## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA

## Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto E-mail: nuraniajeng11@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam tataran undang-undang, yakni  dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  diatur  secara lebih  rinci  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  103  Tahun  2014.  Permasalahan  yang diangkat  dalam  paper  ini  adalah  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pelayanan kesehatan  tradisional  serta  bagaimana  bentuk-bentuk  perlindungannya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat perlindungan  hukum  terhadap  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  lebih  rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya  hak  memperoleh  perlindungan  hukum  bagi  pelayanan  kesehatan  tradisional empiris  dan  legalitas  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  hanya  dibuktikan  dengan Surat  Terdaftar  Penyehat  Tradisional  (STPT)  sedangkan  komplementer  dan  integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
Kata kunci : hak dan legalitas; pelayanan kesehatan tradisional; perlindungan hukum

## Abstract
Traditional health services in Indonesia have been regulated in the  Law No. 36 of 2009 about Health and in Government Regulation No. 103 of 2014 specifically. This paper is intended to discuss the legal protection of traditional health services and its forms. This study  applies  normative  juridical  methods.  The  results  show  that  the  level  of  legal protection  for  traditional  health  services  is  empirically  lower  than  complementary  and integration.  This  is  proven  by  the  absence  of  the  right  to  obtain  legal  protection  for traditional empirical health services. The legality of traditional empirical health services is  only  attested  by  Traditional  Health  Registered  Letters  (STPT)  while  complementary and  integration  is  attested  by  a  Certificate  of  Traditional  Health  Worker  Registration (STRTKT) and Practice Permit Traditional Health Workers (SIPTKT).
Keywords : rights and legality; traditional health services; legal protection

## A. Pendahuluan
Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia yang harus dipenuhi. Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  bahwa  kesehatan  merupakan  hak
asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia. Meskipun  sama  fundamentalnya  dengan hak-hak  yang  lain,  hak  atas  pelayanan kesehatan sering dianggap lebih
Vol. 1 No. 1 Juni 2018
mendasar. 1 Oleh  karena  itu,  hak  atas pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  warga negara  Indonesia.  Sehingga    tidak  ada masyarakat  yang  tidak  bisa  melakukan pengobatan.
Pengobatan  yang  dapat  dilakukan oleh  masyarakat  dapat  berupa  bantuan medis ataupun pengobatan secara tradisional.  Meskipun  memiliki  metode pengobatan  yang  berbeda,  keduanya memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  terbaik bagi seorang pasien.
Pengobatan tradisional
pada awalnya  telah  dikenal  oleh  masyarakat
Indonesia  sejak  munculnya  pemahaman pengobatan  yang  bersifat  mistik  dan kepercayaan  pada  tenaga  gaib  yang berakar pada animisme.
Pada perkembangannya, pengobatan tradisional di  Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh budaya  asing,  seperti  India,  Cina,  Timur Tengah (Arab) dan Eropa. 2
Seiring dengan berjalannya waktu, semakin  banyak  usaha  dalam  bidang pelayanan kesehatan tradisional di
Indonesia.  Umumnya,  pengobatan  tradi- sional  menawarkan  harga  yang  lebih terjangkau dibandingkan
dengan pengobatan  komplementer  dan  integrasi. Dengan  semakin  meningkatnya  biaya pengobatan kesehatan, masyarakat banyak beralih  kepada  pelayanan  pengobatan tradisional.
Pada  tahun  2009,  WHO  ( World Health Organization ) mencatat sekitar 30- 50% penduduk China masih menggunakan sistem pengobatan tradisional  /CAM ( Complement  Alter-
native Medicine ) untuk mendukung kesehatan  mereka;  di  Ghana,  Mali,
1 Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik  (Tinjauan  dan  Perspektif  Medikolegal,
( Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 19.
2 Cecep  Triwibowo, Etika  &  Hukum Kesehatan ,  (Yogyakarta:  Medical  Book,  2014) hlm. 137.
Nigeria  and  Zambia  60%  ;  Di  Eropa, Amerika utara dan daerah sekitarnya 50% dari  seluruh  populasi;  di  San  Francisco,
London  sekitar  75%.  Fakta  tersebut menunjukkan  bahwa  pengobatan  tradi- sional memiliki arti penting yaitu mendukung  kehidupan  dan  mempunyai potensi yang progresif untuk dikembangkan. 3
Sejak  tahun  2009,  pelayanan kesehatan  tradisional  diatur  dalam tataran undang-undang,  yakni  Undang-Undang No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menen- tukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional  adalah  pengobatan  dan/atau perawatan  dengan  cara  dan  obat  yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung-
jawabkan  dan  diterapkan  sesuai  dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan  ketentuan  tersebut, dapat dijabarkan bahwa pengertian pelayanan  kesehatan  tradisional  mengan- dung persyaratan:
1. Adanya  aktifitas  pengobatan  dan  atau perawatan,
2. Menggunakan cara atau obat tradisional, 3. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan turun-temurun, 4. Dapat  dipertanggung  jawabkan  secara empiris, dan
5. Penerapannya  sesuai  dengan  norma yang berlaku di masyarakat. Ketentuan  mengenai  pengobatan tradisional juga ditetapkan dengan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan  pengobatan  Tradisional. Adapun  tujuan  dari  KepMenKes  tersebut
3 Dian  Kartika,  dkk,  Pelayanan  Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, SOEPRA dalam Jurnal  Hukum  Kesehatan, Semarang  :  Universitas  Katolik  Soegijapranata, Vol 2, No 1, Tahun 2016, hlm. 3.
adalah  sebagai  upaya  untuk  membina pengobatan tradisional, memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengin- ventarisasikan jumlah pengobatan tradisional, serta jenis dan cara pengobatannya. Meningkatnya pemanfaatan
layanan  kesehatan  tradisional  tentu  saja perlu  dibarengi  dengan  kajian  penguatan hukum  terhadapnya.  Perannya  sebagai salah  satu  tenaga  kesehatan  masyarakat perlu  didorong  dan  dijamin  secara  legal. Selain  isu  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  seorang  pengobat  tradisional perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap profesinya. 4
Salah satu kasus dibidang pelayanan  kesehatan  tradisional  tewasnya seorang  warga  di  Lumajang  jawa  Timur bernama  Mawan  saat  melakukan  terapi akupuntur  atau  terapi  tusuk  jarum  pada seorang tabib akupuntur setempat. Korban yang  sehari-hari  bekerja  sebagai  satpam sekolah  ini  tewas  saat  sang  tabib akupuntur  keliling  menusukkan  jarum  ke beberapa  bagian  tubuh  korban.  Dari pengakuan  tabib  yang  menjadi  tersangka, korban  sebelumnya  mengeluh  sakit  asma kemudian ia melakukan proses pengobatan  dengan  menusukan  beberapa jarum ke beberapa anggota tubuh korban. Namun  setelah  menusukkan  jarum  ke  12 korban  tiba-tiba  mengalami  trauma  hebat dan  sulit  bernafas,  selang  beberapa  detik kemudian  korban  mengalami  kejang  dan meninggal.  Polisi  setempat  langsung menyita  barang  bukti  berbagai  alat akupuntur dan membawa tersangka untuk pemeriksaan. 5
Berdasarkan  kasus  di  atas,  pelaku pelayanan kesehatan tradisional memberikan  pelayanan  berdasarkan  pada
4 Frangkiano B Randang, Model
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Pengobatan Tradisional,  Manado:  Universitas  Sam  Ratulangi, Jurnal Lex  Privatum Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 3.
5 https://www.anehdidunia.com/2015/09/kes alahan-pengobatan-terapi-tradisional.html
standar  pelayanan  kesehatan  tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian  dan  pengujian  serta  terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi, apabila pasien menderita kerugian, cedera fisik  dan  bahkan  kematian  maka  pelaku pelayanan kesehatan tradisional bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas kerugian tersebut.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi  pelayanan  kesehatan  tradisional penting  untuk  dianalisis  secara  yuridis. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan membahas;  1)  bagaimana  perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional dalam struktur peraturan perundang-undangan  Indonesia;  dan  2) apa  saja  bentuk-bentuk  perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional dan masyarakat. B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis . Penelitian  ini  mengkaji  bahan hukum  yang  dilakukan  secara  mendalam terhadap  peraturan  perundangan  yang berkaitan  dengan  hukum  kesehatan, pelayanan  kesehatan  tradisional,  konsep hukum  serta  teori  hukum  yang  ada relevansinya  dengan  pelayanan  kesehatan tradisional. Pendekatan perundang- undangan akan digunakan untuk menjawab permasalahan pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  pelayanan kesehatan masyarakat. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan  dalam  aturan  perundang- undangan  secara  konsepsional,  sekaligus mengetahui  penerapannya  dalam  praktik hukum. Spesifikasi yang digunakan adalah dengan  inventarisasi  bahan hukum dan sinkronisasi. Spesifikasi ini dimaksudkan untuk menginventarisir semua  peraturan  purundang-undangan

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang  pelayanan  kesehatan  tradisional yang  kemudian  akan  dilihat  sinkroni- sasinya  secara  vertikal  dan  horisantal antar peraturan tersebut.
Bahan  hukum  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder, dan tersier. Bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif dengan cara mendialogkan  antara  teori  hukum,  norma hukum,  hasil  penelitian  dan  analisis peneliti  yang  dihubungkan  antara  satu dengan  lainnya  sesuai  dengan  pokok permasalahan  sehingga  menjadi  satu kesatuan  yang  utuh  ( comprehensive),  all inclusive dan systematic. Metode pengum- pulan  data  dilakukan  dengan  metode kepustakaan.  Analisis  dilakukan  secara kualitatif.
Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan  dan  mendiskusikan bahan  hasil  penelitian  berdasarkan  pada asas-asas  hukum,  teori-teori  hukum, pengertian  hukum,  norma  hukum,  serta konsep  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan.  Analisis  dilakukan  secara deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan  dari suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap permasalahan yang dihadapi.
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelayanan  Kesehatan  Tradisional dalam Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan  seluruh  anggota masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu pengaturan terhadap kepentingan- kepentingan yang seharusnya berdasarkan pada  keseimbangan  antara  yang  memberi kebebasan  pada  individu  dan  melindungi kepentingan  masyarakat.  Tatanan  hukum tersebut baru menjadi kenyataan
manakala  subjek  hukum  diberi  hak  dan kewajiban. 6
Hak  dan  kewajiban  bukanlah merupakan kumpulan kaidan atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban  pada  pihak  lawan,  hak  dan kewajiban  inilah  yang  diberikan  oleh hukum. 7
Perlindungan didefinisikan sebagai tempat  berlindung,  hal  atau  perbuatan, memperlindungi.  Perlindungan  kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman,  kesejahteraan  dan  keda- maian  dari    pelindung  kepada  yang dilindungi  atas  segala  bahaya  atau  risiko yang mengancamnya. 8
Perlindungan hukum
adalah memberikan  pengayoman  terhadap  hak asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 9
Perlindungan  hukum  juga  dapat  diartikan sebagai  jaminan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  semua  pihak  untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum  yang  dimiliki,  sehingga  setiap warga  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajiban  secara  aman  dan  tertib. 10
6 Yuliati,. Kajian  Yuridis  Perlindungan
Hukum  Bagi  Pasien  Dalam  Undang-Undang  Ri Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik ,
(Malang:  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya, 2005), hlm. 9. 7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar , (Yogyakarta:
Liberty,1999), hlm. 40.
8 Achmad  Muchsin,  Perlindungan  Hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan  Kesehatan  dalam  Transaksi  Terapeutik , Pekalongan, STAIN, Jurnal  Hukum Islam (JHI), Vol 7, No 1, Juni 2009, hlm. 32.
9 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),  hlm.54.
10 Koermiatmanto  Soetoprawiro,  Peraturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-Anak
Perlindungan hukum in abstracto mengandung  makna  substansi  suatu kaidah hukum harus memberikan perlindungan.  Kaidah  hukum  terkait pelayanan  kesehatan  tradisional  secara substansi  harus  memuat  hak-hak  dari subjek  hukum  agar  mampu  memberikan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  merupakan hak  bagi  setiap  warga  negara,  dimana setiap  warga  negara  berhak  untuk memperoleh  perlindungan  hukum  tanpa adanya diskriminatif. Adapun hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 28D ayat 1 Bab X  A  UUD 1945  yang menyatakan bahwa negara  berkewajiban  untuk  memberikan pengakuan  jaminan,  perlindungan  dan kepastian  hukum  serta  keadilan  yang mengarah  pada  perlindungan  hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan  kesehatan,  perlindungan sosial,  perlindungan  politik,  perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya.
