## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita
Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: Tiwisasmita123@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  Muara  Bulian  serta  kendala  dalam  pelaksanaan pembinaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Muara  Bulian  sudah  berusaha  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana  anak  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku, pembinaan kerohanian/keagamaan dilakukan melalui kegiatan  ceramah  dan  konsultasi  religii  yang  dilaksanakan  secara rutin  setiap  bulan.  Pembinaan  fisik  dilakukan  melalui  kegiatan senam  pagi  dan  olahraga  lain.  Untuk  pembinaan  terhadap peningkatan  dilakukan  melalui  pelatihan  keterampilan  pembuatan berbagai kerajinan seperti pembuatan vas bunga dari barang bekas. Kendala dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus  Muara  BUlian  diantaranya,  kurangnya  perhatian  dari keluarga narapidana, kurangnya petugas dan tenaga ahli, kurangnya dana,  dan  kurangnya  partisipasi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perlu ditingkatkan  saran  dan  prasarana  di  lembaga  pembinaan  supaya pembinaan  yang  didapat  oleh  anak  berjalan  maksimal  sesuai dengan  bakat  masing-masing  khususnya  di  bidang  pendidikan  dan kesehatan.
Kata Kunci: Pembinaan,
narapidana anak; lembaga pembinaan khusus anak
(LPKA).

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-04-23 Accepted: 2021-04-25 Publish: 2021-04-26
KEYWORDS: Guidance, child prisoners; the child penitentiary.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  short-term guidance  of  child  prisoners  at  The  Children  Penitentiary  of  Muara Bulian and the obstacles in the implementation of the guidance. The result  showed  that  The  Children  Penitentiary  of  Muara  Bulian  has tried  to  provide  the  guidance  to  child  prisoners  in  accordance  with applicable  regulations,  by  providing  spiritual  guidance  by  helding  a monthly  religious  lectures  by  clergy  presenters  at  Muara  Bulian.  In addition,  physical development  is also given to child prisoners in  the form  of  routine  sports  such  as  morning  exercise  as  well  as  skills development  for  child  prisoners  such  as  making  handicrafts  in  the form of flower vases made from used paper and plastic. The obstacles in guiding child prisoners at The Children Penitentiary of Muara Bulian include the lack of attention from the inmate’s family, lack of officers and  experts,  lack  of  funds,  and  lack  of  community  participation. Therefore,  it  is  necessary  to  improve  the  facilities  and  infrastructure so that the guidance received by the children runs optimally according to  their  respective  talents,  especially  in  the  fields  of  education  and health.

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa,  masa  depan  bangsa  ditentukan bagaimana  kualitas  anak  saat  ini,  untuk  menjaga  harkat  dan  martabatnya,  anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum. Secara
konseptual  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (children  in  conflict  with  the law) menurut  dalam  UU  No.11/2012  tentang  SPP  Anak  dalam  Pasal  1  angka  2 mengatur  tentang  pengertian  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  "anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana.  Sementara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum menurut  Pasal 1 angka 3 adalah anak  yang telah berumur 12  (dua belas) tahun  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan tindak pidana".
Berbagai faktor mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya faktor yang berasal dalam diri si  anak  tetapi  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  yang  lebih  banyak disebabkan  oleh  pengaruh  negatif  dari  kemajuan  teknologi  dan  derasnya  arus globalisasi.  Selain  itu  faktor  kehidupan  orang  tua  anak  juga  mempengaruhi perilaku  anak.  Anak  yang  kurang  mendapatkan  perhatian  yang  layak  dari  kedua orang  tua,  lebih  banyak  berinteraksi  dengan  teknologi  sehingga  mengakibatkan perkembangan  pribadi  yang  tidak  seimbang  dalam  diri  anak  yang  pada  ahirnya mempengaruhi pola perilaku anak.
