Volume 5 Issue 2, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis  Pembinaan  Masyarakat  Pesisir  Berbasis  Budaya Lokal  Oleh  Staf  Potensi  Maritim  Lanal  Bangka  Belitung Dalam Mendukung Pertahanan Negara
Agus Daryono 1 , Salim 2 , Poppy S. Nurisnaneny 3
1. Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan ke-59 TA 2021. E-Mail: gusdar860@gmail.com
2. Wakapusjianmar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Republik Indonesia 3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Indonesia
Abstract: This research will examine the empowerment of coastal communities in Belitung Regency. The purpose of the Implementation of The Empowerment of Marine Defense Areas is: In perspective it aims to prepare the sea defense area and its supporting forces early in order to win the war. In the perspective of community interests aim to help overcome community difficulties and improve the welfare of maritime communities. In the perspective of tni interests aim to achieve the main task of the Navy, in improving the defense  of  the  country.  The  general  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  Marine  Defense  Area Empowerment Strategy by Lantamal III / JKT in Improving State Defense in Belitung Regency. Research uses qualitative methods. Data obtained from the informants is established and further analyzed with qualitative analysis techniques.
Keywords: Community Development, Local Culture, Maritime Potential

## 1. Pendahuluan
Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan masyarakat pesisir berbasi budaya lokal yang dilakukan oleh staf Potmar Lanal Bangka Belitung dalam upaya mendukung pertahanan negara.  Penelitian  tentang  masyarakat  pesisir  penting  dilakukan  karena  berdasarkan pada  data  yang  diliris  oleh  Pusat  Hidrografi  dan  Oseanografi  TNI  Angkatan  Laut (Pushidrosal),  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  dan  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman menyatakah bahwa luas wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari perairan pedalaman  dan  perairan  kepulauan  seluas  3.110.00  km2  dan  laut  territorial  seluas 290.000 km2. Luas wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km2, Zona  Ekonomi  Ekslusif  3.000.000  km2,  Landas  Kontinen  seluas  2.800.000  km2.  Lebih lanjut, dijelaskan bahwa luas perairan Indonesia yaitu 6.400.000 km2 dan Luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari daratan dan perairan, yaitu seluas 8.300.000 km2 dengan panjang garis pantai 108.000 km (Sukamto,2017).
Potensi besar yang dimiliki laut Indonesia saat ini mampu memberikan kontribusi besar sebanyak 10% dalam komoditas perikanan dunia. Selain sumber daya ikan, laut Indonesia juga  memiliki  potensi  kekayaan  lain  yang  mencakup  tumbuhan  laut,  mineral  dan pertambangan,  transportasi  dan  pembangunan  serta  wisata  bahari  (Sukamto,  2017). Selain ikan,tumbuhan laut dalam hal ini rumput laut juga merupakan potensi alam laut Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan gizi. Dari keseluruhan jumlah biota laut wilayah habitat rumput laut mencapai 1,2 juta hektar sekaligus menjadikannya terluas di dunia.
Sebagai wilayah tropis laut Indonesia memiliki sumberdaya plasma nutfah atau rumput laut sebesar 6,42% dari keseluruhan biodiversitas rumput laut dunia. Berperan sebagai penjaga ekosistem laut rumput laut memiliki nilai ekonomi  sebagai bahan utama pada produk kesehatan dan industri yang dibutuhkan manusia(suprohartono).
Selain  potensi  ikan  dan  rumput  laut,  laut  Indonesia  juga  memiliki  potensi  yang  besar dengan kekayaan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga dan nikel. Di  seluruh  wilayah  Indonesia  terdapat  60  cekungan  minyak  dan  gas  dengan  komposisi 70% terletak di laut, serta cadangan minyak bumi yang mencapai 9,1 mineral barel yang terletak  di  perairan  lepas  ( off  share) Dalam  data  yang  dirilis  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  potensi  energi  yang  dimiliki  dari  arus  laut  Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Potensi tersebut mencakup Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)  yang  berada  di  17  wilayah  Indonesia  dai  pantai  barat  Sumateram Selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam transportasi dan perhubungan  wilayah  laut  Indonesia  merupakan  wilayah  strategis  jalur  laut  yang menghubungkan  kawasan  regional  dan  dunia.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  kondisi geografis  Indonesia  yang  memiliki  garis  pantai  terpanjang  ke  empat  dunia  sepanjang 95.181km 2 dengan 17.480 pulau. Dan terakhir pada potensi wisata bahari laut Indonesia merupakan salah satu daya tarik destinasi wisata dunia.
