Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung
Ismatul Karimah 1 , Ade Gunawan 2
1,2 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta karimahismatul@gmail.com 1 , adegunawanemail@gmail.com 2

## ABSTRACT
Indonesia  also  recognizes  customary  inheritance  law  that  encompasses  a  variety  of different traditions and legal systems, depending on the ethnic group and region.  Referring to inheritance law in Minangkabau, the indigenous community is known for its matrilineal kinship system, where lineage and inheritance are inherited through the mother's lineage. This study aims  to  determine  the  implementation  of  the  distribution  of  customary  inheritance  law  in Minangkabau indigenous peoples. This research uses the Normative-Empirical method, because the researcher combines elements of normative and empirical law, and the author also examines a legal case from an interview with the Chairman of the Nagari Pagaruyuang Customary Density. In Minangkabau society, the applicable inheritance law is different from inheritance law in civil law,  the  kinship  system  adopted  is  a  matrilineal  kinship  system  with  the  distribution  of inheritance in the form of sako and pusako. Dispute resolution involves the active role of the customary  clan/elder  as  mediator,  decision-maker,  and  implementation  of  the  decision. Inheritance  disputes  in  Minangkabau  society  are  a  complex  phenomenon  involving  various cultural, social and legal factors. Minangkabau customary law plays a central role in regulating inheritance  distribution  and  conflict  resolution.  Values  such  as  kinship,  social  justice  and deliberation  are  key principles in  this process,  with  deliberation  as a means to  reach mutual agreement in dispute resolution.
Keywords: Implementation, Customary Law, Inheritance Disputes, Minangkabau

## ABSTRAK
Indonesia  juga  mengenal  mengenai  Hukum  waris  adat  yang  mencakup  beragam tradisi  dan  sistem  hukum  yang  berbeda,  tergantung  pada  suku  bangsa  dan  daerahnya. Merujuk  pada  hukum  waris  di  Minangkabau,  masyarakat  adatnya  dikenal  dengan  sistem kekerabatan  matrilineal,  di  mana  garis  keturunan  dan  warisan  diwariskan  melalui  garis keturunan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian hukum waris  adat  pada  masyarakat  adat  Minangkabau.  Untuk  mengetahui  penyelesaian  sengketa hukum  waris  adat  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat  Minangkabau.Penelitian  ini menggunakan  metode  Normatif-Empiris,  hal  di  karenakan  peneliti  menggabungkan  unsur- unsur dari hukum normatif dan empiris, serta penulis juga mengkaji suatu kasus hukum dari hasil  wawancara  Bapak  Ketua  Kerapatan  Adat  Nagari  Pagaruyuang.  Dalam  masyarakat Minangkabau hukum waris yang berlaku berbeda dengan hukum waris dalam hukum perdata, sistem  kekerabatan  yang  dianut  adalah  sistem  kekerabatan  matrilineal  dengan  pembagian harta  warisan  berupa  sako  dan  pusako.  Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, serta pelaksanaan  keputusan  tersebut.  Sengketa  waris  di  masyarakat  Minangkabau  merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum. Hukum adat
Minangkabau  memainkan  peran  sentral  dalam  mengatur  pembagian  warisan  dan penyelesaian  konflik  yang  timbul.  Nilai-nilai  seperti  kekeluargaan,  keadilan  sosial,  dan musyawarah  menjadi  prinsip  utama dalam proses  ini, dengan  musyawarah  sebagai  sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Implementasi, Hukum Adat, Sengketa Waris, Minangkabau

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, Indonesia telah lama diakui sebagai salah satu contoh terbaik dari negara hukum pluralisme. Konsep  ini  mencerminkan  kesadaran  akan  keberagaman  dalam  masyarakat,  yang tercermin dalam struktur hukumnya. 1
Sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks telah membentuk fondasi bagi pluralisme hukumnya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Indonesia dikenal dengan  sistem  hukum  adat  yang  beragam,  di  mana  setiap  suku  bangsa  memiliki aturan dan norma hukumnya sendiri. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa pengaruh hukum barat dan agama Kristen. Proses kolonisasi ini membawa perubahan  signifikan  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  dengan  penerapan  hukum kolonial Belanda di wilayah yang dikuasainya. Meskipun demikian, hukum adat terus diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum kolonial. 2
Kemerdekaan  Indonesia  tahun  1945  menandai  awal  dari  upaya  untuk membangun negara yang inklusif dan mengakui keberagaman. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan prinsip-prinsip dasar negara, pada pasal 29  dan  30  UUD  1945  menjamin  kebebasan  beragama  bagi  setiap  warga  negara Indonesia  serta  perlindungan  terhadap  hak-hak  minoritas. 3 Prinsip-prinsip  ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem hukum yang inklusif dan pluralistik di Indonesia.  Sistem  hukum  Indonesia  mencerminkan  pluralisme  melalui  pengakuan dan integrasi berbagai tradisi hukum. Di samping hukum barat yang diperkenalkan oleh Belanda, Indonesia juga mengakui hukum Islam dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
Hukum adat sendiri merupakan hukum yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat pribumi, juga diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Meskipun di Indonesia juga mengakui hukum adat dalam masyarakatnya, masih  ada  beberapa  permasalahan  dalam  mewujudkan  prinsip-  prinsip  ini
1 Nesa  Azra,  “Mengenal  Wujud  Keragaman  Budaya  Indonesia  dan  Contohnya”, UICI ,  14
Desember  2023,  Diakses  pada  19  Maret  2024,  https://uici.ac.id/mengenal-wujud- keragaman- budaya-indonesia-dan-contohnya/
2 Murdan, “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia”, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol.1 No.1, 2016
3 Tim,  “Perlindungan  Hak -Hak  Minoritas  dan  Kebebasan  Beragama  Tak  Boleh Dikompromikan”, Universitas  Islam  Indonesia ,  18  Desember  2019,  Diakses  pada  2024, https://www.uii.ac.id/perlindungan-hak-hak-minoritas-dan-kebebasan-beragama-tak- boleh-dikompromikan/
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102
sepenuhnya sehingga tetap harus ada dukungan dari berbagai sisi masyarakat agar hukum adat dapat ditegakkan tanpa melanggar hukum negara itu sendiri. 4
Sebagai  salah  satu  contoh  permasalahan  yang  muncul  adalah  mengenai hukum  waris.  Hukum  waris  di  Indonesia  sendiri  merupakan  bagian  dari  sistem hukum yang kompleks dan beragam. Hukum waris mengatur pembagian harta benda dan harta kekayaan lainnya setelah seseorang meninggal dunia.
Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum waris  telah  mengalami  berbagai  perubahan  seiring  waktu.  Pada  tahun  1960, pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  yang  mengatur  berbagai  aspek  hukum  perdata,  termasuk  hukum waris.  KUHPerdata  menjadi  dasar  bagi  pembagian  warisan  di  Indonesia,  dengan mengakomodasi  prinsip-prinsip  hukum  waris  Islam  dan  adat,  serta  asas-asas keadilan. 5
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  hukum  waris  di  Indonesia  terus mengalami  perubahan  dan  penyesuaian.  Pemerintah  Indonesia  terus  melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keadilan dalam sistem hukum waris. Perubahan terbaru dalam hukum waris termasuk upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris perempuan dan anak-anak, serta mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Di  Indonesia  juga  mengenal  mengenai  Hukum  waris  adat  yang  mencakup beragam tradisi dan sistem hukum yang berbeda, tergantung pada suku bangsa dan daerahnya.  Hukum  waris  adat  mengatur  pembagian  harta  warisan  berdasarkan norma-norma, adat istiadat, dan tradisi yang telah dianut oleh masyarakat setempat selama berabad-abad.
Di banyak masyarakat di Indonesia, hukum waris adat masih sangat kuat dan berperan  penting  dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonomi.  Sistem  ini  sering  kali diwariskan  secara  turun  temurun  dan  dipatuhi  dengan  ketat  oleh  masyarakat setempat. Sebagai contoh seperti suku Batak di Sumatera Utara, hukum waris adat mungkin mengikuti pola patrilineal, di mana harta warisan diwariskan dari ayah ke anak  laki-laki  di  mana  yang  diwariskan  tidak  hanya  harta  waris  melainkan  juga marga. 6 Sementara  itu,  di  daerah-daerah  lain  seperti  suku  Minangkabau,  sistem hukum  waris  menganut  sistem  matrilineal  yang  mewaris  dari  ibu  ke  anak perempuannya. 7
Selain  sistem  warisan  berbasis  keluarga,  ada  juga  sistem  warisan  berbasis kelompok, di mana harta warisan dianggap sebagai milik bersama seluruh kelompok adat.  Contohnya  adalah  sistem  hukum  waris  adat  di  beberapa  suku  Dayak  di
4 Husein Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah , (Yogyakarta: Jogjakarta Laksbang Pressindo, 2010)
5 Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga , (Medan: USU Press, 2011)
6 Aritonang, Mesri Elisabeth, Tesis: Pembagian Warisan Anak Laki-Laki yang Manuhor Marga Berdasarkan  Hukum  Adat  Batak  Toba  (Studi  di  Kecamatan  Tarutung  Kabupaten  Tapanuli Utara , (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019) 7 Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, Koordinat , Vol.17 No.1, 2018
Kalimantan,  di  mana  tanah  dan  sumber  daya  alam  diwariskan  dari  generasi  ke generasi dalam bentuk kepemilikan bersama yang dikelola oleh seluruh masyarakat.
Merujuk  pada  hukum  waris  di  Minangkabau,  masyarakat  adatnya  dikenal dengan  sistem  kekerabatan  matrilineal,  di  mana  garis  keturunan  dan  warisan diwariskan  melalui  garis  keturunan  ibu.  Sistem  hukum  waris  di  Minangkabau didasarkan  pada  prinsip  Adat  Perpatih,  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat, termasuk warisan. Adat Perpatih memandang warisan sebagai hak yang melekat  pada  kaum  perempuan,  yang  dikenal  sebagai  kaum  nagari.  Kaum  nagari memegang  peranan  penting  dalam  sistem  hukum  waris,  karena  merekalah  yang mewariskan harta dan tanah kepada keturunan mereka. 8 Selain itu dalam pembagian waris  pada  masyarakat  Minangkabau  juga  melibatkan  lembaga  Kerapatan  Adat Nagari,  yakni  lembaga  permusyawaratan  perwakilan  tertinggi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. 9
Dalam  sistem  hukum  waris  Minangkabau,  tanah  dianggap  sebagai  milik bersama  keluarga  besar  atau  kaum  nagari,  bukan  kepemilikan  individu.  Warisan tanah dan harta lainnya diwariskan dari ibu ke anak perempuan, yang kemudian akan diteruskan  kepada  anak-anak  perempuan  mereka.  Hal  ini  mencerminkan  peran sentral perempuan dalam sistem hukum waris Minangkabau, yang sering kali disebut dengan pepatah "uang ditangan perempuan, maka akan menjadi gunting di tangan perempuan".
Selain  prinsip  warisan  melalui  jalur  perempuan,  sistem  hukum  waris Minangkabau  juga  mengakui  konsep  adopsi  sebagai  cara  untuk  meneruskan  garis keturunan dan harta kekayaan. Adopsi dianggap sebagai bagian penting dari menjaga kontinuitas  keluarga  dan  memperluas  jaringan  kekerabatan  dalam  masyarakat Minangkabau 10 . Pentingnya hukum waris dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tercermin dalam berbagai tradisi dan upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan pembagian warisan. Proses pembagian warisan biasanya dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati, yang memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip adat. Meskipun sistem hukum waris Minangkabau memiliki karakteristik yang unik, namun seiring dengan  modernisasi  dan  perubahan  sosial,  beberapa  aspek  dari  sistem  ini  mulai mengalami  tantangan  dan  penyesuaian.  pengaruh  hukum  nasional  telah mempengaruhi  praktik  warisan  di  Minangkabau,  meskipun  nilai-nilai  budaya  dan prinsip-prinsip  keadilan  dalam  sistem  hukum  waris  tetap  dijunjung  tinggi  oleh masyarakat. 11
8 Op.cit. 9 Nabilah  J.,  “Legal  Standing  Dalam  Konsep  Hukum  Adat  Minangkabau”, Pengadilan  Tinggi
Padang , 10 Februari 2023, Diakses pada 19 April 2024, https://pt- padang.go.id/2023/02/10/legal-standing-dalam-konsep-hukum-adat-minangkabau/
10 Ibid.
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  timbul  dalam  pembagian  waris masyarakat adat Minangkabau adalah pembagian waris yang seharusnya menganut sistem  matrilineal  atau  warisan  diberikan  kepada  garis  keturunan  ibu  atau  anak perempuannya,  tetapi  juga  diberikan  kepada  anak  laki-lakinya  sebagai  bentuk keadilan terhadap anak-anak dari pewaris. Hal ini berkaitan dengan pengaruh hukum nasional yang menganut pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan garis keturunan dari pewaris dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau sesuai dengan kesepakatan para ahli warisnya. 12 Berdasarkan paparan  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mencari  tahu  lebih  lanjut  serta menganalisis  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  hukum  waris  adat  Minangkabau pada masyarakat adat Minangkabau modern ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  terdiri  dari  beberapa  tipe,  yaitu  Penelitian  Hukum Normatif,  Penelitian  Hukum  Empiris,  dan  Penelitian  Hukum  Normatif-Empiris. Penelitian  Hukum  Normatif  mengkaji  pola  hukum  seperti  perundang-undangan, dengan fokus pada asas, sejarah, dan sistematika hukum. Penelitian Hukum Empiris meneliti perilaku sosial dengan memperhatikan objek, sumber, dan data yang sesuai dengan hukum positif. Penelitian Hukum Normatif-Empiris menggabungkan kedua pendekatan ini, dengan fokus pada studi kasus yang mengamati penerapan hukum dalam  praktik.  Dalam  penelitian  yang  berjudul  "Implementasi  Hukum  Adat  Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus:  Kerapatan  Adat  Nagari  Pagaruyung)",  pendekatan  normatif-empiris digunakan  untuk  membandingkan  data  lapangan  dan  menjawab  pertanyaan penelitian.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis,  yang menitikberatkan  pada  hubungan  sosial  dan  struktur  sosial  dalam  konteks masyarakat. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara  langsung,  dan  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi  studi  kepustakaan  dan wawancara.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  tiga  tahapan:  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan,  untuk  menghasilkan  kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Pembagian  Hukum  Waris  Adat  Pada  Masyarakat  Adat Minangkabau
Hukum  waris  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  dan  hukum keluarga di Indonesia. Hukum waris mengatur mengenai pengalihan harta waris
12 Admin, “3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia Menurut Bustomi, S.HI., M.H.”, Sekola Tinggi Ilmu Hukum Painan , 9 Agustus 2021, Diakses pada 19 April 2024, https://stih- painan.ac.id/2021/08/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi- s-hi-m-h/
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102
dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Di Indonesia sendiri hukum  waris  diatur  dalam  KUHPerdata  Buku  II  tentang  Benda  pada  Bab  XII sampai  dengan  Bab  XVIII  yang  mengatur  mengenai  pewarisan,  surat  wasiat, pelaksanaan  surat  wasiat  dan  pengelolaan  harta  warisan,  penerimaan  dan penolakan warisan, pemisahan harta peninggalan, dan harta peninggalan yang tak  terurus.  Selain  itu,  KUHPerdata  juga  mengatur  mengenai  penyelesaian sengketa mengenai waris, pemberian waris kepada anak angkat, dan pengakuan serta pembuktian mengenai ahli waris. 13
Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia yang di dasarkan kepada Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang berlaku sejak 1848 dengan asas konkordansi yang bermakna hukum waris perdata tidak membeda- bedakan  terkait  bersaran  warisan  bagi  laki-laki  atau  perempuan. 14 Sedangkan dalam  konteks  hukum  perkawinan  dan  keluarga,  hukum  waris  menentukan mengenai  bagaimana  melakukan  pembagian  harta  warisan  kepada  ahli  waris dengan memperhatikan harta bersama, hak-hak ahli waris, serta penyelesaian sengketa warisnya. 15
Di Indonesia sendiri selain diatur dalam KUHPerdata waris juga diatur dalam tiga macam hukum yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris yang beragam ini dipengaruhi oleh penggolongan penduduk yang diatur dalam pasal  163  jo.  Pasal  131 Indische  Staatsregeling karena  tidak  adanya  unifikasi hukum perdata secara nasional, sehingga penggolongan yang ada berlaku bagi penduduk berikut:
1. Hukum waris adat berlaku bagi golongan pribumi/bumi putera asli dari Indonesia.
2. Hukum  waris  Islam  berlaku  bagi  golongan  keturunan  Timur  Asing maupun penduduk pribumi yang memeluk agama Islam.
3. Hukum  waris  barat  (KUHPerdata  berlaku  bagi  golongan  penduduk Indonesia  keturunan  Eropa  yang  memang  sudah  tunduk  pada BW/KUHPerdata. 16
Hukum  waris  adat  sendiri  merupakan  aturan-aturan  hukum  yang mengatur mengenai bagaimana  cara  penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi yang berikutnya. 17
13 Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , Vol.9 No.2, 2016, hlm.54
14 Ibid , hlm.68 15 Sirman Dahwal,  “Hubungan  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam Masyarakat  Modern  Indonesia”, Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum ,  Vol.28  No.1, 2019, hlm.22
16 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia , (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.27
17 Ter Haar, Asas-Asas dan Sususnan Hukum Adat , Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung: Pustaka Setia, 1990, hlm.47
Hukum waris adat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dibedakan menjadi 3 golongan, yakni:
a. Sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan bapak.
b. Sistem kekerabatan matrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ibu.
c. Sistem  kekerabatan  parental/bilateral,  yakni  sistem  kekerabatan  yang menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu. 18
Sistem  kekerabatan  yang  ada  sangat  mempengaruhi  bagaimana pembagian waris ini berlangsung di Indonesia, seperti pengaruh Hukum Islam yang membagi harta warisan kepada anak laki-laki dengan 2 bagian sedangkan anak  perempuan  satu  bagian  saja.  Selain  itu,  menurut  Soerojo  Wignjodipoero juga terdapat sistem pewarisan lain yang berlaku di Indonesia, yakni:
1) Sistem  kewarisan  individual,  yakni  harta  warisan  dapat  dibagi  antara para ahli warisnya.
2) Sistem kewarisan kolektif, yakni harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama dapat menggunakannya tanpa dibagi-bagi.
3) Sistem kewarisan mayorat, yakni harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja. 19
Dalam  masyarakat  Minangkabau  hukum  waris  yang  berlaku  berbeda dengan  hukum  waris  dalam  hukum  perdata,  sistem  kekerabatan  yang  dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal dengan pembagian harta warisan berupa sako  dan  pusako.  Sako  merujuk  pada  gelar  penghulu  yang  diberikan  kepada kamanakan  (anak  saudara  yang  laki-laki)  secara  turun  temurun  berdasarkan garis  keturunan  ibu.  Sako  bukanlah  benda,  tetapi  gelar  yang  dipusakai  dan dialihkan dengan sebab kematian. Sedangkan pusako merujuk pada harta pusaka adat  yang  dapat  terdiri  dari  harta  kekayaan  berupa  emas,  hewan  peliharaan, serta kendaraan dan harta kekuasaan adat yang dapat berupa wilayah tertentu (ulayat) yang berupa tanah, sawah, ladang, rumah, dan lain-lain. 20

## 1. Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau
Masyarakat Adat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  sistem  hukum  adat  memiliki  peran  yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan keberlanjutan unsur nilai budaya. Merujuk pada hukum waris adat Minangkabau, pembagian
18 Op.cit , hlm.9
19 Soerojo  Wignyodipoero, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  (Jakarta:  Haji  Mas Agung, 1990), hlm.165
20 Naurah Tania Putri, Syadzaya Nailufar, “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau”, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities , Vol.3 No.2, 2023, hlm.48
waris  adat  menggambarkan  kekayaan  tradisi  dan  kearifan  lokal  yang terus diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. 21
Dalam  hukum  waris  adat  Minangkabau,  pewarisan  sako dilakukan  dari  mamak  kepada  kemenakan.  Mamak  sendiri  memiliki fungsi untuk membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan kaum, serta  menjadi  penengah  apabila  terjadi  perkara  dalam  kaum.  Dalam Minangkabau, hubungan antara mamak dan kemenakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: a. Kamanakan Di bawah Dagauk (Kemenakan Di bawah Dagu): Ini merujuk  pada  kemenakan  yang  memiliki  hubungan  darah  baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Tingkat kedekatan hubungan ini dijelaskan dengan istilah " nan sajangka, nan saeto, nan sadopo " sesuai dengan jarak genealogisnya. b. Kamanakan  Di  bawah Dado (Kemenakan  Di  bawah  Dada):  Ini mengacu  pada  kemenakan  yang  memiliki  hubungan  karena berasal dari suku yang sama, namun penghulunya berbeda. c. Kamanakan  Di  bawah Pusek (Kemenakan  Di  bawah  Pusar): Merujuk  kepada  kemenakan  yang  memiliki  hubungan  karena berasal  dari  suku  yang  sama  namun  dari  nagari  (desa)  yang berbeda. d. Kamanakan  Di  bawah Lutuik (Kemenakan  Di  bawah  Lutut):  Ini mengacu  pada  orang  yang  berasal  dari  suku  dan  nagari  yang berbeda namun meminta perlindungan kepada tempat di mana dia tinggal saat ini. 22 Sedangkan harta waris atau harta pusako dalam masyarakat adat
Minangkabau dibedakan menjadi dua jenis, yakni:
1) Harta  pusako  rendah  adalah  harta  yang  masih  dapat  diketahui sumber  perolehannya,  harta  ini  termasuk  kendaraan,  kekayaan selama  bekerja  pewaris,  dll.  Pembagian  harta  pusako  rendah dilakukan  dengan  menganut  pembagian  berdasarkan  hukum Islam atau “ faraidh ”. 23 2) Harta  pusako  tinggi  adalah  harta  yang  sudah  dimiliki  keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang karena hal tersebut sudah kabur asal-usulnya. Harta pusako tinggi  ini  pembagian  waris  dilakukan  berdasarkan  garis keturunan ibu di mana harta tersebut tidak dapat dimiliki namun
21 Dadi Suryandi, Op.cit. 22 Rahmi Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”, UNES Journal of Swara Justisia , Vol.7 No.1, 2023, hlm.105 23 Ibid.
hanya  dikelola  oleh  ahli  waris,  hal  tersebut  bertujuan  untuk diwariskan lagi ke generasi yang selanjutnya. 24
Pembagian  waris  masyarakat  adat  Minangkabau  menerapkan sistem kewarisan menurut garis keturunan ibu, dengan perempuan yang menerima  harta  waris  dan  laki-laki  sebagai  seseorang  yang  mengurus harta  waris  tersebut.  Pembagian  waris  di  Pagaruyung  sendiri  masih menganut pembagian waris berdasarkan hukum adat, masyarakat masih sangat  tunduk  dengan  hukum  adat  sehingga  jarang  sekali  penggunaan hukum nasional. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Armen Dt Damuanso selaku ketua Kerapatan Adat Nagari. 25
Dalam  hal  harta  warisan  Minangkabau  juga  memiliki  keunikan, yakni harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi, hanya diperbolehkan untuk dipakai dan dikelola penerima waris saja. Hal tersebut berkaitan dengan harta  yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  kaum,  sehingga  memang  hanya dapat dipakai dan dikelola saja.
Sistem  matrilineal  yang  dianut  oleh  masyarakat  adat Minangkabau memiliki beberapa ciri khas yakni: a) Keturunan yang dihitung dari garis keturunan ibu. b) Suku terbentuk dari garis ibu. c) Setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya. d) Berdasarkan  teori  yang  memiliki  kekuasaan  adalah  pihak perempuan,  namun  pada  kenyataan  nya  lebih  banyak  laki-laki yang memegang kekuasaan. e) Perkawinan bersifat matrilocal (laki-laki yang mengunjungi pihak perempuan). f) Hak-hak diwariskan oleh mamak kepada kemenakan dan pusaka diwariskan kepada anak perempuan. 26
Menurut  Armen  Dt  Damuanso  selaku  ketua  Kerapatan  Adat Nagari Pagaruyung dalam penyerahan harta warisan di Pagaruyung ada beberapa proses, yaitu: 27
a. Adanya  musyawarah  keluarga  yang  bertujuan  untuk  mencapai kesepakatan mengenai pembagian serta penyerahan warisan.
b. Warisan utama diserahkan melalui garis matrilineal. c. Adanya  ketua  adat,  niniak  mamak,  tokoh  masyarakat  yang  di hormati  yang  nantinya  akan  membantu  memastikan  bahwa proses penyerahan warisan berjalan sesuai  dengan adat yang di hormati.
24 Ibid.
25 Armen Dt Damuanso, Wawancara Ismatul Karimah, Dirumah, 15 Mei, 2024.
26 Op.cit , hlm.107
2. Perbandingan  Antara  Pembagian  Waris  Masyarakat  Adat Minangkabau Dengan Waris Islam dan Waris Perdata a. Perbandingan Antara Waris Adat Minangkabau Dengan Waris Islam Perbandingan  antara  pembagian  waris  dalam  budaya Minangkabau  dan  dalam  Islam  menunjukkan  perbedaan  yang signifikan  dalam  prinsip,  metode,  dan  nilai-nilai  yang  mendasari kedua  sistem  tersebut.  Di  dalam  adat  Minangkabau,  pembagian waris  mengikuti  sistem  matrilineal  yang  khas,  sementara  dalam Islam,  sistem  warisnya  bersifat  patrilineal  dan  telah  dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Berikut terdapat perbedaannya: 1) Pembagian Waris Adat Minangkabau Adat  Minangkabau  adalah  salah  satu  budaya  di Indonesia  yang  menerapkan  sistem  keturunan  matrilineal, yang  menyebabkan  garis  keturunan  dan  warisan  diatur berdasarkan  garis  keturunan  ibu.  Sistem  ini  tidak  hanya berdampak  pada  hukum  waris,  tetapi  juga  memengaruhi struktur  sosial  dan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat Minangkabau.  Menurut  pendapat  Armen  Dt  Damuanso selaku  ketua  kerpatan  adat  nagari  Pagaruyung,  bahwa pembagian harta warisan antara anak perempuan dan laki- laki  dilakukan  berdasarkan  aturan  adat  yang  ada.  Anak perempuan  dapat  menerima  bagian  lebih  besar  dari  harta tetap,  sementara  anak  laki-laki  berperan  sebagai  menjaga, melindungi  ,  dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk mempertahankan warisan keluarga.
Dalam  masyarakat  Minangkabau,  terdapat  prinsip keturunan  yang  sangat  kuat  yang  memengaruhi  sistem warisan.  Prinsip  kekerabatan  Minangkabau  adalah  aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan menurut garis  keturunan  ibu.  Dalam  garis  ini  memiliki kesinambungan  dalam  pewarisan,  yang  akan  mendapatkan warisannya menurut garis keturunan ibu. Warisan yang nanti akan  di  wariskan  dari  generasi  ke  generasi. 28 Dalam  adat Minangkabau,  proporsi  pembagian  warisan  atau  harta warisan  diatur  berdasarkan  prinsip  adat  yang  telah  lama terjaga. Pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau diatur  oleh  niniak  mamak,  yaitu  leluhur  matrilineal  yang memiliki  kewenangan  dalam  hal  adat  dan  warisan.  Niniak mamak  memiliki  peran  krusial  dalam  memelihara keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta  memastikan  bahwa  warisan  budaya  dan  tradisi
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102
Minangkabau tetap terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2) Pembagian Waris dalam Islam Islam  merupakan  agama  yang  mendominasi masyarakat  Indonesia  termasuk  Minangkabau,  yang memiliki  sistem  hukum  waris  yang  sangat  terstruktur  dan diatur  dalam  Al-Quran.  Sistem  ini  bersifat  patrilineal,  yang berarti  warisan  diterima  dan  ditransfer  berdasarkan  garis keturunan  ayah.  Dalam  Islam,  prinsip  warisan  didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Warisan dibagi kepada ahli waris yang  telah  ditentukan  oleh  hukum  Islam,  termasuk  suami, istri,  anak-anak,  orang  tua,  dan  dalam  beberapa  kasus, saudara-saudara. a) Bagian-bagian Waris Menurut Islam Menurut  hukum  Islam,  bagian  waris  dibagi menjadi beberapa bagian yang telah ditetapkan: 1) Suami,  jika  ada  suami  yang  masih  hidup,  ia berhak menerima bagian dari harta warisan istrinya. 2) Istri, sebagai istri yang masih hidup, ia berhak menerima bagian yang telah ditentukan dari harta warisan suaminya. 3) Anak,  anak  laki-laki  dan  perempuan menerima  bagian  yang  ditentukan,  dengan anak  laki-laki  menerima  dua  kali  lipat  dari bagian yang diterima anak perempuan. 4) Orang  tua,  jika  ada  orang  tua  yang  masih hidup, mereka juga berhak menerima bagian dari harta warisan anak-anak mereka. b) Pembagian  dan  Pihak  Yang  Mengatur  Terkait Pembagian Dalam  Islam,  proporsi  pembagian  warisan telah  ditetapkan  dengan  jelas  sesuai  dengan  ajaran Al-Quran. Anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar  untuk  memberikan  dukungan  ekonomi  bagi keluarga  mereka,  sementara  anak  perempuan dijamin  haknya  dan  diberikan  bagian  yang  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Selain  itu, pengaturan warisan dalam Islam diatur oleh syariat dan  tidak  dapat  diubah  atau  dipengaruhi  oleh keputusan keluarga atau individu. Hal ini menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102
terlibat  dalam  pembagian  warisan.  Karena  warisan dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran, pihak yang  menetapkan  pembagian  tersebut  bukanlah kewenangan  individu  atau  keluarga,  melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  umat Muslim. b. Perbandingan  Antara  Waris  Adat  Minangkabau  Dengan  Waris Perdata Perbandingan  antara  waris  adat  Minangkabau  dan  waris perdata mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam prinsip, metode,  serta  aspek  sosial  dan  budaya  yang  mendasarinya.  Adat
Minangkabau,  sebagai  representasi  dari  sistem  matrilineal  yang unik, dan waris perdata yang mengacu pada hukum Indonesia yang lebih  modern  dan  seragam,  menampilkan  kontras  yang  menarik dalam  cara  mereka  mengatur  pemberian  warisan  dan  hubungan antar anggota keluarga.
