El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan
Erha Saufan Hadana
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan Rahmatul Akbar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Email: rahmatulakbar04@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  persoalan  penyebab  wali  adhal  yang  tidak  ingin menikahkan  anaknya  di  bawah  perwaliannya  serta  tahapan  proses penyelesaian  melalui  mahkamah  syar‟iyah.  Hal  tersebut  terjadi  disebabkan karena  faktor  sosial  ekonomi  sehingga  tidak  adanya  persetujuan  dari  wali mempelai  wanita  untuk  melaksanakan  akad  pernikahan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ketidakrelaan  kedua  orang  tua  dari  calon  mempelai wanita  kepada  calon  suami  pemohon  karena  mempelai  laki-laki  tidak sarjana,  orang  yang  kurang  mampu,  dan  wajahnya  tidak  rupawan  dan  lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Menyangkut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal  nomor 49/P/2017/MS. Ttn  di Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan  permohonan  pemohon  yang  mempunyai  alasan  yang  hukum  yang cukup,  sedangkan  keengganan  wali  pemohon  tidak  mempunyai  landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syara‟.  maka oleh  karena  itu  permohonan  patut  dikabulkan  dan  apabila  tidak  segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## Kata Kunci: Wali Adhal, Pernikahan, dan Mahkamah Syari’ah

## Pendahuluan
Dalam  aturan-aturan  hukum  Islam  tentang  perkawinan  terdapat  rukun  dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali  nikah.  Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  sebagai  yang  menikahkannya.  Wali nikah  itu  terdiri  dari  wali  nasab,  wali  muhakkam  dan  wali  hakim  (adhal).  Wali nasab yaitu pria beragama Islam  yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita  dari  pihak  ayah  menurut    hukum  Islam,  wali  muhakkam  adalah  seseorang yang  ditunjuk  dan  dipercayakan  oleh  kedua  belah  pihak  (calon  mempelai)  untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim (adhal) yaitu  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah agi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 1
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , ( Jakarta: kencana, 2008), hlm. 45
Tanpa  adanya  wali  pernikahan  tidak  sah,  akan  tetapi  karena  semakin majunya  kehidupan  manusia  dan  kekurang  pahaman  manusia  dalam  masalah perkawinan  terutama  bagi  umat  Islam  maka  banyak  bermunculan  perkawinan- perkawinan  atau  terjadinya  perkawinan  yang  kurang  memenuhi  rukun  dansyarat- syarat perkawinan akibat terjadi perkawinan yang tidak mempunyai wali yang tepat yang akan menikahkannya. Dalam Hadist Rasullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah dan Tirmidzi artinya : dari Aisyah, Bahwa Rasullulah SAW, bersabda:
“ Siapapun  diantara  wanita  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya,  maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal .” (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).
Dengan demikian,  tiap-tiap wanita  yang akan menikah tanpa izin  walinya, adalah batal,  batal, batal,  tiga kali kata-kata batal itu diucapkan Rasullullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan.
Keharusan  adanya  wali  dalam  perkawinan  pada  dasarnya  merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali mazhab hanafiyah yang tidak mensyarakatkan  wali  bagi  perempuan,  apalagi  jika  perempuan  tersebut  telah dewasa  dan  mampu  mempertanggung  jawabkan  setiap  perkataan  dan  perbuatan nya.
Wali  nikah  menurut  mayoritas  ulama  maupun  dalam  peraturan  perundang undangan  di  Indonesia  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada.  Karena  wali  nikah merupakan  keharusan,  maka  konsekuensi  dari  tidak  adanya  wali  adalah  nikah tersebut  dihukumi  tidak  sah,  Meskipun  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang kedudukan  wali  tersebut,  apakah  wali  harus  hadir  di  dalam  prosesi  akad  nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya. Dasar disyar‟iatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Q.S An-Nur, 32:
                                                                                                           
