Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 1, April 2023, hlm. (1-17) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam

## Rifda Ayu Akmaliya
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya Email: rifda.ayu.akmaliya-2019@fh.um-surabaya.ac.id
Ida Ayu Rosida Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya Email: ida.ayu.rosida-2019@fh.um-surabaya.ac.id

## Ega Permatadani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya Email: ega.permatadani-2019@fh.um-surabaya.ac.id

## Sonia Amelia
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya Email: sonia.amelia-2019@fh.um-surabaya.ac.id

## Anang Dony Irawan
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya Email: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.18808
Info Artikel
|Submitted : 11 Januari 2023 |Revised : 7 Maret 2023 |Accepted : 30 Maret 2023
How  To  Cite: Rifda  Ayu  Akmaliya,  Ida  Ayu  Rosida,  Ega  Permatadani,  Sonia  Amelia, Anang Dony Irawan, “Peran Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut  Zona  Ekonomi  Eksklusif  antara  Indonesia  dan  Vietnam ” , Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 1-17.

## ABSTRACT:
This  study  examines  the  actions  or  implementation  of  international  treaty  policies  in  resolving maritime  boundary  disputes  of  the  Exclusive  Economic  Zone  between  Indonesia  and  Vietnam.  The  main cause of this dispute is a conflict of interest and goals. because the location of the sea boundaries between the two countries is very strategic. The purpose of this study is to determine the policy of the Indonesian state in resolving  dispute  cases  with  Vietnam  related  to  the  boundaries  of  the  Exclusive  Economic  Zone  based  on regional law and international law, knowing the role of international agreements in resolving disputes. The method used is normative juridical research with a statutory approach and analyzing primary and secondary legal sources. The results of  this study indicate that Indonesia-Vietnam resolves disputes through peaceful means, namely by means of mediation and negotiation in which each country agrees to determine maritime boundaries  and  bind  itself  in  accordance  with  the  basic  role  of  international  law  of  the  sea,  international agreements regarding bilateral cooperation relations from various fields.
Keywords : Implementation, International Agreement, Indonesia-Vietnam

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  tindakan  atau  implementasi  kebijakan  perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia- Vietnam.  Penyebab  utama  sengketa  ini  ialah  adanya  benturan  kepentingan  dan  tujuan.  Karena letak  batas  laut  kedua  negara  sangat  strategis.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui kebijakan negara Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa dengan Vietnam terkait dengan batas  Zona  Ekonomi  Eksklusif  yang  berdasarkan  pada  hukum  regional  maupun  hukum Internasional, mengetahui peran perjanjian  Internasional dalam menyelesaikan sengketa.  Metode yang  digunakan  ialah  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia-Vietnam  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  damai,  yaitu  dengan  cara  mediasi  dan negosiasi yang dimana masing negara sepakat untuk menentukan batas laut dan mengikatkan diri sesuai  dengan  peranan  dasar  hukum  laut  Internasional,  perjanjian  Internasional  mengenai hubungan kerjasama bilateral dari berbagai macam bidang.
Kata Kunci : Implementasi, Perjanjian Internasional, Indonesia-Vietnam

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  mendapat  sebutan  sebagai negara  kepulauan (archipelatgic  state) terbesar  di  dunia  yang  dideklarasikan pada  Deklarasi  Juanda  pada  13 Desember  1957  silam.  Luas  wilayah Indonesia  sendiri  seluas  7.7  juta  km 2 dengan  jumlah  lautan  dan  pulau-pulau berkisar  17.505  pulau 1 .  Selain  itu, Indonesia  merupakan  negara  maritim dengan  luas  daratan  1,9  juta  km 2 dan luas laut  3,5 juta km 2 , laut teritorial di Indonesia sebesar  284 ribu km 2 dengan batas  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  2,9 juta km 2 dan laut selebar 12 mill atau berkisar  279 ribu km 2 . 2
Laut Indonesia berbatasan
dengan  10  negara  tetangga,  diantaranya Vietnam,  India,  Malaysia,  Thailand, Singapura,  Filipina,  Australia,  Timur Leste,  Palau,  dan  Papua  Nugini.  Batas wilayah laut Negara harus berlandaskan pada  UNCLOS  1982  ( United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea ),  yang telah diratifikasi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. 3 Ketentuan  batas  laut,  UNCLOSS 1982  mengatur  secara  khusus  mengenai batas  landas  kontinen  yang  tepatnya terdapat  dalam  Pasal  15.  Lain  halnya dalam  peraturan  mengenai  batas  laut ZEE UNCLOSS 1982 tidak mengaturnya
1 Yusnita, Ummi. 2018. “Penyelesaian Sengketa  Batas  Laut  Antara  Indonesia  Dan
Malaysia Dalam Perspektif Hukum
Internasional.” Binamulia  Hukum 7  (1):  96– 106.
2 Ardila,  Ririn,  and  Akbar  Kurnia Putra.  2020.  “Sengketa  Wilayah  Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Studi  Kasus Klaim  Cina  Atas  Laut  Natuna  Utara).” Uti Possidetis:  Journal  of  International  Law 1  (3):
358–77.
3 Muhidin  and  Siti  Navisah.  2019.
“Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Yang Ditinjau  Melalui  Implementasi  Border Crosing  Agreement  Antara  Indonesia- Filipina.” Jurnal Transborders II (2): 108–14.
secara  khusus  dan  berbeda  terhadap ketentuan laut teritorial didalamnya.
Berdasarkan pada  ketentuan tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif,  yang biasanya disingkat menjadi ZEE, tepatnya  pada  peraturan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983
menuangkan  pengertian  secara  umum Zona  Ekonomi  Eksklusif  merupakan kawasan  atau  wilayah  laut  yang memiliki  batasan  garis  antara  negara berbatas  dengan  wilayah  laut  Indonesia yang  berlaku  dan  ditetapkan  dalam peraturan  perundangan.  Mengatur  dan membahas  mengenai  dasar  laut  berupa tanah  dan  air  diatasnya  dengan ketetapan  batas  terluar  perairan  seluas 200  mil  yang  diukur  dari  garis  pangkal wilayah Indonesia. 4 Dalam ketentuan umum, pengertian Perjanjian Internasional merupakan  bentuk  nyata  dari  adanya kaitan  erat  yang  memiliki  hubungan Internasional negara satu dengan negara lainnya. Noer Indriati dalam artikelnya 5 menyatakan  bahwasannya  perjanjian Internasional  yang  telah  berjalan  itu berupa  produk  hukum  yang  harus ditaati  dan  dihormati  oleh  para  pihak yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain, selama  hubungan  antar  negara  itu berlangsung,  selama  itu  pula  ada perjanjian  Internasional yang  seterusnya akan  terikat  dan  memiliki  kekuatan hukum yang tetap. Mengenai  pasang  surut  dari suatu perjanjian Internasional,
tergantung  kepada  hubungan  antar negara  yang  melakukan  kerjasama. I
4 IKA NURASMA YANTI, “Motivasi Indonesia  Menyepakati  Penetapan  Batas Maritim  Terkait  Zona  Ekonomi  Eksklusif Dengan  Filipina,” Hubungan  Internasional 2, no. 2 (2015): 1–12.
5 Indriati,  Noer.  2010.  “Perjanjian
Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan  Otonomi  Daerah.” Jurnal Dinamika Hukum 10 (1): 36–42.
Wayan
Parthiana, 6 menerangkan bahwa hukum Internasional itu sebagian besar terdiri dari perjanjian
Internasional.  Perjanjian  Internasional dapat  ditinjau  dari  berbagai  segi,  yakni substansi,  objek  perjanjian,  belah  pihak yang  terkait,  perumusan  perjanjian, berapa  banyak  peserta,  ruang  lingkup berlakunya, kapan perjanjian itu berlaku, berapa  lama  jangka  waktu  perjanjian, sifat  kaidah  hukum  yang  dimuat  dalam perjanjian,  dan  bahasa  apa  yang digunakan dalam merumuskan perjanjian. Bahasa yang sering digunakan  dalam  lingkup  Internasional ialah bahasa Inggris.
Baik  pada  negara  Indonesia maupun  negara  Vietnam  telah  menjalin hubungan  dalam  berbagai  bidang, bidang  yang  digeluti  mulai  dari  bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertanian,  maupun  bidang  medis  atau yang  sering  disebut  dengan  bidang kesehatan sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 7 dari
berbagai macam bidang ini kedua negara telah  membuat  kesepakatan  yang  telah ditetapkan  yang  dituangkan  dalam bentuk perjanjian.
Namun, seiring berjalannya waktu hubungan baik antar negara yang saling  berdekatan  seperti  Indonesia  dan Vietnam  tidak  selalu  berjalan  dengan baik.  Sikap  negara  yang  selalu  ingin mendapatkan  keuntungan  sehingga mengejar kepentingan nasional negaranya yang dapat menyebabkan dan menimbulkan terjadinya
benturan kepentingan  antar  negara.
8 Benturan
6 Parthiana, I Wayan. 2017. “Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian  Kewajiban  Negara
Indonesia  Di  Bawah  Perjanjian  Internasional Ke  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia.”
Veritas et Justitia 3 (1): 163–94.
7 Setiadi,  Efan.  2015.  “Perjanjian Ekstradisi  Antara  Indonesia  Dan  Vietnam.”
International & Diplomacy 2 (5): 83–94.
8 Ayu, Rizza, and Rahayu Repindowaty  Harahap.  2021.  “Penyelesaian
hingga  tabrakan  mengenai  kepentingan antar  negara  dapat  menyebabkan pecahnya  hubungan  diplomasi  yang telah  terjalin  sebelumnya,  disisi  lain akibat  yang  terjadi  dari  benturan kepentingan ini menimbulkan terjadinya permasalahan  konflik  antar  negara. Konflik  antar  negara  sendiri  ini sebetulnya  dipicu  karena  masalah perbatasan negara yang telah
ditentukan,  sumber  daya  alamnya, maupun dari sektor perdagangan 9 .
Dari  kasus  sengketa  atas  konflik batas  ZEE  antara  Indnesia  dengan Vietnam  sangat  memerlukan  peran  dan dukungan dari sebuah perjanjian Internasional  didalamnya.  Perjanjian yang sesuai dalam penyelesaian sengketa  kasus  ini  menggunakan  peran perjanjian Internasional bilateral. 10
Perjanjian  bilateral  sendiri  secara  umum memiliki  pengertian  kesepakatan  yang disepakati oleh dua negara lalu dibentuk menjadi perjanjian.
Adanya Kesepakatan untuk mendapatkan dan menemukan persetujuan  antar  beberapa  pihak mengenai  perbatasan  laut  untuk  Zona Landas Kontinen (ZLK) antara Indonesia-Vietnam  sudah  ditetapkan sejak tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2007, sementara untuk batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum mencapai  kesepakatan.  ZEE  sendiri diatur  dalam  UNCLOS  1982  yang  pada prinsipnya  merupakan  penarikan  batas laut  territorial  sejauh  200  mill  dari  garis
Sengketa  Perbatasan  Laut  Antara  Indonesia- Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” Uti  Possidetis:  Journal  of International Law 2 (2): 167–88.
9 Adolf,  Huala.  2004. Hukum Penyelesaian  Sengketa  Internasional .  Jakarta:
Sinar Grafika.
10 Jonathan  E.S  Pijoh,  “Prosedur Hukum  Perjanjian  Internasional  Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan  Indonesia,” Lex  Administration X, no. 1 (2022): 168–77.
pangkal  terluar  suatu  negara  pantai 11 . Dalam  proposal  yang  diajukan  oleh Vietnam  kepada  Indonesia,  Vietnam mengajukan  penarikan  batas  ZEE  dari pangkal terluar dari pulaunya.
Hal  ini  tentunya  ditolak  dengan keras  oleh  negara  Indonesia  lantaran negara  Vietnam  bukan  merupakan negara  kepulauan,  seperti  Indonesia. Maka  pengajuan  yang  diajukan  dalam proposal  tersebut  ditarik.  Penarikan sungguh  sangat  mustahil  terjadi.  Dalam ketentuan  hukum  Internasional  atau aturan yang mengatur
tentang penetapan  antara  negara,  bahwa  tiap negara  diwajibkan  untuk  menetapkan dan  menentukan  garis  ZEE,  alasannya, (1)  sebagai  wujud  untuk  membangun, mengembangkan  dan  bekerja  keras dalam  penggunaan  pulau  buatan, program  yang  ditujukan  sebagai  badan pengawasan,  yang  ditujukan  sebagai upaya  pembangunan  negara  di  bidang ekonomi,
(2) sebagai upaya
mempertahankan  kawasan  pertahanan dan keselamatan negara.
Tujuan  ini  dilakukan  untuk negara  lain  terutama  bagi  negara  yang memiliki  kekurangan  wilayah  laut  atau letak  geografis  yang  tidak  strategis,
sehingga dapat menghindari
penyelewengan  dan  pengambilan  hak wilayah laut diatas ketentuan kedaulatan negara 12 .
Sampai  saat  ini  hubungan bilateral  yang  terjalin  antara  Indonesia dengan  Vietnam  masih  berjalan  dengan baik.  Namun,  tetap  saja  walaupun hubungan bilateral terbilang cukup baik,
11 Prijanto,  Heru.  2007. Hukum  Laut Internasional . Malang: Banyumedia.
12 Qwita  Jerry  Loupatty,  Cornelis  Dj Massie,  and  James  Vinsensius  L  Potoh, “Penyelesaian  Sengketa  Batas  ZEE  Yang Tumpang  Tindih  Melalui  Mekanisme Perjanjian Internasional” (Universitas Katolik De  La  Salle,  2016)..  “Penyelesaian  Sengketa Batas  ZEE  Yang  Tumpang  Tindih  Melalui
Mekanisme Perjanjian
Internasional.” Universitas Katolik De La Salle.
tetap  saja  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  batas  laut  maritim  ZEE masih belum mencapai kesepakatan, dan masih  menjadi  konflik  sengketa  hingga pada  saat  ini.  Yang  menjadi  objek sengketa  perbatasan  ini  merupakan wilayah  laut  Natuna  selatan,  tepatnya Pulau  Sekatung  yang  berbatasan, berdampingan,  berhadapan  sekaligus berseberangan  langsung  dengan  Pulau Cindore, Vietnam 13 .
Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah yang menciptakan  adanya  tindakan  ataupun perilaku kejahatan kekerasan di wilayah kemaritiman  yakni  praktik illegal  fishing (IUU  Fishing). Praktik  illegal  di  wilayah laut  ini  secara  singkatnya  diartikan sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  untuk melintasi  batas  wilayah  laut  negara  lain yang  melanggar  ketentuan  Internasional tanpa adanya hak izin melintas di negara yang bersangkutan.
Sehingga jika hal ini tidak segera disepakati,  diatasi  maupun  disetujui dapat  menyebabkan  ancaman  genting yang  lebih  besar  terhadap  pertahanan kedaulatan  dan  batas  negara. 14 Dari  hal tersebut telah keluar dari ketentuan asas Carbotage didalam  hukum  maritim
Indonesia. Istilah asas Carbotage merupakan hak eksklusif untuk melaksanakan dan menerapkan
peraturan perundangan yang mencakup wilayah laut, udara, atau darat.
Terkait  dengan  sengketa  ini, Hukum  Internasional  memiliki  peran dalam  mengatasi  permasalahan  yang terjadi  pada  kasus  Internasional.  Peran hukum inernasional meliputi :
13 Atika,  Nurul,  and  Afrizal.  2017. “Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam Menjaga  Wilayah  Perbatasan  Indonesia- Vietnam Tahun (2010-2014).” Jom FISIP 4 (1): 1–12.
14 Lady Afny Surya Pesik,
“Penerapan  Hukum  Internasional  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Internasional  Israel Dan  Palestina,” Lex  Privatum VI,  no.  10 (2018): 78–83.
(1) Hukum  Internasional  memberi kebebasan  pada  tiap  negara  yang bersengketa  dalam  menyelesaikan permasalahannya,  tugas  hukum Internasional  hanya  mengarahkan dan mencegah terjadinya penyelesaian diskriminasi. (2) Upaya penyelesaian sengketa Internasional  dapat  dilakukan melalui  jalan  alternative.  Sehingga dapat  diartikan  bahwa  hukum Internasional  memberi  keleluasaan terhadap  prosedur  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antar  negara yang berkonflik.
Oleh  karena  itu,  hubungan  hukum Internasional  dengan  hukum  regional sangat diperlukan dalam mengatasi sengketa Internasional, yang diketahui sejak abad  XX,  Hukum  Internasional  telah diberikan  kepercayaan  dalam  menangani perjanjian  perjanjian  kerjasama  antar negara.
Alasannya,  karena  menganggap hukum  Internasional  merupakan  aturan yang  mengerti  tentang  keinginan  dan harapan  negara,  menyelesaikan  problem antar  hubungan  Kerjasama  bilateral  atau multilateral  yang  meletakkan  kewenangan masing masing negara dalam membuat dan menyepakati perjanjian. 15 Berdasarkan  uraian  singkat  diatas, maka  menarik  jika  pada  poin  analisa  dan pembahasan
menjawab pertanyaan mengenai implementasi perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa berdasar pada
hukum Internasional  dan  hukum  regional,  serta peran  perjanjian  Internasional  dalam mennghadapi  sengketa  batas  laut  ZEE antara Indonesia dengan Vietnam.
15 Andi  Tenripadang,  “Hubungan Hukum  Internasional  Dengan  Hukum Nasional,” Jurnal  Hukum  Diktum,  Volume  14 Nomer  1,  Juli  2016 7,  no.  1  (2018):  67–75, https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.23 34.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  hukum normative  dengan  pendekatan statute approach yang  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.  Penelitian  ini  mengacu  pada library  research 16 dengan  mengkaji  bahan- bahan  hukum  yang  diperoleh  baik  secara primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum primer diperoleh dari perundang-
undangan 17 dalam penelitian ini menggunakan  Konvensi  Wina  1969, UNCLOS  1982,  Statuta  Mahkamah Internasional,  Undang-Undang Nomor  37 tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000  tentang  Perjanjian  Internasional. Bahan  hukum  sekunder 18 didapatkan melalui  karya  tulis  ataupun  dogma hukum  yang  tertuang  dalam  disertasi seperti  jurnal,  artikel,  kamus,  buku,  hasil penelitian  baik  media  cetak  maupun elektronik.
Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Berdasar pada Hukum Internasional dan Hukum Regional 16 Anindyajati,  Titis.  2013.  “Politik
Hukum  Pemekaran  Daerah  Berdasarkan Uud 1945: Anatisis Putusan-Putusan Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Pemekaran Daerah” 18 (3): 175–88.
17 AD  S,  Supriyono;  V,  Sholichah; Irawan,  “Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara  Era  Pandemi Covid-19  Di  Indonesia  (The  Urgency  of Fulfilling  the  Constitutional  Rights  of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian),” Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham) 1, no. 2 (2022): 55–66.
18 Destri  Rapita,  “KEBIJAKAN POLITIK  SOEKARNO  TERHADAP  PERAN PARTAI  POLITIK  ISLAM  PADA  MASA ORDE  LAMA”  (Universitas  Islam  Negeri Raden  Fatah  Palembang,  2016)..  “Kebijakan Politik  Soekarno  Terhadap  Peran  Partai Politik  Islam  Pada  Masa  Orde  Lama.” Universitas  Islam  Negeri  Raden  Fatah Palembang.
Dalam  kejadian  yang  sering terulang  dalam  kehidupan  bernegara, pertahanan  negara  merupakan  faktor terpenting  sekaligus  utama  yang  bisa menjamin  suatu  eksistensi  keberadaan negara dimata dunia. Dari ketidaksiapan negara untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman eksternal maupun internal sehingga negara tersebut dikatakan tidak berasal dalam tugasnya
mempertahankan  eksistensinya. 19 Sejak kejadian  terdahulu  ketika  masih  zaman Romawi kuno ada sebuah istilah “ Si Vis Pacem  Para  Bellum ”  yang  memiliki  arti apabila  suatu  negara  ingin  melakukan perdamaian  maka  bersiaplah  untuk perang yang sesungguhnya.
Kebijakan regional yang
dilakukan  oleh  Indonesia  ialah  melalui tugas,  fungsi  dan  wewenang  Tentara Negara  Indonesia  (TNI  AL)  melalui ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI). dalam melaksanakan kegiatan operasional lapangan,  tugas  TNI  AL  untuk mempertahankan dan menjaga pertahanan kedaulatan dan menyelamatkan  negara  di  wilayah  laut, melakukan  penegakan  hukum  demi menjaga keamanan batas laut, melaksanakan tugas diplomasi pertahanan  maritim  yang  diatur  dan ditetapkan dalam ketentuan yang sesuai dengan  kebijakan  hukum  nasional maupun hukum Internasional, membangun dan mengembangkan tugasnya  untuk  matra  laut,  dan melaksanakan  pemberdayaan  sumber daya laut.
Demi membangun, menjaga kedaulatan  negara  sebagai  upaya terciptanya  tujuan  sebagai  negara  yang menganut  Poros  Maritim  Dunia  (PMD)
19 Rudi  Lazuardi,  “KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA  The  Value  of  the Struggle  and  Nationality  of  the  People  of Aceh  in  Maintaining  the  Sovereignty  of  the United State of the Republic of Indonesia” 1, no. 2 (2022): 10–22.
Indonesia berupaya dan berusaha dalam membentuk beberapa Kebijakan. Kebijakan tersebut adalah
(1)  Kebijakan  kooperatif,  kegiatan  yang dapat  dilakukan  oleh  beberapa  pihak negara  untuk  membangun  kerjasama demi  tercapainya  kesepakatan  bilateral, yang  berada  diluar  batas  jangkauan wilayah antara Indonesia-Vietnam. (2)  Kebijakan  persuasif,  upaya  ini dibangun  oleh  negara  Indonesia  untuk mendapatkan  pengakuan  secara de  facto atau de jure dalam bidang kepemimpinan Pemerintah  negara,  sehingga  nantinya akan  menciptakan  rasa  untuk  saling melindungi  antar  negara  termasuk dalam  gabungan  organisasi  objek Internasional, (3) Upaya dengan kekerasan  (diplomasi  Koersif),  yang artinya  jika  suatu  negara  bersengketa melakukan  perbuatan  yang  berakibat timbulnya  pelanggaran  atau  perbuatan melawan hukum, maka ada sanksi tegas selain cara damai, contohnya : penenggelaman  kapal,  membakar  kapal asing  yang  lalu  lalang,  melakukan pengeboman  dan  menjalankan  ataupun mengoperasikan  aktivitas  lain  tanpa mengantongi izin terlebih dahulu 20 .
Atas  penyebab  utama  sengketa ini muncul, maka yang akan terjadi kini merupakan  salah  satu  konflik  kasus Internasional,yang  tak  bisa  lepas  dari terikatnya hal ini terdapat ketentuan dan wewenang  subjek  hukum  Internasional, untuk  mendapatkan  kebijakan  dan perlindungan  hukum  yan  tetap  maka dapat membuat penegasan dan membuat kebijakan agar tidak akan ada
20 Afiyata  Biqadrilla  Nur  Aini, “Penyelesaian  Kasus  Perairan  Laut  Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing
Penyelesaian  Kasus  Perairan  Laut  Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam,” ResearchGate , no. January (2022).. “Penyelesaian  Kasus  Perairan  Laut  Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian  Kasus  Perairan  Laut  Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam.”
ResearchGate , no. January.
permasalahan  yang  terjadi,  seperti halnya kejadian pertikaian bahkan tidak bisa  menolak  akan  terjadinya  perang atau  tindakan  diskriminasi  lainnya  bagi antar negara yang bersengketa. 21 Upaya- upaya  yang  dapat  dilakukan  bagi  tiap negara ialah menetapkan atau mengatur aturan  jalan  atau normal baseline sebagai sarana  jalur  navigasi  dan  mempunyai kekuatan hukum tetap sekaligus utuh.
Aturan  mengenai  hukum  laut Internasional sudah ada sejak tahun 1982 tepatnya berada pada Pasal 56 mengenai negara  pantai  di  wilayah  ZEE,  bahwa tiap-tiap  negara  memiliki  hak  dan wewenang  untuk  eksplorasi  sekaligus meng-eksplotiasi,  mengelola  sumber daya  laut,  yang  berkenaan  dengan kegiatan  dan  makhluk  hidup  lainnya yang berada tidak jauh dari wilayah laut seperti  kehidupan  manusia  di  sekitar wilayah laut.
Penegakan  hukum  dalam  upaya sengketa  untuk  menciptakan  kepastian hukum hal yang dapat dilakukan negara nasional  negara  Indonesia  dengan negara hukum Internasional yang terkait maka  terdapat  sedikit  perbedaan  dalam menyelesaikan  sengketanya,  hal  ini dapat  ditinjau  dan  dikaji  dari  beberapa prinsip  yang  telah  ditetapkan  dalam penyelesaian kasus Internasional. prinsip tersebut terdapat pada 22 : (1) pencegahan dan penghindaran negara yang bersengketa jauh dari tindakan kekerasan  atau  dilakukan  secara  damai, (2) negara bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dan
21 Tahta  Junisa  Artistia,  Budi Hermono,  and  Elishabeth  Septin  Puspoayu, Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan Kapal Tanker  Stena  Impero  Berbendera  Inggris  Oleh Iran  Di  Selat  Hormuz  Menurut  Hukum Internasional (Bandung:  CV  Mandar  Maju, 2002).
22 Gerald Thodorus L.Toruan, “Peran
Strategis  Indonesia  Dalam  Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Prespektif Stabilitas  Keamanan  Regional,” Jurnal Keamanan Nasional 6, no. 1 (2020): 111–29..
mendapatkan pilihan atas bebas memilih bentuk  penyelesaian  sengketa,  (3)  bebas memilih  hukum  mana  yang  akan diterapkan  dalam  upaya  penyelesaian sengketa,  dengan  syarat  tiap  negara yang bersengketa wajib untuk mendapatkan  tujuan  hukum,  berupa keadilan, kelayakan, kepastian, kemanfaatan  dan  kepatutan.  (4)  prinsip untuk  menemukan  jalan  sepakat  antar negara  yang  dituangkan  dalam  bentuk perjanjian  atau  akad  Internasional.  (5) mewajibkan  antar  pihak  negara  yang berkasus  untuk  selalu  mentaati  dan melaksanakan  kewajiban  yang  telah diatur dalam ketentuan Internasional. (6) adanya  pihak  ketiga  sebagai  upaya menetralkan  atau  menengahi  jalannya perselisihan  negara  yang  bersengketa, biasanya  upaya  ini  dilakukan  melalui tahap mediasi, negosisasi dan arbitrase.
Tahap penyelesaian kasus sengketa Internasional, terbagi menjadi 3 macam.  yang  masing  pengertiannya akan dibahas sebagai berikut : (1)  Tahap
Mediasi, merupakan alternatif  penyelesaian  yang  dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. yang mengaitkan pihak  ketiga  bersifat  netral  dalam menyelesaikan  masalah  sengketa Internasional.  yang  bertugas  dan berwenang  dalam  hal  tersebut ialah dari pihak mediator.
(2)  Tahap  Negosisasi,  merupakan penyelesaian alternative yang dilakukan  dengan  cara  tawar menawar  dan  bermusyawarah antara  pihak  satu  dengan  pihak yang lain hingga menemukan titik terang  kesepakatan.  kesepakatan ini  akan  dilakukan  secara  tertulis dan  mengikat.  sehingga  apabila  di kemudian hari menimbulkan sengketa  baru  maka  salah  satu pihak  akan  mendapatkan  hak untuk  diselesaikan  pada  peradilan Internasional.
(3)   Tahap  Arbitrase,  merupakan  jalan alternative yang pertanggung
jawaban  penyelesaian  sengketa dilakukan  oleh  lembaga  arbitrase.
yang masing masing pihak tersengketa  dapat  mengajukan kuasa berupa arbiter.
Penyelesaian  sengketa  melalui tahap alternative  arbitrase ,  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  yuridis  yang mengatur secara khusus telah ditetapkan melalui  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa.
Peran perjanjian arbitrase telah termaktub dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3)  yang  menyebutkan  bahwa  dalam perjanjian  arbitrase  dapat  dilakukan secara tertulis, identitas para pihak yang bersengketa, identitas arbiter yang diberi kuasa,  identitas  terkait,  jangka  waktu penyelesaian sengketa, ketersediaan para pihak dan kuasa arbiter untuk menanggung  segala  bentuk  biaya  atau sanksi  administrative  sengketa.  Apabila salah satu tidak termuat maka perjanjian ini akan batal demi hukum.
Lembaga Internasional juga telah mempersiapkan dan memfasilitasi negara bersengketa untuk menyelesaikan konflik jika kedua negara yang bersengketa tidak dapat menemukan  titik  terang  penyelesaian 23 . Pada  ketentuan  UNCLOS  1982  tepat pada  Pasal  287  telah  menyediakan sarana tempat yang dapat dipilih, antara lain: (1)  Mahkamah
Internasional Hukum  Laut,  (2)  ICJ  (Mahkamah Internasional),  (3)  Mahkamah  Abitrase, penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbiter  yang  bertugas,  (4)  Mahkahmah Arbitrase  khusus  (disediakan  khusus untuk  penyelesaian  sengketa  yang khusus dimuka pengadilan Internasional, basanya bentuk
penyelesaian  ini  dilakukan  jika  tidak
23 Idris, Fatma. 2017. “Penerapan Hak Berdaulat ( Sovereign Right ) Indonesia Di Laut Natuna  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Batas Maritim Klaim China Atas Batas Maritim Di Laut Natuna.” Universitas Pasundan.
memiliki  solusi  dari  tahap  mediasi, negosiasi, maupun arbitrase permulaan). Demi  mencapai  dan  menghindari  dari penyelesaian  pengadilan  dan  dapat memiliki  kekuatan  hukum  maka  tiap negara yang tersengketa dapat melakukan  perjanjian  hitam  diatas putih. 24
Peran  Perjanjian  Internasional  dalam Menghadapi Sengketa Batas Laut ZEE
Perjanjian  Internasional  yang terjadi  memegang  peranan  penting dalam penyelesaian sengketa Internasional alasannya merupakan bahwa perjanjian Internasional merupakan  salah  satu  fokus  dan  dasar terpenting bagi Mahkamah Internasional dalam  menyelesaikan  sengketa  hukum antar  negara  di  dunia 25 .  Tujuan  utama adanya
pengikatan perjanjian Internasional  ialah  untuk  menjaga  dan melindungi segenap bangsa dan negara, agar  negaranya  terhindar  dan  dapat bebas  dari  keadaan  genting  secara individu,
perorangan, maupun organisasi  Internasional  dari  kerusakan lingkungan yang menimbulkan
kerugian 26 . Berdasarkan dasar UNCLOS 1982 peraturan  terkait  penyelesaian  sengketa
24 Ni  Putu  Rai  Yuliartini  and  Kadek Desy Pramita, “Penyelesaian Sengketa Secara
Damai Dalam Perspektif Hukum
Internasional,” Jurnal  Komunikasi  Hukum 8, no. 1 (2022): 469–80.
25 Laksmi,  Luh  Gede  Citra  Sundari, Dewa  Gede  Sudikna  Mangku,  and  Ni  Putu Rai Yuliartini. 2022. “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional  Di Laut Cina Selatan.” Jurnal Komunitas Yustisia 5 (2): 225–42.
26 Ahmad  Pradipta  Budhihatma Adikara  and  Adis  Imam  Munandar, “Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim  Indonesia  Dalam  Penyelesaian Konflik  Laut  Natuna  Utara,” Jurnal  Studi Diplomasi Dan Keamanan 13, no. 1 (2021): 83– 101, https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365.
bisa  dijalankan  dengan  berbagai  macam cara yaitu dengan cara bersepakat untuk damai  antara  kedua  belah  pihak, mengatur strategi penyelesaian sengketa dengan  cara  memaksa  salah  satu kehendak untuk menghasilkan perjanjian yang mengikat. Permasalahan  sengketa  kasus wilayah  laut  dalam  batas  ZEE  yang terjadi  antara  peristiwa  Indonesia dengan Vietnam, memberikan pembelajaran  bahwa  tiap  negara  wajib menyiapkan  perjanjian  apa  saja  yang akan  dicantumkan  sebelum  memulai Kerjasama.    Perjanjian  international disini memiliki peran tugas yaitu dengan cara mengelola Kerjasama.
Kesiapan Indonesia dengan Vietnam  telah  dibuktikan  sendiri  oleh beberapa lembaga organisasi
Internasional.  Presiden  Indonesia  Joko Widodo  dengan  Presiden  Vietnam Nguyen  Xuan  Phuc  telah  menetapkan kesepakatan  bilateral  setelah  12  tahun lamanya  melakukan  negosiasi  dan mediasi mengenai batas laut ZEE antara Indonesia  dengan  Vietnam,  selain  itu kedua negara juga melakukan Kerjasama kedalam  perjanjian  Internasional  di bidang perdagangan, sumber daya alam, pencegahan kasus terorisme dan pemberantasan  narkotika  yang  masuk secara Illegal . Jika dipantau dari sudut pandang hubungan Internasional perbatasan maritim  yang  tedjadi  antara  Indonesia dan  Vietnam  adalah  kewajiban  dari Pemerintah  dan  lembaga  Internasional untuk  selalu  meberikan  bantuan  bagi tiap  negara  yang  bersengketa  demi mendapatkan  tujuan  hukum,  yaitu mengenai  kepastian,  kemanfaatan,  dan keadilan  di  muka  hukum  yang adil  dan tegas  mengenai  batas  mariti  mdi Indonesia    serta  selalu  menjamin keamanan,  pertahanan  dan  kedaulatan negara hukum atas wilayah Indonesia.
Pada ketentuan hukum
Internasional  yang  membahas  tentang Traktat (Perjanjian Ineternasional) diatur
dalam  Konvensi  WINA  1969,  peran Konvensi  WINA  1969  atas  Negara, diantaranya: 27
1. Negara  Pihak,  peran  ini  meliputi suatu  kepentingan  negara  yang terikat.
2. Negara  Bukan  Pihak,  Negara  yang tidak memiliki keterikatan antara hak atau  kewajiban  dalam  kepentingan antar negara.
Terikatnya  hukum  Internasional dan  hukum  nasional  yang  mana Indonesia  telah  bergabung  menjadi Organisasi  Internasional,  sehingga  Hal ini  tentunya  merujuk  pada  penetapan Pasal  74  UNCLOS  1982,  maka  kedua negara yang berhadapan atau berdampingan harus menjalankan kesepakatan  dengan  dasar  hukum Internasional untuk mencapai pemecahan  yang  adil  berdasarkan  Pasal 38  Statuta  Mahkamah  Internasional. Kemudian disambung pada ayat selanjutnya  dalam  terjemahannya  jika Pasal  74  tidak  terdapat  kesepakatan maka  alternatif  lain  adalah  dengan prosedur  penyelesaian  sengketa  pada Pasal  278  UNCLOS  1982  tentang penyelesaian  sengketa  dengan  cara damai.
Selain  itu,  dalam  hadirnya Piagam  PBB  juga  diterangkan  dengan jelas mengenai prinsip-prinsip
penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan secara  damai  bagi  negara  yang bersengketa. 28 Hal  ini  termaktub  dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara-negara  yang  bersengketa  mula
27 Situngkir,  Danel  Aditia.  2018. “Terikatnya  Negara  Dalam  Perjanjian Internasional.” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 2 (2): 167–80.
28 Rury Octaviani and Setyo Febrian, “Penerapan Prinsip
Humanitarian
Intervention  Sebagai  Cara  Penyelesaian Konflik  Bersenjata  Internasional  Dikaitkan Dengan  Kedaulatan  Negara,” Selisik 4,  no.  7 (2018): 31–57.
nya  harus  melakukan  penyelesaian dengan jalan muyawarah berupa diskusi, pemeriksaan, perantaraan dalam bentuk  mediasi,  negosiasi,  arbitrasi, maupun  melalui  pengaturan  regional atau  dengan  cara  non  diskriminatif lainnya yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.
Terdapat pedoman lainnya, tentunya  paada  negara-negara  di  Asia Tenggara  tepatnya  pada  organisasi ASEAN  juga  mempunyai  Piagam  yang diberi  nama  Piagam  Perhimpunan Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara,  yang menjadi dasar dari jalannya penyelesaian sengketa  yang  terkait  dengan  aturan  di Asia  Tenggara.  Pada  Piagam  ini  juga memuat beragam prinsip-prinsip penyelesaian  sengeketa  jalur  damai, diantaranya pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) yang pada intinya merupakan   untuk selalu  menghormati  atas  kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah,  dan  identitas  nasional  bagi negara ASEAN. Dalam  Pasal  20  Ayat  (1) pengambilan keputusan dapat
dijalankan  dan  diputuskan  melalui bidang  konsultasi  dan  konsensus.  Pasal 28  diterangkan  bahwasannya  pihak Negara yang sedang bersengketa berhak mendapatkan  dan  diutamakan  untuk menyelesaikan  dengan  cara  berdamai. Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan secara damai, seperti Negosisasi,
Mediasi,  Arbitrase  dan  sebagainya dengan membuat surat persetujuan atau keputusan  antar  negara  dalam  suatu perjanjian  Internasional.
29 Alasannya tentu saja, menghindari tindakan diskriminasi  seperti  perang  yang  dapat menimbulkan masalah baru dan
menimbulkan  dampak  lebih  besar  yang menyebabkan  kerugian  materiil  atau formil,  hal  ini  menjadikan  penyelesaian
29 Idris  Talib,  “Bentuk  Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,” Lex Et Societatis 1, no. 1 (2013): 19– 30, https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295.
permasalahan  secara  damai  sebagai tonggak  utama  dan  solusi  terbaik  bagi negara  yang  bersengketa,  ketimbang harus  mengikuti  perang  yang  tentunya akan menimbulkan banyak  korban jiwa, penghabisan alutsista hingga
amburadulnya  tatanan  maupun  sistem jalannya suatu negara itu.
Terhadap  kasus  yang  ramai  dan menjadi  khalayak  ramai  perbincangan dunia  bahwa  konflik  tentang  batas  laut ZEE  yang  terjadi  terhadap  Indonesia- Vietnam,  kedua  negara  telah  berupaya melakukan pertemuan dan perundingan bilateral yang dirundingkan di Bangkok, Thailand.  Pada  pertemuan  perundingan ini  dihadiri  oleh  KeMenterian  Luar Negara  Indonesia,  Retno  L.P  Marsudi dan KeMenterian Luar Negara Vietnam, Pham  Binh  Minh,  yang  membahas  dan berbincang  mengenai  kerjasama  dalam menemukan  titik  terang  permaalahan guna menghasilkan kesepakatan penyelesaian secara damai yaitu negosiasi  atau  sistem  tawar  menawar atas  Batas  ZEE,  dan  kesepakatan  yang dilakukan ini secara sementara mengenai penyelesaian  penyusunan Provisional Arrangement (PA). 30
Selanjutnya, karena dalam pertemuan  dan  perundingan  pertama belum menemukan hal yang tepat, maka kedua  negara  memutuskan  bertemu kembali  dalam  forum  rapat  ke-12 tepatnya  pada  tanggal  19-22  Agustus 2019 di Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh  BAKAMLA  RI  atau  IDNCG ( Indonesian Coast Guard ) sebagai Observer , Informal  Consultation Indonesia-Vietnam, dan  dua  Instansi  PSDKP-KKP  dan  TNI- AL  untuk  membahas  penetapan  batas
30 Shannet Febriyanti, Kresno
Buntoro,  and  Roslin  Panjaitan,  “Penegakan Hukum  Di  Undelimited  Area  Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna
Mempertahankan  Hak  Berdaulat  Di  ZEEI,” Jurnal  Maritim  Indonesia 8,  no.  2  (2020):  244– 59.
Maritim  di  ZEE 31 .  Hal  terpenting  dalam menetapkan batas laut teritorial martitim memiliki  peran  penting  tersendiri  bagi tiap  negara.  Kerap  sebutan archipelatgic state yang  memiliki  istilah  arti  hasil keputusan  atas  konvensi  perserikatan bangsa-bangsa  yang  membahas  tentang hukum  laut  maritim  yang  didalamnya terdapat  pulau-pulau  perbatasan  negara yang harus dijaga.
Karena  perbatasan  maritim  ini berhubungan  dengan  keamanan  negara, yurisdiksi,  serta  perlindungan  terhadap suatu negara pantai. Sehingga
diperlukan  adanya  kesepakatan  negara sebagai  solusi  untuk  mendapatkan pengakuan  mengenai  perjanjian  secara de  facto maupun de jure oleh masyarakat Internasional  untuk  mencegah  sekaligus mengurangi  adanya  tindakan  yang terjadi seperti adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh warga diluar negara pantai.
Sebelumnya,  menilik  dari  hasil penelitian yang diunggah berdasar pada web  resmi  Seminar  Nasional  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  telah  terjadi dan  dimulai  pembahasan  batas  ZEE anatar  Indonesia-Vietnam  pada  tahun 2010 32 .  Dari  jangka  waktu  tahun  2010- 2016 telah dilakukan 8 kali perundingan antara  Indonesia  dan  Vietnam  dalam rangka penyelesaian sengketa batas ZEE, namun  masih  juga  belum  terdapat kesepakatan  terkait  dengan  perjanjian tersebut. Hal ini membuat banyak pihak khawatir  dikarenakan  sebabnya  dapat mengganggu stabilitas perjanjian
31 Belo,  Zaerah  Amelia,  Michael Mamentu,  and  Trilke  E.  Tulung.  2020. “Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  Dalam Menyelesaikan  Masalah  Zona  Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Dengan
Vietnam.”
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik 9 (2). 32 Wijaya,  Callistasia.  2019.  “Konflik
Indonesia-Vietnam „terancam Terus
Berulang‟  Selama  Belum  Ada  Kesepakatan Zona  Ekonomi  Ekslusif.”  BBC  News Indonesia. 2019.
Internasional  yang  lain  jika  tidak  segera ditindak secara tegas. 33 Kerjasama bilateral yang
dilakukan  oleh  beberapa  negara  asia tenggara,  seperti  Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam menemui titik terang penyelesaian sengketa batas laut melalui jalur  damai  mediasi  dan  negosiasi.  Hal ini  merupakan  awal  baik  bagi  negara dalam melanjutkan pertahanan, keamanan, kesejahteraan dan kedaulatan negara  masing-masing.  Melalui  peran dan penerapan yang ada dalam prosedur perjanjian Internasional. 34
Di Indonesia
menerapkan, Produk  hukum  nasional  yang  mengatur secara  khusus  mengenai  lingkup  luar negeri,  terletak  pada  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional. dalam tulisannya 35 menyatakan  pada  intinya pemenuhan atas perjanjian Internasional di  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000  memuat  unsur,  seperti  :  perjanjian dari  negara  yang  bersangkutan  dan dituangkan  dalam  bentuk  tertulis,  serta ada  peran  pembantu  melalui  badan hukum Internasional. Keterkaitan kedua
33 Endah  Rantau  Itasari  and  Dewa Gede  Sudika  Mangku,  “Elaborasi  Urgensi Dan  Konsekuensi  Atas  Kebijakan  Asean Dalam  Memelihara  Stabilitas  Kawasan  Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif,” Harmony: Jurnal  Pembelajaran  IPS  Dan  PKN 5,  no.  2 (2020): 143–54, https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.409 29. 34 Kiki  Natalia,  “PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PERAIRAN  SELAT  MALAKA  DITINJAU DARI UNCLOS 1982 Kiki Natalia,” Calypta 2, no. 2 (2013): 1–13.
35 Dewi,  Novita.  2021.  “Tinjauan Hukum  Internasional  Terhadap  Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Ekonomi (ZEE) Antara Indonesia Dan Vietnam.” Universitas Hasanudin Makassar.
hukum nasional antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dengan Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  (UU  PI),  secara umum  terdapat  dalam  BAB  III  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 yang  ketentuannya  menjelaskan  bahwa pembuatan  dan  pengesahan  perjanjian Internasional diatur pada bagian masing- masing undang-undang.
Lembaga Pemerintah, baik departemen atau non-departemen memiliki  kewenangan  untuk  membuat dan mengesahkan perjanjian Internasional.  yang  sebelumnya  lebih dahulu melakukan dan mencari
konsultan  untuk  menemukan  titik terang.  yang  mana  hasil  dari  konsultasi ini  yang  dilakukan  dengan  Menteri (Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  1999)  dan  bagi  pejabat  lembaga Pemerintah  yang  memiliki  kewenangan untuk  menandatangani  perjanjian  yang dibuat  oleh  Pemerintah  RI,  Organisasi Internasional  ataupun  Subjek  Hukum Internasional  terlebih  dahulu  harus memenuhi  syarat  berupa  pendapatan surat  kuasa  dari  Menteri  (Pasal  14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999).
Dalam
mewujudkan peran perjanjian  Internasional  adapun  cara atau  prosedur  dalam  membuat  dan melakukan  pengesahan  sebagai  upaya mengikatkan  diri  dalam  perjanjian Internasional.  Adapun  aturan  yang mengatur mengenai prosedur pembuatan.  Prosedur  ini  diatur  dalam
Konvensi  Wina  1969  dan  Pasal  11 maupun  Pasal  3  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.  Serta lembaga  Pemerintah atau  subjek  hukum  yang  berhak membuat perjanjian dan
dapat melaksanakan  kewajiban  dengan  itikad dan tujuan yang baik dan jelas ketentuan ini  tertuang  dalam  Pasal  4  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 26  Konvensi  WINA  1969.    Setelah melalui proses pembuatan dan
pengesahan perjanjian, negara bersangkutan dapat melaksanakan pembubuhan  tanda  tangan  sebagai bentuk  pengikatan  diri  pada  beberapa pihak.  Penjelasan  tersebut  sebenarnya sudah  ada  dan  telah  diterangkan  dalam ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2000  dan  Pasal  11 Konvensi Wina 1969. Secara sahnya atau putusannya suatu perjanjian Internasional  ditentukan  dalam  Pasal  9 dan berlakunya suatu perjanjian dituangkan  dalam  Pasal  15  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000. 36 Proses  ataupun  alur  mengenai garis  batas  yang  telah  ditetapkan  pada wilayah  maritim  ZEE  yang  saat  itu posisinya  berhadapan  atau  berbatasan ( delimitasi ), dalam penyelesaian
sengketanya  dapat  dilakukan  dengan metode Three Stage Approach . Metode ini kerap  dilakukan  oleh  Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah  batas  maritim  antar  negara. Karena  dari  cara  ini,  penyelesaiannya terbukti dapat menemukan titik adil dan jelas.  Tahap  metode  penyelesaian  ini dilakukan  dengan  cara,  membuat  garis batas  maritim  sementara  yang  dtarik dari  garis  dasar  atau  sering  dsebut dengan Baseline , hingga adanya pengujian  untuk  memperoleh  garis tengah  yang  tepat  dan  sesuai  dengan jarak  masing-masing  titik  pangkal dengan  tujuan  untuk  memperoleh kepastian  garis  batas  laut  ZEE  melalui cara step by step .
Langkah  ini  sudah  diterapkan pertama kali oleh Mahkamah
Internasional  tepatnya  pada  tahun  2009 silam  dalam  sengketa  konflik  yang terjadi  terhasap  Ukraina  dan  Rumaina, Bangladesh  dan  Myanmar,  Nikaragua dan  Kolombia 37 .  Secara  umum  metode
36 Suwardi,  Sri  Setianingsih.  Kurnia, Ida.  2019. Hukum  Perjanjian  Internasional . Sinar Grafika.
37 Iffan,  Ahmad,  Raihana,  and Asrizal.  2019.  “Analisis  Yuridis  Pengaturan
ini,  biasa  dijalankan  oleh  peradilan dengan  penyelesaian  secara  Arbitrase. 38
Pada  kasus  perbatasan  maritim  ZEE Indonesia-Vietnam yang dilakukan secara  bilateral  sendiri  sampai  saat  ini belum  terdapat  titik  terang.  Dubes  Ibnu dalam  sesi  wawancara  khusus  dengan ANTARA  di  Jakarta  (Sabtu,  19  Oktober 2019) menerangkan dengan jelas bahwasannya terdapat pemahaman yang berbeda  mengenai  batas  laut  antara Indonesia-Vietnam. Hal ini yang menjadi hambatan  atau  yang  membuat  lambat dalam  tercapainya  suatu  kesepakatan penentuan garis batas kedua negara.

## Penutup
Hasil  analisis  dan  pembahasan terkait  ditemukan  poin  penelitian  yang mengkaji  tentang  tindakan  dalam sengketa  batas  laut  Zona  Ekonomi Eksklusif  antara  Indonesia  dengan Vietnam  yang  dimana  setelah  melewati proses  telah  menemukan  titik  terang. Proses  dan  prosedur  penyelesaian  yang dilaluinya  tidak  mudah,  kedua  negara tersebut berhasil menyelesaikannya secara  damai  dengan  cara  mediasi  dan negosiasi  sesuai  dengan  harapan  dan peran PBB maupun
perjanjian Internasional.  Melalui  upaya  kebijakan aturan hukum Internasional dan hukum regional.  Karena  adanya  kaitan  dan hubungan  dengan  batas  laut,  maka penyesuaian  dasar  hukumnya  mengacu pada  aturan  hukum  laut  Internasional (UNCLOSS  1982),  Piagam  PBB  Asia Tenggara,  Konvensi  Wina  1969  Tentang perjanjian  Internasional.  Selain  hukum internasional,  hukum  regional  yang memiliki kewenangan dalam
Pembagian  Wilayah  Zee  Dan  Landas Kontinen  Di  Selat  Malaka  Menurut  United Nation  Convention  on  the  Law  of  (Unclos) 1982  Dan  Hukum  Nasional.” Jurnal  Cahaya Keadilan 7 (2): 302–20. 38 Sri Retno Widyorini, “Penyelesaian Sengketa  Dengan  Cara  Arbitrase,” Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 2006, 56–66.
penyelesaian  sengketa  ini  ada  aturan Undang-Undang Nomor  37  tahun  1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional.  Tujuan dari adanya peran perjanjian
Internasional  ialah  untuk  melindungi hubungan  bilateral  demi  mencapai kesepakatan  Kerjasama  antar  pihak, melindungi segenap pertahanan keamanan,  dan  kedaultan  negara  dari ancaman diskriminasi.

## Daftar Pustaka
Adikara,  Ahmad  Pradipta  Budhihatma,
and Adis Imam Munandar. “Tantangan  Kebijakan  Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam  Penyelesaian  Konflik  Laut Natuna Utara.” Jurnal Studi Diplomasi  Dan  Keamanan 13,  no.  1 (2021): 83–101. https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i 1.4365. Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional . Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004. Aini, Afiyata Biqadrilla Nur. “Penyelesaian  Kasus  Perairan  Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing  Penyelesaian  Kasus  Perairan Laut  Natuna  Yang  Dilakukan  Oleh Kapal Asing Vietnam.” ResearchGate , no. January (2022). Andi  Tenripadang.  “Hubungan  Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional.” Jurnal  Hukum  Diktum, Volume 14 Nomer 1, Juli 2016 7, no. 1 (2018): 67–75. https://doi.org/10.22373/dusturiy ah.v7i1.2334.
Anindyajati,  Titis.  “Politik  Hukum Pemekaran  Daerah  Berdasarkan Uud  1945:  Anatisis  Putusan- Putusan  Mahkamah  Konstttusi Terkait  Pemekaran  Daerah”  18,  no. 3 (2013): 175–88.
Ardila,  Ririn,  and  Akbar  Kurnia  Putra. “Sengketa  Wilayah  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia  (Studi  Kasus
Klaim  Cina  Atas  Laut  Natuna Utara).” Uti  Possidetis:  Journal  of International Law 1, no. 3 (2020): 358– 77.
Artistia,  Tahta  Junisa,  Budi  Hermono,
and  Elishabeth  Septin  Puspoayu. Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan  Kapal  Tanker  Stena  Impero Berbendera  Inggris  Oleh  Iran  Di  Selat Hormuz Menurut Hukum Internasional .  Bandung:  CV  Mandar Maju, 2002. Atika,  Nurul,  and  Afrizal.  “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam  Tahun  (2010- 2014).” Jom FISIP 4, no. 1 (2017): 1– 12.
Ayu,  Rizza,  and  Rahayu  Repindowaty Harahap.  “Penyelesaian  Sengketa Perbatasan  Laut  Antara  Indonesia- Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia.” Uti  Possidetis: Journal  of  International  Law 2,  no.  2 (2021): 167–88.
Belo,  Zerah  Amelia,  Mamentu  Michael, and  Trilke  E.  Tulung.  “Kebijakan Luar  Negeri  Indonesia  Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi  Eksklusif  (Zee)  Dengan Vietnam.” Jurnal  Politico 9,  no.  2
(2020): 1–7.
Dewi,  Novita.  “TINJAUAN  HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BATAS MARITIM ZONA  EKONOMI  EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA INDONESIA DAN
VIETNAM.” Repository.Unhas.Ac.Id ,
2022, 6. E.S  Pijoh,  Jonathan.  “Prosedur  Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan  Perdagangan  Di  Kawasan Perbatasan Indonesia.” Lex Administration X,  no.  1  (2022):  168– 77. Febriyanti, Shannet, Kresno Buntoro, and Roslin Panjaitan. “Penegakan Hukum  Di  Undelimited  Area  Yang Berbatasan  Dengan  Vietnam  Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di
ZEEI.” Jurnal  Maritim  Indonesia 8, no. 2 (2020): 244–59.
Idris,  Fatma.  “Penerapan  Hak  Berdaulat (Sovereign Right) Indonesia Di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa  Batas  Maritim  Klaim China  Atas  Batas  Maritim  Di  Laut Natuna.”  Universitas  Pasundan, 2017. Iffan,  Ahmad,  Raihana  -,  and  Asrizal  -. “Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian  Wilayah  Zee  Dan
Landas  Kontinen  Di  Selat  Malaka Menurut United Nation Convention on  the  Law  of  (Unclos)  1982  Dan Hukum  Nasional.” Jurnal  Cahaya Keadilan 7,  no.  2  (2019):  302–20. https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1 362.
IKA  NURASMA  YANTI.  “Motivasi Indonesia  Menyepakati  Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina.” Hubungan  Internasional 2, no. 2 (2015): 1–12.
Indriati,  Noer.  “Perjanjian  Internasional Oleh  Daerah  Sebagai  Kewenangan Otonomi  Daerah.” Jurnal  Dinamika Hukum 10, no. 1 (2010): 36–42.
Itasari,  Endah  Rantau,  and  Dewa  Gede Sudika Mangku. “Elaborasi Urgensi Dan  Konsekuensi  Atas  Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan  Di  Laut  Cina  Selatan Secara  Kolektif.” Harmony:  Jurnal Pembelajaran  IPS  Dan  PKN 5,  no.  2 (2020): 143–54. https://doi.org/10.15294/harmony .v5i2.40929. L.Toruan,  Gerald  Thodorus.  “Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian  Konflik  Laut  China Selatan  Dalam  Prespektif  Stabilitas Keamanan Regional.” Jurnal Keamanan  Nasional 6,  no.  1  (2020):
111–29.
Laksmi,  Luh  Gede  Citra  Sundari,  Dewa
Gede  Sudikna  Mangku,  and  Ni Putu Rai Yuliartini. “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian
Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan.” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 2 (2022): 225–42. Lazuardi, Rudi. “KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA  The  Value of  the  Struggle  and  Nationality  of the  People  of  Aceh  in  Maintaining the  Sovereignty  of  the  United  State of the Republic of Indonesia” 1, no. 2 (2022): 10–22.
Loupatty,  Qwita  Jerry,  Cornelis  Dj Massie,  and  James  Vinsensius  L Potoh. “Penyelesaian Sengketa Batas  ZEE  Yang  Tumpang  Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional.”  Universitas  Katolik De La Salle, 2016. Muhidin, and Siti Navisah. “Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi Border  Crosing  Agreement  Antara Indonesia-Filipina.” Jurnal Transborders II, no. 2 (2019): 108–14. Natalia, Kiki. “Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Perairan
Selat  Malaka  Ditinjau  Dari  Unclos 1982  Kiki  Natalia.” Calypta 2,  no.  2
(2013): 1–13. Octaviani,  Rury,  and  Setyo  Febrian. “Penerapan  Prinsip  Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian  Konflik  Bersenjata Internasional  Dikaitkan  Dengan Kedaulatan Negara.” Selisik 4, no. 7 (2018): 31–57. Parthiana,  I  Wayan.  “Beberapa  Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban  Negara  Indonesia  Di Bawah  Perjanjian  Internasional  Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia.” Veritas et Justitia 3, no. 1 (2017): 163–94. Pesik,  Lady  Afny  Surya.  “Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional  Israel  Dan  Palestina.” Lex  Privatum VI,  no.  10  (2018):  78–
83.
Prijanto, Heru. Hukum Laut Internasional .
Malang: Banyumedia, 2007. Rapita,  Destri.  “KEBIJAKAN  POLITIK
SOEKARNO  TERHADAP  PERAN PARTAI  POLITIK  ISLAM  PADA MASA  ORDE  LAMA.”  Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016. S,  Supriyono;  V,  Sholichah;  Irawan,  AD.
“Urgensi  Pemenuhan  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara  Era Pandemi  Covid-19  Di  Indonesia  ( The  Urgency  of  Fulfilling  the Constitutional  Rights  of  Citizens  in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian  ).” Ilmiah  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  (Jihham) 1,  no.  2 (2022): 55–66.
Setiadi,  Efan.  “Perjanjian  Ekstradisi Antara  Indonesia  Dan  Vietnam.”
International  &  Diplomacy 2,  no.  5
(2015): 83–94. Situngkir,  Danel  Aditia.  “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional.” Refleksi Hukum: Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (2018):
167–80.
https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v 2.i2.p167-180. Suwardi,  Sri  Setianingsih.  Kurnia,  Ida. Hukum Perjanjian Internasional . SINAR GRAFIKA, 2019. Talib, Idris. “Bentuk Putusan Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan Mediasi.” Lex  Et  Societatis 1,  no.  1 (2013): 19–30. https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1 295. Widyorini,  Sri  Retn0.  “Penyelesaian
Sengketa  Dengan  Cara  Arbitrase.”
Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 2006, 56–66.
Wijaya,  Callistasia.  “Konflik  Indonesia- Vietnam  „terancam  Terus  Berulang‟ Selama  Belum  Ada  Kesepakatan Zona Ekonomi Ekslusif.” BBC News Indonesia, 2019.
Yuliartini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy
Pramita.  “Penyelesaian  Sengketa
Secara  Damai  Dalam  Perspektif
Hukum Internasional.” Jurnal
Komunikasi  Hukum 8,  no.  1  (2022): 469–80. Yusnita,  Ummi.  “Penyelesaian  Sengketa Batas  Laut  Antara  Indonesia  Dan Malaysia  Dalam  Prespektif  Hukum Internasional.” Binamulia  Hukum 7, no. 1 (2018): 96–106.