How to cite: Elle Tasya Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu (2022) Dampak Hukum terhadap Notaris/PPAT Akibat Tindakan Melawan Hukum oleh Pegawai Kantornya, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14117 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## DAMPAK  HUKUM  TERHADAP  NOTARIS/PPAT  AKIBAT  TINDAKAN MELAWAN HUKUM OLEH PEGAWAI KANTORNYA
Elle Tasya Putri 1* , Mella Ismelina Farma Rahayu 2 1*,2 Tarumanagara University, Indonesia Email: 1 *elletasya@gmail.com, 2 mellaismelina@yahoo.com

## Abstrak
Peran seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melampaui aspek hukum  dalam  transaksi  properti,  melibatkan  pertimbangan  etika  dan  tanggung jawab sosial. Dalam kasus di mana seorang pegawai kantor terlibat dalam perbuatan melawan  hukum,  pertanyaan  tentang  tanggung  jawab  hukum,  etika,  dan profesionalisme Notaris/PPAT muncul. Tanggung jawab hukum Notaris/PPAT atas tindakan pegawai kantor bervariasi sesuai yurisdiksi hukum, seringkali tergantung pada tingkat pengawasan yang dilakukan Notaris/PPAT. Penelitian ini mengadopsi metode  penelitian  hukum  normatif,  terfokus  pada  analisis  peraturan  perundang- undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tindakan melawan Hukum PPAT/Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris atau PPAT harus mempertimbangkan aspek hukum, etika,  dan  tanggung  jawab  sosial,  menjaga  integritas  profesi  serta  memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Kata Kunci : Notaris, PPAT, Etika Profesi

## Abstract
The role of a Notary Public or Land Deed Official (PPAT) extends beyond the legal aspects  in  property  transactions,  involving  ethical  considerations  and  social responsibility. In cases where an office employee is involved in illegal activities, questions  regarding  the  legal  responsibility,  ethics,  and  professionalism  of  the Notary/PPAT arise. The legal responsibility of a Notary/PPAT for the actions of an office employee varies according to legal jurisdictions, often contingent upon the level of supervision exercised by the Notary/PPAT. This study adopts a normative legal  research  method,  focusing  on  the  analysis  of  legislative  regulations,  court decisions, and legal literature related to the responsibility of Land Deed Officials (PPAT) and illegal actions of PPAT/Notaries. In carrying out their duties, Notaries or PPATs must consider legal, ethical, and social responsibility aspects, upholding
professional integrity and providing a positive impact on the wider societal well- being.

