## AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN SBY)
Patricia Karlina Dimiyati 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: karlindimiyati@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRAK
UU Perkawinan di Indonesia saat ini, tidak menjelaskan secara spesifik terkait perkawinan dengan latar bekang agama yang berbeda. Tidak adanya peraturan tersebut di Indonesia memicu adanya berbagai penafsiran terkait perizinan perkawinan beda agama. UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menerangkan bahwa  perkawinan  berstatus  sah  apabila,  “Perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama  da n kepercayaan”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perizinan perkawinan beda agama berpegang pada ketentuan dari masing-masing agama yang dianut. Namun, peraturan lainnya seperti UU Adminduk dan PP No. 108 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (3) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila telah diizinkan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan  penelitian  untuk  memperjelas  tentang  bagaimana  akibat  hukum  pencatatan  perkawinan beda  agama  dengan  adanya  Putusan  No.  916/Pdt.P/2022/PN.Sby.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  ( normative  law  research )  atau  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan konseptual.  Berdasarkan  penelitian yang telah  dilakukan, keberadaan UU  Adminiduk dan PP 108 Tahun 2009 membuat hukum perkawinan beda agama terlihat jelas dan sehingga menjadi sah secara hukum  dan  dapat  disahkan melalui Penetapan Pengadilan  Negeri  dan  tercatat  di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Beda agama, Perkawinan

## ABSTRACT
The current Marriage Law in Indonesia does not specifically explain marriages with different religious backgrounds. The absence of this regulation in Indonesia has triggered various interpretations related to the  licensing of  interfaith marriages.  Article 2 Paragraph (1) of the  Marriage  Law explains that  a marriage  has  a  valid  status  if,  "A  marriage  carried  out  according  to  religion  and  belief".  The  verse explains that the licensing of interfaith marriages adheres to the provisions of each religion. However, other regulations such as the Marriage Law and the Regulation of the Domestic Government of the Republic  of Indonesia No. 108 of 2009 Article  50 Paragraph (3)  state  that  there  is a possibility that interfaith marriages can be carried out if they have been allowed by the court. Based on this, a study was conducted to clarify the legal consequences of registering interfaith marriages with the existence of Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. This research is a type of normative law research or normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Based on research that has been carried out, the existence of the Population Administration Law and Domestic Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 108 of 2009 makes the law of interfaith marriage clearly visible and so that it becomes legally valid and can be ratified through a District Court Determination and recorded at the authorized Population and Civil Registration Office. Then, this provision is also contained in the 1945 Constitution Article 28 B Paragraph (1)
Keywords : Different Religions ,Legal Consequences, Marriage

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah salah satu tujuan hidup bagi manusia, meskipun beberapa manusia lainnya ada yang memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang mengikat hubungan antara pria dan wanita. Setelah melangsungkan perkawinan,  hubungan  pria  dan  wanita  akan  terikat  secara  jasmani  dan  rohani  sebagai sepasang suami dan istri. Pernikahan bukan hanya menjadi sebuah keinginan pribadi, tetapi sering kali berasal dari tuntutan sosial dari lingkungan keluarga atau masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh fitrah manusia yang merupakan makhluk sosial karena saling membutuhkan. Kebutuhan  tersebut  dapat  terpenuhi  melalui  ikatan  perkawinan  yang  akan  menghasilkan keturunan.
Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan dan dilindungi oleh hukum. Perkawinan  memiliki  akibat  hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan. Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu ikatan suci jika ditinjau dari sisi agama. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keragaman suku, budaya, agama, dan ras. Sehingga, perbedaan  tersebut  tidak  seharusnya  menjadi  suatu  hal  yang  memicu  adanya  diskriminasi antar umat manusia.(Humbertus 2019)
Pada  prinsipnya  dalam  UU  Perkawinan  memang  tidak  ada  ketentuan  yang  jelas mengenai  perkawinan  beda  agama.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  yang  panjang  ini,  akan terus menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dan penegakan hukum tentang perkawinan beda  agama,  antara  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda  agama  dan  menerima permohonan  perkawin  beda  agama.  Namun,  melangsungkan  Perkawinan  adalah  hak  asasi manusia,  bahkan  untuk  pasangan  yang  berbeda  agama,  pun  berhak  memiliki  kesempatan yang sama dan melaksanakan perkawinan dengan berpedoman pada masing-masing agama. Sehingga  pada  hakikatnya  tiap  orang  berhak  menikah  dengan  pilihannnya  sendiri  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kepercayaan  agamanya  sebagaimana  dalam  Putusan  PN Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN  Sby  antara  laki-laki  Islam  dan  perempuan  Kristen. (Zeinudin 2021).
Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui dan tiap-tiap agama memiliki ketentuan dalam  melangsungkan  perkawinan  bagi  setiap  pemeluknya.  Sehingga,  apabila melangsungkan  perkawinan  beda  agama  Indonesia  dinilai  mendapatkan  kesulitan  sebab masing-masing  agama  melarang  umatnya  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pasangan yang berbeda agama.Karena adanya kekosongan tentang perkakwinan beda agam dalam  hukum  UU  Perkawinan,  sehingga  dalam  pasal  2  menjelaskan  perkawinan  baru  sah apabila  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing,  maka  dari  itu, pencatatan  perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dicatatkan.  Namun  dengan  adanya  UU Adminduk pasal 35 inilah menghadirkan penbgaturan hukum yang jelas tentang perkawinan beda  agama  sehingga  membuka  peluang  dalam  pelaksanaan  dan  pencatatan  perkawinan beda  agama  namun  dengan  syarat  melalui  persetujuan  pengadilan  seperti  pada  Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. (Santoso and Zeinudin 2021)
Masalah pencatatan perkawinan adalah persoalan yang berkaitan dengan akibat hukum menurut  hukum  nasional,  seperti  perceraian,  hak  asuh  anak,  pewarisan  dan  lain-lain  yang muncul  dari  pencatatan  perkawinan  beda  agama.UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa, perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  tercatat  dari  sisi  hukum,  tetapi  UU  Adminduk memberikan  peluang  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  selama  telah  mendapatkan perizinan  dari  Pengadilan.  Salah  satu  perkawinan  beda  agama  yang  telah  mendapatkan perizinan adalah perkawinan beda agama dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN  Sby.  Putusan  tersebut  memicu  persoalan  terkait  akibat  hukum  yang ditimbulkan, seperti akibat hukum terkait perceraian beda agama, penjatuhan hak asuh anak, ahli waris, dan lainnya.
Dalam  UU  HAM  jelas  bahwa  perkawinan  harus  sah  dan  setiap  orang  berhak  atas kehendak  bebas  yang  terjadi  tanpa  paksaan,  penipuan  atau  tekanan  dari  pihak  manapun, yang  juga  dapat  diartikan  sebagai  hukum  hak  asasi  manusia  yang  juga  melindungi  hak seseorang untuk menikah dengan pasangannya masing-masing, bahwa bebas untuk memilih pasangan selama karena tidak ada paksaan, penipuan atau tekanan dari mana pun, termasuk tekanan dari ajaran agama. Berbicara tentang kehendak bebas juga sulit dikendalikan karena konstruksi  intelektual  hak  asasi  manusia  adalah  generalisasi  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam masyarakat. (Humbertus 2019)
Berdasarkan  hal  tersebut,  perkawinan  beda  agama  yang  telah  diizinkan  oleh pengadilan, berhak untuk diakui secara hukum dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, terlepas dari  berbagai  pro  dan  kontranya  di  benak  masyarakat.  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul adalah  bagaimana  pencatatan  perkawinan  menurut  peraturan  kependudukan  di  Indonesia serta bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif dan serta apa akibat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
hukum  Pencataan  Perkawinan  Beda  Agama  dengan  adanya  Putusan  Pengadilan  Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby .
Di  Indonesia,  penelitian  serupa  telah  dilakukan  oleh  A.  Syamsul  Bahri  dengan  judul “Akibat  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  menurut Undang-  Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan”.  Hasilnya  menyatakan  bahwa,  “akibat  hukum  dari  perkawinan  beda agama dalam prespektif tersebut tidak sah menurut masing-masing agama. Sehingga tidak sah pula  menurut  undang- undang No.  1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Penelitian  yang dilakukan penulis kali ini mengacu pada UU Admiistrasi Kependudukan dan Permendagri no 108  tahun 2019  yang pada  ketentuannya  tidak melarang  adanya  perkawinan beda  agama. (Syamsul  2020) Selain  itu,  penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Annisa  Hidayati  “Analisis Yuridis  Pencatatan  Perkawinan  Beda  Agama  (Tinjauan  Terhadap  Pasal  35  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)”. Hasilnya menyatakan bahwa, “Baik UU Perkawinan maupun UU Administrasi Kependudukan tidak mengatur akibat hukum dari  perkawinan  beda  agama  yang  tidak  dicatatkan.  Namun  menurut  Pasal  6  ayat  (2)  KHI bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, aspek hukum yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan  dan  Peraturan  Pemerintah  .  Menjelaskan  Akibat  hukum  pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya putusan PN Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif.  Penelitian  ini berisikan terkait pemarapan terperinci, lengkap, jelas, dan sistematis terkait aspek-aspek apa saja  yang  diteliti  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  hukum  normatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan pada isu-isu hukum (legal issue) yang ada. Setelah penelitian ini dilakukan, didapatkan hasil berupa preskripsi terkait permasalahan yang dapat dirumuskan.
Penelitian  ini  mengacu  pada  pendekatan  perundang-undangan  terkait  akibat  hukum atas  suatu  perkawinan  beda  agama.  Pendekatan  ini  memberikan  gambaran  nyata  terkait peristiwa yang telah terjadi dan sejauh mana hukum itu sesuai dengan kenyataan. Selain itu, terdapat  pula  pendekatan  konseptual  yang  melakukan  kajian  atas  pandangan,  doktrin, konsep,  dan  asas  hukum  yang  menjadi  ruang  lingkup  ilmu  hukum.  Hasil  yang  diperoleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
melalui  pendekatan  ini  adalah  susunan  argumentasi  hukum  yang  digunakan  untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan.(Peter Mahmud Marzuki 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Akibat Hukum Pencataan Perkawinan Beda Agama dengan adanya Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby
a. Pencatatan Perkawinan menurut peraturan kependudukan di Indonesia
Perkawinan  perlu  dicatatkan  untuk  memenuhi  persyataran  formal  terkait keabsahan  perkawinan  tersebut.  Hal  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam  UU  Perkawinan, “ bahwa  pencatatan  pencatatan  merupakan  persyaratan  administrasi,  sehingga  Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan ketertiban hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum dan keabsahan bagi suami, istri dan anak-anak, serta menjamin dan melindungi hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan, termasuk hak atas warisan. ” (Hidayati Annisa 2022).
Dalam  pasal  34  UU  Adminduk  menerangkan  bahwa,  telah  ditetapkan  suatu peraturan terkait pencatatan perkawinan beda agama, diantaranya , Perkawinan yang sah wajib  dilaporkan  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya  perkawinan  paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya, pencatat perkawinan memasukkan akta perkawinan ke dalam buku register dan menerbitkan akta perkawinan itu.” .
Berdasarkan  ketentuan  pada  pasal  35  huruf  a  UU  Adminduk  di  atas,  maka perkawinan beda agama tetap harus dicatatkan. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci terkait di mana perkawinan tersebut dapat tercatat, apakah di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  di  Kantor  Catatan  Sipil  (KCS).Di  hadapan  hukum, perkawinan  seharusnya  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Seperti pencatatan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pencatatan dilakukan oleh  Pegawai  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya.  Dalam  UU Perkawinan menjelaskan bahwa Pihak-pihak yang perkawinannya ditolak mempunyai hak untuk  mengajukan  ke  pengadilan  didalam  wilayah  mana  pejabat  pencatat  perkawinan
yang  mengadakan  penolakan  berkedudukan  untuk  memberikan  putusan,  dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas. ”
Berdasarkan pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang selaras dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 UU HAM disebutkan bahwa perkawinan yang  sah  hanya  dilakukan  atas  kehendak  bebas  kedua  belah  pihak,  dan  ketentuan  ini mengandung asas kehendak bebas suami istri dalam perkawinan. Kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang jujur dan suci, bebas dari paksaan, tipu muslihat dan tekanan. Hukum HAM mempertimbangkan aspek keperdataan, yaitu. fakta bahwa unsur agama  tidak  memiliki  prioritas  atas  ikatan  perkawinan  yang  sah.  Oleh  karenya  UU Administrasi  Kependudukan  lahir  dan  menyediakan  perlindungan  dan  pengakuan  atas status perseorangan beserta kedudukannya di mata hukum, kewajiban, hingga status atas kejadian  terkait  kependudukan  yang  dialami  setiap  warganya,  baik  yang  berada dalam maupun di luar cakupan NKRI.
Dalam  amar  putusan  PN  Surabaya  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN  Sby  hakim menyatakan bahwa perbedaan agama bukan merupakan suatu larangan bagi perkawinan beda  agama.  Perkawinan  yang  terjadi  di  antara  dua  orang  yang  berlainan  status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a dimana dalam penjelasan pasal 35  huruf  a  ditegaskan  jika  “yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh Pengadilan  adalah  Perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  yang  berbeda  agama”. Ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  yang  memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Pernyataan tersebut juga  diperkuat  dengan  adanya  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  8  huruf  (f)  UU Perkawinan.  Sehingga,  Pengadilan  Negeri  Surabaya  diberikan  wewenang  untuk melakukan pemeriksaan dan memeberikan putusan.
Dalam  pasal  27  UUD 1945 penyatakan  bahwa, “ setiap  Warga Negara  Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum ” . WNI juga memiliki kesamaan HAM untuk melaksanakan perkawinan dengan WNI lainnya terlepas dari perbedaan agama. Hal ini diperkuat dengan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; sehingga berdasarkan UU HAM,
Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. yang menjamin  adanya  kemerdekaan  untuk  memeluk  dan  beribadah  sesuai  agamanya  yang dianut oleh WNI. juga menegaskan bahwa hak untuk menciptakan sebuah keluarga untuk melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah dimiliki oleh  semua orang. Peraturan terkait  kegiatan  keperdataan  yang  dicatatkan merupakan  sebuah  konstruksi  baru  yang berkaitan dengan tuntuan yang sesuai situasi dan kondisi masyarakat. (Mohsi 2019)
Ketentuan  tentang  perkawinan  beda  agama  secara  diatur  dalam  UU  Adminduk dan PP No 108 tahun 2009 50 ayat 3 menyatakan. “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar  umat  yang  berbeda  agama  dan  perkawinan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  dengan akta  perkawinan,  pencatatan  perkawinan  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan (a) salinan penetapan pengadilan”
Dengan  adanya  ketentuan  ini  ,  keberlangsungan  perkawinan  beda  agama dinyatakan sah secara hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di KCS Surabaya. Dalam UUD 1945 jugaa ditegaskan terkait hak dalam membentuk keluarga dan untuk  menyambung  keturunan  dari  perkawinan  yang  sah  serta  negara  menjaminan kemerdekaan  bagain  setiap  warga  negara  untuk  memeluk  agamanyamasing-masing. Sehingga dapat dikatan bahwa perbedaan agama yang  dipercayai oleh pasangan calon pengantin  tidak  menjadi  sebuah  hambatan  atau  larangan  dalam  melaksanakan perkawinan beda agama.
Perkawinan  dengan  penetapan  pengadilan  dalam  Pasal  35  UU  adminduk menyatakan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 34 berlaku pula bagi (a)  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan;  “Dalam  penjelasan  pada  huruf  (a) disebutkan  bahwa: “yang dimaksud  dengan  “perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  bahwa  perkawinan  beda  agama  harus  dicatat. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan instansi yang berwenang untuk mencatat setiap perkawinan beda agama, yaitu KUA atau KCS.
b. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pasal 2 UU Perkawinan
Di Indonesia mengenai perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan. dan PP 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal
10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahu n 1975 ditegaskan suatu perkawinan sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  Agama  dan  Kepercayaannya  masing-masing. Ketentuan  dalam  pasal 2  ayat  (1)  UU  perkawinan tersebut  merupakan  ketentuan  yang berlaku bagi perkawinan  antara dua  orang  yang memeluk  agama  yang  sama,  sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989); Dengan begitu, apabila suatu pasangan melaksanakan perkawinan beda agama, maka tidak dapat mengacu ketentuan tersebut .
Dalam pasal 2 ayat 1 UU menjelaskan bahwa, “ perkawinan wajib mengikuti hukum masing-masing agamanya dan tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama dan kepercayaa n itu”. Artinya, perkawinan wajib untuk menyesuaikan dengan ketetapan- ketetapan  yang  dimiliki  oleh  setiap  agama  dan  kepercayaan  tertentu,  selama  tidak bertentangan  dengan tersebut.  Perkawinan  dinyatakan  sebagai  sebagai  “Blanconorm” atau  Kaidah  Kosong,  sehingga  perlu untuk diatur  di dalamnya peraturan lainnya,  yakni hukum dari masing-masing agama yang dianut. A. Pitlo Blanconorm menyatakan bahwa norma-norma yang berlaku mampu menyediakan diskresi bagi para hakim sebagai alat bantu  dalam  memberikan  penilaian  terhadap  suatu  peristiwa  atau  perilaku  hukum. Dengan  demikian,  perkara  yang  dihadapi  oleh  seorang  hakim  tidak  hanya menitikberatkan  pada  peraturan  hukum,  melainkan  juga  pada  ketetapan-ketetapan agama yang dipercayai oleh pengantin (Bimasakti 2021).
Secara  implisit,  dalam  UU  perkawinan  tidak  memberikan  pernyataan  terperici terkait larangan keberlangsungan perkawinan beda agama dan merujuk pada ketetapan setiap agama yang ada untuk menentukan keabsahan perkawinan yang berbeda agama. UU  Perkawinan  sebenarnya,  menyatakan  bahwa  perkawinan  beda  agama  berpeluang untuk diakui keberadaannya apabila telah dilakukan dengan ketetapan-ketetapan agama dan  ke percayaan  yang  dianut.  Sehingga,  kalimat  “tiap - tiap  perkawinan”  mengarah kepada perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.(Humbertus 2019)
Sahnya  perkawinan  didasarkan  kepada  hukum  agama  masing-masing,  namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  bertujuan  untuk  tertib  administrasi
perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun  anak  dan  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain. Meski demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) memang tidak berdiri sendiri, karena frasa  “dicatat  menurut  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku”  memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa  pencatatan  harus  mengikuti  persyaratan  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam perundang-undangan.  Dalam  hal  ketentuan  dan  prosedur  ini  telah  diatur  dalam  UU adminduk Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.
Kedua  calon  mempelai  yang  hendak  melakukan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
a. Penetapan Pengadilan
Dasar  hukum  dalam  meminta  penetapan  pengadilan  yaitu  pasal  34  UU Adminduk  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dengan  putusan  No.1400 K/Pdt/1986,  di  mana  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  berhak  untuk  tercatatkan  di  Kantor Catatan  Sipil.  Terdapat  beberapa  langkah  dalam  memperoleh  perizinan melalui penetapan pengadilan, yaitu:
1. Memilih melaksanakan perkawinan dengan salah satu lembaga agama.
2. Mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.
3. Melangsungkan  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  pemuka  agama terkait.
4. Mengajukan  permohonan  penetapan  perkawinan  kepada  pengadilan negeri berwenang dan dibuktikan dengan surat kawin yang dikeluarkan lembaga agama yang bersangkutan.
5. Menyerahkan  surat  penetapan  pengadilan  sebagai  bukti  untuk mencatatkan  perkawinan  beda  agama  di  KCS  sehingga  mampu mendapatkan akta nikah.
b. Melaksanakan Perkawinan sesuai Aturan Agama Masing-Masing
Kedua  calon  mempelai  melaksanakan  perkawinan  dengan  dua  cara,  yaitu dengan  dilaksanakannya  perkawinan  menurut  agama  pihak  mempelai  pria dan  dengan  dilaksanakannya  perkawinan  menurut  agama  pihak  mempelai wanita.  Meskipun  demikian,  namun  hanya  salah  satu  pencatatan  yang didaftarkan  kepada  negara  untuk  memberitahu  informasi  mengenai  agama yang dianut dan didaftarkan.
c. Tunduk pada salah satu hukum agama untuk sementara waktu
Misalnya,  pengantin  Kristen  menikah  dalam  Islam  oleh  seorang  pendeta pribadi  dan  kemudian  kembali  ke  agama  mereka  sebelumnya.  Hal  ini mengakibatkan  adanya  perbedaan  keterangan  agama  pada  KTP  dan  akta nikah.  Namun  hal  tersebut  tidak  melanggar  hukum  Indonesia  karena  telah dijamin oleh terkait peraturan pelaksanaannya.
Di  Indonesia,  pencatatan  perkawinan  beda  agama  harus  melakukan  serangkaian proses,  dan  mengikuti  UU  Perkawinan  dan  hukum  semua  agama,  setelah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus tecatat di KUA. Adapun proses yang wajib dilalui oleh calon pengantin untuk mencatat perkawinan mereka:
1. Memberitahukan  niat  kawin  di  Kantor  Kecamatan  dan  disertai  dengan blanko N-7.
2. Sebelum  melangsungkan  akad  nikah  dilangsungkan  maka  dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi di KUA setempat dengan menggunakan blanko NB.
3. Memberikan pengumuman terkait kehendak kawin melalui Blanko.
4. Melakukan  pencatatan  buku  akad  nikah  untuk selanjutnya  ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan disertai dengan 2 orang saksi.
c. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama
Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa hukum tentu memicu adanya akibat  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  pemberian  izin  untuk  melangsungkan  perwakinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya merupakan suatu peristiwa hukum yang memunculkan  suatu  akibat  hukum.  Salah  satunya  adalah  berupa  bagaimana  proses pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut dikarenakan pencatatan perkawinan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan ketertiban  hukum.  Pencatatan  perkawinan  tersebut  dilakukan  oleh  Petugas  Pencatat Perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  selanjutnya  akan  menghasilkan  suatu  akta pernikahan.  Menurut  UU  Perkawinan  ,  perkawinan  dapat  dibuktikan  keabsahannya apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing agama calon pengantin.  Dalam  hal  ini,  kata  masing-masing  mengindikasikan  bahwa  pasangan  calon pengantin  tersebut  memeluk  satu  agama  yang  sama  atau  bisa  memeluk  agama  yang berbeda.(Putri and Sari 2019)
Peristiwa  perkawinan  beda  agama  dapat  terjadi  apabila  calon  pengantin mendapatkan  persetujuan  untuk  melakukan  perkawinan  beda  agama  tersebut  dari pengadilan melalui penetapan pengadilan, salah satunya penetapan pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan tersebut mengacu pada permohonan pencatatan perkawinan beda agama  yang  diajukan  oleh  pasangan  untuk  menjadi  acuan  dalam  memberikan permohonan atas pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (Aklima Zulfa Dian 2021)
Dalam  memberikan  suatu  penetapan  pengadilan  atas  peristiwa  hukum perkawinan  beda  agama,  hakim  tentu  memiliki  berbagai  pertimbangan.  Salah  satunya pertimbangan tersebut adalah pemohon yang menyatakan sanggup untuk bertanggung jawab secara penuh atas anak yang dilahirkan melalui perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, setiap anak yang dilahirkan tentu memiliki hak yang perlu untuk dijamin dan dilindungi  oleh  hukum  yang  ada.  Secara  garis  besar,  pertimbangan-pertimbangan  yang dimiliki oleh hakim terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertimbangan sosiologis, yuridis, dan administratif kenegaraan.
Pertimbangan-pertimbangan  tersebut  membuat  hakim  menetapkan  suatu putusan pengadilan bahwa perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan  Negeri  Surabaya  mendapatkan  perizinan  untuk  diberlangsungkan  dan dianggap sah secara hukum. Sehingga, perkawinan beda agama tersebut dapat diajukan untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
Pengesahan  perkawinan  beda  agama  melalui  penetapan  pengadilan  tersebut tentu memicu adanya akibat hukum, khususnya pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan, status perkawinan, hingga pembagian harta sebagaimana yang telah diatur di
dalam  .  Berikut  ini  merupakan  penjelasan  lebih  detail  terkait  akibat  hukum  yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama tersebut:
1. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status dan Kedudukan Anak
Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang sah secara hukum. Anak yang d ilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  dinyatakan  sebagai  anak dengan status dan kedudukan yang sah. Sehingga, anak yang dilahirkan melalui perkawinan  beda  agama  juga  dinyatakan  sah.  Berdasarkan  Perkara  Perkara Nomor Penetapan: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tanggal 21 Agustus 2013 dan Nomor Penetapan:  tertanggal  27  Februari  2015,  yang  tertuang  dalam  Negara menyatakan  bahwa, “Negara  menjamin  kebebasan  warga  negara  untuk memeluk agamanya masing- masing”. Selain itu, juga menyatakan bahwa, “setiap orang  berhak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah dan sukarela” . Sehingga, berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap  orang  berhak  untuk  melangsungkan  perkawinan  yang  sah  terlepas  dari agama yang dianutnya.(Muhyidin dan Ayu Zahara 2019)
Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berpedoman pada sah atau tidaknya  perkawinan  yang  dilangsungkan  tersebut.  Sehingga,  penulis menyatakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  beda  agama dapat  dinyatakan  sebagai  anak  dengan  status  dan  kedudukan  yang  sah.  Hal tersebut dikarenakan bahwa perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan juga berstatus sah dan diakui secara hukum.
