## SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945
Oleh: Wahyu Pambudi, M.Pd
Email: wahyu.pambudi@gmail.com

## ABSTRAK
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  telah  lama  di  anggap  sebagai staatsidee ,  dan oleh  karenanya  tidak  boleh  dirubah,  merubahnya  berarti  merubah  dasar  negara.  Namun kejanggalan-kejanggalan  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  itu menimbulkan  beberapa  pertanyaan  dalam  artikel  ini,  antara  lain:  (1)  Bagaimanakah Staatsidee Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia?  (2)  Bagaimanakah  kejanggalan-kejanggalan  Pembukaan UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia?  (3)  Bagaimanakah  kemungkinan  amandemen terhadap  Pembukaan  UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia?  Adapun  metode  yang digunakan dalam  penulisan artikel ini adalah studi  literatur,  yaitu mencari sumber-sumber dari buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, digunakan juga sumber internet sebagai  referensi  penunjang  yang  melengkapi  sumber-sumber  kepustakaan.  Kesimpulan  yang didapat  antara  lain: Pertama , Staatsidee Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  terdapat dalam  Proklamasi,  melainkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Namun  demikian  itu  tidak  serta merta  menjadi  alasan  bahwa  Pembukaan  itu  sakral  karena  mengandung staatsidee ,  karena perubahan  atau  amandemen  terhadapnya  telah  dijamin  dalam  Undang-Undan  Dasar. Kedua , Kejanggalan-kejanggalan  Pembukaan  UUD  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  antara  lain terdapat ambigu tentang pernyataan kemerdekaan antara pada Proklamasi atau Pembukaan UUD 1945.  Kejanggalan  yang  lain  adalah  inkonsistensi  penggunaan  kata  Allah  dan  Tuhan. Kejanggalan selanjutnya adalah panggantian terhadap naskah pembukaan UUD sehingga berarti pula penggantian terhadap staatsidee yaitu Pancasila. Ketiga , Amandemen terhadap Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemungkinan yang rasional dan berlandaskan hukum. Sebaliknya pengsakralan terhadapnya adalah sebuah mitos yang tidak berdasar hukum. Kejanggalan pembukaan UUD 1945 dan kemungkinan tuntutan zaman yang berbeda seharusnya memungkinkan  untuk  tetap  memberikan  peluang  terhadap  Amandemen  UUD,  termasuk didalamnya adalah Pembukaan.
Kata kunci : Staatsidee , Amandemen UUD

## A. LATAR BELAKANG
Pembukaan Undang-undang
Dasar  1945  telah  lama  di  anggap sebagai staatsidee ,  dan  oleh  karenanya tidak boleh dirubah, merubahnya berarti merubah dasar negara. Namun
kejanggalan-kejanggalan  yang  terdapat dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya kontradiksi
penggunaan kata Allah pada alinea ke-3 dan Tuhan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, hanya sebuah kata memang, tetapi  ini mengandung makna yang  fundamental  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan itu meskipun  sederhana, mencerminkan seperti  apa  bentuk  bangsa  yang  kita
sepakati,  bentuk  negara  seperti  apa yang kita inginkan.
Kenyataan  bahwa  pembukaan Undang-undang  Dasar  telah  berubah sebanyak  tiga  kali,  masing-masing melalui  Konstitusi  RIS  1949,  UUDS 1950,  dan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959 merupakan contoh bagaimana dinamika bangsa
Indonesia menuntut penyesuaian-penyesuaian  tertentu.  Hal itu  termasuk  terhadap  Pembukaan UUD,  meskipun  konon  pembukaan  itu mengandung staatsidee yang sakral. Penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi bangsa memang memungkinkan untuk melakukan amandemen  terhadap  UUD,  namun bagaimana  jika  amandemen  tersebut berbenturan  dengan  hal  yang  “sakral”?
Artikel  ini  mencoba  menganalisis permasalahan tersebut. Termasuk
memberikan jawaban apakah staatsidee atau  teks  atas staatsidee tersebut  yang lebih sakral.
Berdasarkan latar belakang
diatas,  maka  penulis  merumuskan masalah  dalam  beberapa  pertanyaan, antara lain: (1) Bagaimanakah Staatsidee Negara  Kesatuan  Republik Indonesia? (2) Bagaimanakah kejanggalan-kejanggalan Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia? (3) Bagaimanakah kemungkinan amandemen terhadap Pembukaan UUD UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia? Adapun metode yang digunakan dalam penulisan  artikel ini adalah studi literatur,  yaitu  mencari  sumber-sumber dari  buku-buku  yang  relevan  dengan topik yang dibahas. Selain itu, digunakan juga sumber internet sebagai referensi  penunjang  yang  melengkapi sumber-sumber kepustakaan.

## B. STAATSIDEE  DAN  DEKLARASI KEMERDEKAAN
Staatsidee dalam bahasa Indonesia  sering  diterjemahkan  sebagai cita negara. Kata idee dapat diterjemahkan  dengan  cita.  Cita  ialah gagasan,  rasa,  cipta,  pikiran.  Menurut Oppenheim,  cita  negara  yaitu  hakikat yang  paling  dalam  dari  negara  ( de staats  diepstewezen ),  sebagai  kekuatan yang membentuk negara ( de statenvormende kraccht ). Elemen kunci dari teorinya adalah bahwa kepentingan umum akan selalu mendahului kepentingan  individu  dan  kelompok. Dari pendapat tersebut dapat
disimpulkan  bahwa  cita  negara  ialah hakikat negara  yang paling dalam  yang dapat memberi bentuk pada negara atau hakikat negara yang menetapkan bentuk negara (Raharjo, 2013).
Pengertian staatsidee
merupakan  pengertian  penting  dalam pendekatan  positivis  terhadap  hukum konstitusional.  Menurut  doktrin  ini, negara  merupakan  sebuah  herarki hukum  (yang  dinamakan  norma-norma hukum)  dimana  puncaknya  disebut
staatsidee ( grundnorm, staatsfundamentalnorm,  atau  norma dasar ).  Menurut  Nawiasky  isi  norma dasar  ialah  norma  yang  merupakan dasar  (landasan  dasar  filosofis)  bagi pembentukan konstitusi termasuk norma  perubahannya.  Hakekat  hukum suatu  norma  dasar  ialah  syarat  bagi berlakunya  suatu  konstitusi.  Ia  ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi (Raharjo, 2013).
Sedangkan  Jimly  Asshiddiqie berpendapat  bahwa  tujuan-tujuan  atau cita-cita  bersama  yang  biasa  juga disebut  sebagai  falsafah  kenegaraan atau staatsidee (cita  negara)  yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common  platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat  dalam  konteks  kehidupan bernegara (Asshiddiqie, TT: 6).
Di Indonesia, dasar-dasar filosofis  yang dimaksudkan itulah  yang biasa  disebut  sebagai  Pancasila  yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk  mencapai  atau  mewujudkan empat  tujuan  bernegara.  Lima  prinsip dasar  Pancasila  itu  mencakup  sila  atau prinsip  (i)  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa; (ii)  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab;  (iii)  Persatuan  Indonesia;  (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan;  dan  (v) Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia.  Kelima  sila  tersebut  dipakai sebagai  dasar  filosofis-ideologis  untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal  bernegara,  yaitu:  (i)  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia; (ii)
meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial (Asshiddiqie, TT: 6).
Dari  penjelasan  diatas  kita mendapatkan  setidaknya  dua  poin penting: pertama ,  bahwa staatsidee adalah  dasar  falsafah  bernegara; kedua , di  Indonesia  dasar  falsafah  bernegara itu adalah Pancasila.
Ada  beberapa  syarat  minimal yang harus dipenuhi  agar sesuatu  dapat disebut  sebagai  negara.  Syarat  tersebut berlaku  secara  umum  dan  merupakan unsur yang  penting.  Syarat-syarat tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu unsur  konstitutif  dan  unsur  deklaratif. Unsur  konstitutif  terbentuknya  negara adalah  unsur  yang  mutlak  harus  ada pada  saat  negara  didirikan.  Unsur konstitutif  ini  meliputi  rakyat,  wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak  ada  pada  saat  negara  berdiri, tetapi  unsur  ini  boleh  dipenuhi  atau menyusul dipenui setelah negara berdiri. Unsur deklaratif adalah pengakuan  dari  negara  lain  (Denni, 2013). Menurut Oppenheimer dan
Lauterpacht, suatu Negara harus memenuhi  syarat-syarat:  (a)  rakyat yang  bersatu,  (b)  daerah  atau  wilayah, (c)  pemerintahan  yang  berdaulat,  (d) pengakuan  dari  negara  lain.  Sedangkan menurut    Konvensi    Montevideo  tahun 1933, yang merupakan Konvensi Hukum  Internasional,  Negara  harus mempunyai  empat  unsur  konsititutif, yaitu:  (a)  harus  ada  penghuni  (rakyat, penduduk,  warga  Negara)  atau  bangsa ( staatvolk ),  (b)  harus  ada  wilayah  atau lingkungan  kekuasaan,  (c)  harus  ada kekuasaan  tertinggi  (penguasa  yang berdaulat)  atau  pemerintahan  yang berdaulat, (d)
kesanggupan berhubungan  dengan  Negara-negara lain. Untuk menyatakan unsur konstitutif  tersebut  sebuah  negara  yang baru  berdiri  akan  memulai  dengan deklarasi pembentukan negara. Beberapa  negara  yang  terbentuk  secara sekunder,  yaitu  mendirikan  negara sebagai pengganti negara yang telah ada sebelumnya  akan  memulai  dengan sebuah proklamasi kemerdekaan.
Seperti  Amerika,  India  dan  Perancis,
Indonesia menyatakan membentuk pemerintahannya sendiri terhitung sejak proklamasi  kemerdekaannya.  Secara umum    terdapat  tiga  hal yang seharusnya  termuat  dalam  deklarasi kemerdekaan  sebuah  negara,  yaitu:
pernyataan  sebagai  negara  merdeka, alasan  merdeka,  dan  tujuan  merdeka. Dan  oleh  karena  ciri-ciri  itu,  sebuah deklarasi kemerdekaan seharusnya memuat staatsidee .

