How to cite: Kusuma. F. K (2021) Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (12). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v6i12.5117
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 12, Desember 2021

## RADIKALISASI  SEBAGAI  POLA  POLITIK  HUKUM  INDONESIA  DI  ERA SOCIETY 5.0

## Fanila Kasmita Kusuma
Institut Pemerintahan dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia Email: fanilakasmitakusuma@gmail.com

## Abstrak
Manusia akan  selalu mengalami perubahan, dari berbagai era yang telah dilaluinya seakan  menjadi  bukti  bahwa  perkembangan  zaman  terus  digalakkan  disebabkan naluri  untuk  terus  berinovasi  menciptakan  teknologi  yang  sedemikian  mutakhir terus  berkembang.  Hari-hari  ini  manusia  memasuki  sebuah  babak  baru  yakni  era society  5.0.  dalam  hal  tersebut,  negara  tetap  harus  mempertahankan  bagaimana politik hukumnya agar bisa menyesuaikan atau tetap aksis ditengah pergantian era demi  era.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  radikalisasi  sebagai  pola politik  hukmm  Indonesia  di  era  society  5.0.  Metode  penelitian  ini  ialah  penelitian kualitatif  mencakup  analisis  data  sekunder  yang  di  dapatkan  dari  berbagai  studi telaah literatur. Hasil yang diperoleh bahwa radikal sangat diperlukan sebagai pola politik  hukum  Indonesia  dalam  menyongsong  fenomena  maysrakat  5.0  dan menampilkan  sikap  bijaksana  sebelum  mengambil  sebuah  keputusan.  Karena  sifat radikal sendiri sangat berkesesuaian dijadikan sebagai pola untuk membuat politik hukum di Indonesia tetap eksis atau bahkan tetap bertahan ditengah pergantaian era yang ada.
Kata Kunci : radikalisasi; radikal; politik hukum; society 5.0

## Abstract
Humans will always experience changes, from the various eras that they have gone through as if they are proof that the times are constantly being encouraged due to the  instinct  to  continue  to  innovate  to  create  such  a  cutting-edge  technology  that continues to develop. These days, humans are entering a new phase, namely the era of society 5.0. In this case, the state still has to maintain its legal politics so that it can adjust or remain active in the midst of changing era after era. This study aims to  determine  radicalization  as  a  pattern  of  Indonesian  legal  politics  in  the  era  of society 5.0. This research method is qualitative research which includes secondary data analysis obtained from various literature review studies. The results  obtained are  that  radicals  are  indispensable  as  a  pattern  of  Indonesian  legal  politics  in welcoming  the  phenomenon  of  society  5.0  and  displaying  a  wise  attitude  before making a decision. Because the radical nature itself is very suitable to be used as a pattern to make legal politics in Indonesia still exist or even remain in the midst of changing eras.
Keywords: radicalization; radical; legal politics; society 5.0
Received: 2021-11-20; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Berbagai  negara  di  dunia  ini  pastiah  memiliki  tujuannya  masing-masing  dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  maupun  bernegaranya.  Tujuan  dari  sebuah negara, pada umumnya berdasarkan ataupun bersendirikan pada apa yang menjadi cita- citanya negara tersebut. Maka, negara harus mewujudkan apa yang menjadi cita-citnya sesuai dengan undang-undang dasarnya masing-masing. Tujuan negara adalah apa yang hendak diraihnya dengan sistematikan dan instrumen hukum yang ada pada negaranya, Rogel Soltau mengatakan bahwa tujuan negara yakni bisa memberikan ruang bagi para rakyat  agar  juga  turut  bisa  berkembang  dan  terselenggaranya  daya  cipta  dengan sebebas-bebasnya.
Indonesia, sebagai sebuah negara yang berpihak di diatas hukum, dan menjadikan hukum sebagai pijakannya, menyandarkan cita-citnya serta tujuannya dengan instrumen hukum  sebagai  sarananya,  atau  dengan  diksi  lain  bisa  dikatakan  bahwa  hukum merupakan sarana yang dipakai oleh bangsa Indoensia dalam menggapai tujuan negara. Maka,  politik  dan  hukum  memiliki  kaitan  disebabkan  politik  memiliki  sifat  yakni kepentingan  yang  acapkali  menumbuhkan  konflik  serta  haruslah  diarahkan  ataupun dikendalikan dengan adanya hukum agar tujuan negara bisa tercapai.
Politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  sarana  ataupun  instrumen  yang pemerintah  manfaatkan  agar  bisa  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang  ia kehendaki  agar  terwujudnya  cita-cita  bangsa  Indonesia (Hartono,  1991) .  Hal  tersebut kemudian  bisa  disimpulkan  bahwa  politik  hukum  adalah  sebuah  kebijakan  sebagai pegangan dasar untuk menyelenggarakan negara, terkhusus pada ranah hukum berkaitan dengan hukum yang akan berjalan, sedang atapun yang sudah berlaku yang diambil dari berbagai  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  agar  tercapai  tujuan  suatu  negara  seusai dengan pembukaan UUD 1945 Alinea 4.
Di  dalam  berkehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  tentunya  zaman  dan  era  akan senantiasa  berkembang  dan  berubah.  Maka  berkembang  pula  semua  hal  yang  ada padanya.  Dunia  telah  mengecap  bagaimana  era  masyarakat/ society 1.0,  2.0,  3.0,  4.0 dengan segala dinamikanya. Perubahan masyarakat tersebut haruslah dibarangi dengan penyesuaian reformasi penegakan hukum. Hal ini senada dengan pernyataan MK yang diwakilli  oleh  salah  satu  Hakim  MK  yakni  Suhartoyo,  yang  dalam  pidatonya menekankan  diperlukannya  reformasi  penegakan  hukum  guna  menyambut society  5.0 (antaranews, 2021) .
Praktik penegakan hukum di era masyarakt 5.0 mendapat dukungan dari Internet Of Things (IOT) dalam ranah penegakan hukum. Era society 5.0 akan mengembangkan manusia  agar  lebih  terpusat  pada  kepentingannya  yakni  membuat  seimbang  laju ekonomi  agar  bisa  menekan  kesenjangan  serta  masalah-masalah  sosial  lainnya  dengan memanfaatkan  sistem  agar  bisa  mengintegrasikan  ruang  siber  dan  fisik (antaranews, 2021) .
Perubahan  dan  adaptasi  menuju  pada  perubahan  ke  era  masyarakat  5.0  harus menjadi  salah  satu  tugas  dai  para stakeholder agar  apa  yang  masuk  dalam  rencana nasional  dapat  terwujud.  Hal  tersebut  kemudian  menjadi  sebuah  pola  yang  berisikan
berbagai langkah dan cara agar bisa merubah politik hukum Indonesia pada masyarakat 5.0.
Maka,  pendekatan  yang  paling  memungkinkan  dipakai  adalah  sikap  radikal  dari pemerintah itu sendiri dalam mengimplementasikan tujuannya atau yang telah menjadi sebuah pola politik hukum. Sikap radikal digunakan, karena ia adalah sebuah kata sifat dari  seseorang  yang  menginginkan  perubahan  mendasar  terkhusus  pada  pemerintahan ataupun  politik  menurut  pandangan  Merriam  Webstar.  Tidak  hanya  sebagai  alat  yang dapat melandasi pola politik hukum di Indonesia agar bisa menyasar sebuah peradaban manusia  baru.  Bahkan  dalam  segala  hal  pun,  paradigma  radikal  bisa  digunakan, disebabkan  orang  yang  radikal  ialah  orang  yang  berfikir  untuk  mencari  akar  masalah, dan  orang  tersebut  ialah  orang  yang  fokus  ingin  mencabut  akar  dari  sebuah permasalahan.
Peradaban  manusia  bertahap  memasuki  era society 5.0  yang  ditandai  dengan peggunaan  teknologi  yang  telah  melingkupi  berbagai  sisi  kehidupan  manusia  bahkan dalam aspek bernegara agar tercipta sebuah proses pemecahan masalah utamnya dalam hal politik hukum di sebuah negara.
Society 5.0 atau yang diartikan sebagai masyarakat 5.0 ialah sebuah konsep yang dirintis  kali  pertama  oleh  Jepang.  Konsepnya  tidak  hanya  melingkupi  sisi  manufaktur saja,  namun  juga  bagaimana  cara  agar  masalah  bisa  diatasi  dengan  dibantu  pada integrasi  ruang  fisik  serta  firtual (Skobelev,  P  &  Borovik,  2017) . Society memiliki tujuan  untuk  membuat  masyarakat  menjadi  semakin  sejahtera  dengan  banyaknya pelayanan yang disediakan misalnya: (Tesa Lonika D.P, Handriyanto, Noviani, 2021)
1. Pelayanan pada bidang kesehatan.
Bentuk  dari  pelayanan  ini  ialah  perluasan  data  kesehatan  di  berbagai  penjuru masyarakat untuk bisa memperoleh pelayanan dirumah.
2. Peningkatan mobilitas
Pada layanan ini, ialah tersedianya teknologi pada berbagai pelosok daerah dengan tujuan untuk menekan kekurangan distributor.
3. Teknologi infrastruktur
Hal  ini  sangat  membantu  pekerjaan  manusia  utamanya  untuk  membantu  manusia dalam peningkatan potensinya.
4. Dan lain sebagainya.
Era society 5.0  memiliki  tujuan  yang  utama  yaitu  untuk  mengadakan kesejahteraan  yang  lebih  baik  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  pada seluruh  lini  masyarakat (Wasitarini,  2019) era society 5.0  merujuk  pada  sebuah  kosep yakni  penerapan  teknologi  papda  revolusi  industri  4.0  yang  memperhatikan  sisi humaniora untuk bisa menuntaskan berbagai masalah sosial (Faruqi, 2019) . Era society 5.0  juga  dimaknai  sebagai  bentuk  kecerdasan  yang  kuat  hingga  bisa  memberikan integrasi  pada  ruang  fisik  serta  ruang cyber. Maka,  tatanan  kehidupan  era society 5.0 ialah  bentuk  kehidupan  yang  memadukan  data  dengan  perantara  teknologi  informasi guna  mendorong  tingkat  kecerdasan  manusia  dalam  berbagai  pengembangan  yang ditujukan untuk penyelesain problematika.
Indonesia  sebagai  negara  yang  aktif  berkiprah  di  dalam  dunia  internasional tentunya tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi, misalnya dalam  hal  revolusi  industri  4.0.  disebabkan  revolusi  industri  4.0  lekat  dengan  barat, maka Indonesia hanya sekadar ikut tanpa memilih dan memfilter, akan membuat bangsa Indonesia bisa tenggelam dalam hegemoni barat khususnya dalam dunia hukum.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  inovasi  berlomba-lomba  untuk diciptakan,  perpolitikan  pemerintahan  yang  baik  masih  belum  bisa  diadopsi  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari  disebabkan  belum  adanya  sebuah platform yang disiapkan  guna  menyongsong  era soeciety 5.0.  Sugiyono  Dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Saksono,  ia  menjabarkan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  Indonesia belumlah bisa berjalan dengan baik untuk mendukung terimplementasinya era soeciety 5.0.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah adaptasi agar Indonesia bisa menyongsong era soeciety 5.0 agar bisa merata diseluruh pelosok negeri. Berkaitan dengan  hal  tersebut,  pola  politik  hukum  Indonesia  mengehendaki  agar  teap  eksis terlepas  dari  perkembangan  dunia  dan  masyarakat  yang  telah  memasuk  era  demi  era. Karena politik hukum adalah instrumen dalam mewujudkan tujuan bernegara.
Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  setiap  negara  memiliki  tujuan  dan  tujuan negara  disandarkan  pada  keinginan  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara.  Politik  hukum atau legal  poliy sebagai  alat  untukk  mewujudka  cita-cita  negara,  yang  telah dilaksanakan oleh Indonesia yakni: (Mahfud, 1998)
1. Pembangunan hukum yang memiliki inti, yakni pembuatan serta pembaharuan pada berbagai materi hukum yang berkesesuaian dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga pembinaan para penegak hukum.
Adapun  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia,  maka  politik hukum terbentuk dengan tujuan yakni: (Serizawa, 2014)
1. Sebagai  alat atau  instrumen  yang  dapat  dipakai  oleh  pemerintah  guna  mengadakan sebuah sistem hukum nasional yang diinginkan.
2. Dengan sistem hukum nasional, maka akan terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.
Pentingnya  politik  hukum  di  Indonesia,  karena  ia  adalah  dasar  yang  paling fundamental dalam terselenggaranya negara, terkhusus pada sisi hukum yang berkenaan dengan  hukum  yang  akan  berjalan,  sedang  berjalan  dan  yang  telah  berjalan  guna mencapai tujun negara.
Dalam  mewujudkan  tujuan  negara  dengan  adanya  politik  hukum  ditengah maysrakat 5.0, maka diperlukan sebuah pola yang berisi strategi ataupun kebijakan yang terstruktur sebagai upaya pengimplementasiannya. Pola yang dikehendaki tersebut ialah pola  yang  mampu  membuat  sang  pelakunya  memiliki  sikap  ingin  mengadakan perubahan  sampai  pada  sisi  fundamental,  ataupun  sikap  yang  menginginkan  adanya perubahan mendasar dan kokoh. Sebab apa yang ia perjuangkan yakni politik hukum di Indonesia bukanlah hal yang sederhana ditengah arus adaptasi masyarakat society 5.0
Maka,  sikap  radikal  sangat  dibutuhkan  sebagai  penggerak  atau  wajah  dari  pola politik  hukum  di  Indonesia  untuk  memasuki  babak  baru  perkembangan  kehidupan manusia yakni masyarakat society 5.0. Disebabkan pelaku radikal memiliki paham yang mendalam,  pada  akar  terdalam,  kritis  serta  tajam.  Dalam  hal  sebagai  pola  politik  di Indonesia  maka  radikalisasi  ialah  sebuah  proses  untuk  menyongsong  era society 5.0 dengan  politik  hukum  Indonesia  yang  kokoh  dan  berakar  serta  tidak  tergerus  oleh perubahan masa ke masa.

## Metode Penelitian
Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  mencari  tahu  bagaiamana  radikalisasi sebagai  pola  politik  hukum  di  Indonesia  di  era society 5.0.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  berdasarkan  data  sekunder  yang  diperoleh dengan  metode  tinjauan  sistematis  dan  analisis  isi  literatur  ilmiah,  analisis  data sekunder.  Data  sekunder  di  dapatkan  dari  tinjauan  literatur  yakni  jurnal  dan  penelitian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Pentingnya Eksistensi Politik Hukum Bagi Bangsa Indoensia
Dari  sudut  pandang  hukum  tata  negara,  maka  negara  merupakan  sebuah organisasi  besar,  ataupun  organisasi  kekuasaan.  Organisasi  tersebut  ialah tata  kerja dari alat kelengkapan negara yang merupakan satu keutuhan. Tujun dari negara ialah cita-cita negara yang hendak ia wujudkan, dengan perantara instrumen hukum yang terdapat pada negara tersebut.
Emmanuel  Kant  berasumsi  bahwa  tujuan  negara  ialah  membentuk  serta mempertahankan  hukum  yang  menjamin  kedudukan  hukum  dari  setiap  individu  di dalam masyarakat dan berarti bahwa setiap negara memiliki kedudukan hukum dan tidak  boleh  mendapat  perlakuan  yang  semena-mena  oleh  penguasa.  Indonesia mempertegas tujuan didirikannya NKRI yakni termaktub dalam konstitusinya, yaitu di dalam pembukaan UUD 1945 yang disebutkan bahwa tujuan dibentuknya NKRI ialah:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. memajukan kesejahteran umum
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arahnya, bentuk ataupun isi dari hukum yang kelak digunakan sebagai kriteria dalam menghukum  sesuatu  merupakan  penjabaran  dari  politik  hukum  dalam  pandangan Padwi Wajhono (Wahyono, 1986) sedangkan dalam pandangan Teuku Muhammad Radhie, mengatakan bahwa politik hukum merupakan sebuah pernyataan kehendak penguasa  berkenaan  hukum  yang  eksis  di  negaranya  dan  mengenai  arah perkembangan  hukum  yang  dibangun.  Dalam  defenisi  lain,  Hartono  mengatakan politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  sarana  ataupun  instrumen  yang
pemerintah  manfaatkan  agar  bisa  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang  ia kehendaki agar terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.
Satjipto Rahardjo memberikan defenisi politik hukum yakni kegiatan memilih serta cara yang akan digunakan guna tercapainya sebuah tujuan sosial dan hukum di dalam  masyarakat (Rahardjo,  1991) .  Satjipto  berpendapat  bahwa  beberapa pertanyaan mendasar yang muncul sehubungan dengan politik hukum yakni:
1. Tujuan yang akan diraih dari sistem hukum yang ada
2. Cara  seperti  apa,  mana  yang  dinilai  paling  baik  dalam  mencapai  tujuan  yang dimaksud
3. Kapan  waktu  hukum  tersebut  harus  dirubah  serta  dengan  cara  apa  perubahan tersebut dilakukan
4. Apakah bisa dirumuskan sebuah pola  untuk bisa membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara agar tujuan tersebut tercapai dengan baik Khususnya  di  Indonesia,  politik  hukum  sangat  penting  adanya,  hal  ini terumuskan  misalnya  di  dalam  pasal  2  aturan  peralihan  UUD  1945  yang  sekarang menjadi pasal I aturan  peralihan UUD 1945, amandemen memberikan isyarat pada pembentuk  undang-undang  di  Indonesia  agar  bisa  mewujudkan  cita-cita  hukum nasional,  dan  untuk  bisa  memenuhi  cita-cita  tersebut,  maka  dibutuhkan pembangunan  serta  pembinaan  hukum.  Dalam  merumuskan  serta  menetapkan politik  hukum  yang  sudah  dan  akan  dilakukan,  maka  politik  hukum  memberikan otoritas  legislasi  pada  penyelenggara  negara.  Arah  dari  hal  tersebut  ialah  dalam rangka mencapai tujuan negara.
William  Zavenbergen  berujar  bahwa  politik  hukum  mencoba  memberikan jawaban  dari  pertanyaan  peraturan  hukum  mana  yang  relevan  untuk  dijadikan hukum (Zevenbergen,  2011) .  Politik  hukum    pada    berguna  untuk  memberikan landasar  pada  tahapan  perkembangan  di  masyarakat  dengan  tetap  mengacu  pada kebutuhan masyarakat pada hukum itu sendiri (Mahfud, 2009) .
