## FUNGSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
Siti Sumartini,
Jajang Arifin
Universitas Wiralodra
Email : sitisumartini_unwir@yahooo.co.id, jajangarifincyber@gmail.com

## ABSTRACT
The inquiry right of the House of Representatives (DPR-Dewan Perwakilan Rakyat) is the right  of  the  DPR  to  conduct  an  investigation  of  the  implementation  of  laws/government policies  relating  to  important  things,  strategic,  and  broad  impacts  on  the  life  of  the community, nation, and  state suspected of being  in conflict with the law regulations. The DPR's  inquiry  rights  relating  to  the  implementation  of  the  DPR's  oversight  function  are “an  institutionalized  system,  involving  the  effectiveness  and  regularity  of  restrictions  on government actions”. According to the definition above, the questions arise is what is the position of the inquiry rights in the implementation of the DPR's oversight function on the implementation  of  a  law?  What  is  the  implication  of  the  Constitutional  Court's  decision Number:  36  /  PUU-XV  /  2017  for  the  implementation  of  the  DPR's  inquiry  right  to  the Corruption Eradication Commission (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)? The study was conducted using a normative juridical approach (legal research). In this case, testing and  reviewing  secondary  data  are  done  relating  to  the  problem  to  be  discussed.  The inquiry  right  is  not  the  right  to  know  about  the  possibility  of  a  crime  in  a  case.  The inaccuracy in the conception of the inquiry right which is also shown in its implementation such as the DPR investigating the Bullogate, BLBI cases and others can (even) distort the function  of  the  DPR  in  the  formation  of  laws  (legislation)  or  oversight  of  the implementation  of  government  tasks  and  state  spending,  including  the  appointment  of public  officials  in  the  form  of  public  officials,  approval  or  rejection,  or  in  the  form  of giving consideration by the Parliament. Therefore, if the function is expected to be carried out  effectively,  dynamically,  and  naturally,  changes  to  the  MD3  Law  must  be  initiated primarily by members of the DPR itself. There must be a strong desire from the members of  Parliament  to  reposition  themselves  as  representatives  of  the  people  who  are aspirational and serve the interests of all the people they represent. This strong desire will manifestly manifest, if they are not restarted, because they are opposing the party's policy line.
Keywords: Inquiry Rights, House of Representatives’ Oversight Function, Investigation of Laws

## I. PENDAHULUAN
Hak  Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  adalah  hak  DPR  untuk  melakukan penyelidikan  terhadap  pelaksanaan  suatu  undang-undang/kebijakan  pemerintah  yang berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan.  Hak  angket  DPR  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  fungsi pengawasan  DPR,  adalah  “suatu  sistem  yang  terlembagakan,  menyangkut  pembatasan yang  efektif  dan  teratur  terhadap  tindakan-tindakan  pemerintahan” 1 dan  pelaksanaan  Hak DPR  selain  hak  angket,  yakni:  Hak  Interpelasi,  hak  interpelasi  adalah  hak  DPR  untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara, dan Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
c. dugaan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum  baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun  perbuatan  tercela,  dan/atau  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selajutnya  dalam  melaksanakan  fungsinya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai hak  salah  satunya  adalah  hak  angket  yang  erat  hubungannya  dengan  Hak  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  anggota  dan  kelembagaan,  merujuk  kepada  pandangan  Bagir manan  memaparkan  sebagai  berikut:  “Hak  angket  lazim  disandingkan  dengan  hak penyelidikan,  pemakaian  istilah  hak  penyelidikan  dapat  menimbulkan  salah  pengertian dikarenakan  istilah  penyelidikan  merupakan  proses  awal  dalam  mengungkapkan  dugaan telah  terjadi  perbuatan  pidana,  sebagaimana  terjemahan opsporing (Belanda).  Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: anguete ) tetapi telah diterima sebgai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia 2 .”
Penggunaan  Hak  Angket  DPR  menjadi  polemik  perdebatan  konstitusional  adalah menyangkut  DPR  yang  menggunakan  hak  angket  terhadap  pelaksanaan  UU  Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) diawali dengan DPR melalui rapat paripurna secara resmi mengesahkan  pembentukan  Panitia  Khusus  Hak  Angket  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (Pansus  Hak  Angket  KPK)  pada  30  Mei  2017.  Pansus  Hak  Angket  KPK  tetap  dibentuk meskipun ada banyak penolakan baik dari masyarakat maupun dari beberapa fraksi di DPR
1 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang demokrasi , PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 50-53.
2 Sri  Soemantri, Tentang  Lembaga-lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945, Cet  VII,  PT  Citra  Aditya  Bakti, 1993, hlm. 63.
itu  sendiri.  Selama  masa  kerja  60  hari,  Pansus  Hak  Angket  akan  bekerja  menggali keterangan mengenai fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Meskipun  sudah  disahkan,  keberadaan  Pansus  Hak  Angket  KPK  menuai  banyak kritik  dari  berbagai  kalangan  masyarakat.  Kecurigaan  akan  adanya  konflik  kepentingan (conflict  of  interest) pun  mengemuka,  karena  latar  belakang  usulan  Hak  Angket  tersebut adalah  mendesak  KPK  agar  membuka  rekaman  pemeriksaan  Miryam  Haryani,  anggota DPR  yang  menjadi  tersangka  karena  telah  memberikan  keterangan  palsu  dalam  kasus korupsi E-KTP.
Hak  Angket  sendiri  diatur  dalam  pasal  79  ayat  (3)  Undang-undang  No.17  tahun 2014  yang  menyebutkan  bahwa  Hak  Angket  merupakan  hak  DPR  untuk  melakukan penyelidikan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang  dan/atau  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara  yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  Hak  Angket  yang  bisa  dilakukan  DPR  terbatas  pada penyidikan  terhadap  undang-undang  atau  kebijakan  pemerintah  yang  bersifat  penting, strategis,  berdampak  luas  dan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Jika mengacu  kepada  pasal  tersebut,  maka  sebenarnya  DPR  tidak  dapat  mengajukan  Hak Angket  terhadap  KPK,  sebab  KPK  sebagai  lembaga  negara  sama  sekali  tidak  melakukan pelanggaran hukum yang penting, strategis dan berdampak luas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pembentukan Pansus Hak Angket KPK tersebut pun berujung pada konflik antara DPR  dan  KPK.  Pada  satu  sisi,  DPR  bersikukuh  bahwa  pembentukan  pansus  merupakan kewenangannya sebagai  lembaga legislatif dan sesuai dengan aturan  yang ada. Namun di sisi lain, citra DPR yang dianggap buruk di mata masyarakat menimbulkan spekulasi yang mengarah  pada  ‘opini’  bahwa  DPR  sedang  berupaya  melemahkan  KPK.  Selain  itu manuver  politik  yang  sedang  dilakukan  DPR  dengan  menggulirkan  Hak  Angket  kepada KPK juga dapat dicurigai sebagai upaya untuk menghambat pemeriksaan  dan penyidikan kasus E-KTP.
Perdebatan  konstitusiaonal  tersebut  pada  akhirnya  bermuara  dilakukannya pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945 di MK dalam perkara Nomor: 36/PUU-XV/2017. Isu  penting  dalam  perdebatan  konstitusional  nya  adalah,  apakah  DPR  berwenang
melakukan hak angket terhadap KPK  yang memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Isu tersebut lah yang akan peneliti tuangkan dalam penulisan penelitian ini dan akan memberikan judul: “Fungsi hak angket DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan  suatu  undang-undang dihubungkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstutusi Nomor: 36/PUU-XV/2017.
Berdasarkan permasalah yuridis tersebut di atas, peneliti akan memberikan batasan masalah terdapat beberapa permasalahan yakni:
1. Bagaimanakah  kedudukan  Hak  Angket  dalam  pelaksanaan  Fungsi  pengawasan DPR terhadap pelaksanaan suatu undang-undang?
2. Bagaimanakah  implikasi  putusan  MK  Nomor:  36/PUU-XV/2017  terhadap pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK?

## II. METODE
Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis analisis yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis 3 . Oleh karena penelitian ini adalah  penelitian  dalam  bidang  ilmu  hukum  maka  spesifikasi  penelitian  deskriptif analisisnya,  adalah:  “Berusaha  menggambarkan  masalah  hukum,  sistem  hukum  dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.”
Kajian  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normative  ( legal  research ) 4 .  Dalam hal  ini  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas.
Sesuai  dengan  tipe  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  yuridis  normatif  maka  data yang diperoleh pada dasarnya melalui penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu :
a. Bahan hukum primer yaitu, meliputi peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan pelaksanaan hak angket.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan  hukum  primer  yang  meliputi  buku-buku  yang  ditulis  oleh  pakar  hukum, surat  kabar,  majalah  dan  artikel  yang  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan masalah yang akan dibahas.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum- Cet Ke-3, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 10.
4 Ibid.
c. Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  berupa  kamus,  ensiklopedia, bibliografi, indeks dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.
Selain teknik studi kepustakaan penelitian juga melakukan wawancara dengan nara sumber dari kalangan akademisi dan praktisi yang berkompeten di bidang ketatanegaraan. Hal  ini  dilakukan  guna  memperoleh  data  dan  informasi  untuk  melengkapi  data  studi kepustakaan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi  dokumen,  yaitu menganalisa  bahan  pustaka.  Semua  bahan-bahan  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  guna  menarik  kesimpulan  atas  pokok  permasalahan yang diajukan. Selanjutnya hasil analisis yuridis kualitatif tersebut akan dipaparkan secara deskriptif, tanpa menggunakan prosedur pengolahan data statistik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Berdasarkan tata urutan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Maka sebagai  acuan  dasar  hukum  penerapan  hak  angket  pada  konstitusi.  Hak  angket  bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara  Indonesia  merubah  konstitusi  yaitu  konstitusi  Federal,  maka  hak  angket  diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950– 56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefiniskan pengertian hak  angket  tersebut.  Maka  hak  angket  diatur  secara  khusus  lagi  dalam  undang-undang yaitu:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
b. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
e. Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Tata Tertib; dan
f. Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 tentang Tata Tertib.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, memberikan  kewenangan  lebih  dominan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan mengatur  kembali  hak  menyelidiki  secara  konprehensif  pada  ketentuan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  perubahan  kedua  yang  disahkan  pada tanggal  18  Agustus  2002  menjadi  hak  angket,  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperkuat tatanan ketatanegaraan, demi terjamin adanya sistem pengawasan dan keseimbangan diantara lembaga tinggi negara agar memiliki akuntabilitas yang jelas.
Rumusan  Pasal  20A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  terkait  hak  angket  menjadi  hak  konstitusional  atau  hak  kelembagaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  mengingat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  lembaga  negara  sebagai representatif dari rakyat, dengan kedaulatan yang berada pada rakyat. Sehingga diputuskan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan adanya penambahan  Pasal  20A  yang  mencantumkan  hak  angket  pada  dasarnya  merupakan  hak kelembagaan  untuk  menjaga  eksitensi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  menjalankan fungsi  pengawasan  serta  mempertegas  kedudukan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  agar terciptanya  sistem  pengawasan  dan  keseimbangan  antara  lembaga  tinggi  negara.
Mengingat  Pasal  7C  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesi  Tahun  1945 “Presiden  tidak  dapat  membekukan  dan/atau  membubarkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”. Disisi lain kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  20A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 tidak mengurangi kewenangan lembaga negara lainnya, termasuk pada eksekutif.10
Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  melaksaanakan  hak  angket  tidak terlepas  dari  sejarah  bangsa  Indonesia  yang  perna  menerapakan  Konstitusi  Republik Indonesia  Serikat  dan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  yang  mengenal  adanya  hak angket,  sehingga  dibuatlah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1954 tentang  Penetapan  Hak  Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1954  Nomor  19;  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  518)  sebagai landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanaka hak angket. Namun Undang- Undang  tersebut  telah  dicabut  dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  8/PUU- VIII/2010.11 Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan hak angket menjadi kewenangan dari Dewan  Perwakilan  Rakyat  diatur  pada  Pasal  199  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  383;  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:
“Hak  angket  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  79  ayat  (1)  huruf  b diusulkan  paling  sedikit  25  (dua  puluh  lima)  orang  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi.”
Artinya  bahwa  hak  angket,  dapat  terlaksana  apabila  diusulkan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diajukan kepimpinan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disidangkan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  anggotata  Dewan  Perwakilan  Rakyat yang  lainnya.  Dalam  mekanisme  penerapan  hak  angket  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  383;  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  5650)  dan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Tata  Tertib.  Jika  setujui  maka  dibentuk  panitia angket dan diumumkan dalam berita negara. Dalam menjalankan hak angket secara yuridis
yang  menjadi  panitia  hak  angket  dengan  keanggotaannya  terdiri  atas  semua  unsur  fraksi Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Maka  dalam  pelaksanaan  hak  angket  secara  keseluruhannya merupakan bagian dari pelaksanaan dan menjadi kewenangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah  panitia  angket  menyelesaikan  pekerjaannya,  maka  panitia  angket  yang terdiri  dari  setiap  fraksi  melaporkan  kepada  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat, selanjutnya  dibahas  dan  mendapatkan  tanggapan  dari  setiap  fraksi,  untuk  mendaptkan keputusan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Artinya bahwa dalam penerapan hak  angket  atas  kebijakan  pemerintah  secara  untuh  merupakan  kewenangan  dari  Dewan Perwakilan  Rakyat  untuk  melaksanakan  hak  angket  hingga  pada  proses  pelaporan  atas temuan dari penyelidikan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.

## a. Kedudukan Hak Angket Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pelaksanaan Suatu Undang-Undang
Saat  ini  Indonesia  memasuki  era  reformasi,  dengan  sistem  ketatanegaraan  yang mengalami  pergeseran  dari  sistem  ketatanegaraan  sebelumnya  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Maka  pemisahan  kekuasaan eksekutif-legislatif  itu  makin  tegas  adanya 5 .  Mekanisme  hubungan  antara  negara  dan rakyat dalam suatu negara dengan kepentingan negara biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan  kepentingan  rakyat  diinstitusionalisasikan  atau  terlembagakan  melalui parlemen 6 .
Pemisahan  kekuasaan  dilakukan  dengan  harapan  terwujudnya  sistem  pengawasan dan  keseimbangan  dalam  pembagian  kekuasaan  yang  dilakukan  sehingga  Presiden  dalam menjalankan  kekuasaannya  mendapatkan  pengawasan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagai  lembaga  yang  menaungi  kepentingan  rakyat.  Pengawasan  dilakukan  tidak  hanya setelah  adanya  kegiatan  atau  kebijakan  yang  dikeluarkan,  tetapi  juga  sebelum dikeluarkannya  kebijakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  masukan  salah  satunya  dijelaskan  pada  Pasal  13  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:
“Dalam  hal  mengangkat  duta,  Presiden  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”
5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16.
6 Ibid , hlm. 26.
Kekuasaan  lembaga  legislatif  yang  didalamnya  merupakan  lembaga  perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi  pengawasan.  Ketiga  fungsi tersebut mempunyai hubungan yang erat dan selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya.
Salah satu fungsi pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  rencana  demi  menjamin  terlaksananya penyelenggaraan  negara  oleh  lembaga-lambaga  negara  sesuai  dengan  hukum  yang beralaku 7 .  Dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat menggunakan  kewenangan  yang  dimiliki  sebagaiman  pada  Pasal  20A  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:
“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”
Dalam  menjalankan  fungsi  mengawasi  jalannya  pemerintahan  dengan  menggunakan  hak maupun  kewajibannya.  Hak  yang  dimiliki  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  hak interpelasi,  hak  angket,  dan  hak  menyatakan  pendapat.  Dalam  merealisasikan  fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950) termaktub:
“Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai  hak  untuk  menyelidiki  (enquete), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Pada awalnya mekanisme pelaksanaan hak angket mengacu pada Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1954  tentang  Penetapan  Hak  Angket  Dewan Perwakilan  Rakyat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1954  Nomor  19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518). Pengertian dari hak angket menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan  Rakyat.  Kemudian  hak  untuk  menyelidiki  diatur  kembali  secara  konprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya  untuk  menutupi  kelemahan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanengaraan  selama  ini  banyak  mengalami  kekurangan.  Sesuai  dengan  sistem ketatanegaraan  yang  mengalami  pergeseran  dari  sistem  ketatanegaraan  sebelumnya
7 Sri Soemantri, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jaya Abadi, Jakarta, 2005, hlm. 285.
berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  oleh  karena itu,  pemisahan  kekuasaan  eksekutif  dengan  legislatif  itu  makin  tegas  adanya 8 .  Peran Dewan  Perwakilan  Rakyat  semakin  menonjol  dengan  adanya  perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  terlihat  pada  Pasal  20A  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
1) Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan fungsi pengawasan.
