Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management

## Analisis Kapasitas dan Kerjasama Nazhir
dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

## Muhammad Ash Shiddiqy
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto E-mail: muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id
Abstract: Waqf is an economic tool that can bring prosperity to the community.  Therefore,  good  and  proper  management  is  required  to realize  the  best  interests  of  wakaf  property.  As  the  manager  and developer of waqf property, Nazhir must have the ability and skills to manage  waqf  property.  For  this  reason,  special  standardization  is required to obtain a capable Nazhir based on the wealth of the waqf under  management.  When  the  management  of  the  wakaf  property works  well  and  produces  the  best  benefits,  then  these  benefits  can  be used  as  the  beneficiaries  of  the  wakaf  property  to  prosper  the community. In the Law on Waqf No. 41 of 2004 and Government Regulation  No.  42  of  2006  it  has  been  stated  about  the responsibilities, roles, and functions of Nazhir. In addition to the law, there are also minimum requirements and abilities that an individual or group of Nazhir must possess. It is hoped that Nazhir in the future will have special abilities. Even though he did not have special skills, Nazir  must  have  a  strong  desire  to  learn  something  related  to  the management, management and development of Waqf.
Keywords: Waqf;  Nazhir;  Management  Network;  Development; Capability
Abstrak: Wakaf  merupakan  alat  ekonomi  yang  dapat membawa  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pengelolaan  yang  baik  dan  benar  untuk mendapatkan manfaat yang terbaik dari harta wakaf. Sebagai pengelola  dan  pengembang  harta  wakaf,  Nazhir  harus memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  mengelola harta wakaf. Untuk itu diperlukan standarisasi khusus untuk mendapatkan  nazhir  yang  mumpuni  berdasarkan  harta wakaf  yang  dikelolanya.  Ketika  pengelolaan  harta  wakaf dapat  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan  keuntungan yang  sebesar-besarnya,  maka  manfaat  tersebut  dapat
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
dijadikan  sebagai  penerima  manfaat  harta  wakaf  untuk mensejahterakan  masyarakat.  Pada  Undang-  Undang Tentang  Wakaf  No  41  Tahun  2004  dan  Peraturan Pemerintah  No  42  Tahun  2006  telah  disampaikan  tentang tanggungjawab,  peran,  serta  fungsi  Nazhir.  Selain  undang- undang,  ada  juga  persyaratan  dan  kemampuan  minimum yang  harus  dimiliki  oleh  individu  atau  kelompok  Nazhir. Diharapkan  Nazhir  di  masa  depan  akan  memiliki kemampuan khusus. Meski tidak memiliki keahlian khusus, Nazir  harus  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk mempelajari  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan, pengelolaan dan pengembangan Wakaf.
Kata Kunci : Wakaf; Nazhir; Pengelolaan; kerjasama; kapasitas.

## Pendahuluan
Wakaf  adalah  sarana  keagamaan  Islam  yang  memiliki sederet  manfaat  bagi  semua  orang  (Muslim  dan  non-Muslim). Wakaf tidak hanya ada dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga ada dalam bentuk benda bergerak seperti  mata  uang,  kendaraan,  dan  surat  berharga.  Salah  satu langkah  strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat adalah  dengan  meningkatkan  peran  organisasi  keagamaan  sebagai lembaga  keagamaan,  yang  tidak  hanya  bertujuan  untuk menyediakan  berbagai  fasilitas  keagamaan  dan  sosial,  tetapi  juga memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  perekonomian nasional.
Jika  wakaf  dikelola  secara  efektif,  diharapkan  rencana pengentasan  kemiskinan  akan  ditingkatkan.  2  Hal  ini  dikarenakan dana yang dihasilkan oleh wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan fakir miskin, anak terlantar dan anak yatim piatu yang membutuhkan dana untuk membiayai hidup dan biaya sekolahnya. Miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka.
Praktik  wakaf  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat belum  sepenuhnya  berjalan  efektif,  sehingga  dalam  banyak  kasus harta  benda  wakaf  belum  terpelihara  dengan  baik.  Banyak permasalahan  wakaf,  seperti  harta  benda  wakaf  yang  terbengkalai atau  jatuh  ke  tangan  pihak  ketiga  yang  melanggar  hukum.  Situasi ini  dapat  terjadi,  salah  satunya  karena  kelalaian  atau ketidakmampuan  Nazhir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 1, June 2022
aset  wakaf.  Dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2014  tentang  Wakaf,  Nazhir  memiliki  tanggung  jawab  sebagai berikut:  Semacam  melakukan  pengelolaan  harta  wakaf  mengelola dan mengembangkan harta bendanya sesuai dengan tujuan, fungsi dan    keyakinan  agama;  Mengawasi  dan  melindungi  harta  benda wakaf;  dan.Laporkan  pelaksanaan  tugas  Kepada  Badan  Wakaf Indonesia.  Tugas  Nazhir  bukan  cuma  melaksanakan  administrasi, namun  juga  harus  bisa  mengembangkan,  mengawasi,  melindungi dan  melaporkan  pelaksanaan  pengelolaan  harta  wakafnya  kepada Badan  Wakaf  Indonesia.  Untuk  itu  Nadzhir  harus  mempunyai kompetensi  dan  fungsi  yang  jelas  untuk  mengembangkan  wakaf yang di kelola.
Peran  nazhir  sangat  penting  untuk  mengelola  dan mengembangkan  harta  wakaf  sebab  Undang-undang  No.  41  thn 2004 menjadikan nazhir pada unsur utama dalam mengelola wakaf. Akan  tetapi  kenyataan  yang  terjadi  justru  sebaliknya,  di  mana profesionalisme nazhir sangat rendah. Survei yang dilakukan CSRS bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
memperlihatkan  bahwa  hanya  sedikit  nazhir  wakaf  (16%)  yang benar-benar  mengelola  wakaf  secara  penuh  ( full  time ).  Ini  artinya, dari 10 lembaga wakaf hanya 2 lembaga yang nazhirnya sungguh- sungguh  menjalankan  tugas-tugas  kenazhiran  secara  maksimal. Sebaliknya,  mayoritas  nazhir  wakaf  (84%)  mengakui  tugasnya sebagai  nazhir  hanyalah  pekerjaan  sampingan  ( part  time ). 1 Lantas kompetensi  apa  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  seorang  Nazhir sehingga dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf?
