## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia
Gerry Jardan 1 , Khairani 2*
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: khairani@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 14/03/2024 Justice Collaborator merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk membantu mengungkap kejahatan tertentu yang terorganisir, Adapun di Indonesia  keberadaannya diatur dalam beberapa peraturan seperti SEMA No 4 Tahun 2011 dan UU LPSK, namun peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum dalam memperlakukan justice collaborator tersebut sehingga terjadi  perbedaan  respon  oleh  masing-masing  lembaga  berwenang. Permasalahan  dalam  kajian  ini  yaitu:  1.  Bagaimanakah  pengaturan  hukum justice  collaborator dalam  hukum  pidana  di  Indonesia?  2.  Bagaimanakah urgensi  pembaharuan  hukum  terhadap  pengaturan  justice  collaborator  di Indonesia?.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun hasil  yang  didapat  ialah  Pengaturan hukum  terhadap Justice Collaborator di Indonesia  diatur  dalam  beberapa  pengaturan  yang  pada  intinya  mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice collaborator, pedoman memperlakukan  justice  collaborator  dan  perlindungan  yang  berupa perlindungan  fisik  maupun  psikologis  serta  pemberian  reward  berupa pengurangan  hukum  hingga  remisi  dan  bebas  bersyarat  atas  jasanya  dalam membantu  mengungkap  tindak  pidana,  diperlukan  pembaharuan  atau reformasi  hukum  dikarenakan adanya urgensi yakni; kejahatan yang semakin berkembang,  keberadaan  justice  collaborator  sangat  penting,  perlindungan justice  collaborator  belum  pasti  dan  pengaturan  yang  ada  belum  maksimal dan  perlu  mempertimbangkan  restorative  justice  sebagai  salah  satu  konsep pemidanaan terhadap justice collaborator.
Diterima, 17/04/2024 Dipublikasi, 23/04/2024
Kata Kunci: Justice Collaborator; Tindak Pidana; Kepastian; Pembaharuan
Hukum

## Abstract
Keywords: Justice Collaborator; Crime; Certainty; Legal Reform Justice Collaborator is an instrument that can be used to help uncover certain organized  crimes.  In  Indonesia,  its  existence  is  regulated  in  several regulations such as SEMA No. 4 of 2011 and the LPSK Law, but the existing regulations do not yet provide legal certainty in treating justice collaborators so  that  this  occurs.  differences  in  responses  by  each  authorized  institution. The  problems  in  this  study  are:  1.  What  is  the  legal  regulation  of  justice collaborators  in  criminal  law  in  Indonesia?  2.  What  is  the  urgency  of  legal reform  regarding  justice  collaborator  arrangements  in  Indonesia?  This research is normative juridical research. The results obtained are that legal regulations  for  Justice  Collaborators  in  Indonesia  are  regulated  in  several regulations  which  essentially  regulate  the  requirements  for  becoming  a justice  collaborator,  guidelines  for  treating  justice  collaborators  and protection  in  the  form  of  physical  and  psychological  protection  as  well  as providing rewards in the form of legal reductions to remission and parole. for his  services  in  helping  to  uncover  criminal  acts,  legal  renewal  or  reform  is needed  due  to  the  urgency,  namely;  crime  is  increasing,  the  existence  of justice collaborators is very important, the protection of justice collaborators is uncertain and the existing regulations are not optimal and it is necessary to consider  restorative  justice  as  one  of  the  concepts  of  punishment  for  justice collaborators.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  terorganisir  ( organized  crime )  adalah  istilah  yang  berfaedah  dimana kejahatan  tersebut  dipimpin  oleh  seseorang/kumpulan  mempunyai  rancangan  terlebih dahulu berlainan  dari  kejahatan  spontan.  Dan  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  dimana  kejahatan terorganisir  mempunyai  spesialisasi  sendiri  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Seperti  yang diketahui kejahatan yang terorganisir memiliki sistem dan jaringan yang luas dan melibatkan banyak orang sehingga menyebabkan sulitnya mengungkapkan semua pihak yang terkait dan mengendalikannya. 1 Kejahatan  ini  sulit  dibongkar  keakar-akarnya  karena  aksi  tutup  mulut sehingga  sangat  menyulitkan  penegak  hukum.  Kondisi  ini  kian  mendorong  penegak  hukum harus  lebih  bisa  dan  mampu  melakukan  upaya  baru  dalam  pemberantasan  tindak  pidana terorganisir. 2