Maka, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  Indonesia, politik hukum sangat  lekat  kaitannya  dengan  peran  dalam  hal  pembuatan  peraturan  perundang- undangan yakni:
1. Sebagai  alasan  mengapa  dibutuhkan  terbentuknya  sebuah  perturan  perundang- undangan
2. Untuk  menentukan  apa  yang  ingin  diartikan  ke  dalam  kalimat  hukum  serta rumusan pasal.
Dua  hal  tersebut  sangat  penting  adanya  disebabkan  eksistensi  peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal ialah jembatan yang mengantarai politik hukum  dalam  tahapan  implementasi  peraturan  perundang-undangan.  Hal    tersebut mengingat antara pelaksaan peraturan perundang-undangan haruslah ada konsistensi serta keterkaian yang erat dengan apa yang disebut dengan politik (Sari, 2019) . B. Era Society 05.0
Semakin  berkembangnya  waktu,  maka  teknologi  yang  digagas  oleh  manusia juga  akan  selalu  mengalami  perkembangan.  Maka society 5.0  merupakan  sebuah perkembangan  yang  dimotori  oleh  Jepang.  Konsep society 5.0  memungkinkan
manusia untuk bisa menggunakan ilmu pengetahuan dengan basis AL, Robot, IOT dan  lain  sebagainya,  semua  itu  diperuntukkan  agar  manusia  bisa  hidup  dengan nyaman.
Konsep yang disematkan pada society 5.0, ialah penyempurnaan dari berbagai konsep  yang  telah  ada  sebelumnya,  yakni society 1.0  dimana  manusia  masih berkutat  pada  era  berburu  dan  baru  mengenal  tulisan. Society 2.0  merupakan kelanjutan  dari  era  sebelumnya  dimana  manusia  telah  mengenal  sistem  bercocok tanam. Society 3.0 adalah era dimana manusia telah memasuki dunia industri yang ditandai  dengan  banyaknya  dipakai  mesin-mesin  untuk  meringankan  kinernaya. Society 4.0  ialah  era  dimana  manusia telah  memanfaatkan  komputer  serta internet. Dan yang mutakhir, yakni society 5.0 merupakan era dimana keseluruhan teknologi merupakan  bagian  dari  manusia  itu  sendiri,  dan  tidak  hanya  sekedar  sebagai informasi, namun juga yang dipakai manusia dalam menjalani kehidupan.
Pemerintah jepang mendefenisikan masyarakat society 5.0 sebagai masyarakat yang  terpusat  pada  manusia  itu  sendiri  yakni  yang  bisa  menyeimbangkan  antara kemajuan    ekonomi  dengan  sebuah  penyelesiaan  masalah  atau  persoalan  dengan memanfaatkan sistem yang mengintegrasikan antara dunia maya dengan dunia fisik. Dalam  pandangan  Fayakuma,  apa  yang  dimaksudkan  dengan society 5.0  ialah sebuah  rencana  dasar  sains  dan  teknologi  kelima  yang  dicanangkan  oleh  dewan sains, teknologi dan inovasi yang mendapat persetujuan dari kabinet pada 2016 lalu. (Fukuyama, 2018) .
Society 5.0  menawarkan  masyarakat  yang  berupusat  pada  manusia  hingga mampu  membuat  dengan  seimbang  antara  kemajuan  ekonomi  serta  penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang saling berkaitan antara dunia nyata dengan dunia maya.    Era  tersebut  merupakan  era  dimana  semua  teknologi  ialah  bagian  dari  diri manusia  sendiri.  Internet  tidak  hanya  sebatas  pada  sumber  informasi,  melainkan diperuntukkan untuk menjalani kehidupan.
Society 5.0  ialah  masyarakat  yang  bisa  menyelesaikan  bebagai  masalah  yang ada  pada  dirinya  dengn  memanfaatkan  inovasi  yang  lahir  di  revolusi  industri  4.0 misalnya internet  on  Things (internet  untuk  segala  sesuatu), Artificial  Intelligence (kecerdasan  buatan), Big  Data (data  dalam  jumlah  besar),  ataupun  robot  untuk membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia. Society 5.0  merupakan  masa dimana masyarakat berpusat pada manusia yang berusaha untuk membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan ruang dunia maya serta dunia fisik (Puspita, Fitriani, Astuti, & Novianti, 2020) .
Di  dalam society ada  nilai  baru  yang  tercipta  dengan  perantara  inovasi  dan akan  menghilangkan  ketimpangan  regional,  usia,  jenis  kelamin  serta  bahasa  dan akan memungkinkan tersedianya produk dan layanan yang bisa disesuaikan  dengan baik  untuk  memenuhi  keberagaman  kebutuhan  indiividu  serta  kelompok.  Dengan adanya  cara  ini,  maka  akan  sangat  memungkin  untuk  bisa  sampai  pada  taraf masyarakat  yang  mampu  meningkatkan  pembangunan  ekonominya.  Tujuan  dari adanya society 5.0  ialah  untu  mewujudkan  masyarakat  yang  manusia  tersebut  bisa menikmati bagaimana hidup sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi serta
perkembangan  teknologi  hadir  sebagai  alat  untuk  menyejahterakan  kehidupan seseorang  dan  bisa  digunakan  untuk  berkontribusi  guna  menyelesaikan  tentangan dan problematika masyarakat di seluruh dunia (Fukuyama, 2018) .
C. Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0
Telah  dijabarkan  sebelumnya  bahwa  politik  hukum  utamanya  di  Indonesia memiliki arti dan fungsi yang sangat signifikan adanya, mislanya ketika amandemen memberikan  isyarat  pada  pembentuk  undang-undang  di  Indenesia  agar  bisa mewujudkan cita-cita hukum nasional, dan untuk bisa memenuhi cita-cita tersebut, maka dibutuhkan pembangunan serta pembinaan hukum. Dalam merumuskan serta menetapkan  politik  hukum  yang  sudah  dan  akan  dilakukan,  maka  politik  hukum memberikan  otoritas  legislasi  pada  penyelenggara  negara.  Arah  dari  hal  tersebut ialah dalam rangka mencapai tujuan negara.
Maka penerapan guna eksistensinya politik hukum dengan tidak tergerus oleh zaman yang dilaluinya misalnya ketika manusia telah menyongsong era society 5.0 sangat  penting  untuk  dicari  sebuah  pola  guna  tercapai  tujuan  yang  dimaksudkan. Maka  dalam  hal  ini,  dibutuhkan  sebuah  pemahaman  atau  sikap  dari  diri  seseorang yang  memiliki  paham  mendalam,  pada  akar  terdalam,  kritis  serta  tajam  dalam mewujudkan  satu  tujuan,  ataupun  sikap  yang  digambarkan  sangat  fundamental/ mendasar (sampai kepada hal yang prinsip) pada keinginan untuk mengimplementasikan  sebuah  tujuan,  amat  keras  menuntut  perubahan  (undang- undang,  pemerintahan).  Hal  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  ada  pada pendefenisian dari kata radikal.
Radikal,  dalam  ilmu  filsafat  berasal  dari  kata radix yang  berarti  berakar, mendalam,  komprehenshif,  mengakar.  Berfikir  radikal  berarti  berfikir  mendalam, pada  akarnya,  tajam,  kritis.  Kemudian  makna  radikalisasi  adalah  sebuah  proses mewujudkan  seseorang  yang  belajar  secara  tajam  dan  mendalam.  Atau  dalam konteks ini, yakni seseorang kritis terhadap sebuah tujuan. . Hanya saja image yang ada masyarakat istilah radikal itu telah mengalami peleburan dan pergeseran makna pada  hal  yang  lebih  sempit.  Istilah  radikalisme  merupakan  faham  yang  berupaya melakukan  perubahan  secara  menyeluruh,  cepat  dengan  menggunakan  cara-cara kekerasan  yang  kemudian  mengatasnamakan  agama,  membalut  perilaku  kekerasan dengan identitas agama dengan mengemas aksi dengan narasi keagamaan.
Radikal tentu berbeda dengan radikalisme yang banyak di dengung-dengunkan dengan konotasi makna yang jahat dan harus dihindari. Radikalisme sendiri berasal dari bahasa Latin, radix , yang berarti akar. Ia merupakan paham yang menghendaki adanya  perubahan  dan  perombakan  besar  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Kemunculan radikalisme diasumsikan dikarenakan ketidakadilan dan ketidakbebasan  yang  diselenggarakan  kelompok  dominan  dalam  politik  dan ekonom.
Maka,  radikal  tentunya  berseberangan  dengan  radikalisme  yang  berkonotasi negatif. Pemanfaatan sikap radikal sebagai sebuah pola dalam politik hukum di era society 5.0  ialah  hal  yang  dibutuhkan.  Sebab  dengan  adanya  sifat  yang  melekat dengan kata radikal, akan membuat pelakunya kritis terhadap apa yang dicanangkan,
serta semangat dalam pengimplementasian tujuan tersebut, hal ini mengingat bahwa politik  hukum  adalah  instrumen  atau  sarana  bangsa  dalam  upaya  untuk  mencapai tujuannya dan hal demikian tentu saja terlepas dari era yang ada.
Secara  etimologis,  kata  radikal  sesungguhnya  netral.  Radikalis,  kata  sifat  ini berasal  dari  bahasa  Latin, radix atau radici .  Menurut The  Concise  Oxford Dictionary (1987),  istilah  radikal  berarti  ‘akar’,  ‘sumber’,  atau  ‘asal-mula’. Dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental,  pokok  soal,  dan  esensial  atas  bermacam  gejala,  atau  juga  bisa bermakna “tidak biasanya”.
Berbicara mengenai penggunaan istilah radikal yang pertama kali dalam jagat politik,  sejarah  menyematkan  kepada  sosok  Charles  James  Fox  di  tahun  1797. Seturut  Encyclopedia  Britannica,  James Fox  diceritakan menyerukan  pembaharuan radikal  ( reform  radical )  di  Inggris  terkait  sistem  pemilihan  bagi  siapa  saja  yang telah  dewasa.  Sejak  itulah,  istilah  radikal  mulai  digunakan  sebagai  istilah  umum bagi semua gerakan yang mendukung gerakan reformasi parlemen. KBBI keluaran tahun 1990, istilah radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh,” “habis-habisan,” dan “maju dalam berpikir atau bertindak. Artinya, di sini mudah diduga telah terjadi proses perubahan makna dari istilah ini.
Bahkan di dalam pendekatan filsafat, berpikir radikal justru sangat diperlukan. Sebab,  berpikir  radikal  dalam  berfilsafat  bermakna  berpikir  mendalam  (mendasar) sampai  pada  akar  objek  yang  dikaji.  Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia menyebutkan radikal dalam arti “secara mendasar (sampai kepada hal  yang  perinsip);  atau  maju  dalam  berpikir  atau  bertindak”.  Dalam  konteks  ini, berfikir  radikal  merupakan  proses  berfikir  secara  mendalam  sampai  pada  makna kebenaran  yang  tertinggi.  Melalui  proses  berfikir  secara  radikal,  manusia  mampu memperoleh  kebenaran  dan  menemukan  sejumlah  penemuan  ilmiah  (ilmu pengetahuan).  Berfikir  secara  radikal  dapat  pula  dimaknai  sebagai  upaya  berfikir sampai pada akar persoalan yang ada, sehingga diharapkan sebuah keputusan benar- benar bijak dan tidak salah dalam mengambil keputusan.
Pada titik inilah, mudah dipahami istilah radikal sebenarnya bermakna netral. Istilah radikal bisa bermakna positif atau negatif tergantung pada konteks ruang dan waktu  sebagai  latar  belakang  penggunaan  istilah  tersebut.    Atau  secara  sederhana menjauhkan  stigma  yang  buruk  pada  kata  radikal,  dan  justru  penyifatannya  amat dibutuhkan dalam sebuah misi pembaharuan tertentu.
Bila  dirujuk  dari  makna  di  atas,  terlihat  bahwa  berfikir  radikal  sangat diperlukan  sebagai  pola  politik  hukum  Indonesia  dalam  menyongsong  fenomena maysrakat  5.0  dan  menampilkan  sikap  bijaksana  sebelum  mengambil  sebuah keputusan.  Namun,  bertolak  belakang  dengan  makna  radikalisme.  Sebab, radikalisme merupakan paham ekstrem yang acapkali menggunakan pemaksaan dan kekerasan  agar  apa  yang  diinginkan  (diyakini)  diterima  oleh  orang  lain  dengan menghalalkan  segala  cara.  Kelompok  penganut  radikalisme  ini  bukan  hanya berhadapan  pada  negara  (politik),  akan  tetapi  juga  terkadang  berhadapan  dengan antar  agama,  suku,  budaya,  bahkan  intern  agama.  Gerakan  radikalisme  biasanya
bersifat masif dan membentuk karakter intoleran dan memandang kebenaran tunggal hanya  milik  kelompoknya.  Melihat  kondisi  ini,  gerakan  radikalisme  sangat berbahaya  bagi  tatanan  suatu  negara  dan  peradaban  umat  manusia.  Eksistensi radikalisme menjadikannya sebagai musuh bersama dan perlu ditindak secara serius.
Penyifatan  dan  cir-ciri  yang  tergambar  dari  kata  radikal  tersebut  bisa dimanfaatkan sebagai sebuah alat ataupun pola khususnya dalam hal politik nasional Indonesia yang menginginkan agar ia tetap eksis tidak terikat dengan perkembangan zaman  yang  tengah  dilalui  ummat  manusia.  Sebab  sejatinya  tujuan  dari  negara adalah  hal  yang  harus  selalu  diraih,  dan  alat  sarana  untuk  meraihnya  ialah  dengan regulasi  kebijakan  politik  hukum  yang  memainkan  peran  yang  snagat  signifikan dalam sebuah tatanan bangsa.

