## Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai   Penyelesaian Hutang Di Hadapan Notaris

## Agustina Maryana Siregar
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Email: agustinamaryana17@gmail.com

## Abstract
The  notary  makes  an  agreement  regarding  AYDA  (repossessed  assets)  which aims  to  authorize  the  bank  represented  by  one  of  its  directors.The  existence  of  an agreement  on  the  delivery  of  collateral  as  a  debt  settlement  before  a  notary  that  is emerging in banking practice is certainly expected to provide legal certainty for both the  debtor,  the  owner  of  the  collateral  and  the  bank  as  the  creditor.  However,  in  the laws and regulations in Indonesia there is no regulation that specifically regulates the agreement  on  the  delivery  of  collateral  as  debt  settlement.This  thesis  is  a  descriptive research and the type of research used is a normative juridical study. Study on Verdict Number:  24/Pdt.G/2019/PN.Pti  regarding  the  deed  of  guarantee  delivery  agreement between  the  creditor  and  the  debtor  indicates  that  the  agreement  does  not  meet  the legal  requirements  as  an  agreement.  This  became  evident  in  March  2016  when  the debtor  experienced  financial difficulties so  that  the payment of  debt installments was delayed.Then there are six deeds issued by a notary in which the six deeds are defects of will  or  defects  of  agreement  due  to  abuse  of  circumstances.This  stems  from  the existence of procedures that are not carried out by creditors, namely the absence of a warning letter regarding delays.Thus, the debtor as the aggrieved party files a lawsuit as a form of legal certainty against the object of the dispute that is his
Keywords : AYDA, deed of sale & purchase, mortgage right.

## Abstrak
Kata Kunci : Kuasa Lisan, Notaris, Akta Autentik.

## Pendahuluan
Suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Hal  ini  terdapat  dalam Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap
satu  orang  lain  atau  lebih”. 1 Menurut  Subekti,  perikatan  adalah  “suatu  hubungan hukum  dalam  lapangan  hukum  kekayaan  antara  dua  orang/lebih  atau  dua  pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu”. 2 Dalam  hubungan  kreditur debitur  ini  pada  umumnya  pihak  debitur  tidak  hanya  berkewajiban  memenuhi prestasi ( schuld ), tetapi juga harus mempunyai jaminan ( haftung ) berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Artinya harta kekayaan debitur dapat disita dan dilelang untuk memenuhi perikatan. 3
Perjanjian kredit erat kaitannya dengan jaminan kredit sebagai bagian dari perjanjian  antara  bank  dengan  debitur.  Jaminan  diartikan  sebagai  kewajiban tambahan di samping kewajiban pokok bagi sidebitur yang tidak memenuhi kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama dengan kreditur. Jaminan kredit yang disetujui  dan  diterima  bank,  mempunyai  fungsi  yaitu  untuk  mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji atau sebagai pegangan bagi pihak bank. 4 Bank  merasa  sangat  aman  dan  percayadengan  adanya  jaminan  dari  pihak debitur  atau  nasabah  karena  apabila  dikemudian  hari  terjadi  resiko  wanprestasi, bank  dapat  menjual  jaminan  itu  sebagai  pengganti  pinjaman  yang  telah  diberikan. Penjualan jaminan kreditur merupakan ‘tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya. 5
Sekali  pun  bank  dalam  memberikan  kredit  dengan  adanya  jaminan  tidak pernah  menginginkan  bahwa  kredit  yang  diberikan  akan  menjadi  kredit  yang bermasalah,  dan  untuk  keperluan  itu  pihak  bank  akan  melakukan  segala  upaya preventif  yang  mungkin  dilakukan  untuk  mencegah  agar  kredit  tidak  bermasalah. Ketika debitur mengalami kredit macet, bank akan melakukan upaya-upaya represif yang  mula-mula  akan  dilakukan  dengan  upaya  penyelamatan  kredit  (persuasif). 6
Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka  bank  akan  menempuh  upaya  penagihan.  Sebagai  salah  satu  upaya
1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2 Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan , Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2019, h. 55
3 Ibid . h. 55 4 R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Bandung, 1982, h. 45
5 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 4 6 Sutarno, Aspek-Aspek Perkreditan Bank , CV Alfabeta, Bandung, 2004, h. 33
untuk  meminimalkan  potensi  kerugian  dari  kredit  bermasalah,  bank  juga  dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. 7
Tindakan  restrukturisasi  dilakukan  dengan  mengubah  syarat  dan  kondisi pada  perjanjian  pembiayaan  pertama,  perubahan  syarat  dan  kondisi  tersebut dilakukan  dengan  mengacu  pada  perjanjian  pembiayaan  awal  yang  disepakati kreditur  dan  debitur.  Dalam  proposal  restrukturisasi  harus  memuat  kendala  yang menyebabkan  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  atau  tidak  dapat  memenuhi perjanjian pembiayaan. Dalam proposal yang diajukan debitur tersebut, selain harus memuat  kendala  yang  dihadapi  debitur  juga  solusi  yang  ditawarkan  debitur  yang pada  prinsipnya  harus  dapat  diterima  kedua  belah  pihak  (debitur  dan  kreditur). Atas  permohonan  debitur  tersebut,  kreditur  akan  melakukan  analisis  kelayakan restrukturisasi  pembiayaan,  beserta  bentuk  formula  yang  dapat  disepakati  dalam restrukturisasi  tersebut.  Hasil  penilaian  kelayakan  debitur  akan  dituangkan  dalam surat persetujuan amandemen (restrukturisasi) pembiayaan yang akan dituangkan dalam  perjanjian  restrukturisasi  kredit  secara  notarial,  dapat  juga  bersamaan dengan penandatanganan perjanjian restrukturisasi dilakukan pengikatan jaminan. 8 Apabila  tahap  penyelamatan  kredit  tidak  berhasil  dalam  jaminan  hak tanggungan maka kreditur akan melakukan tahap penyelesaian kredit dengan cara eksekusi  atau  putusan  yang  pada  dasarnya  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. Eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan dijualnya  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  sesuai  cara  yang ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan yang menyebutkan “bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari  hasil  penjualan  tersebut”  dan  Pasal  20    ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  menyebutkan  “apabila  debitur  cidera janji,  maka  obyek  hak  tanggungan  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata cara  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan
7 Djoni S.Gojali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 359
8 Rio Christiawan, Hukum Pembiayaan Usaha , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, h. 141
piutang  pemegang  Hak  Tanggungan  dengan  hak  mendahului  dari  pada  kreditor- kreditor lainnya”. 9
Menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1319  KUHPerdata  perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang yang dikenal juga dengan Agunan Yang  Diambil  Alih  (selanjutnya  disebut  AYDA)  merupakan  perjanjian innominaat yang dalam praktek perbankan di lapangan dapat ditemukan beberapa notaris yang membuat perjanjian mengenai AYDA yang bertujuan untuk memberi kuasa kepada pihak bank yang diwakili oleh salah satu direksinya untuk melakukan penjualan atas objek  jaminan  yang  sebelumnya  telah  dipasangkan  hak  tanggungan  melalui  kuasa yang  diberikan  oleh  pihak  debitur  sehingga  memungkinkan  pihak  direksi  yang mewakili bank tersebut sebagai pihak ketiga untuk melakukan penjualan atas objek jaminan guna melunasi kredit dari sidebitur. 10
Berdasarkan  Pasal  1  angka  24  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/9/PBI/2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  yang  dimaksud  AYDA  (Agunan  Yang Diambil Alih) adalah “aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar  pelelangan  berdasarkan  penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik  agunan atau  berdasarkan  surat  kuasa  untuk  menjual  di  luar  lelang  dari  pemilik  agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. 11
Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 40/POJK.03/2019  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  pada  Pasal  1 ayat  (15)  menyebutkan  “Agunan Yang  Diambil  Alih  yang  selanjutnya  disingkat  AYDA  adalah  asset  yang  diperoleh Bank  baik  sebagian  atau  seluruhnya  dengan  cara  pembelian  melalui  pelelangan maupun  di  luar  pelelangan  berdasarkan  penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik agunan  atau  berdasarkan  kuasa  untuk  menjual  di  luar  lelang  dari  pemilik  agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank”. 12
9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
10 Sushanti,  Trahutami,  Retno,  Emilia,  Analisis  Yuridis  Kasus  Utang  Piutang  Yang  Berakibat Pada Kedudukan Bank (Kreditur) Selaku Pemegang Hak Tanggungan. Universitas Indonesia, Juli 2008, h. 11
11 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/9/PBI/2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/21/PBI/2006  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
12 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang  Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Akta  perjanjian  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang  berisi tentang  pengakuan  debitur  tentang  jumlah  hutang  debitur  sampai  dengan  tanggal ditandatanganinya  akta  perjanjian  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian hutang, rincian jaminan kredit debitur, pengakuan debitur bahwa tidak sanggup lagi untuk  melakukan  pembayaran  kredit  kepada  bank  sebagaimana  mestinya  sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam akta perjanjian kredit, jumlah hutang yang harus  diselesaikan,  serta  nilai/harga  objek  jaminan  yang  diserahkan  oleh debitur/pemilik jaminan kepada bank. 13
Keberadaan perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang di hadapan Notaris yang bermunculan dalam praktek perbankan tentunya diharapkan dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  baik  bagi  pihak  debitur  pemilik agunan  maupun  pihak  bank  selaku  kreditur,  namun  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  secara  spesifik mengenai  perjanjian  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  dapat  berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang kemudian membeli objek hak tanggungan tersebut.
Seperti  halnya  yang  terjadi  dalam  kasus  ini  tentang  perjanjian  penyerahan jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang  dihadapan  notaris  yang  telah  diputus  oleh Pengadilan  Negeri  Pati,  Putusan  Nomor  24/Pdt.G/2019/PN.Pti  yang  menimbulkan pihak  debitur  tidak  mengetahui  bahwa  jaminan  yang  telah  diagunkannya  ke  bank (kreditur) telah dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan oleh para debitur. Hal  ini  didasari  dari  Akta  Perjanjian  Penyerahan  Jaminan  Sebagai  Penyelesaian Hutangyang dibuat notaris atas suruhan kreditur dan debitur juga hanya mengikut saja  tanpa  mengetahui  maksud  dan  tujuan  akta  tersebut  sehingga  menimbulkan terjadinya Akta Jual Beli (AJB).
Hal ini diawali antara kreditur (PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi”)  dengan  debitur  (Slamet  Warsito)  yang  telah  mendapatkan  fasilitas  kredit modal  kerja  untuk  pembangunan  perumahan  “Graha  Mina  Sutera”  (PT.  Griya Kusuma Mukti) sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 80 tertanggal 28
13 Hasil Wawancara dengan Erita Wagewati Sitohang selaku Notaris di Deli Serdang (yang sudah pernah membuat akta perjanjian penyerahan jaminan), Selasa, 01 Desember 2020, Pukul 15.00 WIB.
Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris (Christiana) dengan rincian kredit sebagai berikut:
1. Plafon kredit Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
2. Jangka waktu mulai dari tanggal 28-05-2015 dan berakhir pada tanggal 28-05- 2016.
3. Objek  jaminan:  Sertifikat  Hak  Milik  No.00517/Pati  Kidul  seluas  950  m 2 ,
Sertifikat Hak Milik No. 00518/Pati Kidul seluas 1.125 m 2 , Sertifikat Hak Milik No.00037/Pati Kidul seluas 5.185 m 2 .
Atas plafon kredit tersebut, pada saat penandatanganan Akad Kredit debitur hanya  menerima  uang  tunai  sebesar  Rp.  3.000.000.000.-  (tiga  milyar  rupiah), sedangkan  sebesar  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  digunakan  untuk pembayaran  biaya-biaya  Notaris  dan  biaya  pengikatan  dan  sisanya  sebesar  Rp. 1.500.000.000,-  (satu  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  akan  dibayarkan  dalam  4 (empat) termin.
Para  debitur  sebagai  orang  yang  awam  hukum  menurut  saja  saat  disuruh untuk  menandatangani  ke-6  (enam)  Akta-akta  tersebut,  karena  debitur  saat  itu dalam keadaan yang bingung, lemah dan tertekan serta sedang menghadapi masalah ekonomi  sehingga  tidak  memahami  maksud  dan  tujuan  dibuatnya  akta-akta tersebut,  dimana  akta  tersebut  tidak  sesuai  keinginan  dan  kehendak  debitur  dan bersifat  memberatkan.  Kreditur  terlihat  memanfaatkan  keadaan  tersebut  untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta  Kuasa  Untuk  Menjual  dan  Akta  Perjanjian  Pengosongan.  Akta-akta  tersebut mengandung  cacat  kehendak  dalam  proses  bebas  berkontrak/penyalahgunaan keadaan,  oleh  karena  itu  sebagaimana  Pasal  1321  KUHPerdata  yang  menyatakan “tiada  sepakat  sah  apabila  diberikan  karena  kekhilafan,  paksaan  dan  penipuan, maka sudah selayaknya akta-akta tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.
Dari  hasil  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tersebut  maka  kedudukan Akta  Perjanjian  Penyerahan  Jaminan  sebagai  Penyelesaian  Hutang,  Akta  Kuasa Untuk Menjual dan Akta Pengosongan yang dibuat oleh Christiana Notaris/PPAT di Kabupaten  Pati  mengandung  cacat  kehendak  dalam  proses  berkontrak  / penyalahgunaan  keadaan  ( misbruikvanopstandigheden )  adalah  tidak  sah,  cacat hukum  dan  batal  demi  hukum.    Menyatakan  menurut  hukum  perbuatan  Kreditur menjual tanah-tanah objek sengketanya kepada pihak lain melanggar Pasal 20 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah adalah “merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum artinya Akta Jual  Beli  yang  dibuat  oleh  Christiana  Notaris/PPAT  dikabupaten  Pati  batal  demi hukum”.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini: pertama, kedudukan  hukum akta  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang  dengan  syarat  sah  suatu perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  (Studi  Putusan  Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Pti). Kedua ,  kepastian  hukum  Akta  Jual  Beli  yang  didasari  dari akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang yang dibuat tanpa sepengetahuan  debitur  dalam  putusan  Nomor:  24/PDT.G/2019/PN.Pti. Ketiga, perbandingan  penerapan  hukum  akta  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian hutang  pada  putusan  Nomor:  24/PDT.G/2019/PN.Pti  dengan  putusan  Nomor: 24/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
a.  Bahanhukum primer ( primer law material )
Bahan  hukum  primer  yaitu  “dokumen  peraturan  yang  mengikat  dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.” 14
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
4) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/9/PBI/2007  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/21/PBI/2006  tentang Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5) Putusan Nomor 24/PDT.G/2019/PN. Pti.
14 Soedikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,  2009,    h. 19
6) Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl.
7) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019  tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b.  Bahan hukum sekunder ( secondary law material ) adalah:
“semua  dokumen  yang  merupakan  informasi  atau  kajian  yang  berkaitan dengan  kedudukan  hukum  terhadap  perjanjian  penyerahan  jaminan sebagai  penyelesaian  hutang  dihadapan  notaris,  seperti  seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas”.
c.  Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  “bahan  hukum  penunjang  yang  memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sperti kamus  hukum,  kamus  bahasa,  artikel,  internet  dan  lain-lain  yang  relevan dengan penelitian ini”. 15
Sumber  data  primer  adalah  “data  yang  diperoleh  langsung  dari  subjek penelitian  dengan  menggunakan  alat  pengukuran  atau  alat  pengambilan  data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari”. 16 Sumber data primer diperoleh  peneliti  melalui  wawancara  atau  pengamatan  kepada  salah  satu  Notaris yang  sudah  pernah  membuat/menerbitkan  Akta  Perjanjian  Penyerahan  Jaminan yaitu Notaris Erita Wagewati di Deli Serdang.

## Pembahasan
Kepastian hukum secara normatif adalah “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis”. 17 Jelas  dalam artian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multitafsir)  dan  logis  dalam  artian  ia menjadi  suatu  system  norma  dengan  norma  lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau menimbulkan  konflik  norma.  Konflik  norma  yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Akta Jual Beli (AJB) adalah “akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas
15 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit , h. 30.
16 Syaifuddin Anwar, Metode Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1991, h. 91
17 Yuki Dwiyanti Permatasari, Kepastian Hukum Akta Jual Beli (AJB) Kepemilikan Tanah Sebagai Jaminan Kredit Mikro Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , Jurnal Hukum, 2017, h. 15
tanah  dan  bangunan”.  Pembuatan  AJB  sudah  diatur  sedemikian  rupa  melalui Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (Perkaban)  Nomor  08  Tahun  2012 tentang Pendaftaran Tanah.
Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdata, diantaranya dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat persyaratan tersebut secara bersama-sama. Tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut cacat hukum. 18
Menurut  J.H.  Nieuwenhuis,  suatu  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat sahnya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  1320  KUHPerdata,  baik  syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut: 19
a. Noneksistensi ,  apabila  tidak  ada  kesepakatan  maka  tidak  timbul perjanjian;
b. Vernietigbaar ,  atau  dapat  dibatalkan,  apabila  perjanjian  tersebut  lahir karena adanya cacat kehendak ( wilsgebreke ), atau karena
ketidakcakapan  ( onbekwaamheid )  -  (Pasal  1320  KUHPerdata  syarat  a dan b), berarti hal ini terkait dengan unsur subjektif, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
c. Nietig ,  atau  batal  demi  hukum,  apabila  terdapat  perjanjian  yang  tidak memenuhi syarat objektif tertentu atau tidak mempunyai klausula yang tidak diperbolehkan - (Pasal 1320 KUHPerdata syarat  c  dan d), berarti hal  ini  terkait  dengan  unsur  objektif  sehingga  berakibat  perjanjian tersebut batal demi hukum.
Dalam  Putusan  Nomor:  24/Pdt.G/2019/PN.Pti  bahwa  Akta  Jual  Beli  (AJB) yang  dibuat  oleh  Notaris  Gatot  Sugiarto,  PPAT  di  Kabupaten  Pati  terhadap  objek sengketa  antara  Kreditur  dengan  Tergugat  I,  Tergugat  II  dan  Tergugat  III  dimana debitur tidak diberitahukan terlebih dahulu terhadap penjualan objek tersebut dan dimana  perbuatan  kreditur  merugikan  debitur.  Hal  tersebut  dilihat  dari  kreditur yang  menyuruh  disaat  debitur  dalam  keadaan  yang  bingung,  lemah  dan  tertekan
18 Feni Wulandari, Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Diagunkan Di Bank , Universitas Sumatera Utara, Medan,  2017, h. 53
19 J.  H.  Nieuwenhius, Hoofdstukken  Verbintenissenrecht ,  diterjemahkan  Djasadin  Saragih, Dalam Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 2
serta  sedang  menghadapi  masalah  ekonomi  untuk  menandatangani  Akta Penyerahan  Jaminan  Sebagai  Penyelesaian  Hutang  sehingga  tidak  memahami maksud  dan  tujuan  dari  akta  tersebut.  Padahal  sebelumnya  kreditur  tidak memberikan  surat  peringatan,  surat  teguran  maupun  surat  pemberitahuan mengenai debitur telah wanprestasi. Dari tindakan kreditur terlihat bahwa kreditur memanfaatkan  posisi  tawar  yang  lemah  dari  debitur  sehingga  menciderai  waktu berakhirnya  perjanjian  dengan  memanfaatkan  keadaan  psikologis  dan  keadaan ekonomis  debitur  untuk  menandatangani  akta-akta  otaris  tersebut.  Hal  ini  telah melanggar salah satu syarat sah suatu perjanjian karena Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan  Sebagai  Penyelesaian  Hutang  yang  disuruh  oleh  kreditur  tidak  memenuhi salah  satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  mengenai  cacak  kehendak  dengan  cara penyalahgunaan  keadaan  sehingga  mengakibatkan  perjanjian  Akta  Jual  Beli  yang didasari dari Akta Penyerahan Jaminan telah mengandung cacat hukum.
Debitur  pun  terkejut  dan  baru  tahu  saat  adanya  pihak  ketiga  datang  ke rumahnya  untuk  mengosongkan  objek  sengketa  dengan  membawa  Akta  Jual  Beli yang  dilakukan  kreditur  dengan  pihak  tersebut.  Dari  hal  tersebut  debitur  yang merasa  dirugikan  atas  perbuatan  kreditur  ingin  memastikan  dan  mendapatkan kepastian  hukum  dari  pihak  yang  berwenang  terhadap  objek  sengketa  yang  telah dituangkan ke dalam Akta Jual Beli tersebut.
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  menyebutkan  “apabila  debitur  cidera  janji, maka  obyek  hak  tanggungan  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara yang ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan.” Eksekusi hak tanggungan dapat  dilakukan  dengan  pelaksanaan  eksekusi  melalui  penjualan  dibawah  tangan untuk  memperoleh  harga  tertinggi  sehingga  tidak  merugikan  debitur.  Penjualan tersebut  dilakukan  dengan  cara  dibuatnya  perjanjian  penyerahan  jaminan  atau disebut  juga  dengan  Agunan  Yang  Diambil  Alih  (AYDA)  yang  dibuat  berdasarkan kesepakatan  atau  persesuaian  kehendak  antara  kreditur  dengan  debitur berdasarkan  penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik  agunan  dalam  hal  debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
Oleh karena itu, berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor:
24/Pdt.G/2019/PN.Pti kepastian hukum dari Akta Jual Beli (AJB) yang didasari dari Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang yang dimana objek sengketa
sudah  dibebani  hak  tanggungan  yang  seharusnya  jika  debitur  wanprestasi  maka objek  sengketa  tersebut  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan  piutang pemegang  hak  tanggungan  dan  dapat  juga  dilakukan  dengan  penjualan  objek  hak tanggungan  di  bawah  tangan  atas  kesepakatan  pemberi  dan  pemegang  hak tanggungan jika dengan itu dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Akan  tetapi  kreditur  menjual  objek  sengketa  tersebut  kepada  pihak  lain dengan  dasar  Akta  penyerahan  jaminan,  Akta  kuasa  menjual  dan  Akta  perjanjian pengosongan tertanggal 06 Mei 2017 tanpa memberitahukan kepada pihak debitur maka  dalam  Akta  Jual  Beli  debitur  menuntut  untuk  diberikan  kepastian  hukum terhadap  objek  yang  diagunkannya  kepada  kreditur.  Oleh  karena  itu,  hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa karena penjualan objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  IV  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  20  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (4)  Undang-undang  RI  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah, yang berbunyi :
“Setiap  janji  untuk  melaksanakan  eksekusi  Hak  Tanggungan  dengan  cara yang  bertentangan  dengan  ketentuanpada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3) batal demi hukum”
maka penjualan objek sengketa tanpa melalui pelelangan umum kepada Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV tersebut wajib dinyatakan Batal Demi Hukum;
Bahwa  oleh  karena  penjualan  objek  sengketa  kepada  Tergugat  II,  Tergugat III dan Tergugat IV Batal Demi Hukum dan Akta Jual Belinya cacat hukum dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka  sudah  sewajarnya  kreditur  untuk mengembalikan uang penjualan objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  IV  sebesar  Rp.  5.670.000.000,-  (lima  milyar  enam  ratus  tujuh  puluh  juta rupiah);
Bahwa  karena  hasil  penjualan  objek  sengketa  tersebut  digunakan  untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur, oleh karena itu dengan dibatalkannya jual
beli tersebut maka pelunasan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  IV  yang  selanjutnya  diterbitkan  keterangan  lunas  oleh  kreditur  yang digunakan  untuk  mengajukan  roya,  maka  keterangan  lunas  dan  pencoret  hak tanggungan  (roya)  tersebut  adalah  cacat  hukum,  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat pula;
Bahwa peralihan hak (balik nama) Sertipikat objek sengketa dari atas nama debitur  menjadi  atas  nama  Tergugat  II,  Tergugat  III  dan  Tergugat  IV  yang didasarkan penjualan objek jaminan kredit (objek sengketa) tanpa melalui prosedur yang  benar  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  RI  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah dan didasarkan pula pada Akta Jual Beli yang cacat hukum, oleh karenanya ke 33 (tiga puluh tiga) Sertipikat objek sengketa masing-masing atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (yang diterbitkan oleh Notaris patut dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
Berdasarkan  hal  tersebut,  hakim  memutuskan  bahwa  Akta  Jual  Beli  yang telah  dilakukan  antara  kreditur  dengan  Tergugat  II,  Tergugat  III  dan  Tergugat  IV adalah  Menyatakan  menurut  hukum  penjualan  objek  jaminan  kredit  (objek sengketa)  yang  dilakukan  oleh  kreditur  kepada  Tergugat  II,  Tergugat  III  dan Tergugat  IV  tanpa  melalui  prosedur  yang  ditentukan  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  dan ayat  (3)  Undang- undang RI  No. 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggugan atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah Batal Demi Hukum; dan Menghukum  Tergugat  VII  (Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pati)  untuk  melakukan pencatatan kembali Hak Tanggungan atas objek sengketa.
Penerapan hukum yang diberikan Hakim kepada para pihak mengenai Akta Penyerahan  Jaminan  Sebagai  Penyelesaian  Hutang  Pada  Putusan  Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Ptidengan  Putusan  Nomor:  24/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl  dapat dilihat dalam table I berikut ini:
Tabel I : Perbandingan  Putusan  Nomor:  24/PDT.G/2019/PN.Pti  dengan  Putusan Nomor: 24/PDT.G.S/2020/PN.Tgl No Putusan Nomor: 24/PDT.G/2019/PN.Pti Putusan Nomor: 24/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl 1 Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Surat Pernyataan Penyerahan Agunan
Hutang Nomor 20 tertanggal 06 Mei 2017 berikut Surat Kuasa
Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan yang dibuat oleh kreditur ketika debitur mengalami keterlambatan Nomor: 6065-01-002843-10-9 tertanggal 20 Februari 2012 dan Surat Kuasa Menjual Agunan dibuat pada saat penerimaan kredit dari kreditur 2 Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan dibuat tanpa adanya surat peringatan keterlambatan, surat teguran dan surat peringatan sebanyak 3 kali yang sudah menjadi prosedur apabila debitur mengalami keterlambatan bayar Ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu, kreditur telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan kepada kreditur sebanyak 3 (tiga) kali 3 Akta tersebut dibuat pada saat debitur dalam keadaan tekanan psikologis yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap debitur Kreditur harus menanggung kerugian atas pinjaman debitur yang mengalami kredit macet untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum 4 Debitur hanya menurut saja karena pada saat itu debitur dalam keadaan lemah, tertekan dan kesulitan ekonomi sehingga kreditur memanfaatkan posisi debitur Tidak adanya unsur penyalahgunaan keadaan karena Surat Penyerahan Agunan (SPH) dibuat pada saat penerimaan kredit dan adanya surat peringatan dari pihak kreditur yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi 5 Putusan Hakim tentang Akta Penyerahan Jaminan menyatakan bahwa akta tersebut mengandung cacat kehendak sehingga tidak sah dan cacat hukum Putusan Hakim tentang Surat Penyerahan Agunan menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan agunan yang telah ditandatangani oleh debitur.
Berdasarkan  tabel  I  diatas  maka  Putusan  Nomor  24/PDT.G/2019/PN.Pti menyatakan menurut hukum Akta yang ditandatangani oleh para debitur dihadapan Christiana,  Notaris/PPAT  di  Kabupaten  Pati  telah  mengandung  cacat  kehendak dalam proses bebas berkontrak/penyalagunaan keadaan ( misbruik van
obstandigheden )  adalah  tidak  sah,  cacat  hukum  dan  batal  demi  hukum  karena perbuatan  kreditur  yang  menyuruh  debitur  untuk  menandatangani  Akta penyerahan  jaminan  pada  saat  kondisi  tidak  ada  pilihan  untuk  menolak  dan  pada
saat itu kreditur juga tidak ada mengeluarkan surat pemberitahuan keterlambatan, surat teguran, surat peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi, yang dibuat sebagai dasar timbulnya Akta Jual Beli  yang tidak mencantumkan harga penjualan objek sengketa sehingga kreditur dapat semena-mena menentukan harga objek  guna  kepentingan pelunasan  utang  debitur.  Inilah  yang  mengakibatkan  Akta Penyerahan  Jaminan  sebagai  Penyelesaian  Hutang  dalam  Putusan  Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Pti  diputuskan  hakim  adalah  tidak  sah,  cacat  hukum  dan  batal demi  hukum  karena  telah  mengandung  cacat  kehendak  dalam  proses  bebas berkontrak/penyalahgunaan  keadaan  dan  menyatakan  bahwa  tindakan  kreditur merupakan perbuatan melawan hukum.
Tindakan  kreditur  merupakan  penyeludupan  hukum  oleh  karenanya perbuatan  kreditur  tersebut  adalah  perbuatan  melawan  hukum  ( onrecht matige )Pasal  1365  KUHPerdata  dimana  adanya  itikad  buruk  yang  dilakukan  oleh kreditur  terhadap debitur.  Keempat  unsur  dalam perbuatan  melawan  hukum  yang telah dipenuhi oleh kreditur karena adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi  pihak  lain  (debitur)  yang  dibuktikan  adanya  suruhan  untuk  menandatangani Akta Notaris mengenai perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang yang seharusnya sudah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggungan  dimana  perbuatan  ini  melanggar  undang-undang  yang berlaku,  adanya  kerugian  materil  yang  dialami  oleh  debitur  terhadap  objek sengketa,  adanya  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  kreditur  yang  tidak memberitahukan  surat  keterlambatan,  surat  teguran,  surat  peringatan  sebanyak  3 (tiga) kali yang sudah menjadi prosedur apabila debitur keterlambatan pembayaran sehingga  menimbulkan  posisi  tawar  yang  lemah  yang  akhirnya  membuat  debitur mau  menandatangani  akta  perjanjian  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian hutang. 20 Bukan  hanya  itu  saja,  penjualan  tanah-tanah  objek  sengketa  yang dilakukan  oleh  kreditur  kepada  tergugat  II,  tergugat  III  dan  tergugat  IV  melanggar pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 Tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  dari  debitur  sebagai  pemilik  objek  jaminan. Serta  adanya  hubungan  kasual  antara  perbuatan  dengan  kerugian  dimana  adanya
20 Indah  Sari, Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  PIdana  Dan  Hukum  Perdata , Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, September 2020, h.67-68
sebab akibat dari tindakan kreditur yang menjual objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat tanpa sepengetahuan debitur dengan didasari Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang sehingga menimbulkan kerugian pada pihak debitur
Dari  keempat  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata telah terpenuhi oleh kreditur maka debitur menuntut kepastian hukum dengan  tuntutan  ganti  kerugian  dalam  bentuk natura atau  pengembalian  keadaan pada  keadaan  semula  ( restitutio  in  integrum )  maka  debitur  dalam  mendapatkan kepastian  hukum  berwenang  untuk  mengajukan  nilai-nilai  tuntutan  yakni  agar pengadilan  menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dipersalahkan  pada  pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. 21 Sedangkan dalam penerapan hukum Putusan Nomor:
24/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl Akta  Penyerahan  Jaminan  yang  dilakukan  antara kreditur dengan debitur Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan  agunan  dan  surat  Kuasa  Menjual  Agunan  yang  ditandatangani  oleh debitur karena kreditur sebelumnya telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)  kali  kepada  debitur  ketika  ia  wanprestasi  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa kreditur  sebagai  pihak  Bank  melakukan  itikad  baik  ketika  debitur  mengalami keterlambatan pembayaran (wanprestasi) dan objek hak tanggungan dengan proses AYDA  dapat  dianggap  sah  karena  perjanjian  Penyerahan  Jaminan  secara  sukarela yang  menjadi  dasar  AYDA  sesuai  dengan  syarat  pertama  dan  keempat  Pasal  1320 KUHPerdata  yaitu  adanya  kesepakatan/tidak  cacat  kehendak  dan  adanya  suatu sebab yang halal.

## Penutup Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:
1. Berdasarkan  Putusan  Nomor:  24/Pdt.G/2019/PN.Pti  kedudukan  hukum  akta penyerahan jaminan sebagai  penyelesaian  hutang  dengan  syarat sahnya  suatu perjanjian antara para pihak yakni pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank  selaku  kreditur  telah  memenuhi  kedua  unsur  penyalahgunaan  keadaan dimana  kreditur  menyuruh  debitur  untuk  menandatangani  akta  penyerahan
21 Ibid , h. 66
jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang  pada  saat  debitur  dalam  keadaan bingung,  lemah  dan  tertekan  serta  sedang  menghadapi  masalah  kesulitan ekonomi sehingga tidak memahami maksud dan tujuan dibuatnya akta tersebut sehingga  Akta  Notaris  yang  dibuat  kreditur  mengandung  adanya  cacat kehendak dalam bentuk penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden )  batal  demi  hukum,  tidak    sah    dan    cacat    hukum  yang seharusnya Agunan Yang Diambil Alih dibuat debitur secara sukarela.
2. Berdasarkan  Putusan  Nomor:  24/Pdt.G/2019/PN.Pti  terhadap  kepastian hukum akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta penyerahan jaminan sebagai penyelesaian  hutang  yang  dibuat  oleh  kreditur  dengan  Tergugat  I, Tergugat  II dan  Tergugat  III  terhadap  objek  yang  sudah  dibebani  dengan  hak  tanggungan berdasarkan  Pasal  20  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak Tanggungan pada prakteknya dapat juga dilakukan dengan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dengan syarat atas kesepakatan pemberi dan pemegang  hak  tanggungan  jika  dengan  itu  dapat  memperoleh  harga  tertinggi yang  menguntungkan  semua  pihak.  Akan  tetapi  dalam  kasus  diatas  kreditur melakukan  AJB  tanpa  sepengetahuan  dari  debitur  dimana  kreditur  menjual objek  sengketa  berdasarkan  akta  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian hutang  yang  memiliki  cacat  kehendak/penyalahgunaan  keadaan  dan  tidak melalui  prosedur  yang  ditentukan  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  sehingga  kepastian  Akta  Jual Beli  yang  dilakukan  oleh  kreditur dengan  pihak  lain  berdasarkan  kasus  diatas adalah Batal Demi Hukum dan objek sengketa kembali kepada posisi semula.
3. Perbandingan  Penerapan hukum akta  penyerahan  jaminan  sebagai penyelesaian  hutang  pada  Putusan  Nomor:  24/Pdt.G/2019/PN.Pti  yang dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum adalah benar hal ini dibuktikan  dari  penyelesaian  kredit  macet  melalui  Akta  Penyerahan  Jaminan yang  dibuat  tanpa  adanya  surat  peringatan,  surat  teguran  dan  surat pemberitahuan  terlebih  dahulu  telah  melanggar  syarat  subjektif    suatu perjanjian tentang kesepakatan sehingga mengandung cacat
kehendak/penyalahgunaan keadaan dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang  Nomor  64  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  sedangkan  dalam Putusan  Nomor:  24/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl  penerapan  hukum  yang  dilakukan oleh  Hakim  menyatakan  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  para pihak  penyerahan  agunan  dan  Surat  Kuasa  Menjual  Agunan  yang ditandatangani  oleh  debitur  adalah  benar  karena  ketika  debitur  mengalami kredit macet, kreditur telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitur yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi/ingkar janji setelah dikeluarkannya surat peringatan tersebut debitur masih tetap saja tidak melunasi  hutangnya  sebelum  melakukan  peralihan  ha  katas  jaminan  melalui lelang ataupun dibawah tangan.

## Saran
1. Kedudukan  hukum  akta  penyerahan  jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang dengan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  Pasal  1320  KUHPerdata  antara  para pihak yang dilakukan guna menjamin pelunasan hutang debitur lebih mengenai syarat subjektif tentang penyalahgunaan keadaan lebih diperhatikan lagi. Hal ini, untuk  menghindari  adanya  cacat  kehendak/penyalahgunaan  keadaan  terhadap Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  menyebabkan  kedudukan  hukum  akta tersebut  batal  demi  hukum  dan  tidak  sah.  Karena  harusnya  akta  yang  dibuat antara  kreditur  dengan  debitur  guna  menjamin  pelunasan  hutang  debitur  dan objek  sengketa  haruslah dibuat  secara  sukarela  dan  atas  kesepakatan  bersama bukan dalam keadaan tekanan.
2. Kepastian hukum yang Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan akta penyerahan jaminan  sebagai  penyelesaian  hutang  terhadap  objek  yang  sudah  dibebani  hak tanggungan  yang  dalam  praktek  dapat  dilakukan  dibawah  tangan  dengan memperhatikan syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atau  dengan  cara pelelangan  umum  Pasal  20  ayat  (1)  adalah  sah.  Akan  tetapi  jika,  Akta  Jual  Beli (AJB)  tersebut  telah  didasari  dari  akta  penyerahan  jaminan  yang  sudah mengandung  cacat  kehendak  maka  kepastian  hukum  AJB  tersebut  telah menimbulkan  kerugian  kepada  salah  satu  pihak.  Oleh  karena  itu,  untuk menghindari  kerugian  harus    lebih  memperhatikan  lagi  syarat  peralihan  hak beserta langkah-langkah peralihannyajika  objek  tersebut  telah dibebankan hak tanggungan  haruslah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan.
3. Penerapan hukum akta penyerahan jaminan dalam kedua putusan terhadap akta penyerahan jaminan sebagai pelunasan hutang prosedurnya lebih diperhatikan lagi  agar  pihak  debitur  yang  telah  wanprestasi  dapat  melunasi  kewajibannya sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  dan  tidak  adanya  pihak  yang  merasa dirugikan atas akta penyerahan jaminan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,Syaifuddin, Metode Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1991.
Bahsan,M., Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Christiawan,Rio, Hukum Pembiayaan Usaha , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
Gojali,Djoni S., Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Meliala,Djaja  S, Perkembangan    Hukum  Perdata  Tentang  Benda  dan  Hukum Perikatan , Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
Mertokusumo,Soedikno, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,
2009.
Nieuwenhius,J.  H., Hoofdstukken  Verbintenissenrecht ,  diterjemahkan  Djasadin Saragih,  Dalam  Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 1985.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  8/21/PBI/2006  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva Bank  Umum  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah.
Permatasari,Yuki Dwiyanti, Kepastian Hukum Akta Jual Beli (AJB) Kepemilikan Tanah Sebagai  Jaminan  Kredit  Mikro  Di  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk , Jurnal Hukum, 2017.
Sari,Indah, Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  PIdana  Dan  Hukum Perdata ,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara,  Volume  11  Nomor  1,  September 2020.
Subekti,R, Pokok-Pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Bandung, 1982.
Sushanti,  Trahutami,  Retno,  Emilia,  Analisis  Yuridis  Kasus  Utang  Piutang  Yang Berakibat  Pada  Kedudukan  Bank  (Kreditur)  Selaku  Pemegang  Hak Tanggungan. Universitas Indonesia, Juli 2008.
Sutarno, Aspek-Aspek Perkreditan Bank , CV Alfabeta, Bandung, 2004.
Wulandari,Feni, Kepastian  Hukum  Akta  Perjanjian  Jual  Beli  Yang  Objeknya Diagunkan Di Bank , Universitas Sumatera Utara, Medan,  2017.