al-Ihkâ V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 DO                         I DOI 10.19105/al-ihkam.v13i1.1548 DOI 10DOI 10.191

## Perkawinan dan
Baganyi : Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

## Nofiardi
( Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi, Email:Nofiardi.drz@gmail.com)

## Abstrak:
Perkawinan menurut adat Minang merupakan masalah bersama, hal ini  terlihat  ketika  proses  mencari  jodoh,  penjajakan  pertama, peminangan,  dan  sampai  pelaksanaan  pesta.  Setelah  akad  nikah, suami  dijemput  secara  adat  untuk  tinggal  di  rumah  isterinya, meskipun  ia  bukan  orang  Minang.  Konsekuensi  seperti  ini,  suami ibarat abu di atas tunggul yang mudah terbang ketika angin kencang datang.  Ketika  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit dicarikan  jalan  keluar  dengan  isterinya,  maka  kemungkinan  ia meninggalkan  isterinya  yang  disebut  dengan baganyi ,  dan  bila  tidak diselesaikan  bisa  berujung  kepada  perceraian.  Tidak  jelasnya  status isteri  (digantung  tidak  bertali),  kurangnya  perhatian  terhadap  anak, nikah sirri dan isbat nikah merupakan dampak dari baganyi . Idealnya masalah seperti ini tidak terjadi jika fungsi keluarga besar, khususnya ninik-mamak ikut membantu mencarikan solusi, jangan hanya dalam pelaksanaan  perkawinan  saja  yang  menjadi  urusan  bersama,  suami baganyi  yang  bisa  berujung  kepada  perceraian  juga  menjadi  urusan bersama sehingga perceraian tidak terjadi.
Kata Kunci: Perkawinan, Baganyi, Adat Minang, Ninik-Mamak

## Abstract
Marriage  in  Minangkabau  traditional  culture  is  a  substantial  way  that involved  many  family  members.  It  can  be  shown  from  the  undergoing processes;  finding  the  match  mate,  first  family  meeting,  proposing,  till  to having  the  wedding.  After  the  vow,  the  groom  is  picked  up  officially  with cultural way to stay in bride’s house even if he is not a Minang poeple. This consequence  makes  the  bride  like  “abu  di  ateh  tungku”  (“ash  on  stove”;  it means, easy to be removed whenever the air comes). Furthermore, if the house in a clash and hard to be solved, it allows him to leave his wife without any divorce  statement,  that  calls  baganyi.  This  way  causes  new  problems  like

## Nofiardi
ignoring  the  kids  and  secret  marriage.  This  problem  is  not  supposed  to  be happened  if  the  family,  especially  ninik  mamak  has  a  role  not  only  in  the beginning  of  marriage,  but  also  in  helping  to  solve  the  household  problems when it comes. Therefore, with the full role of ninik mamak in Minangkabau marriage  culture  not  only  to  unite,  but  also  to  keep  it  together  and  drive away the obstacles.
Key Words: Marriage, Baganyi, Minangkabau Traditional Culture, Ninik-Mamak

## Pendahuluan
M.  Nasroen  mengatakan  bahwa  adat Minangkabau 1 itu  asli, karena keturunannya diambil berdasarkan garis ibu atau matrilineal. Hal  tersebut  dengan  sendirinya  membuktikan  betapa  tua  adat Minangkabau  itu.  Sebab,  yang  asli  selalu  tua  dan  tidak  mencontoh dari  luar.  Koentjaraningrat  dan  Wilken  juga  mengatakan  bahwa sistem matrilineal lebih tua daripada sistem patrilineal, 2 karena pada sistem patrilineal yang sekarang terdapat di Indonesia masih terdapat sisa-sisa  dari  sistem  matrilineal.  Di  antara  buktinya  perkataan sabutuha di  tanah  Batak,  yang  berarti seperut ,  yaitu  orang  yang seketurunan seperut (seibu), padahal di tanah Batak sekarang berlaku bukanlah sistem matrilineal melainkan sistem patrilineal.
Di  Maluku  adatnya  patrilineal,  ketika  suatu  keluarga  tidak memiliki keturunan, maka ditempuh sistem “mengambil anak”. Anak yang  menurut  keturunan  ayah,  dinyatakan  menurut  syarat-syarat tertentu  menjadi  anggota  keluarga  ibunya  yang  akan  melanjutkan keturunan ibunya. Penyebab sistem matrilineal diganti kedudukannya  oleh  patrilineal,  karena  di  daerah-daerah  itu  sistem
1 Minangkabau  is  one  of  approximately  140  ethnic  groups  from  more  than 3000 islands in Indonesia. Located in West Sumatra, the area is surrounded by  Merapi  Mountain,  Sago  Mountain,  and  Singgalang  Mountain.  Elda Franzia,  Yasraf  Amir  Piliang  dan  Acep  Iwan  Saidi,  “Rumah  Gadang  as  a Symbolic  Representation  of  Minangkabau  Ethnic  Identity”, Internasional Journal of Social and Humanity , Vol. 5, No. 1 (January, 2015),  45.
2 N  Latief  Dt.  Bandaro, Etnis  dan  Adat  Minangkabau  Permasalahan  dan  Masa Depannya , (Bandung: Angkasa, 2002), 43.
matrilineal tidak sejiwa dengan adatnya. 3
Berbeda  dengan  Minangkabau,  matrilineal  merupakan  suatu sistem yang sempurna dan meliputi seluruh sisi kehidupan seseorang dan  masyarakat,  sehingga  sistem  matrilineal  berlaku  sampai sekarang. 4 Untuk  mencapai  tingkatan  yang  sempurna,  tentu menghendaki  proses  yang  lama  dan  disempurnakan  oleh pengalaman  berabad-abad  lamanya,  apalagi  yang  akan  dicontoh tidak ada pula. Di samping itu, sistem matrilineal terdapat pula pada alam  dan  alam  merupakan  sumber  dari  falsafah  adat  Minangkabau „ alam  takambang  jadi  guru’ (alam  terkembang  jadi  guru). 5 Yang mengandung  (hamil)  dan  umumnya  yang  memelihara  anak-anak  di waktu  kecil,  menyusukan,  mengajarnya  berjalan,  makan,  berbicara dan sebagainya adalah si ibu, sedangkan ayah pekerjaannya pada sisi lain dalam penghidupan. 6
Bahkan ketika ayah bercerai dengan ibu, terlepas apakah ayah yang  mengajukan  perkara  permohonan  cerai  talak  atau  ibu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat, manakah yang  terbaik  untuk  anak-anaknya.  Seandainya  anak  dibawa  oleh ayah, maka nasibnya kebanyakan tidak akan lebih baik, karena akan berada dalam asuhan ibu tiri, wanita lain yang kasih sayangnya tidak sedalam  dan  sebesar  kasih  sayang  ibu  kandung  terhadap  anak- anaknya. 7
3 M. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau , (Jakarta: Bulan Bintang, 1971),
34. 4 Bertahannya sistem matrilineal Minangkabau terasa istimewa, tidak hanya karena  banyak  ilmuwan  yang  meramalkan  keruntuhannya,  melainkan  juga karena Sumatera Barat bukan sebuah daerah terbelakang yang terasing dari pengaruh-pengaruh  luar.  Tyuyoshi  Kato, Adat  Minangkabau  dan  Merantau dalam Perspektif Sejarah , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 12.
5 Firman Hasan, Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau , (Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998), 4.
6 M. Nasroen, ibid., 34. 7 Pemilikan  keluarga  sangat  penting  artinya  sebagai  jaminan  sosial  bagi anggota  keluarga  yang  perempuan.  Bahkan  seorang  mamak  tidak  dapat memutuskan  sendiri  mengenai  soal  penggunaan  harta  pusaka  tanpa persetujuan  pihak  perempuan.  Elizabeth  E.  Graves, Asal  Usul  Elite Minangkabau Modern Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2007), 14.

## Nofiardi
Ketika  perceraian  ini  terjadi,  berdasarkan  sistem  matrilineal 8 suami yang berangkat (pergi) dari rumah, sementara isteri dan anak- anaknya  tetap  tinggal  di  rumah  tersebut.  Hal  ini  juga  sangat  erat kaitannya  dengan  sifat dan  kodrat  perempuan, karena  mereka  pada umumnya makhluk yang tidak sekuat laki-laki. Oleh karena itu, adat Minang  menetapkan  laki-laki  yang  harus  meninggalkan  rumah  jika terjadi  perceraian.  Namun  sebelum  seorang  suami  pergi  dari  rumah meninggalkan  isteri  dan  anak-anaknya  yang  bisa  berujung  kepada perceraian, biasanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan di dalam  keluarga  tersebut.  Perginya  seorang  suami  dari  rumah isterinya karena ada permasalahan dalam keluarga, pada masyarakat Minang disebut dengan baganyi .
Maka  dari  itu,  dalam  artikel  ini  akan  disajikan  tentang bagaimana  tradisi  perkawinan  menurut  adat  etnis  Minang  secara umum,  dan  ketika  terjadi  perselisihan  maupun  pertengkaran  di antara  suami  isteri  seperti  suami baganyi bagaimana  pula  cara menyelesaikannya  sehingga  dampak  yang  ditimbulkannya  bisa diminimalisir. Apakah mamak masih berperan dalam menyelesaikan persoalan  ini  sesuai  pepatah  Minang kusuik  nan  ka  manyalasaian dan karuah nan ka manjaniahan . Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan purposive  sampling untuk  teknik  pengumpulan  data  serta observasi. Di antara pertimbangan daerah ini diambil karena struktur adat itu masih lengkap, seperti datuk , angku , dan malin . Di samping itu kecamatan  ini  para  perantau  dan  masyarakatnya  dapat  bersatu  dan memegang  teguh  adat.  Dari  segi  tempat  kecamatan  ini  tidak  jauh dengan  Bukittinggi  yang  penduduknya  beragam  suku  dan  budaya. Apakah  itu  masih  berbanding  lurus  dengan  perhatian  dan  bantuan mereka  terhadap  keluarga  kecil  yang  bermasalah  seperti  suami (sumando) baganyi .

## Tradisi Perkawinan di Minangkabau
Seorang  anak  yang  telah  dewasa  (baik  laki-laki  maupun perempuan)  dan  akan  berumah  tangga,  bagi  masyarakat  Minang menempatkan  perkawinan  menjadi  urusan  keluarga  dan  kerabat.
8 Iva  Ariani,  “Nilai  Filosofis  Budaya  Matrilineal  di  Minangkabau (Relevansinya  Bagi  Pengembangan  Hak-Hak  Perempuan  di  Indonesia”, Jurnal Filsafat , Vol.25, No. 1, (Februari, 2015), 39.
Dimulai dari mencarikan jodoh, membuat persetujuan, pertunangan, sampai  pelaksanaan  perkawinan,  termasuk  segala  urusan  akibat perkawinan  itu.  Karena  perkawinan  dalam  adat  bukanlah  masalah sepasang insân yang  akan  membentuk  rumah  tangganya  saja.  Oleh karena  falsafah  Minang  menjadikan  kaum  (suku)  hidup  bersama- sama,  maka  rumah  tangga  menjadi  urusan  bersama,  sehingga masalah  pribadi  suami  isteri  tidak  bisa  dilepaskan  dari  masalah bersama. 9
Adat memandang perkawinan sebagai ikatan hubungan antara dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Ungkapan  yang  sering  dikemukakan  tentang  perkawinan  bahwa yang  menikah  memang  sepasang  penganten  ( anak  daro dan marapulai ), 10 namun  yang  kawin  adalah  dua  keluarga  besar.  Nikâh yang dimaksud di sini dalam pengertian agama yakni îjâb dan qabûl antara  wali  mempelai  perempuan  dengan  penganten  laki-laki, sedangkan  kawin  dalam  pengertian  sosial  budaya  yaitu  hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. 11
Sebelum perkawinan dilaksanakan, pihak keluarga perempuan terutama mamak (saudara  laki-laki  ibu)  biasanya  telah  menempuh berbagai cara dan upaya untuk mendapatkan calon menantu. Mamak biasanya malu apabila kemenakannya (anak perempuan dari saudara perempuannya)  yang  menurut  adat  sudah  seharusnya  untuk berkeluarga, belum mendapatkan jodoh. Ia malu bila kemenakannya dikatakan gadih  gadang  alun  balaki (gadis  besar  belum  bersuami).
Bahkan  menurut  adat  dibolehkan  menggadai  harta  pusaka  tinggi ketika  ada gadih  gadang  alun  balaki .  Mencari  calon  suami  untuk kemenakan  perempuan  diibaratkan  mencari junjungan untuk bersandar dan „bergantung‟. Senada dengan alam takambang jadi guru , ibarat  tanaman  kacang  yang  butuh  junjungan  untuk  membelitkan
9 Ali  Akbar  Navis, Alam  Terkembang  Jadi  Guru  Adat  dan  Kebudayaan Minangkabau , (Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), 217.
10 Pengantin  perempuan  dalam  bahasa  Minang  disebut  dengan anak  daro ,
sedangkan pengantin laki-laki disebut dengan marapulai .
11 Hayati  Nizar, Bundo  Kanduang  dalam  Kajian  Islâm  dan  Budaya ,  Cet.  I, (Padang: Gunatama, 2004), 102.

## Nofiardi
dirinya. 12
Mamak pada  hari  yang  „baik‟  dan  keadaannya  memungkinkan mengajak  ayah  dari  kemenakannya  (sumando)  berunding,  apakah sudah terlintas dalam fikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi  menantunya.  Tujuannya  pembicaraan  itu  supaya mamak dengan sumando bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu  baru  dibawa  kepada  keluarga  besar  untuk  dimusyawarahkan, dalam  hal  ini  orang sumando juga  mengajukan  calon.  Setelah diperoleh  kesepakatan,  maka  langkah  selanjutnya  ditetapkan  siapa yang  akan  menjajaki  keluarga  laki-laki  yang  diharapkan  menjadi calon junjungan kemenakannya. 13
Kegiatan  penjajakan  berawal  dari  mendengar,  melihat  dan menanyakan  siapa  yang  akan  diminta  itu  kepada  keluarganya. Menanyakan  apakah  sudah  ada  niat  untuk  berkeluarga (berumahtangga) atau belum. Rangkaian kegiatan ini dikenal dengan berbagai  macam  istilah.  Ada  yang  menyebutnya  dengan maresek , marisiak ,  atau  nama  lain  sesuai  dialek  nagari  atau  jorong  masing- masing  yang  bermakna  sama  yaitu  penjajakan  pertama.  Sedangkan bagi  keluarga  calon  yang  dituju  disebut  dengan orang  yang  datang . Keluarga  laki-laki  yang  dituju  menyampaikan  kepada  anak  laki-laki yang dimaksud bahwa pihak keluarga perempuan itu meminta untuk menjadi  menantunya.  Seandainya  tidak  diterima  oleh  si  calon  (anak laki-laki) tersebut, maka jawaban yang diberikan harus dengan yang baik,  seperti  mau  melanjutkan  kuliah,  mau  mencari  pekerjaan  lebih dahulu, atau jawaban lain yang tidak menyakitkan.
Kemudian  siapakah  yang  memulai  penjajakan  ini,  apakah hanya  khusus  untuk  keluarga  perempuan  atau  boleh  keluarga  laki- laki. Dalam hal ini, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki- laki  sama  peluangnya  untuk  di resek .  Tetapi  sesuai  dengan  adat Minang,  biasanya  keluarga  perempuan  yang  mendatangi  keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, maka keluarga  perempuan  segera  menindak  lanjuti  ke  arah  selanjutnya disebut pinang meminang .
12 Misnal  Munir,  “Sistem  Kekerabatan  Dalam  Kebudayaan  Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss”, Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , Vol. 25, No. 1 (Februari, 2015), 19.
13 Ibid., 20.
Peminangan, 14 menurut  adat  di  mana  salah  satu  pihak  datang ke  rumah  pihak  lainnya  untuk  membuat  kesepakatan  tentang pelaksanaan  perkawinan.  Kedatangan  itu  membawa  tanda  ikatan yang  jenisnya  diserahkan  kepada  kebiasaan  yang  berlaku  pada masyarakat  di  suatu  nagari.  Masing-masing  pihak  menyediakan tanda  yang  dipertukarkan  pada  saat  itu.  Peristiwa  tersebut  juga dikenal  dengan  istilah batimbang  tando , batuka cincin ,  atau bertunangan. 15
Pada  saat  peminangan  ini,  pihak  yang  datang  tidak  hanya membawa  tanda  ikatan,  tetapi  juga  membawa  berbagai  jenis makanan.  Di  sini bundo  kanduang mempunyai  peranan  yang menentukan,  di  mana  ia  merancang  jenis  tanda  yang  akan ditukarkan, jenis makanan yang dibawa, siapa yang diundang untuk datang dan membawanya, serta para perempuan pulalah yang akan membawanya. Sekalipun laki-laki bertindak sebagai juru bicara untuk membuat  kesepakatan  di  depan  keluarga  yang  hadir,  namun keputusannya terletak di tangan perempuan. Juru bicara itu meminta waktu untuk menanyakan kepastian jadwal pelaksanaan perkawinan kepada perempuan, yang disebut dengan baretong (berhitung).
Bagi  nagari-nagari  yang  memiliki  tradisi  yang  kuat,  jika  ada yang  kurang  lengkap  membawa  makanan  ketika  acara  ini,  seperti pisang gadang (pisang besar), maka acara peminangan ini bisa diundur oleh ninik mamak atau bahkan dibatalkan, karena tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan adat.
14 Pinang  meminang  lazimnya  diprakarsai  kerabat  pihak  perempuan.  Bila seorang  gadis  dipandang  telah  tiba  masanya  untuk  berumah  tangga, mulailah  kerabatnya menyalangkan  mata ,  yang  artinya  melihat-lihat  atau mendengar-dengar  jejaka  mana  yang  telah  pantas  pula  untuk  beristeri  dan yang  kira-kira  cocok  bagi  anak  gadis  mereka.  Bila  yang  dicari  telah ditemukan,  berundinglah  para  kerabat  untuk  memperbincangkan  keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk melakukan penyelidikan, apa pihak laki-laki mau menerima pinangan mereka.  Jika  hasil  penyelidikan  itu  memberi angin ,  barulah  dikirim  utusan untuk melakukan pinangan. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa  penghubung  telah  pergi  bolak-balik  ke  rumah  pihak  laki-laki untuk  merundingkan  waktu  dan  cara  peminangan  yang  akan  dipakai.  Ali Akbar Navis, ibid., 223.
15 Hayati Nizar, Bundo Kanduang , 102.

## Nofiardi
56
Dalam  acara batimbang  tando ini  juga  dibicarakan  masalah- masalah  adat  yang  akan  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Apabila kedua  belah  pihak  memiliki  latar  belakang  adat  yang  sama,  maka kesepakatan lebih mudah didapat, karena masing-masing memahami adat  yang  sudah  ada  dan  bersedia  memenuhinya.  Adakalanya masalah  muncul  ketika  kedua  belah  pihak  memiliki  adat  yang berbeda  dan  masing-masing  menginginkan  agar  adat  mereka dipenuhi.  Misalnya,  antara  daerah luhak 16 dan rantau memiliki  adat yang  berbeda  dalam  masalah  uang  jemputan,  di  mana  biasanya masyarakat di daerah rantau Minang seperti Pariaman mengadatkan uang  jemputan  untuk  pengantin  laki-laki,  sementara  dalam masyarakat  daerah luhak tidak  diadatkan. 17 Sebaliknya  pada masyarakat  daerah luhak ,  umumnya  pihak  laki-laki  menyediakan pemberian  kepada  pihak  perempuan.  Seandainya  terjadi  perbedaan antara  kedua  belah  pihak,  biasanya  perempuan  bertindak  secara bijaksana untuk mencarikan cara penyelesaiannya.
Sedikit  berbeda  ketika  seorang  perempuan  Minang mendapatkan calon suami dari suku atau etnis lain seperti etnis Jawa. Mereka sebelumnya sudah berkenalan dan merencanakan ke jenjang pernikahan,  maka  acara maresek atau  meminang  dilakukan  sesuai dengan kesepakan mereka bersama. Kadang mereka mengambil jalan tengah di mana tidak hanya memenuhi ketentuan menurut salah satu adat saja termasuk dalam pelaksanaan pesta perkawinan.
Dalam pelaksanaan pesta perkawinan, peranan ibu-ibu sebagai bundo  kanduang pada  hakikatnya  berimbang  dengan  peran  laki-laki sebagai mamak .  Di  mana  biasanya mamak mengurus  administrasi perkawinan  seperti  memberikan  izin,  sementara  perempuan mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  bersifat  domestik  misalnya, makanan,  perlengkapan  pesta,  dan  lain-lain.  Untuk  menentukan orang-orang yang akan diundang, biasanya laki-laki dan perempuan
16 Luhak  merupakan  kumpulan  beberapa  nagari,  nagari  disusun  dengan taratak  menjadi  dusun,  susunan  dusun  menjadi  koto,  koto  dikembangkan menjadi  nagari/desa.  Sri  Natin,  “Perubahan  Sosial  Kedudukan  dan  Peran Mamak Terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang”, Mimbar Hukum ,
Volume 20, Nomor 2, (Juni, 2008), 336.
17 Iskandar  Kemal, Pemerintahan  Nagari  Minangkabau  dan  Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 8.
duduk  bersama  dan  menginventarisir  nama-nama  mereka,  bahkan peran perempuan lebih dominan. Ia memberikan pengarahan kepada orang-orang  yang  ditugaskan  untuk  mengundang  tamu  yang diharapkan  kehadirannya  ketika  pesta  dengan  arahan  yang  rinci, sampai  kepada  kalimat  yang  akan  disampaikan  oleh  petugas  yang melakukan  pemanggilan  tersebut,  terutama  kepada  petugas  yang masih muda dan belum berpengalaman dalam hal itu.
Sementara  peranan bako (keluarga  ayah)  dalam  pelaksanaan pesta  biasanya  sebagian  ikut  membantu  memikul  biaya  pesta perkawinan  sesuai  dengan  kemampuan  mereka  yang  dilakukan sebelum  akad  nikah.  Mereka  juga  datang  membawa  perlengkapan seperti sirih lengkap, singgang ayam, dan seperangkat busana bahkan ada yang memberikan perhiasan emas untuk mempelai perempuan.
Setelah  perkawinan  dilaksanakan,  dampak  langsung  dari perkawinan  tersebut  antara  lain  dapat  mengangkat  harga  diri  dan status  mereka  dalam  keluarga  dan  masyarakat.  Seseorang  akan mendapat  tempat  dalam  masyarakat,  diakui  keberadaannya,  dan diikutsertakan  dalam  musyawarah  ( dapek  dilawan  baiyo )  dan  dapat dibebani  tugas  tertentu  secara  adat  termasuk  berhak  diberi  gelar kebangsawanan  (datuk  atau  penghulu)  apabila  ia  telah  mencapai status alah  gadang (sudah  besar).  Status alah  gadang diperoleh  bila seseorang  telah  kawin.  Sebagai  analogi  konsep  adat  tersebut,  bila seseorang belum kawin meskipun umurnya sudah tua, tetapi ia masih tetap  dikategorikan  pada  anak-anak  dan  anak-anak  tidak  dapat dibebani tugas sosial secara adat. 18
Bentuk-Bentuk Perkawinan menurut Adat Etnis Minang Hazairin  mengemukakan,  ada  tiga  bentuk  perkawinan  yang bertahap satu sama lain, yaitu perkawinan bertandang, menetap dan perkawinan  bebas. 19 Perkawinan  bertandang  ini  didasarkan  kepada prinsip exogami ,  dalam  arti  positif exogami merupakan  suatu  sistem
18 Gusril  Kenedi,  “Model  Konseling  Pranikah  Berorientasi  Pengembangan Konsep  Diri  (Studi  Kasus  Tentang  Persiapan  Pernikahan  Mahasiswa  Etnis Minangkabau  di  IAIN  Imam  Bonjol  Padang)”,  (Disertasi  doktor,  Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), 59. 19 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat , Cet. V, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), 14.

