Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
KOLABORASI ANTARA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BOGOR DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KDRT
E. Ericson 1 , Sutrisno 2 1,2 STIK- PTIK Jl. Tirtayasa Raya No.6, RT.9/RW.4, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
Email: ericson@gmail.com
Abstrak: Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  masalah  serius  di  seluruh dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Kasus  KDRT  mencakup  berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak-anak,  dan  memiliki  dampak  serius  terhadap  kesejahteraan  mereka.  Di Indonesia,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  dan  undang-undang  untuk  melindungi korban  KDRT,  dan  salah  satu  lembaga  yang  berperan  penting  adalah  Unit  Perlindungan Perempuan  dan Anak  (PPA)  Satreskrim  Polres  Bogor.  Meskipun  jumlah  pengaduan  kasus KDRT menurun, masalah KDRT tetap serius. Kasus KDRT melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan lintas disiplin. Kolaborasi antara Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT. Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode  kualitatif. Teori  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  adalah  teori  Multi-Agency Anti-Crime Partnership, teori konflik organisasi dan teori manajemen konflik. Hasil penulisan artikel  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  adalah  langkah  penting  dalam  meningkatkan penanganan  kasus  KDRT.  Kolaborasi  ini  memungkinkan  penggunaan  pengetahuan,  data, dukungan  psikologis,  dan  pelatihan  yang  berbeda  antara  kedua  lembaga  untuk  melindungi korban dan menghadapi  pelaku dengan lebih efektif. Tantangan seperti perbedaan prioritas, sumber daya terbatas, koordinasi, dan stigma sosial harus diatasi melalui komunikasi terbuka, pelatihan bersama, dan prosedur terkoordinasi. Strategi kolaborasi mencakup berbagai langkah seperti  pembentukan  tim  gabungan,  pelatihan,  pendekatan  korban-centric,  penyelidikan bersama, dan upaya pencegahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban KDRT.
Kata Kunci: KDRT, Unit PPA, Lembaga PPA

## PENDAHULUAN
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu isu sosial yang meresahkan dan memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. KDRT mencakup berbagai tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan intim terhadap perempuan atau anak-anak. Kekerasan ini dapat menyebabkan cedera fisik, trauma psikologis, serta masalah kesehatan dan sosial lainnya yang serius ( Banks, Landsverk dan Wang, 2008).
Di Indonesia, KDRT juga merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani secara tegas dan efektif. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang- undang  yang  bertujuan  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak-anak  dari  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Salah  satu  lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dalam  penanganan  kasus KDRT adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Dilansir dari laporan Komnas Perempuan tahun 2023, jumlah pengaduan kasus KDRT menurun  pada  tahun  2022  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  menjadi  457.895  dari  459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal  mencapai 61% atau 2.098 kasus.  Untuk kasus  di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir  2  kali  lipat,  dari  38  kasus  di  2021  menjadi  68  kasus  di  2022.  Tingkat  respon pengembalian  formulir  Catahu  naik  sebesar  25%  (137  lembaga)  jika  dibandingkan  dengan tahun  2021  sebanyak  18%  (129  lembaga)  dari  total  formulir  yang  dikirimkan  (Komnas Perempuan, 2023).
Peningkatan  jumlah  kasus  KDRT  di  wilayah  Polres  Bogor  atau  kesulitan  dalam menangani kasus-kasus tersebut mungkin telah mendorong pihak berwenang untuk mencari pendekatan  baru  dalam  penanganan  masalah  ini.  KDRT  adalah  masalah  serius  yang  dapat mengancam  keamanan  perempuan  dan  anak-anak,  sehingga  perlu  tindakan  tegas  dalam menanganinya.
Kasus  KDRT  seringkali  melibatkan  berbagai  aspek  hukum,  sosial,  dan  psikologis. Penanganan  kasus  ini  tidak  hanya  memerlukan  keahlian  hukum,  tetapi  juga  pemahaman mendalam  tentang  dampak  emosional  dan  psikologis  yang  mungkin  dialami  oleh  korban. Kolaborasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat membantu memperkuat pendekatan lintas disiplin dalam menangani kasus KDRT.
Perlindungan perempuan dan anak  yang menjadi korban KDRT merupakan prioritas utama. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti PPA Satreskrim Polres Bogor dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat membantu dalam memberikan perlindungan yang  lebih  efektif  kepada  korban,  termasuk  fasilitas  tempat  perlindungan,  konseling,  dan dukungan lainnya. Penulisan artikel ini ditujukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  penanganan  yang  efektif  terhadap  kasus  KDRT. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pihak berwenang dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan proses hukum yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT.
Kolaborasi antara PPA Satreskrim Polres Bogor dan lembaga perlindungan perempuan dan  anak  juga  dapat  mengamati  sejauh  mana  undang-undang  perlindungan  perempuan  dan anak di wilayah tersebut dijalankan dan ditegakkan dengan baik.  Penulisan artikel ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan atau kebijakan yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban KDRT.
Meskipun  sudah  ada  upaya  dari  berbagai  pihak  untuk  menangani  kasus  KDRT, permasalahan ini masih seringkali sulit untuk diselesaikan sepenuhnya. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk kepolisian dan  lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak,  untuk  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi dalam  penanganan  kasus  KDRT.  Oleh  karena  itu,  penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mengkaji  kolaborasi  antara  Unit  PPA  Satreskrim  Polres  Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  tersebut,  maka  judul  penulisan  makalah  ini adalah  KOLABORASI  ANTARA  UNIT  PERLINDUNGAN  PEREMPUAN  DAN  ANAK (PPA)  SATRESKRIM  POLRES  BOGOR  DAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KDRT . Dalam konteks latar belakang penulisan artikel ini mencerminkan urgensi dan pentingnya kerja sama antara dua entitas ini dalam upaya  melindungi  perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam  rumah tangga.  Dengan  menganalisis  kerja  sama  mereka,  penulisan  artikel  ini  berharap  dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas penanganan kasus KDRT di wilayah  tersebut  serta  memberikan  wawasan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk perbaikan kebijakan dan praktik terkait.
Penulisan artikel ini ditujukan untuk:
1. Menganalisis bagaimana kolaborasi antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat meningkatkan penanganan kasus KDRT
2. Menganalisis tantangan yang timbul dalam kolaborasi antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor  dan  lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak  dalam  penanganan  kasus  KDRT tersebut
3. Menganalisis  bagaimana  strategi  yang  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan  efektivitas kolaborasi antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus KDRT

## Landasan Teori

## 1. Teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership
Teori  Multi-Agency  Anti-Crime  Partnership  adalah  pendekatan  dalam  penegakan hukum yang menekankan kerjasama antara berbagai lembaga dan instansi pemerintah, serta sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk mengatasi dan mencegah kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani berbagai masalah kejahatan yang kompleks  dengan  menggabungkan  sumber  daya,  pengetahuan,  dan  keahlian  dari  berbagai pihak yang berpartisipasi ( Buckley, Holt dan Whelan, 2007).
Salah satu prinsip utama dari teori ini adalah kerjasama antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Ini dapat mencakup kepolisian,  departemen  kehakiman,  lembaga  pemasyarakatan,  pemerintah  daerah,  lembaga sosial,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta  seperti  perusahaan  keamanan.  Semua pihak  ini  bekerja  bersama  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama,  yaitu  mengurangi  tingkat kejahatan.  Dalam  kerangka  ini,  berbagai  pihak  menyumbangkan  sumber  daya  mereka, termasuk personel, peralatan, dan anggaran. Ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih  efisien  dan  efektif  dalam  menangani  masalah  kejahatan.  Sebagai  contoh,  penggunaan bersama  teknologi  keamanan,  analisis  data,  dan  personel  untuk  mengidentifikasi  dan menangani kejahatan.
Salah satu komponen kunci dari kerjasama multi-agency adalah berbagi informasi dan intelijen  terkait  kejahatan.  Lembaga-lembaga  yang  terlibat  harus  bekerja  sama  untuk mengumpulkan,  menganalisis,  dan  berbagi  informasi  yang  relevan  untuk  mengidentifikasi pelaku kejahatan, pola kejahatan, dan ancaman potensial. Setiap lembaga atau instansi yang terlibat  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  terdefinisi  dengan  jelas.  Ini  membantu menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa setiap pihak berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kapabilitas mereka.
Kerjasama  multi-agency  anti-kejahatan  adalah  proses  yang  terus-menerus.  Setelah melaksanakan  langkah-langkah  awal,  lembaga-lembaga  yang  terlibat  harus  secara  teratur mengevaluasi  keberhasilan  program  mereka,  mengidentifikasi  kelemahan,  dan  melakukan penyesuaian  untuk  meningkatkan  efektivitasnya.  Selain  menangani  kejahatan  yang  sudah terjadi,  pendekatan  ini  juga  fokus  pada  pencegahan  kejahatan.  Ini  mencakup  upaya-upaya untuk  mengidentifikasi  faktor  risiko  yang  berkontribusi  pada  kejahatan  dan  mengambil
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Misalnya, program-program pemuda, pendidikan, atau rehabilitasi.
Pendekatan ini mengakui bahwa setiap komunitas memiliki karakteristik dan tantangan yang  unik.  Oleh  karena  itu,  strategi  anti-kejahatan  harus  disesuaikan  dengan  konteks  lokal untuk  menjadi  lebih efektif. Teori ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam  upaya  anti-kejahatan.  Melibatkan  komunitas  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan program dapat membantu menciptakan dukungan yang lebih besar untuk upaya tersebut dan juga meningkatkan pemahaman tentang masalah kejahatan di tingkat lokal.
Kolaborasi  antara  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Satreskrim  Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah contoh konkret dari implementasi Teori Multi-Agency Anti-Crime  Partnership  dalam  konteks  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Unit  PPA Satreskrim Polres Bogor memiliki peran utama dalam penegakan hukum terkait kasus KDRT. Mereka  bertugas  untuk  menginvestigasi  kasus-kasus  KDRT,  mengumpulkan  bukti,  dan mengidentifikasi pelaku. Tugas ini mencakup pengambilan laporan, wawancara dengan korban dan saksi, serta melakukan penyelidikan terkait kejadian KDRT.
Salah satu peran penting dari Unit PPA adalah menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak  setempat.  Mereka  dapat  bekerja  sama  dalam memberikan  bantuan  dan  perlindungan  kepada  korban  KDRT.  Selain  itu,  Unit  PPA  juga bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban  KDRT.  Ini  termasuk memberikan informasi kepada korban tentang hak-hak mereka, memberikan bantuan darurat, dan memastikan bahwa korban merasa aman.
Adapun Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan layanan dukungan seperti konseling, tempat perlindungan sementara, dan bantuan hukum kepada korban KDRT. Mereka juga dapat memberikan pelatihan kepada staf Unit PPA tentang cara mendekati dan membantu korban KDRT dengan lebih sensitif. Lembaga perlindungan juga dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, hak-hak perempuan dan anak,  dan  pentingnya  melaporkan  kasus  KDRT.  Mereka  dapat  berperan  dalam  kampanye pendidikan  dan  kesadaran  untuk  mengurangi  stigma  terkait  laporan  KDRT.  Lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat berperan sebagai perantara antara korban KDRT dan penegak  hukum  seperti  Unit  PPA.  Mereka  dapat  membantu  dalam  proses  pelaporan, pengawalan  hukum,  dan  memberikan  masukan  kepada  penyidik  tentang  perlunya  tindakan hukum lebih lanjut.
Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak perlu berbagi informasi yang relevan tentang kasus KDRT. Ini mencakup bukti, data korban, dan informasi terkait pelaku. Kerjasama dalam berbagi informasi adalah kunci untuk memastikan penanganan kasus yang efektif.  Staf  Unit  PPA  dan  anggota  lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak  harus berkomunikasi  secara  teratur  untuk  mendiskusikan  strategi  penanganan  kasus,  termasuk perlindungan korban, langkah-langkah hukum, dan dukungan yang diperlukan
Perlu  diketahi  bahwa  pendekatan  Multi-Agency  Anti-Crime  Partnership  didasarkan pada  keyakinan  bahwa  penegakan  hukum  dan  pencegahan  kejahatan  adalah  usaha  bersama yang  memerlukan  kolaborasi  lintas  sektor  dan  lintas  lembaga.  Dengan  cara  ini,  diharapkan bahwa kejahatan dapat diatasi secara lebih efektif dan komprehensif. Kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak sangat penting untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan yang layak, bantuan yang diperlukan, dan bahwa pelaku KDRT dituntut sesuai dengan hukum. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana Teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah kejahatan yang kompleks dan sensitif seperti KDRT.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## 2. Teori Konflik Organisasi
Teori  konflik  organisasi  adalah  kerangka  kerja  yang  digunakan  untuk  memahami konflik yang terjadi di dalam organisasi. Konflik organisasi adalah perbedaan-perbedaan yang timbul antara individu, kelompok, atau unit dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi produktivitas, efektivitas, dan iklim kerja. Teori ini membantu memahami penyebab, dampak, dan cara mengelola konflik tersebut.
Salah satu sumber utama konflik adalah persaingan untuk sumber daya terbatas seperti anggaran, waktu, atau fasilitas. Individu atau kelompok dalam organisasi dapat memiliki nilai- nilai, tujuan, atau visi yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik jika tidak diselaraskan. Konflik juga dapat timbul karena perbedaan persepsi terhadap situasi atau masalah tertentu. Ketidakjelasan  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  individu  dalam  organisasi  dapat menghasilkan  konflik.  Konflik  dapat  muncul  ketika  ada  ketidaksetaraan  dalam  distribusi kekuasaan dan otoritas di dalam organisasi ( Devaney, 2008).
Konflik  ini  dapat  bermanfaat  bagi  organisasi  karena  dapat  mendorong  perubahan, inovasi,  dan  pemecahan  masalah.  Konflik  fungsional  dapat  meningkatkan  kinerja  dan kreativitas.  Namun  konflik  ini  juga  merugikan  organisasi  karena  dapat  menghambat produktivitas, mengganggu hubungan, dan menciptakan ketidakstabilan. Konflik disfungsional harus  diatasi  atau  diminimalkan.  Konflik  terjadi  ketika  individu  atau  kelompok  memiliki kepentingan  yang  saling  bertentangan.  Konflik  muncul  karena  orang-orang  cenderung mengidentifikasi  diri  mereka  dengan  kelompok  tertentu  dan  merasa  superior  atau  inferior terhadap kelompok lain. Konflik timbul akibat ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan di organisasi.
Strategi  Pengelolaan  Konflik  mwliputi  Pendekatan  Kolaboratif,  yang  melibatkan pemecahan masalah bersama dan mencari solusi win-win. Pendekatan Kompromi melibatkan pemberian dan pengambilan oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan Menghindari konflik atau menunda penyelesaiannya mungkin digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Pendekatan Persaingan,  yaitu  persaingan  sehat  dalam  organisasi  dapat  membantu  mengatasi  konflik. Pendekatan  Integratif  yaitu  Menggabungkan  berbagai  pendekatan  di  atas  sesuai  dengan kebutuhan dan konteks konflik.
Manajemen  memainkan  peran  kunci  dalam  pengelolaan  konflik  organisasi.  Mereka harus  mampu  mengidentifikasi,  mencegah,  dan  menyelesaikan  konflik  dengan  efektif.  Ini melibatkan  komunikasi  yang  baik,  negosiasi,  serta  menciptakan  budaya  organisasi  yang mendukung penyelesaian konflik yang sehat. Dengan memahami teori konflik organisasi dan menggunakan  strategi  yang  tepat,  organisasi  dapat  mengelola  konflik  dengan  baik  untuk mencapai tujuan mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis.
Kolaborasi  antara  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Satreskrim  Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  langkah  yang  penting  dalam  upaya  perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban KDRT. Unit PPA dalam Satreskrim Polres Bogor adalah unit khusus yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus KDRT yang melibatkan perempuan dan  anak-anak.  Unit ini memiliki tugas untuk  menginvestigasi kasus-kasus KDRT, mengumpulkan bukti, dan memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. PPA juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak adalah organisasi  yang memiliki fokus khusus  pada  perlindungan  dan  pemulihan  perempuan  dan  anak-anak  yang  menjadi  korban KDRT. Lembaga ini dapat memberikan dukungan sosial, psikologis, hukum, dan medis kepada korban  KDRT.  Mereka  juga  memiliki  peran  dalam  memberikan  edukasi  tentang  hak-hak
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
perempuan dan anak-anak, serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih baik terkait KDRT.
Kolaborasi antara PPA dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak penting untuk memastikan  pendekatan  yang  komprehensif  dalam  penanganan  kasus  KDRT.  PPA  dapat memberikan  akses  kepada  lembaga  perlindungan  untuk  berinteraksi  dengan  korban  dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Sebaliknya, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat membantu PPA dalam menyediakan layanan psikologis dan sosial yang diperlukan oleh korban. Kolaborasi juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, sehingga penanganan kasus KDRT menjadi lebih efektif.
Tujuan  utama  kolaborasi  ini  adalah  untuk  melindungi  korban  KDRT,  memberikan dukungan  kepada  mereka,  dan  memastikan  bahwa  pelaku  KDRT  dihukum  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Kolaborasi  juga  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  KDRT  melalui edukasi, pencegahan, dan advokasi. Penting untuk dapat memiliki mekanisme koordinasi yang baik antara PPA dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak agar informasi dan tindakan terkait kasus KDRT dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup pelaporan  kasus  KDRT  yang  ada  kepada  pihak  yang  berwenang,  seperti  aparat  kepolisian, untuk menindaklanjuti kasus secara hukum.
Kolaborasi  antara  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Satreskrim  Polres Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  dalam  penanganan  kasus  KDRT adalah contoh konkret dari upaya lintas sektor untuk melindungi korban KDRT, memberikan perlindungan,  dan  memastikan  keadilan  bagi  mereka.  Kolaborasi  semacam  ini  memiliki potensi  besar  untuk  meningkatkan  efektivitas  dalam  penanganan  kasus  KDRT  dan pengurangan angka KDRT di masyarakat.

## 3. Teori Manajemen Konflik
Teori  manajemen  konflik  adalah  kerangka  konseptual  yang  digunakan  untuk memahami,  menganalisis,  dan  mengelola  konflik  dalam  konteks  organisasi  atau  hubungan antarindividu. Teori-teori ini memberikan pandangan tentang sifat konflik, penyebabnya, dan strategi  untuk  mengatasinya.  Konflik  Fungsional  menyatakan  bahwa  konflik  dalam  jumlah tertentu  adalah  sehat  dan  dapat  memicu  kreativitas,  inovasi,  dan  perubahan  positif  dalam organisasi. Ini dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Konflik Disfungsional  berpendapat  bahwa  terlalu  banyak  atau  jenis  konflik  yang  tidak  sehat  dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan ketidakstabilan organisasi.
Konflik tugas terjadi karena perbedaan dalam tujuan, prioritas, atau pendekatan dalam mencapai  tugas  atau  tujuan  tertentu.  Konflik  Hubungan  berkaitan  dengan  masalah interpersonal  dan  ketidakcocokan  antarindividu.  Biasanya  muncul  karena  perbedaan kepribadian, nilai, atau sikap. Konflik Proses Terjadi karena ketidaksetujuan dalam cara-cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Konflik Nilai timbul karena perbedaan dalam  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh  individu  atau  kelompok,  seringkali  dalam  konteks organisasi ( Featherstone dan Peckover, 2007).
Konflik Kuasa seringkali berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam organisasi. Teori ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang merasa tidak memiliki cukup kekuasaan cenderung menciptakan konflik untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Konflik Struktural menyatakan  bahwa  beberapa  konflik  timbul  sebagai  akibat  dari  ketidaksetaraan  sosial, ekonomi,  atau  politik  yang  melekat  dalam  struktur  organisasi  atau  masyarakat.  Konflik  ini mungkin bersumber dari ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya atau peluang.
Komunikasi  dalam  Konflik  menekankan  pentingnya  komunikasi  yang  efektif  dalam mengelola  konflik.  Teori  ini  mengajarkan  cara  mengidentifikasi  masalah,  mendengarkan dengan  empati,  dan  berkomunikasi  dengan  jelas  untuk  mengurangi  ketegangan  dan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
memecahkan konflik. Teori Resolusi Konflik menguraikan strategi untuk mengatasi konflik, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Teori ini memberikan panduan tentang bagaimana meredakan ketegangan, mencapai kesepakatan, atau menyelesaikan konflik dengan cara yang memuaskan semua pihak.
Konflik Sistem melihat konflik sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Konflik dalam satu bagian organisasi dapat memiliki dampak yang luas, baik positif maupun negatif, pada bagian lainnya. Oleh karena itu, perlu memahami dinamika sistem secara keseluruhan dalam  mengelola  konflik.  Perubahan  dan  Inovasi  dalam  Konflik  juga  menekankan  bahwa konflik  dapat  menjadi  katalisator  perubahan  dan  inovasi  dalam  organisasi.  Ketika  konflik dikelola dengan bijak, itu dapat memicu pemikiran kreatif dan perbaikan proses.
Kolaborasi  antara  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Satreskrim  Polres Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (LPPA)  adalah  kerja  sama  yang penting dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, bantuan, serta keadilan bagi korban KDRT. LPPA seringkali menjadi pihak pertama yang menerima laporan atau informasi terkait kasus KDRT dari korban atau pihak ketiga  yang peduli. Mereka dapat  memberikan dukungan psikologis awal dan mengumpulkan informasi dasar mengenai kasus tersebut. Setelah menerima laporan atau  informasi  kasus  KDRT,  LPPA  bekerja  sama  dengan  korban  untuk  melaporkan  kasus tersebut  ke  Unit  PPA  di  Satreskrim  Polres  Bogor.  Unit  PPA  bertanggung  jawab  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penanganan  kasus  tersebut.  Unit  PPA  akan  melakukan penyelidikan  lebih  lanjut  terhadap  kasus  KDRT.  Mereka  akan  mengumpulkan  bukti, memeriksa saksi-saksi, dan melibatkan pihak medis jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan cukup bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum.
LPPA terlibat  dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT selama proses penyelidikan  dan  penuntutan.  Mereka  dapat  memberikan  tempat  perlindungan  sementara, konseling,  serta  bantuan  hukum  jika  diperlukan.  LPPA  juga  dapat  membantu  korban mengakses layanan medis jika ada cedera fisik. Setelah penyelidikan selesai, Unit PPA akan mengajukan  laporan  kepada  pihak  berwenang,  seperti  Jaksa  Penuntut  Umum.  LPPA  dapat membantu  korban  dalam  proses  peradilan,  memberikan  pendampingan  hukum,  dan menginformasikan korban tentang hak-hak mereka dalam persidangan. Setelah penyelesaian hukum, LPPA dapat memberikan konseling jangka panjang kepada korban untuk membantu mereka  pulih  secara  emosional  dan  psikologis.  Mereka  juga  dapat  mengarahkan  korban  ke program rehabilitasi jika diperlukan.
Selain  penanganan  kasus,  LPPA  dan  Unit  PPA  dapat  bekerja  sama  dalam  program- program  pendidikan  dan  pencegahan  KDRT.  Ini  mencakup  penyuluhan  kepada  masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus KDRT dan upaya pencegahan KDRT. Kolaborasi antara Unit PPA dan LPPA harus berlangsung secara berkelanjutan. Mereka harus memiliki saluran komunikasi  yang  baik  dan  berbagi  informasi  secara  rutin  untuk  memastikan  bahwa  korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
Kolaborasi ini sangat penting karena KDRT adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Dengan kerja sama antara pihak kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, diharapkan kasus KDRT dapat ditangani secara efektif, dan korban dapat mendapatkan  perlindungan  dan  keadilan  yang  mereka  perlukan.  Memahami  teori-teori manajemen  konflik  dapat  membantu  pemimpin,  manajer,  dan  anggota  organisasi  untuk mengidentifikasi, mengelola, dan bahkan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan  efektivitas  organisasi.  Pemahaman  yang  baik  tentang  sumber,  jenis,  dan  strategi penyelesaian konflik adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## Pembahasan

## Kolaborasi  Antara  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan Perempuan dan Anak Dapat Meningkatkan Penanganan Kasus KDRT
KDRT adalah masalah yang kompleks dan sering kali terjadi di dalam rumah tangga, di  mana  korban  mungkin  merasa  terjebak  dalam  situasi  yang  sulit.  Kasus  KDRT  sering melibatkan aspek-aspek emosional, psikologis, dan fisik, yang memerlukan penanganan yang sensitif dan terkoordinasi. Banyak korban KDRT mungkin ragu atau takut untuk melaporkan kasus  mereka  kepada  polisi  karena  berbagai  alasan,  termasuk  ketakutan  akan  balasan  dari pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya bagi korban untuk melaporkan kasus KDRT.
KDRT sering kali melibatkan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dan anak- anak  cenderung  menjadi  korban  yang  lebih  rentan.  Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan Anak memiliki fokus khusus pada perlindungan mereka, dan kolaborasi dengan polisi dapat memperkuat upaya ini. Lembaga perlindungan sering memiliki pengetahuan khusus dalam hal mendukung  korban  KDRT,  memberikan  konseling,  dan  menyediakan  tempat  perlindungan sementara.  Polisi,  di  sisi  lain,  memiliki  peran  penting  dalam  penyelidikan  dan  penegakan hukum. Kolaborasi memungkinkan pemanfaatan pengetahuan dan sumber daya yang berbeda untuk memberikan bantuan terbaik kepada korban dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku ( Hester, 2005).
Kolaborasi  antara  lembaga  perlindungan  dan  polisi  dapat  meningkatkan  efektivitas penegakan  hukum  dalam  menangani  pelaku  KDRT.  Ini  dapat  mencakup  penyelidikan  yang lebih  baik,  pengumpulan  bukti  yang  kuat,  dan  perawatan  yang  lebih  baik  terhadap  korban. Selain penanganan kasus, penting juga untuk mencegah KDRT. Lembaga perlindungan sering kali terlibat dalam program-program edukasi dan kesadaran masyarakat untuk mencegah kasus KDRT. Kolaborasi dengan polisi dapat memastikan koordinasi dalam upaya pencegahan ini.
Kolaborasi  antara  Unit  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  Satuan  Reserse Kriminal  (Sat  Reskrim)  Polres  Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan penanganan kasus KDRT (Kekerasan dalam  Rumah Tangga).  Kolaborasi  semacam  ini  memiliki  beberapa  manfaat  penting  dalam rangka mengatasi dan mengurangi kasus KDRT di masyarakat.
Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak biasanya memiliki akses ke data dan riset yang relevan terkait KDRT. Dengan bekerja sama, polisi dapat memanfaatkan data ini untuk memahami tren dan pola-pola kasus KDRT di wilayah mereka. Hal ini dapat membantu mereka dalam  perencanaan  penanganan  dan  pencegahan  yang  lebih  efektif.  Lembaga  Perlindungan Perempuan dan Anak sering memiliki staf terlatih untuk memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada korban KDRT. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih secara emosional dan psikologis.
Kolaborasi  dengan lembaga independen dapat  memberikan  ruang aman  bagi  korban untuk  melaporkan  kasus  KDRT  tanpa  takut  akan  retaliasi  dari  pelaku.  Lembaga  ini  dapat memberikan  bantuan  dalam  menjaga  kerahasiaan  identitas  korban.  Lembaga  Perlindungan Perempuan  dan Anak  sering  aktif  dalam  kampanye  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat tentang KDRT. Mereka dapat bekerja sama dengan polisi dalam upaya ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah ini dan cara melaporkannya.
Lembaga  ini  dapat  memberikan  pelatihan  kepada  petugas  polisi  tentang  cara penanganan yang sensitif terhadap korban KDRT, termasuk bagaimana mengumpulkan bukti, mewawancarai  korban,  dan  menghadapi  pelaku.  Ini  akan  membantu  meningkatkan keterampilan polisi  dalam  menangani  kasus  ini. Kolaborasi  juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara polisi dan lembaga perlindungan, sehingga kasus KDRT dapat ditangani
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
lebih efisien. Ini juga dapat menghindari tumpang tindih tugas antara berbagai entitas  yang terlibat.
Dengan  kolaborasi,  lembaga  perlindungan  dapat  membantu  memantau  dan mengevaluasi  upaya  penanganan  kasus  KDRT  oleh  polisi.  Ini  dapat  membantu  dalam perbaikan  berkelanjutan  dalam  sistem  penegakan  hukum.  Kolaborasi  antara  Unit  PPA  Sat Reskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat memberikan pendekatan  yang  lebih  holistik  dan  efektif  dalam  penanganan  kasus  KDRT.  Ini  dapat menghasilkan perlindungan yang lebih baik bagi korban, penegakan hukum yang lebih kuat, serta pencegahan yang lebih baik untuk mengurangi kasus KDRT di masyarakat.

## Tantangan Yang Timbul Dalam Kolaborasi Antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT
Unit PPA dalam Sat Reskrim Polres Bogor adalah bagian dari aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus KDRT secara hukum. Mereka harus mematuhi prosedur hukum dan memastikan bahwa pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. KDRT adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks. Ini melibatkan  tindakan  kekerasan  fisik,  psikologis,  atau  seksual  yang  dilakukan  dalam lingkungan  rumah  tangga.  Korban  sering  kali  merasa  takut  atau  malu  untuk  melaporkan kekerasan yang mereka alami, dan ini dapat membuat penanganan kasus semakin rumit.
Lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak  adalah  organisasi  yang  fokus  pada dukungan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT. Mereka sering memberikan bantuan psikososial,  konseling,  tempat  perlindungan,  dan  dukungan  lainnya  kepada  korban  KDRT. Untuk  memberikan  perlindungan  yang  holistik  dan  memastikan  bahwa  korban  KDRT mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, kolaborasi antara unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan lembaga perlindungan perempuan dan anak sangat penting. Dengan bekerja sama, mereka dapat menggabungkan pendekatan hukum dan dukungan sosial-psikologis. Tantangan yang muncul dalam kolaborasi ini berkaitan dengan perbedaan dalam pendekatan, prioritas, sumber daya, dan pemahaman tentang masalah KDRT. Selain itu, perlu memastikan bahwa prosedur  yang  diikuti  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku  dan  melindungi  hak-hak  korban ( Holt, Buckley dan Whelan, 2008).
Kolaborasi  antara  Unit  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  Satuan  Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  langkah  positif  dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT. Namun, seperti kolaborasi antara berbagai instansi atau organisasi, ada sejumlah tantangan yang mungkin timbul dalam proses ini. Beberapa tantangan yang dapat muncul dalam kolaborasi tersebut, diantaranya:
1. Perbedaan Prioritas dan Pendekatan
Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan  Perempuan  dan Anak mungkin memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus KDRT. Polisi cenderung berfokus pada aspek hukum, sementara lembaga perlindungan mungkin lebih berorientasi pada aspek psikososial dan dukungan bagi korban. Perbedaan ini dapat mengakibatkan gesekan dalam kolaborasi.
2. Keterbatasan Sumber Daya
Baik unit polisi maupun lembaga perlindungan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya,  seperti  personel,  anggaran,  dan  fasilitas.  Hal  ini  dapat  memengaruhi  kemampuan mereka untuk memberikan dukungan yang memadai kepada korban KDRT dan melakukan penyelidikan yang efektif.
3. Masalah Koordinasi
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Koordinasi yang efisien antara unit polisi dan lembaga perlindungan perlu dilakukan untuk memastikan  penanganan  kasus  KDRT  yang  terintegrasi.  Keterlambatan  atau  kurangnya komunikasi dapat menghambat proses penanganan kasus.
4. Perlindungan Terhadap Korban
Melindungi korban KDRT adalah prioritas utama, dan kolaborasi harus memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan yang tepat diambil. Hal ini mungkin melibatkan prosedur- prosedur  khusus  untuk  menjaga  kerahasiaan  korban  dan  menghindari  risiko  lebih  lanjut terhadap mereka.
5. Kebijakan dan Regulasi
Perbedaan  dalam  interpretasi  atau  penerapan  kebijakan  dan  regulasi  terkait  penanganan KDRT  bisa  menjadi  kendala.  Kolaborasi  harus  memperhatikan  kerangka  hukum  yang berlaku  dan  memastikan  bahwa  tindakan  yang  diambil  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
6. Stigma Sosial
Kadang-kadang,  stigma  sosial  terhadap  korban  KDRT  dapat  memengaruhi  kolaborasi. Beberapa korban mungkin enggan melaporkan kasus atau bekerjasama dengan polisi karena takut stigma dan diskriminasi yang mungkin mereka alami.
7. Pelatihan dan Kesadaran
Penting bagi personel di kedua belah pihak untuk mendapatkan pelatihan yang memadai tentang  penanganan  KDRT  dan  kesadaran  akan  isu-isu  gender.  Kurangnya  pemahaman tentang kompleksitas masalah ini dapat menghambat upaya kolaborasi yang efektif.
Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  penting  untuk  dapat  mempromosikan komunikasi terbuka, pelatihan bersama, dan pengembangan prosedur yang terkoordinasi antara unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan  lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak. Kolaborasi yang kuat dan efisien akan memungkinkan penanganan yang lebih baik terhadap kasus KDRT dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

## Strategi Yang  Dapat  Diterapkan  Untuk  Meningkatkan  Efektivitas  Kolaborasi Antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT
Meningkatnya laporan kasus KDRT di wilayah Polres Bogor menjadi landasan utama. Kasus KDRT sering kali rumit dan memerlukan penanganan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kasus  KDRT  tidak  hanya  masalah  hukum,  tetapi  juga  melibatkan  aspek-aspek  psikologis, sosial,  dan  kesejahteraan  korban.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pendekatan  terpadu  yang melibatkan  berbagai  ahli  dan  lembaga  untuk  memberikan  dukungan  yang  komprehensif kepada korban. Prinsip bahwa perlindungan korban harus menjadi prioritas utama. Kolaborasi antara Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban KDRT dan membantu mereka mendapatkan perlindungan serta bantuan yang mereka butuhkan ( Janczewski, Dutch dan Wang, 2008).
Penanganan kasus KDRT bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Oleh karena itu, kolaborasi dengan  lembaga perlindungan perempuan dan anak adalah langkah yang tepat untuk menggandeng sumber daya dan  pengetahuan  yang  lebih  luas  dalam  penanganan  kasus  ini.  Selain  penanganan  kasus, kolaborasi  juga  mendorong  upaya  pencegahan  KDRT  melalui  pendidikan  dan  kesadaran masyarakat. Ini bertujuan untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung KDRT dan menghindari terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu perlu ada strategi kolaborasi  yang  lebih  efektif  antara  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan  lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan penanganan kasus KDRT dan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
perlindungan bagi korban KDRT. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kasus KDRT ditangani dengan cermat, bahwa pelaku diadili sesuai hukum, dan bahwa korban mendapatkan  dukungan  yang  mereka  butuhkan  untuk  memulihkan  diri  dan  memulai  hidup yang lebih aman.
Meningkatkan  efektivitas  kolaborasi  antara  Unit  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan Anak) Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bogor dan lembaga perlindungan perempuan dan  anak  dalam  penanganan  kasus  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  merupakan langkah  penting  untuk  melindungi  korban,  memberantas  pelaku,  dan  memastikan  keadilan dalam hukum. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini, diantaranya: 1. Pembentukan Tim Gabungan
Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat membentuk tim gabungan yang terdiri dari anggota polisi, pekerja sosial, psikolog, dan ahli hukum. Tim ini akan bekerja bersama untuk mengatasi setiap kasus KDRT secara holistik.
2. Pelatihan Bersama Mengadakan pelatihan bersama untuk anggota Unit PPA dan staf lembaga perlindungan perempuan  dan  anak.  Ini  termasuk  pemahaman  mendalam  tentang  hukum  dan  regulasi terkait KDRT, teknik wawancara sensitif, dan identifikasi tanda-tanda kekerasan.
3. Sharing Informasi
Memastikan pertukaran informasi yang lancar antara Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Ini mencakup berbagi data kasus, laporan, dan informasi penting lainnya yang mungkin diperlukan dalam investigasi dan perlindungan korban.
4. Pendekatan Korban-Centric Fokus  pada  pendekatan  yang  memprioritaskan  kebutuhan  dan  keamanan  korban. Membuat  ruang  aman  bagi  korban  untuk  berbicara  dan  melaporkan  kekerasan,  serta memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan.
5. Penyelidikan Bersama Melakukan penyelidikan bersama atas kasus KDRT. Ini mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara korban, saksi, dan tersangka, serta pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menguatkan kasus hukum.
6. Penanganan Hukum yang Cepat
Memastikan  bahwa  proses  hukum  berjalan  dengan  cepat  dan  efisien.  Kolaborasi  dapat membantu  dalam  mempercepat  penyelidikan  dan  peradilan,  sehingga  pelaku  dapat ditindak dengan cepat.
7. Advokasi Bersama
Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat bersama-sama melakukan advokasi  untuk  perubahan  kebijakan  atau  peraturan  yang  lebih  kuat  dalam  hal perlindungan korban KDRT.
8. Pencegahan Bersama
Selain menangani kasus, bekerja sama dalam program-program pencegahan KDRT seperti penyuluhan,  pelatihan,  dan  kampanye  kesadaran  di  masyarakat.  Upaya  pencegahan  ini dapat membantu mengurangi kasus KDRT di masa depan.
9. Evaluasi Berkala
Melakukan evaluasi berkala terhadap kolaborasi dan proses kerja sama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan efektif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi.
10. Koordinasi dengan Pihak Terkait
Kolaborasi juga perlu dilakukan dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, pelayanan medis, dan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT.
11. Sumber Daya yang Memadai
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Pastikan kedua pihak memiliki sumber daya  yang cukup, termasuk personel, anggaran, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan efektif.
12. Edukasi Masyarakat
Terlibat  dalam  upaya  edukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  melaporkan  kasus  KDRT dan memahami hak serta perlindungan yang tersedia.
Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini,  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak  dapat  bekerja  sama  secara  lebih  efektif  dalam menangani  kasus  KDRT,  melindungi  korban,  dan  memastikan  bahwa  pelaku  kekerasan dihukum sesuai dengan hukum.

## Kesimpulan
Kolaborasi  antara  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan Perempuan dan Anak adalah langkah penting untuk meningkatkan penanganan kasus KDRT. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa KDRT adalah masalah kompleks yang memerlukan penanganan  sensitif  dan  terkoordinasi.  Kolaborasi  ini  memungkinkan  pemanfaatan pengetahuan, data, dukungan psikologis, dan pelatihan yang berbeda antara kedua lembaga, sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan pelaku dapat dihadapi secara  efektif.  Selain  itu,  kolaborasi  juga  mendukung  upaya  pencegahan  KDRT  dan memastikan evaluasi yang berkelanjutan terhadap penanganan kasus oleh polisi.
Kolaborasi  antara  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Bogor  dan  Lembaga  Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan  prioritas,  keterbatasan  sumber  daya,  masalah  koordinasi,  perlindungan  terhadap korban, kebijakan, stigma sosial, dan pelatihan harus diatasi agar kolaborasi ini berjalan efektif. Komunikasi  terbuka,  pelatihan  bersama,  dan  prosedur  terkoordinasi  adalah  kunci  untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan penanganan terbaik bagi kasus KDRT.
Meningkatnya  kasus  KDRT  di  wilayah  Polres  Bogor  menjadi  dasar  penting  untuk mengembangkan strategi kolaborasi antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan lembaga perlindungan  perempuan  dan  anak.  Strategi  ini  melibatkan  pembentukan  tim  gabungan, pelatihan  bersama,  berbagi  informasi,  pendekatan  korban-centric,  penyelidikan  bersama, penanganan  hukum  yang  cepat,  advokasi,  pencegahan,  evaluasi  berkala,  koordinasi  dengan pihak  terkait,  alokasi  sumber  daya  yang  memadai,  dan  edukasi  masyarakat.  Kolaborasi  ini bertujuan  untuk  melindungi  korban  KDRT,  mengadili  pelaku,  dan  menciptakan  lingkungan yang lebih aman bagi semua.

## Saran
Berdasarkan penjelasan diatas, maka saran untuk dapat meningkatkan pemberdayaan Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Satreskrim  Polres  Bogor  dan  Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT, diantaranya:
1. Membentuk  tim  khusus  dalam  Unit  PPA  yang  terdiri  dari  anggota  yang  memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam penanganan kasus KDRT. Tim ini dapat fokus secara eksklusif pada kasus-kasus tersebut.
2. Menerapkan sistem informasi terpadu  yang memungkinkan pertukaran data  yang  cepat dan  aman  antara  Unit  PPA  dan  lembaga  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Ini  akan mempermudah pelacakan dan pengelolaan informasi terkait kasus KDRT.
3. Memastikan  bahwa  penanganan  kasus  KDRT  melibatkan  pendekatan  holistik  yang mencakup aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Kolaborasi antara Unit PPA dan lembaga perlindungan perempuan dan anak harus mencakup semua aspek ini.
4. Mengembangkan kerjasama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga lain seperti rumah sakit, klinik kesehatan, lembaga pendidikan, dan LSM yang berfokus pada masalah KDRT.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Ini dapat membantu dalam mendapatkan akses lebih baik ke sumber daya dan dukungan tambahan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kolaborasi dan penanganan kasus KDRT.  Hal  ini  akan  membantu  dalam  mengidentifikasi  area  yang  perlu  perbaikan  dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan.
6. Berpartisipasi  dalam  advokasi  untuk  perubahan  kebijakan  dan  hukum  yang  lebih  kuat terkait KDRT. Ini termasuk upaya untuk memperbaiki proses hukum dan meningkatkan perlindungan bagi korban.
7. Selain penanganan kasus, fokuskan juga pada upaya pencegahan KDRT melalui kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan, dan pendidikan. Upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah kasus baru.
8. Pastikan  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  selalu  memprioritaskan  kebutuhan  dan keamanan  korban.  Memberikan  dukungan  psikologis  dan  sosial  yang  memadai  serta melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan.
9. Mendorong  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  mendukung  upaya  penanganan  dan pencegahan  KDRT.  Ini  dapat  mencakup  program-program  pelatihan  dan  kampanye kesadaran.
10. Memastikan bahwa korban KDRT memiliki akses yang mudah ke layanan yang mereka butuhkan, termasuk layanan medis, bantuan hukum, tempat perlindungan, dan dukungan psikologis.
11. Mengeksplorasi  kemungkinan  kolaborasi  dengan  lembaga  internasional  yang  berfokus pada  isu  KDRT,  seperti  UNICEF  atau  UN  Women,  untuk  mendapatkan  panduan  dan dukungan tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks, D., Landsverk, J. and Wang, K. 2008. Changing policy and practice in the child welfare system  through  collaborative  efforts  to  identify  and  respond  effectively  to  family violence, Journal of Interpersonal Violence 23(7), pp903–932.
Buckley, H., Holt, S. and Whelan, S. 2007. Listen to me! Children’s experiences of domestic violence, Child Abuse Review 16(5), pp296–310.
Devaney, J. 2008. Chronic child abuse and domestic violence: children and families with long- term and complex needs, Child and Family Social Work 13(4), pp443–453.
Featherstone,  B.  and  Peckover,  S.  2007.  Letting  them  get  away  with  it:  fathers,  domestic violence and child welfare, Critical Social Policy 27, pp181–202.
Hester, M. 2005. Making it through the criminal justice system: attrition and domestic violence,
Social Policy and Society 5(1), pp79–90.
Holt, S., Buckley, H. and Whelan, S. 2008. The impact of exposure to domestic violence on children  and  young  people:  a  review  of  the  literature, Child Abuse  and  Neglect  32, pp797–819.
Janczewski, C., Dutch, N. and Wang, K. 2008. Crafting the Greenbook: framers reflect on the vision, process and lessons learned, Journal of Interpersonal Violence 23(7), pp981– 1006.
Komnas Perempuan. 2023. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Jakarta.