## APAKAH PES DAPAT MERUBAH STRUKTUR AGRARIA? SEBUAH PEMBELAJARAN DESA CITAMAN, BANTEN
Could PES Change the Agrarian Structure? a Lesson Learned of Citaman Village, Banten
Andri Sarifuddin 1,*) , Soeryo Adiwibowo 2 , Rina Mardiana 2
1 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor 16680, Indonesia
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail: andrisarifuddin@gmail.com
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University ISSN 2302-7517 | EISSN 2302-7525

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  analyze  changes  in  the  agrarian  structure  in  Citaman  Village,  whether  or  not capitalists  enters the formation of  community  land,  after  payment  for  Environmental  Services  (PES) mechanism is effective. This research relies on the constructivism paradigm, using qualitative method. The primary data was collected through in-depth interviews and focus groups discussion, with farmer groups,  community  leaders  and  related  parties.  Relevant  secondary  data  was  also  collected.  The results  show  that:  First  the  PES  program  which  has  been  running  for  more  than  15  years,  has  not changed  the  agrarian  structure  significantly  in  Citaman  Village.  The  agricultural  land  is  still dominantly controlled and owned by Citaman Village residents. Second the changes that occurred as a  PES  program  were  found  in  the  patterns  of  agricultural  land  use.  Agricultural  land  that  was originally used for upland rice cultivation or huma is now turned into an agroforestry area.
Keywords: agrarian structure, land use, PES, sustainable

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perubahan  struktur  agraria  di  Desa  Citaman,  apakah kapitalis menguasai lahan masyarakat atau tidak setelah diterapkannya mekanisme PES Payment for Environmental  Services (PES).  Penelitian  ini  bersandar  pada  paradigma  konstruktivisme, menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  primer  digali  melalui  wawancara  mendalam  dan  diskusi kelompok  terfokus,  kepada  kelompok  tani,  tokoh  masyarakat  dan  pihak  terkait.  Data  sekunder  yang relevan  juga  dikumpulkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Pertama  program  PES  yang  telah berjalan lebih dari 15 tahun, tidak mengubah secara signifikan struktur agraria Desa Citaman. Lahan pertanian  masih  dominan  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  warga  Desa  Citaman.  Kedua  perubahan  yang terjadi sebagai akibat program PES dijumpai pada pola pemanfaatan lahan pertanian. Lahan pertanian yang  semula  dimanfaatkan  untuk  budidaya  padi gogo atau huma kini  berubah  menjadi  areal agroforestry .
Kata kunci : struktur agrarian, pemanfaatan lahan, PES, keberlanjutan

## PENDAHULUAN
Erosi,  sedimentasi,  penurunan  permukaan  air  waduk,  sungai  ataupun  danau,  merupakan indikasi  bahwa  telah  terjadi  kerusakan  atau  degradasi  lingkungan.  Selain  itu  banjir,  longsor  dan kekeringan  juga  mengindikasikan  bahwa  sedang  terjadi  kerusakan  pada  lingkungan  aliran  sungai atau daerah aliran sungai (DAS). Adanya okupasi lahan yang dilakukan manusia di kawasan hulu DAS demi pemenuhan kebutuhan hidup, akan memperparah dan memperbanyak jumlah DAS yang rusak  atau  kritis.  Selain  itu,  berbagai  macam  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat hulu menyumbang terhadap kerusakan lingkungan yang kemudian berakibat langsung pada suplai dan kualitas air.
Agar lingkungan dan ekonomi dapat berjalan bersamaan maka diperkenalkan Payments for Environmental Services (PES) sebagai solusi. Contoh keberhasilan dapat dilihat di Amerika Latin (Costa  Rica)  (Martin-Ortega,  Ojea  and  Roux  2013,  Pagiola  2008). Payments  For  Environmental Services atau  Pembayaran  Imbal  Jasa  Lingkungan  (PES)  merupakan  turunan  dari  Keadilan Lingkungan ( Environmental Justice ). Keadilan lingkungan pada dasarnya tidak boleh terlepas dari tiga framework  analysis yaitu process,  impacts  on  well-being  and  legitimacy (Svarstad,  Sletten, Paloniemi  et  al.  2011) . Jika  ketiganya  berjalan  dengan  baik  maka  akan  tercipta  efektivitas  dan efisiensi  konservasi  lingkungan.  Sebagai  suatu  proses  PES  harus  dengan  konsep  keberlanjutan, bukan  hanya  untuk  lingkungan  namun  juga  untuk  perbaikan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga dengan demikian legitimasi akan didapatkan.
Keadilan  lingkungan  menjadi  tonggak  awal  lahirnya  berbagai  gerakan-gerakan  peduli lingkungan yang bermunculan di berbagai kalangan dalam masyarakat, termasuk PES. Wulandari (2005)  dan  Fripp  (2014)  mengatakan  bahwa  mekanisme  PES  atau  perbaikan  lingkungan  atau ekologi  merupakan  bertemunya equilibrium atau  keseimbangan  antara willingness  to  accept penyedia  jasa  lingkungan  dengan willingness  to  pay pemanfaat  jasa  lingkungan.  Perspektif  PES menjadi  hangat  diperbincangkan  karena  merupakan  bentuk  kepedulian  terhadap  lingkungan  dan gerakan  PES  telah  merambah  menjadi  gerakan  di  tingkat  Internasional  (makro),  Nasional  (meso) dan  Daerah  (mikro).  Kemitraan  hulu  dan  hilir  yang  ada  di Provinsi Banten  (DAS  Cidanau)  telah berjalan  sejak  tahun  2005  sampai  sekarang  dan  telah  memasuki  periode  kontrak  tahun  ketiga (Laila, Murtilaksono and Nugroho 2014). Kemitraan ini terjadi antara kelompok tani yang berada di hulu dengan perusahaan air minum Krakatau Tirta Industri (KTI) yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) (Laila et al. 2014).
Börner, Baylis, Corbera et al. (2017), He, Su, Wang et al. (2018) mengatakan bahwa agar berjalan  dengan  baik  maka  kebijakan  mengenai  pembentukan  PES  harus  tidak  bertentangan dengan  kebijakan  lain.  Da  Motta  and  Ortiz  (2018)  menambahkan  keberadaan  PES  memang diperlukan  namun  masyarakat  harus  berperan  penting dalam  memperbaiki  lingkungan  dan  bukan hanya  menerima  bayaran  dan  mengabaikan  lingkungan.  Ekonomi  dan  lingkungan  harus  berjalan beriringan (Mol 1995, Mol and Spaargaren 2000). Payments fo Environmental Services dianggap sebagai babak baru perbaikan terhadap lingkungan. Dimana pengusaha (pemodal) yang berada di hilir  juga  harus  bertanggung  jawab  dengan  apa  yang  terjadi  di  hulu.  Selain  itu  kondisi  ekonomi masyarakat  yang  ada  di  hulu  juga  termasuk  kategori  miskin  atau  relatif  miskin,  sehingga  sangat berpotensi  melakukan  berbagai  kerusakan  dan  degradasi  terhadap  lingkungan.  Hidayat  (2011) mengatakan  bahwa  masyarakat  miskin  di  hulu  DAS  Cidanau  hanya  dianggap  sumber  gangguan, the  other , orang  pasisian dan  perambah hutan.  Tentunya  dengan  keberadaan  PES  ini  diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat untuk kedepannya.
Keberadaan  PES  dalam  pelaksanaannya  sangat  berkaitan  dengan  aspek  agraria.  Undang- Undang Pokok Agraria 1960 dikatakan bahwa definisi agraria adalah baik yang ada di atas ataupun di  bawah  tanah  merupakan  ruang  lingkup  agraria.  Sitorus  (2002)  menambahkan  bahwa  ada  dua komponen  penting  dalam  agraria  yaitu  subjek  dan  objek  agraria  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, implementasi PES tidak dapat diabaikan hubungannya dengan aspek agraria.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  PES  belum  ada  yang  melihat  kaitan  PES  dengan agraria. Börner et al. (2017), Martin-Ortega et al. (2013), Pattanayak, Wunder and Ferraro (2010), Sattler,  Trampnau,  Schomers  et  al.  (2013),  Schomers  and  Matzdorf  (2013),  Van  Noordwijk  and
Leimona (2010), Wunder, Engel and Pagiola (2008), Wünscher, Engel and Wunder (2008) hanya melakukan Pembahasan mengenai konsep dan atau perbandingan terhadap berbagai literatur terkait PES. Selanjutnya berbagai penelitian lain hanya menggambarkan mengenai penerapan PES untuk perbaikan lingkungan hutan atau untuk keperluan konservasi (Da Motta and Ortiz 2018, Kosoy and Corbera  2010,  Pagiola,  Ramírez,  Gobbi  et  al.  2007,  Pagiola  2008,  Sanchez - Azofeifa,  Pfaff, Robalino  et  al.  2007,  Wunder  2007,  Zabel  and  Engel  2010).  Dari  berbagai  penelitian  terdahulu mengenai PES, belum ada yang mengaitkan PES dengan agraria.
Keberadaan agraria (tanah) sebagai sektor penentu penghidupan masyarakat hulu tentunya akan  sangat  berdampak  ketika  terjadi  banyak  perubahan  dalam  struktur  agraria  yang  termasuk mengenai  penguasaan,  pemilikan  dan  pemanfaatan  terhadap  lahan.  Fauzi  (1999)  mengatakan bahwa  tanah  merupakan  hal  yang  vital  dalam  kehidupan  manusia.  Tridakusumah,  Soetarto, Adiwibowo  et  al.  (2019)  mengatakan  bahwa  diperlukan  akses  yang  merata  agar  tidak  terjadi kesenja-kalaan  agraria.  Jika  akses  tidak  diberikan  maka  yang  kemungkinan  terjadi  adalah  proses akumulasi  dan  eksploitasi  serta  ketimpangan  (Das  2017,  Dharmawan, Sihaloho  and  Rusli  2007). Hidayat  (2011)  menemukan  bahwa  penetrasi  kekuatan  supralokal  (negara  dan  pasar)  yang membonceng  masuk  pedesaan  melalui  program  pembangunan  yang  menimbulkan  ketimpangan struktural yang berujung pada penggusuran petani ( depeasanisation processes ).
Tanah  sebagai  sumber  penghidupan  tentunya  sangat  erat  kaitannya  dengan  masyarakat pedesaan.  Umumnya  masyarakat  pedesaan  menggunakan  tanah  sebagai  lahan  pertanian  untuk keperluan  sehari-hari,  termasuk  untuk keperluan  ekonomi.  Jika melihat  pemanfaatan  tanah,  tentu kita  tidak  akan  lepas  dari  sejarah  panjang  pergolakan  masa  lalu.  Masuknya  industri  kemudian membawa  berbagai  macam  perubahan  dalam  masyarakat  dalam  mengusahakan  tanah.  Terkait dengan  itu,  Moore  (1993)  mengatakan  bahwa  modernismelah  yang  melahirkan  gerakan  agraria dalam  masyarakat.  Sehingga  untuk  memahami  lebih  jauh  tentang  bagaimana  perubahan  struktur agraria  yang  terjadi  perlu  dilihat  mengenai  penguasaan  formal  dan  efektif  atas  sumber-  sumber agraria  (Wiradi  2009). Berdasarkan  penjabaran  diatas  maka  peneliti  mengangkat  rumusan masalah (1) Bagaimana mekanisme PES di Desa Citaman? (2) Siapa saja aktor dalam PES? (3)  Bagaimana  perubahan  struktur  agraria    masyarakat  hulu  DAS  Cidanau  setelah masuknya PES?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme  dengan  jenis  penelitian pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pendekatan ini mampu menggali informasi dari berbagai informan secara mendalam. Creswell (2015) mengatakan bahwa strategi studi kasus dapat ditemukan di berbagai ranah atau bidang. Selain itu, Neuman (2013) mengatakan bahwa kekuatan studi  kasus  berada  pada:  validitas  konseptual,  dampak  heuristik,  identifikasi  mekanisme  kausal, kemampuan  untuk  mengurai  kerumitan  dan  menelusuri  proses,  kalibrasi,  elaborsi  holistik.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  berbagai  pertimbangan  atau  alasan  yang  telah  diutarakan  maka  strategi metode kasus dipilih dalam penelitian ini, dengan tujuan dapat menggali informasi secara holistik dan mendalam tentang topik penelitian yang diteliti.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Desa  Citaman,  Kecamatan  Ciomas,  Kabupaten  Serang. Kawasan  ini  merupakan  bagian  Hulu  DAS  Cidanau.  Kawasan  Citaman  sendiri  merupakan  desa yang  pertama  kali  menerima  pembayaran  Jasa  Lingkungan  di  Banten  dan  berlanjut  sampai sekarang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang awalnya ditentukan dengan cara purposive, dan  pencarian  informan  dikembangkan  dengan  cara snowball. Lebih  rinci  terdapat  10 rumahtangga  (ikut  PES)  dan  enam  informan  kunci  (tokoh  masyarakat,  pemerintah  terkait, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. Alasan pemilihan informan tersebut karena mereka terlibat  dengan  pembentukan  mekanisme  PES  Sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  dengan mencari  semua  publikasi  serta  dokumen  yang  terkait.  Selain  itu  observasi  juga  dilakukan  untuk mengumpulkan  data,  agar  dapat  mengamati  kondisi  nyata  interaksi  fakta  dilapangan.  Selain  itu analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tiga  tahapan  yaitu:  Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konteks PES DAS Cidanau
Desa Citaman adalah desa yang tak jauh berbeda dengan desa lain yang ada di daerah lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa jumlah penduduk 2.466, terdiri dari 1.219 wanita dan 1.247 laki-laki. Kehidupan masyarakat yang masih erat dengan nilai-nilai kebersamaan. Penggunaan istilah gotongroyonng bukanlah hal yang asing, karena dalam melakukan berbagai hal masih dilaksanakan secara bersama. Nilai persatuan, kebersamaan masih dijunjung tinggi. Secara umum masyarakat menganut agama Islam. Oleh karena itu, diwilayah tersebut sangat erat dengan nilai  keislaman.  Prekonomian  masyarakat  ditopang  dengan  tanaman agroforestry .  Kondisi pedesaan yang berada dikaki Gunung Karang membuat kawasan dsa sangat cocok dengan tanaman agroforestry. Masuknya  mekanisme  PES  telah  mengubah  banyak  hal  dalam  masyarakat.  Namun sebelum  lebih  jauh  membahas  mengenai  perubahan  tersebut  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu mengenai bagaimana konteks PES.
Desa  Citaman  ditetapkan  sebagai  desa  yang  ikut  dengan  mekanisme  karena  kawasan Citaman termasuk dalam kawasan yang kritis di Hulu. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat membudidayakan  tanaman  padi gogo/huma .  Sedangkan  cara  untuk  menentukan  kawasan  kritis diambil melalui citra satelit, dan ditemukan bahwa Desa Citaman menjadi desa yang sangat kritis.
Berdasarkan  temuan  peneliti  setidaknya  terdapat  tujuh  persoalan  yang  menjadi  latar PES DAS  Cidanau.  Pertama,  adanya  penurunan  debit  air.  Rahadian  (2018)  mengatakan  bahwa berdasarkan  hasil  pengukuran  rata-rata  perbulan  antara  tahun  1922-1936  sebesar  11,29  m 3 /detik sedangkan  antara  tahun  1980-1992  sebesar  7,35  m 3 /detik.  Kedua,  tidak  adanya  perencanaan pengelolaan  DAS  Cidanau  yang  terpadu,  dan  selain  itu:  tidak  adanya  acuan  pengelolaan  DAS terpadu  di  Indonesia  yang  bisa  jadi  acuan.  Ketiga,  adanya  tumpang  tindih  pengelolaan  DAS Cidanau  antara  beberapa  instansi  teknis,  baik  dari  kabupaten,  provinsi  maupun  pusat.    Keempat, selain  itu, salah  satu  persoalannya  adalah  masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  hulu  tentang arti  penting  lingkungan  dalam  hal  keberlanjutan  serta  penebangan  hutan  rakyat  yang  diikuti penggunaan  pupuk  kimia  yang  digunakan  oleh  masyarakat.  Kelima , terjadinya  perambahan kawasan  Rawa  Danau  oleh  masyarakat  untuk  kepentingan  budidaya  pertanian  (Rahadian  2018). Keenam peningkatan sedimentasi dan erosi. Ketujuh Cagar Alam Rawa Danau dengan luas 3.500 Hektar,  merupakan  kawasan  konservasi  endemik  dalam  bentuk  rawa  pegunungan  yang  masih tersisa  di  Pulau  Jawa  dengan  131  jenis  keanekaragaman  hayati  dan  beberapa  diantaranya  masuk dalam  daftar  yang  sangat  dilindungi.  Tentu  permasalahan  tersebut  sangat  berkaitan  antara  satu dengan yang lainnya ( problem interdependen ce).
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka lahir inisiatif tentang pengelolaan DAS  secara  terpadu  yang  diinisiasi  oleh  Rekonvasi  Bhumi  (RB).  Awal  diperkenalkannya Pembayaran  Jasa  Lingkungan  (PES)  oleh  Rekonvasi  Bhumi,  inisiatif  ini  tidak  serta  merta mendapatkan respon yang positif baik dari masyarakat maupun dari berbagai sektor pemerintahan yang terkait dengan jasa lingkungan.
Fakta  lain  juga  menimbulkan  kekhawatiran  banyak  pihak  mengenai  keberlanjutan  DAS Cidanau dalam menyuplai sumber daya air di Rawa Danau. Mengingat bahwa pusat industri dan prekonomian Provinsi Banten yang bertempat di Cilegon, mulai dari industri kimia, baja dan listrik serta  banyak  lagi  lainnya  sangat  membutuhkan  suplai  air.  Alasan  ini  yang  menjadi  pendorong percepatan  terbentuknya  mekanisme  pembayaran  jasa  lingkungan.  Proses  perjuangan  melalui negosisasi selama 3 tahun menuai hasil yang positif.  Perjuangan panjang tersebut dimulai sebelum Provinsi  Banten  dipisahkan  dari  Jawa  Barat,  karena  menuai  banyak  permasalahan  saling mencurigai siapa yang akan mengambil keuntungan paling banyak, maka  mekanisme PES sempat mati suri. Semangat akan pembentukan jasa lingkungan ini kembali direncanakan pada tahun 2001 setelah  lokakarya DAS Cidanau yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rekonvasi Bhumi dan Yayasan Konsorsium Bhumi Selaras. Inisiatif ini kemudian ditindak lanjuti oleh Badan Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  (BAPEDALDA)  dan  adanya  dorongan  penuh  dari Pemerintah Kabupaten Serang, RUBRD UT–IPB serta PT. Krakatau Tirta Industri.
Langkah awal yang diambil setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, dibentuklah Tim Teknis yang beranggotakan 10 orang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, masyarakat,  perusahaan  dan  LSM.  Rahadian  (2018)  mengatakan  bahwa  Tim  yang  dibentuk  ini memiliki  beberapa  tugas  awal  yaitu:  (1)  Menyiapkan  rancangan  struktur  organisasi  forum pengelolaan DAS Cidanau; (2) Membuat rancangan struktur organisasi Tim pelaksana pengelolaan DAS Cidanau; (3) Membuat rancangan pembagian tugas ( job description ) forum pengelolaan DAS Cidanau;  (4)  Menyiapkan  rancangan  agenda  kerja  pengelolaan  DAS  Cidanau;  (5) Menyelenggarakan  lokakarya  dan  membahas  agenda  kerja  pengelolaan  DAS  Cidanau;  (6) Membuat  perumusan  hasil  lokakarya;  (7)  Mengurus  surat  keputusan  Gubernur  tentang  forum pengelolaan  DAS  Cidanau.  Berdasarkan  tugas-tugas  tersebut  selanjutnya  melahirkan  “Forum Komunikasi  DAS  Cidanau  (FKDC)”  dimana  untuk  pendanaan  diawal  pembentukannya dimasukkan dalam pembiayaan Bapedalda sampai FKDC mulai berjalan pada tahun 2005.

## Aktor PES
Keberhasilan  Mekanisme  PES  tentu  tidak  lepas  dari  peran stakeholder yang  ada.  PES diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Rekonvasi Bhumi (RB). Pada awal 1994-2001 yang  dibentuk  adalah  FKDC  (tujuannya  agar  satu  aliran  Cidanau  dikelola  dengan  satu manajemen).  Pembentukan  FKDC  tentu  ini  tidaklah  lepas  dari  peran  pemerintah  melalui  Surat Putusan  Gubernur  Banten  Nomor:  124.3/Kep.64-Huk/2002  tentang  pembentukan  “Forum Komunikasi  DAS  Cidanau”.  Surat  Putusan  Gubernur Banten  menandai  fase  pembangunan  tahun 2002-2004.
Fase  Pembangunan  ini  merupakan  fase  dimana  FKDC  mulai  dikenal  secara  nasional maupun  dunia  luar.  Berbagai  LSM  terkemuka  mulai  mengajak  FKDC  atau  menjadikan  FKDC sebagai laboratorium risetnya. Ada tiga lembaga yang berperan dalam pembentukan PES di Banten yaitu  pertama, The  German  Agency  for  Technical  Cooperation  Strengthening  the  Management Capacities in the Ministry of Forestry (GTZ-SMCP) 1 . Kedua, ICRAF sebagai lembaga riset World Agroforestry 2 .  Ketiga,  Lembaga  Penelitian  Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial (LP3ES) dan Internasional Institute for Environment and Development (IIED) 3 .
Dukungan  berbagai  lembaga  dan  Pemerintah  memberikan  spirit  tersendiri  bagi  FKDC dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung-jawabnya.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah pengorganisasian masyarakat hulu yang dilakukan oleh FKDC dan juga bentuk pengawasan yang dilakukan  selama  tiga  kali  dalam  setahun  sebelum  pencairan  juga  memberikan  andil  terhadap keberlangsungan  mekanisme  pembayaran  jasa  lingkungan.  Selain  itu  yang  tak  kalah  pentingnya juga adalah finansial, dimana secara finansial sepenuhnya ditanggung oleh aktor yang ada di hilir yaitu  yaitu  PT.  Krakatau  Tirta  Industri  dan  berbagai perusahaan  lain  yang  menggunakan  sumber daya air. FKDC yakin bahwa apa yang menjadi visi mereka yakni “mewujudkan kelestarian fungsi DAS dan kehidupan masyarakat” dapat tercapai.
Selain  itu,  ada  banyak  hal  yang  membuat spirit FKDC  tak  kunjung  padam  yaitu mereka telah  menuai  hasil.  Sehingga  dapat  menunjukkan  bahwa  ada  harapan  besar  masyarakat  telah
1 Tidak berhenti sampai disitu selanjutnya pada tahun 2003 GTZ-SMCP memberikan fasilitas kepada satu orang anggota FKDC untuk lebih  memperdalam  LKA  dan  Social  Forestry  di  Costarica  America  Tengah,  tentu  dengan harapan agar apa yang  dipelajari  secara materi dan melihat langsung bentuknya dan agar dapat diimplementasikan di Indonesia atau lebih tepatnya FKDC diimplementasikan di DAS Cidanau.
2 Meski pada akhirnya ICRAF memilih lokasi lain untuk menjadi tempat pelaksanaan programnya. Meski demikian telah ada proses dialektika yang terjadi antara pihak ICRAF dan FKDC, sehingga ada transfer knowledge di dalamnya.
3 Salah  satu  hasil  dari  rapat  itu,  DAS  Cidanau  merupakan  satu  dari  tiga  DAS  yang  dijadikan  lokasi  modeling  pembayaran  jasa lingkungan yang waktu itu di  fasilitasi oleh IIED dan department for International Development (DFID) selama  tiga tahun lamanya serta  menunjuk  Rekonvasi  Bhumi  sebagai  fasilitator  lokal  dan  LP3ES  sebagai  fasilitator  Nasional.  Adapun  DAS  lain  yang  saya maksudkan tadi adalah DAS Dodokan di Bali dan DAS Berantas di Jawa Timur. Perjalanan waktu sampai sekarang ini yang berjalan dengan baik adalah yang ada di banten, mengapa demikian? karena saya pribadi memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh fasilitator Nasional, tentu saya berdasar pada apa yang telah saya pelajari selama ikut pelatihan yang diadakan oleh GTZ-SMCP sedangkan LP3ES waktu itu belum memahami apa yang dimaksud dengan pembayaran jasa lingkungan jadi saya memilih untuk  mengembangkan  dan  alhasil  kami  bertahan  sampai  dengan  sekarang.  Untuk  masa  on  going  FKCD  kami  juga  sangat  banyak dibantu  oleh  berbagai  perguruan  tinggi  yang  melakukan  riset  di  hulu  maupun  di  hilir  karena  dengan  temuan-temuan  mereka  kami dapat memahami apa yang kurang dan harus diperbaiki ke depannya
memahami  bagaimana  pentingnya  hidup  berdampingan  dengan  lingkungan,  serta  kelompok  tani yang telah mengikuti semua bentuk kontrak dengan baik yang dapat dibuktikan bahwa dalam lahan satu  hektar  melebihi  target  yang  telah  disepakati  yaitu  melebihi  500  pohon/ha  sebagai  batas minimal.  Selanjutnya  adalah  FKDC  sekarang  telah  dikenal  secara  nasional  dan  internasional sebagai  forum  DAS  yang  bisa  menjadi lesson  learned untuk  berbagai  daerah  mengenai pengelolaan DAS terpadu dan jasa lingkungan.
Ada banyak aspek yang menjadikan Mekanisme PES menjadi lesson learned bukan hanya pengelolaannya  yang  bagus  dan  juga  ilmu  serta  koneksi  antara  semua  stakeholder  tetapi  karena posisinya  yang  strategis.  Maksud  dari  posisi  yang  strategis  adalah  karena  adanya  pemanfaat  air sungai  yang  tertampung  di  Rawadanau.  PT  Krakatau  Tirta  Industri  (KTI)  yang  merupakan  anak perusahaan dari perusahaan PT Krakatau Steel. Keberadaan KTI sebagai perusahaan yang bergerak pada  bidang  pengelolaan  air  bersih  dan  penyediaan  air  bersih  untuk  daerah  Cilegon  dan  daerah yang  ada  disekitarnya.  Rahadian  (2018)  mengatakan  bahwa  air  bersih  yang  telah  dimanfaatkan oleh  perusahaan  adalah  sebesar  1.130  liter/detik,  dimana  air  tersebut  dipompa  dan  dialirkan  KTI dengan  pipa  dengan  diameter  1,40  meter  sepanjang  28  km  (mulai  dari  rumah  pompa  di  sungai Cidanau  di  Kecamatan  Cinangka  sampai  pada water  treatment  plan KTI  di  Krenceng  Kota Cilegon).  Air  bersih  yang  telah  dikelola  oleh  perusahaan  selanjutnya  didistribusikan  kepada masyarakat, masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masyarakat yang ada disekitaran Cilegon.  Rahadian  (2018)  mengutarakan  bahwa  distribusi  air  yang  dikelola  oleh  PT  KTI  selain didistribusikan  ke  industri  juga  didistribusikan  ke  masyarakat  melalui  PDAM,  dengan  rincian sebagai berikut:
(1) Industri  sebesar  1.100  liter/detik,  dengan  jumlah  industri  yang  menjadi  pelanggan  KTI mencapai 80%. Jumlah tersebut terdiri dari industri besar kecil yang berada di kota Cilegon dan  sekitarnya  yang  berjumlah  sekitar  120  perusahaan.  Awalnya  memang  PT  KTI menyediakan air bersih hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induk. Namun seiring berjalannya  waktu  setelah  KTI  memiliki  manajemennya  sendiri  sebagai  anak  perusahaan, maka  KTI  tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan  perusahaan  KS  tetapi  juga  semua  perusahaan yang  berada  disekitar  kawasan  Krakatau  Industrial  Estate  Cilegon  (KIEC),  kawasan  Kimia Industri  Ciwandan  dan  Merak  serta  termasuk  PT  Indonesia  Power  yang  merupakan  anak perusahaan listrik Negara yang menyuplai aliran listrik untuk wilayah Jawa dan Bali.
(2) PDAM sebesar 30 liter/detik dengan jumlah pelanggan yang terlayani di tahun 2005 mencapai 158.798 dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta pertambahan bangunan kebutuhan rumahtangga seperti kebutuhan akan MCK.
Keberadaan perusahaan dan masyarakat yang ada dihilir juga menjadi penentu keberlanjutan Mekanisme PES, bisa dibayangkan jika semua perusahaan yang ada di hilir diikutsertakan dalam Mekanisme  PES  ini  maka  mensejahterakan  masyarakat  Hulu  bukanlah  menjadi  suatu  mimpi belaka yang hanya ada dalam angan. Namun tentu untuk mengajak semua perusahaan yang ada di Hilir memerlukan waktu yang tidak mudah, namun seiring perjalanan waktu jumlah atau nominal yang  dibayarkan  kepada  FKDC  terus  mengalami  penambahan,  sehingga  menambah  optimisme semua pihak ( stakeholder ) yang melakukan pengelolaan dalam Mekanisme PES.

## Mekanisme PES DAS Cidanau
Secara  konseptual  ide  mengenai  pembayaran  jasa  lingkungan  sangat  sederhana.  Dimana ada pengguna air dan ada penyedia jasa, yang selanjutnya penyedia jasa diberikan bayaran atas jasa lingkungan  yang  dilakukan.  Pembayaran  yang  didapatkan  merupakan  bentuk  kompensasi  atas pemakaian  sumber  daya  air  yang  berada  di  hilir.  Pembayaran  jasa  lingkungan  memiliki  pihak ketiga  yaitu    Forum  Komunikasi  DAS  Cidanau  (FKDC).  Mereka  yang  berkecimpung  didalam FKDC adalah pihak Non-Pemerintah. Meskipun beberapa orang yang ada di dalamnya merupakan pegawai pemerintah yang telah pensiun. Dalam proses verifikasi, semua stakehoder diminta untuk mengirim  perwakilan.  Untuk  mempermudah  pemahaman  mengenai  mekanisme  jasa  lingkungan yang selama ini terimplementasi lihat gambar 1.
Jasa Lingkungan
Transaksi
Sumber: Perusahaan PT KTI

## Gambar 1. Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan
Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan bahwa antara hilir dan hulu dimediasi oleh FKDC. Dalam  melakukan  pembayaran  jasa  lingkungan  pihak yang  berada  di  hilir   berkoordinasi  dengan FKDC.  Selanjutnya  dalam  hal  pembayaran  yang  diterima  oleh  masyarakat,  mereka  hanya berhubungan  dengan  FKDC  sebagai  perantara.  Sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  berapa besaran  yang  dibayarkan  perusahaan  yang  ada  di  hilir.  Masyarakat  hanya  mengetahui  nominal jumlah  pembayaran  dari  FKDC.  Meski  demikian,  masyarakat  memang  tidak  mengetahui  berapa nominal  yang  dikeluarkan  pihak  hilir.  Harapan  masyarakat  harusnya  mereka  mengetahui  atau diikutsertakan.  Baik  itu  bentuknya  perwakilan  ataupun  langsung  dengan  keseluruhan  anggota kelompok mengingat bahwa  anggota  kelompok  yang jumlahnya  tidak  terlalu  banyak.  Lebih  jauh perkembangan pembayaran jasa lingkungan terus mengalami perkembangan. Perkembangan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah dimana tiap penandatanganan kontrak, ada penambahan jumlah kelompok tani yang ikut dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan (lihat tabel 1).
Tabel  1.  Nama  Kelompok  dan  Luas  Tanah  Penerima  Pembayaran  Jasa  Lingkungan  menurut
Periode Pembayaran No Periode Pembayaran Nama Kelompok Tani Luas Tanah (ha) Total 1 2005-2009 Karya Muda II Ciomas 25,00 Maju Bersama Padarincang 25,00 Alam Lestari Mandalawangi 25,00 Agung Lestari Gunungsari 25,00 100,00 2 2010-1014 Alam Lestari Mandalawangi 25,00 Karya Muda II Ciomas 25,00 Karya Muda III Ciomas 25,20 Alam Sejahtera Mandalawangi 25,00 Harapan Maju Mandalawangi 26,80 Karya Bakti Ciomas 26,96 3 2015-1019 Karya Muda II Ciomas 25,00 153,96 Alam Lestari Mandalawangi 25,00 Karya Muda III Ciomas 25,20
Penyedia Jasa Lingkungan Pemenfaat Jasa Lingkungan FKDC (Forum Komunikasi DAS Cidanau)
No Periode Pembayaran Nama Kelompok Tani Luas Tanah (ha) Total Alam Sejahtera Mandalawangi 25,00 Harapan Maju Mandalawangi 26,80 Karya Bakti Ciomas 26,96 Barokah Padarincang 25,00 Gosali Indah Padarincang 25,00 Cibunar Padarincang 25,00 Harapan Jaya Ciomas 25,00 Sinar Harapan II 25,00 278,96
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dan Rahadian (2018)
One river, one plan, and one management merupakan kunci keberhasilan pengelolaan jasa lingkungan.  Berdasarkan  tabel  1  terdeskripsi  bahwa  tiap  periode  kontrak  jasa  lingkungan  terus mengalami  perkembangan.  Perkembangan  yang  dimaksudkan  adalah  penambahan  keanggotaan dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  kelompok  dalam  penerima  pembayaran  jasa  lingkungan. Dimana  pada  periode  pertama  hanya  ada  empat  kelompok  yang  bergabung  dengan  luasan  lahan 100  Ha,  selanjutnya  pada  periode  kedua  meningkat  menjadi  enam  kelompok  tani  dengan  luasan lahan yang ikut dengan jasa lingkungan 153.96 Ha, dan pada periode ketiga menjadi 11 kelompok tani dengan luasan lahan 278.96 Ha. Peningkatan kelompok penerima pembayaran jasa lingkungan tentu  juga  diikuti  dengan  peningkatan  pembayaran  oleh  pengguna  air  yang  ada  di  hilir  ke  hulu ( transfer  of  payment dari  hilir  ke  hulu)  seperti  perusahaan-perusahaan  dan  juga  dari  pemerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dana yang telah dan akan dikekola oleh forum das sekarang mencapai Rp 3.575.000.000 ( tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut:
(1) Periode Kontrak I (2005-2009)   : Rp    950.000.000
(2) Periode Kontrak II (2010-2014)   : Rp 1.250.000.000 (3) Periode Kontrak III (2015-2019)  : Rp 1.375.000.000
Pembayaran  di  atas  dilakukan  tiap  lima  tahun  dari  pengguna  yang  ada  di  hilir  kepada pengguna  yang  ada  di  hulu.  Yang  dalam  hal ini  diwakili  oleh  pihak  FKDC  (Forum  Komunikasi DAS Cidanau) dan selanjutnya pihak FKDC akan melakukan mekanisme kontraknya juga dengan masyarakat  yang  ada  di  hulu  (masyarakat  Citaman).  Jika  memperhatikan  gambar  1  maka masyarakat  sebenarnya  tidak  mengetahui  bagaimana  kesepakatan  antara  perusahaan  dan  juga FKDC (tidak ikut serta). Sebaliknya, pihak FKDC sebagai penyambung atau penghubung.
Berdasarkan  data  peningkatan  pembayaran  maka  dapat  dikatakan  didalamnya  tercipta kepercayaan. Tentu dalam perjalanannya tidaklah semulus penjelasan di atas, karena ada beberapa kelompok  tani  yang  dalam  implementasi  hasil  kesepakatan  tidak  menjalankan  kewajibannya. Konsekuensi  dari  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  adalah  kontrak  diputus,  karena  sistem  yang digunakan  adalah  sistem  tanggung  “renteng”.  Maksud  dari  tanggung  “renteng”  yaitu  satu  yang berbuat semua ikut bertanggungjawab. Dalam perjanjian yang dibuat ada satu hal yang paling inti yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  masyarakat  yaitu  larangan  menebang  pohon  sembarangan. Apabila masyarakat ingin melakukan penebangan harus dibuatkan berita acara, begitupun jika ada pohon yang tumbang dan ada pohon yang mati. Pohon yang dibuatkan berita acara adalah pohon yang  telah  diberikan  angka  1-500  dalam  tiap  hektarnya.  Untuk  pohon  sendiri,  agar  dapat  masuk dalam hitungan jasa lingkungan harus memiliki diameter batang 10 cm. apabila tidak maka belum dapat ikut dalam hitungan jasa lingkungan.
Pembayaran Jasa Lingkungan yang dibayarkan masyarakat dilakukan secara bertahap yaitu tiga  kali  dalam  setahun  empat  bulan  pertama  30%,  empat  bulan  kedua  sebesar  30%  dan  empat
bulan  terakhir  sebesar  40%.  Adapun  nominal  yang  dibayarkan  ke  masyarakat  pada  periode  satu dan  dua  sebesar  Rp  1.200.000  /ha/tahun.  Selanjutnya  pada  kelompok  yang  telah  ikut  diperiode ketiga mendapatkan penambahan nominal Rp 1.750.000 /ha/tahun. Sedangkan yang diperoleh oleh FKDC yaitu 15% dari total kontrak. Penggunaan dana tersebut untuk membiayai keperluan FKDC sehari-hari serta untuk pembiayaan verifikasi.
Awal pelaksanaan jasa lingkungan,  mekanisme penentuan daerah yang hendak mengikuti PES  ditentukan  oleh  tim.  Tim  mengidentifikasi  sesuai  tingkat  krisis  ekologis  wilayah  tersebut. Periode  kedua  penetapannya  juga  masih  mengikuti  pada  periode  awal.  Periode  ketiga  terjadi perbedaan mekanisme dalam penerimaan. Masyarakat dalam hal ini kelompok tani yang ingin ikut dalam mekanisme jasa lingkungan harus mengikuti “metode lelang” yang telah dibuat oleh FKDC. Alasan mengapa metode lelang ini dilakukan adalah karena banyaknya kelompok tani yang ingin menerima pembayaran jasa lingkungan. Sedangkan pendanaan yang dimiliki forum tidak mampu menampung  semua  kelompok  tersebut.  Pada  waktu  penggunaan  metode  lelang  ini  terdapat  30 kelompok  tani  yang  mengirim  proposal  namun  hanya  11  yang  lolos  dari  hasil  seleksi.  Tentu mengindikasikan betapa antusiasnya masyarakat untuk mengikuti jasa lingkungan. Ini bukan tanpa alasan, mereka menginginkan uang dari pembayaran jasa lingkungan secara cuma-cuma. Baik dari kelompok  tani  maupun  pihak  forum  DAS  sama-sama  berkeinginan  agar  semua  masyarakat  hulu mendapatkan  pembayaran  jasa  lingkungan.  Mengingat  mereka  semua  memiliki  hak  atas pembayaran jasa tersebut. Tentu hal ini tidak akan mudah untuk dilakukan. Membutuhkan proses yang  agak  panjang,  olehnya  diperlukan  ketekunan  dalam  bekerja.  Tentu  ini  berlaku  bagi  forum DAS  dan  juga  bagi  kelompok  tani.  Sehingga  mereka  yang  ada  dihilir  terus  meningkatkan pembayaran  jasa  lingkungannya  dan  masyarakat  yang  ada  dihulupun  dapat  bertambah  jumlah penerimanya.

## Dinamika Jasa Lingkungan dan Kaitannya dengan Struktur Agraria
Awal  diperkenalkannya  jasa  lingkungan  kepada  masyarakat  Desa  Citaman  memang  tidak langsung  mendapatkan  respon  positif,  pasalnya  masyarakat  khawatir  jangan  sampai  program tersebut  mengancam  hak  mereka  atas  tanah  yang  selama  ini  dikelola  selama  bertahun-tahun, karena persoalan tanah sangatlah sensitif. Memang jelas bahwa ada kekhawatiran dari masyarakat akan  masuknya  PES  diawal  mengingat  bahwa  mereka  teringat  dengan  trauma  masa  lalu  sekitar tahun  1984-1985.  Setelah  proses  panjang  dari  1998  sampai  dengan  2005  akhirnya  semua  pihak menyepakati  mengenai  pembayaran  jasa  lingkungan.  Mulai  dari  yang  ada  di  Hulu  sampai  Hilir sebagai  pembayar  dan  penyedia  jasa  lingkungan  dan  juga  termasuk  pemerintah  dengan rampungnya pembentukan FKDC. Halimatusadiah, Dharmawan and Mardiana (2012) mengatakan bahwa  memang  diperlukan  pendekatan  kelembagaan  untuk  mengembangkan  hubungan  antara masyarakat yang ada di hulu dengan yang ada di hilir.
Tahun  2005  menjadi  tahun  pertama  kontrak  jasa  lingkungan  di  Desa  Citaman.  Pada  awal masuknya Pembayaran jasa lingkungan di Desa Citaman ada satu kelompok tani yang ikut dengan mekanisme  PES  dengan  beranggotakan  43  orang.  Sebelum  masyarakat  menanam  tanaman  yang diminta untuk ditanam masyarakat terlebih dahulu mengubah proporsi tanaman yang diminta oleh pihak hilir untuk ditanam. Awalnya FKDC meminta agar masyarakat menanam 70% kayu-kayuan dan  30%  adalah  tanaman  buah,  namun  ini  ditolak  oleh  masyarakat  dan  dibalik  menjadi  70% tanaman buah dan 30% tanaman kayu.
Ketika berubahnya budidaya masyarakat dari padi gogo/huma menuju agroforestry , tentu menuai pro dan kontra. Banyak diantara anggota kelompok yang mengalami kehilangan tanaman, dan  ternyata  setelah  diusut,  masyarakat  yang  ada  disekitar  kawasan  25  ha  itulah  yang mencabutnya.  Sehingga  dilakukan  lagi  rembuk  warga  dengan  bantuan  pemerintah  desa.  Tujuan rembuk  warga  untuk    mencapai  kesepakatan  bersama.  Sehingga  pada  akhirnya  dibuatlah kesepakatan dimana masyarakat Desa Citaman yang tanahnya ada di sekitar kawasan 25 ha, jika ada  bantuan  bibit  juga  akan  dibagikan  kepada  mereka.  Selain  itu,  juga  disisihkan  nominal  uang untuk mereka.
Pemanfaatan lahan masyarakat dimasa transisi masih tetap padi gogo/huma sampai tanaman utama berproduksi. Ketika tanaman utama telah mulai berbuah dan dapat dinikmati hasilnya oleh kelompok,  melihat  hal  ini,  masyarakat  Desa  Citaman  kemudian  berbondong-bondong  mengikuti mekanisme jasa lingkungan. Maksudnya adalah mereka juga menanam tanaman buah dan sampai sekarang  Desa  Citaman  penuh  dengan  tanaman  buah buahan  seperti  melinjo,  cengkeh  dan duren namun lebih banyak didominasi oleh melinjo dan cengkeh. Tentu selain tanaman tersebut didapat juga  tanaman  sela  seperti  kapulaga,  porang.  Lahan PES  mencapai  luas  25  ha.  Areal  ini  dikuasai oleh 43 orang di awal kontrak PES di tahun 2005. Seiring berjalannya waktu jumlah pemilik lahan terus mengalami penambahan menjadi 51 orang di tahun 2019 namun jumlah luasan kepemilikan lahan  tersebut  tetap  25  ha.  Selengkapnya  mengenai  pertambahan  tersebut  akan  disajikan  dalam tabel 2 berikut.
Tabel  2.    Jumlah  Pemilik  Lahan  Pertanian  di  Kelompok  Tani  Karya  Muda  II  menurut  Periode
Kontrak No Periode Kontrak Jumlah Pemilik di tiap Periode Keterangan 1 2005 43 2006 43 2007 43 2008 46 Pewarisan 2009 46 2 2010 47 Pewarisan 2011 47 2012 47 2013 47 2014 49 Pewarisan 3 2015 49 2016 49 2017 51 Pewarisan 2018 51 2019 51 Total 51
Berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  bahwa perubahan  penguasaan  tanah  yang  terjadi  hanya pada  anggota  keluarga  dengan  cara  diwariskan.  Proses  pewarisan  lahan  di  lakukan  setelah keturunan dianggap mampu mengelola lahan-lahan sendiri dan ada juga yang ketika orang tuanya meninggal.  Selanjutnya  berdasarkan  tabel  3,  sangat  jelas  bahwa  penambahan  kepemilikan  terus mengalami peningkatan.  Perhatikan tabel 3 untuk mengetahui bagaimana pergeseran penambahan pemilik lahan sedangkan tanah yang tidak bertambah.
Tabel    3.    Jumlah  dan  Persentase  Petani  Kelompok  Tani  Karya  Muda  II  Sebelum  dan  Sesudah Pewarisan menurut Luas Lahan
No Luas Lahan (ha) Jumlah Petani Persentase (%) Sebelum Pewari san Setelah Pewarisan Sebelum Pewarisan Setelah pewarisan 1 ≤ 0,5 17 26 39.53 50.98 2 0,5-1 23 23 53.49 45.1 3 > 1 3 2 6.98 3.92 Jumlah 43 51 100 100
Berdasarkan pada data yang disajikan pada tabel 3, memberikan gambaran bahwa tanah 25 ha  tidak  mengalami  penambahan.  Namun  dalam  hal  kepemilikan  mengalami  penambahan.  Oleh karena  itu,  ketua kelompok  berembuk  dengan  anggota  untuk mekanisme  pembayaran  keanggota, sehingga  diputuskan  pembayaran  jasa  lingkungan  tetap  mengikuti  prosedur  yang  telah  ada. Pembayaran untuk keluarga yang tanahnya sudah terpecah kepada pewarisnya atau ahli waris tetap dibayarkan  atas  nama  pemilik  awal  yang  terdaftar.  Tujuannya  memudahkan  proses  pembayaran dan selanjutnya ahli waris atau pewaris tersebut yang membagi lagi kepada kerabatnya.
Keberadaan  PES  tidak  sertamerta  mengubah  kepemilikan  lahan  masyarakat  ke  kapital. Berikut akan disajikan contoh kasus rumahtangga yang masih tetap menguasai lahannya meskipun telah ikut dengan mekanisme PES selama 15 tahun.

## Box 1.

## Rumahtangga SM
Rumahtangga SM yang memiliki anggota rumah tangga tiga orang. Keluarga ini  hanya  memiliki  tanah  seluas  780  meter  baik  sebelum  maupun  setelah adanya  pembayaran  imbal  jasa  lingkungan.  Sebelum  masuknya  pembayaran jasa  lingkungan  keluarga  ini  memanfaatkan  lahan  dengan  menanam  padi gogo/huma .  Namun  dengan  masuknya  PES  tanaman  menjadi  bervariasi (Cengkeh, Tangkil, Kelapa, Mahoni, Tesuk, Kisampang, Jengkol, Pete, Duren, Kapol  dan  Porang).  Meskipun  tanahnya  tidak  bertambah  bukan  berarti keberadaan  PES  tidak  memberikan  dampak  yang  positif.  Keberadaan  PES telah  membantu  pendapatan  rumahtangga  SM  dikarenakan  buah  dari tanamannya agroforestry menurutnya lebih baik dibanding saat mengusahakan padi gogo/huma. Mereka sekarang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Hal ini karena ada banyak tanaman tahunan yang sifatnya jangka panjang  (cengkeh,  jengkol,  pete  dll)  dan  jangka menengah  (melinjo,  kelapa). RT SM merasa sangat terbantu dengan adanya PES karena selain mendapatkan manfaat dari tanaman ia juga mendapatkan insentif dari pengguna air di hilir. Sehingga  dengan  begitu  dia  tidak  akan  kehiolangan  lahannya  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Bahkan  RT  ini  sempat  mengatakan  akan membeli sebidang tanah milik adiknya karena adiknya ingin menetap di kota untuk bekerja.

## Pola Pemilikan Lahan
Kepemilikan  lahan  pada  masyarakat  Desa  Citaman  dibuktikan  dengan  legalitas  tanah berdasarkan  hukum  formal.  Wiradi  (1984)  mengatakan  bahwa  pemilikan  tanah  merujuk  pada penguasaan  formal  yang  dapat  diperjelas  dengan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai penguasaan  tanah.  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  tentu  status  formal  kepemilikan  lahan belum terealisasi secara menyeluruh.
Masyarakat  Desa  Citaman  pada  umumnya  belum  memiliki  sertifikat  sebagai  bukti  yang legal  dari  sisi  hukum  formal.  Masyarakat  hanya  memiliki  bukti  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang  (SPPT),  meski  demikian  SPPT  juga  merupakan  bukti  tagihan  pajak  yang  dikeluarkan oleh masyarakat setiap tahunnya. Memang dengan SPPT sudah legal namun sebenarnya kekuatan hukumnya  sangat  lemah,  karena  SPPT  bukan  bukti  kepemilikan  tanah  melainkan  berupa  bukti tagihan  pajak.  Masyarakat  cenderung  merasa  ketakutan  apabila  ada  hal  baru  yang  masuk  di lingkungan  mereka,  sama  halnya  dengan  Program  Prona  (Program  nasional)  dengan  pemberian sertifikat  gratis.  Ketika  program  ini ditawarkan  oleh  kepala  desa  mereka  tidak  menanggapi  sama sekali, namun setelah program ini berlalu mereka menyesali tidak mengikutsertakan lahannya pada sertifikasi  gratis  tersebut.  Persoalan  yang  fundamental  menurut  penulis  adalah  masalah pengetahuan  ( knowledge ),  tentu  ini  menjadi  tugas  tersendiri  bagi  para stakeholder untuk memberikan  peningkatan  pengetahuan  atau  memberikan  sosialisasi  di  setiap  ada  kegiatan  atau program yang hendak diimplementasikan oleh pemerintah.
Alasan  lain  mengapa  masyarakat  tidak  menggubris  Prona  karena  masyarakat  Citaman memang  cenderung  jarang  melakukan  penjualan  tanah,  kalaupun  mereka  melakukan  penjualan tanah  haruslah  melalui  diskusi  dengan  keluarga  terlebih  dahulu,  apabila  diantara  keluarga  telah setuju maka  tanah  tersebut  akan  dijual,  selanjutnya  setelah  tanah tersebut  disepakati  untuk  dijual maka  yang  pertama  ditawari  adalah  keluarga  sendiri,  apabila  dalam  keluarga  tidak  ada  yang mampu  membeli  tanah  tersebut  maka  akan  ditawarkan  kepada  tetangga  atau  sekampung  dan seterusnya.  Tentu  dengan SPPT  ketika  ingin  melakukan  transaksi  penjualan  tanah juga  telah  sah dalam masyarakat Citaman, namun seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa masyarakat sangat  jarang  menjual  tanahnya  dengan  orang  luar.  Alasan  lain  pun  muncul  terutama  mengenai betapa  panjangnya  prosedur  ketika  ingin  melakukan  sertifikat  terhadap  tanah  dibanding pengurusan jika hanya SPPT.
Demi  memastikan  kebenaran  tentang  apa  yang  disampaikan  oleh  informan,  peneliti  juga memberikan pertanyaan terstruktur kepada 10 anggota masyarakat yang juga tanahnya ikut dalam mekanisme jasa lingkungan dan hasilnya menunjukkan bahwa memang benar secara umum tanah masyarakat status kepemilikannya didominasi oleh SPPT. Dari hasil analisis terhadap pertanyaan terstruktur tersebut ternyata memang sembilan diantara sepuluh informan status kepemilikan lahan adalah SPPT sedangkan yang memiliki sertifikat hanya ada satu orang dari sepuluh rumah tangga.
Sebelum  masuknya  PES,  pemilikan  lahan  di  Desa  Citaman  seluruhnya  dikuasai  oleh masyarakat. Setelah masuknya PES peneliti mencoba mengkaji lebih jauh mengenai kepemilikan lahan  di  Desa  Citaman  dan  hasilnya  memang  ditemukan  telah  ada  orang  dari  luar  desa  yang memiliki lahan di Desa Citaman. Beberapa tokoh mengatakan bahwa secara umum lahan di desa masih dikuasai masyarakat, kecuali masyarakat Pondok Kahuru karena dulunya Desa Citaman satu dengan Desa Pondok Kahuru. Namun beberapa tokoh lainnya mengatakan bahwa memang ada dua orang  luar  yang  memiliki  lahan  di  Desa  Citaman.  Setelah  melalui  proses  pendalaman  bahwa setelah masuknya jasa lingkungan ada dua orang luar yang memiliki lahan di Desa Citaman.
Kasus pertama penjualan tanah dilakukan oleh tetangga desa yang dulunya merupakan satu desa  dengan  Citaman  sebelum  pemekaran.  Meskipun  hal  tersebut  telah  terjadi,  selanjutnya masyarakat telah melakukan antisipasi ketika orang yang membeli tanah tersebut ingin membuka jalan masyarakat tidak secara serentak mendiskusikan nya dengan beberapa tokoh dan disepakati untuk  tidak  menjual  tanahnya  untuk  pembuatan  jalan.  Kasus  kedua  mengenai  perpindahan kepemilikan  lahan  ke  salah  seorang  anggota  LSM,  berdasarkan  informasi  yang  telah  dipaparkan bahwa  memang  jalan  tersebut  ditempuh  oleh  masyarakat  adalah  hasil  diskusi  kelompok  juga karena  jika  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  orang  lain  yang  tidak  bertanggung  jawab  maka  dapat
mengancam  keberlanjutan  kontrak  jasa  lingkungan.  Mengingat  bahwa  salah  satu  aturan kesepakatan  PES  adalah  tanggung  “renteng”.  Tanggung  renteng  maksudnya  adalah  ketika  satu yang  melanggar  maka  semua  anggota  kelompok  dapat  dicabut  keikutsertaannya  dalam  PES. Masuknya  jasa  lingkungan  tidak  menyebabkan  tercerabutnya  masyarakat  dari  lahannya  yang mereka  miliki  sampai  saat  ini.  Setelah  masuknya  jasa  lingkungan  masyarakat  justru  lebih memahami  bagaimana  pentingnya  lahan  untuk  keberlanjutan  hidup  generasi  selanjutnya. Kecurigaan  peneliti  terhadap  PES  yang  menggandeng  kapital  dalam  melakukan  perbaikan lingkungan tidak terbukti. Khususnya di Desa Citaman, mayoritas lahan masih milik masyarakat.

## Pola Penguasaan Lahan
Penguasaan lahan menurut Wiradi (1984) merujuk pada pemanfaatan tanah secara efektif. Sehingga  penguasaan  tanah  berbeda  dengan  kepemilikan  meski  memang  keduanya  tidak  dapat dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Bahkan  tak  jarang  banyak  orang  yang  terkadang  salah dalam membedakannya. Desa Citaman sebagai desa yang berdampingan atau berbatasan langsung dengan  kawasan  hutan  yang  dilindungi  yaitu  gunung  karang,  memang  rata-rata  kepemilikan lahannya  secara legal  standing masih  lemah  secara  umum.  Namun  terkait  dengan  penguasaan lahan  yang  terjadi  di  Desa  Citaman  jika  berdasar  pada  penggolongan  yang  disampaikan  oleh Wiradi Sitorus  (2002) bahwa  ada  tiga  yakni  tipe  Sosialis,  tipe  Kapitalis  dan  juga  tipe Populism/Neo-Populism.  Ketika  tipe  tersebut  dikaitkan  dengan  Desa  Citaman  maka  yang  terjadi adalah  tipe  populism  yang  lebih  dominan.  Bahwa  memang  ada  dua  orang  yang  memiliki  lahan secara aturan hukum hal itu memang benar seperti yang telah dijelaskan pada bagian kepemilikan.
Proses  perpindahan  penguasaan  lahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Desa  Citaman umumnya  disebabkan  oleh  kematian,  pernikahan  dan juga  ketika  seorang  anak  dianggap  mampu mengelola  lahan  secara  mandiri.  Senada  dengan  yang  dikatakan  Hidayat  (2011)  bahwa  alasan masyarakat  menjual  tanah  biasanya  karena  kematian  dan  pernikahan  dan  juga  untuk  biaya pendidikan. Lebih lanjut terkait dengan metode yang dilakukan oleh masyarakat dalam menguasai lahan dapat berupa: “Jual-Beli lahan, Sewa atau kontrak, jual Sanda atau gadai dan juga Bagi hasil atau  Sakap”  dan  tentu  ini  senada  dengan  apa  yang  disebutkan  oleh  Wiradi  and  Makali  (1984). Mengenai  jual  Sanda  yang  berlaku  di  Desa  Citaman  ada  waktu  tertentu  yang  telah  ditetapkan secara adat bahwa tanah yang di Sanda yang tidak mampu dilunasi oleh pemiliknya apabila telah sampai  pada  masa  25  tahun  harus  dikembalikan  oleh  pemiliknya  dengan  alasan  bahwa  pihak penerima  sanda  telah  mendapatkan  hasil  yang  lebih  dari  biasa  yang  di  Sandakan.  Penggunaan istilah bagi hasil antara di jawa dengan di lokasi penelitian peneliti memang memiliki perbedaan namun  secara  makna  seperti  di  jika  di  Jawa  dikenal  dengan  istilah  “ Mertellu,  Merapat dan  lain sebagainya justru di lokasi penelitian dikenal dengan istilah yang lebih umum yaitu bagi tiga dan bagi  empat  serta  ada  juga  bagi  lima,  dimana  bagi  lima  ini  bisa  pemilik tanah  yang mendapatkan bagian empat dan bisa juga pekerja yang mendapatkan empat bagian, depend on kesepakatan siapa menanggung apa.
Wiradi  (1984)  mengatakan  bahwa  dalam  pedesaan  juga  terdapat  pola  penguasaan  tanah oleh  penduduk:  (1)  pemilik  penggarap  murni  yaitu  mereka  yang  pemilik  dan  penggarap  tanah sendiri atau tanah yang digarap adalah tanah milik pribadi; (2) penyewa dan penyakap murni yaitu penduduk  desa  yang  tidak  memiliki  tanah  namun  mereka  tetap  dapat  menggarap  tanah  dengan jalan menyewa dan atau melakukan bagi hasil dengan pemilik tanah; (3) pemilik penyewa dan atau pemilik  penyekap  adalah  penduduk  desa  yang  selain  menggarap  lahannya  sendiri  dengan  luasan yang terbatas juga menggarap lahan orang lain; (4) pemilik bukan penggarap adalah mereka yang pemilik  tanah  luas  yang  menyewakan  atau  mempekerjakan  orang  lain  untuk  bagi  hasil,  dan  (5) tunakisma  mutlak  adalah  mereka  atau  penduduk  desa  yang  benar-benar  tidak  memiliki  lahan pertanian atau biasa disebut buruh tani yang diupah tiap hari jika masuk bekerja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  beberapa  tokoh masyarakat  memang  untuk  poin  tunakisma  tidak  ada  di  Desa  Citaman  namun  masyarakat  yang luasan  lahannya  dibawah  setengah  hektare  masih  banyak  namun  mereka  juga  mengerjakan tanah orang lain ada yang bagi hasil dan ada juga yang menyewa. Yang paling banyak ditemui di Desa
Citaman adalah pemilik penggarap murni, dimana pemilik penggarap murni ini dalam mengerjakan kerja-kerjanya  mengandalkan  keluarganya  dan  juga  mengupah  tenaga  kerja  di  luar  keluarga. Pengelolaan lahan di Desa Citaman seperti yang dijelaskan sebelumnya telah terjadi secara turun temurun.
Masuknya  PES  di  Desa  Citaman  tidak  menyebabkan  monopoli  penguasaan  lahan  oleh kapital.  Baik  sebelum  maupun  sesudah,  secara  umum  lahan  yang  ada  di  Desa  Citaman  masih dikuasai  oleh  masyarakat.  Distribusi  lahan  berdasarkan  status  penguasaan  yang  ada  dalam masyarakat  Desa  Citaman  tak  luput  dari  pencarian  peneliti  untuk  menguatkan  peneliti menggunakan  data  survei  dari  sepuluh  orang  rumah  tangga.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh, masyarakat yang menyakap mencapai angka 70% secara presentasi dan jumlah yaitu 7 orang dari sepuluh  rumah  tangga  informan  dan  selanjutnya  ada  30%  yang  status  penguasaannya  berupa kepemilikan dan mengerjakan sendiri.
Berdasarkan  10  informan  rumah  tangga  yang  berikan  pertanyaan  terstruktur  Umumnya masyarakat mengolah lahannya sendiri. Karena menurut mereka jika dikelola sendiri maka kebun mendapatkan  perhatian  lebih  khusus  dibanding  orang  lain  yang  kadang  hanya  mengambil  hasil. Selain  itu  memang  ada  juga  masyarakat  yang  menyakapkan  tanahnya  karena  tidak  mampu mengelolanya  sendiri. Sakap seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  adalah  sistem  bagi  hasil. Pembagian tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam masyarakat ada juga tanah kejaroan atau bengkok yang  diusahakan  oleh  beberapa  masyarakat.  Wiradi  and  Makali (1984)  bahwa  penguasaan  secara  adat  yang  banyak  dijumpai  di  Pulau  Jawa  adalah  tanah yasa , tanah gogolan ,  tanah titisara dan  tanah bengkok .  Untuk  tanah  bengkok  dan  kejaroan  masih ditemukan  di  lokasi  penelitian  namun  untuk yasa,  gogolan dan titisara, tidak  lagi  ditemukan  di lokasi riset.
Pemanfaatan  lahan  tersebut  diserahkan  kepada  masyarakat  untuk  diusahakan  dan  dibagi hasil  dengan  desa  dengan  sistem  bagi  lima  dimana  desa  mendapat  satu  bagian  dan  orang  yang mengerjakannya  mendapatkan  empat  bagian  karena  semua  tanggungan  resiko,  bibit  dan sebagainya  ditanggung  oleh  petani.  Dimana  mengenai  tanah bengkok atau kejaroan tetap  diakui keberadaannya sampai sekarang karena diundang-undang pokok agraria 1960 juga tetap mengakui keberadaannya, sehingga meskipun status hukumnya sangat lemah karena hanya dapat dibuktikan dengan SPPT, dia tetap kuat keberadaannya dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
Penguasaan lahan pada Desa Citaman sebelum ada PES tidak jauh berbeda, karena seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  pada  poin kepemilikan  bahwa  sebelum  masuk  jasa  lingkungan memang  penguasaan  lahan  di  Desa  Citaman  seluruhnya  dikuasai  oleh  orang  yang  berada  di kawasan Desa Citaman, meskipun juga ditemukan masyarakat Desa Pondok Kahuru yang memiliki tanah  karena  memang  dulunya  kedua  desa  ini  adalah  satu  kawasan  administrasi.  Lebih  jauh mengenai  penguasaan  lahan  memang  di  Desa  Citaman  setelah  adanya  Pembayaran  Jasa Lingkungan  (PES),  ada  dua  orang  yang  menjadi  pemilik  tanah,  yaitu  anggota  LSM  dan  juga oknum Tionghoa. Namun dalam hal penguasaan bukan mereka yang mengusahakan lahan tersebut secara efektif namun tetap di bawah kepemilikan mereka.
Perpindahan  penguasaan  lahan  di  Desa  Citaman  tidaklah  terjadi  karena  pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari telah terpenuhi dari dulu sampai dengan sekarang. Meskipun dahulu sebelum jasa lingkungan masuk sifatnya masih subsisten. Pergeseran penguasaan  lahan  umumnya  terjadi  karena  adanya  hal  yang  tak  terduga  seperti  kematian,  dan ketika ada anggota keluarga yang mengalami kemalangan baik itu sakit ataupun kecelakaan. Selain itu, pernikahan juga sering menjadi alasan perpindahan penguasaan tanah bisa dengan cara di gadai atau dikontrakkan atau bahkan dijual.
Melihat  kondisi  generasi  muda  yang  ada  di  Desa  Citaman  memang  cukup mengkhawatirkan  ketika  peneliti  menanyakan  apakah  generasi  muda  yang  ada  di  Citaman mempunyai  keinginan  untuk  kembali  bertani  atau  mengembangkan  pertanian  setelah  mereka menempuh jenjang pendidikan? Peneliti mendapatkan jawaban yang miris bahwa generasi mereka di era millennial ini cenderung ingin bekerja di kota dan meninggalkan desa karena menganggap di kota  banyak  peluang.  Mereka  menganggap  bertani  adalah  pekerjaan  kasar  seolah-oleh  pekerjaan
yang mulia adalah ketika jauh dari tanah. Jika dilakukan pembiaran maka dapat terjadi konsentrasi penguasaan tanah di Desa Citaman, ketika ini terjadi maka otak kapitalisme pun akan berjalan dan menghisap semua kekayaan alam yang ada untuk kepentingan pribadi. Tentu jika ini terjadi maka masyarakat hanya menjadi pekerja di lahan yang pernah menjadi tanah mereka.
Memang  proses  akumulasi  dan  eksploitasi  belum  terjadi  di  Desa  Citaman  namun  cikal bakal  terjadinya  telah  muncul  dan  sangat  jelas  jika  berdasar  pada  temuan  peneliti.  Kehendak generasi muda untuk kembali bertani dengan ilmu dan jaringan yang mereka miliki masih kurang. Selain memang telah dikenal luas bahwa kawasan Desa Citaman dengan kesuburannya yang sedari dulu  di  incar  oleh  pengusaha-pengusaha  seperti  yang  diterangkan  oleh  mantan  kepala  desa  yang pertama  dan  kepala  desa  yang  sekarang.  Bahwa  memang  mereka  selalu  didatangi  oleh  beberapa perusahaan  yang  ingin  menanamkan  modal  mereka  di  Desa  Citaman.  Selain  itu  yang  menjadi menarik di Desa Citaman adalah karena desa ini ikut dengan Mekanisme PES, bisa dibayangkan jika tanah yang ikut dalam Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan di akumulasi oleh satu orang berapa  banyak  keuntungan  yang  mereka  dapatkan  dari  tanah  tersebut  tanpa  harus  melakukan perawatan  ekstra  akan  mendapatkan  suntikan  dana  yang  tidak  sedikit  jumlahnya  dan  ini  akan menjadi incaran para capital tentunya, jika ditawarkan tentu mereka tidak akan berfikir dua kali.

## Pola Pemanfaatan Lahan
Hadirnya  mekanisme  PES telah  mengubah  pemanfaatan  lahan  di  Desa  Citaman  secara umum.  Dharmawan  et  al.  (2007)  dan  Lestari  and  Dharmawan  (2011)  menemukan  bahwa perubahan pola penanaman menyebabkan akses masyarakat terhadap lahannya semakin berkurang dan perubahan pola tanam mengakibatkan rusaknya ekologi. Namun dampak negatif tersebut tidak terjadi di Desa Citaman. Desa Citaman yang dulunya subsisten dengan padi gogo/huma , kini tidak ditemukan  lagi.  Saat  mengunjungi  Desa  Citaman  yang  nampak  hanyalah  hamparan  tanaman agroforestry dan juga tanaman sela yang ada di bawahnya. Tentu perubahan pemanfaatan ini juga mempengaruhi pola yang telah ada sebelumnya.
Pola  pemanfaatan  lahan  masyarakat  Desa  Citaman  berdasarkan  informasi  dari  informan memang telah mengalami pergeseran yang awalnya dengan pola “homogen” yaitu padi gogo/huma dan  sekarang  berubah  menjadi  “heterogen”.  Tentu  proses  perubahan  pemanfaatan  lahan mengorbankan  budaya  yang  telah  ada  sebelumnya  dan  yang  telah  dianggap  matang.  Namun tantangan  untuk  mempertahankan  budaya  adalah  keberlanjutan  lingkungan  dan  ketersediaan kebutuhan  air  dan  kerusakan  lingkungan.  Memang  pada  awalnya  masyarakat  Desa  Citaman menganggap bahwa apapun yang terjadi harus menanam padi gogo/huma karena jika tidak maka tidak  akan  bisa  bertahan  hidup.  Namun  setelah  diimplementasikan  Mekanisme  PES  pemikiran masyarakatpun berubah dengan memperhitungkan untung rugi dan ini menjadi sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Popkin (1986) mengenai betapa rasionalnya petani.
Perubahan pola tanam masyarakat tidaklah terjadi secara serta merta. Melainkan hasil dari masuknya  mekanisme  jasa  lingkungan.  Tentu  dengan  perubahan  pemanfaatan  makan  akan berkaitan  juga  dengan  pendapatan  masyarakat.  Menurut  keterangan  informan  bahwa  sejak mengikuti payment  for  Environmental  service kami  merasa  naik  kelas.  Karena  mengusahakan agroforestry jadi ketika masyarakat ke kebun pasti ada saja yang dibawa pulang untuk dijual selain tanaman jangka panjang seperti kopi, cengkeh, pete dan melinjo yang menjadi andalan masyarakat.
KESIMPULAN (---------------------------------------------------------- Times New Roman11 ,
Mekanisme  PES  di  Desa  Citaman  diinisiasi  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (Rekonvasi  Bhumi),  yang  selanjutnya  ditanggapi  oleh  pihak  pemerintah  provinsi  dengan pembentukan  peraturan  daerah  untuk  pembentukan  Forum  Komunikasi  DAS  Cidanau  (FKDC). Selain itu masyarakat yang ada di hulu dan yang ada di hilir (perusahaan/Krakatau Tirta Industri) merupakan aktor penting dalam kontrak PES. Mengingat bahwa pihak hilir sebagai pembayar jasa lingkungan  dan  pihak  hulu  sebagai  penyedia  jasa  lingkungan.  Mekanisme  pembayaran  yang disepakati  FKDC  sebagai  perantara  antara  hulu  dan  hilir.  Perubahan  pemanfaatan  lahan
dipengaruhi  oleh  program payment  for  Environmental  services (PES)  yang  menggandeng perusahaan air. Perubahan budidaya tanaman padi gogo/huma ke agroforestry merupakan dampak dari  kesepakatan  pengembangan  PES.  Pembayaran  kontrak  PES  yang  selanjutnya  mendorong proses perubahan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal penguasaan dan pemilikan lahan, umumnya masih dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat Desa Citaman. Masuknya PES  tidak  mengubah  kepemilikan  dan  penguasaan  lahan  masyarakat  kepemilik  modal  (kapital). Oleh karena itu implementasi PES yang ada di Desa Citaman dapat menjadi lesson learned untuk daerah lain yang hendak menerapkan konsep PES sebagai bentuk perbaikan lingkungan. Nominal pembayaran  jasa  lingkungan  yang  diterima  oleh  masyarakat  memang  tidak  terlalu  tinggi nominalnya. Namun manfaat yang diperoleh dari perubahan pemanfaatan lingkungan sangat bagus terutama untuk pemenuhan air dan berbagai bencana alam seperti longsor suda jarang ditemukan.
Keberadaan mekanisme PES tidak mengubah struktur agraria masyarakat. Penguasaan dan pemilikan lahan tidak mengalami perubahan karena secara umum masih dikuasai oleh masyarakat. Perubahan terjadi pada pola pemanfaatan lahan. Dimana pemanfaatan yang awalnya hanya berupa padi  Gogo/huma pada  lahan  25  ha,  kini  menjadi  tanaman agroforestry .  Sampai  saat  ini keseluruhan masyarakat Desa Citaman mengikuti pola PES. Masyarakat Desa Citaman telah sadar dan  sangat  paham  akan  pentingnya  lahan  tersebut  untuk  dipertahankan.  Pemahaman  tersebut memang  dari  dahulu  telah  ditanamkan  oleh  leluhur  dan  juga  sering  didengungkan  oleh  pihak FKDC ketika bertemu dengan masyarakat.
Meski demikiankeberadaan PES hanyalah sebuah kesepakatan pasar. Ada yang membayar dan  ada  yang  membeli.  Masyarakat  sebagai  penyedia  jasa  dan  perusahaan  sebagai  pemakai  jasa. Ketika  perusahaan  tidak  memerlukan  jasa  tersebut  maka  kontrak  tidak  akan  diperpanjang  lagi. Namun  sebaliknya  selama  perusahaan  menggunakan  air  maka  kontrak  ini  akan  terus  berjalan. Selain itu, pembayaran jasa lingkungan belum menyentuh kepada seluruh masyarakat yang ada di hulu.  Olehnya  itu  diperlukan  upaya  yang  lebih  oleh  para stakeholder’s agar  masyarakat  secara keseluruhan yang berada di hulu mendapatkan pembayaran jasa lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Börner,  Jan,  Kathy  Baylis,  Esteve  Corbera,  Driss  Ezzine-de-Blas,  Jordi  Honey-Rosés,  U  Martin Persson  and  Sven  Wunder.  2017.  "The  Effectiveness  of  Payments  for  Environmental Services." World Development 96:359-74.
Creswell,  John  W.  2015.  Penelitian  Kualitatif  Dan  Desain  Riset.  Translated  by  A.  L.  Lazuardi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Da  Motta, Ronaldo Seroa  and  Ramon  Arigoni  Ortiz. 2018. "Costs  and Perceptions  Conditioning Willingness to Accept Payments for Ecosystem Services in a Brazilian Case." Ecological economics 147:333-42.
Das, Raju. 2017. "David Harvey's Theory of Accumulation by Dispossession: A Marxist Critique."
World Review of Political Economy 8(4):590-616.
Dharmawan,  Arya  Hadi,  Martua  Sihaloho  and Said  Rusli.  2007.  "Konversi  Lahan Pertanian  Dan Perubahan  Struktur  Agraria  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Mulyaharaja,  Kecamatan  Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat)." Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 1(2).
Fauzi,  Noer.  1999.  Petani  Dan  Penguasa:  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.
Fripp,  Emily.  2014.  Payments for  Ecosystem  Services  (Pes):  A Practical  Guide  to  Assessing the Feasibility of Pes Projects: CIFOR.
Halimatusadiah, Siti, Arya Hadi Dharmawan and Rina Mardiana. 2012. "Efektivitas Kelembagaan Partisipatoris Di Hulu Daerah Aliran Sungai Citarum." Jurnal Sosiologi Pedesaan 6(1):71- 90.
He,  Siyuan,  Yang  Su,  Lei  Wang,  Louise  Gallagher  and  Hongguang  Cheng.  2018.  "Taking  an Ecosystem  Services  Approach  for  a  New  National  Park  System  in  China."  Resources, Conservation and Recycling 137:136-44.
Hidayat.  2011.  "Perubahan  Struktur  Agraria  Di  Hulu  Das  Cidanau  Kabupaten  Serang  Provinsi Banten." Jurnal Agrisep Universitas Bengkulu 10(1):37351.
Kosoy,  Nicolás  and  Esteve  Corbera.  2010.  "Payments  for  Ecosystem  Services  as  Commodity Fetishism." Ecological economics 69(6):1228-36.
Laila,  Nur,  Kukuh  Murtilaksono  and  Bramasto  Nugroho.  2014.  "Kelembagaan  Kemitraan  Hulu Hilir  Untuk  Pasokan  Air  Das  Cidanau,  Provinsi  Banten."  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi Kehutanan 11(2):29177.
Lestari,  Astri  Astri  and  Arya  Hadi  Dharmawan.  2011.  "Dampak  Sosio-Ekonomis  Dan  Sosio- Ekologis Konversi Lahan." Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 5(1).
Martin-Ortega,  Julia,  Elena  Ojea  and  Camille  Roux.  2013.  "Payments  for  Water  Ecosystem Services  in  Latin  America:  A  Literature  Review  and  Conceptual  Model."  Ecosystem Services 6:122-32.
Mol, Arthur PJ. 1995. "The Refinement of Production." Mol,  Arthur  PJ  and  Gert  Spaargaren.  2000.  "Ecological  Modernisation  Theory  in  Debate:  A Review." Environmental politics 9(1):17-49.
Moore, Barrington. 1993. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press.
Neuman, W Lawrence. 2013. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Translated by E. T. Sofia. Jakarta: Indeks.
Pagiola,  Stefano,  Elías  Ramírez,  José  Gobbi,  Cees  De  Haan,  Muhammad  Ibrahim,  Enrique Murgueitio  and  Juan  Pablo  Ruíz.  2007.  "Paying  for  the  Environmental  Services  of Silvopastoral Practices in Nicaragua." Ecological economics 64(2):374-85.
Pagiola,  Stefano.  2008.  "Payments  for  Environmental  Services  in  Costa  Rica."  Ecological economics 65(4):712-24.
Pattanayak,  Subhrendu  K,  Sven  Wunder  and  Paul  J  Ferraro.  2010.  "Show  Me  the  Money:  Do Payments  Supply  Environmental  Services  in  Developing  Countries?".  Review  of environmental economics and policy 4(2):254-74.
Popkin,  Samuel  L.  1986.  Petani  Rasional.  Translated  by  S.  Mawi.  Jakarta:  Yayasan  Padamu Negeri.
Rahadian, NP. 2018. "Menuju Pengelolaan Terpadu Das Cidanau." edited by R. Bhumi. Sanchez - Azofeifa,  G  Arturo,  Alexander  Pfaff,  Juan  Andres  Robalino  and  Judson P  Boomhower. 2007.  "Costa  Rica's  Payment  for  Environmental  Services  Program:  Intention, Implementation, and Impact." Conservation biology 21(5):1165-73.
Sattler,  Claudia,  Susanne  Trampnau,  Sarah  Schomers,  Claas  Meyer  and  Bettina  Matzdorf.  2013. "Multi-Classification  of  Payments  for  Ecosystem  Services:  How  Do  Classification Characteristics Relate to Overall Pes Success?". Ecosystem Services 6:31-45.
Schomers, Sarah and Bettina Matzdorf. 2013. "Payments for Ecosystem Services: A Review and Comparison of Developing and Industrialized Countries." Ecosystem Services 6:16-30.
Sitorus,  MT.  Felix.  2002.  "Lingkup  Agraria  "  in  Menuju  Keadilan  Agraria:  70  Tahun  Gunawan Wiradi,  edited  by  E.  Suhendar,  S.  Sunito,  M.  F.  Sitorus,  A.  Satria,  I.  Agusta  and  A.  H. Dharmawan.
Svarstad,  H,  A  Sletten,  R  Paloniemi,  D  Barton  and  M  Grieg-Gran.  2011.  "Three  Types  of Environmental  Justice:  From  Concepts  to  Empirical  Studies  of  Social  Impacts  of  Policy Instruments  for  Conservation  of  Biodiversity."  Assessing  the  Role  of  Economic Instruments  in  Policy  Mixes  for  Biodiversity  Conservation  and  Ecosystem  Services Provision, report for the Policymix project, Norwegian Institute for Nature Research, Oslo, Norway.
Tridakusumah, Ahmad Choibar, Endriatmo Soetarto, Soeryo Adiwibowo and Ekawati Sriwahyuni. 2019. "Senjakala Agraria Di Pedesaan Jawa Barat: Dari Akumulasi Ke Eksklusi." Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 7(1):78 - 95.
Van  Noordwijk,  Meine  and  Beria  Leimona.  2010.  "Principles  for  Fairness  and  Efficiency  in Enhancing Environmental Services in Asia: Payments, Compensation, or Co-Investment?". Ecology and Society 15(4).
Wiradi,  Gunawan.  1984.  "Pola  Penguasaan  Tanah  Dan  Reforma  Agraria."  in  Dua  Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa, edited by M. P. Tjondronegoro and G. Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria.
Bogor: SAINS Press.
Wiradi,  Gunawan    and  Makali.  1984.  "Penguasaan  Tanah  Dan  Kelembagaan."  in  Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia, edited by F. Kasryno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wulandari,  C.  2005.  "Peningkatan  Kapasitas  Untuk  Penguatan  Pemangku  Peran  (Stakeholders) Pengelola Jasa Lingkungan." Pp. 10-11 in Prosiding Lokakarya Nasional Pembayaran dan Imbal  Jasa  Lingkungan,  edited  by  A.  Fauzi,  L.  Beria  and  Muhtadi.  Bogor:  World Agroforestry Centre.
Wunder,  Sven.  2007.  "The  Efficiency  of  Payments  for  Environmental  Services  in  Tropical Conservation." Conservation biology 21(1):48-58.
Wunder, Sven, Stefanie Engel and Stefano Pagiola. 2008. "Taking Stock: A Comparative Analysis of  Payments  for  Environmental  Services  Programs  in  Developed  and  Developing Countries." Ecological economics 65(4):834-52.
Wünscher,  Tobias,  Stefanie  Engel  and  Sven  Wunder.  2008.  "Spatial  Targeting  of  Payments  for Environmental  Services:  A  Tool  for  Boosting  Conservation  Benefits."  Ecological economics 65(4):822-33.
Zabel,  Astrid  and  Stefanie  Engel.  2010.  "Performance  Payments:  A  New  Strategy  to  Conserve Large Carnivores in the Tropics?". Ecological economics 70(2):405-12.