## TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PUTUSNYA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI
Oleh : Ahmad Tarmizi 
Bunyamin Alamsyah 
Amir Syarifuddin 

## ABSTRAK
Tujuan  peulisan  ini  adalah:  1)  Untuk  memahami  dan  menganalisis  pengaturan  mengenai kekerasan  dalam  rumah  tangga    sebagai  dasar  hukum  pengajuan  cerai  gugat    menurut peraturan  perundang-undangan  Indonesia;  2)  Untuk  mengajukan  konsepsi  Hukum Perkawinan  tentang  pengaturan  kekerasan    dalam  rumah  tangga    sebagai  dasar  hukum pengajuan  cerai  gugat.  Dari  tujuan  penelitian  tersebut,  disusun  perumusan  masalah:    1) Bagaimanakah pengaturan mengenai  kekerasan dalam rumah tangga  sebagai dasar hukum pengajuan  cerai  gugat    menurut  peraturan  perundang-undangan  Indonesia?;  2) Bagaimanakah  konsepsi  Hukum  Perkawinan  tentang  pengaturan  kekerasan  dalam  rumah tangga  sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat?.    Dengan metode penelitian  yuridis empiris,  dan  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang-undangan,  dan pendekatan sejarah,.
Kata  Kunci:  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Gugatan  Perceraian,  Pengadilan  Agama Jambi

## A. Latar Belakang Masalah
Terkait  dengan  perkawinan,  Konstitusi  Negara  yakni  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Undang-Undang  Dasar  1945),  secara  tegas mengamanatkan tentang hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal itu termaktub di dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia  Pasal 28B ayat (1),  yang  selengkapnya  menggariskan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Ketentuan Pasal 28B tersebut di atas, kiranya tidak saja menggariskan secara tegas dan  jelas  tentang  hak  membentuk  keluarga  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia,    yang diakui  dan  dijamin  pemuliaan  dan  pemenuhannya  oleh  negara,  melainkan  menunjukkan
 Panitera Pengganti di  Pengadilan Agama Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
secara  jelas  dan  tegas  pula  tentang  penting  dan  strategisnya  peran  keutuhan  keluarga, dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.
Hal itu difahami karena keutuhan dan keharmonisan keluarga, menentukan tingkat peradaban  dan  daya  saing  sebuah  bangsa.  Negara  yang  di  dalamnya  diisi  oleh  keluarga- keluarga  yang  utuh  dan  harmonis,  akan  lebih  terbentengi  dari  berbagai  dampak  negatif modernisasi  dan  globalisasi.  Dengan  demikian,  keutuhan  keluarga  akan  menentukan keutuhan  bangsa,  ketenangan  dalam  keluarga  akan  berpengaruh  pada  ketenangan bernegara,  dan  keharmonisan  hubungan  dalam  keluarga,  akan  membawa  dampak  positif pada harmonisnya hubungan antar warga negara.
Keutuhan  bangsa,  ketenangan  dalam  bernegara  dan  keharmonisan  hubungan  antar warga  negara,  merupakan  modal  dasar  untuk  menjadi  negara  yang  memiliki  peradaban yang tinggi. Peradaban yang demikian merupakan modal dasar bagi terciptanya daya saing bangsa yang tinggi, di tengah pergaulan antar bangsa di dunia.
Sebaliknya, manakala sebagian besar warga negara dari sebuah bangsa berasal dari keluarga  yang  tidak  utuh,  keluarga  yang  tidak  harmonis,  keluarga  yang  kehilangan kesetiaan, rasa kasih sayang dan rasa saling menghargai, maka bangsa itu akan cenderung terpuruk menjadi bangsa yang memiliki banyak masalah, bangsa yang jauh dari kerukunan dan akrab dengan kekerasan karena memiliki toleransi yang rendah terhadap perbedaan.
Gerbang  utama  untuk  menciptakan  sebuah  keluarga  adalah  lembaga  perkawinan. Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  setiap  manusia.  Perkawinan yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  akan  menimbulkan  akibat  lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami isteri, terhadap kualitas dan masa depan  anak-anak  yang  mereka  lahirkan  dan  besarkan,  terhadap  masyarakat,  dan  terhadap masa depan bangsa dan negara.
Pendapat  mengenai  hal  itu,  antara  lain  dikemukakan  oleh  Lili  Rasjidi.  Ia menjelaskan  bahwa  “Dalam  bentuknya  yang  terkecil,  hidup  bersama  itu  dimulai  dengan adanya  keluarga.  Lembaga  perkawinan  merupakan  dasar  peradaban  umat  manusia  dan tempat  bagi  manusia  untuk  mengabadikan  diri  satu  sama  lain  dan  saling  menghormati perasaan”. 1
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  korelasi  yang  kuat  antara kualitas  perkawinan  dengan  kualitas  keluarga  yang  akan  terbentuk  dari  perkawinan
1 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia .  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hal. 1.
tersebut. Kualitas keluarga itulah yang pada gilirannya  akan menentukan kualitas sebuah bangsa.
Karena  perannya  yang  demikian  penting  sebagai  fondasi  dasar  kehidupan  sebuah bangsa,  tidaklah  mengherankan  manakala    perkawinan  dan  segenap  masalah  yang menyertainya, menjadi perhatian utama dalam hubungan antar manusia, baik dalam sudut pandang agama, maupun dalam perspektif sosial dan budaya.
Menurut  Musthafa  Kamal,  diantara  sekian  masalah  yang  menyangkut  hubungan antar  manusia  atau  dalam  perspektif  Agama  Islam  dikenal  dengan  istilah muamalat duniawiyat ,  masalah  perkawinan  ( munakahat )  dengan  segala  persoalan  yang  berada  di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa. 2
Oleh  karena  itu,  dapat  pula  difahami  manakala  negara  mengatur  secara  khusus segala  sesuatu  yang  menyangkut  penyelenggaraan  perkawinan.  Dalam  perspektif perundang-undangan  Indonesia,  penyelenggaraan  perkawinan  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Perkawinan).
Undang-Undang  yang  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  2  Januari  1974,  dan ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1  tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita- cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang  berlaku  bagi  semua  warga  negara.    Artinya,  bagi  suatu  negara  dan  bangsa  seperti Indonesia, adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Nasional yang sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan  landasan  hukum  perkawinan  yang selama  ini  menjadi  pegangan  dan  telah  berlaku  bagi  berbagai  golongan  suku  dan  agama diIndonesia.
Undang-Undang  Perkawinan  mulai  berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Oktober 1975, bersamaan dengan disahkannya Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Merujuk  pada  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Perkawinan,  dapat  disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai Undang-Undang yang bersifat unifikasi dan sesuai  dengan  landasan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  maka Undang-Undang  Perkawinan  di  satu  fihak  harus  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip  yang
2 Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam , Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243.
terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  sedangkan  di  lain  fihak harus  dapat  pula  menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Undang- Undang  Perkawinan  ini  telah  menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan  ketentuan- ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan itu dari masing-masing warga negara.
Di  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan,  ditegaskan  mengenai  tujuan  dari dilaksanakannya  sebuah  perkawinan,  bahwa  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.
Untuk  mencapai  tujuan  hakiki  dari  perkawinan  tersebut,  maka  Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinanan dan segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang  telah  disesuaikan  dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi,  agar  masing- masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;
b. Dalam  Undang-undang  ini  dinyatakan,  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu;  dan  di  samping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang  bersangkutan,  karena  hukum  dan  agama  dari  yang  bersangkutan mengizinkannya,  seorang  suami  dapat  beristeri  lebih  dari  seorang.  Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal  itu  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hanya  dapat dilakukan  apabila  dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan  diputuskan  oleh Pengadilan;
d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  agar  supaya dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu  harus dicegah  adanya  perkawinan  antara  calon  suami-isteri  yang  masih  di  bawah umur.  Di  samping  itu,  perkawinan  mempunyai  hubungan  dengan  masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita  untuk  kawin,  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  batas  umur  yang  lebih  tinggi.Berhubung  dengan  itu, maka  Undang-undang  ini  menentukan  batas  umur  untuk  kawin  baik  bagi  pria maupun  bagi  wanita,  ialah  19  (sembilan  belas)  tahun  bagi  pria  dan  16  (enam belas) tahun bagi, wanita.
e. Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia kekal  dan  sejahtera,  maka  Undang-Undang  ini  menganut  prinsip  untuk mempersukar  terjadinya  perceraian.  Untuk  memungkinkan  perceraian,  harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik  dalam  kehidupan  rumah-tangga  maupun  dalam  pergaulan  masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
Berdasarkan perumusan ketentuan mengenai tujuan mendasar dari perkawinan, dan prinsip-prinsip atau azas perkawinan di dalam Undang-Undang  Perkawinan di atas, dapat dilihat  dengan  jelas  komitmen  dan  keinginan  yang  kuat  dari  negara  untuk  menjadikan perkawinan sebagai pintu gerbang membentuk keluarga yang harmonis, utuh dan bahagia lahir  batin,  sebagai  fondasi  terbentuknya  bangsa  yang  kuat,  berdaya  saing  dan  memiliki peradaban yang tinggi.
Di samping itu, terdapat pula komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan  dan  menghindarkan  terjadinya  perceraian.  Terkait  dengan  hal  ini,  Undang- Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang ini menganut prinsip untuk  mempersukar  terjadinya  perceraian.  Untuk  memungkinkan  perceraian,  harus dilakukan  gugatan  yang  dilandasi  oleh  alasan-alasan  tertentu  serta  harus  dilakukan  di depan Sidang Pengadilan Agama.
Salah  satu  alasan  penyebab  terjadinya  perceraian  dan  atau  gugatan  perceraian, adalah  adanya  kekerasan  oleh  suami  terhadap  isteri  berupa  pemukulan  yang  merupakan kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri,  meskipun  demikian  terdapat jalan  perceraian  manakala  perkawinan  tak  dapat  dipertahankan  lagi.  Jumlah  kasus perceraian  akibat  adanya  kekerasan  tersebut,  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke tahun, sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Jambi.
Berdasarkan  fakta-fakta  pada  persidangan,  Majelis  menerima  dalil-dalil  gugatan Penggugat, dan oleh karenanya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis dalam memutus perkara perceraian akibat  kekerasan  suami  terhadap  isteri  tersebut,  adalah  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  (Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan),  yang  menggariskan  bahwa  “Antar  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun lagi  dalam  rumah tangga”. 3
Mencermati putusan Pengadilan tersebut di atas, terlihat bahwa meskipun di dalam persidangan    telah  ditemukan  bukti-bukti  bahwa  benar  telah  terjadi  kekerasan  yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 19 huruf  (d)  Peraturan  Pemerintah   Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  yang menggariskan  bahwa  “Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan pihak yang lain”.
Dipilihnya Pasal mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan tidak digunakannya Pasal  yang  mengatur  tentang  kekejaman  dan  penganiayaan,  sebagai  landasan  dalam memutus  perkara  tersebut  di  atas,  diduga  terjadi  karena  adanya  kelemahan  dalam perumusan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,  dimana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baru  dapat  dijadikan  dalil  gugatan perceraian,  manakala  kekerasan  tersebut  tergolong  pada  kekejaman  dan  penganiayaan berat yang membahayakan.
Dengan demikian, terdapat fenomena hukum berupa kekosongan norma (vacuum of norm) di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  dimana  Undang-Undang  Perkawinan  dan segenap peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengatur tentang dapat dijadikannya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  di  luar  kekejaman  dan  penganiayaan  berat  yang
3 Ibid., hal. 8.
membahayakan,  sebagai  dalil,  alasan  atau  penyebab  diajukan  dan/atau  dikabulkannya gugatan perceraian.
Akibat  logis  dari  ketiadaan  pengaturan  tentang  perceraian akibat  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  adalah  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  satu-satunya  dalil  atau  alasan  untuk mengajukan  gugatan  perceraian.  Hal  itu.  Jelas  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketidak- adilan  dan    ketidak-pastian  hukum,    terutama  bagi  Penggugat  sebagai  korban  kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Undang-Undang Penghapusan KDRT).
Di  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  KDRT,  pengertian  dan  ruang  lingkup KDRT di ataur di dalam Pasal 1 ayat (1),  yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan  atau  pelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga.
Selanjutnya,  ketentuan  mengenai  ruang  lingkup  dari  tindak  KDRT  diatur  dalam Bab III Pasal 5 sampai dengan pasal 9 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan  ketentuan  mengenai  ruang  lingkup  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT  tersebut di atas, dapat ditarik pengertian yang jelas tentang makna dan ruang lingkup dari apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Persoalannya,  apakah  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  KDRT dapat  dijadikan  landasan  atau  dalil  pengajuan  gugatan  perceraian,  atau  harus  dilakukan revisi mendasar terhadap Undang-Undang Perkawinan, dengan mengadopsi bentuk-bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  KDRT, sedemikian sehingga Undang-Undang Perkawinan mengatur secara jelas dan tegas bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya, dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian, atau dijadikan alasan diajukannya gugatan perceraian.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dirumuskan  pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakahtindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan?;
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 19  huruf (d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  sebagai  penyebab  perceraian  di Pengadilan Agama Jambi?.

## C.  Metode Penelitian

## 1.   Metode Pendekatan
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  secara  Yuridis  Empiris  yaitu  dengan cara  mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menjadi  alasan  putusnya  gugatan  perceraiandi Pengadilan Agama Jambi.

## 2.   Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kepada  penggambaran  fenomena  sosial  yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menjadi  alasan  putusnya  gugatan  perceraiandi Pengadilan Agama Jambi.
Penelitian ini dikatakan Yuridis  Empiris karena dalam penelitian ini menggunakan data  sekunder  dan  kemudian  penelitian  ini  dikatakan  penelitian  dan  penelitian  ini melaksanakan penelusuran informasi dengan wawancara.
Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  dan perceraian.  Penganalisisan  terhadap    isi  bahan  hukum  dengan  melakukan  interpretasi, menilai  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  semua  kebijakan  hukum  yang  berhubungan dengan  perkawinan  dan  perceraian,  baik  berupa  hukum  positif  maupun  masih  berbentuk konsep.
Untuk  mendukung  penelitian  normatif,  dilakukan  penelitian  empiris  dengan  cara pengumpulan  data  primer  yang  dikumpulkan  dari  sejumlah  wawancara    yang  dilakukan dengan pihak berwenang di Pengadilan Agama  Jambi.  Wawancara yang dilakukan dalam rencana  penelitian  ini  adalah  wawancara  mendalam  dimana  peneliti  merumuskan pertanyaan  terlebih  dahulu  untuk  responden.  Jawaban  yang  diberikan  responden  akan dikembangkan dengan menggali pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

## D.   Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menjadi  alasan  putusnya gugatan perceraian di pengadilan Negeri Jambi
1.  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dapat  dijadikan  Alasan  Putusnya Perkawinan
Untuk  dapat  melakukan  pengkajian  terhadap  pengaturan  atau  dasar  hukum pengajuan  gugatan  perceraian  karena  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,    perlu ditinjau  terlebih  dahulu  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  peraturan pelaksanaannya, yang mengatur tentang prosedur perceraian dan alasan-alasan yang dapat diajukan  sebagai  dalil  atau  alasan  mendasar  mengapa  perceraian  dan  atau  gugatan perceraian harus dilakukan.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka  bahwa  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  dicantumkan  suatu  asas  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  bahagia,  kekal  dan  sejahtera,  dengan  demikian  perceraian  bukanlah  suatu  hal yang mudah untuk dilakukan menurut Undang-Undang ini.
Mengenai  tata  cara  perceraian,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia membagi dua klasifikasi cara berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian, sebagai berikut:
1. Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang beragama Islam berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang   Perkawinan (PP 9/1975), serta Pasal  28  dan  29  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 1975  (Permenag  3/1975).  Pada  kedua  peraturan  tersebut  pada  pokoknya  adalah sebagai berikut:
a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasannya dan, meminta untuk diadakan sidang keperluan
tersebut.  Pengadilan  Agama  akan  mempelajari  isi  surat  permohonan  dan  dalam waktu  selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  diterimanya  permohonan, pemohon akan dipanggil bersama-sama dengan istrinya untuk didengar dan diminta penjelasan  tentang  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  maksudnya  untuk bercerai.
b. Setelah  menerima  penjelasan,  Pengadilan  Agama  untuk  pertama  kalinya  berusaha mendamaikan  kembali  kedua  belah  pihak  yang  akan  bercerai  dengan  meminta bantuan  Badan  Penasehat  Perkawinan  dan  Penyelesaian  Perceraian  yang  biasa dikenal dengan BP4.
c. Dalam  persidangan  tentunya  diwarnai  dengan  ketegangan-ketegangan  dari  kedua pihak  yang  menginginkan  dilaksanakan  perceraian,  sehingga  sidang  tidak  harus selesai  sekali  bersidang  tetapi  mungkin  juga  berkali-kali.  Pada  setiap  kali persidangan  hakim  juga  berusaha  mendamaikan  lagi,  sampai  pengadilan berpendapat  bahwa  kedua  pihak  tidak  dapat  lagi  didamaikan  dan  sudah  cukup alasan  talak.  Lalu  diadakan  lagi  sidang  untuk  mendengarkan  dan  menyaksikan pengucapan  talak,  di  mana  pada  saat  tersebut  dihadiri  juga  oleh  istrinya  atau wakilnya.  Sehabis  mengikrarkan  talak  bekas  suami  kemudian  menandatangani surat ikrar.
d. Selanjutnya Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat  untuk  keperluan:  lembar  pertama  dilampiri  surat  ikrar  dikirimkan  kepada Pegawai  Pencatat  Nikah  setempat  Lembar  kedua  dan  ketiga  masing-masing diberikan kepada suami istri sedang lembar keempat untuk arsip.
e. Perceraian  terjadi  pada  saat  pengucapan  talak  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama tersebut di atas.
2. Tata-cara  bagi  seorang  suami  atau  istri  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut agama  dan  kepercayaan  selain  Islam.  Gugatan  perceraian  dengan  alasan-alasan seperti  yang  sudah  dikemukakan  sebelumnya,  dan  diajukan  baik  oleh  suami ataupun  istri  atau  wakil  kepada  Pengadilan  Negeri  dengan  daerah  hukum  yang meliputi  wilayah  tempat  tinggal  tergugat.  Apabila  ada  hal-hal  lain  di  luar  itu, misalnya tempat tergugat tidak menentu, permohonan perceraian ditujukan kepada Pengadilan  Negeri  dengan  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat  tunggal  si penggugat.  Gugatan  cerai  dapat  diajukan  pada  Pengadilan  Negeri  dimana
penggugat  berdomisili,  asal  sudah  melewati  batas  waktu  yang  diisyaratkan  dalam Undang-Undang Perkawinan.
Pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, hampir sama dengan apa  yang  diatur  dalam  Bab  V  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975.  Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari: 1. Cerai Talak:
a. Suami  mempunyai  jalur  tertentu  dalam  upaya  menuntut  upaya  perceraian  yaitu  jalur suami melalui cerai talak.
b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
c. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat volunter , namun dia berbeda dengan dari gugat volunter yang mumi. Gugat volunter yang mumi adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan  dalam  cerai  talak  istri  sebagai  pihak  dan  subjek  perdata,  malahan mempunyai  hak  untuk  mengajukan  banding  dan  kasasi.  Jadi  disini  terlihat  keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat volunteer pada umumnya.
d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman termohon,  kecuali  apabila  termohon  dengan  sengaja  meninggalkan  tempat  kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal dl luar negeri, maka permohonan diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  mereka melangsungkan perkawinan
f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
g. Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan  mempelajari  permohonan  tersebut  dalam  waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
h. Setelah  Pengadilan  Agama  tidak  berhasil  menasehati  atau  mendamaikan  kedua  belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak
mungkin  lagi  hidup  rukun  dalam  rumah  tangga,  Pengadilan  Agama  menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.
i. Setelah  keputusan  mempunyai  keputusan  hukum  tetap,  suami  mengikrarkan  talak  di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
j. Bila  suami  tidak  mengucapkan  ikrar  talak  dalam  waktu  tempo  enam  bulan  terhitung sejak  keputusan  Pengadilan  Agama  tentang  ijin  ikrar  talak  baginya  mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
k. Setelah  penyaksian  ikrar  talak,  Pengadilan  Agama  membuat  penetapan  tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau istri.
l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan  kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi  tempat  tinggal  suami  untuk  diadakan  pencatatan  helai  kedua  dan  ketiga masing-masing  diberikan  kepada  suami  istri  dan  helai  keempat  disimpan  oleh Pengadilan Agama.

## 2.  Cerai Gugat
a. Jalur  untuk  menuntut  perceraian  bagi  istri  adalah cerai  gugat,  yang  pada  dasarnya  tats cara pemeriksaan tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Misal persamaannya tentang hal yang berkenaan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai.
b. Yang  bertindak  sebagai  penggugat  adalah  istri  dan  di  tempat  lain  suami  sebagai tergugat.
c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi tempat kediaman penggugat.
d. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan pemohonan  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggalnya  disertai alasan-alasannya.
e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehatnasehatnya.
f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
g. Jika  sudah  menyepakati  besarnya  iwald  maka  Pengadilan  Agama  memberikan penetapan  tentang  ijin  bagi  suami  untuk  mengikrarkan  talaknya  di  depan  sidang Pengadilan Agama.
Mengenai  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  pengadilan  dalam  perkara  perceraian, diuraikan oleh Erni Zurnilah, Ketua Pengadilan Agama Jambi sebagai berikut:
Secara  garis  besar  mengikuti  Hukum  Acara  Perdata.  Namun  terdapat  kekhususan yang  berlaku  di  dalam  Hukum  Acara  di  Pengadilan  Agama,  meliputi  kewenangan  relatif Pengadilan  Agama,  sifat  persidangan,  pemanggilan,  pemeriksaan,  pembuktian,  dan  biaya perkara,  serta  pelaksanaan  putusan.  Kekhususan  Hukum  Acara  yang  berlaku  pada Pengadilan  Agama  di  dasarkan  pada  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Undang-Undang Peradilan Agama). Dengan demikian Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada  Pengadilan  Umum,  kecuali  mengenai sejumlah hal lainnnya, yang diatur khusus.
Sementara  itu,  Pasal  136  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  pengajuan permohonan  istri  atas  nafkah,  biaya  pemeliharaan  anak,  dan  harta  perkawinan  selama proses  pemeriksaan  berlangsung.  Jelasnya,  pada  saat  pemeriksaan  perkara  perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama  proses  pemeriksaan  perkara  berlangsung  lebih  dulu  ditetapkan  nafkah,  biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan.
Jadi  sebelum  pokok  perkara  diputus,  hakim  menetapkan  lebih  dulu  berapa  nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak  yang  wajib  dipenuhi  suami  serta  kepada  siapa  diserahkan  penjagaan  harta  bersama dan  harta  pribadi  istri.  Putusan  yang  seperti  ini  dapat  dijatuhkan  hakim  mendahului putusan  pokok  perkara,  dan  putusan  ini  mempunyai  kekuatan  mengikat  kepada  kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat,  Pengadilan dapat :
a. menentukan nafkah yang ditanggung suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak;
c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang menjadi hak  bersama  suami  istri  atau  barang-barang  yang  rnenjadi  hak  suami  atau  barang- barang yang menjadi hak istri.
Sementara itu, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan,  sebagai berikut:
1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.
Putusan yang dapat dieksekusi selayaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
a. Pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilak-sanakan lebih.
b. Pelaksanaan putusan provisi.
c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.
d. Pelaksanaan (eksekusi) grose akta
2.  Putusan  tidak  dijalankan  oleh  pihak  terhukum  secara  sukarela,  meskipun  telah  diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim bersifat komendatoir, artinya tidak memerlukan eksekusi.
4.  Eksekusi  dilakukan  atas  perintah  dan  di  bawah  pimpinan  Ketua  Pengadilan  yang memiliki  kewenangan.  Untuk  melakukan  eksekusi,  yang  berwenang  hanyalah pengadilan  pada  tingkat  pertama,  Pengadilan  Tinggi  tingkat  tidak  memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau putusan. 4
Apabila  putusan  perceraian  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  maka  panitera pengadilan  selambat-lambatnya  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  putusan  tersebut diberitahukan, harus mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian. Selain itu, dalam  waktu  selambat-lambatnya  30  hari,  panitera  atau  pejabat  yang  ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah  (PPN),  atau  KUA  kecamatan  tempat  para  pihak  dahulu  melakukan  perkawinan. Untuk  salah  satu  atau  para  pihak  yang  memiliki  status  sebagai  anggota  ABRI  atau  PNS juga akan mendapat salinan putusan cerai tersebut.
Dalam  putusan  mengenai  perebutan  hak  asuh  anak  dan  persengketaan  harta bersama,  pelaksanaan  nafkah  iddah,  mut’ah  serta  nafkah  untuk  anak,  eksekusi  riil dilaksanakan  oleh  para  pihak  secara  sukarela,  atau  oleh  pengadilan  melalui  Juru  Sita Pengadilan, setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.
4 Wawancara  dengan  Baharuddin  Djalil,  Panitera/Sekeretaris  Pengadilan  Agama  Jambi,  18 September 2013
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  dan peraturan  pelaksanaannya,  telah  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  prosedur  yang harus  ditempuh  oleh  suami  isteri  yang  akan  melakukan  perceraian.  Di  samping  itu,  telah diatur  pula  tentang  tuntutan  yang  dapat  diajukan  oleh  isteri  terhadap  suami  yang  akan menceraikannya,  antara  lain  berupa  pembagian  harta  hasil  perkawinan,  pengasuhan  anak, dan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, baik berupa nafkah isteri selama ditinggalkan sebelum  perceraian  (nafkah  madliyah),  nafkah  penghibur  isteri  (nafkah  mut’ah),  nafkah masa  menunggu  (nafkah  iddah),  dan  nafkah  terhadap  anak  sampai  ia  dewasa.    Putusan Pengadilan  terhadap  tuntutan  tersebut,  harus  dilaksanakan  oleh  suami  secara  sukarela. Apabila suami menolak melaksanakan putusan, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi  kepada  Pengadilan.  Berdasarkan  permohonan  tersebut,  Pengadilan  akan menerapkan  sanksi  hukum  administrasi  berupa  surat  teguran  kepada  suami  agar melaksanakan  putusan  Pengadilan.  Apabila  teguran  tersebut,  tidak  diindahkan,  maka Pengadilan  akan  menerapkan  sanksi  hukum  perdata,  dengan  menurunkan  Juru  Sita Pengadilan  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  amar  putusan  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Perkawinan  telah  mengatur mengenai  sanksi  hukum  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  suami  yang  tidak  melaksanakan, menolak, atau mengabaikan putusan Pengadilan.
Berangkat  dari  deskripsi  mengenai  prosedur  perceraian  di  atas,  dirasakan  adanya komitmen  yang  kuat  untuk  menjaga  keutuhan  sebuah  perkawinan  dan  menghindarkan terjadinya perceraian. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya  perceraian.  Perceraian  hanya  mungkin  dilakukan,  apabila  terdapat  alasan  yang sangat kuat, dan perceraian itu sendiri harus dilakukan di depan Pengadilan sesuai prosedur acara perceraian yang telah ditetapkan. Bagi warga negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama.
Kemudian,  mengenai  alasan  atau  dalil  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar diajukannya  cerai  gugat,  diatur  di  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan,  yang selengkapnya menggariskan bahwa:
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2)  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
(3)  Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan  perundangan tersebut.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  39  tersebut  di  atas,  disimpulkan  bahwa  menurut Undang-Undang  Perkawinan,  gugatan  perceraian  dari  suami  atau  isteri  baru  akan dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim, manakala  Hakim  meyakini  terdapat cukup  alasan  bahwa antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  rukun  kembali  sebagai  suami  isteri.  Dengan demikian,  Undang-Undang  Perkawinan  telah  mengatur    tentang  syarat  dikabulkannya sebuah permohonan cerai gugat.
Namun  demikian,  meski  telah  memuat  ketentuan  yang  mengatur  tentang  syarat dikabulkannya  permohonan  perceraian,  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur secara  jelas  dan  tegas  tentang  alasan-alasan  atau  dasar  hukum  yang  menjadi  penyebab dan/atau mendasari terjadinya perceraian.
Ketentuan  mengenai  alasan-alasan  perceraian,  ditemukan  di  dalam  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975.  Di  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  dimaksud,  pada  pokoknya  diatur  bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selarna  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu  pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antar  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan    pertengkaran  dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Berangkat  dari  ketentuan  Pasal  19  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur secara jelas dan tegas tentang alasan atau alasan-alasan atau dasar hukum yang memperbolehkan terjadinya perceraian antara suami isteri.
Meskipun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  sebagai  peraturan pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  telah  memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas, namun  ketentuan  dimaksud  dinilai  masih  memuat  sejumlah  kelemahan.  Kelemahan dimaksud, setidaknya terletak pada 2 (dua) hal.
Kelemahan pertama, terletak pada penempatan ketentuan tersebut dalam peraturan pelaksanaan  Undang-Undang.Merujuk  pada  semangat  Undang-Undang  Perkawinan, bahwa  keutuhan  perkawinan  harus  sedapat mungkin  dipertahankan  dan  perceraian  adalah upaya  terakhir,  maka  alasan-alasan    atau  dasar  hukum  yang  memperbolehkan  terjadinya perceraian,  merupakan  tonggak    penting  yang  menentukan  dapat  atau  tidaknya  sebuah permohonan  perceraian,  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim.  Dengan  demikian,  penempatan ketentuan  tentang  alasan-alasan  atau  sebab  terjadinya  perceraian  di  dalam  Peraturan Pemerintah,  adalah  sesuatu  yang  dipandang  tidak  tepat.  Oleh  karena  itu,  seyogyanyalah ketentuan  yang  mengatur  tentang  alasan-alasan  yuridis  perceraian,  tidak  dimuat  di  dalam peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang,  melainkan  harus  dirumuskan  di  dalam  Undang- Undang Perkawinan itu sendiri.
Kelemahan  kedua,  ada  pada  perumusan  ketentuan  mengenai  alasan  terjadinya perceraian. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 1 (satu) alasan  yang  tidak  tercantum  di  dalam  ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tersebut,  padahal  alasan  tersebut  merupakan  salah  satu  penyebab  paling dominan  terjadinya  perceraian.  Alasan  dimaksud  adalah  terjadinya  kekerasan  dalam lingkup rumah tangga,  yang pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isteri.
Jumlah  gugatan  perceraian  akibat  adanya  kekerasan  dari  suami  terhadap  isteri tersebut, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir diseluruh Indonesia termasuk yang gugatannya diajukan ke  Pengadilan Agama Jambi.
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi adalah:
1. Pembelaan  atas  kekuasaan  laki-laki,  laki  laki  dianggap  sebagai  superioritas  daya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi  dan  pembatasan  dibidang  ekonomi.  Diskriminasi  dan  pembatasan kesempatan  bagi  wanita  untuk  bekerja  mengakibatkan  wanita  (isteri)  ketergantungan terhadap suami dan ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
3. Beban  pengasuhan  anak.  Isteri  yang  tidak  bekerja  menjadikannya  menanggung  beban sebagai  pengasuh  anak.  Ketika  terjadinya  hal  yang  tidak  diharapkan  terhadap  anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita  sebagai  anak-anak.  Konsep  wanita  sebagai  hak  milik  bagi  laki-laki mengakibatkan  keleluasaan  laki-laki  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  segala  hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi  peradilan  pidana  pada  laki-laki.  Posisi  wanita  sebagai  isteri  didalam  rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. 5
Secara  normatif,  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  memang telah memuat  ketentuan  yang  terkait  dengan  kekerasan,    baik  yang  dilakukan  oleh  suami terhadap isteri maupun sebaliknya, yakni ketentuan Pasal 19 huruf d, yang pada prinsipnya menggariskan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  apabila  salah  satu  pihak  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
Mencermati  ketentuan  di  atas,  jelas  terlihat  beberapa  kelemahan  dari  perumusan tentang  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Pertama,  kekerasan  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya,  hanya  dapat  dijadikan  dasar hukum terjadinya  perceraian,  manakala  kekerasan  itu  merupakan  kekejaman  atau  penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
Artinya, manakala kekerasan yang dilakukan sebutlah oleh seorang suami terhadap isterinya,    bukan  merupakan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan, maka  kekerasan  yang  dialami  oleh  isteri  tersebut  meskipun  berlangsung  secara  terus menerus, tidak dapat dijadikan dalil pengajuan gugatan perceraian.
Kelemahan  kedua,  terletak  pada  tidak  diaturnya  pengertian,  kriteria  atau  batasan kapan suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan. Ketiadaan pengaturan mengenai hal itu, menjadikan ketentuan pasal 19 huruf d tersebut, menjadi ketentuan yang kabur dan multi tafsir.
Duduk perkara cerai gugat ini pada pokoknya berawal dari terjadinya pertengkaran antara  penggugat  dan  tergugat,  yang  mulai  terjadi  pada  awal  bulan  Februari  tahun  2012 atau setelah melewati masa perkawinan hampir 4 (empat)  tahun. Dalam pertengkaran itu,
5 Wawancara dengan Syarifuddin, Hakim Pengadilan Agama Jambi, 18 September 2013
tergugat  seringkali  melakukan  pemukulan  terhadap  Penggugat.  Karena  tidak  tahan  lagi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
Dalam  persidangan,  saksi-saksi  yang  terdiri  dari  orang  tua  Penggugat  dan  Ketua Rukun  Tetangga  (RT)  dimana  Penggugat  dan  Tergugat  berdomisili,  menerangkan  bahwa diantara  Penggugat  dan  Tergugat,  memang  sering  terjadi  pertengkaran,  dan  dalam pertengkaran  itu  tergugat  sering  melakukan  pemukulan  terhadap  Penggugat.  Atas pengakuan  Penggugat  dan  kesaksian  para  pihak  tersebut,  pada  pokoknya  Tergugat mengakui bahwa ianya memang pernah memukul Penggugat, namun dengan alasan bahwa Penggugat yang tidak patuh kepada Tergugat.
Selanjutnya  dalam  gugatan  tersebut  penggugat  melampirkan  berita  acara pemeriksaan Visum dari dokter.Sesuia dengan laporan penggugat kepada pihak kepolisian sebagai dasar bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh suaminya.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  maka  Majelis  Hakim  telah menemukan  fakta  hukum  dalam  persidangan  bahwa  semula  keadaan  rumah  tangga Penggugat  dengan  Tergugat  harmonis  tetapi  kemudian  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran,  dan  Tergugat  melakukan  pemukulan  terhadap  Penggugat,  sehingga  antara Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Juli  2012,  serta  tidak bisa didamaikan kembali.
Oleh  karenanya,  Majeiis  Hakim  berpendapat  bahwa  keadaan  rumah  tangga Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah,  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  sebagaimana  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan    dan    Pasal  3  Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud.
Selain  itu,  dipertimbangkan  pula  bahwa  berdasarkan  Pasal  3  Undang.Undang Perkawinan,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak  serta  adanya  cukup  alasan  bahwa  antara  uami-isteri  itu  tidak  dapat  rukun  kembali dalam sebuah rumah tangga.
Merujuk  pada  kajian  normatif  terhadap  perumusan  ketentuan  yang  mengatur mengenai  alasan  atau  penyebab  sah  terjadinya  perceraian  di  dalam  perundang-undangan Indonesia,  dan  analisis  terhadap  2  (dua)  Putusan  Pengadilan  Agama  Jambi,  disimpulkan bahwa  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga,  baik  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap
isteri  maupun  sebaliknya,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  bagi  isteri/suami dalam  pengajuan  gugatan  perceraian,  dan  tidak  dapat  pula  dijadikan  dasar  hukum  bagi Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan  cerai  gugat.  Hal  itu  disebabkan  karena Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975hanya membatasi pengertian kekerasan hanya pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan saja.
Dengan  demikian,  manakala  sebutlah  seorang  isteri  mengalami  kekerasan  yang berlanjut  dari  suaminya,  namun  tidak  ada  alasan  lain  yang  menyebabkan  ianya  dapat mengajukan  cerai  gugat,  maka  si  isteri  bersangkutan  tidak  dapat  melakukan  gugatan apapun  terhadap  perkawinan,  yang  telah  membebani  jiwa  dan  fisiknya  itu.  Hal  itu,  tentu saja  sangat  berpotensi  merugikan  hak  asasi  seorang  perempuan  untuk  terbebas  dari  rasa takut  dari  ancaman  dan  kekerasan,  yang  sejatinya  dijamin  oleh  Konstitusi  Negara  UUD 1945.  Pada  sisi  lain,  hal  itu  juga  akan  menimbulkan  ketidak-pastian  hukum  dan  ketidak- adilan, yang pada gilirannya akan menciderai tujuan hakiki dari penegakan hukum dalam perkawinan.
Dengan demikian, di dalam hukum perkawinan  terdapat fenomena hukum berupa kekosongan  norma (vacuum  of  norm) di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  dimana Undang-Undang  Perkawinan  dan  segenap  peraturan  pelaksanaannya  sama  sekali  tidak mengatur  tentang  dapat  dijadikannya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  di  luar  kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan, sebagai dalil, alasan atau penyebab diajukan dan/atau dikabulkannya gugatan perceraian.
Akibat  logis  dari  ketiadaan  pengaturan  tentang  perceraian akibat  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  adalah  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  satu-satunya  dalil  atau  alasan  untuk mengajukan  gugatan  perceraian.  Hal  itu.  Jelas  sangat  berpotensi  menimbulkan ketidakadilan  dan    ketidakpastian  hukum,    terutama  bagi  Penggugat  sebagai  korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menerapkan  Pasal  19  Huruf  (d)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Sebagai  Penyebab  Perceraian  di  Pengadilan Agama Jambi
Pada  bagian  terdahulu,  telah  dikemukakan  tentang  belum  diaturnya  kekerasan dalam  rumah  tangga  sebagai  penyebab  yang  sah  terjadinya  perceraian  di  dalam  hukum perkawinan  di    Indonesia.  Telah  pula  dibahas  akibat  hukum  dari  kekosongan  norma
tersebut,  yakni  pengabaian  terhadap  hak asasi  manusia,  terutama  hak  untuk  terbebas  dari rasa takut, ancaman dan kekerasan. Pengabaian mana yang berpotensi menumbuhsuburkan kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan,  yang  bertentangan  dengan  falsafah  negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketiadaan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat, akan semakin melemahkan posisi perempuan menjadi sangat tidak berdaya (powerless) dalam  menghadapi  dominasi  suami.  Dalam  hal  suami  yang  “ringan tangan”, dan suka menebar ancaman serta rasa takut, namun memenuhi segala keperluan hidup keluarga, seorang isteri mau tidak mau harus menerima kenyataan untuk senantiasa hidup dalam tekanan, rasa takut, dan kekerasan.
Hal inilah yang sesungguhnya menguatkan tuntutan terhadap adanya perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak-anak  dari tindak kekerasan. Komitmen negara untuk  melindungi  warga  negara  terutama  perempuan  dan  anak-anak,  telah  diwujudkan dengan  pengesahan  sejumlah  Undang-Undang,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia.
Hal ini dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi yang mengatakan bahwa banyaknya pengajuan gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama  Jambi adalah gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami, namun dalam persidangan hakim tidak bisa memutuskan gugatan percerain tersebut dengan  menggunakan  pasal  terkait  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tetapi  hakim lebih  banyak  memutuskan  dengan  alasan  sudah  tidak  ada  kecocokan  lagi  antara  suami isteri.
Selanjutnya  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  menjelaskan  tidak  dapatnya digunakan  pasal  19  huruf  d  tersebut  dikarenakan  untuk  menerapkan  pasal  tersebut multitafsir, sementara pada umumnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  kekerasan  fisik  tetapi  lebih  banyak kekerasan  phikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh suami penggugat oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika digunakan pasal tersebut. 6
6 Wawancara dengan Syarifuddin, Hakim Pengadilan Agama Jambi, 18 September 2013
Komitmen  tersebut  kemudian  dipertegas  dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang- Undang  Penghapusan  KDRT),  yang  mengatur  secara  jelas,  tegas  dan  terperinci  tentang bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  ruang  lingkup  rumah  tangga,  dan  bentuk-bentuk perlindungan  yang  harus  diberikan  oleh  negara,  pemerintah,  dan  masyarakat  terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Selaras  dengan  tujuan  diundangkannya  Undang-Undang  Perkawinan,  Undang- Undang  Penghapusan  KDRT  juga  dimaksudkan  untuk  memupuk  keutuhan  keluarga sebagai fondasi keutuhan bangsa. Hal itu dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Penghapusan  KDRT  bahwa  Undang-Undang  dimaksud  diundangkan  untuk  tujuan mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah  tangga  sehingga  timbul  ketidakamanan  atau  ketidakadilan  terhadap  orang  yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Untuk  mencegah,  melindungi  korban,  dan  menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan  pelaku  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara  berpandangan  bahwa  segala  bentuk  kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
Menyimak  menguat  tuntutan  penghormatan  terhadap  hak-hak  perempuan  dan lahirnya  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  payung  hukum perlindungan  terhadap  kekerasan  dalam  segala  bentuknya,  kiranya  dapat  mendorong kesadaran untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap kekerasan dalam  perkawinan,  dengan  merubah  ketentuan  yang  mengatur  tentang  dasar  hukum perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan.
Menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi,  mengatakan  bahwa  agar  pelaksanaan putusan  yang  diputuskan  oleh  Hakim  dapat  menerapkan  pasal  kekerasan  dalam  rumah tangga  maka  kedepannya  perlu  adanya  perubahan  terhadap  pasal  dalam  Undang-Undang Perkawinan dengan menyelaraskan dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT sehingga
kekerasan  yang  dilakukan  tidak  hanya  kekerasan  fisik  saja  tetapi juga  terdapat  kekerasan phikis.
Hukum  Perkawinan  haruslah  mampu  mencegah  terjadinya  kekerasan  di  dalam lingkup  rumah  tangga,  dengan  menetapkan  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga, sebagai  salah  satu  syarat  sah  terjadinya  perceraian.  Dengan  penetapan  yang  demikian  di dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  perempuan  akan  mendapatkan  perlindungan  secara perdata, dari kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami.  Pada sisi lain, suami menjadi terhalang  untuk  berbuat  kekerasan  secara  semena-mena  terhadap  isteri,  dan  atau menganggap  dengan  memberikan  nafkah  untuk  hidup,  perempuan  dapat  diperlakukan menurut kehendak suami.
Dalam merumuskan ruang lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan di dalam Undang- Undang  Perkawinan,  dapat  diadopsi  ketentuan  yang  sama  di  dalam  Undang-Undang Penghapusan KDRT, yang pada intinya menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap  orang  dalam  ringkup  rumah  tangganya,  tidak  saja  mencakup  kekerasan  fisik, melainkan  juga  meliputi  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,    ataupenelantaran  rumah tangga.
Kemudian  menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  mengatakan  bahwa  dalam setiap  gugatan  perceraian  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  Hakim  tidak  dapat menggunakan  rumusan  pasal  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  KDRT  dikarenakan  gugatan  perceraian  ranah  hukum  perdata sementara perumusan Undang-Undang Penghapusan KDRT ranah hukum pidana.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  tidak  dapat  menerapkan rumusan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  Huruf  (d)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 karena terdapat multitafsir dalam rumusan masalah pasal tersebut. Selanjutnya hakim juga  tidak  dapat  menerapkan  rumusan  pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-undang Penghapusan  KDRT  dikarenakan  rumusan  pasalnya  lebih  kepada  ranah  hukum  pidana sementara gugatan perceraian merupakan ranah hukum perdata.
Terkait  mengenai  alasan  mengapa  surat  keterangan  Kepolisian  yang  pernyataan alasan  diajukannya  gugatan  perceraian.  Menurut  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi mengatakan  bahwa  pernyataan  dari  surat  keterangan  Kepolisian  atau Visum  Et refertum tidak  menjadi  syarat  mutlak  tetapi  jika  pihak  yang  berpekara  mengajukan  alat bukti surat keterangan dari Kepolisian atau Visum dari Dokteritu dapat dijadikan alat bukti. Kecuali jika pihak penggugat mengajukan dalam gugatannya menyebut Pasal 19 huruf (d),
maka Hakim akan mengejar pembuktian tersebut dengan Visum Dokter sebagai alat bukti apabila perbuatan tersebut sudah sangat sadis dan kejam.
Lebih  lanjut  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  mengatakan  bahwa  Hakim  tidak menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena hal itu sudah diakomodir oleh alasan putusnya perkawinan karena melanggar sighat talik talak yang  kekuatan  isi  dalam  sighat  talik  talak  itu  sudah  termasuk  kedalam  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Selanjutnya  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  menjelaskan  mengapa  para penggugat tidak melampirkan laporan Kepolisian terkait kekerasan  yang terjadi pada diri penggugat  oleh  suaminya  saat  mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama adalah  banyaknya  dalam  rumah  tangga  itu  terjadi  pemukulan  oleh  suami  terhadap  isteri tetapi  pada  saat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  isteri  tidak  pernah  mau  melapor kejadian  itu  kepada  pihak  Kepolisian  tetapi  setelah  memuncaknya  perselisihan  dalam rumah  tangga  itu  dan  suami  sudah  tidak  memperdulikan  isterinya  lagi,  maka  isteri  baru mengajukan gugatan perceraian. Dengan kata lain jangka waktu kejadian sudah lama maka disinilah  sulit  untuk  melakukan  pembuktian  surat  keterangan  dari  Kepolisian  atau Visum dari  Dokter.  Jadi  pecahnya  rumah  tangga  tersebut  yang  terpenting  dalam  pertimbangan Hakim  karena  sudah  tidak  ada  keharmonisasian  sehingga  terjadi  pertengkaran  dan menyebabkan putusnya perkawinan.
Hal  ini  dibenarkan  oleh  salah  seorang  penggugat  yang  mengajukan  gugatan perceraian  ke  Pengadilan  Agama  Jambi,  ia  mengatakan  bahwa  setelah  kekerasan  yang dilakukan oleh suaminya dia enggan melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib tentang adanya kekerasan yang terjadi pada dirinya.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap  isteri  maupun  sebaliknya,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum bagi  isteri/suami  dalam  pengajuan  gugatan  perceraian,  dan  tidak  dapat  pula dijadikan  dasar  hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan cerai  gugat.  Hal  itu  disebabkan  karena  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun
1975hanya  membatasi  pengertian  kekerasan  hanya  pada  kekejaman  dan penganiayaan berat yang membahayakan saja.
2. Bahwa  Hakim  tidak  dapat  menerapkan  rumusan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19 Huruf  (d)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975sebagai  dasar  dalam putusan  perceraian  karena  terdapat  multitafsir  dalam  rumusan  masalah  pasal tersebut.  Selanjutnya  hakim  dapat  menerapkan  rumusan  pasal  yang  terdapat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT.

## F. Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat  direkomendasikan  beberapa  saran sebagai berikut:
1. Agar  kekosongan  norma (vacuum  of  norm) tentang  syarat  sah  perceraian  di  dalam Undang-Undang  Perkawinan,  maka  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga,  harus ditetapkan sebagai salah satu syarat sah terjadinya perceraian. Dengan penetapan yang demikian,  perempuan  akan  mendapat-kan  perlindungan  secara  perdatadari  kekerasan Undang-Undang  Perkawinan  harus  mampu  memberikan  keadilan  dan  kepastian hukum,  sedemikian  sehingga  Undang-Undang  Perkawinan  benar-benar  menjadi  alat penegakan hukum perkawinan yang efektif.
2. Agar penerapan konsepsi kekerasan dalam rumah tangga sebagai syarat sah perceraian benar-benar  dapat  diwujudkan,  demi  terlindunginya  hak  dan  masa  depan  perempuan, maka  kepada  pihak  yang  berkompeten  terhadap  program  legislasi  nasional, direkomendasikan untuk segera melakukan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dengan mengadopsi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## G. Daftar Pustaka
Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia .  PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991.
Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam , Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
Data Pengadilan Agama Jambi, Agustus 2013.
Putusan Pengadilan Agama Jambi  Nomor 0887/Pdt.G/2012/PA-Jmb