Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA
Martin Leonardo Siagian 1* , Wandi Saputra 2 1,2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia martin88tipidter88@gmail.com 1* , saputrawandi46@gmail.com 2
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
The  campaign  stage  is  one  of  the  stages  in  holding  regional  head  elections  which  is  quite important and has a big influence on the electability of each pair of regional head candidates, therefore at the campaign stage violations often occur, whether committed by the candidate pair directly or through the winning team which can also carry out campaigns. Implementation of a campaign that does not follow the campaign implementation rules in an orderly manner can be referred to as a violation. The objectives to be achieved in writing the thesis are to analyze whether the campaign at the re-voting stage is part of criminal law and to analyze policy formulation regarding violations by regional head election participants. The results of the research are. First. Campaign violations at the pre-voting stage of re-election of regional heads are not a criminal act, because the campaign actions are outside the schedule set by the Provincial general election commission and the Regency/City general election commission for each pair of candidates. Second. Law Number 1 of 2015 is the basis for enforcing violations committed in regional head election crimes which make this Law a penal approach. Then in the non-penal policy, using preventive or preventive measures to overcome criminal violations of regional head elections.
Keywords: Campaign, Re-Voting, Regional Head Election
* Alamat korespondensi:
Universitas Lambung Mangkurat E-mail: martin88tipidter88@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  dalam  pemilihan  kepala  derah  ialah  masalah kampanye. Definisi kampanye berdasarkan pelaksanaan pemilu yang mana selama ini menimbulkan multi  tafsir  antara  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum  dengan  pihak  kepolisian  dan  kejaksaan dalam  menegakkan  tindak  pidana  pemilihan.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  adanya  pelanggaran administrasi,  akan  tetapi  tidak  dapat  dijatuhkan  sanksi  dikarenakan  tidak  menjelaskan  secara  rinci mengenai pelanggaraan administrasi tersebut. Oleh karena itu ikhhwal kepastian hukum adalah salah satu  aspek  utama  dalam  hukum.  Kepastian  hukum  biasanya  diartikan  sebagai  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis.
Tahapan  kampanye  merupakan  salah  satu  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah yang cukup penting dan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas setiap pasangan calon kepala daerah, karena tahapan ini sebagai sarana dan kesempatan bagi setiap pasangan calon dalam berkomunikasi secara  langsung  dengan  masyarakat  untuk  memperkenalkan  diri  serta  menyampaikan  visi,  misi  dan program  guna  meyakinkan  pemilih  untuk  mendukungnya  terlebih  pada  daerah  yang  menurut  data kurang elektabilitasnya. Oleh karena itu pada tahap kampanye sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pasangan calon secara langung ataupun melalui tim pemenangan yang dapat juga melaksanakan kampanye. Pelaksanaan kampanye yang tidak tertib mengikuti aturan pelaksanaan kampanye dapat disebut sebagai pelanggaran, yang mana apabila pelanggaran dilakukan maka dapat dikenakan sanksi secara administratif dan/atau pidana.
Jika  pelanggaran  kampanye  terjadi  dilakukan  oleh  salah  satu  pasangan  calon  atau  tim pemenangan, maka peristiwa tersebut dapat dilaporkan kepada pihak pengawas penyelenggara yang mana  dalam  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  atau  lembaga  yang  diamanatkan  untuk melakukan  fungsi  pengawasan  adalah  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu).  Dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah,  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  diberikan  wewenang  oleh  Undang-Undang  pemilihan  kepala  daerah  untuk  dapat menerima atau menemukan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah baik yang bersifat adminsitratif  atau  Pidana.  Berdasarkan  Pasal  134  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Bawaslu Provinsi,  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,  PPL,  dan  Pengawas  TPS  menerima  laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum  Kabupaten  atau  Kota,  atau  Panitia  Pengawasan  Pemilu  Kecamatan  sesuai  dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.
Dalam  penanganan  pelanggaran  baik  yang  dilaporkan  maupun  temuan  oleh  Badan  Pengawas Pemilihan Umum hasil dari kegiatan pengawasan aktif, apabila berdasarkan kajian pelanggaran tersebut masuk  dalam  kategori  pelanggaran  administrasi  Pemilihan  maka  badan  pengawas  pemilihan  umum dapat  merekomendasikan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kota  sesuai dengan tingkatannya untuk ditindak lanjuti. Apabila pada kajian awal laporan atau temuan pelanggaran ditemukan dugaan tindak pidana Pemilihan, maka penanganannya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Yang mana Sentra Penegakan Hukum Terpadu anggotanya terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mempunyai fungsi sebagai penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan. Setelah melakukan kajian dan pembahasan oleh sentra penegakan hukum terpadu terhadap suatu laporan atau temuan, sentra penegakan hukum terpadu dapat menyimpulkan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan apakah peristiwa pada laporan atau temuan tersebut  merupakan  tindak  pidana  Pemilihan  atau  bukan.  Jika  peristiwa  tersebut  merupakan  tindak pidana  Pemilihan  maka  direkomendasikan  kepada  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  untuk meneruskan laporan tersebut kepada penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penelitian di dalam kerangka know how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyianya atas isu yang diajukan (Marzuki, 2015).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kampanye  Pada  Tahapan  Pra  Pemungutan  Suara  Ulang  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam Persfektif Hukum Pidana
Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi komisi pemilihan  umum  dan  peserta  pemilihan  kepala  daerah.  Tahapan  ini  merupakan  puncak  dari  proses panjang pemilihan kepala daerah, bahkan bagi sebagian peserta pemilihan kepala daerah merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi komisi pemilihan  umum  dan  seluruh  jajarannya,  sebagian  besar  profesionalitas  dan  integritas  Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.
Pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang, terdapat beberapa konsekuensi atau akibat yang muncul.  Di  satu  sisi,  pemungutan  suara  ulang  merupakan  mekanisme  prosedural  yang  dijamin konstitusionalitasnya  oleh  Undang-Undang.  Meski  tidak  mampu  memuaskan  semua  pihak,  hasil pemungutan suara ulang cenderung dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, bukan berarti pemungutan  suara  ulang  tidak  menggendong  sejumlah  persoalan,  beberapa  konsekuensinya  sebagai berikut:
1. Perlu anggaran ekstra. Sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran antara 9 (Sembilan) sampai 10 (sepuluh) juta rupiah untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di setiap tempat pemungutan suara.  Komponen  anggaran  tersebut  untuk  honor  kelompok  penyelenggara  pemungutan  suara beserta 2 petugas keamanan, dan biaya pembuatan tempat pemungutan suara, serta konsumsi.
2. Penyediaan  logistik  yang  lekas.  Rentang  waktu  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  mengacu  pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  untuk  menyelenggarakan  pemungutan  suara  ulang, memaksa komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota menyediakan logistik pemungutan suara ulang dengan cepat. Jenis logistik yang paling mendesak keberadaannya adalah surat suara dan formulir.
3. Anjloknya  tingkat  kehadiran  pemilih  di  tempat  pemungutan  suara.  Hampir  seluruh  tempat pemungutan suara yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang mengalami penurunan angka kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara.
4. Meningkatnya suhu politik dan berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tertentu. Di kalangan penyelenggara  Pemilu,  rekomendasi  yang  sifatnya  mendadak  disikapi  dengan  ketegangan  dan penolakan  dari  kalangan  badan ad  hoc ,  bahkan  sampai  melayangkan  protes  melalui  komisi pemilihan umum provinisi dan kabupaten/kota karena isi rekomendasi yang tidak akurat sehingga membawa  konsekuensi  bagi  rontoknya  kepercayaan  dan  marwah  penyelenggara  Pemilu  yang dianggap tidak profesional dalam bekerja. Di kalangan peserta Pemilu, pemungutan suara ulang disikapi dengan menyuarakan keberatan kepada komisi pemilihan umum karena dianggap tidak menjalankan  tugas  dengan  baik.  Peserta  Pemilu  mengkhawatirkan  perubahan  hasil  suara  yang signifikan  sehingga  mengancam  posisi  perolehan  kursi.  Sedangkan  bagi  masyarakat,  resistensi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara ulang dilakukan dengan caranya sendiri.
Selain konsekuensi seperti di atas, tidak menutup kemumgkin dengan dilakukannya pemungutan suara  ulang  juga  akan  menimbulkan  hal  lainnya  seperti  pelanggaran  tindak  pidana  pemilihan  yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah baik tim sukses atau calon kepala daerah itu sendiri, karena  memingat  rentang  waktu  pemungutan  suara  ulang  yang  lumayan  lama,  apalagi  pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstituti yang mana waktu pemungutannya maksimal 30 hari kerja setelah putusan diucapkan. Pasal 69 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan “larangan dalam  kampanye  melakukan  kegiatan  kampanye  di  luar  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota.”. Lalu pada Pasal 71 Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Walikota  juga  menyebutkan  larangan  kampanye  di  luar  jadwal  yang  berbunyi  “dalam  pelaksanaan pemungutan  suara  ulang  di  tempat  pemungutan  suara  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  tidak dilakukan kampanye”.
