Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia?
Sintaningrum 1

## Tomi Setiawan 2

## Abstrak
Agropolitan  merupakan  bentuk  pembangunan  yang  memadukan  pembangunan  pertanian (sektor  basis  di  perdesaan)  dengan  sektor  industri  yang  selama  ini  secara  terpusat dikembangkan  di  kota-kota  tertentu  saja.  Secara  luas  pengembangan  agropolitan  berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah  perdesaan,  karena  kebutuhan-kebutuhan  dasar  (lapangan  kerja,  akses  permodalan, pelayanan  kesehatan,  pelayanan  pendidikan,  dan  kebutuhan  sosial-ekonomi  lainnya)  telah dapat  terpenuhi  di  desa.  Hal  ini  dimungkinkan,  karena  desa  telah  diubah  menjadi  bentuk campuran yang dinamakan agropolis.
Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi  di  Kab  Cianjur.  Meski  sudah  lama  dan  dianggap  konsep  yang  tepat  untuk mengembangkan  agroindustri,  Agropolitan  di  berbagai  wilayah  meredup  kegiatannya. Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  menggambarkan  bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.
Kata Kunci : tata kelola, sistem kelembagaan, kawasan agropolitan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kawasan  agropolitan  me- rupakan  program  nasional  yang  tidak  hanya dilakukan  di  Cipanas  Cianjur  saja,  namun  juga dibangun di 8 kawasan agropolitan lain di seluruh Indonesia.  Pembangunan  kawasan  agropolitan merupakan program yang bersifat lintas sektoral, yaitu  melintasi  sektor-sektor  pertanian,  per- dagangan  dan  industri,  dan  pembangunan  fisik sehingga  pada  permulaan  pembangunannya
1 Staf Pengajar pada Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Padjadjaran. Email : sinta.ningrum@unpad.ac.id
2 Staf Pengajar pada Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Padjadjaran. Email :tomi_setiawan@yahoo.com
paling  tidak  melibatkan  5  instansi  pemerintah, yakni :
1. Pemerintah Pusat (Menkeu),
2. Depkimpraswil,
3. Pemerintah Daerah Kab. Cianjur,
4. Departemen Pertanian, dan
5. Deperindag.
Setiap  institusi  memiliki  peran  dan fungsinya  masing-masing  dalam  membangun, mengembangkan,  dan  memelihara  kawasan agropolitan  agar  sesuai  dan  mencapai  tujuan
pembangunannya.  Sarana  dan  prasarana  agro- politan menjadi tanggung jawab dan pendanaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil)  dengan  nomenklatur  Proyek Pengembangan  Prsasarana  dan  Sarana  Desa Agropolitan  (P2SD-Agro)  Direktorat  Jendral Tata  Perkotaan  dan  Tata  Perdesaan  Dep- kimpraswil.  Departemen  Pertanian  bertang- gungjawab  dalam  penataan  dan  pengembangan teknik  pertanian.  Sementara  Pemda  Cianjur bertanggung  jawab  dalam  pengembangan  dan pemeliharaan kawasan selanjutnya setelah dise- rahterimakan oleh pemerintah pusat. Deperindag berfungsi  menjembatani  pembeli  dan  mem- fasilitasi perdagangan hasil produksi pertanian.
Agropolitan  adalah  suatu  konsep  pem- bangunan  berdasarkan  aspirasi  masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  tapi  juga  mengem- bangkan  segala  aspek  kehidupan  sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, per- tahanan-keamanan,  kehidupan  beragama,  kepe- mudaan,  dan  pemberdayaan  pemuda  dan  kaum perempuan).  Agropolitan  merupakan  bentuk pembangunan  yang  memadukan  pembangunan pertanian  (sektor  basis  di  perdesaan)  dengan sektor  industri  yang  selama  ini  secara  terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengem- bangkan  perdesaan  dengan  cara  mempe- rkenalkan  fasilitas-fasilitas  kota/modern  yang disesuaikan  dengan  lingkungan  perdesaan.  Ini berarti  tidak  mendorong  perpindahan  penduduk desa  ke  kota,  tetapi  mendorong  mereka  untuk tinggal  di  tempat  dan  menanamkan  modal  di daerah  perdesaan,  karena  kebutuhan-kebutuhan dasar  (lapangan  kerja,  akses  permodalan,  pela- yanan  kesehatan,  pelayanan  pendidikan,  dan kebutuhan  sosial-ekonomi  lainnya)  telah  dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang.
Dalam  konteks  spasial,  proses  pem- bangunan  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan  dengan  tingkat  kesejahteraan  antar wilayah yang tidak berimbang. Hal ini terutama bisa dilihat dari interaksi  antara desa-kota  yang
secara  empiris  seringkali  menunjukkan  suatu hubungan  yang  saling  memperlemah.  Berkem- bangnya  kota  sebagai  pusat-pusat  pertumbuhan ternyata  tidak  memberikan  efek  penetesan  ke bawah  ( trickle  down  effect ),  tetapi  justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah di sekitarnya ( backwash effect ). Pengembangan  agropolitan  adalah  pe- ngembangan  berbagai  hal  yang  dapat  mem- perkuat  fungsi  atau  peran  agropolis  sebagai lokasi  pusat  pelayanan  sistem  kawasan  sentra- sentra  aktivitas  ekonomi  berbasis  pertanian. Tipologi  pengembangan  disesuaikan  dengan karakteristik tipologi kawasan  yang dilayaninya (Saefulhakim  2004).  Agropolitan  adalah  suatu wilayah  hamparan  agro  (pertanian)  yang memiliki  distrik  (kawasan)  agropolitan  dan pusat-pusat  agropolisnya  (kota-kota  pertanian) (Harun 2004).
Tingkat  kemajuan  atau  perkembangan kawasan  agropolitan  ditunjukkan  dengan  indi- kator komponen berikut :

## 1. Infrastruktur
Infrastruktur  di  kawasan  agropolitan  terdiri atas  infrastruktur  di  desa-desa  pusat  per- tumbuhan  atau  sentra  produksi  yang menunjang  pada  peningkatan  produktivitas; infrastruktur  di  pusat  kawasan  yang menujang  pengolahan  dan  pemasaran  hasil produksi  komoditas;  serta  Infrastruktur pendukung  keterkaitan  desa-kota  untuk pemasaran  keluar  dalam  lingkup  pengem- bangan wilayah.
2. Sumber  daya  alam  (antara  lain,  komoditas berdasarkan unggulan /keunikan)
Komoditas  unggulan  dikawasan  agropolitan sebagai ujung tombak peningkatan ekonomi, ditetapkan  yang  mempunyai  daya  saing komparatif  dan  kompetitif,  harga  jual  yang relatif  stabil,  selain  itu  komoditas  dapat diolah  dalam  berbagai  produk  sehingga mempunyai nilai tambah harga jual dan dapat menyerap tenaga kerja yang besar.

## 3. Sumber daya manusia
Sumberdaya manusia di kawasan agropolitan sebagian  besar  bekerja  di  sektor  komoditas
unggulan.  Sumber  daya  manusia  yang  ada didorong  semakin  kreatif  dan  inovatif terhadap  penerapan  teknologi  peningkatan produktivitas  dan  pemasaran  produksi. Sumberdaya  manusia  semakin  produktif apabila  mempunyai  tempat  tinggal  dalam lingkungan  permukiman  yang  relatif  lebih baik (Dardak 2004).
Kawasan  agropolitan  yang  saat  ini dikembangkan  di  wilayah  Cianjur  sudah ditetapkan  melalui  : Surat   Menteri  Pertanian No.  144/OT.210-A/V-2002  Tentang  Penunjukan salah  satu  Kabupaten  Wilayah  pengembangan Agropolitan,  dan  Penetapan  Master  Plan Keputusan  Bupati  No.  521.3/Kep.140-Pe  202 Tanggal  2 Mei  2002 . Dalam konteks tata keloa kawasan  agropolitan  Cipanas  Cianjur,  banyak kalangan  yang  menilai  pemerintah  Kabupaten Cianjur  kurang  serius  menangani  kawasan Agropolitan  yang  terletak  di  Desa  Sindangjaya dan  Desa  Sukatani  Kecamatan  Cipanas  yang diresmikan  pada  tahun  2002  lalu.  Pasalnya, kawasan  agropolitan  yang  dibangun  dengan menghabiskan  biaya  sekitar  Rp  3,2  milyar bersumber  dari  dari  pemerintah  pusat  melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil),  kini  kondisinya  seakan  kurang terurus  dan  berkembang.  Padahal  dari  segi potensi alam kawasan tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan hingga menjadi salah satu sektor pendapatan. apabila dijadikan pusat sayur- mayur  atau  kawasan  wisata.  Sejatinya  kawasan agropolitan  seharusnya  bisa  dikembangkan lantas  dijadikan  pusat  hasil  pertanian.  Bahkan, selebihnya  bisa  dijadikan  tempat  wisata  atau penelitian  mengenai  sayur-mayur.  Ini  artinya, konsep  agropolitan  tidak  tuntas  dan  tidak memberdayakan petani lokal.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,    per- masalahan  penelitian  dirumuskan  sebagai  berikut  : Bagaimanakah  efektivitas  kebijakan  kawasan agropolitan  di  Indonesia,  khususnya  di  Kawasan Agropolitan  Cianjur?  Adapun tujuan  penelitian adalah menggambarkan  efektivitas  kebijakan kawasan agropolitan di Indonesia, dengan mengambil kasus di Kawasan Agropolitan Cianjur.

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Konsep Agropolitan
Perkembangan  dan  sejarah  konsep pembangunan  wilayah  mengalami  perubahan yang dinamis. Pertama , dimulai dengan konsep teori central  place dari  Christaller  pada  tahun 1933.  Konsep  ini  bertujuan  ingin  menjelaskan pilihan-pilihan lokasi untuk sektor-sektor publik dan  pribadi,  serta  dimana  posisi  pemerintah mengambil  keputusan  sehingga  menghasilkan alokasi  yang  optimal  bagi  berbagai  fungsi layanan  ekonomi. Kedua ,  konsep  neoklasik. Konsep  ini  menyatakan  bahwa  penggunaan sumber  daya  dapat  menjadi  optimum  dan distribusi  pendapatan  dan  pertumbuhan  antar wilayah  akan  merata  apabila  mekanisme  pasar berfungsi  sebagaimana  mestinya. Ketiga ,  teori growth pole , konsep ini berkembang di Perancis pada  tahun  1950  dimana  suatu  industri  tertentu perlu  dikembangkan  dengan  berbagai  fasilitas pendukungnya  sehingga  menstimulasi  berbagai aktifitas  ekonomi  di  wilayah  sekitarnya. Keempat , teori export base , teori berkembang di Amerika Serikat pada awal dekade lima puluhan, dimana  pertumbuhan  wilayah  dipicu  oleh permintaan  eksternal.  Selanjutnya  pendapatan yang  diterima  dari  ekspor  digunakan  untuk menstimulasi  permintaan  internal  dan  per- tumbuhan  wilayah. Kelima , centre-periphery- models ,  model  dicetuskan  oleh  Gunard  Myrdal pada  tahun  1957  sebagai  pertanyaan  terhadap penerapan model neoklasik di negara berkembang. Myrdal mengatakan bahwa negara berkembang  tidak mungkin  berdampingan  de- ngan  negara  maju  dalam  kerangka  mekanisme pasar,  karena  akan  menghasilkan  kesenjangan yang  makin  parah.  Model  Myrdal  baru  diakui pada awal tujuh puluhan sebagai paradigma baru pembangunan.  Myrdal  menginginkan  feri-feri harus  memperoleh  perhatian  yang  proporsional agar  kesenjangan  dapat  dihentikan.  Konsep pembangunan agropolitan diangkat dari pemikiran  Myrdal  dalam  konteks  yang  lebih spesifik, yakni keadaan negara-negara Asia yang umumnya  berpenduduk padat,  serta  sistem pertaniannya labor  intensive dalam  skala  usaha
kecil.
Friedmann  and  Douglas  (1978)  dalam
Mercado (2002) mengimplementasikan gagasan Myrdal kedalam konsep pembangunan agropolitan. Agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe bottom-up yang berkeinginan  mencapai  kesejahteraan  dan pemerataan  pendapatan  lebih  cepat  dibanding strategi growth  pole .  Karakteristik agropolitan meliputi (i) skala geografi relatif kecil, (ii) proses perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  yang bersifat  otonom  dan  mandiri  berdasarkan partisipasi  masyarakat  lokal,  (iii)  diversifikasi tenaga kerja pedesaan pada sektor pertanian dan non pertanian, menekankan kepada pertumbuhan industri  kecil  (iv)  adanya  hubungan  fungsional industri  pedesaan  -  perkotaan  dan linkage s dengan  sumberdaya  ekonomi  lokal,  dan  (v) pemanfaatan  dan  peningkatan  kemampuan sumberdaya  dan  teknologi  lokal.  Selanjutnya Friedmann  and  Weaver  (1979)  menyem- purnakannya  sebagai  strategi  pembangunan wilayah  (pedesaan  maupun  perkotaan)  yang bertumpu  pada  sumberdaya  lokal  dengan dukungan  implementasi  dalam  aspek  politik, ekonomi dan sosial, untuk mencapai sasaran (i) diversifikasi  aktifitas  ekonomi,  (ii)  mendorong ekspansi  pasar  regional  (bahkan  dengan substitusi  impor),  (iii)  mendorong  perputaran modal ( recirculation ) di dalam masyarakat, dan (iv) mendorong proses pembelajaran. Friedmann dalam  Syahrani  (2001),  menyatakan  bahwa  di dalam  wilayah  agropolitan  disediakan  berbagai fungsi  layanan  untuk  mendukung  berlang- sungnya kegiatan agribisnis. Fasilitas pelayanan meliputi  sarana  produksi  (pupuk,  bibit,  obat- obatan,  peralatan),  sarana  penunjang  produksi (lembaga  perbankan,  koperasi,  listrik),  serta sarana  pemasaran  (pasar,  terminal  angkutan, sarana transportasi).
Dalam  konsep  agropolitan  juga  di- perkenalkan  adanya  agropolitan  distrik,  yakni suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5 hingga 10 km dan dengan jumlah penduduk 50 hingga  150  ribu  jiwa  serta  kepadatan  minimal 200 jiwa per km 2 . Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan  ekonomi  dan  sosial  budaya
setempat.  Sekalipun  konsep  Friedmann  dan kawan-kawan  dapat  dianggap  sebagai  definisi baku,  namun  muncul  pula  tafsiran,  varian  atau yang  berdekatan  dengan  definisi  agropolitan. Misalnya, model selective spatial closure . Model ini  menjelaskan  bahwa  pembangunan  dapat dilakukan  secara  selektif  terhadap  wilayah- wilayah tertentu dan dengan alasan tertentu pula. Misalnya  industri  pada  wilayah  feri-feri  dapat diberi  perhatian,  atau  harus  dilindungi  dari kompetisi dengan industri yang sama di wilayah center.  Oleh  sebab  itu  infrastruktur  lokal  harus diperkuat  sebagai  antisipasi  dari  dampak ekonomi yang lebih global. Kebijakan diarahkan secara  spesifik  kepada  pemenuhan  kebutuhan dasar  dari  masyarakat  lokal  dalam  berproduksi ( basic  need  and target  group  -oriented )  bukan dengan  pendekatan  teknis  untuk  masyarakat secara  umum.  Model  lain  sebagai  bagian  dari agropolitan  adalah  yang  disebut  dengan locally integrated economic circuit atau (LIEC), yakni  sistem  ekonomi  wilayah  lokal  yang terdiversifikasi  dan  terintegrasi,  mandiri, dinamis,  didominasi  aktifitas  ekonomi  skala usaha  kecil,  yang  menjalankan  proses  alokasi sumberdaya  secara  harmonis  dan  berke- sinambungan.  Model  LIEC  menuntut  pende- finisian  batasan  wilayah  yang  relevan,  potensi sumber  daya  wilayah,  kapasitas  industri, teknologi  lokal  tepat  guna,  dan  dukungan kelembagaan.
Konsep lainnya adalah apa  yang disebut dengan Sustainable  Integrated  Planning (SIP). Pembangunan  agropolitan  menurut  model  SIP menjelaskan  sisi-sisi  praktis  dari  implementasi pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  pandangan SIP,  pembangunan  dapat  dilaksanakan  jika landasan  perencanaan  dicukupi.  Perencanaan menjadi  panduan  pelaksanaan  pembangunan pada semua level, nasional, provinsi dan wilayah. Menurut Scrimgeour, Chen and Hughes (2002), pembangunan  agropolitan  yang  disebutnya sebagai “self -centred development" memerlukan intervensi  pemerintah  dalam  bentuk  regulasi untuk memotong hambatan-hambatan struktural. Upaya  tersebut  bertujuan  agar  terjadi  integrasi sosial ekonomi di dalam wilayah dengan budaya, sumberdaya, lansekap dan iklim tertentu. Lebih
jauh, kebutuhan investasinya dapat didatangkan dari  luar  wilayah  jika  kemampuan  lokal  relatif rendah.  Dengan  kata  lain,  alokasi  sumber  daya wilayah merupakan komponen penting pembangunan agropolitan bersama-sama dengan aspek  ekologi  dan  sosial.  Secara  umum pendekatan dari pembangunan agropolitan telah dapat  diterima.  Berbagai  negara  sudah menerapkan  sekalipun  dengan  istilah  yang beragam.  Pemerintah  Cina  menerapkannya dalam  istilah walking  on  the  legs .  Satu  kaki berpijak kepada  kebijakan  untuk  mendorong pertumbuhan  dengan  mengandalkan  industri skala besar, sementara kaki lainnya menerapkan konsep  agropolitan  untuk  mengembangkan aktifitas  ekonomi  wilayah  lokal.  Sementara Afrika  Selatan  menerapkan  kebijakan Growth with  Equity  and  Redistribution (GEAR)  pada tahun  1996  (Simon,  2000).  Demikian  pula, pendekatan ini juga telah menjadi program baku Bank Dunia di dalam kerangka community base development untuk  pengentasan  kemiskinan, pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pedesaan (usaha kecil), atau pengembangan kredit mikro. Definisi baku mengenai pembangunan agropolitan di Indonesia belum jelas dinyatakan.
Menurut Depkimpraswil, program agropolitan  mengandung  pengertian  penge- bangan suatu wilayah tertentu yang berbasis pada pertanian. Depkimpraswil memiliki kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah sementara  Deptan  bertanggung  jawab  terhadap aspek  produksi  pertanian.  Sementara  itu pemerintah  kabupaten  Kutai  Timur  mende- finisikan Agropolitan sebagai sistem manajemen dan tatanan terhadap suatu wilayah yang menjadi pusat  pertumbuhan  bagi  kegiatan  ekonomi berbasis pertanian (agribisnis/agroindustri). Wi- layah  agropolitan  diharapkan  akan  menarik pengembangan ekonomi berbasis agri di wilayah hinterland, dan oleh karenanya perlu diciptakan suatu Linkage dan  keterpaduan  antara  kawa- san Agropolitan dengan kawasan hinterland . Agropolitan  merupakan  kota  pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya  sistem  dan  usaha  agribisnis  serta mampu  melayani,  mendorong  dan  menarik kegiatan  pembangunan  pertanian  di  wilayah
sekitarnya  (Rivai,  2003).  Kota  pertanian (agropolitan)  berada  dalam  kawasan  sentra produksi pertanian yang memberikan kontribusi besar  terhadap  mata  pencaharian  dan  kese- jahteraan masyarakatnya.
Menurut  Nasoetion  (1999)  dalam  Hastuti (2001), paradigma konsep agropolitan adalah (1) hubungan  perdesaan  dengan  kota-kota  dapat mencapai  suatu  tingkat  sinergisme  sepanjang hubungan  fungsional  dari  sub-wilayah  tersebut menghasilkan  nilai  tambah  yang  dapat diredistribusikan  melalui  pengembangan  suatu tatanan  institusional  yang  secara  benar menggambarkan  status  kelangkaan  suatu sumberdaya  atau  komoditas,  (2)  apabila  terjadi akumulasi  modal,  terdapat  mekanisme  pasar yang  dapat  mengalirkan  modal  kepada penggunaan  yang  dapat  memberikan  manfaat sosial  terbesar,  dan  (3)  perkembangan  pusat pertumbuhan  (kota)  pada  suatu  tingkat  akan mengalami  deminishing  return  sehingga  harus dibatasi melalui mekanisme pasar.
Rivai  (2003)  menyatakan  bahwa  pengem- bangan  kawasan  agropolitan  merupakan  alter- natif  solusi  untuk  pengembangan  wilayah perdesaan.  Konsep  pengembangan  agropolitan tidak  semata-mata  ditujukan  kepada  pem- bangunan  fisik  material,  tetapi  juga  sekaligus harus  dikaitkan  dengan  pembangunan  masya- rakat  (sumberdaya  manusia)  secara  langsung. Titik berat pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat  setempat  memerlukan  pendekatan yang  bersifat  integral  dan  terpadu,  artinya pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  tidak hanya  menyangkut  pembangunan  struktur  fisik, tetapi  sekaligus  pembangunan  manusia  dengan pendekatan  yang  berimbang.  Tata  kelola kawasan  agropolitan  harus  mempunyai  kete- rkaitan yang harmonis dengan kombinasi antara pendekatan  yang  top  down  dengan  pendekatan bottom  up  yang bertujuan untuk  mencapai  efek ganda ( multiplier effect ). Prakarsa-prakarsa dari bawah tidak dapat diabaikan, karena merupakan invisible  hand  dalam  menggerakkan  sum- berdaya-sumberdaya yang ada sebagai kekuatan utama  untuk  mewujudkan  pengembangan kawasan  agropolitan  yang  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan.
Tata  kelola  kawasan  agropolitan  meru- pakan  upaya  untuk  menumbuhkan  kegiatan ekonomi berbasis pertanian dengan memperkuat keterkaitan  sektoral  antara  pertanian,  non pertanian  dan  jasa  penunjangnya  serta  keter- kaitan  spasial  antara  wilayah  perdesaan  dan perkotaan.
Di  sisi  lain,  suatu  sistem  kelembagaan terkait  dengan  proses  dimana  anggota-anggota masyarakat  meningkatkan  kapasitas  kelem- bagaannya  untuk  memobilisasi  dan  mengelola sumberdaya  untuk  menghasilkan  perbaikan- perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas  hidup  sesuai  dengan  aspirasi  mereka. Oleh  karena  itu,  dalam  perkembangannya, kelembagaan dan kelembagaan lokal di kasawan agropolitan  Pacet  Kabupaten  Cianjur  dapat dilacak  dari  aspek  historis  atau  riwayat  (proses atau  dinamikanya)  dan  keberlanjutan  kelem- bagaan  tersebut  ( institutional  sustainability ). Secara  konseptual,  sejarah  atau  riwayat  per- kembangan kelembagaan tersebut erat kaitannya dengan keberlanjutan kelembagaan tersebut.
Dengan  berlandaskan  kepada  pendekatan tersebut, dalam perumusan bentuk kelembagaan dan  kelembagaan  lokal  di  kasawan  agropolitan Pacet Kabupaten Cianjur, maka harus diidentifikasi  beberapa  prinsip  yang  sangat penting  untuk  dipertimbangkan. Pertama , kelembagaan  tersebut  merupakan  manifestasi dari  " sharing "  seluruh stakeholder ,  dimana peranan  dari  masing-masing  stakeholder  dalam kelembagaan  tersebut  (pola  hubungan)  dapat ditelaah  secara  kritis  dari  analisis  pihak-pihak terkait.  Telaah  ini  penting  terutama  untuk menetapkan  dimana  kedudukan  organisasi  atau badan  yang  melaksanakan  fungsi  hubungan kelembagaan tersebut. Kedua , fokus "pekerjaan" kelembagaan  tersebut  adalah  kepada  aktivitas yang  partisipatif  dan  diperkirakan  secara operasional dapat didukung dan difasiliatsi oleh beragam  kebijakan local  government .  Oleh karena  itu,  untuk  memperkirakan  hal  tersebut perlu dirumuskan suatu matriks antara "program- program  partisipatif"  dengan  "persyaratan  ke- bijakan  makro  dan  regional"  yang  dapat mengidentifikasi  "beragam  kebijakan  apa  saja yang perlu dirumuskan oleh local government ."
Ketiga ,  kelembagaan  tersebut  baik  secara konseptual  maupun  operasional  mampu  meng- implementasikan  kaidah-kaidah  desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ini penting, terutama untuk  mendukung  aksi-aksi  kolektif  partisipatif dan  sampai  sejauh  mana local  government mampu  membiayai  beragam  implementasi  dari aktivitas  partisipatif  tersebut.  Konsep  tersebut tergambar pada gambar berikut ini.

## Gambar 2.1
Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis antara Community Based Development dan Regional Development
Oleh  karena  itu,  aksi-aksi  tersebut  perlu berlandaskan  pada  “pemetaan  sosial”  yang dibangun  dan  dirumuskan  bersama  antar Participatory Sektor, Public Sektor, dan Private Sektor dalam suatu Kajian Bersama ( Cooperative Inquiry )  dengan  model  seperti  pada  gambar berikut ini.
Gambar. 2.2 Ruang-ruang kekuasaan pembentuk Sistem Tata kelola dan kelembagaan Kawasan
Penerapan  pemberdayaan  dalam  penge- lolaan  kawasan  agropolitan  diharapkan  mem- berikan beberapa dampak positif, yaitu: pertama, Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara  semua  pihak  terkait  dalam  kawasan agropolitan,  sehingga  penge-lolaan  kawasan agropolitan  bisa  berjalan  efektif  dan  ber- kesinambungan.  Kedua,  adanya  peran  bagi semua stakeholders untuk  terlibat  dalam  pem- bangunan  dan  pemeliharaan  kawasan  agro- politan,  khususnya  dalam  hal  pengambilan  dan pertanggungan jawab keputusan sehingga semua stakeholders terberdayakan.

## Metode  Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  tipe  deskriptif,  yang  dimaksud  dengan pendekatan  kualitatif  adalah  “  pendekatan  yang temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui prosedur stastistik atau bentuk hitungan lainnya” (Rahman  &  Muh.  Azis,  2006:10),  tetapi  men- deskripsikan data berdasarkan hasil pengamatan, tanpa dimanipulasi oleh peneliti.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu data sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder diperoleh dari beberapa literatur penting, seperti statistik,  laporan  hasil  penelitian,  hasil  kajian, jurnal,  surat  khabar,  majalah,  buletin,  dan sebagainya  yang  menunjang  kelengkapan  data penelitian  ini.    Jenis  data  lainnya  adalah  data primer.    Data  primer    diperoleh  dari  berbagai fenomena  yang  terjadi  di  lapangan,  baik  yang dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  berdasarkan panduan wawancara yang tersedia, maupun dari hasil  pengamatan  langsung  yang  kesemuanya mencerminkan  keadaan/kondisi  tempat  pene- litian.  Wawancara dilakukan secara terbuka de- ngan  indepth  interview  kepada  informan  kunci (key  informan) yang  mengetahui  dan  terlibat langsung dalam pembangunan dan pemeliharaan kawasan agropolitan Cipanas Cianjur. Pemilihan key  informan  dilakukan  secara  snowball. Wawancara  dilakukan  dengan  ketua  P4S, pengurus  agropolitan,  dan  petani  anggota kelompok tani. Data hasil wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Teknik analisis data selama di lapangan yang digunakan penulis sesuai dengan kebutuhan adalah  menurut  model  Miles  dan  Huberman sebagaimana  dikutip  oleh  Sugiyono.  Aktivitas yang dilakukan dalam model ini adalah sebagai berikut:
a) Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal  yang  dianggap  penting,  di  ari  tema  dan polanya.  Hal  yang  dipandang  asing  ketika mereduksi  data  harus  disajikan  fokus pengamatan untuk selanjutnya.
b) Data Display (Penyajian Data) Display  data  dilakukan  dengan  teks  yang naratif  yang  bersifat  naratif,  uraian  singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian  data  tersebut,maka  data  teror- ganisasikan, tersusun  dalam  pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

## c) Conclution Drawing/Verification
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila tidak ditemukan bukti-bukti  yang kuat  yang mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan merupakan  kesimpulan  yang  kredibel. (Sugiyono,2007:91-99)
Analisa  data  dilakukan  untuk  menye- derhanakan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami, serta  dapat  mengambil  kesimpulan  secara  tepat dan sistematis.

## Pembahasan
Agropolitan  diartikan  sebagai  upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan  berkembang  karena  berjalannya  sistem  dan
usaha  agribisnis,  yang diharapkan dapat melayani dan  mendorong  kegiatan- kegiatan
pembangunan pertanian  (agribisnis)  di wilayah sekitarnya (Affen- di  Anwar,1999).  Menurut Menkimpraswil,  Kawasan agropolitan merupakan sistem  fungsional  desa- desa
dengan hirarki keruangan  desa,  yakni adanya  pusat  agropolitan dan  desa-desa  di  sekitar- nya. Sedangkan pusat agropolitan  terkait  dengan sistem pusat nasional, pro- pinsi, dan kabupaten, dengan ciri berjalannya sis- tem dan usaha agribisnis di pusat  agropolitan  yang melayani  dan  mendorong kegiatan pembangunan pertanian  (agribisnis)  di wilayah  sekitarnya.  (Men- kimpraswil, 2006)
Menurut  Syahrani (2001), konsep agropolitan distrik  dari  Friedmann telah  terbentuk  sebagai pusat-pusat  pelayanan  di wilayah  perdesaan.  Hal tersebut  dicirikan  dengan adanya  pasar-pasar  untuk pelayanan masyarakat per- desaan. Mengingat volume permintaan dan penawaran yang  masih  terbatas  dan jenisnya  berbeda,  maka
telah tumbuh pasar mingguan untuk  jenis
komoditi yang berbeda. Di Jawa,  pusat-pusat  pelaya- nan  tersebut  dikenal  de- ngan  nama  pasar  Pahing, Pon,  Wage  atau  Kliwon, sedangkan  di  Jakarta  di- kenal dengan nama pasar
Tabel 1 Wilayah Agropolitan di Indonesia

## NO  PROPINSI
KOTA/KABUPATEN AGROPOLITAN

## KOMODITI/BASIS
AGRIBISNIS 1 Sumatera Barat Agam Sapi 2 Bengkulu Rejang Lebong Jagung, Sayuran 3 Jawa Barat Cianjur Sayuran, Bunga- bungaan 4 DI Yogyakarta Kulon Progo Biofarmaka 5 Bali Bangli Kopi, Jeruk 6 Sulawesi Selatan Barru Sapi 7 Gorontalo Boalermo Jagung 8 Kalimantan Timur Kutai Timur Coklat, Jagung 9 NAD Aceh Aceh Besar Sapi 10  Sumatera Utara Tapanuli Utara, Simalungun, Toba Samosir, Dairi dan Karo Sayuran 11  Lampung Lampung Tengah Padi, Jagung, Kedele 12  Babel Belitung Manggis, Lada 13  Riau Indragiri Hilir Kelapa, Padi 14  Jambi Tanjung Jabung Timur Kedele, Sapi Potong 15  Sumatera Selatan Ogan  Komering  Ilir (OKI), Ulu (OKU) Padi, Hortikultura 16  Banten Pandeglang Palawija, Durian 17  Jawa Barat Kuningan Sapi 18  Jawa Tengah  Semarang, Pemalang Tanaman Hias, Farmaka, Sapi 19  Jawa Timur Mojokerto, Banyuwangi  Palawija 20  Bali Tabanan Peternakan 21 Nusa Tenggara Barat Dompu Sapi 22 Nusa Tenggara Timur Kupang Sapi 23  Sulawesi Utara Minahasa Kentang, Wortel, Sayuran 24  Sulawesi Tengah Donggala Kakao, Sapi, Ikan 25  Sulawesi Tenggara Kendari Sapi 26  Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah Jeruk, Sayuran 27  Kalimantan Tengah Kapuas Sapi 28  Kalimantan Barat Pontianak Lidah Buaya, Pepaya, Sayuran 29  Papua Jayapura Kakao
Nomor 1 hingga 8 ditetapkan tahun 2002, Nomor 9 hingga 29 ditetapkan tahun 2003. (Sumber : www.deptan.go.id)
Pentingnya keterpaduan semakin mem- perluas  cakupan  wilayah  agropolitan.  Propinsi Sumatera  Utara  mengembangkan  Kawasan Agropolitan  Dataran  Tinggi  Bukit  Barisan (KADTBB)  yang  terdiri  lima  Kabupaten. Keterkaitannya  yang  sangat  erat  dengan  daerah dataran  medium  dan  rendah  dalam  sistem agribisnis,  sehingga  menghasilkan  hubungan antar wilayah tidak dapat dipisahkan sama sekali. Total  luas  KADTBB  mencapai  19.162,25  km 2 yang  terdiri  dari  79  kecamatan,  mencakup kabupaten-kabupaten  Tapanuli  Utara  (6.062 km 2 ),  Simalungun  (4387  km 2 ),  TobaSamosir (3441  km 2 ),  Dairi  (3146  km 2 ),  dan  Karo  (2127 km 2 ).  Wilayah  agropolitan  propinsi  Sumatera Selatan  juga  melibatkan  dua  kabupaten,  yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu  (OKU).  Wilayah  agropolitan  Kabupaten Kutai  Timur,  propinsi  Kalimantan  Timur  telah memiliki konsep pembangunan agropolitan yang cukup  baik,  yang  diberi  nama Agropolitan Sangsaka (singkatan dari Sangkulirang, Sangata dan  Kaliurang,  nama  wilayah  di  kabupaten tersebut). Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi :
a. Menetapkan  batasan  wilayah  Agropolitan Sangsaka,  dimana  Maloy  sebagai  pu- sat Agroindustri dan pusat pertumbuhan.
b. Melakukan  zonasi  komoditas  di  kabupaten Kutai  Timur  dan  menetapkan  wilayah- pengembangan  lain  yang  berfungsi  sebagai satelit pertumbuhan dari Agropolitan Sang- saka atau pusat pertumbuhan Agribisnis orde kedua.
c. Mengembangkan  infrastruktur  pendukung, seperti  transportasi,  komunikasi,  air  bersih dan energi bagi wilayah agropolitan maupun pengembangan  agribisnis  diwilayah  pen- dukungnya  Faktor-faktor  pendukung  pem- bangunan Agropolitan Sangsaka, meliputi :
(1) Luas  wilayah  Sangsaka  mencukupi sebagai  pengembangan  agropolitan, yaknisedikitnya 25 ribu hektar.
(2) Pelabuhan  samudra  dengan  kapasitas bongkar  muat  7000  ton,  dan  dapat menjadipelabuhan  transit  ke  Indonesia Timur.
(3) Jalan Arteri (trans Kalimantan) Sangatta-Samarinda-Balikpapan (4) Jumlah  populasi  penduduk  SangSaKa sekitar 300.000 jiwa

## (5) Kondisi agroklimat sangat sesuai untuk pengembangan komoditas agribisnis
Sistem  Tata  Kelola  Kawasan  Agropolitan  di Kabupaten Cianjur
Agropolitan adalah proyek percontohan yang tengah dikembangkan Departemen Pertanian  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan suatu  kota  yang  bernuansa  pedesaan.  Saat  ini kawasan  agropolitan  yang  terbilang  sukses pelaksanaannya  adalah  di  segi  tiga  Agropolitan Kecamatan  Pacet – Kecamatan  Sukaresmi  dan Desa  Sindang  Jaya  dan  didukung  oleh buffer zone Cugenang dan Sukaresmi. Jaraknya kurang lebih 22 km dari Kota Cianjur, 108 km dari Kota Jakarta,  dan  sekitar  87  km  dari  Kota Bandung.Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.
Kabupaten  Cianjur  adalah  salah  satu kabupaten  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  pusat dalam  pembangunan  proyek  kawasan  terpadu Agropolitan.  Kabupaten  Cianjur  memiliki  luas wilayah 350.148 hektar dengan jumlah penduduk berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  (SP)  tahun 2000  berjumlah  1.931.840  jiwa  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  2,11  %.  Lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Cianjur di sektor  pertanian  yaitu  sekitar  62,99  %.  Sektor lainnya  yang  cukup  banyak  menyerap  tenaga kerja  adalah  sektor  perdagangan  yaitu  sekitar 14,60  %.  Sektor  pertanian  merupakan  penyum- bang terbesar terhadap APBD Kabupaten Cianjur yaitu  sekitar  42,80  %  disusul  sektor  per- dagangan sekitar 24,62%.
Kawasan  Agropolitan  di  Kabupaten Cianjur terhampar diapit oleh dua desa dari  dua kecamatan  berbeda,  yaitu    meliputi  dua  desa, yaitu Desa Sukatani  yang berada di Kecamatan Pacet  seluas  376  Ha,  dan  Desa  Sindangjaya  di Kecamatan  Cipanas  seluas  512  Ha.  Secara keseluruhan    luas  areal  kawasan  agropolitan adalah  888  Ha  terdapat  di  wilayah  perdesaan yang tidak jauh atau berbatasan dengan wilayah
perkotaan.  Dari  luasan  itu  walaupun  sebagian besar  berfungsi  sebagai  areal  pertanian,  namun didalamnya terdapat pula peternakan, bangunan rumah,  bangunan  penunjang  lain,  dan  sub terminal.
Sebagian  besar  penduduk  di  desa  Sin- dangjaya  dan  desa  Sukatani  merupakan  petani. Jumlah seluruh penduduk sebanyak 23232 orang, teridir  dari  Kepala  Keluarga  (KK)  sebanyak  10 985  orang,  dimana  KK  yang  mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian adalah sebanyak 8982  KK  Tani.  Dari  jumlah  rumah  tangga pertanian tersebut, proporsi petani dan penggarap adalah  70:30  dengan  rata-rata  pemilikan  tanah seluas  1000-2000  m/petani.  Persentase  jumlah petani  di  Desa  Sindangjaya    sebesar  85  %, sedangkan  persentase  petani  di  desa  Sukatani sebesar  74%.  Rata-rata  persentase  petani  di kedua desa tersebut sebesar 82%.
Hampir 90% tanah yang berada di kedua desa    dimiliki  oleh  petani  setempat  dengan sertifikat  hak  milik,  sedangkan  sisanya  sebesar 10 % tanah dimiliki oleh penduduk / tuan tanah di  luar  kecamatan  dan  di  luar  kota  Cianjur. Artinya penduduk setempat memiliki kekuasaan dan  keleluasaan  untuk  memanfaatkan  dan mengusahakan  tanah  pertanian  yang  dimili- kinya.Hanya sayang, luas tanah pertanian setiap tahunnya  semakin  menyusut  seiring  dengan bertambahnya  jumlah  KK  karena  perkawinan. Setiap  KK  baru  membangun  rumah  di  bidang tanah yang semula merupakan tanah pertanian.
Kawasan  Agropolitan  dibangun  dengan misi  meningkatkan  kesejahteraan  petani. Pembangunan  kawasan  agropolitan  di  Cianjur dimulai  pada    2003,  dan  selesai  dibangun seluruhnya  pada  2006.  Pembangunan  yang dilakukan  berupa  penataan  wilayah,  pem- bangunan  jalan,  bangunan  tempat  packing, bangunan  pelatihan,  kantor  P4S,  dan  rumah kompos.
Kawasan agropolitan dikembangkan oleh Pengelola  Kawasan  Agropolitan  yang  dibentuk oleh  Pemda  Kabupaten  Cianjur,  dan  sehari- harinya  secara  operasional  lebih  banyak ditangani  oleh  Pengurus  P4S.  Para  pengelola adalah para petani setempat. Ketua P4S ditunjuk oleh  P4S  binaan  dari  Lembang  BDAH  Kayu
Ambon.  P4S  Cianjur  tahun  lalu  bersama  P4S lainnya di Jawa Barat memperoleh penghargaan nasional sebagai petani yang kreatif dan inovatif mengembangkan usaha pertanian. Kegiatan yang dilakukan oleh P4S adalah melakukan pelatihan- pelatihan  cara  bercocok  tanam  sayur  bagi  para siswa  SLTA  dan  mahasiswa  yang  sedang menuntut ilmu tanpa ditarik bayaran. Sementara untuk  selain  siswa  pengurus  menarik  biaya pelatihan sebesar Rp 200.000/orang.
Pengembangan  dan  pemeliharaan  kawa- san  agropolitan  dilakukan  pengurus  bersama- sama  dengan  para  petani,  namun  tidak  ter- lembagakan.  Secara  insidentil    mereka  mela- kukan  penyuluhan  maupun  pelatihan,  atau penanaman  baru  jika  ada  program  pemerintah. Selebihnya kegiatan berjalan sendiri-sendiri.
Tiadanya  kegiatan  atau  program  yang terstruktur  dan  alpanya  pendanaan  yang dianggarkan  oleh  pemerintah  dan  pengurus berimplikasi  pada  absennya  evaluasi  dan pengawasan.    Perkembangan  kawasan  sangat tergantung  pada  kemampuan  petani  secara individual  mengembangkan  diri  dan  produk- tivitasnya.  Semakin  berkembang  dan  produktif petani,  maka  kawasan  agropolitan  semakin berkembang.  Begitu  pula  sebaliknya,  semakin petani  menurun  kemampuannya,  maka  semakin reduplah  kawasan  agroppolitan.  Kondisi  seperti ini mengakibatkan  pamor agropolitan meredup, enggan hidup mati tak mau.
Seharusnya  kawasan  agropolitan  lebih baik dibandingkan keadaan saat ini, karena sudah difasilitasi  dengan  sarana  dan  prasarana  cukup memadai.  Jalan  menuju  kawasan  agropolitan seluruhnya sudah beraspal  dengan lebar sekitar 3-4  m,  namun  sayangnya  di  beberapa  bagian jalan dalam kondisi rusak sehingga menyulitkan pengangkutan.  Peningkatan  jalan  batu  menjadi beraspal merupakan dampak positif yang paling nyata  dirasakan  petani  dari  adanya  kawasan agropolitan.
Di  dalam  kawasan  agropolitan  terdapat sub  terminal  yang  menjadi  pusat  pengangkutan hasil  produksi  pertanian,  namun  kondisi  sub terminal kurang layak. Jalan yang dilalui terlalu sempit  dan  kondisi  jalan  sudah  rusak.    Sarana yang  kondisinya    masih  baik  adalah  kantor
pelatihan, gedung packing dan rumah kompos. Sarana  dan  prasarana  yang  ada  jika dikelola  dan  dimanfaatkan  lebih  optimal  akan mampu  meningkatkan  pendapatan  lebih  untuk petani  secara  langsung  maupun  untuk  para pengelola.  Hasil  produksi  pertanian  Kawasan Agropolitan  di  Cipanas  Cianjur  disamping memenuhi  kebutuhan  konsumsi  penduduk  di wilayahnya  juga  memasok  kebutuhan  pangan, khususnya  sayur  mayur  dan  daging  ayam wilayah perkotaan di sekitarnya (Jabotabek).
Selain hasil produksi pertanian, kawasan agropolitan  menjadi  penyeimbang  dengan wilayah  perkotaan  di  sekitarnya.  Pepohonan yang tumbuh menjaga ketersediaan sumber mata air dan memberikan kesegaran udara. Walaupun sebagian  besar  areal  diperuntukkan  untuk tanaman  hortikultura  dengan  sedikit  tanaman tegakkan untuk menahan longsor dan menyerap air hujan. Penanaman pohon keras atau tegakkan terutama  di  lereng-lereng  bukit    sangat  penting untuk segera dilakukan.
Setelah  selesai  dibangun  pada  2006, maka  praktis  tidak  ada  lagi  kucuran  dana  dari pemerintah  pusat  untuk  mengembangkan  dan memelihara  kawasan  agropolitan.  Seharusnya setelah selesai  dibangun  segera dilakukan serah terima pengelolaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana kawasan itu terletak, dalam  hal  ini  Pemda  Kabupaten  Cianjur. Sehingga  kevakuman  dan  tanggung  jawab operasional beralih dan jelas penanganannya.

## Sistem Kelembagaan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Cianjur
Sistem  kelembagaan  terkait  dengan proses dimana anggota-anggota masyarakat me- ningkatkan  kapasitas  kelembagaannya  untuk memobilisasi  dan  mengelola  sumberdaya  untuk menghasilkan  perbaikan-perbaikan  yang  ber- kelanjutan  dan  merata  dalam  kualitas  hidup sesuai  dengan  aspirasi  mereka.  Karenanya diperlukan  lacakan  aspek  historis  atau  riwayat, baik  proses  maupun  dinamikanya,  dan  ke- berlanjutan  kelembagaan  tersebut  ( institutional sustainability ).  Prinsip  penting  yang  harus diidentifikasi dalam kelembagaan lokal :
1. Kelembagaan  tersebut  merupakan  mani- festasi  dari  ‘sharing’  seluruh  stakeholder, dimana pola hubungan dapat ditelaah secara kritis analisis pihak-pihak terkait. Telaah ini penting  untuk  menetapkan  dimana  ke- dudukan  organisasi  atau    badan  yang melaksanakan  fungsi  hubungan  kelem- bagaan tersebut.
2. Fokus  “  pekerjaan”  kelembagaan  tersebut adalah  aktivitas  yang  partisipatif  dan diperkirakan  secara  operasional  dapat didukung  dan  difasilitasi  oleh  beragam kebijakan local government. Matriks antara program-program partisipatif dengan persyaratan  kebijakan  makro  dan  regional yang  dapat  mengidentifikasi  beragam kebijakan  apa  saja  yang  perlu  dirumuskan oleh local government.
3. Kelembagaan  tersebut  baik  secara  kon- septual maupun operasional mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah desen- tralisasi dan otonomi daerah.
Stakeholder kawasan agropolitan terdiri dari petani,  pemasar,  pembeli,  pemerintah  daerah kabupaten Cianjur dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas Bina Marga, dan kelembagaan lokal yang ada di wilayah setempat.
Pada masa awal pembentukannya di kawasan Agropolitan  terdapat  Unit  Pengelola  Kawasan Agropolitan  terdiri dari :
1.  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah
2.   Departemen Pertanian
3.   Pemerintah Kabupaten Cianjur
Setelah pembangunan selesai dibentuklah lembaga pengurus kawasan agropolitan, disebut Pengelola Kawasan Agropolitan (KPA), dengan struktur organisasi : ketua, seorang wakil ketua, seorang  bendahara,  seorang  sekretaris,  seksi pemasaran,  seksi  budidaya  ternak,  Seksi Pengawasan  Lahan,  dan  Seksi  Budidaya.  KPA saat ini vakum, tidak lagi menjalankan fungsinya secara  berkala.  Lembaga  lain  yang  masih menjalankan  fungsinya  dan  secara  operasional sehari-hari  mengelola  kawasan  agropolitan adalah  P4S.  Kegiatan  yang  dijalankan  P4S
merupakan program partisipatif.
Dalam menjalankan  kegiatannya,  P4S  mengandalkan kekuatan sendiri. Belum ada dukungan kebijakan insentif dari Pemerintah  Kab. Cianjur).
Pengurus P4S yang aktif hanya 4 orang. Para  pengelola  tidak  memperoleh  gaji.  Mereka mencari  sumber  dana  untuk  pembiayaan overhead dan keperluan lain dari sewa bangunan, shooting, melakukan pelatihan-pelatihan dengan biaya  pelatihan  Rp  200.000/peserta  termasuk akomodasi  dan  makan  selama  mengikuti pelatihan.
Seiring  berjalannya  waktu,  dengan berakhirnya bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk  mengembangkan  agropolitan,  maka menyusut  pula  kegiatan  yang  dilakukan  Pemda Kabupaten  Cianjur.sesekali  melakukan  pem- binaan berupa penyuluhan jika ada dana tersedia dalam anggaran. Dengan kata lain, kelembagaan lokal  yang  ada  di  kawasan  agropolitan  Cianjur baik  secara  konseptual  maupun  operasional belum  mampu  mengimplementasikan  kaidah- kaidah desentralisasi dan otonomi daerah.
Kawasan  agropolitan  dibangun  dengan tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibangun sistem tata  kelola  dan  kelembagaan  agar  kemanfaatan kawasan  agropolitan  dapat  terus-menerus dinikmati.
Kawasan  Agropolitan  Cipanas  Cianjur sejak  selesai  dibangun  (tahun  2006)  sampai Desember 2012 telah membawa dampak positif terhadap  kehidupan  para  petani  di  kawasan  itu. Dampak  positif  dirasakan  karena  pembangunan dan  perbaikan  prasarana  jalan.  Jalan  beraspal yang  sebagian  besar  masih  dalam  kondisi  baik, memudahkan  dan  mempercepat  para  petani mengangkut  hasil  produksinya.  Sebelum  di- bangun kawasan agropolitan, kondisi jalan masih berupa  jalan  batu  desa  sehingga  petani  sulit mengangkut  hasil  produksi  dan  membayar ongkos angkut yang mahal (ojeg motor). Setelah dibangun  kawasan,  jalan  ditingkatkan  beraspal selebar  4  m  sehingga  hasil  produksi  tani  bisa diangkut  dengan  roda  empat,  yang  secara langsung mengurangi biaya ongos transportasi.
Areal  pertanian  di  kawasan  agropolitan ditanami  aneka  sayur  mayur,  seperti  wortel,
bawang daun, selada, tomat, cabai, kol, dan lain- lain  jenis  hortikultura  yang  ditanam  dengan sistem tumpang sari. Tidak ditemukan sawah di kawasan  ini,  karena  kondisi  tanah  yang  tidak cocok  untuk  bertanam  padi.  Seringkali  para petani  mencoba  membuat  areal  persawahan, namun  panen  tidak  berhasil.  Walaupun  tidak memiliki sawah, petani di kawasan ini memiliki keahlian menanam tanaman secara tumpang sari dengan  teknik  bercocok  tanam  khusus  yang berbeda  dengan  petani  di  daerah  lain.  Petani mampu menanam tujuh jenis tanaman pada satu bidang tanah.
Hasil  pertanian  dijual  secara  individual. Masing-masing  petani  telah  memiliki  pasarnya sendiri-sendiri untuk menjual hasil tani. Sebagian petani menjualnya kepada petani pengumpul atau bandar,  sebagian  petani  lainnya  menjual langsung ke pasar Cipanas yang berjarak sekitar 2 KM, atau menjual langsung ke pasar-pasar di wilayah  Jabotabek.    Letak  geografis  kawasan Agropolitan  yang  dekat  dengan  kota-kota  besar sangat  menguntungkan  para  petani  sehingga mereka  tidak  kesulitan  memasarkan  hasil panennya.
Para  petani  memanen  tanaman  di- sesuaikan  dengan  permintaan  dan  kebutuhan pasar. Sehingga tidak terjadi panen yang sia-sia karena  oversupply  yang  mengakibatkan  harga jual  sayur-mayur  relatif  stabil.  Kemampuan menanam  secara  tumpangsari  membuat  para petani dapat mengatur waktu panen setiap jenis tanaman sehingga dapat dikatakan mereka dapat menjual  tanaman  setiap  minggunya  dan  ka- renanya petani memiliki pendapatan yang cukup dengan  perputaran  uang  relatif  cepat  diban- dingkan petani di daerah lain.
Buruh  tani  di  kawasan  agropolitan menerima bayaran sebesar Rp 20.000 netto untuk kerja hingga tengah hari  (sampai zhuhur), atau Rp  27.000  jika  tanpa  makan  dan  rokok. Sementara khusus buruh panen wortel menerima upah  sebesar  Rp  200/kg.  Pendapatan  petani wortel dengan luas tanah 3000 m sebesar Rp 130 juta, dengan harga jual wortel Rp 7.000/kg.
Beberapa  petani  yang  diwawancarai mengatakan bahwa tidak ada pengelolaan panen di  kawasan  agropolitan  yang  dilakukan  oleh
pihak  pengelola  kawasan.  Petani  sendiri  pun enggan  untuk  menjual  hasil  produksinya bersama-sama ke pihak pengelola. Mereka lebih senang  menjualnya  langsung  sendiri-sendiri. Namun  sebagian  petani  memanfaatkan  unit packing  yang  dibangun  di  tengah  kawasan. Penggunaan  instansi  packing  tidak  dipungut bayaran,  namun  petani  diharuskan  membayar biaya listrik. Jadwal penggunaan instansi packing dilakukan secara bergiliran diantara para petani.
Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  kawasan agropolitan  yang  awalnya  dirancang  untuk mengelola  hasil  produksi  pertanian  secara bersama-sama  dalam  satu  kesatuan  manajemen menjadi tidak terjadi. Kawasan agropolitan yang saat ini terdapat di Cianjur hanyalah merupakan satu hamparan luas areal pertanian yang dimiliki oleh  masing-masing  petani,  dikelola  dan dimanfaatkan  sendiri-sendiri  secara  individual. Bukan  satu  kawasan  terpadu  yang  membentuk kesatuan para petani dan pengelolaannya.
Pada  setiap  dusun/kampung  di    desa terdapat  2  kelompok  tani.  Rata-rata  anggota kelompok  tani  terdiri  dari  10  orang.  Kelompok tani  ini  dikukuhkan  oleh  pemerintah  desa  dan Dinas  Pertanian.  Kelompok  tani  memperoleh penyuluhan dan pembinaan dari Dinas Pertanian. Pada  mulanya  setiap  bulan,  namun  selanjutnya hanya sesekali saja jika anggaran Pemda tersedia. Hingga sekarang kelompok tani yang masih aktif
hanya 4 saja.
Dampak  adanya  kawasan  agropolitan terhadap peningkatan kesejahteraan petani secara keseluruhan  tidak  signifikan.  Peningkatan pendapatan  petani  disebabkan  bukan  karena pengelolaan  yang  tepat  dari  pengurus/  ma- najemen  kawasan  agropolitan,  namun  lebih disebabkan oleh kreativitas dan kerja keras petani sendiri.
Dampak positif lain dari adanya kawasan agropolitan  adalah  tidak  terjadi  urbanisasi  dan rendahnya  pengangguran  di  kedua  desa.  Para pemuda usia produktif tidak tergiur untuk bekerja di  kota.  Mereka  tetap  tinggal  di  desa  sambil melanjutkan  usaha  pertanian  orang  tuanya.. Sangat sulit mencari pengangguran di kedua desa karena  hampir  semua  penduduk  desa  sibuk bekerja  di  ladang.  Bahkan  saat  ini  desa membutuhkan  tenaga  tambahan  dari  desa  lain, dengan  syarat  sebelum  diterima  bekerja,  para pelamar harus mengikuti pelatihan di kantos P4S terlebih dahulu.
Kawasan  agropolitan  dirancang  selain sebagai  tempat  produksi  pertanian  dan peternakan,  juga  berfungsi  sebagai  tempat pengetahuan  dan  tempat  wisata.  Namun demikian,  fungsi  kawasan  agropolitan  sebagai tempat wisata dan pendidikan belum optimal.
Tabel 4.3

## Kelompok Tani di Desa Pusat Pertumbuhan Agropolitan
No Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota (orang) Luas (Ha) Alamat 1. Tani Mekar Jaya 11 3,4 Kp. Gunungbatu, Ds. Sindangjaya 2. Tani Surya Kencana 9 3,14 Kp. Kemang, Ds. Sindangjaya 3. Tani Padajaya 10 1,9 Kp. Padajaya, Ds. Sindangjaya 4. Tani Jolok 10 2,71 Kp. Jolok, Ds. Sindangjaya 5. Tani Sukamaju 10 2,68 Kp. Sindangjaya, Ds. Sindangjaya 6. Tani Agro Seger 20 10,85 Kp. Jolok, Ds. Sindangjaya 7. Kartini 11 - Kp. Kemang, Ds. Sindangjaya

## Kesimpulan
1. Kebijakan  pembangunan  kawasan  agro- politan  di  Cianjur  mampu  menahan  laju urbanisasi,  menurunkan  (menghilangkan) tingkat  pengangguran  di  desa,  dan  mem- pertahankan  jumlah  Rumah  Tangga  Per- tanian,  namun  gagal  mensinergikan  para petani  agar  bekerja  sama  mengembangkan potensi pertanian wilayah.
2. Kebijakan  Agropolitan  mampu  mengen- dalikan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain,  dan  menekan  ketimpangan  pemilikan dan penguasaan tanah di Cianjur.
3. Dampak  adanya  kawasan  agropolitan terhadap  peningkatan  kesejahteraan  petani secara keseluruhan tidak signifikan. Adanya peningkatan  pendapatan  petani  disebabkan bukan  karena  pengelolaan  yang  tepat  dari pengurus/manajemen  kawasan  agropolitan, namun  lebih  disebabkan  karena  kreativitas dan  kerja  keras  petani  sendiri  secara individual.
4. Pemerintah tidak serius mengimplementasi- kan kebijakan agropolitan. Rencana kegiatan pembangunan  dan  pengembangan  kawasan agropolitan    dalam  jangka  panjang  tidak dijalankan  karena  terhentinya  dukungan (dana, orang, alat) dari Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah  lemah  melakukan  monev  dan tidak  konsisten  mengawal  kebijakan  yang dikeluarkannya.
6. Lemahnya  koordinasi  dan  ketidak  adaan integrasi  kebijakan/program  antar  instansi pemerintah  untuk  mendukung  keberhasilan agropolitan dalam jangka panjang. Masing- masing  instansi  bekerja  parsial  menurut tupoksinya,  sehingga  tidak  ditemukan akselerasi pengembangan agropolitan.
7. Lambatnya  pertumbuhan  kawasan  Agro- politan  dipicu  oleh  keinginan  lemah Petani/sudah  puas  dan  bahagia  dengan  apa yang  mereka  peroleh.  Tidak  ada  motivasi kuat untuk meningkatkan produksi.
Kesejahteraan  petani  menurut  perspektif petani  adalah  indeks  kebahagiaan,  bukan indeks kemakmuran.
8. Budaya waris di masyarakat menjadi faktor
pemicu  menyusutnya  lahan  pertanian  di kawasan agropolitan menyusut.
Rekomendasi :
1. Harus  dibuat  regulasi  melalui  instrumen insentif dan disinsentif agar tidak terjadi penyusutan  lahan  pertanian  akibat pewarisan dan pernikahan.
2. Peran  pemerintah  adalah  mengawasi distribusi  hasil  produksi,  memastikan tidak  terjadi  informasi  a  simetris, mengontrol  agar  tidak  terjadi  fluktuasi harga,  dan  memotivasi  petani  agar  mau meningkatkan produktivitas dan kapasitasnya  melalui  penyuluhan  dan pelatihan-pelatihan,    baik  pada  saat  pra, sedang, dan pasca panen.
3. Memfasilitasi  agar  fungsi  kawasan agropolitan  sebagai  tempat  wisata  alam dan  pendidikan  ditingkatkan  secara optimal
4. Membangun  kolaborasi  antar stake- holder, memotivasi  petani  untuk  tidak bekerja  secara  individual  agar  produk- tivitas  meningkat    namun    lingkungan tetap terpelihara.
5. Membuat  matriks  antara  program- program  partisipatif  dengan  persyaratan kebijakan makro dan regional yang dapat mengidentifikasi  beragam  kebijakan  apa saja  yang  perlu  dirumuskan  oleh  local government.
6. Meskipun  dukungan  dana  dan  fasilitasi dari pemerintah melemah, namun jika ada partisipasi  kuat  dan  entepreuneurship petani,    maka  kebijakan  agropolitan masih  bisa  berlanjut  dan  berhasil. Karenanya yang harus dilakukan pemerintah  adalah  memastikan  agar petani  mau  berpartisipasi  dan  mengem- bangkan  kapasitasnya  termasuk  jiwa wirausaha,  untuk  mengembangkan  dan mengolah produk pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bovaird,  Tony  and  Elke  Lofler    (eds).  (2003).
Public  Management  and  Governance . London : Routledge.
Bryson,  John,  M,  1995. Strategic  Planning  for Public and Non Profit Organizations : A Guide to  Strengthening  and Sustaining
Organizational Achievement . San
Fransisco : Jossey-Bass.
Bungin,  Burhan.  2007. Penelitian  Kualitatif . Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media
Group.
Creswell,  W.  John.  1994. Research  Design  : Qualitative and Quantitative Approaches . California : Sage Publications, Inc.
Ernan  Rustiadi,  Emil  Elestianto  Dardak.  2008.
Agropolitan . Bogor : Crestpent Press.
Friedmann,  J.,  and  Weaver,  C.  1979.  1980.
Territory and Function : The Evolution of  Regional  Planning .  University  of California Press, Berkeley.
Mercer.  1991. Strategic  Planning  for  Public Managers .  New  York  :  Palgrave
Macmillan.
Miller,  G.,  &  Yang,  K.2 nd edition.    2007. Handbook of research methods in public administration . Boca Raton : Taylor & Francis Group.
Neuman,  W.L.  2007.  2nd  edition. Social Research  Methods  :  Qualitative  and
Quantitative
Approaches . Pearson
Education, Inc.
Sevilla,  Consuello  G.  1993. Pengantar  Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Indonesia.