Selain  peran  aparat  penegak  hukum  diperlukan  juga  pihak-pihak  lain  yang  turut bekerjasama  agar  kasus  dapat  di  ungkap,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perlu  adanya  peran dari  orang  atau  pihak  yang  berada  dalam  jaringan  ataupun  sistem  kejahatan  itu  sendiri  atau yang  disebut  dengan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  ( Justice  Collaborator ). 3 Di  Indonesia pengaturan terhadap Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  ( whistleblower )  dan  Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama  ( justice  collaborator )  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Tertentu mengenai definisi pelapor atau whistle blower , saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama atau justice  collaborator dan  tindak  pidana  serius  yang  terorganisir.  Selain  itu, dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  ( justice  collaborator )  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Tertentu  ini  diatur  juga  mengenaisyarat  mendapatkan  perlindungan,  bentuk perlindungan,  serta  mekanisme  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  membatalkan perlindungan. Namun peraturan ini hanya dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para Hakim dalam memberikan putusan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.
Selanjutnya  peraturan  terhadap Justice  Collaborator tertuang  dalam  Undang-  Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  saat  ini  telah diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Namun  dalam  hukum  positif  Indonesia,  keberadaan justice  collaborator masih  belum diberikan pengaturan  yang komprehensif,  sehingga  keberadaannya  direspon  secara  berbeda- beda  oleh  penegak  hukum.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2011  Tentang Perlakuan Bagi  Pelapor  Tindak Pidana  ( whistleblower )  dan Saksi Pelaku yang  Bekerjasama ( justice  collaborator )  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu  hanya  berlaku  di  kalangan internal  Mahkamah  Agung  dan  begitujuga  dengan  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  masih  belum  memberikan  tempat  yang  layak  bagi justice  collaborator karena  tidak mengatur posisi dan mekanisme secara tuntas tentang justice collaborator .
Akibatnya  ketidak  pastian  hukum  yang  ada  dan  mengatur  mengenai justice collaborator ,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  pendapat  atau  pro  dan  kontra
1 Muhammad  Yani  Bahtera,  Marshaal  NG  dan  Ruben  Achmad, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  (Kajian  Kasus  Perkara  Pidana  Putusan  Nomor: 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG) , Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1 (2021), hlm. 2.
2 Bambang Waluyo, 2017, Penegkan Hukum Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 266.
3 Gatot Supranomo, 1995, Hukum Narkoba Indonesia , Jakarta : Djambatan, hlm.102.
terhadap  pemberian  status justice  collaborator .  Sehingga  terjadi  ketidak  pastian  serta  dan perlindungan  yang  baik.  Bila  ini  dibiarkan  maka  keberadaan  instrument justice collaborator tidak  evisien  digunakan  karena  peraturan  yang  ada  tidak  memberikan  kepastian, keefektifan justice  collaborator tentu  akan  maksimal  didapat bila  disokong  dengan peraturan  yang baik dan  kompleks.  Kemudian  menilik  terhadap  penelitian  mengenai Justice  Collaborator yang pernah  ada,  dapat  dianalisa  bahwa  hingga  saat  ini  memang  belum  ditemukan  titik  terang bagaimana  eksistensi  pengaturan  hukum  yang  berkepastian  terhadap  skema  pengaturan justice collaborator ini.
