## A.  PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  perhatian  utama  masyarakat  di  seluruh  dunia,  sehingga perlu  ditangani  dalam  skala  global,  dalam  mengatasi  masalah  tersebut  beberapa negara  menerapkan  sistem  bantuan  kepada  masyarakat  berupa  pelayanan  publik maupun non-pelayanan publik yang dapat diakses tanpa persyaratan, disebut sebagai Unconditional  Cash  Transfer (UCT) dan Conditional  Cash  Transfer (CCT) yang mengharuskan  masyarakat  untuk  memenuhi  beberapa  persyaratan  guna mendapatkan bantuan. Beberapa negara di dunia menerapkan program bantuan CCT

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2023
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2021
1 Shafira Twinsa Diaz, 2 Priyanto Susiloadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
1 shafiratwinsa@gmail.com, 2 priyanto_s@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
PKH  is  a  conditional  cash  transfer  program  by  Indonesian  government  that  focus  on accelerating poverty alleviation on education, health and social welfare. In 2020-2021 PKH policy  change  due  to  the  Covid-19  pandemic  phenomenon,  the  program  implementation transform  from  the  conventional  era  to  the  digitalization  era,  other  problems  is  KPM  not being  right  on  target,  lack  of  awareness  of  KPM  to  be  independent  and  consistent  on program requirements. The purpose of this study to analyze implementation of PKH 2020 - 2021 in Banjarsari District, Surakarta City used George Edward III implementation theory model  specifically  on  four  aspects:  bureaucratic  structure,  disposition,  resources, communication  and  also  reviewing  the  supporting  and  inhibiting  factors  of  PKH implementation.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  with  data  collection  techniques through  interviews,  observation,  and  documentation.  The  technique  of  determining informants  is  by  purposive  sampling  technique,  data  validity  using  a  validity  of  source triangulation,  data  analysis  technique  using  Milles  and  Huberman's  interactive  data analysis.The results of the study show that the implementation of PKH in Banjarsari District through the communication, resources, disposition, and bureaucratic structure aspects has been  running  by  central  and  regional  government  regulations  with  various  changes  in conditions during the Covid-19 pandemic. Supporting factors are support from stakeholders, facility and budget resources and beraucratic structure. Inhibiting factors are the changing of  policies,  KPM  not  being  right  on  target  and  lack  of  awareness  to  be  independent  and consistent  on  program  requirements,  limited  space  for  PKH  facilitators  due  to  Covid-19 pandemic and lack of human resources
Keywords; Policy Implementation, Program Keluarga Harapan (PKH), Poverty
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
karena  dianggap  lebih  memiliki  efek  positif  dalam  pengentasan  kemiskinan, diantaranya adalah Brazil Bolsa Familia dan Bolsa Escola, Mexico Oportunidades dan PROGRESA, Nicaragua Red de Protection Social, Chile Solidario, Columbia Familias en  Acction, Turkey Social  Risk  Mitigation  Project dan  Indonesia  Program  Keluarga Harapan (The World Bank Research, 2009).
Penelitian terdahulu oleh Teresa Molina Millán dkk (2019) dalam The World Bank Research Observer 2019, berjudul Long-Term Impacts of CCT: Review the Evidence menunjukan bahwa implementasi CCT pada bidang pendidikan, keluarga dan pasar tenaga  kerja  di  berbagai  negara  efektif  untuk  jangka  pendek  dan  jangka  panjang. Sebagaimana  penelitian  oleh  Uswatun  Chasanah  dkk  (2021)  yang  berjudul Implementasi PKH di Kecamatan Gayungan Surabaya Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menunjukan bahwa PKH ditinjau dari teori George Edward III (1980) berhasil mengurangi  angka  kemiskinan  pada  masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  era  pandemi Covid-19 terutama pada aspek struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya, namun pada  komunikasi  dianggap  kurang  efisien  dan  efektif  dikarenakan  mengalami pergantian dari komunikasi luring menjadi daring.
Pada mulanya PKH dilaksanakan dalam bentuk pilot project pada tahun 2007 di tujuh  provinsi,  yaitu:  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),  Sulawesi  Utara,  Gorontalo, Sumatera Barat, Jawa Timur, Barat Jawa dan DKI Jakarta. Pada Tahun 2015 PKH mengalami perluasan hingga diimplementasikan di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota  Surakarta.  Program  tersebut  sejalan  dengan  visi  misi  Kota  Surakarta  3WMP yaitu: Waras, Wasis, Wareg, Mapan  dan Papan. Upaya  pemerintah Kota  Surakarta melalui  PKH  dalam  pengentasan  kemiskinan  terus  dijalankan  secara  kontinyu  dan konsisten, hingga tahun 2020 terdapat 18.239 KPM.
Kota Surakarta terdiri dari lima kecamatan, yaitu Banjarsari, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Laweyan. Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah terluas yaitu 33,63%  dari  total  luas  Kota  Surakarta  dengan  luas  kurang  lebih  14,81  km 2 dan memiliki  jumlah  penduduk  163.686  jiwa  dalam  daftar  keluarga  miskin  dan  keluarga sejahtera.  Dari  total  jumlah  tersebut,  terdapat  38.962  keluarga  rentan  risiko  sosial yang  tercatat  sebagai  keluarga  prasejahtera  dan  keluarga  sejahtera  tingkat  I  dan sejahtera  tingkat  II.  Hal  ini  menjadikan  Pemerintah  Kota  Surakarta  memberikan jaminan  sosial  termasuk  PKH  dengan  jumlah  yang  lebih  banyak  di  Kecamatan Banjarsari dibandingkan Kecamatan lainnya.
e-ISSN 2549-9319 Tabel 1. Jumlah KPM PKH Kota Surakarta Tahun 2020 – 2021 No Kecamatan Jumlah KPM Tahun 2020 Tahun 2021 1.  Banjarsari 5.469 5.814 2.  Jebres 4.819 4.930 3.  Laweyan 2.275 2.447 4.  Pasar Kliwon 3.433 3.366 5.  Serengan 1.666 1.682 Jumlah 17.662 18.239
(Sumber: Dinas Sosial Surakarta Data diolah Penulis, 2022)
Pemerintah  mengklaim  PKH  sebagai  program  yang  berhasil  mengentaskan kemiskinan,  menurunkan  angka  kesenjangan  sosial  dan  berpengaruh  besar  pada menurunnya  koefisien  gini.  Berbagai  studi  penelitian  menyimpulkan  PKH  dapat mengentaskan  KPM  dari  rantai  kemiskinan,  meningkatkan  konsumsi  rumah  tangga dan  mampu  mendorong  pemerintah untuk  memperbaiki  sarana  prasarana  bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dilansir dari beberapa sumber, hal ini perlu peninjauan mendalam karena pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan  mengenai  implementasi  PKH,  diantaranya  yaitu  target  penerima bantuan tidak tepat sasaran, rendahnya motivasi KPM melakukan graduasi mandiri, pendistribusian bantuan yang tidak tepat waktu dan minimnya kesadaran KPM untuk konsisten dalam menjalankan persyaratan program seperti rutin mengunjungi fasilitas kesehatan  maupun  fasilitas  pendidikan  dan  ikut  serta  dalam  P2K2.  Situasi tersebut semakin  tidak  kondusif  dikarenakan  fenomena  pandemi Covid-19 pada  tahun  2020 sehingga  beberapa  kebijakan  mengalami  perubahan  dan  implementasi  program mengalami transformasi dari era konvensional menjadi era digitalisasi.

