## 49

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) YANG BERMASALAH DI SUKABUMI
Oleh : R. Eriska Ginalita  Dwi Putri Haidan Angga Kusumah Astri Sri Mulyanti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

## Abstrak
Kek erasan  terhadap  terhadap  TKW  sering  terjadi  dimana-mana  termasuk   di  luar  negeri, hampir  setiap  hari  TKW  asal  Indonesia  yang  bek erja  diluar  negeri  mengalami perlak uan yang  sangat  tidak   wajar  dari  majik annya.  Karena  masih  ada  di  Negara  tujuan  yang mengaggap  bahwa  TKW  itu  adalah  budak   da n layak  diperlak uk an sesuai k einginan dari majik annya.  Berbagai  perlak uan  melanggar  huk um  yang  diterima  tenaga  k erja  wanita memerluk an  k ajian  bagaimana  pengaturan  huk um tentang perlindungan terhadap tenaga k erja  wanita  (TKI)  di  suk abumi  serta  bagaimana  peran  Disnak ertrans  Suk abumi  dalam memberik an  perlindungan  huk um  terhadap  para  tenaga  k erja  wanita  (TKW)  yang bermasalah.  Salah  satu  fak tor  utama  penyebab  TKW  ingin  bek erja  k e  luar negeri adalah fak tor ek onomi,walaupun tidak  dipungk iri ada beberapa fak tor la innya yang menyebabk an tenaga k erja wanita k hususnya memutusk an bek erja diluar negeri. Beberapa negara sudah membuat aturan untuk  menghentik an  penerimaan tenaga k erja di sek tor informal, walaupun untuk   beberapa negara Asia masih memerima tenaga k erja wan ita untuk  bek erja di sek tor informal,  contohnya,  Malayasia,  Brunei  Darrusalam,  Taiwan, Hongk ong, dan negara Asia lainnya. Pemerintah sudah berupaya untuk  mengawasi dan  memberik an perlindungan, tetapi dari  sudut pandang pek erja hendak nya harus selalu memah ami bentuk  isi perjanjian k erja sehingga  pek erjaa    betul-betul  memahami hak  dan k ewajibannya, selain itu pek erja harus menyimpan perjanjian k erja tersebut.
Kata k unci : perlindungan huk um, tenaga k erja wanita, suk abumi

## A. PENDAHULUAN
Sulitnya  memperoleh  pekerjaaan  di  dalam  negeri  mendorong  sebagian pekerja  mengadu  nasib  ke  luar  negeri.  Tekanan  penduduk (Population  Pressure ) dalam  beberapa  tahun  mendatang  akan  semakin  besar.  Sekitar    56  %    pekerja Indonesia  hanya  lulusan SD. Hal ini di perburuk dengan tidak adanya sistem jaminan sosial.  Setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  dirinya  sendiri.  Tidak  ada  pilihan  lain, sehingga harus bekerja ke Luar negeri. 1
1 Moh.  Syamsul  Hidayat,  Permasalahan  Tenaga  Kerja  Indonesia,  tanggal  akses  10    April 2015 https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/

## 50
Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI),  Nusron  Wahid  mengatakan  setidaknya  terdapat  15 Kabupaten/kota  yang  menjadi  penghasil  TKI  terbanyak  di  Indonesia    yaitu diantaranya: Sukabumi,  Ciajur,  Indramayu, Brebes, Cilacap dan Kendal. 2
Dalam  tujuh  terakhir  mencapai  662  orang,  umumnya  mereka  merupakan tenaga  kerja  yang  diberangkatkan  keluar  negeri  melalui  jalur  illegal. 3 Jenis permasalahan  yang  yang  dihadapi  para  Tenaga  Kerja  tersebut  diantaranya  hilang kontak, menjadi  korban kekerasan seksual, hingga penganiayan.
Sepanjang  tahun 2014, Sebanyak 652 kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita  indonesia  dialami  warga  kebupaten  sukabumi    Jawa  Barat,  Mulai  dari penyiksaan,  penyekapan,  dan  juga  tidak  dibayar  himgga  kontrak  kerja  yang  tidak dijalankan.  Berdasarkan  data  dari  serikat  buruh  kerja  migran  Indonesia  cabang sukabumi  Jawa barat 4
TKI (tenaga kerja Indonesia) di luar negeri merupakan salah satu pahlawan devisa  negara  dan  merupakan  salah  satu  sumber  penghasilan  negara  kita Indonesia,namun  dibalik  semua  itu  terdapat  berbagai  masalah  yang  dialami  tenaga kerja  Indonesia  (TKI).  Dan  yang  paling  hangat  ditelinga  kita  terdengar  yang dibicarakan  menyangkut  masalah  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  Indonesia  di  luar negeri,  banyaknya  penganiayaan,  penyiksaan  dan  pelecehan  terhadap  mereka. Persoalan  pengangguran yang belum selesai dan bertambah rumit dengan munculnya berbagai  kasus  penganiayaan  yang  diderita  para  pekerja  tanah  air  yang  mencari nafkah  di  negeri  orang.  Hal  ini  merupakan  masalah    bagi  pemerintah  kita  untuk segera  di  selesaikan,  selain  itu  ini  merupakan  dorongan  yang  cukup  berarti  agar pemerintah  lebih  serius  lagi  memperhatikan  kesejahteraan  rakyatnya  melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
Secara  kodratnya  kaum  wanita  dan  laki-laki  berbeda  kaum  wanita  lebih banyak  memiliki  resiko  kerja  atau  mendapatkan  perlakuan  tidak  menyenangkan  dari kaum  laki-laki,  maka  pekerja  wanita  dalam  hal–hal  tertentu  tidak  bisa  disamakan dengan  pekerja  laki-laki.  Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  imam  soepomo  bahwa  wanita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja. 5
Tenaga kerja Perempuan  (TKW) sangat rentan terhadap tindakan kekerasan yang  dilakukan  di  tempat  kerja.  Lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  para  TKW, menyebabkan  mereka sering kali menjadi korban penyiksaan dan perbudakan. Selain itu  masalah  pelecehan  sexual (sexual  harressment) seringkali  dialami  oleh perempuan  di  tempat  kerja  baik  oleh  majikan atau teman sekerja. Bentuk pelecehan
2 www.kompas.com 3 Ketua  serikat  buruh  migran  Indonesia  (SBMI)    cabang  Jabar  menerangkan  ratusan warga  sukabumi tercatat  sebagai  TKI bermasalah,  dari jumlah TKI yang ada di Jabar 4 www.pelitaonline
5 ImanSoepomo, 1983, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (PerlindunganHukum) ,  Ctk. Kelima, Pradnya  Paramita,  Jakarta,  hlm.55.

## 51
ini  bisa  berbentuk  komentar-komentar  atau  ucapan-ucapan  verbal,  tindakan  atau kontak fisik yang mempunyai  konotasi seksual.
Fenomena  banyaknya  TKW  menunjukan  bahwa  permasalahan  kemiskinan ini  demikian  kronisnya.  Terbatasnya  lahan  pekerjaan  bagi  perempuan  di  Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya  ingin  mendapatkan  pekerjaan  dan  penghasilan  lebih  dari  pada  yang  mereka terima di negeri sendiri. Dan setelah mereka bekerja di luar negeri yang mereka temui justru kekerasan, penyiksaan, pelecehan, pendeportasian,  dan diskriminasi  tiada henti.
Terjadinya banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan TKI yang berada di luar negeri disebabkan oleh banyak faktor.Faoktor-faktor tersebut tak jarang bermula dari  ketidakprofesionalan  pihak-pihak  yang  menangani  penyaluran  tenaga  kerja Indonesia ke luar negeri.
Sebanyak  652  kasus  kekerasan  terhadap  tenaga  kerja  wanita  indonesia dialami warga kebupaten sukabumi  Jawa Barat, Mulai dari penyiksaan, penyekapan, dan  juga  tidak dibayar himgga kontrak kerja yang tidak dijalankan. Berdasarkan data dari serikat buruh kerja migran Indonesia cabang sukabumi Jawa barat . 6
Setiap  warga  negara  mempunyai  kewajiban  memberikan  perlindungan terhadap  warga  negaranya.  Dalam  undang-undang  nomor  12  Tahun  2006  tentang kewarganegaraan  Republik  Indonesia  terdapat  asas  perlindungan  maksimum.  Asas perlindungan  maksimum  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  pemerintah  wajib memberikan  perlindungan  penuh  terhadap  setiap  warga  negara  Indonesia  dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan latar belakang diatas, identikasi  masalah yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita (TKI) di sukabumi?
2. Bagaimana  peran  Disnakertrans  Sukabumi  dalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) yang  bermasalah?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  penelitian  terhadap permasalahan  diatas,  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  menggunakan  metode penelitian  sebagai berikut:
1. Spesifikasi  Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deskriptif  analitis,  deskriptif  analitis yaitu  memaparkan  data  yang  ada  dari  materi  yang  relevan  dan  menganalisanya dengan  mengacu  pada  dasar-dasar  yuridis 7 .  Deskripsi  dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan  hukum.
6 www.pelitaonline
7 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,  1983.hlm.10

## 52
Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  mengatur  dengan  cermat fenomena  sosial  tertentu,  misalnya  perceraian,  pengangguran,  keadaan  gizi  atau prefensi  terhadap  terhadap  politik  tertentu. 8 Penelitian ini menggunakan dua sumber data,  yakni  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah data yang langsung diperoleh  dari  sumber  data  pertama  di  lokasi  penelitian  atau  objek  penelitian (Bungin,  2005:  132)  data  primer  dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara lansung dengan responden.
2. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis empiris 9 .  Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengkajian  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  erat  dengan  tema  sentral  penelitian. 10
Menelaah  secara  mendalam  terhadap  data  sekunder  yang  bersifat  publik  yaitu berkaitan  dengan  asas-asas  hukum,  peraturan  perundang-undangan  dan  pendapat ahli  hukum  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  perlindungan  hukum  terhadap tenaga kerja wanita asal sukabumi yang bermasalah
3. Tahap Penelitian
Sehubungan  penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris,  maka penelitian  ini  melakukan  dua tahap, sebagai berikut
i. Studi  Kepustakaan
Studi  kepustakaan  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  atau  mencari  konsepsi- konsepsi,  pendapat-pendapat  ataupun  penemuan-penemuan  yang  berhubungan erat  dengan  pokok  permasalahan.  Sumber  kepustakaan  tersebut  dapat  berupa peraturan    perundang-undangan,  kebijakan  nasional  pembangunan  daerah tertinggal,  pendapat ali hukum atau hasil karya ilmiah  lainnya
ii. Studi  lapangan
Studi  lapangan  adalah  cara  memperoleh  data  yang  bersifat  primer.  Dalam penelitian  ini  studi  lapangan  akan  dilakukan  di  wilayah  hukum  pemerintahan kabupaten  sukabumi.  Pemilihan  tempat  tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan hasil  mengenai  permasalah  Perlindungan  hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita yang bermasalah.
Pengumpulan  data  dilapangan  dilakukan  dengan  cara  wawancara mendalam  selama  3  hari,  pada  awal  melakukan  pengumpulan  data  peneliti  langsung bertemu  dengan  Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi, narasumber dari Dinas  Tenaga  Kerja  dan  transmigrasi  (Disnakertrans)  Kabupaten  Sukabumi    dan narasumber  lainnya  yang  pernah  bekerja  langsung  sebagai  TKW  di  luar  negeri. Dalam  pertemuan-pertemuan  tersebut  peneliti  memberikan  pertanyaan-pertanyaan
8 Masri  Singarimbun ,  Metode  dan  Proses  Penelitian, dalam    Sofian  Efendi    dan  Tukiran (ed), Metode Penelitian Survey , LP3ES,  Jakarta,  2012,  hlm 5
9 Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana,  Surabaya,  2005. hlm.35
10 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing, Malang, 2008,  hlm.295

## 53
kepada  narasumber  dari  tiga  tempat  yang  berbeda,  yang  pertama  peneliti mewawancara langsung dengan narasumber Kepala Desa di tempat kantor desa, yang kedua  peneliti  mewawancara  dengan  narasumber  dari  Disnakertrans  Kabupaten Sukabumi,  dan  yang  ketiga  peneliti  mewawancara  dengan  2  orang  narasumber  di tempat  kediaman  rumahnya  yang  pernah  bekerja  di  luar  negeri.  Dari  ketiga narasumber  tersebut  peneliti  ingin  membandingkan  bagaimana  dari  sudut  pandang ketiga  narasumber  terkait  dengan  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  bermasalah  di  luar negeri.
Tabel. Beberapa nama orang yang telah di wawancara
NO NAM A JENIS KELAM IN KETERANGAN 1. ABUN BUNYAM IN Laki-laki Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi. 2. ADE KURNIA GUNAWAN Laki-laki Petugas Input data ( TKI online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 3. NENENG NURHASANAH Perempuan TKW yang pernah bekerja  di Arab Saudi 4. ALIAS M AWAR Perempuan TKW yang pernah bekerja  di Abudabi
4. Analisis  Data
Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Motode  kualitatif menghasilkan  data  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan  analisis pendapat  responden  dan  narasumber,  masyarakat  serta  sumber-sumber  hukum sekunder  lainnya.  Data-data  tersebut  diteliti  dan  dipelajari  secara  menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat dan data-data yang kemudian mendeskripsikannya  secara  lengkap  dan  mendetail  mengenai  aspek-aspek  tertentu yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan,  kemudian  dianalisis  untuk mengungkapkan  kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut. 11
5. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian    dilaksanakan  di  wilayah  hukum  kabupaten  sukabumi.
Lokasi  tersebut  ditunjuk  oleh  peneliti  sebagai  lokasi  penelitian  lapangan  yang relevan dengan penelitian  yaitu:
a. Disnakertrans Sukabumi
b. Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi
C. Tinjauan  Pustaka
1. Tenaga Kerja Wanita
11 Ronny  Hanitijio  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1981.hlm.93

## 54
Globalisasi  adalah  proses  menyatunya  negara-negara  diseantero  dunia. Dalam  globalisasi,  perdagangan  barang  dan  jasa,  perpindahan  modal,  jaringan transportasi, serta pertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh  dunia  seiring  dengan  meleburnya  batas-batas  negara.  Globalisasi  juga mendorong  perpindahan  tenaga  kerja  antar  negara,  dewasa  ini  penduduk  dunia meninggalkan  tanah  air  nya  menuju  negara  lain  yang  menawarkan  pekerjaan dengan upah lebih  tinggi
Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan  pokok  yang  sifatnya  menyeluruh  disemua sektor. Dalam hubungan ini  program-program  pembangunan  sektoral  maupun  regional  perlu  senantiasa mengusahakan  terciptanya  perluasan  lapangan  pekerjaan  sebanyak  mungkin dengan  imbalan  jasa  yang  sepadan.  Dengan  jalam  demikian  maka  disamping peningkatan  produksi  sekaligus  dapat  dapat  dicapai  pemerataan  hasil pembangunan,  karena  adanya  perluasan  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  di dalam pembangunan.
Tenaga  kerja  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan nasional.  Sumber  daya  itu  berinteraksi  dengan  modal  pembangunan  yang  lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana  akan  menunjang  program  pembangunan  di  bidang  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat.  Secara  yuridis  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang   Ketenagakerjaan  memberikan  perlindungan  bahwa  “Setiap tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh  pekerjaan  dan  demikian  juga  dengan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945, “Tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”.
Tuntutan  ekonomi  yang  mendesak  dan  berkurangnya  peluang  serta penghasilan  yang  tidak  memberikan  hasil  yang  tepat  dan  rutin,  dan  adanya kesempatan  untuk  bekerja  di  bidang  industri  telah  memberikan  daya  tarik  yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar dibangku  sekolah.
Kemiskinan  telah  membatasi  hak  rakyat  untuk  (1)  memperoleh  pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (2) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman,(3) hak rakyat  untuk  memperoleh  akses  atas  kebutuhan  hidup  seperti  :  sandang,  pangan, papan (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan.
Tenaga  kerja  wanita  merupakan  bagian  dari  tenaga  kerja  yang  telah melakukan  kerja  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  bekerja  dalam  hubungan  kerja atau  dibawah  perintah  pemberi  kerja  (pengusaha, badan huium atau badan-badan hukum  lainnya).  Mengingat  tenaga  kerja  wanita  sebagai  pihak  yang  lemah  dari majikannya,  atasannya  yang  kedudukannya  lebih  kuat,  maka  perlu  mendapatkan perlindungan  atas hak-haknya. Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk  mengkualifikasi  diri  merupakan  sebagai  alasan  mengapa  wanita  itu  ingin bekerja. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya wanita itu

## 55
ingin  bekerja  tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi  yang  tidak  sedikit  kepada  semua  pihak  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
2. Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita di  Luar Negeri Perlindungan  hukum  terhadap  para  pekerja  merupakan  pemenuhan  hak dasar  yang  melekat  dan  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  di dalam pasal 27 ayat (2) UUD  1945  “tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan”.
Tenaga  kerja  wanita  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat  jumlahnya. Para perempuan di desa–desa sepertinya semakin banyak yang tertarik dan tergiur untuk  menjadi  TKW  di  luar  negeri.  Walaupun  banyak  diberitakan  kasus-kasus yang  menimpa  TKW  di  luar  negeri,  mulai  dari  kasus  penganiayan  ringan, pelecehan  seksual,  hingga  terjerat  pidana  mati,  namun  sepertinya  minat perempuan-perempuan tersebut masih tinggi
Kasus  kekerasan  pembantu  Rumah  tangga  sampai  saat  ini  semakin berlanjut,  dan  menimbulkan  banyak  korban  terutama  tenaga  kerja  wanita. Kekerasan,  pelecehan,  dan  perampasan  hak  TKW  ternyata masih belum mampu menjadikan  pemerintah  memberikan  perlindungan  wanita  rasa  aman  dan nyaman bekerja.  Pemerintah  hanya  mampu  menjadi  mediator  sesaat  dalam  hal perlindungan  tenaga kerja saat mereka bermasalah perindividu perkasus.
Derita  yang  dialami  TKW  tidak  saja  terjadi  ditempat  mereka  bekerja, namun  kekerasan  demi  kekerasan  baik  disadari  ataupun  tidak  disadari  diterima para TKW sejak meraka dala, proses pemberangkatan himgga proses pemulangan. Proses-proses kekerasan tersebut meliputi 12
a. Pencaloan
Dalam  proses  pemberangkatan  tidak  jarang  TKW  tidak  mendapat informasi  yang  cukup,  mengalami  penipuan  dengan  janji  pekerjaan dengan  upah  yang  cukup  dari  para  calo  yang  datang  ke  kampungnya. Namun  setelah  uang  diserahkan  kepada  sang  calo,  calon  TKW    tak kunjung  berangkat
b. Penenpatan kerja Kebanyakan TKW tidak ditempatkan seperti  yang  dijanjikan
sebelumnya.  Misalnya,dijanjikan  bekerja  di sebuah pabrik nanun ternyata di  pekerjakan  sebagai  pekerja  rumah  tangga  dan  yang  lebih  parah diperdagangkan sebagai atau bekerja sebagai pekerja seks komersial.
c. Tidak digaji
Banyak  terjadi  TKW  tidak  dibayar  oleh  majikannya dengan alasan akan disimpan  dan  diberikan  ketika  TKW  habis  masa  kerjanya  dan  hendak
12 Hidayat  Syarifudin, Permasalahan  Yang  Terjadi  Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia , masdayat.web.id/.../ permasalahan -yang-terjadi-pada-k ., tanggal ak ses 10 April 2015

## 56
pulang.  Namun  gaji  yang  tersimpan  tersebut  pada  kenyataannya  tidak diterima  dengan berbagai alasan.
d. Penahanan Dokumen
Dengan  ditahannya  dokumen  mereka,  para  TKW  tersebut  tidak mempunyai  kekuatan  legalitas  jika  mendapatkan  masalah  di  tempat mereka  bekerja.  Alhasil  ketika  seorang  TKW  berpindah  pekerjaan  atau melarikan  diri  dari  tempat bekerja semula, TKW tersebut yang berstatus TKW  berdokumen  dianggap  menjadi  TKW  tidak  berdokumen,  bahkan dianggap sebagai TKW ilegal. Makin lemahlah  posisi tawar mereka
e. Penganiayaan
f. Meninggal  dunia
g. Perkosaan
TKW  sangat  rentan  terhadap  tindak  perkosaan  baik  oleh  petugas dipenampungan  tempat sebelum diberangkatkan; oleh majikan tempat dia tinggal  selama  bekerja  atau  oleh  orang-orang  yang mereka temui di luar tempat  ia  tinggal  seperti  selama  mereka  beraktivitas  di  luar  rumah  atau dalam  perjalanan  pulang  ke  tanah  air.  Mereka  pulang  dengan  tidak hormat, mereka pulang dengan menanggung  aib seumur hidup.
h. Diskriminasi
Ketika  menemui  derita  di  negeri  orang,  pulang  ke  tanah  air  adalah harapan  para  TKW.  Bahkan  mereka  yang  sukses  di  sana  pun  tetap mengimpikan  kembali  ketanah  air.  Sangat  disayangkan  bahwa keinginan mereka  untuk  kembali  ke  kampung  halaman  dan  segera  berkumpul dengan  kelurga  masih  saja  dihadapkan  pada  pada  berbagai  rintangan seperti  perlakuan  disriminasi,  penipuan,  perampasan,  hingga  kekerasan seksual
i. Posisi tawar yang lemah

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Alasan menjadi TKW menurut pandangan narasumber
Banyak  faktor  yang  menjadi  alasan  penyebab  yang  mendorong  seseorang ingin  bekerja  sebagai  TKW  di  luar  negeri  khususnya  di  Kabupaten  Sukabumi, dikarenakan  Kabupaten  Sukabumi  merupakan  jumlah  terbesar  banyak warga di Jawa Barat yang ingin menjadi TKW di luar negeri. Banyak aspek yang melatar belakangi  banyak  TKW  ingin  bekerja  di  luar  negeri.  Dari  hasil  wawancara dengan  para  narasumber  ditemukan  faktor apa yang menjadi alasan TKW ingin bekerja di luar negeri. Seperti yang diungkapan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi yang bernama Abun Bunyamin yang mengatakan :
“ menurut pandangan saya berdasarkan fakta yang terjadi pada warga saya di  lingkungan  wilayah  saya  pimpin  dan  umumnya  di  daerah  kabupaten sukabumi  secara  keseluruhan,  ada  yang  menjadi  alasan   kenapa  warga

## 57
kabupaten Sukabumi banyak yang menjadi TKW di luar negeri, dikarenakan faktor beban ekonomi yang semakin berat, penghasilan yang ada di Kabupaten Sukabumi karena faktor ekonomi semakin berat, belum dipikirkan bagaimana untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan papan, dan kebutuhan yang lainnya. Apalagi di wilayah kabupaten sukabumi khususnya desa bojong sawah mayoritas bekerja sebagai buruh tani, yang mana rata -rata penghasilannya tidak cukup dibandingkan dengan modal y ang dikeluarkan. Sehingga banyak masyarakat kita masih kategori miskin sehingga mau tidak mau harus bekerja ke luar negeri demi kebutuhan dapat terpenuhi.” 13
Hal  serupa  yang  disampaikan  oleh  petugas  Input  data  (TKI  online) Disnakertrans  Kabupaten  Sukabumi  yang  bernama  Ade  Kurnia  Gunawan yang mengatakan :
“ iyah berdasarkan hasil pemantauan dari Disnakertrans Kabupaten Sukabumi ada beberapa alasan yang menjadikan banyak warga kabupaten sukabumi yang menjadi TKW ke luar negeri diantaranya karena faktor kesulitan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan di daerahnya, upah di negara lain lebih besar dibandingkan upah yang ada di negara sendiri. Banyak warga kabupaten Sukabumi rata-rata sebagai buruh tani yang mana untuk penghasilannya tidak mencukupi dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. “ 14
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  Neneng  Nurhasanah  yang  pernah bekerja di Negara Arab Saudi selama 5 tahun  yang mengatakan :
“ iyah pak bu sebenarnya yang menjadi alasan kenapa saya pengen bekerja di luar negeri, karena disana penghasilannya lumayan besar dibandingkan di Indonesia. Apalagi di daerah saya untuk mencari pekerjaan sangat sulit terus kebutuhan juga serba mahal, jadi mau tidak mau saya harus bekerja kesana. Tapi kebanyakan warga kita rata-rata yang ke luar negeri karena faktor beban kebutuhan ekonomi sekaligus juga ingin merasakan cara pengalaman bekerja di luar negeri itu bagaimana”.
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  seorang  wanita  yang  tidak  mau disebutkan  namanya,  kita  sebut  aja  namanya  mawar  yang  pernah  bekerja  di Abudabi 2 tahun yang mengatakan :
“ yang menjadi alasan saya bekerja ke luar negeri itu terpaksa karena tuntutan kebutuhan hidup tinggi, apalagi suami saya hanya sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak mencukupi, terus untuk kebutuhan anak  untuk makan, pakaian, dan sekolahnya itu memerlukan biaya. Jadi saya sebenarnya hanya membantu suami saya untuk mendapatkan penghasilan.”.
13 Hasil  Wawancara  dengan  Abun  Bunyamin,  selaku  Kepala  Desa  Bojong  Sawah Kabupaten  Sukabumi.
14 Hasil  Wawancara  dengan  Ade  Kurnia  Gunawan,  selaku  Petugas  Input  data  (TKI  Online) Disnakertrans  Kabupaten  Sukabumi.

## 58
2. Mekanisme prosedur sebelum pemberangkatan TKW ke luar negeri.
Berkaitan dengan mekanisme prosedur pemberangkatan TKW ke luar negeri dalam perekrutan para calon TKW dalam prosedurnya bersifat legal dan resmi apa yang  dilakukan  oleh  para  agen  PT  dalam  merekrut  khususnya  di  Kabupaten Sukabumi  Jawa  Barat  dalam  pelaksanaan    di  lapangan  masih  sesuai  dengan persyaratan  – persyaratan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti apa yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Bojong  Sawah,  Abun  Bunyamin  yang mengatakan :
“ Bahwa untuk pemberangkatan tkw ke luar negeri untuk mekanismenya membutuhkan proses yang panjang, untuk warganya  untuk pemberangkatan tkw itu bersifat legal / resmi, karena ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia diantaranya harus adanya KTP, Kartu Keluarga, dan Surat berbagai macam. Dari sisi aturan dan proteks yang ada sudah benar, persyaratan -persyaratan yang ada sudah benar, PK nya sudah jelas, asuransi segala macam sudah benar.”
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  petugas  Input  data  (  TKI  online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan : “ Bahwa secara pelaksanaan di lapangan khususnya bagi wilayah Kabupaten Sukabumi kebanyakan wanita yang ingin bekerja di luar negeri, para calon tkw sebelum pemberangkatan ke luar negeri banyak yang melakukan pengurusan dalam persyaratan – persyaratan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Para calon  TKW  sebelum  pemberangkatan  menjadi  tenaga  kerja  di  luar  negeri prosesnya resmi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW  sesuai  dengan  aturan  yang  diberlakukan,  sepe rti  adanya  KTP, Kartu Keluarga,  Visa,  dan  surat  berbagai  macam  lainnya.  Oleh karenanya untuk pemberangkatan  para  calon  TKW  pun  resmi  dan  tidak  ilegal,  ketika pemberangkatan pun mau jalur darat, laut, maupun udara begitu ketat baik ketika meninggalkan  negaranya  dan  tiba  di  negara  lain  pasti  ada  pemeriksaan - pemeriksaan oleh petugas. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan KTP online yang sudah terdeteksi secara online. “.
Beberapa negara sudah aturan tentang membatasi penerimaan tkw, seperti di negara  Arab  dan  timur  tengah,  sudah  menghentikan  penerimaan  tenaga  kerja wanita/  tenaga  kerja  Indonesia  di  sektor  informal  (  contohnya:  asisten  rumah tangga, supir,  dll),  tetapi di negara
Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan :
“ Kalau untuk pemberangkatan Pak Bu kalau saya dan teman saya lainnya yang bekerja ke luar negeri dokumennya resmi dan lengkap. Waktu itu saya mengurus beberapa  persyaratan  apa  yang  menjadi  ketetapan  pemerintah.  Iyah  itu peryaratannya ada KTP, Kartu Keluarga, dan saya ngisi formulir juga apa yang disediakan oleh PT nya. Jadi kalau untuk berangkat mah tidak masalah tapi ketika

## 59
ada disana di luar negeri biasanya suka ada masalah, tapi setiap orang beda - beda sih pak bu masalahnya.”
Hal  serupa  juga  apa  yang  disampaikan  responden  yang  kami  wawancara yang mengatakan :
“ Untuk berangkat mah resmi saya kan ngurus persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan yang lainnya apa yang ditetapkan oleh agen PT nya, pas berangkat mah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di luar negeri saya mah bingung karena bahasanya nggak ngerti, jadi suka ada miss komunikasi gitu antara pekerja dengan majikannya “.
3. Penyebab banyaknya TKW yang bermasalah di Luar Negeri
Berdasarkan  fakta  di  lapangan  begitu  banyak  TKW  Indonesia  yang bermasalah di Luar Negeri, khususnya bagi beberapa warga Kabupaten Sukabumi Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  menjadi  TKW  di  luar  negeri.  Ada  beberapa faktor  penyebab  banyaknya  TKW  Indonesia  yang  bermasalah  di  luar  negeri, seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi,  Abu Bunyamin  yang mengatakan :
“ Adapun yang menjadi permasalahan banyaknya TKW bermasalah di Luar Negeri adalah ketika tkw yang sudah bekerja di luar negeri karena tidak betah malah kabur sehingga hak-haknya dihilangkan, ada yang kabur itu karena tidak membawa identitas tanpa visa tanpa paspor, sehingga ada semacam relokasi ditampung  oleh  warga-warga  kita  lagi  yang  semacam  di kita  seperti mafia, dikumpulkan dalam kontrakan, mau tidak mau mereka harus bekerja dengan cara tidak legal. Ketika berangkat tidak bermasalah, tetapi ketika disana mereka tidak betah kabur, otomatis dokumen – dokumen pekerjaan mereka yang ada di majikan belum  dikembalikan, nach disitulah timbul permasalahan pada TKW tersebut. Cuma  yang  biasanya  terjadi  itu  di  agen  PJTKI,  contoh  :  suami  isteri  mau berangkat ke Saudi Arabia, tapi ketika sudah sampai di agen yang punya visa hanya isterinya saja, itu kendalanya di agen bukan di kita, biasanya di order yang dibutuhkan, misalnya keinginannya hatinya kerja di makkah, tapi ordernya ada di Abudabi jadi kendalanya biasanya di penempatan, ketika sudah disana tidak mungkin untuk kembali. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya tidak ada pada saat pemberangkatan, karena harus menggunakan paspor resmi. Karakter warga kita kurang mau meneliti dan membaca perjanjian kerja yang disediakan oleh PT, yang penting diatas materai tanda tangan sudah. Jadi tidak mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai pekerja, yang penting sudah ada kontraknya dan berangkat ke luar negeri, misalnya di Perjanjian kerja untuk gajinya 1000 tapi ternyata  ketika sudah disana hanya dibayar 500 atau 600, kadang pekerja membawa dokumen tersebut kesana. Terkait KTP di palsukan itu kalau dulu bisa aja  namanya  pemalsuan  misalnya  umur  di  tuakan  karena  dibawah  umur tergantung kemauan dari majikan. Kalau sekarang KTP sudah elektrik online jadi sudah mulai rapih. Sekarang untuk pekerjaan tkw di Saudi Arabia sudah ditutu p

## 60
dan  tidak  ada  lagi  perjanjian  kerja.  Malahan  sekarang  yang  jadi  beban pemerintah sisa-sisa tkw di Saudi Arabia yang kebanyakan di deportasi.”.
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  petugas  Input  data  (  TKI  online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan : “ Biasanya persoalan yang terjadi pada warga kita yang sebagai TKW pada saat sebelum dan pada saat pemberangkatan tidak ada masalah yang terjadi yang siginifikan yang terjadi, dikarenakan untuk dokumen-dokumen pemberangkatan pun resmi, dan biasanya timbul persoalan-persoalan pada TKW ketika sudah bekerja di luar negeri, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya : rendahnya kompetensi ketika diberangkatkan, ini biasanya pada sektor pekerjaan dalam rumah tangga yang kerap mendapatkan kekerasan fisik, pemerkosaan, hingga gaji tidak dibayar. Persoalan ini sangat berdampak secara fisik dan psikis terhadap korban, persoalan yang lain yang menyebabkan timbulnya persoalan biasanya  adalah ketidakmampuan TKW untuk berbahasa di Negara mereka bekerja atau bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional mereka tidak bisa, terus kekurangmampuan memahami budaya negara yang dituju, dan pendidikan yang rendah. Hal tersebut membuat majikan yang telah membayar gaji tidak puas dengan kerja dari TKW tersebut, sesuai dengan keinginan dari majikan, Dari hal tersebut timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai keranah hukum, bahkan  ada  TKW kita contoh yang pernah terjadi terjerat oleh hukum oleh Negara ditempat dia bekerja, seperti : ada TKW kita terancam akan di eksekusi mati oleh Negara Arab Saudi dan Malaysia, yang mana sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya ini perlu penting bagi calon TKW ini ketika ditampung di agen PT bersama Pemerinta h perlu lebih dalam lagi soal pelatihannya terutama soal keterampilan bekerja dan diajarkan dalam bahasa, dan juga TKW tersebut akan bekerja harus teliti dalam mempelajari berkas Perjanjian Kerjanya dan tidak asal begitu saja tanda tangan, diharapkan kedepannya tidak timbul permasalahan-permasalahan lagi.”.
Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan :
“  Sebenarnya sih Pak Bu kalau saya pribadi permasalahan yang terjadi tidak ada, karena majikan saya sangat baik, tapi biasanya ya ng jadi kendala itu biasanya itu dari faktor bahasa, ketika saya sudah ada di luar negeri awalnya saya  deg-degan  karena  saya  belum  tahu adat orang Arab Saudi itu orang - orangnya pada gimana terutama soal budayanya, terus karena kendala bahasa jadi  saya  tidak  mengerti  untuk  komunikasinya.  Jadi  seharusnya  PT  yang memberangkatkan  memberikan  pelatihan  dalam  bahasa  dan  memberikan pengetahuan tentang adat disana itu bagaimana. Kalau soal untuk keterampilan bekerja itu bisa mengalir aja belajar.”.
Hal serupa juga apa yang disampaikan alias mawar yang mengatakan :
“  Kalau saya permasalahan pernah terjadi dengan majikan saya, dia itu marah karena kerjaan saya itu tidak bagus apa yang diharapkannya, tapi tidak sampai

## 61
dengan perlakuan fisik, hanya marah aja lewat ucapa n. Persoalannya biasa dalam faktor bahasa, iyah biasa saya tidak mengerti dengan bahasa orang sana, jadi kadang suka tidak nyambung antara apa yang diinginkan oleh majikan dengan apa yang saya kerjakan. Jadi harapan saya seharusnya peran PT yang memberangkatkan dengan peranan pemerintah perlu adanya lebih mendalam dalam memberikan pengajaran kepada para TKW yang mau bekerja di Luar negeri, iyah karena faktor pendidikan juga mempengaruhi kadang tidak mengerti, jadi nurut aja kalau saya.”

## 4. Peran dan tanggung jawab agen PT
Selain peranan pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum bagi warganya yang  bekerja  di  luar  negeri,  peranan  dan  tanggung  jawab  agen  PT  sebagai penyedia  jasa  dalam  memberikan lapangan pekerjaan bagi para calon TKW yang ingin  bekerja  di  luar  negeri  perlu  adanya  perbaikan  –  perbaikan  dalam memberikan  pelayanannya  supaya  para  calon  TKW  yang  akan  bekerja  ke  luar negeri  dapat  menjadi  pekerja  yang  profesional,  dikarenakan  para  agen  PT masih banyak  kelemahan  untuk  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  berkaitan  dengan  TKW yang  bermasalah  di  luar  negeri,  seperti  apa  yang  disampaikan  oleh Kepala Desa Bojong  Sawah Kabupaten Sukabumi, Abun Bunyamin  yang mengatakan :
“ Agen PT yang merekruitmen tkw-tkw sebelum di berangkatkan ke luar negeri biasanya PT memberikan terlebih dahulu pendampingan– pendampingan dan pelatihan-pelatihan supaya bisa dibuktikan dengan sertifikat, adanya medical check-up. Yang jadi permasalahan tidak ada kontrol dari agen PT, seharusnya ketika ada tkw kabur seharusnya majikan laporan lagi ke agen PT, seharusnya ada report atau rekam jejak si tkw ini dan agen PT kebanyakan tidak pernah memantau,  karena  terkendala  dengan  keterbatasan  di  negara  luar  dan keterbatasan juga bagi tkw tersebut. Jadi agen PT hanya sebatas rekrutmen saja, yang mana awalnya calo atau makelar ini mencari calon tkw tersebut dan punya channel dengan pjtki. Sebelum diterima oleh agen PT biasanya calon tkw disuruh untuk medical check-up terlebih dahulu, kalau hasil medicalnya fit baru diterima di agen PT. Baru setelah itu masuk ke pelatihan-pelatihan biasanya lama 3 bulan ditampung untuk dibekali. Maka setelah mereka dilatih baru keluar sertifikat, baru melangkah ke paspor, terus mengisi formulir untuk ada asuransi, dll. “ 15
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  petugas  Input  data  (  TKI  online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan : “ Peran tugas dan tanggung jawabnya agen PT melakukan rekruitmen para calon tkw-tkw  biasanya  para  agen  PT  memberikan  pelatihan  –  pelatihan  dan pendampingan - pendampingan terus dikeluarkannya sertifikat. Ada beberapa pesyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh agen PT untuk merekrut para calon tkw sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Kelemahan dari agen PT biasanya

## 62
ketika para TKW bermasalah di luar negeri, lalu tugas dan tanggung jawab dari agen PT itu tidak ada lagi, jadi hanya sebatas memberangkatkan saja. Lalu masukan juga buat agen PT kalau bisa para calon TKW itu dibekali bahasa negara yang mereka tuju, yah minimal bahasa internasional, karena biasanya selalu ada masalah di miss komunikasi antara pekerja dan majikannya, biasanya disana timbul masalah. Jadi jangan hanya membebankan pemerintah saja untuk tanggung jawab melindungi warganya ketika terjadi masalah di luar negeri, akan tetapi para agen PT pun harus seprofesional mungkin dalam tugas dan tanggung jawabnya, karena kasihan bagi nasib para TKW yang bermasalah di luar negeri.“
Hal serupa apa yang disampaikan oleh Neneng Nurhasanah yang mengatakan :
“ Kalau menurut saya  untuk agen PT yang menampung dan merekrutmen Para TKW perlu lebih mendalam lagi dengan memberikan pelatihan – pelatihan dan keterampilan, terutama pelatihan bahasa deh Bu itu yang paling penting supaya nyambung nanti komunikasinya antara majikan dan pekerja.”. Hal serupa juga apa yang disampaikan alias mawar yang mengatakan :
“ Kalau harapan saya untuk kedepannya kalau bisa bagi para TKW yang akan memberangkatkan  para  TKW,  harus  lebih  intensif  lagi  dalam  memberikan pelatihan khususnya pelatihan bahasa, terus juga masukan kalau bisa agen PT jangan lepas begitu saja tanggung jawab ketika TKW itu sudah ada di luar negeri mereka bingung harus melakukan apa, jadi harus benar-benar fix sampai TKW itu bekerja di luar negeri, malahan ada yang terkatung-katung sudah disana malah bingung.”
Peran  tugas  dan  tanggung jawabnya agen PT selain melakukan rekruitmen para calon tkw-tkw biasanya para agen PT memberikan pelatihan  – pelatihan dan pendampingan  -  pendampingan,  kemudian  biasanya  calon  tkw  disuruh  untuk medical  check-up  terlebih  dahulu, kalau hasil medicalnya fit baru diterima di agen PT,  lalu  setelah  itu  diterima  masuk  ke  pelatihan-pelatihan  biasanya  lama  3  bulan ditampung  untuk  dibekali. Maka setelah mereka dilatih baru keluar sertifikat, baru melangkah  ke  paspor,  terus  mengisi  formulir  untuk  ada  asuransi,  dll.  Yang  jadi permasalahan  tidak  ada  kontrol  dari  agen  PT,  seharusnya  ketika  ada  tkw  kabur seharusnya  majikan  laporan  lagi  ke  agen  PT,  seharusnya  ada  report  atau  rekam jejak  si  tkw  ini  dan  agen  PT  kebanyakan  tidak  pernah  memantau,  karena terkendala  dengan  keterbatasan  di  negara  luar  dan  keterbatasan  juga  bagi  tkw tersebut.  Kelemahan dari agen PT biasanya ketika para TKW bermasalah di luar negeri,  lalu  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  agen  PT  itu tidak ada lagi, jadi hanya sebatas  memberangkatkan  saja,  permasalahan  yang  lain  biasanya  faktor  bahasa, seharusnya para TKW tersebut dibekali bahasa ketika sebelum berangkat bekerja di luar negeri.
5. Peran dan tanggung jawab Pemerintah

## 63
Begitu banyak persoalan  – persoalan yang terjadi pada TKW  – TKW yang bermasalah  di  luar  negeri,  hal  tersebut disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang  disampaikan  sebelumnya  diatas,  sehingga  hal  tersebut  perlu  ada  perhatian khusus  bagi  pemerintah  dalam  melindungi  warganya  yang  bekerja  di  luar  negeri, terutama  untuk  mencegah  agar  warga  kita  tidak  tersangkut  oleh hukum. Banyak yang  sudah  terjadi  bagi  warga  sebagai  TKW  kita  yang  sampai  harus  berurusan dengan  hukum,  mengapa  hal  tersebut  bisa  terjadi dan apa sebenarnya yang perlu dibenahi  dalam  perlindungan hukumnya bagi TKW-TKW kita yang berada di luar negeri. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi,  Abun Bunyamin  yang mengatakan :
“  Kalau  menurut  saya  perlu  ada  perhatian  khusus  bagi  pemerintah  untuk memperhatikan warganya dahulu, banyak warga kita khususnya di wilayah kecil yang saya pimpin, masih dalam kategori miskin, rata-rata warga saya mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan itu luas tanahnya sediikit dan kadang tanah yang dikelola milik orang lain. Yang mana biasanya antara panen hasil, lebih ban yak yang pengeluaran modal yang dikeluarkan. Sehingga apa yang disampaikan pemerintah pada tahun 2016 bahwa telah berhasil mengurangi kemiskinan bagi warganya berapa persen turun itu tidak benar, kenyataan di lapangan khususnya warga saya aja masih banyak yang kekurangan untuk kehidupannya baik untuk kehidupan pangan papan, kebutuhan anak, dan kebutuhan lainnya. Sehingga banyak bagi warga saya mau tidak mau harus mencari pekerjaan yang lebih layak dengan cara ke luar negeri. Kalau menurut saya masukan bagi pemerintah karena saya juga mewakili pemerintah walau wilayah kecil yang saya pimpin,  perlu memberikan keterampilan-keterampilan khusus bagi warganya yang miskin walau tidak harus pergi ke luar negeri mereka bisa menghasilkan tanpa perlu pergi dari rumahnya. Kalau bagi TKW yang sudah berangkat ke luar negeri perlu adanya perlindungan yang lebih maksimal untuk mencegah dan menanggulangi TKW kita dari  permasalahan  hukum  di  Negara  lain,  terutama  Pemerintah  perlu menggandeng dan memilah PT yang mana bisa merek rut TKW untuk menjadi pekerja  yang  profesional,  misalnya  menekankan  setiap  TKW  harus  bisa berbahasa dimana dia bekerja atau fasih bahasa Internasional.”
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  petugas  Input  data  (  TKI  online) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Kurnia Gunawan yang mengatakan : “ Kalau menurut saya apa yang sudah dilaksanakan pemerintah dalam hal soal TKI dan TKW mengenai proteks secara aturan hukum yang diberikan mengenai sistemnya terutama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW itu sudah benar dan baik. Mungkin pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah sebagai PR untuk menanggulangi masalah TKW yang berada di luar negeri adalah perlu adanya kontrol dari Pemerintah khususnya dari Kedutaan Besar Negara Indonesia di Wilayah Negara lain dengan mencari cara bagaimana supaya bagi Para TKW itu tidak sampai ke jerat hukum, karena banyak warga kita sebagai TKW banyak yang bermasalah sampai berurusan dengan hukum.

## 64
Mungkin perlu adanya peningkatan pendampingan bagi TKW yang bek erja di luar  negeri  jangan  sampai  timbul  masalah  hukum.  Hal  yang  lain  mungkin sebelum pemberangkatan pemerintah perlu selektif dalam menggandeng agen PT- PT yang lebih inkodibel dan menekankan kepada agen PT-PT tersebut untuk mencetak para pekerja yang prof esional, apalagi rata – rata yang bermasalah adalah bagi pendidikan pekerja yang rendah, yang biasanya diperkejakan dalam sektor rumah tangga, kalau bisa untuk pelatihan – pelatihannya tidak sebentar.”
Hal  serupa  apa  yang  disampaikan  oleh  Neneng  Nurhasanah  yang mengatakan :
“  Kalau  saya  sih  Pak  Bu  bagi  saya  yang pernah mengalami menjadi TKW, harapan  saya  bagi  pemerintah supaya para TKW-TKW Indonesia diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih matang, misalnya dalam memberikan pengajaran dalam bahasa yang akan  digunakan dimana TKW tersebut bekerja dan juga diberikan keterampilan-keterampilan apa yang akan mereka kerjakan jangan sampai  adanya kesalahan, terus kalau bisa pemerintah perlu ada perhatian khusus untuk perlindungan bagi TKW yang kena masalah.”.
Hal  serupa  juga  apa  yang  disampaikan    salah  satu  responden  yang diwawancarayang mengatakan :
“ Kalau harapan saya bagi Pemerintah perlu lebih mengontrol pada TKW – TKW berada di luar negeri ketika apabila TKW itu kena masalah hukum kasian banget, itu awalnya pasti karena TKW itu udah nggak tahan, karena sering dimarahin atau adanya kekerasan fisik apa yang dilakukan oleh majikannya, sehingga TKW itu melanggar hukum .
Dalam pelaksanaannya pemerintah dalam hal soal TKI dan TKW mengenai proteks  secara  aturan  hukum  yang  diberikan  mengenai  sistemnya  terutama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW itu sudah benar dan  baik.  Mungkin  pembenahan  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  sebagai  PR untuk  menanggulangi  masalah  TKW  yang  berada  di  luar  negeri  adalah  perlu adanya kontrol dari Pemerintah khususnya dari Kedutaan Besar Negara Indonesia di  Wilayah  Negara  lain  dengan  mencari cara bagaimana supaya bagi Para TKW itu  tidak  sampai ke jerat hukum, karena banyak warga kita sebagai TKW banyak yang  bermasalah  sampai  berurusan  dengan  hukum.  Mungkin  perlu  adanya peningkatan  pendampingan  bagi  TKW  yang  bekerja  di  luar negeri jangan sampai timbul  masalah  hukum.  Hal  yang  lain  mungkin  sebelum  pemberangkatan pemerintah  perlu  selektif  dalam  menggandeng  agen  PT-PT  yang  lebih  kredibel dan menekankan kepada agen PT-PT tersebut untuk mencetak para pekerja yang profesional,  apalagi  rata  –  rata  yang  bermasalah  adalah  bagi  pendidikan  pekerja yang  rendah,  yang  biasanya  diperkejakan  dalam  sektor  rumah  tangga,  kalau bisa untuk pelatihan  – pelatihannya tidak sebentar,
6. Alasan ingin  menjadi  TKW menurut pandangan narasumber

## 65
Bahwa  banyak  TKW  Indonesia  khususnya  bagi  warga  masyarakat Kabupaten  Sukabumi  yang  bekerja  di  luar  negeri,  ada  beberapa  alasannya diantaranya  :  dikarenakan  faktor  beban  ekonomi  yang  semakin  berat,  yaitu persoalan  kebutuhan  pendidikan,  kebutuhan  kesehatan,  kebutuhan  pangan  papan beserta  kebutuhan  lainnya,  sulitnya  lapangan pekerjaan di daerahnya, dan upah di negara  lain  lebih  besar  dibandingkan  upah  yang  ada  di  negara  sendiri.  Oleh karenanya  alasan-alasan  tersebut  menjadi  faktor  utama  kenapa  banyak  TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri.
7. Mekanisme prosedur sebelum pemberangkatan TKW ke luar negeri.
Bahwa secara pelaksanaan di lapangan khususnya bagi wilayah Kabupaten Sukabumi  Jawa  Barat  mekanisme  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah bersifat  resmi  dan  tidak  ada  masalah,  sebelum  pemberangkatan  ke  luar  negeri dalam pelaksanaannya para calon tkw harus memenuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.  Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon TKW  sesuai  dengan  aturan  yang  diberlakukan,  seperti  adanya  KTP,  Kartu Keluarga,  Visa,  dan  surat  berbagai  macam  lainnya.  Oleh  karenanya  untuk pemberangkatan para calon TKW pun resmi, mau itu pemberangkatan  jalur darat, laut, maupun udara begitu ketat dalam proses pemeriksaan oleh petugas, baik pada sebelum pemberangkatan dan pada saat tiba di Negara yang lain.
8. Penyebab banyaknya TKW yang bermasalah di Luar Negeri
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  banyaknya  TKW bermasalah di Luar Negeri diantaranya : 1). ketika tkw yang sudah bekerja di luar negeri karena tidak betah malah kabur sehingga hak-haknya dihilangkan, ada yang kabur  itu  karena  tidak  membawa  identitas  tanpa  visa  tanpa  paspor,  dikarenakan dokumen-dokumen  TKW  tersebut  masih  ada  di  majikannya,  disitulah  timbnul adanya  permasalahan,  2).    rendahnya  kompetensi  ketika  diberangkatkan,  ini biasanya  pada  sektor  pekerjaan  dalam  rumah  tangga  yang  kerap  mendapatkan kekerasan  fisik,  pemerkosaan,  hingga  gaji  tidak  dibayar,  sehingga  persoalan  ini sangat  berdampak  secara  fisik  dan  psikis  terhadap  korban,  3).  ketidakmampuan TKW  untuk  berbahasa  di  Negara  mereka  bekerja  atau  bahasa  Inggris  sebagai bahasa Internasional mereka tidak bisa, 4). kekurangmampuan memahami budaya negara  yang  dituju,  5).  pendidikan  yang  rendah  bagi  para  TKW,  6).  Banyaknya TKW  tidak  teliti  untuk  mempelajari dalam untuk perjanjian kerja dimana dia akan bekerja,  begitu  saja  tanda tangan, dan tidak menerima salinan perjanjian kerja, 5). Kurang  selektifnya  agen  PT  untuk  lebih  jauh  tindakann  dan  sifatnya  hanya merekruitmen dan memberangkatkan saja.

## E. Simpulan
Salah  satu  faktor  utama  penyebab  TKW  ingin bekerja ke luar negeri adalah faktor  ekonomi,walaupun  tidak  dipungkiri  ada  beberapa  faktor  lainnya  yang menyebabkan  tenaga  kerja  wanita  khususnya  memutuskan  bekerja  diluar  negeri.

## 66
Beberapa negara sudah membuat aturan untuk menghentikan  penrimaan tenaga kerja di  sektor  informal yaitu negara  Arab Saudi dan negara-negara timur tengah lainnya. Pada  era  KTP  digital  sekarang  ini pemalsuan dokumen tidak mungkin dilakukan dan jugaPaspor  pun  sangat  sulit  untuk  dipalsukan,  sehingga  sulit  sekali  menemukan tenaga  kerja  yang  ilegal,  selain  itu  beberapa  beberapa  negara  sudah  menghentikan penerimaan  tenaga  kerja  di  sektor  informal,  contohnya  Arab  saudi  dan  beberapa negara  timur  tengah  lainnya,  hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh  sering  terjadinya kasus-kasus hukum di negara-negara tersebut, walaupun untuk  beberapa negara Asia masih  memerima  tenaga  kerja  wanita  untuk  bekerja  di  sektor  informal,  contohnya, Malayasia,  Brunai  Darrusalam,  Taiwan,  Hongkong,  dan  negara  Asia  lainnya. Pemerintah  sudah  berupaya  untuk  mengawasi  dan   memberikan perlindungan, tetapi dari  sudut  pandang  pekerja  hendaknya  harus  selalu  memaanahami  bentuk  isi perjanjian  kerja    sehingga  pekerjaa    betul-betul  memahami  hak  dan  kewajibannya, selain itu pekerja harus menyimpan perjanjian  kerja tersebut.
Daftar Pustaka
Buku-Buku
ImanSoepomo, 1983, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (PerlindunganHukum) ,Ctk. Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta. Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing,  Malang, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya, 2005 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Jurnal Hidayat Syarifudin, Permasalahan Yang Terjadi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia , masdayat.web.id/.../permasalahan-yang-terjadi-pada-k., tanggal akses 10 April 2015
Masri Singarimbun ,  Metode dan Proses Penelitian, dalam  Sofian Efendi  dan Tukiran  (ed), Metode PenelitianSurvey , LP3ES, Jakarta, 2012, hlm  5 Mohsyamsul Hidayat, Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia , tanggal akses 10  April 2015 https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com
Website www.kompas.com

## 67
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
www.pelitaoneline