## Kesimpulan
Politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  sarana  ataupun  instrumen  yang pemerintah  manfaatkan  agar  bisa  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang  ia kehendaki  agar  terwujudnya  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Hal  tersebut  kemudian  bisa disimpulkan  bahwa  politik  hukum  adalah  sebuah  kebijakan  sebagai  pegangan  dasar untuk menyelenggarakan negara, terkhusus pada ranah hukum berkaitan dengan hukum yang akan berjalan, sedang atapun yang sudah berlaku yang diambil dari berbagai nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  agar  tercapai  tujuan  suatu  negara  seusai  dengan pembukaan UUD 1945 Alinea 4. Khususnya di Indonesia, politik hukum sangat penting adanya,  misalanya  saat  amandemen  memberikan  isyarat  pada  pembentuk  undang- undang  di  Indoensia  agar  bisa  mewujudkan  cita-cita  hukum  nasional,  dan  untuk  bisa memenuhi  cita-cita  tersebut,  maka  dibutuhkan  pembangunan  serta  pembinaan  hukum. Dalam  merumuskan  serta  menetapkan  politik  hukum  yang  sudah  dan  akan  dilakukan, maka  politik  hukum  memberikan  otoritas  legislasi  pada  penyelenggara  negara.  Arah dari hal tersebut ialah dalam rangka mencapai tujuan negara.
Secara sederhana, Society 5.0 ialah masyarakat yang bisa menyelesaikan bebagai masalah  yang  ada  pada  dirinya  dengn  memanfaatkan  inovasi  yang  lahir  di  revolusi industri  4.0  misalnya internet  on  Things (internet  untuk  segala  sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan  buatan), Big  Data (data  dalam  jumlah  besar),  ataupun  robot untuk  membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia. Society 5.0  merupakan  masa dimana  masyarakat  berpusat  pada  manusia  yang  berusaha  untuk  membuat  seimbang antara  kemajuan  ekonomi  dengan  penyelesaian  masalah  dengan  menggunakan  ruang dunia maya serta dunia fisik.
Berfikir  radikal  sangat  diperlukan  sebagai  pola  politik  hukum  Indonesia  dalam menyongsong  fenomena  maysrakat  5.0  dan  menampilkan  sikap  bijaksana  sebelum mengambil  sebuah  keputusan.  Jiwa  yang  bersemayam  pada  sifat  radikal  bisa dimanfaatkan  sebagai  sebuah  alat  ataupun  pola  khususnya  dalam  hal  politik  nasional Indonesia  yang  menginginkan  agar  ia  tetap  eksis  tidak  terikat  dengan  perkembangan zaman  yang  tengah  dilalui  ummat  manusia.  Sebab  sejatinya  tujuan  dari  negara  adalah hal  yang  harus  selalu  diraih,  dan  alat  sarana  untuk  meraihnya  ialah  dengan  regulasi
kebijakan  politik  hukum  yang  memainkan  peran  yang  sangat  signifikan  dalam  sebuah bangsa.

## BIBLIOGRAFI
Antaranews. (2021). MK: Perlu reformasi penegakan hukum untuk sambut Society 5.0.
Faruqi. (2019). Future Service In Industry 5.0. Jurnal Sistem Cerdas, Vol. 2 (1). Google Scholar
Fukuyama, Mayumi. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society.
Japan Economy Foundation Journal - Japan SPOTLIGHT . Google Scholar
Hartono,  Sunarjati.  (1991). Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional . Bandung: ALUMNI. Google Scholar
MD,  MAahfud.  (1998). Politik  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Pustaka  LP3ES.

## Google Scholar
MD,  Mahfud.  (2009). Politik  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Pers. Google Scholar
Puspita,  Yenny,  Fitriani,  Yessi,  Astuti,  Sri,  &  Novianti,  Sri.  (2020).  Selamat  Tinggal Revolusi  Industri  4.0,  Selamat  Datang  Revolusi  Industri  5.0. Prosiding  Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang . Google Scholar
Rahardjo,  Satjipto.  (1991). ,  Ilmu  Hukum (Cet.  III).  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.

## Google Scholar
Sari, Cindy Permata. (2019). Politik Hukum di Indonesia. Artikel .
Serizawa, Ali. (2014). Pengertian Politik Hukum Nasional dan Tujuannya.
Skobelev,  P  &  Borovik,  YS.  (2017).  On  The  Way  From  Industri  4.0  To  Industri  5.0:
From Digital Manufactureing To Digital Society. International Scientific Research Journal Industri . Google Scholar
Tesa  Lonika  D.P,  Handriyanto,  Amallia  Noviani,  Muhammad  Mona  Adha.  (2021). Civic Literacy: Sebagai Upaya Dalam Mempersiapkan Warga Negara Menuju Era Society 5.0. E Prosiding Seminar Nasional Virtual Pendidikan Kewarganegaraan . Google Scholar
Wahyono, Padmo. (1986). Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. Google Scholar
Wasitarini. (2019). Perpustakaan Satu Data. Jurnal Madika , Vol. 5 (2). Google Scholar
Zevenbergen, William. (2011). Politik Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Copyright holder:
Fanila Kasmita Kusuma (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: