## History:
Received : 09 November 2023 Revised   : 10 Januari 2024 Accepted : 25 Januari 2024 Published: 21 Febuari 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 136 - 145 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4164

## TEORI PEMBALASAN DALAM PENINDAKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
Ramsi Meifati Barus 1) , Muhammad Ansori Lubis 2)
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia 1,2)
Corresponding Author: ramsibarus@gmail.com 1) , ansoriboy67@gmail.com 2)

## Abstrak
Dalam dunia anak, tempat mereka bermain dan bereksplorasi, tindakan anak-anak kadang-kadang dapat melewati  batas  kewajaran  dan  melanggar  norma-norma  yang  ada,  yang  disebut  sebagai  kenakalan. Kenakalan ini dapat berujung pada tindakan kriminal, meskipun dalam hukum, tindakan tersebut pasti memiliki saksi. Meskipun pelaku tindak pidana adalah anak-anak, hukum tetap menginginkan keadilan untuk semua pihak, meskipun mempertimbangkan aspek psikologi dan masa depan anak-anak tersebut. Sanksi  tetap  diberlakukan  untuk  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Penetapan  sanksi  ini  selalu terkait dengan tujuan pemidanaan, yang pada umumnya adalah melindungi kepentingan individu atau hak  asasi  manusia,  serta  melindungi  kepentingan  masyarakat  dan  negara  dengan  perimbangan  yang serasi, mencakup tindakan pembalasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menunjukkan bahwa aturan hukum di Indonesia yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana menerapkan  restorative  justice  dan  upaya  diversi  dalam  penjatuhan  pidana.  Meskipun  demikian,  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  tetap  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  dikenakan  sanksi  sebagai tindakan  pembalasan  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukannya.  Ini  menunjukkan  bahwa unsur  pembalasan  tetap  ada  dalam  penjatuhan  pidana,  baik  ditujukan  kepada  pelaku  (sudut  subjektif pembalasan) maupun untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif  pembalasan).  Meskipun  sanksi  berat  dan  jangka  waktu  berbeda  dengan  sanksi  pidana  yang diberlakukan pada orang dewasa.

## Kata Kunci : teori pembalasan, tindak pidana anak

## Abstract
The  research  highlights  the  complexity  of  law  enforcement  regarding  juvenile  offenders.  Specifically,  the  study emphasizes  that  despite  efforts  to  implement  restorative  justice  and  diversion  approaches  in  handling  juvenile offenders  in  Indonesia,  the  element  of  retribution  remains  present  in  imposing  sanctions.  Restorative  justice emphasizes the restoration of relationships damaged by criminal acts, while diversion seeks to divert offenders from formal criminal justice systems. However, the research asserts that, regardless of these approaches, it is important to consider the retributive aspect in imposing sanctions on juvenile offenders. The importance of this retributive aspect is to affirm that unlawful actions still have consequences, even if the perpetrators are children. This also reflects the need  to balance  the  interests  of  individuals  and society  in  law  enforcement.  The research  indicates  that sanctions imposed on juvenile offenders may differ from those imposed on adults, both in severity and duration. However, this does  not  eliminate  the  retributive  element  from  law  enforcement  against  juvenile  offenders.  Overall,  the  research suggests  that  the  criminal  justice  system  in  Indonesia  seeks  to  treat  juvenile  offenders  by  considering  their
circumstances  and  future  prospects,  while  ensuring  that  their  actions  do  not  escape  the  legal  consequences appropriate to their deeds.

## Keywords: theory of retaliation, juvenile crime

## PENDAHULUAN
Mereka  yang  terlibat  dalam  isu  hukum  pidana,  termasuk  anak-anak,  baik  sebagai pelaku  maupun  korban,  menjadi  perhatian  serius  di  Indonesia.  Negara  ini  memiliki kerangka  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi  anak-anak  dari  eksploitasi,  kekerasan, dan  perlakuan  tidak  adil,  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Kedua  undang-undang  ini  memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum.
Ketika  membahas  tindak  pidana  anak,  belum  ada  definisi  khusus  yang  diterapkan. Yang  dapat  diidentifikasi  hanyalah  perbuatan melanggar  hukum yang  dilakukan  oleh individu,  baik  itu  dewasa  atau  anak-anak.  Dalam  konteks  ini,  perbedaan  utamanya terletak  pada  usia  pelaku,  apakah  pelaku  tersebut  merupakan  seorang  anak  atau dewasa (Danil, 2021).
Dunia  anak  merupakan  lingkungan  di  mana  mereka  bermain  dan  bereksplorasi. Terkadang,  kegiatan  bermain  ini  dapat  melibatkan  perbuatan  yang  melewati  batas kewajaran,  melanggar  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  (Utamayasa  & Anggreni,  2021).  Norma-norma  tersebut  dapat  mencakup  norma  kesusilaan,  norma kesopanan,  norma  agama,  atau  norma  hukum.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  anak  yang melewati  batas  ini  sering  disebut  sebagai  kenakalan.  Namun,  kenakalan  yang dilakukan oleh anak-anak terkadang dapat berakhir dengan keterlibatan dalam tindak kriminal, yang tentunya akan memiliki saksi dalam konteks hukum.
Ketika  anak  menjadi  pelaku  tindak  pidana,  sistem  hukum  tetap  mengupayakan keadilan untuk semua pihak. Meskipun demikian, proses ini harus mempertimbangkan aspek-aspek  psikologis  dan  masa  depan  anak  tersebut.  Meskipun  pendekatan  ini memperhatikan keadaan khusus anak sebagai pelaku, itu tidak berarti menghapuskan sanksi atau "hukuman" atas perbuatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukan anak tersebut.
Estimasi  mengenai  penentuan  sanksi  dalam  hukum  kejahatan  senantiasa  terpaut dengan  pemikiran  hal  tujuan  pemidanaan.  Pada  biasanya,  tujuan  hukum  kejahatan merupakan  mencegah  kebutuhan  orang  ataupun  hak  asas  orang  dan  melindungi kebutuhan  warga  serta  negeri  dengan  perimbangan  yang  balance.  Perihal  ini melingkupi  proteksi  dari  kesalahan  ataupun  aksi  tercela  di  satu  bagian,  serta  pula proteksi  dari  aksi  sekehendak  hati  di  bagian  lain.  Tujuan  ini  memantulkan  usaha menggapai penyeimbang antara proteksi kepada orang serta warga dan kesamarataan
dalam penindakan kasus- kasus kejahatan. Aksi bayaran di dalam penjatuhan kejahatan memiliki  2  arah,  ialah:  a.  dituju  pada  penjahatnya(  dari  perspektif  individual pembalasan);  dan  b.  Tertuju  buat  penuhi  kepuasan  dari  perasaan  marah  di  golongan warga( sudut objektif dari pembalasan).
Kala  seorang  melaksanakan  kejahatan,  terjalin  pelanggaran  kepada  kebutuhan hukum  khusus.  Akibat  yang  mencuat  dari  aksi  kesalahan  itu  mengaitkan  beban  baik dengan  cara  fisik  ataupun  intelektual,  tercantum  perasaan  tidak  suka,  sakit  batin, kemarahan,  ketidakpuasan,  serta  kendala  ketentraman  hati.  Akibat  ini  tidak  cuma dialami  oleh  korban  langsung,  namun  pula  oleh  warga  pada  biasanya.  Dalam  ujung penglihatan  individual,  buat  melegakan  ataupun  melenyapkan  penderitaan  ini,, diperlukan suatu bentuk pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Di sudut pandang objektif, pembalasan ini biasanya berbentuk pidana, yang pada dasarnya juga merupakan  suatu  bentuk  penderitaan.  Perlu  diperhatikan  bahwa  prinsip  pembalasan ini  mencerminkan  sudut  pandang  tertentu  dalam  filsafat  pemidanaan,  dan  terdapat berbagai  pendekatan  lain  dalam  sistem  hukum,  seperti  pendekatan  rehabilitatif  dan restoratif,  yang  lebih  menekankan  pada  perbaikan  perilaku  dan  rekonsiliasi  daripada pembalasan semata.
Pemikiran  Immanuel  Kant  terpaut  hukuman  dalam  kondisi  pidana  menekankan kalau  hukuman  yang  diperoleh  seorang  ialah bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  aksi kesalahan yang dikerjakannya. Bagi Kant, ganjaran tidaklah sesuatu akibat masuk akal dari  sesuatu  kontrak  sosial  ataupun  bermaksud  buat  menggapai  kebaikan  pelakon kesalahan  ataupun  warga.  Kant  menyangkal  pemikiran  yang  melaporkan  kalau ganjaran  diserahkan  buat  kebaikan  pelakon  kesalahan  ataupun  kebaikan  warga. Menurutnya, alibi tunggal yang bisa melandasi pemberian ganjaran merupakan sebab pelaku kesalahan sudah melaksanakan aksi yang melanggar hukum. Dalam perspektif Kant,  ganjaran  mempunyai  bawah  etiket  yang  kokoh  sebab  berasal  dari  prinsip kesamarataan serta tanggung jawab individu kepada aksi yang dicoba.
John Kaplan memilah filosofi retributif jadi 2, ialah filosofi pembalasan (the revenge theory) serta filosofi penebusan dosa (the expiation theory). Kaplan melaporkan kalau penebusan  dosa  memiliki  maksud  kalau  sang  penjahat"  sudah  dibayarkan  balik"  (the criminal  is  paid  back),  sedangkan  pelunasan  dosa  memiliki  maksud  kalau  sang penjahat"  melunasi  balik  hutangnya"  (the  criminal  pays  back)..  Pemahaman  ini didasarkan  pada  perspektif  cara  orang  berpikir  saat  menjatuhkan  sanksi.  Dalam konteks  teori  pembalasan,  sanksi  dijatuhkan  sebagai  bentuk  pembalasan  atau "pembayaran kembali" atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu,  dalam  konteks  teori  penebusan  dosa,  sanksi  dijatuhkan  karena  pelaku  dianggap "membayar kembali hutangnya" kepada masyarakat atau sistem hukum sebagai bentuk tanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Jadi,  menurut  Kaplan,  pemahaman  tergantung pada  cara  orang  memandang  apakah  sanksi  diterapkan  karena  masyarakat
"menghutang"  sesuatu  pada  pelaku  kejahatan  atau  sebaliknya,  karena  pelaku "berhutang sesuatu pada masyarakat."
Topik  permasalahan  yang  ingin  Penulis  teliti  adalah  mengenai  teori  pembalasan dalam  penindakan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Rumusan  masalahnya  adalah bagaimana tujuan pemidanaan sebagai tindakan pembalasan bagi pelaku tindak pidana yang  dalam  hal  ini  merupakan  seorang  anak.  Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah untuk  memahami  bagaimana  pemidanaan  dipandang  sebagai  suatu  bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya anak.
Metodologi  yang  diterapkan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  hukum  yang  berfokus pada  analisis  peraturan  atau  perundang-undangan  yang  telah  tertulis.  Penelitian normatif  ini  dapat  dianggap  sebagai  studi  pustaka  yang  menggunakan  data  sekunder sebagai sumber informasi.

## HASIL PENELITIAN
Seorang  yang  dianggap  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  kasus  anak  adalah individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  umumnya  bersifat  lebih  ringan  dibandingkan  dengan sanksi  yang  dikenakan  pada  orang  dewasa.  Meskipun  demikian,  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberlakukan ketentuan pidana yang berdiri  sendiri,  terpisah  dari  Pasal  10  KUHP,  yang  menghasilkan  sanksi  yang  khusus untuk  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana.  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  menetapkan  pidana  pokok  yang  dapat  dikenakan  kepada  anak yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a. pidana penjara
b. pidana kurungan
c. pidana denda
d. pidana pengawasan
Anak yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum tidak dapat dijatuhi hukuman mati  atau  hukuman  seumur  hidup.  Batasan  atas  pidana  penjara  untuk  anak  yang melakukan  pelanggaran  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak, yang membatasi hukuman penjara bagi anak nakal hingga maksimal sepuluh tahun. Selain sanksi penjara, peraturan tersebut juga memperkenalkan bentuk hukuman  baru,  yakni  pidana  pengawasan,  yang  tidak  termasuk  dalam  norma-norma umum Hukum Pidana (KUHP). Hukuman tambahan bagi anak nakal dapat mencakup:
a. perampasan barang tertentu; dan/atau
b. pembayaran ganti rugi.
Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997,  ancaman pidana  yang  mungkin  dijatuhkan  kepada  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana adalah  setengah  dari  ancaman  pidana  penjara  yang  dapat  dikenakan  kepada  orang
dewasa.  Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  memiliki  ancaman  pidana  mati atau  penjara  seumur  hidup,  ancaman  pidananya  tidak  boleh  melebihi  sepuluh  tahun. Namun,  anak  yang  belum  mencapai  usia  delapan  tahun  tidak  dapat  dijatuhkan hukuman  pidana  melalui  pengadilan  anak,  sejalan  dengan  pertimbangan  sosiologis, psikologis,  dan  pedagogis  bahwa  anak  di  bawah  usia  tersebut  belum  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Anak tersebut, bagaimanapun, dapat diajukan ke pengadilan anak jika terlibat dalam tindak pidana di antara usia delapan tahun dan 18 tahun.
Undang-Undang ini menetapkan sanksi yang berbeda untuk anak-anak berdasarkan rentang  usia  mereka:  anak-anak  berusia  8  hingga  12  tahun  hanya  akan  dikenakan tindakan,  sementara  anak-anak  berusia  12  hingga  18  tahun  dapat  dijatuhi  hukuman. Pendekatan ini didasarkan pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
Proses  penyidikan  anak  menjadi  tahap  awal  sebelum  menetapkan  seorang  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Idealnya,  penyidikan  ini  harus  dilakukan  oleh  petugas polisi wanita, meskipun penanganan oleh petugas polisi pria tetap dapat dilakukan jika diperlukan.  Petugas  penyidik  anak  harus  memiliki  keahlian  lintas  disiplin,  termasuk antropologi,  pedagogi,  sosiologi,  psikologi,  dan  psikiatri.  Mereka  diharapkan  untuk mendemonstrasikan  empati  terhadap  anak  dan  berkomitmen  untuk  memahami keinginan dan pikiran anak.
Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  pemeriksaan  tersangka  harus  dilakukan  dalam  suasana  yang  bersifat kekeluargaan.  Hal  ini  bertujuan  agar  pemeriksaan  berjalan  dengan  efektif  dan  penuh empati.  Efektivitas  diukur  dengan  kecepatan  pemeriksaan,  penggunaan  bahasa  yang mudah  dipahami,  dan  dorongan  terhadap  tersangka  untuk  memberikan  keterangan yang  jelas.  Sementara  itu,  simpati  ditunjukkan  melalui  sikap  penyidik  yang  sopan, ramah, dan tidak menakut-nakuti anak selama seluruh proses peradilan.
Petugas  penyidik  diharapkan  untuk  meminta  pendapat  atau  nasihat  dari pembimbing  kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana  dilaporkan.  Mereka  juga  dapat mencari  pandangan  dari  ahli  pendidikan,  psikolog,  psikiater,  tokoh  agama,  pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial jika dianggap perlu. Laporan dari anak korban dan saksi juga harus diminta saat mereka diperiksa, sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kerahasiaan  dalam  proses  penyidikan  anak  sangat  diutamakan.  Pasal  19  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menegaskan bahwa  identitas  anak,  anak  korban,  dan  anak  saksi  harus  dijaga  kerahasiannya,  dan tidak  boleh  diungkapkan  dalam  berita  cetak  atau  elektronik.  Identitas  tersebut mencakup  nama  dan  informasi  lain  yang  dapat  mengidentifikasi  siapa  anak  tersebut, baik  sebagai  anak  korban,  saksi,  atau  pelaku.  Setiap  tindakan  penyidikan,  termasuk penangkapan  dan  penahanan,  harus  dilakukan  secara  rahasia  mulai  dari  tahap penyelidikan hingga penyidikan.
Proses  penyidikan  dimulai  dengan  laporan  kasus  anak  dan  mempelajari  alasan kenakalan serta latar belakang anak melalui wawancara yang halus dan sabar. Penyidik tidak  boleh  menggunakan  kekerasan,  penyiksaan,  atau  sugesti  selama  penyidikan. Sangat penting bagi anak untuk membuat lingkungan yang aman dan tidak takut agar mereka  dapat  memberikan  jawaban  yang  lancar,  memahami,  dan  meresapi tindakannya.
Setelah  penyidik  membuat  laporan  tertulis  mengenai  keterangan  tersangka  dan saksi, mengumpulkan dokumen-dokumen, dan merangkum informasi lainnya, laporan resmi  ini  kemudian  diserahkan  kepada  kejaksaan  bersama  dengan  catatan-catatan berkas kejahatan.
Pasal  30  Undang-  undang  No 11  Tahun  2012  mengenai  Sistem  Peradilan  Kejahatan Anak  menata  sebagian  determinasi  yang  berhubungan  dengan  penahanan  anak.  Ayat (1) melaporkan kalau anak dibekuk buat tujuan investigasi serta bisa berjalan sampai 2 puluh 4 jam. Ayat (2) melaporkan kalau anak yang dibekuk wajib ditempatkan di ruang jasa  spesial  anak.  Tetapi,  cocok  dengan  ayat(  3),  anak  bisa  dititipkan  ke  Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial(  LPKS)  bila  belum  terdapat  ruang  jasa  spesial anak di wilayah itu. Cara penahanan anak wajib dicoba dengan cara kemanusiaan serta mencermati  keinginan  cocok  dengan  usianya  (ayat  4).  Tidak  hanya  itu,  perhitungan departemen  yang  menyelenggarakan  hal  rezim  di  aspek  sosial  hendak  dipakai  buat melunasi kanak- kanak yang ditempatkan di LPKS (ayat 5).
Dalam  melakukan  kewajiban  penahanan,  aparat  Kepolisian  Negeri  Republik Indonesia  wajib  menampilkan  pesan  kewajiban  serta  membagikan  pesan  perintah penahanan pada terdakwa. Pesan perintah penahanan itu memuat bukti diri terdakwa, alibi  penahanan,  penjelasan  pendek  masalah  kesalahan  yang  dipersangkakan,  serta mengatakan  tempat  terdakwa  ditilik,  cocok  dengan  determinasi  Artikel  18  Buku Undang- Undang Hukum Acara Pidana( KUHAP).
Penahanan  anak  yang  diprediksi  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  wajib didasarkan pada fakta yang lumayan serta dalam waktu durasi terbatas. Hak- hak anak selaku  terdakwa  wajib  dicermati  dikala  penahanan,  tercantum  hak  buat  memperoleh dorongan  hukum  pada  tiap  tingkatan  pengecekan  cocok  dengan  aturan  metode  yang didetetapkan  oleh  hukum(  Pasal  54  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana). Sehabis  terjebak,  terdakwa  ataupun  tersangka  bisa  ditahan,  yang  dicoba  oleh Interogator  Anak,  Penggugat  Umum  Anak,  ataupun  Hakim  Anak  sesuai  dengan undang- undang.
Adanya  dugaan  kuat  dan  bukti  yang  cukup  bahwa  anak  melakukan  tindak  pidana atau kenakalan adalah dasar yang memungkinkan penahanan anak. Saat-saat tertentu, penyidik  mungkin  mengabaikan  anak.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) tidak menetapkan ketentuan yang jelas tentang penentuan bukti yang cukup sebagai  dasar  penahanan  anak,  yang  menunjukkan  bahwa  anak  tidak  memiliki perlindungan  khusus.  Penyidik  yang  menahan  anak  harus  mempertimbangkan
konsekuensi penahanan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Selain itu, hal-hal seperti dampak penahanan anak terhadap rasa aman dan ketentraman masyarakat harus dipertimbangkan dengan cermat.
Prinsip-prinsip  tersebut  sangat  sulit  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan  nyata. Sangat sulit bagi penyidik untuk mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dari penahanan.  Penyidik  harus  melibatkan  ahli  seperti  pembimbing  kemasyarakatan, kriminolog,  psikolog,  dan  ahli  lain  yang  relevan  saat  melakukan  penahanan. Kebutuhan  dan  keinginan  anak,  baik  dalam  hal  perkembangan  pribadi  maupun berdampak  pada  masyarakat,  dapat  membantu  penyidik  anak  membuat  keputusan yang tepat.
Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana  anak,  proses  penuntutan  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seiring dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Setelah  penuntut  umum  meneliti  berkas  perkara  yang  dihasilkan  dari  penyidikan, penuntut  umum  menyusun  surat  dakwaan.  Pemeriksaan  perkara  pidana  dilakukan oleh  hakim  berdasarkan  surat  dakwaan  ini.  Setelah  surat  dakwaan  disusun,  perkara kemudian  dialihkan  ke  Pengadilan  dengan  surat  pelimpahan  perkara.  Surat pelimpahan perkara umumnya dilengkapi dengan surat dakwaan, berkas perkara, dan permohonan  agar  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  segera  menyelenggarakan persidangan. Dalam rangka memastikan bahwa proses kasus pidana anak berlangsung adil  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku,  prosedur  ini  dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.
Pada  tingkat  pertama,  perkara  anak  ditangani dan  diputuskan  oleh  hakim  tunggal, sesuai  dengan  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketua pengadilan memiliki kewajiban untuk menunjuk hakim atau majelis hakim yang akan menangani kasus anak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Dikarenakan persidangan perkara  anak bersifat  tertutup,  hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga keadaan  yang tenang dan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat berbicara dengan  terbuka  dan  jujur  mengenai  kejadian  yang  dialaminya  selama  persidangan. Tertutupnya  persidangan  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  privasi  anak  dan menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  bagi  anak  yang  menjadi  subjek  perkara pidana.
Dalam  jalannya  persidangan  anak,  anak  diadili  di  ruang  sidang  khusus  anak, sementara orang dewasa disidangkan di ruang tunggu yang terpisah dari ruang sidang anak.  Persidangan  anak  diberikan  prioritas  dibandingkan  dengan  persidangan  orang dewasa. Sebagian besar sidang anak, kecuali saat pembacaan putusan, diadakan secara tertutup untuk umum. Hakim diwajibkan untuk memerintahkan kehadiran orang tua, wali,  pembimbing,  pemberi bantuan hukum,  dan  pembimbing  kemasyarakatan  untuk mendampingi  anak  selama  persidangan  anak.  Jika  orang  tua  atau  pendamping  tidak
dapat  hadir,  sidang  anak  dapat  dilanjutkan  dengan  didampingi  oleh  pembimbing kemasyarakatan,  advokat,  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya.  Sidang  anak dianggap  batal  demi  hukum  jika  hakim  tidak  mematuhi  ketentuan  tersebut.  Anak, bersama  dengan  orang  tua  atau  wali,  advokat,  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya, diundang  ke  ruang  sidang  setelah  hakim  menetapkan  bahwa  sidang  tersebut  bersifat tertutup untuk umum.
Hakim  memiliki  dasar  pertimbangan  yang  luas  dalam  menjatuhkan  putusan, termasuk  mempertimbangkan  keadaan  psikologis  anak  pada  saat  melakukan  tindak pidana.  Hakim  perlu  memahami  latar  belakang  dan  faktor-faktor  penyebab  anak melakukan  tindak  pidana,  serta  memperhatikan  keadaan  psikologis  anak  setelah dipidana.  Dalam  pertimbangan  putusan,  hakim  juga  harus  memikirkan  dampak  yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana, serta memperhatikan keadaan psikologis anak  sebagai  korban  dan  saksi  dalam  persidangan.  Selain  itu,  hakim  juga  perlu mempertimbangkan  keadaan  psikologis  mereka  sendiri  dalam  menjatuhkan  hukuman atau  putusan.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  akan  beban  tugas,  tanggung  jawab,  dan dampak emosional yang dapat timbul dalam mengambil keputusan hukum. Selain itu, berat  ringannya  kenakalan  yang  dilakukan  anak  juga  menjadi  faktor  penting  dalam pertimbangan  hakim  untuk  menentukan  sanksi  yang  sesuai  dengan  kondisi  anak  dan kejahatannya.
Ya, rangkuman dari proses yang dijelaskan di atas adalah bahwa dalam menangani kasus  melibatkan  anak,  diperlukan  pendekatan  yang  mempertimbangkan  baik  fisik maupun  psikis  anak  yang  masih  dalam  tahap  perkembangan.  Fokus  utama penanganan kasus anak adalah pembinaan, bukan semata hukuman. Prinsip-prinsip ini menunjukkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, menyediakan pendampingan,  dan  mempertimbangkan  aspek-aspek  psikologis  dan  perkembangan anak  selama  proses  hukum.  Konsep  bahwa  anak  harus  dilindungi  dan  bahwa  tujuan utama adalah pembinaan mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang menitikberatkan  pada  pemulihan  dan  perbaikan  perilaku  anak.  Pendekatan  ini  sesuai dengan  prinsip-prinsip  hukum  internasional,  khususnya  Konvensi  Hak  Anak  (CRC), yang  menegaskan  perlunya  perlindungan  khusus  bagi  anak-anak  dalam  sistem peradilan pidana dan menekankan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan.
Hukuman terhadap anak juga diterapkan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, namun dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana penjara  di  bawah  tujuh  tahun.  Diversi,  dalam  konteks  ini,  mengacu  pada  pengalihan penanganan kasus anak yang dituduh melakukan tindak pidana dari proses formal ke bentuk  pembinaan  alternatif,  baik  dengan  atau  tanpa  syarat.  Pendekatan  ini menunjukkan  upaya  untuk  memberikan  solusi  yang  lebih  bermakna  dan  mendidik, terutama  bagi  kasus-kasus  yang  melibatkan  anak,  dengan  fokus  pada  pemulihan  dan perbaikan perilaku.
Terlihat bahwa pendekatan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan anak  cenderung  bertujuan  untuk  melindungi  kesejahteraan  mental  dan  masa  depan anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Meskipun  demikian,  aspek  pembalasan  terhadap pelaku  tetap  ada  dalam  kerangka  hukum,  meskipun  dibatasi  agar  tidak  melampaui kebutuhan  pemeliharaan  ketertiban  masyarakat.  Pendekatan  ini  mencerminkan perhatian terhadap rehabilitasi dan perlindungan anak, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan tujuan pemidanaan yang seimbang.

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak secara  khusus  mengatur  prosedur  bagaimana  seorang  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  dapat  dimintai  pertanggungjawaban,  dan  memberikan  sanksi  sebagai  akibat dari  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukannya.  Faktanya,  hal  ini  menunjukkan adanya  unsur  pembalasan  dalam  penjatuhan  pidana,  baik  dalam  sudut  pandang subjektif  yang  ditujukan  kepada  pelaku  sendiri,  maupun  dari  sudut  pandang  objektif yang  dapat  memenuhi  kepuasan  perasaan  dendam  di  kalangan  masyarakat.  Perlu dicatat  bahwa  sanksi  yang  diberikan  kepada  anak  pelaku  tindak  pidana  memiliki perbedaan  signifikan  dalam  hal  beratnya  dan  durasi  waktu  dibandingkan  dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa.
Meskipun  terdapat  unsur  teori  pembalasan  dalam  pemidanaan  anak,  hal  tersebut tidak  menjadikannya  sebagai  tujuan  utama.  Sebaliknya,  tujuan  utama  pemidanaan anak adalah melindungi masa depan anak, yang didasarkan pada pertimbangan aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulisan  jurnal  ini  berhasil  terealisasi  berkat  dukungan  dan  kolaborasi  yang  baik dengan rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Darma Agung. Serta, dukungan dan doa dari keluarga tercinta juga menjadi bagian penting dalam kelancaran penyelenggaraan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Armia, M. Siddiq, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum , Banda Aceh, LKKI Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1:  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori- Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana  Dan  Pemberantasannya-Rajawali Pers . PT. RajaGrafindo Persada.
Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
Sholehuddin,  M., Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  cet  I,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Siregar,    Bismar, Telaah  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Wanita , Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H.UII, 1986.
Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama, 2005.
Sofian,  Ahmad, Perlindungan  Anak  di  Indonesia  Dilema  dan  Solusinya ,  Medan:  PT.  Soft Media; 2012.
Utamayasa,  I.  G.  D.,  &  Anggreni,  M.  A.  (2021). Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Peserta Didik . Jakad Media Publishing.