## IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI KALIMANTAN TIMUR Muhammad Zaini
Mulawarman University Jl. Tanah Grogot No.1, 75124, Indonesia

## Sarwo Eddy Wibowo
University of 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80, 75124, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to determine the social-economic changes of the poor community after the acceptance of the business capital assistance program, to develop the tax potential and tax ratio realization for the realization of participation, community responsibility and independence in development.
The results showed that the implementation of tax amnesty in the form of national tax reform is to further enforce the independence of the State in financing national development by way of more directed all the capabilities / potential of the taxpayer community.

## Keywords: Tax Amnesty

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah dan bangsa Indonesia sejak merdeka hingga sekarang telah menghasilkan berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Namun pembangunan nasional juga masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar untuk keberlangsungan pembangunan, seperti masalah kemandirian dan kesadaran partisipasi dan tanggungjawab masyarakat. Pembangunan masa lalu yang menekankan pada tercapainya
tingkat pertumbuhan ekonomi, secara relatif telah berhasil menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup manusia Indonesia. Masalah kemandirian dalam pembangunan yang bersumber partisipasi kesadaran tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan yang tercermin dalam tax ratio di Indonesia di bawah standar yakni 11% (Dirjen
Pajak, 2015). Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibanding Negara tetangga, seperti Philipina 12%, Malaysia 16%, dan Singapura 22%. Persoalan kebijakan pembangunan nasional selama orde lama dan orde baru hingga era transisi (reformasi) saat ini, adalah kurang dikembangkannya kemandirian bangsa dalam pembangunan. Dengan memupuk kesadaran tanggungjawab semua warganegara dengan berpartisipasi dalam pembangunan dengan segala bentuk dan manifestasinya, termasuk dengan membayar pajak, pembangunan di Indonesia tidak perlu menggantungkan sumber keuangan luar negeri untuk memenuhi belanja pembangunan.
Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional secara finasial yang tercermin kesadaran membayar pajak sangat penting untuk kelanjutan dan kemajuan pembangunan.
Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam membayar pajak yang tercermin dalam tax ratio Indonesia sebesar 11% berdampak
pada permasalahan terhambatnya progam pembangunan karena kekurangan anggaran. Di sisi lain dan makin besarnya rasio utang luar negeri terhadap PDB, karena
hutang luar negeri menjadi alternatif solusi minimnya pendapatan Negara. Sementara belanja Negara baik untuk keperluan rutin maupun belanja pembangunan dituntut dapat terus meningkat. Permasalahan
tersebut berdampak negatif pada keuangan Negara karena harus mengambil sumber dana dari luar negeri guna menutup anggaran dengan mengambil pinjaman luar negeri serta ketergantungan pada investasi asing.
Kebijakan Pemerintah menjadikan Tahun 2016 dijadikan sebagai tahun pajak, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No.11 tahun 2016
tentang Pengampuanan Pajak. Hal ini penting karena masalah rendahnya tax ratio adalah akibat belum teredukasinya masyarakat akan kesadaran dan kewajibannya terhadap pajak. Banyak masyarakat belum mengerti, belum sadar, belum paham. Sehingga edukasi untuk pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan melalui membayar pajak sangat penting dilakukan pemerintah. Selain itu membenahi pelayanan pajak yang baik, mudah nyaman dan terpercaya juga perlu dilakukan.
Pembangunan nasional yang kurang mengembangkan kemandiriaan dan kurang memberdayakan seluruh potensi bangsa
menyebabkan lumpuhnya berbagai institusi strategis dalam kehidupan berbangsa bernegara. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk merebaknya korupsi, lemahnya penegakan hukum, kemunduran budaya masyarakat.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia sejak tahun 1999 hingga sekarang telah memasuki era baru yakni era otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No, 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintanan Daerah. Era partisipasi masyarakat di daerah dalam pembangunan sudah dilaksanakan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju setelah bangsa Indonesia berhasil melewati masa peralihan yang ditandai dengan kemampuan bangsa Indonesia
mengatasi berbagai krisis pada masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan peralihan (Reformasi). Setelah hampir dua dasa warsa terlewati (1998-2016), pembangunan di era Otonomi Daerah yang telah
dijalankan menunjukkan kinerja yang makin baik meskipun masih banyak yang harus dibenahi.
Sesuai Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, juncto Undang-undang RI : Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi warna dan spirit baru dalam pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dan daerah serta segenap potensi yang ada akan menjadi kekuatan penting dalam membawa bangsa dan masayarakat
Indonesia ke gerbang kehidupan yang lebih makmur, adil dan sejahtera. Gelora semangat partisipasi membangun yang terjadi sejak
bergulirnya era otonomi. Berbagai, peraturan
dan kebijakan serta program pembangunan dibuat untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2016 menjadi tahun harmonisasi di bidang perpajakan, terutama menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Jika pada target penerimaan pajak dipatok terlampau tinggi, sementara pemerintah akan kembali menyia-nyiakan momentum perbaikan administrasi perpajakan yang akan memberikan efek positif jangka panjang. Pengalaman selama setahun (2015) Presiden Joko Widodo menjadi
pembelajaran untuk menata fiskal terutama penetapan target pajak lebih realistic.
Kebijakan perpajakan yang adil
dengan meredistribusikan hasil pembangunan nasional secara tepat akan berampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Potensi pajak yang bisa dipungut di Indonesia memang sangat besar, namun seberapa besar bisa diraihnya tergantung secanggih apa kebijakan yang dibuat dan bagaimana kebijakan itu dijalankan. Sekilas tidak ada yang janggal dengan target penerimaan pajak dalam APBN 2016 senilai Rp1.822,5 triliun itu terlihat hanya naik 5,1% dari target yang ada dalam APBN 2015. Bahkan dengan dasar estimasi shorfall selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak 2015 Rp 120. Triliun, kenaikan tercatatsekitar 15,8%. Otoritas pajak mengungkap scenario terburuk dari penerimaan pajak yang kemungkinan menyisakan shortfall Rp 194 triliun.
Hasilnya target pajak tahun depan sekitar 23,6% bahkan bisa lebih besar lagi.
Tax Amnesty (Pengampunan
Pajak) sebagai alternatif mendongkrak penerimaan pajak segera diterapkan sebelum penerapan keterbukaan data
perbangkan dalam automatic exchange of Information ( AEo ) akhir 2017.

## KERANGKA TEORITIS
Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty )
Kebijakan pengampunan pajak ( Tax Amnesty ) diambil pemerintah
Indonesia tidak terlepas dari adanya masalah dalam realisasi penerimaan pajak, dimana target penerimaan pajak belum bisa mencapai target yang ditentukan dari tahun ke tahun. Untuk mendongkrak realisasi penerimaan
Negara dari sektor pajak telah dilakukan berbagai upaya dan pengambilan kebijakan, di antaranya kebijakan pengampunan pajak ( Tax Amnesty ).
1. Konsep Kebijakan Pengampunan Pajak
Kebijakan Pengampunan Pajak ( tax amnesty ) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016 diartikan sebagai " Penghapusan pajak yang seharusnya terutang ( dari wajib pajak) tidak dikenakan sangsi administrasi perpajakan dan sangsi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang undang Tax Amnesty. Di tengah memburuknya perekonomian global telah membawa dampak buruk pada perekonomian
nasional, selanjutnya berdampak pada
penurunan kemampuan keuangan
Negara. Selain faktor global rendahnya kemampuan keuangan Negara tidak efektifnya sistem dan kebijakan perpajakan
nasional.
Dampak kelemahan sistem dan kebijakan nasional adalahi rendahnya
tax ratio di Indonesia yang berada dikisaran angka 11%. Rasio Pajak atau Tax Ratio adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dindingkandengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Arisanti,
2010). Rasio Pajak yang dinyatakan dalam persen (%) mecerminkan kemampuan
pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak, atau menyerap kembali Produk domestik bruto darimasyarakat dalam bentuk pajak. Seberapa besar kinerja pemungutan pajak negara potensi pajak di suatu negara bisa di realisasikan. Pajak sebagai kewajiban membayar sejumlah uang oleh subyek pajak (wajib pajak) baik perorangan maupun badan/korporasi) kepada negara tanpa imbalan langsung, terkait kekayaan, pendapatan dan kemanfaatan yang diperoleh wajib pajak di suatu negara (Anonim,
2014). Kewajiban membayar pajak
sering tidak dipahami, tidak disadari, atau bahkan diabaikan atau dihindari oleh wajib pajak. Sehingga negara perlu mengambil kebijakan dan strategi yang tepat untuk merealisasikan target pajak dan potensi pajak disuatu negara.
Pendekatan penegakkan hukum ( low enforcement )di bidang perpajakan bisa tidak efektif, jika persolannya ada pada ketidak mampuan negara mengelola potensei pajak. Untuk mengelola potensi pajak pemerintah perlu mengedukasi dan memberikan informasi, menyediakan sistem dan kelembagaan serta aparat yang bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran Kebijakan Pengampunan Pajak
Sasaran utama kebijakan pengampuanan pajak adalah menaikkan Rasio Pajak (TR) di suatu negara. Untuk itu diperlukan seperangkat prasyarat, sistem dan kelembagaan serta kebijakan dan upaya tertentu. Prasyarat meningkatkan Rasio Pajak (TR) adalah pengertian, pemahaman dan kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak sebagai kewajiban
kepada negara, untuk kepentingan negara. Secara teori ada beberapa upaya pemerintah menaikkan tax ratio . Upaya menaikkan tax ratio sudah lama diupayakan pemerintah, antara lain dengan kebijakan tarif pajak, perluasan basis pajak,
pembenahan sarana dan prasarana serta pelayanan pajak yang nyaman bagi semua belum menunjukkan hasil (Arisanti, 2010). Selanjutnya Arisanti, menjelaskan sistem perpajakan yang ada sekarang masih ada celah dan kelemahan antara lain :
a. Terbukanya kolusi antara orang dalam pajak dan pejabat tinggi dengan wajib pajak nakal.
b. Penggunaan validasi bank
palsu dan pembobolan database perpajakan.
Untuk meminimalisasi masalah tersebut adalah:
a. Membenahi mental aparat pajak serta merancang bentuk sangsi yang tegas untuk menimbulkan efek jera.
b. Merancang sistem pemungutan
yang bisa meminimalisir kebocoran pajak, termasuk mebuat database pajak yang tangguh
dengan sistem pengamanan
berlapis serta memasang alat pendeteksi keaslian validasi bank.
c. Melakukan mutasi berkala kepada para pegawai pajak sehingga bisa memutus mata rantai kecurangan.

## Model Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty )
Kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan pada prinsipnya ada dua model :

## 1. Model Pengampunan Offshore Voluntary Disclosure
Salah satu bentuk pengampunan pajak yang dikenal dan diterapkan di beberapa negara yang dapat dijadikan acuan adalah model pengampunan pajak Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP). Model pengampunan pajak ini memberikan pengampunan pajak dengan format bervariasi untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Dengan mengikuti program ini wajib pajak mendapatkan fasilitas tarif pajak yang lebih rendah, serta penghapusan sangsi administrasi dengan mengungkapkan harta wajib pajak yang ada di luar negeri maupun di dalam
negeri.dalam memerangi
offshore tax evasion.
2. Model Pengurangan Tarif dengan Pengampunan Pidana Pajak dan
Pengurangan Tarif tanpa Pengampunan Pidana Pajak. Pengampunan pajak dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan pengurangan tarif pajak dan pengampunan sangsi pidana perpajakan, atau pengurangan tarif dengan tetap memberikan sangsi pinana perpajakan. Pilihan yang mana yang dipilih dari dua skeme tersebut tergantung persetujuan
politik ( political approval ) dan tingkat persetujuan masyarakat
( public acceptance ). Untuk konteks
Indonesia, skema pengurangan tarif dan pengampunan pidana pajak dianggap sebagai skema paling tepat.

## METODE PENELITIAN
Pada dasarnya grand desain dari
penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif yang paling sederhana menyangkut pertanyaan atau hipotesis univariat. Menurut Traver,(1978) dalam Umar (2005:87), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dari penelitian deskriptif akan diperoleh informasi mutakhir yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan
(teoritis), maupun bagi kehidupan nyata (praktis). Dalam penelitian yang penulis lakukan berusaha
mengetahui perubahan sosial ekonomi yang terjadi

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola oleh anak-anak bangsa saat ini sedang terus membangun. Pembangunan ini perlu ditopang dengan sikap mental yang arif dan bijaksana serta rasa nasionalisme sebagai bela rasa dengan Negara. Sebagai Negara berkembang Indonesia memerlukan banyak perbaikan dan pembangunan di berbagai sector sehingga hal ini perlu di topang dengan dana yang banyak melalui pungutan pajak.
Pajak merupakan pendapatan daerah yang akan memiliki sumbangsih bagi pembangunan sebuah Negara. Hal ini akan berdampak pula pada APBN Negara yang tiap tahun harus dikelola guna kelancaran aktivitas sebuah Negara. Terobosan baru di bidang pajak adalah adanya program pengampunan pajak atau istilah lainnya adalah Tax amnesty. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk
mengembalikan dana-dana yang telah
lari keluar negeri supaya bisa kembali ke negeri Indonesia tercinta. Perlu diketahui berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak atau disinkat DJP terungkap bahwa wajip pajak yang mengikuti program Tax amnesty adalah 91% berprofesi sebagai pengusaha.
Tax amnesty merupakan sebuah terobosan perpajakan nasional namun peristiwa ini memang pernah terjadi beberapa tahun silam. Hal ini sangat mendasar karena keprihatinan ekonom bangsa terhadap para konglomerat dan pengusaha di Indonesia yang menaruh dananya di negeri orang. Banyak orang kaya di Indonesia yang menaruh dananya di Negara-negara tax heaven seperti Singapura dan Australia yang tidak mau dana di negaranya lari ke negeri orang. Bahkan orang Indonesia sendiri banyak yang menaruh dananay disana sehingga dengan program tax amnesty ini dana dari Singaputra sudah mengalir ke Pajak Negara walaupun baru 60%.
Tax amnesty ini program yang diselenggarakan
oleh
Pemerintah Indonesia sejak bulan Juli 2016 hingga program ini baru berakhir pada bulan Maret 2017. Data tax amnesti sesuai dengan undang-undang dan bersifat rahasia. Selama ini apabila wajib pajak
akan membayar pajak maka data pembayar pajak juga rahasia hal ini akan dilakukan oleh kantor pajak dengan melakukan penyamaran nama missal dengan inisial XX AA dan yang lain. Dapat dikatakan program tax amnesti merupakan sesuatu yang sangat sensitive karena disana banyak data dan untuk saat ini belum ada riset yang spesifik karena hanya pihak-pihak Direktorat Jenderal Pajak tertentu saja yang boleh mengelola data.
Apabila peneliti kaitkan dengan economic growth (pertumbuhan atau perkembangan) setoran jenis pajak tertentu sebelum tax amnsety dan pasca tax amnesty untuk saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Wilayah Pajak daerah belum bisa membagikan untuk sisi riset kepada pihak external, namun apabila dari pihak petugas pajak atau orang internal Direktorat
Jenderal Pajak untuk melakukan penelitian untuk
kepentingan kalangan sendiri maka akan ditunjuk CTA ( center for Tax Analysis ) dan melalui serangkaian prosedur yang resmi. CTA bertugas dalam membuatkan perbandingan antara kondisi sebelum tax amnesty dan setelah tax amnesty. Hal ini kembali lagi berdasarkan pada jenis-jenis
pembayaran pajak tertentu. CTA berada di kantor wilayah Pajak setiap Provinsi di Indonesia. CTA di Kaltim berada di Kanwil Pajak di Kota Balikpapan.
Mengenai riset tax amnesty Peneliti telah mengkaji tax amnesty berdasarkan sudut pandang media massa. Media massa selama ini menyoroti program tax amnesty hanya sampai berapa setoran wajib pajak. Hal ini dibenarkan oleh narasumber yang berpandangan bahwa media massa hanya membahas setoran dan pencapaian dana dan persentase dari tax amnesty dan tidak sampai pada dana akan digunakan untuk sector apa saja. Direktorat
Jenderal pajak selalu memudahkan akses informasi dan publikasi terkait dengan dana yang dihimpun oleh Dirjen Pajak.
Riset yang spesifik mengenai tax amnesty harus memiliki daya analisis yang tajam terkait pada objek beserta komparasinya. Hal ini yang belum bisa pihak lain untuk meneliti dan menganalisisnya karena bersifat internal dan krusial. Secara angka yang telah dipublikasikan oleh Dirjen Pajak bahwa angka nominal dan skala tax amnesty dapat dikategorikan perolehannya Tabel 4.3
Pendapatan Dirjen Pajak terkait Tax amnesty No Kota Jumlah 1 Tarakan 113.7 M 2 Samarinda 83 M 3 Balikapapan 53.5 M Sumber : kaltim Post
Data di atas menunjukkan bahwa Kaltim-Kaltara yang memiliki nilai nominal tax amnesty terbanyak adalah Kota Tarakan. Namun untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda yang memiliki jumlah tax amnesty terbanyak. Di sisi lain perlu diketahui bahwa Se-kaltimra itu bisa dipastikan sebelumnya berdomisili di Samarinda yang mengalami rotasi, mutasi, atau pindah kependudukan karena kebanyakan para wajib pajak orang kaya yang berada di kaltimra rata-rata berdomisili dan berkependudukan di Samarinda. Walaupun saat ini wajib pajak berdomisili di luar Samarinda bahkan luar negeri namun selama berkependudukan di kota Samarinda mereka memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP (Kantor Pajak Pratama) Samarinda maka setoran tax amnesti wajib pajak harus mengalir ke Kota Samarinda.
Gaung tax amnesty bergulir melalui sebuah isu dan fenomena social bahwa maraknya konglomerat dan pengusaha memarkirkan uangnya di
negeri orang. Padahal perlu disadari bahwa para pengusaha mencari rejeki dan mengeruk sumber daya alam Indonesia namun Indonesia tidak mendapatkan haknya yakni pajak yang diperuntukan pembangunan negeri tercinta. Tax amnesty sebagai program yang sifatnya sukarela, melalui kesadaran diri pribadi
untuk mengungkapkan / melaporkan harta kekayaan atau asset yang kena pajak yang dibayarkan dengan uang tebusan yang selama ini belum dilaporkan di Direktorat Jenderal Pajak. Apabila secara perhitungan yakni Kekayaan atau aset dikalikan dengan tarif uang tebusan yang diatur oleh undang-undang tax amnesti ketemulah berapa besar uang tebusannya. Hasilnya akan diperoleh rekapitulasi seluruh pembayaran tax amnesti satu kota atau wilayah tertentu maka jumlahnya memiliki nominal yang sangat besar.
