INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6495-6507 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi Literatur: Pemetaan Hukum Perjanjian Bisnis dan Alur Pelaksanaanya
Fany Renaldy Harahap 1 ✉ , Muthia Aulia Azhari Daulay 2 , Nikmah Dalimunthe 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
Email: harahapfany7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemetaan hukum perjanjian bisnis dan alur pelaksanaannya. Hadirnya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian literature di dunia akademisi. Metode penelitian artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Hasil penelitian menunjukan bahwa penandatanganan sebuah perjanjian bisnis berdasarkan kesepakatan oleh kedua  belah  pihak  terlebih  dahulu.  Isi  perjanjian  tidak  mengandung  banyak  penjelasan  konkret  dan memadai mengenai hak dan kewajiban para pihak selain akan menyebabkan perjanjian yang dibentuk memberi dampak kedudukan antara pihak perusahaan dengan pihak pemilik property yang menimbulkan ketidak seimbangan, serta berpotensi menimbulkan persengketaan dikemudian hari.
Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perjanjian Bisnis, Alur Perjanjian Bisnis

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the legal mapping of business agreements and the flow of implementation. The results of this research are also expected to add to the study of literature in the academic world. The research method of this scientific article is a qualitative method and literature study or library research. The results show that the signing of a business agreement is based on an agreement by  both  parties  first.  The  contents  of  the  agreement  do  not  contain  many  concrete  and  adequate explanations regarding the rights and obligations of the parties other than it will cause the agreement formed to have an impact on the position between the company and the property owner which creates an imbalance, and has the potential to cause disputes in the future.
Keywords: Business Law, Business Agreement, Business Agreement Flow

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang ( person) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga  disebut  subjek  hukum,  tidak  hanya  orang  ( person)  yang  dapat  sebut  subjek  hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum ( recht person). (Gumanti, 2012)
Meskipun  setiap  subjek  hukum  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum  yang  lazim  disebut  dengan rechts  bekwa  amheid  (kecakapan  hukum)  dan rechtsbevoegdheid (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  seperti  melakukan  perjanjian,  menikah  dan  lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.
Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka menperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian  dengan  siapapun,  menentukan  syarat-syaratnya,  pelaksanaannya  dan  bentuk kontrak, berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. (Gumanti, 2019)
Kontrak  merupakan  suatu  perjanjian  tertulis,  yang  berarti  kontrak  dianggap  sebagai suatu  pengertian  yang  lebih  sempit  dari  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  diberlakukan  karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara bernegosiasi dirumuskan kedalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. (Effendi, 2018)
Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya kesanggupan. (Subekti, 2018)
Pada  kontrak,  terdapat  juga  pengertian  mengenai  hukum  kontrak.  Hukum  kontrak merupakan terjemahan darinBahasa inggris, yaitu contract of law. Hukum kontrak itu sendiri merupakan  peraturan  hukum  dalam  masyarakat  atau  serangkaian  kaidah  hukum  yang mengatur berbagai persetujuan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak didasari oleh kesepakatan sehingga timbulnya akibat hukum antara pembuat kontrak tersebut.
Definisi hukum kontrak menurut para ahli yang memiliki pandangan mengenai hukum kontrak  sangat  banyak,  salah  satunya  Menurut  (H.S,  2020),  definisi  mengenai  kontrak  atau perjanjian  merupakan  hukum  mengenai  keseluruhan  antara  kedua  belah  pihak  yang  saling berhubungan yang tertuang keinginan kedua belah pihak yang ada pada dokumen tertulis agar tercapainya suatu tujuan tertentu.
Hukum kontrak disebut juga sebagai hukum pelengkap. Jika para pihak tidak melakukan pengaturan sendiri pada perjanjian yang dibuat maka disinilah peran dari pasal yang ada pada hukum kontrak. Hukum kontrak ini memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan bangsa terutama di era globalisasi pada bidang kegiatan di sektor perdagangan serta transaksi bisnis internasional. (Abbas, 2020)
Dengan  kerjasama  ini  diharapkan  globalisasi  ekonomi  dapat  menunjang  dan memberikan efek kemajuan ekonomi  merata serta mengurangi  resiko kemiskinan  dan pada akhirnya negara diseluruh dunia harus membuka diri, sehingga akan mempermudah melakukan kegiatan dagang, bukan hanya saja main di lokal tetapi juga di skala yang lebih luas yaitu skala internasional.  Sistem  terbuka  atau  open  system  merupakan  sistem  yang  dianut  oleh  aturan hukum kontrak. Yang dimana yang dimaksud pada sistem terbuka bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang  sudah  diatur maupun yang belum diatur undang- undang.
Menurut  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  bahwa  seluruh persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang yang membuatnya, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum. Ketentuan pada pasal tersebut yang dimaksud bahwa para pihak diberi suatu kebebasan membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian,  dengan menentukan isi perjanjiian berserta  persyaratan-persyaratan yang bentuk perjanjiannya bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. (Diputra, 2013)
Pelaksanaan  kontrak  atau  perjanjian  bisnis  mengakibatkan  lahirnya  suatu  hubungan hukum.  Dalam  prakteknya  suatu  kontrak  tidak  selalu  terlaksana  maksud  dan  tujuannya.  Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya wanprestasi, baik yang dilakukan  oleh pihak kreditur maupun debitur. Selain itu dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau force majeur. (Sinaga, 2018)
Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak / perjanjian yang disebabkan karena keadaan  memaksa  atau force  majeur,  pada  umumnya  berakibat  terhadap  suatu  peristiwa dimana seseorang tidak dapat melakukan kewajibannya karena kejadian di luar jangkauannya untuk menghindar dari peristiwa tersebut. Force majeur merupakan salah satu konsep dalam
hukum perdata dan keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian (kontrak). (Arini, 2020)
Oleh karena itu, adanya penelitian ini bertujuan menganalisis pemetaan hukum perjanjian bisnis dan  alur  pelaksanaannya.  Hadirnya  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menambah  kajian literature di dunia akademisi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Mengkaji teori dan menelaah buku-buku literatur yang sesuai dengan teori yang dibahas. Disamping itu juga menganalisis artikel- artikel dan jurnal ilmiah yang bereputasi dan yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah bersumber dari Google Scholar dan Mendeley.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif. (Hapzi Ali, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Perjanjian
Perjanjian  menurut  rumusan  pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, didefinisikan  sebagai:  “suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,” Menurut (Herlambang R. Wicaksana, 2022) , “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

## Syarat Perjanjian / Kontrak
Sistem  hukum  kontrak  memiliki  sejumlah  asas  diantaranya  adalah  asas  kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ( partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid) yang  mengakibatkan  sistem  hukum  perjanjian  terbuka.  Peraturan-peraturannya  bersifat melengkapi ( anvullen, regulatory).
Pada  penerapannya  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  diterapkan  dalam  pembuatan suatu  perjanjian  yang  bersifat  baku  tetapi  mengingat  bahwa  kontrak  baku  sudah  menjadi kebutuhan bagi masyarakat  dan  para  pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan berkontrak
mengandung  arti  bahwa  para  pihak  mempunyai  kebebasan  dalam  membuat  suatu perjanjian/kontrak. (Roesli, 2019)
1. Asas Kebebasan Berkontrak ( freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang -undang bagi mereka  yang  membuatnya.”  Asas  ini  merupakan  suatu  asas  yang  memberikan  kebebasan kepada  para  pihak  untuk:  (1)  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian;  (2)  mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. (Sinaga, 2018)

## 2. Kesepakatan
Kata  sepakat  dalam  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  pertemuan  atau  persesuaian kehendak  antara  para  pihak  didalam  perjanjian.  Seseorang  dikatakan  memberikan persetujuannya atau kesepakatannya ( Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai sesuatu yang disettujui antar dua pihak. (Erlinda Megantari, 2019)

## 3. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan
Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan ( om eene verbintenis aan te gaan). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan  istilah  perikatan  dan  perjanjian.  Dari  kata  “membuat”  perikatan  dan  perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). (Suryati, 2017)
Wanprestasi dan Akibat Perjanjian Bisnis
Suatu  kesepakatan  perjanjian  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  salah  satu  pihak dalam suatu perjanjian waralaba, pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi  karena memang tidak mampu untuk memebuhi prestasi tersebut. (Katrinasar, 2018)
Sedangkan,  kondisi  tidak  terlaksananya  perjanjian  tersebut  dikenal  dengan  istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak. (Christina, 2022)
Ada  4  akibat  adanya  wanprestasi,  sebagaimana  telah  dikemukakan  berikut  ini.  1. Perikatan  tetapa  ada  Kreditur  masih  dapat  menuntut  kepada  debitur  pelaksanaan  prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi  akibat  keterlambatan  melaksanakan  prestasinya.  2.  Debitur  harus  membayar  ganti  rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). 3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika
halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar  dari  pihak  kreditur,  oleh  karena  itu  debitur  tidak  dibebankan  untuk  berpegang  pada keadaan  memaksa.  4.  Jika  perikatan  lahir  dari  perjanjian  timbal  balik,  kreditur  dapat membebaskan  diri  dari  kewajiban  memberikan  kontra  prestasi  dengan  menggunakan  Pasal 1266 KUH Perdata. (Khair, 2022)

## Pemetaan Hukum Perjanjian Bisnis
Temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  hal  ini  merupakan  pemetaan hukum  perjanjian  bisnis  dan  alur  pelaksanaannya.  Pemetaan  hukum  perjanjian  bisnis  ini bertujuan untuk mengetahui proses dan cara hukum perjanjian bisnis.
Menurut  (Yunita,  2021),  penandatanganan  sebuah  perjanjian  bisnis  berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Isi perjanjian tidak mengandung banyak penjelasan  konkret  dan  memadai  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  selain  akan menyebabkan perjanjian yang dibentuk memberi dampak kedudukan antara pihak perusahaan dengan  pihak  pemilik  property  yang  menimbulkan  ketidak  seimbangan,  serta  berpotensi menimbulkan persengketaan dikemudian hari.
Studi literature yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik mencari kata kunci “huku m perjanjian bisnis” di google scholar. Peneliti menemukan beberapa penjelasan mengenai hukum perjanjian bisnis.

## 1. Kekuatan MoU dari segi hukum perjanjian
Menurut (Sopamena, 2021), Pembuatan kontrak bisnis diawali dengan negosiasi yang dilakukan  oleh  para  pihak  lalu  dituangkan  dalam  sebuah  MoU  yang  merupakan  perjanjian pendahuluan yang  dibuat sebagai perwujudan dari kesepahaman dan kehendak  para pihak sebelum memasuki tahap kontraktual. Hal tersebut disebabkan karena  struktur dan anatomi MoU sama dengan perjanjian.
Sehingga MoU tunduk pada prinsip, asas dan norma hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH perdata. Jika dalam tahap perjanjian pendahuluan terjadi pembatalan secara sepihak,  maka  sebagai  akibat  hukumnya,  pihak  yang  melakukan  pembatalan  tersebut  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkannya.  Bentuk  tanggung  jawab  tersebut berupa pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pada saat melakukan negosiasi dan ganti rugi atas kehilangan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga.

## 2. Kegagalan dalam pemenuhan janji atau wanprestasi
Di dalam ruang lingkup bisnis, kegagalan dalam pemenuhan janji atau wanprestasi dapat dibenarkan dalam hal terkait force majeure atau keadaan memaksa. (Hamalatul Qur’ani, 2023) Mengingat hukum kontrak di Indonesia saat ini masih menganut tradisi civil law4 yang di mana sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak akan membentuk suatu perikatan yang mengikat para pihak di dalamnya dan masing-masing dari pihak tersebut memiliki hak utuh secara yuridis untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak tersebut secara sukarela. (Pitaloka, 2020)
Apabila prestasi itu tidak dipenuhi, maka debitur dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi merupakan cedera janji yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan  kewajiban  sehingga  pihak  lain  yang  dirugikan  tidak  dapat  menikmati  haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. (Kusumohamidjoyo, 2018) Force majeure dapat dikatakan suatu perjanjian atau yang sering disebut dengan istilah overmacht; act of god, keadaan  memaksa,  keadaan  darurat,  keadaan  kahar,  keadaan  diluar  kemampuan  manusia. (Fuady, 2018)
Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan rujukan tentang force majeure di dalam KUH Perdata. Di antarannya terdapat di dalam Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460. Ketentuan  dalam  pasal  te rsebut  mengatur  keadaan  memaksa  merupakan  hal  yang  “tak terduga”, “debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan”, serta “tak dapat dipertanggungkan kepadanya”.
Dampak  dari  ditetapkannya force majeure ada  dua  kemungkinan yang  dapat terjadi, yaitu pengakhiran perjanjiannya atau penundaan pemenuhan kewajiban Pengakhiran perjanjian dapat terjadi ketika yang menjadi halangannya bersifat tetap. Dengan berakhirnya perjanjian, maka  kontrak  prestasi  juga  ikut  berakhir.  Sedangkan  penundaan  kewajiban  terjadi  ketika peristiwa yang menjadi force majeure sifatnya hanya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, maka debitur wajib memenuhi prestasi tersebut. Selain dari dua kemungkinan itu agar  debitur  dapat  menjelaskan  alasan force  majeure,  maka  debitur  harus  memenuhi  tiga persyaratan:    debitur  harus  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah,  debitur  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  secara  lain,  dan  debitur  tidak  dapat  menanggung  risiko,  menurut ketentuan undang-undang, perjanjian atau karena itikad baik. (Badrulzaman, 2019)

## 3. Bentuk Perjanjian / Kontrak

## a. Merger atau Fusi
Adalah  suatu  penggabungan  satu  atau  beberapa  badan  usaha  sehingga  dari  sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Dipandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger, yaitu:
1.  Mergen  horizontal  Penggabungan  satu  atau  beberapa  perusahaan  yang  masing-masing kegiatan bisnis (produksinya) berbeda satu sama lain sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk.
2.  Merger  vertical  Penggabungan  satu  atau  beberapa  perusahaan  yang  masing-masing kegiatan bisnis berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggabungan produk.  Hal  ini  akan  menjurus  pada  pembentukan  suatu  kerjasama  yang  menuju  ke  arah konsern. Konsern adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk.

## b. Konsolidasi
Penggabungan  antara  dua  atau  lebih  badan  usaha  yang  menggabungkan  diri  saling melebur  menjadi  satu  dan  membentuk  satu  badan  usaha  yang  baru  (peleburan).  Hal  ini bertujuan  untuk  “menyehatkan”  badan  usaha  yang  bersangkutan  atau  biasa  disebut restrukturisasi.  Restrukturisasi  badan  usaha  tidak  hanya  menyangkut  aspek  bisnis,  tetapi menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan maupun aspek hukum. Dengan demikian pengertian restrukturisasi badan usaha adalah suatu kerjasama antara dua atau beberapa badan usaha  yang  dilakukan  secara  terencana,  dengan  jalan  mengubah  pola  badan  usaha  dalam melaksanakan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik.

## c. Pelaksanaan merger
Bagi  Badan  Usaha  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  hanya  dapat  dilakukan marger apabila telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang sahan (RUPS) masing- masing badan usaha yang terlibat. (Prasetyo, 2018)
d. Joint Venture
Secara umum diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas satu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal KUH Perdata. (Pontoh, 2018)
4. Terhapusnya Perjanjian/Kontrak
Pemutusan  hubungan  kerja  berarti  bahwa  suatu  perjanjian  atau  kontrak  diantara perusahaan dan karyawannya berakhir atau batal karena suatu kondisi. Akibat dari kontrak yang batal atau berakhir ini akan menghapuskan prestasi yang seharusnya dipenuhi dalam kontrak yang ada. Perikatan yang muncul akibat dari lahirnya perjanjian akan secara otomatis terhapus juga di antara perusahaan dan karyawannya. Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan oleh perusahaan seringkali menjadi suatu permasalahan yang kerap mendapat perhatian dan banyak dipertanyakan. (Syafrida, 2020)
Hal ini terjadi karena  karyawan yang terkena PHK mencari jawaban atau alasan serta pembelaan terhadap dirinya yang merasa dirugikan secara sepihak. Memang dalam praktiknya, karyawan yang terkena PHK dengan begitu saja diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak. Sehingga wajar saja para karyawan yang terkena PHK merasakan ketidakadilan dari berakhirnya kontrak kerja dengan perusahaan. (Sunarto, 2023)
Dalam  melakukan  efisiensi  karyawan  terlihat  bahwa  suatu  perusahaan  secara  tidak langsung  memakai  prinsip  efisiensi  ekonomi  dalam  hukum.  Prinsip  efisiensi  ekonomi menjelaskan  tentang  bagaimana  sebisa  mungkin  suatu  perusahaan  melakukan  efisiensi terhadap  sumber  daya  yang  tersedia  dengan  cara  memaksimalkan  dan  mengalokasikannya dengan  tepat.  Dalam  hal  ini,  prinsip  efisiensi  diterapkan  dalam  bentuk  efisiensi  terhadap karyawan  yang  tujuannya  agar  perusahaan  mendapatkan  kesejahteraan  yang  lebih  baik daripada  sebelum  menerapkan  efisiensi  itu  sendiri.  Maka  dari  itu,  prinsip  efisiensi  yang diterapkan  perusahaan  dalam  pembahasan  ini  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.

## Alur pelaksanaan hukum perjanjian bisnis
Alur  pelaksanaan  yang  harus  diperhatikan  atau  dipenuhi  dalam  membuat  suatu perjanjian  bisnis,  antara  lain:  apa  itu  perjanjian;  tujuan  pembuatan  perjanjian;  syarat  sahnya suatu  perjanjian;  asas-asas  hukum  perjanjian;  bentuk  dan  jenis-jenis  perjanjian;  istilah  dan ketentuan  dalam  pembuatan  perjanjian;  sistem  pengaturan  hukum  perjanjian;  struktur  dan anatomi perjanjian; bentuk-bentuk penyelesaian sengketa; berakhirnya perjanjian.
Kemudian,  peranan  asas-asas  hukum  perjanjian  dalam  membuat  perjanjian  sangat diperlukan,  antara  lain: asas-asas utama dianggap sebagai  sokoguru hukum  perjanjian; asas hukum  merupakan  landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya  suatu  peraturan  hukum;  asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas
kepastian hukum (pacta  sunt  servanda), asas itikad baik (good faith), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud. (Sinaga, 2018)
Selanjutnya, peranan asas itikad dalam mewujudkan perlindungan bagi para pihak. Asas hukum  merupakan  landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya  suatu  peraturan  hukum.  Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas  hukum  tersebut  tidak  saja  akan  berguna  sebagai  pedoman  ketika  menghadapi kasuskasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.
Dalam  perjanjian  dikenal  asas  itikad  baik,  yang  artinya  setiap  orang  yang  membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ( good faith) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, dengan kata lain itikad baik adalah melaksanakan perjanjian  dengan  mengandalkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan.  Berdasarkan pengertian  itikad  baik  dalam  perjanjian  tersebut  maka  unsur  yang  utama  adalah  kejujuran. Standar  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  adalah  standar  objektif,  dengan  standar tersebut  perilaku  para  pihak  dalam  melaksanakan  perjanjian  dan  penilaian  terhadap  isi perjanjian  harus  didasarkan  pada  prinsip  kerasionalan  dan  kepatutan.  Pada  dasarnya  setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun  dalam  kenyataannya  perjanjian  yang  dibuatnya  seringkali  dilanggar.    Apabila  timbul masalah  tentang  perjanjian,  maka  para  pencari  keadilan  ( justiciabellen)  tentu  sangat mendambakan perkara-perkara diselesaikan dengan adil. Untuk mengatasi hal tersebut maka setiap  permasalahan  yang  timbul  dalam  hal  ini  permasalahan  dibidang  perjanjian  haruslah diselesaikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  sahnya perjanjian, asasasas atau prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. (Sinaga, 2018)

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penandatanganan  sebuah  perjanjian  bisnis berdasarkan  kesepakatan  oleh  kedua  belah  pihak  terlebih  dahulu.  Isi  perjanjian  tidak mengandung banyak penjelasan konkret dan memadai mengenai hak dan kewajiban para pihak selain akan menyebabkan perjanjian yang dibentuk memberi dampak kedudukan antara pihak
perusahaan  dengan  pihak  pemilik  property  yang  menimbulkan  ketidak  seimbangan,  serta berpotensi menimbulkan persengketaan dikemudian hari.
Alur pelaksanaan yang tepat untuk perjanjian hukum bisnis adalah; tujuan pembuatan perjanjian; syarat sahnya suatu perjanjian; asas-asas hukum perjanjian; bentuk dan jenis-jenis perjanjian;  istilah  dan  ketentuan  dalam  pembuatan  perjanjian;  sistem  pengaturan  hukum perjanjian; struktur dan anatomi perjanjian; bentuk-bentuk penyelesaian sengketa; berakhirnya perjanjian. Kemudian, menerapkan asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik  berdasarkan  norma-norma  kepatutan  dan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  M.  N.  (2020).  Penyalahgunaan  Keadaan  dalam  Kontrak  Baku  Perjanjian  Kredit  Bank.
Gorontalo Law Review .
Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis.
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum .
Badrulzaman, M. D. (2019). Kuh Perdata Buku Iii: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung:
Alumni.
Christina, L. M. (2022). Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis Dan Dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol Dan Falcon Picture). National Journal Of Law .
Diputra,  A.  R.  (2013).  Pelaksanaan  Perancangan  Kontrak  Dalam  Pembuatan  Struktur  Kontrak Bisnis. Jurnal Akta Comitas.
Effendi, D. (2018). Efektifitas Memorandom Of Understanding (Mou) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian Di Bidang Pendidikan Studi Kasus Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi. Erlinda  Megantari,  I.  F.  (2019).  Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Melalui  Telemarketing Menurut Buku Iii Burgerlijk Wetboek (Bw). Novum : Jurnal Hukum.
Fuady, M. (2018). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: : Pt. Raja Grafindo Persada.
Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata). Jurnal Pelangi Ilmu. Gumanti, R. (2019). Syarat Sahnya Perjanjian. Jurnal Pelangi Ilmu.
H.S, S. (2020). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamalatul Qur’ani, N. E. (2023, Mei 25). Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran
Covid-19. Retrieved From Hukumonline.Com:
Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Masalah-Hukum-Penundaan-Kontrak- Akibat-Penyebaran-Covid-19-Lt5e70df2e855cf
Hapzi Ali, I. S. (2022). Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja Dan Motivasi (Studi Literature Review). Jurnal Ilmu Multidisiplin.
Herlambang R. Wicaksana, G. S. (2022). Praktik Hukum Waralaba Di Indonesia. Surakarta: Unisri
Press.
Katrinasar, B. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba. Privat Law.
Khair,  U.  (2022).  Analisis  Yurudis  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dan  Akibat  Hukum  Jika Terjadi  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Di  Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum.
Kusumohamidjoyo,  B.  (2018). Panduan  Untuk  Merancang  Kontrak.  Jakarta:  Pt.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pitaloka, R. D. (2020). Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid- 19. National Conference For Law Studies: National Conference For Law Studies.
Pontoh, K. C. (2018). Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. Lex Privatum.
Prasetyo, D. (2018). Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas.
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum.
Roesli,  M.  (2019).  Kedudukan  Perjanjian  Baku  Dalam  Kaitannya  Dengan  Asas  Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum.
Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. Jurnal Ilmiah M-Progress.
Sinaga,  N.  A.  (2018).  Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum .
Sinaga,  N.  A.  (2018).  Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum .
Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum Mou Dari Segi Hukum Perjanjian. Batulis Civil Law Rev. Subekti, R. (2018). Hukum Perjanjian. Jakarta: Pt. Intermasa.
Sunarto, P. L. (2023). Efisisensi Pemutusan Karyawan Oleh Perusahaan Ditegah Pandemi Covid
19 Dengan Dalil Forje Majeure. Jurnal Nusantara.
Suryati,  M.  (2017).  Akibat  Hukum  Polis  Asuransi  Kendaraan  Bermotor  Yang  Hanya Ditandatangani Oleh Perusahaan Asuransi. Jurnal Dosen Universitas Pgri Palembang.
Syafrida,  S.  S.  (2020).  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Masa  Pandemi  Covid-19  Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan. Pamulang Law Review.
Yunita,  S.  B.  (2021).  Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Agen  Pemasaran  Properti  Dalam  Bentuk Eksklusif Listing . Jurnal Law Pro Justitia.