## PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBANKAN  MELALUI  MEDIASI PERBANKAN
Luh Putu Vera Astri Pujyanti 1 &  Amelia Kandisa 2 1. Dosen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri – Mataram NTB 2. Alumni Magiater Ilmu Hukum Unram 2014 email : vera.astri@yahoo.com
Naskah diterima : 7/05/2015; direvisi : 29/07/2015; disetujui : 29/08/2015

## Abstract
The purpose and goal of this research  is to analyze the  banking dispute resolution procedures  between the Bank  and the Customer by the Institute  for Mediation and Court Banking.  The results of the study suggest  if there is a dispute between the customer and the bank, the banking mediation is an option that is very effective, because in addition to greatly shorten the time was  also the result of mediation can be executed by both parties to the dispute. Obtained agreement from the mediation process set out in a deed agreement, which shall be final and binding on the customer and the  bank. Is defined as final, the dispute can not be asked to do the re mediation process mediation executive function , and is intended to bind the agreement applies as Legislation.  However, if the tow sides do not agree and can not find a good meeting point between the customer and the bank, the parties may file a degree of mediation court.
Keywords :  Dispute resolution, Mediation,  Banking

## Abstrak
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur penyelesaian sengketa perbankan antara bank dan nasabah yang dilakukan oleh Lembaga mediasi dan Peradilan perbankan. Dari hasil Penelitian, dapat disarankan bahwa jika terjadi sengketa antara nasabah dan Bank, mediasi perbankan merupakan pilihan penyelesaian yang sangat efektif karena dapat menyingkat waktu dan hasil mediasi dapat dieksekusi oleh kedua pihak bersengketa. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi, dituangkan dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Disebut bersifat final karena atas putusan mediasi tersebut tidak diperkenankan permohonan mediasi ulang dan kesepakatan tersebut dianggap mengikat sebagai Undang-undang. Namun jika kedua pihak tidak menemukan kesepakatan dan tidak menemukan titik temu dalam perundingan, para pihak dapat mendaftarkan perkaranya ke lembaga mediasi.

## Keywords: Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Perbankan

## PENDAHULUAN
P eranan b anK s angatlah penting bagi perekonomian suatu negara untuk mendu- kung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kon- tribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah sa-
tunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) . 1
Masyarakat berhubungan dengan lemba- ga perbankan karena adanya kepercayaan, demikian juga lembaga perbankan terhadap
1 Roby, Awaludin, “Perbankan di Indonesia dan peranannya terhadap perekonomian” http://www.aca- demia.edu/2563617/Perbankan_di_indonesia_dan_per- anannya_terhadap_perekonomian. Diakses pada tanggal 25 Desember 2013
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 223~231
masyarakat. Masyarakat percaya bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap nasabahnya baik dalam bentuk materi misalnya bunga maupun non - ma- teri misalnya keamanan atas barang berhar- ga (dana) yang dititipkan atau disimpan di bank tersebut. Dilain pihak, perbankan juga merasa yakin dan percaya bahwa nasabahn- ya datang dari kalangan yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik. Berdasarkan pendapat (Muhammad Djumhana) 2
“Dikatakan bahwa apabila rasa saling percaya ini terusik akan dapat mempen- garuhi sikap dan tindakan masyarakat maupun bank dalam rangka mewujudkan interaksi keduanya”.
Misalnya masyarakat mendengar isu atau fakta buruk yang terjadi di salah satu bank maka sedikit banyak akan mempenga- ruhi kepercayaan yang berimbas terhadap sikap masyarakat dalam mengkritisi fungsi dan peranan lembaga perbankan. Demikian sebaliknya, apabila kepercayaan bank ter- hadap reputasi dan kredibilitas nasabah di- rusak juga akan mempengaruhi perlakuan bank terhadap nasabah bersangkutan, se- hingga acapkali timbul sengketa antara bank dengan nasabahnya.
