## Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi

## (Village Financial Management By E-Village Budgeting in Banyuwangi District)
Munfarida Rizky Mutamimmah, Alwan Sri Kustono 1 , Rochman Effendi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ) Jalan Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : munfaridar@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine village financial management in Srono Sub District of Banyuwangi District by using e-Village Budgeting system and the effectiveness of using that system. This study uses primary data was collected from respondent’s answers on interview was conducted with the parties concerned on village financial management in Srono Sub District of Banyuwangi District. Methods of data analysis is using descriptive with qualitative approaches and triangulation as a test of data validity. The results showed that village financial management by e-Village Budgeting consists of the process of planning, administration, and accountability of APBDesa. By using e-Village Budgeting village financial management becomes more effective and efficient.
Keywords : e-Village Budgeting, Management and Village Financial

## Pendahuluan
Sunarsip (2001) menyatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di   Indonesia   disebabkan   oleh   tata   kelola   yang   buruk   (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta).   Salah   satu   usaha   untuk   memulihkan   kondisi ekonomi, sosial  dan politik adalah  dengan  mengembalikan kepercayaan   masyarakat   kepada   pemerintah   dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance.
Salah   satu   strategi   untuk   mewujudkan good   and   clean government adalah   dengan   menerapkan electronic governmen t yang merupakan suatu inovasi dari sektor publik. E-government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal  lain yang berkenaan dengan   pemerintahan.   Di   Indonesia   pelaksaan   penggunaan teknologi   informasi   pada   pemerintahan   dimulai   sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan   dan   Strategi   Nasional   Pengembangan   e- government   Indonesia.   Melalui   pengembangan   e- government,   dilakukan   penataan   sistem   pengelolaan   serta proses kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah   otonom   dengan   mengoptimalisasi   pemanfaatan teknologi informasi yang terintegerasi.
Salah satu hasil pengembangan dari e-government adalah e- Village   Budgeting.   Sistem electronic   Village   Budgeting (eVB)   Banyuwangi   merupakan   salah   satu   contoh   inovasi menuju   transparansi   penganggaran   dan   monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem penganggaran berbasis online   dilakukan   seiring   rencana   kucuran   APBN   ke   desa yang akan mendapatkan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang   No.   32   tahun   2004   tentang   Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan
pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya..
Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki tujuan dan rekayasa   yang   memberikan   kewenangan   luas   kepada   desa dalam   penyelenggaraan   pemerintahan,   pelaksanaan pembangunan,   pembinaan   kemasyarakatan,   dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi   terhadap   proses   pengelolaannya   yang seharusnya   dilaksanakan   secara   profesional,   efektif   dan efisien,   serta   akuntabel   agar   terhindarkan   dari   resiko terjadinya   penyimpangan,   penyelewengan   dan   korupsi. Laporan keuangan desa akan menjadi suatu bentuk kebutuhan transparansi   yang   merupakan   syarat   pendukung   adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan ( opennes ) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Namun pada kenyataannya permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan   pemerintahan   desa   adalah   administrasi pengelolaan   keuangan   desa   yang   kurang   tertib,   sehingga menimbulkan penyimpangan penggunaan anggaran.
Sistem e-Village   Budgeting yang   menyinergikan   keuangan dan   pembangunan   di   tingkat   desa   dengan   kabupaten diharapkan   mampu   melakukan   monitoring   anggaran, memastikan   program   pembangunan   di   desa   sesuai   dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin penggunaan anggaran tetap sasaran serta mewujudkan transparansi di sektor publik. Terdapat tiga tahap dalam e-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi   yaitu   perencanaan,   penatausahaan,   dan pertanggungjawaban.
Kabupaten  Banyuwangi  menjadi  pelopor dalam  pembuatan software   aplikasi   keuangan   desa   yang   dibangun   oleh kabupaten.   Payung-payung   hukum   Kabupaten   Banyuwangi untuk implementasi  Undang-Undang Desa sangat  baik dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Penggunaan e- Village   Budgeting juga   sebagai   sikap   preventif   dari
1 Corresponding Author
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (1) : 105-108 ISSN : 2355-4665
penyelewengan   Dana   Desa   dengan   maksud   untuk memberikan pemberdayaan kepada aparatur desa.
Secara khusus Banyuwangi telah menerapkan penganggaran secara online melalui electronic   Village   Budgeting sejak tahun 2015 dan telah diterapkan di 189 desa yang tersebar di 24   kecamatan   di   Kabupaten   Banyuwangi,   termasuk Kecamatan Srono. Kecamatan Srono terdiri dari sepuluh desa yang berlokasi di kota dan desa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian sesuai dengan saran penelitian sebelumnya yaitu Septiyani (2017) untuk melihat keefektifan penggunaan e-Village Budgeting . Perbedaan lokasi tersebut dapat menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan penerapan e-Village Budgeting . Hal itu dikarenakan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan hambatan lain seperti kesenjangan akses internet antara desa yang berlokasi di kota dan di desa. Salah satu desa di Kecamatan Srono yaitu Desa Sukonatar merupakan desa tercepat dalam pencairan dana APBDesa di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun anggaran 2017 karena memiliki   sumber   daya   manusia   yang   dapat   memanfaatkan kemudahan dari adanya teknologi tersebut. Oleh karena itu Kecamatan Srono akan menjadi obyek dalam penelitian ini yang akan mewakili kecamatan lain yang memiliki masalah yang sama di Kabupaten Banyuwangi.

## Metode

## Rancangan Penelitian
Metode   yang   digunakan   adalah   metode   deskriptif   dengan pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan   pernyataan   dan   jawaban   yang   mendalam terhadap   sebuah   fenomena.   Penelitian   kualitatif   tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan situasi sosial yang terdiri   dari   3   elemen   yaitu,   tempat,   pelaku,   dan   aktivitas. Pelaku   dalam   penelitian   ini   yaitu   kepala,   sekertaris,   dan bendahara   di   sepuluh   desa   yang   ada   di   Kecamatan   Srono Kabupaten Banyuwangi.

## Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang   dimaksud   adalah   hasil   wawancara   secara   langsung dengan   pihak-pihak   yang   terkait   dengan   pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Pihak-pihak   tersebut   diantaranya   kepala,   sekertaris,   dan bendahara desa di sepuluh desa yang ada di Kecamatan Srono Kabupaten   Banyuwangi.   Selain   itu   data   sekunder   yang diperoleh   peneliti   secara   tidak   langsung   melalui   media perantara,   namun   hanya   sebagai   pendukung   data   primer berupa laporan.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan tersebut harus   menggambarkan  kondisi   penelitian  yang   sebenarnya, caranya yaitu dengan melakukan penelitian yang mendalam. Tahapan-tahapan   dalam   melaksanakan   penelitian   adalah pengumpulan   data,   reduksi   data,   uji   keabsahan   data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Uji Keabsahan Data
Pengertian triangulasi  menurut  Moloeng (2004:330) adalah teknik   pemeriksaan   keabsahan   data   yang   memanfaatkan sesuatu   yang   lain   dalam   membandingkan   hasil   wawancara
terhadap   objek   penelitian.   Triangulasi   dapat   dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen (Nasution, 2003:115).

## Hasil dan Pembahasan

## Perencanaan APBDesa
Perencanaan   APBDesa   dimulai   dari   tilik   dusun,   Musdes, Musrenbangdes dan menjadi RKPDesa.Kemudian sekertaris desa   akan   membuat   Rancangan   Peraturan   Desa   Tentang APBDesa   untuk   disampaikan   kepada   kepala   desa   dan dimusyawarahkan   bersama   BPD.   Setelah   disetujui Rancangan Peraturan tersebut akan menjadi RAPBDesa dan diserahkan ke kecamatan untuk diverifikasi hingga akhirnya ditetapkan menjadi APBDesa. Baru setelah itu operator bisa mengentry RPD ke e-Village Budgeting.

## Pencairan APBDesa
Pencairan   dana   APBDesa   terdiri   dari   dua   tahap.   Tahap pertama yaitu setelah RAPBDesa diverifikasi dan ditetapkan menjadi   APBDesa   (sekitar   bulan   Maret   atau   April). Bendahara   desa   harus   menyerahkan   cetakan   RPD   dari e- Village   Budgeting ,   RPJMDesa,   RKPDesa,   APBDesa   tahun berjalan, buku profil desa, LPPDesa, Laporan Semester Akhir tahun   sebelumnya   per   sumber   anggaran,   Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya minimal sudah selesai 80% ke DPM untuk diverifikasi. Kemudian DPM akan memberikan surat rekomendasi  pencairan dana untuk diserahkan ke BPKAD. BPKAD   juga   akan   melakukan   verifikasi   kembali   hingga akhirnya   dana   APBDesa   tahap   pertama   cair   sebesar   60% melalui rekening giro milik desa dan bendahara desa hanya bisa   menyimpan  dalam  bentuk  kas   sebesar  30%   dari  total belanja desa di APBDesa.
Apabila   kas   tersebut   habis   bendahara   bisa   mencairkannya lagi   dengan   proses   yang   sama   ditambah   dengan   SPJ penggunaan   dana   pencairan   sebelumnya   minimal   telah terserap 80% untuk pelaksanaan APBDesa. Proses tersebut terus berjalan hingga pencairan dana APBDesa tahap kedua sebesar 40% dari total APBDesa.

## Pelaksanaan dan Pengelolaan APBDesa
Untuk   pembayaran   pelaksanaan   kegiatan   APBDesa   TPK harus   mengajukan   RAB   kepada   kepala   desa   sebagai permohonan dana. Kemudian sekertaris desa akan melakukan verifikasi dan disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya TPK bisa memesan barang/jasa sesuai dengan RAB, baru setelah barang/jasa datang TPK bisa mengajukan SPP kepada kepala desa untuk ditandatangani dan diserahkan kepada bendahara yang   berarti   bendahara   desa   harus   membayar   pesanan tersebut.   Operator   harus   merubah   status   SPP   di e-Village Budgeting menjadi   ‘disetujui’   dan   baru   bisa   dilakukan pembayaran   serta   pencatatan   pengeluaran   di   e -Village Budgeting .   Selanjutnya   TPK   harus   menyerahkan   SPM sebagai bukti telah dilakukan pembayaran. Penatausahaan di e-Village Budgeting terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

## Perubahan APBDesa
Perubahan  APBDesa  dilakukan  karena  ada   tambahan  dana PAK   dari   pemerintah   kabupaten.   Dana   PAK   adalah   dana surplus dari APBD yang dibagikan ke desa. Selain itu ada
dana bantuan dari provinsi seperti Jalin Matra atau bantuan untuk   fasilitas   desa   yang   rusak,   dana   Reward   yaitu penghargaan  untuk lima  puluh desa  tercepat  yang berhasil memenuhi   target   dalam   memungut   PBB   dari   masyarakat. Biasanya   dana   Reward   akan   cair   sebelum   pencairan APBDesa   tahap   dua   atau   sekitar   bulan   Agustus   hingga September.   Proses   pengajuan   hingga   pencairan   perubahan APBDesa sama dengan perencanaan APBDesa.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa
Pelaporan   pelaksanaan   APBDesa   melalui   e-Village Budgeting   tahun   berjalan   secara   otomatis   akan   tersusun bersama   dengan   proses   penatausahaan,   tinggal   menambah bukti   pendukung,   seperti   nota   dan   foto.   Beberapa   laporan yang   harus   dibuat   oleh   bendahara   desa   yaitu   Laporan Realisasi   Pelaksanaan   APBDesa   setiap   satu   semester. Laporan semester pertama dilakukan paling lambat akhir Juli tahun   berjalan   dan   laporan   semester   akhir   tahun   paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya.
Kemudian   Laporan   Pertanggungjawaban   Realisasi Pelaksanaan   APBDesa   kepada   bupati   melalui   DPM   setiap tahun   paling   lambat   akhir   bulan   Januari   tahun   anggaran berikutnya. Laporan bulanan berupa Laporan Penyerapan dan Penggunaan   Dana   mulai   dari   setelah   pencairan   dana APBDesa   tahap   pertama   hingga   akhir   tahun   anggaran. Laporan ini dilakukan secara manual kemudian diserahkan ke kecamatan   dan   selanjutnya   disalurkan   ke   DPM.  Dan   yang terakhir   Laporan   Keterangan   Pertanggungjawaban   yang dibuat secara manual untuk BPD dan telah disetujui kepala desa.
Keuntungan Penerapan E-Village Budgeting
E-Village Budgeting sangat membantu pekerjaan perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, proses yang awalnya begitu panjang dan rumit bisa menjadi mudah dan   cepat.   Rekening-rekening   yang   dibutuhkan   dalam penatausahaan sudah tersedia dalam e-Village Budgeting dan untuk pelaporannya juga otomatis tersusun bersama dengan proses   penatausahaan.   Tingkat   keakuratannya   juga   sangat tinggi   dan   tidak   perlu   khawatir   akan   kehilangan   dokumen laporan   tahun-tahun   sebelumnya.   Dengan   sistem   yang terintegrasi  menjadikan pengelolaan keuangan desa melalui e-Village Budgeting lebih transparan, para stakeholder bisa memantau   penggunaan   dana   APBDesa   Untuk   memantau perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan APBDesa.

## Simpulan
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   pengelolaan keuangan   di   sepuluh   desa   yang   ada   di   Kecamatan   Srono Kabupaten   Banyuwangi   dengan   menggunakan   sistem   e- Village Budgeting dan keefektifan  dari  penggunaan  sistem tersebut.
Hasil   wawancara   dan   pembahasan   yang   telah   peneliti jelaskan   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   pengelolaan keuangan   desa   melalui e-Village   Budgeting dimulai   dari tahap   perencanaan   melalui   tilik   dusun,   Musdes, Musrenbangdes   dan   menjadi   RKPDesa   hingga   RAPBDesa dan disetujui oleh camat menjadi APBDesa, barulah operator mengentry RPD ke e-Village Budgeting .
Tahap kedua yaitu pencairan APBDesa yang terdiri dari dua tahap,   penatausahaan   yang   dilakukan   oleh   bendahara   desa
dan operator e-Village Budgeting melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara   desa   wajib   mempertanggungjawabkan   uang melalui   laporan   pertanggungjawaban   yang   disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal sepuluh   bulan   berikutnya.   Bendahara   desa   juga   harus menyampaikan   laporan   realisasi   pelaksanaan   APBDesa kepada kepala desa yang kemudian disalurkan kepada bupati melalui DPM. Kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui DPM setiap akhir tahun anggaran.
Penerapan e-Village   Budgeting ini   membuat   pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan, pola perencanaan   desa   lebih   terarah   dengan   perencanaan sebelumnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini   tidak   terlepas   dari   kelemahan   dan   keterbatasan,   saran untuk   penelitian   yang   akan   datang   sebaiknya   menambah literatur   mengenai   pengelolaan   keuangan   desa   melalui e- Village   Budgeting .   Selain   itu,   juga   dapat   melakukan penelitian   yang   lebih   mendalam   mengenai   proses-proses pengelolaan   keuangan   desa   melalui e-Village   Budgeting , melakukan penelitian di lokasi yang berbeda atau yang lebih luas agar dapat menemukan fenomena lain yang terjadi dalam penerapan e-Village Budgeting dalam pengelolaan keuangan desa.

## Referensi
Akbar dan Usman. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Asian Development Bank Institute. 2004.
Atmaja, Dinar. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi   Kasus   di   Desa   Plesungan   Kecamatan   Gondangrejo   Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Surakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Basri, Ramlah. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran   pada   BPM-PD   Provinsi   Sulawesi   Utara.   Skripsi.   Manado: Universitas Samratulangi.
Buku Profil Pemerintah Kota Surabaya.
Cooper,   Donald.   R   and   Emory,   C.   William.   1995.   Business   Research
Methods, 5th ed., Richard D. Irwin, Inc.
Dewanti, Elsa. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa   Boreng.   Skripsi.   Jember:   Program   Study   Akuntansi   Universitas Jember\
Governmental Accounting Standarts Board (GASB).
Halim,   Abdul   dan   Kusufi,   Syam.   2012.   Akuntansi   Sektor   Publik:   Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Persada.
Moleong,   Lexy.   J.   2004.   Metode   Penelitian   Kualitatif.   Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Moleong,   Lexy.   J.   2007.   Metode   Penelitian   Kualitatif.   Bandung:  Remaja
Rosdakarya. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (1) : 105-108
Mulyadi.   2001.  Sistem  Akuntansi.   Edisi  Ketiga,  Cetakan   Ketiga.  Jakarta: Salemba Empat.
Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. Nordiawan, Deddi, Iswahyudi dan Rahmawati, Maulidah.  2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
Nordiawan, Dedi. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Nordiawan, Dedi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan   Bupati   Banyuwangi   Nomor   15   Tahun   2015   tentang   Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan   Bupati   Banyuwangi   Nomor   51   Tahun   2015   tentang   Perubahan Atas   Peraturan   Bupati   Banyuwangi   Nomor   15   Tahun   2015   tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   113   tahun   2014   tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan   Desa   Juncto   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   Tahun   2005   tentang   Standar   Akuntansi Pemerintah.
Pratiwi,   Nur   Ratih.   2016.   Manajemen   Keuangan   Desa   Melalui   Inovasi Electronic   Village   Budgeting   (Studi   pada   Badan   Pemberdayaan Masyarakat   dan   Pemerintahan   Desa   Kabupaten   Banyuwangi).   Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya.
Rosalina,   Verina   W.   2016.   Implementasi   E-Budgeting   Terhadap   Kinerja Instansi   Pemerintah   Kota   Surabaya   Dengan   Pengendalian   Internal Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
Sagay,   Brian.   2013.   Kinerja   Pemerintah   Daerah   dalam   Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat. Sedarmayanti.   2012.   Good   Governance   “Kepemerintahan   yang   Baik”.
Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
Septiyani,   Ayu   Dwi.   2017.   Pengaruh   Penggunaan   E-Village   Budgeting terhadap   Kinerja   Aparatur   Desa   di   Kabupaten   Banyuwangi   dengan Pengendalian   Internal   sebagai   Variabel   Pemoderasi.   Skripsi.   Jember: Universitas Jember
Shim, Jae K. and Siegel, Joel G. 2011. Budgeting Basics and Beyond Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Sugiyono.   2008.   Metode   Penelitian   Kunatitatif   Kualitatif   dan   R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
Sunarsip.   2001.   Corporate   Governance   Audit:   Paradigma   Baru   Profesi Akuntansi   dalam   Mewujudkan   Good   Coorporate   Governance.   Media Akuntansi, No. 17/Th. VII.pp. II-VII.
Sutedi, Adrian. 2011. Good Corperate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. Tanjung,   Hafiz   Abdul.   2009.   Akuntansi   Pemerintahan   Daerah.   Bandung:
Alfabeta
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang   Nomor   32   dan   33   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang   Nomor   58   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan   Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
www.jpnn.com diakses pada tanggal 1 Maret 2017.
Zeyn.   2011.   Pengaruh   Good   Government   dan   Standar   Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Trikonomika 10 (1): 52-62.