## Legalitas

## Analiasis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin
(Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)
1 Maria Theresia Tarigan, 1 Andy Putra Namo, 1 Ghaniu Rezya Pratama,
*2 Sigar P. Berutu, dan 2 Andi Hakim Lubis
1 Universitas Prima Indonesia
2 Universitas Battuta
*2 e-mail koresponden: sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Abstrak . Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pengelolaan limbah B3 serta untuk  mengetahui bagaimana pertimbangan  majelis  hakim  terhadap penerapan sanksi pada putusan No. 2132 K/Pid.Sus- LH/2016.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  menyelidiki  permasalahan  hukum  yang  berasal  dari  studi dokumentasi, penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa sumber-sumber kepustakaan, mengolah  data  berdasarkan  dokumen-dokumen  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier.  Pengaturan  Tindak  Pidana Pengengelolaan Limbah B3 yang ada di Indonesia yakni UU No. 32 tahun 2009 terkait perlindungan juga mengelola lingkungan hidup  serta  PP  No.  22  tahun  2021  terkait  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  enggantikan  PP  No.  101 tahun  2014  terkait  Pengelollaan  Limbah  B3.  Pertimbangan  Hakim  untuk  menolak  kasasi  pada  kasus  pengelolaan  limbah  B3 tanpa izin, yakni pada dasarnya Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016 bahwa hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi Terdakwa alasannya Judex Facti tidak salah menjalankan hukum dan judex facti sudah mengadili Terdakwa berdasarkan dengan hukum acara yang ada juga tidak melampauhi batas kewenagannya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Limbah B3.
Abstract. The  purpose  of  this  study  was  to  learn  more  about  the  legislative  framework  governing  the  disposal  of  toxic  and hazardous waste, as well as how the panel of judges views the imposition of sanctions in decision No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016. The  research  was  normative  juridical  law  research  with  the  goal  of  describing  or  investigating  legal  concerns  derived  from documentation  studies  through  literature  analysis,  data  processing  from  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  sources,  and literature study. Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management and PP No. 22 of 2021 concerning the implementation and management of the environment, which replaces PP No. 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste  Management,  are  the  regulations  for  criminal  acts  for  the  management  of  hazardous  and  toxic  waste  (B3)  that  are applicable  in  Indonesia.  In  Decision  No.  2132K/Pid.Sus-LH/2016,  the  judge  at  the  cassation  level  rejected  the  Defendant's request  for  a  cassation  on  the  grounds  that  Judex  Facti  had  not  applied  the  law  incorrectly  and  had  tried  the  Defendant  in accordance  with  the  relevant  procedural  law  and  had  not  overstepped  his  bounds.  This  case  involved  B3  waste  management without a permit.
Keywords: Criminal act, Environment, B3 waste.

## PENDAHULUAN
Pengolahan limbah pabrik menjadi salah satu isu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat seiring  dengan  pertumbuhan  teknologi  di  Indonesia,  khususnya  di  sektor  industri,  yang  meningkat  dengan  sangat cepat  saat  ini. 1 Sampah  pabrik  adalah  sisa-sisa  dari  sebuah  perusahaan  atau  kegiatan  yang  terjadi  selama  proses produksi.  Hampir  semua  industri  menghasilkan  sampah  B3  saat  ini.  Logam  berat,  pestisida,  sianida,  cat  serta pewarna,  minyak,  pelarut, juga  bahan lain  yang  bahaya  adalah  beberapa  contoh  limbah  B3  dari  industri. 2 Operasi industri  dapat  memiliki  dampak  langsung  dan  tidak  langsung.  Manusia  dapat  secara  langsung  mengalami konsekuensi dari aktivitas industri ketika ada implikasi langsung. Dampak langsung yang positif dapat diantisipasi, namun  dampak  tidak  langsung  merugikan  dimana  menurunkan  kualitas  hidup  manusia  wajib  dicegah  ataupun diminimalkan. 3 Namun demikian, salah satu penopang perekonomian Indonesia adalah keberadaan sektor industri.
1 Zainal  Abidin,  Zul  Akli  dan  Johari,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  yang  Terpapar  Limbah  B3”, Jurnal  Ilmu Hukum Reusam , Vol 8, no. 2, (Agustus 2020):185.
2 Aisya  Nursabrina,  Tri  Joko  dan  Onny  Septiani,  “Kondisi  Pengelolaan  Limbah  B3  Industri  Di  Indonesia  Dan  Potensi Dampaknya: Studi Literatur”, Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung Vol 13 no. 1, (2021):125
3 Ardiatma Dodit, dan Ariyanto. “kajian sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PT. Tokai rubber auto hose Indonesia”, Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan, Vol 6, no. 2, (2019):140
Oleh  karena  itu,  pertimbangan  yang  matang  dan  akurat  harus  diberikan  pada  pengolahan  limbah  industri untuk  mencegah  pencemaran  lingkungan  yang  merugikan  alam  dan  kesejahteraan  lingkungan  sekitar.  Lingkungan hidup baik serta sehat ialah hak masyarakat Indonesia, ada di pasal 28 ayat (1) UUD 1945 tentang lingkungan hidup. Hal ini dirumuskan selanjutnya di pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, yang menyatakan "Tiap individu  punya  hak  terhadap  lingkungan  hidup  baik  serta  sehat.", 4 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  secara aktif berpartisipasi dalam memastikan bahwa setiap orang berhak dapatkan lingkungan bersih juga sehat.
UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)  diterbitkan  sebagai  langkah  dalam  menghadirkan  lingkungan  hidup  bersih  serta  sehat.  Fitur-fitur  yang berhubungan  terhadap  pengelolaan lingkungan  diberikan  prioritas  di  bawah  UU  PPLH  ini,  terlepas  dari  kenyataan bahwa  perhatian  utama  hukum  administrasi  adalah  kewenangan  itu  sendiri,  yang  sering  dikaitkan  dengan pengelolaan  lingkungan.  Akibatnya,  sanksi  pidana  pada  UU  PPLH  sifatnya  ultimum  remedium,  dimana mengindikasikan bahwa sanksi tersebut didasarkan dalam konsep subsidiaritas. Di sisi lain, UU PPLH menetapkan tiga kategori pelanggaran, yakni, melanggar terkait kualitas air limbah, persyaratan kualitas emisi, serta baku mutu air juga masalah, di mana penerapan sanksi pidana merupakan premium remedium.
Bagi  pihak  yang  hasilkan  limbah  B3  wajib  mengelolanya  berdasarkan  Pasal  59  Ayat  1  dan  4  UUPPLH dimana menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 memerlukan izin Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota, sebagaimana  mestinya,  berdasarkan  dengan  otoritas  mereka.  Menurut  Pasal  102  UUPPLH,  denda  terkecil Rp1.000.000.000,00  serta  maksimal  Rp3.000.000.000,00  juga  minimal  1  tahun  serta  maksimal  3  tahun  diancam penjara terhadap setiap individu yang dumping limbah B3 tidak berizin berdasarkan pada Pasal 59 ayat (4).
Menurut  putusan  Perkara  Pidana  Nomor  2132  K/Pid.Sus-LH/2016,  Efendi  Bin  Sanusi  bertanggung  jawab atas pengelolaan sampah B3 yang tidak tepat, yakni oli bekas. Terdakwa membeli oli bekas Sofian serta Mulyadi, pengepul  oli  bekas  sekitar  Kota  Bandar  Lampung,  seharga  Rp.  370.000/drum  dengan  volume  200  L.  Oli  bekas tersebut  disimpan  di  kolam  beton  bawah  tanah  berkapasitas  12.000  liter  di  sebelah  kiri  rumah  terdakwa  di  Desa Karang  Sari  RT  01/03,  Kecamatan  Jati  Agung,  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Melalui  Bantran  Hari  Santoso, karyawan PT NICOSA, terdakwa menjual oli bekas tersebut kepada perusahaan tersebut seharga Rp. 380.000,-/200 liter.
Bagi  individu  yang  dumping  limbah  B3  tidak  berizin  seperti  pada  Pasal  59  ayat  (4)  dipenjara  minimal  1 tahun serta maksimal 3 tahun, serta denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Perbuatan terdakwa dilarang serta diancam berdasarkan Pasal 102 UU No 32 Tahun 2009 terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Dari uraian latar belakang itu, maka itu peneliti tertarik menelliti masalah tersebut dengan judul “ ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (Studi Putusan No. 2132 K/Pid.Sus-Lh/2016) ”.

## METODE
Jenis atau sifat penelitian yang dipakai pada pembahasan penelitian yakni analisis deskriptif terhadap sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian ini memakai studi dokumentasi atau penelusuran literatur sebagai teknik utama pengumpulan data, yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia.

## Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3.
Gevaarlijke  Stoffen  Ordonantie  (GSO),  Stb.1949  No.377  serta  pengaturan  tertentu  lainnya,  contohnya Peraturan  Pemerintah  No.7  Tahun  1973  terkait  pengawasan  peredaran,  penyimpanan,  serta  penggunaan  pestisida, juga terakhir diatur pada PP Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Implementasi PPLH Mengganti Peraturan Pemerintah No. 101, sebelumnya telah diatur pengaturan pengelolaan limbah B3.
Bagi  pihak  yang  memasuki  wilayah  NKRI,  memproduksi,  mengangkut,  menyebarkan,  menyimpan, menggunakan,  memakai,  membuang,  mengolah,  maupun  menimbun  B3  wajib  mengelola  B3,  menurut  Pasal  58 Undang-Undang Hukum Lingkungan 2009. Kita tahu bahwa limbah B3 sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan  serta  pencemaran  lain,  contohnya  pencemaran  air,  tanah,  serta  lainnya.  Sehingga,  kami  berupaya meminimalisir  kemungkinan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan,  baik  dari  segi  kerusakan  maupun  pencemaran lingkungan. 5
4 Siombo  Marhaeni, Hukum  Lingkungan  &  Pelaksanaan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia ,  (Jakarta:PT  Granmedia, 2012), hlm.131.
5 Kirana Kaulika Pavitasari dan Fatma Ulfatun Najicha. “Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah  Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3”, Tanjungpura Law Journal, Vol 6, no. 1, (Maret 2022):278.
Pasal  58  UU  No.  32  Tahun  2009  Terkait  Perlindungan  serta  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dimana mengatur terkait Pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai berikut:
1. Bagi  pihak  yang  membuat,  mengangkut,  membuang,  menyebarkan,  menyimpan,  memakai,  memilah, ataupun  mengumpulkan  limbah  B3  serta  masuk  ke  wilayah  NKRI  wajib  menangani  limbahnya  secara baik.
2. Peraturan pemerintah harus memberikan rincian selanjutnya terkait penanganan limbah B3 seperti pada ayat (1).
Di bagian kedua terkait pengelolaan limbah B3, secara khusus dinyatakan untuk penanganannya:
1. Setiap orang yang hasilkan sampah berbahaya punya tanggung jawab untuk menangani sampah tersebut.
2. Apabila sampah B3 seperti maksud pada pasal 58 ayat (1) sudah habis masa berlakunya, maka sampah B3 tersebut dikelola sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah B3.
3. Jika seseorang tidak dapat menangani limbah B3-nya sendiri, tanggung jawab tersebut diberikan kepada pihak lain.
4. Berdasarkan pada kewenangannya, Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota wajib memberikan izin Mengelola Limbah B3.
5. Mengelola  limbah  B3  harus  memenuhi  kewajiban  dan  peraturan  lingkungan  hidup  yang  ditetapkan dalam izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.
6. Keputusan pemberi lisensi harus diumumkan kepada publik.
7. Peraturan pemerintah mengatur aspek-aspek lebih lanjut dari penanganan limbah berbahaya.
Khususnya, pengelolaan Limbah B3 sudah diatur lagi didalam pelbagai Perpu yang amat lengkap, terutama ditingkat  peraturan  mentri  (didalam  ini  yakni  KLH)  dan  lebih  teknisnya  yaitu  pada    keputusan  instansi  terkait, didalm  hal  ini  ialah  BAPEDAL  sebagaimana  disebutkan  persoalannya  ialah  seperti  halnya  menjalankan  peraturan perundangan tersebut. Adapun beberapa peraturan yang dimaksudkan yaitu:
a. PP  Nomor  22 tahun 2021 terkait Menyelenggarakan PPLH Menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Limbah B3.
b. Permen LH No. 05 Tahun 2014 terkait Baku Mutu Air Limbah.
c. Permen LH No 18 Tahun 2009 terkait Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.
d. Permen LH No 2 Tahun 2008 terkait Pemanfaatan Limbah berbahaya serta Beracun.
e. Permen  LH  No  3  Tahun  2007  terkait  Fasilitas  Pengumpulan  serta  Penyimpanan  Limbah  B3  di Pelabuhan.
f. Kep Bapedal No.05/BAPEDAL/09/1995 terkait Sampel serta Label Limbah B3.
g. Kep Bapedal No. 225/BAPEDAL/08/1996 terkait Tata Cara serta Syarat Penyimpanan dan PMPB.
h. Kep  Bapedal  No.02/BAPEDAL/01/1998  terkait  Tata  Laksana  Pengawasan  Pengelolaan  Limbah  B3  di Daerah.
i. Kepmen  LH  No.  128  Tahun  2003  terkait  Tata  Cara  Persyaratan  Teknis  Pengolahan  Limbah  Minyak Bumi serta Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi Secara Biologis.
Menurut penulis, meskipun ada beberapa Perpu yang tercantum di atas yang  mengatur tentang limbah B3, masih  ada  banyak  kasus  pelanggaran  izin  pengelolaan  limbah  dan  kontaminasi  limbah  di  properti.  Hal  tersebut menunjukkan tidak ada pengawasan yang cukup untuk mencegah mereka yang mengelola limbah secara ilegal, yang mengarah pada kurangnya pengalaman mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan limbah B3 dan membuat pihak  berwenang  terlalu  mudah  untuk  memberikan  izin  pengelolaan  limbah  tanpa  pertimbangan  atau  penyelidikan lebih lanjut tentang bahaya yang dapat dilakukan terhadap lingkungan akibat pencemaran.

## 1. Pengaturan Perizinan Pengelolaan Limbah B3
Pengelolaan  limbah  B3  sangat  penting  sebab  mencoba  guna  mengurangi  timbulnya  kerusakan  dan/atau kontaminasi lingkungan,  yang  keduanya  memiliki  efek  negatif  pada  ekosistem. 6 Hal  ini  membuat  pengelolaannya bergantung  pada  ketelitian,  pengawasan,  dan  penilaian  dari  pihak  berwenang,  terutama  ketika  memberikan  izin untuk penanganan sampah B3.  Individu, bisnis, atau kegiatan tertentu dapat diberikan izin, yang dapat berupa izin atau tanda daftar usaha. Izin digambarkan sebagai dispensasi ataupun pengecualian suatu jenis larangan. Izin adalah alat  yang  umum  dipakai  pada  hukum  administrasi  guna  mengatur  perilaku  masyarakat. 7 Berdasarkan  pengajuan permohonan izin, izin pengelolaan limbah B3 adalah perangkat administratif preventif dimana bisa diterbitkan pada
6 Laura  Antoinette  Medd  dan  Putu  Ade  Harriestha.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin”, Jurnal Kertha Wicara, Vol 9 no.11, (Agustus 2020):146 .
7 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan , (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm.2.
1  (satu)  izin  dan  telah  disatukan  Menteri,  Gubernur,  Bupati,  ataupun  Walikota  berdasarkan  pada  kewenangan mereka. 8
Hal  ini  diuraikan  dalam  Pasal  3  (tiga)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2009  terkait  Tata  Cara Perizinan Dumping Limbah B3:
1. Aktivitas pengangkutan limbah B3 memerlukan izin dari Menteri yang membawahi urusan transportasi, atas usul Menteri Lingkungan Hidup.
2. Aktivitas yang melibatkan penyimpanan sementara Limbah B3 harus mendapat izin Bupati/Walikota.
3. Aktivitas  yang  melibatkan  penyimpanan  sementara  Limbah  B3  harus  mendapat  izin  Bupati/Walikota dari:
a.  Minister for national-scale B3 garbage collection following Governor's proposal;
b.  Gubernur untuk pengumpulan sampah berbahaya berskala besar
c.  Walikota/Bupati agar kumpulkan limbah B3 pada skala kota dan regional.
4. Setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Menteri  Lingkungan  Hidup,  instansi  yang  berwenang  harus mengeluarkan izin operasi pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan mandatnya.
5. Kegiatan yang melibatkan penggunaan limbah berbahaya memerlukan izin Menteri Lingkungan Hidup.
6. Aktivitas  yang  melibatkan  pengolahan  serta  pembuangan  limbah  berbahaya  memerlukan  izin  dari Menteri Lingkungan Hidup.
Proses untuk mendapatkan izin B3, yang didasarkan terhadap aturan Permen LH No.18 Tahun 2009 Pasal 2, menyatakan:
1) Tugas-tugas  pengelolaan  limbah  B3  berikut  ini  harus  dilakukan  dengan  izin:  pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, serta pembuangan.
