## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.895

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Kepala Sekolah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Rizan Pratama 1 , Sumaidi 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi Correspondence email: sumaidi.medi1966@gmail.com
Abstrak. profesi  guru  dan  profesi  dosen  merupakan  bidang  pekerjaan  khusus  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip, salah  satunya  adalah  memiliki  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan.  Disamping  itu, memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  adalah  salah  satu  hak  yang  diperoleh  guru  dalam  melaksanakan  tugas keprofesionalannya.. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan sifat penelitian menggunakan deskriptif, dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  wawancara.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  cara studi  kepustakaan  atau  studi  dokumentasi.  Kemudian,  seluruh  data  dan  informasi  diolah  dengan  menggunakan  analisis  data kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dipahami  bahwa  dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  dalam menyelesaikan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Menengah  Negeri  10  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat guna  menghindari  kesulitan  yang  ada  dalam  proses  peradilan  pidana  yang  bersifat  formal.  Dan  berfungsi  tidak  menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan,  dan  melepaskan  hak  menuntutnya  di  hadapan  hukum,  Kendala  yang  yang  dihadapi  secara  umum  ialah  sulitnya memberikan  arahan  kepada  pihak  korban  agar  menyelesaikan  perkara  tersebut  di  tingkat  kepolisian  saja,  akan  tetapi  adanya intervensi dari keluarga korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan  penjelasan  yang  banyak  mengenai  akibat-akibat  yang  diterima  korban  jika  tetap  ingin  dilanjutkan  ke  Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam, dan Dalam mengatasi kendala yang dihadapi pihak kepolisian sektor pemayung hanya dapat memberikan  masukan  dan  saran  jika  terdapat  kendala,  dan  pada  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dapat mengatasi kendala yang ada dan memberikan keadilan secara restoratif.
Kata Kunci : Penyelesaian, Penganiayaan, Kepala Sekolah
Abstract.  The teaching profession and the lecturer profession are special fields of work carried out based on principles, one of which is having guaranteed legal protection in carrying out professional duties. In addition, obtaining protection in carrying out their  duties  is  one  of  the  rights  obtained  by  teachers  in  carrying  out  their  professional  duties.  The  type  of  research  used  is empirical juridical, and the nature of the research is descriptive, using  primary and  secondary data. Primary data  obtained by means  of  interviews.  Secondary  data  is  obtained  by  means  of  literature  study  or  documentation  study.  Then,  all  data  and information  were processed using  qualitative data analysis. Based on the results of the  study, it is understood  that in  realizing restorative justice as an alternative in resolving the Crime of Persecution Against the Head of State Middle School 10, Tanjung Jabung Barat Regency in order to avoid the difficulties that exist in the formal criminal justice process. And functioning does not cause  public  unrest  or  there  is  no  community  rejection,  does  not  impact  social  conflict,  all  parties  involved  do  not  object,  and relinquish the right to sue before the law. The obstacle faced in general is the difficulty of giving direction to the victim to resolve the case. only at the police level, but there is intervention from the victim's family who often insists on going to court. After the police  provided  input  and  gave  many  explanations  regarding  the  consequences  that  the  victim  would  receive  if  they  wanted  to proceed to the Court such as internal divisions, and In overcoming the obstacles faced by the umbrella sector police, they could only provide input and advice if there were obstacles, and The Crime of Persecution Against the Head of State High School 10 Tanjung  Jabung  Barat  Regency  Tanjung  Jabung  Barat  Resort  Police  can  overcome  existing  obstacles  and  provide  restorative justice

## Keywords: Settlement, Persecution, Principal

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  1  Ayat  1  menyatakan pendidikan ialah usaha terencana dan sadar dalam membentuk proses pembelajaran serta suasana belajar supaya siswa dengan  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  akhlak  mulia,  kepribadian, pengendalian diri, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Dengan  tidak  adanya  pendidikan  yang  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa,  tentunya  memiliki  kemungkinan bahwa tujuan pendidikan tidak dapat dipenuhi. Sebagai tolak ukur memajukan bangsa, ditinjau berdasarkan majunya pendidikan yang ada pada negara tersebut.
Pada  mulanya,  pendidikan  bisa  dipandang  sebagai  kegiatan  dalam  melakukan  perubahan  terhadap  posibilitas, yakni peluang-peluang yang dilandasi transparansi seseorang tersebut menjadi realitas. Implikasi kedua yakni tingkah laku  seseorang  sebelumnya  tidak  ditetapkan.  Pendidikan  merupakan  komponen  terhadap  tahapan  seseorang  untuk
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
mengembangkan  kebudayaannya  ataupun  dunianya.  Dengan  demikian,  dengan  kata  lain  pendidikan  merupakan “kemutlakan” pada kehidupan seseorang. 1
Siswa  dan  guru  menjadi  bagian  untuk  mendorong  terbentuknya  aktivitas  pembelajaran.  Kegiatan  belajar mengajar  yang  dilakukan  di  luar  ataupun  dalam  kelas.  Guru  menduduki  posisi  yang  sangat  dihormati  pada  lingkup kemasyarakatan.  Profesi  tersebut  sangat  terhormat  pada  lingkup  kemasyarakatan  dikarenakan  wibawanya,  dengan demikian  siapa  pun  tidak  ragu  terhadap  sosok  guru.  Masyarakat  percaya  melalui  kehadiran  guru,  dengan  demikian bisa membentuk kepribadian serta memberi pendidikan untuk siswa secara tepat supaya memiliki sikap kepemimpinan yang  bertanggung  jawab  dan  integritas  yang  tinggi.  Jadi  pada  definisi  sederhananya,  guru  bisa  dimaknai  sebagai individu yang memberi ataupun menyalurkan wawasan terhadap siswa.
Guru  memiliki  kepribadian  baik,  sabar,  ramah,  membentuk  kenyamanan,  memberi  kepercayaan,  serta memperlihatkan pengertian. Namun pada segi lainnya, guru wajib memberi tugas, memberi dorongan kepada peserta didik agar mewujudkan tujuannya, menegurnya, menilainya, serta mengoreksinya. Sehingga kepribadian guru seakan- akan dibagi ke dalam dua dua hal, yang pertama memiliki sifat empati, lalu kedua memiliki sifat kritis. Adapun guru tidak dapat menjalankan kepribadiannya sebagai guru di mana dirinya mengarah hanya pada satu kepribadian. Sesuai dengan pernyataan itu, guru wajib dapat memilih dan menentukan kapan saat yang tepat untuk bersikap kritis, kapan saat  yang  tepat  untuk  menolak,  kapan  saat  yang  tepat  untuk  menerima,  serta  kapan  saat  yang  tepat  untuk  berempati terhadap  siswanya.  Dapat  dikatakan  juga,  guru  wajib  mampu  menjalankan  perannya  secara  ganda.  Peranan  tersebut bisa tercapai dengan cara yang lain berdasarkan kondisi serta situasi yang ada.
Dalam ranah edukasi, saat ini seringkali terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, baik itu dilakukan oleh guru terhadap murid dan sebaliknya, atau oleh oknum orang tua murid kepada guru sebagai tenaga pengajar, pada pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan ataupun pidana denda maksimal Rp4.500.
2. Apabila perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun.
3. Apabila berakibat kematian, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.
4. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Kekerasan/penganiayaan  yang  terjadi  yaitu  pada  SMAN  10  Kab.  Tanjung  Jabung  Barat,  yang  mana  peristiwa berawal saat Kepala Sekolah (korban) pada siswanya yang menjadi pelaku penganiayaan, di hari Rabu (04/03/2020). Ketika itu, peserta didik sedang menjalankan ujian yang kemudian pengawasnya menyuruh semua peserta didik untuk menaruh gadget, tas, serta buku di luar ruangan. Tapi nyatanya peserta didik yang disebut pelaku tersebut mengambil gadgetnya  yang  disuruh  untuk  ditaruh  di  luar  secara  diam-diam  lalu  menggunakannya  di  dekat  toilet.  Lalu  Kepala sekolah menyuruh peserta didik tersebut apabila mau mengambil gadgetnya harus dan wajib bersama orangtuanya ke sekolah. 2
Di  sore  hari,  orang  tua  peserta  didik  itu  mendatangi  sekolah.  Tapi  kedatangannya  justru  emosi  pada  kepala sekolah. Ketika hal  tersebut berlangsung, pelakunya menyerang wakil  kepala sekolah bidang  kesiswaan serta  kepala sekolah  memakai  batu  bata  yang  diperoleh  di  depan  kantor  guru.  Bukan  itu  saja,  orang  tua  peserta  didik  tersebut sempat memukul korban menggunakan tongkat pramuka. Untung saja pukulan tongkat pramuka serta lemparan batako itu tidak mengenai kepala sekolah. Perseteruan antar korban serta pelaku bisa dilerai wakil kesiswaan. 3
Sesuai  dengan  pernyataan  itu,  maka  harus  dilakukan  pengupayaan  penanggulangan  kejahatan  dalam penyelesaian  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan.  Upaya  ataupun  kebijakan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana secara umum menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan pada pengupayaan untuk mencapai kesejahteraan serta melindungi masyarakat.
Upaya  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  ataupun  dapat  dinamakan  politik  kriminal  bertujuan  dalam melindungi publik dalam mewujudkan kesejahteraan. Criminal policy (kebijakan penanggulangan kejahatan) tersebut menjadi komponen terhadap law enforcement policy (kebijakan penegakan hukum). Law enforcement policy menjadi komponen  terhadap social  policy (kebijakan  sosial)  serta  merupakan  bagian  dari legislative  policy (kebijakan legislatif).
Pada dasarnya, perbuatan yang berkaitan terhadap tindakan aniaya seperti yang dimaksud, wajib dipahami serta diimplementasikan  oleh  pihak  yang  berwajib  untuk  mencapai  keadilan  yang  diinginkan. 4 Dengan  demikian  melalui perhatian yang jeli dan cermat pada unsur-unsur tindakan  yang sesuai  terhadap perumusan delik pada tindakan yang
1 Tony D. Widiastono, Pendidikan Manusia Indonesia , Kompas, Jakarta, 2004, hal.6
2 https://aksesjambi.com/akses/10/03/2020/7-fakta-kasus-penganiayaan-kepala-sman-10-tanjab-barat/,  diakses  pada  07 Desember 2020, pukul 15,00 wib
3 Ibid
4 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1994, , hal. 23
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
diperbuat  tersangka  untuk  membentuk  keadilan  pada  masing-masing  individu  dengan  kasus  tindak  pidana penganiayaan. 5
Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  h  UU  Tahun  2005  No.  14  mengenai  Guru  dan  Dosen,  sebuah  wujud pengayoman yang diberi pada guru untuk menjalankan peranannya secara profesional yakni perlindungan hukum. Hal tersebut  terdiri  dari  perlindungan  hukum  pada  tindakan  intimidasi,  ketidakadilan  terhadap  siswa,  tindakan diskriminatif,  ancaman,  serta  kekerasan  terhadap  birokrasi,  wali  siswa,  siswa  ataupun  masyarakat.  Harus  dipahami bahwasannya  pekerjaan  dosen  ataupun  guru  adalah  profesi  khusus  yang  dijalankan  sesuai  prinsip-prinsip,  yakni contohnya mempunyai penjaminan perlindungan hukum untuk menjalankan perannya secara profesional. Di samping hal  tersebut,  mendapatkan  pengayoman  pada  pelaksanaan  peranannya  ialah  sebuah  hak  yang  didapatkan  guru  untuk menjalankan peranan keprofesionalannya. 6
Dalam  pembahasan  dalam  penelitian  ini  agar  mendapatkan  pembahasan  yang  terarah  serta  sistematis berdasarkan maksud yang diinginkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  proses  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  Kepala  Sekolah  Menengah  Negeri  10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah  kendala  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  Kepala  Sekolah  Menengah  Negeri  10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana  upaya  dalam  mengatasi  kendala  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  Kepala  Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## METODE
Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan penelitian ini, supaya terdapat suatu keabsahan secara obyektif dan ilmiah, adapun digunakan metodologi penelitian antara lain:

