## ATRIUM: JURNAL ARSITEKTUR
ISSN: 2442-7756 e-ISSN: 2684-6918 atrium.ukdw.ac.id

## Pendekatan Kolaboratif dalam Menangani Konflik Spasial Kawasan Pesisir di Pantai Selatan Yogyakarta
| Diterima pada 1 Februari 2021 | Disetujui pada 17 Mei 2021 | Tersedia online 25 Mei 2021 | | DOI http://dx.doi.org/10.21460/atrium.v7i1.149 |
Iwan Darmawan 1 , Ikaputra 2
1. Program Studi Doktor Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2. Associate Profesor, Program Studi Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Email: iwandarmawan.official@gmail.com

## Abstrak
Ekosistem  pesisir  pantai  selatan  Yogyakarta  menghadapi  peningkatan  dampak  dari  perikanan,  budidaya perairan,  pariwisata,  produksi  energi,  perkapalan,  polusi,  perubahan  iklim  dan  pemicu  stres  lainnya. Tulisan ini membahas mengenai pentingnya jenis perencanaan kolaboratif  ( collaborative planning ) , lebih dari  berbasis  masyarakat ( participatory  planning )  di  dalam  kawasan  wisata  pesisir (coastal  tourism) sekaligus  kawasan  konservasi  hutan  mangrove,  serta  stressor  lingkungan  berupa  tambak  udang.  Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pemahaman jenis pendekatan perencanaan paling tepat yaitu kolaboratif di  kawasan  yang  memiliki  konflik  spasial.    Metode  yang  digunakan  pada  paper  ini  yaitu  studi  literatur ( literatur review ) yang menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan  (literatur)  untuk  dijadikan  landasan  penelitian  dengan  menyusun  kerangka  pemikiran  (teori)  yang jelas  dari  perumusan  masalah  yang  ingin  dikaji  ditambah  dengan  observasi  lapangan.  Penulis  lalu memberikan ulasan,  rangkuman,  mendialogkan  teori  yang  kemudian  digunakan  untuk  membangun kerangka teori yang relevan.  Referensi literatur yang digunakan berkaitan dengan collaborative planning serta coastal  tourism .  Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk mengatasi konflik spasial di kawasan wisata pesisir pantai selatan Yogyakarta, jenis perencanaan dengan pendekatan  kolaboratif  adalah  yang  paling  tepat  diterapkan  dimana  di  dalam  prosesnya  melibatkan stakeholder (banyak pihak penentu) dengan tujuan akhir adalah sebuah kesepakatan bersama ( consensus ) untuk semua pihak dan berwawasan keberlanjutan ( sustainable tourism ).
Kata kunci: perencanaan kolaboratif, wisata pesisir, pemangku kepentingan, konsesnsus.

## Abstract
Title: A Collaborative Approach to Handling Coastal Spatial Conflicts in Yogyakarta Southern Coast
Yogyakarta's southern coastal ecosystem is facing increasing impacts from fisheries, aquaculture, tourism, energy  production,  shipping,  pollution,  climate  change  and  other  stressors.  This  paper  discusses  the importance  of  collaborative  planning,  more  than  community-based  in  coastal  tourism  areas  as  well  as mangrove forest conservation areas, as well as environmental stressors in the form of shrimp ponds. The purpose  of  this  paper  is  to  analyze  the  understanding  of  the  type  of  planning  approach  that  is  most appropriate, namely collaborative in areas that have spatial conflicts. The method used in this paper is a literature study which describes the theory, findings, and other research materials obtained from reference material  to  be  used  as  a  research  basis  by  compiling  a  clear  framework  from  the  formulation  of  the problem to be studied. coupled with field observations. The author then provides a review, summary, and dialogue  about  the  theory  which  is  then  used  to  build  a  relevant  theoretical  framework.  Literature references  used  are  related  to  collaborative  planning  and  coastal  tourism.  Based  on  the  discussion  that has been done, it can be concluded that to overcome spatial conflicts in the southern coastal tourism area of Yogyakarta, this type of planning with a collaborative approach is the most appropriate to be applied wherein the process involves stakeholders with the ultimate goal of a collective agreement for all parties and with a sustainable perspective.
Keywords: collaborative planning, coastal tourism, stakeholder, consensus.

## Pendahuluan

## Degradasi Lingkungan dan
Pentingnya Perencanaan yang Baik
Degradasi  lingkungan  di  kawasan pesisir  yang  dikembangkan  sebagai destinasi wisata merupakan isu strategis  yang  banyak  terjadi.  Hal  ini selain  karena  faktor  ekonomi  yang mendorong tumbuhnya
industri pariwisata  tepi  laut  yang  memang masih  menjadi  favorit  daya  tarik wisata,  juga  akibat  dari  perencanaan yang tidak komperehensif dan komunikatif. Perencanaan sendiri merupakan arahan untuk melaksanakan sebuah  tindakan  di  masa  depan.
Pergeseran  paradigma  perencanaan dari rasional instrumental, yang
bercirikan  prosedural  pragmatis  dan bersifat top down, kini dengan semakin terbukanya system komunikasi  dan berkembangnya iklim demokrasi, perencanaan  telah  berkembang  dengan banyak melibatkan stakeholder (komunikatif-kolaboratif) yang menghasilkan banyak alternatif. Kawasan  pesisir  sendiri  menawarkan beragam  daya  tarik  baik  alam  dan budaya  (bentang  alam  dan  bentang budaya lokal). Keragaman dan keindahan  ini  yang  menyebabkan kawasan  pesisir  selalu  menjadi  alasan untuk  dikembangkan  sebagai  destinasi pariwisata. Pembangunan
dan pengembangan kawasan pantai sebagai pendukung  aktivitas  wisata  perlu mempertimbangkan  banyak  hal  agar tidak  menimbulkan  dampak  negatif bagi  lingkungan  dan  budaya  setempat serta keberlanjutannya dapat terjaga.
Kawasan  Pantai  Utara  di  Pasir  Mendit yang  berjarak  kurang  dari  1  km  dari Yogyakarta International Airport, memiliki  permasalahan  penggunaan lahan  dari  tiga  kegiatan  utama  yaitu pengembangan kawasan hutan
mangrove, kawasan wisata pesisir, dan area  tambak  udang.  Kawasan  Hutan Mangrove  dikembangkan  di  sepanjang hilir Sungai Bogowonto yang bertujuan  untuk  menciptakan  barrier penahan  ombak  dan  menciptakan keanekaragaman hayati baru.
Keberadaan  hutan  mangrove  ternyata menjadi  pemicu  muculnya  daya  tarik wisata  baru  selain  pantai.  Bentuk- bentuk  arsitektur  yang  unik  menarik banyak  wisatawan  setiap  harinya sehiingga  kebutuhan  akan  amenitas atau  fasilitas  wisata  juga  berkembang yang  tentunya  membutuhkan  spasial tersendiri. Selain itu konflik penggunaan  lahan  juga  terjadi  dari banyaknya tambak udang yang merupakan  fenomena  umum  yang dijumpai  di  sepanjang  pesisir  pantai selatan  Jawa.  Walaupun  pemerintah daerah DIY telah menerbitkan peraturan  yang  melarang  aktifitas tambak  karena  merusak  lingkungan namun  usaha  tambak  masih  marak  di pantai  selatan  Yogyakarta,  mulai Kulon  Progo  hingga  Bantul.  Hal  ini disebabkan  selain  karena  menabrak sempadan  pantai  juga  limbah  yang ditimbulkan  akan  mencemari  sungai (sebagai  ekosistem  hutan  mangrove), pantai  dan  biota  yang  hidup  disana, karena  udang  butuh  air  payau  yang merupakan  habitat  yang  sama  dengan hutan  mangrove.  Di  pantai  selatan Bantul,  tambak  udang  mengancam keberadaan  gumuk  pasir  barchan  yang dijadikan kawasan lindung Geoheritage oleh Badan  Geologi sejak tahun  2014  (National  Geographic Indonesia, 2015). Persada (2018) berpendapat arti penting pembangunan pariwisata khususnya  destinasi  di  wilayah  pesisir seharusnya dilandasi dengan perencanaan pariwisata yang mempertimbangkan  penggunaan  ruang
pada  destinasi  pariwisata,  pendekatan berbasis masyarakat, serta sinergi antar stakeholders (pemangku  kepentingan) terutama  para  ahli,  dunia  industri, pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan  seluruh  pihak  tersebutlah nantinya yang akan menjadikan sebuah destinasi  wisata  akan  mendapatkan perencanaaan terbaik dan berkelanjutan.  Keterlibatan  berbagai pihak  ( stakeholder )  lebih  kepada sebuah kawasan wisata pantai memiliki  berbagai  problematika  dari berbagai aspek seperti faktor lingkungan  hayati,  lansekap  budaya, kebencanaan, aksesibilitas, sosial- ekonomi dan lain sebagainya.

## Metode
Pada penelitian ini, metode pembahasan  yang  digunakan  adalah literatur  review . Literature  review merupakan  salah  satu  metode  yang menggunakan sumber-sumber referensi  untuk  penelitian.  Referensi dapat  berbentuk  buku,  tesis/disertasi, artikel  jurnal  ilmiah  dan  lain-lain. Dalam  me- review literatur,  makna yang  diperoleh  tidak  sekedar  hanya berupa  bacaan  saja  namun  bisa  secara mendalam  dalam  mengevaluasi  dan mengkritisi terkait penelitian- penelitian  yang  ada  sebelumnya  pada topik yang sama. (Sukmadinata, 2009) Literatur  ilmiah  seperti  buku,  laporan penelitian, disertasi, jurnal dan sumber internet  yang  kredibel  merupakan referensi  yang  digunakan  dalam  paper ini.  Referensi  mengenai collaboration planning dan coastal  tourism sendiri dimanfaatkan  untuk  mencari  definisi dan  ruang  lingkup  sehingga  akan mendapatkan  sebuah  kerangka  teori yang  utuh  mengenai  makna  dan  arti pentingnya dari perencanaan
kalaboratif  wisata  pesisir.  Langkah pertama  adalah  menggalai  makna  akar
kata  dari collaboration , planning , coastal dan tourism . Kemudian menggabungkan  kata  collaboration planning  dan  coastal  tourism  sebagai sebuah  frase  yang  memiliki  arti, sehingga nantinya akan didapat makna kalimat collaboration planning  on  the coastal tourism sebagai pengertian satu kalimat yang utuh.

## Kajian Pustaka
Pentingnya Kerjasama dalam Sebuah Perencanaan
Asal  kata Planning (Perencanaan) adalah ” plan ” yang memiliki beberapa pengertian dasar yaitu sebuah proposal rinci  untuk  melakukan  atau  mencapai sesuatu bisa juga diartikan sebagai niat atau  keputusan  tentang  apa  yang  akan dilakukan seseorang. (https://www.lexico.com/definition/pla n,  diakses  Mei  2021).  Secara  lebih sederhana diartikan sebagai rancangan;
sesuatu yang akan dikerjakan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ran cangan,  diakses  Mei  2021).  Dalam perkembangan ilmu pengetahuan
“ planning ” (perencanaan) sendiri telah diambil  oleh  beberapa  bidang  ilmu yang  telah  baku  misalnya  dalam  ilmu perencanaan  tata  kota  (planologi), ekonomi,  IT  dan  yang  lainnya.
Planning memiliki beberapa pengertian  yaitu  proses  membuat rencana untuk sesuatu (N),
memutuskan  dan  membuat  pengaturan sebelumnya  (V),  atau  dalam  ilmu rancang bangun berarti merancang atau membuat  rencana  (sesuatu  untuk dibuat  atau  dibangun)  (V).  Jadi perencanaan  merupakan  sebuah  proses untuk  kemudian  memutuskan  secara detail  bagaimana  melakukan  sesuatu sebelum  benar-benar  mulai  dilakukan (https://www.oxfordlearnersdictionarie s.com/definition/english/planning?q=pl anning,  diakses  April  2021,  dan
https://www.collinsdictionary.com/dict ionary/english/planning,  diakses  Mei 2021).
Menurut  pandangan  beberapa  ahli, Waterston  (1965)  berpendapat  bahwa perencanaan  diartikan  sebagai  usaha sadar,  terorganisasi  dan  terus  menerus yang dilakukan untuk memilih alternatife terbaik dari sejumlah alternative  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Conyers  dan  Hill  (1984) melihat  perencanaan  dalam  konteks perencanaan  pembangunan  sebagai proses yang terus menerus berlangsung, yang menyangkut pengambilan  keputusan  atau  pilihan
mengenai  cara  memanfaatkan  sumber daya  yang  ada  semaksimal  mungkin guna  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu di  masa  depan,  ditambah  oleh  Sujarto (1986) dan Branch (1995), bahwa proses perencanaan  harus  secara  rasional  dan sistematik  dengan  cara  memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  serta  seefesian dan seefektif mungkin secara berkelanjutan. Yoeti (1997) menambahkan bahwa sebuah perencanaan  juga merupakan  sebuah mata  rantai  yang  esensial  antar pemikiran  ( thought ) dan  pelaksanaan ( action ).
Gambar 1. Skema kerangka arti kata “planning”
Sumber: Analisis penulis, 2021
Mengacu  pada  pendapat-pendapat  ahli tentang perencanaan ini, dapat disimpulkan bahwa
perencanaan adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan oleh manusia guna menetapkan pilihan dari  sekian  banyak  alternatif  yang tersedia.  Tujuan  penetapan  pilihan adalah  untuk  mencapai  masa  depan yang  lebih  baik  dan  berkelanjutan. Proses perencanaan meliputi rangkaian kegiatan  yang  mencakup  persiapan, pemilihan  alternatif,  serta  pelaksanaan yang  dilakukan  secara  logis  dan sistimatik. Hal-hal yang dipilih seharusnya  adalah  hal  yang  paling memungkinkan tercapainya tujuan dimaksud yang sesuai dengan kapasitas  sumberdaya.  Upaya  untuk penetapan pilihan perlu
mengedepankan sifat kearifan dan juga keilmiahan.  Hasil  dari  penetapan
pilihan  ini  disebut  sebagai  rencana. Selain  menjelaskan  tentang  pilihan yang  telah  ditetapkan,  rencana  juga memuat  penjelasan  tentang  alasan penetapan dan cara menjalankan pilihan tersebut.
Collaborative: Proses Kerjasama yang Kooperatif Kolaboratif ( Collaborative ) secara umum  diartikan  sebagai  sesuatu  yang dikerjakan  atau  diproduksi  secara bekerja  sama,  melibatkan  dua  orang atau lebih atau kelompok (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kol aboratif, https://www.collinsdictionary.com/dict ionary/english/collaborative, https://www.oxfordlearnersdictionaries .com/definition/english/collaborative?q =collaborative,  diakses  April  2021).
Suatu  proses  partisipasi  beberapa orang  atau  kelompok  organisasi  untuk bekerja  sama  mencapai  hasil  tertentu.
Secara lebih luas kolaborasi menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil  positif  bagi  khalayak  yang terlayani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang.
Kolaborasi juga melibatkan  berbagi  sumber  daya  dan tanggung  jawab  untuk  secara  bersama merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi  program-program  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi  visi,  misi,  kekuatan,  sumber daya dan tujuan (http://www.hunter.cuny.edu/socwork/ nrcfcpp/pass/learning-
circles/five/LearningCircleFiveResour ces.pdf, diakses April 2021).
Lebih  lanjut  kolaboratif  merupakan bentuk penataan yang kooperatif diantara  dua  pihak  atau  lebih,  yang mungkin  atau  mungkin  tidak  memiliki hubungan  sebelumnya,  yang  bekerja bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan bersama.  (Microsoft  &  Sogeti,  2009). Kata  kunci  dalam  pencarian  arti kolaboratif yang muncul dalam beberapa literatur adalah sebuah
aktivitas, bekerja bersama (kerja
sama),  dan  proses  (terus  menerus) untuk  menentukan  sebuah  tujuan  ke depan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat dalam gambar 2 berikut ini:

## Gambar 2. Skema kerangka arti kata “kolaboratif”
Sumber: Analisis penulis, 2021
Ruang lingkup kawasan pesisir Coastal atau di dalam Bahasa Indonesia sering diartikan Pesisir, atau kawasan  yang  berhubungan  dengan pantai ( circumlittoral ). Coastal digunakan untuk  merujuk pada hal-hal yang  ada  di  laut  atau  di  darat  dekat pantai, dari,  di,  dekat,  atau  di sepanjang pantai (https://www.oxfordlearnersdictionarie s.com/definition/english/coastal?q=Co astal+,
https://www.collinsdictionary.com/dict ionary/english/coastal,  diakses  April 2021).  Secara  geografis  pesisir  berupa tanah  datar  berpasir  di  pantai  (di  tepi laut)  yang  pada  bagian  basah meliputi daerah  antara  garis  pantai  waktu  (air) laut  surut  dan  pantai  waktu  (air)  laut
pasang;  sedangkan  daerah  pesisir kering  kering adalah  area  antara  garis pantai waktu (air) laut pasang dan garis pantai  tertinggi  yg  dapat  dicapai  oleh (air)  laut  pada  waktu  topan  melanda (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pes isir,  diakses  April  2021).  Kawasan pesisir  merupakan  kawasan  peralihan antara darat dan laut yang ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi  oleh  hempasan  percikan air  pasang-surut,  sedangkan  ke  arah laut  meliputi  daerah  paparan  benua ( continental shelf ). Kawasan  pesisir yang  ke  arah  laut  masih  dipengaruhi oleh  proses-proses  alami  yang  terjadi di  daratan,  seperti  sedimentasi  dan aliran air tawar, maupun yang
disebabkan  oleh  aktivitas  manusia (Pramudji, 2002).
Dari  sudut  pandang  administratif (dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002  tentang  Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu) wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan  antara  ekosistem  darat  dan laut  yang  saling  berinteraksi,  di  mana ke  arah  laut  12  mil  dari  garis  pantai untuk  provinsi  dan  sepertiga  dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Berdasarkan perencanaan batas kawasan pesisir tergantung pada permasalahan  atau  substansi  yang menjadi  fokus  pengelolaan  kawasan pesisir  yaitu  a.  pencemaran  dan sedimentasi:  suatu  kawasan  darat dimana  dampak  pencemaran  dan sedimentasi yang ditimbulkan memberikan pengaruh terhadap
kawasan  perairan.  b.  hutan  mangrov: batas  terluar  bagian  hulu  kawasan mangrov.  Tanda  atau  batas  wilayah pesisir  yang  dijelaskan  dalam  teori Coastal  Planning  and  Management menurut  Kay  &  Alder  (1999)  adalah wilayah  yang  merupakan  tanda  atau batasan  wilayah  daratan  dan  wilayah perairan  yang  mana  proses  kegiatan atau  aktivitas  bumi  dan  penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi  kelautan.  Kawasan  pesisir  pada dasarnya merupakan batasan ( Interface )  antara  kawasan  laut  dan darat  yang  saling  mempengaruhi  dan dipengaruhi  satu  sama  lainnya  baik secara  bio-geofisik  maupun  social- ekonomi  yang  menyediakan  barang dan  jasa  ( Goods  and  services )  bagi komunitas  pesisir  dan  pemanfaat lainnya  ( Beneficiaries ).  Untuk  lebih mudah  memahami  batas  wilayah
pesisir  dapat  dilihat  dalam  gambar  3 berikut:

## Sustainable Coastal Tourism
Kata tourism yang  berarti juga
pariwisata,  turisme,  kepariwisataan, tour telah memiliki ragam definisi dari berbagai  sudaut  pandang  oleh  banyak ahli.  Definisi  sederhana  pariwisata adalah  usaha  menyediakan  layanan bagi orang-orang yang sedang berlibur dan  kunjungan  ke  tempat  yang menarik,  dengan  fasilitas  pendukung seperti  hotel,  restoran,  dan  perjalanan oleh sebuah badan komersial yaitu biro wisata (https://www.oxfordlearnersdictionarie s.com/definition/english/tourism?q=tou rism, https://www.collinsdictionary.com/dict ionary/english/tourism,  diakses  April 2021).  Pariwisata  sebagai  perjalanan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau kelompok dalam jangka waktu tertentu (sementara waktu, tidak menetap untuk jangka  waktu  yang  lama)  dari  sebuah tempat ke tempat lain diluar lingkungan  kesehariannya  yang  telah direncanakan sebelumnya (https://www.unwto.org/glossary-
tourism-terms, diakses April 2021).
Sektor  industri  pariwisata  di  seluruh dunia  telah  berkembang  secara  pesat, bahkan  di  beberapa  negara  telah dijadikan sektor unggulan dalam penerimaan devisa negara. Keberlanjutan pariwisata dapat tercermin dari sejauh mana perencanaan  sebuah  destinasi  dalam mengelola  daya  tariknya  baik  alam, budaya dan infrastruktur pendukungnyaPariwisata memiliki tujuan yaitu rekreasi atau untuk sebuah kepentingan  agar  keinginannya  bisa terpenuhi  (kepuasan).  Di  Indonesia pariwisata  secara  khusus  juga  telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009
tentang  kepariwisataan,  yaitu  berbagai macam  sebuah  kegiatan  wisata  dan didukung  dengan  berbagai  fasilitas serta  layanan  yang  disediakan  oleh masyarakat,  pengusaha,  pemerintah dan  pemerintah  daerah.  Salah  satu jenis  pariwisata  menurut  Ismayanti (2010),  yaitu  wisata  pantai  atau  sering disebut marine tourism/coastal tourism yang  merupakan  kegiatan  wisata  yang berkaitan  dengan  kawasan  pesisir dengan  ditunjang  oleh  sarana  dan prasarana  untuk  aktifitas  berenang, memancing, menyelam ( diving- snorkling ), berjemur, selancar, canoing , aktifitas budaya pesisir (misalnya  upacara  Labuhan  di  Pantai Parangtritis,  Yogyakarta)  dan  aktifitas berkaitan  dengan  pesisir  lainnya  (di laut,  pantai,  daratan),  termasuk  sarana dan  prasarana  akomodasi,  makan  dan minum.
Unsur-unsur pengembangan pariwisata menurut  Kurniawan,  2015,    meliputi adanya  atraksi  atau  daya  tarik  baik alam  (keindahan  panorama,  flora  dan fauna, sifat khas perairan laut, budaya), buatan  manusia  (mercu  suar,  desa nelayan,  arsitektur  rumah  tradisional dan  sebagainya),  ataupun  unsur-unsur dan  budaya  (ritual,  adat  istiadat, kuliner  dan  sebagainya).  Wang  (2019) juga menyebutkan daya tarik wisata di pesisir di antaranya adalah mengeksplorasi karakteristik desa nelayan, melihat aktifitas penangkapan ikan, dan pergi ke pelabuhan perikanan untuk membeli hidangan laut,
mencicipi makan malam hidangan laut yang  lezat,  dan  program  budaya lainnya  untuk  dinikmati.  Transportasi juga  memiliki  unsur  penting  dalam pengembangan  pariwisata  baik  darat, laut maupun udara. Selain sebagai  alat angkutan  wisatawan  menuju  destinasi wisata,  transportasi  khusus  wisata  di dalam  kawasan  wisata  juga  saat  ini
banyak  dikembangkan  sebagai  daya tarik  tersendiri  (misalnya  kuda,  bendi, sepeda,  dan  lain  sebagainya).  Unsur penting  lainnya  yaitu  akomodasi, fasilitas  pelayanan  dan  infrastruktur lainnya.
Menurut United Nations World Tourism Organization (2011), Pariwisata  memiliki  potensi  untuk berkontribusi,  secara  langsung  atau tidak  langsung,  untuk  semua  tujuan.
Secara khusus, hal ini telah dimasukkan  sebagai  target  dalam tujuan  tentang  pertumbuhan  ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, konsumsi  dan  produksi  berkelanjutan ( Sustainable Consumption and Production/SCP ) dan penggunaan berkelanjutan  dari  lautan  dan  sumber daya  laut.  Pariwisata  berkelanjutan diposisikan dengan kuat dalam Agenda 2030.  Namun,  untuk  mencapai  agenda ini,  diperlukan  kerangka  implementasi yang  jelas,  pendanaan  dan  investasi yang  memadai  di  bidang  teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.  Marafa  (2008)  berpendapat bahwa  pariwisata  (dalam  bentuk  apa pun) merupakan pemain kunci ekonomi,  hal  itu  mendorong  interaksi antara  proses  lingkungan  dan  sosial ekonomi.  Terkadang  karena  faktor ekonomi lebih kuat, kelestarian lingkungan  justru  terabaikan.  Integrasi antara  proses  kelestarian  lingkungan dan  sosio-ekonomi  di  mana  pariwisata berkembang akan membantu
“mengembangkan  dan  memelihara kawasan  wisata  sehingga  tetap  dapat bertahan  selama  jangka  waktu  yang tidak  terbatas  (berkelanjutan),  dan tidak merusak atau mengubah lingkungan (manusia dan fisik). Karena  alam  dan  budaya  yang  terjaga itu  sesungguhnya  sebgai  daya    tarik utama  wisata  dimana  jika  alam  dan
budaya  rusak  atau  hilang  wisatawan tidak akan lagi ingin berkunjung.

## Hasil dan Pembahasan
Proses  Collaborative  Planning  dan konsensus Collaborative  Planning (Perencanaan Kolaboratif)  merupakan  sebuah  jalan panjang (proses) pembuatan keputusan dimana melibatkan pemangku kepentingan ( stakeholders ), yang melihat permasalahan secara kompleks, bekerjasama untuk menggali potensi dan perbedaan secara konstruktif,  selanjutnya  menyepakati alternatif-alternatif  solusi,  dan  untuk memperoleh sesuatu yang lebih daripada mencari solusi masing- masing (Healey, 1996). Sufianti (2013) mengemukakan bahwa beberapa pendekatan perencanaan, misalnya perencanaan  transaktif,  perencanaan kolaboratif (Healey, 1996), perencanaan komunikatif, perencanaan deliberatif partisipatif, serta perencanaan konsensus, memiliki karakter  yang  hampir  sama  dalam  hal pendekatan pentingnya kerjasama dengan  dilandasi  komunikasi  antar pemangku  kepentingan.  Kerjasama tersebut memerlukan proses yang akan bejalan  dengan  baik  jika  terdapat komunikasi  aktif  didalamnya  seperti dialog,  bertukar  pikiran,  berbagi  ilmu pengetahuan, sumbang-saran dan semacamnya.  Perencanaan  kolaboratif memang merupakan perencanaan yang berlandaskan  komunikasi  (rasionalitas komunikatif).  Pengertian  kerjasama- komunikatif  tersebut  diperoleh  dari beberapa pandangan
bahwa perencanaan  kolaboratif  merupakan perencanaan  yang  terfokus  dari  para pemangku  kepentingan,  melibatkan stakeholders (Healey,  2006)  tidak terbatas  dengan  tempat  dan  waktu (Graham  &  Healey,  1999),  terdapat
upaya membangun struktur (permaslahan) dan communicative action (Habermas,  2009),  dan  dalam prosesnya melibatkan komunikasi, dialog,  dan  transaktif  (Graham  & Healey,  1999).  Proses  ini  merupakan upaya saling transfer ilmu pengetahuan dan pembelajaran antar pihak, sehingga  masing-masing  mendapatkan pandangan  akan  potensi-permasalahan yang dihadapi melalui dialog terstruktur. Pada akhirnya akan mendapatkan sebuah kesepakatan bersama  yang  saling  menguntungkan. Innes  dan  Booher  (2010)  berpendapat bahwa  perencanaan  kolaboratif  akan berhasil  jika  ada  ketergantungan  antar pelaku,  dimana  proses  kolaborasi menggambarkan  jejaring  kerjasama dalam  sebuah  kompleksitas,  saling ketergantungan,  dan  adanya  dialog otentik  didalamnya.  Duduk  Bersama dan adanya rasa saling ketergantungan dan menghargai (empati) akan menyebabkan keinginan untuk berkompromi,  yang  akhirnya  bisa terjadi  hubungan  timbal  balik  dan saling menguntungkan. Pergeseran paradigma  dari  perencanaan  yang bersifat  rasionalistik  menuju  ke  arah berkembangnya demokrasi telah menghasilkan  konsensus.  Walaupun jenis perencanaan ini dimana membututuhkan partisipasi yang terstruktur,  serta  membutuhkan  waktu dan  kesabaran  hasil  yang  didapat diharapkan  akan  lebih  baik  dan  tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan. Dialog yang
dilaksanakan  dalam  proses  kolaborasi harus  merupakan  dialog  yang  otentik, yang  dimaksud  adalah  bahwa  masing- masing  pihak  harus  bicara  dengan sebuah  legitimasi,  dengan  sungguh- sungguh,  membuat  pernyataan  yang dapat  dimengerti  oleh  pihak  lain,  dan akurat.  Jenis  dialog  yang  demikian  ini biasanya  akan  menghasilkan creativity
(kreativitas) , reciprocity (timbal balik) , relationships (hubungan) , and learning (pembelajaran) . Proses ini akan menghasilkan  nilai  yang  berarti  bagi masyarakat  (Ines  dan  Booher,  200; Forester, 2000). Adapun prinsip penting  yang  menjadi  persyaratan dalam proses kolaborasi adalah
keterwakilan  dari  para  pemangku kepentingan  baik  yang  memberikan dampak  maupun  yang  terdampak, transparansi proses dalam menstrukturkan permasalahan, dan kemampuan  seluruh  peserta  untuk melakukan  pengambilan  keputusan
(Sufianti, 2013).
Gambar 3. Proses pembangunan berbasis kolaborasi dan pergeseran paradigma perencanaan
Sumber: Sufianti, 2013
Walaupun  dalam  realitas  pelaksanaan di  lapangan,  perencanaan  kolaboratif dapat  berbeda  pelaksanaannya,  namun tetap mengandung prinsip-prinsip dialog  otentik,  dan  menghasilkan keputusan Bersama (konsensus). Tahapan perencanaan kolaboratif menurut  Bertaina,  et.  al  (2006)  adalah sebagai berikut: (1) menentukan waktu dialog, (2) menstrukturkan jenis proses yang  sudah  berhasil,  (3)  menentukan siapa yang akan terlibat dan berpartisipasi, (4) mengatur proses, (5) menyusun struktur pembuatan keputusan, (6) mengatur peserta bekerja bersama, (7) membagi pengetahuan  dan  informasi,  serta  (8) mengimplementasikan kesepakatan yang  telah  disetujui.  Sedikit  berbeda dengan  tahapan  di  atas,  Gunton  dan Day (2003) lebih mendekatkan perencanaan
kolaboratif dengan negosiasi.  Negoisasi  dibagi  dalam  tiga
layer yaitu  (1)  pranegosiasi  (meliputi persiapan, mengidentifikasi pihak- pihak  pemangku  kepentingan  yang akan  dilibatkan  dan  mewakili  dalam proses kolaboratif,
menyiapkan rencana aturan dasar, tujuan, prosedur, peran  dan  tanggungjawab,  jadwal,  dan logistik,  serta  mengidentifikasi  fakta- fakta dan informasi yang relevan yang diperlukan selama proses berlangsung),  (2)  negosiasi  (meliputi identifikasi relevansi pemangku
kepentingan, penggunaan prosedur seperti brainstorming dan  memetakan ide  untuk  mengkaji  alternatif-alternatif solusi  yang  kompleks,  menentukan pilihan-pilihan  terbaik  yang  muncul dan  mengupayakan  hasil  negosiasi  ke dalam sebuah “dokumen tunggal” yang menyatukan kelompok-kelompok yang berkepentingan ke dalam sebuah konsesnsus yang disepakati oleh seluruh  anggota),  dan  (3)  pasca
negosiasi  (meliputi  penyepakatan  hasil yang telah dicapai supaya memudahkan pelaksanaannya dan proses  monitoring  -  mengevaluasi implementasi.  Memudahkan  jika  ada negosiasi  ulang    yang  mungkin diperlukan karena perubahan situasi  di masa  depan.  Mengingat  banyaknya konflik spasial yang terjadi di Kawasan pantai  selatan  Yogyakarta  karena berbagai  kepentingan,  yang  terkadang sulit  untuk  dicari  jalan  keluarnya,
konsep perencanaan
dengan
pendekatan kolaboratif dapat diterapkan.  Seluruh  pihak  baik  yang pro  dan  kontra  dapat  dilibatkan  dalam mencari solusi bersama mencari alternatif yang terbaik bagi lingkungan, aspek  sosial-budaya  dan  ekonomi. Penambak udang, pelaku wisata, penggiat lingkungan (konservator mangrove), arsitek, akademisi, planner, dapat  bekerjasama  dalam menemukan kesepakatan bersama ( consensus )  walaupun  dapat  memakan waktu yang panjang.
Gambar 4. Skema proses Collaborative Planning
Sumber: Analisis penulis, 2021
Pentingnya Mengembangkan Wisata Pesisir yang Berkelanjutan Coastal Tourism adalah sebuah kegiatan wisata/rekreasi
dengan memanfaatkan  sumber  daya  (alam, budaya,  buatan)  yang  ada  di  pesisir (berkaitan  dengan  pantai  atau  laut) dengan  didukung  oleh  fasilitas  umum, fasilitas  wisata  (akomodasi,  restoran, pedagang, dll), dan infrastruktur terkait (jalan,  hub,  pasokan  air  bersih,  dll) dengan berbagai tujuan dan pengalaman  yang  diinginkan. Coastal
Tourism juga  sering  disebut Marine Tourism atau  wisata  bahari  karena berkaitan  dengan  zona/Kawasan  laut atau  pantai.  Marine  tourism  telah berkembang  menjadi  industri  yang melibatkan  banyak  komponen  dengan berbagai  diversifikasi  produknya.  Hal ini  akan  meningkatkan  ekonomi  lokal (masyarakat)  dan  regional  (APBD).
Wisata pesisir dapat dimanfaatkan  dan dikembangkan namun dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan  (konservasi  ekologi  dan budaya).  Musaddun,  et  al  (2013) menjelaskan  bahwa  pariwisata  yang berkelanjutan merujuk kepada pembangunan  yang  mampu  memenuhi kebutuhan  wisatawan  dan  masyarakat di  daerah  tujuan  saat  ini  dengan  tetap menjaga dan meningkatkan
kesempatan  pemenuhan  kebutuhan  di masa yang akan datang.  Pembangunan pariwisata  berkelanjutan  dicitrakan menjadi  patokan  dalam  pengaturan sumber  daya  sehingga  kebutuhan ekonomi,  sosial  dan  estetika  tercapai, dengan tetap menjaga integritas budaya proses-proses dan keanekaragaman  hayati.    Selanjutnya pariwisata  berkelanjutan  dapat  dicapai bila  pertumbuhan  yang  selaras  antara
ekologi,  ekonomi  dan  sosial  serta instansi-instansi yang terkait. Pariwisata  juga  membantu  masyarakat lokal  untuk  mempertahankan  warisan alam  dan  budaya  mereka  yang  unik, mendukung konservasi, termasuk melindungi  spesies  yang  terancam punah,  tradisi  atau  norma  yang terancam hilang (https://travel.kompas.com/read/2020/0 9/27/150300927/sekjen-unwto-di- world-tourism-day--wujudkan-potensi- pariwisata-desa-jadi, diakses April 2020). Untuk  mewujudkan  pengembangan pariwisata  yang  berkelanjutan  tersebut perlu  didukung  dengan  perencanaan yang matang dan harus  mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan  (sumber  daya  alam),  dan masyarakat  setempat  dengan  sasaran untuk  peningkatan  kualitas  hidup. Pramudji, 2002 mengemukakan bahwa pengembangan kawasan wisata meliputi  kegiatan  pembangunan  dan pengelolaan  obyek  beserta  sarana  dan prasarananya. Pembangunan kepariwisataan  khususnya  di  kawasan pesisir  dan  bahari  pada  dasarnya adalah sebagai upaya untuk mengembangkan  dan  memanfaatkan obyek  dan  daya  tarik  wisata  bahari yang terdapat diseluruh kawasan perairan  Indonesia.  Namun  untuk pengembangan  wisata  tersebut  perlu kecermatan dan keseriusan penanganan,  karena  bersifat  alami, sehingga  perencanaannya  memerlukan koordinasi  dan  integrasi  dan  semua instansi terkait. Wisata bahari umumnya  mempunyai  sifat  yang khusus  dengan  lokasi  yang  luasnya relatif terbatas, sehingga perlu dipikirkan  daya  dukung  lingkungan untuk membangun fasilitas
penopangnya. Wang (2019) menambahkan bahwa sebelumnya dalam  proses  pengembangan  sumber daya wisata bahari, belum ada perencanaan  strategis  pembangunan berkelanjutan secara ilmiah, dan ketidakteraturan pembangunan menyebabkan  rusaknya  lingkungan ekologi  wisata  bahari.  Mengambil contoh di Provinsi Hainan, China pada akhir  tahun  2017,  Pulau  Hahira  dan Riyuewan,  adanya  kegiatan  reklamasi secara ilegal, menyebabkan fitur ekologi  alami  garis  pantai  hancur. Terumbu  karang  skala  besar  dan cangkang  mentega  putih  terpengaruh, sebagai  sumber  daya  pariwisata  telah hancur  dalam  skala  besar.  Kurangnya perencanaan  ilmiah  dan  rasional,  dan hanya  mengejar  keuntungan  menjadi permasalahan  degradasi  lingkungan  di Kawasan  wisata.  Untuk  itu  dalam pengembangan  wisata  bahari,  perlu ditekankan  wawasan  pembangunan berkelanjutan  pada  khususnya  kepada sumber daya alami dan budaya, karena jika  daya  tarik  alam  dan  budaya  ini rusak  atau  hilang  otomatis  wisatawan tidak akan tertarik lagi untuk berkunjung di destinasi wisata tersebut.
Kami juga dapat dengan giat mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan teknologi wisata bahari, menggabungkan teknologi tinggi modern dan budaya kelautan, membangun taman bio-industri kelautan, dan menggabungkan lembaga  penelitian  kelautan,  museum kelautan,  dan  hotel  bertema  laut  untuk membuat  pengunjung  merasa  lebih intuitif tentang laut. pariwisata. Pesona lautan  menjadi  kunci  untuk  membuka pintu pariwisata yang menggembirakan dan  membantu  pembangunan  ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

## SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PROCESS

## SUSTAINABLE ENVIRONMENT
Gambar 5. Skema Sustainable Coastal Tourism Sumber: Analisis penulis, 2021

## Kesimpulan
Perencanaan  kolaboratif  di  dalam pengembangan wisata pesisir ( Collaboration  Planning  in  Coastal Tourism development ) dapat distrukturkan menjadi sebuah pengertian yaitu sebuah perencanaan di kawasan  wisata  pesisir  dengan  ruang lingkup  wilayah  yang    masih  terdapat keterkaitan  ekosistem  pantai  baik bentang  alam,  flora-fauna  dan  budaya dimana  berkembang  pula  atraksi, aksesibilitas  dan  amenitas  sebagai pendukungnya.  Permasalahan  yang sangat  kompleks,  multi  sektor  dan multi  aspek  serta  multi  wilayah,  maka dibutuhkan  perencanaan  kolaboratif sebagai  proses  menuju  perencanaan yang
terintegratif dalam pengembangan  wisata  pesisir  sehingga membutuhkan  banyak  pihak  dalam proses perencanaan dan mencari solusi ke  masa  depan.  Proses  pembuatan keputusan melibatkan berbagai pemangku  kepentingan  ( stakeholder ) utamanya adalah akademisi-ahli dalam bidang  tertentu,  pemerintah,  swasta
(pengusaha),  masyarakat  dan  media dengan  melihat  permasalahan  dari berbagai  sudut,  bekerjasama  untuk menggali perbedaan secara konstruktif, kemudian  mencari  solusi,  dan  untuk mendapatkan beberapa alternatif terbaik. Perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan berbasis komunikasi dimana semua yang
terlibat secara aktif memberikan sumbang  saran,  masukan  dan  solusi. Perencanaan kolaboratif juga mensyaratkan adanya transfer pengetahuan agar seluruh pihak memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi,  ilmu  pengetahuan yang melingkupi  dan  solusi  yang  akan dicari.  Hasil  akhir  dari  perencanaan kolaboratif ini adalah sebuah kesepakatan  bersana  (konsesnus)  yang merupakan  alternatif  terbaik  untuk semua  pihak  dan  lingkungan  yang berkelanjutan. Kolaborasi juga merupakan  salah  satu  sarana  penting untuk memajukan
kesejahteraan kolektif para pemangku kepentingan di kawasan pariwisata pesisir.

## Daftar Pustaka
Bertaina,  et.  al.  (2006)  Study  for  the State  Trust  Lands  Partnership Project  of  the  Sonoran  Institute and  the  Lincoln  Institute  of  Land Policy. Building  Trust:  Lessons From  Collaborative  Planning  on State Trust Lands.
Branch,  M.  C.  (1995). Perencanaan kota  komprehensif  :  pengantar dan penjelasan. terjemahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Conyers,  D.  &  Hills,  P.  (1984).  An introductory to development planning  in  third  world.  New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
Graham,  S.  &  Healey,  P.  (1999). Relational  concepts  of  space  and place:  issues  for  planning  theory and  practice. European  Planning Studies, 7, 623-646. Habermas,  J.  (2009). Teori  tindakan komunikatif, rasio dan rasionalisasi  masyarakat .  Bantul: Kreasi Wacana. Healey, P. (1997). Collaborative planning: shaping places in fragmented societies . London: Palgrave Macmillan. Healey , P. (1998). Collaborative planning  in  a  stakeholder  society. The Town Planning Review, 69, 1-
21.
Healey,  P.  (1992). Planning  through debate: the  communicative turn in planning theory. The Town
Planning Review, 63, 143-162. Healey,  P. (2006). Collaborative planning, shaping places in fragmented societies , Bloomsbury: Red Globe Press. Ismayanti. (2010). Pengantar pariwisata . Jakarta: Gramedia
Widisarana.
Innes,  J.  E.  &  Booher,  D.  E.  (2010). Beyond  collaboration  democratic
governance  for  a  resilient  society. Planning  with  Complexity,  An Introduction to collaborative rationality  or  public  policy, pp 196-215., Routledge, Oxon. Kay,  R.  & Alder,  J.  (1999).  C oastal planning and management. London: CRC Press. Kurniawan,  W.  (2015). Dampak  sosial ekonomi  pembangunan  pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan  Kabupaten  Semarang . Semarang: Universitas Negeri Semarang. Marafa, L. M., Integrating sustainable tourism  development in coastal and marine zone environment. Études caribéennes [Online], 9-10. Microsoft & Sogeti. (2009). Collaboration  in  the  cloud  –  how cross-boundary  collaboration,  is transforming business. Groningen: LINE UP boek en media bv. Musaddun,  Kurniawati,  W.,  Dewi,  S.
P.,  Ristianti,  N.  S.  (2013).  Bentuk pengembangan  pariwisata  pesisir berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ruang, 1, 261-
270. Persada,  C.  (2018). Perencanaan pariwisata  dalam  pembangunan wilayah  berkelanjutan,  teori  dan praktik. Bandar  Lampung:  LPPM Universitas Bandar Lampung. Pramudji, (2002). Pengelolaan kawasan  pesisir  dalam  upaya pengembangan wisata bahari, Oseana , 28, 27-35. Sufianti, E., Sawitri D.,  Pribadi, K. N., Firman, T. (2013). Proses kolaboratif  dalam  perencanaan berbasis komunikasi pada masyarakat nonkolaboratif. MIMBAR , 29, 133-144.
Sujarto,  D.  (1986). Kosolidasi  lahan perkotaan  sebagai  suatu  model pengelolaan lahan. Bandung:
Jurusan  Teknik  Planologi  FTSP- ITB. Sukmadinata,  N.  S.  2009. Metode penelitian  pendidikan .  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  2009 tentang kepariwisataan. 2009.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Jakarta. United Nations World Tourism Organization. (2011). Tourism towards  2030  /  global  overview.
World Tourism Organization. Wang,  L.  &  Zhang,  H.  (2019) . The impact  of  the  marine  tourism
resources  development  on  the sustainable development of marine economy. Journal  of  Coastal Research. 94, 589–592. Waterston,  A.  (1965). Development planning:  lessons  of  experience. Maryland:  The  Johns  Hopkins
Press.
Yoeti, O. A. (1997). Perencanaan dan perkembangan pariwisata.
Jakarta:  Penerbit  PT  Pradyanta Paramita.