2) Penghasil limbah B3 tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkam sampah B3
3) Aktivitas tersebut Cuma bisa disetujui jika
a. Teknologi untuk menggunakan limbah B3 tersedia; sebagai alternatif
b. Menjalin perjanjian kolaborasi bersama penimbun atau pengolah.
Produksi, teknologi, dan manajemen bukanlah hal baru dalam gagasan bahwa pemakaian sumber daya tidak efisien dari bahan limbahnya bisa berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan manusia, dan barang yang mereka buat.  Agar  lebih  sesuai  dengan  siklus  hidup  produk,  teknologi,  prosedur,  dan  manajemen  sumber  daya  perlu diperiksa dan dimodifikasi. Pengelolaan limbah B3 dari seluruh sektor kegiatan akan memberikan penekanan khusus pada  strategi  produksi  bersih  dan  pengurangan  residu  atau  limbah,  tidak  hanya  dalam  hal  meminimalkan  jumlah limbah  B3  yang  dihasilkan,  namun  juga  menekankan  pada  upaya  pengurangan  toksisitas  yang  terkandung  di dalamnya. Kelangsungan operasi ekonomi telah dipertimbangkan bersama dengan apa yang telah dipertimbangkan sebagai  faktor  eksternal,  seperti  biaya  sosial  dan  lingkungan.  Ungkapan  "cradle-to-grave"  harus  digunakan  untuk menggambarkan strategi pengelolaan limbah yang masih banyak digunakan saat ini. 9 2. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Tanpa Izin
Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran pengelolaan limbah B3 yakni bagian dari langkah yang dipakai guna menegakkan peraturan Undang-Undang lingkungan hidup serta menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang berhubungan terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. 10 UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait PPLH, antara lain Pasal 102, 103, 104, serta 116 mengatur tentang sanksi pidana untuk pihak yang melawan hukum dalam pengelolaan B3 tanpa izin.
Menurut Pasal 59 ayat 4, Bagi pihak yang menangani sampah B3 tidak berizin diancam pidana penjara tercepat 1 tahun serta terlama 3 tahun juga denda terkecil Rp1.000.000.000,00 serta terbesar Rp3.000.000.000. Menurut Pasal 103  UU  No  32  Tahun  2009  terkait  Perlindungan  serta  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  “Barangsiapa  memiliki limbah  B3  serta  tidak  mengelolanya  sesuai  Pasal  59,  dipidana  penjara  minimal  1  tahun  serta  maksimal  3  tahun, dengan pidana tambahan berupa denda minimal Rp1.000.000.000,00 serta maksimal Rp3.000.000.000,00.
8 Masrudi Muchtar, Hukum Kesehatan Lingkungan , (Yogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 63.
9 Abdulkadir Muhamad, Hukum Pengangkutan Niaga , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19.
10 Chandra  Ferdiawan  dan  Mohammad  Fasyehhudin.  “Kewenangan  Pengawasan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Terhadap  Izin  Dumping  Limbah  B3  di  Wilayah  Kabupaten  Bekasi”, Sultan  Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 1 no. 2 , (September 2021):136.
Bagi pihak yang membuang limbah maupun bahan ke media lingkungan hidup tak berizin seperti pada Pasal 60 dipidana penjara paling lama 3 tahun serta denda terbesar Rp. 3.000.000.000,00, sesuai dengan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 terkait PPLH.
Kejahatan dari perusahaan komersial serta badan hukum diatur Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai PPLH. Bunyinya yakni:
1. Tuntutan pidana serta hukuman pidana diberikan ketika kejahatan lingkungan dilaksanakan oleh ataupun atas nama entitas komersial:
a) sebuah badan usaha/organisasi; ataupun
b) baik  orang  yang  memberi  perintah  agar  lakukan  kejahatan  ataupun  individu  yang  mengarahkan kegiatan kriminal.
2. Apabila  tindak  pidana  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  orang  yang  bertindak  terhadap  lingkungan badan usaha dari hubungan kerja ataupun dari hubungan lainnya, maka orang itu diancam pidana, baik kejahatan itu dilakukan sendiri atau dalam kelompok.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait PPLH, yang  membahas bahwa setiap pihak yakni individu maupun badan usaha, baik berbadan hukum ataupun tidak, maksud dari setiap orang yakni setiap orang yang lakukan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, jika suatu perusahaan atau organisasi komersial melakukan kejahatan, ada 4 (empat) pilihan siapa yang akan menanggung pertanggungjawaban pidana dan siapa yang menjadi pelakunya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengurus  Korporasi  atau  sebagai  pelaku  tindak  pidana  hingga  anggota  atau  pengurusnya  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum;
2. Meskipun organisasi adalah pelaku kejahatan, manajemen tetap bertanggung jawab;
3. Organisasi, atau dalam kapasitasnya sebagai pelaku kejahatan dan bisnis, harus bertanggung jawab;
4. Baik  manajemen  maupun  perusahaan  bersalah  melakukan  kejahatan  dan  bertanggung  jawab  atas tindakan mereka. 11
Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa perusahaan dan manajemennya dapat dikenakan hukuman pidana. Penggunaan  kerangka  pertanggungjawaban  korporasi  atau  badan  hukum  ini  didorong  oleh  munculnya  isu-isu kontemporer,  khususnya  isu-isu  di  bidang  ekonomi  dan  lingkungan.  Perusahaan  atau  badan  hukum  perlu  juga dikenakan  sanksi  pidana  karena  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  pengurus  tidak  dapat  menjamin  bahwa  mereka berhenti  melakukan  tindak  pidana.  Ketika  hukum  pidana  diterapkan  secara  bertanggung  jawab,  niscaya  akan memberikan  dampak  jera  untuk  menghentikan  kegiatan  kriminal  dan,  secara  bersamaan,  secara  langsung menghentikan jatuhnya korban.
Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Putusan No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016

## 1. Kronologis Kasus
Pada  tanggal  18  Januari  2016  sekitar  pukul  13.00  WIB,  saksi  Junaidi  bin  A.  Zibaidi  dan  Adi  Desan  bin Purwadi keduanya petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil menyita 40 (empat puluh) buah drum yang masing-masing berisi 200  liter oli bekas. Kasus ini kemudian diselidiki. Selain itu, mereka berhasil menyita 1 mesin Alcon, 3 selang yang panjangnya sekitar 3 meter, dan 2 pompa hisap.
Selain  itu,  terdakwa  memperoleh  limbah  B3  (oli  bekas)  dari  Sofian  dan  Muyadi,  dua  orang  pengepul  oli bekas  di  Bandar  Lampung  sekitarnya,  melalui  cara  membayar  dan  memungutnya.  Terdakwa  membayar  Rp. 370.000,-  masing-masing drum berkapasitas 200 L dari Sofian juga Mulyadi, pengumpul oli bekas di sekitar Kota Bandar Lampung. Pelumas bekas tersebut disimpan dalam bak penimbunan beton bawah tanah berkapasitas 12.000 L  di  tanah  milik  terdakwa  di  Desa  Karang  Sari  RT  01/03,  Kecamatan  Jati  Agung,  Kabupaten  Lampung  Selatan. Setelah oli bekas (limbah B3) dikumpulkan dalam 1 mobil tangki ataupun kurang lebih 10 ton, terdakwa menjual oli bekas tersebut kepada PT Nicosa Sejahtera seharga Rp. 380.000,00 / 200 L melalui telepon ke Bantran Hari Santoso, pekerja  PT  Nicosa  Sejahtera.  Untuk  menggunakan  mesin  alcon  untuk  menyedot  material  dari  kolam  penampung, datanglah truk tangki dan mobil tangki dari PT Nicosa Sejahtera. Kurang lebih 4 (empat) kali setiap bulan, Transfaer digunakan untuk membayar layanan ini. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilarang dengan sanksi pidana  dan  tercantum  dalam  Pasal  102  UU  No.  32  Tahun  2009  dimana  membahas  terkait  pelestarian  serta pengelolaan lingkungan hidup.
Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  dakwaan  tunggal  yakni  Pasal  102  UU  No.  32  Tahun  2009  terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dari kronologis perkara. Berdasarkan dugaan, dakwaan tersebut
11 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Koroporasi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013), hlm. 272.
atas  perbuatan  melawan  hukum  penanganan  limbah  B3  tanpa  ada  persetujuan  dari  otoritas  terkait,  yakni  Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.
Menurut penulis, karena alur waktu perkara tersebut di atas dan keterlibatan terdakwa terhadap pengelolaan limbah  B3,  maka  diperlukan  izin  dari  Menteri,  Gubernur,  Bupati,  ataupun  Walikota  berdasarkan  pada kewenangannya  berdasarkan  pada  Pasal  102  UU  No.  32  Tahun  2009  terkait  Perlindungan  serta  Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdakwa Efendi bin Sanusi dijerat dengan dakwaan tunggal.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim
Dalam  kasus  pengelolaan  limbah  B3  yang  melawan  hukum,  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  telah mempertimbangkan  dengan  seksama  setiap  poin  yang  diajukan  oleh  tergugat  atau  pemohon  kasasi.  Dalam menentukan  berat  ringannya  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  penanganan  sampah  B3  tanpa  izin,  Majelis  Hakim Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
Judex  Facti  mengadili  Terdakwa  berdasarkan  dengan  hukum  acara  bersangkutan;  bahwa Judex  Facti tidak melampaui batas kewenangannya atau keliru dalam menerapkan hukum;
Selain itu, argumentasi pembela bahwa tidak perlu lagi memiliki izin karena PT Nicosa Sejahtera yang sudah memiliki izin untuk mengelola limbah B3 telah diberi tugas, tidak dapat didukung karena setiap pihak yang ikut pada kegiatan  pengelolaan  limbah  B3  wajib  memiliki  izin,  menurut  ahli  Ir.  Akmas  Rizal.  Pihak  yang  membuat, menyimpan, mengumpulkan, dan mengangkut limbah B3 termasuk di dalamnya.
Kemudian berdasarkan keterangan saksi Sri Astutik Binti Selamat serta Bantran Hari Santoso Bin Selamat, keduanya  karyawan  PT  Nicosa  Sejahtera  yang  masing-masing  menyatakan  bahwa  Terdakwa  bukan  karyawan  PT Nicosa Sejahtera serta saksi tidak tau perizinan milik Tergugat sehubungan dengan pengambilan oli bekas; Bahwa terdakwa bersalah dan patut dihukum karena tidak memiliki izin pengangkutan limbah B3.
Selain itu, terlihat dari faktor-faktor tersebut bahwa putusan Judex Facti pada perkara ini tidak cacat hukum ataupun melawan hukum, sehingga permohonan kasasi ditolak. Karena tergugat yang mengajukan kasasi kemudian dinyatakan bersalah, maka tergugat kini harus bertanggung jawab membayar biaya perkara di tingkat kasasi tersebut.
Selain peraturan perundang-undangan tersebut, perhatikan Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat 4 UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU UU Nomor 5 Tahun 2004 terkait Perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1985, serta Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 2009, antara lain aturan perundang- undangan yang terkait.
MA menolak kasasi terdakwa berdasarkan faktor-faktor di atas, serta terdakwa tetap dijatuhi hukuman satu tahun penjara, dibarengi dengan satu bulan penjara.

## 3. Amar Putusan Hakim
MA  berpendapat  bahwa  permintaan  kasasi  Terdakwa  yang  dimohonkan  oleh  hakim  tingkat  kasasi  tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah diputuskan oleh judex facti tidak salah dan tepat saat menjalankan hukum, serta lebih jauh lagi bahwa putusan Judex Facti pada perkara ini tidak berlawanan terhadap hukum maupun undang- undang. Sehingga, permohonan kasasi itu haruslah ditolak yang amarnya adalah putusan Judex Facti pada perkara ini tidak berlawanan terhadap:
a. Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Efendi bin Sanusi, Pemohon Kasasi; dan
b. Menghukum  Pemohon  Kasasi  atau Terdakwa  Efendi bin  Sanusi agar  bayar  biaya  perkara pada  tingkat kasasi ini.
Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara 1 tahun dengan subsidair 1 bulan kurungan, demikian pendapat penulis berdasarkan  uraian  putusan  di  atas.  Telah  sesuai  juga  benar  Majelis  Hakim  khususnya  pada  putusan  pengadilan tingkat  kasasi  ini  memutus  dan  mengadili  terdakwa  dengan  menolak  permohonan  kasasi  terdakwa.  Dengan pengertian  bahwa  pada  Pasal  253  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  1981  terkait  KUHAP,  maka  putusan  hakim sebelumnya  tidak  salah  untuk  menjalankan  hukum,  dan  perkara  tersebut  sudah  diadili  berdasarkan  cara  dan berdasarkan hukum.
Penulis  sangat  setuju  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  terkait  upaya  Hakim  Agung  yang  menolak Permohonan  Kasasi  Terdakwa  dan  Terdakwa  tetap  dijatuhi  pidana  selama  satu  tahun  dengan  subsider  satu  bulan kurungan karena putusan pidana Hakim Agung sudah tepat dan sesuai dan karena tindak pidana lingkungan hidup sangat erat kaitannya dalam kehidupan banyak orang.
Menurut  penulis,  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  majelis  hakim  MA  terhadap  terdakwa  juga  merupakan bentuk  peringatan  dari  hakim  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  terkhusus  pelaku  tindak  pidana pengelola  limbah  B3,  bahwa  perbuatan  yang  mereka  lakukan  dapat  membahayakan  orang  banyak  dan  lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi mereka.

## SIMPULAN
Secara umum, sistem peradilan di Indonesia sepenuhnya tunduk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana,  terutama  saat  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  polisi,  penuntutan  oleh  jaksa  PU,  serta  prosedur pemeriksaan dari majelis hakim di pengadilan. Sebuah norma atau aturan hukum materiil yang dikenal dengan UU No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan untuk menjerat siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pada bidang lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusan sebelumnya, khususnya keputusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan  Tinggi,  menyatakan  bahwa  penerapan  hukum  sudah  tepat  dan  benar,  tidak  melampaui  batas kewenangannya, tidak berlawanan terhadap hukum  maupun undang-undang, serta semua hal itu jadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada putusan sanksinya, yaitu dengan tolak permintaan kasasi dari Terdakwa Efendi bin Sanusi. Majelis hakim MA menjelaskan bahwa permintaan kasasi terdakwa tidak bisa diterima dan harus ditolak berdasarkan alasan terdakwa.
Berdasarkan uraian serta kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran, bahwa penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup, terkhusus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tak berizin, perlu mengedepankan prinsip-prinsip  kehati-hatian  dan  kecermatan  demi  tercapainya  tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan,  serta kepastian hukum. Serta agar menghentikan masyarakat mengelola limbah secara ilegal, yang dapat membahayakan dan  merugikan  lingkungan,  pemerintah  harus  melakukan  pengawasan  yang  lebih  efektif  dalam  memantau, mengevaluasi, dan melaporkan setiap bentuk kegiatan manusia dan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. Selain itu,  pemerintah  juga  harus  memperhitungkan  dan  meneliti  secara  menyeluruh  potensi  dampak  pencemaran  limbah B3 sebelum mengeluarkan izin pengelolaan limbah B3.
Jika semua unsur dan semua alat bukti sudah ada, maka penjatuhan sanksi pidana bagi mereka yang kelola limbah B3  tak  berizin  diupayakan  untuk  memberi  efek  jera  untuk  para  pelakunya  sekaligus  untuk  mencegah  agar  tindak pidana ini tidak semakin berkurang di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal, Zul Akli & Johari. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3”, Jurnal Ilmu Hukum Reusa .Vol 8, No. 2, (Agustus 2020):185.
Dodit, Ardiatma & Ariyanto. “Kajian Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia”.
Jurnal Teknologi Dan Pengelolaan Lingkungan . Vol 6, No. 2, (Juni 2019):136.
Ferdiawan, Chandra & Mohammad Fasyehhudin. “Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Terhadap  Izin  Dumping  Limbah  B3  di  Wilayah  Kabupaten  Bekasi”. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum . Vol 1 No. 2, (Maret 2021):298. Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan . Surabaya: Yuridika, 1993. Marhaeni,  Siombo. Hukum  Lingkungan  &  Pelaksanaan  Pembangunan  Berkelanjuta  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Gramedia, 2012.
Medd,  Laura  Antoinette  &  Putu  Ade  Harriestha.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin”. Jurnal Kertha Wicara . Vol 9 No. 11, (November 2020):203 Muchtar, Masrudi. Hukum Kesehatan Lingkungan . Yogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016. Muhamad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Nursabrina, Aisya, Tri Joko & Onny Septiani. “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur”. Jurnal  Riset  Kesehatan  Poltekkes  Depkes  Bandung. Vol  13,  No.1, (Februari 2021):205.
Pavitasari, Kirana Kaulika & Fatma Ulfatun Najicha, “Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3”. Tanjungpura Law Journal .Vol 6, No.3, (Oktober 2022):160. Sjawie,  Hasbullah  F. Direksi  Perseroan  Terbatas  serta  Pertanggungjawaban  Pidana  Koroporasi .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2013.