## C. STAATSIDEE INDONESIA: PROKLAMASI ATAU
PEMBUKAAN UUD 1945?
Dalam kasus terbentuknya
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia staatsidee tidak termaktub dalam deklarasi kemerdekaan, melainkan termaktub  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dilihat  dari sejarah  terbentuknya,  negara  Indonesia memiliki  banyak  kemiripan  dengan terbentuknya negara Amerika, sehingga berpeluang  memiliki  pola staatsidee yang  sama.  Dalam  arti staatsidee seharusnya termaktub dalam
Proklamasi Kemerdekaan. Amerika maupun  Indonesia  memerdekakan  diri dari  negara  yang  menjajahnya  dan menjadikan  Proklamasi  ( Declaration  of Independence di  Amerika)  sebagai tonggak  pemisahan  diri  itu.  Hal  ini berbeda  jika  dibandingkan  dengan negara yang memperoleh kemerdekaannya dengan “dimerdekakan” oleh negara penjajahnya, misalnya India. Pernyataan merdeka itu terwujud dalam sebuah  undang-undang  dari  negara penjajah  (Inggris)  yang  menyatakan “memerdekakan”  sehingga  bagi  negara yang dimerdekakan memerlukan mencantumkan staatsidee dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Tapi kenyataanya pola
staatsidee Indonesia  justru  memiliki banyak  kemiripan  dengan  India.  Oleh karena itu United States  Declaration  of Independence  (1776) dan Preamble of the Constitution of United States (1787) serta Indian Independence Act 1947 dan Preamble    of  the  Constitution  of  India (1949) akan  digunakan  sebagai  bahan perbandingan dalam artikel ini.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak mencantumkan Staatsidee ,  melainkan  hanya  sebuah pernyataan  untuk  merdeka.  Apa  alasan untuk merdeka dan apa tujuan
kemerdekaan  itu  sama  sekali  tidak tercantum.  Seperti  terlihat  dalam  teks proklamasi berikut:
Kami  bangsa  Indonesia  dengan  ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal  yang  mengenai  pemindahan kekuasaan dan
lain-lain,
diselenggarakan dengan cara seksama  dan  dalam  tempo  yang sesingkat-singkatnya .
Pertanyaannya  adalah  kenapa para  pendiri  bangsa  ketika  itu  tidak mencantumkan staatsidee dalam
Proklamasi?  Sejarah  mencatat  bahwa hal tersebut sebenarnya telah direncanakan.  Pada  tanggal  22  Juni 1945  "Panitia  Sembilan"  dari  Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah  menghasilkan  rumusan  dasar negara Republik Indonesia yang
kemudian  dikenal  sebagai  "Piagam Jakarta" atau  "Jakarta Charter". Berikut adalah  redaksi  dari  Piagam  Jakarta tersebut:
Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala bangsa,  dan  oleh  sebab  itu  maka penjajahan  di  atas  dunia  harus dihapuskan,  karena  tidak  sesuai dengan  peri-kemanusiaan  dan  peri- keadilan.
Dan  perjuangan  pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia  dengan  selamat  sentosa mengantarkan  rakyat  Indonesia  ke- depan
pintu-gerbang negara Indonesia,  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas  berkat  rahmat  Allah Yang  Maha  Kuasa,  dan  dengan didorongkan  oleh  keinginan  yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan  yang  bebas,  maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk  membentuk  suatu  pemerintah negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia,  yang  terbentuk  dalam suatu  susunan  negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,  dengan  berdasar  kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan  syari'at  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyarawaratan/ perwakilan,
serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia .
Kemudian  pada  tanggal  14  Juli 1945,  sidang  pleno  BPUPKI  menerima laporan  panitia  Perancang  Undang- Undang  Dasar,  yang  dibacakan  oleh ketua  panitianya  sendiri,  Ir.  Soekarno. Dalam  laporan  tersebut  membahas mengenai  rancangan  Undang-Undang Dasar  yang di  dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu: Pernyataan tentang Indonesia Merdeka (Proklamasi), Pembukaan Undang- Undang  Dasar,  dan  Batang  tubuh Undang-Undang Dasar. Konsep proklamasi kemerdekaan negara
Indonesia baru rencananya akan disusun  dengan  mengambil  tiga  alenia pertama  "Piagam  Jakarta",  sedangkan konsep  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  hampir  seluruhnya  diambil  dari alinea keempat "Piagam Jakarta" (Wikipedia, 2014).
Namun  yang  terjadi  selanjutnya berlainan  benar  dengan  apa  yang direncanakan.  Tekanan  golongan  muda yang  dipelopori  oleh  Sukarni  untuk memprokamirkan  kemerdekaan  selekas mungkin  dan  tanpa  campur  tangan Jepang memicu peristiwa Rengasdengklok. Hasrat sebagian rakyat yang mengidamkan
kemerdekaan  100%  tanpa  campur tangan Jepang membuat mereka menolak  segala  peran  atas  nama institusi  BPUPKI  dan  PPKI  (Panitia
Persiapan Kemerdeaan Indonesia) karena  keduanya  adalah  bentukan Jepang.  Kemudian  keputusan  yang diambil  oleh  para Founding  Fathers adalah  membuat  naskah  proklamasi yang sama sekali baru, untuk mendamaikan golongan tua dan golongan  muda.  Jadilah  kemudian naskah  proklamasi  seperti  yang  kita kenal  saat  ini,  sebuah  naskah  yang dibuat semalam sebelum hari
Proklamasi,  17  Agustus  1945.  Itu berarti  naskah  kemerdekaan  Indonesia hanya  dikonsep  dalam  beberapa  jam saja.
Konsep  yang  dibuat  begitu singkat,  membuat  naskah  tersebut sangat  sederhana,  dan  bahkan  tidak mencantumkan staatsidee negara Indonesia.  Dilihat  dari  konsepnya “Piagam  Jakarta”  memang  lebih  ideal jika digunakan sebagai teks Proklamasi,
karena didalamnya tercantum pernyataan  Indonesia  merdeka,  alasan Indonesia merdeka, staatsidee Indonesia, dan Tujuan negara Indonesia merdeka.  Maka  solusi  yang  diambil oleh  para  pendiri  bangsa  adalah meletakkan  “Piagam  Jakarta”  sebagai naskah  Pembukaan  Undang-Undang
Dasar 1945, dengan beberapa penyesuaian  kecil  namun  prinsipil. Penyesuaian  kecil  namun  prinsipil  itu, atau  juga  luputnya  penyesuaian  kecil yang  dibutuhkan,  kemudian  justru membuat  teks  Pembukan  UUD  1945 menyisakan beberapa kejanggalan.
Namun  secara  umum,  para  pendiri bangsa sepakat untuk meletakkan staatsidee Indonesia dalam teks Pembukaan  UUD  1945  bukan  dalam teks Proklamasi.

## D. KEJANGGALAN-KEJANGGALAN PEMBUKAAN UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memang diadopsi  dari  “Piagam  Jakarta”,  namun bagaimanapun  juga  ia  telah  diletakkan sebagai  “pengantar”  untuk  sebuah Undang  Undang  Dasar.  Selain  itu  ia
merupakan  pelengkap  dari  proklamasi karena mencantumkan  alasan Indonesia merdeka, staatsidee Indonesia  dan Tujuan negara Indonesia merdeka, yang belum  tercantum  dalam  Proklamasi Kemerdekaan.  Namun  seharusnya  itu tidak  membuat  tumpang  tindih  antara keduanya. Berikut adalah teks Pembukaan  UUD  1945  yang  akan dianalisis beberapa kejanggalannya: Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala bangsa  dan  oleh  sebab  itu,  maka penjajahan  di  atas  dunia  harus dihapuskan,  karena  tidak  sesuai dengan  peri-kemanusiaan  dan  peri- keadilan.
Dan  perjuangan  pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan  rakyat  Indonesia  ke depan pintu gerbang negara Indonesia,  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas  berkat  rahmat  Allah Yang  Maha  Kuasa  dan  dengan didorongkan  oleh  keinginan  luhur, supaya  berkehidupan  kebangsaan yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan
berdasar  kepada:  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  persatuan  Indonesia, dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawaratan/perwakilan, serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.

## 1. Merdeka 17 Agustus atau 18 Agustus 1945?
Dalam  teks  tersebut  terdapat beberapa  kejanggalan  utama,  antara lain  terdapat  pada  frasa  terakhir aliena  ke-3,  yaitu  tercantum:  “maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini  kemerdekaannya”.  Frasa  itu membuat  ambigu  antara  teks  ini sebagai  pembukaan  UUD  atau  teks ini  sebagai  sebuah  teks  proklamasi? Seperti  kita  ketahui  Indonesia  telah menyatakan merdeka
melalui
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945,  lalu  untuk  apa  menyatakan merdeka  lagi  pada  tanggal  18 Agustus  1945,  saat  UUD  1945 (dalam  hal  ini  tentu  termasuk Pembukaan) di sahkan?
Tentu  secara  historis  hal  ini tidak  terlepas  dari  sidang-sidang BPUPKI  yang  merancang  “Piagam Jakarta” itu sebagai naskah Proklamasi.  Namun  jika  memang kesepakatan  baru  bahwa  naskah tersebut  dijadikan  sebagai  teks pembukaan  UUD,  maka  mutlak diperlukan  sebuah  “penyesuaian-
penyesuaian kecil”.
Bahkan beberapa penyesuaian itu menyentuh hal  yang  sangat  prinsipil,  Seperti yang  terlihat  dalam  sidang  PPKI  18 Agustus  1945,  dimana  terdapat beberapa  perubahan  redaksi  seperti: “Hukum  Dasar”  menjadi  “Undang- Undang Dasar”, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at
Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” menjadi  “Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.
Jadi, besar kemungkinan bahwa terjadinya dua kali pernyataan  kemerdekaan  ini  adalah sebuah kelalaian atau bahkan pengabaian, dalam pembahasan dalam  sidang  PPKI  18  Agustus 1945. Dan tentu saja, kejanggalan ini tetap perlu untuk mendapat
pelurusan. Misalnya
mengamandemen  Pembukaan  UUD tersebut  sehingga  berbunyi:  “maka rakyat  Indonesia pada  tanggal  17 Agustus  1945  telah menyatakan kemerdekaannya” atau “maka rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya”. Tentu banyak alternatif redaksi yang dapat digunakan, namun  yang  prinsip  adalah  teks Pembukaan  tersebut  mengandung kejanggalan  dan  perlu  diadakan perubahan,  oleh  karenanya  opsi melakukan  amandemen  terhadap Pembukan  itu  adalah  opsi  yang sangat rasional.
2. Tuhan atau Allah?
Kejanggalan berikutnya
adalah  penggunaan  kata  Allah  pada alenia  ke-3  sehingga  frasa  itu berbunyi  “Atas  berkat  rahmat  Allah Yang  Maha  Kuasa...”.  hal  ini  akan kontradiktif  dengan  alinea  ke-4 dimana  disana  terletak staatsidee dan  dengan  jelas staatsidee itu menyebutkan  “Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
Jika  benar  bahwa  semangat UUD  1945  sebagaimana  sidang  18 Agustus  1945  adalah  menghindari bentuk  negara  Islam,  seperti  yang menjiwai  perubahan  redaksi  sila pertama  Pancasila,  mengapa  dalam pembukaan alinea ke-3 tetap mencantumkan “atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa...”?. Keganjilan  ini  cukup  mengusik, meskipun kata “Allah” dapat diterima  oleh  tiga  agama  terbesar  di Indonesia: Islam, Kristen, dan
Katolik,  akan  tetapi  bagaimana dengan  Hindu  dan  Budha?  Serta dewasa ini Konghucu?
Menarik untuk mengutip artikel  dari  J.W.  Sulandra,  S.H. berjudul “Hubungan Antara Proklamasi  17  Agustus  1945  dan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945”  (dalam  Darmodiharjo,  Ed.,
1991: 192) sebagai berikut:
“Menurut redaksi pembukaan terakhir  yang ditetapkan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18  Agustus  1945  istilah Allah  diganti  dengan  Tuhan dan  tidak  ada  penjelasan mengapa dalam Berita Republik  Indonesia  tahun  II nomor  7  disebutkan  Allah. Kiranya  dengan  mendalami isi pengertian yang terkandung didalamnya tidaklah merupakan persoalan (lagi).” Berita  Republik  Indonesia
tahun  II  No.  7  adalah  berita (publikasi)  negara  yang  memuat naskah  UUD  1945  yang  dianggap paling otentik dan digunakan sebagai acuan  teks  UUD  (sebelum  di amandemen)  hingga  saat  ini.  Dari artikel  tersebut  terlihat  bagaimana kita  menyederhankan  permasalahan dan mengabaikan minoritas.
Kejanggalan  tersebut  linier  pula dengan  pasal  9  UUD  1945  yang memuat sumpah Presiden dan Wakil Presiden  dengan  redaksi:  “Demi Allah,  saya  bersumpah...”.  seolah- olah  Presiden  dan  Wakil  Presiden pasti  beragama  Samawi  (Islam, Kristen, Katolik), kalaupun nanti ada
Presiden dan Wakil Presiden bergama  lain,  ia  cukup  berjanji dengan sungguh-sungguh, tidak perlu bersumpah menurut agamanya. Pendapat menarik dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin,  S.H.  dimana  dinyatakan bahwa  Allah  adalah  penyebutan spesifik  untuk  nama  Tuhan  yang dimaksud. Allah adalah nama pribadi  bagi  Tuhan  YME,  alasannya menyebutkan  Tuhan  tanpa  nama dapat  menimbulkan  salah  paham (Hazairin,  1990:  74,  82).  Yang dimaksud  adalah  misalnya  akan rancu antara Tuhan Allah dan Tuhan Yesus bagi orang Kristen dan Tuhan Indera  dan  Tuhan  Siwa  bagi  orang Hindu Bali.
Menurut  penulis,  pendapat
itu  terlalu  naif,  sangat  lemah  dan mengandung banyak pertanyaan
mengganjal.  Misalnya  jika  memang itu  menimbulkan  kerancuan,  kenapa dalam  alinea  yang  lain  tertulis “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”? kenapa  bukan  “Allah  Yang  Maha Esa”? dalam sidang PPKI jelas frasa kedua  tersebut  akan  ditolak  sebab bertentangan dengan semangat untuk menghindari  bentuk  negara  Islam. Jika  memang  harus  memilih  kenapa yang  dipilih  adalah  nama  Allah? Bukan Yesus? Bukan Siwa? Apakah hanya  karena  Islam  mayoritas? Sekali lagi dalam sidang 18 Agustus 1945,  para  pendiri  bangsa  telah sepakat  menghindari  bentuk  negara Islam.
Oleh  sebab  itu  menggunakan kata Tuhan akan lebih dapat diterima oleh  semua  agama  di  Indonesia. Misalkan  frasa  itu  menjadi  “Atas berkat  rahmat  Tuhan  Yang  Maha Kuasa..”,  tidak  akan  mengecilkan orang  Islam  bahwa  Tuhan  yang dimaksud adalah Allah, pun demikian dengan agama-agama lain. Sebagaimana pula Staatsidee “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”, bahwa  ia  menjamin  orang  Islam untuk  menjalankan  syariat  Islam, orang  Kristen  menjalankan  syariat Kristen,  orang  Hindu    menjalankan syariat Hindu, dan seterusnya.

## 3. Perubahan-perubahan Redaksi Pembukaan UUD
Selanjutnya  adalah  kenyatan bahwa  dalam  perjalanan  Negara Indonesia  masa  transisi  RI-RIS- NKRI,  bahwa  Pembukaan  UUD telah  mengalami  beberapa  kali perubahan.  Perubahan  itu  dilakukan dalam  bentuk  utuh,  maka  yang terjadi adalah mengganti Pembukaan UUD,  bukan  sekedar  amandemen. Jika ditinjau dari Pembukaan mengandung staatsidee ,  maka  pada dasarnya staatsidee Indonesia  telah mengalami penggantian pula, seperti kita cermati dibawah ini:
“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia  Itu  dalam  suatu Undang-undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan  negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan  berdasar  kepada: Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, Persatuan Indonesia,  dan  Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,  serta  dengan mewujudkan  suatu  keadilan sosial  bagi  seluruh  Rakyat Indonesia.” - Pembukaan UUD 1945 “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu  dalam  suatu  Piagam Negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan  pengakuan  ke- Tuhanan  Yang  Maha  Esa,
perikemanusiaan, kebangsaan,  kerakyatan  dan keadilan sosial.”
- Mukadimah Konstitusi RIS 1949
“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu  dalam  suatu  piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan berdasarkan  pengakuan  ke- Tuhanan  Yang  Maha  Esa, perikemanusiaan, kebangsaan,  kerakyatan  dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan,
kesejahteraan, perdamaian
dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara- hukum  Indonesia  Merdeka yang berdaulat sempurna.” - Mukadimah UUDS 1950 Dari ketiga naskah pembukaan UUD tersebut kita mendapati perubahan redaksi terhadap  Pancasila  pada  mukadimah
konstitusi  RIS  1949.  Perubahan  ini sangat  disayangkan  meskipun  pada umumnya dapat dimaklumi. Alasanya  terutama  adalah  bahwa RIS dan seperti hasil KMB (Konferensi  Meja  Bundar)  lainnya merupakan  sebuah  manuver  politik dan taktik diplomasi. Lagipula ketika RIS  didirikan  dengan  UUD  RIS, sebagai  negara  bagian  di  dalamnya RI  masih  menggunakan  UUD  1945. Sehingga  hal  itu  dianggap  sebagai transisi  sementara,  seperti  yang kemudian memang dilakukan: dalam tempo  kurang  dari  satu  tahun, transisi pembentukan NKRI dari RIS telah  dilaksanakan  pada  17  Agustus 1950.  Namun  dalam  UUDS  1950 ternyata perubahan redaksi  terhadap Pancasila tersebut justru dipertahankan dalam Mukadimahnya.
Perubahan  susunan  kata-kata dari kelima sila Pancasila inilah yang kemudian  membuka  jalan  bagi penafsiran  Pancasila  secara  bebas dan  sesuka  hati  sehingga  menjadi sumber segala penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia (Darmodiharjo, Ed., 1991: 146). Penyederhanaan redaksi pancasila tersebut menimbulkan multi  tafsir  dan  mereduksi  cita-cita kemerdekaan berlandaskan pancasila seperti yang termuat dalam pembukaan  UUD  1945.  Misalkan pada  sila  keempat:  konsep  hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan  telah ditiadakan,  sehingga  konstituante tidak  mampu  bersepakat  dalam sidang-sidangnya.  Atau  barangkali juga  terhadap  sila  ketiga:  persatuan Indonesia,  dimana  dalam  sidang- sidang  konstituante  selalu  diwarnai dengan  perdebatan  sengit,  para anggota  Badan  Konstituante  lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Perubahan  redaksi  Pancasila
dalam  mukadimah  konstitusi  RIS dan  UUDS  1950  menimbulkan pertanyaan
besar, bagaimana
eksistensi  pancasila  pada  masa  RIS dan  Demokrasi  Liberal  1950-1959? Untuk  pertanyaan  itu,  ada  dua jawaban  utama  yaitu:  pertama, Pancasila  tetap  eksis  sebagai  dasar negara  oleh  sebab  perubahan  itu “hanya”  dalam  tataran  kata  bukan jiwanya.  Hal itu  terlihat dari pendapat  konstituante  1959  dimana sidang berpendapat bahwa:
”...yang  penting  dalam  UUD
1945  bukanlah  sekadar  Bab- babnya,  bukanlah  sekadar pasal-pasalnya, bukan sekedar rumusan- rumusannya, bukanlah sekadar  kata-katanya,  tetapi jiwanya, semangatnya, kepribadian bangsa Indonesia dan amanat penderitaan rakyat Indonesia yang mewahyui konstitusi proklamasi  17  Agustus  1945 itu.” (Konstituante RI, dalam Tambunan, 1993: 40)
UUD  1945  adalah  sebuah kesatuan  antara  pembukaan  dan batang tubuh meskipun secara eksplisit  merujuk  kepada  batang tubuh  UUD  namun  secara  implisit termasuk pula pembukaan.
Jawaban  kedua,  Pancasila tidak  eksis  dan  yang  tercantum dalam  mukadimah  Konstitusi  RIS dan  UUDS  1959  adalah  pancasila palsu  (Hazairin,  1990:  36).  Jawaban ini kurang populis, namun sayangnya  benar.  Redaksi  Pancasila adalah  sebuah  produk  final  yang ditetapkan dalam sidang para pendiri bangsa 18 Agustus 1945. Redaksi itu penting, itulah sebabnya hingga para pendiri  bangsa  merasa  perlu  untuk merubah  frasa  “Ke-Tuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  Syari’at Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” menjadi  “Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Maka  Pancasila  yang  final adalah  Pancasila  sebagaimana  yang tercantum  dalam  pembukaan  UUD 1945,  yang  ditetapkan  18  Agustus 1945, bukan Pancasila piagam
Jakarta  maupun  Pancasila  yang banyak versi pada saat perumusannya  (29  Mei  –  22  Juni 1945).

## E. AMANDEMEN PEMBUKAAN UUD
Dewasa  ini,  sebagai staatsidee , pembukaan  UUD  1945  tidak  boleh diganggu  gugat  dan  itu  dapat  diterima oleh  banyak  kalangan  termasuk  para ahli  hukum  tata  negara.  Pancasila sebagai  dasar  negara  dan  ideologi bangsa  tidak  termuat  dalam  dokumen tersendiri,  ia  hadir,  menjiwai  dan tercantum  dalam  pembukaan  Undang- Undang Dasar. Oleh karena itu “Pembukaan  UUD  1945  mengandung Staatsidee berdirinya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus  tetap  dipertahankan”  (Setjend MPR RI, 2011:19). Merubah pembukaan UUD pada dasarnya menganulir  negara  lama  dan  kemudian mendirikan negara baru di atasnya.
Namun pendapat itu lebih mendekati  sebagai  trauma  terhadap mukadimah  RIS  dan  UUDS  1950  yang nyata-nyata telah merubah UUD. Padahal secara konstitusi, MPR berwenang untuk mengadakan perubahan tersebut. Seperti yang tercantum  dalam  UUD  1945  pasal  37 ayat  1:  “Untuk  mengubah  Undang- Undang  Dasar  sekurang-kurangnya  2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat  harus hadir”. Jika  kita  konsisten  menyatakan  bahwa UUD adalah kesatuan antara Pembukaan  dan  Batang  Tubuh,  maka pasal  itu  tentu  berlaku  pula  terhadap pembukaan.  Lagipula  pasal  itu  tidak menyatakan  “untuk  mengubah  batang tubuh Undang-Undang Dasar...”, sehingga mensakralkan pembukaan UUD 1945 adalah tidak memiliki dasar.
Kita  ambil  contoh  misalkan India, yang telah melakukan amandemen terhadap Preamble
Konstitusinya.  India  adalah  contoh negara  yang  “dimerdekakan”,  maka lazim  bila staatsidee -nya  termaktub dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar-nya.  Seperti  dapat  dijelaskan
sebagai berikut (www.constitutions.org, 2014a):
WE,  THE  PEOPLE  OF INDIA,  having  solemnly  resolved  to constitute  India  into  a  SOVEREIGN DEMOCRATIC  REPUBLIC  and  to secure to all its citizens:
JUSTICE,  social,  economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY  of  status  and  of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY  assuring  the dignity  of  the  individual  and  the unity of the Nation;
IN  OUR  CONSTITUENT
ASSEMBLY  this  twenty-sixth  day  of
November, 1949, do HEREBY ADOPT,  ENACT  AND  GIVE  TO OURSELVES THIS CONSTITUTION. -Pembukaan Konstitusi India
sebelum Amandemen
WE,  THE  PEOPLE  OF INDIA,  having  solemnly  resolved  to constitute  India  into  a  SOVEREIGN

## SOCIALIST SECULAR
DEMOCRATIC  REPUBLIC  and  to secure to all its citizens: JUSTICE,  social,  economic
and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY  of  status  and  of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY  assuring  the dignity  of  the  individual  and  the unity and integrity of the Nation;
IN  OUR  CONSTITUENT
ASSEMBLY  this  twenty-sixth  day  of
November, 1949, do HEREBY ADOPT,  ENACT  AND  GIVE  TO OURSELVES THIS CONSTITUTION. -Pembukaan Konstitusi India setelah Amandemen 1977
Dari  teks  pembukaan  konstitusi India tersebut terlihat bahwa, staatsidee termaktub  didalamnya,  yaitu: Justice (Keadilan), Liberty (Kebebasan),
Equality  (Kesetaraan),  dan  Fraternity (Persaudaraan). Namun meskipun demikian, melakukan amandemen terhadap  pembukaan  tersebut  bukan suatu  yang  tabu  di  India.  Seperti  yang terjadi saat amandemen konstitusi ke-42 pada  tahun  1976.  Setidaknya  terdapat dua  hal  yang  diamandemen  pada pembukaan,  yaitu  bentuk  negara  dari Republik Demokratis Berdaulat
menjadi Republik  Demokratis  Sosialis
Sekuler  Berdaulat .  Yang  kedua  adalah bentuk kebangsaan dari negara berdasarkan
Persatuan
Bangsa , diperkukuh  dengan Persatuan  dan Kesatuan
Bangsa . Tentu ada pertimbangan  mendalam  kenapa  MPR India merasa perlu untuk merubah, atau menegaskan bahwa India adalah negara Sosialis  Sekuler dan  tidak  sekedar negara  Persatuan melainkan  juga negara Kesatuan . Sedangkan, jika Pembukaan UUD  Indonesia  disejajarkan  dengan Preamble Konstitusi  Amerika  tidaklah tepat,  alasannya  selain  disana  tidak termaktub staatsidee negara  Amerika, Preamble itu  sangat  singkat  dan  tidak memuat  hal-hal  prinsip. Preamble itu adalah sebagai berikut (www.constitutions.org, 2014b):
We  the  People  of  the  United States,  in  Order  to  form  a  more perfect  Union,  establish  Justice, insure  domestic  Tranquility,  provide for the common defence, promote the general  Welfare,  and  secure  the Blessings of Liberty to ourselves and our  Posterity,  do  ordain  and establish  this  Constitution  for  the United States of America.
