## URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI
Rizky Pratama 1 , Evi Retno Wulan 2 1,2 Universitas Narotama Surabaya Email : Ekytama05@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia has experienced  several data leaks  in  cyberspace.  The  government  passed  Law  No.27  of 2022  on  Personal  Data  Protection  as  an  effort  to  overcome  this.  In  this  law,  the  government  will establish an institution that organizes the protection of personal data. The purpose of this study is to immediately  establish  a  presidential  regulation  to  regulate  in  detail  the  form  of  the  Supervisory Institution for Personal Data Protection so that it can carry out its duties and authorities optimally. The research  method  used  in  this  research  is  qualitative  method.  This  research  uses  normative  legal research  or  called  doctrinal  legal  research.  The  approaches  used  are  statute  approach,  conceptual approach, and comparative approach. (comparative approach). The results of this study explain that broadly speaking, the establishment of personal data protection organizers is an answer to the needs of the community to obtain personal data protection. personal data protection organizers can also be utilized by the community to complain or channel their aspirations related to personal data protection. Therefore, the ideal institution is independent.
Keywords : Personal Data Protection, Urgency, Institution

## ABSTRAK
Indonesia telah mengalami beberapa kali kebocoran data di dunia maya. Pemerintah mengesahkan UU  No.27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  upaya  mengatasi  hal  tersebut. Dalam  UU  ini,  pemerintah  akan  membentuk  lembaga  yang  menyelenggarakan  perlindungan  data pribadi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  segera  membentuk  peraturan  presiden  untuk mengatur secara rinci bentuk Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi agar dapat melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  secara  optimal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  disebut penelitian  hukum  doktrinal.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  statuta,  pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. (pendekatan komparatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa  secara  garis  besar,  pembentukan  penyelenggara  perlindungan  data  pribadi  merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Penyelenggara perlindungan  data  pribadi  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  mengadukan  atau menyalurkan  aspirasinya  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Karena  itu,  lembaga  yang  ideal  adalah independen.
Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Urgensi, Kelembagaan

## PENDAHULUAN
Pasal 28G UUD NRI 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda materiil yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.  Ketentuan  tersebut memang tidak secara terang-terangan menyebutkan terkait hak privasi, akan tetapi norma
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam  Pasal  tersebut  menjelaskan  posisi  negara  yang  secara  konstitusional  mempunyai kewajiban untuk menjaga privasi setiap warga negara melalui perlindungan data pribadi.
Dalam  konteks  era  revolusi  industri  4.0,  inovasi  dan  teknologi  yang  berkembang mempunyai kapasitas untuk melakukan penyimpanan serta analisis data sebagai upaya untuk memudahkan aktivitas manusia. Perubahan tersebut berakibat pada segala aktivitas manusia yang tak lepas dari teknologi, baik itu dalam aspek penyelenggaraan e-commerce untuk sektor perdagangan, mobile-bangking untuk  sektor  perbankan, online  education untuk  bidang edukasi, e-government untuk  segala  bentuk  pelayanan  pemerintah  berbasis  daring,  social media (facebook, twitter, instagram, tik-tok) untuk interaksi, search engine ( google ), google maps untuk  pencarian  informasi,  serta  segala  bentuk  penyimpanan  data  otomatis tersambung dari telepon genggam melalui metode cloud .
Segala aktivitas tersebut diatas memerlukan verifikasi identitas yang dilakukan oleh pengendali  atau  prosesor.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  memastikan  orang  yang melakukan  aktivitas  elektronik  tersebut bukanlah  bot  ( robot ),  melainkan  manusia  (person) yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Kondisi  tersebutlah  yang  kemudian menjadikan  alasan  bagi  pengendali  untuk  memastikan  agar  setiap  pengguna  yang  hendak memanfaatkan layananannya untuk memasukkan data pribadi mereka seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, serta sejumlah identitas lainnya yang pada hakikatnya merupakan informasi privasi.
Namun yang menjadi persoalan ialah ketika identitas pribadi yang seharusnya dijaga erat  oleh  pengendali  tiba-tiba  mengalami  kebocoran  dan  berisiko  menimbulkan  tindakan penipuan serta penyalahgunaan. Situasi itulah yang menjadi  salah satu landasan sosiologis bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  menerbitkan  peraturan  terkait  perlindungan  data pribadi.
Menurut  Wahyudi  Djafar  dan  Asep  Komarudin,  (2014  :  10-11)    perlindungan  data pribadi bertalian erat dengan konsep privasi. Konsep privasi menurut Priscyllia (2019 : 243) ialah  gagasan  untuk  menjaga  integritas  dan  martabat  pribadi.  Konsep  hak  privasi  dapat diamati dari  perspektif  antropologi dan sosiologi  yaitu hak  privasi sebagai permintaan  dari seseorang  atau  kelompok untuk  menentukan  sendiri  bagaimana,  apa  dan  kapan informasi mengenai data pribadi seseorang atau kelompok dipublikasikan kepada publik. Mengapa data pribadi  menjadi  penting  untuk  dilindungi?  Sebab privasi  merupakan hak  mutlak  seseorang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada  publik  dan  seseorang  berhak  untuk  tidak  membagikan  semua  informasi  mengenai pribadinya  dalam  kehidupan  sosial.  Berbeda  halnya,  jika  seseorang  memberikan  informasi mengenai data pribadinya kepada publik maka perlindungan privasi atas data pribadi tidak diperlukan karena pemiliknya menghendaki hal tersebut dan tidak merasa keberatan untuk membagikanya  kepada  publik  atau  apabila  tidak  menyebabkan  kerugian  atas  privasi  data pribadi maka tidak diperlukan perlindungan privasi atas data pribadi.
Namun faktanya, perlindungan privasi atas data pribadi sangat dibutuhkan mengingat dalam dunia maya peretasan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui website atau sebuah aplikasi tidak diikuti dengan sistem pengamanan pengelolaan situs yang memadai. Seluruh data pribadi yang digunakan pada aplikasi ataupun website akan tersimpan pada aplikasi ataupun website tersebut dan hal ini dapat menyebabkan pencurian data dan data tersebut dapat diperjualbelikan pada situs gelap ( dark website ) secara illegal dan tidak bertanggung jawab. Hal ini banyak terjadi dan di Indonesia terdapat sejumlah kasus pencurian data pribadi.
Menurut  Denico  Doly,  (2021  :  224)  Pencurian data pribadi bila ditelaah  lebih  lanjut adalah  sebuah  masalah  yang  kompleks.  Mengapa  demikian?  Sebab  data  pribadi  dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perseorangan ataupun sebuah perusahaan. Jika dari  sudut  pandang  perseorangan,  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pencurian  data  pribadi, yaitu adanya kejahatan mencuri akun (phising) yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial ( social engineering ). Lebih lanjut, akan berdampak pada kerugian materiil yang cukup besar bagi suatu perusahaan.
Contoh  kasus  pencurian  data  yang  merugikan  diantaranya  terjadi  pada  Sony  Corp. Sony  Corp  dinilai  kurang  berhati-hati  dalam  mengamankan  data  pribadi  konsumen disebabkan  jaringan  PlayStation  dan  Qriocity  mengalami  peretasan  oleh hacker yang berakibat  kepada  terjadinya  pencurian  77  juta  data  pribadi  pengguna  dan  berakibat  pada kerugian  Sony  Corp  senilai  1,4  triliun.  Selain  Sony  Corp,  salah  satu  kasus  pencurian  data pribadi yang cukup fantastis ialah pencurian data pribadi 533 juta pengguna situs Facebook. Data pribadi yang dicuri mencakup informasi nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahit, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, hingga alamat e-mail.
Kasus tadi hanya merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus pencurian data yang terjadi.  Di  Indonesia  sendiri,  juga banyak  terjadi  kasus pencurian  data.  Salah  satunya  yang fenomenal ialah kasus hacker bernama Bjorka. Melalui situs breached.to. Bjorka mengklaim telah mengantongi 105 juta data penduduk yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan 1,3 miliar data dari prosedur pendaftaran kartu SIM. Sepotong informasi konstan ialah Nomor Induk Kependudukan, atau NIK.
Dengan  terjadinya  permasalahan  kebocoran  data  tersebut,  pemerintah  melakukan sebuah upaya dengan membentuk sebuah regulasi baru. Pada tanggal 20 September 2022 dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 secara resmi Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi disahkan. Dalam Pasal 58  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  Pemerintah berperan  dalam  merealisasikan  penyelenggaraan  perlindungan  data  pribadi  yang dilaksanakan oleh suatu lembaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Menurut  Yuniarti,  (2019:153)  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  lembaga  yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas data pribadi secara terintegrasi. Pengawasan atas perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dan peraturan  yang  mengatur  perihal  data  pribadi  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  sektor perbankan,  yang  berwenang  atas  pengawasan  atas  data  nasabah  berada  pada  wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pengawasan atas data pribadi lainnya berada pada wilayah  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo).  Permasalahan  dalam pengawasan data pribadi yang bersifat sektoral tersebut menurut Sandi, (2019 : 153) dalam implementasinya  dapat  dikatakan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  data nasabah  di  bidang  perbankan  seringkali  dicuri  dan  disalahgunakan . Selain  kebocoran  pada sektor perbankan, masih banyak kasus pencurian data pribadi di berbagai bidang seperti e- commerce (tokopedia, bukalapak), kesehatan (BPJS), dan lain-lain.
Beberapa hal tersebut menunjukkan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data  pribadi  penting  untuk  dilakukan.  Namun,  problematika  pembentukan  lembaga pengawas  pelindungan  data  pribadi  terhambat  pada  tataran  siapa  yang  akan  menjadi lembaga pengawas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dijkaji dalam tulisan ini ialah apa urgensi adanya lembaga pengawas pelindungan data pribadi dan bagaimana sifat lembaga pengawasan pelindungan data pribadi yang ideal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan  metode  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  bahasa  tertulis ataupun  lisan  dari  orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) karena turut mengkaji  Undang-Undang  No.27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  data  pribadi.  Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum dan pendekatan perbandingan untuk menganalisis  bentuk  konkret  dari  lembaga  penyelenggaraan  pelindungan  data  pribadi  dan menjelaskan lembaga yang ideal dalam penyelengaraan pelindungan data pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## 1. Bentuk Dari Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
Berdasarkan  (Pasal  58  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2022  ,  2022)tentang perlindungan data pribadi tersirat bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan ditentukan lebih lanjut oleh  Peraturan  Presiden.  Menurut  Denico  Doly  (2021  :  226-232)  terdapat  beberapa  faktor yang  mendasari  urgensi  pembentukan  Lembaga  Penyelenggara  pelindungan  data  pribadi diantaranya :
a. Memastikan bahwa aturan pelindungan data pribadi dapat diimplementasikan
Menurut  Sinaga  dan  Putri  (2020  :  224  )  Pelindungan  data  pribadi  bertujuan untuk memastikan antara hak dan kewajiban tidak dilanggar oleh pihak lain termasuk lembaga,  atau  institusi  manapun  dengan  tanpa  hak  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Konsep  perlindungan  data  pribadi  menekankan kepada setiap orang bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan pengaturan data pribadi tersendiri.
Berbagai Negara Telah Membentuk Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi.  Pembentukan  sebuah  lembaga  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap perlindungan  data  pribadi  adalah  salah  satu  prinsip  jaminan  dalam  mengorganisir perlihal  data  pribadi.  Berbagai  negara  di  Eropa  maupun  Asia  telah  menentukan
lembaga  pengawas  perlindungan  data  pribadi  yang  bertugas  untuk  memastikan bahwa  perlindungan  data  pribadi  berjalan  dengan  baik.  Lembaga  ini  juga  memiliki berbagai  bentuk  dan  kegunaan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  negara  atau  aturan pada  negara  tersebut.  Berikut  beberapa  negara  yang  telah  membentuk  Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, diantaranya :
1) Hongkong, Komisioner Privasi Data Pribadi (Privacy Commissioner for Personal Data);
2) Singapura, Personal Data Protection Commission and Administration;
3) Korea Selatan, Personal Information Protection Commission (PIPC);
4) Filipina, National Privacy Commission
5) Malaysia, Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia;
6) Australia, Kantor Komisaris Informasi (OAIC);
7) Argentina, Badan Akses Informasi Publik;
8) United Kingdom, The Information Commissioner’s Office (ICO);
9) Perancis, Commission Nationale de l’informatique et des Lib ertés (CNIL);
10) Amerika Serikat, Federal Trade Coommission (FTC);
11) Sebagian negara di Eropa, Otoritas Perlindungan Data (Data
Protection Authority).
b. Pengawasan dan penegakan hukum atas implementasi dari peraturan mengenai data pribadi masih bersifat lemah
Pelindungan  data  pribadi  di  Indonesia  masih  bersifat  sektoral.  Aturan  yang bersifat sektoral juga berdampak pada pengawasan atas peraturan tersebut bersifat sektoral.  Contohnya  seperti  data  pribadi  mengenai  bidang  perbankan  diawasi  oleh Bank Indonesia atau OJK, untuk data pribadi terkait dengan bidang komunikasi diawasi oleh  Kementerian  Komunikasi.  Adanya  pengawasan  yang  bertumpuk-tumpuk  ini mengakibatkan  kurang efektifnya  fungsi pengawasan dan  penegakan  hukum  dalam suatu lembaga.
c. Banyaknya subyek hukum pelindungan data pribadi di indonesia
Indonesia  memiliki  jumlah penduduk  yang  sangat  banyak.  Menurut  Ditjen  Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyebutkan pada bulan Juni jumlah penduduk tercatat sebanyak  275.361.267  jiwa.  Hal  ini  berarti  terdapat  275,4  juta  subjek  hukum pelindungan  data  pribadi  yang  harus  dijamin  kerahasiaannya.  Pengawasan  dan penegakan hukum yang lemah dapat diakibatkan dari besarnya jumlah data pribadi yang harus dilindungi. Sedangkan, lembaga pengawas yang ada saat ini seperti OJK, Pemerintah, dan  lain-lain  tidak secara  eksklusif  melakukan  upaya pelindungan data pribadi.  Terlebih  lagi  meningkatnya  berbagai  aktifitas  yang  banyak  dilakukan  oleh masyarakat di dunia maya, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat semakin rentan terhadap pencurian data pribadi.
d. Berlimpahnya pengendali data pribadi
Selain subjek pelindungan data  pribadi, pengendali data  pribadi  di  Indonesia  cukup bervariasi. Mulai dari badan publik, lembaga non badan publik atau korporasi/ swasta, maupun individu/orang perseorangan, dan juga organisasi Internasional. Pengawasan terhadap pengendali atau prosesor data pribadi cukup banyak. Apabila dilakukan oleh lembaga  yang  tidak  khusus  bekerja  pada  upaya  untuk  melindungi  dan  mengawasi pelindungan data pribadi, tujuan utama pelindungan data pribadi akan sulit tercapai.
e. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pelindungan data pribadi
Pemahaman masyarakat terhadap urgensi kerahasiaan data pribadi masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih sering mengekspose data pribadi di berbagai  tempat  dengan  mengisi  formulir  online,  mengunggah  data  pribadinya  di media  sosial,  atau  secara  asal  menyanggupi privacy  and  policy suatu  web  atau aplikasi.(Aditya Halimawan, 2020 : 3) Literasi yang buruk menyebabkan masyarakat belum sadar akan pentingnya pelindungan data pribadi. Hal ini juga berdampak pada banyaknya masyarakat yang terjerumus dalam kejahatan di lingkungan data pribadi. Pemberian  edukasi  kepada  masyarakat  akan  menjadi  tugas  yang  cukup  berat  bagi pemerintah,  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  literasi terkait dengan dunia maya.
Dalam Undang-Undang No.27  tahun  2022  tentang pelindungan data  pribadi yang telah disahkan, disebutkan dalam Pasal 58 ayat 2 penyelenggaraan pelindungan data  pribadi  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga.  Lembaga  yang  dimaksud  bertugas
sebagai  pelaksana  perumusan,  penetapan  kebijakan  serta  upaya  pelindungan  data pribadi,  melakukan  pengawasan,  menjadi  penegak  hukum  administratif  terhadap pelanggar  dan  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Dalam  adi mempunyai wewenang yaitu  :
a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi;
b) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
c) menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;
d) membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e) bekerja  sama  dengan  lembaga  pelindungan  data  pribadi  negara  lain  dalam rangka  penyelesaian  dugaan.  pelanggaran  pelindungan  data  pribadi  lintas negara;
f) melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara republik indonesia;
g) memberikan  perintah  dalam  rangka  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
h) melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;
i) menerima  aduan  dan/atau  laporan  tentang  dugaan  terjadinya  pelanggaran pelindungan data pribadi;
j) melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pelindungandata pribadi;
k) memanggil  dan  menghadirkan  setiap  orang  dan/  atau  badan  publik  yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi;
l) meminta  keterangan,  data,  informasi,  dan  dokumen  dari  setiap  orang  dan/ atau badan publik terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi;
m) memanggil  dan  menghadirkan  ahli  yang  diperlukan  dalam  pemeriksaan  dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi.

## 2. Lembaga Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia
a. Konsep dan Pengaturan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
Beberapa  perangkat  peraturan  yang  dibuat  oleh  berbagai  pihak  termasuk organisasi internasional di kawasan Eropa, Organisation for Economic Cooperation and  Development  (OECD) dan Asia  Pacific  Economic  Cooperation  (APEC) , merupakan pengaturan yang ditujukan untuk menjaga data pribadi dalam lingkup memastikan  hak  atas  privasi.  Selain  itu,  berbagai  kebijakan  pelindungan  data pribadi di banyak negara di seluruh dunia memperluas perangkat model regulasi. Berbagai perangkat peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya mengamankan informasi  pribadi  untuk  hak  asasi  manusia.  Perangkat  Undang-Undang  untuk pelindungan data pribadi mencakup ketentuan untuk mengelola pengelolaan data pribadi yang relevan di bawah pengawasan. Proses rehabilitasi bagi mereka yang hak privasinya tentang data pribadinya dilanggar merupakan aspek krusial lainnya dari masalah ini.
Kawasan Eropa sudah memiliki Konvensi 108 yang dianggap paling maju dalam hal memberikan jaminan pelindungan data pribadi. Sebagai bagian dari kerangka hak  privasi  yang  dijamin  oleh  Pasal  8  ECHR  dan  Pasal  7  Piagam  Uni  Eropa, DP Directive, Directive  97/66/EC ( Directive on privacy and telecommunications ), dan Directive  2002/58/EC  ( Directive  on  privacy  and    electronic    communications ) berfungsi  sebagai  kerangka  hukum  untuk  semua  perjanjian  data  pribadi. Sehubungan dengan itu, lima kriteria mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh semua  pihak  agar  pelindungan  data  pribadi  dapat  terwujud  adalah  sebagai berikut:
1) Prinsip membatasi pengumpulan data pribadi;
2) Prinsip kualitas data pribadi;
3) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi;
4) Prinsip pelindungan keamanan;
5) Prinsip keterbukaan;
6) Prinsip partisipasi individu;
7) Prinsip akuntabilitas; dan,
8) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi.
b. Bentuk Ideal Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang yang mengatur Pelindungan Data Pribadi di berbagai negara menentukan siapa  yang  memiliki  kekuasaan pengawasan  terhadap  Pelindungan Data Pribadi di negara tertentu. Secara global, ada beberapa badan pelindungan data  pribadi,  beberapa  di  antaranya  beroperasi  dengan  cara  yang  sama  sekali berbeda  dari  yang  diatur  langsung  oleh  pemerintah.  Karena  Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi hanya untuk pihak swasta dan komisarisnya masih dipilih langsung  oleh  pemerintah,  badan  pelindungan  data  pribadi  di  negara-negara ASEAN  termasuk  Thailand,  Malaysia,  Filipina,  dan  Singapura  tidak  sepenuhnya otonom.
Undang-Undang  Pelindungan  Data  Pribadi  yang  kini  sudah  diresmikan  oleh pemerintah Indonesia mencakup organisasi atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif  yang  menjadi  ruang  lingkup  kendalinya,  selain  swasta.  Karena  mereka akan  mengawasi  sendiri,  sulit  untuk  menuntut  independensi  otoritas  pengawas Pelindungan Data Pribadi jika menjadi bagian dari pemerintah.
Setidaknya ada tiga pendekatan yang digunakan banyak negara yang saat ini memiliki  peraturan  Pelindungan  Data  Pribadi  saat  memilih  otoritas  pengatur Pelindungan  Data  Pribadi  independen.  Menurut  Undang-Undang  sektoral,  ada banyak  jenis  otoritas  di  satu  negara  yakni  model  multi-lembaga  atau  double lembaga yang dijelaskan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Taiwan,  Kanada,  dan  Amerika  Serikat  semuanya  menggunakan  model  tersebut. Konsep  kewenangan  ganda  membagi  organisasi  dengan  kewenangan  yang sebanding, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman. Negara-negara Eropa telah banyak menganut paradigma ini. Karena diatur oleh Peraturan pelindungan Data Umum,  negara-negara  di  Uni  Eropa  atau General  Data  Protection  Regulation (GDPR).  paradigma  otoritas  tunggal,  yang  menunjuk  satu  organisasi  dengan tanggung  jawab  untuk  pelindungan  privasi  dan  akses  informasi  publik.  Jerman, Swiss, Hongaria, dan Irlandia semuanya menggunakan paradigma ini.
Banyaknya  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  privasi  dan  pelindungan data  di  Amerika  Serikat  juga  menyiratkan  bahwa  ada  banyak  lembaga  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berfungsi sebagai pengawas penerapan peraturan ini, yang dapat dipelajari dari pengalaman Amerika Serikat dalam menerapkan model ganda. Tetapi sehubungan dengan  organisasi  komersial  (sektor  swasta),  Federal  Trade  Commission  (FTC) mengawasi  hampir  semuanya.  FTC  memiliki  yurisdiksi  untuk  membuat  aturan, melakukan  investigasi  perusahaan  dalam  lingkup  kewenangannya,  menegakkan Undang-Undang privasi tertentu, dan menengahi perselisihan.
Pembahasan tentang berbagi informasi dan nilai menjaga data pribadi sering terjalin. Pilihan model untuk kedua organisasi ini menunjukkan perbedaan besar antara komisi keterbukaan informasi publik dan badan pelindungan data pribadi dalam hal fungsi, keterampilan, dan wewenang. Kemungkinan konfrontasi antara keduanya adalah kekhawatiran utama. Karena adanya dua lembaga yang bekerja pada proyek  atau  masalah  yang  sama, mereka  akan  menghadapi  keadaan  yang terhubung, tidak sesuai, dan berpotensi merusak satu sama lain.
Berbagi  pengetahuan  dan  mengurangi  konflik  antara  tugas  pengungkapan informasi  dan  keamanan  data  pribadi  adalah  keuntungan  utama  memiliki  satu badan.  Karena  banyak  permintaan  informasi  yang  termasuk  dalam  lingkup peraturan  keterbukaan  informasi  akan  benar-benar  terkait  dengan  informasi pribadi,  memiliki  satu badan  juga dapat membantu  menghilangkan  potensi dan kemungkinan  konflik  institusional.  Keseimbangan  yang  lebih  baik  akan dimungkinkan sebagai hasil integrasi tubuh dari kedua fungsi ini. Selain itu, akan lebih mudah bagi masyarakat umum untuk berinteraksi dengan badan publik, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak mereka secara efektif.
Indonesia  membutuhkan  pengawas  independen,  yang  merupakan  jenis otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi yang optimal, mengingat keberadaan otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi yang independen di banyak negara. Keputusan terbaik dibuat setelah menganalisis persyaratan badan pengawas dan memilih dari tiga jenis kekuatan pengawasan yang digunakan di berbagai negara. Penting  untuk  dicatat  bahwa  baik  sektor  publik  maupun  swasta  dibawah pengawasan undang undang pelindungan data pribadi.
Berdasarkan  pilihan-pilihan  otoritas  pengawas  multiple  model,  dual  model, dan  single  model.  Model  otoritas  tunggal  tampaknya  yang  terbaik  yang  dapat
digunakan Indonesia. Ini menyinggung berbagai ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi  yang  mengatur  keamanan  data  pribadi.  UU  Pelindungan  Data  Pribadi memberlakukan  kriteria  pengontrol  data  pribadi  pada  setiap  individu,  instansi pemerintah,  dan/atau  organisasi/lembaga.  Aturan  serupa  berlaku  untuk pemrosesan  data  pribadi  dan  pengirimannya,  yang  juga  dikenakan  pada pemerintah  dan  sektor  swasta.  Berdasarkan  materi  tersebut,  kebutuhan  akan otoritas pengawasan independen ini paling besar adalah pada bidang koordinasi dan pendelegasian masalah pidana kepada pihak kepolisian, sosialisasi pengaturan kegiatan  pelindungan  data  pribadi,  pemantauan  pelaksanaannya,  penanganan sengketa administrasi,  melakukan mediasi, dan ajudikasi nonlitigasi yang terkait dengan masalah Pelindungan Data Pribadi.
Mempertimbangkan kebutuhan akan otoritas pemantauan yang independen, sulit  untuk  membentuk  organisasi  baru  yang  mengkhususkan  diri  pada Pelindungan Data Pribadi. Ini karena prevalensi masalah data pribadi. Di sisi lain, Komisi  Informasi  yang  telah  ada  selama  ini  akan  tertangani  dengan  kehadiran otoritas pengawas independen tersebut dan pelaksanaan tugasnya.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembentukan komisi informasi,  yang  dimaksimalkan  dengan  adanya  otoritas  pengawas  independen model  tunggal.  Sebab,  meski  Komisi  Informasi  selama  ini  lebih  berkonsentrasi pada  keterbukaan  informasi publik,  tugas dan  tanggung  jawab  Komisi  Informasi dengan otoritas pengawas independen ini sebanding.
Dengan memberi Komisi Informasi lebih banyak wewenang untuk menangani masalah  keamanan  data  pribadi,  tanggung  jawab  dan  kemampuan  organisasi harus  ditingkatkan.  Komisi  Informasi  juga  akan  dapat  bekerja  langsung  pada penugasan  yang  diberikan.  Tekad  pemerintah  untuk  merampingkan  birokrasi pemerintahan  juga  sejalan  dengan  perluasan  kewenangan  kepada  Komisi Informasi.  Namun  demikian,  Komisi  Informasi  perlu  ditingkatkan  antara  lain dengan  memperbanyak  jumlah  komisioner  yang  membidangi  pelindungan  data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Peningkatan anggaran dan penyediaan dukungan sistem penuh. Selain itu, nama Komisi Informasi harus diubah, mungkin
menjadi Komisi Informasi dan pelindungan Data Pribadi, untuk menjaga identitas kelembagaan.
c. Penerapan di Indonesia
Menurut  HAS  Natabaya,  telah  terjadi  perubahan  klasifikasi  lembaga pemerintahan yaitu berdasarkan kekuasaannya. Ada kewenangan yang diberikan oleh  UUD  1945  RI,  dan  ada  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang kepada  lembaga  negara  yang  tidak  diberikan  oleh  UUD  1945.  Selanjutnya penggolongan lembaga negara didasarkan pada pembedaan antara organ negara primer ( main state’s organ ) dan organ negara pembantu ( auxiliary state’s organ ).
Pembagian  ini  mengacu  pada  pengelompokan  berdasarkan  ajaran  trias  politica Montesquieu dan John Locke, serta doktrin catur-praja Van Vollenhoven.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  pembentukan  lembaga  negara  otonom  atau lembaga negara pendukung di Indonesia didasarkan pada lima faktor utama:
1) Tidak ada kepercayaan terhadap lembaga yang sudah ada karena asumsi (dan  fakta)  tentang  korupsi  yang  sistematis,  mengakar,  dan  sulit diberantas.
2) Bukan lembaga negara otonom yang karena berbagai alasan tunduk pada pengaruh otoritas tertentu.
3) Ketidakmampuan  lembaga-lembaga  negara  yang  ada,  baik  karena tantangan internal maupun eksternal, untuk mengemban tanggung jawab yang harus diemban selama fase transisi menuju demokrasi.
4) Ada efek yang mendunia yang menunjukkan bahwa negaranegara tertentu memiliki kecenderungan untuk membangun lembaga ekstra negara yang dikenal sebagai lembaga pembantu negara atau lembaga pengawas, yang dianggap  sebagai  kebutuhan  dan  karena  lembaga  saat  ini  yang  telah terbentuk, merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
5) Lembaga-lembaga  internasional  menekan  pembentukan  lembaga- lembaga ini sebagai syarat untuk era baru demokratisasi.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie, lembaga pengawas pelindungan  data pribadi didirikan  sebagai  organisasi  independen.  Sebab,  seperti  disampaikan  Jimly Asshiddiqie, semua syarat telah terpenuhi :
1) Karena  lembaga-lembaga  yang  bertugas  mengamankan  data  pribadi selama  ini  gagal  melakukannya,  maka sekarang  tidak  ada  kredibilitas lembaga  negara,  dan  mereka  tidak  mampu  mengamankan  data pribadi. Banyaknya kasus pencurian data pribadi di Indonesia menjadi buktinya.
2) Kurangnya  independensi  karena  pengaruh  otoritas  pemerintah terhadap  lembaga  negara  seperti  kementerian.  Karena  pemerintah sendiri  yang  berperan  sebagai  pengendali  data,  maka  lembaga  yang dinaunginya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
3) Pengaruh  Dunia  Luar  yang  membuat  kecenderungan  lembaga pelindungan data pribadi didirikan sebagai organisasi Independen yang menjadi suatu keharusan.
Badan  pengawas  pelindungan  data  pribadi  di  Indonesia  dapat  dibentuk sebagai  badan  negara  pembantu  (auxiliary  state’s  organ).  Tapi  itu  sama pentingnya  untuk  mengontrol  bagaimana  independensi  digunakan.  Otoritas pelindungan  data  pribadi  yang  dibentuk  oleh  EU  GDPR  dapat  digunakan sebagai  pembanding  dengan  otoritas  pelindungan  data  pribadi.  Persyaratan untuk  independensi otoritas pelindungan  data pribadi diatur  oleh  EU GDPR. Menurut  Pasal  52  EU  GDPR,  otoritas  pelindungan  data  pribadi  setidaknya harus terdiri dari lima persyaratan independen ini:
1) Kemandirian kelembagaan; setiap otoritas pengawas harus beroperasi dalam otonomi penuh, melaksanakan kewajibannya dan menegaskan otoritasnya sesuai dengan Undang-Undang.
2) Komisaris yang tergabung dalam badan pengawas bersifat independen dalam  arti  menggunakan  wewenang  dan  tanggung  jawabnya sedemikian  rupa sehingga  tidak dipengaruhi  oleh  kekuatan  luar,  baik secara langsung maupun tidak langsung serta tidak mengikuti perintah dari  siapapun.  Anggota  otoritas  pengawas/komando  juga  harus menahan  diri  untuk  tidak  bertindak  dengan  cara  yang  tidak  sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak melakukan tugas apa pun, baik
yang  menguntungkan  atau  tidak,  yang  tidak  sesuai  dengan  mereka selama mereka menjabat.
3) Kemandirian  organisasi:  Negara  wajib  memastikan  bahwa  setiap otoritas  pengawasan  memiliki  sarana,  prasarana,  dan  sumber  daya manusia,  teknis,  dan  keuangan  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya secara efisien, termasuk yang harus dilakukan  dalam  konteks  bantuan  timbal  balik,  kerjasama internasional, dan lain-lain.
4) Kemandirian sumber daya manusia, yang mensyaratkan negara untuk memastikan  setiap  otoritas  pengawas  memilih  sendiri  pegawai  yang tunduk  pada  peraturan  perundangundangan  atau  anggota  otoritas pengawas yang bersangkutan.
5) Pengawasan  keuangan  tidak  boleh  mengorbankan  independensinya, sehingga negara harus menjamin bahwa setiap otoritas pengawas yang tunduk pada kontrol keuangan tidak mengorbankan independensinya dan bahwa otoritas pengawas memiliki anggaran publik tahunan yang dapat dimasukkan ke dalam total anggaran negara (APBN).
Terdapat  delapan  karakteristik  lembaga  independen  menurut pendapat Mochtar yaitu sebagai berikut :
1. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang ada;
2. Pemilihannya melalui seleksi;
3. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
4. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada masyarakat;
5. Kepemimpinan kolektif kolegial;
6. Bukan lembaga negara utama;
7. Mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
8. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau Undang-Undang
Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan  pengawasan  yang  dilakukan  berasal  dari  internal  sehingga  dapat
meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat  dapat  menimbulkan  intervensi  yang  mempengaruhi  keindepensi lembaga tersebut.
Landasan  suatu  lembaga  harus  diikuti  dengan  tanggung  jawab  yang akan diemban oleh suatu lembaga pengawas pelindungan data pribadi, selain peran  pengawasan dan penegakan hukum.  Lembaga  pengawas pelindungan data  pribadi  harus  dapat  adil  dalam  mengimplementasikan  aturan  yang tertuang dalam peraturan Undang-Undangan.
Secara sederhana,  tanggung  jawab  khusus  Lembaga  ini  adalah untuk mengawasi dan menegakkan penerapan peraturan pelindungan data pribadi. Untuk  memenuhi  tugasnya,  lembaga  ini  harus  diberi  wewenang  untuk melakukan  penyelidikan,  menindaklanjuti  pengaduan,  dan  mengeluarkan perintah yang mengikat dan denda ketika menemukan bahwa lembaga atau badan lain telah melanggar hukum. Ini termasuk wewenang untuk melakukan audit,  mencari  informasi  dari  pengontrol  atau  pemroses  data,  dan mendapatkan  informasi  apa  pun  yang  mereka  perlukan  untuk  kemungkinan investigasi,  termasuk  jika  perlu  akses  fisik  ke  fasilitas  atau  peralatan pemrosesan.
Secara  garis  besar  pembentukan  lembaga  peyelenggara  pelindungan data  pribadi,  merupakan  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat  untuk mendapatkan  pelindungan  data  pribadi.  Selain  memenuhi  amanat  yang tercantum dalam konstitusi, pelindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara  pelindungan  data  pribadi  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  untuk  mengadu  atau  menyalurkan  aspirasinya  terkait  dengan pelindungan data pribadi.

## KESIMPULAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang  dan  ditentukan  lebih  lanjut  oleh  Keputusan  Presiden  untuk
melakukan pengawasan terhadap pelindungan data pribadi. Lembaga yang  memiliki tugas sebagai pelaksana perumusan, penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, melakukan pengawasan, menjadi penegak hukum administratif terhadap pelanggar  dan  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Beberapa negara  telah  membentuk  Lembaga  Pelindungan  Data  Pribadi  yang  bersifat independen.
2. Secara  garis  besar  pembentukan  lembaga  peyelenggara  pelindungan  data  pribadi, merupakan  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelindungan data pribadi. Selain memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, pelindungan data  pribadi  merupakan  kebutuhan  masyarakat  yang  saat  ini  melakukan  berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu atau menyalurkan aspirasinya terkait dengan  pelindungan  data  pribadi.  Oleh  karena  itu  lembaga  yang  ideal  adalah  yang bersifat  independen.  Independensi  bukan  berarti  lembaga  tersebut  lepas  dari pengawasan,  melainkan  pengawasan  yang  dilakukan  berasal  dari  internal  sehingga dapat meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat, dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi keindependensi lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Halimawan,  dkk.  (2020). Kajian  Mencari  Solusi  Permasalahan  Instrumen  Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia . Universitas Gadjah Mada.
Denico  Doly.  (2021).  Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Pelindungan  Data  Pribadi  dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. Negara Hukum , 12 (2), 224.
Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara , 34 (3), 243. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218
Sandi,  E.  (2019).  PENGAWASAN  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  (OJK)  TERHADAP  PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS PENJUALAN DATA NASABAH BANK. Jurnal Idea Hukum , 5 (2), 153. https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125
Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 9 (2), 244. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428
Wahyudi  Djafar  dan  Asep  Komarudin.  (2014). Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  Di  Internet- Beberapa Penjelasan Kunci (01 ed.). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Yuniarti, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. Business Economic, Communication, and Social Sciences) , 1 (1), 153.