## PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN
04/KPPU-I/2021)
Oleh : Yosua 1)
Ditha Wiradiputra 2)
Universitas Indonesia, Depok 1,2)
E-mail :
yosua01@ui.ac.id 1) ditha.wiradiputra61@ui.ac.id 2)

## ABSTRACT
The monopoly practice carried out by the Lobster Seed Export Cargo Service Company, namely PT ACK, which is the sole exporter service was violated the business competition law. This also received  support  from  the  regulator  for  the  export  permit,  namely  the  Ministry  of  Maritime Affairs  and  Fisheries,  which  was  also  dragged  into  this  case.  The  Business  Competition Supervisory  Commission  (KPPU)  has  decided  that  PT  Aero  Citra  Kargo  (PT  ACK)  has  been legally  and  convincingly  proven  to  have  violated  Article  17  of  Law  Number  5  of  1999  (UU 5/1999)  Decision  on  Case  No.  04/KPPU-I/2021.  The  author  examines  the  suitability  of  the KPPU's  decision  in  convicting  PT  ACK  in  accordance  with  the  rules  of  business  competition law, by analyzing the rules of law imposed. Based on this research, an explanation was produced regarding the Provision of Transportation Services in accordance with the Business Competition Law  and  how  to  prevent  fraud  by  two  or  more  parties  to  carry  out  Monopoly  Actions  by supervising, fostering, and revoking permits in accordance with the provisions if it is proven to have  violated  the  provisions  of  the  Law  and  is  detrimental  consumer  interests.  The  Business Competition and Anti-Monopoly Climate is expected to become the basis for business actors in running their  business, especially in  the field of BBL  export cargo transportation  services  with Law Number 5 of 1999 which forms the legal basis for anti-business competition and monopoly. Keywords: Prevention, Monopoly, Cargo Services

## ABSTRAK
Praktik Monopoli  yang dilakukan Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih  Lobster  yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal  yang mana hal tersebut telah melanggar hukum persaingan usaha.  Hal  tersebut  juga  mendapat  dukungan  dari  regulator  izin  ekspor  tersebut  yaitu Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang  juga  terseret  dalam  kasus  ini.  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan  melanggar  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  (UU  5/1999)  Putusan atas  Perkara  No.  04/KPPU-I/2021.  Penulis  meneliti  Kesesuaian  Putusan  KPPU  dalam menghukum  PT  ACK  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum  persaingan  usaha,  dengan  cara menganalisis  aturan  hukum  yang  dijatuhkan.  Berdasarkan  penelitian  ini  dihasilkan  suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan  cara  pencegahan  kecurangan  yang  dilakukan  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melancarkan Tindakan  monopoli  dengan  cara  mengawasi,  membina  dan  mencabut  izin  sesuai  dengan
ketentuan  apabila  terbukti  melanggar  ketentuan  Undang-undang  dan  merugikan  kepentingan konsumen.  Iklim  Persaingan  Usaha  dan  Anti  Monopoli  diharapkan  menjadi  tumpuan  pelaku usaha dalam menjalankan bisnis khususnya di bidang jasa angkut kargo ekspor BBL dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum anti persaingan usaha dan monopoli.
Kata Kunci: Pencegahan, Monopoli, Jasa Kargo

## 1. PENDAHULUAN
Suatu bentuk usaha yang sama memerlukan adanya Persaingan, hal tersebut memiliki  banyak  sisi  positif  dibanding kondisi  tanpa  adanya  iklim  persaingan.  Jika hal  ini  dilihat  dari  sisi  ekonomis,  maka dengan  adanya  kondisi  persaingan  akan tercipta  efisiensi  penggunaan  sumber  daya ekonomi  yang  tepat  dan  pastinya  kondisi tersebut  dapat  menekan  harga,  sehingga mengakibatkan  konsumen  dapat  membeli barang dengan harga yang semurah mungkin. Selain itu kondisi persaingan juga dapat meningkatkan mutu produk, pelayanan, serta berbagai aspek usaha.
Bentuk  usaha  non  persaingan  salah satunya  adalah  monopoli.  Pada  pokoknya bahwa persaingan bersifat mendesentralisaikan kekuatan ekonomi, sementara  monopoli  bersifat  memusatkan kekuatan  pada  satu  orang  atau  satu kelompok. Akibat adanya pemusatan kekuatan  ini,  monopoli  dianggap  sebagai kondisi  negatif.  Hal  ini  dikarenakan  pada saat kondisi monopoli terbuka kemungkinan
cukup besar bagi penyalahgunaan kekuasaan monopoli.
Kegiatan  anti  monopoli  ini  telah  diatur dalam  undang-undang  anti  monopoli  yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Keberadaan Undang-Undang tersebut berperan  sebagai  aturan  main  untuk  para pelaku  usaha  agar  menjalankan  kegiatan- kegiatan persaingan usaha yang sehat.
Namun  seiring  berjalannya  waktu  masih ditemukan  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak patuh  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  seperti  melakukan  kegiatan  yang dilarang  yaitu  suatu  praktik  monopoli. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  Pasal  1  huruf  a menyebutkan  bahwa  “Monopoli  adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa penggunaan
jasa  tertentu  oleh  suatu  pelaku  usaha  atau satu kelompok pelaku usaha’’
Demikian, agar implementasi dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 beserta peraturan pelaksananya dapat berjalan  secara  efektif  dan  baik  sesuai dengan  asas  dan  juga  tujuannya,  maka dibutuhkan  pembentukannya  suatu  lembaga otoritas  persaingan  usaha  yaitu  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (selanjutnya disebut KPPU).
Dalam  Praktik  Monopoli  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  Tindakan suatu  Perusahaan  Jasa  Kargo  Ekspor  Benih Lobster  yaitu  PT  ACK  yang  menjadi  jasa eksportir  tunggal  yang  mana  hal  tersebut jelas  merupakan  pelanggaran  atas  hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat  dukungan  dari  regulator  izin ekspor  tersebut  yaitu  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  yang  juga  terseret  dalam kasus ini.
Pelaku  usaha  Jasa  Kargo  Ekspor  dalam permasalahan  ini  yaitu  PT  ACK  melanggar ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  mengenai  praktik  monopoli yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  dan  penguasaan  pasar yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No.  5  Tahun  1999.  Pelaku  usaha  dikatakan
telah  melakukan  praktik  monopoli  jika  ia mempunyai  kekuatan  untuk  mengeluarkan atau  mematikan  perlaku  usaha  lain;  dan selanjutnya, bahwa pelaku usaha bersangkutan  telah  melakukannya  atau pelaku usaha tersebut memiliki tujuan untuk melakukannya. Pihak yang mampu menjalankan penguasaan dalam pasar adalah pelaku  usaha  yang  memiliki market  power , yaitu  bahwa  si  pelaku  usaha  memiliki keuatan  menguasai  sector  dalam  pasar sehingga kekuatan tersebutlah yang melakukan  control  penentuan  harga  barang ataupun jasa yang diberikan.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  sebagai  otoritas  pengawas  dan penghukuman kepada pihak yang melakukan  pelanggaran  dalam  bidang  anti persaingan  dan  monopoli  menjatuhkan putusan  bahwa  PT  Aero  Citra  Kargo  (PT ACK)  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  (UU  5/1999).  Putusan tersebut dibacakan di Sidang Majelis dengan agenda  Putusan  atas  Perkara  No.  04/KPPU- I/2021 di Kantor Pusat KPPU di Jakarta.
Putusan  dalam  praktik  pelanggaran  ini bermula  dari  penelusuran  dan  tindaklanjut yang dibawa ke tahap Sidang Majelis KPPU terkait  hal  dugaan  Pelanggaran  atas  aturan
Pasal  17  UU  No.  5  Tahun  1999. Pelanggaran  ini  muncul  dalam  sektor  Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor)  Benih  Bening  Lobster  (BBL)  oleh PT  ACK  yang  bergerak  dalam  sektor tersebut.  Majelis  Komisi  (KPPU)  dalam sidang  penelusurannya  menemukan  fakta bahwasanya  PT  ACK  adalah  perusahaan jasa satu-satunya yang hadir pada pertemuan untuk pelaksanaan ekspor BBL tersebut, hal ini  menyebabkan  Perusahaan  yang  akan melakukan  ekspor  tidak  mempunyai  pilihan substitusi  pada  perusahaan  jasa  pengurusan transportasi  pengeluaran  (ekspor)  BBL untuk tujuan ke luar wilayah Indonesia.
Selanjutnya,  ditemukan  fakta  dalam persidangan ini bahwa telah terbukti adanya suatu  pemusatan  kekuatan  dalam  poros usaha tersebut yang mana terdapat andil dan dukungan  dari  Pemerintah  terkait  atas penerbitan  dokumen  SPWP  guna  proses ekspor.  Walaupun  tidak  ada  penunjukan langsung yang resmi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),  PT  ACK  merupakan  satu-satunya pelaku  usaha  di  bidang  ini  yang  punya power ,  bahwa  dalam  persidangan  perkara a quo tersaji  fakta  yaitu  jika  pihak  eksportir memakai  jasa  perusahaan  kargo  selain  PT ACK  dalam  proses  pengeluaran  (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik
Indonesia, berakibat bahwa eksportir tersebut  akan  mendapat  hambatan  dalam proses  pengurusan  dokumen  SPWP  dari Dirjen  Perikanan  Tangkap  KKP.  SPWP menjadi  dokumen  penting  karena  berfungsi sebagai  salah  satu  persyaratan  pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik  Indonesia.  Dengan  terkendalanya proses  mendapatkan  dokumen  tersebut, maka  dapat  menghambat  pelaku  usaha eksportir  BBL  melakukan  kegiatannya. Dalam  hal  ini,  Majelis  Komisi  juga mendapatkan  temuan  bahwa  PT  ACK  juga dalam  praktik  monopolinya  melakukan penetapan harga yang eksesif.
Dalam  Penelitian  ini,  penulis  fokus kepada  Kesesuaian  Putusan  KPPU  dalam menghukum  PT  ACK  yang  sesuai  dengan aturan  hukum  persaingan  usaha,  yang  mana penulis  akan  fokus  menganalisis  aturan hukum  yang  dijatuhkan  dan  bagaimana  PT ACK melakukan praktiknya hingga membuat  kultur  persaingan  menjadi  tak sehat  hingga  kerjasamanya  dengan  oknum Kementerian untuk melancarkan praktiknya. Selanjutnya penulis meneliti tentang bagaimana  tata  cara  Pencegahan  Praktik Monopoli  yang  dilakukan  oleh  suatu institusi  di  bidang  jasa  angkut  kargo  baik tujuan  dalam  negeri  hingga  dalam  kasus  ini yang berfokus pada ekspor. Adanya
monopoli  yang  dilakukan,  seperti  yang dijelaskan  diatas  juga  ditunjang  oleh kecurangan  pemerintah  yang  memberikan akses  untuk  perusahaan  tersebut  melakukan monopoli.  Maka  melalui  penelitian  ini  akan dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan  Jasa  Angkut  yang  sesuai dengan  Hukum  Persaingan  Usaha  dan  cara pencegahan  kecurangan  yang  dibuat  dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli ini.
Melalui  latar  belakang  yang  telah diuraikan  dalam  permasalahan  tersebut diatas,  maka  peneliti  berkesempatan  untuk melakukan  penelitian  atas  hal  ini  lebih terperinci  bentuk  jurnal  dengan  judul: PENCEGAHAN  TERHADAP  PRAKTIK MONOPOLI  JASA  KARGO  EKSPOR BENIH  LOBSTER  MENURUT  HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI

## PUTUSAN 04/KPPU-I/2021)

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  Kesesuaian  Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 Terhadap Aturan Hukum dalam Praktik  Monopoli  yang  dilakukan  PT Aero Citra Kargo (ACK)?
2. Bagaimanakah Penyelenggaraan
Kegiatan  Jasa  Kargo  Ekspor  yang sesuai  dengan  Hukum  Persaingan
Usaha  dan  Pencegahan  Kecurangan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Perusahaan?

## Tujuan Penelitian
Bahwa  dalam  prinsipnya,  penelitian  ini memiliki tujuan yaitu pengumpulan data dan informasi  yang  diperuntukkan  memahami secara tepat atas kasus yang akan diteliti dan telah  dirumuskan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk:
1. Menganalisis Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 Terhadap Aturan Hukum dalam Praktik  Monopoli  yang  dilakukan  PT Aero Citra Kargo (ACK)
2. Menganalisis Penyelenggaraan Kegiatan  Jasa  Kargo  Ekspor  yang sesuai  dengan  Hukum  Persaingan Usaha  dan  Pencegahan  Kecurangan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Perusahaan?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  jenis penelitian  yaitu  secara  yuridis  normatif, dengan sumber data atau bahan hukum yang dipakai  yaitu  data  sekunder  baik  dalam bentuk  bahan  hukum  primer,  sekunder maupun  tersier.  Bahwa  dalam  penulisan penelitian  ini,  fokus  kepada  bahan-bahan
hukum  yang  diambil  mulai  dari  peraturan perundang-undangan  serta  Putusan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  yang  berkaitan dengan  praktik  monopoli  PT  Aero  Cipta. Bahwa  selanjutnya,  bahan  hukum  yang dipakai  ialah  bahan  hukum  primer  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder dari penelitian  ini  dikumpulkan  secara  tidak langsung melalui buku-buku, jurnal, majalah,  koran,  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang penulis  teliti.  Dalam hal teknik pengumpulan data-data yaitu berbagai  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu melalui  penelusuran  kepustakaan  ( library research ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesesuaian  Putusan  KPPU  Nomor 04/KPPU-I/2021 Terhadap Aturan
Hukum  dalam  Praktik  Monopoli  yang dilakukan  PT  Aero  Citra  Kargo (ACK)
Berdasarkan  kasus  yang  diteliti  ini,  PT ACK  diduga  melakukan  penguasaan  dalam bisnis  jasa  pengangkutan  atau  pengiriman Benih  Bening  Lobster  (BBL).  Setelah berlakunya  Permen  KP  Nomor  12  Tahun
2020,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan  prosedur  BBL  terkait  penangkapan  dan pengeluaran  BBL  dari  wilayah  Negara Republik  Indonesia  kepada  pelaku  usaha yang  telah  ditetapkan  sebagai  eksportir  dan akan  melakukan  ekspor  BBL.  Selanjutnya KKP  memperkenalkan  PT  ACK  yang merupakan satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran  (ekspor)  BBL.  Dari  sinilah bermula  praktik  monopoli  yang  dilakukan PT ACK dan didukung oleh KKP.
Dikarenakan  PT  ACK  adalah  satu- satunya perusahaan jasa transportasi pengiriman  BBL  yang  hadir,  akhirnya  para eksportir  hanya  bisa  menggunakan  jasa Terlapor  dalam  pengiriman  BBL  dan  tidak memiliki opsi jasa angkut lain dalam periode bulan  Juni-November  2020.  Melalui  data tersebut,  diketahui  bahwa  dalam  periode tersebut  tidak  terdapat  subsitusi  untuk melakukan  pilihan    dalam  menggunakan jasa  pengurusan  transportasi  pengeluaran (ekspor)  BBL  untuk  tujuan  keluar  wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam  aturan  untuk  ekspor  BBL  ini, terdapat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap  Nomor  48  Tahun  2020  jo. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun
2020  membuat  aturan  terkait  persyaratan dokumen  SPWP  yang  wajib  dilengkapi dalam  proses  pengeluaran  (ekspor)  BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik  Indonesia.  PT  ACK  memberikan jasa  pengurusan  beberapa  dokumen  berupa airway  bill ,  Nota  Pemberitahuan  Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor ( Health Certificate / HC)  dan  dokumen  SPWP.  Bahwa,  terdapat fakta  di  lapangan  hanya  PT  ACK  saja  yang memiliki  akses  untuk  hal  pengurusan dokumen  SPWP  sebagai  salah  satu  syarat ekspor  dari  BBL.  Hal  ini  menandakan bahwa  PT  ACK  dan  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  telah  melakukan kecurangan  Bersama  dalam  proses  ekspor agar  pihak  eksportir  ini  menggunakan  jasa angkut kargo tersebut.
Dalam  Persidangan  kasus  ini,  Eksportir tidak  punya  pilihan  lain  karena  dokumen SPWP merupakan syarat yang menjadi legal barrier untuk  dapat  mengeluarkan  (ekspor) BBL  dengan  tujuan  keluar  wilayah  NKRI. Pengurusan dokumen SPWP dalam praktiknya  hanya  dapat  dilakukan  melalui PT  ACK  yang  menjadikan  monopoli  dapat berjalan  dengan  lancar.  Meskipun  tidak  ada penunjukkan  resmi  oleh  KKP  untuk menggunakan jasa tersebut, fakta
persidangan
membuktikan Terlapor
merupakan  satu-satunya  perusahaan  yang dapat melakukan jasa pengurusan transportasi  pengeluaran  (ekspor)  BBL periode Juni November 2020.
Berdasarkan  uraian  fakta  dan  analisis sebagaimana  diuraikan  pada  butir  5  tentang Penguasaan  Jasa  Pengiriman  Benih  Bening Lobster  (BBL),  telah  terbukti  PT  ACK melakukan  penguasaan  atas  pemasaran  jasa pada pasar bersangkutan dimana hal tersebut berakibat  pada  pelaku  usaha  lainnya  yang tidak dapat masuk dalam wilayah persaingan jasa  sama  dan  berarti  bahwa  PT  ACK  telah menguasai  lebih  dari  50%  (lima  puluh persen)  pangsa  pasar  tersebut  yang  hal  ini merupakan bentuk pelanggaran.
Selanjutnya  dalam  hal  persaingan  usaha sebenarnya,  ketika  PT  ACK  menghentikan layanan  jasa  angkut  kargonya,  Eksportir membayar  jasa  pengurusan  transportasi pengeluaran  (ekspor)  BBL  kepada  jasa angkut kargo PT Mitra Jaya Persada dengan perhitungan  yang  lebih  murah  daripada  PT ACK.  Diungkap  pula  bahwa  keuntungan yang  diraup  PT  ACK  adalah  4,2  (empat koma  dua)  kali  lipat  dari  harga  normal. Majelis  Komisi  menilai  biaya  dari  jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor)  BBL  Rp1.800,00/ekor  (seribu delapan  ratus  rupiah  per  ekor)  yang
dibebankan  kepada  eksportir  merupakan biaya tak wajar, sehingga telah menghasilkan keuntungan yang eksesif bagi pelaku.  Harga  yang  lebih  tinggi  dari  yang seharusnya  tersebut,  merupakan  kegiatan eksploitasi  terhadap  konsumen  dalam  pasar sehingga  praktik  monopoli  yang  dilakukan Terlapor  mengakibatkan  ketidakadilan  bagi masyarakat.
Majelis KPPU berpendapat bahwa praktik  monopoli  yang  dilakukan  PT  ACK ini  sebagaimana  diuraikan  diatas  terbukti sangat merugikan kepentingan umum, karena  bukti  bahwa  pihak  eksportir  selaku konsumen  jasa tidak punya pilihan terhadap penggunaan  jasa  pengurusan  transportasi pengeluaran  (ekspor)  BBL  dan  harus membayar  dengan  harga  yang  cukup  mahal dibandingkan dengan harga yang wajar yang sebenarnya.
Berdasarkan  Putusan,  Majelis  komisi dengan amar putusannya menyatakan Terlapor  (PT  ACK)  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5  Tahun  1999  tentang  larangan  Praktik Monopoli  dan  anti  Persaingan  Usaha. Dengan  hukuman  bahwa  PT  ACK  dapat dijatuhi  sanksi  denda  sebesar  10%  (sepuluh persen)  dari  nilai  penjualan  di  pasar
bersangkutan, yaitu sebesar Rp7.658.111.880  (tujuh  miliar  enam  ratus lima puluh  delapan juta  seratus  sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Dalam  sidang  Pidana  lainnya,  terhadap kasus  ini  yang  melibatkan  Pemerintah  yaitu KKP,  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  dengan register perkara Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Jkt.Pst,  bahwa  sanksi  yaitu uang di  Rekening  Bank  BCA atas nama PT Aero Citra
Kargo sejumlah Rp8.774.507.218,00  (delapan  miliar  tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu  dua  ratus  delapan  belas  rupiah)  dan Rp257.866.000,00  (dua  ratus  lima  puluh tujuh  juta  delapan  ratus  enam  puluh  enam ribu  rupiah),    selanjutnya  dalam  Rekening Bank  BNI  atas  nama  Sdr.  Amri  selaku Direktur  Utama  PT  ACK  uang  sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat  puluh  tiga  juta  empat  ratus  enam puluh  enam  ribu  dua  ratus  sembilan  puluh tiga  rupiah),  telah  dirampas  untuk  negara atas  keterlibatannya  dalam  Kasus  korupsi tersebut.  Bersamaan  dengan  penjatuhan Putusan  Korupsi  di  Pengadilan  Negeri, Majelis KPPU menilai bahwa PT ACK tidak memiliki  kemampuan  membayar  sanksi berupa  denda  sebagaimana  diperhitungkan oleh KPPU dalam kasus pelanggaran ini.
Terdapat  saran  dan  pertimbangan  yang diberikan Majelis Komisi pada Putusan yang dijatuhkannya yaitu kepada Presiden Republik  Indonesia  agar  memberi  instruksi kepada  seluruh  Kementerian/Instansi  untuk tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dalam  menyusun  peraturan dan/atau kebijakan, selanjutnya berkonsultasi  dan  meminta  pendapat  KPPU sebelum  menerbitkan  peraturan  dan/atau kebijakan  terkait  ekonomi,  bisnis  dan perdagangan. Dalam hal pemberhentian izin usaha, Majelis komisi meminta Kementerian Investasi/BKPM untuk membatalkan Nomor Induk  Berusaha  (NIB)  dengan  Nomor 9120302232765  yang  diterbitkan  pada tanggal  26  Februari  2019  khusus  dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
Analisis  terhadap  kesesuaian  putusan KPPU  yaitu  bahwa  praktik  monopoli  dan anti  persaingan  usaha  yang  dilakukan  PT ACK  telah  dipertimbangkan  oleh  majelis sesuai dengan pasal  yang disangkakan  yaitu Pasal  17  UU  no.  5  Tahun  1999,  “ Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat .” Unsur Pasal
tersebut  yaitu  (1)  unsur  pelaku  usaha,  (2) Unsur  Penguasaan  Atas  Produksi  dan/atau Pemasaran  Barang  dan/atau  Jasa,  dan  (3)
Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya  Praktik  Monopoli  Dan  Atau Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  telah terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan sehingga  menurut  penulis  pasal  yang dijatuhkan telah tepat.
Berdasarkan  analisis  penulis  bahwa
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) dalam rangka menjalankan pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  dalam rangka  kegiatan  usahanya  memiliki  tugas yang  tertulis  dalam  Pasal  35  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999,  salah  satunya adalah:  “(b) Melakukan  penilaian  terhadap kegiatan  usaha  dan  atau  Tindakan  pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 ”
Selanjutnya,  aturan  yang  berlaku  dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan  KPPU  berwenang  untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No.  5  Tahun  1999.  Tindakan  administratif tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 47
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa KPPU memiliki kewenangan salah satunya melakukan Tindakan administratif berupa memerintahkan  kepada  pelaku  usaha  untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan  praktik  monopoli  dan  atau menyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat dan atau merugikan masyarakat.
Berdasarkan pada Peraturan KPPU
Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pasal  17  (Praktik  Monopoli)  UU  Nomor  5 Tahun  1999,  akibat  dan impact negatif  dari adanya suatu penyalahgunaan posisi monopoli  salah  satunya  berdampak  secara langsung dan dapat dirasakan oleh konsumen,  selain  itu  praktik  ini  juga berdampak  negatif  kepada  kesejahteraan pasar  secara  keseluruhan  menyebabkan perilaku  monopoli  PT  ACK  tersebut  telah patut  untuk  dijatuhi  hukuman  yang  sesuai diatas.  Maka  penulis  berpendapat  bahwa Majelis Komisi telah benar dengan menyimpulkan  PT  ACK  melakukan  praktik monopoli  dalam  pasar  bersangkutan  berupa pemusatan  poros  kekuatan  dalam  suatu bidang  usaha  yang  berakibat  dikuasainya pemasaran jasa tertentu dan dengan kepemilikan kemampuan dalam menetapkan harga  yang  eksesif  oleh  PT  ACK  sehingga
menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Kargo Ekspor  yang  sesuai  dengan  Hukum Persaingan  Usaha  dan  Pencegahan Kecurangan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah dan Perusahaan a. Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Kargo
Ekspor berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
Usaha  Jasa  Kargo  Ekspor  di  Indonesia dalam  transaksi  benih  lobster  menggunakan basis freight  forwarder .  Kegiatan  jasa angkut  berbasis freight  forwarding pada dasarnya  melaksanakan  proses  pengiriman barang  atas  perintah  pemilik  barang. Forwarder dalam  kedudukannya  sebagai wakil  dari  pemilik  barang  (eksportir)  akan melindungi  kepentingan  pemilik  barang sampai  barang  terkirim  ke  pemakai  akhir ( end user ).
Perusahaan  yang  bergerak  di freight forwarder adalah  kunci  dari  pengiriman kargo  dalam  skala  luas  atau  internasional, pelayanan  bisnis freight  forwarder ini  telah ada sejak tahun 1836. Jasa angkut ini dalam usahanya  yaitu  menjalankan  tugas  selaku perantara  pergerakan  logistik  yang  ditunjuk dan  mengatasnamakan  pengirim  ( shipper ) dan  penerima  ( consignee ),  selanjutnya
bergerak  di  pengaturan  pergerakan  kargo yang melintasi berbagai perbatasan internasional  dari  pelabuhan  asalnya  ( origin port ) ke pelabuhan tujuan ( destination port ).
Jasa sea freight forwarder atau international  freight  forwarding adalah sebagai  suatu  pelayanan  kritikal  dari perusahaan  logistik  yang  berfokus  pada penawaran produk pelayanan dari perusahaan freight forwarder dengan memakai  sarana  transportasi  laut.  Berkaitan dengan berkembangnya industri dan perusahaan-perusahaan logistik yang semakin  menjamur,  jasa freight  forwarder melalui  laut  menjadi  semakin  diminati  oleh eksportir  serta  mengalami  perkembangan secara pesat.
Sektor  bisnis freight  forwarder juga memiliki iklim persaingan didalamnya antar perusahaan  dalam  bidang  sejenis  yang semakin  kompetitif  dalam  menawarkan pelayanan  jasa  agar  diminati  konsumen. Dengan  tingkat  persaingan  tersebut,  maka masing-masing perusahaan freight forwarder mengoptimalkan  sistem  layanan dan  pemasarannya  guna  dapat  bersaing dalam  pilihan  jasa  tersebut.  Agar  diminati perusahaan  yang akan melaksanakan ekspor dan  lainnya,  perlu  strategi  untuk  mengikuti persaingan  dalam  pemasarannya  yang  mana
harus berlangsung tanpa persekongkolan dan aktivitas  lainnya  yang illegal ,  perusahaan freight forwarding harus memberikan penawaran  dengan  produk  yang  berkualitas dan kompetitif dengan tujuan agar tercapainya kinerja perusahaan secara maksimal  dan  iklim  persaingannya  berjalan seperti semestinya.
Dengan  adanya  persaingan  usaha  di bidang ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  sebagai alat  memaksa  dan  kelengkapan  hukum diperlukan  dalam  jaminan  agar  perusahaan yang  bersaing  dalam  bisnis  tersebut  dapat berlangsung  tanpa  terhambat  oleh  faktor- faktor,  dan  difasilitasi  oleh  aturan  tentang larangan  dan  anjuran  dalam  melakukan aktivitas usahanya.
Dengan  berlaku  aturan  hukum  yaitu Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  dan  adanya  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai  lembaga  publik  dalam  penegakan undang-undang ini yang dilaksanakan secara independen  untuk  menanggulangi  kasus yang  berkaitan  dengan  praktik  persaingan usaha.  Dengan  pelaksanaan  ini,  menjadi wujud dan tonggak penting dalam
peningkatan sistem perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam manifestasi sistem ekonomi pasar yang bebas, ideal, dan wajar. Melalui pengawasan tersebut maka perusahaan  jasa  angkut  dalam  bisnis diharapkan  tidak  melakukan  praktik  illegal seperti  monopoli  dan  persekongkolan  yang dapat merusak iklim persaingan usaha.
Untuk melaksanakan penjaminan memelihara  iklim  persaingan  usaha  yang berlangsung  secara  sehat,  maka  otoritas tertinggi perlu melakukan penegakan hukum ( law  enforcement )  terhadap  persaingan secara adil dan dapat mengeluarkan kebijakan yang  menjamin  kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah maupun  kecil  secara  berimbang  ataupun pula adanya intervensi yang tidak mengganggu  jalannya  pasar  secara  negatif dan  dapat  mengakibatkan  berbagai  praktik persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Dengan adanya  suatu  penegakan  hukum  persaingan dan  perwujudan  kebijakan  persaingan  yang efektif,  maka  pemerintah  diharapkan  untuk menjalanka  perannya  sebagai  pengawal sistem  ekonomi  pasar  yang  berpusat  pada kesejahteraan rakyat Indonesia.
b. Pencegahan Kecurangan yang
dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan Jasa Angkut Ekspor
Penyelenggaraan  kegiatan  Jasa  Angkut ekspor  benih  lobster  harus  taat  pada  aturan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam rangka  perizinan  ekspor  benih  lobster dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  12  Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan  Rajungan  di  Wilayah  Indonesia.  Dalam lingkup  persaingan  usaha,  kasus  monopoli yang dilakukan PT Aero Citra Kargo terjadi karena  perusahaan  jasa  angkut  tersebut merupakan  satu-satunya  pilihan  eksportir untuk mengirimkan ekspornya dalam hal ini benih bibit lobster (BBL).
Dalam praktiknya perusahaan jasa angkut akan  membantu,  membimbing,  memberikan saran-saran tentang cara pengaturan, pelaksanaan tatalaksana pengiriman/pengangkutan  barang  termasuk penggunaan berbagai  jenis  sarana angkutan, jumlah  waktu  pengapalan  barang  ( transit time ),  serta  biaya-biaya  terkait.  Khusus terhadap  pembiayaan  dapat  dinegosiasikan dengan  forwarder,  porsi  biaya  apa  sajakah yang dapat dibayarkan oleh pihak forwarder terlebih  dahulu,  untuk  kemudian  ditagih kepada  pemilik  barang  ( reimbursement ).
Melalui  jasa  tersebut,  untuk  bisnis  ekspor BBL  maka  Eksportir  yang  memerlukan dokumen SPWP Ekspor tidak perlu mengurus  sendiri  dan  merupakan  tugas  dari jasa angkut tersebut.
Kecurangan  PT  ACK  dilakukan  dengan bantuan  pihak  otoritas  yaitu  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP).  Peran  KKP dalam menciptakan suatu aktivitas monopoli dan  persaingan  tidak  sehat  ini  yaitu  bahwa para eksportir yang tidak menggunakan jasa PT  ACK  untuk  jasa  angkut  pengeluaran (ekspor)  BBL  akan  mengalami  hambatan dalam pengurusan dokumen SPWP pengeluaran  (ekspor)  BBL  untuk  tujuan keluar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Hal  ini  membuat  eksportir  menjadi  tidak punya  pilihan  dan  menggunakan  jasa tersebut. Peran PT ACK dalam monopoli ini adalah  membuat  harga  menjadi  tinggi karena tidak adanya iklim persaingan usaha, sementara  Jasa  Angkut  lainnya  akhirnya tidak  mendapatkan  tawaran  jasa  dari eksportir di bidang pengiriman Bibit Lobster (BBL)  yang  mana  Hal  ini  telah  melanggar pasal-pasal dalam UU Anti Monopoli,
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  yang  dipimpin  oleh  Menteri  Edhy Prabowo  menerima  gratifikasi  sebagai  andil membantu  PT  ACK  melakukan  monopoli
dinyatakan  dalam  perkara  TIPIKOR  bahwa “terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi secara  bersama-sama”  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana  melanggar  Pasal  12 huruf  a  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Menurut  penulis,  dibutuhkan  integritas  dari pemerintah dan pengawasan yang lebih ketat agar  kecurangan  yang  dilakukan  dapat dicegah  lebih  dini.  UU  Tipikor  diharapkan menjadi  landasan  penting  bagi  pemerintah untuk  tidak  melakukan  kecurangan  yang berujung kepada korupsi, karena otoritas ini sangat  rawan  tercederai  atas  praktik  yang bertentangan dengan hukum anti persaingan usaha,  khususnya  dalam  hal  perizinan ekspor BBL ini.
Untuk mencegah kecurangan yang dilakukan  perusahaan  jasa  angkut  terkhusus di  bidang  jasa  angkut  benih  lobster,  penulis menganalisis  bahwa  aturan  UU  Nomor  5 Tahun  1999  harus  menjadi  pedoman  dan dasar  bagi  setiap  pelaku  usaha  untuk  taat, dengan  pemberian  hukuman  yang  sangat represif  yang  menimbulkan  efek  jera  dan takut  untuk  melanggar  aturan.  Pasal  17  UU ini  sebagai  landasan  langsung  dalam pelarangan  praktik  monopoli  diharapkan menjadi  tonggak  yang  kokoh  dan  dipahami
oleh pelaku usaha agar tidak ada kepentingan yang tercederai.
Dalam  hal  Langkah  preventif  dan represif,  KPPU  sebagai  lembaga  yang berperan  aktif  dalam  mengawasi  pelaku monopoli.  KPPU  dalam  fungsinya  dalam melakukan  pengawasan,  berfungsi  juga dalam  mencegah  dan  menindak  setiap pelaku  usaha  ketika  terjadinya  pelanggaran terhadap  UU  No.  5  Tahun  1999.    Dengan terjadinya  suatu  pelanggaran  maka  KPPU dapat  menjatuhkan  berbagai  sanksi,  sanksi ini  dapat  berupa  sanksi  administratif  yang diatur dalam pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 yang  terdiri  dari  “pembatalan  perjanjian mengenai  harga,  kuota  produksi,  alokasi pangsa  pasar,  ganti  rugi  kepada  pihak  yang dirugikan serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)”.  Kemudian untuk  sanksi  pidana  diatur  dalam  pasal  47 dan  pasal  48  UU  No.  5  Tahun  1999  yang terdiri  atas  “pidana  pokok  denda  setinggi- tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)  dan  pidana  tambahan  berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau  tindakan  tertentu  yang  menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain”.
Pemerintah  dan  Pihak-pihak  terkait memiliki peranan dalam perlindungan hukum  kepada  seluruh  konsumen  dari produk/jasa  yang  tidak  berkualitas  atau  dari pelaku usaha yang menjalankan itikad buruk seperti monopoli dan persekongkolan sangat penting  dan  krusial.  Ditinjau  dari  aspek hukum publik, didalamnya termasuk hukum administrasi  negara  yang  turut  andil  besar untuk  menegakkan  hukum  anti  persaingan usaha    adalah  kemampuannya  untuk mengawasi,  membina  dan  mencabut  izin sesuai  dengan  ketentuan  apabila  terbukti melanggar  ketentuan  Undang-undang  dan adanya kepentingan konsumen yang dirugikan.

## 4. SIMPULAN
1. Bahwasanya  dalam  Praktik  Monopoli Jasa Angkut  Ekspor Benih  Lobster, telah dibuktikan oleh KPPU mengenai pelanggaran  PT  ACK  yang  terbukti melanggar  aturan  dari  Pasal  17  UU Nomor  5  Tahun  1999  tentang  larangan Praktik  Monopoli  dan  anti  Persaingan Usaha,  maka  penulis  berpendapat  bahwa Majelis  Komisi  telah  benar  dengan menyimpulkan  PT  ACK  melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan  dengan  cara  memusatkan kekuatan  ekonomi  di  poros  mereka sendiri yang berakibat dikuasainya
pemasaran  jasa  angkut  dan  kemampuan menetapkan  harga  yang  eksesif  yang mana  hal  tersebut  termasuk  ke  dalam pelanggaran  persaingan  usaha  secara tidak  sehat  serta  terdapat  kerugian  bagi kepentingan umum.
2. Kecurangan  PT  ACK  dilakukan  dengan bantuan pihak otoritas yaitu Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP).  Dalam rangka  pencegahan  dari  andil  KKP melakukan  perbantuan  dalam  praktik monopoli tersebut,
UU Tipikor diharapkan  menjadi  dasar  penting  yang
dipakai pemerintah untuk tidak melakukan  kecurangan  yang  berujung kepada  korupsi.  Selanjutnya  bagi  pelaku kegiatan  usaha,  KPPU  dalam  hal  ini lembaga  yang  berperan  aktif  dalam pengawasan  terhadap  pelaku  monopoli diharapkan melakukan Tindakan preventif  dan  represif  berlandaskan  UU Nomor 5 Tahun 1999. bagi pelaku usaha, KPPU  sebagai  lembaga  yang  berperan aktif  dalam  mengawasi  pelaku  monopoli diharapkan melakukan Tindakan preventif  dan  represif  berlandaskan  UU Nomor 5 Tahun 1999.

## Saran
Iklim  Persaingan  Usaha  serta  Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan bagi para pelaku usaha untuk mengelola kegiatan
usahanya  terkhusus  dalam  bidang  jasa angkut  kargo  ekspor  BBL,  dan  diharapkan juga  andil  serta  dari  pihak  Pemerintah  dan pihak terkait dalam hal perlindungan kepada konsumen dari produk/usaha/jasa yang tidak berkualitas dan bersifat monopolistik seperti praktik  monopoli  dalam  kasus  ini.  Dari  sisi aturan  untuk  perlindungan  hukum  tersebut, diharapkan penyempurnaan dari UU Nomor 5  Tahun  1999  yang  menjadi  dasar/landasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Hadi, Sutrisno.
Metodologi Riset , (Yogyakarta: ANDI, 2000). Hermansyah, Pokok-pokok Hukum
Persaingan  Usaha,  cet.  1 ,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) Kabul,  Imam. Paradigma  Pembangunan Hukum  di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
KPPU, KPPU  Putuskan  PT  Aero  Citra Kargo  Melanggar  UU  5/1999  dalam Perkara  Ekspor  Benih  Bening  Lobster . https://kppu.go.id/blog/2022/06/kppu- putuskan-pt-aero-citra-kargo- melanggar-uu-5-1999-dalam-perkara- ekspor-benih-bening-lobster/, diakses
tanggal 10 oktober 2022
Kristiyanti , Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009)
Nguyen,  P .  Evaluating  the  Quality  of  Sea- Freight Services in a Forwarding Firm . Degree  Thesis  International  Business
2018
Peraturan  KPPU  Nomor  11  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pasal  17  (Praktik Monopoli) UU Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan  Lobster,  Kepiting,  dan Rajungan di Wilayah Indonesia. Pham, T. Improving Marketing Strategies of Sea Freight Forwarding Services-Thien
Hong
Joint Stock Company . https://www.theseus.fi/bitstream/handle/ 10024/97604/Pham Thanh Huyen
SAMK  Bachelor  thesis.pdf.  diakses tanggal 8 November 2022 Rahmawati, Diah. 'Upaya Hukum Terhadap Putusan  Kppu  Oleh  Panitian  Tender Dalam
Hal Diputus Bersalah Melanggar  Pasal  22  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktik Monopoli Dan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat' ,  Jurnal
Nestor Magister Hukum Tahun 2013
Rifai,  Badriyah. Mencermati  Isi  dan  Visi
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999
tentang Anti Monopoli, JURNAL
HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI 2001
Ronosentono,  Noch  Idris. Pengetahuan Dasar Tata Laksana Freight
Forwarding .  Edisi  ke-II,  (Jakarta:  CV Infomedika, 2006)
Siswanto,  Arie. Hukum  Persaingan  Usaha , cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah menjadi Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Wie,  Thee  Kian. Aspek-Aspek  Ekonomi
Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 ,
Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol.7