Selain  dengan  kekayaan  sumber  daya  dan  biota  laut,  laut  Indonesia  juga  memiliki kekayaan terumbu karang cantik dengan beraagam spesies koral serta ikan yang menarik wisatawan  untuk  datang  berwisata.  Dengan  demikian,  dapat  dijelaskan  bahwa  laut Indonesia  memiliki  potensi  besar  sebagai  penopang  perekonomian  masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Berikut ini adalah gambar potensi besar laut Indonesia.
Gambar 1.1 Potensi Besar Laut Indonesia
Sumber: kata data https://katadata.co.id/adekmediaroza/ infografik, 2017
Dalam  catatan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dari  jumlah  keseluruhan  masyarakat  miskin nasional 7,87 juta jiwa atau 25,14% dalam persentase bergantung dengan pengelolaan sumber daya laut. Penyebaran masyarakat miskin ini tersebar pada 10.666 desa pesisir yang  terletak  di  300  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Salah  satu  wilayah  di  Indonesia yang  memiliki  potensi  laut  dan  menjadikannya  sebagai  sumber  perekonomian masyarakat  adalah  Bangka  Belitung.  Bangka  Belitung  merupakan  wilayah  dengan  luas
81.725,06 km 2 yang terbagi pada luas daratan mencapai 16.424,06 km 2 atau 20,10% dan 65.301 km 2 wilayah lautan atau 79,09% dari total keseluruhan wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bangka Belitung memiliki luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan, sebagian besar masyarakat Bangka Belitung memilih profesi sebagai petani, penambang di sektor pertambangan  dibandingkan  dengan  pengelolaan  wilayah  laut.  Kontribusi  di  bidang pertambangan  khususnya  timah  di  wilayah  Bangka  Belitung  mencapai  24,37%  dan  di sektor  pertanian  sebesar  42,65%  dan  perkebunan  mencapai  19,01%  dari  jumlah  total kegiatan  ekonomi  daerah.  Jumlah  ini  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  sektor kelautan  dan  perikanan  yang  hanya  berkisar  di  angka  7,35%  dan  industri  pengolahan sebesar 2,44% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Masyarakat pesisir sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan  laut  harus  dapat  memiliki  informasi  dan  kecakapan  yang  mumpuni  untuk  dapat mengelola  sumber  daya  laut  dan  pengolahan  wilayah  pesisir  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh  masyarakat  pesisir  dalam  pengolahan  pesisir  dan  ruang  laut  di  provinsi  Bangka Belitung.  Pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  berkaitan  erat  dengan  pengetahuan ataupun  perilaku  masyarakat  pesisir  yang  belum  menyadari  bahwa  tindakan-tindakan yang dilakukan dapat merugikan dan mengancam keamanan serta pertahanan negara. Tindakan-tindakan  illegal  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pesisir  berpotensi  menjadi ancaman  bagi  pertahanan  wilayah  laut,  bahkan  dalam  lingkup  yang  lebih  luas  yaitu pertahanan negara.
Terkait  tugas  pokok  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  merujuk  pada  UU  Republik Indonesia  No  34  Tahun  2004,  pada  Pasal  7  Ayat  2  dijelaskan  bahwa  salah  satu  tugas operasi  militer  selain  perang  (OMSP)  yaitu  memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan kekuatan  pendukungnya  secara  dini  sesuai  dengan  sistem  pertahanan  semesta.  Lebih lanjut, terkait dengan penelitian ini, Pasal 9 poin b dan c menyatakan bahwa salah satu tugas  TNI  Angkatan  Laut  (TNI  AL)  adalah  melaksanakan  pembangunan  dan pengembangan  kekuatan  matra  laut  serta  melaksanakan  pemberdayaan  wilayah pertahanan  laut  (Dalwilhanla).  Dalam  hal  ini,  pemberdayaan  wilayah  dilakukan  dengan tujuan  mewujudkan  pertahanan  negara  melalui  optimalisasi  sumber  daya  kelautan melalui  pembinaan  potensi  maritim.  Pembinaan  potensi  maritim  diharapkan  dapat menjadi  sarana  edukasi  masyarakat  pesisir  untuk  dapat  berperan  aktif  dalam menjaga keamanan dan pertahanan laut.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakanan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pemngertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dalam setting atau latar alamiah,  kontekstual  dan  menyeluruh.  Dalam  hal  ini,  peneliti  kualitiaitif  berupaya mengerti  makna  dari  suatu  peristiwa.  Pemahaman  makna  tentang  sesuatu  dalam penelitian  kualitatif  selalu  menempatkan  subjek  penelitian  dalam  posisi  yang  sama dengan peneliti(Yusuf, ).
Penelitian  kualitatif  lebih  bersifat  deskriptif,  sehingga  disebut  juga  dengan  deskriptif kualitatif.  Penelitian  dengan  format  deskriptif  kualitatif  (Bungin,2017)  bertujuan  untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau realitas sosial yang ada di masyarakat yang  menjadi  objek  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  karena bertujuan untuk memberikan deskripsi dan mengungkapkan makna serta melihat proses tentang  pembinaan  masyarakat  pesisir  yang  dilakukan  oleh  staf  Potmar  Lanal  Babel, dimana pembinaan yang dilakukan berbasis budaya lokal dalam mendukung pertahanan negara.
Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan  sekumpulan  infomasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  informan berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan  sekumpulan  data  yang  diperoleh  peneliti  secara tidak  langsung,  yaitu  data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain (Martono,2015). Data sekunder diperoleh melalui berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.
Pada  penelitian  kualitatif,  instrument  penelitian  utama  adalah  manusia,  yaitu  peneliti. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu melakukan wawancara yang disebut  dengan  pewawancara  (Afrizal,2014).  Dalam  mengumpulkan  data  di  lapangan, peneliti  memerlukan  instrumen  tambahan  yang  dapat  membantu  pengumpulan  data lebih efektif. Instumen tersebut dapat berupa pedoman wawancara, alat perekan, alat tulis,  kamera  untuk  dokumentasi  kegiatan,  dan  alat-alat  lainnya  yang  relevan.  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model pengolahan  data  Miles  and  Hubeman  melalui  Langkah-langkah  sebagai  berikut,  yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2012:92).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut
Pelaksanaan  otonomi  daerah  termasuk  dalam  hal  ini  desentralisasi  pengelolaan sumberdaya  alam  akan  memberikan  implikasi  dan  menimbulkan  konsekuensi- konsekuensi  yang  berbeda  lebih  baik  atau  lebih  buruk  dibandingkan  dengan  praktek- praktek pengelolaan sumberdaya dimasa lalu. Terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah :
a. Kelembagaan
Dalam  era  desentralisasi  ini  setiap  daerah  harus  membenahi  struktur  dan  peran  serta integrasi fungsi kelembagaan yang ada. Khusus untuk sumberdaya pesisir dan laut, hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah propinsi dan sebagian besar daerah kabupaten  memiliki  wilayah  laut  yang  luas.  Tanpa  pendekatan  kebijakan  dan kelembagaan  yang  punya  kewenangan  jelas  terpadu  maka  masalah  pengelolaan sumberdaya kelautan dimasa lalu akan terulang kembali di daerah.
b. Sumberdaya Manusia
Sebagai bagian terpenting dalam pembangunan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  mutlak  diprioritaskan  oleh setiap daerah yang menjadikan pesisir dan laut sebagai tumpuan pertumbuhan daerah. Kegiatan-kegiatan pelatihan baik degree maupun non-degree yang sifatnya teknis atau manajerial harus terus dikembangkan.
c. Fiskal/Keuangan
Kebijakan  desentralisasi  fiskal  mengharuskan  setiap  daerah  untuk  meningkatkan akuntabilitas,  optimalisasi/efesiensi  anggaran  dan  mengembangkan  mekanisme pendanaan  yang  lebih  terpadu.  Kesatuan  pendanaan  dinilai  sangat  penting,  karena banyak proyek yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir bersumber dari dana yang berbeda-beda. Setiap daerah harus menyadari bahwa pembangunan kelautan tidak lagi  menjadi  semata-mata  tanggung  jawab  sektor  terkait  (DKP,  Depkimpraswil  dll), departemen sektoral tidak lagi mempunyai alokasi dana pembangunan yang besar sesuai dengan kebijakan desentaralisasi fiskal yang baru. Penentuan skala prioritas, bentuk dan jangka  waktu  penanganan  masalah  merupakan  satu  cara  untuk  mengefektifkan pendanaan yang ada.
d. Praktek Pengelolaan
Masa-masa  sepanjang  tiga  dekade  yang  lampau  telah  menjadi  beban  yang  berat  bagi sumberdaya  pesisir  dan  laut  di  Indonesia.  Seperti  halnya  hutan,  sumberdaya  ini  telah mengalami  kerusakan  parah  akibat  beban  eksploitasi  komersial  yang  hanya  bertujuan mengejar keuntungan jangka pendek semata. Hal ini jelas menghancurkan dan merusak sistem  tradisional  pengelolaan  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan menjadikan  masyarakat  nelayan  sebagai  golongan  paling  miskin  diantara  kelompok masyarakat  miskin  lainnya  di  Indonesia.  Dalam  era  desentralisasi  praktek-praktek pengelolaan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan ekonomi tidak akan mengorbankan  aspek  kelestarian  liingkungan.  Pemerintah  daerah  dan  masyarakat sebagai  pemain  utama  di  daerahnya  harus  saling  mendukung  dan  mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dan laut di wilayahnya.
e. Partisipasi Masyarakat
Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak  positif  bagi  masyarakat,  karena  umumnya  desain  pembangunan  dibuat berdasarkan  aspirasi  kelompok  dominan  (mainstream)  dalam  kekuasaan,  modal,  dan akses  terhadap  birokrasi.  Sebagai  satu  kesatuan  sosial,  masyarakat  dan  khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan. Masyarakat khususnya untuk masyarakat adat yang
berada  di  kawasan  pesisir  dan  laut,  seringkali  tidak  terwakili  aspirasinya  dalam  proses pembangunan  atau  mendapatkan  keuntungan  dari  proses  itu.  Padahal  mereka  harus diberi  keleluasaan  untuk  melindungi  dirinya  dan  budayanya  serta  menolak  perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep penentuan nasib sendiri ini (self determination) telah luas diterima dalam prinsip-prinsip internasional, namun memang masih jauh dalam pelaksanaannya di Indonesia.
Pelaksanaan PP No. 25/2000 telah menimbulkan berbagai interprestasi kurang kondusif bagi pelaksanaan ekonomi sehubungan dengan batas kewenangan daerah di wilayah laut yang menyatakan kewenangan propinsi sampai batas 12 mil, sepertiganya kewenangan kabupaten, dan pusat di luar 12 mil. Selain peraturan ini masih memerlukan penjabaran kedalam  peraturan  lebih  teknis,  juga  menyiratkan  perlunya  sosialisasi  dan  pengaturan penataan ruang yang memperhatikan masalah batas-batas kewenangan daerah tersebut.
