Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum

## Wahyu Widodo
wahyudiary299@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Abstrak
Perdebatan  mengenai  sistem  pemilu  tidak  akan  ada  habisnya  sebelum pemerintah  mampu  mendongkrak  kinerjanya  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan masyarakat  sebagai  pemilih  akan  menjadikan  kinerja  pemerintah  sebagai rujukan  dalam  rasionalitas  pilihannya.  Masih  banyaknya  angka  golput  yang terjadi  pada  era  reformasi  ini  makin  meneguhkan  bahwa  masyarakat  belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya.  Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai  mampu  memberikan  garansi  terhadap  legitimasi  partai  politik  terhadap MK.  Pada  hakikatnya  apapun  yang  diputuskan  oleh  MK  merupakan  sebuah keputusan  final,  dimana  MK  merupakan  Lembaga  Negara  yang  berhak mengartikan  dan  menafsirkan  konstitusi.  Konstruksi  hukum  pemilu  serentak pada  tahun  2019  mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Nomor  14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945

## Kata kunci: Pemilu Serentak, Perspektif Politik dan Hukum

## Abstract
The  debate  about  the  electoral  system  will  not  be  exhausted  before  the government can boost their performance well. This is because the community as a  voter  will  make  the  government's  performance  as  a  reference  in  their rationality of choice. There are still many numbers of them who vote for no one that occurred since the era of reform. it is more confirming that people have no full  optimistism  to  see  the  performance  of  the  next  government.  Political perspective  views  the  implementation  of  general  elections  in  2019  referring  to the Constitutional Court's decision is more inclined to promote the political side than  this  law  is  considered  able  to  guarantee  the  legitimacy  of  political  parties against  the  Constitutional  Court.  In  essence  whatever  is  decided  by  the
Constitutional Court is a final decision, where the Constitutional Court is a State Institution  that  is  entitled  to  interpret  the  constitution.  Constitutional  law construction in conjunction in 2019 refers to the Decision of the Court Number 14 / PUU-XI / 2013 which allows simultaneous elections throughout the territory of the Republic of Indonesia, legally not in contrary to the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords : Simultaneous Elections, Law and Politic Perspective

## A. LATAR BELAKANG
Pada  tanggal  24  Januari  2014  yang lalu  Mahkamah  Konstitusi  (MK) telah  membuat  keputusan  baru perihal  pemilu  serentak.  Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan  permohonan  dari pemohon  yang  meninjau  adanya beberapa  Pasal  dalam  Undang- Undang (UU) yang inskonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD).  Alhasil,  MK  memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan  Pemilihan  Umum secara  serentak  pada  tahun  2019 dan  pemilu  selanjutnya. 1 Keputusan ini  membawa  banyak  perdebatan publik,  dikarenakan  banyak  publik yang menjustifikasi keputusan tersebut,  dan  di  satu  sisi  banyak pula  publik  yang  kontra  dengan putusan MK tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan  sebuah  analisis  kritis yang
mampu menganalisa
1 DikutipDari:Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indones ia/Berita Indonesia/2014/01/140123_Mk_Uu_Pilpres. Shtml. Pada Tanggal 04/03/2017
keputusan  MK  tersebut  dari  sudut pandang  politik.  Sudut  pandang politik  dirasa  sebagai  pisau  analisa yang  tepat  oleh  karena  dalam perdebatan  ini  pemilu  merupakan sebuah  agenda  yang  syarat  dengan nilai-nilai politis.
Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia,  pemilu  menjadi  sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi,  dan  demokrasi  sendiri merupakan  sebuah  sistem  yang menjunjung  tinggi  suara  rakyat. 2 Senada  dengan  hal  tersebut,  Robert Dahl menyatakan bahwasanya sebuah  negara  yang  menganut sistem  demokrasi  harus  memiliki sebuah perwujudan seperti partisipasi  dan  kontestasi  yang mewujud  pada  dibukananya  kran sistem  multipartai  dan  pemilu  yang
2 Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta: Gramedia, 2008. hlm. 461
bebas  dan  adil. 3 Dari  agenda  pemilu inilah  sejatinya  nilai-nilai  dari demokrasi  mampu  diterapkan  dan dipetik  hasilnya.  Karena  dalam pemilu  warga  negara  akan  terlibat aktif di arena politik.
Sebagai agenda penting dari sebuah negara  demokrasi,  maka  pemilu harus  dilaksanakan  dengan  sistem penyelenggaraan  yang  baik.  Sistem penyelenggaraan  yang  baik  sendiri merupakan  suatu  penyelenggaraan pemilu  yang  mampu  memberikan sebuah  dampak  positif  terhadap perubahan Negara Indonesia. Karena,  ketika  pemilu  memiliki sebuah  sistem  penyelenggaraan baik,  maka  pemilu  tersebut  akan dekat  dengan  kekuatan  legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya. 4 Perdebatan mengenai  sistem  penyelenggaraan inilah  yang  kini  sedang  banyak diperbicangkan  oleh  publik.  Banyak publik yang menilai bahwa buruknya kinerja pemerintahan hari ini merupakan akibat dari penyelenggaraan pemilu yang buruk.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh makin fenomenalnya tragedi patologi  birokrasi,  seperti  halnya korupsi.
Perdebatan mengenai sistem pemilu tidak  akan  ada  habisnya  sebelum
3 Kacung  Marijan, Sistem  Politik  Indonesia . Jakarta: Kencana, 2010. hlm 118
4 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu , Jogjakarta: JIP, 2009. hlm 13
pemerintah  mampu  mendongkrak kinerjanya  dengan  baik.  Hal  ini dikarenakan  masyarakat  sebagai pemilih  akan  menjadikan  kinerja pemerintah  sebagai  rujukan  dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada  era  reformasi  ini  makin meneguhkan  bahwa  masyarakat belum  sepenuhnya  optimis  melihat kinerja pemerintahan selanjutnya.
Berangkat  dari  hal  tersebut  penulis tertarik  untuk  menulis  tentang “Pelaksanaan Pemilu Serentak
Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum”.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar  belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai:
1. Bagaimana  perspektif  politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019?
2. Bagaimana  konstruksi  hukum pemilu  serentak  pada  tahun 2019?

## C. PEMBAHASAN

## 1. Perspektif  Politik  Memandang Pelaksanaan  Pemilu  Serentak
Tahun 2019
Pada awal mulanya Pemilu serentak digagas  oleh  Aliansi  Masyarakat Sipil  yang  didalamnya  terdapat tokoh yang paling penting terkait isu
ini,  yaitu  Effendi  Gazali.  Pemilu serentak  sendiri  menurut  Hamdan
Zulfa  adalah  pemilu  dengan  satu tarikan nafas. 5 Bahwa penyelenggaraan pemilu yang selama  ini  memisahkan  waktu pelaksanaan  antara  Pemilukada, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden  harus  diselenggarakan secara  bersama-sama.  Jadi,  dalam satu  agenda  pemilu  setidaknya  satu TPS memiliki lima kotak suara yang nantinya  diisi  oleh  surat  suara pemilihan  anggita  DPR  RI,  DPD, DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten, Presiden  dan  Wakil  Presiden, sementara  masih  diupayakan  lebih lanjut  mengenai  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  untuk  masuk  dalam pemilu satu waktu ini.
Permohonan  ini  dilakukan  Aliansi Masyarakat Sipil sebagai wujud atas keresahan  penyelenggaraan  pemilu yang selama ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap negara Indonesia.  Selain  itu,  pemilu  di Indonesia justru malah menghadirkan  keterwakilan  politik yang dekat dengan korupsi. Hasilnya pemilu tidak lagi dipercaya masyarakat  sebagai  penanaman bibit  demokrasi  yang  dinantikan buah hasilnya, tapi pemilu kini telah menjadi  sebuah  presepsi  bersama
5 Majalah  Majelis,  Pemilu  Serentak  2019. MPR RI Edisi Februari 2014. hlm. 3
bahwa  ajang  ini  tidak  lebih  dari seremonial belaka.
Hal ini dipertegas  juga  oleh  Donny  Gahral Adian  dimana  beliau  menyatakan bahwa politik demokrasi pun bukan lagi  pembangunan  proyek-proyek kolektif  (kesejahteraan  umum), melainkan  festifal  individualisme dan proseduralisme belaka. 6
Pernyataan  dari  dosen  Filsafat Universitas
Indonesia tersebut pantas untuk direfleksikan bersama. Bahwa  selama  ini  demokratisasi yang  bersifat  proseduralisme  tak mampu memberikan sebuah implikasi berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena, itu gagasan mengenai pemilu serentakpun  mulai  dibahas  seiring akan hal ini.
Akan tetapi, gagasan pemilu serentak  tidak  lantas  mendapatkan jalan  mulus  begitu  saja  dari Pemerintah  dan  publik.  Hal  ini terjadi  lantaran  banyak  perdebatan yang masih mengiringi perjalanannya.  Setelah  disahkan oleh MK pada 23 Januari lalu, pemilu serentak kiranya bukan diselenggarakan  pada  tahun  2014, melainkan  tahun  2019.  Hal  ini dilakukan  dengan  dalih  bila  pemilu serentak dilakukan pada 2014, maka pemerintah dan KPU hanya memiliki waktu  satu  setengah  tahun  untuk
6 Donny Gahral Adian, Demokrasi Substansial. Jakarta:  Koekoesan,  2010.  Hal. Pengantar
melaksanakan sosialisasi pemilu ini.
Hal tersebut tentunya akan menimbulkan  kekacauan  politik yang  terjadi  ditataran  masyarakat berupa kebingungan dalam menentukan pilihan dan kebingungan  dalam  mencoblos.
Bayangkan,  jika  harus  ada  banyak elemen  dalam  satu  waktu  yang berkampanye  dan  dalam  waktu  itu pula  masyarakat  sudah  harus menentukan pilihannya. Dan pemilu juga  memberikan  dampak  terhadap kekacauan  politik  di  tubuh  elit politik  (partai  politik).  Karena apabila  pemilu  dilakukan  serentak maka  akan  membingungkan  peta koalisi pencapresan dan kebingungan KPU dalam menentukan  siapakah  yang  berhak mengusung Presiden melalui presidential treshold . Perlu diketahui bahwa  yang  menjadi  rujukan prosentase  keberhakan  parpol  lolos Putusan  Tertinggi  (PT)  adalah melalui  prosentase  hasil  dalam pemilu legislatif.
Pertegasan  mengenai  akan  adanya kekacauan  di  Pemilu  serentak  2014 ini  dikuatkan  oleh  argumentasi  MK. melalui  Harjono,  MK  menyatakan bahwasanya menjadi sebuah keputusan yang sulit apabila pemilu serentak  harus  dilakukan  pada
2014.  Karena  dalam  keputusan  ini MK  tidak  hanya  berpikir  secara hukum,  akan  tetapi  juga  berpikir dalam aspek politik  demi  menjamin
pelaksanaan  pemilu  agar  tidak terjadi  kekacauan.  Misalnya  dalam recana  pengunduran  pemilu  selama tiga bulan agar pemerintah dan DPR mampu  merancang  UU,  akan  tetapi tiga  bulan  ini  akan  menjadi  sangat membingungkan  mengenai  waktu pelaksanaanya  dan  sebagaimana diketahui  masa  jabatan  Presiden sudah habis pada september 2014. 7
Meski  putusan  MK  dinilai  bijaksana demi  meminimalisir  kekacauan. Dalam  hal  ini  pandangan  hukum lebih  dikedepankan,  karena  dalam logika  hukum  apabila  sebuah putusan  hakim  konstitusi  telah diputuskan  maka  sudah  sewajarnya keputusan
tersebut harus dilaksanakan mulai dari hari persidangan  putusan.  Karena  MK sependapat dengan masukan pemohon  mengenai  UU  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang inkonstitusional  dengan  UUD  1945. Dari  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa hasil dari pemilu 2014 cidera secara  hukum,  lantaran  pemilu tersebut  tidak  sesuai  dengan konstitusi. Sementara itu perbedaan argumentasi mengenai pemilu serentak  ini  tidak  berhenti  disitu saja. Setidaknya beberapa pandangan politik menyatakan 7 Dikutip Dari: http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014 /01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-
Untuk-Hindari-Kekacauan  .  Pada  Tanggal 04/03.2017
bahwa  keputusan  ini  menjadi sebuah keputusan yang tidak masuk akal,  dan  disatu  sisi  keputusan  ini sangat penting demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Jika  kita  analisis  secara  seksama, maka  kita  akan  mendapatkan  suatu pandangan  bahwa  putusan  ini banyak  menimbulkan  sisi  negatif.
Pertama adalah mengenai ketidakjelasan  Pemilukada  yang akan dilaksanakan. Perbedaan waktu pelaksanaan Pemilukada dari satu  Kabupaten  dan  Provinsi  satu dengan  yang  lainnya  menyebabkan Pemilukada  sulit  untuk  diikutkan dalam  kontestasi  pemilu  serentak. Sebagaimana  argumentasi  Effendi Gazali  yang  memaparkan  bahwa nantinya  akan  ada  dua  kali pelaksanaan  Pemilukada  serentak, yakni  pada  tahun  pemilu  (ex:  2014 dan  2019)  dan  satunya  lagi  berada diantara  pertengahan  kurun  waktu penyelenggaraan  pemilu,  misalnya 2016).  Adanya  dua  kali  Pemilukada ini memaksa para pemimpin didaerah  harus  memperpendek masa jabatannya atau justru diperpanjang masa jabatannya.
Apabila  terdapat  Kepala  Daerah yang  sisa  jabatannya  kurang  dari 1,25  tahun  akan  merapat  ke  pemilu serentak  2014,  sedangkan  yang lebih  dari  1,25  tahun  akan  merapat ke Pemilukada serentak 2016.
Kedua, adanya keputusan ini membuat pemilu 2014 rawan untuk tidak dipercaya dan dipersidangkan. Seperti  yang  telah  diutarakan  oleh MK pada paragraf diatas yang mana keputusan  pemilu  serentak  2019 diambil  atas  dasar  argumentasi inkonstitusionalisme,  maka  hasil pemilu tahun 2014 juga akan mudah dipersidangkan  dikarenakan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  yang kuat.  Keputusan  MK  yang  tidak wajar  telah  memberikan  dampak berupa ketidak percayaan masyarakat  terhadap  2014  semakin tinggi,  selain  itu  juga  keputusan  ini membuat  hasil  pemilu  2014  bisa dipersidangkan.  Bagaimana  tidak, siapapun  yang  terpilih  nantinya merupakan orang-orang yang dipilih dari  Pemilihan  Umum  yang  tidak sesuai dengan konstitusi.
Ketiga , yang menjadikan kontradiksi dari  pemilu  serentak  ini  ialah mengenai penjunjungan tinggi esensi  dari  pesta  demokrasi.  Hal  ini terjadi lantaran opini yang menguatkan  permohonan  pemilu serentak adalah mengenai banyaknya  biaya  pemilu.  Biaya pemilu  yang  tinggi  seharusnya sudah  menjadi  sebuah  hal  yang wajar,  dikarenakan  pada  ajang  ini sejatinya  merupakan  sarana  pesta demokrasi
yang mampu memberikan  kepuasan  terhadap masyarakat  untuk  berpolitik  aktif, dan  dapat  melegitimasi  pemerintah
dari  masyarakatnya.  Semakin  tinggi tingkat  partisipasi  pemilih  maka semakin tinggi pula tingkat legitimasi  yang  diberikan  oleh masyarakat terhadap wakilnya. Pada pemilu 2014 setidaknya pemerintah telah  menggelontorkan  dana  17 triliun. 8 Hal  ini  tentunya  telah dilakukan  penghematan  sebesar seratus  persen  lebih  daripada pemilu  2009  yang  terselenggara dengan jumlah anggaran 47,9 triliun. Pembiayaan pemilu triliunan rupiah ini  harus  dicermati  sebagai  suatu bentuk pelayanan pemerintah terhadap  optimalisasi  ruang  publik, yang  mana  diharapkan  sebuah keputusan  yang  diambil  dari  publik dalam  sebuah  arena  politik  agar nantinya  mampu  dibuat  kebijakan yang berpihak dengan publik. Selain itu  juga,  seperti  nama  sematannya yaitu pemilu sebagai pesta demokrasi jika kita rujuk maka akan dapat  sebuah  substansi  mengenai demokrasi  yaitu  menurut  Abraham Lincoln
sebuah pemerintahan negara  yang  dibentuk  dari  rakyat, oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. 9 Jika pemilu memang benar-benar diselenggarakan  untuk  rakyat  maka 8 Dikutip Dari: Http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana- Pemilu-Lebih-Cepat-. Pada Tanggal 04/03/2017
9 Diane  R  &  Abigail  Thernstrom. Demokrasi Klasik & Modern . Jakarta: Buku Obor, 2005 hlm. 205
sudah  sewajarnya  dilaksanakan dengan mahal.
Keempat, adalah  mengenai  ketidak jelasan dari koalisi partai politik dan penentuan
Presidential dan parlimentary  Treshold .  Hal  ini dikarenakan  selama  PT  dirujuk berdasarkan  dari  pemilu  legislatif. Bila  ambang  batas  25  %  pemilu Presiden diperoleh dari hasil pemilu legislatif sebelum  itu,  maka  ambang batas parlemen 3,5% diperoleh dari hasil  pemilu  legislatif  pada  lima tahun sebelumnya. Jika pemilu 2019 memang  benar-benar  dilaksanakan, maka  tidak  ada  kejelasan  mengenai apakah  pemilu  2014  ini  akan menjadi rujukan dari segala ambang batas  di  2019.  Karena  pada  2019 pemilu  Presiden  sudah  dipastikan tidak  bisa  dirujuk  berdasarkan pemilu legislatif pada tahun tersebut.
Disatu sisi banyak pihak yang justru pro atau mendukung dengan adanya keputusan MK ini. Pertama
mengenai  efisiensi  anggaran  yang dapat dilakukan jika pemilu serentak  dilaksanakan.  Menurut Republika  penyelenggaraan  pemilu bisa menyusutkan anggaran penyelenggaraan pemilu. Menurutnya,  selama  ini  setidaknya 65 persen dari prosentase anggaran telah  dianggarkan  hanya  untuk membayar pelaksana pemilu.
Bayangkan,  di  Indonesia  terdapat
sebanyak 500 ribu TPS dalam setiap penyelenggaraan pemilu,
dan sebanyak 3,5 juta panitia dikerahkan untuk  melaksanakan  pelaksanaan pemilu,  dengan  honor  kurang  lebih 300 ribu per orang telah mengakibatkan dana pemilu membengkak.  Sebagaimana  yang telah  diketahui  bahwa  pelaksanaan pemilu  pada  2004  telah  memakan biaya 55, 6 trilun, 2009 47,9 triliun, dan 2014 masih 17 triliun. Nantinya melalui  pemilu  serentak  setidaknya akan  terjadi  penghematan  sekitar 150 triliun (jika dikalkulasikan pula dengan penyelenggaraan Pilkada).
Kedua, Selain  dapat  menghemat biaya  politik,  pemilu  serentak  2019 juga  dapat  memberikan  jeda  waktu terhadap  partai  politik  untuk bersiap  diri  dalam  pemilu  serentak. Hal  ini  dipertegas  oleh  Sidarto politisi  PDIP  dan  politisi  lain  dalam Majalah Majelis. Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi  partai  politik  terhadap MK.  Pada  hakikatnya  apapun  yang diputuskan  oleh  MK  merupakan sebuah  keputusan  final,  dimana  MK merupakan  Lembaga  Negara  yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Seperti yang diketahui  bahwa  MK  memandang bahwa Pasal 6A UUD 1945 memiliki tafsiran berupa sebuah pelaksanaan
pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara  serentak.  Keputusan  ini menjadi sah meskipun telah disinggung  sebelumnya  menjadi sebuah keputusan yang
inkonstitusional. Akan tetapi, karena hal ini yang memutuskan adalah MK maka  semua  menjadi  perihal  yang konstitusional di mata hukum.
Ketiga , atau  yang  terakhir  adalah pemilu  serentak  dinilai  mampu mengurangi  korupsi.  Sebagaimana yang  banyak  pemaparan  data  yang menyebutkan  bahwa  negara  kita telah  terjangkit  penyakit  korupsi yang  akut.  Merebaknya  tindakan korupsi  di  Indonesia  diperkuat  oleh banyak  data  yang  menegaskan bahwa  korupsi  menjadi  masalah utama  di  Indonesia.  Salah  satu pertegasan  data  dari  ingar  bingar korupsi  di  Indonesia  datang  dari Kompas,  yang  menyebutkan  bahwa setidaknya  sepanjang  tahun  2013 telah  diangkat  sebanyak  2.922  diksi mengenai korupsi di Harian Kompas.  Banyaknya  diksi  korupsi ditahun  2013  agaknya  bukan menjadi  hal  baru,  ketika  sumber data  yang  sama  juga  menyebutkan bahwa  sepanjang  tahun  dalam  era- reformasi  diksi  menegenai  korupsi berada  pada  kisaran  angka  diatas dua  ribu.  Hal  ini  tentu  sangat mencengangkan  bagi  kita  semua, kasus korupsi kini menjadi hal yang telah menjadikan masyarakat muak. Bayangkan,  Setiap  hari  masyarakat
akan  disuguhi  oleh  berita  korupsi dan korupsi. Data juga menyebutkan bahwa  sepanjang  2004-2012  telah tersangkut kasus korupsi setidaknya 290 orang kepala daerah. Sedangkan dalam  ranah  legislatif  menurut Kejagung  setidaknya  323  Anggota DPRD  periode  1999-2004  menjadi tersangka  Korupsi. 10 Beberapa pemaparan data inilah yang semakin menenggelamkan  posisi  Indonesia dalam  peringkat  negara  dengan tingkat  korupsi  terparah  di  Dunia.
Hal ini ditegaskan oleh lembaga anti korupsi internasional yaitu Transparency  International  (TI), dalam pemaparannya TI menyebutkan Indonesia dalam posisi 63 sebagai negara terkorup di dunia. 11 Setidaknya  sampai  2012 sudah  4,8  Trilun  kerugian  negara sebagai buah hasil tindakan korupsi oleh penguasa.
Hal  ini  tentunya  sudah  sepatutnya untuk  menjadi  refleksi  bahwa tingginya biaya politik yang dikeluarkan  oleh  Partai  Politik mampu mengakibatkan logika berfikir  buruk  untuk  mencari untung di dalam kekuasaan. Jika kita amati  secara  seksama  maka  pemilu
10 Mohtar  Haboddin  Dan  Fathur  Rahman,
Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, hlm. 22 11 Dikutip Dari Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umu m/14/01/03/Mysock-Ti-Keluarkan-Daftar- Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi.
Pada Tanggal 04/03/2017
serentak  nantinya  akan  hadir dengan  formulasi  biaya  politik murah  dari  parpol,  karena  partai politik praktis hanya
mengagendakan  dana  kampanye dalam  satu  waktu  saja.  Sehingga, Partai  Politik  tidak  lagi  mencari untung  di  panggung  kekuasaanya setelah  mengalami  kerugian  pada masa kampanye.
Seluruh lingkup kekuasaan (scope of power)  harus  tetap  dilandaskan pada etika politik demi menciptakan kesejahteraan umum dan kemaslahatan bangsa. 12 Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sudah pasti sah dan tidak dapat  diganggu  gugat,  oleh  karena segala keputusan MK selalu
didasarkan  kepada  UUD  1945.
Sehingga, ketika MK telah memutuskan  sebuah  keputusan meski  keputusan  itu  pada  dasarnya bersifat  tidak  wajar  secara  hukum maka keputusannya akan tetap sah.

## 2. Konstruksi  Hukum  Pemilu Serentak Pada Tahun 2019
Perkembangan  politik  dan  hukum ketatanegaraan
di Indonesia berjalan  pesat  pasca  dilakukannya amandemen  terhadap  UUD  1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat  RI  pada  kurun  waktu  1999-
12 Janpatar  Simamora.  2014.  Menyongsong Pemilu  Serentak.  Jurnal  Rechstvinding Volume 3 Nomor 1 April 2014
2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud  ditandai  dengan  adanya penguatan  demokrasi  partisipatif oleh  rakyat  dalam  kancah  suksesi kepemimpinan  nasional  melalui sarana  penyelenggaraan  Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD
Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  khususnya  Pasal  1  ayat  2 menegaskan  bahwa, “Kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Selanjutnya ketentuan  Pasal  6A  Ayat  (1) mengamantkan pula bahwa, “Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” . 13
Sejak  reformasi  tahun  1998  yang berimplikasi pada terjadinya amandemen UUD 1945 dan dilakukannya pemilu yang dipercepat  pada  tahun  1999, kehidupan  demokrasi  hukum  dan politik di Indonesia semakin berkembang. Pemilihan umum menjadi  pusat  perhatian  bagi  partai politik  dan  elit-elit  disemua  elemen bangsa  bahkan  termasuk  warga Negara  pada  umumnya.  Reformasi konstitusi  tidak  saja  memandatkan kepada  rakyat  untuk  menentukan
13 Ria  Casmi  Arrsa.  2014.  Pemilu  Serentak Dan  Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi. hlm. 516
anggota  lembaga  perwakilan  di legislative  tetapi  juga  memberikan kedaulatan  sepenuhnya  kepada warga  Negara  untuk  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara langsung.  Pemilihan  umum  yang didesain secara konstitusional dalam  UUD  1945  khususnya  pada perubahan  ketiga,  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.  Hal  itu disebabkan  karena  pelaksanaan teknis  Pemilihan  Umum  ditetapkan melalui
Undang-Undang yang putuskan oleh DPR dan Presiden. 14
Pemilihan umum yang telah dilaksanakan  menyisakan  banyak permasalahan terutama karena cita- cita  untuk  hidup  dalam  Negara hukum  yang  demokratis  dipandang belum  dapat  diwujudkan  secara jelas. Pemilihan umum yang diselenggarakan, juga dianggap oleh banyak  kalangan  tidak  sesuai dengan  semangat  yang  dianut  oleh UUD  1945.  Kenyataannya  Undang  – Undang  yang  mengatur  tentang pemilihan  umum  khususnya  pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42  tahun  2008  telah  dimohonkan pengujiannya  paling  tidak  5  (lima) kali dalam kurun waktu tahun 2008- 2013,  sebagaimana  perkara  yang telah  diputuskan  dengan  Nomor
14 Ahmadi.  2015.  Analisis  Konstruksi  Hukum Konstitusionalitas. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517
Pemilu  Serentak  Pada  Tahun  2019.  Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015
51/PUU-VI/2008,  52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008,  14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013. Upaya hukum  terhadap  kesangsian  atas penyelenggaraan pemilu, tidak terlepas dari berkembangnya dinamika  pemikiran  hukum  dan politik  dikalangan  ahli,  akademisi, politisi  dan  pemangku  kepentingan dalam  Pemilihan  Umum.  Dalam konteks  hukum  upaya  tersebut merupakan rangkaian untuk kemurnian  pelaksanaan  UUD  1945 secara tepat dan konsisten.
Pengujian  UU  No.42/2008  yang terakhir  adalah judicial review yang diajukan  oleh  Effendi  Ghazali  dari Koalisi  Masyarakat  Sipil  untuk
Pemilu  Serentak  dengan  Nomor 14/PUU-XI/2013  dan yang diajukan oleh  Yusril  Ihza  Mahendra  dengan Nomor 108/PUU-XI/2013. Meskipun  demikian,  penulis  hanya memaparkan  putusan  Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian  konstitusionalitas  UU 42/2008  nomor  14/PUU-XI/2013. Pada  bagian  diuraikan  mengenai pemetaan pendapat atau argumentasi atas kontroversi pemilihan  umum  serentak  dengan pemilihan  umum  secara  bertahap serta penelaahan amar putusan yang telah  dijatuhkan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Debat  argumentasi  telah terjadi  dalam  waktu  yang  cukup panjang  dan  berbagai  momentum. Perbedaan  itu  jelas  terlihat  baik
dalam  dunia  akademis,  dalam penyusunan materi Undang-Undang, media  massa  dan  elektronik  serta dalam  ranah  lembaga  peradilan konstitusi. Kondisi tersebut memiliki arti penting bagi kemajuan pemikiran  dan  pemahaman  tentang seluk  beluk  Pemilihan  Umum, Undang-Undang dan UUD 1945.
Sebagian  kalangan  menilai  Pilkada bukan  rezim  pemilu,  melainkan rezim Pemerintahan Daerah, namun penilaian seperti itu akan mengalami kebuntuan. Akan muncul pertanyaan:  bukankah  pemilihan
DPRD  juga  bagian  dari  rezim Pemerintahan Daerah? Sebab, pemilihan  DPRD  juga  diatur  dalam bab  terkait  Pemerintahan  Daerah? Jika  Pilkada  dan  pemilu  anggota DPRD  sama-sama  masuk  dalam rezim  Pemerintahan  Daerah,  lalu, mengapa sistem pemilihan keduanya  mesti  diletakkan  dalam rezim hukum yang berbeda? Penempatan  keduanya  dalam  satu rezim  hukum  justru  lebih  tepat  dan dapat  diterima  menurut  ukuran norma konstitusi yang dimuat dalam Pasal  18  UUD  1945.  Di  mana,  baik Pilkada  maupun  pemilu  anggota DPRD  sama-sama  masuk  dalam rezim  pemilu  sekaligus  juga  sama- sama  menjadi  bagian  dari  rezim Pemerintahan Daerah. 15
15 Syamsuddin  Haris,  Dkk.  2014.  Pemilu Nasional  Serentak  2019.  Electoral  Research
Menurut  Mahkamah  Konstitusi,
hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata  tidak  mampu  menjadi  alat transformasi  perubahan  sosial  ke arah  yang  dikehendaki  dan  tidak juga memperkuat sistem presidensial  yang  hendak  dibangun berdasarkan  konstitusi.  Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ( checks  and  balances ),  terutama antara  DPR  dan  Presiden  tidak berjalan  dengan  baik.  Mahkamah Konsitusi menyatakan semua tahapan  dan  persiapan  teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014  telah  dan  sedang  berjalan mendekati  pelaksanaan.  Demikian pula  seluruh  ketentuan  mengenai tata  cara  pelaksanaan  pemilihan umum  baik  Pilpres  maupun  Pileg telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Meskipun Mahkamah  Konstitusi  menjatuhkan putusan  Pasal  3  ayat  (5),  Pasal  12 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  14  ayat (2),  dan  Pasal  112  UU  Pilpres, menurut Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan  Pilpres  dan  Pileg tahun  2009  dan  2014  yang diselenggarakan secara tidak serentak  dengan  segala  akibat hukumnya  harus  tetap  dinyatakan sah dan konstitusional.
Institute  –  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia. hlm. 48
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan sebuah wahana baru dalam pergulatan politik di Indonesia yang secara nisbi “mementahkan” praktek  ketatanegaraan  Indonesia sebelumnya dalam hal
penyelenggaraan  pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden  serta  Pemilu Legislatif.  Disatu  sisi,  rakyat  dapat lebih  melihat  wahana  baru  tersebut sebagai “parfum” kemenangan demokrasi. Pada 2019, akan dimulai sejarah  baru  dalam  Pemilu,  seiring dengan  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa Pemilu  Anggota  DPR  RI,  DPD,  dan DPRD  (Pemilu  Legislatif),  dan Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  (Pilpres)  harus  serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini. Berbicara mengenai konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan  pemilu  serentak diseluruh  wilayah  NKRI,  secara  sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dimana pasca dilakukannya  amandemen  UUD 1945  telah  merubah  tata  cara pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Dimana sebelum amandemen  UUD  1945,  Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh
MPR.  Setelah  amandemen  UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1)  UUD  1945  berubah  menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
Begitu  pula  mengenai  tata  cara pencalonan  dan  pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelumnya diatur  dalam  Ketetapan  MPR,  maka setelah  amandemen  UUD  1945, diatur  lebih  rinci  dalam  norma Undang-Undang  Dasar  NKRI  tahun 1945,  yang  selanjutnya  diatur dengan Undang-Undang sebagaimana  disebutkan  dalam norma  Pasal  6  ayat  (1)  sampai  ayat
(5) UUD 1945.
Bahkan  Yusril  Ihza  Mahendra  pada saat  mengajukan  permohonan  uji materil  yang  dimuat  dalam  Putusan MK No. 108/PUU-XI/2013, mendalilkan bahwa UUD 1945 tidak secara  spesifik  mengatur  mengenai Pemilu  mana  yang  dilaksanakan terlebih  dulu,  apakah  Pemilu Presiden  ataukah  Pemilu  Legislatif. Kendati  demikian,  ketentuan  Pasal 22E  ayat  (1)  dan  (2)  menunjukkan bahwa  Pemilu  hanya  diadakan  satu kali  dalam  lima  tahun.  Tidak  ada ketentuan  dalam  UUD  1945  yang menyebutkan  pemilu  diadakan  dua kali, atau tiga kali dalam lima tahun.
Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan,  “Pemilihan  Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap  lima  tahun  sekali.”  Kemudian Pasal  ayat  (2)-nya  menyatakan, “Pemilihan  Umum  diselenggarakan untuk  memilih  anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Dengan  demikian,  tiada  alasan konstitusional
untuk menyelenggarakan  dua  kali  Pemilu dalam lima tahun. Tafsir yang paling memungkinkan  untuk  memahami maksud  Pasal  22E  ayat  (1)  dan  (2) adalah  bahwa  penyelenggaraan Pemilu  DPR,  DPD,  Presiden  dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan  serentak  satu  kali dalam  lima  tahun.  Penafsiran  ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial  yang  dianut  oleh  UUD 1945.  Oleh  karena  itu,  menurut Yusril, mendahulukan Pemilu legislatif  kemudian  disusul  dengan Pemilu eksekutif, adalah bertentangan dengan sistem presidensial yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945. Pemilu serentak merupakan jawaban  atas  berbagai  persoalan  di atas. Dalam pemilu serentak kemenangan calon Presiden cenderung  diikuti  perolehan  kursi mayoritas  parlemen  partai  atau gabungan  partai  pengusungnya. Demikian  pula  sebaliknya.  Pemilu serentak akan menciptakan
gabungan  kerjasama  antarpartai politik  dalam  pemerintahan  yang solid karena proses pembentukannya  tersedia  cukup waktu. Bandingkan dengan pembentukan  gabungan  kerjasama antarpartai  politik  saat  ini,  yang mana  semua  partai  menunggu  hasil pemilu  legislatif  yang  jaraknya hanya  satu  bulan  dari  jadwal pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas  maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan:
1. Perspektif  politik  memandang pelaksanaan  pemilu  serentak tahun 2019: Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang  hukum  ini  dinilai mampu  memberikan  garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap  MK.  Pada  hakikatnya apapun  yang  diputuskan  oleh
MK merupakan sebuah keputusan  final,  dimana  MK merupakan  Lembaga  Negara yang  berhak  mengartikan  dan menafsirkan konstitusi.
2. Konstruksi hukum pemilu serentak  pada  tahun  2019 mengacu pada Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak
bertentangan  dengan  ketentuan UUD  1945.  Dimana  pasca dilakukannya  amandemen  UUD 1945  telah  merubah  tata  cara pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden. Dimana sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh MPR.  Setelah  amandemen  UUD 1945,  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  berdasarkan Pasal  6A  ayat  (1)  UUD  1945 berubah  menjadi  “Presiden  dan Wakil  Presiden  dipilih  dalam satu  pasangan  secara  langsung oleh rakyat.”
2. Saran
Pemilu  serentak  diyakini  akan dapat mengatasi berbagai persoalan  yang  ditimbulkan selama  ini,  seperti  mahalnya ongkos  penyelenggaraan,  politik biaya  tinggi  atau  politik  uang, konflik antar kelompok kepentingan,  politisasi  birokrasi, korupsi,  instabilitas  dan  tidak efektifnya  pemerintahan.  Atas dasar  tersebut  tentu  sangat diharapkan  bagi  pemerintah bersama  dengan  DPR  agar bersegara  menyusun  regulasi Undang-Undang khusus mengenai pemilu serentak tahun 2019  sesegera  mungkin,  dengan tujuan  agar  aspek  kepastian

## hukum  terealisasi  sebagaimana mestinya

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
1. Diane  R  &  Abigail  Thernstrom.
Demokrasi  Klasik  &  Modern. Jakarta: Buku Obor, 2005
2. Donny  Gahral  Adian,  Demokrasi Substansial.  Jakarta:  Koekoesan, 2010. Hal. Pengantar
3. Kacung  Marijan,  Sistem  Politik Indonesia.  Jakarta:  Kencana, 2010.
4. Miriam  Budiarjo,  Dasar-Dasar Ilmu  Politik,  Jakarta:  Gramedia,
2008. 5. Mohtar  Haboddin  Dan  Fathur Rahman, Gurita Korupsi Pemerintah  Daerah,  Yogyakarta: Kaukaba, 2013 6. Syamsuddin  Haris,  Dkk.  2014. Pemilu  Nasional  Serentak  2019. ELECTORAL RESEARCH INSTITUTE  –  LEMBAGA  ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
7. Ria  Casmi  Arrsa.  2014.  Pemilu Serentak  Dan  Masa  Depan Konsolidasi Demokrasi.
8. Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Jogjakarta: JIP, 2009
Jurnal
1. Ahmadi. 2015. ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517 2. Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong  Pemilu  Serentak. Jurnal  Rechstvinding  Volume  3
Nomor 1 April 2014
3. EMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019. Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 1, Januari 201
4. Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019.  MPR  RI,Edisi  Februari 2014

## Unduhan
1. Dikutip Dari Www.Republika.Co.Id/Berita/Na sional/Umum/14/01/03/Mysoc k-Ti-Keluarkan-Daftar- Peringkat-Negara-Bebas- Korupsi. Pada Tanggal 04/03/2017 2. Dikutip Dari: Http://Lampost.Co/Berita/Penc airan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-. Pada Tanggal 04/03/2017 3. Dikutip Dari: Http://Www.Tribunnews.Com/ Nasional/2014/01/25/Mk-
Putusan-Pemilu-Serentak-2019- Untuk-Hindari-Kekacauan  .  Pada Tanggal 04/03.2017.
4. Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indones ia/Berita_Indonesia/2014/01/1
40123_Mk_UU_Pilpres.Shtml. Pada Tanggal 04/03/2017