## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU

## Merri Anitasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Ahmad Soleh Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Merri  Anitasari,  Ahmad  Soleh; Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi  Bengkulu  dengan menggunakan data sekunder periode pengamatan tahun 2001-2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi Bengkulu.  Jika  pemerintah  menaikkan  pengeluaran  pemerintah  sebesar  1 miliar  rupiah,  maka akan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1,17  %  per  tahun.  Sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota menunjukkan  bahwa  dari  jumlah  10  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu,  kabupaten  Rejang Lebong  dan  kota  Bengkulu  yang  memiliki  hasil  bahwa  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki  pengaruh  yang  negatif  sedangkan  7  kabupaten  lainnya  memiliki  hasil  yang  positif namun tidak signifikan. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bengkulu dikategorikan sebagai daerah yang baru membangun yang merupakan hasil pemekaran pasca pemberlakuan otonomi daerah.  Sehingga  dalam  jangka  pendek  pengeluaran  pemerintah  dianggap  belum  mampu menstimulus  kegiatan  sektor-sektor  perekonomian  serta  memacu  pertumbuhan  ekonomi  di daerah tersebut.

## ABSTRACT
Merri  Anitasari,  Ahmad  Soleh; Impact  of  Government  Spending  on  Economic  Growth  In Bengkulu Province. The purpose of this study was to analyze the impact of government spending on economic growth in the  province of Bengkulu using secondary data observation period 2001- 2012 year were obtained from the Central Bureau of Statistics. Results of analysis using SPSS 16 shows  that  government  spending  and  significant  positive  effect  on  economic  growth  in  the province of Bengkulu. If the government raised government spending by 1 billion dollars, it will be able  to  boost  economic  growth  by  1.17%  per  year.  While  the  effect  of  government  spending  on economic  growth  in  the  district/city  showed  that  of  a  total  of  10  districts  cities  in  Bengkulu province, Rejang Lebong district and Bengkulu City which has the result that government spending and  significant  positive  effect on  economic growth  in  the  region.  North  Bengkulu  has  a  negative effect,  while  seven  other  districts  have  a  positive  outcome,  but  not  significantly.  Most  districts  in the  province  of  Bengkulu  categorized  as  new  building  is  the  result  of  the  division  after  the implementation of regional autonomy. So in the short-term government spending is considered not able to stimulate activity sectors of the economy and spur economic growth in the area.

## Key Word: Government Spending, Economic Growth, Bengkulu Province

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang,  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.  Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  untuk  mencapai  tujuan  seperti  pertumbuhan  ekonomi
dan  stabilitas  perekonomian  secara  umum.  Perubahan  tingkat  dan  komposisi  anggaran pemerintah  baik  pajak  maupun  pengeluaran  pemerintah,  dapat  mempengaruhi  variabel- variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan.
Pengeluaran  Pemerintah  merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal  yaitu  suatu  tindakan pemerintah  untuk  mengatur  jalannya  perekonomian  dengan  cara  menentukan  besarnya penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  setiap  tahunnya,  yang  tercermin  dalam  dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  untuk  daerah  atau  regional.  Tujuan  dari  kebijakan  fiskal  ini  adalah  dalam rangka  menstabilkan  harga,  tingkat  output,  maupun  kesempatan  kerja  dan  memacu  atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  dimulai  pada  Januari  2001  bagi  setiap  daerah tingkat  provinsi  maupun  kabupaten  memuat  dua  aspek  penting,  yaitu  pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah maupun  tugas  pembangunan  dan  pengelolaan  sumber-sumber  ekonomi  yang  meliputi penggalian  sumber-sumber  penerimaan  dan  pengalokasian  pengeluaran  sesuai  dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah yang  bertujuan  untuk  pemberdayaan  kapasitas  daerah  akan  memberikan  kesempatan  bagi daerah  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  perekonomiannya.  Peningkatan pertumbuhan  perekonomian  daerah  akan  membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat,  daerah  akan  berupaya  untuk  meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui otonomi  daerah  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan  maksimal  kepada  para  pelaku ekonomi di daerah baik lokal, regional, nasional maupun global.
Pengeluaran  pemerintah  daerah  (provinsi  maupun  kabupaten/kota)  yang  tercermin dalam APBD dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah  dan  pengeluaran  pembangunan  atau  belanja  pelayanan  publik.  Dari  dua  jenis pengeluaran  tersebut,  pengeluaran  rutin  atau  belanja  aparatur  daerah  merupakan  jenis pengeluaran yang dominan dalam pengeluaran pembangunan di sebagian besar di daerah baik di  provinsi  Bengkulu  maupun  di  sebagian  besar  daerah  di  Indonesia.  Pengeluaran  rutin  atau belanja  aparatur  daerah  meliputi  belanja  pegawai,  barang,  pemeliharaan,  perjalanan  dinas, pinjaman  beserta  bunga  dan  subsidi.  Semua  jenis  pengeluaran  tersebut  sifatnya  merupakan pengeluaran  konsumsi.  Sedangkan  pengeluaran  pembangunan  atau  belanja  pelayanan  publik terbagi menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi  tersebut  di  atas  diharapkan  dapat  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  untuk  lebih meningkatkan  alokasi  pengeluaran  pembangunan  agar  mampu  menstimulus  pertumbuhan ekonomi.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Todaro  dan  Smith  (2006)  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  proses peningkatan  kapasitas  produktif  dalam  suatu  perekonomian  secara  terus  menerus  atau berkesinambungan  sepanjang  waktu  sehingga  menghasilkan  tingkat  pendapatan  dan  output nasional  yang  semakin  lama  semakin  besar.  Tiga  komponen  pertumbuhan  ekonomi  yang penting  bagi  setiap  masyarakat  adalah  (1)  Akumulasi  modal,  termasuk  di  dalamnya  semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  keterampilan  kerja,  (2)  Pertumbuhan  jumlah  penduduk yang  pada  akhirnya  menyebabkan  petumbuhan  angkatan  kerja,  (3)  Kemajuan  teknologi  yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  prosesnya  yang  berkelanjutan  merupakan kondisi  utama  bagi  kelangsungan  pembangunan  ekonomi  (Tambunan,  2001).  Pertumbuhan
ekonomi  menunjukkan  sejauh  mana  aktivitas  perekonomian  akan  menghasilkan  tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu.  Dengan  kata  lain,  perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  faktor  terpenting  dalam  pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai.  Pengukuran  pertumbuhan  ekonomi  secara  konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB  merupakan  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu wilayah  tertentu  atau  merupakan  jumlah  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh seluruh  unit  ekonomi  selama  periode  tertentu.  Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah  dapat  diperoleh  melalui  tingkat  pertumbuhan  nilai    PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan (ADHK).

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi  serta  bagaimana  keterkaitan  antara  faktor-faktor  tersebut  sehingga  terjadi  proses pertumbuhan.  Terdapat  banyak  teori-teori  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  tidak  satu  teoripun yang  komprehensif  yang  dapat  menjadi  standar  yang  baku,  karena  masing-masing  teori memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang teori tersebut.
Dalam  kajian  ini  akan  dipaparkan  teori  pertumbuhan  ekonomi  yang  dianggap  cukup untuk  menerangkan  sumber-sumber  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  teori  Solow-Swan.  Teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh Robert Solow (Massachussets Institute of Technology) dan Trevor  Swan (The  Australian  National  University). Menurut  teori  ini,  pertumbuhan  ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi  modal)  dan  tingkat  kemajuan  teknologi.  Pandangan  ini  didasarkan  analisis  klasik, bahwa  perekonomian  akan  tetap  mengalami  tingkat  pengerjaan  penuh (full  employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.
Selanjutnya  menurut  teori  ini,  rasio  modal-output  ( capital-output  ratio =  COR)  dapat berubah  dan  bersifat  dinamis.  Untuk  menciptakan  sejumlah  output  tertentu,  bisa  digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang  jumlahnya berbeda-beda sesuai  dengan  yang  dibutuhkan.  Jika  lebih  banyak  modal  yang  digunakan  maka  tenaga  kerja yang  dibutuhkan  lebih  sedikit, sebaliknya  jika  modal  yang  digunakan  lebih  sedikit  maka  lebih banyak  tenaga  kerja  yang  digunakan.  Dengan  adanya fleksibilitas ini  suatu  perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.
Dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip  dalam  teori  Solow-Swan,  E.F.  Denison  melakukan analisis  perhitungan  atas  sumber-sumber  pertumbuhan  output  Amerika  Serikat  pada  tahun 1909  sampai  dengan  1957.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  selain ditentukan  oleh  faktor-faktor  produksi  juga  dipengaruhi  oleh  kemajuan  teknologi  misalnya pendidikan, pengalaman, dan kemajuan pengetahuan (Wijono, 2005).
Menurut  pandangan  ekonom  klasik,  Adam  Smith,  David  Ricardo,  Thomas  Robert Malthus  dan  John  Straurt  Mill,  maupun  ekonom  neo  klasik,  Robert  Solow  dan  Trevor  Swan, mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan.

