## INSTAGRAM DAN KOMUNIKASI POLITIK GENERASI Z DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019
(STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PERTAMINA)

## Mohammad Ichlas El Qudsi & Ilham Ayatullah Syamtar
Program Studi Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, Universitas Pertamina, Jakarta drmichelqudsi@gmail.com

## Abstrak
Instagram  telah  memberikan  warna  tersendiri  dalam  corak  demokrasi  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  penggunaan  media sosial sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi politik tampaknya menimbulkan konsekuensi yang dilematis di tengah  masyarakat.  Di  tengah-tengah  realitas  itu,  kehadiran  Gen  Z  sebagai  kelompok  yang  paling  rentan,  patut mendapat perhatian sebagai diskursus yang cukup menarik, mengingat kedudukan mereka sebagai generasi yang paling dekat  dengan  teknologi  sekaligus  sebagai  kelompok  pemilih  pemula  dengan  basis  suara  yang  mesti  diperhitungkan. Oleh  karenanya,  mendeskripsikan  bagaimana  Gen  Z  menggunakan  Instagram  sebagai  sumber  informasi  sekaligus media  komunikasi  politik  menjadi  diskursus  yang  menarik  untuk  dibahas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  penggunaan  Instagram  pada  Generasi  Z  dalam  konteks  informasi  politik,  khususnya  dalam  konteks pilpres  2019.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  yang  umumnya  melibatkan  ide,  persepsi, pendapat,  atau  kepercayaan  orang  yang  diteliti.  Adapun  informan  yang  terlibat  merupakan  mahasiswa  Program  Studi Komunikasi  Universitas  Pertamina  sebanyak  10  orang.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  terdapat  4  karakteristik Gen Z dalam menggunakan Instagram sebagai sumber informasi dan media komunikasi politik; yakni Unengaged User, Exclude User, Pasif User, dan  Active User,  yang bergantung pada kombinasi antara orientasi politik dan level  efikasi yang mereka miliki.
Kata Kunci : Gen Z, Instagram, Komunikasi Politik, Orientasi Politik.

## INSTAGRAM AND GENERATION Z POLITICAL COMMUNICATION IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION (STUDY OF PERTAMINA UNIVERSITY STUDENTS)

## Abstract
Instagram as social media has given its own color to the style of democracy in Indonesia. However, the use of social media as a source of information and a media of political communication seems to have a dilemmatic consequence in society. In the midst of this reality, the presence of Gen Z as the most vulnerable group, deserves more attention as a moderately interesting discourse, considering their position as the digital native generation, and at the same time as a group  of  first-time  voters  with  a  strong  vote-base.  Therefore,  describing  how  Gen  Z  uses  Instagram  as  a  source  of information  as  well  as  a  medium  for  political  communication  is  an  interesting  discourse  to  be  discussed.  This  study aims to describe the use of Instagram in Generation Z in the context of political information, especially in the context of  the  2019  presidential  election.This  research  uses  a  qualitative  descriptive  approach,  which  generally  involves  the ideas, perceptions, opinions, or beliefs of the people being studied. The informants were involved from 10 students of the  Communication  Department  of  University  of  Pertamina.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  4 characteristics  of  Gen  Z  in  using  Instagram  as  a  source  of  information  and  political  communication  media;  namel y Unengaged  User, Exclude  User, Passive User, and  Active User,  which depends on the combination of  their political orientation and their level of efficacy.
Keywords: Gen Z, Instagram, Political Communication, Political Orientation.

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 (Pilpres 2019)  telah  menjadi  tonggak  penting  dalam sejarah  perjalan  demokrasi  Indonesia  selama 20  tahun  belakangan  sejak  dilaksanakannya pemilihan  umum  multipartai  pertama  pada tanggal  7  Juni  1999  pasca  runtuhnya  era otoriter  Orde  Baru.  Pada  konteks  sebuah bangsa  dan  negara,  masa  20  tahun  relatif terbilang  masa  yang  singkat  dalam  proses adaptasi, eksperimen dan pembelajaran hingga sampai pada tingkat atau kondisi kedewasaan/kematangan berdemokrasi.
Sehingga,  berbagai  ekses  yang  terjadi  selama momentum  pilpres  2019  merupakan  suatu bentuk  implikasi  serius  terhadap  proses pembelajaran  tersebut;  dimana  hal  itu  dapat dipahami  sebagai  konsekuensi  logis  dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  kontemporer  ke  dalam  kegiatan politik dan demokrasi.
Tentu saja, proses pembelajaran demokrasi  masyarakat  kita  sendiri  secara umum  telah  melewati  fase  yang  tidak  linier dalam hubungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Perkembangan media komunikasi  turut  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pola  atau  cara  seseorang dalam  mengekspresikan  komunikasi  dan partisipasi  politiknya.  Karakter  masyarakat Indonesia  yang  sejak  awal  sangat  kental dengan  kultur  kelisanan  biasa  disebut  dengan Primary  Orality (Ong,  W.  1982 ) pada  zaman pra-kemerdekaan,  kemudian  secara  bertahap diperkenalkan pada konsep baca-tulis; dimulai sejak munculnya mesin cetak yang melahirkan bahan  bacaan  seperti  buku  dan  koran-koran; digunakannya radio dan televisi; menjamurnya perangkat  elektronik;  sampai  pada  sebuah  era Computer Mediated Communication (Herring,2004) sebagaimana yang kita konsumsi  hari  ini.  Di  satu  sisi,  kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas telah mendorong perkembangan  teknologi  mutakhir  untuk memenuhi hasrat tersebut. Di sisi lain, fasilitas yang  diberikan  teknologi  pada  akhirnya  juga menghendaki  perubahan  tertentu  di  dalam masyarakat. Sebagaimana yang dituliskan oleh Marshall  McLuhan  (1964),  seorang  peneliti media  kontemporer,  dalam  bukunya  yang
berjudul Understanding  The  Media :  “ We shape, our tools, then our tools shapes us .”
Terkhusus  pada  fase  digital  ini, pengaruh yang ditimbulkan di tengah masyarakat  dalam  konteks  komunikasi  politik nyatanya  telah  melampaui  apa  yang  dapat dicapai fase-fase sebelumnya. Sewaktu informasi  hanya  disebarkan  melalui  media massa  (media  konvensional)  saja,  masyarakat sulit menggunakan hak menyampaikan pendapatnya secara leluasa. Lalu, ketika media sosial  (media  baru)  hadir  untuk  memfasilitasi hal tersebut, setiap orang mulai bertransformasi menjadi prosume (Bell, 2007), yakni  dari  yang  hanya  sebatas  konsumen, berubah  menjadi  produsen  informasi  dalam waktu waktu yang bersamaan. Atau sebagaimana  yang  diistilahkan  oleh  Manuel Castells sebagai Information Society (Castells,
1996 dalam Sugiharti, 2014). Siapapun  kemudian  menjadi  “bebas” untuk  menyampaikan  pendapatnya  dengan kecepatan  dan  lingkup  bahasan  yang  sulit dibayangkan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena media  baru  memberikan  ruang  untuk  para penggunanya  membuat  konten  informasi dengan  cara  mereka  sendiri  atau  dikenal dengan
User Generated
Content
(Nazzaro,2006) Celah  inilah  yang  juga  tak lupa untuk dimanfaatkan oleh para elite politik guna    menjalankan  kerja-kerja  politiknya melalui platform digital; di antaranya misalnya,  menggalang  dukungan,  membentuk opini,  membangun  citra,  serta  tujuan-tujuan lain  dengan  berlandaskan  pada  kepentingan yang  beragam.  Sebab  tak  bisa  dinafikkan bahwa  media  sosial  merupakan  wadah informasi  dan  komunikasi  yang  tidak  hanya efektif  dan  efisien,  tetapi  juga  sangat menjanjikan.  Realitas  tersebut  sekaligus  juga mengonstruksi  ulang  pola  atau  cara  yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengekspresikan partisipasi politiknya.
Pengalih-fungsian media sosial sebagai  sarana  sekaligus  arena  kampanye politik  sebenarnya  juga  dapat  dipahami sebagai  konsekuensi  dari  pergeseran  orientasi dan preferensi media yang digunakan masyarakat. Menurut hasil riset yang dilakukan  Wearesosial  Hootsuite  per  Januari 2020  misalnya,  diketahui  bahwa  data  jumlah
pengguna internet di Indonesia mencapai 64%, atau  sekitar  175,4  Juta  orang  dari  total populasi  sebesar  272,1  Juta  orang,  dimana 59%  atau  sekitar  160  juta  orang  tercatat  aktif menggunakan  media  sosial  (Kemp,  2020). Lebih  jauh  lagi,  Wearesosial  Hootsuite  pun mengimbuhkan  data  tentang  kategori  umur dari pengguna media sosial tersebut. Kelompok  umur  yang  tertinggi  mengakses media sosial adalah 25-34 tahun sebanyak 35,4 persen  dari  jumlah  total  yang  mengakses media sosial. Disusul oleh kelompok umur 18- 24  tahun  dengan  persentase  30,3%,  yang belakangan  dikenal  sebagai  Generasi  Z.  Dan bagian  paling  menariknya,  dipaparkan  oleh Redhill  dalam  survei  yang  bertajuk  Asean Youth  Survey  tahun  2019  sebagaimana  yang dilansir  Warta  Ekonomi  (22/11/19),  bahwa sebanyak  97%  anak  muda  Indonesia  yang menjadi  responden,  menyatakan,  mereka mendapatkan  berita online melalui  media sosial.
Kemudian,  jika  ditinjau  dari  aspek durasi dan jenis media sosialnya, dapat dilihat dari riset mandiri yang dilakukan oleh Tirto.id terhadap  1.201  responden  di  Jawa-Bali (Gerintya,  2018).  Riset  tersebut  menemukan bahwa 34,1% responden menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses internet per-harinya. Bahkan,  19,3%-nya  menghabiskan  waktu sekitar  6-8  jam,  dengan  aplikasi  yang  paling sering  dikunjungi  adalah  Instagram.  Dalam riset  lain  yang  dilakukan  Barkley  dan FutureCast  (2017),  dapat  dipahami    bahwa alasan  Instagram  menjadi    favorit  khalayak Generasi  Z  dikarenakan  Instagram  merupakan sumber dan tempat yang memberikan inspirasi bagi  mereka.  Mereka  akan  rela  menghabiskan waktu untuk menyunting gambar dan menciptakan versi paling aspiratif dari mereka sendiri.  Sehingga,  tidak  mengherankan  jika Instagram  juga  menjadi  salah  satu  arena pertarungan  yang  penting  dalam  momentum politik beberapa tahun belakangan ini.
Dalam  konteks  pilpres  2019,  para pemilih yang berada dalam kategori/kelompok Generasi  Z  ini  cenderung  diperebutkan  oleh kedua  pasangan  calon.  Hal  ini  didasari  oleh fakta  bahwa  gabungan  kelompok  pemilih milenial  dan  Generasi  Z  (angkatan  muda) nyatanya  mendominasi  jumlah  keseluruhan calon  pemilih  terdaftar.  Sebagaimana  data yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), jumlah  kelompok  angkatan  muda  mencapai 37,7%,  ditambah  dengan  12,7%-nya  yang tergolong  ke  dalam  kategori  pemilih  pemula. Dengan  kata  lain,  pemilih  dalam  kelompok gabungan  ini  mencapai  setengah  dari  total jumlah  pemilih  (Mohammad,  2019).  Bahkan, tren  ini  diprediksi  akan  terus  meningkat  pada pemilu  2024  (Pramono,  2019),  terlebih  jika dihubungkan  dengan  diskursus  menyangkut bonus  demografi  yang  sedang  berlangsung  di Indonesia. Oleh karenanya, kesempatan memenangkan suara pemilih kelompok angkatan  muda  adalah  peluang  yang  tidak mungkin diabaikan begitu saja.
Menyambung  hal  di  atas,  Marshall
McLuhan  (1962)  dalam  teorinya  bertajuk Technological
Determinism , telah merumuskan  semacam  “prediksi”  terkait dinamika  interaksi  antara  masyarakat  dan media.  McLuhan  percaya  bahwa  perubahan fundamental dalam penggunaan suatu teknologi  komunikasi  pada  akhirnya  akan menciptakan  perubahan  besar,  tidak  hanya pada bentuk organisasi sosial, tetapi juga pada sensitivitas (cara berpikir dan berperilaku) atau keberadaan  manusia  itu  sendiri.  Dalam gagasan lainnya yang terkenal, “ the medium is the message, ” McLuhan juga menggarisbawahi  bahwa  konten  media  tidak dapat  dilihat  secara  independen,  tetapi  yang terpenting  adalah  memahami  bagaimana relasinya  dengan  manusia.  Sehingga,  tanpa memahami  bagaimana  suatu  media  bekerja, akan  sulit  untuk  memahami  bagaimana  suatu media  mengambil  peran  dalam  perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.
Generasi Z: A Digital Natives Generation Teori perbedaan generasi telah muncul dalam  berbagai  bentuk  yang  beragam.  Hal tersebut dimaksudkan untuk menandai perbedaan  karakteristik  general  terhadap masyarakat  yang  lahir  dalam  kurun  waktu tertentu.  Premis  dasar  mengenai  perbedaan
generasi  ini  dibangun  di  atas  pemahaman bahwa  sekelompok  individu  dipengaruhi  oleh kejadian  –  kejadian  bersejarah  dan  fenomena budaya  yang  terjadi  dan  dialami  pada  fase kehidupan mereka (Twenge, 2000;  Noble dan Schewe, 2003), dimana kejadian dan fenomena tersebut berimplikasi pada

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
terbentuknya
ingatan kolektif yang berpengaruh  terhadap  kehidupan  mereka (Dencker,  et  al.  2008).  Sejumlah  perbedaan
yang  dimaksud,  setidaknya  dapat  dilihat  dari tabel berikut (Putra, 2017; Rachmawati, 2019):

## Tabel 1. Ragam Istilah Pengelompokan Generasi
Sumber Label
Tapscott (1998) - Baby Boom Generation (1946-1964) Generation X (1965-1975) Digital Generation (1976-200) - Howe dan Strauss (2000) Silent Generation (1925-1943) Boom Generation (1943-1960) 13th Generation (1961-1981) Millenial Generation (1982-2000) - Zamake, et al (2000) Veterans (1922- 1943) Baby Boomers (1964-1960) Generation Xers (1960-1980) Nexters (1980-1999) - Lancaster dan Stillman (2002) Traditionalist (190-1945) Baby Boomers (1946-1964) Generations Xers (1965-1980) Generation Y (1981-1999) - Martin dan Tulgan (2002) Silent Generation (1925-1942) Baby Boomers (1946-1964) Generation X (1965-1977) Millenials (1978-2000) - Oblinger dan Oblinger (2005) Matures (<1946) Baby Boomers (1947-1964) Generation Xers (1965-198) Gen-Y (1981-1995) Post Milenials (1995-present) Bencsik, Csikos, Juhaz (2016) Veteran Generation (1925-1946) Baby Boom Generation (1946-1960) X Generation (1960-1980) Y Generation (1980-1995) Z Generation (1995-2010)
Upaya  mendeskripsikan  karak-teristik Generasi  Z  ini  pun  telah  banyak  diteliti  dan terus  berkembang.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Institute  for  Emerging  Issues  pada  tahun 2012  misalnya,  menyebutkan  bahwa  Generasi Z  merupakan  generasi  yang  paling  unik  dan canggih  secara  teknologi;  sehingga  tak mengherankan jika Generasi Z mejadi generasi pertama  yang  tumbuh  dan  terhubung  dengan teknologi  secara  intensif.  Dalam  banyak literatur,  generasi  Z  juga  disebut  iGeneration atau  generasi  internet  (Singh  dan  Dangmei, 2016).
David  Stillman  dan  Jonah  Stillman dalam penelitiannya pada tahun 2018 merumuskan setidaknya 7 karakteristik Generasi Z, yakni: Figital, Hiper-Kostumisasi, Realistis ,  Fear  of  Missing  Out,  Weconomist, Do  it  Yourself, dan  terpacu  (Baca:  Putra,
2020).  Dan  sebagai  generasi  praktis,  mereka cenderung  tidak  takut  pada  perubahan  karena mereka  percaya  semua  dapat  diselesaikan melalui  teknologi  (Annamaria,  2011),  sebab mereka  tumbuh  di  lingkungan/situasi  yang
tidak pasti dan kompleks, yang mempengaruhi cara mereka memandang dunia (Dill, 2015).
Instagram:  Ventilator  Berita  Politik  Bagi Generasi Z
Bermula dari sekadar platform sederhana  untuk  berbagi  foto  secara  “instan”, pelan  tapi  pasti  Instagram  terus  dimodifikasi menjadi alat dan/cara untuk mencapai berbagai tujuan,  mulai  dari  berjejaring,  cv  dan portofolio  daring,  perangkat  pemasaran,  dan sekarang:  alat  politik.  Suatu  pergeseran  dan dinamika yang mungkin tidak pernah terbayangkan  oleh  pembuatnya  sekalipun ketika  merilis  aplikasi  ini  pertama  kalinya. Internet  sebagai  motor  penggerak  era  media sosial  ini  telah  membuat  pergeseran  besar semacam  itu  menjadi  hal  yang  tidak  lagi mustahil untuk dicapai.
Sejak  diakuisisi  Facebook  pada  tahun
2012  lalu,  data  pengguna  platform  media sosial  Instagram  terus  meningkat  drastis  tiap tahunnya.  Dilansir  dari  data  yang  dihimpun oleh  Hootsuite,  di  tahun  2019  saja,  pengguna aktif  Instagram  tiap  bulannya  mencapai  1

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
miliar  orang  di  seluruh  dunia  (Newberry, 2019).  Sementara  itu,  pengguna  aktif  di Indonesia  sendiri  telah  mencapai  sekitar  55 juta  orang  (Katadata.co.id,  2018).  Artinya, nyaris  seperempat  dari  populasi  masyarakat indonesia adalah pengguna  Instagram, dimana berdasarkan  data  yang  dilansir  NapoleonCat, kelompok dalam rentang usia Generasi Z (18- 24 tahun) tercatat menjadi pengguna Instagram dengan  jumlah  yang  paling  banyak,  yakni sebesar  37,3%  atau  sekitar  23  juta  orang pengguna (Putri, 2019). Angka-angka tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai pengguna Instagram terbesar keempat di dunia setelah  Amerika  Serikat  (sebanyak  110  juta orang),  Brazil  (sebanyak  70  juta  orang),  dan India (69 Juta orang) (Newberry, 2019).
Tidak seperti Facebook ataupun Twitter,  Instagram  cenderung  berorientasi pada  aspek  visual  sebagai  tema  besarnya dibandingkan  kata-kata,  yang  mana  bagi generasi  yang  tumbuh  beriringan  dengan berbagai  efek  visual  seperti  Generasi  Z, Instagram tentu memiliki daya tarik yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan temuan lain yang tidak  kalah  menarik  yang  didapatkan  oleh Business  Insider  tahun  2019.  Riset  yang dilakukan  terhadap  1.884  orang  dengan rentang  usia  13-21  tahun  ini  secara  spesifik menunjukkan bahwa 59% responden mengakses berita politik melalui sosial media, dimana  65%-nya  menempatkan  Instagram sebagai sumber utama (Taylor, 2019). Sehingga menjadi masuk akal apabila Instagram  menjadi  arena  yang  mendapatkan atensi  khusus  untuk  diperhitungkan  secara matang dalam konteks politik. Instagram telah menjadi  semacam  “ventilator”  penting  untuk asupan  informasi  harian  bagi  Generasi  Z;  tak terkecuali  di  dalamnya  informasi  menyangkut berbagai isu politik.
Technology  Determinism  Theory (Teori Determinisme Teknologi)
Teori  ini  pertama  kali  dikemukakan oleh  Marshall  McLuhan  melalui  tulisannya yang  bertajuk The  Gutenberg  Galaxy:  The Making of Typographic Man pada tahun 1962. Asumsi  dasar  yang  ditawarkan  adalah  bahwa konsekuensi  dari  penggunaan  suatu  teknologi oleh masyarakat, pada akhirnya akan mempengaruhi keberadaan manusia itu sendiri.  Manusia  memiliki  kecenderungan
untuk  melaksanakan  berbagai  kebutuhannya secara  efektif  dan  efisien,  oleh  karenanya, suatu teknologi kemudian dibuat atau ditemukan. Akan tetapi, McLuhan
berpendapat bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang netral, ia mempengaruhi cara kita berpikir  dan  berperilaku,  yang  berimplikasi pada  perubahan  sosial  tertentu  di  masyarakat. Dunia  yang  kita  pahami  pada  era  koran  dan buku cetak akan berbeda dengan apa yang kita pahami pada era yang dibawa layar gawai.
Perubahan yang dihasilkan dari pemanfaatan suatu teknologi, akan menciptakan  kebutuhan  yang  lain,  dan  tentu saja  teknologi  yang  juga  lain.  Siklus  inilah yang  kemudian  membawa  peradaban  manusia terus  bergerak  dari  satu  era  teknologi  menuju era  teknologi  yang  lain.  “ Medium  is  The Message,” bagi  McLuhan,  pesan  yang terbingkai  dalam  suatu  medium  tidaklah penting,  justru,  medium  itu  sendiri  adalah pesan. Dengan kata lain, dinamika perkembangan teknologi tidak hanya dipengaruhi pengguna dan lingkungannya saja, tetapi lebih jauh, juga melibatkan teknologi itu sendiri.  Paling  tidak  ada  beberapa  tahapan yang mesti digaris bawahi: Pertama , penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan  perubahan  budaya; Kedua, perubahan  di  dalam  jenis-jenis  komunikasi akhirnya  membentuk  kehidupan  manusia;
Ketiga, sebagaimana yang dikatakan McLuhan bahwa  “Kita  membentuk  peralatan  untuk berkomunikasi,  dan  akhirnya  peralatan  untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk  atau  mempengaruhi  kehidupan kita sendiri” (Nurudin, 2012).

## Komunikasi  Politik  Daring  dan  Demokrasi Digital
Komunikasi  adalah  inti  dari  segala proses  politik.  Sebagaimana  pendapat  Wilber A.  Chaffee  (1975  dalam  Kaid,  2004)  bahwa komunikasi politik adalah „peranan komunikasi  dalam  proses  politik‟.  Tanpa komunikasi,  tidak  akan  ada  usaha  bersama, dan  dengan  demikian  tidak  akan  ada  yang namanya  politik  (Galnoor,  1980  dalam Shahreza  dan  El-Yana,  2016).  Sedangkan penjelasan  lebih  lengkap,  dapat  dilihat  dari pengertian  yang  dikemukakan  oleh  Meadow (1985),  bahwa  komunikasi  politik  adalah setiap  aktivitas  yang  melibatkan  pertukaran

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
simbol/pesan  yang  sebagian  besar  telah dibentuk  atau  memiliki  konsekuensi  terhadap sistem politik.
Pergeseran orientasi komunikasi politik  konvensional  menjadi  komunikasi politik daring tentunya searah dengan perkembangan  sistem  politik,  dimana  dari demokrasi konvensional kemudian ikut berkembang  menjadi  diskursus  demokrasi digital.  Perkembangan  tersebut  mencakup perluasan  penggunaan  email  dan  pesan  teks oleh  individu  maupun  organisasi,  mesin pencari,  dunia  blog  ( blogsphere ),  dan  situs web yang dikelola oleh aktor politik dan media sosial (Norris, 2011 dalam Caramani, 2011).
Menurut Kutlu (2018), istilah komunikasi  politik  seringkali  sulit  untuk didefinisikan , ini dikarenakan frase komunikasi  politik  sendiri  dibangun  dari  dua konsep  besar,  yakni  „komunikasi‟  dan „politik‟.  Menempatkan  kata  „politik‟  lebih dulu daripada „komunikasi‟
akan menimbulkan  makna  yang  berbeda.  Terlebih lagi, definisi komunikasi politik akan senantiasa  menyesuaikan  dengan  konteks zaman  dan  dinamika  masyarakat.  Pada  kajian komunikasi  politik  tradisional,  komunikasi politik  seringkali  dipahami  sebagai  proses yang linear (top-down) dari pada aktor politik kepada  khalayaknya  dalam  jalur-jalur  yang terbatas.  Sedangkan  dalam  bingkai  konteks digital,  Graber  (2005)  memberikan  penegasan bahwa komunikasi politik tidak hanya terbatas pada  wewenang  lembaga-lembaga  khusus, seperti  institusi  pers,  badan  pemerintahan, ataupun  politisi  dan  partai  politik,  tetapi  lebih jauh  juga  milik  siapa  saja  yang  dapat menerima,  memproses,  atau  menghasilkan pesan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Sementara  itu,  komunikasi  politik dalam  bingkai  digital  tersebut  juga  tentu berimplikasi pada apa yang dimaksudkan oleh Hacker  and  Dijk  (2000)  sebagai  demokrasi digital; yakni kumpulan upaya untuk mempraktikkan  demokrasi  tanpa  batas  waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya, menggunakan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi)  atau CMC  (Computer  Mediated  Communication), sebagai  tambahan  dalam  praktik  politik tradisional.
Pada sumber yang lain, Elena Lamberti  dalam  esai  yang  ditulisnya  untuk pengantar  buku The  Gutenberg  Galaxy
(McLuhan,  1962)  berpendapat  “media  baru sebenarnya tidak menggantikan satu sama lain, mereka  hanya  menjadikannya  lebih  kompleks satu  sama  lain”.  Pandangan  tersebut  menjadi masuk  akal  karena  kehadiran  media  baru dalam  konteks  kontestasi  politik  juga  tidak terlepas  dari  paradoks.  Di  satu  sisi,  media digital  mampu  membuka  ruang  yang  lebih leluasa  pada  proses  politik  dan  demokrasi yang progresif; dimana warga negara diharapkan semakin berkontribusi pada penyusunan kebijakan, mendukung populisme, kebebasan berekspresi, meningkatkan kesetaraan  informasi  dan  partisipasi,  serta akselerasi  deliberasi  dan  representasi  politik. Sementara  di  saat  yang  sama  juga  bisa menimbulkan  konsekuensi  yang  sifatnya regresif;  dimana  media  digital  cenderung dimanfaatkan  sebagai  alat  untuk  melakukan black-campaign ,  polarisasi  horizontal,  serta pengontrolan opini dan hegemoni kekuasaan.
Dalam konteks demokrasi di Indonesia,  implikasi  internet  dapat  dilihat dengan  jelas  mulai  dari  momentum  kontestasi pilpres  2014,  pilkada  jakarta  2017,  hingga berlanjut  pada  pilpres  2019;  dimana  ketiga peristiwa tersebut mulai menunjukkan perbedaan  yang  kontras  antara  kondisi  ideal yang  diharapkan,  dengan  realitas  yang  terjadi atas  pemanfaatan  internet  sebagai  bagian  tak terpisahkan dari dinamika politik dan demokrasi hari ini.

## Orientasi dan Partisipasi Politik Daring
Di  negara  seperti  Indonesia  yang mengedepankan sistem demokrasi sejak bergulirnya era reformasi, partisipasi masyarakat  menjadi  sebuah  keniscayaan;  dan sistem  demokrasi  yang  difasilitasi  oleh teknologi  digital  telah  mendorong  partisipasi tersebut ke level yang lebih jauh daripada apa yang pernah ditawarkan oleh sistem demokrasi sebelum  adanya  media  sosial.  Bahkan,  secara khusus,  partisipasi  tersebut  dimanifestasikan dalam  berbagai  aktivitas  yang  beragam daripada  sekadar  membiarkan  diri  mereka semata-mata  sebagai  subjek  dalam  proses politik.  Partisipasi  politik  konvensional  yang tadinya  hanya  dipahami  sebagai  aktivitas mengikuti  kontestasi  pemilihan  umum,  kini diperluas  maknanya--sejak  partisipasi  politik daring  mulai  menjadi  objek  kajian,  sebagai “segala aktivitas publik yang dapat

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan secara individu maupun kelompok” (Herdiansah,  2019),  termasuk  di  dalamnya aktivitas  komunikasi  politik  yang  dilakukan secara  daring,  seperti  membaca,  mengamati, membuat,  memodifikasi,  dan  menyebarkan konten informasi politik di Instagram. Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Katz  dan Rice  (2002)  bahwa  partisipasi  politik  daring menghadirkan  inklusivitas  sosial  yang  lebih besar.
Mengacu  pada  kajian  Almond  dan Verba  (1984)  mengenai  budaya  politik, partisipasi  politik  seseorang  didasari  pada orientasinya  terhadap  berbagai  isu-isu  politik yang muncul di ruang publik, yang terdiri dari orientasi kognitif (pandangan dan pengetahuan), orientasi afektif (sikap emosional),  dan  orientasi  evaluatif  (penilaian etika  moral).  Akumulasi  dari  pandangan, sikap, dan tindakan tersebutlah yang kemudian akan menentukan bagaimana bentuk partisipasi  yang  dijalankan  atau  ditunjukkan oleh  seorang  individu.  Akan  tetapi  sebelum itu,  terdapat  satu  faktor  mendasar  yang  ikut mempengaruhi  arah  orientasi  tersebut,  yakni level efikasi politik yang dimiliki seseorang.
Dalam kajian  tentang  partisipasi politik,  istilah/konsep  efikasi  politik  ( political efficacy ), diartikan sebagai seperangkat perasaan  bahwa  perubahan  politik  dan  sosial adalah  sesuatu  yang  dimungkinkan;  dimana setiap  warga  negara  dapat  berperan  dalam membawa  perubahan  tersebut  (Campbell, Gurin, dan Miller, 1954 dalam Sheerin, 2007).
Dalam  pengertian  yang  lebih  modern,  efikasi politik juga diartikan sebagai kepercayaan diri seseorang  pada  kemampuannya  sendiri  untuk memahami politik, didengarkan, dan membuat perbedaan  secara  politik  (Catt,  2005  dalam Sheerin,  2007).  Efikasi  sendiri  dibangun  dari dua  komponen:  (1)  efikasi  internal  ( internal efficacy ),  yang  mengacu  pada  keyakinan tentang kompetensi seseorang untuk memahami  dan  berpartisipasi  dalam  politik secara  efektif;  dan  (2)  efikasi  eksternal ( external  efficacy ,  yang  mengacu  pada persepsi  tentang  politisi  dan  pemilihan  umum sebagai  respon  terhadap  kebutuhan  warga negara  (Kenski  and  Jomini,  2001  dalam Sheerin, 2007).
Kemudian, guna memberikan kerangka  analisis  yang  lebih  sesuai  untuk penelitian  kali  ini,  maka  penulis  akan mengadaptasi  kedua  komponen  tersebut  ke dalam  bentuk  sebagai  berikut:  (1)  efikasi internal,  mengacu  pada  keyakinan  seseorang terhadap  kompetensinya  dalam  menggunakan instagram sebagai media untuk memahami dan berpartisipasi dalam politik secara efektif, dan (2)  efikasi  eksternal,  mengacu  pada  persepsi seseorang  terhadap  kondisi  dan  konsekuensi yang mungkin akan diterima sebagai implikasi penggunaan instagram sebagai media komunikasi politik.
Berdasarkan  hal  diatas  maka  dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan  penggunaan  Instagram  pada Generasi  Z  dalam  konteks  informasi  politik. khususnya dalam konteks pilpres 2019.

## METODE
Penelitian  kali  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  format  deskriptif.  Penelitian kualitatif  umumnya  melibatkan  ide,  persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; dimana kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.  Menurut  Koentjaraningrat  (1993), format desain kualitatif terdiri atas tiga model, yakni  deskriptif,  verifikatif,  dan grounded research. Adapun  format  yang  dipilih  adalah format  deskriptif;  yaitu  penelitian  yang memberikan gambaran secara cermat mengenai  individu  atau  kelompok  tertentu tentang  keadaan  yang  terjadi.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  teknik  wawancara
mendalam,    dengan  teknik  penarikan  sampel menggunakan purposive  sampling; dimana sampel penelitian diambil berdasarkan pertimbangan  peneliti,  sebagaimana  pendapat Pujileksono (2015) bahwa seseorang dijadikan sebagai  sampel  penelitian  karena  peneliti menganggap orang tersebut dapat memberikan informasi  yang  diperlukan  untuk  kepentingan penelitian. Kemudian, data yang telah dikumpulkan  akan  dianalisis  dengan  reduksi data  milik  Miles  dan  Huberman,  yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  lalu dicari tema dan polanya. Informan yang dipilih berasal  dari  mahasiswa  Program  Studi  Ilmu Komunikasi  Universitas  Pertamina  didasarkan pada  alasan,  bahwa  salah  satu  peneliti

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
merupakan salah seorang tenaga pengajar dari para informan, sementara peneliti lain merupakan  salah  seorang  mahasiswa  yang sehari-hari  ikut  berinteraksi  dengan  para informan.  Sehingga,  kedua  peneliti  memiliki kedekatan  secara  psikologis  dan  historis dengan  para  informan,  dengan  begitu  peneliti
dapat  mempertimbangkan  pemilihan informan dengan  berdasarkan  pada  latar  belakang  yang beragam.  Hal  tersebut  tentunya  memberikan peluang  yang  lebih  besar  bagi  peneliti  untuk melakukan  wawancara  dengan  cakupan  yang lebih luas dan mendalam
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Media Sosial dan Momentum Pilpres 2019
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bersama, kontestasi  politik  Pilpres  2019  tahun  lalu, kembali  mempertemukan  kedua  calon  yang juga  sempat  berebut  suara  pada  pilpres  2014, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pemanfaatan  media  sosial  sebagai  motor penggerak  komunikasi  politik,  menjadikan momentum  pilpres  2019  tidak  hanya  dapat dilihat sebagai  bentuk  refleksi  akumulatif  dari dua  momentum  pemilu  sebelumnya,  tetapi juga  sebagai  momentum  politik  dengan eskalasi atensi paling tinggi. Hal tersebut dapat ditelusuri  sejak  momentum  pilpres  2014,  dan juga  tiga  tahun  setelahnya,  pada  momentum pilkada DKI Jakarta 2017, yang mempertemukan  Anies  Baswedan  dan  Basuki Tjahaja  Purnama.  Meskipun  atmosfer  politik yang  ditimbulkan  berada  dalam  eskalasi  yang berbeda,  ketiga  momentum  itu  paling  tidak membuktikan  sebuah  kecenderungan  yang sama,  bahwa  pergeseran  orientasi  metode kampanye  oleh  aktor  politik  yang  merambah ke  media  sosial,  secara  otomatis  telah mengonfigurasi  ulang  relasi  sosial  politik, serta  bagaimana  kemudian  konten  informasi dan  komunikasi  politik  diproduksi,  dimediasi dan dikonsumsi oleh segenap elemen masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Manuver  para  aktor  politik  yang beramai-ramai  memilih  media  sosial  sebagai sarana  baru  dalam  menjalankan  aktivitas komunikasinya  sebenarnya  dapat  dipahami sebagai konsekuensi yang logis dan sederhana dari upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  yang  kian  pesat.  Akan  tetapi, manuver tersebut juga memunculkan konsekuensi lain
yang
cukup mengkhawatirkan.  Kontestasi  pilpres  2019 telah  menjadikan  demokrasi  tampak  “lebih
liar”  dari  biasanya;  mulai  dari  kecenderungan penggunaan sentimen politik identitas (Ardipandanto,  2020),  menguatnya  peran political  buzzer (Sugiono,  2020)  dengan tingkat  anonimitas  yang  tinggi  (Wallace, 2016),  masifnya  perang  tagar  (P.  Ana,  dkk., 2020)  lengkap  dengan  ujaran  kebencian, hingga  adanya  indikasi  politisasi  dan  afiliasi media-media  arus  utama  kepada  masing- masing  pasangan  calon  (Handayani  dan Junaidi, 2019), yang pada akhirnya berimplikasi  pada  terciptanya  praktik  hoax, framing, dan  polarisasi  yang  tajam,  serta munculnya  kelompok  politik  garis  keras  atau Political  Hard  Core (Sudarto,2018)  di  tengah masyarakat.  Akibatnya,  kondisi  yang  kontra- produktif  semakin  sulit  dihindari.  Bahkan, Merlyna  Lim  (2017)  dalam  penelitiannya, secara  gamblang  menyebut  situasi  demokrasi tersebut sebagai ajang “ freedom to hate ”.
Meskipun  pada  dasarnya  perbedaan pandangan  dalam  persoalan  politik  sejatinya menstimulasi  terbukanya  ruang  untuk  suatu kultur  dialog  publik  yang  demokratis,  atau yang  dimaksud  oleh  Carpini,  et  al  (2004) sebagai Public Deliberation , realitas yang ada justru  menunjukkan  indikasi  yang  sebaliknya. Alih-alih  menciptakan  ruang  dialog  yang konstruktif,  “hiruk-pikuk”  kontestasi  tersebut berlangsung  dalam  situasi  yang  kurang kondusif,  bahkan  cenderung  manipulatif. Tentu  saja,  perdebatan  argumen  politik  di panggung  publik  adalah  yang  lumrah,  dan bahkan  harus,  sebagai  karakteristik  mendasar dari  negara  demokrasi.  Hanya  saja,  menjadi tidak  biasa,  karena  perdebatan  menyangkut persoalan  pilpres  ini  tampaknya  tidak  sedang mempolarisasi  masyarakat  ke  dalam  suatu standar  berpikir  yang  jernih  dengan  argumen dan kerangka logika yang substansial, melainkan  sekedar  meruncingkan  preferensi masyarakat  dengan  emosi  dan  sentimen personal belaka.
Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting untuk  dilihat  adalah,  umpan-umpan  dengan

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
konstruksi argumen yang dangkal semacam itu tetap  saja  mudah  ditelan  oleh  khalayak  dalam jumlah  yang  tidak  sedikit,  lantas  menciptakan suatu  lingkaran  absurditas  debat  kusir  virtual yang  seolah  tidak  ada  ujungnya.  Perdebatan politik yang tadinya berlangsung dalam batas- batasan  ruang  yang  ada  di  dunia  nyata,  kini menjadi  sulit  terkontrol  karena  kapabilitas ruang  virtual  yang  memang  meruntuhkan batasan ruang dan waktu. Realitas tersebut tak pelak  telah  menempatkan  informasi  sebagai suatu  komoditas  yang  tidak  lagi  disajikan semata,  melainkan  dijejalkan  secara  masif kepada  khalayak  luas;  dan seringkalinya  tidak disadari. Sehingga, kemudahan yang menguatkan  kapasitas  masyarakat  sebagai prosumen , pada gradasi tertentu dapat menciptakan  semacam  kondisi  yang  disebut dengan Information  Overload; yakni  suatu ketimpangan  kognitif  ketika  jumlah  informasi yang  tersedia  justru  berbanding  terbalik dengan  dengan  kemampuan  khalayak  untuk mencernanya  (Lihat:  Milford,  et  al.,  1997 dalam  Rachfall,  et  al.,  2014),  dan  makin diperparah  dengan  mengokohnya  fenomena echo  chamber dan filter  bubble (Leonard, 2020;  Sunstein,2009;  Burns,  2019;  Bobok, 2016; Pariser,2011; Flaxman, et al. 2011;)
Instagram Sebagai Sumber Informasi

## Politik Bagi Gen Z
Gen  Z  pada  lokasi  penelitian  ini mengakui  bahwa  instagram  adalah  media sosial  yang  paling  sering  mereka  akses disamping twitter dan facebook, dengan durasi penggunaan  sekitar  2-6  jam  setiap  harinya. Faktor  yang  menyebabkan  mereka  begitu tertarik  mengakses  Instagram  dilatarbelakangi oleh  karakteristik  dari  Instagram  sendiri  yang kaya  akan  aspek  audio-visual.  Seperti  yang dikemukakan oleh Informan NH (Wawancara, September  2019)  misalnya,  Ia  berpendapat bahwa  Instagram  adalah  platform  dengan paket  lengkap,  dimana  konten  foto  dan  video disajikan  dengan  tampilan  yang  sangat menarik.  Disamping  itu,  tingginya  minat mereka terhadap Instagram juga didorong oleh peran Instagram sebagai fasilitator konektivitas  sosial  secara  virtual  dan  sumber informasi yang atraktif dan rekreatif. Menurut DS  (Wawancara,  September  2019),  melalui Instagram,  Ia  bisa  dengan  mudah  mengetahui aktivitas  yang  sedang  dilakukan  oleh  teman-
temannya, sekaligus membagikan aktivitasnya sendiri  melalui  fitur instastory ( Instagram Story ).  Pendapat  senada  juga  disampaikan Informan  IA  (Wawancara,  September  2019), baginya,  fitur  yang  membuatnya  begitu menyukai  Instagram  adalah  fitur explore ; sebab  melalui  fitur  tersebut  Ia  dapat  dengan mudah  mendapatkan  berbagai  konten  menarik yang berkaitan dengan minat maupun bakatnya. Kenyataan ini sekali lagi mengafirmasi  karakteristik  Gen  Z  sebagai generasi yang memang tumbuh dan berkembang  bersama  teknologi  informasi dengan berbagai efek visual.
Faktor  lain  yang  juga  tidak  kalah penting  ditambahkan  oleh  informan  EK (Wawancara, September 2019), dimana instagram  tidak  hanya  dimanfaatkan  sebagai sarana  hiburan  dan  menjalin  relasi  sosial, tetapi  juga  sebagai  sarana  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  harian.  Hal  tersebut dilakukan  EK  dengan  cara  mengikuti  akun instagram berbagai institusi pers nasional yang sifatnya kredibel dan akuntabel. Sementara itu, berbeda  dengan  informan  RW  dan  RJ (Wawancara,  September  2019),  keduanya mengakui  bahwa  mereka  tidak  mengikuti satupun  akun  media  sosial  dari  media  pers seperti  yang  dilakukan  oleh  EK  dan  sebagian besar informan lainnya. Akan tetapi, keduanya sama-sama membenarkan, bahwa mereka tetap dapat  menemukan  konten  informasi  secara tidak  sengaja  melalui  fitur explore ataupun dari  unggahan  yang  dibagikan  oleh  orang- orang  dan  akun-akun  yang  mereka  ikuti. Kondisi  semacam  itulah  yang  dimaksudkan sebagai implikasi dari user generated content -- yang membuat para penggunanya dimungkinkan  untuk  menerima  berbagai bentuk  informasi  yang  barangkali  tidak mereka  butuhkan,  dan  informasi  bermuatan politik menjadi salah satu diantaranya.
Dalam  konteks  pilpres  2019,  pola konsumsi  Gen  Z  terhadap  informasi  politik pun dapat terlihat jelas. Debut mereka sebagai pemilih pemula, menambah corak yang cukup menarik dalam aktivitas mereka menggunakan media  sosial,  serta  persepsi  mereka  terhadap informasi  politik.  Meskipun  menyandang status  pemilih  pemula  dalam  pilpres  2019, kedudukan  Gen  Z  sebagai  khalayak  informasi politik sebenarnya tidak bisa disebut baru juga. Mereka,  baik  secara  langsung  maupun  tidak

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
langsung,  sejatinya  telah  ikut  mengamati berbagai  dinamika  politik  nasional  sejak pilpres  2014--ketika  media  sosial  mulai disadari  efisiensi  dan  efektivitasnya  sebagai alat  kampanye  dan  komunikasi  politik  di  era digital.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam penelitian ini, para informan memiliki tanggapan yang beragam dalam hal memposisikan  instagram  sebagai  sumber informasi  politik.  Bahkan,  untuk  informan NH,  DS,  RW,  dan  RJ--yang  secara  jelas mengakui  kalau  mereka  pada  dasarnya termasuk  tipe  orang  yang  tidak  terlalu menyukai  pembahasan  menyangkut  politik, pun  turut  mengamini  bahwa  paparan  konten yang  memuat  informasi  politik  dalam  jumlah dan  frekuensi  yang  tersebar  baik  dalam  fitur beranda  maupun explore di  instagram  selama pilpres  2019  kemarin,  sedikit  banyak  telah membuat  mereka  mau  tidak  mau  ikut terpengaruh,  yang  pada  akhirnya  kemudian menentukan keputusan politik mereka (pilihan calon).  Ketiga  informan  tersebut  merasa kebutuhan  akan  informasi  politik  mereka sudah  cukup  hanya  dengan  berselancar  dalam belantara  konten  di  Instagram.  Selain  karena tidak  memiliki  ketertarikan  yang  besar terhadap  isu  politik,  hal  itu  juga  mereka  akui sebagai  bentuk  antisipasi  mereka  akan ketertinggalan topik pembicaraan di lingkungan  mereka,  atau  yang  dikenal  dengan istilah fear of missing out (FOMO).
Berseberangan  dengan  hal  itu,  bagi informan seperti EK, NV, dan IDA, mengikuti perkembangan  berita  menyangkut  pilpres dengan hanya mengandalkan berbagai informasi  yang  bertebaran  di  Instagram tidaklah  cukup.  Mereka  beranggapan  bahwa mencari  informasi  dari  sumber  lain  sebagai pendukung adalah sebuah kebutuhan.
Umumnya,  mereka  mengandalkan  berbagai portal  berita  daring  yang  menurut  mereka valid  dan  kredibel.  Sementara  itu,  informan lainnya,  IA,  IAG,  dan  RI  berpendapat  bahwa selain  menambah  informasi  pribadi  dengan mengakses sumber lain secara mandiri, mereka juga  aktif  berdiskusi  dengan  teman  dan keluarga.  Terlepas  daripada  itu,  semua informan  sepakat  pada  gagasan  bahwa instagram  merupakan  barometer  utama  bagi mereka  untuk  memantau  topik  maupun  isu politik  yang  sedang  berkembang  menyangkut
kedua  calon  yang  sedang  bertarung  pada kontestasi pilpres 2019.
Orientasi  Komunikasi  Politik  Gen  Z  di Instagram  dalam  Momentum  Pilpres  2019, dan Bentuk Keterlibatannya
Salah  satu  realitas  paradoksikal  yang terjadi  dalam  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  hari  ini  adalah  adanya ketimpangan  antara  jumlah  informasi  yang tersedia  di  dalam  ruang  digital  dengan kemampuan masyarakat mencernanya ( information  overload). Di  era  dimana  pesan politik  dapat  dengan  mudah  diproduksi  dan didistribusikan  dalam  jumlah  dan  kecepatan yang  luar  biasa,  ruang  untuk  menyisipkan pesan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan disinformasi  dan  memanipulasi  masyarakat menjadi  memiliki  kesempatan  yang  sama cepat  dan  sama  besarnya.  Keterbukaan informasi  memang  menjadi  ciri  utama  dari negara  demokratis,  tetapi  bukan  berarti semakin  membludak  informasi  yang  tersedia, berbanding  lurus  dengan  tercapainya  kondisi demokrasi yang sehat (Dijk, 2013).
Dalam  konteks  pilpres,  ada  banyak faktor  yang  saling  tarik  menarik  sampai seorang  individu  pada  akhirnya  mengambil keputusan  terkait  calon  mana  yang  kemudian menjadi  pilihannya.  Informasi  menjadi  unsur penggerak  utama  dalam  keseluruhan  proses pengambilan  keputusan  tersebut.  Akan  tetapi, tercapainya  suatu  keputusan  politik  tidak selalu  dapat  ditingkatkan  dengan  cara  yang sederhana  untuk  memperoleh  banyak  data. Pada  gradasi  tertentu  suatu  keputusan  politik pun  akan  terhambat  dengan  adanya  informasi yang  berlebihan.  Dan  kenyataannya,  proses pengambilan keputusan pada akhirnya berkutat  pada  persoalan  penilaian/kemampuan menilai  (Street,  1997  dalam  Dijk,  2013). Informasi  yang  kita  cerna  akan  membentuk orientasi,  lalu  orientasi  kita  terhadap  suatu objek  politik,  akan  mempengaruhi  cara  dan pola kita dalam mengekspresikan hak partisipasi  politik  yang  kita  miliki.  Adapun orientasi  politik  Gen  Z  dalam  kaitannya dengan penggunaan instagram sebagai sumber informasi  politik  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Orientasi Kognitif

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Orientasi  kognitif  secara  lebih  khusus mengacu  pada  aspek  pengetahuan  seorang individu  terhadap  sistem  politik  berikut bagian-bagiannya, seperti
misalnya,
kebijakan-kebijakan yang diambil
pemerintah, karakteristik partai-partai politik,  sistem  pemilihan  umum,  dan  juga simbol-simbol,  serta  kondisi  politik  yang sedang  berkembang.  Pada  level  kognitif, informan pada lokasi penelitian ini memiliki persepsi  yang  cenderung  sejalan  terhadap konten di instagram yang memuat informasi politik  seputar  pilpres  2019.  Bagi  mereka, konten-konten bermuatan unsur politik yang berserakan  pada  platform  Instagram  lebih banyak  mengarah  pada  upaya  pencitraan semata,  penggiringan  opini,  dan  tindakan melebih-lebihkan  suatu  pasangan  calon  dan mengekspos  keburukan  pasangan  calon  lain secara berlebihan.
Informan  IA  (Wawancara,  September 2019)  misalnya,  ia  berpandangan  bahwa konten-konten  terkait  kedua  calon  lebih banyak  berkutat  pada  wacana  atau  topik yang tidak substantif, melainkan menyerempet  pada  persoalan  identitas, dimana pertarungan wacana yang tidak sehat semacam  itu  justru  menguatkan  perdebatan yang  sentimental  antar-masyarakat  yang berbeda  pilihan.  Sepemahaman  dengan  itu, informan NV (Wawancara, September 2019) menggaris-bawahi situasi itu dengan berpendapat  bahwa  pilihan  wakil  kedua calon,  yakni  Jokowi  yang  memilih  KH. Ma‟aruf  Amin,  dan  Prabowo  yang  lebih dahulu  memilih  Sandiaga,  mengindikasikan fakta  yang  kuat  akan  adanya  ambisi  untuk mengamankan suara pemilih beragama islam yang  notabene  memang  menjadi  pemilih dengan  kuantitas  paling  besar.  Menurut  NV pertarungan  wacana  pilpres  2019  menjadi tidak  menarik  buat  dirinya  pribadi,  sebab topik  yang  tidak  henti-hentinya  dibicarakan tidak  lebih  seperti  perlombaan  calon presiden mana yang paling agamais.
Bahkan,  bagi  informan  yang  sejak awal  mengaku  bahwa  mereka  termasuk individu  yang  cenderung  tidak  terlalu menyukai  topik  politik  juga  memberikan pendapat  yang  senada  dengan  informan sebelumnya.  NH  dan  DS  (Wawancara, September  2019)  tetap  percaya  bahwa perdebatan  yang  terjadi  di  media  sosial
khususnya instagram sedikit banyak dipengaruhi oleh hoaks dan ujaran kebencian.  Dan  menariknya,  baik  NH  dan DS,  serta  informan  lainnya  pun  menyadari akan  adanya  peran  tertentu  dari  kelompok- kelompok  yang  bertugas  memperkeruh perdebatan  di  media  sosial,  atau  yang  lebih akrab  dikenal  sebagai buzzer politik.  Para informan menandai para pengguna instagram yang diindikasi sebagai buzzer ini melalui  ciri-ciri  utama  akun  instagram mereka yang bersifat anonim.
Belum  lagi  persoalan  menyangkut “cebong-kampret”  yang  menurut  informan IDA  dan  IAG  (Wawancara,  September 2019)  dipandang  sebagai  hal  yang  sia-sia. Sebagaimana  informan  lainnya,  informan IDA  dan  IAG  pun  juga  mengetahui bagaimana  fenomena  polarisasi  “cebong- kampret”  ini  bukanlah  barang  baru,  sebab polarisasi sentimentil itu telah mereka sadari keberadaannya  sejak  pilpres  2014,  terus  ke pilkada  Jakarta  2017,  hingga  makin  tak terkendali di pilpres 2019.  Keduanya sama- sama berpendapat kalau terjadinya fenomena semacam itu tidak terlepas dari peran media sosial,  dalam  hal  ini  Instagram,  yang memang  memberikan  keleluasaan  bagi masyarakat selaku pengguna untuk berkomunikasi  nyaris tanpa  batasan, bahkan untuk  memperdebatkan  topik-topik  yang nihil  gagasan  yang  berserakan  pada  kolom komentar  di  setiap  konten  yang  membahas isu yang berkaitan dengan kedua calon.

## 2. Orientasi Afektif
Orientasi  afektif  secara  khusus  mengacu pada aspek perasaan seorang individu yang nantinya mengarahkan mereka pada pilihan mendukung  atau  menolak  diskursus  suatu objek  politik  tertentu.  Pada  level  afektif, para  informan  menunjukkan  sikap  yang cukup  beragam.  Dimulai  dari  Informan  RI (Wawancara, September 2019), ia berpendapat  bahwa  kondisi  yang  terjadi pada masa pilpres 2019 berada pada situasi yang memprihatinkan. Secara terkhusus, RI menaruh  perhatian  lebih  pada  persoalan fanatisme berlebihan terhadap satu pasangan  calon.  Para  pendukung  yang fanatik  itu  tidak  segan  mengekspresikan opininya secara buta, dan ketika menemukan  pendapat  yang  berseberangan,

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
akan  langsung  mengedepankan  sentimen; yang  mana  hal  tersebut  memicu  konflik horizontal yang meluas, termasuk di dalam keluarganya.  Orang-orang  menjadi  tidak peduli  terhadap  pendapat  orang  lain  yang berseberangan  dengan  calon  yang  mereka dukung,  dan  kadangkala  orang-orang  juga tidak  peduli  terhadap  kata-katanya  sendiri. Sehingga menurutnya, menjadi tidak mengherankan jika percakapan yang terjadi di  kolom  komentar  di  setiap  konten  yang bermuatan  politik  menjadi  terasa  begitu melelahkan.
Menyambung  pendapat  RI,  informan EK (Wawancara, September 2019) berpendapat  bahwa  meskipun  media  sosial seperti  Instagram  ini  memberikan  peluang bagi  calon  pemilih  untuk  lebih  kritis,  EK mengambil sikap yang cenderung pesimistis  jika  hal  itu  dapat  terjadi.  Pada fenomena  cebong-kampret  misalnya,  EK menilai  bahwa  semenjak  mengemukanya istilah  tersebut,  ruang  untuk  diskusi  yang sehat  menjadi  sangat  sulit  tercapai.  Sebab ketika  misalnya  seseorang  menunjukkan kecenderungan  pada  satu  pasangan  calon, secara  otomatis  akan  dicap  atau  dilabeli sebagai cebong, atau kampret. Hal itu turut dirasakan  EK  setiap  kali  melakukan interaksi dengan pengguna lain pada kolom komentar suatu unggahan.
Sikap  lainnya  dipaparkan oleh  RJ  dan RW  (Wawancara,  September  2019  yang merasa  fenomena  yang  terjadi  pada  pilpres 2019  sebagai  pengalaman  yang  baru  bagi mereka selama menggunakan Instagram. RJ dan  RW  yang  notabenenya  termasuk informan  yang  tidak  begitu  menyukai diskursus menyangkut politik, pada akhirnya  juga  mengakui  bahwa  paparan informasi politik di media sosial kegemaran mereka,  mau  tidak  mau  terpaksa  ikut mengamati berbagai konten politik meskipun  dengan  frekuensi  yang  tidak begitu tinggi. Keduanya bersepakat menganggap  perdebatan  politik  sebagai suatu  aktivitas  yang  melelahkan.  Akan tetapi, bagian menariknya adalah keduanya bisa  memahami  jika  kondisi  tersebut disebabkan  oleh  terlalu  banyak  informasi yang  harus  disaring,  dan  kadangkala masyarakat  tidak  memiliki  waktu  atau kemampuan yang memadai untuk
melakukan  hal  tersebut,  sebab  keduanya pun  mengalami  hal  serupa.  Sehingga  tak jarang  pula,  berbagai  konten  politik  yang berserakan  di  beranda/lini  masa  media sosial  mereka,  membuat  RJ  dan  RW  ikut kebingungan untuk menilai dan memisahkan  pada  berita  yang  perlu dipercaya dan mana yang tidak.
Sementara pendapat yang lebih kontras,  ditunjukkan  oleh  informan  IDA dan  NV.  IDA  (Wawancara,  September 2019) menganggap, perdebatan yang terjadi di ruang virtual seperti instagram adalah hal yang  biasa  terjadi,  apalagi  pada  momen kontestasi  politik  nasional  seperti  yang terjadi pada pilpres 2019 lalu. Lebih lanjut, IDA  pun  setuju  bahwa  perdebatan  yang cenderung  menyerempet  ke  ranah  isu SARA menunjukkan ketidakdewasaan dalam  berdemokrasi,  tetapi  baginya,  justru proses itu yang akan membawa masyarakat agar sampai pada kondisi kedewasaan yang diharapkan  itu  nantinya,  termasuk  untuk dirinya sendiri. IDA sendiri mengaku tidak ambil pusing dengan fenomena politik yang terjadi  di  Instagram.  Ia  berpendapat  bahwa meskipun  panggung  media  sosial  terasa begitu berisik, masyarakat sebagai pengguna  selalu  punya  pilihan  untuk  tidak terlibat  dalam  lingkaran  interaksi  yang melelahkan  itu.  Lalu,  Informan  NV (Wawancara, September 2019) juga menunjukkan  sikap  yang  senada.  NV cenderung  tidak  terlalu  ambil  pusing dengan  hiruk-pikuk  sentimental  tersebut. Sebab  menurutnya,  masih  banyak  hal  yang lebih  penting  untuk  dilakukan  ketimbang mengurusi  persoalan  politik  yang  begitu- begitu saja dan tidak ada habisnya.

## 3. Orientasi Evaluatif
Orientasi  evaluatif  secara  khusus  mengacu pada  suatu  tindakan,  keputusan,  serta komitmen seorang individu terhadap pertimbangan-pertimbangan  politik  yang mereka  ambil,  dengan  berlandaskan  pada akumulasi  informasi  (pengetahuan)  dan perasaan  (sikap  emosional)  yang  mereka miliki,  serta  penilaian  moral  yang  mereka yakini.  Hal  itu  menandakan  bahwa  dalam pengambilan  keputusan  politik,  ketiga komponen orientasi tersebut tidak mungkin berdiri  sendiri-sendiri,  atau  dengan  kata

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
lain,  ketiganya  akan  saling  mempengaruhi. Pada level  evaluatif, para  informan menunjukkan  kecenderungan  yang  juga berbeda  berdasarkan  orientasi  pengetahuan dan  sikap  yang  mereka  tunjukkan  terhadap penggunaan  instagram sebagai  media komunikasi  politik  dalam  momentum pilpres  2019.  Keluaran  dari  orientasi
evaluatif  inilah  yang  akan  menunjukkan bentuk  komunikasi  dan  partisipasi  politik seperti  apa  yang  menjadi  kecenderungan Gen Z pada lokasi penelitian ini. Berdasarkan dari hasil wawancara, keterkaitan  antara  level  efikasi  dan  bentuk komunikasi  politik  di  instagram  dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 2. Matriks Efikasi: Kombinasi Efikasi dan Bentuk Komunikasi Politik Gen Z di Instagram diadaptasi dari Sheerin (2007).
Level Efikasi dan
Bentuk Komunikasi Politik di
Instagram Low Internal Efficacy - “Instagram  bukan  sebagai  sumber informasi politik.” - “Instagram bukan media komunikasi politik yang efektif dan efisien.” - “Diskursus  pilpres  di  Instagram bukan hal yang menarik.” High Internal Efficacy - “Instagram sebagai sumber informasi politik.” - “Instagram adalah media komunikasi  politik  yang  efektif  dan efisien.” - “Diskursus  pilpres  di  Instagram adalah hal yang menarik.”

## Low External Efficacy
- “Jejak digital mengkhawatirkan.” - “Tidak  penting  untuk  terlibat dalam  diskusi  publik  di  ruang digital.”
- “Menunjukkan preferensi pilihan dapat memicu sentimen.”

## Unengaged User
Tidak  menggunakan  instagram  sebagai sumber  informasi  politik,  dan  tidak mengikuti  perkembangan  isu  politik  yang ada. Passive User
Menggunakan  instagram  sebagai  sumber informasi politik, tetapi tidak ikut berkomentar, me- repost , membuat, maupun memodifikasi konten.

## High External Efficacy
- “Tidak  masalah  dengan  jejak digital.”
- “Penting  untuk  terlibat  dalam diskusi publik di ruang digital.”
- “Tidak masalah dengan
sentimen pilihan.”
Exclude User Cenderung  berpartisipasi  dengan  cara  dan media alternatif lainnya. Active User
Aktif  menggunakan  instagram  sebagai sumber  informasi  politik,  juga  turut membuat, memodifikasi, dan menyebarkan konten informasi politik. Matriks  pada  Tabel  2  menunjukkan bagaimana kombinasi level efikasi mengelompokkan  para  informan  ke  dalam bentuk komunikasi politik tertentu.
Karakteristik  dari  masing-masing  kategori pengguna tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Unengaged  User (Pengguna  yang Tidak Terlibat)
Kategori ini merujuk pada orang-orang yang  memiliki  kecenderungan  untuk tidak mengharapkan apapun dari sistem politik,  yang  ditandai  dengan  tidak adanya  peranan  atau  partisipasi  politik yang  bersifat  khusus,  juga  rendahnya atensi dan keterlibatan mereka terhadap diskursus  politik,  baik  di  dunia  nyata secara umum,  maupun di dunia digital.
Mereka  tidak  menggunakan  Instagram untuk keperluan mendapatkan informasi politik, dan tidak pula tertarik pada  isu  politik,  dalam  hal  ini  pilpres 2019.  Mereka  bisa  dengan  mudah mengabaikan konten yang tidak sengaja mereka  lihat  di  linimasa  instagram pribadi  mereka,  dan  juga  tidak  ikut membicarakannya  secara  langsung  di dunia nyata.
2) Excluded  User (Pengguna  yang

## Tidak Termasuk)
Kategori  ini  merujuk  pada  orang- orang  yang  tidak  menggunakan Instagram  sebagai  sumber  maupun media  komunikasi  politik,  tetapi memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi  dan  berkomunikasi

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
melalui  medium  alternatif  lainnya, seperti  blog  daring,  jenis  media sosial  lain,  klub-klub  diskusi, portal  berita,  dsb.  Akan  tetapi, penulis  menilai  bahwa  akan  sulit menemukan  Gen  Z  yang  tidak  ikut menggunakan  Instagram  sebagai salah satu sumber informasi politik (meskipun  bukan  sumber  utama), tetapi  secara  fundamental  tetap aktif dalam partisipasi politik.

## 3) Passive User (Pengguna Pasif)
Kategori  ini  merujuk  pada  orang-orang yang--dalam
konteks
pilpres--
menggunakan  instagram  sebatas  sebagai sumber  informasi  politik,  tanpa  turut memberikan komentar, mengunggah kembali,  membuat,  maupun  memodifikasi suatu  konten  politik.  Mereka  tergolong  ke dalam  karakteristik  orang-orang  yang sekadar ikut mengamati dinamika perkembangan  isu  dan  topik  terkini  terkait Pilpres  2019,  terlepas  dari  apakah  mereka betul-betul  tertarik  dengan  isu  politik ataukah sebagai bentuk implikasi dari ekses politik  yang  mereka  lihat  dan  rasakan. Hampir  semua  informan  dalam  penelitian ini termasuk ke dalam kategori ini.
Bagi  Informan  seperti  NH  dan  RJ misalnya  (Wawancara,  September  2019), meskipun  pada  awalnya  tidak  tertarik terhadap  politik,  fenomena  ekses  politik pilpres  2019  nyatanya  cukup  memaksa mereka untuk ikut mengamati
perkembangan  diskursus  pilpres  melalui Instagram.  Sekalipun  keduanya  tidak  aktif berkomentar  ataupun  mengunggah  kembali konten  politik  yang  ada,  pada  akhirnya mereka menyadari bahwa memiliki pengetahuan  yang  cukup  tentang  kondisi politik  khususnya  pilpres  tetaplah  penting untuk dilakukan, paling tidak sebagai bahan diskusi yang relevan bersama orang tua dan teman.
Di samping itu, ada beberapa faktor yang  menyebabkan  mereka  masuk  dalam kategori  pengguna  pasif,  salah  satunya seperti  yang  dikatakan  oleh  informan  IA (Wawancara, September 2019), yakni jejak digital.  Menurut  IA,  jejak  digital  adalah satu-satunya  faktor  yang  menahannya untuk  tidak  turut  dalam  debat  kusir  yang
kental  dengan  isu  SARA  di  Instagram.  IA menilai  bahwa  jejak  digital  memiliki konsekuensi  yang  bisa  saja  tidak  baik  bagi dirinya  sendiri,  baik  di  masa  saat momentum  pilpres  maupun  di  masa mendatang.  Dan  daripada  mempertaruhkan dirinya  sendiri,  IA  merasa  lebih  nyaman menjadi  pengamat  ketimbang  harus  ikut aktif berkomentar. Faktor lainnya disampaikan oleh informan RW
(Wawancara,  September  2019),  yakni sentimen  politik.  RW  merasakan  betul bagaimana  sentimen  politik  yang  terjadi selama  momentum  pilpres  2019  begitu kuat, sehingga ketika menampilkan kecenderungan akan satu pasangan calon di Instagram,  sama  saja  memancing  sentimen orang  lain  terhadap  dirinya  sendiri.  Oleh karenanya,  demi  menghindari  hal  yang tidak-tidak,  RW  menilai  akan  lebih  baik bagi  dirinya  untuk  tidak  ikut  membagikan konten apapun menyangkut kedua calon.

## 4) Active User (Pengguna Aktif)
Kategori ini merujuk pada orang-orang yang  memiliki  kecenderungan  untuk tidak hanya aktif menggunakan instagram  sebagai  informasi  politik semata,  tetapi  juga  turut  berkomentar, membagikan  ulang,  membuat,  atau memodifikasi  suatu  konten/unggahan yang  bermuatan  politik.  Tidak  seperti kategori Passive  User ,  orang-orang pada kategori ini cenderung menganggap  bahwa  jejak  digital  dan sentimen  politik  yang  mungkin  akan mengarah kepada mereka atas keterlibatan  mereka  dalam  perdebatan publik  di  ruang  digital,  bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Oleh karenanya, Pengguna Aktif pada praktiknya  akan  terbagi  ke  dalam  dua jenis  lagi,  yakni  Pengguna  Aktif Independen, dan Pengguna Aktif Pragmatis.  Kedua  jenis  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Pengguna Aktif Independen
Pengguna  Aktif  Independen  di  sini merujuk  kepada  mereka  yang  aktif mengomentari,  membagikan  ulang, membuat,  atau  memodifikasi  suatu konten/unggahan  yang  mengandung

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
informasi  politik  secara  berimbang tanpa  didasari  atas  kepentingan  untuk membela  atau  menjagokan  salah  satu pasangan calon. Biasanya, hal tersebut dilakukan untuk melawan balik konten informasi  yang  sifatnya  mengandung unsur hoaks dan/atau ujaran kebencian,  menawarkan  perspektif alternatif,  mengedukasi  khalayak  lain dengan  data  dan  fakta  dari  sumber yang  kredibel;  termasuk  dalam  hal ini mereka yang juga menyuarakan argumen golput sekalipun. IAG  (Wawancara,  September
2019) misalnya, satu-satunya
informan dalam lokasi penelitian ini yang  termasuk  ke  dalam  kategori Pengguna  Aktif  Independen.  Dalam kesadaran  sebagai  generasi  muda, IAG  memutuskan untuk aktif dalam membagikan  pandangannya  seputar fenomena  pilpres  melalui  akun instagramnya  pada  fitur story .  IAG merasa  khawatir  dengan  adanya polarisasi  politik  yang  telah  ia rasakan  sendiri  dampak  negatifnya di lingkungan keluarga dan pertemanannya. IAG biasanya membagikan ulang berbagai konten- konten  menyangkut  pilpres  dari akun-akun  media  pers  kredibel melalui  fitur story ,  dan  tak  jarang pula Ia juga menambahkan opininya sendiri  ke  dalam  unggahan  tersebut.
Menariknya, IAG sendiri sadar pada upayanya yang mungkin tidak berpengaruh  begitu  besar  untuk menengahi  polarisasi  yang  terjadi
secara  umum,  tetapi  IAG  tetap percaya  tindakan  kecil  sesederhana pro-aktif meneruskan berbagai konten  politik  secara  berimbang, dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak terjebak dalam lingkaran sentimen politis, paling tidak terhadap rekan-rekannya yang saling mengikuti di Instagram.

## b. Pengguna Aktif Pragmatis
Pengguna  Aktif  Pragmatis  di  sini merujuk  pada  orang-orang  yang  aktif mengomentari,  membagikan  ulang, membuat,  atau  memodifikasi  suatu konten/unggahan  yang  mengandung informasi politik, hanya jika konten/unggahan tersebut menguntungkan  bagi  pasangan  calon yang  menjadi  preferensinya.  Sama halnya  dengan  Pengguna  Aktif  yang sifatnya  Independen,  Pengguna  Aktif yang  sifatnya  pragmatis  juga  tidak khawatir  dengan  faktor  sentimen politik yang akan mereka terima. Akan tetapi,  dalam  tahap  yang  lebih esktrem,  orang-orang  atau  pengguna pada  kategori  ini  kemudian  menjadi pendukung  fanatik  yang  cenderung berpotensi untuk mengabaikan berbagai  data,  fakta  dan  argumen alternatif, baik dalam hal membagikan konten  secara  pribadi  maupun  dalam hal  membuka  ruang  untuk  diskusi yang lebih terbuka dan rasional.

## SIMPULAN
Pilpres  2019  telah  menjadi  tolok  ukur  penting sekaligus  momentum  besar  dalam  proses  belajar dan  perjalanan  demokrasi  kita  sebagai  sebuah bangsa.  Berbagai  ekses  yang  terjadi  selama kontestasi  politik  nasional  itu  menjadi  begitu menarik  karena  melibatkan  lapisan  masyarakat dengan  latar  belakang  generasi  yang  berbeda dalam satu waktu, dimana kelompok pemilih muda yang  lebih  akrab  disebut  sebagai  Generasi  Z menjadi satuan kelompok yang mendapat perhatian yang  cukup  besar,  baik  bagi  politisi  maupun akademisi.  Hal  itu  paling  tidak  berangkat  dari empat  alasan:  (1) Pertama ,  adanya  pergeseran mendasar  dalam  preferensi  pelaku  politik  dalam menjalankan  aktifitas  komunikasinya  sejak  media sosial  dimanfaatkan  sebagai  media  komunikasi politik; (2) Kedua , Generasi Z merupakan generasi yang  aktif  menggunakan  media  sosial,  khususnya Instagram;  (3) Ketiga, Generasi  Z  merupakan pemilih  pemula (swing  voters ),  dimana  jumlah mereka  juga  menjadikan  mereka  termasuk  ke dalam  pemilih  yang  potensial;  (4) Keempat, Generasi Z memiliki karakteristik yang unik dalam mencerna  dan  menyikapi  berbagai  informasi  dan isu  aktual  dan  kontemporer,  khususnya  yang berkaitan dengan politik.
Instagram  dalam  konteks  pilpres  2019 hanya  digunakan  sebagai  barometer  bagi  Gen  Z untuk  mengetahui  ataupun  mengamati  topik  dan isu  apa  saja  yang  tengah  menjadi  pembicaraan khalayak  ramai.  Hal  tersebut  dikarenakan  Gen  Z telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait pengaruh  yang  dapat  ditimbulkan  dari  hoaks  dan ujaran  kebencian.  Orientasi  mereka  tidak  terlepas dari  pertimbangan  kognitif  dan  sikap  emosional mereka,  dimana  hasil  dari  pertimbangan  tersebut yang  dikombinasikan  dengan  level  efikasi  yang mereka milikilah yang akan memedakan mereka ke dalam 3 kategori pengguna, yakni  Pengguna Pasif, Pengguna  Aktif  Independen,  dan  Pengguna  Aktif Pragmatis.
Meskipun  mayoritas  Gen  Z  memiliki ketertarikan yang besar dalam mengikuti perkembangan  isu  dan  topik  kontestasi  politik pilpres  2019  melalui  Instagram,  mereka  tetap  saja cenderung  menghindari  perdebatan  politik  yang terjadi  di  ruang  virtual,  dan  cukup  rasional  untuk menganggap  polarisasi  politik  sebagai  sesuatu yang  sia-sia.  Hal  itu  dilakukan  dengan  cara  tidak ikut  berkomentar,  membagikan  ulang,  membuat, ataupun memodifikasi suatu konten yang
bermuatan  informasi  politik.  Sikap  tersebut dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  mereka  akan jejak  digital  yang  mereka  tinggalkan,  dan  juga pertimbangan  mereka  untuk  menghindari  tekanan sentimen  politik  yang  terjadi  sejauh  yang  mereka amati  jika  mereka  menunjukkan  preferensi terhadap  calon  pasangan  tertentu.  Hambatan efikasi  semacam  itu  pada  akhirnya  mengarahkan mereka  untuk  melakukan  komunikasi  politik komplementer  melalui  diskusi  secara  langsung ( offline ) dengan teman maupun keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  Gabriel  dan  Verba,  Sidney.  (1963). The Civic Culture . Princeton: Princeton University Press.
Almond,  Gabriel  dan  Verba,  Sidney.  (1984).
Budaya  Politik  Tingkah  Laku  Politik  dan Demokrasi  di  Lima  Negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Annamaria,  T.  (2011). Z  Generation  :  Clinical Psychological  Phenomena  and  Socio- Psychological  Aspect  in  The  Information Age. Budapest: Tericum. Ardipandanto,  Aryojati.  (2020). Dampak  Politik Identitas  pada  Pilpres  2019:  Perspektif Populisme .  Jurnal  Politica  Vol.  11  No.  1. Diakses melalui: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/a rticle/view/1582 Barkley  and  FutureCast.  (2017). Getting  to  Know Gen  Z:  How  The  Pivotal  Generation  is Different from Millennials. Diakses melalui: https://www.millennialmarketing.com/wp- content/uploads/2016/12/FutureCast_The- Pivotal-Generation-7.pdf Blackshaw,  P.  and  Nazzaro  M.  (2006). Consumer Generated  Media  (CGM)  101:  Word-of- Mouth  in  the  Age  of  the  Web-Fortified Consumer. New York: Nielsen. Bell,  David.  (2007). Cyberculture  Theorist. London: Routledge.
Bobok,  D.  (2016). Selective  Exposure,  Filter Bubbles and Echo Chambers on Facebook. Central  European  University:  Budapest. Diakses melalui: www.etd.ceu.hu Bruns,  Axe.  (2019). It’s  Not  the  Technology, Stupid:  How  the  ‘Echo  Chamber’ and „ Filter  Bubble’ Metaphors  Have  Failed Us. Brisbane:  Queensland  University

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Technology. Diakses melalui: http://snurb.info/files/2019/It%E2%80%99 s%20Not%20the%20Technology%2C%20
Stupid.pdf Carpini,  M.  X.  D.,  et  al  (2004). Public Deliberations,  Discursive  Participation and Citizen Engagement: A Review of The Empirical  Literature .  Annual  Review  of Political Science Vol. 7: 315-344. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/5
1993052
Dijk, Jan A.G.M. van. (2013). Digital Democracy: Vision  and  Reality .  Innovation  and  The
Public  Sector.  19.  49-62.  Diakses  melalui: https://www.researchgate.net/publication/2 87413539_Digital_democracy_Vision_and _reality Dill, K. (2015). 7 Things Employers Should Know About  The  Gen  Z  Workforce. Forbes
Magazine. Diakses melalui:
http://www.forbes.com/sites/kathryndill/20
15/11/06/7-thingsemployers-shouldknow- about-the-gen-z-workforce/print/.
Dencker,  J.  C.,  Joshi,  A.,  &  Martocchio,  J.  J.
(2008).  Towards  a  theoretical  framework linking generational memories to workplace attitudes and behaviors. Human Resource  Management  Review,  18(3), 180–187. doi:10.1016/j.hrmr.2008.07.007. Flaxman,  S.  et  al.  (2016). Filter  Bubbles,  Echo Chambers, and Online News Consumption . Public Opinion Quarterly, Vol. 80, Special Issue, 2016, pp. 298–320. Diakses melalui: https://5harad.com/papers/bubbles.pdf
Gerintya,  S.  (2018,  Mar  6). Bagaimana  Teknologi Memengaruhi  Masa  Depan  Generasi  Z.
Tirto.id.
Diakses melalui: https://tirto.id/bagaimana-teknologi- memengaruhi-masa-depan-generasi-z-
cFHP
Graber,  Doris  &  Smith,  James.  (2005). Political
Communication  Faces  the  21st  Century . Journal  of  Communication.  55.  479-507. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/2 31382284_Political_Communication_Face s_the_21st_Century/citation/download
Hacker  dan  J.  van  Dijk  (Ed).  (2000). Digital Democracy. Issues of Theory and Practice. London. Thousand  Oaks  CA,  New  Delhi: Sage.
Herdiansah,  A.  G.  (2019). Political  Participation Convergence  in  Indonesia:  A  Study  of Partisan  Volunteers  in  the  2019  Election. Jurnal  Politik  Vol.  4,  No.  2.  Diakses melalui: https://jurnalpolitik.ui.ac.id Herring, Susan. (2004). Computer-mediated discourse  analysis:  an  approach  to researching online communities.
Designing  for  Virtual  Communities  in  the Service  of  Learning,  P.  338-376.  Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/2 85786435_Computer- mediated_discourse_analysis_an_approach _to_researching_online_communities
Kaid,  Lynda  Lee  (Ed.).  2004. Handbook  of Political Communication Research. Routledge.
Katz, J. and Rice. R. (2002). Social Consequences of  Internet  Use,  Access,  Involvement,  and Interaction. Cambridge  MA,  London:  The
MIT Press. Kemp, Simon. Digital 2020: Indonesia . Datereportal.com. Diakses melalui: https://datareportal.com/reports/digital- 2020-indonesia. Koentjaraningrat. (1993).
Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Kutlu,  A.  (2018). The  Internet  and  Politics:
Transformation of Political Communication .  International  Conference on  Research  in  Humanities  and  Social Sciences,  p:  23-34.  Diakses  melalui: https://www.dpublication.com/wp- content/uploads/2018/12/ICRHS-1-168.pdf Leonard, C. (2020). Kenapa di Era Internet Masih
Ada  yang  Percaya  Teori  Konspirasi?. Remotivi. Diakses melalui:
https://www.remotivi.or.id/mediapedia/597 /kenapa-di-era-internet-masih-ada-yang- percaya-teori-konspirasi Limm,  Merlyna.  (2017). Freedom  to  hate:  social media,  algorithmic  enclaves,  and  the  rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian  Studies,  49:3,  411-427.  Diakses melalui: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1
080/14672715.2017.1341188
Mcluhan,  Marshall.  (1962). The  Gutenberg Galaxy,  The Making  of  Typographic Man . University  of  Toronto:  Toronto.  Diakses melalui: https://www.pdfdrive.com/the-

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
gutenberg-galaxy-the-making-of- typographic-man-d157958725.html McLuhan, Marshall. (1964). Understanding Media : The Extensions of Man. MIT Press. Mohammad,  Yandi.  (2019,  Januari  29). Berebut Suara Pemilih Muda . Lokadata.id. Diakses melalui:  https://lokadata.id/artikel/berebut- suara-pemilih-muda Newberry,  C.  (2019). 37  Instagram  Stats  That
Matter for Marketers in 2020 . Hootsuite. Diakses melalui : https://blog.hootsuite.com/instagram statistics/#:~:text=Instagram%20will%20re ach%20112.5%20million,million%20U.S. %20users%20in%202021.
Noble,  S.  M.,  &  Schewe,  C.  D.  (2003). Cohort segmentation: An exploration of its validity.
Journal of Business Research, 56(12), 979– 987. doi:10.1016/S0148-2963(02)00268-0.
Norris,  P.  (2001)  Digital  Divide,  Civic Engagement,  Information  Poverty  and  the
Internet worldwide, Cambridge UK: Cambridge University Press Norris, P. (2011). Political Communication . Dalam D. Caramani (ed.), Comparative Politics, 2nd  ed., p:  353-370.  Oxford:  Oxford University Press.
Nurudin.  (2012). Pengantar  Komunikasi  Massa . Jakarta: Rajawali Pers. Ong,  W.  (1982), Orality  and  Literacy,  the Technologizing of the Word . London and NewYork:  Methuen. P,  Ana  &  Ema,  Ema  &  Lubis,  Fardiah.  (2020). Perang Tagar Di Ruang Virtual Diskursus
Politik  Capres  Pasca  Debat  Putaran Kedua . Jurnal Komunikasi  Vol:  12  No.  1: 30. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/3 43313371_Perang_Tagar_Di_Ruang_Virtu al_Diskursus_Politik_Capres_Pasca_Debat _Putaran_Kedua Pariser,  E.  (2011). The  Filter  Bubble:  How  The New Personalized Web Is Changing What We Read  And  How  We  Think.  New  York:  The Penguin Press Pariser, E. (2011). Diakses melalui:https://www.ted.com/talks/eli_pari ser_beware_online_filter_ bubbles/transcript?language=en Pramono, Sidik. (2019, Desember 30). Kemuda(h)an Berpemilu. Kompas.com.
Diakses melalui:https://nasional.kompas.com/read/
2019/12/30/17541241/kemudahan- berpemilu?page=all Pujileksono,  Sugeng.  (2015). Metode  Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing Putra, F. A. D. (2020). Karakteristik Generasi Z di Yogyakarta Tahun 2019 .
Universitas  Sanata  Dharma:Yogyakarta. Diakses melalui: https://repository.usd.ac.id/36688/2/15132 4021_full.pdf
Putra,  Y.  S.  (2017). Theoretical  Review:  Teori Perbedaan Generasi . Jurnal Among Makarti. Diakses melalui: https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/vi ew/142 Putri, Astrid R. (2019 Des 24). Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia Capai 61 Juta .
Kumparan.Diakses melalui: https://kumparan.com/kumparantech/jumla h-pengguna-instagram-di-indonesia-capai- 61-juta-1sVVLzdQO0T/full Rachfall,  T.,  et  al.  (2014). The  Information Overload Phenomenon: The Influence of Bad - and (Ir)relevant  Information .  IJRET  Vol.  3, Special  Issue:  17,  2014.  Diakses  melalui: https://www.researchgate.net/publication/2 76154707_THE_INFORMATION_OVER LOAD_PHENOMENON_THE_INFLUE NCE_OF_BAD_- _AND_IR_RELEVANT_INFORMATIO N Rachmawati,  D.  (2019). Welcoming  Gen  Z  in  Job World. Proceeding Indonesia Career Center Network  Summit  IV.  Diakses  melalui:
http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/ICCN/artic le/view/2721/1944 Rheingold, Howard. (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading,  MA:  Addison-Wesley. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/3 0874251_The_Virtual_Community Shahreza,  M  dan  El-Yana,  Korry  (2016). Etika Komunikasi Politik . Tangerang: Indigo Media. Shapiro, Andrew. (2000). The Control Revolution: How the Internet is Putting Individuals in Charge  and  Changing  the  World  We Know. New York: Public Affairs. Sudarto,  Anto.  (2018). Pilpres  dan  Hard  Cord Politik . Republika.co.id. Diakses melalui:

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
https://www.republika.co.id/berita/kolom/ wacana/18/12/08/pjeacm440-pilpres-dan- hard-core-politik
Sugihartati, Rahma. (2014). Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer. Jakarta: Kencana Sugiono,  Shiddiq.  (2020). Fenomena  Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Politik Ekonomi  Media .  Jurnal  Communicatus Vol.  4  No.  1:  47-66.  Diakses  melalui: https://www.researchgate.net/publication/3 42498323_Fenomena_Industri_Buzzer_Di _Indonesia_Sebuah_Kajian_Ekonomi_Poli tik_Media Sunstein,  Cas    (2001). Republic.Com .  Princeton: Princeton University Press. Sunstein, Cas. (2009). Republic.com 2.0 . Princeton, NJ: Princeton University Press. Taylor,  Kate.  (2019  Jul  2). Instagram  is  Gen  Z’s Go-To Source of Political News. Business Insider.Diakses  melalui: https://www.businessinsider.com/gen-z- gets-its-political-news-from-instagram- accounts-2019-6?r=US&IR=T Tsagarousianou, R. (1999). Electronic democracy: Rhetoric and reality. Communications: The European  Journal  of  Communication Research, 24 (2), pp. 189–208. Twenge,  J.  M.  (2006) .  Generation  Me:  Why Today’s Young Americans Are More Confident,
Assertive,  Entitled—and  More  Miserable Than Ever Before. New York: Free Press Wallace, P. (2015). The Psychology of the Internet (2nd ed.). Cambridge: Cambridge
University Press.
doi:10.1017/CBO9781139940962 Warta  Ekonomi.  (20  Oktober  2019). 2  Media
Sosial Ini Paling Dipercaya Gen Z, Bisa Tebak? . WE Online. Diakses melalui:
https://www.wartaekonomi.co.id/read2527 85/2-media-sosial-ini-paling-dipercaya- milenial-dan-gen-z-bisa-tebak