Dalam  menyikapi  interpretasi  tersebut  diperlukan  kearifan  dan  wawasan  pengetahuan yang luas. Wilayah negara meliputi wilayah darat dan laut, merupakan satu kesatuan dan tidak  dipecah  dalam  wilayah-wilayah  kekuasaan  daerah.  Wilayah  laut  berbeda  dengan wilayah darat karena bersifat “fluida”nya sehingga tidak memungkinkan untuk membuat batas-batas  pengkavlingan  yang  berarti  dapat  meniadakan  seluruh  mekanisme  sistem yang  ada  di  dalamnya.  Salah  satu  tujuan  otonomi  daerah  adalah  mengembalikan penegasan  kewenangan  daerah  atas  pengelolaan  sumberdaya  alam  di  wilayahnya. Namun  demikian  yang  harus  disadari,  bahwa  sumberdaya  kelautan  selain  terdiri  dari sumberdaya  yang  bersifat  tetap  (seperti  terumbu  karang,  mangrove,  mineral,  jasa lingkungan  dan  kepariwisataan,  dan  lain-lainnya)  juga  sumberdaya  yang  bersifat mobile/bergerak  (seperti  perikanan,  bahan  pencemar  dll).  Semangat  pengelolaan  itu hendaknya  tidak  kemudian  diterjemahkan  kedalam  semangat  persaingan  untuk mengklaim  kekayaan  sumberdaya  kelautan  yang  berada  dalam  batas  wilayah administrasinya. Tetapi perlu disadari bersama bahwa di wilayah laut dan pesisir, ada asas rejim “ open access” dalam konteks yang positif.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Belitung
Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sendiri belum memiliki strategi khusus terkait dengan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun sebagai implementasi  dari  nilai  cinta  tanah  air,  Pemerintah  Kabupaten  Belitung  memberikan kebutuhan  fasilitas  melaut  bagi  para  nelayan.  Program  tersebut  diberikan  secara bergiliran  ke  setiap  kecamatan  di  wilayah  Belitung,  karena  sesuai  dengan  kebutuhan nelayan untuk melakukan aktifitasnya di laut seperti menangkap ikan.
Program Pemerintah Kabupaten Belitung g belum sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh  Daulay,  bahwa  pemberdayaan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendorong masyarakat  agar  dapat  hidup  mandiri  dengan  partisipatif  aktif.  Partisipatif  aktif  oleh kabupaten  Belitung  dengan  memberikan  fasilitas  bantuan  berupa  alat  melaut  kepada para nelayan belum dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Hal ini terjadi karena program yang dijalankan oleh Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan alat tangkap ikan yang diajukan nelayan, dengan mengajukan  proposal,  belum  dapat  terpenuhi  seluruhnya,  sesuai  yang  dibutuhkan. Pengajuan kebutuhan alat tangkap tersebut diajukan secara bergiliran, mengingat jumlah
5 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Badaudan Selat Nasik dengan  jumlah  desa  sebanyak  42  desa  dan  7  kelurahan  dengan  luas  wilayah  2.293,69 km2.
Strategi seperti yang disebutkan oleh General ( Ret ) Andrew J. Good Paster memiliki tiga unsur,  yaitu ends,  means ,  dan ways .  Ketiga  unsur  tersebut  harus  terkandung  dalam menjalankan suatu strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Tujuan ( ends ) dari  program  TNI  AL  adalah  menyiapkan  wilayah  pesisir  sebagai  kekuatan  untuk memenangkan perang, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjalankan tugas  pokok  TNI  AL.  Kesemua  program  TNI  AL  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir agar kelak jika ada ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, masyarakat tersebut dapat sigap dan mudah untuk dimobilisasi.
Sarana  ( means )  yang  digunakan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  sebagai instrumen  untuk  mencapai  tujuan,  seperti  ketersediaan  gedung  pertemuan  sebagai sarana  menyampaikan  informasi,  komunikasi  belum  ada,  kemudian  sarana  bak penampungan sampah untuk warga dengan ukuran yang memadai juga belum ada. Cara ( ways )  yang  dilakukan  oleh  Spotmar  Mabesal,  Dispotmar  Mabesal  dan  Lantamal  III/JT dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat adalah  dengan  menerapkan  strategi  atau  metode,  yaitu  Bakti  TNI  Angkatan  Laut, Pembinaan  Ketahanan  Wilayah  dan  Komunikasi  sosial.  Sedangkan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Belitung  dan  Kesbangpol  belum  mempunyai  strategi  atau  metode  dalam pemberdayaan  masyarakat  pesisir  di  wilayahnya.  Metode  yang  digunakan  oleh  Pemda adalah  Desa  dan  Kelurahan  diperintahkan  untuk  mengajukan  proposal  kebutuhan  alat tangkap ikan nelayan, tetapi dari jumlah yang diajukan, yang dipenuhi tidak seluruhnya.
Strategi TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal III/JKT dalam pemberdayaan wilayah pesisir melalui Bakti TNI Angkatan Laut, Bintahwil dan Komsos. Bakti TNI Angkatan Laut kegiatannya, diantaranya adalah karya bakti, adapun kegiatannya yaitu kegiatan fisik dan non  fisik.  Kegiatan  fisik  dilaksanakan  Lantamal  III/JKT  bersama  masyarakat  secara bergotong-royong  dengan  sasaran  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  yang  mempunyai nilai  strategis,  yaitu  melaksanakan  pembersihan  pantai  dari  sampah  dan  limbah tempurung  kelapa.  Sedangkan  kegiatan  non  fisik,  Kegiatan  yang  menumbuhkan  rasa nasionalisme,  berwawasan  kebangsaan,  bela  negara  dan  cinta  tanah  air  serta meningkatkan  keterampilan  masyarakat  guna  mendukung  ketahanan  wilayah  dengan melaksanakan penyuluhan.
Tujuan  dan  Bakti  TNI  Angkata  Laut  adalah  membantu  pemerintah  dalam  percepatan pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  memantapkan kemanunggalan TNI/TNI AL bersama rakyat dalam menyiapkan secara dini ruang, alat dan kondisi  juang  yang  tangguh  untuk  kepentingan  pertahanan  negara.  Bintahwil  kegiatan salah satunya adalah aspek potensi demografi yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi diarahkan pada pendataan dan pembinaan sumber daya manusia yang disiapkan  menjadi  komponen  cadangan  dan  komponen  pendukung  pertahanan  yang memiliki  kesadaran  bela  negara,  cinta  tanah  air  dan  kepekaan  masyarakat  terhadap permasalahan  yang  timbul,  baik  secara  individu  maupun  kelompok,  guna  terwujudnya alat juang yang tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT dengan menanam jaring  rajungan  dan  kerambah  kerang  hijau.  Tujuan  Bintahwil  untuk  memantapkan
ketahanan wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemanunggalan TNI- Rakyat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut
Pembinaan  komunikasi  sosial.  Salah  satu  kegiatannya  adalah  memperkuat  komunikasi sosial  dengan  masyarakat  sebagai  upaya  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah itu.  Kegiatan yang  dilaksanakan  Lantamal  III/JKT  melakukan  penyuluhan  tentang  kesadaran  bela negara. Tujuan komunikasi soasial adalah Memberikan pemahaman dalam menyamakan persepsi  tentang  pemberdayaan  wilayah  pertahanan  laut  kepada  seluruh  komponen bangsa  yang  berkaitan  dengan  Ruang,  Alat  dan  kondisi  juang  serta  memelihara  dan meningkatkan  kemanunggalan  TNI  Angkatan  Laut  dengan  masyarakat  maritim  dalam rangka pertahanan semesta.
Sinergitas,  Antara  TNI  AL  Dengan  Pemerintah  Daerah  Dan  Aparat  Terkait  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Aspotmar selaku staf umum kebijakan potensi maritim melaksanakan sinergitas dengan aktor-aktor  pemangku  kepentingan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir,  yaitu Kementerian/Lembaga dan institusi terkait mengomunikasikan bahwa TNI Agkatan Laut mempunyai aktor-aktor pelaksana pemberdayaan masyarakat maritim, yaitu Dispotmar Angkatan Laut dan 14 Pangkalan Utama Angkatan Laut serta 52 Pangkalan Angkatan Laut yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  yang  siap  melaksanakan  sinergitas  di  Provinsi  dan Pemda setempat.  Di dalam struktur organisasi Dispotmar Angkatan Laut sendiri, selain Kepala  Dinas  sebagai  Aktor  sinergitas,  juga  sebagai  aktor  sinergitas  pemberdayaan masyarakat  pesisir.  Sedangkan  Lantamal  III/JKT  aktor  dalam  bersinergi  dengan Kementerian /Lembaga selain Komandan juga stafnya yaitu Aspotmar dan Kadispotmar Lantamal III/JKT
Sinergitas  yang  dilakukan  oleh  Aspotmar,  Kadispotmar  Mabesal  dan  Lantamal  III/JKT dengan  Kementerian/Lembaga  meliputi  beberapa  aspek,  diantaranya  adalah  lingkup ketahanan  pangan  seperti  budidaya  ikan,  rajungan  dan  kerang  hijau  dengan  cara kerambah  dan  jaring  apung.  Sinergitas  dengan  Kementerian  Pertahanan  juga dilaksanakan  dalam  penyediaan  alat  kesehatan  untuk  Kapal  Rumah  Sakit  TNI  AL, sehubungan  dengan  rencana  penambahan  pengadaan  satu  unit  lagi  kapal  rumah  sakit untuk  membantu  kapal  yang  sudah  ada,  yaitu  KRI.  dr.  Suharso,  mengingat  wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan gempa.
Dispotmar  dan  Lantamal  III/JKT  juga  melaksanakan  sinergitas  dengan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  hasil  dari  sinergitas  berupa  kegiatan,  yaitu  penyuluhan, kerja bakti, dan pembersihan pantai. Namun sinergisinergi ini belum terlaksana secara berkesinambungan,  sifatnya  hanya  insidentil  saja,  sehingga  masyarakat  pesisir  belum merasakan  manfaatnya,  warga  masih  merasa  kesulitan  dalam  menjalani  hidup  sehari- hari.  Kondisi  ini  mengakibatkan  masyarakat  menjadi  apatis,  tidak  peduli  terhadap lngkungannya. Sinergitas yang dilaksanakan sifatnya semu karena tidak mengomunikasikan  atau  membahas  bentuk  kerja  sama  yang  substansi,  yaitu  apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dalam mengatasi masalah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sinergitas  yang  dilaksanakan  selama  ini  belum  sesuai dengan  teori  sinergitas  Hampden-Turner,  bahwa  sinergi  memerlukan  proses  yang
melibatkan  berbagai  institusi  untuk  melaksanakan  kegiatan,  yang  berjalan  bersama sehingga  menciptakan  sesuatu  yang  baru.  Senada  dengan  Hampden-Turner,  menurut F.M. Hartanto, bahwa Sinergitas memerlukan proses yang melibatkan berbagai Institusi untuk melaksanakan kegiatan, dari berbagai macam gagasan yang dilakukan oleh banyak pihak,  hingga  menghasilkan  kerja  sama  harmonis,  yang  dapat  menghasilkan  suatu gagasan  baru,  lebih  dari  apa  yang  diperkirakan  oleh  siapapun,  bagaimana  mengatasi masalah.
Sumberdaya  pesisir  dan  laut  merupakan  ekosistem  yang  sangat  strategis  bagi pembangunan  nasional,  maka  dalam  penetapan  program  dan  kebijakannya  harus diupayakan  adanya  efisiensi  dalam  pemanfaatan  ruang  dan  sumberdaya  pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pesisir, member-dayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam.
Strategi  TNI  Angkatan  Laut,  yaitu  Bakti  TNI  Angkatan  Laut,  Bintahwil  dan  Komsos  jika dilaksanakan  sendiri  tanpa  sinergi  dengan  Pemda  Kabupaten  Belitung  pada  khususnya dan  sinergi  dengan  Kementerian/Lembaga  pada  umumnya  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan sulit terwujud. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir binaan Lantamal III/JKT cukup luas dan minimnya anggaran yang dikelola.
Sinergitas  yang  dilaksanakan  oleh  Lantamal  III/JKT  dengan  Pemda  Kabupaten  Belitung dan  pemangku  kepentingan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  belum  berjalan  dengan baik, aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sinergitas belum bekerja sama dengan maksimal dan masih adanya kendala yang dihadapi yaitu menyatukan program kegiatan pemberdayaaan masyarakat antara Lantamal III/JKT dengan Kabupaten Belitung.
Metode Komunikasi Sosial sebagai salah satu dari tiga metode dalam penyelenggaraan Dawilhanla,  yaitu  Bakti  TNI  AL  danBintahwil  dalam  pelaksanaannya  perlu  lebih ditingkatkan. Melalui komunikasi yang intens program kegiatan antara Lantamal III/JKT dengan Kabupaten Belitung dalam pemberdayaan masyarakat, waktunya pelaksanaannya  bisa  disamakan.  Untuk  tercapainya  Pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  pesisir,  perencanaannya  bisa  dengan  menggunakan  skala  prioritas,  multi years program, yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan

## Daftar Pustaka
Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu . Jakarta: RajaGrafindo, 2014
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitataif:  Komunikasi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2017
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan, Sumber  Daya  Kelautan  dan  perikanan  dalam Permberdayaan Ekonomi Nasional, 2002
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
Marfai, MA. Pengantar Etika Lingkungan  Dan Kearifan Lokal.  Yogyakarta: Gadjah  Mada University Press, 2013
Martono, Nanang. Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci. Jakarta: RajaGrafindo,
2015
Neuwman,  W.  Lawrence,  Basics  of  Social  Research:  Qualitative  &  Quantitative Approaches, 2014
Nontji, Anugerah. Laut Nusantara Edisi ke-3, Jakarta: Djambatan, 2005
Suprihartono, Pengelolahan Ekosistem Terumbu Karang , Jakarta: Sinar Harapan, 2000
Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta, 2012
Syarbani, Syahrial, Rusdyanta dan Fatkhuri. Konsep Sosiologi dan Antropologi: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
Theresia,  A. Pembangunan  Berbasis  Masyarakat  Acuan  Bagi  Praktisi,  Akademisi,  Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat . Bandung: Alfabeta, 2014
Tippe, Syarifuddin. Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Humanika, 2016
Usman, Husaini Usman dan Akbar, Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Aksara, 2008
Warsito. Antropologi Budaya. Yogyakarta. Penerbit Ombak, 2012
Yusuf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: RajaGrafindo. 2013
Indrawardhana,  I. Kearifan  Lokal  Adat  Masyarakat  Sunda  Dalam  Hubungan  Dengan Lingkungan Alam. Jurnal Komunitas 4 (1), 2013.
Irawati,  Rina. “Pengaruh  Pelatihan  dan  Pembinaan  Terhadap  Pengembangan  Usaha Kecil” , JIBEKA (2018): 74. Artikel dalam Jurnal IBEKA, No. 1 (2018)
Lubis, Zulkifli. Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan. ‖ Antropologi Indonesia 29 (3), 2014.
Pinto,  Zamroni. Kajian  Perilaku  Masyarakat  Pesisir  yang  Mengakibatkan  Kerusakan Lingkungan  (Studi  Kasus  di  Pantai  Kuwaru,  Desa  Poncosari,  Kecamatan
Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY) . Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3 (3), 2015.
Prasetyo, AB. Peran Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Hutan. ‖ Jurnal Akademika 16(1), 2011.
Ramadani,  Adinda. Pembinaan  kepada  Public  Relation  dalam  Hubungan  dengan Masyarakat. Universitas Negeri Padang. 2019.
Ridwan,  M. Pembinaan  Industri  Kecil  dan  Menengah  Pada  Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang Muh. Ridwan 1, Hartutiningsih 2, Mass’ad Hatuwe 3 . 2014.
Sardi, Sarwititi Sarwoprasodjo, Djuara P. Lubis, dan Didik Suharjito. Kearifan Lokal: Sebuah Analisis  Sosiologi  Komunikasi  Di  Manggarai  Barat.  Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan. Agustus 2019.
Sukamto, Pengelolaan  Potensi  Laut  Indonesia  Dalam  Spirit  Ekonomi  Islam , Vol.9 , No.1. 2017
Suwarno,  Yogi.,  Verne,  dan  Bernadinus  Yules  Verne,  Pribadi,  Iwan, Implementasi Kebijakan  Pembinaan  Potensi  Maritim  Terhadap  Pemberdayaan  Wilayah Pertahanan  Laut. Journal  of  Public  Policy  Applied  Administration  Vol.  1  No.  2 September. 2019.