## Nofiardi
perkawinan  di  mana  seseorang  harus  kawin  dengan  anggota  klan yang  lain,  sedangkan  dalam  arti  negatif  seseorang  dilarang  kawin dengan anggota seklan. 20
Pada  masa  dahulu,  suami  tidak  mempunyai  tanggungjawab penuh  terhadap  anak-anak  dan  isterinya.  Tanggungjawab  terhadap anak-anak  dan  isterinya  berada  di  pundak mamak . 21 Dengan sendirinya,  seorang  anak  mempunyai  hubungan  yang  lebih  dekat dengan  mamaknya  daripada  dengan  ayahnya  sendiri,  karena  dalam kehidupan  sehari-hari  ia  lebih  mengenal  mamaknya  sebagai  orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya. Perkawinan seperti ini oleh Hazairin disebut dengan istilah perkawinan bertandang. 22
Di  dalam  bentuk  ini,  ibulah  yang  berkuasa  penuh  terhadap harta  benda,  pendidikan,  dan  keserasian  dalam  keluarga.  Untuk dapat  mempertahankan  sistem  ini  hanya  dengan  model exogami semenda, 23 dan  bentuk  perkawinan  yang  orisinal  di  Minangkabau adalah kawin bertandang ini. Ciri khas perkawinan batandang ini ialah tidak  ada  harta  bersama  seperti  dalam  fiqh  dan  undang-undang, karena suami tidak berhak terhadap harta benda isteri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga. 24
Tahap  kedua  bentuk  perkawinan  di  Minang  adalah  kawin menetap,  merupakan  perkembangan  dari  bentuk  perkawinan pertama. Yang dimaksud dengan perkembangan keadaan ialah ketika rumah gadang (besar)  dipandang  tidak  lagi  mencukupi  untuk ditempati  sehingga  mereka  harus  pindah  dan  membentuk  keluarga sendiri dengan mata pencarian dan mengurus harta kekayaan sendiri, selanjutnya  akan  diwariskan  pula  kepada  anak-anaknya  (harta
20 Umpama,  perempuan  Sikumbang  tak  boleh  kawin  dengan  laki-laki Sikumbang.  Hazairin, Hendak  Ke  Mana  Hukum  Islâm ,  (Jakarta:  Tintamas, 1976), 7.
21 Jamaris  Jamna, Pendidikan  Matrilineal ,  Cet.  I,  (Padang:  Pusat  Pengkajian Islâm dan Minangkabau, 2004), 6.
22 Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau , Cet. IV, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), 320. 23 Semenda berarti laki-laki  dari luar kaum yang didatangkan dan pergi ke tempat perempuan (isteri).
24 R Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer:
Telaah  Kritis  Terhadap  Hukum  Adat  Sebagai  Hukum  Yang  Hidup  Dalam Masyarakat , Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2002), 177.
pusaka rendah). 25
Dengan  masuknya  ajaran  Islâm,  yang  mengajarkan  bahwa seorang  suami  merupakan  pemimpin  dalam  keluarga,  dan  harus bertanggungjawab  terhadap  isteri  dan  anak-anaknya,  membawa perubahan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Bila  sebelumnya tanggungjawab  terhadap  anak  berada  di  tangan  mamaknya,  secara perlahan  berubah  ke  tangan  ayahnya.  Demikian  juga  mamak  lebih memperhatikan kehidupan isteri dan anak-anaknya pula. Ayah tidak hanya  di  rumah  pada  malam  hari  saja,  tetapi  juga  siang  hari  untuk berkumpul dan memberikan perhatian sepenuhnya untuk anak-anak dan isterinya.
Hubungan ayah dengan anak-anak dan isteri semakin dekat, ia menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  ajaran  agama.  Ayah  mulai menetap  di  rumah  isteri  dan  anak-anaknya,  seperti  ini  dinamakan bentuk perkawinan menetap.
Kebiasaan  merantau  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  Minang untuk  mencari  penghidupan,  juga  berpengaruh  terhadap  bentuk perkawinan,  di  mana  seorang  laki-laki  Minang  yang  telah berkeluarga  membawa  anak-anak  dan  isterinya  ikut  merantau.  Di daerah  rantau  mereka  menjadi  satu  keluarga  yang  mandiri,  dan membentuk keluarga inti terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Peran ayah semakin  dominan  dalam  keluarga,  sehingga  peran mamak menjadi semakin  berkurang,  bahkan  hilang  sama  sekali.  Bentuk  perkawinan yang  telah  membentuk  keluarga  sendiri  terlepas  dari  kaumnya, dinamakan perkawinan bebas.
Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa  bentuk keluarga masyarakat  Minang  dari  bentuk  kolektif  telah  berubah  menuju keluarga inti. (Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut juga dengan nuclear family , dan keluarga tidak hanya anggota inti juga kerabat lainnya termasuk struktur extended family ). Perubahan ini juga membawa  pengaruh  terhadap  hubungan mamak kemenakan  yang berlangsung  selama  ini.  Bila  selama  ini  tanggungjawab  terhadap anak-anak  berada  di  tangan  mamaknya,  maka  dengan  berubahnya bentuk  keluarga  menjadi  keluarga  inti,  tanggungjawab  tersebut beralih  kepada  ayahnya.  Pendidikan  dan  ekonomi  keluarga sepenuhnya  berada  di  tangan  suami  atau  ayah,  sedangkan
25 Ibid., 178.

## Nofiardi
tanggungjawab  mamak  tetap  terasa  pada  saat  melakukan  prosesi perkawinan  seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  sebelumnya,  atau dalam hal pengurusan harta pusaka.
Meskipun terdapat beberapa bentuk perkawinan menurut adat Minang  di  atas,  namun  yang  jelas  ketika  terjadi  perkawinan  maka seorang suami tinggal di rumah isterinya atau di sekitar lingkungan keluarga  isterinya.  Anak-anaknya  akan  mengikuti  suku  ibunya berdasarkan  sistem  matrilineal  ini,  dan  bukan  suku  ayahnya, sedangkan  pesukuan  suami  tersebut  tetap  seperti  sukunya  semula, dengan arti kata ia tidak masuk ke dalam suku isterinya. 26
Latar Belakang Baganyi dalam Keluarga Setelah akad nikâh dilaksanakan, baik di masjîd, mushallâ atau di  Kantor  Urusan  Agama  setempat  yang  terdekat  dengan  tempat tinggal  mempelai  perempuan,  maka  pengantin  laki-laki  (dalam adat Minang disebut marapulai ) biasanya pulang kembali ke rumah orang tuanya  bersama  rombongannya.  Ia  belum  boleh  langsung  pergi  dan menetap  di  rumah  isterinya  sebelum dijapuik .  Istilah  „ manjapuik marapulai’ muncul ketika keluarga pengantin perempuan mendatangi keluarga  pengantin  laki-laki  untuk  membawa marapulai ke  rumah anak  daro (pengantin  perempuan)  yang  pada  umumnya  dilakukan pada malam hari. Meskipun marapulai bukan orang Minang, menurut kebiasaannya tetap dilakukan acara manjapuik marapulai dengan cara pengantin  laki-laki  setelah  akad  nikâh  diantar  pergi  ke  rumah  salah seorang bako (keluarga  ayah  pengantin  perempuan)  atau  ke  rumah salah seorang mamak , lalu pengantin laki-laki tersebut dijemput secara adat  Minang  ke  sana,  bedanya  kalau marapulai orang  luar  Minang,
penjemputan marapulai biasanya dilakukan di siang hari. Dalam proses menjemput marapulai ini ada acara panitahan atau pasambahan, biasanya  diawali  oleh  utusan  dari  keluarga  mempelai perempuan yang ingin menjemput mempelai pria tersebut. Mempelai pria dalam hal ini diwakili oleh mamak dan keluarga besarnya untuk menyambut  utusan  tersebut  dan  mempersilahkan  dibawa  kepada mempelai  perempuan.  Utusan  yang  datang manjapuik  marapulai biasanya  terdiri  dari mamak keluarga  perempuan  beserta  orang
26 Mochtar  Naim, Merantau  Pola  Migrasi  Suku  Minangkabau ,  (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1984), 19.
sumando (laki-laki  yang  sudah  lebih  duluan  menikah  dengan  salah seorang  perempuan  keluarga  isteri).  Orang sumando membawa bingkisan  adat  sebagai  penjemput marapulai yang  merupakan lambang pesan dan amanat dari keluarga penjemput. Adapun pesan yang  disampaikan  oleh  keluarga  melalui  bingkisan  adat  tersebut bahwa  pihak  keluarga  mempelai  perempuan  telah  menyambut kedatangan  pengantin  laki-laki  (yang  akan  menjadi sumando pula  di keluarga  isterinya)  tersebut  dengan  hati  yang  tulus  dan  suci, sekaligus  sebagai  wujud  penghargaan  dari  keluarga  mempelai perempuan terhadap orang sumando baru mereka.
Adat manjapuik  marapulai ini  bisa  berbeda  antara  satu  daerah dengan lainnya, karena ada daerah mempunyai tradisi bajapuik yang mensyaratkan adanya uang japuik . Uang japuik berupa pemberian dari keluarga  mempelai  perempuan  kepada  keluarga  mempelai  laki-laki yang  diberikan  pada  saat  acara.  Semakin  tinggi  posisi,  pendidikan dan  jabatan  mempelai  laki-laki  maka  semakin  banyak  uang jemputannya.  Bila  tidak  sesuai  dan  terjadi  perbedaan  pendapat dengan  uang  jemputan  ini,  sebagian  perkawinan  yang  sudah direncanakan  bisa  dibatalkan,  tetapi  sebagian  mencari  solusi  lain supaya perkawinan bisa dilangsungkan.
Solusi  lain  dimaksud  ketika  calon  mempelai  perempuan  tidak mampu  untuk  memenuhi uang  japuik tersebut,  sementara  calon mempelai  laki-laki  ingin  juga  melangsungkan  perkawinan,  maka keluarga  calon  mempelai  laki-laki  memberikan  uang  yang  nantinya digunakan  untuk  memenuhi  ketentuan  adat  dalam  menjemput marapulai tersebut.
Marapulai setelah dijemput maka ia tinggal di rumah isterinya. Dalam  hal  ini  biasanya  bagi  pasangan  yang  baru  melangsungkan pernikahan,  mereka  yang  akan  menempati  kamar  paling  depan (kamar  utama)  dari  rumah  isterinya.  Bila  isterinya  banyak  memiliki saudara  perempuan  seperti  adik  perempuan  misalnya,  ketika  adik perempuan  tersebut  baru  menikah  pula,  maka  yang  baru  menikah tersebut  akan  menempati  kamar  utama,  sedangkan  bagi  pasangan suami  isteri  yang  sudah  lama  menikah  akan  menempati  kamar berikutnya  yang  bukan  kamar  utama,  begitu  seterusnya. Pengecualian  terjadi  ketika  anak  perempuan  hanya  satu-satunya  di rumah  tersebut,  maka marapulai atau  suami  dengan  isterinya  tetap menempati  kamar  utama  sampai  ada  anak-anak  perempuan  mereka

## Nofiardi
yang menikah.
Menetapnya  suami  di  rumah  isteri  atau  di  lingkungan kekerabatan isterinya disebut dengan sistem matrilocal. Namun status pesukuan suami tidak berubah menjadi status pesukuan isterinya. Ia dalam  lingkungan  kekerabatan  isterinya  dianggap  sebagai  tamu terhormat dan dianggap juga sebagai pendatang. Sebagai pendatang, kedudukannya  sering  digambarkan  secara  dramatis  bagaikan abu  di atas tunggul , (angin kencang abu melayang) 27 dalam arti sangat lemah dan mudah disingkirkan. 28 Namun dapat juga diartikan bahwa suami harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya di lingkungan kerabat isterinya. 29 Sebagai orang sumando 30 di dalam keluarga isterinya, suami juga tidak  mempunyai  kekuasaan  apa-apa, 31 seperti  dikatakan  “ se  dalam- dalam paya, sahinggo dado itiak, saelok elok urang sumando sahinggo pintu biliak ”  (sedalam-dalam  paya,  sehingga  dada  itik,  sebaik-baik  orang semenda  sehingga  pintu  kamar). 32 Konsekwensinya,  bila  terjadi persoalan  antara  suami  isteri  yang  sulit  diselesaikan  oleh  pasangan
27 Seorang  pejabat  kolonial  menggambarkan  lenggang  lelaki  di  waktu  fajar ketika  pulang  ke  rumah  ibu  mereka  masing-masing  setelah  bermalam  di tempat isteri sebagai chassez-croisez di sepanjang kampung. Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus , (Jakarta: Freedom Institute, 2010), 9.
28 Zainal Arifin, “Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)”, Antropologi Indonesia , Volume 34, Nomor 2, (July, 2013), 125.
29 Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang , (Jakarta:
Citra Harta Prima, 2011), 13. 30 In Minangkabau, a husband (sumando) will be stigmatised if he does not follow  the  adat,  such  as  orang  sumando  lapiak  buruak  (a  husband  who  is irresponsible  and  ignores  his  family),  orang  sumando  kacang  miang  (a husband  who  is  very  lazy)  and  orang  sumando  lango  ijo  (a  husband  who practices polygamy and has many children in many places, like a bluebottle which has many larva). When a divorce happens a husband must go from his wife‟s house without taking anything, such as lands or houses (laki-laki yang turun). Arif Rohman, “The Comparison of Power and Authority of Women in China and Minangkabau Societies”, The Internasional Journal of Humanities and Social Studies , (Desember, 2014), 142.
31 Nancy  Makepeace  Tanner,  “The  Nuclear  Family  in  Minangkabau Matriliny:  The  Mirror  of  Disputes”, In:  Bijdragen  tot  de  Taal  Land-en Volkenkunde , 138, Nomor 1, (1982),  140.
32 Sri Natin, Perubahan Sosial , 334.
tersebut sehingga suami pergi dari rumah isterinya dan tidak pulang- pulang, maka ini disebut dengan baganyi . Kenapa suami yang baganyi (pergi dari rumah karena bermasalah) bukannya isteri. Dalam hal ini sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  karena  suami  yang datang  ke  rumah  isteri,  maka  tentu  ia  pula  yang  akan  pergi  dari rumah isterinya tersebut.
Pertanyaan  menarik  muncul  antara  lain  mengapa  suami  yang baganyi , apakah  sudah  tidak  tercapai  komunikasi  dengan  isterinya, sehingga  sikap  ini  terpaksa  dilakukannya.  Secara  umum  suami  di Minang  dalam  berumah  tangga  harus  bisa  menjaga  harga  dirinya agar ia  tidak mendapatkan malu. Jika seorang suami belum mampu membangun  rumah  sendiri,  berarti  ia  menumpang  di  rumah mertuanya atau rumah isterinya, maka sikap baganyi sering ditemui, baik  sejak  zaman  dahulu  maupun  hingga  keluarga  Minang  modern walaupun dalam bentuk yang berbeda. Bahkan sebagian keluarga (suami-isteri) yang membangun rumah sendiri, akan tetapi rumah  tersebut  dibangun  di  atas  tanah  pusaka  atau  di  atas  tanah keluarga isterinya. Jika perkawinan itu berjalan harmonis, tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi apabila terjadi masalah maka peristiwa baganyi menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Ketidak  harmonisan  ditunjukkan  oleh  suami,  ketika  ia  tidak pulang-pulang  ke  rumah  isterinya  dalam  jangka  waktu  yang  cukup lama. Jika hal  ini  dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian, maka tentu akan  berakibat  bubarnya  ikatan  perkawinan.  Tetapi  ada  sebagian suami  yang baganyi tadi  mau  kembali  pulang  ke  rumah  isterinya dengan  catatan  biasanya  dijemput  oleh  keluarga  atau mamak dari isterinya.  Pada  masa  dahulu,  suami  yang baganyi pergi  keluar  dari rumah  isterinya  dengan  cara  pergi  dan  tidur  ke surau di  kampung orangtuanya.  Di  sini  ia  bergabung  dengan  para  pemuda  lainnya, karena  pada  masa  dahulu surau tidak  saja  sebagai  rumah  ibadah, melainkan sangat banyak fungsinya, antara lain sebagai tempat untuk belajar  agama  dan  adat  istiadat  bagi  generasi  muda  sekaligus berfungsi  untuk  orang baganyi tetapi  belum  resmi  bercerai  maupun duda. Ke sinilah tempat mencari dan menjemput suami yang baganyi tersebut pada masa lalu.
Dampak Baganyi terhadap Perkawinan Dampak baganyi antara  lain,  tidak  jelasnya  status  isteri
Nofiardi
( digantuang  indak  batali , bacarai  indak „tidak  bercerai‟, balanjo  indak „tidak  diberi  nafkah‟ , tetapi  suami  tidak  pulang-pulang  ke  rumah isteri), kurangnya perhatian terhadap anak-anak, nikâh sirri dan isbât nikâh.
Digantuang  indak  batali (digantung  tidak  bertali)  merupakan majas  yang  diungkapkan  lebih  halus  sebagai  pengganti  ungkapan yang  merugikan  atau  tidak  menyenangkan.  Penggunaan  majas  ini sering  dilihat  dan  didengar  pada  beberapa  penggalan  lirik  lagu Minang antara lain „ manga denai digantuang indak batali (mengapa saya digantung tidak bertali). Maksud dari digantung tidak bertali dalam penggalan lagu adalah tidak adanya kejelasan secara pasti. Pengarang menggunakan  ungkapan  tersebut  karena  memperhalus  bahasa. Seseorang merasa adanya ketidakjelasan hubungannya dengan orang yang  dikasihi,  karena  ia  tidak  memberi  kabar  apapun  sejak  pergi meninggalkannya.  Begitulah  gambaran  seorang  isteri  yang ditinggalkan suaminya karena baganyi.
Perlindungan, perhatian, dan nafkah yang diharapkan seorang isteri  dari  suaminya  tidak  ia  dapatkan,  bahkan  statusnya  pun  tidak jelas.  Tidak  jelas  dimaksud  karena bacarai  indak (tidak  bercerai), balanjo  indak (tidak  diberi  nafkah)  tetapi  suami  tidak  pulang-pulang ke  rumah.  Meskipun  dari  sisi  harta,  pada  umumnya  perempuan Minang  mendapatkan  harta  pusaka  turun  temurun  dari  nenek moyangnya,  seperti  sawah,  ladang,  atau  kebun,  dan  bagi  yang memiliki  ini  tentu  paling  tidak  mereka  bisa  menghidupi  dan melengkapi  kebutuhan  hidup  mereka  dan  anak-anaknya.  Ketika memiliki sawah, ladang, atau kebun yang ditanami padi dan tanam- tanaman lain yang bisa menghasilkan uang, tentu beban seorang isteri yang  ditinggalkan  suaminya  karena baganyi bisa  sedikit  berkurang, tetapi dari status dan kedudukannya sebagai isteri tentu bisa menjadi persoalan  dan  menjadi  beban  bagi  isteri  tersebut  karena  digantung tidak bertali ini.
Secara  tidak  langsung,  persoalan  ini  menjadi  beban  berat  bagi isteri  yang  tidak  memiliki  harta  peninggalan  yang  bisa  diolah  dan tidak memiliki pekerjaan pula. Meskipun ada saudaranya yang mau membantu  biaya  hidup  isteri  dan  anak-anaknya,  tetapi  tentu  tidak sebaik  tanggungjawab  dari  suaminya,  karena  masing-masing  sudah memiliki  tanggungjawab  sendiri-sendiri.  Kalau  dibiarkan  dan  tidak diselesaikan,  baik  secara  kekeluargaan  melalui  ninik  mamak  atau
secara  hukum  melalui  Pengadilan  Agama  yang  berwenang dikhawatirkan  akan  menimbulkan  persoalan  lain  bagi  isteri,  anak- anak, dan keluarga besarnya.
Bila  dikaitkan  dengan  bentuk  perkawinan  pada  masyarakat Minang  zaman  dahulu  di  mana  seorang  mamak  menanggung  biaya dan membesarkan kemenakannya tentu saja kejadian seperti ini tidak menjadi  persoalan.  Tetapi  dengan  mulai  mengarah  dan  berubah kepada  keluarga  inti  di  mana  ayah  semakin  berperan  terhadap kehidupan  anak-anak  dan  isterinya,  dan  seorang  mamak  juga berperan  dan  bertanggungjawab  terhadap  anak-anak  dan  isterinya, keadaan  ini  tentu  akan  menimbulkan  persoalan  tersendiri  pula  bagi anak-anak yang ditinggalkan ayahnya karena baganyi .
Di  samping  itu,  suasana  rumah  tangga  memberi  pengaruh terhadap  perkembangan  dan  pendidikan  anak.  Keluarga  yang berantakan  termasuk  kedudukan  suami  atau  ayah  yang  tidak  jelas posisinya  dapat  menyebabkan anak  tidak  dapat  belajar  dengan baik bahkan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat di waktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil, baik pengalaman pahit maupun menyenangkan  memberi  pengaruh  dalam  kehidupan  anak-anak nantinya. 33
Nikah siri dan itsbât nikah merupakan dampak lain dari baganyi , karena status masing-masing suami isteri yang tidak jelas disebabkan suami  yang  tidak  pulang-pulang  ke  rumah  karena banganyi dan  itu sudah berlangsung lama, sementara perceraian di Pengadilan Agama tidak mereka urus, ketika suami atau isteri mau menikah lagi, maka sebagian  menempuh  jalan  dengan  menikah  secara  sirri,  karena menikah  menurut  prosedurnya  tidak  bisa  dilakukan  disebabkan status yang tidak jelas. Padahal  nikâh sirri  dalam kondisi  seperti  ini dapat menimbulkan persoalan lain.
Syukri  Fathuddin  dan  Vita  Fitria  dalam  penelitiannya menjelaskan  bahwa  pernikahan  sirri  membuka  peluang  munculnya kekerasan  terhadap  perempuan  atau  isteri.  Karena  suami  mungkin beranggapan  pernikahan  tersebut  sudah  sah,  maka  ia  seolah-olah
33 M.  Yusuf,  “Dampak  Perceraian  Orangtua  Terhadap  Anak”, al-Bayân ,
Vol.20, No. 29, (January, 2014), 41.

## Nofiardi
bebas  telah  melakukan  apa  saja  terhadap  isterinya,  dan  membuka peluang  terjadinya  kekerasan  atau  pelanggaran-pelanggaran  yang merugikan  isteri.  Ketika  perempuan  mau  dan  bersedia  dinikahi secara  sirri,  maka  secara  tidak  langsung  dia  menyerahkan  dirinya hidup  tanpa  perlindungan  hukum,  sementara  suami  hampir dipastikan  tidak  mempunyai  kerugian  apapun. 34 Perlindungan hukum yang bisa diajukan keluarga yang menikah secara sirri adalah mengajukan  permohonan  itsbât  nikah  ke  Pengadilan  Agama  yang memiliki kewenangan relatif.

## Solusi Kultural Minang yang Terlupakan
Setiap  suku  yang  ada  di  Kec.  Banuhampu  Kab.  Agam Sumatera  Barat,  seperti  suku  Jambak,  Pisang,  Koto,  Sikumbang, Simabua  dan  suku-suku  lain  biasanya  masing-masing  diwakili  oleh seorang mamak yang mengurus persoalan suku tersebut baik urusan ke dalam maupun urusan keluar. Urusan ke dalam antara lain terlihat ketika  salah  seorang  dari  kemenakannya  mau  melangsungkan perkawinan.  Dimulai  dari  mencari  jodoh,  memberikan  izin  untuk menikah  sampai  pelaksanaan  pesta  perkawinan.  Sementara  urusan keluar  terlihat  bahwa  mamak  membantu  kemenakannya  dalam menyelesaikan  persoalan  secara  umum  termasuk  dengan  suku-suku lain.
Namun  ada  anggapan  bahwa  dengan  melemahnya  struktur kekerabatan  matrilineal  dewasa  ini  mengakibatkan  peranan  mamak jauh  berkurang  terhadap  keluarga  kecil.  Ini  terlihat  ketika  segala persoalan  keluarga  seperti  suami baganyi dihadapi  dan  diselesaikan sendiri  oleh  masing-masing  suami  isteri.  Mamak  seringkali  tidak dibawa  serta  dalam  menyelesaikan  masalah  suami-isteri  tersebut. Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah- masalah  yang  dihadapi  suami-isteri  juga  cenderung  membuat  isteri lebih  cepat  mengambil  keputusan  untuk  bercerai.  Oleh  karena  itu, banyak isteri yang mengajukan  perkara gugatan cerai  di Pengadilan Agama kesulitan membawa saksi dari pihak keluarga di persidangan. Bahkan sebagian orangtua dan mamak mengaku bahwa ia baru tahu
34 Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya  Bagi  Perempuan”, Jurnal  Penelitian  Humaniora ,  Vol.  15,  No.  1,
(April, 2010), 16.
masalah  anak  kemenakannya  ketika  mereka  sudah  mengajukan perkara  perceraiannya  ke  pengadilan  agama. 35 Padahal  dalam masyarakat  Minang,  khususnya  di  lokasi  penelitian  ini,  pada prinsipnya  memberikan  ruang  yang  sangat  besar  kepada  keluarga besar dan mamak untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan suami baganyi yang bisa menjurus kepada perceraian.  Dengan  relatif  besarnya  cakupan  keluarga  tentu terkandung  berbagai  macam  potensi  yang  dapat  digunakan  sebagai upaya  pencegahan  perceraian  di  tengah  masyarakat  dengan mencarikan solusi ketika seorang suami kemenakannya baganyi . Memang  tanggungjawab  untuk  memperhatikan  kepentingan sebuah  keluarga  terletak  pada  pundak  seorang  atau  beberapa  orang mamak.  Meskipun  tidak  berarti  bahwa  orang-orang  yang  lebih  tua dari  mamak  yang  diangkat  tersebut  dibebaskan  dari  dari  tugas  dan kewajiban  itu.  Untuk  memasukkan  mereka  digunakan  kata  ninik mamak yang kadangkala dipendekkan menjadi mamak. 36
Kekuatan  hubungan  mamak  kemenakan  ini  tertuang  dalam bentuk  tugas  dan  tanggungjawab  seorang  mamak  terhadap kemenakannya.  Mansour  memakai  istilah  mengapungkan  untuk mengacu  tanggungjawab  mamak  dalam  memelihara,  membina,  dan memimpin kehidupan rohaniah para kemenakannya tersebut, karena seorang  mamak  bertanggungjawab  sepenuhnya terhadap hidup  dan kehidupan para kemenakannya. Gambaran hubungan antara mamak kemenakan  ini  juga  dapat  diketahui  dari  sikap  dan  kepribadian. Setiap  kepribadian  Minangkabau  pada  zaman  dahulu  selalu dikaitkan  dengan  eksistensi  mamaknya.  Keberhasilan  dan  kebaikan kemenakan  merupakan  kebanggaan  mamak,  tetapi  kegagalan  dan keburukan kemenakan juga merupakan aib mamak. 37
Hubungan  ini  juga  terdapat  dalam  pepatah  adat ,  ‘ kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mupakat,
35 Rozalinda dan Nurhasanah, “Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian”, Miqot , Volume 38, Nomor 2, (Juli, 2014), 408.
36 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 2004), 255.
37 Ninawati Syahrul, “Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam  Keluarga:
Tinjauan  Terhadap  Novel  Salah  Asuhan  Karya  Abdoel  Moeis”, Metasastra ,
Vol. 10, No. 1, (Juni, 2017), 37.

## Nofiardi
mupakat barajo kapado alua, alua barajo kapado mungkin dan patuik, patuik dan  mungkin  barajo  kapado  bana,  bana  itulah  nan  manjadi  rajo’. (The kamanakan  are  subject  to  the  mamak,  the  mamak  is  subject  to  the panghulu,  the  panghulu  is  subject  to  the  mupakat,  the  mupakat  is subject to the power of reasoning, the power of reasoning is subject to what is possible and appropriate, what is appropriate and possible is subject  to  truth,  it  is  truth  which  is  the  highest  authority  which becomes king). 38
Menurut  Karîm,  setiap  masyarakat  memiliki  cara  untuk menyelesaikan  masalah  ketidakstabilan  dan  ketidakbahagiaan perkawinan  yang  merupakan  sumber  penyebab  perceraian.  Goode mengemukakan  beberapa  langkah  antisipasi  terjadinya  perceraian yaitu: (1) menekan keinginan-keinginan yang bersifat individu untuk mengharapkan  langgeng  dan  utuhnya  sebuah  perkawinan, dikembangkan  secara  turun  temurun  nilai-nilai  yang  menganggap betapa  pentingnya  institusi  kehidupan  keluarga;  (2),  menanamkan nilai-nilai  yang  lebih  mengedepankan  hubungan  kekerabatan daripada semata mata hubungan suami isteri dalam perkawinan; (3) tidak  menganggap  penting  sebuah  perselisihan;  (4)  memberikan informasi  dan  arahan  kepada  anak-anak  dan  pemuda  serta  pemudi supaya  mempunyai  harapan  yang  sama  terhadap  sebuah perkawinan. Tujuannya nanti  dalam perkawinan supaya suami atau isteri dapat berperan seperti yang diharapkan oleh pasangannya. 39 Di  samping  menurut  Karîm  dan  Goode  di  atas  yang menawarkan  penyelesaikan  persoalan  perkawinan  dengan  solusi kepada  masing-masing  individu  dalam  keluarga,  tidak  kalah pentingnya solusi yang ada dan berlaku pada masyarakat Minang di Kecamatan Banuhampu Kab. Sumatera Barat. Ketika terjadi persoalan antara  suami-isteri  para  kemenakannya,  di  mana  suami  dari kemenakannya  tidak  pulang-pulang  lagi  ke  rumah  isterinya  yang
38 Keebet  von  Benda  Beckmann,  “Forum  Shopping  and  Shopping  Forums: Dispute  Processing  in  a  Minangkabau  Village  in  West  Sumatra, Journal  of Legal Pluralism , (1981), 121.
39 Fachrina  dan  Rinaldi  Eka  Putra,  “Upaya  Pencegahan  Perceraian  Berbasis
Keluarga  Luas  dan  Institusi  Lokal  dalam  Masyarakat  Minangkabau  di Sumatera Barat”, Antropologi Indonesia , Vol. 34, No. 2, (Juli-Desember, 2013),
103.
disebut baganyi , maka mamak dari suku suami yang baganyi tersebut dan  mamak  dari  suku  isteri  bertemu  untuk  mencarikan  solusi terhadap persoalan tersebut.
Menurut  kebiasaannya,  kalau  sudah  bertemu  antara  mamak kedua  belah  pihak,  maka  persoalan  suami baganyi pada  keluarga kemenakannya  bisa  diselesaikan  dan  perkawinan  tersebut  tetap berlanjut  seperti  sebelumnya  ketika  tidak  terjadi  persoalan  karena suami  yang baganyi tersebut  dijemput  pula  secara  adat,  inilah  yang normatif.
Namun  dalam  kenyataannya  hanya  sebagian  kecil  yang melakukan  seperti  itu,  karena  keluarga  anak  kemenakan  yang bermasalah  kebanyakan  tidak  memberitahukan  kepada  ninik mamaknya.  Padahal  kalau  diberi  tahu,  maka  ninik  mamak  akan membantu  menyelesaikannya.  Meskipun  secara  tidak  langsung mamak  mengetahui  masalah  dalam  keluarga  anak  kemenakannya, ketika  mereka  tidak  memberitahukan  kepada  mamaknya  secara resmi,  maka  mamak  tersebut  biasanya  tidak  mau  ikut  campur. Anehnya, pengecualian terjadi dalam menyelesaikan persoalan harta warisan,  dalam  masalah  ini  ninik  mamak  sering  dilibatkan  dan diminta bantuannya oleh kemenakan untuk menyelesaikannya.
Padahal  ini  sejalan  dengan  perintah  agama,  di  mana  ketika ada  keluarga  suami-isteri  yang  bermasalah,  dan  kalau  di  Minang termasuk  ketika  suami baganyi maka  penyelesaiannya  dengan mengutus  seorang  hakam  dari  keluarga  suami  dan  seorang  hakam dari keluarga isteri. Mereka (hakamain) yang akan mencarikan solusi terhadap  persoalan  anak  kemenakan,  dan  kalau  di  Kecamatan Banuhampu hakamain nya adalah ninik mamak.
Di sisi lain, mamak dengan pengetahuan dan pengalamannya berperan  penting  sebagai  sosok  yang dianjuang  tinggi  dilambuak gadang , ditinggikan  sarantiang dan didahulukan  selangkah ,  dapat memberikan  pemahaman,  pelajaran,  dan  nasehat-nasehat  kepada anak  kemenakan  baik  sebelum  melangsungkan  perkawinan bagaimana  sebaiknya  bertindak  dalam  menjalankan  kehidupan perkawinan ataupun saat sedang menjalani perkawinan itu sendiri. 40 Dengan  kembali  memaksimalkan  peran  mamak  dalam kehidupan keluarga Minang, khususnya ketika ada perselisihan dan
40 Ibid., 108.

## Nofiardi
pertengkaran kemenakan perempuan dengan suaminya yang baganyi , maka keluarga Minang bisa tetap utuh, mendidik anak-anak dengan sebaik  mungkin,  serta  berkurangnya  perkara  nikâh  sirri  dan itsbât nikâh.

## Penutup
Memaksimalkan  kembali  peranan  mamak  merupakan  solusi terbaik  dalam  menyelesaikan  masalah  keluarga  anak  kemenakan, termasuk  ketika  salah  seorang  suami  kemenakannya  tidak  pulang- pulang  atau baganyi, sehingga  kemungkinan  terburuk  yang  akan terjadi  dalam  keluarga  anak  kemenakan  bisa  dihindari.  Kalau dibiarkan  saja  seperti  seorang  suami  yang  tidak  pulang-pulang  ke rumah  isteri,  membuat  status  isteri  tersebut  tidak  jelas  ( digantuang indak batali ).
Bagi  anak  kemenakan  yang  bermasalah  dalam  keluarga kecilnya,  bila  mereka  tidak  bisa  menyelesaikannya  berdua,  maka pergunakan solusi terbaik ini dengan memaksimalkan peranan ninik mamak.  Mudah-mudahan  dengan  mengembalikan  peran  dan  fungsi mamak  terhadap  keluarga  kemenakannya  masalah  seperti  ini  tidak akan  terjadi,  sesuai  dengan  pepatang  Minang,  „ mamintehi  sabalun hanyuik ‟,  seperti  sebuah  benda  yang  jatuh  ke  air  yang  mengalir, sebelum  benda  tersebut  dibawa  air  yang  mengalir  itu  lebih  jauh, maka benda itu sudah langsung diambil. Dengan arti kata ketika baru muncul  persoalan  sudah  dicarikan  solusinya  dan  tidak  dibiarkan berlarut-larut.

## Daftar Pustaka
Ariani,  Iva.  “Nilai  Filosofis  Budaya  Matrilineal  di  Minangkabau (Relevansinya  Bagi  Pengembangan  Hak-Hak  Perempuan  di Indonesia”, Jurnal Filsafat , Vol. 25, No. 1, (Februari, 2015).
Arifin,  Zainal.  “Bundo  Kanduang:  (hanya)  Pemimpin  di  Rumah (Gadang)”. Antropologi Indonesia , Vol. 34, No. 2, (Juli, 2013).
Bandaro,  N  Latief  Dt. Etnis  dan  Adat  Minangkabau  Permasalahan  dan Masa Depannya. Bandung: Angkasa, 2002.
Beckmann,  Keebet  von  Benda.  “Forum  Shopping  and  Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra”. Journal of Legal Pluralism , (1981).
Fachrina,  dan  Rinaldi  Eka  Putra.  “Upaya  Pencegahan  Perceraian Berbasis  Keluarga  Luas  dan  Institusi  Lokal  dalam  Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”. Antropologi Indonesia , Vol. 34,
No. 2, (Juli, 2013).
Fathudin  AW,  Syukri.  “Problematika  Nikah  Sirri  dan  Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”. Jurnal Penelitian Humaniora , Vol. 15, No. 1, (April, 2010).
Franzia, Elda dkk. “Rumah Gadang as a Symbolic Representation of
Minangkabau Ethnic Identity”. Internasional Journal of Social and Humanity , Vol 5, No. 1 (January, 2015).
Graves,  Elizabeth  E. Asal  Usul  Elite  Minangkabau  Modern  Respons Terhadap  Kolonial  Belanda  Abad  XIX/XX. Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia, 2007.
Hadler, Jeffrey. Sengketa Tiada Putus. Jakarta: Freedom Institute, 2010. Hasan,  Firman. Dinamika  Masyarakat  dan  Adat  Minangkabau. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998. Hariyanto,  Erie.  “BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah
Hukum  Pemberlakuannya  Di  Indonesia).” Al-Ihkam:  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Vol. 4, No. 1 (3 September 2013) Hazairin. Hendak Ke Mana Hukum Islâm. Jakarta: Tintamas, 1976. Jamna,  Jamaris. Pendidikan  Matrilineal. Padang:  Pusat  Pengkajian Islâm dan Minangkabau, 2004.
Kato,  Tyuyoshi. Adat  Minangkabau  dan  Merantau  dalam  Perspektif Sejarah. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Kemal, Iskandar. Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya  Tinjauan  Tentang  Kerapatan  Adat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Kenedi, Gusril. “Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan  Konsep  Diri  (Studi  Kasus  Tentang  Persiapan Pernikahan  Mahasiswa  Etnis  Minangkabau  di  IAIN  Imâm Bonjol  Padang)”.  Disertasi  doktor,  Program  Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
Koentjaraningrat. Manusia  dan  Kebudayaan  di  Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2004.
MS,  Amir. Adat  Minangkabau  Pola  dan  Tujuan  Hidup  Orang  Minang. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.
Muhammad,  Bushar. Pokok-Pokok  Hukum  Adat. Jakarta:  PT  Pradnya Paramita, 1991.

## Nofiardi
Munir,  Misnal.  “Sistem  Kekerabatan  Dalam  Kebudayaan Minangkabau:  Perspektif  Aliran  Filsafat  Strukturalisme  Jean Claude  Strauss”. Jurnal  Filsafat  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta , Vol. 25, No. 1 (Februari, 2015).
Naim, Mokhtar. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
Nasroen, M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Bulan Bintang,
1971.
Natin,  Sri.  “Perubahan  Sosial  Kedudukan  dan  Peran  Mamak
Terhadap  Anak  dan  Kemenakan  di  Ranah  Minang”. Mimbar Hukum , Vol. 20, No. 2, (Juni, 2008).
Navis,  Ali  Akbar. Alam  Terkembang  Jadi  Guru  Adat  dan  Kebudayaan
Minangkabau. Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015.
Nizar, Hayati. Bundo Kanduang dalam Kajian Islâm dan Budaya. Padang: Gunatama, 2004.
Piliang, Edison. Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau. Bukittinggi:
Kristal Multimedia, 2014.
Rohman, Arif. “The Comparison of Power and Authority of Women in China and Minangkabau Societies”, The Internasional Journal of Humanities and Social Studies , (Desember, 2014). Rozalinda,  Nurhasanah.  “Persepsi  Perempuan  di  Kota  Padang
Tentang Perceraian”. Miqot , Vol. 38, No. 2, (Juli, 2014).
Soemadiningrat,  R  Otje  Salman. Rekonseptualisasi  Hukum  Adat Kontemporer:  Telaah  Kritis  Terhadap  Hukum  Adat  Sebagai  Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Bandung: PT Alumni, 2002. Syahrul,  Ninawati.  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Mamak  dalam Keluarga:  Tinjauan  Terhadap  Novel  Salah  Asuhan  Karya Abdoel Moeis”. Metasastra , Vol. 10, No. 1, (Juni, 2017).
Tanner,  Nancy  Makepeace.  “The  Nuclear  Family  in  Minangkabau Matriliny: The Mirror of Disputes”. In: Bijdragen tot de Taal Land- en Volkenkunde , 138, nomor 1, (1982).
Yusuf, M. “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak”. al-Bayân , Vol. 20, No. 29, (Januari, 2014).