Direktorat Jenderal Pajak yang berpusat di Jakarta mendelegasikan ke masing-masing Kantor wilayah yang ada di Indonesia guna mengkampanyekan program Tax
amnesty. Kalau mau lihat lebih jelas ada di Pasal PPh 25, PPh 21, PPh 23 dan PPh 24 pasal 2 terkait jenis pajak. Narasumber memberikan salah satu
contoh yakni jenis pajak PPh 21 itu berdasarkan dari pembayaran gaji dan pembayaran tunjangan. Gaji dan tunjangan karyawan-karyawan baik sebelum tax amnesty maupun setelah tax amnesty juga tidak ada bedanya. Potongan-potongan PPh21 tidak ada bedanya. Hal ini dikarenakan jenis ini sudah berjalan rutin sebagaimana mestinya. Pasti akan ada perubahan perbedaan adalah jenis-jenis pajak yang ada kaitannya dengan komponen omzet, komponen penghasilan seperti PPh pasal 25, PPh pajak UMKM maupun PPh badan-badan hukum.

## Pembahasan
Setelah reformasi perpajakan yang dilakukan sejak zaman Belanda, ada sebuah fenomena baru di Indonesia berupa reformasi pajak yang disebut tax amnesty. Hal ini didasari dengan UU yang kuat kemudian pengaruhnya lebih besar karena menjadi standing point reformasi
perpajakan Indonesia. Pemerintah Indonesia memperluas basis pajak dengan adanya
orang melaporkan asetnya yang telah lama disimpan. Banyak pihak yang tidak melaporkan sehingga dengan adanya UU ini maka basis pajak itu secara otomatis akan luas, orang yang punya
penghasilan diluar negeri yang tidak pernah diketahui selama ini.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah punya pemetaan pajak, dari segi asset, baik asset bergerak atau tidak bergerak tetap menjadi basis pajak. Perbedaan antara asset bergerak dan tidak bergerak adalah sifat asset tersebut. Peneliti dapat contohkan bila asset bergerak asset ini dapat berupa asset yang disimpan dalam bentuk surat-surat berharga, asset yang disimpan dalam bentuk saham, asset yang disimpan dalam bentuk deposito. Asset yang bergerak tersebut memiliki konsekuensi yakni timbulnya penghasilan berupa bunga. Asset yang tidak bergerak dapat contohkam seperti bangunan, tanah, mobil, alat berat maka akan ada penghasilan dari asset itu berupa biaya sewa, apabila dijual maka akan menimbulkan keuntungan, apabila aset dijual dan dipindah ke pihak lain maka objek pajaknya memiliki basis yang luas, baik di dalam maupun diluar negeri
Tax amnesty diharapkan menjadi sumber pendapatan pajak pemerintah yang cukup besar dan dari segi basis pajaknya semakin besar. Tax amnesty harus dilaporkan secara terus menerus dari tahun ke tahun karena hal ini
menjadi basis pajak. Apabila aset berpindah ke orang lain maka asset itu akan keluar dari SPT wajib pajak dan berpindah ke SPT orang lain. Sisi lain dari tax amnesty adalah terkait keterbukaan perbankan dengan meneliti data data wajib pajak karena kurang transparan. Wajib pajak dapat bersikap terbuka dan secara otomatis antar bank baik dalam negeri maupun antar bank luar negeri dapat saling kerjasama. Wajib pajak di luar negeri itu ada pertukaran informasi mengenai data perbankan , semakin transparan kedepan ruang gerak bagi orang-orang yang bermain –main dengan perpajakan menjadi sempit sehingga diharapkan dengan sistem perpajakan yang lebih baik ke depan. Masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak perlu menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa disembunyikan lagi dan transparansi menyesuaikan peraturan pajak yang berlaku.
Bila Indonesia membandingkan dengan Negara-negara maju yang menerapkan perpajakan itu tidak ada masalah bertransaksi di mana ada objek pajak maka akan dikenakan pajak, masyarakatnya sudah tahu dan tidak ada komplain karena mereka sudah lebih menyadari bahwa kewajiban pajak itu
adalah merupakan kewajiban setiap warga Negara dan ada hak untuk melakukan kompensasi jika menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang taat pajak maka diharapkan jumlah pajak yang terkumpul di dalam APBN semakin naik sehingga pemerintah menyiapkan struktur yang lebih bagus.
Selama ini kisaran kontribusi pajak dalam APBN sekitar 70 % , itu pendapatan Negara dari sector pajak, sudah bisa dibayangkana jika misalnya semakin besar maka pemerintah bisa menyediakan investor yang lebih bagus sehingga menyadarkan warga Negara lebih patuh pajak. Masyarakat juga harus mendukung kebijakan pemerintah untuk selalu berupaya terutama dalam pemerintah Jokowi selalu berupaya selalu menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, korupsi akan diberantas hanya
saja pemberantasan koruptor perlu waktu dan sistem yang lebih baik lagi
Masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program tax amnesty salah satunya sering terjadi adalah banyaknya pengemplang pajak, banyak orang-orang kaya muncul pada
saat program tax amnesty walaupun NPWP telah tidak aktif dan dihapuskan.
Dapat disimpulkan bahwa pihak ini tidak pernah melapor SPT tahunan, orang-orang yang selama ini diam sehingga baru ada program ini mereka baru aktif. jika NPWP bermasalah, seseorang perlu menyelesaikannya terlebih dahulu. Bila NPWP telah tidak aktif berarti harus diaktifkan dulu. Bila NPWP sudah dihapus maka harus dibuat yang baru.
Masalah lainnya adalah ada perbedaan dari segi jumlah wajib pajak. Jumlah wajib pajak sangat erat hubungannya dengan tax amnesti. Awalnya pihak-pihak tersebut tidak diketahui
kondisinya dan keberadaannya. Melalui program tax amnesty dia keluar dari persembunyiannya. Temuan di
lapangan masih banyak pihak-pihak selama ini belum punya NPWP misalnya para ibu rumah tangga, beberapa orang-orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya melalui program tax amnesty mereka akan ikut dan mereka akan terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi-kondisi seperti ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri sebelum dan sesudah tax amnesty. Salah satu syarat
mengikuti tax amnesty adalah memiliki NPWP.
Realisasi program tax amesti, pihak petugas pajak sangat senang, takjub, kagum dengan animo masyarakat yang sangat luar biasa. Apalagi kota Samarinda dengan kota jumlah penduduknya dibilang besar sekaltimtara dan kantor pajaknya hanya ada satu, jelas terlihat animo masyarakat hingga menjelang detik-detik terakhir. Di media massa tyertulis bahwa KPP Pratama buka sampai dengan jam 12 malam. Hal itu sendiri dimaksudkan untuk mengurangi antrian karena memang animonya dari masyarakat luar biasa. Dari situ kita juga harus mengetahui bahwa diantara mereka yang selama ini belum punya NPWP. Untuk mensukseskan program ini maka masyarakat harus memiliki NPWP. Hal ini dapat kita lihat bahwa realisasi pertumbuhan wajib pajak antara
sebelum dan setelah tax amnesty.
Namun apabila pada saat ini masyarakat atau pihak peneliti ingin membahas angka, pihak pihak DJP ingin fokus bicara pertumbuhan setoran pajak. Hal inilah yang sejauh ini belum dapat dibahas karena hal itu ada tim yang menyusun sistematisnya. Saat program tax amesti itu berakhir
biasanya akan ada semacam evaluasi baik itu dari pihak external maupun internal sendiri.
Faktor penghambat lainnya adalah
SDM. Perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia pengetahuannya terkait Tax amnesty masih rendah. SDM dari sisi pemungut pajak juga terbatas. Jumlah yang terbatas ini tidak bisa memonitoring seluruh wilayah di Indonesia. Wajib pajak banyak , potensi-potensi ekonominya banyak, namun terkendala di personil SDM. kemudian kendala lain adalah sistem IT yang belum bagus. Perpajakan di Indonesia perlu membangun sikap optimis apabila dengan melakukan perbaikan-perbaikan
SDM dengan merubah pola pikir anak-anak muda sekarang
yang tadinya sudah berorientasi untuk sekolah supaya dapat Ijazah, maka sekarang itu harus dirubah pola pikirnya sekolah untuk kompeten dan bisa memberi kontribusi terhadap sumbangsih bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui penemuan teknologi dan sustainable energy, melalui pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi kedepan.
Implementasi Pajak di KPP Pratama Samarinda
Menjelang detik terakhir
penutupan tax amnesty terlihat bahwa kantor pajak melayani hingga pukul 24.00. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi antrian yang panjang setiap harinya dan mengindikasikan bahwa para wajib pajak (WP) di Kaltimra, khususnya Samarinda sangat antusias mengikuti tax amnesty yang telah
berakhir pada bulan maret 2017 lalu. Salah satu petinggi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Samarinda memberikan
informasi mengenai perolehan dana tax amnesty khusus di kota Samarinda di atas 400 milyar. Pencapaian tersebut merupakan angka tertinggi di Kaltimra dan belum termasuk utang pajak yang harus di bayar wajib pajak (WP). Mereka dengan sukarela melaporkan semua hartanya yang selama ini disembunyikan baik fisik, harta bergerak maupun harta berbentuk kas serta investasi portofolio lainnya.
Tingginya realisasi tax amnesty di Samarinda karena di Samarinda banyak orang yang berpenghasilan tinggi, orang-orang kaya, dan para pengusaha yang belum melaporkan asset kekayaan. Mayoritas WP di Samarinda yang mengikuti tax amnesty adalah usaha yang bergerak di bidang pertambangan
dan perdagangan jasa. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan layanan jasa masyarakat
Samarinda
dan
banyaknya penambangan, khususnya penambangan batu bara. Namun seiring mulai jatuhnya harga batu bara, banyak masyarakat yang mengambil peluang lain yakni di sector jasa.
Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tax amnesty bukanlah kewajiban bagi setiap WP. Sebab tax amnesty merupakan hak yang diperoleh oleh WP yang belum atau lupa membayar kewajiban
perpajakannya untuk mengikuti tax amnesty atau tidak. Sehingga boleh saja apabila WP tidak mengikuti tax amnesty .
Adapun manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty . Pertama , dengan adanya program tax amnesty maka tidak dilakukan pemeriksaan pada tahun 2015 kebelakang. Kedua , wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty tidak perlu khawatir terkait sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Selain manfaat, adanya program tax amnesty juga memiliki kerugian.
Apabila dikemudian hari ditemukan harta yang
tidak diungkapkan atau dilaporkan dalam periode tax amnesty yaitu harta per 31 Desember 2015, maka atas temuan harta tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar tarif pph pribadi yang berlaku dan ditambah dengan sanksi denda sebesar 200 %.
Antusias warga yang mengikuti program tax amnesty tentu memberikan perubahan yang signifikan baik dari cara berpikir dan perilaku WP antara sebelum dan sesudah mengikuti tax amnesty serta meningkatnya pemasukan pembayaran pajak. Namun
implementasi tax amnesty pun memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah sering kali ditemukan beberapa WP yang ingin mengikuti tax amnesty namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NPWPnya tidak aktif dan tidak pernah melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan. Sehingga mereka harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu.
Selain itu, tingginya perolehan dana tax amnesty masih terkategori
belum
baik. Rata-rata realisasi penerimaan KPP sekanwil Kaltimra hanya berkisar 51-52 %, sepeti Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Penajam, dan Tanjung Redeb.
Maka perolehan tersebut masih jauh dari 100 %. Bahkan untuk nasional pada realisasi penerimaan pajak nasional seIndonesia juga belum mencapai 60 %. Sementara di sisi lain, hanya memiliki waktu yang cukup singkat sampai degan 31 desember agar perolehan 60 % meningkat sampai pada perolehan 100 %. Terakhir kali pada tahun 2010, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mampu memperoleh 100 % dan belum pernah terealisasi kembali sampai tahun 2017.
Pada saat program tax amnesty berakhir, maka akan diadakan evaluasi baik dari pihak eksternal maupun internal. Pihak eksternal yang mempertanyakan hasil evaluasi tersebut adalah DPR. Pihak kantor pajak, kementrian keuangan dan instansi vertikal akan menguji strategi dan kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan terkait dengan program tax amnesty . Terdapat dua strategi yang akan dilaksanakan.
Strategi pertama dilakukan oleh DPJ Law Enforcement penegak hukum. Langkah rilnya adalah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait objek pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty . Pihak kantor pajak akan memastikan apakah WP yang tidak mengikuti tax amnesty tersebut telah
melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar ataukah belum. Setelah penyelidikan tersebut selesai dan tidak ditemukan kejanggalan kasus, maka selanjutnya adalah mengurus WP yang mengikuti program tax amnesty .
Apabila para WP ditemukan belum melaporkan
kewajiban pajak
sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Strategi kedua adalah menelusuri aset rahasia, yaitu DJP selaku otoritas pajak negara, ingin mengetahui bahwa aset yang telah dilaporkan pada saat tax amnesty tersebut adalah benar. Apabila terdapat kecurigaan maka DJP akan menelusuri dan mempertanyakan
kewajiban perpajakan. Namun tugas tersebut
tidaklah mudah, sebab komponen harta yang dimiliki oleh penduduk di Samarinda bervariasi. Harta tersebut terletak di Samarinda atau justru di luar negeri, untuk menelusuri penghasilan yang timbul atas kepemilikkan harta itu akan dilakukan aset riset. Dua langkah ril tersebut merupakan kebijakan strategis DJP dan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini tidak terealisasi dengan sempurna serta memecahkan PR besar
yang selama ini sulit terselesaikan dengan tercapainya perolehan angka 100 %.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Implementasi tax amnesty dalam bentuk reformasi perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarah lagi segenap
kemampuan/potensi dari masyarakat wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Samarinda memberikan informasi mengenai perolehan dana tax
amnesty khusus di kota Samarinda di atas 400 milyar. Pencapaian tersebut merupakan angka tertinggi di Kaltimra dan belum termasuk utang pajak yang harus di bayar wajib pajak (WP). Mereka dengan sukarela melaporkan semua hartanya yang selama ini disembunyikan baik fisik, harta bergerak maupun harta berbentuk kas serta investasi portofolio lainnya. Tingginya realisasi tax amnesty di Samarinda karena di Samarinda banyak orang yang berpenghasilan tinggi, orang-orang kaya, dan para pengusaha yang belum melaporkan asset kekayaan. Mayoritas WP di Samarinda yang
mengikuti tax amnesty adalah usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perdangan jasa.
Tujuan tax amnesty adalah Mempercepat pertumbuhan dan merekturisasi ekonomi melalui
pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi,Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan di gunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Hambatan dari tax amnesty adalah sumber daya manusia yang minim dari pihak Dirjen pajak, SDM di Indonesia yang cara berpikir dan pengetahuannya yang masih minim mengenai kebijakan tax amnesty, dan Teknologi Informasi yang perl;u diperbaharui dan perbaikan.
Saran
Publikasi mengenai keberhasilan tax amnesty perlu pihak Direktorat
Jenderal Pajak untuk selalu memperbaharui pemberitaan dan
publikasi karena walau program sudah berlangsung namun perlu adanya kesinambungan untuk informasi dan publikasi.
Ada baiknya jika Direktoral Jenderal Pajak, kantor wilayah Pajak,
KPP Pratama bisa membuka peluang untuk riset penelitian bagi para akademisi maupun praktisi. Di samping Itu birokrasi yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam mencari data.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, DIRJEN PAJAK, 2014, Laporan tahunan Pajak 2103 , http://laporan tahunan.go.id./data.statistik.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis . Rineka Cipta: Jakarta.
Alkindi, Ali Sumanto. 1997. Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan,kebodohan dan keterbelakangan, Cetakan 2 . Aneka: Solo. BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002.
Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002, BPS : Jakarta.
Bungin, Burhan. 2001. Analisis Data Penelitian Kualitatif . PT Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.
Bungin, Burhan (editor) .2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Pt RajawaliGrafindo Persada: Jakarta.
Benno, Torgler dan Christoph A. Schaltegger. 2005. Tax Amnesties Switzerland and Around the world, Tax Notes International.
Cobham, Alex. 2005. Tax Evasion Tax
Avoiden Development, Queen Elizabeth House Working Paper 129.
Darussalam. 2011. Mendongkarak Pajak dari Underground Economy, Investor Daily Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Hiyasinta Klise. 2013. Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan, Perlukah Dirjen Pajak Terpisah dari Kementerian keuangan, Inside Tax Edisi 16.
Harry S.Luitel. 2014. Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?, Londeon: Lexington Books.
IMF. 2009. Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis, IMF Staf Position Note SPN/09/13
Jaques Malherbe dkk, 2010, Tax Amnesties in the 2009, Lanscape, Buletin For International Taxation James Alm, 1998, Tax Policy Analisys: the Introductions of the russian TaxAmnesty, International study Program Working Paper, 98-6 Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies.
James M Buchanan . 1976. Taxation in fiscal Exchange, Journal of Public Economic 6
Leandra Lederman . 2012 . The Use of Voluntary Disclosure Initiatives in Battles Against offshore Tax Evasion, Vilanova Low Review Vol.57.
Matthew A. Moris . 2013 . One Size Does Not Fil All Unintended Consequences of the offshore Voluntary Disclosure Program, International Tax Journal.
Mulyo, Agung. 2007, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia , Penerbit Dinamika Ilmu: Jakarta.
OECD. 2014. Global Forum of Transparansi Exchange of Information For Tax Purpose, Statement of Outcomes, 7th ,
Peter Stella. An Economic Analisis of Tax Amnesties, IMF Working Paper, No WP 12/244
Riccardo Fenochieto dan Carola Pesino. 2013. Understanding countriesTax Effort, IMF Working Paper, No WP 89/421989 Sasono, Adi. 2008. Rakyat Bangkit Bangun Martabat . Pustaka Alfabet dan DEKOPIN: Jakarta. Sutrisno, Lukman. 1995. Liberalisasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskina., Tiara Wacana: Yogyakarta. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran . Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.
Suharto, Edi. 2004. “Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues” (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia:
Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on
Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia . Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret Suyanto, Bagong. 1996. Kemiskinan Dan kebijakan Pembangunan, Cetakan I . Aditia Media: Yogyakarta.