Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang berbeda
Oleh:
Ezril
(Dosen STIE Syari’ah Bengkalis)

## ABSTRAK
Zakat  dan  masalah-masalahnya  sudah  setua  peradaban  Islam. Islami  ini instrumen  keuangan  adalah  wajib  bagi  umat  Islam  yang mampu dan diharapkan mengurangi kemiskinan rakyat. Potensi zakat di Indonesia  mencapai  217 triliun  rupiah.  Indonesia  harus  dapat dieksplorasi dan didistribusikan ke Muslim Indonesia seefektif mungkin. Potensi  hanya  tetap  menjadi  potensi jika  tidak  dapat  direalisasikan  ke dalam koleksi dana zakat yang siap menjadi didistribusikan ke penerima yang  berhak  menerimanya. Konsep  pelokalan  / desentralisasi  dapat dianggap  sebagai  cara  terbaik  dalam  pencairan  zakat. Itu konsep lokalisasi / zonasi atau desentralisasi dalam distribusi dana zakat sangat cocok  dengan  konsep  Sharma  dalam  masalah  pencairan  pajak  yang menyatakan itu pengalihan kekuasaan, sumber daya dan tanggung jawab dari pusat ke daerah adalah lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen, Zakat, Era dan Negara yang berbeda

## A. Pengantar
Hal  yang  sangat  penting  bagi  setiap  muslim  adalah  melaksanakan lima  rukun  islam,  lima  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  setiap  muslim
agar  bisa  hidup  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  untuk  kehidupan duniawi maupun  kehidupan ukhrowi .  Lima  rukun  Islam  itu  terrdiri  dari (1)  Shahadah:  ucapan  lisan  hati  sebagai  tanda  pengakuan  terhadap  ke Esaan Allah dan Muhammad utusan Allah, (2) Shalat: melakukan shalat dengan cara dan praktek yang benar sejumlah  lima kali dalam satu hari, (3) Zakat: membayar atau mengeluarkan harta benda, infak, dan sedekah (atau  amal)  untuk  membantu  kaum  miskin  dan  yang  membutuhkan,  (4) Shaum:  puasa  selama  bulan  Ramadhan,  dan  (5)  Haji:  berziarah  ke Mekkah.  Zakat  adalah  salah  satu  rukun  islam  yang  selalu  berkembang, baik  itu  secara  pengelolaan  (Managemen)  maupun  permasalahan- permasalahannya  yang selalu timbul selama peradaban Islam. Al-Qur'an dengan  jelas  menyebutkan  dalam  banyak  ayat,  tentang  tanggung  jawab dan  kewajiban  orang  kaya  untuk  membayar  zakat 1 .  Zakat  telah  menjadi hal  yang  sangat  penting  sebagai  wadah  untuk  mengatasi  permasalahan kemiskinan  umat  Islam  dalam  hal  ekonomi  dan  sosial 2 .Terutama  di negara Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki magnet dalam hubungan antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Potensi  dari  zakat  di  Indonesia  mencapai 217 triliun rupiah atau 1,8 - 4,34 persen dari Indonesia produk domestik
1 Abdullah,  R.,  &  Haqqi,  ARA  .  Zakat  untuk  Asnaf  Al-Gharimun  di  Brunei Darussalam:  Konsep  dan  Praktik. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Syariah  (Jurnal Ekonomi Islam ) : 2017). Vol. 9. Hlm. 13 2 Al  Haq,  MA,  &  Wahab,  NBA  (2017).  Distribusi  Zakat  yang  Efektif:  Menyoroti Beberapa  Isu  dan  Kesenjangan  di  Kedah,  Malaysia. Al-Iqtishad:  Jurnal Ilmu  Ekonomi Syariah (JurnalEkonomiIslam ).Vol. 9 , Hlm.2
bruto (PDB)  harus  dapat  dieksplorasi  dan  didistribusikan  ke  Muslim Indonesia  seefektif  mungkin.  Potensi  hanya  tetap  menjadi  potensi  jika tidak dapat direalisasikan ke dalam dana zakat  yang siap didistribusikan ke  penerima  yang  berhak  menerimanya.  Selain  metode  pengumpulan dana zakat harus efektif, distribusi dana zakat harus ditargetkan sehingga dapat membawa efek pada pengurangan kemiskinan di  Indonesia. Zakat akan  memberikan  pengganda  yang  signifikan  efek  terhadap  pendapatan dalam perekonomian. 3
Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi orang  kaya  setelah  kebutuhannya  terpenuhi,  dan  harta  yang  dikenakan zakat  sudah  memenuhi  minimum  batas    hitungan  (nishab)  dan  rentang waktu dalam satu tahun (haul). Allah SWT berfirman at-Taubah ayat 60 mengenai siapa pun yang berhak atas penyediaan zakat dikenal sebagai 8 ashnaf
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang
3 Al  Arif,  MNR  .Efek  Pengganda  Zakat  Serta  Implikasinya  Terhadap  Program Pengentasan  Kemiskinan  ( The  Multiplief  Effect  of  Zakah  and  The  Implikasi terhadap Program Pengentasan Kemiskinan). Jurnal Ekbisi . Vol. 5 (2010.): Hlm. 42-49
diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Bijaksana .
Beberapa ahli mengklarifikasi arti dari ayat 60 di atas dalam hal prioritas, kuantitas dan kualitas sebagai berikut:
Orang  yang  berhak  menerima  zakat  Ialah:  1.  orang  fakir:  orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi  penghidupannya.  2.  orang  miskin:  orang  yang  tidak  cukup penghidupannya  dan  dalam  Keadaan  kekurangan.  3.  Pengurus  zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk  Islam  yang  imannya  masih  lemah.  5.  memerdekakan  budak: mencakup  juga  untuk  melepaskan  Muslim  yang  ditawan  oleh  orang- orang  kafir.  6.  orang  berhutang:  orang  yang  berhutang  karena  untuk kepentingan  yang  bukan  maksiat  dan  tidak  sanggup  membayarnya. Adapun  orang  yang  berhutang  untuk  memelihara  persatuan  umat  Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan  Allah (sabilillah): Yaitu untuk  keperluan pertahanan  Islam dan  kaum  muslimin.  di  antara  mufasirin  ada  yang  berpendapat  bahwa fisabilillah  itu  mencakup  juga  kepentingan-kepentingan  umum  seperti mendirikan  sekolah,  rumah  sakit  dan  lain-lain.  8.  orang  yang  sedang dalam  perjalanan  yang  bukan  maksiat  mengalami  kesengsaraan  dalam perjalanannya.
Meski  sudah  banyak  penelitian  tentang  zakat  di  Indonesia,  tetapi Masalah pengelolaan zakat masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Namun, itu Pengelolaan dana zakat di  Indonesia telah jauh dari harapan orang dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dalam hal dampak dan kontribusinya. Terutama, ketika ada pemikiran  yang berpendapat  bahwa manajemen  terpusat  melalui  Baznas  (Badan  Amil  Zakat  Nasional) menjadi  cara  terbaik  pengelolaan  Zakat  di  Indonesia.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan,  terutama  di  tengah  -  tengah wacana  manajemen  zakat  terpusat  melalui  institusi  terpusat  seperti BAZNAS.
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  berbagai  macam ilustrasi praktik manajemen zakat dari berbagai era dan berbagai negara. Sebagai  material  pertimbangan  dalam  merumuskan  metode  pengelolaan zakat  di  Indonesia,  itu  membantu  kita  belajar  dari  sejarah  dan pengalaman  dari  beberapa  negara  Islam  di  dunia  dalam  mengelola  dana zakat.  Orang  diberi  pilihan  pertimbangan  dalam  merumuskan pengelolaan  zakat  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  sehingga  menjadi mampu  mencapai  tujuan  pengelolaan  zakat  itu  sendiri.  Jangan  biarkan umat / Muslim tidak memiliki wawasan yang cukup dan mereka berpikir bahwa  sentralisasi  zakat  dana  adalah  satu-satunya  cara  terbaik  untuk mengumpulkan  dan  mengelola  zakat  di  suatu  negara,  terutama  negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

## B. Tinjauan Teoritis
1. Pengelolaan Zakat dari Era Lama (Klasik)
a. Pengelolaan  zakat  selama  Era  Kehidupan  Nabi  Muhammad

## SAW
Ada  banyak  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  pemerintah  memiliki peran utama dalam pengumpulan dan distribusi zakat selama Nabi hidup di  Madinah,  terutama  di  bidang  pertanian  dan  peternakan.  Tidak  ada catatan  bahwa  pemerintah  harus  mengumpulkan  zakat  perdagangan, emas,  dan  perhiasan.  Bahkan  jika  pemerintah  mengumpulkan  zakat  ini, namun  ianya  merupakan  inisiatif  sendiri  untuk  membayar  zakatnya sendiri. 4 Nabi juga menunjuk petugas administrasi zakat di setiap Negara (daerah  kekuasaan).  Al  Qaradawi  menyebutkan  bahwa  lebih  dari  25 pengikut Rasulullah ditunjuk  sebagai  perwira  Zakat  di  berbagai  wilayah di  Teluk  Arab.  Dana  zakat  dan  administrasi  terpisah  dari  dana  dan pendapatan pemerintah Nabi pada waktu itu. Harus digaris bawahi bahwa pengumpulan  dan  distribusi  zakat  dilokalkan.  Ini  berarti  bahwa  dana Zakat  yang  dikumpulkan  di  satu  wilayah  tidak  didistribusikan  di  luar wilayah dan tidak ada dana zakat terpusat. 5
Nabi  Muhammad saw. berusaha meraih  kekuasaan atas suku-suku dalam  rangka  menundukkan  Mekah.  Sejumlah  utusan  dan  duta  dikirim
4 Kahf,  M.. Manajemen  Zakat  di  Beberapa  Masyarakat  Muslim .  (Jeddah:  IRTI IDB,2000). Hlm.26
5 Ibid. Hlm.58
ke  seluruh  penjuru  Arabia.  Sementara  suku-suku  bangkit  untuk menyampaikan  kesetiaan,  membayar  zakat  dan  pajak,  sebagai  simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt. 6
Dalam  bidang  pengelolaan  zakat  Nabi  Muhammad  saw. memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen operasional yang  bersifat  teknis  tersebut  dapat  dilihat  pada  pembagian  struktur amil zakat, yang  terdiri  dari:  (1) Katabah ,  petugas  yang  mencatat  para  wajib zakat,  (2) H } asabah ,  petugas  yang  menaksir,  menghitung  zakat,  (3) Jubah ,  petugas  yang  menarik,  mengambil  zakat  dari  para muzakki ,  (4)
Khazanah ,  petugas  yang  menghimpun  dan  memelihara  harta,  dan  (5)
Qasamah ,  petugas  yang  menyalurkan  zakat  pada mustahiq (orang  yang berhak menerima zakat). 7

## b. Manajemen Zakat Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin
Untuk  mengetahui  dengan  lebih  jelas  pola  operasional  aplikasi dan  implementasi  zakat  pada  masa  sahabat  dapat  dilihat  dalam  periode- periode berikut ini:
Pertama , periode Abu Bakr as-Siddiq ra.
6 Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam , terj. Ghufron A. Mas’adi(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). Hlm . 20 7 Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam ( Jakarta: Kencana, 2006). Hlm.78
Pengelolaan  zakat  pada  masa  Abu  Bakr  as-Siddiq  ra.  sedikit mengalami  kendala.  Pasalnya,  beberapa  umat  muslim  menolak membayar  zakat.  Mereka  meyakini  bahwa  zakat  adalah  pendapat personal Nabi saw. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan  pasca  wafatnya  Nabi  saw.  Pemahaman  yang  salah  ini  hanya terbatas  di  kalangan  suku-suku  Arab  Baduwi.  Suku-suku  Arab  Baduwi ini  menganggap  pembayaran  zakat  sebagai  hukuman  atau  beban  yang merugikan.
Kedua , periode ‘Umar ibn al-Khattab ra.
‘Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan ‘Umar ra. adalah menghapus  zakat  bagi  golongan mu’allaf ,  enggan  memungut  sebagian
‘ usyr (zakat  tanaman) karena  merupakan  ibadah  pasti,  mewajibkan kharraj (sewa  tanah),  menerapkan  zakat  kuda  yang  tidak  pernah  terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.
Menurut  Iskandar  Usman  Tindakan  ‘Umar  ra.  menghapus kewajiban  zakat  pada mu’allaf bukan  berarti  mengubah  hukum  agama dan mengenyampingkan  ayat-ayat  al-Qur’an.  Ia  hanya  mengubah  fatwa sesuai  dengan  perubahan  zaman  yang  jelas  berbeda  dari  zaman Rasulullah  saw.  Sementara  itu  ‘Umar  tetap  membebankan  kewajiban
zakat  dua  kali  lipat  terhadap  orang-orang  Nasrani  Bani  Taglab,  hal  ini disebut zakat muda‘afah . 8
Ketiga , periode ‘Usman ibn ‘Affan ra.
Pengelolaan zakat  pada  masa ‘Usman dibagi  menjadi dua macam:
(1) Zakat  al-amwal  az-zahirah (harta  benda  yang  tampak),  seperti binatang  ternak  dan  hasil  bumi,  dan  (2) Zakat  al-amwal  al-batiniyah (harta  benda  yang  tidak  tampak  atau tersembunyi),  seperti  uang  dan barang  perniagaan.  Zakat  kategori  pertama  dikumpulkan  oleh  negara, sedangkan  yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu  yang berkewajiban  mengeluarkan  zakatnya  sendiri  sebagai  bentuk self assessment .
Keempat , periode ‘Ali ibn Abi Talib ra.
Situasi  politik  pada  masa  kepemimpinan  Khalifah  ‘Ali  ibn  Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, ‘Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat  nadi  kehidupan  bagi  pemerintahan  dan  agama.  Ketika  ‘Ali  ibn  Abi Talib  ra.  bertemu  dengan  orang-orang  fakir  miskin  dan  para  pengemis buta  yang  beragama  non-muslim  (Nasrani),  ia  menyatakan  biaya  hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra.
8 Iskandar  Usman, Istihsan  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam (Jakarta:  Raja
Grafindo, 1994). Hlm .107
juga  ikut  terjun  langsung  dalam  mendistribusikan  zakat  kepada  para mustahiq (delapan  golongan  yang  berhak  menerima  zakat). 9 Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. ini sangat  beragam.  Jenis  barang-barang  yang  wajib  zakat  pada  waktu  itu berupa  dirham,  dinar,  emas  dan  jenis  kekayaan  apapun  tetap  dikenai kewajiban zakat.

## 2. Zakat Pada Masa Tabi‘in
Pengelolaan zakat pada masa tabi‘in terekam dalam catatan sejarah Daulah  Bani  Umayyah,  yang  berlangsung  selama  hampir  90  tahun  (41- 127H).  Khalifah  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-‘Aziz  (717  M)  adalah  tokoh terkemuka  yang  patut  dikenang  sejarah,  khususnya  dalam  hal pengelolaan  zakat.  Di  tangannya,  pengelolaan  zakat  mengalami reformasi  yang  sangat  memukau.  Semua  jenis  harta  kekayaan  wajib dikenai  zakat.  Pada  masanya,  sistem  dan  manajemen  zakat  ditangani dengan  amat  profesional.  Jenis  harta  dan  kekayaan  yang  dikenai  wajib zakat semakin beragam.
‘Umar  ibn  ‘Abd  al-‘Aziz  adalah  orang  pertama  yang  mewajibkan zakat  dari  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  penghasilan  usaha  atau hasil  jasa,  termasuk  gaji,  honorarium,  penghasilan  berbagai  profesi  dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga pada  masa kepemimpinannya,
9 Abdurrachman  Qodir, Zakat  dalam  Dimensi  Mahdhah  Dan  Sosial ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm.80
dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin  yang membutuhkan harta zakat.
Beberapa  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz. 10 Pertama , adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal  dengan  optimal. Kedua ,  komitmen  tinggi  seorang  pemimpin  dan didukung  oleh  kesadaran  umat  secara  umum  untuk  menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga , kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan  memiliki  loyalitas  tinggi  demi  kepentingan  umat. Keempat ,  adanya kepercayaan  terhadap  birokrasi  atau  pengelola  zakat  yang  bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
3. Pengelolaan Zakat dari Berbagai Negara

## a. Mesir
Mesir  memiliki  jaringan  yang  sangat  besar  dan  ekstensif  dalam pengumpulan  dan  distribusi  zakat  oleh  sukarelawan  dan  organisasi masyarakat.  Manajemen  zakat  jaringan  di  Mesir  terdiri  dari  empat elemen  utama  seperti:  (1)  zakat  sukarela  komite  yang  tidak  berafiliasi dengan  institusi  mana  pun,  (2)  kementerian  dan  jaringan  wakaf  dengan organisasi nirlaba terdaftar, (3) Nasir Social Bank dan kelompoknya, (4))
10 Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003)
Bank  Islam  Mesir  Faisal  dan  kelompoknya.  Zakat  dibayarkan  secara sukarela  kepada  para  kolektor  di  atas  dan  didistribusikan  oleh  komite zakat  di  atas  kepada  mustahik  dengan  pertimbangan  masing-masing komite  zakat.  Undang-undang  no.  48  tahun  1977  yang  mana  mengatur pendirian The  Egyptian  Faisal  Islamic  Bank memperkuat  ini.  Undang- undang  ini  mengharuskan  bank  untuk  menarik  zakat  dari  modal, keuntungan  pemegang  saham  dan  kemudian  mengumpulkan  dana independen  /  gratis  untuk  zakat  dalam  bank.  Hukum  ini  berlaku  tidak memaksakan  pemotongan  pajak  apapun  pada  Muzaki.  Demikian  pula, The  Nasir  Social  Bank adalah  bank  milik  pemerintah.  Bank  ini mendirikan direktorat zakat di masing-masing cabang utamanya. Melalui cabang  bank  yang  tersebar  di  seluruh  negeri,  direktorat  ini  dapat mendorong kerjasama dengan manajer zakat lokal. 11

## b. Yordania
Hukum  zakat  wajib  bagi  umat  Islam  diatur  dalam  undang-undang tetapi terbatas hanya untuk ternak, kepemilikan tanah dan barang-barang impor.  Sebuah  direktorat  kecil  di  Kementerian  Wakaf  melakukan pengelolaan zakat. Pengumpulan dan distribusi dana zakat dilakukan baik di  pemerintah  pusat  maupun  di  provinsi.  Itu  cukup  unik  di  Yordania, pembayar zakat dapat menunjuk siapa penerima potensi zakatnya dengan
11 M.  Taufiq  Ridlo,  “ Pengelolaan  Zakat  di  Negara-negara  Islam” ,  dalam Kuntarno  Noor  Aflah  (editor), Zakat  dan  Peran  Negara, (Jakarta:  Forum Zakat  (FOZ), 2006)
mengisi  formulir.  Setelah  dievaluasi  dan  disetujui  oleh  direktorat  zakat, Uang  zakat  dapat  dibagikan  kepada  pihak  yang  direkomendasikan  oleh pembayar  zakat  dan  pembayar  zakat  juga  menerima  bukti  pembayaran yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  pembayaran  pajak  ke  negara (konsesi  pajak).  Dengan  cara  ini,  direktorat  zakat  mampu  merespon kebutuhan  khusus  dari  suatu  komunitas  seperti  pembagian  zakat  ke pihak-pihak  khusus  semacam  itu  sebagai  tetangga  dan  kerabat  dekat Muzzaki yang miskin.

## c. Kuwait
Di  negara  kecil  dan  kaya,  organisasi  kecil  sudah  cukup  dalam mengelola  zakat  untuk  seluruh  negeri.  Peran  pemerintah  terbatas  dalam mengelola  zakat  di  Kuwait.  Karena  itu,  sebuah  badan  independen, disebut House of Zakah , berafiliasi dengan Kementerian Wakaf didirikan untuk  mengelola  zakat.  Tidak  ada  kewajiban  zakat  yang  diatur  oleh Undang-Undang dan Rumah Zakat menerima amal sukarela pembayaran dari  publik,  perusahaan  dan  organisasi  /  lembaga  publik.  Rumah  Zakat menerima  segala  bentuk  zakat  yang  pihak  lain  ajukan  secara  sukarela dasar.  Selain  itu,  Kuwait  tidak  memberlakukan  pajak  penghasilan  pada warga  negaranya  sehingga  pemberian  zakat  tidak  relevan  dengan pemotongan pajak.
Tim  zakat  di  Rumah  Zakat  sering  menemukan  kesulitan  untuk menemukan keluarga miskin karena keluarga miskin di Kuwait biasanya
menghindar dari perhatian publik. Karena keberadaan keluarga miskin di Kuwait  sangat  sedikit,  tim House  of  Zakah memiliki  berbagai  program pengentasan kemiskinan internasional seperti proyek yatim piatu Afrika, rehabilitasi,  pinjaman qard  hasan ,  beasiswa  pendidikan  di  berbagai kalangan miskin negara dan berbagai program kemanusiaan lainnya. 12

## d. Pakistan
Konstitusi  Pakistan  menetapkan  bahwa  ada  lembaga  pemerintah ditugaskan  untuk  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  zakat  dan menghubungkannya dengan kementerian keuangan. Pemerintah mengumpulkan  zakat  dalam  bentuk  simpanan  tabungan  di  bank, tabungan  di  kantor  pos,  saham,  sekuritas,  dan  asuransi  dan  juga  produk pertanian.  Sementara  zakat  dari  ternak,  emas,  perak,  uang  tunai  dan perdagangan  didistribusikan  ke  masing-masing  Muzaki.  Untuk  non- Muslim, orang asing dan kafir dengan fikih zakat adalah diizinkan untuk mendapatkan  pengecualian.  Undang-undang  Pakistan  memungkinkan kombinasi pemerintahan dan memilih organisasi nirlaba untuk mengelola zakat.  Meskipun  secara  administratif  berafiliasi  dengan  kementerian keuangan,  setiap  provinsi  memiliki  dewan  zakat  yang  dipimpin  oleh hakim  dan  ada  beberapa  ahli  fiqh  sebagai  anggota.  Tiga  tingkat manajemen  di  mengelola  distribusi  zakat  seperti  kabupaten,  kecamatan
12 Ibid . Hlm. 32
dan tingkat lokal sukarela, sementara dana zakat dikumpulkan di tingkat nasional, provinsi dan lokal.

## e. Malaysia
Di  Malaysia,  setiap  negeri  mempunyai  Majlis  Agama  Islam  yang telah  diberi  kuasa  oleh  Pemerintah  untuk  mengurusi  masalah  Islam, termasuk  urusan  wakaf  dan  zakat.  Majlis  Agama  Islam  terdapat  di  13 negeri  (yaitu  Selangor,  Johor,  Perak,  Terengganu,  Pilau  Pinang, Kelantan,  Pahang,  Negeri  Sembilan,  Kedah,  Melaka,  Serawak,  Sabah, dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya)  yang dikoordinasikan oleh  Kantor Perdana Menteri  yang membawahi  direktorat  Kemajuan  Islam  dan  memainkan  peranan utamanya  untuk  nasional,  serta  mewakili  Malaysia  untuk  tingkat internasional dalam urusan agama.
Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung  jawab  untuk  zakat  dan  wakaf.  Salah  satunya  adalah  Pusat Pungutan  Zakat  (PPZ).  PPZ  ini  pertama  kali  beroperasi  pada  1  Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian,  yaitu  memberi  kuasa  untuk  manajemen  PPZ  dan  sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas
Hartasuci  dan  peraturan-peraturan  yang  harus  diikuti  oleh  Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.
Pendistribusian  zakat  di  Wilayah  Persekutuan  sebagai  contoh, melalui  program-program  bantuan  langsung  untuk  Fakir  dan  Miskin semisal  bantuan  makanan,  bantuan  keuangan,  bantuan  medis,  sekolah, seragam  sekolah,  kontrak  rumah,  bencana  alam,  pernikahan  dan  usaha. Bantuan  tidak  langsung  dapat  berbentuk  pemberian  manfaat  tidak langsung,  seperti  Institut  Kemahiran  Baitulmal  (IKB)  yang  giat melakukan  pembinaan,  pelayanan  pelatihan  keterampilan  untuk  fakir miskin.  Sedangkan  Komplek  Kebajikan  Darus  Sa’adah  merupakan tempat  perlindungan  dan  pendidikan  bagi mu’allaf ,  janda,  dan  fakir miskin. Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki. 13

## f. Indonesia
Menurut  UU  No.  23/2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  artikel  1, “Zakat adalah properti yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas  bisnis  untuk  diberikan  kepada  siapa  yang  berhak  menerimanya sesuai  dengan  syariat  Islam  ”.  Di  pasal  1,  itu  Juga  dijelaskan  bahwa, “BAZNAS  adalah  lembaga  yang  mengelola  zakat  secara  nasional  dan
LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh komunitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat “.
Meskipun  Indonesia  adalah  negara  mayoritas  Muslim  terbesar  di dunia  dengan  88%  dari  240  juta  penduduk,  Indonesia  bukan  Negara Islam.  Itu  Pemerintah  Indonesia  juga  membebankan  kewajiban  untuk membayar pajak kepada semua warganya. Tapi Namun demikian UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan juga dikonfirmasi oleh UU no.  23/2011  pasal  22  yang  menyatakan  bahwa  “Zakat  dibayarkan  oleh Muzzaki  ke  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari  penghasilan  kena pajak  ”. 14 Dengan  aturan  ini,  Muslim  Indonesia  adalah  terhindar  dari beban ganda membayar zakat dan pajak pada saat yang sama. Ini adalah keuntungan  dari  pengelolaan  zakat  yang  terintegrasi  secara  nasional dimana  bukti  pembayaran  zakat  melalui  lembaga  yang  kredibel  dapat mengurangi  pembayaran  Pajak  Muzzaki.  Potensi  pajak  menurun  tetapi meningkatkan  pembayaran  zakat  berbagai  konsekuensi.  Salah  satu konsekuensi  dari  ini  membuat  Muslim  dengan  dana  zakat  diharapkan berkontribusi  positif  terhadap  program  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia.
Badan dan lembaga pengelola zakat di berbagai negara Islam sudah terbentuk.  Di  Indonesia,  sekalipun  bukan  negara  Islam,  pihak  pengelola zakat  juga  dibentuk  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  sendiri.
14 Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
Namun,  berbagai  kekurangan  melekat  pada  lembaga-lembaga  tersebut sehingga  fungsi  sosial  dan  target  utama  ibadah  zakat  tidak  tercapai optimal.  Hal  itu  disebabkan  oleh  pengelolaan  yang  kurang  profesional maupun  masyarakat  sendiri  yang  memiliki  berbagai  kepentingan,  yang semua  itu  menyebabkan  pengelolaan  zakat  menjadi  “kacau-balau”  dan berbeda dengan apa yang dicontohkan dalam sejarah kegemilangan Islam pada zaman lampau. 15

## C. Metode
Tulisan ini mencoba menggabungkan studi kasus komparatif dari beberapa  negara  dan  era  yang  berbeda.  Studi  kasus  adalah  pemeriksaan mendalam, yang sering dilakukan waktu, dari satu kasus - seperti budaya, sosial interaktif, populasi, politik, proses implementasi atau peserta. Studi kasus  komparatif  mencakup  beberapakasus  negara  dengan  cara  yang menghasilkan  pengetahuan  yang  lebih  dapat  digeneralisasikan  tentang kausal  pertanyaan  -  bagaimana  dan  mengapa  program  atau  kebijakan tertentu  bekerja  atau  gagal  berfungsi.  Dalam  hal  ini,  praktik  nyata pengumpulan  dan  pencairan  Zakat  dalam  beberapa  negara  dan  era dipelajari  secara  serius.  Pelajaran  yang  didapat  akan  diimplementasikan untuk manajemen zakat di Indonesia.
Studi  kasus  komparatif  dilakukan  dari  waktu  ke  waktu  dan menekankan  perbandingan  di  dalam  dan  lintas  konteks.  Studi  kasus komparatif  dapat  dipilih  bila  tidak  layak  untuk  melakukan  desain eksperimental  dan  /  atau  ketika  ada  kebutuhan  untuk  memahami  dan menjelaskan  bagaimana  fitur  dalam  konteks  memengaruhi  keberhasilan program  atau  inisiatif  kebijakan.  Studi  kasus  komparatif  melibatkan analisis  dan  sintesis  dari  persamaan,  perbedaan,  dan  pola  di  dua  atau lebih kasus yang memiliki kesamaan fokus atau tujuan.

## 1. Sistem Manajemen Zakat di Indonesia
Hukum  Indonesia  telah  mewajibkan  setiap  Muslim  untuk membayar  zakat  melalui  yang  ditunjuk  lembaga  dan  lembaga  tetapi banyak  pihak  masih  meragukan  efektivitas  koleksi  dan  distribusi  dana zakat  secara  terpusat  dilihat  dari  berbagai  kondisi  seperti  berikut: Pertama,  wilayah  Indonesia  yang  luas  dengan  tiga  zona  waktu;  Kedua, populasi  masyarakat  Indonesia  sangat  besar  (keempat  di  dunia)  dan tersebar  di  daerah  terpencil  daerah;  Ketiga,  database  penerima  zakat (Mustahiq) tidak rapi. Namun jumlah Mustahiq ini akan menjadi dinamis seiring dengan dinamika kehidupan seseorang  yang mungkin  meningkat menjadi pembayar zakat (Muzzaki) di yang tidak terlalu jauh masa depan atau  bahkan  sebaliknya,  menjadi  miskin  segera  sebagai  penerima  zakat (Mustahiq)  karena  masalah-masalah  ekonomi.  Masalah  basis  data  ini menjadi  masalah klasik  di  Indonesia  yang dapat  dibuktikan dengan data
penerima manfaat langsung dari pemerintah tersebut masih membingungkan  di  berbagai  daerah.  Keempat,  cukup  banyak  orang miskin yang tetap tinggal miskin, karena mereka miskin untuk segalanya (baik moral yang buruk, iman dan pendidikan). 16 Orang-orang seperti itu sering  menyalahgunakan  dana  zakat  dan  tidak  malu  untuk  mengaku sebagai kekal penerima manfaat zakat (Mustahiq).
Oleh karena itu, penting untuk mengetahui secara mendalam siapa Mustahiq  untuk  mencapai  efektivitas  pencairan  dana  zakat  ini. Umumnya, kita akan tahu lebih baik jika orang miskin adalah penduduk di  wilayah  tertentu.  Tidak  salah  jika  Yousef  Al-Qardawi  menyatakan bahwa,  "Kewilayahan  zakat  itu  dirancang  untuk  memerangi  dan mengalahkan  kemiskinan,  untuk  melatih  setiap  provinsi  untuk  menjadi mandiri  dan  memungkinkan  untuk  menyelesaikannya  masing-masing masalah  internal.  Karena  orang  miskin  dari  daerah  yang  sama  ingin mendapatkan  bagian  mereka  dari  dana  semacam  itu,  oleh  karena  itu, adalah  relevan  bahwa  mereka  diberi  prioritas  dalam  pengamanan  hak mereka  ”.  Intinya  adalah  pengelolaan  zakat  menurut  wilayah (desentralisasi)  akan  memecahkan  masalah  atau  menjadi  solusi  internal wilayah tersebut.
Seperti  rekomendasi,  konsep  lokalisasi  atau  desentralisasi manajemen zakat memiliki keuntungan sebagai berikut: Pertama , efektif
16 Shehata,  SI  (2012). Batasan  Penggunaan  Dana  Zakat  dalam  Pembiayaan Infrastruktur Sosial Ekonomi . Studi Ekonomi Islam . Vol. 20 (1-2): 63-87.
dan efisiendistribusi zakat di antara delapan asnaf karena penerima zakat diketahui oleh komite zakat lokal sehingga jika ada penerima zakat yang merasa  malu  untuk  mendaftar  /  memiliki  kebanggaan  untuk  tidak mendaftar  sebagai  Mustahiq  tetapi  berhak  atas  dana  zakat  nantinya mudah  dideteksi  /  ditemukan. Kedua ,  melibatkan  komite  zakat  dari organisasi  lokal/  masyarakat  yang  mampu  menciptakan  tanggung  jawab sosial  antara  si  kaya  dan  si  miskin  di  sekitar  mereka  sehingga  secara bertahap mampu menciptakan keharmonisan komunitas di antara mereka di  masyarakat. Ketiga, masyarakat  dapat  menilai  seberapa  andal  zakat local  komite  dalam  mengelola  dana  zakat  sehingga  mereka  dapat memantau  dan  membantu  meningkatkan  kinerja  Amil. Keempat, mengurangi  kompleksitas  pada  level  operasional  sepertipendaftaran  dan dokumentasi di mana komite lokal dapat mengunjungi Mustahiq dengan mudah di biaya rendah untuk memperbarui informasi. Kelima, permudah untuk  menyesuaikan  masalah  khusus  perwilayah  yang  terkadang memiliki  masalah  yang  berbeda  dengan  daerah  lain. Keenam, mengurangikoordinasi  dan  rentang  birokrasi  yang  rendah. Ketujuh, mampu  membangun  sinergi  antaraberbagai  pihak  terkait  program pengentasan kemiskinan di daerah.

## 2. Berpikir  Kritis  terhadap  Mekanisme  Dana  Zakat  di Indonesia
Dana  zakat  bukan  satu-satunya  sumber  dana  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Kemiskinan  adalah  masalah  kompleks  yang  juga  harus ditangani  secara  komprehensif  dan  terintegrasi  dengan  instrumen keuangan  lainnya  serta  peran  aktif  dari  berbagai  pihak  dalam  negara. Kurangnya pendidikan, kurangnya iman, keengganan untuk berpikir dan belajar  dari  alam  dan  tidak  memiliki  etika  kerja  yang  baik  sebagai seorang  muslim  adalah  yang  utama  faktor  yang  menyebabkan kemiskinan.  Pemerintah  juga  bertanggung  jawab  untuk  mengurangi tingkat kemiskinan di negara dan penyalahgunaan dana pajak publik juga bisa  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Asalkan  pemerintah  menarik pajak  dari  masyarakat,  rakyat  berhak  mendapatkan  haknya  dari  pajak melalui  pembangunan  program.  Bahkan  jika  ada  banyak  ketidakberesan dalam proses pengumpulan dan mendistribusikan pajak, masih tanggung jawab  pemerintah  untuk  menyelesaikannya.  Itu  ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola uang Negara tidak dapat menjadi alasannya warga muslim dapat mengambil alih tanggung jawab pemerintah dengan mengumpulkan amal dana seperti Zakat misalnya.
Mari  kita  ingat  isi  Pasal  33  dan  34  UUD  1945  (UUD  1945) Konstitusi).  Pasal  33  UUD  1945  sebagai  berikut:  Pertama,  ekonomi disusun  sebagai  upaya  bersama  berdasarkan  prinsip  kekeluargaan;
Kedua,  produksi  cabang-cabang  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang mempengaruhi  penghidupan  masyarakat  dikendalikan  oleh  Negara; Ketiga,  bumi,  air  dan  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  sana dikendalikan  oleh  Negara  dan  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat; Keempat,  ekonomi  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang adil, berkelanjutan, ramah  lingkungan,  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional; Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur oleh hukum.
Zakat  adalah  sumber  terakhir  dari  orang  miskin,  yang  harus diberikan  selama  ada  orang  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan. Prioritas  harus  diberikan  kepada  kaum  miskin,  pendidikan  bagi  yang membutuhkan  dan  berbagai  kriteria ibnu  sabil dan fi  sabilillah dalam urutan prioritas. Meskipun zakat sering dilihat sebagai hadiah konsumtif semata,  itu  benar-benar  bermanfaat  bagi  orang  miskin  bertahan  hidup dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Efek  negatif  terjadi  jika  penerima zakat  tidak  benar-benar  orang  miskin  sebagai  orang  yang  mengaku miskin  tetapi  tubuhnya  masih  kuat  untuk  bekerja  umurnya  masih  muda dan juga di usia produktif. Ada orang yang mengaku miskin tetapi masih dapat  memiliki  ponsel  dan  merokok  setiap  hari.  Itu  berarti  masalahnya tidak di sisi konsumtif tetapi salah sasaran penerima zakat.
Jika  berbagai  pihak  mengatakan  bahwa  zakat  memiliki  potensi besar untuk dikembangkan dan produktif melalui berbagai program zakat yang produktif, ada ketakutan di sisi lain berbagai pihak bahwa pengelola zakat ini tidak akan mencairkan dana zakat sesuai  dengan  kriteria  8  asnaf.  Ternyata,  zakat  produktif  program, kadang-kadang,  tidak  sesuai  dengan  kriteria  8  asnaf.  Di  sisi  lain, manajemen  dana  produktif  dapat  diperoleh  dari  infaq,  shadaqah  dan wakaf  yang  aturan  pengumpulan  dan  distribusinya  tidak  diatur  dalam Alquran.  Infaq,  shadaqah  dan  waqf  juga  masih  merupakan  ruang  yang besar  untuk  ijtihad  yang  harus  dilakukan  eksekusi  daripada  penyediaan distribusi zakat.
Tapi mengapa banyak orang ingin menggunakan dana zakat untuk hal-hal yang produktif? Karena dana zakat mudah diperoleh, karena sifat wajib  mereka  dibayar  secara  teratur.  Sehingga  banyak  pihak  yang  ingin mengelola dana ini yang bisa langsung detail distribusi yang dibuang dan biasanya  tidak  diminta  oleh  pembayar  zakat  / Muzzaki .  Dalam  ilmu manajemen  keuangan,  risiko  mengelola  dana  ini  sangat  kecil  dan konsekuensi  dari  pengelolaan  dana  ini  lebih  banyak  vertikal  ke  Allah SWT daripada ke auditor keuangan.
Dunia  semakin  tua  dan  pada  akhir  zaman  ini,  banyak  orang  tidak lagi takut akan pelanggaran ketentuan Allah. Karena itu sistem yang baik adalah  diharapkan  dapat  mengurangi  kesalahan  pengelolaan  dana  zakat
ini nantinya. Ini adalah peran akademisi, praktisi, sarjana dan pemerintah dalam menjaga hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan porsi masing- masing sehingga manfaat  yang diperoleh lebih besar dari bahaya jangka panjang.

## D. Kesimpulan
Zakat  bukan  satu-satunya  instrumen  pengentasan  kemiskinan  di negara  yang  bukan  negara  Islam,  khususnya  negara  yang  memiliki populasi muslim yang sangat besar dan masalah sosial yang rumit seperti Indonesia.  Yordania,  Qatar,  Kuwait  dan  Arab  Saudi  tidak  bisa  menjadi contoh  ideal  pengelolaan  zakat  untuk  Indonesia  karena  jumlah  populasi indonesia  jauh  berbeda.  Negara-negara  Arab  ini  dapat  berkonsentrasi manajemen  zakat  di  satu  pintu  karena  jumlah  Mustahiq  yang  mereka hadapi dengan relatif sangat kecil dengan dana zakat besar. Situasi Mesir dan  Pakistan  lebih  mirip  dengan  Indonesia.  Itu  telah  dilihat  dari  studi literatur  di  atas  bahwa  mereka  memiliki  berbagai  jenis  metode manajemen zakat.
Manajemen  dana  zakat  menekankan pada pentingnya perencanaan yang  cermat  terhadap  manajemen  zakat  di  suatu  wilayah.  Karena  itu, dalam  makalah  ini  menyarankan  bahwa  lembaga  pengelolaan  zakat memiliki rencana 5 tahun dengan rincian kegiatan tahunannya. Harus ada rencana  pengumpulan  zakat  serta  zakat  distribusi  dengan  target  dan
perkiraan biaya. Perencanaan meliputi hal-hal berikut: Pertama , alokasi dana  zakat  untuk  orang  miskin  dan  membutuhkan  seperti  dana  dasar kebutuhan orang miskin, menyediakan dana pendidikan dasar bagi anak- anak  miskin  untuk  hadir  sekolah. Kedua ,  Memberikan  pelatihan  dasar untuk  para  duafas  yang  cacat  agar  bisa  mandiri  dan  belum  tentu memanfaatkan  ketidakmampuan  mereka  untuk  mengemis  di  jalanan seperti yang kita lihat setiap hari di kota-kota besar di Indonesia. Ketiga, menarik  kembali  anak-anak  muda  dari  sekolah  untuk  pergike  sekolah daripada  mengemis  di  jalanan. Keempat, belilah  buku  untuk  anak- anakdan  peralatan  untuk  orang-orang  cacat  sesuai  dengan  keterampilan mereka  masing-masing  sebagai  alat-alat  pertukangan  dasar,  mesin  jahit, dll.  dan  bantu  mereka  sampai  mereka  bisa  independen  dengan  upaya mereka. Kelima, untuk  orang  miskin  dan  keluarga  mereka  yang inginmenjadi independen dan bangkit dari keterbatasan mereka, itu harus diberikan: insentif dalam bentuk rumah murah dan fasilitas medis gratis. Keenam, dana  zakat  dapat  dialokasikan  untuk  membantu  orang  dalam utang  di  mana  utang  dapat  membuatnya  jatuh  miskin.  Membuat  garis waktu  dengan  melakukan  survei  regional  harus  direncanakan  terlebih dahulu perencanaan kegiatan di atas. Implementasi rencana seperti di atas akan  lebih  mudah  dan  dapat  dikontrol  saat  dilakukan  per  wilayah.  Bisa dibayangkan  bahwa  setiap  wilayah  di  Indonesia  memiliki  efektivitas tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan di masing-masing daerah dan
dengan  koordinasi  yang  baik  dengan  pemerintah  pusat  akan meningkatkan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## Bibliografi
Abdullah, R., & Haqqi, ARA (2017). Zakat untuk Asnaf Al-Gharimun di Brunei  Darussalam:  Konsep  dan  Praktik. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam ). Vol. 9.
Abdurrachman  Qodir  (1998). Zakat  dalam  Dimensi  Mahdhah  Dan
Sosial . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ahmad  Munif  Suratmaputra  (2002). Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Al  Arif,  MNR  (2010).  Efek  Pengganda  Zakat  Serta  Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan ( The Multiplief Effect of  Zakah  and  The  Implikasi terhadap  Program  Pengentasan Kemiskinan). Jurnal Ekbisi . Vol. 5 (1): 42-49.
Al  Haq,  MA,  &  Wahab,  NBA  (2017).  Distribusi  Zakat  yang  Efektif: Menyoroti Beberapa Isu dan Kesenjangan di Kedah, Malaysia. Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (JurnalEkonomiIslam ).Vol. 9 (2).
Ira.  M.  Lapidus  (2000). Sejarah  Sosial  Ummat  Islam . terj.  Ghufron  A. Mas’adi . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Iskandar  Usman  (1994). Istihsan  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam . Jakarta: Raja Grafindo.
Kahf,  M.  (2000). Manajemen  Zakat  di  Beberapa  Masyarakat  Muslim . Jeddah: IRTI IDB.
Kaslam, S. (2009). Kemajuan E-zakat untuk menghasilkan Kualitas yang Lebih Baik
Lubis, M., Yaacob, NI, Omar, Y., & Dahlan, A. A . (2011), “Peningkatan Sistem  Manajemen  Distribusi  Zakat:  Studi  kasus  di  Malaysia.
Kerja Kertas. Universitas Islam Internasional Malaysia.
M.  Taufiq  Ridlo  (2006). Pengelolaan  Zakat  di  Negara-negara  Islam , dalam  Kuntarno  Noor  Aflah  (editor), Zakat  dan  Peran  Negara.
Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
Mustafa  Edwin  Nasution,  et.  al.  (2006). Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
Qardhawi,  Y.  (2004). Hukum  Zakat  (Hukum  Zakat). Bogor:  Pustaka
Litera Antarnusa.
Shehata, SI (2012). Batasan Penggunaan Dana Zakat dalam Pembiayaan Infrastruktur Sosial Ekonomi. Studi Ekonomi Islam . Vol. 20 (1-2):
63-87.
Sjechul  Hadi  Permono  (1995). Pemerintah  Republik  Indonesia  Sebagai Pengelola Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Syarifuddin  Abdullah  (2003). Zakat  Profesi .  Jakarta:  Moyo  Segoro Agung.