DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.303 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Legitimasi  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Ekologi  dan  Pembangunan Berkelanjutan di Aceh

## Fatahillah, Arnita, Nurarafah
Universitas Malikussaleh, Indonesia Email: fatahillah@unimal.ac.id , arnita@unimal.ac.id , nurarafah@unimal.ac.id
Article Information
Submitted: 28 November 2023 Accepted: 12 Desember 2023 Online  Publish: 13 Desember 2023

## Abstrak
Penelitian  ini  fokus  pada  tantangan  lingkungan  di  Aceh,  terutama  dalam  konteks pembangunan  berkelanjutan.  Dampak  deforestasi  dan  perubahan  iklim  global meningkatkan  tekanan  sosial  dan  ekonomi  di  Aceh,  menciptakan  dilema  antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis isu-isu lingkungan di Aceh dengan penekanan pada legitimasi hukum,  termasuk  dampak  deforestasi,  perubahan  iklim,  dan  pengelolaan  sumber daya alam. Penelitian ini juga mencari pendekatan hukum yang lebih efektif untuk melindungi ekologi Aceh. Metode penelitian mencakup studi pendahuluan, analisis peran hukum lingkungan, dan formulasi  strategi penguatan hukum  yang berkaitan dengan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB).  Data  diperoleh  dari  literatur,
dokumen  hukum,  studi  kasus,  dan  wawancara  dengan  pakar.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  undang-undang  perlindungan  lingkungan, implementasinya  di  Aceh  masih  kurang  efektif  karena  kurangnya  penerapan  dan penegakan  hukum  serta  konflik  kebijakan.  Penelitian  ini  menyoroti  kompleksitas konflik  antara  pembangunan  ekonomi  dan  perlindungan  lingkungan,  menekankan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif. Kesimpulan utama adalah adanya kesenjangan  antara  niat  legislatif  dan  realitas  penerapan  hukum  lingkungan  di Aceh.  Diperlukan  pendekatan  seimbang  yang  memungkinkan  pembangunan ekonomi  dan  pelestarian  lingkungan  berjalan  bersamaan,  serta  peningkatan kesadaran  lingkungan  di  masyarakat.  Pendekatan  terintegrasi,  adaptif,  dan kolaboratif  diperlukan  untuk  mengatasi  tantangan  lingkungan  di  Aceh  dan memastikan  keberlanjutan  ekosistem  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  jangka panjang.
Kata  Kunci : legitimasi  hukum,  hukum  lingkunga,  pembangunan berkelanjutan, deforestasi, perubahan iklim, ekologi

## Abstract
This  research  focuses  on  environmental  challenges  in  Aceh,  especially  in  the context of sustainable development. The impact of deforestation and global climate change  increases  social  and  economic  pressures  in  Aceh,  creating  a  dilemma between the exploitation of natural resources and environmental preservation. The main objective of the research is to analyze environmental issues in Aceh with an emphasis  on  legal  legitimacy,  including  the  impacts  of  deforestation,  climate change, and natural resource management. The research also seeks more effective legal approaches to protect Aceh's ecology. Research methods include preliminary studies,  analysis  of  the  role  of  environmental  law,  and  the  formulation  of  legal strengthening  strategies  related  to  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Data is  gathered  from  literature,  legal  documents,  case  studies,  and  interviews  with experts.  The  research  findings  indicate  that,  despite  existing  environmental protection laws, their implementation in Aceh is still less effective due to a lack of enforcement  and  policy  conflicts.  This  research  highlights  the  complexity  of conflicts  between  economic  development  and  environmental  protection,
emphasizing the need for a comprehensive legal approach. The main conclusion is the  existence  of  a  gap  between  legislative  intent  and  the  reality  of  environmental law  enforcement  in  Aceh.  A  balanced  approach  is  needed  to  enable  economic development  and  environmental  preservation  to  coexist,  along  with  increased environmental  awareness  in  the  community.  Integrated,  adaptive,  and collaborative  approaches  are  essential  to  address  environmental  challenges  in Aceh  and  ensure  the  long-term  sustainability  of  ecosystems  and  community  well- being.
Keywords: Legal legitimacy, Environmental law, Sustainable development, Deforestation, Climate change, Ecology

## Pendahuluan
Tantangan  lingkungan  dan  perubahan iklim  telah  memunculkan  urgensi  yang  semakin meningkat  dalam  konteks  modern.  Perkembangan  populasi  yang  cepat  dan  industrialisasi yang pesat, bersamaan dengan dampak perubahan iklim global, telah menghasilkan tantangan substansial terhadap keberlanjutan lingkungan di wilayah ini (Ehrhardt Martinez et al., 2002). Tantangan  ini  mencakup  upaya  pelestarian  yang  terancam  oleh  aktivitas  manusia,  termasuk pertambangan,  penebangan,  dan  perikanan,  yang  berdampak  signifikan  terhadap keanekaragaman hayati, hutan, dan sumber daya alam (Rahman & Azwir, 2018; Syamsidar et al.,  2019).  Dilema  ini  menyoroti  pentingnya  menjembatani  kesenjangan  antara  eksploitasi sumber  daya  alam  dan  kebutuhan  mendesak  untuk  pelestarian  lingkungan,  sejalan  dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Di satu sisi, sumber daya alam Aceh memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi  regional,  namun  di  sisi  lain,  eksploitasi  berlebihan  dari  sumber  daya  ini  telah menimbulkan masalah serius terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang  diakibatkan  oleh  eksploitasi,  ditambah  dengan  sikap  konsumerisme  masyarakat,  telah memperburuk  kondisi  lingkungan  (Ramlan  &  Fristikawati,  2018).  Salah  satu  sumber  utama masalah ini adalah pemberian izin untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan di wilayah hutan adat dan ekosistem yang dilindungi.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  mengakui  pentingnya pelestarian dengan menetapkan 22.549 hektar hutan leluhur di Aceh sebagai langkah proteksi hukum.  Namun,  pengakuan  ini  hanya  merupakan  sebagian  kecil  dari  total  144.497  hektar yang seharusnya diakui, menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan efektif untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan ekologi di Aceh (Jong, 2023).
