## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Muh. Thezar 1 , St. Nurjannah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar thezar21@gmail.com

## Abstrak
Tindak  Pidana  penggelapan  dalam  jabatan  diatur  dalam  Pasal  374  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Merupakan  tindak  pidana  pemberatan  dari  penggelapan  dalam  bentuk  pokok  pada  pasal  372  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Hal  ini  menyangkut  bagaimana  ketentuan  yuridis  terhadap  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.    Pasal  374  KUHP  hanya  diperuntuhkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  rana  jabatan swasta.  Adapun  apabila  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  itu  memangku  jabatan  dalam  rana  pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Serta  pada  putusan  PN  Makassar  No:411/B/2019/PN  Mks  mengenai tindak pidana penggelapan dalam  jabatan terhadap tersangka ONE AGUNG SANJAYA  bahwasanya dakwaan jaksa  penuntut  umum  dan  putusan  majelis  hakim  sudah  benar,  akan  tetapi  sanksi  yang  diberikan  oleh  maelis hakim terlalu ringan, majelis  hakim bisa saja memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan unsur pemberatan pada pasal 374 KUHP.
Kata Kunci : Tindak pidana, Penggelapan, Penggelapan dalam jabatan.

## Abstract
The crime of offense in the office is governed by article 374 of the code of criminal code, is a criminal offence from the evasion  in  the basic form of article 372 of  the criminal code. This is about  how the juridical provisions  of  the  criminal  act  of  evasion  in  the  position  and  how  the  law  is  enforced  against  perpetrators  of criminal acts of evasion in office. Article 374 of the criminal code is only destroyed for the perpetrator of the act of fraud in the shutter of private positions. As for when the perpetrator of the criminal offence was held in the government's shutter, it was specifically regulated by other legislation, the law number 20 of the year 2001 on the eradication  of corruption crimes. At  the decision  of PN Makassar number 411/B/2019/PN of the criminal offense in the position against the suspect ONE AGUNG SANJAYA the prosecution of the prosecution and the judgment of the tribunal was correct. However, sanctions given by assembly judges are too light, the judges may give the jail  criminal sanction more heavily than  the prosecution of the public prosecutors by considering  the elements of the circumcision in article 374 of the criminal code.
Keywords : Crime, Evasion, Evasion in Office.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana adalah  tindak  pidana  penggelapan.  Tindak  pidana  penggelapan  telah  diatur  dalam  BAB XXIV  (buku  II)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  termaktub  ke  dalam Pasal  372-377. 1 Tindak  pidana  penggelepan  sangat  erat  kaitannya  dengan  rasa  kejujuran ataupun  kepercayaan  atas  seseorang,  karena  tindak  pidana  penggelapan  dalam  praktiknya telah  di  lakukan  oleh  hampir  seluruh  kalangan  masyarakat,  mulai  dari  lapisan  masyarakat biasa  hingga  lapisan  masyarakat  yang  memiliki  jabatan  tertentu,  baik  jabatan  dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.
1 Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke- I, Hlm. 139.
Tindak  pidana  penggelapan    yang  dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat  yang memiliki  jabatan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  Tindak  Pidana  Penggelapan  dalam  Jabatan diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  Pasal  374  yang merupakan  penggelapan  pemberatan  dari  penggelapan  dalam  bentuk  pokok  pada  pasal  372 KUHP.
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  diranah  swasta  dengan ranah  pemerintahan  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Perbedaan  secara  mendasar  berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang  tidak  menimbulkan  kerugian  terhadap  keuangan  negara  ataupun  perekonomian  negara maka  itu  tidak  termasuk  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi.  Tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  telah  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasa l1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah  “perbuatan  dengan  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain,  atau  suatu  Badan,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  atau  diketahui  atau  patut  disangka  olehnya bahwa  perbuatan  tersebut  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”. 2 Sedangkan  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  menurut  pasal  374  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merupakan  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. 3
Penegakan  hukum  terhadap  kerugian  ekonomi  yang  diderita  oleh  perusahaan- perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin  hak-hak  setiap  warga  negaranya  sebagai  subjek  hukum  baik  dalam  perseorang maupun badan hukum.
2 Rodliyah, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) , Hlm.23-24.
3 R.  Soenarto  Soerodibroto, KUKHP  dan  KUHAP, (Jakarta  :Raja  Grafindo  Persada),  edisi  ke  5-13, Hlm. 238.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  yuridis.  Sumber  data  berasal  dari literature-literatur  hokum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi literature.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  telah  pada  Pasal  374  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  merupakan tindak  pidana  penggelapan  dengan  pemberatan.  Pemberatan-pemberatan  yang  dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :
1. Terdakwa  diserahi  menyimpan  barang  yang  digelapkan  itu  karena  hubungan pekerjaan  ( persoonlijke  diensbetekking), misalnya  perhubungan  antara  majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa  menyimpan  barang  tersebut  karena  jabatannya (beroep), misalnya adalah  tukang  binatu  yang  menggelapkan  pakaian  yang  dicucikan  kepadanya, tukang  jam,  sepatu,  sepeda,  dan  sebagainya.  Menggelapkan  sepatu,  jam,  sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena  mendapatkan  upah  (bukan  upah  yang  berupa  barang),  misalnya  pekerja stasium  yang  membawakan  barang  seorang  penumpang  dengan  upah  uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya. 4
Yang  perlu  diperhatikan  dalam  menetukan  pasal  pada  pelaku  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  ialah  dengan  memperhatikan  jabatan  yang  dimiliki  oleh  pelaku tinak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan.  Pasal  374  kitab  undang-undang  hukum  pidana hanya  diperuntuhkan  bagi  pelaku  tindak pidana  dalam  rana  jabatan  swasta.  Adapun  apabila pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  itu  melakukan  penggelapan  dengan memanfaatkan  jabatannya  dalam  rana  pemerintahan,  maka  tindakannya  tidak  bisa  dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.
4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259
Tindak  pidana  penggelapan  yang  memanfaatkan  jabatannya  dalam  sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut  dikenakan  udang-undang  khusus,  yakni  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001.
Pada  pasal  8  disebutkan  bahwa  “ Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 150.000.000 , 00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  750.000.000,00  (tujuh ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena jabatannya,  atau  membiarkan  orang  lain,  atau  membantu  dalam  melakukan  perbuatan tersebut” .
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Terjadi  di  Perusahaan  Swasta  (Studi  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  Nomor  : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019

## Kasus Posisi
ONE AGUNG SANJAYA bekerja di perusahaan PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang  Kota  Makassar,  memiliki  jabatan  sebagai  kepala  gudang,  ONE  AGUNG SANJAYA  bertanggungjawab  sebagai  Area  Sales  dan  Logistik  Manager  sesuai  Surat Keputusan Direktur PT. Remaja Jaya Mobilindo Nomor: 086/SK/DIREKTUR/RJM /II/2018 tanggal  9  Februari  2018  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  terhadap  keluar  masuknya mobil dari gudang.
ONE  AGUNG  SANJAYA  dengan  mengetahui  dan  memberikan  kesempatan  kepada lk.FAJAR  SAMIUN  TANAWALI  dan  lk.FEBRYANTO  untuk  mengeluarkan  mobil  dari gudang tanpa adanya pembayaran  yang diterima oleh PT.Honda Remaja Jaya  sebagai tanda pembelian  dan  adanya  pengambilan  uang  discount  dari  konsumen  terkait  kebijakan perusahaan  memberikan  potongan  harga  mobil  kepada  konsumen,  dengan  nilai  fee Rp.1.000.000  (satu  juta  rupiah)  sampai  Rp.4.000.000  (empat  juta  rupiah)  yang  diberikan kepada terdakwa ONE AGUNG.
ONE AGUNG memiliki kewenangan agar kendaraan/mobil tersebut tidak dikeluarkan dari gudang dan tidak melarang lk.Fajar untuk melakukan hal tersebut namun terdakwa ONE
AGUNG  malah  membantu  karena  terdakwa  ONE  AGUNG  SANJAYA  mengharapkan keuntungan dari pemotongan discount. ONE  AGUNG SANJAYA juga menerima uang dari lk.FAJAR kurang lebih sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu  rupiah)  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  pribadi  ONE  AGUNG  SANJAYA.  Ada  6 (enam)  unit  mobil  yang  keluar  dari  gudang  dipanaikang  yang  belum  diterima pembayarannya, dan hal ini atas sepengetahuan ONE AGUNG SANJAYA.

## 1. Identitas Terdakwa
Nama : ONE AGUNG SANJAYA Tempat lahir :  Surabaya Umur/tgl lahir :  39 tahun / 17 Mei 1979 Jenis Kelamin :  Laki-laki Kebangsaan :  Indonesia Tempat tinggal :  Jl.Rumbia RT.020 Kel.Sidomulyao Kec.samarinda Ilir Samarinda Agama :  Islam Pekerjaan :  Karyawan Swasta Pendidikan :  S1

## 2. Dakwaan

## Dakwaan Alternatif
KESATU : Perbuatan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam  pidana sesuai Pasal 374  KUHP Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 KUHP ATAU
KEDUA :  Perbuatan terdakwa ONE  AGUNG  SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam  pidana sesuai Pasal 372   Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 KUHP.

## 3. Tuntutan
Pokok-pokok tuntutan :
1) Dengan  mengingat  Pasal  pasal  374    KUHP  Jo.  Pasal  56  Jo.  Pasal  64 KUHP  atau  Pasal  372    KUHP  Jo.  Pasal  56  Jo.  Pasal  64  KUHP  serta peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan,  kami  memohon agar terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dipatuhi.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  2 (dua) tahun.
3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  One  Agung Sanjaya
fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:
1) Bahwa benar Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dalam persidangan telah terbakti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  kejahatan  secara  bersama- sama dan berlanjut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2) Bahwa  benar  Terdakwa  dalam  persidangan  diperhadapkan  barang  bukti berupa  :  7  (tujuh)  rangkap  berkas  masing-masing  atas  nama  costumer.  1 (satu)  lembar  kwitansi  penerimaan  pembayaran  piutang  dari  Febryanto,  1 (satu)  lembar  surat  pernyataan  dari  Febryanto,  1  (satu)  lembar  surat perekaman atas nama Febryanto, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun, (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung, 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung, 2 (dua)  Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Stok Opname. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya.
3) Bahwa  benar  sebagaimana  dakwaan  dalam  persidangan  ini  menggunakan dakwaan alternatif, dimana penuntut umum hanya boleh membuktikan satu pasal pada hakim, dan hakim dalam persidangan baik dari keterangan saksi, barang  bukti  dan  keterangan  terdakwa  melihat  dengan  keyakinan  hakim bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4) Menurut pertimbangan hakim bahwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan  pengampunan  pidana  serta  terdakwa  ONE  AGUNG  SANJAYA melakukan tindak pidana dengan sengaja.
5) Bahwa  benar  dalam  persidangan  telah  terbukti  ONE  AGUNG  SANJAYA berada dibawah perintah dari STEVEN KURNIAWAN, dimana  terdakwa ONE  AGUNG  SANJAYA  hanya  dapat  mengeluarkan  mobil  dari  gudang menggunakan  surat  izin  keluar  kendaraan.  Jika  kendaraan  tersebut  sudah memenuhi  persyaratan  pengeluaran  kendaraan  yaitu customer telah  dibayar
lunas untuk pembelian cash atau customer telah membayar uang muka dan tanda tangan kontrak kredit untuk pembelian secara kredit.
6) Bahwa  benar  dalam  persidangan  terdakwa  mengakui  kesalahannya  dan berkelakuan baik serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
7) Bahwa betul dalam persidangan terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh pihak HONDA REMAJA JAYA yaitu Rp. 1.335.700.000,- (satu milyar tiga ratus  tiga  puluh  lima  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah)  dan  yang  dinikmati  oleh ONE  AGUNG SANJAYA hanya  Rp.26.500.000,- (  Dua puluh enam juta lima    ratus  ribu  rupiah).  Atas  keterangan  tersebut  diatas  terdakwa membenarkannya
8) Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan hati nuraninya serta berada pada  sikap  pertengahan  dalam  melihat  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak HONDA  REMAJA  JAYA  serta  yang  dinikmati  oleh  ONE  AGUNG SANJAYA.
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  PT.Remaja  Jaya  Mobilindo  Cabang Panaikang  mengalami  kerugian  kurang  lebih  sebesar  Rp.1.488.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA  mengakui menggunakan uang hasil penjualan unit sebesar Rp.26.500.000,- (  Dua puluh enam juta lima  ratus ribu rupiah).
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
Menimbang  :  bahwa  lamanya  terdakwa  berada  dalam  tahanan        selama proses  pemeriksaan,  akan  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang  :  bahwa  karena  tidak  ada  alasan  untuk  menyatakan  terdakwa berada  diluar  tahanan,  maka  terdakwa  dinyatakan  tetap berada dalam tahanan.
Menimbang  :  bahwa  mengenai  barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :
- 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing an. costumer.
- 1  (satu)  lembar  kwitansi  penerimaan  pembayaran  piutang  dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat perekaman an.Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung
- 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung
- 2 (dua)  Berita Acara Pemeriksaan
- Berita Acara Stok Opname
Menimbang  :  bahwa  karena  terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
Mengingat  :  Pasal  374    KUHP    Jo  Pasal  55  Jo  Pasal  64  KUHP  serta peraturan yang bersangkutan.

## 5. Amar Putusan
M E N G A D I L I:
1) Menyatakan  terdakwa  ONE  AGUNG  SANJAYA,  Telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut"
2) Menjatuhkan  pidana    terhadap  terdakwa  ONE  AGUNG  SANJAYA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3) Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5) Menyatakan barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing an. costumer.
- 1  (satu)  lembar  kwitansi  penerimaan  pembayaran  piutang  dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat perekaman an.Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung
- 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung
- 2 (dua)  Berita Acara Pemeriksaan
- Berita Acara Stok Opname (terlampir dalam berkas)
6) Menetapkan  supaya  Terdakwa  dibebani membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## Analisis Penulis
Analisis  penulis  bahwasanya,  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  terlalu  rendah  yakni hanya  2  tahun.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwasanya  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan  ini  merupakan  tindak  pidana  dengan  pemberatan.  Pemberatan  itu  sendiri  bermakna bahwasanya pelaku tindak pidana seharunya diberikan efek jera atas tindak pidana yang dia lakukan karena adanya alasan-alasan pemberatan tertentu.
Tuntutan  yang  rendah  ini  juga  membuat  majelis  hakim  dalam  terbatas  dalam menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka ONE AGUNG  SANJAYA, menurut wawancara penulis  dengan  Muhammad  Salam  Giri  Basuki  SH.,  MH.  Yang  bertindak  sebagai  hakim ketua  dalam  perkara  tersebut,  menurutnya  para  majelis  hakim  setelah  melihat  fakta-fakta dalam  persidangan  dengan  menggunakan  keyakinan  hakim  maka  majelis  sepakat menjatuhkan  pidana  pasal  374  KUHP  yang  merupakan  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan.  Serta  majelis  tahu  bahwasanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  ONE  AGUNG SANJAYA  ialah  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan,  dimana  tindak  pidana  tersebut merupakan  tindak  pidana  penggelapan  dengan  pemberatan  yang  bermakna  memberikan hukuman  yang  lebih  dari  tindak  pidana  penggelapan  dalam  bentuk  pokok.  Maka  dari  itu, hasil  dari  musyawarah  majelis,  kami  sepakat  memberikan  hukuman  yang  maksimal  bagi ONE  AGUNG  SANJAYA  yakni  mengikut  dengan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  yakni pidana 2 (dua) tahun penjara” 5 .
Menurut  penulis  bahwasanya  hakim  bisa saja  memutus  perkara  diatas tuntutan  jaksa penuntut  umum,  karena  tidak  ada  satupun  aturan  dalam  KUHAP  ataupun  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  melarang  hakim  untuk  memutus  perkara  diatas  tuntutan jaksa  penuntut  umum.  Kemudian  yang  menjadi  hal  yang  terlarang  ialah  apabila  hakim memvonis  sanksi  diatas  hukuman  maksimal  yang  telah  ditentukan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
5 Muhammad  Salam  Giri  Basuki  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Khusus  Makassar,
Wawancara, Makassar, 12 Desember 2019.

## KESIMPULAN
Dari rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud ialah :
1. Terdakwa  diserahi  menyimpan  barang  yang  digelapkan  itu  karena  hubungan pekerjaan  ( persoonlijke  diensbetekking), misalnya  perhubungan  antara  majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa  menyimpan  barang  tersebut  karena  jabatannya (beroep), misalnya adalah  tukang  binatu  yang  menggelapkan  pakaian  yang  dicucikan  kepadanya, tukang  jam,  sepatu,  sepeda,  dan  sebagainya.  Menggelapkan  sepatu,  jam,  sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena  mendapatkan  upah  (bukan  upah  yang  berupa  barang),  misalnya  pekerja stasium  yang  membawakan  barang  seorang  penumpang  dengan  upah  uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya. 6
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP hanya berlaku  pada  seseorang  yang  memiliki  jabatan  di  perusahaan  swasta.  Adapun  apabila  yang melakukan tindak pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka ia akan  dikenakan  Undang  Nomor  8  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Pasal  374  dalam  KUHP  hanyalah  bentuk  pemberatan  dari  pasal  372  KUHP  yang merupakan  penggelapan  dalam  bentuk  pokok,  yaitu  apabila  tindak  pidana  penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.
6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Rodliyah, Hukum  Pidana  Khusus  Unsur  dan  Sanksi  Pidananya, Jakarta  :  Rajagrafindo Persada, 2017.
Soerodibroto, R. Soenarto. KUKHP dan KUHAP, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur`anul  Karim  Terjemahan  Dan  Tajwid, Surakarta : Az-Zayadah, 2014.
Soesilo,  R. Pokok-pokok  Hukum  Pidana  (Peraturan  dan  Delik-delik  Khusus), Bogor  : Politeria, 1984.
Effendi, Jonaedi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta : Kencana,2015.
Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

## Jurnal
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South
Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.

## Wawancara :
Muhammad  Salam  Giri  Basuki  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Khusus Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Desember 2019.