## TEOLOGI  KERUKUNAN DALAM  KONTEKS  PLURALITAS  AGAMA

## M. Kursani Ahmad
Dosen Jurusan Aqidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3266593
Diterima  7  September  2009/Disetujui  15  Desember  2009

## Abstract
The  plurality  of  religion  is  undeniable  and  it  should  be  theologically  un- derstood  as  civilized  relations  among  different  religions  and  beliefs.  Theo- logical  dialogue  is  needed  to  establish  mutual  understanding  and  peaceful relations  among  religions.  This  theology  is  called  ‘theology  of  harmony’  in which  one  can  put  his/her  faith  in  the  same  line  with  faith  of  other  people.
Kata  kunci:  Pluralitas  agama,  dialog  teologis,  teologi  kerukunan.

## Pendahuluan
Tantangan  teologis  paling  besar  yang  kita  hadapi  dalam  kehidupan beragama  dewasa  ini,  adalah  bagaimana  seseorang  yang  beragama  bisa menempatkan dirinya di tengah kehidupan agama-agama lain, atau dengan istilah lain bagaimana cara berteologi dalam konteks pluralitas agama.
Pada  tingkat  teologis  yang  merupakan  dasar  dari  agama,  muncul kebingungan-kebingungan,  khususnya  menyangkut  bagaimana  kita harus  mendefinisikan  diri  kita  di  tengah  agama-agama  lain  yang  juga eksis  dan  punya  keabsahan.  Dalam  soal  teologi  misalnya,  adanya  suatu kondisi  standar  ganda  (double  standards) 1 yang  menimbulkan  ke-
1 Istilah  standar  ganda  (double  standards)  dikemukakan  oleh  Hugh  Goddar, seorang  Kristiani,  pengajar  teologi  Islam  di  Nottingham  University,  Inggris,  menulis sebuah buku yang cukup menentang yang bejudul: Christians and Muslims: From Double Standars to Mutual Understanding (1995). Dalam bukunya ia menyimpulkan bahwa, orang Islam ataupun Kristiani selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, yang biasanya standar yang bersifat ideal, sedangkan penilaian terhadap agama    lain, memakai  standar lain, yang bersifat realitis dan historis. Hal ini membuat hubungan kedua agama tersebut berkembang
bingungan, bahwa agama kita adalah agama yang paling sejati berasal dari Tuhan,  sedangkan  agama  lain  adalah  hanya  konstruksi  manusia,  atau mungkin  juga  berasal  dari  Tuhan,  tetapi  telah  dirusak  oleh  konstruksi manusia. Dengan standar ganda inilah biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama kita sendiri, kita menyaksikan bermunculannya perang klaim-klaim kebenaran dan janji penyelamatan, yang kadang-kadang berlebih-lebihan dari satu agama atas agama  lain,  dengan  cara  yang  canggih  telah  memainkan  peranan  dalam permainan bahwa “agamakulah yang paling sempurna di muka bumi ini”, sehingga fenomena yang terjadi adalah, satu agama menjadi ancaman bagi agama  lain.  Melalui  standar  ganda  inilah,  muncul  prasangka-prasangka sosiologis dan teologis, yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat  beragama.
Agama  pada  hakikatnya  merupakan  dasar  untuk  mewujudkan kehidupan  manusia  yang  aman,  damai,  sejahtera  dan  harmonis. Sebaliknya  apabila  agama  dijadikan  sebagai  alat  legitimasi  (pembenaran) satu  fenomena  sosial-budaya,  maka  agama  bisa  dijadikan  sebagai  faktor disintegrasi  yang  berakibat  terjadinya  pertentangan-pertentangan  yang membawa  perpecahan,  kekerasan,  anarkis  (tindakan  sewenang-wenang) bahkan  vandalisme  (pengrusakan),  permusuhan  dan  penderitaan  dalam kehidupan  manusia.  Sungguh  ironis  dan  memprihatinkan  serta  sulit dipercaya  bahwa  agama-agama  yang  mengajarkan  kebaikan,  belas  kasih dan  cinta  kasih,  turut  memberikan  andil  dalam  menebarkan keberingasan  dengan  motivasi  duniawi,  politik  dan  sebagainya.
Kenyataan  selama ini,  sejarah  interaksi  antar umat  beragama  lebih banyak  diwarnai  oleh  kecurigaan  dan  permusuhan  bahkan  teror,  lebih ironis lagi agama dijadikan unsur utama sebagai mesin penghancur manusia. Suatu kenyataan yang sangat bertentangan dengan ajaran semua agama di atas  permukaan  bumi  ini.  Timbul  pertanyaan,  apakah  agama  berperan sebagai  sumber  problem  (masalah,  persoalan)  atau  sebagai  sumber  solusi (penyelesaian masalah).
menjadi kesalahpahaman, bahkan menimbulkan suasana saling  menjadi ancaman di antara keduanya. Lihat Budhy Munawar-Rahman, Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. vi.
Untuk itu banyak tawaran yang diberikan, baik secara teoritis maupun praktis  yang  dirintis  oleh  orang-orang  yang  peduli  terhadap  kerukunan antar umat beragama dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa demi tercapainya tatanan dunia baru yang penuh kedamaian dan kesejahteraan bersama. Diantaranya, upaya yang ditempuh umat beragama saat ini ialah meninggalkan era monolog untuk beranjak kepada era dialog antar umat beragama, demi terciptanya teologi kerukunan hidup beragama.
Sehubungan  dengan  itu,  dalam  tulisan  ini  penulis  berusaha mengetengahkan  sebuah  deskripsi  tentang  teologi  kerukunan  dalam Piagam  Madinah  dan  teologi  kerukunan  di  Indonesia.  Serta  bagaimana menciptakan  teologi  kerukunan  melalui  dialog  teologis.

## Teologi  Kerukunan  Dalam  Piagam  Madinah
Kaum  muslimin  mengimplementasikan  teologi  kerukunan  ini, dimulai  oleh  Nabi  Muhammad  ketika  beliau  hijrah  ke  Madinah  pada tanggal  2  Rabi’ul  Awal  tahun  ke  13  kenabian  atau  14  September  622 M. 2 Pembentukan  Negara-kota  Madinah  merupakan  momen  historis dalam  rangka  implementasi  (pelaksanaan,  penerapan)  kerangka  teologi, doktrin,  dan  gagasan  kerukunan  keagamaan  Islam  terhadap  para penganut  agama  lain,  dalam  konteks  ini,  khususnya  agama  Yahudi dan  Nasrani.
Momen  historis  itulah  yang  dikenal  dengan  penetapan  Piagam Madinah  (dustûr  al-madînah)  atau  sering  juga  disebut  Konstitusi Madinah  oleh  nabi  Muhammad  saw. 3 Dalam  piagam  ini,  secara  tegas
2 Awal  Muharram  dipandang  sebagai  permulaan  tahun  baru  Hijriyah,  sebagai pengagungan kaum muslimin terhadap peristiwa hijrah, terlihat pada pengadopsiannya sebagai permulaan kalender Islam yang dilembagakan 17 tahun kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perhitungannya didasarkan atas peredaran bulan Qamariah. Permulaan hijriyah Nabi Muhammad saw. sendiri sesungguhnya jatuh pada tanggal 2 Rabiul awal tahun ke-13 kenabian atau 14 September 622 M., bukan pada awal Muharram yang ketika itu jatuh pada tanggal 15 Juli 622 M. Antara permulaan hijrah Nabi saw. dan permulaan kalender Islam sesungguhnya terdapat jarak sekitar 62 atau 64 hari, dan di antara keduanya terdapat bulan Safar. Lihat Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 111.
3 Piagam Madinah telah dituturkan secara lengkap oleh Ibn Hisyam, dan kutipannya dapat dilihat; Hilmi ‘Ali Sya’ban, Muhammad Shallallahu ‘alaih wa Sallah, Terj. Tholhatul Choir Wafa, Nabi Muhammad, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h. 204-211.
dinyatakan hak-hak penganut agama Yahudi untuk hidup berdampingan secara  damai  dengan  kaum  muslimin.  Kaum  Yahudi  menerima  piagam Madinah  ini  secara  sukarela,  kaum  Yahudi  terangkat  dari  sekedar  klan kesukuan  menjadi warga  Negara yang  sah. Status  kaum Yahudi  tersebut tidak  pernah  dihilangkan  dan  tidak  bisa  dilenyapkan.  Hal  ini  telah dicontohkan serta dipraktekkan oleh Rasullah sendiri sesuai dengan ajaran al-Qur’an mengenai kedudukan khusus mereka sebagai ahl al-kitab. 4
Melalui Piagam Madinah inilah Rasulullah saw. menjadikan pluralisme sebagai paradigma kebijakan publik, yang telah dicatat oleh tinta sejarah, bahwa orang-orang non-Muslim yang  berada di Madinah bersama-sama Nabi Muhammad saw. dianggap sebagai umat yang satu. Tidak boleh ada diskriminasi di antara mereka. Siapapun yang berada di Madinah bersama rombongan Nabi harus dilindungi, terutama Yahudi Yatsrib dan tidak ada diantara mereka  yang terluka. 5
Dengan  demikian  piagam  Madinah  ini  merupakan  undang- undang  yang  paling  awal  dalam  Islam  dan  piagam  ini  sesungguhnya adalah  kemajuan  luar  biasa  sepanjang  sejarah  Islam,  bahkan  sepanjang peradaban  manusia  di  dunia.  Sebab,  dalam  piagam  ini,  sesungguhnya Nabi  Muhammad  saw.  mencanangkan  sendi-sendi  kehidupan masyarakat  dalam  Islam,  dan  berhasil  mengusung  semacam  hubungan yang  amat  maju  antar  umat  Islam  dengan  orang  Arab,  umat  Yahudi, umat  Nasrani  dan  penganut  agama  lainnya.
Disinilah  tampak  Islam  mengajarkan  tentang  sikap  toleran  ter- hadap  pemeluk  agama  lain,  memberikan  kebebasan  dalam  melaksana- kan  peribadatan,  mencari  kehidupan  dan  menjaga  kehormatan Madinah  al-Munawarrah,  dan  berusaha  agar  tidak  ada  tindakan kriminal  sekecil  apapun  terjadi.  Nabi  Muhammad  saw.  yang  pertama kali mengusung gagasan besar yang sangat brilian yang belum pernah dibawa oleh  nabi  sebelumnya. 6 Alquran  dalam  hal  ini  sangat  membantu
4 Elza Peldi Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi, dalam tulisan, Azyumardi Azra, “Toleransi Agama dalam Masyarakat
Majemuk: Perspektif  Muslim Indonesia”, (Jakarta: ICRP, 2009), h. 19.
5 Zuhairi Misrawi, al-Qur’an Kitab Toleransi Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme,
(Jakarta: Fitrah, 2007), h. 17.
6 Sya’ban, Muhammad Shallallahu ‘alaih wa Sallah…., h. 211-212.
kepemimpinan Rasulullah saw. untuk membangun sebuah masyarakat baru yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, kedamaian dan keragaman, terutama pada periode Madinah, yang berhasil melahirkan sebuah Piagama Madinah yang dikenal sebagai konstitusi yang amat modern pada zamannya. Bahkan,  Piagam  Madinah  merupakan  salah  satu  model  pembangunan masyarakat Islam yang mempunyai latar belakang kemajemukan. 7
Walaupun  dalam  perjalannnya,  orang-orang  Yahudi  kemudian menghianati  apa yang  disepakati dalam  piagam  Madinah tersebut,  kaum muslimin  tetap  mengakuinya  karena  kepatuhan  kepada  contoh  yang diberikan  Rasulullah  sebagai  kepala  Negara  Madinah. 8

## Teologi  Kerukunan  di  Indonesia

## 1. Masa  Penjajahan
Penyebaran  Islam  di  Indonesia  pada  umumnya  berlangsung melalui  proses  yang  sering  disebut  sebagai  penetration  pacifique (penyebaran  secara  damai),  di  mana  Islam  pertama  kali  melalui introduksi  oleh  para  guru  sufi  pengembara  yang  datang  dari  Timur Tengah  sejak  abad  ke  8  dan  ke  9  Masehi.  Konversi  massal  selanjutnya terjadi  berkat  usaha  para  guru  sufi  yang  mengembara  dari  satu  tempat ketempat  lain.  Proses  semacam  ini,  pada  gilirannya  memberikan  warna yang  yang  cukup  khas  bagi  Islam  di  Indonesia,  yakni  Islam  yang akomodatif  dan  inklusif,  kalau  tidak  bisa  dikatakan  cenderung  sinkretik dengan  sistem  kepercayaan  lokal. 9
Jadi keberhasilan para guru sufi dalam penyebaran Islam di Indone- sia,  terutama  ditentukan  oleh  pergaulan  dengan  kelompok-kelompok masyarakat dari rakyat kecil dan keteladanan yang melambangkan puncak kesalehan dan ketakwaan dengan memberikan pelayanan-pelayanan sosial, sumbangan, dan bantuan dalam rangka kebersamaan dan rasa persaudaraan murni. Dengan keteladanan ini penduduk menjadi bersimpati dan memeluk Islam dan kemudian tersebarlah Islam di seluruh penjuru Indonesia.
7 Misrawi, al-Qur’an Kitab Toleransi…., h. 32.
8 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 19.
9 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 22.
Menurut  Abbas  Mahmud  al-Aqqad  dalam  karyanya,  Al-Islâm  fi  al- Qarn  al-‘Isyrîn:  Hâdhirihi  wa  Mustaqbalihî,  yang  dikutip  oleh  Alwi  Shihab, mengatakan bahwa: “Barangkali kepulauan Indonesia ini merupakan tempat paling  layak  untuk  membuktikan  kenyataan  bahwa  Islam  diterima  dan berkembang di tengah-tengah  penduduk yang  menganut  agama lain.  Di setiap penjuru  negeri terdapat bukti  nyata betapa keteladanan yang baik berperan dalam penyebaran Islam tanpa menggunakan kekerasan”. 10
Dengan  demikian  semakin  jelaslah  bahwa,  melalui  ajaran  tasawuf adalah  faktor  terpenting  bagi  tersebarnya  Islam  di  Indonesia  secara luas  tanpa  menggunakan  kekerasan.  Hal  ini  telah  disepakati  oleh kalangan  sejarahwan,  peneliti,  orientalis  dan  para  cendekiawan  Indo- nesia.  Betapapun  begitu  menurut  Alwi Shihab,  beberapa pandangan  ber- kaitan  dengan  pernyataan  ini  perlu  didiskusikan  lebih  lanjut,  dikritisi dan  dijernihkan  sehingga  kita  sampai  pada  suatu  pandangan  yang  valid. 11
Pada tahun 1596 Belanda tiba di Indonesia. 12 Kedatangan Belanda yang  diikuti  oleh  para  misionaris  Kristen,  maka  terjadilah  perbenturan kaum muslimim dengan kolonial Belanda dalam batas-batas tertentu dengan meningkatnya  eksklusivisme  Islam,  bahkan  mendorong  terjadinya konsolidasi dan intensifikasi identitas Islam. Hal ini telah diungkapkan oleh Steenbrink  (1995)  dalam  bukunya,  Kawan  dalam  Pertikaian:  Kaum  Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942), diterbitkan Mizan Bandung dari judul asli, Dutch Colonialism and Islam: Contact and Conflicts 1596-1950 (1993), yang  dikutip  oleh  Azyumardi  Azra,  menyebutkan  bahwa  konflik, mispersepsi, bias dan sebagainya yang berkembang di kalangan pengusaha kolonialis Belanda dan misionaris Kristen terhadap Islam. Semua ini, bisa
10 Alwi Shihab, Antara Tasawuf  Sunni dan Tasawuf  Falsafi Akar Tasawuf  di Indonesi, (Depok: Pustaka IIMaN, 2009), h. 22.
11 Shihab, Antara Tasawuf  Sunni…., h. 22.
12 Belanda tiba di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, kemudian Belanda men- dirikan persatuan (Verenigde) antara perseroan-perseroan (compagnie) yang berdagang di Indone- sia (Oost-Indiche), sehingga persatuan tersebut bernama: “Verenigde Oost Indiche Compagnie” disebut VOC. Mula-mula datang di Indonesia bangsa Portugis (1512), disusul Belanda (1596) dan kemudian Inggris (1811). Tercatat tiga setengah abad lamanya Belanda menjajah Indonesia, yang berakhir pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tahun 1942 Jepang datang Belanda pergi. Lihat Kabul Budiyono, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 13.
diduga, tidak kondusif  bagi penciptaan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, saling respek, dan penuh toleransi. 13
Dengan  dukungan  pemerintah  kolonial  Belanda  terhadap  misi Kristen  ini,  maka  semakin  menimbulkan  pandangan  yang  negatif  di kalangan  Muslimin  Indonesia,  yang  beranggapan  bahwa  Kristen  adalah agama  para  penjajah.  Diperparah  lagi  ketika  diketahui  bahwa  bantuan pemerintah  kolonial  Belanda  terhadap  gereja  dan  lembaga-lembaga Kristen  lainnya  sangat  jauh  lebih  besar  daripada  yang  diberikan  kepada kaum  muslim  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  memunculkan  reaksi  di kalangan  kaum  muslimin.  Kalangan  ulama  tradisional  memutuskan untuk  tidak  menjalin  hubungan  yang  dekat  dengan  pemerintah kolonial  Belanda  dan  hanya  memusatkan  perhatian  pada  kegiatan dakwah  Islam  melalui  pesantren-pesantren.  Sebaliknya,  kalangan reformis  seperti  Ahmad  Dachlan  pendiri  Muhammadyah,  mencoba untuk mengadopsi lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti serta  sistem  sekolah  yang  diperkenalkan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda,  yang  bertujuan  untuk  mencari  tahu  bagaimana  cara  mengelola lembaga-lembaga  sosial  tersebut.  Dengan  sikap  ini  Muhammadiyah menerima  subsidi  dari  pemerintah  kolonial  Belanda,  meskipun jumlahnya  tetap  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  lembaga-lembaga Kristen.  Pada  akhirnya  sepeninggal  Ahmad  Dachlan,  hubungan pimpinan  Muhamadiyah  dengan  tokoh-tokoh  Kristen  memburuk, salah satu sebab adalah karena konflik soal bantuan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap menganakemaskan Kristen. 14
Ketika  Kolonial  Belanda  harus  minggir  akibat  datangnya  pasukan Jepang  di  Indonesia  pada  tahun  1942,dan  selama  masa  pendudukan Jepang  yang  hanya  42  bulan  (Maret  1942-Agustus  1945)  dilakukan perombakan  besar-besaran  terhadap  sistem  yang  ditinggalkan  kolonial Belanda. Di antaranya kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang sangat mendukung perkembangan Islam sambil memberikan prestise sosial dan politis kepada para pemimpin Islam di Indonesia. Di sini jelas pemerintah
13 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 22.
14 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 268-269.
kolonial Jepang menggunakan politik devide et impera terhadap kelompok- kelompok elite pribumi secara lebih agresif dari kolonial Belanda, dengan memanfaatkan persaingan antara ketiga kelompok elite pribumi tersebut, yakni kelompok Priyayi, Islam, dan Nasionalis. Kebijakan Jepang terhadap Islam ini, karena Jepang tertarik kepada orientasi Islam yang anti Barat, di samping  upaya  untuk  mendapatkan  dukungan  baik  dari  kalangan  rakyat maupun  dari  para  pimpinannya,  baik  dari  lingkungan  kota  dan  dari pedesaan. 15
Pemerintah  kolonial  Jepang  mencoba  mendekati  pemimpin- pemimpin  Muslim  santri,  baik  melalui  pendirian  organisasi  seperti Masyumi,  atau  melalui  latihan-latihan  militer.  Dengan  alasan  inilah, sebagian  dari  tokoh-tokoh  nasionalis  Muslim  juga  mau  bekerjasama dengan  Jepang.  Selain itu, di  masa  kolonial  Jepang  ini, banyak di  antara misionaris  Kristen  yang  dibunuh  atau  ditangkap,  dan  hubungan  gereja- gereja  lokal  dengan  Eropa  sempat  terputus.  Peristiwa  ini  tentunya begitu  berat  dirasakan  oleh  orang-orang  Kristen,  tetapi  pada  saat  yang sama  memunculkan  kemandirian  gereja  dan  semangat  nasionalisme  di kalangan  Kristen  sendiri. 16
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  terjadinya  konflik-konfik  antar pemeluk  agama  waktu  itu  lebih  disebabkan  oleh  kebijakan  para penguasa  daripada  oleh  perbedaan  pendapat  di  kalangan  rakyat  sendiri. Bagi  rakyat  kebanyakan,  bisa  dikatakan  bahwa  sebenarnya  masalah konflik  antaragama  yang  murni  itu  hampir  tak  ada.  Dengan  kata  lain, konflik  antaragama  yang  ada  adalah  bagian  dari  dinamika  politik,  yakni dinamika  perebutan  kekuasaan  dan  pengaruh  demi  kepentingan  elite penguasa. 17

## 2. Pasca  Kemerdekaan
Puncak dari pengembangan teologi kerukunan Islam di Indonesia, adalah penerimaan Pancasila sebagai dasar  Negara dan ideologi nasional
15 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., dalam tulisan Baskara T. Wardaya,
“Beriman di Negeri Plural”, h. 547-548.
16 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam…., h. 270.
17 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 550.
pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Berawal  ketika  Panitia  Sembilan  yang berhasil merancang pembukaan hukum dasar, dikenal dengan nama (oleh Muhammad Yamin) sebagai “Piagama Jakarta” (22 Juni 1945). 18 Di mana pada  Sila  Pertama  yang  termaktub  dalam  Rancangan  Pembukaan  UUD 1945 yang diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 yang berasal dari  Piagama  Jakarta  yang  berbunyi:  “Ketuhanan,  dengan  kewajiban menjalankan  syareat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”,  pada  tanggal  18 Agustus  1945  diubah  bunyinya  menjadi:  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Perubahan tersebut adalah disebabkan adanya keberatan dari bangsa In- donesia di wilayah bagian Timur yang beragama Nasrani. 19
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  dalam  konteks  hubungan antaragama  di  Indonesia,  Pancasila  dapat  dikatakan  sebagai  perwujudan dari  panggilan  mengembangkan  titik  temu,  bukan  perbedaan-perbedaan pendapat,  menciptakan  kehidupan  bersama  yang  toleran,  saling menghargai, dan saling  mempercayai.  Dari  proses penerimaan  Pancasila itu,  jelas  terlihat  bahwa  para  pemimpin  Islam  lebih  mementingkan kerukunan  dan  integrasi  nasional  daripada  mendahulukan  kepentingan Islam  dan  umat  muslim  belaka.  Dalam  perspektif  mayoritas  muslim Indonesia,  penerimaan  Pancasila  merupakan  hadiah  terbesar  umat  Is- lam  bagi  kesatuan  dan  keutuhan  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang majemuk  dari  segi  agama,  suku  bangsa,  adat  istiadat,  dan  lain-lain. 20 Di mana pemerintah Indonesia sekarang ini, telah menetapkan agama-agama yang diakui yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. 21
Setelah  pemilu  pertama  tahun  1955,  kelompok-kelompok  Islam kembali mencoba untuk memperjuangkan ideologi tujuh kata dari Piagam
18 Panita Sembilan adalah: !r.  Soekarno,  Drs.  Muhammad Hatta, Mr.  A.A.  Maramis, Abikusno Tjorosujoso, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir dan Mr. Muhammad Yamin. Lihat Budiyono, Pendidikan Pancasila…., h. 27.
19 Budiyono, Pendidikan Pancasila…., h. 32. Dalam UUD 1945 Bab XI AGAMA pasal 29 disebutkan bahwa (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Amandemennya, (T.t: Permata Press, t.th), h. 31.
20 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 23.
21 Pada masa Soeharto, Konghucu sempat disingkirkan, dan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1998 Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Lihat Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam……, h. 302.
Jakarta di Sidang Konstituante, namun gagal. Soekarno dengan dukungan kuat  tentara  bahkan  mengeluarkan  dekrit  kembali  ke  UUD  1945, membubarkan parlemen dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Pada masa  Demokrasi  Terpimpin  inilah  oleh  Soekarno  dipropagandakan ideologi NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis), yang kemudian gagal setelah terjadinya pemberontakan komunis.
Pada tahun 1965-1966 terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang  yang  dianggap  PKI  atau  simpatisannya,  sehingga  orang- orang  ketakutan  dituduh  sebagai  PKI.  Untuk  melindungi  dirinya  dan keluarganya  dengan  mendaftarkan  diri  sebagai  pemeluk  salah  satu  dari agama  resmi.  Akibatnya  berduyun-duyunlah  orang  masuk  Islam, Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Konghucu. 22
Pada  tahun  1968-1969  para  politisi  Muslim  ingin  memperjuang- kan  kembalinya  Piagam  Jakarta,  namun  kembali  menemui  kegagalan disebabkan tentara mulai berkuasa dan bergabung dengan kaum Kristen dan  kaum  Nasionalis  untuk  menolak  ideologi  tokoh-tokoh  Islam tersebut.  Bahkan  di  tahun-tahun  ini  ada  beberapa  tokoh  Kristen  yang mengusulkan  agar  pemerintah  segera  menghapuskan  Departemen Agama. 23 Selain  itu,  banyak  pula  tokoh-tokoh  Islam  yang  merasa  ter- ganggu,  terancam  dengan  olah  para  misionaris  yang  cukup  agresif mendatangi  rumah-rumah,  membagikan  brosur  dan  Kitab  Injil  kepada orang  Islam.  Kegiatan  Kristenisasi  ini  semakin  meningkat,  sehingga tokoh-tokoh Islam, baik yang reformis ataupun tradisional, merasa kecewa dengan  pemerintahan  Orde  Baru  yang  ternyata  tidak  mau  memberikan ruang yang leluasa untuk Islam di ranah politik Indonesia. 24
Ironisnya,  pada  pemerintahan  Orde  Baru  apa  yang  telah  dilaku- kan  oleh  Kolonial  Belanda  dan  Jepang  terulang  kembali.  Agama dijadikan  salah  satu  sarana  bagi  pelestaraian  dan  legitimasi  kekuasaan. Pemerintah Orde Baru membatasi jumlah agama resmi hanya lima agama, dan  melalui  struktur  kepemimpinan  yang  ada  dalam  agama-agama  itu pemerintah  melakukan  pegawasan  yang  ketat  terhadap  masyarakat.  Di
22 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam…., h. 376.
23 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam…., h. 248.
24 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam…., h. 304.
samping  itu  adanya  upaya  pemerintah  Orde  Baru  untuk  mendukung kelompok-kelompok tertentu dalam suatu agama, dengan maksud untuk menjadikannya sebagai alat kontrol. Ketegangan atau konflik-konflik yang ada segaja dipelihara, dengan maksud sebagai bagian dari upaya dominasi atas  masyarakat.  Dengan  demikian  pada  masa  Orde  Baru  frekuensi ketegangan  sosial  yang  berujung  pada  perusakan  tempat-tempat  ibadah mengalami  kenaikan  yang  luar  biasa,  tanpa  disertai  solusi  yang  tuntas. Dengan  kata  lain,  pemerintahan  Orde  Baru  telah  menjadikan  agama, termasuk  konflik-konflik  antar-agama  sebagai  salah  satu  sarana  untuk melayani  kepentingan  pemerintah,  yang  dirugikan  tentunya  adalah  para penganut agama dan rakyat pada umumnya. 25
Misalnya,  pada  akhir  tahun  1967  kelompok-kelompok  pemuda muslim  merusak  beberapa  gereja  di  Ujungpandang  (kini  Makasar),  Jawa Tengah,  dan  Aceh.  Sebaliknya,  di  Sulawesi  Utara  dan  Ambon  terjadi pembakaran  mesjid  oleh  para  penganut  Kristen. 26 Demikian  pula  pada akhir tahun 1990-an, adanya kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Banyak sekali gereja yang dibakar massa dalam kerusuhan-kerusuhan itu. Hingga saat ini tidak ada penjelasan yang pasti siapa yang bertanggungjawab di  balik  kejadian  tersebut.  Tentunya  kerusuhan-kerusuhan  tersebut merupakan noda hitam dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana negara terbukti tidak dapat melindungi tempat ibadah kelompok minoritas. 27
Dalam  perkembangan  situasi  yang  tidak  menguntungkan, pemerintahan  Presiden  Suharto  mengambil  inisiatif  untuk menyelenggarakan  dialog  antaragama,  dengan  mengundang  para pemimpin  agama  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  pertikaian  di  antara umat beragama. Misalnya pada tanggal 30 November 1967, melalui Menteri Agama  KH  Mohammad  Dahlan  menyeleng garakan  musyawarah antaragama pertama. Dan pada tahun 1970-an pada masa Prof. Mukti Ali menjadi Menteri Agama, berusaha menumbuhkan dialog antaragama yang bertitik  tolak  pada  sikap  saling  percaya  dan  iktikad  baik  masing-masing komunitas  umat  beragama.  Prinsip  yang  ia  kembangkan  adalah  ‘setuju
25 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 550-551.
26 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama…., h. 24.
27 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam…., h. 262.
dalam perbedaan-perbedaan’ (agree in disagreement) tanpa harus bertikai dan berkonflik. Di sinilah ia menghidupkan kembali Wadah Musyawarah Antar- Agama  dengan  melibatkan  lebih  banyak  tokoh  dan  pemimpin  agama, seperti Mejelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Buddha di Indonesia. Dialog-dialog antaragama ini kemudian disertai dengan kebijakan mencegah terjadinya konflik yang bersumber dari SARA (Suku,  Agama,  Ras,  Antar-golongan).  Dengan  adanya  kebijakan  inilah konflik antaragama dapat ditekan seminimal mungkin. 28
Sejak  jatuhnya  pemerintahan  Presiden  Suharto  pada  tanggal  1 Mei 1998. 29 Konflik  dan  kekerasan yang berbau  agama  yang melibatkan umat  beragama  Muslim  dan  Kristen  kembali  muncul  di  beberapa tempat  di  Indonesia,  seperti  di  Maluku  atau  Ambon,  Poso  (Sulawesi Tengah)  dan  lain-lain.  Umumnya  semula  bersumber  dari  masalah- masalah  ekonomi,  politik  dan  kegagalan  pemerintah  dalam  menegak- kan hukum dan keadilan, kemudian menggunakan agama untuk justifikasi bagi  konflik  dan  kekerasan yang  terjadi  di  antara  mereka.  Karena  itulah tugas permerintah pada era reformasi ini mengadakan perbaikan kondisi ekonomi,  politik,  sosial  dan  hukum,  sebagai  prasyarat-prasyarat  pokok bagi  terciptanya  kehidupan  pluralitas  agama  yang  toleran,  rukun,  damai dan  har monis, 30 dengan  selalu  mengadakan  dialog  teologis  demi tercapainya teologi kerukunan antar umat bergama.

## Dialog Teologis Menuju Teologi Kerukunan
Persoalan  sensitif   yang  dihadapi  setiap  penganut  umat  beragama, berupa kenyakinan bahwa hanya agamanya yang benar dan yang lain salah, dan dia beranggapan hanya dirinya yang mendapatkan hidayah, hal inilah yang  mendorong  seseorang  kepada  sikap  fanatik.  Sikap  inilah  yang memunculkan  radikalisme  dan  fundamentalisme  pada  penganut  sebuah agama. Keberadan mereka tidak mungkin bertemu dan berdialog, karena
28 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama....., h. 24-25.
29 Inu Kencana Syafiie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama,
2009), h. 51.
30 Taher (editor), Merayakan Kebebasan Beragama....., h. 25-26.
mereka tidak pernah percaya dengan pentingnya dialog dan legalitas dia- log. Untuk itu, yang bisa diharapkan berdialog adalah kelompok moderat. Dari  kelompok  inilah  sandaran  cita-cita  untuk  melakukan  dialog, kesepahaman,  dan  kerjasama  dalam  hal-hal  yang  sama,  serta  bersikap toleran dalam hal-hal- yang berbeda. 31
Tujuan  dari  dialog  teologis  untuk  menuju  teologi  kerukunan umat  beragama  lebih  menitik  beratkan  pada  keinginan  dan  kebutuhan untuk  saling  memahami  dan  saling  tukar  menukar  pengalaman keagamaan.  Tentunya  dalam  hal  ini  tidak  terbesit  sedikitpun  usaha- usaha  untuk  secara  sepihak  menyalahkan,  mengkafirkan,  mengolok- olok,  menganggap  tidak  selamat  sistem  kepercayaan  dan  keimanan yang  dimiliki  oleh  orang  lain.  Kita  menerima  keberadaan  orang  lain seperti  adanya,  tanpa  keinginan  untuk  mengubah  keyakinan  agamanya supaya  sama  dengan  keyakinan  yang  kita  miliki.  Di  sini  yang  diperlu- kan  adalah  proses  saling  mengenal  dan  saling  memahami  eksistensi dan  hak  masing-masing  penganut  agama. 32
Dengan  demikian  dialog  teologis  antar  umat  beragama  men- cerminkan  mentalitas  cara  berpikir,  bertindak  dan  perilaku  keagamaan yang  lebih  santun,  tulus,  rendah  hati  mengakui  eksistensi  warna-warni keagamaan  tersebut,  tetapi  sekaligus  memustahilkan  untuk  menyatu- kan  seluruh  warna-warni  keagamaan  yang  ada.  Untuk  itulah  kerjasama antar  berbagai  umat  beragama  dalam  praksis  kehidupan,  dengan  tetap mengakui  otonomi  dan  eksistensi  metafisis  warna  keagamaan  masing- masing tersebut, hal ini lebih menjanjikan dan memberikan harapan baru. 33
Karena  itulah  dialog  teologis  kian  disadari  semakin  penting  untuk dilakukan  sebagai  landasan  menciptakan  teologi  kerukunan  umat  ber- agama, di mana dialog teologis ini bertujuan untuk membangun kesadar- an bahwa di luar keyakinan dan keimanan kita selama in, ternyata ada banyak sekali keyakinan dan keimanan selain kita. Dengan demikian diolog teologis
31 Yûsuf  al-Qaradhâwî, Nahnu wa al-Gharb (As’ilah sya’ikah wa Ajwibah Hasimah), Terj. Rif  Munandar Riswanto dan Yadi Saeful Hidayat, Kita dan Barat Menjawab Berbagai Pertanyaan
Menyudutkan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 276-277.
32 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 177-179.
33 Abdullah, Islamic Studies….., h. 181.
menghadapi persoalan bagaimana kita memposisikan iman kita di tengah- tengah iman orang lain. Bolehkah kita secara teologis membenarkan iman orang  lain  yang  berbeda  agamanya  dengan  kita.?  Mungkinkah  ada kebenaran selain kebenaran yang kita yakini.? Kalau memang ada, di mana keistimewaan agama kita sendiri.? Apakah masalah-masalah keimanan dapat didialogkan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan muncul dalam dia- log  teologis. 34
Salah  satu  tujuan  terpenting  dalam  dialog  teologis  adalah  berbagi pengalaman  keagamaan,  bukannya  menimbulkan  perdebatan  dan perbantahan  satu  sama  lain.  Untuk  itulah  bagi  yang  terlibat  dialog teologis  harus  dipenuhi  beberapa  syarat,  antara  lain:  (1)  bagi  mereka yang  mempunyai  pengalaman  iman  secara  intens  berdasarkan  keyakin- an  agama  masing-masing;  (2)  diperlukan  kejujuran  dan  keterbukaan sehingga  orang  lain  dapat  mengambil  manfaat  keberimanan  seseorang seobyektif  mungkin;  dan  (3)  para  partisipan  hendaknya  terbebaskan dari  sikap  hendak  menggurui  atau  menjadikan  orang  lain  sebagai pengikut. 35
Untuk  itu  sebaiknya  dalam  dialog  teologis  tidak  perlu  memuncul- kan  tema-tema  yang  musykil  seperti  membongkar  doktrin-doktrin teologis  masing-masing  agama.  Dialog teologis  tidak  untuk merelatifkan kebenaran  subyektif  yang  diyakini  oleh  masing-masing  umat  beragama, tetapi  lebih  untuk  memperkaya  pengalaman  keagamaan  dan  pengetahu- an  akan  tradisi  agama-agama  lain.  Tujuannya  adalah  untuk  mem- bandingkan aspek-aspek  kesamaan dan  pengalaman religius  dan suasana diologis,  masing-masing  pemeluk  agama  dapat  belajar  bahwa  semua agama  sama-sama  menyeru  kepada  kebaikan  dan  kebenaran.  Dengan dialog  teologis,  para  pemeluk  agama  dapat  belajar  dari  pegalaman masing-masing  bagaimana  ajaran  agama-agama  itu  dipraktikkan.  Di sinilah  perlu  adanya  sikap  tulus  dan  jujur,  bukan  dengan  pretense menghakimi  atau  mencari-cari  kesalahan  orang  lain.  Oleh  sebab  itu,
34 M.  Ilham  Masykuri  Hamdie,  Pluralisme  Agama  Menuju  Dialog  Antar  Agama  Telaah Pemikiran Dimensi Sufistik Nurcholis Madjid, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h.180.
35 Komaruddin Hidayat, “Dialog Antar Iman”, dalam Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 190-191.
dialog teologis tidak dibenarkan mengintervensi kebenaran teologis yang diyakini  orang  lain  baik  system  keimanan,  maupun  ritus  ibadahnya. Hendaknya  jangan  dibandingkan  wawasan  ideal  dengan  realitas  praktis orang  lain.  Dalam  dialog  teologis  hendaknya  kenyataan  yang  riil diperhadapkan dengan yang riil, dan prinsip ideal keagamaan dengan prinsip ideal keagaman yang lain. 36
Yusuf  al-Qaradhawi  yang  terkenal  sebagai  ulama  konservatif  yang sangat  berpengaruh  di  berbagai  dunia  Islam,  menegaskan  bahwa  umat Islam  mendukung  dialog  teologis  karena  syariat  Islam  telah  me- merintahkan  kami  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Al-Qur’an  banyak dipenuhi dengan peristiwa dialog yang  dilakukan oleh para rasul dengan kaumnya,  dialog  antara  Allah  dengan  beberapa  hamba-Nya,  sampai dialog antara Allah  dengan iblis. Oleh sebab itu,  kita menyambut tradisi dialog  untuk  menggantikan  budaya  konflik,  baik  yang  dilakukan  antar peradaban  atau  antar  agama.  Sehingga  kita  berharap  agar  orang  di  luar Islam  tidak  phobi  terhadap  Islam,  tidak  menganggap  sebagai  bahaya baru  atau  bahaya  hijau  sebagaimana  diistilahkan  oleh  beberapa  kalang- an,  dan  menominasikan  sebagai  musuh  baru  setelah  kejatuhan  “bahaya merah”  Uni  Soviet  yang  diistilahkan  Reagan  sebagai  Negara  jahat,  dan setelah  terjadinya  kedekatan  dengan  “bahaya  kuning”  yaitu  Cina. 37
Untuk  itulah  dengan  dialog  teolgis  ini  dapat  membebaskan  pra- sangka,  kecurigaan,  bahkan  saling  bermusuhan  dan  saling  membenci yang  dapat  menimbulkan  konflik.  Sehingga  dapat  diharapkan  muncul- nya  optimisme  untuk  mendapatkan  saling  pengertian  dan  kerja  sama antar  umat  beragama  sehingga  terciptanya  teologi  kerukunan  umat beragama.

## Penutup
Keberagamaan bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial (pluralitas), melainkan  juga  sebagai  gagasan-gagasan,  paham-paham,  dan  pikiran- pikirannya.  Pluralisme sebagai  keniscayaan teologis  yang bersumber  dari
36 Hamdie, Pluralisme Agama….., h. 182.
37 al-Qaradhâwî, Nahnu wa al-Gharb….., h. 271.
Islam sendiri yang tampak dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. yang bersinggungan  langsung  dengan  pemeluk  agama  Yahudi  dan  Nasrani, dengan sangat menyakinkan bahwa Islam bukan agama yang eksklusif.
Timbulnya  aksi-aksi  intoleransi  dan  kekerasan  yang  terjadi  antar sebagian  penganut  agama  Islam  dan  Nasrani  di  Indonesia  khususnya yang  mengatasnamakan  agama,  menunjukkan  bahwa  pluralitas  agama, termasuk  di  dalamnya  kebebasan  beragama,  tengah  mengahadapi problema  serius.  Untuk  itu  diperlukan  sebuah  dialog  teologis  yang dapat  dipahami  sebagai  perjumpaan  dan  percakapan  mengenai  persoal- an  bersama  antara  orang  atau  kelompok  yang  berbeda  pandangan, dengan  tujuan  agar  dapat  belajar,  mendengar  secara  terbuka,  jujur  dan simpati  sehingga  dapat  memahami  posisi  orang  lain  secara  tepat,  dan dapat  mengubah  prasangka-prasangka  buruk  serta  celaan.
Dengan  pandangan  yang  progresif  melalui  dialog  teologis  ini diharapkan  munculnya  optimisme  untuk  mendapatkan  saling pengertian  dan  kerjasama  antar  umat  beragama,  sehingga  terciptanya teologi  kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia  tercinta  ini  []

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin,  (2006),  Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi  Pendekatan
Integratif-Interkonektif,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
‘Ali  Sya’ban,  Hilmi,  (2007),  Muhammad  Shallallahu  ‘alaih  wa  Sallah,  Terj.
Tholhatul Choir Wafa, Nabi Muhammad, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Arafat,  Yasir,  (t.th),  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945
Amandemennya,  T.t:  Permata  Press.
Budiyono,  Kabul,  (2009),  Pendidikan  Pancasila  Untuk  Perguruan  Tinggi,
Bandung:  Alfabeta. Hamdie, M. Ilham Masykuri, (2006), Pluralisme Agama Menuju Dialog Antar Agama Telaah Pemikiran Dimensi Sufistik Nurcholis Madjid, Banjarmasin: Antasari  Press. Hidayat, Komaruddin, (1998), “Dialog Antar Iman”, dalam Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, Jakarta: Paramadina. Misrawi,  Zuhairi,  (2007),  Al-Qur’an  Kitab  Toleransi  Inklusivisme,  Pluralisme dan  Multikulturalisme,  Jakarta:  Fitrah.
Mujiburrahman,  (2008),  Mengindonesiakan  Islam  Representasi  dan  Ideologi,
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
Rahman,  Budhy  Munawar,  (2004),  Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan  Kaum
Beriman,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada. Shihab, Alwi, (2009), Antara Tasawuf  Sunni dan Tasawuf  Falsafi Akar Tasawuf di Indonesi, Depok: Pustaka IIMaN.
Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, (2009), Sistem Politik Indonesia, Bandung:
PT  Refika  Aditama.
Taher,  Elza  Peldi  (editor),  (2009),  Merayakan  Kebebasan  Beragama  Bunga
Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi, Jakarta: ICRP.
Tim Penyusun, (1997).Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.