© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
Sofyan, H., Thamrin., Mubarak
2015:9 (1)

## MODEL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
(SUB DAS TAPUNG KANAN)
Harlon Sofyan Kasie Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru

## Thamrin
Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Jl. Pattimura No.09.Gobah, Pekanbaru 28131. Telp 0761-23742.

## Mubarak
Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Jl. Pattimura No.09.Gobah, Pekanbaru 28131. Telp 0761-23742
Integrated Watershed Management Model (Sub Das Tapung Kanan)

## Abstract
This study was conducted from March to May 2014. Locations research was conducted in Koto Garo district of Kampar. This study aims to identify management problems that exist in the sub-watershed Tapung Kanan and analyze problems and problem resolution sub-watershed  management  Tapung  Kanan  using  Logical  Framework  Analysis  (LFA) models.  Based  on  the  results  obtained  as  follows:  (1).  Sub-watershed  management issues  in  Tapung  Kanan  based  inventory  data  obtained  from  the  implementation  of focus group discussion between the sub-watershed communities around Tapung Kanan, NGOs, Provincial Government of Riau and Riau University Environment Rona namely: a).  The potential  threat of  flooding and pollution of  the  environment  in Sub-watershed Tapung  Kanan,  b).  The  high  land  conversion  practices  were  not  in  accordance  with their distribution as well as the practice of forest destruction, c). The potential conflicts of  management  of  natural  resources  is  not  optimal  due  to  spatial  synchronization across  districts,  d).  The  limited  attention  and  public  participation  in  environmental conservation around the sub watershed Tapung Kanan, e). Not optimal performance for the  designated  institutional  sub-watershed  management  Tapung  Kanan.  (2).  Tapung Kanan sub watershed management in an integrated manner using a model of LFA can map problems and problem resolution. So that management  can be realized gradually, then setting goals, objectives and strategies should be drawn up so that the next can be derived  in  the  policies,  programs,  activities  and  location  implemented.  The  resulting management objectives in this study is "Realizing the Tapung Kanan  sub watershed as one buffer region Ecosystem in Riau Province ".
Keywords :     Environmental,Watershed,  Sub  Watershed  Tapung  Kanan,  Logical Framework Analysis (LFA).
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Daerah  aliran  sungai  (DAS)  adalah  suatu  wilayah  daratan  yang  merupakan  satu kesatuan  dengan  sungai  dan  anak-anak  sungainya  yang  berfungsi  menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami,  yang  batas  di  darat  merupakan  pemisah  topografis  dan  batas  di  laut  sampai dengan  daerah  perairan  yang  masih  terpengaruh  aktivitas  di  daratan  (Pasal  1  Ayat  5 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai).
Berdasarkan  definisi  DAS  tersebut di  atas,  ternyata  wilayah  ini  cukup  kompleks  untuk diperhatikan  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  memegang  peranan  yang  sangat  penting bagi  keberlangsungan  kehidupan.  DAS  merupakan  salah  satu  tempat  terjadinya interaksi  antara  manusia  dengan  manusia  dan  antara  manusia  dengan  lingkungan hidupnya (DAS). Agar interaksi tersebut tetap berlangsung dengan baik, tentunya perlu dipikirkan bagaimana pengelolaan yang tepat dan bermanfaat kedepannya.
Pengelolaan  daerah  aliran  sungai  (DAS)  perlu  dilakukan  untuk  mengatur  hubungan timbal balik antara sumber daya alam yang terdapat di dalam DAS dan manusia. Upaya pengelolaan DAS diperlukan untuk mendorong agar kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud,  terciptanya  keseimbangan  ekosistem  serta  terjaminnya  keberlanjutan  antara manfaat  sumber daya alam (SDA) di dalam DAS bagi manusia. Artinya,  setiap bentuk pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  dan mempertimbangkan  aspek-aspek  kelestarian  DAS  maka  diharapkan  nantinya  generasi mendatang dapat merasakan manfaatnya.
