## Regulasi Unduhan Konten Ilegal Nonkomersil di Indonesia Melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
https://doi.org/10.25008/parahita.v3i2.94
Rizha Putra Kusuma 1* , Marsetio 2
1 Universitas Airlangga Jl.  Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 – Indonesia
2 Universitas Pertahanan Indonesia Kawasan IPSC Sentul, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor 16810 - Indonesia Email Korespondensi: rizhaputrakusuma@gmail.com

## Abstract
This  research  is  aims  to  find  out  how  Indonesia  through  Law  number  28  of  2014  sees  the  phenomenon  of downloading illegal content that is detrimental to copyright owners. In his explanation, this research also shows regulations  from  Japan  and  Singapore  regarding  illegal  content  downloads  which  are  then  regulated  in  the copyright laws in each country. Japan, one of the countries with technological developments in Asia, regulates regulations more readily. This readiness is shown by the comprehensiveness of the substances regulated in the law and the existence of rules regarding the download of commercial and non-commercial illegal content. Not inferior to Japan, Singapore as a neighboring country to Indonesia and the smallest country in Asia is also able to regulate  intellectual  property  rights  with  more  complete  rules  regarding  illegal  content  downloads.  However, Indonesia, through law number 28 of 2014, sees that copyright infringement only focuses on commercial piracy and does not regulate personal or non-commercial downloads.
Keywords: Copyright; Illegal Content; Illegal Download

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  melihat  fenomena  unduhan  konten  ilegal  yang  merugikan  pemilik  hak  cipta.  Dalam penjelasannya, penelitian ini juga diperlihatkan regulasi dari negara Jepang dan Singapura terkait unduhan konten ilegal  yang  kemudian  diatur  di  dalam  undang  undang  hak  cipta  di  masing-masing  negara.  Jepang  salah  satu sebagai negara dengan perkembangan teknologi tinggi di Asia mengatur regulasi dengan lebih siap. Kesiapan ini ditunjukkan  dengan  komprehensifnya  substansi  yang  diatur  dalam  undang–undang  dan  adanya  aturan  terkait unduhan konten ilegal komersil dan nonkomersil. Tidak kalah dengan Jepang, Singapura sebagai negara tetangga Indonesia juga mampu meregulasi terkait Hak Cipta dengan aturan yang lebih lengkap terkait unduhan konten ilegal. Indonesia melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 melihat pelanggaran Hak Cipta hanya berfokus pada pembajakan yang bersifat komersil dan kurang meregulasi unduhan pribadi atau nonkomersil Kata Kunci: Hak Cipta; Konten Ilegal; Unduhan Ilegal

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan populasi hampir 280 juta jiwa. Indonesia dihuni oleh berbagai macam suku, ras dan bahasa dan keanegaraman tersebut membuat Indonesia memiliki berbagai seni dan karya. Seni dan karya tersebut tercermin dari banyaknya jenis tarian dan musik yang berbeda–beda di masing daerah. Secara tradisonal seni dan karya ini menjadi  warisan budaya Indonesia.
Karya seni tidak hanya muncul dari budaya–budaya tradisional, namun juga berkembang pesat  melalui  internet.  Internet  menciptakan  era  digitaliasai  di  mana  setiap  orang  dengan mudahnya  menyiarkan  berbagai  konten,  termasuk  mmperlihatkan,  memperdengarkan  dan menyebarluaskan karya seni mereka. Sebut saja fotografi, musik, film dan masih banyak lagi. Sama seperti karya seni tradisonal, produk–produk  ini memiliki nilai ekonomi.
Nilai ekonomi terletak dari bagaimana pemilik hak cipta menjual produk mereka untuk dinikmati para pengguna internet. Cara kreatif mereka dalam menjual produk karya seni bisa dibilang tak terbatas, seperti misalnya bekerjasama dengan penyedia kumpulan lagu, komik berlangganan,  dijual dalam website atau bahkan diunggah di Youtube atau aplikasi Video on Demand (VoD).  Ironisnya, semakin  canggih  teknologi  ternyata  berbanding  lurus  dengan
potensi teknologi tersebut disalahgunakan.
Dewasa ini kemudahan dalam melakukan penyimpanan dan distribusi digital atau lebih dikenal  dengan  istilah transfer menyebabkan  banyak  karya  seni  digital  dimanfaatkan  tanpa hak.  Seperti  data  katadata.com  (Gambar  1),  jumlah  konten  yang  dimanfaatkan  tanpa  hak menyentuh angka 50 juta di satu domain.
Gambar 1. Jumlah konten yang dimanfaatkan tanpa hak Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/05/4shared-domain-dengan-konten- ilegal-terbanyak
Data  pada  Gambar  1  menunjukkan  banyaknya  produk  digital  yang  rawan penyalahgunaan. Sebagai  individu yang  memiliki  menciptakan  karya  intelektual,  tentunya mereka tidak ingin karya  mereka dimanfaatkan pihak-pihak  tertentu  secara  ilegal,  sehingga diperlukan perlindungan terhadap hak cipta. Seringkali jika membahas pelangaran tentang hak cipta selalu dikaitkan dengan pembajakan. Padahal ada perilaku yang juga merugikan selain pembajakan yakni melakukan download atau mengunduh konten dari situs ilegal.
Raden  Ayu  (2020)  menyatakan  di  tahun  2015  berdasarkan  catatan  Asosiasi  Industri Rekaman  Indonesia  (ASIRI),  terjadi  peningkatan  terhadap  akses  mengunduh  lagu  melalui situs ilegal, yakni Pengakses 22 situs mencapai 430.000 per bulan. Apabila satu pengakses mengunduh satu lagu, dengan asumsi satu lagu seharga Rp 7.000, maka kerugian diperkirakan mencapai Rp 66 miliar sebulan, sehingga potensi pendapatan negara dari pajak yang hilang mencapai Rp 6,6 miliar per bulan.
Di  Indonesia,  regulasi  tentang  Hak  Cipta  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang ini memuat keseluruhan perlindungan terhadap hak cipta karya tradisional  hingga  kontemporer.  Karya  atau  produk  digital  ditulis  dalam  Bab  VII  tentang Sarana Kontrol Teknologi dan Bab VIII tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## II. KERANGKA TEORI
Masalah  hak  cipta  merupakan  permasalahan  yang  bersifat  universal.  Jepang  dan Singapura dikenal ketat dalam mengatur hak cipta. Negeri itu memiliki kemajuan teknologi dan ekonomi yang unggul. Jepang  menjaga dan mengkomodifikasi budaya lokalnya. Dalam hal  budaya  kontemporer.  Jepang juga  memiliki budaya endemik.  Salah  satu  yang  terkenal adalah Manga dan Anime. Manga adalah komik atau buku gambar yang memiliki cerita dan genre tertentu. Berbeda dengan buku gambar pada umumnya, Manga memiliki cerita yang lebih  variatif  dan  multi  genre  serta  memiliki  alur  yang  relatif  panjang,  sedangkan  Anime
adalah film atau Manga yang divisualisasikan dalam bentuk animasi.
Dalam perkembangannya Manga dan Anime tidak hanya muncul di majalah dan televisi saja. Produk ini juga muncul di website–website di internet. Permasalah klasik ketika masuk di internet, distribusi produk ini menjadi rentan untuk dimanfaatkan secara ilegal, termasuk mengunduh produk atau konten dari situs ilegal. Walaupun konten yang diunduh dinikmati sendiri, namun kegiatan ini tetap dapat merugikan pemilik hak cipta. Tentunya kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomis bagi para pemilik hak cipta.