                             
Artinya: Dan kawinkanlah  orang-orang yang sedirian  diantara kamu, dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  jika  mereka  miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q. S. An-Nur: 32)
Persoalan  wali  nikah  juga  diterangkan  dalam  hadis  Nabi  yaitu:  Dari  Abi Burdah  bin  Abi  musa  dari  bapaknya,  beliau  berkata,  Rasulullah  Saw.  Bersabda: “ Tidak  sah  nikah,  kecuali  (dinikahkan)  oleh  wali  “.  ( H.R  Ahmad  dan  Imam empat).
Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‟i atas segolongan manusia,  yang dilimpahkan kepada orang  yang sempurna, karena kekurangan  tertentu  pada  orang  yang  dikuasai  itu,  demi  kemaslahatan  sendiri. Masalah  perwalian  terjadi  perbedaan  pendapat  dari  pada  imam  mazhab.  imam syafi‟i, maliki, hambali berpendapat, jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.
Pada  kenyataan  ini,  wali  nikah  sering  kali  menjadi  permasalahan  atau halangan  dalam  melangsungkan  suatu  perkawinan  karena  wali  nikah  yang  paling berhak  ternyata  tidak  bersedia  atau  menolak  untuk  menjadi  wali  bagi  calon mempelai  perempuan  dengan  berbagai  alasan,  baik  alasan  yang  dibenarkan  oleh syara‟ maupun bertentangan dengan syara‟.
Wali  yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adhal (enggan).  Menurut  para  ulama  defenisi  wali  adhal  adalah  penolakan  wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki- laki  yang  sepadan  dengan  perempuan  itu.  Jika  perempuan  tersebut  telah  meminta (kepada  walinya) untuk  dinikahkan dan masing-masing calon  mempelai  itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara‟ dilarang. 2
Dari pemaparan di atas, bahwa ada permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim  terkait  persoalan  wali  nikah.  Oleh  karena  itu,  penulis  menarik  untuk menelaah secara mendalam persoalan tersebut dengan memakai teori hukum Islam dan  kemudian  melihat  bagaimana  pengaplikasiannya  pada  Mahkamah  Syar‟iyah Tapaktuan.

## Pengertian Wali Nikah
Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk  bertindak  terhadap  dan  atas  nama  orang  lain.  Dapatnya  dia  bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan  pada  dirinya  yang  tidak  memungkinkan  ia  bertindak  sendiri  secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. 3
Kata  wali  menurut  bahasa  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu al-Wali dengan bentuk  jamak Auliyaa yang  berarti  pecinta,  saudara,  atau  penolong.  Sedangkan menurut  istilah,  kata  wali  mengandung  pengertian  orang  yang  menurut  hukum (agama dan adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu
2 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9 , terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.
3 Amir Syarriffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan , Jakarta, Putra Grafika, cet ke-3, 2009, hlm. 69.
yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki). 4 Yang dimaksud dengan secara  umum  adalah  seseorang  yang  karena  kedudukannya  berwenang  untuk bertindak  terhadap  dan  atas  nama  orang  lain.  Sedangkan  wali  dalam  perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad  nikah  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  pihak  laki-laki  yang  dilakukan  oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 5
Wali  ditunjuk  berdasarkan  skala  prioritas  secara  tertib  dimulai  dari  orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau yang lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi‟i mengatakan bahwa wali  itu  adalah  ahli  waris  dan  diambil  dari  garis  ayah  bukan  garis  ibu. 6

## Dasar Hukum Wali
Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad  perkawinan  yang  tidak  dilakukan  oleh  wali.  Bahkan  dalam  ketentuan  yang terdapat  dalam  pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  disebutkan  bahwa wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.
Namun  dalam  Al-Qur‟an  terdapat  petunjuk  yang  tidak  menunjukkan keharusan  adanya  wali,  tetapi  dari  ayat  tersebut  dapat  dipahami  menghendaki adanya  wali.  Disamping  itu,  terdapat  pula  ayat-ayat  Al-Qur‟an  yang  dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya. Berdasarkan Firman Allah SWT yang berbunyi:
                                                                                                                 
                                                                                                                           
                                                                                                      
Artinya :  Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita  musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  dan  janganlah  kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,  walaupun  Dia  menarik  hatimu.  mereka  mengajak  ke  neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah
4 Andi  Intan  Cahyani, Peradilan  dan  Hukum  Keperdataan  Islam ,  (Makassar:  Alauddin Universitas Pres, 2014), hlm. 134
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia …, hlm. 69
6 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap ,(Jakarta: Rajawali Press, 2008),  hlm. 90
menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221)
                                                                                                                     
