## Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan

## Nur Sofyan
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI Email : sovian_2007053025@yahoo.com

## Abstract
The language has an important role in a power. The relation of language and power had existed centu- ries ago. Language not only reflects the social status, but more than that. The language is used as the symbol of maintaining power. World leaders use the speech as a tool to legitimize power. This is apparent from the order of the sentences and the way they played a series of issues in his speech. As it was done by President, State leaders or a King. Power requires its own way to maintain legitimacy. So the language is viewed can be used as a tool and a symbol of maintaining power. In Javanese language used as a means to differentiate the social classes among the nobility and common people. Blatantly disrespectful language should only be used by those who are included on the nobility. As for the political scene and domination, the language used by President Bush in an effort justification of effort in Kuwait attack upon himself and his allies. While President Susilo Bambang Yudhoyono used a speech to the language to clarify the truth of the case of Century Bank. This was done as an attempt to preserve his power by giving information about the sat question. This article truly wanted to give an explanation on the application form of the language as a symbol of the mass and re- tain power. Through a series of speeches a leader can play a social issue. At the end of this article the author created to provide shared understanding that the potential of the language and symbols of power have been known to the authorities in maintaining his rule until this time.
Keywords : language, symbol, power

## Abstraksi :
Bahasa memiliki peranan penting dalam sebuah kekuasaan. Relasi bahasa dan kekuasaan telah ada berabad yang lalu. Bahasa tidak hanya mencerminkan status sosial belaka, tetapi lebih dari itu, bahasa di- gunakan sebagai simbol mempertahankan kekuasaan. Para pemimpin dunia menggunakan pidato sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Hal ini terlihat dari susunan kalimat dan cara mereka memainkan isu dalam serangkaian pidatonya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh presiden, pemimpin negara ataupun seorang raja. Kekuasaan membutuhkan cara tersendiri untuk mempertahankan legitimasinya. Sehingga ba- hasa dipandang dapat digunakan sebagai alat sekaligus simbol mempertahankan kekuasaan. Bahasa dalam suku Jawa digunakan sebagai sarana untuk membedakan kelas sosial antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa. Nampak jelas bahasa sopan hanya boleh digunakan oleh mereka yang termasuk pada kaum bang- sawan. Adapun didalam percaturan politik dan dominasi kekuasaan, bahasa digunakan oleh Presiden Bush dalam upaya pembenaran atas upaya penyerangan di Kuwait atas dirinya dan sekutunya. Sedangkan pres- iden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan bahasa pidatonya untuk mengklarifikasi kebenaran kasus Bank Century. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memberikan informasi tentang duduk persoalan yang sesungguhnya. Artikel ini sesungguhnya ingin memberikan penjela- san mengenai bentuk aplikasi bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan pada massa lalu. Melalui serangkaian pidato seorang pemimpin bisa memainkan sebuah isu sosial. Pada akhirnya artikel ini penulis buat untuk memberikan pemahaman bersama bahwa potensi bahasa dan simbol kekuasaan telah diketahui para penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya sampai detik ini.
Kata kunci: bahasa, simbol, kekuasaan.

## Pendahuluan
Sebagaimana  kekuasaan  di  masa  lalu,  bahasa menjadi bagian penting dalam membedakan domina- si kekuasaan. Dominasi kekuasaan ini nampak pada penggunaan  bahasa  tertentu  dalam  mengukuhkan status  kekuasaan  atas  bangsa  atau  penguasa  dalam lingkup  sosial.  Sehingga  terjadi  pembentukan  per- sepsi  mengenai  penggunaan  bahasa  sebagai  simbol pembeda  kekuasaan  dalam  lingkup  kehidupan  sos- ial. Hal ini dilakukan untuk membedakan kekuasaan kaum bangsawan/kaum intelektual dengan masyara- kat biasa. Bahasa bukan sekedar sebagai alat perekat komunikasi, namun lebih dari itu, yaitu sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Bahasa mampu menjadi alat efektif dalam pembentukan kekuasaan, utamanya di- gunakan dalam menandai dominasi kaum dominan di dalam kekuasaan.
Sejarah  mengenai  penggunaan  bahasa  sebagai alat untuk menandai kekuasaan salah satunya dapat diruntut  dari  penggunaan  bahasa  sopan  dalam  suku Jawa. Penggunaan bahasa sopan menegaskan domi- nasi  kaum  bangsawan  terhadap  rakyat  jelata  dapat dilihat  dari  catatan-catatan  yang  disampaikan  oleh Thomas Stamford Rafles dalam bukunya The History of Java. Ia mengatakan bahwa:
“Tidak  ada  gambaran  dalam  bahasa  yang  lebih pantas untuk dilihat, daripada perbedaan dialeg, atau perbedaan antara bahasa sehari-hari, dan apa yang disebut sebagai bahasa sopan atau bahasa kehormatan. Batas yang digariskan dalam bahasa Jawa sangat jelas, antara kelas sosial yang tinggi dan  yang  rendah,  yang  tidak  ada  catatan  untuk siapapun, dari golongan apapun, diizinkan untuk berbicara dengan atasannya dalam bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari terse- but digunakan oleh orang-orang yang lebih ren- dah dan tidak berpendidikan, dimana kelas ma- syarakat  yang  lebih  tinggi  tidak  mengenalnya.” (Raffles, 2008: 259).
Pernyatan yang dituliskan oleh Thomas Stam- ford Rafles memberikan pemahaman mengenai peng- gunaan bahasa sopan dalam struktur dialektika dalam suku Jawa. Bahasa sopan digunakan oleh kaum yang mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyara- kat.  Bahasa  sopan  menandakan  perbedaan  struktur kelas  sosial,  antara  kaum  bangsawan  dengan  kelas rendah. Bahasa sopan digunakan oleh kaum rendah dalam komunikasinya dengan kaum bangsawan. Bah- kan kata-kata “tidak ada catatan untuk siapapun, dari
golongan apapun, diizinkan untuk berbicara dengan atasannya dalam bahasa daerah atau sehari hari”. Ini menandakan ada aturan kebahasaan yang mewajibkan bagi  kaum  biasa  untuk  menggunakan  bahasa  sopan ketika  berkomunikasi  dengan  atasannya  utamanya dengan kaum bangsawan. Bahasa sehari-hari dalam tatanan suku Jawa hanya boleh digunakan bagi orang- orang yang lebih rendah dan tidak berpendidikan.