Untuk  mendukung  tujuan  pengelolaan  DAS  secara  lestari,  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang No. 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  diisyaratkan  bahwa  sedikitnya  30  % dari peruntukan  kawasan DAS  seharusnya merupakan  kawasan  hutan. Artinya, daerah  hulu yang  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan  kawasan  di  bawahnya  dan  daerah sempadan  sungai  seharusnya  merupakan  kawasan  hutan  dan  hal  ini  telah  diamanatkan berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  1990  tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung.  Namun  pada  kenyataannya,  melihat  fenomena  yang terjadi dalam tiga dekade terakhir ini di  kawasan  DAS Indonesia,  lahan di daerah  hulu dan  sempadan  sungai  sudah  menjadi  hak  milik  pribadi  dan  berubah  menjadi  lahan pertanian.  Untuk  mengembalikan  kawasan  tersebut  sesuai  fungsinya  sebagai  kawasan hutan  sulit  dilakukan  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  mengembalikan fungsinya seperti sediakala.
Menurut  penulis,  setiap  sektor  berkeinginan  untuk  melakukan  kegiatan  sendiri-sendiri dengan  cara  atau  pendekatannya  masing-masing  untuk  kepentingan  sektornya. Akibatnya,  banyak  kegiatan-kegiatan  yang  telah  diprogramkan  tidak  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  pada  DAS,  justru  degradasi  DAS  semakin  meningkat. Pendekatan  yang  dilakukan  seperti  menginput  permasalahan  yang  berasal  dari masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  DAS  sebagai  pemanfaat  sumber daya  alam  terkesan hanya  mementingkan  aspek  sektoralnya  saja.  Keadaan  demikian  terkadang  memicu perselisihan kepentingan dengan sektor-sektor lainnya.
Salah satu DAS yang mengalami degradasi lingkungan adalah Sub DAS Tapung Kanan yang masuk ke dalam wilayah DAS Siak yang terletak di Provinsi Riau. Cakupan DAS Siak meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis  dan  Kabupaten  Siak.  Das  Siak  terbagi  menjadi  dua  bagian  wilayah  yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai. Wilayah yang tercakup dalam masing- masing bagian DAS Siak antara lain :
 Bagian Hulu
Bagian  hulu  dari  DAS  Siak  adalah  dua  dari  sungai  yaitu  Sungai  Tapung  Kanan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  Kecamatan  Tapung  Kiri  Kabupaten  Kampar.  Kedua sungai  menyatu  di  daerah  Palas  (Kabupaten  Kampar)  dan  dekat  Kota  Pekanbaru pada Sungai Siak Besar.
 Bagian Hilir
Bagian  hilir  dari  DAS  Siak  adalah  pada  Sungai  Siak  Besar  yang  terletak  di  Desa Palas (Kabupaten Kampar) – Kota Pekanbaru – Kota Perawang (Kabupaten Siak) – Kota  Siak  Sri  Indrapura  dan  bermuara  di  Tanjung  Belit  (Kecamatan  Sungai  Apit, Kabupaten Siak).
Berbagai  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  dalam  DAS  seperti  sumber  daya  alam hayati  dan  sumber  daya  alam  non  hayati  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan konsumsi dan produksi ekonomi masyarakat. Keberadaan sumber daya alam yang  berbeda  seringkali  menempati  wilayah  atau  bentang  alam  yang  sama,  misalnya deposit bahan tambang dan mineral yang merupakan sumber daya pertambangan sering berada  di  dalam  kawasan  hutan  yang  perlu  dilestarikan  ekosistemnya.  Hal  ini  sering membawa  konsekuensi  terjadinya  tumpang  tindih  kepentingan  dan  kewenangan pengaturan  pengelolaan  sumber daya  alam  oleh  instansi  yang  berbeda.  Potensi  konflik di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam DAS seringkali terkait dengan belum  berjalannya  keterpaduan  antar  sektor  dan  antar  wilayah  dalam  kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS.
Melihat  fenomena  tersebut  di  atas,  agar  keberlanjutan  pengelolaan  DAS  di  Indonesia khususnya  pada  wilayah  Sub  DAS  Tapung  Kanan  berjalan  dengan  baik  dan berkelanjutan, maka pemerintah mendorong untuk menggunakan pendekatan baru yang menekankan  keseimbangan  sosial  ekonomi  dan  lingkungan.  Paradigma  tersebut mengedepankan  pengelolaan  DAS  terpadu  yang  lebih  partisipatif  dengan  melibatkan masyarakat  setempat  dalam  proses  pengelolaan  DAS,  sehingga  terbitlah  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sudah  memuat  peran  serta  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  DAS. Meskipun  demikian,  peran  masyarakat  yang  diamanatkan  dalam  peraturan  tersebut masih  pada  tahap  memberikan  masukan  dan  aspirasi,  saran  dan  pertimbangan,  serta turut  mengawasi  pengelolaan  DAS.  Masyarakat  belum  dijadikan  sebagai  pembuat kebijakan dalam pengelolaan DAS.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang telah penulis uraikan secara jelas, maka  melalui  tulisan  ini  penulis  merasa  terpanggil  untuk  membantu  Pemerintah Provinsi  Riau  dengan  ikut  melakukan  penelitian  tesis  ini  dengan  merumuskan  model pengelolaan  daerah  aliran  Sungai  (DAS)  terpadu  pada  Sub  DAS  Tapung  Kanan  yang
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
dikemas  dengan  menggunakan  LFA  ( Logical  Framework  Analysis ).  Tujuan  penelitian ini  adalah  mengidentifikasi  permasalahan  pengelolaan  yang  ada  di  Sub  DAS  Tapung Kanan  dan  menganalisis  permasalahan  dan  penyelesaian  masalah  dalam  pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan dengan menggunakan model LFA.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini dilaksanakan selama 3 bulan  yakni  diperkirakan pada bulan Maret – Mei 2014.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Koto  Garo  Kabupaten  Kampar  dan sekitarnya  yang  berada  di  wilayah  Sub  DAS  Tapung  Kanan.  Alasan  pemilihan  lokasi penelitian  ini  adalah  karena  lokasi  ini  merupakan  lokasi  yang  banyak  melakukan aktifitas  dalam  kawasan  Sub  DAS  Tapung  Kanan.  Disamping  itu,  salah  satu  mata pencaharian terbesar masyarakat di Koto Garo dan sekitarnya adalah sebagai nelayan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei ( survey research ).  Penelitian  survei  merupakan  penelitian  dengan  tidak  melakukan  perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang diteliti. Lebih lanjut, jenis penelitian  survey  dalam  penelitian  ini  mengggunakan  penelitian  survey  evaluatif. Penelitian  survey  evaluatif  mencoba  mencari  jawaban,  sampai  seberapa  jauh  tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Jenis  evaluasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  evaluasi  formatif yaitu melihat dan meneliti pelaksanaan program ( Hasan, 2008).
Sumber data  penelitian  ini berasal  dari  data  sekunder  diperoleh  dari  perpustakaan  atau laporan  penelitian  terdahulu.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  teknik penelusuran  literatur. Data diperoleh dari  hasil wawancara dan melakukan focus group discussion (grup  diskusi  terbatas)  yang  bertujuan  untuk  menggali  informasi  lebih mendalam  terhadap  stakeholder  antara  lain  :  masyarakat  di  sekitar  Sub  DAS  Tapung Kanan,  LSM,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dan  perwakilan  dari  perguruan  tinggi (Universitas  Riau).  Teknik  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kerangka logis  dengan  pendekatan  secara Logical  Framework  Approach (LFA).  Dalam penyusunan LFA langkah-langkahnya disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Langkah-langkah Penyusunan Logframe
Analisis Situasi Analisis Strategi Pembuatan Matriks Pelaksanaan Analisis stakeholder, analisis permasalahan, analisis tujuan/hasil
Analisis  untuk  menentukan  pilihan  strategi dalam mencapai tujuan/hasil. Mengikuti urutan dan format
Pembuatan
workplan , budget dan perencanaan SDM
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Permasalahan Sub DAS Tapung Kanan
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  inventarisasi  permasalahan  yang  terjadi  pada  Sub  DAS Tapung  Kanan  dengan  melaksanakan focus  group  discussion (diskusi  kelompok terbatas)  antara  pihak  masyarakat  sekitar  Sub  DAS  Tapung  Kanan,  LSM,  Pemerintah Provinsi Riau dan perguruan tinggi.
 Masyarakat
Data  yang  diperoleh  dari  masyarakat  di  sekitar  Sub  DAS  Tapung  Kanan  bahwa permasalahan  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  degrasi  lingkungan  di  perairan Sungai Tapung Kanan antara lain :
a. Kepedulian  perusahaan  terhadap  menjaga  lingkungan  relatif  masih  rendah. Banyaknya  aktifitas  perusahaan  yang  melakukan  konversi  lahan  yang semulanya  hutan  primer  menjadi  tanaman  budidaya  sawit  menyebabkan  daya tahan  tanah  jika  terkena  air  hujan  menjadi  berkurang  sehingga  sedimentasi menuju  sungai  tidak  dapat  terelakkan  lagi.  Pada  akhirnya  sungai  dan  anak sungai  di  sekitar  Sub  DAS  Tapung  Kanan  terjadi  pendangkalan  yang mengakibatkan  terganggunya  kehidupan  biota  perairan  seperti  tanaman- tanaman air, ikan, udang dan sebagainya.
b. Tingginya aktifitas perambahan hutan dan illegal logging .
c. Kurangnya  respon  dari  pihak  Kecamatan  atas  pengaduan  masyarakat  atas perusakan hutan.
 Lembaga Swadaya Masyarakat
Menurut  informasi  dari  LSM  bahwa  permasalahan  utama  yang  menyebabkan terjadinya degrasi lingkungan pada Sub DAS Tapung Kanan antara lain :
a. Penegakan hukum yang lemah.
b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
c. Pengawasan lingkungan yang lemah
d. Munculnya  fenomena  pemukiman  liar  di  pinggiran  sungai  akibat  tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah.
e. Penegakan  hukum  tata  ruang  yang  lemah  dalam  perlindungan  sumberdaya alam.
f. Aspek  kelembagaan  yang  masih  kurang.  Masih  lemahnya  aspek  ini menyebabkan  informasi  atau  koordinasi  antara  Pemerintah  Kabupaten  dengan Pemerintah  Provinsi  tidak  berjalan  dengan  lancar,  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  memahami keilmuan mengenai  hidrologi/DAS dan keterbatasan dana.
 Pemerintah Provinsi Riau
Menurut informasi dari pegawai Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera III bahwa permasalahan  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  degrasi  lingkungan  pada  Sub DAS Tapung Kanan antara lain :
a. Perubahan penutupan lahan.
b. Abrasi tebing
c. Erosi dan pendangkalan sungai
d. Pencemaran sungai
e. Perambahan hutan dan illegal logging
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
f. Konservasi hutan untuk lahan budidaya
g. Konflik penggunaan lahan antara perusahaan dan masyarakat
h. Konflik pemanfaatan ruang antar wilayah
i. Belum  adanya  kesadaran  dari  dunia  usaha  maupun  masyarakat  tentang pentingnya mempertahankan kondisi DAS.
j. Rendahnya  tingkat  pengetahuan,  pemahaman  dan  kepedulian  masyarakat terhadap keberadaan DAS.
k. Permasalahan masyarakat yang bermukim di pinggiran/bantara sungai.
l. Tipologi masyarakat yang mendiami sepanjang bantaran DAS.
m. Kelembagaan pengelolaan Sub DAS dan DAS antar sektor yang masih lemah.
 Perguruan Tinggi
Menurut  informasi  dari  dosen  dari  perguruan  tinggi  di  Provinsi  Riau  bahwa permasalahan  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  degrasi  lingkungan  pada  Sub DAS Tapung Kanan antara lain :
a. Perubahan penutupan lahan.
b. Fluktuasi kualitas air sungai
c. Rendahnya  tingkat  pengetahuan,  pemahaman  dan  kepedulian  masyarakat terhadap keberadaan DAS.
d. Perambahan hutan dan illegal logging
e. Konservasi hutan untuk lahan budidaya
Berdasarkan  inventarisasi data  yang diperoleh dari pelaksanaan focus group discussion (diskusi  kelompok  terbatas)  antara  pihak  masyarakat  sekitar  Sub  DAS  Tapung  Kanan, LSM, Pemerintah Provinsi Riau dan dari Perguruan Tinggi maka penulis menyusun isu pokok  permasalahan  yang  akan  difokuskan  dalam  penyelesaiannya  dengan menggunakan LFA. Isu pokok tersebut antara lain  : a). Adanya potensi ancaman banjir dan pencemaran lingkungan di Sub DAS Tapung Kanan, b). Tingginya praktek konversi lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukkannya  serta  praktek  perusakan  hutan, c). Adanya potensi konflik pengelolaan SDA akibat belum optimalnya sinkronisasi tata ruang lintas kabupaten, d). Masih rendahnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan  hidup di  sekitar Sub DAS Tapung Kanan, e). Belum optimalnya kinerja kelembagaan yang ditunjuk untuk pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan.
Upaya  yang  dapat  membantu  memberikan  masukan  kepada  instansi  terkait  mengenai pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan secara terpadu berdasarkan hasil LFA  yang telah disusun sebagai berikut :
1.   Harus  ada  kepastian  secara  hukum  mengenai  pelanggaran  dan  penyelesaian pelanggaraan rencana penataan ruang antar lintas wilayah atau lintas kabupaten
2.   Percepatan  pembentukan  wilayah  ekoregion  sebagai  salah  satu  tahapan perencanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  Pasal  5  yang  menyebutkan  bahwa “ perencanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan  RPPLH ”.  Pembentukan  wilayah  ekoregion  ini  akan  mempermudah implementasi  pengelolaan  Sub  DAS  terpadu  untuk  itu  perlu  didukung  oleh peraturan  perundangan,  antara  lain  dengan  percepatan  penyelesaian  dan pemberlakuan  UU  Konservasi  Tanah  yang  telah  lama  dirancang  dan  peraturan pemerintah mengenai pengelolaan DAS terpadu.
3.   Pembenahan  organisasi  perangkat  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah No. 41 Tahun 2007. Hal ini dilakukan mengingat koordinasi penanganan Sub DAS Tapung  Kanan  oleh  para  pihak  pemangku  kepentingan  belum  terbangun  secara optimal  sebagai  akibat  belum  samanya  persepsi  mengenai  interdependensi  seluruh komponen  dalam  Sub  DAS  sehingga  perlu  ada penyamaan  persepsi  di  antara  para pihak tentang pengertian, permasalahan dan  konsep pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang utuh.
4.   Percepatan implementasi peraturan perundang-undangan  yang berbasis  lingkungan hidup.  Untuk  itu  diperlukan  analisis  sosial,  budaya,  dan  kelembagaan  secara proporsional  dalam  pengelolaan  Sub  DAS  Tapung  Kanan  secara  terpadu  dengan memperhatikan kondisi dan situasi  yang ada terutama perilaku pemerintah, swasta, dan  masyarakat  sehingga  kinerja  Sub  DAS  lestari  dan  masyarakat  sejahtera.
Pengembangan  pengelolaan  Sub  DAS  Tapung  Kanan    secara  terpadu  hendaknya memperhatikan    kesejahteraan  masyarakat  dengan  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup, dan  harus  menjadi  strategi  nasional.  Oleh  karena  itu  pengelolaan  Sub  DAS Tapung  Kanan  secara  terpadu  perlu  transformasi  budaya  dan  penataan kelembagaan. Basis data dan sistem informasi Sub DAS Tapung Kanan perlu lebih dikembangkan agar dapat diakses oleh semua pihak untuk  kepentingan  percepatan implementasi  pengelolaannya  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  tersebut.  Aspek ekonomi sumberdaya alam dan  lingkungan  harus menjadi  salah satu pertimbangan utama  dalam  pengelolaan  Sub  DAS  Tapung  Kanan.  Untuk  itu  perlu  membuat kebijakan,  peraturan  perundangan,  perencanaan  pembangunan  dan  perijinan. Valuasi ekonomi pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan harus menjadi pertimbangan  dalam  pengelolaannya.  Berbagai  alternatif  sumber  pendanaan  perlu dikembangkan  untuk  pengelolaan  dan  pelestarian  Sub  DAS  Tapung  Kanan  yang melibatkan para pihak yang berkepentingan.
5.   Pembenahan  bentuk  kerjasama  antar  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  50  Tahun  2007.  Koordinasi  antar  pihak  yang  berkepentingan  dalam pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan dapat dilakukan oleh Forum DAS Riau yang mempunyai  peran  dan  fungsi  antara  lain  sebagai  koordinator  dalam  perencanaan, mediator dalam  ketidaksepahaman,  fasilitator  dalam  koordinasi,  akselerator dalam implementasi,  dan  inovator  dalam  penerapan  teknologi.  Basis  data  dan  sistem informasi  Sub  DAS  perlu  lebih  dikembangkan  oleh  Forum  DAS  Riau  sesuai dengan  karakteristik  masing-masing  dan  dibuat  oleh  kelompok  kerja  sedemikian rupa sehingga mudah dikelola dan diakses oleh semua pihak termasuk menyediakan buletin/jurnal  forum  DAS  Riau.  Selain  itu  pembentukan  dan  atau  pengembangan Forum DAS Riau harus memperhatikan aspirasi masyarakat pada tingkat lapangan.

## Logical Framework Analysis
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI 1. Pengelolaan Potensi Ancaman Banjir dan Pencemaran Lingkungan di Sub DAS Tapung Kanan 1. Terwujudnya konservasi sumber daya  lahan  dan  air secara terpadu 1.1. Pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya a. Meningkatkan  pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang Penataan  ruang  Sub  DAS Tapung Kanan Kajian potensi dan pemetaan sumberdaya  lahan  di  Sub  DAS Tapung Kanan dan sekitarnya. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 1.2. Rehabilitasi  lahan kritis dengan melakukan reboisasi a. Meningkatkan  fungsi  hutan dan  lahan  dalam  kaitannya dengan  sistem  hidrologi  Sub DAS Tapung Kanan a. Konservasi  tanah  dan air a. Penerapan  teknik  konservasi tanah dan air secara terpadu dan berkelanjutan  pada  Sub  DAS Tapung Kanan - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul b. Menginventarisasi peruntukan  lahan  kritis  dan lahan  yang  masih  asri  di sekitar  Sub  DAS  Tapung Kanan b. Penghijauan hutan dan  lahan  di  lahan kritis  pada  wilayah Sub  DAS  Tapung Kanan b. Melakukan reboisasi secara berkelanjutan - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul c. Meminimalisir erosi dan abrasi tebing sungai c. Inventarisasi  potensi erosi  dan  abrasi  di Sub  DAS  Tapung Kanan c. Pembuatan  turap  di  daerah potensi  erosi  dan  abrasi  pada Sub DAS Tapung Kanan - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul d. Meningkatkan kegiatan reboisasi  untuk  mengurangi lahan kritis d. Reboisasi lahan kritis d. Reboisasi  sempadan  sungai dan  anak  sungai  pada  Sub DAS  Tapung  Kanan  sesuai dengan  karakteristik  vegetasi wilayah - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 1.3. Pengendalian abrasi tebing sungai, sedimentasi dan pencemaran  air  di  Sub DAS Tapung Kanan a. Meningkatkan pengawasan /pemantauan kualitas air sungai pada Sub DAS Tapung Kanan a. Monitoring kualitas air sungai  pada  Sub  DAS Tapung Kanan a. Pengambilan sampel air sungai secara  berkala  dan  memantau aktivitas sumber pencemar yang  berada  di  sekitar  Sub DAS Tapung Kanan. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul b. Mempertahankan serta meningkatkan  kualitas  air sungai pada Sub DAS Tapung Kanan b. Mewujudkan  perilaku sehat  dan  lingkungan sehat b.1 Penyuluhan kepada masyarakat dan sektor industria/perusahaan yang beraktivitas  di  sekitar  Sub DAS  Tapung  Kanan  tentang peranan dan fungsi sungai - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul b.2 Pemberdayaan masyarakat atau LSM dalam upaya pelestarian  lingkungan  hidup - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul

## Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Sub DAS Tapung Kanan)
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
di  sekitar  Sub  DAS  Tapung Kanan dengan mengikuti pelatihan/kursus tentang lingkungan hidup. 2. Tingginya Praktek Konversi Lahan yang Tidak Sesuai dengan Peruntukkannya Serta Praktek Perusakan Hutan
2. Terwujudnya pengendalian kerusakan  hutan  dan konversi lahan 2.1. Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan illegal logging dan perambah hutan. Meningkatkan penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum  dibidang  lingkungan  hidup khususnya kegiatan illegal logging dan perambah hutan. Penegakan  hukum  dibidang lingkungan hidup Pelaksanaan  penegakan  hukum  dan proses  hukum  bagi  pelaku  ilegal logging, perambah hutan dan pencemaran lingkungan hidup. - Tim penegak hukum  berdasarkan SK  Gubernur  Riau dan  atau Bupati Kampar 2.2. Peningkatan  kesadaran masyarakat  dan  aspek hukumnya dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai. Meningkatkan kesadaran masyarakat bidang lingkungan hidup  khususnya  dalam  upaya pelestarian  ekosistem    Sub  DAS Tapung Kanan Pemantapan  peraturan  dan kebijakan dibidang lingkungan hidup Sosialisasi  dan  penyuluhan  kesadaran hukum  masyarakat  terhadap  peraturan dan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan upaya  pelestarian  ekosistem  pada  Sub DAS Tapung Kanan. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 2.3. Larangan konversi lahan produktif, kawasan  lindung  dan daerah resapan air Meningkatkan perlindungan terhadap  konversi  lahan  produktif, kawasan lindung dan daerah resapan air. Pemantapan  peraturan  dan kebijakan dibidang lingkungan  hidup  terhadap masyarakat dan perusahaan- perusahaan serta penyusunan peraturan daerah. Sosialisasi  dan  penyuluhan  peraturan dan  kebijakan  dibidang  lingkungan hidup terhadap masyarakat dan perusahaan-perusahaan
serta penyusunan  peraturan  daerah  tentang larangan  konversi  lahan  produktif, kawasan  lindung  dan  daerah  resapan air. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul
3. Potensi Konflik Pengelolaan SDA Akibat Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Ruang Lintas Kabupaten
3. Pemantapan  tata  ruang dan peningkatan koordinasi antar kabupaten 3.1. Sinkronisasi kebijakan  tata  ruang kabupaten  di  wilayah Sub DAS Tapung Kanan Meningkatkan sinergisitas tata ruang  kabupaten  dengan  kondisi lingkungan  wilayah  Sub  DAS Tapung Kanan Kebijakan  tata  ruang  lintas kabupaten Perumusan tata ruang masing-masing kabupaten  secara  sinergis  sesuai dengan  kondisi  wilayah  di  Sub  DAS Tapung Kanan - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 3.2. Koordinasi antara daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam lintas kabupaten Merumuskan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam lintas kabupaten dalam pengelolaan Sub  DAS  Tapung  Kanan  dengan kesepakatan bersama Inventarisasi potensi sumberdaya alam, menyusun kesepakatan kerjasama  dan  pelaksanaan kebijakan kerjasama Mengidentifikasi potensi sumberdaya alam,  merumuskan  model  kerjasama dalam pemanfaatan sumberdaya alam serta melaksanakan kebijakan tersebut  sesuai  kesepakatan  yang telah dibuat. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul
4. Rendahnya Perhatian dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Sekitar Sub DAS Tapung Kanan
4. Terwujudnya peningkatan  partisipasi masyarakat dalam pelestarian  lingkungan 4.1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan  Sub  DAS Tapung Kanan Meningkatkan  peran  masyarakat dalam pengelolaan  Sub  DAS Tapung Kanan Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan Pelatihan teknik dan pelibatan masyarakat secara aktif pada berbagai  program  pengelolaan  Sub DAS Tapung Kanan - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
hidup  di  sekitar  Sub
DAS Tapung Kanan 4.2. Penyuluhan dan bimbingan teknis rehabilitasi  hutan  dan lahan (RHL) Meningkatkan tenaga penyuluh dan tenaga teknis untuk kegiatan RHL Revitalisasi tenaga penyuluh dan tenaga teknis Peningkatan kapasitas dan pengetahuan  penyuluh/bimbingan teknis serta perbaikan renumerasi. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 4.3. Peningkatan kontrol sosial masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan Meningkatkan  peran  masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pengelolaan  Sub  DAS  Tapung Kanan Sosialisasi program pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan. Penyuluhan  program  pengelolaan Sub  DAS  Tapung  Kanan  dengan melakukan sosialisasi. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 4.4. Peningkatan peran serta  swasta  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat  di  sekitar Sub DAS Tapung Kanan Meningkatkan  peran  serta  swasta dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  sekitar  Sub  DAS Tapung Kanan. Optimalisasi  peran  swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar  Sub  DAS  Tapung Kanan. Pelibatan secara aktif pihak swasta dalam pelasanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat  di  sekitar  Sub  DAS Tapung Kanan - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul 4.5. Penyelenggaraan kebijakan  insentif  dan disinsentif dalam pengelolaan  Sub  DAS Tapung Kanan. Perumusan peraturan daerah mengenai  kebijakan  insentif  dan disinsentif  dalam  pengelolaan  Sub DAS Tapung Kanan. Optimalisasi  insentif  dan disinsentif bagi stakeholder a. Penilaian terhadap kinerja stakeholder yang berperan dalam pengelolaan  Sub  DAS Tapung Kanan. - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul b. Pemberian  insentif  dan disinsentif bagi stakeholder yang berperan dalam pengelolaan  Sub  DAS Tapung Kanan 5. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan yang di Tunjuk untuk Pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan
5. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dalam pengelolaan  Sub  DAS Tapung Kanan 5.1. Peningkatan kelembagaan masyarakat dalam rehabilitasi  hutan  dan lahan (RHL) Meningkatkan kelembagaan masyarakat di bidang RHL Pemberdayaan  masyarakat di bidang RHL Penyuluhan,  pendampingan  kelompok dan pengembangan sumberdaya manusia - - - - Provinsi Riau
Kab. Kampar
Kab. Rohul BPDAS

## Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Sub DAS Tapung Kanan)
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
5.2. Peningkatan  kapasitas lembaga-lembaga yang  telah  ada  dan memperjelas tugas, fungsi dan mekalinisme kerja lembaga/organisasi tersebut Meningkatkan  kapasitas  lembaga- lembaga  yang  tela  hada  dengan memperjelas  tugas,  fungsi  dan mekalinisme kerja lembaga/ organisasi. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan a. b. c. Memperjelas  tugas,  fungsi dan mekanisme kerja lembaga/organisasi. Pembinaan lembaga/organisasi.
Pelibatan  secara  lebih  aktif lembaga/organisasi dalam pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan. - - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul BPDAS 5.3. Meningkatkan peran lembaga koordinatif secara  efektif  untuk mensinergikan kebijakan, kegiatan dan pendanaan Meningkatkan peran lembaga secara efektif  untuk mensinergikan kebijakan, kegiatan dan pendanaan. Koordinasi antar pemerintah, masyarakat, perusahan dan stakeholder a. b. Memperjelas  tugas,  fungsi dan mekanisme kerja lembaga koordinatif. Pelibatan  secara  lebih  aktif lembaga  koordinatif  dalam pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan. - - - - Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Rohul BPDAS
© 2015 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

## KESIMPULAN
Permasalahan  pengelolaan  di  Sub  DAS  Tapung  Kanan  berdasarkan  inventarisasi  data yang  diperoleh  dari  pelaksanaan focus  group  discussion (diskusi  kelompok  terbatas) antara  pihak  masyarakat  sekitar  Sub  DAS  Tapung  Kanan,  LSM,  Pemerintah  Provinsi Riau dan perguruan tinggi antara lain : adanya potensi ancaman banjir dan pencemaran lingkungan  di  Sub  DAS  Tapung  Kanan,  tingginya  praktek  konversi  lahan  yang  tidak sesuai  dengan  peruntukkannya  serta  praktek  perusakan  hutan,  adanya  potensi  konflik pengelolaan  SDA  akibat  belum  optimalnya  sinkronisasi  tata  ruang  lintas  kabupaten, masih  rendahnya  perhatian  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelestarian  lingkungan hidup  di  sekitar  Sub  DAS  Tapung  Kanan  dan  belum  optimalnya  kinerja  kelembagaan yang ditunjuk untuk pengelolaan Sub DAS Tapung Kanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu, mengarahkan  dan  memberi  petunjuk  yang  sangat  berguna  bagi  penulis  dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan,  I.  2008.  Analisis  Data  Penelitian  dengan  Statistik.  Cetakan  kedua.  PT.  Bumi Aksara. Jakarta
Keputusan Presiden Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Jakarta
Peraturan  Pemerintah.  2011.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38
Tahun 2011 Tentang Sungai. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah.  2012.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta.
Undang-Undang.  2009.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
Undang-Undang.  2007.  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang. Jakarta.