dan  muncul  perasaan  cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan hal-hal yang  dilarang  oleh  agama  untuk  melakukan  hubungan  intim  walaupun  tidak terikat  perkawinan  terlebih  dahulu  sehingga  memicu  melakukan  hal-hal  negatif yang tidak dibenarkan.
Saat  ini,  banyak  remaja  kurang  mendapatkan  penerangan  informasi pendidikan  mengenai  kesehatan  reproduksi.  Pengetahuan  remaja  tentang kesehatan  reproduksi  masih  sangat  rendah.  tentang  masa  subur  dan  resiko kehamilan.  Sebagai  akibat  dari  kurangnya  informasi    mengenai  kesehatan reproduksi,  resiko  terjadinya  kehamilan    yang    tidak    diinginkan    itu    akan semakin   meningkat,   walaupun   pada kenyataanya remaja tersebut masih belum mengetahui  dampak  dan  faktor  yang  akan  merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini mengyangkut tentang kehamilan.
Kehamilan  seharusnya  menjadi  sebuah  berita  yang  membahagiakan,  jika hadir  pada  mereka    pasangan  suami  istri  yang  sudah  melangsungkan perkawinan  dan  hal  tersebut    merupakan    kabar    baik    yang  dirindukan  dan dinanti-nanti    oleh    pasangan  suami  istri  dengan  kehadiran  si  buah  hati  atau malaikat kecil  yang menjadi penyejuk dalam  kesehariannya.  Namun  hal  tersebut akan  berbeda   jika  menimpa  meraka  para  remaja  putri  khususnya  yang  masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.
Bahkan   kehamilan  akan   menjadi   momok   yang   sangat   menakutkan, yakni ancaman  buat  masa  depan,  bagi  mereka  yang  belum  menikah,  dan  akan menjadi kabar   buruk   yang   sangat   ditakutkan   dan   tidak   diinginkan,   faktor penyebab,  diantaranya  adalah  karena  keingintahuan  yang    sangat  tinggi, biasanya  bagi  mereka  yang  masih  ada  di  usia  remaja,  di  karenakan  pergaulan bebas,  minimnya  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  seks,  karena  kurangnya pendidikan tentang  keagamaan,  dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.
b. Faktor Ekonomi
Meningkatnya  angka  kawin  muda  dan  permintaaan  permohonan  dispensasi perkawinan    di    Pengadilan    Agama    Kabupaten    Bantaeng    semakin    tahun samakin  banyak    hal    ini    dipicu    oleh    rendahnya    kemampuan    ekonomi masyarakat,    kondisi ekonomi  masyarakat  yang  lemah  menyebabkan  orang  tua tidak  bisa  menyekolahkan anaknya  kejenjang  yang  lebih  tinggi,  para  orang  tua beranggapan  bahwa  menikahkan  anaknya  merupakan  salah  satu  solusi  untuk
meringankan  beban   hidupnya  keluarga,  hal  inilah  yang  menjadi  alasan  para pemohon  (orang  tua)  sudah  tidak  sanggup   lagi  menjalani  beban  hiudp  yang samakin  hari  kebutuhan  semakin  meningkat  sehingga jalan  terakhir  para  orang tua  yakni  menikahkan  anaknya  meskipun  secara  peraturan perundang-undangan tidak  dibolehkan,  maka  dalam  hal  ini  para  pemohon  (orang  tua)  meminta dispensasi  perkawinan di pengadilan.
Berdasarkan  data    yang  masuk  di    pengadilan  Agama    Kabupaten Bantaeng  kasus  yang    terjadi  dalam  persoalan  perkawinan  dibawah  umur semakin  banyak  hal  yang  menyebabkan  salah  satu  faktornya  adalah kemiskinan,  kemiskinan  merupakan  penyebab  orang  tua  mengawinkan anaknya  merka  merelakan  anak  perempuannya  diminta    untuk    berhenti bersekolah    untuk    sekedar    membantu    orang    tua,    dengan  demikian  anak perempuan  yang  dikawinkan  tersebut  orang  tua  berharap  beban  hidup  mereka berkurang.
c. Faktor Pendidikan
Rendahnya  tingkat  pendidikan  cenderung  melakukan  aktivatas  sosial ekonomi yang turun  temurun   tanpa adanya petanggung  jawaban. Akibat lanjutnya  produktivitas  kerjanyapun  sangat  rendah  sehingga  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  memadai.  Sehingga  pemohon  memiliki alasan  untuk  menikahkan anaknya,  Karena  terkadang  seorang  anak  perempuan memutuskan  untuk  dimenikah  diusia  yang  tergolong  muda.  Pendidikan  dapat mempengaruhi  seorang  wanita  untuk  menunda  usia  untuk  menikah  karena banyak  hal  yang  harus  ditata  baik  ekonomi  mentalitas    anak    itu    sendiri    . Makin    lama    seorang    wanita    mengikuti    pendidikan  sekolah,  maka  secara teoritis  makin  tinggi  pula  usia  kawin  pertamanya.  Seorang wanita yang tamat sekolah  lanjutan  tingkat  pertamanya  berarti  sekurang-kurangnya  ia  menikah diusia  yang  dini,  namun  hal  ini  yang  tidak  ada  dalam  pemikiran  orang  tua anak,    pemikiran-pemikran  untuk  menikahkan  anaknya    diusia  dini    cukup melekat  pada    masyarakat    pedesaan,   meraka    tidak   bisa    melihat    perempuan bekerja    diluar  rumah    sehingga     perempuan    selalu    ditempatkan    di    dapur saja,   hal   inilah   yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan  meraka  para  orang  tua  lebih    baik   meminta    dispensasi    perkawinan    ke Pengadilan   Agama   Kabupaten Bantaeng.
Pada  dasarnya  orang  tua  masih  belum  paham  pentingnya  pendidikan, manfaat  dari  sebuah    pendidikan  dan  tujuan  dari  pendidikan  sehingga  para orang  tua  yang  secara  materi  kurang  mampu    ingin  ssegera  menikahkan anaknya  walupun  secara  umur  dia  belum  diperbolehkan  oleh  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1975  Tentang Perkawinan  dalam  pasal  7  (1),  hal  itu  biasanya
terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka mengangap Pendidikan itu tidak  penting.  Bagi  masyarakat  pedesaan,  lulus  SD  saja  sudah  cukup,  padahal anak-anak  mereka  memiliki  keginginan    untuk  melanjutkan  pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.
Dalam    sudut    pandang    masyarakat    yang    tidak    mampu    untuk melanjutkan  pendidikan    khususnya  orang  miskin  ,  dalam    hal  ini  orang  tua pemohon,  mereka  menganggap    ketika    anak    sudah    baliq    (Dewasa)    secara agama  islam,   maka  bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.
2. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Dasar  Pertimbangan  Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan
Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya  permohonan  dari  wali salah satu   pihak   laki-laki   dan   perempuan   yang   belum   cukup   usia   untuk melakukan  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  bagi  laki-laki    minimal    berusia    19    tahun    dan    bagi    wanita minimal  berusia  16  tahun, meminta izin ke Pengadilan Agama.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan  dipensasi  usia  perkawinan  yaitu  hakim  tidak  terikat  dengan hukum  positif.    Hakim      diberi    kesempatan    untuk    melakukan    penemuan hukum    dengan  pertimbangan    bahwa    apabila    undang-undang    menetapkan hal-hal    tertentu    untuk peristiwa  tertentu,  berarti  peraturan  itu   terbatas  pada peristiwa  tertentu.  Larangan  untuk  menikah  di  bawah  umur  secara  eksplisit tidak  ditemukan  di  dalam  Undang- Undang  Perkawinan.  Meskipun  telah  diatur batasan  usia  persyaratan    perkawinan,  namun    pada    tingkat    praktik penerapannya    bersifat    fleksibel.    Artinya,    jika    secara  kasuistis      memang sangat      mendesak      atau      keadaan      darurat      demi      menghindari  kerusakan/ mafsadah  harus  didahulukan  mempertahankan  kebaikan/maslahah  maka  kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.
