## PEMBIAYAAN PROGRAM UKM ESENSIAL DI DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE (FINANCING OF ESSENTIAL PUBLIC HEALTH SERVICES PROGRAM AT THE TERNATE HEALTH OFFICE)
Muhammad Agus Mikrajab 1,2 , Eka Denis Machfutra 1
1 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia.
2 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Jakarta, Indonesia. Korespondensi: naufal0817@yahoo.com
Tanggal submisi: 22 Agustus 2022; Tanggal penerimaan: 26 Desember 2022
ABSTRAK Latar belakang : Program UKM Esensial merupakan bagian dari upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan setiap pelayanan kesehatan primer di FKTP. Secara regulasi, pengelolaan Pembiayaan Program UKM Esensial berada di Dinas Kesehatan. Tujuan : Mengelaborasi pembiayaan program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate. Metode : Rancangan studi potong lintang. Studi ini merupakan analisis data sekunder Rifaskes 2019. Unit analisis dari studi ini adalah Pembiayaan Program UKM Esensial. Hasil : Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2017, tertinggi pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 314.321.432 (99,64%) dengan SiLPA 0,36% dan terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.245.373.680 (83,06%) dengan SiLPA 16,94%. Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2018, tertinggi pada ketiga Program dengan realisasi 100% dan SiLPA 0% pada masing-masing Program yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 137.600.000 disusul Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu Rp 92.427.000. Terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.791.007.600 (92,26%) dengan SiLPA 7,74%. Terdapat belanja pegawai, barang dan jasa namun tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial dua tahun terakhir. Secara rata-rata, hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan pembiayaan 44% dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan: Realisasi pembiayaan dan SiLPA pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari 83,06% tahun 2017 naik menjadi 92,26% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 16,94% tahun 2017 turun menjadi 7,74% tahun 2018. Saran : Melaksanakan evaluasi, pengawasan, advokasi, dan koordinasi kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan program UKM esensial serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan program UKM esensial dengan berfokus pada program prioritas nasional yaitu KIA, PTM/PM, dan Gizi.
Kata kunci : Pembiayaan, Program, UKM Esensial; Dinas Kesehatan
ABSTRACT Background : Essential Public Health Services Program (EPHSP) is part of health endeavors that must be held in every primary health care at First Level Health Facility. By regulation, the management of financing for the Essential Public Health Services Program is at the Health Office. Objective: To elaborate on Financing the EPHSP at the Ternate City Health Office. Methods : It was a cross-sectional design. The study analyzed secondary data from Rifaskes 2019, whereas the unit of analysis of this study is Financing for EPHSP. Results : The realization of financing for the EPHSP in 2017, the highest was in the Healthy Environments Development Program, which was IDR 314,321,432 (99.64%) with Time Over Budget Calculation (called SiLPA) 0.36%, and the lowest was in the Maternal and Child Safety Improvement Program, which was IDR 1,245,373,680 (83.06 %) with 16.94% SiLPA. The realization of financing for the EPHSP in 2018 was the highest was in the three programs, with 100% realization and 0% SiLPA in each program, i.e., the Healthy Environment Development Program, which was IDR 137,600,000, followed by Health Promotion and Community Empowerment, which was IDR 115,000,000 and the Nutrition Improvement Program. The community was IDR 92,427,000. The lowest was in the Maternal and Child Safety Improvement Program, IDR 1,791,007,600 (92.26%), with a SiLPA of 7.74%. There are personnel, goods, and services expenditures but no capital expenditures for the last two years in the EPHSP. On average, only the Maternal and Child Safety Improvement Program experienced a 44% increase in financing in the last two years. Conclusion: The realization of financing and SiLPA in the Maternal and Child Safety Improvement Program from 83.06% in 2017 rose to 92.26% in 2018, while SiLPA from 16.94% in 2017 fell to 7.74% in 2018 . Suggestion : Carry out evaluation, supervision, advocacy, and coordination to various parties related to the implementation of the EPHSP as well as synchronization and harmonization of policies for the EPHSP by focusing on national priority programs, namely Maternal and Child Health, NCD/CD, and Nutrition.
Keywords : Financing, Program, Essential Public Health Services, Health Office

## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 11
Artikel Penelitian

## PENDAHULUAN
Sistem Kesehatan merupakan bagian krusial dari pembangunan kesehatan di Indonesia. Sistem Kesehatan yang termaktub dalam regulasi merupakan Sub Sistem Pelayanan Kesehatan. Sub Sistem Pelayanan Kesehatan
pada level Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya Puskesmas meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa upaya kesehatan
Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate: Muhammad Agus Mikrajab., dkk
merupakan salah satu sub sistem yang saling terkait dengan sub sistem pembiayaan kesehatan dan sub sistem lainnya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, peran Upaya Kesehatan terkait upaya kesehatan masyarakat dideskripsikan dalam lima (5) jenis pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh FKTP merupakan urusan konkuren bidang kesehatan sesuai amanat regulasi 1,2 . Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) merupakan dimensi program utama di level FKTP saat ini. Sasaran program UKM adalah keluarga, kelompok, dan masyarakat. pelayanan kesehatan merupakan rangkaian dari keberlangsungan pembangunan kesehatan nasional. Secara garis besar Pelayanan kesehatan terdiri dari dua dimensi utama yaitu upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). UKM dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu UKM Esensial dan UKM Pengembangan. UKM Esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib diadakan dan dilaksanakan setiap  pelayanan  kesehatan  primer  di  FKTP (Puskesmas) meliputi lima (5) jenis pelayanan yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, dan KB, pelayanan gizi dan pencegahan, dan pengendalian penyakit. Sedangkan UKM Pengembangan merupakan upaya kesehatan yang dikembangkan oleh Puskesmas dengan mempertimbangkan keadaan geografis, faktor demografi, faktor sosioantropologi, literasi kesehatan, prioritas masalah kesehatan, ketersediaan SDM, difusi teknologi dan kemampuan fiskal. UKM Pengembangan sangat memungkinkan berbeda antar puskesmas yang berada di dalam Kab/Kota maupun antar Kab/Kota 3–5 . Program UKM Esensial terdiri dari pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Program UKM dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota bidang Kesehatan 3 . Pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa penyelenggaraan UKM di level FKTP, Pasal 61 ayat 1 sumber pendanaan FKTP adalah APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 3,6 . Sangat sedikit studi terdahulu berkaitan dengan pembiayaan pelayanan UKM esensial di Puskesmas bersumber Pemerintah. Sebuah studi menunjukkan bahwa perbedaan substansi dalam biaya penyediaan layanan dasar mulai dari USD 15 di perkotaan Yogyakarta hingga USD 48 di Maluku Utara yang jarang penduduknya. Biaya ini sebagian besar didorong oleh struktur populasi, khususnya
jumlah kelahiran, bayi dan anak serta penyakit utama dengan biaya/prevalensi dan variasi yang tinggi, terutama tingkat gizi buruk 7 . Berdasarkan  data  Dinkes  Kota  Ternate, Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinkes Kota Ternate mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun. Ditambahkan pula bahwa berdasarkan profil, wilayah kerja Dinkes mencakup 11 Puskesmas terdiri dari 4 PKM rawat inap dan 7 PKM non rawat inap 8,9 . Tujuan dari studi ini adalah mengelaborasi pembiayaan program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate tahun anggaran 2017- 2018.

## METODE PENELITIAN
Justifikasi studi adalah berdasarkan kapasitas Fiskal  Indeks  Kota Ternate  tahun  2017-2018 kategori Rendah dan IPKM 2018 rangking 197. Rancangan studi potong lintang. Studi ini merupakan analisis data sekunder Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes)  2019  dimana  pengumpulan  data tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan etik penelitian dari Komisi Etik Badan Litbangkes No.LB.02.01/2/KE.011/2019 tertanggal 21 Januari 2019. Unit analisis dari studi ini adalah Program UKM Esensial yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil studi dan pembahasan terkait pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate dalam dua tahun terakhir disajikan secara detail pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan program UKM Esensial tertinggi pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 314.321.432 (99,64%) dengan SiLPA 0,36% dan terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.245.373.680 (83,06%) dengan SiLPA 16,94%. Realisasi Total Pembiayaan Program UKM esensial yaitu 94,84% dengan SiLPA 5,16% sedangkan Total SiLPA Pembiayaan Program UKM esensial yaitu Rp 589.777.068 dengan SiLPA 10,33%. Merujuk data di atas bahwa tingginya capaian realisasi pembiayaan terkait pada pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat meliputi tiga kegiatan utama yaitu pengkajian pengembangan lingkungan sehat, penyuluhan menciptakan lingkungan sehat, dan verifikasi penilaian incinerator .

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Dalam  RPJMD  2016-2021  Kota  Ternate disebutkan bahwa realisasi pembiayaan 13 Program Strategis Dinas Kesehatan minimal 20% 10 . Merujuk temuan hasil pada Tabel 1 di atas dikatakan bahwa rata-rata realisasi pembiayaan 94,84% artinya realisasi pembiayaan Program Strategis jauh di ambang batas minimal. Namun disisi lain, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak masih cukup tinggi sisa anggaran (SiLPA) yang tidak dimanfaatkan meskipun sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya untuk kegiatan Program KIA atau Program yang berbeda melalui mekanisme penyusunan APBD yang selanjutnya akan dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Kesehatan. Sebuah studi menyebutkan bahwa beberapa penyebab utama tingginya SiLPA dalam pelaksanaan Program KIA adalah transfer dana APBN terlambat dan realisasi di akhir tahun. Untuk dana dekonsentrasi dan APBD dicairkan pertengahan tahun sehingga capaian target program tidak maksimal berdampak pada rendahnya serapan dana yang didistribusikan 11 . Studi lain
Tabel 1. Pembiayaan Program UKM Esensial bersumber APBD Dinkes Kota Ternate Tahun 2017
No Program Alokasi Realisasi SiLPA* Persentase (%) Realisasi SiLPA 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Ma- syarakat 339.770.000 328.430.000 11.340.000 96,66 3,34 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 203.157.710 195.372.244 7.785.466 96,17 3,83 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 315.450.000 314.321.432 1.128.568 99,64 0,36 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.351.897.400  3.331.212.900 20.684.500 99,38 0,62 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir- kan dan Anak 1.499.323.680  1.245.373.680 253.950.000 83,06 16,94 Total Pembiayaan UKM Esensial 5.709.598.790  5.414.710.256 294.888.534 94,84 5,16 Total SiLPA Pembiayaan UKM Esensial 589.777.068 10,33
Ket: * SiLPA = Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
menyebutkan dalam perencanaan pembiayaan KIA mekanisme koordinasi tidak berjalan sesuai harapan meskipun telah berkolaborasi dengan lintas sektoral dan lintas program 12 . Studi di Kota Nunukan melaporkan bahwa proporsi pembiayaan KIA didominasi kegiatan langsung  (74%)  dan  sisanya  kegiatan  tidak langsung (26%). Untuk pembiayaan program KIA bersumber APBD sekitar 75% menyebabkan efektifitas kinerja pembiayaan program KIA dalam meningkatkan target indikator SPM nasional dan penurunan AKI belum optimal 13 . Ditambahkan studi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru diperoleh informasi bahwa hasil pemetaan pembiayaan menunjukkan bahwa proporsi realisasi program kesehatan masyarakat hanya 11,25% dari total anggaran, dimanfaatkan untuk program upaya kesehatan individual sebesar 18,36% namun proporsi terbesar justru untuk program penunjang sebesar 70,39% 14 . Berdasarkan  Tabel  2  bahwa  realisasi pembiayaan program UKM Esensial tertinggi pada ketiga Program dengan realisasi 100% dan SiLPA 0% pada masing-masing Program yaitu
Tabel 2. Pembiayaan Program UKM Esensial bersumber APBD Dinkes Kota Ternate Tahun 2018 No Program Alokasi Realisasi SiLPA* Persentase (%) Realisasi SiLPA 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Ma- syarakat 115.000.000 115.000.000 - 100,00 0,00 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 92.427.000 92.427.000 - 100,00 0,00 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 137.600.000 137.600.000 - 100,00 0,00 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.036.959.500 1.036.509.500 450.000 99,96 0,04 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahir- kan dan Anak 1.941.298.000 1.791.007.600 150.290.400 92,26 7,74 Total Pembiayaan UKM Esensial 3.323.284.500 3.172.544.100 150.740.400 95,46 4,54 Total SiLPA Pembiayaan UKM Esensial 301.480.800 9,07
Ket: * SiLPA = Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate: Muhammad Agus Mikrajab., dkk

## Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu
Rp 137.600.000 disusul  Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu Rp 92.427.000. Terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.791.007.600 (92,26%) dengan SiLPA 7,74%. Realisasi Total Pembiayaan Program UKM esensial yaitu 95,46% dengan SiLPA 4,54% sedangkan Total SiLPA Pembiayaan Program UKM esensial yaitu Rp 301.480.800 dengan SiLPA 9,07%.
Dalam  RPJMD  2016-2021  Kota  Ternate disebutkan  bahwa  realisasi  pembiayaan  13 Program Strategis Dinas Kesehatan diwajibkan mencapai minimal 20% seperti tahun sebelumnya 10 . Selanjutnya, temuan hasil pada tabel  di atas dikatakan bahwa rata-rata realisasi pembiayaan 95,46% atau hanya naik 0,62% artinya realisasi pembiayaan salah satu Program Strategis Nasional tetap jauh dari ambang batas minimal tetapi kenaikan tidak berbeda jauh dalam dua tahun terakhir. Namun disisi lain, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak sisa anggaran yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal masih tetap tinggi.
Hasil studi di atas menunjukkan ada perubahan cukup signifikan terhadap realisasi pembiayaan UKM Esensial dibandingkan tahun 2017 terutama pada 3 Program UKM Esensial terjadi efisiensi pembiayaan Program. Namun perlu diingat perlu perbaikan strategi perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program terutama pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dan mencari akar masalah inefisiensi realisasi pembiayaan program yang masih tinggi dibandingkan program UKM esensial lainnya.
Jenis kegiatan program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak yang terdapat dalam DPPA Perangkat Dinas Kesehatan 2018 meliputi pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita, perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan bagi keluarga kurang mampu, pelacakan dan penanganan ibu resti dan komplikasi di tingkat kelurahan serta penguatan kapasitas tenaga dalam melakukan APN. Semua jenis kegiatan tersebut pembiayaannya sebaiknya sudah dialokasikan dan direalisasikan awal tahun dengan melakukan evaluasi tahun sebelumnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA berkorelasi positif terhadap belanja daerah 15 . Hasil studi lain menunjukkan determinan pembiayaan kesehatan daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 meliputi komitmen daerah, advokasi, kemampuan perencanaan, prioritas masalah kesehatan, pemilihan intervensi program, kemampuan perencanaan, ketersediaan dana perimbangan, lain- lain pendapatan yang sah, informasi alur pembiayaan, dan keseimbangan antara akun pembiayaan namun ketersediaan PAD bukan merupakan determinan pembiayaan kesehatan daerah 16 . Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan menurut jenis belanja tertinggi yaitu belanja barang dan jasa pada Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yaitu Rp 2.870.180.500 dan Terendah jenis belanja pegawai pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 3.600.000. Tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial. Untuk serapan belanja pada lima (5) program UKM Esensial yaitu Rp 5.414.710.256 sedangkan realisasi belanja pada 13 Program strategis Dinas Kesehatan mencapai yaitu Rp 30.508.881.075.-
Tabel 3. Pembiayaan Program UKM Esensial menurut Jenis Belanja Dinkes Kota Ternate Tahun 2017 No Program Alokasi Realisasi Serapan* Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 339.770.000 3.600.000 324.830.000 - 328.430.000 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 203.157.710 38.550.000 156.822.244 - 195.372.244 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 315.450.000 53.220.000 261.101.432 - 314.321.432 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.351.897.400   461.032.400   2.870.180.500 - 3.331.212.900 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.499.323.680 890.500.000 354.873.680 - 1.245.373.680 Total Pembiayaan UKM Esensial 5.709.598.790  1.446.902.400   3.967.807.856 - 5.414.710.256 Total Pembiayaan 13 Program Strategis Dinas Kesehatan (LRA)** 32.646.214.775 2.536.622.400 17.374.293.995  10.597.964.680  30.508.881.075
Ket. * Realisasi Menurut Jenis Belanja, ** LRA = Laporan Realisasi Anggaran

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Jenis kegiatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dalam DPA/ DPPA 2017 mencakup pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, penemuan dan penanganan kasus PTM, fasilitasi Jambore Nasional Eliminasi Malaria, Eliminasi Kusta tahun 2019 dan pembersihan wilayah Briding Place dan penanaman tanaman anti nyamuk. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan menurut jenis belanja tertinggi yaitu belanja barang dan jasa pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Terendah jenis belanja pegawai pada Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yaitu Rp 158.950.000. Tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial. Untuk serapan belanja pada 5 program UKM Esensial yaitu Rp 3.172.544.100 sedangkan realisasi belanja pada  13  Program  strategis  Dinas  Kesehatan mencapai yaitu Rp 25.148.604.870.-
Sebuah studi terkait pola belanja menunjukkan bahwa jenis kegiatan tidak langsung yaitu belanja investasi dan pembiayaan 17 . Studi lain
menyebutkan bahwa dari sisi sumber pembiayaan PKM di dominasi APBD dan APBN. Sejauh ini, Dinas Kesehatan dan PKM berperan utama dalam manajemen pembiayaan dan pelayanan kesehatan sedangkan dari sisi fungsi pembiayaan kesehatan peran utama di bidang urusan pemerintahan dan administrasi juga kegiatan tidak langsung. Hasil studi tersebut ditemukan pula bahwa biaya operasional lebih tinggi dibandingkan pemeliharaan dan investasi, sebaliknya kegiatan UKM dan UKP lebih rendah dibandingkan program pengembangan kapasitas 18 . Program kegiatan berdasarkan tujuan, proporsi belanja terbesar dalam dua tahun terakhir yaitu program pembiayaan kesehatan dari 36,29% tahun 2012 naik menjadi 39,48% tahun 2013 tetapi tahun 2014,  justru proporsi belanja terbesar bergeser pada program administrasi dan manajemen yaitu 30,92% 19 . Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan realisasi belanja Program UKM Esensial rata-rata 61%, hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan 44% dalam dua tahun terakhir.
Tabel 4. Pembiayaan Program UKM Esensial menurut Jenis Belanja Dinkes Kota Ternate Tahun 2018
No Program Alokasi Realisasi Serapan* Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 115.000.000 - 115.000.000 - 115.000.000 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 92.427.000 16.500.000 75.927.000 - 92.427.000 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 137.600.000 22.200.000 115.400.000 - 137.600.000 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.036.959.500 158.950.000 877.559.500 - 1.036.509.500 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.941.298.000  1.128.022.600 662.985.000 - 1.791.007.600 Total Pembiayaan UKM Esensial 3.323.284.500 1.325.672.600 1.846.871.500 - 3.172.544.100 Total Pembiayaan 13 Program Strategis Dinas Kesehatan (LRA)** 30.308.564.600  2.385.922.600 16.190.899.742  6.571.782.528  25.148.604.870 Ket. *Realisasi Menurut Jenis Belanja, ** LRA = Laporan Realisasi Anggaran Tabel 5. Rata-rata Realisasi Belanja UKM Esensial Dinkes Kota Ternate Tahun 2017-2018 No Program Tahun Rata-Rata Realisasi Belanja UKM Esensial 2017 2018 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 328.430.000 115.000.000 221.715.000 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 195.372.244 92.427.000 143.899.622 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 314.321.432 137.600.000 225.960.716 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.331.212.900  1.036.509.500 2.183.861.200 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.245.373.680  1.791.007.600 1.518.190.640 Total 5.414.710.256  3.172.544.100 4.293.627.178
Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate: Muhammad Agus Mikrajab., dkk
Rata-rata realisasi belanja program UKM esensial dalam dua tahun terakhir tertinggi pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  Menular  (Rp.  2.183.861.200)  dan terendah pada Program Gizi Masyarakat (Rp. 143.899.622) sedangkan rata-rata realisasi belanja seluruh program UKM esensial dalam dua tahun terakhir sebesar Rp. 4.293.627.178.-
Keutamaan dari Pembiayaan Program UKM Esensial telah tertuang dalam rencana kerja Pemerintah tahun 2018 dan 2022 disebutkan bahwa terdapat tiga prioritas nasional program kesehatan yaitu  1).  Peningkatan  Kualitas  Ibu  dan Anak yang mencakup kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, dan peningkatan akses pelayanan. 2). Pencegahan dan Penanggulangan penyakit mencakup menyediakan vaksin dan imunisasi dasar, melakukan deteksi dini PTM, dan menyediakan unit pengendalian dan penanggulangan PM. 3). Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mencakup pengawasan pasar sehat, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat), dan Kampanye Hidup Sehat melalui media 20,21 . Ketiga program prioritas nasional tersebut seharusnya menjadi agenda utama Dinas Kesehatan Kota Ternate terkait Pembiayaan UKM esensial Tahun Anggaran 2017-2018.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan studi ini disimpulkan beberapa hal signifikan terkait Pembiayaan UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate sebagai berikut: Realisasi pembiayaan dan SiLPA dalam dua tahun terakhir mengalami perubahan cukup signifikan pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari 83,06% tahun 2017 naik menjadi 92,26% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 16,94% tahun 2017 turun menjadi 7,74% tahun 2018. Untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat  dari  99,64%  tahun  2017  naik  menjadi 100,00% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 0,36% tahun 2017 turun menjadi 0,00% tahun 2018. Pada tahun 2017, Belanja Barang dan Jasa terbanyak pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan paling sedikit belanja Pegawai pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan pada tahun 2018, sebaliknya. Dan tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial dalam dua tahun terakhir.
Secara umum terjadi penurunan realisasi belanja Program UKM Esensial rata-rata 61%,
hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan 44% dalam dua tahun terakhir. Rata-rata realisasi belanja program UKM esensial dalam dua tahun terakhir tertinggi pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan terendah pada Program Gizi Masyarakat.

## SARAN
Saran yang diberikan dari studi ini bersifat rekomendasi adalah evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan prioritas nasional Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak serta melaksanakan monitoring realisasi pembiayaan di level Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Melakukan advokasi dan koordinasi antar lintas sektor dan lintas program untuk memperoleh fakta hambatan penyerapan anggaran dan pemecahan masalah.
Meningkatkan realisasi belanja langsung khususnya Belanja Barang dan Jasa, serta belanja Pegawai pada Program UKM Esensial melalui sinkronisasi program dan kegiatan prioritas nasional dan RPJMD Kota Ternate yang lebih evidence based di level Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan terkait program kesehatan dan UKM esensial yang ada di Pusat dan Daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atas persetujuan studi ini. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada kolega di Kelompok Riset Kesehatan Keluarga, dan Kesehatan Reproduksi yang telah mendukung penyusunan karya ilmiah ini hingga publikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Setneg RI. Perpres No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2012; Available from: https://jdih.setneg.go.id/
2.   Setneg RI. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2014; Available from: https://jdih.setneg.go.id/
3.   Hukor Kemenkes. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta, Indonesia: 2019;
4.   Hukor Kemenkes. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta, Indonesia: 2019;
5.   Setneg RI. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta, Indonesia: 2009;
6.   Setneg RI. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Jakarta, Indonesia: 2018;
7.   Ensor T, Firdaus H, Dunlop D, et al. Budgeting based on need: a model to determine sub- national allocation of resources for health services in Indonesia. Cost Eff Resour Alloc [homepage on the Internet] 2012;10(1):11. Available from: https://doi.org/10.1186/1478- 7547-10-11
8.   Dinkes Kota Ternate. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ternate 2019. Kota Ternate, Malut: 2020;
9.   Dinkes Kota Ternate. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ternate 2020. Kota Ternate, Malut: 2021;
10.  JDIH. Perda Kota Ternate No. 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 [Homepage on the Internet]. Kota Ternate: 2021; Available from: https://jdih.ternatekota. go.id/read.ini?1556593270h9e6um9l5c26eoe h5f5ord
11.  Dodo D, LaksonoTrisnantoro SR. Analisis pembiayaan program kesehatan ibu dan anak bersumber pemerintah dengan pendekatan health account. J Kebijak Kesehat Indones JKKI 2012;1(1):13–23.
12.  Erpan LN, Laksono Trisnantoro T. Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011. J Kebijak Kesehat Indones JKKI 2012;1(1).
13.  Hariyadi M, Hendrartini J, Budiarto MA. Analisis Pembiayaan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Nunukan. J Kebijak Kesehat Indones JKKI
2015;4(3):80–89.
14.  Laksmiarti T, Nugraheni WP. Analisis Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Aru. Bul Penelit Sist Kesehat 2013;16(3):321–329.
15.  Solikin A. Analisis  Flypaper  Effect  pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). J Akunt Dan Bisnis 2016;16(1):11–25.
16.  Harmana T, Adisasmito W. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2006. J Manaj pelayanan Kesehat 2006;9(03):134–145.
17.  Armahedi G, Witcahyo E, Utami S. Analisis Pembiayaan pada Program Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Metode Health Account di Kabupaten Jember. J Ekon Kesehat Indones [homepage on the Internet] 2020;5(1):1–14. Available from: https://doi.org/10.7454/eki. v5i1.3705
18.  Murniati NN, Indrayathi PA, Januraga PP. Analysis of Public Health Centre Financing using the District Health Account (DHA) Model in Karangasem District, Bali, Indonesia. Public Heal Prev Med Arch [homepage on the Internet] 2020;8(1):66–71. Available  from:  https:// ww.phpmajournal.org/index.php/phpma/article/ view/256
19.  Handayani T, Nadjib M. Analisis Pembiayaan Kesehatan Daerah Bersumber Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2012, 2013 dan 2014. J Ekon Kesehat Indones 2017;1(2):35–43.
20.  Setneg RI. Perpres No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun  2018 [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2017; Available from: https://jdih.setneg.go.id/ 21.  Setneg RI. Perpres No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun  2022 [Homepage on the Internet]. Jakarta, Indonesia: 2021; Available from: https://jdih.setneg.go.id/