2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai  hak  mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  angota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Penggunaan  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  berhadapan  dengan pemerintah,  dijelaskan  secara  tegas  dalam  konstitusional  sehingga  pergeseran  kekuasaan yang  nyata,  baik  dalam  bidang  legislasi  maupun  dalam  bidang  pengawasan  politik berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah 9 .  Dengan  demikian  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  rangka  membatasi  kekuasaan pemerintah  agar  tidak  bertindak  secara  sewenang-wenang,  rakyat  kemudian  memilih perwakilannya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai lembaga legislatif.
Hak  angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  diatur  dalam  Pasal  20A  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub:
“Dalam  melaksanakan  fungsinya,  selain  hak  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”
Selanjutnya  hak  angket  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  79  ayat  (3)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
8 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.16.
9 Ibid, hlm. 63.
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  383;  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:
“Hak  angket  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah  hak Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap pelaksanaan  suatu  undang-undang  dan/atau  kebijakan  Pemerintah  yang berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas  pada kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”
Dalam demokrasi  yang  memberikan kebebasan  pada rakyat untuk memilih orang- orang  yang membuat undang-undang, dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama  disalurkan  melalui  pemungutan  suara  rakyat  untuk  membentuk  lembaga perwakilan. Mekanisme  perwakilan ini dianggap  dengan sendirinya  efektif untuk maksud menjamin  keterwakilan  aspirasi  atau  kepentingan  rakyat.  Dewan  Perwakilan  Rakyat sendiri  merupakan  lembaga  yang  terdiri  atas  anggota  partai  politik  peserta  pemilihan umum  dan  terbentuk  dalam  beberapa  fraksi  yang  merupakan  pengelompokan  anggota berdasarkan  konfigurasi  partai  politik  berdasarkan  hasil  pemilihan  umum,  berdasarkan Pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), “setiap angota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi angota fraksi”.
Pada dasarnya dinamika politik dalam sistem presidensial dan parlementer terdapat koalisi,  namun  dalam  sistem  presidensial  sebagaimana  dianut  Negara  Republik  Indonesia memiliki  dua  makna  yaitu  pertama,  koalisi  sebagai  sarana  dalam  menggalang  dukungan partai politik atas pencalonan Presiden, ini terlihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:
“Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan pemilihan umum”
kedua  untuk  mengamankan  stabilitas  politik  pemerintah  terkait  dengan  kebijakan  yang akan diambil oleh Presiden. Pemilihan Presiden tahun 2014 terdapat 2 (dua) peta kekuatan politik dilegislatif yaitu Koalisi Mera Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan  Sejahtera,  dan  Koalisi  Indonesia  Hebat  terdiri  dari  Farkasi  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan,  Fraksi  Nasional  Demokrat,  Fraksi  Partai  Kebangkitan  Bangsa,
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Pada aspek ini partai politik  mempunyai  posisi  dan  peran  yang  sangat  penting  dalam  sistem  demokrasi. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan hak angket  yang  menjadi  hak  istitusi  melekat  pada  lembaga  legislatif,  dengan  latar  belakang dari  partai  maka  tidak  menuntut  kemungkinan  wewenang  itu  dinuansai  oleh  kepentingan partai.  Mengingat  partai  memainkan  peran  penghubung  yang  sangat  strategis  antara proses-proses  pemerintahan  dengan  warga  negara.  Bahkan  banyak  yang  menyatakan bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi.
Berkaitan  dengan  penerapan  hak  angket  dalam  sistem  tata  negara  Republik Indonesia  yang dikenal setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari perkembangan kehidupan dan dinamika politik. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket terdapat dua acuan aturan hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) termaktub:
“Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang- kurangnya 10 orang angota Dewan Perwakilan Rakyat”
Dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:
“Hak  angket  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  ayat  (1)  huruf  b diusulkan  paling  sedikit  25  (dua  puluh  lima)  orang  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi”
Berdasarkan  Pasal  199  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:
“Usul  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  hak  angket  Dewan Perwakilan  Rakyat  apa  bila  mendapat  persetujuan  dari  rapat  paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  keputusan  diambil  dengan persetujuan  dari  ½  (satu  per  dua)  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat yang hadir”
Terkait  dengan  penerapan  hak  angket,  maka  hak  angket  adalah  suatu  hak  untuk melakukan  penyelidikan  atas  kebijakan  pemerintah  dan  pelaksanaan  dari  undang-undang yang  berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas  yang  diduga bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  hak  angket  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650). Tidak terdapat batasan pengertian yang begitu jelas terkait frasa “berdampak luas” merupakan satu frasa dengan mempunyai dua arti yakni mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus.
Hak  angket  dapat  digunakan  sebagai  dan  atas  nama  rakyat  untuk  kepentingan golongan  politik  di  legislatif  dalam  menentukan  terkait  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  untuk  melakukan  pencekalan  dan/atau  mengarah  pada  pemberian  sanksi kepada pemerintah. Selama dukungan mayorotas di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui adanya penerapan hak angket.

## b. Implikasi  Putusan  MK  Nomor:  36/PUU-XV/2017  Terhadap  Pelaksanaan  Hak Angket DPR Terhadap KPK
Hak  angket  merupakan  hak  konstitusional  DPR  RI  sebagaimana  disampaikan dalam  poin  sebelumnya.  Penyelenggaraan  hak  angket  menurut  DPR  RI  sebagai  bentuk perwujudan  dari  prinsip  hukum  tata  Negara  yaitu check  and  balance .  Konsep check  and balance merupakan  bagian  dari  hasil  reformasi  yang  pada  intinya  ingin  mewujudkan system  perimbangan  kekuasaan.  Reformasi  Mei  1998  memberikan  banyak  perubahan dalam  ketatanegaran  Indonesia,  salah  satu  adalah 10 kesadaran  memperkuat  proses check and  balance antara  cabang-cabang  kekuasaan  telah  berkembang  sedemikian  rupa  bahkan melampui  konvensi  yang  selama  ini  dipegang  yakni  asas  kekeluargaan  di  dalam penyelenggaraan  Negara.  Ketentuan  ini  bermasksud  untuk  menjadikan  DPR  RI  berfungsi secara  optimal  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  sekaligus  memperkokoh  pelaksanaan check and balance oleh DPR RI 11 .
Prinsip check and balance merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga  konsekwensinya  adalah  ketiga  cabang  kekuasaan  legislative,  eksekutif,  dan yudikatif  memiliki  derajat  yang  sama  karena  dapat  saling  megontrol  satu  sama  lain.
10 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , 2014, rajawali pers, Jakarta, hlm 107
11 Ibid . hlm.112
Berdasarkan  prinsip check  and  balance ini,  maka  kekuasaan  Negara  dapat  dibatasi sehingga  peyalahgunaan  kekuasaan  dapat  ditanggulangi  dengan  baik 12 .  Pada  prinsipnya pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  adalah  untuk  menghindari  kekuasaan  absolut  atau sentralisasi kekuasaan sehingga kemugkinan penyalagunaan kekuasaan dapat terjadi.
Berkaitan  dengan  hak  angket  yang  digulirkan  kepada  KPK  sebagai  wujud pengawasan DPR RI terhadap lembaga Negara sekaligus wujud prinsip check and balance . Namun  pada  dasarnya  prinsip check  and  balance tidak  dilakukan  dengan  melemahkan fungsi  dan  mengurangi  independensi  lembaga  lain  (KPK)  yang  justru  akan  mengganggu kinerja  lembaga  yang  bersangkutan  (KPK).  Mengusulkan  hak  angket  secara  teoritis terdapat  kekeliruan  sebab  sebagaimana  alasan  digulirkannya  hak  angket  yakni  meminta KPK  membuka  rekaman  hasil  pemeriksaan  Miryam,  dimana  posisi  KPK  pada  saat  ini sebagai  penegak  hukum  bukan  sebagai  pelaksanaan  kebijakan  maupun  penentuan kebijakan.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie  secara  teoritis  fungsi  pengawasan  oleh  parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu: 13
a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan ( control of policymaking );
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ( control of policy executing );
c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara ( control of budgeting );
d. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  anggaran  dan  belanja  Negara  ( control  of  budget implementation );
e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan ( control of government performances );
f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik ( control of political appointment of  publik  officials )  dalam  bentuk  persetujuan  atau  penolakan,  atau  dalam  bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR RI.
Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengawasan DPR RI menggunakan hak angket terhadap KPK secara teoritis tidak terpenuhi atau salah sasaran mengingat DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya (hak angket) hanya untuk meminta  KPK  membuka  rekaman  hasil  pemeriksaan  penyidikan  terhadap  Miryam. Sedangkan dalam posisi demikian pula KPK sedang melaksanakan kewangannya sebagai penegak  hukum.  Oleh  karena  demikian  hak  angket  tidak  dapat  memberikan  dampak signifikan terhadap KPK sebab permintaan DPR RI tersebut dapat saja ditolak KPK.
12 Ibid . hlm. 112.
13 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Selain secara teoritis, hak angket dapat dilihat melalui sudut pandang hukum positif Indonesia  yaitu  selain  diatur  UUD  NRI  Tahun  1945  juga  diatur  dalam  UU  MD3  yaitu Pasal 79. Mengenai metode pengesahan usulan hak angket diatur dalam Pasal 199 ayat (3) UU  MD3 “usulan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  hak  angket  DPR  RI apabila  mendapat  persetujuan  dari  rapat  paripurna  DPR  RI  yang  dihadir  ½  jumlah anggota DPR RI dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ jumlah anggota DPR RI yang hadir” . Sedangkan untuk panitia angket dapat dilihat dalam Pasal 201 ayat (2)  UUMD3  berbunyi “dalam  hal  DPR  RI  menerima  usul  hak  angket  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  DPR  RI  membentuk  panitia  khusus  yang  dinamakan  panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR RI” .
Berdasarkan  ketentuan  yuridis  di  atas  bahwa  DPR  RI  menggunakan  hak  angket terhadap  KPK  berdasarkan  penafsiran  Pasal  79  ayat  (3)  yaitu  DPR  RI  melakukan penyelidikan terhadap pelaksaan suatu UU. Hal ini dimaksudkan menurut DPR RI bahwa hak  angket  dapat  ditujukan  kepada  KPK  meskipun  dalam  posisinya  sebagai  penegak hukum  yaitu  melaksanakan  UU  dalam  hal  ini  UU  No.  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) maupun UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP).  Penafsiran  demikian  keliru  meskipun  unsur  pelaksanaan  suatu  UU merupakan  unsur  tersendiri  dan  bersifat  alternative  atau  komulatif,  artinya  diantara  unsur Pasal  79  ayat  (3)  UU  MD3  tersebut  dapat  memenuhi  salah  satu  unsur  saja  atau  seluruh unsur  Pasal  itu  tetapi  harus  memperhatikan  unsur  yang  terakhir  yaitu  hak  DPR  RI  untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU diduga bertentangan dengan UU pula. Sedangkan proses penyidikan yang dialakukan KPK terhadap Miryam tidak terdapat adanya pelanggaran UU.
Selain  itu,  pelaksanaan  Pasal  79  ayat  (3)  UU  MD3  di  atas  harus  memperhatikan ketentuan perundang-undangan  yang lain, apakah dalam keadaan demikian (KPK sebagai penegak  hukum)  ketentuan  UU  tersebut  harus  dikesampingkan  karena  terdapat  UU mengatur  hal  sama  tetapi  bersifat  khusus.  Alasan  DPR  RI  menggunakan  Hak  angket kepada KPK ingin membuka rekaman hasil penyidikan terhadap Miryam, hal ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik karena DPR RI sebagai representative dari rakyat.
Ketentuan  mengenai  keterbukaan  informasi  publik  dapat  dilihat  UU  No.14  Tahun 2008  (UU  KIP).  Berdasarkan  Pasal  17  huruf  a  UU  KIP  mengatur  informasi  yang  dapat dikecualikan dimana informasi boleh tidak dibuka kepada publik (termasuk DPR RI) salah satunya  apabila  informasi  itu  dapat  menghambat  proses  penyidikan  suatu  tindak  pidana.
Mengutif pendapat Abdulhamid Dipopramono bahwa ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP memberikan  hak  kepada  penegak  hukum,  tidak  hanya  KPK,  tetapi  juga  kejaksaan, kepolisian,  untuk  tidak  mengungkap  apapun  kepada  publik  apabila  dinilai  informasi  itu dapat menghambat proses penegakan hukum.
Abdulhamid juga berpendapat bahwa Pasal 17 huruf a UU KIP merupakan bentuk perlindungan Negara kepada penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karena penegak hukum  tidak  boleh  diintervensi.  Ketentuan  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal  3  UU  No.30 Tahun  2004  tetang  KPK  (UU  KPK)  yaitu “Komisi  pemberantasan  korupsi  adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” . Penjelasan Pasal ini menyebutkan “dalam ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  kekuasaan  manapun  adalah  kekuatan  yang  dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi pemberantasan korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  atau  keadaan  dan  situasi  ataupun  dengan  alasan apapun” .
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  berkaitan  juga  dengan  asas  peraturan  perundang- undangan  yaitu lex specialis derograt legi generalis (UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum). Berkaitan dengan hal ini ketentuan UU MD3 yang mengatur hak angket terhadap lembaga Negara yang melaksanakan suatu UU (KPK) dapat dikesampingkan oleh UU KIP dan UU KPK yang bersifat khusus mengatur kewenagan KPK dan termasuk hasil penyidikan  merupakan  informasi  yang  dapat  dirahasiakan  oleh  KPK  karena  apabila  hasil penyidikan  tersebut  dibuka  kepada  publik  (DPR  RI)  berpotensi  menghambat  proses penyidikan kasus mega korupsi e-KTP.
Mengenai  sahnya  pengusulan  hak  angket  harus  mendapatkan  persetujuan  ½  dari anggota DPR RI  yang hadir dalam sidang paripurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199  ayat  (3),  sedangkan  apabila  melihat  proses  paripurna  yang  dipimpin  oleh  Fahri Hamzah  tidak  melalui  pemungutan  suara  (voting).  Sehingga  dapat  menimbulkan pertanyaan bahwa dari mana mengetahui lebih dari ½ anggota DPR RI yang hadir dalam paripurna tersebut menyetujui usulan hak angket terhadap KPK sedangkan tidak dilakukan pemungutan suara. Selain itu panitia angket KPK terancam gagal karena terindikasi tidak memenuhi  rumusan  Pasal  201  ayat  (2)  UUMD3  karena  panitia  angket  keanggotaannya terdiri  dari  semua  unsur  fraksi  DPR  RI  sedangkan  terdapat  beberapa  fraksi  tidak  akan mengirimkan anggotanya untuk bergabung dalam panitia angket KPK tersebut.
Lebih lanjut, Hak angket KPK menurut Denny Indrayana yang ditulis dalam kolom opini  harian  kompas  (5  Mei  2017)  telah  menabrak  beberapa  prinsip  dasar  lalu  lintas bernegara yaitu pertama , sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24  UUD  NRI  Tahun  1945,  KPK  juga  diproteksi  dengan prinsip  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman.  Maka  konsekwensinya  adalah  tugas  dan kewenangan  KPK  terkait  korupsi  hanya  dapat  dinilai  dan  dikontrol  melalui  proses peradilan.  Lembaga  di  luar  yudikatif  tidak  berwenang  bahkan  dilarang  untuk  mengontrol kewenangan  KPK  dalam  menangani  kasus. Kedua ,  angket  adalah  hak  penyelidikan  DPR RI  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini  eksekutif  baik  kementerian  maupun nonkementerian.  Sedangkan  KPK  merupakan  Komisi  Negara  independen  yang  bukan bagian pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KPK. Sehingga menurut Denny Indrayana hak angket dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR RI tehadap KPK dalam  menangani  kasus  mega  korupsi  e-KTP  yang  seharusnya  independen  berdasarkan Pasal 3 UU KPK.
Lembaga ad  interim (tujuan  khusus)  ini  dibentuk  berdasarkan  UU  No.30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  UU  tersebut  mengatur  pula  tata  cara  KPK dalam menindak tindak pidana korupsi atau dengan kata lain sebagai lex specialis UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) apabila terdapat konflik norma. UU KPK merupakan hukum pidana formil yaitu sebagai alat menegakkan hukum pidana korupsi (materil) sebagaimana diatur dalam  UU  No.31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  UU No.20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  KPK  adalah  lembaga  negara independen  dan  bebas  dari  intervensi  kekuasaan  manapun,  ketentuan  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  3  UU  KPK.  Kekuasaan  yang  dimaksud  tidak  terlepas  dari  3  (tiga)  cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan bentuk kekuasaan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (lihat penjelasan Pasal 3 UU KPK). Berdasarkan ketentuan tersebut berkaitan dengan hak angket DPR RI sebagai upaya meminta KPK membuka hasil pemeriksaan  terhadap  Miryam  merupakan  bentuk  intervensi  DPR  RI  dalam  penegakan hukum  pidana  korupsi.  Sebab  Pasal  3  UU  KPK  maupun  penjelasannya  telah  membatasi kekuasaan  legislatif  bahwa  tidak  bisa  menggunakan  upaya  apapun  termasuk  hak  angket dalam  mengintervensi  KPK  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  korupsi  meskipun dengan  dalih  sebagai  wujud  pelaksanaan  fungsi  pengawasan.  Pelaksanaan  fungsi
pengawasan  DPR  RI  sebagaimana  pendapat  Jimly  Asshiddiqie  sebelumnya  bahwa  tidak dapat  dilakukan  terhadap  KPK  yang  notabene  sebagai  lembaga  independen  dalam penegakan  hukum  pidana  korupsi.  Upaya  pengawasan  terhadap  KPK  sebagai  penegak hukum hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan.
Ditinjau dari pelanggaran terhadap UU pun hak angket tersebut tidak tepat sasaran karena  alasan  atau  dasar  penggunaan  hak  angket  tersebut  kurang  sesuai  sebagaimana diuraikan  dalam  poin  sebelumnya.  Sedangkan  dalih  hak  angket  yang  lain  adalah  sebagai bentuk  meminta  pertanggungjawaban  KPK  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (1) UU  KPK.  Ketentuan  ini  merupakan  kewajiban  KPK  dalam  menyampaikan  laporannya kepada DPR RI, Presiden, dan BPK bersifat berkala bukan dalam sewaktu-waktu dan KPK dapat  diminta  pertanggungjawaban  kinerjanya.  Selain  itu  ketentuan  tersebut  berkaitan dengan asas akuntabilitas sebagaimana dalam Pasal 5 UU KPK. Pertanggungjawaban KPK untuk  menyampaikan  laporan  kepada  DPR  RI  merupakan  laporan  tahunan  dan pertanggungjawaban  tersebut  tidak  melalui  hak  angket  tetapi  itu  merupakan  kewajiban KPK seperti diatur dalam Pasal 15 UU KPK.
Selain ketentuan di atas, terdapat juga ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai dasar  argumen  bahwa  hak  angket  DPR  RI  salah  sasaran  yaitu  Pasal  17  huruf  a  UU  KIP. Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  ketentuan  ini  sebagai  pengecualian  tidak dipublikasikannya informasi publik berkaitan dengan proses penyidikan karena berpotensi menghambat  proses  pengungkapan  kasus  mega  korupsi  e-KTP  yang  terindikasi  banyak melibatkan  “orang  besar”  negeri  ini.  Begitupun  dengan  dalih  hak  angket  sebagai  wujud prinsip check and balance dalam negara demokrasi. Pada dasarnya prinsip ini tidak dapat dibenarkan  apabila  dilakukan  dengan  melemahkan  fungsi  dalam  menegakkan  hukum pidana  korupsi  dan  mengurangi  independensi  KPK  sehingga  mengganggu  kinerja  yang bersangkutan.  Oleh  sebab  itu,  pelaksanaan  prinsip check  and  balance untuk  mewujudkan keseimbangan  antara  cabang  kekuasaan  sebagai  ciri  khas  demokrasi  konstitusional  yaitu dengan tidak mengganggu kemandirian dan melemahkan KPK.
Demi menjaga independensi KPK, secara yuridis telah diatur bahwa KPK dilarang mengadakan  hubungan  langsung  atau  tidak  dengan  tersangka  atau  pihak  lain  yang  ada hubungannya  dengan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  KPK  dengan  alasan apapun  seperti  diatur  dalam  Pasal  36  UU  KPK.  Berdasarkan  BAP  yang  dicabut  Miryam bahwa  terdapat  keterlibatan  anggota  legislatif  dalam  kasus  korupsi  e-KTP  oleh  sebab  itu hak angket DPR RI yang ditujukan kepada KPK secara teoritis maupun yuridis tidak tepat
sasaran.  Bahkan  terindikasi  DPR  RI  ingin  mengintervensi,  melemahkan  dan  menciderai kemandirian  KPK  dalam  pengungkapan  kasus  korupsi  e-KTP  sehingga  publik  pun menentang tindakan wakil rakyat tersebut.
Tindak  pidana  korupsi  sebagai extra  ordinary  crime sebagaimana  diuraikan sebelumnya  memberikan  dampak  terhadap  kekuasaan  pembentuk  perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk tindakan korupsi dan perbuatan yang mencoba menghalangi, mencegah, atau menggagalkan proses penegakan hukum pidana korupsi. Wujud komitmen pemerintah  (dalam  arti  luas)  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  21  UU  No.31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  berbunyi “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah, merintangi,  atau  mengagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000” .
Berdasarkan ketentuan a quo terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:
a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja;
c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;
d. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
e. Terhadap tersangka atau terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi.
