Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN ( Online ) : 2657-2036
ISSN ( Print ) : 2684-6802
Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang) © 2023 MSDJ: Management Sustainable Development Journal .

## Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)
Danny Wibowo 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya email: dannywibowo@stiesia.ac.id

## ABSTRAK
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Penelitian berfokus pada respon pengusaha yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Kupang, NTT. Wajib pajak dalam hal ini PKP sadar dan menyambut baik adanya PPS atau yang disebut tax amnesty jilid  II.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  fenomenologi,  dimana peneliti  mengunjungi  pusat  pertokoan  wajib  pajak  yang  berlokasi  di  Kupang,  NTT  untuk melihat  keikutsertaan  dan  respon  masyarakat  terhadap  diadakannya  program  PPS.  Para pengusaha memberi respon yang berbeda namun cukup positif mengenai diadakannya program PPS.  Mereka  memanfaatkan  program  ini  untuk  menghindari  sanksi  administrasi  yang  akan mereka hadapi jika suatu saat akan dilaksanakannya pemeriksaan pajak terhadap usaha mereka, serta  menggunakan  kesempatan  ini  untuk  dapat  lebih  mengembangkan  usaha  mereka.  Dari sekian  respon  para  pengusaha,  terdapat  juga  pengusaha  yang  meyakini  bahwa  keberpihakan dari diadakannya program PPS ini kurang maksimal bagi para pengusaha khususnya pengusaha yang berstatus  PKP  di  daerah  kecil seperti kota  mereka.  Mereka meyakini  bahwa pemeritah hanya  berusaha  mengambil  keuntungan  dari  pelaporan  harta  mereka.  Sehingga  mereka  juga harus memanfaatkan adanya program ini sebaik mungkin agar tidak merasa dirugikan.
Kata kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Tax Amnesty , PKP.

## ABSTRACT
One  of  the  government's  efforts  to  increase  state  revenue  from  taxes  is  to  hold  a  Voluntary Disclosure Program. This research focuses on the response of entrepreneurs to PKP status in Kupang City, NTT. Taxpayers, in this case, Taxable Entrepreneurs (PKP), know and welcome the  Voluntary  Disclosure  Program  (PPS)  or  volume  II  tax  amnesty.  The  research  was conducted  using  a  qualitative  research  method  where  researchers  visited  taxpayer  shops centred in Kupang, NTT, to see the participation and response of the community to the PPS program. The entrepreneurs gave different but quite positive responses to the implementation of the PPS program. They took advantage of this program to avoid administrative sanctions that they would face if there was a tax audit to be conducted on their business and used this opportunity  to  further  develop  their  business.  Of  the  many  responses  from  entrepreneurs, several entrepreneurs were of the opinion that the implementation of the PPS program could
be better for entrepreneurs, especially those with taxable status in small areas such as their towns. They believe the government is only trying to take advantage of their wealth reporting. Therefore, they should make the best use of this program, so they do not feel disadvantaged.
Keywords: Voluntary Disclosure Programme, Tax Amnesty, PKP.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  Nasional  akibat  pandemi  covid-19  yang  terjadi  pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan. Pajak merupakan ujung tanduk pendapatan sebuah negara yang kemudian digunakan sebagai dasar pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kebijakan perpajakan ini disebut sebagai pengampunan pajak ( Tax Amnesty ),  dengan  program  ini  pemerintah  berharap  mampu  mendongkrak  penerimaan  pajak untuk  negara  melalui  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Seperti  yang  diungkapkan  dalam penelitian  Kurniawan  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  di  Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga program penerapan kebijakan pengampunan pajak ini merupakan suatu langkah yang efektif dan efisien.
Disisi  lain  pelaksanaan  program  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  harta  Wajib  Pajak yang terdapat di Luar Negeri yang sengaja disembunyikan. Hal tersebut akan diungkapkan dan dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia agar seluruh data beserta informasi atas harta tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Sesuai dengan yang tertulis dalam UU Pajak No. 11 tahun 2016 telah menjelaskan bahwa pengampunan pajak atau disebut Tax Amnesty merupakan pemutihan pajak yang sudah seharusnya dibayarkan dengan cara mengungkapkan harta beserta membayar uang  tebusan.  Namun  jika  ada  Wajib  Pajak  yang  selama  ini  memiliki  harta  yang  tidak diungkapkan,  maka  wajib  pajak  tersebut  hanya  perlu  mengutarakan  dan  membayar  uang tebusan sebagai bentuk pajak pengampunan atas harta tersebut (Ayu Sheilla, 2021). Kebijakan ini akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah jika adanya pengulangan kebijakan  tersebut  di  kemudian  hari,  sehingga  sebaiknya  kebijakan  pengampunan  pajak dilakukan sekali saja.
Bercermin  pada Tax Amnesty ke-1 yang belum maksimal  dalam  memperoleh pajak dari masyarakat,  dengan  beberapa  kendala  yang  dihadapi  seperti  kurangnya  sosialisai  pada Tax Amnesty ke-1  hal  ini  telah  dirangkum  dari  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Survei  Mujani Research  and  Consulting  (SMRC)  yang  mengungkapkan  bahwa  70%  dari  responden  tidak
mengetahui tentang Tax Amnesty hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Tax Amnesty belum menyasar  seluruh  bagian  masyarakat,  hal  ini  dapat  menjadi  evaluasi  dalam  penerapan Tax Amnesty ke-2 (Safri, 2021).
Pengampunan  Pajak  ( Tax Amnesty  ke-1)  dilaksanakan  pada  tahun  2016-2017,  yang pelaksanaannya dibagi menjadi 3 periode dimulai dari tanggal 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017.  Namun  berbeda  dengan  pengampunan  pajak  sebelumnya,  sedangkan  periode pelaksanaan Program Pengampunan Pajak tahun 2022 memiliki jangka waktu 6 bulan dimulai sejak  tanggal  1  Januari  2022  hingga  tanggal  30  Juni  2022.  Dalam  Program  ini  merupakan pengaturan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  yakni  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  (UU HPP).  Dengan demikian program  ini serupa dengan program  pengampunan pajak ( Tax Amnesty ) yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2016-2017 silam, namun dengan  beberapa  kebijakan,  skema  dan  peraturan  yang  cukup  berbeda.  Hasil  realisasi Tax Amnesty ke-1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Realisasi Tax Amnesty Jilid I KemenKeu.
Target Realisasi Persentase Keberhasilan Deklarasi Harta Rp 4.000 Triliun Rp 4.813,4 Triliun 120,3% Uang Tebusan Rp 165 Triliun Rp 130 Triliun 78,79% Repatriasi Rp 1.000 Triliun Rp 146 Triliun 14,6%

## Sumber: Kominfo.go.id (2017)
Berdasarkan  tabel  1  diatas,  menunjukkan  bahwa  hasil  program Tax  Amnesty ke-1  yang berakhir  pada  31  Maret  2017,  telah  mampu  meningkatkan  penerimaan  negara  yakni  dengan uang  tebusan  pengampunan  sebesar  Rp  130  triliun,  dengan  total  deklarasi  harta  sebesar  Rp 4.813,4 triliun dan juga total  repatriasi  sebesar Rp146,6 triliun. Hal  ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak di Indonesia banyak yang melaporkan dan jumlah yang dilaporkan signifikan dari Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) Badan. Namun dalam pelaksanaan program ini dapat diinterpretasikan bahwa kepatuhan wajib pajak bisa dilihat  dari sudut pandang terhadap tarif matematis untuk melakukan perubahan dalam pelaporan pajak (Sulistiowati dan Syaiful, 2018).
Kemudian  pada  tahun  2022  ini,  program  pengampunan  pajak  disebut  dengan  istilah Pengampunan Pajak ke-2 atau memiliki nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS), telah menunjukkan data yang cukup signifikan pada penerimaan pajak seperti pada gambar berikut ini:
Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang) © 2023 MSDJ: Management Sustainable Development Journal . Karya ini terlisensi dibawah Creative Commons Attribution 4.0 International .
Gambar 1. APBN Kita - Hasil Penerimaan PPS, KemenKeu .
Sumber: news.ddtc.co.id (2022)
Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan hasil dari penerimaan Pajak dari bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022, dengan perincian; penerimaan PPh nonmigas senilai Rp. 519,6 triliun atau 69,4% dari target, sedangkan PPn dan PPnBM senilai Rp300,9 triliun atau sebesar 47,1%  dari  target.  Sementara  itu,  PBB  dan  pajak  lainnya  tercatat  senilai  Rp4,8  triliun  atau 14,9% dari target, dan PPh MIGAS Rp43 triliun atau 66,6% dari target. Secara keseluruhan, penerimaan pajak telah tumbuh sebesar 55,7%.
Sesuai perbandingan dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara pada program PPS ke-2 lebih menurun dibandingkan pada program sebelumnya yaitu program Tax Amnesty. Sesuai analisis dalam jurnal yang ditulis oleh Hasanah (2021), Penurunan penerimaan ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah dari segi tarif yang ditawarkan untuk tarif Tax Amnesty ke-2 ini lebih tinggi dari pada tarif Tax Amnesty ke-1 baik untuk periode satu hingga periode tiga. Untuk Tax Amnesty ke-1 yang tertinggi yakni 10 % dilaksanakan pada periode ketiga yaitu 1 januari 2017 hingga 31 maret 2017. Sedangkan tarif pada Tax Amnesty ke-2  tertinggi  adalah  18%  untuk  deklarasi  Luar  negeri  pada  penerapan  kebjiakan  II.  Selain karena  tarif,  periode  pelaksanaan  dan  kebijakan  dari  kedua  program  yang  berbeda  ini  juga dinilai berpengaruh.
Disisi  lain  kondisi pandemic juga  menyebabkan  penurunan  kemampuan  ekonomi  pada mayoritas  Wajib  Pajak  sehingga  Wajib  Pajak  semakin  merasa  keberatan  untuk  patuh  dalam membayar  pajak.  Hal  tersebut  bagian  dari  permasalahan  pemerintah  Indonesia  mengenai pemungutan  pajak  yang  menunjukkan  tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak  (WP)  akan  kewajiban pajaknya masih tergolong rendah. Hal ini diketahui pada tahun 2015 pada penelitian Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang ada di Indonesia hanya mencapai 60,27%. Demikian juga jika terjadi penekanan maupun
ancaman yang dilakukan kepada wajib pajak maka akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak  menurun  (Sulistiowati  dan  Syaiful,  2018).  Penerimaan  yang  menurun  dari  program sebelumnya ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai respon wajib pajak dalam menanggapi pengadaan dari program PPS ini, khususnya para wajib pajak yang sudah berstatus PKP.
Maka  dari  itu,  berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  akan  mengungkapkan  berbagai respon  para  pelaku  wajib  pajak  terhadap  program  Pengampunan  Pajak  yang  ke-2  atau Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diadakan oleh pemerintah Indonesia  pada tahun 2022 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Topik PPS ini diambil karena jarak waktu dari kebijakan Pengampunan  Pajak  dengan  Program  Pengungkapan  Sukarela  yang  terbilang  cukup  dekat namun  dengan  hasil  penerimaan  PPS  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kebijakan Pengampunan  Pajak  sebelumnya.  Dengan  demikian  alasan  penelitian  ini  dilakukan  di  kota Kupang, NTT adalah karena Kota Kupang merupakan ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pusat perekonomian dari provinsi tersebut. Selain itu, menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 merupakan jenis penerimaan yang paling rendah yaitu sebesar Rp 1,17 Triliun jika dibandingkan dengan penerimaan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Bali  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  Rp  3,71  Triliun,  dan  provinsi  NTB  yaitu  sebesar  1,39 Triliun.  Hal  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  respon  wajib  pajak  kota  Kupang dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  khususnya  setelah  diadakannya  kembali program Tax Amnesty ke-2 oleh pemerintah.

## KAJIAN LITERATUR
Pajak  merupakan  pendapatan  terbesar  bagi  negara  karena  hampir  semua  kegiatan  yang dilakukan  masyarakat  dikenakan  pajak.  Demikian  fungsi  pajak  menurut  (Devano  &  Rahayu 2006, 26) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Politik perekonomian merupakan alat untuk menentukan pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum suatu negara. Maka dari itu, perlu diciptakannya sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Demikian perlu adanya penerapan langkah khusus serta terobosan kebijakan dengan tujuan pendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sehingga  memberikan  jaminan  keamanan  bagi  warga  negara Indonesia yang ingin melakukan pengalihan serta pengungkapan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak atau disebut tax amnesty (Insan, 2018).
Tujuan  utama  Program  Pengampunan  Pajak  atas  pengalihan  harta  ini  adalah  untuk meningkatkan  intensitas  pertukaran  informasi  antar  negara  dan  meningkatkan  transparansi sektor  keuangan  global  yang  menyebabkan  kecilnya  kemungkinan  bagi  Wajib  Pajak  untuk menyembunyikan  kekayaan  di  luar  wilayah  NKRI.  Ragimun  (2016)  mengungkapkan penelitiannya  yang  menjelaskan  bahwa  definisi  pengampunan  pajak  merupakan  sebuah kelonggaran  hingga  kesempatan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak dalam  jumlah  tertentu  dengan  kurun  waktu  yang  terbatas,  artinya  pengampunan  dalam kewajiban perpajakan meliputi bunga beserta denda dari masa pajak sebelumnya atau periode tertentu  tanpa  takut  hukuman  atau  tuntutan  pidana.  Demikian  juga Tax  Amnesty merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini Wisegeek (2014). Dengan artian  pendekatan  ini  memungkinkan  pembayar  pajak  untuk  membayar hutang  pajak  yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan beserta denda lainnya.
Demikian dalam penulisan buku Sakti dan Hidayat (2016, 6) menjelaskan bahwa penerapan Tax Amnesty bertujuan untuk dapat melihat dari dua sisi yakni yang pertama, sisi perpajakan dapat memperluas basis data perpajakan dengan cara menghimpun penerimaan negara baik itu harta dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini belum terungkap adalah bentuk upaya dari  pemerintah.  Selanjutnya  yang  kedua  yakni  bisa  ditinjau  dari  sisi  perekonomian  dapat meningkatkan  pendapatan  negara  terutama  dari  sektor  pajak.  Dengan  demikian  kepatuhan wajib pajak  dapat dipengaruhi oleh Tax Amnesty (Ngadiman dan Huslin, 2015).
Menurut  (Harjo,  2019)  Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanaan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam buku Rahayu (2010,  138) kepatuhan wajib pajak dilihat pada kepatuhan formal yakni suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Demikian  juga  mengenai  Dimensi  yang  digunakan  untuk  mengukur  kepatuhan  Wajib  Pajak menurut Nasucha dalam Suandy (2016, 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat di identifikasi yakni yang pertama patuh terhadap kewajiban Administratif, kedua patuh terhadap kewajiban tahunan dan yang ketiga yakni patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.
Respon  para  WP  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak  dapat  dilihat  dari  cara  mereka menghadapi proses pemeriksaan pajak. Wajib Pajak yang menghadapi pemeriksaan pajak dapat memiliki insentif yang lebih kecil untuk mengklaim posisi pajak jika dirasa risiko yang dihadapi
dapat menurunkan manfaat dari pemungutan pajak itu sendiri sehingga dalam beberapa bagian dari pemungutan pajak menjadi tidak bernilai (Ayers, 2019). Salah satu alasan mengapa banyak negara berusaha menyederhanakan sistem hukum perpajakan mereka selama dekade terakhir adalah karena kompleksitas peraturan perpajakan yang dapat dianggap sebagai salah satu faktor terpenting  dari  ketidakpatuhan.  Dalam  hal  ini,  efektivitas  pemeriksaan  pajak  diperkirakan akanterpengaruh secara negatif oleh undang-undang perpajakan yang sangat rumit, karena akan ada upaya yang signifikan untuk ketidakpatuhan pajak (George, 2015).
Bahtiar dan Tambun  (2019) menemukan suatu  kesimpulan dalam penelitian yang mereka lakukan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  kesadaran  akan  manfaat  pajak  bagi  negara  tidak menjadi jaminan bahwa akan menjadi wajib pajak yang patuh sekalipun dilandasi oleh sikap nasionalisme  yang  tinggi.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  diakibatkan  oleh  pengaruh  faktor-faktor eksternal yang dapat membuat kondisi psikologisnya berubah sehingga menjadi lupa atau tidak mau untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, meskipun dengan adanya sikap nasionalisme yang tinggi dari seseorang, hal tersebut sudah bukanlah sebuah jaminan bahwa orang tersebut  akan menjadi warga negara yang baik dengan  niat  dan  kesadaran  yang  tumbuh  dari  dirinya  sendiri  untuk  patuh  dalam  membayar pajak. Rasa nasionalisme yang tinggi juga termasuk sebagai bentuk dari tanggung jawab wajib pajak dalam menjadi warga negara.
Kesadaran perpajakan yakni kondisi dimana seseorang mengakui, mengetahui, menghargai serta  menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  memiliki  keinginan  dan kesungguhan  untuk  memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Muliari,  2011). Hal yang sama suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami hingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar serta sukarela juga merupakan bagian dari kesadaran wajib pajak. Menurut Soemarso (1998) dan Jatmiko (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya  potensi  pajak  yang  tidak  dapat  dijaring  adalah  rendahnya  kesadaran  perpajakan masyarakat (Dewi & Noviary, 2017). Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Dengan demikian kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam penelitian Mitchell (1996) dalam Andrian (2016) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang  sesuai  dengan aturan eksplisit suatu  perjanjian. Sebagai  bagian dari kepatuhan,  Mitchell  membedakan  kepatuhan  dan  perjanjian  sebagai  perilaku  yang  sesuai dengan  aturan  seperti  itu  karena  sistem  kepatuhan  perjanjian  tersebut.  Demikian  juga Kepatuhan wajib pajak menurut Agustiningsih dan Isroah (2016) mengungkapkan bahwa untuk
mengukur kepatuhan para wajib pajak yakni dengan mengetahui seberapa banyak wajib pajak memahami  semua  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  dan  bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan prosedur pengiriman pajak dengan benar.
Dalam pemungutan pajaknya, Indonesia menggunakan Self Assessment system dimana wajib pajak  melaporkan  besarnya  pajak  terutang  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  diatur  dalam undang-undang perpajakan. Dalam Self Assesment System ini, wajib pajak diberi hak mulai dalam mendaftar, menghitung, membayar, hingga melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Kepatuhan  wajib  pajak  ( tax  compliance ) dalam  memenuhi  tanggung  jawab  perpajakan  merupakan  salah  satu  kendala  yang  dapat menghambat  keefektifan  pemungutan  pajak  (Estiningsih,  2014).  Demikian  juga  para  wajib pajak merasa takut i=dan juga patuh karena adanya unsur penekanan maupun ancaman yang dilakukan  kepada  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya  (Sulistiowati  dan Syaiful, 2018).
Dalam  jurnalnya,  Hasanah  (2021)  telah  menjelaskan  bahwa  banyak  negara  yang  telah melakukan Pengampunan Pajak. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk melakukan Pengampunan Pajak ke-2 bukanlah sesuatu yang  tidak  dapat  dilakukan,  negara-negara  lain  juga  pernah  melakukannya  meskipun  secara prinsip  Pengampunan  Pajak  itu  hanya  dilakukan  1  kali  selama  hidup  dengan  keberhasilan meraup dana yang lumayan besar dari Pengampunan Pajak ke-1 dengan partisipasi wajib pajak hanya  2,4%  pajak  yang  terdaftar  pada  tahun  2017.  Hasanah  (2021)  juga  menyatakan  bahwa bercermin dari keberhasilan negara lain, bahwa 4 (empat) negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India,  dan  Italia  berhasil  bangkit  dari  keterpurukan  ekonomi  setelah  menerapkan  kebijakan Pengampunan Pajak. Dari adanya fakta tersebut maka muncul harapan bahwa Indonesia akan mencapai  hal  serupa  setelah  diberlakukannya  kebijakan  ini  Tetapi  adanya  juga  kontra sosialisasi  kebijakan amnesty pajak  yang  menganggap  bahwa  dengan  adanya  Pengampunan Pajak ini dilaksanakan maka akan muncul adanya rasa ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, karena  masyarakat  mampu  tidak  harus  membayar  pajak  sektor  yang  sebelumnya  pernah disembunyikan; adanya pandangan bahwa pemerintah telah mulai putus asa dalam penarikan pajak sehingga meminta warga untuk membayar pajak.
Dari antara negara-negara yang pernah melakukan Pengampunan pajak, salah satunya adalah Argentina  yang  juga  pernah  melakukan  program  serupa.  Namun,  berdasarkan  analisis  yang ditulis oleh James (2003), Amnesti ini hampir tidak menghasilkan pendapatan, dan secara luas dipandang  sebagai  kegagalan.  Individu  melihat  persyaratan  yang  cocok  sebagai  terlalu
memberatkan.  Lebih  penting  lagi,  Argentina  telah  menawarkan  banyak  amnesti  pajak sebelumnya,  dan  amnesti  1987  tidak  disertai  dengan  peningkatan  upaya  penegakan  atau perubahan  apa  pun  dalam  sistem  fiskal  yang  mendasarinya.  Pelajaran  yang  jelas  dari pengalaman  Argentina  adalah  bahwa  penerapan  pengampunan  pajak  tanpa  penyesuaian struktural lainnya kemungkinan akan gagal.
Pengampunan Pajak dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah-tengah ekonomi yang lesu  sebagai  “senjata”  yang  ampuh  untuk  mendapatkan  penerimaan  negara  yang  diinginkan demi  keberlanjutan  program-program  pemerintah.  Pengampunan  Pajak  dilakukan  untuk menarik  “uang”  dari  warga  negara  Indonesia  yang  disinyalir  menyimpan  uangnya  secara rahasia  di  negara  negara  bebas  pajak  seperti  di  Panama  atau  di  negara-negara  lain.  Harapan pemerintah dengan adanya program Pengampunan Pajak ini dengan uang tebusan yang sangat murah,  dapat  menarik  minat  warga  negara  Indonesia  untuk  mengalihkan  simpanannya  atau berinvestasi ke dalam negeri (Ispriyarso, 2019). Apabila ditelaah lebih rinci terdapat persamaan dan perbedaan antara PPS dan pengampunan pajak ( Tax Amnesty ) tahun 2016. PPS disebut juga sebagai  Pengampunan  Pajak  ke-2.  Hal  ini  tidak  keliru  karena  secara  substansi,  negara memberikan perlakuan yang serupa dalam kebijakan tersebut (Irawan, 2021).
Suyastini  (2021)  juga  menuliskan  bahwa  walaupun  perolehan  perpajakan  merupakan pendapatan paling besar dalam APBN, namun selama 4 tahun belakangan penerimaan negara dari  sektor  pajak  belum  mecapai  target,  ini  disebabkan  oleh  berbagai  hal,  salah  satunya dikarenakan  gap  pajak  yakni  ketimpangan  pada  pendapatan  perpajakan  terkumpul  setiap tahunnya. Gap pajak  atau pajak yang tidak terpungut sendiri merupakan alasan rendahnya rasio pajak yang diterima negara. Maka dari itu, dengan diadakannya program PPS ini, pemerintah berencana untuk membangun kepatuhan masyarakat serta menaikkan pendapatan negara.
Meskipun selain itu, sebagian besar pendapatan yang dikumpulkan dalam amnesti umumnya berasal dari individu-individu dengan jumlah pajak yang relatif kecil yang sebelumnya tidak dilaporkan.  Penghindar hard-core ,  atau  mereka  dengan  penghindaran  dalam  jumlah  besar, biasanya  tidak  berpartisipasi  dalam  amnesti  dengan  tarif  yang  sangat  tinggi.  Akibatnya, kemampuan amnesti untuk mendapatkan penghindar hard-core ini pada peran pajak tampaknya kecil, yang merupakan bagian dari alasan mengapa amnesti jarang menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan. (James, 2003).
Penerapan  kebijakan  pengungkapan  sukarela  di  suatu  negara  juga  bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi wajib pajak patuh dengan melaporkan harta yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan agar saat masa
Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang) © 2023 MSDJ: Management Sustainable Development Journal . Karya ini terlisensi dibawah Creative Commons Attribution 4.0 International .
pengampunan  pajak  telah  berakhir,  wajib  pajak  tetap  membayar  pajak  dengan  patuh. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengampunan pajak juga bergantung dari  bagaimana  pemerintah  dapat  mendesain  kebijakan  ini  secara  efektif  sehingga  mampu menarik wajib pajak yang tidak patuh untuk berpartisipasi dengan baik pada kebijakan ini.
Dalam  makalah  yang  ditulis  oleh  Boubaker  (2015),  mengungkapkan  bahwa  sebelumnya studi  teoritis  telah  memprediksi  bahwa  sebenarnya  diadakannya  pengungkapan  yang berkualitas  tinggi  dapat  mengurangi  asimetri  informasi,  menarik  lebih  banyak  investor  yang tidak  memiliki  informasi,  dan  mengurangi  insentif  investor  yang  memiliki  informasi  untuk mencari informasi pribadi. Maka dari itu, untuk melaksanakan program pengungkapan sukarela dengan meminta para wp untuk ikut serta mengungkapkan harta yang dimiliki maka wp sendiri harus  siap  untuk  memberikan  informasi  mereka  agar  dapat  diakses.  Dalam  penelitian  yang dilaksanakan oleh Boubaker (2015) mengenai tata kelola perusahaan dan akibat dari mengikuti program pengungkapan juga dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Pengungkapan sukarela dapat menyebabkan variasi dalam laporan tahunan secara dramatis di antara perusahaan, namun tetap  merupakan  resiko  yang  patut  diambil  untuk  meningkatkan  kualitas  perusahaan  dalam sektor  keuangan  karena  perusahaan  mendapat  manfaat  dari  pengungkapan  keuangan  dan kebijakan akuntabilitas yang lebih baik.
Undang-undang Pengampunan Pajak sendiri dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari  aktivitas  yang  tidak  dilaporkan  dapat  diungkapkan  secara  sukarela  sehingga  data  dan informasi  atas  harta  tersebut  masuk  ke  dalam  sistem  administrasi  perpajakan  dan  dapat dimanfaatkan  untuk  pengawasan  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  di  masa  yang akan datang (Insan, 2018).
Namun,  Sebelum keputusan akhir tentang pemberlakuan amnesti, pihak berwenang harus menilai  tingkat  kepatuhan  pajak  sukarela  secara  keseluruhan,  termasuk  kualitas  penegakan pajak  saat  ini  dan  setiap  perubahan  prospektif  dalam  penegakan  ini.  Secara  khusus,  ketika mempertimbangkan  amnesti,  pemerintah  pertama-tama  harus  menentukan  dengan  tepat masalah apa yang membawa sistem pajak ke kondisi saat ini. Jika masalah ini tidak ditangani, kemungkinan besar amnesti akan lebih merugikan daripada menguntungkan (James, 2003).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Pendekatan  dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan studi naratif dan studi fenomenologi. Pendekatan studi  naratif  merupakan  studi  yang  berfokus  pada  narasi,  cerita  atau  deskripsi  tentang
serangkaian  peristiwa  terkait  dengan  pengalaman  manusia  (Creswell  2015,  8).  Sedangkan pendekatan studi fenomenologi yakni studi yang berusaha mencari ”esensi” makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu (Creswell 2015, 8). Pengambilan data dilakukan dengan  mewawancarai  sejumlah  informan  untuk  melihat  respon  dari  para  informan  secara fenomenologis.  Setelah  mendapatkan  data  wawancara  yang  dirasa  cukup,  data  tersebut kemudian  disusun  berupa  tabel  hasil  wawancara  untuk  mengambil  poin  utama  dari  jawaban para informan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan apilkasi software atlas.ti. tabel hasil wawancara akan di coding menggunakan software atlas dengan query tool . Setelah itu inti dari  wawancara  dapat  dijadikan  jaringan  semantik  untuk  melihat  keterkaitan  dari  jawaban setiap informan, yang kemudian disusun sebagai rerangka penelitian. Dari jaringan semantik tersebut dapat diambil poin utama dari jawaban para informan yang digunakan untuk membuat narasi utama dari data wawancara. Jaringan tersebut juga dapat dilebarkan dengan fitur dalam software tersebut untuk mengambil quotations atau kutipan jawaban penting dan informatif dari informan. Dalam fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan fenomena berbagai respon wajib pajak yang ditunjukan oleh kelompok dalam masyarakat tertentu terhadap pengampunan pajak yang ke-2. Karena penelitian fenomenologis akan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara  deskriptif  melalui  wawancara  atau  pengamatan  yang  paling  dekat  dengan  fenomena tersebut (Davison et. al ., 2014). Maka dari itu respon dari wp yang diwawancarai sangat tepat dikaji menggunakan pendekatan studi fenomenologis karena dengan langsung secara subjektif dapat merasakan pengalaman dari subjek wawancara itu sendiri.
Penelitian  dilakukan  di  Kota  Kupang,  NTT  khususnya  pada  wilayah  pusat  pertokoan dengan narasumber yang memiliki usaha dalam bidang yang beragam seperti toko bangunan hingga  swalayan.  Peneliti  berfokus  pada  usaha  yang  sudah  berstatus  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP)  agar  bisa  menyelaraskan  tujuan  dari  dilaksanakannya  penelitian  ini  yaitu  melihat tanggapan  pengusaha  PKP  yang  berada  di  Kota  Kupang  mengenai  Program  Pengungkapan Sukarela yang juga dikenal  dengan istilah Pengampunan Pajak ke-2 yang kembali diadakan oleh pemerintah tahun 2022 periode Juni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui dan memahami informasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban, peraturan pajak yang berlaku, dan manfaat  dari  pajak  sebagai  landasan  pengambilan  keputusan  dalam  mematuhi  aturan perpajakan (Calvin, 2022).
Peningkatan  pengetahuan  serta  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  juga diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan taat terhadap kewajibannya dalam membayar  pajak.  Perlunya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  didasari  dari  kewajiban  self assessment  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  membuat  fiskus  harus  menguji  tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk pengawasan, yang juga berkaitan dengan jumlah pajak yang disetorkan kepada  negara setiap tahunnya yang semakin berkurang (Putri  et  al., 2021). Hal tersebut juga secara langsung berdampak terhadap pendapatan negara dalam sektor pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak terutama para wajib pajak yang berada di provinsi tertentu menyebabkan pendapatan negara semakin berkurang setiap tahunnya.
Maka  dari  itu,  guna  meningkatkan  pendapatan  negara  yang  mulai  merosot  serta  dalam rangka  pemulihan  pendapatan  negara,  negara  mengambil  suatu  Langkah  dalam  pengadaan suatu program yang berprinsip pengampunan atas pajak masyarakat namun bersifat pelaporan secara  sukarela.  Program  tersebut  ditargetkan  kepada  para  subyek  pengampunan  pajak  yang memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada negara. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ispriyarso  (2019),  subyek  pengampunan  pajak  adalah  semua  wajib  pajak  berhak  atas pengampunan  pajak,  dengan  cara  mengungkapkan  harta  yang  dimilikinya  melalui  surat pernyataan. Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah  Wajib Pajak Orang Pribadi,Wajib  Pajak  Badan,Wajib  Pajak  yang  bergerak  di  bidang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM), Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.
Pengampunan  Pajak  yang  pernah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  kembali dilaksanakan  dengan  nama  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  atau  yang  juga  disebut sebagai  pengampunan  pajak  jilid  kedua  mendapatkan  respon  yang  cukup  positif  dari masyarakat khususnya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di Kota Kupang, NTT. Para informan mengungkapkan bahwa diadakannya program  PPS ini cukup menguntungkan bagi  mereka.  Mereka  merasa  terbantu  agar  mereka  tidak  dihantui  sanksi  administrasi  yang banyak  nantinya.  Informan  juga  mengungkapkan  bahwa  meskipun  program  ini  tidak  selalu diadakan setiap tahun dan diberikan selang waktu beberapa tahun sejak terakhir diadakannya program serupa yakni pengampunan pajak jilid I, mereka masih merasa bahwa dengan terlibat dalam program ini dan memanfaatkan adanya program ini, mereka dapat lebih mengembangkan usaha mereka.
“Sebenarnya  adanya  program  PPS  ini  cukup  membantu  karena  kita  sebagai pengusaha yang memiliki beberapa aoosset bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya jika terdapat pemeriksaan pajak” (Informan 1).
Hal  tersebut  selaras  dengan  yang  ditulis  oleh  Putri,  Rinaldi  dan  Sofiani  (2021),  dalam artikel penelitian yang dilaksanakannya bahwa untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada di koridor  peraturan  perpajakan,  maka  diantisipasi  dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  meningkat,  sehingga  akan  berdampak  juga  pada meningkatnya penerimaan pajak.
Salah satu informan juga menyatakan bahwa sebelum mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, beliau juga mengikuti Program Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty) yang juga  diadakan  oleh  pemerintah  pada  tahun  2016-2017  silam.  Informan  tersebut  berpendapat bahwa program pengampunan pajak yang dilaksanakan sebelumnya juga memberikan cukup keuntungan  dalam  prosesnya.  Selain  karena  periode  program  yang  cukup  lama,  dalam mengurus  perizinan  untuk  keperluan  usaha  juga  semakin  dipermudah  karena  saat  diperiksa kewajiban pajaknya, semua aset telah lengkap dilaporkan dalam SPT.
Sebelumnya  juga  banyak  peneliti  yang  telah  melakukan  penelitian  mengenai  peranan pemeriksaan  pajak  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  diantaranya  adalah  Meiliawati (2013)  yang  melakukan  penelitian  tentang  Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Dalam penelitian ini memiliki hasil kesimpulan  yaitu  baik  pemeriksaan  pajak  ataupun  penagihan  pajak  keduanya  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  dalam  penerimaan  pajak  itu  sendiri.  Hal  tersebut  juga  dinilai merupakan dampak dari diadakannya program PPS ini. Para wajib pajak dinilai semakin taat dalam  membayar  pajak  meskipun  ketaatan  mereka  dilandasakan  semata-mata  ingin menghindari pemeriksaan pajak dan menghindari pembayaran denda dan bukan karena benar- benar  sadar  akan  pajak.  Daripada  itu  juga,  menurut  pernyataan  salah  satu  informan,  adanya program  PPS  ini  berdampak  terhadap  wajib  pajak  yang  mengikuti  program  ini  dan mengungkapkan harta serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena program yang dilaksanakan  ini  belum  tentu  akan  dilaksanakan  lagi  dalam  waktu  dekat.  Jadi  mereka  harus memanfaatkan kesempatan yang ada denga sebaik-baiknya.
Selain untuk menghindari adanya resiko pembayaran pajak berlebih dan sanksi administratif, wajib pajak juga mengungkapkan bahwa dengan adanya program PPS ini juga bisa menambah asset mereka. Informan kedua menyatakan bahwa:
“karena  beberapa  asset  sudah  dilaporkan  maka  dengan  begini  jika  kita  mau menambah  asset  lain  lagi  jadi  tidak  perlu  ragu.  Setidaknya  beban  dari  asset sebelumnya sudah cukup berkurang.”
Sikap dan kesadaran informan kedua untuk mengikuti program PPS dan melaporkan harta yang  dimilikinya  bertujuan  agar  beliau  terbebaskan  dari  beban  harta  tersebut  dengan  tidak dikenakan biaya administratif dari harta sebelumnya sehingga bisa menambah asset kedepan nantinya tanpa terbebani oleh beban dari harta yang belum dilaporkan tersebut.
Hal  ini  juga  dinilai  merupakan  suatu  langkah  yang  cukup  menguntungkan  dengan memanaatkan  adanya  program  yang  diadakan  pemerintah  ini  untuk  terus  mengembangkan usahanya,  sekaligus  bersamaan  dengan  menghindari  pengeluaran  berlebih  untuk  membayar denda.  Pernyataan  dari  informan  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  Langkah  yang  patut diambil karena motivasi utama dari informan tersebut untuk mengikuti program PPS ini adalah untuk meningkatkan usaha. Hal tersebut cukup jarang terdengar dan terpikirkan oleh informan lainnya dimana fokus dari para informan lain dalam mengikuti program PPS ini adalah untuk sekedar  menghindari  denda  dan  menghindari  pemeriksaan  pajak  tanpa  berpikir  kedepannya untuk semakin mengembangkan usaha mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan cara berpikir informan kedua ini cukup matang utuk memikirkan hal-hal yang dapat terjadi kedepannya.
Kowel,  Kalangi,  &  Tangkuman,  (2019),  menyimpulkan  dalam  penelitian  yang  mereka lakukan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak ragu untuk membayar pajaknya, karena wajib pajak tersebut telah mengetahui prosedur pembayaran dan mengetahui arah dari pajaknya dibayarkan                    nya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara dan daerah. Saat mewawancarai salah satu informan  mengenai  negara  yang  membutuhkan  dana  yang  cukup  besar  khususnya  untuk membantu  negara  kembali  pulih  setelah  terkena  efek pandemic dengan  melalui  langkah diadakannya PPS ini, salah satu informan menyatakan bahwa:
“Benar  negara  sedang  membutuhkan  dana  khususnya  karena  adanya  pandemic kemarin  juga  saya  paham  bahwa  negara  pasti  membutuhkan  dana  ekstra.  Jadi, dengan adanya PPS ini saya rasa merupakan win-win solution dimana negara bisa diuntungkan dengan bertambahnya fasilitas untuk membantu pulihnya negar, kita sebagai  pengusaha  juga  bisa  menambah  asset  sebagai  operasional  usaha  dan dibebaskan dari beban sebelumnya.”
Pernyataan dari informan tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat sendiri masih  peduli  terhadap  kekuatan  ekonomi  dari  negara  yang  mereka  tinggali,  sebagai  warga negara yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak, mereka menganggap bahwa dengan mengikuti program PPS ini mereka sama-sama diuntungkan. Mereka menilai program PPS ini sebagai Win-Win  Solution atau solusi  dimana kedua pihak saling menguntungkan dan saling diuntungkan. Negara dapat pulih dengan bertambahnya fasilitas dan pendapatan tambahan dari harta  yang  mereka  laporkan,  mereka  juga  dapat  menambah  asset  dengan  melaporkan  beban harta  tanggungan  yang  belum  mereka  laporkan  sebelumnya.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan data berikut:
Gambar 2. Rangkuman Penerimaan PPS di Setiap Daerah
Sumber: Pajak.go.id (2022)
Dikutip  dari  data  yang  diambil  pada  halaman  resmi  (Pajak.go.id,  2022)  mengenai penerimaan PPS, Total jumlah peserta yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)  adalah  sebanyak  247.918  wajib  pajak  (WP),  yang  terbagi  menjadi  82.456  surat keterangan  dari  kebijakan  I  dan  225.603  surat  keterangan  dari  kebijakan  II.  Sebagai  catatan bahwa satu wajib pajak dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari  satu  kali.  hal  tersebut  juga  sebagai  acuan  bahwa  program  PPS  yang  dijalankan  oleh pemerintah  dinilai  cukup  sukses  dilaksanakan,  dan  latar  belakang  dari  pemerintah  yang melaksanakan program ini juga telah dicapai, yaitu untuk menambah pendapatan negara dalam sektor pajak.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sudirjo, 2021) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal mengungkapkan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  melainkan  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan variabel bebas lain yang
Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang) © 2023 MSDJ: Management Sustainable Development Journal . Karya ini terlisensi dibawah Creative Commons Attribution 4.0 International .
di uji. Sama halnya dengan poin yang ingin ditekankan oleh peneliti bahwa para pengusaha di Kota  Kupang  menganggap  bahwa  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  ini  sebagai kesempatan  untuk  turut  menghindari  sanksi  yang  akan  dikenai  jika  harta  yang  tidak  mereka laporkan  akan  ketahuan  nantinya.  Namun,  meskipun  para  pengusaha  di  Kota  Kupang menunjukkan keterlibatan mereka terhadap program PPS ini dengan respon yang cukup positif, mereka  juga  menyatakan  bahwa  sebenarnya  masih  ada  rasa  kurang  percaya  terhadap pemerintahan dimana mereka meyakini bahwa program PPS ini menguntungkan namun tidak maksimal bagi para pengusaha di daerah yang cukup kecil seperti di kota mereka, yaitu kota Kupang. Masih ada rasa yakin bahwa diadakannya program ini dan keberpihakan dari program ini bukan hanya bagi mereka yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu daerah timur Indonesia yang memang terkenal masih jarang diperhatikan oleh pemerintah.
Kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak  kota  Kupang  dalam  membayar  dan  mengikuti kegiatan perpajakan di Indonesia juga dapat dilihat dari penelitian ini bahwa alasan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah untuk menghindari dikenainya sanksi administrasi yang besar. Mereka semaksimal mungkin memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diadakan oleh pemerintah untuk menghindari sanksi administrasi dan agar memudahkan mereka dalam menambah asset operasional dikemudian hari. Karena meskipun mereka  meyakini  bahwa  program  PPS  ini  kurang  berpihak  pada  mereka  dan  daerah  tempat tinggal mereka itu sendiri, para wajib pajak ingin setidaknya masih mendapat keuntungan dari mengikuti program tersebut. Namun, dari banyaknya respon positif masyarakat, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh  wajib pajak pada saat berlangsungnya PPS ini. Seperti salah satu informan yang mengungkapkan bahwa:
“Sebenarnya saya tidak melaporkan seluruh asset dan harta yang saya miliki karena jika  dilaporkan  seluruhnya  maka  saya  juga  mungkin  akan  mendapat  kesulitan biayanya  yang  cukup  besar.  Jadi  pada  PPS  kali  ini  saya  mengungkapkan  harta yang menurut saya butuh untuk diungkapkan saja dan semoga tidak kaget juga jika diadakan pemeriksaan pajak dikemudian hari”
Informan tersebut telah mengungkapkan bahwa tidak seluruh harta yang belum dilaporkan yang dia miliki diungkapkan pada saat beliau mengikuti program PPS ini, karena sebenarnya dengan melaporkan dan membayar kewajiban pajak dari harta tersebut masih merupakan suatu beban  bagi  informan  tersebut.  Namun  beliau  masih  tetap  ingin  mengikuti  program  PPS  ini untuk  mengungkapkan  sebagian  harta  atau  asset  yang  dimiliki  yag  dirasa  butuh  untuk dilaporkan  sebagai  bentuk  keringanan  kedepannya  dan  berharap  agar  tidak  dilaksanakannya
pemeriksaan  pajak.  Namun,    jika  ternyata  tetap  dilaksanakannya  pemeriksaan  pajak  maka beliau berharap tidak kaget dan tetap bisa menerima konsekuensi dari keputusannya.
Masyarakat  juga  menganggap  bahwa  dengan  mengikuti  Program  PPS  setidaknya  mereka bisa berkontribusi dalam meningkatkan negara dan mereka juga bisa terkena dampak secara tidak langsung dari kemajuan negara tersebut. Selain itu, pengusaha juga merasa mereka secara perlahan bisa lebih mengembangkan usaha mereka dengan mengikuti PPS tahun ini. Mereka bisa  melaporkan  harta  yang  lupa  mereka  laporkan  karena  sebelumnya,  mereka  takut  akan ketahuan  jika  diadakannya  pemeriksaan  pajak.  Namun  jika  ingin  dilaporkan,  mereka  akan dikenai  denda  yang  jumlahnya  cukup  banyak.  Hal  tersebut  dinilai  cukup  menghambat perkembangan usaha mereka jika terdapat tambahan asset maupun harta dikemudian harinya.
Terdapat  wajib  pajak  juga  yang  mengungkapkan  bahwa  mereka  harap  agar  dengan mengikuti  program  pengungkapan  sukarela  ini  bisa  menambah  omzet  dari  usaha  mereka nantinya. Mereka juga merasa senang bahwa pemerintah melaksanakan program PPS karena setidaknya hal tersebut cukup membantu usaha mereka secara tidak langsung.
Informan lain juga mengungkapkan bahwa mereka harus dibebankan dengan pembayaran pajak  dari  asset  dan  harta  yang  belum  dilaporkan,  karena  sebelumnya  harta  tersebut  belum pernah ketahuan. Namun mengikuti program PPS merupakan Langkah yang cukup layak untuk diambil  sebelum  mereka  dikenai  pemeriksaan  pajak  dan  mereka  harus  membayar  denda administrasi yang lebih besar jumlahnya dikemudian harinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Indonesia yang sudah berjalan sejak bulan  Januari  2022  hingga  Juni  2022  dinilai  cukup  efektif  dalam  meningkatkan  kesadaran Wajib  Pajak  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  diadakannya  program  ini, masyarakat  dapat  lebih  sadar  dan  taat  dalam  membayar  pajak  khususnya  dalam  melaporkan harta dan asset yang dimiliki baik di dalam negri maupun di luar negri yang belum dilaporkan.
Program ini juga dinilai cukup menguntungkan pengusaha yang telah berstatus PKP. Para pengusaha yang tidak ingin dibebankan oleh sanksi administrasi dari harta yang mereka miliki dan  belum  mereka  laporkan  baik  karena  sebelumnya  disembunyikan  maupun  karena  lupa dilaporkan bisa mengambil bagian dalam program ini. Hal tersebut juga yang turut diungkapkan oleh para pengusaha yang berada di Kota Kupang yang telah berstatus PKP, dimana menurut
Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang) © 2023 MSDJ: Management Sustainable Development Journal . Karya ini terlisensi dibawah Creative Commons Attribution 4.0 International .
mereka  jika  mereka  tidak  ingin  menambah  beban  dalam  keuangan  namun  mereka  ingin menambah  harta  dan  asset  sebagai  bentuk  operasional  usaha  dan  agar  mereka  dapat  lebih mengembangkan  usaha  mereka,  maka  mereka  harus  memanfaatkan  kesempatan  yang  telah diberikan  dengan  mengikuti  program  PPS  dengan  baik,  agar  jika  tanggungan  mereka  dirasa sudah cukup berkurang dengan melaporkan harta yang belum mereka laporkan, mereka dapat lebih mengembangkan usahanya.
Dengan diadakannya program ini, pemerintah juga telah berhasil meningkatkan pendapatan negara  dengan  memanfaatkan  kontribusi  masyarakat.  Program  PPS  ini  dinilai  berhasil  oleh pemerintah  karena  adanya  peningkatan  pendapatan  pajak  sejak  dimulainya  program  PPS  ini yaitu sejak bulan januari 2022 hingga bulan juni 2022 serta karena kesadaran masyarakat untuk turut  serta  melaporkan  dan  membayar  harta  mereka  yang  belum  dilaporkan  dan  belum dibayarkan.
Kemudian,  peneliti  memberikan  saran  kepada  penelitian  berikutnya  diharapkan  selain menggunakan  data  informan  dapat  juga  menggunakan  sumber  data  sekunder  lainnya,  serta dapat  mempertimbangan jumlah informan penelitian maupun variabel  penilitian untuk  dapat memberikan gambaran informasi dari sudut pandang yang beragam terkait topik yang sedang diteliti.

## REFERENSI
Andrian, R. (2016. Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan  Pajak.  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah (skripsi)
Ayers, B., Seidman, J., & Towery, E. (2019). Tax Reporting Behavior under Audit Certainty. Contemporary Accounting Research. 36(1). 326-358
Ayu  Sheilla,  A.  S.  R.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Earning Management Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bei 2017 - 2020. Management and Sustainable Development Journal , 3 (2), 90–106. https://doi.org/10.46229/msdj.v3i2.288
Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya terhadap Niat  Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. Media Akuntansi Perpajakan. 4(2). 61-73
Boubaker,  S.,  Hamrouni,  A.,  &  Liang,  Q-B.  (2015).  Corporate  Governance,  Voluntary Disclosure,  And  Firm  Information  Environment. The  Journal  of  Applied  Business Research. 31(1). 89-102.
Devano, S. dan Rahayu, S.K. (2006).  Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu). Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.
Dewi  dan  Noviari.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. Universitas Udayana Bali . 19(2), 1378-1405.
Erwinsyahbana,  T.,  &  Ramlan.  (2017).  Penelitian  Kualitatif  Bidang  Ilmu  Hukum  Dalam Persfektif Filsafat Konstruktivis. Borneo Law Review. 1(1). 1-19
Estiningsih,  W., &  Purba,  I. S.  (2014).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). Sosio e-kons. 6(2). 123-134
George,  D.,  Ioannis,  S.,  Dimitra,  K.,  &  Ioannis  D.  (2015).  Tax  audit  effectiveness  in  Greek firms: Tax auditors' perceptions. Journal Of Accounting and Taxation. 7(7). 123-130. Harjo, D. (2019). Buku perpajakan Indonesia, Edisi Kedua. Mitra wacana media.
Hasanah, U., Na’im, K., Elyani., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya.
Riset&Jurnal Akuntansi. 5(2). 706-716.
Insan,  I.  H.,  &  Maghjin,  T.  N.  (2018).  Penerapan  Pengampunan  Pajak  ( Tax  Amnesty )  di Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Beserta  242- Permasalahannya. Pakuan Law Review. 4(2). 242-311
Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dlama Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. Pengmasku . 1(2). 86-93
Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) di Indonesia. Administrative Law & Governane Journal. 2(1). 47-59
James,  A.  (2003).  Tax  Policy  Analysis:  The  Introduction  Of  a  Russian  Tax  Amnesty. International Studies Program. 98(6). 1-9.
Jatmiko.  A.  2006.  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan Fiskus,  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Studi  Empiris Terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Semarang.  Unisversitas  Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
Kowel, V, A., Kalangi, L., & Tangkuman, S, J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Emba . 7(3). 4251-4260
Kurniawan, B, R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan  Pajak dengan  Pendekatan  Eksperimental. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia. 19(1). 21-48
Mappadang,  A.,  Usino,  W.,  &  Adi,  P,  D,  P.  (2022).  Analisis  Manfaat  dan  Risiko  Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara. 3(1). 45-54
Maria,  P,  M.,  &  Nurlaela,  S.  (2021).  Sikap,  Kesadaran,  Pengetahuan  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal IAKP. 2(2). 170-182
Meliawati,  A.,  &  Waluyo.  (2013).  Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  KPP  Pratama  Kosambi. Ultimaccounting  :  Jurnal  Ilmu Akuntansi . 5(1). 1-18.
Muliari,  N.K.  dan  Putu  E.  S.  2011.  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Depansar  Timur.  Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis, Volume 2.
Ngadiman  dan  Huslin,  2015. Pengaruh  Sunset  Policy,  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi .” Jurnal  Akuntansi/Volume  XIX,  No.  02 . http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/. Universitas Tarumanegara.
Purba, C, V, J., & Yusuf, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan  Wpop  dengan  Kesadaran  Pajak  sebagai  Variabel  Medidasi. Media Ekonomi. 22(1). 9-24
Putri,  A.,  Rinaldi.,  &  Sofiani,  V.  (2021).  Peranan  Pemeriksaan  Pajak  dalam  Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi. 4(1). 46-60.
Ragimun.  2016. Analisis  Implementasi  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  di  Indonesia .  Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sakti .N.W dan Asrul Hidayat. 2016. Tax Amnesty itu Mudah . Jakarta : Visimedia.
Soemarso  S.R.  1998.  “Dampak  Reformasi  Perpajakan  1984  Terhadap  Efisiensi  Sistem Perpajakan Indonesia”. Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia . 40(3), 333 – 368.
Suandy, E. (2016). Hukum Pajak,Edisi 7 . Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
Sudirjo, F. (2021). Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Juristic. 2(2). 129-139
Sulistiowati  dan  Syaiful.  2018.  Mengungkap  Realitas  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pasca  Tax Amnesty. Journal of Islamic Accounting and Tax . 1 (2). 103-118.
Suyastini, N, L., Sudiartana, I, M., & Dicriyani, N, L. (2021). Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela  dengan  Tarif  Final,  Terhadap  Penerimaan  Negara  di  Sektor  Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Keikutsertaan Wajib Pajak. Jurnal KARMA. 1(5). 1597- 1609.
Wisegeek. 2014. What is tax amnesty? Available from: http://www. wisegeek.com/what-istax- amnesty.htm. (Akses pada 07 Oktober 2022).