INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5153-5166
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Konsumen Platform E-Commerce Atas Itikad Tidak Baik Penjual (Studi Kasus Tokopedia)
Sally 1 ✉ , Elfrida Ratnawati Gultom 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia Email: 1580sallychan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  dunia  saat  ini  bertumpu  sepenuhnya  pada  inovasi,  teknologi  dan pengetahuan. Dengan berkembangnya internet khususnya dalam bidang ekonomi ada perdagangan elektronik melalui platform E-Commerce. Pertumbuhan E-Commerce sebagai tempat jual beli online perlu diperhatikan terutama mengenai kontrak perjanjian e-commerce dan bagaimana cara sengketa diselesaikan  jika  muncul  masalah  selama  proses  pelaksanaan  jual  beli.  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan  bersifat  deskriptif  analitis. Kesimpulan  yang  diperoleh  bahwa  dalam  buku  III  KUHPer,  kontrak  bisnis  melalui  e-commerce memang tidak diatur, namun jika melihat hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, selama para pihak dalam kontrak bisnis tersebut tidak melanggar tujuan dari kontrak tersebut, maka kontrak bisnis yang dilakukan melalui e-commerce adalah sah dan dapat dilakukan berdasarkan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Namun demikian, unsur itikad baik dalam kontrak merupakan asas yang penting  dan  sangat  diperlukan  sebagai  dasar  fundamental  dalam  pembuatan  kontrak.  Dalam  hal perselisihan  yang  timbul  dari  perjanjian  jual  beli  di  e-commerce,  maka  prosedur  penyelesaian sengketa  e-commerce  bisa  ditempuh  dengan  cara  mengajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan ataupun  jalur non litigasi  seperti  BPSK  yang  diharapkan  memberikan  perlindungan  penuh  kepada konsumen Dalam Menemukan Solusi Yang Terbaik.
Kata  Kunci:  Konsumen, Kontrak, E-Commerce

## Abstract
The development of the world economy currently relies entirely on innovation, technology and knowledge. With  the  development  of  the  internet,  especially  in  the  economic  field,  there  is  electronic  commerce through the E-Commerce platform. The growth of E-Commerce as a place for buying and selling online needs to be  considered, especially  regarding  e-commerce agreement contracts  and how disputes  are resolved if problems arise during the buying and selling process. The approach method used in this study is a normative juridical approach and is descriptive-analytical. The conclusion obtained is that in book III of the Criminal Code, business contracts through e-commerce are not regulated, but if you look at the contract law in force in Indonesia, as long as the parties to the business contract do not violate the purpose of the contract, then business contracts conducted through e-commerce -commerce is legal and can be carried out based on Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. However, the element of good faith in contracts is an important and indispensable principle as a fundamental basis for making contracts. In the case of disputes arising from sale and purchase agreements in e-commerce, the e-commerce dispute settlement procedure can be pursued by filing a civil lawsuit to court or non-litigation channels such as BPSK which are expected to provide full protection to consumers in finding the best solution.
Keyword: Consumers, contracts, e-commerce.

## PENDAHULUAN
Generasi revolusi industri telah mengubah cara manusia berbelanja. Kebiasaan berbelanja tradisional dimana pembeli dan penjual saling bertemu, mulai beralih ke cara yang lebih praktis dan lebih cepat. Salah satunyaa adalah penggunaan internet melalui smartphone. Perilaku ini telah  menyebabkan  bisnis e-commerce  berkembangg  dengan  cepat.    Akan  tetapi  belanja online di e-commerce juga memiliki kelemahan. Pembeli tidak dapat-melihat secara langsung fisik barang yang ingin dibelinya, sehingga keluhan barang datang tidak sesuai dengan yang dijanjikan  penjual,  pengiriman  barang  yang  tidak  tetap  waktu  atau  bahkan  tidak  dikirim, masalah keamanan pembayaran online, penjual fiktif hingga cyber crime sering terjadi dalam transaksi jual-beli di e-commerce (Putra et al., 2019).
E-commerce  pada  dasarnya  sama  dengan  jual  beli  tradisional,  yang  membedakan hanyalah media yang digunakan. Dalam transaksi jual beli elektronik ini, para pihak yang terlibat melakukan kontrak atau hubungan hukum dalam bentuk kontrak, yang juga diproses secara elektronik. Para pihak dalam perdagangan elektronik umumnya adalah produsen, konsumen, dan penyelenggara (penyedia Layanan atau Website). Beberapa contoh Penyedia e-commerce seperti  tokopedia,  lazada,  bukalapak,  shopee  yang  menjadi  wadah  bagi  pedagang  dan konsumen yang ingin berbisnis jual beli online (Setyawan & Wijaya, 2018).
Kontrak yang dilakukan melalui belanja online memiliki bentuk terpisah yang dapat berupa B to B ( business to business) atau B to C (business to consumers). Apalagi dari B ke C, posisi konsumen biasanya tidak sekuat perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Kerugian konsumen  secara  luas  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian;  Pertama-tama,  adanya  perilaku pedagang yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan konsumen dan kedua, kerugian
konsumen  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan/  tindakan  ilegal  pihak  ketiga  untuk  menipu konsumen (Rudiastari, 2017).
Prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata. Hal itu ditegaskan dalam pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : ayat (1) “Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”, ayat  (2)  “Para  pihak  berhak  memilih  hukum  yang  berlaku  terhadap  Transaksi  Elektronik internasional yang dibuatnya”.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  operator e-commerce  memiliki  kebebasan  atau  izin untuk  memasukkan  ketentuan-ketentuan  tertentu,  termasuk  pilihan  undang-undang  yang berlaku untuk e-commerce yang dilakukan oleh website ini. Ketentuan toko online biasanya disajikan sebagai kontrak atau klausul standar di mana konsumen hanya perlu mengklik tombol tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka menerima apa yang diminta penjual di situs web tersebut. Tujuan dari klausul standar tersebut adalah untuk memfasilitasi transaksi, karena sulit ketika  penjual  harus  membuat  kontrak  baru  dan  bernegosiasi  untuk  setiap  transaksi.  Oleh karena  itu,  calon  pembeli  disarankan  untuk  membaca  dengan  cermat  isi  Ketentuan Penggunaan  sebelum  mengklik  tombol  yang  menunjukkan  persetujuan  mereka  (Hariyana, 2018).  Untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  pelaku  usaha  yang  ingin  melakukan kegiatan jual beli melalui media elektronik ( e-commerce) harus dilandasi dengan itikad baik yang tulus yang menjadi dasar usahanya dan mempengaruhi kepercayaan pelanggan untuk terus berbelanja pada platform e-commerce.
Berikut ini adalah contoh kasus untuk memberikan sedikit gambaran betapa pentingnya konsumen memahami syarat dan ketentuan marketplace Tokopedia dan itikad baik penjual di platform  e-commerce.  Kasus  Putusan  Perdata  Gugatan  Nomor  183/Pdt.G/2018/PN  Mdn bermula  dari  pembeli  Ibu  Rukiah  yang  melakukan  proses  pembelian  barang  melalui marketplace  Tokopedia,  namun  karena  adanya  itikad  yang  tidak  baik  dari  penjual  yang memanfaatkan  kurangnya  pengetahuan  pembeli  atas  prosedur  jual  beli  di  Tokopedia mengakibatkan  kerugian  bagi  pembeli  sehingga  kemudian  menimbulkan  sengketa  antara pembeli dengan penyedia platform e-commerce Tokopedia.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  mengenai  penyelesaian  kasus  di Tokopedia yang terjadi dalam Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan  kasus  tersebut,  termasuk  sengketa  yang  terjadi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat, tindakan  yang  diambil  oleh  Tokopedia  dan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  kasus,  serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  atau  disebut  penelitian  hukum normative  (Nawi,  2014).  Penelitian  hukum  normatif  sebagai  metode  penelitian  ilmiah  yang bertujuan  untuk  menemukan  kebenaran  dalam  logika  hukum  ilmiah  dari  sisi  normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang sering disebut penelitian hukum atau  pengajaran  penelitian  hukum  di  banyak  negara  (Soekanto,  2007),  yang  meliputi pendekatan  legislatif,  pendekatan  kasus,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  analitis  dan pendekatan teoretis (Irwansyah, 2020).
Sebagai  penelitian  kepustakaan,  jenis  dan  sumber  informasi  hukum  terdiri  dari  bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, UU No. ro 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 19/2016 mengubah UU 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Materi sekunder hukum meliputi semua tulisan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan sumber hukum, yang dilakukan  dengan  bantuan  bahan  hukum  yang  diperoleh,  yang  diklasifikasikan  dan disistematisasi  menjadi  satu  kesatuan.  Kemudian  semua  bahan  hukum  dianalisis  dengan penafsiran yang otentik dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam salah satu teori hukum perlindungan konsumen yaitu Let the buyer beware, prinsip ini menganggap pedagang dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mempunyai kekurangan, bahwa dalam perkembangann  konsumen  tidak  mendapatkan  informasii  yang  cukup  untuk  menentukan pilihan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  ingin  dikonsumsinya.  Hal  ini  mungkin  karena pengetahuan konsumen yang terbatas atau pelaku usaha yang tidak terlaluu terbuka tentang produk  yang  mereka  tawarkan.  Oleh  karena  itu,  jika  konsumen  mengalami  kerugian,  maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan konsumen itu sendiri (dalam Shidarta, 2000). Ada pengguna platform e-commerce yang tidak membaca dan memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat mendaftar sebagai pengguna,  terkadang  mereka  hanya  sekedar  mengklik  kolom  saya  setuju  supaya  bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi kasus-kasus e- commerce seperti yang dialami oleh penggugat.
Menurut Edmon Makarim, istilah kontrak online memiliki arti yang sama dengan kontrak elektronik, yaitu. Munculnya ikatan. atau hubungan hukum elektronik yang menghubungkan sistem  informasi  komputer  dengan  sistem  jaringan.  Pembelian  dan  penjualan  toko  online muncul dari kontrak pembelian dan penjualan elektronik antara penjual dan pembeli (Makarim, 2005). Namun hingga saat ini, aturan tentang jual beli elektronik belum secara jelas dituangkan
dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena ketentuan hukum kontrak elektronik tidak diatur secara terpisah.
Namun  pada  prinsipnya,  syarat-syarat  hukum  kontrak  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  yang  mengacu  pada  kontrak  online.  Perjanjian tersebut  memiliki  empat  syarat  hukum,  yaitu  1.  perjanjian  perikatan;  2.  Kecakapan  untuk membuat perjanjian; 3. Hal khusus; 4. Alasan hukum. Selama kontrak online memenuhi 4 syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak online dapat dianggap sah dan mengikat para pihak (Hidayah, 2019).
Perjanjian kontrak Indonesia hanya mengatur kontrak secara umum, hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: 1) Semua kontrak yang dibuat secara sah adalah hukum bagi mereka yang membuatnya. 2) Kontrak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan dalam undang-undang cukup untuk ini. 3) Kontrak harus dibuat dengan itikad baik.
Itikad  baik  dari  pelaku  usaha  bisa  ditunjukkan  melalui  pemberian  informasi  yang  jelas mengenai barang/jasa yang ditawarkan, harga, garansi produk, cara pembayaran serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli,  memberikan identitas asli yang memudahkan pembeli dalam hal ingin meminta pertanggungjawaban dari penjual, serta memiliki perijinan yang jelas dalam menjalankan usahanya.
Kontrak/perjanjian  menurut  Pasal  1313  KUHPerdata  itu  sendiri  mengatakan: Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Ada beberapa pendapat para sarjana hukum tentang susunan kata Pasal 1313  KUH  Perdata,  diantaranya  adalah  Subekti,  yang  menyebutkan  arti  perjanjian  sebagai berikut: Kontrak adalah peristiwa di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau dua orang saling menjanjikan sesuatu (Subekti, 2005).
Menurut pemahaman Subekti, kontrak dianggap sah jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Pemenuhan syarat-syarat ini akan menghasilkan perjanjian yang sah. Perjanjian juga mengikat para pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga syarat sahnya perjanjian harus  dipenuhi.  Hal  ini  nantinya  jika  ada  masalah  atau  perselisihan  dikemudian  hari  maka penyelesaiannya  dapat  berdasarkan  kontrak  yang  telah  disepakati.  Kontrak  e-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kontrak biasa, perbedaannya hanya pada bentuk dan aplikasinya saja.
UU No. 19  Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik mengatur pengguna e-commerce harus memberikan keterangan yang benar dan lengkap sesuai dengan Pasal 9 meliputi:
1. Identitas pengusaha, status badan hukum dan kualifikasi pengusaha baik sebagai produsen, sebagai penyelenggara atau hanya sebagai perantara.
2. Informasi  tentang  syarat  sah  hukum  kontrak  pihak  ketiga  untuk  objek/barang  tertentu, Informasi tentang produk yang akan dijual atau ditawarkan dapat berupa nama toko, alamat,
deskripsi produk yang jelas.
Eksistensi perdagangan elektronik diakui  dalam kontrak niaga perdagangan  elektronik, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1  Ayat  2  disebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  perangkat komputer, jaringan komputer dan Media.  elektronik lainnya.  Bahan yang digunakan  dalam  kontrak  standar  adalah  tinta  dan  kertas  dan  diproduksi  berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah kontrak dibuat dan disepakati, mengikat dengan tanda tangan, sedangkan kontrak elektronik yang menggunakan media elektronik  hanya memiliki formulir atau klausul kontrak kosong yang dibuat, ditulis dan disajikan di media elektronik (halaman web) oleh satu pihak, kemudian oleh pihak yang bersangkutan. pihak lain Cukup tekan tombol yang  ditunjukkan  untuk  menerima  kontrak.  Tentu  saja,  dalam  hal  kontrak  elektronik,  hal  ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keabsahan kontrak tersebut.
Tentunya  banyak  resiko  yang  mengintai  dalam  kontrak  belanja  online  yang  harus ditanggung konsumen ketika membeli barang di media online dari produsen, seperti kelalaian/ wanprestasi.  Dari  sudut  pandang  pembeli,  perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian  lisan, karena berlangsung tanpa tatap muka, hanya melalui internet atau cukup dengan mengklik, dan jika ada masalah atau perselisihan antara para pihak, apabila dapat diselesaikan karena para pihak tidak menyepakati perjanjian penyelesaian sengketa, maka secara sah dapat memilih pengadilan mana yang menjadi arbitrase antara para pihak.
Meskipun masalah kontrak jual beli dalam perdagangan elektronik sudah dapat dipastikan secara hukum, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Dasar utama perjanjian jual beli online dan penerapan sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Meski sudah ada peraturan tersebut, masalah wanprestasi, penipuan dalam e-commerce masih dapat ditemukan. Karena aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan pengamanan  hukum  tersebut  dengan  baik  untuk  mengantisipasi,  mengoptimalkan  atau mencegah terjadinya permasalahan hukum yang umum terjadi dalam jual beli online (Kamran & Maskun, 2021).
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi  di  platform  e-commerce  dapat berbentuk preventif atau pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai prosedur transaksi jual beli online, serta bentuk represif yang bisa ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi (Suryadi & Gultom, 2023).
Namun, pengguna e-commerce memiliki sedikit pengetahuan tentang apakah perjanjian e-commerce  itu  mengikat  atau  tidak,  sehingga  menyulitkan  pengguna  e-commerce  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin  timbul  di  kemudian  hari.  Masalah  perlindungan konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal seperti (Bidari, 2020):
1. Nilai  transaksi  kecil  sehingga  konsumen  tidak  mau  menindak  pengusaha  online  yang
melakukan kelalaian atau penipuan;
2. Ketidaktahuan konsumen akan informasi dari penjual online, dan anggapan bahwa mencari ganti rugi adalah kegiatan yang sia-sia;
3. Kurangnya informasi konsumen tentang kewajiban dan hak konsumen dan penjual.
4. Konsumen  enggan  menyelesaikan  masalah  jual  beli  online  melalui  litigasi  (pengadilan) mengingat waktu yang lama dan biaya yang mahal;
5. Lemahnya polisi di negara kita terkait dengan penyelesaian masalah jual beli online yang merugikan konsumen.
Jika terjadi kerugian dalam jual beli, pasal 19 angka 1 UUPK menegaskan bahwa pengusaha wajib mengganti kerugian konsumen dengan cara mengembalikan uang konsumen, dengan cara menukar barang yang sejenis atau menyamakan harga transaksi. ,memberikan perawatan kesehatan  atau  membayar  kompensasi.  Jika  pengusaha  tidak  mau  atau  tidak  mau  memikul tanggung  jawab/ganti  rugi,  dapat  dilakukan  tindakan  hukum  terhadapnya  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Menurut  Pasal  62  dan  63  UU  Perlindungan Konsumen, jika operator bersikeras untuk tidak mengganti kerugian yang dideritanya, selain ganti rugi, dapat dikenakan sanksi pidana dan hukuman tambahan (Ramli et al., 2020).
Ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 juga  mengatur  penyelesaian  sengketa  terkait  elektronik  (e-commerce)  pada  Pasal  39  yang berbunyi:  1)  gugatan  perdata  diajukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  (2) Selain menyelesaikan gugatan perdata sesuai dengan ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian  terhadap  sengketaa  dapat  dilakukan  secara  litigasii  maupun  secara  non litigasi,  tergantung  pada  pilihan  hukum  yang  diambil  oleh  kedua  belah  pihak.  Kedua penyelesaian tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, untuk penyelesaian secara non litigasi sebagaimana yang dilakukan melalui BPSK dengan memilih cara arbitrasi, mempunyai kelebihan dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihakkkarena putusannya tidak dipublikasikan, jangka waktu penyelesaian yang lebih cepat,karena dapat menghindari lamanya proses yang harus  dilalui  yang  disebabkann  oleh  hal  prosedural  dan  administratif,  para  pihak  dapat memutuskan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta prosedur dan tempat arbitrase, atau satu atau beberapa pihak dapat memilih seorang arbiter yang mereka yakini memiliki pengetahuan, pengalaman dan latar belakang yang memadai dalam masalah yang relevan dan wasit keputusan adalah keputusan yang mengikat para pihak, yang dapat dicapai dengan prosedur sederhana atau langsung.
Arbitrase adalah penyelesaian berdasarkan kesepakatan kedua-belah pihak di luar dari pengadilan umum, dan sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase hanyalah sengketa niaga  dan  sengketa  hukum  yang  sepenuhnya  berada  di  bawah  kendali  para  pihak  yang bersengketa menurut peraturan perundang-undangan. . Sedangkan sengketa yang tidak dapat
diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:  “sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di  bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Penyelesaian sengketa e -commerce bisa menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena e-commerce adalah perdagangan melalui internet.
Karena penyelesaian sengketa konsumen dilakukan atas pilihan sukarela para pihak, maka sudah ada penafsiran hukum atas kontrak yang didasarkan pada kehendak para pihak untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan memiliki  beberapa  cara.  Frans  Winarta  memaparkan  pentingnya  masing-masing  badan penyelesaian sengketa tersebut di atas sebagai berikut (Winarta, 2022):
a. Konsultasi  :  suatu  tindakan  yang  bersifat  pribadi  antara  klien  dengan  pihak  lain  yang bertindak  sebagai  konsultan,  di  mana  pihak  konsultan  mengkomunikasikan  pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kliennya.
b. Negosiasi  :  upaya  penyelesaian  perbedaan  pendapat  di  antara  para  pihak  tanpa menghakimi,  dengan  tujuan  mencapai  kesepakatan  berdasarkan  kerjasama  yang  lebih harmonis dan kreatif.
c. Mediasi : cara penyelesaian perselisihan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.
d. Konsiliasi : Mediator bekerja sebagai konsiliator dengan persetujuan para pihak dan mencari solusi yang dapat diterima.
e. Penilaian Ahli: Pendapat ahli tentang masalah yang bersifat teknis dan sesuai dengan ilmu keahliannya.
Kasus Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn bermula dari pembeli Ibu Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018 melakukan proses pembelian sebuah Macbook Pro 13” melalui marketplace Tokopedia sehingga diterbitkan invoice dengan No.INV/20180215/XVIII/II/136434679  tanggal  15  Februari  2018  seharga  Rp.  22.369.400,-. Berdasarkan  pada  invoice  tersebut,  pembeli  telah  membayar  kepada    Tokopedia  dengan perincian Rp. 22.200.834,- dan Rp.500.000,-.
Akan  tetapi  Tokopedia  membatalkan  transaksii  dengan  Ibu  Rukiah  dengan  keterangan pembayaran  dibatalkan  (PYM.20180215.XVIII.II.14888711)  tanggal  16  Februari  2018  dan mengembalikan  dana  pembeli  sebesar  Rp.500.000,-  dengan  keterangan  Payment  Refund (148871263). Akan tetapi dana sebesar Rp.22,200.834,- malah dicairkan Tokopedia ke pihak-lain, sehingga Tokopedia tidak bisa lagi melakukan pengembalian-dana kepada pembeli.
Bahwa  akibat  tidak  dikembalikannya  dana  pembeli  tersebut,  pembeli  melalui  kuasa- hukumnya  telah  mengirimkan  dua  kali  Surat  Panggilan/Surat  Peringatann  yang  kemudian
dibalas oleh Tokopedia dimana pada pokoknya tidak bersedia-untuk dimintakan pengembalian sebesar Rp.22.200.834,- dengan alasan sebagai berikut : a.) Pembeli telah melakukan kesalahan- pembayaran  jumlah  yang  seharusnya  dibayar  sebesarr  Rp.22.370.263,-  bukan  sebesar Rp.22.200.834 sebagaimana yang dihitung oleh penjual “ELIPA STORE”. b.) Pembeli melakukan kesalahan dengan mengirimkan buktii transfer kepada penjual “ELIPA STORE” sehingga uang yang ditransfer Pembeli ke rekening Tokopedia dapat dicairkan Tokopedia kepada pihak lain. c.) Bahwa Pembeli telah meminta pertanggung -jawaban yang salah alamat ( error-in-persona) karena  yang  seharusnya  bbertanggung-jawabb  atas  kerugian  Pembeli  adalah  pihak ELIPAaSTORE bukan pihakk Tokopedia.
Namun Pembeli menganggap bahwa argumen Tokopedia tidaklah berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : a.) Pembeli telah melunasi kekurangan transfer atas tagihan Invoice dari Tokopedia. b.) Pembeli memberikan bukti bayar kepada pihak penjual ELIPA STORE karena  penjual  merupakan  penjual  yang  terdaftar  dalam  sistem  Tokopedia  dengan  predikat Gold Merchant, sehingga toko in casu ELIPA-STORE menjadi terpercayaa dan profesionall di hadapan  pembeli.  c.)  Bahwa  perlu  diperhatikan  Tokopedia  merupakan  sebuah e-commerce marketplace  yang  merupakan  sebuah  lokasii  jual-beli  produk  dimana  penjual  serta  pembeli bertemu di suatuu tempat in casu Tokopedia.
Model  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Tokopedia  adalah  model marketplace,  dimana Tokopedia  merupakan  pemilik  dan  pengelola  portal/situs  web www.tokopedia.com yang menyediakan layanan berupa tempat transaksi kepada para penggunanya, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Untuk membuat fasilitas layanan Tokopedia menjadi nyaman bagi para  penggunanya  baik  sebagai  pembeli  maupun  penjual,  Tokopedia  membuat  dan memberlakukan sebuah aturan main yang disebut “Syarat dan Ketentuan” meng enai bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar yang wajib dipatuhi oleh para penggunanya. Syarat dan Ketentuan  ini  diberikan  kepada  setiap  pengguna  Tokopedia  ketika  melakukan  pendaftaran menjadi pengguna marketplace Tokopedia untuk dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Apabila calon  pengguna  setuju,  ia  harus  memberikan  persetujuannya  dengan  menandai  kolom persetujuan dan pernyataan bahwa ia telah menelaah dan mengetahui syarat dan ketentuan yang bberlaku.
Jika pembayaran dilakukan melalui transfer-bank, Tergugat menerapkan aturan khusus, ketika terjadi transaksi jual beli, sistem menerbitkan tagihan untuk pembayaran barang sebesar nilai harga barang ditambah dengan 3 digit Kode Unik dibelakang harga barang, kode ini tidak akan secara material menambah nilai transaksi/barang (jumlahnya selalu lebih sedikit dari Rp 1.000,-) namun sangat penting dengan tujuan untuk membentuk identitass yang mewakili suatu transaksii tertentu ( in casu antara penjual dan pembeli tertentu, pada waktu tertentu dan untuk barang tertentu).
Tokopedia  menyatakan  bahwa  tidak  ada  kesalahan  dalam  sistem  Tokopedia  dan sebaliknya sistem berjalan dengan seharusnya dan tanpa gangguan. Fakta-fakta transaksi yang
terjadi sebagai berikut :
a. Tanggal  15  Februari  2018,  ppada  pukul  13.02WIB,  Pembeli  melakukan  komunikasi  secara langsung melalui aplikasi Whatsapp dengan ELIPA-STORE tentang maksud Pembeli untuk membelii produk Macbook Pro- 13” yang ditawarkan oleh ELIPA -STORE.
b. 4 Menit kemudian BALGHAaGHA (akun yang dicurigai sebagai aakun lain dari ELIPA-STORE) membeli Macbook Pro- 13” seharga Rp. 22.200.200, -, di ELIPA-STORE sehingga munculah jumlah  tagihan  pembayaran  yang  harus  dibayarkan  oleh  BALGHA-GHA  dengan  jumlah senilai Rp. 22,200.834,-, yang merupakan kombinasii  dari Rp. 22.200.200,- sebagai harga utama produk (sebagaimana tercantuma dalaminvoice) dan 834 sebagai kodee unik.
c. Pada  pukul 13.07WIB,  ELIPA  STOREe meminta kepada Pembeli untuk melakukan transfer sebesar  Rp.  22.200.834,-  ke  akun  bank  Tokopedia  meski:  (i)  Pembeli belum  melakukan pembeliann  pada  platform  Tokopediaa;  dan  (ii)  Tokopedia  belum  mengeluarkan  tagihan iinvoice kepada Pembeli.
d. Akhirnyaa  pada  pukul  14.08WIB,  Pembeli  melakukann  pembelian  melalui  platform Tokopedia dan di menitt yang sama Tokopedia melalui platformnya meminta Pembeli untuk melakukan  pembayaran  sebesar  Rp.  22.370.263,-  yang  merupakan  jumlah  dari  Rp. 22.369.400,- sebagai harga barang (sebagaimana yang tercantum dalam iinvoice) dan 863 sebagai kodee unik.
e. Pada  waktu  14.14WIB,  Pembeli  membayar  dengan  jumlah  senilai  Rp.  22.200.834,-,  sesuai instruksi ELIPA STORE (lihat butir c) yang mana merupakan jumlah dari transaksi atas nama BALGHA  GHA  pada  pukul  13.06  WIB  (butir  b).  Pembeli  mengirimkan  bukti  pembayaran kepada ELIPA STORE meski hal ini sudah secara tegas dilarang sebagaimana huruf D angka 8 Syarat dan Ketentuan.
f. Oleh  karena  sistem  Tokopedia  beroperasi  dengan  benar,  kemudian  pembayaran  yang dilakukan oleh Pembeli pada pukul 14.14WIB yang merupakan gabungan dari harga transaksi dan kode yang unik untuk transaksi BALGHA-GHA tersebut, maka dari aplikasi Tokopedia diketahui bahwa transaksi yang telah dibayarkan tersebut adalah transaksi BALGHAGHA dan bukan lagi transaksii Pembeli.
g. Pada  pukul  14.21  WIB,  BALGHA-GHA  mengunggah  bukti  pembayaran  tersebut  ke  dalam sistem  Tokopedia.  Hal  ini  semakin  mengonfirmasi  bahwa  transaksi  yang  terjadi  adalah transaksi BALGHA GHA dan bukan transaksi atas nama Pembeli.
h. Oleh karena tidak hanya ada pembayaran yang jumlahnya identik dengan identitas transaksi atas  nama  BALGHA-GHAa  namun  juga  dengan  adanya  bukti  bayar  yang  diunggah olehBALGHA-GHA, maka ketika ELIPA-STORE membatalkan transaksinyaa dengan BALGHA- GHA, sistem Tokopedia langsung melakukan refund dana sebesar Rp. 22.200.834,-, ke akun BALGHAGHA.
Sepengetahuan  penulis,  jika  hendak  minta  nomor  whatsapp  melalui  chat  di platform marketplace, sistem akan secara otomatis memblok permintaan tersebut, kecuali pengetikan
dengan  menggunakan  simbol.  Apakah  penjual  berhasil  ?  karena  terbukti  bisa  melakukan komunikasi diluar platform Tokopedia. Jika demikian maka terdapat kelemahan dalam sistem Tokopedia  yang  harus  diperbaiki  lagi.  Walaupun  ada  kelemahan  dalam  sistem,  hal  ini  tidak membenarkan Penggugat untuk berhubungan langsung dengan pihak lain selain Tokopedia. Hal  ini  tercantum  dalam  ssyarat  dan  kete ntuann  huruf  D  angkaa  4  yang  berbunyi  “ Pembeli sepenuhnya memahami dan menyetujui bahwa setiap transaksi yang dilakukan antara Pembeli dan Penjual selain melalui Akun Resmi Tokopedia dan/atau tanpa sepengetahuan Tokopedia (melalui fasilitas/jaringan pribadi, pengiriman pesan , mengatur transaksi khusus di luar situs tokopedia atau usaha lain) adalah tanggung jawab pribadi Pembeli. ”
Setelah  Pembeli  melakukan  proses  pembelian  dan  mendapatkan  invoice  dengan  nilai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 22.370.263,-, Pembeli tidak membayar sesuai jumlah yang diminta Tokopedia, melainkan yang diminta oleh penjual ELIPA STORE. Dapat ditarik kesimpulan bahwa  Pembeli  belum  pernah  melakukan  pembelian  di platform  marketplace,  dimana pembayaran harus sama persis dengan yang diminta oleh marketplace, dan bukan yang diminta oleh penjual. Hal ini sesuai dengan Syaratt dan ketentuan huruff D angka 18 yang menyatakan.
“ Pembeli  harus  melakukan  pembayaran  dengan  jumlahl  yang  sesuai  dengan  jumlah tagihan beserta kode unik (apabila ada) yang tercantum pada hal pembayaran. PT Tokopedia tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang dialami Pembeli apabila melakukan pembayaran yang tidak sesuaii dengan jumlah invoice yang tercantum di hal pembayaran. ”
Oleh karena nilai pembayaran Pembeli yang tidak sesuai dengan nilai invoice, maka sistem verifikasi  Tokopedia  tidak  dapat  menemukan  pembayaran  yang  dimaksud,  sehingga  secara otomatis membatalkan transaksi Penggugat. Walaupun Pembeli berargumen bahwa dia telah melunasi bahkan membayar lebih atas nilai invoice yang diterbitkan oleh Tokopedia, namun itu malah  membuat  sistem  semakin  bingung,  karena  nilai  kekurangan  invoice  adalah  sebesar Rp.169.429,- namun yang dibayarkan oleh Penggugat sebesar. Rp. 500.000,-. Hal ini tentu saja membuat  perangkatt  sistem  semakin  sulit  untuk  mengidentifikasi  tujuan  pembayaran  yang dilakukan pembeli.
Kelemahan argumen Pembeli bahwa tindakan Pembeli untuk memberikan bukti transfer pembayaran  kepada  penjual  ELIPA  STORE  tidak  menyalahi  peraturan  menunjukkan  bahwa Pembeli  tidak  membaca  dan  memahamii  syarat  beserta  ketentuan  yang  dibuat  ooleh Tokopedia. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual ELIPA STORE untuk melakukan tindakan penipuan (cyber crime) dengan melakukan pembelian melalui akun BALGHA GHA atas barang yang sama yang  dibeli  oleh  Pembeli,  dimana  akun  BALGHA  GHA  telah  mendapatkan  nilai  invoice  dari Tokopedia sebesar Rp. 22.200.834,-, dan bukti transfer pembayaran dari Pembeli.  Sehingga sistem Tokopedia memverifikasi pembelian akun BALGHA GHA ini. Begitu di verifikasi, akun BALGHA GHA melakukan pembatalan pembelian dan mendapatkan refund payment sebesar Rp.22.200.834 dari Tokopedia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hukum  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  kontrak  jual  beli  di  bidang perdagangan  elektronik  diperbolehkan,  sebenarnya  Buku  III  KUHPerdata  tidak  mengatur kontrak  perdagangan  untuk  perdagangan  elektronik  melalui  Internet,  tetapi  berdasarkan ketentuan  undang-undang  perjanjian.  di  Indonesia  berlaku  sepanjang  Para  Pihak  dalam perjanjian  niaga  tidak  melanggar  tujuan  perjanjian,  maka  perjanjian  jual  beli  perdagangan elektronik adalah sah dan dapat dilaksanakan menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Kontrak jual beli toko online juga memenuhi asas perjanjian, sehingga kontrak jual beli di toko online sah menurut hukum dengan memenuhi syarat sahnya akad menurut hukum perdata dan asas  akad  serta  kaidah  hukum  perdata  dapat  diterapkan  terhadap  mereka  sebagai  badan pengawas.
Penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia diatur dalam Pasal 39 UU No. 11/2008 Penyelesaian Sengketa dengan Mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan di bawah HIR/RBG. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.
UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. Namun jika melihat kasus ini, dimana gugatan  Penggugat  ditolak,  walaupun  hal  ini  terjadi  karena  kelalaian  Penggugat  sebagai seorang konsumen dalam memahami aturan main dalam platform e-commerce, Penggugat telah mengalami bukan hanya kerugian material uang yang tidak dikembalikan, namun juga biaya  pengadilan,  biaya  advokat  dan  waktu  untuk  menjalani  proses  pengadilan  ini.  Dalam praktiknya,  proses  litigasi  menimbulkan  kesepakatan  yang  bertentangan  yang  tidak mengandung  kepentingan  bersama,  sering  menimbulkan  masalah  baru,  lambat penyelesaiannya, mahal dan tidak peka sehingga menimbulkan permusuhan darii semua pihak yang bersengketa (Syahrin, 2018).
UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kunci untuk mencegah maraknya kejahatan siber adalah platform  e-commerce  harus  melakukan  edukasi  kepada  pengguna/  konsumennya. Karena seaman dan sehebat apapun suatu sistem, kalau edukasi dari penyedia ke konsumennya kurang atau konsumennya sendiri tidak  paham dengan syarat dan  ketentuan yang berlaku, maka celah untuk terjadinya rekayasa sosial tersebut masih ada.
Untuk  menjadi  konsumen  cerdas,  masyarakat  dapat  menerapkan  hal-hal  berikut  ini (Setiantoro et al., 2018):
a. Sangat  penting  untuk  memiliki  pemahaman  yang  nyata  tentang  undang-undang perlindungan  konsumen  sebagai  panduan  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli.  Namun menurut  Kementerian  PPN/Bappenas  (2016),  hanya  30%  masyarakat  yang  mengetahui UUPK,  bahkan  52%  hanya  pernah  mendengarnya.  Maka  sudah  saatnya  konsumen mempelajari UUPK sebagai landasan perlindungan mereka.
b. Menjalankan Hakk dan Kewajibann konsumen sesuai dengan UUPK
c. Pintar dalam memilihh produk.
d. Berani melindungi diri.
Walaupun  pemerintah  telahhmencoba  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen,  namun  konsumen  dituntutt  untuk  dapat  melindungi  diri  mereka  sendiri.  Untuk melindungi diri, konsumen khususnya dapat meminta informasi yang lengkap tentang barang dan/atau  jasa yang  akan dibeli, takut untuk  memberikan pendapat atas suatu produk yang kualitasnya dianggap rendah, dan takut untuk mengadu karena diketahui oleh suatu lembaga, perusahaan.  atau  pendirian.  mekanisme.  Pelacakan  terkait.  Menurut  Kementerian PPN/Bappenas  (2016),  tidak  kurang  dari  42%  konsumen  yang  bermasalah  dalam  membeli dan/atau  menggunakan  barang/jasa  enggan  melakukan  komplain,  terutama  karena kerugiannya  tidak  terlalu  penting.  (37%);  tidak  tahu  kemana  harus  mengadu  (24%); menganggap  prosesnya  panjang  dan  rumit  (20%).  Padahal  UUPK  menjelaskan  bahwa konsumen  berhak  memperoleh  informasi  yang  benar,  mendengar  pengaduannya  dan memperoleh ganti rugi atas barang/jasa yang tidak sesuai.
Oleh  karena  itu,  kita  sebagai  konsumen  harus  paham  akan  hak  dan  kewajiban  antara penjual dan pembeli dalam marketplace. Jangan ragu untuk bertanya kepada penjual melalui kolom chat yang telah disediakan oleh marketplace dengan sejelas-jelasnya akan produk yang hendak  kita  beli  sebelum  kita  melakukan  transaksi  pembelian.  Pada  saat  barang  datang, hendaknya diperiksa dengan teliti apakah sudah sesuai dengan spek barang yang kita pesan. Jika  tidak  sesuai,  kita  bisa  mengajukan  keluhan  melalui marketplace  pada  menu  yang  telah tersedia. Jika sudah puas dengan semuanya, maka kita bisa mengklik pesanan diterima dan uang akan diteruskan dari marketplace kepada penjual.

## DAFTAR PUSTAKA
Bidari, A. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Peluang Dan Ancaman Bagi Konsumen Dalam Transaksi Online Di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(01). dalam Shidarta, A. Z. N. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo. Hariyana, T. D. (2018). Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E Commerce. DIVERSI: Jurnal Hukum, 2(1), 307 – 335.
Hidayah, A. (2019). Konsep Pembangunan Hukum E-Commerce. Solusi, 17(2), 106 – 113.
Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika.
Balobe Law Journal, 1(1), 41 – 56.
Makarim, E. (2005). Kompilasi hukum telematika.
Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah
Grafika, Makassar.
Putra,  I.  P.  E.  S.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce. Jurnal Analogi Hukum, 1(2), 239 –
243.
Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 24(2), 119 – 136.
Rudiastari, E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia. Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(1), 71.
Setiantoro,  A.,  Putri,  F.  D.,  Novitarani,  A.,  &  Njatrijani,  R.  (2018).  Urgensi  Perlindungan  Hukum Konsumen  Dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1 – 17.
Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Judicial Review, 19(2), 46 – 70.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.
Suryadi,  R.  J.,  &  Gultom,  E.  R.  (2023).  Analisis  Hukum  Terkait  Melindungi  Konsumen  dalam
Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(1),
328 – 334.
Syahrin,  M.  A.  (2018).  Penentuan  Forum  Yang  Berwenang  Dan  Model  Penyelesaian  Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,
7(2), 207 – 228.
Winarta,  F.  H.  (2022). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional: Edisi Kedua. Sinar Grafika.