Perihal penggunaan bahasa sopan di atas menan- dakan konstruksi dan dominasi atas kaum bangsawan terhadap  kaum  biasa  di  dalam  suku  Jawa.  Rakyat biasa  dan  tidak  berpendidikan  tidak  diperkenankan menggunakan  bahasa  sehari-hari  dalam  berkomuni- kasi dengan atasannya sebagai kaum bangsawan. Se- hingga bahasa dalam pandangan ini digunakan untuk mengukuhkan kedudukan seseorang dalam strata sos- ial. Sehingga tampak sang penguasa yang didominasi kaum bangsawan dalam struktur sosial suku Jawa.
Penggunaan bahasa sebagai simbol mempertah- ankan kekuasaan menandakan bahwa bahasa adalah modal  sosial  yang  menentukan  kapasitas  seseorang dalam  ranah  kehidupan  sosial.  Sebagaimana  ilus- trasi yang digambarkan oleh Thomas Stamford Raf- les tersebut,  penggunaan bahasa sebagai cara untuk memperoleh keuntungan politik, sosial, ekonomi juga digunakan  para  penganut  Mazhab  Sofisme.  Hal  ini sesuai dengan penjelasan mengenai penggunaan ba- hasa sebagai modal sosial kekuasaan oleh penganut mazhab tersebut. Pernyatan ini disampaikan oleh Mu- ridan S. Widjojo dan Mashudi Noorsalim dalam bu- kunya “Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Ma- hasiswa”. Kedua penulis ini mengemukakan bahwa: “Secara historis, keberadaan bahasa sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang/kelompok telah muncul  sejak  jaman  Yunani  (5  abad  sebelum masehi). Mazhab Soffisme telah memanfaatkan bahasa  sebagai  cara  untuk  memperoleh  keun- tungan sosial, politik dan ekonomi. Pada saat itu muncul kesadaran bahwa kepandaian berbahasa dapat dipandang sebagai modal sosial seseorang untuk  menentukan  status  sosialnya  dalam  ma- syarakat. Semakin tinggi kemampuan berbahasa seseorang semakin tinggi penghargaan masyara- kat terhadapnya. Kemampuan bahasa disamakan dengan kemampuan intelektual seseorang, pada akhirnya  berpengaruh  besar  pada  kekuasaan yang akan dimilikinya” (Widjojo & Noorsalim, 2004: 2).
Pernyataan  di  atas  memberikan  pemahaman bahwa dalam struktur penduduk suku Jawa maupun
penganut  mazhab  Soffisme  telah  menggunakan  ba- hasa  sebagai  simbol  atau  tanda  kekuasaan.  Hal  ini didasarkan  pada  fakta  di  penggunaan  bahasa  sopan atas, bahasa sopan dalam suku Jawa dikonstruksikan untuk  mengukuhkan  kekuasaannya  sebagai  kaum bangsawan yang mempunyai kekuasaan dan tingkat pendidikan yang baik. Sehingga masyarakat tidak di- perkenankan menggunakan bahasa sehari-hari dalam melakukan  komunikasi  dengan  kaum  bangsawan. Selain  membedakan  dari  faktor  pendidikan  yang berpengaruh pada status sosial. Bahasa sopan meng- gambarkan  tingkat  kekuasaan,  kebangsawanan,  dan tingkat pendidikan yang tinggi pada suku Jawa.
Sedangkan tinjauan Mazhab Soffisme tersebut memberikan  pemahaman  bahwa  kesadaran  untuk menggunakan bahasa sebagai tujuan kekuasan adalah tujuan dari mazhab ini. Setidaknya penganut paham ini menyadari bahwa bahasa adalah modal sosial yang akan menentukan kekuasaan mereka baik dalam segi ekonomi, sosial ataupun politik. Sehingga konstruksi sosial yang diinginkan adalah penghargaan atas sta- tus sosial dalam sebuah relasi sosial atau kekuasaan dalam ranah sosial.

## Pembahasan Bahasa dan Simbol Kekuasaan
Setelah mengetahui sejarah penggunaan bahasa dalam konstruksi kekuasaan masa lalu. Pada bagian kedua  peneliti  ingin  sampaikan  kaitan  bahasa  dan simbol kekuasaan. Melalui pemahaman terhadap ba- hasa dan simbol kekuasaan diharapkan mampu meli- hat kekuasaan simbolik bahasa pada tatanan praktis pada bagian berikutnya. Kajian ini diharapkan mam- pu menjadi petunjuk untuk menjelaskan logika baha- sa sebagai simbol kekuasaan. Utamanya fungsi kerja bahasa dalam konteks mempertahankan kekuasaan.
Sebagaimana  pokok  bahasan  tersebut,  peneliti paparkan mengenai bahasa dan simbol kekuasan oleh Muridan S. Widjojo dalam bukunya “Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa” yang mengutip pernyataan  Pierre Bourdieu sebagai berikut:
“Pierre Bourdieu memandang bahwa kekuasaan merupakan tujuan utama dalam setiap relasi so- sial.  Setiap  relasi  sosial,  selalu  terdapat  perta- rungan-pertarungan yang tujuan akhirnya adalah memperoleh  kekuasaan.  Dalam  konteks  relasi sosial,  bahasa  memiliki  sifat language  arbitra- ty ,  yaitu  tidak  adanya  persamaan  antara  aturan gramatikal dengan maknanya, namun yang lebih penting adalah tujuan dari makna tersebut. Dalam
konteks  ini,  bahasa  lebih  menunjukkan  kekua- saan simbolik. Dalam buku Language and Sym- bolic Power, Bourdieu menyatakan bahwa kekua- saan simbolik merupakan suatu kekuasaan untuk mengkrontruksi realitas melalui apa yang disebut dengan tatanan genoseological, yaitu pemaknaan yang paling dekat mengenai dunia sosial suatu ke- lompok/orang. Disini, simbol-simbol dipandang sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi yang  memungkinkan  terciptanya  suatu  konsen- sus mengenai makna dan dunia sosial. Tentunya, hal ini dilakukan dengan melakukan pemaksaan terhadap kelas subdominan, yang secara funda- mental akan memberi kontribusi bagi terciptanya reproduksi  tatanan  sosial  yang  diinginkan  oleh suatu  kelas  yang  dominan”  (dalam  Widjojo  & Noorsalim, 2004: ).
Definisi di atas memberikan pemahaman akan penggunaan bahasa sebagai simbol sekaligus cara un- tuk menuju satu kekuasaan. Ini merupakan satu fakta bahwa di dalam setiap sistem sosial atau relasi sosial terdapat tujuan tertentu yaitu kekuasaan. Di setiap rela- si itulah juga memungkinkan terjadinya pertarungan- pertarungan yang tidak lain adalah untuk mendapat- kan hal tersebut. Bahasa dalam konteks relasi sosial tidak  memandang  kesamaan  antara  aturan  dengan aturan  main  penggunaan  bahasa  tersebut.  Menjadi hal yang penting dalam konteks ini adalah tujuan dan makna penggunaan bahasa yang lebih menunjukkan kekuasaan simbolik.
Kekuasaan  simbolik  atas  penggunaan  bahasa merupakan bentuk kekuasaan untuk mengkonstruksi realitas melalui pemaknaan yang paling dekat dengan kehidupan  sosial/kelompok  atau  seseorang.  Perspe- ktif ini lebih menekankan bahwa bahasa tidak hanya sebagai cara komunikasi dalam dunia sosial. Namun lebih  dari  itu  bahasa  dapat  digunakan  untuk  meng- konstruksi  realitas  melalui  pemaknaan  dunia  sosial. Fenomena ini dapat dilihat dari konstruksi atas baha- sa sopan yang dikonstruksikan oleh para bangsawan dalam suku Jawa. Pemaknaan atas lingkup kehidupan sosial yang masih lekat dengan kehidupan kerajaan. Kehidupan yang mengenal struktur sosial dalam tata kehidupan dan relasi sosial, misalnya golongan ma- syarakat biasa, bangsawan, atau dalam konteks Jawa dikatakan sebagai priayi . Tujuan dari konstruksi tidak lain untuk mengukuhkan pengakuan atas kaum bang- sawan yang mempunyai tingkat pendidikan yang baik dan kekuasaan atas bawahannya.
Jika dicermati, pemaksaan terhadap kaum sub-
ordinat pada masa itu, bahwa kaum dominan (bang- sawan) tidak mengijinkan kaum subordinat berkomu- nikasi dengan atasan dengan bahasa sehari-hari. Ini menandakan bahwa pemaksaan terhadap kaum sub- ordinat  secara  fundamental  memberikan  kontribusi bagi  terciptanya  reproduksi  tatanan  sosial  yang  di- inginkan. Utamanya adalah reproduksi tatanan sosial yang diinginkan kaum bangsawan suku Jawa melalui penggunaan bahasa sopan dalam membedakan status sosial dan kekuasaan.
Peran  bahasa  dalam  konstruksi  pengakuan kedudukan  dan  kehormatan  tersebut  memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai ungkapan Pierre Bourdieu  yang  disampaikan  oleh  Richard  Jenkins dalam  bukunya  yang  berjudul  “Membaca  pikiran Pierre  Bourdieu”.  Jenkins  memaparkan  pemikiran Bourdieu  yang  memberikan  pemahaman  mengenai kebudayaan, status dan kehormatan dan manfaat ba- hasa. Ia mengatakan bahwa:
“Status sosial meliputi praksis yang menekankan dan  menunjukkan  kehormatan  dan  perbedaan budaya yang merupakan ciri krusial dari semua stratifikasi  sosial.  Status  bisa  saja  dikonsepkan sebagai gaya hidup, yaitu sebagai totalitas prak- tik  kultural  seperti  pakaian,  turunan  dan  watak badani. Sementara status berkaitan dengan peng- hargaan politis dan lokasi legal di dalam masyara- kat  sipil.  Status  juga  termasuk  dalam  beberapa aspek, merupakan suatu gaya” ( dalam Richard Jenskins, 200: 98).
Pernyataan  di  atas  jika  dihubungkan  dengan contoh  penggunaan  bahasa  sopan  dalam  suku  Jawa dan pandangan mengenai bahasa dan kekuasaan sim- bolis maka dapat ditarik garis merah. Status sosial di- tunjukkan melalui konstruksi bahasa yang menunjuk- kan  kehormatan  dan  perbedaan  karakter  pemikiran yang  merupakan  ciri  krusial  dari  stratifikasi  sosial. Kehormatan dalam tatanan suku Jawa dikonstruksi- kan  melalui  penggunaan  kebahasaan,  yaitu  bahasa sopan. Kehormatan dikonstruksikan oleh para bang- sawan  dalam  membedakan  legitimasi  dan  pengaruh atas kekuasaan. Ini menandakan adanya status yang dikonsepkan melalui bahasa sopan pada kaum bang- sawan atas kaum jelata pada suku Jawa. Status menu- rut  peneliti  merupakan  penghargaan  secara  politis, misalnya dalam lingkup kerajaan suku Jawa. Adapun relasi antara penghargaan politik dan letak posisi le- gal dalam masyarakat ditandai dengan politik keba- hasaan sebagai simbol kekuasaan.
Pemanfaatan  bahasa  sebagai  simbol  memper-
tahankan  kekuasaan  dapat  dilihat  dari  penggunaan bahasa  oleh  para  aktor  pemegang  kekuasaan  dalam mengendalikan jalannya kekuasaan. Tidak hanya itu bahasa mampu dijadikan alat untuk mengalihkan isu- isu yang bisa membahayakan penguasa. Hal ini dapat dilihat  dari  cara  politisi  dalam  membenarkan  kepu- tusan  terhadap  suatu  kebijakan  yang  telah  diambil. Sekalipun hal tersebut adalah hal yang kontrofersial dikalangan publik yang terdominasi, pembenaran atas kasus tertentu dapat dilakukan melalui bahasa.
Bahasa  sebagai  pengendali  pikiran  dan  keso- panan politik setidaknya menjadi sebuah kajian yang patut  di  pelajari.  Hal  ini  sebagai  bagian  dari  peng- gunaan  bahasa  dalam  tataran  kekuasaan,  terutama sebagai  simbol  mempertahankan  kekuasaan.  Seb- agaimana pendapat George Orwell yang dipaparkan oleh Linda Thomas & Shan Wareing dalam bukunya yang berjudul “Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan” Ia mengatakan bahwa: “Bahasa politik sebagian besar terdiri dari eufi- misme,  pendapat-pendapat  yang  patut  dipertan- yakan dan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Bahasa dari kalangan politik dan ini mencakup semua partai politik mulai dari kaum Konservatif sampai Anarkis dirancang untuk membuat dusta kedengarannya benar dan membuat pembunuhan kedengarannya mulia, serta membuat omong ko- song kedengarannya meyakinkan” (dalam Thom- as & Wareing, 2007: 63).
Pernyataan  dari  Orwell  tersebut  memberikan pemahaman  mengenai  penggunaan  bahasa  dikalan- gan  politisi  atau  pemegang  kekuasaan  dalam  mem- benarkan  kebijakannya.  Bahasa  digunakan  sebagai simbol untuk membenarkan perkara yang tidak benar atau dusta sehingga dikatakan sebagai perkara yang benar.  Bahasa  politik  sebagai  alat  mempertahankan kekuasaan  dikonstruksikan  dengan  cara  kedustaan. Dusta melalui eksploitasi simbol kebahasaan ini di- jadikan  sarana  yang  ampuh  untuk  melanggengkan dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan dalam per- nyataan di atas disebutkan bahwa bahasa yang diran- cang dusta pun bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Ironis lagi pembunuhan dalam pandangan Or- well melalui sudut bahasa dan kekuasaan bisa dipan- dang sebagai sesuatu yang terdengar mulia. Hal ini menandakan bahasa sebagai simbol kekuasaan dapat digunakan sebagai cara untuk melegitimasi persoalan salah menjadi perkara yang sah dan dibenarkan. Se- hingga  kekuasaan  dapat  terus  berjalan  sebagaimana harapan dari kaum dominan (politisi dan penguasa)
dalam struktur sosial.
Penggunaan  bahasa  sebagai  simbolisasi  mem- pertahankan  kekuasaan  secara  sadar  digunakan oleh para penguasa, cendikia, atau bangsawan guna menunjukkan  pengakuannya  dalam  dominasi  kelas sosial. Dominasi ini ditunjukkan melalui status yang dikonstruksi melalui simbol kebahasaan. Tidak hanya itu dengan bahasa, para politisi menggunakannya un- tuk  melegitimasi  berbagai  kepentingan  kekuasaan. Upaya  inilah  yang  kemudian  memberikan  pemaha- man bagi peneliti bahwa ada relasi atas penggunaan bahasa  dengan  simbol  kekuasaan.  Semua  bertujuan membentuk dan mempertahankan kekuasaan.
Adanya relasi atas penggunaan bahasa dengan simbol kekuasaan juga dipertegas oleh Richard Jen- kins dalam bukunya yang berjudul “Bahasa Masyara- kat dan Kekuasaan” yang mengutip pernyataan Pierre Bourdieu sebagai berikut:
“Relasi kebahasaan selalu merupakan relasi kekua- saan sehingga tidak dapat dijelaskan dalam kon- teks  analisis  linguistik  saja.  Bahkan  pertukaran linguistik paling sederhana dimainkan dalam jar- ing relasi kekuasaan historis yang kompleks dan menjerat    yang  melibatkan  penutur,  yang  didu- kung oleh otoritas sosial, dan audiens, yang men- gakui otoritas tersebut dengan berbagai derajat, maupun  antara  kelompok  dimana  mereka  men- jadi bagian darinya” (dalam Jenkins, 200: 238).
Pernyataan  dari  Bourdieu  tersebut  merupakan pemahaman  mengenai  kebahasaan  yang  merupakan relasi  kekuasaan.  Ini  menunjukkan  bahwa  dalam sistem kebahasaan dalam struktur sosial mengandung rangkaian/ hubungan kekuasaan yang tidak dapat dip- isahkan. Lebih lanjut jika peneliti melihat dari proses pembentukan bangsa, khususnya bahasa dalam strata sosial suku Jawa misalnya. Proses pembentukan ba- hasa  tersebut  menghasilkan  pasar-pasar  linguistik yang menyatu, dimana harga dan keuntungan perte- muan  antara  produksi  dan  penerimaan.  Konteks  ini menurut peneliti merupakan arti dari perbedaan sosial, khususnya perbedaan status sosial antara kaum bang- sawan, dengan rakyat biasa. Bahasa berdampak besar dalam arena ini, bahasa legitimasi dominan merupak- an modal yang memproduksi nalar kehormatan bagi penutur.  Seperti  penjelasan  mengenai  bahasa  sopan dalam suku Jawa merupakan modal bagi kaum pri- yayi atau  bangsawan  dalam  memproduksi  nalar  ke- hormatan. Sehingga bahasa sopan dimaknai sebagai bahasa kaum bangsawan, kaum cendikia yang meme- gang tampu kekuasaan dalam status legitimasi dalam
tatanan sosial suku Jawa. Semakin orang menggunak- an bahasa sopan dalam dialektikanya menandakan ia sebagai cendikia ataupun penguasa yang mempunyai kekuasaan pada masa lalu.
Pertanyaan yang muncul dari perspektif di atas adalah, bagaimana bahasa sebagai simbol kekuasaan dimanfaat  penguasa  untuk  mempertahankan  kekua- saan  pada  era  saat  ini.  Pemanfaatan  ini  tentunya dapat  peneliti  sampaikan  mengenai  bahasa  politisi sebagaimana telah dipaparkan di atas. Politisi meng- gunakan  bahasa  untuk  melegitimasi  dan  melakukan pembenaran  atas  kesalahan  menjadi  sesuatu  yang patut diapresiasi karena kemuliaannya. Penguasapun juga  menggunakan  bahasa  sebagai  simbol  memper- tahankan kekuasaan.
Salah satu contoh adalah penggunaan pronomi- nan  atau  kata  ganti  yang  digunakan  untuk  meny- elamatkan pembicara. Menyebutkan pandangan poli- tik untuk menyembunyikan orang atau penguasa yang melakukan tindakan tertentu. Misalnya kebijakan ber- perang melawan teroris atau melawan penjajah yang banyak menelan korban dan biaya. Analogi mengenai penggunaan  pronominan  ini  dapat  peneliti  sampai- kan  dari  contoh  kasus  yang  dipaparkan  oleh  Linda Thomas dan Shan Wareing dalam bukunya “Bahasa, Masyarakat dan kekuasaan. Dalam paparannya kedua penulis itu memberikan analogi mengenai perubahan kata “kami” menjadi “saya” dalam ucapan Presiden Bush  berkaitan  dengan  aksi  militer  yang  dilakukan tentara Amerika atas seijinnya. Bush dalam pernyata- annya sebagaimana dikutib Linda Thomas dan Shan Wareing sebagai berikut:
“Seperti  yang  sudah  kami  umumkan  kemarin malam, kami tidak akan menyerang prajurit tan- pa senjata yang sedang bergerak mundur. Kami tidak  punya  pilihan  lain  kecuali  menganggap unit  tempur  yang  sedang  mundur  sebagai  an- caman  sehingga  kami  bertindak  sesuai  dengan situasi...(Bush  ingin  menegaskan  bahwa  unit yang  diserang  tentara AS  itu  bersenjata.    Sejak awal dari operasi udara, hampir 6 minggu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa upaya kami telah berjalan sesuai dengan jadwal. Pagi ini den- gan  senang  hati  saya  umumkan  bahwa  operasi yang dijalankan koalisi telah lebih awal dari jad- wal. Kuwait akan bebas tidak lama lagi” (dalam Thomas & Wareing, 2007: 75).
Jika dilihat secara mendalam penggunaan kata “kami”  dan  “saya”  merupakan  strategi  kebahasaan. Peneliti berasumsi bahwa Presiden Bush menggunak-
an dua kata ini dalam menanggapi invasi di Kuwait merupakan bagian dari strategi penguatan kekuasaan. Bahasa  secara  sadar  digunakan  oleh  Bush  sebagai upaya untuk membenarkan tindakan dan menegaskan kiprahnya  dalam  menyelesaikan  konflik  di  Kuwait. Sehingga kata “kami” menurut asumsi peneliti digu- nakan untuk menyelamatkan Bush dari tuduhan keja- hatan perang. Sehingga kata “kami” digunakan untuk membuat persepsi bahwa penyerangan bagi pembe- rontak adalah keputusan bersama. Setidaknya “kami” berisi makna tidak hanya satu orang, melainkan be- berapa  orang  yang  setuju  akan  serangan  terhadap pasukan  pemberontak  yang  mundur.  Dengan  dalih persenjataan yang dimiliki prajurit yang mundur dari peperangan, Bush melegalkan penyerangan tersebut. Walaupun tidak secara langsung penggunaan bahasa “kami”, ia ingin menyelamatkan dirinya atas kejahat- an perang. Seolah-olah Bush ingin menegaskan bah- wa tidak hanya dirinya yang berperan besar terhadap pengambilan keputusan atas penyerangan tersebut.
Sedangkan kata “saya” digunakan sebagai sim- bol untuk menekankan bahwa dirinya sendiri sebagai pihak yang menyebabkan pencapaian positif itu.  Hal ini  memberikan  pemahaman  bagi  peneliti  bahwa kekuasaan dan bahasa mempunyai relasi yang sangat kuat. Bahasa digunakan oleh kaum yang mendomi- nasi  parlemen  atau  politik  untuk  melakukan  pem- benaran dan pencitraan. Pembenaran disini berkaitan dengan penggunaan bahasa sebagai alat untuk menga- burkan persoalan atau mengubah persepsi yang salah bisa menjadi benar. Bisa jadi pasukan yang mundur itu  sudah  tidak  membawa  senjata,  sehingga  tidak patut jika penyerangan dilakukan tanpa menyebutkan alasan yang realistis. Walaupun akhirnya Bush mem- pertahankan kebijakannya atas dasar kalimat “kami” sebagai upaya melakukan pembenaran. Bahwa kepu- tusan diambil atas dasar kesepakatan beberapa pihak. Paling tidak ini bisa mengamankan Bush dari tuduhan kejahatan  perang.  Kata  saya  juga  berkaitan  dengan penggunaan  bahasa  untuk  memperkuat  kekuasaan melalui pempublikasian capaian positif dari pasukan yang  diterjunkan.  Seolah-olah  capaian  ini  dapat  di- raih karena kecerdasan pemimpin dalam menentukan sikapnya  terhadap  tindakan  invasi  di  lapangan.  Se- hingga masyarakat semakin simpati dan membenar- kan tindakan tersebut, dalam artian kekuasaan akan mendapat dukungan dari publik.
Penggunaan  bahasa  sebagai  simbol  memper- tahankan  kekuasaan  dalam  konteks  Indonesia  dapat dicermati dari pidato resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY)  dalam  menanggapi  persoalan
Bank  Century.  Diawal  kekuasaan  SBY  tahun  2009 sesungguhnya  kasus  ini  sudah  menjadi  perdebatan yang  cukup  keras  di  tingkat  legislatif.  Perbedaan pendapat  pengenai  penyelamatan  Bank  Centurypun kemudian  menjadi  isu  nasional.  Hingga  puncaknya pada  tahun  200  isu  Century  menjadi  isu  nasional yang  kuat.  Hak  angket  yang  justru  dimotori  par- tai pendukung pemerintah yaitu Partai Golkar, PKS didukung oleh oposisi membuat stabilitas politik kala itu memanas. Isu-isu mengenai Bank Century, pejabat yang berwenang dalam pengambilan kebijakan terse- but diarahkan pada orang kepercayaan SBY yaitu Sri Mulyani Indrawati dan Boediono. Kedua tokoh pent- ing ini menjadi bidikan utama dalam kasus tersebut. Seiring  berjalannya  waktu,  isu  ini  merembet  pada penggunaan dana talangan Bank Century untuk partai tertentu  yang  mengarah  pada  kekuasaan  SBY.  Seb- agai seorang pemimpin pemerintahan tertinggi, tentu SBY tidak menginginkan kekuasaannya dirongrong. Kalkulasi politik menjadi hal yang diperhatikan SBY, sehingga pada tanggal 4 Maret 200 SBY mengemu- kakan  tanggapan  resminya  terkait  persoalan  Bank Century sebagai berikut:
“Hasil  penyelidikan  itu  juga  mengesampingkan suatu tuduhan bahwa seolah-olah penyelamatan Bank  Century  merupakan  kedok  semata  untuk mengalirkan uang kepada partai tertentu dan se- jumlah nama lainnya. Semua itu juga nyata-nya- ta tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Hal ini perlu dinyatakan secara tegas dan nyar- ing,  agar  tidak  siapapun  dari  kita,  apapun  latar belakang politik dan asal partainya boleh dibiar- kan mendapatkan penistaan karena nama baiknya dicemarkan  secara  sewenang-wenang  dengan maksud  dan  niat  politik  yang  buruk”.  ( http:// www.youtube.com/results?search_query=Liputa n6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Ma ret+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_up l=6055l28186l0l32583l37l37l0l24l2l2l688l3827 l0.3.5.4.0.1l13l0 , tanggal akses 20 Juni 200 jam 8.25 WIB).
Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis sam- paikan  bahwa,  SBY  sangat  terganggu  dengan  bere- darnya isu tersebut. Tuduhan beberapa pihak bahwa talangan Bank Century dimanfaatkan untuk kepentin- gan partainya menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian khusus. Jika isu ini melebar dan menjadi hal yang  diyakini  publik  sebagai  hal  yang  benar,  maka kepercayaan publik kepada pemerintah akan turun.
Tentu  SBY  meyakini  isu  tersebut  mendahului
proses hukum yang sedang berjalan. Seseorang atau lembaga  tertentu  sudah  dihakimi  tanpa  memperha- tikan kepastian hukum yang ada. Sehingga presiden perlu memberikan tanggapannya guna menanggulan- gi dampak terbesar dari isu terkait.
SBY  tentu  tidak  ingin  manufer  politik  yang beredar atas isu Bank Century membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah turun. Satu-satunya jalan adalah  mengklarifikasi  duduk  persoalan  Bank  Cen- tury  yang  sesungguhnya.  Sehingga  manufer  politik yang tidak diinginkan dapat dianulir. Penegasan SBY bahwa tuduhan penyalahgunaan dana Century untuk partai tertentu nyata-nyata tidak benar. Jika diamati secara seksama SBY tidak menyebutkan secara gam- blang  siapa  partai  atau  pihak  yang  difitnah.  Hal  ini mencegah  kemungkinan  besar  munculnya  manufer politik  yang  lain.  Kenyataan  inilah  yang  membuat kalimat  berikutnya,  SBY  menegaskan  bahwa  tidak siapapun dari pihak manapun boleh dicemarkan dan dijatuhkan  martabatnya  dengan  maksud  dan  iktikad politik yang buruk.
Pidato  tersebut  memperlihatkan  bahwa  SBY juga menggunakan pronominan atau kata ganti yang digunakan  untuk  menyelamatkan  pembicaran.  Me- nyebutkan pandangan politik untuk menyembunyikan orang atau penguasa yang melakukan tindakan terten- tu. SBY menggunakan kalimat partai-partai tertentu atau pihak-pihak lain. SBY tentu tidak ingin dirinya dinilai semata-mata  melindungi partai atau orang ter- dekatnya dari tuduhan politik yang tidak benar adan- ya. Sehingga penilaian itu diserahkan kepada publik, siapa yang dimaksud SBY dalam serangkaian pida- tonya.
Penulis  juga  perlu  menambahkan  penggunaan bahasa  tubuh  SBY  dalam  mengemukakan  pidato- nya terkait pembelaan terhadap partai ataupun pihak yang dijatuhkan dalam persoalan Bank Century. Pada dasarnya bahasa tubuh dan bahasa verbal tentu saling berkaitan dan membentuk satu konstruksi makna so- sial. Sehingga dalam hal ini penulis perlu menampil- kan gambar SBY terkait dengan pidato di atas sebagai berikut:
Gambar SBY berpidato
Sumber  :( http://www.youtube.com/results?search_query =Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Mar et+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=6055l2 8186l0l32583l37l37l0l24l2l2l688l3827l0.3.5.4.0.1l13l0 , tanggal akses 20 Juni 200 jam 8.25 WIB).
Mencondongkan  tubuh  ke  depan  menandakan “bahasa tubuh orang yang berpikir positif”. Sedang- kan mendongakkan kepala sedikit ke atas dapat  di- maknai melui penelusuran makna bahasa tubuh yang dkemukakan  oleh  Horriyah  dalam  bukunya  “cara mudah membaca pikiran dari tafsir bahasa tubuh”. Ia mengartikan kepala mendongak ke atas mengandung makna sebagai berikut:
‘Kepala  mendongak  ke  atas  mempunyai  makna bahwa  dirinya  memiliki  rasa  percaya  diri  yang tinggi.  Mereka  adalah  sosok  yang  sangat  opti- mis terhadap segala hal. Mendongakkan kepala merupakan  gerakan  spontan  dari  rasa  optimis yang tinggi. Isyarat ini seringkali disebut sebagai orang yang ingin menggapai impian di masa de- pan dengan penuh percaya diri” (Horriyah, 200: 07).
Berdasarkan  kutipan  tersebut  penulis  meng- garisbawahi  bahwa  sikap  optimisme  SBY  ditunjuk- kan dengan kalimat bahwa tuduhan penggunaan dana Bank Century kepada pihak-pihak tertentu atau partai tertentu nyata-nyata tidak benar. Rasa optimisme yang ditunjukkan, bahwa ia tidak ingin partai yang dimak- sud dalam pidato tersebut dihantam manufer politik yang tidak berdasar. Hal ini tentu ditujukkan kepada mereka yang selama ini gencar menyerang SBY le- wat pengadilan opini. Kegeraman inilah yang terlihat dari kutipan tersebut. Mengingat kekuasaannya baru berjalan satu tahun. Tentu SBY mempunyai kalkulasi politik, bahwa setgab tidak boleh pecah, namun kon- flik kepentingan politik dapat dikendalikan. Sehingga tidak bergerak seperti bola liar.
Penggunaan  bahasa  visual  yang  tampak  dari SBY dalam mengukuhkan kekuasaannya adalah me- lalui bahasa mata. Pandangan meyipitkan mata oleh SBY dalam pidatonya dapat diartikan melaui pema- haman terhadap bahasa tubuh. Adapaun pemahaman bahasa menyipitkan mata tersebut dapat dilihat dari buku “pintar memahami bahasa tubuh” karya James Borg. Ia mengartikan gerakan mata menyipit sebagai “isyarat penolakan atas sesuatu atau isyarat dominasi” (Borg, 2009: 2).
Jika  hal  tersebut  dihubungkan  dengan  skan- dal  persoalan  Bank  Century.  Sesungguhnya  isyarat
tersebut menunujukan bahwa SBY menolak tindakan pengadilan  opini  sesat  yang  dilancarkan  oleh  pihak yang bersebrangan dengan SBY. Tentu penolakan itu sangat  berdasar  mengingat  ia  tidak  mau  harga  diri pihak yang dimaksud dihakimi secara sepihak tanpa bukti hukum yang benar. Disamping memang adanya kalkulasi kepentingan politik yang harus diperhatikan secara seksama yaitu kekuasaan.
Bagian  lain  yang  tampak  dari  pemanfaatan bahasa  sebagai  simbol  kekuasaan  terlihat  dari  se- nyum agresif presiden SBY. Senyum agresif adalah “bibir  ditarik  tepat  ke  belakang  dan  gigi  diperlihat- kan”. Menurut Judi James ini diartikan sebagai” se- nyum yang mematikan, memperlihatkan kegarangan” (James, 200: 2009).
SBY  dalam  hal  ini  terlihat  sangat  marah  se- hingga  diungkapkan  dalam  kalimat  tersebut,”  hal ini  perlu  dinyatakan  secara  tegas  dan  nyaring,  agar tidak siapapun dari kita apapun latar belakang poli- tik dan asal partainya boleh dibiarkan mendapatkan penistaan  karena  nama  baiknya  dicemarkan  secara sewenang-wenang  dengan  maksud  dan  niat  politik yang buruk”. Kegarangan ini tentu berdasar mengin- gat secara hukum pihak yang dituduh atas persoalan tersebut  belum  terbukti  secara  sah  dan  meyakikan. Adapun pihak-pihak penunggang kepentingan sudah memastikan keterlibatan partai atau pihak lain yang dimaksud SBY dalam kasus tersebut.
Jika dirunut pada catatan sejarah masa lalu ses- ungguhnya  dapat  ditemukan  berbagai  catatan  yang mendukung hal ini. Terkait dengan penggunaan ba- hasa tubuh dalam mempertahankan kekuasaan. Uta- manya dari penggunaan bahasa tubuh para raja Jawa pada saat menghadapi situasi pelik dalam kekuasaan- nya. Dijelaskan  di  dalam  perjalanan  dinamika  adat keraton  bahwa  terdapat  bahasa  tubuh  atau  tingkah laku  yang  menggambarkan  kebesaran  raja  diband- ingkan para pengikutnya. Gerak tubuh biasanya akan dilakukan  raja  ketika  mempersilakan  sesuatu  atau mengijinkan sesuatu hal.  Hal ini dapat diamati dari paparan yang dikemukakan Raffles sebagai berikut: “Di  Keraton  Surakarta,  saya  mencatat  pertama kali ketika sedang mengadakan pertemuan priba- di dengan Susuhunan di tempat tinggalnya. Men- jadi  penting  bagi  Raden Adipati  untuk  dikirim ke  keraton  sebagai  tanda  kerajaan.  Orang  yang disuruh  menjemput  biasanya  berjongkok,  dan ketika Srisusuhunan duduk dengan wajah meng- hadapkan wajah ke pintu selama sepuluh menit, orang  tersebut  mendapatkan  kesempatan  untuk
cukup  tegak  meraih  palang  pintu  tanpa  terlihat oleh rajanya. Tugas yang diberikannya padanya cukup penting dan Srisusuhunan tidak menyukai penundaan” (Raffles, 2008: 20).
Berdasarkan  catatan  yang  dikemukakan  Raf- fles tersebut maka peneliti dapat menjelaskan bahwa isyarat menghadapkan wajah dengan sedikit mendon- gak ke atas mempunyai makna yang cukup penting. Sebagaimana dilakukan oleh Susuhunan dalam mem- berikan  mandat  kepada  abdinya  untuk  ditugaskan menjemput Adipati  sebagai  utusan  kerajaan.  Ketika utusan datang dengan posisi tubuh dodok atau jong- kok, kemudian susuhunan menghadapkan wajahnya ke pintu selama sepuluh menit, abdinya baru cukup tegak untuk meraih palang pintu tanpa terlihat raja- nya. Berdasarkan hal di atas, tindakan itu merupakan mandat mempersilahkan tugas penting, yaitu menjem- put Adipati sebagai utusan kerajaan. Menurut peneliti jika abdi dalem sebagai utusan mandat sampai bisa agak tegak meraih palang pintu tanpa terlihat raja. Be- rarti posisi wajah raja agak diangkat atau mendongak menatap ke atas pintu sehingga abdi tidak terlihat.
Perspektif yang lain mengenai makna dari men- dongakkan kepala juga dijelaskan dalam buku yang berjudul Serat  Centhini yang  dituliskan  oleh  Djoko Dwiyanto M.Hum. Ajaran yang termaktub didalam- nya memuat kisah tentang kehidupan politik, sosial dan komunikasi raja Jawa dimasa itu. Penjelasan men- genai makna mendongakkan kepala dapat dilihat dari perjalanan  politik  Raja  Giri  Kedhaton  yaitu  Sunan Giri dalam menyambut utusan Panembahan Senopati Mataram. Pada masa itu Sultan Agung Mataram men- girimkan duta  utusan yaitu Pangeran Surabaya un- tuk Giri Kedhaton agar bergabung dan tunduk pada kekuasaan Mataram. Namun hal ini ditolak oleh Su- nan Giri dengan nada pembicaraan dan sikap tubuh sebagaimana berikut:
“Kanjeng Sunan Giri mendongakkan kepala se- raya berkata dengan sopan, “Ya wallahualam, Al- lah SWT yang mengetahui, hanya akan menyerah kepada Tuhan”. Pangeran Surabaya ketika men- dengar jawaban Kanjeng Sunan Giri segera pergi meninggalkannya.  Sesudah  Pangeran  Surabaya pulang mereka bersepakat hendak berperang dan bersiap siaga keesokan paginya. Kyai Endro Seno menjadi panglima perang. Perintah Kanjeng Su- nan Giri kepada para sahabat, murid, khatib dan muadzin sudah tersiar merata, para pasukan Giri sudah bersiap siaga” (Dwiyanto, 2008: 7). Berdasarkan  gambaran  cerita  yang  termaktub
dalam ajaran Centhini di atas, peneliti juga berasumsi bahwa  sikap  mendongakkan  kepala  juga  melam- bangkan  keberanian  dan  sebuah  penolakan.  Hal  ini terlihat  dari  keberanian  Sunan  Giri  menolak  ajakan dari  Mataram  untuk  bergabung.  Ditegaskan  dengan kalimat hanya akan menyerah kepada Tuhan, berarti menunjukkan keyakinan kuat Sunan Giri yang tidak akan  menyerah  kepada  siapapun  kecuali Allah.  Po- sisi mendongakkan kepala yang disertai kalimat sep- erti itu tentunya mempertegas sikap keberanian dan menunjukkan  sikap  penolakan  atas  dominasi  Mata- ram  terhadap  Giri  Kedhaton.  Inilah  yang  kemudian memberikan  inspirasi  bagi  peneliti  bahwa  mendon- gakkan kepala juga lekat akan makna keberanian dan sebuah  penolakan  yang  menunjukkan  kewibawaan sebagai  raja  Giri.  Hal  ini  memberikan  pemahaman bagi  peneliti  bahwa  hal  yang  sama  juga  dilakukan oleh Presiden SBY dalam menanggapi desakan pub- lik atas persoalan Bank Century.

## Penutup

## Simpulan
Bahasa sebagai simbol mempertahankan kekua- saan  telah  ada  dan  digunakan  oleh  para  penguasa dimasa  lalu.  Melalui  bahasa  seseorang  dapat  men- ciptakan  sebuah  dominasi  kekuasaan.  Sebagaimana simbol  kekuasaan  yang  ada  sejak  zaman  kerajaan Jawa.  Bahasa  sopan  hanya  digunakan  oleh  mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam struktur  sosial  masyarakat.  Sehingga  ini  menunjuk- kan betapa bahasa dikonstruksi dan digunakan oleh para elit sosial waktu itu untuk memisahkan strata so- sial yang telah ada. Tidak hanya itu, catatan sejarah tersebut memberikan pemahaman bahwa aturan main dalam penggunaan bahasapun sudah ada pada waktu itu. Masing-masing strata sosial memiliki cara sendiri dalam menggunakan bahasa dialektikanya.
Tidak hanya digunakan oleh raja pada masa ter- dahulu saja. Bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan  juga  digunakan  oleh  para  aktor  politik atau pemimpin negara. Sebagaimana yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke- tika dihadapkan pada persoalan Bank Century. SBY merasa terganggu dengan pengadilan opini sesat yang disampaikan melalui banyak aspek. Ketika pengadi- lan opini tersebut sudah bergerak menuju kearah par- tai  tertentu  yang  sangat  getol  mendukung  presiden. Tentu presiden mewaspadai kemungkinan kehilangan kepercayaan dari publik dan perpecahan pada koalisi gabungan  partai.  Penggunaan  bahasa  dalam  rangka
mempertahankan kekuasaan dipandang sebagai cara yang efektif. Pidato 4 Maret 200 adalah momentum tepat dalam rangka mengklarifikasi duduk persoalan Bank Century yang sesungguhnya. Penggunaan pro- nominan dan bahasa tubuh menjadi cara yang tepat dalam  mengamankan  kekuasaan.  Meskipun  dalam kesempatan tersebut SBY lebih menggunakan bahasa bersayap dan cenderung menyerahkan penilaian ke- pada publik bahwa ada pengadilan opini sesat yang ditujukan pada pihak yang dimaksudnya.  Sehingga peran bahasa sebagai simbol kekuasaan benar benar menjadi  sarana  penting  dalam  mempertahankan kekuasaan atau membentuk sebuah kekuasaan.
Begitu juga yang terjadi pada penggunaan ba- hasa pidato Presiden Bush dalam meyakinkan publik akan tujuan agresi militer atas Kuwait. Penggunaan simbolisasi  bahasa  untuk  memberikan  pemahaman atas keberlangsungan tindakan yang harus segera di- lakukan  demi  pembebasan  Kuwait  dari  krisis  yang ada.  Sehingga  hal  ini  sesungguhnya  menutup  ke- mungkinan  diambilnya  kebijakan  yang  lain  selain peperangan. Inilah yang sesungguhnya dapat dilihat dari  peran  simbol  bahasa  dalam  mempertahankan, mendominasi  sebuah  kekuasaan. Asalkan  hal  terse- but sesuai dengan tujuan yang diinginkan penguasa maka konstruksi bahasa yang dikemukakanpun akan bertendensi kuat atas konflik kepentingan.

## Saran
Artikel  ini  sesungguhnya  memaparkan  bentuk penggunaan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan. Namun demikian artikel ini perlu penam- bahan peran kajian yang lain seperti dramaturgi untuk mengetahui secara lebih mendalam motif kekuasaan. Adapun ulasan artikel ini penulis ambil dari catatan perkembangan sejarah masa lalu. Sehingga mempun- yai keterbatasan pada kasus penggunaan bahasa seb- agai simbol mempertahankan kekuasaan pada tahun- tahun ini. Akan lebih mempunyai nilai edukasi yang lebih baik jika ditambahkan ulasan bahasa yang digu- nakan pemimpin-pemimpin sekarang dalam memper- tahankan kekuasaan.

## Daftar Pustaka
Borg, James.(2009). Memahami Bahasa Tubuh. Yog- yakarta: Think. Dwiyanto, Djoko.(2008). Ensiklopedi Serat Centhini. Yogyakarta: Panji Pustaka Horriyah.(200). Cara  Mudah  Membaca  Pikiran Orang Dari Tafsir Bahasa Tubuhnya. Yogyakar-
ta: FlashBook. James, Judi.(2008). The Body language . Jakarta: Ufuk
Pers.
Jenkins,  Richard.(200). Membaca  Pemikiran
Bourdieu. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Noorsalim, Mashudi dan Widjojo, Muridan S.(2004). Bahasa  Negara  Versus  Bahasa  Gerakan  Maha- siswa . Jakarta: Lippi Press.
Thomas, Linda dan Wareing Shang.(2007). Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Montefiore,  Simon  S.(2008). Pidato-pidato  yang Mengubah Dunia. Jakarta: Esensi.
Raffles, Stamford T.(2008). The History of Java . Yo- gyakarta: Narasi.

## Internet
( http://www.youtube.com/results?search_query= Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Centu ry+4+Maret+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs_ sm=s&gs_upl=6055l28186l0l32583l37l37l0l24 l2l2l688l3827l0.3.5.4.0.1l13l0 ,  tanggal  akses  20 Juni 200 jam 8.25 WIB).