Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITERLANTARKAN
Rifkah Aulia Utami 1 , Jumadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: rifkaauliautam96i@gmail.com

## Abstract
Children are a mandate and a gift from Almighty God, which is inherent in their dignity and their dignity as a whole human being. Children need special handling, but not all parents who sincerely accept children and give love. Parents sometimes don't  care about parents' lack of care and affection for their children. Few parents accept disabled children with a sincere heart. This has caused many cases of parents who have abandoned their children.  The  method  of  this  research  is  a  normative  legal  research  aiming  to  find  and  formulate  legal arguments, through the analysis of the main problem. The technique of collecting legal documents is done by studying literature. The approach used in this study is the statutory approach, in particular by examining the legal rules applicable with regard to the legal protection of children abandoned by their parents. Interviews were conducted at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in the city of Makassar, as support and to refine the normative analysis.
Keywords: Child; Legal Protection; Neglected.

## Abstrak
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak memerlukan penanganan secara khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dan memberikan kasih sayang. Orang tua terkadang tidak memperdulikan atau kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Belum banyak orang tua yang menerima anak penyandang disabilitas dengan hati yang tulus. Hal  ini menyebabkan masih banyaknya kasus orang tua yang menelantarkan  anak.  Adapun  metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  ditujukan  untuk menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum,  melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan.  Teknik pengumpulan  bahan  hukumnya  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  yaitu  dengan  menelaah  aturan  hukum  yang  berlaku terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.  Wawancara dilakukan pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Makassar,  sebagai penunjang dan untuk mempertajam analisis normatifnya.
Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Diterlantarkan.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum  khusus yang  berbeda  dari  orang  dewasa,  dikarenakan  alasan  fisikdan  mental  anak  yang  belum  dewasa  dan matang.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap kebebasan  dan  hak  asasi  anak  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraannya.  Tumbuh  kembang  anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 1
Ketentuan  UUD  1945  tersebut  kemudian  dijabarkan  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3  tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak,  Undang-Undang  No.23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Suatu Negara hukum ( rechtstaat ) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur  bahwa  Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”. Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang no.35 tahun 2014 disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang no.35 tahun 2014 yaitu “Segala kegiatan untuk menjamindan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Sedangkan pengertian anak terlantar menurutPasal 1 ayat (6) Undang-Undang no.35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, baik fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial.  Selain  perlindungan  secara  Normatif  atau  dengan  Perundang- undangan,  perlindungan  hukum  terhadap  anak  juga  di  tunjang  dengan  di  dirikannya  prasarana  yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Anak.
Pasal 59 A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:
1. Penanganan yang  cepat  termasuk  pengobaan  dan/atau  rehabilitas  secara  fisik,  psikis  dan  sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pemdampingan pada setiap proses perlindungan.
Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan
1 Suhendra Kurniawan Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi), (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), h.2.
2 Tri  Andrisman. Hukum  Peradilan  Anak, (Bandar  Lampung;  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung, 2011), h.22.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara tarkan seimbang. 3
Berdasarkan  data  KPAI,  pada  tahun  2015  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  sudah mencapai 6.000 laporan sampai April 2015 diikuti kasus kekerasan terhadap anak mencapai 6.006 kasus kekerasan, pengasuhan 3.160 kasus, pornografi 1.032 kasus dan NAPZA 1.366 kasus. 10 Ini merupakan angka yang menghawatirkan karena meningkat kurang lebih 300 persen dari tahun 2009 yang hanya teradapat 1998 kasus kekerasan.
Data di Kementerian Sosial ada 5.900 anak-anak yang terlantar terdapat 4,1 juta anak terlantar, di  antaranya  5.900  anak  yang  jadi  korban  perdagangan  manusia,  kemudian  3.600  anak  bermasalah dengan hukum, dan 1,2 juta balita terlantar, serta 34.000 anak jalanan. Sedangkan jumlah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di sulawesi-selatan pada tahun 2016 adalah sebanyak 8.106 anak balita terlantar,  10.449  anak  terlantar,  dan  472  korban trafficking (penjualan  anak)  yang  berada  pada  24 kabupaten/kota di Sulsel.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  menginterpretasikan  dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu  masyarakat,  kontradiksi  antara  dua  kejadian  atau  lebih,  hubungan  antara  individu  dan  variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur serta peraturan perundang- undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orangtua di Kota Makassar
Laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahun di Makassar.  Meski  begitu,  hal  tersebut  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  positif  dari  kesadaran masyarakat pada waspada kekerasan perempuan dan anak di masyarakat. Berdasarkan data rekap seluruh  pelayanan  dan  jaringan  P2TP2A  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan,  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani P2TP2A Kota Makassar dan jaringannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Tabel 1. P2TP2A Kota Makassar dan jaringannya
No. Tahun Kasus 1. 2017 164 Kasus 2. 2018 168 Kasus 3. 2019 174 Kasus
3 Lushiana  Primasari, Keadilan  Restoratif    Dan  Pemenuhan  Hak  Asasi  Bagi  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum, Serial  Online  September  16,  2009,  availaible  from  : URL:  http:  KeadilanRestoratif-Dan- Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com, h.1
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
4. 2020 179 Kasus

## Sumber : P2TP2A Kota Makassar
Pada 2017, kasus Penelantaran terhadap anak terjadi sebanyak 164 kasus, 2018 sebanyak 168 kasus, 2019 sebanyak 174 kasus, sepanjang Januari hingga September 2020 sebanyak 179 kasus yang  terungkap  mengenai  kekerasan  terhadap  Anak.  Dari  jumlah  itu,  kasus  yang  paling  banyak mendominasi yakni kasus kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.
“Berdasarkan  daerahnya,  Kota  Makassar  menempati  posisi  teratas  dengan  jumlah  kasus mencapai 506 kasus Penelantaran anak sepanjang tahun 2015-2017, disusul Kabupaten Bulukumba 91 kasus dan Soppeng 72 kasus,” 4
Jika merujuk pada periode yang sama di tahun 2019 lalu, kasus kekerasan terhadap anak di 2020 meningkat 10 persen. Utamanya, untuk jenis kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik.
Berdasarkan tempat kejadian:
- Lingkungan rumah tangga: 312 kasus
- fasilitas umum: 207 kasus
- selebihnya sekolah dan tempat kerja
“Kategori  kekerasan  yang  terjadi  bermacam-macam,  seperti  kekerasan  fisik,  psikis, seksual, penelantaran hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak,” 5
Dalam penelitian ditemukan hambatan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua berupa: a) hambatan yang datang dari korban; b) hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban; c) hambatan yang lain datang dari masyarakat; dan d) hambatan dari negara.
Pada tabel 3 dibawah ini dapat dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu : a) mendisiplinkan anak; b) ekonomi; c) minimnya pendidikan pelaku; d) perasaan dendam; e) dorongan nafsu birahi seksual; f) Perasaan jengkel terhadap tingkah laku anak; dan g) media cetak dan elektronik.
Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Oran Tua
No Faktor Penyebab Jumlah Persentase 1. Menerapkan Disiplin Pada Anak 2 28,55% 2. Ekonomi 1 14,3% 3. Perasaan Dendam 1 14,3% 4. Dorongan Nafsu Birahi Pelaku 2 28,55%
4 Andi  Tenri,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Makassar, Wawancara .
5 Andi  Tenri,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Makassar, Wawancara .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
5. Perasaan  Jengkel  Terhadap  Tingkah Laku Anak 1 14,3% Jumlah 7 100%
Sumber Data : Data Primer diolah dari Kuesioner
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  oleh  orang  tua  antara  lain Faktor  Menerapkan  Disiplin  Pada  Anak,  artinya  bahwa  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  oleh orang tua dikarenakan faktor orang tua yang ingin menerapkan disiplin pada anak.
Kemudian  faktor  ekonomi  dimana  Kekurangan  penghasilan  orang  tua  cenderung mengalami  tekanan  psikis  dan  stres,  sehingga  ketika  anak  berbuat  kenakalan  atau  anak meminta sesuatu  barang  yang  tidak  mampu  untuk  orang  tua  penuhi  maka  orang  tua  tidak  segan  akan menggunakan cara kekerasan terhadap anak.
Faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  selanjutnya  adalah  dorongan  nafsu birahi/seksual.  Terdapat  responden  mengakui  bahwa  perkosaan  yang  dilakukan  terhadap  anak tirinya yang baru berusia 17 tahun didorong oleh hawa nafsu birahi yang timbul setelah menonton film  CD.  Perasaaan  Jengkel  Terhadap  Tingkah  Laku  Anak  juga  berpengaruh  pada  kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa Orang tua dari korban menyatakan ia melakukan kekerasan  berupa  memukul  anak  perempuannya  yang  baru  menginjak  kelas  3  SMP  disebabkan karena tingkah laku anak yang tidak pernah mau menurut apa yang dikatakan orang tua dan tetap melakukan kebiasaan buruknya tersebut.

## Faktor-Faktor Penyebab Anak Diterlantarkan
a. Faktor Keluarga
Perceraian orang tua selalu mengisahkan luka bagi anak dan anak menjadi korban saat kedua  orang  tuanya  bercerai.  Idealnya,  anak-anak  tumbuh  dalam  sebuah  keluarga  dengan kehadiran ayah-ibu. Saat perceraian terjadi, anak tinggal dengan salah satu orang tua bahkan tidak  dengan keduanya.  Kondisi  ini  dialami  oleh  10 orang  anak yang  orang  tuanya  bercerai, sementara 10 anak ditelantarkan oleh ayah mereka saat mereka masih kecil  dan bahkan sejak bayi ditinggalkan oleh ayahnya, dan 10 anak yang lain ditinggalkan oleh kedua orang tua karena kematian. Kepergian kedua orang tua menyebabkan anak hidup bersama dengan keluarga dari ayah dan atau ibu seperti kakek, nenek, paman dan tante dan kebutuhan serta keperluan secara materi maupun non materi dibiayai oleh keluarga yang mengasuh. Perceraian dan kehilangan orang  tua  menjadi  salah  satu  faktor  resiko  yang  mendorong  anak-anak  pergi  ke  jalan  atau menjadi terlantar.
Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan penikahan sering membuat anak menjadi frustasi. Rasa frustasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala  anak  yang  biasanya  lebih  memilih  tinggal  dengan  ibunya  merasa  tidak  mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibu. Disamping perceraian yang menjadi penyebab utama, faktor kehamilan yang tidak diakui juga merupakan penyebab tidak  lengkapnya  sebuah  keluarga,  dimana  anak  tidak  mendapatkan  pengakuan  ayahnya
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
sehingga  anak  tersebut  kemudian  ditelantarkan  bersama  dengan  ibunya.  Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orang tua, keterbatasan merawat anak. Hal ini dipengaruhi pula oleh  meningkatnya  masalah  keluarga  yang  disebabkan  oleh  kemiskinan,  pengangguran, perceraian, kawin muda maupun kekerasan dalam rumah tangga. Melemahnya keluarga besar, dimana  keluarga  besar  tidak  mampu  lagi  membantu keluarga-keluarga  inti,  diakibatkan  oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah.
b. Faktor Pendidikan
Pertama,  ketiadaan  biaya,  tidak  adanya  biaya  untuk  menyekolahkan  anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus  biaya  pendidikan  sehingga  anak  menjadi  putus  sekolah  karena  hasil  pendapatan  dari pekerjaan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
Kedua,  keterbatasan  waktu.  Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh  anak  dalam bersekolah  dikarenakan  waktu  mereka  telah  dipakai  untuk  berpartisipasi  dalam  membantu keluarga  memenuhi  kebutuhan  dasar  dengan  bekerja  sebagai  pencuci  kuburan,  tukang  ojek, jualan  tas  kresek  di  pasar,  menjajakan  kue, dan  menjadi  supir  mobil, dan  juga menjaga  adik ketika ibunya sedang tidak di rumah.
Ketiga, rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, ibu Andi Tenri mengatakan bahwa, “terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam  belajar  hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  waktu  yang  telah  tersita  dalam  membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah setelah berjualan menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi atau semangat untuk belajar”
Keempat, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Yang melatarbelakangi pemahaman  anak-anak  terlantar  terhadap  pendidikan  yang  keliru  disebabkan  karena  mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah  uang  jajan  mereka  sehingga  pendidikan  tidak  menjadi  perioritas  bagi  mereka. Terakhir, kurangnya perhatian dari lingkungan. Perhatian yang kurang dari orang tua maupun keluarga  terhadap  pendidikan  anak  membuat  anak  tidak  menikmati  pendidikan  yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

## c. Faktor Ekonomi
Dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami  keterlantaran  karena  kondisi  keluarga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  dinas  pembedaraan  perempuan  dan perlindungan anak, bagwa anak-anak terlantar tersebut dapat makan hanya 2 kali dalam sehari, itupun kalau orang tua mereka mendapatkan uang lebih dari hasil pekerjaannya. Namun jika kondisi keuangan orang tua tidak mencukupi maka mereka hanya bisa makan hanya satu kali saja, bahkan tidak makan. Faktor ekonomi menjadi penyebab bagi orang-orang tidak mampu memenuhi kehidupannya secara baik. Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang  tua  yang  bekerja  dan  ada  yang  tidak  bekerja.  Bentuk  pekerjaan  yang  dijalankan  oleh
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
orang tua beragam. Pekerjaan orang tua/orang tua pengganti adalah pedagang, tukang cuci, ibu rumah  tangga,  pembantu  rumah  tangga,  dan  supir  dengan  penghasilan  rata-rata  Rp  100-700 ribu per bulan, hasil ini sangat tergantung dari penjualan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Pendapatan  keluarga  yang  kurang  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  membuat  anak-anak terlibat  membantu  kehidupan  ekonomi  keluarga  sehari-hari.  Hasil  kerja  mereka  diserahkan kepada orang tua atau orang tua pengganti.
d. Faktor Kesehatan
Banyak Anak di Kota Makassar yang lahir dalam kondisi yang tidak sempurna seperti cacat dan lain halnya atau lahir dalam keadaan sempurna namun memiliki penyakiti tertentu yang  membuat  orang  tuanya  tidak  suka  dan  malu  merawat  anaknya  sehingga  tidak  segan- segang membuang atau menelantarkan anaknya tersebut.
Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara  sosial  maupun  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  kesehatan  menjadi  salah  satu  hak  dan kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi  agar  setiap  individu  dapat  berkarya  dan  menikmati kehidupan  yang  bermartabat.  Realitas  yang  ditemukan  ternyata  kondisi  anak-anak  terlantar sangat bertolak belakang elayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut terjadi karena faktor:
1) Kesadaran akan kesehatan yang kurang
2) Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
2. Dampak yang Terjadi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua Di Kota Makassar
a. Dampak Fisik
Setiap  anak  memilliki  hak  untuk  bertumbuh  sesuai  dengan  usianya.  Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat didukung oleh nutrisi yang masuk kedalam tubuh sehingga anak  tumbuh  menjadi  pribadi yang  sehat  secara  jasmani.  Anak-anak  yang ditelantarkan  oleh orang tua terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik mereka. Kondisi tubuh yang tidak terurus wajah lesuh kotor, seperti kuku yang panjang dan kotor, rambut yang tidak terurus, dan mengunakan pakaian yang tidak layak. Dampak yang paling signifikan adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya artinya anak tersebut melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Selain itu, dampak fisik dari penelantaran adalah anak tidak mendapatkan makanan, tempat tinggal dan juga pakaian untuk digunakan secara layak dan optimal.
b. Dampak Psikologis
Anak dalam kategori ini, mereka selalu berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan bahkan  memiliki  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  usia  mereka  sehingga  membuatnya tertekan.  Kemarahan  dan  perkataan  hinaan  yang  selalu  mereka  terima  merupakan  perlakuan secara langsung yang diperoleh dari orang-orang terdekat mereka. Kehilangan salah satu orang tua  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan  pribadi  anak,  dimana  anak merasakan kekosongan figur atau peran seorang ayah maupun ibu atau kedua-duanya. Hal ini
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun bersikap serta membentuk pribadi  yang  pendiam  sehingga  mereka  tidak  dapat  mengekspresikan  kehidupan  pribadinya secara terbuka. Disamping itu, dampak lain dari Penelantaran Ini adalah anak cenderung dapat terpengaruh  oleh  hal-hal  negatif  yang  dia  dapatkan  dilar  sana,  setelah  mendapatkan  hal-hal negatif  tersebut  muncul  lah  hasrat  untuk  melakukan  kejahatan  terhadap  orang  lain  seperti, Mencuri, merampok, membegal, menipu dll untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak lagi diperdulikan oleh orang tuanya.

## c. Dampak Sosial
Anak  sebenarnya  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kehidupan  di lingkungan sosialnya di mana anak-anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga  dan  lingkungan  sekitarnya.  Namun,  orang  tua  maupun  masyarakat  memperlakukan mereka sebagai “orang-orang terbuang”. Keberadaan anak terlantar dianggap sebagai kelompok yang mengganggu sehingga mereka seringkali diperlakukan secara diskriminatif, dan diolok- olok. Perlakuan yang salah dari masyarakat, menyebabkan anak mencari tempat yang “aman” untuk menerima keberadaan mereka. Kurangnya kepedulian dari orang tua dan juga masyarakat menyebabkan  anak  tidak  memiliki  kebebasan  dalam  mengekspresikan  kemampuan  untuk bersosialisasi secara baik.

## 3. Upaya Refresif Dan Preventif Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Pnelantaran Anak Di Kota Makassar
Upaya  perlindungan  hukum  preventif  bagi  korban  kekerasan  anak  oleh  orang  tua berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan terkait, diketahui aparat penegak hukum dan institusi terkait telah melakukan perlindungan preventif secara kelembagaan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap  anak  yaitu  sebagai  berikut:  a)  kekerasan  fisik;  b)  kekerasan  psikis;  dan  c) penelantaran.  Selain  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mengingat bahwa anak merupakan bagian dari unit terkecil dalam keluarga. Mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  represif  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  diatur  dalam  Pasal 15  dan Bab VI dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 tentang Perlindungan Bagi Korban KDRT yang dilakukan setelah kejadian KDRT atau timbulnya korban. Perlindungan tersebut terdiri dari: a) kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui terjadinya KDRT untuk memberikan perlindungan; b) adanya perlindungan sementara bagi korban yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum;  dan  c)  kerjasama  antara  aparat  penegak  hukum  dengan  instansi  terkait untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  seperti  pendampingan,  pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan/layanan rohani, konsultasi hukum dan lainnya. Sementara itu  dalam  perlindungan  represif  juga  diperuntukkan  sebagai  usaha  untuk  memulihkan korban dari derita korban KDRT khususnya anak.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
a. Upaya Refresif
Perlindungan  Anak,  Bab  XII  pasal  77  yang  berbunyi  :  “Setiap  orang  yang dengan sengaja melakukan tindakan :
1) diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  kerugian,  baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2) penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  sakit  atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Anak  termasuk  dalam  kelompok  rentan,  jadi  sudah  sewajarnya  memperoleh perlindungan  khusus  dari  negara.  Perlindungan  khusus  tersebut  berupa  pembaharuan hukum  dengan  cara  menetapkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  dimaksudkan untuk  melindungi  anak  dari  penelantaran,  termasuk  memberikan  pelayanan  terhadap anak  yang  menjadi  korban  penelantaran.  Pembaharuan  di  bidang  legislasi  berupa pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diperlukan,  mengingat  selama  ini peraturan  yang  ada  belum  memadai  dan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  hukum masyarakat, serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.
Hukuman  ini merupakan  upaya  perlindungan  hukum  represif  oleh  pemerintah untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun non fisik. Tindakan atau upaya represif ini pada faktanya tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak, meskipun hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan anak  ditingkatkan,  namun  tidak  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  tindakan kejahatan kepada anak.
Sebagaimana  data  pada  kantor  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar pada 2 tahun terakhir, yakni pada tahun 2015-2017 jumlah kasus mencapai 506 Kasus orang. Data kasus tersebut, tersebar pada angka kekerasan pada anak, terutama terhadap kasus penelantaran anak
Data  kasus  ini  menjadi  gambaran  bahwa  kasus  kekerasan  kepada  anak  masih terjadi,  bahkan  tidak  hanya  di  Kota  Makassar,  namun  terjadi  juga  di  daerah  lainnya. Pemerintah  sebagai  pemegang  kewenangan  untuk  memberikan  keamanan  dan kenyamanan terhadap masyarakat termasuk  perlindungan kepada anak dapat bergerak cepat bahkan harus berlari cepat untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan.
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  melindungi  anak  dalam tumbuh  kembangnya.  Sebagaimana  pada  Pasal  21  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 disebutkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
b. Upaya Preventif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Upaya  preventif  merupakan  tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum terjadinya  suatu  kejadian.  Tindakan  preventif  pada  kekerasan  terhadap  anak  sangat dinantikan. Anak sebagai tunas bangsa dapat menjadi alasan konkret pemerintah untuk melakukan  upaya  preventif  pada  tindakan  kejahatan  kepada  anak.  Alasan  mengapa anak menjadi korban sangat varian. Seperti ketidakmampuan anak secara fisik untuk melawan, anak  yang  tidak  memiliki  kemampuan  ekonomi  untuk mandiri,  anak  yang tidak memiliki kemampuan untuk menelaah secara akademik dan sebagainya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan kepada anak adalah ketiadaan tempat bermain untuk anak, yakni sarana dan prasarana yang memadai untuk bermain dan belajar. Perkembangan zaman menjadikan anak masa kini dengan masa dulu atau dikenal dengan zaman old dan zaman now mengalami pergeseran kebutuhan. Zaman  old bermain  dengan  permainan  tradisional  sehingga  memerlukan  lapangan untuk  menjadi  tempat  bermain,  sedangkan  zaman  now menggunakan  teknologi. Sehingga,  lapangan  bukan  menjadi  kebutuhan  primer  melainkan  berubah  menjadi jaringan internet.
Tabel 3. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terkait Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Kelembagaan
No Kelembagaan Upaya Preventif
1.  Aparat Penegak Hukum a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Pengadilan
- Melakukan sosialisasi atau penyuluhan; - Memberikan/menyebarkan brosur dan spanduk tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Bekerjasama dengan kejaksaan dan lembaga pemerhati anak (P2TP2A, LBH dan Lembaga Perlindungan Anak) - Melakukan sosialisasi atau penyuluhan; - Bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan lembaga pemerhati anak (P2TP2A, LBH APIK, dan Lembaga Perlindungan Anak); - Dilakukan pendidikan bagi para hakim terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga; - Memberikan sosialisasi bagi para aparat penegak hukum dan masyarakat terkait kekerasan terhadap anak
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## 2.  Pusat Perlindungan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) - Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Melakukan pencegahan, pelayanan, dan pasca terjadinya kekerasan terhadap anak 3.  Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH) - Menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memberlakukan anak-anak secara humanis; - Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melapor ke pihak lain jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan terhadap anak 4.  Lembaga Perlindungan Anak (LPA) - Sosialisasi terhadap masyarakat (orang tua); - Sosialisasi terhadap anak (melalui permainan); - Koordinasi terhadap aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Sumber Data : Data Primer 2017-2020
Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Lembaga Peradilan yakni Pengadilan melakukan perlindungan preventif bagi korban dengan cara: a) dilakukan pendidikan bagi para hakim tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga; dan b) memberikan sosialisasi bagi para aparat penegak hukum dan juga masyarakat tentang kekerasan terhadap anak. 6
Sementara  itu,  Lembaga  Bantuan  Hukum  untuk  Perempuan  dan  Keadilan (LBH)  menyampaikan  bahwa  dalam menangani  kekerasan  terhadap anak  oleh  orang tua  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  preventif  dan  kuratif.  Untuk  pendekatan preventif  dilakukan  dengan:  a)  menyelenggarakan  pendidikan  orang  tua  untuk  dapat menerapkan  cara  mendidik  dan  memberlakukan  anak-anaknya  secara  humanis;  b) memberikan  keterampilan  tertentu  kepada  anggota  keluarga  untuk  secepatnya melaporkan  ke  pihak  lain  yang  diyakini  sanggup  memberikan  pertolongan,  jika sewaktu-waktu  terjadi  kekerasan  terhadap  anak;  c)  melakukan  audiensi  dengan DPR/DPRD/lembaga terkait penegakan hukum untuk mengawal atau memproses suatu aturan  terkait  dengan  kekerasan  terhadap  anak;  d)  menyelanggarakan  pelatihan, misalnya  pelatihan  tentang  pengetahuan  KDRT,  kekerasan  terhadap  anak,  penulisan dokumen hukum, proses pendampingan dan lainnya yang melibatkan staf dan paralegal di LBH APIK.
6 Andi  Tenri,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Makassar, Wawancara .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Penulis melakukan penelitian perlindungan anak korban kekerasan oleh orang tua yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Makassar dan diperoleh data hasil perlindungan preventif yang dilakukan LPA Kota Makassar adalah dengan: a)  sosialisasi  terhadap  masyarakat  (orang  tua);  b)  sosialisasi  terhadap  anak  (dengan permainan); c) media conference; dan d) koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi  terkait.  Pusat  Perlindungan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  merupakan  tempat  penelitian  yang  berada  di  Kota  Makassar.  Hasil wawancara dengan Ibu Irene, Staf Pengaduan P2TP2A Kota Makassar bahwa:
“Dalam upaya perlindungan korban maka yang dilakukan oleh P2TP2A adalah melakukan  pencegahan,  pelayanan  dan  pasca  kejadian  KDRT  termasuk  kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Untuk pencegahan P2TP2A melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala sesuai dengan anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi. Sementara dengan aparat penegak hukum, P2TP2A mengadakan advokasi  yaitu  memberikan  penerangan  dan  penjelasan  mengenai  tugas  P2TP2A termasuk  visi  dan misinya.  Dengan  advokasi  akan  dihasilkan  aparat  penegak  hukum yang  menyadari  pentingnya  perlindungan  terhadap  korban  KDRT  dan  anak  korban kekerasan oleh orang tua, sehingga apabila aparat penegak hukum tersebut menangani kasus  anak  korban  kekerasan  oleh  orang  tua,  maka  dapat  melakukan  kerjasama  dan koordinasi  dengan  P2TP2A  untuk  melindungi  korban.  Kesulitannya  adalah cepatnya rotasi  tugas  para  aparat  penegak  hukum,  sehingga  seringkali  pejabat  yang  baru  atau petugas yang baru tidak mengetahui fungsi P2TP2A. Oleh karena itu, advokasi harus dilakukan secara berkala.” 7
Andi  Tenri  mengakui  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang terjadi  di  Kota  Makassar  mengalami  peningkatan.  Hal  itu  disebabkan  saat  ini masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu karena upaya aktif pihaknya yang melakukan penjangkauan langsung ke Unit PPA Polres Kota Makassar.Selain melakukan penjangkauan langsung ke unit khusus kepolisian, Dinas PPPA  juga  memaksimalkan  peran  lembaga  P2TP2A.  P2TP2A  Kota  Makassar mempunyai rumah aman (shelter) warga berbasis masyarakat, yang digunakan untuk penampungan atau penitipan sementara korban perempuan dan anak.
Rumah aman milik P2TP2A Kota Makassar ini tidak hanya digunakan untuk penampungan  atau  penitipan  perempuan  dan  anak  yang  merupakan  warga  Kota Makassar, tetapi juga warga lintas kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia.
Saat ini shelter warga berbasis masyarakat yang kami miliki berjumlah 10 yang tersebar di 10 kelurahan.
Kami berharap seluruh kelurahan di Kota Makassar akan memiliki shelter serupa. Dinas  PPPA  juga  akan  meluncurkan  program  Jagai  Anata,  yakni  seluruh  masyarakat dihimbau untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang ada di sekitarnya. Dengan
7 Andi  Tenri,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Makassar, Wawancara .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
jargon semua anak, anak kita diharapkan dapat meminimalisasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar 8
Orang  tua  yang  tega  menelantarkan  anaknya  perlu  diselidiki  lebih  jauh  sebab- sebab  apa  yang  dapat  membuat  orang  yang  seharusnya  menjadi  pelindung  anak  yang utama malah menjadi tempat yang mengerikan bagi sang anak. Dan jika memang ada gangguan  pada  orang  tua  yang  menyebabkan  mereka  tidak  dapat  mengurus  rumah tangga, termasuk anak, sebagaimana mestinya, maka perlu tindakan tegas pada mereka agar kasus ini tidak terjadi lagi, dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Berikut beberapa solusi untuk orang tua yang telah menelantarkan anaknya
Kembali  ke  program  Keluarga  Berencana  (KB).  Kesadaran  akan  pentingnya kehidupan anak-anak nantinya sepertinya kurang diperhatikan bagi para pelaku. Apalagi jika  anak  yang  ditelantarkan  tidak  hanya  satu  atau  dua  anak.  Maka  orang  tua  dan pemerintah kini harus kembali menegaskan akibat yang ditimbulkan dari para orang tua yang  kurang  memperhatikan  jumlah anak  mereka.  Karena  semakin  banyak anak, juga semakin  banyak  beban  hidup,  terutama  faktor  ekonomi,  yang  ditanggung  oleh  sebuah keluarnya
Perlindungan  hukum  kepada  anak  secara  preventif  dapat  diwujudkan  dengan tersedianya sarana dan prasarana untuk anak. Pembangunan untuk sarana dan prasarana dapat menjadi kekhususan serta skala prioritas. Tolok ukur dalam pembangunan bukan lagi diukur dari jumlah demografinya, namun dalam memberikan perlindungan kepada anak secara khusus diukur dari tersedianya sarana dan prasarana anak lingkungan rumah dan/atau  lingkungan  pendidikan  yang  mudah  dijangkau  atau  diakses  oleh  anak  dan orangtua.
Dalam  penelitian  ini  juga  menyimpulkan  upaya  penanggulangan  yang  dapat dilakukan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua, antara lain: a) memperkuat landasan keimanan antara orang tua dan anak ; b) khusus bagi orang tua  berlaku  lemah  lembutlah  kepada  anak;  c)  dalam  hal  mendisiplinkan  anak,  maka dianjurkan sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan yang mengacu pada tujuan penerapan  disiplin,  konsistensi  dari  penerapan  suatu  disiplin,  dan  tingkat  atau  fase perkembangan anak; d) upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga  dapat  ditempuh  dengan  suatu  bangunan  paradigma  harmonis  antara  orang  tua dengan  anak  yang  dilakukan  secara  interen  yang  berlandaskan  pada  rasa  saling memahami,  komunikasi,  saling  memberi  dan  menerima,  dan  penghargaan  dan penghormatan.
Dari  hasil  penelitian  dalam  upaya  melindungi  korban  terutama  dalam perlindungan preventif bagi korban KDRT didapatkan data, yaitu : a) untuk perlindungan preventif  bagi  korban  KDRT  (anak),  Unit  PPA  atau  Kepolisian  melakukan  sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; b) memberikan/menyebarkan brosur dan spanduk tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) selain itu bekerjasama dengan
8 Andi  Tenri,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Makassar, Wawancara .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Kejaksaan  atau  P2TP2A  sebagai  pembicara  dalam  seminar  atau  sosialisasi  terkait PKDRT.  Selanjutnya  kejaksaan  memiliki  wewenang  di  bidang  ketertiban  dan ketentraman umum dengan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi atau  penyuluhan  kepada  masyarakat  seperti:  a)  pengamanan  kebijakan  penegakan hukum;  b)  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya  dan  lembaga  bantuan hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan  pelaksanaan  pendidikan;c)  mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi para calon jaksa dan jaksa tentang Diklat KDRT; dan d) mengadakan inhouse training mengenai korban atau tindak pidana KDRT.

## KESIMPULAN
Faktor-Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Makassar yaitu: a. Faktor keluarga, b. Faktor Ekonomi c. Faktor Pendidikan d. Faktor Kesehatan. Dampak yang terjadi kepada anak korban tindak pidana penelantaran oleh orang tua di Kota Makassar  yaitu  Dampak  Fisik,  Dampak  Sosial  dan  Dampak  Psikologi,  Adapun  Upaya  Refresif  dan Preventif  yang  diberikan  Pemerintah  terhadap  Tindak  pidana  Penelantaran  Anak  di  Kota  Makassar. Pertama  ialah  Upaya  Preventif:  Jaminan  perlindungan  anak  diberikan  dengan  perlindungan  hukum berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  telah  dilakukan  perubahan sebanyak dua kali, yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Anak.  Perubahan  undang-undang  tentang  perlindungan  ini  merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan kepada anak, agar anak mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan ganjaran hukum yang sesuai perbuatannya.  Upaya Refresif: Rumah aman milik P2TP2A Kota Makassar, ini tidak hanya digunakan untuk penampungan/penitipan perempuan dan anak merupakan warga Makassar, Dinas PPPA meluncurkan program Jagai Anata, yakni seluruh masyarakat dihimbau untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak.

## DAFTAR REFERENSI
Ahkam  Jayadi.  “Peranan  Penasehat  Hukum  dalam  Mewujudkan  Keadilan.” Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018). Andrisman,  Tri. Hukum  Peradilan Anak.  Bandar  Lampung;  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung, 2011.
Felson, M., Jiang, S., & Xu, Y. (2020). Routine activity effects of the Covid-19 pandemic on burglary in Detroit, March,
2020. Crime Science , 9 (1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s40163-020-00120-x
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254. Hadisuprapto,  Paulus. Delikuensi  Anak  Pemahaman  dan  Penanggulangannya .  Malang; Bayumedia Publishing, 2008.
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
------------------. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Jumadi. Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Kurniawan  Nur,  Suhendra. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Tindak  Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi) . Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Pabbu, Amiruddin dan Syamsuddin, Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Prinst,  Darwan. Hukum  Anak  Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan  Darwan  Prinst  I) . Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti 1997.
Sri Mamudji. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Tenri, Andi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mahkamah  Agung.  “Penetapan  Admin  Agency  dan  Verifikator  Sistem  Pengadaan  Secara Elektronik  (SPSE)  pada  Mahkamah  Agung  RI  dan  Badan  Peradilan  di  bawahnya.” https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/3395/penetapan-admin-agency-dan- verifikator-sistem-pengadaan-secara-elektronik-spse-pada-mahkamah-agung-ri-dan- badan-peradilan-dibawahnya. Diakses 21 Juni 2019.
Primasari,  Lushiana. Keadilan  Restoratif  Dan  Pemenuhan  Hak  Asasi  Bagi  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum, Serial Online September 16, 2009, availaible from : URL: http:  KeadilanRestoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan- Dengan-Hukum.com