Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 37-43| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR BANK PADA PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Kadek Megah Bintaranny, I Nyoman Putu Budiartha, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia megahasia13@yahoo.com

## Abstrak
Problematika  yang  dihadapi  pelaku  of  perkawinan  campuran  di  Indonesia  adalah  adanya  ketentuan  dalam hukum Indonesia mengenai penyatuan harta kekayaan secara serta-merta menjadi harta bersama setelah adanya perkawinan  tersebut.  Namun  di  sisi  lain,  terdapat  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  bahwa  orang asing  tidak  dapat  memiliki  hak  milik  atas  properti  di  Indonesia,  sehingga  harta  bersama  yang  melibatkan sejumlah properti dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak akan mustahil untuk dimiliki oleh orang asing  tersebut. Penelitian ini menelaah dua hal: perlindungan  hukum  bagi pihak ketiga,  yaitu  kreditur  bank berkaitan  dengan  kedudukan/status  harta  benda  pasangan  suami-istri  dalam  perkawinan  campuran  dalam perjanjian  kawin  dan  akibat  hukum  kredit  bermasalah  terkait  dengan  harta  benda  pasangan  tersebut  apabila mereka  melakukan  wanprestasi.  Untuk  mengungkap  dua  hal  ini,  penelitian  dilakukan  menggunakan  metode penelitian  hukum normatif.  Hasil  menunjukkan  pihak  kreditur  dilindungi  secara  preventif  dan  represif.  Akibat hukum  bagi  harta  benda  suami  atau  istri  untuk  kreditur  bank  apabila  debitur  yang  terikat  dalam  perkawinan campuran  tersebut  wanprestasi  tergantung  dari  bentuk  perjanjian  kawin  yang  dibuat.  Suami  atau  isteri  yang berkewarganegaraan  Indonesia  sebagai  debitur  dapat  memberi  jaminan  kebendaan  dari  harta  kekayaannya secara  bebas  dan  dapat  diambil  sebagai  jaminan  pelunasan  oleh  pihak  kreditur  bank  apabila  debitur  tersebut wanprestasi.
Kata Kunci : Perkawinan Campuran; Perjanjian Kawin; Perlindungan Hukum Kreditur

## Abstract
The problem faced by the couple of a mixed marriage in Indonesia is that there are provisions in Indonesian law regarding the incorporating of assets immediately into joint property after the marriage. But on the other hand, there are laws regulating that foreigners may not own property rights in Indonesia, so joint property involving a number  of  properties  in  the  form  of  movable or  immovable  property  will  be  impossible  for  foreigners  to  own. This  study  examines  two  issues:  the  legal  protection  for  third  party,  the  bank  creditors  relating  to  the status/property  status  of  a  married  couple  in  mixed  marriages  in  a  marriage  agreement  and  the  legal consequences of non-performing loans related to the couple’s property if they commit defaults. To uncover these two  matters,  the  study  was  conducted  using  the  normative  legal  research  method.  The  results  show  that creditors are protected in a preventive and repressive manner. Legal consequences for husband or wife property for  bank  creditors  if  the  debtor  is  bound  in  the  mixed  marriage  defaults  depend  on  the  form  of  the  marriage agreement  made.  A  husband  or  wife  who  is  an  Indonesian  citizen  as  a  debtor  is  permitted  to  guarantee  the material security of his assets freely and can be taken as collateral for repayment by the bank’s creditors if the debtor is in default.
Keywords: Mixed Marriage; Marriage Agreement; Legal Protection for Creditor

## I. PENDAHULUAN
Surat  Permohonan  ya ng   d i aj u ka n  Nyonya  Ike  Farida  tertanggal 11  Mei  2015  menjadi  sebuah solusi  baru  di  Indonesia  bagi  pasangan  suami  isteri  dalam  perkawinan  campuran  namun  belum membuat Perjanjian Kawin sebelum perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015 telah membuka kesempatan untuk membuat perjanjian kawin, tidak hanya sebelum perkawinan terjadi tetapi juga dapat dilakukan pada saat perkawinan berlangsung ( Hariss & Kasmara, 2019 ).  Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015  ini,  warga  negara Indonesia  (WNI)  dapat  kehilangan  hak  tertinggi  dan  terpenuhinya  sebagai WNI,  yaitu  hak memiliki properti di Indonesia apabila tidak membuat perjanjian kawin dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian
kawin tidak lagi dianggap sebagai pengikat hubungan kontrak tetapi adanya tujuan yang lebih penting yaitu melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan tersebut termasuk status harta kekayaan yang dimiliki masing-masing.
Klausul  terpenting  dalam  Perjanjian  Perkawinan  adalah  mengenai  pemisahaan  harta,  dimana dalam  perjanjian  kawin  secara  jelas  dan  tegas  memisahkan  harta  masing-masing  suami  dan  isteri, sehingga  tidak  terjadi  suatu  percampuran  harta  bersama  yang  dapat  berakibat  kepada  hilangnya  hak untuk dapat memiliki tanah ataupun properti di Indonesia selain dari Hak Pakai yang terbatas jangka waktunya. Namun di sisi lain, hal ini pastinya akan memberikan efek samping terhadap pihak ketiga, yaitu  kreditur  bank.  Kreditur  bank  itu  sendiri  merupakan  pihak  yang  memberikan  suatu  pinjaman kepada pihak kedua dengan suatu jaminan tertentu. Yang dimaksud pihak kedua di sini adalah sebagai peminjam  atau  yang  berhutang  atau  disebut  debitur.Dalam  kasus  ini,  seorang  WNI  dapat  bertindak sebagai  debitur  yang  memungkinkannya  untuk  melakukan  transaksi  dengan  kreditur  dengan  suatu jaminan kepemilikan propertinya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang jelas di dalam isi perjanjian mengenai perlindungan hukum, tidak hanya bagi kedua pihak dalam perkawinan  tersebut,  tetapi  juga  bagi  pihak  ketiga  yang  dilibatkan  dalam  suatu  kegiatan  transaksi dengan salah satu pasangan. Tujuannya adalah apabila terjadi suatu permasalahan di antara suami dan istri,  hak-hak  dari  pihak  ketiga  tersebut  tetap  dilindungi  dan  WNI  yang  bersangkutan  tetap  dapat menjalankan kewajibannya dengan tepat.
Perlindungan  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan sebelum suatu permasalahan terjadi dan represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan karena adanya suatu permasalahan atau sengketa.
Perjanjian  kawin  itu  sendiri  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  sebelum  kreditur  bank memutuskan  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  debitur,  terutama  setelah  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, yang mana perjanjian kawin dapat  dibuat pada saat perkawinan dan dapat dirubah atau dibatalkan, serta menjadi pegangan bagi kreditur  apabila  adanya wanprestasi  dari  pihak  debitur  di  kemudian  hari  yang  menyebabkan  perjanjian  kredit  tidak  dapat dilanjutkan.
Terkait  harta  dan  perkawinan,  sejumlah  kajian  telah  diluncurkan.  Kajian  tentang  pembuatan perjanjian  kawin  setelah  perkawinan  dan  akibat  hukumnya  terhadap  pihak  ketiga  telah  dikaji  dalam sebuah penelitian tesis master ( Kusuma, 2010 ). Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung  juga  mempunyai  akibat  hukum  dan  telah  diluncurkan  dalam  kajian  ilmiah  ( Istrianty  & Priambada,  2015 ).  Implikasi  perjanjian  kawin  terhadap  harta  dalam  perkawinan  campur  juga  telah diungkap  dalam  kajian ilmiah  ( Situmeang, 2019 ).  Selain itu, akibat  hukum perjanjian  harta bersama yang  dibuat  oleh  suami  istri  setelah  perkawinan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga pernah ditelaah dalam sebuah kajian ilmiah ( Hariss & Kasmara, 2019 ). Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga,  yaitu  kreditur  bank  berkaitan  dengan kedudukan/status harta benda pasangan perkawinan campuran dalam perjanjian kawin.
b. Bagaimanakah  akibat  hukum  kredit  bermasalah  terkait  dengan  harta  benda  suami  atau  istri  bagi kreditur bank apabila debitur yang terikat dalam perkawinan campuran tersebut wanprestasi?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  perjanjian  perkawinan  dalam perkawinan  campuran  sehingga  dapat  dilihat  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga  yaitu  kreditur bank yang berkaitan dengan status harta benda pasangan perkawinan campuran apabila pasangannya sebagai debitur melakukan wanprestasi.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  melakukan  kajian  pustaka  dari  sumber-sumber hukum dalam bentuk undang-undang dan buku-buku teori hukum dengan pendekatan masalah adalah pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Bahan hukum yang bersumber dari Undang-undang
yang  digunakan  ialah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  119  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal  31 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/15/PBI/2012,  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 26/4/BPPP.  Sumber  data  lain  yang  telah  digunakan  ialah  hasil-hasil  penelitian  yang  dipublikasikan melalui buku dan jurnal. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan teknik interpretasi. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  khususnya  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  (2) menjadi  dasar  syarat-syarat  sahnya  suatu  perkawinan  tidak  hanya  perkawinan  antar  sesama  WNI tetapi  juga  perkawinan  campuran,  yaitu  sah  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya, serta menurut peraturan  perundang-undangan yang berlaku ( Ratnaningsih, 2018: 1 ). Perkawinan campuran sendiri didefiniskan  secara khusus  dalam undang-undang yang sama Pasal 57 yang berbunyi:
“Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campuran  dalam  undang-undang  ini  adalah  perkawinan antara  dua  orang  yang  ada  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”
Dalam  konsekuensi  adanya  perkawinan  campuran  ini,  perlu  adanya  perjanjian  kawin. Perjanjian  kawin  itu  sendiri  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 ataupun  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  tidak  secara  jelas  mengatur  batasan- batasannya.  Secara  umum  perjanjian  kawin  antara  perkawinan  sesama  warga  negara  Indonesia  dan perkawinan  campuran  tidak  memiliki  perbedaan  yang  besar,  bahwa  perjanjian  kawin  dalam perkawinan sesama warga negara Indonesia bukan merupakan perjanjian yang wajib dibuat atau suatu keharusan,  dikarenakan  apabila  tidak  adanya  perjanjian  kawin  maka  berdasarkan  Pasal  119  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai saat perkawinan dilangsungkan maka berlaku pula persatuan bulat  kekayaan  suami  dan  isteri. Sedangkan,  Perjanjian  Kawin  dalam  perkawinan  campuran menghadapi  situasi  yang  berbeda  dikarenakan  adanya  perbedaan  status  kewarganegaraan.  Dengan adanya Perjanjian Kawin maka suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia masih memiliki  hak tertinggi  dan  terpenuh  sebagai  warga  Negara  Indonesia,  khususnya  dalam  kepemilikan  tanah  di wilayah  Indonesia  ataupun  saham  di  dalam  perusahaan  yang  berstatus  PT  (Perseroan  Terbatas) Indonesia ( Rasjid, 2013: 45 ).
Beberapa  ketentuan  perubahan  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015,  menjadi  sebuah  jawaban  bagi  pasangan  perkawinan  campuran  yang  belum  sempat membuat prenuptial agreement , yaitu:
a. Perjanjian kawin dapat  dibuat tidak hanya  sebelum  perkawinan berlangsung tetapi dapat dibuat sepanjang perkawinan.
b. Perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat  perkawinan atau notaris dengan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga bersangkutan.
c. Perjanjian  kawin  dapat  diubah  dan  dicabut  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dengan ketentuan tidak merugikan pihak ketiga.

## Bentuk-Bentuk Pengelolaan Harta Kekayaan pada Perjanjian Kawin Perkawinan Campuran
Pengaturan  harta  kekayaan  suami  isteri  dalam  perjanjian  kawin  dibedakan  atas  2  situasi,  yaitu  harta kekayaan  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan  dan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  pada  saat perkawinan  berlangsung.  Dalam  bentuk  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak,  serta  barang  berwujud dan tidak berwujud. Apabila tidak adanya perjanjian kawin, maka harta bawaan yang dibawa sebelum perkawinan  berlangsung,  dianggap  sebagai  harta  pribadi  masing-masing,  sedangkan  harta  yang diperoleh  setelah  adanya  perkawinan  akan  dianggap  sebagai  harta  bersama  dengan  hak  kepemilikan dibagi dua sama rata. Dengan adanya perjanjian kawin, terjadi penyimpangan atas persatuan harta ini menjadi terpisah yang disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak.
Bentuk-bentuk  perjanjian  kawin  yan  akan  menetukan  bagaimana  harta  kekayaan dikelola  saat perkawinan terjadi ( Gunadi, 2018: 137-142 ): a. Tidak  adanya  persekutuan  harta  benda  sama  sekali,  yakni  pemisahan masing-masing  harta kekayaan secara terpisah sama sekali, sehingga hanya  dikenal  dua  macam  harta  kekayaan,  yaitu
harta  kekayaan  isteri dan harta  kekayaan  suami. Apabila adanya hutang maka akan ditanggung masing-masing dengan jaminan harta kekayaan pribadi sendiri.
b. Pemisahan harta kekayaan dengan persekutuan hasil pendapat, membedakan kekayaan menjadi 3 jenis, yaitu harta suami, harta isteri, dan harta kekayaan dari hasil pendapatan bersama. Sehingga dalam hal ini, apabila ada hutang dengan jaminan harta kekayaan hasil pendapatan bersama, maka isteri hanya turut memikul kerugian dari bagian keuntungannya saja.
c. Pemisahan harta  dengan  persekutuan  untung  rugi.  Perjanjian  kawin dengan pemisahan harta ini juga  membagi  harta  dalam  3  jenis,  harta  suami,  harta  isteri,  dan  harta  kekayaan  untung  rugi. Apabila tidak secara khusus disebutkan maka perjanjian kawin dianggap terpisah sama sekali.
Dalam  hal  perjanjian  kawin  dalam  perkawinan  campuran,  perjanjian  kawin  dibuat  dengan pemisahan  harta  benda  sama  sekali  sehingga  apabila  dalam  pembelian  barang  atau  properti menggunakan nama dari  pasangan warga negara Indonesia maka harta benda tersebut menjadi harta milik pribadi dari warga negara Indonesia tersebut secara penuh.

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank Pada Perjanjian Kawin
Adanya perjanjian kawin  antara suami dan isteri menimbulkan  akibat hukum,  tidak  hanya mengikat pihak  suami  dan  isteri  tersebut,  tetapi  juga  mengikat  pihak  ketiga  yang  berkepentingan.  Apabila terjadi perubahan perjanjian, maka tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kreditur Bank sebagai pihak ketiga dalam kasus ini, wajib mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-isteri dengan kaitannya  dengan  kepastian  terlunasinya  piutang.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  kawin  memiliki  peran yang  sangat penting untuk memposisikan harta kekayaan yang dimiliki suami  isteri sebagai jaminan pelunasan bersama atau terpisah.
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  preventif  dalam  perjanjian  kawin  bagi  kreditur bank,  kreditur  bank  perlu  memperhatikan  keabsahan  dari  perjanjian  kawin  dan  bentuk  perjanjian kawin  yang  dibuat  untuk  menentukan  status  harta  kekayaan  suami-isteri  tersebut.  Keabsahan  dari perjanjian kawin dapat dilihat dari unsur-unsur perjanjian kawin ( Jeanita, 2013: 47-78 ):
a. Dibuat oleh (calon) suami dan (calon) isteri.
b. Dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik.
c. Tidak melanggar unsur kesusilaan dan ketertiban umum.
d. Unsur  tidak  boleh  dirubah  namun  dapat  dirubah  atau  dibatalkan  selama  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Unsur  ke  empat  poin  (d)  menjadi  dilema  bagi  pihak  ketiga  apabila  tidak  ada itikad baik dari pihak debitur dalam menginformasikan perubahan atau pembatalan. Namun berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  apabila  ternyata  terbukti  pihak  kreditur  bank dirugikan  atas  perbuatan  mereka,  maka  perubahan  perjanjian  kawin  tersebut  dapat  dibatalkan  atau digugat ke pengadilan, dan perjanjian tersebut tetap berlaku penuh bagi pihak kreditur bank.

## Akibat  Hukum  Kredit  Bermasalah  terhadap  Harta  Benda  dalam  Perkawinan  Campuran  dengan Perjanjian Kawin Bila Debitur Wanprestasi
Kriteria  kredit  bermasalah bagi  debitur  yang  wanprestasi  menurut  hukum  perikatan  dan  wanprestasi menurut  hukum  perbankan  mempunyai  makna  yang  berbeda  ( Jeanita,  2013:  199-200 ).  Menurut hukum perikatan, dikatakan debitur melakukan wanprestasi apabila debitur:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
c. Terlambat memenuhi prestasi;
d. Melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan  wanprestasi  dalam  hukum  perbankan  diatur  pada  Pasal  31  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
a. Terjadi  tunggakan  pokok  dan/atau  bunga  dan/atau  tagihan  lainnya  selama  90  (sembilan  puluh) hari walaupun asset produktif belum jatuh tempo;
b. Tidak  diterimanya  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  dan/atau  tagihan  lainnya  pada  saat  asset produktif  jatuh  tempo;  atau  c.  Tidak  dipenuhinya  persyaratan  lainnya  selain  pembayaran  pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pemberian  kredit  dari  pihak  kreditur  bank  ke  debitur  akan mengacu  secara khusus  pada  Peraturan Bank Indonesia sehingga yang dimaksud kredit bermasalah
adalah  kredit  yang  kualitasnya  mulai  masuk  dalam  golongan:  kredit  kurang  lancar,  diragukan,  dan macet. Di dalam golongan ini debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.
Dalam  hal  debitur  telah  melakukan  wanprestasi,  maka  jaminan  dari  debitur  dapat  digunakan untuk  melunasi  kekurangan  dari  pembayaran  yang  seharusnya  dibayarkan  oleh  pihak  debitur.  Pihak bank  perlu  memastikan  secara  jelas  dan  benar  bentuk  perjanjian  kawin  yang  dibuat  oleh  pasangan perkawinan  campuran  sebelum  menandatangani  perjanjian  kredit  bank.  Sedangkan  dalam penyelesaian  kredit  bermasalah  berdasarkan  waktu  pembuatan  perjanjian  kawin  dalam  perkawinan campuran,  maka  dapat  dibedakan  perjanjian  kawin  yang  dibuat  sebelum  dan  sesudah  perkawinan berlangsung:
a. Perjanjian  kredit  yang  dibuat  sebelum  perkawinan  merupakan  hutang  yang  ditanggung masing-masing  pihak.  Sehingga  debitur  dianggap  menjaminkan  harta  benda  pribadi  yang dimilikinya  sebelum  perkawinan  berlangsung  sehingga  yang  dapat  diambil  oleh  pihak  kreditur bank apabila debitur wanprestasi tanpa persetujuan dari pasangannya.
b. Perjanjian kredit yang dibuat sesudah perkawinan namun belum ada perjanjian kawin, maka pihak kreditur bank wajib untuk meminta perjanjian kawin yang sudah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian jaminan kebendaan.
c. Perjanjian  kredit  yang  dibuat  sesudah  perkawinan  dan  adanya  perjanjian  kawin,  maka  terjadi pemisahan  harta  benda  yang  mana  debitur  dapat  menjaminkan  harta  kekayaan  pribadinya  yang telah masuk dalam daftar kekayaan masing-masing pihak sehingga pada saat debitur wanprestasi, pihak kreditur bank dapat menuntut jaminan kebendaan tersebut tanpa merugikan harta kekayaan milik pasangan debitur.
d. Perjanjian  kredit  yang  dibuat  sesudah  perkawinan  dan  adanya  perjanjian  kawin  dengan perubahan/pembatalan,  maka  isi  perubahan  perjanjian  kawin  tidak  boleh  bertentangan  dengan perjanjian  kredit  dengan  bank  termasuk  jaminan  kebendaannya.  Apabila  dikemudian  hari perubahan atau pembatalan perjanjian kawin tersebut terbukti merugikan pihak kreditur bank atau tanpa  sepengetahuan  pihak  kreditur  bank  maka  kreditur  bank  dapat  menggugat perubahan/pembatalan  perjanjian  kawin  tersebut  dan  tetap  dapat  mengeksekusi  jaminan kebendaan debitur apabila debitur melakukan wanprestasi.
Walaupun  setelah  mengetahui  adanya  perjanjian  kawin  berdasarkan  bentuk  maupun  waktu dibuatnya  perjanjian  kawin, peraturan mengenai pelunasan dan pertanggungjawaban terhadap utang- utang  yang  lahir  dari  suami  dan  istri,  baik  sebelum  perkawinan  maupun  selama  perkawinan berlangsung  tidak  diatur  secara  terperinci  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  demikian pula  tidak  ada  pasal-pasal  yang  khusus  mengatur  mengenai  tanggung  jawab  atas  utang  pribadi maupun  utang  bersama.  Dengan  demikian  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1074  tentang Perkawinan,  masalah  tanggung  jawab  suami  istri  terkait  pelunasan  utang  harus  dibedakan  juga  ke dalam tanggung jawab internal antara suami dan  istri serta tanggung jawab eksternal terhadap pihak ketiga  atau  kreditur  bank.  Sehingga  suami  maupun  istri  bertanggung  jawab  sendiri  atas  hutang- hutang pribadinya ( Putri dkk., 2018: 114- 115 ) .

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah
Perlindungan  hukum  preventif  yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya  bagi  kreditur  bank  dalam perjanjian  kawin  adalah  dengan  wujud  pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa yang dikarenakan kealpaan pihak debitur dalam melakukan pengesahan  perjanjian  kawinnya  dan  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  kreditur  bank  dalam penyelesaian kredit bermasalah, maka pihak kreditur bank dapat meminta perlindungan hukum secara represif yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan.
Walaupun  demikian,  kredit  bermasalah  sendiri  dapat  diatasi  dengan  dua  strategi,  antara  lain ( Hermansyah, 2014: 75-77 ):
a. Penyelamatan  kredit,  adalah  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui perundingan kembali  antara  bank  sebagai  kreditur  dan  nasabah  peminjam  sebagai  debitur.  Langkah penyelamatannya  dengan  cara rescheduling atau  penjadwalan  kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP.
b. Penyelesaian  kredit,  adalah  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  lembaga hukum apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah terakhir melalui restructuring tidak efektif.
Lembaga  hukum  tersebut  dapat  berupa  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN)  dan  Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui litigasi yaitu badan peradilan, dan melalui non-litigasi yaitu arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan rumusan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa:
a. Berdasarkan ketentuanPasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, telah jelas dicantumkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga secara spesifik, yaitu:
1) Ayat  (1),  perjanjian  kawin  merupakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris  yang  dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan berlangsung atau selama perkawinan dilangsungkan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Artinya bahwa sebelum melakukan perjanjian kredit, pihak bank sebagai pihak ketiga harus mengecek ada tidaknya perjanjian kawin serta keabsahan  dari  perjanjian kawin  tersebut  baik  dari  segi  isi  dan  bentuk  perjanjian  kawin,  jenis  akta  otentik  atau bawah  tangan,  dan  pengesahan  perjanjian  kawin  itu  sendiri.  Dengan  adanya  perjanjian kawin ini dapat memperjelas status harta benda suami isteri yang akan dijaminkan kepada kreditur bank sebagai jaminan pellunasan di kemudian hari bila diperlukan.
2) Ayat  (4),  apabila  terjadi  perubahan  atau  pencabutan  perjanjian  kawin  maka  perubahan atau  pencabutan  tersebut  tidak  merugikan  pihak  ketiga.  Perubahan  atau  pencabutan perjanjian  kawin  yang  merugikan  pihak  kreditur  bank  ataupun  tanpa  sepengetahuan  pihak kreditur  bank  sebagai  pihak  ketiga  merupakan  bukti  adanya  itikad  tidak  baik  dari  pihak debitur  sehingga  pihak  kreditur  bank  dapat  menuntut  pembatalan  perubahan  atau pencabutan perjanjian kawin tersebut.
Perlindungan  hukum  preventif  bagi  kreditur  bank  dalam  perjanjian  kawin  adalah  dengan wujud  pengesahan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris.  Apabila  di  kemudian hari  terjadi  sengketa  yang  dikarenakan  kealpaan  pihak  debitur  dalam  melakukan pengesahan perjanjian kawinnya dan menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur bank atau adanya  itikad  tidak  baik  dalam  perubahan  atau  pencabutan  perjanjian  kawin,  maka  pihak kreditur bank dapat meminta perlindungan hukum secara represif yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan.
b. Akibat hukum bagi harta benda suami atau istri untuk kreditur bank apabila debitur yang terikat dalam perkawinan campuran tersebut wanprestasi tergantung dari bentuk perjanjian kawin yang dibuat.  Suami  atau  isteri  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  sebagai  debitur  dapat  memberi jaminan  kebendaan  dari  harta  kekayaannya  secara  bebas  dan  dapat  diambil  sebagai  jaminan pelunasan  oleh  pihak  kreditur  bank  apabila  debitur  tersebut  wanprestasi.  Walaupun  demikian, masalah  tanggung  jawab  suami  istri  terkait  pelunasan  utang  harus  dibedakan  juga  ke  dalam tanggung  jawab  internal  antara  suami  istri  sehingga  tidak  kaku  bahwa  hutang-hutang  tersebut merupakan  tanggung  jawab  pribadi  salah  satu  pihak  saja,  dikarenakan  bisa  jadi  hutang  yang dibuat  merupakan  hutang  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  atau  kepentingan  bersama  suami  dan isteri beserta anak bila ada.
2. Saran
Adapun saran-saran dari pembahasan ini adalah:
a. Belum adanya definisi yang jelas untuk memberikan batasan waktu perjanjian perkawinandibuat. Sehingga  pelaku  perkawinan  campuran  bisa  saja  menunda-nunda  pembuatan  perjanjian  kawin sampai  pada  saat  perjanjian  kawin  itu  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  aturan  yang memperjelas  kembali  kapan  batas  waktu  maksimum  pembuatan  perjanjian  kawin  setelah perkawinan berlangsung sampai ke pengesahannya dengan sanksi yg tegas apabila tidak adanya perjanjian  kawin  dalam  batasan  waktu  tertentu  itu.  Namun  di  sisi  yang  lain  bisa  jadi  tidak dibuatnya  perjanjian  kawin  dikarenakan  tidak  adanya  pengetahuan  hukum  mengenai  perjanjian kawin itu sendiri sehingga perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terlebih dahulu sebelum menetapkan aturan baru untuk meningkatkan kesadaran para pelaku perkawinan campuran untuk membuat perjanjian kawin.
b. Bagi  pelaku  perkawinan  campuran  yang  telah  memiliki  perjanjian  kawin  atau  merencanakan membuat perjanjian kawin, perlu membuat daftar/inventaris harta kekayaan yang lebih terperinci bagi  masing-masing  pihak  yang  dilampirkan  dalam  perjanjian  kawin.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperjelas  status  harta  benda  yang  dimiliki  sehingga  tidak  ada  salah  interpretasi  bagi  kedua belah  pihak  ataupun  pihak  ketiga  yang  tersangkut  di  kemudian  hari.  Apabila  terjadi  perubahan atau  pembatalan  perjanjian  kawin,  maka  pihak  ketiga  yang  terkait  perlu  diinformasikan  dan  isi perubahan tidak merugikan pihak ketiga tersebut untuk mencegah adanya tuntutan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunadi. (2018). Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Al-Afkar Journal for Islamic Studies , 1 (1), 120–148.
Hariss,  A.,  &  Kasmara,  N.  W.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Akibat  Hukum  Perjanjian  Harta  Bersama yang  Dibuat  oleh  Suami  Istri  Setelah  Perkawinan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Wajah Hukum , 3 (1), 65–73. Hermansyah. (2014). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Prenadamedia Group.
Istrianty,  A.,  &  Priambada,  E.  (2015).  Akibat  Hukum  terhadap  Perjanjian  Perkawinan  yang  Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. Privat Law , 3 (2), 84–92.
Jeanita,  A.  (2013). Status  Hukum  Perjanjian  Kawin  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan . Universitas Indonesia. Kusuma,  R.  W.  (2010). Pembuatan  Perjanjian  Kawin  Setelah  Perkawinan  dan  Akibat  Hukumnya terhadap  Pihak  Ketiga  (Studi  Kasus  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr
dan Penetapan
Pengadilan
Negeri
Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr) . Universitas Diponegoro.
Putri,  P.  Y.,  Djatmika,  P., &  Puspitawati,  D.  (2018). Implikasi  Yuridis  Perjanjian  Perkawinan  Yang Dibuat  Selama  Dalam  Ikatan  Perkawinan  Terhadap  Utang  Bersama  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. Legality , 26 (1), 95–117.
Rasjid,  I.  (2013). Tinjauan  Perjanjian  Perkawinan  terhadap  Perkawinan  Campuran  Warga  Negara Indonesia–Warga  Negara  Australia  yang  Dilangsungkan  di  New  South  Wales–Australia . Universitas Indonesia.
Ratnaningsih,  E.  (2018). Perkawinan  Campuran  Antara  WNI  dan  WNA  di  Indonesia .  Universitas Binus.
Situmeang, P. (2019). Implikasi Perjanjian Kawin terhadap Harta dalam Perkawinan Campur. Recital Review , 1 (2), 117–131.