Adanya  campur  tangan  negara tersebut mempunyai tujuan untuk
meningkatkan  kesejahteraaan  bagi  warga negara.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan melalui  pembentukan  sarana  hukum, antara lain melalui kebijakan dan penetapan  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan tradisional.
Secara  normatif,  dikeluarkannya pengaturan  mengenai  penyelenggaraan pelayanan  pengobatan  tradisional  yakni dalam  Kepmenkes  No.  1076  Tahun  2003 Tentang  Penyelenggaraan  Pengobatan Tradisional.  Dalam  ketentuan  tersebut diatur mengenai penertiban ijin pengadaan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan tradsional. Secara
admisnistratif,  ini  merupakan  bentuk perlindungan  terhadap  para  pengguna pelayanan kesehatan tradisional.
dalam Hukum Kearganegaraan Indonesia, Bandung, Jurnal  Hukum  Pro  Justisia, XX  nomor 3 Juli, 2002, hlm. 20.
Selain dalam Kepmenkes tersebut, Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  telah  memberikan pengaturan  terhadap  pelayanan  kesehatan tradisional  melalui  Pasal  59,  60  dan  61. Pasal  59  Undang-undang  No.  36  Tahun 2009 menyebutkan bahwa:
1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:
a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan;
b. pelayanan kesehatan tradisional
yang menggunakan ramuan. 2. Pelayanan kesehatan tradisional
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibina  dan  diawasi  oleh  Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat  dan  keamanannya  serta  tidak bertentangan dengan  norma agama.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara  dan  jenis  pelayanan  kesehatan tradisional baik itu yang menggunakan keterampilan  maupun  ramuan  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  60  Undang-undang  No.  36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:
1. Setiap orang yang melakukan pelayanan  kesehatan  tradisional  yang menggunakan  alat  dan  teknologi harus  mendapat  izin  dari  lembaga kesehatan yang berwenang.
2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  dapat  dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan  dengan  norma  agama dan kebudayaan masyarakat.
Pasal  61  Undang-undang  No.  36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:
1. Masyarakat  diberi  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk mengembangkan,  meningkatkan  dan menggunakan  pelayanan  kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan  manfaat  dan keamanannya.
2. Pemerintah  mengatur  dan  mengawasi pelayanan kesehatan tradisional
Vol. 1 No. 1 Juni 2018
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dengan  didasarkan  pada  keamanan,
kepentingan,
dan perlindungan masyarakat. Ketiga  Pasal  tersebut  mengatur tentang jenis pelayanan kesehatan tradisional, perizinan terhadap penggunaan  alat  dan  teknologi  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan,  dan juga adanya pengawasan. Oleh karena itu,
dengan adanya peraturan tentang pelayanan  kesehatan  tradisional  dalam UU  No  36  tahun  2009  merupakan  suatu bentuk  komitmen  pemerintah  dalam memberikan perlindungan bagi pelayanan kesehatan  tradisional.    Walaupun  belum mengatur  secara  khusus  tentang  bentuk perlindungannya,  namun  hal  tersebut dapat ditafsirkan secara tersirat.
Pengaturan  lebih  lanjut  tentang Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  diatur dalam    Peraturan  Pemerintah  No.  103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang bertujuan untuk:
1. membangun sistem pelayanan kesehatan  tradisional  yang  bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional; 2. membangun sistem pelayanan kesehatan  tradisional  komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. memberikan  pelindungan  kepada masyarakat;
4. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. memberikan  kepastian  hukum  bagi pengguna  dan  pemberi  pelayanan kesehatan tradisional.
Ada  beberapa  cara  perlindungan secara  hukum,  antara  lain  sebagai berikut: 11
11 Wahyu  Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  (Bandar Lampun:    Penerbit  Universitas  Lampung,  2007), hlm. 31.
1. Membuat peraturan ( by giving regulation ), yang bertujuan untuk:
a. memberikan hak dan kewajiban;
b. menjamin  hak-hak  para  subyek hukum.
2. Menegakkan  peraturan  ( by  the  law enforcement ) Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, pengaturan secara khusus tentang pelayanan kesehatan tradisional menunjukkan  bahwa  hukum  di  Indonesia telah  memberikan  perlindungan  bagi pelayanan kesehatan tradisional.
Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  No. 103  Tahun  2014  membagi  pelayanan kesehatan  tradisional  menjadi  tiga  jenis yaitu:
1. pelayanan kesehatan tradisional empiris 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer 3. pelayanan kesehatan tradisional integrasi
Pelayanan  Kesehatan  Tradional Empiris  adalah  penerapan  kesehatan tradisional  yang  manfaat  dan  keama- nannya terbukti secara empiris. Pelayanan Kesehatan  Tradisional  Komplementer adalah  penerapan  kesehatan  tradisional yang  memanfaatkan  ilmu  biomedis  dan biokultural  dalam  penjelasannya  serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Integrasi  adalah  suatu  bentuk  pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelaya- nan  kesehatan  konvensional  dengan Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Kom- plementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Empiris  dapat  menggunakan  satu  atau kombinasi  cara  perawatan  dalam  satu sistem  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Empiris  yaitu  menggunakan  keterampilan dan/atau  ramuan,  begitu  juga  dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pelayanan Kesehatan
Tradisional  Komplementer  yang  meme-
nuhi  kriteria  tertentu  dapat  diintegrasikan dengan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan. Adapun  kriteria  tersebut  diatur  dalam Pasal  10  ayat  (5)  PP  103  Tahun  2014 sebagai berikut:
1. mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
2. tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;
3. tetap  memperhatikan  kepentingan terbaik pasien/klien;
4. memiliki  potensi  promotif,  preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien  secara  fisik,  mental,  dan sosial;
5. dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan tradisional.
Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Integrasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  secara  bersama  oleh tenaga  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan tradisional  untuk  pengobatan/perawatan pasien/klien. Pelayanan
kesehatan tradisional integrasi harus diseleng- garakan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 juga
membedakan pengaturan  hak  dan  kewajiban  antara pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris dengan  komplementer.  Terkait  pelayanan kesehatan tradisional integrasi tidak diatur hak  dan  kewajibannya  karena  merupakan kombinasi  dari  pelayanan  kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 103  Tahun  2014  mengatur  hak  dan kewajiban  pelaku  pelayanan  kesehatan tradisional  empiris  (penyehat  tradisional) dan  klien.  Pasal  29  Peraturan  Pemerintah No. 103 Tahun 2014 menentukan hak dan kewajiban  pelaku  pelayanan  kesehatan tradisional komplementer (tenaga kesehatan  tradisional)  dan  klien.  Perbe- daan  perlindungan  hukum  tersebut,  ter- dapat pada ketentuan terkait hak penyehat tradisional  dengan  tenaga  kesehatan tradisional.
Penyehat tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris mempunyai hak:
1. memperoleh  informasi  yang  lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;
2. menerima imbalan jasa; dan
3. mengikuti  pelatihan  promotif  bidang kesehatan.
Tenaga kesehatan tradisional dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan tradisional  komplementer  mempunyai hak:
1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan  standar  profesi,  standar pelayanan,  dan  standar  prosedur operasional;
2. memperoleh  informasi  yang  lengkap dan  jujur  dari  pasien/klien  atau keluarganya; dan
3. menerima imbalan jasa.
Tidak  ada  ketentuan  hak  memper-
oleh  perlindungan  hukum  bagi  penyehat tradisional,  sedangkan  tenaga  kesehatan tradisional  memiliki  hak  memperoleh perlindungan  hukum.  Hal  tersebut  akan menjadi kelemahan bagi penyehat tradisional  dalam  menjalankan  tugasnya yaitu  memberikan  pelayanan  kesehatan terhadap  pasien  atau  kliennya.  Ketentuan tersebut  menjadikan  penyehat  tradisional harus menanggung segala kerugian ketika mendapatkan  tuntutan  dari  pasien  yang merasa dirugikan oleh penyehat tradisional  tanpa  mendapatkan  perlindu- ngan  hukum,  meskipun  yang  bersang- kutan  telah  mengupayakan  pelayanan secara  maksimal.  Hal  tersebut  diperkuat dengan ketentuan legalisasi bagi pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris yang  berbeda  dengan  legalisasi  bagi pelayanan kesehatan
tradisional komplementer.
Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.
103  Tahun  2014  menentukan  bahwa pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris memiliki  kewajiban  untuk  mendaftarkan pelayanannya dan memiliki Surat
Terdaftar  Penyehat  Tradisional  (STPT).
Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Pasal  43  Peraturan  Pemerintah  No.  103
Tahun 2014 menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional komplementer memiliki kewajiban
memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  Tenaga Kesehatan  Tradisional  (STRTKT)  dan Surat  Izin  Praktik  Tenaga  Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
Sistem  pendaftaran  yang  dilaku- kan  oleh  penyehat  tradisional  belum menjamin  suatu  kepastian  hukum  dan tidak  melindungi  masyarakat  pengguna pelayanan  kesehatan  tradisional.  Hal  ini dikarenakan  dalam  sistem  pendaftaran, pemerintah  hanya  mengakui  adanya pelayanan  kesehatan  tradisional  tersebut, sedangkan  dalam  sistem  perizinan,  ada unsur pengakuan pemerintah dan pemberian  kewenangan  oleh  pemerintah kepada  tenaga  kesehatan  tradisional. 12 Sistem perizinan lebih bersifat melindungi  secara  hukum  bagi  tenaga kesehatan  tradisional  dalam  melakukan pelayanan kesehatan
tradisional.
Masyarakat  juga  tentunya  akan  merasa aman  dan  nyaman  dengan  tenaga kesehatan tradisional yang telah memiliki izin praktik secara jelas.
Perbedaan ketentuan
antara pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris dengan  pelayanan  kesehatan  tradisional komplementer  terkait  hak  memperoleh perlindungan hukum dan sistem legalisasi menujukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  kepada pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris lebih rendah dibandingkan dengan perlindungan  hukum  yang  diberikan
12 Bunga Agustina, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Ditinjau  Dari
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, Jurnal Wawasan Hukum ,  Bandung:  Sekolah  Tinggi  Hukum Bandung  ,  Vol.  32  No.  1,  Edisi  Februari  2015, hlm. 96.
kepada  pelayanan  kesehatan  tradisional komplementer.
D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum  Bagi  Pelayanan  Kesehatan Tradisional dan Masyarakat Philipus  M.  Hadjon  berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat, serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 13 Hukum  dikatakan  telah memberikan  perlindungan  apabila  telah memberikan  pengaturan  tentang  hak-hak subjek hukumnya. Artinya, bentuk-bentuk perlindungan  hukum  dapat  dimengerti dari  hak-hak  subjek  hukum  yang  telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,
terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum bagi masyarakat yaitu: 1. Perlindungan hukum Preventif artinya  rakyat  diberi  kesempatan mengajukan  pendapatnya  sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk  yang  definitif  yang  bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan  hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. 14
Beradarkan  Pasal  28  Peraturan Pemerintah  No.  103  Tahun  2014  tentang hak-hak  penyehat  tradisional  dan  klien serta hak-hak tenaga kesehatan tradisional dan  klien,  bentuk  perlindungan  hukum bagi penyehat tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris meliputi: 1. memperoleh  informasi  yang  lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;
2. menerima imbalan jasa; dan
3. mengikuti  pelatihan  promotif  bidang kesehatan.
13 Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  (Surabaya:  PT. Bina Ilmu, 1988), hlm.2.
14 Ibid, hlm. 5.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi klien/pasien  dalam  menerima  pelayanan kesehatan tradisional empiris meliputi:
1. mendapatkan penjelasan secara lengkap  tentang  pelayanan  kesehatan tradisional empiris yang akan dilakukan;
2. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
3. menolak tindakan pelayanan
kesehatan tradisional empiris; dan
4. mendapatkan isi catatan status kesehatan.
Berdasarkan  Pasal  29  Peraturan Pemerintah  No.  103  Tahun  2014,  bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan  tradisional  dalam  memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer meliputi:
1. memperoleh pelindungan hukum
sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan,  dan  standar  prosedur operasional;
2. memperoleh  informasi  yang  lengkap dan  jujur  dari  pasien/klien  atau keluarganya; dan
3. menerima imbalan jasa.
Bentuk  perlindungan  hukum bagi  klien/pasien  dalam  menerima pelayanan kesehatan tradisional
komplementer meliputi:
1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan yang akan dilakukan;
2. meminta  pendapat  tenaga  kesehatan tradisional lain;
3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
4. menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan 5. mendapatkan isi catatan kesehatan.
Terdapat perbedaan
bentuk perlindungan  hukum  antara  penyehat tradisional  dengan  tenaga  kesehatan tradisional,  yakni  penyehat  tradisional memiliki  hak  untuk  mengikuti  pelatihan promotif  bidang  kesehatan  sedangkan
bagi  tenaga  kesehatan  tradisional  tidak ditentukan hak tersebut. Tenaga
kesehatan tradisional memiliki hak memperoleh pelindungan hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  profesi,  pelayanan,  dan prosedur  operasional,  sedangkan  bagi penyehat  tradisional  tidak  ada  ketentuan tentang hak tersebut.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi klien/pasien  penyehat  tradisional  dengan klien/pasien  tenaga  kesehatan  tradisional juga memiliki perbedaan, yakni klien/pasien  tenaga  kesehatan  tradisional memiliki  hak  untuk  meminta  pendapat tenaga kesehatan tradisional lain, sedangkan  bagi  klien/pasien  penyehat tradisional  tidak  diatur  hak  untuk meminta  pendapat  penyehat  tradisional lain.

## E. Penutup
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyehat tradisional  lebih  rendah  dibandingkan dengan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga kesehatan tradisional. Terdapat perbedaan bentuk perlindungan hukum bagi penyehat tradisional dengan tenaga kesehatan  tradisional  dan  perbedaan perlindungan  hukum  bagi  klien/pasien penyehat  tradisional  dengan  klien/pasien tenaga kesehatan tradisional.

## Daftar Pustaka
Agustina, Bunga. “Kewenangan Pemerintah  Dalam  Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan”. dalam Jurnal Wawasan Hukum ,  Vol.  32  No.  1,  Februari,
2015.
B Randang, Frangkiano. “Model
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku Pengobatan  Tradisional”.  dalam Jurnal Lex  Privatum Vol.  V/No. 2/Mar-Apr 2017.
Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Kartika, Dian, dkk. “Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan
Hukum  Bagi  Pasien”. SOEPRA
Jurnal  Hukum  Kesehatan. Vol  2, No 1, 2016. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 M.  Hadjon,  Phillipus. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988. Mertokusumo, Sudikno.. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 1999 Muchsin, Achmad. “Perlindungan Hukum terhadap  Pasien  Sebagai  Konsumen Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dalam Transaksi Terapeutik”. Jurnal
Hukum  Islam  (JHI ).  Vol  7,  No  1,
Juni 2009.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor
1109/Menkes/Per/IX/2007  Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun 2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan
Tradisional Raharjo, Satijipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Rarung,  Lavenia.  “Tanggung  Jawab Hukum  Terhadap  Pelaku  Pembuat
Obat-Obatan  Tradisional  Ditinjau
Dari  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan”,
Jurnal  Lex  Crimen .  Vol.  VI  No.  3, Mei 2017
Sasongko,  Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007. Soetoprawiro, Koermiatmanto. “Peraturan
Perlindungan  Hak-hak  Perempuan dan  Anak-Anak  dalam  Hukum Kearganegaraan  Indonesia”. Jurnal Hukum  Pro  Justisia XX  nomor  Juli 2002.
Triwibowo,  Cecep.
Etika  &  Hukum
Kesehatan ,  Yogyakarta:  Medical Book, 2014. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan Yuliati. Kajian  Yuridis  Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang  RI  Nomor  29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005. Yunanto,  Ari. Hukum  Pidana  Malpraktik
Medik  (Tinjauan  dan  Perspektif Medikolegal). Yogyakarta:  Penerbit Andi, 2010.