## B.  METODE
Penelitian  yang  digunakan  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif,  metode deskriptif.  Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  adalah  Kecamatan  Banjarsari,  Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dan informasi mengenai PKH dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Kepala Dinas Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Perlindungan  Sosial  di  Dinas  Sosial  Kota  Surakarta, Koordinator PKH, APD PKH, Pendamping PKH dan KPM PKH.  Teknik menentukan informan  agar  tepat  yaitu  dengan  pemilihan  sampel  secara  bertujuan  ( purposive sampling). Validitas triangulasi sumber digunakan sebagai teknik menguji keabsahan
data  dan validitas  data.  Teknik  analisis  data  setelah  memperoleh  berbagai  sumber data  primer  dan  sekunder,  dilanjutkan  dengan  teknik  analisis  data  model  interaktif dengan  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  terus-menerus  sejak  dimulainya pengumpulan data hingga setelah pengumpulan data selesai, yaitu tahapan  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Milles dan Huberman, 2007: 15-21)

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  mengenai  hasil  temuan  data  di  lapangan  terkait  Implementasi  PKH  di Kecamatan  Banjarsari  dibahas  dalam  bab  berikut  berdasarkan  pada  teori  George Edwards  III  (1980)  mengenai  empat  aspek  yang  saling  berhubungan  dan  saling memengaruhi  satu  sama  lain  dalam  implementasi  kebijakan,  yaitu:  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi..

## 1. Aspek Komunikasi (Communication)

## a. Transformasi (Transformation)
Transformasi komunikasi bermakna bahwa kebijakan publik harus tersampaikan kepada  seluruh stakeholder yang  terlibat,  penyampaian  informasi  dapat  dilakukan secara tidak  langsung  atau  secara  langsung  (Edward  III,  1980:  18).  Komunikasi bentuk  transformasi  atau  penyampaian  informasi  kepada  seluruh stakeholder di Kecamatan  Banjarsari  berjalan  lancar  meskipun  dilakukan  melalui  media  dalam jaringan  (daring)  sebagai  salah  satu  cara  menyesuaikan  implementasi  kebijakan ketika  masa  pandemi Covid-19. Transformasi  komunikasi  direalisasikan  dalam sosialisasi  PKH,  yang  diawali  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  mengeluarkan  Surat Ketetapan (SK), kemudian melakukan telekonferensi formal dengan fasilitator PKH di tingkat  Provinsi  dan  Daerah  serta  penggunaan  media  massa  dalam  menyebarkan informasi  terkait  PKH,  sedangkan  sosialisasi  KPM  dilakukan  dalam  bentuk  informal melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi online lainnya oleh pendamping PKH .

## b. Kejelasan (Clarity)
Kejelasan  komunikasi  bermakna  bahwa  kebijakan  publik  yang  ditrasmisikan dapat  diterima  dengan  jelas  mengenai  substansi  dan  segala  informasinya.  Apabila tidak tersampaikan dengan jelas, implementasi kebijakan tidak maksimal, tidak efektif dan efisien (Edward III, 1980: 26). Kejelasan komunikasi dalam implementasi PKH di Kecamatan  Banjarsari  tersampaikan  dengan  jelas  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh
stakeholder , terutama informasi mengenai perubahan peraturan sebelum dan selama pandemi Covid-19 yang  diatur  dalam “ Surat Keputusan  Direktur  Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/BS.02.01/4/2020 tentang Indeks dan Faktor  Penimbang  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). ” Perubahan  yang  terjadi  antara  lain  adalah syarat penerima bantuan, cara pendampingan KPM, dan cara distribusi bantuan tunai maupun non-tunai.
c. Konsistensi (Consistency)
Konsistensi  bermakna  bahwa  kebijakan  publik  harus  konsisten  dan  tidak bertentangan  dengan  kebijakan  yang  lain,  agar implementors dapat  menjalankan kebijakan  dengan  efektif  dan  efisien  (Edward  III,  1980:  40).    PKH  di  Kecamatan Banjarsari  diimplementasikan  sejak  2015  dan  masih  konsisten  diberlakukan  hingga kini,  menunjukan  PKH  sebagai  program  dari  pemerintah  pusat  tidak  bertentangan dengan seluruh kebijakan pemerintah Kota Surakarta yang tetuang pada “ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 mengenai visi misi Kota Surakarta, ” lebih jelasnya  mengenai  misi  3WMP (Waras,  Wasis,  Wareg,  Mapan,  Papan) PKH  telah memenuhi aspek tersebut terutama pada aspek Wareg dikarenakan bantuan berupa tunai, non- tunai  dan  pendampingan  sehingga  mendukung  pemenuhan  kebutuhan dasar  dan  kesejahteraan  ekonomi,  yang  berdampak  positif  pada  aspek  yang  lain seperti Waras, Wasis, Mapan dan Papan.

## 2. Aspek Sumber Daya (Resources)

## a.  Sumber Daya Manusia (Human Resources)
SDM  PKH  Kecamatan  Banjarsari  sudah  sangat  memadai  sesuai  pada “ Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya  Manusia  Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial ” dan “ SK  Peraturan  Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/KP.05.03/10/2020 ” tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Jumlah fasilitator PKH dapat dilihat pada tabel berikut:
e-ISSN 2549-9319 Tabel 2. Jumlah Fasilitator PKH Kota Surakarta No Fasilitator PKH Kota Surakarta Jumlah (jiwa) 1. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta ” 1 2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial Kota Surakarta 1 3. Kasie Perlindungan Sosial Kota Surakarta 1 4. Koordinator PKH Kota Surakarta 1 5. Administrator Pangkalan Data (APD) Kota Surakarta 2 6. Pendamping PKH Kota Surakarta 32 Jumlah 38
(Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta, Data diolah Penulis, 2022)
Pada tahun 2020 – 2021 masa pandemi Covid-19 terdapat banyak penambahan jumlah  KPM,  di  Kota  Surakarta  mencapai  18.239  KPM  dengan  jumlah  pendamping sejumlah  32  orang.  Khususnya  di  Kecamatan  Banjarsari,  jumlah  pendamping  PKH sejumlah 15 orang, sedangkan KPM berjumlah 5.814 keluarga, sehingga setiap satu pendamping harus mendampingi sekitar 400 KPM. Meskipun implementasi PKH tetap dapat  berjalan,  namun  hal  ini  tetap  berpengaruh  pada  kurang  maksimalnya implementasi PKH.

## b.  Sumber Daya Anggaran (Financial Resources)
Nominal  bantuan  yang  diterima  KPM  tergantung  pada  jenis  komponen  yang dimiliki, secara detail mengenai nominal bantuan tunai, dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3. Nominal Bantuan Tunai KPM PKH Tahun 2020 – 2021 No Kategori/ Komponen Jumlah Bantuan per Tahun 1. Kategori Ibu hamil/ nifas Rp. 3.000.000,00 2. Kategori anak usia 0 – 6 tahun Rp. 3.000.000,00 3. Kategori pendidikan SD/ Sederajad Rp.    900.000,00 4. Kategori pendidikan SMP/ Sederajad Rp. 1.500.000,00 5. Kategori pendidikan SMA/ Sederajad Rp. 2.000.000,00 6. Kategori disabilitas berat Rp. 2.400.000,00 7. Kategori lanjut usia Rp. 2.400.000,00 (Sumber: Kementerian Sosial RI (https://kemensos.go.id/))
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
Pada  tahun  2020 –  2021  anggaran  PKH  mengalami  kenaikan  dikarenakan jumlah KPM yang bertambah. Realisasi penyaluran dana PKH Kecamatan Banjarsari dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Realisasi Penyaluran Bantuan Tunai PKH Kecamatan Banjarsari
Tahap I – IV Tahun 2020 – 2021 Tahun Tahap KPM PKH Realisasi Dana 2020 I (Januari – Maret) 4.701 Rp      3.454.625.000 II 4.808 Rp      3.496.700.000 April 5.411 Rp      1.291.061.000 Mei 5.450 Rp      1.304 326.000 Juni 5.451 Rp      1.313.107.000 Juli 5.434 Rp      1.315.953.000 Agustus 5.333 Rp      1.297.919.000 September 5.219 Rp      1.299.330.000 IV (Oktober – Desember) 5.469 Rp      4.081.050.000 Jumlah Rp    18.854.071.000 2021 I (Januari – Maret) 5.203 Rp.     3.627.900.000 II (April – Juni) 5.482 Rp.     3.890.950.000 III (Juli – September) 5.921 Rp.     3.941.850.000 IV (Oktober – Desember) 5.814 Rp.     4.088.150.000 Jumlah Rp.   15.548.850.000
(Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta (Data diolah Penulis, 2022))
Pada  tahun  2020  terjadi  perubahan  peraturan  dalam  penyaluran  dana  yang mulanya  dilakukan  setiap  tiga  bulan  sekali  menjadi  satu  bulan  sekali  namun  tanpa perubahan nominal bantuan. Sumber daya anggaran untuk implementasi PKH sudah mencukupi,  terutama  anggaran  untuk  KPM.  Pada  tahun  2020  anggaran  yang tersalurkan di Kecamatan Banjarsari senilai 18.854.071.000 rupiah, sedangkan pada tahun  2021  senilai  15.548.850.000  rupiah. Jumlah  nominal  yang  mengalami penurunan  bukan  karena  bantuan  pemerintah  yang  menurun  namun  dikarenakan KPM  mengalami  graduasi non- komponen  maupun  graduasi  mandiri.  Data  yang diperoleh dari Dinas sosial merupakan laporan dari Pendamping PKH beserta Bank BNI  selaku  Bank  HIMBARA,  dikarenakan  bantuan  tunai  didistribusikan  langsung kepada  KPM  melalui  KKS  kemudian  dicairkan  melalui  Bank.  Koordinasi  dengan instansi lain menjadikan fasilitator tidak kewalahan dalam proses distribusi bantuan.

## c.  Sumber Daya Peralatan (Facility Resources)
Sarana  dan  prasarana  fasilitas  PKH  Kota  Surakarta  khususnya  di  Kecamatan Banjarsari  difasilitasi  oleh  Kementerian  Sosial  dan  Dinas  Sosial  Surakarta  dengan kondisi  yang  baik  dan  mencukupi.  Secara  detail  mengenai  berbagai  fasilitas  PKH dipaparkan pada tabel berikut:
Tabel 5. Sumber Daya Peralatan PKH Kota Surakarta
No Jenis Fasilitas Jumlah 1. Sekretariat PKH Kota dan Kecamatan 6 2. Handphone 42 3. Laptop 42 4. Komputer 3 5. Printer 6 6. Proyektor 6 7. Scanner 1 8. Seragam Disesuaikan kebutuhan 9. Alat tulis kantor (ATK) Disesuaikan kebutuhan
(Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta (Data diolah Penulis, 2022))
Fasilitas yang didapatkan fasilitator PKH sudah mencukupi untuk melaksanakan implementasi PKH. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara fasilitator PKH di tingkat  Kota  dan  tingkat  Kecamatan,  yaitu  pada  ruang  sekretariat  PKH  Kecamatan yang cenderung lebih kecil dan berada pada satu gedung yang sama dengan Kantor Kecamatan,  kemudian  jumlah  proyektor  yang  hanya  disedikan  satu  buah  pada  tiap kecamatan sehingga  harus digunakan bergantian. Perbedaan tersebut dikarenakan kebutuhan antara fasilitator PKH di tingkat Kota yaitu Koordinator Kota dan APD PKH lebih  membutuhkan  banyak  peralatan  elektronik  untuk  mengolah  data  dan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial dan instansi lain yang terkait, sedangkan fasilitator  tingkat  Kecamatan  yaitu  pendamping  PKH,  lebih  mengutamakan pendampingan  langsung  dengan  KPM.  Fasilitas  yang  diterima  oleh  KPM  adalah berupa KKS dan juga pendamping PKH selaku fasilitator.

## d.  Sumber daya Informasi dan Kewenangan
Sumber  daya  informasi  dan  kewenangan  dalam  melaksanakan  implementasi PKH  tertuang  dalam “ Peraturan  Menteri  Sosial  No.  1  tahun  2018  tentang  PKH, ” bersumber dari Kementerian Sosial yang kemudian di disposisikan ke tingkat Provinsi, tingkat  Kabupaten/  Kota  hingga  sampai  pada  lingkup  terkecil  yaitu  Kecamatan,
informasi tersebut dapat diterima, dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh fasilitator  PKH.  Masing-masing  fasilitator  PKH  memiliki  peran  dan  wewenang  yang berbeda  namun  saling  berkaitan  dan  bersinergi.  Pada  tingkat  tertinggi  yaitu  Kepala Bidang  Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Perlindungan  Sosial,  Dinas  Sosial  Surakarta berwenang  dan  bertanggungjawab  terhadap  berbagai  bidang  yang  dibawahinya, memberikan tugas, arahan, membimbing karyawan dalam melaksanakan tugas serta melakukan koordinasi dan konsultasi secara vertikal maupun horizontal. Kewenangan Koordinator PKH Kota Surakarta adalah mengelola SDM terutama pada pendamping PKH,  menjadi  penghubung  komunikasi  antara  Kementerian  Sosial  dengan  Kota Surakarta  hingga  pada  setiap  Kecamatan  serta  menjalankan  program  sesuai peraturan.  Kewenangan  APD  PKH  adalah  mengolah  data  PKH  dari  Kementerian Sosial  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis  kemudian  didistribusikan  kepada  pihak yang  membutuhkan  data  dan  menyerahkan  kembali  laporan  tersebut  kepada Kementerian Sosial. Kewenangan Pendamping PKH adalah melakukan pendampingan kepada KPM.

## 3. Aspek Disposisi (Disposition/ Attitude)
a. Pengangkatan Pelaksana (Staffing Bureaucracy)
Disposisi  akan  memunculkan  hambatan  pada  implementasi  kebijakan  ketika kebijakan publik yang ditetapkan tidak dilaksanakan oleh implementors, oleh sebab tersebut,  pemilihan implementors diutamakan  pada  individu  yang  berdedikasi  tinggi pada kebijakan, khususnya yang berorientasi pada kepentingan publik (Edward, 1980: 98). Fasilitator PKH Kota Surakarta, terutama untuk Koordinator Kota, APD PKH dan pendamping  PKH  telah  melalui  proses  rekrutmen  yang  transparan,  objektif  dan akuntabel  sesuai  dengan “ Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  15  Tahun  2017  tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ” dan “ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. ” Proses rekrutmen SDM diharapkan dapat memperdalam tiga elemen dasar tentang pengetahuan (cognition), pendalaman (comprehension) dan pemahaman (understanding) kebijakan  publik  sehingga  memunculkan  sikap  penerimaan (acceptance). Secara  detail  mengenai  alur  rekrutmen SDM  PKH  dipaparkan  pada bagan berikut:
Gambar 1. Alur Rekrutmen SDM PKH
(Sumber: Kementerian Sosial RI (Data diolah Penulis, 2022))

## b.  Insentif (Incentive)
Masalah mengenai sikap implementors berupa acuh tak acuh (neutrality) dan penolakan (rejections) seringkali muncul, terdapat berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut,  diantaranya  adalah  melakukan  pemberian  insentif. Pada  dasarnya  setiap individu  melakukan  tindakan  berdasarkan  pada  kepentingan  pribadi,  oleh  sebab  itu policy  maker memanipulasi  insentif  untuk  mempengaruhi  tindakan implementors (Edward,  1980:  107). fasilitator  PKH  terutama  yang  merupakan  delegasi  dari Kementerian Sosial, seperti Koordinator Kota, APD PKH dan Pendamping PKH tidak mendapatkan  insentif  khusus  dari  Kementerian  Sosial.  Namun  di  Kota  Surakarta, fasilitator  PKH  mendapatkan  insentif  komplementer  dari  Dinas  Sosial  Surakarta berupa honor transport yang diberikan satu kali per tiga atau enam bulan, bertujuan untuk  menunjang  implementasi  PKH.  Meskipun  tidak  ada  insentif  khusus,  kinerja fasilitator PKH tidak mengalami degradasi.

## 4.  Aspek Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
a. Standart Operating Procedure (SOP)
SOP  merupakan  tuntutan internal birokrasi  yang  menetapkan  kesamarataan waktu,  sumberdaya  dan  kebutuhan.  SOP  akan  mempengaruhi  disposisi implementors. Kejelasan  mengenai  standar  operasional  terkait  mekanisme pelaksanaan,  distribusi  tugas  pokok,  fungsi,  kewenangan  dan  tanggungjawab  akan mempermudah  seluruh  pihak  melaksanakan  kebijakan  (Edward,  1980:  125).  SOP
Pendaftaran Online melalui website resmi Kementerian Sosial
“ https://sdmpkh.kemensos.go.id/rekrutmen/index.pkh ”
Seleksi administrasi (umum dan khusus) disesuaikan kuota kebutuhan
Ujian tertulis dan wawancara
Seleksi perangkingan hasil ujian disesuaikan kuota kebutuhan
Pengumuman finalisasi penerimaan SDM PKH
PKH di seluruh Indonesia berpedoman pada _ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan, ” namun  dikarenakan  pandemi Covid-19 maka terdapat beberapa penyesuaian dalam SOP PKH, yang telah dijelaskan pada Buku Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020 – 2021 yang secara resmi diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada website kemensos.go.id. Berikut merupakan SOP PKH sebelum dan sesudah pandemi Covid-19:
Gambar 2. Standar Operasional Procedure (SOP) PKH Tahun 2007 – 2020
(Sumber: Kementerian Sosial RI ( https://kemensos.go.id/) )
Gambar 3. Standar Operasional Procedure (SOP) PKH Tahun 2020 – 2021
(Sumber: : Kementerian Sosial RI (Data diolah Penulis, 2022))

## b. Fragmentasi (Fragmentation)
Fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab kepada badan organisasi berbeda. Semakin terfragmentasi suatu birokrasi maka implementors membutuhkan koordinasi  yang  intensif  agar  tidak  memunculkan  distorsi  komunikasi,  distorsi implementasi  dan  perubahan  yang  tidak  diinginkan  (Edward,  1980:  134).  Beberapa instansi yang terlibat dalam implementasi PKH Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yaitu dari Kecamatan, Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Perbankan. Masing-masing instansi memiliki peran yang berbeda. Pertama Dinas Sosial,  merupakan  instansi  utama  dibawah  Kementerian  Sosial,  bertanggungjawab penuh terhadap implementasi PKH di Kota Surakarta. Kedua, Kelurahan, Kecamatan dan RT/RW berkontribusi memberikan data KPM secara detail mengenai nama, lokasi tempat  tinggal  dan  komponen  maupun  kondisi  sebenarnya  dari  KPM.  Ketiga, perbankan khususnya Bank BNI sebagai pihak penyalur bantuan tunai kepada KPM melalui KKS. Keempat, pihak sekolah selaku fasilitas pendidikan yang berkaitan pula dengan  Dinas  Pendidikan  berperan  dalam  memberikan  data  mengenai  konsistensi KPM  komponen  pendidikan  tingkat  SD/SMP/SMA.  Kelima,  pihak  puskesmas  dan posyandu  selaku  fasilitas  kesehatan  yang  berkaitan  pula  dengan  Dinas  Kesehatan berperan dalam memberikan data mengenai konsistensi KPM komponen kesehatan lansia,  ibu  hamil,  balita  dan  penyandang  disabilitas  berat.  Seluruh  birokrasi  yang terfragmentasi  pada  implementasi  PKH  dapat  saling  berkoordinasi  dan  bersinergi dengan  baik,  tidak  ada  indikasi  distorsi  komunikasi,  distorsi  implementasi  maupun perubahan  yang  tidak  diinginkan  seperti  misinformasi  dan  miskonsepsi  yang mengarah pada penyimpangan tujuan PKH.

## 5.  Faktor Pendukung Implementasi PKH
Faktor pendukung implementasi PKH pada tahun 2020 – 2021 masa pandemi Covid-19 yaitu: Pertama, dukungan dari berbagai stakeholder yang terlibat, mulai dari instansi  seperti  Dinas  Sosial,  Kelurahan,  Kecamatan,  RW/RT,  Dinas  Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perbankan, Sekolah, Puskesmas atau Posyandu, seluruh fasilitator PKH  hingga  masyarakat.  Kedua,  fasilitas  yang  disediakan  oleh  Kementerian  Sosial dan  Dinas  Sosial  Kota  Surakarta  berupa  sekretariat  PKH, handphone, laptop, komputer,  printer,  proyektor, scanner, seragam  dan  perlengkapan  ATK  yang mendukung  fasilitator  dalam  mengolah  data,  mendistribusikan  data  dan
berkomunikasi dengan KPM. Ketiga: sumber daya anggaran, gaji , insentif dan BPJS- TK kepada fasilitator PKH.yang telah diatur oleh Kementerian Sosial.

## 6.  Faktor Penghambat Implementasi PKH
Faktor penghambat implementasi PKH pada tahun 2020 – 2021 masa pandemi Covid-19, yaitu pertama, KPM yang tidak melalui proses validasi data mengakibatkan target  tidak  tepat  sasaran,  selain  daripada  itu  KPM  Perluasan  tidak  sepenuhnya paham akan hak dan kewajibannya. Kedua, KPM tidak segera melakukan graduasi mandiri  menyebabkan  berkurangnya  kuota  untuk  penambahanan  KPM  yang sebenarnya lebih layak. Ketiga, ruang gerak fasilitator sangat terbatas karena WFH (Work from Home) sehingga pendampingan, sosialisasi dan pemberian materi kepada KPM  tidak  maksimal,  terutama  apabila  KPM  tidak  memiliki HP ataupun  HP  tidak support untuk  aplikasi WhatsApp. Keempat,  penambahan  KPM  tidak  diimbangi dengan penambahan pendamping PKH sehingga kekurangan SDM.

## D.  SIMPULAN
Kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian implementasi PKH di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
1. Aspek Komunikasi ditinjau dari transformasi berupa sosialisasi dilakukan melalui media daring, kejelasan tentang perubahan peraturan PKH sebelum dan selama pandemi Covid-19 berpedoman  pada “ SK  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/BS.02.01/4/2020. ” Konsistensi PKH diimplementasikan  sejak  tahun  2015  hingga  kini  tanpa  bertentangan  dengan kebijakan pemerintah Kota Surakarta.
2. Aspek  sumber  daya  ditinjau  dari  SDM  PKH  sesuai  pada “ Peraturan  Menteri Sosial  Nomor  15  Tahun  2017 ” dan “ SK  Peraturan  Direktur  Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/KP.05.03/10/2020, ” hanya saja tidak  sebanding  dengan  jumlah  KPM  yang  terlalu  banyak.  Sumber  daya anggaran  sudah  mencukupi,  terutama  anggaran  bagi  KPM.  Sumber  daya peralatan  atau  fasilitas  yang  diterima  oleh  fasilitator  PKH  dan  KPM  sudah mencukupi dengan kondisi yang baik. Sumber daya informasi dan kewenangan dapat diterima, dipahami dan dijalankan oleh seluruh fasilitator PKH sesuai pada “ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. ”
3. Aspek  disposisi  ditinjau  dari  pengangkatan  pelaksana  fasilitator  PKH  telah melalui  proses  rekrutmen  yang  transparan,  objektif  dan  akuntabel sesuai “ Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 ” dan “ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. ” Kementerian Sosial tidak menganggarkan Insentif khusus  bagi  fasilitator  PKH,  namun  Dinas  Sosial  Surakarta  memberikan anggaran insentif, sehingga kinerja fasilitator PKH tidak mengalami degradasi.
4. Aspek  struktur  birokrasi  ditinjau  dari  SOP  PKH  berpedoman  pada “ Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  1  Tahun  2018, ” beberapa  hal  mengalami  penyesuaian akibat pandemi Covid-19, yang diatur pada Buku Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020 – 2021 . Fragmentasi atau instansi yang terlibat dalam implementasi PKH antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW,  perbankan, sekolah, puskesmas dan posyandu, meskipun memiliki  peran  yang  berbeda  satu  sama  lain,  namun  instansi  tersebut  saling berkoordinasi dan bersinergi dalam implementasi PKH.
5. Faktor pendukung implementasi PKH di Kecamatan Banjarsari, yaitu: pertama, dukungan stakeholder yang saling bersinergi. Kedua, fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Surakarta. Ketiga, sumber daya anggaran, gaji , dan insentif kepada fasilitator PKH.
6. Faktor penghambat implementasi PKH di Kecamatan Banjarsari, yaitu: pertama, KPM Perluasan yang tidak melalui proses validasi data memunculkan KPM tidak tepat sasaran dan kurang memahami hak dan kewajibannya. Kedua, minimnya kesadaran KPM melakukan graduasi mandiri. Ketiga, kekurangan SDM terutama Pendamping  PKH,  terlebih  lagi  ruang  gerak  fasilitator  sangat  terbatas  karena WFH (Work from Home) sehingga pelaksanaan pendampingan, sosialisasi dan pemberian materi P2K2 berjalan kurang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Kota  Surakarta  dalam  Angka. Surakarta:  BPS Surakarta.
Bappenas. (2017). Pilar Pembangunan Sosial.
Chasanah,  U.,  Novitasari,  T.,  Nabila,  S.,  &  Wahyudi,  K.  E.  (2021).  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya pada Era Adaptasi  Kebiasaan  Baru. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi,  2 (5),  886-896. doi:10.36418/jist.v2i5.156
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial dan  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia.  (2021). Pedoman  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 - 2024.
Dunn,  W.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fiszbein, A., Schady, N., Ferreira, F., Grosh, M., Keleher, N., Olinto, P., & Skoufias, E.  (2009). Conditional  Cash  Transfer  Reducing  Present  and  Future  Poverty. Washington DC: The World Bank.
Horn,  C.  E.,  Baumer,  D.  C.,  &  Gormley  Jr.,  W.  (2001). Politics  and  Public  Policy. Washington DC: CQ Press.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020) Program Keluarga Harapan Retrieved from https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
Miles,  M.,  &  Hubberman,  A.  (2007). Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Millán, T. M., Barham, T., Macours, K., Maluccio, J. A., & Stampini, M. (2019). Long- term impacts of conditional cash transfers: Review of the evidence. World Bank Research Observer , 34 (1), 119 –159. doi: 10.1093/wbro/lky005
Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan  Publik  di  Negara-negara  Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurkse,  Ragnar.  (1963). Masalah  Pembentukan  Modal  di  Negara-negara  Jang sedang Membangun. Djakarta: Bhratara.
R. Dye, T. (1972). Understanding Public Policy. United States of America: Prentice- Hall.
Subarsono  A.  G.  (2016). Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syahruddin. (2020). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  (2018).  Program  Bantuan Pemerintah  untuk  Individu,  Keluarga  dan  Kelompok  Tidak  Mampu  Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi. Jakarta Pusat: TNP2K
Todaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita. Worldbank. (2006). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. The World Bank, 112 (483).

## Dokumen Perundangan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor:
02/3/BS.02.01/4/2020  tentang  Indeks  dan  Faktor  Penimbang  Bantuan  Sosial Program  Keluarga  Harapan  dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) Tahun 2020.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor:
03/3/BS.02.01/10/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Graduasi  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran  Bantuan  Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021.
Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021
Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kota Surakata
Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/KP.05.03/10/2020  tentang  Kode  Etik  Sumber  Daya  Manusia  Program Keluarga Harapan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  15  Tahun  2017  tentang  Standar  Nasional  Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan Fakir Miskin