Dalam  menanggapi  permasalahan  tersebut,  salah  satu  kebijakan  yang ditempuh  pemerintah  dalam  penanggulangan  kenakalan  anak  adalah  melalui kebijakan  hukum  pidana (penal  policy), yaitu  menerapkan  sanksi  kepada  anak yang  terbukti  secara  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Salah  satu  sanksi  yang banyak  dijatuhkan  oleh  pengadilan  terhadap  narapidana  anak  adalah  sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam waktu yang singkat atau jangka pendek. Walaupun  penerapan  sanksi  pidana  melalui  proses  peradilan  pidana  merupakan artikel  terahir.  Proses  peradilan  anak  diutamakan  diversi,  sebagaimana  tujuan diversi " Looking  at  the  purpose  of  diversion,  the  juvenile  justice  process  through diversion according to this law still prioritizes the interests of the child who committed the crime, the interests of the victim have not been truly protected " 1
Konsep  pidana  penjara  jangka  pendek  yaitu  pidana  penjara  yang  singkat seperti satu sampai enam bulan, seperti yang dikemukakan oleh Wolf Middendorf, yakni  penggunaan  pidana  penjara  jangka  pendek  seharusnya  dikenakan  untuk white collar crime dimana pidana denda tidak mempunyai pengaruh. Narapidana bagi pidana penjara jangka pendek harus dipisah dari narapidana penjara jangka panjang 2 .
Terjadinya  pidana  penjara  jangka  pendek  atau  dalam  waktu  yang  singkat kepada  narapidana  anak  adalah  karena  pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan kepada  Anak  paling  lama  1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana penjara  bagi  orang  dewasa  sesuai  dengan  Pasal  79  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dengan  tuntutan yang  lebih  rendah  dari  orang  dewasa  oleh  karena  itu  jarang  sekali  narapidana anak mendapat pidana penjara dalam waktu yang lama atau jangka panjang.
1 Hafrida, Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court",
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No. 3, hlm. 445 diakses dari http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220
2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti (2003), hlm. 36.
Mengingat  pentinganya  pendidikan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum, dalam Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pentingnya pendidikan  terhadap  anak  ini  merupakan  jaminan  negara,  pendidikan  bagi  anak merupakan  modal  dasar  bagi  pengembangan  kepribadian  anak.  Hak  anak  untuk mendapatkan  pendidikan  sekalipun  anak  tersebut  berada  dalam  suatu  situasi yang  sulit  yaitu  sebagai  narapidana  anak.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka pembinaan  narapidana  anak  tetap  perlu  mengedepankan  pendidikan  bagi  anak. Kehilangan  kemerdekaan  bagi  anak  karena  berada  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  tidak  boleh  mengakibatkan  hilangnya  hak  anak  untuk mendapatkan pendidikan.
Akan  tetapi,  timbul  permasalahan  terhadap  narapidana  anak  yang  dijatuhi dengan pidana penjara jangka pendek, bagi anak yang sebelum dipidana memang sudah  putus  sekolah,  akan  sulit  melanjutkan  pembinaan  khususnya  dalam  segi pendidikan,  tidak  bisa  memberikan  pendidikan  paket  b  atau  c  bagi  anak  untuk mengejar ketertinggalan  pendidikan sekolah wajib  9  tahun, itu  pula  yang mejadi kendala bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan pembinaan bagi narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek.