## Tipe penelitian
Pada  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang  dipakai  yaitu  yuridis  empiris.  Menurut  Bahder  Johan  Nasution, penelitian  yuridis  empiris  yakni: Penelitian ilmu hukum yang berusaha meneliti realita-realita  hukum yang ada pada lingkup  kemasyarakatan,  di  mana  hal  tersebut  mewajibkan  wawasan  agar  bisa  dibuktikan  serta  diamati  dengan transparan.  Penelitian  ini  berlandaskan  terhadap  fakta-fakta  ataupun  kenyataan  sosial  yang  hidup  serta  ada  pada lingkup kemasyarakatan selaku kebudayaan. 7
Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah socio kriminologi, Socio kriminologi merupakan sebuah bacaan tentang studi ilmiah kejahatan, dengan memanfaatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi dan antropologi sosial-budaya, serta ilmu sosial lain yang berhubungan yang besar peranannya dalam pengembangan dan perkembangan penelitian serta teori-teori kriminologi.

## Pendekatan Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki  menyebutkan  terdapat  4  pendekatan  pada  penelitian  hukum,  yakni  pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus ( case approach), serta pendekatan  undang-undang  ( statute  approach). 8 Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach ) .
Ditinjau  berdasarkan  permasalahan  hukum  yang  dibahas,  yakni  tentang  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan  Terhadap Kepala  Sekolah Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus pada SMAN 10 Tanjung Jabung  Barat), adapun  pada  penelitian  ini  menggunakan statute  approach (pendekatan  undang-undang ) serta conceptual  approach (pendekatan  konseptual) .  Statute  approach (pendekatan  undang-undang ) dilaksanakan  melalui penelaahan seluruh regulasi serta undang-undang yang berhubungan terhadap permasalahan yang dibahas. Conceptual approach (pendekatan konseptual) dilaksanakan melalui pemahaman doktrin-doktrin serta persepsi-persepsi pada ilmu hukum yang berhubungan terhadap penganiayaan.

## Sumber Data
Oleh  karena  penelitian  yang  dilakukan  ini  termasuk  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  demikian  berfokus terhadap penelitian kepustakaan dalam melakukan pengkajian bahan-bahan hukum yang terkait terhadap obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yakni sebagai berikut :
5 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009, hal. 37.
6 Muhammad  Kharis  Umardani,  Lusy  Liany,  Penyuluhan  Perlindungan  Hukum  Guru  dan  Adab  Siswa  Sebagai  Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas, Jurnal Balireso , Vol. 2, Nomor 2 , Juli 2017, hal. 116
7 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet.kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.125.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006,  hal. 93
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi landasan pada penyusunan penulisan penelitian berdasarkan kepustakaan, antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b. UU Tahun 2005 No. 14 mengenai Guru dan Dosen;
c. UU Tahun 2003 No. 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  No.  6  Mengenai  Penyidikan  Tindak Pidana.
2. Bahan hukum sekunder
a. Buku-buku literatur terkait
b. Jurnal-jurnal Hukum Pidana, Kekerasan, Guru dan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahan tersier
Bahan hukum tersier yakni bahan yang dipakai peneliti untuk menunjang bahan hukum sekunder, antara lain : a. Kamus Hukum
b. Ensiklopedia
c. KBBI

## Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, teknik dalam mengumpulkan data yang penulis gunakan ialah:
1. Wawancara
yaitu melakukan tanya jawab dengan langsung pada  Pelaku, Korban, Kapolres Tanjung Jabung Barat, serta Ketua PGRI Tanjung Jabung Barat, yang berdasarkan butir pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
2. Studi Dokumen.
Penelitian  ini  dilaksanakan  melalui  pengumpulan-pengumpulan  data  berdasarkan  buku  kepustakaan  yang  ada hubungannya  dengan  pokok  pembahasan.  Kemudian  hasil  penelitian  yang  dilakukan  selanjutnya  ditentukan gagasan pokoknya sehingga bisa menjadi panduan untuk menyusun penelitian ini.

## Teknik Penarikan Sampel
Adapun pada penelitian ini populasinya ialah semua pejabat yang terlibat di dalam melakukan Kebijakan Non Penal  Oleh  Kepolisian  Sektor  Pemayung  Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  (Studi  Kasus  pada  SMAN  10  Tanjung  Jabung  Barat).  Teknik menentukan  sampel  yang  digunakan  peneliti  yakni  secara purposive  sampling ,  yaitu  sampel  diambil  berdasarkan ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  dan  dipakai  yakni  seseorang  yang  dikarenakan  jabatan  serta  tugasnya  diasumsikan memahami, mengetahui, memahami, serta dapat memberi penjelasan secara tepat mengenai objek penelitian, yaitu : 1. Pelaku Penganiayaan
2. Korban Penganiayaan
3. Ketua PGRI Tanjung Jabung Barat
4. Kapolres Tanjung Jabung Barat

## Analisa Data
Analisis data yang dipergunakan penulisan  penelitian  ini  ialah dengan  cara deskriptif kualitatif, yakni sesudah datanya  dikumpulkan,  selanjutnya  dicantumkan  pada  pemaparan  sistematis  dan  logis,  berikutnya  dilakukan  analisis dalam  menyelesaikan  permasalahan  sehingga  dapat  disimpulkan  dengan  cara  deduktif,  yakni  berdasarkan  sesuatu yang sifatnya umum menjadi sesuatu yang sifatnya khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pada  tahap  pengadilan  terhadap  perkara  pidana  yang  berusaha  secara  optimal  agar  mewujudkan  serta menemukan  bukti,  tidak  jarang  timbul  keluhan  mengenai  rasa  tidak  adil  terhadap  pihak  terkait  pada  masalah  itu. Sebab pada perkara pidana, pihak  yang berkepentingan  tidak sebagaimana pada perkara perdata  yakni tergugat  serta penggugat,  namun  lebih  meluas  yakni  masyarakat,  korban,  serta  pelaku  di  tempat  tindak  pidana  tersebut  muncul. Selain  itu,  pada  perkara  tindak  pidana  luar  biasa  yang  berkaitan  terhadap  agresi,  genosida,  serta  kemanusiaan,  yang menjadi stakeholder ialah bangsa-bangsa beradab ataupun masyarakat internasional.
Keterkaitan  masyarakat  sebagai  bagian  komponen  pemangku  kepentingan  pada  perkara  pidana  yang  selaras terhadap  cakupan  tingkatan  yang  berbahaya  dari  tindak  pidana  yang  diperbuat.  Tidak  sedikit  komunitas  sebagai pemangku  kepentingan  juga  menjadi  konsekuensi  etis  terhadap  dampak  yang  timbul  dari  tindak  pidana,  dengan
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
demikian  meminta  rasa  tanggung  jawab  secara  penuh  oleh  masyarakat  yang  disebabkan  bahayanya  tindak  pidana lingkup  masyarakat.  Apabila  warga  yang  beretika  tidak  bereaksi  pada  pembunuhan  massal,  perbudakan,  ataupun tindak  pidana  yang  lain,  adapun  nilai  kemanusiaan  bisa  merosot  ataupun  menurun  hingga  setara  kebinatangan. Apabila seseorang melakukan reaksi terhadap penistaan harga diri manusia, artinya mati rasa serta tidak bertanggung jawab  pada  martabat  manusia.  Tanggung  jawab,  atensi,  serta  empati  pemangku  kepentingan  terhadap  adanya  tindak pidana kemanusiaan pada manusia yang lain menjadi komponen terhadap etika. Wujud rasa bersalah, kesalahan, niat, serta pertanggungjawaban menjadi tolak ukur tahapan peradilan perkara pidana serta hukum pidana.
Restorative  justice memiliki  tujuan  dalam  memulihkan  situasi  masyarakat,  pelaku,  serta  korban  pada  suatu tindak pidana dengan terdapatnya tahapan dalam menyelesaikan masalah yang bukan hanya fokus terhadap peradilan serta  hukuman  pelakunya.  Pada  tahapan  peradilan  pidana  konvensional,  kepentingan  korban  seakan-akan  sudah dipresentasikan  ataupun  terwakilkan  pihak  polisi,  jaksa,  ataupun  negara.  Diperlukan  pencerminan  supaya  bisa mengetahui  kepentingan  korban  tindak  pidana,  sebab  berkaitan  terhadap  kemampuan,  martabat,  serta  hak kemanusiaan oleh korban sebagai insan yang beradab. 9
Perkembangan ide mediasi  atau secara non penal sangat melekat terhadap berkembangnya gagasan restorative justice selaku sebuah gagasan penal reform (pembaharuan hukum pidana), sebab konsep mediasi penal secara umum menjadi  alat  untuk  mencapai  implementasi  konsepsi restorative  justice pada  pemecahan  kasus  pidana.  Mediasi  non penal selaku prosedur dalam menyelesaikan kasus pidana untuk mencapai restorative justice (keadilan restoratif). Dari  mediasi  inilah  kepolisian  resor  Tanjung  Jabung  Barat  menjadikan  solusi  untuk  menyelesaikan  tindak pidana  penganiayaan.  Pernyataan  tersebut  disebutkan  May  Retnowati,  bahwasannya restorative  justice dan  mediasi penal memiliki tujuan yang sama serta memiliki interelasi yang kuat untuk memecahkan perkara melalui keterlibatan pihak korban dan tersangka sehingga dapat menciptakan keadilan. 10
Menurut Mudzakir mengemukakan sejumlah kategori sebagai ruang lingkup serta acuan pada perkara yang bisa dipecahkan di luar peradilan dengan jalan non penal/mediasi yani antara lain : 11
1. Pelanggaran hukum pidana itu merupakan pelanggaran hukum pidana adat yang penyelesaiannya melalui lembaga adat.
2. Pelanggaran  hukum  pidana  biasa  yang  tidak  diproses  pada  peradilan  oleh  Jaksa  Agung  ataupun  diberhentikan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
3. Pelanggaran  hukum  pidana  itu  merupakan  tindak  pidana  dalam  segi  hukum  administrasi  yang  memposisikan hukuman pidana sebagai ultimum remedium.
4. Pelanggaran  hukum  pidana  itu  adalah  “pelanggaran”,  tidak  merupakan  “tindak  pidana”,  yang  hanya  dipidana dengan denda.
5. Pelanggaran  hukum  pidana  itu  mempunya  pidana  denda  sebagai  sanksi  pidana  lalu  pelanggarnya  harus membayarkan dendanya itu (Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
6. Pelanggaran hukum pidana itu merupakan delik aduan, yakni yang memiliki sifat relatif ataupun absolut.
7. Pelanggaran hukum pidana itu masuk pada kategori serba ringan/ringan lalu pihak berwajib memakai kewenangan dalam berdiskresi.
Untuk melakukan  kebijakan non penal terhadap tindak pidana penganiayaan  yang melibatkan orang tua murid kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Tanjung Jabung Barat,  Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 6 mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 menyebutkan:
Pada tahapan penyidikan bisa dilaksanakan keadilan restoratif, jika dipenuhinya hal-hal antara lain : 1. Materiil, mencakup:
a. Terdapatnya pernyataan terhadap seluruh pihak terkait agar tidak keberatan, serta melepas tuntutannya di depan hukum;
b. Tidak memiliki dampak konflik sosial;
c. Tidak meresahkan warga ataupun tidak ditolak oleh warga;
d. Prinsip pembatas:
1) Terhadap pelaku:
a) Pelaku tidak merupakan residivis;
b) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yaitu yang disengaja;
9 Ibid
10 James  Hasudungan  Hutajulu,  Prija  Djatmika  dan  Ismail  Navianto,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)”, Arena Hukum Vol 7, No.3, (Agustus 2016), hal.16
11 Mudzakkir,  Dalam  I  Made  Agus  Mahendra  Iswara, Mediasi  Penal  Penerapan  Nilai-Nilai  Restoratif  Justice  dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali , Tesis, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2013, hal.55-56.
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
2) Dalam tindak pidana tahap:
a) penyelidikan; serta
b) penyidikan, sebelum SPDP dikirimkan pada Penuntut Umum.
2. formil, mencakup:
a. Surat permohonan untuk berdamai terhadap masing-masing pihak (terlapor dan pelapor);
b. Akte  dading (Surat  pernyataan  perdamaian)  serta  pemecahan  masalah  pada  pihak  yang  bersengketa  (wakil masyarakat, keluarga terlapor, keluarga pelapor, terlapor, serta pelapor) atas pengetahuan atasan Penyidik;
c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang bersengketa sesudah perkara diselesaikan dengan jalan keadilan restoratif;
d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyepakati untuk menyelesaikan dengan cara keadilan restoratif;
e. Pelaku tidak keberatan serta dilaksanakan dengan tanggung jawab, ganti rugi, serta sukarela.
Upaya  dalam  menerapkan  keadilan  restoratif  yang  bisa  dilaksanakan  pihak  kepolisian  untuk  mengoptimalkan upaya untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur mediasi. Hal tersebut bisa dilaksanakan pihak kepolisian sebagai garda  terdepan  sistem  pengadilan  pidana,  melalui  wewenangnya  yakni  diskresi  untuk  memecahkan  sebuah  perkara pidana  perlindungan.  Adapun  implementasi  nilai-nilai  keadilan  Restoratif  dari  pihak  polisi  yang  diberi  sebuah landasan  hukum  dalam  bentuk  Surat  telegram  rahasia  Kabareskrim  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  : STR/583/VII/2012  Tanggal  8-8-2012  mengenai  Contoh  Penanganan  Kasus  yang  berhubungan  terhadap  konsep keadilan restoratif yang pada dasarnya menyebutkan bahwasannya meskipun belum terdapat kepastian hukum secara pasti  (terdapat  satu  pada  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  yang  menganut  nilai-nilai  keadilan  restoratif  dengan prosedur diversi).
Pada  proses  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  terutama  pada  penganiayaan  ringan  aparat  hukum  atau perangkat desa akan memberikan alternatif penyelesaian secara damai yaitu secara restorative justice yaitu berdialog terhadap  pihak  korban  dan  pelaku  dalam  penyelesaian  secara  damai,  pada  konsepsi  mediasi  proses  dialog  diketahui sebagai sarana berkomunikasi yang jadi modal utama menyelenggarakan mediasi. Seluruh tahapan tersebut yang bisa dijumpai yakni pada bentuk pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana :
1. VOM ( Victim  Offender  Mediation :  Mediasi  terhadap  korban  dan  pelaku)  yakni  sebuah  forum  yang  menunjang terdapatnya pertemuan korban dan pelaku melalui mediator selaku fasilitator serta coordinator pada pertemuan itu. 2. Conferencing merupakan forum yang serupa terhadap VOM, tapi wujud tersebut cukup berbeda, yakni keterlibatan dalam  penyelesaiannya  tidak  hanya  mengaitkan  korban  serta  pelaku  secara  langsung  ( primary  victim ),  namun korban tidak langsung ( secondary victim ), contohnya kawan dekat ataupun keluarga pelaku/korban. Terdapat dalih keterlibatan seluruh pihak  itu yakni dikarenakan keduanya dikenai akibat  secara langsung ataupun  tidak terhadap tindak  pidana  yang  timbul  ataupun  keduanya  mempunyai  kepedulian  yang  besar  serta  berkepentingan  terhadap hasil  musyawarahnya.  Selain  itu,  keduanya  pun  bisa  ikut  serta  untuk  berupaya  membuat  tujuan  akhir  serta prosesnya berhasil.
3. Circles ,  merupakan  sebuah  bentuk  implementasi  keadilan  restoratif  yang  keterlibatannya  paling  luas  daripada  2 jenis  sebelum  itu,  yakni  forum  yang  tidak hanya mediator, keluarga, pelaku, ataupun korban,  namun  warga  yang memiliki kepentingan terhadap hal itu. 12
Sementara itu, Pada proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ini bapak Wahidin selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tanjung Jabung Barat memberikan pendampingan hukum selama proses perdamaian berjalan. 13
Mengenai  teknis  pelaksanaan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan orang tua murid kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Tanjung Jabung Barat, dikemukakan oleh AKBP Guntur Saputro mengatakan, yakni: 14 1. Mempertemukan seluruh pihak (keluarga korban/tersangka, tersangka, korban, serta saksi).
2. Melihat mediasi antara tersangka dan korban ataupun penggantian rugi lainnya;
3. Membantu membuat surat kesepakatan dengan seluruh pihak (pelaku, saksi, serta korban);
4. Menerima surat pencabutan perkara (pelaporan kepolisian);
5. Penyidik melaksanakan gelar perkara pada perkara itu dalam menetapkan penyelesaian;
12 Eva  Achjani  Zulfa,  Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya), Artikel, diakses pada 02 April 2021, pukul. 13.00 wib
13 Wawancara dengan Bapak Wahidin, Ketua PGRI Tanjung Jabung Barat, tanggal 23 Maret 2021.
14 Wawancara dengan AKBP Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
Iptu Sugeng  Aryanto juga mengatakan bahwa dari  keseluruhan proses kebijakan non penal yang dilaksanakan Polres Tanjung Jabung Barat, sesuatu yang paling penting serta wajib dipertimbangkan ialah terdapatnya kesepakatan. Hal  tersebut  karena  kesepakatan  seluruh  pihak  ialah  sesuatu  yang  disepakati  secara  bersama-sama  dalam melaksanakan  tahapan  secara  damai  melalui  prosedur  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  tercantum  pada  surat  yang terdapat tanda tangan para pihak. 15
Pada  perkara  pidana,  mediasi  bisa  dilaksanakan  secara  langsung  ataupun  tidak,  yakni  melalui  pertemuan keduanya  (pelaku dan korban) dengan  cara bersama-sama ataupun mediasi yang dilaksanakan mediator dengan  cara terpisah (keduanya tidak bertemu dengan langsung). Hal tersebut bisa dilaksanakan relawan terlatih ataupun mediator. Mediasi bisa dilaksanakan di bawah  naungan badan peradilan pidana ataupun lembaga kemasyarakatan  secara bebas lalu berikutnya hasil mediasi penal dilaporkan pada otoritas peradilan pidana. 16
Implementasi kebijakan non penal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dilaksanakan secara langsung yakni melalui  pertemuan  kedua  pihak  (pelaku  dan  korban)  dengan  cara  bersama-sama,  di  mana  pihak  penyidik  berperan sebagai mediator. Pernyataan tersebut disebutkan  Iptu Sugeng Aryanto bahwasannya penyidik sebagai mediator akan berperilaku  netral  serta  mengakomodasi  kepentingan  seluruh  pihak.  Selanjutnya  disebutkan  bahwasanya  melalui terdapatnya pemecahan perkara diluar peradilan (di tingkat polisi) adapun perkara itu dinyatakan selesai/tuntas. Lalu penyidik  menerbitkan  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyidikan  (SP2HP)  pada  saksi  yang  melaporkan bahwasannya  perkara  yang  diajukan  sudah  tuntas  dengan  dama.  Dengan  demikian,  penyidik  tidak  memproses penyidikannya.  Sehingga  terdapatnya  kepastian  hukum  serta  memberi  kepuasan  terhadap  masyarakatnya  mengenai layanan yang diberikan polisi. 17

## Kendala  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Menengah  Negeri  10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Penyelesaian  perkara  pidana  masuk  dalam  kategori  delik  biasa  (bukan  delik  aduan)  seringkali  bertentangan dengan  prosedur  formal  yang  ada,  ketika  kedua  belah  pihak  sudah  menemui  kata  damai.  Penyidik  Kepolisian  Resor Tanjung  Jabung  Barat  dengan  inisiatifnya  menerapkan  hukum  progresif  untuk  mengambil  kebijakan  supaya  tidak memajukan  perkara  pidana  jika  telah  ada  perdamaian  dan  laporan  dicabut  oleh  korban.  Namun  terdapat  batasan- batasan  dalam  dalam  mengambil  diskresi,  sebagai  upaya  penerapan substantive  justice .  Hal  ini  dikarenakan,  agar kebijaksanaan yang diambil tetap mempunyai kebaikan bagi masyarakat.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  penulis  melihat  adanya  hambatan/kendala  penerapan  hukum dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Menengah  Negeri  10  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yaitu  sulitnya memberikan  arahan  kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kepolisian saja, akan tetapi adanya  intervensi  beberapa  pihak  dari  keluarga  korban  yang  sering  bersikeras  untuk  melanjutkan  ke  Pengadilan. Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan penjelasan  yang banyak mengenai  akibat-akibat  yang diterima korban jika tetap ingin dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam.
Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  juga  mengalami  kendala  dalam melakukan  penyelesaian  perkara  dengan  mediasi/Non  penal  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak Bujang Marwan sebagai pelaku penganiayaan, yang mengatakan bahwa pelaku tidak mau meminta maaf dikarenakan kesal terhadap perlakuan Korban terhadap anaknya dan mengatakan "suruh orang tua yang ambil biar tau rasa". 18 Kendala selanjutnya adalah pada pihak korban yaitu Bapak Lesemen yang pada saat itu tidak mau diselesaikan secara  kekeluargaan  dan  tetap  meminta  perkara  diselesaikan  sampai  ke  tingkat  pengadilan,  yang  mengatakan  bahwa belum ada itikad baik  yang dilakukan oleh pihak pelaku yang datang  untuk meminta maaf dan memberikan dampak kerugian yang diterima korban. 19
Apabila dicermati secara seksama, sebenarnya ide penyelesaian  Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah  Menengah  Negeri  10  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dengan  mediasi  terletak  pada  korban  dan  didukung oleh tersangka yang kooperatif mengakui segala perbuatannya. Namun, apabila si korban tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui mediasi, maka perkara akan harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.
15 Wawancara dengan Iptu Sugeng Aryanto, Kanit reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.
16 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia , Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal. 93
17 Wawancara dengan Iptu Sugeng Aryanto, Kanit reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.
18 Wawancara dengan saudara Bujang Marwan, pelaku penganiayaan, tanggal 23 Maret 2021.
19 Wawancara dengan Bapak Lesemen, korban penganiayaan, tanggal 23 Maret 2021.
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
Iptu  Sugeng  Aryanto  juga  mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala-kendala  secara  umum  dalam  proses mediasi, Faktor-faktor kendala tersebut adalah berikut: 20

## 1. Faktor Hukumnya Sendiri
Praktik penerapan hukum kerap kali terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hal tersebut terjadi dikarenakan pemahaman dari keadilan yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum sebagai prosedur yang  sifatnya  normatif.  Sehingga  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya  mencakup law enforcement saja,  akan  tetapi  juga peace  maintenance ,  sebab  penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya  sebagai proses kesesuaian antara pola perilaku nyata dan nilai kaedah yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor fasilitas dan sarana yang mendukung
Faktor sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak  hukum, tanpa adanya  faktor  pendukung  tersebut  akan  mengakibatkan  kurang  lues  dan  efektif  dalam  upaya  penegakkan  hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai.
3. Faktor Masyarakat
Sikap  masyarakat  yang  kurang  menyadari  tugas  polisi,  tidak  mendukung,  dan  terlalu  bersikap  apatis  serta menganggap  tugas  penegakan  hukum  semata-mata  urusan  polisi,  serta  keengganan  terlibat  sebagai  saksi  dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
4. Faktor Kebudayaan
Dalam kebudayaan  sehari-hari, orang  sering  kali membicarakan  kebudayaan. Kebudayaan berfungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia bisa mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan  garis pokok mengenai perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai  apa yang dilarang, dan apa yang harus dilakukan.

## Upaya  Dalam  Mengatasi  Kendala  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan  penjelasan  pada  pembahasan  sebelumnya  bahwa  kendala-kendala  yang  terjadi  haruslah  diatasi, agar  kendala-kendala  tersebut  dapat  terselesaikan.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  AKBP  Guntur Saputro  yang  mengatakan  bahwa  Sebagai  langkah  terakhir,  jika  korban  masih  bersikukuh  untuk  melanjutkan  ke tingkat persidangan, maka pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mencoba menasehati dan menjelaskan duduk persoalannya  yang  salah  salah  satunya  adalah  memberikan  pengertian  bahwa  tindak  penganiayaan  akibat kesalahpahaman yang tersulut emosi dan telah diselesaikan secara damai dan ganti rugi. 21
Apabila  sesudah  terjadi  kesepakatan  bersama  para  pihak  (korban  dan  tersangka)  dan  sudah  ada  pencabutan Laporan  Polisi  oleh  korban  tetapi  kemudian  setelah  itu,  korban  datang  dan  meminta  kembali  agar  kasusnya dilanjutkan,  penyidik  akan  menjelaskan  bahwa  kesepakatan  itu  telah  menjadi  perjanjian  kedua  pihak  dan  bersifat mengikat serta kasus itu pun telah dihentikan penyidikannya 22

## SIMPULAN
Setelah diadakan analisis dari hasil-hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab terakhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. kedudukan  hukum  penyelesaian  tindak  pidana  oleh  pihak  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat,  mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu berupa  penerimaan terhadap praktik mekanisme mediasi sebagai bagian dari kebutuhan  masyarakat  dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan  Tindak Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Menengah  Negeri  10  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal.
2. Kendala  yang  yang  dihadapi  secara  umum  ialah  sulitnya  memberikan  arahan  kepada  pihak  korban  agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kepolisian saja, akan tetapi adanya  intervensi dari keluarga korban yang sering  bersikeras  untuk  melanjutkan  ke  Pengadilan.  Setelah  polisi  memberikan  masukan  dan  memberikan penjelasan  yang  banyak  mengenai  akibat-akibat  yang  diterima  korban  jika  tetap  ingin  dilanjutkan  ke  Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam.
3. Dalam mengatasi kendala  yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat  hanya dapat memberikan masukan  dan  saran  jika  terdapat  kendala,  dan  pada  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah
20 Wawancara  dengan  Iptu  Sugeng  Aryanto,  Kanit  reskrim  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat,  tanggal  22  Maret 2021.
21 Wawancara dengan AKBP Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.
22 Ibid
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
Menengah  Negeri  10  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Barat  dapat  mengatasi kendala yang ada dan memberikan keadilan secara restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan  dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Ali Masyhar, Keadilan Restoratif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif Socio-Legal) , Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015. Ali Masyhar, Standing Point Hukum Pidana dalam Perlindungan Guru di Indonesia , Fakultas Hukum UNNES, 2016. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2016. E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum , Binacipta, Bandung, 1987. Nanang  Martono, Kekerasan  Simbolik  di  Sekolah  Sebuah  Ide  Sosiologi  Pendidikan  Pierre  Bourdieu ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya, Bina Ilmu, 1987. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2003 Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Dua  Pengertian Dasar  dalam  Hukum  Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981 ____________, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,
Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Rajawali  Pers,  Jakarta 1985.
Sudarto, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1986. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007. Suparman Usman, Filsafat Hukum, Suhud Sentra Utama, Jakarta, 2002. Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

## Jurnal/Tesis/Internet
James  Hasudungan  Hutajulu,  Prija  Djatmika  dan  Ismail  Navianto,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)”, Arena Hukum Vol 7, No.3, Agustus 2016 Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa  Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas, Jurnal Balireso , Vol. 2, Nomor 2 , Juli 2017 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003 Tesis hukum, pengertian perlindungan hukum menurut para ahli http://tesishukum.com/ http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/  05/02  Judul  artikel:  Perlunya Perlindungan Hukum Guru.
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504575075BAB_2_FINAL- RPIJM_TJB_-oke.pdf http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf http://profdikguru..co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/11182461/duduk-perkara-seorang-wali-murid-aniaya-kepala-sekolah- datang-bawa-pistol?page=all

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Rizan  Pratama  dan  Sumaidi,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Kepala  Sekolah  Di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan