Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 2 Desember 2022                                                                                                            ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v5i2.647

## PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM DUNIA HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dhisa Tania Priyadi, S.I.A., M.M. 1) , Maysitha Fitri Az Zahra, M.Ds. 2)
1 Politeknik APP Jakarta email: dhisatania@kemenperin.go.id
2 Politeknik APP Jakarta email: maysithafaz@kemenperin.go.id

## Abstract
The relationship between company, workers and the government is related to the production of goods and services,  then  this  relationship  is  known  as  Industrial  Relations.  An  ideal  industrial  relationship  is  a relationship  between  company  and  workers  that  reflects  the  interests  of  both  parties  on  a  legal  and humanitarian  basis.  Stories  about  workers  in  Indonesia  are  more  about  oppression,  suffering,  and  the inability to defend themselves. The weak position of workers in front of the company makes workers feel the need for unity. The desire to unite which in the end gave birth to the Trade Unions. This study aims to analyze  the  role  of  trade  unions  in  the  formulation  of  industrial  relations  policies.  This  study  uses  a qualitative research approach. This study uses secondary data through literature study techniques. Trade unions  have  the  function  of  representing  workers  in  resolving  disputes,  negotiating  Collective  Labor Agreements to create harmonious and equitable industrial relations. The trade unions accommodate every aspiration expressed by workers. Trade unions as actors representing workers carry out their first role, namely participating in competing, providing suggestions in the process of formulating policies, equitable and pro-workers policies in the formulation of labor policies and public policies.
Keywords : Trade Unions, Industrial Relations

## 1. PENDAHULUAN
Ekonomi adalah titik berat dalam pembangunan  nasional  di  Indonesia.  Strategi pembangunan ekonomi nasional sebagai pendorong  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat yang di pilih Indonesia selain pertanian dan jasa ialah  industrialisasi.  Erat  hubungan  antara pengusaha,  pekerja,  dan  pemerintah  di  dalam dunia  industri.  Hubungan  antara  pengusaha, pekerja,  dan  pemerintah  berkaitan  dengan produksi  barang  dan  jasa,  kemudian  hubungan tersebut dikenal dengan Hubungan Industrial.
Hubungan  industrial  adalah  hubungan antara  semua  pihak  yang  berkepentingan  atas proses  produksi  barang  atau  jasa  di  suatu perusahaan  [1].  Pengusaha  atau  manajemen  dan pekerja  berhubungan  langsung  dan  merupakan pihak yang sangat penting atas keberhasilan suatu perusahaan.  Masing-masing  pihak  memiliki peran  yang  saling  melengkapi  dan  juga  saling mengawasi  satu  dengan  lainnya  di  dalam hubungan industrial.
Hubungan  antara  serikat  pekerja  dengan perusahaan  disebut  dengan  hubungan  industrial.
Watson  mendefinisikan Industrial  Relation sebagai:
“ the activities and institution associated  with  the  relationships between  employers  and  groups  of collectively organized employees .” [2].
Hubungan  industrial  dari  definisi  di  atas  dapat diartikan  sebagai  aktivitas  yang  menyangkut hubungan  antara  pengusaha  dengan  serikat pekerja.  Hubungan  industrial  dapat  diartikan sebagai  hubungan  antara  pihak-pihak  yang berkaitan atas proses produksi suatu barang atau jasa  di  suatu  perusahaan.  Hubungan  industrial terdiri  dari  tiga  pihak  yakni  serikat  pekerja, pengusaha,  dan  pemerintah.  Masing-masing pihak  saling  bergantung  satu  sama  lain,  akan tetapi kedudukan mereka tidak seimbang.
Pemerintah  memiliki  kekuatan  dominan dalam  hubungan  industrial,  karena  pemerintah menentukan peran serikat pekerja dan perusahaan melalui  kebijakan-kebijakan  ketenagakerjaan. Wujud  hubungan  industrial  di  suatu  perusahaan adalah  perumusan  peraturan  perusahaan  atau
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  yang  memuat hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa peran  pemerintah  menjadi  salah  satu  kunci penting  untuk  hal  yang  berhubungan  dengan ketenagakerjaan.  Pemerintah  memiliki  fungsi menetapkan  kebijakan,  memberikan  pelayanan, melaksanakan  pengawasan,  dan  menindak pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  peraturan perundangan ketenagakerjaan. Pemerintah melakukan  pembinaan  terhadap  unsur-unsur yang  berhubungan  dengan  ketenagakerjaan, dengan cara mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi profesi terkait secara terkoordinasi.
Hubungan industrial ideal adalah hubungan  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja yang  mencerminkan  kepentingan  kedua  belah pihak dengan berbasis hukum dan kemanusiaan. Cerita tentang pekerja di Indonesia memang lebih banyak tentang penindasan, penderitaan, maupun ketidakmampuan  membela  diri.  Akan  tetapi, perangkat  hukum  perburuhan  sedikit  banyak mampu menjamin kepastian nasib pekerja.
Ambang  batas  jam  kerja  berlebih  di Indonesia  adalah  48  jam  per  minggu,  sesuai dengan pernyataan dalam Konvensi International Labour  Organization  (ILO) .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa jam kerja  40  jam  per  minggu  sebagai  jam  kerja maksimum.  Berdasarkan  data  BPS,  pada  tahun 2021  jumlah  pekerja  di  Indonesia  yang  bekerja lebih  dari  48  jam  per  minggu  berjumlah  32,48 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak  110  ribu  orang  jika  dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020, jumlah pekerja dengan  jam  kerja  berlebih  berjumlah  32,37  juta orang [3].
Aspek  yang  turut  diperjuangkan  oleh pekerja  selain  jam  kerja  adalah  upah.  Standar upah  minimum  di  Indonesia,  disusun  oleh Pemerintah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Standar  upah  minimum  yang  kemudian disebut  dengan  Upah  Minimum  dimaksudkan untuk  mempertahankan  tingkat  kesejahteraan pekerja.  Upah  minimum  terhadap  KHL  setiap tahunnya  harus  ada  perkembangan.  Namun, tingkat  upah  pekerja  di  Indonesia  realitanya
selalu  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan KHL.
Inflasi yang terjadi di tahun 2022 mencapai 5,95  persen  menghabiskan  kenaikan  Upah Minimum tahun 2022 yang rata-rata naik sebesar 1,09  persen.  Kenaikan  upah  minimum  ini mengikuti  formula  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan Minimum. Kenaikan upah minimum tidak  seimbang  jika  dibandingkan  dengan peningkatan kebutuhan pekerja.
Pemenuhan  hak  cuti  seperti  cuti  tahunan, cuti  melahirkan  (bagi  buruh  wanita),  serta  cuti lainnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.  Realitanya,  masih  terdapat perusahaan  yang  melakukan  pemotongan  gaji pekerja  yang  mengambil  cuti,  padahal  pekerja yang  mengambil  cuti  harus  mendapatkan  gaji secara penuh. Bahkan, jika ada pekerja yang tidak ingin mengambil hak cuti, hak cuti dapat diganti dengan  uang.  Hal  tersebut  terjadi  karena rendahnya  tingkat  Pendidikan  pekerja  dan ketidaktahuan, sehingga pekerja tidak mengetahui  apa  yang  menjadi  hak  pekerja. Perusahaan  hanya  menyampaikan  apa  yang menjadi kewajiban pekerja tanpa menyampaikan apa yang menjadi hak pekerja.
Ketidakpuasan pekerja terhadap perusahaan  mengenai  hal-hal  yang  sudah disepakati  akan  menimbulkan  perselisihan. Perselisihan  tidak  selalu  bisa  berakhir  dengan baik,  sehingga  sering  terjadi  demonstrasi  dan mogok kerja. Demonstrasi dan mogok kerja lahir dari  rasa  tidak  puas.  Pekerja  melakukan demonstrasi dan mogok kerja untuk menyampaikan  aspirasi  dan  keinginan  mereka. Namun, sesi penyampaian aspirasi yang pekerja lakukan  telah  berdampak  banyak,  yakni  tidak menerima  gaji  pada  bulan  berikutnya  hingga terkena PHK.
Lemahnya posisi pekerja dihadapan perusahaan  membuat  pekerja  merasa  perlu adanya  persatuan.  Melalui  persatuan,  pekerja mempunyai kekuatan dalam menghadapi perusahaan.  Rasa  ingin  bersatu  yang  pada akhirnya melahirkan Serikat Pekerja. Keberadaan serikat  pekerja  dapat  membantu  pekerja  dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan.
Kehadiran serikat pekerja mengharuskan
perusahaan untuk menegosiasikan segala sesuatu kepada serikat pekerja.
Serikat  pekerja  menurut  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Perselisihan Hubungan  Industrial  ialah  organisasi  yang dibentuk  dari,  oleh,  dan  untuk  pekerja  di perusahaan  maupun  luar  perusahaan,  yang bersifat bebas, mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggung  jawab  dalam  memperjuangkan, membela,  serta  meningkatkan  kesejahteraan pekerja  dan  keluarganya  [4].  Menurut  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja,  Serikat  Pekerja,  Federasi,  Konfederasi Serikat  Pekerja  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan,  pembelaan  hak  dan  kepentingan serta  meningkatkan  kesejahteraan  yang  layak bagi pekerja dan keluarganya [5].
Serikat pekerja menurut Watson (2008:311) serikat pekerja adalah:
“ An  association  of  employees  formed to  improve  their  ability  to  negotiate working  conditions  and  rewards  with employers and, sometimes, to represent  common  interests  within political  sphere  beyond  the  work place .”
Watson menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kondisi  kerja,  serikat  pekerja  dapat  melakukan negosiasi  dengan  perusahaan,  sehingga  tercapai apa yang menjadi keinginan dari serikat pekerja untuk mencapai kesejahteraan pekerja.
Serikat  pekerja  bukan  hanya  untuk menuntut  perbaikan  upah  dan  kesejahteraan pekerja,  melainkan  juga  untuk  memobilisasi pekerja untuk bekerja dengan disiplin, tekun, dan produktif. Peran serikat pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja memberikan arti bahwa serikat pekerja senantiasa mengawasi nasib  pekerja  di  perusahaan.  Apabila  pekerja mendapatkan  perlakuan  tidak  wajar,  serikat pekerja  perlu  secara  aktif  membela.  Serikat pekerja  harus  mampu  melihat  persoalan  dan bersikap jernih [4].
Keberadaan  serikat  pekerja  tidak  secara langsung  dapat  memperbaiki  nasib  pekerja  di Indonesia.  Rendahnya  upah  pekerja  dan  adanya aksi-aksi  mogok  kerja  menjadi  indikator kegagalan serikat pekerja dalam menegosiasikan kepentingan  golongan  pekerja.  Seberapa  jauh serikat pekerja dapat memahami dan
menjalankan peran mereka untuk memperjuangkan tuntutan sosial ekonomi untuk kesejahteraan  para  pekerja  melalui  kebijakan- kebijakan yang dibuat pemerintah.
Banyak sekali pengertian kebijakan publik secara  terminologi,  tergantung  dari  sudut pandang  kita  mengartikan.  Beberapa  ahli mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan  yang  diambil  pemerintah  dalam menghadapi  suatu  krisis  atau  permasalahan publik. Menurut David Easton, definisi kebijakan publik  sebagai  “ the  autorative  allocation  of values  for  the  whole  society ”.  Hanya  yang memiliki otoritas di dalam pemerintah yang dapat berbuat sesuatu untuk masyarakat, dan pemerintah  memiliki  pilihan  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  diwujudkan dalam  bentuk  alokasi  nilai-nilai.  Pemerintah termasuk  ke  dalam  “ authorities  in  a  political system ”, yang memiliki arti para penguasa dalam sistem  politik  yang  terlibat  dalam  sistem  politik sehari-hari  dan  memiliki  tanggung  jawab  dalam suatu  permasalahan  tertentu,  yang  mana  suatu hari mereka akan memiliki tanggung jawab untuk mengambil  suatu  keputusan  yang  mengikat masyarakat selama periode waktu tertentu [5].
Presiden  Konfederasi  Serikat  Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir Khamid, mengemukakan  bahwa  kedepannya  serikat pekerja  harus  dilibatkan  dalam  pembahasan rumusan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan ketenagakerjaan.  Selama  ini,  serikat  pekerja kurang  dilibatkan  dalam  perumusan  kebijakan- kebijakan.  Pekerja  belum  dilibatkan  untuk memberikan  ide,  saran,  atau  gagasan  dalam pembuatan  kebijakan  yang  terkait  dengan ketenagakerjaan. Pemerintah sebatas memberikan  sosialisasi  saat  kebijakan  telah dibuat  dan  siap  untuk  dikeluarkan.  Keterlibatan serikat pekerja tidak akan lagi membuat pekerja melakukan  aksi  unjuk  rasa,  karena  penyusunan kebijakan telah dirumuskan bersama [6].
Lemahnya  kedudukan  pekerja  terhadap perusahaan  di  Indonesia  khususnya  disebabkan oleh  ketidakseimbangan  pasaran  kerja,  yang membuat  serikat  pekerja  lebih  fokus  terhadap tugas pokok tersebut. Pada dasarnya, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dan pekerja ingin mendapatkan  kenaikan  upah  serta  peningkatan kesejahteraan,  dimana  kepentingan  kedua  belah
Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 2 Desember 2022                                                                                                            ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v5i2.647
pihak tersebut tidak  searah. Perselisihan perburuhan  yang  selalu  ada  dari  masa  ke  masa menjadikan  serikat  pekerja  harus  benar-benar dalam menjalankan perannya mewakili kepentingan pekerja dihadapan pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  diartikan  sebagai strategi yang dipilih untuk mengamati, mengumpulkan  informasi,  dan  menyajikan analisis hasil penelitian. Data yang telah didapat kemudian  diberikan  penjelasan  dan  gambaran untuk  diolah  agar  mendapatkan  jawaban  atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan pendekatannya,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif.
Data jika digolongkan menurut sumbernya dibagi  menjadi  dua,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari  narasumber  atau  responden  yang akan  diteliti.  Sedangkan,  data  sekunder  adalah data yang diperoleh atau telah diolah lebih lanjut oleh lembaga atau institusi tertentu seperti Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Data pustaka  bersifat  siap  pakai.    Artinya,  peneliti tidak perlu pergi kemana-mana, hanya berhadapan dengan sumber yang sudah tersedia.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif tidak  memiliki  panduan  baku  dan  pengumpulan data  dilakukan  bersamaan  dengan  analisis. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif  dalam  memahami  data  yang  telah diperoleh. Dengan teknik analisis data kualitatif, penelitian  dapat  difokuskan  pada  makna  dan deskripsi pada konteksnya masing-masing.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 mengemukakan  bahwa  serikat  pekerja  bersifat mandiri  dan  demokratis,  yang  bertujuan  untuk kepentingan  anggota  serikat  pekerja.  Peran serikat  pekerja  hanya  untuk  kepentingan  dalam rangka  kesejahteraan  pekerja  dalam  Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didalamnya memuat hak serta kewajiban pekerja maupun perusahaan. Dalam menjalankan perannya,  serikat  pekerja  memiliki  fungsi mewakili pekerja dalam menyelesaikan
perselisihan,  merundingkan  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  untuk  mewujudkan  hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Serikat pekerja  menampung  setiap  aspirasi  yang dikemukakan  oleh  pekerja.  Aspirasi  atau masukan mengenai permasalahan
ketenagakerjaan yang ada di perusahaan.
Lembaga  Kerjasama  Tripartit  Nasional merupakan  forum  komunikasi  dan  konsultasi antara serikat pekerja, perusahaan, dan pemerintah.  Sifat  LKS  Tripartit  Nasional  hanya sebatas forum diskusi, jadi, masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial Indonesia akan di bahas di dalam LKS Tripartit Nasional.  Pemerintah  sangat  terbantu  dengan kehadiran serikat pekerja, karena serikat pekerja memberikan masukan atas kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kendala di lapangan muncul dikarenakan implementasi dari kebijakan ketenagakerjaan tidak selalu bisa diimplementasikan dengan baik.
Perusahaan  juga  turut  terbantu  dengan kehadiran  serikat  pekerja.  Perusahaan  merasa terbantu  dengan  kehadiran  serikat  pekerja khususnya ketika melaksanakan suatu perundingan.  Peran  unsur serikat  pekerja  sangat penting  karena  permasalahan  yang  dibahas adalah permasalahan mengenai ketenagakerjaan. Serikat  pekerja  akan  masuk  ke  dalam  lembaga tripartit  untuk  memberikan  masukan  mengenai masalah ketenagakerjaan.
Salah  satu  peran  penting  dari  serikat pekerja adalah mewakili kaum pekerja di dalam Lembaga Kerjasama (LKS) atau Forum Tripartit bersama  dengan  perwakilan  dari  asosiasi pengusaha dan pemerintah. Sistem tripartit sangat esensial  dalam  Organisasi  Ketenagakerjaan Internasional  atau  yang  lebih  dikenal  dengan International Labour Organization (ILO) . Keanggotaan  dan  peserta  dalam  sidang ILO umumnya terdiri dari perwakilan serikat pekerja, perwakilan  asosiasi  pengusaha,  dan  perwakilan pemerintah dari berbagai negara anggota ILO . LKS  Tripartit  merupakan  forum  ketiga unsur  tripartit  (serikat  pekerja,  perusahaan,  dan pemerintah)  untuk  tukar  menukar  informasi, berdialog, berkomunikasi, berkonsultasi, berunding, dan mengambil kesepakatan bersama di  bidang  ketenagakerjaan,  termasuk  hubungan
Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 2 Desember 2022                                                                                                            ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v5i2.647
industrial maupun kebijakan ekonomi sosial pada umumnya.
Kehadiran pemerintah dalam LKS Tripartit adalah untuk memfasilitasi dialog serta menampung  saran  dari  pengusaha  dan  serikat pekerja. Pemerintah berperan dalam pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), menyaksikan penandatanganan  Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB), menerbitkan aturan-aturan, serta melakukan mediasi bila kedua belah pihak tidak mencapai  kesepakatan.  LKS  Tripartit  mencapai kesepakatan dengan menghasilkan saran. Dalam sidang ILO , keputusan pada umumnya ditetapkan atas persetujuan ketiga unsur tripartit.
LKS Tripartit memiliki tujuh tujuan, yakni, pertama, LKS Tripartit memberikan kesempatan bagi  ketiga  unsur  tripartit  untuk  memiliki persepsi yang sama atas permasalahan ketenagakerjaan,  memecahkan  masalah,  dan merumuskan saran atas permasalahan ketenagakerjaan. Kedua, melalui  LKS  Tripartit diciptakan kerjasama untuk menjaga keseimbangan kepentingan unsur dan kepentingan  nasional. Ketiga, melalui  LKS Tripartit    kepentingan  masing-masing  unsur tripartit dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan  ekonomi  dan  sosial,  misalnya,  dalam merancang kebijakan dapat dirumuskan kebijakan  yang  berlaku  untuk  semua  unsur dengan  ketentuan  khusus  bagi  unsur  yang berbeda.
Keempat, LKS  Tripartit  menghasilkan pengambilan  keputusan  dalam  cakupan  yang luas,  sehingga  meningkatkan  keabsahan  proses dan  kesediaan  masing-masing  anggota  unsur tripartit  untuk  menerima  dan  melaksanakannya. Kelima, LKS  Tripartit  mengurangi  konflik  dan membuka iklim yang kondusif, serta membangun hubungan  industrial  yang  harmonis. Keenam, keterlibatan ketiga unsur tripartit dalam perumusan kebijakan baru membuat ketiga unsur memiliki  komitmen  dan  tanggung  jawab  moral untuk  melaksanakan  kebijakan. Ketujuh, LKS Tripartit mendorong pertumbuhan dan memperbaiki kondisi ekonomi,  misalnya, dalam kondisi perekonomian yang mengalami stagnasi, LKS  Tripartit  menyepakati  untuk  menunda kenaikan upah atau menyepakati untuk meningkatkan produktivitas.
Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian  akan  dibahas  oleh  para  pembuat kebijakan pada tahap formulasi kebijakan publik. Masalah  tersebut  didefinisikan  dan  dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif pilihan kebijakan ( policy  alternatives) yang  ada.  Masing-masing alternatif kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai  pemecah  masalah.  Pada  tahap  ini, masing-masing  aktor  yang  berkepentingan  akan bersaing  dan  berusaha  untuk  mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
Serikat  pekerja  sebagai  aktor  yang mewakili  unsur  pekerja  melaksanakan  peran pertama  yakni  turut  bersaing,  berusaha,  dan memberikan  usulan  dalam  proses  formulasi kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan publik yang  manusiawi,  berkeadilan,  dan  berpihak kepada pekerja. Kehadiran serikat pekerja dalam formulasi  kebijakan  diikutsertakan  dalam  LKS Tripartit. LKS Tripartit sebagai sarana komunikasi  dan  konsultasi  yang  menghasilkan saran atau rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan. Peran serikat pekerja dalam level perumusan kebijakan berada dalam  hal  merundingkan.  Contohnya,  dalam kebijakan  penentuan  upah  minimum,  serikat pekerja  memberikan  rekomendasi  Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara umum.
Serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan dalam setiap formulasi kebijakan. Diikutsertakan atau  tidaknya  serikat  pekerja  dalam  formulasi kebijakan  tergantung  ada  tidaknya  masalah politik.  Hanya  beberapa  perwakilan  serikat pekerja  yang  diikutsertakan  dalam  formulasi kebijakan. Contoh kebijakan yang tidak mengikutsertakan  seluruh  serikat  pekerja  ialah Permenaker  Nomor  36  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Dalam  Negeri dan  PP  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan.
Serikat  pekerja  di  dalam  LKS  Tripartit Nasional memiliki keterwakilan yang representatif. Keterwakilan serikat pekerja dalam LKS  Tripartit  Nasional  dapat  menyalurkan aspirasi  para  pekerja.  Penyampaian  aspirasi dilakukan  kepada  wakil-wakil  serikat  pekerja, lalu  dimusyawarahkan  dalam  LKS  Tripartit Nasional. Penyampaian aspirasi dirumuskan dan disepakati  di  dalam  Badan  Pekerja.  Badan
pekerja  merupakan  unsur  dari  LKS  Tripartit Nasional.  Badan  pekerja  terdiri  dari  sembilan pekerja,  sembilan  pengusaha,  dan  pemerintah. Aspirasi yang telah dibahas dalam Badan Pekerja kemudian  diangkat  ke  pleno.  Pleno  mewakili semua  unsur  yang  duduk  di  LKS  Tripartit Nasional,  baik  dari  pekerja,  pengusaha,  dan pemerintah. Ketika pleno, masing-masing perwakilan unsur menyampaikan pandangan atau usulan.  Usulan  yang  disetujui  akan  menjadi sebuah  keputusan  kebijakan  yang  akan  di formulasi  pemerintah. Output yang  dihasilkan dalam  pleno  akan  menjadi  sebuah input bagi pemerintah,  yang  akan  menjadi  pertimbangan Menteri Tenaga Kerja atau Presiden.
Pemerintah menjamin aspirasi yang disampaikan  oleh  pihak  serikat  pekerja  sudah terakomodasi  melalui  pleno  di  LKS  Tripartit Nasional yang diselenggarakan setiap awal tahun. Pleno membahas agenda yang harus disampaikan dalam  pleno  maupun  badan  pekerja.  Terkadang ada  hal-hal  yang  harus  dibahas  terlebih  dahulu jika sifatnya mendesak. Jika mekanisme tersebut sudah  dilaksanakan  dan  unsur  serikat  pekerja menyadari  bahwa  sudah  ada  keterwakilan  dari pihak  serikat  pekerja  dalam  LKS  Tripartit Nasional,  bisa  dikatakan  bahwa  aspirasi  para pekerja sudah terakomodasi.
LKS  Tripartit  Nasional  memiliki  cara tersendiri  untuk  menjamin  setiap  aspirasi terakomodasi  dengan  baik.  LKS  Tripartit Nasional mengajak beberapa unsur untuk terlibat. Contohnya,  ketika  serikat  pekerja  memberikan usulan mengenai kesejahteraan pekerja. Pemerintah  mencarikan  solusi  agar  pekerja menjadi  sejahtera.  LKS  Tripartit  Nasional mengundang  bagian  hukum  pemerintah  untuk membuat  kebijakan  mengenai  kesejahteraan pekerja.  Contoh  lainnya  adalah  perumahan pekerja.  LKS  Tripartit  Nasional  menggandeng Dinas Permukiman untuk terlibat dalam perumahan  pekerja.  Aspirasi  yang  masih  dalam tahap  wajar  akan  dipertimbangkan,  tetapi  jika aspirasi  tidak  wajar  hingga  melanggar  aturan, besar kemungkinan aspirasi akan ditolak.
Keberatan  yang  disampaikan  oleh  serikat pekerja  saat  mengaspirasikan  tuntutan  sangat banyak.  Jadi,  dalam  LKS  Tripartit  Nasional serikat pekerja akan menyampaikan permasalahan  yang  dihadapi.  Lalu,  pemerintah
akan membuat kebijakan berdasarkan permasalahan  yang  telah  disampaikan  oleh serikat pekerja. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah  masih  banyak  pertentangan  dari serikat  pekerja.  Kebijakan  jaminan  pensiun misalnya, antara pengusaha dan pekerja tidak ada kata  sepakat.  Pekerja  menginginkan  jumlah pensiun  yang  kelak  akan  mereka  terima  besar, sedangkan  pengusaha  merasa  keberatan  dengan permintaan  pekerja.  Bagi  perusahaan  kecil, memberikan  pensiun  dalam  jumlah  besar merupakan  hal  yang  berat.  Jadi,  tidak  semua kebijakan  yang  di  formulasi  oleh  pemerintah langsung diterima oleh serikat pekerja.
Serikat  pekerja  menyampaikan  keberatan atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui negosiasi dalam LKS Tripartit Nasional. Tidak  hanya  melalui  negosiasi  dalam  LKS Tripartit Nasional, serikat pekerja juga menyampaikan keberatan melalui aksi unjuk rasa di  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Saat  ini, pemerintah  melihat  aksi  unjuk  rasa  sebagai  hal yang  biasa,  karena  unjuk  rasa  merupakan  hak serikat  pekerja  untuk  menyampaikan  dan menyalurkan aspirasinya.
Kebebasan  berserikat  telah  diatur  dalam undang-undang,  jadi  setiap  individu  dapat melakukan  unjuk  rasa  jika  memenuhi  aturan. Ketika  kepolisian  sudah  menentukan  jam  unjuk rasa, maka aturan tersebut harus ditaati. Melalui unjuk rasa, pemerintah melihat apa tuntutan yang disuarakan oleh serikat pekerja, mengapa mereka melakukan  aksi  unjuk  rasa,  dan  apakah permasalahan  ketenagakerjaan  yang  mereka suarakan tidak dapat solusi pemecahan masalahnya.  Sebelum aksi unjuk rasa dilakukan, pemerintah  terlebih  dahulu  menerima  surat pemberitahuan.  Surat  pemberitahuan  diberikan kepada pemerintah minimal satu minggu sebelum aksi unjuk rasa. Surat pemberitahuan berisi topik unjuk rasa, jumlah massa dalam unjuk rasa, jam aksi,  dan  lokasi  akan  diadakannya  aksi  unjuk rasa. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi  dengan  pihak  kepolisian  untuk mengirimkan  anggota  kepolisian  guna  menjaga keberlangsungan aksi unjuk rasa. Jumlah anggota kepolisian  yang  berjaga  dalam  aksi  unjuk  rasa disesuaikan  dengan  jumlah  massa  yang  akan hadir dalam unjuk rasa.
Setelah  unjuk  rasa  berakhir,  pemerintah dan  perwakilan  serikat  pekerja  akan  berdiskusi untuk mencari solusi hingga tercapai kesepakatan atas  permasalahan  yang  dihadapi  pekerja.  Aksi unjuk  rasa  akan  bubar  jika  waktunya  sudah selesai,  dan  pekerja  sudah  memegang  hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan dari diskusi saat aksi unjuk rasa kemudian disosialisasikan kepada anggota  serikat  pekerja.  Jika  pekerja  tidak keberatan  dengan  hasil  kesepakatan,  unjuk  rasa tidak  dilaksanakan  lagi.  Namun,  jika  pekerja merasa  keberatan  dengan  hasil  kesepakatan, pekerja akan melangsungkan aksi unjuk rasa lagi. Aksi unjuk rasa atas keberatan hasil diskusi tidak bisa  langsung  dilaksanakan,  karena  unjuk  rasa dilaksanakan  harus  sesuai  dengan  prosedur. Unjuk rasa yang dilakukan tidak dengan prosedur akan langsung dibubarkan.
Mogok kerja yang merupakan ekspresi dari kebebasan  berserikat  telah  memberikan  dampak signifikan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah.  Mogok  kerja  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  akan menjadi  mogok  kerja  yang  sah.  Penanganan masalah mogok kerja masih belum bisa ditangani dengan benar. Beberapa pihak yang masih tidak memiliki  kesadaran  untuk  menangani  masalah mogok  kerja  menjadi  penyebab  penanganan masalah  mogok  kerja  belum  ditangani  dengan benar.
Permasalahan ketenagakerjaan yang sudah masuk  ke  LKS  Tripartit  Nasional  bersifat mendesak.  Permasalahan  yang  masih  dalam tahap  persoalan  di  dalam  perusahaan  akan diselesaikan  di  dinas  tenaga  kerja  setempat. Artinya, permasalahan terlebih dahulu dibicarakan  antara  serikat  pekerja  dan  LKS Bipartit. Permasalahan akan disesuaikan dengan peraturan  perusahaan  dan  PKB.  Jika  tidak  ada kesepakatan yang dihasilkan, permasalahan akan dilaporkan ke dinas tenaga kerja setempat.
Dinas  Tenaga  Kerja  memiliki  mediator yang  akan  membantu  melakukan  mediasi mengapa permasalahan bisa timbul dan mengapa tidak  bisa  diselesaikan  di  dalam  perusahaan. Permasalahan yang juga tidak bisa diselesaikan di dinas tenaga kerja, kemudian akan dinaikkan ke tingkat  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  hingga ke Kementerian Ketenagakerjaan. Permasalahan akan  dibawa  ke  tingkat International  Labour
Organization (ILO) jika permasalahan tidak bisa diselesaikan di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan.  Akan  tetapi,  permasalahan harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  di  negara sendiri.

## 4. KESIMPULAN
Serikat pekerja memiliki peran memperjuangkan kepentingan, hak, dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Wujud peran serikat  pekerja  dituangkan  dalam  fungsi-fungsi serikat  pekerja.  Adapun  fungsi  serikat  pekerja diantaranya  ialah  mewakili  pekerja  dalam penyelesaian perselisihan, perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam lembaga ketenagakerjaan,  yang  merupakan  suatu  sarana untuk  mewujudkan  hubungan  industrial  yang harmonis  dan  berkeadilan.  Serikat  pekerja menampung aspirasi-aspirasi mengenai permasalahan  ketenagakerjaan  yang  ada  di perusahaan.
Pemerintah sangat terbantu dengan keberadaan  serikat  pekerja,  terutama  dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan,  karena,  serikat  pekerja  memberikan masukan-masukan  terhadap  permasalahan  yang timbul di lapangan. Permasalahan timbul karena tidak  semua  kebijakan  bisa  diimplementasikan dengan  baik.  Serikat  pekerja  yang  mewakili unsur  pekerja  dalam  merumuskan  kebijakan ketenagakerjaan  yang  berpihak  kepada  pekerja dengan  asas  manusiawi  dan  berkeadilan,  juga turut  bersaing,  berusaha,  dan  mengusulkan usulan-usulan dalam proses formulasi kebijakan, khususnya kebijakan ketenagakerjaan.
Masalah  publik  yang  telah  masuk  dalam formulasi kebijakan kemudian akan dibahas oleh para  pembuat  kebijakan.  Masalah  tersebut  lalu dicarikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan  masalah  muncul  dari  beberapa alternatif pilihan kebijakan ( policy alternatives ). Masing-masing  alternatif  pilihan  kebijakan bersaing  untuk  dapat  dipilih  sebagai  kebijakan yang  dapat  memecahkan  suatu  permasalahan publik.  Dalam  tahap  ini,  masing-masing  aktor akan  bersaing  untuk  mengusulkan  pemecahan masalah  terbaik.  Keikutsertaan  serikat  pekerja dalam  pengambil  suatu  keputusan  pemerintah didudukkan dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. LKS Tripartit adalah sarana
komunikasi  dan  konsultasi  yang  melahirkan saran atau rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Realitanya,  kehadiran  serikat  pekerja dalam  perumusan  kebijakan  tidak  selalu diikutsertakan.
Banyak kebijakan
ketenagakerjaan  yang  lahir  tanpa  melibatkan LKS  Tripartit  Nasional.  Pemerintah  hanya mengundang beberapa perwakilan dari konfederasi  serikat  pekerja  satu  atau  dua  hari sebelum  kebijakan  diputuskan.  Aspirasi  yang disampaikan oleh serikat pekerja terkadang tidak diterima  oleh  pihak  pembuat  kebijakan.  Hal tersebut yang membuat serikat pekerja mengambil  langkah  akhir  yaitu  demonstrasi hingga aksi mogok. Demonstrasi dan aksi mogok dilakukan  oleh  serikat  pekerja  karena  pekerja melihat adanya ketidakadilan dari kebijakan yang telah diputuskan.

## 5. REFERENSI
[1] P.  J.  Simanjuntak,  Manajemen  Hubungan Industrial, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011.
[2]  T.  J.  Watson,  Sociology,  Work,  and Industry: fifth edition, New York:
Routledge, 2008.
[3]  Badan  Pusat  Statistik,  Indikator  Pekerjaan Layak di Indonesia Tahun 2021, Jakarta: CV Nario Sari, 2022.
[4]  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Perselisihan  Hubungan  Industrial,  Jakarta: Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,
2004.
[5]  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang Serikat  Pekerja  /  Serikat  Buruh,  Jakarta: Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,
2000.
[6]  Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek,  cet  1,  Jakarta:  Asosiasi  Hubungan Industrial Indonesia (AHII), 2005.
[7]  L. Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2012.
[8]  N.  Tashandra,  "KSBSI:  Sebelum  Jadi Kebijakan,  ya  "Mbok"  Kami  Dilibatkan," Kompas, 30 April 2016. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com.  [Accessed  15 November 2022].