## PROFESIONALISME APARATUR DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA
(STUDI KASUS DI KANTOR DESA JATINOM KABUPATEN BLITAR)
Jihan Sabrina Sri Umiyati Wildan Taufik Raharja Universitas Hang Tuah Surabaya sabrinajihan25@gmail.com

## Abstract
Jatinom Village Apparatus organizes the public services in Blitar Regency. This  study  aims  to  analyze  the  professionalism  of  village  officials  in  the  Jatinom village  office  in  Blitar.  The  research  uses  qualitative  method  with  a  case  study approach. Data collection uses observation, interview, documentation with data collection techniques, presentation, condensation, and conclusions. There are four indicators  to  measure  the  professionalism  of  the  village  apparatus,  namely  1) Competence 2) Effectiveness 3) Efficiency 4) Responsible. With six sub indicators, namely Skills, Knowledge, Quantity, Quality, and Time. The results showed that the Professionalism of the Village Apparatus in Organizing Public Services in Jatinom Village  Office.  There  were  two  professional  sub-indicators,  namely  skills  and knowledge.  Village  officials  have  good  public  speaking.  However,  there  are  four sub-indicators, namely quantity, quality, time, and responsibility, such as the staffs do not have a set of target time, have different work experiences that affect service quality, and do not obey the working hours.
Keywords: Public services, profesionalism

## I. Pendahuluan
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus meningkatkan profesionalime aparatnya dalam pelayanan publik (Marlianti, 2013;  Porajow  et  al.,  2018).  Oleh  sebab  itu  perlu  diperhatikan  dan  ditingkatkan dalam  organsisasi  sektor  publik  untuk  menjalankan  setiap  tugas  dan  tanggung jawabnya. Menurut (Oroh et al., 2017) Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh  tingkat  kemampuan  pegawai  yang  tercemin  dalam  perilaku  sehari-hari. Profesionalisme  merupakan  cerminan  kemampuan,  keterampilan,  dan  keahlian aparatur  yang  dapat  berjalan  efektif apabila  didukung  dengan  kesesuaian  tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi, dan  responsifitas  dari  aparatur  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya (Tumangkeng,  2015).  Profesionalitas  sangat  ditentukan  oleh  kompetensi  dan
keterampilan  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan  menurut  bidang  tugas  dan tingkatan masing-masing (Junaidie, 2013).
Penyelenggaran  pemerintahan  desa  yang  baik  dan  ideal  akan  sangat berpengaruh  dalam  keberlangsungan  desa,  apalagi  juga  telah  dijelaskan  tentang kewenangan desa terkait anggaran dana desa dan pemberian pelayanan masyarakat desa  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Pemerintahan  desa  bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini memiliki fungsi dalam  penyusunan  kebijakan  dan  pengkoordinasian  dalam  pelaksanaan  tugas satuan kerja perangkat desa sehingga keberadaannya memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada  suatu desa. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan unsur mendasar antara lain unsur pofesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan.
Pelayanan  masyarakat  menjadi  suatu  tolok  ukur  kinerja  pemerintah. Masyarakat  dapat  menilai  langsung  kinerja  pemerintah  berdasarkan  kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana  keberhasilan  dalam  membangun  kinerja  pelayanan  publik  secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di  mata  masyarakatnya  (Sutopo,  2014).  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, keberadaan pemerintah atau sering disebut birokrasi tidak lain adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance)  secara  terus  menerus.  Upaya  untuk mewujudkan  good  governance  memerlukan  unsur  profesionalisme  dari  aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Terutama pada permasalahan profesionalisme  aparat  desa  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan. Profesionalisme menurut Sedarmayanti dalam (Oroh et al., 2017) Profesionalisme adalah  pilar  yang  akan  menempatkan  birokrasi  sebagai  mesin  efektif  bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik dengan  pengukuran  profesionalisme  yaitu  kompetensi,  efektivitas,  dan  efisiensi serta bertanggung jawab.
Keberadaan  aparat  desa  yang  juga  diserahi  tugas  dibidang  administrasi, termasuk  posisi  yang  sangat  penting  karena  sebagai  aparatur  pemerintahan  yang paling bawah. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari- hari, terutama yang berhubungan dengan masyarakat langsung untuk memberikan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut untuk profesional dan  memiliki  kemampuan  yang  optimal  agar  memperlancar  pelaksanaan  tugas pemerintahan  khususnya  dalam  pelayanan  publik  yang  berhubungan  langsung dengan  masyarakat. Menurut  (Raharja  et  al.,  n.d.)  aparatur  desa  harus  memiliki kompetensi yang cukup, terutama pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap.
Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung  dengan  masyarakat,  tentunya  mempunyai  hubungan  yang  lebih  dekat dengan  masyarakat.  Selain  itu,  desa  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  dengan  berpedoman  pada  keanekaragaman, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 49 tentang perangkat desa, juga dalam Permendagri No. 6 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi sekretaris desa. Karena itu, Desa diharapkan dapat  meningkatkan  pelayanan  publik,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal Desa yang di atur dalam Permendagri No 2 tahun 2017. Dengan adanya kejelasan tentang aturan  penyelenggaraan  desa  dan  juga  kejelasan tentang  status  desa,  maka  dapat diasumsikan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengurus keberlangsungan desa dengan segala potensi dan keberagaman yang dimiliki oleh desa (Mahardika & Suseno, 2018).
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya  merupakan  implikasi  dari  fungsi  aparat  negara  sebagai  pelayan masyarakat.  Karena  itu,  kedudukan  aparatur  pemerintah  dalam  pelayanan  umum (public  services)  sangat  strategis  karena  akan  sangat  menentukan  sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang  dengan  demikian  akan  menentukan  sejauhmana  negara  telah  menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Jatinom Kabupaten Blitar,  alasan  pemilihan  lokasi  tersebut  karena  menurut  peneliti  aparatur  desa  di kantor  Desa Jatinom  Kabupaten  Blitar masih  belum  maksimal  dalam melakukan tugasnya dalam melayani pelayanan publik.
Tabel Data Masyarakat Melakukan Pelayanan
Periode Bulan Januari - November 2020
Seperti  yang  tertera  pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  data  masyarakat  yang melakukan  pelayanan  publik  dari  bulan  Januari-November  sebanyak  769  orang yang  mana  rata-rata  tiap  bulan  sebanyak  70  orang  yang  melakukan  pelayanan publik. Hal ini jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada di kantor Desa Jatinom  hanya  2  orang  yang  berada  di  bagian  pelayanan  publik  sehingga  dinilai kurang  maksimal  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  desa  Jatinom Kabupaten  Blitar,  dapat  dilihat  dari  jumlah  pelayanan  yang  selesai  bahwa profesionalisme  aparat  desa  Jatinom  masih  kurang  bertanggung  jawab  dalam menyelesaikan pelayanan publik, aparatur desa Jatinom masih terdapat kekurangan dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa  terutama  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  didapati  seringkali  staff  bagian  administrasi  dan kepala  desa  tidak  ada  ditempat  pada  saat  jam  kerja  sehingga  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  seperti  pembuatan  surat  keterangan  kartu  tanda penduduk (KTP), surat keterangan akte kelahiran dan lain sebagainya berlangsung tidak  efektif  dan  belum  maksimal  sehingga  mempersulit  masyarakat  dalam mengurus kepentingan mereka.
Dari  segi  pelayanan  yang  ada,  seringkali  terjadi  ketidaktepatan  jam  kerja dan  waktu  dalam  pengurusan  surat-surat,  dokumen  ataupun  urusan  masyarakat yang lainnya, yang sebenarnya bisa selesai dengan cepat tapi menjadi lambat akibat aparatur desa yang masih kurang bertanggung jawab dan juga sumber daya manusia aparatur  desa  yang  kurang  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  maksimalnya pelayanan publik di Desa Jatinom Kabupaten Blitar.
Kantor  Desa  merupakan  ujung  tombak  terutama  dalam  pemberian pelayanan kepada masyarakat dan tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan  kondisi  pelayanan  yang  relatif  belum  memuaskan.  Baik  buruknya pelayanan  yang  diberikan  sangat  ditentukan  oleh  aparatur  pemerintah  yang profesional.  Kantor  Desa  sebagai  organisasi  instansi  pemerintah  yang menyelenggarakan  pelayanan  publik  (E-KTP,  KK,  Akte  Kelahiran/  Kematian, Surat  Tanah/Ahli  Waris,  dan  kebutuhan  lainnya)  juga  dituntut  bekerja  secara profesional serta mampu secara cepat merespon aspirasi dan tuntutan publik dan perubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja birokrasi yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat yang semakin pesat menjadi kewajiban aparatur  desa  berkarya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk meningkatkan profesionalisme.

## II. Landasan Teori
Webster  dictionary  dalam  (Tumangkeng,  2015)  Istilah  profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa Inggris professio memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science  and  usually  involving  mental  rather  than  manual  work,  as  teaching, engineering,  writing,  etc.  (suatu  pekerjaan  atau  jabatan  yang  membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih  mengutamakan  kemampuan  mental  dari  pada  kemampuan  fisik,  seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain.
Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan  pelayanan  yang  baik,  adil,  dan  inklusif  dan  tidak  hanya  sekedar
kecocokan  keahlian  dengan  tempat  penugasan.  Sehingga  aparatur  dituntut  untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan  kebutuhan  masyarakat  kedalam  kegiatan  dan  program  pelayanan.  Demikian juga  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Korten  &  Alfonso  dalam  (Junaidie,  2013) yang  dimaksud  dengan  profesionalisme  adalah  Kecocokan  (fitness)  antara kemampuan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi  (bureaucratic-competence)  dengan kebutuhan tugas (task-requirement).
Menurut  Sedarmayanti  dalam  (Oroh  et  al.,  2017)  Profesionalisme  adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai  parameter  kecakapan  aparatur  dalam  bekerja  secara  baik.  Ukuran profesionalisme  adalah  1)  kompetensi,  2)  efektivitas,  dan  3)  efisiensi  serta  4) bertanggung jawab.
Sianipar dalam (Fardhani, 2011) menjelaskan bahwa “pelayanan publik dapat dinyatakan  sebagai  segala  sesuatu  bentuk  pelayanan  sektor  publik  yang dilaksanakan  aparatur  pemerintah  dalam  bentuk  barang  dan  jasa,  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”.
Maria Eni Surasih dalam (Awaeh et al., 2018) Pemerintahan Desa merupakan bagian  dari  Pemerintahan  Nasional  yang  penyelenggaraannya  ditujukan  pada pedesaan.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Menurut  Creswell dalam (Wahyuni  et  al.,  2020)  dan  pendekatan  studi  kasus.  Menurut  (Creswell,  2010). Dengan  fokus  penelitian  yaitu  :  Kompetensi  (keterampilan  dan  pengetahuan), Efektivitas  (kuantitas  dan  kualitas),  Efisiensi  (waktu),  dan  Bertanggung  Jawab. Lokasi  penelitian  berada  di  Kantor  Desa Jatinom  Kabupaten  Blitar.  Maksud  dan tujuan  penelitian  melakukan  penelitian  di  lokasi  tersebut  untuk  mengetahui Profesionalisme  Aparatur  Desa  dalam  Menyelenggarakan  Pelayanan  Publik Pemerintahan  Desa  Studi  Kasus  di  Kantor  Desa  Jatinom  Kabupaten  Blitar khususnya  dalam  melayani  masyarakat.  Subjek  dan  sumber  informasi  yaitu, aparatur desa Jatinom bagian pelayanan publik, sekretaris desa Jatinom, masyarakat desa Jatinom. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  4  (empat)  alur  yaitu  : pengumpulan  data,  penyajian  data,  kondensasi  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Instrumen penelitian melakukan penelitian ke lapangan dengan  melakukan  pengamatan,  wawancara  kepada  informan  dengan menggunakan interview guide.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Menganalisis  temuan  dilapangan  yang  berkaitan  dengan  Profesionalisme Aparatur  Desa  dalam  Menyelenggarakan  Pelayanan  Publik  Pemerintahan  Desa Studi  Kasus  di  Kantor  Desa  Jatinom  Kabupaten  Blitar.  Untuk  melihat Proesionalisme  Aparatur  Desa  dalam  Menyelenggarakan  Pelayanan  Publik Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Desa Jatinom Kabupaten Blitar, penulis
menggunakan 4 (empat) indikator profesionalisme menurut Menurut Sedarmayanti dalam  (Oroh  et  al.,  2017)  yaitu  :  Kompetensi  (keterampilan  dan  pengetahuan), Efektivitas (kuantitas dan kualitas), Efisiensi (waktu), dan Bertanggung jawab.

## 1. Kompetensi
Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.  (Wibowo, 2016) Kemampuan  aparatur  desa  Jatinom  menunjukkan  bahwa  keterampilan  atau pengetahuan yang dicirikan oleh suatu profesi  di bidang pelayanan publik adalah yang terpenting, dan kinerja yang baik di bidang pelayanan publik. Dalam menilai Profesionalisme  Aparatur  Desa  dalam  Menyelenggarakan  Pelayanan  Publik Pemerintahan Desa terdapat beberapa indikator dalam mengukur kompetensi yaitu keterampilan dan pengetahuan.
a. Keterampilan
Keterampilan Aparatur Desa Jatinom dalam melakukan pelayanan publik untuk mencapai tujuan organisasi, Aparatur Desa Jatinom memiliki keterampilan  yang  baik  dalam  memenuhi  kewajiban  sebagai  pelayan publik,  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  keterampilan  yang dibutuhkan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  berkomunikasi  dengan  baik pada  masyarakat,  kemampuan  dalam  memberikan  pemahaman  mengenai pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  melaksanakan  tugas  dengan  baik. Melayani dan memenuhi permintaan masyarakat membutuhkan aparat desa yang benar-benar memiliki keterampilan yang tinggi.
Kemampuan memberikan pemahaman dan arahan pelayanan publik pada masyarakat menggunakan public speaking yang baik menjadi poin penting bagi aparatur desa Jatinom untuk memberikan pemahaman dan arahan mengenai pelayanan melalui sosialisasi kepada masyarakat di desa Jatinom.

## b. Pengetahuan
Aparat desa Jatinom berupaya mengembangkan pengetahuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik pemerintahan desa, salah satu upaya dalam mengembangkan pengetahuan bagi aparat desa Jatinom yaitu dengan diberikan  pelatihan  atau  seminar  terkait  pelayanan  publik  yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Oleh  sebab  itu  peranan  aparatur  desa  Jatinom  dalam  organisasi pemerintahan  harus  memiliki  pengetahuan  yang  mumpuni  dalam  melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan kedudukannya di dalam organisasi. Pengetahuan dalam  hal  ini  berupa  seminar  atau  pelatihan  mengenai  pelayanan  publik pada aparatur desa Jatinom sudah diberikan dan dilaksanakan dengan baik dan  ilmu  yang  di  dapatkan  dari  pelatihan  atau  seminar  tersebut  sudah diterapkan dengan baik kepada masyarakat hal ini dapat dilihat dari aparat desa  Jatinom  selalu  menjawab  dengan  baik  pertanyaan  yang  sering ditanyakan  masyarakat  yang  masih  kebingungan  tentang  pelayanan  yang serba online.

## 2. Efektivitas
Efektivitas kerja dipengaruhi oleh kemampuan aparat desa Jatinom untuk mencapai  tujuannya.  Keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas aparat desa Jatinom agar masing-masing aparat desa dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
Efektivitas  tugas pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelayanan publik terletak  pada  pencapaian  tujuan  yang  jelas  dan  terukur.  Dalam  lingkungan pemerintahan desa diharapkan pada saat kepala desa dan seluruh perangkat desa menjalankan tugas pemerintahan di desa dapat secara efektif melaksanakan tugas- tugas  pemerintahan  desa  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Dalam  menilai  efektivitas  Aparatur  Desa  Jatinom  terdapat  dua  indikator  untuk mengukur kompetensi yaitu Kuantitas kerja dan Kualitas kerja.
a. Kuantitas Kerja
Kuantitas  kerja  adalah  faktor  yang  dapat  menggambarkan  jumlah kerja yang dapat diselesaikan oleh aparat desa Jatinom dalam jangka waktu tertentu. Kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, aparat desa Jatinom sangat mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta dilihat aparatur lainnya yang teguh  untuk mencapai tujuan bersama.
Aparat desa Jatinom belum dapat menyelesaikan pelayanan publik dalam  waktu  satu  hari  dikarenakan  pekerjaan  yang  sebelumnya  belum terselesaikan,  jadi  dalam  satu  hari  aparat  desa  Jatinom  menyelesaikan pekerjaannya hanya setengah dari pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

## b. Kualitas Kerja
Sebagai institusi pemerintahan dalam pelayanan publik bagaimana aparat  desa  dalam  memberikan  kualitas  layanan  yang  diberikan  terhadap masyarakat.  Sebagai  pihak  yang  dilayani  tentunya  mengharapakan  suatu pelayanan  yang  benar-benar  memuaskan baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas.  Pelayanan  yang  benar-benar  memiliki  kualitas  seperti  yang diharapkan,  tentu  saja  tidak  bisa  tanpa  aparat  desa  yang  melayani masyarakat,  khususnya  badan  pemerintah  di  desa  yang  melakukan  tugas sebagai  seorang  pelayan  masyarakat.  Kualitas  aparat  desa Jatinom  dilihat dari  faktor  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  kerja,  juga  sarana  dan prasarana yang dimiliki di Kantor Desa Jatinom.
Tingkat pendidikan dan lamanya pengalaman bekerja juga menjadi salah  satu  faktor  pendukung  kualitas  pelayanan  dalam  profesionalisme aparatur  desa.  dilihat  dari  perbedaan  pengalaman  kerja  yang  selisih  dua tahun, sehingga terdapat perbedaan dalam melayani masyarakat terlihat dari aparat desa yang lebih lama bekerja terlihat lebih baik menangani karakter masyarakat desa Jatinom yang melakukan pelayanan.

## 3. Efisiensi
Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2007) mengemukakan bahwa :
“Efisiensi  adalah  ketepatan  cara  (usaha,  kerja)  dalam  menjalankan  sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.
Efisiensi  penggunaan  waktu  secara  minimum  untuk  mencapai  hasil  yang optimal  dan  menghindari  penggunaan  waktu  yang  berlebihan  dalam  melayani masyarakat, efesiensi penggunaan waktu dalam pelayanan sangat diperlukan bagi masyarakat  yang  sedang  melakukan  pelayanan.  Pentingnya  profesionalisme aparat desa dalam melayani masyarakat ini terkait dengan efisiensi penggunaan waktu untuk meringankan masyarakat yang akan melakukan pelayanan.
a. Waktu
Ketepatan  waktu  pada  pelayanan  publik  adalah  pelaksanaan pelayanan  umum  yang  dapat  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan.  Pemberian  pelayanan  di  kantor  desa  harus  efisien  dalam menggunakan  waktu  sehingga  masyarakat  memperoleh  pelayanan  yang maksimal  dan  memuaskan,  masyarakat  tidak  merasa  mendapatkan pelayanan  yang  cenderung  mengulur-ngulur  waktu  dalam  pelayanan.
Penggunaan  efisiensi  waktu  aparat  desa  Jatinom  dalam  melayani masyarakat  dapat  dilihat  dari  aparat  desa  Jatinom  dalam  menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
Aparat desa Jatinom ketepatan waktu di kantor desa Jatinom masih belum  optimal  dikarenakan  menunggu  tanda  tangan  kepala  desa  untuk berkas  yang  sudah  jadi  sehingga  tidak  tepat  waktu  dalam  menyelesaikan pekerjaan, disisi lain aparat desa Jatinom sering rapat diluar kantor sehingga sering tidak ada di kantor desa jika ada masyarakat yang akan melakukan pelayanan.

## 4. Bertanggung Jawab
Sebagai  pelayan  publik  diperlukan  aparat  desa  yang  benar-benar  mampu dan  dapat  bekerjasama  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  memiliki  tanggung  jawab, keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi  yang  sangat  penting.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  suatu tanggung  jawab  moral  dari  suatu  instansi  pemerintah    untuk    melaksanakan pelayanan    kepada    orang    yang    membutuhkan    layanan.  Melihat  pentingnya peranan  aparat    desa,  secara  tidak  langsung  baik  atau  tidaknya  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  ditentukan  oleh  bagaimana  aparat  desa  tersebut menjalankan  tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Aparat desa Jatinom belum bisa bertanggung jawab dalam Menyelengarakan  Pelayanan  Publik  Pemerintahan  Desa  Jatinom  dapat disimpulkan bahwa aparat desa Jatinom dalam hal kehadiran di kantor desa masih belum sanggup sepenuhnya menaati SPM yang berlaku, dikarenakan masih sering berada diluar pada saat jam kerja.

## V. Kesimpulan dan saran

## 1. kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Profesionalisme  Aparat  Desa  dalam Menyelenggarakan  Pelayanan  Publik  Pemerintahan  Desa  Studi  Kasus  di  Kantor Desa  Jatinom  Kabupaten  Blitar  belum  profesional.  Dalam  penelitian  ini terdapat enam  indikator  dari  empat  variabel  profesionalisme  aparatur  desa,  yaitu keterampilan,  pengetahuan,  kuantitas,  kualitas,  waktu,  dan  bertanggung  jawab. Indikator yang mendukung dalam profesionalisme aparatur desa yaitu keterampilan yang dapat dilihat dari pelayanan aparat desa Jatinom dalam memberikan arahan dan sosialisasi menggunakan public speaking yang baik. Indikator selanjutnya yang mendukung profesionalisme yaitu pengetahuan yang dapat dilihat dari aparat desa Jatinom  dalam  menguasai  bidangnya  sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan  yang sering ditanyakan oleh masyarakat.
Namun ada beberapa indikator yang belum profesional dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Dari  keenam  indikator  profesionalisme  yang diambil dari empat variabel, terdapat empat indikator yang belum profesional yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan bertanggung jawab. Indikator kuantitas, yaitu aparat desa Jatinom belum bisa menyelesaikan pelayanan yang diminta masyarakat dalam waktu yang telah ditentukan. Indikator kualitas, yaitu aparat desa Jatinom memiliki perbedaan pada pengalaman kerja sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan. Indikator waktu, yaitu ketepatan waktu aparat desa Jatinom masih belum optimal sehingga  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  menyelesaikan  pelayanan publik. Indikator bertanggung jawab, yaitu aparat desa belum bertanggung jawab dalam menaati jam kerja kantor dikarenakan masih sering tidak ada di kantor pada saat jam kerja.
2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka penulis  memberikan  saran  untuk  aparat  desa  Jatinom  Kabupaten  Blitar  adalah sebagai berikut :
1. Aparat  Desa  Jatinom  Kabupaten  Blitar  harus  meningkatkan  target  dan ketepatan  waktu  sesuai  SPM  yang  berlaku,  agar  dapat  melakukan pelayanan yang profesional.
2. Menambah SDM agar kinerja aparat Desa Jatinom bisa profesional dalam menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu
3. Aparat  Desa  Jatinom  diharapkan  lebih  aktif  mengikuti  pelatihan  dan seminar  untuk  menambah  ilmu  dan  pengetahuan  mengenai  pelayanan publik  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang  profesional  kepada masyarakat.

## Daftar Referensi
Awaeh,  S.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Kairupan,  J.  (2018).  PERANAN  BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA  (BPD)  DALAM  PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  PEMERINTAHAN  (Studi  di  Desa  Sereh  1  Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Journal of Chemical Information and Modeling ,
53 (9), 1689 – 1699.
Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . PT Pustaka Belajar.
Fardhani,  H.  (2011). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepuasan Masyarakat  pada  Pelayanan  badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Kota Semarang . 55. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF
Junaidie, A. (2013). PROFESIONALITAS APARATUR PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO SELATAN . II , 73 – 92.
Mahardika,  M.  G.,  &  Suseno,  H.  (2018).  Optimalisasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Imu Hukum Dan Pemerintahan , 8 (4), 57 – 67.
Marlianti,  M.  (2013).  Studi  Tentang  Profesionalisme  Aparatur  dalam Pelaksanaan Good Governance di Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat. Jurnal Paradigma , 2 (1), 155 – 173.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2014). Analisis  Data  Kualitatif .  Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
Mulyadi.  (2007). Sistem  Perencanaa  dan  Pengendalian  Manajemen .  Salemba Empat.
Oroh,  A.  W.,  Pioh,  N.,  &  Undap,  G.  (2017).  Profesionalisme  Kerja  Perangkat Kelurahan  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan  Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat. Jurnal Eksekutif , 2 (2).
Porajow, R. C., Gosal, R., & Kasenda, V. (2018). PROFESIONALISME APARATUR SIPIL  NEGARA  DALAM  PELAKSANAAN  TUGAS  PEMERINTAHAN  DI KECAMATAN TOMPASO BARAT . 1 .
Raharja, W. T., Suaedi, F., & Windijarto. (n.d.). Competencies in Public Service (Case  study :  Budget  Management  in  Blimbing  Village,  District  of  Gudo, Jombang Regency, Indonesia) .
Sutopo.  (2014).  Pentingnya  Tata  Informasi  Tentang  Pelayanan  Publik  Bagi Masyarakat. Journal of Rural and Development , V (1), 15 – 26.
Tumangkeng,  M.  R.  (2015).  PROFESIONALISME  APARATUR  DESA  DALAM PELAKSANAAN  PEMERINTAHAN  DI  DESA  WOLAANG  KECAMATAN LANGOWAN  TIMUR  KABUPATEN  MINAHASA. Jurnal  Politico .
https://onesearch.id/Search/Results?widget=1&repository_id=1903&lo okfor=PROFESIONALISME+APARATUR+DESA+DALAM+PELAKSANAAN +PEMERINTAHAN+DI+DESA+WOLAANG+KECAMATAN+LANGOWAN+T IMUR+KABUPATEN+MINAHASA1&type=AllFields
Wahyuni, S., Taufik, W., & Zubir, A. (2020). Soft Skill Competencies Development of Health Workers in Surabaya Indonesia . 24 (07), 4260 – 4270.
Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja . Rajawali Pers.