Maka  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  akan  mengangkat  penelitian  mengenai Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengaturan  Justice  Collaborator  di  Indonesia, dengan  rumusan  maslaah  sebagai  berikut,  yang  Pertama,  Bagaimanakah  pengaturan  hukum terhadap justice  collaborator dalam  hukum  pidana  di  Indonesia?,  yang  Kedua, Bagaimanakah  urgensi  pembaharuan  hukum  terhadap  pengaturan justice  collaborator di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  judul  dan  rumusan  masalah  yang  terdapat  di  dalam  penelitian  ini,  maka penelitian  ini  sudah  jelas  bertumpu  pada  penelitian  normatif  atau  penelitian  kepustakaan. Penelitian  normatif  ialah  jenis  penelitian  yang  bertumpu  pada  sumber  data  sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 4 Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Hukum  Pidana  Di Indonesia
Ada  beberapa  pengaturan  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  instrument Justice  Collaborator yang  tertuang  dalam  bentuk  Peraturan  Perundang-undangan,  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  dan  Peraturang  Bersama,  adapun  peraturan  mengenai Justice Collaborator terdapat dalam peraturan sebagai berikut;
1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Jo  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi seorang Justice Collaborator adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus  yang  ia  terlibat  di  dalamnya dan  juga  untuk  mengungkap  pelaku  utama  dari  kasus tersebut.  Hal  ini  dapat  pula menjadi  preseden  baik  dan  mendorong  bagi  pihak-pihak  lain untuk  mengungkapkan  perkara  lainnya  dengan  jaminan  yang  pasti  atas  perlindungan dirinya.  Itikad  baik  dari  seorang Justice  Collaborator yang  melaporkan  kejahatan berbau skandal  dan  bersifat  serius,  sekalipun  dia  sendiri  merupakan  bagian  dari  mata  rantai kejahatan  yang  dilaporkannya,  seharusnya  mendapat  apresiasi  hukum  dan  respon  positif
4 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11-12
dari  aparat  penegak  hukum  dan  bukan sebaliknya  justru  mendapat  perlakuan  yang  tidak layak.  Penghargaan/insentif  bagi Justice  Collaborator harus  diwujudkan  dalam  bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat. 6
Perluasan  Pihak  yang  berhak  mendapatkan  perlindungan,  sesuai  dengan  perannya sebagai  saksi,  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  secara  otomatis  dapat  memperoleh perlindungan  selayaknya  saksi  lain,  dengan  mempertimbangkan  kondisi  serta  batasan- batasan  tertentu  dengan  mengingat  statusnya  sebagai  pelaku  (calon  terdakwa  dan terpidana). 7 Perlindungan  saksi  dan  korban  sebgaimana  dimaksud  di  atas,  diatur  dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimana diatur sebagai berikut:
Pasal 5 menyebutkan bahwa:
(1) Saksi dan Korban berhak:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.
(2) Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Saksi  dan/ atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
(3) Selain  kepada  Saksi  dan/atau  Korban,  hak  yang  diberikan  dalam  kasus tertentu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dapat  diberikan  kepada  Saksi  Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan  dengan  suatu  perkara  pidana  meskipun  tidak  ia  dengar  sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia  alami  sendiri,  sepanjang  keterangan  orang  itu berhubungan dengan tindak pidana .
2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik  Indonesia,  dan  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Tahun  2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Perlindungan  terhadap Justice  Collaborator dalam  rangka  pengungkapan  tindak
6 Firman Wijaya, 2012, Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum , Jakarta : Penaku, hlm.43.
7 Abdul  Haris,  2005, Penanganan  dan  Perlindungan  Justice  Collaborator dalam  Sistem  Hukum Pidana  di Indonesia, Jakarta : UI, hlm. 11.
pidana  serius  dan  terorganisir  tidak  akan  berhasil  apabila  dipusatkan  pada satu  lembaga penegak hukum saja. Demi keberhasilan pengungkapan tersebut dibutuhkan kerjasama dan sinergitas  antara  para  penegak  hukum  melalui  upaya  mendapatkan  informasi  dari masyarakat yang bersedia menjadi Justice Collaborator . 8
Peraturan  Bersama  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama,  terdapat  tiga  subyek  yang  menjadi  target  perlindungan,  yaitu Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.  Terhadap ketiga subyek ini, aparat  penegak  hukum  diwajibkan  melaksanakan  perlindungan,  yaitu  segala  upaya pemenuhan hak, dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  dan  penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
Pengaturan  tentang  perlindungan  dalam  Peraturan  Bersama  tentang  Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:
(1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
a. perlindungan fisik dan psikis;
b. perlindungan hukum;
c. penanganan secara khusus; dan
d. penghargaan.
(2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.
(3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa: a. pemisahan  tempat  penahanan,  kurungan  atau  penjara  dari  tersangka, terdakwa  dan/atau  narapidana  lain  dari  kejahatan  yang  diungkap  dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
b. pemberkasan  perkara  sedapat  mungkin  dilakukan  terpisah  dengan  tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
c. penundaan penuntutan atas dirinya;
d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
e. memberikan  kesaksian  di  depan  persidangan  tanpa  menunjukkan  wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
a. keringanan  tuntutan  hukuman,  termasuk  menuntut  hukuman  percobaan; dan/atau
b. pemberian  remisi  tambahan  dan  hak-hak  narapidana  lain  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  apabila  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.
3. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  04  Tahun 2011  tentang  Perlakuan  bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistle Blower )  dan  Saksi  Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA No. 04 Tahun 2011 juga lahir dengan mengadopsi nilai-nilai moralitas hukum dari UNCAC
8 Maria  Yudithia,  2012, Konsep  dan  Ketentuan  mengenai  Justice  Collaborator  dalam  Sistem  Peradilan Pidana    Indonesia , Depok : UI, hlm. 97.
9 Pasal 1 butir 5 Peraturan Bersama Perlindungan Bagi Pelapor.
yang  keduanya  telah  diratifikasi.  Pasal  37  UNCAC  telah  memerintahkan  kepada  negara peserta  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atau  kekebalan  dari  penuntutan kepada Justice Collaborator . Selain itu kelahiran SEMA No. 04 Tahun 2011 didorong pula pasca Penandatanganan  Pernyataan  Bersama  Terkait  Perlindungan  untuk Whistleblower dan Justice  Collaborator (Pelaku  yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011. 10
Berdasarkan Pasal 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011, Mahkamah Agung meminta kepada  para  hakim  untuk  memberikan  perlakuan  khusus  jika dalam  mengadili  suatu perkara  menemukan Whistle  Blower dan Justice  Collaborator antara  lain  dengan memberikan  perlindungan  berupa  keringanan  pidana  dan/atau  perlindungan  lainnya. Kepada Justice  Collaborator, hakim  berdasarkan  nilai  keadilan  di  masyarakat  dapat mempertimbangkan untuk:
1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  yang  paling  ringan  di  antara  terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara
Hakim  dapat  memberikan  keringanan  pidana  kepada  terdakwa  yang  pribadinya dinilai  sebagai  seorang Justice  Collaborator .  Dalam  hukum  acara pidana  di  Indonesia keadaan  pribadi  terdakwa  memang  merupakan  salah  satu aspek  dari  rangkaian  alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. 11
Justice collaborator sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011 ada beberapa pedoman, yakni yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana  tertentu  sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama dalam  kejahatan  tersebut  serta  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  didalam  proses peradilan  dan  Jaksa  penuntut  umum  dalam  tuntutannya  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan  telah  memberikan  keterangan  dan  bukti  yang  sangat  signifikan.  Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena adanya rasa yang timbul dari hati untuk kesadaran hukum yang tinggi. 12

## Urgensi Pembaharuan Hukum Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  Pembaharuan  hukum  pidana  padahakikatnya mengandung  makna,  suatu upaya  untuk  melakukan  reorientasi dan reformasi hukum  pidana yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral  sosiopolitik  sosio  filosofis  dan  sosio  kultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial  kebijakan  kriminal,  dan kebijakan penegakan  hukum  di  Indonesia.  Secara  singkat  dapatlah  dikatakan  bahwa  pembaharuan hukum  pidana  pada  hakikatnya  harus  ditempuh  dengan  pendekatan  yang berorientasi  pada kebijakan (“ policy-orientedapproach ”) dan sekaligus pendekatanyang berorientasi pada nilai (“ value- oriented approach ”). 13
Keurgensian  pengaturan  terhadap justice  collaborator dalam  hukum  pidana  Indonesia ada kaitannya dengan suatu pembaharuan dalam hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana.  Adapun  urgensi pembaharuan hukum terhadap justice collaborator ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kejahatan yang Semakin Berkembang
10 Maria Yudithia, 2012, Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Depok : UI, hlm. 91.
11 Oemar Seno Adji , 1980, Hukum Hakim Pidana , Jakarta : Erlangga, hlm. 133.
12 Konsultasi dan bantuan hukum online, pengertian justice collaborator ,
(http://konsultanhukumonline.blogspot.com/2012/04/pengertian-justice-collaborator.html),  diakses        Pada Tanggal 18 September 2023. Pukul 23.41 WIB
13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai KebijakanHukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KonsepKUHPBaru, Prenadamedia Group Jakarta: 2016, hlm. 29.
Terdapat  berbagai  macam  tindak  pidana,  dalam  suatu  tindak  pidana  terkadang sulit untuk  mengungkapnya,  karena  tindak  pidana  tertentu  memiliki  system  yang  teorganisir dengan baik menyebabkan sulit untuk mengungkapnya. Selain itu Kejahatan ada kejahatan transnasional  yang  dengan  berkembangnya  teknologi  dan  globalisasi,  kejahatan  lintas batas negara ini semakin kompleks. Pembaharuan hukum diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan justice collaborator dengan kejahatan transnasional yang semakin canggih. Kemudian  kejahatan  Siber,  ancaman  keamanan  siber  semakin  meningkat.  Dalam konteks  ini, justice  collaborator dapat  menjadi  alat  yang  efektif,  tetapi  peraturan  yang lebih  jelas  dan  komprehensif  diperlukan  agar  dapat  memandu  proses  kerja  sama  dengan aman dan efisien.
2. Keberadaan Justice Collaborator Sangat Penting
Dalam  pengungkapan  kejahatan  terdapat  beberapa  alat  bukti  salah  satu  yang paling penting  ialah  keterangan  saksi  namun  dalam  tindak  pidana  tertentu  sangat  dibutuhkan keterangan  pelaku  yang  bekerjasama  atau Justice  collaborator ,  keberadaan  saksi  pelaku yang bekerjasama ini telah menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum modern di banyak negara, termasuk Indonesia.  Meskipun  sudah  ada  landasan  hukum  terkait,  namun urgensi  pembaharuan  hukum  terhadap justice  collaborator sangat  mendesak. Pembaharuan  tersebut  dibutuhkan  untuk  mengatasi  tantangan  dan  memastikan keberlanjutan serta efektivitas sistem justice collaborator di Indonesia.
3. Perlindungan Justice Collaborator Belum Pasti
Perlindunghan  bagi  para  pelaku  yang  bekerja  sama  ( justice  collaborator )  ini merupakan  salah  satu  refleksi  penghargaan  terhadap  pihak-pihak  yang  memberikan kontribusi  dalam  upaya  mengungkap  kejahatan  yang complicated dan  serius  akibatnya sehingga  memerlukan  treatment  khusus  dan  intensif  untuk  mereka  yang  berjasa, penghargaan  terhadap  mereka  adalah  sebanding  dengan  beban  penderitaan  yang  dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum. 14
Perlindungan  hukum  yang  dimaksut  merupakan  segala  upaya pemenuhan hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada justice  collaborator , perlindungan  hukum  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat,  dapat  mewujudkan dalam  berbagai  bentuk  seperti  memberikan  restitusi,  kompensasi,  pelayanan  medis  dan bantuan hukum. 15
Undang-undang  Nomor  13  tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban menyebutkan  bahwa  Pelindungan  Hukum  sebagai  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.
Perlindungan dibutuhkan untuk memberikan rasa terhadap pelaku yang bekerjasama mengungkap  kejahatan,  perlindungan  ini  berupa  perlindungan terhadap  fisik  dan  psikis serta  perlindungan  status  hukum,  saat  ini  perlindungan yang  ada  belum  mengatur  secara nyata  dan  jelas  seperti  halnya  LPSK  yang  berwenang  memberikan  perlindungan  kepada saksi  pelaku  yang  bekerjasama  hanya  berada  dipusat  sehingga  yang  didaerah  tidak terlindungi secara maksimal. Maka dari itu ada peraturan baru yang dibutuhkan.
