## Oleh: Wilson M.A. Therik

## Abstract
This article abstracted from dissertation entitled “State and Society’s Relation  in  Rote”.  This  article  discusses  the  relation  between  the state  and  society  in  Rote  Island.  Rote  Island  (Rote  Ndao  District) consisted  of  19  Kingdom  ( Nusak )  with  different  culture,  language, and customs on each Nusak . Nusak divides the government structure into 3 (three) functions: First is the executive institution body which run custom law, second is  the legislative body  which  make custom law, and third is the judicative body which monitoring custom law. By  this  condition, Nusak is  considered  as  Ethnic  State.  From  this explanation,  Indonesia  should  be  seen  as  nations  state,  not  as  a nation state .
Kata kunci: Rote, relasi negara, masyarakat, civil society
Pendahuluan
Ada  empat  alasan  yang  mendukung  penulis  memilih  Rote  sebagai daerah  penelitian. Pertama,  Rote  hanya  memiliki  tradisi  sejarah  lisan 2 . Oleh  karena  itu  sementara  data    lisan    masih  bisa  diakses  melalui wawancara  dengan  orang-orang  tua  (pelaku  sejarah)  yang  masih  hidup, penelitian  ini  dilakukan. Kedua,  studi  tentang  negara  dan  masyarakat  di Rote  (termasuk  peristiwa  perlawanan  di Nusak  Delha  pada  Tahun  1960), sejauh  pengamatan  penulis,  belum  ada  peneliti  lain  yang  melakukannya. Ketiga,  Rote  mempunyai  sejarah  panjang  perlawanan  masyarakat  sipil
1 Paper  ini  disarikan  dari  Disertasi  yang  telah  penulis  pertahankan  dalam  Ujian  Terbuka Doktor Studi Pembangunan UKSW Salatiga pada tanggal 14 November 2014 dengan judul yang  sama  dibawah  bimbingan  Promotor  Prof.Dr.Ir.  Kutut  Suwondo,  M.S  (Alm);  Dr.Drs. Pamerdi Giri Wiloso, M.Si sebagai Promotor Pengganti; Marthen L. Ndoen, S.E.,M.A.,Ph.D sebagai Ko-Promotor I dan Marwata, S.E.,M.Si.,Akt.,Ph.D (Ko-Promotor II).
2 Secara subyektif dapat penulis katakan bahwa, hanya Prof. James J. Fox, Ph.D (1986) yang mencatat  Sejarah  Rote  ( Nusak  Termanu)  secara  sistematis  dan  didukung  oleh  metode sejarah  lisan  yang  kuat.  Sementara  tulisan  Gyanto  (1958);  Manafe  (1968);  Doko  (1974); Widiyatmika  (2007)  dan  Soh  (2008)  lebih  banyak  tidak  mengemukakan  sumber-sumber yang jelas dan karena itu sulit dipercaya kebenarannya.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXIV No. 1, 2015: 3-20
terhadap  negara  yang  bisa  menjadi  dasar  munculnya Civil  society  yang khas  Rote! Keempat,  penulis sebagai  putera  Rote merasa  terpanggil  untuk menulis  dan  meneliti  tentang  Rote,  mengingat  dari  sisi  kuantitas,  dapat penulis  katakan  bahwa  sangat  sedikit  putera  Rote yang mau  meneliti  dan menulis tentang Rote. Ketertarikan lainnya adalah Rote merupakan pulau terdepan  di  bagian  selatan  Indonesia  (dalam  konteks  pulau  yang berpenghuni).
Kajian penelitian ini difokuskan pada relasi negara dan masyarakat Rote.  Untuk  itu  pelacakan  atas  peristiwa-peristiwa  serta  penjabaran permasalahan tersebut dipandu melalui pertanyaan utama yakni Bagaimana Relasi Negara dan Masyarakat Rote yang selanjutnya dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan  penelitian  turunan  yang  dapat  dirumuskan  secara operasional sebagai berikut:
− Bagaimana perkembangan Civil society di Rote pada masa lalu?
− Apa dampak Civil society bagi pembangunan di Rote?
Semua  pertanyaan  penelitian  tersebut  di  atas  menjadi  pokok pikiran  (tujuan  yang  hendak  dicapai)  di  dalam  penelitian  ini,  terutama pokok pikiran yang berkaitan dengan perkembangan Civil society di Rote.

## Ruang Lingkup Penelitian
Studi-studi  tentang Civil  society  sangat  dekat  dengan  kajian sosiologi dan kajian politik. Namun, memilih Rote (Kabupaten Rote Ndao) sebagai wilayah penelitian, maka pendekatan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya menjadi sangat penting mengingat masyarakat Rote saat ini  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang  etnis,  agama,  bahasa  dan  budaya serta  aktivitas  ekonomi  yang  tinggi  sebagai  sebuah  kabupaten  “baru”  di provinsi NTT.
Banyak  laporan  dan  penelitian  mengenai  NTT  dan  khususnya tentang  Rote  yang  menunjukkan  bagaimana  daerah  ini  tidak  mengenal tradisi tulisan sebelum masa kolonial. Sampai saat ini sejarah tentang Rote lebih banyak dituturkan daripada ditulis.
Sumber-sumber yang dipakai dalam artikel ini, baik sumber primer maupun  sumber  sekunder,  dikumpulkan  dari  berbagai  perpustakaan  yang ada  di  Rote,  Kupang,  Makassar,  Yogyakarta,  Jakarta  dan  Salatiga.  Adapun
yang  dimaksud  dengan  sumber  sekunder  adalah  berbagai  dokumen pemerintahan atau negara, baik yang terbuka maupun yang tertutup untuk umum,  sebagian  besar  terdapat  dalam  arsip  negara  dalam  bentuk  arsip kertas  maupun  arsip  foto.  Berbagai  buku,  tesis,  disertasi,  artikel  jurnal, artikel  media  cetak,  laporan  penelitian  dan  makalah  seminar  tentang Negara, Civil society, dan Rote digunakan sebagai sumber sekunder.
