Peranan World Food Programme (WFP) Melalui Program Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus:
Nusa Tenggara Barat

## Elin Dewanti
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. ,Bandung, 40212, Indonesia
E-mail : elin_dewanti@yahoo.com

## Abstract
This study was to determine the role of the World Food Programme (WFP) through the Food For Assets (FFA) in an effort to reduce the potential for food insecurity in West Nusa Tenggara 2008-2010 . Researchers analyzed the various efforts made by WFP through the FFA in its efforts  to reduce the potential for food insecurity in  the region is categorized  as having food insecurity in West Nusa Tenggara .
Author of the research methods used in this study is qualitative method, aims to describe the facts relating to the problem  under  study.  Most  of  the  data  collected  through  library  research,  online  data  retrieval,  documentation,  and interviews. The data was then analyzed with the theories and concepts in International Relations, among others, The Role of International Organizations, and Non-Traditional Security Issues.
The results showed that the WFP has done its role as an international organization that focuses on food issues. WFP  is  providing  food  assistance  to  areas  experiencing  food  insecurity  in  Indonesia,  one  of  which  is  the  West  Nusa Tenggara.  Such assistance  is  implemented  in  the  form  of  FFA  programs and  activities  to  support  efforts  to  reduce  the potential for food insecurity in West Nusa Tenggara.
Keywords: WFP, FFA, International Organizations , Food Insecurity , West Nusa Tenggara

## Abstrak
Penelitian ini untuk mengetahui peranan World Food Programme (WFP) melalui program Food For Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat tahun 2008-2010. Peneliti menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh WFP melalui program Food For Assets (FFA) dalam upayanya mengurangi potensi rawan pangan di wilayah yang dikategorikan mengalami rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  bertujuan  untuk menggambarkan  fakta-fakta  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Sebagian  besar  data  yang  dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, dan wawancara. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teori-teori dan konsep-konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional, antara lain Peranan Organisasi Internasional, dan Isu Keamanan Non-Tradisional.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  WFP  telah  melakukan  perannya  sebagai  sebuah  organisasi  internasional yang berfokus terhadap permasalahan pangan. WFP memberikan bantuan pangan kepada wilayah yang mengalami rawan pangan di Indonesia, salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Bantuan tersebut dilaksanakan berupa program yaitu FFA dan beberapa kegiatan untuk mendukung upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.
Kata Kunci: WFP, FFA, Organisasi International, Rawan Pangan, Nusa Tenggara Barat

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Pangan  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi manusia.  Dalam  perspektif  negara,  pangan  menjadi kebutuhan  utama  bagi  rakyat,  dan  kebutuhan  tersebut sifatnya tidak bisa ditunda-tunda. Orang boleh saja untuk sementara  waktu  tidak  berpakaian  yang  layak,  tidak punya  tempat  tinggal  yang  layak,  tidak  dapat mengenyam  pendidikan  dengan  baik,  atau  tidak mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Tetapi tidak demikian dengan pemenuhan kebutuhan pangan, pangan mesti ada setiap saat. Negara boleh menunda pembelian pesawat  terbang  manakala  keuangan  negara  tidak mencukupi,  tetapi  negara  tidak  bisa  menunda  impor pangan  ketika  ketersediaan  pangan  dalam  negeri  tidak mencukupi  dan  rakyat  terancam  kelaparan  (Khaeron, 2012:6).
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  utama  bagi manusia  yang  harus  dipenuhi  setiap  saat.  Hak  untuk memperoleh  pangan  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia,  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  27  UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan  tersebut  mendasari  terbitnya  UU  No.  7 Tahun  1996  tentang  Pangan.  Ketahanan  pangan  dan keamanan  pasokan  pangan  bagi  Indonesia  yang  antara lain dapat dicapainya swasembada pangan pokok. Selain itu  ketahanan  pangan  dapat  dicirikan  juga  dengan berkurangnya ketergantungan terhadap impor (http://tempo.co.id/hg/peraturan/2004/04/13/prn,200404 13-03,id.html Diakses pada 25 Agustus 2014).
Pada Konferensi Pangan Dunia pada tahun 1974, para negara  bertekad  mengurangi  kelaparan.  Namun  hingga tahun 1996, lebih dari 20 tahun, tekad itu ternyata belum juga terwujud. Maka dari itu pada tahun 1996, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia ( Food and  Agriculture  Organization –  FAO)  Jacques  Diouf memprakarsai Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia ( World  Food  Summit ).  KTT  ini  berlangsung  di  markas Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  di  Roma, Italia. Pada 13-17 November 1996 dan diresmikan oleh Paus Johanes Paulus II, dan dihadiri pula oleh antara lain Presiden  Soeharto.  Melalui World  Food  Summit diharapkan tekad Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara  anggota  untuk  dapat  menanggulangi masalah  kelaparan.  Realisasi  masalah  ini  harus melibatkan itikad baik para negara dan itu memerlukan usaha yang sungguh-sungguh baik dalam skala nasional maupun  internasional.  Jika  tidak,  jumlah  sumber  daya alam seperti air akan terus merosot. Masalah pelanggaran batas  akibat  urbanisasi  serta  penggundulan  lahan  subur juga akan menjadi masalah yang serius. Tanpa tindakan pasti  setiap  negara,  tetap  tidak  akan  menemui  jalan keluar  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan.  Semua anggota  Perserikatan  Bangsa-bangsa  secara  resmi menyepakati,  bahwa  setiap  negara  bisa  mencapai ketahanan pangan apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh
makanan  yang  cukup  sesuai  dengan  norma  gizi  untuk kehidupan yang sehat, tumbuh, dan produktif. Ancaman atau  peluang  kejadian  sebagian  penduduk  atau  daerah mengalami  kerawanan  pangan  adalah  merupakan indikator akhir dari sistem ketahanan pangan (Hanafie, 2010:272).
Komitmen Indonesia terhadap World Food Summit ,
ialah dengan Pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi kerawanan pangan di Indonesia, artinya setiap  wilayah  di  Indonesia  harus  bisa  mencapai ketahanan  pangan  atau  bisa  mengurangi  potensi  rawan pangan,  dan  Indonesia  menerima  konsep  ketahanan pangan dari World Food Summit , yang dilegitimasi pada Undang-Undang  Pangan  Nomor  7  tahun  1996  tentang Pangan.  UU  ini  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2002.  Ketahanan  Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  jumlah  maupun mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan terjangkau  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup sehat,  aktif,  dan  produktif  secara  berkelanjutan.  Tiga aspek  ketahanan  pangan  adalah  adanya  Ketersediaan Pangan,  Akses  Terhadap  Pangan,  dan  Pemanfaatan Pangan.  Ketika  kondisi  pangan  bagi  Negara  sampai dengan perorangan tidak terpenuhi,  maka  kondisi  yang akan  terjadi  adalah  kondisi  kerawanan  pangan,  artinya adalah  istilah  ketahanan  pangan  ( food  resilience ) merupakan  kondisi  kebalikan  dari  kerawanan  pangan ( food insecurity )
(http://rulebook- jica.ekon.go.id/indonesia/4948_UU_18 _2012_i.html Diakses 7 April 2014).
Keadaan  kerawanan  pangan  di  wilayah-wilayah  di Indonesia tentu harus ditanggulangi, jika tidak, kelaparan dan  kemiskinan  akan  terus  menjadi  ancaman.  Upaya- upaya  yang  dilakukan  anggota-anggota  Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Indonesia untuk menanggulangi kerawanan pangan di dunia adalah salah satunya  dengan  cara  memberikan  bantuan  pangan melalui Program Pangan Dunia ( World Food
Programme – WFP). World  Food  Programme (WFP) adalah badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). World  Food  Programme didirikan  pada  tahun 1961, dan mulai beroperasi pada tahun 1963, bertujuan menangani bantuan pangan. Secara tidak langsung World Food  Programme berada  di  bawah  pengawasan Badan Pangan dan Pertanian ( Food and Agriculture Organization -FAO)  di  Roma,  Italia.  FAO  merupakan badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).  Hingga  tahun  2013, World  Food  Programme memiliki  perwakilan  yang  tersebar  di  80  negara, termasuk  di  Indonesia. World  Food  Programme juga bekerja  untuk  memenuhi  amanat World  Food  Summit dalam  mengurangi  kelaparan  global  dan  kemiskinan (http://www.kemlu.go.id/rome/Pages/InformationSheet. aspx?IDP=19&l=id Diakses 11 Maret 2014).
Ketika World Food Programme (WFP) pertama kali dibentuk,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara penerima bantuan. Pada 1964, bantuan pangan senilai 1
juta dolar Amerika diberikan ke korban letusan Gunung Agung  di  Bali. World  Food  Programme (WFP)  terus beroperasi  di  Indonesia  selama  kurang  lebih  50  tahun hingga saat  ini (tahun 1964 hingga tahun 2014). World Food Programme berhenti beroperasi di Indonesia pada tahun  1996  ketika  Indonesia  menunjukkan  kemajuan pesat  ke  arah  kemandirian  pangan.  Namun  pada  tahun 1998, World  Food  Programme kembali  hadir  di Indonesia,  dengan  memberikan  subsidi  beras  bagi masyarakat  rawan  dan  intervensi  gizi  yang  diakibatkan oleh  bencana  kekeringan  akibat  El  Nino  dan  krisis keuangan di Asia dan peranan World Food Programme pada bencana alam seperti bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Sejak 1998, World Food Programme telah membantu lebih dari 20 juta masyarakat rawan pangan di Indonesia,  terutama  di  daerah-daerah  pasca  bencana alam dan pergolakan ekonomi ( World Food Programme Brochure , 2013).
Banyak program yang dijalankan oleh World Food Programme di  banyak  negara,  termasuk  di  Indonesia. Dalam menjalankan programnya, World Food Programme memetakan wilayah-wilayah yang mengalami  rawan  pangan  untuk  bisa  melaksanakan program apa yang tepat dan yang paling dibutuhkan oleh daerah  rawan  pangan  tersebut.  Sebelum  melaksanakan program, World Food Programme memetakan kerawanan pangan di daerah-daerah yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Mengkategorikan  rawan  pangan,  terdapat  dua  jenis kondisi  rawan  pangan,  yaitu  yang  bersifat  kronis ( chronical  food  insecurity )  dan  yang  bersifat transient atau  sementara  ( transitory  food  insecurity ).  Rawan Pangan  Kronis  adalah  keadaan  rawan  pangan  yang berkelanjutan  yang  terjadi  sepanjang  waktu  yang  dapat disebabkan  karena  keterbatasan  Sumber  Daya  Alam (SDA)  dan  keterbatasan  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  Sedangkan,  Rawan  Pangan Transient atau Sementara adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan  oleh  kondisi  yang  tidak  terduga  antara  lain berbagai  musibah,  bencana  alam,  kerusuhan,  musim yang  menyimpang  (perubahan  iklim)  dan  keadaan  lain yang  bersifat  mendadak.  Indikator  kerawanan  pangan kronis  tercakup  dalam  3  aspek  atau  dimensi  rawan pangan  yaitu:  masalah  kesehatan,  masalah  ketersediaan pangan, masalah kemiskinan. Sedangkan indikator untuk kerawanan pangan transient atau sementara, menggambarkan  aspek  dari  pengaruh  lingkungan  alam dan  iklim,  meliputi  indikator  seperti:  persentase  daerah tak berhutan, persentase puso, daerah rawan longsor dan banjir,  fluktuasi  atau  penyimpangan  curah  hujan (http://bkp.deptan.go.id/ Diakses 7 April 2014).
Rawan pangan di Indonesia tahun 2008, dikategorikan dalam dua rawan pangan, yaitu: pertama, rawan  pangan  kronis,  terdiri  dari  beberapa  provinsi: Papua  14  kabupaten  (prioritas  1,  2,  3),  Nusa  Tenggara Timur  11  kabupaten  (prioritas1,  2,  3),  Papua  Barat  5 kabupaten  (prioritas  1),  Kalimantan  Barat  7  kabupaten (prioritas  2),  Nangroe  Aceh  Darussalam  4  kabupaten (prioritas  2).  Aspek  rawan  pangan:  masalah  kesehatan, masalah ketersediaan pangan, dan masalah kemiskinan.
Penyebab  tingkat  kerawanan  pangan:  tingginya  angka kemiskinan, tidak ada akses listrik, tingginya underweight pada balita, tidak ada akses jalan kendaraan roda empat, tidak ada sumber air bersih. Kedua, rawan pangan  sementara,  terdiri  dari  beberapa  provinsi: Kalimantan Tengah 6 kabupaten (prioritas 3), Sulawesi Tengah 5 kabupaten (prioritas 3), Nusa Tenggara Barat 4 kabupaten (prioritas 3). Aspek rawan pangan: masalah daerah tak berhutan, daerah puso, daerah rawan longsor dan banjir, fluktuasi (penyimpangan curah hujan), tidak ada akses air bersih, tingginya rasio kebutuhan produksi pangan,  gagal  panen  ( Food  Security  and  Vulnerability Atlas of Indonesia, 2009).
Prioritas  dibagi  menjadi  3  yaitu:  30  kabupaten Prioritas 1, 30 kabupaten Prioritas 2, dan 40 kabupaten Prioritas 3, dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta. 246 kabupaten lainnya dikelompokkan menjadi Prioritas 4-6. Perhatian  yang  lebih  besar  harus  diberikan  kepada kabupaten  yang  termasuk  pada  Prioritas  1  hingga  3. Setelah  memetakan  daerah  yang  dikategorikan  rawan pangan,  selanjutnya  dipilihlah  program-program World Food  Programme yang  sesuai  dengan  kondisi  rawan pangan disetiap daerah. Seperti Food For Assets (FFA), Cash  and  Vouchers , Response to  HIV  AIDS  and  TB, Makanan  Sekolah  ( School Meals ),  dan  lain-lain.  Jika dilihat dari data rawan pangan di Indonesia tahun 2008, jelas  bahwa  propinsi  yang  paling  rawan  adalah  Papua dan  Nusa  Tenggara  Timur  karena  masuk  kedalam kategori 1, 2, dan 3, namun penyebab tingkat kerawanan disana  yang  paling  banyak  disebabkan  oleh  tingginya angka  kemiskinan  dan  tingginya underweight pada balita, maka dari itu yang perlu ditanggulangi lebih awal adalah  persoalan  gizi  dan  bantuan  pangan  langsung. Peneliti  sendiri  tertarik  dengan  progam  Padat  Karya Pangan  ( Food  for Assets -FFA),  program  ini  sudah dilaksanakan  di  Nusa Tenggara  Barat,  dimana  Nusa Tenggara  Barat  berada  pada  prioritas  3  rawan  pangan sementara. Nusa Tenggara Barat dipilih menjadi daerah yang diterapkan program Food For Assets (FFA) karna dijadikan sebagai model penanganan rawan pangan, juga Nusa  Tenggara  Barat  dinilai  telah  memenuhi  prinsip FFA  yaitu  kemitraan,  artinya:  kesiapan  pemerintah daerah,  pemberdayaan  kelembagaan  (mitra  kerjasama: LSM  Nasional  dan  Internasional),  Organisasi  Berbasis Masyarakat ( Community Based Organizations – CBOs), pemberdayaan  masyarakat,  dan  sebelum  program  FFA berjalan  kondisi  sumber  daya  harus  layak  dalam  artian tersedia  secara  lokal  ( Food  Security  and  Vulnerability Atlas of Indonesia, 2009).
Pemberian  bantuan  yang  tepat  agar  masyarakat tidak kelaparan, tentu sangat diperlukan dengan segera. Namun yang menjadi masalah disini adalah, selain dana pemerintah yang terbatas, juga perlu dipikirkan formula bentuk  bantuan  seperti  apa  yang  cocok  sehingga masyarakat  selain  terbebas  dari  kelaparan  juga  mampu berproduksi dan berkonsumsi secara seimbang. Bantuan langsung  berupa  uang,  beras  ataupun  bahan  pangan lainnya kepada masyarakat, memang sangat membantu
penanganan  rawan  pangan,  tetapi  dianggap  tidak mendidik,  dan  menimbulkan  ketergantungan  yang semakin  kuat  kepada  pemerintah,  maka  dari  itu  perlu adanya  terobosan  baru  dalam  penanganannya.  Seperti pameo  lama,  jangan  berikan  masyarakat  ikan,  tapi berikan kepada mereka kail agar mereka tetap produktif dimasa  mendatang.  Apabila  dicermati,  akar  dari permasalahan  rawan  pangan  adalah  karena  perubahan iklim  sehingga  gagal  panen  dan  stok  pangan  menjadi terbatas.  Disisi  lain  masyarakat  tidak  punya  alternatif pekerjaan  dan  pendapatan  diluar  sektor  pertanian tradisional  yang  selama  ini  digeluti,  daya  beli  terbatas sehingga  kemampuan  menyediakan  makanan  bagi  diri dan  keluarganya  terbatas  dan  munculah  rawan  pangan dan  kelaparan  ( World  Food  Programme  Brochure , 2013).
World  Food  Programme melihat  perubahan  iklim sebagai  risiko  berlapis  atas  upaya  mencapai  ketahanan pangan  sekaligus  ancaman  terhadap  upaya  dalam menghilangkan  kerawanan  pangan  dan  kemiskinan. Keadaan ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakat  yang  rawan  pangan.  Perubahan  iklim menyebabkan seringnya bencana alam yang berhubungan  dengan  iklim  dan  berakibat  pada meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  rawan  pangan. Hal tersebut membawa dampak negatif di setiap dimensi kerawanan  pangan.  WFP  menggunakan  teknologi pencitraan  satelit,  sistem  informasi  geografi,  pemetaan kerawanan di sejumlah populasi tertentu, peringatan dini dan  kesiapan  darurat  untuk  membantu  pemerintah  dan mitra agar siaga mengantisipasi bencana alam. Bersama pemerintah Indonesia, WFP telah mengembangkan Peta Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan  ( Food  Security  and Vulnerability Atlas – FSVA) untuk tingkat nasional dan propinsi  dimana  peta  tersebut  berperan  penting  dalam mengidentifkasi  daerah-daerah  rawan  pangan  dan kemudian mengidentifikasi kelompok masyarakat paling rawan  terkena  dampak  terburuk  dari  bencana  alam  dan perubahan  iklim  ( World  Food  Programme  Brochure , 2013).
World Food Programme telah beroperasi di banyak daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap risiko perubahan  iklim  dan  bencana-bencana  alam.  Melalui progam  Padat  Karya  Pangan  ( Food  for  Assets –  FFA), WFP  berkolaborasi  dengan  Pemerintah  Indonesia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun  fasilitas  pertanian  skala  kecil  serta  aset infrastruktur  pedesaan  yang  menguntungkan  bagi masyarakat. Aset-aset tersebut dirancang untuk menguatkan ketahanan mereka atas perubahan iklim dan dapat segera membantu kelansungan mata pencaharaian dan  ketahanan  pangan.  Memanfaatkan  pelajaran  dari pengalaman, WFP lebih jauh lagi menguatkan kapasitas pemerintah untuk membantu masyarakat-masyarakat rawan pangan untuk meningkatkan  ketahanan  mereka  atas  perubah  iklim melalui  alternatif  mata  pencaharian,  sistem  pertanian yang berkesinambungan, manajemen sumber daya alam dan pelestarian hutan. WFP juga terus menggunakan
pengawasan  ketahanan  pangan,  analisis  dan  pemetaan agar  memudahkan  para  pembuat  keputusan  dan  para praktisi  dalam  memprioritaskan  sumber  daya  yang  ada melalui bukti lapangan dan intervensi – intervensi terarah ( World Food Programme Brochure , 2013).
Salah  satu  program  dari World  Food  Programme yang dapat dilakukan untuk mengatasi potensi rawan pangan sekaligus meningkatkan kemampuan berproduksi didalam  masyarakat adalah Program Padat Karya Pangan ( Food For Assets – FFA). Karena kasus rawan  pangan  yang  terjadi  sebagian  besar  di  daerah pedesaan,  maka  model  kegiatan  yang  cocok  adalah Program Padat Karya Pangan. World Food Programme berkolaborasi  dengan  Pemerintah  Indonesia  membuka kesempatan  bagi  wilayah  yang  rawan  pangan  untuk membangun  fasilitas  pertanian  serta  aset  infrastruktur pedesaan yang menguntungkan  bagi komunitas masyarakat melalui progam Food for Assets . Kegiatan tersebut
menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik. Pemberdayaan masyarakat  yang  dimaksudkan  adalah  mengajak masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dan  bergotong royong dalam kegiatan padat karya dan konservasi alam. Aset-aset  dirancang  untuk  menguatkan  ketahanan mereka atas perubahan iklim dan dapat segera membantu kelansungan  mata  pencaharaian  dan  untuk  bisa mencapai ketahanan pangan. Difokuskan pada kegiatan bergotong  royong  agar  bagaimana  akses  ekonomi  bisa terjamin dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahtraan masyarakat. Program yang dirancang untuk pendayagunaan  tenaga  kerja  penganggur  dan  setengah penganggur dimusim sepi kerja atau hilangnya pekerjaan serta  pendapatan  akibat  bencana  alam  yang  sulit diproyeksikan. Kegiatan padat karya dapat dilaksanakan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  prioritas dan kriteria disesuaikan kondisi daerah (http://www.wfp.org/food-assets Diakses 10 Maret 2014).
Program ini lebih pada prioritas akses jalan wisata tani bagi  daerah-daerah  dan  dusun-dusun  terisolir.  Salah  satu contohnya juga seperti pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS),  lumbung  pangan  desa.  Penguatan  kelembagaan  di tingkat  desa  melalui  sistem  pengelolaan  aset  milik masyarakat  umum  seperti  pengelolaan  embung-embung rakyat.  Selain  pemberdayaan  masyarakat,  masalah kemitraan dan pemberdayaan kelembagaan di desa itu juga sangat  penting.  Bagaimana  aset  masyarakat  bisa  dikelola dengan baik untuk pendapatan ekonomi masyarakat (http://www.sumbawanews.com/berita/kecamatan- pujut-dan-janapria-lokasi-pad at-karya-wfp Diakses 10 Maret 2014).
Indonesia  adalah  Negara  agraris  dan  Negara maritim, dimana mata pencaharian mayoritas penduduknya dengan bercocok tanam. Secara geografis Indonesia  yang  juga  merupakan  Negara  kepulauan memiliki  potensi  alam  yang  besar  tidak  hanya  dalam bidang  kelautan  tapi  juga  dalam  pengolahan  pertanian. Potensi  pertanian  Indonesia  yang  tinggi  salah  satunya disebabkan wilayah indonesia yang memiliki wilayah
daratan sepertiga dari luas keseluruhan dilewati barisan pengunungan  dunia.  Hal  ini  menyebabkan  wilayah daratan  Indonesia  sangat  subur.  Oleh  karena  itu,  tidak heran  jika  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  bermata pencaharian sebagai petani. Namun pertanian diketahui merupakan  sektor  yang  paling  rentan  terhadap  dampak perubahan iklim. Di Indonesia, dampak perubahan iklim memiliki  dampak  besar  terutama  bagi  wilayah  yang dikategorikan  rawan  pangan  (http://www.sharing- informasi.com/2013/12/negara-maritim-danagraris.html Diakses 10 Maret 2014).
Naiknya suhu permukaan bumi menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim, khususnya di Indonesia. Dimana cuaca yang tidak menentu membuat para petani sulit dalam memperkirakan waktu untuk mengelola lahan dan memanen. Akibat perubahan iklim ( climate change ), Indonesia memiliki fenomena musim hujan cenderung lebih pendek. Di sisi lain, musim kemarau yang lebih panjang telah meningkatkan berbagai ancaman bencana bagi sektor pertanian. Ancaman bencana yang paling sering dialami para petani adalah hidrometeorologi (banjir, kekeringan dan angin puting beliung). Hal ini akan memiliki dampak serius terhadap lingkungan, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional (http://techno.okezone.com/ read/2013/05/01/56/800423/dampak-perubahan-iklim- terhadap-pertanian-indonesia Diakses 11 Maret 2014).
Salah satu wilayah yang paling rawan terhadap ancaman perubahan iklim dan wilayah yang dikategorikan rawan pangan transient atau sementara adalah Nusa Tenggara Barat. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi pertanian di Nusa Tenggara Barat. Petani masih sangat minim memahami proses adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan iklim yang berdampak sistematik bagi hasil pertanian. Kurangnya informasi utuh tentang perubahan iklim yang menghambat optimalisasi hasil produk pertanian. Sehingga, petani masih sering mengalami risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir dan ledakan hama, maka dari itu Nusa Tenggara Barat bisa berpotensi mengalami kerawanan pangan kronis. Salah satu perubahan iklim seperti penurunan curah hujan di kawasan selatan, sebaliknya di kawasan utara mengalami peningkatan curah hujan. Artinya kawasan yang menurun curah hujannya, sangat berpotensi merusak sistem tanam pertanian, khususnya tanaman yang tidak memiliki potensi resistensi terhadap kekeringan. Kemudian krisis air untuk menopang kehidupan (air bersih) dan infrastruktur listrik. Di sisi lain, peningkatan curah hujan akan menjadi potensi bagi ancaman banjir yang merusak sarana dan prasarana pendukung pertanian. Fenomena perubahan iklim secara global telah meruntuhkan infrastruktur vital yang menopang kekuatan ekonomi nasional dan merusak lahan pertanian (http://techno.okezone.com/read/2013/0 5/01/56/800423/dampak-perubahan-iklim-terhadap-per tanian-indonesia Diakses 11 Maret 2014).
Sektor  pertanian  di  Nusa  Tenggara  Barat  sangat rawan terhadap perubahan iklim, padahal sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat adalah tanah yang
subur  yang  menjadi  sumber  utama  mata  pencaharian penduduk  pulau  Lombok  yang  90%  adalah  petani. Komoditas  tanaman  yang  menjadi  andalan  utama  para petani  di  Nusa  Tenggara  Barat  adalah  tembakau ( mangrove ),  jagung,  padi,  kopi,  dan  kapas.  Meskipun Nusa  Tenggara  Barat  memiliki  kekayaan  alam  yang melimpah  dan  juga  menghasilkan  padi  yang  melebihi kebutuhan  daerahnya  hingga  500.000  ton  setara  beras, ternyata  menurut  data  FSVA  di  tahun  2008  beberapa kecamatan  yang  tergolong  rawan  pangan,  yaitu  19 kecamatan di Lombok Timur, 11 kecamatan di Lombok Tengah, 10 kecamatan di Lombok Barat, 9 kecamatan di Dompu,  2  kecamatan  di  Lombok  Utara.  Hal  itu dikarenakan  tingkat  kekurang  berdayaan  suatu  sistem usaha tani dalam mempertahankan dan menyelamatkan tingkat produktivitas secara optimal dalam menghadapi cekaman  perubahan  iklim.  Ada  tiga  faktor  utama  yang terkait  dengan  perubahan  iklim  yang  berdampak  pada sektor  pertanian  yaitu,  perubahan  pola  hujan  dan  iklim ekstrim  (banjir  dan  kekeringan),  peningkatan  suhu udara,  dan  peningkatan  permukaan  air  laut  ( Food Security and Vulnerability Atlas of Nusa Tenggara Barat , 2010).
Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  adalah  wilayah  yang terus aktif menemukan alternatif solusi dalam mengurangi potensi rawan pangan di daerahnya.Terjadinya
kasus rawan pangan, menunjukkan bahwa masalah kerawanan pangan bukan masalah  yang  sederhana  dan  dapat  diatasi  sesaat  saja, melainkan  merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks karena tidak hanya  memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi  makro saja melainkan juga harus  memperhatikan  program-program  yang  terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan  gizi  baik  ditingkat  rumah  tangga  maupun  bagi anggota  rumah  tangga  itu  sendiri.  Mayoritas  keluarga pedesaan  di  Nusa  Tenggara  Barat  saat  ini  masih mengandalkan  pertanian  skala  kecil  dengan  sistem irigasi  menggunakan air hujan. Risiko perubahan iklim dan  cuaca  ekstrim  memiliki  efek  negatif  terhadap kehidupan  masyarakat  di  Nusa  Tenggara  Barat, membuat mereka semakin berisiko mengalami kerawanan pangan yang kronis. Perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat merupakan tantangan paling serius yang dihadapi, seiring dengan semakin tingginya dampak dari perubahan  iklim  seperti  peningkatan  frekuensi  dan intensitas  banjir  dan  kekeringan  serta  peningkatan periodisitas El Nino dan La Nina. Perubahan iklim yang dapat  berdampak  secara  signifikan  terhadap  ketahanan pangan,  baik  dari  aspek  ketersediaan,  distribusi  dan konsumsi serta kualitas pangan dan gizi (http://www.tempo.co/read/news/2010/ 01/31/058222435/Ada-100-Daerah-di-Kabupaten-se-In donesia-Rawan-Pangan Diakses 9 April 2014).
Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  terus berupaya  mencari  solusi  agar  Nusa  Tenggara  Barat mengurangi  potensi  rawan  pangan  kearah  yang  kronis, karena  Nusa  Tenggara  Barat  dikategorikan  sebagai daerah  rawan  pangan  sementara  ( transitory  food insecurity ). Kerawanan pangan sementara dapat juga
dibagi  menjadi  dua  sub-kategori,  yaitu:  pertama, menurut  siklus,  terdapat  suatu  pola  yang  berulang terhadap kondisi rawan pangan, akibatnya terjadi musim paceklik yang terjadi dalam periode sebelum panen, dan sementara,  yang  merupakan  hasil dari suatu goncangan mendadak  dari  luar  pada  jangka  pendek  seperti kekeringan atau banjir. Kedua, konflik sipil, goncangan sementara  walaupun  dampak  negatifnya  terhadap ketahanan  pangan,  akibatnya  dapat  berlanjut  untuk jangka  waktu  yang  lama.  Dengan  kata  lain,  maka kerawanan  pangan  sementara  dapat  mempengaruhi orang-orang  yang  berada  pada  kondisi  rawan  pangan kronis  dan  juga  orang-orang  yang  terjamin  pangannya pada  keadaan  normal.  Artinya  jika  kerawanan  pangan sementara tidak diatasi maka akan berakibat kerawanan pangan  yang  kronis  ( Food  Security  and  Vulnerability Atlas of Nusa Tenggara Barat , 2010).
Karena itu Pemerintah Indonesia sangat menyambut baik  kolaborasi  dan  sinergi  antara  Pemerintah  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  dan World  Food  Programme (WFP) untuk mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat dalam mengantisipasi bencana alam dan perubahan  iklim  melalui  salah  satu  programnya  yaitu program Food For Asset (FFA) atau padat karya pangan atau  juga  sering  disebut Food  For Work .  Upaya  untuk mengurangi  potensi  rawan  pangan di  Nusa  Tenggara Barat harus dapat menjamin ketersediaan, distribusi, dan konsumsi  pangan  yang  cukup,  aman,  bermutu  dan bergizi seimbang serta merata. Pemerataan dilaksanakan baik  pada  tingkat  daerah,  rumah  tangga,  maupun perorangan, serta harus dapat diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan  sumber  daya  dan  kelembagaan  (www. krjogja.com/read/147096/page  /tentang_kami  Diakses 10 Maret 2014).
Maka  berdasarkan  penjelasan  dan  pemaparan  dari latar  belakang  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul:
“Peranan World  Food  Programme (WFP)  Melalui Program Food  For  Assets (FFA)  Dalam  Upaya Mengurangi  Potensi  Rawan  Pangan  Di  Indonesia (Studi  Kasus:  Nusa  Tenggara  Barat  Tahun  2008- 2010)”
Ketertarikan  peneliti  terhadap  penelitian  ini didukung  oleh  beberapa  mata  kuliah  Ilmu  Hubungan Internasional yaitu antara lain:
1. Organisasi  Internasional  merupakan  fokus  kajian peneliti menyangkut keterlibatan Organisasi
Internasional,  di  dalam  matakuliah  ini  peneliti mempelajari  mengenai  peran  aktor  yang  terlibat dalam  interaksi  antar  Negara  yang  bersifat internasional dan menciptakan interaksi global.
2. Studi  Ekonomi  Negara  Berkembang  merupakan matakuliah  yang  mempelajari  tentang  berbagai macam  permasalahan  yang  terjadi  di  Negara berkembang  dan  upaya  apa  saja  yang  dilakukan untuk Negara berkembang.
3. Ekonomi Politik Internasional merupakan matakuliah yang mempelajari bantuan luar Negeri,
peran Organisasi Internasional dalam upaya memberi bantuan kepada Negara berkembang.

## 1.2 Rumusan Masalah

## 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan  penulis  dalam  melakukan  pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
“Bagaimana peranan World Food Programme (WFP) melalui program Food For Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat tahun 2008-2010?”

## 1.2.2 Rumusan Masalah Minor
1. Bagaimana kondisi kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat sebelum adanya program Food For  Assets (FFA) World  Food  Programme (WFP)?
2. Upaya-upaya  apa  yang  dilakukan  oleh World Food  Programme (WFP)  melalui  program Food  For  Assets (FFA)  dalam  upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  di  Nusa Tenggara Barat?
3. Kendala  apa  yang  dihadapi  oleh World  Food Programme (WFP) melalui program Food For Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat?
4. Apa hasil dari program Food For Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat?

## 1.2.3 Pembatasan Masalah
Penulis  membatasi  masalah  penelitian  dengan menitik beratkan pada upaya yang dilakukan World Food Programme (WFP)  melalui  program Food  For  Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Indonesia.  Masa  waktu  yang  telah  dipilih  mulai  tahun 2008  yaitu  awal  program Food  For  Assets (FFA) dilaksanakan  selama  3  tahun  hingga  2010  di  Nusa Tenggara  Barat,  sesuai  dengan  Memorandum  Saling Pengertian  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Bantuan Untuk Pemulihan dan Rehabilitasi Gizi melalui Operasi  Pertolongan  dan  Pemulihan  ( Protracted  Relief and  Recovery  Operation -PRRO)  No.10069.2  tahap kedua, yang merujuk pada Nota Kesepahaman:
1. Persetujuan  Dasar  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa, 28 Mei 1968.
2. Operasi  Pertolongan  dan  Pemulihan  No.  10069.0 "Bantuan  Pangan  Bagi  Para  Pengungsi  Dan Masyarakat Miskin", 5 September 2002-2005.
3. Operasi Pertolongan  dan  Pemulihan  NO.10069.1 "Bantuan Untuk Pemulihan dan Rehabilitasi Gizi” (Tahap Pertama), 25 April 2005-Maret 2008.
PRRO  tahap  kedua  akan  memprioritaskan  kawasan Indonesia  Timur  sebagai  lokasi  penyebaran  bantuan pangan.  Kawasan  Indonesia  Timur  yang  dimaksud meliputi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  Nusa Tenggara  Timur  (NTT),  dan  Papua.  Studi  kasus  yang dipilih  adalah  Nusa  Tenggara  Barat,  dimana  program Food For Assets (FFA) World Food Programme (WFP) berjalan,  dan  Nusa  Tenggara  Barat  dipilih  karna dijadikan  sebagai  model  penanganan  rawan  pangan, Nusa Tenggara Barat juga dinilai telah memenuhi prinsip FFA  yaitu  kemitraan,  artinya:  kesiapan  pemerintah daerah,  pemberdayaan  kelembagaan  (mitra  kerjasama: LSM  Nasional  dan  Internasional),  Organisasi  Berbasis Masyarakat ( Community Based Organizations – CBOs), pemberdayaan  masyarakat, dan  pasca  program  FFA berjalan  kondisi  sumber  daya  harus  layak  dalam  artian tersedia secara lokal.

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

## 1.4.1 Maksud Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui bagaimana  peranan World  Food  Programme (WFP) melalui  program Food  For  Assets (FFA)  dalam  upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  di  Nusa  Tenggara Barat tahun 2008-2010.

## 1.4.2 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kondisi kerawanan pangan di  Nusa  Tenggara  Barat  sebelum  adanya program Food For Assets (FFA) World Food Programme (WFP).
2. Untuk  mengetahui  upaya-upaya  apa  yang dilakukan  oleh World  Food  Programme (WFP)  melalui  program Food  For  Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh World Food Programme (WFP) melalui program Food For Assets (FFA) dalam upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  di  Nusa Tenggara Barat.
4. Untuk  mengetahui  hasil  dari  program Food For  Assets (FFA)  dalam  upaya  mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.

## 1.5 Kegunaan Penelitian
1.5.1 Kegunaan Teoritis
Diharapkan  dapat  menambah  wawasan  peneliti mengenai  peranan  organisasi  internasional  didalam Hubungan Internasional, berbagai macam masalah yang terjadi  di  Negara  berkembang.  Menguji  konsep-konsep yang di pergunakan dalam studi hubungan internasional, menjelaskan berbagai fenomena terkait upaya menganggulangi  rawan  pangan  di  suatu  Negara,  dan peran yang dijalankan oleh organisasi internasional.

## 1.5.2 Kegunaan Praktis
1. Diharapkan  dapat  menambah  wawasan,  ilmu pengetahuan,  pengalaman  dan  kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA
PEMIKIRAN
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Tinjauan terhadap World Food Programme
Dalam  jurnal  eJournal  Ilmu  Hubungan Internasional 2013 yang berjudul “PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI SOMALIA TAHUN 2007-2009”, Nita Anggeriani menggarisbawahi  bahwa  persoalan  krisis  pangan banyak terjadi di beberapa Negara dan umumnya di Negara  berkembang.  Pada  tahun  1970  Somalia mengalami  krisis  pangan  kesulitan  akibat  kemarau panjang. Pada tahun 2007 terdapat angka kelaparan mencapai  80%  masyarakat  dilanda  kelaparan. Bantuan  kemanusiaan  pun  diberikan  oleh World Food  Programme yang  tujuan  utamanya  adalah untuk mengatasi masalah kelaparan dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.  Kondisi  Somalia  sejak  diturunkannya Siad Baree tahun 1991 Negara ini berubah menjadi Negara tanpa harapan hidup. Banyak rakyat Somalia yang  hidup  dalam  kelaparan  dan  kemiskinan. Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mengatakan bahwa  anak  menderita  kekurangan  gizi  mencapai 30%  serta  hampir  setengah  dari  populasi  Somalia mengalami kesulitan hidup karena kelaparan akibat krisis  pangan.  Sehingga  masuklah World  Food Programme ke Somalia pada tahun 1971 dan mulai melakukan  operasinya  diwilayah  tersebut. World Food  Programme mulai  menjalankan  tugasnya dengan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan agar dapat menangani masalah tersebut.

## 2.1.2 Tinjauan terhadap Food For Assets
Dalam  kaitannya Food  For  Assets (FFA), sebuah berita dari website World Food Programme (WFP),  yang  di publish pada  11  September  2013, yang berjudul “ Food-For-Assets or Food-For-Work Helps Farmers In Mali Diversify Their Production ”, menurut  masyarakat di Mali, berkat program Food For  Assets  World  Food  Programme ,  program tersebut  membantu  masyarakat  untuk  membangun sebuah bendungan kecil di
Ouelessebougou, di wilayah Koulikoro di Mali, FFA telah  mampu  melakukan  diversifikasi  produksi pertanian. Menurut para petani disana, sebelumnya mereka  hanya  mengolah  millet.  Para  petani  sangat bergantung  pada  hujan.  Ketika  tidak  ada  hujan, seperti  yang  terjadi  pada  tahun  2011,  keluarga mereka  kelaparan.  Namun  setelah  ada  program padat  karya  pangan  tersebut,  sekarang  bisa  lebih baik,  karena  mereka  dapat  mengontrol  keadaan. Berkat  air  yang  ditahan  oleh  bendungan,  sekarang banyak  aset  yang  tumbuh  seperti  padi,  kentang, tomat  dan  tentu  saja  millet.  Berkat  program  FFA juga mereka membangun tempat pemancingan ikan, sehingga mereka bisa makan yang lebih bergizi. Dan mereka  menjual  produknya,  ke  wilayah  lain sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat sekitar.  Ada  sekitar  30  persen  dari  penduduk Koulikoro  yang  menderita  kekurangan  gizi  kronis, ini adalah salah satu tingkat tertinggi di Mali, namun sebagian  besar  sereal  di  Mali  diproduksi  di Koulikoro.  Kurangnya  pembangunan  membuat orang-orang  dalam  situasi  kemiskinan  yang  tinggi, masyarakat  menghabiskan  sebagian  besar  sumber daya mereka pada satu atau dua makanan dasar yang tidak  cukup  untuk  memberi  mereka  semua  zat-zat gizi.  Program  FFA  WFP  di  Mali  bertujuan  untuk membantu  masyarakat  di  daerah-daerah  rawan pangan  kronis.  Program  ini  dilaksanakan  melalui pendekatan  FFA  yang  memobilisasi  masyarakat pedesaan  untuk  melakukan  kerja  intensitas  yang tinggi.  FFA  menciptakan  manfaat  bagi  seluruh masyarakat dan meningkatkan produktivitas pertanian.  Dengan  cara  ini  WFP  membantu  orang memenuhi  kebutuhan  pangan  mendesak  mereka sementara  yang  memungkinkan  mereka  untuk meningkatkan  kemandirian  mereka  dalam  jangka panjang. Empat puluh tujuh orang telah bekerja pada proyek  ini.  Dalam  pertukaran  pekerjaan  mereka, mereka  menerima  dua  kilogram  jatah  makanan kering millet dan beras per orang per hari. Distribusi pangan  diatur  secara  mingguan  dengan  mitra pelaksana WFP. Bendungan memiliki manfaat yang tak  terhitung  bagi  masyarakat,  program  ini merupakan insentif yang baik untuk laki-laki muda dari  desa  untuk  tinggal  di  desanya  bukannya berangkat  ke  kota-kota  besar  untuk  mencari pekerjaan.  Sekarang  mereka  ingin  terus  membantu keluarga  mereka,  mereka  memiliki  ambisi  baru. Sekitar  2.000  orang  tinggal  di  Ouelessebougou,  di mana  bendungan  memberikan  dorongan  baru  bagi perekonomian lokal . Di tepi bendungan, penduduk desa  juga  bereksperimen  dengan  tanaman  baru. Kelor merupakan sayuran yang mengandung banyak vitamin,  mineral  dan  protein,  kelor  dijual  dengan harga  tinggi  di  pasar  lokal.  Daun  yang  digunakan dalam pengobatan tradisional. Baobab juga terkenal di  seluruh  Mali  kegunaannya  untuk  mengobati radang,  dan  digunakan  dalam  banyak  resep tradisional. Masyarakat juga dapat
memproduksi  madu  baobab  dan  memperoleh penghasilan yang baik dari itu.

## 2.1.3 Tinjauan terhadap Pangan dan Kerawanan Pangan
Dalam penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan  Kebijakan  Pertanian  yang  berjudul  Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan, Ening Ariningsih dan Handewi P.S. Rachman menganalisis permasalahan kerawanan pangan rumah tangga  dan  alternatif  strategi  penanggulangannya. Hasil analisis diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil  kebijakan  dalam  upaya  meningkatkan ketahanan  pangan  dan  menanggulangi  kerawanan pangan  rumah  tangga.  Data  yang  digunakan  adalah data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 1996-2005  dari  Badan  Pusat  Statistik.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  proporsi  rumah  tangga  rawan pangan  di  provinsi-provinsi  luar  Jawa  khususnya wilayah  Kawasan  Timur  Indonesia  dan  daerah pedesaan  relatif  tinggi  dibanding  wilayah  Kawasan Barat  Indonesia  dan  derah  perkotaan,  implikasinya adalah  penanganan  masalah  rawan  pangan  perlu diprioritaskan  pada  wilayah-wilayah  tersebut  agar kesenjangan  antara  Kawasan  Timur  dan  Barat Indonesia  serta  kesenjangan  desa  dan  kota  tidak semakin melebar. Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi  buruk  di  beberapa  daerah  menunjukkan  bahwa masalah  ketahanan  pangan  bukan  masalah  yang sederhana  dan  dapat  diatasi  sesaat  saja,  melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi  ketersediaan  pangan  atau  produksi  di  sisi makro  saja  melainkan  juga  harus  memperhatikan program-program  yang  terkait  dengan  fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi, baik di tingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga  itu sendiri. Dalam era desentralisasi, diperlukan  sinkronisasi  dan  koordinasi  yang  baik antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam pelaksanaan program-program penanggulangan  rawan  pangan  dan  gizi  buruk tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

## 2.2.1 Hubungan Internasional
Hubungan  internasional  yang  pada  dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas Negara oleh state  actor maupun non-state  actor memiliki berbagai  macam  pengertian.  Dalam  buku  “Pengantar Ilmu  Hubungan  Internasional”  Anak  Agung  Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:
“Studi  tentang  Hubungan  Internasional  banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara.
Terjadinya  Hubungan  Internasional  merupakan suatu  keharusan  sebagai  akibat  adanya  saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga  interdependensi  tidak  memungkinkan adanya  suatu  Negara  yang  menutup  diri  terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005:3-4).
Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya  peranan  Negara  sebagai  aktor  dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non- Negara.  Batas-batas  yang  memisahkan  bangsa-bangsa semakin  kabur  dan  tidak  relevan.  Bagi  beberapa  aktor non-Negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005:3).
Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah  mengalihkan  persaingan  yang  bernuansa  militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara Negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu- isu  Hubungan  Internasional  yang  sebelumnya  lebih terfokus  pada  isu-isu high  politics (isu  politik  dan keamanan) meluas ke isu-isu low politics (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).
Dalam  usaha  sebuah  Negara  untuk  menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama,  dalam  kerjasama  ini  terdapat  kepentingan- kepentingan  nasional  yang  bertemu  dan  tidak  bisa dipenuhi di Negaranya sendiri. Menurut Muhadi Sugiono ada  beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam kerjasama internasional:
1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan  interaksi  politik,  militer,  ekonomi  dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama  internasional  tidak  lagi  semata-mata ditentukan  oleh  kepentingan  masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh  institusi  internasional,  karena  institusi internasional  seringkali  bukan  hanya  bisa mengelola  berbagai  kepentingan  yang  berbeda dari  Negara-negara  anggotanya,  tetapi  juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).
Dalam  suatu  kerjasama  internasional  bertemu berbagai  macam  kepentingan  nasional  dari  berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya  sendiri.  Kerjasama  internasional  adalah  sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama  internasional  yaitu  berdasarkan  pada  sejauh mana  keuntungan  bersama  yang  diperoleh  melalui kerjasama  tersebut  dapat  mendukung  konsepsi  dari kepentingan  tindakan  yang  unilateral  dan  kompetitif. Kerjasama  internasional  terbentuk  karena  kehidupan internasional  meliputi  berbagai  bidang  seperti  ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
lingkungan  hidup,  pertahanan  dan  keamanan  (Perwita dan Yani, 2005:33-34).
Menurut penjelasan diatas, pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh Negara  dengan  Negara  saja,  tetapi  aktor  lain  seperti organisasi  internasional,  individu  dan  organisasi  non- pemerintah  dapat  melakukan  kerjasama  internasional, dan  aktor-aktor  tersebut  mempunyai  kepentingan  dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional.  Seperti  Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB)  bekerjasama  dengan  Negara-negara  anggotanya melalui World  Food  Programme (WFP)  untuk membantu  mengurangi  potensi  mengurangi  potensi rawan pangan seperti di Indonesia.

## 2.2.2 Organisasi Internasional
Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya  kebutuhan  dan  kepentingan  mesyarakat  antar- bangsa  untuk  adanya  wadah  serta  alat  untuk melaksanakan  kerjasama  internasional.  Sarana  untuk mengkoordinasikan  kerjasama  antar-negara  dan  antar- bangsa  kearah  pencapaian  tujuan  yang  sama  dan  yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama  dalam  studi  hubungan  internasional  adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor  dalam  hubungan  internasional  (Perwita  &  Yani, 2005:91).
Ada  beberapa  macam  penggolongan  organisasi internasional.  Suatu  organisasi  internasional  dapat sekaligus  menyandang  lebih  dari  satu  macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan  organisasi  internasional  ada  bermacam- macam  segi  tinjauan  berdasarkan  delapan  hal,  yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan  Administrasi:  organisasi  internasional
antar pemerintah ( Intergovernmental
Organization / IGO) dan organisasi internasional
Non-pemerintah ( Non-Governmental Organization / NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang   Kegiatan   (operasional)   Organisasi: bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan,  komoditi  (pertanian,  industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan  dan  Luas  Bidang  Kegiatan  Organisasi: organisasi  internasional  umum  dan  organisasi internasional khusus.
5. Ruang  Lingkup  (wilayah)  dan  Bidang  Kegiatan: global-umum dan global-khusus, regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut    Taraf   Kewenangan    (kekuasaan): organisasisupranasional( supranational organization ) dan organisasi kerjasama ( cooperativeorganization ) (Rudy, 2009:94-97).
Teuku  May  Rudi  mendefinisikan  organisasi internasional  dalam  bukunya  “Administrasi  dan Organisasi Internasional” sebagai berikut:
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya
secara
berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan  tercapainya  tujuan-tujuan  yang diperlukan  serta  disepakati  bersama,  baik  antara pemerintah  dengan  pemerintah,  maupun  antara sesama  kelompok  non-pemerintah  pada  Negara yang berbeda”(Rudy, 2009:3).
Berdasarkan  definisi  diatas,  maka  Organisasi Internasional  kurang  lebih  harus  mengandung  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3).
Berdasarkan  hal-hal  diatas,  maka World Food Programme adalah Internasional Government
Organization (IGO)  yang  mempunyai  tujuan  khsusus pada suatu bidang tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk  seluruh  Negara,  dalam  artian  tidak  terbatas  pada sekelompok  Negara  tertentu. World  Food  Programme (WFP) adalah badan dalam sistem Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) yang tidak membatasi jumlah anggotanya dan  mempunyai  tujuan  khusus  untuk  yang  menangani bantuan  pangan  bagi  semua  orang  di  dunia  dan membantu suatu Negara untuk mencapai tujuannya yaitu mencapai  ketahanan  pangan  yang  di  mandatkan  oleh World Food Summit.
Negara-negara  yang  tergabung  dalam  keanggotaan suatu  organisasi  internasional  berhak  meminta  bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil  resiko  dengan  hanya  bertindak  melalui kebijakan  nasionalnya.  Bahkan  saat  ini  organisasi internasional dapat  mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung, dimana kehadiran  mereka (baca: organisasi internasional) mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat  dunia  untuk  bekerjasama  dalam  menangani suatu  permasalahan.  Peranan  Organisasi  Internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut :
1. Sebagai instrumen, yaitu organisasi internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai  tujuan  tertentu  berdasarkan  tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan  tempat  bertemu  bagi  anggota- anggotanya  yang  membahas  dan  membicarakan masalah masalah yang dihadapi. Tidak jarang
organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara  untuk  mengangkat  masalah  dalam negerinya,  ataupun  mengangkat  masalah  dalam negeri orang lain dengan tujuan untuk  mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan- keputusan  sendiri  tanpa  dipengaruhi  oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Jelas bahwa  suatu  organisasi  Internasional  hanya  bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan mengambil  keputusan  dari  tubuh  organisasi internasional  terkait.  Dengan  demikian  semakin jelas  bahwa  organisasi  internasional  merupakan non-state actor (Aktor Non Negara) yang mempunyai kedudukan dalam sistem Internasional  (Archer  dalam  Perwita  &  Yani, 2005:95).
Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai  individu  yang  berada  dalam  lingkungan masyarakat  internasional.  Sebagai  anggota  masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan  yang  telah  disepakati  bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut  melakukann  kegiatan-kegiatan  dalam  rangka mencapai tujuannya (Perwita dan Yani, 2005:29).
Dari  penjelasan  diatas  artinya  peran World  Food Programme (WFP)  dapat  dikatakan  sebagai  arena dimana  diadakannya  pertemuan  tahunan  Badan Eksekutif WFP dan membicarakan persoalan-persoalan yang  dihadapi.  Juga  sebagai  instrument,  dimana World Food Programme (WFP) digunakan oleh Negara-negara anggotanya  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam mencapai ketahanan pangan, upayanya dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  suatu  organisasi internasional  yang  difokuskan  pada  bantuan  pangan untuk  Negara-negara  yang  membutuhkan  bantuan pangan.  Organisasi  internasional  sangat  berperan sebagai aktor hubungan internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar  anggota  atau  koordinasi  kebijakan  antar pemerintah, seperti bagaimana World Food Programme (WFP) berperan di Indonesia dalam mengurangi potensi rawan  pangan  di  Indonesia,  dimana  Indonesia  ikut menyepakati World  Food  Summit untuk  mencapai ketahanan  pangan. World  Food  Programme (WFP) melalui  programnya Food  For  Assets (FFA)  bekerja sesuai  standar  prosedur  yang  ditetapkan  untuk memberikan  rekomendasi  untuk  Pemerintah  Indonesia, lalu kemudian bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal mencapai ketahanan pangan.
Suatu  organisasi  internasional  yang  bersifat fungsional  sudah  tentu  memiliki  fungsi  dalam menjalankan  aktivitasnya.  Fungsi  ini  bertujuan  untuk mencapai kepentingan yang hendak dicapai, berhubungan  dengan  pemberian  bantuan  dalam mengatasi  masalah  yang  timbul  terhadap  pihak  yang terkait. Fungsi organisasi internasional itu antara lain:
1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama  yang  dilakukan  antar  negara  dimana  kerja sama  itu  menghasilkan  keuntungan  yang  besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita & Yani, 2005:97).
Dari definisi tersebut jelas, World Food Programme (WFP)  membantu  pemerintah  membuat peta  ketahanan dan  kerentanan  pangan  atau Food Security  and Vulnerability  Atlas (FSVA).  Peta Ketahanan  dan Kerentanan  Pangan  dibuat  untuk  menyediakan  sarana bagi para pengambil kebijakan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi  daerah  yang  lebih  rawan,  dimana investasi  dari  berbagai  sektor  seperti  pelayanan  jasa, pembangunan  manusia  dan  infrastuktur,  termasuk didalamnya  program Food  For Assets yang  berkaitan dengan  ketahanan  pangan  dapat memberikan  dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Indonesia.

## 2.2.3 Isu Keamanan Non-Tradisional
Sekelompok  pakar  yang  dikenal  dengan  sebutan  “ The Copenhagen  School ”,  yaitu  Barry  Buzan,  Ole  Waever dan Jaap de Wilde terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep  keamanan  tradisional  dalam  Studi  Ilmu Hubungan  Internasional,  sehingga  tampak  perbedaan jelas antara konsep keamanan tradisional dengan konsep keamanan  baru  yang  ditawarkan.  Dalam  konsep keamanan  tradisional,  keamanan  dilihat  sebagai  isu keamanan  dibidang  militer  dan  negara  sebagai  aktor utamanya,  sedangkan  dalam  pendekatan  baru  yang ditawarkan  isu  keamanan  tidak  lagi  dilihat  hanya  dari kerangka konsep militer dan politik dengan hanya aktor negara saja melainkan isu keamanan harus dilihat dalam berbagai  sektor,  aktor  dan  level  analisis.  Barry  Buzan dan  kawan-kawan  menjelaskan  tentang  isu  keamanan tidak hanya ada dalam sektor militer tapi juga ada dalam sektor  politik,  sektor  ekonomi,  sektor  kemasyarakatan dan  sektor  lingkungan.  Aktor  yang  terlibat  tidak  lagi hanya  negara  melainkan  juga  Organisasi  Internasional (Perwita & Yani, 2005:120).
Hubungan  internasional  membahas  banyak  isu,  dan adanya diskusi diantara pakar-pakar hubungan internasional  tentang  berbagai  konsep  sekuritisasi dijelaskan  oleh  Barry  Buzan  bersama  Ole  Waever  dan Jaap  De  Wilde  dalam  buku  mereka  yang  berjudul “ Security a New Framework for Analysis ”. Dalam buku tersebut, terdapat pendekatan baru dalam memandang isu keamanan. Isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka  pada  akhir  dekade  1990-an,  Barry  Buzan, Ole  Waever  dan  Jaap  de  Wilde  mencoba  memasukkan aspek-aspek diluar hirauan tradisional kajian keamanan, seperti  misalnya  masalah  kemiskinan,  kesehatan, lingkungan  hidup,  perdagangan  manusia,  terorisme, kerawanan  pangan,  bencana  alam  dan  sebagainya sebagai bagian dari studi keamanan. Dengan
memasukkan  hal-hal  tersebut  kedalam  lingkup  kajian keamanan,  maka The  Copenhagen  School mencoba memperluas obyek rujukan isu keamanan dengan tidak lagi  berbicara  melulu  keamanan  Negara,  tetapi  juga menyangkut  keamanan  manusia.  Pandangan  ini mengemuka  sejak  berakhirnya  perang  dingin  yang ditandai  dengan  penurunan  ancaman  militer  terhadap kedaulatan  suatu  Negara,  tetapi  pada  saat  yang  sama adanya  peningkatan  ancaman  terhadap  eksistensi manusia  pada  aspek-aspek  lain  seperti  kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup,  terorisme  dan  sebagainya.  Berangkat  dari  hal tersebut maka konsep keamanan pun tidak lagi berbicara mengenai  keamanan  negara  namun  juga  mengenai keamanan manusia (Perwita & Yani, 2005:122). Kepedulian terhadap keamanan manusia ( Human Security ) semakin  meningkat,  terutama  setelah  laporan tahunan United Nations Development Programme (UNDP), Human Development  Report 1994,  cakupan human  security ada tujuh  bidang,  yaitu:  Keamanan Ekonomi,  Keamanan Pangan,  Keamanan  Kesehatan,  Keamanan  Lingkungan, Keamanan  Individu,  Keamanan  Komunitas,  Keamanan Politik.  Sejak  saat  itu  perhatian  terhadap  isu  keamanan manusia mulai melanda tidak saja para pakar tetapi pembuat keputusan. Namun demikian, terlepas dari makin besarnya keinginan  untuk  memasukkan  konsep  keamanan  manusia sebagai  agenda  kebijakan,  hingga  saat  ini  belum  ada kesepakatan  mengenai  bagaimana  keamanan  manusia  itu harus  dipahami  dan  bagaimana  pula  aplikasi  konsep tersebut didalam politik praktis (Hermawan, 2007:13).
Pendapat  Barry  Buzan,  keamanan  berkaitan  dengan masalah  kelangsungan  hidup  (survival).  Isu-isu  yang mengancam  kelangsungan  hidup  suatu  unit  kolektif tertentu  akan  dipandang  sebagai  ancaman  yang eksistensial.  Dalam  bukunya: The  South  East  Asian Community Complex , Buzan menyebutkan bahwa: “Persoalan keamanan tidaklah mungkin hanya  menjadi urusan  satu  Negara  saja  tetapi  membutuhkan  sebuah koordinasi  regional  maupun  internasional”  (Perwita  & Yani, 2005:122).
Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas  ancaman  yang  ada  dan  mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya  berupa  ancaman  militer  tetapi  juga  meliputi ancaman  politik,  ancaman  sosial,  ancaman  ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional.
Berkaitan  dengan  judul  penelitian,  peneliti  akan memfokuskan pada perspektif human security (keamanan  manusia)  dalam  bidang  keamanan  pangan yang merupakan cabang dari pendekatan keamanan non- tradisional.

## 2.2.3.1 Pangan dan Kerawanan Pangan
Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi  pangan. Pangan diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  bersumber  dari sumber  hayati  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  yang tidak  diolah.  Pengertian  pangan  adalah  segala  sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia, termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Nomor  28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan: PP-No.-28-Th-2004.pdf).
Pangan  merupakan  kebutuhan  hidup  yang  esensial. Sesuai  dengan  nalurinya  manusia  akan  dapat  melakukan apa  saja  untuk  memperoleh  pangan  yang  cukup  bagi eksistensi hidupnya. Menurut Ir. Thomas Darmawan dalam “Pertanian Mandiri” beranggapan bahwa:
“Pangan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup yang  paling  penting  dan  yang  pertama  kali  harus dicukupi  oleh  setiap  manusia.  Namun  hal  tersebut sama sekali bukan berarti bahwa manusia diciptakan dan hidup hanya untuk  makan,  melainkan  manusia secara  bijaksana  harus  makan  agar  tetap  bisa bertahan hidup dan melakukan aktifitasnya
secara
optimal” (Darmawan, 2002:137).
Istilah  pangan  atau food dalam  kata  mandarin dituliskan  dua  bagian  yang  satu  berarti  manusia  atau human dan  yang  lain  berarti  baik  atau good .  Hal  itu berarti bahwa pangan sudah seharusnya bagus, bermutu dan aman bila dikonsumsi manusia. Istilah pangan lebih banyak digunakan sebagai istilah teknis, seperti misalnya teknologi  pangan,  bukan  teknologi  makanan,  produksi pangan  bukan  produksi  makanan,  bahan  tambahan pangan  bukan  bahan  tambahan  makanan.  Istilah makanan  digunakan  bagi  pangan  yang  telah  diolah. Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang terpenting  disamping  papan,  sandang,  pendidikan, kesehatan.  Karena  tanpa  pangan  tiada  kehidupan  dan tanpa  kehidupan  tidak  ada  kebudayaan.  Kebutuhan pangan diutarakan secara naluri, bayi menangis pada saat lapar.  Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari sumber  hayati  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak, diperuntukan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi konsumsi  manusia  termasuk  bahan  tambahan  pangan, bahan  baku  pangan  dan  bahan  lain  yang  digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman (http://bkp.riau.go.id/ Diakses 11 Maret 2014).
Menurut  FAO,  gambaran  umum  pangan  di  dunia, terdapat  3  (tiga)  hal  yang  menjadi  sebab  mengapa masalah  ketahanan  pangan  perlu  diperbincangkan. Pangan adalah hak azasi manusia yang didasarkan atas 4 (empat) hal berikut:
1. Universal Declaration of Human Right (1948) dan The International Covenant on Economic, Social, and  Cultural  Rights (1966)  yang menyebutkan bahwa  “ everyone  should  have  an adequate standard  of  living,  including  adequate  food, cloothing, and housing and that the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition ”.
2. Rome  Declaration  on  World  Food  Security  and World Food Summit 1996 yang ditanda tangani oleh
112  kepala  Negara  atau  penjabat  tinggi  dari  186 Negara peserta, dimana Indonesia menjadi salah satu di antara penandatangannya. Isinya adalah pemberian  tekanan  pada human  right  to adequate food (hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup),  dan  perlunya  aksi  bersama  antar  Negara untuk mengurangi kelaparan.
3. Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan  bahwa  tahun  2015  setiap  Negara termasuk  Indonesia  menyepakati  menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuhnya.
4. Hari Pangan  Sedunia  tahun  2007  menekankan pentingnya pemenuhan Hak Atas Pangan.
Pada  Undang-Undang  Pangan  Nomor  7  tahun  1996 tentang  Pangan,  Ketahanan  Pangan  didefinisikan sebagai  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  Negara sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  jumlah  maupun mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan terjangkau  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup sehat,  aktif,  dan  produktif  secara  berkelanjutan. Ketahanan  Pangan:  Ketersediaan  Pangan,  Akses Terhadap Pangan, Pemanfaatan Pangan. Ketika kondisi pangan  bagi  Negara  sampai  dengan  perorangan  tidak terpenuhi, maka kondisi yang akan terjadi adalah kondisi kerawanan  pangan,  artinya  adalah  istilah  ketahanan pangan ( food security ) merupakan kondisi kebalikan dari kerawanan  pangan  ( food  insecurity )  (http://rulebook- jica.ekon.go.id/Indonesia/4948_UU_18 _2012_i.html Diakses 7 April 2014).
Terdapat dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang bersifat  kronis  ( chronical  food  insecurity )  dan  yang bersifat  transien  atau  sementara  ( transitory  food insecurity ). Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang  dapat  disebabkan  karena  keterbatasan  (Sumber Daya  Alam  –  SDA)  dan  keterbatasan  kemampuan (Sumber Daya Manusia – SDM), sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Sedangkan, Rawan Pangan  Transien  atau  Sementara  adalah  keadaan kerawanan  pangan  yang  disebabkan  oleh  kondisi  yang tidak  terduga  antara  lain  berbagai  musibah,  bencana alam, kerusuhan,  musim  yang  menyimpang (perubahan iklim)  dan  keadaan  lain  yang  bersifat  mendadak. Indikator  kerawanan  pangan  kronis  tercakup  dalam  3 aspek  atau  dimensi  rawan  pangan  yaitu:  Masalah Kesehatan,  Masalah  Ketersediaan  Pangan,  Masalah Kemiskinan.  Sedangkan  indikator  untuk  kerawanan pangan transien atau
sementara,  menggambarkan  aspek  dari  pengaruh lingkungan  alam  dan  iklim,  meliputi  indikator  seperti: Persentase daerah tak berhutan, Persentase Puso, Daerah rawan longsor dan banjir, Fluktuasi atau penyimpangan curah  hujan  (http://bkp.deptan.go.id/  Diakses  7  April 2014).
Jika  sebagian  masyarakat  dalam  satu  wilayah  terjadi kerawanan pangan, bisa dikatakan daerah tersebut belum berhasil  membangun ketahanan pangannya. Karena itu, agar  pembangunan  ketahanan  pangan  di  daerah  bisa terlaksana  dengan  baik,  komitmen  yang  tinggi  saja belum cukup, tetapi harus:
1. Diikuti  dan  didukung  dengan  kelembagaan  yang mantap  dan  bisa  bersinergi  dengan  pemangku kepentingan  di  bidang  pangan  lainnya,  serta tersedianya  dana  untuk  mengoperasionalkan kegiatan yang sudah dirancang. Disini bisa dilihat dari  peranan World  Food  Programme (WFP) melalui  program  padat  karya  ( Food  For Assets - FFA).
2. Panduan dari The Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia (FSVA), pemerintah dapat
lebih fokus
dan memprioritaskan  sumber  daya  yang  ada  untuk menangani  masalah  kerawanan  pangan  secara menyeluruh. Food  Security  and  Vulnerability Atlas  of  Indonesia (FSVA)  berperan  sebagai panduan agar tercapai pemahaman yang lebih baik dari  permasalahan  dasar  guna  membangun kebijakan-kebijakan  yang  tepat  dan  strategis dalam  mengurangi  jumlah  populasi  rentan pangan. Informasi yang dihasilkan sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan.
3. Pemberdayaan  masyarakat,  kelembagaan  non- formal yang tumbuh dan berkembang dengan baik sampai di pedesaan seperti kelompok wanita (pemberdayaan kesejahteraan
keluarga,
kelompok wanita tani dan lainnya) sangat penting dilibatkan  dalam  memperbaiki  tingkat  kesehatan dan gizi masyarakat atau keluarga.
Karena itu, kegiatan-kegiatan seperti pemanfaatan lahan  pekarangan  dengan  pertanian  terpadu, tanaman  obat,  sayur-sayuran  dan  buah-buahan perlu  terus  dikembangkan.  Dengan  begitu  dapat meningkatkan  pendapatan  dan  ekonomi  rumah tangga.
4. Pembangunan  lumbung  pangan  desa.  Untuk menjaga  agar  ketersediaan  pangan  di  suatu wilayah  dapat  selalu  terjamin kecukupan pangannya, pemerintah daerah harus berperan aktif menginisiasi dan memfasilitasi pembangunan  lumbung  pangan  desa,  beserta kelembagaan  dan  manajemennya.  Keberadaan lumbung-lumbung  desa  ini  sangat  penting  dan strategis nilainya, terutama di saat membantu para petani dan keluarganya menghadapi masa-
masa paceklik, di mana harga bahan pangan cenderung selalu meningkat.
Melalui  berbagai  upaya  di  atas,  diharapkan  upaya mengurangi potensi rawan pangan di setiap wilayah akan semakin  mantap.  Dengan  demikian  berbagai  masalah pangan, seperti kerawanan pangan dapat di atasi dengan baik (Badan Ketahanan Pangan. Sistem
Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG).
PENGANTARSKPG.pdf).
3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3. 1 Objek Penelitian
Dalam  penyusunan  skripsi  ini,  penulis  melakukan penelitian  dengan  mengambil  objek  penelitian  pada World Food Programme (WFP) melalui program Food For Assets (FFA). Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  peranan World  Food  Programme (WFP) melalui  program  padat  karyanya  dalam  upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  di  Indonesia,  studi kasus  yang  diteliti  adalah  di  Nusa  Tenggara  Barat dimana program Food For Assets (FFA) berjalan.
3.1.1  Gambaran  Umum World  Food  Programme (WFP)
3.1.1.1  Sejarah  Pendirian World  Food  Programme (WFP)
Menurut D. John Shaw dalam bukunya The UN World Food Programme and the Development of Food Aid . Ide lahirnya World Food Programme (WFP) terjadi pada tahun 1960 yang pada awalnya digagas oleh George McGovern  (Direktur  pertama  dari Food  for Peace di Kantor  Eksekutif  Amerika  Serikat)  pada  masa pemerintahan presiden John F. Kennedy (Shaw, 2001:6).
Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mendirikan World Food Programme pada tahun 1961, lahir sebagai badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang  menangani  bantuan  pangan,  dan  secara  tidak langsung  berada  di  bawah  pengawasan  Badan  Pangan dan  Pertanian  ( Food  and  Agriculture  Organization - FAO) di Roma, Italia (http://www.kemlu.go.id/ Diakses 14 Maret 2014).
World  Food  Programme (WFP)  pertama  kali beroperasi  pada  1963  dengan  tugas  menggunakan bantuan pangan untuk  mendukung pembangunan sosial dan  ekonomi,  menyediakan  makanan  dan  logistik lainnya  jika  dalam  keadaan  darurat,  dan  secara  umum mempromosikan world food security (ketahanan pangan dunia). World Food Programme adalah sebuah lembaga kemanusiaan  terbesar  di  dunia  yang  berkantor  pusat  di Roma,  Italia,  juga  memiliki  kantor  perwakilan  yang tersebar  di  80  negara. World  Food  Programme bekerja untuk  membantu  masyarakat  yang  tidak  mampu memperoleh  atau  menghasilkan  pangan  baik  bagi  diri sendiri  dan  keluarganya.  Setiap  tahunnya, World  Food Programme memberi  makan  sekitar  90  juta  orang, dengan sebagian besarnya adalah anak-anak, di 80
Negara yang mengalami krisis atau rawan pangan (http://www.wfp.org/Diakses 14 Maret 2014).
World Food Programme melakukan operasinya bersama dengan dua badan lain, yaitu ( Food and Agriculture Organization -FAO) dan ( International Fund for Agricultural Organization -IFAD) dengan melakukan kerjasama dan saling terkoordinasi. Tiga badan yang saling berhubungan ini disebut “ Triple Alliance in Rome ”, karena ketiga badan ini berpusat di Roma, Italia. Bergerak secara komplementer. Ketiganya bekerja untuk memenuhi amanat World Food Summit dalam mengurangi kelaparan global dan kemiskinan. World Food Programme (WFP) melakukan operasi bantuan pangan, sedangkan Food and Agriculture Organization (FAO) bergerak melalui bantuan pembangunan pertanian secara teknis, dan International Fund for Agricultural Organization (IFAD) melakukan bantuan keuangan internasional (http://www.wfp.org/ab outwfp/partners/agencies.asp?section=1&subsection=4 Diakses 14 Maret 2014).
3.1.1.2  Tujuan  dan  Fungsi World  Food  Programme (WFP)
World Food Programme (WFP) bergerak untuk menghapuskan kelaparan dan malnutrisi, dengan tujuan utama menghilangkan kebutuhan akan bantuan pangan. Strategi  utama  yang  mendasari  aktivitas World  Food Programme adalah menyediakan bantuan pangan dengan tujuan:
a.  Menyelamatkan manusia yang merupakan pengungsi dan dalam situasi darurat lainnya,
b. Memperbaiki gizi dan kualitas hidup masyarakat yang paling rentan pada saat mendesak,
c. Membantu membangun aset dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin khususnya melalui program-programnya.
Dalam  menjalankan  tujuan  utamanya World  Food Programme mengimplementasikan program dan aktivitas bantuan pangannya dengan cara:
1. Membantu  pembangunan  ekonomi  dan  sosial dengan berkonsentrasi pada kebutuhan masyarakat dan Negara yang bersangkutan.
2. Membantu secara terus menerus dari saat darurat sampai terjadinya pembangunan dengan memprioritaskan  pada  pencegahan  bencana  dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana.
3. Membantu menemukan korban konflik dan pihak yang  membutuhkan  sumbangan  pangan,  dan menyediakan  kebutuhan  mereka  baik  dalam  hal pangan dan juga pembangunan.
4. Menyediakan  layanan  bagi  Negara  pendonor, badan-badan  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) dan ( Non-Govermental Organization -NGOs) agar dapat  konsisten  pada  tujuan World  Food Programme dan melengkapi operasi World Food Programme . World  Food  Programme (WFP)  juga  mengumpulkan kelebihan  pangan  yang  terjadi  di  suatu  negara  dan menyalurkannya sebagai bantuan kemanusiaan untuk
mengatasi  keadaan  darurat  pangan  di  negara-negara yang  dikategorikan  sebagai  Negara Low  Income  Food Deficit Countries (LIFDCs), bantuan tersebut diberikan oleh World Food Programme (WFP) dengan sasaran:
1. Untuk  menutupi  kekurangan  pangan  yang mendesak akibat bencana alam, konflik sosial dan akibat peperangan, dan
2. Untuk  membantu  pelaksanaan  proyek-proyek pengembangan ekonomi sosial.
Berdasarkan rencana  strategis World Food Programme 2008-2013, World Food Programme (WFP)
dimandatkan untuk:
1. Menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian dalam keadaan darurat,
2. Mencegah kelaparan akut dan berinvestasi dalam kesiapsiagaan dan tindakan mitigasi bencana,
3. Mengembalikan dan membangun kembali kehidupan  dan  mata  pencaharian  pasca-konflik, situasi pasca bencana atau situasi transisi,
4. Mengurangi kelaparan kronis dan kekurangan gizi,
5. Memperkuat
kapasitas Negara-negara berkembang untuk mengurangi kelaparan, termasuk melalui bantuan dan pembelian lokal.
3.1.1.3  Struktur  Organisasi World  Food  Programme (WFP)
World Food Programme (WFP) dipimpin oleh seorang Executive  Director dan  dibantu  oleh  seorang wakil ( Deputy Executive Directors ). Executive Director World  Food  Programme ditunjuk  oleh  Sekretaris Jenderal  (Sekjen)  PBB  dan  Direktur  Jenderal  FAO setelah  berkonsultasi  dengan  Dewan  ( Board ) World Food  Programme (WFP)  serta  memiliki  masa  jabatan lima  tahun. Executive  Director bertanggung  jawab terhadap  Dewan  dalam  hal  administrasi World  Food Programme (WFP),  dan  implementasi  program  serta aktivitas  yang  telah  dijalankan  oleh World  Food Programme (WFP),  penyediaan  kebutuhan  dewan, pemilihan  dan  penunjukan  untuk  staf  dan  organisasi kesekretariatan,  memberikan  pengarahan  kepada  staf World  Food  Programme (WFP)  dalam  berkoordinasi dengan  FAO staff  Regulations  and  Rules dan  beberapa peraturan  yang  dibuat  oleh Executive  Director dengan persetujuan  Sekretaris  Jenderal  dan  Direktur  Jenderal dan  penunjukan  perwakilan World  Food  Programme (WFP) untuk Negara-negara anggota. Executive Director membawahi sebelas divisi, yaitu Inspector General and Oversight Services Division (OSD), Office of Evaluation (OEDE), Ethnics Office (OEDX), Policy, Planning and Strategy Division (OEDP),
Communications  and  Public  Policy  Strategy  Division (OEDC), Office of Hunger Solutions (OEDH), Office of the  Ombudsman (OEDO), Office  of  Executive  Director (OED), Finance  and  Legal  Division (FL), Operations and  Management  Department (OM), External  Affairs and  Resource  Deve  lopment  Department (RE).  Fungsi Executive Board:
1.  Untuk membantu mengembangkan dan mengkoordinir kebijakan bantuan pangan jangka panjang dan jangka pendek
2. Mengawasi dan mengarahkan managemen WFP
3. Untuk  memeriksa,  mengubah,  dan  menyetujui program  dan  proyek  kegiatan  yang  diserahkan oleh Executive Director
4. Untuk  memeriksa,  mengubah,  dan  menyetujui anggaran program, proyek kegiatan dan memeriksa administrasi serta pelaksanaan program  dan  proyek  kegiatan  WFP  yang  telah disetujui
5. Melaporkan program dan kegiatan WFP setiap tahunnya, termasuk didalamnya keputusan ke sesi substantif dari Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan FAO (http://www.wfp.org/about/exe cutive-directorDiakses 15 Maret 2014).
Sumber: (http://documents.wfp.org/stellent/groups/ public/documents/communications/wfp245047.pdf Diakses 14 Maret 2014). Gambar 3.2 Struktur Organisasi World Food Programme (WFP)
3.1.1.4 Program-program World Food Programme
3.1.1.4.1 Padat Karya Pangan ( Food For Assets -FFA)
Program  Padat  Karya  Pangan  ( Food  For Assets -FFA)  (juga  dikenal  sebagai Food  for  Work ) kegiatan  ini  menitikberatkan  pada  pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik. Pemberdayaan masyarakat  yang  dimaksudkan  adalah  mengajak masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dan  bergotong royong dalam kegiatan padat karya dan konservasi alam. Padat karya difokuskan pada kegiatan menumbuhkembangkan  semangat  bergotong  royong agar  bagaimana  akses  ekonomi  bisa  terjamin  dalam rangka  meningkatkan  taraf  ekonomi  dan  kesejahtraan masyarakat  yang  mandiri.  Petani  yang  tidak  mampu mengambil  risiko  bereksperimen  dengan  metode pertanian baru, dalam hal ini WFP memberikan bantuan dengan metode pertanian baru. Pengangguran yang tidak memiliki  kesempatan  untuk  belajar  keterampilan,  WFP memberdayakan masyarakat untuk mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan program Food For Assets (FFA). World  Food  Programme (WFP)  memberikan pekerjaan yang memungkinkan bagi masyarakat daerah rawan pangan untuk bisa bertahan. Ini adalah tujuan dari program Padat Karya Pangan ( Food For Assets -
FFA) World  Food  Programme (WFP).  Anggota masyarakat  bekerja  pada  infrastruktur  baru  atau  untuk belajar  keterampilan  baru  yang  akan  meningkatkan ketahanan  pangan  rumah  tangga  atau  masyarakat (http://www.wfp.org/food-assets  Diakses  14  Maret 2014).

## 3.1.1.4.2 Cash and Vouchers
World Food Programme (WFP) memberikan ratusan  ribu  ton  makanan  setiap  tahun,  memberi  orang lapar uang tunai atau voucher untuk membeli makanan. Uang tunai diberikan kepada orang-orang yang berjuang untuk menyediakan makanan bagi keluarga mereka, dan voucher dapat ditukar dengan makanan. Uang tunai dan voucher digunakan untuk mengatasi kelaparan di tempat- tempat  di  mana  ada  banyak  makanan  di  pasar  tapi  di mana  orang-orang  miskin  tidak  mampu  membelinya. Uang  tunai  dan voucher dapat  mengurangi  biaya transportasi dan menyimpan  makanan, bermanfaat bagi perekonomian  lokal,  karena  penerima  menghabiskan uang  di  pasar  lokal.  Orang  sering  lebih  memilih  uang tunai  dan  voucher  untuk  bantuan  makanan  tradisional, karena  mereka  menawarkan  lebih  banyak  pilihan  dan variasi.  WFP  menggunakan  cara-cara  inovatif  untuk memberikan  bantuan,  seperti  " e-voucher "  dikirim  ke ponsel  melalui  pesan  teks  (http://www.wfp.org/cash- and-vouchers Diakses 14 Maret 2014).

## 3.1.1.4.3 Response to HIV AIDS and Tuberculosis
Nutrisi  yang  tepat  adalah  cara  yang  penting untuk  melindungi  kehidupan  dan  mata  pencaharian orang  yang  hidup  dengan  HIV  dan  Tuberkulosis  (TB). Peningkatan  ketahanan  pangan  juga  memainkan  peran penting dalam membantu untuk menghentikan penyebaran  epidemi.  Peran World  Food  Programme (WFP) dalam mendukung penanggulangan HIV dan TB, pada tahun 2011, sebanyak 2,3 juta orang di 38 Negara melalui program HIV dan TB. WFP mengakui tantangan yang  unik  memberikan  bantuan  di  daerah-daerah  yang menderita HIV tinggi dan prevalensi TB, kemiskinan dan rawan pangan yang mengakar dan sistem pemerintahan yang  melemah.  Mengingat  tantangan  yang  ada  dalam memerangi  HIV  dan  TB,  WFP  berkomitmen  untuk memaksimalkan  keefektifan  respon  global.  Dukungan makanan dan gizi WFP memainkan peran penting dalam mengurangi  efek  berbahaya  dari  HIV,  TB,  kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Ini adalah cara yang penting dan hemat biaya yang memungkinkan pengobatan, mengurangi  angka  kematian,  dan  mempromosikan pemulihan gizi (http://www.wfp.org/hiv-aids Diakses 14 Maret 2014).

## 3.1.1.4.4 School Meals
Visi World  Food  Programme adalah  untuk mengurangi  kelaparan  di  antara  anak-anak  sekolah sehingga kelaparan bukanlah hambatan bagi
perkembangan  mereka.  Fakta  bahwa  hampir  semua negara  di  dunia,  baik  maju  dan  berkembang, menyediakan makanan sekolah adalah bukti dari ini. Di banyak negara, langkah-langkah WFP untuk menyediakan makanan untuk sekitar 22 juta anak di 60 negara, sering kali ada daerah yang sulit dijangkau. WFP telah  beroperasi  dalam  program  sekolah  selama  lebih dari 50 tahun dan merupakan penyedia terbesar makanan sekolah. Maka dari pengalaman ini, WFP juga mendukung pemerintah nasional dalam mengembangkan kualitas mereka sendiri, program pemberian makanan di sekolah yang berkelanjutan (http://www.wfp.org/school- meals Diakses 14 Maret 2014).
3.1.1.5 Funding World Food Programme (Pendanaan
WFP)
Dalam  menjalankan  misinya, World  Food Programme (WFP) tidak mendapatkan dana dari Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB), tetapi mendapatkannya  dari  kontribusi  pemerintahan  Negara- negara  didunia,  dan  perusahaan-perusahaan.  Untuk mendapatkan  pihak-pihak  yang  ingin  memberikan kontribusi bagi program World Food Programme (WFP) dan  berhubungan  dengan  mereka  dilakukan  oleh External Affairs and Resource Deve lopment Department (RE).  Sedangkan Finance  and  Legal  Division (FL) bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan  dengan  keuangan.  Pelaksanaannya  tugas World  Food  Programme (WFP) dilapangan  diatur  oleh Operations  and  Management  Department (OM)  yang memiliki  garis  koordinasi  dengan Executive Director (http://www.wfp.org/about/senior-leadership Diakses 14 Maret 2014).
World  Food  Programme merupakan  satu-satunya organisasi dibawah naungan PBB yang tidak mendapatkan  alokasi  dana  dari  PBB.  Kontribusi  yang didapatkan  WFP  berasal  dari  proyek  kemanusiaan  dan pembangunan, yaitu:
1. Pemerintah  merupakan  sumber  dana  pokok  bagi WFP.  Sekitar  lebih  dari  60  pemerintahan  yang menanggung  pembangunan  proyek  kemanusiaan dari WFP. Pemerintah melakukan dukungan secara sukarela  dan  sepenuhnya  terhadap  pembangunan proyek-proyek kemanusiaan tersebut.
2. Perusahaan,  melalui  program  yang  dimiliki,  setiap perusahaan  dapat  membuat  sebuah  kontribusi penting untuk memerangi kelaparan dan membantu mengurangi rawan pangan  yang terjadi. Kontribusi yang  diberikan  oleh  perusahaan  dapat  berupa sumbangan  uang  tunai  perusahaan,  produk  atau layanan  yang  dapat  membantu  WFP  dalam menangani  rawan  pangan.  Beberapa  perusahaan yang  memberikan  kontribusi  untuk  WFP  adalah Citi,  DSM, National  Postcode  Loterij ( The  Dutch Postcode Lottery ), TNT, Unilever, Yum! Brands.
3. Individual, sumbangan individu dapat berupa :
a. Makanan khusus untuk anak-anak kelaparan di nurseries,
b. Makanan  insentif  untuk  mendorong  keluarga miskin agar mengirim anak perempuan mereka ke sekolah,
c. Makanan sebagai alat untuk membayar orang- orang  yang  membangun  kembali  sekolah, jalanan dan infrastruktur lain setelah terjadinya konflik dan bencana alam.
Sumbangan  yang  diberikan  dapat  berupa  uang  dalam dolar  Amerika  ( cash ),  sumbangan  dalam  bentuk  jasa ( services ),  dan  dalam  bentuk  komoditi  pertanian ( commodity ). World  Food  Programme memiliki  20 pesawat  terbang,  kapal,  dan  lebih  dari  5000  truk  untuk mengirimkan  makanan  kepada  yang  membutuhkan. Selama  tiga  tahun  pertama World  Food  Programme beroperasi (1963-1965) tidak kurang dari US$ 100 juta sumber dana didapatkan oleh World Food Programme . Di  tahun  2005, World  Food  Programme memperoleh dana hampir sekitar US$ 2,8 juta dari kontribusi negara- negara.  Seluruh  dana  sepenuhnya  yang  diperoleh berdasarkan  sumbangan  sukarela.  Jenis  sumbangan ( pledge ) kepada WFP dapat berbentuk :
a) Cash : Sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang (US $),
b) Services : Sumbangan dalam bentuk jasa,
c) Commodity : Dalam bentuk komoditi pertanian (http://www.wfp.org/about/
Funding Diakses 14 Maret 2014).
3.1.1.6  Keanggotaan  Indonesia  di World  Food Programme (WFP)
Keanggotaan  Indonesia  di World  Food Programme (WFP) sangat penting karena badan tersebut menangani  program  bantuan  kepada  pengungsi,  anak- anak  sekolah  ( School  Feeding  Program )  kepada pembangunan masyarakat desa, rehabilitasi lahan kritis, program  bantuan  masyarakat  terasing,  dan  program bantuan pangan untuk musibah banjir. Selain itu, World Food  Programme (WFP)  juga  dapat  membantu  dalam memformulasikan  kebijakan  bantuan  pangan  jangka panjang  dan  jangka  pendek  bagi  Negara-negara anggotanya.  Bantuan  yang  diterima  Indonesia  sejak tahun 1963 hingga 1991 dalam bentuk joint programme sebanyak  58  kegiatan  dengan  nilai  total  US$ 210,819,881. Bentuk joint programme yang dilaksanakan  di  Indonesia  diantaranya  penanggulangan akibat  bencana  alam  dan  penanganan  pengungsi, rehabilitasi  irigasi,  reboisasi  daerah  aliran  sungai  dan pengembangan  lahan  tanah  tadah  hujan.  Karena kemajuan  ekonomi  di  Indonesia  sejak  terciptanya swasembada beras tahun 1984, World Food Programme (WFP) telah menganggap Indonesia tidak termasuk lagi sebagai  negara  penerima  bantuan World  Food Programme (WFP). World  Food  Programme (WFP) bahkan  telah  menutup  kantor  perwakilannya  di  Jakarta sejak  tahun  1995.  Namun  pada  bulan  Mei  1998, Indonesia  kembali  menjadi  anggota World  Food Programme (WFP)  karena  keadaan  kesulitan  pangan yang  dialami  oleh  bangsa  Indonesia  sebagai  dampak negatif dari krisis finansial Asia dan karena terjadinya
kekeringan  berkepanjangan  akibat  badai  EL-Nino.  Hal ini  ditandai  dengan  diperolehnya  bantuan World  Food Programme (WFP) dalam bentuk Emergency Operation (EMOP  6008)  yang  kemudian  disusul  dengan  program Protacted Relief and Recovery Operation (PRRO) yaitu program penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat di Jakarta  dan  Surabaya  melalui  Departemen  Pertanian sebanyak  160.000  ton,  yang  dialoksikan  untuk  tahun anggaran.  1998/1999  sebanyak  112.000  ton  untuk 539.701  kepala  keluarga  (KK)  Pra  Sejahtera  dan  pada tahun 1999/2000 sebanyak 48.000 ton untuk 231.299 KK Pra Sejahtera (http://www.deptan.go.id Diakses pada 15 Maret 2014).
Pada periode 2003-2005, Indonesia kembali menjadi anggota Executive  Board WFP.  Pemilihan Executive Board tersebut dilaksanakan pada sidang ke-123 Dewan FAO pada 28 Oktober-2 November 2002 di Roma, Italia. Indonesia  sempat  berhenti  sebagai  anggota Executive Board sejak tahun 1997 sampai 2001, karena pada saat itu  Indonesia  mendapat  kehormatan  menjadi  ketua Dewan  FAO.  Kontribusi  ( pledge )  Indonesia  dari  tahun 1963-1998  kepada World Food  Programme (WFP) sebesar 2.289,95 juta ton komoditi pertanian senilai US$ 2,760,480. Namun untuk tahun 1999 Indonesia tidak lagi memberikan  bantuan  karena  saat  itu  Indonesia mengalami  musibah  kekeringan  berkepanjangan  akibat El-Nino,  kebakaran  hutan  dan  krisis  ekonomi.  Rakyat Indonesia  memberikan  bantuan  pangan  kepada  rakyat Timor Leste, dilaksanakan di Timor-Leste pada tanggal 7  Mei  2004,  bantuan  Rakyat  Indonesia  kepada  Rakyat Timor-Leste  berupa:  bantuan  beras  (Badan  Urusan Logistik-BULOG): 35 ton, bantuan dari Yayasan Amal Masyarakat  Pertanian  Indonesia  (YAMPI)  sebesar  Rp. 30  juta  (lebih  kurang  seharga  15  ton  beras),  bantuan Badan  Koordinasi  Assosiasi  Petani  Tebu  Rakyat Indonesia (BKAPTRI) 10 ton gula pasir, bantuan Indo Food 500 kardus (http://www.scribd.com/doc/128230157/Food-and- Agriculture-Organizat Ion Diakses 15 Maret 2014).

## 3.1.2 Food For Assets (FFA) di Indonesia
Meningkatkan  ketahanan  masyarakat  dalam antisipasi bencana dan perubahan iklimmelalui program Padat Karya Pangan ( Food for Asset - FFA), World Food Programme (WFP)  memfasilitasi  pembangunan aset masyarakat yang berguna untuk mengantisipasi dampak bencana alam dan perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat rawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur  (NTT).  Anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi dalam  pembangunan  aset  menerima  insentif  beras sebagai pengganti  waktu dan  jasa yang  mereka berikan ( World Food Programme brochure , 2013).
Karena  kasus  rawan  pangan  yang  terjadi  sebagian besar  di  daerah  pedesaan,  maka  model  kegiatan  yang cocok adalah Program Padat Karya Pangan ( Food For
Assets -FFA). World  Food  Programme berkolaborasi dengan  Pemerintah  Indonesia  membuka  kesempatan bagi  keluarga  rentan  rawan  pangan  untuk  membangun fasilitas  pertanian  skala  kecil  serta  aset  infrastruktur pedesaan yang menguntungkan bagi komunitas mereka melalui  progam  Padat  Karya  Pangan  ( Food  for  Assets - FFA) atau bisa disebut juga Food For Work . Kegiatan tersebut menitikberatkan pada pemberdayaan
masyarakat dan kegiatan fisik. Pemberdayaan masyarakat  yang  dimaksudkan  adalah  mengajak masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dan  bergotong royong dalam kegiatan padat karya dan konservasi alam. Aset-aset  dirancang  untuk  menguatkan  ketahanan mereka atas perubahan iklim dan dapat segera membantu kelansungan  mata pencaharaian dan ketahanan pangan. Difokuskan  pada  kegiatan  menumbuhkembangkan semangat  bergotong  royong  agar  bagaimana  akses ekonomi bisa terjamin dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi  dan  kesejahtraan  masyarakat.  Merupakan program  yang  dirancang  untuk  pendayagunaan  tenaga kerja  penganggur  dan  setengah  penganggur  dimusim sepi  kerja  atau  hilangnya  pekerjaan  serta  pendapatan akibat bencana alam yang sulit diproyeksikan. Kegiatan padat karya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dengan  prioritas  dan  kriteria  disesuaikan kondisi  daerah.  Polanya  adalah  mempekerjakan  tenaga atau  masyarakat  selama  4  hari  namun  diberikan  upah selama 6 hari, didukung seperti pengadaan material dan juga  bibit  tanaman.  Program  ini  lebih  pada  prioritas akses  jalan  wisata  tani  bagi  daerah-daerah  dan  dusun- dusun  terisolir.  Yang  terpenting  adalah  penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui sistem pengelolaan aset  milik  masyarakat  umum  seperti  pengelolaan embung-embung rakyat.Jadi prinsipnya, selain pemberdayaan  masyarakat,  masalah  kemitraan  dan pemberdayaan  kelembagaan  di  desa  itu  sendiri  juga sangat  penting.  Bagaimana  aset  masyarakat  seperti embung  bisa  dikelola  dengan  baik  untuk  pendapatan ekonomi  masyarakat  (http://www.sumbawanews.com /berita/kecamatan-pujut-dan-janapria-lokasi-padat-kary a-wfp Diakses 10 Maret 2014).
Kebijakan  inti  dan  strategi  yang  mengatur  kegiatan World  Food  Programme (WFP)  adalah  untuk memberikan  bantuan  pangan:  untuk  menyelamatkan kehidupan dalam pengungsi dan situasi darurat lainnya, untuk meningkatkan gizi dan kualitas hidup orang-orang yang  paling  rawan  pada  saat-saat  penting  dalam  hidup mereka,  dan  untuk  membantu  membangun  aset  dan mempromosikan  kemandirian  masyarakat  miskin, khususnya melalui program padat karya, antara lain:
1. Dalam  kasus  pertama,  bantuan  pangan  sangat penting untuk perlindungan sosial dan kemanusiaan.  Ini  akan  digunakan  dengan  cara yang  sama,  konsisten  dengan  menyelamatkan nyawa.  Sedapat  mungkin,  pemberian  bantuan makanan  akan  dikoordinasikan  dengan  bantuan pemulihan  yang  diberikan  oleh  organisasi kemanusiaan lainnya.
2. Dalam kasus kedua, bantuan pangan merupakan investasisumber daya manusia.
3. Dalam  kasus  ketiga,  menggunakan  sumber  daya masyarakat miskin yang paling melimpah, tenaga kerja mereka sendiri, untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan juga membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.
World Food Programme (WFP) memainkan peran utama dari  bantuan  darurat  ke  pembangunan. World Food Programme (WFP)  akan  memberikan  prioritas untuk mendukung  pencegahan  bencana,  kesiapsiagaan  dan mitigasi dan pasca-bencana, kegiatan rehabilitasi sebagai bagian dari program pembangunan. Sebaliknya, bantuan darurat  akan  digunakan  untuk  melayani  bantuan  dan tujuan  pembangunan.  Dalam  kedua  kasus  tujuan keseluruhan  adalah  untuk  membangun  kemandirian (http://www.wfp.org/about/strategic-plan  Diakses  14 Maret 2014).

## 3.1.3 Rawan Pangan di Indonesia
Jumlah  penduduk  miskin  terus  meningkat  di Indonesia,  dengan  demikian  semakin  banyak  orang yang  menghadapi  rawan  pangan.  Terjadinya  kasus rawan pangan di beberapa daerah, menunjukkan bahwa masalah rawan pangan bukan masalah yang sederhana dan  dapat  diatasi  sesaat  saja,  melainkan  merupakan masalah  yang  cukup  kompleks  karena  tidak  hanya memperhatikan  situasi  ketersediaan  pangan  atau produksi  disisi  makro  saja  melainkan  juga  harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi  peningkatan  akses  terhadap  pangan  baik ditingkat  rumah tangga  maupun  bagi anggota  rumah tangga  itu  sendiri.  Pangan  sebagai  kebutuhan  pokok terpenting,  memiliki  keterkaitan  langsung  dan  tidak langsung  dengan  kondisi  kesehatan,  kecerdasan  dan produktivitas  sumber  daya  manusia.  Disamping  itu pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan pondasi kuat untuk pembentukan kualitas  manusia  bangsa  Indonesia,  merupakan  pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya,  serta merupakan  hak  asasi  setiap  manusia  atas  pangan (http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/05822243 5/Ada-100-Daerah-di-Ka bupaten-se-Indonesia-Rawan-Pangan Diakses 15 Maret 2014).
Sumber: ( Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia, 2009).
Gambar 3.3 Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Indonesia
Dari  gambar  3.3, World  Food  Programme dan  Dewan Ketahanan Pangan Indonesia memetakan 346 kabupaten yang  memiliki  data  lengkap  untuk  9  indikator  terkait kerawanan  pangan.  Di  antara  346  kabupaten  tersebut, maka  ditetapkan  100  kabupaten  dengan  yang  prioritas yang terdiri dari 30 kabupaten Prioritas 1, 30 kabupaten Prioritas 2, dan 40 kabupaten Prioritas 3, dengan jumlah penduduk  sekitar  25  juta.  246  kabupaten  lainnya dikelompokkan  menjadi  Prioritas  4-6.  Perhatian  yang lebih  besar  harus  diberikan  kepada  kabupaten  yang termasuk pada Prioritas 1 hingga 3.
1. 30 kabupaten prioritas 1, 11 kabupaten di provinsi Papua,  6  kabupaten  di  Nusa  Tenggara  Timur,  5 kabupaten  di  Papua  Barat  dan  8  kabupaten  di  5 provinsi  lainnya,  dengan  jumlah  penduduk  sekitar 5,3  juta.  Tingkat  kerawanan  pangan  terutama disebabkan  karena  tingginya  angka  kemiskinan, tidak ada akses listrik, tingginya underweight pada balita,  tidak  ada  akses  jalan  kendaraan  roda  empat dan tidak ada sumber air bersih.
2. Dari  30  kabupaten  di  Prioritas  2,  7  kabupaten  di provinsi Kalimantan Barat, 5 di kabupaten di Nusa Tenggara  Timur,  4  kabupaten  di  Nangroe  Aceh Darussalam, 3 kabupaten di papua dan 11 kabupaten di  9  provinsi  lainnya,  dengan  jumlah  penduduk sekitar  7,7  juta  orang.  Penentu  utama  kerawanan pangan di Prioritas 2 hampir sama dengan Prioritas 1  meskipun  urutannya  sedikit  berubah  yaitu: tingginya angka underweight pada balita, tidak ada akses kendaraam roda empat, tidak ada sumber air bersih,  tingginya  kemiskinan  dan  tidak  ada  akses listrik.
3. Dari  40  kabupaten  Prioritas  3,  6  kabupaten  di provinsi  Kalimantan  Tengah,  5  kabupaten  di Sulawesi  Tengah,  4  Kabupaten  di  NTB  dan  25 kabupaten  di  16  provinsi  lainnya,  dengan  jumlah penduduk sekitar 12 juta. Kerawanan pangan pada Prioritas  3  terutama  disebabkan  karna  tidak  ada akses air bersih, tingginya rasio kebutuhan produksi, dan gagal panen.
3.1.3.1  Potensi  Rawan  Pangan  di  Nusa  Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian  barat  kepulauan  Nusa  Tenggara.  Dua  pulau terbesar  di  provinsi  ini  adalah  Lombok  yang  terletak dibarat  dan  Sumbawa  yang  terletak  ditimur.  Ibukota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di pulau Lombok.  Nusa  Tenggara  Barat  yang  terdiri  dari  Pulau Lombok  dan  Pulau  Sumbawa,  memiliki  luas  wilayah 20.153,20 km2. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur  dan  8°  10'  -  9°  5'  Lintang  Selatan.  Selong merupakan  kota  yang  mempunyai  ketinggian  paling tinggi, yaitu 166 m dari permukaan laut
sementara  Taliwang  terendah  dengan  11  m  dari permukaan  laut.  Dari  tujuh  gunung  yang  ada  di  Pulau Lombok,  Gunung  Rinjani  merupakan  tertinggi  dengan ketinggian  3.775  m,  sedangkan  Gunung  Tambora merupakan  gunung  tertinggi  di  Sumbawa  dengan ketinggian  2.851  m.Batas  Wilayah:  Sebelah  Utara dengan  Laut  Jawa  dan  Laut  Flores,  sebelah  Selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat dengan Selat Lombok  (Propinsi  Bali),  sebelah  Timur  dengan  Selat Sape  (Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur).  Banyak  tempat wisata yang disukai dan dikunjungi, 5 diantaranya yang paling popular adalah Trio Gili (Pulau Gili Trawangan, Gili Meno & Gili Air), Pantai Senggigi, Taman Nasional Gunung  Rinjani,  Pantai  Kuta  Lombok,  Tanjung  Aan (http://www.ntbprov.go.id/tentang_geogra fis.php Diakses 9 April 2014).
Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat adalah tanah  yang  subur  yang  menjadi  sumber  utama  mata pencaharian penduduk Pulau Lombok yang 90% adalah Petani. Komoditas tanaman yang menjadi andalan utama para  Petani  di  daerah  ini  adalah  tembakau  ( mangrove ), jagung, padi, kopi, dan kapas. Meskipun Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga menghasilkan padi yang melebihi kebutuhan daerahnya hingga  500.000  ton  setara  beras,  ternyata  pada  tahun 2008 beberapa kecamatan yang tergolong rawan pangan, yaitu 19 kecamatan di Lombok Timur, 11 kecamatan di Lombok  Tengah,  10  kecamatan  di  Lombok  Barat,  9 kecamatan  di  Dompu,  2  kecamatan  di  Lombok  Utara ( Food Security and Vulnerability Atlas of Nusa Tenggara Barat , 2010).
Sumber: ( Food Security and Vulnerability Atlas of Nusa Tenggara Barat , 2010).
Gambar 3.4 Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dari  gambar  3.4,  di  antara  105  kecamatan  tersebut, ditetapkan  64  kecamatan  dengan  prioritas  yang  lebih tinggi  yang  terdiri  dari  26  kecamatan  Prioritas  1,  31 kecamatan  Prioritas  2,  dan  7  kecamatan  Prioritas  3, dengan  jumlah  penduduk  3,1  juta  orang.  41  kecamatan lainnya dikelompokkan menjadi Prioritas 4-6. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada kecamatan yang termasuk dalam Prioritas 1-3.
1. Terdapat 26 kecamatan Prioritas 1, 14 kecamatan di Lombok Timur dan 11 kecamatan di Lombok
Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta orang.
2. Dari 31 kecamatan di Prioritas 2, 10 kecamatan di Lombok  Barat,  5  kecamatan  di  Lombok  Timur, dan  9  kecamatan  di  Dompu,  dengan  jumlah penduduk sekitar 1,3 juta orang.
3. Dari  7  kecamatan  Prioritas  3,  2  kecamatan  di Lombok Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 202 ribu orang.
Pemetaan  ini  menggambarkan  tingkat  kemungkinan terjadinya  kerawanan  pangan  suatu  kecamatan  secara relatif dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dengan perkataan  lain,  kecamatan-kecamatan  yang  berwarna merah  memiliki tingkat resiko kerawanan pangan  yang lebih  besar  dibandingkan  kecamatan-kecamatan  yang berwarna  hijau  sehingga  memerlukan  perhatian  segera. Meskipun demikian,
Prioritas  1  (warna  merah  tua)  tidak  berarti  semua penduduknya  berada  dalam  kondisi  rawan  pangan. Sebaliknya  juga  pada  kecamatan  di  Prioritas  6  (warna hijau tua) tidak berarti bahwa semua penduduknya tahan pangan.
Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  adalah  wilayah  yang terus aktif menemukan alternatif solusi dalam mengurangi potensi rawan pangan di daerahnya. Terjadinya kasus rawan pangan,  menunjukkan  bahwa  masalah  kerawanan  pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan  merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks karena  tidak  hanya  memperhatikan  situasi  ketersediaan pangan  atau  produksi  disisi  makro  saja  melainkan  juga harus  memperhatikan  program-program  yang  terkait dengan  fasilitasi  peningkatan  akses  terhadap  pangan  dan asupan  gizi  baik  ditingkat  rumah  tangga  maupun  bagi anggota  rumah  tangga  itu  sendiri.  Mayoritas  keluarga pedesaan  di  Nusa  Tenggara  Barat  saat  ini  masih mengandalkan  pertanian  skala  kecil  dengan  sistem  irigasi menggunakan air hujan. Risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrim  diperkirakan  memiliki  efek  negatif  terhadap kehidupan  masyarakat  di  Nusa  Tenggara  Barat,  membuat mereka  semakin  berisiko  mengalami  kerawanan  pangan yang kronis (http://www.tempo.co/re
ad/news/2010/01/31/058222435/Ada-100-Daerah-di-Ka bupaten-se-Indonesia-Rawan-Pangan  Diakses  9  April 2014).
Perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat merupakan tantangan  paling  serius  yang  dihadapi,  seiring  dengan semakin  tingginya  dampak  dari  perubahaniklim  seperti peningkatan  frekuensi  dan  intensitas  banjir  dan kekeringan sertapeningkatan periodisitas El Nino dan La Nina.  Perubahan  iklim  yang  dapat  berdampak  secara signifikan  terhadap  ketahanan  pangan,  baik  dari  aspek ketersediaan,  distribusi  dan  konsumsi  serta  kualitas pangan dan gizi.
Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  terus berupaya  mencari  solusi  agar  Nusa  Tenggara  Barat mengurangi  potensi  rawan  pangan  kearah  yang  kronis, karena  Nusa  Tenggara  Barat  dikategorikan  sebagai daerah  rawan  pangan  sementara  ( transitory  food insecurity ). Dengan kata lain maka kerawanan pangan
sementara  dapat  mempengaruhi  orang-orang  yang berada  pada  kondisi  rawan  pangan  kronis  dan  juga orang-orang  yang  terjamin  pangannya  pada  keadaan normal. Artinya jika kerawanan pangan sementara tidak diatasi  maka  akan  berakibat  kerawanan  pangan  yang kronis.  Apabila  kerawanan  pangan  dianalisa  dari  segi lingkungan  hidup,  faktor  lingkungan  dan  kemampuan masyarakat  untuk  mengatasi  kerawanan  pangan  sangat menentukan  apakah  wilayah  dapat  mempertahankan ketahanan  pangannya.  Tinjauan  dari  sudut  pandang lingkungan hidup meliputi perhatian terhadap pengelolaan  tanah,  pengelolaan  air,  peningkatan teknologi  pra-panen,  pelestarian  lingkungan  hidup  dan pengelolaan hutan. Deforestasi hutan melalui eksploitasi sumber  daya  alam,  fluktuasi  curah  hujan,  persentase daerah  puso  dan  persentase  daerah  yang  terkena  banjir dan  tanah  longsor,  merupakan  beberapa  indikator  yang di gunakan dalam untuk menjelaskan kerawanan pangan sementara  atau transient di  provinsi  Nusa  Tenggara Barat  ( Food  Security  and  Vulnerability Atlasof Nusa Tenggara Barat , 2010).

## 3.2 Metode Penelitian

## 3.2.1 Desain Penelitian
Untuk  melakukan  sebuah  penelitian,  diperlukan sebuah  desain  atau  rancangan  yang  berisi  rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Merujuk pada  permasalahan  yang  diangkat  serta  variabel  yang tersedia,  maka  peneliti  hanya  melakukan  analisa  data berdasarkan  data-data  serta  informasi  yang  dikeluarkan oleh World  Food  Programme (WFP)  dan  Badan Ketahanan  Pangan  Nusa  Tenggara  Barat  yang diimplementasikan  dengan  teori-teori  dalam  kajian Hubungan Internasional.

## 3.2.1.1 Informan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :
1. Staff  perwakilan World  Food  Programme untuk Indonesia.  Peneliti  berniat  untuk  mewawancara seputar  kinerja World  Food  Programme secara umum, dan pelaksanaan program Food For Assets di Nusa Tenggara Barat.
2. Staff perwakilan Badan Ketahanan Nusa Tenggara Barat. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat.

## 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui pendekatan  sistem,  yang  didukung  oleh  teknik pengumpulan  data:  Studi  Kepustakaan,  Penelusuran Data Online, Dokumentasi, dan Wawancara. Hal ini
dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peran suatu organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan kerawanan  pangan  di  Nusa  Tenggara  Barat,  dengan mengolah  data-data  yang  diperoleh  dari  sumber  yang relevan secara mendalam.
Studi  Kepustakaan, Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  teknik  kepustakaan  dengan  menelaah teori,  opini,  membaca  buku  atau  jurnal  yang  relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Diharapkan dengan teknik studi kepustakaan  peneliti  dapat  mengumpulkan  data sekunder.
Penelusuran  data  online ,  penelusuran  data  melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan  peneliti  dapat  memanfaatkan  data informasi berupa data maupun informasi teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  layanan  internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan kebutuhan penelitian.
Metode  Dokumentasi ,  yakni  mencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel  berupa  catatan,  transkrip,  buku, surat  kabar,  majalah, brochure dan  sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.
Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan.  Pelaksanaannya  bisa  secara  langsung, bertatap  muka  ( face  to  face )  dengan  orang  yang  akan diwawancarai  atau  bisa  secara  tidak  langsung  dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan  sebagainya.  Diharapkan  dengan  teknik  wawancara peneliti dapat mengumpulkan data primer.

## 3.2.3 Teknik Penentuan Informan
Teknik  Penentuan  informan  yang  dilakukan peneliti adalah dengan  menggunakan teknik Purposive , yaitu  teknik  penentuan  informan  dengan  pertimbangan tertentu.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode wawancara  sesuai  dengan  masalah  yang  akan  diteliti. Peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu  staff  dalam  bidang  dokumentasi  yang  secara komprehensif mendeskripsikan seputar program- program  yang  dilakukan  oleh World  Food  Programme (WFP) di wilayah Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat,  juga  untuk  mendapatkan  data-data  mengenai Annual  Report dari  program Food  For  Assets (FFA) World Food Programme (WFP).

## 3.2.4 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan  menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui
studi  pustaka,  penelusuran  online  dan  wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya  data  yang  digunakan  berkorelasi  dengan perumusan  masalah  yang  telah  dibuat.  Penyajian  Data, peneliti  menyajikan  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil meneliti  dan  wawancara  atau  dari  sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Perwakilan World Food Programme untuk Indonesia.

## 3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

## 3.2.5.1 Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dan informasi  yang  bersumber  dari  berbagai  tempat, diantaranya:
1. Kantor World  Food  Programme untuk Indonesia,  Wisma  Keiai,  Jl.  Jendral  Sudirman Kav.3 Lantai 9, Jakarta Pusat.
2. Kantor BPS Pusat, Badan Pusat Statistik (BPS), Jl. Dr. Sutomo No.6-8, Jakarta.
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112-114, Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.46, Bandung.
5. Perpustakaan LIPI, Jalan Sangkuriang, Komplek LIPI, Gedung 40, Bandung.

## 3.2.5.2 Waktu Penelitian
Penelitian  ini  berlangsung  sejak  bulan Januari  hingga  Agustus  2014,  yang  dirinci sebagai berikut:
Waktu Peneitan N Kegiatan
2014
o
Jan Feb Ma Apr Mei Jun Juli Agt r i 1 Pengajuan Judul Pembuatan 2 Usulan Penelitian Seminar 3 Usulan Penelitian 4 Bimbingan Skripsi Pengumpulan 5 dan Analisis Data 6 Sidang

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1  Kondisi  Kerawanan  Pangan  di  Nusa  Tenggara Barat Sebelum Adanya Program Food For Assets (FFA) World Food Programme (WFP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat diidentifikasi sebagai salah  satu  yang  paling  rawan  di  Indonesia  dalam  hal kesiapan  dan  kapasitas  untuk  beradaptasi  dengan dampak  perubahan  iklim.  Ancaman  iklim  terhadap wilayah  meliputi  bermacam-macam  keadaan  yang berhubungan  dengan  cuaca  karena  perubahan  pola musiman,  penurunan  yang  signifikan  dalam  musim hujan,  dikombinasikan  dengan  kenaikan  suhu.  Dampak dari  perubahan  iklim  mungkin  secara  signifikan meningkatkan ancaman terhadap wilayah yang berpotensi  mngalami  kerawanan  pangan,  khususnya masyarakat  lokal  yang  masih  menggantungkan  atau bergantung pada sistem pertanian tradisional (Wawancara, Badan Ketahanan Pangan  Nusa Tenggara Barat).
Menurut  data  dari Badan Pusat  Statistik,  musim  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  termasuk  jenis  tropis dengan  musim  hujan  dari  bulan  Oktober-Maret  dan musim  kemarau  dari  April-September.  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  sangat  sensitif  terhadap  perubahan iklim.Pada tahun 2007 terjadi produksi padi dan jagung menurun. Kerusakan padi yang paling parah ditemukan di  Bima  (9,85%),  Lombok  Tengah  (7,0%)  dan  diikuti oleh  Dompu  (5,39%)  dan  Sumbawa  Barat  (2,41%). Level  tertinggi  dari  kerusakan  tanaman  jagung  di Sumbawa Barat (40,65%) diikuti oleh Dompu (10,48%) (Badan  Pusat  Statistik,  Nusa  Tenggara  Barat  Dalam Angka 2010).
Sebagian  besar  kerusakan  disebabkan  oleh  bahaya iklim.  Jumlah  penduduk  miskin  yang  rentan  terhadap masalah  kerawanan  pangan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  masih  cukup  tinggi,  hal  ini  sangat  berpotensi menyebabkan  masyarakat  yang  masuk  kategori  miskin akan memiliki masalah dalam mengakses pangan.
Penyebab utama kerawanan pangan yang mengakibatkan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan  yang  dikuasai,  hal  ini  menyebabkan kesulitan  untuk  memasuki  dan  bersaing  di  lapangan kerja,  serta  keterbatasan  aset  dan  akses  terhadap sumberdaya  untuk  mengembangkan  usaha.  Kerawanan pangan  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  kerawanan pangan transient atau sementara dan kerawanan pangan kronis. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan masyarakat  untuk  mengakses  pangan  sebagai  akibat terbatasnya  kemampuan  secara  ekonomi,  sedangkan kerawanan  pangan transient atau  sementara  adalah kerawanan  pangan  yang  diakibatkan  oleh  terjadinya bencana  alam,  konflik  sosial,  gagal  panen  karena kekeringan, serangan hama yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pangan. Kemiskinan penduduk  secara  langsung  dapat  berpengaruh  pada kerawanan pangan yang sementara ke kerawanan pangan yang kronis
(http://bkp.deptan.go.id/Diakses 15 Mei 2014).
Meskipun ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  telah  melampaui  kebutuhan konsumsi  yang  ditunjukkan  oleh  adanya  surplus  beras sebesar  305.986  ton  pada  tahun  2007  dan  434.109  ton pada tahun 2008, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa di  Nusa  Tenggara  Barat  masih  ditemukan  beberapa wilayah  yang  belum  mampu  menyediakan  produksi pangan sumber karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya (rawan pangan), baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitas. Di sisi lain, usahatani padi di  beberapa  wilayah  seringkali  mengalami  kegagalan panen  sebagai  akibat  dari  rendahnya  ketersediaan sumberdaya  air  dan  serangan  hebat  hama  penyakit. Tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga  dapat  digunakan sebagai  salah  satu  indikator  aksesabilitas  rumah  tangga terhadap  pangan.  Hal  ini  juga  berkorelasi  dengan kemampuan  dan  daya  beli  rumah  tangga  itu  sendiri (Badan Ketahanan Pangan, Renstra BKP 2009-2013).
Penciptaan lapangan pekerjaan perlu dikembangkan agar  masyarakat  mampu  meningkatkan  pendapatannya. Kondisi  kerawanan  pangan  baik  di  tingkat  wilayah maupun di tingkat rumah tangga akan menjadi ancaman serius bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Kerawanan pangan dapat terjadi bukan hanya karena kondisi ketidakmampuan wilayah ataupun ketidakmampuan  rumah  tangga  untuk  menyediakan pangan  sesuai  kebutuhannya,  tetapi  kerawanan  pangan juga  dapat  terjadi  karena  adanya  kondisi-kondisi transient seperti terjadinya bencana alam yang akibatnya berkepanjangan (WFP Indonesia In Review , 2012).
Sumber: (Nusa Tenggara Barat, Factsheet ). Gambar 4.1 Kerusakan Lahan Akibat Perubahan Iklim di Nusa Tenggara Barat
Dalam  gambar  4.1,  terlihat  kerusakan  lahan  yang diakibatkan  oleh  perubahan  iklim  di  Nusa  Tenggara Barat, hal ini juga bisa disebut degradasi lahan, dimana proses  kondisi  lingkungan  berubah  akibat  aktivitas manusia  terhadap  suatu  lahan.  Perubahan  kondisi lingkungan  tersebut  cenderung  merusak.  Beberapa bencana  alam  seperti  banjir,  longsor,  dan  kebakaran hutan  merupakan  hasil  secara  tidak  langsung  dari aktivitas  manusia  sehingga  dampaknya  bisa  disebut sebagai  degradasi  lahan.  Degradasi  lahan  memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, kualitas
lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan.
Tabel 4.1
Masalah Kerawanan Pangan Akibat Perubahan Iklim di
Nusa Tenggara Barat 2007 No

## Akibat Perubahan Iklim
1 Menurunnya daya dukung ekologis yang ditandai dengan  meluasnyadegradasi  hutan  dan  lahan kritis. Konsekuensinya adalah terjadi penurunan kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  air  (mata  air dan sungai) yang diperkirakan akan mengancam 70% lahan pertanian dan pasokan air bersih bagi masyarakat.  Dampak  ini  juga  terlihat  di  daerah pesisir  dan  laut  dimana  terjadi  abrasi  dan degradasi  hutan  bakau  yang  signifikandan  44% terumbu karang mengalami kerusakan.
2 Meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan  ekstrim  pada  variabilitas  iklim  yang tidak menentu. Hal ini ditandai dengan terjadinya banjir  pada  musim  penghujan  dan  kekeringan pada  musim  kemarau  yang  berdampak  pada meluasnya  daerah  puso  pada  musim  hujan mencapai  2,712  ha  dan  kekeringan  pada  lahan padi mencapai 6,272 ha. Gelombang laut dan air laut pasang yang terjadi hampir sepanjang tahun 2007  mengakibatkan  nelayan  kesulitan  dalam mencari nafkah.
3 Lebih  dari  400  titik  mata  air  di  Nusa  Tenggara Barat  telah  hilang  dan  telah  menyebabkan terjadinya  defisit  air  akibat  menurunnya ketersediaan  air,  sementara  pemanfaatan  air cenderung semakin tinggi.
4 Meningkatnya kerentanan sosial akibat usaha tani dan nelayan yang tidakdapat memenuhi kebutuhan  hidup  mereka  terutama  dalam pemenuhan  pangan,  yang  pada  akhirnya  juga mempengaruhi penghidupan rumah tangga. 5 Ketidakpedulian  dan  apatisme  para  pihak terhadap fenomena alam dan kerusakan lingkungan,  baik  dari  segi  kebijakan  dan implementasinya
6 Sistem Informasi penyediaan dan pemanfaatan variabilitas iklim belum optimal.
Sumber: ( Food Security and Vulnerability Atlasof Nusa Tenggara Barat , 2010).
Secara  umum,  dampak  perubahan  iklim  berkaitan  erat dengan  kerawanan  pangan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat,  berdampak  pada  turunnya  daya  dukung lingkungan,  terganggunya  sumber  penghidupan  dan kebiasaan-kebiasaan  sosial  yang  terdapat  dalam lingkungan  masyarakat,  seperti  kenaikan  suhu  yang berpotensi  meningkatkan  kebutuhan  air  tanaman, menurunkan  mutu  hasil  panen  dan  meningkatkan peluang berkembangnya hama dan penyakit pada
tanaman  dan  ternak  unggas  dan  ruminansia  kecil (kambing dan domba). Perubahan pola hujan berpotensi menjadikan  penurunan  curah  hujan  pada  awal  musim panen  sehingga  dapat  terjadi  gagal  panen.  Kekeringan dan  curah  hujan  yang  sangat  ekstrim  pada  fase pembungaan  atau  penyerbukan  dapat  menyebabkan terjadinya gagal tanam. Potensi penurunan ketersediaan air  yang  diakibatkan  oleh  kekeringan  yang  umumnya terjadi  dari  sedang  hingga  tinggi  dengan  disaat  yang bersamaan  potensi  banjir  dari  kecil  hingga  sedang.  Di samping  itu,  laju  deforestrasi  yang  terus  meningkat menyebabkan  sumber  mata  air  dan  sumber  irigasi (wilayah DAS) jauh berkurang. Peningkatan suhu udara dan suhu permukaan air laut mengancam terumbu karang di perairan dalam dan habitat ekosistem pesisir yang berdampak pada menurunnya sumber penghidupan masyarakat nelayan. Tumbuh suburnya organisme yang dapat  mengganggu  kesehatan  manusia  seperti  malaria dan kolera.
Keadaan  ini  diperparah  dengan  pola  hidup masyarakat yang belum memperhatikan secara saksama tentang  prilaku  hidup  bersih  dan  sehat.  Banjir, kekeringan  dan  longsor  dapat  mengganggu  pola  dan infrastruktur  distribusi  pangan  sehingga  distribusi  dan konsumsi  pangan  tidak  efektif  dan  efisien  sampai  pada tingkat  rumah  tangga  ( Food  Security  and  Vulnerability Atlasof Nusa Tenggara Barat , 2010).
Meningkatnya  dampak  perubahan  iklim  yang meliputi  perubahan  pola  hujan  yangsemakin  tidak menentu,  peningkatan  suhu  udara,  meningkatnya kejadian bencana terkait iklim ekstrim, kekeringan, dan banjir, akan semakin memperburuk situasi masyarakat di wilayah-wilayah  yang  rentan  terhadap  kerawanan pangan.  Hal  ini  merupakan  tantangan  serius  bagi  Nusa Tenggara Barat. Upaya bersama sangat diperlukan untuk melindungi  dan  memperkuat  penduduk  yang  rawan dalam  mengatasi  dampak  dan  beradaptasi  terhadap perubahan  iklim  (Wawancara, Senior Programme Assistant - World Food Programme ).
Menurut World  Food  Programme ,  ada  beberapa  hal untuk  mengetahui  sebab-sebab  utama  terjadinya kerawanan  pangan  sementara  atau transient di  Nusa Tenggara  Barat  yang  timbul  akibat  perubahan  iklim, diantaranya  adalah  rawannya  bencana  alam,  fluktuasi curah hujan, daerah puso, dan deforestasi hutan.
4.2  Upaya-upaya  yang  Dilakukan  oleh World  Food Programme (WFP) Melalui Program Food For Assets (FFA)  dalam  Upaya  Mengurangi  Potensi Rawan Pangan di Nusa Tenggara Barat
Masyarakat yang mengalami rawan pangan di Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat petani yang berusaha mempertahankan  hidup  dengan  mengandalkan  sektor pertanian. Dengan segala kemampuan dan keterampilan yang  terbatas,  namun  berusaha  untuk  meningkatkan kesejahteraan  hidup.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi kondisi  kerawanan  pangan,  diperlukan  kebijakan  yang berpihak  kepada  pemberdayaan  masyarakat  maupun membuka peluang kerja bagi masyarakat, sehingga
masyarakat  memiliki  pendapatan  dan  daya  beli  untuk mengakses pangan.
Kemampuan  yang  terbatas  membuat  mereka terbelakang, dan terlilit dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah  suatu  kondisi  yang  menyebabkan  masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mengaktualisasikan dirinya karena berbagai keterbatasan yang dialaminya (Suryono, 2010:261).
Keadaan  tersebut  disebabkan  karena  kerawanan pangan  dan  persoalan-persoalan  lainnya.  Untuk mengurangi  potensi  rawan  pangan  di  wilayah  yang mayoritas  masyarakatnya  bergantung  pada  pertanian, maka  perlu  mengoptimalkan  bidang-bidang  pertanian sebagai  jalan  utama  untuk  mengelola  potensi  sumber daya  yang  ada  melalui  kebijakan  yang  diikuti  dengan pola pendampingan yang tepat.
Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu upaya membuat masyarakat dapat mengatur dirinya secara mandiri agar secara  bebas  mengambil  tindakan-tindakan,  membuat keputusan-keputusan  terhadap  apa  yang  akan  ia laksanakan. Pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian,  baik  dari  individu,  kelompok  maupun masyarakat (Wasistiono, 2003:18).
Upaya yang telah dilakukan World Food Programme adalah  mengembangkan  cara-cara tambahan  untuk mengurangi  potensi  rawan  pangan  dan  berupaya meningkatkan  ketahanan  pangan  sambil  beradaptasi terhadap  perubahan  iklim.  Berbagai  intervensi World Food Programme di tingkat lapangan sudah mendukung masyarakat untuk mengatasi periode kerawanan pangan dan membantu membangun ketahanan pangan di tingkat masyarakat  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Melalui  program Food  For  Assets (FFA), World  Food  Programme bekerja  sama  dengan  pemerintah  Nusa  Tenggara  Barat membantu  masyarakat  dan  rumah  tangga  yang  paling rentan  mengalami  kerawanan  pangan  sementara  atau transient yang berpotensi mengalami kerawanan pangan kronis, dengan kesempatan bekerja untuk menghasilkan aset  infrastruktur  pertanian  dan  pedesaan  skala  kecil yang bermanfaat bagi masyarakat. Aset dirancang untuk memperkuat ketahanan untuk masyarakat bisa bertahan dalam keadaan perubahan iklim, dan untuk mempertahankan  mata  pencaharian  dan  ketahanan pangan masyarakat (WFP Indonesia In Review , 2012). World  Food  Programme bersama  pemerintah  Nusa Tenggara  Barat  telah  mengembangkan  Peta  Ketahanan dan  Kerentanan  Pangan  atau  FSVA  Nusa  Tenggara Barat  ( Food  Security  and  Vulnerability  Atlas  of  West Nusa  Tenggara )  untuk  tingkat  provinsi,  kabupaten  dan kecamatan  di  Nusa  Tenggara  Barat  yang  memainkan peranan  penting  dalam  mengidentifikasi  daerah-daerah rawan pangan dan untuk menargetkan masyarakat yang paling rawan yang bisa mengalami rawan pangan yang kronis  diakibatkan  oleh  risiko  perubahan  iklim.  Sejak tahun 2006, World Food Programme juga telah bekerja sama  dengan  Badan  Penerbangan  dan  Antariksa Nasional (LAPAN) dan membuat Indonesia Buletin
Peringatan Dini Bencana Alam. Buletin ini memberikan informasi  tentang  pola  cuaca  terbaru  dan  membuat perkiraan  tentang  kemungkinan  kekeringan,  banjir,  dan bencana  alam  lainnya. World  Food  Programme memperluas kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan dan  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika (BMKG)  untuk  meningkatkan  dukungan  pada  sistem monitoring keamanan pangan untuk peringatan dini dan perencanaan respon yang tepat waktu dimana kerawanan pangan  bersimpangan  dengan  risiko  iklim  (Nusa Tenggara Barat, Factsheet ).
Dalam hal meningkatkan hasil pertanian dengan cara yang  berkelanjutan,  upaya  yang  dilakukan  oleh World Food  Programme melalui  program Food  For  Assets adalah  penyuluhan  pertanian  atau  pemberdayaan masyarakat yang mengalami rawan pangan, penyuluhan pertanian  memegang  peran  yang  sangat  penting  dalam menyampaikan informasi tentang cara bertani yang baik kepada  petani.  Adanya  perkembangan  yang  sistematis untuk pengaturan penanaman dalam rangka meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan  produktivitas  pangan  dan  ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Managemen pengelolaan air diberikan  prioritas  pada  daerah  yang  memiliki  tingkat erosi  lahan  dan  serta  aliran  air  permukaan  lahan  yang tinggi.  Pengukuran  yang  sederhana  seperti  saluran  air, teras sering, bendungan dan lain-lain dapat memperbaiki kegiatan usahatani. Pengukuran dilakukan oleh kabupaten  yang  surplus  produksi  dengan  melakukan kegiatan  padat  karya  pangan  ( food  for  assets atau food for  work )  untuk  melakukan  perbaikan  konservasi  tanah dan  air.  Pangan  akan  dapat  membantu  rumah  tangga yang  rawan  pangan  dalam  mendapatkan  pangan  untuk kebutuhan  mereka serta  memberikan keuntungan  untuk perbaikan  kondisi  kesuburan  tanah  dan  ketahanan pangan  yang  berkelanjutan  (Nusa  Tenggara  Barat, Factsheet ).
Dalam  program Food  For  Assets di  Nusa  Tenggara Barat, World  Food  Programme juga  berupaya meningkatkan  kesiapan  masyarakat  dalam  menghadapi bencana,  masyarakat  dipersiapkan  untuk  menghadapi berbagai  macam  bencana.  Persiapan  menghadapi bencana lebih dilakukan dengan cara  membentuk  suatu kelompok  seperti  kelompok  pengelolaan  air  dan pemanenan,  pengembangan  kemampuan  masyarakat dalam  menghadapi  bencana  yang  mendadak,  promosi program  reklamasi  lahan  dan  masyarakat  hutan  dapat membantu  meningkatkan  sumberdaya  dasar  sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan alam (WFP Indonesia In Review , 2012).
Kemampuan untuk memenuhi pangan yang bersumber  dari  dalam  daerah  tanpa  melalui  impor menggambarkan tingkat kemandirian pangan yang baik, dalam arti kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Kemandirian pangan harus dapat diwujudkan  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat. Keterbatasan  kemampuan  pemerintah  dalam  mengatasi seluruh  permasalahan  yang  ada  termasuk  didalamnya adalah permasalahan pangan, menuntut adanya
kemampuan  mandiri  dari  masyarakat  untuk  dapat mengatasi permasalahan pangan di lingkungan sekitarnya,  terutama  di  daerah  yang  bukan  sentra produksi pangan.
4.2.1 Tahapan Terlaksananya Program Food For Assets

## 4.2.1.1. Kebijakan atau Strategi
Pelaksanaan  program Food  For  Assets harus  memiliki hubungan dengan Kebijakan atau Strategi, antara lain:
1. Saat ini sebagian besar program bantuan Food For  Assets sejalan  dengan  tujuan  Operasi Pertolongan dan Pemulihan ( Protracted Relief and  Recovery  Operation -PRRO)  No.10069.2, MoU  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dengan World Food Programme .
2. Sejalan   dengan   tujuan   nasional:   Strategi Penanggulangan Kemiskinan ( Poverty Reduction Strategy Paper -PRSP).
3. Meningkatnya minat donor dalam agenda ketahanan pangan.
4. Perjanjian  dengan:  Departemen  Pembangunan Internasional  ( Department  for  International Development- DFID), Organisasi Pangan dan Pertanian ( Food and Agricultural
Organization -FAO) ( Food For Assets Briefing Note ).
Dalam  melaksanakan  atau  memberi  bantuan, World Food  Programme memiliki  alasan  mengapa  program Food  For  Assets dijalankan  di  Nusa  Tenggara  Barat, selain  wilayah  tersebut  dikategorikan  wilayah  yang mengalami  rawan  pangan  transient  atau  sementara, diantaranya adalah:
1. MoU  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia sejalan  dengan  arah  strategis World  Food Programme dari Emergency Operation (EMOP)  ke Protracted  Relief  and  Recovery Operation (PRRO) dan menciptakan aset untuk membangun  ketahanan  pangan  di  setiap wilayah.
2. Penilaian  dan  studi  yang  dilakukan  oleh lembaga  bervariasi  menunjukkan  bahwa  ada kebutuhan untuk mengatasi rawan pangan, dan masyarakat mendapatkan ilmu-ilmu keterampilan melalui keterlibatan dalam program Food For Assets .
3. Pengembangan  arah  strategis  menekankan bahwa  kondisi  rawan  pangan  sementara  atau transient bisa  ditangani  oleh  kemandirian masyarakat  setempat,  dan  keterampilan  yang sudah diberikan World Food Programme
melalui desining proyek berkelanjutan seperti Food For Assets .
4. Lingkungan  yang  kondusif  dari  darurat  akibat perubahan  iklim  ke  pembangunan  untuk mengembalikan aset-aset masyarakat.
5. Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat, organisasi berbasis komunitas ( Community  Based  Organizations -CBO)  dan penerima bantuan (masyarakat) untuk menghubungkan bantuan pangan ke pembangunan daerah.
6. Minat donor untuk mendanai Food ForAssets ( Food For Assets Briefing Note ).
Food For Assets memiliki dua komponen,  yaitu bagian ketahanan  pangan  dengan  menjamin  ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan, dan bagian pembangunan dengan restorasi aset, keterampilan masyarakat (pemberdayaan) dan pembangunan aset sosial.

## 4.2.1.2 Persyaratan Program Food For Assets
Upaya  lainnya  yang  dilakukukan  oleh World Food  Programme ,  ketika  dalam  mengimplementasikan program Food  For  Assets di  Nusa  Tenggara  Barat,  hal utama  adalah  diawali  dengan  adanya  persyaratan program dapat berjalan, yaitu:
1. Seluruh kualitas teknis dari perencanaan hingga pengawasan
2. Pemeliharaan pasca program (harus layak dengan sumber daya yang tersedia secara lokal)
3. Gaji  atau  bayaran  untuk  warga  yang  ikut  serta dalam  kegiatan Food  For  Assets diatur  dalam referensi  untuk  tingkat  upah  lokal  dan  nilai makanan di pasar local
4. Sumber  daya  komplementer  (yang  melengkapi) untuk  barang-barang  non-makanan  ke  dalam program Food  For  Assets ( Food  For  Assets Briefing Note ).
Food For Assets tepat diterapkan di Nusa Tenggara Barat dikarenakan  masyarakat  yang  dihadapkan  dengan kombinasi  defisit  pangan  musiman,  penduduk  atau masyarakat  di  Nusa  Tenggara  Barat  yang  mengalami rawan  pangan  sementara  yang  terkena  bencana  alam, masyarakat  yang  menerima  bantuan  dari World  Food Programme di  Nusa  Tenggara  Barat  mampu  dan bersedia ikut serta dalam kegiatan yang Food For Assets , karena  sebagian  besar  manfaat  juga  untuk masyarakat sendiri,  program Food  For  Assets adalah  kesempatan bagi penduduk Nusa Tenggara Barat, karena World Food Programme membantu  masyarakat  untuk  keluar  dari kondisi rawan pangan dan mulai memulihkan kehidupan dan mata pencaharian mereka
agar  tidak  terjadi  rawan  pangan  yang  kronis  juga  bisa menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan masyarakat.

## 4.2.1.3 Target Program Food For Assets
Dalam  hal  menargetkan  suatu  wilayah  dapat melaksanakan  program Food  For  Assets (FFA),  World Food  Programme  meninjau  dari  berbagai  segi  seperti keadaan  geografis,  adanya  dukungan  dari  pemangku kepentingan:  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, Mitra  Kerjasama  (LSM  nasional  dan  internasional), organisasi  berbasis  komunitas  ( Community  Based Organizations -CBO).  Lokasi,  wilayah  prioritas  tinggi dan  menengah  berdasarkan  Kebutuhan  Tahunan  dan Analisis  Mata  Pencaharian  ( Annual  Needs  and Livelihood  Analysis -ANLA),  Survei  ketahanan  pangan dan gizi, termasuk Klasifikasi Terpadu Fase Ketahanan Pangan ( Integrated Food Security Phase Classification - IPC),  dan  berdasarkan  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan Pangan  ( Food  Security  and  Vulnerability  Atlas - FSVA).Penerima manfaat atau bantuan, yaitu masyarakat atau daerah yang mengalami rawan pangan, dan  wilayah  yang  mengalami  bencana  alam.Wilayah yang  mengalami  rawan  pangan  sementara  akibat perubahan  iklim,  namun  berupaya  untuk  menghindari dari  kerawanan  pangan  kronis,  dan  berupaya  untuk mencapai  ketahanan  pangan  dan  kemandirian  pangan, dengan  aset  produktif  (untuk  memulihkan  keadaan  dan mengembangkan keadaan.
4.2.2 Macam-macam Kegiatan dalam Program Food For Assets

## 1. Kelompok Lumbung Pangan
Upaya  yang  dilakukan World  Food  Programme dalam  hal  pembinaan  akan  pentingnya  kerjasama dalam kelompok  untuk  mengatasi  masalah seperti pembentukan  kelompok  lumbung  pangan,  ada beberapa  alasan  yang  mendasari,  pertama  Bank Dunia  pada  tahun  2008  memperingatkan  bahwa cadangan  pangan  Indonesia  berada  dalam  titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak  diatasi  sejak  awal  mengingat  cadangan pangan  dunia  turun  hampir  setengahnya,  situasi iklim di Nusa Tenggara Barat saat ini tidak menentudankurangbersahabattelah menyebabkan bencana (longsor,
banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan  pangan  yang  efektif  dan  efisien  agar dapat  mengatasi  kerawanan  pangan,  masa  panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan, dan banyaknya kejadian darurat  memerlukan  adanya  cadangan  pangan untuk  penanganan  pasca  bencana,  penanganan rawan  pangan,  dan  bantuan  pangan  wilayah. Disamping  itu,  cadangan  pangan  juga  dapat digunakan  untuk  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  kekurangan  pangan  yang  bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau
terhentinya  pasokan  bahan  pangan,  misalnya karena  putusnya  prasarana  dan  sarana  transportasi akibat bencana alam.
2. Food For Training World  Food  Programme mengadakan  pelatihan kepada 104 petani yang tergabung dalam kelompok petani lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka pada  penanganan  paska  panen,  meningkatkan pengetahuan tentang aflatoksin dan upaya pencegahannya, tentang pengolahan makanan, dan cara memulai usaha kecil. Meningkatkan kesadaran akan  risiko aflatoksin dan  pencegahannya  pada jagung  sangat  penting  di  NTB,  karena  jagung adalah  bahan  pokok  pokok  dan  aflatoksin merupakan  risiko  kesehatan  yang  serius  bagi masyarakat. Kelompok tani juga dilengkapi dengan mesin  penggilingan  jagung.  Sekolah  dapat menyiapkan  makanan  bagi  anak-anak  dengan menggunakan  bahan-bahan  yang  diproduksi  dan digiling secara lokal. Semua produk pangan olahan yang  digunakan  WFP  dibeli  di  Indonesia.  Jagung dan kacang hijau, bahan baku dibeli dari kelompok tani  yang  yang  menjalankan  program Food  For Assets .
3. Mother and Child Nutrition & School Feeding Tujuan utama dari kegiatan MCN adalah untuk mengurangi defisiensi mikronutrien, antara kelompok rentan anak-anak usia 12-59 bulan, ibu hamil dan menyusui dan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi melalui penyediaan biskuit yang diproduksi secara lokal dan mie dengan 9 vitamin dan 5 mineral bersama dengan pendidikan kesehatan dan gizi. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak 1-5 tahun dalam pemantauan pertumbuhan dan pemanfaatan layanan ibu dan kesehatan anak yang disediakan di Posyandu. Dilaksanakan di empat kabupaten di Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur). WFP memberi bantuan 591 Posyandu dan mencapai lebih dari 56.000 penerima manfaat. Aset-aset yang telah dibangun, hasilnya juga selain diberikan kepada masyarakat juga adanya kegiatan penyediaan makanan lokal yang bergizi untuk anak-anak sekolah dan untuk ibu hamil dan menyusui (WFP Indonesia In Review , 2012).
4.3  Kendala  yang  dihadapi  oleh World  Food Programme (WFP) Melalui Pro-
gram Food  For  Assets (FFA)  dalam  Upaya Mengurangi  Potensi  Rawan  Pangan  di  Nusa Tenggara Barat
Peneliti  melihat  selain  adanya  berbagai  upaya  yang dilakukan oleh World Food Programme ada pula kendala yang dihadapi, karena pelaksanaan program dari sebuah kerangka  kerjasama  seringkali  ditemukan  berbagai kendala yang menjadi hambatan sekaligus
tantangan dalam mewujudkan program yang disepakati bersama. Seperti halnya dengan World Food Programme ,  pelaksanaan  program Food  For  Assets sebagai bentuk upaya mengurangi potensi rawan pangan di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menghadapi  berbagai kendala yang bersifat teknis dan non-teknis, yang berasal dari  pihak  pelaksana  di  lapangan  yaitu  penggagas  atau fasilitator dalam kerangka kerjasama WFP.
1. Para Staff World Food Programme yang bertugas didalam  program Food  For  Assets di  Nusa Tenggara  Barat  sering  kali  kesulitan  dalam persoalan akses jalan ke wilayah yang mengalami rawan pangan.
2. Pelaksanaan Food  For  Assets atau  padat  karya pangan  harus  menghindari  kegiatan  padat  karya yang  mengganggu  ekosistem  alam  dan  sosial, yang  menimbulkan  bahaya  bagi  lingkungan  dan masyarakat,  mengganggu tempat beribadat, juga wilayah yang sulit untuk dipantau.
3. Rawannya  terjadi  konflik  diantara  masyarakat setempat  yang  mendapatkan  bantuan,  hal  ini dikarenakan oleh persoalan lahan pertanian.
4. Sulitnya mendapatkan penterjemah bahasa untuk kebutuhan masyarakat di pedesaan.
5. Kualitas  atau  keberlanjutan  program Food  For Assets , adanya kekhawatiran terutama mengingat lingkungan yang rawan, kondisi yang kompleks, risiko  yang  bisa  saja  merugikan  masyarakat (Wawancara, Senior Programme Assistant - World Food Programme ).
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kemitraan World  Food  Programme (WFP)  seperti  Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BKP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  (BAPPEDA)  dalam  pelaksanaan program Food  For  Assets sebagai  bentuk  upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat juga menghadapi berbagai kendala yang bersifat  teknis  dan  non-teknis,  seperti  kendala Pemerintah  yang  terfragmentasi  (terpecah  belah)  dan kurangnya kapasitas. Dan kendala dalam hal monitoring dan  evaluasi  jangka  panjang  untuk  pengkajian  dampak terhadap  lingkungan,  ketahanan  pangan  dan  mata pencaharian masyarakat. Kendala lain adalah keberlanjutan  asset,  dikhawatirkan  hasil  dari  program Food For Assets tidak berkelanjutan dikarenakan jangka waktu program yang terbatas. Juga dalam hal pendanaan lanjutan dari Pemerintah (Wawancara, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat).
4.4  Hasil  Program Food  For  Assets (FFA)  dalam Upaya  Mengurangi  Potensi  Rawan  Pangan  di  Nusa Tenggara Barat
Program Food  ForAssets di  NTB  melalui  proses konsultasi  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat, pemerintah, LSM. Kegiatan FFA yang telah dituntaskan pada  tahun  2010  meliputi  konservasi  kawasan  pesisir dengan penanaman bakau, terasering lahan, penghijauan, dan  pembangunan  bendungan  (DAM).  Hasilnya  adalah 1.056  hektar  wilayah  pesisir  telah  terehabilitasi  dengan ditanami  lebih  dari  2,8  juta  pohon  bakau  ( mangrove ), 578  hektar  lahan  pertanian  telah  mendapatkan  manfaat dari  pembuatan  irigasi  baru,  dan  11  hektar  kawasan silvofishery telah  dikembangkan.  Masyarakat  juga mendapatkan  pelatihan  mengenai  perubahan  iklim  dan aktivitas  yang  menghasilkan  penghasilan  tambahan (Nusa Tenggara Barat, Factsheet ).
World  Food  Programme telah  mempertahankan kerjasama  yang  erat  dengan  mitra  pemerintah  terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan  program Food  For  Assets ,  antara  lain dengan  Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)  di  bawah Kementerian Pertanian dalam menerapkan dan memperkuat  sistem  pemantauan  ketahanan  pangan. Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional  (LAPAN),  Badan  Meteorologi, Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG),  Kementerian Kesehatan  dan  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  merupakan  mitra-mitra  utama  dalam menganalisis  ketahanan  pangan  dari  beragam  segi,  dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nusa Tenggara Barat (WFP Indonesia in Review , 2012).
World  Food  Programme juga  menyelenggarakan workshop tiga pihak, dengan petani dan penduduk desa rawan pangan  yang  mendapatkan bantuan, juga dengan perwakilan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, tentang  pentingnya  sinergi  upaya  adaptasi  perubahan iklim,  upaya  mengurangi  potensi  rawan  pangan,  dan upaya  mencapai  ketahanan  pangan,  disertai  program kunjungan lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kontribusi  pemerintah  diwujudkan  dalam  bentuk kontribusi  tunai,  in-kind  dan  bantuan  teknis.  Nilai moneter  dari  kontribusi  pemerintah  untuk  FFA  pada tahun 2012 adalah sekitar US $ 150.000 (total tunai dan kontribusi in-kind ).  WFP  mengharapkan  adanya peningkatan  kontribusi  dari  mitra  pemerintah  dan masyarakat  dalam  beragam  kegiatan  sejenis  lainnya, melalui partisipasi yang kuat dan komitmen tinggi yang diberikan  antara  lain  oleh  Ketua  Dewan  Pertimbangan Presiden  Republik  Indonesia  (Wantimpres),  bagaimana penciptaan kesadaran seluruh masyarakat diangkat pada beberapa isu seputar adaptasi perubahan iklim, perangkat dan  solusi  melalui  kemitraan  dengan World Food Programme (WFP Indonesia in Review , 2012).
Program Food  For  Assets (FFA) World  Food Programme yang sudah terlaksana di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, yang terlaksana pada tahun
2008 hingga 2010, kegiatan Food For Assets tersebut adalah:
1. Dilaksanakan bersama kelompok Ceraken, kegiatan Food  For  Assets yang  dilaksanakan adalah Land development and Food For Training (FFT), kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat  di  Nusa  Tenggara  Barat,  antara  lain  di kecamatan  Pringgabaya,  desa  Labuan  Lombok. Kecamatan  Sambelia,  desa  Labuan  Pandan. Kecamatan Aikmel, desa Aikmel Utara.
Kecamatan  Selong,  desa  Denggen.  Kecamatan Pujut, desa Mertak. Dan di kecamatan Praya Barat
Daya, desa Kateng. Kegiatan tersebut dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  2009  hingga April 2009.
2. Kegiatan Food  For  Assets yang  dilaksanakan bersama Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP),  dilaksanakan  pada  Oktober  hingga Desember  2008,  di  kecamatan  Pujut,  desa Teruwai.  Kegiatan  FFA  yang  dilaksanakan adalah Agriculture  Road dan Planting juga
Desilting Irrigation Channel , kegiatan
Agriculture Road dan Planting dilaksanakan di beberapa  dusun  seperti  Grepek  dan  Tarung Arung. Sedangkan kegiatan Desilting Irrigation Channel dilaksanakan di dusun BBD II, BBD III, BBD IV Kanan, BBD IV Tengah, BBD IV Kiri, Talat-Talat Selewar, Talat-Talat Sangkung,  Penyawung  Tego,  dan  Penyawung Jero Bunut.
3. WFP  berkerjasama  dengan  Yayasan  Bina Karya  di  kecamatan  Sambelia,  di  desa Belanting dusun Menanga Reak, dan di Labuan Pandan  dusun  Senang  Galih  dilaksanakan kegiatan Land  development (60  ha)  dan Irrigation  well ,  dilaksanakan  pada  Oktober hingga Desember 2008.
4. Bersama  Yayasan  Keluarga  Sehat  Sejahtera Indonesia (YKSSI), program FFA dilaksanakan di  beberapa  kecamatan  Bayan,  Kayangan, Sekotong, Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah Mother and Child Nutrition & School Feeding yang  terlaksana  pada  Juni  hingga Desember 2008.
5. Bersama  Yayasan  Satya  Dharma  Mataram (YSDM) pada bulan Oktober hingga November 2008  di  kecamatan  Jerowaru  dilaksanakan  di beberapa  dusun  seperti  Jerowaru  BAT, Jerowaru  Daye,  Sejawe,  Pandan,  Paek,  dan Ketangga Timur. Kegiatannya adalah
Agriculture  road  (2333 metres) dan Desilting irrigation .
6. Pada  bulan  Oktober  hingga  Desember  2008, WFP bekerjasama dengan Yayasan Swadaya
Membangun  (YSM)  ,  menjalankan  program Food For Assets di kecamatan Sambelia,  yang terdiri  dari  beberapa  dusun  seperti  di Pemongkong,  Jelok  Buso,  Oleng,  dan  UPT- Pengoros.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah desilting ,embung, dan planting (Wawancara, Tarningsih Handayani- World Food Programme ).
4.5 Analisa Peranan World Food Programme (WFP) Melalui  Program Food  For  Assets (FFA)  dalam Upaya  Mengurangi  Potensi  Rawan  Pangan  di  Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2010
World  Food  Programme (WFP)  sebagai  Organisasi Internasional  yang  menangani  bantuan  pangan  telah melakukan peranannya dalam upaya mengurangi potensi rawan  pangan  di  Nusa  Tenggara  Barat  melalui programnya Food  For  Assets (FFA).  Upaya  yang dilakukan World Food Programme sesuai dengan tujuan dan  fungi  utama World  Food  Programme yaitu membantu  membangun  aset  dan  memperbaiki  taraf hidup  masyarakat  miskin  yang  mengalami  kerawanan pangan  khususnya  melalui  program-programnya,  salah satunya ialah program Food For Assets .
Negara-negara  yang  tergabung  dalam  keanggotaan suatu Organisasi Internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana Pemerintah tidak dapat mengambil  resiko  dengan  hanya  bertindak  melalui Kebijakan  Nasionalnya.  Bahkan  saat  ini  Organisasi Internasional dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara  tidak  langsung,  dimana  kehadiran  Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat  dunia  untuk  bekerjasama  dalam  menangani suatu  permasalahan.  Peranan  Organisasi  Internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, World Food Programme sebagai Organisasi Internasional ( Intergovernmental Organizations- IGO) dapat dikatakan sebagai:
1. Instrumen, World  Food  Programe digunakan untuk  membantu  pemerintah  Indonesia  dalam menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan,  untuk  Indonsia  dapat  mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di  tahun  2015  sesuai mandate  World  Food Summit .  Konsep food  resilience (ketahanan pangan)  diperkenalkan  pada  saat  badan  PBB,
Food Agricultural Organization (FAO) mengadakan World Food Summit dan mengeluarkan Deklarasi Roma tentang ketahanan pangan ( food resilience ) pada 1996
di Roma.
Ketahanan  pangan  dalam  Deklarasi  Roma  merupakan konsep  yang  dianut  Pemerintah  di  dalam  Undang- Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga (pasal 1 ayat 17). Pemerintah mengemban tugas utama mengatur, mengendalikan, dan
mengawasi  ketersediaan  pangan  dalam  jumlah  yang cukup,  baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman,  bergizi, beragam,  merata,  dan  terjangkau  oleh  daya  beli masyarakat (pasal 45).
Masalah kerawanan pangan menjadi isu penting di dunia internasional. Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat bahwa setiap lima detik, satu orang meninggal dunia akibat kelaparan di Asia. Walaupun sesungguhnya terdapat  pangan  yang  cukup  di  dunia  ini,  hanya  saja bahan  pangan  tersebut  tidak  mencapai  daerah-daerah yang kekurangan. Untuk dapat menangani permasalahan tersebut, World Food Programme yang merupakan salah satu badan PBB dimandatkan untuk menangani masalah pangan dengan berbagai macam upaya.
Kondisi  ketahanan  pangan  global  tidak  berbeda  jauh dengan keadaan di Indonesia, yaitu masih saja terdapat kemiskinan  di  berbagai  negara,  terutama  di  Afrika  dan beberapa  negara  di  Asia.Untuk  memenuhi  komitmen World  Food  Summit yang  menegaskan  kembali komitmen  deklarasi World  Food  Summit 1996,  yaitu untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh negara. Sasarannya adalah mengurangi jumlah penduduk rawan pangan atau miskin dari 800 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi tinggal 400 jiwa pada tahun 2015. Sejalan dengan itu, pangan telah menjadi  fokus  internasional  yang  memerlukan  upaya, baik  antar  lembaga  pemerintah,  lembaga  internasional, dan  juga  peran  masyarakat  sendiri.  Untuk  itu,  dalam merumuskan paragraf naskah WFS:fyl-2002 dan tindak lanjutnya,  maka  Pemerintah  Republik  Indonesia memiliki  perhatian  terhadap  peran  hubungan  dengan kelembagaan internasional (secara bilateral, multilateral, dan antar lembaga di lingkup PBB) yaitu dengan World Food Programme (WFP), dan peran civil society (LSM atau NGO), urbanisasi, petani miskin, kesempatan kerja, dan program adaptasi perubahan iklim upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  dan  pengembangan ketahanan pangan.
2. Arena, Indonesia sebagai anggota World Food Programme (WFP)  menjadikan  Organisasi Internasional tersebut sebagi tempat atau wadah untuk membicarakan dan menggalang kerjasama  mengenai  permasalahan  kerawanan pangan, upaya mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di tahun 2015 ( mandate  World  Food  Summit ),  dimana diadakannya pertemuan tahunan Badan
Eksekutif World  Food  Programme (WFP). Pada  periode  2003-2005,  Indonesia  kembali menjadi anggota Executive Board WFP. Pemilihan Executive Board
tersebut dilaksanakan pada sidang ke-123 Dewan Food and  Agriculture  Organization (FAO)  pada  28 Oktober  -  2  November  2002  di  Roma,  Italia. Indonesia  sempat  berhenti  sebagai  anggota Executive Board sejak tahun 1997 sampai
2001, karena pada saat itu Indonesia mendapat kehormatan menjadi ketua Dewan FAO.
3. Aktor independen, dalam menjalankan
fungsinya  maka Negara-negara anggota World Food Programme (WFP) adalah aktor independen  yang  bekerjasama  untuk  dapat menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi dan melakukannya tanpa adanya pengaruh dari pihak diluar World Food Programme (WFP).
Dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara  Barat,  WFP  bekerjasama  dengan  sektor pemerintah  serta  NGO  setempat  dalam  memberikan menjamin kebutuhan pangan dan kemandirian masyarakat, dalam hal menghasilkan pangan, pemberdayaan  masyarakat  dan  mengupayakan  untuk mengurangi potensi rawan pangan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5. 1 Kesimpulan
Dari  paparan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang peneliti  lakukan  mengenai  peranan World  Food Programme (WFP)  melalui  program Food  For  Assets (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa  Tenggara  Barat,  maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  diidentifikasi sebagai  salah  satu  yang  paling  rawan  di Indonesia  dalam  hal  kesiapan  dan  kapasitas untuk  beradaptasi  dengan  dampak  perubahan iklim.  Dampak  dari  perubahan  iklim  secara signifikan  meningkatkan  ancaman  terhadap wilayah  semakin  berpotensi  mengalami  rawan pangan  sementara  kearah  rawan  pangan  yang kronis, khususnya masyarakat lokal yang masih menggantungkan  atau  bergantung  pada  sistem pertanian tradisional. Kerawanan pangan dapat terjadi bukan hanya karena kondisi ketidakmampuan wilayah ataupun ketidakmampuan rumah tangga untuk menyediakan  pangan  sesuai  kebutuhannya, tetapi  kerawanan  pangan  juga  dapat  terjadi karena adanya kondisi-kondisi transient seperti terjadinya  bencana  alam  yang  akibatnya, banyaknya daerah puso, deforestasi hutan. Hal ini  merupakan  tantangan  serius  bagi World Food  Programme dan  Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.
2. Upaya  yang  telah  dilakukan World  Food Programme adalah  mengembangkan  cara-cara tambahan  untuk  mengurangi  potensi  rawan pangan  dan  meningkatkan  ketahanan  pangan sambil  beradaptasi  terhadap  perubahan  iklim. Berbagai intervensi World Food Programme di tingkat lapangan sudah mendukung
masyarakat untuk mengatasi periode kerawanan pangan dan membantu membangun ketahanan  pangan  di  tingkat  masyarakat  di Nusa  Tenggara  Barat.  Melalui  program Food For  Assets (FFA), World  Food  Programme bekerja  sama  dengan  pemerintah  Nusa Tenggara  Barat  membantu  masyarakat  dan rumah  tangga  yang  paling  rentan  mengalami kerawanan  pangan  sementara  atau  transient yang berpotensi mengalami kerawanan pangan kronis,  dengan  kesempatan  bekerja  untuk menghasilkan  aset  infrastruktur  pertanian  dan pedesaan  skala  kecil  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.
3. Selain  adanya  berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh World Food Programme melalui program
Food For Assets di  Nusa Tenggara Barat, ada pula  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh World  Food  Programme adalah  persoalan kesulitan  dalam  persoalan  akses  jalan  ke wilayah  yang  mengalami  rawan  pangan.  Ada beberapa  hal  yang  harus  dipastikan  bahwa pelaksanaan Food  For  Assets ( food  for  work ) atau  padat  karya  pangan  harus  menghindari kegiatan  padat  karya  yang  mengganggu ekosistem alam dan sosial, yang menimbulkan bahaya  bagi  lingkungan  dan  masyarakat, mengganggu  tempat  beribadat,  juga  wilayah yang  sulit  untuk  dipantau.  Rawannya  terjadi konflik  diantara  masyarakat  setempat  yang mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan oleh persoalan  lahan  pertanian.  Pemerintah  yang terfragmentasi (terpecah belah) dan kurangnya kapasitas.  Sulitnya  mendapatkan  penterjemah bahasa  untuk  kebutuhan  masyarakat  di pedesaan. Kualitas atau keberlanjutan program Food  For  Assets ,  adanya  kekhawatiran terutama  mengingat  lingkungan  yang  rawan, kondisi  yang  kompleks,  risiko  yang  bisa  saja merugikan masyarakat. Monitoring dan evaluasi  jangka  panjang,  keberlanjutan  asset, pendanaan  lanjutan,  dan  masalah  logistik  di sekolah  yang  mendapatkan  bantuan  makanan sekolah dari hasil pangan lokal melalui program Food For Assets , bahwa tidak memiliki gudang penyimpanan,  hal  ini  menyebabkan  makanan disimpan di ruang kepala sekolah.
4. Program Food  For  Assets di  NTB  melalui proses konsultasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat,  pemerintah,  LSM.  Kegiatan  FFA yang  telah  dituntaskan  pada  tahun  2010 meliputi  konservasi  kawasan  pesisir  dengan penanaman bakau, terasering lahan, penghijauan (Rumah Kebun dan Agroforestry ), dan pembangunan bendungan (DAM).
Hasilnya  adalah  1.056  hektar  wilayah  pesisir telah terehabilitasi dengan ditanami
lebih  dari  2,8  juta  pohon  bakau  (mangrove), 578  hektar  lahan  pertanian  telah  mendapatkan manfaat dari pembuatan irigasi baru, dan 11
hektar
kawasan silvofishery telah dikembangkan.  Masyarakat  juga  mendapatkan pelatihan  mengenai  perubahan  iklim  dan aktivitas  yang  menghasilkan  penghasilan tambahan. lebih dari 73.000 orang di kabupaten di  Nusa  Tenggara  Barat  menerima  bantuan. Selain  itu,  lebih  dari  650  petani  dan  nelayan mendapat  pelatihan  untuk  membantu  mereka lebih menjaga hampir 1.250 hektar lahan pesisir dan lahan kritis lainnya. Selain berupaya untuk memperkuat  ketahanan  masyarakat  terhadap bencana,  dan  mengurangi  potensi  rawan pangan,  program Food  For Assets juga memberikan  insentif  bantuan pangan  jangka pendek untuk 11.000 rumah tangga miskin, dan mendukung kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan.
5. World  Food  Programme (WFP)  sebagai Organisasi  Internasional  yang  menangani bantuan  pangan  telah  melakukan  peranannya dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di  Nusa  Tenggara  Barat  melalui  programnya Food For Assets (FFA). Upaya yang dilakukan World  Food  Programme sesuai  dengan  tujuan dan fungi utama World
Food Programme yaitu membantu membangun aset dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin yang mengalami kerawanan pangan khususnya melalui
program- programnya, salah satunya ialah program Food For  Assets .  Dalam  tiga  kategori  Peranan
Organisasi Internasional, maka World FoodProgramme sebagaiOrganisasi Internasional ( Intergovernmental
Organizations -IGO)  dapat  dikatakan  sebagai instrumen, arena, dan aktor independen.

## 5.2 Saran
Dalam  penelitian  ini  banyak  menemukan  kekurangan baik karena keterbatasan kapabilitas penulis, maupun kendala-kendala non teknis. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja World Food Programme (WFP) dalam  menjalankan  tugasnya,  juga  untuk  Pemerintah, peneliti memaparkan beberapa saran, sebagai berikut:
1. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja WFP dalam  melaksanakan  tugasnya  melalui program Food  For  Assets diharapkan program  tersebut  dijalankan  dalam  jangka panjang,  di  semua  sektor,  dan  di  semua wilayah yang mengalami rawan pangan.
2. Program Food  For  Assets diharapkan diberikan  kepada  semua  wilayah  yang mengalami rawan pangan, karena keberhasilan  program Food  For  Assets tidak bisa menjadi acuan bahwa kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat berkurang, karena  hanya  dijalankan  di  kecamatan- kecamatan di Lombok.
3. Untuk Pemerintah diharapkan memperbaiki  akses  jalan  dan  infrastuktur di  Nusa  Tenggara  Barat  yang  masih  sulit dijangkau, karena hal tersebut bukan hanya mempersulit masyarakat untuk mengakses pangan, namun juga mempersulit  sampainya  bantuan  pangan seperti  yang  diberikan  oleh World  Food Programme .  Maka  kendala  dalam  upaya mengurangi  potensi  rawan  pangan  bisa diatasi di semua sektor dan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA A.  BUKU
Darmawan,  Thomas.  2002. Pertanian  Mandiri. PT. NIAGA SWADAYA
Dharmaputra, Rizal. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi  Sektor Keamanan.  Jakarta:  IDSPS Press.
Hanafie,  Rita.  2010 . Pengantar  Ekonomi  Pertanian .
Yogyakarta: CV Andi Offset.
Haeruman, Herman. 2001. Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga
Rampai . Yayasan Mitra Pembangunan Desa- Kota.
Hermawan,  Yulius  P.  2007. Transformasi  dalam Hubungan  Internasional:  aktor,  isu  dan metodologi . Jogjakarta: Graha Ilmu.
Khaeron,  Herman.  2012. Politik  Ekonomi Pangan: Menggapai Kemandirian, Mewujudkan Kesejahteraan . Jakarta: Pustaka Cidesindo.
Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005.
Pengantar  Ilmu  Hubungan Internasional . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Rudy,  Teuku  May.  2009. Administrasi  dan  Organisasi Internasional . Bandung : PT Refika Aditama.
Shaw, D John. 2001. The UN World Food Programme and the Development of Food Aid . Palgrave.
Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiono,  Muhadi.  2006. Global Governance Sebagai Agenda  Penelitian  Dalam  Studi Hubungan Internasional . Jakarta.
Suryokusumo, Sumaryo. 1987. Organisasi
Internasional . Jakarta: Universitas Indonesia Press.

## B.  JURNAL DAN KARYA ILMIAH
Anggeriani,  Anita.  2013. PERAN  WORLD  FOOD PROGRAMME  (WFP)  DALAM  MENANGANI KRISIS PANGAN DI SOMALIA TAHUN 2007- 2009. eJournal Ilmu Hubungan Internasional.
Novrida, Amelia. 2009. PERAN UN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI INDONESIA 1998-2007 .
Universitas “Veteran” Jakarta.
Prasetiyani,  Ikha  dan  Dodi  Widiyanto. STRATEGI MENGHADAPI KETAHANAN PANGAN (Dilihat  Dari  Kebutuhan  Dan  Ketersediaan Pangan) PENDUDUK INDONESIA DI MASA MENDATANG  (Tahun  2015  –  2040). Jurnal Bumi Indonesia.
Susetyo,  Heru.  Dalam  Lex  Jurnalica  Vol.6,  No.1,
Desember 2008. Menuju Paradigma Keamanan
Komprehensif Bersperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia.

## C. PUBLIKASI
Badan  Ketahanan  Pangan. Sistem  Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) . PENGANTARSKPG.pdf
Badan  Ketahanan  Pangan. Rencana  Strategis  Badan Ketahanan  Pangan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat , 2009 – 2013.
Badan Pusat Statistik. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka , 2010.
Badan Pusat Statistik. Sensus Pertanian Nusa Tenggara Barat , 2009.
Pusat Data  dan  Sistem  Informasi  Pertanian. Buletin
Konsumsi Pangan . Volume 4 No.1, 2013.
World  Food Programme brochure . Bersama
Membangun  Ketahanan  Pangan  Indonesia , 2013.
World  Food  Programme  brochure .  2013.  Bersama Membangun Ketahanan Pangan Indonesia.
World Food Programme . Food Security and Vulnerability  Atlas  of Indonesia  Brochure ,
2009.
World Food Programme . Food Security and
Vulnerability Atlas of
Nusa Tenggara Barat
Brochure . 2010.
World Food Programme . Indonesia In Review , 2012.
World  Food  Programme . Nusa  Tenggara  Barat Factsheet , 2012.
World  Food  Programme . Nusa  Tenggara  Barat  Food For Assets Briefing Note , 2008.
World  Food  Programme . Stuktur  Organisasi  World Food  Programme ,  2013. Documents WFP. Wfp245047.

## D.  BUKU KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN
Memorandum  Saling  Pengertian  Antara  Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa Bagi Perpanjangan Operasi  Pertolongan  dan  Pemulihan  (No. 10069.2). 2008. Bantuan Untuk Pemulihan dan Rehabilitasi Gizi.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia.  Nomor  28 Tahun  2004  Tentang  Keamanan,  Mutu  dan Gizi Pangan. PP-No.-28-Th-2004.pdf

## E.  RUJUKAN ELEKTRONIK
About  Senior  Leadership  World  Food Programme .
Melalui http://www.wfp.org/about/senior- leadership [14/3/14]. About  World Food Programme . Melalui http://www.wfp.org/aboutwfp/partners/agencie s.asp?section=1&subsection=4 [14/3/14].
About  World  Food  Programme  Executive  Director . Melalui http://www.wfp.org/about/executive- director [15/3/14].
Antara  News.  2012.  64  Kecamatan  di  NTB  Rentan Rawan Pangan. Melalui http://www.antarantb.com/print/20362/64- kecamatan-di-ntb-rentan-rawan-pangan [16/3/14]. Badan   Ketahanan   Pangan   Kementrian   Pertanian Republik Indonesia. 2013. Pangan Kebutuhan Dasar Manusia. Melalui http://bkp.pertanian.go.id/ [10/3/14]. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. 2013. Daftar Isilah. Melalui http://bkp.riau.go.id/index.php?com=halutama &link=istilah [11/3/14].
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  Bencana Alam Yang Terjadi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Kerusakannya Selama Periode 1990
– 2009. Melalui http://dibi.ntbprov.go.id [15/5/14].
Bambang.  2008.  Pemerintah  Lanjutkan  Kerjasama Program   Bantuan   Pangan   WFP.   Melalui
http://www.antaranews.com/berita/97333/pem erintah-lanjutkan-kerjasama-program-bantuan- pangan-wfp [10/3/14].
BBC Indonesia. 2005. Banyak Daerah Indonesia Rawan Pangan. Melalui http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2 005/08/printable/050819_indokurangpangan.s html [10/3/14].
Boni Andika. 2011. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. Melalui http://www.academia.edu/1841758/MILLENN IUM_DEVELOPMENT_GOALS_MDGs_DA LAM_PENGENTASAN_KEMISKINAN [10/3/14].
Danar Widiyanto. 2012. WFP-Pemprov NTB
Berkolaborasi  Perkuat  Ketahanan  Pangan.
Melalui
www.krjogja.com/read/147096/page/tentang_k ami [10/3/14].
Desiana Nurwanti.
2013. Organisasi-organisasi Internasional. Melalui http://www.scribd.com/doc/128230157/Food- and-AgricultureOrganization [15/3/14].
Devi Anggraini. 2012. Aktor Hubungan Internasional. Melalui http://devianggraini- fisip12.web.unair.ac.id [5/3/14].
Funding
World Food
Programme . Melalui http://www.wfp.org/about/funding [14/3/14].
Gembala. 2013. Pengertian Hubungan Internasional dan Organisasi  Internasional  Menurut  Para  Ahli. Melalui http://www.academia.edu/5845406/Pengertian _Hubungan_Internasional_dan_Organisasi_int ernasional_menurut_para_ahli [5/3/14].
Josette Sheeran. 2011. WORLD FOOD PROGRAMME (WFP). Melalui http://www.kemlu.go.id/rome/Pages/Informati onSheet.aspx?IDP=19&l=id [10/3/14].
Keanggotaan  Indonesia  di World  Food  Programme . Melalui http://www.deptan.go.id [15/3/14].
Khofiyati. 2010. Bukti Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional dan Personalitas Hukum Internasional. Melalui http://khofiyati.wordpress.com/2010/12/13/buk ti-organisasi-internasional-sebagai-subjek- hukum-internasional-dan-personalitas-hukum- internasional/ [5/3/14].
Rafika  Aulia.  2013. UNDP:  Indeks  Pembangunan Manusia Indonesia Naik. Melalui http://www.tempo.co/read/news/2013/03/18/08
7467718/UNDP-Indeks-Pembangunan- Manusia-Indonesia-Naik [10/3/14].
Republika Online. 1996. Realisasi Cukup Pangan dalam Food Summit . Melalui http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/1 1/14/0060.html [10/3/14]. Sumbawa News. 2012. Kecamatan Pujut dan Janapria, Lokasi Padat Karya WFP. Melalui http://www.sumbawanews.com/berita/kecamat an-pujut-dan-jana  pria-lokasi-padat-karya-wfp [10/3/14].
Supriyantho  Khafid.  2010.  Ada  Seratus  Daerah  di Kabupaten   se-Indonesia   Yang   Mengalami Rawan Pangan. Melalui
http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/05
8222435/Ada-100-Daerah-di-Kabupaten-se- Indonesia-Rawan-Pangan [10/3/14].
Strategic Plan World Food Programme . Melalui http://www.wfp.org/about/strategic-
plan [14/3/14].
Tempo Interaktif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:  7  TAHUN  1996  Tentang  Pangan. Melalui http://tempo.co.id/hg/peraturan/2004/04/13/prn ,2 0040413-03,id.html [25/8/14].
World Food Programme . Melalui http://www.wfp.org/ [14/3/14].
World Food Programme Cash and Voucher . Melalui http://www.wfp.org/cash-and-vouchers [14/3/14].
World  Food  Programme  Food  For  Assets .  Melalui http://www.wfp.org/food-assets [14/3/14].
World   Food   Programme HIV   AIDS.   Melalui http://www.wfp.org/hiv-aids [14/3/14].
World  Food  Programme  School  Meals .  Melalui http://www.wfp.org/school-meals [14/3/14].