## JEPIN
(Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)
ISSN(e): 2548-9364 / ISSN(p) : 2460-0741 Vol. 6 No. 2 Agustus 2020

## Model Penilaian Perangkat Lunak E-Government untuk Rekomendasi Pemeliharaan (Studi Kasus: BKPSDM Ketapang)
Rizqia Lestika Atimi #1 , Novi Indah Pradasari #2
# Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Ketapang Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat,
Kode Pos: 78813
rizqia.lestika@gmail.com noviindah.ti@gmail.com
Abstrak —  Agar  perangkat  lunak  e-Government  dapat digunakan  dalam  menunjang  kinerja  organisasi  dalam waktu yang relatif lama maka perlu dilakukan pemeliharaan perangkat  lunak.  Namun,  berdasarkan  hasil  observasi  pada organisasi  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Ketapang diketahui bahwa belum ada sebuah model atau standar yang dapat  memberikan  rekomendasi  pemeliharaan  secara objektif  dan  akurat.  Penelitian  ini  mengusulkan  sebuah model  penilaian  perangkat  lunak  untuk  rekomendasi pemeliharaan dengan mengintegrasikan nilai bisnis dan nilai teknis.  Identifikasi  aset  perangkat  lunak,  penilaian perangkat lunak, dan rekomendasi pemeliharaan adalah tiga tahap  yang  diusulkan  dalam  model  ini.  Kuesioner  dengan skala  Likert  dan task  analysis digunakan  untuk  menilai perangkat  lunak  berdasarkan  nilai  bisnis  dan  nilai  teknis. Hasil  validasi  model  melalui  implementasi  studi  kasus  di BKPSDM  Ketapang  diketahui  bahwa  model  berhasil memberikan  rekomendasi  pemeliharaan  untuk  aplikasi SIMPAD  adalah ordinary  maintenance dan  BAPERJAKAT adalah freeze .
Kata kunci — Model Penilaian, Nilai Bisnis dan Nilai Teknis, Rekomendasi Pemeliharaan, Evolusi Perangkat Lunak, E- Government

## I. P ENDAHULUAN
Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan aplikasi e- Government ,  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi  dalam  proses  pemerintahan  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  [1].  Dengan demikian,  perangkat  lunak e-Government seharusnya menjadi  aset  dan  investasi  bagi  organisasi  pemerintahan. Karena  itu,  perangkat  lunak e-Government perlu  dikelola dan  dipelihara  secara  baik,  sistematis,  strategis,  dan berkelanjutan.
Pengelolaan  aset  perangkat  lunak  yang  baik  dapat memperpanjang  masa  berlaku  aset  perangkat  lunak sehingga  memberikan  keuntungan  yang  lebih  bagi
organisasi  [2].  Namun,  banyak  organisasi  dilaporkan gagal  memperlakukan  aset  perangkat  lunak  yang  mereka miliki  secara  baik,  sehingga  nilai  investasinya  tidak sepadan dengan nilai yang dikontribusikan oleh perangkat lunak tersebut [3].
Untuk  menjaga  nilai  investasi  tersebut,  sebuah perangkat  lunak  perlu  berevolusi  [4].  Menurut  Hukum Lehman  I  [4],  pemeliharaan  adalah  proses  yang  tidak dapat  dihindari,  sebuah  program  yang  digunakan  di lingkungan  dunia  nyata  perlu  untuk  berubah.  Jika  tidak, program tersebut akan menjadi tidak berguna. Pemeliharaan adalah penyesuaian (akomodasi) perubahan suatu perangkat lunak setelah disampaikan atau disebarkan  kepada  pengguna  [5].  Perubahan  perangkat lunak  dapat  berupa  perubahan  sederhana;  seperti perbaikan  kesalahan  pengkodean  dan  perubahan  yang lebih luas (kompleks); seperti perbaikan kesalahan desain, spesifikasi atau akomodasi kebutuhan baru [4]. Salah satu pertimbangan  ketika  melakukan  pemeliharaan  aset perangkat  lunak e-Government adalah  biaya  yang dibutuhkan. Beberapa survei yang dilakukan menunjukkan  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  ternyata lebih besar daripada biaya pengembangan aau pembangunan perangkat lunak itu sendiri [4].
Beberapa  model  penilaian  perangkat  lunak  yang ditujukan  untuk  rekomendasi  evolusinya  sudah  pernah dikembangkan  oleh  peneliti  sebelumnya,  antara  lain; reengineering [6], re-architecture [7] ,  Service  Oriented Architecture (SOA)  [8].  Dari  penelitian  tersebut  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  aspek  bisnis  dan  teknis  adalah dua  aspek  esensial  dalam  menilai  aset  perangkat  lunak untuk  rekomendasi  pemeliharaannya.  Selain  itu,  model penilaian  perangkat  lunak  yang  dikembangkan  tersebut lebih  ditujukan  untuk  perusahaan  atau  organisasi  non- pemerintah yang bersifat profit-oriented [9][10][11][12][13]. Organisasi    pemerintah,  pada umumnya,  menitikberatkan  pada  pelayanan  publik  dan bersifat non-profit . Dari hasil penelusuran, penelitian yang
mengembangkan  model penilaian aset perangkat lunak e- Government dan rekomendasi pemeliharaannya, khususnya  dalam  lingkup  organisasi  pemerintah  daerah (OPD)  di  Indonesia  belum  banyak  atau  mungkin  belum pernah dilakukan.
Dalam  konteks  penilaian  dan  pemeliharaan,  suatu organisasi  perlu  mengetahui  perangkat  lunak  mana  saja yang  masih  dapat  digunakan  dan  yang  tidak  sehingga organisasi  dapat  menentukan  rencana  ke  depan  terkait perangkat  lunak  baru  yang  dibutuhkan  [14].  Informasi akurat  dan  obyektif  hal  ini  akan  mendukung  efisiensi penggunaan  anggaran  untuk  pengeluaran  dan  belanja pemerintah.  Rekomendasi  pemeliharaan  yang  diperoleh dari  hasil  penilaian  tersebut  dapat  digunakan  untuk menentukan  keberlangsungan  penggunaan  perangkat lunak e-Government di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian  ini  yang  akan  mengembangkan  suatu  model penilaian  aset  perangkat  lunak e-Government dan rekomendasi  pemeliharaannya  di  lingkup  Pemerintah Kabupaten  Ketapang  dianggap  rasional  dan  penting dilakukan.
II. L

## ANDASAN T EORI

## A. E-Government
E-Government adalah  wujud  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  kegiatan dalam  penyampaian  layanan  [15].  Pemanfaatan e- Government dapat  melayani  tujuan  yang  berbeda  seperti pengiriman layanan pemerintah ke masyarakat yang lebih baik,  meningkatkan  interaksi  dengan  mitra  bisnis  dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi  atau  manajemen  pemerintahan  yang  lebih efisien [16].
Ada  tiga  jenis  umum  sistem  dan  layanan e- Government [17], yaitu:
1) Government-to-Government (G2G) : G2G adalah sistem  dan  layanan  yang  memungkinkan  pertukaran informasi dan komunikasi secara online antar departemen atau lembaga melalui basisdata yang terintegrasi.
2) Government-to-Citizen  (G2C) :  G2C  adalah sistem dan layanan pemerintah ke masyarakat secara satu arah  (layanan  publik)  yang  memungkinkan  pertukaran informasi  dan  komunikasi  antara  pemerintah  dengan masyarakat.
3) Government-to-Business (G2B) :  G2B  adalah sistem dan layanan antara pemerintah dan kalangan bisnis melalui  media  komputer  [18]  di  mana  pemerintah menyediakan  berbagai  informasi  yang  dibutuhkan  oleh kalangan  bisnis  untuk  melakukan  transaksi  dengan pemerintah.

## B. Sistem Warisan
Sistem  warisan  ( legacy  system )  adalah  sistem perangkat  lunak  lama  yang  sampai  saat  ini  terus digunakan  karena  sistem  tersebut  kritikal  bagi  organisasi [5]. Menurut De Lucia, dkk., sistem warisan adalah sistem
perangkat  lunak  kritikal  yang  dibangun  pada  masa  lalu yang  telah  ada  dan  telah  berubah  pada  waktu  yang  lama tanpa  tindakan  perbaikan  yang  sistematis  [19].  Dari beberapa  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  warisan  adalah  sistem  perangkat  lunak  yang  telah dibangun  sebelumnya  tetapi  masih  digunakan  karena memiliki  nilai  kritikal  bagi  organisasi.  Sebuah  organisasi perlu  menilai  sistem  warisan  yang  mereka  miliki  dan kemudian menentukan tindakan strategi yang paling tepat untuk perubahan sistem warisan [4].

## C. Nilai Bisnis
Nilai  Bisnis  adalah  nilai  yang  merepresentasikan pentingnya  sebuah  perangkat  lunak  bagi  organisasi. Sumber  informasi  yang  diperlukan  untuk  melakukan penilaian  nilai  bisnis  sebuah  perangkat  lunak  dapat diperoleh  secara high  level (penilaian  menurut  pendapat ahli)  atau  pun  secara detailed  level (penilaian  yang dilakukan oleh analis bisnis) [6] atau dengan mempelajari dokumen bisnis organisasi [5].

## D. Nilai Teknis
Nilai  teknis  adalah  nilai  yang  menunjukkan  seberapa baik kondisi dan kualitas dari suatu perangkat lunak untuk dapat diubah nantinya. Sumber informasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian kualitas teknis dapat diperoleh dari  staf  ahli  pemeliharaan  yang  berpengalaman  atau mempelajari  artefak  sistem  seperti  kode  sumber, dokumentasi sejarah perubahan atau dokumentasi pembangunan  perangkat  lunak.  Penilaian  nilai  teknis sistem  warisan  dapat  dilakukan  melalui  tiga  pendekatan [5], yaitu:
1. Level sistem: melihat sistem sebagai black box .
2. Level  komponen:  melihat  ke  dalam  sistem  dan mengidentifikasi  komponen  proses.  Penilaian  ini cenderung  untuk  program  aplikasi  dan  utilitas; termasuk  dukungan  program  perangkat  lunak  untuk tugas seperti pencetakan dan penyortiran.
3. Level  detail  ( constituent ),  hanya  untuk  komponen aplikasi  perangkat  lunak  dengan  menilai  kinerja internal  aplikasi  perangkat  lunak.  Pada  level  ini, aplikasi  perangkat  lunak  dinilai  dalam  hal  program dan skema data.
E. Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)
Menurut Warren [5] dan Sommerville [4] pemeliharaan adalah  akomodasi  perubahan  setelah  sistem  disampaikan atau  disebarkan.  Pemeliharaan  adalah  kombinasi  dari berbagai  tindakan  yang  dilakukan  untuk  menjaga  suatu barang  atau  memperbaikinya  sampai  pada  suatu  kondisi yang bisa diterima.

## III. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Ketapang  dengan  studi  kasus  di  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) Kabupaten  Ketapang.  Metode  yang  digunakan  untuk mengembangkan  model  penilaian  pada  penelitian  ini dilakukan dengan empat tahap seperti pada Gambar 1.

## Gambar. 1 Metode penelitian

## A. Pengumpulan Data
Pada  tahap  ini  dilakukan  penentuan  faktor  yang mempengaruhi  nilai  bisnis  dan  teknis  berdasarkan karakteristik  organisasi  pemerintah  daerah  dan  perangkat lunak e-Government dengan  menganalisis  kajian  literatur terkait  (lisensi,  kontrak,  dan  dokumentasi,  permasalahan, dan kebutuhan organisasi). Untuk memperoleh data terkait faktor  tersebut  secara  lebih  akurat  dan  komprehensif khusus  untuk  lingkup  OPD  di  Kabupaten  Ketapang (sampel),  dilakukan  dengan  pengamatan  (observasi)  dan wawancara langsung serta penilaian empiris.

## B. Analisis Indikator Penilaian Perangkat Lunak
Tahap  ini  adalah  tahap  analisis  indikator  nilai  bisnis dan  teknis  secara  kualitatif  berdasarkan  hasil-hasil penelitian terdahulu ( literature review ). Untuk mengetahui indikator  yang  paling  signifikan  mempengaruhi  nilai bisnis  dan  teknis  maka  akan  dilakukan  pemetaan  faktor terhadap variabel nilai bisnis/teknis menggunakan metrics mapping .  Kemudian  akan  dikembangkan  sejumlah pertanyaan  untuk  mengukur  nilai  bisnis  dan  teknis perangkat lunak menggunakan kuesioner yang dikembangakan  dengan  metode  GQM  ( Goal  Question Metric ). Validitas isi dan konstruksi dari kuesioner GQM yang  dikembangkan  ini  akan  dilakukan  oleh  ahli.  Nilai bisnis  dan  teknis  perangkat  lunak e-Government akan diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu,  tinggi  ( high )  dan rendah ( low ).

## C. Analisis Kategori Pemeliharaan
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisis  rekomendasi pemeliharaan  perangkat  lunak.  Dilakukan  klasifikasi pemeliharaan perangkat lunak berdasarkan terminologinya dengan  menggunakan metrics  mapping berdasarkan literature  review .  Rekomendasi  pemeliharaan  perangkat lunak mengacu pada model Quadrant Mapping .

## D. Perancangan Model Penilaian
Setalah  tahap  analisis  dilakukan  maka  berdasarkan hasil analisis dilakukan perancangan model penilaian aset perangkat  lunak.  Dari  hasil  analisis  kualitatif  penilaian perangkat  lunak  dan  rekomendasi  pemeliharaannya  akan dikembangkan  model  penilaian  dengan  mengintegrasikan
konsep  pengelolaan  aset  dan  pewarisan  perangkat  lunak dengan  mengacu  pada  model Quadrant  Mapping yang menggunakan Metrics Recommendation .

## IV. H ASIL P ENELITIAN
Model  penilaian  perangkat  lunak e-Government untuk rekomendasi  pemeliharaan  dapat  dilihat  pada  Gambar.  2. Untuk  menentukan  rekomendasi  pemeliharaan  aset perangkat  lunak e-Government ada  tiga  tahapan  yang menjadi  bagian  penting  yaitu,  tahapan  pengelolaan  aset perangkat  lunak  di  organisasi,  tahapan  penilaian  aset perangkat lunak dan tahapan rekomendasi.
Software Asset Management Software Asset Identification Recommendation Maintenance Recommendation Assessment Result ( High – Low ) Software Related asset Process Result Stage Process flow Business Value Assessment ( High – Low ) Technical Value Assessment ( High – Low ) Process flow between stages Software Asset Assessment Recommen- dation G2G Software Assets 1 2 3 · Usability · Data/Information Value
· Contribution to profit
· Deterioration · Obsolescence
· Ordinary maintenance (High - HIgh) · Reengineering (High – Low) · Freeze (Low – High)
· Elimination (Low – Low) Operator Manager Operator Keterangan: Questionnaire Task Analysis Manager Operator E-Government Software Related Asset Questionnaire/ Task Analysis

## Gambar. 2 Model penilaian untuk rekomendasi pemeliharaan
Masing-masing  dari  tahapan  tersebut  menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk rekomendasi pemeliharaan  aset  perangkat  lunak  warisan  seperti  yang akan dijelaskan berikut ini:
1) Tahap  pengelolaan  aset  perangkat  lunak :  Pada tahap  ini  dihasilkan  informasi  aset  perangkat  lunak e- Government beserta  aset  lain  yang  berhubungan  dengan perangkat  lunak.  Aset  perangkat  lunak e-Government yang  diidentifikasi  kemudian  diklasifikasi  berdasarkan jenis  layanannya,  yaitu  G2G,  G2C,  dan  G2B.  Penilaian aset  perangkat  lunak e-Government pada  penelitian  ini fokus untuk layanan G2G.
TABEL I
ATRIBUT I NFORMASI PERANGKAT LUNAK
No. Atribut Informasi Deskripsi 1 Nama perangkat lunak Informasi identitas berdasarkan nama perangkat lunak 2 Wali/Pemilik perangkat lunak Informasi identitas organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas
No. Atribut Informasi Deskripsi perangkat lunak 3 Lokasi Informasi lokasi bagian/sub bagian yang menggunakan perangkat lunak 4 Status Informasi status penggunaan perangkat lunak 5 Versi Informasi versi perangkat lunak 6 Vendor Informasi identitas vendor yang mengembangkan perangkat lunak 7 Dokumentasi Informasi kelengkapan dokumentasi pendukung 8 Informasi Informasi kegiatan pemeliharaan atau perubahan yang dilakukan 2) Tahap penilaian aset perangkat lunak : Kumpulan  proses  pada  tahap  ini  menghasilkan  penilaian aset  perangkat  lunak e-Government berdasarkan  nilai bisnis dan nilai teknis yang diperlukan untuk menentukan rekomendasi pemeliharaannya.
Penilaian  ini  didasarkan  pada  dua  aspek  penilaian yaitu, nilai bisnis dan nilai teknis.
Untuk  menilai  nilai  bisnis,  ada  tiga  variabel  yang diukur  yaitu, utility , data/information  value ,  dan contribution to profit . · Utility (kegunaan),  merepresentasikan  pentingnya penggunaan perangkat lunak dalam mendukung proses bisnis organisasi.
· Data/information value (nilai data/informasi),
merepresentasikan  relevansi  data  atau  informasi  yang dikelola  oleh  perangkat  lunak  untuk  proses  bisnis organisasi.
· Contribution  to  profit (kontribusi  keuntungan), merepresentasikan  efek  keuntungan  dari  penggunaan perangkat  lunak  baik  secara  individu  atau  organisasi secara keseluruhan.
Deskripsi  detail  dari  variable  dan  indikator  penilaian nilai bisnis dapat dilihat pada Tabel 2.
TABEL III V ARIABEL DAN I NDIKATOR N ILAI B ISNIS No. Variabel Indikator Tujuan 1 Kegunaan ( Utility ) Efektivitas Menilai efektivitas aplikasi dalam menjalankan tugas kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi Menilai efisiensi aplikasi dalam menjalankan tugas kerja. Frekuensi penggunaan Menilai frekuensi penggunaan aplikasi dalam mendukung tugas kerja. 2 Nilai Data/Informasi ( Data/informatio n value ) Akurasi Menilai keakuratan dari data/informasi yang dikelola oleh aplikasi. Kelengkapan Menilai
No. Variabel Indikator Tujuan kelengkapan dari data/informasi yang dikelola oleh aplikasi. Ketepatan waktu Menilai ketepatan waktu  dari perbaruan data/informasi yang dikelola oleh aplikasi. Integrasi Menilai kebutuhan data/informasi yang dikelola oleh aplikasi, baik secara internal maupun eksternal. Dependensi Menilai
ketergantungan organisasi terhadap data/informasi yang dikelola aplikasi, baik secara internal maupun eksternal.
3 Kontribusi keuntungan ( Contribution to profit ) Dampak keuntungan: a. Produktivitas b. Efektivitas c. Efisiensi Menilai dampak pemanfaatan dari implementasi aplikasi baik oleh individu maupun organisasi yang dilihat dari peningkatan produktivitas efektivitas dan efisiensi kerja.
Untuk  menilai  nilai  teknis  dari  perangkat  lunak,  ada dua  variabel  yang  akan  diukur  yaitu, deterioration dan obsolescence.
1) Deterioration (penurunan), merepresentasikan penurunan  fungsionalitas  perangkat  lunak  karena kegagalan  dalam  memenuhi  perubahan  kebutuhan. Pengukurannya  dilakukan  dengan  metode blackbox untuk melihat fungsionalitas perangkat lunak.
2) Obsolescence
(keusangan),
merepresentasikan keusangan perangkat lunak (umur).
Deskripsi  detail  dari  variabel  dan  indikator  penilaian nilai bisnis dapat dilihat pada Tabel 3.
TABEL III V ARIABEL DAN I NDIKATOR N ILAI T EKNIS N
o Variabel Nilai Teknis Indikator Tujuan 1 Penurunan ( deterioration ) Frekuensi terjadinya kesalahan Mengukur frekuensi terjadinya error pada perangkat lunak. Penyelesaian tugas
Mengukur tugas yang dapat diselesaikan dengan benar oleh perangkat lunak. Waktu respon Mengukur berapa lama waktu respon yang diperlukan perangkat lunak  pada saat merespon suatu tindakan.
N o Variabel Nilai Teknis Indikator Tujuan 2 Keusangan (o bsolescence ) Umur  ( age ) Mengukur umur perangkat lunak. Dokumentasi ( documentation) Mengetahui dokumentasi pendukung yang dimiliki oleh perangkat lunak. Bahasa pemrograman ( programming language ) Mengetahui bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak.
3) Tahap  rekomendasi :  Tahap  ini  bertujuan  untuk menghasilkan  rekomendasi  pemeliharaan  aset  perangkat lunak e-Government berdasarkan  hasil  penilaian  aset perangkat  lunak  dari  proses  sebelumnya. Untuk menentukan  rekomendasi  pemeliharaannya,  dilakukan integrasi antara hasil penilaian nilai bisnis dan nilai teknis. Pada  tahap  ini  akan  dihasilkan  informasi  aset  perangkat lunak e-Government yang dapat diwariskan.
TABEL IV M ATRIKS R EKOMENDASI P EMELIHARAAN Nilai Bisnis Nilai Teknis Rekomendasi Pemeliharaan Pewarisan Tinggi Tinggi Ordinary maintenance Kandidat kuat untuk diwariskan Tinggi Rendah Reengineering Diwariskan Rendah Tinggi Freeze Kandidat lemah untuk diwariskan Rendah Rendah Eliminantion Tidak dapat diwariskan
Untuk  memvalidasi  model  ini,  dilakukan  implementasi model  pada  sebuah  organisasi  perangkat  daerah  sebagai studi  kasus  yaitu,  BKPSDM  Ketapang.  SIMPAD  (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital) dan BAPERJAKAT (Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan)  adalah dua  perangkat  lunak e-Government yang  dinilai  oleh model.  Hasil  penilaian  nilai  bisnis  dan  nilai  teknis  dapat dilihat pada Tabel V dan Tabel VI.
TABEL V H ASIL P ENILAIAN N ILAI B ISNIS Variabel Indikator Nilai SIMPAD BAPER JAKAT Kegunaan Efektivitas 4 3 4 3 4 3 Efisiensi 4 3 4 4 Frekuensi penggunaan 4 3 3 3 Nilai Akurasi 4 3
Variabel Indikator Nilai SIMPAD BAPER JAKAT Data/Informasi Kelengkapan 4 3 Ketepatan waktu 4 3 4 1 Integrasi 3 4 3 2 Dependensi 1 1 4 1 3 2 Kontribusi keuntungan Dampak keuntungan a. Produktivitas 3 3
3 3 4 3 b. Efektivitas 4 3 4 3 c. Efisiensi 4 4 4 4 Jumlah 81 65 Rata-rata 3.52 2.82 Kualifikasi Tinggi Rendah TABEL VI H ASIL P ENILAIAN N ILAI T EKNIS No . Variabel Indikator Nilai SIMPAD BAPER JAKAT 1 Penurunan Frekuensi terjadinya kesalahan 4 4 Penyelesaian tugas 4 4 Waktu respon 4 4 2 Keusangan Umur 4 3 Dokumentasi 2 1 Bahasa pemrograman 3 3 Jumlah 21 19 Rata-rata 3.5 3.17 Kualifikasi Tinggi Tinggi
Dari  hasil  penilaian  nilai  bisnis  dan  nilai  teknis diketahui  bahwa  nilai  bisnis  untuk  perangkat  lunak SIMPAD  berkualifikasi  tinggi  (rata-rata  berada  di  antara 3.00  –  4.00)  dan  BAPERJAKAT  berkualifikasi  rendah (rata-rata  berada  di  antara  1.00  –  2.99)  dan  untuk  nilai teknis  dari  kedua  perangkat  lunak  tersebut  berkualifikasi tinggi (rata-rata berada di antara 3.00 – 4.00). Oleh karena itu,  berdasarkan  matrik  rekomendasi  pemeliharaan  maka rekomendasi  pemeliharaan  untuk  perangkat  lunak SIMPAD adalah ordinary maintenance dan BAPERJAKAT adalah freeze .

## V. K ESIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  model  penilaian  aset perangkat  lunak untuk  rekomendasi  pemeliharaan berdasarkan  dua  aspek  penilaian  yaitu:  nilai  bisnis  dan nilai  teknis.  Nilai  bisnis  perangkat  lunak e-Government
dipengaruhi oleh variabel kegunaan (efektivitas, efisiensi, frekuensi  penggunaan),  nilai  data/informasi  (akurasi, kelengkapan,  ketepatan  waktu,  integrasi  dan  depedensi) dan  kontribusi  keuntungan  (produktivitas,efektivitas  dan efisiensi).  Nilai  teknis  perangkat  lunak e-Government dipengaruhi oleh variabel penurunan (frekuensi terjadinya kesalahan,  penyelesaian  tugas  dan  waktu  respon)  dan keusangan (umur, dokumentasi dan bahasa pemrograman). Rekomendasi pemeliharaan aset perangkat lunak e-Government diberikan  dengan  mengintegrasikan hasil  penilaian  aset  perangkat  lunak e-Government ditinjau  dari  kualifikasi  nilai  bisnis  (tinggi-rendah)  dan nilai  teknis  (tinggi-rendah).  Berdasarkan  implementasi model  di  BKPSDM  Ketapang,  sebagai  studi  kasus penelitian  ini,  model  ini  dapat  digunakan  untuk  menilai dan  memberikan  rekomendasi  pemeliharaan  perangkat lunak e-Government .

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima  kasih  kepada  pemangku  kepentingan,  pegawai dan  operator  di  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Ketapang atas bantuan dan kerja samanya.
R EFERENSI
[1] Inpres  No.3. (2003).  Dipetik  January  28,  2016,  dari jatim.kemenag.go.id:
http://jatim.kemenag.go.id/file/file/PP/xvrb1451984221.pdf
[2] Sinha,  A.,  &  Lahiri,  R.  (2007). Complete  IT  Solution  for Enterprise  Asset  Management  (EAM)  in  Indian  Power  Utility Business .  Universitas  Power  Engineering  Conference  (UPEC) 42nd International, 645-650.
[3] Microsoft.  (2006).  More  and  More  Companies  are  Reaping  the Rewards  of  IT  and  Software  Asset  Management:  What  do  they know  that  you  don't?.  Dipetik  April  18,  2015,  dari https://www.microsoft.com/en-us/sam/
[4] Sommerville,  I. (2011). Software Engineering 9th edition. United States of America: Addison-Wesley.
[5] Warren,  I.  (1999).  The  Renaissance  of  Legacy  System  Method Support for Software Evolution. London: Springer.
[6] Ransom,  J.,  Sommerville,  I.,  &  Warren,  I.  (1998).  A  Method  for Assessing  Legacy  Systems  for  Evolution. Software  Maintenance and  Reengineering,  1998.  Proceedings  of  the  Second  Euromicro Conference , 128-134.
[7] Alkazemi, B. Y., Nour, M. K., & Meelud, A. Q. (2013). Towards a Framework to Assess Legacy Systems . 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 924-928.
[8] Santana,  H.  E.,  &  Carneiro,  G.  d.  (2014).  A  Decision  Process  to Migrate  Legacy  Systems  to  SOA. International  Conference  on Information Technology .
[9] Wahyuni,  F.,  &  Angraini.  (2015).  Evaluasi  Penerapan E- Government Pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Riau  Menggunakan  Pendekatan  Metode  PeGI. Rekayasa  dan Manajemen Sistem Informasi , 39-43.
[10] Hakim,  A.,  Saragih,  H.,  &  Suharto,  A.  (2014).  Evaluasi  Tata Kelola  Teknologi  Informasi  dengan  Framework  COBIT.  5  di Kementrian  ESDM  (Studi  Kasus  pada  Pusat  Data  dan  Teknologi Informasi  ESDM).  Journal  of  Information  Systems,  Volume  10, Issue 2 , 105-117.
[11] Purbawangsa, I. N., Darwiyanto, E., & W., K. R. (2014). Evaluasi Sistem E-Government Kota  Denpasar  Menggunakan  Framework COBIT 5 pada Domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA). 1- 9.
[12] Fitriansyah,  A.,  Budiarto,  H.,  &  Santoso,  J.  (2013). Metode Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) untuk Audit Tata Kelola  Teknologi  Informasi .  Seminar  Nasional  Sistem  Informasi Indonesia, 10-20.
[13] Hernikawati,  D.  (2013).  Kajian  Implementasi E-Government Tingkat Provinsi Di Indonesia. Universitas Indonesia.
[14] Canavan,  R.  (2012). ISO  19770-1:  SAM  Process  Guidance  A Kick-start to your SAM Programme. Dipetik April 29, 2016, dari Google Buku: https://books.google.co.id/books
[15] Kumar,  R.,  &  Best,  M.  (2006).  Impact  and  Sustainability  of E- Government Services  in  Develoing  Countries:  Lessons  Learned from Tamil Nadu, India. Information Society , 1-12.
[16] Badri, M.  A.,  &  Alshare,  K.  (2008). A  Path  Analytic  Model  and Measurement  of  Tthe  Business  Value  of E-Government :  An International  Perspective.  International  Journal  of  Information Management , 524-535.
[17] Dong,  X.,  Xiong,  L.,  &  Han,  S.  (2010). How  adoption  is  G2B model  E-Government?  Evidence  from  Xi’an .  2010  International Conference on Management and Service Science.
[18] Joseph, R. C. (2009). Government-To-Business (G2B) Perspectives  In E-Government . Northeast  Decision  Sciences Institute  Annual  Conference (hal.  1).  Cambridge:  Northeast Decision Sciences Institute.
[19] DeLucia, A., & dkk. (2001). A Decisional Framework for Legacy System Management . IEEE  International Conference on Software Maintenance, 642-651.
[20] Alkazemi, B. Y., Nour, M. K., & Meelud, A. Q. (2013). Towards a Framework to Assess Legacy Systems . 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 924-928.
[21] Corder,  A.  (1996). Teknik  Manajemen  Pemeliharaan. Jakarta: Erlangga.
[22] Cimitile,  A.,  Fasolino,  A.  R.,  &  Lanubile,  F.  (2001). Legacy System Assessment to Support Decision Making . IEEE Workshop on Empirical Studies of Software Maintenance, 145-150.