Ditemukan  beberapa  artikel  ilmiah  yang  dimuat  dalam laman jurnal yang terindeks scopus tentang pengelolaan wakaf , yaitu; artikel hasil penelitian Wan Kamal Mujani, dkk., (2018), The History of  the  Development  of  Higher  Education  Waqf  in  Malaysia 16 ; Abdurrohman Kasdi, (2018), The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian  al-Azhar  for  Education  and  its  Relevance  to  be  Implemented  in
1 Tiswarni,” Peran  Nazhir  dalam  Pemberdayaan  Wakaf  (Tinjauan  Terhadap Strategi  Pemberdayaan  Wakaf  Badan  Wakaf  Al  Quran  dan  Wakaf  Center) ”  dalam  Al - ‘Adalah Vo.XII,No.2 Tahun 2014, hal 410. Lihat juga Tuti. A. Najib, dan Ridwan al - Makassary, Wakaf,  Tuhan,  dan  Agenda  Kemanusiaan, (Jakarta:  CSRS  UIN Jakarta,2006), h. 96-98.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Indonesia 17 ;  Adebayo  Saheed  Adewale,  dan  Abdurraheem  Abdul Ganiyi  Zubaedy  (2019), Islamic  Finance  Instruments  as  Alternative Financing to Sustainable Higher Education in Nigeria 18 ; dan artikel Abd Rahman  Ahmad,  dkk.,  (2017), The  Scenario  of  Waqf  in  Malaysian Higher Education Institutions. 2
Penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan testimoni bahwa wakaf berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang cukup  memadai  bagi  umat  Islam  dan  juga  bagi  masyarakat  yang kurang mampu. Artikel-artikel tersebut juga memberikan informasi pengelolaan  wakaf  sebagaimana  terjadi  di  Mesir,  Malaysia, Indonesia dan Nigeria.
Ditemukan  juga  beberapa  penelitian  tentang  wakaf  yang berkaitan  dengan  ekonomi  yang  ditelusur  oleh  Raditya  Sukmana (2020) tentang “ Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature” ,  yang  menjelaskan  beberapa  literatur  berkaitan  dengan wakaf  dan  pengembangan  ekonomi,  di  antaranya  adalah  Shabbir (2018)  menggunakan  proses  hierarki  analitik  (AHP)  dan  membagi lahan  wakaf  menjadi  empat  sektor  yaitu  pertanian,  komersial, pemukiman,  dan  agama  faktor  penting  bagi  pembangunan  sosial ekonomi dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja.  Iman  dan Mohammad  (2017) mengemukakan  bahwa  kewirausahaan  berbasis wakaf  juga  merupakan  alternatif  untuk  memajukan  kesejahteraan masyarakat.  Sanusi  dan  Shafiai  (2015)  melakukan  penelitian terhadap dua lembaga wakaf di Malaysia dan membuktikan bahwa wakaf berkontribusi pada sektor agama, ekonomi, dan sosial.
Badan  Wakaf  Indonesia  sebagai  lembaga  resmi  pengelola wakaf  yang  menerima  sebagian  besar  wakaf  membutuhkan  suatu instrumen  untuk  membantu  asetnya  berkembang.  Penulis mengajukan  obligasi  pemerintah  dan  sukuk  wakaf  oleh  pesantren holding .  Sukuk  wakaf  melalui  pemerintah  akan  mudah  diterapkan dan  memiliki  risiko  operasional  yang  rendah.  Namun  dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu permasalahan  terbesar  adalah  intervensi  eksternal  berupa  sistem
2 Abdurrohman  Kasdi, “The Empowerment  of  Productive  Waqf  in Egyptian  Al-Azhar  for  Education  and  its  Relevance  to  be  Implemented  in Indonesia,” International  Journal  of  Mechanical  Engineering  and  Technology 9,  no.  11 (2018): 1839-1851.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
eksternal  yang  tidak  mendukung  penerapan  sukuk  wakaf,  juga belum adanya regulasi dalam penerapannya.
Harus  diakui  bahwa  produktivitas  wakaf  berupa  tanah pertanian  belum  bisa  dikelola  secara  optimal,  lebih  banyak  nilai sosialnya. Dikelola oleh lembaga wakaf atau dikelola oleh individu akan  sama  saja  hasilnya.  Sebagaimana  kasus  tanah    wakaf    di Gontor  yang  diteliti  oleh  Masruchin (2014), pengelolaan wakaf tanah  sawah  masih  bersifat  semiprofesional  yang  mana  tanah- tanah sawah yang dikelola oleh yayasan  masih dibantu oleh para pengawas  yang  disebut  wakil  nazir  yang  berasal  dari  daerah tempat  sawah  tersebut  berada.  Beberapa  tanah  ada  yang disewakan,  dikelola  secara  bagi  hasil,  ada  pula  yang  digarap sendiri.
Ada  beberapa  upaya  untuk  menjaga  kelangsungan ekonomi  wakaf  yang  sebenarnya  cukup  lazim  dilakukan  banyak lembaga,  yaitu  dengan  penghimpunan  wakaf,  zakat  dan    infak melalui  sosialisasi  ke  masyarakat  dan  melalui  momen-momen tertentu  yang  menghadirkan  masyarakat  cukup  banyak. Sebagaimana dilakukan di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY di antaranya  adalah  dengan  permohonan  kepada  para  calon  wakif  , program-program acara kreatif yang disaksikan oleh calon wakif.
Dalam kasus di Filipina, Alizaman D. Gamon dan Mariam Saidona  Tagoranao  menjelaskan  bahwa  wakaf  dianggap  sebagai institusi  yang  sangat  diperlukan  karena  bisa  memberi  fasilitas keuangan Islam kepada pembangunan sosio-ekonomi Bangsamoro. Kajian  keduanya mendiskusikan  peranan  harta-harta  wakaf  dalam pembangunan institusi Islam di Filipina dan menganalisis isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh minoritas muslim dalam pengurusan dan  pengembangan  wakaf  tanah  di  negara  yang  didominasi penduduk  Katolik.  Kajiannya  juga  menawarkan  pembentukan model  berdasarkan  wakaf  dalam  aspek  manajemen  keuangan. Model  ini  akan  berperan  dalam  memberi  dukungan  kepada pembentukan klinik kesehatan, pusat-pusat dan institusi pendidikan berdasarkan  Islam.  Terdapat  pemahaman  yang  sama  antara  ulama dan  organisasi  nonpemerintah  melalui  pelaksanaan  pengurusan wakaf. Ini juga akan memperkuat peranan harta- harta wakaf dalam pembangunan institusi Islam di Filipina.
Instrumen wakaf telah membuktikan kejayaannya di negara-
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
negara  Islam  di  Timur  Tengah.  Banyak  lembaga  pendidikan dibangun  menggunakan  harta  wakaf.  Untuk  mencapai  tujuan disyariatkannya  wakaf,  maka  aspek  manajemen  wakaf  perlu mendapat  perhatian  lebih  serius.  Antara  masalah  yang  perlu ditekankan  adalah  kompetensi  nazhir yang  bisa  diterapkan  dalam pengurusan  wakaf.  Sebagaimana  dalam  kajian  Nasrul Hisyam Nor Muhamad (2015), wakaf juga telah memberi sumbangan yang berarti dalam  sosio-ekonomi  umat  Islam  sejak  dari  kemunculan  negara Islam.  Oleh  itu,  wakaf  harus  dikembangkan  untuk  menjamin kemanfaatannya. Jika ada komitmen umat Islam maka akan banyak masalah  sosio-ekonomi  dapat  diatasi.  Isu-isu  hukum  dalam  wakaf dapat  diselesaikan  dengan    mengkaji    kompetensi  nazhir karena hukum  yang  berkenaan tentang wakaf pada umumnya berdasarkan ijtihad.
Kemudian fatāwā yang  menganut  keabadian  yang  ketat, seperti yang dipegang oleh para ulama terkemuka dari suatu mazhab tertentu,  dapat  dihindari  dengan maqā ṣ id  asy- syarī‘ah dan  wakaf. Efeknya  terhadap  wakaf  dan  kondisi  ekonomi  di  mana  penerapan peraturan  kekekalan  yang  ketat  semacam  itu  mengarah  pada pembekuan  wakaf  tunai,  ketidakpatuhan  terhadap  niat  wakaf, mematikan  modal  tunai  dan  karenanya  melumpuhkan  lembaga wakaf  dan  mencegahnya  berkontribusi  terhadap  kesejahteraan umat. Ini tidak berarti harus mengabaikan prinsip keabadian secara umum,  seperti yang terlihat jelas dari pandangan Imam Shafi'i dan Imam Abu Yusuf atau Imam Malik.
Dari penelitian-penelitian di atas yang membuktikan bahwa wakaf  berkait  dengan  produktivitas  ekonomi  sudah  cukup  banyak dan  memberikan  kontribusi  untuk  menjadikan  wakaf  sebagai instrumen  pengembangan  ekonomi  sebagaimana  ditelusur  oleh Raditya  Sukmana  (2020)  “i Critical i Assessment i of i Islamic i Endowment Funds  (Waqf)  Literature” .  Penelitian  merujuk  pada  penelitiannya Shabbir  (2018),  Iman  dan  Mohammad  (2017)  dan  penelitian Sanusi  dan  Shafiai  (2015).  Kemudian  penelitian  wakaf  bernilai ekonomi  dan  berkontribusi  pada  pengembangan  pendidikan  di beberapa  negara  muslim,  yaitu  Malaysia,  Mesir,  Indonesia,  dan Nigeria.  Penelitian  tersebut  merujuk  pada  penelitian  Wan  Kamal Mujani, dkk., (2018), Abdurrohman Kasdi, (2018), Adebayo Saheed Adewale,  dan  Abdurraheem  Abdul  Ganiyi  Zubaedy  (2019),  dan penelitian Abd Rahman Ahmad, dkk (2017).
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 1, June 2022
Dari  perspektif  pengelola  wakaf,  peneliti  berusaha mengungkap  pengembangan  kompetensi  pengelola  wakaf  .  Harta wakaf  asli  tidak  dijadikan  sasaran  produktivitas  ekonomi  untuk tujuan  melaksanakan  amanah  wakif,  tetapi  justru  harta  nonwakaf dijadikan  sasaran  utamanya  dalam  pengembangan  ekonomi  yang kemudian seluruh aset wakaf diakui harta wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, harta wakaf harus melahirkan kebajikan dan nilai kebaikannya sesuai dengan syariat.  Demikian juga dalam proses pengembangannya,  harta  wakaf  mesti  diinvestasikan  dalam investasi-investasi  yang  patuh  syariat  dan  memastikan  hasil  wakaf disalurkan kepada yang memerlukan.
Dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  peneliti  berusaha mengungkap  pengembangan  dengan  melembagakan  nazir,  nazir juga  sebagai  wakif,  dan  pengakuan  atas  seluruh  aset  menjadi  harta wakaf. Sudah cukup banyak kajian tentang wakaf khususnya dalam khazanah  fikih-fikih  klasik  dan  memberikan  batasan  syarat  dan rukun dalam pelaksanaan wakaf. Karena wakaf dalam ranah ijtihad, justru  menjadi  peluang  untuk  disesuaikan  dengan  perkembangan kekinian  tanpa  harus  meninggalkan  nilai  yang  mendasar,  yaitu syariat  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  menganalisis  dengan kompetensi  nazhir yang tidak meninggalkan  fikih  saja, tetapi lebih dari itu menawarkan pengembangan yang lebih modern.
Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yaitu studi yang  diarahkan  untuk  menelaah  dinamika  dengan  pendekatan kepustakaan.  Penelitian  pustaka  adalah  model  untuk  mencari  data dan  dengan  pengamatan  secara  yang  sesuai  dengan  permasalahan. Dalam paper ini peneliti akan meanganalisa  kompetensi dan fungsi yang hari dikuasai oleh Nazhir wakaf sehingga akan memaksimalkan hasil harta wakaf dan bermanfat untuk umat.

## Pembahasan

## Tugas dan Fungsi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf
Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kegiatan filantropi yang berperan  sebagai  bangunan  untuk  kemaslahatan  masyarakat.  Wakaf pada  dasarnya  adalah  nasehat  kepada  orang  kaya  untuk  merawat orang-orang  yang  kurang  beruntung  melalui  sumbangan  dari  dana
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
sumbangan  yang  dikelola,  dan  keuntungan  mendukung  kebutuhan, mempromosikan dan meningkatkan status manusia. 3
Terdapat  tiga  kata  yang  dapat  membentuk  pengertian  wakaf: yaitu:  alwakaf  (wakaf),  alhabs  (pemotongan  pajak)  dan  altasbil (sumbangan).  wakaf  dan  alhab  adalah  kata  benda  dan  bentuk jamaknya  adalah  awqaf,  ahbas  dan  mahbus.  Selain  itu, alhabs  berarti alman`  (mencegah  atau  melarang)  dan  alimsak  (membatasi),  seperti dalam kalimat habs alshay` (menahan sesuatu). Singkatnya, baik alhab maupun  alwaqf  memiliki  arti  alimsak  (penindasan),  alman (pencegahan atau larangan), dan altamakkuth (diam). Disebut  retensi karena menahan diri dari berdonasi, menjual, dan melakukan hal-hal yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian.  Dikatakan  juga  ditahan karena  kemaslahatan  dan  konsekwensi  orang  lain  selain  yang memenuhi syarat wakaf ditahan dan diharamkan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf, wakaf adalah :
“Perbuatan  hukum  wakif  un tuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan umu menurut syariah.”
Nazhir tidak termasuk dalam rukun wakaf, namun para ulama sepakat  bahwa  wakaf  harus  mengacu  pada  nazhir,  baik  secara personal  maupun  sistematis.  Praktik  wakaf  dalam  kehidupan masyarakat  belum  sepenuhnya  tertib  dan  efisien,  dan  dalam  banyak kasus  karakteristik  wakaf  tidak  terpelihara  dengan  baik.  Ada  banyak masalah  Wakaf,  antara  lain:  Harta  benda  wakaf  yang  ditelantarkan atau diserahkan secara melawan hukum kepada pihak ketiga . Keadaan tersebut  dapat  terjadi  salah  satunya  karena  kelalaian  atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda  wakaf  yang  seharusnya  dilindungi  demi  untuk  kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
3 Murtadho  Ridwan,  “Nazhir  Profesional  Kunci  Kesuksesan  Wakaf Produktif” dalam Jurnal Muqtashid, Vol.3 No.1 Juli 2012, hal 91
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Pada dasarnya, ajaran wakaf mengharuskan seorang pengelola (Nazir) untuk memproduktifkan harta wakaf yang dihibahkan. Hal ini tercermin  dalam  hadits  Ibnu Umar.  “Simpan  modal  (modal) dan sedekahkan hasilnya. (al-Nawawi, 1994: 11/88, hadis no. 4200).
Produktivitas  dari  wakaf  asli  diarahkan  pada  berkembangnya manfaat  pelayanan,  sedangkan  produktivitas  secara  ekonomi  berasal dari  hasil  usaha  dari  unit-unit  bisnis  yang  mendukung  manfaat pelayanan  dari  harta  wakaf  asli.  Produktivitas  kedua  harta  ini  secara keseluruhan  digunakan  untuk  kelangsungan  perekonomian,  yaitu untuk  kepentingan  umat  Islam  sebagaimana  tujuan  wakaf  yang menjadi amanah wakif asli.
Seluruh aset unit wakaf menjadi harta wakaf, baik bersumber dari  wakif,  hasil  usaha  ekonomi,  dan  sumbangan,  infak  dan  lain sebagainya.  Nazir  memisahkan  aset  hanya sebatas  administratif yang memberikan batas antara harta wakaf asli dan harta wakaf far’i. Nazir tetap menjaga harta wakaf asli dan memanfaatkannya sesuai amanah wakif. Nazir kemudian membangun usaha ekonomi dan usaha-usaha lain  untuk  keberlanjutan  lembaga  pendidikan  Islam  dan  ekonomi. Hasil dari usaha ini disebut dengan harta wakaf hasil pengembangan. Dengan  demikian, harta  wakaf idealnya  terbagi menjadi dua sumber, yaitu  harta  wakaf  asli  dan harta  wakaf  far’i  atau  harta  hasil pengembangan.
Mempertimbangkan  usaha  bisnis  sebagai  model input-output , 4 wakaf  dapat  dihubungkan  dengannya  di  kedua  sisinya.  Wakaf bertujuan  untuk  tujuan  sosial  dan  ekonomi  dan  bisa  menjadi  sarana untuk  kesejahteraan.  Dalam  bentuk  yayasan,  nazir  tetap  mengikuti peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sesuai  dengan  Pasal  3 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan bahwa  yayasan  tidak  diperbolehkan  melakukan  usaha  bisnis  kecuali membentuk badan usaha bisnis tersendiri,
Usaha ekonomi, khususnya pada unsur kegiatan, menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi masuk kategori private investment, yaitu investasi  yang  dilakukan  oleh  swasta  dengan  tujuan  untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan
4 Michael  H.  Morris,  Pamela  S.  Lewis,  dan  Donald  L.  Sexton, “Reconceptualizing  Entrepreneurship:  An  Input - Output  Perspective,” SAM Advanced Management Journal 59, no. 1 (1994): 21-32.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
oleh  individu  maupun  korporasi , seperti  usaha  mikro  atau  rumah tangga  atau  masuk  usaha  kecil  dan  menengah.  Usaha  ini  pada umumnya  belum  punya  badan  hukum  dan  ada  pula  yang  sudah berbadan  usaha,  serta  skala  usahanya  relatif  kecil  dan  bergerak  di industri dagang atau jasa.
Kemudian,
dilihat dari bentuk pengembangannya, menggunakan  model  investasi  secara  langsung  ( direct  investment ).  Ada beberapa  kelebihan  dari  model  ini.  Wakif  dan  keluarga  wakif  dapat secara  langsung  melihat  pengelolaan  harta  wakaf  yang  diamanahkan kepada nazhir. Demikian juga santri, guru dan masyarakat juga secara langsung terlibat dan merasakan kemanfaatan wakaf. Santri mendapat keringanan biaya belajar di pesantren dan dapat belajar berwiraswasta sesuai dengan pancajiwa pesantren. Guru dan masyarakat dapat kerja sama  ekonomi  yang  saling  menguntungkan,  sehingga  investasi langsung  ini  memiliki  akuntabilitas  lebih  baik.  hal-hal  penting  dalam perwakafan  harus  tetap  menjadi  perhatian.  Misalnya, fuqahā menyepakati  persyaratan  wakaf,  yaitu  tujuannya  harus  dalam  rangka mendekatkan  diri  kepada  Allah  Swt.  Pengelola  wakaf  harus mengusahakan  agar  manfaat  wakaf  terus  berlanjut  atau  berulang, sebab  wakaf  mengandung  makna  pemanfaatan  secara  berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sedekah jariah”. 5
Kemudian  dalam  hal  pengembangan  nazir,  dalam  fikih  yang dimaksud  dengan  nazhir ialah  orang  yang  diserahi  kekuasaan  dan kewajiban  untuk  mengurus  dan  memelihara  harta  wakaf.  Ia  adalah orang  yang  berhak  untuk  bertindak  atas  harta  wakaf,  baik  untuk mengurusnya,  memelihara,  dan  mendistribusikan  hasil  wakaf  kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. 6
Pada  awal  pemahaman  tentang  wakaf,  belum  ada pelembagaan  nazir,  tetapi  keberadaan  nazir  dapat  dipahami  sebagai pengelola  harta  wakaf.  Misalnya  dalam  praktek  sahabat  Umar  bin Khatab  pada  saat  mewakafkan  tanahnya,  yang  mengelola  harta wakafnya  adalah  dirinya  sendiri.  Sepeninggal  Umar,  pengelolaan
5 Tata  Fathurrohman,  “ Wakaf  dan  Kemiskinan  Perspektif  Hukum  Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Jurnal Syiar Hukum 8, no 3 (2006): 255-286.
6 Said Agil Husin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
wakaf  dilanjutkan  oleh  putrinya  Hafsah,  setelah  itu  dilanjutkan Abdullah bin Umar, kemudian diteruskan lagi kepada keturunannya.
Dalam  kitab-kitab  fikih,  tidak  mencantumkan nā ẓ ir wakaf sebagai  salah  satu  rukun  wakaf  lebih  dikarenakan  wakaf  merupakan dalam  bentuk  akad  tabarru’. 7 Dalam  kitab Nihāyah  al -Mu ḥ t ā j ,  jika wakif  mensyaratkan. nā ẓ ir kepada  dirinya  maka  ikutilah  atau  jika mensyaratkan kepada orang lain  juga  penuhilah  syarat  itu,  tetapi  jika wakif tidak mensyaratkan kepada seorang pun, maka yang bertindak sebagai nā ẓ ir adalah kadi.
Oleh  sebab  itu,  pilihan  terhadap  keberadaan  nazir  dan melembagakannya  adalah  ranah  ijtihad,  yang  tujuannya  untuk kemaslahatan.  Keberadaan  nazir  justru  akan  membawa  kepada kebaikan  yang  lebih  luas,  lebih-lebih  keberadaan  nazir  dilembagakan secara sah dan berkekuatan hukum. Ada mekanisme organisasi yang dijalankan  sehingga  fungsi-fungsi  manajemen  dapat  berjalan  dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, pilihan untuk melembagakan nazir sangat  tepat,  mengingat  amanah  wakif  yang  cukup  berat,  yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
Dalam ilmu manajemen, apa yang dilakukan oleh wakif dalam memilih nazir-nya masuk pada langkah perencanaan ( planning ), proses awal dalam menentukan langkah kerja untuk memaksimalkan capaian tujuan.  F.E.Kast  dan  Jim  Rosenzweig  menilai  kegiatan  awal  dengan menyusun perencanaan yang baik adalah terintegrasi organisasi guna memaksimalkan  efektivitas  keseluruhan  kegiatan  usaha,  untuk mendapatkan  ukuran  yang  tepat  dan  menghindari  pemborosan  yang tidak  pada  tempatnya  pada  faktor-faktor  produksi. 8 Perencanaan dapat  memudahkan  kegiatan  untuk  mengidentifikasikan  berbagai hambatan yang mungkin akan muncul dalam usaha mencapai tujuan.
Kedua, melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk meraih  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Keseimbangan  hidup  dijaga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dari ajaran Islam.
7 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta  ;  PT  Raja  Grafindo Persada, 2000). 49.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Kelembagaan  nazhir  dekat  dengan  perlindungan  HAM sebagaimana  dalam  Undang-Undang  HAM  pasal  3-21  yang menjelaskan  tentang  hak  personal,  hak  legal,  hak  sipil  dan  politik. Beberapa di antaranya yang berkait dengan kelembagaan nazir adalah “hak  bebas dari  penyiksaan  atau  perlakuan  maupun  hukuman  yang kejam,  tak  berperikemanusiaan/merendahkan  derajat  manusia;  hak memperoleh  pengakuan  hukum;  hak  berhimpun  dan  berserikat;  dan hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  yang  berkebudayaan  dari masyarakat”.  Be gitu  juga  HAM  dalam  UUD  1945  yang  seirama dengan  pasal- pasal  di  atas  adalah  “hak  kebebasan  berkumpul;  hak kebebasan beragama; dan hak kebebasan berserikat” . 9
Dari sisi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, bahwa martabat manusia dijunjung tinggi dalam Al- Qur’an. Ada tiga kata  dalam  Al- Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  kehormatan,  yaitu dengan  kata karāmah, fa ḍ ī lah dan rafa ’. Karāmah secara  bahasa  artinya kemuliaan, sedangkan secara istilah artinya ada kesesuaian antara atas dan  bawah. 10 Fa ḍ ī lah secara  bahasa  bermakna  kelebihan  atau keutamaan.  Arti  secara  istilah “kelebihan”, sesuatu  yang menjadikannya  mulia  atau  memiliki  kelebihan.  Kemudian,  kata rafa‘ artinya tinggi, maknanya kami tinggikan derajatnya.
Menurut  Wahbah  Zuhaily  (1991),  ada  4  (empat)  hal  yang menjadikan posisi manusia mulia dibandingkan dengan lainnya, yaitu; kemuliaan  dengan  bentuk  fisik  yang  baik  dan  sempurna;  kemuliaan dengan  yang  dianugerahkan  kepada  manusia  berupa  akal,  logika, insting, ilmu, logika, dan kepahaman. Dengan modal tersebut manusia dapat  mengetahui  hakikat  penciptaan,  ilmu  pengetahuan,  baik  dan buruk, pertanian, usaha ekonomi dan sebagainya; Kemuliaan manusia dengan  anugerah  berupa  alat-alat  transportasi  baik  darat,  laut  dan udara,  seperti  kuda,  kereta,  perahu,  pesawat  dan  sebagainya,  dan; kemuliaan  manusia  dengan  diberikan  rezeki  yang  baik,  manfaat  dan cukup, serta lingkungan yang indah. 11
9 Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3-21 dan UUD 1945 Pasal 27 dan 28
10 Juz 12, Mandzur, Lisan al- ‘Arab, vol 6:515.
11 Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al- ʹ Aqidah wa al-Shariah wa al- Manhaj,
VIII (Lebanon: Dar al-Fikr al-Ma ʹ asir, 1991), 121.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 1, June 2022
Implikasinya  selain  produktivitas  harta  wakaf  juga berpengaruh pada tanggung jawab moral seluruh warga pesantren dan masyarakat pengguna dan penerima manfaat wakaf, bahwa apa yang mereka  gunakan,  mereka  peroleh,  dan  mereka  manfaatkan  adalah harta wakaf, harta milik umat, harta amanah umat dan seterusnya. Di sinilah  terdapat  dimensi  wakaf  sesungguhnya  bahwa  harta  wakaf adalah ibadah māliyyah untuk kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak.
Dalam  ajaran  agama,  bahwa  secara  sosial-kultural  manusia mesti  terus  melangkah  pada  arah  perubahan.  Mengubah  struktur masyarakat  dan  budaya  dari  kezaliman  ke  arah  keadilan,  kebodohan ke  arah  kecerdasan,  kemiskinan  ke  arah  kemakmuran, keterbelakangan  ke  arah  kemajuan,  lemah  menjadi  berdaya,  yang semuanya  dalam  rangka  meningkatkan  derajat  manusia  dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan yaitu takwa.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  bentuk  perubahan  yang merupakan bentuk aplikasi dan fungsi kemanusiaan yang memegang amanah kepemimpinan dengan tujuan ibadah dengan mengelola bumi dan  isinya,  yang  tidak  sekadar  dijaga  dan  dilestarikan  tetapi  juga dikembangkan. 12 Dengan  demikian,  perubahan  nazir  wakaf  menjadi wakif  adalah  bentuk  pengembangan  dalam  kebajikan  yang  menjadi tujuan kemanusiaan hidup di dunia.

## Kompetensi Nazhir Sebagai Pengelola Harta Wakaf
Inti  yang  terkandung  dalam  ajaran  wakaf  menghendaki  agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Ini dikarenakan semakin banyak  hasil  harta  wakaf  yang  dapat  dinikmati  orang,  akan  semakin besar  pula  pahala  yang  mengalir  kepada  Wakif.  Berdasarkan  hal tersebut,  pengembangan  harta  wakaf  secara  produktif  merupakan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  atau  sekelompok  orang yang dalam istilah fikih wakaf disebut Nazhir. 13
Dalam perspektif maqā ṣ id wakaf, produktivitas wakaf diarahkan pada  pelayanan  saja  agar  terjaga  keabadiannya  semata-mata  untuk
12 Lihat  Yahya  Mansur, Dakwah  Pengembangan  Masyarakat (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 1994), 18.
13 Murtadho  Ridwan,  “Nazhir  Profesional  Kunci  Kesuksesan  Wakaf Produktif” dalam Jurnal Muqtashid, Vol.3 No.1 Juli 2012, hal 99 .
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
menjaga  harta  wakaf  itu  sendiri.  Jika  diarahkan  pada  usaha-usaha ekonomi  akan  menimbulkan  risiko,  sebab  salah  satu  karakter  bisnis adalah risiko. Nazir melakukan pengembangan harta wakaf dari hasil usaha  mandiri  di  luar  dari  modal  wakaf  asli.  Oleh  karena  itu,  harta wakaf  harus  terjaga  keabadiannya  dan  yang  diambil  adalah  nilai manfaatnya.  Kebanyakan  Praktik  pengembangan  wakaf  juga  telah sesuai  dengan  tujuan  wakaf,  yaitu  untuk  kebaikan  Islam.  Dalam maqā ṣ id wakaf,  harta  tidak  boleh  diam  dan  harus  memberikan  atau melahirkan  kebajikan  dan  nilai  kebaikannya  sesuai  dengan  syariat. Dalam  khazanah  fikih,  tidak  ada  yang  mengatur  lebih  detail  makna kebajikan.
Untuk  melaksanakan  amanah  wakif  yang  begitu  berat  atas harta  wakafnya,  tidak  memungkinkan  nazir  hanya  mengandalkan produktivitas dari harta wakaf asli yang nilai ekonominya terbatas dan lebih  mengarah  pada  produktivitas  pelayanan  saja.  Oleh  karenanya, nazir  melakukan  pengembangan  dengan  mendirikan  unit-unit  usaha ekonomi  yang  pada  akhirnya  mampu  melaksanakan  amanah  wakif dan  mampu  memandirikan  pesantren  secara  ekonomi,  sekaligus melahirkan wakif-wakif baru dan turunan manfaatnya.
Pada  UU  no  41  Tahn  2004  Tentang  Wakaf,  dikatakan  : “Nazhir  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari Wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan peruntukannya.”
Sesuai dengan perannya sebagai pengurus, harta benda wakaf yang didaftarkan seharusnya adalah nazhir. Mendaftarkan harta wakaf atas nama nazhir tidak menjadikan nazhir sebagai pemilik harta wakaf. Proses  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  kaum  nazir  dalam mengelola  aset  wakaf. 14 Dalam  mengemban  amanah  sebagai  Nazhir, tentunya  Nazhir  diharuskan  memiliki  beberapa  kriteria  khusus. Standar  minimal  yang  harus  dimiliki  seorang nazhir ,  yaitu:  beragama Islam, mukallaf (memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan hukum),  dan ‘aqil (berakal  sehat),  memiliki  sifat  amanah,  jujur,  dan
14 Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
adil  serta  memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  wakaf (professional). 15
Kemampuan nazhir perlu konsisten dengan harta wakaf yang dikelola agar dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dalam rangka pemanfaatan harta wakaf tersebut. Misalnya, jika orang Nazir adalah  ahli  pertanian,  mereka  dapat  mengolah  tanah  Wakaf  untuk menghasilkan produk. Jika Nazhir memiliki keahlian investasi, Nazhir juga dapat mengelola investasi pada saham, reksa dana, sukuk, logam mulia, dan dana wakif yang dikembangkan oleh lembaga keuangan
Semakin  seorang  Nazhir  memiliki  keahlian  khusus  terhadap bidang  yang  ia  geluti,  semakin  besar  kemungkinan  berkembangnya harta  wakaf.  Untuk  itu  seorang  Nazhir  dituntut  berpikiran  luas  dan senang  mempelajari  hal  baru.  Lantas  bagaimana  bila  seorang  Nazhir tidak memiliki kemampuan khusus?
Penelitian  Rahmat  Dahlan  menjelaskan  sistem  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  handal  untuk  meningkatkan keterampilan  Nazhir.  Tujuan  dari  sistem  ini  adalah  untuk:  Pertama, meningkatkan  dan  mengembangkan  pengetahuan,  keterampilan  dan kemampuan  Nazhir  Wakaf  di  semua  tingkatan  untuk  membangun keterampilan  manajemen  yang  kuat,  profesional  dan  bertanggung jawab.  Kedua,  membentuk  sikap  dan  tindakan  nazhir  sesuai  dengan posisi  yang  tepat,  para  pemegang  misi  kaum  muslimin  untuk menitipkan  hartanya  kepada  Allah  SWT  di  kemudian  hari.  Ketiga, menciptakan  kesamaan  ide  atau  persepsi  dalam  memahami  dan menerapkan  pola  pengelolaan  wakaf,  baik  dari  segi  hukum  maupun arah  teknis  pengelolaannya,  untuk  memudahkan  pengelolaan manajemen  di  tingkat  daerah  dan  pusat.  Keempat,  mengajak  Nazir untuk  memahami  prosedur  pengelolaan  yang  lebih  lengkap  dan berjangka  panjang  yang  lebih  selaras  dengan  kepentingan  syariat Islam.  Artinya,  wakaf  dapat  dijadikan  sebagai  elemen  penting  untuk mendukung  terselenggaranya  sistem  ekonomi  syariah  yang terintegrasi.. 16
15 Nurodin  Usman,  “Kompetensi  N azhir  dalam  Mengelola  Wakaf
Produktif” . 16 Rahmad  Dahlan’  “Faktor -Faktor  yang  Mempengaruhi  Presepsi  Nazhir terhadap Wakaf Uang” dalam Al -Iqtishad, Vol. 6, No.2, Juli 2014, hal. 306. Sikap dan  respon  Nazhir  terhadap  wakaf  uang  sangat  dipengaruhi  oleh  pemahaman
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Setelah  diketahui  persyaratan  minmal  seorang  nazhir  dan tujuan  diperlukan  upaya  pembinaan  agar  mereka  dapat  menjalani tugas-tugas  kenazhiran  secara  produktif  dan  berkualitas.  Upaya pembinaan  ini  harus dilakukan  berdasarkan  standar  pola  manajemen terkini,  antara  lain: Pertama, pendidikan  formal.  Melalui  sekolah- sekolah  umum  dan  kejuruan  dapat  dicetak  calon – calon  SDM kenazhiran  yang  siap  pakai,  dengan  catatan  sekolah  itu  sendiri  harus dibentuk  secara  berkualitas  dengan  memberikan  format  kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang  yang  dituju.  Misalnya,  sekolah  menengah  pertanian  maupun tingkat perguruan tingi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf  berupa  persawahan,  perkebunan,  ladang  pembibitan  dan  lain- lain. Kedua, pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah  dengan  mengadakan  kursus-kursus  atau  pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik  pengelolaan  pertanian,  teknik  perbankan,  pengelolaan kepariwisataan,  perdagangan,  pemasaran  dan  lain  sebagainya; Ketiga, pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat  pengeloaan  benda  wakaf.  Nazhir  yang  telah  ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan  yang  membuatnya  kian  maju  dan  mampu  dalam  bidang tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Medan  kerja  itu  sendiri  menjadi “sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus. Keempat, Pembinaan  mental.  Spirit  kerja  harus  terus  menerus  dibina agar  para  pemegang  amanah  perwakafan  senantiasa  bergairah  dalam melaksanakan  pekerjaannya.  Demikian  juga  pembinaan  mental  budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah  agama, outbond ,  simulasi  pengembangan  diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya
Nazhir terhadap wakaf uang.Penelitian ini melibatkan Nazhir dari berbagai kalangan pendidikan.  Pendidikan  tertinggi  dari  para  lulusan  S3  dan  pendidikan  terendah merupakan  lulusan  SMP.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  semakin tinggi  pendidikan  seorang  nazhir,  maka  ia  lebih  memiliki  sikap  terbuka  terhadap informasi baru dan memandang sesuatu secara obyektif.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak. 17

## Kesimpulan
Wakaf  adalah  instrumen  agama  Islam  dan  membawa  banyak manfaat  bagi  semua  masyarakat.  Pengelolaan  wakaf  produktif menjanjikan  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Namun  pada kenyataannya,  wakaf  tidak  berjalan  seperti  itu  di  Indonesia.  Banyak yang tidak mengerti kemampuan apa yang harus dimiliki orang Nazir agar mereka dapat memenuhi hak dan kewajibannya.
Pada  Undang-  Undang  Tentang  Wakaf  No  41  Tahun  2004 dan  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2006  telah  disampaikan tentang  tanggungjawab,  peran,  serta  fungsi  Nazhir.  Selain  undang- undang,  ada  juga  persyaratan  dan  kemampuan  minimum  yang  harus dimiliki  oleh  individu  atau  kelompok  Nazhir.  Diharapkan  Nazhir  di masa depan akan memiliki kemampuan khusus. Meski tidak memiliki keahlian  khusus,  Nazir  harus  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan, pengelolaan dan pengembangan Wakaf.
Syarat-syarat  sebagai  Nazhir  diantaranya  adalah  Muslim, Mukalaf  (kemampuan  mengambil  tindakan  hukum),  dan  `aqil  (akal sehat),  ditambah  dengan  kemampuan  mengelola  wakaf  (ahli),  yang kredibel,  jujur  dan  adil.  Kemampuan  mengelola  harta  wakaf membutuhkan  keinginan  yang  kuat  untuk  belajar  dari  nazir  agar berpikiran terbuka dan berwawasan luas.

## Saran
Untuk  meningkatkan  kualitas  nazir,  semua  lembaga  wakaf harus menggunakan aturan dan fasilitas dari Badan  Wakaf Indonesia berupa pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan nazhir.  Untuk  meningkatkan  kualitas  nazir,  lembaga  wakaf  dapat menyelenggarakan  kursus  dan  seminar  personal  training.Untuk meningkatkan  kualitas  nazir,  semua  lembaga  wakaf  harus menggunakan  fasilitas  dari  Badan  Wakaf Indonesia  berupa  pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan nazir.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Mohammad. “Waqf, Sustainable  Development  Goals (SDGs)  and  Maqasid  al- Shariah.” International  Journal  of  Social
Economics 45, no. 1 (2018): 158-172.
https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295.
Adewale,  Adebayo  Saheed,  Zubaedy,  dan  Abdurraheem  Abdul Ganiyi. “ Islamic Finance Instruments as Alternative Financing to Sustainable Higher Education in Nigeria.” Global Journal Al- Thaqafah 9, no. 1 (2019): 35-48.
Ahmad,  Abd  Rahman,  dkk.  “The  Scenario  of  Waqf  in  Malaysian Higher  Education  Institutions.” Proceedings  of  the  30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA  2017  -  Vision  2020:  Sustainable  Economic  development, Innovation Management, and Global Growth, 2017-January: 50-51
Al-Alabij, Abijani. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Al- Arif,  M.Nur  Rianto,  “Wakaf  Uang dan  Pengaruhnya  Terhadap Pengentassan  Kemiskinan  di  Indonesia”,Jurnal  Indo Islamika,Vol.2, No.1, 2012.
Bernard,  H.  R.,  &  Gravlee,  C.  C.  (2015). Handbook  of  Methods  in Cultural Anthropology . London: Rowman & Littlefeld.
Dahlan, Rahmat,”Faktor -Faktor  yang  Mempengaruhi  Presepsi Nazhir  Terhadap  Wakaf  Uang”, Jurnal  Al  Iqtishad,  Vol.6, No.2 ,2014.
Dona,DuddyRoesmara,”PenerapanWakaf TunaiPada Lembaga Keuangan Publik Islami”, Journal  of  Islamic  Business
and Economics,Vol.1, No.1, 2007.
Huda,  Miftahul.  “Fundraising  Wakaf  dan  Kemandirian  Pesantren (Strategi  Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf).” Jurnal Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam 7, no. 1
(2019). https://doi.org/10.34001/intelegensia.v7i1.402
Fathurrohman, Tata dkk, “Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazhir Wakaf”, Jurnal Mimbar, Vol.30, No.2, 2014.
Faturrohman,Tata  dkk,”  Peranan  Nazhir  Bag i  Pengelolaan  Harta
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 1, June 2022
Benda  Wakaf  Secara  Produktif  Menurut  Hukum  Islam  dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Wakaf
Morris,  Michael  H.,  Pamela  S.  Lewis,,  dan  Donald  L.  Sexton, “Reconceptualizing  Entrepreneurship:  An  Input -Output Perspective.” SAM  Advanced  Management  Journal 59,  no.  1
(1994): 21-32.
Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf
Putri Badzlina,dkk,”Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Nazhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan  Kompilasi  Hukum Islam”,Skripsi Universitas Negeri Surabaya
Qardhawi, Yusuf. Al Iman wa al Hayah . Beirut: Muassasah al- Risalah,
1987.
Qardhawi,  Yusuf. Al-Ibadat  fi  al-Islam ,  IV.  Beirut:  Muassasah  al- Risālah, 1979.
Ridwan, Murtadho,”Nazhir
Profesional Kunci Kesuksesan
Wakaf Produktif”,Jurnal Muqtasid,Vol.3,2012
Tiswarni,”Peran  Nazhir  Dalam  Pemberdayaan  Wakaf  (Tinjauan Terhadap  Startegi  Pemberdayaan  Wakaf  Badan  Wakaf AlQuran  dan  Wakaf  Center)”,Jurnal  Al - ‘Adalah  Vol.XII No.2,2014
Usman,  Nurodin,”Kompetensi  Nazhir  dalam  Mengelola  Wakaf Produktif”,Jurnal Suchamdi,”Eksistensi  (Qabul)  Penerimaan dalam Akad Wakaf”,Jurnal Justitia Islam ica,Vol.9,No.2,2012
Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Wahyuddin.  “Maksud -Maksud  Tuhan  dalam  Menetapkan  Syariat dalam  Perspektif  Al- Syatibi.” Syariah:  Jurnal  Hukum  dan Pemikiran 14, no. 1 (2014).
https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.58.
Weiss,  Bernard  G. The  Spirit  of  Islamic  Law .  Athens:  University  of Georgia Press, 1998.
Widoatmojo,  Sawidji  dan  dkk. Cara  Gampang  Cari  Duit  dari  Rumah: Forex On-Line Trading Tren Investasi Masa Kini, VI. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Wijaya, Abdi. “ Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al- Syari’ah,” Al- Risālah:  Jurnal  Ilmu  Syariah  dan  Hukum 15,  no.  2 (2015): 214-221.