Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 53-59

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan

## Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
I Wayan Arya Sugiarta*, Sri Sulandari dan I Nyoman Suargita
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali-Indonesia
Email Corespondence: iwayanarya1990@gmail.com

## Abstract
Arak  Bali,  became  a  local  commodity  of  Balinese  society  that  has  existed  for  generations.  Balinese  wine  is produced  traditionally,  distributed  locally  independently  by  traditional  arak  craftsmen.  With  the  affordable price,  Balinese  wine  can  be  consumed  by  various  groups  including  children  who  are  still  underage. Consumption of Balinese wine is an integral part of Balinese culture, especially in religious ceremonies. The existence  of  Balinese  wine  is  not  only  for  consumption  but  has  a  special  role  as  a  means  of  "tetabuhan" ceremony.  This  is  a  special  concern  of  the  Governor  of  Bali  Wayan  Koster,  where  the  governor  of  Bali  is trying to raise the degree of Balinese arak so that it can compete with other alcoholic beverages that have a high  selling  value,  and  it  is  even  possible  to  become  an  export  commodity as  a  drink  with  the  character  of Balinese  khan.  In  Bali  Governor  Regulation  Number  1  of  2020  concerning  Management  of  Balinese Fermented  and/or  Distilled  Drinks,  the  provincial  government  of  Bali  tries  to  regulate  the  licensing  and distribution of Balinese  wine. However,  the  government regulation is deemed ineffective  due  to two factors, namely: first, the regulation does not regulate criminal sanctions so that it does not provide a deterrent effect to  violators  of  the  rules  which  causes  weak  public  awareness  to  comply  with  these  regulations.  Second,  a strong Balinese culture is not easy to change and requires consistency to build Balinese public awareness to comply with Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance of Balinese Fermented and/ or Distilled Drinks.
Keywords: arak  bali;  bali  governor  regulation  number  1  of  2020  concerning  governance  of  balinese fermented and/or distilled drinks; alcoholic drinks.

## Abstrak
Arak Bali, menjadi sebuah komuditis lokal  masyarakat Bali yang telah ada  secara  turun-temurun.  Arak Bali diproduksi  secara  tradisional,  di  distribusikan  secara  lokal  mandiri  oleh  pengrajin  arak  tardisional.  Dengan harga yang terjangku arak Bali dapat dikonsumsi berbagai kalangan termasuk anak yang masih dibawah umur. Konsumsi  arak  Bali  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  budaya  masyarakat  Bali  terutama  dalam upacara-upacara  keagamaan.  Keberadaan  arak  Bali  tidak  hanya  sebagai  konsumsi  tetapi  memiliki  peranan khusus sebagai sarana upakara “ tetabuhan ”. Hal tersebut menjadi perhatian khusus dari Gubernu Bali Wayan Koster,  dimana  gubernur  Bali  mencoba  menaikkan  derajat  arak  Bali  agar  dapat  bersaing  dengan  minuman beralkohol  lainnya  yang  memiliki  nilai  jual  tinggi  bahkan  dimungkinkan  menjadi  komuditi  ekspor  sebagai minuman berlakohon khan Bali. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman  Fermentasi  dan/atau  Destilasi  Khas  Bali,  pemerintah  provinsi  Bali  mencoba  mengatur  mengenai perizinan dan distribusi arak Bali. Tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut dirasa tidak efektif karena dua faktor  yaitu  :  pertama,  dalam  peraturan  tersebut  tidak  mengatur  tentang  sanksi  pidana  sehingga  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pelanggar  aturan  yang  memimbulkan  lemahnya  kesadaran  masyarakat  untuk mematuhi  peratuan  tersebut.  Kedua,  budaya  masyarakat  Bali  yang  kuat  tidak  mudah  untuk  dirubah  dan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Sugiarta, I. W. A., Sulandari, S., & Suargita, I. N. (2022). Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman  Fermentasi  dan/atau Destilasi  Khas  Bali .  Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  7  (1):  53-59.  DOI: https:// doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.53-59

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 54
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
memerlukan  konsistensi  untuk  membangun  kesadaran  masyarakat  Bali  untuk  mematuhi  Peraturan  Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
Kata  Kunci: ar ak  bali;  per atur an  guber nur   bali  nomor   1  tahun  2020  tentang  tata  kelola  minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali; minuman berlakohol.

## 1.  Pendahuluan
Hampir  setiap  daerah  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  minuman tradisional  yang  khas  dari  daerahnya  masing  – masing.  Minuman  alkohol  yang  menjadi bagian dari kebiasaan dalam kehidupan sebagian masyarakat  Indonesia adalah bagian dari sarana  pemersatu  dan  mempererat  hubungan  persaudaraan  antar  masyarakat.  Minuman berakohol  disajikan  sebagai  jamuan  dalam  acara-acara  adat  masyarakat  tradisional. Minuman beralkohol tradisional khas Indonesia seperti arak Bali, ballo, moke, dan lainnya secara  historis  tidak  hanya  sekedar  minuman  yang  mengandung  kadar  alkohol  tertentu namun memiliki peran serta nilai ( value ) dalam kehidupan masyarakat adat sejak dulu kala mulai  dari  ritual  keagamaan,  ritual  adat  istiadat,  dan  symbol  dalam  kegiatan  kehidupan sehari-hari.  Namun,  kedudukan  minuman  berakohol  tradisional  tersebut  mulai terkesampingkan  dengan  masuknya  berbagai  jenis  minuman  beralkohol  impor  seperti minuman beralkohol import golongan C seperti Rhum, Brandy, Red Label, dan Black Label bisa  berharga  1  hingga  5  juta  rupiah  per  botol  di  pasaran,  yang  kemudian  mendominasi perdagangan  minuman  berakohol  di  Indonesia.  Tidak  hanya  dengan  masuknya  minuman beralkohol  dari  luar  negeri  juga  dengan  beredarnya  minuman-minuman  beralkohol  yang dibuat  dengan  campuran  tertentu  yang  biasa  dikenal  dengan  minuman  alkohol  oplosan dengan kadar alkohol di luar batas ambang kadar alkohol yang ditentukan oleh pemerintah untuk layak konsumsi.
Pemerintah  dalam  upayanya  untuk  mengatur  dan  membatasi  peredaran  minuman berakohol  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  6  tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20  tahun  2014  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol.  Peraturan  tersebut  menempatkan minuman  beralkohol  impor,  racikan  dan  tradisional  dalam  kedudukan  yang  sama.  Dalam rancangan  undang-undang  tentang  Larangan  Minuman  Beralkohol  memposisikan pemanfaatan  alkohol  tradisional  hanya  dalam  batasan  kegiatan  budaya  dan  keagamaan  di dalam masyarakat tradisional tanpa memberikan peluang kepada produk minuman alkohol tradisional  ini  untuk  dimanfaatkan  dalam  industri  yang  lebih  luas  seperti  sebagai  ikon pariwisata bahkan komoditi ekspor.
Hal ini menarik perhatian khusus dari Gubernur Bali I Wayan Koster. Gubernur Bali mengkehendaki  agar  arak  Bali  menjadi  salah  satu  minuman  beralkohol  yang  menjadi  ciri khas dari Bali dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas sehingga memberikan peluang kerja  dan  meningkatkan  perekonomian  para  pengusaha  tradisional  Arak  Bali,  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pengendalian  Peredaran Minuman  Beralkohol  yang  mencakup  ijin  edar  minuman  beralkohol  yang  di  dalamnya terdapat  juga  sanksi  bagi  palanggaran  terhadap  perda  tersebut.  Pasal  10  Perda  ini mewajibkan  setiap  minuman  beralkohol  yang  beredar  dan  diperdagangkan  di  daerah  Bali harus  dikemas  dan  ditempel  lebel  edar.  Namun,  fakta  di  masyarakat  terdapat  banyak minuman beralkohol  yang diproduksi secara tradisional seperti  arak, tuak  dan brem dijual secara eceran tanpa dikemas sebagimana yang diatur dalam Perda tersebut. Sehingga dengan mengadaptasi  Perda  tersebut  dan  memberikan  perlindungan  pada  pengusaha  arak  Bali Gubernur  Bali  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  tahun  2020  tentang  Tata Kelola  Minuman  Fermentasi  Dan/Atau  Destilasi  yang  bertujuan  untuk  melegalisasi  Arak Bali.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  menuangkan  dalam  tulisan  ilmiah  yang berjudul “ Implementasi  Pengaturan A rak  Bali Dalam  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali ”.

## 2.  Metode
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 55
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman

## Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif empiris, dimana dalam pencarian informasi yang akan disajikan dalam penelitian berfokus  pada  peraturan  pemerintah  daerah  Provinsi  Bali  mengenai  minuman  beralkohol. Sehingga  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  minuman  beralkohol  Bali  yaitu Arak Bali. Penelitian yang dibuat secara normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  menambahkan  unsur  empiris,  sehingga  implementasi dari hukum normatif sebagai aksi dari peristiwa hukum terntentu dalam masyarakat menjadi pengamatan secara empiris. Dalam kaitanya dengan penelitian ini yang berfokus pada unsur normatif  dari  Peraturan  Gubernur  Bali  No.  1  Tahun  2020  tentang  tata  Kelola  minuman fermentasi  dan/atau  distilasi  khas  Bali,  memberikan  dampak  pada  kehidupan  masyarakat Bali pada khususnya.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## Dasar Pertimbangan Konseptual tentang Otonomi Daerah
Pada  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  diatur  tentang  kewenangan  dari  pemerintah daerah. Berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan dari prinsip otonomi yang seluas- luasnya pemerintah diberikan hak untuk mengantur daerahnya secara otonom dengan tetap menerapkan  prisip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Implementasi  dari  kebijakan pemerintah  daerah  merupakan  suatu  proses  dimana  daerah  melakukan  intervensi  dalam berbagai  kepentingan  daerah.  Implementasi  dari  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah  menyangkut  terhadap  tiga  hal  pokok  yaitu:  adanya  tujuan  atau  sasaran  yang diharapkan, adanya kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan, adanya hasil yang dicapai dari aktivitas berdasarkan kebijakan.
Otonomi  daerah  adalah  sebuah  perwujudan  dari  pelaksanaan  urusan  pemerintah berdasarkan asas desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan pengurusan daerah kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  mengurus  rumah  tangga  daerahnya  masing-masing. Pengurusan  daerah  masing-masing  atau  otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  semaksimal  mungkin  daerahnya  tersmasuk  dalam membuat kebijakan demi kepentingan daerah berdasarkan karakteristik daerahnya masing- masing. Dengan demikian pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengembangan potensi daerahnya  dalam  menggali  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang  memberikan  dampak positif  pada  keuangan  daerah  untuk  memajukan  dan  mengembangkan  daerah  serta mensejahterakan masyarakatnya.
Untuk mengimplikasikan sebuah kebijakan sangat tergantung pada isi dari kebijakan tersebut,  isi  pada  kebijakan  pada  umumnya  mengcakup: a.  kepentingan  yang  dipengaruhi oleh  kebijakan,  b.  jenis  manfaat  yang  diharapkan  dari  kebijakan  yang  dibuat,  c.  derajat perubahan  yang  diharapkan  dari  hasil  pelaksanaan  kebijakan,  d.  siapa  sebagai  pembuat kebijakan  dan  kedudukannya  sebagai  pembuat  kebijakan,  e.  pada  siapa  pelaksanaan kebijakan  akan  dilaksanakan  dan  sebagai  pelaksana  dari  kebijakan,  f.  tentang  kelayakan sumber daya  yang akan dikerahkan guna mencapai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan. Konteks dari kebijakan mencakup tentang kekuasaan dari pembuat kebijakan, kepentingan atas kebijakan serta strategi dari pembuat kebijakan yang dipengaruhi oleh karateristik dari lembaga  dan  penguasa  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mebuat  kebijakan.  Dalam mengimplikasikan  kebijakan  kepatuhan  serta  daya  tangkap  dalam  pelaksanaan  terhadap kebijakan sangat dipertimbangkan sehingga umunnya dalam sebuah kebijakan akan disertai dengan sanksi untuk menjamin kepatuhan dari sasaran pelaksana kebijakan.

## Minuman Beralkohol dan Fermentasinya
Fermentasi  sendiri,  secara  teknis  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  proses  oksidasi anaerobic  yang  menghasilkan  alkohol  dan  asam.  Dimana  dalam  prosesnya  terjadi  suatu proses  mikroorganisme  pada  bahan  pangan  yang  menjadi  bahan  dasar  fermentasi  alkohol untuk  menjadi  produk  yang  diinginkan.  Minuman  beralkohol  hasil  fermentasi  masyarakat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 56
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
lokal  umumnya  berbahan  dasar  buah-buahan  dan  tumbuhan  lokal.  Perkembangan  dari minuman beralkohol yang dihasilkan secara tradisional tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan  manusia  itu  sendiri.  Minuman  beralkohol  tradisional  menjadi  bagian  dari budaya, kebiasaan dan ritual kebudayaan masyarakat. Seperti halnya di Bali, arak dan tuak tidak hanya dihasilkan untuk  dikonsumsi tetapi menjadi  bagian dari sarana upakara dalam upacara ritual keagamaan yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Menggunakan arak dan tuak dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali merupakan warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan keyakinan terhadap makna dari persembahan yang menggunakan arak dan tuak . Bagi masyarakat Bali, keberadaan minuman beralkohol seperti tuak dan arak telah  menjadi  bagian  dalam  upacara  keagaaman  yang  akan  disuguhkan sebagai minuman kehormatan dan menjadi jembatan persaudaraan dalam masyarakat.
Dalam  pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun 2013  Tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dicantumkan  bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang  diproses  dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara fermentasi  dan  destilasi  atau  fementasi  tanpa  destilasi. Minuman  beralkohol  tradisional dibuat dengan cara tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, dengan kemasan yang  sederhana.  Pembuatan  minuman  beralkohol  dulunya  hanya  dilakukan  pada  waktu- waktu  tertentu  sebagai  kebutuhan  dalam  acara  adat  atau  upacara  keagamaan,  kemudian terjadi  pergeseran  dimana  awalnya  minuman  beralkohol  tradisional  hanya  dipergunakan dalam  waktu  terntentu  agar  tidak  dikonsumsi  secara  bebas,  saat  ini  minuman  tersebut menjadi  konsumsi  bebas  masyarakat  yang  sering  disalahgunakan.  Untuk  itu  diperlukan regulasi atau pengaturan yang memuat sanksi oleh penguasa dalam produksi dan distribusi minuman berlakohol tradisonal.
Ragam  pengaturan  tentang  minuman  berlkohol  di  Indonesia  menjadikan  pengaturan hukum  tentang  minuman  beralkohol  di  Indonesia  sangat  komperhensif.  Berfokus  pada minuman beralkohol Bali yaitu arak Bali, dimana telah keluar dari esensi awalnya sebagai pelengkap  upacara  adat  dan  keagamaan,  kini  menjadi  konsumsi  publik  yang  memiliki potensi  sebagai  komoditi  ekspor  dan  pengembangan  potensi  sebaga  minuman  beralkohol khas Bali.
Tidak dapat dipungkiri arak Bali , menjadi candu bagi masyarakat Bali. Kaum muda, dewasa sampai tua menggemari arak Bali . Dengan harganya yang terjangkau dibandingkan dengan  minuman  berlakohol  lainnya,  mengkonsumsi arak  Bali dapat  terjangkau  bahkan untuk anak yang masih dibawah umur. Mengkonsumsi minuman beralkohol tidak dilarang terutama dalam acara-acara keagamaan dan acara adat di Bali, keberadaanya menjadi bagian dari budaya yang tidak terpisahkan dalam konteks interaksi sosial antar masyarakat.
Esensi  keberadaan arak  Bali dalam  masyarakat  sebagai  minuman  beralkohol tradisional di dalamnya terdapat:
Arak  Bali  sebagai  pelengkap  sarana  upacara  keagamaan  yang  menjadi  bagian  dari sajian “ tabuhan ” .
Dalam  kepercayaan  masyarakat  Bali,  filosopi arak  Bali sangat  kuat,  dimana  ada kepercayaan  dalam arak  Bali tentang  keberadaan  Dewa  Bagus  Arak  Apia  atau  Ida  Batara Arak Api yang berstana di Pura Desa.
Namun,  konsumsi  minuman  beralkohol  menjadi  masalah  karena  dampak  dari konsumsi minuman beralkohol yang dapat mengganggu kesehatan, menjadi pemicu konflik akibat  konsumsi  yang  berlenbihan  sehingga  berdampak  secara  sosial.  Konsumsi arak  Bali secara berlebih dapat menyebabkan mabuk, seorang yang mabuk berada dalam kondisi yang tidak  mampu  mengendalikan  dirinya  sendiri  sehingga  sangat  rentan  memicu  keributan, kerusakan bahkan memengganggu ketertiban umum. Meskipun sebagai bagian dari budaya masyarakat,  keberadaan  minuman  beralkohol  memerlukan  pengendalian.  Pengendalian terhadap  masyarakat  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  otoritas  dari  masyarakat  itu  sendiri.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 57
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman

## Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
Pemegang  otoritas  untuk  masyarakat  Bali  pada  khususnya  berada  pada  Gubernur  Bali. Dalam  kewenangannya  Gubernur  Bali  dapat  membentuk  sebuah  pranata  sosial  yang berfungsi sebagai alat pengendali dan mengatur masyarakat. Pranata tersebut adalah hukum yang  diatur  dalam  sebuah  peraturan  dari  pemegang  kekuasaan.  Hukum  memiliki  sifat memaksa  sehingga  dalam  aturan  hukum  akan  memberikan  batasan,  larangan  dan pembolehan mengenai apa yang diatur dalam hukum itu sendiri.

## Payung Hukum Minuman Beralkohol, Efektivitas dan Hambatannya
Gubernur  Bali  dalam  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata Kelola  Minuman  Fermentasi  dan/atau  Destilasi  Khas  Bali,  mencoba  mengatur  tentang keberadaan minuman beralkohol khas Bali.  Implementasi  dari peraturan  gubernur tersebut dapat  dilihat  dari  Efektivitas  dan  kendala  dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor  1  Tahun  2020  Terhadap  Larangan  Penjualan    Minuman    Fermentasi  dan  Destilasi Khas Bali.
Efektifitasnya sebuat peraturan tergantung pada tiga unsur yaitu struktur hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum yang mencakup perangkat aturan dan  undang-undang  serta  budaya  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  kebiasaan  dalam masyarakat sebagai sasaran pelaksana dari aturan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor  1  Tahun  2020  Terhadap  Larangan  Penjualan    Minuman    Fermentasi  dan  Destilasi Khas  Bali,  secara  substansi  peraturan  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  efektif  dimana penerapan sanksi  yang dijatuhkan kepada pelanggar dirasa  cukup ringan. Selain itu dalam aturan  tersebut  perihal  perizinan  dan  ditribusi  minuman  beralkohol  khas  Bali  tidak  diatur secara  jelas.  Tidak  diatur  bagaimana  perizinan  dan  distribusinya  dari  tingkat  pengecer. Dengan  pengaturan  yang  tidak  jelas,  masih  terjadi  dalam  masyarakat  pelanggaran- pelanggaran  dalam  penjualan  minuman  berlakohol  khas  Bali  yang  tidak  memiliki  izin sehingga  tidak  diketahui  kadar  kelayakan  konsumsi  yang  aman  atas  minuman  tersebut. Dalam peraturan Menteri pedagangan Nomor 20 tahun 2014 telah dengan jelas diatur bahwa pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dalam melakukan  pengendalian  pengedaran  minuman  beralkohol  di  daerah  otoritasnya  secara penuh. Dilihat dari struktur hukumnya dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap  Larangan  Penjualan    Minuman    Fermentasi  dan  Destilasi  Khas  Bali,  pelaksana yang  berkaitan  dengan  efektivitas  penerapan  peraturan  gubernur  Bali  tersebut  melibatkan aparat  penegak  hukum  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  peredaran  minuman  beralkohol khas Bali yang tidak memiliki izin yang terdiri dari Tim pengawasan dan tim evaluasi yang melibatkan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  pihak  satuan  polisi  pamong praja  (  satpol  PP)  dan  dinas-dinas  terkait.  Secara  strutur  dipelukan  sosialisasi  kepada masyarakat  produsen  maupun  konsumen  mengenai  mengenai  tata  Kelola  minuman fermentasi  dan  destilasi  khas  Bali  terkait  kadar  alkohol,  standar  pembuatan,  bahan-bahan yang layak dipergunakan, dan jenis-jenis minuman yang termasuk minuman fermentasi dan destilasi  khas  Bali.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  dari  Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :

## Hambatan dari aspek hukum
Dalam pasal  12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, mengatur mengenai larangan terhadap penjualan minuman fermentasi  dan destilasi khas  Bali. Tetapi, terhadap larangan  tersebut  tidak  diberikan  sanksi  pidana  bagi  pelanggarnya,  dimana  pelanggar  atas larangan tersebut hanya diberikan sanksi secara administratif. Sanksi administratif dirasakan terlalu  ringan  untuk  diterapkan  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku pelanggaran.  Masyarakat  yang  melanggar  atura  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun 2020  yang  hanya  mendapatkan  sanksi  administratif  memiliki  kecenderungan  untuk mengabaikan  aturan  bahkan  menimbulkan  budaya  suap  karena  pelaku  pelanggaran  cukup membayar sejumlah uang kepad aparat yang berwenang.
Dengan tidak diaturnya sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, secara psikologis
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 58
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
pelaku tidak memiliki ketakutan yang menimbulkan efek jera, sehingga aturan yang dibuat menjadi sia-sia dan tidak tercapainya tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut.

## Hambatan dari aspek bukan hukum
Hambatan dari aspek bukan hukum disini adalah hambatan yang berasal dari beberapa faktor yaitu : faktor sarana dan prasarana, faktor kebiasaan dan budaya dalam masyarakat.
Ketersediaan  saran  dan  prasana  sebagai  fasilitas  yang  menunjang  pelaksanaan  suatu kebijakan  keterlibatannya  dimulai  dari  tahap  awal  perumusan  sampai  dengan  pelaksanaan dari  kebijakan  itu  sendiri.  Sejak  dalam  perumusan  pemangku  kebijakan  harus mempertimbangakan kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksanaan peraturan tersebut pada siapa akan diberikan, mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana  kebijakan,  mempertimbangkan  ketersediaan  saran  sosialisasi  termasuk  menakar kemungkinan  penolakan  dari  masyarakat.  Saran  dan  prasarana  tidak  hanya  terbatas  pada sumber daya manusia tetapi fasilitas penunjang seperti publikasi baik dengan media cetak, media  elektronik,  dengan  pemasangan  baliho,  melakukan  seminar-seminiar,  sosialisasi kepada  masyarakat  secara  luas  dan  merata  khususnya  kepada  masyarakat  yang  berada  di wilayah pedesaan. Tidak dapat dipungkiri tingkat konsumsi arak Bali yang tertinggi berada pada wilayah lingkungan masyarakat pedesaan tradisonal.
Dalam  melakukan  sosialisasi,  para  pemangku  kebijakan  perlu  mempertimbangkan kemampuan  penerimaan  dan  pemahaman  dari  masyarakat.  Sehingga,  perlu  adannya pendampingan yang terus menerus.
Pertimbangan  faktor  kebiasaan  dan  budaya  dalam  masyarakat  menjadi  perhatian khusus  bagi  pemangku  kebijakan,  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  mengubah  sebuah budaya  dan  kebiasaan  yang  telah  diwarisi  secara  turun-temurun.  Merubah  pola  perilaku masyarakat menjadi pekerjaan besar yang memerlukan konsistensi dari berbagai pihak yang mengkehendaki perubahan tersebut. Merubah pola budaya dan kebiasaan dalam masyarakat sangat  rentan  dengan  adanya  benturan  dan  pertentangan  dari  masyarakat,  sehingga  tidak dapat  dilakukan  secara  ortodok,  pemaksaan  dan  pola-pola  yang  sulit  diterima  oleh masyarakat.  Masyarakat  memerlukan  pemahaman  dengan  pola-pola  pendekatan  yang persuasive  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  dapat  diterima  secara  jelas  dan  terang. Masyarakat  yang  terbiasa  dengan  peredaran  dan  penjualan  bebas  minuman  alkohol  khas Bali,  tidak  akan  menerima  begitu  saja  larangan  penjualan  dan  peredaran  tersebut  apabila tidak mendapatkan edukasi yang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri.
Masyarakat  perlu  mendapatkan  edukasi  tentang  dampak  dari  tidak  terkendalinya peredaran  dari  minuman  alkohol  kepad  masyarakat  itu  sendiri  khususnya  bagi  anak-anak dibawah umur. Dengan edukasi dan sosialisasi yang tepat akan membangun kesadaran dari masyarakat  tentang  pentingnya  mematuhi  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020 erhadap larangan penjualan minuman fermentasi  dan  destilasi  khas  Bali.

## 4.  Simpulan
Implementasi  dari  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  terhadap  larangan penjualan  minuman  fermentasi    dan    destilasi    khas    Bali  dirasakan  belum  efektif dikarenakan :
Sanksi  administratif  yang  diatur  didalamnya  tanpa  mengatur  tentang  sanksi  pidana tidak  akan  memberikan  efek  jera  kepada  pelanggar  aturan,  sehingga  kecenderungan tindakan pengulangan dan pengabaian terhadap aturan tersebut sangat tinggi di masyarakat. Lemahnya sanksi dan penerapan pengawasan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk menghukup pelaku pelanggaran  dalam  aspek  pidana  hanya  memberikan  peringatan  dan  sanksi  ringan  terkait administratif.
Budaya masyarakat Bali yang sangat kuat, menjadikan bukan hal  yang mudah untuk
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 7 (1) (2022), 59
Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
merubah  kebiasaan  yang  telah  bejalan  turun  temurun.  Mimimnya  minat  dan  kepatuhan masyarakat  dalam  melakukan  pengurusan  izin  produksi  dan  pengedaran  minuman beralkohol  khas  Bali  juga  menjadi  kendala  karena  masyarakat  merasakan  proses  perijinan yang  tidak  mudah  serta  kurangnya  pendampingan  dari  pihak-pihak  terkait  yang  dapat membantu dan memfasilitasi para produsen dan distributor arak Bali .

## Daftar Bacaan
Cita Yustisia Serfiyani, dkk.(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. h.268.
Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Amanna gappa , 53-63.
Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 7(2), 127-141.
Pranatayana, I. B. G., & Arcana, K. T. P. (2021). Strategi Pengembangan Minuman Tradisonal Arak Bali  Menggunakan  Model  Analisis  SWOT  Dan  QSPM. Metta:  Jurnal  Ilmu  Multidisiplin , 1 (2), 58-72.
Pratiwi,  D.  K.  (2021).  Inovasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  Covid-19  di Indonesia. Amnesti Jurnal Hukum , 3 (1), 37-52.
Prayojani, K. I. S., Remawa, A. A. G. R., & Waisnawa, I. M. J. (2021). Desain Interior Objek Wisata Edutourism Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali. Jurnal Vastukara , 1 (2), 131-143.
Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 4 (1), 1-14.
Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi , 18 (2), 1-16.
Serfiyani,  C.  Y.,  Hariyani,  I.,  &  Serfiyani,  C.  R.  (2020).  Pelindungan  Hukum  terhadap  Minuman Alkohol  Tradisional  Khas  Indonesia  (Legal  Protection  towards  Indonesian  Traditional Alcoholic  Beverages). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan , 11 (2), 267-287.
Sudharma,  K. J.  A.,  Sutrisni,  N. K.  E.,  Adhitya,  S.  P.  D.,  &  Adibah,  M.  F.  (2020).  Arak  Sebagai Produk  Lokal  Dalam  Mendukung  Desa  Tri  Eka  Buana  Menuju  Desa  Wisata. JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka , 3 (1).
Suhardi,  2011,  Preferensi  Peminum  Alkohol  di  Indonesia  menurut  Riskesdas  2007. Buletin Penelitian Kesehatan , Vol.39No.4. PTTKEK Litbangkes RI, Jakarta.