                   
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  jika  mereka  miskin Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)
Kedua  ayat  tersebut  di  atas  pada  surat  Al-Baqarah  ayat  221  dan  An-Nur ayat  32  menunjukkan  keharusan  adanya  wali,  karena  yang  pertama  larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat kedua  suruhan  untuk  mengawinkan  orang-orang  yang  masih  bujang.  Jika perempuan  itu  berhak  secara  langsung  menikahkan  dirinya  dengan  seorang  laki- laki  tanpa  wali  maka  tidak  ada  artinya  pedoman  ayat  tersebut  ditujukan  kepada wali,  seperti  halnya  juga  perempuan  menikahkan  perempuan  atau  perempuan menikahkan  dirinya  sendiri  hukumnya  haram  dan  dilarang. 7 Berdasarkan  hadist nabi sebagai berikut:
.ّ يِن َىِب َّلاِا َحاَكِو َلا :َلاَق ص ِّيِبَّىنا ِهَع ضر ىَس ْىُم ىِبَا  ْهَع 8
ْهَع
اَهُحاَكِىَف ّ يِن َو  ِرْيَغِب  ْتَحَكَو  ةَأ َرْما اَمُّيَأ  َو ّ يِن َىِب َّلاِا َحاَكِو َلا :َلاَق ص َّيِبَّىنا  َّنَا َتَشِئاَع
ْنِاَف .ٌم ِطَاب  ٌم ِطاَب ،ٌمِطاَب
.اَهَن َّيِن َو َلا  ْهَم ُّيِن َو ُناَطْهُّسناَف ٌّيِن َو اَهَن  ْهُكَي ْمَن 9

## Macam-Macam Wali Nikah
Para  fuqaha  telah  bersepakat  syarat  bagi  sahnya  perkawinan  adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh  orang lain. Jika terdapat  perwalian  yang seperti ini,  maka sah  dan  terlaksana  akad  perkawinan.  Jika  tidak  ada,  akadnya  batal  menurut pendapat jumhur, dan menurut mazhab hanafi adalah mauquf (terkatung). Jika akad berlangsung  dari  seorang  laki-laki  dengan  pelaksanaan  dari  dirinya  sendiri,  maka
7 Mohd  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 5 8 Dari  Abu  Musa  RA  dari  Nabi  SAW  bersabda:  “tidak  adanya  nikah  melainkan  dengan (adanya) wali”. (HR khamsah kecuali Nasa‟i). Moh. Rifa‟i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap , (Semarang: Karya Toha Putra, 2008),  hlm. 86
9 Dari  „Aisyah  bahwasanya  Nabi  SAW  bersabda:  “Tidak  ada  nikah  melainkan  dengan adanya wali, dan barangsiapa yang nikah maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali,  maka  oenguasa  (hakimlah)  walinya  wanita  yang  tidak  punya  wali ”.  (HR.  Abu  Dawud  Ath- Thayalisi. Ibid.
sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat,  maka  sah  juga  dengan  bentuk  perwalian.  Jika  akad  perkawinan  ini berlangsung  dengan  perwakilan  dari  seseorang,  maka  sah  dengan  bentuk perwakilan. 10
Makna  perwalian  menurut  bahasa  adalah,  rasa  cinta  dan  pertolongan, sebagaimana  yang  difirmankan  oleh  Allah  Swt,  “Barangsiapa  mengambil  Allah, Rasulnya  dan  orang-orang  yang  beriman  menjadi  penolongnya,  maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang (al-Maa‟idah: 56). Juga  firmanya”  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian mereka  (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang  lain(at-taubah;71).  Bisa juga  bermakna  kekuasaan  dan  kemampuan.  Dikatakan  “al-waali”  yang  berarti pemilik kekuasaan.
Dalam  istilah,  fuqaha  memiliki  makna  kemampuan  untuk  berlangsung bertindak  dengan  tanpa  bergantung  kepada  izin  seseorang.  Orang  yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Termasuk di antaranya adalah firman-Nya, “Hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur”  (Al-Baqarah:  282).  Menurut pendapat  dari  imam  mazhab  yakni  imam  Hanafi,  Maliki,  Syafi‟I,  dan  Hambali membagi jenis-jenis perwalian kepada beberapa macam yakni:
Pertama ,  Mazhab  Hanafi  membagi  perwalian  kepada  tiga  bagian  yaitu 11 , a).  Perwalian  terhadap  diri  sendiri,  seperti,  mengawasi  berbagai  perkara  pribadi anak  yang  belum  mencapai  usia  baligh.  Seperti  perkawinan,  pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. b). Perwalian terhadap harta seperti, mengurus berbagai keuangan anak  kecil,  yang  berupa  investasi,  perputaran,  penjagaan,  dan  pembelanjaan.  Hak ini  dimiliki  oleh  bapak,  kakek,  dan  orang  yang  diwasiatkan  oleh  keduanya,  serta qadhi  yang  diberikan  kuasa.  c).  Perwalian  terhadap  diri  sendiri  serta  harta  secara bersama-sama.  Seperti  mencakup  berbagai  persoalan  dan  keuangan  pribadi,  yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja.
Kedua ,  Perwalian  menurut  mazhab  Maliki  terbagi  dua  bagian  yaitu, 12 a). Perwalian  khusus  adalah  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  tertentu.  Mereka  itu  ada enam,  yaitu:  bapak,  orang  diwasiatkan  oleh  bapak,  kerabat ashabah ,  orang  yang memerdekakan,  dan  penguasa.  b).  Perwalian  umum,  dimiliki  dengan  satu  sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adlah salah  satu  dari  mereka  dengan  cara  seorang  perempuan  minta  diwakilkan  kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan perkawinannya. Ketiga , Jenis  perwalian menurut Mazhab Syafi‟I ada dua jenis perwalian Yaitu 13 , a). Perwalian ijbar adalah
10 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu  Pernikahan,  Talak,  Khulik,  Meng-Iila Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah, jil 9 , (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 177.
11 Ibid ., hlm. 178.
12 Ibid ., hlm. 180.
13 Ibid .,  hlm. 181.
yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunnahkan  untuk  meminta  izinnya.  b).  Perwalian  ikhtiar  adalah  perwalian  yang dimiliki bagi semua wali „ ashabah dalam mengawinkan seorang perempuan janda.
Keempat , Jenis perwalian menurut mazhab Hambali. Seorang laki-laki yang tealah  baligh  dan  berakal  dapat  mengawinkan  dirinya  sendiri.  Wali  dapat mengawinkan anak laki-laki kecil, orang gila, dan orang idiot menurut kesepakatan para fuqaha, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh syariat kepadanya. 14
Para  fuqaha  berselisih  pendapat  mengenai  perkawinan  seorang  perempuan yang  telah  baligh  dan  berakal.  Mazhab  hanafi  berpendapat,  dia  berhak  untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur berpendapat, yang mengawinkan adalah walinya. Akan tetapi, menurut mazhab Hambali harus dengan izinnya, baik perawan ataupun janda. Wali mujbir menurut mazhab hambali adalah bapak, orang yang diberi wasiat oleh bapak, dan hakim.

## Pengertian Wali Adhal
Hukum yang berlaku di Indonesia, mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah, 15 sehingga  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  wali  tidak  sah.  Hal  tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam: “wali nikah dalam pernikahan merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  perempuan  yang bertindak untuk menikahkannya. 16
Menikahkan adalah wali nasab, karena wanita menurut jumhur ulama tidak berhak  menikahkan  dirinya  sendiri.  Kamal  muchtar  mendefinisikan  wali  sebagai penguasaan penuh  yang  diberikan  oleh agama kepada seseorang untuk  menguasai dan melindungi orang atau barang. 17 Sejalan  dengan  keharusan  adanya  wali,  pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan di  Indonesia adalah wali nasab, namun  dalam  kondisi-kondisi  tertentu  wali  nikah  dapat  digantikan  oleh  wali hakim. 18
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  20  ayat  (2)  wali  nikah  terdiri  dari wali nasab dan wali hakim. Mengenai wali dan tata urutannya, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 21 sampai pasal 23 yaitu :
Pasal 21 berbunyi:
14 Ibid .,  hlm. 183.
15 Dalam hukum Islam, yang dijadikan dasar keharusan adanya wali adalah surat al-baqarah (2) ayat 232.
16 Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  19.  Departemen  Agama  R.I,  Kompilisa  Hukum  Islam, Jakarta, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
17 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan , (Jakarta:  Bulan Bintang,
1990), hlm. 46.
18 Kompilasi Hukum Islam Pasal, 23 ayat (1) dan (2), Departemen  Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  tata  urutan  kedudukan, kelompok  yang  satu  didahulukan  dan  kelompok  yang  lain  sesuai  erat  tidaknya susunan  kekerabatan  dengan  calon  mempelai  wanita. Pertama ,  kelompok  kerabat laki-laki  garis  lurus  keatas  yakni  ayah,  kakek  dari  pihak  ayah  dan  seterusnya. Kedua ,  kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  laki-laki  seayah,  dan keturunan  laki-laki  mereka. Ketiga ,  kelompok  kerabat  paman,  yakni  saudara  laki- laki  kandung  ayah,  saudara  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka. Keempa t, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang  yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu  kelompok  sama  derajat  kekerabatan  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
Apabila  dalam  satu  kelompok,  derajat  kekerabatannya  sama,  yakni  sama- sama  derajat  kandung  atau  sama-sama  derajat  ayah,  mereka  sama-sama  berhak menjadi  wali  nikah,  dengan  mengutamakan  yang  lebih  tua  dan  memenuhi  syarat- syarat wali.
Sedangkan pada Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 19
Apabila  wali  nikah  yang  paling  berhak,  urutannya  tidak  memenuhi  syarat sebagai wali nikah atau oleh wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah  udzur,  maka  hak menjadi  wali  bergeser  pada  wali  nikah  yang  lain  menurut derajat berikutnya.
Pada  Pasal  23  juga  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  wali  adhal  yang berbunyi: 20
“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.”
Dalam hal  wali ada atau enggan  menikahkan,  maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan tentang wali tersebut. Wali  adhal  ialah  wali  yang  enggan  atau  wali  yang  menolak.  Maksudnya  seorang wali  yang  enggan  atau  menolak  tidak  mau  menikahkan  atau  tidak  mau  menjadi wali  dalam  pernikahan  anak  perempuannya  dengan  seorang  laki-laki  yang  sudah menjadi  pilihan  anaknya.  Terminologi  wali  adhal  ini  juga  digunakan  oleh Pengadilan  Agama  untuk  merujuk  kepada  perkara  yang  diajukan  oleh  seorang calon  pengantin  wanita  yang  ingin  menikah  dengan  menggunakan  wali  hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya. 21
Apabila  seorang  perempuan  telah  meminta  kepada  walinya  untuk
19 Ibid .
20 Ibid .
21 Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 53.
dinikahkan  dengan  seorang  laki-laki  yang  seimbang  (se-kufu)  dan  walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata  bahwa  keduanya  se-kufu,  dan  setelah  memberi  nasihat  kepada  wali  agar mencabut keberatannya itu. 22
Menurut  Syafi‟i,  Maliki  dan  Hambali,  jika  wali  yang  dekat  enggan mengawinkan  perempuan  kepada  laki-laki  yang  sejodoh  dengan  dia,  maka  yang menjadi wali adalah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi  wali  adalah  yang  jauh,  bukan  hakim  karena  masih  ada  juga  wali perempuan  dari  keluarganya.  Tetapi  bila  wali  yang  jauh  enggan  pula,  maka hakimlah  yang menjadi wali, demikian menurut  Hanafi. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.
Para  ulama‟  sependapat  bahwa  wali  tidak  berhak  merintangi  perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut,  jika  ia  mau  dikawinkan  dengan  dengan  laki-laki  yang  sepadan  dengan mahar mitsl dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal  tersebut  adalah  suatu  perbuatan  yang  dhalim,  sedang  untuk  mengadukan  wali dzalim itu hanya kepada hakim.
Oleh  karena  itu  pihak  calon  mempelai  perempuan  berhak  mengajukan kepada  Pengadilan  Agama,  agar  pengadilan  memeriksa  dan  menetapkan  adlalnya wali.  Jika  ada  wali  adhal,  maka  wali  hakim  baru  dapat  bertindak  melaksanakan tugas  sebagai  wali  nikah  setelah  ada  penetapan  Pengadilan  Agama  tentang adhalnya wali.
Adapun  jika  wali  menghalangi  karena  alasan-alasan  yang  sehat,  seperti halnya  laki-laki  tidak  sepadan  atau  maharnya  kurang  dari  mahar  mitsl,  atau  ada peminang  lain  yang  lebih  sesuai  derajatnya,  maka  dalam  keadaan  seperti  ini perwalian  tidak  berpindah  ke  tangan  orang  lain,  karena  tidalah  dianggap menghalangi.

