## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PERAN MEDIATOR KOMUNITAS DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI DESA DASAN TAPEN, LOMBOK BARAT

## THE ROLE OF COMMUNITY MEDIATORS IN RESOLVING LAND DISPUTES THROUGH A LOCAL WISDOM APPROACH IN DASAN TAPEN
VILLAGE, WEST LOMBOK

## Lewis Grindulu
Universitas Mataram E-mail: lewis@unram.ac.id

## M. Hotibul Islam
Universitas Mataram E-mail: hotibulislam@unram.ac.id

## Muhammad Zainuddin
Universitas Mataram E-mail: mzainuddin@unram.ac.id

## Abstrak
Pasca terlaksananya kegiatan, diharapkan masyarakat mitra lebih mengedepankan penyelesaian sengketa pertanahan dengan difasilitasi oleh mediator komunitas yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal .  Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat yang merupakan mediator komunitas. Materi penyuluhan berkaitan kearifan lokal sebagai sarana penyelesaian sengketa pertanahan dan  kedudukan mediator komunitas dalam hukum positif di Indonesia. Dampak positif dari kegiatan adalah adanya penguatan pengetahuan bagi mediator komunitas pada masyarakat mitra yang akan memfasilitasi sengketa pertanahan. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian-penyelesaian sengketa yang berbasis win-win solution dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal senantiasa menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat.

## Kata kunci: Kearifan Lokal, Mediator Komunitas, Desa Dasan Tapen

## Abstract:
After the implementation of the activity, it is expected that partner communities will prioritize the resolution of land disputes facilitated by community mediators who apply local wisdom values. The methods used in this engagement are legal counseling and discussions. The legal counseling activity, held on June 24, 2023, was attended by participants from various backgrounds, including village leaders, community figures, religious figures, and local traditional leaders who serve as community mediators. The counseling materials focused on local wisdom as a means of resolving land disputes and the position of community mediators in Indonesian positive law. The positive impact of the activity lies in strengthening the knowledge of community mediators in partner communities who will facilitate land disputes. Thus, it is expected that dispute resolutions based on win-win solutions and emphasizing local wisdom values will always be the primary choice for resolving disputes within the community.
Keywords: Local Wisdom, Community Mediators, Dasan Tapen Village.

## A. PENDAHULUAN
Sengketa merupakan kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. 1 Sengketa yang kerapkali terjadi adalah sengketa pertanahan karena fungsi tanah yang strategis. 2 Latar belakangnya disebabkan: (i) klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat tanpa sertifikat tanah yang sah dari pemerintah, (ii) pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak karena tradisi lisan dalam membuat perjanjian, (iii) pelanggaran hukum adat tentang larangan menjual tanah ulayat, dan (iv) ketidakadilan dalam ganti rugi pembebasan tanah. 3 Persoalan lain menyangkut paradigm penyelesaian sengketa, tidak terkecuali sengketa pertanahan, yaitu faktor hegemoni hukum nasional yang menghambat kesadaran akan keberadaan hukum lokal. Hal ini berdampak pada menguatnya etatisme dalam bentuk sentralisme hukum, khususnya setelah kemerdekaan, dengan penetapan politik hukum negara melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang memilih untuk mempertahankan sifat dan corak hukum nasional berupa kodifikasi dan unifikasi. politik hukum tersebut bercirikan pranata hukum tertulis, sehingga hukum nasional dipandang lebih penting daripada norma hukum lokal yang tersebar. 4 Kondisi demikian berlawanan dengan penegakan asas-asas hukum lokal yang bagi masyarakat yang dianggap lebih adil, karena hukum sejajar dengan kebiasaan masyarakat. Penegakan hukum sebagai norma bukan semata-mata karena keharusan hukum berupa sanksi; tapi karena kesadaran masyarakat. Mereka percaya bahwa hukum itu baik untuk dipatuhi. 5
Hal yang sama juga berlaku pada sistem peradilan nasional dengan pengambilalihan kewenangan hakim perdamaian adat (dorp sacten) atau sejenisnya oleh pengadilan, berdasarkan tentang Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 195. Sehingga berimplikasi pada penumpukan kasus di pengadilan yang berujung pada lambatnya pemenuhan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. 6 Selain itu aspek kualitas putusan hakim juga memiliki permasalahan tersendiri. Ini adalah sebagai akibat dari terbatasnya pengetahuan tentang kondisi sosial para pihak yang bersengketa, termasuk kebiasaan setempat atau hukum yang berlaku di daerah mereka. Jadi, ketika memutuskan sebuah kasus, aspek sosial lebih cenderung diabaikan. Para hakim yang memberikan putusan semata-mata karena hukum tertulis tanpa memahami hukum lokal yang hidup dalam masyarakat akan menghasilkan keadilan prosedural yang cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat. 7 Kondisi ini semakin diperparah
1 Amriani, Nurnaningsih, 2012, Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di. Pengadilan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12
2 Dewi, Susi F. 2006. “Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupat- en Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat.” [Conflict in Nagari Government: Research in Nagari Padang Sibusuk, Sawahlunto Sijunjung Regency, West Sumatra Province]. Demokrasi 5 (1): 61–72. http://ejournal.unp.ac.id /index. php/jd/article/view/1071
3 Arsadi, I Putu P. S., Ketut Sudiatmaka, and Ratna A. Windari. 2018. “Peran Desa Pakraman dalam Menyele- saikan Sengketa Tanah Adat di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng” [The Role of Pakraman Village in Resolving Customary Land Disputes in Bungkulan Village, Buleleng Regency]. Jurnal Komunitas Yustisia [Journal of Yustista Community] 1 (1), hlm. 1–12.
4 Tanya, B. L.  2011. Hukum dalam Ruang Sosial (The Law in Social Spaces). Genta Publishing, Yogyakarta
5 Marwan, A. & Raharjo, S. 2013. Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hu- kum Progresif (An Intellectual Biography and Interpretation Fights on Progressive Legal Philosophy)  Thafa Media, Yogyakarta
6 Saptomo, A. 2001. Local Law and Wisdom, Revitalizing Customary Law of the Archipelago,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
7 Kriekhoff, V. J. L. 2001. Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum, Bunga Rampai (Mediation: Legal Anthropology Analysis, Potpourri). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 426~430
dengan kesenjangan antara paradigma positivistik hukum nasional. Ia menolak aktivitas metafisik (religius-magis), yaitu karakteristik hukum daerah pada umumnya. 8
Kondisi demikian tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, masyarakat membutuhkan akses terhadap kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Model penyelesaian sengketa pertanahan di luar Pengadilan, dapat menjamin terciptanya win-win solution, kerahasiaan sengketa para pihak, biaya murah, terhidar dari proses administrative yang berbelit-belit, dan menjaga kondusifitas pada masyarakat. 9 Dalam proses penyelesaian sengketa, dibutuhkan peran mediator komunitas ditengah terbatasnya jumlah mediator bersertifikat. Tentu yang penting mengambil peranan sebagai mediator komunitas adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang memahami nilai-nilai kearifan lokal di daerah setempat. Keberadaan mediator komunitas sebagai pihak ketiga yang bersifat netral sehingga mampu membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian yang bisa diterima bersama. 10 Berdasarkan latar belakang yang kami paparkan di atas, kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi kami dari Tim Penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk melakukan penyuluhan hukum dengan Judul Penyuluhan Hukum Tentang Peran Mediator Komunitas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk: pertama , secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, proposisi, maupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum khususnya dalam ilmu hukum acara. Kedua , secara praktis dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mitra terkait sehingga masyarakat mitra memahami peran dan kedudukan mediator komunitas dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan.
Pasca terlaksananya kegiatan, diharapkan masyarakat mitra lebih mengedepankan penyelesaian sengketa pertanahan dengan difasilitasi oleh mediator komunitas yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.
Berdasarkan hasil observasi yang tim Penyuluh telah lakukan, didapatkan fakta bahwa banyak terjadi sengketa pertanahan pada masyarakat mitra dan selama ini penyelesaian difasilitasi oleh aparat desa. Sehingga, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum terkait peran mediator komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat mitra.
Target luaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah agar masyarakat mitra mengetahui dan memahami peran mediator komunitas dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta hasil pengabdian menjadi bahan ajar bagi mahasiswa dan terpublikasikan pada jurnal pengabdian.

## B. METODE
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat, bertempat di kantor Desa Dasan Tapen dengan dihadiri oleh tokoh aparatur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah dan dialog. Metode ceramah gunanya untuk
8 Sale, K. 2009. Hukum Adat Suatu Kebanggaan yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi (Customary Law, an Unquestionable Pride), Jurnal Hukum Amanna Gappa, pp. 237-262
9 Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Ken- cana-PrenadaMedia Group, Jakarta,  Hlm. 1 10   Tinuk Dwi Cahyani, 2022. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa; Mediasi terhadap Permasalahan Hu- kum (Dalam Teori dan Praktik), Penerbit UMM Press, Malang, Hlm. 1
menyampaikan materi mengenai kedudukan dan peranan mediator komunitas dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam hukum positif di Indonesia dan metode dialog gunanya untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Jumlah peserta yang mengisi daftar kehadiran adalah 29 orang peserta, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

## C. PEMBAHASAN
Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Peran Mediator Komunitas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Masyarakat desa Mitra sebelum dilakukan penyuluhan hukum telah melaksanakan model penyelesaian sengketa dengan difasilitasi oleh aparat desa dan tokoh masyarakat setempat, namun belum memahami dengan baik pengaturan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dalam pengadilan, keberadaan Bale Mediasi, dan Urgensi penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya penyelesaian sengketa, khususnya sengketa pertanahan. Sehingga Tim Pengabdian kemudian melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia yang berperan sebagai mediator komunitas pada masyarakat mitra berkaitan dengan tujuan pengabdian.
Tipologi sosial sengketa yang terjadi secara umum di Indonesia bersumber pada lima akar masalah: (1) kerjasama yang tidak harmonis, (2) keinginan yang berlebihan, (3) penggunaan kekerasan, (4) tidak memiliki keterampilan komunikasi interpersonal, dan (5) ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui Pendidikan penyelesaian sengketa yang seharusnya dimulai sejak usia dini. 11 Mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak, hendaknya memiliki keterampilan komunikasi khusus diperlukan untuk  menciptakan kondusifitas dalam upaya penyelesaian sengketa. Berikut adalah 10 prinsip yang dapat diterapkan sebagai metode komunikasi cerdas saat berkomunikasi dengan para pihak: (1) menurunkan nada suara, tidak demikian lantang agar pendengar menjadi lebih tenang, (2) dengan sabar dan cermat mendengarkan segala informasi dari pihak yang berkonflik, (3) menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami, (4) menggunakan perspektif pendengar, (5) menjadi pendengar aktif, (6) fokus pada masalah inti, (7) memperhatikan pesan yang disampaikan, (8) menjaga komunikasi yang berkesinambungan, (9) menanggapi komunikasi nonverbal, dan (10) memperhatikan isi yang disampaikan oleh para pihak. 12 Penyelesaian sengketa yang berkearifan lokal,  tidak menginginkan adanya win-lose solution sebagaimana pada proses di Pengadilan, 13 melainkan penyelesaian sengketa harus diarahkan untuk mendapatkan perdamaian dari musyawarah, kedua belah pihak mempertimbangkan perasaan masing-masing (tao saling undur pasang) . Dalam konteks penyelesaian konflik, kearifan lokal suku Sasak tercermin dalam prinsip, “ Empaq bau, aiq meneng, tunjung tilah ”, yang artinya, “Ikan ditangkap, air tetap jernih, teratai
11 Dewi, S. F., Indrawadi, J., Yulika, F., & Saifullah, S. 2022. Conflict resolution education design in indonesia. The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies, 17(1), 39-57. doi:https://doi.org/10.18848/2327- 011X/CGP/v17i01/39-57 12   Nisa, Jakiatin. 2015. “Resolusi Konflik dalam Perspektif Komunikasi” [Conflict Resolution in a Commu- nication Perspective]. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I [Salam: Journal of Social and Sharia Culture] 2 (1): 17–30. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2240 13   Yulia Rahma Fitriana, dkk, 2021, Transmigrasi dan Konflik Agraria, Pustaka Ilmu, Jawa Tengah, Hlm. 8

## 428~430
tidak rusak, tetap utuh”. 14 Artinya penyelesaian konflik harus diorientasikan untuk menghasilkan win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Pepatah, “ Adeq ta tao jauk aiq ”, artinya, “Agar kita semua membawa air.” Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa harus mendinginkan pertengkaran. “ Sifat anak empaq tao pesopoq diriq ”, artinya “Bayi ikan bisa melebur sendiri”, artinya harus menghindari perdebatan. “Sikut tangkong leq awak mesaq”, artinya, “Ukur bajunya badan sendiri”, berarti bahwa setiap tindakan yang diberikan kepada seseorang harus diukur pada kemampuan. 15 Dengan demikian, peyelesaian sengketa, termasuk pertanahan pada masyarakat Lombok dengan berbasis kearifan lokal lebih disukai karena prosesnya lebih sederhana. 16
Pada masyarakat mitra, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan terlebih dahulu dengan mengedepankan musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh mediator komunitas.  Mediator komunitas seperti Tuan Guru, tokoh agama, pemuka adat, dan kepala desa. Dalam masyarakat adat Sasak, tata cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara bermusyawarah. Jika tidak menghasilkan kesepakatan maka pihak yang dirugikan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala dusun atau kepala adat atau pemuka agama. Selanjutnya, kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil para pihak atau keluarga dekat dan tetua-tetua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut. Dalam musyawarah tersebut, mediator komunitas akan menjadi penengah. Proses musyawarah dilakukan dengan memperhatikan setiap keluhan dari para pihak dan mengepankan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat mitra. Apabila tercapai perdamaian, maka akan dibuatkan nota atau surat perdamaian dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari para pihak dan mediator komunitas.
Pada masyarakat suku Sasak juga terdapat lembaga bernama “krama” sebagai institusi yang terkait kearitan lokal. Krama adalah sebuah institusi adat yang memayungi kearifan lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyediakan lembaga Bale Mediasi guna membantu penyelesaian sengketa, tidak terkecuali sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Lombok Barat dan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berperan sebagai mediator komunitas. Materi penyuluhan berkaitan dengan peran mediator komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat mitra.
14   Abdullah, I.  2002. Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme hukum Pada Area Suku Sasak di Lombok Barat (Dispute Resolution through Local Order Mechanisms: Case Study in the Legal Pluralism Dimension of Sasak People in West Lombok). Disertasi Pascasarjana Fakultas Hu- kum Universitas Indonesia, Jakarta.
15   Zulkarnain. 2012. Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Besiru pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Menguatkan Identitas Bangsa (Actualization of Local Besiru Wisdom in Sasak People as an Effort to Strengthen the Nation’s Identity). Sinar Pustaka. Mataram 16   Haq, H. S., Achmadi, Budiono, A., & Hangabei, S. M. 2021. Management of national judicial system con- trol based on local laws: A case study at the mediation center in lombok, indonesia. Lex Localis, 19(3), 485-501. doi:https://doi.org/10.4335/19.3.485-501(2021)
Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra kedepannya akan lebih mengedepankan penyelesaian sengketa pertanahan dengan difasilitasi oleh mediator komunitas yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.

## B. Saran
Diharapkan masyarakat mitra, khususnya mediator komunitas selalu mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kemampuan mediator dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amriani, Nurnaningsih, 2012, Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di. Pengadilan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Kriekhoff, V. J. L. 2001. Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum, Bunga Rampai (Mediation: Legal Anthropology Analysis, Potpourri). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Marwan, A. & Raharjo, S. 2013. Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif (An Intellectual Biography and Interpretation Fights on Progressive Legal Philosophy)  Thafa Media, Yogyakarta
Saptomo, A. 2001. Local Law and Wisdom, Revitalizing Customary Law of the Archipelago,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta
Tanya, B. L.  2011. Hukum dalam Ruang Sosial (The Law in Social Spaces). Genta Publishing, Yogyakarta
Tinuk Dwi Cahyani, 2022. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa; Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik), Penerbit UMM Press, Malang
Yulia Rahma Fitriana, dkk, 2021, Transmigrasi dan Konflik Agraria, Pustaka Ilmu, Jawa Tengah
Zulkarnain. 2012. Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Besiru pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Menguatkan Identitas Bangsa (Actualization of Local Besiru Wisdom in Sasak People as an Effort to Strengthen the Nation’s Identity). Sinar Pustaka. Mataram.

## Jurnal
Abdullah, I.  2002. Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme hukum Pada Area Suku Sasak di Lombok Barat (Dispute Resolution through Local Order Mechanisms: Case Study in the Legal Pluralism Dimension of Sasak People in West Lombok). Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Arsadi, I Putu P. S., Ketut Sudiatmaka, and Ratna A. Windari. 2018. “Peran Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng” [The Role of Pakraman Village in Resolving Customary

## 430~430
Land Disputes in Bungkulan Village, Buleleng Regency]. Jurnal Komunitas Yustisia [Journal of Yustista Community] 1 (1), hlm. 1–12.
Dewi, Susi F. 2006. “Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat.” [Conflict in Nagari Government: Research in Nagari Padang Sibusuk, Sawahlunto Sijunjung Regency, West Sumatra Province]. Demokrasi 5 (1): 61–72. http://ejournal. unp.ac.id /index.php/jd/article/view/1071
Dewi, S. F., Indrawadi, J., Yulika, F., & Saifullah, S. 2022. Conflict resolution education design in indonesia. The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies, 17(1), 39-57. doi:https://doi.org/10.18848/2327-011X/CGP/v17i01/39- 57
Haq, H. S., Achmadi, Budiono, A., & Hangabei, S. M. 2021. Management of national judicial system control based on local laws: A case study at the mediation center in lombok, indonesia. Lex Localis, 19(3), 485-501. doi:https://doi. org/10.4335/19.3.485-501(2021)
Nisa, Jakiatin. 2015. “Resolusi Konflik dalam Perspektif Komunikasi” [Conflict Resolution in a Communication Perspective]. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I [Salam: Journal of Social and Sharia Culture] 2 (1): 17–30. https://doi. org/10.15408/sjsbs.v2i1.2240
Sale, K. 2009. Hukum Adat Suatu Kebanggaan yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi (Customary Law, an Unquestionable Pride), Jurnal Hukum Amanna Gappa, pp. 237-262.