## Keywords: Notary, PPAT, Professional Ethics

## Pendahuluan
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan figur hukum yang memegang peran penting dalam proses pembuatan dokumen legal. Keberadaan mereka menjadi fondasi kepastian hukum dalam transaksi properti dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Kehadiran notaris/PPAT bukan hanya sebagai saksi atau pembuat akta, namun juga  sebagai  penjaga  integritas  hukum.  Seorang  Notaris  bisa  juga  menjabat  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  yang  mengubah  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang biasa disebut PP PPAT. Notaris dan PPAT bisa melakukan penggabungan jabatan jika mereka beroperasi di area kerja yang sama atau berlokasi di wilayah yang identik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dari PP PPAT.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris/PPAT  dihadapkan  pada  kewajiban profesional yang tinggi, harus memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan telah memenuhi  standar  hukum  yang  berlaku.  Namun,  hal  ini  tidaklah  hanya  terpaku  pada individu notaris/PPAT itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh entitas di mana mereka berpraktek, termasuk para pegawai kantornya.
Dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari, seorang Notaris/PPAT tidak hanya bekerja sendirian  tetapi  juga  dibantu  oleh  tim  karyawan.  Peran  karyawan  dalam  kantor Notaris/PPAT sangat signifikan, membantu dalam proses pembuatan dokumen hukum, menyiapkan berkas, mengelola pembayaran, dan tugas-tugas lainnya. Kehadiran mereka secara  substansial  mendukung  Notaris/PPAT  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  juga meningkatkan kualitas layanan. Namun, terkadang kesalahan bisa terjadi oleh karyawan tersebut, yang tidak selalu terkait dengan tindakan langsung dari Notaris/PPAT itu sendiri.
Pegawai  kantor  memiliki  peran  yang  tak  kalah  penting.  Mereka  terlibat  secara langsung dalam proses penyusunan dokumen hukum. Dalam beberapa kasus, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai ini dapat memunculkan implikasi serius tidak  hanya  bagi  individu  yang  melakukan  tindakan  tersebut,  tetapi  juga  bagi notaris/PPAT yang bertanggung jawab atas kantor tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  ini,  perlu  ada  pemahaman  yang  jelas  tentang  akibat hukum  yang  mungkin  dihadapi  oleh  notaris/PPAT  akibat  kesalahan  atau  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota tim kerjanya. Risiko ini mempertanyakan tidak hanya kepatuhan hukum, tetapi juga integritas notaris/PPAT dalam menyajikan dan menyusun dokumen-dokumen yang berkualitas.
Artikel  ini  akan  melakukan  analisis  mendalam  terkait  dampak  hukum  dari tindakan  melawan  hukum  oleh  pegawai  kantor  notaris/PPAT.  Dengan  menyoroti implikasi hukum yang dapat menimpa notaris/PPAT, baik dari segi administratif, disiplin,
maupun bahkan pidana, artikel ini akan menjelaskan konsekuensi  yang dapat  dihadapi oleh notaris/PPAT sebagai akibat tindakan melawan hukum oleh staf kantornya.
Selain  itu,  upaya  preventif  juga  akan  ditekankan  dalam  tulisan  ini.  Langkah- langkah preventif ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan melawan hukum  oleh  pegawai  kantor  notaris/PPAT.  Ini  mencakup  pengaturan  yang  lebih  ketat, pelatihan etika hukum, serta strategi pengawasan yang lebih efektif.
Lebih dari sekadar analisis hukum semata, artikel ini juga bermaksud memberikan panduan  praktis  bagi  notaris/PPAT  dalam  mengelola  risiko  dan  mempertahankan integritas  hukum  lembaga  notaris/PPAT  dalam  menghadapi  tantangan  sehari-hari  di kantor mereka.

## Metode
Penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus  konkret  di  mana notaris atau PPAT terlibat dalam tindakan melawan hukum oleh pegawainya. Analisis mendalam terhadap  perkara-perkara  yang  terjadi  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  jelas mengenai  bagaimana  hukum  diterapkan  dalam  kasus-kasus  spesifik  ini.  Penelitian  ini mengadopsi  metode  penelitian  hukum  normatif,  terfokus  pada  analisis  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tindakan melawan Hukum PPAT/Notaris.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  studi  pustaka. Sumber utama mencakup peraturan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah, keputusan pengadilan  yang  berkaitan  dengan  transfer  hak  atas  tanah,  literatur  hukum  yang membahas  tanggung  jawab  PPAT,  dan  kode  etik  profesional  bagi  PPAT.  Analisis  data dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengevaluasi isi peraturan hukum yang terkait dengan  tindakan  melawan  hukum  oleh  Notaris  atau  PPAT,  menganalisis  putusan pengadilan  untuk  memperoleh  sudut  pandang  hukum,  dan  menarik  kesimpulan  dari literatur  hukum  yang  telah  diteliti.  Pendekatan  ini  memberikan  pemahaman  yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab PPAT dan notaris.