Selain itu, masalah penegakan hukum yang lemah juga menjadi hambatan. Upaya untuk menghentikan  deforestasi  ilegal  atau  degradasi  hutan  sering  kali  terhambat  oleh  kurangnya penegakan  hukum  yang  tegas  (Luttrell  et  al.,  2012;  Nofyanza  et  al.,  2020).  Perlindungan hukum  yang  kuat  diperlukan  agar  pelanggar  hutan  dapat  dihentikan  dan  bertanggung  jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks hukum di Aceh, tantangan ini tidak hanya muncul dari implementasi regulasi, tetapi juga disebabkan oleh ketidakjelasan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, rencana untuk mengintegrasikan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ke dalam rencana  tata  guna  lahan  Aceh  sebagai  respons  terhadap  statusnya  sebagai  'area  strategis nasional',  meskipun  pada  dasarnya  merupakan  wilayah  konservasi  (Asnur  et  al.,  2014).  Hal ini mencerminkan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi.
Kasus deforestasi di TNGL telah menarik perhatian sebagai contoh yang mencolok dari konflik  antara  hukum  yang  ada  dan  usaha  pelestarian  lingkungan  di  Aceh.  Analisis  yang dilakukan  oleh  (Hargrave  &  Kis-Katos,  2013)  dalam  jurnal  " Environmental  and  Resource Economics "  mengungkapkan  peran  signifikan  faktor  ekonomi  dan  dinamika  sosial-politik dalam  kecenderungan  deforestasi  di  Indonesia.  Temuan  ini  menyoroti  pentingnya mengadopsi  pendekatan  multidimensi  dalam  pembuatan  kebijakan  lingkungan.    Pendekatan
ini  mencakup  tidak  hanya  pemberantasan  kegiatan  ilegal,  melainkan  juga  integrasi  aspek- aspek  sosial,  ekonomi,  ekologis,  dan  hukum  secara  komprehensif.  Tujuannya  adalah mencapai efektivitas maksimal dalam pelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di Aceh dan Indonesia.
Dalam rangka memperkuat praktik pelestarian dan berkelanjutan, diperlukan reformasi legislatif  menyeluruh  dan  penegakan  hukum  yang  ketat,  seperti  yang  diidentifikasi  oleh (Farber & Peeters, 2016). Upaya ini termasuk pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk melindungi  keanekaragaman  ekologi  Indonesia  bagi  generasi  mendatang.  Pendekatan  ini, sebagaimana  dijelaskan  oleh  (Edenhofer  et  al.,  2012),  menjadi  kunci  penting  untuk keberhasilan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs),  baik  di  tingkat  global  maupun nasional. Penekanan pada sinergi antara hukum, kebijakan ekonomi, dan pelestarian ekologi merupakan  langkah  penting  menuju  pembangunan  berkelanjutan  yang  lebih  harmonis  dan berkesinambungan di Indonesia.
Kasus-kasus  terkait  isu  lingkungan  sering  kali  menghadapi  argumen  kontradiktif yang mengemukakan  bahwa  kebijakan  lingkungan  yang  ketat  dapat  menghambat  pertumbuhan ekonomi.  Namun,  argumen  semacam  itu  sering  kali  mengabaikan  implikasi  jangka  panjang dari  kerusakan  lingkungan  yang  tak  dapat  diperbaiki  dan  dampak  sosial  yang  timbul  akibat degradasi sumber daya alam (Moeliono et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi  cara-cara  reformasi  hukum  dapat  menyelaraskan  kebutuhan  pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Penelitian ini menjadi dasar untuk lebih memahami teori yang berkaitan. Hal ini penting karena  perlindungan  hukum  adalah  kunci  dalam  menjaga  sumber  daya  alam  Indonesia  dan menghadapi  perubahan  iklim  untuk  masa  depan  yang  berkelanjutan.  Dengan  begitu, penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  berarti  dalam  perdebatan  global  tentang pelestarian  lingkungan,  dengan  memberikan  solusi  yang  lebih  baik  bagi  komunitas  dan lingkungan di Aceh, serta di seluruh Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  campuran  (mixed-methods)  yang melibatkan  studi  pendahuluan,  analisis  peran  hukum  lingkungan,  dan  merumuskan  strategi penguatan hukum yang semuanya berhubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)  (Creswell  &  Clark,  2017).  Data  akan  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber,  termasuk literatur, dokumen hukum (undang-undang, peraturan, kebijakan, dan lain-lain), studi kasus, dan wawancara dengan pakar (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).
Metode  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  peran  hukum  lingkungan  di Indonesia serta menyusun rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim, guna mencapai masa depan berkelanjutan bagi negara ini (Teddlie & Tashakkori, 2009). Dengan menggunakan pendekatan campuran ini, penelitian ini diharapkan  memberikan  wawasan  yang  mendalam  dan  relevan  untuk  mendorong  langkah- langkah  kebijakan  dan  praktik  hukum  yang  lebih  efektif  dalam  menjaga  lingkungan  dan menghadapi tantangan perubahan iklim di Indonesia (Greene et al., 1989).

## Hasil dan Pembahasan

## Kerangka Hukum untuk Perlindungan Lingkungan di Indonesia dan Aceh
Penegakan  hukum  yang  konsisten  memainkan  peran  penting  dalam  menjamin kepatuhan  terhadap  regulasi  lingkungan  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada pelanggar. Ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran berulang. Indonesia memiliki  kerangka  hukum  yang  kuat  dalam  pelestarian  lingkungan,  termasuk  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Undang-undang  ini  mengatur  pengelolaan  sumber  daya  alam,  perlindungan  ekosistem,  dan pengendalian pencemaran.
Dalam  konteks  Aceh,  undang-undang  nasional,  seperti  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berlaku secara umum. Namun,  Pemerintah  Aceh  memiliki  kesempatan  yang  signifikan  dalam  menggunakan kewenangan  otonomi  daerahnya  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh untuk mengadaptasi undang-undang nasional ke dalam konteks yang lebih spesifik  bagi  wilayah  Aceh.  Hal  ini  menjadi  faktor  kunci  dalam  mencapai  tujuan perlindungan ekologi dan pembangunan berkelanjutan di Aceh (Muis et al., 2021).
