ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     DDOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 26-03-2024   Revised: 10-05-2024   Accepted: 16-05-2024    Available online since Janu 10, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  Banten,  Indonesia.  All  works  published  in  the Sultan  Jurisprudence  are  licensed under  a   Creative  Commons  Attribution  4.0 International  License.   All  writings  published  in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE
Understanding the Legal Implications of Regulatory Transfers:  A  Post-Decision  Analysis  of  MK  No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework
Problematika Peraturan Alihdaya Dalam UU Ciptakerja Mengenai Perlindungan Hukum Pasca Berlakunya Putusan MK Nomor: 27/PUU-IX/2011
Siska Mariza 1 , Imam Budi Santoso 2 1 Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
2 Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
* Corresponding author: siskamariza11@gmail.com

## Abstract
The revocation of Articles 64 and 65 of the Labour Law and the amendment of Article 66 of the Labour Law concerning the provisions limiting outsourcing or outsourcing in the UUCK have also caused conflict among workers. This conflict stems, among other things,  from  the  perception  that  outsourcing  in  the  Ciptaker  Law  is  exploitative  and marginalises the human side of workers because it expands the scope of outsourcing. The purpose  of  this  study  is  to  examine  the  problem  of  outsourcing  provisions  in  the Ciptaker  Law  that  give  companies  the  flexibility  to  use  subcontracted  labour,  which  in this case can trigger the occurrence of modern slavery, thus threatening the security and vulnerability of permanent job creation. security and rights. This review is based on laws and various regulations regarding the legality and form of outsourcing. In this research the normative jurisprudence method is used in conjunction with normative jurisprudence. The  results  of  the  research  show  that  the  abolition  and  modification  of  the  UUCK subcontracting  regulations  have  caused  many  conflicts  that  are  detrimental  to workers/employees.  The  disadvantages  received  by  outsourced  workers  include  that outsourced workers do not have a clear career path and do not have the right to become permanent  employees.  They  receive  lower  salaries,  do  not  have  the  right  to  receive benefits, do not have the same protection as permanent employees and do not have the right to receive the same benefits as permanent employees.

## Keywords
Outsourcing; Problems; UUCK

## Abstrak
Pencabutan  Pasal  64  dan  65  UU  Ketenagakerjaan  serta  perubahan  Pasal  66  UU Ketenagakerjaan  yang  menyangkut  ketentuan  pembatasan  outsourcing  atau  outsourcing UUCK juga menimbulkan konflik antar pekerja. Pertentangan ini antara lain bermula dari persepsi  bahwa  outsourcing  dalam  UU  Ciptaker  bersifat  eksploitatif  dan  meminggirkan sisi kemanusiaan pekerja karena memperluas cakupan outsourcing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan ketentuan outsourcing dalam UU Ciptaker yang memberikan  keleluasaan  bagi  perusahaan  untuk  menggunakan  tenaga  kerja  subkontrak yang  dalam  hal  ini  dapat  memicu  terjadinya  perbudakan  modern  sehingga  mengancam keamanan dan kerentanan penciptaan lapangan kerja tetap. keamanan dan hak. Tinjauan ini didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan mengenai legalitas dan bentuk outsourcing.  Dalam  penelitian  ini  metode  yurisprudensi  normatif  digunakan  bersamaan dengan  yurisprudensi  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penghapusan  dan modifikasi  peraturan  subkontrak  UUCK  telah  menimbulkan  banyak  konflik  yang merugikan  pekerja/karyawan.  Kerugian  yang  diterima  oleh  pekerja  outsourcing diantaranya  yaitu  pekerja/buruh  outsourcing  tidak  memiliki  jenjang  karir  yang  jelas  dan tidak  memiliki  hak  untuk  menjadi  karyawan  tetap.  Kemudian  gaji  lebih  rendah,  tidak memiliki hak untuk menerima tunjangan, tidak memiliki perlindungan yang sama seperti karyawan  tetap  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  menerima  keuntungan  yang  sama  seperti karyawan tetap.

## Kata Kunci
Outsourcing; Problematika; UUCK
HOW TO CITE: Siska  Mariza ,  Imam  Budi  Santoso, Understanding  the  Legal  Implications  of Regulatory Transfers: A Post-Decision Analysis of MK No. 27/PUU-IX/2011 under the Omnibus Law Framework, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 123-140.

## Pendahuluan
Pemerintah menggunakan kebijakan outsourcing untuk mencoba pekerja dari sektor publik dan swasta di Indonesia. Sebagian besar pekerja menganggap outsourcing sangat merugikan  karena  berbagai  hal  seperti  kerjasama,  keamanan,  upah  dan  hak-hak  lainnya sangat jauh dari harapan. Dalam penerapan sistem outsourcing, terdapat perbedaan antara UU No 13/2003 dengan UU No 11/2020 sehingga menimbulkan permasalahan misalnya mengenai  kedudukan  pegawai  subkontrak  di  perusahaan  berdasarkan  UU  No  13/2003 dan UU No. 11/2020 dan perlindungan hukum yang diperlukan. 1 Penghapusan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan yang membatasi jumlah pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  outsourcing  pada  UUCK  telah  menyebabkan  banyak perdebatan  diantara  pekerja.  Regulasi  outsourcing  dianggap  mengeksploitasi  aspek
1 Machfiroh, Inas Ainun. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 ttg Cipta Kerja." Dinamika 27.17 (2021).
kemanusiaan  pekerja  dan  memperluas  jumlah  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan outsourcing. 2
Perubahan yang dilakukan oleh UU No 11/2020 tentang Ciptaker terhadap Pasal 64 dan 65 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan outsourcing: (1) Perubahan  pada  Pasal  64:  Pasal  64  UU  No  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan berhubungan  dengan  penyerahan  sebagian  pekerjaan  kepada  pihak  lain.  Dalam  konteks ini,  UU  No  11/2020  tentang  Ciptaker  mungkin  telah  mengubah  klausul-klausul  dalam pasal ini untuk memberikan ketentuan yang lebih spesifik atau memperjelas definisi atau persyaratan terkait outsourcing. (2) Perubahan pada Pasal 65: Pasal 65 UU No 13/2003 tentang  Ketenagakerjaan  kemungkinan  juga  telah  mengalami  perubahan.  Pasal  ini berkaitan  dengan  cara  penyerahan  sebagian  pekerjaan,  baik  melalui  perjanjian pemborongan pekerjaan maupun penyediaan jasa pekerja atau buruh. Dengan demikian, UU  No  11/2020  tentang  Ciptaker  mungkin  telah  mengubah  ketentuan-ketentuan  yang ada dalam pasal ini untuk menyesuaikan regulasi terkait outsourcing dengan keadaan atau tuntutan yang baru.
Perubahan dalam UU No11/2020 tentang Ciptaker mungkin telah dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk mendorong investasi, meningkatkan efisiensi bisnis, atau  memberikan  fleksibilitas  lebih  besar  bagi  pengusaha.  Praktik  outsourcing  memang telah menjadi bagian dari strategi bisnis di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, untuk  meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  fokus  pada  inti  bisnis.  Pasal  64  UU  No 13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  memang  merupakan  dasar  hukum  yang  mengatur praktik outsourcing di Indonesia, memberikan kerangka kerja untuk penyerahan sebagian pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau penyediaan jasa pekerja/buruh.
Perubahan  yang  mungkin  telah  dilakukan  oleh  UU  No  11/2020  tentang  Ciptaker dalam  hal  ini  mungkin  bertujuan  untuk  menyempurnakan  atau  mengubah  ketentuan- ketentuan  yang  ada  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  kebutuhan  pasar,  atau  untuk mengatasi  permasalahan  yang  muncul  dalam  praktik  outsourcing.  Dengan  adanya kerangka  hukum  yang  jelas,  baik  pengusaha  maupun  pekerja  dapat  memahami  hak  dan kewajiban  mereka  terkait  dengan  praktik  outsourcing  ini,  sehingga  diharapkan  dapat tercipta  hubungan  kerja  yang  seimbang  dan  adil  bagi  semua  pihak  yang  terlibat." 3 Alih daya  atau  outsourcing  dapat  dilakukan  melalui  dua  jenis  kontrak  yang  disebutkan,  yaitu Perjanjian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (PPK)  atau  Perjanjian  Pemberian  Jasa/Pekerjaan Tertentu (PPJPT). Kedua jenis kontrak tersebut harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam praktiknya, kontrak kerja digunakan antara kontraktor (atau perusahaan yang memberikan pekerjaan) dan pekerja atau pegawai alih daya. Sedangkan PPK atau PPJPT
2 Milinum,  Sela  Nopela.  "Problematika  Fleksibilitas  Outsourcing  Pasca  UU  11  /2020  ttg  Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan." Jurnal Hukum Lex Generalis 3.5 (2022).
3 Abdul  Khakim, “Dasar - Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia”, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2014).
digunakan  antara  pemberi  kerja  (perusahaan  yang  membeli  pekerjaan  atau  jasa)  dan kontraktor  yang  menawarkan  pekerjaan.  Tentu  saja,  meskipun  outsourcing  memiliki manfaat  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  fokus  pada  inti  bisnis,  beberapa  pihak mungkin merasa bahwa sistem outsourcing tidak adil terhadap karyawan. Hal ini terutama dapat  terjadi  jika  tidak  ada  perlindungan  yang  memadai  bagi  pekerja,  atau  jika  terjadi penyalahgunaan dalam bentuk pekerjaan tidak tetap, kurangnya kepastian pekerjaan, atau ketidaksetaraan dalam hal upah dan perlakuan.
Sebelumnya  sudah  ada  penelitian  yang  membahas  tentang  alihdaya/outsourcing Pasca  berlakunya  Putusan  MK  Nomor  27/PUU-IX/2011.  Dalam  penelitian  tersebut memiliki  kesamaan  yakni  hasil  studi  menunjukan  bahwa  yang  terjadi  adalah  “minimal state”  yakni  peran  pemerintah  dalam  Negara  semakin  minim  tetapi  terdapat  perbedaan yang  ada  di  dalam  permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  dan  peneliti  sebelumnya. Berikut ini merupakan peneliti terdahulu dalam pembahasan terkait alihdaya/outsourcing yaitu:
Suyoko, 2021 dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya  (outsourcing)  pada  pekerja  di  Indonesia”  yang  membahas  tentang  permasalahan tidak ada pemberian upah dan pesangon ketika pekerja outsourcing di PHK dan pekerja outsourcing dibatasi oleh masa berlakunya PKWT. Hasil studi menunjukan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim. 4
Sela  Nopela  Milinum,  2022  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “Problematika Fleksibilitas  Outsourcing  (Alih  Daya)  Pasca-Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan”  yang  membahas  tentang  permasalahan fleksibilitas  Outsourcingyang  dapat  memicu  praktik  modern  slavery  dan  menurunnya kepastian kerja jangka panjang serta jumlah pekerja tetap. Hasil studi menunjukan bahwa yang  terjadi  adalah  “minimal  state”  yakni  peran  pemerintah  dalam  Negara  semakin minim. 5
Wiwin  Budi  Pratiwi  dan  Devi  Andani,  2022  dalam  tulisannya  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dengan  Sistem  Outsourcing  di  Indonesia”  yang membahas  tentang  permasalahan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  outsourcing  di Indonesia. Hasil studi menunjukan bahwa yang terjadi adalah “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim. 6
Ni Putu Eka Madeni Apriliani, 2022 dalam tulisannya yang berjudul “Penghapusan Jenis  Pekerjaan  Yang  Dapat  Dialihdayakan  (Outsourcing):  Perspektif  Undang-Undang Cipta  Kerja”  yang  membahas  tentang  permasalahan  pengaturan  terkait  jenis  pekerjaan yang dapat dialih dayakan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja dan penghapusan pengaturan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan pada UU Cipta Kerja
4 Mohammad Ghufron Suyoko and Mohammad Ghufron Az, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) Pada Pekerja Di Indonesia,” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2021).
5 Sela  Nopela  Milinum,  “Problematika  Fleksibilitas  Outsourcing  (Alih  Daya)  Pasca -Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan,” Jurnal  Hukum  Lex Generalis 3, no. 5 (2022).
6 Wiwin  Budi  Pratiwi  and  Devi  Andani,  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dengan  Sistem Outsourcing Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 3 (2022).
mampu memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja alih daya di Indonesia. Hasil studi menunjukan  bahwa  yang  terjadi  adalah  “minimal  state”  yakni  peran  pemerintah  dalam Negara semakin minim. 7
Choirul  Arifin,  2024  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “Kedudukan  Hukum  Tenaga Kerja Outsourcingsebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” yang membahas tentang permasalahan perlindungan terhadap jaminan sosial kesehatan,  kontrak  kerja  yang  tidak  adil,  dan  tenaga  kerja  outsourcing  yang  dibayar  di bawah  upah  minimum.  Hasil  studi  menunjukan  bahwa  yang  terjadi  adalah  “minimal state” yakni peran pemerintah dalam Negara semakin minim. 8
Pendapat  yang  menganggap  outsourcing  sebagai  bentuk  perbudakan  modern mungkin  mengacu  pada  kondisi  dimana  pekerja  tidak  memiliki  perlindungan  yang memadai  dan  terjebak  dalam  siklus  pekerjaan  yang  tidak  menentu  atau  eksploitasi  oleh pemberi  kerja.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat secara  keseluruhan  untuk  memastikan  bahwa  praktik  outsourcing  dilakukan  dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja serta mematuhi regulasi yang berlaku. Ini mencakup  penegakan  hukum  yang  ketat  untuk  mencegah  eksploitasi  tenaga  kerja  dan memastikan  perlindungan  yang  cukup  bagi  para  pekerja. 9 Oleh  karena  itu,  ketentuan outsourcing  telah  diajukan  dua  kali  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Menurut  MK  (Putusan Nomor 12/PUU-I/2003), permohonan pertama tidak cukup alasan. Dalam kasus kedua, bagaimanapun,  permohonan  pemohon  diterima  sebagian  (Putusan  Nomor  27/PUU- IX/2011). 10
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja yang menjadi permasalahan dalam Peraturan Alih Daya/ Outsourcing yang terdapat dalam UU No 11/2020 tetang Cipta Kerja? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya/ Outsourcing Pasca Berlakunya Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011?. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis mengenai  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  mengenai  perlindungan  hukum  bagi pekerja  alihdaya  yang  diterapkan  dalam  UU  No  11/2020  tentang  Ciptaker  dan  setelah diberlakukannya Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011.

## Metode
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  evaluasi  terhadap  kaidah-kaidah  hukum (peraturan perundangan). Penelitian hukum normatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Studi  ini  menyelidiki  peraturan  Ketenagakerjaan,  khususnya  Pasal  64-66  UU
7 Ni  Putu  Eka  Madeni  Apriliani  and  Fakultas  Hukum  Udayana,  “Penghapusan  Jenis  Pekerjaan Yang Dapat Dialihdayakan (Outsourcing): Perspektif Undang- Undang Cipta Kerja,” 2022.
8 Choirul  Arifin  et  al.,  “Kedudukan  Hukum  Tenaga  Kerja  Outsourcingsebelum  Dan  Sesudah Berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Cipta  Kerja,” Court  Review :  Jurnal  Penelitian  Hukum  (e- ISSN: 2776-1916) 4, no. 01 (2024).
9 Fauzi,  M.  "Aspek  hukum  penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain (outsourcing)." Risalah Hukum (2006).
10 Hasudungan, Archie Michael, “Kemenangan Buruh Outsourcing di Ruang Sidang MK” (LK2 FHUI:2011).
Ketenagakerjaan  No  13/2003  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU- IX/2011. Selain itu, studi doktrin atau dasar kontrak kerja outsourcing juga menyelidiki ketentuan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena tujuannya adalah untuk memberikan  gambaran  tentang  kondisi  subjek  yang  diteliti. 11 Spesifikasi  Penelitian, dimana jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara detail dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, faktor atau karakteristik. Dilihat dari pendekatannya,  penelitian ini  merupakan  pendekatan  hukum  normatif  yaitu  penelitian  berdasarkan  pada  Putusan MK.

## Hasil dan Pembahasan
A. Problematika

## Mengenai
Peraturan Alih Daya/ Outsourcing Yang Terdapat Dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  terdapat  beberapa ketentuan mengenai outsourcing yang dihapus, di antaranya adalah Pasal 64 dan Pasal 65 UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  66  UU  Nomor  11  Tahun 2020 berisi:
1. Hubungan  kerja  antara  perusahaan  alih  daya  dengan  pekerja/buruh  yang dipekerjakannya  didasarkan  pada  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
2. Pelindungan  pekerja/buruh,  upah  dan  kesejahteraan,  syarat-syarat  kerja  serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
3. Perusahaan  alih  daya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  berbentuk  badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelindungan  pekerja/buruh  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  tersebut  tidak  dicantumkan  lagi  mengenai  batasan  pekerjaan-pekerjaan  yang dilarang  dilaksanakan  oleh  pekerja  dengan  sistem  outsourcing.  Revisi  pengenai pengaturan sistem outsourcing ini membuka kemungkinan bagi perusahaan Penyedia Jasa Pekerja  untuk  mempekerjakan  pekerja  untuk  berbagai  tugas  yang  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal di dalam Pasal 65 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sebelumnya
11 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI  Press), Jakarta:1986.
diatur  mengenai  pekerjaan  yang  dapat  diserahkan  kepada  perusahaan  lain  yang  harus memenuhi  syarat-syarat  yaitu  dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan  utama;  dilakukan dengan  perintah  langsung  atau  tidak  langsung  dari  pemberi  pekerjaan;  merupakan kegiatan  penunjang  perusahaan  secara  keseluruhan;  dan  tidak  menghambat  proses produksi secara langsung. Ketentuan ini juga memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja outsourcing bahkan bisa seumur hidup. Ketentuan ini tentu saja dapat membuat perusahaan untuk dapat mempekerjakan pekerja dengan sistem outsourcing di semua lini pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada penggunaan tenaga kerja outsourcing yang bebas jika tidak ada aturan atau regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.
Tenaga kerja outsourcing juga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, yang artinya dalam segala jenis pekerjaan dapat menggunakan perusahaa Penyedia Jasa Pekerja (PJP). Perlindungan bagi pekerja  dengan  sistemoutsourcing,  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  ini  perlindungan  hak  bagi  pekerja  outsourcing  tetap  ada  dimana diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (5)  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja dimana terkait dengan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing (Perusahaan PJP).
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang menghapus  Pasal  64  dan  65  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan tetap  mempertahankan  Pasal  66  mengindikasikan  bahwa  ketentuan  outsourcing  masih diperbolehkan  oleh  Undang-Undang.  Ketentuan  berakibat  pada  semakin  membuka peluang  menjamurnya  jenis  hubungan  kerja  outsourcing,  padahal  sudah  terbukti  bahwa bentuk  hubungan  triangular  layaknya  outsourcing  ini  sangat  tidak  menguntungkan  bagi pekerja. 12 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut hubungan  yang  terjalin  antara  perusahaan  outsourcingdengan  pekerja/buruh  didasarkan pada  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  atau  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu  (PKWTT).  Sementara  itu  jika  dilihat  ketentuan  mengenai  PKWT  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan:
1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
2. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  didasarkan  atas  jangka  waktu  atau  selesainya suatu pekerjaan tertentu;
3. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  berdasarkan jangka  waktu  atau  selesainya  suatu  pekerjaan  diatur  dengan  Pemerintah Pemerintah.
12 Sigit  Riyanto,  dkk,  Kertas  Kebijakan  Catatan  Kritis  dan  Rekomendasi  terhadap  RUU  Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.
UU  No  11/2020  tentang  Ciptaker  mengubah  banyak  ketentuan  UU  No  13/2003 tentang  Ketenagakerjaan. 13 Praktik  outsourcing  sebelum  perubahan  dalam  UU  No 11/2020 tentang Ciptaker adalah benar. Sebelum perubahan tersebut, istilah outsourcing atau alih daya memang merujuk pada penyerahan sebagian tugas  atau pekerjaan kepada perusahaan lain. Dua metode yang umum digunakan dalam praktik outsourcing adalah:
1. Pemborongan  pekerjaan:  Ini  mengacu  pada  kesepakatan  di  mana  sebuah perusahaan  (biasanya  disebut  sebagai  pemberi  kerja)  menyewa  atau  mengontrak perusahaan lain (biasanya disebut sebagai kontraktor) untuk menyelesaikan tugas atau  proyek  tertentu.  Pemborongan  pekerjaan  dapat  mencakup  proyek-proyek spesifik atau layanan tertentu yang dikelola oleh kontraktor.
2. Penyediaan jasa pekerjaan: Ini mencakup kesepakatan di mana sebuah perusahaan (pemberi kerja) menggunakan jasa pekerja atau buruh dari perusahaan lain untuk memenuhi  kebutuhan  operasionalnya.  Dalam  konteks  ini,  perusahaan  yang menyediakan  jasa  pekerjaan  bertanggung  jawab  atas  rekrutmen,  pelatihan,  dan manajemen administratif terkait dengan pekerja yang mereka sediakan.
Perubahan  dalam  UU  No  11/2020  tentang  Ciptaker  mungkin  dilakukan  dengan tujuan  meningkatkan  fleksibilitas  dan  efisiensi  dalam  hubungan  kerja,  termasuk  dalam konteks praktik outsourcing. Beberapa aspek yang mungkin telah diubah, seperti definisi, persyaratan,  atau  mekanisme  pengaturan  terkait  dengan  pemborongan  pekerjaan  dan penyediaan jasa pekerjaan, dapat memberikan arah baru atau kejelasan bagi pelaku bisnis.
Namun,  sejalan  dengan  tujuan  tersebut,  sangat  penting  untuk  memperhatikan perlindungan  terhadap  hak-hak  pekerja.  Dalam  konteks  outsourcing,  ini  termasuk memastikan  bahwa  pekerja  yang  bekerja  di  bawah  praktik  outsourcing  memiliki  akses yang  sama  terhadap  hak-hak  kerja  yang  adil,  upah  yang  layak,  keamanan  kerja,  serta perlindungan  terhadap  eksploitasi  dan  diskriminasi.  Pemerintah,  regulator,  dan perusahaan  harus  bekerja  sama  untuk  memastikan  bahwa  regulasi  yang  diperbarui mencakup  keseimbangan  antara  fleksibilitas  bisnis  dan  perlindungan  pekerja.  Ini  dapat dilakukan  melalui  penegakan  hukum  yang  ketat,  pengawasan  yang  efektif,  dan  dialog terbuka  antara  pemangku  kepentingan.  Dengan  demikian,  perubahan  dalam  regulasi dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat,  termasuk  meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki standar hidup pekerja.
Setelah keluarnya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 64-65 dan 66 UU No 13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  dihapus,  dan  Pasal  66  juga  diubah.  Menurut  UU 11/2020,  istilah  "alih  daya"  digunakan  untuk  menggantikan  penyerahan  sebagian pelaksaan pekerjaan. Hasilnya hampir mirip dengan apa yang disebut outsourcing di pasar hukum  global  saat  ini. 14 Sebelum  adanya  UU  No  11/2020,  UU  No  13/2003  tentang Ketenagakerjaan  memang  mengatur  beberapa  karakteristik  outsourcing.  Peraturan
13 Pambudi, Garda Yustisia, and Fatma Ulfatun Najicha. "Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Gema Keadilan 9.1 (2022). 14 Ahmad  Maulana, Webinar  “Ciptaker  Series #2: Kupas Tuntas Tenaga  Alih  Daya (Outsourcing) Pasca UU Cipta Kerja”, Selasa (7/6/2022).
turunannya,  yaitu  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun 2012  tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan  Lain  (selanjutnya  disebut  Permenaker  Nomor  19/2012),  telah  menguraikan syarat-syarat terkait dengan praktik outsourcing. Berikut adalah karakteristik outsourcing yang diatur dalam Permenaker Nomor 19/2012, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2014:
1. Fungsi  yang  Dialihdayakan  Terpisah  secara  Fisik  dan  Fungsional:  Ini  menjamin bahwa  fungsi  atau  pekerjaan  yang  dialihdayakan  tidak  tercampur  aduk  dengan operasi  utama  perusahaan.  Dengan  terpisah  secara  fisik  dan  fungsional, perusahaan yang menerima pekerjaan beroperasi sebagai entitas yang independen dari perusahaan yang menyerahkan pekerjaan, memastikan kontrol yang jelas dan pemisahan yang diperlukan.
2. Perintah dari Pemberi Kerja: Prinsip ini menegaskan bahwa perintah atau kontrak outsourcing  harus  berasal  dari  pemberi  kerja,  yang  menunjukkan  kontrol  dan kewenangan  atas  pekerjaan  yang  dialihdayakan.  Ini  penting  untuk  menjaga  arah dan kendali atas kegiatan outsourcing serta memastikan bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
3. Tidak  Mengganggu  Proses  Produksi  Secara  Langsung:  Karakteristik  ini menegaskan bahwa fungsi  outsourcing  tidak boleh mengganggu  proses produksi atau  operasional  utama  perusahaan.  Dengan  kata  lain,  pekerjaan  yang dialihdayakan  bukanlah  bagian  integral  dari  proses  produksi  perusahaan,  tetapi lebih  merupakan  dukungan  atau  layanan  tambahan  yang  tidak  mengganggu aktivitas utama perusahaan.
4. Pendaftaran Outsourcing di Kantor Ketenagakerjaan:  Langkah ini penting untuk memastikan  bahwa  praktik  outsourcing  beroperasi  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku  dan  memberikan  transparansi  terhadap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  yang  terlibat  dalam  outsourcing.  Pendaftaran  juga  dapat  membantu dalam  pemantauan  dan  penegakan  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  atau  masalah terkait dengan praktik outsourcing. 15
Dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, kelima ciri outsourcing telah dihapus. Sekarang, outsourcing dapat digabungkan dengan bisnis utama, bahkan jika outsourcing dihapus. 16 Sebelum  menggunakan  karyawan  outsourcing,  perusahaan  harus  berbadan hukum  PT  dan  mendapat  izin.  Perusahaan  outsourcing  kolaboratif  tidak  mengikuti aturan, sehingga membahayakan perusahaan pengguna. PP No 35/2021 tentang PKWT, Pengalihdayaan,  Waktu  Kerja  dan  Istirahat  serta  PHK  (PP  PKWT-PHK)  akan
15 https://hukumm online.com
16 Hanifah,  Ida.  "[BUKU]  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia." Kumpulan  Berkas  Kepangkatan Dosen (2020).
melaksanakan reformasi di bidang alih daya atau outsourcing. Tujuan reformasi ini adalah membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel dan melibatkan lebih banyak pekerja. 17
Selain  itu,  ini  memastikan  keamanan  maksimum  bagi  pekerja  dan  meningkatkan efisiensi.  PP  35/2021  mengatur  sekitar  4  hal  yang  utamanya  terkait  revaluasi.  Pertama, kontrak  kerangka  kerja  dibatalkan  dan  pekerjaan  disubkontrakkan  sepenuhnya.  Kedua, keselamatan karyawan dalam organisasi adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kerja,  bukan  dalam  kehidupan  bisnis.  Selain  itu,  terdapat  instrumen  yang  mencakup sinkronisasi  jaminan  kontrak  (TUPE)  atau  pertukaran  imbalan  kerja.  Ketiga,  tugas  dan tanggung  jawab  terkait  revaluasi  perwakilan.  Misalnya,  terdapat  beberapa  poin  penting dalam  PP  No  35/2021(PP  35/2021)  terkait  evaluasi  ulang  dalam  konteks  praktik outsourcing,  termasuk  dalam  hal  kompensasi,  bantuan  pemerintah,  kondisi  kerja,  dan persyaratan hukum bagi organisasi subkontraktor. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:
1. Kompensasi  dan  Bantuan  Pemerintah:  PP  35/2021  mengatur  bahwa  evaluasi ulang dalam praktik outsourcing harus mempertimbangkan kompensasi yang adil bagi  pekerja,  serta  akses  mereka  terhadap  bantuan  pemerintah  yang  sah.  Ini menunjukkan  pentingnya  memastikan  bahwa  pekerja  yang  terlibat  dalam  praktik outsourcing  diperlakukan  secara  adil  dan  mendapatkan  kompensasi  yang  sesuai dengan kontribusi dan kondisi kerja mereka.
2. Keadaan Kerja: Evaluasi ulang juga harus mempertimbangkan kondisi kerja para pekerja  yang  terlibat  dalam  praktik  outsourcing.  Hal  ini  mencakup  aspek-aspek seperti  jam  kerja,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  serta  lingkungan  kerja  secara umum.  Memastikan  bahwa  keadaan  kerja  memenuhi  standar  yang  ditetapkan adalah  bagian  penting  dari  tanggung  jawab  organisasi  yang  melakukan  evaluasi ulang.
3. Persyaratan  Hukum  bagi  Organisasi  Subkontraktor:  PP  35/2021  menekankan pentingnya  konsolidasi  secara  hukum  bagi  organisasi  subkontraktor  yang  terlibat dalam  praktik  outsourcing.  Ini  mencakup  untuk  memastikan  bahwa  organisasi subkontraktor  memenuhi  semua  persyaratan  perizinan  yang  ditetapkan  oleh otoritas pemerintah setempat  atau nasional.  Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa  organisasi  subkontraktor  beroperasi  secara  legal  dan  mematuhi  regulasi yang berlaku.
4. Re-apropriasi Penelitian dan Keistimewaan Standarisasi Buruh: Ada kasus-kasus di mana evaluasi ulang dalam praktik outsourcing tidak sepenuhnya memperhatikan keistimewaan  standarisasi  buruh  atau  hak-hak  pekerja.  Ini  menunjukkan pentingnya memperhatikan hak-hak dan kebutuhan pekerja dalam proses evaluasi ulang, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil menghormati standar buruh yang ada.
17 Safitri,  Linda  Aprillia,  Sony  Kristiyanto,  and  Retno  Febriyastuti  Widyawati.  "Perspektif  Sistem Alih  Daya  dalam  Lingkup  Tenaga  Kerja  dan  Perusahaan  di  Kota  Surabaya." Economie:  Jurnal  Ilmu Ekonomi 5.2 (2024).
Salah  satu  penyebabnya  adalah  perusahaan  pengguna  atau  pengguna  jasa  tidak membayar  kepada  perusahaan  outsourcing.  Karena  biaya  atau  komisi  yang  rendah  ini, karyawan  perusahaan  outsourcing  menerima  kompensasi  yang  lebih  sedikit.  Data mencatat sekitar 8.000 perusahaan outsourcing terdaftar pada tahun 2020, namun hanya 5.000  yang  memenuhi  persyaratan  jaminan  sosial.  Selain  itu,  banyak  perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar. 18
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja  Alih Daya/ Outsourcing Pasca Berlakunya Putusan MK
Nomor 27/PUU-I/2011 Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 19 Perlindungan  hukum  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang dirugikan orang lain dan perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 20 Perlindungan  hukum  sebagai perlindungan  yang  menggunakan  sarana  hukum,  diberikan  oleh  hukum,  ditujukan terhadap  kepentingan  tertentu,  dengan  cara  menjadikan  kepentingan  yang  perlu dilindungi  tersebut  ke  dalam  sebuah  hak  hukum.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apa  pun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan kemajuan  dunia  usaha. 21 Lingkup  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain:
1. perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja;
2. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. perlindungan  hukum  untuk  membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat Pekerja/serikat buruh;
4. perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan pengusaha. 22
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  merumuskan definisi  Ketenagakerjaan  pada  Pasal  1  angka  1.  Ketenagakerjaan  didefinisikan  sebagai “segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan sesudah masa kerja.” Berdasarkan definisi dalam Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  tersebut,  definisi  ketenagakerjaan  meliputi  tiga  aspek  dasar sebagai berikut:
18 Ike Farida, webinar bertema “Menuju Sistem Alih Daya dan Pengupahan Berkeadilan Sesuai Visi Indonesia 2045” pada Senin (22/11/2021)
19 Dewi Astutty Mochtar, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
21 Handayani,  DR  Tri  Astuti.  "Mewujudkan  Keadilan  Gender  Melalui  Perlindungan  Hukum Terhadap Perempuan." RECHTSTAAT NIEUW 1.01 (2016).
22 Kahfi, Ashabul. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.2 (2016).
1. Sebelum masa kerja (pre-employment), yaitu meliputi kegiatan permagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja.
2. Selama  masa  kerja  (during  employment),  yaitu  meliputi  kegiatan  perlindungan kerja,  upah,  jaminan  sosial,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  dan  pengawasan kerja.
3. Setelah  masa  kerja,  yaitu  meliputi  tindakan  pesangon  dan  pensiun  atau  jaminan hari tua.
Hukum  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha  dengan  segala  konsekuensinya.  Oleh sebab itu, hukum ketenagakerjaan tidak berlaku untuk swapekerja, kerja yang  dilakukan untuk  orang  lain  atas  dasar  kesukarelaan,  dan  kerja  seorang  pengurus  atau  wakil  suatu organisasi. Sementara itu, unsur-unsur dari hukum tenaga kerja adalah:
1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha;
3. Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
4. Mengatur  perlindungan  pekerja,  termasuk  meliputi  masalah  keadaan  sakit,  haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan sebagainya.
Pentingnya pengaturan outsourcing dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  pelaksanaan  outsourcing  dan  memberikan perlindungan  kepada  pekerja/buruh.  Sistem  outsourcing  sebelumnya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  kemudian dilakukan perubahan dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentangoutsourcing, meski  demikian  aturan  mengenai  outsourcing  diatur  dalam  Pasal  64  sampai  dengan  66 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  menyatakan  bahwa: “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  outsourcing  pasca  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  27/PUU-IX/2011tersebut  maka  pemerintah  menerbitkan beberapa peraturan diantaranya adalah:
1. Surat  Edaran  (SE)  Nomor  B.31/PHIJSK/I/2012  tentang  Pelaksanaan  Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011;
2. Permenakertrans  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
3. Surat  Edaran  No.  SE  04/MEN/VII/2013  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2012  tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
4. Permenakertrans  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Syarat- syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
5. Permenakertrans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Syarat- syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. 23 Pada  pernyataan  kedua  (putusan  Nomor  27/PUU-IX/2011),  permohonan pemohon  dipenuhi  sebagian. Pasal  59,  64,  65  dan  66  Putusan  Mahkamah  Konstitusi 13/2003 diperlukan. Pokok-pokok  pernyataan pemohon  adalah  pekerja  yang  bekerja sebagai  sub  kontraktor  PKWT  pada  dasarnya  kehilangan  hak,  pekerjaan  dan  tunjangan sosial. Keamanan  yang  menurunkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  sosial pekerja/pegawai Indonesia, hal ini berbeda dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab menurut Pasal  59  UU  13/  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan hubungan kerja didasarkan pada PKWT dan perpindahan pekerjaan. pekerja beberapa pekerjaan ke usaha lain menurut UU 13/2003 Pasal 64-66 menunjukkan bahwa pekerja/karyawan hanya faktor-faktor produksi yang mudah diperoleh dan berguna, yang dengannya mudah pula untuk  memutuskan  hubungan  kerja. ketika  mereka  tidak diperlukan  lagi. Dengan  kata  lain,  menurut  sang  calon,  buruh  tak  lebih  dari  sapi  perah bagi pemilik modal.
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tentang  hubungan  kerja  berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dampaknya pada pekerja atau buruh dalam praktik  outsourcing  memang  penting.  Apabila  hubungan  kerja  dibuat  berdasarkan PKWT,  maka  posisi  pekerja  atau  buruh  outsourcing  dalam  hubungannya  dengan perusahaan outsourcing dapat menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja. Hal ini karena hubungan  kerja  antara  perusahaan  pemberi  kerja  dan  perusahaan  outsourcing  biasanya berakhir saat masa kontrak PKWT selesai. Dalam konteks ini, pekerja outsourcing yang bekerja  dengan  kontrak  PKWT  dapat  menghadapi  ketidakpastian  terkait  dengan  status pekerjaannya  setelah  kontrak  selesai,  karena  mereka  mungkin  tidak  memiliki  jaminan untuk  diperpanjang  atau  dipekerjakan  kembali. 24 Karyawan  dan  pekerja  tidak mendapatkan  pekerjaan  tambahan  karena  kontraknya  tidak  diperpanjang.  Karena perusahaan  outsourcing  sering  berganti,  waktu  kerja  mereka  tentu  saja  tidak diperhitungkan.  Akibatnya,  permasalahannya  adalah  pekerja  tidak  mempunyai kemampuan untuk menerima kompensasi dan tunjangan yang sepadan dengan waktu dan tenaganya. 25
Terkait  dengan  perlindungan  pekerja  outsourcing  di  bawah  UU  No  13/2003 tentang  Ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Memang  benar  bahwa  UU  tersebut  tidak  secara eksplisit menjamin keamanan kerja, kompensasi yang layak, dan perlakuan yang adil bagi pekerja  outsourcing,  yang  mengakibatkan  nasib  mereka  menjadi  tidak  pasti.  Namun, penting  untuk  dicatat  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  kerangka  konstitusi Indonesia,  yang  tercantum  dalam  Pasal  28D  Ayat  2  dan  Pasal  27  Ayat  2  UUD  NRI Tahun  1945,  memberikan  dasar  bagi  perlindungan  hak-hak  pekerja,  termasuk  pekerja outsourcing. Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan  yang  adil  dan  perlindungan  hukum  yang  sama  di  depan  hukum.  Sedangkan
23 Pratiwi,  Wiwin  Budi,  and  Devi  Andani.  "Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dengan  Sistem Outsourcing Di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29.3 (2022).
24 Syamsudin, M., and M. SH. Praktik Outsourcing Dalam Prespektif UU Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Perusahaan di Kota Balikpapan) . MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.
25 Saputra,  Eko.  "Implikasi  Hukum  Terhadap  Sistem  Outsourcing  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011."
Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 26
Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memiliki peran penting dalam menetapkan opsi untuk  melindungi  dan  menjamin  hak  konstitusional  pekerja  outsourcing,  khususnya untuk  mencegah  eksploitasi  oleh  perusahaan  demi  keuntungan  bisnis  semata.  Berikut adalah dua opsi yang dapat dipertimbangkan oleh MK:
1. Perjanjian  Kerja  Berbentuk  PKWTT:  PKWTT  adalah  bentuk  perjanjian  kerja  di mana pekerja bekerja dalam waktu tertentu, tetapi tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan  hal  tersebut.  Dalam  konteks  outsourcing,  menggunakan  PKWTT bertujuan  untuk  memberikan  kejelasan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu pekerja  dan  perusahaan  outsourcing.  Dengan  adanya  perjanjian  yang  jelas meskipun tidak tertulis, hak-hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan menjadi lebih  terdefinisi.  Ini  juga  membantu  melindungi  hak-hak  pekerja  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Prinsip  Transfer  of  Undertaking  Protection  of  Employment  (TUPE):  Prinsip TUPE  menjamin  bahwa  ketika  suatu  bisnis  atau  kegiatan  dialihkan  dari  satu perusahaan  ke  perusahaan  lain  (transfer),  hak-hak  pekerja  yang  terlibat  dalam kegiatan  tersebut  akan  tetap  terjaga  dan  dilindungi.  Dengan  prinsip  ini,  pekerja yang  terlibat  dalam  proses  outsourcing  akan  tetap  memiliki  hak-hak  yang  sama seperti  sebelumnya,  termasuk  hak-hak  terkait  dengan  upah,  jaminan  sosial,  dan kondisi  kerja  lainnya.  Prinsip  TUPE  penting  untuk  memastikan  kontinuitas  dan keadilan bagi pekerja dalam situasi dimana bisnis atau kegiatan dialihkan dari satu perusahaan ke perusahaan outsourcing. 27
Apabila  dengan  menerapkan  asas  pengalihan  protektif,  perusahaan  pemberi  kerja berhenti  memberikan  pekerjaan  kepada  perusahaan  alih  daya  yang  lama  dan menggantinya  dengan  perusahaan  alih  daya  yang  baru,  maka  selama  pekerjaan  yang ditugaskan  itu  masih  ada  dan  berlanjut,  maka  pemberi  jasa  yang  baru  wajib meneruskannya.  Ketentuan  ini  menjamin  kelanjutan  pekerjaan  subkontraktor  dan melindungi  aspek  kesejahteraan  lainnya.  Waktu  kerja  subkontraktor/pegawai  tetap dianggap  bebas  dan  diperhitungkan  sedemikian  rupa  sehingga  subkontraktor  dapat menggunakan hak-hak pekerjanya secara baik dan proporsional. 28

## Kesimpulan
Penghapusan  dan  modifikasi  peraturan  subkontrak  UUCK  telah  menimbulkan banyak  konflik  yang  merugikan  pekerja/karyawan.  Kerugian  yang  diterima  oleh  pekerja outsourcing diantaranya yaitu pertama pekerja/buruh outsourcing tidak memiliki jenjang karir  yang  jelas  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  menjadi  karyawan  tetap.  Kedua,  gaji pekerja/buruh  outsourcing  biasanya  lebih  rendah  daripada  gaji  karyawan  tetap,  dan pekerja/buruh  outsourcing  tidak  memiliki  hak  untuk  menerima  tunjangan  seperti  THR dan  bonus.  Ketiga,  pekerja/buruh  outsourcing  tidak  memiliki  perlindungan  yang  sama
26 UUD NRI Tahun 1945
27 Sudiarawan,  Kadek  Agus.  "Pengaturan  Prinsip  Transfer  of  Undertaking  Protection  of Employment  (TUPE)  Dalam  Dunia  Ketenagakerjaan  Indonesia  (Diantara  Potensi  Dan Hambatan)." Jurnal Magister Hukum Udayana 4.4 (2015).
28 Khairani,  Khairani.  "Kedudukan  Outsourcing  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor 27/PUU-IX/2011." Jurnal Konstitusi 11.4 (2014).
seperti  karyawan  tetap,  seperti  tidak  memiliki  hak  untuk  menerima  kompensasi  jika diberhentikan. Keempat, pekerja/buruh outsourcing cenderung sulit berkembang dalam karir karena dibatasi dengan kontrak jangka waktu yang terbatas. Kelima pekerja/buruh outsourcing  juga  tidak  memiliki  hak  untuk  menerima  keuntungan  yang  sama  seperti karyawan tetap, seperti tidak memiliki  hak untuk menerima uang pesangon jika mereka diberhentikan dari kerja.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  outsourcing  pasca  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  27/PUU-IX/2011tersebut  maka  pemerintah  menerbitkan beberapa  peraturan  diantaranya  adalah:  (1)  Surat  Edaran  (SE)  Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU- IX/2011; (2) Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  kepada  Perusahaan  Lain;  (3)  Surat  Edaran  No.  SE 04/MEN/VII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Syarat-Syarat Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  kepada  Perusahaan  Lain;  (4) Permenakertrans  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain; (5)Permenakertrans Nomor 11 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Syarat-syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

## Informasi Pendanaan
Tidak ada
Referensi Abdul  Khakim, “Dasar - Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia”, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2014).
Ahmad  Maulana, Webinar  “Ciptaker  Series  #2:  Kupas  Tuntas  Tenaga  Alih  Daya (Outsourcing) Pasca UU Cipta Kerja”, Selasa (7/6/2022). Apriliani,  Ni  Putu  Eka  Madeni,  and  Fakultas  Hukum  Udayana.  “Penghapusan  Jenis Pekerjaan  Yang  Dapat  Dialihdayakan  (Outsourcing):  Perspektif  Undang-Undang Cipta Kerja,” 2022.
Arifin,  Choirul,  Irawan  Soerodjo,  M  Syahrul  Borman,  and  Dudik  Djaja  Sidarta. “Kedudukan  Hukum  Tenaga  Kerja  Outsourcingsebelum  Dan  Sesudah  Berlakunya UU  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Cipta  Kerja.” Court  Review :  Jurnal  Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 01 (2024). Fauzi, M. "Aspek hukum penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing)." Risalah Hukum (2006).
Hafizh,  Dean  Fadhurohman,  et  al.  "Analisis  Praktik  Outsourcing  Dalam  Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Lemhannas RI 10.3 (2022). Hanifah,  Ida.  "[BUKU]  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia." Kumpulan  Berkas Kepangkatan Dosen (2020). Hasudungan,  Archie  Michael,  “Kemenangan  Buruh  Outsourcing  di  Ruang  Sidang  MK”  (LK2 FHUI:2011).
Hasudungan,  Archie  Michael,  “ Kemenangan  Buruh  Outsourcing  di  Ruang  Sidang  Mahkamah Konstitusi”, Direktur Eksekutif LK2 FHUI periode 2011: 2009.
Hidayati,  Taufika,  Lendra  Faqrurrowzi,  and  Yulia  Tiara  Tanjung.  "Analisa  Yuridis Pengawasan Manajerial Pekerja Outsourcing setelah Berlaku Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Ilmiah Advokasi 10.2 (2022). https://bphn.go.id, Documents Putusan 27-PUU-IX 2011 Ketenagakerjaan Outsourcing https://hukumm online.com
Ike  Farida,  webinar  bertema  “Menuju  Sistem  Alih  Daya  dan  Pengupahan  Berkeadilan Sesuai Visi Indonesia 2045” pada Senin (22/11/2021)
Khairani,  “Kedudukan  Outsourcing  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 27/PUU- IX/2011”,  Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas,  Padang:2014  Jurnal Konstitusi MKRI.
Khairani,  Khairani.  "Kedudukan  Outsourcing  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011." Jurnal Konstitusi 11.4 (2014). Machfiroh, Inas Ainun. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut UU 13/2003  ttg  Ketenagakerjaan  dan  UU  11/2020  ttg  Cipta  Kerja." Dinamika 27.17 (2021).
Milinum,  Sela  Nopela.  "Problematika  Fleksibilitas  Outsourcing  Pasca  UU  11  /2020  ttg Cipta  Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan." Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 3.5  (2022):  412- 432.
Niravita,  Aprila.  “Social  Injustice  in  the  Industrial  Revolution  4.0.” Indonesian  Journal  of Advocacy and Legal Services 1, no. 2 (2020). https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36509. Nugraheni, Prasasti Dyah. “The New Face of Cyberbullying in Indonesia: Howe Can We Provide  Justice  to  the  Victims?” The  Indonesian  Journal  of  International  Clinical  Legal Education 3, no. 1 (2021) https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153. Pambudi, Garda Yustisia, and Fatma Ulfatun Najicha. "Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja  Pasca  Berlakunya  UU  No  11/2020tentang  Cipta  Kerja." Gema  Keadilan 9.1 (2022).
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, dan PHK.
Pratiwi,  Sahira  Jati,  Steven  Steven,  and  Adinda  Destaloka  Putri  Permatasari.  “The Application  of  E-Court  as  an  Effort  to  Modernize  the  Justice  Administration  in Indonesia: Challenges & Problems.” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 1 (2020).
Pratiwi,  Wiwin  Budi,  and  Devi  Andani.  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 3 (2022).
Rahmatika,  Aulia  Vaya.  “Violence  on  Women  and  Children:  Background,  Effects,  and Solutions.” Semarang  State  University  Undergraduate  Law  and  Society  Review 1,  no.  1 (2021). https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49840.
Raphael, Jody. Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquintance Rape Crisis . Chicago: Lawrence Hill Books, 2013. Resolva.Law.id “Outsourcing Pasca UU Cipta Kerja”
Safitri,  Linda  Aprillia,  Sony  Kristiyanto,  and  Retno  Febriyastuti  Widyawati.  "Perspektif Sistem  Alih  Daya  dalam  Lingkup  Tenaga  Kerja  dan  Perusahaan  di  Kota Surabaya." Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi 5.2 (2024). Saputra,  Eko.  "Implikasi  Hukum  Terhadap  Sistem  Outsourcing  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011."
Satiatika,  Defi.  "Perlindungan  Hukum  Pekerja  Outsourcing  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011."
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI Press), Jakarta: 1986.
Sudiarawan,  Kadek  Agus.  "Pengaturan  Prinsip  Transfer  of  Undertaking  Protection  of Employment  (TUPE)  Dalam  Dunia  Ketenagakerjaan  Indonesia  (Diantara  Potensi Dan Hambatan)." Jurnal Magister Hukum Udayana 4.4 (2015). Suyoko,  Mohammad  Ghufron,  and  Mohammad  Ghufron  Az.  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Sistem  Alih  Daya  (Outsourcing)  Pada  Pekerja  Di  Indonesia.” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2021).
Syamsudin, M., and M. SH. Praktik Outsourcing Dalam Prespektif UU Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Perusahaan di Kota Balikpapan) . MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UUD NRI Tahun 1945
Yulianto,  Anggoro.  “Cybersecurity  Policy  and  Its  Implementation  in  Indonesia.” Law Research Review Quarterly 7, no. 1 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43191 70.
Wahyuni,  Dinar.  "Posisi  pekerja  outsourcing  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 2.2 (2011).
Wati, Dwi Liza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU- IX/2011”, JOM Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015. www.hukumonline.com “ Mengantisipasi  Dampak  Perubahan  Aturan  Outsourcing  UU  Cipta Kerja”

## Biografi Singkat Penulis I
Siska  Mariza,  S.H  adalah  nama  dari  penulis  Jurnal  ini.  Tahun  2017 Penulis  menempuh  Pendidikan  S1  pada  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Konsentrasi  Hukum  Perdata  di  Universitas  Buana Perjuangan  Karawang.  Selama  kuliah  2  (dua)  tahun  berturut-turut menempuh  Pendidikan  Sarjana,  penulis  berhasil  mendapatkan  Beasiswa Pemerintah Jalur Prestasi Akademik yakni “Beasiswa Karawang Cerdas” pada Tahun 2019  dan  Tahun  2020.  Selanjutnya  pada  Tahun  2021  Penulis  berhasil  menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan Predikat Pujian IPK 3.94.  Tahun 2023 penulis melanjutkan Pendidikan S2 pada Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Konsentrasi  Hukum  Ketenagakerjaan  di Universitas Singaperbangsa Karawang.

## Biografi Singkat Penulis II
Dr.  Imam  Budi  Santoso,  S.H.,  M.H.,  Dosen  Fakuktas  Hukum Universitas  Singaperbangsa  Karawang  kelahiran  Indramayu,24 Maret 1977, memulai karier sebagai dosen sejak tahun 2002 sampai dengan  sekarang  sebagai  pengampu  mata  kuliah  Hukum Ketenagakerjaan  dan  juga  mata  kuliah  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial,  pernah  juga  menjabat  sebagai  Kaprodi  S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  sejak  tahun  (2014-2018),  Wakil  Dekan  I  (2019-2023), dan  terakhir  menjabat  sebagai  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas Singaperbangsa Karawang periode 2023-2027, disamping pekerjaan pokoknya  sebagai  dosen  Imam  juga  tercatat  sebagai  anggota  PERADI  (Perhimpunan Advokat Indonesia) dari tahun 2007 dan aktif sebagai advokat yang mengkhususkan diri pada bidang  Hukum  Ketenagakerjaan  dan  Penyelesaian  Hubungan  Industrial.  Selain  aktivitas tersebut  Imam  sejak  sekolah  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  Regu  Andalan  Pramuka  SD Muhammadiyah Haurgeulis, aktif berkegiatan di MTs Nurul Hikmah Haurgeulis, Ketua OSIS SMIK  N  Tasikmalaya,  anggota  Saka  Wanabakti  serta  di  masa  kuliah  pun  aktif  dalam organisasi  kemahasiswaan  sebagai  Ketua  Senat  Mahasiswa  FH  Unsika,  Ketua  Senat Mahasiswa  Perguruan  Tinggi  (SMPT)  Unsika,  anggota  Mapalaska  dan  anggota  Teater Gabung Unsika serta berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, penulisan jurnal ilmiah Kabupaten Karawang, Sekretaris I Perhimpunan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  (P3HKI),  anggota  Komisi  Teknis  03-03  Kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kabupaten Karawang  dan  beberapa  organisasi  profesi  dan  kemasyarakatan  lainnya.  Penulis  dapat dihubungi melalui email:imam.budi@fh.unsika.ac.id.