KUHPerdata  memandang  hak  waris  adalah  hak  kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia hal tersebut terdapat  pada  pasal  528  KUHPerdata.  Selain  itu,  Pasal  548 KUHPerdata  menyebutkan  hak  waris  sebagai  salah  satu  cara memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata  sehingga  hukum  waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata.
Di  Indonesia,  warisan  yang  diatur  oleh  hukum  perdata merujuk  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  (KUHPerdata)  dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Waris perdata di Indonesia  mengikuti  prinsip  hukum  perdata,  yang  mencakup berbagai  aspek  termasuk  penentuan  ahli  waris,  pembagian  harta warisan, dan prosedur pelaksanaannya.
1. Prinsip Keturunan dan Warisan Hukum  perdata  di  Indonesia  mengikuti  sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan penerimaan warisan berdasarkan  jalur  ayah.  Ini  berbeda  dengan  adat Minangkabau yang matrilineal. Hukum perdata menetapkan aturan  yang  lebih  seragam  dan  berlaku  untuk  seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan upaya untuk menyederhanakan  dan  merumuskan  hukum  waris  secara keseluruhan. 2. Ahli waris menurut hukum waris perdata Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan dalam jenis  kelaman  seperti  waris  adat.  Seseorang  menjadi  ahli waris karena  perkawinan dan hubungan sedarah  (sah  atau
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102
tidak sah). Dalam pasal 852 KUHPerdata menyebutkan orang yang  memiliki  hubungan  darah  terdekat  yang  berhak mewaris.  Di  dalam  KUHPerdata  terdapat  4  golongan  ahli waris  yang  berhak  atas  harta  warisan,  dengan  pengertian apabila ada golongan lain tidak berhak mendapatkan harta waris dan apabila golongan ke-1 tidak ada maka golongan ke- 2 yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dan seperti itu seterusnya. Adapun golongan-golongan tersebut yaitu: a. Ahli  waris  golongan  1  yaitu  anak  pewaris  dalam garis  lurus  ke  bawah  dan  suami/istri  yang ditinggalkan. b. Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu),  saudara-saudara  dan  keturunan  saudara- saudaranya.  Ini  diatur  dalam  pasal  854,  855,  856, 857 dan 859 KUHPerdata. c. Ahli waris golongan ke III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dalam keluarga sedarah garis lurus ke atas sesudah orang tua  dari  pihak  ayah  maupun  ibu  terdapat  dalam pasal 853 KUHPerdata. d. Ahli golongan ke IV yang termasuk dalam golongan ini yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Dalam pasal 858 menyebutkan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada juga keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke  atas,  maka  setengah  bagian  warisan  menjadi bagian sekalian keluarga sedarah garis ke atas yang masih hidup. 3. Pembagian dan Pihak Yang Mengatur Terkait Pembagian Hukum  perdata  menyediakan  ketentuan  yang  jelas tentang proporsi pembagian warisan antara ahli waris yang berhak  menerima  warisan,  dengan  mempertimbangkan hubungan  keluarga  dan  status  masing-masing  ahli  waris. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan mungkin menerima bagian yang sama, atau dalam beberapa kasus, anak laki-laki dapat  menerima  bagian  yang  lebih  besar  untuk  memenuhi tanggung  jawab  ekonomi  yang  lebih  besar  dalam  keluarga. Sedangkan  pengaturan  pembagian  warisan  dalam  hukum perdata di Indonesia berada di bawah yurisdiksi pengadilan, dengan peraturan yang telah ditetapkan secara jelas dalam KUHPerdata dan undang-undang terkait lainnya. Pengadilan memiliki  peran  penting  dalam  menyelesaikan  sengketa
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2302 - 2320 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7102
terkait warisan dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## B. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Yang Terjadi Pada Masyarakat Adat Minangkabau
Indonesia  memiliki  sebih  dari  300  etnik/suku  bangsa,  lebih  tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran terkait bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan heterogen, namun demikian keberagaman suku tersebut tidak menjadikan potensi konflik meninggi, justru ditemukan bahwa konflik antar suku cenderung rendah.  Selain  itu,  keberagaman  ini  juga  menyebabkan  adanya  pluralisme kehidupan sosial, kondisi alam, keberlakuan hukum, dan lain-lain. 29
Keberagaman  suku  di  Indonesia  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap pluralisme hukum di negara ini. Hal ini terlihat dari beragamnya praktik hukum adat yang diterapkan oleh masing-masing suku, menciptakan keragaman dalam sistem hukum adat. Sistem hukum adat yang beragam ini menjadi bagian integral dari pluralisme hukum di Indonesia, yang memperkaya landskap hukum negara ini dengan beragam praktik hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat  suku  tertentu.  Dengan  demikian,  keberagaman  suku  tidak  hanya mencerminkan  keragaman  budaya  di  Indonesia,  tetapi  juga  memainkan  peran penting dalam memperkaya pluralisme hukum. 30
Selain itu, beragamnya suku juga membawa dampak pada pemahaman hukum yang beragam, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum adat. Berbagai  suku  di  Indonesia  memiliki  pemahaman  yang  unik  terhadap  hukum, yang tercermin dalam praktik hukum adat, nilai-nilai, dan norma-norma hukum yang dianut oleh masing-masing suku. 31 Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia  mencerminkan  kompleksitas  dalam  pemahaman  dan  penerapan hukum  di  berbagai  wilayah  yang  dihuni  oleh  suku-suku  tersebut.  Hal  ini memberikan  tantangan  dan  peluang  dalam  upaya  membangun  keselarasan antara  beragam  pemahaman  hukum  dalam  konteks  hukum  nasional  yang bersifat lebih umum.
Tantangan dalam upaya harmonisasi hukum antara hukum nasional dan hukum adat juga menjadi perhatian penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.  Proses  harmonisasi  ini  diperlukan  untuk  memastikan  keselarasan antara hukum nasional dengan nilai-nilai dan praktik hukum adat yang beragam
29 Administrator, “Suku Bangsa”, Portal Informasi Indonesia , 3 Desember 2017, Diakses Pada 10 Juni 2024, https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa
30 Della  Sri  Wahyuni,  “Pluralisme  Hukum  Dalam Pembangunan  Hukum  Indonesia:  Masalah dan Tantangan Ke Depan”, Lembaga Kajian & Advokasi Indopendensi Peradilan , 16 November 2015, Diakses pada 10 Juni 2024, https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan- hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/
31 Gatot  Efrianto, Hukum  Adat  Dalam  Masyarakat  Samin  dan  Baduy ,  (Malang:  PT.  Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)
di  masyarakat. 32 Namun,  proses  harmonisasi  ini  juga  harus  mengakomodasi keberagaman praktik hukum adat yang diakui dan dihormati oleh  masyarakat suku-suku  tertentu  tanpa  merugikan  aspek  keberagaman  dan  keberlanjutan budaya  hukum  adat  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  tantangan harmonisasi  ini  memerlukan  pendekatan  yang  berkelanjutan  yang memperhatikan  keberagaman  suku  sebagai  aset  budaya  yang  bernilai  dalam konteks hukum di Indonesia.
Di  Indonesia,  keberagaman  budaya  dan  tradisi  sering  mengakibatkan berbagai  hukum  adat  saling  bertentangan,  namun  tetap  berusaha  menjaga harmoni  dalam  masyarakat.  Ketidaksesuaian  ini  sering  kali  menimbulkan masalah,  terutama  dalam  penyelesaian  konflik  hukum.  Salah  satu  pendekatan untuk menangani konflik tersebut adalah dengan merujuk pada hukum nasional. Hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  untuk  memfasilitasi  penyelesaian sengketa  antara  berbagai  sistem  hukum  adat.  Pengadilan  dapat  menggunakan prinsip-prinsip  hukum  perdata  untuk  menafsirkan  dan  menyelesaikan perselisihan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  seluruh  Indonesia.  Dengan demikian,  meskipun  terdapat  variasi  dalam  praktik  hukum  adat,  keberadaan hukum  nasional  memberikan  fondasi  yang  diperlukan  untuk  mempromosikan keadilan  dan  harmoni  di  tengah-tengah  keragaman  budaya  yang  kaya  di Indonesia. 33
Dalam masyarakat Minangkabau sendiri, sistem hukum waris merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Mayoritas masyarakat Minangkabau  masih  sangat  mematuhi  dan  menerapkan  hukum  adat  terutama dalam  proses  pembagian  waris,  yang  merupakan  campuran  antara  sistem matrilineal  dan  hukum  Islam.  Adapun  ketika  terjadi  sengketa  mengenai pembagian  waris  di  masyarakat  Minangkabau,  biasanya  penyelesaiannya dilakukan  oleh  tetua  adat  yang  disebut  "ninik  mamak."  Ninik  mamak  adalah tokoh-tokoh  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Mereka bukan hanya sebagai penjaga adat dan tradisi,  tetapi  juga  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa yang timbul di masyarakat. Berikut terdapat beberapa peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa kaum:
1. Sebagai  otoritas  tradisional,  ninik  mamak  memiliki  otoritas  tradisional yang  diakui  oleh  masyarakat  adat  Minangkabau.  Mereka  dipandang sebagai  pemimpin  adat  yang  berwenang  untuk  menangani  berbagai permasalahan, termasuk sengketa waris.
2. Penerapan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa  waris,  ninik mamak  mengacu  pada  hukum  adat  Minangkabau  yang  telah  terbukti efektif dalam menjaga kedamaian dan kohesi sosial di dalam masyarakat.
32 Op.cit.
33 Dewa Gede Edi Praditha, Hukum Kearifan Lokal , (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023),
Mereka  memastikan  bahwa  proses  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan  yang  dianut  dalam  budaya Minangkabau.
3. Sebagai  mediator  dalam  sengketa  adat  yang  terjadi,  ninik  mamak berperan  sebagai  mediator  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa, membantu mereka mencapai konsensus dalam pembagian warisan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
4. Pelaksanaan  keputusan,  setelah  mencapai  kesepakatan,  ninik  mamak bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan yang telah diputuskan.
Hal  ini  sering  kali  melibatkan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pembagian waris secara langsung atau melalui perantara yang ditunjuk. 34
Sistem  waris  di  Minangkabau  mencerminkan  nilai-nilai  kekeluargaan, keadilan,  dan  kesetaraan  gender  yang  menjadi  bagian  integral  dari  budaya mereka. Dengan adanya kombinasi antara hukum adat matrilineal dan hukum Islam,  masyarakat  Minangkabau  berhasil  mempertahankan  kearifan  lokal mereka sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
Meskipun  masih  kuat  dalam  masyarakat  tradisional,  sistem  waris Minangkabau juga menghadapi tantangan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.  Beberapa  keluarga  mungkin  memilih  untuk  menyesuaikan  diri dengan  hukum  nasional  yang  lebih  umum,  seperti  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia,  dalam  menangani  sengketa  waris.  Namun  demikian,  upaya  untuk mempertahankan  hukum  adat  dan  peran  ninik  mamak  tetap  relevan  dalam menjaga identitas budaya dan harmoni sosial di Minangkabau.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa terdapat sengketa waris yang melibatkan pihak alhli waris laki-laki yang ingin meminta  tanah  pusaka  tinggi  yang  seharusnya  diwariskan  kepada  ahli  waris perempuan. Pada dasarnya, menurut hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi tersebut diterima oleh perempuan dalam garis keturunan matrilinealnya. Namun,  dalam  kasus  ini,  ahli  waris  laki-laki  meminta  hak  milik  atas  tanah tersebut,  serta  mengabaikan  hukum  adat  yang  berlaku.  Akibat  sengketa  yan terjadi,  pihak  perempuan  yang  dirugikan  telah  ikhlas  untuk  melepaskan  hak tanah tersebut meskipun tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku .35
Dari  sengketa  yang  terjadi  tersebut,  penyelesaian  yang  dilakukan melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil  keputusan,  serta  pelaksanaan  keputusan  tersebut.  Hal  ini  selaras dengan fungsinya  yakni mengatur hukum adat,  menjaga kestabilan sosial, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Secara umum apabila terjadi sengketa adat
34 Betty Sumarty, Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari , (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007),
35 Suarni, Wawancara Ismatul Karimah, Dirumah, 17 Mei, 2024.
dan tidak dapat diselesaikan oleh hukum adat maka dapat dilanjutkan dengan hukum nasional yang berlaku. 36

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  hukum  adat  Minangkabau memiliki peran yang penting dalam mengatur pembagian warisan dan menyelesaikan sengketa waris di kalangan masyarakatnya. Nilai-nilai budaya seperti kekeluargaan, keadilan  sosial,  dan  musyawarah  menjadi  landasan  utama  dalam  proses  ini. Implementasi hukum adat dalam pembagian warisan sering kali menghasilkan solusi yang kontekstual dan diterima secara luas oleh masyarakat, mengingat pengakuan kuat terhadap otoritas dan tradisi adat.
Sengketa waris di masyarakat Minangkabau merupakan fenomena kompleks yang  melibatkan  berbagai  faktor  budaya,  sosial,  dan  hukum.  Hukum  adat Minangkabau  memainkan  peran  sentral  dalam  mengatur  pembagian  warisan  dan penyelesaian  konflik  yang  timbul.  Nilai-nilai  seperti  kekeluargaan,  keadilan  sosial, dan  musyawarah  menjadi  prinsip  utama  dalam  proses  ini,  dengan  musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  mengenai  Implementasi  Hukum  Adat  dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris dapat diberikan saran bahwa perlunya penguatan pada peran lembaga Adat mendukung dan memperkuat peran lembaga adat  serta  tokoh  adat  dalam  penyelesaian  sengketa  waris.  Hal  ini  termasuk memberikan  pelatihan  dan  pendampingan  kepada  mereka  untuk  meningkatkan kapasitas dalam menangani sengketa secara efektif dan adil.
Sebaiknya Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Adat memberikan pendidikan dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  Minangkabau  tentang  prinsip-prinsip  hukum adat yang relevan dengan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa. Ini dapat membantu  meningkatkan  pemahaman  dan  partisipasi  aktif  dalam  proses musyawarah dan penyelesaian konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Adeb Davega Prasna. “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam ” . Koordinat . Vol.17 No.1. 2018. Admin. “3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia Menurut Bustomi, S.HI.,
M.H.” . Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Painan .  Diakses  pada  19  April  2024. https://stih-painan.ac.id/2021/08/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di- indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/
Administrator. “Kerapatan Adat Nagari (KAN)” . Website Resmi Nagari Taram . Diakses pada 19 April 2024. https://taram- limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/17/kerapatan-adat-nagari-kan
Ahmad Rijali. “Analisis Data Kualitatif” . Jurnal Alhadharah . Vol.17 No.33. 2018. Aritonang, Mesri Elisabeth. Tesis: Pembagian Warisan Anak Laki-Laki yang Manuhor Marga Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara . (Medan: Universitas Sumatera Utara. 2019. Ayu  Pramitasari.  Skripsi: Sengketa  Pembagian  Harta  Warisan  di  Masyarakat Minangkabau  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Padang  Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg) . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018. Benny  Suryanto. “Hukum  Kewaisan  Adat  Matrilineal:  Eksistensi  dan  Pergeseran” . Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Agama .  Diakses  pada  21  Maret  2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/benny- suryanto
Bewa  Ragawino. Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat  Indonesia .  Bandung: Universitas Padjadjaran. 2008.
Dadi Suryandi. “Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum” . Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum . Diakses pada 22 Maret 2024, https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel- hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari- kan-dalam-menyelesaikan- sengketa-tanah-ulayat-kaum.html
Djamanat Samosir. Hukum Adat Indonesia . Medan: CV. Nuansa Aula. 2013. Ernawati,  Erwan  Baharudin. “Akulturasi  Sistem  Kewarisan:Penyelesaian  Senketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau” . Lex Jurnal . Vol.14 No.3. 2017.
Farel Asyrofil  U., M. Daffa  Bagus S., dan Nawal Rozieq. “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau” . Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS) . Vol.2 No.1. 2023. Huma Sarah, Zani Munawir, Sri Handayani. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan”. Juncto Jurnal Ilmiah Hukum . Vol.3 No.1. 2021.
Husein Alting. Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah . Yogyakarta: Jogjakarta Laksbang Pressindo, 2010.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008. Moh.  Rifai. “Kajian  Masyarakat  Beragama  Perspektif  Pendekatan  Sosiologis” . Al-
Tanzin Jurnal Manajemen Pendidikan Islam . Vol.2 No.1. 2018. Murdan. “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam ) di Indonesia” . Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam . Vol.1 No.1. 2016.
Nabilah  J.  “Legal  Standing  Dalam  Konsep  Hukum  Adat  Minangkabau”. Pengadilan Tinggi Padang . Diakses pada 19 April 2024. https://pt- padang.go.id/2023/02/10/legal-standing-dalam-konsep-hukum-adat- minangkabau/
Nesa  Azra.  “Mengenal  Wujud  Keragaman  Budaya  Indonesia  dan  Contohnya”. UICI . Diakses pada 19 Maret 2024. https://uici.ac.id/mengenal-wujud-keragaman- budaya-indonesia-dan-contohnya/
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi . Bandung: Alfabeta. 2020.
Tan Kamello. Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga . Medan: USU Press, 2011. Tim  Hukumonline. “Mengenal  Unsur  Penting  dan  Asas - Asas  Hukum  Waris  Adat” .
Hukumonline.com . Diakses pada 31 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat- lt62d4dfc5790cc/#! Tim.  “Perlindungan  Hak -Hak  Minoritas  dan  Kebebasan  Beragama  Tak  Boleh Dikompromikan”. Universitas  Islam  Indonesia .  Diakses  pada  2024. https://www.uii.ac.id/perlindungan-hak-hak-minoritas-dan-kebebasan- beragama-tak-boleh-dikompromikan/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wahidah. “Pemikiran Hukum Hazirin” . Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran . Vol.15 No.1. 2015.
Yuli  Yulianti,  Amung  Ahmad  Syahir  Muharam,  Fathia  Lestari. “Undang -Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837- 1862” . Historia Madania Jurnal Ilmu Sejarah . Vol.4 No.1. 2020. Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Zainal  Arifin  Haji  Munir. Kewarisan  Dan  Problematikanya  Di  Indonesia .  Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI. 2023.