History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 254 - 263 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3925

## TINJAUAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Edisah  Putra Nainggolan 1) , Dewi  Sholeha 2) , Syahvira Indriyani 3)
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara, Medan, Indonesia 1,3)
Fakultas  Teknik  Universitas  Darma Agung,  Medan,  Indonesia 2)
Corresponding Author : edisahputra@umsu.ac.id 1) , alkhansadewi@gmail.com 2)

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak Tugas Pokok  dan Fungsi serta Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di   Desa  Wilayah Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, teknik asosiatif diadopsi. Populasi penelitian  adalah  enam  desa  di  Kecamatan  Sawit  Seberang  Kabupaten  Langkat.  Sampel  jenuh  yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 42 orang partisipan yang berasal dari desa-desa di Kecam a t a n Sawit  Seberang  Kabupaten  Langkat.  Dalam  penelitian  ini,  metode kuesioner dan observasi digunakan sebagai  metode  pengumpulan  data.  Metode  analisis  data  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dan menggunakan  analisis  statistik,  meliputi  pengujian  hipotesis,  analisis  model Auter, dan analisis inner model. Pengolahan data untuk penelitian ini.

## Kata Kunci  : Sistem Informasi Akuntansi, Tugas Pokok dan Fungsi, Akuntabilitas

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  and  evaluate  the  impact  of  Main  Duties  and  Functions  and  the Accounting  Information  System  on  the  Accountability  of  Village  Financial  Management  in  the  Villages  of  Sawit Seberang  District  Area,  Langkat  Regency.  In  this  study,  an  associative  technique  was  adopted.  The  six  villages  in the  Sawit  Seberang  District  of  the  Langkat  Regency  comprised  the  study's  population.  42  participants  from  villages in  the  Sawit  Seberang  District  of  Langkat  Regency  made  up  the  saturated  sampling  sample  used  in  this  study.  In this  study,  questionnaires  and  observational  methods  were  employed  as  data-gathering  methods.  This  study's  data analysis  method  is  quantitative  and  employs  statistical  analysis,  including  hypothesis  testing,  Auter  model  analysis, and inner  model  analysis. Processing  data for this study.
Keywords:  Accounting  Information  Systems,  Main  Duties  and Functions,  Accountability

## P ENDAHULUAN
Implementasi  akuntabilitas  public  merupakan  proses  yang  dijalankan  oleh pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  bebas  dari  tekanan  pihak  yang  berkepentingan untuk  menjamin  terselenggarannya  pemerintahan  yang  baik.  Pertanggungjawaban
secara  berkala  melalui  salurannya  mencakup  kinerja  keuangan  pemerintah  harus disampaikan  secara  konsisten.  Penerapan  akuntanbilitas  juga  menjadi  Kewajiban pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah  desa,  (Setiawan  et al., 2017).
Dalam penerapannya  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  mencakup pertanggunjawaban  kepada  Masyarakat  dalam  menjunjung  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  mencakup  pengelolaan  dan  kemampuan  efektivitas  dalam  pembelanjaan dana  desa,  (Sinambela,  2021).  Dalam  proses  peningkatan  akuntabilitas  didukung  siatu sistem  yang  terintegrasi,  dimana  informasi  harus  tepat  waktu,  lengkap,  andal  dan relevan  dengan  kebutuhan  pemangku  kepentingan  (Nainggolan,  2015).  Sistem  di  sini adalah    sistem  yang  akan  memberikan  informasi  berupa  perhitungan  akuntansi  yang tepat.  Sistem  informasi  akuntansi  adalah  elemen  organisasi  yang  mengumpulkan, mengklasifikasikan,  menciptakan,  dan  mengkomunikasikan  informasi  keuangan  yang relevan  dengan  pengambilan  keputusan  (Ratnasari,  2019).
Dalam  upaya  menunjang  operasional  sehari-hari,  mendukung  pengambilan keputusan  dan  memenuhi  kewajiban  terkait  tanggung  jawab  keuangan  desa dibutuhkan  suatu  system  informasi,  (Sari  Et  Al.,  2020).  Laporan  Keuangan  memiliki tujuan  dalam  menyediakan  Informasi  yang  Menyangkut  Posisi  keuangan,  Kinerja,  Serta Perubahan  Posisi  Suatu  Organisasi/Lembagayang  Bermanfaat  Dalam  Pengambilan Keputusan(Hanum,  2019).
Pemahaman  terhadap  tupoksi  suatu  organisasi  juga  dapat  mempengaruhi  tanggung jawab  pengelolaan  keuangan  desa,  karena  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  masyarakat  dan  upaya  untuk menjamin  sumber  daya  tersebut  tersedia.  secara  ekonomi  dan  efektif.  Masyarakat  atau masyarakat    selalu  menginginkan  pemerintahan  yang  bersih,  bertanggung  jawab  dan transparan,  dan  persyaratan  ini  berlaku  untuk  semua  tingkat  pemerintahan,  mulai  dari pemerintah  pusat  hingga pemerintah  tingkat desa.  (Lumempow  et al., 2021).
Untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan  desa  diperlukan    sarana  dan  prasarana pendukung  yang  lengkap,  termasuk  struktur  organisasi  yang  terdiri  atas  perangkat pemerintah  desa  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  (tupoksi).  Tujuan perbaikan  struktur  organisasi    adalah  agar  desa  dapat  secara  efektif  menjalankan perannya  sebagai  organisasi  pemerintahan  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat desa,  (Hulu  & Zagoto, 2022).
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparatur  Desa Diwilayah  Kecamatan Sawit Seberang
Lulusan Jumlah SMA 27 Diploma 4 S1 Ekonomi 1
S1 Lulusan  Lain 10 S2 -

## Sumber : Data Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sawit Seberang
Tingkat  pendidikan  seseorang  akan  mempengaruhi  penyusunan  laporan  keuangan karena    semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang  maka  akan  semakin  banyak  ilmu dan  pengetahuan    yang  diperoleh  selama  menempuh  studi  yang  dapat  membantu karyawan  selama  bekerja. (Maghfiroh  et al., 2022).
Adapun  berita  dugaan  penyalahgunaan  dana  desa  ,  Norman  Ginting  SE,  Wakil Ketua  Umum  Dewan  Pimpinan  Nasional  Lembaga  Pemberantasan  Korupsi  (Waketum DPN  LPK),  menyatakan  bahwa  mereka  menunggu    Aparat  Penegak  Hukum  (APH) untuk  berani  menyelidiki  kasus  dugaan  korupsi  Bimtek  Dana  Desa  yang  ada  di Kabupaten  Langkat.  Ia  berpendapat  bahwa  program  Bimtek  Dana  Desa  tidak menguntungkan  masyarakat.Ia  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2022  ini,  sejumlah program  Bimtek  akan  dilaksanakan.Di  antaranya,  setiap  bendahara  desa  Langkat mengikuti  kegiatan  Bimtek  di  hotel  grand  Antares  Medan,  Sumatera  Utara,  pada  awal Agustus  2022.  Mereka  menghabiskan  anggaran  5  juta  rupiah  per  orang  (bendahara desa),  yang  diperoleh  dari  APBD  Langkat, Bimtek  yang  berlangsung  selama  3  hari  itu dilaksanakan  oleh  Pusat  Pengkajian  Potensi  Indonesia  (Pusakapi)  tersebut  menelan anggaran  yang  bersumber  dari  DD  sebesar  15  juta  per  desa.  Sebanyak  167  desa  yang mengikuti  kegiatan  bimtek  tersebut,  dengan  biaya  keseluruhan  lebih  kurang  sebesar  2.5 miliar  (www.portibi.id).
Permendagri  No  20  Tahun  2018  bertujuan  untuk  memberikan  dasar    desa  agar  dapat mengelola  secara  otonomi  wilayahnya  dan  bukan  hanya  bersifat  normatif.  Peraturan tersebut,  menjadikan  desa  dapat  lebih  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan pemerintahannya,  Desa  seharusnya  lebih  transparan  dengan  menteri  tersebut,  tetapi Saat  ini,  perangkat  desa  masih  belum  memahami  sepenuhnya  resmi  dan  tidak  dapat diakses  sehingga  masyarakat  tidak  dapat  mengakses  pengelolaan  keuangan  desa (Pratiwi  & Nursiam,  2019).

## A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Pertanggungjawaban  atau  menyikapi  suatu  kinerja  dan  tindakan  seseorang pimpinan  atau  dalam  suatu  organisasi  akuntabilitas  merupakan  bentuk  dari Akuntabilitas  (Amaliya  &  Maryono,  2020).  Penilaian  baik  akan  kualitas  suatu  pekerjaan menjadi  penialain  setiap  orang,  jika  dilaksanakan  secara  berkualitas  (Nainggolan  & Abdullah,  2016).  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah    keterlibatan  aktif  dari  masyarakat dan  pihak  lain  yang  menggunakan  informasi.  Prinsip-prinsip  dalan  tata  Kelola keuangan  desa  yang  meliputi  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  serta  pengelolaan anggaran  yang  tertib  dan  disiplin,  harus  ditegakkan  secara  konsisten  oleh  semua elemen  terkait  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  (Afriansyah  et  al.,  2022).  Menurut
(Nela  Sari  &  Wahidahwati,  2019)    indikator    mengenai  akuntabilitas    dalam  pengelolaan keuangan desa, antara lain:Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pertanggungjawaban.

## B. Sistem Informasi Akuntansi
Perancangan dalam proses pengumpulan,  pengelolaan,  penyimpanan  dan pemrosesan  Informasi  keuangan  sebagai  alat  bantu  pengambilan  keputusan  disebut sebagai  Suatu  system  Informasi  (Romney  &  Steinbart,  2018),  (Fadil,  2002)  menyatakan adapun  indikator  sistem  infromasi  Akuntansi  adalah  sebagai  berikut  :Perencanaan, keputusan,  ketelitian,  pertanggungjawaban  keuangan.  Seluruh  transaksi  keuangan akan  tercatat  dalam  SIA  sehigga  pengelolaan  data  Dapat  dilakukan  secara  optimal.  SIA yang  handal  akan  menghasilkan  suatu  laporan  keuangan  yang  baik  dan  Dapat dijadikan  alat pengambilan  keputusan  yang tepat.

## C. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Tupoksi  menjadi  salah  satu  indicator  dalam  penegakan  akuntabilitas,  tupoksi merupakan  rincian  tugas  utama  yang  harus  dijalankan  dalam  suatu  organisasi  sebagai bagian  dari  penegakan  akuntabilitas.  Setiap  divisi  dalam  organisasi  pemerintahan tentunya  telah  dibekali  dengan  tupoksi  masing-masing.  (Asmoro  &  Resmiatini,  2020). Indikator  variabel  pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  penelitian  ini  (Saleh, 2019)  :  Tingkat  pemahaman  terhadap  tugas  pokok  dari  setiap  jabatan,  Tingkat pemahaman  terhadap  fungsi   dari  setiap  jabatan.

## METODE PENELITIAN
Dengan  menggunakan  pendekatan  asosiatif  penelitian  ini  dilakukan  dan dikembangkan  secara  teoritis  (Sugiyono,  2019).  populasi  pada  penelitian  ini  perangkat Desa  Kecamatan  Sawit  Seberang  mewakili  daerah  di  Kabupaten  Langkat  Kecamatan Sawit  Seberang    memiliki  6  Desa.  Teknik  sampel  yang  digunakan  adalah  sampel  jenuh yakni  42  perangkang  Desa  Se-Kecamatan  Sawit  Seberang  Kabupaten  Langkat.  Analisis data menggunakan  partial least square – structural equestion model (PLS-SEM)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Validitas Konvergen
Untuk  melihat  apakah  suatu  indicator  variabel  valid,  maka  nilai  outer  loading  diatas 0,7. Maka  indikator  tersebut  valid  (Hair  Jr et al., 2017).
Tabel 2. Validitas Konvergen SIA Tupoksi
Akuntabilitas
P X1.1 0.751 P X1.2 0.733 P X1.3 0.753 P X1.4 0.838 P X1.5 0.722 P X1.6 0.766
P X1.7
0.933 P X1.8 0.833 P X2.1 0.742 P X2.2 0.842 P X2.3 0.886 P X2.4 0.813 P X2.5 0.882 P X2.6 0.909
P Y1
0.900
P Y2
0.904 P Y3 0.892 P Y4 0.858
P Y5
0.729
Y6 0.861

## Sumber : SEM  PLS (2023)
Gambar 1. Model Penelitian

## B. Pengujian Validitas Konvergen
1. Outer  loading  pada  variabel  SIA  >  0,7  maka  seluruh  indikator  variabel  Sistem Informasi  Akuntansi  valid.
2. Outer  loading  pada  variabel  Tupoksi  >  0,7  maka  seluruh  indikator  variabel  Tugas Pokok Dan Fungsi  (Tupoksi)   dinyatakan  valid
3. Outer  loading  pada  variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  >  0,7  maka seluruh  indikator  variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dinyatakan valid.

## C. Analisis Konsistensi Internal

## Tabel 3. Penguian Reliabilitas
Cronbach's Alpha rho_A Reliabilitas Komposit (AVE) Sistem Informasi Akuntansi 0.926 0.969 0.931 0.630 Tupoksi 0.922 0.958 0.938 0.718 Akuntabilitas P engelolaan Keuangan Desa 0.928 0.935 0.944 0.739
1. Nilai  Reliabilitas  Komposit  Sistem  Informasi  Akuntansi    Sebesar  0,931  >  0,700 Maka Variabel  Sistem  Informasi  Akuntansi   Adalah  Reliabel
2. Nilai  Reliabilitas  Komposit  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi)  Memiliki  Sebesar 0,938 > 0,700 Maka Variabel  Sistem  Informasi  Akuntansi   Adalah  Reliabel
3. Nilai  Reliabilitas  Komposit  Akuntabilitas  Memiliki  Sebesar  0,944  >  0,700  Maka Variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Adalah  Reliabel

## D. Kolinearitas (Colinierity  /Variance Inflaction Factor/VIF)

## Tabel 4. Nilai VIF
SIA Tugas P okok Dan Fungsi (Tupoksi ) Akuntabilitas Sistem Informasi Akuntansi 1.053 Tupoksi 1.053

## Akuntabilitas
1. VIF  variable  korelasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  dengan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  1,053 < 5,00 (kolinearitas  baik)
2. VIF  variable  korelasi  Tupoksi  dengan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah  1,053 < 5,00 (kolinearitas  baik)

## E. Pengujian Hipotesis
Gamber 2. Uji  Hipotesis
Tabel 5. Pengujian pengaruh langsung
Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T Statistik (O/STDEV) P  Values Sistem Informasi Akuntansi  ->  Akuntabilitas 0.340 0.391 0.115 2.946 0.003 Tugas P okok Dan Fungsi (Tupoksi )  ->  Akuntabilitas 0.358 0.350 0.164 2.182 0.030
1. Koefisien  jalur  Variabel  SIA  terhadap  Akuntabilitas  bernilai  0.340  (positif),  P- Values  bernilai  0,003  maka  0,003  <  0,05,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  SIA berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas
2. Koefisien  jalur  Pengaruh  langsung  Tupoksi  terhadap  Akuntabilitas  bernilai  0.358 (positif),  P-Values  bernilai  0,030  maka  0,030  <  0,05,  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa  Tupoksi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas

## F. Koefisien Determinasi (R Square)
Tabel 6. R Square R Square Adjusted R Square Akuntabilitas 0.298 0.262
Tabel  diatas  menunjukkan  hasil  pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi    dan  Tugas Pokok  Dan  Fungsi  terhadap  Akuntabilitas  adalah  sebesar  0,298  artinya  besaran pengaruh  29,%, menunjukkan  PLS yang bernilai  sedang.

## G. F-Square
Tabel 7. F Square SIA Tupoksi Akuntabilitas SIA 0.156 Tupoksi 0.173
Akuntabilitas
F-Square  dapat  dilihat  sebagai  berikut:  Variabel  Akuntabilitas  memiliki  nilai  F 2 = 0,156,  dan  Pengawawan  Internal  terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  memiliki  nilai F 2 = 0,173 maka terdapat  efek  kecil  dari  variabel  eksogen  terhadap  endogen

## H. Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi    Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa
SIA  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas.  Dengan  penerapan SIA  warga  desa  akan  mampu  memantau  sercara  langsung  pengelolaan  keuangan  desa akses  yang  diperoleh  oleh  pihak  terkait  akan  penerapan  SIA  mendorong  terciptanya akuntabilitas  pengelolaan  keuangan.  Dengan  SIA  akan  Dapat  menekan  terjadinya kesalahan  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  serta  proses  audit  akan  lebih  mudah dilakukan.  (Ratih,  2012)  menyatakan  dengan  SIA  maka  tugas  dan  tangungjawab  akan semakin  jelas  sehingga  terciptanya  optimalisasi  pengelolaan  keuangan  Desa  khusunya dalam  pencatatan,  dan pelaporan  keuangan  Desa.

## I. Pengaruh  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi)  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Tupoksi  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolan  keuangan  Desa,  dengan tupoksi setiap bagian dalam strutur desa akan memahami tugas dan tanggungjawabnya.  Dengan  tupoksi  maka  setiap  pekerjaan  Dapat  terdefenisikan  secara jelas,  sehingga  Dapat  dengan  mudah  untuk  dilaksanakan,  sehingga  pengelolaan keuangan  desa  Dapat  lebih  terjamin  akuntabilitasnya  (Asmoro  &  Resmiatini,  2020). Penelitian    (Wibowo,  2019)  dengan  tupoksi  tanggungjawab  setiap  bagian  dalam pengelolaan  keuangan  desa  akan  semakin  jelas,  hal  ini  akan  meminimalisir  adanya penyalahgunaan  ataupu  kelalaian  dalam pengelolaannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  maka Dapat disimpulkan  sebagai  berikut  :
1. Adanya  pengaruh  signifikan  Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pada  Desa  Di  Wilayah  Kecamatan  Sawit  Seberang Kabupaten  Langkat.
2. Adanya  pengaruh  signifikan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi)  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pada  Desa  Di  Wilayah  Kecamatan Sawit  Seberang Kabupaten  Langkat.

## Saran
Dari kesimpulan  maka penulis  menyampaikan  saran :
1. Pada  Desa  Di  Wilayah  Kecamatan  Sawit  Seberang  Kabupaten  Langkat  agar  lebih memperhatikan  Sistem  Informasi  Akuntansi    yang  ada  di  Pada  Desa  Di  Wilayah Kecamatan  Sawit  Seberang Kabupaten  Langkat.
2. Pada  Desa  Di  Wilayah  Kecamatan  Sawit  Seberang  Kabupaten  Langkat  agar  lebih memperhatikan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi)    sehingga  aparatur  desa bekerja lebih  baik.
3. Pada  Desa  Di  Wilayah  Kecamatan  Sawit  Seberang  Kabupaten  Langkat  agar  terus meningkatkan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi)  sehingga  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  semakin  baik

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah,  B.,  Meriana,  M.,  &  Paddery,  P.  (2022).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong).  Jurnal  Akuntansi  STIE Muhammadiyah Palopo, 8(2), 68.
Amaliya,  R.,  &  Maryono.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian  Internal, Komitmen  Organisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana Desa.  Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 122–133.
Asmoro,  B.  T.,  &  Resmiatini,  E.  (2020).  Penguatan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Pemerintah Desa – Bramantyo TA , Erna R. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 4(2), 85–99.
Fadil,  M.  (2002).  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Sistem  Pengendalian  Internet  Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). Universitas  Pancasakti  Tegal.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Partial  Least  Squares  Konsep,  Teknik  Dan  Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP UNDIP.
Hair  Jr,  J.  F.,  Sarstedt,  M.,  Ringle,  C.  M.,  &  Gudergan,  S.  P.  (2017).  Advanced  Issues  In Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Sage Publications.
Hanum,  Z.  (2019).  Pelatihan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  Desa  Pantai  Labu  Pekan  Kabupaten  Deli  Serdang.  Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi), 2(3), 237–242.
Hulu,  F.,  &  Zagoto,  H.  (2022).  Analisis  Implementasi  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Aparatur Pemerintahan  Desa  Idala  Jaya  Kecamatan  Maniamolo.  Civic  Society  Research  and Education …, 3(2).
Lubis,  H.  Z.  (2013).  Pengaruh  Sistem  Informasi  Berbasis  Komputer  dan  Kepercayaan Terhadap  Kinerja  Individual.  Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 13(2), 252–260.
Lumempow,  V.,  Posumah,  J.  H.,  &  Kolondam,  H.  F.  (2021).  Evaluasi  Kinerja  Pemerintah Desa  Dalam Menjalankan  Tugas  Dan Fungsi.  Jap, VII(103), 38–49.
Maghfiroh,  L.,  Askandar,  N.  S.,  &  Junaidi.  (2022).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan, Pengalaman  Kerja,  dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintah  Desa  Se-Kecamatan  Purwosari.  E-Jra, 11(09), 84–92.
Nainggolan,  E.  P.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Sistem  Informasi  Akuntansi Manajemen  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Dengan  Tingkat  Desentralisasi  Sebagai
Fungsi
Variabel  Moderating.  Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 15(1), 1–11.
Nainggolan,  E.  P.,  &  Abdullah,  I.  (2016).  Pengaruh  Akuntabilitas  ,  Objektivitas  Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan.
Nela  Sari,  A.,  &  Wahidahwati.  (2019).  Pengaruh  penggunaan  ADD,  transparasi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(2), 1–19.
Pratiwi,  S.  P.,  &  Nursiam,  M.  H.  (2019).  Analisis  Penerapan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  dalam  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan, Pelaporan  dan  Petanggungjawaban  APB  Desa  (Studi  kasus  Desa  Pucangan  Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). 20.
Ratih,  A.  E.  (2012).  Pengaruh  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Universitas  Sumatera Utara.
Ratnasari,  S.  L.  (2019).  HUMAN  CAPITAL  (Manajemen  Sumber  Daya  Manusia).  Penerbit Qiara Media.
Romney,  M.  B.,  &  Steinbart,  P.  J.  (2018).  Accounting  Information  Systems  (edisi  ke-14). In England: Pearson Education Limited.
Saleh,  K.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Pemahaman  Tugas  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai Pada  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Kota  Bandar  Lampung.  Ekombis  Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 4(2), 129–138.
Sari,  E.  N.,  Muhyarsyah,  M.,  &  Wahyuni,  N.  S.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Dan  Ketersediaan  Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota  Se-Sumatera Utara. Kajian Akuntansi, 21(2), 166–197.
Setiawan,  M.  W.,  Atmadja,  A.  T.,  SE,  A.,  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.,  &  SE  Ak,  M.  (2017). Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi Kasus  Desa  Bengkel,  Kec.  Busungbiu,  Kab.  Buleleng).  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1), 1–11.
Sinambela,  E.  (2021).  Analisis  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Dalam Meningkatkan  Kinerja  Keuangan  Perusahaan.  Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi (JENSI), 5(1), 31–41.
Sugiyono,  S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Wibowo,  K.  (2019).  Pengaruh  Bimbingan  Teknis,  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  (Tupoksi), Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Wilayah Kabupaten Bantul. UPN" Veteran"  Yogyakarta.
Widyatama,  A.,  Novita,  L.,  &  Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola Alokasi  Dana Desa  (ADD).  Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1–20.