## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 2 | Juli 2023

## KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP):
IMPLEMENTASI PARADIGMA NEW PUBLIC GOVERNANCE (NPG)?
Implementation of Public Information Disclosure Policies (UU KIP) Policy: Implementation of New Public Governance (NPG) Paradigm?
1 Anne Friday Safaria, 2 Rahmayanti, 3 Rina Yulianti 1 Department of Public Administration Study, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) of Universitas Sebelas April (UNSAP), Sumedang, Indonesia.
2 Ariyanti Academy of Secretary and Management, and the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) of Padjadjaran University (UNPAD), Bandung, Indonesia.
3 Department of Public Administration Study, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang, Indonesia.
1 annefriday2203@gmail.com, 2 rahmayantiwiraatmadja@gmail.com, 3 rina.yulianti@untirta.ac.id
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Kebijakan Publik, Paradigma Administrasi Publik, Keterbukaan Informasi.
Keywords :
Public policy, Public Administration
Indonesia diyakini telah memasuki era New Public Governance ( NPG ). Klaim  ini  tentu  perlu  pembuktian  dan  penting  untuk  dikaji  karena pilihan  paradigma  akan  mempengaruhi  bagaimana  administrator mengambil  keputusan  dan  bertindak  dalam  memecahkan  masalah publik  yang  signifikan  bagi  kesejahteraan  publik.  Artikel  ini membahas  tentang  konsep  dan  praktik  kebijakan  Keterbukaan Informasi  Publik  (UU  KIP)  yang  lahir dan berkembang di  era NPG . Melalui  pendekatan  studi  literatur,  penelitian  ini  mendeskripsikan dan  mengkaji  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kebijakan berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma NPG yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  demokrasi  dan  efisiensi, berdasarkan  teori  institusional  dan  jaringan,  dengan  fokus  pada organisasi.  dan  masyarakat  (kemerdekaan  dan  kepentingan masyarakat),  dan  pemerintahan  yang  polisentris.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan  solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan  kondisi  yang  dihadapi  negara  ini.  Temuan  kami menunjukkan  bahwa  sifat  GPN  sesuai  dengan  konsep  KIP  yang dibangun dalam rangka mewujudkan Open Government di Indonesia yang  berlandaskan  pada  tiga  pilar,  yaitu:  transparansi,  partisipasi, dan inovasi, meskipun dalam praktiknya banyak kekurangan.

## Abstract
Indonesia  is  believed  to  have  entered  the  era  of  New  Public  Governance (NPG). This claim certainly needs proof and is important to study because the choice of paradigm will affect how administrators make decisions and act
p-ISSN 2549 - 0435
e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Paradigms, Freedom of Information. in solving public problems that are significant for public welfare. This article discusses the concepts and practices of the Public Information Disclosure (UU KIP) policy that was born and developed in the New Public Governance era.
Through a literature study approach, this research describes and examines the values  contained  in  the  policy  based  on  the  suitability  of  the  characters brought by the NPG paradigm which is oriented to the values of democracy and  efficiency,  based  on  institutional  and  network  theory,  focusing  on organizations  and  society  (independence  and  community  interests),  and polycentric governance. The purpose of this research is to identify problems and  solutions  for  improvement  and  the  selection  of  a  paradigm  that  is appropriate and relevant to the conditions faced by this country. Our findings indicate that the nature of the NPG is in accordance with the concepts of KIP which was built in order to realize Open Government in Indonesia which is based on three pillars, namely: transparency, participation, and innovation, despite the many shortcomings in practice.

## A. PENDAHULUAN
Paradigma  dalam  Administrasi  Publik  adalah  model  dan  kerangka  berpikir  dalam memecahkan  masalah  publik  melalui  sains  dan  seni.  Administrasi  Publik  sebagai  sains  harus memiliki cara untuk memecahkan masalah publik melalui berbagai perbaikan terutama di bidang organisasi,  sumber daya  manusia  dan  keuangan.  Sementara itu,  seni  dibutuhkan  dalam praktik manajemen tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemilihan New Public Governance ( NPG ) atau paradigma lain akan mempengaruhi bagaimana administrator mengambil keputusan dan bertindak dalam memecahkan masalah publik yang signifikan bagi kesejahteraan publik.
Masing-masing  paradigma  memiliki  prinsip  dan  tuntutan  berbeda  yang  belum  tentu dilaksanakan oleh pemerintah karena ada kemungkinan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, model pengambilan keputusan yang diadopsi dari dunia barat belum sepenuhnya diterima dan didukung sehingga kurang mendapat perhatian (Safaria, 2018; Keban, 2019). Dari permasalahan tersebut,  artikel  ini  akan  memaparkan  bagaimana  konsep  dan  praktik  Keterbukaan  Informasi Publik (UU No. 14/2008 atau UU KIP), sebagai bagian dari gerakan Open Government yang lahir dan berkembang di era New Public Governance ( NPG ).
Penelitian  ini  menganalisis  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kebijakan  tersebut berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma NPG yang berorientasi pada nilai- nilai  demokrasi  dan  efisiensi,  berdasarkan  teori  institusional  dan  jaringan,  dengan  fokus  pada organisasi  dan  masyarakat  (kemandirian  dan  kepentingan  masyarakat),  dan  pemerintahan polisentris  (LAN,  2017).  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  impelemntasi UU KIP dan kesesuaiannya dengan paradigma NPG , serta untuk mengidentifikasi masalah serta solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan kondisi yang dihadapi negara ini.
NPG dipilih dalam  penelitian ini  sebagai kerangka  konseptual karena  secara  global  kita telah  memasuki  era NPG (Osborne  et  al.,  2013;  Noordegraaf,  2015),  termasuk  Indonesia  (LAN,

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
2017). Bahkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) lebih lanjut menyebutkan bahwa nilai-nilai NPG dalam sistem administrasi publik akan menguat hingga tahun 2025. Terlebih lagi pembahasan utama konsep NPG adalah pengelolaan pemangku kepentingan, khususnya terkait kebijakan dan pembuatannya (Noordegraaf, 2015). Hal senada dikemukakan oleh Dickinson mengingat bahwa konsep Governance sebagai  koordinasi  lembaga  dan  lembaga  dalam  suatu  wilayah  kebijakan tertentu  menuju  suatu  tujuan  bersama  dapat  digambarkan  dalam  pola  distribusi  kontrol  dan interaksi antar aktor-aktor kunci dalam wilayah kebijakan. . Oleh karena itu, konsep New Public Governance ( NPG ) dapat digambarkan sebagai karakter plural dari negara kontemporer, di mana banyak  aktor  yang  berbeda  berkontribusi  pada  penyampaian  layanan  publik  dan  sistem pembuatan kebijakan (Dickinson, 2016).

## B. METODE
Kami menggunakan beberapa data dari penelitian yang ada dan analisis data administrasi yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Laporan Tahunan Peringkat  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Laporan  Pemeringkatan  dan  Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan sumber data utama untuk menganalisis implementasi UU KIP di Indonesia.
Berdasarkan  pandangan  tersebut,  analisis  akan  diarahkan  pada  pembahasan  hal-hal sebagai berikut:
1. Konsep  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP):  Antara  Pelayanan  Publik  Baru  ( NPS )  dan Manajemen Publik Baru ( NPG )
2. Deskripsi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
3. Analisis  kesesuaian  Konsep  dan  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  dengan nilai-nilai Tata Kelola Publik Baru ( NPG ).
Data  dianalisis  sesuai  dengan  karakteristik  konsep NPG yang  ditetapkan  oleh  LAN (Lembaga  Administrasi  Negara),  yaitu  berorientasi  pada  nilai-nilai  demokrasi  dan  efisiensi, berdasarkan  teori  institusional  dan  teori  jaringan,  berfokus  pada  organisasi  dan  masyarakat (kemandirian dan kepentingan umum), dan pemerintahan polisentris.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP):  Antara New  Public  Service (NPS) dan New Public Management (NPG)
Kebijakan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjabarkan dua hal, yaitu: 1) pelayanan informasi publik oleh badan publik; 2) pelayanan penyelesaian  sengketa  informasi  publik  oleh  Komisi  Informasi.  Jadi  ada  tiga  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  implementasi  peraturan  ini,  yaitu:  masyarakat,  Komisi Informasi,  dan  badan  publik.  KIP  merupakan  konsep  yang  dibangun  dalam  rangka mewujudkan Open  Government di  Indonesia  yang  berlandaskan  pada  tiga  pilar,  yaitu: transparansi,  partisipasi,  dan  inovasi.  Schmidthuber  et  al  (2020:91)  menegaskan  bahwa “Paradigma pemerintahan terbuka menyiratkan bahwa proses publik menjadi lebih transparan, informasi  publik  tersedia  secara  online,  dan  warga  negara  dan  organisasi  non-pemerintah

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
didorong  untuk  berinteraksi  dengan  administrasi  publik  melalui  bentuk  partisipasi  berbasis platform baru, dan kerjasama.”
Jika  dilihat  dari  proses  pembuatan  dan  isinya,  UU  KIP  merupakan  perwujudan  dari Penyelenggaraan Pemerintahan oleh masyarakat karena lahir atas prakarsa masyarakat melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dalam proses perumusan dan implementasinya juga  diprakarsai  dan  dikawal  oleh  masyarakat  yang  diwakili  oleh  LSM.  Begitu  pula  dengan OGD yang lahir dari inisiasi masyarakat Indonesia (Safaria, 2019), meskipun ada klaim bahwa rilis  awal  OGD  dirangsang  oleh  inisiatif  seperti  International  Open  Government  Partnership (Ruijer et al, 2020). Hal ini terlihat dalam tujuan UU KIP bahwa pemerintah telah memfokuskan upayanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara sebagai pemilik negara ini, atau disebut " the owner of the ship " jika mengacu pada konsep Pelayanan Publik Baru dari Denhardt (Safaria,  2018).  Hal  tersebut  tertuang  dalam  diktum  Pasal  3  UU  KIP  yang  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui  rencana  pembuatan  kebijakan  publik,  proses  pengambilan  keputusan  publik, program  kebijakan  publik,  dan  alasan  pengambilan  keputusan  publik;  mendorong  dan meningkatkan  partisipasi  publik dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik  dan  pengelolaan badan dan layanan publik yang baik.
Dalam perkembangannya, UU KIP dapat dilihat sebagai bagian dari paradigma NPG yang  merupakan  fasilitas  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  layanan  publik  yang  sesuai dengan  kebutuhannya,  dan  berbagi  layanan  melalui  jejaring  dengan  komunitas  lain  (LAN, 2017). LAN mencatat selama 2010-2017 terjadi perubahan Sistem Tata Negara Indonesia pasca reformasi ketatanegaraan. Meskipun UU KIP di Indonesia diterbitkan pada tahun 2008, namun mulai diimplementasikan pada tahun 2010 (Safaria, 2018).
Saat itu, yang lebih diperhatikan adalah nilai-nilai pelayanan publik baru ( NPS ), antara lain  berorientasi  pada  masyarakat,  dinamis,  pemerintah  sebagai  enabler,  dan  kekuasaan pemerintahan  yang  terdesentralisasi.  Pasca  reformasi  ditandai  dengan  terbukanya  era pemerintahan online/digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam  pengelolaan  pengelolaan  sumber  daya  aparatur,  perencanaan  anggaran, kebijakan/peraturan dan pelayanan publik. Periode ini disebut era NPG (LAN, 2017). Deskripsi historis ini tidak menjelaskan waktu pasti transformasi dari NPS ke NPG . Namun sepertinya LAN  menggambarkan  bahwa NPG hadir  untuk  menggantikan NPS .  Sedangkan  menurut Dickinson, kehadiran NPG justru melahirkan NPS (Dickinson, 2016). Atau mungkin benar apa yang  dikatakan  Noordegraaf  (2015)  bahwa  semua  paradigma  bersaing  pada  saat  yang  sama dalam  kontes  model  terbaik  untuk  memecahkan  masalah  publik.  Lebih  lanjut  Noordegraaf menyatakan  bahwa  jika  perspektif  seperti NPG diterapkan  secara  ketat,  kemungkinan  akan gagal, karena setiap perspektif mungkin sesuai dalam pengaturan tertentu.
NPS dipandang memiliki pendekatan humanis secara murni dalam proses pelayanan publik  dan  pengelolaan  sumber  daya  aparatur.  Sedangkan NPG mengutamakan  masyarakat yang  sudah  memiliki  tata  kelola  yang  baik  sehingga  mampu  mengambil  keputusan  tentang pilihan layanan apa yang dibutuhkan dan menjalin kerjasama antar-anggota masyarakat untuk mewujudkan  layanan  tersebut.  Berbeda  dengan Old  Public  Administration  (OPA) yang bergantung pada persetujuan politik untuk setiap kegiatan pelayanan publik, model New Public Management ( NPM )  dan NPS kurang  mampu  memfasilitasi  inisiasi  masyarakat  dalam pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, NPG dirancang sebagai bentuk administrasi publik yang

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
dapat menampung inisiasi masyarakat dalam menentukan pelayanan publik dan memfasilitasi masyarakat  untuk  membangun  jaringan  antar-anggota  masyarakat  lainnya  dengan  nilai kepercayaan yang menjadi landasan dalam proses akuntabilitas pelayanan public (LAN, 2017). Hal ini juga ditekankan oleh Dickinson (2019) bahwa konsep tata kelola publik baru ( NPG ) telah muncul  untuk  menggambarkan  sifat  plural  dari  negara  kontemporer,  ketika  berbagai  aktor yang  berbeda  berkontribusi  pada  penyampaian  layanan  publik  dan  sistem  pembuatan kebijakan.
2. Praktik  Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  dan  Kesesuain  dengan  Nilai- nilai New Public Management (NPG)
Pada  bagian  pembukaan  UU  KIP  (dalam  diktum  “menimbang”),  kita  dapat menemukan  teks yang  berbunyi  “bahwa  hak  memperoleh  informasi  merupakan  hak  asasi manusia  dan  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara demokratis  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan negara  yang  baik”  dan  “bahwa  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam mengoptimalkan  pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”. Teks tersebut seolah ingin menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki paradigma NPG dengan ciri khasnya yaitu fokus pada demokrasi dan kemandirian masyarakat.
Adanya kebijakan Freedom of Information (FoI) merupakan salah satu indikator penilaian atau pengukuran pergerakan Open Government Data di suatu negara. Sesuai amanat UU KIP, Komisi  Informasi  (KI)  menyelenggarakan  monitoring  dan  evaluasi  (Monev)  tahunan pelaksanaan UU-KIP secara nasional. Monev menilai sejauh mana badan publik menerapkan standar layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi, yang mencakup kewajiban  memberikan  informasi  dalam  tiga  kategori,  yaitu  informasi  berkala,  setiap  saat sepanjang hari, dan informasi segera. Sasaran Monev ini adalah badan-badan publik di tingkat pusat dan daerah. Kategori badan publik dibagi menjadi enam jenis, yaitu: 1) Kategori Badan Publik Kementerian, 2) Kategori Badan/Lembaga Publik, 3) Kategori Badan Publik Provinsi, 4) Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 5) Kategori Partai Politik Nasional, 6) Kategori Perguruan Tinggi Negeri.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Gambar 1. Progres Praktik Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Sumber:  diolah dari  Laporan Tahunan  Peringkat  Keterbukaan  Informasi  Publik (Laporan  Pemeringkatan  dan  Penganugerahan  Keterbukaan  Informasi Publik)  yang  diterbitkan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat  (KI  Pusat)  dari tahun 2016 hingga 2021.
Gambar 1 menggambarkan perkembangan implementasi UU KIP. Pelaksanaan UU KIP dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah Badan Publik (BP) mulai dari informatif menjadi cukup informatif (100%), dan  tidak  adanya  BP  yang  kurang  dan  tidak  informatif  (0  %)  pada  tahun  2018  dan  2019. Sayangnya,  pada  tahun  2020  implementasi  KIP  mengalami  penurunan kualitas  ketika  badan publik yang “tidak/kurang informatif” muncul kembali. Namun, KI menggarisbawahi ba hwa Keterbukaan  Informasi  Publik  pada  tahun  2021  mengalami  perubahan  menuju  peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena terjadi peningkatan jumlah badan publik yang informatif dan menuju informatif serta penurunan  jumlah  badan  publik  yang  “cukup  informatif,  tidak  informatif,  dan  kurang informatif”, dibandingkan tahun 2020.
Pada tahun 2021 Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) telah menyelenggarakan salah satu program prioritas nasional yaitu penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), dan diperoleh  hasil  sebesar  71,37.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hasil  pelaksanaan  Keterbukaan Informasi  Publik  di  tanah  air  dalam  kondisi  sedang.  Skor  IKIP  Nasional  merupakan  hasil analisis penilaian terhadap 312 Informan Ahli di 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil  penilaian  17  Informan  Ahli  Nasional  yang  memberikan  indeks  68,54.  Asesmen  IKIP Nasional Tahun 2021 merupakan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020, bahwa dengan adanya nilai IKIP tahun  2020  dapat  mempermudah  para  pemangku  kepentingan  untuk  mengevaluasi

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
pelaksanaan  UU  KIP  yang  telah  dilakukan  oleh  badan  publik  ( transparency  character )  dan masyarakat/warga negara dengan menggunakan informasi publik ( participation character ). Selain  tugas  pemantauan  dan  evaluasi,  tugas  utama  Komisi  Informasi  (KI)  adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui ajudikasi dan mediasi nonlitigasi.  Sengketa  informasi  terjadi  ketika  warga  negara  mengalami  hambatan  dalam mengakses informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik. Jika dijumlahkan semua kasus  yang  ditangani  Komisi  Informasi,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  diperkirakan  ada ribuan sejak KI Pusat berdiri pada 2010 (KI, 2022). Beberapa kasus yang ditangani KI sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung (Viodeogo, 2017). Hal ini menegaskan kembali  karakteristik  demokrasi  pemerintah  Indonesia,  meskipun  dalam  prakteknya  masih ditemukan kekurangan di sana-sini.
Dalam perkembangannya Indonesia turut andil dalam gerakan Open Government Data (OGD)  yang  juga  merupakan  rangkaian  gerakan  pemerintah  terbuka  dan  FoI.    Program  ini diluncurkan  pada  tahun  2014  (Safaria,  2018).  Berbagai  kegiatan  dan  fasilitas  dikembangkan untuk mendukung partisipasi dan upaya publik dalam mempertahankan Inovasi Data Terbuka. Masyarakat  dirangsang  untuk  bisa  berinovasi  dengan  Open  Data  milik  pemerintah  melalui berbagai kompetisi dan lokakarya dengan tujuan untuk menghasilkan karya dan kebaikan bagi warga serta menyelesaikan permasalahan negara. Fenomena ini tentunya dapat dikategorikan sebagai bagian dari polisentris pemerintahan (Safaria, 2019).
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Carlisle  &  Gruby  (2019)  bahwa  gagasan  tata  kelola polisentris berarti membuat perbedaan tajam antara tata kelola/ governance (sebagai proses) dan pemerintah/ governmnet (sebagai organisasi), dengan menyoroti peran penting yang dimainkan dalam  tata  kelola  oleh  aktor  non-pemerintah  yang  meliputi  swasta,  sukarela,  dan  berbasis masyarakat.  Saat  ini  ada  perdebatan  yang  signifikan  tentang  hubungan  antara  negara, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat. Bentuk kerjasama ini memunculkan istilah 'inovasi milieux', yaitu sebuah pendekatan yang melihat fakta bahwa inovasi tidak hanya terjadi pada organisasi tertentu. Organisasi harus mau berbagi sumber daya vital (seperti ide, pengetahuan, orang, dan dana) melintasi batas-batas organisasi. Inovasi dalam 'milieux' dipandang sebagai proses  kolaborasi  dan co-creation antar  pemangku  kepentingan  untuk  menjawab  tantangan sosial,  yang  kemudian  disebut  'inovasi  terbuka'  (Bekkers  &  Tummers,  2018).  Seperti  yang ditunjukkan  Bertot  bahwa  dari  pemerint ahan  “pintar”  ( smart  government )  menjadi pemerintahan  transformasional, Big  and  Open  Government  Data dapat  mendorong  kolaborasi, mendorong  keterbukaan  yang  lebih  besar,  dan  mengantarkan  era  baru  kebijakan  dan pengambilan keputusan (Bertot, 2014). Mereka membentuk tata kelola jaringan (Osborne, 2013). Namun demikian, kita pun harus memperhatikan dampak negatif dari ekspektasi yang terlalu  tinggi  terhadap  sistem  yang  dibangun  atas  nama NPG ,  terutama  kemandirian  dan kepentingan  masyarakat.  Dickinson  (2019)  menegaskan  bahwa  organisasi  masyarakat menghadapi  tekanan  yang  meningkat  untuk  menunjukkan  nilai  mereka  ketika  pemerintah beralih dari sistem pendanaan berbasis hibah menuju kontrak untuk layanan tertentu. Dampak lainnya  adalah  kemungkinan  munculnya  sifat-sifat  negatif  ketika  warga  tidak  dapat menggunakan dan memahami kegunaan data pemerintah. Ada kemungkinan data pemerintah digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, seperti pemerasan terhadap penyelenggara negara atau gratifikasi (Andhika, 2017).

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli

## D. SIMPULAN
Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang  diperoleh.  Kesimpulan  bukan  berisi  perulangan  dari  hasil  dan  pembahasan,  tetapi  lebih kepada  ringkasan  hasil  temuan  seperti  yang  diharapkan  di  tujuan  atau  hipotesis.  Konsep transparansi, partisipasi, dan inovasi dalam UU KIP sejalan dengan konsep NPG yang mengusung nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori kelembagaan dan jaringan, dengan fokus pada organisasi  dan  masyarakat  (kemandirian  dan  kepentingan  masyarakat),  dan  pemerintahan polisentris.  Namun,  sama  seperti  paradigma-paradigma  sebelumnya,  kita  akan  menemukan ketidaksempurnaan ketika konsep tersebut diterapkan.
Keberadaan  UU  KIP  merupakan  wujud  demokrasi  dan  partisipasi,  karena  menyangkut jaminan  hak  asasi  warga  negara  Indonesia  untuk  mengakses  informasi  dan  data  publik  yang penting bagi pengembangan diri dan lingkungan, serta memungkinkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Badan publik wajib aktif  mengumumkan  informasi  publik  sesuai  dengan  ketentuan  Standar  Pelayanan  Informasi Publik,  dan  pasif  melayani  permintaan  informasi  dari  publik.  Jika  warga  kesulitan  mengakses informasi publik yang menyebabkan perselisihan dengan badan publik, Komisi Informasi sebagai lembaga independen akan membantu menyelesaikannya melalui ajudikasi dan mediasi nonlitigasi. Ribuan  kasus  yang  ditangani  KI  menunjukkan  masih  banyak  pelanggaran  hak  atas  informasi publik yang masih berlangsung, bahkan ada yang sampai ke ranah hukum.
Indonesia sebagai negara dengan peringkat IPM sedang, masih membutuhkan pemerintah yang berperan utama dalam sistem pendanaan berbasis hibah untuk layanan tertentu, karena tidak semua masyarakat dapat mengikuti model NPG yang menuntut kemandirian masyarakat. Praktik OGD di Indonesia dinilai belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial  dan  ekonomi  negara.  Berbagai  permasalahan  di  berbagai  sektor  tentunya  memerlukan penanganan  yang  berbeda  dan  memungkinkan  menyatunya  berbagai  perspektif.  Tampaknya masih diperlukan paradigma lain untuk mendukung NPG , misalnya dalam upaya pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, dan pemajuan demokrasi dan pemerataan.

## REFERENSI
Andhika ,  L.  R.  (2017).  “Negative  Effects  of  Open  Government:  A  Meta -Theory  Analysis  (Good Governance in Relation to Open Government Initiatives)”. Jurnal Bina Praja, 9 (2) (2017): 219- 229. DOI: 10.21787/jbp.09.2017.219-229.
Bekkers, V., Tummers, L. (2018). “Innovation in the Public Sector: Towards an Open and Collaborative
Approach ” . International  Review  of  Administrative  Sciences ,  84(2):  209 – 213.  DOI: 10.1177/0020852318761797.
Bertot,  J.C.,  et  al.  (2014).  Big  data,  Open  Government  and  E-Government:  Issues,  Policies  and Recommendations. Information Polity , 19(1, 2): p. 5-16.
Carlisle, K., and Gruby, R.L. (2017). Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons. Policy Studies Journal , 47(4): 1-25.
Dickinson, H. (2016). From New Public Management to New Public Governance: The implications for a ‘new public service. In: Butcher, J. R. and Gilchrist, D. J. (Eds.). The Three Sector Solution: Delivering public policy in collaboration with not-for-profits and business (pp. 41-60). Canberra: Australian National University (ANU) Press.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Keban, Y. (2019) Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media. Komisi  Informasi  Pusat  (KIP).  29  November  2021.  Refleksi  Akhir  Tahun  2021:  KI  Pusat  Mencatat Kemajuan  dalam  Pelaksanaan  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  di  Indonesia.  February  25, 2022, retrieved from https://komisiinformasi.go.id/?s=jumlah+sengketa LAN (LemabagaAdministrasi Negara). (2017). Prospek SANKRI 2025. Jakarta: LAN. Noordegraaf, Mirko. 2015. Public Management. London: Palgrave.
Osborne,  S.P.,  Radnor,  Z.,  and  Nasi,  G.  (2013).  “A  New  Theory  for  Public  Management?  Toward  a (Public) Service- Dominant Approach”. American Review of Public Administration . 43(2), 135-138. Ruijer,  E  and  Martinius,  E.  (2017).  Researching  the  democratic  impact  of  open  government  data:  A systematic literature review. Information Polity, 22(4): 233 – 250.
Ruijer,  E.,  Grimmelikhuijsen,  G.,  and  Meijer,  A.  (2017)  Open  data  for  democracy:  Developing  a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, 34(1): 45 – 52.
Safaria,  A.  F.,  Widianingsih,  I.,  Muhtar,  E.A.  &  Irawati,  I.  (2019).  Model  Inovasi  Kolaboratif  dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik, Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal , 9 (1): 9 – 20.
Safaria, A.F., Muhtar, E.A., Widianingsih, I.,& Irawati, I. (2018). Manajemen Inovasi Open Data dalam Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Bandung, Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 9 (2): 135 – 152.
Safaria, A.F. (2018). Manajemen Perubahan Inovasi Open Data Dalam Layanan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Bandung (2015-2018). Disertasion. Bandung, Indonesia: Pasca Sarjana FISIP Unpad.
Schmidthuber,  L., Ingrams,  A,,  Hilgers,  D. (2020).  “Government  Openness  and  Public  Trust:  The Mediating Role of Democratic Capacity”. Public Administration Review. Vol 81(1): 91-109. Viodeogo,Y . (2019, June 27). P3SRS Gateway Ahmad Yani Menang Kasasi. Bisnis Indonesia (BI) . Retrieved from https://koran.bisnis.com/m/read/20190627/439/938193/perkara-pmh-p3srs- gateway-ahmad-yani-menang-kasasi [25/02/2022].