## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan – Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia
Sumriyah 1 ,Mishbahul Munir 2 ,Ayu Windayani 3
1 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang Kamal, Kabupaten Bangkalan, 69162 E-mail : sumriyah@trunojoyo.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang Kamal, Kabupaten Bangkalan, 69162 E-mail :  mishbahul@gmail.com
3 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang Kamal, Kabupaten Bangkalan, 69162
E-mail : 180111100094@student.trunojoyo.ac.id
Abstract— In carrying out a marriage as stipulated in the Marriage Law, the age limit for marriage is regulated, which is a minimum  age  of  19  years.  The  prospective  bride  can  make  a  dispensation  that  is  submitted  to  the  Religious  Court  if  the prospective bride still does not meet the requirements for the age limit for marriage. However, the reality found in society  is that there are still many practices of underage marriage without going through a dispensation to the Court. This research is an  empirical  legal  research  field  research,  namely  research  that  is  directly  carried  out  to  the  object  of  research  to  obtain relevant data related to the implementation of underage marriages which is the material in the preparation and discussion.
Keywords—: underage marriage, welfare, household.

## I. PENDAHULUAN
Secara harfiah manusia lahir di dunia memiliki rasa untuk saling mengenal lawan jenisnya. Selain itu juga manusia senang bergaul  dengan  manusia  yang  lainnya  dalam  satu  wadah  hingga  sekarang  yang  biasa  disebut  dengan  masyarakat.  Dalam bertambahnya  usia,  manusia  harus  paham  bahwa  berhubungan  dengan  orang  lain  dapat  dilakukan  dengan  bebas  akan  tetapi tidak boleh berbuat semaunya. Seperti  yang dikatakan oleh Grotius, bahwa  manusia dalam berkelompok atau berbaur  dengan masyarakat  dikarenakan  mereka  mempunyai  naluri  yang  mendorong  untuk  berhubungan  dengan  manusia  lain,  yang  disebut gregariousness. 1
Dalam memenuhi kebutuhan fitrahnya, manusia dapat melangsungkan pernikahan guna membentuk keluarga dan keturunan. Indonesia  telah  memberikan  aturan  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  jo  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  yang  kemudian  disebut  dengan  UUP.  Dalam  menjalankannya  telah  diatur  batas  usia  perkawinan  yakni  minimal mencapai  umur  19  tahun,  bagi  pria  dan  wanita. 2 Calon  mempelai  dapat  melakukan  dispensasi  yang  diajukan  ke  Pengadilan Agama setempat oleh orang tua, apabila calon mempelai masih belum memenuhi syarat batas usia perkawinan, serta diharuskan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. 3
Pada  Pasal  7  Ayat  (1)  UUP  dijelaskan  dimana  minimal  usia  melangsungkan  perkawinan  adalah  19  tahun  bagi  calon mempelai pria dan wanita. Apabila ingin melangsungkan perkawinan dibawah ketentuan umur pada Pasal 7 Ayat (1) UUP tetap diperbolehkan demi kemaslahatan. 4 Apabila ingin melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan pada Ayat (1) tersebut, orang tua  diperbolehkan  meminta  dispensasi  untuk  calon  mempelai  kepada  Pengadilan  Agama    dengan  alasan  yang  mendesak  dan disertai bukti yang cukup. Alasan mendesak yang dimaksud oleh UUP adalah ketika calon mempelai tidak memiliki pilihan lain dan  harus  melangsungkan  perkawinan  dengan  terpaksa. 5 Akan  tetapi,  dispensasi  perkawinan  yang  diajukan  oleh  calom mempelai juga dapat ditolak  oleh pengadilan  yang berwenang tergantung alasan  yang diajukan dan  setelah diperiksa  ternyata masih  terdapat  hal  yang  memungkinkan  untuk  tidak  dilakukan  perkawinan  di  bawah  umur.  sangat  bertentangan  dengan ketentuan  pada  pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan,  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak pria dan wanita sudah menginjak usia 19 tahun.
1 Jusmadi Sikumbang, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga (Medan: USU Press, 2013), hlm. 17.
2 Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3 Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4 Hasriani, “ Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015) ”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 3.
5 Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Untuk  membentuk  keharmonisan  pernikahan  tidak  dapat  diciptakan  dengan  mudah.  Maka  Negara  turut  hadir  dengan memberikan  batas  usia  melangsungkan  perkawinan  pada  UUP.  Hal  ini  ditujukan  agar  pasangan  calon  mempelai  menjalani kehidupan pernikahan dengan kematangan berfikir, kemandirian hidup, dan kemampuan menafkahi. Calon mempelai juga harus siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Undang-undang hadir bertujuan pula agar mencegah perceraian akibat perkawinan dini akibat mental calon mempelai yang belum matang. 6
Perempuan  dibawah  usia  20  sangat  rentan  dan  banyak  memiliki  resiko  persalinan.  Dampak  yang  ditimbulkan  ketika kehamilan  yakni  berupa  komplikasi  seperti preeklamsi,  abortus,  dan  partus yang  terjadi  pada  usia  dini.  Begitu  juga  dengan tingkat  kematian  yang  terjadi  pada  wanita  hamil  dan  melahirkan  pada  usia  dibawah  20  tahun  yang  mencapai  angka  2-5  kali lebih tinggi dibandingkan dengan resiko kematian maternal pada usia 20 sampai 29 tahun. 7 Begitu juga dengan calon mempelai laki-laki  yang  diberikan  batas  usia  melakukan  perkawinan,  yakni  minimal  usia  19  tahun.  Hal  ini  ditujukan  semata  agar  calon mempelai laki-laki lebih siap bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya ketika sudah sudah menikah.
Negara memberikan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku  kepada  Pengadilan  Agama  agar  menangani  kasus  permohonan  dispensasi  kawin  untuk  warga  negara  yang  beragama Islam, sedangakan permohonan dispenasi kawin warga negara non-muslin diajukan ke Pengadilan Negeri.
Menurut data Unicef Indonesia (2020b) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 di Asia Tenggara setelah Kamboja  dengan  angka  perkawinan  anak  yang  masih  tinggi. 8 Indonesia  mengalami  peningkatan  pernikahan  dini  yang  sangat signifikan  di  masa  pandemi.  Sejumlah  34.000  pada  bulan  Januari  sampai  Juni  2020  telah  tercatat  permohonan  dispensasi pernikahan  dini  yang  telah  diajukan,  97%  diantaranya  dikabulkan  oleh  Pengadilan.  Berbeda  dengan  tahun  2019  yang  hanya terdapat 23.700 permohonan. 9 Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 terdapat 25 permohonan, tahun 2020 terdapat 119 permohonan, dan di tahun 2021 terdapat 98 permohonan. 10
Covid-19  memiliki  peran  yang  sangat  besar  termasuk  meningkatnya  angka  perkawinan  di  bawah  umur  di  Indonesia sesuai  ketentuan  undang-undang. 11 Selain  berpengaruh  pada  sektor  ekonomi  yang  menjadi  lumpuh  total,  Covid-19  juga memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial pelajar dan menjadikan anak dibawah umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan karena  beberapa  faktor.  Salah  satu  faktor  yang  mendukung  pernikahan  muda  di  masa  pandemi  Covid-19  ini  adalah  desakan ekonomi  karena  banyaknya  PHK  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  anak,  sehingga  orangtua  terpaksa  menikahkan  anaknya  yang masih  dibawah  umur.  Faktor  lain  yakni  kecenderungan  penggunaan  media  elektronik  dan  internet  di  masa  yang  serba  online membuat  anak  dapat  terjebak  pada  konten  atau  unggahan  yang  berbau  pornografi  dan  pergaulan  bebas,  yang  menyebabkan rusaknya  moral anak dan  mereka  mempraktikkan apa  yang  mereka lihat kepada pasangan.  Anak  melakukan aktivitas  sekolah online dengan  waktu  yang longgar dan kebebasan untuk berpacaran menjadi meningkat, hal ini banyak  memicu kehamilan di luar nikah dan orang tua terpaksa menikahkan anak yang masih dibawah umur 19 tahun meskipun belum mencapai batas usia minimum melangsungkan pernikahan seperti yang ditentukan di Undang-Undang Perkawinan. 12 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Bangkalan Jawa Timur?
2. Bagaimana Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Bangkalan Jawa Timur? Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur di Bangkalan Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Bangkalan Jawa Timur.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Perkawinan
Dalam  bahasa  Indonesia,  perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut  bahasa  artinya  membentuk  keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang  menurut  bahasa  artinya  mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  digunakan  untuk  arti  bersetubuh (wathi). 13 Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
6 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 62.
7 Karlin  Abduraradjak,  dkk. Karakteristik  Kehamilan  dan  Persalinan  Pada  Usia  <20  Tahun  di  RSUP  Prof.  Dr.  R.  D.  Kandou  Manado  Periode  1 Januari 2013 – 31 Desember 2014. Jurnal e-Clinic (eCl). Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 2.
8 Elga  Andina, Meningkatnya  Angka  Perkawinan  Anak  Saat  Pandemi  Covid-19, Jurnal  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Info  Singkat  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIII, No.4, 2021, hlm. 14.
9 Yosepha  Pusparisa, Jutaan  Anak  Perempuan  Indonesia  Lakukan  Pernikahan  Dini, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan- anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini . Diakses pada 27 September 2021.
10 Mahkamah Agung RI, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangkalan , diakses dari http://sipp.pa-bangkalan.go.id/list_perkara , pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB.
11 Ikfina Chairani, Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia , Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020, hlm.1.
12 Anik  Wahyuningtyas,  ”Fenomena  Pernikahan  Dini  di  Masa  Pandemi” Harian  Bhirawa ,  3  November  2020  diakses  pada  23  September  2021 https://www.harianbhirawa.co.id/fenomenapernikahan-dini-di-masa-pandemi/
13 Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul al-Salam, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, h. 109.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Perkawinan  dikatakan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 14 Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang  menjadi  20  (dua  puluh)  tahun  untuk  wanita  dan  25  (dua  puluh  lima)  tahun  untuk  pria. 15 Hal  ini  diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Hal ini  diperlukan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan,  baik  dari  segi  kesehatan  maupun  tanggung jawab  sosial.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  di  bawah  umur  adalah  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.
B. Dasar Hukum Melangsungkan Perkawinan Di Bawah Umur
Dalam  hal  ini  UU  Perkawinan  memberikan  satu  aturan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk  dapat  melegitimasi perkawinan  bagi  pasangan  usia  muda.  Dengan  adanya  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan  maka  syarat  izin  orang  tua  tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut berarti orang tua dalam sidang Pengadilan dipanggil dan  dimintai  persetujuan. Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  ketika  dalam  keadaan  yang  sangat  memaksa  (darurat),  maka perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana ditekankan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian ini  merupakan  termasuk jenis penelitian  yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan  yaitu  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. 16 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum  mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan  hukum  normatifsecara in action pada setiap peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 17 Dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta  fakta  dan data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 18

## B. Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  dalam  memecahkan  masalah  adalah  dengan  menggunakan  metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam  melakukan  pembahasan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum  (baik  hukum  yang  tertulis maupun  hukum  yang  tidak  tertulis  atau  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Sedangkan  pendekatan  empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian.  Jadi,  pendekatan  yuridis  empiris  yang  dimaksudkan  di  dalam penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dilakukan  dengan  memadukan  bahan- bahan  hukum  baik  primer,  sekunder  maupun  tersier  (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di lapangan yaitu banyaknya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan.
C. Jenis Data
Penelitian  yuridis  empiris  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder,  yaitu  melalui  wawancara  yang  dilakukan  kepada informan, bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah, dan bahan hukum  yang  tidak  mengikat  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  yang  merupakan  hasil  olahan pendapat  atau  pikiran  para  pakar  atau  ahli  yang  mempelajari  suatu  bidang  tertentu  secara  khusus  yang  akan  memberikan petunjuk arah  kepada penulis  meliputi buku-buku hukum,  bahan-bahan  hukum  yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung  RI,  Naskah  Akademik  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  literatur-literatur,  jurnal  ilmiah  serta  tulisan-tulisan  dalam internet.
D. Tempat Pengambilan Data
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian terletak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
2. Tempat Pengambilan Bahan
Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari berbagai pustaka baik lokal atau  nasional, Departemen terkait, Media masa cetak dan Media Internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
14 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I.
15 Helmi Karim, Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), Cet. I, h. 70.
16 Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.
17 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.
18 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Merupakan  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara  lisan  dengan  informan,  bertatap muka  mendengarkan  secara  langsung  informasi-  informasi  atau  keterangan-keterangan,  dilakukan  secara  bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
b. Studi Dokumentasi
Untuk  memperoleh  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  caramengkaji  dan  mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.
E. Teknis Analisis Data
Proses  yang  dilakukan  adalah  dengan  memeriksa,  meneliti  data  yang  telah  diperoleh  untuk  menjamin  apakah  data dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  kenyataan.  Setelah  data  diolah  dan  dirasa  cukup  maka  selanjutnya  disajikan dalam  bentuk  narasi  dan  dalam  bentuk  tabel.  Selanjutnya  dianalisis  sehingga  memperoleh  gambaran  secara  umum  dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Keharmonisan Rumah Tangga
Dalam  perkawinan  adanya  pembatasan  minimal  usia  perkawinan  sangat  penting,  karena  dengan  adanya  pembatasan usia  tersebut  dapat  tercapainya  tujuan  dari  pernikahan  yaitu  untuk  mencapai  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahgia  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  mendapatkan  informasi  tentang  pengaruh  perkawinan  dibawah  umur terhadap  keharmonisan  rumah  tangga.  Dasar  hukum  keharmonisan  yaitu  didasari  dari  pernikahan  yang  mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (dipernuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang) seperti hal nya yang termaktup dalam QS. At- Taubah (9) : 71.
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  1)  Hak  Bersama  Suami  Istri  a)  Suami  istri  dihalalkan  untuk  saling  bergaul  dan mengadakan  hubungan seksual b) Suami ataupun istri haram  melakukan pernikahan dengan  saudaranya  masing-masing c) Anak  memiliki  nasab  (keturunan)  yang  jelas  bagi  suami  d)  Hak  saling  mendapatkan  waris  akibat  dari  ikatan  pernikahan yang sah, apabila suami atau istri tersebut meninggal dunia e) Kedua belah pihak wajib bergaul atau berprilaku dengan baik, sehingga akan mendapatkan kemasraan dan kedamaian hidup. Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut agar melakukan etika  (adab)  dalam  menggauli  istrinya94,  serta  bersikap  lemah  lembut  kepada  istri.  2)  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  77  Bab  XII,  kewajiban  suami  istri,  adalah:  a)  Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur dalam  menegakkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah  yang  menjadi  sendi  dari  susunan  masyarakat  b) Suami istri wajib saling mencintai, setia, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir batin. c) Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya. d) Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani,  maupun  kecerdasan  dan  pendidikan  agamanya.  e)  Jika  suami  atau  istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
B. Meningkatnya Jumlah Perkawinan Dini
Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2019 sejumlah 27  permohonan,  tahun  2020  sejumlah  111  permohonan,  dan  tahun  2021  sejumlah  112  permohonan. Pernikahan  dibawah umur  dan  dampak  terhadap  kesejahteraan  rumah  tangga  khususnya  di  wilayah  Bangkalan,  terdapat  beberapa  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  dibawah  umur  yaitu,  salah  satu  yang  menjadi  faktor  utama  adalah  adat  istiadat atau  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Dalam  masyarakat  Bangkalan,  mengawinkan  seorang  anak  merupakan  suatu kebanggaan  tersendiri.  Di  mana  para  orang  tua  akan  merasa  malu  bila  ada  anaknya  yang  belum  juga  mendapatkan  jodoh, mereka akan terus berusaha agar anaknya mendapatkan jodoh. Karena ada anggapan diantara mereka bahwa seorang anak wanita    akan  menjadi  “perawan  tua”  bila  setelah  meningkat  remaja  belum  juga  dikawinkan,  Walaupun  usia  anak-anak mereka masih dibawah batas usia yang diizinkan dalam Undang-undang Perkawinan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pertama, peningkatan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari permohonan dispensasi kawin  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama Bangkalan  pada  tahun  2019  sejumlah  27  permohonan,  tahun  2020  sejumlah  111  permohonan,  dan  tahun  2021  sejumlah  112 permohonan. Pernikahan dibawah umur dan dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga khususnya di wilayah Bangkalan, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu, salah satu yang menjadi faktor utama  adalah  adat  istiadat  atau  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Dalam  masyarakat  Bangkalan,  mengawinkan  seorang  anak merupakan  suatu  kebanggaan  tersendiri.  Di  mana  para  orang  tua  akan  merasa  malu  bila  ada  anaknya  yang  belum  juga mendapatkan  jodoh,  mereka  akan  terus  berusaha  agar  anaknya  mendapatkan  jodoh.  Karena  ada  anggapan  diantara  mereka bahwa seorang anak wanita  akan menjadi “perawan tua” bila setelah meningkat remaja belum juga dikawinkan, Walaupun usia anak-anak mereka masih dibawah batas usia yang diizinkan dalam Undang-undang Perkawinan.
Kedua,  Ekonomi  yang  lemah.  Disamping  itu  juga  tidak  adanya  kegiatan  atau  pengangguran  yang  menyebabkan  orang  tua mereka memutuskan untuk segera menikahi anak-anaknya demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi suatu

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
masyarakat  dapat  menjadi  pendorong  terjadinya  pernikahan  dibaah  umur.  Masyarakat  yang  kemampuan  ekonominya  sangat lemah  mendorong  terjadinya  pernikahan  dibawah  umur.  Misalnya  seorang  anak  wanita  yang  berasal  dari  keluarga  ekonomi lemah  ingin  cepat-cepat  kawin  agar  dapat  segera  keluar  dari  penderitannya  dengan  harapan  suaminya  dapat  menanggung keluarga pihak isteri. Serta kurangnya pendidikan yang di dapat di daerah tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
Djazuli, A. 2003. Fiqh Siyasah. Bandung : Prenada Media.
Hasriani.  2016. Dispensasi  Pernikahan  Di  Bawah  Umur  Pada  Masyarakat  Islam  Di  Kabupaten  Bantaeng  (Stui  Kasus  Pada  Pengadilan  Agama  Kelas  2 Bantaeng Tahun 2013-2015). Makasar : UIN Alauddin Makasar.
Irfan, Listianto. 2017. Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur. Surakarta : s.n.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Muttaqien, Dadan. 2006. Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian . Yogyakarta : Insania Citra Press.
o.s, Eoh. 2021. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
Sikumbang, Jusmadi. 2013. Mengenal Spsoplogi dan Sosiologi Hukum. Medan : USU Press.
Thalib, Abdul. 2007. Hukum Keluarga Dan Perikatan. Pekanbaru : s.n.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.
Zein, Satria Effendi dan M. 2017. Ushul Fiqh. Jakarta : Prenada Media.

## B. Jurnal
Arto, Mukti. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan. Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia. Chairani, Ikfina. 2020. s.l. : Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020.
Karakteristik Kehamilan dan Persalinan Pada Usia <20 Tahun di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2013-31 Desember 2014. Karlin Abduraradjak, dkk. 2016. s.l. : Jurnal e-Clinic (eCI), 2016, Vol. 4.
Karim, Helmi. 1994. Kedewasaan Untuk Menikah. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
—. Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer. Bandung : Citra Umbara.
Meningkatnya  Angka  Perkawinan  Anak  Saat  Pandemi  Covid-19. Andiana,  Elga.  2021.  s.l. :  Jurnal  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Info  Singkat  kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2021, Vol. 4.
Pertimbangan  Hakim dalam  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan  Dini  Akibat  Hamil  di  Luar Nikah  pada  Pengadilan  Agama  Bantul. Prabowo,  Bagya  Agung. 2013. s.l. : Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 2013, Vol. 20.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam