## KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
M. Yusri
(Staf di Mahkamah Syariah Banda Aceh) Email: yusri_pantom@yahoo.com.

## Abstract
The  birth  of  Consumerism  Protection  Law  (UUPK)  is  meanthas  a  porpuse  to  protect consumer  in  every  business  activity  from  many  deceitfull  whom  did  by  producers  and other  businessmen.  The  moslem  jurists  were  admitted  that  in  UUPK  have  been containing  the  business  ethics  substantions  that  are  appropriate  with  spirit  in  Islamic teachings. However, as a human law product, UUPK is not loose from some deficits. The deficits  will  appear  clearly  when  several  paragraphs  in UUPK  compared  with philosophical  principles  in  Islamic  law.  And,  this  research  intended  to  see  how  far relevance UUPK towards the maslahat's spirit in Islamic law .
Kata Kunci : UUPK, Etika Bisnis Islam, Maslahat.

## PENDAHULUAN
Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang  bertujuan  mencari  keuntungan  semata-mata.  Karena  itu  cara  apapun  boleh dilakukan  demi  meraih  tujuan  tersebut.  Konsekuensinya  bagi  pihak  ini,  aspek  moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap membatasi aktivitas bisnis.
Berlawanan  dengan  kelompok  pertama,  kelompok  lain  berpendapat  bahwa  bisnis bisa  disatukan  dengan  etika.  Kalangan  ini  beralasan  bahwa  etika  merupakan  alasan- alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali aktivitas bisnis. Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang  terorganisasi  untuk  menghasilkan  dan  menjual  barang  dan  jasa  guna  mendapatkan keuntungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, 1 atau  juga  sebagai  suatu  lembaga
1 Alma H. Bukhari. Pengantar Bisnis . (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), 16).
yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  dapat dikonsumsi. 2
Dengan adanya pandangan demikian, ide mengenai etika bisnis bagi banyak pihak termasuk ahli ekonomi merupakan hal  yang problematik. Problematika ini  terletak pada kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis dan ekonomi pada umumnya.  Dari  kalangan  yang  menyangsikan,  kemudian  muncul  istilah  “mitos  bisnis amoral”. 3 Menurut  Ricard  T.  George  dalam Business  Ethics ,  mitos  bisnis  amoral berkeyakinan  bahwa  perilaku  bisnis  tidak  bisa  dibarengkan  dengan  aspek  moralitas. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa dan karena itu merupakan kekeliruan jika aktivitas bisnis dinilai dengan menggunakan tolak ukur moralitas. 4
Dalam  realitas  bisnis  kekinian,  terdapat  kecenderungan  bisnis  yang  mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan dalam dunia modal kususnya bagi para  palaku  usaha.  Pelaku  usaha  dengan  modal  besar  berusaha  memperbesar  jangkauan bisnisnya  sehingga  menimbulkan  efek  negatif    bagi  para  konsumen  dan  bahkan  bagi pengusaha  kecil  (pemodal  kecil)  sendiri  juga  dapat  tersingkir  dari  wilayah  bisnis.  Jika definisi  produksi  yang  dijadikan  patokan  adalah  sebagai  upaya  menciptakan  kekayaan melalui  eksploitasi  manusia  terhadap  sumber-sumber  kekayaan  lingkungan. 5 Berarti produksi  di  sini  dianggap  sebagai  cara  dan  alat  serta  metode.  Jika  dikaitkan  dengan tujuan,  nilai  dan  aturan  berproduksi  maka  pemahaman  ini  adalah  merupakan  suatu kekeliruan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan pengkajian kembali tentang bagaimana  sebetulnya  pandangan  produksi  yang  benar  menurut  nilai-nilai  dan  etika dalam berproduksi.
Dengan  semakin  terbukanya  pasar  nasional  sebagai  akibat  dari  proses  globalisasi ekonomi,  di  satu  pihak  akan  bermanfaat  bagi  konsumen  karena  kebutuhannya  akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan
2 Brown dan Patrello, diedit dalam H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis . (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), 7.
3 De  George,  Richard  T. Business  Ethics .  Diedit  dalam  Drs.  Muhammad,  R.  Lukman  Faurani, Visi  Al- Quran tentang Etika dan Bisnis. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.
4 Keraf,  A.  Soni. Bisakah  Bisnis  Berjalan  tanpa  Moralitas?. Diedit  dalam  H.  Buchari  Alma. Pengantar Bisnis . (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), 2.
5 Qardhawi, Yusuf. Peran  Nilai dan  Moral  dalam  Ekonomi  Islam . Terj.  Didin Hafidhuddin, Setiawan Bodiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1997), 135.
untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Namun  di  sisi  lain,  kondisi  dan  fenomena  ini  dapat  mengakibatkan  kedudukan pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang,  dimana  konsumen  berada  pada posisi  yang  lemah.  Konsumen  menjadi  obyek  aktivitas  bisnis  demi  untuk  memperoleh keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,  sistem pemasaran, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.
Islam  merupakan  agama  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika  dan  moral tersebut,  termasuk  dalam  masalah  ekonomi.  Islam  mengatur  perilaku  manusia  dalam memenuhi  kebutuhannya,  Islam  mengatur  bagaimana  manusia  dapat  melakukan kegiatan-kegiatan  dalam  bisnis  yang  membawa  manusia  berguna  bagi  kemaslahatan. Berdasarkan  hal  itu,  Islam  turut  memberikan  jalan  bagi  manusia  untuk  melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan.
Islam  telah  menawarkan  asas-asas  mendasar  dan  petunjuk  pada  orang-orang  yang beriman  untuk  suatu  kebaikan  dan  perilaku  etis  dalam  bidang  bisnis.  Asas-asas  dan petunjuk  yang  ditawarkan  dalam  Islam  tersebut  dapat  diklasifikasikan  dalam  empat macam  yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban. 6 Asas dasar  yang  telah  ditetapkan  Islam  mengenai  perdagangan  dan  niaga  adalah  manifestasi dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.
Dalam  hubungannya  dengan  perlindungan  konsumen,  Islam  dengan  konsep Maqâshid  Syarî’ah- nya  juga  mengatur  tentang  pemenuhan  kebutuhan  konsumen. Kebutuhan  konsumen  yang  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha,  didalamnya  harus  mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal  yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti  pemenuhan  kebutuhan  konsumen  berupa  barang  maupun  jasa  diharuskan  turut menjaga,  memelihara  dan  tidak  menjadi  ancaman  bagi  agama  konsumen,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta.
Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen  (UUPK)  yang  menggariskan  tentang  asas-asas  dalam  bisnis.  Pada  dasarnya Undang-Undang  ini  mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan  apa  yang  ditawarkan  dalam
6 Q.S.2: 19 dan Q.S.17: 35.
Islam,  yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun secara garis besar, keseimbangan yang  diatur  dalam  UUPK  adalah  cenderung  keseimbangan  yang  merujuk  kepada terpenuhinya  keinginan  masing-masing  di  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  daripada menyoroti hal-hal yang sifatnya esensial sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan didasarkan oleh konteks perlindungan konsumen  yang  tidak  hanya  dilihat  dari  aspek  materi  melainkan  juga  unsur  spiritual, maka  penulis  merasa  terdorong  untuk  mengkaji  ulang  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini dilakukan disamping akan menunjukkan  adanya  titik  persamaan  dan  perbedaan,  juga  diharapkan  dapat  membantu pembangunan  hukum  di  Indonesia  kususnya  dalam  masalah  perlindungan  terhadap konsumen.
Adapun  penelitian  ini  berupaya  melihat  bagaimana  penerapan  perlindungan terhadap  konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK  dari  sudut  pandang  hukum  Islam. Penelitian ini menggunakan metode pustaka ( library reserch ) dengan pendekatan yuridis normatif .  Sumber  data  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  RI  yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. diantaranya Undang-Undang No 8 Tahun 1999, juga nash-nash Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fiqih serta beberapa literatur lain  yang  berkaitan  dengan  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Sedangkan  analisa  data dilakukan dengan metode reduksi, kategorisasi, dan sintesisasi.

## PEMBAHASAN
Pada  bagian  penjelasan  UUPK  pasal  1  angka  3  disebutkan  bahwa  “pelaku  usaha yang  termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah  perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koperasi, importer,  pedagang,  dan  distributor.  Berangkat  dari  pengertian  tersebut,  maka  pelaku usaha memiliki makna yang cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya. Cakupan  luasnya  pengertian  pelaku  usaha  dalam  UUPK  trsebut,  tentu  saja  akan mempermudah  pihak  konsumen  dalam  menuntut  ganti  kerugian.  Konsumen  pengguna produk  tidak  akan  kesulitan  menemukan  kepada  siapa  tuntutan  akan  diajukan,  karena banyaknya pihak yang dapat digugat.
Pelaku  usaha  yang  meliputi  berbagai  bentuk/jenis  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  UUPK,  sebaiknya  ditentukan  urutan-urutan  yang  seharusnya  digugat  oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama , pihak yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut  jika  berdomisili  di  dalam  negeri  dan  domisilinya  diketahui  oleh  konsumen. Kedua ,  apabila  produk  yang  merugikan  konsumen  tersebut  diproduksi  di  luar  negeri, maka  yang  digugat  adalah  importirnya,  kerena  UUPK  tidak  mencakup  pelaku  usaha diluar  negeri. Ketiga ,  apabila  produsen  maupun  importir  dari  suatu  produk  tidak diketahui,  maka  yang  digugat  adalah  penjual  dari  siapa  konsumen    membeli  barang tersebut. 7
Urutan-urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami kecacatan pada saat di produksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau diluar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut.
Muhammad  Al-Amin  dalam  bukunya  etika  dan  perlindungan  konsumen  dalam ekonomi  Islam,  mendefinisikan  pelaku  usaha  sebagai  pembisnis  yang  mengkhususkan diri  dalam  proses  membuat  produksi  (Muhammad,  2004:  4).  Adapun  konsumen  adalah objek  yang  dituju  dalam  proses  produksi.  Sementara  istilah  konsumen  sebagai  definisi yuridis  formal  yang  ditemukan  dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  UUPK  pasal  (1)  angka  2. Subjek  yang  disebutkan  sebagai  konsumen  dalam  UUPK  adalah  setiap  orang  yang berstatus  sebagai  pemakai  barang  atau  jasa.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  pengertian pelaku  usaha  dalam  UUPK  yang  secara  tegas  memisahkan  di  antara  keduanya,  dengan kata-kata  orang-perseorangan  atau  badan  usaha.  Sehingga  dengan  demikian,  pengertian konsumen  yang  tertuang  dalam  UUPK  seharusnya  tidak  membatasi  pengertian  pada orang-perseorangan  melainkan  juga  badan  usaha.  Hal  ini  sebagaimana  juga  yang dikehendaki dalam makna pelaku usaha.
Mengartikan  konsumen  secara  sempit  seperti  halnya  sebagai  orang  yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan pelaku usaha atau penjual adalah cara
7 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . (Jakarta:  Raja Grafindo, 2004), 11.
pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat, cara pandang seperti itu telah ditinggalkan.  Konsumen tidak lagi  diartikan sebagai  pembeli  dari suatu  barang dan/atau  jasa,  tetapi  termasuk  bukan  pemakai  langsung,  asalkan  ia  memang  dirugikan akibat penggunaan suatu produk. 8
Adapun berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut,  UUPK  mengartikan  barang  dengan  setiap  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  dapat  dihabiskan  maupun  tidak  dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh  konsumen.  Akan  tetapi  UUPK  tidak  menjelaskan  perbedaan  istilah-istilah  dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.
Sementara itu jasa diartikan sebagai  setiap layanan  yang berbentuk  pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian disediakan bagi masyarakat, menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada  masyarakat. Artinya  harus  lebih  dari  satu  orang.  Juga  demikian  halnya,  layanan  yang  bersifat  kusus dan individual tidak tercakup dalam pengertian tersebut.
Rumusan  kata  konsumen  dalam  Pasal  1  Angka  2  UUPK  diakhiri  dengan  kalimat “.... dan  tidak  untuk  diperdagangkan .“  Pengertian  konsumen  dalam  ketentuan  ini hanyalah  mencakup  konsumen  lahir.  Batasan  demikian  memang  sudah  biasa  digunakan dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Memang secara teoritis hal demikian  terasa  cukup  baik  untuk  mempersempit  ruang  lingkup  konsumen,  akan  tetapi secara praktik sulit menetapkan batas-batas seperti itu.
Menurut  hemat  penulis,  seharusnya  batasan  konsumen  tidak  perlu  sekaku  yang dimuat  dalam  UUPK.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa  batasan  konsumen  dalam UUPK dan hak-hak konsumen yang diadopsi di dalamnya masih memerlukan pengkajian lebih  mendalam.  Hal  ini  dikerenakan  banyaknya  golongan  yang  tidak  tercakup  sebagai konsumen,  sedangkan  ia  juga  harus  dilindungi,  seperti  badan  hukum,  badan  usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan batasan-batasan yang samar.
Pada  dasarnya,  para  ahli  hukum  Islam  terdahulu  tidak  pernah  mendefinisikan konsumen  dan  menjadikannya  objek  kajian  khusus.  Namun  jika  dikembalikan  pada
8 Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 6.
prinsip-prinsip  umum  bisnis  dalam  Islam,  maka  konsumen  diartikan  “setiap  orang, kelompok  atau  badan  hukum  pemakai  suatu  harta  benda  atau  jasa  karena  adanya  hak yang sah, baik dipakai  untuk pemakaian ahir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. 9 Konsumen dalam Islam tidak terbatas pada orang perseorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.
Kata barang atau jasa secara singkat  dalam hukum  ekonomi Islam  disebut sebagai harta (al-mâl) kerena  harta  terdiri  dari  barang  dan  jasa.  Sedangkan  penggalan  kalimat “.... baik ia  dipakai untuk pemakaian  akhir  ataupun  untuk proses produksi  selanjutnya “.
Dengan demikian dalam  Islam tidak ada bedanya antara pemakai akhir dengan pemakai medium atau konsumen sementara. Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan harta antara  barang  konsumsi,  barang  produksi  dan  barang  perantara  sebagaimana  yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen yang  harus  dilindungi  dalam  Islam,  karena  konsumen  dalam  Islam  termasuk  semua pemakai  barang,  apakah  barang  itu  dipakai  langsung  hingga  habis  atau  dijadikan  alat perantara untuk diproduksi selanjutnya.
Untuk  lebih  mudah  dalam  mengetahui  perbedaan  dan  persamaan  cakupan  makna konsumen dan pelaku usaha, maka penulis berusaha menuangkannya dalam bentuk tabel sebagaimana yang tertera berikut di bawah ini;
Cakupan Makna
Menurut yang diatur dalam     UUPK Menurut  yang  diatur    dalam Hukum Islam Pelaku Usaha Mencakup orang- perorangan maupun badan usaha Mencakup orang-peroarangan maupun badan usaha Hanya orang-perorangan Orang-perorangan dan badan usaha
9 Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 129.
Konsumen Kons  konsumen dibatasi dengan
konsumen ahir. Konsumen antara tidak termasuk dalam pengertian. Kon me h   Konsumen tidak dibatasi kepada konsumen ahir atau konsumen antara
Barang/jasa telah tersedia atau telah di promosikan
kepada masyarakat
Kons men    Semua barang baik yang sudah diketahui oleh masyarakat maupun belum

## Hak dan Kewajiban Konsumen serta  Pelaku Usaha  yang diatur dalam UUPK dan Hukum Islam
Di  dalam  UUPK  telah  diatur  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban konsumen  dan  pelaku  usaha.  Berdasarkan  kesembilan  butir  hak  yang  diberikan  kepada konsumen  yang  di  atur  dalam  UUPK  Pasal  4,  terlihat  bahwa  persoalan  kenyamanan, keamanan  dan  keselamatan  konsumen  merupakan  suatu  hal  yang  utama  dalam perlindungan  konsumen.  Barang  dan  atau  jasa  yang  penggunaannya  tidak  memberikan kenyamanan, terlebih  lagi  yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu  barang  atau  jasa  dalam  penggunaanya  akan  nyaman,  aman  maupun  tidak membahayakan  konsumen  penggunanya,  maka  konsumen  diberikan  hak  untuk  memilih barang  atau  jasa  yang  dikehendakinya  berdasarkan  atas  keterbukaan  informasi  yang benar,  jelas  dan  jujur.  Jika  terdapat  penyimpangan  yang  merugikan,  konsumen  berhak untuk  didengar,  memperoleh  advokasi,  pembinaan,  perlakuan  yang  adil,  kompensasi sampai kepada ganti rugi.
