## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA
Ni Made Darmakanti 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {nimadedarmakanti@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  bentuk pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual  di  Kota  Singaraja;  dan (2) mengkaji  dan menganalisis  mengenai  hambatan- hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder,  dan  bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik  observasi,  dan  teknik  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive  sampling .  Selanjutnya  data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  bentuk  pelaksanaan perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  di  Kota  Singaraja berupa  perlindungan  secara  pre-emtif,  preventif,  dan  represif;  dan  (2)  hambatan- hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban  kekerasan  seksual  di  Kota  Singaraja  berupa  hambatan  yang  berasal  dari internal  aparat  penegak  hukum  maupun  dinas  terkait  dan  hambatan  eksternal  dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual, Kota Singaraja

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  examine  and  analyze  the  form  of  implementation  of  legal protection  for  children  who  are  victims  of  sexual  violence  in  Singaraja  City;  and  (2) examine  and  analyze  the  obstacles  that  are  passed  in  the  implementation  of  legal protection for children as victims of sexual violence in Singaraja City. In this study, the type of research used is empirical legal research by using descriptive research. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques  used  are  document  study  techniques,  observation  techniques,  and interview  techniques.  The  sampling  technique  used  is  a  non-probability  sampling technique  and  the  subject  is  determined  using  a  purposive  sampling  technique. Furthermore, the data obtained were processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in Singaraja City is in the form of pre-emptice, preventive and repressive protection; and (2) the obstacles that are passed in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Singaraja City are obstacles
that  come  from  internal  law  enforcement  officers  and  related  agencies  and  external obstacles from law enforcement officers and related agencies.
Keywords: Legal Protection, Childern, Victims of Sexual Violence, Singaraja City

## PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah
sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa,  bahkan  anak  dianggap  sebagai harta  kekayaan  yang  paling  berharga dibandingkan  kekayaan  harta  benda lainnya  (Prajnaparamita,  2018:  215). Dilihat  dari  sisi  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  anak  adalah  pewaris dan  sekaligus  potret  masa  depan bangsa  di  masa  yang  akan  datang, generasi  penerus  cita-cita  bangsa, sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak sipil dan kebebasan.
Undang-Undang Nomor 35
Tahun  2014  menjelaskan  tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan  bahwa  anak  adalah  tunas, potensi,  dan  generasi  muda  penerus cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan negara  pada  masa  depan  (Djamil, 2013: 9).
Dalam  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1  ayat  1  mengatur  bahwa  :  “Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia 18  (delapan  belas)  tahun  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka anak  merupakan  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
dan termasuk anak  yang  masih  dalam kandungan.
Anak juga merupakan kelompok yang  lemah  dan  rentan  sehingga memerlukan  perlindungan  agar  hak- haknya  dapat  terpenuhi.  Di  Indonesia tantangan  di dalam  perlindungan anak adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam  waktu  yang  bersamaan  mampu memberikan perlindungan kepada anak dari  bahaya  yang  mengintai  mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak  dari  ancaman  perampasan  hak anak (Wijaya, 2016:32).
Di  sisi  lain,  anak  merupakan individu  yang  belum  matang  baik secara  fisik,  maupun  mental  apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih beresiko  terhadap  dampak  kekerasan khususnya kekerasan seksual (Pribadi, 2018: 14).
Kekerasan seksual adalah keterlibatan  anak  dalam  kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan  seksual  juga  dapat  berupa perlakuan  tidak  senonoh  oleh  orang lain,  kegiatan  yang  menjurus  pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan  melibatkan  anak  dalam  bisnis prostitusi (Raditya, 2020: 139). Kekerasan  seksual  terhadap  anak dibawah umur tentunya akan berdampak  pada  psikologis  maupun perkembangan  lainnya  terhadap  anak tersebut.
Di  Indonesia  sendiri  sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang  perlindungan  hukum  terhadap kekerasan  seksual  pada  anak,  yakni pada  Undang-Undang  No  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Dalam  pasal  15
huruf (f) Undang-Undang No 35 Tahun
2014 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak
untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”.
Selain itu, masih terdapat beberapa  regulasi  yang  mengatur tentang  kekerasan  seksual  pada  anak yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No  1  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  No  3  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-
Undang  No  23    Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  Undang- Undang  No  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan Peraturan  Pemerintah  No  70  Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan
Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman
Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak. Pada tahun 2020, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan  Anak  (KPPPA),  Nahar mengungkapkan  bahwa,  sejak  Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia.  Jika  dirincikan,  ada  2.556 korban  kekerasan  seksual;  1.111 korban kekerasan fisik; dan 979 korban kekerasan psikis (Kamil, 2020). Fenomena ini tidak menutup
kemungkinan akan memberikan
dampak  yang  meluas  pula  bagi masyarakat. Banyaknya kasus
kekerasan  seksual  terhadap  anak semakin
memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan  dari  kekerasan  belum berjalan sebagaimana mestinya.
Persoalan  lain  yang  timbul adalah  keengganan  korban  untuk
konsisten  memperjuangkan  haknya dalam  peradilan  karena  perlindungan yang  kurang  oleh  instrumen  hukum yang  ada.  Aspek  kekerasan  seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas, sehingga apa yang dilakukan korban  akan  selalu  terlihat  salah  dan kurang waspada (Somaliagustina, 2018:  128).  Padahal,  dengan  terjadi kekerasan  seksual  akan  berakibat sulitnya  korban  dalam  mendapatkan keadilan  di  depan  hukum  karena intimidasi  moral  yang  luar  biasa diterima  korban.  Disisi  lain,  hal  ini diperparah  dengan  adanya  budaya victim  blaming terhadap  korban  yang terbiasa  menempatkan  posisi  korban ikut  bertanggung  jawab  atas  apa  yang terjadi pada dirinya (Aryani, 2016: 14).
Kasus kekerasan seksual banyak  kita  jumpai  di  kota-kota  besar dan bahkan sudah mulai marak terjadi di  kota-kota  kecil  yang  ada  di  setiap provinsi. Salah satunya kerap terjadi di salah  satu  kota  yang  ada  di  provinsi Bali, yaitu Kota Singaraja yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Buleleng.
Kota Singaraja merupakan ibukota  sekaligus  wilayah  administratif dari  Kabupaten  Buleleng  yang  terletak di  sebelah  utara  Pulau  Bali,  yang terkenal dengan sebutan “Kota
Pendidikan  dan  Pengetahuan”.  Hal  ini ditandai dengan diresmikannya
branding baru,  yaitu “Singaraja,  The City  of  Science” ,  dimana  banyak individu-individu  yang  datang  guna menempuh pendidikan di lembaga atau institusi  pendidikan  yang  disediakan  di kota  ini.  Sehingga,  jika  dilihat  dari branding kota  ini,  maka  seharusnya pelajar yang ada lebih banyak menghabiskan  waktunya  untuk  belajar dan tidak menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak baik (Yuliartini, 2014). Berdasarkan
data dari Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya  disebut  dengan  Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di  wilayah  hukum  Polres  Buleleng  dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  Adapun  data  kekerasan seksual  yang  terjadi  terhadap  anak yang  sudah  ditindak/diproses  5  (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

## Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan
Seksual No Tahun Jumlah Kasus 1 2016 15 2 2017 25 3 2018 29 4 2019 32 5 2020 14 6 2021 16 Sumber. Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat
adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak dalam  lima  tahun  terakhir  yakni  sejak tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2021. Dapat dicermati terjadinya peningkatan  jumlah  kasus  kekerasan seksual dari  tahun  2016  sampai  tahun 2019, dimana pada tahun 2019 menjadi titik  tertinggi  banyaknya  jumlah  kasus kekerasan seksual. Kemudian, terjadinya penurunan angka kekerasan seksual pada tahun 2020 dan kenaikan kembali  pada  tahun  2021.  Adanya fluktuasi  jumlah  kekerasan  seksual  ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu,  baik  itu  dari  sudut  kesadaran hukum  masyarakat  maupun  dari  segi optimalisasi penegakan hukumnya.
Regulasi  mengenai  kekerasan seksual  di  Kota  Singaraja  yang  diatur pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak dari Tindak Kekerasan, dijelaskan pada pasal  5  huruf  (b)  bahwa  pemerintah daerah  bertanggung  jawab  dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan dalam bentuk  kekerasan  seksual.  Kemudian, pelayanan  terpadu  bagi  korban  tindak kekerasan diatur pada pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan “pemerintah daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan melalui kegiatan pelayanan pengaduan,
pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan
rohani, pelayanan rehabilitasi  sosial,  pelayanan  bantuan dan pendampingan hukum dan pemulangan dan reintegrasi”. Kemudian,  pasal  11  ayat  (2)  huruf  c menyebutkan “pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa pusat pelayanan dan rumah aman”.
Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan  beberapa  pasal  pada Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  5 Tahun  2019  tentang  perlindungan perempuan  dan  anak  dari  tindak kekerasan belum berjalan optimal pada kenyataannya.  Salah  satunya  pada penerapan  pelayanan  fasilitas  rumah aman  yang  belum  tersedia  di  Kota Singaraja.  Belum  tersedianya  rumah aman  bagi  anak  korban  kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan  seksual  khususnya  di  Kota Singaraja. Mengingat kurangnya perlindungan  hukum  terhadap  anak yang menjadi korban kekerasan seksual,  menimbulkan  masalah  serius
dalam perkembangan anak-anak menuju  masa  depannya,  apalagi  jika terhadap  anak-anak  tersebut  tidak dibekali  dengan  pendidikan  seks  yang cukup  kepada  mereka.  Permasalahan yang  begitu  rumit  ini  tidak  bisa  ditaruh pada  satu  pihak  saja  seperti  pihak keluarga atau pemerintah saja, melainkan  perlu  adanya  sinergitas kerjasama  antara  orang  tua,  aparat penegak  hukum,  serta  masyarakat dalam upaya menangani permasalahan tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  latar belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  lebih  lanjut  dalam  bentuk skripsi  dengan  judul :  “Implementasi Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban  Kekerasan  Seksual  di  Kota Singaraja”.

## METODE
Pada  penelitian  ini  digunakan metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum yang mengacu  kepada  kenyataan  hukum yang mengcakup kenyataan-kenyataan sosial  atau  budayanya,  penelitian terhadap  efektivitas  hukum  tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat  terdapat  kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita  (Ali  dan  Heryani,  2012:2). Metode ini digunakan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  kekerasan  seksual  di  Kota Singaraja dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual  di  Kota  Singaraja.  Sifat penelitian yang  digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang menggambarkan secara nyata keadaan-keadaan  gejala-gejala  yang ada  dalam  masyarakat  (Abdurrahman, 2009:  112).  Adapun  data  dan  sumber data  yang  digunakan  terdiri  dari  data primer  yang  merupakan  data  yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan  studi  kepustakaan  yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Dalam  penelitian  ini  digunakan tiga  jenis  teknik  pengumpulan  data, yaitu  teknik  studi  dokumen  yang dilakukan  dengan  cara  menelaah bahan-bahan  pustaka  yang  relevan dengan  penelitian,  teknik  observasi, dan teknik wawancara (Ali, 2014: 106).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja Anak  merupakan  individu  yang masih  lemah  dibandingkan  dengan orang  dewasa,  anak  lebih  beresiko untuk  mengalami  kekerasan baik secara  fisik  maupun  seksual.  Namun, yang saat ini menjadi ancaman terbesar bagi anak-anak adalah tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdaya seseorang (termasuk  anak-anak)  untuk  tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik maupun psikologis (Yuwono, 2015: 7).
Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menderita penderitaan fisik, akan tetapi juga mengalami trauma yang berkepanjangan yang akan melahirkan sikap  tidak  sehat,  seperti  minder,
trauma, takut yang berlebihan, perkembangan  jiwa  yang  terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan  mental  anak  tersebut (Harahap,  2016:  9).  Berdasarkan  hal tersebut, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan  dari  aparat  penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan juga lembaga sosial.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit PPA Polres Buleleng,
Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (PPKBPP-PA)  Kabupaten  Buleleng, adapun  bentuk-bentuk  perlindungan hukum  yang  dapat  diberikan  kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja, berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif (Yusyanti, 2020: 619).
Bentuk  perlindungan  pre-emtif yang  dilakukan  terhadap  anak  korban kekerasan  seksual  merupakan  upaya awal tindakan pencegahan yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum maupun  dinas  terkait  (Ketaren,  2020: 16) dalam bentuk pemberian sosialisasi atau  penyuluhan  hukum,  kampanye, dan  program-program  khusus  yang dirancang oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait untuk memberikan advokasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Selain  itu,  bentuk  perlindungan preventif  dilakukan  terhadap  anak korban  kekerasan  seksual  oleh  aparat penegak  hukum  dan  dinas  terkait (Suyanto, 2012: 24) merupakan tindakan  lanjutan  dari  pencegahan
berupa  pelaksanaan  dari  pencegahan tersebut, seperti pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GenAksa) yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta
Dinas Pendidikan, kepada masyarakat terkait perlindungan  terhadap  anak  korban kekerasan  seksual; Peksos  Goes  to School ,  dan  Tepak  Temu  Penguatan Keluarga dan Anak.
Bentuk perlindungan represif dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku  tindak  kekerasan  seksual, berupa  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  kasus  kekerasan seksual  yang  telah  terjadi  pada  anak. Proses  penegakkan  hukum  tersebut dilanjutkan  sampai  dengan  proses peradilan,  demi  menegakkan  norma- norma  hukum  yang  berlaku  dan pemenuhan hak anak agar mendapatkan keadilan (Noviarini,
2021: 23).
Berdasarkan  uraian  mengenai bentuk-bentuk  perlindungan  hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai perlindungan khusus  bagi  anak  korban  kejahatan seksual,  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal  69A  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak yang berbunyi :
“Perlindungan khusus bagi anak korban
kejahatan seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
59  ayat  (2)  huruf  j  dilakukan  melalui upaya :
a.  Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b.  Rehabilitasi sosial;
c.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai
pemulihan; dan
d.  Pemberian  perlindungan  dan pendampingan pada setiap tingkat  pemeriksaan  mulai  dari penyidikan,  penuntutan,  sampai dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan”. Dalam ketentuan
Perda
Kabupaten  Buleleng  Nomor  5  Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, diatur juga pada pasal 7 tentang perlindungan anak  korban  tindak  kekerasan,  yang berbunyi :
“Perlindungan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara :
a.  Merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan
resiko rentan, penanganan korban,  dan  sistem  data  dan informasi anak;
b.  Menyelenggarakan pemeliharaan,  perawatan,  dan rehabilitasi  sosial  anak,  baik  di dalam  lembaga  maupun  di  luar lembaga;
c.  Menyediakan
tempat
penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak;
d.  Menyelenggarakan perlindungan  khusus  kepada anak.
Berdasarkan uraian tersebut aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait yaitu Unit PPA Polres Buleleng,
Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Buleleng,  telah  melakukan perlindungan  hukum  terhadap  anak korban kekerasan seksual yang sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  dan  juga  Perda  terkait  yakni Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  5 Tahun  2019  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak Kekerasan.
Hambatan-hambatan Pelaksanaan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  Kekerasan  Seksual  di  Kota Singaraja Perlindungan anak dibentuk
dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya  kebutuhan  anak  supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak yang  berkualitas,  berakhlak  mulia  dan sejahtera (Saraswati, 2015: 25).
Dalam  pelaksanaan  pemberian perlindungan  hukum  terhadap  anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan  yang  dihadapi oleh  para  aparat  penegak  hukum  dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang  dihadapi  oleh  para  aparat penegak  hukum  maupun  dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal  maupun  eksternal  dari  setiap instansi.
Hambatan  internal  merupakan hambatan  yang  berasal  dari  dalam
aparat penegak hukum maupun dinas- dinas  terkait  (Triwahyuningsih,  2018: 115).  Dalam  hal  ini,  ada  beberapa hambatan  internal  yang  dihadapi  oleh Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Buleleng, dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual  di  Kota  Singaraja,  yaitu keterbatasan  sumber  daya  manusia (SDM),  keterbatasan  anggaran  dari pemerintah,  dan  kurangnya  fasilitas dalam  melindungi  korban  kekerasan seksual utamanya anak di bawah umur.
Selanjutnya,  hambatan  eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar  aparat  penegak  hukum  maupun dinas terkait (Wadong, 2012: 3). Dalam hal  ini,  ada  beberapa  hambatan eksternal yang dihadapi oleh Unit PPA
Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,
dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan  seksual  di  Kota  Singaraja, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi  pada  korban  kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan  hak  anaknya  akibat lamanya  proses  hukum  yang  dilalui, serta  masyarakat  yang  enggan  peduli dan  mengetaui  dampak  dari  tindak kekerasan seksual tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
hasil dan
pembahasan  yang  telah  dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1.  Bentuk perlindungan hukum terhadap  anak  sebagai  korban kekerasan  seksual,  yaitu  :  (1) Pre-emtif, berupa sosialisasi/penyuluhan  hukum, kampanye, dan program khusus; (2) Preventif, berupa pelaksanaan  Gerakan  Nasional Anti Kekerasan Seksual, Peksos Goes  To  School ,  dan  Tepak Temu  Penguatan  Keluarga  dan Anak;  dan  (3)  Represif,  berupa proses  penegakkan  hukum  dan proses peradilan.
2.  Hambatan-hambatan dalam pelaksaan  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  di Kota  Singaraja,  terjadi  karena beberapa  faktor,  yaitu  :  (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kurangnya anggaran biaya oleh
pemerintah;  (3)  fasilitas  yang belum memadai; (4) korban yang sulit  dimintai  keterangan  atau informasi  karena  korban  masih merasa takut, malu, dan trauma; (5) keluarga korban atau kerabat yang  minim  dalam  memberikan pendidikan  seksual  sejak  dini dan  (6)  masyarakat  tidak  mau memberikan  kesaksian  dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun  di  pengadilan  karena takut berhadapan dengan hukum.
Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.
1. Kepada  pihak  aparat  penegak hukum  dan  dinas  terkait  yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan  hukum  terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak  sebagai  upaya  preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh  dan  tidak  melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
2. Kepada  masyarakat  diharapkan agar lebih peka terhadap tanda- tanda terjadinya kekerasan seksual  di  lingkungan  tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik,  memperhatikan,  dan berkomunikasi dengan anak mengenai  berbagi  hal  yang dialami anak dalam
kesehariannya,  sehingga  dapat menghindari  terjadinya  hal-hal yang  tidak  diinginkan  seperti tindak kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Muslan. 2009. Sosiologi dan  Metode  Penelitian  Hukum . Malang: UMM Press.
Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum  Edisi  I .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Aryani, Nyoman Mas. 2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan  Seksual  di  Provinsi
Bali .  Jurnal  Kertha  Patrika, Volume 38, Nomor 1, Universitas Udayana.
Djamil, Nasir. 2013. Anak bukan untuk dihukum (Catatan  Pembahasan UU  SIstem  Peradilan  Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap,  I.  S.  2016. Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif . Jurnal  Media  Hukum,  Volume 23, Nomor 1, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Kamil,  Irfan.  2020. Kementerian  PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan  Anak  dalam  7  bulan terakhir . Available
at: https://nasional.kompas.com/rea d/2020/08/12/15410871/kement erian-pppa-catat-ada-4116- kasus-kekerasan-anak-dalam-7- bulan-terakhir Ketaren, Steven. Joy. 2020. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng . Skripsi  (diterbitkan).  Jurusan Hukum  dan  Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pribadi,  Dony.  2018. Perlindungan
Terhadap  Anak  Berhadapan dengan  Hukum .  Jurnal  Hukum
Volkgeist,  Volume  3,  Nomor  1, Universitas Muhammadiyah
Buton. Raditya,Kadek Mandala, Saptala. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Yang  Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres
Buleleng) .  Kertha  Widya  Jurnal
Hukum, Vol 8 No 1 Agustus.
Suyanto.  2012. Masalah  Sosial  Anak .
Edisi  Pertama.  Cetakan  Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Triwahyuningsih, S. 2018. Perlindungan  dan  Penegakkan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia . Legal Standing: Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  2,
Nomor  2,  Universitas  Merdeka
Ponorogo.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Wadong, Maulana Hasan. 2012. Advokasi dan Hukum Perlindungan  Anak .  Jakarta: Gramedia Wina Sarana.
Wijaya,  Andika  dan  Wida  Peace
Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual . Jakarta:
Sinar Grafika.
Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliartini, N. P. R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).
Penegakan  Hukum  Terhadap Pungutan  Liar  Yang  Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat  Di  Wilayah  Hukum Polres Buleleng. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 8 (3), 155-163.
Yusyanti, D. 2020. Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Korban
dari  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure,
Volume  20,  Nomor  4,  Badan
Penelitian  dan  Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.