Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 12 Desember 2019

## KONSEP AKAD DALAM LINGKUP EKONOMI SYARIAH

## Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Miftahul Huda Subang Email: nurlailiyahfikry@gmail.com dan fikry@stiemifda.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  konsep  akad  dalam  Islam. Akad  merupakan  titik  tolak  yang  menjadi  pegangan  dalam  melaksanakan perjanjian  yang  disepakati.  Para  pihak  yang  melakukan  akad  harus  mengetahui segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  akad.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan konsep-  konsep  akad  menurut  para  ulama  fiqh  untuk  kemudian  dianalisis  terkait penerapannya pada akad-akad yang berlaku dalam lingkup ekonomi syariah. Data yang  diperoleh  dalam  tulisan  ini  berdasarkan  studi  kepustakaan.  Terdapat perbedaan  pendapat  diantara  ulama  diantaranya  terkait  rukun  akad,  menurut hanafiyah  rukun  akad  hanya  satu  yaitu  shighat  akad  sedangkan  menurut  jumhur ulama rukun akad meliputi shighat akad, kedua belah pihak yang melakukan akad serta obyek akad. Dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketentuan mengenai rukun  akad  cenderung  mengikuti  pendapat  jumhur.  Hal  ini  dapat  dilihat sebagaimana dalam BAB III KHES yang menentukan bahwa rukun adalah pihak- pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan adanya kesepakatan.
Kata kunci: pendapat ulama, syarat dan rukun akad, KHES

## Pendahuluan
Hubungan  antar  manusia  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak  dapat  terlepas  dari suatu  transaksi  yang  dalam  bahasa  arab  disebut  sebagai  mu‟amalah  (Pradja,  2012). Transaksi  tersebut  dapat  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  apabila  kedua  belah  pihak melakukan  suatu  akad  baik  akad  yang  bersifat  māliyah  maupun  gair  māliyah.  Akad tersebut  kemudian  akan  mengatur  bagaimana  hubungan  selanjutnya  yang  akan dilakukan  dan  didalam  akad  itu  pula  terdapat  kesepakatan-kesepakatan  kedua  belah pihak.
Tegaknya aturan dalam negara atau masyarakat islam, adalah bagian dari tujuan Islam  yang  ada  dalam  maqasid  Syari‟ah,  yaitu  dengan  prinsip  terwujudnya  keadilan, persamaan  antar  pemeluk  atau  kelompok  yang  berbeda  pemahaman  (Purwanto,  2018). Setiap  akad  (transaksi)  harus  benar-benar  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  sedapat
mungkin  menghindari  perasaan  tidak  adil  (Dzalim),  oleh  karenanya  harus  ada  saling ridha  dari  masing-masing  pihak  (Hidayat,  2019).  Pentingnya  kedudukan  akad mengharuskan  para  pihak  mengetahui  dan  memahami  hal-hal  yang  berkaitan  dengan akad  seperti  syarat  dan  rukun  akad.  Dengan  demikian,  apabila  para  pihak  telah mengetahui  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  akad  diharapkan  dapat  melakukan  akad dengan  benar  serta  dapat  melakukan  kewajiban  dan  menerima  hak  sebagaimana  yang telah disepakati.
Secara umum, makna akad yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk  dilakukan,  baik  keinginan  tersebut  muncul  dari  dalam  dirinya  sendiri  maupun yang mengharuskan adanya kehendak dari kedua belah pihak  (Rivai, 2010). Perbedaan pendapat  ulama  juga  terdapat  pada  penentuan  syarat  dan  rukun  akad,  sebagaimana hanafiyah  yang  menjadikan  sigat  akad  sebagai  satu-satunya  rukun  akad  sedangkan jumhur ulama menjadikan para pihak yang berakad, obyek akad dan sigat akad sebagai rukun akad yang harus dipenuhi (Al-zuhailī, 2008).
Disamping itu, terkait kebolehan melakukan multi akad para ulama juga berbeda pendapat. Sebagaian ulama melarang pelaksanaan multi akad berdasarkan larangan nabi untuk  melakukan  dua  jual  beli  dalam  satu  transaksi  (Al-„Imronī,  2006),  sedangkan pendapat ulama yang lain yang membolehkan multi akad berdasarkan pada kaidah yang menyatakan  bahwa  setiap  transaksi  muamalah  itu  halal  kecuali  apabila  ada  dalil  yang mengharamkannya (Al-„Imronī, 2006).
Dengan  demikian,  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  beberapa  poin penting terkait akad diantaranya yaitu definisi, syarat, rukun dan asas-asas akad beserta pendapat-pendapat  ulama  terkait  hal  tersebut,  dasar  hukum  melakukan  akad  serta pembagian akad.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analitis. Penelitian ini akan mendeskripsikan konsep-konsep akad yang telah dikemukakan oleh para ulama untuk kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data  berdasarkan  penelusuran  kepustakaan  atau  library  research,  sehingga  data  yang diperoleh  berupa  data  kualitatif.  Menurut  Creswell  dalam  bukunya Educational Research mendeskripsikan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang sangat
bergantung  pada informasi dari objek atau partisipan, dengan pengumpulan data yang sebagian  besar  adalah  teks  atau  kata-kata  dari  partisipan,  menjelaskan  dan  melakukan analisa  terhadap  kata-kata  dan  melakukan  penelitian  secara  subyektif  (Creswell, 2008;46).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Akad menurut Para Ulama Mazhab
Akad berasal dari bahasa arab ﺪﻘﻋ yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya  yaitu ikatan, pertalian (Jār Allāh, 1438), mengumpulkan, menguatkan, perjanjian,  jaminan  (Al-„Imronī,  2006).  Para  ulama‟  membagi  makna  al-„uqūd secara istilah ke dalam dua bagian. Pertama, al-„uqūd dalam lingkup makna umum yaitu  setiap  keharusan  dan  ikatan,  baik  dilakukan  oleh  dua  pihak  yang  saling berinteraksi  seperti  jual  beli,  maupun  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  saja  seperti sumpah atau al-yamin (Al-„Imronī, 2006).
Kedua, al-„uqūd dalam lingkup makna khusus yaitu ikatan antara dua ujung. Makna  yang  kedua  inilah  yang  biasa  digunakan  oleh  para  fuqaha  (Al-„Imronī, 2006). Makna akad secara khusus menurut hanabilah, syafiiyah dan hanafiyah yaitu tekad  kedua  belah  pihak  yang  berakad  atau  bersumpah  untuk  melakukan  sesuatu yang diawali dengan adanya ijab kabul (Jār Allāh, 1438).
Menurut  fiqh  hanafiyah  sebagaimana  dalam  majallāt  al-ahkām  al-„adliyāt yang  dikutip  oleh  abd  al-azīz  menyatakan  bahwa  akad  yaitu,  kesepakatan  kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. Badr ad-dīn asy-syāfi„i  menyatakan  bahwa  akad  merupakan  pertalian  antara  ijab  dan  qabul. Makna akad menurut fiqh hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban dianatara kedua belah pihak berdasarkan adanya ijab dan qabul (Jār Allāh, 1438).
Berdasarkan  beberapa  makna  di  atas,  akad  menurut  istilah  fikih  yang bersifat  khusus  mencakup  seluruh  akad-akad  māliyah  yang  dilaksanakan  oleh  dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad gair māliyah seperti akad nikah dan lain-lain. Penggunaan kalimat akad dapat  digunakan  secara  langsung  sebagaimana  makna  asalnya  yang  bermakna ikatan  seperti  mengikat  tali  dan  dapat  pula  digunakan  secara  kiasan  yaitu  ikatan antara  ijab  dan  qabul.  Dengan  demikian,  ahli  bahasa  menggunakan  kalimat  akad
secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya (Jār Allāh, 1438).
Dalam  pasal  262  Mursyid  al-Hairan  sebagaimana  dikutip  Syamsul  Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Anwar, 2010)
Pengertian  Akad  menurut  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  adalah  suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan  dan  atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu  (Perundang- Undangan, 2010)  Di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.
Menurut  Ibnu  Abidin  sebagaimana  dikutip  Manan,  makna  kontrak  secara terminologi  yaitu  pertalian  antara  ijab  dan  qabul  yang  sesuai  dengan  kehendak Allah  dan  RasulNya  dan  dibenarkan  oleh  syariah  yang  kemudian  menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Manan, 2012).
Dari  uraian  mengenai  makna  akad  di  atas,  akad  menurut  penulis  yaitu kesepakatan  atau  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  diungkapkan  dalam suatu  ijab  dan  qabul  untuk  melakukan  maupun  tidak  melakukan  sesuatu,  serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Iltizām  atau  keharusan  tersebut  yaitu,  setiap taṣarruf  yang  memiliki  arti  memberikan  atau  memindahkan  atau  mengganti  atau menghilangkan  hak,  baik  bersumber  dari  keinginan  seseorang  secara  pribadi sebagaimana  dalam  wakaf,  talak  dan  lain  sebagainya  ataupun  keinginan  kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain (Khosyi‟ah, 2014)
Dalam  lingkup  hukum  Indonesia,  akad  disebut  dengan  istilah  perjanjian, perikatan (Saebani, 2018) atau hukum kontrak sebagaimana dalam KUHPerdata. Di Indonesia,  terdapat  hukum  kontrak  yang  berisi  tentang  aturan-aturan  terkait pelaksanaan  perjanjian  dan  persetujuan.  Hukum  kontrak  dalam  bahasa  belanda disebut overeenscom strecht atau dalam bahasa Inggris disebut dengan contract of law (H. S., 2011)
Sebelum  penjajah  memberlakukan  hukum  mereka  di  Indonesia,  hukum kontrak  yang  berlaku  di  masyarakat  adalah  hukum  adat  termasuk  di  dalamnya
hukum  kontrak.  Hukum  adat  yang  berkaitan  dengan  hukum  kontrak  yang  berlaku pada masa itu meliputi kontrak yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, jual beli dan lain sebagainya.  Namun demikian, kontrak tersebut pada umumnya dilakukan secara lisan saja dan bersifat riil sehingga apabila kontrak tersebut belum dilakukan dan baru hanya kesepakatan saja maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada (Fuady, 2007)
Pendapat-pendapat  mengenai  makna  akad  dalam  lingkup  hukum  Indonesia menunjukan  beberapa  hal  yaitu  pertama,  akad  merupakan  pertemuan  antara  ijab dan  qabul  yang  mengakibatkan  timbulnya  suatu  akibat  hukum.  Kedua,  akad merupakan  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak.  Hal  ini  dikarenakan akad merupakan petemuan ijab yang mengungkapkan kehendak dari satu pihak dan qabul  yang  menyatakan  kehendak  dari  pihak  lain.  Ketiga,  akad  bertujuan  untuk melahirkan  akibat  hukum  yaitu  mengungkapkan  maksud  bersama  yang  dituju  dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tersebut (Anwar, 2010), (Abidin, Andreas, Djaja, Darmawan, & Gamal, 2008), (Basyir, 2000) syarat dan rukun akad
Rukun  dan  syarat  akad  yang  harus  dipenuhi  dalam  melakukan  akad, menurut madzhab hanafi rukun akad hanya satu yaitu sighat akad yang berupa ijab dan  qabul,  atau  perbuatan  yang  menunjukan  adanya  keridoan  untuk  melakukan pertukaran  baik  berupa  ucapan  maupun  perbuatan,  sedangkan  syaratnya  adalah „aqidain  dan  al-ma‟qud  „alaih  atau  objek  akad  (Al-zuhailī,  2008).  Hal  ini dikarenakan tidak mungkin dapat terjadi shighat ijab qabul apabila tidak ada kedua org yang berakad dan tidak ada obyek akad.
Lain halnya dengan madzhab Syafi‟i dan Maliki yang menjadikan „aqidain dan al-ma‟qud „alaih sebagai rukun akad. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan unsur  utama  terlaksananya  suatu  akad.  Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  rukun akad  yaitu al-„aqidain atau  dua  pihak  yang  berakad,  al-ma‟qud  „alaih  atau  obyek akad dan sighat al-„aqdi yaitu ijab dan qabul (Rajafi, 2013)
Dalam  KHES  rukun  akad  terdiri  dari  empat  unsur  yaitu  para  pihak  yang melakukan  akad,  obyek  akad,  tujuan  pokok  akad  dan  kesepakatan  (Perundang- Undangan,  2010).  Berdasarkan  rukun  akad  sebagaimana  tercantum  dalam  KHES
dapat  diketahui  bahwa  penentuan  rukun  akad  mengikuti  pendapat  jumhur  ulama dengan adanya penyesuaian konteks keindonesiaan.
Rukun-rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi para pihak  menurut  KHES  yaitu  memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan hukum (Perundang-Undangan, 2010) Demikian halnya menurut jumhur ulama yang mensyaratkan  „aqidain  haruslah  orang  yang  berakal  dan  mumayyiz  (Al-zuhailī, 2008).
Namun  demikian,  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  hal  kebolehan  akad yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut ulama Hanabilah, akad jual beli sederhana yang  dilakukan  anak  kecil  hukumnya  boleh  meskipun  anak  tersebut  belum mumayyiz dan tidak mendapatkan ijin dari walinya.  Akan tetapi apabila akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut berkaitan dengan jumlah yang banyak maka  hal  tersebut  tidak  diperbolehkan  meskipun  walinya  mengijinkan  (Al-jazīrī, 2004).
Lain  halnya  dengan  ulama  Syafi‟iyah  yang  melarang  akad  jual  beli  bagi empat  golongan  yaitu  anak  kecil  baik  yang  sudah  mumayyiz  maupun  yang  belum mumayyiz,  orang  gila,  hamba  meskipun  dia  mukallaf  dan  orang  yang  buta. Larangan  tersebut  berimplikasi  pada  batalnya  akad  jual  beli  yang  dilakukan  salah satu di antara mereka (Al-jazīrī, 2004).
Ulama  Hanafiyah  tidak  mensyaratkan  baligh  bagi  „āqidain,  sehingga  akad yang  dilakukan  oleh  anak  kecil  yang  sudah  mumayyiz  dan  mencapai  usia  tujuh tahun  adalah  sah  kecuali  akad  yang  dapat  menimbulkan  madharat  (Al-zuhailī, 2008).
Setelah  memahami  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  „āqidain,  selanjutnya adalah syarat bagi obyek akad yang juga harus dipenuhi. Berdasarkan KHES, syarat obyek  akad  adalah  amwal  atau  jasa  yang  dihalalkan  dan  dibutuhkan  oleh  masing- masing  pihak  (Perundang-Undangan,  2010)  Jumhur  ulama  mensyaratkan  bahwa obyek akad harus berupa sesuatu  yang  suci, obyek akad ada dan dapat diserahkan pada  saat  dilakukan  akad,  dapat  ditentukan  dan  diketahui  (Al-jazīrī,  2004),  (Al- zuhailī, 2008), (Basyir, 2000).
Syarat  yang  harus  dipenuhi  selanjutnya  yaitu  terkait  ijab  dan  qabul  Ijab adalah penawaran yang yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul merupakan
jawaban persetujuan yang diberikan pihak lain yakni mitra akad sebagai tanggapan terhadap  penawaran  pihak  pertama.  Akad  tidak  akan  terjadi  apabila  pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan akad  adalah  keterkaitan  kehendak  kedua  pihak  yang  tercermin  dalam  ijab  dan qabul.  Disamping  itu,  ijab  qabul  juga  disyaratkan  dilakukan  dalam  satu  majelis (Anwar, 2010), (Al-zuhailī, 2008), (Al-jazīrī, 2004).
Setelah memahami beberapa syarat  yang  harus dipenuhi dalam akad, dapat dipahami  bahwa  pelaksanaan  akad  dapat  dikelompokan  menjadi  dua  bagian  yaitu akad  dilakukan  dengan  ucapan  seperti  nikah  dan  lain  sebagainya  dan  akad  yang dilakukan  dengan  perbuatan  seperti  jual  beli  mu‟athah  menurut  sebagian  ulama (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1986). Di Indonesia, pelaksanaan ijab  dan  qabul  dapat  dilakukan  dengan  empat  cara  yaitu  lisan,  tulisan, isyarat  dan perbuatan (Rajafi, 2013), (Basyir, 2000)

## B. Asas-Asas Akad
Asas-asas  akad  dikemukakan  dalam  BAB  II  pasal  21  KHES  diantaranya yaitu, asas sukarela (Pradja, 2012), amanah atau menepati janji, asas kehati-hatian, luzum atau tidak berubah, saling menguntungkan, adanya kesetaraan, transparansi, adanya  kemampuan,  kemudahan, i‟tikad yang  baik  dan  sebab  yang  halal (Perundang-Undangan,  2010)  Syamsul  Anwar  mengemukakan  beberapa  asas-asas perjanjian  dalam  hukum  islam  secara  lebih  rinci  diantaranya  yaitu  pertama,  asas ibahah yang merupakan asas umum hukum islam dalam bidang muamalat. Asas ini dirumuskan  dalam  suatu  kaidah  “pada asasnya  segala  sesuatu  itu  boleh  dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Kedua, asas Kebebasan Berakad, yaitu prinsip hukum  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  akad  apa  saja  tanpa terikat  apapun  sejauh  tidak  berakibat  merugikan  orang  lain.  Ketiga,  Asas Konsensualisme  yaitu  kesepakatan  antara  para  pihak.  Keempat,  asas  Janji  itu Mengikat  dan  wajib  dipenuhi.  Kelima,  asas  Keseimbangan,  baik  keseimbangan antara  apa  yang  diberikan  dan  apa  yang  diterima  maupun  keseimbangan  dalam memikul resiko. Keenam, asas  Kemaslahatan yang menegaskan bahwa para pihak membuat  akad  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  mereka  dan  tidak boleh menimbulkan mudharat. Ketujuh, asas Amanah mengandung makna masing- masing pihak harus memiliki i‟tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya.
Kedelapan, asas Keadilan yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum (Anwar, 2010)
Terkait  asas-asas  kontrak  Mannan  menambahkan  asas  persamaan  dan kesetaraan,  asas  kerelaan  yang  tertuang  dalam  formulasi  ijab  dan  qabul  dan  asas tertulis berdasarkan Q.S. Al-baqarah: 282-283 (Manan, 2012)
Berdasarkan  asas-asas  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  apabila  para  pihak tidak  melakukan  akad,  sama  halnya  dengan  tidak  melakukan  syariah.  Hal  ini dikarenakan  tujuan  utama  syariah  adalah  untuk  kemashlahatan  umat  manusia. Demikian halnya tujuan para pihak dalam melakukan akad harus berpegang teguh pada asas kemashlahatan bagi kedua belah pihak sehinmgga akad yang dibuat tidak menimbulkan madharat bagi keduanya.

## C. Hukum akad
Hukum  akad  menurut  KHES  dibagi  menjadi  tiga  kategori.  Pertama,  akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kedua, akad yang fasad  yaitu  akad  yang  terpenuhi  rukun  dan  syarat-  syaratnya  akan  tetapi  terdapat suatu hal yang merusak akad tersebut berdasarkan pertimbangan mashlahat. Ketiga, akad  yang  batal  yaitu  akad  yang  terdapat  kekurangan  pada  rukun  dan atau  syarat- syaratnya (Perundang-Undangan, 2010)
Menurut  Jumhur  ulama,  hukum  akad  dibagi  menjadi  dua  yaitu  akad  yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi semua akad dan  rukunnya,  sedangkan  akad  yang  tidak  sah  yaitu  akad  yang  tidak  terpenuhi syarat  dan  rukunnya.  Akad  yang  tidak  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya  dinamakan akad fasid atau batil. Lain halnya dengan hanafiyah yang membedakan antara akad fasid  dan  batil.  Akad  fasid  menurut  Hanafiyah  yaitu  akad  yang  dilarang  secara syara seperti akad yang mengandung riba. Selanjutnya, akad batil yaitu akad yang tidak  dilarang  secara  riil  di  dalam  syariat,  seperti  jual  beli  bangkai  (Al-„Imronī, 2006).

## D. Dasar Hukum Akad
Dalam  al-quran,  terdapat  tujuh  ayat  yang  menggunakan  kata  akad  dan turunannya  yaitu  dalam  Q.S.  Al-baqarah:  235,  237,  Q.S.  An-nisa:  33,  Q.S.  Al- maidah: 1, 89, Q.S. Thaha: 27 dan Q.S. Al-falaq: 4.
Penggunaan lafadz ﺓﺪﻘﻋ pada Q.S. Al-baqarah: 235, 237 menunjukan makna akad secara khusus yakni akad nikah (Kaṡīr, 2005), (Shihab, 2016). Pada Q.S. An- nisa:  33  lafadz  ﺕﺪﻘﻋ  bermakna  janji  setia  yang  diucapkan  oleh  seseorang  kepada orang lain untuk saling mewarisi (Kaṡīr, 2005). Menurut Abu Muslim Al-ashfahani dan  Syaikh  Muhammad  Abduh  sebagaimana  dikutip  Quraish  Shihab  dalam tafsirnya,  menyatakan  bahwa  janji  setia  yang  dimaksud  pada  ayat  tersebut  adalah janji  setia  antara  suami  dan  istri  sehingga  menurutnya  yang  berhak  mendapatkan bagian warisan adalah ibu, bapak, karib kerabat dan pasangan suami istri  (Shihab, 2016).
Q.S.  Al-maidah:  1  memerintahkan  secara  tegas  kepada  orang-orang  yang beriman  untuk  melaksanakan  setiap  akad  perjanjian  baik  yang  tersurat  maupun tersirat  di  dalam  al-quran  (Shihab,  2016).  Menurut  Ibnu  „Abbas  sebagaimana dikutuip  Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya,  yang  dimaksud  dengan  akad  pada  ayat  ini adalah  janji-janji  serta  sumpah-sumpah  untuk  mentaati  segala  yang  diperintahkan dan  menjauhi  segala  yang  dilarang  oleh  Allah.  Secara  spesifik,  Zaid  bin  Aslam berpendapat  bahwa  akad-akad  yang  dimaksud  pada  ayat  ini  meliputi  enam  hal yaitu,  janji  hamba  kepada  Allah,  akad  syirkah,  akad  jual  beli,  akad  nikah,  akad sumpah, bersumpah dengan nama Allah, akad sumpah (Kaṡīr, 2005).
Pada Q.S. Thaha: 27 lafadz ﺓﺪﻘﻋ bermakna khususu untuk bermakna khusus yakni menunjukan arti gagap atau celat sehingga kesulitan untuk berbicara dengan fashih  menurut  suatu  riwayat  (Kaṡīr,  2005).  Sedangkan  menurut  Quraish  shihab sebagaimana  dalam  tafsirnya,  yang  dimaksud  dengan  ﺓﺪﻘﻋ  pada  ayat  tersebut  yaitu kekurang fashihan nabi Musa dalam berbahasa Ibrani (Shihab, 2016).
Lafadz ﺪﻘﻌﻟﺍ pada Q.S. Al-falaq: 4 dapat dimaknai dengan makna hakiki yaitu tali  yang  mengikat.  Dalam  ayat  ini  tali  yang  maksud  adalah  simpul-simpul  atau buhul-buhul  yang  digunakan  oleh  penyihir  (Shihab,  2016).  Berdasarkan  beberapa ayat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  lafadz  ﺪﻘﻋ  dan  beberapa  turunannya  yang terdapat  dalam  al-quran  memiliki  beragam  makna  umum  dan  khusus,  namun demikian  hanya  terdapat  satu  ayat  yang  menunjukan  makna  akad  secara  umum yakni  lafadz  ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ  sebagaimana  dalam  Q.S.  Al-maidah:  1.  Dengan  demikian,  Q.S. Al-  maidah:  1  dapat  dijadikan  landasan  hukum  berbagai  macam  akad  baik  yang dibuat oleh sesama manusia maupun akad yang dibuat oleh manusia dengan Allah.

## E. Pembagian Akad
Menurut Sa‟du Ad-din akad dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu pertama,  Akad  mu‟awaḍāt,  seperti  jual  beli,  ijārah,  ju‟ālah.  Kedua,  Akad  irfaq seperti  qard,  „āriyah.  Ketiga,  Akad  tabarru‟āt  seperti  hibah  dan  hadiah,  wakaf. Keempat, Akad akad i‟timān seperti wadi‟ah (Al-kibbī, 2002).
Pembagian  akad  secara  lebih  rinci  dapat  dikategorikan  menjadi  beberapa kelompok  yaitu  pertama,  akad  bernama  dan  akad  tak  bernama  seperti,  sewa- menyewa,  dan  perjanjian  penerbitan  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  akad  pokok  dan akad  asesoir  seperti  akad  jual  beli  dan  akad  kafalah.  Ketiga,  akad  bertempo  dan akad  tidak  bertempo  seperti  sewa-menyewa  dan  jual  beli.  Keempat,  akad konsensual,  akad  formalistik  dan akad  riil  seperti  jual  beli,  akad  nikah  dan  hibah. Kelima,  akad  masyru‟  dan  akad  terlarang  seperti  jual  beli  dan  jual  beli  janin. Keenam, akad yang sah dan akad tidak sah. Ketujuh, akad mengikat dan akad tidak mengikat  seperti  jual  beli.  Kedelapan,  akad  nafiz  dan  akad  mauquf.  Kesembilan, akad  tanggungan,  akad  kepercayaan  dan  akad  bersifat  ganda.  Kesepuluh,  akad mu‟awadah, akad tabaru, dan akad muawadah dan tabaru‟ sekaligus (Anwar, 2010) Selain pembagian akad sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pembagian akad dapat  dikelompokan  berdasarkan  banyaknya  akad  yang  digunakan  dalam  satu transaksi.  Pengelompokan  tersebut  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  akad  tunggal  (basīṭ) dan akad majemuk (murakkab). Akad basith yaitu, akad yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan lain sebagainya (Al-„Imronī,  2006).  Para  ulama  sepakat  bahwa  akad  basīṭ  hukumnya  adalah  boleh selama  tidak  bertentangan  dengan  syariat  islam.  Sedangkan  akad  murakkab  yaitu, suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan  atau  sebagai  bentuk  timbal  balik.  Dalam  akad  majemuk,  tetap memperhatikan semua persyaratan yang harus dipenuhi (Al-„Imronī, 2006).
Menurut  Najih  Hammad  sebagaimana  dikutip  oleh  Hasanudin  dalam desertasinya,  akad  murakkab  yaitu,  kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan suatu  akad  yang  mengandung  dua  akad  atau  lebih  di  dalamnya  seperti  jual  beli dengan  sewa,  syirkah,  mudharabah  dan  lain-  lain,  sehingga  semua  akibat  hukum akad-akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta  semua  hak  dan  kewajiban  yang
ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Abidin et al., 2008).
Secara  garis  besar,  pendapat  para  ulama  terkait  hukum  asal  al-  „uqūd  al- māliyah dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, pendapat jumhur ulama hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi‟iyyah dan hanabilah yang menyatakan bahwa, hukum al- „uqūd al-māliyah al-murakkabah adalah boleh dan sah, tidak haram dan tidak batal kecuali  ada  dalil  syar‟i  yang  mengharamkannya  berdasarkan  Q.S.  Al-Maidah:  1 (Al-„Imronī, 2006).
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  golongan  ḍahiriyah  yang  menyatakan bahwa, hukum al-„uqūd al-māliyah al-murakkabah adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan  dan  tidak  sah  kecuali  jika  ada  dalil  syara‟  yang  menunjukan kebolehannya, berdasarkan Q.S. Al- Baqarah: 229 (Al-„Imronī, 2006).

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui mengenai beberapa hal terkait akad. Pertama,  akad  berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  ikatan.  Penggunaan  akad  dalam aspek perjanjian merupakan makna akad secara kiasan atau maknawi. Dengan demikian dapat  dipahami  bahwa  akad  yaitu  kesepakatan  atau  hubungan  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  diungkapkan  dalam  suatu  ijab  dan  qabul  untuk  melakukan  maupun  tidak melakukan  sesuatu,  yang  kemudian  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  para pihak. Dalam hal rukun akad, terdapat perbedaan diantara para ulama. Ulama hanafiyah menjadikan shigat jumhur ulama selain Hanafiyah memasukan para pihak yang berakad dan  obyek  akad  sebagai  rukun.  Demikian  halnya  dalam  KHES  dengan  menambahkan tujuan akad dan kesepakatan sebagai rukun akad.
Kedua, landasan hukum melakukan akad  yaitu berdasarkan Q.S.  Al- maidah:  1 yang  memerintahkan  secara  tegas  kepada  orang-orang  yang  beriman  untuk melaksanakan  setiap  akad  perjanjian  baik  yang  tersurat  maupun  tersirat  di  dalam  al- quran.
Ketiga,  multi  akad  yaitu  gabungan  beberapa  akad  yang  dilakukan  dalam  satu transaksi.  Secara  garis  besar  terdapat  dua  pendapat  utama  yaitu  kelompok  yang membolehkan  berdasarkan  Q.S.  Al-maidah:  1  dan  kaidah  bahwa  setiap  muamalah
diperbolehkan  kecuali apabila  ada  dalil  yang  melarangnya.  Kelompok  kedua  melarang adanya multi akad berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 229.
Namun demikian, untuk dapat menjawab perkembangan dalam bidang ekonomi syariah,  penulis  berpendapat  bahwa  akad  majemuk  diperbolehkan  selama  mengikuti ketentuan yang tidak melanggar syariat.

## BIBLIOGRAFI
Abidin,  H.  Z.,  Andreas,  H.,  Djaja,  R.,  Darmawan,  D.,  &  Gamal,  M.  (2008).  Land subsidence  characteristics  of  Jakarta  between  1997  and  2005,  as  estimated  using GPS surveys. Gps Solutions , 12 (1), 23–32.
Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al Māliyyah Al-Murakkabah  Dirāsah  Fiqhiyyah  Ta‟ṣīliyyah  Wa  Al  Taṭbīqiyyah .  Riyāḍ: kunūzisybīliy.
Al-jazīrī, A. A. (2004). Al-fiqh ‟Alā Al-mażahib Al-arba‟ah. Dār Al-Fajr Li Al-Turā , 3 . Al-kibbī,  S.  A.  M.  (2002). Al-mu„āmalāt  Al-māliyah  Al-mu„āṣiroh  fī  Ḍoui  Al  islām . Bairut: Al-maktab Al-islām.
Al-zuhailī, W. (2008). Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik.
Anwar,  S.  (2010). Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat .
Basyir, A. A. (2000). Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam .
Fuady,  M. (2007).  Hukum  Kontrak Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis,  Bandung: PT.
Citra Adiya Bakti .
H.  S.,  S.  (2011). Hukum  Kontrak"Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak" .  Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayat,  A.  dan  A.  (2019).  Nilai-Nilai  Islam  Pada  Bank  Berbasis  Syariah  (Studi  Pada Bank BRI Syariah Cabang Kota Cirebon). Syntax , 1 (6).
Jār  Allāh,  A.  A.-„Azīz  B.  G.  A.  „Alī.  (1438). Ahkām  wa  Ḍawābit  Al-„Uqūd  Al- elektrōniyah  fī  Al-fiqh  Al-Islāmī  wa  Al-qānūn  “bi  Al-taṭbīq  „Alā  Niẓām  Al- ta„āmulāt Al-elektrōniyah Al-Su„ūdi.” Riyāḍ: Dār Al kutub Al-jāmi „ili Al-nayr wa Al-tauzi.
Kaṡīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-‟Aẓīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīṡ.
Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (1986). Al-mausū„ahal - Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah . Kuwait: wizārah al - awqāf wa al - syu‟un al islāmiyyah.
Khosyi‟ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia .
Manan,  A.  (2012).  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Persepektif  Peradilan  Agama.
Kencana Pernada Media Group, Jakarta .
Perundang-Undangan,  H.  P.  (2010).  Undang-undang  SISDIKNAS  Sistem  Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia .
Pradja, J. S. (2012). Ekonomi Syariah . CV Pustaka Setia.
Purwanto, I. D. (2018). Hukum Islam Terhadap Potongan Harga (Studi di Lativah Hijab Cirebon). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (9), 21–29.
Rajafi,  A.  (2013). Masa  Depan  Hukum  Bisnis  Islam  di  Indonesia;  Telaah  Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi . LKIS PELANGI AKSARA.
Rivai, V. (2010). dkk. Islamic Financial Management . Bogor: Ghalia Indonesia.
Saebani, B. A. (2018). Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia . Bandung: CV Pustaka Setia.
Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur‟an.” In 1 . Tangerang: Lentera Hati.