Perlu  ditekankan  bahwa  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  diundangkan pada  tahun  2006  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Otonomi  Khusus,  dan  ini  merupakan hasil  dari  kesepakatan  damai  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki  (Muis et al., 2021). UUPA mencakup beragam isu, termasuk pemberlakuan Syariat Islam sesuai dengan tradisi dan norma di Aceh, pengelolaan bersama minyak dan gas oleh pemerintah pusat dan Aceh, serta izin  untuk memiliki bendera dan lagu kebangsaan sendiri.
Dalam  konteks  pengelolaan  hutan,  Pemerintah  Aceh  memiliki  kewenangan  untuk menerbitkan peraturan daerah (perda) atau qanun yang mengatur khusus pengelolaan hutan di wilayahnya.  Langkah  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  implementasi  UUPA  terkait otonomi  khusus.  Keputusan  untuk  menerbitkan  perda  atau  qanun  khusus  untuk  pengelolaan hutan memiliki dampak signifikan karena memungkinkan Aceh untuk mengendalikan sumber daya alam yang ada di wilayahnya dengan lebih efektif (Muis et al., 2021).
Langkah  ini  juga  memiliki  relevansi  penting  dengan  karakteristik  unik  hutan  Aceh. Penerbitan  perda  atau  qanun  yang  khusus  mengatur  pengelolaan  hutan  merupakan  langkah bijaksana  karena  memungkinkan  Aceh  untuk  mempromosikan  pelestarian  lingkungan, mengawasi  aktivitas-aktivitas  yang  berpotensi  merusak  hutan,  dan  memastikan  bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Ini merupakan aspek penting dalam  menjaga  keseimbangan  antara  tujuan  pembangunan  ekonomi  dan  keberlanjutan lingkungan,  sebagaimana  dibahas  dalam  literatur  sebelumnya  (Conti  et  al.,  2020;  Smith  & Jones, 2018).
Keputusan  ini  mencerminkan  pemahaman  Pemerintah  Aceh  tentang  pentingnya mempertimbangkan  kondisi  dan  kebutuhan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam. Hutan  Aceh  memiliki  nilai  ekologi  dan  sosial  yang  tinggi,  dan  dengan  mengeluarkan  perda atau qanun khusus untuk pengelolaannya, Aceh dapat lebih baik mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.
Salah satu qanun Aceh yang sangat relevan dalam upaya pelestarian lingkungan adalah Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Qanun  ini memberikan  dasar  hukum  yang  kokoh  untuk  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  hidup  di Aceh.  Di  dalamnya,  berbagai  aspek  pengelolaan  lingkungan  hidup  diatur  dengan  jelas, termasuk pengelolaan hutan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan manajemen limbah. Ini  memungkinkan  Aceh  untuk  merumuskan  peraturan  lebih  lanjut  yang  sangat  spesifik mengenai  pengelolaan  hutan,  yang  sesuai  dengan  karakteristik  lingkungan  dan  kebutuhan lokal.
Qanun  relevan  lainnya  adalah  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  kehutanan Aceh  yang  memegang  peran  kunci  dalam  menjaga  keberlanjutan  lingkungan.  Qanun  ini mengakui  fungsi  hutan  sebagai  modal  kehidupan  yang  perlu  dikelola  dengan  optimal  untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memastikan kelestariannya. Qanun ini juga mengatur Pengelolaan  Hutan  dan  Lahan  Gambut  di  wilayah  Aceh,  menekankan  praktik  pengelolaan yang  berkelanjutan  yang  mempertimbangkan  aspek  ekologis,  sosial,  dan  ekonomis.  Ini
mencerminkan komitmen Aceh dalam menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan yang sehat serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global. Qanun ini menjadi instrumen hukum yang relevan dan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Aceh.
Selain itu, dengan UUPA, Aceh juga memiliki kewenangan dalam memberikan izin dan regulasi  terkait  dengan  sektor-sektor  tertentu,  seperti  pertambangan.  Kewenangan  ini memungkinkan  Aceh  mengendalikan  aktivitas  pertambangan,  mengintegrasikan  prinsip pelestarian  lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam  kebijakan  pertambangan. Ini  menekankan  perlindungan  lingkungan  dan  peran  Aceh  dalam  memastikan  eksploitasi sumber  daya  alam  yang  bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan,  mempertimbangkan  dampak jangka  panjang  terhadap  ekosistem  dan  komunitas  lokal.  Ini  adalah  langkah  penting  dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Aceh.
Tidak  dipungkiri  beberapa  pandangan  skeptis  muncul  terkait  implementasi  Undang- Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Januar  dan  Marziah (2019) mengidentifikasi beberapa aspek kritis yang memainkan peran sentral dalam dinamika implementasi UUPA. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah aspek legal dan dasar hukum,  di  mana  implementasi  UUPA  belum  sepenuhnya  kongruen  dengan  ketentuan  yang tercantum  dalam  Kesepakatan  MoU  Helsinki,  sehingga  berdampak  pada  pengelolaan lingkungan (Januar & Marziah, 2019).
Faktor  internal  dan  eksternal  juga  berperan  penting  dalam  menghambat  penerapan UUPA. Kurangnya kekompakan dalam pemerintahan Aceh, terutama di antara eksekutif dan legislatif,  serta  pemahaman  yang  tidak  memadai  tentang  UUPA  di  kalangan  elit  politik, menciptakan  hambatan  dalam  penerapan  kebijakan  lingkungan  yang  efektif.  Selain  itu, terdapat faktor eksternal, seperti perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, serta kesenjangan kepentingan antara elit politik di Aceh yang menambah kompleksitas situasi (Januar & Marziah, 2019).
Perdebatan seputar Ekosistem Leuser di Aceh, Indonesia, menyoroti ketegangan antara tujuan  pembangunan  dan  pelestarian  lingkungan.  Meskipun  ada  undang-undang  yang dirancang  untuk  melindungi  lingkungan,  sering  kali  ada  celah  dalam  penerapannya,  yang memungkinkan  aktivitas  yang  merusak  lingkungan  terus  berlanjut.  Ini  diperparah  oleh kurangnya sumber daya dan komitmen politik untuk menegakkan hukum secara konsisten.
Sebagai  contoh,  meskipun  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  dan  Peraturan  Gubernur  No.  52  Tahun  2006  telah  ditetapkan  untuk  mengatur pengelolaan  Kawasan  Ekosistem  Leuser, serta  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2008  yang  menetapkan  kawasan tersebut  sebagai  Kawasan  Strategis  Nasional,  implementasinya  sering  kali  tidak  efektif  dan tumpang  tindih  yang  memungkinkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  dan  juga  berdampak negatif  terhadap  upaya  pelestarian  biodiversitas  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan.  Ekosistem  Leuser,  yang  merupakan  habitat  penting  dengan  keanekaragaman hayati yang tinggi, menghadapi risiko signifikan akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terkontrol.
Namun,  perlu  dicatat  bahwa  pandangan  skeptis  ini  tidak  semestinya  dianggap  sebagai pendekatan yang sepenuhnya negatif. Sebaliknya, pandangan tersebut dapat berperan sebagai dorongan  untuk  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  tata  guna  lahan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  seperti yang  terlihat  dalam  Proyek  Konservasi  dan  Pembangunan  Terpadu  (ICDP)  yang  berusaha mengatasi ketegangan ini melalui pendidikan, partisipasi masyarakat, dan praktik pengelolaan berkelanjutan  (Kelman,  2013).  Dengan  melibatkan  aktif  masyarakat  dan  organisasi lingkungan  dalam  pemantauan  dan  advokasi,  pemerintah  Aceh  dapat  meningkatkan persepsinya  di  mata  publik  dan  mencapai  tingkat  keseimbangan  yang  lebih  optimal  antara tujuan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Pendekatan  ini  menekankan  demokrasi  partisipatif  dalam  pengambilan  keputusan publik,  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  termasuk  masyarakat  lokal  dan organisasi  lingkungan.  Ini  memastikan  kebijakan  mencerminkan  aspirasi  masyarakat  dan meminimalkan  dampak  lingkungan.  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan kebijakan  menjaga  integritas  pemerintah,  memprioritaskan  pelestarian  lingkungan.  Sistem pengawasan  dan  kebijakan  seimbang  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  pelestarian  lingkungan  di  Aceh,  menciptakan  masa  depan  yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang

## Kompleksitas Hukum dalam Pelestarian Lingkungan
Pelestarian  lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan  adalah  tantangan  global  yang mendesak,  dan  Aceh  bukanlah  pengecualian.  Analisis  dalam  penelitian  ini  mengungkapkan kompleksitas  hukum  yang  terkait  dengan  upaya  pelestarian  lingkungan  di  Aceh. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan telah menjadi fokus  utama,  yang  memunculkan  pertanyaan  tentang  aspek  moral  dan  keadilan  dalam  tata kelola lingkungan.
Rawls  (1971)  mengungkapkan  bahwa  Ketidakseimbangan  dalam  pemanfaatan  sumber daya  yang  tidak  berkelanjutan,  membawa  implikasi  terhadap  aspek  moral  dan  keadilan. Konsep  keadilan  Rawls  menekankan  perlunya  distribusi  yang  adil  dari  manfaat  lingkungan, yang  menjadi  relevan  dalam  konteks  Aceh.  Ini  memberikan  dimensi  normatif  penting terhadap legitimasi hukum dalam perlindungan ekologi.
Dalam  laporannya,  WALHI  Aceh  (2014)  menyoroti  isu  lingkungan  dengan  kritis, termasuk  kebijakan  yang  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan,  seperti  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  No.941  Tahun  2013  dan  Peraturan  Gubernur  No.5  Tahun  2014,  yang membuka ruang eksploitasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Kebijakan ini tidak selaras dengan  visi  pembangunan  berkelanjutan  Aceh  dan  menciptakan  ketidakseimbangan  dalam pemanfaatan  sumber  daya.  Jika  dikaitkan  dengan  prinsip  keadilan  Rawls,  ini mengindikasikan  pelanggaran  terhadap  aspek  moral  dan  keadilan  dalam  tata  kelola  sumber daya alam.
Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam konteks pengelolaan dan pelestarian  lingkungan  di  Aceh,  yang  juga  dapat  dikaitkan  dengan  prinsip  legitimasi  hukum yang ditekankan oleh Kelsen (1967). Produk-produk hukum seperti Surat Keputusan Menteri Kehutanan  No.  941  Tahun  2013  dan  Peraturan  Gubernur  No.  5  Tahun  2014  mencerminkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan.  Ketidakpastian  hukum  yang  muncul  dari  produk-produk  hukum  yang kontradiktif  atau  bertentangan  dengan  payung  hukum  yang  ada  mengindikasikan  adanya masalah dalam legitimasi hukum. Dalam konteks Weber (1978), legitimasi hukum mengacu pada pengakuan masyarakat terhadap otoritas hukum yang diberikan oleh pemerintah. Ketika produk-produk  hukum  menimbulkan  ketidakpastian  atau  ketidakpercayaan  dalam masyarakat, legitimasi hukum menjadi terganggu.
Kelsen (1967) juga menekankan pentingnya legitimasi hukum, terutama dalam konteks perundang-undangan. Produk-produk hukum yang kontradiktif dapat menyebabkan keraguan tentang  konsistensi  hukum,  yang  merupakan  komponen  penting  dalam  legitimasi  hukum. Dalam konteks pengelolaan lingkungan dan visi pembangunan berkelanjutan Aceh, legitimasi hukum yang kuat akan menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  penting  penegakan  hukum dalam  menyeimbangkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pelestarian  lingkungan,  dan bagaimana  ketidakpastian  hukum  dapat  mengancam  legitimasi  hukum  dalam  konteks
pelestarian  lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan  di  Aceh.  Upaya  untuk  mengatasi masalah  ketidakpastian  hukum  dan  meningkatkan  konsistensi  produk-produk  hukum  akan memainkan peran penting dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan Aceh.
Dalam  konteks  pelestarian  lingkungan  dan  kompleksitas  hukum,  kasus  pembakaran lahan gambut di Hutan Rawa Tripa, Aceh, memberikan contoh nyata mengenai inkonsistensi implementasi  hukum  lingkungan  di  Indonesia.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Usada  et  al. (2022),  kaus  ini  memfokuskan  pada  gugatan  sipil  lingkungan  yang  diajukan  oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  (KLHK-RI)  terhadap PT.  Kallista  Alam.  Kasus  ini  berawal  dari  izin  yang  diberikan  oleh  Gubernur  Aceh  kepada PT. Kallista Alam untuk membuka area perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut hutan Rawa  Tripa  seluas  1605  hektar.  Tindakan  pembukaan  lahan  ini,  yang  meliputi  pembakaran hutan  gambut,  berlangsung  dari  tahun  2011  hingga  2012  dan  menyebabkan  kerusakan lingkungan  yang  signifikan  (Usada  et  al.,  2022).  Dalam  konteks  ini,  PT.  Kallista  Alam dinyatakan telah melanggar hukum berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU PPLH 2009 dan Pasal 1365 KUH Perdata.
Analisis kasus ini membuka diskusi mengenai prinsip tanggung jawab sipil yang ketat dalam  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Wibisana (2022),  prinsip  tanggung  jawab  sipil  yang  ketat,  yang  terdapat  dalam  UU  PPLH  2009, merupakan instrumen hukum penting dalam konteks lingkungan. Prinsip ini memungkinkan proses  hukum  yang  lebih  sederhana  dan  efisien,  dengan  tidak  memerlukan  bukti  kesalahan dari terdakwa, melainkan hanya fokus pada kerugian yang ditimbulkan.
Namun, penerapan prinsip ini sering kali terhambat oleh tantangan dalam membuktikan kesalahan dalam kasus hukum lingkungan, yang menuntut bukti yang cukup dari pihak yang dirugikan  (Wibisana,  2022).  Hasil  akhir dari  kasus  Rawa  Tripa,  di  mana  PT.  Kallista  Alam dinyatakan bersalah atas tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kebakaran lahan serta kerusakan lingkungan, menandai penerapan prinsip tanggung jawab sipil yang ketat dan menunjukkan  pentingnya  pendekatan  ini  dalam  kasus  serupa  di  masa  depan  (Usada  et  al., 2022).
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan praktik nyata. Ini mencerminkan  kekurangan  dalam  sistem  administrasi  hukum  lingkungan,  kesulitan  dalam menangani  pelanggaran  lingkungan,  dan  memerlukan  reformasi  dalam  penegakan  hukum (Prasetyaningsih  et  al.,  2022).  Diperlukan  peningkatan  kapasitas  penegak  hukum  serta kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta  untuk  memastikan  regulasi lingkungan diterapkan secara efektif.
Contoh  konkretnya  adalah  masalah  pengelolaan  sampah  di  Aceh  Besar  yang  belum terselesaikan,  meskipun  ada  Qanun  nomor  8  tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah. Implementasi  qanun  ini  belum  optimal,  dengan  perbedaan  penafsiran  mengenai  sanksi  dan denda  dalam  masyarakat,  menunjukkan  kesenjangan  antara  hukum  tertulis  dan  praktik lapangan.
Pembahasan di atas menggambarkan bahwa pelestarian lingkungan di Aceh, Indonesia, melibatkan kompleksitas hukum yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup aspek- aspek sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Penelitian oleh (Hargrave & Kis-Katos, 2013)  menunjukkan  bahwa  faktor  ekonomi  dan  dinamika  sosial-politik  memiliki  peran penting  dalam  deforestasi  di  Indonesia  secara  umum.  Temuan  ini  menekankan  pentingnya mengadopsi  pendekatan  yang  mempertimbangkan  berbagai  dimensi  dalam  pembuatan kebijakan lingkungan.
Pendekatan  multidimensi  ini  mencakup  tidak  hanya  upaya  pemberantasan  kegiatan ilegal  dalam  pelestarian  hutan,  tetapi  juga  integrasi  aspek-aspek  sosial,  ekonomi,  ekologis, dan  hukum  secara  komprehensif.  Dengan  demikian,  pendekatan  ini  tidak  hanya
mengandalkan  penegakan  hukum  yang  lebih  kuat,  tetapi  juga  memperhatikan  bagaimana masalah  lingkungan  terkait  erat  dengan  dinamika  sosial,  ekonomi,  dan  politik  masyarakat setempat.
Kompleksitas  hukum  dalam  pelestarian  lingkungan  di  Aceh  dapat  dianalisis  dari berbagai  perspektif,  termasuk  dampak  konflik  dan  bencana  terhadap  pemulihan, implementasi  kurikulum  pendidikan  lingkungan,  dan  penegakan  hukum  terkait  pengelolaan limbah  plastik  serta  pengelolaan  sampah.  Konflik  dan  bencana  yang  terjadi  di  Aceh  telah memberikan  dampak  yang  mendalam  dan  berkepanjangan  terhadap  proses  pemulihan wilayah tersebut.  Meskipun  telah  diberlakukannya  UUPA  dan  alokasi  dana  otonomi  khusus selama  16  tahun,  penurunan  tingkat  kemiskinan  di  wilayah  tersebut  sangat  kecil,  hanya sekitar 0.9% per tahun sejak diberlakukannya hukum tersebut  (Wijatmoko et al., 2023). Hal ini  mencerminkan  bahwa  penerapan  hukum  dan  kebijakan  tidak  serta-merta  menghasilkan perbaikan  sosial  ekonomi  yang  signifikan,  yang  juga  bisa  berarti  ada  tantangan  dalam implementasi hukum lingkungan yang saling berhubungan.
Isu penting lainnya yang terungkap dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan yang mencolok  antara  teori  dan  praktik  dalam  implementasi  peraturan  lingkungan.  Meskipun undang-undang  untuk  melindungi  lingkungan  telah  disahkan,  sering  terdapat  kelemahan dalam  penerapannya  atau  munculnya  undang-undang  lain  yang  menghasilkan  implikasi berlawanan.  Munawir  (2023)  mengungkapkan,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  merupakan  salah  satu  peraturan terkait  perlindungan  lingkungan  yang  paling  lengkap,  namun  disahkannya  Undang-Undang Omnibus  Law  atau  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada  tahun  2020  justru  berpotensi munculnya kerusakan lingkungan dengan alas an investasi.
Analisis  terhadap  UU  Omnibus  Law  terhadap  lingkungan  dapat  bervariasi  tergantung pada  implementasinya,  tetapi  kekhawatiran  yang  muncul  tampaknya  terbukti.  Misalnya, definisi masyarakat terlibat dalam proses Amdal yang lebih terbatas dalam UU No.11/2020, hanya  mencakup  masyarakat  yang terkena  dampak langsung,  mengurangi  peran  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  terkait  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  partisipatif dalam  pengelolaan  lingkungan  menjadi  sangat  penting,  dengan  pemberdayaan  masyarakat lokal  dan  pengakuan  hak  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam  sebagai  elemen  kunci  dalam pelestarian yang berhasil.
Penelitian  ini  menegaskan  bahwa  keuntungan  jangka  pendek  dari  eksploitasi  sumber daya  alam  sering  kali  tidak  sebanding  dengan  kerugian  jangka  panjang  yang  ditimbulkan pada  lingkungan  dan  masyarakat.  Diperlukan  pendekatan  seimbang  yang  memungkinkan konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan.
Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  mengintegrasikan  strategi  dalam  pembuatan kebijakan. Pembangunan di Aceh harus memprioritaskan kebijakan dan praktik berkelanjutan untuk  melindungi  ekosistem  yang  kaya  dan  beragam.  Pembangunan  yang  merusak lingkungan  bukan  hanya  mengancam  keanekaragaman  hayati,  tetapi  juga  kesejahteraan  dan keberlanjutan masyarakat di masa depan (Munawir, 2023, wawancara 8 November).
Untuk  mengatasi  kompleksitas  isu  lingkungan  di  Aceh,  pendekatan  yang  terintegrasi dan  holistik,  yang  memadukan  aspek  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi,  menjadi  krusial. Strategi  ini  harus  melibatkan  secara  aktif  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat  lokal,  dan  organisasi lingkungan,  untuk  menciptakan sinergi  yang  efektif.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Munawir,  Kepala  Divisi  Perencanaan, Monitoring  dan  Evaluasi  di  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  Aceh,  kunci utama  dalam  mengatasi  isu  lingkungan  adalah  kolaborasi  lintas  sektor  (Munawir,  2023, wawancara 8 November).
Pendekatan  ini  menekankan  kebijakan  yang  adaptif  dan  fleksibel,  mampu  beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini melibatkan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya
alam,  pengakuan  hak-hak  masyarakat  lokal,  dan  penerapan  teknologi  dan  inovasi  demi keberlanjutan.  Pemantauan  ketat  pelaksanaan  UU  penting  untuk  menjaga  perlindungan lingkungan  sekaligus  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  tantangan  meliputi keterbatasan sumber daya, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya komitmen politik dalam  menegakkan  hukum  lingkungan  secara  efektif.  Dukungan  pada  kebijakan  berbasis bukti  dan  pemantauan  berkelanjutan  kunci  untuk  memastikan  hasil  yang  diharapkan  dan penyesuaian sesuai kebutuhan.
Peningkatan  kesadaran  dan  pendidikan  lingkungan  di  masyarakat  luas  juga  penting. Meningkatkan  pemahaman  publik  tentang  pentingnya  pelestarian  lingkungan  dan  cara mereka  dapat  berkontribusi  adalah  langkah  penting  dalam  membangun  dukungan  untuk inisiatif lingkungan (Munawir, 2023, wawancara 8 November).
Temuan  ini  menegaskan  pentingnya  mengimbangi  pembangunan  ekonomi  dengan perlindungan  lingkungan.  Kebijakan  berkelanjutan  harus  diprioritaskan  untuk  menjaga ekosistem yang berharga bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Penelitian ini menyerukan strategi yang lebih terintegrasi, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dalam pengambilan kebijakan.

## Pendekatan Berkelanjutan terhadap Pelestarian Sumber Daya Alam
Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dalam konteks penelitian ini. Konsep pembangunan berkelanjutan, yang mencakup integrasi aspek ekonomi, sosial,  dan  lingkungan,  bertujuan  untuk  menciptakan  paradigma  pembangunan  yang memperhitungkan  kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengorbankan  kesejahteraan  generasi mendatang  (Rahadian,  2016).  Ini  adalah  kerangka  kerja  yang  luas  dan  multi-dimensi,  yang menekankan  pentingnya  menjaga  keseimbangan  ekologis  sambil  mencapai  pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Fauzi, 2004; Rahadian, 2016).
Pembangunan  berkelanjutan,  pertama  kali  diperkenalkan  pada  konferensi  PBB  tahun 1972,  menyoroti  masalah  kemiskinan  yang  berkepanjangan,  ketidakadilan  sosial, kebutuhan pangan,  dan  isu  lingkungan  global.  Di  Indonesia,  konsep  ini  secara  resmi  diadopsi  dalam amandemen  keempat  UUD  1945  yang  menetapkan  lingkungan  sebagai  hak  asasi  manusia (Hapsoro & Bangun, 2020).
Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  bertujuan  mencapai  pertumbuhan  yang memadai  tanpa  mengorbankan  lingkungan  atau  menciptakan  ketidaksetaraan  sosial  yang tidak  adil  (Rahadian,  2016).  Hal  ini  menegaskan  pentingnya  ekonomi  yang  dapat  berlanjut dalam jangka panjang tanpa merusak keseimbangan ekologis (Fauzi, 2004).
Keadilan  sosial  juga  menjadi  fokus  dalam  teori  pembangunan  berkelanjutan. Pendekatan  ini  selaras  dengan  yang  diutarakan  oleh  Munawir  (2023)  dalam  wawancara, menekankan  pentingnya  distribusi  manfaat  pembangunan  secara  adil  di  antara  berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam  konteks  Indonesia,  khususnya  di  Aceh,  peraturan  dan  kebijakan  menunjukkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang terlihat dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan  peraturan  tentang  pengelolaan lingkungan hidup (Rahadian, 2016). Ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi dampak negatif  terhadap  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  yang terkandung dalam SDGs, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada SDGs.
Emil Salim (1990) menegaskan bahwa esensi pembangunan berkelanjutan terletak pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  manusia saat ini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka . Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan meliputi pemerataan manfaat pembangunan antargenerasi,  pengamanan  kelestarian  sumber  daya  alam,  dan  mempertahankan  kualitas
kehidupan manusia antar generasi.
Strategi  pembangunan  berkelanjutan  meliputi  keadilan  sosial,  keanekaragaman, pendekatan  integratif,  dan  perspektif  jangka  panjang  Dalam  menghadapi  tantangan  global seperti  kemiskinan,  bencana  alam,  perubahan  iklim,  dan  krisis  keuangan,  pembangunan berkelanjutan  memainkan  peran  penting  dalam  integrasi  ekonomi  dan  perlindungan lingkungan (Rahadian, 2016).
Rahadian  (2016)  melanjutkan,  ekstraksi  sumber  daya  alam  yang  melebihi  kapasitas dukungan  lingkungan  telah  menyebabkan  dampak  negatif  seperti  kekeringan,  naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrim. Ada trade-off penting antara kebutuhan pembangunan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam kajian pembangunan ekonomi berkelanjutan, Fauzi (2004) mengidentifikasi tiga dimensi  kunci  yang  menentukan  keberlanjutannya:  aspek  moral,  ekologis,  dan  ekonomis. Dalam  perspektif  ini,  keberlanjutan  tidak  hanya  dipandang  sebagai  tanggung  jawab  moral terhadap  generasi  masa  depan,  tetapi  juga  sebagai  kunci  dalam  menjaga  keseimbangan ekologis. Aspek ekonomi berperan dalam mendorong debat mengenai efisiensi dan distribusi sumber  daya  yang  berkelanjutan.  Di  sisi  lain,  Sutamihardja  (2004)  menyoroti  pentingnya menciptakan  keseimbangan  antara  pemanfaatan  sumber  daya  alam  untuk  mengurangi kemiskinan dengan upaya pencegahan terhadap degradasi lingkungan. Penekanannya terletak pada  pencarian  solusi  yang  memastikan  eksploitasi  sumber  daya  yang  bertanggung  jawab, seraya  mempertahankan  integritas  ekosistem.  Pendekatan  ini  menggarisbawahi  kebutuhan akan  strategi  pembangunan  yang  tidak  hanya  efektif  secara ekonomi, tetapi  juga lestari  dan ramah lingkungan.
Konsep  keberlanjutan,  meskipun  tampak  sederhana  pada  permukaan,  mengungkapkan kompleksitas  yang  signifikan  dalam  praktiknya,  tercermin  dalam  multi-interpretasi  dan dimensi  multidimensi  yang  terlibat.  (Heal,  1998)  mengartikulasikan  bahwa  keberlanjutan tidak  hanya  melibatkan  dimensi  waktu  yang  mendalam—berkaitan  dengan  apa  yang  akan terjadi di masa depan—tetapi juga menyoroti interaksi yang kritis antara sistem ekonomi dan sumber  daya  alam.  Aspek ini  penting  dalam  menilai  dampak  jangka  panjang  dari kebijakan ekonomi pada sumber daya alam.
(Daly,  2017),  dalam  memberikan  definisi  operasional  pembangunan  berkelanjutan, menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan pembuangan limbah yang bertanggung jawab. Ini mengacu pada prinsip bahwa laju pemanenan sumber daya alam terbarukan  harus  sejalan  dengan  laju  regenerasinya,  dan  bahwa  laju  pembuangan  limbah harus tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan.
Dalam  perkembangan  konsep  pembangunan  berkelanjutan,  Haris  (2000)  membaginya menjadi  tiga  aspek  kunci:  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial.  Ini  mengacu  pada  perlunya menjaga  sumber  daya,  mencegah  eksploitasi  berlebihan  alam,  dan  mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam kebijakan ekonomi.
Adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) oleh negara-negara global menekankan tanggung  jawab  bersama  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  melanjutkan komitmen sejak Deklarasi Rio 1992 dan diperkuat oleh kesepakatan Rio+10 dan tahun 2012. SDGs  memberikan  kerangka  kerja  luas  untuk  mengatasi  tantangan  global  dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
Di  Aceh,  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  sejalan  dengan  perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan hukum di Aceh memperhatikan ekologi dan budaya lokal,  melindungi  keanekaragaman  hayati,  mengelola  sumber  daya  alam,  dan  hak-hak masyarakat lokal.
Legitimasi  hukum  tidak  hanya  dalam  penciptaan  undang-undang  tetapi  juga  dalam efektivitas implementasi dan pemantauan. Ini membutuhkan kapasitas institusi yang memadai dan  partisipasi  aktif  masyarakat  serta  pemangku  kepentingan  untuk  menegakkan  hukum
lingkungan.  Legitimasi  hukum  juga  mencerminkan  komitmen  terhadap  konservasi  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan,  termasuk  hutan,  habitat,  perikanan,  dan sumber daya laut.
Perubahan  dan  pembaruan  kebijakan  yang  lebih  sesuai  dengan  SDGs  penting  untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Evaluasi terhadap kebijakan yang sudah  ada  sebelum  SDGs  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  konsistensi  dengan  tujuan berkelanjutan  yang  diakui  secara  global,  khususnya  dalam  memastikan  keadilan  sosial, perlindungan  ekologi,  dan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  (Edenhofer  et  al. 2012).

## Kesimpulan
Penelitian  ini  memberikan  tinjauan  kritis  mengenai  efektivitas  hukum  lingkungan  di Aceh. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun ada kerangka hukum untuk melindungi lingkungan, implementasinya di Aceh belum memadai. Kelemahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penegakan hukum yang kurang efektif dan ketidakselarasan antara kebijakan  perlindungan  lingkungan  dan  pembangunan  ekonomi.  Ini  mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara niat legislasi dan kenyataan lapangan.
Penelitian  juga  menyoroti  konflik  inherent  antara  pembangunan  ekonomi  dan pelestarian  lingkungan.  Di  Aceh,  sering  kali  pembangunan  ekonomi  diberikan  prioritas tinggi,  yang  berdampak  negatif  pada  ekosistem  dan  sumber  daya  alam.  Temuan  ini menunjukkan  perlunya  merevisi  kebijakan  dan  regulasi  hukum  yang  ada  untuk  mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum dalam perlindungan lingkungan, penelitian merekomendasikan reformasi legislatif mendesak. Reformasi ini seharusnya tidak hanya  memperkuat  hukum  lingkungan  yang  ada,  tetapi  juga  mengintegrasikannya  dengan strategi  pembangunan  manusia  yang  lebih  luas.  Penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Selain itu, penelitian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan  lingkungan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Keterlibatan  aktif  masyarakat adalah  kunci  untuk  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  lebih  besar.  Pendidikan  lingkungan yang  efektif  juga  diperlukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  dan  membangun konsensus tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
Terakhir,  penelitian  ini  menegaskan  pentingnya  pendekatan  yang  terintegrasi  dan holistik  dalam  menghadapi  tantangan  lingkungan  di  Aceh.  Pendekatan  ini  harus mempertimbangkan  aspek  lingkungan,  sosial,  ekonomi,  dan  hukum,  bekerja  secara  sinergis untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Kesimpulan  ini  menekankan  perlunya perubahan  paradigma  dalam  pemahaman  dan  penanganan  masalah  lingkungan,  dengan menekankan perlunya strategi multi-faset yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelestarian

## BIBLIOGRAFI
Asnur, M., Marleyni, D., & Mardhiah, A. (2014). CATATAN AKHIR TAHUN 2014 WAHANA
LINGKUNGAN HIDUP ( WALHI ) ACEH (M. Asnur (ed.)). Rumah Majalah Potret. Creswell,  J.  W.,  &  Clark,  V.  L.  P.  (2017). Designing  and  conducting  mixed  methods research . Sage publications.
Daly, H. E. (2017). Toward some operational principles of sustainable development 1. In The economics of sustainability (hal. 97–102). Routledge.
Edenhofer, O., Wallacher, J., Lotze-Campen, H., Reder, M., Knopf, B., & M � ller, J. (2012). Climate  change,  justice  and  sustainability:  Linking  climate  and  development  policy . Springer Science & Business Media.
Ehrhardt  Martinez,  K.,  Crenshaw,  E.  M.,  &  Jenkins,  J.  C.  (2002).  Deforestation  and  the environmental Kuznets curve: A cross national investigation of intervening mechanisms. Social Science Quarterly , 83 (1), 226–243. Farber, D. A., & Peeters, M. (2016). Climate change law . HeinOnline. Fauzi, A. (2004). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi . Gramedia Pustaka Utama.
Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method  evaluation  designs. Educational  evaluation  and  policy  analysis , 11 (3), 255–274.
Hapsoro,  N.  A.,  &  Bangun,  K.  (2020).  Perkembangan  pembangunan  berkelanjutan  dilihat dari aspek ekonomi di indonesia. Lakar: Jurnal Arsitektur , 3 (2), 88–96.
Hargrave,  J.,  &  Kis-Katos,  K.  (2013).  Economic  causes  of  deforestation  in  the  Brazilian Amazon: a panel data analysis for the 2000s. Environmental and Resource Economics , 54 , 471–494. Heal,  G.  M.  (1998). Valuing  the  future:  economic  theory  and  sustainability .  Columbia University Press.
Januar,  E.,  &  Marziah,  A.  (2019).  TANTANGAN  PEMERINTAH  ACEH  DALAM MENGIMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  PEMERINTAH  ACEH  (UUPA). Al- Ijtimai: International Journal of Government and Social Science , 4 (2), 195–212. Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational researcher , 33 (7), 14–26. Jong, H. N. (2023). For 1st time, Indonesia government recognizes ancestral forests in Aceh —  but  only  some .  MONGABAY.  https://news.mongabay.com/2023/10/for-1st-time- indonesia-government-recognizes-ancestral-forests-in-aceh-but-only-some/
Luttrell,  C.,  Loft,  L.,  Gebara,  M.  F.,  &  Kweka,  D.  (2012).  Who  should  benefit  and  why? Discourses on REDD. Analysing REDD , 129.
Muis,  M.,  Agustang,  A.,  Idkhan,  A.  M.,  &  Rifdan,  R.  (2021).  STRATEGI  PEMERINTAH ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH  (UUPA). Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  dan Pelayanan Publik , 8 (2), 337–348.
Nofyanza,  S.,  Moeliono,  M.,  Selviana,  V.,  Dwisatrio,  B.,  Liswanti,  N.,  Tamara,  A.,  & Komalasari,  M.  (2020). Revisiting  the  REDD+  experience  in  Indonesia:  Lessons  from national, subnational and local implementation (Vol. 314). CIFOR.
Prasetyaningsih,  D.  M.,  Hendarto,  E.,  Anwar,  N.,  &  Elfaki,  K.  E.  (2022).  Effectiveness  of Environmental  Law  Implementation:  Compliance  and  Enforcement. Volksgeist:  Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 215–225.
Rahadian,  A.  H.  (2016).  Strategi  pembangunan  berkelanjutan. Prosiding  Seminar  STIAMI , 3 (1), 46–56.
Ramlan,  S.,  &  Fristikawati,  Y.  (2018).  Environmental  Law  of  Indonesia. Comparative Environmental Law and Regulation (Thomson Reuters 2018) .
Usada,  A.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  &  Karjoko,  L.  (2022).  Corporate  Civil  Liability  for Environmental  Damage  and  Burning  of  Peatlands  in  Rawa  Tripa  Forest  A  Case  Law Government  Rights  to  Lawsuit  Against  PT.  Kallista  Alam. Baltic  Journal  of  Law  & Politics , 15 (3), 1–14.
Wijatmoko,  E.,  Armawi,  A.,  &  Fathani,  T.  F.  (2023).  Legal  effectiveness  in  promoting development policies: A case study of North Aceh Indonesia. Heliyon , 9 (11).

## Copyright holder:
Fatahillah, Arnita, Nurarafah (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)