## Pengeluaran Pemerintah
Dalam  kebijakan  fiskal  dikenal  ada  beberapa  kebijakan  anggaran  yaitu  anggaran berimbang,  anggaran  surplus  dan  anggaran  defisit.  Dalam  pengertian  umum,  anggaran berimbang  yaitu  suatu  kondisi  dimana  penerimaan  sama  dengan  pengeluaran.  Anggaran
surplus  yaitu  pengeluaran  lebih  kecil  dari  penerimaan.  Sedangkan  anggaran  defisit  yaitu anggaran  pengeluaran  lebih  besar  dari  penerimaan.  Anggaran  surplus  digunakan  jika pemerintah  ingin  mengatasi  masalah  inflasi.  Sedangkan  anggaran  defisit  digunakan  jika pemerintah  ingin  mengatasi  masalah  pengangguran  dan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. Jika  pemerintah  merencanakan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  untuk  mengurangi  angka pengangguran  maka  pemerintah  dapat  meningkatkan  pengeluarannya.  Pengeluaran pemerintah  terdiri  dari  pengeluaran  rutin  atau  belanja  aparatur  daerah  dan  pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  Pemerintah Versi  Keynes,  pengeluaran  pemerintah merupakan  salah satu unsur  permintaan  agregat.  Konsep  perhitungan  pendapatan  nasional  dengan  pendekatan pengeluaran  bahwa  Y  =  C  +  I  +  G  +  X  –  M.  Formula  ini  dikenal  sebagai  identitas  pendapatan nasional. Variabel  Y melambangkan  pendapatan  nasional sekaligus  mencerminkan  penawaran agregat.  Sedangkan  variabel-variabel  di  ruas  kanan  disebut  permintaan  agregat.  Variabel  G melambangkan  pengeluaran  pemerintah.  Dengan  membandingkan  nilai  G  terhadap  Y  serta mengamati  dari  waktu  ke  waktu  dapat  diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996)
Teori  pembangunan  dan  pengeluaran  pemerintah  dikembangkan  oleh  Rostow  dan Musgrave  yang  menghubungkan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap-tahap  pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi  persentase  investasi  besar,  sebab  pemerintah  harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3)  Tahap  lanjut,  pembangunan  ekonomi  dan  aktivitas  pemerintah  beralih  dari  penyediaan prasarana  ke  pengeluaran-pengeluaran  untuk  aktivitas  sosial  seperti  program  kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  analisis  ekonometrik. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  16.  Penelitian  ini  bermaksud menjelaskan  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  provinsi Bengkulu. Data yang digunakan berupa data sekunder time series dari tahun 2001-2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional dan Daerah.

## KERANGKA ANALISIS

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Bengkulu
Secara  geografis  Provinsi  Bengkulu  terletak  pada  101'  01"  dan  103'  41"  Bujur  Timur serta  20'  16"  dan  3'  31"  Lintang  Selatan  dengan  ketinggian  dari  permukaan  laut  0-20  m
Pengeluaran Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi
(Bengkulu)  sampai  dengan  627-733  (Curup).  Provinsi  ini  terletak  di  Pantai  Barat  Pulau Sumatera,  membujur  dari  Utara  ke  Selatan,  di  antara  Bukit  Barisan  di  sebelah  Timur  dan Samudera  Indonesia  di  sebelah  Barat  dengan  luas  wilayah  lebih  kurang  21.089,38  km 2 atau 2.108.938 ha.
Pada tahun 2012, penduduk provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 1,77 juta jiwa. Dengan demikian  laju  pertumbuhan  penduduk  provinsi  Bengkulu  di  atas  laju  pertumbuhan  penduduk Indonesia  yaitu  1,42    %  sedangkan  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  sebesar  1,32  %. Sementara itu, sex ratio sebesar 104 yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak 4  %  dibandingkan  dengan  penduduk  perempuan.  Sebaran  penduduk  menurut  kabupaten menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  provinsi  ini  tidak  merata  tersebar  dalam  10 kabupaten/kota  dan  masih  terkonsentrasi  di  ibukota  provinsi  yaitu  kota  Bengkulu.  Kota Bengkulu  memiliki  kepadatan  sebesar  208  jiwa  per  km 2 sedangkan  kabupaten  tersepi  adalah Mukomuko dengan kepadatan hanya sebesar 40 jiwa per km 2 .
Berdasarkan  umur,  penduduk  provinsi  Bengkulu  didominasi  oleh  penduduk  usia produktif  (20-55  tahun).  Penduduk  usia  produktif  ini  tercatat  sebanyak  57  %  sedangkan penduduk usia muda (0-19 tahun) sebesar 39,2 % dan sisanya yang merupakan penduduk usia tua mencapai 3,7 %. Melihat komposisi ini, terdapat potensi tenaga kerja yang besar pada masa yang akan datang.

## Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  merupakan  salah  satu  sasaran  yang  akan  dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dari  tahun  ke  tahun.  Dengan  kata  lain  PDRB merupakan  tolok  ukur  perkembangan  ekonomi  secara  regional  yang  dapat digunakan sebagai dasar  perencanaan  pembangunan  nasional.  Pertumbuhan  ekonomi  regional  yang  dicerminkan oleh PDRB sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang turut memberi andil dalam pertumbuhan produksi  dari  masing-masing  sektor.  Perkembangan  PDRB  baik  berdasarkan  atas  dasar  harga konstan  maupun  atas  dasar  harga  berlaku  dari  tahun  ke  tahun  dapat  mencerminkan  laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pertumbuhan ini tentunya akan dapat menggambarkan kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut selama kurun waktu tertentu.
Selama periode pengamatan, trend pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu cenderung mengalami kenaikan. Penurunan pertumbuhan ekonomi pernah terjadi pada tahun 2008 hingga tahun  2009,  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  penurunan  dari  6,46  %  pada  tahun  2007 menjadi  5,75  %  pada  tahun  2008  atau  mengalami  penurunan  sebesar  0,71  %  dari  tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi masih cenderung menurun yaitu sebesar 5,62 % atau kembali mengalami penurunan sebesar 0,13 % dari tahun sebelumnya. Fenomena tersebut  lebih  disebabkan  oleh  krisis  moneter  yang  terjadi  secara  nasional.  Dengan  semakin membaiknya  kinerja  perekonomian,  mulai  tahun  2010  hingga  tahun  2012,  pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu cenderung mengalami peningkatan.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  pola  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Bengkulu, pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara  umum,  trend  pertumbuhan  ekonomi  antar  kabupaten/kota  cenderung  mengalami kenaikan.  Adanya  krisis  moneter  pada  tahun  2008  juga  memberikan  imbas  pada  penurunan pertumbuhan  ekonomi  di  sebagian  besar  kabupaten/kota  di  provinsi  Bengkulu.  Secara  rata- rata,  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  serta  jika  dibanding  dengan  provinsi  Bengkulu dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu Tahun 2001-2012
Berdasar gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di provinsi Bengkulu  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  rendah  jika  dibanding  dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu sebesar 5,70 %  per tahun. Hanya terdapat tiga kabupaten  yang  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  atas  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  provinsi  yaitu  kabupaten  Kepahiang  (5,99  %  per  tahun),  Kota  Bengkulu  (5,80  %  per tahun)  dan  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  (5,72  %  per  tahun).  Kabupaten  Bengkulu  Utara merupakan  daerah  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  paling  rendah  jika  dibanding dengan  daerah  lainnya.  Rendahnya  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  ini disebabkan  oleh  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  2008  hingga mencapai  -28.75  %.  Kondisi  ini  menyebabkan  secara  akumulasi  rata-rata  pertumbuhan ekonomi menjadi sangat kecil.

## Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu
Salah  satu  fungsi  utama  anggaran  pemerintah  daerah  adalah  sebagai  alat  kebijakan fiskal  yang  digunakan  untuk  menstabilkan  ekonomi  dan  mendorong  laju  pertumbuhan ekonomi.  Bagi  pemerintah  pusat,  realisasi  kegiatan  pemerintah  tercermin  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sedangkan  bagi  pemerintah  daerah  tercermin  dalam Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yaitu  pada  bagian  pengeluaran  (belanja) yang  terdiri  dari  pengeluaran  rutin  atau  belanja  aparatur  daerah  dan  pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik.
Pengeluaran  pemerintah  biasanya  mencerminkan  kebijakan  pemerintah  dalam penentuan  anggarannya.  Pengeluaran  pemerintah  terus  berkembang  seiring  dengan meningkatnya  aktifitas  pemerintah  dalam  perekonomian  yang  antara  lain  disebabkan  oleh adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi,  dan  perubahan  kegiatan  sektor  swasta.  Dengan  demikian  pemerintah  harus  dapat memainkan perannya dalam mengatur tingkat alokasi penggunaan sumber-sumber daya serta distribusi  pendapatan  diantara  konsumen  sehingga  dapat  mempertahankan  tingkat kesempatan  kerja  yang  tinggi,  tingkat  stabilitas  harga  serta  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi.
Perkembangan  jumlah  penduduk  kabupaten/kota  di  provinsi  Bengkulu  menuntut adanya  pengeluaran  pembiayaan  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan adanya  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  diharapkan  kemampuan  dalam  menciptakan sarana  dan  prasarana  pembangunan  yang  meningkat  dan  pada  akhirnya  akan  mendorong
Province 5,70
aggregate demand juga akan meningkat, sehingga dapat merangsang kegiatan produksi daerah yang selanjutnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran  pemerintah  di  tingkat  kabupaten/kota  maupun  provinsi  Bengkulu cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah merupakan pengeluaran  yang  dominan  atau  memiliki  persentase  yang  lebih  tinggi  dari  pengeluaran pembangunan  atau  belanja  pelayanan  publik.  Rata-rata  pengeluaran  pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu Tahun 2001-2012
Berdasar  gambar  3.  diketahui  bahwa  rata-rata  pengeluaran  pemerintah  provinsi Bengkulu mencapai 686,6 miliar rupiah per tahun, nilai ini hampir dua kali lipat dari rata-rata kabupaten/kota.  Kabupaten/Kota  dengan  rata-rata  pengeluaran  pemerintah  yang  tinggi masing-masing adalah Kabupaten Bengkulu Utara (365,7 Miliar Rupiah), Rejang lebong  (364,4 Miliar  Rupiah)  dan  Kota  Bengkulu  (358,4  Miliar  Rupiah).  Sedangkan  daerah  dengan  rata-rata pengeluaran  pemerintah  terendah  masing-masing  adalah  Kabupaten  Kaur  (212,1  Miliar Rupiah),  Kabupaten  Seluma  (263,3  Miliar  Rupiah)  dan  Kabupaten  Mukomuko  (298,5  Miliar Rupiah). Perbedaan dan perkembangan pengeluaran pemerintah seiring dengan meningkatnya aktifitas pemerintah dalam perekonomian yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan- perubahan  dalam  perekonomian  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  perubahan  demografi,  dan perubahan kegiatan sektor swasta.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu
Dalam menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di  provinsi  Bengkulu  digunakan  alat  analisis  regresi  linier  sederhana  dengan  menggunakan SPSS  16.  Dari  hasil  perhitungan  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu. Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah  Y  =  4,893  +  1,174x.  Berdasar  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  koefisien regresi  1,174  dengan  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bila  semakin  tinggi  pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.
Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai korelasi sebesar 0,717. Hal ini menunjukkan hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Bengkulu adalah  kuat.  Selanjutnya  uji  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  secara  komprehensif  terhadap  variabel dependen.  Hasil  dari  oleh  data  diperoleh  nilai  R 2 sebesar  0,514  artinya  bahwa  variabel
pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  atau  kontribusi  sebesar  51,4  %  terhadap pertumbuhan ekonomi dan 48,6 % dipengaruhi oleh faktor lain.
Uji  t  digunakan  untuk  membuktikan  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  secara  individual  (parsial).  Pengujian  ini  dibuktikan  dengan membandingkan  nilai  probabilitas  dengan  taraf  signifikansi  0,05.  Jika  nilai  probability  lebih kecil  dari  0,05  maka  signifikan  atau  memiliki  pengaruh  dan  sebaliknya  jika  nilai  probability lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  tidak  signifikan  pengaruh  dari  variabel terikatnya.  Dari  hasil  pengolahan  data  diperoleh  nilai  t-statistik  untuk  variabel  pengeluaran pemerintah sebesar 3,254 dan nilai probabilitity sebesar 0,009. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi provinsi Bengkulu.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

## 1) Kota Bengkulu
Dari  hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu. Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 4,734 + 2,968x. Berdasar persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi  2,968  dengan  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bila  semakin  tinggi  pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Bengkulu. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu adalah kuat, hal ini  ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,711.  Nilai  R 2 sebesar  0,505  artinya  bahwa variabel  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  atau  kontribusi  sebesar  50,5  % terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  49,5  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Nilai  t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 3,194 dan nilai probabilitity sebesar 0,010. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu.

## 2) Kabupaten Rejang Lebong
Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rejang  Lebong.  Dari  hasil  pengolahan  data,  persamaan  regresi  yang  terbentuk  adalah  Y  = 3,625  +  4,860x.  Berdasar  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  koefisien  regresi 4,860  dengan  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bila  semakin  tinggi  pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rejang Lebong. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi cukup berarti, hal ini ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,621.  Nilai  R 2 sebesar  0,386  artinya  bahwa variabel  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  atau  kontribusi  sebesar  38,6  % terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  61,4  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Nilai  t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 2,507 dan nilai probabilitity sebesar 0,031. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rejang Lebong.

## 3) Kabupaten Bengkulu Selatan
Dari  hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan persamaan regresi yang terbentuk adalah Y =  4,648  +  2,523x.  Namun  hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan ekonomi  cukup  berarti,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,456.  Nilai  R 2 sebesar  0,208  artinya  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  atau kontribusi  sebesar  20,8  %  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  79,2  %  dipengaruhi  oleh faktor lain. Nilai t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1,620 dan nilai probabilitity  sebesar  0,136.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran pemerintah  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten Bengkulu Selatan.

## 4) Kabupaten Bengkulu Utara
Kabupaten  Bengkulu  Utara  merupakan  daerah  yang  memiliki  hasil  koefisien  negatif  dari persamaan  yang  terbentuk  yaitu  Y  =  7,541  –  1,401x.  Korelasi  antara  pengeluaran pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  juga  lemah,  hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai korelasi  0,275  dan  nilai  R 2 sebesar  0,076  artinya  pengeluaran  pemerintah  memberikan kontribusi  hanya  sebesar  7,6  %  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  92,4  %  dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar -0,905 dan nilai  probabilitity  sebesar  0,387.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran pemerintah  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Kabupaten  Bengkulu Utara  juga  merupakan  salah  satu  kabupaten  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi terendah  yaitu  2,42  %  per  tahun.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pertumbuhan  ekonomi  negatif yang terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar -28,75 %.

## 5) Kabupaten Kaur
Pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di kabupaten Kaur. Dari hasil pengolahan data, persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 4,084 + 2,530x. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi juga lemah hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,362. Sedangkan kontribusi pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  hanya  13,1  %.  Nilai  t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1,099 dan nilai probabilitity sebesar 0,304. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kaur.

## 6) Kabupaten Seluma
Dari  hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Adapun  persamaan  regresi  yang  terbentuk  adalah  Y  = 4,897  +  2,398x.  Berdasar  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  koefisien  regresi 2,398  dengan  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bila  semakin  tinggi  pengeluaran pemerintah  akan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  Seluma. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi cukup berarti, hal ini ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,421.  Kontribusi  pengeluaran  pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 17,8 %, hal ini ditunjukkan dengan nilai R 2 sebesar  0,178.  Nilai  t-statistik  untuk  variabel  pengeluaran  pemerintah  sebesar  1,315  dan nilai  probabilitity  sebesar  0,225.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran pemerintah  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten Seluma.

## 7) Kabupaten Mukomuko
Pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dari hasil  pengolahan  data  persamaan  regresi  yang  terbentuk  adalah  Y  =  4,751  +  2,554x. Hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  cukup  berarti,  hal tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,454.  Sedangkan  kontribusi pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  hanya  20,6  %.  Nilai  t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1,348 dan nilai probabilitity sebesar 0,220. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 8) Kabupaten Kepahiang
Selama  periode  pengamatan,  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai  t-statistik  untuk variabel  pengeluaran  pemerintah  sebesar  0,801  dan  nilai  probabilitity  sebesar  0,453. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 4,751 + 2,554x. Hubungan antara pengeluaran pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  rendah/lemah,  hal  tersebut  ditunjukkan  dengan
nilai  korelasi  sebesar  0,311.  Sedangkan  kontribusi  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 9,7 % dan 90,3 % dipengaruhi faktor lain.

## 9) Kabupaten Lebong
Dari  hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  Lebong.  Adapun  persamaan  regresi  yang terbentuk adalah Y = 1,896 + 9,936x. Berdasar persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien  regresi  9,936  dengan  tanda  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bila  semakin  tinggi pengeluaran  pemerintah  akan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Lebong adalah kuat, hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,709.  Nilai  R 2 sebesar  0,503  artinya bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh atau kontribusi sebesar 50,3 % terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  49,7  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Nilai  t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 2,011 dan nilai probabilitity sebesar 0,115. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 10) Kabupaten Bengkulu Tengah
Pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dari hasil  pengolahan  data  persamaan  regresi  yang  terbentuk  adalah  Y  =  3,697  +  6,467x. Hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  sangat  kuat,  hal tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  sebesar  0,943  dan  kontribusi  pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  89  %  dan  11%  dipengaruhi  oleh faktor lain. Nilai t-statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 4,018 dan nilai probabilitity  sebesar  0,057.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1) Pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Jika pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17 % per tahun.
2) Dari  jumlah  10  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu,  kabupaten  Rejang  Lebong  dan  kota Bengkulu  yang  memiliki  hasil  bahwa  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  daerahnya.  Kabupaten  Bengkulu  Utara memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun  tidak  signifikan.  Sebagian  besar  kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu  dikategorikan sebagai  daerah  yang  baru  membangun  yang  merupakan  hasil  pemekaran  pasca pemberlakuan  otonomi  daerah.  Sehingga  dalam  jangka  pendek  pengeluaran  pemerintah dianggap belum mampu menstimulus kegiatan sektor-sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

## SARAN
Pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital.  Kondisi  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  khususnya kabupaten  pemekaran  pasca  pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk  lebih  meningkatkan  alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2001-2013).  Provinsi  Bengkulu  Dalam  Angka.  Jakarta:  BPS  Jakarta Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik.  (2000-2004).  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten/Kota  Di Indonesia. Katalog BPS: 9205. Jakarta: BPS Jakarta Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik.  (2004-2009).  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten/Kota  Di Indonesia. Katalog BPS: 9302003. Jakarta: BPS Jakarta Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2003-3007). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Katalog BPS: 7414.17. Jakarta: BPS Jakarta Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2008-2012). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Katalog BPS: 7203002.17. Jakarta: BPS Jakarta Indonesia.
Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Mangkoesoebroto, Guritno. (2001). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Purba,  Adearman.  (2008).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi Di  Kabupaten  Simalungun.  Diakses  Tanggal  5  Juli  2014,  https://www.USU Repository@2008.
Tambunan, Tulus. (2001). Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Todaro,  M.P.  dan  S.C.  Smith.  (2006).  Pembangunan  Ekonomi  Edisi  ke  Sembilan.  Jakarta: Erlangga.
Wijono, Wiloejo, Wiryo. (2005). Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam  Lima  Tahun  Terakhir,  Jurnal  Manajemen  dan  Fiskal,  Volume  V,  Nomor  2, Jakarta.