Untuk  mengatasi  itu  Pemerintah  Provinsi  Jambi  telah  menyediakan  sarana atau  tempat  di  mana  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dibina,  diberi pendidikan,  pengajaran  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  LPKA  di  Muara Bulian  Kabupaten  Batang  Hari  walaupun  belum  bisa  maksimal  seperti  yang diharapkan  dikarenakan  adanya  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala.  Tercatat pada  Desember  2019,  anak  binaan  di  LPKA  Muara  Bulian  berjumlah  34  orang, yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
Di  dalam  pembinaan  anak  di  LPKA,  anak  pidana  tidak  boleh  dipekerjakan, akan  tetapi  anak  pidana  dapat  melakukan  latihan  kerja,  pembinaan  yang didapatkan  oleh  anak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disebutkan  di  dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  juga  mengatur tentang  hak  dan  kewajiban  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang meliputi:  "Melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  atau  kepercayaan;  Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang  dilakukan;  Menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang tertentu lainnya; Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi  keluarga;  Mendapatkan pembebasan  bersyarat;  Mendapatkan  cuti  menjelang  bebas;  dan  Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Masyarakat,  pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang ada di LPKA Muara Bulian dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir. Artikel ini akan membahas  tentang  proses  pembinaan  yang  dilakukan,  dari  tahap  awal,  lanjutan maupun  akhir  secara  lengkap  sesuai  data  yang  di  peroleh  ketika  penelitian  di LPKA  tersebut.  Dengan  menganalisa  beberapa  data  lapangan,  penulis  bisa
menyimpulkan  berbagai  persoalan  pembinaan  di  LPKA  tersebut  dari  beberapa sudut pandang yang menguatkan analisa penulis.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris  merupakan  suatu  penelitian  melalui  pendekatan  fakta-fakta  yang  ada dilapangan  dan  kemudian  dianalisis  melalui  pendekatan  konsep  dan  teori. Menggambarkan  dan  menguraikan  keadaan  atau  fakta-fakta  yang  ada  mengenai pelaksanaan pembinaan  terhadap narapidana anak di Muara Bulian  ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## C. PEMBAHASAN
1. Pola  Pembinaan  Narapidana  Anak  Yang  Dijatuhi  Pidana  Penjara  Jangka Pendek Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian
Beberapa  tahapan  yang  harus  di  tempuh  para  Narapidana  anak  yang menjalani pembinaan di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA) Muara Bulian pada  dasarnya  adalah  anak-anak  yang  kehilangan  kebebasannya  untuk  bergerak, dalam artian narapidana anak tersebut hanya dapat bergerak di dalam LPKA saja .Masalah  pembinaan  ini,  fokus  utamanya  adalah  narapidana  anak,  bahkan  tidak akan sama pembinaan yang di terapkan untuk narapidana dewasa, banyak hal-hal atau factor yang harus di pertimbangakan dan disesuaikan, salah satu yang sangat harus  di  pertimbangkan  adalah  kepentingan  terbaik  bagi  anak  itu  sendiri. Bagaimana  proses  pembinaannya,  waktunya  dan  manfaatnya  semua  itu  perlu perhatian  khusus  dari  petugas  di  LPKA  dalam  memberikan  pembinaan  bagi narapidana anak.
Setelah adanya putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa kepada Anak yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  diberikan  pidana,  dan  harus  menjalani pembinaan  di  LPKA  Muara  Bulian,  narapidana  anak  tersebut  harus  menjalani tahap  demi  tahap  dari  program-program  pembinaan  yang  ada  di  dalam  LPKA sampai masa pidananya selesai dan keluar dari LPKA atau bila mana narapidana anak berkelakuan baik setelah narapidana anak memasuki tahap akhir yaitu 2/3 dari masa pidana atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan bagi anak pidana atau 6 (enam)  bulan  bagi  anak Negara maka  bagi  anak  tersebut  dapat diajukan pembebasan bersyarat di mana status dari  narapidana anak  yang mendapatkan pembebasan  bersyarat  bukan  lagi  narapidana  anak  tapi  berubah  menjadi  klien Pemasyarakatan  di  mana  pembimbingan  terhadap  klien  Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Oleh karena itu jelas bahwa sejak narapidana  anak  diberikan  putusan  pidana  oleh  hakim,  narapidana  anak tersebut  harus  menjalani  pembinaan  lebih  banyak  di  dalam  LPKA  dibanding  di luar LPKA, karena memang sedang menjalani masa hukumannya di LPKA. Perlu perhatian  bagi  para  narapidana  anak  ini,  ketika  mereka  memulai  proses pembinaan,  perlu  dibimbing  dengan  baik,  karena  tidak  mudah  mereka melakukan  adaptasi  dengan  lingkungan  baru  di  LPKA.  Jika  penyesuaian narapidana  bisa  dilakukan  maka  proses  pembinaan  ini  bisa  berjalan  dengan sesuai  program  yang  sudah  di  susun  di  LPKA.  Jika  mereka  belum  mampu beradapatasi dan masih menolak dengan keadaan yang terjadi  pada diri mereka, apalagi  mereka  harus  berpisah  dan  berada  jauh  dari  orang  tua  dan  lingkungan
semula  mereka,  maka  sulit  untuk  mereka  menerima  apapun  tahapan  proses pembinaan  yang  diberikan  kepada  mereka.  Kalo  hal  itu  terjadi,  maka  hasil pembinaan yang di berikan tidak akan optimal.
Pembinaan  narapidana  anak  adalah  sebuah  sistem  di  mana  pembinaan narapidana  sekarang  adalah  sistem  pemasyarakatan.  Narapidana  anak  bukan hanya dipandang sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia  lain  yang  sewaktu-waktu  dapat  melakukan  kesalahan  atau  kekhilafan yang  dapat  dikenakan  pidana,  ini  dasar  pemikiran  ketika  anak  itu  melakukan kesalahan  dan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  sampai  mereka  di  jatuhi  pidana  dan  harus  menjalani pidana  di  LPKA,  maka  mereka  harus  di  berikan  pembinaan  yang  tepat,  sehingga ketika selesai menjalankan hukum mereka mendapatkan bekal yang cukup untuk kembali beradapatasi di tengah masyarakat.Perlu bentuk-bentuk pembinaan yang tepat  untuk  mereka,  yang  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  pembinaan  narapidana  ini,  termasuk  pembinaan narapidana anak.
LPKA  Muara  Bulian  adalah  merupakan  tempat  melaksanakan  pembinaan terhadap  narapidana  anak  yang  berada dalam wilayah hukum  yang  terpisah dari orang  dewasa  mengingat  bahwa  pembinaan  terhadap  narapidana  anak  haruslah dibedakan  dengan  pembinaan  terhadap  orang  dewasa  sesuai  amanat  Undang- Undang SPPA. Di LPKA Muara Bulian, narapidana anak diberikan pembinaan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan narapidana anak itu sendiri baik yang menyangkut fisik, mental maupun sosial anak, sehingga para anrapidana ini tidak  mengalami  kesulitan  ketika  mengikuti  program  pembinaan  selama  mereka menjalani masa hukuman dari awal sampai selesai menjalani hukumannya.
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  anak  di  LPKA  Muara  Bulian  dilakukan berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.02-PK.04.10  Tahun 1990  Tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana/  Tahanan.  Adapun  hal  tersebut  dimulai dengan tahapan sebagai berikut:
1. "Penerimaan
a. Penerimaan anak didik yang baru masuk di LPKA wajib disertai surat-surat yang sah;
b. Penerimaan  anak  didik  yang  pertama  kali  dilakukan  oleh  petugas  pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga;
c. Setelah  petugas  yang  ditunjuk  menerima  anak  didik,  segera  diteliti  dan pemeriksaan  ulang  terhadap  surat-surat,  barang-barang  untuk  dicocokkan dengan anak didik yang bersangkutan;
d. Setelah  pencocokan  selesai  dilakukan  penggeledahan  terhadap  anak didik yang baru diterima;
e. Dalam  melakukan  penggeledahan  wajib  mengindahkan  norma-norma kesopanan;
f. Jika  dalam  penggeledahan  ditemukan  barang-barang  terlarang,  maka barang tersebut diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Setelah  selesai  penggeledahan  anak  didik  diantar  kepada  petugas pendaftaran".
2. "Pendaftaran
a. Petugas  pendaftaran  meneliti  kembali  sah  atau  tidaknya  surat keputusan/surat penetapan/surat perintah dan pencocokan narapidana yang bersangkutan;
b. Mencatat identitas anak didik dalam buku daftar registrasi B;
c. Barang-barang  perhiasan  (berharga)  yang  mahal  harganya  dicatat dalam buku register D dan barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi ( brandkost ));
d. Diambil  teraan  jari  anak didik  pada  surat  keputusan  dan sepuluh  jari, kanan  kiri  pada  kartu  daktiloskopi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku;
e. Mengambil foto anak didik;
f. Memeriksa  anak  didik  pada  dokter/para  medis  lembaga pemasyarakatan anak;
g. Membuat  berita  acara  anak  didik  yang  ditanda  tangani  bersama  oleh petugas  pendaftaran  atas  nama  Kalapas  anak  dan  pengawalnya kemudian  mempersilahkan  pengawal  tersebut  meninggalkan  Lapas anak;
h. Kepada tahanan baru kemudian diberikan perlengkapan lapas".
3. "Penempatan
a. Tahananan baru ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan;
b. Tahanan  yang  berpenyakit  menular  harus  dikarantina  dan  dibuatkan catatan  tentang  penyakitnya,  demikian  juga  terhadap  tahanan  yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut;
c. Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatannya;
d. Dalam  penempatan  tahanan  wajib  memperhatikan  penggolongan mereka, berdasarkan:
1) Jenis kelamin;
2) Umur;
3) Tingkat pemeriksaan;
4) Jenis perkara;
5) Kewarganegaraan".
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.02 PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka beberapa  bentuk  Pembinaan  terhadap  anak  warga  binaan  LPKA  Muara Bulian yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. Pembinaan Kepribadian
Dalam  pembinaan  kepribadian  narapidana  anak,  LKPA menerapkan beberapa cara dengan tujuan supaya nantinya ketika anak sudah  kembali  ke  orang  tua  mereka  masing-masing  dan  masyarakat, bisa  dilihat  bahwa  sudah  terjadi  perubahan  kepribadian  dari  yang sebelumnya  kurang  baik  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan  patuh terhadap hukum dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga mereka  harus  berurus  dengan  hukum  dan  dijatuhi  pidana.  Dengan
sudah  diberikan  pembinaan  selama  mereka  menjalani  masa  hukuman di  LPKA,  mereka  akhirnya  menyadari  kesalahan  mereka  dan  berubah menjadi  anak  yang  lebih  baik  untuk  meneruskan  kehidupan  mereka kembali  di  tengah  masyarakat.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  LPKA Muara Bulian yaitu:
a. Pembinaan Kesadaran Beragama
Usaha  ini  diperlukan  agar  dapat  diteguhkan  imannya terutama  memberi  pengertian  agar  para  anak  binaan  di pemasyarakatan  dapat  menyadari  akibat-akibat  dari  perbuatan yang  benar  dan  perbuatan  yang  salah.  Pembinaan  kesadaran beragama  dilakukan  melalui  kewajiban  yang  diberlakukan  bagi semua  narapidana  anak  untuk  mengikuti  sholat  jamaah  wajib  5 waktu.
b. Pembinaan Jasmani
Selain  pembinaan  rohani,  lembaga  juga  memenuhi  kebutuhan jasmani  narapidana  anak  untuk  menjaga  kondisi  kesehatan  jasmani melalui  olahraga,  kesenian,  dan  kegiatan  rekreasional  sesuai  dengan fasilitas yang tersedia di LPKA Muara Bulian.
c. Pembinaan Kemampuan Intelektual
Selain pembinaan agama, hal lain yang penting untuk diberikan kepada anak meskipun status anak tersebut adalah narapidana adalah pembinaan intelektual.
d. Pembinaan Kesadaran Hukum
Pembinaan  kesadaran  hukum  warga  binaan  LPKA, dilaksanakan  dengan  memberikan  penyuluhan  hukum  yang bertujuan  agar  tercapainya  kesadaran  hukum  yang  tinggi  sehingga keadilan  dapat  ditegakkan,  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia,  dan  ketertiban  hukum.  Penyuluhan  hukum bertujuan  untuk  membentuk  pribadi  yang  sadar  hukum  pada  saat pembinaan selama di LPKA maupun saat kembali di tengah-tengah masyarakat.
2. Pembinaan Keterampilan Selain  pembinaan  kepribadian,  kepada  tahanan  LPKA  Muara Bulian juga diberikan pembinaan ketrampilan. Pembinaan keterampilan tersebut diberikan melalui:
a. "Bimbingan  keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;
b. Bimbingan  keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri kecil,  misalnya  pengelolaan  bahan  mentah  dari  sektor  pertanian dan  bahan  alam  menjadi  bahan  setengah  jadi,  misalnya  mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga;
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing- masing. Dalam  hal  ini  mereka  yang  memiliki  bakat  tertentu  diusahakan perkembangan  bakatnya  itu.  Misalnya  memiliki  kemampuan merajut,  maka  diusahakan  penyediaan  peralatan  rajut  seperti benang,  jarum,  yang  kemudia  digunakan  oleh  tahanan  untuk mengembangkan bakatnya itu".
3. Pembinaan di Luar LPKA (Program Asimilasi)
Bagi  narapidana  anak  yang  memenuhi  ketentuan  diberikan kesempatan  untuk  mengikuti  program  asimilasi,  hak  asimilasi  mereka dapat  dicabut  kembali.  Kegiatan  asimilasi  yang  ada  di  LPKA  Muara Bulian  antara  lain  seperti  cuti  mengunjungi  keluarga,  mengikuti kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  seperti  olah  raga  bersama masyarakat  sekitar  yang  tetap  mendapat  bimbingan  petugas  LPKA Muara Bulian.
4. Pembinaan Rekreasi
Pembinaan ini meliputi pemberian hiburan dan informasi aktual bagi narapidana anak, seperti menonton televisi. Petugas menyediakan satu  buah  ruangan  dan  satu  buat  televisi  sebagai  sarana  hiburan  dan informasi  bagi  narapidana  anak  yang  menjalani  pembinaan  di  LPKA Muara  Bulian.  Diharapkan  dengan  adanya  sarana  hiburan  tersebut narapidana  anak  tetap dapat mengikuti  berita-berita  aktual dan  dapat terhibur dengan acara-acara dari televisi tersebut.
Bagi  narapidana  anak  jangka  pendek  tidak  dapat  mengikuti kegiatan  pendidikan  paket  A,  B,  dan  C  dikarenakan  singkatnya  masa pidana, sedangkan program kejar paket A, B, dan C tersebut merupakan pendidikan  yang  berkelanjutan  dan  membutuhkan  waktu  yang  cukup panjang.  Maka,  pembinaan  yang  diterapkan  terhadap  narapidana jangka  pendek  berupa  pembinaan  harian  sebagai  mana  yang  telah penulis paparkan sebelumnya.
Untuk  mengetahui  setiap  bakat  yang  dimiliki  oleh  anak, dilakukan  penelitian  tentang  bakat  dan  minat  apa  yang  dimiliki  oleh mereka  yang  baru  masuk  LPKA.  Pelaksanaan  keterampilan  bakat dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang  dimiliki  tahanan  misalnya  melukis,  mengukir,  merajut,  dan  lain lain.  Keterampilan  yang  didukung  lembaga  merupakan  keterampilan yang  bermanfaat  dan  dapat  dikembangkan  lebih  lanjut  seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan ruangan.
Pembinaan  keterampilan  penting  untuk  diberikan  kepada  para tahanan  agar  mereka  dapat  melakukan  kegiatan  yang  bermanfaat  di dalam  lembaga.  Karena,  setelah  keluar  dari  LPKA  atau  dikatakan bebas,  tidak  banyak  sekolah  formal  yang  kembali  menerima  mantan narapidana  anak.  Sehingga,  jika  tidak  dibekali  dengan  keterampilan yang  bermanfaat,  maka  mantan  narapidana  anak  akan  menjadi pengangguran  yang  tidak  bisa  melakukan  apapun.  Dengan keterampilan  yang  diperoleh  selama  masa  tahanan,  setidaknya  anak bisa mengembangkan bakatnya tersebut di rumah atau lingkungannya tempat  ia  kembali  nanti.  Hasil  karyanya  pun  bisa  dijual  dan menghasilkan  uang  atau  dimanfaatkan  sendiri  di  rumahnya.  LPKA Muara  Bulian  mengharapkan  warga  binaannya  berperilaku  produktif selama  di  dalam  tahanan  supaya  tidak  hanya  terpuruk  dengan  apa yang  mereka  alami  atau  hukuman  yang  harus  mereka  jalani. Pembinaan ini bisa berhasil jika narapidana anak memiliki tekad yang
kuat  untuk  merubah  dirinya  menjadi  anak  yang  lebih  baik  lagi  dan tidak  ingin  mengulangi  kesalahan  yang  sama  yang  membuat  mereka harus  di  ganjar  hukuman  di  LPKA.  Jika  mereka  serius  mengikuti pembinaan  selama  masa  hukuman  itu,  maka  ketika  mereka  kembali ke  orang  tua  dan  masyarakat  mereka  akan  bisa  menunjukan perubahan  yang  baik  dari  sikap  kepribadian  maupun  keterampilan yang sudah mereka dapat dari hasil pembinaan di LPKA tersebut.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Anak Jangka Pendek Di LPKA Muara Bulian
1. Kurangnya perhatian dari keluarga narapidana.
Sebagian  besar  narapidana  anak  yang  melakukan  tindak  pidana yang menjalani pembinaan di LPKA Muara Bulian adalah anak-anak yang orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.
2. Kurangnya petugas dan tenaga ahli Kurangnya  jumlah  petugas  dan  tenaga  ahli  dalam  bidang keterampilan  seperti  perbengkelan,  elektronik,  montir  dan  sebagainya yang ada di LPKA Muara Bulian menjadi kendala dalam pembinaan yang dilakukan  di  LPKA  tersebut,  karena  petugas  yang  ada  di  sana  harus merangkap beberapa tugas/jabatan.
3. Kurangnya dana
Salah satu penunjang dari pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Muara Bulian adalah dana.
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Sarana  yang  tersedia  di  LPKA  Muara  Bulian  belum  sepenuhnya tersedia,  akibatnya  banyak  sarana  yang  seharusnya  tersedia  di  LPKA Muara Bulian dan dapat dipergunakan dalam pembinaan narapidana anak tetapi tidak tersedia di sana. Sarana dan prasarana yang dirasakan kurang oleh narapidana anak misalnya dalam bidang olah raga dan keterampilan di  mana  dalam  bidang  olah  raga  sarana  yang  lengkap  hanya  ada  untuk olah raga sepak bola dan bola voly, padahal mereka juga ingin agar sarana bagi olah raga lainnya seperti bulu tangkis, tenis meja, dan lainnya dapat terpenuhi.  Begitu  juga  dalam  bidang  keterampilan  kurangnya  alat-alat penunjang pertukangan dan alat elektronika.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembinaan  narapidana  anak sangat kurang, hal ini dapat kita lihat dari kurangnya perhatian dan sikap masa  bodoh  terhadap  narapidana  anak  yang  menjalani  pembinaan  di LPKA Muara Bulian.

## D. SIMPULAN
Artikel ini menyimpulkan, bahwa pemenuhan hak narapidana anak di dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Muara  Bulian  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi masih  perlu  ditingkatkan  dan  ditambah  lagi  Sumber  Daya  Manusia  yang  khusus untuk membina anak di Lembaga Pembinaan tersebut. Selanjutnya kendala dalam pelaksanaan  pembinaan  narapidana  anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  jangka pendek  di  LKPA  Muara  Bulian  adalah  kurangnya  perhatian  dari  keluarga
narapidana anak, kurangnya petugas dan tenaga ahli, kurangnya dana, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. LNRI Tahun 1995 Nomor 77. TLNRI Nomor 3080.
______, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LNRI 2011 Nomor 104. TLNRI Nomor 5332.
______, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  LNRI  2012  Tahun  2012. TNLRI Nomor 5332.
______,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  pada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  LNRI  68  Tahun  1999. TLNRI Nomor 3842.
______,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. LNRI 69 Tahun 1999. TLNRI Nomor 3846.
______,  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
_______,        Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

## Buku
Abdullah,  Syukur, Kumpulan  Makalah  Study  Implementasi  Latar  Belakang  Konsep Pendekatan  dan  Relevansinya  dalam  Pembangunan, Ujung  Pandang:  Penerbit Buku Persadi, 1987.
Arief, Barda Nawawi. Kapita selekla Hukum Pidana , Bandung: Penerbit Buku Citra Aditya Bakti, 2010.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
Harsono. Sistem  Baru  Pembinaan  Narapidana ,  Solo:  Penerbit  Buku  Djambatap, 1995.
Mertokusumo,  Sudikno. Peradilan  Anak  di  Indonesia, Bandung:  Penerbit  Buku Mandar maju, 1997.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Penerbit  Buku Mandar Maju, 2008.
Pramudya, Yan. PUSPA, Kamus Hukum, Semarang: Penerbit Buku Aneka Ilmu.
Prinst,  Drwan. Hukum Anak  Indonesia, Jakarta:  Penerbit  Buku Citra  Aditya  Bakti, 1997.
Rahayu, Sri. Hukum Penitensier Indonesia, Intisari Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
Schaffrneister, D. De Kofte Vriiheidsstrcf als Wijetiidsstnf , Bandung: Penerbit Buku Citra Aditya Bakti, 2010.
Setiady,  Tolib. Pokok-pokok  Hukum  Penitensier  Indonesia, Bandung:  Penerbit  Buku Alfabeta, 2009.
Simanjuntak,  B.  dan  I.  L  Pasaribu. Membina  dan  Mengembangkan  Generasi Muda, Bandung: Penerbit Buku Tarsito, 1990.
Simon,  A.  Josis  dan  Thomas  Sunaryo. Studi  Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia . Bandung: Penerbit Buku Lubuk Agung, 2010.

## Jurnal:
Hafrida  et.al.  “Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Sei. Buluh  Muara  Bulian ” (Kajian  Terhadap  Proses  Penyelesaian  Perkara  Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak).  Vol.  5,  No.  3,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  (2015). https://doi.org/10.26858/publikan.v5i3.1613.
Hafrida, “Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court ", Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Vol.  8,  No.  3,  (2019). http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457
Nurhaliza,  Rina,  dkk.  “Pelaksanaan  Kesepakatan  Diversi  Pada  Tingkat  Penyidikan dalam  Sistem  Peradilan  Anak” , PAMPAS  Journal , Vol.  1  No.  1,  (2020). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097
Rahayu,  Sri  dan  Yulia  Monita,  “Pemenuhan  Hak-Hak  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Pengadilan  Anak  Dan Implementasinya  Di  Pengadilan  Negeri  Jambi ”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  (2015). https://www.neliti.com/id/publications/43306/pemenuhan-hak-hak-anak- sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-perspektif-undang-unda.
Rahayu,  Sri.  “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ”, Jurnal  Ilmu Hukum, (2015). https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi- sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana
Wahyudi,  Dheny.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice ”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  (2015). https://www.neliti.com/id/publications/43318/perlindungan-terhadap-anak- yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto
Widayanti, Lidya Suryani. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek” , Vol. 17, No. 4, (2012). https://doi.org/10.22212/kajian.v17i4.376
Yudaningsih, Lilik Purwastuti. “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice ”, Jurnal Ilmu Hukum, (2014). https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara- anak-melalui-restorative-justice.pdf

## Internet
https://www.hukumonline.com//klinik/detail/ulasan/it56bd54ec1d07/pendididikan -bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lkpa/
http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.