## Hasil dan Pembahasan Hukum Notaris dan PPAT
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  menjadi  landasan  hukum  yang komprehensif yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki oleh notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  di  Indonesia.  Undang-undang  ini membentuk  kerangka  kerja  yang  jelas  bagi  kedua  profesi  ini,  yang  memainkan  peran penting dalam proses hukum dan administrasi properti.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memperkenalkan serangkaian perubahan signifikan yang mengonkretkan aspek-aspek krusial terkait jabatan notaris di Indonesia. Sejumlah  poin  penting  yang  terangkum  dalam  undang-undang  ini  mengacu  pada kepentingan publik yang menjadi fokus utama. Diantaranya adalah penjelasan mengenai
perubahan  dalam  kewenangan,  kewajiban,  dan  larangan  notaris,  serta  aturan  terkait pengelolaan anggaran notaris.
Undang-undang ini menekankan bahwa notaris, sebagai agen yang memberikan layanan  hukum  kepada  masyarakat,  harus  diberikan  perlindungan  dan  jaminan  untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Penetapan undang-undang ini pada tanggal 15 Januari 2014 dan penerbitannya dengan persetujuan bersama menandai langkah penting dalam  menyesuaikan  hukum  notaris  dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masyarakat.
Secara  khusus,  undang-undang  ini  menetapkan  bahwa  notaris  memiliki kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik,  dokumen  hukum  yang  memiliki  kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum. Sementara itu, PPAT memiliki wewenang dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan sertifikat tanah, transaksi properti, dan aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan tanah. Mereka dituntut untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh itikad baik, objektif, dan sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Selain kewenangan dalam pembuatan dokumen, undang-undang ini mewajibkan notaris  dan  PPAT  untuk  melakukan  pemeriksaan  menyeluruh  terhadap  dokumen  dan informasi yang terkait dengan tugas mereka. Mereka bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang mereka hasilkan, mendorong transparansi dan keakuratan dalam setiap transaksi yang mereka tangani.
Pengawasan terhadap aktivitas notaris dan PPAT juga diatur secara ketat dalam undang-undang  ini. Ada  mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang berwenang,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  notaris  dan  PPAT  menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Terdapat juga sanksi yang tegas bagi notaris atau PPAT yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk sanksi administratif dan hukum.
Perlindungan  kepentingan  publik  merupakan  salah  satu  aspek  utama  yang ditekankan dalam undang-undang ini. Peran notaris dan PPAT bukan hanya sebatas dalam pembuatan dokumen, melainkan juga dalam menjaga keabsahan transaksi hukum serta melindungi  kepentingan  publik  dalam  transaksi  yang  melibatkan  hak  dan  kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa notaris dan PPAT memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, keabsahan, dan kepercayaan dalam proses hukum serta transaksi  properti  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  undang-undang  ini  memberikan fondasi  yang  kokoh  bagi  praktik  notaris  dan  PPAT,  menekankan  pentingnya  etika, tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam proses hukum  yang melibatkan kepemilikan properti.

## Tanggung Jawab Notaris/PPAT
Tanggung  jawab  seorang  Notaris  atau  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) membentang  luas,  mencakup  aspek-aspek  krusial  dalam  proses  hukum  terkait kepemilikan properti. Sebagai penulis akta otentik yang sah secara hukum, peran mereka mengharuskan pengawasan yang ketat dalam setiap langkah proses pembuatan dokumen resmi  ini.  Meliputi  verifikasi  identitas  dan  kredibilitas  pihak  yang  terlibat,  penelitian
menyeluruh  untuk  memastikan  keabsahan  transaksi,  dan  pengamatan  detail  atas persyaratan hukum yang harus dipenuhi.
Namun, tanggung jawab mereka tidak hanya terfokus pada tahap pembuatan akta. Mereka  juga  bertanggung  jawab  atas  penyimpanan  dokumen  yang  dihasilkan, memastikan bahwa dokumen tersebut disimpan dengan aman dan terdaftar sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris/PPAT  wajib menjaga tinggi standar etika dan profesionalisme. Kejujuran, kecermatan, serta kepatuhan terhadap  hukum  dan  kode  etik  profesi  menjadi  landasan  utama  dalam  setiap  tindakan yang mereka ambil.
Tidak  hanya  itu,  tanggung  jawab  mereka  juga  meluas  ke  arah  pengawasan terhadap staf kantor mereka. Mereka bertanggung jawab atas tindakan  yang dilakukan oleh  pegawai  dalam  lingkup  kewenangan  kerja  yang  berkaitan  dengan  tugas Notaris/PPAT.  Apabila  terdapat  aktivitas  yang  mencurigakan,  Notaris/PPAT  memiliki kewajiban  untuk  melaporkan  atau  bahkan  menolak  untuk  melakukan  transaksi  yang terindikasi ilegal atau mencurigakan.
Menghadapi tugas sekompleks itu, menjalankan peran sebagai Notaris/PPAT tak hanya  sekadar  melaksanakan  prosedur  hukum,  melainkan  juga  menjaga  kepercayaan masyarakat terhadap kejelasan hukum dan keabsahan transaksi properti. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka bukan hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam transaksi, namun juga dapat merusak stabilitas hukum secara keseluruhan. Oleh  karena  itu,  Notaris/PPAT  juga  dihadapkan  pada  kebutuhan  untuk  selalu memperbarui pengetahuan mereka, terutama terkait perkembangan hukum dan teknologi guna menjaga kualitas layanan dan memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang.

## Pertimbangan Etika dan Profesionalisme
Pertimbangan  etika  dan  profesionalisme  dalam  konteks  perbuatan  melawan hukum  oleh  pegawai  kantor  Notaris  atau  PPAT  memiliki  implikasi  yang  mendalam. Sebagai penjaga integritas dokumen hukum, Notaris atau PPAT bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan hukum dalam setiap transaksi properti. Ketika seorang pegawai kantor terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, tanggung jawab etis Notaris atau PPAT  menjadi  sorotan.  Mereka  memiliki  kewajiban  moral  untuk  memastikan  bahwa semua yang terjadi di kantor mereka sesuai dengan standar etika yang tinggi.
Dalam konteks ini, penting bagi Notaris atau PPAT untuk menjalankan kewajiban profesional  dalam  pengawasan  terhadap  pegawai  kantornya.  Langkah-langkah pencegahan  yang kuat dan pengelolaan  yang cermat terhadap aktivitas kantor menjadi aspek penting dalam menjaga integritas profesi mereka. Etika mendorong mereka untuk tidak  hanya  menyelesaikan  kasus  secara  hukum  tetapi  juga  secara  moral,  memastikan bahwa  tindakan  yang  diambil  menghasilkan  pembelajaran  dan  perbaikan  dalam  tata kelola internal.
Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara luas, termasuk  mempertimbangkan  dampak  sosial,  lingkungan,  dan  kesejahteraan  umum dalam  pengambilan  keputusan.  Berdasarkan  Pasal  3  huruf  h  Kode  Etik  PPAT, diamanatkan bahwa PPAT memiliki kewajiban memberikan pencerahan hukum kepada
individu  atau  kelompok  yang  membutuhkan  layanan  mereka.  Tujuannya  adalah  agar masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  hak  dan  tanggung  jawab mereka  sebagai  warga  negara  dan  anggota  masyarakat.  Misalnya,  dalam  menyusun dokumen hukum, Notaris atau PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi properti tidak hanya sah secara hukum tetapi juga tidak merugikan lingkungan sekitar atau masyarakat lokal. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan  umum  dalam  setiap  keputusan  yang  diambil,  mereka  dapat  membantu mencegah  konsekuensi  negatif  yang  mungkin  terjadi  akibat  transaksi  properti  yang kurang memperhatikan aspek-etika sosial.
Perlindungan terhadap kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi properti juga menjadi fokus penting dalam pertimbangan etika. Meskipun tidak secara langsung terlibat  dalam  tindakan  melawan  hukum,  Notaris  atau  PPAT  perlu  bertindak  proaktif untuk memastikan bahwa kepercayaan dan kepentingan pihak terjaga. Hal ini mungkin melibatkan  transparansi  dalam  komunikasi  dengan  pihak  terkait  serta  kerjasama  yang aktif dalam menyelesaikan masalah yang timbul.
Dengan  adanya  insiden  semacam  ini,  penting  bagi  profesi  Notaris  atau  PPAT untuk  merefleksikan  dan  meningkatkan  standar  etika  mereka.  Ini  bisa  melalui peningkatan  pengawasan  internal,  penguatan  pelatihan  etika  dan  hukum  bagi  pegawai kantor, serta penegakan aturan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Pertimbangan etika dan profesionalisme tidak hanya penting dalam menangani  kasus-kasus  spesifik  tetapi  juga  dalam  memperkuat  fondasi  moral  dan  etis profesi secara keseluruhan.