Penyelidikan  sumber  arsip  tentang  Rote  hanya  sedikit  membawa hasil, antara lain karena ada banyak materi yang hilang. Selain itu, sumber lainnya berada dalam keadaan rusak, tidak terbaca (tulisan kabur karena di makan  usia)  sehingga  tidak  dapat  dimanfaatkan.  Akibatnya,  ada  kemung- kinan masih ada informasi penting mengenai Rote yang belum terungkap.

## Tinjauan Pustaka
Dalam artikel ini, civil society dipahami sebagai Ruang Publik (Public Sphere/Free  Public  Sphere)  di  mana  ada  ruang  (space)  bagi  setiap  individu atau  kelompok  dalam  masyarakat  dapat  saling  berinteraksi  dan  melakukan partisipasi  dalam  pembentukan  kebijakan  publik/kebijakan  pembangunan dalam negara. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:
Gambar 1: Interaksi Negara dan Masyarakat (Therik, 2014:20)
Tinjauan  Pustaka  ini  dilakukan  untuk  menemukan  kerangka pemikiran  teoretis  tentang  relasi  negara  dan Civil  society.  Langkah-langkah dalam tinjauan pustaka diilustrasikan seperti dalam gambar berikut ini:
Negara ( State ) Masyarakat Free Public Sphere

## Gambar 2: Langkah-Langkah Tinjauan Pustaka
Teori Civil Society dan Teori Negara yang ditinjau dalam artikel ini mengacu  pada  hasil  penelitian  dari  Chandoke  (1995);  Putnam  (1996); Nordholt (1999); Anderson (2000); Suwondo (2004, 2005), Fukuyama (2005) dan  Wiloso  (2009),  kemudian  Pandangan  Negara  dan civil  society  yang ditinjau dalam artikel ini mengacu pada pemikiran dari Hegel, Karl Marx dan Antonio Gramsci. Sementara itu,  Teori Gerakan Protes Sosial mengacu pada pemikiran dari Charles Tilly (1981) dan Sydney Tarrow (1994); Scott (1976, 1985,  1989,  1993, dan  2000). Tinjauan pustaka yang dilakukan mengerucut pada  terumuskannya  kerangka  pemikiran  teoretis  tentang  relasi  negara  dan civil society.

## Kerangka Pemikiran Teoretis
Beberapa  kerangka  pemikiran  teoretis  bisa  bermanfaat  untuk penelitian  ini.  Mulai  dari  teori  negara,  teori civil  society,  teori  social movement, dan teori strukturisasi. Teori negara, teori civil society dan teori gerakan  protes  sosial  perlu  disajikan  karena  unit  analisis  dalam  penelitian ini adalah negara dan civil society sebagai The Free Public Sphere.
Teori Negara
Sejak awal perkembangan Ilmu Politik, negara adalah obyek kajian yang  penting  dan  sentral  serta  mengungguli  tema-tema  lainnya. 3 Namun,
3 Lihat Chandoke (1995)

## Topik Pustaka Pendukung
Teori Civil society Teori Negara Pandangan Negara dan Civil society Teori Gerakan Protes Sosial
Kerangka Pemikiran Teoretis tentang Relasi Negara dan Civil society
memasuki  akhir  1950-an  sampai  pertengahan  1970-an  konsep  negara pernah  hilang  sama  sekali  dari  perbendaharaan  Ilmu  Politik.  Kala  itu, konsep  kelompok  kepentingan  partai  politik,  perilaku  pemilih,  birokrasi, pemerintah,  perilaku  legislatif,  elit  politik  dan  kepemimpinan,  analisis kebijakan  publik,  dan  pembangunan  politik  lebih  menarik  perhatian  para akademisi. Negara lebih dilihat sebagai arena persaingan kepentingan yang terlalu normatif. 4
Ada  banyak  teori  negara  yang  beredar  dalam  khazanah  sosial  dan politik. 5 Namun,  tidak  semua  relevan  untuk  menjelaskan  watak  negara Indonesia.  Kondisi  obyektif  negara  di  Indonesia  tidak  dapat  dijelaskan hanya dengan merujuk pada salah satu teori negara saja. Ada bagian-bagian tertentu dalam karakter ini yang bisa menunjukkan berlakunya salah satu teori.  Tapi  bagian-bagian  lain  dari  dinamika  relasi  negara- civil  society tidak terjelaskan oleh teori yang sama. Tidaklah mudah menentukan teori mana  yang  bermanfaat  dalam  menganalisis  dinamika  dan  posisi  negara yang sifatnya kompleks.
Untuk  itu  penulis  mencoba  menggunakan  secara  eklektik  dan komplementer  dua  teori  negara  yang  menjadi  acuan  di  sini,  yaitu  Teori Negara  Pluralis  dan  Teori  Negara  yang  dikemukakan  oleh  Nordlinger (1994).  Kedua  teori  ini  menurut  hemat  penulis  relatif  relevan  untuk menjelaskan dinamika dan posisi negara di Indonesia. Teori Negara Pluralis bisa dipakai untuk melihat pluralitas kekuatan politik dalam kompetisinya merebut  kekuasaan  institusi-institusi  negara.  Sementara  itu,  di  sisi  lain, Teori  Negara  Nordlinger  berguna  untuk  melihat  karakter  negara  di Indonesia.
Teori  Negara  Pluralis  sangat  menekankan  sistem  politik  yang terbuka  dan  demokratis,  dan  memungkinkan  kelompok-kelompok  sosial bersaing  menduduki  negara.    Prosedur  politik  untuk  mewujudkan  semual
4 Lihat  Ramlan  Surbakti,  “Perspektif  Kelembagaan  Baru  Mengenai  Hubungan  Negara  dan Masyarakat”, Jurnal Ilmu Politik, No 14, 1993 hal 3.
5 Dilihat  dari  perkembangan  Ilmu  Politik  dan  akar  ideologisnya,  kategori  negara sekurangnya  meliputi:  Teori  Negara  Formal,  Teori  Negara  Kapitalis  Klasik,  Teori  Negara Marxis  Klasik,  Teori  Negara  Bonapartis,  Teori  Negara  Pluralis,  Teori  Negara  Korporatis, Teori  Negara  Strukturalis,  dan  Teori  Negara  Organis,  (Lihat  Eep  Saefulloh  Fatah,  “Teori Negara  dan  Negara  Orba”,  Prisma  Nomor  12  Desember  1994).  Teori  lain  yang  banyak menyita  perhatian  ilmuwan  yaitu  Teori  Negara  Otoritarian-Birokratis  dan  Teori  Negara Pasca-Kolonial  yang  merujuk  pada  pengalaman  negara-negara  Dunia  Ketiga.  (Lihat  David Coller, The  New  Authoritarianism  in  Latin  America,  Princeton,  New  Jersey,  Princeton University Press, 1979).
hal  ini  adalah  melalui  Pemilihan  Umum  (Budiman,  1996).  Mekanisme Pemilu  berkala  dan  demokratis  selain  membuka  persaingan  antar  semua kelompok dalam menguasai institusi negara, juga mencegah termanifestasinya anarkisme dalam berkompetisi dan berkonflik menguasai negara.
Menurut Nordlinger (1994), karakter negara bisa diketahui dengan melihat  bagaimana  derajad  otonomi  negara  ( state  autonomy)  serta dukungan  masyarakat  terhadap  negara  ( societal  support  for  the  state) tersebut,  apakah  tinggi,  moderat  atau  rendah.  Nordlinger  lalu menggolongkan  empat  tipe  negara,  yakni  negara  kuat  ( strong  states), negara  independen  ( independent  states),  negara  responsif  (responsive states) dan negara lemah (weak states) (Nordlinger, 1994).
Negara  kuat  adalah  negara  yang  tingkat  otonomi  dan  dukungan masyarakatnya  tinggi.  Negara  bertindak  berdasar  preferensinya  dan masyarakat  selalu  mendukung  tindakan-tindakannya  itu.  Negara independen adalah negara dengan tingkat otonomi tinggi namun dukungan masyarakatnya  rendah.  Negara  dengan  pola  seperti  ini  bisa  mewujudkan kepentingannya  menjadi  kebijakan  publik,  kendati  berbeda  dengan preferensi  masyarakatnya.  Negara  responsif  adalah  negara  dengan  derajad otonomi  rendah  tapi  dukungan  masyarakatnya  tinggi.  Terakhir,  negara lemah ialah negara yang  derajad otonomi dan dukungan masyarakat yang rendah. (Nordlinger, 1994).

## Teori Masyarakat (Civil society)
Konsep masyarakat sering berada di bawah disiplin sosiologi. Secara sosiologis,  masyarakat  dipahami  sebagai  kumpulan  dua  orang  atau  lebih yang  hidup  bersama  dalam  waktu  yang  cukup  lama  dan  mereka  sadar bahwa  mereka  merupakan  kesatuan  dalam  sistem  hidup  bersama (Soekanto, 1994).
Dalam  politik,  masyarakat  sering  dipahami  secara  lebih  spesifik, yaitu apa yang disebut dengan Civil society. Mengkaji masyarakat dengan rujukan  politik  sering  kali  membawa  kita  kepada  diskursus Civil  society. Pemahaman  tentang Civil  society  menjadi  penting  ketika  negara dibicarakan, sebab teori negara dan Civil society memiliki keterkaitan yang erat.
Konsep Civil  society    mungkin  tampak  sederhana,  namun  secara historis  merupakan  gagasan  yang  berbelit-belit  dan  sukar  dimengerti. Seringnya Civil society secara keliru dianggap sebagai “lawan militer” ialah bukti bahwa konsep ini tidak mudah dipahami (Suwondo, 2003). Rahardjo (1995)  menginventarisir  tiga  bentuk  pengertian Civil  society  yang sekiranya cukup untuk memahami konsep ini. Pertama,Civil society adalah suatu  masyarakat  politik  ( political  society)  yang  punya  lembaga-lembaga (misalnya, negara dan partai politik), tatanan hukum ( legal code), tatanan sipil  ( civil  code),  dan  budaya  kota  (urban  civility).  Kedua,  Civil  society merupakan  kolektifitas  yang  berbeda  dengan  negara. Civil  society  adalah segala tatanan ( arragement), aturan (code) dan kelembagaan yang terpisah atau  berada  di  luar  negara.  Artinya,  terdapat  dikotomi  antara  negara  dan Civil  society.  Ini  adalah  pengertian  yang  paling  banyak  dipakai  sekarang. Jika orang menyebut Civil society, ia meletakkan negara di luarnya atau di atasnya. Ketiga,  Civil  society  dilihat  identik  dengan  masyarakat  borjuis ( buergerliche  gesselcshaft).  Pengertian  ini  muncul  karena  adanya kenyataan bahwa yang membentuk negara itu adalah kaum borjuis.
Penulis  menggunakan  konsep Civil  society  secara  eklektik  dan dalam  konteks  demokrasi,  namun  tetap  berpijak  pada  perbedaan  negara dan Civil society sebagai dua entitas yang harus terpisah. Penulis bertolak dari proposisi bahwa negara dan masyarakat adalah dua entitas yang saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Derajad  pengaruh  ini  ditentukan  oleh  ada tidaknya  keseimbangan  antara  keduanya.  Jika  keseimbangan  antara keduanya  tercipta,  maksudnya  sama-sama  kuat,  maka  kemungkinan demokrasi  dapat  dihadirkan.  Sementara  itu,  apabila  negara  lebih  kuat, maka  umumnya  masyarakat  berada  dalam  posisi  yang  lemah,  begitu  pula sebaliknya.  Akibatnya  demokrasi  menghadapi  kendala  serius  untuk terwujud.
Teori Gerakan Protes Sosial: Perspektif Moral Ekonomi Scottian
Teori gerakan protes kaum petani di Asia dipelopori oleh James C. Scott (1976, 1985, 1989), Migdal (1974), dan Wolf (1969). Perspektif Teori Moral  Ekonomi  Scottian  memandang  model  gerakan  protes  kaum  petani sebagai  model  perlawanan  “Gaya  Asia”.  Menurut  Scott  (1985)  meluasnya peran negara dalam proses transformasi pedesaan mengakibatkan, pertama, perubahan  hubungan  antara  petani  lapisan  kaya dan  lapisan  miskin: yang kaya  semakin  kaya,  yang  miskin  semakin  miskin.  Perubahan  demikian
melahirkan  berbagai  bentuk  protes  kaum  lemah  dalam  menghadapi hegemoni  kaum  kaya  maupun  negara. Kedua,  terbentuknya  kesadaran kaum miskin untuk melakukan protes dengan berbagai cara sebagai wujud pembelotan  kultural. Ketiga,  terbangunnya  senjata  gerakan  protes menghadapi kaum kaya maupun negara.
Gerakan protes yang dimaksudkan oleh Scott (1993) adalah:
..tiap  (semua)  tindakan  oleh  (para)  anggota  kelas  itu  dengan maksud  untuk  melunakkan  atau  menolak  tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, dan penghormatan) yang dikenakan pada kelas  itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara,  pemilik  mesin,  pemberi  pinjaman  uang)  atau  untuk mengajukan  tuntutan-tuntutan  sendiri  (misalnya  pekerjaan, lahan,  kemurahan  hati,  penghargaan)  terhadap  kelas-kelas atasan ini.”
Dari definisi Scott di atas, ada tiga hal yang perlu ditegaskan di sini. Pertama,  tidak  ada  keharusan  bagi  gerakan  protes  masyarakat  untuk mengambil  bentuk  aksi  bersama. Kedua, protes sosial  merupakan masalah yang sangat pelik. Ketiga, definisi ini mengakui apa yang dapat dinamakan protes  (baca:  perlawanan)  simbolis  atau  ideologis  (misalnya  menolak membayar  pajak)  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  perlawanan berdasarkan kelas.
Jika  posisi  negara masih  begitu  kuat dan  represif,  seperti    gerakan protes  masyarakat  di  Desa  Bo'a  pada  tahun  1932  dan  tahun  1960  dengan motif yang sama yaitu menolak membayar pajak boleh jadi situasinya tidak jauh  berbeda  dengan  apa  yang  digambarkan  oleh  Scott  di  atas.  Namun, bentuk  dan  strategi  gerakan  petani  model  Scottian  tersebut  sudah  mulai ditinggalkan  oleh  gerakan  protes  masyarakat  di  Rote  terutama  di  era reformasi  yang  sudah  sangat  terbuka,  ekspresif,  eksplosif,  demonstratif, massal,  dan  ekspansif  seperti  gerakan  protes  masyarakat  terkait  dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati Rote Ndao Tahun 2008.
Dari  kerangka  pemikiran  teoretis  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan bahwa  titik  temu  antara  negara  dan  masyarakat  adalah  adanya  ruang ( space)  di  mana  masyarakat  mempunyai  ruang  yang  bebas  (free  public sphere)  untuk  melakukan  segala  aktivitasnya  pada  berbagai  aspek  dan memiliki  akses  yang  luas  terhadap  negara/lembaga-lembaga  negara (eksekutif,  yudikatif,  legislatif)  dan  lembaga  non  negara  seperti  partai politik  dan  organisasi  masyarakat  sipil/organisasi  non  pemerintah  ( non
government organization). Karena itu, Civil society di dalam penelitian ini dipahami sebagai sebuah ruang interaksi antara negara dan masyarakat.
Temuan Empiris
Temuan  empiris  dalam  penelitian  ini  dapat  penulis  kemukakan sebagai berikut:
Pertama, Kapan Rote pertama kali dihuni oleh manusia dan kapan masyarakat  Rote  mulai  mengenal Nusak  adalah  persoalan  tersendiri  yang belum terjawab. Meskipun pernah dilakukan penelitian arkeologi oleh para Arkeolog  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  NTT  (bekerjasama dengan  Tim  Arkeolog  dari  UGM  Yogyakarta)  namun  belum  berhasil mengungkap  secara  pasti  kapan  Rote  pertama  kali  dihuni  oleh  manusia (perlu penelitian arkeologi lanjutan). Hal ini menjadi sangat penting karena Civil  society  di  Rote  dibentuk  oleh  sistem  Nusak  sebagai  sebuah  kerajaan sekaligus  sebagai  lembaga  peradilan  adat  bagi  masyarakat  Rote.  Kedua, Kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  Rote  tidak  pernah  terlepas  dari pohon  Lontar  sebagai  pohon  kehidupan  orang  Rote.  Meskipun  luas  lahan tanaman lontar mencapai 16.630 ha (10.403 ha adalah lahan produktif, BPS Rote  Ndao,  2010)  masyarakat  Rote  masih  tetap  menggunakan  pola tradisional  dalam  memproduksi  lontar  menjadi  gula  air,  gula  semut,  gula batu/gula lempeng dan sopi (minuman keras beralkohol).
Ketiga,  Masyarakat  Rote  telah  lama  memiliki  hubungan  sosial  ke- kerabatan yang baik yang diatur dalam norma dan adat istiadat Nusak dan norma  ini  ditanamkan  dalam  setiap  keluarga  Rote,  mereka  sangat  patuh pada  keputusan Nusak  sebagai  sebuah  lembaga  peradilan  adat.  Pranata sosial ini kemudian hilang karena berbenturan dengan sejumlah peraturan pemerintah,  seperti  Undang-undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1953 tentang  Lembaga  Perdamaian  Desa  yang  kini  tidak  berlaku  lagi,  justru dengan  adanya  undang-undang  itu,  posisi  seorang  Raja  atau  Kepala  Adat diakui  perannya  sebagai  Hakim  Perdamaian  Desa  untuk  menyelesaikan sengketa  dalam  wilayahnya  secara  otonom.  Keputusan  mereka  sangat ditaati  sehingga  tidak  ada  penumpukan  perkara  seperti  yang  sering  dike- luhkan oleh para hakim dan jaksa dengan sistem peradilan negara saat ini.
Keempat,  Rentetan  peristiwa  perlawanan  masyarakat  terhadap negara  sesungguhnya  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat Rote baik pada masa negara kolonial maupun sesudahnya. Namun gerakan
perlawanan  yang  terjadi  pada  era  kolonial  itu  lebih  dititikberatkan  pada perjuangan  untuk  mempertahankan  identitas  dan  keberadaan Nusak. Sementara  perlawanan  yang  terjadi  pada  masa  sesudahnya  lebih dititikberatkan kepada perjuangan untuk mendapatkan hak-hak atas akses terhadap ekonomi, sosial dan budaya (hak ekososbud), salah satunya adalah gerakan  antipajak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Bo'a  pada  Tahun 1960 terhadap pemerintahan Orde Lama.
Kelima  Pengembangan  sarana  dan  prasarana  pendukung  untuk pelayanan publik seperti perbaikan jalan dan jembatan, penambahan jalan dan  jembatan  baru  untuk  menghubungkan  daerah-daerah  yang  terisolasi dari  akses  transportasi,  pengembangan  infrastruktur  pelabuhan  laut  dan pelabuhan udara, layanan pemerintahan dalam satu kompleks perkantoran, penambahan  jumlah  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kesehatan,  penambahan lembaga  pendidikan  dan  lembaga  kesehatan,  pemekaran  kecamatan  baru, pengembangan  sektor  ekonomi  pariwisata,  pertanian  dan  peternakan dengan  melibatkan  investor  lokal  maupun  investor  dari  luar  Rote  bahkan dari  luar  NTT,  menghidupkan  kembali  lembaga  formal Maneleo  dan perkembangan  pembangunan  lainnya  juga  menegaskan  bahwa  otonomi daerah  membawa  dampak  yang  positif  bagi  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Refleksi Teoretis
Nusak sebagai Etnic State
Nusak  sebagai  “Negara  Etnik”  (Etnic  State)  ini  merupakan  konsep yang  menunjuk  pada  perjumpaan  masyarakat  Rote  dengan Nusak  yang terjadi  sekitar  tahun  1500-an.  Pada  masa  itu  hanya  ada  lima  buah Nusak dan  kemudian  berkembang  menjadi  20  buah Nusak  yang  terdiri  dari  18 Nusak    di  Pulau  Rote,  1  Nusak  di  Pulau  Ndao  dan  1  Nusak  lagi  di  Pulau Ndana. 19 Nusak yang ada memiliki sistem kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat  yang  berbeda-beda.  Hanya Nusak  Oenale  dan  Nusak  Delha  yang memiliki bahasa yang sama karena Nusak Delha sebagai Nusak termuda di Rote terbentuk pada tahun 1884 sebagai pecahan dari Nusak  Oenale.
Struktur pemerintahan Nusak terbagi dalam tiga bentuk kekuasaan dengan  fungsinya  masing-masing  yaitu:  kekuasaan  melaksanakan peraturan-peraturan  adat  (fungsi  eksekutif);  kekuasaan  untuk  membuat peraturan-peraturan  adat  (fungsi  legislatif);  dan  kekuasaan  dalam  bidang
pengawasan  dan  penegakan  peraturan  adat  (fungsi  yudikatif)  yang selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:
Gambar 3: Bentuk Pemerintahan Nusak (Therik, 2014:173)
Dari gambaran tentang struktur pemerintahan Nusak pada gambar 3 fungsi-fungsi yang melekat pada Nusak menyiratkan bahwa Nusak tidak hanya  sebatas  kerajaan  atau  lembaga  peradilan  adat  semata,  tetapi  juga merupakan cerminan dari “negara-etnik” ( etnic state).
Dari Communal Property ke Private Property: Hadirnya Negara dan Peran Civil society di Rote.
Beralihnya communal  property  (kepemilikan  bersama)  menjadi private  property  (hak  milik  pribadi)  memberi  ruang  yang  cukup  luas kepada negara mengambil alih kepemilikan lahan yang tidak dikelola/tidak ditempati  oleh  masyarakat  menjadi  hak  milik  negara.  Sementara  lahan yang ditempati/dikelola oleh masyarakat dikenakan pajak (Pajak Bumi dan Bangunan).  Disamping  itu,  perdagangan  hewan  dan  hasil  bumi  lainnya antar pulau maupun  di pasar tradisional dikenakan retribusi sebagai upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Perubahan  ini  memicu perlawanan  masyarakat  di  Bo'a  pada  masa  pemerintahan  kolonial  tahun 1932  dan setelah kemerdekaan tahun 1960.
Nusak Fungsi Eksekutif Fungsi Legislatif Fungsi Yudikatif
Mane Leo, Manesongo, Manekilaoe Manek, Fetor, Langgak/Nggitak Mane Dope, Mane Nulla, Dae Langga, Mane Dombe R a k y a t
Selanjutnya  gambar  4  berikut  ini  menunjukkan  bagaimana communal property pada masa lalu telah bergeser menjadi private property hingga hari ini.
Gambar 4: Dari Communal Property bergeser ke Private Property (Therik, 2014:176)
Nilai-nilai  sosial  dan  kultural  ( social  and  cultural  values)  yang begitu kuat terkandung dalam communal property sebagaimana yang telah penulis  uraikan  pada  gambar  4    mengalami  pergeseran  dari  aktivitas ekonomi  moral  (ekonomi  kerakyatan)  menjadi  ekonomi  uang/  ekonomi komoditi  yang  sangat  kuat.  Keluarga  yang  tadinya  merangkum  berbagai fungsi  ekonomi  subsisten  bergeser  menjadi  lembaga  ekonomi pasar/ekonomi uang).
Gambar 5 menggambarkan bahwa kemkiskinan adalah puncak dari penetrasi  ekonomi  uang  di  Rote.  Utang-piutang  terjadi  karena  padang penggembalaan  hewan  dan  mata  air  yang  sebelumnya  merupakan communal  property  bergeser  menjadi  kegiatan  ekonomi  yang  semuanya diukur dengan uang.
Gambar 5: Penetrasi Ekonomi Uang (Therik, 2014:177)
Nusak Negara Communal Property Private Property - Padang Pengembalaan - Mata Air - Tidak Ada Pajak - Tidak Ada Retribusi - Hak Milik Individu - Hak Milik Keluarga
- Hak Milik Negara
- Ada Pajak - Ada Retribusi Nilai Sosial & Kultural
Penetrasi Ekonomi Uang Ekonomi Komoditi Communal Property: Padang Pengembalaan Hewan, Mata Air Utang
Piutang
Miskin Lembaga Adat, Hukum Adat, Pesta Adat Kekerabatan/
Kekeluargaan
Kesimpulan
Civil society di Rote sudah lama menyatu (embedded) dengan Nusak sebagai  lembaga  peradilan  adat  dan  sekaligus  sebagai  lembaga pemerintahan  adat  dalam  kehidupan  mereka  sejak Nusak  hadir  di  Rote sekitar  Tahun  1500-an.  Sebagaimana  yang  telah  penulis  kemukakan sebelumnya  bahwa Nusak  memiliki  tiga  fungsi  negara  yaitu  lembaga yudikatif, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Kehadiran negara (baik pada  masa  negara  kolonial  maupun  negara  Indonesia)  disambut  oleh masyarakat  Rote  secara  formalistik  saja  karena  bagi  masyarakat  Rote, Nusak  adalah  negara  untuk  mereka  (local  state/nation  state),  dengan hadirnya  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  etnis,  bahasa  dan  agama maka  Indonesia  seharusnya  dimaknai  sebagai  “negara  bangsa-bangsa” ( nations  state),  dengan  begitu  “negara-bangsa”  (nation  state)  yang  ada  di Indonesia  adalah  bagian  dari  Indonesia  sebagai  negara  bangsa-bangsa  dan bukan negara kesatuan yang dipaksakan. Karena kenyataannya di Jawa pun sampai hari ini, bahasa sehari-hari adalah bahasa Jawa, begitu juga di Bali, di Timor, di Manggarai, di Sumba di Sabu, di Papua dan berbagai daerah di Indonesia,  bahasa  Indonesia  hanya  untuk  kegiatan  yang  bersifat  formal. Begitu  pun  di  Rote,  bahasa  sehari-hari  adalah  bahasa  Rote,  bahasa Indonesia hanya untuk kegiatan yang bersifat formal saja.Bagaimana posisi Civil  society,  Nusak  sebagai  “negara-etnik”  dan  Indonesia  sebagai  “negara bangsa-bangsa” dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 6 : Posisi Civil society diantara “dua negara” di Rote (Therik, 2014:189)
Gambar 6 di atas juga memperlihatkan masih adanya jarak antara Civil society dan negara. Hal ini bisa dipahami karena relasi antara negara dan Civil society  tidak  selamanya  berjalan  ideal.  Meminjam  kerangka  pikir  teoretik
Etnic State ( Nusak) Nation State (Indonesia) Civil society Konstruksi Formalistik Embedded
yang  dikembangkan  oleh  Diane  Davis  (1999),  yang  dikenal  dengan  konsep power  of  distance  (kekuatan  jarak)  yakni  (a)  geographic  source  of  distance, merupakan jarak yang berkaitan dengan ruang fisik yang membentang antara lokasi  pelayanan  pemerintah  dan  lokasi  tempat  tinggal  warga  masyarakat selaku  penerima  pelayanan;  (b) institutional  source  of  distance  merupakan jarak  yang  berkaitan  dengan  pelembagaan  lembaga-lembaga  pelayanan publik; (c) social class positional of distance merupakan jarak yang berkaitan erat  dengan  perbedaan  stata  sosial  (termasuk  strata  ekonomi)  antara  aparat birokrasi  tata  pemerintahan  yang  menyediakan  pelayanan  publik;  dan  (d) cultural source of distance merupakan jarak yang berkaitan dengan perbedaan budaya.
Bagi  masyarakat  Rote, Nusak  adalah  negara! Struktur pemerintahan Nusak sebagaimana yang telah penulis kemukakan di depan terdiri dari tiga fungsi  utama  yaitu  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  karena  itu Nusak  di Rote  dapat  digolongkan  sebagai  sebuah  Negara-Etnik  ( Etnic State).  Nusak sudah  ada  di  Rote  jauh  sebelum  teori  dan  diskursus  tentang  Negara  di rumuskan  oleh  Thomas Hobbes  (1588-1679);  Jhon  Locke  (1632-1704);  J.J. Rosseau (1712-1778), artinya masyarakat Rote telah lama mengenal Nusak sebagai  sebuah  negara  dan  sistem  otonomi  daerah  jauh  sebelum pembentukan  bangsa  Indonesia  (1926-1928)  dan  pembentukan  negara Indonesia (1945).
Harus  disadari  bahwa  Negara  merupakan  buah  dari  gerakan kebangsaan.  Karena  itu,  bentuk  negara  (Indonesia)  harus  disimetriskan dengan  konstruksi  bangsa.  Persatuan  sebagai  bentuk  “bangsa-bangsa” sesungguhnya sudah ditegaskan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Kesatuan sebagai bentuk negara disebut dalam Bab 1/Pasal 1/Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia.  Karena  itu-lah Indonesia  sudah  saatnya  dilihat  sebagai  sebuah  “Negara  Bangsa-Bangsa” ( Nations  State)  karena  Indonesia  merupakan  Negara  yang  terdiri  dari multibangsa, multibahasa, multiagama, polietnis, dan pluralsuku. Menurut hemat  penulis,  Indonesia  saat  ini  tidak  lagi  relevan  bila  masih  dilihat sebagai  sebuah  “Negara-Bangsa”  ( Nation  State).  Pernyataan  ini  berangkat dari  refleksi  empiris relasi  Nusak dan masyarakat Rote  yang  telah  penulis kemukakan di depan.
Civil  society  di  Rote  berbeda  dengan  perkembangan  teori  dan analisis diskursus Civil society yang selalu menegaskan bahwa Civil society menjadi dasar atau tempat berpijak bagi munculnya wacana yang rasional
yang  mempunyai  potensi  untuk  mempertanyakan  pertanggungjawaban negara  secara  lebih  beradab.  Kenyataan  ini  juga  berbeda  dengan  hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Chandoke (1995); Schulte-Nordholt (1999);  Suwondo  (2004,  2005);  dan  Wiloso,  (2009)  yang  berakhir  dengan kesimpulan  yang  sama  bahwa  perwujudan Civil  society  menyiratkan adanya gerakan tanpa kekerasan ( non violence).
Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  realitas kehidupan  orang Rote  sehari-hari  terikat  dalam  hubungan-hubungan  kekerabatan  yang sudah menyatu ( embedded) dengan Nusak. Hubungan tersebut bukan baru terjadi sekarang, tetapi merupakan warisan leluhur sejak dahulu kala, yang saat ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan secara bersama sebagai mekanisme untuk mempertegas kembali hubungan yang ada diantara mereka di dalam Nusak maupun antar Nusak.

## Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan
Hasil  penelitian  terdahulu  tentang Civil  society  pada  aras  lokal  di Indonesia  selalu  dilandasi  dengan  adanya  potensi  untuk  mempertanyakan pertanggungjawaban  negara  dengan  cara  yang  beradab  dan  santun  ( non violence).  Perkembangan  Civil  society  di  Rote  menunjukkan  hal  yang berbeda  di  mana  perwujudan Civil  society  yang  dibangun  sangat  dekat dengan violence  (menggunakan  kekerasan).  Oleh  sebab  itu  maka  sebaiknya penelitian  perkembangan Civil  society  pada  aras  lokal  juga  melihat  gerakan Civil  society  yang  selalu  menggunakan  kekerasan  dalam  menyampaikan aspirasinya pada negara (pemerintah).
Penelitian  tentang Civil  society  pada aras  lokal perlu  dilakukan dan dikembangkan  di  wilayah-wilayah  lain  di  luar  Jawa  terutama  di  Kawasan Timur Indonesia yang wilayahnya mempunyai variasi suku, agama, golongan, bahasa,  strata  sosial  (termasuk  ekonomi)  serta  kondisi  alam  yang  jauh  lebih beragam dibanding Jawa.
Topik  menarik  lainnya  tentang  Rote  yang  perlu  diungkap  terkait dengan  perkembangan Civil  society  antara  lain  adalah  Penetrasi  Negara  di mana  negara  (pada  aras  lokal  bisa  perangkat  pemerintahan  RT/RW, Desa/Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten  maupun  institusi  seperti  TNI  dan Polri)  yang  jauh  lebih  mandiri  dan  cenderung  ekspansionis  atau  penetratif terhadap masyarakat. Serta topik-topik lainnya yang dianggap relevan terkait dengan perkembangan Civil society di Rote.
Catatan: Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  sebuah  perjalanan  yang  panjang  (7  Tahun, sejak  2007-2014)  dimulai  dari  kuliah  wajib  selama  1  semester  dan  kuliah pilihan  selama  1  semester  (2007-2008),  penelitian  lapangan  (2009-2011), penelusuran  kepustakaan,  dokumentasi  dan  kearsipan  serta  proses penulisan  dan  pembimbingan  hingga  persiapan  ujian  tertutup  dan  ujian terbuka (2009-2014). Alasan lain lamanya studi ini adalah untuk keperluan kedalaman  data  mengingat  penelitian  ini  dimulai  dari  mengungkap peristiwa perlawanan masyarakat di Desa Bo’a terhadap negara pada Tahun 1960  dengan  motif  menolak  membayar  pajak  yang  dikenal  dengan Delha Affairs  yang  juga  tidak  terlepas  dari  perlawanan  serupa  yang  terjadi  pada Tahun 1932 terhadap Belanda
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research) yang bersifat  eksploratif  dan  eksplanatif  karena  bermaksud  untuk  menelusuri dan  kemudian  menjelaskan  Negara  dan Civil  society  di  Rote-Nusa Tenggara  Timur.  Untuk  mengakses  data  yang  valid  (sahih)  dan reliable (andal),  maka  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Makna pendekatan  kualitatif  di  sini  terkait  dengan  teknik  dan  instrumen pengumpulan  data,  serta  teknik  analisis  dan  interpretasi  data  yang  tidak menggunakan  statistik  (Strauss  dan  Corbin,  2003).  Dalam  kaitan  ini, terdapat sejumlah alasan yang sahih untuk melakukan penelitian kualitatif; salah satu diantaranya adalah sifat dari masalah yang diteliti
Hal lain yang perlu dikemukakan adalah Sopi 6 sebagai pendekatan budaya terutama untuk keperluan wawancara mendalam. Bagi orang Rote, Sopi  adalah  “air  kata-kata”,  tanpa  Sopi  maka  tidak  akan  ada  data!  Sopi menjadi pengantar sebelum wawancara mendalam dimulai, bahkan penulis tidak  perlu  repot  menyusun  pertanyaan,  para  informan  kunci  dengan sendirinya akan “berkisah”.
Untuk  pengumpulan  data,  metode  utama  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  metode  sejarah  lisan  ( oral  history  method).  Metode  ini penulis  gunakan  dengan  ekstra  hati-hati.  Nilai  positif  dari oral  history method  adalah  rekaman  yang  berada  dalam  collective  memory  dari masyarakat  yang  boleh  dikatakan  “tidak  memiliki  sejarah”  namun  dapat direkam  dengan  baik.  (Dhakidae,  2008).  Kelemahan  dari oral  history method antara lain: 1) Keterbatasan daya ingat seorang pelaku/saksi sejarah
6 Minuman beralkohol yang disarikan dari Pohon Lontar ( Palm) di Rote.
(informan  kunci)  terhadap  suatu  peristiwa;  2)  Memiliki  subjektifitas  yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan  saksi  terhadap  sebuah  peristiwa.  Sehingga  mereka  akan  cenderung memperbesar peranannya dan menutupi kekurangannya.
Untuk  menutupi  kelemahan  dari oral  history  method  adalah dengan  menggunakan  metode  triangulasi  data  (Aditjondro,  2006;  Taylor dan  Bogdan,  2004)  selain  metode in-depth  interview 7 ,  metode  studi kepustakaan/dokumentasi dan kearsipan 8 , surfing di internet dan observasi di  Rote 9 .  Untuk  analisis  data  digunakan  metode  analisis  induktif  dan triangulasi data. 10

## Referensi
Aditjondro,  George  Junus,  2006. Produksi  Pengetahuan  Oleh  Siapa,  Untuk Kepentingan  Siapa,  dan  Bersama  Siapa?  Menuju  Paradigma  Penelitian Pembebasan .  Dalam  handout  No.  1  Paradigma  Penelitian  Pembebasan. Yogyakarta, 28 Februari 2006.
Bachtiar,  Harsja  W.,  1987. Kebudayan  dan  Pendidikan:  Bersatulah .  Jakarta: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia
BPS  Kabupaten  Rote  Ndao,  2010. Rote  Ndao  Dalam  Angka  2010 .    Rote  Ndao:
Kerjasama BPS Kabupaten Rote Ndaodan Bappeda Kabupaten Kupang
7 Wawancara mendalam dengan para Informan Kunci yakni Imanuel Ndoen, Manek Ndoen, Benyamin  Kai,  Sadrak  Feoh,  J.  Soleman  Hangge,  Benyamin  Messakh,  B.A.,  Filiphus  Tasi, dan  John  B.  Ndolu  dan  Informan  Pendukung  yakni  Joos  J.J.  Ngefak,  S.H.,  Paul  Sinlaeloe, SH., Hanok Ndoen, Drs. Leonard Nahak, M.Art, J. Danny Zacharias, S.H.,M.A, Pdt. Judith Folabessy,  S.Si-Teol.,M.Si.,  Pdt.  Iswardi  Lay,  S.Th.,  dan  Pdt.  G.  Tom  Therik,  M.Th.,Ph.D. Penentuan informan kunci dan informan pendukung menggunakan metode efek bola salju ( snawball) sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2010).
8 Studi kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan dilakukan pada sejumlah Perpustakaan dan Lembaga Pemerintah dalam ruang dan waktu yang berbeda pada era (2007-2014), yakni: Di Salatiga:  Perpustakaan  UKSW,  Perpustakaan  Yayasan  Percik,  Perpustakaan  Yayasan  Bina Darma.  Di Yogyakarta:  Perpustakaan  UGM,  Perpustakaan  St.  Ignasius.  Di  Jakarta: Perpustakaan  LIPI,  Perpustakaan  Nasional  RI,  Badan  Arsip  Nasional  RI.  Di Makassar: Perpustakaan  Yayasan  BaKTI,  Di Kupang:  Perpustakaan  Daerah  NTT,  Perpustakaan Resource  Center-Bappeda  NTT,  Kantor  Badan  Arsip  Daerah  NTT,  Museum  Daerah  NTT. Selain pada Perpustakaan Pribadi milik Marthen L. Ndoen, S.E.,M.A.,Ph.D di Salatiga; dan Perpustakaan Pribadi milik Alm.Pdt. G. Tom Therik, M.Th.,Ph.D di Kupang.
9 Pengamatan  lapangan  yang  dilakukan  oleh  penulis  dapat  digolongkan  sebagai pengamatan/observasi  tertutup  atau  observasi  tidak  langsung  (Moleong,  2010)  di  mana keberadaan  penulis  tidak  diketahui  oleh  subjek/informan  kecuali  untuk  kepentingan wawancara mendalam.
10 Lihat:  Strauss  dan  Corbin,  2003;  Aditrjondro,  2006;  Taylor  dan  Bogdan,  2004;  Moleong,
2010.
Budiman,  Arief,  1996. State  and  Civil  Society  in  Indonesia ,  Monash  University: Centre   of Southeast Asian Studies
Chandoke,  Neer,  1995. State  and  Society,  Exploration  in  Political  Theory .  New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd
Fox,  James  J.,  1986. Bahasa,  Sastra  dan  Sejarah.  Kumpulan  Karangan  Mengenai Kehidupan Masyarakat Pulau Roti. Jakarta: Penerbit Djambatan
_____,  1996. Panen  Lontar.  Perubahan  Ekologi  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Pulau Rote dan Sawu . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Moleong,  Lexy  J,  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung: Remaja RosdaKarya
Nordlinger,  Eric  A.,  1994. Taking  the  State  Seriously dalam  Myron  Weiner  dan Samuel  P.  Huntington,  Understanding  Political  Development.  Illinois: Waveland Press
Rahardjo,  Dawam,  1995. Kelas  Menengah  Sipil  dan  LSM .  Kata  Pengantar  dalam buku  Zaim  Zaidi,  Secangkir  Kopi  Max  Havelaar:  LSM  dan  Kebangkitan Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Simatupang, Maurits, 2002 . Budaya Indonesia yang Supraetnis . Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
Scott, James C., 1985. Moral Ekonomi Petani . Jakarta: LP3S
_____, 1993. Perlawanan Kaum Tani . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Strauss, A & Juliet Corbin., Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Suwondo,  2003, Civil  Society  di  Aras  Lokal.  Perkembangan  Hubungan  Antar Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa . Salatiga: Yayasan PERCIK
Taylor,  Steven  J  &  Robert  Bogdan,  1984. Introduction  Qualitative  Research Methods, The Search for Meanings . New York: John Willey & Sons.
Therik, Wilson M.A., 2014. Relasi Negara dan Masyarakat di Rote . Salatiga: Satya Wacana University Press.