## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5227/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan
Andi Nazir Sahabat 1 Asdar Arti 2 Nur Insani 3 Universitas Ichsan Gorontalo Article Info Abstract Article history: Received : 24 May 2023 Publish : 04 July 2023 Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid stipulates legal protection for citizens (access to justice) and equal rights for all citizens before the law (equality before the law), especially for  the  poor  people  of  Gorontalo  city.  In  Gorontalo  City  there  are  still  people  who  have contact with the law who have not received the right to assist in investigations based on Law No.  16  Legal  Aid  of  2011  and  Article  56  of  the  Criminal  Procedure  Code.  Therefore,  the current research addresses this issue, namely. problems in the implementation of legal aid to poor  people  who  stumbled  on  criminal  acts.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the problems of implementing legal aid for poor people who stumble on criminal cases. This study used an empirical approach, data collection techniques by interviewing respondents in this case,  researchers,  legal  advisors,  poor  people  who  intersect  with  the  law,  and  direct observation  of  the  Criminal  Investigation  Unit  of  the  Gorontalo City  Police.  The  criminal police is a place where basic information is collected and then evaluated descriptively. The results of this study indicate that the legal assistance provided by the Gorontalo City Police is not very effective or maximal in helping the poor in mentoring and there are few human resources  who  work  with  the  Gorontalo  Police  to  help,  so  that  the  implementation  of  the provision of legal aid is not very effective. Keywords:
Effectivenes Legal Assistance Law And Justice
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 24 Mei 2023 Publis : 04 Juli 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa  efektivitas  bantuan  hukum  terhadap masyarakat  miskin  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan empiris, Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan responden dalam hal  ini  penyidik,  penasehat  hukum  dalam  salah  satu  masyarakat  miskin  yang  berhadapan dengan hukum dan observasi langsung ke lokasi penelitian polres Gorontalo kota di bagian satreskrim sebagai tempat pengambilan data primer, kemudian data tersebut akan di analisis secara  deskriptif.  Dari  hasil  penelitian  ini  menjunjukan  bahwa  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum di kepolisian resort Gorontalo kota belum begitu efektif atau belum maksimal dalam  mendampingi  masyarakat  miskin  yang  berhadapan  dengan  hukum  kurangnya  SDM dan  keterbatasan  anggran  dalam  pemberian  bantuan  hukum  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat adanya bantuan hukum. Perlunya untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait  dengan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  tersandung  tindak  pidana  agar masyarakat paham dengan bantuan hukum.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Andi Nazir Sahabat Universitas Ichsan Gorontalo Email : andinazirsahabat@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum dan sebagai akibat dari amandemen Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, setiap warga negara harus berpegang pada prinsip dasar. Tidak melanggar hukum dalam rangka  membangun  rasa  keadilan  yang  ada  di  masyarakat.  Asas  negara  hukum  antara  lain didasarkan  pada  jaminan  persamaan  di  depan  hukum,  tanpa  kecuali  bagi  mereka  yang  belum memperoleh keadilan atau fakir miskin.
Bantuan  hukum  hadir  untuk  menyadarkan  masyarakat  akan  hakhaknya  sebagai  subjek hukum,  serta  untuk  menegakkan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  demi  terciptanya  negara  hukum ( rechtstaat ). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Persamaan di depan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum,  termasuk  orang  miskin  yang  melanggar hukum. Lebih penting lagi, UUD 1945 mengatur dalam Pasal 34 (1) UUD 1945 bahwa negara wajib mengurus fakir miskin dan anak terlantar. Kata “pemeliharaan” tidak hanya menyediakan pangan dan sandang, tetapi juga kebutuhan akan perlindungan hukum dan keadilan.
Pernyataan Rhode 1 tersebut diartikan sebagai kesetaraan dalam akses terhadap hukum dan keadilan yang sistematis. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah konsep dan tujuan yang disebut akses terhadap keadilan dan keadilan.
Konsekuensi  dari  asas  persamaan  di  depan  hukum  adalah  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk delinquent poor. Apalagi, Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara wajib mengurus fakir miskin dan anak terlantar. Kata “pemeliharaan” bukan hanya kebutuhan untuk menyediakan sandang pangan, tetapi juga kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan.
Prinsip persamaan di depan hukum, hak asasi manusia, akses terhadap hukum, dan keadilan memang mudah diucapkan, tetapi merupakan tamparan di muka jika menyangkut aspek praktis realitas sosial.  Realitas dalam kehidupan publik mengenai  prinsip  persamaan di  depan hukum, hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan dan keadilan sama sekali tidak terduga. Hal ini hampir tidak pernah diterapkan, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan oleh pemerintah, penegak hukum dan pencari keadilan.
Disamping  kepentingan  dan  kepastian  hukum,  keadilan  merupakan  asas  hukum  yang paling utama. Di Indonesia, hukum dan keadilan terkesan kontradiktif, yang mengartikan hukum sebagai  tidak  ada  keadilan.  Hal  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  filsafat  hukum  itu  sendiri, bahwa lahirnya hukum bukan hanya untuk menjaga ketertiban masyarakat, bukan hanya untuk memberikan rasa keadilan kepada warga negara. 2
Persoalan  bantuan  hukum  sebenarnya  merupakan  persoalan  klasik,  masyarakat  miskin selalu  mengharapkan  adanya  peradilan  yang  adil  yang  dapat  diperoleh  seluruh  warga  negara, mengingat  adanya  pengaturan  bantuan  hukum  khusus  yang  dapat  memenuhi  kepentingan masyarakat miskin. Hak Tersangka/Tergugat. selama investigasi kriminal. Namun secara hukum, ketentuan  tersebut  nampaknya  merupakan  ketentuan  yang  lemah  yang  penerapannya  tidak mengimplikasikan  pentingnya  mewujudkan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  warga negara/tersangka untuk peradilan yang adil, kesetaraan dan akses terhadap keadilan.
Hak warga negara atas keadilan (legislasi dan perlindungan hukum) merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelindungan dan perlindungan semua warga negara terhadap perlakuan tidak adil oleh warga negara. Sesuai amanat UUD 1945, setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan,  perlindungan  dan  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum.
Bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  (miskin),  di  keluarkannya  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  merupakan  suatu  inovasi  dalam  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di  dalam  hukum.  Oleh  karena  itu  menjadi  syarat  untuk  berjalannya  fungsi  maupun  integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian ini, yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  dengan  tepat  ciri-ciri  suatu  (individu,  kelompok  atau keadaan)  dan  menentukan  frekuensi  kejadiannya.  Metode  empiris  adalah  metode  yang
Click or tap here to enter text.
menggunakan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  untuk  memperoleh  pengetahuan. Berdasarkan  jenis  dan  metode  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui hambatan pemberian bantuan hukum kepada tersangka Polres Gorontalo Kota yang tidak mampu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Hukum dan Akses terhadap Keadilan UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara memenuhi amanat konstitusinya. Setiap negara  memiliki  kewenangan  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  untuk  aspek-aspek penting dari pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kategori orang tertentu. Aspek  ini  dirumuskan  sebagai  aturan  hukum,  gambaran  mekanisme  pemberian  bantuan hukum  dan  aspek  pembinaan  masyarakat  agar  pengaturan  yang  dilakukan  dapat terinternalisasi.
Pemberian  bantuan  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  program  yang  tidak  hanya merupakan kegiatan budaya, tetapi juga merupakan kegiatan struktural yang ditujukan untuk mengubah  tatanan  sosial  yang  tidak  berhak  menjadi  tatanan  sosial  yang  berpihak  pada mayoritas. Maka bantuan hukum ini tidak begitu mudah. Ini adalah tindakan membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang menindas.
Konseptualisasi bantuan hukum tidak menghindari tujuan reorganisasi masyarakat yang mengalami  ketidaksetaraan  struktural  yang  parah  dengan  menciptakan  sumber  daya  dan mendistribusikan kembali  kekuasaan untuk  memaksa partisipasi  dari bawah. Kuncinya di sini  adalah  untuk  mengingat  bahwa  mayoritas  kaum  miskin  yang  terpinggirkan  harus dipulihkan hak-hak dasarnya terhadap sumber daya yaitu ekonomi – politik , teknologi dan informasi  dan  yang  lainnya.  Sehingga  mereka  dapat  memilih  masyarakat  yang  mereka inginkan. 3
Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 16 Tahun 2011, Pasal 1(3)).  Jika  LBH  atau  CBO  bertanggung  jawab  atas  LBH,  sebenarnya  dilakukan  oleh kejaksaan (menurut undang-undang LBH).
Hukum  advokat  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  keadaan,  hak  dan  kewajiban profesi hukum, termasuk meninjau praktik profesi hukum dalam memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dalam bantuan hukum, inilah instrumen hukum nasional yang memenuhi konsekuensi logis dari negara hukum, yaitu keabsahan hukum dan perlindungan hukum.  Dan  undang-undang  bantuan  hukum  ini  adalah  undang-undang  yang mengklasifikasikan syarat dan ketentuan industri bantuan hukum yang buruk dan siapa saja yang bisa menjadi bantuan hukum.
Tabel 1.Data Kasus Tindak Pidana Ancaman 5 Tahun atau Lebih Kota
Gorontalo 2019 2020 2021 2022 Pembunuhan 5 3 3 7 Curian Motor 75    64 64 69 81 Penganiayaan 24 28 31 33 Total 104   95 103   121
Menurut  KUHAP  kasus  diatas  pembunuhan,curanmor,penganiayaan  dengan  diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun bahkan lebih. Hal ini membuat para pihak kepolisian perlu memerhatikan  pentingnya  pemberian  bantuan  hukum  bagi  tersangka,  khususnya  bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) yang wajib didampingi bantuan hukum sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHAP.
Menurut  KUHAP  kasus  diatas  pembunuhan,curanmor,penganiayaan  dengan  diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun bahkan lebih. Hal ini membuat para pihak kepolisian perlu memerhatikan  pentingnya  pemberian  bantuan  hukum  bagi  tersangka,  khususnya  bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) yang wajib didampingi bantuan hukum sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHAP.
Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Ancaman 5 Tahun yang Tidak Mendapatkan Bantuan
Hukum No. LP Tanggal Nama Kasus Ket. LP/B/438/XI/2021/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO 07 November 2021 (DE)  Curanmor Tidak didampingi PH LP/B/483/XI/2022/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO 02 Februari 2022 (NA) Curanmor Tidak didampingi
PH
Dari  tabel  di  atas  adalah  sebagai  contoh  kasus  bagaimana  pelaksanaan  bantuan hukumnya. Dan berdasarkan kasus diatas , tidak dapat di uraikan secara detail dikarenakan keterbatasan  ijin  untuk  melihat  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  serta  kasus  yang didampingi penasehat hukum dan tidak didampingi penasehat hukum, yang hanya dijelaskan pada saat wawancara. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP dan hasil wawancara peneliti dengan  penyidik,  penyidik  dalam  memberikan  bantuan  hukum  telah  melakukan kewajibanya 4 .
Namun penunjukan penasehat hukum/pemberian bantuan hukumnya sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kasus diatas sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dan alsan lainnya tersangka tidak mendapatkan pendampingan pada saaat BAP Ketika penyidik menanyakan kepada tersangka berupa “ sebelum pemeriksaan dilanjutkan apakah saudara akan menggunakan hak  saudara selaku tersangka yang perlu mendapatkan pendampingan oleh  Kuasa  Hukum?    dan  tersangka  menjawab  ia  belum  menggunakan  haknya  untuk  di damping oleh Kuasa Hukum saat proses penyidikan dan akan ia hadapi sendiri. Jadi memang terangka ini tidak menggunakan kuasa hukum ia berprasangka bahwa menggunakan Kuasa Hukum akan mengeluarkan biaya maka menolak untuk di dampingi.
Dan  memang  kurangnya  pengetahuan  dari  pada  masyarakat  yang  tersangdung  tindak pidana  tidak  mengetahui  adanya  bantuan  hukum  yang  diberikan  secara  Cuma-Cuma  atau bisa di dikatakan gratis.
B. Konsep Akses Keadilan dalam Bantuan Hukum Dalam penyelenggaraan peradilan, ketersediaan hukum dan keadilan  berarti lebih dari sekadar  meningkatkan  ketersediaan  pengadilan  dan  memastikan  keterwakilan  hukum 5 , tetapi  didefinisikan  sebagai  kemampuan  masyarakat  untuk  mencari  dan  mendapatkan keadilan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Ini adalah akses bagi masyarakat, terutama masyarakat dan kelompok  miskin, terhadap mekanisme  yang  adil,  efektif  dan  akuntabel  untuk  melindungi  hak-hak  mereka  dan mencegah  penyalahgunaan,  dan  bagi  masyarakat  untuk  memiliki  akses  formal  untuk menjaga  sistem  peradilan,  dan  solusi  melalui  mekanisme  informal.  Kemampuan  untuk memberlakukan  undang-undang  dan  berpartisipasi  dalam  penyusunan,  implementasi  dan pelembagaannya.
Mengacu  pada  kondisi  dan  proses  di  mana  negara  memastikan  pemenuhan  hak-hak dasar  berdasarkan  UUD  19  dan  prinsip-prinsip  universal  hak  asasi  manusia  dan  bahwa semua warga negara (tuntutan) memiliki akses terhadap informasi. Pemahaman diri, realisasi
dan implementasi  hak-hak dasar melalui lembaga formal dan informal. Didukung dengan adanya  mekanisme  pengaduan  masyarakat  yang  mudah  diakses  dan  tanggap  terhadap masyarakat  sehingga  mereka  mendapatkan  manfaat  yang  optimal  untuk  peningkatan kesejahteraannya. Kualitas hidup.
Pemerintah  berusaha  untuk  memastikan  hukum  dan  keadilan,  termasuk  dengan menyepakati  kebijakan.  Tujuan  Affirmative  Action  adalah  perlakuan  negara  terhadap kondisi  sosial  yang  diskriminatif,  ketidaksetaraan  dan  pengucilan  di  segala  bidang kehidupan yang diakibatkan oleh struktur patriarki di tingkat publik dan privat. 6 Menurut  Frans  Hendra  Winarta,  bantuan  hukum  adalah  pelayanan  hukum  yang diberikan secara khusus kepada orang miskin atau mereka yang membutuhkan di hadapan hukum dan yang membutuhkan pembelaan bebas baik di pengadilan maupun di luar hukum pidana,  perdata,  dan  tata  usaha  negara  oleh  orang  yang  memahami  hakekatnya.  dari pembelaan hukum. supremasi hukum dan hak asasi manusia. 7
Ada  empat  konsep  dalam  mengajukan  bantuan  hukum.  Pertama,  konsep  tradisional bantuan hukum  melibatkan layanan hukum yang diberikan secara individual kepada orang miskin,  bantuan  hukum  bersifat  pasif,  dan  pendekatannya  sangat  formal  dalam  istilah hukum.  Kedua,  konsep  bantuan  hukum  konstitusional,  yaitu  bantuan  hukum  bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui upaya dan memiliki tujuan yang lebih luas, seperti:  memahami  bahwa  orang  miskin  memiliki  hak  sebagai  subjek  hak.  Pemajuan  dan pengembangan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia,  yang  merupakan  tulang  punggung  negara hukum. 8
Ketiga,  konsep  bantuan  hukum  struktural  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menciptakan  kondisi  pelaksanaan  hukum  yang  mampu  mengubah  berbagai  struktur, peraturan, dan penegakan hukum menjadi struktur yang lebih adil yang mampu persamaan hak dan memastikan medan politik. Konsep bantuan hukum struktural sangat erat kaitannya dengan kemiskinan structural 9 .
Keempat, bantuan hukum responsif adalah bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin  yang  mencakup  semua  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  tanpa  membedakan antara  pembelaan  hukum  individual  dan  kolektif.  Layanan  yang  diberikan  oleh  Bantuan Hukum Responsif meliputi nasihat hukum hak asasi manusia dan proses pengadilan untuk mewakili  organisasi  bantuan  hukum  dan/atau  pengacara,  advokasi  untuk  menyelesaikan masalah hukum tertentu seperti: . Ini lebih kuat, lebih tepat, lebih jelas, lebih benar. Reformasi  hukum  dengan  putusan  peradilan  yang  berpihak  pada  kebenaran  dan pembuatan hukum sesuai dengan nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, agar konsep ini  berhasil  maka  bantuan  hukum  harus  menjadi  gerakan  nasional  yang  didukung  oleh seluruh warga masyarakat.
Konsep  bantuan  hukum  antara  lain  memiliki  fungsi  penyelenggaraan  perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan secara terstruktur dan berbasis kebutuhan. Dan ketika konsep pemberian bantuan hukum dipadukan dengan konsep akses ke pengadilan dan pemulihan, maka bukan tidak mungkin masyarakat miskin memiliki akses terhadap hukum dan mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.
C. Masalah Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
1. Pemberian bantuan hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam  pelaksanaan/penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  masyarakat  terdapat permasalahan  dalam  penerapannya,  sehingga  akses  dari  masyarakat  miskin  terhadap hukum  dan  keadilan  tidak  dipahami.  Berdasarkan  penelitian,  terdapat  beberapa permasalahan  dalam  pelaksanaan/penyelenggaraan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat
miskin  yang  mengalami  kendala  dalam  pelaksanaannya,  sehingga  pelaksanaan  bantuan hukum tidak terlalu efektif.
Kata  efektivitas  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris  “effective”  yang  berarti  “sukses” dalam bahasa Indonesia, sedangkan efektivitas aturan secara gramatikal dapat diartikan sebagai  efektivitas  hukum,  dalam  hal  ini  keberhasilan  pelaksanaan  aturan  itu  sendiri. Efisiensi  merupakan  kegiatan  yang  menunjukkan  masalah  umum,  yaitu  perbandingan antara realitas hukum dan cita hukum.
Rule  in  Action  versus  Rule  in  Theory  Menurut  Soekanto,  efektivitas  aturan  adalah pengaruh  aturan  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Ketika  orang berperilaku seperti yang diharapkan atau dipandu oleh aturan, aturan yang relevan dapat dikatakan efektif 10 .
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  tersangka  di  Polresta  Gorontalo  Kota merupakan  suatu  proses  pemberian  hak  untuk  tersangka  dari  penyidik  sesuai  dengan Pasal114 KUHAP yang berbunyi:
Dalam  hal  seorang  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 56.
Pada  tahap  pemeriksaan,  sebelum  tersangka  diperiksa  Polisi  Penyidik  karena melakukan tindak pidana, Polisi  Penyidik memiliki tugas untuk  wajib memberitahukan kepada  tersangka  mengenai  hak  menerima  bantuan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  114 KUHAP. Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum harus memiliki kartu miskin  yang  diperolehnya  dari  Kantor  Kelurahan/  Kecamatan  setempat.Sebelum mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang ingin diberi bantuan hukum harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Setelah  pemohon  Bantuan  Hukum  melengkapi  syarat-syarat  tersebut,  dalam  hal penyediaan bantuan hukum, Polisi Penyidik menyediakan pemberi bantuan hukum yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Polisi penyidik tersebut.
Pemberi Bantuan hukum yang disediakan berasal dari Organisasi Bantuan Hukum dan biasanya  sudah  memiliki  hubungan  baik  dengan  Penyidik.Setelah  itu,  Penyidik meyediakan  pemberi  bantuan  hukum  untuk  ditunjuk  sebagai  penasehat  hukum  bagi tersangka. Beberapa calon pemberi bantuan hukum yang ditunjuk maksimal 3 (tiga) orang untuk kemudian dipilih sendiri oleh tersangka.
2. Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum
Berdasarkan penelitian, tidak efektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Kenyataannya, tidak ada pengetahuan atau pemahaman tentang bantuan hukum dalam  membantu  orang-orang  yang  berurusan  dengan  hukum.  berdasarkan  hasil  survei terhadap masyarakat miskin (tersangka) secara tidak sah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak  mengerti  atau  tidak  paham  tentang  bantuan  hukum  dengan  bantuan  pengacara bahkan menganggap bahwa menyewa penasihat  hukum  bisa cukup mahal,  juga  selama persidangan. selama pemeriksaan ia tidak mendapat  nasihat hukum  yang seharusnya ia terima dalam undang-undang no. 16 UU Bantuan Hukum 2011 dan juga Pasal 56 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang miskin yang terjerat kasus pidana mendapatkan bantuan hukum gratis.
hukum  kepada  orang-orang  miskin  yang  tersangkut  kasus  pidana  karena  bersalah. terdapat kekurangan sumber daya manusia atau pihak untuk bekerja sama dengan advokat ketika  penyidik  menunjuk  salah  satu  advokat  untuk  membantu,  namun  advokat  atau penasihat  hukum  tersebut  tidak  dapat  memberikan  bantuan  karena  sedang  menangani perkara  di  pengadilan.  Pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  bukanlah hak efektif atas bantuan hukum dan keadilan dengan bantuan hukum. Kendala lain dalam
pelaksanaan  bantuan  hukum  adalah  keterbatasan  anggaran  dan  bukti  penelitian  yang mengharuskan kita mengeta hui bahwa anggaran sangat terbatas sehingga tidak merugikan siapa-siapa.
Berdasarkan  wawancara  kami  dengan  polisi  penyidik  Reskrim  Polresta  Gorontalo Kota pada hari Sabtu, tanggal 19 februari 2023 Menyatakan :
Dalam  pelaksanaan  Bantuan  Hukum  bagi  tersangka,  penyidik  berusaha  tidak menghalangi  penasehat  hukum  dalam  proses  pemeriksaan  penyidikan,  hal  ini  untuk menjaga kepastian hukum bagi tersangka, namun dalam hal  pertanyaan yang dilakukan oleh  penyidik  penasehat  hukum  tidak  biasa  mengintervensi  pertanyaan  yang  diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan menyaksikan jalanya pemeriksaan dan  penasehat  hukum  diperkenankan untuk  mejelaskan kepada tersangka hal-hal  yang menurut pertanyaan penyidik kurang dimengerti. 11
3. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat miskin
Ketidaktahuan  akan  pengetahuan  hukum  dapat  menyebabkan  seseorang  melanggar hukum,  atau  seseorang  dapat  dengan  mudah  mengindoktrinasi  seseorang  untuk mendapatkan keuntungan, dan biasanya orang tersebut berasal dari penegak hukum atau pemerintah.
Kutipan  dari  John  Rawls  menyatakan  bahwa  "semua  sistem  keadilan  gagal  kecuali mereka dimotivasi dalam masyarakat oleh sikap nilai moral pribadi yang asli 12 . Menurut kutipan  ini,  jika  menyangkut  pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  dan masih kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum tentang pentingnya bantuan hukum pada tataran praktis departemen, maka bantuan hukum tidak berjalan maksimal. atau implementasinya belum efektif.
Pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  miskin  tentunya  tidak  sebatas memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  proses  hukum,  melainkan  agar  masyarakat memahami hukum dan menggunakan produk hukum yang ada melalui ketentuan tersebut, pendidikan masyarakat dan kewarganegaraan (citizen) 13 .
hasil wawancara dengan tersangka yang berinisial  F yang melakukan tindak pidana dengan pidana 5 tahun atau lebih :
“saya  tidak  mengerti  atau  kurang  paham  dengan  bantuan  hukum  dengan pendampingan penasihat hukum”
Jadi dapat di simpulkan bahwa tersangka tidak di dampinginya penasihat hukum dikarenakan  kurangkanya  pemahaman  tersangka  tentang  adanya  bantuan  hukum  dan bahwa di damping penasihat hukum adalah suatu hak tersangka, maka apabila tersangka menolak  menggunakan  hak  tersebut  proses  penyidikan  tetap  dapat  dilakukan,  dan munculnya  pemahaman  bahwa  fungsi  dari  penasihat  hukum  dalam  proses  penyidikan hanyalah sebatas melihat dan mendengarkan jalannya proses penyidikan.
Dan  juga  dari  hasil  wawancara  saya  dengan  penasihat  hukum  bapak  PATTA AGUNG,SH bahwa:
“tidak  di  dampinginya  bantuan  hukum  dikarenakan  bahwa  ada  tersangka  memang tidak  ingin  di  dampingi  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  tentang  hak-hak  tersangka dengan bantuan hukum dalam proses penyidikan” (tanggal wawancara 20 februari 2023)
Jadi  dari  hasil  wawancara  bahwa  tidak  di  dampinginya  tersangka  selain  kurangnya pemahaman dari tersangka atau masyarakat yang tersandung kasus pidana bahwa ada juga tidak di dampinginya penasihat hukum di karenakan memang dari tersangka itu sendiri tidak  mau  di  damping  akibat  kurangnya  pemahaman  dari  hak-hak  tersangka  adanya bantuan hukum dalam proses penyidikan.
untuk  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Polresta  Gorontalo  Kota  Terkait dengan  anggaran  bantuan  hukum  di  Polresta  Gorontalo  Kota  untuk  mewujudkan
pemberian bantuan hukum tersebut masih mengalami kendala. Dimana tidak terjadinya pendampingan para tersangka di karenakan terangka tidak paham dengan adanya bantuan hukum  serta  hak-hak  dari  pada  tersangka,  maka  perlunya  dilakukan  sosialisasi  atau penyuluhan  terkait  bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  khususnya  kepada  masyarakat yang kurang mampu (miskin) yang tersandung tindak pidana mengetahui dari pada hak- hak  tersangka  dengan  diberikan  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma.  Dan  yang  terjadi kurangnya  anggaran  di  Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota  untuk  melakukan  sosialisasi atau penyuluhan dari pada bantuan hukum ini, maka inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di karenakan kurangnya pemahaman tersangka dengan hak-hak dari pada tersangka dalam bantuan hukum secara cuma-cuma.
“Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kasat  Reskrim  Polresta  Gorontalo  Kota mengatakan  bahwa  anggaran  untuk  melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada masyarakat msih minim”
Jadi  di  tarik  kesimpulan  bahwa  salah  satu  penghambat  dari  pada  pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  salah  satu  faktornya  yaitu  anggaran  untuk  melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat yang tersandung tindak pidana menerima hak-hak tersangka dari pada bantuan hukum secara cuma-cuma.
Ketersediaan  Pemberi  Bantuan  Hukum  di  Polresta  Gorontalo  Kota  masih  belum tercukupi.Menurut  polisi  penyidik  yang  sudah  beberapa  kali  menangani  kasus  tindak pidana,  kurang  tersedianya  pemberi  bantuan  hukum  menjadi  suatu  kendala  dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka di Polresta Gorontalo Kota.

## 4. KESIMPULAN
Keberadaan  UU  Bantuan  Hukum  tidak  menjamin  keberadaannya  hak  orang  miskin  atas hukum dan keadilan untuk memaksa bantuan  Masih terdapat beberapa permasalahan hukum di tataran praktis masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya pemberian bantuan hukum, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat miskin tentang bantuan hukum.
mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Gorontalo Kota adalah proses pemberian  bantuan  hukum  dari  penyidik  menyediakan  bantuan  hukum  sampai  tersangka menerima  bantuan  hukum.  Tahap  yang  dilakukan  yaitu  pemeriksaan  tersangka,  penyediaan bantuan  hukum,pendampingan  hukum  oleh  pemberi  bantuan  hukum.  Dalam  pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terangka masih maksimal, masih ada tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum dikarenakan kurangnya pemahaman dari pada tersangka bantuan hukum yang secara cuma-cuma dan hak-hak tersangka lainnya.
kurangnya SDM penasehat hukum/advokat yang bekerja sama dengan instansi yang tidak dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin yang tersandung kasus tindak pidana karena sedang menangani perkara di pengadilan yang menyebabkan tidak efektifnya pemberian bantuan  hukum  dan  kurang  pemahaman  atau  kurangnya  kesadaran  oleh  masyarakat  dengan adanya bantuan hukum yang menyebabkan hak-hak dari pada masyarakat dalam bantuan hukum belum terlaksana secara maksimal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Hendra Winarta, F. (2000). Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan . Elex Media Komputindo .
Hendra Winata, F. (2009). Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Huijbers, T. (2013). FIlsafat Hukum dalam Linstas Sejarah . Kanisius. Journal articles: Kadafi,  B.  (2001 ).  Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi:  Studi  Tentang  Tanggung  Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum.
L. Rhode, D. (2004). Access to Justice. Oxford University Press . Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum . Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, T. (2015). Keadilan Bermartabat Perspektif Teori  Hukum . Nusa Media. Soekanto,  S.  (1980). Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Masalah-Masalah  Sosial . Alumni.
Suradji.  (2008). Etika  dan  Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Hukum  (Advokat).  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
United Nations Development Programme. (2004 ). Access to Justice Practice Note. United Nations Development Programme.
Yasuti, H.  (2013). Hakikat  Affirmative Action dalam Hukum Indonesia  (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan) . Jurnal Menara, 12(01). YLBHI. (2014). Panduan Bantuan Hukum di Indonesia . Yayasan Obor Indonesia.