Pasal 1 angka 1 menyebutkan “kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan  untuk  meyakinkan  Pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  dan  program  Calon  Gubernur, Calon  Bupati,  dan  Calon  Walikota”.  Pada  pasal  tersebut  menyebutkan  “kegiatan  untuk  meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon” yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan  oleh  komisi  pemilihan  umum  provinsi  dan  komisi  pemilihan  umum  kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye pun hanya dilaksanakan pada masa kampanye saja, karena jadwal tersebut telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum, walaupun ada yang melaksanakan kampanye setelah masa kampanye selesai atau melaksanakannya pada pemungutan suara ulang baik karena putusan Mahkamah Konstitusi  atau  merujuk  pada  Pasal  112  ayat  (1)  dan  ayat  (2)    Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  maka menurut  penulis  tidak  dapat  dikatan  sebagai  kampamye,  karena  pasal  1  angka  21  menyebutkan “kegiatan  untuk  meyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi  dan  program  Calon”  apabila sesuatu yang dinamakan kampanye itu terjadi pada masa tenang atau setelah pemungutan suara, maka penyempaian visi, misi dan program calon tidak memenuhi unsur kampanye. Dengan demikian ruang lingkup kampanye hanya terbatas pada jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum yang dilakukan sebelum masa tenang dan dijadwalkan pada masa kampanye itu sendiri. Maka kesimpulan dari penulis, kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, bukan merupakan tindak pidana.
Untuk mempermudah pemahanan mengenai kampanye di luar jadwal, maka penulis memasukan contoh kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan pasal 69 huruf k mengenai larangan melakukan kampanye  di  luar  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  komisi  pemilihan  umum  provinsi  dan  komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagai berikut : Seorang yang berinisial H diperiksa dan dimintai keteranganya  sebagai  saksi  dalam  perkara  dugaan  tindak  pidana  pemilihan  yaitu  setiap  orang  yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota untuk masing-masing calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 69 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
Kejadian tindak pidana pemilihan tersebut terjadi pada acara pengajian/dialog pada hari Senin tanggal  (12)  dua  belas  April  2021  sekitar  pukul  15.00  Wita  di  jalan  Mantuil,  rukun  tetangga  17, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tepatnya di rumah saudara S. Pada hari itu saudara H  diundang  sebagai  ustadz  untuk  melakukan  atau  mengisi  ceramah  pada  acara  pengajian  di  rumah saudara  B  di  yang  dihadiri  sekitar  kurang  lebih  30  orang  warga  setempat.  Dalam  ceramah  juga menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon kepala daerah Kota Banjarmasin nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, L,. serta membagikan bahan kampanye berupa 1 (satu) bundle Brosur berisi/bermuatan foto, nomor urut, profil, visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, Lc, 1 (satu) buah buku saku Protokol Kesehatan berisi/bermuatan foto dan nomor urut pasangan calon nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, Lc dan 2 (dua) lembar stiker berisi/bermuatan foto dan nomor urut pasangan calon nomor urut 04 yaitu Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, Lc. Pada hari Rabu tanggal (14) empat belas April 2021, saudara M.K.P yaitu tim hukum mewakili peserta pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin pasangan calon No urut 02 H. Ibnu Sina dan Arifin Noor yang melaporakan kegiatan H tersebut ke badan pengawas pemilihan umum kota Banjarmasin.  Dalam  kajian  awal  tersebut  badan  pengawas  pemilihan  umum  kota  Banjarmasin melakukan  pemeriksaan  syarat  formil  dan  materil  serta  jenis  pelanggaran  yang  dilaporkan  setelah laporan tersebut memenuhi syarat laporan tersebut diregister sebagai laporan pidana pemilihan untuk dilakukan  kegiatan  lanjut  yaitu  berupa  kajian  dan  klarifikasi  terhadap  para  saksi-saksi.  Setelah melakukan serangkaian kegiatan kajian dan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan dokumen atau barang bukti badan pengawas pemilihan umum kota Banjarmasin melalui forum Sentra Gakkumdu bersepakat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana pemilihan dan agar peristiwa tersebut diteruskan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
Dari  contoh  kasus  di  atas,  harusnya  Pasal  187  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang lah yang bisa menjeret pelaku pelanggaran tersebut yang mana isi Pasalnya menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum  provinsi  dan  komisi  pemilihan  umum  kabupaten/kota  untuk  masing-masing  calon,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling  sedikit  Rp  100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  atau  paling  banyak  Rp  1.000.000,00  (satu  juta rupiah).
Namun  hasil  pemeriksaan  ditingkat  Kepolisain  terhadap  saudara  H,  ternyata  ia  tidak  dapat dikenakan  pasal  187  ayat  (1)  karena  H  bukanlah  bagian  dari  penyelenggara  kampanye.  Yang  mana Pasal  187  ayat  (1)  tersebut  memiliki  beberapa  unsur  pasal  yaitu  :  setiap  orang,  dengan  sengaja, kampanye, di luar jadwal. Unsur pertama setiap orang berarti terdiri dari pasangan calon, tim kampanye, dan  gabungan  beberapa  partai  politik.  Apabila  kampanye  dilakukan  oleh  bagian  dari  setiap  orang tersebut, maka unsur pasal yang pertema telah terpenuhi, namum apabila yang melakukan kampanye bukanlah bagian dari setiap orang tersebut katakanalah dilakukan oleh relawan, maka unsur tersebut tidak terpenuhi dan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan, sebab (1) satu unsur saja tidak terpenuhi, maka gugurnya perbuatan pidananya. Di sini saudara H hanyalah seorang ustadz yang dating untuk memberikan ceramah dan tidak ada sangkut pautnya terhadap tim kampanye, ia mengajak masyarakat untuk  memilih  pasangan  tertentu  karena  ia  kagum  terhadap  pasangan  itu.  Maka  dapat  disimpulkan saudara H tidak memenuhi unsur Pasal setiap orang.
Secara substansi, Pasal 187 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai norma yang berpasangan dengan Pasal 69 huruf k. Hanya saja, secara perumusan, Pasal 187 ayat (1) tidak menunjuk secara langsung Pasal 69 huruf k sebagai norma primernya. Walau demikian, dalam penerapannya kedua norma tersebut tetap  mesti  dilaksanakan  sebagai  norma  yang  berpasangan.  Di  dalamnya  termuat  unsur  melakukan perbuatan kampanye dan unsur di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota untuk masing-masing pasangan calon.

## Kebijakan Formulasi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah
Kebijakan penal dalam hukum pidana tidak hanya mengenai kejahatan yang terdapat di dalam Undang-Undang hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga terdapat pada Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang hukum pidana yang ada aturan atau ketentuan pidannya, seperti tindak pidana pada pemilihan kepala daerah yang diatur di dalam Undang-Undang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Tindak pidana pemilihan umum dan pemilihan kepala dareah sebagai tindakan atau perbuatan yang bersifat aktif atau pasif yang melanggar ketentuan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala dareah yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang  pemilihan  kepala  daerah,  perbuatan  atau  tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah didefinisikan  sebagai  pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat (mala in se), sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial atau hukum positif (mala prohibita). Artinya, kejahatan dan pelanggaran dibedakan berdasarkan perbedaan delik hukum (recht delict) dan delik Undang-Undang (wet delict).
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori kebijakan kriminal untuk mengupas masalah yang  sedang  penulis  angkat.  Seperttinya  halnya  pelanggaran  yang  terjadi  pada  tindak  pidana  pada umumnya, pelanggaran pada pemilihan kepala daerah terjadi secara terorganisir yang berarti kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, artinya yang dilakukan oleh kelompok atau perusahaan yang sangat  terpusat  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  ilegal  pada  tingkat  transnasional,  nasional,  atau  lokal, dengan  tujuan  paling  sering  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Dalam  pemilihan  kepala  daerah, keuntungan  yang  di  dapat  dalam  melakukan  pelanggaran  salah  satunya  unutk  mencari  suara  bagi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pasangan  calon  dengan  cara  yang  illegal  yang  dilakukan  oleh  pasangam  calon,  tim  kampamye,  dan beberapa gabungan partai politik.
Mengikuti  definisi  tindak  pidana  pemilihan  dalam  Pasal  145  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang  berbunyi  “tindak  pidana  pemilihan  merupakan  pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap  ketentuan Pemilihan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.”,  dapat  diartikan  bahwa  regulasi  ini mengkategorikan perbuatan pidana yang diatur ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran. Hanya saja,  dalam  ketentuan  pidana  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015,  pengelompokan  tersebut tidak ditentukan, dalam arti tidak dibedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun jika merujuk Pasal 135, maka tindak pidana pemilihan kepala daerah justru termasuk kategori pelanggaran pemilihan kepala daerah.
Sekalipun  tindak  pidana  pada  pemilihan  kepala  daerah  dikelompokan  sebagai  pelanggaran pemilihan  kepala  daerah,  namun  jenis  perbuatan  pidana  yang  termuat  didalamnya  tetap  dapat dikelompokan ke dalam perbuatan kejahatan dan perbuatan pelanggaran. Hanya saja, jika mengikuti teori hukum positif (positivisme hukum) yang tidak mengenal pembedaan antara mala in se dan mala prohibita,  perbedaan  tersebut  menjadi  tidak  perlu  dilakukan.  Artinya,  sepanjang  suatu  perbuatan dilarang atau diwajibkan untuk dilaksanakan, hal mana perintah dan larangan tersebut diiringi dengan ancaman pidana, maka pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut dijatuhi pidana sesuai yang ditentukan Undang-Undang.
Tindak pidana pada pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pidana khusus, ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sangat bervariasi, mulai dari yang terendah hingga tertinggi dengan ketentuan pidana  minimum  khusus.  Pengaturan  ancaman  minuman  khusus  ditujukan  untuk  membatasi kemerdekaan hakim yang dirasa terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum. Pengaturan pidana minimal atau minumum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat  dari  delik  terhadap  masyarakat  luas.  Dalam  konteks  pemilihan  kepala  daerah,  pengaturan ancaman pidana minimum khusus tentunya sesuai dengan dampak dari pidana yang dilakukan.
Ancaman pidana minimum khusus terendah yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang  menjadikan  adalah  pidana  penjara  selama  15  (lima  belas)  hari  bagi  orang  yang  melakukan perbuatan kampanye di luar jadwal. Sedangkan ancaman minimum khusus tertinggi adalah selama 60 (enam  puluh)  bulan  atau  5  (lima)  tahun  penjara  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pun menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan  pada  tindak  pidan  pemilihan  kepala  daerah  yang  menjadilan  Undang-Undang  tersebut sebagai pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah dapat diberikan sanksi pidana bagi para pelanggar, agar hal semacam itu tidak terjadi lagi dan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar, sebab dengan adanya tindak pidana tersebut bukan hanya memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah.
Kebijakan  non  penal  adalah  penanggulangan  kejahatan  melalui  jalur  non  hukum  pidana  (non penal)  pada  hakikatnya  lebih  mengutamakan  upaya  pencegahan  sebelum  kejadian  itu  terjadi,  maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu masalah-masalah atau  kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau  menumbuh suburkan  kejahatan.  Beragam  masalah  dan  kondisi  sosial  yang  dapat  menjadi  faktor  penyebab timbulnya tindak pidana, sebab tidak semua maslaah dapat dijangkau oleh hukum pidana atau yang tidak  dapat  diatasi  semata-mata  hanya  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana.  Dengan  adanya keterbatasan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi,  maka  upaya  non  hukum  pidana  (non  penal) menduduki  kunci  dan  strategus  dari  keseluruhan  upaya  rasional  masyarakat  dalam  menanggulangi kejahatan.
Dalam melakukan tindakan pencegahan, terdapat beberaapa ciri-ciri dalam tindakan preventif, yaitu:
a. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan.
b. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran tertentu yang menimbulkan kerugian.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi.
d. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran agar tidak terjadi, bukan pada pelanggaran yang sudah terjadi.
Menurut  penulis,  setiap  pelaksanaan  pemilihan  pasti  ada  potensi  terjadinya  pelanggaran  baik pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Walikota.  Maka  karena  itu  pemetaan  potensi-potensi  berbagai pelanggaran  di  setiap  tahapan  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  wajib  hukumnya  dalam  perspektif pencegahan.  Setidaknya  terdapat  dua  hal  penting  dalam  pencermatan  terhadap  tindak  pencegahan, yaitu:  Pertama,  pemberian  pemahaman  kepada  masyarakat  akan  potensi  pelanggaran  yang  harus diantisipasi. Kedua,  menjadikan  pelanggaran  yang  terdahulu  sebagai  pengalaman  dan  data  dalam penyelenggara pemilihan masa lalu sebagai referensi.
Dibanding  tindak  pidana  umum,  penanganan  tindak  pidana  pemilihan  memiliki  beberapa kekhususan,  seperti  laporan  terjadinya  tindak  pidana  pemilihan  mesti  melalui  badan  pengawas pemilihan  umum  provinsi  atau  kabupaten/kota,  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  dilakukan secara  terkoordinasi  dalam  sentra  penegakan  hukum  terpadu,  dan  waktu  penanganan  yang  sangat terbatas. Sehubungan dengan itu, terdapat empat tahapan pokok penanganan tindak pidana pemilihan. Masingmasingnya akan dibahas lebih lanjut.
Mekanisme dan kelembagaan untuk penanganan pelanggaran pidana pemilihan tersebut diatur lebih  jauh  dalam  Peraturan  Bersama  Ketua  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Kapolri  dan  Jaksa Agung  Nomor  5,  Nomor  1,  Nomor  14  Tahun  2020  tentang  sentra  penegakan  hukum  terpada  pada Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota. Dalam Peraturan Bersama, kedudukan sentra penegakan hukum terpadu dan pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilihan diperkuat.
Pertama, kedudukan sentra penegakan hukum terpadu dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah, sentra penegakan hukum terpadu sebatas berkedudukan sebagai wadah bagi penegak hukum pilkada  untuk  menyamakan  pamahaman  dan  pola  penanganan,  sedangkan  dalam  peraturan  bersama sentra  penegakan  hukum  terpada  bergeser  menjadi  pusat  aktivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana pemilihan yang terdiri dari unsur badan pengawas pemilihan umum, Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian,  sentra  penegakan  hukum  terpadu  tidak  hanya  sebatas  sebagai  wahana  menyamakan pemahaman  dan  pola  penanganan  saja  melainkan  juga  menjadi  pusat  aktivitas  penanganan  dugaan tindak pidana pemilihan.
Kedua,  pola  hubungan  dan  tata  kerja.  Sesuai  Undang-Undang  pemilihan  kepala  daerah  pola hubungan  dan  tata  kerja  adalah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing.  Setiap  lembaga menjalankan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  sesuai  batas  wewenang  yang  ada,  di  mana  Bawaslu bertugas  menerima  laporan,  kepolisian  melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidikan,  dan  kejaksaan melaksanakan  penuntutan.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Bersama  diatur  bahwa  proses  penerimaan laporan oleh pengawas pemilihan didampingi oleh penyidik dan jaksa yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu.
Pengawasan pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan mengamati, mengjkaji, memeriksa, dan  menilai  proses  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  agar  sesuai  peraturan  perundang- undangan, dan menghidari dari hal-hal seperti terjadinya pelanggran. Berikut tugas pengawan dalam pemilihan kepala daerah:
a. Mengamati, seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
b. Mengkaji, yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;
c. Memeriksa,  yakni  kegiatan  melihat  dan  mencermati  bukti-bukti  awal  yang  didapatkan  terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
d. Menilai, yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.
Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan, karena pengawasan dalam pemilihan kepala daerah yang baik akan  memproduksi  kulitas  hasil  pengawasan  yang  baik.  Hasil  pengawasan  yang  baik  akan  dapat dijadikan temuan yang akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilihan. Beberapa jenis pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala daerah, yaitu:
a. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Pasal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
134  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2015,  menyebutkan  “badan  pengawas  pemilihan umum  provinsi,  panitia  prengawas  Kabupaten/Kota,  panitia  pengawas  Kecamatan,  panitian pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara menerima laporan pelanggaran”.
b. Pelanggaran  kode  etik  adalah  pelanggaran  terhadap  etika  penyelenggara  Pemilihan  yang berpedoman  pada  sumpah  dan/atau  janji  sebelum  menjalankan  tugas  sebagai  penyelenggara Pemilihan.  Sanksi  etika  yang  diberikan  bagi  pelanggar  ialah  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.
c. Pelanggaran  tindak  pidana  adalah  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan  terhadap ketentuan  tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang pemilihan  kepala  daerah.  Pemberian  sanski  pidana  merupakan  sanksi  yang  diberikan  kepada pelanggar  dalam  tindak  pidana  pemiliha n  kepala  daerah.  Penanganan  Tindak  pidana pemilihan  kepala  daerah  ditangani  dilakukan  oleh  badan  pengawas  pemilihan  umum, Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  tergabung  dalam  forum/lembaga  penegakan  hukum terpadu.
d. Pelanggaran hukum lainnya adalah dugaan pelanggaran yang bukanmerupakan pelanggaran Pemilihan setelah dilakukan kajian oleh pengawas Pemilu berupa pelanggaran hukum lainnya yang dapat di teruskan kepada instansi berwenang.
Pada  penanganan  pelanggaran  dalam  pemilihan  kepala  daerah  pemilihan  kepala  daerah, pencegahan  pelanggaran  dapat  dilakukan  dengan  tindakan  langkah-langkah  dan  upaya  optimal mencegah  secara  dini  terhadap  potensi  pelanggaran  dan/atau  indikasi  awal  pelanggaran.    Dalam melakukan  pencegahan  tentu  saja  pengawas  pemilihan  kepala  daerah  harus  mepunyai  strategi  yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawasan pengawas pemilihan kepala menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja  cerdas  dan  kerja  tuntas  yang  dilakukan  pengawas  pemilihan  kepala  agar  mencapai  tujuan pemilihan kepala daerah sebagimana mestinya.
Salah satu penyebab pelanggaran pada pemilihan kepala daerah karena mengenai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka dari itu penulis ingin membahas persoalan tersebut. Pada pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan komisi  pemilihan  umum  Kabupaten/Kota”.  Meski  sudah  terang  pengaturannya,  namun  dalam prakteknya tidak seluruh pemungutan suara ulang dilaksanakan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara.
Komisi  pemilihan  umum  menggelar  (16)  enam  belas  kali  pemungutan  suara  ulang  pada pemilihan kepala daerah serentak tahun (2020) dua ribu dua puluh hingga Juli (2021) dua ribu dua puluh satu. Langkah itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Komisioner komisi pemilihan umum I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan,  komisi  pemilihan  umum  menggelar  pemungutan  suara  ulang  di  2  (dua)  pemilihan Gubernur, 1 (satu) pemilihan Walikota, dan 13 (tiga belas) pemilihan Bupati.
Pemungutan  suara  ulang  dilaksanakan  bukan  tanpa  sebab,  di  dalam  Undang-Undang  telah mengatur kejadian khusus apa saja yang menjadi penyebab mesti dilaksanakannya pemungutan suara ulang di suatu tempat pemungutan suara, antara lain seperti terjadinya force majore seperti bencana alam  yang  menyebabkan  pemungutan  suara  hampir  diseluruh  tempat  pemungutan  suara  tidak  dapat dilakukan  atau  terjadinya  pelanggaran  dan  atau  kelalaian  atau  kerusuhan  gangguan  keamanan  atau gangguan lainnya.
Pemungutan  suara  ulang  merupakan  prosedur  biasa  dan  sah  sesuai  peraturan  dan  Undang- Undang  pemilihan  kepala  daerah.  Tujuannya  adalah  untuk  memperbaiki  prosedur  pada  tahapan pemungutan  suara  yang  dianggap  cacat  dan  atau  tidak  sesuai  aturan  dan  merupakan  upaya  untuk menjaga kualitas pemilihan umum agar dapat disahkan dan dapat diterima oleh seluruh stakeholder pemilihan kepala daerah.
Banjarmasin menjadi salah satu kota yang melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala tahun (2020) dua ribu dua puluh. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  Walikota  Banjarmasin, pada senin (22) dua puluh dua Maret (2021) dua ribu dua puluh satu pada malam hari. Permohonan diajukan pasangan calon nomor urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir. Mahkamah dalam amar putusan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Ananda dan Mushaffa yang berbunyi “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata ketua pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman bersama (8) delapan  hakim  konstitusi dalam  persidangan  yang  digelar  secara  daring  dari  ruang  sidang  pleno Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  juga  membatalkan  surat  keputusan  komisi  pemilihan umum  Kota  Banjarmasin  Nomor  245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020  tentang  penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Banjarmasin tahun 2020, tertanggal (15) lima belas Desember (2020) dua ribu dua puluh, sepanjang mengenai perolehan suara  masing-masing  pasangan  calon  pada  tempat  pemungutan  suara  di  3  (tiga)  kelurahan  yaitu kelurahan Mantuil, kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Mahkamah  Konstitusi  pun  memerintahkan  komisi  pemilihan  umum  kota  Banjarmasin  untuk melaksanakan  pemungutan  suara  ulang  di  seluruh  tempat  pemungutan  suara  di  (3)  tiga  kelurahan tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan ini.  Mahkamah  Konstitusi  juga  memerintahkan  komisi  pemilihan  umum  kota  Banjarmasin  untuk mengangkat ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara serta ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan yang baru di (3) tiga kelurahan tersebut.
Berbeda dengan pemungutan suara ulang pasca ulang putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 79 ayat  (1)  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Walikota  dan  Wakil  Walikota  menyebutkan  “pemungutan  dan/atau  penghitungan  suara  lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan dan/atau penghitungan suara”. Peraturan mengenai waktu pemungutan suara ulang hanya diatur di dalam aturan pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota,  harusnya  peraturan  tersebut  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang,  sebab  Undang-Undang  tersebut  menjadi  dasar  hukum  bagi  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah.  Dari  perbedaan  waktu  pemungutan  suara  ulang  tersebut,  bukan  tidak  mungkin  pelanggaran tindak  pidana  pemilihan  kepala  daerah  bakal  terjadi,  karena  waktu  pemungutan  suara  ulang  yang bervariasi antara pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang pemilihan kepala daerah.
Menurut analisa penulis, hal seperti ini harus sesegera mungkin dilaksanakan, sebab semakin cepat pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka dapat meminamalisir terjadinya pelanggaran tindak pidana  pemilihan,  mengingat  waktu  yang  diberikan  Mahkamah  Konsitusi  untuk  melakukan pemungutan suara ulang yang cukup lama.
Selain  permasalahan  waktu  pelaksanaan  pemungutan  saura  ulang  di  atas,  kiranya  Undang- Undang pemilihan kepala daerah juga perlu mengatur mengenai pengertian pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas, sebab pelaksanaan tersebut tidak terdapat di  dalam  Undang-Undang  pemilihan  kepala  daerah.  Dengan  adanya  pengaturan  tersebut,  maka diharapkan pemungutan suara ulang suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat terakoodir dengan Undang-Undang tersebut.
Dengan adanya pengaturan yang memang bisa mengakomodir pemilihan kepala daerah secara khusus, maka diharapkan pemilihan kepala dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya pelanggaran- pelanggaran  tindak  pidana  pada  pemilihan,  maka  akan  memberikan  hasil  yang  positif  pada  pesta demokrasi 5 (lima) tahunan tersebut dan akan menghasilkan pemimpin yang baik dari proses pemilihan yang baik.

## IV. KESIMPULAN
Pelanggaran  kampanye  pada  tahapan  pra  pemungutan  suara  ulang  pemilihan  kepala daerah bukan termasuk tindak pidana, sebab perbuatan kampanye tersebut di luar jadwal yang ditetapkan  komisi  pemilihan  umum  Provinsi  dan  komisi  pemilihan  umum  Kabupaten/Kota untuk  masing-masing  pasangan  calon.  Pasal  1  angka  1  menyebutkan  “kampanye  pemilihan yang  selanjutnya  disebut  kampanye  adalah  kegiatan  untuk  meyakinkan  Pemilih  dengan menawarkan  visi,  misi,  dan  program  Calon  Gubernur,  Calon  Bupati,  dan  Calon  Walikota”.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pada pasal tersebut menyebutkan “kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon” yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye pun hanya dilaksanakan pada masa kampanye saja, karena jadwal tersebut telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum, walaupun ada yang melaksanakan kampanye sebelum atau setelah masa  kampanye  selesai  atau  melaksanakannya  pada  pemungutan  suara  ulang  baik  karena putusan Mahkamah Konstitusi atau merujuk pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, maka menurut penulis tidak dapat dikatakan sebagai kampamye.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak pidana pemilihan kepala daerah yang menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Lalu pada kebijakan non penal, menggunakan upaya pencegahan atau preventif dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu: P ertama , pemberian pemahaman  kepada  masyarakat  akan  potensi  pelanggaran  yang  harus  diantisipasi. Kedua , menjadikan pelanggaran yang terdahulu sebagai pengalaman dan data dalam penyelenggara pemilihan  masa  lalu  sebagai  referensi.  Terdapat  3  (tiga)  jenis  pelanggaran  pada  pemilihan kepala daerah yaitu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana.  Penanganan  pelanggaran  pemilihan  kepala  daerah  adalah  proses  pengawasan  yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan.

## REFERENSI
Abby,  Fathul  Achmadi.  2016.  Pengadilan  Jalanan  Dalam  Dimensi  Kebijakan  Kriminal.
Jakarta: Jala Permata Aksara.
Arief, Barda Nawawi. 2005. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan.Jakarta: Kencana.
Arifin, Muhammad Daniel. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Padang.  2022.  Artikel  Dalam  “Swara  Justisia” Volume 6, No. 3, hlm. 210.
Bawaslu.go.id.  Mengenal  Istilah  Pemungutan  Suara  Ulang  Pemilu  Lanjutan  Dan  Pemilu- Susulan. https://bawaslu.go.id. Diakases pada tanggal 24 Februari 2024.
Kalsel.Bawaslu.go.id.  Strategi  Pengawas  Pemilu  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana  Pemilu. https://Kalsel.Bawaslu.go.id. Diakases pada tanggal 24 Mei 2024.
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. MediaIndonesia.com.  Kampanye.  https://MediaIndonesia.com.  Diakases  pada  tanggal  24 Februari 2024.
-------------------------. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.
--------------. Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. https://Bawaslu.go.id. Diakases pada tanggal 16 Februari 2024.
------------------.  Pelanggaran  Hukum.  https://id.wikipedia.org.  Diakses  pada  tanggal  24  Mei 2024
Ratna  Dewi  Pettalolo  &  Khairul  Fahmi.  2020.  Kajian  Evaluatif  Penanganan  Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
Ruslan. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sunggono, Bambang. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
Topo  Santoso  &  Ida  Budiati.  2019.  Pemilu  di  Indonesia  Kelembagaan,  Pelaksanaan,  dan Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Wikipedia.org.  Kejahatan  Terorganisasi.  https://id.wikipedia.org.  Diakases  pada  tanggal  20 Mei 2024.
Zaidan, M. Ali. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.