## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 169-185)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## PARADOKS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
THE PARADOX OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE

## Aristo Pangaribuan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok, 16424, Depok, Jawa Barat E-mail: aristomap@gmail.com
Submitted: Oct 1, 2016; Reviewed: Nov 17, 2016; Accepted: Nov 28, 2016
Abstract: The presumption of innocence is the most basic principle in the criminal procedural law anywhere. This principle contains a paradox because on one hand, the state, through law enforcers are required to gather evidence in order to name one as a suspect, but on the other hand the state also has an obligation to presumed one innocent until proven guilty. This principle contains an abstract understanding, that its application is causing problems in translating the presumption of innocence. For example, in Indonesia, practices such as the publication of the trial, the press conference with the suspect becomes a real form of confusion in applying the presumption of innocence. This article try to discuss about the true definition of the presumption of innocence by doing a comparison of the implementation of the presumption of innocence in Europe and the United States. By looking at the comparison of such implementation, this article explains how should the presumption of in- nocence set forth in the form of concrete legislation.
Keywords: Presumption of Innocence, Paradox, Individual Rights
Abstrak: Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang paling dasar di dalam hukum acara pidana di manapun. Asas ini mengandung paradoks karena di satu sisi, negara melalui aparatur penegak hukum diwa- jibkan untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, di sisi lain mempu- nyai kewajiban untuk tetap menganggapnya tidak bersalah. Asas ini mengandung pengertian yang abstrak, sehingga penerapannya menimbulkan permasalahan dalam menerjemahkan asas praduga tidak bersalah. Misalnya, diIndonesia praktik-praktik seperti publikasi persidangan, konferensi pers dengan tersangka menjadi bentuk nyata kebingungan dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.Tulisan ini mencoba membahas mengenai definisi yang sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah dengan melakukan perbandingan ter- hadap implementasi praduga tidak bersalah di Eropa dan Amerika Serikat.Dengan melihat perbandingan implementasi tersebut tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah dituangkan di dalam bentuk konkret peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Praduga tidak bersalah, Paradoks, Hak Individu

## Pendahuluan
Asas Praduga Tidak Bersalah atau yang lebih dikenal dengan Presumption of Innocence merupakan salah satu asas hukum yang dike- nal secara universal. Asas ini diakui sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pera- dilan pidana di berbagai belahan dunia. Se- cara sederhana, Asas Praduga Tidak Bersalah dimaknai sebagai suatu keadaan yang meng- haruskan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menga- takan sebaliknya 1 . Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah yang terlihat sederhana terse- but justru pada kenyataannya masih men- imbulkan perdebatan fundamental baik dari bagaimana memaknai dan memahami asas tersebut secara utuh dan mendalam, dan ba- gaimana implementasi dari asas tersebut da- lam praktik peradilan. 2
Secara umum, pemicu utama dari berkembangnya perdebatan atas Asas Pra- duga Tidak Bersalah adalah karena paradoks yang terkandung dalam asas tersebut. Para- doks tersebut berupa pertentangan yang tajam antara pengertian serta maksud dan tujuan dari Asas Praduga Tidak Bersalah dengan penera- pannya di lapangan. Salah satu contoh dari paradoks ini dapat dilihat dengan mengambil contoh dari proses penetapan status seseorang sebagai tersangka .
Dalam proses peradilan, sebelum me-
1  Dalam Kovenan Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat (2) disebutkan “ Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be pre- sumed innocent until proved guilty according to law ” 2  Komentar Umum Hak Asasi Manusia Nomor 13 Pasal 14 angka 7 menggambarkan bahwa asas Presumption of Innocence pada pelaksanaannya masih mengandung ambiguitas dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu yang mengakibat- kan pelaksanaannya menjadi tidak efektif.
netapkan status seseorang sebagai tersang- ka, pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti- bukti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.
Bukti permulaan yang berhasil diper- oleh oleh pejabat berwenang tentu dapat kita maknai sebagai adanya asumsi dari pejabat tersebut bahwa terdapat indikasi bahwa ses- eorang telah melakukan tindak pidana dan negara (state) mempunyai justi fi kasi untuk “melanggar hak asasi” seorang tersangka karena adanya bukti-bukti permulaan yang menyatakan seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. Negara tentunya akan berpikir bahwa asumsi pejabat berwenang ini tentu kontras apabila dikaitkan dengan pengertian dari Asas Praduga Tidak Bersalah. Adanya kewajiban untuk tetap menganggap seseorang tidak bersalah sampai adanya putusan penga- dilan yang menyatakan sebaliknya akan san- gat sulit untuk diterapkan dalam implementas- inya. Kenyataan bahwa “menuduh” seseorang berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cu- kup adalah pekerjaan negara melalui aparatur penegak hukumnya. Paradoks ini menjadi inti pembahasan tulisan ini 3 . Di satu sisi, negara mempunyai bukti-bukti permulaan untuk me- netapkan seseorang sebagai tersangka, namun di sisi lain, adalah kewajiban bagi negara un- tuk menegakkan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai hak asasi manusia yang paling dasar.
3  Weigend dalam tulisannya menyebutkan bahwa “ Presumption of Innocence bekerja dengan ber- tentangan antara pengalaman dan intuisi”. T. Weigend, ‘ Assuming that the Defendant is not Guilty: The Presumption of Innocence in the German System of Criminal Justice ’, (2014) 8 Criminal Law and Philosophy, No. 2, 287.
Sudah merupakan tugas negara melalui peny- idik dan penuntut, untuk menuduh seseorang bersalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Di dalam sistem acara pidana inquisi- torial, perlunya penyidik dan penuntut bertin- dak netral sangat memegang peranan penting. Asas praduga tidak bersalah sebenarnya di- harapkan mampu menjaga negara agar senan- tiasa bertindak netral dalam proses penyidikan dan penuntutan.
Selanjutnya, paradoks yang terkandung didalam Asas Praduga Tidak Bersalah ini di- picu dari kenyataan bahwa adanya perbedaan sudut pandang dalam memaknai Asas Pradu- ga Tidak Bersalah . Beberapa penulis berbeda pendapat terkait Asas Praduga Tidak Bersalah , disatu pihak mengatakan sebagai asas yang bersifat hipotesis dari prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan disatu pihak lain meng- kuali fi kasikan Asas Praduga Tidak Bersalah- sebatas norma prosedural. 4 Selain itu, adanya kon fl ik antara state interest atau kepentingan yang lebih luas (common good) dan hak in- dividu (individual rights) yang berakibat pada adanya perbedaan-perbedaan dalam memaha- mi asas ini juga memiliki pengaruh besar terh- adap tajamnya perbedaan dalam pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah .
Paradoks dalam Asas Praduga Tidak Ber- salah dapat dikaji lebih lanjut dengan memba- has mengenai pemaknaan dan implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebe- narnya tujuan hukum dibentuknya Asas Pra- duga Tidak Bersalah tersebut. Begitupula halnya dengan pertanyaan yang lebih teknis seperti kapan dan dimana asas tersebut diap-
4  Van Sliedregt 2009, supra note 2; and Y. Buruma, dalam kajian buku (review of E. van Sliedregt, ‘Tien tegen één. Een hedendaagse bezinning op de onschuldpresumptie’ (oratie VU Amsterdam)), (2009) Delikt en Delinkwent, No. 8, 859.
likasikan dan siapa saja yang terikat pada asas tersebut. Tulisan ini akan mencoba mengkaji lebih dalam terkait Asas Praduga Tidak Ber- salah dengan mengacu pada pertanyaan-per- tanyaan diatas, guna menggambarkan urgensi dan pentingnya pemaknaan dan kejelasan atas Asas Praduga Tidak Bersalah. Pada akhirnya, kita akan dapat menjawab pertanyaan klasik dalam hukum acara pidana dan sekaligus poin terpenting dari permasalahan seputar Asas Praduga Tidak Bersalah, yakni: Innocent un- til found guilty atau Guilty until found Inno- cent?
Tulisan ini kemudian membedakan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai asas, yang be- rarti konsepsi yang lebih abstrak yang di dalam pemahamannya kita harus melihat turunan- turunan peraturan dari asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam mencoba memahami dan menjawab paradoksitas yang tergantung dari Asas Praduga Tidak Bersalah adalah studi komparasi dengan prakteknya di Amerika Serikat dan Eropa. Dimana dengan melihat bagaimana praktek Amerika Serikat dan Eropa dalam menerjemahkan suatu asas praduga tidak bersalah ke dalam perangkat aturan-aturan yang lebih konkret, penulis da- pat melihat apakah asas praduga tidak ber- salah sudah dituangkan dengan baik di dalam hukum positif di Indonesia. Praktek di dalam Amerika Serikat dan Eropa dipilih karena se- jarah prinsip tersebut dapat ditemukan di sana dan sangat berkaitan dengan hak-hak individu yang banyak diciptakan dan menjadi diskursus di dalam Amerika Serikat dan Eropa.

## Makna Dan Tujuan Asas Praduga Tidak Bersalah
Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, untuk melihat apakah di dalam hukum positif di Indonesia asas praduga tidak bersalah su-
dah diterjemahkan melalui bentuk aturan yang konkret terlebih dahulu harus dikuali fi kasikan apakah asas tersebut secara normatif merupa- kan suatu Rules atau Standard . Meskipun ter- dapat beberapa perdebatan mengenai perbe- daan antara rules dan standard , namun pada dasarnya terdapat kesamaan antara para ahli mengenai perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut. Rules dide fi nisikan sebagai “ a rule that enforced according to its terms rather than the policies animating it ” 5 , sedangkan Standard, sebaliknya dide fi nisikan sebagai “ the attempt to enforce those policies more di- rectly ”. Selanjutnya, perbedaan antara Rules dan Standard adalah efeknya. Rules mem- batasi diskresi dari pembuat kebijakan dalam menentukan “ if a predetermined set of facts exist ”, sedangkan Standard “ are more inclu- sive about the particular facts the decision- maker can consider based on the individual- ized circumstances of the case ” 6 .
Dari pengertian diatas, Asas Praduga Tidak Bersalah dapat dikategorikan sebagai sebuah Standard . Sebagai sebuah Standard , Asas Praduga Tidak Bersalah memang memi- liki tujuan baik moral dan politik. Ada alasan mendasar mengapa seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana harus diang- gap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi di dalam menerap- kan sebuah Standard , diperlukan seperangkat aturan (rules) untuk menjamin kepastian hu- kum dari sebuah asas, yang disebut Standard .
Sebagai standard , asas praduga tidak bersalah ditujukan untuk menjamin agar
5  Larry Alexander, Incomplete Theorizing: A Re- view Essay of Cass R. Sunstein’s Legal Reason- ing and Political Conflict, 72 Notre Dame L. Rev.
(1997), 531-541.
6  Sullivan, supra note 56, at 58–59 (asserting that a standard allows for consideration of all facts); Sunstein, supra note 56, at 965
sistem peradilan pidana, sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dapat benar-benar men- capai tujuannya dengan cara menganggap ses- eorang tidak bersalah sampai ada putusan pen- gadilan. Pada titik inilah, Asas Praduga Tidak Bersalah akan menemukan sifat dua sisinya, yaitu sebagai pelindung dari kebebasan indi- vidu, dan disisi lain sebagai petunjuk untuk pejabat yang berwenang dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini secara spesi fi k dapat digambarkan melalui ide pokok dan rasion- alisasi Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai pelindung dari terjadinya tuduhan yang salah ( wrongful conviction), perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan oleh negara ( protection from state abuse), dan perlakuan standar dan pola pikir pejabat publik (stan- dard for treatment and mindset for public of- fi cials).
Pertama, sebagai pelindung dari terjadin- ya Wrongful conviction. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam peranannya ini setidaknya berkaitan dengan dua asas penting lain. Per- tama adalah terkait in dubio proreo (terdakwa tidak dapat dihukum ketika ada keraguan- raguan yang nyata akan kesalahannya) yang berkaitan dengan ukuran membuktikan kes- alahan tertuduh, dan kedua terkait beban pe- nuntut umum selaku negara untuk membuk- tikan kesalahan si tertuduh. In dubio pro reo dan beban pembuktian pada penuntut umum ini.
Kedua, Asas Praduga Tidak Bersalah ber- fungsi sebagai pelindung dari kesewenang- wenangan tindakan negara ( State Intrusive Action). Dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dihindari bahwa untuk mencapai tujuan- nya, Negara perlu melakukan berbagai tinda- kan yang bersifat memaksa kepada individu. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam konteks ini berupaya untuk menekan Negara agar
tidak mengambil tindakan yang mengisyarat- kan kesalahan seseorang. Weigend berpenda- pat bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah ber- sifat penyeimbang atas kekuatan Negara guna semaksimal mungkin menjaga agar tindakan- nya tidak sampai membawa resiko individual berupa stigma kesalahan terhadap seseorang, seperti misalkan tindakan penahanan yang di- anggap dapat memberikan individualized sus- picion atas kesalahan seseorang. Pentingnya menjaga kebebasan individu dari kekuasaan negara juga dikemukakan oleh Beccaria yang mengatakan bahwa Asas Praduga Tidak Ber- salah secara spesi fi k bertujuan untuk mence- gah adanya tindakan penyiksaan dari penegak hukum dan perlakuan yang lebih baik kepada seseorang yang dikenakan penahanan pra-per- sidangan. Beberapa penulis juga memandang Asas Praduga Tidak Bersalah dalam konteks ini sebagai suatu upaya untuk mengingatkan pejabat berwenang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat diperbaiki atau irreparable action 7 .
Ketiga, Asas Praduga Tidak Bersalah se- bagai prinsip dasar untuk dilaksanakannya hak tersangka untuk diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah. Corsten and Borgers ber- pendapat bahwa rasionalisasi Asas Praduga Tidak Bersalahdalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk aturan turunan berupa kewa- jiban pengadilan untuk menyediakan kesem- patan bagi tersangka untuk dapat mengemu- kakan apa yang ia rasa perlu, dan pengadilan berkewajiban untuk memperhatikannya. Den- gan kata lain, Asas Praduga Tidak Bersalah membuka ruang bagi pihak tersangka untuk menguji pelaksanaan hak-hak prosedural.
7  Corstens/Borgers 2014, supra note 11, pp. 46-47, menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah juga menyangkut soal penahanan yang harus dibedakan antara pretrial detention dan post trial Stevens 2009, supra note 2
Salah satu bahaya laten yang mengancam eksistensi Asas Praduga Tidak Bersalah ada- lah paradigma yang terbangun dari rangkaian tindakan aparat penegak hukum sepanjang proses Preliminary Investigation dan dikait- kan dengan “pengalaman” aparat penegak hukum atas kasus-kasus atau situasi sejenis, yang pada akhirnya membentuk paradigma aparat penegak hukum akan adanya kesalahan si tersangka/terdakwa.
Akan tetapi, sebagai sebuah standar, ide- ide pokok tersebut diatas masih bersifat ab- strak dan untuk konkritisasinya masih diperlu- kan aturan yang lebih konkrit. Pengertian dan tujuan dari asas tersebut ternyata tidak jarang bertentangan dengan upaya pelaksanaannya.
Di dalam hukum positif di Indonesia, asas praduga tidak bersalah masih merupakan sebuah standard yang abstrak. KUHAP, mela- lui penjelasan umum butir ke huruf c menya- takan:
Setiap orang yang disangka, ditangkap, di- tahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak ber- salah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kemudian UU 48 tahun 2009 di dalam pasal 8 mengenai Kekuasaan Kehakiman me- nyatakan bahwa:
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditah- an, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadi- lan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalah- annya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kedua pengaturan ini menciptakan sebuah standard, dimana dengan jelas bahwa setiap tersangka wajib dianggap tidak bersalah sebe- lum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, di dalamnya tidak
diatur mengenai bagaimana konkretnya untuk menganggap orang itu tidak bersalah, ketika tugas utama negara melalui aparatur penegak hukum adalah mengumpulkan bukti-bukti permulaan untuk menetapkan tersangka dan membuktikan serta meyakinkan hakim bahwa benar seseorang telah bersalah?
Pertentangan yang timbul juga bersifat multidimensional berupa pertentangan yang terkandung dalam pelaksanaan kewenangan terkait prosedur hukum acara pidana, baik pada tahap sebelum pengadilan, pada saat pengadilan, dan juga terkait pada hal-hal di- luar prosedur peradilan yang tidak dapat dipi- sahkan dari rangkaian proses tersebut, sep- erti misalkan pernyataan-pernyataan dan atau tindakan-tindakan dari aparatur penegak hu- kum.
Pertentangan Asas Praduga Tidak Ber- salahdalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tidak adanya kejelasan mengenai bagaimana implementasi konkret asas tersebut. Konk- ritisasi dari Asas Praduga Tidak Bersalah ini menjadi poin penting karena terdapat keber- agaman terkait pandangan dan praktik pera- dilan itu sendiri. Di Amerika Serikat, mela- lui Modern Federal Jury Instruction , diatur bahwa PI sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dan oleh kar- enanya harus dibebaskan 8 . Dengan kata lain tanpa memperhitungkan bukti bukti yang dimiliki oleh penuntut umum, sepanjang Juri merasa terdakwa tidak bersalah, sekalipun tanpa dasar yang jelas selain dari keyakinan- nya atas tidak bersalahnya si terdakwa, maka juri dapat memutus bebas. Ketentuan ini akh- irnya dikesampingkan oleh US Supreme Court karena dianggap terlalu memberikan kemuda-
8  Dalam Model Jury Instruction tersebut dikatakan bahwa “ The presumption of innocence alone may be sufficient to raise a reasonable doubt and to require the acquittal of a defendant ”
han bagi terdakwa 9 .
Supreme Court pada tahun 1979 me- nyebutkan bahwa Asas Praduga Tidak Ber- salah adalah mekanisme yang dipakai untuk melokalisir beban pembuktian sepanjang pros- es pidana, mengalokasikan beban pembuktian dan pengingat bagi Juri bahwa kesalahan se- orang terdakwa didasarkan pada bukti yang dikemukakan dipengadilan, bukan hanya dari kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari fak- ta terkait penahanan, penuntutan, atau hal lain yang tidak berkaitan dengan bukti di persidan- gan. US Supreme Court kemudian membuat batasan sekaligus pembeda antara Asas Pra- duga Tidak Bersalah dan adanya Reasonable Suspicion dalam konteks tindakan seperti pe- nahanan dan penggeledahan dalam pre-trial . Negara yang melakukan tindakan penahanan bukan berarti melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah dan tidak dibebankan kewajiban un- tuk membuktikan Guilt Beyond Reasonable Doubt, sepanjang terdapat alasan yang masuk akal untuk melakukan tindakan tersebut.
Dalam Common Law System , bahasan menarik mengenai dikotomi Asas Praduga Tidak Bersalah terletak pada penempatan- nya dalam diskursus apakah harus dimaknai sebagai Material Innocence , dalam artian seseorang sama sekali tidak melakukan tin- dak pidana yang dituduhkan, atau Probatory Innocence , dalam artian tidak bersalahnya seseorang semata-mata karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar minimum pembuktian. 10 Dalam sistem hukum ini Juror ,
9  STAR-0-3 Modern Federal Jury Instructions–
Criminal P 3.02. Interestingly, the Supreme Court has seemingly overruled that idea that the PI alone is sufficient to acquit a defendant. See United States v. Ibara-Alcarez, 830 F.2d 968 (9th Cir. 1987).
10 Larry Laudan. The Presumption of Innocence: Material or Probatory. Cambridge University Press, 349-351
selaku pihak yang menguji kebenaran fakta, pada dasarnya menginginkan Asas Praduga Tidak Bersalah dimaknai sebagai Material Innocence . Akan tetapi pada faktanya, mate- rial innocence nyaris tidak mungkin terjadi apabila mengacu pada fakta bahwa seorang terdakwa sebelum dihadapkan di muka Juri hanya diberikan kesempatan untuk menyata- kan dirinya Guilty, atau Not Guilty . Dengan kata lain, maksud dari Material Innocence tersebut secara faktual terdegradasi menjadi sebatas Probatory Innocence .
Lebih mendalam dalam melihat keselu- ruhan proses persidangan di Common Law System , pola pikir juri yang dihadapkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum semakin mengarah pada Probatory in- nocence . Juri dalam praktiknya sebatas dim- inta untuk menilai apakah bukti yang diajukan telah terpenuhi atau tidaknya standar pembuk- tian. Ada perbedaan tipis namun fundamental dalam pola pikir Juri dalam menilai fakta di persidangan. Idealnya, seperti yang telah dis- inggung sebelumnya, Juri harus menempat- kan dirinya dalam melihat seorang terdakwa sebagai seseorang yang Material Innocence , dan tanggung jawab penuntut umum untuk merubah keyakinan para juri terhadap terdak- wa, dari seseorang yang material innocence , menjadi material guilty .
Lain pula halnya dengan pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah di Republik Tiongkok. Seiring dengan perkembangan kul- tur dan ideologi masyarakat Tiongkok, Asas Praduga Tidak Bersalah yang mulai dikenal pada pertengahan tahun 1950, awalnya diang- gap sebagai prinsip yang bersifat “terlalu ke- barat-baratan” dan dirasa tidak cocok dengan masyarakat sosialis Tiongkok. 11 Lebih jauh,
11 Timothy A. Gelatt, The People’s Republic of China and the Presumption of Innocence, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 73: 308
penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah han- ya dianggap sebagai upaya membuang-buang waktu, karena banyaknya norma prosedural yang harus diikuti. Asas Praduga Tidak Ber- salah di Tiongkok diterapkan secara terbatas terutama dalam tahap pre-trial .Tiongkok be- ranggapan bahwa pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah secara maksimal, khususnya memberikan ruang untuk membela diri sejak awal proses penyidikan, akan mengakibatkan kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pi- dana. 12 Terkait pandangan ini, para jurist di Tiongkok beranggapan bahwa hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai dan pandan- gan yang tertanam dalam masyarakat Tiong- kok terkait sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat, dan oleh karenanya setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memiliki kecend- erungan untuk diasumsikan bersalah diband- ingkan tidak bersalah. 13
Gambaran diatas menjelaskan bagaima- na terdapat paradoks dalam Asas Praduga Tidak Bersalah . Maksud dan tujuan dari asas tersebut, nyatanya mengalami pertentangan- pertentangan dalam pelaksanaannya. Akibat- nya, asas ini seolah hanya menjadi pengu- langan dari kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dan prinsip pemenuhan standar pembuktian, tanpa benar-benar mampu meny- entuh tujuan dari asas itu sendiri. Asas Pra- duga Tidak Bersalah hanya dipandang sebagai kewajiban “prosedural”.
Fenomena ini sedikit banyak dipengar- uhi oleh dorongan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah diperlukan untuk dibatasi sedemiki- an rupa karena dampak yang mungkin dit- imbulkan berupa berupa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Penafsiran norma 12 Ibid, 310 13 Ibid, 307-309
yang terbatas ( Limited normative meaning) dari Asas Praduga Tidak Bersalah inilah yang dirasa oleh sebagian penulis merupakan ben- tuk toleransi atas de fi sitnya peran dan fungsi Asas Praduga Tidak Bersalah. 14
Situasi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai perkembangan dalam sistem pera- dilan pidana. Tingginya tuntutan masyarakat akan adanya pemidanaan dalam proses pera- dilan dan keinginan masyarakat agar crimi- nal justice system lebih memperhatikan ke- inginan publik menjadi beberapa faktor yang melemahkan Asas Praduga Tidak Bersalah . Perkembangan tersebut sedikit banyak meng- geser pandangan dan penerapan dari PI teru- tama terkait penekanan perlindungan terhadap terdakwa yang dianggap “ traditional criminal procedure ”, sedangkan kebutuhan masyarakat saat ini lebih menginginkan penekanan ke- pada perlindungan korban 15 . Beberapa contoh dan uraian diatas, pada akhirnya menunjuk- kan bahwa paradoksikal dalam memaknai dan mengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah, berkaitan erat dengan adanya per- tentangan antara individual interest dan state interest yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan asas tersebut.
14 Stumer 2010, supra note 2: 52-87; cf. R. Glover,
Review of A. Stumer, ‘The Presumption of In- nocence: Evidential and Human Rights Perspec- tives’, (2011) 15 The International Journal of Evidence and Proof, no. 1: 89-92; L. Campbell, ‘Criminal labels, the European Convention on Human Rights and the Presumption of Inno- cence’, (2013) 76 The Modern Law Review, no. 4: 681-691; T. Weigend, ‘There is Only One Pre- sumption of Innocence’, (2013) 42 Netherlands Journal of Legal Philosophy, no. 3: 193-204. Cf. footnote 46, infra.
15 J. Hruschka, ‘Die Unschuldsvermutung in der Rechtsphilosophie der Aufklärung’, (2000) 112 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen- schaft, no. 2: 285-300

## Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Di Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pada bagian penjelasan umum angka 3 hu- ruf c secara eksplisit mengakui Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai salah satu asas yang mendasari sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana yang dijelaskan di atas.
Selain itu, Indonesia juga mengakui Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling dasar sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa :
Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan di- tuntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan pera- turan perundang-undangan.
Dua ketentuan diatas secara umum su- dah sejalan dengan pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah yang diakui secara universal dalam International Covenant on Civil and
Political Rights yang dirati fi kasi melalui UU no 12 tahun 2005. Untuk melihat bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah di In- donesia, maka perlu dilihat melalui norma- norma operasional ( rules ) yang ada di dalam hukum positif di Indonesia. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah norma-norma operasional yang ada di dalam hukum positif di Indonesia sudah memenuhi tujuan peng- aturan dari asas praduga tidak bersalah.
Penulis akan mencoba melihat melalui tahapan-tahapan peradilan. Dimulai ketika seseorang menyandang status tersangka dan terdakwa. Secara eksplisit, Pasal 66 KU- HAP mengatur “tersangka atau terdakwa
tidak dibebani kewajiban pembuktian” . Pada bagian penjelasan disebutkan “ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”” . Dari uraian ketentuan diatas da- pat ditarik poin inti dari Asas Praduga Tidak Bersalahberupa (1) adanya pengakuan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai asas dalam sistem peradilan pidana, (2) Asas Praduga Tidak Bersalah mulai berlaku sejak ditetap- kannya seseorang sebagai tersangka, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (3) Asas Praduga Tidak Bersalah dibatasi seolah-olah hanya pada beban pem- buktian atas kesalahan terdakwa.
Pengakuan adanya Asas Praduga Tidak Bersalah sejak awal ditetapkannya seseorang sebagai tersangka sekilas sejalan dengan tu- juan dari asas tersebut. Akan tetapi, bila dicer- mati secara mendalam terdapat perbedaan fundamental. Sebelum membahas ketentuan dalam Pasal 66 yang secara eksplisit mem- batasi makna Asas Praduga Tidak Bersalah sebatas Burden of Proof , terlebih dahulu akan dibahas terkait penjelasan umum mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah , khususnya sepanjang frasa “setiap orang yang disang- ka...”. Frasa ini secara implisit menempatkan Asas Praduga Tidak Bersalah tidak secara me- nyeluruh dalam fase pre-trial . Proses ditetap- kannya seseorang sebagai tersangka adalah berada di pertengahan atau bahkan akhir dari proses pre-trial .
Proses awal dari hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari tindakan aparat pen- egak hukum dalam menilai suatu peristiwa apakah merupakan suatu tindak pidana, atau bukan. Apabila penegak hukum berpendapat bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tin- dak pidana, maka dimulailah tahap penyidi- kan. Tahap penyidikan dide fi nisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam meng- umpulkan bukti-bukti guna membuat terang
suatu tindak pidana dan menemukan tersang- kanya. Asas praduga tidak bersalah semesti- nya sudah dimulai dari dimulainya tahap pe- nyidikan, bukan pada saat adanya penetapan tersangka.
Makna implisit dari penjelasan umum yang belum maksimal dalam memanifesta- sikan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam KUHAP secara normatif bisa jadi menjadi penyebab atas pelanggaran-pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah . Pada tahun 2005 ditemukan bahwa 81.1% tersangka mengala- mi penyiksaan guna memperoleh pengakuan dalam tahap penyidikan. 16 Tingginya angka penyiksaan ini tentu secara paralel meng- gambarkan tingginya angka pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah . Meskipun bukan satu-satunya faktor penyebab tingginya angka penyiksaan, namun tentu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah tidak benar-benar mampu mencapai tujuannya. Uraian di atas membuktikan bah- wa terdapat gap antara teori dan praktik yang disebabkan oleh belum maksimalnya aturan operasional terkait Asas Praduga Tidak Ber- salah .
Bila diperhatikan lebih seksama, pen- jelasan umum terkait Asas Praduga Tidak Bersalah bertentangan dengan aturan dalam Pasal 66 KUHAP. Dalam penjelasan umum, cakupan Asas Praduga Tidak Bersalah lebih luas dibanding dengan ketentuan dalam Pasal 66. Disebutkannya proses yang terjadi dalam tahap pra ajudikasi atau pre-trial berupa pen- etapan tersangka, penahanan dan penuntutan semestinya membuka peluang implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah secara lebih maksimal, akan tetapi Pasal 66 KUHAP jus-
16 Penelitian LBH Jakarta, Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survei Penyiksaan di Rumah Tahanan di Wilayah Jabodetabek. Jakarta: LBH Jakarta, 2008.
tru sebaliknya mengunci kesempatan tersebut dengan melokalisir Asas Praduga Tidak Ber- salah sebatas di dalam wilayah beban pem- buktian.
Selanjutnya, sekalipun dengan asumsi bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah telah dimulai sejak awal tahap penyidikan, dan den- gan mengenyampingkan norma dalam Pasal 66 KUHAP yang secara jelas membatasi pen- erapan Asas Praduga Tidak Bersalah, apabila ditelusuri lebih lanjut, aturan operasional da- lam sistem peradilan pidana di Indonesia jelas masih belum secara efektif memanifestasikan Asas Praduga Tidak Bersalah . Dengan meng- gunakan ukuran dari William Laufer diatas, satu persatu akan dibahas terkait aturan op- erasional dalam sistem peradilan pidana Indo- nesia yang berkaitan.
Di dalam KUHAP, asas praduga tidak bersalah tidak diterjemahkan di dalam level operasional ( rules ) selain dari dalam pasal 66. Oleh karena itu, disini penulis mencoba menganalisa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia melalui perbandingan prinsip-prinsip umum di dalam hukum acara pidana internasional yang menjadi bentuk konkret (rules) yang berasal dari Asas Pra- duga Tidak Bersalah.
Selain dari penetapan tersangka yang te- lah disinggung diatas, selanjutnya akan diba- has terkait ketentuan mengenai hak untuk diam ( Right to Remain Silent) sebagai bagian dari Asas Praduga Tidak Bersalah. KUHAP tidak secara eksplisit mengatur hak seorang tersangka untuk tetap diam. Meskipun secara a contrario juga tidak ada kewajiban untuk memberikan keterangan. 17 Akan tetapi den-
17 Ketentuan dalam Pasal 117 KUHAP mengatur mengenai pemberian keterangan tersangka da- lam Penyidikan, yang tidak mewajibkan tersang- ka memberikan keterangan, dan juga tidak den- gan tegas memberikan tersangka hak untuk tetap
gan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan seorang terdakwa di persidangan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup digunakan un- tuk membuktikan bahwa ia bersalah melaku- kan perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain, terdakwa dapat memberikan keterangan bagi kepentingan pembuktiannya, baik berupa penjelasannya ataupun sanggahan atas tudu- han yang ditujukan kepadanya. Ketentuan-ke- tentuan ini setidaknya sejalan dengan prinsip burden of proof yang berada ditangan penun- tut umum.
Memang dalam proses peradilan pidana Indonesia dikenal mekanisme Praperadilan, yang dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan, dan juga sah atau tidaknya penetapan tersangka. Akan tetapi mekanisme tersebut menjadi tidak efek- tif karena tidak terbukanya akses terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh penuntut umum sebagai dasar melakukan tindakan-tindakan tersebut. Contohnya, dalam hal pengujian atas penggeledahan dan penyitaan, tersangka han- ya dapat menguji keabsahan tindakan tersebut sepanjang penggeledahan dan penyitaan di- lakukan terhadap si tersangka, padahal bukti- bukti yang digunakan untuk memberatkannya bisa saja diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan terhadap pihak lain, yang bisa jadi pelaksanaannya dilakukan secara sewenang- wenang, namun tersangka tidak memiliki le- gal standing untuk meminta pengujian atas keabsahan tindakan tersebut.
Kemudian terkait dengan hak untuk men- guji keterangan saksi-saksi yang memberat- kan ( Confront Adverse Witness) . Tersangka hanya dapat menguji keterangan saksi yang memberatkannya pada saat perkara sudah
diam.
memasuki proses persidangan. Dalam tahap penyidikan, tersangka bahkan tidak memi- liki akses untuk mengetahui saksi-saksi yang memberatkannya, terlebih lagi untuk meng- konfrontir keterangan saksi-saksi tersebut. Mekanisme konfrontasi dimungkinkan dalam tahap penyidikan, akan tetapi dalam konteks kepentingan pemeriksaan, dengan kata lain untuk kepentingan penuntut umum, bukan untuk keuntungan si tersangka.
Terakhir, mengenai hak untuk mendap- atkan bantuan hukum. Sebelum membahas bantuan hukum yang efektif, perlu ditekankan bahwa KUHAP bahkan membatasi kewajiban- nya dalam memberikan akses bantuan hukum kepada Tersangka. KUHAP hanya mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk me- nyediakan bantuan hukum bagi tersangka, namun terbatas pada mereka yang terancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih 18 .
Uraian diatas adalah uraian terkait imple- mentasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam ruang lingkup proses peradilan. Seperti yang sempat disinggung dalam bab sebelumnya, Asas Praduga Tidak Bersalah tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan itu sendiri, melainkan juga dengan hal-hal lain di luar proses yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, seperti halnya pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan terhadap seseorang yang dilakukan oleh seorang aparatur pen- egak hukum yang sering kali, mengatasnama- kan “kepentingan negara” dalam segala tin- dakannya. Di dalam level ini, penerapan asas praduga tidak bersalah yang melekat kepada individu, akan bersinggungan dengan kepent- ingan negara (common good) .
Di Indonesia salah satu aturan yang
berkenaan dengan pernyataan aparat penegak hukum terkait proses tindak pidana terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Re- publik Indonesia. Dalam peraturan ini, diatur bahwa penyidik di antaranya dilarang un- tuk mengungkap identitas tersangka, modus operandi tindak pidana, motif dilakukannya tindak pidana dan jaringan pelaku tindak pi- dana. 19 Sekilas, aturan ini tampak relevan dengan implementasi Asas Praduga Tidak Bersalahdan bertujuan untuk melindungi hak individu, akan tetapi kenyataannya, aturan ini justru dibentuk bukan didasarkan pada atau sebagai bentuk pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah, melainkan semata-mata un- tuk tujuan kepentingan berhasilnya proses pe- nyidikan, untuk kepentingan negara atau yang lebih dikenal dengan istilah common good. 20 Seakan-akan, aparatur penegak hukum ingin menunjukkan bahwa hukum sedang ditegak- kan ( justice is being done ).
Seringkali kita disuguhkan, konferensi pers dengan tersangka tindak pidana, yang mengungkap identitas tersangka, motif walau- pun belum ada pernyatan bersalah dari penga- dilan.
Hal menarik lainnya untuk diperhatikan adalah, sekalipun aturan terkait pembatasan
19 Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.
20  Larangan informasi dalam pasal 7 Perkap Nomor 21 Tahun 2011 dikarenakan dianggap informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan, mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tin- dak pidana, mengungkap data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pence- gahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan atau keluarganya dan membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penyidik polri.
informasi tersebut tidak secara langsung di- tujukan sebagai penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, namun disatu sisi dapat dika- takan memuat substansi Asas Praduga Tidak Bersalah. Akan tetapi kenyataanya, penyidik dalam praktik sehari-hari juga seringkali me- langgar ketentutan-ketentuan tersebut. Ada- lah hal yang lazim ditemukan di Indonesia, penyidik memberikan pernyataan-pernyataan kepada publik terkait proses tindak pidana baik secara eksplisit maupun implisit terkait dengan identitas saksi, barang bukti dan ter- sangka, modus dan motif tindak pidana, serta jaringan pelaku tindak pidana.
Dari uraian-uraian terkait pengaturan op- erasional dari Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia dengan ukuran beberapa meka- nisme teknis dalam proses peradilan pidana diatas, dapat dilihat bahwa memang terdapat permasalahan dalam memaknai Asas Pradu- ga Tidak Bersalahdan menurunkannya da- lam bentuk aturan operasional. Asas Praduga Tidak Bersalahselain masih dimaknai secara sempit sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, ternyata juga tidak menjadi es- ensi pada mekanisme-mekanisme lain dalam proses peradilan yang sebenarnya berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah , sehing- ga nilai dari Asas Praduga Tidak Bersalah itu sendiri mengalami de fi sit dari tujuan hukum dibentuknya asas tersebut.

## Perbandingan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Berbagai Negara

## Amerika Serikat
Argumen terkait penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah diperkuat dengan kenyataan bahwa terdapat keberagaman pelaksanaan asas tersebut. Suatu studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Asas Praduga Tidak
Bersalah adalah salah satu asas yang paling seringkali tidak dipahami secara tepat. Pada tahun 1991, National Jury Project merilis ha- sil survey berupa 46.1% dari potensial juror beranggapan bahwa apabila seseorang diadili di pengadilan maka orang tersebut kemungki- nan bersalah melakukan suatu tindak pidana. 21 Di California, 48% potential juror bahkan tidak memahami bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. 22
Salah satu contoh kasus di Amerika yang berkaitan erat dengan Asas Praduga Tidak Ber- salah adalah kasus O.J.Simpson, yang pada masanya merupakan salah satu kasus yang mendapat perhatian besar dari publik.Simpson merupakan seorang aktor terkenal dan mantan atlet football yang dituduh melakukan pem- bunuhan terhadap istrinya pada 12 Juni 1994. Simpson yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menjadi orang yang diduga kuat mem- bunuh istrinya. Bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi berupa adanya darah di mobil yang terparkir di depan kediamannya, ditemukan- nya sarung tangan di tempat kejadian perkara yang mirip dengan yang ditemukan di luar ru- mah Simpson, yang di kemudian hari kedua bukti tersebut menunjukkan ada keterkaitan Simpson dalam pembunuhan tersebut. 23 Ka- sus O.J.Simpson, yang pada akhirnya dinya- takan tidak bersalah, adalah salah satu contoh kasus dari tidak efektifnya pelaksanaan asas praduga tidak bersalah. Kecenderungan pe- nyidik untuk menduga O.J Simpson sebagai
21 Hiroshi Fukurai, University of California. Is the O.J. Simpson Verdict and Example of Jury Nulli- fication? Jury Verdicts, Legal Concepts, and Jury Performance in a Racially Sensitive Criminal Case: 4. 22 Ibid.
23 Dr. Scott Christianson, Case Study:OJ Simpson
From Bodies of Evidence
pelaku pembunuhan tidak dapat dilepaskan dari “ track record ” nya sebagai mantan pelaku domestic violence dan bias rasial kepadanya sebagai orang kulit hitam. 24
Pandangan bahwa keberagaman pelak- sanaan Asas Praduga Tidak Bersalah yang disebabkan oleh adanya hal-hal yang bersifat bias juga dapat dilihat dalam sistem peradi- lan pidana di Meksiko berupa penyesuaian kebijakan sistem peradilan pidana untuk me- menuhi kebutuhan public safety . Tingginya angka kriminalitas mendorong negara untuk “mengefektifkan” proses peradilan yang ada, yang salah satunya berupa perubahan aturan terkait penahanan prapersidangan dan mekan- isme penangguhannya. Dalam aturan tersebut, diatur salah satunya bahwa orang yang memi- liki rekam jejak melakukan tindak pidana tidak diijinkan untuk mendapatkan penanggu- han penahanan. 25 Kecenderungan untuk men- gutamakan public safety berdampak langsung pada tingginya angka penahanan dengan da- lih menjaga keamanan, mengurangi kemung- kinan terjadinya tindak pidana dan sebagai alat untuk “menghentikan” orang-orang yang berbahaya. 26 Ketentuan ini tentu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Asas Pradu- ga Tidak Bersalah yang salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan treatment dari aparat penegak hukum layaknya orang yang tidak bersalah, atau dengan kata lain, membi- arkan terderogasinya nilai perlindungan indi- vidu dengan alasan kepentingan publik.
Fenomena lain yang berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah adalah dalam
24 OJ Simpson Case. Criminal Investigation. Case Study: Physical Evidence
25 Aguilar Garcia: Presumptionof Innocence and Public Safety, 3.
26  Angka penahanan di Meksiko meningkat 20 pers- en sejak 2005 sampai Juni 2014. Aguilar Garcia
kaitannya dengan beban pembuktian kepada seseorang yang diduga memiliki properti yang diperoleh secara melawan hukum untuk mem- buktikan bahwa propertinya diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini memungkink- an dilakukannya perampasan atas aset sese- orang yang tidak terbukti melakukan tindakan pidana. 27 Di Australia dan Kanada contohnya, membentuk kebijakan ini atas dasar kesulitan- kesulitan yang dialami oleh penuntut umum dalam membuktikan kesalahan seseorang dan melakukan perampasan aset. 28 Ketentuan ini tentu juga bentuk penegasian atas elemen dari Asas Praduga Tidak Bersalah berupa burden of proof yang seharusnya berada pada negara. Di Inggris dan Wales, pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalahyang diantaranya bertujuan untuk melindungi seseorang dari wrongful conviction , nyatanya juga sulit ter- laksana. Hal ini disebabkan oleh aturan hu- kum yang ada membuka besar kemungkinan untuk terlanggaranya asas tersebut berupa lemah dan permisifnya pengaturan mengenai rules of evidence. 29

## Uni Eropa
Salah satu perkembangan terbaru terkait dengan penerapan Asas Praduga Tidak Ber- salahyang dapat dijadikan sebagai contoh adalah melalui dibentuknya European Union Directive pada bulan Maret 2016 yang berisi aturan standar minimal dari Asas Praduga Tidak Bersalah dalam ruang lingkup Uni Ero-
27 Anthony Gray, Constitutionally Protecting the Presumption of Innocence, The University of Tasmania Law Review Vol 31 No 1 (2012): 135 28 Ibid, 136 & 152
29 Michael Naughton, How the Presumption of Innocence Renders the innocent vulnerable to wrongful convictions. Irish Journal of Legal Studies: 53
pa. 30 Uni Eropa dapat dijadikan contoh ba- gaimana suatu standard diterjemahkan dalam bentuk konkret melalui norma-norma opera- sional (rules) .
Dalam EU Directive ini, diatur hal-hal secara konkret, di dalam level operasional di- antaranya berupa keberlakuan asas praduga tidak bersalah sejak awal dimulainya proses peradilan, larangan pernyataan dari public of fi cials yang dapat mere fl eksikan opini atas kesalahan seseorang kepada publik, kewa- jiban menyediakan akses untuk membela diri, beban pembuktian, hak untuk tetap diam dan non-self incrimination , hingga larangan untuk mempresentasikan tersangka dalam kondisi tertentu, seperti diborgol dan dirantai, yang dapat mengarahkan pada opini bahwa ia ber- salah. 31
Dalam EU Directive ini, dapat dilihat bahwa terdapat upaya untuk memaknai Asas Praduga Tidak Bersalah secara menyeluruh, baik dalam keseluruhan proses peradilan, dan tindakan-tindakan yang berkaitan diluar pera- dilan.
Dengan mengacu pada permasalahan yang penulis telah coba identi fi kasi dan me- lihat contoh dari EU Directive tersebut, penu- lis berpandangan bahwa sebelum membuat aturan turunan dari Asas Praduga Tidak Ber- salah, harus terlebih dahulu dipahami bahwa asas tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Individu. Kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan, semestinya tidak dapat dijadikan dasar untuk menderoga- si nilai dari maksud dan tujuan Asas Praduga Tidak Bersalah .
30 EU Directive 2016/343 of the European Parlia- ment and of the Council of 9 March 2016 on the strengthening of certain aspects of the presump- tion of innocent and of the right to be present at the trial in criminal proceedings 31 EU Directive article: 11-30
Asas Praduga Tidak Bersalah ini harus diartikan sebagai asas yang paling dasar un- tuk memberikan proteksi kepada orang yang tidak bersalah. Karena adalah suatu kejaha- tan besar, apabila negara dengan kekuasaan- nya salah dalam menghukum seseorang. Oleh karena itu, tujuan dari dibentuknya Asas Pra- duga Tidak Bersalah ini adalah untuk tujuan individu, dalam hal melindungi orang yang tidak bersalah ketika dihadapkan pada proses peradilan. Asas ini tidak dapat ditafsirkan lain, karena asas ini menciptakan suatu standard , dimana standard itu adalah proteksi terhadap hak individu dari kekuasaan negara yang da- pat melanggar hak individu seseorang (state intrusive action) . Apabila dalam rangka men- capai standar tersebut ternyata juga memberi- kan perlindungan bagi orang yang nantinya terbukti bersalah atapun ternyata memberi- kan dampak penegakan hukum menjadi lebih rumit, maka hal tersebut haruslah dianggap sebagai konsekuensi dalam melindungi hak individu orang yang tidak bersalah (unavoid- able by product) . 32
Kedua, perlu dipahami pula bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari Asas Pra- duga Tidak Bersalah , diperlukan pemahaman secara menyeluruh, tidak lagi parsial dalam artian sebatas pada proses peradilan saja, atau bahkan hanya pada saat proses persidangan saja. Asas Praduga Tidak Bersalah jugaharus meliputi tindakan-tindakan di luar proses for- mal peradilan.
Sejalan dengan EU Directive , menurut ECHR dengan mengacu pada kasus-kasus di berbagai negara di Eropa, Presumption of Innocence juga harus diimplementasikan da- lam tahap persidangan dalam konteks proses peradilan, prejudicial statements , staments by
32 Akhil Reed Amar. The Future of Constitutional Criminal Procedure. Yale Law School Legal Scholarship Repository Vol.33 (1-1-1996): 1127
judicial authorities , statement by public of fi - cials, dan adverse press campaign. 33
Selanjutnya, sifat dari Asas Praduga Tidak Bersalah yang pada dasarnya juga bertujuan untuk pengingat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan menjaga mind-set untuk membuka kemungkinan bah- wa terdakwa tidak bersalah, sudah semestinya diimplementasikan dalam bentuk membuka ruang dialektis untuk menguji segala tindakan aparat penegak hukum baik dalam tahap pre- trial dan juga persidangan dengan benar-benar menerapkan prinsip equal arms antara penun- tut umum dan terdakwa. 34
Selanjutnya, untuk benar-benar dapat menerapkan Presumption of Innocence , ta- hap yang dapat dilakukan adalah merubah pola pikir aparat penegak hukum, khusus- nya pada tahap pretrial untuk segala tindakan yang memiliki kecenderungan presumption of guilt. 35
Kemudian, perbaikan juga harus me- nyasar pada pembuat kebijakan agar tidak mengorientasikan sistem peradilan pidana sebatas conviction rate melainkan dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri.

## Penutup
Berdasarkan uraian-uraian diatas, asas pradu- ga tidak bersalah di Indonesia masih merupak- an suatu asas hukum yang masih memerlukan
33 European Court Human Rights. Guide on Article
6 of the European Convention on Human Rights 36-40
34  The recent discussion that has arisen in the Neth- erlands in the wake of a number of miscarriages of justice that have come to light; see for example K. Rozemond, ‘ Slapende rechters, dwalende re- chtspsychologen en het hypothetische karakter van feitelijke oordelen ’, (2010) 39 Rechtsfilo- sofie en Rechtstheorie, no. 1, pp. 35-51. 35 Michael Naughton, Op. Cit, 53.
norma-norma operasional di dalam menca- pai tujuan asas tersebut. Penulis menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan suatu Standard yang mempunyai tujuan uta- ma melindungi hak individu seseorang yang menghadapi suatu proses pidana. Suatu asas, untuk mencapai tujuan utama tersebut, diper- lukan perangkat norma-norma operasional ( rules ) yang harus dituangkan di dalam hu- kum positif. Norma-norma operasional terse- but adalah suatu tahap aturan konkret, tentang bagaimana asas praduga tidak bersalah da- pat mencapai tujuan utamanya.Aturan-aturan konkret tersebut harus dituangkan di dalam setiap tahap peradilan, dimulai dari tahap per- tama ketika seseorang dijadikan tersangka, sampai jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketiadaan norma-norma operasional di dalam hukum positif di Indonesia inilah yang kemudian menjadikan asas praduga tidak ber- salah mengandung paradoks di dalam penger- tiannya. KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Hak Asasi Manusia hanya menjadikan asas praduga tidak bersalah sebuah Standard tanpa seperangkat Rules untuk mencapai tu- juannya. Sehingga, tidak heran banyak fenom- ena-fenomena seperti konferensi pers dengan tersangka kemudian publikasi langsung sidang pidana yang secara jelas sebenarnya melang- gar asas praduga tidak bersalah.
Sebagai rekomendasi peraturan dalam bagaimana menerapkan suatu asas praduga tidak bersalah ke dalam bentuk konkret, Uni Eropa melalui EU Directive mencoba men- jabarkan hal tersebut secara holistik, dengan membentuk suatu petunjuk khusus bagaimana menerjemahkan asas praduga tidak bersalah kedalam norma-norma operasional yang se- harusnya dijalankan oleh aparatur penegak hukum.
Hukum acara pidana pada dasarnya
bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat sekaligus. Setiap rangkaian pros- esnya haruslah sesuai dengan standar hak asasi manusia, termasuk di dalamnya berupa adanya perlindungan terhadap hak individu yang paling dasar berupa asas praduga tidak bersalah. Kepentingan masyarakat yang di- wakili oleh negara semestinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menderogasi hak individu, karena tanpa adanya perlindungan efektif terhadap individu, maka hukum pidana tidak dapat dikatakan telah mencapai tujuan- nya.

## Bibliography

## Journals
Alexander, Larry. “Incomplete Theorizing: A Review Essay of Cass R. Sunstein’s Legal Reasoning and Political Con fl ict”,
Notre Dame Law Review University of Notre Dame, 1997.
Christianson, Scott. “Case Study:OJ Simp- son”. Bodies of Evidence Dodson, Scott.“The Complexity of Jurisdic- tional Clarity.” Virginia Law Review 97, No. 1, 2011 Fukurai,Hiroshi.“Is the O.J. Simpson Verdict and Example of Jury Nulli fi cation? Jury Verdicts, Legal Concepts, and Jury Per- formance in a Racially Sensitive Crimi- nal Case.” International Journal Of Comparative And Applied Criminal Jus- tice Fall 22, No. 2, 1998.
Garcia, Ana Aguilar. “Presumption of Inno- cence and Public Safety: A Possible Dia- logue.” Stability: International Journal of Security & Development.
Gelatt, Timothy A. “The People’s Republic of China and the Presumption of Inno- cence.” Journal of Criminal Law and Criminology 73, Issue 1, 1982
Gray, Anthony. “Constitutionally Protecting the Presumption of Innocence.” The Uni- versity of Tasmania Law Review 31 No 1,2012
Hamilton, C. “The Presumption of Innocence in Irish Criminal Law: Recent Trends and Possible Explanations.” Irish Journal of Legal Studies , 2011
Jong, Ferry de and Lent, Leonie van. “The Presumption of Innocence as a Counter- factual Princilpe.” Utrecht Law Review
12, Issue 1, 2016
Laudan, Larry. “The Presumption of Inno- cence: Material or Probatory”. Legal
Theory Cambridge University Press 11,
Issue 4, 2005 Naughton, Michael. “How the Presumption of Innocence Renders The Innocent Vul- nerable To Wrongful Convictions.” Irish Journal of Legal Studie 2, Issue 1, Article 4
Weigend, T. “Assuming that the Defendant is not Guilty: The Presumption of Inno- cence in the German System of Criminal Justice.” Criminal Law and Philosophy, no. 2, 2014

## Books
LBH Jakarta , Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survei Penyiksaan di Rumah Tahanan di Wilayah Jabodetabek . Jakar- ta: LBH Jakarta, 2008.
Open Society. Presumption of Guilt: The Global Overuse of Pretrial Detention. Open Society Foundation, 2014

## Laws
EU Directive 2016/343 of the European Par- liament and of the Council of 9 March 2016 on The Strengthening Of Certain Aspects Of The Presumption Of Innocent And Of The Right To Be Present At The
Trial In Criminal Proceedings
Eropean Court Human Rights. Guide on Ar- ticle 6 of the European Convention on
Human Right.
Modern Federal Jury Instructions. Criminal
Procedure 3.02. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Ten- tang Sistem Informasi Penyidikan.