Sengketa yang terjadi antara bank den- gan nasabahnya mencakup sengketa di bi- dang finansial, yakni tidak dipenuhinya tuntutan finansial dari nasabah oleh bank. Tuntutan finansial berdasrkan penjelasan Pasal 2 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 bahwa:
“Yang dimaksud dengan tuntutan finan- sial adalah potensi kerugian finansial na- sabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang
2 Muhammad, Djumhan “Fungsi dan Peranan Lembaga Perbankan” http://repository.usu.ac.id/bit- stream/123456789/30894/4/pdf1 , Diakses pada tanggal 25 Desember 2013
Penyelesaian Pengaduan Nasabah” 3 .
Pentingnya upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai masalah dan keluhan nasabah, dengan keberadaan infra- struktur bank harus merespon setiap kelu- han dan keluhan yang diajukan oleh nasa- bah khususnya yang terkait dengan trans- aksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari penaganan masalah yang berlarut–larut ma- salah nasabah, perlu adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di se- tiap bank untuk menyelesaikan setiap pen- gaduan nasabah. Standar waktu ini harus diatur sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank  dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank.
Dengan memperhatikan hal–hal di atas, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya lanjutan penyelesaian pen- gaduan nasabah.   Dalam  Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, digariskan  bah- wa  penyelesaian sengketa  dapat dilakukan dengan melalui negosiasi, konsiliasi, me- diasi, arbitrase maupun melalui jalur pen- gadilan. Saat ini sudah dapat ditemui alter- natif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi untuk memberikan jalan keluar penyelesaian perselisihan yang dihadapi oleh nasabah dengan banknya. Mediasi di bidang perbankan dilaksanakan oleh lem- baga mediasi perbankan sedangkan pelak- sanaan fungsi mediasi dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 3 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan).
Berdasaarkan pendahuluan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai  berikut: pertma : Bagaimanakah proses penyelesaian
3 Pasal (2) Peraturan Bank Indonesia  Nomor : 8/5/ PBI/2006 tentang Mediasi Perbankkan
Luh Putu Vera Astri Pujyanti &  Amelia Kandisa | Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Melalui .....
sengketa perbankan antara Bank dan Nasa- bah oleh Lembaga Mediasi Perbankaan dan kekuatan hukum dari putusan Lembaga Mediasi Perbankan tersebut?; dan kedua Bagaimanakah proses penyelesaian seng- keta perbankan antara Bank dan Nasabah melalui Mediasi di Pengadilan serta kekua- tan hukum dari putusannya?
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum skunder dalam mengkaji dan menelusuri norma–norma dan peraturan–peraturan yang mengatur tentang Lembaga Mediasi Perbankan.
Pendekatan penelitian yang digunak- an adalah doktrinal yang mana menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, dalam bukunya “ Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya” :
“Doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya” 4 .
Dengan mengidetifikasi ketentuan – ke- tentuan normatif mengenai peranan Lem- baga Mediasi Perbankan dalam menyele- saikan sengketa antar Bank dan Nasabah yang terjadi, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui apakah Lembaga Mediasi Perbankan secara  operasional dapat ber- jalan  atau tidak dan apabila belum pihak mana yang berwenang untuk mengeluar- kan peraturan tambahan  demi mengopti- malkan lembaga mediasi tersebut.
Data yang telah diperoleh lalu diolah, kemudian akan dianalisis secara kualitatif yaitu:    dengan melakukan interpretasi  dan melakukan konstruksi berbagai peraturan
4 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”, (Jakarta : Huma, 2002), hlm. 147 - 160
yang terkait dengan mediasi perbankan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan den- gan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum, ke- mudian akan dilanjutkan dengan pengam- bilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## PEMBAHASAN
Penyelesaian pengaduan nasabah kepada bank tidak selalu dapat memuaskan nasa- bah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank perlu diupayakan se- cara sederhana, murah, dan cepat melalui mediasi perbankan.  Mediasi Perbankan merupakan proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang difasilita- si oleh Bank Indonesia, untuk mencapai pe- nyelesaian dalam bentuk kesepakatan suk- arela. Apabila mempunyai sengketa dengan bank karena keluhan tidak terselesaikan dengan baik, dapat meneruskan sengketa tersebut kepada Mediasi Perbankan
Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indo- nesia Nomor: 8/5/PBI/2006, menyatakan mediasi adalah proses penyelesaian seng- keta yang melibatkan mediator untuk  un- tuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadapa sebagian ataupun seluruh permasalahan yang diper- sengketakan.
Di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut  jelas  bahwa   mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia,  terbatas dalam upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara men- dasar dalam rangka memperoleh kesepaka- tan. Bank Indonesia tidak memberikan keputusan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Proses
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
223~231
mediasi dapat dilakukan di kantor Bank In- donesia yang terdekat dengan domisili na- sabah.
Akan  tetapi  disamping Bank Indonesia masih dimungkinkan  lembaga  lain   baik perorangan  sebagai  Lembaga Mediasi Per- bankan   (LPM)  sepanjang   lembaga atau orang  tersebut memiliki keahlian tentang perbankan  dan dapat haruslah bersifat seb- agai berikut  :
a. Independen
1) Lembaga Mediasi Perbankan adalah lembaga yang didirikan oleh para pendiri, tetapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya lembaga me- diasi perbakan harus tetap independent dari intervensi para pendiri.
2) Lembaga Mediasi Perbankan adalah lembaga yang menjalankan peran me- diasi untuk sengketa-sengketa tertentu dibidang perbankan, tapi lembaga me- diasi perbankan tidak tunduk kepada Bank Indonesia, dan bebas dari inter- vensi Bank Indonesia.
b.  Bentuk Kelembagaan Mediasi
1) Bentuk Yayasan
Dasar bentuk yayasan adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dipergunakan antara lain pada pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
2) Bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum
Dasar ketentuan tentang perkump- ulan-perkumpulan berbadan hukum (Rechts Persoonlinjkheid Van Vereenig- ingen) Keputusan raja Nomor 2 Tanggal 28 Maret Tahun 1870. Dipergunakan
antara lain pada pendirian Badan Arbi- tase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
Keunggulan Penyelesaian Sengketa Den- gan Mediasi Perbankan Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan mu- rah, cepat dan sederhana karena : Tidak di- pungut biaya, Jangka waktu proses mediasi paling lama 60 hari kerja; dan Proses me- diasi dilakukan secara informal/ fleksibel.

## 1. Pihak yang Berperkara Dalam Mediasi
Perbankan
Pihak yang berperkara dalam mediasi perbankan adalah bank dan nasabah, dima- na telah disebutkan  di atas bahwa khusus untuk menyelesaian sengketa perbankan antara bank dan nasabah dengan baik, ber- dasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, dapat dilaksanakan oleh Mediasi Perbank- an yang sedianya akan dilaksanakan oleh Lembaga Mediasi Independen. Namun mengingat Lembaga Mediasi Independen belum dapat dibentuk oleh Asosiasi Per- bankan, maka fungsi mediasi perbankan untuk sementara dilakukan oleh Bank In- donesia. Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh Bank indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk meng- kaji ulang permasalah atau sengketa yang timbul diantara mereka untuk memperoleh kesepakatan. Adapun yang dimaksud den- gan membantu nasabah dan bank adalah Bank Indonesia memfasilitasi penyelesa- ian sengketa dengan cara memanggil, mem- pertemukan, mendengarkan, dan memo- tivasi nasabah dan bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomen- dasi atau keputusan. Jelaslah bahwa  Bank Indonesia tidak akan memberikan Kepu- tusan sebagaimana Keputusan Hakim atau Putusan lembaga arbitrase.  Bank Indonesia sebagai mediator hanya bersifat memfasili- tasi terjadinya pertemuan dan memberikan
Luh Putu Vera Astri Pujyanti &  Amelia Kandisa | Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Melalui .....
nasihat atau pandangan yang obyektif.  Jika kedua belah pihak menerima nasihat Bank Indonesia maka para pihak akan membuat akta perdamaian yang di tanda tangani ber- sama yang disaksikan oleh Bank Indone- sia. Dengan terjadinya kesepakatan perda- maian itu memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berlaku seperti Undang-undang ( pasal 1338 KUH Perdata).
2.  Objek Dalam Mediasi Perbankan
Obyek mediasi perbankan adalah sen- gketa perbankan, dalam hal ini sengketa yang dibahas adalah sengketa perdata per- bankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, sengketa adalah perma- salahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelengara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank seb- agaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pen- gaduan nasabah.
Menurut penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan, serta berasal dari penyelesaian pengaduan nasabah yang telah dilakukan oleh bank. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial yaitu kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
3. Peranan Mediasi dan Penyelesaian Sengketa
Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:
a.  Peranan yang ideal ( ideal role ) b.  Peranan yang seharusnya ( expected role )
c.  Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
( perceived role )
d. Peranan yang seharusnya dilakukan ( actual role ) 5
Peranan yang sebenarnya juga dinamak- an “role performance” atau “role playing”, bahwa peranan yang ideal yang datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang diang- gap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berdasarkan dari diri pribadi. Sedah tentu dalam kenyatan- nya, peranan–peranan tadi berfungsi apa- bila seseorang berhubungan dari pihak lain disebut “role sector” atau dengan berberapa pihak lain “ interaction role sector” . Dengan kata lain, fungsionalisai dari peranan terse- but terjadi apabila pihak-pihak yang ber- hubungan satu dengan lainnya.
Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa untuk menyatakan sesuatu peranan terten- tu dapat dijabarkan sebagai berikut: 6
a.  Peranan Normatif (peranan yang sesuai dengan Undang-undang)
b.  Peranan Aktual (peranan yang nyata/ kenyataan dilapangan)
c. Peranan Ideal (peranan yang dicita- citakan/diharapkan)
Dalam hal ini peranan Lembaga Mediasi Perbankan  dalam Peraturan Bank Indo- nesia Nomor 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indone- sia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, meliputi peranan normatif, per- anan aktual, dan peranan ideal. Berkaitan dengan pembahasan Lembaga Mediasi Per- bankan merupakan kebijakan yang dike- luarkan Bank Indonesia sebagai upaya hu- kum terhadap penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Mediasi perbankan juga berperan sebagai bentuk kebijakan yang
5 Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar, (Ja- karta : Cv. Rajawali, 1986), Hlm. 13
6 Ibid
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 223~231
memberikan perlindungan hukum terha- dap nasabah yang merasa dirugikan akibat kegiatan transaksi perbankan.
Apabila pengaduan nasabah tidak dis- elesaikan dengan baik oleh bank, maka ber- potensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditun- jukkan dengan cukup banyaknya keluhan- keluhan nasabah di berbagai media. Mun- culnya keluhan-keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga per- bankan.
Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan na- sabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesa- ian Pengaduan Nasabah yang wajib dilak- sanakan oleh seluruh bank. Tetapi Penyele- saian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan terse- but dikarenakan tidak terpenuhinya tuntu- tan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbul- kan sengketa antara nasabah dengan bank. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk pe- nyelesaian sengketa perdata seperti litigasi, arbitrase dan Mediasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses liti- gasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana. Namun terdapat banyak kendala yang sering dihadapi. Kendala tersebut an-
tara lain lamanya penyelesaian perkara, serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya unified le- gal work dan unified legal opinion antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ,diantaranya melalui  arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999  jo  Pengaturan Media- si di pengadilan diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2003  dan  Mediasi Perbankan yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006  patut dipertimbangkan sebagai suatu bentuk tero- bosan hukum.
Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 8/5/PBI/2006, maka yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif peny- elesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian,  yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai pe- nyelesaian dalam bentuk kesepakatan su- karela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
Hal-hal yang diatur dalam Mediasi Per- bankan adalah: Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyele- saian sengketa melalui mediasi ke BI apa- bila nasabah merasa tidak puas atas peny- elesaian pengaduan nasabah.
a.  Sengketa yang dapat diajukan penyelesai- annya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang me- miliki tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial.
b. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat
Luh Putu Vera Astri Pujyanti &  Amelia Kandisa | Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Melalui .....
tanggal surat hasil penyelesaian pengad- uan yang disampaikan bank kepada nasa- bah.
c.  Pelaksaan proses mediasi sejak ditanda- tanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan Akta Kesepa- katan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya ber- dasarkan kesepakatan nasabah dan bank.
d. Akta kesepakatan dapat memuat meny- eluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan.
Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu men- capai kesepakatan di antara mereka, se- hingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Beberapa keuntungan mediasi adalah seb- agai berikut:
a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di Pengadilan atau melalui Arbitrase. Dalam proses mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan banding sehingga bi- ayanya lebih murah.
b.  Mendorong terciptanya iklim yang kon- dusif bagi para pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mere- ka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka.
c.  Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak memi- hak.
Kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepa- da nasabah dari kegiatan perbankan yang merugikan  dengan menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank  Indonesia Nomor: 8/14/DPNP Tang-
gal 1 Juni 2006 Tentang Mediasi Perbank- an, yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008. Melalui Peraturan Bank Indonesia diharap- kan Lembaga Mediasi Perbankan dapat ber- peran menjadi lembaga penyelesaian seng- keta alternatif (alternatif dispute resolution) yang mampu melaksanakan fungsi dispute settlement yang bersifat win-win solution , sehingga dapat lebih memuaskan kedua be- lah pihak yang bersengketa secara propor- sional.
Peran Lembaga Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah adalah membantu para  pihak yang bersengketa guna menca- pai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun selu- ruh permasalahan yang disengketakan, ses- uai dengan (Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006).
Implementasi dari teori yang telah dike- mukakan oleh Soerjono  Soekanto, me- nyatakan peranan apabila dihubungkan dengan  peranan mediasi perbankan meru- pakan perwujudan dari status,  kedudukan dan fungsi lembaga mediasi perbankan yang mana apabila dapat dilaksanakan seb- agaimana mestinya maka ia akan dapat di- katakan  memiliki peran  yang sangat strate- gis  dalam penegakan hukum perbankan di- luar cara cara yang kaku melalu pengadilan.

## SIMPULAN
Penyelesaian sengket  prbankan  antara nasabah dan Bank melalui proses letigasi acapkali bersifat kaku dan kurang menjalin rasa harmonis yang telah berlangsung lama bank dan nasabah.  Oleh sebab itu terobosan hukum  dengan memberikan peran yang lebih luas  kepada Bank Indonesia sebagai Lembaga Mediasi Perbankan dewasa ini dirasakan manfaatnya dalam menyelesaikan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## Daftar  Pustaka
Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”, (Jakarta : Huma, 2002),
Soerjono, Soekanto, 1986. “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta : Cv. Rajawali.
Roby, Awaludin, “Perbankan di Indonesia dan peranannya terhadap p e re ko n o m i a n ” h t t p : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 2 5 6 3 61 7 / PERBANKAN_DI_INDONESIA_DAN_PERANANNYA_ TERHADAP_PEREKONOMIAN. Diakses pada tanggal 25 Desember 2013
Muhammad, Djumhan “Fungsi dan Peranan Lembaga Perbankan” http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30894/4/pdf1 , Diakses pada tanggal 25 Desember 2013
Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357.
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
Peraturan – peraturan Bank Indonesia : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005
perselisihan antara Nasabah dan Bank sehingga penyelesaian sengketa perbankan tidak harus dilalui melalui pengadilan yang tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal.
Selain itu, hasil Mediasi Perbankan mengikat para pihak yang bersengketa
karena dituangkan  dalam bentuk perjan- jian (akta perdamaian)  sehingga berlaku seperti undang-undang. Jika dalam proses mediasi oleh Bank Indonesia tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat melan- jutkan kepada upaya hukum lain baik me- lalui Arbitrase  maupun Pengadilan.
Luh Putu Vera Astri Pujyanti &  Amelia Kandisa | Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Melalui .....
Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 Tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 10/1/PBI/2008.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP Tanggal 18 Juli 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP Tanggal 1 Juni 2006 Tentang Mediasi Perbankan.