Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung, Jawa Barat Email: dianherdiana@uinsgd.ac.id

## Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan
yang Baik
Dian Herdiana *1 1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 8 No. 1 Tahun 2022
DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1
Abstract. The plan to move the capital city is at least driven by 2 (two) considerations, namely development equality efforts and realizing good governance. This article is intended to compare the two reasons for which are considered appropriate to be used as the reason for moving the capital. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the  study  revealed  that  the  distribution  of  development  can  be  done  in  the  context  of decentralization  and  local  authonomy,  the  implications  of  moving  the  capital  based  on  the distribution  of  development  not  only  have  an  impact  on  the  determination  of  new  capitals which must be based on geo-economics but also requires policy instruments that are specific to ensuring  equitable  economic  growth  and  development.  Conversely,  the  move  of  the  capital based  on  implementing  good  governance  will  not  only  result  in  a  clean,  professional  and visionary  governance,  but  it  will  also  produce  policies  that  are  not  solely  based  on  the distribution of development, but also aimed at improving all aspects of national life fairly and proportionally.
Keywords: The Capital City Reloction; Development Distribution; Good Governance.
Abstrak. Rencana  pemindahan  ibukota  setidaknya  didorong  oleh 2  (dua)  pertimbangan  yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Artikel ini  ditujukan  untuk  membandingkan  dari  kedua  alasan  tersebut  mana  yang  dianggap  tepat untuk  dijadikan  sebagai  dasar  pemindahan  ibukota.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nyatanya bisa dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini,  implikasi  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  pemerataan  pembangunan  tidak hanya kepada penentuan ibukota baru yang harus berdasar kepada geo-ekonomi, tetapi juga menuntut  instrumen  kebijakan  baru  yang  dikhususkan  kepada  kepastian  pemerataan pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan.  Sebaliknya,  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan kepada  mewujudkan  tata  pemerintahan yang  baik  tidak hanya  akan  mencitakan  pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak  semata-mata  didasarkan  kepada  orientasi  pemerataan  pembangunan,  tetapi  juga ditujukan  untuk  perbaikan  terhadap  segala  aspek  kehidupan  bernegara  secara  adil  dan proporsional.
Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Pemerataan Pembangunan; Tata Pemerintahan yang Baik.
Received: 30 Januari 2022           Revised: 7 Maret 2022          Accepted: 20 Maret 2022

## PENDAHULUAN
akarta  sebagai  ibukota  negara  dalam  konteks  Indonesia  tidak  hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mana berbagai lembaga  negara  berkedudukan  dan  menjalankan fungsinya,  tetapi  juga diposisikan  sebagai  pusat  bisnis  dan  perdagangan,  sehingga  berbagai aktivitas ekonomi baik yang bersifat nasional maupun internasional banyak dilakukan di Jakarta (Mauleny, 2015; Vioya, 2010). Kondisi empiris tersebut menjadikan Jakarta sebagai  sebuah  munisipalitas  yang  tidak  hanya  mencerminkan  identitas  dari penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia,  tetapi  juga  menjadi  penggerak perekonomian dan pembangunan secara nasional.
Penetapan Jakarta sebagai ibukota memiliki sejarah yang panjang, Jakarta yang pada  saat  pemerintahan  Hindia-Belanda  disebut  dengan  nama  Batavia  sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang sekaligus pusat perdagangan, sehingga pada saat itu berbagai sarana kota yang menunjang aktivitas kepemerintahan dan perdagangan  pemerintah  sudah  terbangun  dengan  baik  (Haris,  1992;  Husin,  2016; Ridwiyanto,  2011;  Syukur,  2010).  Pasca  Indonesia  merdeka,  penetapan  Jakarta sebagai ibukota salah satunya didasarkan kepada peran penting Jakarta dalam proses kemerdekaan  Indonesia,  serta  banyak  objek  vital  pemerintah  Hindia-Belanda  yang berada di Jakarta, sehingga akan memudahkan proses pengalihan kekuasaan pasca kemerdekaan.  Meskipun  pada  masa-masa  awal  kemerdekaan  sempat  terjadi pengalihan  ibukota  ke  Yogyakarta  yang  didasarkan  kepada  kondisi  politik  dan keamanan  pada  saat  itu,  namun  kedudukan  ibukota  dikembalikan  lagi  ke  Jakarta sampai dengan saat ini (La Dossa & Riffi, 2018; Malik, 2012; Sabandar, 2016).
Peran Jakarta sebagai ibukota nyatanya menyisakan permasalahan tersendiri, hal ini tidak terlepas dari daya dukung Jakarta dalam mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan akan keterbatasan Jakarta sebagai ibukota sudah muncul sejak jaman pemerintah Hindia-Belanda dan berlanjut ketika  Indonesia  merdeka  sampai  dengan  saat  ini.  Berbagai  alasan  menjadi  dasar adanya  keinginan  untuk  memindahkan  ibukota.  Pada  masa  pemerintahan  Hindia- Belanda,  pemindahan  ibukota  didasarkan  kepada  alasan  munculnya  berbagai penyakit yang mengakibatkan banyak orang Belanda meninggal dan Batavia saat itu
J
dijuluki sebagai “kuburan” bagi orang Belanda. Salah satu penyebabnya yaitu Batavia sebagai kota pelabuhan memiliki iklim yang panas, tidak sehat dan mudah terjangkit wabah  penyakit,  sehingga  pemerintah  Hindia-Belanda  merencanakan  kebijakan pemindahan ibukota (Janti, 2017; Novelino, 2019).
Pasca  Indonesia  merdeka,  pada  awal  masa  Presiden  Soekarno  alasan pemindahan ibukota lebih kepada kondisi politik saat itu yang mana Jakarta banyak memiliki  simbol-simbol  penjajahan  Hindia-Belanda  serta  untuk  mendistribusikan pembangunan  yang  merata  bagi  tiap-tiap  wilayah,  sehingga  memunculkan  nama Palangka  Raya  yang  memiliki  letak  geografis  di  tengah-tengah  negara  Indonesia sebagai  lokasi  strategis  ibukota  (Jati,  2017;  Novelino,  2019).  Pada  masa  Presiden Soeharto alasan pemindahan ibukota lebih kepada alasan internal Jakarta yang tidak lagi dianggap representatif sebagai ibukota, sehingga membutuhkan kota baru yang mampu  mengakomodasi  kegiatan  kepemerintahan  tanpa  menghilangkan  Jakarta sebagai  pusat  perekonomian  nasional,  kemudian  Presiden  Soeharto  pada  saat  itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 mengenai pengembangan daerah Jonggol Jawa Barat sebagai kota mandiri yang diorientasikan menjadi ibukota baru (Haryadi, 2019; Kurnia, 2019; Novelino, 2019).
Keinginan  memindahkan  ibu  kota  mencuat  kembali  saat  era  reformasi  yang mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pemindahan ibukota di luar pulau  Jawa.  Hal  serupa  dilakukan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  yang  menilai  perlu adanya pusat pemerintahan baru di luar pulau Jawa yang terpisah dari pusat bisnis nasional  yang  memunculkan  wilayah  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai  Kartanegara sebagai  calon  ibukota.  (Ramadhan,  2019)  Alasan  pemindahan  ibukota  tersebut ditambah  dengan  kondisi  Jakarta  yang  sudah  tidak  memungkinkan  lagi  untuk dikembangkan menjadi ibukota, baik menyangkut ketersediaan lahan maupun situasi sosial  kemasyarakatan  yang  tidak  optimal  dalam  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  Jakarta  hanya  akan  diorientasikan  menjadi  pusat perekonomian nasional semata (Baqiroh, 2019; Iradat, 2019).
Pada era Reformasi, alasan pemindahan ibukota setidaknya didasarkan kepada dua pertimbangan. Pertama, adanya keinginan untuk mengembangkan daerah di luar pulau  Jawa  guna  menciptakan  pemerataan  ekonomi  dan  pembangunan.  Hal  ini
didasarkan karena mayoritas aktivitas perekonomian dilakukan di pulau Jawa yang memunculkan disparitas pembangunan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa. Kedua, adanya keinginan untuk mewujudkan ibukota yang kondusif dan akomodatif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nasional berbasis kepada tata kelola pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  profesional  (Deny,  2019;  Kementerian PPN/Bappenas, 2019; Kusuma, 2019; Rofiq, 2019; Wicaksono, 2019).
Alasan pemindahan ibukota selain kepada faktor internal yang ada di Indonesia juga  bercermin  dari  keberhasilan  pemindahan  ibukota  yang  telah  dilakukan  di beberapa negara seperti Amarika Serikat yang memindahkan ibukotanya  dari New York ke Washington DC. Negara Brazil yang memindahkan ibukota dari Salvador ke Rio de Janeiro. Negara Jerman yang memindahkan ibukotanya dari Bonn ke Berlin. Bahkan  negara  dalam  satu  kawasan  ASEAN  seperti  Negara  Malaysia  yang memindahkan  ibukota  negara  dari  Kuala  Lumpur  ke  Putrajaya  yang  dianggap berhasil. Keberhasilan pemindahan ibukota negara yang telah dilakukan di negara- negara tersebut diharapkan dapat terwujud dalam pemindahan ibukota yang tengah dilaksanakan di Indonesia (Aziz, 2019; Manan & Suprayitno, 2020).
Latar  belakang  rencana  pemindahan  ibukota  di  atas  pada  dasarnya  memiliki konsekuensi masing-masing.  Alasan yang didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi dan  pemerataan  pembangunan  akan  berimplikasi  kepada  kebijakan  pemindahan ibukota  harus  pula  dibarengi  dengan  kebijakan  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan  pembangunan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  secara  merata.  Hal  yang menjadi  permasalahan  kemudian  yaitu  instrumen  kebijakan  seperti  apa  yang  akan dibuat guna mewujudkan tujuan tersebut, serta  apakah pemindahan ibukota akan secara otomatis mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Rencana pemindahan ibukota yang didasarkan kepada penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional juga masih belum didukung landasan konseptual yang kuat melalui berbagai penelitian yang dilakukan pemerintah. Selama ini,  kajian  pemindahan  ibukota  banyak  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  yang  mana  selain  masih  sedikitnya  hasil  penelitian  yang dipublikasikan ke publik,  juga kajian tersebut masih diperdebatkan (Chandra, 2019; Jannah, 2019). Di sisi yang lain berbagai penelitian yang mengkaji tentang tata kelola
pemerintahan  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  di Indonesia  masih  dihadapkan  kepada  berbagai  permasalahan  yang  lazim  ditemui seperti masalah pelayanan publik (Maryam, 2016), dan korupsi yang kerap dilakukan oleh  aparatur  pemerintah  (Rasul,  2009;  Solikhudin,  2017),  meskipun  agenda mewujudkan tata kelola pemerintahan tengah dilaksanakan.
Uraian tersebut di atas mengonstruksikan pemahaman bahwa belum adanya dukungan konseptual yang reliabel sebagai dasar kebijakan pemindahan ibukota baik yang  didasarkan  kepada  alasan  pemerataan  pembangunan  maupun  mewujudkan tata  pemerintahan  yang  baik.  Berdasarkan  fakta  di  Indonesia  bahwa  adanya pembangunan kota-kota sebagai pusat pemerintahan baik tingkat provinsi (ibukota provinsi) maupun di  tingkat kabupaten/kota (ibukota kabupaten/kota) akan diikuti oleh pembangunan ekonomi dan pusat perniagaan dalam satu  wilayah  yang sama (Tjiptoherijanto,  1999).  Dikaitkan  dengan  konteks  pemindahan  ibukota  tidak menutup  kemungkinan  akan  terjadi  hal  yang  serupa,  sehingga  dibutuhkan  upaya mengonstruksikan dasar pemindahan ibukota yang tepat yang diharapkan mampu melahirkan instrumen kebijakan pemindahan ibukota yang benar dan tepat.
Atas dasar permasalahan tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam  alasan  apa  yang  sebetulnya  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  dasar pemindahan  ibukota,  mengingat  alasan-alasan  pemindahan  ibukota  yang  ada memiliki  implikasinya  masing-masing.  Artikel  ini  juga  ditujukan  sebagai  penelitian yang  diharapkan  dapat  menambah  referensi  mengenai  dasar  pemindahan  ibukota negara, mengingat masih sedikitnya penelitian yang mengkaji tentang hal tersebut. Berbagai penelitian seperti dari Yahya (2018) yang mengkaji pemindahan ibukota dari perspektif  permasalahan  Jakarta  sebagai  ibukota  saat  ini  dan  Kalimantan  sebagai lokasi alternatif ibukota. Supriyanto (2013) yang mengkaji pemindahan ibukota dari perspektif pertahanan, dan S. A. F. Silalahi (2019) yang mengkaji pemindahan ibukota dalam perspektif ekonomi dan risikonya. Kesemua penelitian tersebut belum secara rinci  mengkaji  mengenai  alasan  dasar  pemindahan  ibukota,  sehingga  artikel  ini diharapkan mampu menambah referensi mengenai pemindahan ibukota dilihat dari perspektif alasan dasar pemindahan ibukota.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode analisis  deskriptif,  alasan  memilih  metode  tersebut  didasarkan  kepada  adanya kesesuaian dengan tujuan penelitian yang hendak menggambarkan tentang rencana pemindahan ibu kota. Sehingga dalam konteks penelitian ini analisis mengenai alasan yang  dijadikan  dasar  dalam  rencana  pemindahan  ibu  kota  diuraikan  dalam  makna deskriptif berupa uraian naratif. Adanya penggunaan gambar dilakukan dalam rangka mendukung  pemahaman  deskriptif  yang  disajikan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan pemahaman  dari  beberapa  ahli  yang  menyatakan  bahwa  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif  akan  menghasilkan output berupa  penggambaran  mengenai permasalahan penelitian berupa penggambaran/deskripsi yang menyeluruh, real dan alamiah (Creswell, 2007; U. Silalahi, 2009).
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi dokumentasi (Nilamsari, 2014) yang mana data diperoleh melalui berbagai dokumen yang dianggap relevan dengan tema kajian yang sedang diteliti baik bersumber dari buku, jurnal, dokumen pemerintah atau sumber referensi lainnya . Teknik analisis data dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  3  (tiga)  kegiatan  yang  sejalan  dengan pemahaman Creswell (2007) yaitu: Pertama, tahap reduksi data. Kedua, tahap display atau penyajian data. Ketiga, penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian  ini  digunakan  teknik  triangulasi  yang  mana  keseluruhan  data  dilakukan check , re-check dan cross-check antara satu dengan yang lainnya sehingga data yang disajikan yang menghasilkan suatu kebenaran data (Sugiyono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Jakarta Sebagai Ibukota
Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Jakarta tidak hanya dijadikan sebagai pusat  pemerintahan,  tetapi  juga  dijadikan  sebagai  pusat  perdagangan.  Kondisi tersebut  tidak  hanya  memberikan  keuntungan  berupa  terbangunnya  infrastruktur penunjang pemerintahan, tetapi juga kepada terbangunnya infrastruktur penunjang perdagangan. Penggabungan tersebut menciptakan sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan  dengan  kegiatan  perdagangan  yang  memberikan  keuntungan  tidak
hanya secara ekonomi tetapi juga memberikan keuntungan secara sosial dan politik. Pasca  Indonesia  merdeka,  pola  pembangunan  yang  mengintegrasikan  pusat pemerintahan  dengan  pusat  perdagangan/  perekonomian  di  Jakarta  tetap dipertahankan. Secara konseptual sebagaimana pendapat Campbell (dalam Agassi, 2013)  bahwa  adanya  pengembangan  ibukota  yang  menggabungkan  pusat pemerintahan  dan  pusat  perekonomian  bisa  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  dari pembangunan ibukota tersebut.
Adanya  penggabungan  antara  pusat  pemerintahan  dengan  pusat perekonomian dalam satu wilayah menurut peneliti akan memberikan keuntungan bagi keduanya yang antara lain sebagai berikut: Pertama, adanya integrasi kebijakan pembangunan yang ditujukan sekaligus dan terpadu antara pusat penyelenggaraan pemerintahan  dengan    pusat  pertumbuhan  perekonomian  akan  menciptakan efisiensi. Kedua, pusat perekonomian yang berada satu lingkup wilayah dengan pusat pemerintahan  akan  memudahkan  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengelola perekonomian  bagi  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  sesuai dengan tujuan pemerintah. Ketiga, kegiatan perekonomian membutuhkan dukungan kebijakan yang cepat dan responsif, sehingga adanya penyatuan wilayah antara pusat pemerintahan  dengan  pusat  perekonomian  akan  mendorong  pemerintah  untuk bersikap tanggap dan lebih cepat menyikapi tuntutan dan kebutuhan dalam kegiatan perekonomian.
Integrasi  pusat  pemerintahan  dengan  pusat  perekonomian  yang  dapat memberikan keuntungan seperti dijelaskan di atas akan terwujud apabila pemerintah melakukan  perencanaan  pembangunan  ibukota  sedari  awal  yang  ditujukan  untuk mengakomodasi kedua aktivitas tersebut. Sehingga dalam proses perkembangannya sudah ada aturan yang jelas baik pembagian wilayah maupun otoritas kewenangan mana  yang  menjadi  bagian  dari  pengembangan  pusat  pemerintahan,  serta  mana yang menjadi bagian dari pengembangan pusat perekonomian, sehingga tidak akan memunculkan tumpang tindih kebijakan yang justru bertentangan satu dengan yang lainnya.
Praktik penyatuan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang terjadi di Jakarta sebagai ibukota nyatanya tidak direncanakan sedari awal. Hal ini bisa terlihat
dalam kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta yang pada masa pemerintahan Hindia-Belanda hanya ditujukan untuk mengakomodasi sebanyak 600 ribu sampai 1 juta penduduk, namun Jakarta dalam perkembangannya sampai dengan saat ini telah dihuni  oleh lebih dari 10 juta penduduk (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019). Permasalahan  tersebut  berakibat  kepada  terbatasnya  pengembangan  kapasitas Jakarta  yang  memunculkan  berbagai  permasalahan  baik  secara  ekologi  seperti masalah buruknya sanitasi air dan polusi udara sampai dengan masalah sosial seperti tingginya masyarakat miskin yang menempati kawasan kumuh dan padat penduduk (Adhi, 2009).
Gambar 1.
Perkembangan Kota Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Bisnis
Sumber: Analisis Penulis, 2022
Keterbatasan  Jakarta  mengakomodasi  pengembangan  pusat  pemerintahan dan ekonomi diupayakan dengan menggandeng daerah penyangga ( hinterland ) yang kemudian menjadi konsep kota megapolitan yaitu Jabodetabek atau gabungan dari
Jakarta
Kondisi Pendukung:
Infrasturktur yang baik, Sumber Daya Manusia yang memadai, Mudahnya Aksestabilitas
dan Konektivitas
Penyokong Pusat Pemerintahan
Perkembangan Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian Penyokong Pusat Niaga/Bisnis Upaya Pembangunan Jakarta dalam Mengakomodasi Tuntutan sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian
Permasalahan: Terbatasnya Kemampuan Jakarta
Implikasi:
Opsi Pengembangan: 1. Jakarta diorientasikan sebagai pusat pemerintahan atau 2. Jakarta diorientasikan sebagai pusat perekonomian
Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang  dan  Bekasi.  Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk mendukung  Jakarta  sebagai  kota  inti  dari  pusat  pemerintahan  dan  pusat perekonomian,  diharapkan  dengan  adanya  kawasan  terpadu  Jabodetabek  akan mengurangi beban Jakarta baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat perdagangan dan perekonomian (Silitonga, 2010; Tohjiwa, 2010).
Konsep Jabodetabek secara praktis tidak sepenuhnya mengatasi terbatasnya kapasitas  Jakarta  sebagai  ibukota,  dalam  beberapa  aspek  konsep  ini  melahirkan permasalahan  baru  seperti  pemborosan  bahan bakar  dan  tingkat  kemacetan  yang semakin parah serta ketidakefisienan waktu (Firmansyah & Tjahjani, 2012; Tamara & Sasana, 2017).  Permasalahan Jakarta tersebut menyisakan 2 solusi bagi pemerintah dalam  pengembangan  Jakarta,  yaitu  memindahkan  pusat  perekonomian  atau memindahkan  pusat  pemerintahan  (lihat  Gambar  1).  Pemindahan  pusat perekonomian akan membawa dampak yang fundamental bagi pemerintah karena dapat  mengganggu  jalannya  perekonomian  baik  secara  nasional  maupun  secara internasional, mengingat perdagangan internasional di Indonesia banyak dilakukan di  Jakarta  mulai  dari  aktivitas  perusahaan  multi  nasional  sampai  kegiatan  ekspor impor yang mayoritas dilakukan di pelabuhan Jakarta/ Tanjung Priok (Baroroh, 2012; Romadhon, 2018).
Solusi  yang  dianggap  memiliki  tingkat  resiko  yang  lebih  kecil  yaitu memindahkan  pusat  pemerintahan,  dengan  begitu  Jakarta  diorientasikan  sebagai pusat  perekonomian.  Beban  Jakarta  dalam  mengakomodasi  fungsi  pusat pemerintahan  menjadi  tidak  ada.  Pemahaman  tersebut  sejalan  dengan  rencana kebijakan  pemerintah  yang  akan  memindahkan  ibukota  sebagai  implikasi keterbatasan pengembangan Jakarta sebagai ibukota (Alaidrus, 2019; Yadika, 2019).
Meskipun  secara  empiris  Jakarta  memiliki  keterbatasan  kapasitas,  namun Pemerintah  tidak  bisa  menjadikan  masalah  internal  Jakarta  sebagai  dasar pemindahan ibukota. Hal ini menurut peneliti  didasarkan kepada beberapa alasan, antara lain: Pertama, menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibukota  menjadi  bukti  kegagalan  pemerintah  yang  tidak  mampu  sedari  awal merencanakan  konsep  ibukota  yang  ideal. Kedua, menjadikan  masalah  internal Jakarta  sebagai  dasar  pemindahan  ibukota  menggambarkan  pola  pengambilan
kebijakan  pemerintah  yang  empiris-reaktif,  dalam  artian  menunggu  berbagai permasalahan  muncul  dan  menimbulkan  masalah  secara  sistemik  yang  kemudian pemerintah  baru  memunculkan  rencana  kebijakan  pemindahan  ibukota.  Idealnya sudah  sejak  dulu  pemerintah  mempunyai  proyeksi  pembangunan  Jakarta  secara periodik yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam perkembangan Jakarta di masa saat ini dan masa yang akan datang dan diwujudkan dalam instrumen kebijakan pengembangan ibukota.
Ketiga, Jakarta  merupakan  sebuah  wilayah  yang  sudah  matang  jika dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia, Jakarta masih unggul dalam hal akomodasi  penyelenggaraan  pusat  pemerintahan  dan  pusat  perekonomian, sehingga  alasan  Jakarta  tidak  layak  lagi  menjadi  ibukota  harus  dibuktikan  oleh pemerintah secara konkret, rinci dan jelas yang meliputi berbagai aspek penunjang penyelenggaraan  pusat  pemerintahan,  bukan  didasarkan  kepada  permasalahan sektoral semata (Utami, 2018).
Berdasarkan  kepada  pemahaman  tersebut  maka  pemindahan  ibukota  harus direncanakan  secara  cermat,  multi  dimensi,  menyeluruh  dan  berorientasi  kepada masa  depan.  Dengan  begitu  akan  melahirkan  pola  perencanaan  pembangunan ibukota yang ideal dan akomodatif terhadap seluruh permasalahan dan potensi yang ada. Meskipun rencana pemindahan ibukota sudah bergulir lama, namun sampai saat ini  kajian  pemindahan  ibukota  hanya  dilakukan  secara  internal  pemerintah,  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas)  yang  merupakan  institusi  negara yang  berwenang  dalam  menyusun  kebijakan  pembangunan  belum  mampu menghasilkan output kajian yang  komprehensif  mulai dari dasar, orientasi, konsep sampai  dengan  pemetaan  wilayah  pemindahan  ibukota.  Bahkan  alasan  dasar pemindahan ibukota yang menjadi alasan mengapa ibukota harus dipindahkan dari Jakarta masih berupa pendapat dari beberapa ahli dan bukan merupakan hasil kajian resmi pemerintah (Kami, 2019).
Sampai dengan saat ini, setidaknya terdapat  dua alasan utama yang  menjadi dasar pemerintah untuk memindahkan ibukota, yaitu: Pertama, pemerataan ekonomi dan pembangunan. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua alasan tersebut apabila dikaji secara mendalam memiliki implikasi yang berbeda baik
bagi calon ibukota baru maupun terhadap kebijakan instrumen kebijakan yang harus dibuat sebagai implikasi dari pemindahan ibukota. Bahkan keduanya alasan tersebut memiliki  pertentang  satu  dengan  yang  lainnya.  Analisis  mengenai  kedua  alasan pemindahan ibukota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan sebagai Dasar Pemindahan Ibukota
Salah  satu  tujuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pembangunan,  negara  harus  hadir memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  negara  tanpa  membedakan  latar  belakangnya (Wibowo,  2008).  Dalam  konteks  kewilayahan,  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sehingga menciptakan keberimbangan dan keadilan pembangunan yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.
Kondisi  keberimbangan  pembangunan  secara  empiris  belum  mampu diwujudkan  di  Indonesia  (Firdaus,  2013),  berbagai  permasalahan  dijadikan  alasan seperti  luasnya  wilayah  Indonesia  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau,  terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan pembangunan secara bersamaan, hingga politik hukum penguasa yang lebih memfokuskan pembangunan di wilayah tertentu. Implikasi dari permasalahan tersebut yaitu terjadinya pembangunan yang pesat di pulau Jawa sementara pembangunan di luar pulau Jawa dirasakan lambat, hal  ini  menimbulkan  pemahaman  akan  konsep  pembangunan  ”Jawanisasi”  yang mana  pulau  Jawa  sebagai  sentral  dari  pembangunan  nasional  (Kementerian Keuangan, 2017; Kurniawan, 2012).
Pesatnya pembangunan yang dilakukan di pulau Jawa tidak hanya mendorong urbanisasi  penduduk  yang  berakibat  kepada  banyaknya  penduduk  yang  mendiami pulau Jawa atau sekitar 150,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sebanyak 266,91 juta jiwa. Bahkan sampai dengan saat ini pertumbuhan perekonomian di pulau Jawa masih  sangat  dominan  atau  sekitar  59,03%  pertumbuhan  ekonomi  nasional disumbang oleh pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2013; Bhinadi, 2003; Kusnandar, 2019). Ketimpangan tersebut di atas dikaitkan dengan rencana pemindahan ibukota maka  dijadikan  kesempatan  mengubah  pola  pembangunan  “Jawanisasi”  yang
selama ini dilakukan oleh pemerintah menjadi pembangunan yang terdesentralisasi ke daerah-daerah di luar pulau Jawa secara berimbang.
Dasar  pemikiran  tersebut  tidak  bisa  disalahkan  mengingat  secara  empiris daerah  di  luar  pulau  Jawa  membutuhkan  kebijakan  akselerasi  pembangunan  yang diharapkan mampu sejajar dengan pembangunan yang ada di pulau Jawa, akan tetapi konteks  pertumbuhan  perekonomian  dan  pemerataan  pembangunan  apabila dikaitkan dengan tujuan pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa menjadi tidak tepat, hal ini menurut peneliti didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:
Pertama, ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa belum didukung oleh kajian yang menyatakan bahwa posisi ibukota  yang  berada  di  pulau  Jawa  turut  berkontribusi    dalam  menciptakan ketimpangan pembangunan. Dikaji dalam peraturan perundang-undangan tidak ada klausul  yang  menyatakan  prioritas  pembangunan  difokuskan  hanya  bagi  ibukota Jakarta atau daerah-daerah yang berada di pulau Jawa. Kecenderungan yang terjadi lebih  kepada  kemauan  politik  penguasa  dan  negara  untuk  bersungguh-sungguh mendistribusikan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pembangunan  ke  luar pulau Jawa (Wiwoho, 2017). Dasar pemindahan ibukota didasarkan kepada keinginan mewujudkan pemerataan pembangunan secara langsung juga menjustifikasi bahwa negara telah gagal membangun Jakarta sebagai ibukota yang mampu menciptakan kebijakan yang adil dalam konteks pembangunan, tidak dipungkiri bahwa selama ini pembangunan  juga  dilakukan  di  luar  pulau  Jawa  meskipun  tidak  secepat pembangunan yang dilakukan di pulau Jawa.
Kedua, kebijakan  pemerataan  pembangunan  hakikatnya  harus  dipahami sebagai tujuan negara yang hendak mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi setiap warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pembangunan tidak perlu dikooptasi melalui kerangka pemindahan ibukota, karena dengan begitu akan menciptakan  pemahaman  bahwa  pemerataan  pembangunan  tidak  akan  terwujud selama  ibukota  berada  di  pulau  Jawa.  Pemerataan  pembangunan  harus  dipahami sebagai  bagian  dari  instrumen  negara  yang  disusun  secara  berkelanjutan  dengan tidak  tergantung  pada  dimensi  waktu  dan  tempat  tertentu.  Sehingga  komitmen
pemerintah  untuk  menciptakan  pemerataan  pembangunan  harus  dilakukan  mulai saat ini sampai dengan masa yang akan datang secara berkelanjutan.
Dikaitkan  dengan  adanya  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang mana  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  rumah tangganya  sendiri  (Risal,  2016),  maka  agenda  pemerataan  pembangunan  menjadi tepat untuk dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang mana  pembangunan  tidak  lagi  menjadi  monopoli  kewenangan  pemerintah  pusat, melainkan  pemerintah  daerah  dapat  menyusun  rencana  pembangunan  berbasis kepada  potensi  daerah  masing-masing  (Rangkasa,  2017;  Tori,  2011).  Didasarkan kepada  pemahaman  tersebut,  maka  pemerataan  pembangunan  tidak  harus menunggu  terlaksananya  pemindahan  ibukota  ke  luar  pulau  Jawa  agar  dapat mewujudkan  pemerataan  pembangunan,  khususnya  kesetaraan  pembangunan antara pulau Jawa dengan daerah-daerah di luar pulau Jawa.
Ketiga, pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  pemerataan pembangunan  berimplikasi  kepada  keharusan  pemerintah  untuk  menentukan wilayah  yang  akan  dijadikan  ibukota  berdasarkan  geo-ekonomi  yang  mengandung artian  penetapan  ibukota  baru  harus  berada  di  wilayah  yang  selama  ini  kurang mendapatkan  perhatian  pembangunan  dan  memiliki  potensi  perekonomian  yang bisa  berkembang  maju  setara  dengan  Jakarta  dan  memastikan  wilayah  tersebut memiliki  poros  strategis  yang  mampu  memberikan  keuntungan  secara  merata kepada  setiap  wilayah  yang  ada  di  Indonesia  dalam  konteks  pengembangan perekonomian,  sehingga  akan  mampu  menciptakan  pemerataan  pembangunan. Keempat, pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan akan berimplikasi kepada instrumen kebijakan yang harus diambil pemerintah lebih difokuskan kepada pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Hal ini menjadi ironi  dikarenakan  selain  fungsi  pemerintahan  tidak  hanya  menyangkut  masalah ekonomi, juga dikarenakan keinginan untuk tidak menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian akan menjadi tidak konsisten.
Hal tersebut diatas didasarkan pada pemahaman bahwa dengan adanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan maka dimungkinkan bagi ibukota yang baru untuk bisa berkembang menjadi pusat perekonomian baru seiring dengan
berkembangnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimungkinkan dalam proses perkembangan wilayah, ibukota baru secara tidak langsung akan membangun dirinya sendiri sebagai wilayah pertumbuhan perekonomian yang dikhawatirkan akan berbenturan kembali dan menjadikan ibukota yang baru sebagai pusat pemerintahan sekaligus  pusat  perekonomian,  hal  ini  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa realitasnya  pertumbuhan  kota-kota  di  Indonesia  salah  satunya  didasarkan  kepada adanya pertumbuhan ekonomi di kota tersebut (Makkelo, 2017).
Penjelasan  mengenai  implikasi  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada alasan  pemerataan  pembangunan  di  atas  mengkonstruksikan  pemahaman  bahwa pemindahan  ibukota  seyogyanya  tidak  didasarkan  kepada  alasan  pemerataan pembangunan  semata,  karena  dapat  memberikan  dampak  negatif  baik  itu  kepada ibukota  yang  baru  maupun  kepada  isu  pemerataan  pembangunan  itu  sendiri. Meskipun demikian alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan disisi yang lain juga memiliki sisi positif apabila pemerintah menjadikan alasan  pemerataan  pembangunan  sebagai  dasar  pemindahan  ibukota.  Sisi  positif tersebut menurut peneliti antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, alasan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  pemerataan pembangunan  akan  mendorong  pemerintah  untuk  memiliki  komitmen  yang ditunjukkan  melalui  instrumen  kebijakan  untuk  mendukung  sepenuhnya  upaya mewujudkan  pemerataan  pembangunan,  mengingat  bahwa  pertumbuhan  kota  di Indonesia akan diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah kota tersebut (Tjiptoherijanto,  1999).  Didasarkan  kepada  alasan  tersebut  maka  tujuan  dari pemindahan  ibukota  menjadi  jelas,  konkret  dan  spesifik  berupa  permasalahan seputar  pemerataan  pembangunan.  Komitmen  pemerataan  pembangunan  yang ditujukan  melalui  instrumen  kebijakan  ini  pula  yang  akan  menjadi  penilaian keberhasilan pemindahan ibukota yang dilakukan oleh pemerintah.
Kedua, alasan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  pemerataan pembangunan dapat memberikan semangat dan dorongan kepada wilayah sekitar ibukota baru dan wilayah lainnya untuk dapat mengakselerasi pembangunan yang ada  di  daerah  masing-masing.  Hal  tersebut  dimungkinkan  selain  dikarenakan pemerintah melalui instrumen kebijakan yang dibuat akan memberikan peluang bagi
percepatan  pembangunan  di  setiap  wilayah,  juga  adanya  dorongan  internal  yang menjadikan proses pembangunan ibukota baru sebagai acuan pembangunan yang diharapkan  menjadi  gambaran  untuk  secara  bersama-sama  membangun  daerah- daerah  yang  dulunya  belum  berkembang  menjadi  daerah  berkembang  dan  maju. Sehingga  adanya  semangat  dan  dorongan  tersebut  akan  menciptakan  kesetaraan pembangunan di setiap daerah baik yang berada di pulau Jawa maupun yang berada di luar pulau Jawa.
Ketiga, alasan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  pemerataan pembangunan  akan  memunculkan  wilayah  ibukota  dengan  geo-ekonomi  yang berimbang  apabila  didasarkan  kepada  pemerataan  pembangunan,  sehingga berimplikasi  kepada  posisi  wilayah  ibukota  yang  baru  yang  harus  mencerminkan posisi  strategis  pertumbuhan  perekonomian  dan  pembangunan,  serta  akan berimplikasi pula baik secara sosial maupun politik terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah yang ada.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  alasan  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan pembangunan di atas, maka alasan tersebut memiliki sisi positif dan sisi negatif, yang menjadi kewajiban pemerintah dalam upayanya memindahkan ibukota yaitu komitmen agar pembangunan yang selama ini lebih banyak dilakukan di pulau Jawa dapat didistribusikan ke luar pulau Jawa, sehingga akan menciptakan keadilan dan  sinergitas  pembangunan  secara  nasional.  Adanya  keinginan  memindahkan ibukota  dalam  rangka  menciptakan  keadilan  dalam  pembangunan  menandakan bahwa selama ini instrumen kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah belum optimal dalam menciptakan pemerataan pembangunan.

## Penciptaan Tata Kepemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pemindahan Ibukota
Rencana  pemindahan  ibukota  salah  satu  alasannya  didasarkan  kepada  fakta empiris yang mana birokrasi yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Berbagai patologi  birokrasi  mulai  dari  rendahnya  kualitas  aparatur  pemerintah,  rendahnya kualitas publik yang diberikan, sampai dengan praktek-praktek pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi dan jual beli jabatan tidak bisa dipisahkan dari ciri birokrasi saat ini (Hamirul, 2017; Junus, 2002). Pemahaman mengenai permasalahan tersebut
di atas memunculkan salah satu dorongan bahwa rencana pemindahan ibukota harus didasarkan  kepada  tujuan  penerapan  tata  pemerintahan  yang  baik  agar  berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya patologi birokrasi yang selama ini ada dapat dihilangkan. Selain kepada keinginan untuk menghilangkan permasalahan  tersebut,  tujuan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik juga dapat memberikan optimisme bahwa ibukota  yang  baru  akan  mampu  menjadi  kota  yang  ideal  bagi  penyelenggaraan pemerintahan. Alasan tersebut menurut peneliti antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, alasan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  rencana pemindahan  ibukota  menuntut  pemerintah  untuk  memiliki  pola  perencanaan  dan pengembangan ibukota yang visioner. Dimana pusat pemerintahan yang baru harus mampu  mengakomodasi  setiap  tuntutan  dan  kebutuhan  serta  mampu  menjawab tantangan yang akan muncul di masa  yang akan datang. Sehingga dasar kebutuhan penyelenggaraan  pemerintahan  saat  ini  sampai  dengan  penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang mampu diakomodasi dalam pengembangan ibukota baru nantinya.
Kedua, alasan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  rencana pemindahan  ibukota  menuntut  pemerintah  untuk  senantiasa  menjadikan  prinsip- prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik.  Seperti  adanya  keterbukaan,  transparansi, kesetaraan,  berwawasan  ke  depan,  daya  tanggap,  profesionalisme,  efisiensi  dan efektivitas,  akuntabilitas  (Arisaputra,  2013;  Batubara,  2006)  sebagai  dasar  pijakan dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pemindahan ibukota. Pemerintah dituntut untuk dapat bersikap terbuka ( openess ) dan memiliki rasa  tanggap  ( responsiveness )  terhadap  semua  pihak  dari  berbagai  kalangan  dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam proses perencanaan pemindahan ibukota sampai dengan proses pelaksanaan pemindahan ibukota.
Pemerintah  juga  harus  transparan  dan  akuntabel  terhadap  setiap  kebijakan yang  diambil  menyangkut  pemindahan  ibukota,  sehingga  tidak  hanya  akan menumbuhkan  rasa  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah,  tetapi  juga  akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemindahan ibukota yang
diambil  oleh  pemerintah.  Adanya  komitmen  pemerintah  dalam  merencanakan kebijakan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  prinsip-prinsip  tata pemerintahan yang baik, maka akan melahirkan kebijakan pemindahan ibukota yang mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada.
Ketiga, alasan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  rencana pemindahan  ibukota  mendorong  pemerintah  untuk  tidak  hanya  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  ibukota  baru  dan  mengurangi  ketimpangan pembangunan secara fisik semata yang selama ini ada antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa, tetapi pemerintah harus mampu membangun keseluruhan aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya bagaimana menciptakan pembangunan  manusia  yang  unggul  dan  berkualitas  di  setiap  wilayah  yang  ada, sehingga  akan  mewujudkan  kesetaraan  pembangunan  baik  infrastruktur  maupun sumber daya manusia.
Keempat, alasan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dalam  rencana pemindahan ibukota menuntut pemerintah untuk menyeleksi aparatur pemerintah yang akan bekerja di ibukota baru secara profesional. Aparatur pemerintah yang akan bekerja  di  wilayah  ibukota  baru  tersebut  harus  memiliki  kompetensi  di  bidangnya masing-masing  dan  mampu  bekerja  secara  profesional.  Sehingga  diharapkan aparatur  pemerintahan  yang  bekerja  di  wilayah  ibukota  baru  akan  mampu mewujudkan  birokrasi  yang  senantiasa  menjunjung  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Pemahaman tersebut di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa rencana pemindahan  ibukota  sudah  seharusnya  didasarkan  kepada  keinginan  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Meski  demikian,  berbagai permasalah  dimungkinkan  akan  muncul  apabila  pemerintah  mendasarkan  kepada alasan tersebut. Berbagai permasalahan tersebut menurut peneliti antara lain, yaitu:
Pertama, kejelasan  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  seperti  apa  yang ingin  dibangun.  Hal  ini  didasarkan  kepada  banyaknya  konsep  tata  kelola pemerintahan  yang  ada  saat  ini  ada  yang  diungkapkan  baik  oleh  lembaga  resmi maupun oleh para ahli. Kemudian bagaimana konsep tata pemerintahan yang baik dikembangkan  dalam  kaitannya  dengan  pemindahan  ibukota,  apakah  memiliki
prinsip atau dimensi baru dan khusus yang membuat konsep tata pemerintahan yang baik  dalam  konteks  pemindahan  ibukota  menjadi  berbeda  dari  konsep  tata  kelola pemerintahan yang baik  yang sudah ada saat ini.  Pemahaman akan kejelasan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dikaitkan dengan pemindahan ibukota menjadi penting  dikarenakan  hal  ini  menjadi  dasar  alasan  pemindahan  ibukota  yang  akan berdampak  kepada  keberhasilan  pemindahan  ibukota  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah.
Kedua, berkaitan  dengan  kejelasan  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang hendak  dibangun  dalam  pemindahan  ibukota.  Maka  permasalahan  berikutnya menyangkut metode atau cara yang ditempuh agar konsep tata kelola pemerintahan yang  baik  dalam  kerangka  pemindahan  ibukota  bisa  dilaksanakan  dan  berhasil, dengan  kata  lain  konsep  tata  pemerintahan  yang  baik  tersebut  harus  memiliki kejelasan  tahapan  pencapaiannya  secara  konkret.    Hal  ini  juga  menyangkut bagaimana  konsep  tata  kelola  pemerintahan  diterapkan  apakah  hanya  meliputi birokrasi  pemerintahan  yang  akan  terlibat  dalam  pemindahan  ibukota  ataukah seluruh elemen baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur luar yang akan terlibat langsung  dalam  pemindahan  ibukota.  Serta  bagaimana  komunikasi  dan  koordinasi yang dilakukan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aktor atau pemangku kepentingan lainnya. Supaya  pemindahan ibukota berbasis kepada perwujudan  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  dapat  diwujudkan  sebagaimana harapan dan tujuan awal.
Ketiga, mengingat banyaknya prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik yang  harus  diterapkan  atau  dilaksanakan,  maka  menjadi  permasalahan  kemudian yaitu  bagaimana  dengan  skala  prioritas  yang  diterapkan.  Apabila  pemindahan ibukota  didasarkan  kepada  mewujudkan  pertumbuhan  perekonomian  dan pemerataan  pembangunan  maka  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  pemerintah  akan menetapkan  dua  kebijakan  tersebut  sebagai  prioritas  untuk  direalisasikan  terlebih dahulu dan menjadi agenda utama dalam pemindahan ibukota.
Dalam konteks mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka prinsip yang mana yang akan dijadikan prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu. Apakah  itu  profesionalisme  birokrasi  terlebih  dahulu  yang  mana  pemerintah
memastikan  bahwa  aparatur  pemerintahan  yang  terlibat  dan  menjadi  bagian  dari pemindahan  ibukota  merupakan  orang-orang  terpilih  yang  profesional  ataukah prinsip  lainnya  yang  menjadi  prioritas  utama  yang  akan  dijadikan  agenda  oleh pemerintah dalam rangka pemindahan ibukota.
Pemahaman  tersebut  di  atas  menjadi  penting  sebab  dalam  konteks pemindahan ibukota, banyak dimensi yang harus diperhatikan dan berbagai dimensi tersebut  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  adanya  kebijakan pemerintah  untuk  menetapkan  skala  prioritas  yang  menempatkan  dimensi  atau prinsip  tertentu  dalam  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik    untuk dilaksanakan terlebih dahulu akan berpengaruh terhadap dimensi lainnya.
Keempat, terkait dengan skala prioritas dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam pemindahan ibukota yang didasarkan kepada tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah membuat indikator keberhasilan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada  prinsip  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Hal  tersebut menjadi penting mengingat harus ada ukuran yang pasti, jelas dan terukur mengenai keberhasilan pemindahan ibukota, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penilaian terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemindahan ibukota.
Keempat  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  tersebut  di  atas  yang  mungkin muncul  dari  adanya  kebijakan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  perlu  diantisipasi  dan  dicarikan solusinya oleh pemerintah, agar pemindahan ibukota dengan dasar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan dan berhasil sebagaimana tujuan awal yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.    Keberhasilan  pemindahan  ibukota  yang didasarkan  kepada  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  harus  didasarkan kepada adanya keinginan dan komitmen pemerintah yang bersifat  kontinyu untuk senantiasa  menjadikan  prinsip  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik sebagai  dasar  dari  keseluruhan  proses  pemindahan  ibukota,  sehingga  tujuan pemindahan  ibukota  menjadi  terwujud  sebagaimana  yang  diharapkan  dan direncanakan.

## Konsekuensi dari Pemilihan Alasan Dasar Pemindahan Ibukota bagi Pengembangan Ibukota Baru
Uraian  mengenai  dua  alasan  pemindahan  ibukota  sebagaimana  dijelaskan  di atas  mengkonstruksikan  pemahaman  bahwa  baik  alasan  untuk  menciptakan pemerataan  pembangunan  maupun  alasan  untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi masing-masing, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
Apabila  pemerintah  mengambil  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pembangunan sebagai dasar pemindahan ibukota, maka berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi ibukota baru antara lain sebagai berikut: Pertama, dampak positif yang dimungkinkan muncul bagi ibukota baru yaitu adanya kepastian pertumbuhan ekonomi di wilayah ibukota baru dan adanya pemerataan pembangunan baik yang akan  dilakukan  di  wilayah  ibukota  baru  maupun  di  wilayah  lainnya  yang  ada  di Indonesia.  Sehingga  akan  memunculkan  kesetaraan  dan  keadilan  pembangunan. Lebih  lanjut  berbagai  instrumen  kebijakan  akan  diorientasikan  untuk  menciptakan pemerataan  pembangunan,  ditambah  aparatur  pemerintah  dan  lembaga  negara lainnya yang bertempat di wilayah ibukota baru akan digerakkan untuk fokus dalam pencapaian  pembangunan  yang  merata,  dengan  begitu  keberhasilan  yang  akan dicapai  dalam  pemindahan  ibukota  menjadi  jelas  yaitu  adanya  keadilan pembangunan bagi setiap daerah yang ada.
Kedua, dampak  negatif  yang  dimungkinkan  muncul  bagi  ibukota  baru  yaitu dikarenakan  alasan  pemindahan  ibukota  didasarkan  kepada  pemerataan pembangunan, maka isu lain diluar pembangunan akan menjadi minim, padahal isu- isu dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya sebatas kepada  pembangunan  yang  merata,  tetapi  juga  berbagai  aspek  lainnya  yang  juga penting  untuk  dilaksanakan,  seperti  kebijakan  membangun  sumber  daya  manusia yang berkualitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta penciptaan birokrasi yang bersih dan profesional.
Apabila pemerintah mengambil alasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai dasar dari pemindahan ibukota, maka berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi ibukota baru antara lain sebagai berikut: Pertama, dampak positif
bagi  ibukota  baru  yaitu  adanya  pusat  pemerintahan  yang  memiliki  birokrasi  yang menjunjung  nilai-nilai  tata  pemerintahan  yang  baik.  Birokrasi  pemerintahan  akan dijalankan  secara  profesional,  terbuka,  transparan  dan  berorientasi  kepada  masa depan.  Isu-isu  yang  akan  menjadi  kebijakan  pemerintah  yang  menempati  ibukota baru tidak hanya sebatas kepada isu pemerataan pembangunan, tetapi juga berbagai isu lainnya yang kompleks. Sehingga berbagai permasalahan yang menjadi masalah di  ibukota  sebelumnya  diusahakan  untuk  diselesaikan  dan  tidak  akan  terjadi  di wilayah ibukota yang baru.
Kedua, dampak  negatif  bagi  ibukota  baru  yaitu  banyaknya  kebijakan  yang dibuat  yang  memungkinkan  untuk  menjadi  tidak  fokus  antara  satu  dengan  yang lainnya,  sehingga  ibukota  yang  baru  memiliki  beban  yang  berat  sebagai  pusat pemerintahan  yang  baru  mengingat  dasar  pemindahannya  yaitu  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik yang memiliki dimensi yang banyak yang mana semuanya harus dijadikan agenda kebijakan pemerintah di wilayah ibukota yang baru.
Hal  lainnya  yaitu  lamanya  proses  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah  untuk mewujudkan ibukota baru dengan didukung birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan luasnya cakupan masalah tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur  pemerintah  sampai  dengan  keterbukaan  dan  kerjasama  dengan  aktor lainnya yang harus bersifat transparan dan akomodatif.
Kedua alasan dan dampaknya bagi ibukota baru sebagaimana yang dijelaskan di atas harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sehingga alasan dasar yang akan  dijadikan  rencana  pemindahan  ibukota  benar-benar  merupakan  alasan  yang mampu  menjawab  masalah  dan  tantangan  pemindahan  ibukota.  Hal  ini  juga bercermin dari pemindahan ibukota yang telah dilakukan di negara lainnya yang mana masih menyisakan permasalahan yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:
Tabel 1. Permasalahan Dalam Pemindahan Ibukota Negara:
Negara Ibukota Baru Masalah Nigeria Abuja Terjadi lonjakan penduduk yang semula 700 ribu jiwa pada tahun 1991 menjadi 6 juta jiwa pada tahun 2006. Myanmar Naypyidaw JAuh  dari  pusat  kegiatan  di  Yangon  sehingga  relatif  sepi dari kegiatan masyarakat dan perekonomian nasional. Mesir Proses Pemindahan (Desember 2021) Pembangunan ibukota baru yang berbiaya tinggi.
Sumber: Diolah dari Aziz (2019)
Didasarkan  kepada  pemahaman  tersebut  maka  berbagai  permasalahan  yang muncul dari pemindahan ibukota yang telah dilaksanakan di negara lain perlu menjadi bahan  masukan  bagi  pemerintah  agar  permasalahan  serupa  tidak  terjadi  dalam pemindahan ibukota negara di Indonesia. Hal terakhir dari uraian mengenai alasan dasar  pemindahan  ibukota  yaitu  diantara  dua  alasan  yaitu  alasan  pemerataan pembangunan dan alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dapat ditarik hasil penelitian bahwa alasan kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dianggap  alasan  dasar  yang  paling  tepat  diambil  oleh  pemerintah  dalam merencanakan pemindahan ibukota.
Hal tersebut selain didasarkan pemahaman bahwa pemindahan ibukota harus dilandasi  oleh  komitmen  pemerintah  mewujudkan  birokrasi  yang  kompeten  dan profesional,  juga  didasarkan  pemahaman  bahwa  pemindahan  ibukota  harus didukung oleh visi  dan tujuan yang berorientasi  kepada masa depan, bukan hanya kepada  lokalitas  isu  disparitas  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pembangunan  semata  yang  saat  ini  tengah  menjadi  permasalahan  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang akan jauh lebih banyak, multi dimensi dan kompleks. Sehingga wilayah ibukota yang baru harus  dapat  mengakomodasi  setiap  tuntutan  yang  muncul  dan  mampu  menjawab setiap  tantangan  yang  datang  serta  mampu  mengembangkan  dirinya  menjadi ibukota  yang representatif dan  ideal bagi Indonesia. Adanya birokrasi dengan tata kelola  pemerintahan  yang  baik  menjadi  landasan  untuk  menjawab  tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN
Keinginan  dan  komitmen  untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik merupakan pilihan yang dianggap tepat bagi rencana pemindahan ibukota negara di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  pemindahan  ibukota  harus  dilandaskan  kepada kebijakan yang visioner dan didukung oleh birokrasi pemerintahan yang profesional. Dengan  mendasarkan  kepada  alasan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik, maka birokrasi pemerintahan dituntut untuk bertindak terbuka dan partisipatif dalam merencanakan  pemindahan  ibukota,  serta  dalam  proses  pengembangan  ibukota kedepannya birokrasi pemerintahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari  tata  pemerintahan  yang  baik  seperti  adanya  nilai  kesetaraan,  ketanggapan, transparan, akuntabel dan profesional.
Alasan  pemindahan  ibukota  yang  didasarkan  kepada  pembangunan  akan mempersempit  tujuan  pemindahan  ibukota  yang  hanya  sebatas  pencapaian pemerataan  pembangunan,  terlebih  lagi  pemerataan  pembangunan  harus  sudah diupayakan  oleh  pemerintahan  dalam  konteks  desentralisasi  kewenangan  antara pemerintah  dengan  pemerintah  daerah  saat  ini.  Didasarkan  kepada  pemahaman tersebut maka menjadi kesempatan yang tepat untuk membuat instrumen kebijakan yang  mendukung  terhadap  penciptaan  pemerataan  pembangunan  melalui pendekatan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  tanpa  harus  menunggu  adanya pemindahan ibukota.
Berdasarkan  kepada  pemahaman  tersebut,  maka  pemerintah  dalam rencananya memindahkan ibukota harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks  dan  sistematis  yang  didasarkan  kepada  orientasi  perencanaan pembangunan  ke  depan,  sehingga  pemindahan  ibukota  bukan  hanya  sebatas memindahkan  lokasi  pusat  pemerintahan,  tetapi  juga  membawa  semangat perubahan  dan  komitmen  mewujudkan  birokrasi  pemerintahan  yang  profesional didasarkan  kepada  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  guna  memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan demi tercapainya tujuan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  E.  T.  (2009).  Pelayanan  Sanitasi  Buruk:  Akar  dari  Kemiskinan. Jurnal  Analisis Sosial , 14 (2), 76 – 87.
Agassi,  E.  (2013). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemindahan  Ibukota Negara . Institut Pertanian Bogor.
Alaidrus,  F.  (2019,  Mei  9).  Bappenas:  Ibu  Kota  Dipindah  Agar  Jakarta  Jadi  Kota Ekonomi. Tirto.id . https://tirto.id/bappenas-ibu-kota-dipindah-agar-jakarta-jadi- kota-ekonomi-dvaG .
Arisaputra,  M.  I.  (2013).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Yuridika , 28 (2), 188 – 216. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881 .
Aziz, N. L. L. (2019). Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain. Jurnal Kajian Wilayah , 9 (2), 37 – 64. https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827 . Badan Pusat Statistik. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Baqiroh, N. F. A.  B.  (2019, Mei 3). Wacana Pemindahan Ibukota: Jakarta Tetap jadi
Pusat Bisnis. Kabar24
https://kabar24.bisnis.com/read/20190503/15/918474/wacana-pemindahan-ibu- kota-jakarta-tetap-jadi-pusat-bisnis .
Baroroh,  U.  (2012).  Analisis  Sektor  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Regional  di  Wilayah  Jawa:  Pendekatan  Model  Levine. Jurnal  Etikonomi , 11 (2), 180 – 195. https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892 .
Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi Dan Kebijakan , 3 (1), 1 – 6.
Bhinadi,  A.  (2003).  Disparitas  Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  dan  Luar  Jawa. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 8 (1), 39 – 48. https://doi.org/10.20885/ejem.v8i1.638 .
Chandra, A. A. (2019, September 30). Pansus Pindah Ibu Kota Nilai Kajian Bappenas Belum Lengkap. Detik.com . https://finance.detik.com/properti/d- 4727464/pansus-pindah-ibu-kota-nilai-kajian-bappenas-belum-lengkap . Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Approaches . Thousand Oaks: Sage Publications.
Deny, S. (2019, Juni 2). Ini Standar Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta versi Bappenas. Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3981770/ini-standar-ibu-kota- baru-pengganti-jakarta-versi-bappenas .
Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan.  (2019).  Permukiman  dan  Permasalahan
Sepanjang Ciliwung. Retrieved June 21, 2019, from http://dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-dan- permasalahan-sepanjang-ciliwung/ .
Firdaus,  M.  (2013). Ketimpangan  Pembangunan  antar  Wilayah  di  Indonesia .  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Firmansyah,  D.,  &  Tjahjani,  A.  R.  I.  (2012).  Analisis  Kemacetan  Lalu  Lintas  di  Suatu Wilayah (Studi Kasus di Jalan Lenteng Agung. In Seminar Nasional Teknik Sipil UMS 2012 (pp. 134 – 140). Surakarta.
Hamirul.  (2017).  Patologi  Birokrasi  yang  Dimanifestasikan  dalam  Perilaku  Birokrat yang  Bersifat  Disfungsional. Otoritas:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 7 (1),  14 – 18. https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330 .
Haris,  T.  (1992).  Morfologi  Kota  Jakarta  Pada  Abad  ke  16  dan  Ke  18:  Kajian  Data Kartografi. BPPS-UGM , 5 (2A), 367 – 378.
Haryadi, M. (2019, April 30). Jonggol Nyaris Jadi Ibu Kota RI di Era Ode Baru, Kenapa
Akhirnya Batal? Padahal
Sudah Ada Keppres. Tribunnews . http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/jonggol-nyaris-jadi-ibu-kota- ri-di-era-ode-baru-kenapa-akhirnya-batal-padahal-sudah-ada-keppres .
Husin, H. (2016). Ujung Senja Pabrik-Pabrik Gula di Batavia Awal Abad ke-18. Jurnal SOSIO-E-KONS , 8 (2), 139 – 147. http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v8i2.920 . Iradat,  D.  (2019,  April  29).  Jakarta  Dinilai  Tak  Layak  Lagi  Jadi  ibu  Kota. Medcom . https://www.medcom.id/nasional/politik/yNLvDlvk-jakarta-dinilai-tak-lagi-layak- jadi-ibu-kota .
Jannah, S. M. (2019, Agustus 22). Isu Pindah Ibu Kota Sudah Ramai, DPR: Mana Kajian Akademiknya?. Tirto . https://tirto.id/isu-pindah-ibu-kota-sudah-ramai-dpr-mana- kajian-akademiknya-egNm .
Janti,  N.  (2017,  Juli  11).  Rencana  Ibukota  Pindah  ke  Surabaya. Historia .
https://historia.id/politik/articles/rencana-ibukota-pindah-ke-surabaya-v54g4 Jati, G. P. (2017, April 10). Mengingat Lagi Mimpi Soekarno Sulap Palangkaraya jadi
Ibukota. CNN Indonesia .
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-
206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota .
Junus,  S.  P.  (2002).  Masalah  Patologi  Birokrasi  (Hipocracy)  dan  Terapinya. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , XXXII (2), 144 – 154. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1336 .
Kami, I. M. (2019, Mei 2). Bappenas Klarifikasi soal Dokumen Pindah Ibu Kota dan Tim Nawa Cipta. Detik . https://news.detik.com/berita/d-4532792/bappenas- klarifikasi-soal-dokumen-pindah-ibu-kota-dan-tim-nawa-cipta .
Kementerian  Keuangan.  (2017,  November  20).  Pembangunan  Infrastruktur  untuk Mengurangi
Ketimpangan.
Kemenkeu.go.id . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan-infrastruktur- untuk-mengurangi-ketimpangan/ .
Kementerian  PPN/Bappenas.  (2019). Dampak  Ekonomi  dan  Skema  Pembiayaan
Pemindahan Ibu Kota Negara . Jakarta. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan Menteri PPN - Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan IKN_edit IKN 5.pdf . Kurnia,  T.  (2019,  April  30).  Kronologi  Pemindahan  Ibu  Kota  RI  dari  Zaman  Kolonial hingga Kini. Liputan6 . https://www.liputan6.com/bisnis/read/3953356/kronologi-pemindahan-ibu- kota-ri-dari-zaman-kolonial-hingga-kini
Kurniawan, B. (2012). Kearifan Lokal di Tengah Arus Pembangunan. Jurnal Welfare , 1 (2), 225 – 238.
Kusnandar,  V.  B.  (2019,  Mei  9).  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional. Databoks . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/09/jawa-masih- mendominasi-kontribusi-pertumbuhan-ekonomi-nasional .
Kusuma,  H.  (2019,  April  29).  Alasan  Jokowi  Mau  Pindahkan  Ibukota:  Jawa  Terlalu Dominan. Detik . https://finance.detik.com/properti/d-4529543/alasan-jokowi- mau-pindahkan-ibu-kota-jawa-terlalu-dominan .
La  Dossa,  Y.,  &  Riffi.  (2018,  Juli  203).  Cerita  Jakarta:  Peran  Gubernur  Jakarta  di Peristiwa Rengasdengklok. Tagar.id . https://www.tagar.id/cerita-jakarta-peran- gubernur-jakarta-di-peristiwa-rengasdengklok .
Makkelo, I. D. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis.
Lensa Budaya: Jurnal
of Cultural Sciences , 12 (2), 83 – 101. https://doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3052 .
Malik,  A.  (2012).  Jakarta  Sebelum  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia.  Retrieved September  6,  2021,  from https://www.boyyendratamin.com/2012/08/jakarta- sebelum-proklamasi.html .
Manan, A. M. bin A., & Suprayitno, H. (2020). Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation. Journal of Infrastructure and Facility Asset Managemen , 2 (1), 73 – 90. https://doi.org/10.12962/jifam.v2i1.6966 .
Maryam,  N.  S.  (2016).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.
Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , VI (1), 1 – 18. https://doi.org/10.31219/osf.io/dvka2 .
Mauleny,  A.  T.  (2015).  Aglomerasi,  Perubahan  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pembangunan  Jakarta. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik , 6 (2),  147 – 162. https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i2.351 .
Nilamsari,  N.  (2014).  Memahami  Studi  Dokumen  dalam  Penelitian  Kualitatif. Jurnal Wacana , 13 (2), 177 – 181. https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143 .
Novelino, A. (2019, April 29). Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda. CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20- 390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda .
Ramadhan.  (2019,  April  30).  Rencana  Pinah  Ibu  Kota:  Dari  Era  Soekarno  Hingga Jokowi. Asumsi . https://www.asumsi.co/post/rencana-pindah-ibu-kota-dari-era- soekarno-hingga-jokowi
Rangkasa,  E.  (2017).  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Guna  Mewujudkan Kesejahteraan  Masyarakat. Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (1),  617 – 636. http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i1.98 .
Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum , 21 (3), 409 – 628. https://doi.org/10.22146/jmh.16276 .
Ridwiyanto, A. (2011). Batavia Sebagai Kota Dagang Pada Abad XVII Sampai Abad XVIII (Publication No. 0112-01-10989) [Tesis Sarjana, Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repository Uinjkt.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1799 .
Risal,  M.  (2016).  Kearifan  Lokal  dalam  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  di  Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). Jurnal Administrative Reform , 4 (2), 106 – 126. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.597 .
Rofiq, A. (2019, April 30). Ahmad rofiq: Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Pemerintahan Bersih. Berita  Satu . https://www.beritasatu.com/politik/551630/ahmad-rofiq- pemindahan-ibu-kota-ciptakan-pemerintahan-bersih
Romadhon,  Y.  (2018).  Optimalisasi  Pelabuhan  Tanjung  Priok  Menuju  Pelabuhan
Berkelas Dunia. Jurnal Logistik Indonesia , 2 (1), 37 – 43. https://doi.org/10.31334/jli.v2i1.217.g142 .
Sabandar, S. (2016, Agustus 15). Cerita Dibalik Aksi Pindah Ibukota ke Jogja. Liputan6. https://www.liputan6.com/regional/read/2577674/cerita-di-balik-aksi-pindah- ibu-kota-ke-jogja .
Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara.
Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik , XI (16), 19 – 24.
Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT. Refika Aditama.
Silitonga,  D.  P.  Y.  (2010).  Tahapan  Perkembangan  Metropolitan  Jabodetabek Berdasarkan  Perubahan  pada  Aspek  Lingkungan. Jurnal  Perencanaan  Wilayah Dan Kota , 21 (3), 197 – 214.
Solikhudin. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum
Islam Kontemporer. Al-Daulah , 7 (1), 163 – 187. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187 .
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development . Bandung: Alfabeta.
Supriyanto,  M.  (2013).  Pertimbangan  Pemindahan  Ibukota  Negara  Ditinjau  Dari
Perspektif Geografi Pertahanan. Jurnal Pertahanan , 3 (1), 1 – 23. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373 .
Syukur, A. (2010). Historiografi Belandasentris: Pembentukan dan Perkembangannya.
Jurnal Sejarah Lontar , 7 (2), 41 – 49. https://doi.org/10.21009/LONTAR.072.04 . Tamara,  S.,  &  Sasana,  H.  (2017).  Analisis  Dampak  Ekonomi  dan  Sosial  Akibat Kemacetan  Lalu  Lintas  di  Jalan  Raya  Bogor-Jakarta. Jurnal  Riset  Ekonomi Pembangunan , 2 (2), 185 – 196. https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.529 .
Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. Populasi , 10 (2), 57 – 72. https://doi.org/10.22146/jp.12484 .
Tohjiwa,  A.  D.  (2010).  Perubahan  Tipologi  Kota  Bogor  Sebagai  Hinterland Megapolitan Jakarta. Jurnal Desain Dan Konstruksi , 9 (1), 65 – 74.
Tori,  H.  (2011).  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Keadilan  dalam  Mewujudkan  Good Governance. Jurnal TAPIs , 7 (12), 92 – 112. https://doi.org/10.24042/tps.v7i1.1531 . Utami,  R.  P.  (2018). Dinamika  Kekhususan  Provinsi  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara . (Publication No. 0112-01-10989) [Tesis Sarjana, Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
Repository Uinkt. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY

## PUTRI UTAMI-FSH.pdf
Vioya, A. (2010). Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 21 (3), 215 – 226.
Wibowo,  E.  (2008).  Perencanaan  dan  Strategi  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , 8 (1), 16 – 24.
Wicaksono, P. E. (2019, April 30). DPR: RI Layak Punya Ibu Kota yang Lebih Baik dari Jakarta. Liputan6 . https://www.liputan6.com/bisnis/read/3953873/dpr-ri-layak- punya-ibu-kota-yang-lebih-baik-dari-jakarta
Wiwoho,  B.  (2017,  September  11 ).  Beda  Gaya  Jokowi  “Daripada”  Soeharto Membangun Infrastruktur. CNN Indonesia .
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/beda- gaya-jokowi-daripada-soeharto-membangun-infrastruktur .
Yadika,  B.  (2019,  Mei  9).  Kepala  Bappenas  Paparkan  Pentingnya  Pemindahan  Ibu Kota. Liputan6.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3961343/kepala-
bappenas-paparkan-pentingnya-pemindahan-ibu-kota .
Yahya,  H.  .  (2018).  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Maju  dan  Sejahtera. Jurnal  Studi Agama Dan Masyarakat , 14 (1), 21 – 30. https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779 .