Hakim    tidak    hanya    berpacu    pada    undang-undang    karena    apabila hakim  menggunakan      pendekatan      metodologi      dalam      pengkajian      hukum Islam      ( fiqh )  mengenai    permohonan    usia     kawin,    perlu    dipertimbangkan maslahat    mursalah (metode ijtihad dalam  hukum  Islam  yang  berdasarkan kemaslahatan umum). 11
11 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14
Hakim    mengedepankan    konsep maslahat    murshalah yaitu pertimbangan kebaikan    dan    menolak    kerusakan    dalam    masyarakat    serta upaya mencegah kemudharatan.  Maslahat  mursalah  itu  adalah  maslahah  yang hakiki    dan    bersifat  umum,  dalam   arti  dengan  dikabulkannya  dispensasi  usia perkawinan  terhadap anak yang  belum  cukup  usia  untuk  melakukan perkawinan dapat  diterima  oleh  akal  sehat  bahwa    ia    betul-betul  mendatangkan    manfaat bagi    kedua    calon    mempelai    serta  keluarga    masing-masing    mempelai    dan menghindarkan    mudharat    dari    perbuatan-  perbuatan  dosa  yang  dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal  sehat  sebagai  suatu maslahah    yang    hakiki    betul-betul    telah    sejalan    dengan  maksud  dan  tujuan syara’  (membangun  rumah  tangga  yang  utuh)  dalam  menetapkan setiap hukum, yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Yang  dinilai  akal  sehat sebagai  suatu  maslahah    yang  hakiki  dan  telah  sejalan  dengan  tujuan  syara’ dalam  menetapkan  hukum  itu  tidak  bertentangan  dengan  dalil  syara’  yang  telah ada,  baik    dalam    bentuk    nash    Al-Quran    dan    sunnah,    maupun    ijma’ ulama’terdahulu.  Maslahah  mursalah  itu  diamalkan  dalam  kondisi  yang memerlukan  dalam  hal  ini  hakim  mengabulkan  dispensasi  usia  perkawinan, yang  seandainya  maslahatnya  tidak diselesaikan  dengan   cara  ini,   maka  umat akan   berada   dalam   kesempitan   hidup, dengan   arti   harus   ditempuh   untuk menghindarkan   umat   dari   kesulitan   dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.
a. Pertimbangan Hakim
Penekanan    pada    asas    kepastian    hukum    lebih    bernuansa    pada terciptanya keteraturan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Penekanan  pada  asas keadilan,  berarti  hakim  harus  mempertimbangkan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat,  yang  terdiri atas    kebiasaan    dan    ketentuan    hukum    yang    tidak tertulis.    Dalam    hal    ini    harus  dibedakan  rasa  keadilan  menurut    individu, kelompok,  dan  masyarakat.  Selain  itu,  keadilan  dari    suatu  masyarakat tertentu,  belum    tentu  sama  dengan    rasa  keadilan  masyarakat  tertentu  yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan  putusannya, hakim harus menggambarkan  hal itu  semua,  manakala  hakim  memilih  asas  keadilan,    misalnya,  sebagai  dasar untuk  menjatuhkan  putusan.  Penekanan  pada  asas  kemanfaatan  lebih bernuansa kepada  segi  ekonomi,  dengan  dasar  pemikiran  bahwa  hukum  itu  ada  untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. 12
Dalam permohonan dispensasi  usia perkawinan, hakim lebih
12 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2006),  h. 135.
mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan  hukum    dititik  beratkan  pada  segi    kemanfaatan.  Asas  kemanfaatan hukum  lebih  melihat  kepada  manusia    dan    bukan    manusia    ada    untuk hukum.   Orang   tua   yang   mengajukan permohonan   dispensasi   ke   Pengadilan Agama   dikabulkan   oleh   hakim   karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. 13
Seperti   dalam   Penetapan   No   25/Pdt.P/2013/PA.Btg.   Dalam   kasus ini,  pemohon    adalah  orang  tua  dari  anak  laki-laki  yang  berumur  16  tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor
Urusan  Agama  Kecamatan  Sinoa,  KUA  menolak  mengawinkan  karena  belum cukup  umur  menurut  Undang-Undang  Nomor  1    Tahun  1974  tentang Perkawinan  yaitu  belum  mencapai  umur  19  tahun.  Anak  laki-laki  dari pemohon   ini  telah  berpacaran  dengan  seorang  perempuan  yang  sudah  saling kenal  dan telah lama  saling mencintai. Anak pemohon secara  pisik  dan  secara hukum  agama   Islam  telah   dewasa  dan  dapat  membantu ayahnya  bekerja  di Ladang.  Bagi  anak  laki-laki  pemohon  dengan  calon  istrinya  tidak  ada  halangan untuk  menikah.  Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi tersebut dihubungkan    dengan    dalil    permohonan    pemohon,    maka    majelis    hakim menilai   bahwa   anak   pemohon   dipandang   layak   untuk   dinikahkan   dengan calon  istrinya  untuk  menghindari  hal-hal    yang  tidak  diinginkan,  karena keduanya  sudah sama-sama  suka  dan  saling  mencintai. 14
Dalam  hal  seperti  ini,  hakim  tidak  kuasa menolak   untuk memberikan dispensasi   usia   perkawinan   karena   ditakutkan   jika  permohonannya  ditolak akibatnya  lebih  besar.  Jadi,  demi  menghindari  kerusakan/  mafsadah  harus didahulukan  mempertahankan  kebaikan/maslahah  maka  kedua  calon  mempelai harus segera dikawinkan.
Hubungan  kedua    anak    yang    dikatakan    sudah    saling  menyukai    dan saling  mencintai  ditakutkan  akan  bermuara  ke  jalan  yang  salah.  Keinginan orang  tua  yang  sudah  ingin  menikahkan    anaknya  dan  anak  yang  sudah mempunyai  keinginan  atau hasrat  yang  tinggi  dalam  membangun  rumah  tangga namun  tersendat  keinginannya  karena    batas    usia    menurut    Undang-Undang
13 Wawancara    dengan    hakim    Pengadilan    Agama    Kelas    2B    Bantaeng    Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arief Ridha, pada tanggal 21 Juli 2016.
14 Data  sekunder, Arsip Pengadilan Agama Bantaeng, Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2013/PA.Btg. diambil pada tanggal 21 Juli 2016
Perkawinan    belum    mencukupi    umur  untuk  melakukan  perkawinan  padahal kedua orang tua sudah merestui hubungan.
Dengan    diberikannya    dispensasi    kawin    oleh    Pengadilan    Agama, maka  keabsahan    hubungan  dan  status  perkawinan  mereka  sah  dihadapan hukum  dan  di mata  masyarakat.  Apabila  permohonan  dispensasi  kawin  tidak dikabulkan,  maka ditakutkan   terjadi   dampak   yang   luar   biasa,   misalnya   si anak    nekat    melakukan  hubungan  suami  istri  kemudian  hamil  terlebih  dahulu sebelum adanya perkawinan.
Hal  ini  akan  menjadi  aib  bagi  keluarga.  Keluarga  akan  mendapat hukuman  dari  lingkungan  sosial  berupa  gunjingan-gunjingan  yang  tercela.  Di mana  orang  tua  tidak  tahu  menjaga  anak  mereka  sehingga  anaknya  bisa  hamil sebelum  kawin.  Bagi  si  anak  yang  telah  hamil  terlebih  dahulu  akan  mendapat guncangan  atas  apa  yang  terjadi  padanya.    Mendengar    gunjingan-gunjingan tercela   atas   dirinya  mungkin   membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.
Di  usianya  yang  masih  labil  mendapat  guncangan,  ditakutkan  si  anak nekat  menggugurkan    anak  yang  telah  dikandungnya.  Selain  mendapat  dosa yang  sudah berlipat  juga  akan  berakibat  pada  nyawanya  dan  nyawa  si  calon bayi. Selain  itu,hukuman  pidana  juga  bisa  dikenakan  karena  telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.
Untuk  menghindari  hal-hal  tersebut,  maka  hakim  sebagai  bagian  dari aparat  penegak  dan    praktisi  hukum  harus  lebih  mempertimbangkan kemanfaatan hukum  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  usia perkawinan.
Berdasarkan  kasus  Penetapan  No.  25/Pdt.P/2013/PA.Btg,  hakim  tidak terikat  dengan    hukum    positif.    Perkara    dispensasi    perkawinan    merupakan perkara    yang  besifat volunteer .    Dengan  kata  lain,  undang-  undang  menilai putusan  yang  sesuai dengan  gugat  permohonan  adalah  penetapan,  yang  lazim juga  disebut beschikking dalam  arti  luas.  Perkara  dispensasi  hanyalah  untuk mendapatkan  hak  dari  pemohon  sehingga  hanya  membutuhkan  keterangan saksi  dari  pihak-pihak  yang  benar-benar mengetahui keadaan pemohon.
Dengan demikian, maka berdasarkan Penetapan No.
25/Pdt.P/2013/PA.Btg.,  hakim  tidak    terikat  pada  hukum  positif.  Dalam mengabulkan  penetapan  ini,  hakim  tidak  hanya  berpacu  pada  Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak  laki-laki  berusia  19  tahun  dan pihak  wanita  16  tahun  tetapi  hakim  bersifat  progresif  di  mana  hakim  lebih mendahulukan  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar  daripada  menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.
Ruslan,  S.Ag.  Hakim  Pengadilan  Agama  menambahkan  Hakim  tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batasan usia meskipun meskipun seorang  anak  yang  belum  cukup  umur  ingin  melakukan  perkawinan tetapi  mereka sudah  mampu mengurus rumah tangga  hanya  usianya  yang belum mencukupi sesuai
ketentuan  dalam  undang-undang  perkawinan  maka  mereka  secara  syarat bathin  sudah  siap  karena  haram  hukumnya  melakukan  perkawinan  jika  syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi.
Hakim tidak  kuasa  menolak  keadaan    pemohon  karena  hakim  lebih memperhatikan kemanfaatan  hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan    masalah    kemaslahatan    demi    kepentingan    umum. Dikhawatirkan  lebih  besar  mudharatnya  jika  permohonan  dispensasi  usia perkawinan ditolak.

## PENUTUP
Prosedur  pelaksanaan  Dispensasi  Kawin  pada  Pengadilan  Agama Bantaeng  sama  dengan    prosedur  berperkara  pada  umumnya.  Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria mupun wanita kepada pengadilan agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggalnya.  Kemudian  berkas  perkara  diperiksa oleh  Majelis    Hakim,    ketua    majelis    memulai      pemeriksaan    dengan pertanyaan  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  pemohon,  anak    pemohon    dan calon  anak pemohon secara bergantian.
Kemudian Ketua  Majelis
melanjutkan pemeriksaan  bukti  surat  dan  sidang  di  skors.  Setelah  musyawarah selesai,  skors  dicabut  dan  pemohon  dipanggil  kembali  masuk  ke  ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.
Terdapat    beberapa   faktor    yang   menjadi   penyebab   diajukan   dispensasi perkawinan    antara    lain    karena    Faktor    Hamil    sebelum    melangsungkan perkawinan,  Faktor    Ekonomi,  dan  Faktor  Pendidikan.  Dasar  pertimbangan hakim    dalam    mengabulkan    dipensasi   usia    perkawinan    yaitu    hakim    tidak hanya  berpacu  pada  Undang  –  Undang,    disinilah  diperlukan  ijtihad  hakim dalam    menetapkan    sesuatu    berdasarkan    maslahat    mursalah.    Hakim    harus memperhatikan    dampak    yang    akan    ditimbulkan    oleh    sesuatu    yang    telah ditetapkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aj-Jahrani  Musfir, Poliga mi  da ri  Berba ga i  Persepsi .  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002.
Departemen Agama,RI, Alqur’a n dan Terjema hnya.
Unda ng-Unda ng  Perka wina n  &  Kompila si  Hukum  Isla m  di  Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
Rofiq  M.A,  Ahmad, Hukum  Isla m  di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1998.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Perkawinan  Islam .  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum UII, 1977.
Sitompul,  Anwar. Kewenangan  Dan  Tata  Cara  Berperkara  Di  Pengadilan Agama. Bandung: Armico.
Arto, Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2007.
Departemen  Agama  RI, Bahan  Penyuluhan  Hukum .  Jakarta:  Direktorat  Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,  1999/2000.
Wawancara  dengan  hakim  pengadilan  agama  kelas  2  B  Bantaeng  Bapaj  Ruslan S.Ag. pada tanggal 21 Juli 2016
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Wawancara   dengan   hakim   Pengadilan   Agama   Kelas   2B   Bantaeng   Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arief Ridha, pada tanggal 21 Juli 2016.
Data  sekunder,  Arsip  Pengadilan  Agama  Bantaeng,  Penetapan  Nomor: 25/Pdt.P/2013/PA.Btg. diambil pada tanggal 21 Juli 2016.