6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.4098
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021

## KECENDERUNGAN  OTORITARIANISME  DALAM  PROSES  PENGESAHAN KEBIJAKAN PUBLIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

## R. Sofwan Ilham Pratama, Chusnul Mar’iyah
Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia Email: sofwanilham@gmail.com, cmariyah2004@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  kecenderungan  otoritarianisme dalam proses pengesahan kebijakan publik selama pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya  secara  spesifik  dalam  kasus  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Kemudian,  dalam  memperoleh data-data  yang  terkait  dengan  fokus  pembahasan  penelitian  ini,  metode  yang digunakan adalah berupa metode kualitatif yang didasarkan pada penggunaan data sekunder,  yakni  data  yang  bersumber  dari  literatur-literatur  seperti  buku,  artikel jurnal,  publikasi  lembaga,  hingga  publikasi-publikasi  ilmiah  lainnya  yang  bersifat daring. Adapun, terkait dengan temuan yang berhasil diidentifikasi dalam jurnal ini setidaknya  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  jenis  kecenderungan  otoritarianisme selama  mewabahnya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  terutama  dalam  konteks pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketiga kecenderungan itu diantaranya adalah    adanya kecenderungan yang lebih  mengutamakan  stabilitas  ketimbang  kebebasan  individu  yang  dicerminkan melalui  penggunaan  cara-cara  represif  oleh  aparat  keamanan  terutama  dalam merespon  aksi-aksi  demonstrasi  yang  muncul  sebagai  bentuk  penolakan  terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah daerah, adanya kecenderungan  yang  mendukung  dilakukannya  sentralisasi  atau  konsentrasi kekuasaan di tangan otoritas Eksekutif yang salah satunya tercermin dalam proses perumusan  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  yang  banyak  dianggap  kurang melibatkan  partisipasi  dan  aspirasi  dari  elemen  masyarakat  secara  luas  karena cenderung  tersentralisasi  pada  pemerintah  dan  DPR,  sehingga  akhirnya  turut memunculkan  resistensi  dari  sejumlah  elemen  masyarakat,  serta  adanya kecenderungan  yang  mendorong  pihak-pihak  berwenang  untuk  melakukan  segala sesuatu  yang  diperlukan  ketimbang  melalui  hal-hal  yang  sifatnya  legal  tatkala pemerintah  memberlakukan  aturan  larangan  untuk  berdemonstrasi  serta  turut ditandai  dengan  adanya  penggunaan  pasal-pasal  secara  sembarangan  terhadap sejumlah kalangan khususnya yang kerap memberikan kritik kepada pemerintah.
Kata  Kunci :  otoritarianisme;  pengesahan  kebijakan  publik;  pandemi  covid-19; Indonesia; omnibus law cipta kerja

## Abstract
This journal aims to explain about the tendency of authoritarianism in the process of ratifying public policies during the Covid-19 pandemic in Indonesia, especially specifically in the case of the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning the Omnibus  Law  on  Work  Creation.  Then,  in  obtaining  data  related  to  the  focus  of this research discussion, the method used is a qualitative method based on the use of secondary data, namely data that comes from literature such as books, journal articles,  institutional  publications,  to  publications.  other  scientific  fields  that  are online.  Meanwhile,  related  to  the  findings  identified  in  this  journal,  at  least  it shows  that  there  are  three  types  of  authoritarianism  during  the  outbreak  of  the Covid-19 pandemic in Indonesia, especially in the context of the ratification of Law Number  11  of  2020  concerning  the  Omnibus  Law  on  Work  Creation.  These  three tendencies  include  the  tendency  to  prioritize  stability  rather  than  individual freedom  which  is  reflected  in  the  use  of  repressive  methods  by  the  security apparatus, especially in responding to demonstrations that have emerged as a form of  resistance  to  the  ratification  of  the  Omnibus  Law  on  Employment  that  has occurred  in  a  number  of  regions,  There  is  a  tendency  that  supports  the centralization  or  concentration  of  power  in  the  hands  of  the  Executive  authority, one  of  which  is  reflected  in  the  process  of  formulating  the  Omnibus  Law  on  Job Creation which is considered to be less involving the participation and aspirations of elements of society at large because it tends to be centralized in the government and the DPR, so that it eventually contributes to the emergence of resistance from a number of elements of society, as well as the tendency to encourage the authorities to  do  everything  necessary  rather  than  through  things  that  are  legal  when  the government enforces the rules The prohibition on demonstrations was also marked by  the  arbitrary  use  of  articles  against  a  number  of  groups,  especially those  who often criticized the government.
Keywords:  authoritarianism;  public  policy  endorsement;  the  covid-19  pandemic;

## Indonesia; the omnibus law on job creation
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Kemunculan  virus  SARS-CoV-2  pada  bulan  Desember  2019  di  wilayah  Wuhan, Tiongkok telah memberikan dampak tersendiri bagi peradaban masyarakat global. Salah satu  diantaranya  merujuk  pada  adanya  kebangkitan  pemerintahan  otoritarian  di sejumlah  negara  di  tengah  mewabahnya  pandemi.  Hal  ini  setidaknya  merujuk  pada kesimpulan dari sebuah surat yang digalang oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  di  Stockholm,  Swedia  yang  melibatkan  sebanyak  500  tokoh masyarakat  bahwa  kemunculan  pandemi  Covid-19  telah  menyuburkan  praktik  otoriter di  sejumlah  negara (Ramadhan,  2020) .  Adapun,  hal  tersebut  didasarkan  pada  reaksi sejumlah  negara  di  Eropa,  Asia,  Amerika,  hingga  Afrika  yang  kemudian  melakukan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat sipil, seperti hak untuk berpergian, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya (Deutsche Welle, 2020) . Adanya pembatasan tersebut jika merujuk pada perspektif yang dikemukakan oleh Yuval Noah Harari justru semakin
membuka  potensi  akan  menguatnya  praktik  otoritarianisme  manakala  kemudian  turut diiringi  dengan  kemajuan  teknologi (Harari,  2020) .  Alhasil,  kondisi  demikian  yang kemudian juga  menjadi  kekhawatiran  tersendiri  bagi  500  tokoh  yang  tergabung  dalam surat  terbuka  tersebut  karena  dianggap  akan  berpotensi  memunculkan  praktik otoritarianisme dalam masyarakatnya. Apalagi, kekhawatiran tersebut makin kentara di saat  pemerintah  di  sejumlah  negara  yang  dipilih  secara  demokratis  kemudian mengaktifkan  kekuasaan  darurat  yang  cenderung  abai  terhadap  hak  asasi  manusia karena  berupaya  untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap  masyarakat  secara  sepihak (Youngs & Panchulidze, 2020) . Hal tersebut setidaknya dapat dilihat pada realitas yang berlaku  di  lebih  dari  80  negara  yang  tercatat  telah  memberlakukan  status  darurat nasional  selama  mewabahnya  pandemi  Covid-19  sebagaimana  diungkapkan  oleh International Center for Non-Profit Law.
Lebih lanjut dalam menjelaskan konteks yang berlaku di Indonesia, tentunya tidak dapat  dipisahkan  dari  dinamika  yang  berkembang  pasca  pemerintah  mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini setidaknya diungkapkan  oleh  Azyumardi  Azra  sebagai  sebuah  kemunduran  demokrasi  dengan merujuk  pada  sejumlah  indikator (Azra,  2020). Pertama ,  di  saat  pemerintah menerbitkan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19,  hal  yang  terjadi justru menjadikan pemerintah kemudian seolah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam  mengeksekusi  anggaran  demi  mitigasi  pandemi,  sehingga  cenderung membuatnya tidak dapat dikontrol, dipersoalkan maupun dituntut secara hukum. Kedua , di  saat  pemerintah  bersama  dengan  DPR  kemudian  menetapkan  sejumlah  rancangan undang-undang  (RUU)  menjadi  undang-undang  (UU)  tanpa  melibatkan  peran masyarakat  sipil,  seperti  saat  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 hingga RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketiga , ditandai  dengan  adanya  pembungkaman  yang  merusak  iklim  demokrasi  seperti tercermin dalam kasus intimidasi terhadap panitia dan narasumber diskusi yang berjudul “Persoalan  Pemecatan  Presiden  di  Tengah  Pandemi  Ditinjau  dari  Sistem Ketatanegaraan” pada akhir bulan Mei 2020 kemarin. Bahkan, jika merujuk pada hasil penelitian  yang  dirilis  oleh  V-Dem (Varieties  of  Democracy) Institute  di  Swedia kemudian  dikatakan  bahwa  demokrasi  di  Indonesia  selama  mewabahnya  pandemi Covid-19  berada  dalam  kategori  risiko  menengah  akibat  mengalami  kemunduran ( backsliding ) (Anggoro & Lee, 2020).
Kemudian,  dalam  menjelaskan  kemunculan  praktik  otoritarianisme  baru  ( new authoritarianism )  selama  dilakukannya  upaya  penanganan  pandemi  Covid-19  di Indonesia, penelitian ini merujuk pada sejumlah literatur yang secara substansial dapat membantu memberikan gambaran mengenai fokus permasalahan yang diteliti. Pertama , merujuk pada penelitian (Kavanagh, 2020) dengan judul “ Authoritarianism, outbreaks, and  information  politics” yang  dipublikasikan  oleh  Elsevier  Ltd.  Dalam  penelitian tersebut, dijelaskan bahwa tentang hubungan korelasi antara otoritarianisme, wabah dan politik  informasi  di  tengah  konteks  penyebaran  virus  Covid-19  di  dunia.  Adapun,
hubungan  tersebut  kemudian  dijelaskan  dalam  penelitian  ini  dengan  merujuk  pada politik  informasi  di  Tiongkok.  Menurut  temuan  penelitian  ini,  corak  politik  informasi Tiongkok  yang  bersifat  tertutup  telah  mengakibatkan  gagalnya  upaya-upaya  dalam merespon  cepat  wabah  Covid-19.  Pasalnya,  hal  itu  dikarenakan  adanya  hambatan terhadap  akses  informasi  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mengambil tindakan  pencegahan  serta  ditutupnya  saluran  komunikasi  yang  mungkin  telah memperingatkan para pejabat senior Tiongkok tentang ancaman yang berkembang dari wabah  Covid-19  sekalipun  para  petugas  kesehatan  di  negara  itu  telah  mencurigai adanya  wabah  tersebut  sejak  bulan  Desember  2019.  Apalagi,  hal  tersebut  kian diperparah manakala dilakukannya penahanan terhadap seorang dokter dan tujuh orang lainnya  akibat  postingannya  mengenai  laporan  wabah  Covid-19.  Bahkan,  hal  tersebut setidaknya  juga  turut  dipengaruhi  dengan  adanya  kebijakan  sensor  yang  dilakukan terhadap  media  sosial  di  Tiongkok,  sehingga  mengakibatkan  tidak  adanya  diskusi seputar  wabah  Covid-19  sepanjang  bulan  Januari  2020.  Hingga  akhirnya,  pemerintah Tiongkok kemudian mengubah sikap resminya pada tanggal 20 Januari 2020.
Di  samping  itu,  dalam  menjelaskan  hubungan  antara  otoritarianisme,  wabah  dan politik  informasi  di  negara  otoriter  seperti  Tiongkok,  penelitian (Kavanagh,  2020) kemudian merujuk pada perspektif yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Menurutnya, negara  otoriter  cenderung  harus  menghadapi  tantangan  serius  yang  terkait  dengan informasi  dan  akuntabilitas  mengingat  kondisinya  yang  berada  di  dalam  sistem  politik tertutup, tanpa media yang terbuka dan partai oposisi. Akibatnya, hal tersebut kemudian membuat  pemerintah  di  negara  tersebut  harus  berjuang  dalam  menerima  informasi akurat di waktu yang tepat guna menyampaikan informasi yang mendesak ke hadapan publik.  Bahkan,  di  sisi  lain,  pemerintah  di  negara  otoriter  kemudian  dapat  menjadi korban dari propaganda yang dibuatnya sendiri karena institusi politik negara cenderung memberikan insentif kepada para pejabat lokal untuk menghindari berbagi berita buruk dengan pejabat-pejabat di atasnya dan sembari menunggu instruksi sebelum bertindak. Dengan  kata  lain,  penjelasan  tersebut  kemudian  memiliki  signifikansi  terhadap penelitian penulis terutama yang berkaitan dengan corak politik informasi yang berlaku di negara otoriter seperti Tiongkok. Meskipun Indonesia sendiri tidak berstatus sebagai negara otoriter, namun aspek politik informasi dalam kaitannya dengan otoritarianisme dan  wabah  kemudian  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  landasan  dalam  membuktikan kemunculan  praktik  otoritarianisme  baru  pada  upaya-upaya  penanganan  terhadap pandemi  Covid-19.  Akan  tetapi,  penelitian  ini  kemudian  memiliki  kekurangan,  seperti belum  disertainya  data-data  konkret  dalam  menjelaskan  arus  politik  informasi  yang berkembang,  sehingga  menjadikan  gambaran  dan  informasi  yang  diperoleh  belum berada pada tatanan yang komprehensif.
Dalam hal ini, merujuk pada penelitian (Cooper & Aitchison, 2020) dengan judul “ Covid-19,  Authoritarianism  and  Democracy ”  yang  dipublikasikan  oleh  LSE Conflict and Civil Society Research Unit . Secara garis besar, penelitian ini berisikan penjelasan tentang  hubungan  antara  Covid-19  dengan  eksistensi  otoritarianisme  dan  demokrasi yang  berlaku  di  sejumlah  negara.  Hal  ini  setidaknya  dilihat  dalam  beberapa  realitas
kasus,  seperti  di  China,  Amerika  Serikat,  Bulgaria,  Perancis,  Hongaria,  Jerman,  dan Britania  (Inggris).  Adapun,  sebelum  pandemi  Covid-19  melanda,  penelitian  ini menyatakan  bahwa  terdapat  kecenderungan  global  yang  kuat  ke  arah  pemerintahan otoriter di sejumlah negara. Hal itu setidaknya terlihat dari munculnya alasan yang kuat bahwa  tren  pemerintahan  otoriter  di  dunia  masih  akan  tetap  berlanjut  pasca mewabahnya  virus  Covid-19.  Apalagi,  hal  tersebut  kemudian  turut  diiringi  dengan berkembangnya tren nasionalisme politik pada tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, kondisi tersebut juga erat kaitannya dengan tantangan otoritarianisme global yang kemudian diidentikkan dengan sosok-sosok, seperti Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, realitas yang berlaku di China sejak berada  di  bawah  kepemimpinan  Xi  Jinping  kemudian  telah  menyebabkan  negara  itu kian  bergerak  ke  arah  sistem  yang  bersifat  otokrasi.  Hal  ini  terlihat  dari  komitmennya yang  tetap  menolak  pemerintahan  di  bawah  sistem  demokrasi  liberal.  Sedangkan, realitas  di  Amerika  Serikat  sejak  berada  di  bawah  kepemimpinan  Donald  Trump melalui  slogan  “ American  First ”  nya  kemudian  dianggap  telah  menjadi  simbol  bagi kerusakan  demokrasi  global.  Alhasil,  meskipun  adanya  virus  Covid-19  kemudian dianggap  akan  menciptakan  harapan  besar  akan  terjadinya  perubahan  sistem,  hal  itu nyatanya justru menjadikan otoritarianisme global baru tetap dapat beradaptasi dengan adanya perubahan konteks tersebut.
Adapun, keberhasilan otoritarianisme global baru tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat  dari  sebelum  mewabahnya  virus  Covid-19  di  dunia.  Hal  ini  setidaknya  dapat merujuk  pada  beberapa  kasus,  seperti  kekuasaan  Vladimir  Putin  di  Rusia  yang  telah berlangsung  selama  dua  dekade,  agenda  etnis  nasionalis  agresif  di  anak  benua  oleh pemerintahan  Narendra  Modi  di  India,  pandangan  positif  tentang  kediktatoran bersejarah  di  Brazil  oleh  Presiden  Jair  Bolsonaro,  tren  pemerintahan  otokratis  oleh kelompok  sayap  kanan  di  Hongaria  dan  Polandia,  hingga  kasus  Brexit  dari  European Union  (EU).  Adanya  kasus-kasus  itu  kemudian  menunjukkan  bahwa  banyak  negara tengah  bergerak  kuat  ke  arah  otoritarianisme,  sehingga  mencerminkan  keberhasilan otoritarianisme  global  baru  dalam  beradaptasi  pada  perubahan  konteks  yang  tengah bergulir  tersebut.  Akibatnya,  kondisi  itu  yang  kemudian  menyebabkan  munculnya sejumlah  tantangan,  seperti  kecenderungan  deglobalisasi  yang  mengambil  bentuk nasionalis,  partisipasi  yang  kurang  demokratis  karena  cenderung  lebih  tersentralisasi, meningkatnya pengawasan oleh negara dan tererosinya hak asasi manusia serta adanya ketimpangan yang tidak dapat tertangani (Cooper & Aitchison, 2020) Alhasil, penelitian ini  kemudian mengajukan empat  alternatif  sebagai  respon  dalam  mengatasi  tantangan- tantangan tersebut dengan berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, yaitu  melalui  deglobalisasi  multilateralis,  mempertahankan  dan  sekaligus  memperluas demokrasi,  memenangkan  dukungan  populer  untuk  mendukung  supremasi  hak  asasi manusia serta paket tindakan dalam melawan segala bentuk ketidaksetaraan (Cooper & Aitchison, 2020) .
Lebih  lanjut  secara  garis  besar,  kemunculan  pandemi  Covid-19  dalam  konteks global  cenderung  telah  mendorong  munculnya  wacana  tatanan  otoritarianisme  dimana
China kemudian dianggap sebagai pihak utama yang memiliki andil besar terhadapnya (Chang,  2020) .  Adanya  kecenderungan  otoritarianisme  selama  mewabahnya  pandemi Covid-19  tersebut  setidaknya  ditandai  dengan  adanya  dukungan  terhadap  konstitusi yang  bersifat  otokratis  serta  operasi  otoritas  yang  sewenang-wenang.  Hal  itu dikarenakan  kecenderungan  otoritarianisme  di  tengah  konteks  pandemi  Covid-19 kemudian  dapat  diidentifikasi  melalui  beberapa  hal  berikut. Pertama ,  merujuk  pada kecenderungan  dimana  otoritarianisme  lebih  mengutamakan  stabilitas  ketimbang kebebasan  individu.  Pasalnya,  untuk  dapat  mewujudkan  stabilitas  pada  tatanan  politik maka  diperlukan  sebuah  jaminan  terhadap  keamanan  publik.  Hal  itu  dikarenakan otoritarianisme  memiliki  keyakinan  bahwa  stabilitas  dalam  tatanan  politik  merupakan sebuah  elemen  krusial  bagi  keamanan  individu  maupun  kolektif  terutama  dalam kaitannya  dengan  keadaan  darurat (Kreuder-Sonnen  &  Zangl,  2015). Selain  itu, otoritarianisme  juga  memiliki  keyakinan  bahwa  kegagalan  otoritas  politik  akan dianggap sebagai akar dari kondisi anarkis dan kemudian akan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan (Hobbes, 2008) . Kedua , terkait dengan kecenderungan dimana  otoritarianisme  mendukung  dilakukannya  sentralisasi  atau  konsentrasi kekuasaan pada otoritas Eksekutif dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dalam tatanan politik,  sehingga  diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  keamanan  serta  memastikan terwujudnya stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan otoritarianisme menganggap bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan stabilitas terletak pada otoritas pemerintah yang terpusat, sehingga pertukaran antara keamanan dan kebebasan individu harus  dapat  diseimbangkan  kembali  demi  menjaga  stabilitas  yang  ada (Cooley,  2015) . Selain itu, kecenderungan ketiga lebih ditandai dengan adanya dorongan otoritarianisme terhadap pihak berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan ketimbang yang hal yang sifatnya legal demi memastikan terciptanya stabilitas (Kreuder-Sonnen & Zangl, 2015) .
Untuk  itu,  otoritarianisme  kemudian  mendorong  dilaksanakannya  kewenangan secara  otokratis  yang  kemudian  berpotensi  menjadi  kesewenang-wenangan  dimana  hal tersebut setidaknya memiliki dua ciri yang mendasar. Pertama, terkait dengan hubungan kewenangan  yang  disusun  secara  vertikal  dengan  beberapa  bentuk  kewenangan  yang lebih  tinggi  “yang  tindakannya  juga  mengikat  secara  hukum  terhadap  konstituen”. Kedua ,  merujuk  pada  otoritas  politik  yang  tidak  selalu  dibentuk  atau  dibatasi  oleh hukum,  dimana  hal  tersebut  menjadi  indikasi  bahwa  pemegang  kekuasaan  pada dasarnya  dapat  diberikan  keleluasaan  yang  tidak  terbatas  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  menjaga  stabilitas  khususnya  pada  saat-saat  yang  bersifat  darurat (Kreuder- Sonnen  &  Zangl,  2015) .  Hal  itu  kemudian  diwujudkan  dengan  beberapa  cara,  seperti memperluas otoritas Eksekutif, meningkatkan area kerahasiaan dan hak istimewa negara serta  memperluas  pengawasan  domestik (Cooley,  2015) .  Adapun,  cara  tersebut dianggap  lebih  didasarkan  pada  beberapa  tujuan  kolektif  dan  merupakan  keterlibatan kerja sama yang diatur secara rasional karena merujuk pada karakter represif dari rezim totaliter.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  otoritarianisme  merupakan  sebuah kecenderungan  yang  pro-otoritas  dan  komunitas,  namun  melawan  gangguan  dan
kekacauan (Zelikow,  2017) .  Pasalnya,  otoritarianisme  sendiri  lebih  menghendaki  agar dibentuknya otoritas otoriter melalui tindakan pemberdayaan diri secara otokratis yang kemudian tidak harus dilaksanakan sesuai dengan batasan hukum mengenai pelestarian ketertiban  yang  stabil  dan  damai  ketimbang  memiliki  konstitusi  yang  demokratis  dan dibatasi  oleh  supremasi  hukum (Kreuder-Sonnen  &  Zangl,  2015) .  Kondisi  ini  yang sebagaimana diungkapkan oleh (Harari, 2020) bahwa pandemi Covid-19 telah memaksa dunia untuk berdiri di persimpangan jalan untuk memilih pilihan “pengawasan totaliter” atau  “pemberdayaan  warga  negara”  serta  antara  “isolasi  nasionalis”  dan  “solidaritas global”.

## Metode Penelitian
Secara  konkret,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan  metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menggambarkan  suatu  fenomena secara  lebih  spesifik  dan  komprehensif (Neuman,  2007) .  Adapun,  penelitian  ini  secara garis  besar  termasuk  dalam  jenis  penelitian  sosial  yang  diproyeksikan  dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai temuan penelitian yang diperoleh, sehingga mampu  memberikan  jawaban  terhadap  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan (Payne  & Payne,  2011) .  Kemudian,  terkait  dengan  teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur terkait, baik itu dalam bentuk  buku,  artikel  jurnal,  publikasi-publikasi  ilmiah  dan  institusi  maupun  publikasi- publikasi yang sifatnya daring.

## Hasil dan Pembahasan
A. Dinamika Politik Dalam Proses Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja
Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  dalam  pidato  pelantikannya  pada  periode kedua  mengatakan  ingin  melakukan  penyederhanaan  regulasi.  Penyederhanaan regulasi  ini  dijabarkan  oleh  Presiden  Jokowi  yang  dikutip  dari Detik.com yaitu membuat  satu  undang-undang  sekaligus  merevisi  beberapa  undang-undang  bahkan puluhan  undang-undang.  Puluhan  undang-undang  tersebut  dapat  menghambat menciptakan lapangan kerja serta puluhan undang-undang yang menghambat Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  perlu  dilakukan  revisi.  Adapun,  pemerintah mengusulkan empat Omnibus Law. Pertama, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah memiliki sebelas klaster, antara lain penyederhanaan perizinan,  persyaratan  investasi,  ketenagakerjaan,  kemudahan  berusaha,  pengenaan sanksi,  pengadaan  lahan,  serta  kemudahan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan UMKM. Kedua, Omnibus  Law  Perpajakan  terdapat  enam  pilar  yaitu  pendanaan investasi,  sistem  teritori,  kepatuhan  wajib  pajak,  keadilan  iklim  berusaha,  fasilitas, dan  subjek  pajak  orang  pribadi (Nugroho,  2020) . Ketiga, Omnibus  Law  Ibu  Kota Baru  seperti  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (PPN)/Kepala Bappenas antara lain mengatur mengenai luas, delineasi, batas-batas, dan  badan  yang  mengurusi  pembangunan  Ibu  Kota (Jevera,  2020) .  Sedangkan
keempat, Omnibus  Law  RUU  Kefarmasian  yang  mengatur  tentang  pendidikan, profesi apoteker, serta praktik kefarmasian (BEM Farmasi UAD, 2020) .
Secara garis besar, perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus  Law  Cipta  Kerja  di  tengah  mencuatnya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia sempat  ditandai  dengan  berbagai  kontroversi  dalam  masyarakat.  Pasalnya, pemerintah  yang  kala  itu  tengah  fokus  melakukan testing dan tracing sebagai langkah preventif lebih banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun  pada  saat  yang  bersamaan  dikejutkan  dengan  adanya  berita  bahwa  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  bersama  dengan  Presiden  tengah  melanjutkan pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Omnibus  Law  yang  sebelumnya sudah  ditunda  pembahasannya.    Adapun,  hal  itu  diawali  dengan  tersebarnya  surat dari  presiden  kepada  DPR  pada  tanggal  2  April  2020  tentang draft Rancangan Undang-Undang  Omnibus  Law  di  rapat  paripurna  DPR,  kemudian  dilanjutkan dengan  pembahasan  draf  RUU  Omnibus  Law  diserahkan  kepada  Badan  Legislasi (Baleg)  untuk  ditindaklanjuti  dan  dibahas  bersama-sama  dengan  pemerintah. Bahkan, kemunculan pembahasan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, terutama kalangan buruh.
Menurut  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah  (2020)  yang  dikutip  dalam tulisan  Ahdori  bahwa  terdapat  beberapa  alasan  respon  pro  dan  kontra  dari masyarakat, antara lain banyaknya aturan atau regulasi yang tumpang tindih dengan aturan lainnya, sehingga apabila berkaitan dengan EODB (Ease of Doing Business) , maka  membuat  investasi  ke  Indonesia  menjadi  terhambat,  perkembangan  dalam Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  juga  melambat,  serta  masih  banyaknya  angka pengangguran  sehingga  diperlukan  menciptakan  lapangan  kerja  dengan  masuknya investasi  ke  Indonesia (Ahdori,  2020) .  Kemudian  setelah  melalui  pembahasan  dan sempat  tertunda  pada  beberapa  bulan  silam,  RUU  Omnibus  Law  ini  akhirnya disahkan  bersama-sama  antara  pemerintah  dengan  DPR  melalui  sidang  paripurna DPR  pada  tanggal  5  Oktober  2020.  Pengesahan  RUU  yang  dinilai  terkesan sembunyi-sembunyi  ini  yang  menyebabkan  terdapat  respon  pro  dan  kontra  dari berbagai  kalangan  masyarakat.  Terlebih  lagi,  beberapa  pihak  menilai  bahwa pembahasan  RUU  Omnibus  Law  dalam  masa  pandemi  Covid-19  ini  terkesan terburu-buru  dan  tidak  melihat  kondisi  saat  ini,  yang  mana  seharusnya  pemerintah lebih  mementingkan  kesehatan  masyarakat  dalam  menangani  dan  mencegah penyebaran  Covid-19  daripada membahas  RUU  Omnibus  Law  yang  kontroversial dan  seolah-olah  hanya  mementingkan  kelompok  tertentu.  Bahkan,  bentuk  respon masyarakat  terutama  kalangan  buruh  terhadap  pengesahan  RUU  Omnibus  Law menjadi  Undang-Undang  ini  yaitu  dengan  menggelar  aksi  unjuk  rasa  di  berbagai provinsi,  dimana  aksi  utamanya  dilakukan  di  depan  Gedung  MPR/DPR  RI, Senayan, Jakarta. Dengan melihat hal tesebut, aparat keamanan dari kepolisian telah bersiap  untuk  menghadang  mobilitas  aksi  unjuk  rasa  tersebut,  mengingat  masih tingginya angka positif Covid-19, dan pada saat yang bersamaan, sejumlah wilayah
di  Jabodetabek  tengah  menerapkan  Pelaksanaan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM) Mikro atau pembatasan mobilitas.
Lebih  lanjut  selama  mewabahnya  pandemi  Covid-19,  pemerintah  kemudian mengambil  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  diubah namanya  menjadi  Penerapan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  di  Jawa- Bali.  Kebijakan  PSBB  ini  diambil  oleh  pemerintah  untuk  menghentikan  atau menghambat  jumlah  kasus  positif  Covid-19  dengan  cara  melarang  kerumunan, pembatasan  jumlah  penumpang  di  transportasi  umum,  pembatasan  jumlah  jamaah yang akan datang ke rumah ibadah, dan pembatasan jumlah pengunjung di tempat- tempat publik seperti mall, pasar, perkantoran, tempat karaoke, serta tempat-tempat lainnya.  Adapun,  kebijakan  tersebut  kemudian  mendapat  kritikan  dari  Komisi Nasional  Hak  Aksasi  Manusia  (Komnas  HAM)  yang  disampaikan  oleh  Ahmad Taufan  Damanik  selaku  Ketua  Komnas  HAM  dalam  acara  webinar  yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri bahwa kebijakan yang diambil harus memprioritaskan tiga hak utama yaitu hak  untuk  hidup  dari  segala  ancaman  kematian  akibat  pandemi,  hak  untuk  hidup sehat  dan  akses  fasilitas  kesehatan,  serta  hak  kebebasan  untuk  bergerak (Komnas HAM, 2020) .
Adapun,  pemerintah  dalam  mengatasi  pandemi  Covid-19  menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berubah nama menjadi Pelaksanaan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM).  Kebijakan  ini  menekankan  pentingnya protokol  kesehatan  untuk  mengurangi,  menahan,  dan  menghentikan  penyebaran virus Covid-19 dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari  kerumunan,  dan  mengurangi  mobilitas.  Masa  pandemi  ini  terdapat beberapa rancangan undang-undang yang disahkan menjadi Undang-Undang antara DPR dengan pemerintah, salah satunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini menjadi salah satu produk hukum yang tidak melibatkan peran masyarakat  sipil  dalam  pembahasannya.  Proses  pembahasan  hingga  pengesahan undang-undang  ini  mengalami  kecurigaan  akademisi,  pengamat,  hingga  publik. Rancangan  undang-undang  ini  sempat  mencuat  ke  publik  pada  tahun  2019  namun karena ramai mendapatkan penolakan dari publik sehingga ditunda hingga akhirnya kembali  mencuat  pada  tahun  2020  untuk  segera  di  bahas  di  DPR.  Pertama  kali dibahas pada tanggal 20 April 2020 bersama-sama antara DPR dengan pemerintah. Hal  ini  satu  bulan  pasca  ditemukannya  kasus  pertama  Covid-19  di  Depok.  Hal  ini menjadi  perhatian  publik  karena  DPR  terkesan  memaksa  melanjutkan  untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Adapun  di  saat  bersamaan,  pemerintah  juga  sedang  mencari  cara  untuk memberikan  langkah  yang  tepat  untuk  memutus  dan  mengendalikan  penyebaran virus Covid-19. RUU Omnibus Law ini akhirnya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam sidang paripurna yang diawali dengan pembacaan pandangan sembilan fraksi  namun  terdapat  dua  fraksi  yang  menyatakan  menolak  seluruh  hasil pembahasan  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja (Nugroho,  2020) .  Kemudian  pasca
disahkannya menjadi undang-undang terdapat pro dan kontra yang terjadi baik dari pengamat,  akademisi,  dan  praktisi.  Pro  dan  kontra  ini  antara  lain  dari  KADIN (Kamar Dagang Indonesia) bahwa menyambut baik dengan alasan adanya kejelasan aturan perizinan yang tumpang tindih kemudian menurut Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas  Gadjah  Madja  (PUKAT  UGM)  menyampaikan  RUU  Cipta  Kerja terdapat  kecacatan  dikarenakan  dalam  proses  pembentukannya  dilakukan  dengan sangat cepat, tertutup, hingga minim partisipasi publik. Kedua, Ekonom mengatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini memberikan penyederhanaan persyaratan yang  bertentangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Selain  itu, menurut  WALHI  (Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia)  melalui  Manager Kampanye  Pangan,  Air,  dan  Ekosistem  Esensial  bahwa  undang-undang  ini mengancam  keberlangsungan  hutan  karena  dihapusnya  batas  minimum  kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS)  bahkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia  (PSHK)  mengatakan  bahwa  selama  proses  pembahasan  mengabaikan ruang demokrasi dan dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga menyimpulkan proses legislasi undang-undang ini menjadi contoh praktik yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR (Mukaromah, 2020) .
Adapun, penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak hanya datang dari kalangan professional saja tetapi dari kalangan masyarakat sipil bahkan dari  mahasiswa.  Aksi  demo  mahasiswa  menolak  UU  Cipta  Kerja  ini  dilaksanakan mulai tanggal 5 Oktober sampai 9 Oktober 2020 kemudian masih berlanjut hingga 20  Oktober  2020.  Menurut  Kepala  Divisi  Hubungan  Masyarakat  Mabes  Polri, Irjend. Prabowo Argo Yuwono, aksi tersebut dimulai pada tanggal 5 Oktober 2020 di tiga kota yaitu Jakarta, Sleman, dan Tangerang kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 sudah meluas hingga 34 provinsi dengan jumlah 95 aksi. Aksi yang dilakukan tersebut  tidak  sedikit  yang  mengalami  aksi  hingga  ricuh,  seperti  yang  terjadi  di Semarang, Bekasi, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, dan Malang (Shalihah,  2020). Aksi  demo  ricuh  tersebut  diwarnai  dengan  kekerasan, seperti  yang  terjadi  di  Bekasi,  Jawa  Barat.  Hal  ini  dialami  oleh  mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang melakukan aksi demo pada tanggal 7 Oktober 2020 di  Kawasan  Jababeka,  Cikarang  mengalami  kekerasan  yang  bermula  ingin menyampaikan  aspirasi  namun  jalan  sudah  di  blokade  oleh  pihak  kepolisian  di kawasan  Jababeka.  Menurut  Nining  Yuningsih  yang  merupakan  salah  seorang Humas  Universitas  Pelita  Bangsa  mengatakan  bahwa  berdasarkan  keterangan mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut hendak menerobos blokade tersebut namun ia menyesalkan dan kecewa karena enam anak didiknya mengalami kekerasan yang menyebabkan  luka  ringan  hingga  mengalami  luka  berat.  Luka  yang  dialami  oleh para mahasiswa tersebut antara lain harus dijahitnya kaki dan pelipis, kepala bagian kiri ada yang terluka sehingga harus dijahit, hingga adanya mahasiswa yang harus di operasi karena mengalami pendarahan dan tengkoraknya retak (BBC, 2020) . Selain itu,  kekerasan  juga  terjadi  di  Makassar  yang  bermula  massa  melakukan  orasi  atau menyampaikan  aspirasi  di  depan  kantor  DPRD  Sulawesi  Selatan  kemudian  massa
memaksa  untuk  bisa  menerobos  pagar  kantor  DPRD  yang  terkunci  rapat  dengan mendobrak  pagar  tersebut  namun  tiba-tiba  ada  yang melempar  batu  ke arah massa dan  polisi.  Polisi  tersebut  tidak  menerima  terhadap  aksi  tersebut,  sehingga  polisi berusaha membubarkan massa dengan water canon (Shalihah, 2020).
Kemudian selama mewabahnya pandemi Covid-19, pemerintah melalui Satuan Tugas  Penanganan  Covid-19  (Satgas  Covid-19)  juga  melarang  adanya  kegiatan berkerumun,  membatasi  jumlah  pengunjung  di  area  publik,  dan  membatasi mobilitas.  Sisi  lain,  masyarakat  Indonesia  tetap  mempunyai  hak  kebebasan berpendapat yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Masyarakat Indonesia melihat yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa pandemi ini  terlihat  memanfaatkan  masa  pandemi  untuk  kepentingan  golongan  tertentu  dan seolah-olah  tidak  melihat  kepentingan  banyak  orang  tetapi  ingin  terlihat menegakkan  aturan  dalam  masa  pandemi  Covid-19.  Adapun,  hal  ini  dibuktikan tatkala  pemerintah  tetap  melanjutkan  pembahasan  hingga  pengesahan  terhadap Undang-Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  padahal  publik  sudah  menolak  untuk pengesahan  saat  menjadi  rancangan  undang-undang  kemudian tiba-tiba  pemerintah melanjutkan  pembahasan  tersebut  di  saat  publik  sedang  panik  dan  masa  masa sulitnya  ekonomi  di  awal-awal  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  dikarenakan  publik berpikir  bahwa  pemerintah  sedang  bekerja  menlakukan  upaya  untuk  penanganan dan  mengatasi  penyebaran  virus  Covid-19  di  Indonesia  namun  publik  dikejutkan dengan  adanya  pengesahan  Undang-Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Bahkan, publik  langsung  bereaksi  menolak  pengesahan  tersebut  dengan  melakukan demonstrasi  atau  menyampaikan  aspirasinya  di  seluruh  Indonesia  dengan  titik pusatnya  Di  depan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Istana  Negara.  Aksi  ini dilakukan oleh berbagai elemen mulai dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),  hingga  serikat  buruh.  Aksi  ini  dilakukan  beberapa  hari  dan  berasal  dari berbagai  daerah  tetapi  pemerintah  bersama  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia (POLRI)  menahan  arus  unjuk  rasa  tersebut  supaya  tidak  bergerak  ke  DPR  RI, dikarenakan  pemerintah  ingin  menegakkan  aturan  adanya larangan  kerumunan  dan mencegah kluster baru penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, aksi tersebut kemudian dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020 di seluruh provinsi di Indonesia dan TNI- Polri sudah melakukan antisipasi dan penyekatan agar tidak ada massa dari luar DKI Jakarta  yang  melakukan  pergerakan  ke  arah  Gedung  DPR  RI.  Rencana  awal  yang dikutip  dari Detik.com menunjukkan bahwa  terdapat  sekitar  dua  juta  buruh  yang terdiri  dari  10.000  perusahaan  yang  tersebar  di  25  provinsi  akan  melakukan  aksi mogok nasional di lingkungan perusahaan masing-masing namun terdapat juga aksi buruh  berupa  demo  turun  ke  jalan  menyampaikan  pendapat  dan  aspirasi  yang menolak Omnibus Law dilakukan di berbagai daerah, seperti yang tertera pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Daftar Aksi Demonstrasi Penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah No. Daerah Tuntutan Massa Keterangan 1. Kota Semarang, Jawa Tengah Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law karena dianggap tidak memerhatikan kondisi sosial masyarakat dan dianggap  telah  mencekik keadaan masyarakat. -  Berakhir  ricuh  karena  massa  melakukan pelemparan botol bekas air mineral, batu dan benda  tumpul  hingga  menyebabkan beberapa lampu gedung kantor Gubernur Jawa Tengah pecah.
- Selain itu, massa demonstran juga memaksa masuk dan merobohkan pagar kantor Gubernur  Jawa  Tengah  setelah  sebelumnya menempelkan  sejumlah  poster  di  pagar gedung yang turut dicoret dengan menggunakan cat semprot. - Aksi demonstrasi berakhir bentrokan dengan aparat kepolisian yang kemudian menembakkan  gas  air  mata  dan  sekaligus mengamankan 50-100 orang demonstran. 2. Kota Bandung, Jawa Barat Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyurati  presiden  agar membatalkan  UU  Omnibus Law  Cipta  Kerja  melalui Perppu. -  Massa  aksi  terdiri  dari  berbagai  perguruan tinggi  yang  kemudian  berorasi,  membakar ban,  melakukan  aksi  teatrikal,  hingga  aksi penutupan jalan laying Pasupati.
-  Massa  aksi  melanjutkan  demonstrasi  ke gedung  DPRD  Jawa  Barat  dan  berakhir bentrokan dengan aparat. -  Aksi  demonstrasi  berakhir  setelah  aparat kepolisian  menembakkan  gas  air  mata  ke kerumunan  massa  dan  mendesak  mereka untuk mundur. 3. Kota Serang, Banten Menolak pengesahan Undang-Undang  Omnibus Law Cipta Kerja. - Massa aksi terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian setelah adanya tindakan pelemparan  batu  dan  kembang  api  oleh  para demonstran, pembakaran ban serta penutupan arus lalu lintas. -  Aparat  kepolisian  menembakkan  gas  air mata  ke  arah  mahasiswa  dan  mengamankan sejumlah  mahasiswa  yang  dianggap  sebagai provokator. 4. Kota Surabaya, Jawa Timur Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law Cipta Kerja. -  Aksi  demonstrasi  berlangsung  di  depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. -  Massa  aksi  melakukan  perusakan  terhadap kawat  berduri  dan  pagar  gerbang  sisi  utara Gedung  Negara  Grahadi.  Bahkan,  beberapa orang  massa  berhasil  masuk  ke  lapangan Gedung  Negara  Grahadi  hanya  untuk meletakkan spanduk aksi protes. -  Selain  itu,  massa  aksi  juga  membakar  ban bekas  serta  sekaligus  memblokade  jalan Gubernur Suryo. -  Bahkan,  para  massa  aksi  juga  melakukan demonstrasi  di  depan  gedung  DPRD  Jawa Timur dan kantor Gubernur Jawa Timur. 5. Kota Makassar, Sulawesi Selatan Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law Cipta Kerja. -  Aksi  demonstrasi  berlangsung  di  depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. - Para massa aksi berusaha untuk mendobrak pagar  gedung  kantor  DPRD  dan  melempar batu  ke  arah  aparat  kepolisian.  Selain  itu, massa aksi juga membakar ban serta menahan truk  besar  yang  terjadi  di  jalan  Sultan Alauddin.
-  Aksi  demonstrasi  berakhir  tatkala  aparat kepolisian  menggunakan  semprotan water
cannon dan  gas  air  mata  serta  memukul massa aksi. 6. Kota Bekasi, Jawa Barat Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law Cipta Kerja. -  Aksi  demonstrasi  diawali  dengan long march dari  kampus  di  jalan  Inspeksi Kalimalang, Cibatu, Cikarang Pusat. - Kemudian massa aksi terlibat saling dorong dengan  aparat  kepolisian  setelah  dihadang saat  hendak  memasuki  kawasan  Jababeka. Selain  itu,  massa  aksi  juga  terlibat  saling pukul  dengan  aparat  kepolisian  dengan menggunakan  bambu.  Bahkan,  massa  aksi juga  melempar  batu  ke  arah  polisi  yang menggunakan tameng. 7. Jakarta Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law Cipta Kerja. -  Aksi  demonstrasi  berlangsung  di  sekitar Istana  Negara  dan  diperkirakan  diikuti sebanyak  5.000  mahasiswa  yang  berasal  dari 300 kampus. -  Aksi  demonstrasi  berakhir  ricuh  di  saat aparat  kepolisian  menembakkan  gas  air  mata ke massa aksi. 8. Yogyakarta Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law Cipta Kerja. -  Aksi  demonstrasi  berlangsung  di  depan gedung DPRD DIY. -  Massa  aksi  secara  bergantian  berorasi  dan melantunkan  lagu-lagu  perjuangan  sebelum akhirnya  melempari  gedung  DPRD  DIY dengan botol minuman berisi air dan batu. -  Aksi  demonstrasi  direspon  oleh  aparat kepolisian dengan menembakkan gas air mata hingga  menyebabkan  beberapa  demonstran mengalami  luka  di  bagian  kepala  dan  harus mendapatkan perawatan dari tim medis. 9. Kota Malang, Jawa Timur Menolak  pengesahan  UU Omnibus Law Cipta Kerja. -  Aksi  demonstrasi  berlangsung  di  depan gedung DPRD Malang. -  Aksi  demonstrasi  berlangsung  ricuh  tatkala massa aksi melempari gedung DPRD Malang, merusak  pagar  kawat,  menyalakan flare , hingga menaiki pagar tembok gedung DPRD. -  Aksi  demonstrasi  berakhir  saat  aparat kepolisian  menembakkan  gas  air  mata  dan massa  aksi  akhirnya  mundur  ke  arah  stasiun Malang Kota dan ke depan Hotel Tugu.
Sumber: Diolah Penulis dari Shalihah & Hardiyanto, 2020.
Adapun dengan merujuk pada tabel 1, dapat dikatakan bahwa aksi demo yang dilakukan  oleh  buruh  dan  mahasiswa  pada  tanggal  6  hingga  8  Oktober  2020  tidak hanya  melibatkan  kaum  buruh  yang  turun  langsung  ke  jalan  untuk  menyampaikan aspirasi  tetapi  juga  terdapat  dari  kalangan  mahasiswa.  Aksi  ini  mendapatkan hambatan  dari  pihak  kepolisian  untuk  menahan  massa  dari  daerah  agar  tidak bergerak  ke  Gedung  DPR  RI.  Selama  massa  aksi  demo  tersebut,  pihak  kepolisian menangkap  total  sebanyak  5.918  orang  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Jumlah tersebut berasal dari sejumlah kalangan seperti yang dapat dilihat  pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1
Grafik Kalangan Massa yang ditangkap saat Demo Penolakan RUU Omnibus Law Tahun 2020
Sumber: (Kompas, 2020)
Dalam  hal  ini,  grafik  tersebut  setidaknya  menunjukkan  bahwa  begitu banyaknya  jumlah  massa  yang  ditangkap  oleh  kepolisian  dari  seluruh  provinsi  di Indonesia  dengan  total  sebanyak  5.918  orang  yang  diantaranya  terdiri  dari  pelajar, kelompok  anarko,  pengangguran,  mahasiswa,  masyarakat  umum,  buruh,  bahkan masih banyak profesi lain yang turut ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa aparat keamanan  menangkap  pendemo  yang  menyuarakan  aspirasi  atau  pendapatnya  di muka umum dengan dalih dalam Masa pandemi Covid-19. Diantara yang ditangkap ini terdapat kelompok anarko yang menjadi salah satu penyebab aksi menyampaikan pendapat  atau  demo  ini  menjadi  anarkis  (ricuh).  Hal  ini  disampaikan  oleh  Kepala Divisi  Humas  Polri,  Irjen.  Pol.  Argo  Yuwono  yang  dikutip  dari  kompas  bahwa terdapat  massa  aksi  demo  yang  melempar  batu  sehingga  menyebabkan  anggota Polrestabes  Semarang  menjadi  korban. Massa  aksi  yang  ditangkap  tidak  dilakukan penangguhan penahanan tetapi dilanjutkan proses hukumnya hingga ke pengadilan. Sebanyak  167  orang  yang  ditangkap  tersebut  dinaikkan  kasusnya  menjadi penyidikan dikarenakan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum (Kompas, 2020).
B. Analisis  Kecenderungan  Otoritarianisme  Pasca  Pengesahan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja
Dalam  menjelaskan  kecenderungan  otoritarianisme  selama  mewabahnya pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  studi  dari (Noor,  2020) dengan  judul  “ Demokrasi Indonesia  dan  Arah  Perkembangannya  di  Masa  Pandemi  COVID-19 ”  yang dipublikasikan  dalam  Kolom  Politik  Nasional  Pusat  Penelitian  Politik  Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  menyatakan  bahwa  kondisi  politik  yang berkembang  di  Indonesia  menjelang  munculnya  pandemi  Covid-19  adalah  sebagai sebuah  “ turning  out ”  dari  demokrasi  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan  munculnya sejumlah  kebijakan  kontroversial  yang  kemudian  dikeluarkan  oleh  pemerintah Indonesia,  seperti  revisi  UU  KPK,  RUU  KUHP  dan  RUU  Omnibus  Law.  Alhasil, adanya  kebijakan-kebijakan  tersebut  yang  kemudian  dipandang  oleh (Noor,  2020)
adalah sebagai sebuah cerminan dari upaya pemerintah untuk melakukan sentralisasi kekuasaan  dan  intervensi,  sehingga  turut mengakibatkan  dimensi  publik  dan  privat serta  kewenangan  pemerintah  daerah  menjadi  tereduksi.  Adapun,  hal  yang  terkait dengan situasi politik selama mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia, (Noor, 2020) kemudian menunjukkan adanya  tren penguatan terhadap peranan pemerintah di  dalam  konteks  upaya  penanganan  terhadap  pandemi  tersebut.  Adapun,  hal  itu kemudian  cenderung mendorong  pemerintah  untuk  dapat memiliki privilege dalam membuat  berbagai  aturan  yang  sifatnya  restriksi  maupun  diskresi.  Adanya kecenderungan  tersebut  yang  kemudian  disebut  oleh (Noor,  2020) adalah  sebagai indikasi dari berkembangnya fenomena “ Bringing the State Back In ”. Bahkan, jika hal  itu  dibiarkan  tetap  berlangsung  maka  kecenderungan  yang  muncul  justru mengarah kepada fenomena yang kemudian disebut oleh Steve Hank (2020) sebagai sebuah  “godaan  totalitarian”.  Meskipun  demikian,  temuan  dari  penelitian (Noor, 2020) kemudian  menghasilkan  beberapa  kesimpulan  mengenai  problematika demokrasi  yang  masih  berlaku  di  Indonesia,  dimana  hal  tersebut  turut  memiliki relevansi  dengan  fokus  permasalahan  yang  diulas  dalam  penelitian  ini. Pertama , terkait dengan masih lemahnya mekanisme checks and balances dari DPR. Kedua , belum maksimalnya konsolidasi civil society. Ketiga, tidak berjalannya sinergi dan koordinasi  dalam  internal  pemerintahan  dengan  baik. Keempat ,  munculnya fenomena  oportunisme. Kelima ,  adanya  perlindungan  terhadap  citra  pemerintah serta  yang  terakhir  kemudian  ditandai  dengan  adanya  kebijakan  yang  memiliki tendensi dengan kepentingan oligarki, seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Adapun, bentuk-bentuk otoritarianisme lainnya juga dapat dilihat dalam studi yang  dilakukan  oleh (Kirana  &  Fahmi,  2020) dengan  judul  “ Pengkerdilan  Ruang Sipil  Di  Tengah  Pandemi ”  yang  diterbitkan  di  Jakarta  oleh  Lokataru  Foundation yang  menjelaskan  tentang  kondisi  yang  berkembang  dalam  ruang-ruang  sipil  di tengah  konteks  mewabahnya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Terlebih,  kondisi tersebut  digambarkan  dengan  meningkatnya  insiden  pelarangan  kebebasan berkumpul  oleh  aparat  kepolisian  melalui  penggunaan  pasal-pasal  yang sembarangan terhadap para pelaku. Hal ini setidaknya dialami oleh sejumlah aktivis pegiat  hak  asasi  manusia  yang  pada  saat sebelum  mewabahnya  pandemi  Covid-19 kerap  memberikan  kritik  kepada  pemerintah.  Mereka  yang  dimaksud  diantaranya seperti  pada  kasus  yang  menimpa  tiga  orang  mahasiswa  Universitas  Malang  yang diduga  melakukan  provokasi  kepada  masyarakat  untuk  melawan  praktik kapitalisme, kasus penangkapan terhadap Ravio Patra yang dianggap penuh dengan kejanggalan dan sarat akan pelanggaran hak, hingga stigmatisasi terhadap kelompok Anarko atas dugaan rencana penjarahan se-pulau Jawa dan lain sebagainya. Alhasil, hal  tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  landasan  bagi  klaim  yang  diajukan  oleh penelitian  ini  bahwa  telah  terjadi  otoritarianisme  dalam  wujud  penyempitan  pada ruang-ruang  sipil  ( shrinking  civic  space )  melalui  adanya  pelanggaran-pelanggaran terhadap  hak-hak  masyarakat  sipil  pasca  berlakunya  keadaan  darurat  akibat penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.
Lebih  lanjut,  dalam  penelitian  ini  juga  dijelaskan  mengenai  munculnya produk-produk  hukum  yang  dianggap  telah  membuat  kebebasan  masyarakat  sipil menjadi kian sempit. Produk-produk hukum tersebut diantaranya adalah Keputusan Presiden  (Keppres)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Status  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  serta  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19). Adapun,  ketiga  jenis  produk  hukum  tersebut  merupakan  turunan  dari  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Selain itu,  dalam rangka  menunjang  pelaksanaan  kebijakan  PSBB  di  berbagai  daerah  sebagaimana telah diatur dalam produk-produk hukum tersebut, pihak Kepolisian kemudian juga mengeluarkan  tiga  instrumen  hukum  pendukung,  yaitu  melalui  Maklumat  Kapolri Nomor  Mak/2/III/2020  tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 serta  Surat  Telegram  ST/1098/IV/HUK.7.1./2020.  Adanya  produk-produk  hukum tersebut dalam realitasnya kemudian dianggap telah memberikan implikasi terhadap beberapa  aspek  dalam  ruang-ruang  sipil. Pertama ,  merujuk  pada  ruang  kebebasan berkumpul,  dimana  kemudian  banyak  bermunculan  fenomena-fenomena  seperti kriminalisasi,  represi,  hingga  konflik  sosial-keagamaan.  Hal  ini  setidaknya  dapat dilihat  dalam  beberapa  kasus,  seperti  kasus  pemukulan  terhadap  Edo  Mense  oleh aparat kepolisian di Labuan Bajo, kasus penggunaan kekerasan yang berujung pada kematian  terhadap  Justinus  Silas  Dimara  yang  dilakukan  oleh  Satgas  Covid-19 Papua,  hingga  kasus  salah  tangkap  dan  penyiksaan  terhadap  seorang  anak  berisial EF  di  Timur  Tengah  Utara  dan  lain  sebagainya.  Kemudian  yang kedua adalah terkait  dengan  ruang  kebebasan  berpendapat  dimana  hal  tersebut  ditandai  dengan adanya  kriminalisasi hoax ,  kritik  dan  penghinaan  kepada  penguasa  seperti  yang terjadi dalam kasus Ilyani Sudardjat, kasus penangkapan Ravio Patra, hingga kasus yang dialami oleh seorang mantan anggota TNI Ruslan Buton, dan lain sebagainya.
Di  samping  itu,  bentuk-bentuk  otoritarianisme  selama  mewabahnya  pandemi Covid-19  di  Indonesia  juga  dapat  dilihat  pada  saat  proses  pengesahan  terhadap sejumlah  kebijakan  yang  kontroversial  di  kalangan  masyarakatnya.  Dalam  hal  ini, meskipun diwarnai dengan resistensi dan berbagai aksi penolakan dari masyarakat, pemerintah bersama dengan DPR nyatanya tetap mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja sehingga  menimbulkan  kesan  bahwa  pemerintah  dan  DPR  telah  mengabaikan  apa yang  menjadi  aspirasi  dan  kepentingan  dari  kebanyakan  masyarakat.  Sedangkan kedua ,  ditandai  dengan  maraknya  kasus  pelanggaran,  pembatasan  atau  serangan terhadap  hak  dan  kebebasan  berekspresi  masyarakat  yang  kemudian  turut  disertai dengan  adanya  berbagai  kasus  kriminalisasi  (lihat  gambar  2  di  bawah  ini).  Hal  ini sebagaimana  turut  digambarkan  oleh  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban Tindak  Kekerasan  (KontraS)  dalam  studinya (2020) yang  kemudian  menyebutkan
bahwa  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  terakhir  ini,  pemerintah  kerap  menggunakan instrumen hukum maupun instrumen kelembagaan untuk dapat memberangus segala bentuk ekspresi dari sejumlah pihak yang kritis terhadap pemerintah dan kebijakan- kebijakan yang dikeluarkannya. Bahkan, KontraS juga menyebutkan bahwa terdapat dua  isu  kebijakan  yang  paling  sensitif  dan  banyak  menimbulkan  korban kriminalisasi  selama  mewabahnya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  yakni  merujuk pada legislasi UU Cipta Kerja dan penanganan Covid-19 oleh pemerintah (KontraS, 2020) .

## Gambar 2 Grafik Sebaran Isu Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Tahun 2020
Sumber: (KontraS, 2020)
Kemudian  dalam  kaitannya  dengan  proses  pengesahan  kebijakan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  KontraS  juga  menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kasus serangan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat yang  justru  dijustifikasi  oleh  pemerintah  melalui  sejumlah  regulasi.  Hal  itu setidaknya tercermin melalui dua Surat Telegram yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Idham Azis dimana salah satunya seperti yang tertera pada Surat Telegram Polri  Nomor  ST  1100/iv/huk.7.1/2020  yang  berisikan  instruksi  kepada  seluruh jajaran  kepolisian  untuk  melakukan  patroli  siber  dan  sekaligus  melakukan penegakkan  hukum  kepada  pihak-pihak  yang  melakukan  penghinaan  terhadap presiden,  pejabat  dan/atau  lembaga-lembaga  negara  lainnya (KontraS,  2020). Bahkan  dalam  konteks  yang  terjadi  setelahnya  justru  terjadi  peningkatan  kasus pelanggaran  terhadap  kebebasan  berekspresi  masyarakat  khususnya  sejak  bulan Oktober 2020 dimana RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan secara resmi menjadi  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  sebagaimana  yang  tertera pada  gambar  3  di  bawah  ini.  Selain  itu,  indikasi  otoritarianisme  lainnya  yang  juga mencuat  pasca  disahkannya  kebijakan  UU  Nomor  11  Tahun  2020  adalah  ditandai dengan adanya aksi-aksi represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap berbagai aksi massa yang menolak pengesahan kebijakan tersebut dimana KontraS kemudian mengategorikannya menjadi dua kecenderungan. Pertama , dalam merespon adanya aksi protes massa terhadap pengesahan UU Cipta Kerja di kawasan Jababeka, pihak
kepolisian dipandang telah menggunakan peluru karet dan semprotan water cannon secara serampangan hingga menimbulkan jatuhnya korban. Sedangkan kedua adalah menyangkut  dengan  tidak  dijalankannya  mekanisme  korektif  dalam  internal kepolisian khususnya bagi aparat yang diduga  telah melanggar kode etik, peraturan disiplin, hingga hukum pidana (KontraS, 2020) .

## Gambar 3
Grafik Laju Peningkatan Kasus Pelanggaran Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Periode Desember 2019-November 2020.
Sumber: KontraS, 2020
Lebih  lanjut,  temuan  yang  diperoleh  KontraS  tersebut  juga  diperkuat  dengan temuan-temuan  lain  yang  disampaikan  oleh  sejumlah  kalangan. Pertama ,  seperti yang  tercermin  dalam  survei  yang  dirilis  oleh  Indikator  Politik  Indonesia  dimana sekitar  69,6  persen  responden  yang  terlibat  kemudian  menyatakan  persetujuannya terhadap  pernyataan  yang  menganggap  bahwa  masyarakat  semakin  takut  untuk menyampaikan pendapat (Adyatama & Wibowo, 2020). Kemudian, temuan lainnya yang  juga  diperoleh  dari  survei  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  sekitar  73,8 persen  responden  menyatakan  persetujuannya  terhadap  pernyataan  bahwa masyarakat  makin  sulit  untuk  melakukan  demonstrasi.  Bahkan,  sekitar  57,7  persen responden  juga  berpendapat  bahwa  aparat  semakin  bertindak  secara  sewenang- wenang  karena  kerap  melakukan  penangkapan  terhadap  masyarakat  yang  memiliki perbedaan pandangan politik dengan penguasa (Nurita & Amirullah, 2020) . Kedua , merujuk  pada  survei  yang  dilakukan  oleh  Lokataru  Foundation  terhadap  para mahasiswa  mengenai  kebijakan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  dimana  mayoritas jawaban  yang  diberikan  dalam  merespon  tindakan  pemerintah  yang  melibatkan aparat  BIN  dan  POLRI  untuk  mendekati  organisasi  masyarakat  yang  tidak  setuju dengan  kebijakan  tersebut  ditandai  dengan  munculnya  sejumlah  kesan,  seperti  neo Orde  Baru,  otoriter,  represif,  intimidatif,  pembungkaman,  menciderai  demokrasi, dan lain sebagainya (Kirana & Fahmi, 2020). Ketiga , bersumber pada temuan yang disampaikan  oleh  LBH  Jakarta  dimana  negara  merespon  segala  upaya  protes  dari seluruh  lapisan  masyarakat  terhadap  kebijakan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  tersebut dengan sejumlah tindakan, seperti pengekangan terhadap kebebasan berekspresi dan
berpendapat  masyarakat  melalui  serangan  digital,  penangkapan  secara  sewenang- wenang,  kekerasan  fisik  dan  psikis,  penyiksaan,  hingga  penghalangan  terhadap akses bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2020). Sedangkan terakhir ,  merujuk  pada  survei  yang  dilakukan  oleh  Saiful  Mujani  Research  and Consulting  (SMRC)  pada  tanggal  28  Februari-8  Maret  2021  dimana  salah  satu temuan  penting  yang  dihasilkan  kemudian  menunjukkan  sekitar  39  persen responden  yang  terlibat  menyatakan  takut  untuk  berbicara  soal  politik (Islamiwati, 2021) .

## Kesimpulan
Dengan  merujuk  pada  hal-hal  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  kecenderungan  otoritarianisme  selama  mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya dalam konteks pengesahan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Adapun,  kecenderungan otoritarianisme tersebut jika dikaitkan dengan perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Chang  (2020) setidaknya  dapat  dinyatakan  ke  dalam  tiga  bentuk. Pertama ,  merujuk pada adanya kecenderungan yang lebih mengutamakan stabilitas ketimbang kebebasan individu yang dicerminkan melalui penggunaan cara-cara represif oleh aparat keamanan terutama dalam merespon aksi-aksi demonstrasi yang muncul sebagai bentuk penolakan terhadap  pengesahan  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  yang  terjadi  di  sejumlah  daerah, seperti Semarang, Bandung, Serang, Surabaya, Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan lain sebagainya. Kemudian kedua ditandai dengan adanya kecenderungan yang  mendukung  dilakukannya  sentralisasi  atau  konsentrasi  kekuasaan  di  tangan otoritas Eksekutif yang salah satunya tercermin dalam proses perumusan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak dianggap kurang melibatkan partisipasi dan aspirasi dari elemen masyarakat secara luas. Selain itu, kecenderungan tersebut juga ditandai dengan tersentralisasinya  proses  perumusan  dan  pengesahan  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja oleh pemerintah dan DPR, meskipun di saat yang bersamaan muncul berbagai resistensi dari  sejumlah  elemen  masyarakat.  Sedangkan terakhir adalah  adanya  kecenderungan yang  mendorong  pihak-pihak  berwenang  untuk  melakukan  segala  sesuatu  yang diperlukan  ketimbang  melalui  hal-hal  yang  sifatnya  legal  dimana  hal  ini  dicerminkan tatkala pemerintah memberlakukan aturan larangan untuk berdemonstrasi dengan dalih adanya penerapan kebijakan PSBB selama mewabahnya pandemi Covid-19. Bahkan di sisi  lain,  kecenderungan  tersebut  juga  ditandai  dengan  adanya  penggunaan  pasal-pasal secara  sembarangan  terhadap  sejumlah  kalangan  khususnya  yang  kerap  memberikan kritik  kepada  pemerintah,  seperti  yang  terjadi  pada  kasus  tiga  orang  mahasiswa Universitas  Malang,  kasus  penangkapan Ravio  Patra,  hingga  adanya  stigmatisasi  yang diberikan terhadap kelompok Anarko yang diduga hendak merencakan aksi penjarahan dan  lain  sebagainya.  Untuk  itu  dengan  kata  lain,  adanya  tiga  kecenderungan  tersebut yang  kemudian  semakin  menguatkan  klaim  bahwa  terdapat  kecenderungan otoritarianisme  selama  proses  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja.

## BIBLIOGRAFI

## Adyatama,  Egi,  &  Wibowo,  Eko  Ari.  (2020).  Catatan  Hitam  Pemerintahan  Jokowi  - Ma’ruf Soal Kebebasan Berpendapat. Google Scholar
Ahdori,  Abdul  Rahman.  (2020).  Menaker  Sampaikan  Alasan  Pemerintah  Membentuk UU Cipta Kerja. Google Scholar
Anggoro, Antonius Ponco, & Lee, Antony. (2020). Pandemi Bisa Perburuk Demokrasi.
Azra, Azyumardi. (2020). Covid-19: Resesi Demokrasi. Google Scholar
BBC.  (2020).  Omnibus  Law:  Demo  tolak  UU  Cipta  Kerja  di  18  provinsi  diwarnai kekerasan, YLBHI: “Polisi melakukan pelanggaran.” Google Scholar
BEM Farmasi UAD. (2020). RUU Kefarmasian. Google Scholar
Chang, Yung Yung. (2020). The Post-Pandemic World: between Constitutionalized and Authoritarian Orders – China’s Narrative-Power Play in the Pandemic Era. Journal of Chinese Political Science , 26 (1), 27–65. Google Scholar
Cooley,  Alexander.  (2015).  Countering  Democratic  Norms. Journal  of  Democracy , 26 (3), 49–63. Google Scholar
Cooper, Luke, & Aitchison, Guy. (2020a). Covid-19, Authoritarianism and Democracy . LSE Conflict and Civil Society Research Unit. Google Scholar
Cooper,  Luke,  &  Aitchison,  Guy.  (2020b). The  dangers  ahead:  Covid-19, authoritarianism and democracy . Google Scholar
Deutsche Welle. (2020). Pandemi Tumbuhkan Bibit Otoritarianisme Di Seluruh Dunia. Harari, Yuval Noah. (2020). The World After Coronavirus. Google Scholar
Hobbes, Thomas. (2008). Leviathan . Oxford: Oxford University Press. Google Scholar
Islamiwati,  Cinta.  (2021).  5  Hasil  Survei  SMRC  Terkait  Kondisi  Kebebasan  Sipil  di Tanah Air. Google Scholar
Jevera, Hansel. (2020). Undang-Undang Ibu Kota Negara Tak Masuk Omnibus Law, Ini Bocoran Bappenas. Google Scholar
Kavanagh,  Matthew  M.  (2020).  Authoritarianism,  outbreaks,  and  information  politics.
The Lancet Public Health , 5 (3), e135–e136. Google Scholar
Kirana,  &  Fahmi,  Mirza.  (2020). Pengkerdilan  Ruang  Sipil  Di  Tengah  Pandemi . Jakarta: Lokataru Foundation. Google Scholar
Komnas  HAM.  (2020).  Komnas  HAM  Dorong  Penanganan  COVID-19  Melalui

## Kebijakan Berbasis HAM dan Sains. Google Scholar
Kompas.  (2020).  Totalnya,  Polisi  Tangkap  5.918  Orang  dalam  Demo  Tolak  Omnibus Law di Indonesia. Google Scholar
KontraS.  (2020).  Catatan  Hari  HAM  2020:  HAM  dalam  Bayang-Bayang Otoritarianisme. Google Scholar
Kreuder-Sonnen,  Christian,  &  Zangl,  Bernhard.  (2015).  Which  post-Westphalia? International  organizations  between  constitutionalism  and  authoritarianism. European Journal of International Relations , 21 (3), 568–594. Google Scholar
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta.  (2020). Demokrasi  Di  Tengah  Oligarki  & Pandemi:  Catatan  Akhir  Tahun  LBH  Jakarta  Tahun  2020 .  Jakarta:  LBH  Jakarta. Google Scholar
Mukaromah,  Vina  Fadhrotul.  (2020).  Ini  Pro  Kontra  yang  Muncul  Setelah  Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan. Google Scholar
Neuman,  William  Lawrence.  (2007). Basics  of  Social  Research  Qualitative  and Quantitative  Approaches:  2nd  Edition .  Boston:  Pearson  Education,  Inc. Google Scholar
Noor,  Firman.  (2020).  Demokrasi  Indonesia  dan  Arah  Perkembangannya  di  Masa Pandemi COVID-19. Google Scholar
Nugroho, Rizal Setyo. (2020). Rekam Jejak Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga Disahkan. Google Scholar
Nurita,  Dewi,  &  Amirullah.  (2020).  Survei  Indikator:  Masyarakat  Makin  Takut Menyatakan Pendapat. Google Scholar
Payne,  G.,  &  Payne,  J.  (2011). Key  Concepts  in  Social  Research .  London:  SAGE Publications. Google Scholar
Ramadhan. (2020). Pandemi COVID-19 dan Wajah Otoritarianisme di Seluruh Penjuru Dunia. Google Scholar
Shalihah, Nur Fitriatus. (2020). Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja? Google Scholar
Youngs,  Richard,  &  Panchulidze,  Elene.  (2020). Global  Democracy  &  Covid-19: Upgrading  International  Support .  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance (IDEA). Google Scholar
Zelikow, Philip. (2017). Is the World Slouching Toward a Grave Systemic Crisis? - The Atlantic. Google Scholar

## Copyright holder:

## R. Sofwan Ilham Pratama, Chusnul Mar’iyah (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: