Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 12, No. 1, Januari-June 2023 DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.18100
║ Published: June 30, 2023
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi  42

## Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi
Miftachul Mujadi Universitas Dr. Soetomo M Syahrul Borman Universitas Dr. Soetomo Email: miftachulmujadi10@gmail.com
Abstract: This article aims to find out the reasons behind members of the Indonesian National Police in abusing office power by committing acts of corruption and the process of applying sanctions to the code of ethics against members of the Indonesian National Police  who  commit  acts  of  corruption.  This  journal  uses  normative  research  methods, namely by conducting literature studies through literature and legal norms. The results of this study indicate that the professional code of ethics within the Indonesian National Police cannot be implemented optimally. That until now there are still many violations committed by members of the Indonesian National Police, including acts of corruption which  constitute  an  abuse  of  office  power  and  violate  the  professional  code  of  ethics within the Indonesian National Police.
Keywords : Violation, Code of Ethics, Profession, Police
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi anggota polri  menyalahgunakan  kekuasaan  jabatan  dengan  melakukan  perbuatan  korupsi,  dan proses penerapan sanksi kode etik terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana korupsi.  Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yaitu  melakukan  studi kepustakaan melalui literatur dan kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan kode etik profesi dalam polri belum bisa dijalankan dengan maksimal. Sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri, diantaranya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan jabatan dan melanggar kode etik profesi dalam polri.
Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Profesi, Polri

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai berbagai macam peraturan dan kebijakan  hukum  yang  sifatnya  memaksa.  Penegakan  hukum  di  Indonesia  merupakan proses  upaya  aparatur  negara  agar  dapat  menjamin  dan  memastikan  apabila  ada tindakan  yang  melanggar  dapat  di  tegakkan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang semestinya.  Kepolisian  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mengemban kewajibanya  demi  mewujudkan  ketertiban  umum  karena  polisi  merupakan  garda terdepan sebagai alat negara untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam hal memelihara dan menertibkan keamanan di lingkungan masyarakat, karena polisi adalah institusi  yang  sangat  penting  bagi  negara  dalam  menciptakan  penegakan  hukum  yang adil.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika profesi yang harus di patuhi demi terciptanya ketertiban ketika bertugas yang merupakan  fungsi dari  kepolisian  itu  sendiri.  Etika  profesi  sendiri  mempunyai  tujuan  agar  Kepolisian sebagai aparatur negara bisa menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum secara profesional,  mempunyai  kredibilitas  dan  beretika. 1 Anggota  Kepolisian  dalam menjalankan tugas dan wewenang dilarang melanggar peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam etika profesi sebagai polisi dikatakan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan atau menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan menjadi pelopor untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat.  Selain  itu  setiap  anggota  Kepolisian  diharapkan  sanggup  dalam  upaya menghindari  dari  perbuatan  penyalagunaan  wewenang.  Oleh  sebab  itulah  Kepolisian harus  bersikap  profesional  dalam  menjalankan  tugasnya,  dan  dilarang  melakukan pelanggaran  sesuai  dengan  peraturan  dan  kebijakan-kebijakan  yang  berlaku  dalam kepolisian atau bahkan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi. 2 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan menyalahi aturan dan norma-norma di lingkungan  masyarakat  yang  dapat  merugikan  bagi  banyak  orang  yang  dilakukan seseorang  dalam  menyalahgunakan  kekuasaanya  demi  keuntungan  peribadi.  Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan tipikor dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek ekonomi  dan  aspek  politis.  Aspek  ekonomi  merupakan  keadaan  dimana  seseorang melakukan  korupsi  karena  ingin  memperkaya  diri  sendiri  ataupun  orang  lain  dan tindakan  tersebut  dapat  merugikan  perekonomian  negara.  Sedangkan  aspek  politis adalah  tindakan  penyalahgunaan  jabatan  dalam  politik,  yakni  dilakukan  untuk
1 RY  Malondo  Sitorus  and  Bakhrul Khair  Amal,  “Police  Professionalism  in  Preventi on  of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia,” Randwick International of Social Science Journal 3, no. 1 (2022), https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.380; Yung Hyeock Lee and Sujung Cho, “The Different Crime Solving Styles of Police Agencies across the United States.: A Lat ent Class Analysis of Criminal Investigation Goals,” American Journal of Criminal Justice 46, no. 3 (2021), https://doi.org/10.1007/s12103-020-09558-w.
2 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 144.
mempengaruhi orang banyak demi kekuasaan jabatan oleh pelaku. Seperti memberikan bantuan berupa sembako yang didapat dari hasil korupsi. 3
Penyalahgunaan  jabatan  dan  wewenang  juga  dapat  dilakukan  oleh  anggota Kepolisian.  Sebagai  penyidik  perkara  tindak  pidana  yang  merupakan  tugas  dari Kepolisian, bukan rahasia lagi bahwa di tengah masyarakat seorang anggota Polisi dapat menyalahgunakan  kewenanganya  dalam  bertugas.  Contoh  lain  dari  tindakan  tersebut yaitu  seperti  pungli  atau  meminta  sejumlah  uang  kepada  pelaku  tindak  pidana  untuk diringankan  hukumannya  atau  bahkan  dibebaskan,  dengan  melakukan  intimidasi  atau bahkan kekerasan. 4 Seorang anggota Polisi yang telah melakukan perbuatan korupsi pada umumnya tidak  dapat  dipisahkan dari faktor yang harus mereka penuhi. Karena pada kenyataanya gaji yang didapatkan oleh anggota Polisi bisa dikatakan masih belum mampu untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  dalam  menjalani  hidup.  Kondisi  inilah  yang melatarbelakangi anggota Polisi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan  tersebut  yakni  seperti  korupsi  demi  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dapat dilihat  juga  kesejahteraan  ekonomi  yang  mengakibatkan  anggota  Polisi  melakukan tindakan korupsi, seorang anggota Polisi akan melakukan korupsi atas pertimbangannya sendiri dengan berpikir bahwa jika melakukan korupsi akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan secara singkat demi memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan resiko yang akan dihadapi juga sangat besar seperti hukuman penjara, hukuman denda, dan bahkn hukuman penjopotan jabatan atas tindakan tersebut. 5
Studi  ini  mengkaji  faktor  yang  melatarbelakangi  anggota  Polri  melakukan pelanggaran  kode  etik  profesi  dan  penerapan  sanksi kode  etik  terhadap  anggota  Polri yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Tema  ini  dianalisi  menggunakan  metode penelitian hukum normatif. 6

## B. Pelanggaran Kode Etik Anggota POLRI dalam Tindak Pidana Korupsi
Orang  bijak  memiliki  pemikiranan knowledge  of  the  why (pengetahuan  tentang “mengapa”). Pengetahuan semacam itu tidak mampu mengatakan “ why ” dari apa yang dialami.  Misalnya  pengetahuan  tentang  masih  banyaknya  kasus  penyalahgunaan  kode etik  profesi  dengan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  baik  dari  aparat penegak hukum, pejabat dan petinggi-petinggi negara, maupun pejabat di tingkat pusat, provinsi , kabupaten/kota, bahkan ke daerah atau pedesaan. Dapat disimpulkan bahwa
3 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 13.
4 Amir Syamsudi, Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara (Jakarta: Kompas, 2008), 11. Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid 19,” ’Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, no. 1 (2020): 223 – 30, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102.
5 Robert  Klitgaard, Membasmi  Korupsi (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  2001),  66;  Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori  Zawajir  Dan  Jawabir),” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 6,  no.  1  (2017), https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848.
6 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2022), 13; Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016);
kasus penyalahgunaan jabatan masih banyak terjadi, namun tidak dapat dijelaskan secara pasti “mengapa” seorang pejabat melakukan hal tersebut. Seperti penyalahgunaan kode etik  profesi  dengan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  baik  untuk  kepentingan  yang sifatnya membantu  orang lain maupun untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Namun apapun alasanya tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik profesi yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan yang menyalahi aturan.
Penyebab  terjadinya  kode  etik  profesi  pada  dasarnya  adalah  landasan  moral. Moral merupakan suatu ajaran tentang berperilaku di dalam kehidupan yang baik dengan nilai-nilai dan beretika sesuai dengan norma dan kebijakan yang berlaku di lingkungan sekitar. Tetapi, moral tidak hanya di pandang secara umum melainkan terdapat nilai-nilai moral tertentu yang ada pada setiap profesi. Pelanggaran kode etik profesi merupakan perbuatan yang tidak didasari dengan alasan yang baik dan dapat menyebabkan kondisi tidak berjalan dengan semestinya.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pelanggaran  kode  etik  profesi  terjadi  adalah karena  ketidaktahuan  seseorang  terhadap  profesi  yang  di  jalaninya  sehingga  ketika muncul permasalahan tidak mampu untuk mengatasi. Mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan yang dapat melanggar kode etik di dalam profesi tersebut. Memiliki sifat yang terlalu  konsumtif  yang  mengakibatkan  pelanggaran  kode  etik,  karena  pada  dasarnya hakikat  manusia  tercipta  sebagai  makhluk  yang  diciptakan  Tuhan  tidak  memiliki  rasa puas dalam dirinya, tetapi perilaku tersebut tidak boleh terlalu berlebihan karena dengan sifat konsumtif dapat mengakibatkan manusia menghalalkan segala cara yang berakibat melakukan pelanggaran kode etik terhadap pekerjaanya. 7 Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelaggaran dalam kode etik profesi seperti  tindak pidana korupsi, tindakan tersebut dapat terjadi karena keinginan pelaku maupun diluar keinginan  pelaku.  Pada  umumnya,  terjadinya  tindakan  korupsi  terjadi  karena  sifat manusia yang serakah akan harta yang pada akhirnya menyebabkan tindakan melanggar wewenang atau kekuasaan pada jabatan untuk memperkaya diri. Perilaku yang sangat materialistik,  konsumtif  dan  kebiasaan  seseorang  yang  dengan  mudah  terpengaruh dengan  hal-hal  kebendaan  tersebut  dengan  mudah  membuat  manusia  dengan  mudah melanggar etika profesi dalam pekerjaanya seperti melakukan tindak pidana korupsi. 8 Urian diatas menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya bukan pelanggaran yang bersifat otonom. Secara umum dapat digarisbawahi suatu tindakan korupsi terdapat 2 (dua) faktor yang saling mempengaruhi, faktor internal dan faktor eksternal:
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang terjadi dan timbul dalam diri manusia itu sendiri. Faktor internal yaitu seperti sifat rakus yang dimiliki manusia itu sendiri, meskipun memiliki  ekonomi  yang  mencukupi,  namun  korupsi  dapat  terjadi  akibat  sifat  rakus tersebut.
7 Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2019), 81.
8 Moh Yamin, Pendidikan Anti Korupsi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 60.
a. Kurangnya moral atau iman pada diri manusia yang mengakibatkan mudah tergoda untuk melakukan korupsi.
b. Gaya  hidup  yang  terlalu  berlebihan  mengakibatkan  ketidak  seimbangan  antara kebutuhan dan pemasukan, yang mana lebih besar kebutuhan dari pada pemasukan dapat mengakibatkan manusia melakukan korupsi.
c. Aspek  sosial  yang  muncul  karena  dorongan  keluarga  yang  cenderung  dapat menjerumuskan perilaku tidak baik dengan memberikan dorongan dan dukungan untuk menyalahgunakan kekuasaan jabatan. 9

## 2. Faktor eksternal
Faktor eksternal  timbul karena  faktor  godaan diluar dari kehendak pelaku korupsi. Aspek  sikap  masyarakat  terhadap  korupsi,  kurangnya  transparansi  yang mengakibatkan  tindak  pidana  korupsi  terus  terjadi.  Seperti  sikap  yang  dimiliki masyarakat  yang  menghargai  orang  yang  di  anggap  mampu  secara  ekonomi, kurangnya kesadaran pada masyarakat. Faktor eksternal sendiri juga dapat terjadi dari masyarakat yang tidak memiliki kecakapan tentang hukum, tidak paham akan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya seperti memberikan sejumlah uang kepada polisi  yang  melakukan  pungutan  liar  atau  memberikan  sejumlah  uang  untuk menyelesaikan urusan mereka dengan mudah yang berkaitan dengan Kepolisian.
a. Aspek  ekonomi  menjadi  hal  yang  sering  terjadi  mengapa  seseorang  melakukan korupsi, karena kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini terjadi dan dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan korupsi akibat situasi ekonomi.  Kondisi  tersebut  yang  mengakibatkan  manusia  mengambil  jalan  pintas dengan melakukan tindakan korupsi.
b. Aspek  politis  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  mempengaruhi orang  supaya  berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan  masyarakat.  Dengan tujuan  kontrol  sosial  semata-mata  demi  kekuasaan  jabatan  sehingga  dapat melakukan tindakan korupsi. 10
c. Aspek organisasi adalah faktor dimana kurangnya sikap teladan yang dimiliki oleh pimpinan.  Karena  pimpinan  memiliki  pengaruh  yang  penting  terhadap bawahannya.  Maka,  jika  apabila  pimpinan  melakukan  tindakan  korupsi  tidak mustahil  bawahannya  juga  akan  mengikuti  tindakan  pimpinan  tersebut  untuk melakukan indakan yang sama. Organisasi yang kurang tertata dengan baik dapat memberikan  kesempatan  bagi  seseorang  untuk  menyalahgunakan  kekuasaan dalam  hal  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Kurangnya  pengawasan  secara
9 Nanang  P.  Puspito., Pendidikan  Anti  Korupsi  Untuk  Perguruan  Tinggi (Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 47.
internal dari pimpinan serta pengawasan eksternal dari legislatif dan masyarakat dapat mengakibatakan tindak korupsi terjadi. 11

## C. Sanksi Kode Etik Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kode Etik profesi adalah norma dan ketentuan yang harus dilakukan oleh orang atau kelompok yang berprofesi yang memiliki arti yaitu pengarahan dan petunjuk dalam berbuat atau bertindak untuk menjamin moral profesi dimata masyarakat. Ketika anggota Polisi yang berbuat menyimpang atau melanggar norma dan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok profesi tersebut akan dinilai buruk dimata masyarakat, karena sebab  itulah  anggota  kelompok  profesi  harus  berperlikau  profesional  sesuai  dengan aturan yang telah ditentukan. Kode etik profesi akan berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, kelompok anggota profesi tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena tidak akan tertinggal dengan perubahan- perubahan tersebut.
Kode  etik  profesi  menjelaskan  mengenai  bagaimana  berperilaku  dengan  baik untuk menjadi pedoman suatu organisasi agar memiliki etika yang baik.  Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyiasati berbagai macam pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kode etik profesi dapat menjauhkan anggota Polri untuk menyalahgunakan jabatannya demi  kepentingan  pribadi.  Menjaga  Profesionalitas  dalam  mengemban  tugas  dengan tujuan membina, meningkatkan, serta mempertahankan integritas moral dalam bertugas. Mencegah terjadinya unsur tidak sehat dalam anggota profesi. Menghindarkan anggota Polri dari persaingan tidak sehat. Saling menjaga solidaritas antar anggota Polri dan saling menghormati satu sama lain.
Anggota Polri harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat  profesinya  sesuai  dengan  tugas  yang  diemban  oleh  Polri  itu  sendiri  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas secara Kedinasan maupun tugas umum.  Jika  anggota  Polri  melanggar  peraturan  kode  etik  profesi  ini  serta  melakukn tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanki ataupun hukuman. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, peraturan tersebut berisi tentang peraturan kode etik profesi Polri yakni tentang norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi  suatu  kesatuan  bagi  landasan  etik  atau  filosofis  mengenai  perilaku  maupun ucapan  polri  dalam  bertugas  menjalankan  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anggota Polri.
11 Vicki Sentas and Michael Grewcock, “Criminal Law as Police Power: Serious Crime, Unsafe Prote st and  Risks  to  Public  Safety,” International  Journal  for  Crime,  Justice  and  Social  Democracy ,  2018, https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v7i3.554; Mikkel  Jarle  Christensen,  “Why  Lawyers  Internationalize  and Police Transnationalize: Disjointed Criminal Justice at the Border of the State,” Crime, Law and Social Change 77, no. 1 (2022), https://doi.org/10.1007/s10611-021-09965-y.
Berdasar  Bab  III  Tentang  Penegakan  Kode  Etik,  seorang  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a dikenakan sanksi berupa:
a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.
Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dinyatakan  secara  tertulis  dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satuan Kerja Terperiksa.
Sanksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  d  yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:
a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
c. Pemberhentian dengan Hormat;
d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat.
Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3  (tiga)  bulan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dapat  direkomendasikan  oleh anggota  sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  tidak  layak  untuk  tetap  dipertahankan  sebagai anggota Polri.
Apabila  terjadi  pelanggaran  kumulatif  antara  diantaranya  seperti  pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, penyelesaianya akan dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang kode etik Polri sesuai pertimbangan dan pendapat serta saran dari pengemban fungsi pembinaan hukum.
Penyelesaian di dalam pelanggaran kode etik profesi yang diperbuat oleh seorang anggota  Polri  akan  dilaksanakan  apabila  terdapat  laporan  ataupun  pengaduan  dari masyarakat,  dari  sesama  anggota  Polri  ataupun  dari  sumber  lain  yang  bisa dipertanggungjawabkan  atas  laporan  tersebut.  Setelah laporan  dan  pengaduan  telah diajukan pemeriksaan awal akan dilakukan oleh Propam. Jika dalam pemeriksaan awal tersebut terdapat unsur melanggar kode etik profesi Polri, maka Propam akan mengirim berkas perkara yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut  kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses lanjutan, dan akan dilakukan pembentukan Komisi Kode  Etik  oleh  Polri  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan  sidang  dan  pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi. 12
12 Agus Ra harjo and Angkasa Angkasa, “PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167; Jean Denis David
Disiplin  di  dalam  peraturan  memiliki  makna  yakni  norma  yang  diatur  dalam pedoman  bagi  setiap  anggota  Polri  ketika  melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak hukum dan pengayom masyarakat. Keinginan ini telah ada di dalam peraturan yang sudah didetapkan  oleh  Polri  yang  bertujuan  agar  para  anggota  Polri  akan  selalu  menjunjung tinggi nama baik Polri dan mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugasnya selaku anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Sehingga  dapat  mewujudkan  anggota Polri  yang  tertib  dan  taat  serta  mempunyai  dedikasi  tinggi  terhadap  profesinya. Sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No. 2  Tahun  2003  mengenai  Peraturan  Disiplin  Polri,  yang  mana  peraturan  ini  adalah rangkaian  dari  pada  norma  untuk  membimbing  Polri  kearah  yang  lebih  baik,  dengan menegakkan  kedisiplinan  dan  juga  tata  tertib  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  anggota  Polri  harus  melakukan  tindakan  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  anggota  Polri  dan  di  lingkungan  masyarakat.  Di  dalam peraturan  disiplin  Polri  terdapat  ruang  lingkup  yang  mana  peraturan  tersebut  tidak mempunyai  batasan  terhadap  anggota  Polri  saja,  tetapi  diperluas  kepada  orang  yang sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  agar  anggota  Polri  tunduk  dan  patuh terhadap  peraturan  yang  telah  dibuat,  akan  tetapi  peraturan  tersebut  tidak  berlaku kepada anggota Polri yang sedang menjalankan hukuman berupa kurungan penjara.
Dalam  anggota  kepolisian  terdapat  organisasi  yang  terdiri  dari  personil anggota  polri  dan  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  di  lingkungan  organisasi  polri. Didalam peraturan disiplin polri terdapat suatu keinginan atau yang di harapkan supaya dapat menjaga dan mempertahankan citra mulia dalam pandangan masyarakat. Dalam hal  ini  supaya  anggota  polri  dapat  bersikap  profesional  menjaga  harkat  dan  martabat ketika  bertugas  dengan  memberikan  kepercayaan  dan  rasa  aman  kepada  masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga Polri mampu mewujudkan keinginan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. 13
Kaidah-kaidah  yang  terdapat  pada  peraturan  disiplin  Polri  memiliki  jangkauan yang sangat luas, seperti pada perilaku anggota Polri dalam menjalanai tugasnya dan di kehidupan masyarakat. Sehingga pedoman yang terdapat dalam peraturan Polri tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Polri juga akan menurun bahkan hilang dengan  terjadinya  banyak  kasus  pelanggaran  kode  etik  profesi  oleh  anggota  Polri.
and Megan Mitchell, “Contacts with the Police and the Over -Representation of Indigenous Peoples in the Canadian Criminal Justice System,” Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 63, no. 2 (2021), https://doi.org/10.3138/CJCCJ.2020-0004;  Daniel  S.  Nagin,  Robert  M.  Solow,  and  Cynthia  Lum, “Deterrence, Criminal Opportunities, and Police,” Criminology 53, no. 1 (2015), https://doi.org/10.1111/1745-9125.12057.
13 Craig  Paterson  and  Ed  Pollock, Criminology  for  the  Police , Criminology  for  the  Police ,  2022, https://doi.org/10.4324/9781003081012 ; Ammar  Ibrahim,  “Police  Professional  Doctrine  in  Sudan: Establishment  and  Development,” International  Journal  of  Law,  Crime  and  Justice 63  (2020), https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100414; Simon  Egbert  and  Matthias  Leese,  “Criminal  Futures: Predictive Policing and Everyday Police Work,” CrimRxiv , 2020,
https://doi.org/10.21428/cb6ab371.17e3e7ab.
Kedisiplinan  yang    diberikan  kepada  Polri  merupakan  tolak  ukur  sebagai  pandangan masyarakat  untuk  menilai  kinerja  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  memberikan keamanan, ketertiban dan pengayoman serta menjadi garda terdepan apabila masyarakat membutuhkan  perlindungan  hukum.  Dalam  peraturan  disiplin  Polri  yang  telah  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menegaskan bahwa suatu kewajiban dan keharusan dapat katakan sebagai perintah, yaitu sesuatu yang wajib dan harus dijalankan oleh seluruh anggota Polri, dan membuat peraturan berupa larangan agar anggota Polri tunduk  dan  patuh  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  telah  ditetapkan.  Apabila seorang anggota Polri melanggar kewajibannya untuk tunduk  pada peraturan dengan melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  maka  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang melanggar ketentuan dalam disiplin Polri dan akan menerima hukuman berupa sanksi disiplin Polri. 14

## D. Kesimpulan
Kondisi  yang  melatarbelakangi  anggota  Polri  melakukan  pelanggaran  kode  etik memiliki  2  (dua)  macam  aspek  yakni dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor Internal  adalah  faktor  yang  terjadi  dan  timbul  dalam  diri  manusia  itu  sendiri.  Faktor internal yaitu seperti sifat rakus yang dimiliki manusia itu sendiri, meskipun memiliki ekonomi yang mencukupi, namun korupsi dapat terjadi akibat sifat rakus tersebut. Faktor eksternal  adalah  fator  yang  timbul  karena  faktor  godaan  diluar  dari  kehendak  pelaku korupsi.  Aspek  sikap  masyarakat  terhadap  korupsi,  kurangnya  transparansi  yang mengakibatkan  tindak  pidana  korupsi  terus  terjadi.  Seperti  sikap  yang  dimiliki masyarakat yang menghargai orang yang di anggap mampu secara ekonomi, kurangnya kesadaran pada masyarakat. Faktor eksternal sendiri juga dapat terjadi dari masyarakat yang tidak memiliki kecakapan tentang hukum, tidak paham akan tindak pidana korupsi yang  melibatkan  dirinya  seperti  memberikan  sejumlah  uang  kepada  polisi  yang melakukan pungutan liar atau memberikan sejumlah uang untuk menyelesaikan urusan mereka dengan mudah yang berkaitan dengan Kepolisian. Penerapan sanksi kode etik terhadap  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

## Daftar Kepustakaan
Aprita, Serlika. Etika Profesi Hukum . Bandung: Refika Aditama, 2019.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
14 Herlambang, “Belajar Menanggulangi Korupsi Dari Negara Lain,” Hukum 2, no. 23 (2012); Kate Puddister  and  Danielle  McNabb,  “When  the  Police  Break  the  Law:  The  Investigation,  Prosecution  and Sentencing  of  Ontario Police  Officers,” Canadian  Journal  of  Law  and  Society 36,  no.  3  (2021), https://doi.org/10.1017/cls.2021.3.

## Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Christensen,  Mikkel  Jarle.  “Why  Lawyers  Internationalize  and  Police  Transnationalize:
Disjointed Criminal Justice at the Border of the State.” Crime, Law and Social Change 77, no. 1 (2022). https://doi.org/10.1007/s10611-021-09965-y.
David,  Jean  Denis,  and  Megan  Mitchell.  “Contacts  with  the  Police  and  the  Over - Representation of Indigenous Peoples in the Canadian Criminal Justice System.” Canadian  Journal  of  Criminology  and  Criminal  Justice 63,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.3138/CJCCJ.2020-0004.
Efendi, Jonaedi, and  Johnny Ibrahim. Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2016.
Egbert, Simon, and Matthias Leese. “Criminal Futures: Predictive Policing and Everyday Police Work.” CrimRxiv , 2020. https://doi.org/10.21428/cb6ab371.17e3e7ab.
Herlambang. “Belajar Menanggulangi Korupsi Dari Negara Lain.” Hukum 2, no. 23 (2012).
Ibrahim,  Ammar.  “Police  Professional  Doctrine  in  Sudan:  Establishment  and Development.” International  Journal  of  Law,  Crime  and  Justice 63  (2020). https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100414.
Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Lee, Yung Hyeock, and Sujung Cho. “The Different Crime Solving Styles of Police Agencies across the United States.: A Latent Class Analysis of Criminal Investigation Goals.” American Journal of Criminal Justice 46, no. 3 (2021). https://doi.org/10.1007/s12103-020-09558-w.
Mufida, Anisa. “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid  19.” ’Adalah:  Buletin  Hukum  &  Keadil an 4,  no.  1  (2020):  223 – 30. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102.
Nagin, Daniel S., Robert M. Solow, and Cynthia Lum. “Deterrence, Criminal Opportunities, and  Police.” Criminology 53,  no.  1  (2015).  https://doi.org/10.1111/1745- 9125.12057.
Nuh, Muhammad. Etika Profesi Hukum . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Paterson, Craig, and Ed Pollock. Criminology for the Police . Criminology for the Police , 2022. https://doi.org/10.4324/9781003081012.
Puddister, Kate, and Danielle McNabb. “When the Police Break the La w: The Investigation, Prosecution and Sentencing of Ontario Police Officers.” Canadian Journal of Law and Society 36, no. 3 (2021). https://doi.org/10.1017/cls.2021.3.
Puspito.,  Nanang  P. Pendidikan  Anti  Korupsi  Untuk  Perguruan  Tinggi .  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. “PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM.” Jurnal Dinamika Hukum
11, no. 3 (2011). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167.
Sentas,  Vicki,  and  Michael  Grewcock.  “Criminal  Law  as  Police  Power:  Serious  Crime,
Unsafe Protest and Risks to Public Safety.” International Journal for Crime, Justice and Social Democracy , 2018. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v7i3.554.
Sitoru s, RY Malondo, and Bakhrul Khair Amal. “Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia.” Randwick International of Social Science Journal 3, no. 1 (2022). https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.380.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press, 2022.
Syamsudi, Amir. Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara . Jakarta: Kompas, 2008.
Yamin, Moh. Pendidikan Anti Korupsi . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
Yuher mansyah,  Edi,  and  Zaziratul  Fariza.  “Pidana  Mati  Dalam  Undang -Undang  Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan
Politik Hukum 6, no. 1 (2017).
https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848.