Larisa dan Mudana (2019) mengkritik kegiatan dubbing yang dilakukan oleh pada fans Anime walaupun mereka menyertakan disclaimer : “ this is a free fandub anime, if you pay for this you’re ripped off.” (ini adalah fandub anime gratis, apabila anda membayar untuk ini anda telah ditipu), atau “ this is a free fandub, not for sale, rent,or auction.“ (ini fandub gratis, tidak untuk dijual, disewakan atau dilelang). Larisa dan Mudana (2019)  beranggapan hal ini menunjukkan  kurangnya  kesadaran  hukum  tentang  hak  cipta  yang  kemudian  kegiatan semakin menyebarluas dengan cepat dan unik. Tentunya penyebaran yang tidak terkontrol ini berpotensi memunculkan pelanggaran-pelanggaran.
Baru–baru ini Jepang melakukan revisi pada UU Hak Cipta-nya dengan mengeluarkan Copyright Law of Japan tahun 2021. Revisi ini dilakukan agar regulasi Hak Cipta di Jepang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu yang cukup berpengaruh adalah adanya aturan yang melarang para pengguna internet mengunduh konten yang memiliki hak cipta dari situs ilegal, termasuk Manga dan Anime.
Hukuman bagi pelanggar yang melakukan unduhan ilegal adalah penjara dua tahun dan denda maksimum dua juta yen. Walaupun terdapat poin detail yang menjelaskan masalah itu, namun di sini dapat dilihat bahwa aturan Hak Cipta Jepang sudah me- cover perkembangan zaman, dimana tidak selamanya kerugian pemilik hak cipta terjadi karena pembajakan namun juga dari unduhan ilegal yang mungkin saja dinikmati secara pribadi.
Lebih jauh, Tianxiang (2014) menyebutkan “ the newly revised Article 119 (3) of the JCL proves that the content industry is trying to control the behavior of domestic Internet users,  as  it  criminalizes  the  private  downloading  of  copyrighted  works  to  some  extent”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Jepang berusaha memperluas cakupan undang–undang hak ciptanya.
Walaupun demikian Tianxiang juga berpendapat bahwa regulasi terkait unduhan konten nonkomersil yang biasanya dilakukan oleh fans Anime ini berada di situasi anarki. Perbedaan batas  wilayah   negara  dan  sumber  daya  yang  dapat  digunakan  Jepang  tidak  akan  mampu membatasi perilaku mereka,  sehingga  fokus  perlindungan  hak  cipta  akan  lebih  efektif  jika menindak  pelanggaran–pelanggaran  yang  sifatnya  komersil  namun  tetap  meregulasi  dan mengarahkan para fans untuk berperilaku yang tidak melanggar hukum.
Sama  seperti  Indonesia  dan  Jepang,  Singapura  juga  dihadapkan  pada  tantangan perkembangan zaman. Tantangan tersebut berupa semakin mudahnya distribusi informasi di dunia  maya  yang  mempermudah  dimanfaatkannya  konten–konten  digital  secara  ilegal. Regulasi hak cipta di Singapura dilindungi dan diatur dalam Copyright Act (Chapter 63) . Raden Ayu (2020) menjelaskan, mengunduh karya hak cipta dari internet menghasilkan sebuah salinan digital karya cipta. hal ini merupakan pelanggaran hak cipta jika  tidak ada izin dari pemilik hak cipta. Maka pelanggaran atas hak cipta itupun akan dikenakan sanksi dan denda.  Misalnya,  mengunduh  lagu  bajakan  di  internet  untuk  mendapatkan  keuntungan komersial atas barang bajakan dan/atau pada tingkat yang signifikan, pelanggaran tersebut memiliki dampak buruk yang substansial terhadap pemilik hak cipta dan semua hal terkait lainnya, termasuk juga ke dalam pelanggaran pidana dapat dikenakan Pasal 136 ayat (3A) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) .
Lebih lanjut dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Copyright Act (Chapter 63, Revised  Edition 2006  tidak  hanya  mengakomodasi  pelanggaran  hak  cipta  dengan  metode
pembajakan, namun mengunduh konten yang memiliki hak cipta tanpa memperoleh izin dari pemiliki  hak  cipta  juga  dapat   dinilai  pelanggaran  hak  cipta.  Unduhan  yang  dimaksudkan bukan untuk tujuan komersil pun dapat dikenakan sanksi dan denda. Artinya Copyright Act (Chapter 63. Revised Edition 2006) sudah mampu mengakomodasi fenomena download ilegal yang merugikan negara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewasa  ini  akses  terhadap  produk,  konten  atau  karya  seni  dapat  dilakukan  dengan mudah. Bukan hanya bagi pembuat atau pemilik karya lebih mudah menyebarkan dan menjual karyanya, para penikmat karya juga lebih mudah mencari dan memiliki karya–karya tersebut. Beberapa platform digital  memberikan  konsep  berlangganan  untuk  memberikan  nilai ekonomi kepada distributor dan pemilik hak cipta atas karya–karya tersebut. Namun di dunia maya tidak semua menggunakan akses yang legal, sebagian masih menggunakan situs ilegal untuk mengakses karya tersebut.
Fenomena  penyalagunaan  tidak  hanya  selalu  berhubungan  dengan  pembajakan. Download secara  ilegal  pun  juga  dapat  memberikan  potensi  kerugian  negara.  Seharusnya negara mendapatkan pajak dari aktivitas tersebut, namun hal itu tidak terjadi karena download dilakukan  dari  situs  ilegal.  Melihat  hal  tersebut,  negara–negara  melakukan  penyesuaian terhadap undang–undang yang mengatur regulasi tentang hak cipta.
Indonesia,  Jepang  dan  Singapura memiliki perbedaan dan persamaan dalam regulasi hak  cipta.  Dalam  hal  persamaan  ketiga  negara  secara  jelas  mencoba  untuk  melindungi kekayaan intelektual melalui undang–undang yang meregulasi Hak Cipta. Namun perbedaan terletak dalam cara mengatur substansi dari masing–masing undang undang.
Indonesia dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum  sepenuhnya  menyentuh  permasalahan  secara  spesifik  dalam  menanggapi perkembangan  era  digital.  Undang  undang  tersebut  masih  membahas  pembajakan  yang dilakukan  melalui  media  konvensional seperti televisi ataupun radio, sedangkan dalam hal yang lebih kompleks yakni di dunia internet permasalahan masih belum ter- cover . Dalam hal download dari situs ilegal, tidak ditemukan regulasi yang kuat dalam mengatur hal tersebut. Fenomena ini terasa tidak muncul dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Dalam  Bab  VIII  yang  mengatur  tentang  Konten  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  dalam Teknologi dan Komunikasi, Pasal 54 berbunyi:
Untuk  mencegah  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  melalui  sarana  berbasis  teknologi informasi,  Pemerintah  berwenang  melakukan:  a.  pengawasan  terhadap  pembuatan  dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b. kerja sama dan koordinasi dengan  berbagai  pihak,  baik  dalam  maupun  luar  negeri  dalam  pencegahan  pembuatan  dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap tindakan  perekaman  dengan  menggunakan  media apapun  terhadap  Ciptaan  dan  produk  Hak Terkait di tempat pertunjukan .
Dalam pasal tersebut pengawasan hanya ditekankan pada pembuatan, penyebarluasan dan perekaman namun tidak menyebutkan pengawasan terhadap unduhan atau transfer konten pelanggaran Hak Cipta untuk dinikmati pribadi. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan publik akan perilaku negatif mengunduh konten dari situs ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Regulasi negara lain selangkah lebih maju dalam hal ini. Jepang dengan Copyright Law of Japan 2021 menjelaskan bahwa transfer karya hanya bisa dilakukan melalui metode yang berizin dan memiliki lisensi. Dengan demikian segala platform yang tidak memiliki lisensi dianggap ilegal dan proses transfer yang dilakukan atau biasa disebut unduh juga dapat dinilai ilegal dan dikenakan sanksi. Aturan ini kemudian dipercaya dapat mengurangi maraknya situs
ilegal dan meningkatkan nilai ekonomis dari karya–karya itu sendiri.