## Analisis Kasus
Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Blt Dalam kasus ini, Notaris/PPAT dibuatkan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh pegawai kantornya.
Dalam  konteks  Undang-Undang  di  berbagai  yurisdiksi,  tanggung  jawab Notaris/PPAT  terhadap  perbuatan  pegawai  kantornya  cenderung  diatur  dalam  regulasi yang mengatur profesinya. Di Indonesia, Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  PPAT  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Undang-Undang tersebut menegaskan tanggung jawab seorang Notaris/PPAT atas tindakan pegawainya dalam konteks profesionalisme dan kewenangan  yang diberikan. Pasal  16  UUJN  (Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  dan  ketentuan  yang  setara  dalam UUJPPAT  (Undang-Undang  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  mengatur  sanksi administratif  yang  bisa  diterapkan  jika  terjadi  pelanggaran,  seperti  peringatan  tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dari jabatan.
Hasil  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Siregar,  2020)  dengan  studi  kasus putusan  pengadilan  negeri  denpasar  nomor  57/pdt.g/2018/  pn.dps.tahun  2018 menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta
jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan  hukum,  sehingga  dinyatakan  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum.  Kemudian mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT di dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan  di  dalam  kedudukannya  sebagai  Notaris  dan/atau  PPAT  tersebut  dapat  dikenakan sanksi administratif.
Penelitian lain terkait tindakan Notaris/PPAT juga dilakukan oleh(Edelia, 2022), dalam  penelitiannya  Edelia  menganalisis  gugatan  terhadap  notaris  yang  diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap  dengan  studi  kasus  putusan  pengadilan  negeri  jakarta  barat  nomor 976/pdt.g/2019/pn.jkt.brt)
Hasil analisis penelitian Edelia menegaskan bahwa Notaris memiliki wewenang untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar hak milik dalam proses transaksi jual beli. Dalam kasus Notaris HL, tindakan penahanan dokumen alas hak atas tanah telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki Notaris sesuai dengan peraturan Pasal 16 ayat 1a UUJN.  Penahanan  dokumen  tersebut  dianggap  sebagai  langkah  yang  didasarkan  pada perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam transaksi dan merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menolak gugatan dari  Tuan  AK  disebut  sebagai  keputusan  yang  tepat,  karena  gugatan  tersebut  tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lebih lanjut, dalam konteks penahanan dokumen alas hak  tersebut,  Notaris  tidak  diwajibkan  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak manapun  karena  tindakan  tersebut,  karena  tindakan  penahanan  dokumen  tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum.
Dengan demikian, kesimpulan dari analisis penelitian ini adalah bahwa tindakan Notaris HL dalam menahan dokumen alas hak tanah telah sesuai  dengan kewenangan yang  dimilikinya  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Keputusan  pengadilan  untuk menolak gugatan Tuan AK juga dianggap tepat karena tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi akibat tindakan penahanan dokumen yang dilakukan oleh Notaris.

## Konsekuensi Hukum
Pada  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Blt, konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tindakan pegawai kantor Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan akta autentik mungkin merujuk pada Pasal-pasal dalam UUJN dan UUJPPAT. Sanksi dan tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum oleh pegawai dalam  lingkup  kantor  Notaris/PPAT,  menurut  undang-undang  tersebut,  dapat memengaruhi posisi Notaris/PPAT secara hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal  1365  KUHPerdata.  Definisi  perbuatan  melawan  hukum  sesuai  dengan  pasal tersebut adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dirugikan untuk mendapat ganti rugi.
Dalam  konteks  ini,  tindakan  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  dianggap  sebagai perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  menyebabkan  kerugian  pada  Penggugat,  yang dalam kasus ini berperan sebagai PPAT. Ini menegaskan bahwa perbuatan pegawai kantor Notaris/PPAT  memenuhi  kriteria  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata  karena  tindakan  ilegal  tersebut  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain (Immanuella & Hoesin, 2022).
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris/PPAT dapat  mengakibatkan  serangkaian  konsekuensi  yang  mencakup  aspek  hukum, profesionalisme,  dan  reputasi.  Dalam  hukum  perdata,  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata, perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ini menegaskan  bahwa  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  yang  melakukan  perbuatan  ilegal mungkin harus mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan.
Di  sisi  profesional,  sanksi  administratif  juga  dapat  diterapkan  terhadap Notaris/PPAT sesuai dengan regulasi yang mengatur profesi tersebut. Hal ini bisa berupa peringatan,  pemberhentian  sementara,  atau  bahkan  pemecatan  dari  jabatan,  tergantung pada tingkat pelanggaran dan aturan yang berlaku.
Kemungkinan  tindakan  hukum  lanjutan  juga  mungkin  timbul  dari  perbuatan melawan hukum tersebut. Jika tindakan ilegal masuk dalam ranah tindak pidana, hal ini dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum pidana. Selain itu, terdapat potensi tindakan hukum lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Lebih dari aspek hukum, perbuatan ilegal juga memiliki potensi untuk merusak reputasi  dan  kredibilitas  profesional  Notaris/PPAT  dan  kantor  mereka.  Kehilangan kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  yang  diberikan  oleh  Notaris/PPAT  dapat mempengaruhi hubungan profesional, serta potensial untuk menurunkan kepercayaan dan citra  dalam  komunitas.  Oleh  karena  itu,  konsekuensi  dari  perbuatan  melawan  hukum tidak  hanya  berkaitan  dengan  hukum  semata,  melainkan  juga  memiliki  dampak  yang cukup signifikan pada aspek profesionalisme, reputasi, dan hubungan dengan masyarakat yang mempercayai layanan Notaris/PPAT.

