## MASALAH METODOLOGIS ILMU HUKUM INDONESIA
Tanius Sebastian Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan email : sebastian.tanius@gmail.com
disampaikan 28/5/18 – di -review 3/6/18 – diterima 24/6/18
DOI: 10.25123/vej.2913

## Abstract
This article is the result of an explorative study on methodological issues in Indonesian legal science. It  uses  a  literature  review  to  trace  current  debate  on  three  interrelated  issues  concerning  legal scholarship,  legal  development  and  legal  pluralism.  Each  of  these  issues  will  be  juxtaposes  to contemporary legal discourse. Separately the issue of legal scholarship will be just apose to the praxis of  legal  research  methodology  and  legal  education;  legal  development  to  “law  and  development” paradigm; legal pluralism to rule of law. The author follows the legal thinking tradition employed by influential  legal  scholars:  Paul  Scholten,  Soediman  Kartohadiprodjo  and  B.  Arief  Sidharta.  The standing  of  other  prominent  legal  authors  such  as  Mochtar  Kusuma-Atmadja  and  Soetandyo Wignyosoebroto, to the extent that their ideas are relevant to this article, will be briefly discussed.
Keywords: methodology of legal science, juridical thinking, legal scholarship, legal development, legal pluralism

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  studi  eksploratif  terhadap  tidak  simpul  masalah  metodologis  ilmu  hukum Indonesia,  yaitu  kecendikiawanan  (ilmu)  hukum,  pembangunan  hukum  dan  pluralisme  hukum. Melalui studi pustaka akan ditelusuri perdebatan ilmiah perihal tiga persoalan di atas. Ketiganya akan ditelaah dari dan dibenturkan terhadap diskursus dan gagasan hukum. Selanjutnya persoalan kecendekiawanan hukum akan dibenturkan pada praksis metodologi riset dan pendidikan tinggi hukum;  pembangunan  hukum  dengan  paradigm  “pembangunan  dan  hukum”;  pluralisme  hukum dengan  pemaknaan  Negara  Hukum.    Telaah  akan  dilakukan  dengan  mengikuti  tradisi  pemikiran cendekiawan  hukum  yang  berpengaruh  terhadap  pengembangan  ilmu  hukum  Indonesia:  Paul Scholten,  Soediman  Kartohadiprodjo  dan  B.  Arief  Sidharta.  Penulis-penulis  lain  di  bidang  ilmu hukum  Indonesia  lainnya,  seperti  Mochtar  Kusuma-Atmadja  and  Soetandyo  Wignyosoebroto sepanjang relevan akan pula disinggung.
Kata kunci:
metodologi  ilmu  hukum,  cara  berpikir  yuridis,  kecendekiawanan  hukum,  pembangunan  hukum, pluralisme hukum

## Pendahuluan
Tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  suatu  pandangan  tentang  problematika besar,  yakni  situasi  akademik  dunia  ilmu  hukum  yang  ditandai  oleh  kesimpang- siuran dan fragmentasi teoretis dalam dan bagi dialektika tentang metode ilmiah ilmu  hukum,  cara  berpikir  yuridis,  dan  hakikat  hukum.  Sebagai  bagian  langkah
kecil  dalam  penelitian  tentang  pandangan  tersebut,  tulisan  ini  dimaksudkan sebagai studi awal yang mengeksplorasi simpul-simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia. Sebagai sebuah studi eksploratif, maka tulisan ini memadukan antara kajian pustaka dan analisis argumentatif berdasarkan berbagai pendekatan atau pemahaman teoretis tentang ilmu hukum. 1
Gagasan  tulisan  ini  hendak  mengikuti  tradisi  pemikiran  dari  tiga  tokoh kunci dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia yang menempatkan konsepsi manusia,  masyarakat,  dan  hubungan  antar  keduanya  sebagai  acuan  metodologi berpikir  yuridis,  yakni  Bernard  Arief  Sidharta,  Soediman  Kartohadiprodjo,  dan Paul  Scholten.  Prof.  Arief  berupaya  “mensintesiskan”  pandangan  Prof.  Soediman dan Prof. Scholten dan menuangkannya dalam dua karya penting tentang filsafat ilmu  hukum  Indonesia,  yakni Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum dan Ilmu Hukum Indonesia . 2
Simpul-simpul  masalah  metodologis  ilmu  hukum  Indonesia  di  sini menunjuk pada adanya perangkap kekeliruan dan kesalah-kaprahan pemahaman dan  analisis  mengenai  pengkonsepsian  tersebut.  Karenanya  pula,  eksplorasi masalah metodologis di sini mengungkap karakteristik dan gejala umum berpikir tentang  hakikat  hukum  dan  ilmu  hukum  di  Indonesia.  Di  dalam  tulisan  ini  akan
1 Penulis berterima kasih atas saran dan komentar dari reviewer anonim Jurnal Veritas et Justitia. Pengembangan tulisan ini adalah hasil diskusi serta perdebatan antara penulis dan kolega dosen FH  Universitas  Katolik  Parahyangan  yang  suportif  juga  informatif,  terkhusus  Niken  Savitri,  A. Dwi  Rachmanto,  I  Wayan  Parthiana,  Bayu  Seto  Hardjowahono,  Ida  Susanti,  Joni  Minulyo,  Elly Erawaty, dan Tristam P. Moeliono. Penulis berterima kasih kepada para pihak tersebut.
2 Lihat:  B.  Arief  Sidharta, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Sebuah  Penelitian tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan  Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009; B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia.  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Sistematik  yang  Responsif  terhadap  Perubahan Masyarakat.  Edisi  Revisi ,  UNPAR  Press,  Bandung,  2016.  Istilah  sintesis  yang  dipakai  di  sini dimaksudkan  untuk  menunjuk  pada  pengaruh  ide,  konsep,  dan  kosa  kata  khas  dari  pemikiran Soediman dan Scholten pada dua buku Arief tersebut. Tulisan ini tidak mengingkari kebutuhan untuk  mengkualifikasi  istilah  sintesis  dalam  arti  sebagai  pengolahan  tesis  serta  anti-tesis masing-masing  dari  Soediman  dan  Scholten  oleh  Arief.  Namun,  tulisan  ini  sekadar  bermaksud untuk  memakai  wawasan  Arief  tentang  “struktur  ilmu  hukum  Indonesia”  sebagai  titik  tolak dalam  mengidentifikasi  simpul-simpul  masalah  metodologis.  Dengan  kata  lain,  dengan mengikuti  tradisi  pemikiran  ketiga  tokoh  tersebut  di  atas,  tulisan  ini  sekadar  hendak mengidentifikasi simptom-simptom yang sekiranya menandai arah perkembangan gagasan ilmu hukum Indonesia.
ditunjukkan bahwa terdapat tiga simpul masalah, yakni kecendikiawanan hukum, pembangunan hukum, dan pluralisme hukum.
Ada  beberapa  karya  dan  penelitian  mengenai  problematika  ilmu  hukum Indonesia yang menjadi motivasi sekaligus kerangka diskusi bagi studi eksplorasi ini. Karya tersebut adalah adanya temuan-temuan hasil observasi tentang kinerja ilmiah  dunia  akademisi  dan  pendidikan  tinggi  hukum  Indonesia.  Dari  Adriaan Bedner  dari  Institut  Von  Vollenhoven,  Universitas  Leiden,  dalam  dua  artikelnya yang berkesinambungan ide, terdapat diagnosis tentang cara berpikir yuridis para ahli dan akademisi hukum Indonesia. 3 Diagnosis seperti itu lantas ditelusuri lebih lanjut  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  dua  peneliti  sosio-legal  Indonesia, Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman. 4 Berdasarkan temuan mereka ini, muncul pertanyaan: apa yang ada di balik masalah konsepsi berpikir yuridis dan  kerangka  metodologis  ilmu  hukum  Indonesia?  Bertolak  dari  pertanyaan  ini, tulisan  ini  hendak  pula  meninjau  secara  kritis  pemikiran  tentang  ilmu  hukum Indonesia  dari  para  pakar  ilmu  hukum  Indonesia,  di  antaranya  Prof.  Mochtar Kusuma-Atmadja  dan  Prof.  Soetandyo  Wignjosoebroto.  Keduanya,  setidaknya, menyentuh  ranah  pembahasan  tentang  pembangunan  hukum  dan  pluralisme hukum  secara  langsung  dan  ranah  kecendikiawanan  hukum,  secara  tidak langsung.
Tulisan ini akan menjukstaposisikan tiga simpul masalah metodologis ilmu hukum  Indonesia  tersebut  dengan  tema  diskursus  dan  gagasan  tentang  hukum. Tema diskursus dan gagasan yang menyangkut masalah kecendikiawanan hukum adalah  refleksi  tentang  metode  penelitian  dan  praksis  pendidikan  tinggi  hukum tanah  air.  Lantas,  menyangkut  masalah  pembangunan  hukum  adalah  reformasi hukum  dan  pengaruh  paradigma  “hukum  dan  pembangunan”  ( law  and development ).  Adapun  yang  menyangkut  simpul  pluralisme  hukum  adalah
3 Adrian Bedner, Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions , 5 Hague Journal on the Rule of Law, 2013; Adriaan Bedner, “ Autonomy of Law in Indonesia, ” Leiden University 2016,
<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.(2016)Autonom yofLawinIndonesia.pdf?sequence=1>.
4 Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, Penelitian Hukum: Antara yang Normatif dan Empiris, 5 Digest Epistema, 2015.
pemaknaan  dan  perwujudan  hubungan  antara  negara  dan  hukum  (“negara hukum”  atau rule  of  law ).  Simpul-simpul  masalah  tersebut  tidaklah  eksklusif, melainkan  berbentuk  saling  silang dan  atau  berkesinambungan.  Dengan  itu,  tiga simpul  tersebut  dimaksudkan  sekadar  untuk  mengulas  sejumlah  simptom masalah metodologis, dan bukan gagasan tentang metodologi itu sendiri. 5
Jukstaposisi  ini  bertolak  dari  sebuah  argumen  tentang  duduk  perkara dalam  tradisi  intelektual  berpikir  yuridis  Indonesia,  yakni  suatu  kelupaan  akan gambaran  antropologi  filosofis  (atau  filsafat  manusia)  tentang  hakikat  manusia dan masyarakat dalam ilmu hukum Indonesia. Bagian berikut akan mengelaborasi argumen tersebut.

## Pembahasan

## Yang Terlupakan dari Cara Berpikir Yuridis
Bagian  ini  hendak  mengklarifikasi  gagasan-gagasan  tentang  ilmu  hukum Indonesia  dalam  pemikiran  tiga  tokoh  kuncinya,  yakni  Arief,  Soediman,  dan Scholten. Apa sebenarnya substansi pemikiran tentang ilmu hukum dari tiga tokoh tersebut?
Langkah klarifikasi dimulai dari pemahaman tentang disiplin ilmu hukum. Cara  berpikir yuridis  merupakan  sebuah metode  berpikir dan  bernalar  menurut disiplin ilmu hukum. Dalam arti itu, cara berpikir yuridis adalah bagian dari tradisi “ilmu  hukum  dogmatis  atau  doktrinal”  (dalam  bahasa  Belanda  disebut rechtsdogmatiek dan  dalam  bahasa  Inggris  disebut legal  doctrine ).  Pertanyaan yang  menjadi  titik  tolak  upaya  klarifikasi  di  sini  adalah:  apa  hakikat  disiplin tersebut  dalam  kaitannya  dengan  tema  dasar  ilmu  hukum  tentang  manusia, masyarakat,  dan  negara  menurut  Arief,  Soediman,  dan  Scholten?  Pertanyaan  ini penting karena justru tidak pernah dikemukakan dalam perdebatan metodologis ilmu hukum Indonesia. Bahkan gagasan yang menyatakan kritik terhadap metode penelitian  hukum  konvensional  berdasarkan  dialog  para  akademisi  hukum
5 Bahwa ulasan atas ketiganya ini memperlihatkan secara khusus dan intens perihal pandangan- pandangan tentang satu bidang kajian tertentu, yakni bidang metodologi (yang bersanding dan dapat  dipilah  dengan  bidang-bidang  seperti  ontologi,  epistemologi,  dan  aksiologi),  penulis membatasi diri dalam menelusuri karakteristik, keunikan, pola, dan kontradiksi dalam diskursus tentang ilmu dan cara berpikir hukum Indonesia.
Indonesia  seolah-olah  (karenanya  belum  tentu  sepenuhnya  benar)  “melupakan” tema  dasar  tentang  hubungan  manusia,  masyarakat,  dan  negara. 6 Penelusuran pertanyan  tersebut  di  atas  akan  menjelaskan  gagasan  ilmu  hukum  Indonesia tentang  konsepsi  tempat  manusia  di  dalam  masyarakat  dan  kaitannya  dengan hakikat hukum.
Hubungan  manusia,  masyarakat,  dan  negara  adalah  titik  permulaan gagasan  Arief  Sidharta.  Di  dalam  bab  pertama  buku Ilmu  Hukum  Indonesia , terkandung  sebuah  asumsi  (pra-anggapan)  antropologi  filosofis  yang  melandasi pandangan tentang keberadaan kaidah-kaidah perilaku (norma) dalam kehidupan bermasyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa  dengan  asumsi  tersebut,  pengertian kaidah  hukum  dan  disiplin  ilmu  hukum  yang  mempelajari  kaidah  hukum  dilihat sebagai semacam evolusi di dalam garis perkembangan linier. Evolusi itu bermula dari  gambaran  bahwa  manusia  (individual  yang  berakal  budi  dan  bernurani) hidup  di  dalam  sebuah  masyarakat.  Pandangan  antropologi  filosofis  ini  lantas dikembangkan menjadi argumen tentang paham kebangsaan dalam sistem hukum
6 Pernyataan  “melupakan”  di  sini  dapat  menimbulkan  kesan  bahwa  penulis  melebih-lebihkan duduk  perkaranya.  Namun,  di  dalam  ulasan  tentang  kritik  terhadap  metode  penelitian konvensional  yang  dimaksud,  tampak  dengan  gamblang  bahwa  ide,  konsep,  dan  teori  yang antropo-sosiologis  tentang  manusia,  masyarakat,  dan  negara  dalam  konteks  Indonesia  tidak dibahas  sedikit  pun.  Lihat  ulasan  yang  dimaksud  dalam:  Candra  Kusuma, Penelitian Interdisipliner  tentang  Hukum ,  Epistema  Institute,  Jakarta,  2013,  hlm.  1-22.  Di  Indonesia, literatur klasik dan umum tentang ilmu hukum senantiasa dimulai dengan pembahasan tentang hubungan  manusia,  masyarakat,  negara  dan  hukum.  Akan  tetapi,  sebagaimana  dibahas  lebih lanjut di sub-bagian  berikut tulisan ini,  perdebatan tentang metode dalam ilmu  dan penelitian hukum  seringkali  berkutat  dengan  perdebatan  tentang  penyebutan  lapak-lapak  disipliner  dan cara  mempraktikannya  (misal,  “yuridis-normatif”,  “empiris”,  “sosio-legal”,  “multi  dan interdispliner”).  Jadi,  seakan-akan  ada  jurang  pemisah  antara  titik  tolak  pembelajaran  ilmu hukum yang khas antropo-sosiologis, pada satu sisi, dan diskursus metodologi ilmu hukum, pada sisi  lain.  Prof.  Arief,  terutama  sebagaimana  tampak  dalam  dua  bukunya  yang  dirujuk  di  sini, sesungguhnya  telah  memaparkan  bagaimana  kedua  area  tersebut  terintegrasi  satu  sama  lain dalam  ide  tentang  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Cara  berpikir  yuridis  dari  pemahaman  tentang kedudukan  manusia  (individual  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban)  di  dalam  masyarakat (kehidupan sosial). Dalam arti itu, hukum  memiliki fungsi dan perannya  untuk merealisasikan tujuan atau nilai tertentu, seperti ketertiban, keadilan, dan sebagainya. Maka, ada semacam sense of  integrity di  dalam  konsep  cara  berpikir  yuridis  dengan  pemahaman  yang  antropologis  dan sosiologis tentang manusia, masyarakat, dan negara. Pemahaman dari dua bidang studi tersebut bukan  atribut  pelengkap  belaka.  Cara  berpikir  yuridis  dalam  ilmu  hukum  justru  tertanam ( embeded ) dalam keduanya. Integritas dan ketertanaman itulah yang dilupakan dalam dialektika tentang metode ilmu dan penelitian hukum Indonesia.
Indonesia.  Arief  menyebutnya  dengan  sebuah  kata  kunci,  yakni  “cita-hukum Pancasila”. 7
Argumen tersebut di atas dipengaruhi oleh gagasan Soediman. Sebuah teks kunci Soediman yang menjelaskan kerangka pemikirannya tentang hakikat hukum Indonesia berdasarkan ideologi nasionalis-Pancasila adalah pidatonya ketika Dies Natalis Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan tahun 1964, berjudul  “ Pandangan Manusia tentang Tempat Individu di Masyarakat ”. 8 Seperti dapat dibaca dari judul teksnya,  argumen  utama  Soediman  adalah  bahwa  hakikat  hukum  Indonesia sebagai  negara  dan  bangsa  merdeka  adalah bukan hakikat  hukum  menurut pandangan  hidup  masyarakat  di  negara-negara  kolonial  Barat,  melainkan menurut  cita-cita  membangun  bangsa  dan  negara  ( nation  and  state  building ).  Di sini  penulis  tidak  bermaksud  menilai  atau  mengomentari  argumen  tersebut. Paparan ini hendak menggarisbawahi perihal adanya pandangan tentang manusia dan  masyarakat  (menurut  gambaran  antropologi  filosofis  dan  atau  sosiologis) yang menjadi kerangka berpikir, dan karenanya perlu dipahami,  tentang hakikat dan makna hukum dalam konteks sistem atau tata hukum.
Gagasan  Soediman  diolah  Arief  untuk  memformulasikan  struktur  ilmu hukum  Indonesia  yang  memiliki  ciri  disipliner-ilmiah  tertentu.  Mengenai  pokok yang  disebut  belakangan  ini,  upaya  formulasi  Arief  tersebut  mengikuti  gagasan Scholten tentang karakter ilmiah ilmu hukum. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa  bagi  Scholten  fondasi  ilmiah  ilmu  hukum  adalah  pemahaman  tentang manusia.  Menurut  Scholten:  “Ilmu  Hukum  lebih  terarah  pada  yang  konkret,  ia tertuju  pada  manusianya,  pada  manusia  di  dalam  masyarakat”. 9 Dalam  arti  itu, Scholten menuliskan lebih lanjut bahwa tujuan ilmu hukum menyangkut cita-cita kehidupan manusia dan masyarakat, yakni:
7 B.  Arief  Sidharta,  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Sebuah  Penelitian  tentang Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu Hukum  Nasional Indonesia,  CV. Mandar Maju,  Bandung,  2009,  hlm. 180-185; B. Arief  Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat. Edisi Revisi, UNPAR Press, Bandung, 2016, hlm. 146-151.
8 Soediman Kartohadiprodjo, Pandangan Manusia tentang Tempat Individu di Masyarakat dalam Prof.  Mr.  Soediman  Kartohadiprodjo  tentang  Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa Indonesia, Achmad Suhardi Kartohadiprodjo ed [et al.], Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
9 Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, terj. B. Arief Sidharta, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 98.
“…  kedamaian  atau  ketertiban.  Kedamaian  tidak  pernah  tanpa ketertiban … ia memuat lebih banyak, manusia dalam keseluruhannya, manusia yang hidup, tidak hanya yang berpikir. Dan kedamaian adalah hal  yang  dicari  hukum  positif.  Kedamaian  adalah  keadilan  yang diwujudkan, kedamaian adalah juga penyerahan kepada otoritas, bukan sekadar  penundukan  dengan  penolakan  dalam  hati,  melainkan penerimaan  sebagai  suatu  pembebasan  …  Masyarakat  hanya  ada  jika kedamaian ada.” 10
Pandangan  Scholten  di  atas  perlu  dipahami  secara  cermat  dalam  sejarah filsafat  ilmu  pengetahuan  dan  tradisi  pendidikan  tinggi  hukum  Barat.  Gagasan Scholten  tentang  ilmu  hukum  termasuk  ke  dalam  golongan  pemikiran hermeneutis yang melawan tendensi pengunggulan, dominasi, dan homogenisasi pola  pikir  ilmu  alam  pada  metodologi  ilmu-ilmu  humaniora. 11 Gagasannya  pun mengikuti  dan  berkembang  dalam  tradisi rechtsdogmatiek dalam  paham  sistem hukum negara-bangsa modern.
Tiga ciri (hermeneutis, ilmiah, dogmatis atau doktrinal hukum) inilah yang membentuk konsepsi cara berpikir yuridis menurut gagasan disiplin ilmu hukum Indonesia.  Apabila  kita  kembali  ke  pertanyaan  pokok  mengenai  klarifikasi  atas cara  berpikir  yuridis  di  awal  bagian  ini,  jawabannya  secara  sederhana  bersifat normatif:  bahwa  cara  berpikir  yuridis  (termasuk  penelitian  hukum)  harus berdasarkan disiplin ilmu hukum doktrinal. 12
Setelah  melihat  sintesis  gagasan  ilmu  hukum  Indonesia  dalam  pemikiran Arief, Soediman, dan Scholten, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang cara berpikir yuridis dalam disiplin ilmu hukum Indonesia. Pertama,  pernyataan
10 Id., hlm. 99.
11 Cees  Maris  dan  Frans  Jacobs  ed., Law,  Order,  and  Freedom.  A  Historical  Introduction  to  Legal Philosophy , terj. Jacques de Ville, Springer, Kluwer, 2011, hlm. 261-273, 305-309.
12 Bentuk  jawaban  normatif  itu,  misalnya,  seperti  yang  dituliskan  Mark  van  Hoecke  dan  Jürgen Habermas.  van  Hoecke  telah  menerangkan  sejumlah  karakter  dari  disiplin  tersebut  dan  juga tipe-tipe  metodologi  penelitian  hukum  yang  sesuai.  Lihat:  Mark  van  Hoecke,  “Legal  Doctrine: Which  Method(s)  for  What  Kind  of  Discipline?”  dalam Methodologies  of  Legal  Research.  Which Kind of Method for  What Kind of Discipline? , ed. Mark van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011. Habermas pun menjelaskan, dengan padat berisi, bahwa di dalam ruang lingkup ilmu hukum terkandung sebuah komitmen metodologis untuk menjawab atau memutus masalah  hukum  (dalam  praktik  penyelesaian  sengketa  dan  diskursus  tentang  hukum  pada umumnya.  Lihat:  Jürgen  Habermas, Between  Facts  and  Norms.  Contributions  to  a  Discourse Theory  of  Law  and  Democracy, terj.  William  Rehg,  The  MIT  Press,  Cambridge,  Massachusetts, 1996, hlm. 196-197.
bahwa cara berpikir yuridis hanya merupakan urusan, atau khusus untuk, (tingkat studi) ilmu hukum adalah absurd karena dalam tradisi ilmu hukum doktrinal, cara berpikir yuridis juga meliputi wilayah “teori hukum” (menyangkut sistem hukum nasional  suatu  negara)  dan  wilayah  “filsafat  hukum”  (menyangkut  refleksi keadilan,  ketertiban,  dan  kedamaian).  Cara  berpikir  yuridis  adalah  upaya  untuk merumuskan  jawaban  etis  atas  pertanyaan  nilai  tentang  “yang  baik”  atau  “yang benar”  atau  “yang  menjadi  hak  seseorang”  ( the  right  question ). 13 Maka,  tiga wilayah tersebut saling terjalin secara konseptual dalam proses berpikir yuridis.
Hal  yang  kedua,  dan  ini  terjalin  serta  menegaskan  yang  pertama,  adalah bahwa  cara  berpikir  yuridis  mengandung  sebuah  kategori  dasar  tentang pemikiran  hubungan  hukum  dan  masyarakat,  yakni  ide  hukum  merupakan cerminan  dari  perkembangan  ide  masyarakat  tentang  keadilan,  ketertiban,  dan kedamaian  dan  karenanya  hukum  berfungsi  untuk  mempertahankan  tatanan sosial. Substansi argumen ini diungkapkan oleh Brian Z. Tamanaha sebagai “tesis cermin”  di  dalam  kerangka  berpikir  yuridis,  khususnya  dalam  tradisi general jurisprudence Anglo-Amerika. 14 Salah  seorang  pemikir  Indonesia  yang  juga menampilkan  eksemplar  dari  berpikir  yuridis  seperti  itu  pada  tingkat  abstrak adalah  Budiono  Kusumohamidjojo  dengan  tesisnya  tentang  “ketertiban  yang adil”. 15
Sampai  di  sini  telah  kita  telah  menyelami  pemahaman  atas  pertanyaan kunci yang dilupakan dalam perdebatan metodologis ilmu hukum Indonesia, yakni tentang  antropologi  filosofis  tentang  manusia  dan  masyarakat.  Pada  bagian berikutnya  akan  dikemukakan  bahwa  faktor  di  balik  gejala  kelupaan  tersebut adalah praksis metodologi penelitian dan pendidikan tinggi ilmu hukum. Dengan
13 Bdk.  Jaap  Hage,  “Sources  of  Law”  dalam Introduction  to  Law.  Second  Edition ,  ed.  Jaap  Hage, Antonia Waltermann, dan Bruce Akkermans, Springer, Kluwer, 2017, hlm. 2-3.
14 Lihat: Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society , Oxford University Press, Oxford, 2001. Tamanaha mengulas kritiknya terhadap cara berpikir berdasarkan “tesis cermin” ( mirror thesis ) di dalam bab pertama bukunya tersebut.
15 Lihat:  Budiono  Kusumohamidjojo,  Ketertiban  yang  Adil  versus  Ketidakadilan :  Beban  Sosial- Ekonomi yang Historis dari Hukum ,  2 Veritas et Justitia, 2016. Ulasan Budiono di dalam artikel jurnal tersebut merupakan pengembangan dari bukunya tentang filsafat hukum. Lihat: Budiono Kusumohamidjojo,  Filsafat  Hukum.  Problematik  Ketertiban  yang  Adil,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2011
kata  lain,  penjelasan  tentang  gejala  kelupaan  ini  relevan  dengan simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia, yakni kualitas kecendikiawanan hukum. Kita pun akan memasuki eksplorasi simpul masalah yang pertama.
Simpul Pertama: Othak-Athik-Gathuk Kecendikiawanan Hukum Indonesia Bagian  ini  mengungkapkan  masalah  metodologis  ilmu  hukum  Indonesia yang  tersimpul  dalam  karakter  dan  kualitas  kecendikiawanan  hukum,  seperti yang  dibeberkan  dalam  tulisan  Bedner  dan  juga  oleh  Widodo  dan  Herlambang. Masalah  dalam  tataran  kecendikiawanan  hukum  ini  akan  dianalisis  dan berdasarkan  itu  akan  ditunjukkan  bahwa  pengkerangkaan  metodologis  ilmu hukum yang othak-athik-gathuk .
Simpul masalah metodologis yang menyangkut kecendikiawanan hukum di sini  dibentuk  dari  diagnosis  Bedner,  Widodo,  dan  Herlambang  tentang  kinerja ilmiah dalam praktik pendidikan tinggi hukum Indonesia. Argumen Bedner yang relevan  dari  artikelnya  “ Indonesian  Legal  Scholarship  and  Jurisprudence  as  an Obstacle  for  Transplanting  Legal  Institutions ”  adalah  bahwa  kecendikiawanan hukum di Indonesia memiliki banyak kendala, baik institusional maupun material. Pendapat ini menimbulkan kesan tiadanya gagasan ilmu hukum yang berarti bagi pembangunan  hukum.  Di  dalam  artikelnya  yang  mengembangkan  lebih  lanjut argumen tersebut dalam kaitannya dengan masalah otonomi (institusi dan sistem) hukum di Indonesia, Bedner menyatakan tiga jalur teoretis yang terbukti masing- masing  potensial  dikembangkan  untuk  meneliti  masalah  tersebut,  yakni  jalur antropologi  hukum,  ilmu  politik,  dan  “hukum  dalam  konteks”  ( law  in  context ). 16 Lantas,  bagaimana  dengan  jalur  ilmu  hukum  (doktrinal)  sendiri?  Dalam  tulisan Bedner, terkesan bahwa bahwa jalur tersebut mengalami kebuntuan karena sibuk dalam pertarungan label-label akademis diri. Satjipto Rahardjo dan Peter Mahmud Marzuki  adalah  dua  tokoh  yang  ditempatkan  Bedner  dalam  konstelasi  tersebut. Kita akan meninjau ulang pokok pikiran tentang ilmu hukum dari keduanya nanti.
16 Adriaan Bedner, “Autonomy of Law in Indonesia,” Leiden University 2016, <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.(2016)Autonom yofLawinIndonesia.pdf?sequence=1>.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widodo  dan  Herlambang  sesungguhnya menarik implikasi lebih lanjut dari amatan Bedner di atas  dan membuktikannya secara  empiris.  Mereka  menemukan  bahwa  dalam  aktivitas  pendidikan  tinggi hukum  terdapat  “imperium-imperium”  yang  saling  bersaing,  menyangkal,  dan mempertahankan  diri  dalam  hal  penentuan  dan  pelaksanaan  langkah-langkah meneliti hukum. Namun, temuan tersebut  – sayangnya – belum dibuktikan lebih lanjut  kebenarannya  dari  atau  berdasarkan  pengkerangkaan  metodologis  ilmu hukum.
Dalam  semangat  untuk  berdialog  dengan  peneliti-peneliti  di  atas,  di  sini diajukan  sebuah  analisis  bahwa  praktik  kecendikiawanan  hukum  di  Indonesia memiliki  pengkerangkaan  metodologis  yang othak-athik-gathuk .  Untuk mendukung analisis ini, dipakai wawasan “filosofis” tentang metodologi penelitian hukum  yang  sekiranya  dapat  memperkaya  cakrawala  pemahaman  dan menjelaskan secara lebih. Sebuah rujukan yang relevan adalah studi eksposisi dari Pauline  Westerman  tentang  problematika  penggunaan  kerangka  teoretis  yang ditentukan oleh penggambaran ideal tentang hukum dan sistem hukum. 17
Meminjam  wawasan  Westerman,  dapat  dikatakan  bahwa  praktik kecendikiawanan  hukum  Indonesia  sama  sekali  abai  dengan  penggunaan kerangka teoretis dan kaitannya dengan penggambaran ideal tentang hukum dari sistem  hukum.    Salah  satu  argumen  pokok  Westerman  menunjukkan  bahwa perselisihan  tentang  metodologi  penelitian  hukum  (yang  doktrinal  versus  yang non-doktrinal) mencerminkan perselisihan refleksi tentang sistem hukum dengan ideal hukum antara yang terbuka ( open ) dan yang otonom ( autonomous ). Dalam konteks  kecendikiawanan  hukum  Indonesia,  dua  variabel  tersebut  –  yakni kerangka  teoretis  dan  ideal  dari  sistem  hukum  –  bukan  hanya  dipisahkan  atau dianggap tidak berhubungan, tapi juga tidak diacuhkan. Penjelasan ini  sekiranya
17 Lihat:  Pauline  C.  Westerman, “Open  or  Autonomous?  The  Debate  on  Legal  Methodology  as  a Reflection of the Debate on Law,” dalam Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline? , ed. Mark van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011, hlm. 87-110.
cocok pula diterapkan ke dalam paparan di bagian sebelumnya tentang persoalan yang terlupakan dalam cara berpikir yuridis. 18
Pengabaian,  pemisahan,  dan  ketidakacuhan  yang  disebut  sebelumnya berkenaan  dengan  kelaziman  untuk  tidak  memanfaatkan  ide-ide  dasar  tentang hukum  dan  kerangka  teoretis.  Perdebatan  metodologis  ilmu  hukum  yang  berciri khas  kelupaan  hanya  sibuk  mengotak-atik  kategori  pelabelan  metode,  tapi  tidak memakai  kategori  tentang  gambaran  ideal  hukum  dan  sistem  hukum  sebagai kerangka  teoretis.  Kita  dapat  memahami  hal  ini  dengan  meninjau  pemahaman umum terhadap dinamika hubungan antara gagasan Prof. Satjipto dan Prof. Peter Mahmud tentang ilmu hukum.
Dalam  wacana  ilmu  hukum  dan  kecendikiawanan  hukum  Indonesia, biasanya  gagasan  kedua  guru  besar  tersebut  saling  dipertentangkan,  ibarat mazhab  yang  bersengketa.  Namun  apabila  kita  membaca  cermat  sistematika berpikir  dan  kategori  dasar  yang  dipakai  tentang  ilmu  hukum  di  dalam  teks orisinal  masing-masing,  mereka  menggagas  dua  hal  yang  berbeda.  Dalam pandangan  Satjipto  tampak  bahwa  orientasi  gagasan  ilmu  hukumnya  mengikuti sebuah  tradisi  berpikir  fondasional  tentang  hukum  dari  bidang general jurisprudence Inggris. Artinya, ilmu hukum menurut Satjipto  mempelajari makna hukum  yang  umum,  terlepas  dari  partikularitas  (lokal  atau  regional). 19 Berdasarkan itu, Satjipto menyelipkan pesan paradoksal bahwa paham dogmatis tidak  cukup  dalam  mempelajari  ilmu  hukum.  Sementara  itu,  Peter  justru konsekuen  mengikuti  dan  menegaskan  gagasan  ilmu  hukum  menurut  tradisi rechtsdogmatiek yang  bercorak  hermeneutis (tapi  yang  anehnya  kerap  dituduh positivistik-Kelsenian). 20 Pembacaan kritis terhadap dua kategori dasar pemikiran
18 Dalam  pandangan  Westerman,  gambaran  ideal  hukum  terbuka  dan  tertutup  terletak  pada spektrum  yang  masing-masing  dapat  berasal  dari  ekstrim  dua  teori  filsafat  hukum  Barat  yang berlawanan  satu  sama  lain.  Menurut  Westerman,  pada  satu  ekstrim  terdapat  ideal  hukum terbuka  sebagaimana  yang  ditampilkan  oleh  spektrum  teori  hukum  “kebertujuan”  ( purposive) Rudolf  von  Jhering,  sedangkan  pada  ekstrim  lain  terdapat  ideal  hukum  otonom  seperti dikemukakan spektrum teori hukum kodrat Hugo Grotius. Dari pandangan Westerman itu, dapat dikatakan  bahwa  terdapat  landasan  ide  dari  sistem  hukum  yang  menjadi  kerangka  teoretis metodologi  penelitian  hukum,  yakni  ide  tentang  penemuan  prinsip  abstrak  dan  atau  tentang pemenuhan kebutuhan praktis sosial. Id., hlm. 95-110.
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3-5.
20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 20-40.
dua  tokoh  ilmu  hukum  Indonesia  ini  menunjukkan  bahwa  bukan  hanya  hanya terdapat  kesalah  kaprahan  tentang  label  metodologis  tapi  bahkan  kesalahan  itu tampak dalam keadaan lazim yang dimaksud alinea sebelumnya.
Sesungguhnya  kategori  tentang  gambaran  ideal  hukum  dibahas  atau dipakai  dalam  praktik  metodologi  penelitian  hukum,  seperti  yang  dilakukan Soediman  dan  dikembangkan  Arief.  Tetapi,  pembahasannya  seolah  terpatok sebagai  aksioma  cita-cita  negara  menurut  ideologi-nasionalis  Pancasila. Bagaimana bila penelusuran ideal hukum Indonesia dilakukan dengan mengkritisi pandangan cita hukum serta cita negara tersebut? Adakah pandangan ideal filsafat lain yang memang dipakai di dalam bangunan ilmu hukum Indonesia dan terletak (dalam  arti  mengikuti  atau  memodifikasi)  di  antara  lingkup  spektrum  filsafat hukum, terutama Barat? Mengikuti Westerman, jawaban  yang dibutuhkan untuk itu adalah yang berdasarkan eksposisi alias deskriptif dan bukan normatif (seperti yang  disampaikan  van  Hoecke  atau  Habermas).  Dengan  begitu,  kita  dapat terhindar  dari  kehendak  ironis  yang  terburu-buru  untuk  mereduksi  dan mencampuradukan  sekian  teori-teori  filsafat  yang  sangat  luas  spektrumnya  ke dalam  kerangka  metodologis  ilmu  hukum  Indonesia.  Maka,  perlu  dipertanyakan pula model kerangka metodologis macam apa yang relevan dalam konteks dialog tentang  ideal  hukum  Indonesia  tersebut.  Simpul  kedua  akan  mengemukakan adanya  suatu  dominasi  kerangka  metodologis  tertentu  yang  implisit  dan tersembunyi berdasarkan uraian simpul pertama ini.

## Simpul Kedua: Dominasi Teknik Pembangunan Hukum
Pada  simpul  pertama  telah  berusaha  ditunjukkan  bahwa  duduk  perkara dari kecendikiawan hukum Indonesia adalah dua kategori yang saling berkaitan, yakni  kerangka  teoretis-metodologis  dan  gambaran  ideal  hukum.  Bagian  ini mengidentifikasi  lebih  lanjut  simpul  masalah  metodologis  ilmu  hukum  yang merupakan  implikasi  dari  bentuk  dua  kategori  yang  terkait  itu  dalam  konteks perkembangan hukum nasional.
Ulasan bagian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh suatu kerangka teoretis-metodologis  tertentu yang  mendasari  secara  implisit  serta  tersembunyi,
dan  karenanya  dapat  dieksplisitkan  untuk  menjelaskan  secara  kritis,  masalah metodologis  ilmu  hukum  Indonesia,  yakni  kerangka  “pembangunan  hukum”. Adapun  gambaran  ideal  hukum  yang  terkait  dengan  eksistensi  kerangka pembangunan hukum tersebut adalah seperti yang dideskripsikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto  mengenai  suatu  episode  perkembangan  hukum  nasional Indonesia,  yakni  masa  Orde  Baru.  Dalam  kata-kata  Soetandyo  sendiri,  gambaran ideal hukum tersebut bercirikan “… pementingan regulasi kehidupan ekonomi … “ dan  “  …  memfungsikan  hukum  guna  merekayasa  kehidupan  ekonomi  nasional saja,  dan  tak  berpretensi  akan  sanggup  merekayasa  masyarakat  dalam  seluruh aspek kehidupannya.“ 21
Sumber utama bagi wawasan tentang kerangka pembangunan hukum dan ideal  rekayasa  ekonomi  adalah  Mochtar  Kusuma-Atmadja,  seorang  ahli  hukum internasional,  birokrat pendidikan,  teknokrat, dan  akademisi  ternama  Indonesia. Maka  dari  itu,  uraian  simpul  kedua  ini  akan  mulai  dengan  membedah  substansi pembangunan  hukum  sebagai  paham  (ilmu)  hukum  menurut  Mochtar.  Langkah berikutnya  adalah  dengan  mengkritisi  paham  tersebut  melalui  telaah  atas paradigma bidang studi “hukum dan pembangunan” ( law and development ). Kritik itu  juga  akan  memakai  penjelasan  atas  latar  belakang  teori  hukum  dari  gagasan Mochtar mengenai perekayasaan sosial ( social engineering ).
Paham  ilmu  hukum  Mochtar  dapat  disebut  dengan  istilah  teknik pembangunan  hukum.  Sebagaimana  halnya  hakikat  teknik  sebagai  alat,  maka teknik  pembangunan  hukum  pun  merupakan  alat  yang  dipakai  untuk  mengabdi pada kepentingan pembangunan ekonomi. Pernyataan ini bukan tanpa pro kontra karena  dibentuk  berdasarkan  dua  pendapat  serupa  tapi  tak  sama  dari  tokoh hukum Indonesia yang mengenal sosok serta karya Mochtar, yaitu Soetandyo dan Mardjono  Reksodiputro.  Pendapat  keduanya  tertuang  di  dalam  sebuah  buku
21 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional.  Suatu  Kajian  tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum  selama Satu  Setengah  Abad  di Indonesia (1840-1990), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 234.
Mochtar  Kusuma-Atmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan.  Eksistensi  dan Implikasi . 22
Soetandyo  menuliskan  kesannya  yang  bernada  keherenan  tentang dominasi  wacana  pembangunan  hukum  atau  hukum  dan  pembangunan. Menurutnya, wacana tersebut adalah produk Orde Baru yang ternyata masih eksis bahkan  setelah  peristiwa  Reformasi  memasuki  usia  satu  dekade.  Di  bawah  ini diberikan kutipan panjang pendapat sekaligus kesaksian Soetandyo yang relevan terkait  dominasi  teknik  pembangunan  hukum  dalam  atau  sebagai  kerangka metodologis ilmu hukum Indonesia:
“Sebagai  juris  yang  konsekuen,  dan  tetap  bertahan  pada  semboyan bahwa hukum dalam era pembangunan adalah panglima, Mochtar tak hendak  berkompromi  untuk  menyebut  ilmu  hukum  yang  tak  lagi fungsional bukan lagi ilmu hukum dalam arti yang sebenarnya.
Dari  posisi  inilah  Mochtar  secara  pribadi  telah  pernah mengatakan kepada saya, atau mungkin pernah pula pada orang lain, bahwa apa yang dikembangkan di Universitas Diponegoro pada tahun 1970-an,  di  bawah  bimbingan  Satjipto  Rahardjo,  harus  dikatakan sudah masuk ke ranah sosiologi hukum, dan bukan lagi ilmu hukum. Sementara  itu,  apa  yang  dikerjakan  Mohammad  Koesnoe  dari Universitas  Airlangga  pada  tahun  1960-an,  dengan  penelitian- penelitian  hukum  adatnya  di  Bali  dan  Lombok  dalam  rangka kerjasama dengan Universitas Katolik Nijmegen, bukan lagi terbilang ilmu  hukum  yang  fungsional  melainkan  yang  kolonial.  Kalaupun hukum  adat  masih  diajarkan  dan  diseminarkan,  tidaklah  hukum  ini akan diperlakukan sebagai tujuan tersendiri melainkan sebagai objek yang akan di-“ engineer ” untuk melancarkan proses modernisasi lewat kerja-kerja pembangunan.” 23
Di lain pihak, Mardjono menyoroti kiprah Mochtar ketika mengembangkan ide tentang pendidikan tinggi hukum yang sesuai dengan masa pasca berakhirnya Hindia-Belanda  dan  juga  revolusi  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Dalam  garis waktu,  ide  pendidikan  tinggi  hukum  yang  dikembangkan  Mochtar  ada  dalam konteks  masa  tahun  1980-1990an,  sementara  pendidikan  tinggi  hukum  dalam
22 Lihat.  Shidarta  ed.,  Mochtar  Kusuma-Atmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan.  Eksistensi  dan Implikasi, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.
23 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Mochtar  Kusuma-Atmadja:  Manusia  yang  Pernah  Saya  Kenal  dan Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas), dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan.  Eksistensi  dan  Implikasi,  ed.  Shidarta,  Epistema  Institute  dan  HuMa,  Jakarta, 2012, hlm. xvi.
konteks  dua  masa  yang  dianggap  Mochtar  tidak  berlaku  lagi  itu  adalah  tahun 1920-1960an.  Kutipan  berikut  mengemukakan  pendapat  Mardjono  yang mendukung gagasan Mochtar tersebut, bahwa:
“Sarjana  hukum  yang  sekarang  dihasilkan  fakultas-fakultas  hukum harus  siap  menjadi  ‘ decision  makers ’,  ‘ legislators ’  dan  bila  bekerja  di bidang  peradilan  (hakim  dan  penuntut  umum),  atau  profesi  hukum (advokat)  serta  di  bidang  pendidikan  (dosen),  maka  mereka  harus punya  ‘orientasi  terhadap  kemajuan  bangsa  dan  pembangunan hukum’.  Terlihat  di  sini  bagaimana  Mochtar  menghayati  pemikiran pada  masa  itu,  di  mana  para  sarjana  (termasuk  sarjana  hukum)  di negara-negara  berkembang (baca:  baru  lepas  dari  penjajah  kolonial) harus  sanggup  menjadi  ‘ agents  of  change ’  …  Dilihat  (sic!)  pada jamannya  waktu  itu,  di  mana  pembangunan  ekonomi  adalah  ’prima donna’ dan politik adalah ‘stabilisator’, maka memang dapat diterima bahwa dalam pembangunan masyarakat ( social development ), hukum harus  mengikuti  kebijaksanaan  politik-ekonomi-sosial  (poleksos) pemerintah.” 24
Baik  di  dalam  penilaian  Soetandyo  maupun  Mardjono  sebenarnya terkandung  pemahaman  bahwa  teknik  pembangunan  hukum  Mochtar berpengaruh dan berimplikasi  bagi masalah metodologis ilmu hukum Indonesia. Pengaruh  dan  implikasi  tersebut  dimungkinkan  karena raison  d ' être gagasan pembangunan  hukum,  yakni  pembenihan  dan  pengembangan  reformasi  hukum yang berorientasi pada modernisasi organisasi negara Indonesia, terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi negeri-negeri Asia pasca kolonial. Inilah misi utama pembangunan hukum Mochtar-ian.
Sebagaimana terungkap dari tulisan Mardjono,  Mochtar adalah agen utama pemerintah yang bekerja dalam pembenihan reformasi hukum tersebut. Dari satu perspektif tampak  bahwa  upaya  yang  dilakukan  Mochtar  berurusan  dengan  tata kelola  lembaga-lembaga  negara  yang  memiliki  otoritas,  kapasitas,  serta perencanaan  untuk  membuat  dan  menerapkan  (regulasi)  hukum  negara  ( state
24 Mardjono  Reksodiputro,  “Beberapa  Catatan  Pemikiran  Mochtar  Kusuma-Atmadja  tentang Pembangunan  Hukum  dan  Pendidikan  Tinggi  Hukum,”  dalam  Mochtar  Kusuma-Atmadja  dan Teori  Hukum  Pembangunan.  Eksistensi  dan  Implikasi,  ed.  Shidarta,  Epistema  Institute  dan HuMa, Jakarta, 2012, hlm. 138.
law ). 25 Upaya  ini  adalah  demi  mendukung  kebijakan  ( policy )  pemerintah  yang mengelola Indonesia sebagai negara-bangsa modern di dalam pusaran globalisasi ekonomi dan bisnis. Reformasi hukum yang dijalankan bersifat struktural dalam rangka menciptakan klaim tentang rule of law di Indonesia.
Ruang lingkup misi reformasi pembangunan hukum merupakan locus bagi masalah  metodologis  ilmu  hukum  Indonesia.  Pada locus itu  kita  bisa  melihat adanya  suatu  keberlakuan  paradigma  tertentu  tentang  hukum  yang  kemudian dioperasikan  sebagai  program-progam  bantuan  internasional,  yakni  hukum  dan pembangunan. Paradigma ini memiliki kerangka metodologis yang dapat dipakai sebagai penjelas masalah metodologis yang terkait dengan pembangunan hukum.
Teknik  pembangunan  hukum  Mochtarian  mengandung  kerangka metodologis hukum dan pembangunan. Teknik itu pun dikembangkan seiring atau sesuai  dengan  paradigma  bidang  hukum  dan  pembangunan.  Hal  ini  dapat  kita pahami  dengan  menyadari  realitas  tentang  prestasi,  pencapaian,  dan  dinamika pembangunan  ekonomi  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  di  kawasan  Asia. Salah  satu  karya  yang  mampu  menjelaskan  dengan  baik  persoalan  kerangka metodologis hukum dan pembangunan tersebut adalah tulisan Nobuyuki Yasuda.
Yasuda yang merupakan pakar perbandingan hukum Asia mengemukakan gagasan mengenai kerangka metodologis hukum dan pembangunan berdasarkan perspektif  dan  pengalaman  masyarakat  Asia  Tenggara. 26 Ia  menyatakan  bahwa sistem  hukum  Asia  yang  mengalami  kemajuan  ekonomi  sejak  1970-1980an namun lantas jatuh akibat krisis pada 1990an perlu dimengerti dengan kerangka metodologis hukum dan pembangunan yang baru, yakni yang bukan lagi merujuk pada paham liberalisme hukum khas Amerika Serikat. Di sini tidak akan diulang kembali  uraian  tentang  konten  dari  kerangka  metodologis  yang  disusun  Yasuda. Dengan mengikuti Yasuda di sini yang hendak dikemukakan adalah bahwa teknik pembangunan  hukum  Mochtarian  dapat  dievaluasi  berdasarkan  kerangka
25 David K. Linnan, “Indonesian Law Reform,  or Once  More unto the Breach : A  Brief  Institutional
History,” Law & Finance Institutional Partnership 2004,
<http://www.lfip.org/lawe506/documents/davidlinnan.pdf>.
26 Lihat:  Nobuyuki  Yasuda,  “Law  and  Development  from  the  Southeast  Asian  Perspective: Methodology, History, and Paradigm Change,” dalam Law And Development In East And Southeast Asia , Ed. Christoph Antons, Routledge, London, New York, 2003, hlm. 19-51.
metodologis  tersebut.  Dengan  demikian  terungkap  bahwa  teknik  pembangunan hukum  mengedepankan  konsep-konsep  tertentu  tentang  hubungan  hukum  dan masyarakat,  yakni  tipe  hukum,  prinsip  hukum,  dan  kekuatan  pendorong  dalam dinamika praktik keduanya.
Pertama, teknik pembangunan hukum mengunggulkan sebuah tipe hukum tertentu,  yakni  tipe  hukum  pembangunan  yang  dikontraskan  dari  tipe  adat  dan kotipe kolonial asing. Kedua, landasan prinsip hukum tertentu dari tipe tersebut, yakni  prinsip  pasar  dengan  bungkus  prinsip  komunitas  dan  prinsip  komando. Ketiga,  tipe  dan  prinsip  hukum  tersebut  kemudian  diterapkan  secara  efektif dengan  kekuatan  pasar  (yang  individualistik)  yang  menekan  dengan  kekuatan budaya lokal (yang komunitarian).
Dalam  pandangan  Yasuda,  kerangka  metodologis  hukum  dan pembangunan  memiliki  relevansi  yang  kuat  dengan  problem-problem perkembangan  konsep  dan  rezim  negara. 27 Dengan  kata  lain,  problem  tentang penerapan  model  hukum  dan  pembangunan  juga  merupakan  problem  tentang tipe  negara.  Demikian  halnya  dengan  teknik  pembangunan  hukum  Mochtarian. Namun di sini yang hendak dipertanyakan adalah relevansi teknik pembangunan hukum  dengan  perkembangan  ilmu  hukum  Indonesia.  Dengan  menimbang wawasan  hukum  dan  pembangunan  Yasuda,  dapat  diargumentasikan  bahwa teknik  pembangunan  hukum  perlu  dipilah  dari  disiplin  (cara  berpikir  yuridis) ilmu  hukum  Indonesia,  meskipun  yang  disebut  pertama  ini  mengembangkan kategori  konseptual  tertentu  yang  memiliki  implikasi  metodologis  yang  penting bagi yang disebut terakhir.
Ada  dua  hal  yang  mendasari  pernyataan  tentang  kebutuhan  untuk melakukan  pemilahan  di  atas.  Kedua  alasan  ini  juga  mengandung  kritik  yang mengungkap  asumsi-asumsi  teoretis  dari  teknik  pembangunan  hukum Mochtarian. Berikut dijelaskan dua alasan tersebut.
Pertama, teknik pembangunan hukum Mochtarian merupakan bagian dari paham  modernitas  model  Barat  umumnya  dan  Amerika  Serikat  khususnya.
Problematika modernitas, hukum, pembangunan yang etnosentris seperti itu telah didekonstruksi oleh para pemikir utama bidang hukum dan pembangunan sendiri. Salah  satu  kritik-diri  yang  penting  itu  adalah  tulisan  David  Trubek  yang  di dalamnya  menyatakan  arti  serta  manfaat  penting  dari  perspektif  teori  dan  ilmu sosial ( social theory and sciences ) untuk membuka wawasan praktisi ahli hukum ( lawyers )  dalam  mengembangkan  riset  hukum  dan  pembangunan. 28 Dari  situ, dapat  dikatakan  bahwa  penebus  bagi  kelemahan  dan  pelengkap  bagi  kelebihan dari paradigma hukum dan pembangunan adalah teori dan ilmu-ilmu sosial yang memiliki  kerangka  metodologisnya  sendiri.  Teknik  pembangunan  hukum Mochtarian justru menampik dua bidang studi atau disiplin tersebut.
Kedua,  teknik  pembangunan  hukum  Mochtarian  yang  kerap  diidentikan dengan jargon “ law as a tool of social engineering ” berkaitan dengan oleh sebuah teori  besar  dalam  filsafat  hukum  Amerika  Serikat  yang  berkembang  pada  1960- 1970an.  Teori  tersebut  mengemukakan  ide,  antara  lain,  untuk  mengkaji  hukum yang berupa putusan pengadilan ( common law ) dalam rangka “merancang taktik- taktik bagi perubahan sosial”. 29 Dengan mengacu kepada ulasan Ronald Dworkin, dapat  dipahami  bahwa  teknik  memfungsikan  hukum  seperti  itu  erat  kaitannya dengan  teori  yang  khas  dikembangkan  dalam  studi  hukum  di  Amerika,  yakni realisme hukum ( legal realism ). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknik pembangunan  hukum  Mochtar  terinspirasi  dari  realisme  hukum  ini.  Teknik pembangunan  hukum  memiliki  DNA  realis  sebagaimana  tampak  dari  adanya keyakinan akan fungsi sosial hukum; bahwa hukum niscaya memberi dampak bagi perubahan  sosial.  Dalam  analisis  ini,  kita  pun  dapat  meminjam  kritik  Dworkin terhadap garis besar teori hukum demi perekayasaan sosial tersebut, yakni tidak tersentuhnya relung terdalam kepentingan-kepentingan manusiawi dalam praktik
28 David Trubek, Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development , 82 The Yale Law Journal, 1972, hlm. 1-50.
29 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously , Duckworth, London, 1977, hlm. 3. Ide ini terkait erat dengan  pemikiran  Roscoe  Pound,  yang  juga  senantiasa  dihubung-hubungkan  dengan  teori hukum  pembangunan  Mochtar.  Pound  sebenarnya  adalah  bagian  gerakan  intelektual  hukum Amerika masa itu yang berusaha mengemukakan teori tentang kajian terhadap teknik rekayasa sosial  oleh  hakim  dalam  putusan  sebagai  solusi  bagi  problematika  berpikir  yuridis  Amerika, pada masa itu.
hukum  di  masyarakat. 30 Di  dalam  relung  itu  terdapat  hak-hak  yang  dimiliki manusia individual sebagai warga negara. Maka, sulit untuk menyangkal melihat bahwa  teknik  pembangunan  hukum  Mochtarian  tidak  memikirkan  secara  serius dimensi  etis-humanis  dari  hakikat  hukum  yang  memiliki  hubungan  dengan moralitas (keadaban); sebagaimana yang direfleksikan dalam aktivitas ber-filsafat hukum  menurut  tradisi  paham-paham  Barat,  terutama  positivisme  hukum  dan hukum kodrat.

## Simpul Ketiga: Pluralisme Hukum sebagai Masalah
Bagian  mengemukakan  isi  simpul  ketiga  ini  yang  sebenarnya  terkandung secara  implisit  dalam  simpul  yang  kedua  di  atas.  Pengertian  dari  simpul pluralisme hukum sebagai masalah metodologis di sini adalah yang merujuk pada pembahasan Soetandyo tentang dua tema yang saling terkait dalam pengalaman pluralisme  hukum  Indonesia. 31 Pertama,  kebijakan  pembangunan  sistem  hukum nasional  Indonesia  sebagai  negara-bangsa  modern  (unifikasi  dan  kodifikasi). Kedua,  konseptualisasi  negara  hukum  dan  akses  terhadap  keadilan.  Tesis Soetandyo, antara lain, adalah bahwa  masalah pluralisme hukum mencerminkan adanya atau merupakan akibat dari pluralisme kultural.
Relevansi  antara  masalah  pluralisme  hukum  dan  negara  hukum  akan dijelaskan dengan mengacu pada refleksi evaluatif mengenai seluk-beluk strategi dan  proyek  bantuan  internasional  bagi  pembangunan  hukum  di  negara-negara berkembang.  Dari  situ  akan  ditunjukkan  bahwa  pengalaman  pluralisme  hukum
30 Dworkin  membentuk  kritiknya  terhadap  pemikiran  teoretis  hukum  Amerika  tersebut berdasarkan pemikiran teoretis seorang tokoh hukum Inggris, H.L.A. Hart (1907-1992). Id., hlm. 7-13. Umumnya diketahui bahwa Dworkin berdebat keras dengan Hart. Dworkin adalah tokoh anti-positivis  hukum  sedangkan  Hart  adalah  pembaharu  ajaran  positivisme  hukum  modern dalam  tradisi  liberal-utilitarian  Inggris.  Namun  di  sini,  kritik  terhadap  ketidak-memadainya konsepsi  hukum  realis  justru  diasalkan  dari  dimensi-dimensi  paling  subtil  dari  positivisme hukum  Hart  yang  jelas  bercorak  etis-humanis.  Dworkin  justru  mampu  memetik  pemahaman mengenai dimensi tersebut dengan merujuk pada Hart.
31 Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional:  Pengalaman  Indonesia,”  dalam  Hukum  yang  Lahir  dari  Bumi  Kultural  Rakyat. Soetandyo  Wignjosoebroto  tentang  Hukum,  Sejarah,  dan  Keindonesiaan,  ed.  Myrna  Safitri, Epistema  Institute  dan  HuMa,  Jakarta,  2015;  Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Negara  Hukum  dan Permasalah  Akses  Keadilan  di  Negeri-negeri  Berkembang  Pasca  Kolonial,”  dalam  Hukum  yang Lahir  dari  Bumi  Kultural  Rakyat.  Soetandyo  Wignjosoebroto  tentang  Hukum,  Sejarah,  dan Keindonesiaan, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015.
Indonesia  merupakan  bagian  dari  pergulatan  dalam  struktur  kekuasaan  dalam masyarakat.  Sebab,  pluralisme  hukum  menunjuk  pada  basis-basis  kultural  dari tatanan,  sistem,  kaidah,  institusi,  dan  aktor  sosial  yang  hidup  dan  tersedia menurut  kebutuhan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  lokal  dan  partikular (adat)  di  Indonesia.  Bertolak  dari  pemahaman  tersebut,  bagian  ini  hendak menunjukkan bahwa kebingungan akan realitas serta gagasan pluralisme hukum Indonesia  adalah  faktor  yang  berkontribusi  bagi  pemaknaan  instrumentalis  atas hukum dan karenanya implementasi negara hukum yang membingungkan sebagai rule of law , rule by law , atau ruler’s law .
Kita  dapat  melihat  adanya  semacam  gejala  kebingungan  terhadap pluralisme  hukum  berdasarkan  evaluasi  mengenai  keterbatasan  pembangunan hukum  negara  modern  Indonesia  (atau  reformasi  hukum  yang  belum  sukses). Satu  teks  yang  representatif  untuk  meninjau  hal  itu  adalah  artikel  Sunaryati Hartono –tokoh kunci pendukung teknik pembangunan hukum – yang ditulis dari perspektif  masa  kontemporer.  Judul  teks  Prof.  Sunaryati  cukup  gamblang mengemukakan  ekspresi  kebingungan  tentang  pluralisme  hukum,  yakni: “ Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia  di  Abad  21 ”. 32 Dengan  menempatkan  pandangan  Sunaryati  ini  dalam konstatasi  gagasan  hukum  dan  pembangunan  yang  menyangkut  hubungan hukum, masyarakat, dan budaya, akan tampak adanya anggapan yang kontradiktif dalam  cara  pandang  tentang  pluralisme  hukum  Indonesia:  bahwa  pengalaman pluralisme hukum Indonesia merupakan penghambat namun dimensi-dimensinya sosio-kultural  yang  sarat  nilai-nilai  yang  subtil,  kompleks,  dan  serba  relatif senantiasa diperlukan fondasi pengembangan hukum nasional.
Konstatasi yang dimaksud di atas, antara lain, dielaborasi Tamanaha. Pada intinya,  Tamanaha  memandang  bahwa  penomorsatuan  hukum  negara  yang berciri-ciri sistematis, nasional, berdaulat, birokratis, rasional, dan modern untuk mencapai  target  pembangunan  tidaklah  realistis.  Menurut  Tamanaha,  cara pandang  tersebut  menyatakan  bahwa  hukum  seakan  memiliki  kemampuan
32 Sunaryati  Hartono,  Membangun  Budaya  Hukum  Pancasila  sebagai  Bagian  dari  Sistem  Hukum Nasional Indonesia di Abad 21, 1 Veritas et Justitia, 2015.
khusus dan lantas diyakini layaknya iman dan hasrat mengidolakan peraturan dan kebijakan  hukum.  Padahal,  “Hukum  tidak  dapat  mewujudkan  apa  pun  menurut tanggung  jawabnya  sendiri  karena  hukum  berenang  di  dalam  laut  sosial  dengan yang  lain.” 33 Terdapat  aspek-aspek  hubungan  yang  tersembunyi  antara  hukum dan  variabel  sosial  lain  (masyarakat  dan  budaya)  mesti  diekspos  dalam pergulatan  membangun  kewibawaan  dan  daya  mengikat  institusi  hukum  bagi semua  orang  secara  setara,  alias rule  of  law (yang  menurut  Tamanaha  dapat dibedakan  dari  proyek  modernisasi  hukum  dan  pembangunan).  Artinya,  hukum nasional  negara  dalam  rupa  regulasi  dan  kebijakan  bukan  satu-satunya  bentuk penataan institusional ( institutional arrangement ).
Teks  Sunaryati  yang  disinggung  tadi  memberikan  kesan  kuat  bahwa  visi pembangunan hukum yang berdasarkan pada formasi identitas kebangsaan masih mengikuti cara pandang dan keyakinan model hukum dan pembangunan seperti yang  dikritik  Tamanaha  di  atas.  Sunaryati  menuliskan  bahwa:  “…  untuk membangun  sistem  hukum  nasional,  sebenarnya  harus  dibina  suatu  budaya hukum  nasional  terlebih  dahulu  yang  akan  mempengaruhi  kekuatan  dan efektivitas berlakunya dan ditetapkannya berbagai kaidah hukum nasional.” 34
Namun,  dengan  nada  kontradiktif,  Sunaryati  pun  menegaskan  urgensi untuk memahami aspek-aspek kultural dalam konsepsi hukum nasional. Kutipan berikut  menyajikan  potongan  pandangan  Sunaryati  yang  dimaksud  ketika  ia membahas  keadaan  sistem  hukum  Indonesia  hari  ini  yang  diwarnai  mulai  dari hukum adat, religius, sampai hukum internasional:
“Tampaklah  betapa  sulitnya  bangsa  kita  mempertahankan  identitas ke-Indonesia-an, di bawah sistem hukum yang masih beraneka-ragam dan  berlapis-lapis,  dan  semakin  pluralistis  dan  saling  berbentrokan kepentingannya.
Karena  itu,  jika  hal  ini  benar-benar  tidak  kita  inginkan,  dan apabila  benar-benar  kita  bertekad  mempertahankan  identitas  kita sebagai  sebuah  bangsa  di  abad-abad  yang  akan  datang,  dan  benar- benar  tetap  ingin  mempertahankan  kemerdekaan  yang  kita  peroleh dengan  nyawa,  darah  dan  air  mata  dari  beribu-ribu  pejuang
33 Brian Z. Tamanaha, The Primacy of Society and the Failures of Law and Development , 44 Cornell International Law Journal, 2011.
34 Sunaryati Hartono, Supra no 31, hlm. 253.
kemerdekaan dan korban revolusi kemerdekaan, tidak ada jalan lain dari  pada  sikap  tetap  setia  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang  telah menjadi  tali  pengikat  bangsa  ini,  yang  di  masa  yang  akan  datang benar-benar  harus  kita  jiwai  dan  terapkan  sebagai volksgeist Indonesia,  baik  di  dalam  setiap  tindakan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, maupun di dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari.” 35
Dengan  memahami  pandangan  Sunaryati  dalam  dialog  kritis  di  atas,  kita dapat melihat adanya corak berpikir hukum dan pembangunan yang menganggap bahwa  pluralisme  hukum  berkontribusi  sebagai  penghambat  atau  penghalang pembangunan  sistem  hukum  nasional.  Apabila  pluralisme  hukum  dimengerti sebagai  pluralisme  kultural  yang  serba  lokal,  seperti  menurut  pandangan Soetandyo,  maka  konsepsi  hukum  yang  dibangun  menurut  identitas  nasional- modern  tidak  dapat  mencerminkan  nilai-nilai  moral  partikular  yang  hidup  di masyarakat.  Hal  ini  kiranya  juga  membuktikan  bahwa  tesis  cermin  tentang hubungan  hukum  dan  masyarakat  tidak  berlaku  seutuhnya,  seperti  yang dikemukakan oleh Tamanaha.
Dalam kaitannya dengan masalah metodologis ilmu hukum Indonesia, cara pandang  tentang  pluralisme  hukum  sebagai  penghambat  pembangunan  hukum modern sebenarnya telah diungkap oleh karya-karya antropologi tentang hukum, masyarakat, dan adat  Indonesia. Franz von Benda-Beckmann adalah nama kunci yang  telah  menyuarakan  adanya  cara  pandang  seperti  itu.  Salah  satu  argumen kritis  Benda-Beckmann  yang  relevan  di  sini  adalah  bahwa  keberagaman  norma dan  nilai  masyarakat  “asli”  dari  negara-negara  berkembang  yang  menjadi  target pembangunan  dan  modernisasi  hukum  senantiasa  dipandang  sebagai  semacam penyakit dan hukum pembangunan itulah obatnya. Franz, bersama pasangannya, Keebet von Benda-Beckmann adalah peneliti yang konsisten bekerja di lapangan dan berjumpa dengan realitas plural Indonesia. 36
35 Id., hlm. 259.
36 Franz  von  Benda-Beckmann, Scape-Goat  and  Magic  Charm,  Law  in  Development  Theory  and Practice ,  28  Journal  of  Legal  Pluralism,  1989.  Sumbangsih  Benda-Beckmann  yang  juga  penting adalah wawasan soal sistematika konseptual dan metodologi penelitian bagi pluralisme hukum sebagai  sebuah  disiplin  ilmiah.  Lihat:  Franz  von  Benda-Beckmann, Who’s  Afraid  of  Legal Pluralism , 47 Journal of Legal Pluralism, 2002.
Berdasarkan tinjauan di atas, tampak bahwa pluralisme hukum merupakan suatu  titik  buta  ( blind  spot )  dalam  metodologi  ilmu  hukum  Indonesia.  Genealogi titik  buta  itu  sesungguhnya  telah  dapat  dilacak  dalam  pergulatan  membangun hukum  Indonesia,  dari  yang  kolonial  ke  yang  nasional.    Catatan  Soetandyo berguna  di  sini  sebagai  penjelasan  awal.  Ia  menyatakan  adanya  kesan diskontinuitas dalam wacana studi dan kebijakan hukum antara masa kolonial dan masa  pasca  kolonial.  Kontribusi  karya  dan  kerja  penelitian  ilmiah  tentang pluralisme  hukum  dari  para  sarjana  kolonial  (utamanya  sejak  Von  Vollenhoven sampai ke ter Haar) distop dan tidak dilanjutkan oleh pembuat kebijakan hukum Indonesia,  khususnya  pada  era  Orde  Baru.  Dalam  konteks  kolonial  itu,  tampak bahwa  terdapat  kelindan  antara  wawasan  pengetahuan  studi  hukum  dan kebijakan hukum yang dibuat.
Penjelasan  tentang  dinamika  sejarah  hukum  kolonial  ke  hukum  nasional itu tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik modern Indonesia. Dalam arti itu,  kelindan  antara  wawasan  hukum  dan  pembuatan  kebijakan  hukum toh sebenarnya  juga  terjadi  pada  konteks  Orde  Baru,  yakni  antara  teknik pembangunan hukum dan penguatan rezim negara di bawah Soeharto. Faktor ini yang  turut  membentuk  titik  buta  pluralisme  hukum. 37 Penguatan  rezim  negara dengan  kepentingan  pemerintah  Orde  Baru  inilah  ditopang  atau  dilayani  oleh wawasan serta kebijakan pembangunan hukum nasional.
Lantas,  setelah  rezim  kuasa  negara  Order  Baru  dan  Soeharto  berakhir, gagasan  pembangunan  hukum  terkesan  kehilangan  orientasi.  Apakah  lantas terjadi  kelindan  antara  wawasan  hukum  yang  baru  serta  kebijakan  hukum pemerintah  pasca  Reformasi  1998? Apakah perkembangan  masyarakat  sipil  dan
37 Analisis  ilmu  politik  menunjukkan  bahwa  cita-cita  negara  hukum  atau rule  of  law senantiasa bergulat  berhadap-hadapan  dengan  kekuasaan  rezim  pemerintah.  Lihat  antara  lain:  Kanishka Jayasuriya, The Rule of Law and Regimes of Exception in East Asia , Asia Research Centre Murdoch University,  Working  Paper  No.  96,  July  2000.  Dalam  konteks  Indonesia,  hal  tersebut  tampak dalam  sebuah  episode  penguatan  kuasa  pemerintah  pasca  kolonial  Indonesia  dengan  tujuan pembangunan  (ekonomi  dan  industrialisasi)  menjadi  sebuah  rezim  yang  melaksanakan  kuasa negara yang mengebawahkan kategori bangsa dan masyarakat. Dari perspektif Marxis, Benedict Anderson  menyatakan  bahwa  dalam  episode  tersebut  rezim  negara  Indonesia  dibangun  dari penumpukan  kekuasaan  negara  ( state-qua-state ).  Lihat:  Benedict  R.  O’G.  Anderson, Old  State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective , 42 The Journal of Asian Studies, 1983.
demokrasi  di  Indonesia  dapat  pula  mengangkat  derajat  pluralisme  hukum? Apakah  wawasan  (antropologi)  hukum  Indonesia  kontemporer  sungguh menjadikan  pluralisme  hukum  sebagai  sebuah  bidang  studi,  seperti  yang dilakukan  Benda-Beckmann,  yang  penting  untuk  memahami  konsepsi keterhubungan  hukum  dan  masyarakat  dalam  sebuah  tata  sosial?  Di  sini  tidak dapat  diulas  semua  pertanyaan  tersebut,  namun  dengan  itu  sekiranya  cukup menjadi  penjelasan  awal  tentang  genealogi  titik  buta  pluralisme  hukum  dalam metodologi ilmu hukum nasional.
Titik buta itulah yang berkontribusi bagi sikap intelektual yang tendensius tentang  negara  hukum  dan  akses  terhadap  keadilan,  yakni  pemaknaan  negara hukum  secara  instrumentalis  dan  implementasinya  yang  membingungkan  entah sebagai rule  by law , rule  of  law, atau ruler’s law .  Pernyataan  ini  dapat  dijelaskan dengan  mengacu  pada  seluk-beluk  dari  strategi  misi  dan  proyek  bantuan internasional  untuk,  lagi-lagi,  pembangunan  hukum  di  negara-negara  dengan ekonomi berkembang.
Soetandyo  sesungguhnya  telah  mengemukakan  sinyalemen  dari  tendesi berpikir  tersebut  di  atas  ketika  ia  menyatakan  adanya  distorsi  konsep  negara hukum  di  negara-negara  baru  pasca  kolonial. 38 Menurutnya,  dalam  konteks Indonesia  distorsi  tersebut  terungkap  sebagai  problematika  akses  terhadap keadilan. Soetandyo menjelaskan problematika tersebut sebagai “ legal gaps ”. Kata kunci  ini  menunjuk  pada  bukan  hanya  jurang  pemisah  yang  menganga  tapi  juga “silang  selisih”,  yaitu  antara  isi  ketentuan  hukum  positif  negara  beserta keberlakuannya,  pada  satu  sisi  dan  aspirasi  serta  kondisi  faktual  masyarakat tentang norma yang seharusnya, pada sisi lain. 39
38 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Negara  Hukum  dan  Permasalah  Akses  Keadilan  di  Negeri-negeri Berkembang  Pasca  Kolonial,”  dalam  Hukum  yang  Lahir  dari  Bumi  Kultural  Rakyat.  Soetandyo Wignjosoebroto  tentang  Hukum,  Sejarah,  dan  Keindonesiaan,  ed.  Myrna  Safitri,  Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015, hlm. 163-168.
39 Idiosinkrasi konsep negara hukum Indonesia semacam itu dikerangkakan secara lebih terfokus dalam penjelasan sosio-legal, antara lain, tentang perjuangan rakyat miskin dan tidak mampu di Indonesia dalam memanfaatkan berbagai macam akses terhadap keadilan. Kajian tersebut telah menegaskan  bahwa  hukum  dipakai  sebagai  alat  baik  oleh  kelas  yang  berkuasa  maupun  warga miskin  dan  kurang  beruntung.  Lihat:  Ward  Berenschot  dan  Adriaan  Bedner,  “Akses  terhadap Keadilan:  Sebuah  Pengantar  tentang  Perjuangan  Indonesia  Menjadikan  Hukum  Bekerja  bagi Semua  Orang,”  dalam  Akses  terhadap  Keadilan.  Perjuangan  Masyarakat  Miskin  dan  Kurang
Dari kaca mata strategi pembangunan dan reformasi hukum dalam negara- negara  berkembang,  ciri  idiosinkratis  dari  distorsi  negara  hukum  dan  upaya- upaya  meningkatkan  akses  terhadap  keadilan  di  atas  adalah  contoh  atau  bukti bagaimana benang ide rule of law kusut dan tidak dapat dipilah dengan pola rule by  law dan ruler’s  law .  Pengertian  atas  dua  konsep  yang  disebut  belakangan diberikan oleh Gary Goodpaster, seorang pakar dan konsultan internasional dalam penyusunan bantuan pembangunan  hukum. 40 Rule by law , demikian Goodpaster, adalah  “penggunaan  hukum  oleh  para  pemegang  kekuasaan,  di  dalam  sejumlah arena  interaksi  dan  hubungan  manusia,  sebagai  sebuah  alat  untuk  efisiensi administratif,  kontrol,  dan  ketertiban.”  Sementara ruler’s  law menunjuk  pada hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan rezim penguasa.
Mengikuti  pandangan  Goodpaster,  dapat  dikatakan  bahwa  pluralisme hukum  Indonesia  merupakan  tantangan  nyata  yang  justru  harus  dikuatkan  atau dikembangkan  dalam  rangka  mewujud-nyatakan rule  of  law .  Maka,  pluralisme hukum perlu dilihat sebagai salah satu daya sosial yang bersaing di  masyarakat. Maka,  penting  untuk  menelaah  sejauh  mana  perkaitan  antara  wawasan  serta wacana (dari jalur besar ilmu sosial dan ilmu politik) tentang pluralisme hukum di satu sisi dan masyarakat sipil di sisi lain. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, cara pandang elitis model pembangunan hukum akan terdorong untuk mencapai suatu  titik  kesetimbangan  ( equilibrium ),  yakni rule  of  law .  Sebaliknya,  apabila pluralisme  hukum Indonesia  dipandang  sebagai  ancaman  atau  penghambat  atau warisan masa lalu penjajahan, metodologi ilmu hukum Indonesia secara timpang didominasi oleh teknik pembangunan hukum yang rentan berkiblat pada pola rule by law atau ruler’s law .
Beruntung  untuk  Menuntut  Hak  di  Indonesia,  ed.  Ward  Berenschot,  Adriaan  Bedner,  Eddie Riyadi Laggut-Terre, Dewi Novirianti, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, Jakarta, 2011.
40 Garry Goodpaster, “Law Reform in Developing Countries,” dalam Law Reform in Developing and Transitional States , ed. Tim Lindsey, Routledge, London, New York, hlm. 125-129.

## Penutup
Sebagai  penutup,  dan  sebagai  kontribusi  kecil  dari  tulisan  ini,  berikut disajikan tabel ringkasan tentang masalah-masalah yang dapat dikaji atau relevan dalam rangka mengembangkan pemikiran metodologi ilmu hukum Indonesia:

## Tabel:  Ringkasan Masalah Metodologis Ilmu Hukum Indonesia
No.
Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia dan masyarakat (refleksi antropologi filosofis) merupakan landasan awal cara berpikir yuridis yang dilupakan dalam perdebatan metodologis ilmu hukum Indonesia Kecendikiawan Hukum Pembangunan Hukum Pluralisme Hukum 1. Tradisi cara berpikir (menalar hukum) dogmatis atau doktrinal Paradigma “hukum dan pembangunan” ( law and development ) dan ideologi nation and state building Pluralitas dan relativitas nilai moral, budaya lokal, dan adat 2. Corak hermeneutis dalam perdebatan filsafat ilmu Berpikir mekanis-formalistik dalam kerangka legislasi, yudisial, dan kebijakan Peran antropologi hukum dan ilmu politik untuk membuka titik buta 3. Spektrum teori filsafat tentang ideal hukum (dari yang Barat sampai yang “Pancasila”) Ciri-ciri pemikiran realisme hukum, terutama dari konteks Amerika Serikat Negara hukum sebagai rule of law , rule by law ,
atau ruler’s law 4. Sistem hukum sebagai kerangka teoretis Modernisasi hukum dan organisasi negara demi pertumbuhan ekonomi Penguatan masyarakat sipil dan demokrasi
Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.
Tabel di atas dapat menjadi petunjuk atau peta bagi tematik penelitian atau kajian  selanjutnya.  Seperti  yang  disampaikan  di  bagian  pendahuluan,  simpul- simpul  masalah  metodologis  ini  tidaklah  eksklusif.  Jadi,  dari  poin-poin  di  dalam tabel tersebut dapat dikembangkan, misalnya saja, pembahasan tentang salah satu fokus  tematik  (misalnya,  corak  hermeneutis  dalam  perdebatan  filsafat  ilmu sebagai  simptom  masalah  kecendikiawanan  hukum)  dengan  menyadari,  dan karenanya  dapat  mengungkap  sejauh  apa,  dinamika  keterkaitan  dan  atau ketidakterkaitannya  dengan  fokus  tematik  yang  lain  (misalnya,  paradigma “hukum dan pembangunan” sebagai simptom pembangunan hukum). 41
41 Satu  tinjauan  lain  yang  juga  menarik  dan  memiliki  relevansi  langsung  dengan  eksplorasi masalah  metodologis  ilmu  hukum  Indonesia  adalah  menyangkut  tema  eksistensi  bidang  teori dan  filsafat  hukum  dalam  konteks  Indonesia.  Problematika  utamanya  adalah:  apa  implikasi masalah-masalah  metodologis  ilmu  hukum  ini  bagi  cara  berteori  dan  berfilsafat  hukum  dalam

## Daftar Pustaka
Buku: Achmad Suhardi Kartohadiprodjo ed [et al.], Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang  Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia,  Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
B.  Arief  Sidharta,  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum Sistematik  yang  Responsif  terhadap  Perubahan  Masyarakat.  Edisi  Revisi, UNPAR Press, Bandung, 2016.
B.  Arief  Sidharta,  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Sebuah Penelitian  tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia,  CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, Oxford, 2001.
Candra  Kusuma,  Penelitian  Interdisipliner  tentang  Hukum,  Epistema  Institute,
Jakarta, 2013.
Cees  Maris  dan  Frans  Jacobs  ed.,  Law,  Order,  and  Freedom.  A  Historical Introduction  to  Legal  Philosophy,  terj.  Jacques  de  Ville,  Springer,  Kluwer, 2011.
Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, terj. B. Arief Sidharta, PT. Alumni, Bandung,
2013.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Edisi  Revisi,  Kencana,  Jakarta, 2008.
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1977. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Soetandyo  Wignjosoebroto,  Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional.  Suatu Kajian  tentang  Dinamika  Sosial-Politik  dalam  Perkembangan  Hukum selama  Satu  Setengah  Abad  di  Indonesia  (1840-1990),  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
konteks  Indonesia?  Latar  belakang  problematika  tersebut  adalah  bahwa  di  balik  gagasan  ilmu hukum  yang  dibangun  oleh  Arief  Sidharta  berdasarkan  jalur  ilmiah-hermeneutis  Scholten  dan jalur  ideologis-nasionalis  Soediman,  terdapat  suatu  kerangka  intelektual  yang  berkontribusi penting  menggagas  isi  ( notion )  dari  filsafat  hukum  dalam  konteks  Indonesia.  Maka, sesungguhnya terdapat suatu jalur ber-filsafat hukum yang berpengaruh signifikan bagi refleksi pengembangan  ilmu  hukum  Indonesia,  namun  yang  sangat  jarang  –  bahkan  tidak  pernah  – dipelajari.  Jalur  itu  dikemukakan  oleh  karya  salah  seorang  intelektual  kunci  tentang  sejarah pemikiran  filosofis  Pancasila,  yaitu  A.M.W.  Pranarka.  Pada  jalur  tersebut  terdapat  beberapa pertanyaan  kunci  bagi  refleksi  metodologi  ilmu  hukum  Indonesia,  seperti:  apakah  batas-batas dan kemungkinan untuk ber-teori dan ber-filsafat hukum di Indonesia?; bagaimana memahami normativitas  hukum  dalam  konteks  sistem  hukum  Indonesia?;  apa  tugas  dan  peran  filsafat hukum  dalam  memaknai  hakikat  hukum  di  Indonesia?;  sejauh  mana  dapat  dihasilkan  teori hukum Indonesia? Teks kunci dari Pranarka yang relevan di sini adalah: A.M.W. Pranarka, Suatu Konstruksi  Filsafat  Hukum  dengan  Latar  Belakang  Evolusi  Pengetahuan  Dewasa  Ini ,  Simposium Filsafat Hukum, Formulasi Norma Kritik Dasar-dasar Pengembangan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Kertas Kerja, 24-26 September 1979.
Jurnal dan Artikel: Adriaan Bedner, Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions, 5 Hague Journal on the Rule of Law , 2013. Brian  Z.  Tamanaha, The  Primacy  of  Society  and  the  Failures  of  Law  and Development, 44 Cornell International Law Journal , 2011. David M. Trubek, Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development. 82 The Yale Law Journal , 1972.
Franz  von  Benda-Beckmann,  Scape-Goat  and  Magic  Charm, Law  in  Development Theory and Practice, 28 Journal of Legal Pluralism , 1989. Gary  Goodpaster, Law  Reform  in  Developing  Countries,  dalam  Law  Reform  in Developing and Transitional States, ed. Tim Lindsey, Routledge, London, New York, 2007.
Nobuyuki  Yasuda, Law  and  Development  from  the  Southeast  Asian  Perspective: Methodology,  History,  and  Paradigm  Change,  dalam  Law  And  Development In  East  And  Southeast  Asia,  Ed.  Christoph  Antons,  Routledge,  London,  New York, 2003.
Mardjono  Reksodiputro,  Beberapa  Catatan  Pemikiran  Mochtar  Kusuma-Atmadja tentang  Pembangunan  Hukum  dan  Pendidikan  Tinggi  Hukum,  dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi, ed. Shidarta, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.
Pauline C. Westerman, Open or Autonomous? The Debate on Legal Methodology as a Reflection  of  the  Debate  on  Law,  dalam  Methodologies  of  Legal  Research. Which  Kind  of  Method  for  What  Kind  of  Discipline?,  ed.  Mark  van  Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon , 2011.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  Masalah  Pluralisme  dalam  Pemikiran  dan  Kebijakan Hukum  Nasional:  Pengalaman  Indonesia,  dalam  Hukum  yang  Lahir  dari Bumi Kultural Rakyat. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015.
Soetandyo Wignjosoebroto, Mochtar Kusuma-Atmadja: Manusia yang Pernah Saya Kenal  dan  Pemikirannya  (Sebuah  Pengantar  Ringkas),”dalam  Mochtar Kusuma-Atmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan.  Eksistensi  dan Implikasi, ed. Shidarta, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  Negara  Hukum  dan  Permasalah  Akses  Keadilan  di Negeri-negeri  Berkembang  Pasca  Kolonial,  dalam  Hukum  yang  Lahir  dari Bumi Kultural Rakyat. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015.
Sunaryati  Hartono,  Membangun  Budaya  Hukum  Pancasila  sebagai  Bagian  dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21, 1 Veritas et Justitia, 2015.
Widodo  Dwi  Putro  dan  Herlambang  P.  Wiratraman,  Penelitian  Hukum:  Antara yang Normatif dan Empiris, 5 Digest Epistema, 2015.
Lain-lain: Adriaan  Bedner, “Autonomy  of  Law  in  Indonesia,” Leiden  University  2016, <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/Bedne rA.W.(2016)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1>.
David  K.  Linnan,  “ Indonesian  Law  Reform,  or  Once  More  unto  the  Breach:  A  Brief Institutional  History,” Law  &  Finance  Institutional  Partnership  2004, <http://www.lfip.org/lawe506/documents/davidlinnan.pdf>.