4. Pengaturan yang Ada Belum Maksimal Dalam  hukum  positif  Indonesia,  keberadaan justice  collaborator masih  belum diberikan pengaturan yang komprehensif, sehingga keberadaan justice collaborator direspon secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Seperti halnya didalam Undang-Undang Nomor
14 Ilyas,  Amir  dan  Jupri.  2018. Justice  Collaborator  Strategi  Mengungkap  Tindak  Pidana  Korupsi. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.52
15 Aria Zurnetti & Efren Nova, 2022, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan , Padang : Andalas University Press, hlm 1.
13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak diatur secara spesisifik dan konkrit  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  dengan  penegak  hukum,  Peraturan bersama  tentang  perlindungan  bagi  pelapor,  saksi  pelapor,  dan  saksi  pelaku  yang bekerjasama  tidak  menjelaskan  mengenai  apa  dan  bagaimana  cara-cara  yang  boleh dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama untuk  memberikan  kesaksian  di  depan  persidangan  tanpa  menunjukkan  wajahnya  atau tanpa menunjukkan identitasnya, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistleblower )  dan  Saksi  Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu hanya berlaku di kalangan internal Mahkamah Agung. 16
Kurang harmonisnya peraturan tentang justice collaborator menyumbang keruwetan Revisi  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban tidak  memasukan  persyaratan  sebagai  justice collaborator.  Dengan  demikian  rumusan justice  collaborator  harus  dicari  padanannya  dalam  beberapa  peraturan  diluar  undang undang,  misalnya  SEMA atau  kesepakatan  antar  lembaga.  Cara  pandang  hakim,  jaksa, LPSK atas pelaku bekerjsama yang berbeda-beda mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerjasama  sulit  di  dapatkan,  ini  juga  akibat  kurang  harmonisnya  peraturan  soal  pelaku yang  bekerjasama.  Publik  bisa  melihat  bahwa  tidak  ada  jaminan  dan  kepastian  bahwa Justice Collaborator mendapatkan haknya. Pada saat yang sama, tak terlihat ada kesamaan visi  mengenai  pentingnya  perlindungan  terhadap Justice  Collaborator antara  aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Padahal peran Justice Collaborator sangat penting dikarenakan  dapat  menunjang  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  tindak  pidana  yang sulit  diungkap,  ketidak  pastina  hukum  terhadap Justice  Collaborator menjadi permasalahan sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana lebih memilih untuk tidak memberikan  keterangan  yang  membantu  mengungkap,  mereka  lebih  memilih  diam daripada  mengambil  resiko  yang  dapat  mengancamnya  dari  pelaku  lain, hal  ini  karena peraturan yang ada saat ini belum komplek mengatur instrument Justice Collaborator ini. Publik  bisa  melihat  bahwa  tidak  ada  jaminan  dan  kepastian  bahwa  Justice Collaborator  mendapatkan  haknya.  Pada  saat  yang  sama,  tak  terlihat  ada  kesamaan  visi mengenai  pentingnya  perlindungan  terhadap Justice  Collaborator antara  aparat  penegak hukum  dan  lembaga  peradilan.  Padahal  peran Justice  Collaborator sangat  penting dikarenakan  dapat  menunjang  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  tindak  pidana  yang sulit  diungkap,  ketidak  pastina  hukum  terhadap Justice  Collaborator menjadi permasalahan sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana lebih memilih untuk tidak memberikan  keterangan  yang  membantu  mengungkap,  mereka  lebih  memilih  diam daripada  mengambil  resiko  yang  dapat  mengancamnya  dari  pelaku  lain, hal  ini  karena peraturan yang ada saat ini belum komplek mengatur instrument Justice Collaborator ini. Pertaturan  baru  yang  perlu  ada  untuk  mengatur  keberadaan justice  collaborator di Indonesia  ini  dibutuhkan  karena  selain  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum yang baik untuk melindungi baik psikis  maupun fisik saksi pelaku yang bekerjasama dari ancaman nyata pelaku lainnya juga untuk memberi kepastian hukum tentang  saksi  pelaku yang  bekerjasama  ini,  kedepannya  kita  bukan  hanya  butuh  peraturan  yang  memberikan perlindungan  hukum  yang  baik  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  namun  juga mengatur  bagaimana  cara  menentukan  atau  menetapkan  siapa  atau  apa  itu justice collaborator , jangan  sampai konsep justice collaborator ini  menjadi  jalan  untuk  seorang lepas dari jerat hukum yang semestinya, kita perlu khawatir jika peraturan yang mengatur tidak  jelas  akan  ada  yang  memanfaatkan  status  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ini dimanfaatkan  untuk  lepas  dan  ada  penyalahgunaan  dari  aparat  berwenang  untuk
16 Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011.
memperjual  belikan  status justice  collaborator ini.  Perlu  ada  peraturan  yang  mengatur secara komprehensif kedepannya sehingga hal hal tersebut tidak dapat dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  ialah  Pengaturan hukum  terhadap Justice Collaborator di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  pengaturan antara lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Jo.  Undang-  undang  Nomor  31  Tahun 2014  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Republik  Indonesia,  dan  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Tahun 2011  tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana (Whistleblower)  Dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  (Justice  Collaborator)  Di  dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice  collaborator, pedoman  memperlakukan justice  collaborator dan  perlindungan  yang berupa  perlindungan  fisik  maupun  psikologis  serta  pemberian  reward  berupa  pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana.  Berbicara  mengenai  peraturan  atau  hukum  yang  mengatur justice  collaborator di Indonesia saat ini diperlukan pembaharuan atau reformasi hukum dikarenakan adanya urgensi yakni; kejahatan yang semakin berkembang, keberadaan justice collaborator sangat penting, perlindungan justice collaborator belum pasti dan pengaturan yang ada belum maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Haris,  2005, Penanganan  dan  Perlindungan  Justice  Collaborator  dalam  Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : UI.
Aria  Zurnetti  &  Efren  Nova,  2022,  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan,  Padang: Andalas University Press.
Bambang Waluyo, 2017, Penegkan Hukum Di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika.
Barda  Nawawi  Arief,  2016,  Bunga  Rampai  KebijakanHukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHPBaru,Prenadamedia Group Jakarta.
Batavia Putri, Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume VI No. 2 Juli – Desember
Esmi  Warassih,  Implementasi  Kebijaksanaan  Pemerintah  melalui  Peraturan  Perundang- Undangan dalam Perspektif Sosiologis, Surabaya, 1991.
Firman  Wijaya,  2012, Whistle  Blower  dan  Justice  Calloborator  Dalam  Perspektif Hukum , Jakarta: Penaku.
Gatot Supranomo, 1995, Hukum Narkoba Indonesia , Jakarta : Djambatan. Harahap,  M.  Yahya.  2007.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Sinar Grafika. Jakarta.
Ilyas,  Amir  dan  Jupri.  2018.  Justice  Collaborator  Strategi  Mengungkap  Tindak  Pidana Korupsi. Genta Publishing. Yogyakarta.
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang  : Bayumedia Publishing.
Maria  Yudithia,  2012, Konsep  dan  Ketentuan  mengenai  Justice  Collaborator  dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Depok : UI.
Mety  Rahmawati,  2018,  Perbandingan  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi, Dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Terorisme Indonesia Dan Amerika Serikat,  Jurnal  Hukum.  Volume  1.  No.1.  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti.
Jakarta.Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Muhammad Dias Thabrani, 2019, Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus- TPK/2016/PT.DKI), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,  Medan.
Muhammad  Yani  Bahtera,  2021.  Marshaal  NG  dan  Ruben  Achmad, Perlindungan Hukum Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  (Kajian  Kasus Perkara  Pidana  Putusan  Nomor:  1272/PID.SUS/2019/PN.PLG) ,  Jurnal  Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1.
Muhammad,  Rusli.  2015.  Pengaturan  dan  Urgensi  Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. No.2 Vol. 22.
Mulyadi  Aditya  Wisnu.  2013.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  dan Whistleblower  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jurnal  Hukum  “ Lex  et Societatis ”,  Vol. I/No.3/Juli.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Undip, Semarang, 1995. Oemar Seno Adji , 1980, Hukum Hakim Pidana , Jakarta: Erlangga. Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia
Tongat.  2001.  Pidana  Kerja  Sosial  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Djambatan. Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Surat Edarah  Mahkamah Agung  No.4/2011  Tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor Tindak  Pidana ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama ( Justice Collaborator ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.