## Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit
*

## Si  Hapsah Isfardiyana

## Abstrak
Penyitaan  dalam  perkara  pidana  bertujuan  untuk  kepen ngan  pembuk an  terutama ditujukan sebagai barang buk  dalam penyelidikan/penyidikan, pada  ngkat penuntutan , dan  ngkat pemeriksaan di pengadilan. Semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus ke ka harta sudah disita umum. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau  karena  pailit  dapat  juga  disita  untuk  kepen ngan  penyidikan,  penuntutan , dan mengadili perkara pidana. Masalah yang dibahas dalam ar kel ini adalah manakah yang harus  didahulukan  apabila  debitor  sudah  diputus  pailit  oleh  hakim,  namun  ternyata hartanya  juga  terkait  kasus  ndak  pidana  dan  dilakukan  sita  pidana  oleh  penyidik.  Sita umum  kepailitan  mendahului  sita  pidana  karena  kreditor  harus  segera  mendapatkan haknya  dan  negara  dak  perlu  khawa r  karena  kurator  dapat  menjamin  negara ditempatkan  sebagai  kreditor  pemegang  hak  is mewa  untuk  selalu  didahulukan pemenuhan kewajibannya.
Kata kunci : debitor pailit, kepailitan, kurator, sita pidana, sita umum.

## General Bankruptcy Conﬁsca on Precede Criminal Conﬁsca on in the Bankruptcy Estate Se lement

## Abstract
Conﬁsca on in a criminal case aims for proving ma ers, primarily intended as evidence in the  inquiry/inves ga on,  prosecu on  rate , and  the  level  of  examina on  in  court.  All conﬁsca ons  conducted  in  criminal  case  becomes  cleared  when  the  property  has  been conﬁscated  in  the  general  conﬁsca on.  Objects  that  are  conﬁscated  by  the  civil  suit  or bankruptcy can also be seized for the purpose of criminal inves ga on and prosecu ons. This ar cle discusses which one that should be taken as precedence if the debtor has been declared bankrupt by the judge, while her/his assets is also related to criminal case and has been  conﬁscated  by  prosecutors.  General  conﬁsca on  precede  criminal  conﬁsca on, because  creditors  must  soon  get  their  rights  and  the  state,  as  a  ma er  of  criminal inves ga on, does not need to worry because curator can guarantee that the state is placed as the holder of the privilege to always take precedence over the fulﬁllment of its obliga ons.
Keyword s:  bankruptcy  assets , bankruptcy,  curator,  criminal  conﬁsca on,  general conﬁsca on .
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Tamansiwa No. 158 Yogyakarta 55151-Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043, , S.H., M.H. (Universitas Islam Indonesia). dianhapsah@gmail.com
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Pailit  adalah  suatu  keadaan  di  mana  seseorang  berhen ,  dak  mampu  lagi
1 membayar hutangnya melalui putusan Hakim atau Pengadilan Negeri.  Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). UU KPKPU  menyebutkan  bahwa  kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  harta kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  di  dalam 2 undang-undang ini.
Harta debitor pailit yang disita umum adalah seluruh kekayaan debitor pada saat  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama 3 kepailitan  dengan pengecualian sebagai berikut:
1.  benda,  termasuk  hewan  yang  benar - benar  dibutuhkan  oleh  Debitor sehubungan  dengan  pekerjaannya,  perlengkapannya,  alat - alat  medis  yang dipergunakan  untuk  kesehatan,  tempat  dur  dan  perlengkapannya  yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 ( ga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2.  segala  sesuatu  yang  diperoleh  Debitor  dari  pekerjaannya  sendiri  sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; dan
3.  uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi
4 na ah menurut undang - undang.
Sejak putusan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk
5 menguasai  dan  mengurus  kekayaan  yang  termasuk  harta  pailit.   Sita  umum bertujuan untuk melindungi kepen ngan kreditor terhadap perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit dan menghen kan eksekusi harta debitor oleh para kreditornya  untuk  memenuhi  haknya  masing-masing.  Hal  ini  juga  dapat memaksimalkan  pengumpulan  harta  pailit  guna  pembayaran  kepada  seluruh kreditor. Dengan demikian, hutang dapat dibayar maksimal dan menjaga hak para pihak,  menjaga  debitor  dak  dapat  menggelapkan  atau  membawa  barang- barangnya dari kreditor , serta melindungi kreditor-kreditor konkuren lainnya. Harta debitor yang disita umum akan dikelola oleh kurator, diawasi oleh hakim pengawas. Kewenangan pengelolaan harta palit berpindah ke tangan kurator karena debitor dianggap  sudah  dak  cakap  hukum.  Kurator  akan  membagikan  harta  debitor
1 M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum Dic onary Of Law Complete Edi on,Cetakan I , Surabaya: Reality Plubisher, 2009, hlm. 475.
2 Pasal 1 angka UU KPKPU.
3 Pasal 21 UU KPKPU.
4 Pasal 22 UU KPKPU.
5 Pasal 24 UU KPKPU.
Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Harta Pailit
kepada  para  kreditornya  secara  merata  sesuai  dengan  besar  piutang  masing- masing . Semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus kemudian beralih menjadi sita umum kepailitan. Apabila kurator sudah selesai membereskan harta debitor palit , maka berakhirlah proses pailit.
Sita umum merupakan bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antar - individu yang bersifat privat. Hukum publik dalam hal ini hukum pidana juga mengenal sita yang dikenal dengan 'sita pidana'. Sita pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut dengan penyitaan. Penyitaan dalam KUHAP dideﬁnisikan sebagai serangkaian  ndakan  penyidik  untuk  mengambil  alih  dan/atau  menyimpan  di bawah penguasaannya benda bergerak atau  dak bergerak, berwujud atau  dak berwujud  untuk  kepen ngan  pembuk an  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan
6 peradilan.   Pasal  42  ayat  (1)  KUHAP  menyebutkan  bahwa  penyidik  berwenang memerintahkan  kepada  orang  yang  menguasai  benda  yang  dapat  disita, menyerahkan  benda  tersebut  kepadanya  untuk  kepen ngan  pemeriksaan  dan kepada  yang  menyerahkan  benda  itu  harus  diberikan  surat  tanda  penerimaan. Penyitaan  dalam  perkara  pidana  bertujuan  untuk  kepen ngan  pembuk an terutama  ditujukan  sebagai  barang  buk   dalam  penyelidikan  atau  penyidikan,
7 ngkat penuntutan dan  ngkat pemeriksaan di pengadilan.  Benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan apabila:
a.  kepen ngan penyidikan dan penuntutan  dak memerlukannya lagi;
b.  perkara tersebut  dak jadi dituntut karena  dak cukup buk  atau ternyata bukan merupakan  ndak pidana;
c.  perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepen ngan  umum  atau  perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu ndak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu  ndak pidana. Apabila  perkara  sudah  diputus,  maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan tersebut  kecuali  jika  menurut  putusan  hakim  benda  itu  dirampas  untuk  negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai  dak dapat dipergunakan lagi 8 atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang buk  dalam perkara lain. Dalam prak k, harta pailit yang telah disita umum dan telah diurus dan/atau dibereskan  oleh  kurator,  ternyata  dapat  diambil  alih  oleh  penyidik  untuk  disita pidana.  Penyidik  melakukan  penyitaan  karena  terdapat  indikasi  bahwa  harta
6 Pasal 1 angka 16 KUHAP.
7 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cetakan ke-2 , Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 156.
8 Pasal 46 ayat (2) KUHAP.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 630
9 tersebut terkait dengan  ndak pidana korupsi dan pencucian uang . Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita
10 untuk kepen ngan penyidikan, penuntutan , dan mengadili perkara pidana.  Harta benda yang disita dalam perkara perdata namun mempunyai kaitan dengan  ndak pidana yang sedang diperiksa, dapat disita oleh penyidik.
Salah satu kasus yang terkait dengan harta pailit yang dilakukan sita pidana adalah kasus PT. Sinar Central Rejeki melawan Bareskrim Mabes Polri. Pada tanggal 31  Juli  2009  PT.  Sinar  Central  Rejeki  telah  diputus  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat berdasar Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada saat dilakukan pemberesan harta pailit melalui sita umum, terjadi penyitaan harta pailit oleh Bareskrim Mabes Polri.
Bareskrim  Mabes  Polri  menyita  Plaza  Serpong  terkait  kasus  ndak  pidana pencucian  uang  yang  melibatkan  Robert  Tantular,  Hartawan  Alwy , dan  Anton Tantular  dalam  kasus  ndak  pidana  pencucian  uang  dana  penipuan  dan penggelapan  dana  nasabah  PT . Antaboga  Deltasekuritas  Indonesia  pada  Bank C e n t u r y   b e r d a s a r k a n   p e n e t a p a n   P N   T a n g e r a n g   N o m o r 11 682/PEN.PID.SITA/2009/TNG  pada  tanggal  23  Maret  2009.   Penyitaan  terkait Robert yang menempatkan dana tersebut di PT . Sinar Central Rejeki, perusahaan yang bergerak di bidang pengembang. Dana yang terkumpul tersebut kemudian digunakan  untuk  melakukan  pembangunan  Mal  Serpong  dan  pembelian  aset
12 lainnya. Nilai aset Mal Serpong diduga mencapai Rp 312 miliar.  Oleh karena itu, kurator PT. Sinar Central Rejeki, Wahyudi Dewantara, S.H. menggugat Bareskrim Mabes  Polri  dengan  alasan  telah  menyita  harta  pailit  PT.  Sinar  Central  Rejeki. Penyitaan  ini  berakibat  pada  pemberesan  harta  pailit  yang  seharusnya  dapat segera diselesaikan menjadi berhen  di tengah jalan.
Akibat  dari  harta  pailit  yang  disita  oleh  penyidik  adalah  pemberesan  harta tersebut  dak  dapat  dilakukan.  Pada  akhirnya,perlindungan  atau  jaminan  atas pembayaran  piutang  kepada  para  kreditornya  dak  dapat  terpenuhi.  Terdapat tumpang  ndih  antara  hukum  pidana  dengan  hukum  perdata  khususnya  dalam hukum  kepailitan.  Hukum  perdata  mengatur  bahwa  semua  penyitaan  yang 13 dilakukan menjadi hapus  kemudian beralih menjadi sita umum kepailitan. Hukum pidana mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepen ngan penyidikan, penuntutan, dan
9 Lebih jelas mengenai  ndak pidana pencucian uang lihat Romli Atmasasmita, “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3 Nomor 1, 2016, hlm. 1-23.
10 Pasal 39 ayat (2) KUHAP.
11 Kompas,  h p://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Serpong.Robert.Tantular.- Diserahkan.ke.Kejagung  diakses 15 Maret 2017, Pukul 14:55 WIB.
12 Ibid.
13 Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU.
14 mengadili perkara pidana.  Pada keadaan seper  ini, mana yang harus didahulukan apabila  debitor  sudah  diputuskan  pailit  oleh  hakim,  akan  tetapi  ternyata  harta debitor pailit tersebut terkait kasus  ndak pidana dan harta pailit dilakukan sita pidana oleh penyidik. Ar kel ini mencoba menjelaskan pilihan tersebut.

## B.  Penger an dan Jenis Sita
Penyitaan  berasal  dari  terminologi  Belanda  yaitu beslag dan  di  Indonesia  kenal 15 is lah beslah atau  bahasa  bakunya  adalah  sita  atau  penyitaan.   Sita  adalah penyitaan atas harta kekayaan milik seseorang, baik barang bergerak atau barang dak bergerak untuk menjamin hak-hak penggugat dalam perkara perdata atau atas barang-barang  untuk  mendapatkan  buk   dalam  perkara  pidana.  Sita  digunakan
16 sebagai jaminan barang di bawah kuasa pengadilan sampai proses perkara selesai. Menurut  M.  Yahya  Harahap  terdapat  beberapa  penger an  yang  terkandung  di dalam kata sita atau penyitaan yaitu:
1.  Tindakan menempatkan harta kekayaan debitor selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan ( to make into custocy the property of defendant);
2. Tindakan  paksa  penjagaan  ( custody )  itu  ditahukan  secara  resmi  ( oﬃcial ) berdasarkan permohonan pengadilan atau hakim;
3.  Barang  yang  ditempatkan  dalam  penjagaan  tersebut,  berupa  barang  yang disengketakan,  tetapi  boleh  juga  barang  yang  akan  dijadikan  sebagai  alat pembayaran atas pelunasan hutang debitor atau debitor dengan jalan menjual lelang ( executorial verkoop ) barang yang disita tersebut;
4.  Penetapan  dan  penjagaan  barang  yang  disita,  berlangsung  selama  proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau  dak  ndakan penyitaan tersebut.
Penyitaan  bertujuan  untuk  mengamankan  harta  kekayaan  debitor  karena adanya dugaan kepada debitor, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya,  baik  bergerak  maupun  yang  dak  bergerak  dengan  maksud  untuk
17 menjauhkan  barang  itu  dari  kreditur.   Tujuan  pokok  dilakukan  sita  antara  lain adalah untuk melindungi kepen ngan kreditor dari ik kad buruk debitor sehingga gugatan menjadi  dak hampa ( ilusioner ), pada saat putusan setelah berkekuatan hukum  tetap,  serta  memberi  jaminan  kepas an  hukum  bagi  kreditor  terhadap 18 kepas an terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum.
14 Pasal 39 ayat (2) KUHAP.
15 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuk an dan Putusan Pengadilan, Cetakan Keempat , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2006, hlm. 282.
16 Marwan dan Jimmy, Op.cit. , hlm. 574.
17 Pasal 227 HIR jo. 720 Rv.
18 M. Yahya Harahap, Op.cit. , hlm.285-286.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 632
Penyitaan bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta debitor selama proses penyelesaian sengketa dan apabila debitor terbuk  bersalah, harta tersebut  dapat  diserahkan  kepada  kreditor.  Harta  yang  disita  dapat  langsung diserahkan  kepada  kreditor  ke ka  yang  disengketakan  adalah  harta  yang  disita tersebut. Namun, apabila yang disengketakan adalah pembayaran sejumlah uang maka  harta  tersebut  dijadikan  sebagai  pembayaran  dengan  cara  melelangnya ( executorial  verkoop )  terlebih  dahulu.  Namun,  apabila  harta  yang  disita  terkait dengan kasus pidana maka harta tersebut dapat dikembalikan kepada yang punya atau menunggu putusan hakim terlebih dahulu.
Dilihat dari segi teknis peradilan, tujuan penyitaan adalah:
1.  Upaya hukum bagi kreditor untuk menjamin dan melindungi kepen ngannya atas  keutuhan  dan  keberadan  harta  kekayaan  debitor  sampai  putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
2.  Upaya  itu  bermaksud  untuk  menghindari  ndakan  ik kad  buruk  ( bad  faith ) debitor dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata ( civil liability ) yang mes  dilakukan atas perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi yang dilakukannya;
3.  Secara  hukum  harta  kekayaan  tergugat  berada  dan  ditempatkan  di  bawah penjagaan  dan  pengawasan  pengadilan,  sampai  perintah  pengangkatan  atau pencabutan sita;
4.  Apabila  penyitaan  telah  diumumkan  melalui  penda aran  pada  buku  register kantor yang berwenang untuk itu sesuai Pasal 198 HIR, maka terhitung sejak tanggal penda aran dan pengumuman sita sesuai dengan Pasal 213 R.Bg. Oleh karena itu melekat ketentuan sebagai berikut:
a.  Pasal  199  HIR  dan  Pasal  215  R.Bg  melarang  debitor  untuk  menjual  dan memindahkan barang sitaan kepada siapapun.
b.  Pelanggaran atas itu, menimbulkan dua sisi akibat hukum:
1)  Akibat hukum dari segi perdata:
Tindakan  jual  beli  atau  penindasan  hak  atau  barang  tersebut  maka ndakan atau perbuatan tersebut batal demi hukum (null and void). Oleh karena  itu,  status  barang  tersebut  kembali  menjadi  dalam  keadaan semula  ( status  quo) sebagai  barang  sitaan,  sehingga  ndakan  atau perbuatan  pemindahan  hak  atas  barang  dianggap  dak  pernah  terjadi ( never existed ).
2)  Akibat hukum dari segi pidana. Diancam melakukan  ndakan pidana Pasal 231 KUHP berupa  ndak kejahatan yang dengan sengaja melepas barang yang  telah  dijatuhi  sita  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Perbuatan  ndak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara
maksimal 4 tahun. Tindak kejahatan yang diatur Pasal 231 KUHP adalah ndakan terhadap barang sitaan berupa:
a)  Melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa
b)  Melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim; dan
19
c)  Menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan. Adapun beberapa barang yang  dak dapat dijadikan sebagai objek sita yaitu hewan  dan  perkakas  yang  sungguh-sungguh  dipergunakan  menjalankan 20 pencaharian debitor.
Penyitaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 1.  Sita revindikasi ( Revindicatoir ). Revindicatoir berasal dari perkataan revindiceer 21 yang berar  mendapatkan.  Sita revindikasi adalah penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri di mana orang yang
22 memegang barang tersebut  nggal.  Sita revindikasi diatur dalam Pasal 226 HIR dan  260  R.Bg. Sita  revindikasi  hanya  terbatas  pada  harta  yang  berupa  benda bergerak yang ada di tangan orang lain tanpa hak. Permintaan sita diajukan oleh pemilik agar benda tersebut dikembalikan kepadanya.
2.  Sita  marital  ( Maritale  Beslag ).  Sita  marital  adalah  penyitaan  yang  dilakukan untuk  menjamin  agar  barang  yang  disita  dak  dijual,  untuk  melindungi  hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara  pemohon  dan  lawan  dengan  menyimpan  atau  membekukan  barang-
23 barang  yang  disita  agar  dak  jatuh  kepada  pihak  ketiga.   Sita  marital  diatur dalam Pasal 820 dan 823 Rv. HIR dan R.Bg  dak mengatur mengenai sita marital ini. Harta suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dibedakan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta kekayaan bersama yang menjadi hak bersama suami-istri, dan harta pribadi (bawaan) yang menjadi hak penuh secara perseorangan bagi
24 suami  atau  istri.   Sita  marital  hanya  diperuntukkan  pada  harta  bersama  dan dak  dapat  menjangkau  harta  bawaan.  Penjualan  harta  bersama  yang  telah disita  marital  harus  mendapatkan  izin  hakim  terlebih  dahulu  berdasarkan putusan  untuk  menghindari  kemungkinan  pengalihan  kepemilikan  harta
19 Ibid. , hlm.286.
20 Pasal 197 ayat (8) HIR.
21 Retno Wulansari Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kesepuluh , Bandung: Mancar Maju, 2005, hlm. 103.
22 Marwan dan Jimmy, Op.cit. , hlm. 575.
23 Ibid.
24 Pasal 35 UU Perkawinan.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 634
bersama  selama  proses  perceraian  sedang  diperiksa  di  persidangan  sehingga dak merugikan salah satu pihak.
3.  Sita conservatoir ( conservatoir  beslag ).  Sita conservatoir adalah  sita  jaminan terhadap barang milik debitor untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata  dengan  menguangkan  atau  menjual  barang  debitor  yang  disita  guna
25 memenuhi tuntutan penggugat.  Sita conservatoir diatur dalam Pasal 227 HIR dan 261 R.Bg. Objek sita jaminan dapat berupa barang bergerak dan barang  dak bergerak baik terhadap benda berwujud maupun  dak berwujud ( lychammelijk on lychammelijk ).
4.  Sita penyesuaian ( Vergelijkende Beslag ). Barang yang telah diletakkan sita,  dak bisa dilakukan sita untuk yang kedua kalinya, akan tetapi dapat dilakukan sita penyesuaian,  sesuai  yang  tertuang  dalam  Pasal  436  Rv.  Tata  cara  sita penyesuaian ada pada Putusan Mahkamah Agung  Nomor 1326 K/Sip/1981. 5.  Sita  eksekusi  ( Executorial  Beslag ).  Sita  eksekusi  merupakan  sita  pelaksanaan yaitu  penyitaan  atas  harta  kekayaan  pihak  yang  dikalahkan  dalam  perkara perdata,  baik  berupa  barang  bergerak  atau  barang  dak  bergerak  untuk melaksanakan  keputusan  hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum
26 tetap.  Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal208 R.Bg. Sita eksekusi dibedakan menjadi:
a. Sita Eksekusi Langsung, yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang  dak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah; dan
b.  Sita Eksekusi yang Tidak Langsung, adalah sita eksekusi yang berasal dari sita  jaminan  yang  telah  dinyatakan  sah  dan  berharga  dan  dalam  rangka
27 eksekusi otoma s berubah menjadi sita eksekusi.
6.  Sita  umum  dalam  kepailitan.  Sita  umum  dalam  kepailitan  adalah  sita  yang dilakukan atas seluruh harta debitor baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dengan tujuan, hasil penjualan dari harta tersebut dapat dibagikan secara adil dan proporsional di antara sesama para kreditor sesuai dengan  besarnya  piutang  dari  masing-masing  kecuali  di  antara  mereka
28 mempunyai alasan untuk didahulukan.
25 Marwan dan Jimmy, Op.cit ., hlm. 575.
26 Ibid.
27 h p://www.pta-makassarkota.go.id/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=356:macam- macam-sita-dalam-hukum-perdata&ca d=1:berita&Itemid=180 , diakses 31 Januari 2017, pukul 21:52 WIB.
28 Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.
7.  Sita pidana. Sita pidana atau disebut juga penyitaan adalah serangkaian  ndakan penyidik  untuk  mengambil  alih  atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya benda  bergerak  atau  dak  bergerak,  berwujud  atau  dak  berwujud  untuk
29 kepen ngan pembuk an dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

## C.  Sita Umum Kepailitan
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  harta  kekayaan  debitor  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan 30 hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  di  dalam  UU  KPKPU.   Sita  umum  ( public a achment,  gerechtelijk  beslag )  dilakukan  terhadap  seluruh  harta  debitor  agar dicapainya  suatu  perdamaian  antara  debitor  dengan  para  kreditornya  atau  agar 31 harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditornya.
Sita umum berlaku atas seluruh harta debitor baik yang sudah ada maupun yang
32 akan ada selama proses kepailitan.  Harta debitor menjadi jaminan bersama bagi semua  kreditor  terhadapnya  hasil  penjualan  barang-barang  itu  dibagi  menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor tersebut
33 mempunyai  alasan-alasan  sah  untuk  didahulukan.   Harta  debitor  menjadi
34 tanggungan  atas  segala  perikatan  yang  dilakukannya,   meskipun  harta  tersebut dak berkaitan langsung dengan perikatan yang dilakukan debitor tersebut. Hukum memberikan  kepas an  bahwa  harta  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama untuk para kreditornya yang kemudian akan dibagikan menurut proporsi piutang
35 masing-masing  kecuali  terdapat  alasan  untuk  didahulukan.   Ini  sebagai  jaminan keadilan bagi para kreditor apabila debitor  dak mampu memenuhi kewajibannya, baik kewajiban yang  mbul dari perjanjian atau kewajiban yang  mbul dari undang- undang. Hal ini, dalam hukum kepailitan tertuang dalam prinsip paritas creditorium. Kewajiban yang dimaksud dalam prinsip paritas creditorium , hanya terbatas pada kewajiban  dalam  bidang  harta  kekayaan  saja,  kewajiban  dalam  hukum  keluarga dak  termasuk.  Jaminan  hanya  terbatas  hak  yang  terdapat  dalam  bidang  harta kekayaan saja, hak dalam bidang hukum keluarga  dak dapat dijadikan jaminan.
Se ap  kreditor  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  pelunasan  atas piutangnya. Debitor yang wanprestasi berakibat pada harta yang dimilikinya akan dijadikan jaminan pemenuhan prestasinya. Apabila kreditor merasa haknya belum dipenuhi oleh debitor, maka debitor dapat digugat oleh kreditor untuk memenuhi
29 Marwan dan Jimmy, Op.cit. , hlm. 505.
30 Pasal 1 angka 1 UU KPKPU.
31 Munir Fuady, Hukum Pailit  Dalam Teori dan Praktek, Cetakan 1 , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 1999, hlm 8.
32 Pasal 1131 KUHPerdata.
33 Pasal 1132 KUHPerdata.
34 Pasal 1131 KUHPerdata.
35 Pasal 1132 KUHPerdata.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 636
prestasinya  secara  perdata  pada  pengadilan  negeri  dan  seluruh  harta  debitor 36 menjadi sumber pelunasan utang tersebut.  Semua kreditor mempunyai hak sama atas harta debitor. Harta debitor yang telah disita kemudian dieksekusi dan uang hasil penjualan akan dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan besar kecil piutang  masing-masing  (sesuai  proporsi  masing-masing),  kecuali  jika  kreditor mempunyai alasan untuk didahulukan. Hukum kepailitan menuangkan hal tersebut dalam prinsip pari passu pro rata parte .
Menurut  Kar ni  Muljadi,  kreditor  yang  berhak  mendapatkan  pemenuhan perikatan harus mendapat pemenuhan perikatan dari debitor secara pari passu dan pro  rata.  Pari  passu adalah  para  kreditor  yang  mempunyai  hak  dari  debitornya 37 secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan. Pro rata ialah proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing- masing dibanding dengan piutang mereka secara keseluruhan yaitu harta kekayaan
38 yang dimilik debitor.
Alasan untuk didahulukan adalah kreditor yang mempuyai hak is mewa dan hak  jaminan.  Kreditor  yang  memiliki  hak  is mewa  dan  hak  jaminan  mempunyai kedudukan  yang  lebih  nggi  dari  kreditor  yang  lainnya  dalam  hal  pelunasan
39 piutangnya.  Alasan untuk didahulukan ini berupa hak yang dimiliki kreditor atas hak kebedaan berupa jaminan dari perikatan yang telah dibuat dengan debitor atau karena ditentukan oleh undang-undang.  Hukum kepailitan dalam hal ini menganut prinsip structured  prorata  (structured  creditor) ,  yaitu  prinsip  yang  membagi kreditor menjadi  ga golongan. Pembagian golongan kreditor tersebut adalah: 1.  Krediitor preferen ( secured creditor ) adalah kreditor pemegang hak is mewa;
2.  Kreditor separa s adalah pemegang hak jaminan; dan
3.  Kreditor konkuren ( unsecured creditor ) adalah kreditor biasa, kreditor yang  dak memegang hak is mewa ataupun hak jaminan.
Kreditor  yang  termasuk  dalam  klasiﬁkasi  kreditor  konkuren  akan  mendapat pelunasan  utang  paling  akhir  setelah  sebelumnya  dilakukan  pelunasan  untuk kreditor  is mewa  dan  kreditor  separa s.  Hak  is mewa  adalah  suatu  hak  yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor sehingga  ngkatannya lebih  nggi dari  kreditor  lainnya,  semata-mata  berdasarkan  sifat  piutangnya.  Kreditor pemegang hak is mewa mendapatkan jaminan pelunasan utang terlebih dahulu dari kreditor pemegang hak jaminan, setelah itu barulah kreditor biasa/konkuren yang mendapatkan kesempatan pemenuhan piutangnya.
36 Hadi  M.  Shubhan, Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma  dan  Prak k  di  Pengadilan ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012, hlm. 28.
37 Ibid. , hlm. 5.
38 Ibid.
39 Pasal 1134 KUHPerdata.
Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Harta Pailit
Pasal  1133  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  seorang  kreditor  dapat didahulukan pelunasan utangnya dari kreditor yang lainnya apabila:
1.  Tagihan kreditor yang bersangkutan berupa hak is mewa;
2.  Tagihan kreditor yang bersangkutan berupa hak gadai;
3.  Tagihan kreditor yang bersangkutan berupa hak hipotek; Adapun hak is mewa yang harus didahulukan pelunasannya adalah:
1.  Hak is mewa yang dimaksud Pasal 1137 KUHPerdata, yaitu hak tagihan dari kas negara, kantor lelang dan badan publik lainnya yang dibentuk oleh pemerintah dan mengenai jangka waktu berlakunya hak tersebut ditentukan oleh undang- undang khusus mengenai hal itu;
2.  Utang pajak menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan;
3.  Hak is mewa yang dimaksud Pasal 1139 KUHPerdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata  disebabkan  karena  suatu  penghukuman  untuk  melelang  suatu benda bergerak atau benda  dak bergerak;
4.  Hak is mewa yang dimaksud Pasal 1149 angka 1 KUHPerdata, yaitu biaya-biaya perkara  yang  semata-mata  disebabkan  karena  pelelangan  dan  penyelesaian warisan; dan
5.  Imbalan kurator yang dimaksud UU KPKPU.
Sejak  diputusnya  kepailitan  debitor  berakibat  debitor  dak  lagi  berhak menguasai,  menggunakan,  atau  memindahtangankan  hak  atas  benda  serta
40 mengagunkan benda yang merupakan harta pailit tersebut.  Kepailitan adalah sita umum atas harta debitor baik yang ada pada saat putusan kepailitan maupun harta
41 yang akan diperoleh selama kepailitan.  Harta debitor yang disita umum adalah harta  debitor  baik  yang  berupa  barang  bergerak  maupun  barang  dak  bergerak yang diperoleh sejak putusan pailit diucapkan dan seluruh harta yang diperoleh 42 selama proses kepailitan.
Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta  pailit  ( management  of  estate )  yang  dikelola  berdasarkan  suatu  metode sistema k  untuk  mengurus  harta  kekayaan  debitor  selama  menunggu  proses 43 kepailitan.  Sita umum dilakukan dengan cara mengontrol semua harta kekayaan debitor  dengan  menunjuk  kurator.  Kurator  berwenang  melaksanakan  tugas
44 pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal pailit diucapkan.
40 Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU.
41 Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UU KPKPU.
42 Pasal 1131 KUHPerdata jo. Pasal 21 UU KPKPU.
43 Si   Anisah, Perlindungan  Kepen ngan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  studi Putusan-Putusan Pengadilan , Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 217.
44 Pasal 16 UU KPKPU.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 638

## Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
45 sejak putusan pailit diucapkan.  Sejak putusan pailit diucapkan, debitor menjadi dak  cakap  lagi  untuk  mengurus  dan  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap hartanya sehingga diperlukan pengelola atas harta tersebut. Kurator ditunjuk oleh hakim pada saat putusan pailit diucapkan.
Sita  umum  dimaksudkan  untuk  mencegah  debitor  melakukan  perbuatan-
4 6 perbuatan  yang  dapat  merugikan  kepen ngan  para  kreditornya   dan menghen kan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang mungkin merugikan  para  kreditornya  sehingga  harta  tersebut  dapat  dimanfaatkan  bagi kepen ngan para kreditornya. Selain itu, dilakukannya sita umum menjamin agar
47 harta  debitor  dak  diperebutkan  oleh  para  kreditornya.   Ke ka  kreditor mengeksekusi hartanya secara sendiri-sendiri akan merugikan debitor dan kreditor yang  lainnya  sehingga  penguasaan  atas  harta  pailit  perlu  ditaruh  di  bawah penguasaan pengadilan. Hal ini tertuang dalam prinsip debt collec on yaitu utang debitor  harus  segera  dibayar  dengan  harta  yang  dimiliki  oleh  debitor  sesegera mungkin agar keditor  dak mengklaim hartanya secara sendiri-sendiri dan untuk menghindari  ik kad  buruk  dari  debitor  dengan  cara  menyembunyikan  dan menyelewengkan  harta  bendanya  yang  sebenarnya  diagunkan  sebagai  jaminan 48 kepada para kreditornya.
Sita umum ini terjadi demi hukum sehingga  dak memerlukan suatu  ndakan secara  khusus  atau  ndakan  hukum  tertentu  seper   halnya  sita  lainnya  dalam
49 hukum perdata.  Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika 50 diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

## D.  Sita Pidana
Sita  dalam  hukum  pidana  adalah  penyitaan  yang  dilakukan  terhadap  barang bergerak/ dak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan buk  dalam perkara
51 pidana.   Penyitaan  merupakan  serangkaian  ndakan  penyidik  untuk  mengambil alih  dan/atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  dak bergerak,  berwujud  atau  dak  berwujud  untuk  kepen ngan  pembuk an  dalam 52 penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Penyitaan  yang  dilakukan  merupakan  mengambilan  dan  perampasan  serta penguasaan hak milik orang lain. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik
45 Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU.
46 Si  Anisah, Op.cit ., hlm. 217.
47 Hadi M. Shubhan, Op.cit. , hlm.164.
48 Ibid. , hlm. 266.
49 Ibid.
50 Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU.
51 Andi Sofyan, Op.cit ., hlm. 155.
52 Pasal 1 bu r 16 KUHAP.
53
atas izin dari ketua pengadilan negeri setempat.  Hal ini dilakukan sebagai bentuk batasan dalam pelaksanaannya karena  dak dapat dipungkiri bahwa perampasan
54 hak milik orang lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang pokok.  Pasal 7 ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  menyatakan  bahwa  penyidik  karena  kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan.
Penyitaan digunakan oleh penyidik untuk mengamankan benda yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, dituntut, atau diperadilankan agar  dak hilang atau  dimusnahkan  oleh  tersangka  atau  terdakwa  untuk  dijadikan  barang  buk dalam perkara tersebut. Perkara pidana yang akan diajukan di depan pengadilan harus dilengkapi dengan barang buk . Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang  yang  menguasai  benda  yang  dapat  disita,  menyerahkan  benda  tersebut kepadanya untuk kepen ngan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda
55 itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
Penyitaan dalam hukum acara pidana merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:
1.  Mengambil  atau  merampas  sesuatu  barang  tertentu  dari  seorang  tersangka, pemegang,  atau  penyimpan.  Tapi  perampasan  yang  dilakukan  dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum ( wederwchtelyk);
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, barang tersebut ditaruh
56 atau disimpan di bawah kekuasaannya.
Benda-benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
1.  Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari  ndak pidana atau sebagai hasil dari  ndak pidana;
2.  Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan  ndak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3.  Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan  ndak pidana;
4.  Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan  ndak pidana; dan
5.  Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  ndak  pidana  yang dilakukan.
Benda-benda  tersebut  harus  disimpan  dalam  rumah  penyimpanan  benda
57 sitaan  negara  (RUP  BASAN).   Penyimpanan  benda  sitaan  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya  dan  tanggung  jawab  atasnya  ada  pada  pejabat  yang  berwenang
53 Pasal 38 ayat (1) KUHAP.
54 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2008, hlm. 148.
55 Pasal 42 ayat (1) KUHAP.
56 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Kar ni, 1988, hlm. 286.
57 Pasal 44 ayat (1) KUHAP.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 640
sesuai  dengan  ngkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  dan  benda  tersebut 58 dilarang  untuk  dipergunakan  oleh  siapa  pun  juga.   Selama  belum  ada  rumah penyimpanan  benda  sitaan  negara  di  tempat  yang  bersangkutan,  penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda 59 itu disita.  Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepen ngan penyidikan, penuntutan, dan mengadili
60 perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.  Terdapat beberapa bentuk penyitaan menurut KUHAP, yaitu:
1.  Penyitaan biasa, penyitaan dengan bentuk dan tata cara biasa ini merupakan aturan hukum penyitaan;
2.  Penyitaan  dalam  keadaan  perlu  dan  mendesak  sebagai  pengecualian  dari penyitaan biasa, maka Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan untuk melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara biasa;
3.  Penyitaan  dalam  keadaan  tertangkap  tangan.  Penyitaan  dalam  keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP;
4.  Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain diatur dalam Pasal 43 KUHAP;
Prosedur dan tata cara penyitaan dijabarkan sebagai berikut:
1.  Penyitaan hanya boleh dilakukan penyidik dengan surat izin ketua pengadilan
61 negeri setempat sebelum melakukan penyitaan;
2.  Dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak,  penyidik  harus  segera ber ndak  dan  dak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih  dahulu, tanpa  mengurangi  ketentuan  ayat  (1)  penyidik  dapat  melakukan  penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua
62 pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;
3. Sebelum  melakukan  penyitaan,  Penyidik  menunjukkan  tanda  pengenalnya
63 kepada orang dari mana benda itu disita terlebih dahulu;
4. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda  yang  akan  disita  itu  dengan  disaksikan  oleh  kepala  desa  atau  ketua
64
Iingkungan dengan dua orang saksi;
58 Pasal 44 ayat (2) KUHAP.
59 Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.
60 Pasal 39 ayat (2) KUHAP.
61 Pasal 38 ayat (1) KUHAP.
62 Pasal 38 ayat (2) KUHAP.
63 Pasal 128 KUHAP.
64 Pasal 129 ayat (1) KUHAP.
5.  Penyidik  membuat  berita  acara  penyitaan  yang  dibacakan  terlebih  dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan  ditandatangani  oleh  penyidik  maupun  orang  atau  keluarganya  dan/atau
65 kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
6.  Apabila  orang  dari  mana  benda  itu  disita  atau  keluarganya  dak  mau membubuhkan  tandatangannya  hal  itu  dicatat  dalam  berita  acara  dengan
66 menyebut alasannya;
7.  Turunan  dari  berita  acara  itu  disampaikan  oleh  penyidik  kepada  atasannya,
67 orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dan kepala desa;
8.  Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing,  ciri  maupun  sifat  khas,  tempat,  hari  dan  tanggal  penyitaan, iden tas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi
68
hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik;
9.  Dalam  hal  benda  sitaan  dak  mungkin  dibungkus,  penyidik  memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) KUHAP, yang ditulis di atas label
69 yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut;
10. Dalam hal sesuatu  ndak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, da ar dan sebagainya,  penyidik  segera  pergi  ke  tempat  yang  dipersangkakan  untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, da ar dan sebagainya dan jika
70 perlu menyitanya.  Dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 129 KUHAP. Berakhirnya penyitaan:
1.  Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim, apabila a.  kepen ngan penyidikan dan penuntutan  dak memerlukannya lagi;
b.  perkara tersebut  dak jadi dituntut karena  dak cukup buk  atau ternyata dak merupakan  ndak pidana;
c.  perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepen ngan  umum  atau  perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu ndak  pidana  atau  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  suatu  ndak 72 pidana.
65 Pasal 129 ayat (2) KUHAP.
66 Pasal 129 ayat (3) KUHAP.
67 Pasal 129 ayat (4) KUHAP.
68 Pasal 130 ayat (1) KUHAP.
69 Pasal 130 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 130 ayat (2) KUHAP.
70 Pasal 131 ayat (1) KUHAP.
71 Pasal 131 ayat (2) KUHAP.
72 Pasal 46 ayat (1) KUHAP.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 642
Terhadap benda yang dikenakan penyitaan, dikembalikan kepada orang atau kepada  mereka  dan  siapa  benda  itu  disita,  atau  kepada  orang  atau  kepada 73 mereka yang paling berhak.
2.  Penyitaan  berakhir  setelah  putusan  hakim,  maka  benda  yang  dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara,  untuk  dimusnahkan  atau  untuk  dirusakkan  sampai  dak  dapat dipergunakan  lagi  atau  jika  benda  tersebut  masih  diperlukan  sebagal  barang
74 buk  dalam perkara lain.

## E.  Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit
Sejak  putusan  pailit  diucapkan , debitor  dak  dapat  mengusai  dan  mengelola hartanya. Pengelolaan harta tersebut berpindah ke tangan kurator. Sejak tanggal putusan pailit diucapkan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berada di
75 bawah wewenang kurator.  Seluruh harta debitor baik yang ada sekarang maupun yang akan ada selama proses kepailitan menjadi harta pailit. Kurator bertugas untuk membereskan  dan  mengurus  harta  pailit  tersebut  kemudian  membagikannya kepada para kreditornya berdasarkan proporsi piutang masing-masing.
Pada saat debitor sudah dinyatakan pailit maka segala penetapan pelaksanaan Pengadilan  terhadap  se ap  bagian  dari  kekayaan  Debitor  yang  telah  dimulai sebelum kepailitan, harus dihen kan seke ka dan sejak itu  dak ada suatu putusan
76 yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.  Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas
77 harus  memerintahkan  pencoretannya.   Debitor  yang  sedang  dalam  penahanan 78 harus dilepaskan seke ka setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
Sita  pidana  adalah  serangkaian  ndakan  penyidik  untuk  mengambil  alih dan/atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  dak bergerak,  berwujud  atau  dak  berwujud  untuk  kepen ngan  pembuk an  dalam
79 penyidikan, penuntutan, dan peradilan.  Benda yang disita tersebut diambil oleh penyidik dari kekuasaan pemilik yang akan digunakan sebagai barang buk  untuk kepen ngan  pemeriksaan,  penuntutan , dan  peradilan.  Penyitaan  dimaksudkan agar  benda  tersebut  aman,  dak  dapat  dihilangkan  atau  dimusnahkan  oleh tersangka atau terdakwa.
73 Ibid.
74 Pasal 46 ayat (2) KUHAP.
75 Pasal 16 UU KPKPU.
76 Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU.
77 Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU.
78 Pasal 31 ayat (3) UU KPKPU.
79 Pasal 1 angka 16 KUHAP.
Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU menyebutkan seluruh sita dihen kan ke ka putusan pailit  telah  diucapkan,  jika  diperlukan  Hakim  Pengawas  harus  memerintahkan pencoretannya. Sejak putusan pailit diucapkan seluruh sita yang ada pada sebuah benda berakhir dan digan kan sita umum kepailitan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi  harta  debitor  pailit  dari  kemungkinan  kecurangan  yang  dilakukan kreditor maupun debitor.
Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan peradilan harta debitor pailit yang sudah disita umum dapat disita lagi oleh penyidik untuk menjamin  keamanannya.  Harta  tersebut  akan  dijadikan  barang  buk   dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan sehingga keamanannya harus terjamin.
Di  sini  telah  terjadi  tumpang  ndih  antara  hukum  kepailitan  mengenai  sita umum kepailitan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU dengan hukum acara pidana  mengenai  penyitaan  yang  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  KUHAP.  Hukum kepailitan mengatur bahwa sejak diucapkan putusan pailit oleh hakim maka seluruh sita terhadap harta pailit menjadi  dak berlaku lagi. Sedangkan hukum acara pidana mengatur  bahwa  harta  pailit  dapat  disita  pidana.  Apabila  harta  yang  berada  di dalam  proses  pailit  dan  dilakukan  sita  umum  disita  oleh  penyidik  maka  harta tersebut  dak dapat dibereskan dan dibagi kepada para kreditornya. Hal ini akan merugikan para kreditor. Namun, apabila  dak dilakukan penyitaan oleh penyidik, penyidik akan kesulitan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan karena harta tersebut merupakan barang buk .
Terdapat beberapa pandangan menurut para ahli dalam hal sita pidana dan sita umum kepailitan yang terjadi pada harta pailit manakah yang harus didahulukan, yaitu:
1.  Perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W. Marbun mengatakan sita pidana lebih didahulukan  daripada  sita  umum  pailit.  Bahkan,  sita  pidana  tetap  dapat dilakukan  meskipun  barang  tersebut  telah  dilakukan  sita  umum  pailit  oleh kurator.  Menurutnya,  pada  asasnya  kepen ngan  hukum  publik  lebih
80 diutamakan daripada hukum keperdataan.  Benda yang berada dalam sitaan karena  perkara  perdata  atau  pailit  dapat  juga  disita  untuk  kepen ngan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi 81 ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP;
2.  Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum
80 Hukum  Online, h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita- umum-pailit , diakses 25 Januari 2017.
81 Pasal 39 ayat (2) KUHAP.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 644
privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Hukum publik memiliki karakteris k pemaksaan  oleh  aparat  negara.  Apabila  barang  yang  hendak  disita  penyidik adalah barang yang telah di bawah kekuasaan kurator, barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun, barang yang akan disita tersebut  dak secara otoma s diambil alih oleh penyidik. Terdapat ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi benturan kewenangan. Pertama , polisi  dapat  menyita  barang  yang  hendak  disita,  tetapi  penguasaannya  tetap berada pada pihak yang telah menyita pertama kali, dalam hal ini adalah kurator.
82 Kedua , menunggu salah satu perkara selesai;
3.  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris mengatakan jika telah terjadi sita umum kepailitan, sita pidana dak dapat dilakukan. Hukum melarang untuk sita rangkap pada satu objek sita.
Apabila ada dua permohonan pelaksanaan atau lebih yang diajukan sekaligus kepada debitur, cukup dibuatkan satu berita acara penyitaan saja. Tujuan sita umum adalah untuk menjaga hak para pihak agar debitor  dak menggelapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditor. Begitu juga halnya dengan sita pidana. Tidak ada hal yang berbeda dari dua hal ini. Hanya saja, untuk kepailitan, penyitaan  aset  debitor  dalam  perkara  kepailitan  bertujuan  untuk  menambah boedel pailit dan melindungi kreditor-kreditor konkuren lainnya. Sedangkan sita pidana, hanya untuk pembuk an semata. Penyitaan menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP  bukan  berar   barang  yang  disita  berpindah  penguasaan  ke  bawah penyidik.  Akan  tetapi,  penyidik  dapat  me- register kepen ngannya  kepada kurator. Ar nya, penyidik sebagai penyelamat kepen ngan negara didudukkan 83 sebagai kreditor preferen layaknya pajak;
4.  Pengajar  Hukum  Kepailitan  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  M.  Hadi Subhan  berpendapat  bahwa  kedudukan  sita  umum  lebih  nggi  daripada  sita pidana. In sari dari hukum kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor.  Putusan  pernyataan  pailit  berakibat  segala  penetapan  pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sejak
84 kepailitan  harus  dihen kan  seke ka.   Putusan  pengadilan  hanya  dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Sita umum kepailitan adalah putusan hakim sedangkan sita pidana adalah penetapan hakim. Sehingga, penetapan sita 85 pidana  dak dapat menghapuskan putusan majelis hakim pengadilan niaga.
82 Hukum Online, Loc.cit.
83 Pasal 201 HIR dan 463 Rv.
84 Pasal 31 UU KPKPU.
85 Hukum Online, Loc.cit.
Menurut  Prof.  Sudikno  Mertokusumo,  dalam  menegakkan  hukum  harus memperha kan  ga unsur penegakan hukum, yaitu:
86
1.  Keadilan  ( gerech gkeit ).  Penegakan  hukum  harus  memperha kan  keadilan. Peraturan  harus  dibuat  adil.  Harus  ada  keseimbangan  antara  kepen ngan- kepen ngan yang dilindungi, se ap orang memperoleh sebanyak mungkin yang
87 menjadi bagiannya.
Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu:
a. Keadilan distribu ef ,  yaitu  keadilan  yang  memberikan  kepada  ap- ap orang menurut jatah jasanya. Se ap orang  dak mendapatkan bagian yang sama  banyak.  Keadilan  distribu f  ini  bukan  menggunakan  persamaan namun kesebandingan.
b.  Keadilan commuta ef , yaitu keadilan yang memberikan pada se ap orang sama banyaknya dengan  dak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan commuta ef mengutamakan persamaan.
2.  Kepas an hukum ( rechtssicherheit) . Fiat jus a et pereat mundus (meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan), bagaimana hukumnya itulah yang harus
88 berlaku, pada dasarnya  dak boleh menyimpang.  Kepas an hukum merupakan perlindungan  yus siabel  terhadap  ndakan  sewenang-sewenang.  Seseorang dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. Keter ban masyarakat akan tercapai bila kepas an hukum tercipta sebagaimana 89 mes nya. 3.  Kemanfaatan  ( zweckmassigkeit ).  Penegakan  hukum  harus  memberi  manfaat atau  kegunaan  kepada  masyarakat.  Jangan  sampai  penegakan  hukum 90 menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Ke ga  unsur  penegakan  hukum  harus  diperha kan  semuanya,  dak  dapat hanya  memperha kan  kepas an  hukum,  kemanfaatan  hukum,  atau  keadilan hukum saja. Ke ga unsur tersebut harus diperha kan secara seimbang  dak boleh berat  pada  satu  unsur  saja.  Sehingga  penegakan  hukum  dapat  berjalan  sebagai mana mes nya dan dapat tujuan hukum dapat tercapai untuk mengatur pergaulan
91 hidup secara damai.
Melihat ke ga unsur di atas, seharusnya sudah dapat ditentukan sita umum kepailitan atau sita pidana yang harus didahulukan terlebih dahulu.
86 Asep Warlan Yusuf, Hukum dan Keadilan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 1-13.
87 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-29 , Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 11.
88 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 207.
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 646
1.  Keadilan.  Pemberlakuan  sita  umum  keadilan  bagi  kreditor  dapat  terlaksana secepatnya setelah selama beberapa waktu kreditor  dak mendapatkan haknya sebagaimana mes nya karena debitor  dak memenuhi kewajibannya, namun hal  ini  akan  menyebabkan  ke dakadilan  bagi  masyarakat  karena  tujuan  dari hukum  pidana  untuk  membalaskan  perbuatan  seseorang  yang  telah mengganggu  masyarakat  dan  kepen ngan  serta  memberikan  efek  jera  dak akan terlaksana. Apabila sita pidana diberlakuan terlebih dahulu maka terjadi pelanggaran hak kreditor yang seharusnya mendapatkan pelunasan piutang;
2.  Kemanfaatan.  Manfaat  yang  akan  didapat  apabila  sita  umum  didahulukan adalah kepen ngan kreditor atas harta pailit dapat terpenuhi. Harta pailit dapat segera  dibereskan  dan  dibagikan  kepada  para  kreditornya.  Masalah  utang piutang  dapat  terselesaikan  secepatnya  dan  seadil-adilnya  sehingga perekonomian  dak akan terganggung baik perekonomian dalam segala kecil maupun dalam sekala besar. Manfaat yang akan didapat apabila sita pidana yang didahulukan  adalah  keamanan  harta  yang  disita  terjamin.  Hasil  penyitaan tersebut akan dijadikan sebagai barang buk  suatu  ndak pidana. Hal ini juga akan memudahkan penyidikan. Namun, apabila sita umum ditetapkan terlebih dahulu  dan  kurator  dapat  menjamin  negara  ditempatkan  sebagai  kreditor pemegang  hak  is mewa  untuk  selalu  didahulukan  pemenuhan  kewajibannya dapat dilakukan sita umum terlebih dahulu;
3.  Kepas an hukum. Untuk mengetahui kepas an hukum dari sita pidana atau sita umum kepailitan yang harus didahulukan dalam pemberesan harta pailit kita harus  melihat  terlebih  dahulu  mengenai  asas  pembentukan  dan  penerapan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas tersebut adalah:
a.  Asas legalitas yaitu undang-undang  dak berlaku surut. Dalam hal ini, Pasal 39  ayat  (2)  KUHAP  dan  Pasal  31  UU  KPKPU  sama-sama  merupakan peraturan  yang  sudah  lama  diundangkan  jadi  kedua  peraturan  tersebut harus  dilaksanakan  sebagaimana  mes nya  dan  se ap  perbuatan  hukum harus tunduk kepada aturan tersebut;
b.  Asas lex  superior  derogat  legi  inferiori yaitu  peraturan  yang  lebih  nggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah, atau apabila terjadi konﬂik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang  nggi dengan yang rendah maka yang  nggilah yang harus didahulukan.92 Dalam hal ini, Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 31 UU KPKPU mempunyai kedudukan yang  sama  nggi  dalam  peraturan  perundang-undangan  karena  kedua peraturan  tersebut  terdapat  dalam  peraturan  dalam  ngkatan  undang- undang;
92 Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Di  Indonesia”, Jurnal Perspek f , Volume XXI, Nomor 3 Tahun, 2016, hlm. 226.
c.  Asas Lex  posterior  derogat  legi  priori yaitu  peraturan  yang  lebih  baru mengalahkan peraturan yang lebih lama. Asas ini biasanya digunakan baik
93
dalam hukum nasional maupun internasional.  Dalam hal ini, Pasal 31 UU KPKPU  merupakan  peraturan  yang  baru  apabila  kita  sandingkan  dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP;
d.  Asas Lex  specialis  derogat  legi  generali yaitu  penafsiran  hukum  yang menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  atau lex  specialis
94 mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis .  Pasal 31 UU KPKPU merupakan peraturan yang lebih khusus yaitu peraturan yang mengatur mengenai penyitaan terhadap harta pailit.
Tidak dapat dipungkiri dari ke ga nilai hukum di atas satu dengan yang lainnya terkadang  dak  dapat  disinkronkan  dan  saling  berhadap-hadapan,  walaupun demikian  keadilan  tetap  harus  diutamakan.  Disusul  dengan  kemanfaatan  dan kepas an hukum. Akan lebih adil ke ka dilakukan sita umum terlebih dahulu karena di sini kreditor yang sudah lama menan  haknya dapat dengan segera mendapatkan haknya  dan  negara  dak  perlu  khawa r  karena  kurator  dapat  menjamin  negara ditempatkan  sebagai  kreditor  pemegang  hak  is mewa  untuk  selalu  didahulukan pemenuhan kewajibannya.

## F.  Penutup
Sita  umum  kepailitan  mendahului  sita  pidana  karena  dilihat  dari  keadilan  hak kreditor terpenuhi dan  dak terdapat pelanggaran hak lagi. Dari segi kemanfaatan masalah utang piutang dapat terselesaikan secepatnya dan seadil-adilnya sehingga perekonomian  dak  akan  terganggu , baik  perekonomian  dalam  segala  kecil maupun dalam sekala besar. Sedangkan bagi negara, negara dapat dijadikan sebagai kreditor pemegang hak istemewa yang mendapatkan prioritas dalam pemberesan harta  pailit.  Dari  segi  kepas an  hukum,  Pasal  31  UU  KPKPU  yang  menyebutkan mengenai  semua  sita  diangkat  sejak  diucapkan  kepailitan  seorang  debitor merupakan peraturan baru dan peraturan yang khusus dibandingkan peraturan sita pidana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

## Da ar Pustaka Buku
Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cetakan Ke-2,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Hadi  M.  Shubhan, Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma  dan  Prak k  di  Pengadilan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
93 Ibid.
94 Ibid.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 648
L.J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum, Cetakan  Ke-29,  Pradnya  Paramita,
Jakarta, 2001.
Munir  Fuady, Hukum  Pailit  Dalam  Teori  dan  Praktek, Cetakan  1,  PT.  Citra  Aditya Bak , Bandung, 1999.
M.  Marwan  dan  Jimmy  P., Kamus  Hukum  Dic onary  Of  Law  Complete Edi on , Cetakan I, Reality Plublisher, Surabaya, 2009.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuk an  dan  Putusan  Pengadilan ,  Cetakan  Keempat,  Sinar Graﬁka, Jakarta, 2006.
_________________, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I , Cetakan Kedua, Pustaka Kar ni, Jakarta, 1988.
Retno  Wulansari  Susanto  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktek , Cetakan Kesepuluh, Mancar Maju, Bandung, 2005.
Si   Anisah, Perlindungan  Kepen ngan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum Kepailitan  di  Indonesia  studi  Putusan-Putusan  Pengadilan, Total  Media, Yogyakarta, 2008.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Edisi  Revisi,  Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

## Dokumen Lain
Asep Warlan Yusuf, “Hukum dan Keadilan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, Nomor 1, 2015.
Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Perspek f , Volume XXI, Nomor 3 Tahun 2016. Romli Atmasasmita, “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2016.
h p://www.pta-makassarkota.go.id/index.php?op on=com_content&view- =ar cle&id=356:macam-macam-sita-dalam-hukum-perdata&ca d=1:berita- &Itemid=180 , diakses 31 Januari 2017
Hukum  Online, h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8- /prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit , diakses 25 Januari 2017.
Kompas,  h p://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Ser- pong.Robert.Tantular.Diserahkan.ke.Kejagung  diakses 15 Maret 2017.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajban Pembayaran Utang.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Herizien Inlandsch Reglement (HIR). Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Reglement op de Rechtvordering (Rv).
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 650