## Penunjukan  Wali  Hakim  Dalam  Pernikahaan  Oleh  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan
Ada  beberapa  alasan  wali  tidak  mau  menikahkan  anaknya,  yang menyebabkan pernikahannya melalui wali adhal di Mahkamah Syari‟ah Tapaktuan.

## a).Tidak suka kepada calon suami Pemohon
Pernikahan  bukan  hanya  terjadi  pada  calon  suami  dan  istri  saja, tetapi ada wali juga, sebagian calon walinya atau yang menikahkan anaknya tidak  setuju  dengan  calon  mempelainya,  karena  calon  mempelainya  bukan
22 Ibid ., hlm 54.
seorang  sarjana,  orang  yang  kurang  mampu,  dan  wajahnya  tidak  rupawan dan    juga  Orang  tua  calon  mempelai  perempuan  tidak  suka  kepada  calon mempelai  laki-laki  dikarenakan  ada  pilihan  laki  laki  lain  yang  ingin dijodohkan  dengan  anaknya  oleh  sebab  itulah  orang  tua  calon  mempelai perempuan  tidak  merestui  hubungan  mempelai  perempuan  dengan  calon mempelai laki-laki.
b). Belum mapan secara ekonomi
Banyak  sekali  wali  tidak  mau  menikahkan  anaknya  karena  calon suaminya  belum  mapan  secara  ekonomi,  yang  mengakibatkan  masih ragunya  orang  tua  calon  mempelai  wanita  untuk  menikahkan  anaknya.
Mereka  ingin  menikahkan  anaknya  supaya  anak  mereka  tidak  meminta- minta uang lagi kepada orang tuanya dan mandiri.
Orang  tua  calon  mempelai  perempuan  juga  melihat  apa pekerjaannya,  supaya  tidak  menimbulkan  penyesalan  di  kemudian  hari, mereka  susah  payah  membesarkan  anak  perempuan  mereka,  dan  mereka ingin melihat anak mereka memilih calon suaminya bisa menafkahinya lahir dan batin. karena orang tua calon mempelai melihat dari penghasilan calon suaminya  yg  kurang  mapan,  orang  tua  calon  mempelai  perempuan  ingin anak nya hidup  berkecukupan tanpa ada kekurangan materi.  Karena tujuan dari orang tua ingin melihat anak perempuannya hidup bahagia dengan laki- laki  yang  mempunyai  penghasilan  dan  pekerjaan  tetap,  karena  bagi  orang tua  apabila  anak  perempuannya  sudah  menikah  maka  hilangah  tanggung jawabnya.  Disitulah  tanggung  jawab  orang  tua  berhati  hati  dalam  memilih pasangan hidup untuk anak perempuannya.

## Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Perkara  Wali  Adhal  di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan
Dari hasil wawancara  yang penulis lakukan kepada majelis hakim, penulis mendapati  jawaban  atas  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  wali adhal di mahkamah syar‟iyah tapaktuan yang sebagai berikut:
“ Mengenai  permohonan  penetapan  wali  adhal  dengan  Nomor  perkara 49/P/2017/Ms.Ttn.  perbuatan  wali  yang  menghalangi  anak  perempuannya menikah dengan laki-laki  yang sekufu  dan mampu membayar mahar mitsil merupakan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  dan  merupakan perbuatan dzalim .”
Apabila  seorang  wali  menolak  menikahkan  anak  perempuannya  dengan laki-laki pilihan anaknya yang tidak sesuai dengan hukum syara‟ maka hak walinya jatuh pada wali hakim. Sebagaimana dalam firman Allah:
                                                                                                                     
                   
Artinya:  “ Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.s An-Nur: 32) Jika perempuan yang sudah layak menikah sesuai dengan ketentuan hukum syara‟  maka  wajib  bagi  wali  hakim  untuk  menikahkan  perempuan  yang  wali nasabnya  enggan  menikahkan  anaknya.  Hal  ini  harus  dilakukan  sebagai pertimbangan lain karena pemohon dan calon suaminya telah sama-sama suka dan dikhawatirkan  melakukan  tindakan  yang  dilarang  oleh  syari‟at  Islam  dan dikhawatirkan  akan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dilarang  oleh  syari‟at Islam,  misalnya  kawin  lari,  zina,  atau  bahkan  bunuh  diri  apabila  pernikahannya tidak  segera  dilangsungkan.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan yang sangat berbahaya.
Orang  tua  sebagai  wali  nikah  yang  sah  bagi  pihak  perempuan  seharusnya berpihak  pada  tujuan  dari  perkanikahan  yang  positif,  sesuai  dengan  kehendak anaknya  dan  menjadi  wali  akad  nikah  anaknya  ,  sehingga  tujuan  dari  pernikahan dapat tercapai. Merujuk kepada pertimbangan tersebut, maka hakim memperbolehkan  perempuan  dan  laki-laki  yang  hendak  menikah  yang  saling mencintai  namun  terhalang  oleh  wali  nasab  yang  enggan  menikahkan  karena menurut  hakim  jika  tidak  dilaksanakan  pernikahan  tersebut  maka  akan menimbulkan banyak mudharatnya dari pada syafaatnya.
Sesuai  dengan  pemaparan  perkara  wali  adhal  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  bahwa  pertimbangan  hukum  dalam  penetapan  perkara  no 49/P/2017/Ms.Ttn adalah wali yang berhak  menikahkan perempuan tersebut tidak suka dengan calon suaminya, karena belum mapan secara ekonomi”.
Wali  yang  menolak  atau  tidak  brsedia  menikahkan  anak  perempuannya, yang  berakal  dan  sudah  baliqh  dengan  laki-laki  yang  sekufu.  Dan  telah  ada permintaan  atau  permohonan  dari  calon  mempelai  perempuan  agar  dirinya dinikahkan  dengan  calon  mempelai  laki-laki  karena  adanya  perasaan  saling menyayangi  atau  mencintai  diantara  masing  masing  calon  mempelai,  dan  alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara‟.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  jika  wali  nasabnya  menolak  untuk menikahkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  sudah  baliqh  dan  berakal  maka  wali nasab tersebut telah menentang hukum syara‟.
“ Dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan wali hakim dalam penetapan  tersebut  adalah  Peraturan  Menteri  Agama  No  30  tahun  2005
tentang  wali  hakim  pasal  2  ayat  (2)  dan  Peraturan  Menteri  Agama  No  30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3, perkawinan pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan  dengan menggunakan wali hakim ”. 23
Dalam  kasus  ini  seorang  wanita  atau  bakal  calon  mempelai  wanita berhadapan dengan kehendak walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki- laki yang hendak dijadikan mantu (suami) wali menolak karena belum mapan.
Pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  perkara  no  49/P/2017/Ms.Ttn  dapat dibenarkan.  Adapun  yang  menjadi  dasar  yang  dapat  mendukung  kebenaran tersebut, pertama adalah QS al Baqarah 232:
                                                                                                                                    
                                                                                                                               

Artinya: Apabila  kamu  menalak  istri-istrimu,  lalu  habis  idahnya,  maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara yang makruf.  Itulah  yang dinasehatkan kepada  orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih  suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak  mengetahui. (QS.  Al Baqarah: 232)
Ayat  tersebut  menunjukkan bahwa tidak  ada halangan bagi  seseorang laki- laki  untuk  melamar  perempuan  perempuan  atau  janda  tersebut  langsung  kepad dirinya  untuk  melakukan  pernikahan.  Pada  saat  itu  diharamkan  pada  walinya menahan  atau  menghalang-halangi  melakukan  pernikahan  dengan  orang  yang melamarnya. 24
Alasan  ketidaksukaan  wali  terhadap  calon  suaminya  tanpa  alasan  yang sesuai  dengan  syari‟at.  Sebagaimana  yang  telah  penulis  paparkan  dalam  bab sebelumnya  terkait  alasan-alasan  yang  dibenarkan  seorang  wali  dapat  menolak ( adhal ).
Alasan ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki sering kali tidak,  karena  dalam  permohonan  tersebut,  alasan  ketidaksukaannya  sering  kali tidak  jelas,  dan  bahkan  hanya  didasari  oleh  konflik  emosional  semata.“Kemudian penetapan  No  49/P/2017/Ms.Ttn,  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  perkara tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa  wali  pemohon  tidak  dapat  didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di  persidangan meskipun telah  dipanggil
23 Wawancara Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan, Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 09.00 WIB
24 Wawancara Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan, Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 09.00 WIB
dengan  sepatutnya.  Calon  suami  belum  mapan,  Calon  suami  pemohon  telah melamar  pemohon,  akan  tetapi  wali  pemohon  tidak  bersedia  menjadi  wali  tanpa alasan, karena calon suaminya belum mapan secara ekonomi”.
Penetapan  bahwa  seseorang  wali  telah adhal harus  didasarkan  pada pertimbangan  yang  sesuai  dengan  syari‟at.  Adapun  jika  wali  menghalangi  karena alasan  yang  sesuai  dengan  syari‟at,  seperti  laki-lakinya  tidak  sepadan,  atau maharnya kurang dari mahar mitsil , ada peminangan lain yang lebih sesuai dengan derajatnya,  maka  dalam  keadaan  seperti    ini  perwalian  tidak  pindah  ke  tangan orang lain, karena tidak dianggap menghalangi ( adhal ). 25 Berdasarkan pembahasan dan  analisa  penulis,  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  nomor 49/P/2017/Ms.Ttn.  telah  sesuai  dengan  maslahah  dalam  hukum  Islam  dan Peraturan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di Indonesia.

## Kesimpulan
Ada beberapa alasan  yang menjadi  penyebab  wali tidak  mau menikahkan anaknya  di  bawah  perwaliannya,  sebagai  contohnya  perkara  pada  Mahkamah Syar‟iyah Tapak Tuan nomor 49/P/2017/MS.Ttn, yaitu  ketidakrelaan kedua orang tua  dari  calon  mempelai  wanita  kepada  calon  suami  Pemohon.  Orang    tua  calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan anaknya karena calon mempelai laki- laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya.  Serta  belum  mapan  secara  ekonomi.  Orang  tua  calon  mempelai perempuan  tidak  mau  menikahkan  anaknya  karena  calon  suami  belum  mapan secara  ekonomi  dan  orang  tua  calon  mempelai  perempuan  tidak  mau  anaknya kekurangan materi.
Menyangkut  pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  wali  adhal nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan  telah  sesuai  dengan  permohonan  pemohon  yang  mempunyai  alasan yang hukum  yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon  tidak mempunyai landasan  hukum,  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun syara‟,maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Jakarta: kencana, 2008. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1997. Amir Syarriffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan , Jakarta: Putra Grafika, cet ke-3, 2009.
25 Sayyid  Sabiq ,  Fiqh  Sunnah  Juz  3  terj  Abdurrahim  dan  Masrukhin ,  (Jakarta:  Cakrawala, 2008), hlm. 121.
Andi  Intan  Cahyani, Peradilan  dan  Hukum  Keperdataan  Islam ,  Makassar: Alauddin Universitas Pres, 2014.
Kamal  Muchtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Pernikahan ,  Jakarta:    Bulan Bintang, 1990.
Departemen  Agama  R.I,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Jakarta,  Dirjen  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
Departemen  Agama  R.I,  Kompilisa  Hukum  Islam,  Jakarta,  Jakarta:  Dirjen
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
M.A  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat,  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap , Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Moh. Rifa‟i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap , Semarang: Karya Toha Putra, 2008.
Mohd  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1995.
Sayyid  Sabiq ,  Fiqh  Sunnah  Juz  3  terj  Abdurrahim  dan  Masrukhin ,  Jakarta: Cakrawala, 2008.
Wahbah  al  Zuhaili, al  Fiqh  al  Islam  wa  Adillatuhu,  Juz  9 ,  terj.  Abdul  Hayyie  al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulik, Meng-
Iila Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah, jil 9 , Jakarta: Gema Insani, 2011. Wawancara  Sirajuddin,  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan,  Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Desember 2018.
Wawancara  Sirajuddin,  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan,  Wawancara
Pribadi, Tanggal 17 Desember 2018.