Staatsidee
Amerika tidak terdapat  dalam Preambe Konstitusi melainkan dalam Declaration of
Independence .  Deklarasi  kemerdekaan adalah  hal  final,  sebuah  kenyataan sejarah,  oleh  karenanya  wajar  jika Declaration of Independence dalam hal ini  termasuk staatsidee didalamnya
adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat direvisi.  Namun  itu  lebih  sebagai kenyataan sejarah yang einmalig , bukan
karena  didalamnya  terdapat staatsidee . Hal ini sama halnya dengan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, merevisi proklamasi adalah keniscayaan karena  ia  adalah  sebuah  kenyataan sejarah. Poin pentingnya adalah mengamandemen  pembukaan  UUD, sekalipun didalamnya terdapat
staatsidee ,  dan  bahkan  perubahan tersebut  mengenai  hal  yang  sangat fundamental  adalah  suatu  hal  yang wajar, rasional dan memungkinkan.

## F. KESIMPULAN
Staatsidee Negara Kesatuan Republik  Indonesia  tidak  terdapat dalam  Proklamasi,  melainkan  dalam Pembukaan UUD 1945. Namun demikian  itu  tidak  serta  merta  menjadi alasan  bahwa  Pembukaan  itu  sakral karena  mengandung staatsidee ,  karena perubahan atau amandemen
terhadapnya telah dijamin dalam Undang-Undan Dasar.
Kejanggalan-kejanggalan Pembukaan  UUD  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  antara  lain  terdapat ambigu tentang pernyataan kemerdekaan  antara  pada  Proklamasi atau Pembukaan UUD 1945. Kejanggalan yang lain adalah
inkonsistensi  penggunaan  kata  Allah dan  Tuhan.  Kejanggalan  selanjutnya adalah  panggantian  terhadap  naskah pembukaan  UUD  sehingga  berarti  pula penggantian  terhadap staatsidee yaitu Pancasila.
Amandemen terhadap Pembukaan  UUD  Negara  Kesatuan Republik Indonesia adalah kemungkinan yang rasional dan
berlandaskan hukum.
Sebaliknya pengsakralan terhadapnya adalah sebuah  mitos  yang  tidak  berdasar hukum.  Kejanggalan  pembukaan  UUD 1945 dan kemungkinan tuntutan zaman yang berbeda seharusnya memungkinkan untuk tetap memberikan peluang terhadap
Amandemen
UUD, termasuk didalamnya adalah Pembukaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Asshiddiqie, Jimly. (Tanpa Tahun).
Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi . Makalah tersedia di http://www.jimly.com/pemikiran/ma kalah?page=15 diakses 03/05/2014 13:43 Darmodiharjo, Darji., dkk. Ed. (1991).
Santiaji Pancasila . Surabaya: Usaha Nasional Denni. (2013). Unsur-unsur Terbentuknya Sebuah Negara . Tersedia di http://blogdenni.wordpress.com/unsu r-unsur-terbentuknya-negara/
diakses 03/05.2014 15:20 Hazairin, (1990). Demokrasi Pancasila . Jakarta: Rineka Cipta. Raharjo, Said. (2013). Cita Negara, Hukum Pancasila, Pembukaan, dan Penjelasan UUD 1945 . Makalah tersedia di http://layanan- guru.blogspot.com/2013/01/makalah -cita-negara-hukum-pancasila.html diakses 03/05/2014 13:57 Sekretariat Jenderal MPR RI, (2001).
Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia . Jakarta: Setjend MPR RI. Tambunan. (1993). Dualisme Naskah UUD 1945 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Wikipedia, Indonesia. (2014). Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia . Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/BPUPKI diakses 03/05/2014 22:10 www.constitutions.org. (2014a). The Constitution Of India . Tersedia di http://www.constitution.org/cons/ind ia/const.html 06/05/2014 16:09 www.constitutions.org. (2014b).
Constitution for the United States of America. Tersedia di http://www.constitution.org/constit_. htm 06/05/2014 16:44