Melihat  substansi  ketentuan  ini  bahwa  tindak  pidana  tersebut  (Pasal  21  UU Tipikor)  merupakan  bukan  tindak  pidana  berdiri  sendiri  namun  tindak  pidana  yang  lahir atau  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Artinya  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah tindak pidana turunan yaitu tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu,  tindak  pidana  Pasal  21  UU  Tipikor  bukanlah tindak  pidana  korupsi  hanya  saja  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Letak keterkaitannya  adalah  adanya  perbuatan  yang  mengganggu  proses  penegakan  hukum pidana  korupsi  seperti  unsur  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  perbuatan  mencegah, merintangi,  dan  menggagalkan  proses  pemeriksaan  di  setiap  tingkatan  (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pemerhati  korupsi  Adami  Chazawi  berpendapat perbuatan  mencegah  adalah  usaha  agar  tidak  terjadi  sesuatu  seperti  menghilangkan  atau memusnahkan barang bukti atau menyuruh pelaku atau saksi melarikan diri ke luar negeri. Sedangkan  perbuatan  merintangi  memerlukan  syarat  bahwa  sesuatu  itu  telah  terjadi,  dan perbuatan  menggagalkan  adalah  segala  perbuatan  dengan  cara  apapun  yang  menjadi penyebab gagalnya sesuatu. Tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor ini termasuk jenis tindak  pidana  formil.  Mengenai  tindak  pidana  formil  Roni  Wiyanto  mengatakan14  delik formil  adalah  suatu  perbuatan  pidana  yang  sudah  selesai  dilakukan  dan  perbuatan  itu mencocoki rumusan dalam Pasal UU yang bersangkutan. Pendapat demikian pada intinya, tindak  pidana  itu  dianggap  telah  terjadi  apabila  telah  selesai  perbuatan  yang  dilarang  itu dilakukan meskipun belum atau tidak terdapat suatu akibat.
Kaitannya  dengan  hak  angket  DPR  RI  kepada  KPK  memunculkan  problem  baru, yaitu  setelah  diteliti  baik  secara  teoritis,  yuridis,  maupun  legitimasi  dari  publik  tidak terdapat  pembenaran  atas  alasan  penggunaan  hak  angket  tersebut  sebagaimana  diuraikan sebelumnya.  Oleh  karena  itu  apabila  hak  angket  tetap  “dipaksakan”  terindikasi  adanya perbuatan untuk menghalangi proses penyidikan untuk membongkar kasus mega korupsi e- KTP. Apabila dalam melanjutkan proses pembongkaran kasus korupsi e-KTP KPK merasa terganggu dalam bekerja maka anggota DPR RI dapat dijerat tindakan menghalangi proses penyidikan  kasus  korupsi  e-KTP  sebagaimana  rumusan  Pasal  21  UU  Tipikor.  Menerut Eddy  Os  Hiarej  sebagaimana  ditulis  di  kolom  opini  harian  Kompas  (8/5)  yaitu  jika  KPK menganggap  manuver  politik  DPR  RI  dengan  menyetujui  hak  angket  menghambat  dan menghalangi  kinerj  KPK  dalam  mengungkap  perkara  korupsi  e-KTP  anggota  DPR  RI dapat  dijerat  dengan obstruction  of  justice atau  tindakan  menghalang-halangi  proses penyidikan.

## IV. PENUTUP

## 1.1. Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapatlah  dikemukakan  bahwa  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagaui berikut:
1. Hak  angket  merupakan  hak  untuk  mengetahui  keadaan  pemerintahan  baik  dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan untuk  merumuskan  kebijakan,  atau  untuk  memberikan  persetujuan  atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa. Hak angket bukan hak
untuk  mengetahui  mengenai  kemungkinan  telah  terjadi  tindak  pidana  atas  suatu kasus.
2. Ketidaktepatan konsepsi hak angket  yang juga ditunjukkan dalam pelaksanaannya seperti DPR menyelidiki Bullogate, kasus BLBI dan lain-lain dapat (bahkan telah) mendistorsi  fungsi  DPR  dalam  pembentukan  UU  (legislasi)  ataupun  pengawasan terhadap  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dan  pembelanjaan  negara,  termasuk pengangkatan  pejabat  publik  dalam  bentuk  persetujuan  atau  penolakan,  ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Oleh sebab itu, jika diharapkan fungsi  tersebut  terlaksana  secara  efektif,  dinamis  dan  wajar  maka  perubahan  UU MD3  harus  dapat  diinisiasi  utamanya  oleh  anggota  DPR  sendiri.  Harus  ada keinginan  kuat  dari  para  anggota  DPR  untuk  mereposisi  diri  sebagai  wakil  rakyat yang  aspiratif  dan  mengabdi  demi  kepentingan  seluruh  rakyat  yang  diwakilinya. Keinginan yang kuat itu akan terjelma secara nyata, apabila mereka tidak di- reall, karena bersikap oposan dengan garis kebijakan partainya.

## 2.1. Saran
Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Legislatif  atau  DPR  hendaknya  agar  membuat  ketentuan  tentang  hak  angket  lebih jelas  dan  lugas,  terutama  tentang  proses  mekanisme  penggunaan  hak  angket, sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  dan  pembiasan  dalam  proses penggunaan hak angket. Peneliti menyarankan agar hasil hak angket dapat menjadi dijadikan  bukti  di  dalam  ranah  pengadilan,  karena  hasil  penyelidikan  dari  hak angket  tidak  bisa  dijadikan  bukti  dalam  proses  pengadilan.  Hal  ini  menyebabkan terjadi pembiasan, tidak efektifnya peran DPR bahkan menyiakan anggaran dalam proses penyelidikan hak angket.
2. Perlunya  sanksi  tegas  terhadap  anggota  DPR  apabila  dalam  mengunakan  hak angket  menyalahgunakan,  dan  keluar  dari  asas-asas  kepatuhan  mekanisme  hak angket.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2012
_______________, Menuju  Negara  Hukum  Yang  demokrasi ,  PT  Bhuana  Ilmu  Populer, Jakarta, 2009
_______________, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2013
Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum- Cet Ke-3, Jakarta: UI Press, 1984 Sri  Soemantri, Ketatanegaraan  Indonesia  Dalam  Kehidupan  Politik  Indonesia, Jaya Abadi, Jakarta, 2005
____________, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, cet VII, PT Citra Aditya Bakti, 1993
B. Peraturan Perundang-Undangan:
• Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
• Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD