## PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN JULIANA LIEM
Oleh: Yokana Manurung 1)
Enriko Kawas Tarigan 2)
Muhammad Hendra 3)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3)
E-mail: yokanamnrg1@gmail.com 1) ernrikokawas@gmail.com 2) muhammadhendra@unprimdn.ac.id 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  examining  how  the  police  investigation  process  behind  the  judiciary chose Article 365 (4) as the article that was deemed appropriate to explain the defendant's behavior.  In  conducting  investigations,  the  police  are  very  concerned  about  the  value  of protecting  human  rights  and  strict  restrictions  on  the  use  of  coercive  measures  where coercion  is  only  used  as  coercion.  Investigation  precedes  other  actions.  This  means determining  whether  you  can  investigate  cases  that  constitute  a  criminal  offence.  If  a witness is found who injured the victim's face or body, such as allegedly killing the victim, the witness will report the incident to the police and if the victim's body is found, the victim will be damaged. The victim's personal belongings have been found. After completing all the required  protocols,  the  investigator  submits  the  case  file  to  the  prosecutor's  office.  If  the investigation carried out by the Pancur Batu Police is considered complete, the investigator will  transfer  the  responsibility  for  the  suspect  and  evidence  to  the  Lubuk  Pakam  District Prosecutor's  Office  in  the  form  of  Rahayu  103  Public  Transport  with  police  number BK1324WX.
Keywords: Investigation, Police, Crime of Theft

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji bagaimana proses penyidikan polisi di balik peradilan memilih Pasal 365  (4)  sebagai  pasal  yang  dirasa  tepat  untuk  menjelaskan  perilaku  terdakwa.  Dalam melakukan  penyidikan,  kepolisian  begitu  memerhatikan  nilai  perlindungan  hak  asasi manusia  dan  pembatasan  yang  ketat  pada  penggunaan  tindakan  paksaan  yakni  paksaan hanya diapakai sebagai paksaan. Investigasi mendahului tindakan lain. Artinya, menentukan apakah  Anda  dapat  menyelidiki  kasus-kasus  yang  merupakan  tindak  pidana.  Apabila ditemukan saksi yang melukai wajah atau badan korban, seperti diduga membunuh korban, maka  saksi  akan  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  polisi  dan  apabila  ditemukan  jasad korban  maka  korban  akan  dirusak.  barang-barang  pribadi  korban  telah  ditemukan.  Setelah melengkapi  semua  protokol  yang  dipersyaratkan,  penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  ke kejaksaan. Jika penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Pancur Batu dinilai selesai, penyidik akan  mengalihkan  tanggung  jawab  tersangka  dan  barang  bukti  pada  Kejaksaan  Negeri Lubuk Pakam berupa Angkutan Umum Rahayu 103 dengan nomor polisi BK1324WX.
Kata Kunci:  Penyelidikan, Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian.
1. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  merupakan  bagian
dari  semua  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat atau negara, untuk
menentukan  apa  yang  dilarang  di  bawah ancaman  penderitaan  atau  penderitaan bagi  mereka  yang  melanggar  larangan.  Ia menetapkan  dasar  dan  aturan.  Peraturan ini mengatur pelanggaran dan pelanggaran.  Pelanggaran  dan  kejahatan ini  membawa  ancaman  hukuman  dan penderitaan  bagi  mereka  yang  melanggar aturan ini. Peraturan mengatur pelanggaran  dan  pelanggaran  kepentingan umum.  Pelanggaran  dan  kejahatan  ini membawa ancaman hukuman dan penderitaan pada mereka yang melanggar. Ketika mengungkap tindak pidana pembunuhan,  polisi  khususnya  Satuan Polisi  Sektor  Pancur  Batu  perlu  bekerja untuk mengidentifikasi korban, menentukan siapa dalang pelaku pembunuhan,  dan  segera  menghukum  si pembunuh.  Salah  satu  tindak  pidananya ialah  pembunuhan  berencana,  yaitu  suatu perbuatan yang membuat hilangnya nyawa seseorang.  Dalam  artian,  pembunuhan merupakan  pelanggaran  hukum  dengan merampas  hak  orang  lain  untuk  hidup sebagai hak asasi manusia.
Awal peradilan pidana adalah tidnakan  menyelidiki  dan  bertujuan  untuk menemukan  jawaban  atas  pertanyaan apakah  suatu  perkara  pidana  benar-benar terjadi.  Penyidikan  adalah  keterangan, kesaksian, dan  terukur serta harus dilakukan  dengan  mengumpulkan  bukti-
bukti  yang  diperlukan  yang  relevan dengan kepentingan hukum atau peraturan pidana  yang  berkaitan  dengan  sifat perkara  pidana.  Jika  pengumpulan  alat bukti dalam KUHAP memenuhi persyaratan  tertentu,  kinerja  unsur  pidana dalam  KUHAP  siap  untuk  diproses. Proses  dan  permulaan  penyidikan  wajib berpedoman  pada  hukum  formal  atau hukum  acara.  Dengan  kata  lain,  adalah Perintah Kapolri Nomor 14. Putusan tahun 2012 tentang penyidikan pidana administratif,  termasuk  sifat  kepentingan hukum  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  hukum harus  benar-benar  menentukan  ke  arah mana  kasus  tersebut  diidentifikasi  dalam kaitannya  dengan  ada  tidaknya  kasus pidana yang dilanggar.
Meninggalnya pasti membawa akibat  yang  begitu  malapetaka  bagi  dunia pendidikan.  Begitulah  yang  terjadi  pada para  korban  yang  dianggap  berkompeten dan dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di  kampus.  Universitas  Prima  Indonesia turut  berduka  cita  atas  meninggalnya Julianalim. Khusus untuk almarhum rekan kerjanya  yang  diketahui  meninggal  dunia berdasarkan  Akta  Kematian  No.  Pol: SKT/72/IV/2020/RS/DISKOKES, 30 April.  Sekitar  pukul  15.00  WIB  pada  hari Minggu,  12  April  2020,  atau  setidaknya pada  bulan  April  2020,  jalan  menuju pemukiman di Desa Lau Kala I
Kecamatan  Durin  Tonggal.  Kab.Pancur Batu. Deli  Ludan.  Kematian Juliana  Liem berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri Lubuk  Pakam  No.  1970/Pid.B/2020/PN Lbp,  polisi  melakukan  penyidikan  dan penyidikan,  Pasal  365  (KUHPidana), Pasal  339.  Tegas.  Selain  hukum  pidana dan  tuduhan  alternatif  dari  338  StGB" polisi,  kejaksaan  juga  memiliki  bentuk dakwaan alternatif. Surat dakwaan merupakan  "alternatif"  dari  dakwaan  lain karena begitu sulit. Memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saat itu, dia ingin membasuh diri di sungai bersama  anak-anaknya  dan  warga  sekitar. Saat  hendak  turun  ke  sungai,  kedua  saksi melihat korban, seorang wanita, berbaring telentang  di  tangga  menuju  sungai. Rupanya,  kedua  saksi  itu  tiba-tiba  kaget dan  berbicara  dengan  warga  lainnya. Warga  langsung  melapor  ke  polisi  di sektor  Pancur  Batu.  Tak  lama  kemudian, penyidik  dari  polisi  Pancur  Batu  tiba  di tempat  kejadian  dan  memasang  garis polisi  untuk  menjaga  tempat  kejadian. Selanjutnya,  tim  INAFIS  di  Polrestabes Medan  Besar  turun  ke  lokasi  untuk  olah tempat  kejadian  perkara  (TKP).  Identitas korban  diketahui  dari  kesaksian  saudara perempuannya dan seorang teman sekolah yang melaporkan satu kematian ke Polsek Punkabatu.  Di  sekitar  Tempat  Kejadian Perkara (TKP), petugas polisi menemukan
sandal karet dan kotak rokok kosong yang diduga  milik  korban.  Selain  itu,  jenazah wanita  Tionghoa  ini  dievakuasi  ke  kamar jenazah RSU  Adam Malik Medan dengan mobil  polisi  Pancur  Batu.  Ada  darah  di kepala  dan  hidung  korban,  yang  diyakini sebagai  hasil  penganiayaan.  Kapolsek Pancur  Batu  AKP  Dedy  Dharma,  Kasat Reskrim  H.H.,  Iptu  Suhaily  A  Hasibuan, S.H., M.H. Ketika lokasi dengan dikonfirmasi, penemuan tubuh perempuan dikonfirmasi. "Korban diyakini meninggal karena  dibunuh,"  kata  Kapolsek.  Korban diduga  adalah  mahasiswa  UNPRI  yang tewas akibat pembunuhan tersebut. Namun, tidak jelas apa motif pembunuhan itu.  “Korban  yang  dicalonkan  diduga karyawan  PT.  Gober  dibunuh  di  tempat lain,  setelah  itu  jenazahnya  dibuang  di bantaran  sungai  tidak  jauh  dari  makam Umat  Katolik  Whiletongar  di  kecamatan Panklubatu.”  AKP  Dedi  menjelaskan. Oleh  karena  itu,  pemeriksaan  visa  dan nomor  revertum  akan  dilakukan  pada  12 April  2020  pukul  04/IV/2020/RS  usai memeriksa  jenazah  Juliana.  keluar  segera oleh.  Reem,  seorang  wanita  berusia  25 tahun, membuat kesimpulan berikut.
1. Pada  pemeriksaan  luar  ditemukan bekas luka di kepala, bibir, rahang, tangan  dan  kaki,  bekas  luka  di dahi,  hidung,  bibir,  rahang,  leher, bahu, pinggul, alat kelamin, tangan
dan  kaki,  serta  bercak  darah  di wajah.  Terlihat  perembesan  darah di  selaput  kedua  kelopak  mata, ujung jari tangan dan kaki kebiruan,  rektum  terbuka,  satu  jari kendor,  dan  dua  jari  kendor  di rongga untuk
berhubungan seksual.
2. Pemeriksaan  dalam  menunjukkan adanya  infiltrasi  darah  di  dalam kulit kepala, di bawah selaput tebal dan selaput tipis otak dan tenggorokan,  serta  gelembung- gelembung halus di saluran pernapasan  bagian  atas.  Tampak bercak  hemoragik  pada  paru  kiri, terlihat  cairan  encer  berwarna merah kehitaman dengan gelembung-gelembung  halus  pada kedua  bagian  paru,  dan  ditemukan fraktur dasar tengkorak.
3. Hasil  pemeriksaan  luar  dan  dalam disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan intrakranial akibat trauma  tumpul  dengan  penekanan pada mulut dan leher.
Sehari  kemudian,  sekitar  pukul 07.00  WIB  pada  Senin  13  April  2020, polisi menangkap seorang pelaku bernama Tommy Keliat ditangkap sekitar pukul 03.00 pada Selasa, 14 April 2020,  bersama  Angasembiring  (disebut
juga  Tatsembiling).  Nyawanya  tidak terselamatkan. Akibat perbuatan Tommy Keliat  dan  Anga  Senbiling  yang  juga dikenal  dengan  Tata  Semibiling,  korban Juliana Reem kehilangan harta bendanya dan meninggal dunia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tindakan penyidikan merupakan tindakan  pertama  dalam  sistem  peradilan pidana,  dan  hasil  penyidikan  dapat digunakan  untuk  menentukan  apakah suatu tindakan yang begitu penting karena perkara yang diduga sebagai tindak pidana sedang  diselidiki.  Anda  dapat  melakukan penyelidikan  kasus  dan  meningkatkannya dengan  penyelidikan  pengumpulan  bukti. Bukti ini mengungkapkan aktivitas kriminal  dan  kemudian  berlanjut  ke panggilan  pengadilan  atau  penangkapan orang  yang  terlibat  dalam  kasus  tersebut. Tidak terkecuali dalam proses penyidikan, dan  Polres  Pancur  Batu  mengandalkan:  a. KUHAPidana  b.  Undang-Undang  RI Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  c.  1983 Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27
Tentang Pelaksanaan KUHAP.
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui  apakah  kejahatan  itu  benar- benar  terjadi  dan  siapa  pelakunya,  serta temuannya akan digunakan untuk mempersiapkan tindakan. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Penyidik Polres
Pancur  Batu  terlebih  dahulu  menyusun rencana  penyidikan  sebelum  melakukan kegiatan  penyidikan,  dan  semua  kegiatan selanjutnya  harus  terkait  dengan  rencana yang  dibuat  sehingga  dapat  dikelola  dan dikendalikan  dengan  baik.  KUHAP  tidak memuat  informasi  tentang  membuat rencana  studi  dalam  bentuk  contoh rencana  studi.  Oleh  karena  itu,  sebagai bagian  dari  pelaksanaan  rencana  studi, rencana studi akan melakukan penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  dunia intelijen. Anda dapat menggunakan sistem yang  digunakan  Harus  menyertakan  cara mendapatkannya (terbuka, tertutup). Penentuan sumber informasi yang dibutuhkan  didasarkan  pada  informasi dasar yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sementara itu, cara mendapat informasi/bukti  mengikuti  pada  penilaian keadaan sumbernya, apakah mudah diakses atau tidak.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Jenis penelitian pada penulisan karya ilmiah  ini  memakai  metode  penelitian hukum empiris, yaitu metode menganalisis masalah dengan menyatukan bahan  hukum  (data  sekunder)  bersama data primer yang didapat di lapangan. Isu yang  menjadi  fokus  penyidikan  adalah kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  yang  berakibat  fatal,  dan putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam
1970/Pid.B/2020/PNLbp.  Materi  tentang isu-isu  ini  disusun  dan  diselidiki  secara sistematis sebelum ditarik beberapa kesimpulan  tentang  masalah  tersebut. Metode  analisis  data  kualitatif  dengan wawancara  dan  observasi.  Data  yang dianalisis menggunakan metode ini bersifat tekstual atau tekstual. Merupakan bentuk  deskripsi.  Selain  itu,  digunakan proses  pengkodean  untuk  melakukan klasifikasi  berdasarkan  kebutuhan  dari semua  data.  Langkah  terakhir  dalam metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi  data  sesungguhnya  simultan selama encoding. Klasifikasi data melibatkan  upaya  interpretasi  pada  saat yang bersamaan. Langkah-langkah interpretasi  untuk  menganalisis  data  dan mendapatkan informasi yang butuhkan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah mendapat laporan dari saudara perempuan korban (Kiki  Febian), pada  12  April  2020  ditemukan  jasad korban  atas  nama  Juliana,  dan  tindakan pertama yang dilakukan berupa olah TKP. Setelah  pemeriksaan  TKP  selesai  dan bukti  dikumpulkan,  kesimpulan  awal perlu  ditarik.  Penyidik  mendatangi  saksi (Manda  Yant  Bangun)  beberapa  hari kemudian  dan  menanyakan  keberadaan dan  pembunuhan  tersangka.  Hal  ini diketahui  oleh  rekan  korban.  Setelah korban  pulang  kerja,  korban  menaiki
mobil  uncot  103  dengan  nomor  polisi BK1324WX.  Peristiwa  itu  terjadi  saat korban masuk ke Ancot yang dikemudikan tersangka. Uncot ini dimiliki oleh seorang saksi (Mandayant Bangung), namun  seringkali  dikemudikan  oleh tersangka.  Anda  tidak  bisa  ditangkap sewenang-wenang  karena  melanggar  hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang,  penyidik  harus  mengeluarkan surat  perintah  penangkapan.  Ini  termasuk penjelasan singkat tentang alasan penangkapan  dan  sifat  tersangka.  Tanpa surat perintah penangkapan, terdakwa bisa menyangkal petugas polisi yang bersangkutan. Surat perintah penangkapan yang  disertai  dengan  bukti  permulaan yang  cukup,  hanya  akan  dikeluarkan  jika ada dugaan kuat bahwa telah terjadi suatu tindak  pidana.  Peralatan  dan  barang- barang  yang  digunakan  untuk  mencuri dan  membunuh  secara  paksa,  seperti Angkutan  Umum  Rahayu  103  dengan nomor polisi 1324WX dan ponsel iPhone 6s  korban.  Mengenai  hak  asasi  manusia, hak milik merupakan salah satu hak asasi manusia  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat, namun karena kita tertarik untuk menyelesaikan  kasus,  hak  milik  harus disita.  Wawancara  dengan  tersangka  dan saksi  merupakan  bagian  atau  langkah terpenting  dalam  proses  penyidikan. Informasi  tersedia  dari  tersangka  dan
saksi yang mengungkapkan segala sesuatu tentang  kejahatan  yang  dilakukan.  Dalam hal  ini,  sebelum  melakukan  pemeriksaan silang, penyidik akan menanyakan apakah tersangka atau saksi telah ditunjuk sebagai interogator,  di  mana  tersangka  atau  saksi akan diperiksa, dan apakah tersangka atau saksi  akan  diinterogasi.  semua  yang dibutuhkan  untuk  menentukan  apakah telah dipanggil”
“Maka  atas  keberhasilan  aparat Kepolisian  dalam  melaksanakan  proses penyelidikan  dan  penyidikan  tersebut, selanjutnya  proses  penegakan  hukum dilanjutkan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU)  dengan  mengajukan  dakwaan alternatif  terutama  pada  terdakwa  yang bernama  Tomy  Keliat  karena  Angga Sembiring  alias  Tato  Sembiring  telah meninggal dunia akibat melakukan perlawanan saat ditangka” dengan rincian detail dakwaan sebagai berikut:
1. Pasal  365  ayat  4  (KUHPidana) yang  berbunyi, “diancam  pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  selama waktu  tertentu,  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun,  bila  perbuatan (pencurian  )  itu  mengakibatkan luka  berat  atau  kematian  dan dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih  dengan  bersekutu,  disertai pula oleh salah satu yang
diterangkan dalam nomor satu dan tiga.”
2. Pasal  339  KUHP,  “ pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana,  yang  dilakukan  dengan maksud  untuk  mempersiapkan  dan mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun  berserta  lainnya  dari pidana  bila  tertangkap  tangan,
ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,  diancam  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  selama  waktu  tertentu paling  lama  20  (dua  puluh) tahun”.
3. Pasal  55  ayat  1  kesatu  “ mereka yang  melalukan,  yang  menyuruh melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan tindak pidana itu”.
“Penuntutan kejaksaan itu berupa
alternatif. Biaya alternatifnya adalah biaya dengan  biaya  lain  untuk”  mutual exclusion.” Artinya, satu muatan menggantikan  yang  lain  (yang  digantikan oleh  Antoher).  Pelaku  kejahatan,  dalam hal  ini  Tommy  Keliat,  begitu  sulit menemukan  fakta  yang  tepat  untuk menjelaskan  kejahatan  yang  dilakukan oleh  kejaksaan,  sehingga  dia  dijerat  pasal
lain oleh kejaksaan. saya dikenakan biaya. Tommy Keliat. Sayang, semangat penuntutan kejaksaan justru memperlihatkan  kenyataan  yang  begitu mencemaskan  dan  menyedihkan  dengan minimnya  tuntutan  terhadap  Tommy Keliat.  Terdakwa  Tommy  Keliat  telah mempersingkat  hukumannya  menjadi  18 tahun.”  Atas  dakwaan  JPU  yang  begitu memprihatinkan dan menyedihkan tersebut selanjutnya Majelis Hakim “tidak sependapat tentang beratnya pidana penjara yang dituntut, karena tuntutan JPU terkesan  hanya  mengedepankan  Formal Justice  (Possitivist  Legalistik)  semata, tanpa  memerdulikan  Substancial  Justice, maka dengan memperhatikan teori Retributive Murni (The Pure Retributivist) yaitu  pidana  harus  cocok  dan  sepadan dengan  kesalahan  si  pembuat”.  Oleh karena itu, Majelis Hakim akan melakukan  penyelidikan  dan  musyawarah hukum secara mendetail untuk mengungkap semua fakta hukum yang ada dan  mengambil  keputusan  yang  dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Bahwa  atas  putusan  pengadilan  negeri yang  menjatuhkan  pidana  penjara  hanya selama  15  (lima  belas)  tahun  tersebut dapat  kita  simpulkan  bahwa  sepertinya keadilan di negeri tercita Rpublik Indonesia  ini  telah  mati.  Oleh  karena sejatinya  putusan  Pengadilan  Negeri
Lubuk  Pakam  No.  1970/Pid.B/2020/PN
Lbp,  hari  Kamis  tanggal  5  Nopember 2020,  menjatuhkan  “hukuman  mati” kepada  Tommy  Keliat  untuk  mencapai salah satu tujuan hukum: “ sense of justice ” atau rasa keadilan, yaitu atas penganiayaan  berat  yang  mengakibatkan kematian  korban.  Trauma  pada    keluarga korban,  Tentu  saja,  tidak  dimaafkan dengan  alasan  apapun.  Oleh  karena  itu sekali  lagi  ditegaskan  sepatutnya  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam dapat  menjatuhkan  hukuman  mati  kepada Terpidana  Tomy Keliat  berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana. “Bahwa  namun  demikian  disisi  lain apresiasi setinggi-tingginya buat Kepolisian  Republik  Indonesia,  dalam  hal ini Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)  Medan  dan  Kepolisian Sektor  (Polsek)  Pancur  Batu  yang  telah membuktikan  dengan  tindakan  nyata terukur  dengan  melakukan  penembakan hingga  berujung  kematian  kepada  salah satu pelaku yang bernama Angga Sembiring  alias  Tato  Sembiring  karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan sekaligus segera menangkap  dan  menahan  pelaku  lainnya yang  bernama  Tomy  Keliat  disusul dengan  melakukan  proses  penyidikan mendalam  dengan  menggali  keterangan dari beberapa saksi-saksi”

## 5. SIMPULAN
Mahkamah Agung menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi karena Mahkamah Agung yang telah lama berkuasa  patut  mendapat  pujian  tertinggi di  samping  persyaratan  JPU.  Hakim tidak sependapat  dengan  Penuntut  Umum tentang  beratnya  pidana  penjara  yang dituntut  oleh  Penuntut  Umum  yakni Tuntutan  pidana  penjara  selama  18 (delapan  belas)  tahun.”  Karena  Tuntutan tesebut  terkesan  hanya  mengedepankan Formal  Justice  (Possitivist-Legalistik) semata,  tanpa  memerdulikan Substansial Justice ,  maka  dengan  memperhatikan Teori  “retributive  murni”  (the  pure retributivist)  yaitu  “pidana  harus  cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” Majelis Hakim akan menjatuhkan  hukuman  yang  setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang  lamanya  sebagaimana  yang  akan disebutkan  dalam  amar  putusan.  Pada putusan Nomor 1970/Pid.B/2020/PN  Lbp, terdakwa  mengatakan  mereka  dinyatakan bersalah  atas  tuduhan  tegas  dan  persuasif "pencurian  paksa  dalam  situasi  yang diperburuk."  Oleh  karena  itu,  terdakwa akan divonis 15 tahun penjara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan  Hukum.  Bandung: SinarBaru. hlm.15
Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Pentingdalam  Hukum  Acara Pidana. Surabaya: FH Universitas. hlm. 2 Soerjono  Soekanto.  1983.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum.  Jakarta:  Rajawali.  hlm.
24. Alam,  A.S.  2002.  Kejahatan,  Penjahat, dan Sistem Pemidanaan. Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanu ddin. \Anwar,  H.A.K  Moch.  1999.  Hukum Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP Buku II). Bandung: Citra Aditya Bakti. Arief,  Barda  Nawawi.  1998.  Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  Nawawi.  1992.  Teori-teori dan  Kebijakan  Pidana:  Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan  Perkembangan  Delik- delik  Khususdalam  Masyarakat Modern. Bandung: Alumni.
Bachtiar,  Effendi,  dkk..  1991.  Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti. Chazawi,  Adami.  2000.  Pelajaran  Hukum
Pidana  Bag  I.  Jakarta:  Raja
Grafindo.
Chazawi,  Adami.  2005.  Hukum  Pidana Materiil  dan  Formil  Korupsi  di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. Chazawi, Adami. 2000. Kejahatan terhadap  tubuh  dan  Nyawa. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Friedman,  Lawrence  M.  2011.  Sistem Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial. Jakarta: Nusamedia
Gosita,  Arif.  2003.  Masalah  Korban Kejahatan.  Jakarta:  Akademika Pressindo.
Hamzah,  Andi.  2008.  Hukum  Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah,  Andi.  2001.  Asas-Asas  Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Harahap,  M.  Yahya.  2001.  Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jak arta: Sinar Grafika.
Kartanegara,  Satochid.  1998.  Hukum Pidana  Bagian  Satu.  Jakarta:
Balai Lektur Mahasiswa.
Lilik  Mulyadi.  2002.  Hukum  Acara
Pidana  (Suatu  Tinjauan  Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi dan Putusan Peradilan). Bandung:  PT.  Citra  Aditya
Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Pengantar
Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media
Mertokusumo,  Sudikno.  2005.  Mengenal hukum suatu pengantar.
Yogyakarta: Liberty.
Muladi. 2008. Lembaga Pidana Bersyarat.
Bandung: Alumni.
Moeljatno.  2008.  Asas-Asas  Hukum
Pidana. Bandung: Rineka Cipta. Muladi,  dan  Barda  Nawai  Arief.  1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. Kriminologi.  Bandung:  Pustaka Setia.Prinst, Darwan. 1999.
Hukum  Acara  Pidana  Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1994.  Tindak
Pidana  Tertentu  di  Indonesia. cet : II. Bandung: PT. Eresco. Rahardjo,  Satjipto.  2009.  Penegakan Hukum Suatu Tinjauan
Sosiologis.  Yogyakarta:  Genta
Publishing.
Saleh,  Roeslan.  1993.  Stelsel  Pidana
Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
Sidharta, Arief. 2006. Hukum dan Logika.
Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  1992.  Kesadaran
Hukum dan  Kepatuhan  Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto,  Soerjono.  2005.  Faktor-faktor
yang  Memengaruhi  Penegakan Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto,  Soerjono.  2007.  Pokok-pokok Sosiologi  Hukum.  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada.
Syahrani, Ridhuan. 1999. Rangkaian Intisari  Ilmu  Hukum.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Shant,  Delyana.  1998.  Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Lilik
Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana ,  (Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti.