## HUKUM INTERNASIONAL DALAM WILAYAH PERBATASAN NEGARA

## Satria Kurniawan Putra
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia Email: satriakurniawan287@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Hukum Internasional, Konflik Perbatasan Negara, Kebijakan Negara Dari  permasalahan-permasalahan  perbatasan  wilayah  Indonesia  dengan  negara tetangga,  kemudian  timbul  permasalahan  diperbatasan  maka  pertanyaan  yang mendasar  adakah  peranan  Hukum  Internasional  di  perbatasan  dan  apa  Hukum Internasional mempunyal fungsi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang  timbul  di  perbatasan.  Dalam  bentuk  konteks  apa  fungsi  Hukum Internasional diterapkan. Dalam seluruh wilayah di perbatasan Indonesia dalam kenyataannya  menyimpan beberapa  aspek  masalah yang  sangat  kompleks baik dilihat dari aspek keamanan maupun aspek sosial ekonomi, yang mana sewaktu- waktu  dapat  berpotensi  timbulnya  ancaman  kedaulatan  Negara  Indonesia. Indonesia telah menetapkan alur laut kepulauan, yang merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Negara Kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Th. 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Lalu lintas udara untuk penerbangan komersil diatur oleh Air Traffic Control (ATC) pada Flight Information Region (FIR). Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah  terjadinya  kecelakaan  antar  penerbangan  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Peraturan  Presiden  yang  telah  ditandatangi  adalah  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  109  Tahun  2022  tentang  Pengesahan  Persetujuan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Republik  Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

## ABSTRACT
Keywords: International  Law,  State Border  Conflict,  State Policy From  the  border  issues  between  Indonesia  and  neighboring  countries,  then problems arise at the border, the fundamental question is whether there is a role for international law at the border and whether international law has a function in dealing with problems that arise at the border. In what context is the function of
International Law applied? In fact, all areas on the border of Indonesia contain several  aspects  of  very  complex  problems,  both  from  a  security  and  socio- economic  perspective,  which at  any  time  could potentially pose  a  threat  to  the sovereignty of the State of Indonesia. Indonesia has established archipelagic sea lanes, which are one of the rights owned by the Archipelagic State as regulated in UNCLOS. This is then stated in Government Regulation no. 37 Years 2002 concerning the Rights and Obligations of Foreign Ships and Aircraft in Executing the  Right  of  Archipelagic  Sea  Lanes  Pass  through  Defined  Archipelagic  Sea Lanes.  Air  traffic  for  commercial  flights  is  regulated  by  Air  Traffic  Control (ATC)  in  the  Flight  Information  Region  (FIR).  The  purpose  of  these arrangements  is  to  prevent  accidents  between  flights  with  one  another. The Presidential Regulation that has been signed is Presidential Regulation of the Republic  of  Indonesia  Number  109  of  2022  concerning  Ratification  of  the
Agreement  between  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the Government of the Republic of Singapore concerning Adjustment of Boundaries between  Flight  Information  Region  Jakarta  and  Flight  Information  Region Singapore.

## PENDAHULUAN
Dalam  berbagai  polemik  permasalahan  perbatasan  wilayah  dengan  beberapa  negara tetangga. Indonesia menghadapi permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan di lanjut menghadapi permasalahan  Ambalat  dengan  negara  Malaysia.  Belum  lagi  adanya  pergeseran  patok-patok perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia di daerah Kalimantan. pengelolaan Flight Information Region (FIR) selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, yang berada di atas Kepulauan Riau  dan  Natuna  telah  lama  dikelola  oleh  Singapura.  Permasalahan  perbatasan  negara  akan menjadi batu sandungan Indonesia di kemudian hari.
Sehubungan dengan pengelolaan perbatasan negara, penguasaan efektif terbukti menjadi hal yang  signifikan  untuk  menghilangkan  ancaman  terhadap  eksistensi  kedaulatan  teritorial  suatu negara. Meski begitu, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang masyarakat yang tinggal menetap dan melintas perbatasan.
Peran Hukum Intemasional Bagi Suatu Negara (Dixon, 2013) dengan kedaulatan ini, suatu negara  memiliki  kekuasaan  untuk  menerapkan  hukumnya,  atau  yang  sering  disebut  sebagai yurisdiksi negara, terhadap apapun juga dan siapapun juga - baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing - yang terjadi dan berada di dalam wilayah negara tersebut (Dixon, 2013).

## METODE
Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang  mengacu  kepada  norma,  kaidah,  asas,  dan  prinsip  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  maupun  peraturan  nasional.  Penelitian  yuridis  normatif  juga  diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan  dan  literatur-literatur  sebagaimana  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti (Soekanto, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Wilayah Laut Perbatasan Negara
Wilayah  negara  terdiri  dari  wilayah  daratan,  wilayah  perairan  dan  wilayah  udara.  Tidak semua negara memiliki wilayah perairan Akan tetapi, setiap negara pasti memiliki wilayah daratan dan  wilayah  udara  (Soekanto,  2007).  Dalam  Hukum  Laut  Intemasional,  perairan  dibagi-bagi menjadi  beberapa zona laut. Semakin jauh zona laut tersebut  dari pantal suatu  negara, semakin menipis kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki negara tersebut akan zona laut tersebut (Churchill &  Lowe,  1988).  Setiap  Pengukuran  lebar  zona  laut  titik  ukur  dimulai  dari  garis  pangkal.  Garis
pangkal menjadi titik awal pengukuran penentuan pembagian zona laut dengan negara tetangga bila  zona  laut  saling  berhimpitan.  Garis  pangkal  ini  terdapat  tiga  macam,  yaitu  garis  pangkal normal/biasa  {normal  baseline),  garis  pangkal  lurus  (straight  baseline),  dan  garis  pangkal  lurus kepulauan (archipelagic baseline). Garis pangkal normal adalah garis air laut surut yang mengikuti pantai. Sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan cara menghubungkan titik- titik terluar pada pulau-pulau terluar pada saat air laut surut. Garis pangkal lurus kepulauan hanya dapat  diterapkan  oleh  negara  kepulauan  seperti  yang  didefinisikan  oleh  1982  UnitedNations Convention on the Law of the Sea (KonvensI Hukum Laut 1982/ UNCLOS) (Churchill & Lowe, 1988).
Kedaulatan  yang  dimiiiki  oleh  negara  pantai  atas  laut  teritonal  ini  meliputi  dasar  laut teritorial dan tanah di bawahnya. Zona tambahan adalah perairan yang diukur 24 mil laut dari garis pangkal.  Meskipun  pengukurannya  dimulai  dari  garis  pangkal,  akan  tetapi  zona  tambahan  itu sendiri  terletak  mulai  di  luar  batas  terluar  dari  laut  teritorial.  Dizona  ini,  negara  pantai  hanya memiliki kedaulatan atas masalah imigrasi, sanitari dan fiskal saja (Churchill & Lowe, 1988). Zona laut yang lain adalah Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE). Zona ini adalah perairan yang berada di luar batas  terluar  laut  teritorial.  Lebar  ZEE  ini  tidak  boleh  melebihi  200  mil  laut  diukur  dari  garis pangkal. Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di dalam ZEE (Churchill & Lowe, 1988).
Selain  itu,  dikenal  adanya  landas  kontinen.  Landas  kontlnen  adalah  dasar  laut  dan  tanah dibawahnya dimulai dari batas terluar dari laut teritorial. Lebar landas kontinen ini adalah 200 mil laut sampai 350 mil laut diukur dari garis pangkal. Dengan kata lain, apabila zona-zona laut itu mengatur mengenai kolam airnya, maka landas kontinen mengatur mengenai dasar laut dan tanah dibawahnya mulai dari batas terluar dari laut territorial (Churchill & Lowe, 1988).
Perbatasan Indonesia-Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak pada 2014. Batas kedua negara juga termasuk batas ZEE antara Indonesia dan Filipina, yang ditentukan melalui delapan titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1.162,2 kilometer (627,5 mil laut; 722,2  mil)  yang  melintasi  Laut  Sulawesi  dan  Laut  Filipina.  Sementara  perbatasan  Indonesia– Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua masing–masing pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam. 1 Pada Desember 2019 sampai Januari 2020 kapal Coast Guard China menghalangi kapal Bakamla untuk menindak kapal- kapal  nelayan  China  yang  masuk  ke  dalam  Zone  Eksklusif  Ekonomi  (ZEE)  Indonesia  di  Laut Natuna Utara.
a. Batas Wilayah Negara Indonesia
Wilayah daratan antara Indonesia dan negara-negara tetangga, sebagian besar sudah terdapat perjanjian  perbatasan.  Untuk  perbatasan  wilayah  daratan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dl Kalimantan  dan  pulau  Sebatik  (disebelah  Timurpulau  Kalimantan),  kesepakatan  dua  negara mengacu  pada  perjanjian  perbatasan  Treaty  1891  antara  Inggris  (yang  waktu  Itu  menjajah Malaysia) dan Hindia Belanda (menjajah Indonesia pada saat Itu), serta Konvensi 1928 dan 1951. Batas  wilayah  laut  teritorial  antara  Indonesia  dan  SIngapura  dl  Selat  Singapura  sudah  terdapat kesepakatan diantara kedua negara pada tahun 1973. Untuk perbatasan wilayah daratan dengan Papua  Nugini,  Indonesia  dan  Papua  Nugini  (PNG)  menggunakan  perjanjian  perbatasan  antara Hindia Belanda dan Inggris (yang menjajah PNG saat Itu), yang kemudian diperbaharui dengan perjanjian  batas  wilayah  daratan  antara  Indonesia  dan  Autralia  (yang  kemudian  menjajah  PNG saat itu).
Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan PNG kemudian dituangkan Indonesia dl Undang- Undang No. 6 Th. 1973. Sedangkan kesepakatan perbatasan wilayah daratan antara Indonesia dan Timor Leste disepakati pada tanggal 8 April 2005 dan dituangkan ke dalam Provisional Agreement (Nayati, 2005). Akan tetapi, selain Itu masih terdapat beberapa titik batas wilayah daratan antara Indonesia dan tiga negara ini yang belum terdapat kesepakatan. Titik-titik tersebut yaitu sepuluh tempat  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dl  wilayah  Kalimantan,  tiga  tempat  di  perbatasan  antara Indonesia dengan Timor Leste. Selain Itu masih ada beberapa tempat yang belum dilakukan survey lapangan diperbatasan di Kalimantan, Irian dan pulau Timor.

## b. Peran Keluar bagi Indonesia
Untuk  permasalahan  perbatasan  wiiayah  yang  pertama,  maka  hukum  intemasional  disini berperan  sebagal  dasar  diplomas!  dengan  negara  lain.  Perbatasan  wiiayah  darat  dan  laut  akan diselesaikan  melaiui  metode  penyelesaian  sengketa  intemasional,  balk  melaiui  cara  negosiasi, mediasi,  good  offices,  inquiry,  atau  melaiui  arbitrase  atau  pengadilan  intemasional.  Pelancaran perang tidak dimungkinkan oleh Hukum Intemasional mengingat perang sudah dinyatakan sebagai tindakan yang llegal berdasarkan Hukum Intemasional semenjak tahun 1945 dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Untuk  permasalahan  perbatasan  wiiayah  daratan,  tentulah  menggunakan  prinsip-prinsip perbatasan  wiiayah  daratan  yang  dapat  ditemukan  dari  sumber-sumber  Hukum  Intemasional. Salah satu prinsip yang dapat dipakai adalah utiposidetis, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa wiiayah  suatu  negara  bekas  jajahan  negara  lain  adalah  sama  dengan  wiiayah  negara  yang menjajahnya  dahulu,  tidak  lebih  dan  tidak  kurang.  Misalnya,  wiiayah  Indonesia  adalah  sama dengan wiiayah yang dijajah oleh HIndia Belanda. Initentu saja memerlukan dasar hukum yang dapat  ditemukan  di  perjanjian-perjanjian  intemasional  yang  pernah  dibuat  oleh  negara  penjajah dengan negara lain Sedangkan untuk permasalahan perfaatasan wilayah laut, perianjian-perjanjian intemasional yang dipakai sebagai dasar dipiomasi dengan negara lain adalah perjanjian-perjanjian intemasional yang berkaitan dengan laut, yaitu UNCLOS.
II. Ruang Udara Dalam Perbatasan Negara
Untuk wilayah udara, suatu negara memiliki kedaulatan dan yurisdiksi di wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah lautnya (apabila negara tersebut memiliki perairan). Kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara hanya berlaku di ruang udara di atas wilayah daratannya dan di atas perairan pedalaman dan laut teritorial. Suatu negara sudah tidak mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi di atas ruang udara di atas zona-zona laut diiuar batas luar laut territorial (Dixon, 2013).  Presiden  Joko  Widodo  telah  menandatangani  Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang Pengesahan  Persetujuan  Flight  Information  Region  (FIR)  Indonesia  dan  Singapura.  Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.
Lalu lintas udara untuk penerbangan komersil diatur oleh Air Traffic Control (ATC) pada Flight Information Region (FIR). Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan  antar  penerbangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Peraturan  Presiden  Nomor  109 Tahun  2022  Republik  Indonesia  tentang  Pengesahan  Perjanjian  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas FIR antara Jakarta dan Singapura FIR Singapura. Dengan kesepakatan pengelolaan Flight Information Region (FIR), selain menegaskan kedaulatan wilayah udara Indonesia atas Kepulauan Riau dan Natuna. Hasil dari  kerjasama  beberapa  pihak,  pengelolaan  wilayah  udara  Kepulauan  Riau  dan  Natuna sepenuhnya  telah  diambil  alih  dan  dikuasai  Indonesia,  Ruang  Udara  yang  sepenuhnya  dikuasi dapat  meningkatkan  keselamatan  dan  keamanan  penerbangan.  Dan  hal  yang  penting  dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Bahwa wilayah ruang udara memiliki arti strategis yang  sangat  penting  bagi  suatu  negara,  tidak  hanya  kepentingan  politik  dan  keamanan  seperti kedaulatan negarasangat penting pembangunan ekonomi negara.
a. Peraturan hukum Internasional dan Nasional Mengenai Pelayanan Ruang Udara . Peraturan  hukum  internasional  mengenai  Pelayan  Ruang  Udara  (Flight  Information Region/FIR) dapat dilihat di dalam Annex 11 dari Konvensi Chicago 1949. Annex 11 mengatur ruang  udara  di  dunia  diklasifikasikan  menjadi  rangkaian      Flight  Information  Region  yang dalamnya  dibagi  beberapa  fungsinya  yang  menjadi  3,  yakni:  Air  Traffic  Control,  Flight Information Services, dan altering services.
Pesawat  Udara  Negara  Asing  dapat  melaksanakan  hak  lintas  udara  di  atas  Alur  Laut Kepulauan dan/atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari satu Bandar Udara  atau  pangkalan  udara  negara  asing  ke  Bandar  Udara  atau  pangkalan  udara  negara  asing lainnya  melewati  laut  lepas  atau  Zona  Ekonomi  Eksklusif  tanpa  mengganggu  kepentingan Indonesia di Wilayah Udara Yurisdiksi.
Tidak seperti kedaulatan negara atas laut teritorial, sifat kedaulatan negara atas ruang udara ialah penuh dan eksklusif - termasuk bagi negara kepulauan (Wiradipradja, 2014). Dalam hukum laut  dikenal  adanya  hak  lintas  damai  (innocent  passage),  sementara  ruang  udara  suatu  negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat sipil (civil aircraft) maupun pesawat negara – termasuk pesawat militer  (state  aircraft)  asing;  kecuali  disepakati  sebaliknya  melalui  perjanjian  bilateral  atau multilateral di antara negara yang berdaulat atas wilayah udara tersebut (Nugraha et al., 2021).
Peraturan yang berlaku dalam hal ini mengatur hal berbeda namun sesuai dengan substansi yang tertuang di dalam Annex 11 Konvensi Chicago, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang  keamanan  dan  Keselamatan  Penerbangan,  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  21 Tahun  2015  tentang  Keselamatan  Navigasi  Udara,  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  131 tahun  2015  tentang  Peningkatan  Pelayanan  Navigasi  Penerbangan,  dan  Peraturan  Keselamatan Penerbangan Sipil (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2009). Undang-Undang Nomor  1  tahun  2009  tentang  Penerbangan  pada  Bab  XII  yang  mengatur  mengenai  navigasi penerbangan.

## b. kedaulatan wilayah udara dan rules of the air terkait intersepsi yang diantaranya mencakup eksplorasi mengenai kewenangan Indonesia
Selain  dapat  dimanfaatkan  untuk  keperluan  komersial  guna  meningkatkan  kesejahteraan bangsa,  ruang  udara  juga  berperan  sebagai  medium  pergerakan  pesawat  militer  (state  aircraft) untuk tujuan pertahanan (Sefriani, 2015). Ruang udara penting dalam kedaulatan negara dan untuk dikaji dalam upaya memahami bagaimana hukum nasional mengatur terutama di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan  ditegaskan dalam penyelenggaraan kedaulatan negara atas Wilayah Udara Negara Kesatuan.
Dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut,  Peraturan  Pemerintah  menetapkan:  a. kawasan  udara  terlarang  (prohibited  area);  dan  b.  kawasan  udara  terbatas  (restricted  area). Pemerintah  dapat  menetapkan  zona  identifikasi  pertahanan  udara  (air  defence  identification zone/ADIZ),  Kawasan  udara  terlarang  (prohibited  area),  menurut  Peraturan  Pemerintah merupakan  kawasan  udara  di  atas  daratan  dan/atau  perairan  dengan  pembatasan  permanen  dan menyeluruh  bagi  Pesawat  Udara.  Sebagai  implementasi  kedaulatan  negara  atas  ruang  udara, Undang Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 Pasal 6 mengatur bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.
Hukum internasional mengatur secara tegas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dan  dilarang  dilakukan  ketika  menghadapi  kasus  pesawat  asing  memasuki  wilayah  udara  suatu negara tanpa izin, terutama apabila subjeknya pesawat sipil (civil aircraft). Hal tersebut mengingat Indonesia  sudah  memiliki  fasilitas  yang  memadai  dan  sesuai  dengan  standar  yang direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Natuna, n.d.).
Langkah-langkah  pengelolaan  FIR  tersebut  adalah;  pertama,  mempersiapkan  SDM  yang siap  mengelola  FIR  tersebut.  Kedua,  membangun  infrastruktur  baik  berupa  hardware  maupun software  yang  diperlukan  dalam  penanganan/pengendalian  navigasi  penerbangan  di  atas Kepulauan  Natuna  dan  Kepulauan  Riau.  Ketiga,  Indonesia  harus  dapat  menjadi  anggota  ICAO (International  Civil  Aviation  Organization)  sebagai  alat  memudahkan  langkah  dipomasi  dalam
upaya  pengambilalihan  FIR  tersebut.  Keempat,  pengambilalihan  FIR  ini  bukan  merupakan tanggung  jawab  salah  satu  Kementerian/Lembaga  tetapi  merupakan  tanggung  jawab  negara. Adanya urgensi dalam penyempurnaan peraturan tentang pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia, pelanggaran wilayah udara dimana suatu keadaan pesawat  terbang  negara  sipil  atau  militer  memasuki  wilayah  udara  negara  lain  tanpa  izin sebelumnya dari negara  yang wilayahnya dimasuki  itu. Kedaulatan negara di  ruang udara yang bersifat  complete and exclusive yang berbeda dengan  kedaulatan negara laut territorial.  Karena sifatnya yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai (innocent passage) bagi pihak asing, sementara di laut territorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai (Wiradipradja, 2014).
a. Ruang Udara yang masuk dalam Singapura FIR
b. Ruang Udara Singapura FIR yang telah di Kelola Jakarta FIR

## Hukum Internasional Dalam Wilayah Perbatasan Negara
Kuasa  Singapura  atas  langit  Indonesia  itu  ditetapkan  dalam  pertemuan  ICAO  di  Dublin, Irlandia,  Maret  1946.  Dengan  perjanjian  itu,  Singapura  menguasai  sekitar  100  mil  laut  (1.825 kilometer)  wilayah  udara  Indonesia.  Wilayah  itu  mencakupi  kepulauan  Riau,  Tanjung  Pinang, Natuna, Sarawak dan Semenanjung Malaya. Dengan demikian pesawat Indonesia harus minta izin kepada otoritas penerbangan Singapura jika hendak terbang dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Hal ini berlaku juga untuk penerbangan ke Pulau Natuna, Batam dan penerbangan di kawasan selat Malaka.  Kerangka kerja  sama dengan Singapura  juga sudah ditandatangani  oleh Singapura.  Itu pun harus ada pengakuan dari negara-negara lain bahwa Indonesia negara kepulauan.

## I. Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Negara
Ruang lingkup pengelolaan perbatasan dibagi empat bagian, yaitu: allocation, delimitation, demarcation  dan  administration/management.  Keempat  ruang  lingkup  pengelolaan  perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya. Allocation berkaitan dengan  ruang  lingkup  cakupan  wilayah  negara  dan  sangat  berkaitan  dengan  keputusan  politik. Selanjutnya menetapkan batas (delimitation) dengan negara tetangga. Dalam hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih (overlapping) klaim antar negara.
Dalam pasal 15 United Nations Convention onThe Law of The Sea (UNCLOS) 1982 bahwa negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus menegosiasikan batas wilayah laut teritorial  antar  negaranya.  Khusus  negara  mewarisi  wilayah  penjajahnya  sesuai  prinsip  uti possidetis  juris,  dapat  dikatakan  bahwa  proses  delimitation  telah  dilakukan  oleh  pemerintah kolonial  sehingga  negara  pewaris  wilayah  (suksesor)  dapat  melanjutkan  tahap  berikutnya  yaitu penegasan batas (demarcation). Setelah garis batas disepakati dan ditetapkan, memastikan letak penanda batas wilayah negara maka perlu dilakukan penegasan batas (demarcation) yaitu dengan memasang  tanda-tanda  batas  di  sepanjang  garis  batas  yang  diperjanjikan.  Administrasi  dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi.
Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  dalam  kenyataannya  seringkali  dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang kerap memerlukan adanya kerjasama bilateral antar kedua negara yang berbatasan di berbagai  sektor  tersebut.  Berkaitan  dengan  penetapan  batas  di  wilayah  darat,  negosiasi  juga merupakan  cara  yang  harus  ditempuh  oleh  negara  yang  berbatasan  (Sutisna  &  Lokita,  2010). Negosiasi  ini  tidak  boleh  bersifat  ambigu  untuk  menghindari  potensi  ketidaksepakatan  terkait dengan letak batas negara (Bouyjou, 2011).
Ruang  lingkup  administrasi  dan  manajemen  pekerjaan  terbesar  dalam  pengelolaan perbatasan karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Dalam lingkup  pemerintahan  dalam  negeri  pekerjaan  besar  ini  memerlukan  keterlibatan  secara  aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Berbeda dengan wilayah perbatasan laut yang masih banyak menyisakan persoalan geografis teritorial, khusus untuk wilayah perbatasan darat Indonesia  dengan  negara-negara  lain,  praktis  persoalan  allocation  dan  delimitation  relatif  telah selesai  sehingga  pengelolaan  perbatasan  bisa  difokuskan  pada  tahap  demarcation  dan
administration/management,  namun  bukan  berarti  bahwa  pengelolaan  perbatasan  darat  menjadi lebih  mudah.  Pengelolaan  perbatasan  darat  harus  menggabungkan  dan  menyeimbangkan  dua persoalan  yaitu  persoalan  penegakan  kedaulatan  negara  dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat yang hidup di daerah perbatasan Dalam penanganan perbatasan negara dengan negara tetangga, wilayah perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perbatasan  Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak,  Malaysia Timur  telah  ditetapkan  menjadi  pilot  project  untuk  pengelolaan  perbatasan  (Bangun,  2017). Persoalan  yang  berkaitan  dengan  pengamanan  kawasan  perbatasan  misalnya  adalah  masih terjadinya  kejahatan-kejahatan  transnasional  yang  memanfaatkan  wilayah  perbatasan  seperti penyelundupan  barang  barang  komoditas,  obat-obat  terlarang  dan  bahkan  manusia  (human trafficiking),  illegal  logging,  serta  ancaman  terorisme.  Wilayah  perbatasan  masih  minim pengawasan  seperti  perairan  Riau,  perairan  Nunukan  dan  perairan  di  Sulawesi  Utara  seringkali dimanfaatkan  sebagai  rute  utama  untuk  menyelundupkan  senjata  dan  bahan  peledak  yang dibutuhkan oleh kelompok teroris .

## Gambar. 3 Indonesia Merupakan Negara yang memiliki perbatasan darat dengan 3 negara

## KESIMPULAN
Dalam  permasalahan  perbatasan  wilayah  negara,  Hukum  Intemasional  mempunyai  peran, baik keluar maupun ke dalam. Peran keluar adalah untuk dasar diplomasi Indonesia dengan negara lain  dalam  menyelesaikan  masalah  perbatasan  wilayah  negara.  Sedangkan  peran  Hukum Intemasional  ke  dalam  adalah  untuk  mengharmonisasikan  antara  Hukum  Intemasional  dengan Hukum Nasional. Hukum Nasional yang bersinggungan langsung dengan batas wilayah negara, pelaksanaan  Hukum  Intemasional  yang  konsisten,  dan  penegakan  hukum  yang  bersih  dan
berwibawa,  maka  memberi  kejelasan  atas  perbatasan  wilayah  negara  Indonesia  dengan  negara tetangga di dunia Intemasional. Dalam memperlancar penyelesaian sengketa perbatasan wilayah negara Indonesia menggunakan usaha diplomasi ke beberapa negara tetangga. Karena itu sangat diperlukan  regulasi-regulasi  dan  kebijakan-kebijakan  dalam  level  nasional  yang  secara  optimal dapat  mendorong  pengembangan  kawasan  perbatasan  negara.  Terkait  rencana  induk pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan yang timbul berhubungan   langsung tidak  semata-mata  hanya  menggunakan  perspektif  geografis  (batas-batas  yang  kasat  mata)  dan perspektif  politis  (kedaulatan  negara)  juga  harus  menggunakan  perspektif  sosial  karena  sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang tinggal menetap dan melintasi perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perBatasan negara: perspeKtif huKum internasional. Tanjungpura Law Journal , 1 (1), 52–63. Bouyjou,  J.  (2011). Applied  Issues  in  International  Land  Boundary  Delimitation/Demarcation Process . Austria: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1988). The law of the sea 2nd edn Manchester University Press . Manchester.
Dixon, M. (2013). Textbook on international law . Oxford University Press. Natuna,  U.  K.  (n.d.). Yurisdiksi  Indonesia  Mengambil  Alih  Pelayanan  Ruang  Udara  (Flight Information Region) di Wilayah .
Nayati, P. (2005). Peran Hukum Internasional dan Perbatasan Wilayah Negara. Unisia , 57 , 266– 276.
Nugraha, R. A., Elias, K., Tedemaking, L., & Sacharissa, V. (2021). Penguatan kedaulatan negara di udara dan urgensi sinkronisasi hukum. Kertha Patrika , 43 .
Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22 (4), 538–565. Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Sutisna,  S.,  &  Lokita,  S.  S.  (2010).  Boundary  Making  Theory  dan  Pengelolaan  Perbatasan  di Indonesia. L.  e.  Madu,  Mengelola  Perbatasan  Indonesia  Di  Dunia  Tanpa  Batas:  Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan , 12–25.
Wiradipradja, E. S. (2014). Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa . Penerbit PT ALUMNI. Jakarta Pusat, Kominfo, Tandatangani Perpres tentang FIR, Presiden Tegaskan Kedaulatan Ruang Udara Indonesia,8.9.2022
International  Civil  Aviation  Organization,  The  Convention  on  International  Civil  Aviation
Annexes 1 to 18, ICAO, URL:
http://www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en. ICAO DOC 9426-AN/924, paragraf 1.4.2 Sekretariat  Kabinet  RI,  https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2018- tentang-pengamanan-wilayah-udara-ri
Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia,  2015,  “Pengambilalihan  Pengelolaan  FIR  di  Kep Natuna dan Kepri dari Singapura Harus Dilakukan Bersama”, Website resmi Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, URL:
https://www.kemhan.go.id/2015/06/25/pengambilalihan-pengelolaan-fir-di-kep-natuna- dan-kepri-dari-singapura-harus-dilakukan-bersama
Hari Sabarno. “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau di Wilayah Perbatasan”,  dalam  O.C.  Kaligis.  et.  al.2003.  Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Mengapa  Kita Kalah?. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, hlm. 57
Gtvindonesia_news.
Instagram.GTVNews.Infografi.Perbatasan.PerbatasanIndonesia.BNPP.8April2023 http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/219/mengenal-lebih-jauh-zee-indonesia

## and under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License