Perkawinan beda agama juga memuat aturan-aturan terkait pemenuhan hak  dan  kewajiban  dari  orang  tua  dan  anak.  Kedua  orang  tua  wajib  untuk memberikan asuhan dan didikan bagi anak-anaknya hingga anak-anak tersebut melanjutkan  ke  jenjang  perkawinan  dan  dapat  hidup  dengan  mandiri  sesuai dengan  ketentuan  dalam.  Lalu,  sebagai  seorang  anak,  wajib  hukumnya  untuk memberikan penghormatan bagi kedua orang tua dan menaati perintah mereka selama  termasuk  ke  dalam  kebajikan.  Anak-anak  yang  telah  mencapai  usia dewasa memiliki kewajiban untuk mengurus orang tua dan keluarganya, dengan menyesuaikan kemampuan dan ketentuan yang telah diatur dalam ketika orang tua benar-benar membutuhkan bantuan anak-anaknya.(Putri and Sari 2019)
Orang  tua  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengasuhan  dan  mengawai  anak yang  berusia  di  bawah  18  tahun  atau  yang  belum  pernah  menikah.  Sehingga, orang tua bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan anaknya di mata hukum atau  di  luar  pengadilan.  Namun,  orang  tua  tetap  memiliki  batasan  di  mana mereka  tidak  dapat  melakukan  pemindahan  hak  atau  penggadaian  barang pribadi  anak  di  bawah  usia  18  tahun  atau  yang  belum  pernah  melangsungkan perkawinan. Pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua apabila dianggap lalai  dalam  menunaikan  kewajibannya  kepada  anak  atau  ketika  mereka melakukan  suatu  keburukan.  Di  samping  itu,  orang  tua  yang  dicabut kekuasaannya  tetap  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  biaya  hidup  bagi anak-anaknya.
Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua (ayah dan ibu), mengacu pada segala kuasa  bagi  anak-anak  yang  di  bawah  usia  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan tersebut dapat berupa kekuasaan atas anak  (pribadi  dan  kekayaan)  dan  perwakilan  atas  anak  yang  melakukan perbuatan  hukum.  Kekuasaan  tersebut  berlaku  sejak  anak  dilahirkan  atau tanggal  pengesahannya  ditetapkan,  hingga  anak  tersebut  melangsungkan perkawinan atau saat kekuasaan tersebut dicabut oleh pemerintah.
2. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status Perkawinan
Perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum menimbulkan hubungan lebih lanjut antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hubungan antara suami dan istri tersebut selanjutnya memicu adanya hak dan kewajiban dari  masing-masing  pihak.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  mengatur  terkait hak dan kewajiban dari suami dan istri melalui. Suami dan istri sudah seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga hak dan kewajiban yang mereka miliki setara untuk satu sama lain.(Syamsul 2020)
Fakta yuridis yang ditelaah melalui amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan yang telah sesuai dengan persyaratan menurut UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah memenuhi syarat materiil karenan berkenaan  dengan  usia  perkawinan  dalam  pasal  7,  keduanya  telah  memenuhi syarat  materiil  untuk  melangsungkan  perkawinan  sehingga  perkawinan  beda
agama tersebut dapat diberlangsungkan.
Selain itu, dalam pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang merujuk pasa ketentuan pasal  35  huruf  (a)  UU  Adminduk  bahwa  perbedaan  agama  tidak  merupakan larangan dalam melangsungkan perkawinan. Atau diperjelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua insan tidak terhalang oleh perbedaan agama yang dianut oleh  keduanya.  Oleh  karena  itu,  terkait  apakah  suatu  perkawinan  beda  agama diizinkan  atau  tidak,  Pengadilan  Negeri  lah  yang  memiliki  wewenang  untuk memutuskan.
Penulis  berpendapat  bahwa  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Ketika  perkawinan tersebut  dinyatakan  sah,  maka  hubungan  suami  dan  istri  yang  tercipta  juga termasuk sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Apabila dalam implementasi hak dan kewajiban menimbulkan ketidakadilan,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  berhak  untuk  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  sesuai  yang  tertuang  di  dalam.  Namun,  bagi  seorang suami yang memeluk agama Islam, ia memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pihak istri, antara lain:
a) Hak melakukan poligami;
b) Hak menjatuhkan talak;
c) Hak tidak saling mewarisi peninggalan harta waris;
d) Hak melakukan rujuk dengan istri tanpa melalui akad nikah baru.
Hak-hak  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh  suami  yang  beragama  Islam meskipun pihak istri tidak memeluk agama islam.(Amri 2020)
Hak  dan  kewajiban  tersebut  masing-masing  diatur  dalam  UU Perkawinan  yang  menyatakan bahwa hak  status istri  sama  dengan  hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, sehingga  masing-masing  pihak  berhak  melakukan  perbuatan  hukum. Mengenai pembagian kerja antara suami dan istri, dikatakan bahwa “Suami adalah  kepala  keluarga,dan  suami  istri  memiliki  kewajiban  untuk  saling mencintai,  saling  menghormati,  dan  saling  mendukung  baik  dalam  Jasmani
dan  rohanini”, suami  juga  berkewajiban  untuk  melindungi  istrinya  dan menafkahi  istrinya  dan  istri  harus  dalam  mengurus  rumah  tangga.(Dr. Rachmadi Usman 2019)
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  perkawinan  juga  diatur  dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut: “suami istri harus saling setia, tolong menolong, dan bantu membantu  Suami  dan  istri  juga  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan mendidik anak-anak mereka. Kepala keluarga adalah suami, maka istri harus patuh dan tunduk pada suaminya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan oleh penulis dan tertuang di dalam pembahasan, kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu, Dengan disahkannya perkawinan  beda  agama  tersebut,  maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap status dan kedudukanan anak yang dilahirkan, suami istri, harta kekayaan yang telah diatur dalam  UU  Perkawinan.  Berdasarkan  putusan  PN  Surabaya  bahwa  akibat  hukum  dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, status perkawinan beda agama tersebut adalah sah secara hukum. Sehingga hubungan antara suami dan istri yang dan melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum.  Oleh  karena  itu,  anak-anak  tersebut  berhak  dan  wajib  untuk  tercatat  di  Kantor Catatan  Sipil  sehingga  mampu  mendapatkan  akta  kelahiran.  Ketentuan  ini  telah dituangan pada UU Adminduk, Permendagri no 108 tahun 2009 dan juga dalam PP No 25 Tahun 2008. Untuk sahnya sebuah perkawinan dapat dikukuhkan berdasarkan Hukum Agama seperti yang tertuang  dalam  UU  Perkawinan  dan  UU  Administrasi  Kependudukan.  Sehingga,  dalam peristiwa-peristiwa penting yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama diatur dengan suatu penyelesaian  yaitu  pencatatan  resmi  pada  Kantor  Catatan  sipil  guna  terciptanya  kepastian hukum dengan penetapan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aklima Zulfa Dian, Fauzah Nur Aksa2, Ramziati3. 2021. ‘KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)’
Amri, Aulil. 2020. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam , Media Syari’ah , XXII
Dr. Rachmadi Usman, SH., M.H. 2019. Hukum Pencatatan Sipil , ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika)
Humbertus, Patrick. 2019. ‘Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Law and Justice , 4.2 (Universitas
Muhammadiyah Surakarta): 101 – 11 <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910> Mohsi. 2019. ‘PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI REKONSEPTUALISASI SYSTEM SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH’, 4
Muhyidin dan Ayu Zahara. 2019. PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi
Komparatif Antara
Peter Mahmud Marzuki. 2012. Penelitian Hukum , ed. by ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group) (Jakarta)
Putri, Anggreany Haryani, and Andang Sari. 2019. ‘AKIBAT HUKUM PERCERAIAN
TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA’, Jurnal Hukum Kenotariatan ,
1.2
Santoso, Arief, and Moh. Zeinudin. 2021. ‘REKONTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN’, Jurnal Jendela Hukum , 8.1 <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>
Syamsul, Adama. 2020. ‘AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUTUNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’, 2