Menyangkut  hak  pelaku  usaha,  tampak  bahwa  UUPK  yang  mengatur  i’tikad  baik, lebih  ditekankan  pada  pelaku  usaha  meliputi  semua  tahapan  dalam  melakukan  kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak  barang  dirancang  atau  diproduksi  sampai  pada  tahap  purnapenjualan.  Sebaliknya konsumen  hanya  dijwajibkan  beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian barang  dan/atau  jasa.  Hal  ini  disebabkan  karena  kemungkinan  terjadinya  kerugian  bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan  untuk  dapat  merugikan  pelaku  usaha  atau  produsen  dimulai  pada  saat transaksi.
Jika ditinjau dari hukum Islam, pemakaian istilah hak itu sendiri sebenarnya dalam bahasa Arab menempati banyak arti seperti ketetapan, yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah  atau  bagian,  hakikat  dan  kewajiban. 10 Istilah  hak  oleh  para  ahli  hukum  Islam sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  Zuhaily  yaitu  ” Suatu  sifat  kekhususan dimana dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan bagi pemiliknya atau kewajiban atas  objeknya ”.  Definisi  ini  sudah  mencakup  semua  hak,  termasuk  di  dalamnya  hak konsumen dan pelaku usaha. Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara’, karena hak dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah    SWT.  Oleh  karena  itu  suatu  hak  harus  ditentukan  oleh  hukum  syara’  yang mengaturnya.  Dengan  demikian  hak  dalam  Islam  tidaklah  bersifat  mutlak  dan  tanpa batas, namun ia bersifat terikat dengan harus berada dalam koridor ketentuan syara’. 11
Persoalan  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  oleh  para  ulama  dimasukkan  dalam bagian  hak  publik  dan  hak  manusia.  Misalnya  dalam  kedaan  terjadi  pelanggaran  umum seperti  perilaku  monopoli  dalam  dagang  oleh  pelaku  usaha,  hak  perlindungan  bagi manusia  untuk  kemaslahatan  pribadinya,  seperti  menjaga  terhadap  harta,  hak  pembeli terhadap barang, hak penjual terhadap alat pembayaran.
Dalam  hukum  ekonomi  Islam  kemungkinan  pelanggaran  akan  hak  konsumen  bisa terjadi ketika sebelum terjadi  transaksi  jual beli berlangsung,  yakni  pada saat  iklan atau promosi.  Bisa  pula  ketika  transaksi  itu  sendiri  berlangsung  dan  ketika  purnatransaksi.
10 Al-Wasith, Mu’jam. Majma ‘al Lughat  al Arabiyyah . (Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1972), 188.
11 Muhammad  dan  Alimin. Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi  Islam .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.
Oleh  karenanya  pada  tahapan-tahapan  inilah  seharusnya  perlindungan  hukum  dapat diberikan.  dalam  kajian  fiqih  Islam  kebenaran  dan  keakuratan  informasi  ketika  seorang pelaku  usaha  mempromosikan  barang  dagangannya  menempati  kajian  yang  signifikan. Islam  tidak  mengenal  istilah  bahwa  konsumen  yang  harus  berhati-hati  atau  sebaliknya pelaku  usahalah  yang  harus  berhati-hati.  Di  dalam  Islam  yang  berlaku  adalah  prinsip keseimbangan.    Disni  antara  keduabelah  pihak  konsumen  maupun  pelaku  usaha  harus sama-sama berhati-hati.
Diantara  sekian  banyak  hak  konsumen  yang  mendapat  pembahasan  dalam  kajian fiqih, maka penulis dapat membutirkannya sebagai berikut: (1) Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan; (2)  Tersedianya  hak  pilih  dan  nilai  tukar  yang  wajar;  (3)  Hak  untuk  mendapatkan keamanan  produk  dan  lingkungan  sehat;  (4)  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  dan penyelesaian  sengketa;  (5)  Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  penyalahgunaan keadaan; (6) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
Berdasarkan hak-hak di atas, dalam kajian fiqih Islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati- hati  atau  sebaliknya  pelaku  usahalah  yang  harus  berhati-hati.  Di  dalam  Islam  yang berlaku adalah prinsip keseimbangan.  Disni antara keduabelah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati.
UUPK  Pasal  18,  mengatur  hal  menyangkut  dengan  adanya  pencantuman  klausula baku atau pernyataan selanjutnya setelah perjanjian awal oleh pelaku usaha tentang suatu produk  yang  hal  ini  hanya  dilakukan  secara  sepihak.  Seperti  misalnya  bentuk  promosi kartu  seluler  yang  menurut  penjelasan  dalam  iklan,  menyediakan Talk  Mania (TM), telfon sepuasnya hanya dengan harga 5000 rupiah. Setelah selang beberapa waktu disaat taraf  konsumen  meningkat,  barulah  dikeluarkan  informasi  selanjutnya  yang  berbentuk iklan  atau  media  cetak  dengan  pernyataan  “ Talk  Mania  (TM)  berlaku  hanya  sampai dengan  tanggal  yang  ditentukan .”  Hal  ini  bertentangan  dengan  apa  yang  diatur  dalam Islam yang dapat diidentifikasi melalui kaidah ushûl yaitu;
ُز  ْوُجَي َلا  ِصَّصَخُملا ِنَع ِثْحَبلا َلْبَق ِِّم اَعل اِب ُلَمَعلا
Pelaksanaan yang belum dibahas pengkhususannya maka tidak diperbolehkan. 12
Dalam  hal  ini  berarti  konsepsi  hukum  Islam  memahami  hubungan  kontraktual kedua belah pihak dapat dianggap baik, jujur, adil dan seimbang jika mengetahui hakikat dan  kondisi  persetujuan  yang  disepakati  pada  awal  proses  transaksi  atau  promosi (umum). Karena tidak terdapat pengkhususan pada perjanjian awal untuk memberlakukan produk dengan batas waktu tertentu.
Disamping  itu,  di  dalam  Islam  Informasi  produk  yang  diberikan  kepada konsumen tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang (UUPK Pasal 4 huruf C), akan tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, kepercayaan  terhadap  agama  tertentu,  seperti  informasi  halal  atau  haramnya  suatu produk.  Resiko  pemakaian  barang  dikenakan  pada  pelaku  usaha  sebagai  penyebab kerugian  karena  melanggar  prinsip  hati-hati  atau  sewenang-wenang  dalam  penggunaan hak.
Dalam  persoalan  pemenuhan  hak  konsumen  terhadap  harga  yang  tidak  normal dipasar,  sebenarnya  fiqih  Islam  telah  menawarkan  banyak  solusi,  yaitu  dengan pelanggaran praktik ribawi, pelanggaran monopoli dan persaingan tidak sehat. Demikian hal  yang  menyangkut  hak-hak  konsumen  dalam  Islam.  Sebagai  bentuk  keseimbangan, konsumen pun harus dibebani  dengan kewajiban  yang  walaupun tidak dijelaskan secara spesifik,  akan  tetapi  penulis  dapat  menjelaskannya  sebagai  berikut:  (1)  Beritikad  baik dalam  melakukan  transaksi  barang  dan/atau  jasa;  (2)  Mencari  informasi  dalam  berbagai aspek  dari  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  dibeli  atau  digunakan;  (3)  Membayar sesuai dengan harga atau nilai  yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela,  yang terealisasi  dengan  adanya  ijab  dan  qabul;  (4)  Mengikuti  penyelesaian  hukum  terhadap sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.
Untuk  dapat  mewujudkan  perlindungan  terhadap  konsumen,  disamping  hal-hal yang  telah  dibahas  pada  pembahasan  sebelumnya,  maka  hal  ini  sangat  tergantung  pula pada  kewajiban  dan  tanggungjawab  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  terhadap konsumen.
12 Usman, Mukhlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 43.
Dalam  ketentuan  UUPK  Pasal  27  huruf  (e)  disebutkan  bahwa,  Pelaku  usaha  yang memproduksi  barang  dibebaskan  dari  tanggungjawab  atas  kerugian  yang  diderita konsumen  apabila;  lewat  jangka  waktu  penuntutan  4  tahun  sejak  barang  dibeli  atau lewatnya  jangka  waktu  yang  diperjanjikan.  Dalam  Islam,  segala  perbuatan  yang  dapat merugikan  satu  pihak  tidak  dibatasi  pertanggungjawabannya  dengan  adanya  jangka waktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas keseimbangan yang berlaku.
Adapun  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam  tanggungjawab  pelaku  usaha diantaranya  mencakup  prinsip tauhîd ,  keadilan  ( al’adl ), amar  ma’rûf  nahiy  munkar , prinsip  kemerdekaan  atau  kebebasan  ( al-Hurriyah ),  Prinsip al-Ta’awwun (tolong- menolong) dan toleransi. 13
Tujuan  menghindari  eksploitasi  terhadap  manusia  dalam  Islam,  secara  garis  besar tidak  jauh  berbeda  dengan  tujuan  diundangkannya  UUPK  di  Indonesia,  yaitu  sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen.  Hanya  saja  pengertian  konsumen  yang dimaksud dalam UUPK yang membedakan cakupan diatara kedua hukum ini.
Keadilan  dalam  hukum  Islam  berarti  pula  keseimbangan  antara  kewajiban  yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.  Jika  keadilan  dilanggar  maka  akan  terjadi  ketidak-seimbangan  dalam  pergaulan hidup,  sebab  satu  pihak  akan  dirugikan  atau  disengsarakan  sementara  yang  lain memperoleh  keuntungan.  Jika  sistem  sosial  rusak  karena  keadilan  dilanggar  maka pastilah seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa banyak orang.
Dari  beberapa  kewajiban  pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  pasal  27  UUPK,  dapat disimpulkan  bahwasanya  pengaruh  negatif  yang  akan  timbul  dari  kewajiban-kewajiban tersebut jika terjadi pelanggaran, hanya mengikutkan dua belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha. Di dalam etika Islam di bidang bisnis sebuah kewajiban yang dipenuhi atau  dilanggar,  akibatnya  harus  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  tidak  hanya berpengaruh kepada kedua belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha namun juga keterlibatan  sosial  masyarakat  dan  agama.  Tanggung  jawab  sosial  dari  bisnis  ialah
13 Anshorullah, Najamuddin. Prinsip Pelaku usaha Dalam Islam , diakses pada tanggal  07 November 2017 dari  http://www.google.com/Prinsip-prinsip Pelaku usaha Dalam Islam .
pelaksanaan  etika  bisnis  yang  mencakup  proses  produksi,  distribusi  barang  dan  jasa sampai  penjagaan  kelestarian  lingkungan  hidup  dari  ancaman  polusi  dan  sebagainya. Pelaku  usaha  atau  perusahaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab  memenuhi  kewajiban terhadap  pemenuhan  kebutuhan  konsumen  sesaat,  akan  tetapi  juga  perlu mempertimbangkan  jangka  panjang  kelangsunngan  hidup  manusia  dan  ekologi kemaslahatan umum.
Sejauh  pembahasan  penulis  terhadap  penjelasan  di  atas  mengenai  hal-hal  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Adapun diantara perbedaan dan persamaan secara garis besar tersebut penulis tuangkan dalam bentuk tabel berikut di bawah ini;

## Menurut yang diatur dalam UUPK
Menurut yang diatur dalam Islam
Hak  konsumen  maupun  pelaku  usaha bersifat mutlak ditentukan dalam Undang-Undang /UUPK Hak konsumen maupun pelaku usaha tidak bersifat mutlak dan ditentukan oleh syara’
Hak informasi  yang diterima konsumen menyangkut dengan kualitas dan
kuantitas produk
Hak  informasi  yang  diterima  konsumen selain  menyangkut  kualitas  dan  kuantitas juga  termasuk  informasi  kehalalan  suatu produk
Hak konsumen dalam kebebasan memilih  barang  diukur  dengan  nilai tukar yang pantas terhadap suatu produk Hak  konsumen  dalam  kebebasan  memilih barang,  selain  diukur  dengan  nilai  tukar juga  mempertimbangkan  hak  orang  lain yang terlebih dahulu melakukan penawaran terhadap suatu produk
Kewajiban pelaku usaha dalam
beriktikad  baik  dimulai  sejak  barang dirancang  sampai  pada  tahap  purna
penjualan
Kewajiban  pelaku  usaha  dalam  beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan
Kewajiban bagi konsumen dalam beriktikad  baik  dimulai  saat  terjadinya transaksi Kewajiban bagi konsumen dalam beriktikad baik dimulai sebelum transaksi maupun saat transaaksi.
Dari  semua  persamaan  dan  perbedaan  yang  penulis  tuangkan  pada  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  segala  bentuk  hak  baik  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha dalam  Islam  diatur  oleh syara’ .  Dalam  hal  memproduksi  suatu  produk  baik  berupa barang maupun jasa, kehalalan dan kemaslahatan produk sangat diutamakan.

## KESIMPULAN
Defenisi konsumen yang diatur dalam UUPK maknanya lebih sempit dibandingkan dengan  pemaknaan  terhadap  pelaku  usaha  (tidak  seimbang).  Pengertian  yang  seimbang dari keduanya akan membawa pengaruh positif terhadap cakupan konsumen  yang harus dilindungi  sebagaimana  yang  di  atur  dalam  hukum  Islam.  Namun  sepanjang  penelitian ini,  penulis  menemukan  beberapa  ketidaksepakatan  hukum  Islam  terhadap  UUPK  yang selama ini diberlakukan terhadap umat Islam di Indonesia.
UUPK  Pasal  18,  mengatur  hal  menyangkut  dengan  adanya  pencantuman  klausula baku atau pernyataan selanjutnya setelah perjanjian awal oleh pelaku usaha tentang suatu produk  yang  hal  ini  hanya  dilakukan  secara  sepihak.  Hal  ini  bertentangan  dengan  apa yang diatur dalam Islam bahwa hubungan kontraktual kedua belah pihak dapat dianggap baik,  jujur,  adil  dan  seimbang  jika  mengetahui  hakikat  dan  kondisi  persetujuan  yang disepakati  pada  awal  proses  transaksi  atau  promosi  (umum).  Karena  tidak  terdapat pengkhususan  pada  perjanjian  awal  untuk  memberlakukan  produk  dengan  batas  waktu tertentu.
Selain  itu,  dari  beberapa  kewajiban  pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  pasal  27 UUPK,  dapat  dilihat  bahwasanya  pengaruh  negatif  yang  akan  timbul  dari  kewajiban- kewajiban tersebut jika terjadi pelanggaran, hanya mengikutkan dua belah pihak diantara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Di  dalam  etika  Islam  di  bidang  bisnis  sebuah  kewajiban
yang dipenuhi atau dilanggar, akibatnya harus dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya  berpengaruh  kepada  kedua  belah  pihak  diantara  konsumen  dan  pelaku  usaha namun juga keterlibatan sosial masyarakat dan agama.

## Daftar Pustaka
Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta:  Raja Grafindo, 2004.
Alma, H. Bukhari. Pengantar Bisnis . Bandung: CV. Alfabeta, 1997.
Al-Wasith, Mu’jam. Majma ‘al Lughat  al Arabiyyah . Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1972.
Anshorullah, Najamuddin. Prinsip Pelaku usaha Dalam Islam , diakses pada tanggal  07 November  2007  dari    http://www.google.com/Prinsip-prinsip  Pelaku  usaha Dalam Islam .
Brown  dan  Patrello,  diedit  dalam  H.  Buchari  Alma, Pengantar  Bisnis .  Bandung:  CV. Alfabeta, 1997.
De  George,  Richard  T. Business  Ethics .  Diedit  dalam  Drs.  Muhammad,  R.  Lukman Faurani, Visi  Al-Quran  tentang  Etika  dan  Bisnis. Jakarta:  Salemba  Diniyah, 2002.
Keraf,  A.  Soni. Bisakah  Bisnis  Berjalan  tanpa  Moralitas?. Diedit  dalam  H.  Buchari Alma. Pengantar Bisnis . Bandung: CV. Alfabeta, 1997.
Muhammad  dan  Alimin. Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi  Islam . Yogyakarta :  2004.
Qardhawi,  Yusuf. Peran    Nilai  dan    Moral    dalam    Ekonomi    Islam .  Terj.    Didin Hafidhuddin,  Setiawan  Bodiutomo,  Aunur  Rofiq  Shaleh  Tamhid,  Jakarta: Robbani Press, 1997.
Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
Usman,  Mukhlis. Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  Dan  Fiqhiyah. Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002.