Tidak kalah dengan Jepang, Singapura juga melakukan langkah yang sama. Regulasi tentang hak cipta tertuang dalam Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) . Di sana pemerintah Singapura  juga tidak hanya berfokus pada tindakan menyalin sebuah karya tanpa izin untuk dikomersilkan namun juga meregulasi perilaku mengunduh karya dari situs illegal. Bahkan memberikan sanksi denda dan kurungan yang jelas.
Melihat  hal  tersebut,  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  nomer  empat  di dunia seharusnya mampu menyesuaikan undang–undangnya dengan perkembangan zaman. Pemerintah  Indonesia  harus  mampu  secara  lebih  spesifik  membuat  regulasi  dalam menyelesaikan persoalan–persoalan yang ada. Walaupun seperti pada fakta di Jepang bahwa kontrol unduhan pribadi sifatnya anarki, namun regulasi yang jelas akan mampu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.
Selain itu, batasan dan saknsi yang jelas juga diperlukan agar masyarakat mengetahui akibat  dari  perilaku  mengunduh  karya  atau  konten  secara  illegal.  Regulasi  tersebut  dapat diadopsi  dari  negara–negara  lain  yang  sudah  mengimplementasikannya  namun  harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  studi  ini  adalah  sebagai  berikut:  Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  yang  mengatur  regulasi  terkait  Hak  Cipta  di  Indonesia masih  belum disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Sebagian  besar  pasal  hanya  mengatur  tentang media konvensional seperti Televisi dan Radio. Diperlukan pasal–pasal yang lebih spesifik terkait kekayaan intelektual yang dilindungi hak ciptanya serta sanksi–sanksi dari masing – masing pelanggaran. Regulasi Hak Cipta di Indonesia masih belum melihat unduhan dari situs ilegal  dengan  tujuan  non  komersil  sebagai  tindakan  pelanggaran  hak  cipta.  Regulasi  Hak Cipta di indonesia hanya melihat aturan perlu dibuat jika menyangkut kerugian langsung yang disebabkan perilaku tertentu.
Negara Jepang dan Singapura selangkah lebih maju dalam meregulasi undang – undang hak cipta dan relevan dengan lebih relevan dengan perkembangan digital dibanding dengan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari perhatian dan cangkupan regulasi mereka yang menyeluruh dan sistemik.
Regulasi  Hak  Cipta  non  Komersil  yang  biasanya  dilakukan  oleh fans  based ataupun masyarakat umum secara faktual sulit untuk dikendalikan. Hal ini dikarenakan penggunaan internet  yang  melewati  batas  –  batas  negara  sehingga  bersifat  anarki.  Walaupun  demikian regulasi  terkait  unduhan  pribadi  tetap  perlu  dilakukan  untuk  mengedukasi  masyarakat  dan sebagai usaha pemerintah dalam mengarahkan perillaku masyarakatnya.

## Daftar Pustaka
Copyright Law of Japan 2021 Kaunang, V.R. (2013 ). Pengundungan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta. Lex Privatum . 2(1), 58-71. Paramita, Ni Made Gearani Larisa dan Nyoman Mudana (2019) Perlindungan Hukum Hak Cipta Film  Anime  yang  Diunggah  oleh  Komunitas  Fandub  Tanpa  Izin. Universitas Udayana, Bali.
Putu Wahyu Nigrat, R.A., Sudika Mangku. D.G., & Suastika, I.N. (2021). Akibat hukum terhadap  pelaku  pelanggar  hak  cipta  karya  cipta  lagu  dikaji  berdasarkan  undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 dan copyright act (chapter 63, revised edition 2006). Ganesa Law Review 2 (2), 180-192.
He,  Tianxiang  (2014).  What  Can  We  Learn  from  Japanese  Anime  Industries?  The Differences Between Domestic and Overseas Copyright Protection Strategies Towards Fan Activities. The American Journal of Comparative Law , 62, 1009-1042.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta The   Statues  of  The   Republic of  Singapore  Copyright  Act  (Chapter  64).