## Kesimpulan
Tindakan  yang  melanggar  hukum  yang  dilakukan  di  lingkungan  kantor notaris/PPAT  dapat  memiliki  implikasi  serius  terhadap  tanggung  jawab  hukum notaris/PPAT itu sendiri. Tindakan melawan hukum  oleh pegawai  kantor notaris/PPAT dapat  mengakibatkan  tanggung  jawab  perdata  dan  bahkan  pidana  bagi  notaris/PPAT tergantung  pada  tingkat  keterlibatan,  pengetahuan,  dan  pengawasan  notaris/PPAT terhadap  aktivitas  pegawainya.  Dalam  konteks  perdata,  notaris/PPAT  bisa  dipandang bertanggung jawab jika tindakan pegawainya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam  lingkup  kewenangan  notaris/PPAT,  seperti  pembuatan  dokumen  resmi. Terbukti atau diketahui terlibat dalam tindakan melawan hukum, notaris/PPAT juga bisa terkena tuntutan pidana.

## BIBLIOGRAFI
Edelia, A. R. (2022). Analisis Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Perbuatan  Melawan  Hukum  Dengan  Menahan  Sertipikat  Hak Atas  Tanah  Milik Penghadap  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT). Indonesian  Notary , 3 (Vol  4,  No  3  (2022): Indonesian Notary).
Imania,  D.,  Ngadino,  N.,  &  Hafidh  Prasetyo,  M.  (2020).  Tanggung  Jawab  Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Notarius , 13 (1), 250–265. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394
Immanuella, C. N., & Hoesin, S. H. (2022). Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Pegawai  Notaris/Ppat  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Blt). Palar  |  Pakuan  Law Review , 8 (1), 1–17. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4584
Maharani,  V.  (2020). Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Ketentuan Peraturan  Pendaftaran  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang Nomor 59 / Pdt . G / . 2 . )
Pramudya, W. (2021). Tanggung Jawab Notaris / Ppat Atas Tindakan Karyawannya Yang Menggelapkan  Uang  Pajak  Berkaitan  Dengan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Milik  Klien Secara Berlanjut ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No . 345 / PID . B / 2016 / PN YYK ) Tanggung Jawab Notari . 3 (345).
Putra,  F.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Yang  Dirugikan  Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris . 4 (July), 1–23.
Putri, A. E. F. N., & Raharjo, S. (2016). Analisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan profesinya berindikasi melawan hukum pidana . 5 (1), 1–18.
Siregar, Y. M. (2020). Dalam Perjanjian , Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris / Ppat (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57 / PDT . G / 2018 / . 2 . )
Sri Devi, N. M. L., & Westra, I. K. (2021). Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan  Notaris  Kepada  Penghadap  Ketika  Pembuatan  Akta  Otentik. Acta Comitas , 6 (02), 248. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p03
Wijaya,  I.  (2022).  Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat Akta Tanah  Terhadap  Karyawan Yang  Melakukan  Perbuatan  Pemalsuan  Surat  Dalam  Pembuatan Akta  Jual  Beli. Notary Jurnal , 2 (8.5.2017), 2003–2005.

## Copyright holder:
Elle Tasya Putri, Mella Ismelina Farma Rahayu (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: