Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 10, No. 1, (March) 2024. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id
Research Article
Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in 1 , Suadi Sa’ad 2 , Sholahuddin Al Ayubi 3 , Iffan Ahmad Ghufron 4
1. Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 222631104.fathul@uinbanten.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, suadi.saad@uinbanten.ac.id 3. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id 4. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, iffan.agufron@uinbanten.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  January 31, 2024 Revised :  Februari 12, 2024 Accepted :  March 6, 2024 Available online    :  March 31, 2024
How to Cite : Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, and Iffan Ahmad Ghufron. 2024. “Politik Identitas Dalam  Al- Qur’an  (Studi  Tafsir  Tematik)”.  Risalah,  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam  10  (1):442 -60. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.647 .
Abstract: Identity Politics in the Study of Al-Qur'an Interpretation is the title of this article. The Qur'an and Hadith are considered the highest sources of Islamic law. So the researcher used the library research method, namely collecting data using various book literature that is related to this discussion. Unity and community  are  prioritized  in  Islamic  identity  politics.  Islam,  in  contrast  to  Christian  (and  Western) thought, places less emphasis on individualism and individualism. Incitement to hatred against any action or discussion that could lead to slander is one of the organizing concepts found throughout Islamic history. The  three- syllable  phrase  “politics,  identity,  and  the  Koran”  is  used  to  describe  identity  politics  in  the Koran. Politics refers to all matters and activities related to the government of a country. Politics can also be  thought  of  as  policy,  or  a  way  of  acting  to  solve  a problem.  Knowing  who  you  are  and  introducing yourself  to  the  environment  around  you  all  starts  from  your  identity,  be  it  individual  identity,  family identity, institutional identity, or even citizen identity, starting from race, ethnicity, and so on. In fact, the Qur'an specifically talks about leaders, therefore it is clear that the Qur'an does not prohibit someone from using their identity to achieve goals. Must leaders be male or female, Muslim or not, and from a particular tribe or tradition? You are welcome to have an identity as long as it complies with the standards outlined in the verses of the Qur'an that have been explained previously, because there is no prohibition on having it in the Qur'an.
Keywords: Al-Qur'an, Thematic Interpretation, Politics, Identity.
Abstrak: Politik Identitas dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an menjadi judul tulisan ini. Al-Qur'an dan Hadits dianggap sebagai sumber tertinggi hukum Islam. Sehingga peneliti menggunakan metode library research, yaitu  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  berbagai  literatur  buku  yang  ada  kaitannya  dengan pembahasan ini. Persatuan dan kemasyarakatan diutamakan dalam politik identitas Islam. Islam, berbeda

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
dengan  pemikiran  Kristen  (dan  Barat),  kurang  menekankan  individualisme  dan  individualisme. Penghasutan kebencian terhadap tindakan atau diskusi apapun yang dapat mengarah pada fitnah adalah salah satu konsep pengorganisasian yang ditemukan sepanjang sejara h Islam. Frasa tiga suku kata “politik, identitas,  dan  al- Qur’an”  digunakan  untuk  menggambarkan  politik  identitas  dalam  al - Qur’an.  Politik mengacu pada semua hal dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah suatu negara. Politik juga dapat dianggap sebagai kebijakan, atau cara bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah. Mengenal siapa diri Anda dan memperkenalkan diri kepada lingkungan di sekitar Anda semua dimulai dari identitas Anda, baik  itu  identitas  individu,  identitas  keluarga,  identitas  institusi,  atau  bahkan  identitas  warga  negara, mulai dari ras, suku, dan sebagainya. Bahkan Al-Qur'an secara khusus berbicara tentang pemimpin, oleh karena itu jelas bahwa Al-Qur'an tidak melarang seseorang menggunakan identitasnya untuk mencapai tujuan. Apakah pemimpin harus laki-laki atau perempuan, Muslim atau bukan, dan dari suku atau tradisi tertentu? Anda dipersilakan memiliki identitas selama sesuai dengan standar yang telah digariskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya, karena tidak ada larangan untuk memilikinya di dalam Al-Qur'an.
Kata Kunci: Al-Qur’an, Tafsir Tematik, Poltik, Identitas.

## PENDAHULUAN
Al-Quran merupakan  kitab  suci terakhir dan  dimaksudkan untuk memberikan petunjuk  bagi  manusia  ( hudan  li  al-nas  dan  hudan  li  almuttaqin ). 1 Menurut  Fazlur Rahman, “Peran Al -Quran harus mampu membangun ketertiban masyarakat dari yang awalnya hanya sekedar sebagai nasehat dan petunjuk dalam beribadah.” 2 Al-wahyu Al- Qur'an mengatur, mengarahkan  dan membimbing  manusia  dalam segala urusan  agar sukses  dunia  dan  akhirat.  Jadi  perdebatan  Alquran  tidak  mengecualikan  apapun, termasuk  politik.  Al-Quran  sudah  memberikan  nilai-nilai  dan  etika  bahkan  sebelum suara ajakan itu terdengar.
Menarik  membahas  persaingan  politik  yang  ada  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Hal penting lainnya yang perlu ditekankan adalah keberagaman masyarakat Indonesia.  Sebab  diperlukan  alat  yang  kuat  untuk  menang  dalam  kontestasi  politik. Ketika  konflik  politik  terjadi,  identitas  ras,  etnis,  suku,  dan  agama  juga  memiliki  ciri khas.
Padahal,  Al-Qur'an  telah  memberikan  rangkuman  tentang  variasi  atau heterogenitas tersebut, dalam QS. Al-Hujurat : 13 yang artinya :
“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenalmengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Mengawasi”.  (QS.  Al - Hujarat:13). 3
Dalam  Lubabal-Nuqul  fi  Asbab  al-Nuzul,  Jalaluddin  al-Suyuthi  mengatakan, konteks  surat  Al-Hujurat  ayat  13  terjadi  ketika  Bilal  bin  Rabah  menaiki  Ka'bah  untuk mengumandangkan azan menyusul Fathu Makkah. Dengan kejadian tersebut, Bilal bin Rabah  diketahui  sempat  diolok-olok  secara  fisik  oleh  banyak  temannya.  Kemudian, sebagai  reaksi  atas  praktik  tersebut,  ayat  ini  menyatakan  bahwa  Islam  tidak mengklasifikasikan  hamba  berdasarkan  ciri  fisik,  ras,  suku,  atau  kedudukan.  Islam
1 Al-Quran Dan Terjemah Kementrian Agama QS. Al-Baqarah: 3 & 184
2 Fazlur Rahman, “Kata Pengantar” Dalam Islam, (Jakarta: Mizan: 2017),  p. 57
3 Al-Quran Dan Terjemah Kementrian Agama QS. Al-Hujarat : 13
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
berpandangan bahwa individu yang berakhlak lurus dan taat adalah orang yang mulia. 4 Nasehat  Nabi  Muhammad  SAW  kepada  Bani  Bayadah  agar  menerima  tawaran Abu Hindun pun menjadi asbabun nuzul ayat ini. Bani Bayadah mengabaikan petunjuk Nabi Muhammad SAW karena mereka mengetahui bahwa Abu Hindun adalah seorang budak. Ayat ini kemudian turun untuk menggarisbawahi bahwa dalam Islam, tuan dan budak diperlakukan sama. 5 Teks di atas dengan jelas menyatakan bahwa heterogenitas merupakan  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  dengan  lapang  dada.  Karena  Allah  SWT tidak  ingin  ada  orang  yang  menganggap  dirinya  lebih  unggul  atau  lebih  rendah  dari orang  lain.  Namun,  alih-alih  sifat  individu,  kesalehan  dan  moralitas  yang  digunakan sebagai tolak ukur.
Salah  satu  aspek  dari  keanekaragaman  Indonesia  adalah  kekayaan  budayanya, yang mencakup 17.000 pulau, banyak kelompok etnis, subkultur, dan bahasa daerah. Di Papua  saja,  terdapat  lebih  dari  252  suku,  yang  masing-masing  memiliki  bahasa,  adat istiadat, dan tradisi yang unik. Semua itu dapat dilestarikan dan dipertahankan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 6
Menurut  Syafii  Maarif,  “Indonesia  telah  mempunyai  modal  dasar  untuk menjamin  keutuhan  bangsa.  Mulai  dari  pengalaman  sejarah  yang  tercermin  dalam Gerakan  Nasional,  Sumpah  Pemuda,  Pancasila,  serta  keinginan  untuk  menjaga  dan melindungi  keutuhan  negara  dan  negara  kita.  Dalam  konteks  agama,  kita  punya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua sayap penting komunitas Muslim yang mendeklarasikan  dan  menjadikan  diri  mereka  sebagai  benteng  demokrasi  dan pluralisme di Indonesia. Meskipun politisi yang bandel telah melemahkan jalur politik Indonesia pasca-proklamasi, negara ini telah bertahan selama lebih dari enam dekade, meskipun  mengalami  banyak  keberuntungan  dan  bencana.Berbagai  gerakan  agama yang memisahkan diri menimbulkan risiko serius terhadap integritas bangsa. 7
Syafii  Maarif  menjelaskan,  politik  identitas  merupakan  tantangan  masa  kini terhadap integritas nasional. Kecintaan terhadap agama tanpa ilmu atau kemauan untuk menyelidiki  fakta  seringkali  menimbulkan  kesalahpahaman  dan  bahkan  digunakan untuk  menyenangkan  masyarakat  secara  besar-besaran.  Pesan-pesan  provokatif  di media  sosial  yang  menekankan  “identitas  agama”  seseorang  mungkin  akan  membuat heboh masyarakat dan menjadi berita yang luar biasa.
Salah  satu  contoh  yang  bisa  dijadikan  acuan  jika  berbicara  ancaman  keutuhan bangsa berbasis politik identitas adalah ketika terdapat konten narasi keagamaan yang terdistorsi dalam politik tanah air. Apalagi narasi ini mengkristal ketika kasus QS. Al- Maidah: 51 yang dikeluarkan Gubernur nonaktif DKI saat itu, Basuki Tjahja Purnama. Terjemahan  dan  tafsir  mulai  bermunculan  sesuai  keinginan  dan  kebutuhan  politik. Menurut  Ahmad  Najib  Burhani,  peristiwa  yang  menjadi  penyebab  lahirnya  berbagai gerakan keagamaan yang mengedepankan identitas keagamaan ini merupakan peristiwa
4 Jalaluddin al-Suyuti , Luba bal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, terjemah: Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008), p. 102
5 Asep SMR, Pesan Al-Quran tentang Akhlak . Dalam Jurnal: Diya al-Afkar (Vol. 5, No. 2, Desember 2017) p. 67
6 Assyari Abdullah, Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212. Dalam Jurnal: An- Nida (Edisi: Desember 2017, Vol. 41 No. 2) p. 55
7 A. Syafii Maarif, dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita . (Jakarta: Democracy Project. 2012) p. 19

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
kritis (peristiwa yang sangat penting) melihat perkembangan keagamaan di Indonesia yang terkait dengan fragmentasi otoritas agama. (fragmentasi atau fragmentasi otoritas agama). 8
Berdasarkan pemikiran dan fakta yang telah dibahas di atas, penulis bermaksud untuk  melakukan  kajian  lebih  jauh  mengenai  Politik  Identitas  dalam  perspektif  Al- Quran.  Sebab,  peristiwa  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  menunjukkan  bahwa  Al-Quran dijadikan sebagai objek suksesi politik identitas yang terus berlanjut di Indonesia. Maka penting  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  perspektif  Al-Quran  terhadap  politik identitas.  Menjaga  dan  memelihara  keutuhan  dan  keharmonisan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Secara  terminologi,  politik  identitas  berasal  dari  dua  kata,  yaitu  politik  dan identitas. Pertama, mari kita definisikan politik. Politik berasal dari kata Yunani politeia atau  polis  yang  berarti  kota  atau  bangsa.  Miriam  Budiardjo  mendefinisikan  politik sebagai  serangkaian  tindakan  dalam  suatu  sistem  politik  yang  mencakup  proses penetapan dan pencapaian tujuan sistem tersebut. 9 Identitas berasal dari kata identitas yang  mengacu  pada  suatu  kualitas  yang  melekat  pada  diri  seseorang  atau  suatu kelompok, seperti agama, suku, ras, dan faktor pembeda lainnya.
Jadi, yang dimaksud dengan politik identitas adalah identifikasi dijadikan sebagai instrumen  politik  suatu  kelompok  untuk  tujuan  tertentu,  seperti  perlawanan  atau pengungkapan  identitas  kelompok  yang  sebenarnya. 10 Menurut  Sri  Astuti  Buchari, “politik identitas merupakan senjata politik etnis untuk mencapai tujuan tertentu, yang pembentukannya sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dianggap sebagai tekanan oleh suatu kelompok etnis, seperti ketidakadilan politik yang mereka alami. 11
Beberapa  tokoh  nasional  mempunyai  kekhawatiran  yang  serius  terhadap maraknya politik identitas di Indonesia, seperti yang terekam dalam beberapa publikasi nasional.  Alasannya,  politik  identitas  mempunyai  beberapa  dampak  negatif  yang melemahkan  prinsip  persatuan  dan  membahayakan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dan dikenal damai.
Penulis  menemukan  bahwa  literatur  mengenai  politik  identitas  masih  kurang. Namun,  karya-karya  ini  ditulis  oleh  individu-individu  yang  sangat  berprestasi  dalam profesi ini. Burhanuddin Muhtadi menerbitkan Populisme Politik Identitas, sedangkan Syafii  Maarif  berkontribusi  pada  Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita. Buku-buku  lain  tentang  politik  identitas  mengeksplorasi  identitas  melalui  kacamata politik suku atau etnis.
Karya  dalam  bentuk  buku  ilmiah  belum  cukup  banyak,  padahal  penelitian mengenai  politik  identitas  banyak  dilakukan  pada  publikasi  ilmiah.  Hasilnya,  penulis memberikan  informasi  bibliografi  lebih  lanjut  dengan  mengutip  artikel  yang  relevan.
8 Ahmad Najib Burhani, Aksi Bela Isam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. MAARIF (Vol. 14, No. 2. Desember 2016), p. 16
9 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002),  p. 8
10 Mifdal Zusron  Alfaqi, Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas Serta   Solidaritas. Dalam Jurnal: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Th. 28, No. 2, 2 Agustus 2015), p., 113
11 Sri Astuti Buchari , Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas . (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014), p., 20

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
Tulisan  penulis  unik  karena  menggambarkan  politik  identitas  dengan  menggunakan Alquran. Padahal Al-Quran (Agama) saat ini menjadi alat yang ampuh untuk mengubah gejolak masyarakat menjadi kesuksesan guna mencapai tujuan politik.
Berdasarkan buku-buku politik identitas yang pernah saya baca, termasuk karya Burhanuddin Muhtadi yang menulis Populisme Politik Identitas, dan Syafii Maarif yang menulis  artikel  Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita,  artikel  ini  hanya menjelaskan  bagaimana  politik  identitas  itu.  berkembang  di  Indonesia,  tetapi  juga menjelaskan identitas dengan baik. Yang membedakan esai saya dengan literatur politik identitas  lain  yang  pernah  saya  baca  adalah  perspektif  Al-Qur'an  tentang  politik identitas. Apakah Al-Qur'an membolehkannya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian,  menurut  penulis,  hendak  dilakukan  dengan  menggunakan  metode library  research  artinya  dengan  mengumpulkan  literatur  yang  relevan,  melakukan penelitian  kepustakaan,  atau  keduanya.  Untuk  memperjelas  analisis  penulis  terhadap ayat-ayat yang terkait dengan politik identitas, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  meliputi  literatur  terkait,  berita  nasional  tentang  politik  identitas,  dan kajian tafsir buku yang terkait dengan yang diteliti. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Makna Politik
Istilah “politik” berasal dari istilah Yunani atau Latin “politicos” atau “ploiticus”, yang berarti “berkaitan dengan warga negara”. Kedua istilah tersebut berasal dari kata Yunani polis, yang berarti orang, kota, atau warga negara. Politik dalam bahasa Inggris mengacu  pada  sifat  atau  perilaku  pribadi  yang  mencerminkan  pengetahuan.  Arti  lain dari politik adalah strategi dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu keadaan. Ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang menggunakan istilah ini. 13
Definisi  yang  ada  saat  ini  mengungkapkan  dua  kecenderungan  dalam mendefinisikan  politik.  Pertama,  pandangan  yang  menghubungkan  politik  dengan negara,  yaitu  pemerintah  pusat  atau  daerah.  Kedua,  perspektif  yang  mengaitkannya dengan persoalan kekuasaan, otoritas, dan/atau konflik.
Lebih  jauh  lagi,  politik  melakukan  berbagai  proses  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai  input  atau  output.  Kategori  pertama  mencakup  tindakan-tindakan  yang mendasar untuk memahami cara kerja sistem politik dan diperlukan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan politik.
Dalam  skenario  ini,  terlihat  jelas  bahwa  inti  politik  adalah  perilaku  manusia dalam bentuk tindakan dan sikap yang dirancang untuk mempengaruhi atau menjaga ketertiban  sosial  melalui  penggunaan  kekuasaan.  Politik  adalah  alat  utama  untuk memandu dan mengatur kerangka pemerintahan yang efektif. 14
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, p., 225.
13 Abdul Muin Salim, Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), p., 34.
14 A. Malik Haramain, Gus Dur Militer dan Politik .(Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. Ke-1, p., 10
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron

## 2. Konsep Politik dalam Islam
Filsafat politik pemerintahan Islam tampak jelas dalam kerangka strukturalnya. Konsep ini menetapkan kerangka berbagai kecenderungan manusia dan menyusunnya berdasarkan kebutuhan pelayanan yang diberikan. Menurut salah satu pandangan yang dikemukakan  di  atas,  misi  administrasi  Islam  adalah  untuk  memerangi  semua  jenis eksploitasi masyarakat, termasuk eksploitasi politik, ekonomi, dan intelektual.
Banyak  individu  cerdas  sepanjang  sejarah  telah  menyerah  pada  beban  mereka sendiri dan terjerat dalam jaringan eksploitasi. Para tiran akan mengincar para genius ini.  Sebaliknya,  pemerintahan  Islam  ingin  menyediakan  lingkungan  bebas  yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan orang-orang tersebut. Sejarah unik Islam menunjukkan  fakta  mendasar  ini.  Islam  mengedepankan  kebebasan  dan  martabat manusia berdasarkan kebutuhan setiap orang, tanpa memandang ras, keturunan, status, atau uang. 15
Banyak individu dalam budaya pra-Islam adalah budak atau memiliki kehidupan serupa.  Namun,  mereka  berpotensi  menjadi  pemimpin  yang  disegani  di  masa  depan. Mereka dapat menunjukkan kegunaannya di berbagai bidang, termasuk politik, militer, dan  akademisi.  Pertumbuhan  individu,  potensi,  dan  politik  Islam  tidak  boleh menimbulkan gesekan di antara individu-individu kreatif dalam berbagai profesi. 16 Gagasan  seperti  ini  tidak  ada  dalam  administrasi  Islam  sebagai  dokumen perjanjian  dengan  bahasa  yang  indah  dan  menggoda.  Meskipun  digarisbawahi  oleh pengalaman sejarah Islam dan bahkan ditempatkan pada zaman kita sekarang, namun digunakan dan digunakan dalam kehidupan nyata.  Berdasarkan bukti sejarah, Ali  bin Abu Thalib, kepala pemerintahan Islam, hadir di hadapan hakim bersama warga biasa yang  telah  mengajukan  tuntutan  hukum  yang  menguntungkan.  Dalam  hal  ini pengadilan  memutuskan  bahwa  keputusan  akan  diambil  antara  penggugat  dan pemohon. 17
Pada masa pemerintahan Umar bin Khathab, seorang Yahudi yang terikat pada syariat Islam kembali memprotesnya. Ia didampingi oleh Ali bin Abu Thalib. Khalifah menyambut kerabat Nabi dan orang-orang Yahudi di istananya. Khalifah percaya bahwa dia  telah  menyatukan  Ali  ketika  dia  menyerukan  keadilan  bagi  para  leluhur  dan mendengarkan mereka karena wajah Ali yang mulia dan kalah. “Aku tidak puas karena kamu tidak menanyakan hal yang sama kepadaku dan dia,” kata Ali kepada Umar. Anda memanggil saya dengan nama panggilan saya dan ingin orang lain memberi saya lebih banyak  rasa  hormat,  tetapi  Anda  tidak  boleh  memperlakukan  saya  dengan  cara  yang sama. 18

## 3. Etika Islam dalam berpolitik
Al-Qur'an  dan  Hadits  memuat  ungkapan-ungkapan  seperti  ummat,  sya'b, qabilah,  dan  lain-lain  yang  merujuk  pada  masyarakat  atau  komunitas.  Namun  kata negara  tidak  muncul  dalam  Al-Qur'an.  Hal  ini  bisa  dimaklumi  mengingat  Nicolo Machiavelli pertama kali memperkenalkan konsep negara atau negara-bangsa pada abad ke-16,  yang  masih  ada  hingga  saat  ini.  Para  sarjana  sepanjang  masa  kuno  dan  abad
15 Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam , (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004) p., 78
16 Lihat : Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam , p., 78
17 Shubhi Mahmasani , Falsafah Al- Tasyri’ Fi - Islam , (Beirut: Dar al- Ilm li – almalayin, 1988) p., 89- 91
18 Sayyid Muhammad Baqir, Sistem Politik Islam, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), p., 26

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
pertengahan  tidak  pernah  memilikinya.  Khalifah  adalah  kepala  negara  dan  kepala agama, oleh karena itu keduanya bisa bersatu atau terpisah. Namun, para filsuf Muslim terus membahas hal ini hingga saat ini. Sekalipun kata “masyarakat Islam” sudah mapan maknanya,  beberapa  sektor  tertentu  masih  mempertanyakan  konsep  atau  tujuan “negara Islam”. Islam adalah agama dengan sistem politik yang unik. Umat Islam harus kembali pada pemikiran Nabi dan Khulafa’ur Rasidin yang membentuk konstitusi Islam. 19
Al-Qur'an  dan  Hadits  biasanya  mendukung  konsep  negara  Islam,  meskipun konsep ini kontroversial dalam Islam karena mengandung ayat-ayat yang secara efektif menjelaskan  bagaimana  umat  Islam  memandang  pemerintahan  mereka.  Nabi Muhammad lebih dari sekedar seorang nabi; dia juga pemimpin sekelompok orang yang mungkin dianggap negara. Lebih jauh lagi, beberapa ayat menyinggung peraturan Tuhan sebagai  hal  yang  relevan bagi  masyarakat  dan  negara,  namun  tidak satupun  dari ayat tersebut membahas peraturan pemerintah. Negara atau pemerintah hanyalah instrumen penegakan hukum tersebut, sehingga menghasilkan negara yang tunduk pada aturan: mà  là  yatim  piatu  alwajib  illa  bih  fahuwa  wäjib.  bermanfaat,  oleh  karena  itu  juga diperlukan). Ungkapan “negara Islam” (daulah Islami yyah), yang didefinisikan sebagai negara  yang  mempertahankan  ide-ide  Islam  dan  Syariah,  pertama  kali  muncul  pada pertengahan abad kedua puluh. Nama "dawlah" berasal dari dua frasa yang digunakan oleh  Kekhalifahan  Mu'awiyah  dan  Abbasiyah:  "Umawiyyah  dawlah"  dan  "'Abbasiyyah dawlah", yang pada saat itu berarti "pembaruan dinasti". 20
Penerapan  etika  dan  moral  politik  merupakan  persoalan  krusial  karena  terkait dengan  risalah  utama  Nabi.  “Aku  diutus  hanya  untuk  menyempurnakan  akhlak  yang baik,”  demikian  bunyi  hadis  tersebut.  Al -akhlaq  al-karimah,  atau  "akhlak  mulia", mengacu  pada  praktik  berbuat  baik  (mahmudah)  dan  menghindari  keburukan (madzmumah).  Kepercayaan,  keadilan,  persaudaraan,  pengertian,  kolaborasi,  diskusi, perdamaian,  dan  kendali  penuh  (amr  maruf  nahy  munkar)  menjadi  prinsip  panduan dalam menganut etika ini.
Landasan  etika  moral  diperlukan  karena  hal  ini  mencegah  aturan-aturan formalistik  menjadi  satu-satunya  hal  yang  memungkinkan  orang  mendiskusikan moralitas atau menggunakan wilayah abu-abu, seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh  mereka  yang  mengabaikan  moralitas.  Tanpa  landasan  moral  dan  etika,  suatu komunitas atau negara akan mengalami kemerosotan atau mengalami kesulitan dalam berbagai  aspek  kehidupan  sehari-hari.  Secara  lebih  konkrit,  ketiadaan  moralitas  ini menyebabkan  munculnya  otoritas/keputusan,  pelarangan  segala  cara  untuk memperoleh  kekayaan  atau  kekuasaan,  penindasan  atau  tirani  terhadap  pihak  yang lebih  lemah,  munculnya  egoisme, groupisme, dan konflik,  serta tidak adanya  hukum. penegakan  hukum  diperlukan  untuk  membantu,  dan  sebagainya.  Etika  politik  sangat penting bagi umat Islam untuk berkembang menjadi masyarakat beradab karena etika berfungsi  sebagai  landasan  wacana,  tindakan,  cita-cita,  dan  standar  dalam  politik nasional. 21
19 Andi Rahman, Modus Suksesi Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah, Dalam JurnalMumtaz, (Jakarta: Institut PTIQ,2012),Vol.02, No.2 p., 75
20 Mahmud Shaltut, Al- Islam Aqidah Wa Syari’ah , (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) Cet. III, p., 37
21 Seyyed Hossein, Islam Tradisi , (Bandung: Pustaka, 1994), Cet. I, p., 123-126
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron

## 4. Politik Identitas
Mengingat perubahan yang terjadi, politik identitas menjadi ukuran keberhasilan yang  lebih  umum.  Identitas  merupakan  cerminan  diri  sendiri  karena  dibentuk  oleh keluarga, jenis kelamin, budaya, ras, dan sosialisasi. Identitas pada dasarnya merupakan cerminan siapa diri kita dan bagaimana orang lain memandang kita. Di sisi lain, identitas dipandang  sebagai  sarana  untuk  mendefinisikan  diri  sebagai  individu  yang  berbeda dengan  berbagai  tindakan,  keyakinan,  dan  sikap.  Kajian  sosiologi  modern  tidak  lagi menganggap politik identitas sebagai sesuatu yang statis, konstan, atau tidak berubah.
Identitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang, terkadang sangat  cepat,  oleh  masyarakat.  Gagasan  ini  berpendapat  bahwa  identitas  akan  selalu mencakup  pergerakan  dan  perubahan  baik  dalam  ruang  maupun  waktu.  Salah  satu komponen  stratifikasi sosial dalam sosiologi adalah etnisitas yang dibedakan atas ras, kelas, dan strata sosial. 22
Kajian  tentang  identitas  dan  etnis  merupakan  topik  penelitian  yang  berkaitan erat.  Donald  L.  Morowitz  (1998),  seorang  analis  politik  di  Duke  University, menggambarkan  politik  identitas  sebagai  tindakan  membangun  perbedaan  yang  jelas antara  siapa  yang  diterima  dan  siapa  yang  dikecualikan.  Status  sebagai  non-anggota pada awalnya tampak permanen karena garis penentuannya seolah tidak berubah. 23 Berdasarkan  perkembangan  terkini  di  Indonesia,  politik  identitas  terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap ras, agama, ideologi, dan kepentingan pemain lokal,  yang  tercermin  dalam  pertumbuhan  regional.  Menelaah  berbagai  temuan  studi menunjukkan  bahwa  desentralisasi  merupakan  faktor  penentu  munculnya  politik identitas. Etnisitas menjadi perhatian akibat aktivitas politik pada masa desentralisasi yang mengandalkan kelas, agama, dan etnis untuk membangun legitimasi politik dan mencapai tujuan. 24
Al-Qur'an  dan  Hadits  dianggap  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  paling otoritatif. Negara Islam Indonesia sangat yakin bahwa negara harus membuat undang- undang  berdasarkan  hukum  Islam  dan  sangat  menentang  semua  ideologi  lain, menyebutnya sebagai "hukum kafir" selain Alquran dan Hadits. 25
Mengingat  suasana  politik  saat  ini  di  Indonesia,  penting  untuk  mengevaluasi relevansi  politik  ayat  ini  dalam  kaitannya  dengan  keprihatinan  politik  umat  Islam, termasuk moralitas, reformasi struktural, dan  efektivitas. Sistem politik. Upaya-upaya untuk  meningkatkan  citra  diri  sebagai  sesama  manusia  harus  dilakukan  untuk mencegah maraknya politik identitas Islam. Untuk bersatu, umat Islam harus memilih dan  bahkan  memilih  orang-orang  yang  memiliki  agama  dan  pandangan  yang  sama. Upaya  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Hal  ini  merupakan  upaya  membangun kebersamaan dan rasa memiliki sebagai sesama umat Islam dengan memadukan ayat- ayat  Alquran  dengan  fatwa  ulama,  yang  digunakan  untuk  menggalang  dukungan
22 Yosafat Hermawan Trinugraha, Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas , Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013) p., 3
23 Muhtar Habbodin, Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal , Dalam Jurnal: Jurnal Studi Pemerintahan (Vol.3 No.1 Februari 2012) p., 120
24 Wantona Saradi. Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 6, No. 1, April 2018), p., 2
25 Endang Sari, Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta, Dalam Jurnal: KritikIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Vo 2 No.1 Juni 2016) p., 3
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
pemilih terhadap para pemimpin umat Islam. 26
Sejauh ini telah terjadi kebingungan mental. Politik identitas umat Islam terlalu luas, seperti terlihat pada dakwah dan gerakan sosial lainnya seperti amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan akhlqul karimah. Tentu saja, setiap orang berhak atas segalanya, nam un “kekuatan moral” agamalah yang menyebabkan hal itu muncul. Penting untuk menggambarkan  tujuan  secara  eksplisit.  Aktivitas  politik  harus  jelas  dan  nyata  agar masyarakat  paham  apa  yang  harus  dilakukan  dan  ke  mana  arahnya.  Politik  identitas adalah  tindakan  pemaksaan,  bukan  pembenaran  atas  pemaksaan  moral.  Kebijakan publik diperlukan untuk politik identitas, bukan kesalehan pribadi. 27
Umat  Islam  selalu  bungkam,  dan  akibatnya,  mereka  dipinggirkan,  seolah-olah mereka  hanya  dibutuhkan  ketika  situasi  sedang  genting.  Tidak  disangka,  umat  Islam memiliki “psikologi krisis” dan unggul dalam keadaan darurat namun kesulitan dalam kondisi normal. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa posisi umat Islam telah bergeser dari yang berada di luar atau tertinggal menjadi berada di tengah. Islam harus menjaga kendali atas sistem politik agar dapat berjalan dengan baik. 28

## 5. Hakikat Politik Identitas dalam Al- Qur’an
Dalam Al-Qur'an, identitas politik diwakili oleh tiga istilah yang masing-masing memiliki tiga suku kata. Untuk memahami kalimat tersebut, definisi setiap kata harus dijelaskan terlebih dahulu.
Kamus  bahasa  Arab  biasanya  menerjemahkan  kata  “politik”  menjadi  “siyasah”. Selain  itu,  kata  kerja  ini  dapat  diartikan  sebagai  “menggerakkan”,  “mengendalikan”, “mengelola”,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  politik mencakup  segala  persoalan  dan  kegiatan  (kebijakan,  strategi,  dan  sebagainya)  yang berkaitan  dengan  pemerintahan  nasional  dan  luar  negeri.  bangsa.  Politik  juga  dapat dipahami  sebagai  cara  mengambil  tindakan  dan  merumuskan  kebijakan  untuk mengatasi permasalahan. 29
Yang  kedua  adalah  “identitas”,  yaitu  kunci  untuk  mengenal  diri  sendiri  atau mengenalkan  diri  pada  lingkungan  saat  ini,  mulai  dari  identitas  pribadi,  identitas keluarga,  identitas institusi,  bahkan  identitas warga  negara,  mulai  dari  ras,  suku,  dan sebagainya;  terkadang  bahkan  pemimpin  pun  harus  memiliki  identitas yang  berbeda. Identitas  pada  dasarnya  adalah  cerminan  diri  kita  sendiri  dan  juga  cara  orang  lain memandang  kita.  Identitas  juga  mendefinisikan  seseorang  sebagai  individu  dengan perilaku, keyakinan, dan sikap yang berbeda. Menurut para ahli, identitas merupakan cermin diri atau refleksi diri yang dipengaruhi oleh keluarga, gender, budaya, etnis, dan sosialisasi. 30
Yang ketiga adalah “Al - Qur’an” yang secara etimologis berarti membaca; dalam QS Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya:
“Sesungguhnya mengumpulkan Al - Qur’an (didalam dadamu) dan (menetapkan)
26 Endang Sari , Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta , Dalam Jurnal: KritikIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, p., 3-11
27 Muhammad Al-Burai, Paradikma Politik Identitas Islam, (Bandung: Mizan, 1986), p., 46
28 Stephen Sulaiman Schwart, Dua Wajah Islam, Moderatisme VS Fundamentalisme Dalam Wacana Global , (t,tp, Blantika, 2007), Cet.1, p., 191
29 Lihat Abdul Muin Salim, Fiqih Siyasah, Konsepsi kekuasaan dalam Al- Qur’an, p., 34
30 Yosafat Hermawan Trinugraha, Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas, Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013), p., 3-5

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
bacaanya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami,(karena itu), jika kami telah membacakanya, hendaknya kamu ikuti bacaanya. (Q.S Al-Qiyamah ayat 17-18). 31
Ungkap an  “Al - Qur’an”  mengacu  pada  firman  Allah,  yaitu  mukjizat  yang diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  dan  disampaikan  secara  mutawatir,  dan barangsiapa  yang  membacanya  maka  ia  akan  beribadah.  Menurut  definisi di  atas,  Al- Qur'an  adalah kalam  Allah  SWT,  bukan  ucapan  manusia,  jin,  setan,  atau malaikat.  Ia tidak  berasal  dari  pemikiran  makhluk,  juga  tidak  berasal  dari  puisi  atau  penalaran filosofis manusia. Kami menerima Al-Qur'an dengan mutawatir. Al-Qur'an senantiasa dipelihara  dan  dijaga  keabsahannya  secara  turun-temurun  hingga  akhir  zaman, menyiratkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak mungkin semua orang sepakat untuk menyetujuinya. berbohong. Membaca Al-Qur'an dianggap ibadah,  berbeda  dengan  membaca  literatur  nabi-nabi  terdahulu  atau  hadis  Nabi Muhammad SAW.
Adakah  pernyataan  dalam  Alquran  yang  merujuk  pada  politik  identitas  dalam ranah  politik?  Beberapa  tema  yang  menyiratkan  politik  identitas  dalam  politik  dapat ditemukan  dalam  kajian-kajian,  namun  ungkapan  politik  identitas  tidak  seluruhnya diterjemahkan  dalam  Al-Quran.  Al-Qur'an  memberikan  petunjuk  tentang  politik identitas dalam arena politik, namun petunjuk tersebut tidak jelas dan tidak sistematis jika diberikan dalam kajian yang mencakup semua hal, seperti yang dipahami sekarang. Kelompok ini juga dikaitkan dengan dorongan besar terhadap politik identitas dalam Al- Qur'an.
Dalam QS. Ar-Rum : 22 Allah SWT Berfirman yang artinya:
“Dan  di  antara  tanda -tanda  (Kebesaran-)Nya  ialah  penciptaan  langit  dan  bumi, perbedaan bahasa-bahasa dan warna (kulit) kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang mengetahui ” . (Q.S.Ar-Rum: 22). 32
Ayat ini memberikan lebih banyak bukti keagungan dan kekuatan Tuhan, seperti proses  penciptaan  dunia  dan  langit  yang  sangat  besar,  teliti,  dan  menyeluruh. Sebenarnya,  ada  beberapa  galaksi  di  luar  angkasa,  masing-masing  galaksi  memiliki sistem peredaran darah yang sangat teratur. Planet-planet di masing-masing galaksi ini tidak pernah  bertabrakan  satu  sama  lain  atau  dengan  dirinya sendiri,  oleh  karena  itu planet-planet  tersebut  tidak  pernah  hancur.  Ada  peraturan  yang  ditetapkan  yang dipatuhi setiap saat.
Ayat  di  atas  menyoroti  keberagaman  bahasa  dan  warna  kulit  sebelum menekankan keagungan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Allah menjelaskan bahwa pada hakikatnya Dia membagi umat manusia ke dalam banyak bagian yang Dia anggap  setara.  Allah  berkomunikasi  dengan  umat  manusia  baik  secara  lisan  maupun melalui mulut. 33
6. Pandangan Al- Qur’an tentang Politik Identitas
Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang mencerminkan politik identitas. Untuk mempelajari  lebih  jauh  konsep-konsep  tersebut,  mari  kita  simak  peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, seperti apakah seorang pemimpin harus laki-laki atau perempuan,
31 Al-Quran dan Terjemah Kementrian Agama Qs. Al-Qiyamah: 17-18
32 AL- Qur’an dan Terjemah Kementrian Agama Qs. Ar -Rum: 22
33 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI , Tafsir Ringkas, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2015), p., 1147-1149

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
Muslim  atau  non-Muslim,  dari  berbagai  suku  atau  ras,  dan  sebagainya;  kita  akan membahas masing-masing satu per satu di bawah ini.
a. Hubungan dan Identitas Pemimpin dalam Al-Qur'an
Identitas intrinsik seorang  pemimpin  bisa  juga melambangkan  institusi seperti suku, agama, dan kebangsaan, seperti yang terlihat pada peristiwa Pilkada DKI Jakarta kemarin  dan  Gubernur  Jawa  Timur  Dra.  Hj.  Khofifah  Indar  Parawansa,  M.Si. Menunjukkan bahwa identitas seorang pemimpin mempengaruhi bagaimana seseorang membuat  pilihannya  sendiri  dalam  memilih  seorang  pemimpin,  maka  sangat  penting bagi Al-Qur'an untuk mengambil alih harmonisasi hal ini. Diantaranya adalah:

## 1) Imam (Pemimpin)
Al-imam dibahas pada ayat 124 Q.S. Al-Baqarah, yang artinya:
“ Dan  Ingatlah,  ketika  Ibrahim  diuji  Tuhanya  dengan  beberapa  kalimat perintah  dan  larangan,  lalu  Ibrahim  menunaikanya.  Allah  berfirman: “Sesungguhnya  Aku  akan  menjadikanmu  imam  bagi  seluruh  manusia”. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman:
Janji-Ku ini tidak mengenai orang yang zalim ” . (Q.S. Al-Baqarah [2]: 124.
Ayat  di  atas  jelas  memuat  istilah  imam  yang  menunjuk  pada  pemimpin, khususnya doa Nabi Ibrahim, dan ditegaskan bahwa banyak keturunannya yang menjadi  pemimpin,  pada  ayat  lain  yang  berbicara  tentang  pemimpin  Q.S.  Al- Ambiya' [21] ayat 73 yang artinya:
“ Kami  telah  menjadikan  mereka  itu  sebagai  pemimpinpemimpin  yang member  petunjuk  dengan  perintah  kami  dan  telah  kami  wahyukan  kepada mereka  mengerjakan  kebajika,  mendirikan  sembayang,  menunaikan  zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah ” . (Q.S. Al- Ambiya’ [21] 73)
Ayat ini membahas tentang derajat optimal pemimpin yang akan mengabdi kepada  masyarakat,  seperti  para  nabi,  dan  bagaimana  umat  manusia  memilih Allah SWT. Karena ayat-ayat tersebut sangat berkorelasi, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks para nabi menjadi contoh yang luar biasa dalam mengarahkan umat manusia ke arah yang bermanfaat bagi umat manusia.
Menurut  Ibnu  Katsir,  ciri  utama  yang  disebutkan  di  awal  dua  ayat  yang berbicara  tentang  kepemimpinan  ideal  adalah  pemimpin  selalu  mengajak rakyatnya  ke  jalan  Allah  kemudian  bergabung  dengan  mereka  sebagai  anggota teladan  dengan  terlebih  dahulu  mencontohkan  ketaqwaan  dalam  kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi shalat. dan menunaikan zakat, sehingga menjadi golongan 'abid' (hamba) yang senantiasa tunduk dan taat mengabdi kepada Allah SWT dengan mewujudkan ajaran-Nya yang meningkatkan kesejahteraan umat. 34 Imam  yang  dimaksud  adalah  imam  agama,  bukan  raja  atau  dinasti  yang mungkin  diwariskan  kepada  generasi  mendatang.  Oleh  karena  itu,  keturunan Abraham tidak boleh berbangga diri sebagai keturunan Imam Besar. Sedangkan jika  mereka  berlaku  tidak  adil,  maka  bukan  kemuliaan  karena  mereka  adalah keturunan Ibrahim, melainkan beberapa dosa, jika merekalah yang pertama kali melanggar amanat para pendahulunya.
34 Ibnu Katsir, Tafsir Al- Qur’an  Al -Azim, (Kairo: Dar Al-Manar,1999), p., 368

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
Oleh karena itu, Tuhan memberinya peran sebagai pendeta, dan itu adalah hal yang wajar. Imamah sejati tidak diraih begitu saja oleh semua orang. Kekayaan dapat  diwariskan  kepada  keturunannya.  Gelar  raja  boleh  diturunkan,  namun Imamah autentik harus lulus ujian. 35

## 2) Persyaratan Kepemimpinan Alquran
Dalam  Islam,  memiliki  pemimpin  dalam  suatu  komunitas  adalah  suatu keharusan.  Berdasarkan  beberapa  nash  Al-Quran  tentang  kepemimpinan,  para ulama  menetapkan  bahwa  menjadi  pemimpin  tidaklah  mudah.  Kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang sulit dengan tugas tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat; Jadi, meskipun terdapat perbedaan pendapat, para ulama sepakat untuk menetapkan persyaratan unik bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin.
Misalnya  Imam  al-Mawardi  mengartikan  tujuh  sifat  pemimpin  muslim, yaitu: (1) Adil, (2) Berilmu setingkat mujtahid, (3) Sehat jasmani, (4) Cerdas, (5) mempunyai  kapasitas  memimpin,  dan  (6)  Berani  berkorban  demi  menjaga kehormatan dan berjihad dengan musuh. 36
b. Hubungan antara pemimpin Muslim dan non-Muslim.
Dalam  pembicaraan  mengenai  kepemimpinan,  hampir  semua  aliran  pemikiran sepakat bahwa memiliki seorang pemimpin itu perlu. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa seorang pemimpin; bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa “penguasa yang tidak adil lebih  baik  daripad a  tidak  ada  pemimpin  sama  sekali”. 37 Ada  juga  kepercayaan  bahwa enam puluh tahun bersama pemimpin yang buruk lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin.
Tentu  saja,  Al-Qur'an  harus  menjawab  pertanyaan  apakah  pemimpin  haruslah seorang Muslim atau non-Muslim. Jika melihat definisi syarat menjadi pemimpin di atas, seharusnya  ada  penjelasan  lebih  detail  mengenai  posisi  Al-Qur'an  dalam  masalah  ini. Pemimpin pada masa Nabi benar-benar menentukan Islam sebagai pemimpin (Q.S. At- Taubah: 65) yang artinya:
“ Dan  jika  kamu  tanyakan  kepada  mereka,  niscaya  mereka  akan  menjawab,
"Sesungguhnya  kami  hanya  bersendagurau  dan  bermainmain  saja."  Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok- olok?"  (at-Taubah: 65)
Isi  Surat  ini  berhubungan  dengan  orang-orang  Yahudi  yang  munafik.  Mereka tidak  puas  dengan  kemajuan  Islam  di  Madinah.  Islam  secara  bertahap  menjadi  lebih kuat.  Seiring  bertambahnya  populasi  Muslim,  status  sosial  mereka  juga  meningkat. Kedatangan  Nabi  Muhammad  dan  umat  Islam  di  Madinah  mengganggu  kehidupan mereka yang sebelumnya damai. Mereka hidup dan berkembang dengan terus-menerus mempertentangkan  suku  Aus  dan  Khazraj,  dua  suku  penting  di  Madinah,  yang mengakibatkan  keduanya  terlibat  dalam  konflik  "Buáts".  Pertarungan  berlarut-larut yang berlangsung selama beberapa dekade.
Dalam  hal  ini,  orang-orang Yahudi menikmati  peran  mereka  sebagai  penguasa ekonomi di Madinah. Namun begitu Nabi Muhammad SAW datang di kota tersebut dan
35 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura,1990), Jilid.1, hal. 194-195
36 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Bairut: Dar Shadir, t.th), p., 95
37 Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy- Syar’iyah Fi Ishlahi Ar - Ra’I Wa - Arra’iyah, (Kairo: Maktabah Ar- Risalah,t.th.), p., 79.

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
mampu  mendamaikan  kedua  suku  tersebut,  maka  kaum  Yahudi  mulai  melemah, semakin terhimpit dan kehilangan kedudukannya di hati masyarakat Madinah. Melihat hal tersebut, banyak di antara mereka yang memilih memihak, mengaku beragama Islam namun memendam rasa ragu dan benci terhadap Nabi dan para sahabat. Ucapan mereka sangat merugikan umat Islam, seperti “Sammin kalbak, ya’kulka” (gemukkan anjingmu, m aka  anjingmu  akan  melahapmu).  Ungkapan  “sindiran  yang  sangat  menyayat  hati” ditujukan kepada Nabi dan para sahabatnya, yang tiba di Madinah dalam keadaan sulit, namun setelah lama tinggal di sana, umat Islam semakin berkuasa dan semakin terpuruk dalam kehidupan sosial.
Jika kita mengambil kesimpulan dari kisah perjalanan pemimpin pada masa Nabi, kita mungkin menyimpulkan bahwa pemimpin tersebut haruslah seorang Muslim, dan bahkan haram bagi umat Islam untuk mengikuti pemimpin non-Muslim. Dalam (QS Al- Imran : 28) yang artinya:
“ Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  wali dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  Barang  siapa  berbuat  demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Q.S. Al-Imron, 28). 38
Namun  jika  diterapkan  di  Indonesia,  berbeda  jauh  dengan  masa  Nabi,  karena negara Indonesia sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, baik agama, ras, dan  adat  istiadat.  Negara  dan  aspek-aspek  bangsa  lainnya  harus  dikaji  secara  cermat. Negara  harus  terlibat  dalam  pengumpulan  penodaan  agama  dan  simbol-simbolnya dengan menggunakan taktik preventif dan persuasi untuk mendamaikan kelompok yang berseberangan. Jangan biarkan hal itu menyebar; sebaliknya, sebarkan lebih banyak lagi.
Tentu  saja,  kami  menghormati  beberapa  negara  di  dunia  yang  tidak  beragama Islam,  namun  sistem  yang  ada  menjamin  perdamaian,  keamanan,  dan  ketenangan penduduknya.  Mereka  saling  menghormati  dan  memahami  perasaan  individu  dari berbagai agama. Jadi ini adalah negara yang aman dan damai, dengan masyarakat yang ramah,  meskipun  berbeda  pandangan,  namun  menikmati  kehidupan  yang  kaya.  Kita sebagai umat Islam harus bisa mengembangkan hal seperti itu, dengan semboyan “wa ta’awanu alal birri wat taqwa wala ta’awanu ‘ali itsmi wal udwan”, yang artinya saling membantu  secara  merata  dalam  tolong  menolong  dan  bertakwa  serta  memanfaatkan sumber daya yang ada. sama untuk dosa dan ketidakadilan.
Berdasarkan  wilayah  pemerintahan  atau  negara  masing-masing,  tidak  perlu pemimpinnya seorang Muslim atau non-Muslim, karena pemerintahan masing-masing negara  berbeda;  Namun,  pada  masa  Nabi,  pemimpin  haruslah  seorang  Muslim,  dan pemimpin non-Muslim dianggap haram. Namun pemimpin Indonesia harus beragama Islam, hal ini tidak mungkin dilakukan karena Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan  negara  Islam.  Menurut  pendapat  para  ahli  di  atas,  Indonesia  lebih  mengikuti Imam al-Mawardi dan Ibnu Khaldun dibandingkan Abdul Qadir Audah.
c. Realisasi Pemimpin Perempuan
Sayyid  Quthub  terkenal  dengan  pernyataannya,  “Perempuan  adalah  pilar peradaban bangsa,” ketika membahas peran perempuan modern. Banyak gerakan yang terhenti  karena  kita  mengabaikan  potensi  dan  eksistensi  perempuan.  Jadi,  sembari membahas  keberadaan  dan  potensi  peran  perempuan,  pada  dasarnya  kita  juga
38 Al-Quran dan Terjemah Kementrian Agama (Q.S. Al-Imron, 28)

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
membahas  pertanyaan  tentang  peradaban  masa  depan  suatu  bangsa,  dan  apa  artinya kemajuan dan modernisasi suatu masyarakat jika perempuan tidak diikutsertakan. 39 Misalnya, pada masa Orde Baru, perempuan lebih dari sekedar instrumen politik untuk  mempertahankan  status  quo;  mereka  adalah  mitra  kerja  yang  saling menguntungkan. Pemerintah membentuk sejumlah kelompok perempuan pada periode tersebut,  yang  menempatkan  perempuan  pada  posisi  rumah  tangga.  Hal  inilah  yang menyebabkan perempuan Indonesia kini menghadapi berbagai tekanan psikologis dan fisik.  Sementara  itu,  laki-laki  memegang  posisi  berpengaruh  dalam  berbagai  bidang pengambilan keputusan dan kebijakan publik. 40
Oleh karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia saat ini, penting untuk menciptakan kembali pemikiran dan gerakan perempuan, serta memanfaatkannya  sebagai  bahasa  perempuan  dalam  kerangka  kehidupan  berbangsa, khususnya perjuangan politik.
Al-Quran membahas tentang munculnya pemimpin perempuan. Apakah Alquran mengizinkan atau melarang pemimpin perempuan? (Q.S. An-Nisa, :34) yang artinya:
“Kaum laki -laki itu  adalah pemimpin  bagi kaum  wanita, oleh karena Allah telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (wanita),  dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa,:34)
Tidak  ada  perbedaan  yang  jelas  dalam  ayat  ini  antara  imam  laki-laki  dan perempuan.  Hanya  ada  satu  penegasan:  laki-laki  adalah  pembela,  pemimpin,  dan pelindung  perempuan.  Karena  imam  salat  adalah  pemimpin  jamaahnya,  dan  yang ditunjuk oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi imam salat berjamaah jika jamaahnya laki-laki.
Bukankah  topik  ayat  ini  ada  kaitannya  dengan  persoalan  rumah  tangga  yaitu urusan  suami  istri,  karena  disebutkan  nafaqah?  Jika  ayat  ini  diperluas  secara keseluruhan, maka keseluruhannya akan membahas masalah keluarga atau hubungan suami-istri.  Mengapa  hal  ini  harus  dibahas  dalam  konteks  salat  berjamaah,  bahkan untuk masalah kepemimpinan secara umum?
Dari segi makna, dalil ayat tersebut lebih banyak pada kesulitan rumah tangga. Namun,  penting  untuk  membahas  masalah  keluarga  yang  tidak  seserius  shalat berjamaah,  serta  masalah  kemasyarakatan  dan  bahkan  negara.  Perempuan  tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan kecil seperti keluarga, sehingga mereka juga  tidak  diperbolehkan  menjadi  pemimpin  dalam  urusan  yang  lebih  besar  seperti masyarakat dan negara.. 41
Ini  tentang  sahabat  Nabi,  Ummu  Waraqah.  Ada  hadis  yang  membolehkan
39 Khaeron Sirin, Rekontruksi Pemikiran Dan Gerakan Perempuan, Dalam Jurnal: Pembangunan Masyarakat Qur’ani, (Jakarta: Radians Presisi Media, 2007), p., 92.
40 Muntah Azri, Masa Depan Kaum Wanita, (Surabaya: Alfikr, 2008),Cet.ke-3, p., 45
41 Ali Musthofa Yaqub, Imam Perempuan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), Cet.1, p., 20-22

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
perempuan  memimpin  salat  berjamaah.  Dia  adalah  wanita  sahabat  Nabi  Saw  yang berasal dari marga Ansar (penduduk lokal Madinah). Ada narasi yang melatar belakangi mengapa Nabi SAW mengijinkannya melaksanakan salat berjamaah.
Menurut  Ibnu  Katsir,  laki-laki  harus  memperhatikan  perempuan.  Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, menjadi hakim bagi perempuan dan laki-laki, serta memberikan koreksi ketika mereka menyimpang dari kebenaran. Ayat lain menyatakan, “Allah  melebihkan  sebagian  mereka  dari  pada  sebagian  lainnya,”  menyiratkan  bahwa Allah  lebih  menekankan  laki-laki  daripada  perempuan.  Hal  ini  karena  laki-laki  lebih unggul dan lebih baik dari perempuan. 42
Menurut  Tafsir  Al-Munir,  laki-laki  mempunyai  pengaruh  terhadap  perempuan karena  Allah  telah  memberikan  kelebihan  kepada  laki-laki  dibandingkan  perempuan, seperti  akal  yang  sangat  baik,  pengasuhan  yang  baik,  pandangan  yang  kuat,  dan kekuatan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan amal shaleh dan ketaatan. Oleh karena itu,  laki-laki  diberi  kewenangan  khusus  untuk  menjalankan  kenabian,  imamah, pemerintahan, atau mewakili agama, bersaksi di pengadilan, melaksanakan jihad, shalat Jumat, dan sebagainya, serta membelanjakan harta, mahar, dan sebagainya. dan biaya. 43 Tidak  ada  amanat  eksplisit  dalam  ayat  ini  yang  mengatakan,  “Wahai  laki -laki, jadilah pemimpin,” atau “Wahai perempuan, terimalah kepemimpinan.” Realitas adalah konsep  pertama  yang  dijelaskan.  Tidak  ada  perintah,  namun  laki-laki  memimpin perempuan.  Misalnya,  jika  ada  perintah  yang  mengharuskan  perempuan  memimpin laki-laki, maka perintah tersebut akan gagal karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki tidak hanya memimpin perempuan pada manusia, tetapi juga pada hewan. 44
Berdasarkan  berbagai  bacaan  di  atas,  surat  al-Nisa  ayat  34  tidak  memuat pernyataan  yang  melarang  perempuan  menjadi  pemimpin.  Yang  ada  hanyalah  kabar bahwa  Allah  SWT  adalah  pemimpin  para  wanita  dan  istri.  Jadi,  dalam  teks  ini, perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin masyarakat.
Jika  kita  mengambil  kesimpulan  dari  penjelasan  di  atas  yaitu  pemimpin  harus laki-laki, dan yang lebih penting lagi yang menjadi pemimpin harus laki-laki, tidak ada syarat pemimpin harus laki-laki. Jika ada pemimpin perempuan, bukan berarti laki-laki lemah; namun yang penting adalah mempertimbangkan konteks kondisi dan situasi di suatu wilayah atau kelompok lain.
d. Pembentukan pemimpin Agama, Suku, Ras, dan Antar Golongan
Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, jelas ada kebutuhan untuk mengkaji politik identitas, karena segala cara untuk mencapai tujuan identitas menjadi alat untuk mencapai  tujuan.  Agama  misalnya  dijadikan  senjata,  dan  suku,  suku,  dan  ras  juga dijadikan alat atau alat untuk mencapai tujuan, dengan tidak terlalu memperhatikan kiri dan  kanan  yang  mungkin  akan  mengganggu,  namun  apapun  upaya  yang  diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. digunakan.
Salah  satu  pendekatan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan merendahkan  satu  agama,  ras,  atau  kebangsaan  sambil  memuji  agama  lain.  Untuk membangun  negara "Rahmatan  Lil  Alamin",  Islam  atau  pemerintah harus  mengambil
42 Ibnu Katsir, Tafsir Al- Qur’an  Al -Azim , hal. 292
43 Al-Allamah Asy-Syaihk Muhammada Nawawi  Al- Jawi (Banten), Tafsir AlMunir Marah Labid, jilid, hal. 558-559
44 Hamka, Tafsir Al-Azhar,(Terjm), Jilid.2, hal. 1195-1196.

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
tindakan  yang  menekankan  penolakan  terhadap  rasisme,  fanatisme  etnis,  dan diskriminasi keji. Hal-hal mendasar inilah yang harus diperjuangkan dan dilestarikan, apapun  keputusan  politik  aktual  yang  diambil  di  Indonesia  saat  ini.  Jangan menggunakan  strategi  yang  mengadu  domba  lawan  demi  mencapai  tujuan,  seperti berkelahi  atau  menjelek-jelekkan  satu  sama  lain.  Karena  hal  tersebut  akan membahayakan  keutuhan  dan  persatuan  bangsa,  serta  merusak  nama  baik  prinsip- prinsip indah ajaran Islam di negara kita. 45
Dalam  hal  ini,  Al-Qur'an  tentu  akan  berperan  dalam  meluruskan  persoalan- persoalan  yang  terjadi  dalam  politik  identitas.  Secara  eksplisit  menyebutkan keberagaman suku manusia dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an juga menyebutkan perbedaan bangsa dan suku yang menunjukkan pengakuan terbuka Islam terhadap keberagaman suku  dan  budaya  manusia.  Allah  SWT  telah  menekankan  keagungan  dan  keutamaan manusia pada umumnya, tanpa membedakan suku, bahasa, budaya dan agama. (Q.S. Al- Isro', ayat 70) yang artinya:
“ Sungguh, telah Kami muliakan bani Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di  laut.  Kami  beri  mereka  rezeki  yang  baik-baik,  dan  Kamiutamakanmereka melebihi sebagian besar makhluk yang Kami ciptakan. (Q.S. Al- Isra’: 70).
Allah SWT mengungkapkan kekagumannya terhadap Bani Adam dan keagungan yang  dianugerahkan-Nya  kepada  mereka,  dengan  menyatakan  bahwa  Allah  telah menjadikan  mereka  dalam  wujud  yang  paling  besar  dan  paling  sempurna  di  antara semua  makhluk.  Dengan  wujud  atau  penampilan  yang  baik,  tinggi  sedang,  dan kemampuan  mengendalikan  segala  sesuatu  di  bumi  untuk  kesenangannya,  ia  dapat bersifat industri, berpengetahuan, berbicara, dan memakan makanan lezat yang berasal dari hewan, seperti daging, samin, dan susu, atau dari tanaman seperti buah dan biji. 46 Al-Qur'an juga menyinggung keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan peradaban yang kesemuanya merupakan ketetapan Tuhan yang tercatat dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diabaikan demi tujuan tertentu. (Q.S. Ar-Rum, Ayat 22) yang artinya:
“Dan  di  antara  tanda -tanda  (Kebesaran-)Nya  ialah  penciptaan  langit  dan  bumi, perbedaan bahasa-bahasa dan warna (kulit) kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang mengetahui. (Q.S. Ar-Rum: 22).
Ayat  ini  membahas  berbagai  wujud  kekuasaan  dan  keagungan  Tuhan,  seperti penciptaan langit dan bumi sebagai suatu kejadian yang luar biasa, sangat akurat, dan tepat.  Sebenarnya,  ada  banyak  sekali  galaksi  di  alam  semesta  luas,  dan  setiap  galaksi mempunyai sistem sirkulasi yang paling teratur; mereka tidak pernah bertabrakan satu sama lain atau dengan planet-planet di galaksi mereka. Semuanya berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
Ayat di atas menyebutkan keagungan Allah melalui penciptaan langit dan bumi, diikuti  dengan  keberagaman  bahasa  dan  warna  kulit.  Dalam  ayat  ini  Allah  berfirman bahwa Dia telah secara sah menciptakan umat manusia terdiri dari beberapa ras yang semuanya mempunyai kedudukan yang sama di mata-Nya. Ketika membicarakan ras,
45 Abdullah Muhtar,Menguatnya Politik Identitas Dalam Jurnal StudiPemerintahan (Vol.3 No.1 Februari 2012), p., 120
46 Muhammada Nawawi  Al- Jawi (Banten), Tafsir Al-Munir Marah Labid, jilid , p., 549-550
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
Allah menyampaikannya melalui lisan atau lisan. 47
Sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai sepasang mata, sepasang alis, hidung, kelopak mata, mulut, dan pipi, dan tidak  ada  satupun  yang  sama.  Namun  masing-masing  pasti  memiliki  ciri  pembeda, seperti tampilan, bentuk, atau bahasa.
Beberapa perbedaannya terlihat jelas, sementara perbedaan lainnya tidak kentara dan hanya dapat ditemukan melalui pengamatan dekat. Masing-masing wajah mereka unik dalam hal fitur dan penampilan. Tidak ada sekelompok orang yang memiliki ciri- ciri yang sama dalam hal kecantikan atau keburukan, namun terdapat perbedaan yang jelas antar individu. 48
Untuk  mengetahui  latar  belakang  masing-masing  yang  beragam.  Yang  tidak biasa, atau yang sering dianggap asing dan ganjil, dijabarkan dalam Al-Qur'an agar kita bisa saling mengenal dan terhindar dari penolakan, apalagi kebencian. QS. Al-Hujurat : 13. Allah SWT berfirman yang artinya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari s eorang laki-laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenalmengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS.Al -Hujarat: 13).
Ayat  ini  mengatakan  bahwa  Allah  menciptakan  manusia  dari  seorang  laki-laki dan seorang perempuan dan membaginya menjadi negara, suku, dan warna kulit, bukan untuk  saling  mengejek,  tetapi  untuk  saling  mengenal  dan  mendukung.  Allah  tidak menyukai  orang-orang  yang  sombong  terhadap  silsilah,  status,  atau  kekayaannya, karena Allah menganggap orang yang paling mulia di antara umat manusia adalah orang yang  paling  berbakti  kepada-Nya.  Kecenderungan  manusia  secara  konsisten mengasosiasikan martabat dengan negara dan uang. Padahal, di mata Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya. 49
Jika diambil kesimpulan dari berbagai ayat dan penafsirannya, maka penggunaan tanda  pengenal  sebagai  instrumen  politik  diperbolehkan  selama  individu  tidak melakukan tindakan yang merugikan satu sama lain, seperti menyikut, tersandung, atau mengolok-olok orang lain. Mereka juga harus menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan  (diskriminasi  rasial)  dan  tidak  membeda-bedakan  kelompok  berdasarkan etnis atau ras. Namun jika syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka haram.

## KESIMPULAN
Politik  identitas  adalah  sebuah  konsep  yang  muncul  dalam  situasi  dimana  ia menjadi  sarana  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  sehingga  menjadi  trend  politik,  yang kemudian menjadi tolak ukur suatu tujuan dalam hal keberhasilan.
Meskipun istilah "identitas" tidak secara eksplisit digunakan di dalam Al-Qur'an, namun  istilah  tersebut  banyak  disinggung.  Bahkan  dalam  kiasan  tersebut,  Al-Qur'an
47 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Ringkas , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2015), p., 1147 -1149
48 Ibnu Katsir, Tafsir Al- Qur’an  Al -Azim, p., 309
49 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Ringkas, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2015), p., 1789

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
mengatur bagaimana memiliki identitas yang baik dan menggunakan identidas dengan benar  agar tidak melanggar peraturan ketika melakukannya. sesuai dengan kitab suci yang disebutkan di atas.
Bahkan  Al-Qur'an  secara  khusus  berbicara  tentang  pemimpin,  oleh  karena  itu jelas  bahwa  Al-Qur'an  tidak  melarang  seseorang  menggunakan  identitasnya  untuk mencapai  tujuan  (dalam  politik).  Apakah  pemimpin  harus  laki-laki  atau  perempuan, Muslim  atau  bukan,  dan  dari  suku  atau  tradisi  tertentu?  Anda  dipersilakan  memiliki identitas selama sesuai dengan standar yang telah digariskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  karena  tidak  ada  larangan  untuk  memilikinya  di dalam Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Assyari,  Membaca  Komunikasi  Politik  Gerakan  Aksi  Bela  Islam  212.  Dalam Jurnal: An-Nida (Edisi: Desember 2017, Vol. 41 No. 2)
Al-Burai, Muhammad, Paradikma Politik Identitas Islam, (Bandung: Mizan, 1986), Al-Suyuti Jalaluddin, Luba bal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, terjemah:  Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008)
Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama  RI,  Tafsir  Ringkas,  (Jakarta:  Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2015
Baqir asy-shadr, Sayid Muhammad, Sistem Politik Islam, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001)
Buchari Sri Astuti, Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014)
Fawaid, Jazilul, Bahasa Politik Al- Qur’an, (Depok: Azza Media, 2012 ).
Haboddin, Muhtar,Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Studi Pemerintahan (Vol.3 No.1 Februari 2012)
Haramain, A. Malik, Gus Dur Militer dan Poitik. (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. Ke-1. Hermawan  Trinugraha,  Yosafat,  Membaca  Politik  Identitas  Anak  Muda  Minoritas,
Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013) Hossein, Seyyed, Islam Tradisi, (Bandung: PUSTAKA, 1994), Mahmasani,  Shubhi,  Falsafah  Al- Tasyri’  Fi -  Islam,  (Beirut:  Dar  al-  Ilm  li – almalayin, 1988)
Nur  Fadillah,  Didik  Himmawan,  &  Ahmad  Khotibul  Umam.  (2024).  Elections  And Development  Of  Democracy  In  Indonesia.  Diplomasi  :  Jurnal  Demokrasi,
Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 17 – 23. https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.6
Rahmat, Jalaluddin, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993)
Rahman Fazlur, Islam dalam Kata Pengantar. (Mizan: 2017) Shaltut, Mahmud, Al-Islam Aqidah Wa Syari’ah, (Kairo: Dar alQalam, 1966) Cet. III, Salim,Abdul  Muin,Fiqih  Siyasah,  Konsepsi  Kekuasaan  Politik,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002).
Sari,  Endang  Kebangkitan  Politik  Identitas  Islam  Pada  Arena  Pemilihan  Gubernur Jakarta,  Dalam  Jurnal:  KritikIlmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin(Vo 2 No.1 Juni 2016)

## Politik Identitas Dalam Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)
Fathul Mu’in, Suadi Sa’ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron
Sulaiman  Schwart,  Stephen,  Dua  Wajah  Islam,  Moderatisme  VS  Fundamentalisme Dalam Wacana Global, (t,tp, Blantika, 2007), Cet.1
Saradi, Wantona, Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan,
Saradi, Wantona. Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 6, No. 1, April 2018),
Rahman Andi, Modus Suksesi Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah, Dalam Jurnal Mumtaz, (Jakarta: Institut PTIQ,2012),Vol.02, No.2 Rashid, Abdul, Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka, 2001)
Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam,(Jakarta: At Tahiriyah, T Tp,). Cet, ke-1 SMR Asep, Pesan Al-Quran tentang Akhlak. Dalam Jurnal: Diya al-Afkar (Vol. 5, No. 2, Desember 2017)
Tim Penulis, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdikbud, 2008), Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Qur’an, Al - Qur’an dan Tafsir nya, (Jakarta: PT. Perca, 1985). Cet.I,
Oktarianti Desi, Konsep Pendidikan Aqidah dalam Perspektif Islam. (Jakarta: Gramedia, 2005)
Qutub, Sayyid, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004)