Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 649-654 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2420

## Upaya Legalitas Status Mushola Dan Kepengurusan Takmir Mushola Sebagai Langkah Pemberdayaan Aset Islami di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas
1) Muhammad Thoriq Ababil*, 2) Monisa Alvia, 3) Nursanah, 4) Selva Susila Oktoberia, 5) Sari, 6) Beby Rohali,
7) Masdaliana Putri Assalam, 8) Aprianur, 9) Ilham Maulidani, 10) Jelita
1,2) Hukum Tata Negara, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
3) Pendidikan Agama Islam, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
4) Manajemen Pendidikan Islam , IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
5) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
6) Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
7) Perbankan Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
8) Akuntansi Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
9) Ilmu Qur’an Tafsir, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
10 ) Dosen FEBI, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia Email Corresponding: ababil032@gmail.com*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Mushola Legalitas kerjasama Pengurus Takmir
Legalitas  mushola  dan  kekosongan  pengurusan  masjid  di  Kelurahan  Selat  Utara  Kabupaten Kapuas  merupakan  permasalahan  yang  terjadi  dilokasi  PKM  yang  sedang  dilaksanakan. Padahal  legalitas  ini  sangat  diperlukan  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut kami selaku mahasiswa IAIN Palangka Raya yang sedang melaksanakan KKN di kelurahan tersebut berinisiatif untuk memperjuangkan legalitas mushola tersebut dan pembentukan pengurus msuhola atau takmir untuk menunjang aktifitas beragama di kelurahan tersebut berjalan dengan baik. Metode pemecahan masalah yang kami gunakan  yaitu  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah  kelurahan  serta  masyarakat setempat untuk mendapatkan legalitas tersebut. Kerjasama tersebut kami jalin dengan saling bertukar  pendapat  dan gagasan sehingga  menghasilkan  suatu  cara  pemecahan  masalah  yang efektif. Dari kerjasama yang kami lakukan membuahkan hasil yaitu berupa legalitas mushola serta terbentuknya kepengurusan masjid dilokasi PKM tersebut. Tujuan dari legalitas ini yaitu untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin akan muncul dikemudian haru. Harapan kami  dengan  adanya  legalitas  serta  kepengurusan  masjid  yang  terbentuk  dapat  membantu masyarakat  sekitar  dalam  melakukan  kegiatan  beragama  dengan  nyaman  dan  aman  tanpa khawatir akan adanya masalah terkait legalitas dikemudian hari.

## ABSTRACT
Keywords: Mosque Legality cooperation Management Takmir
The legality of the mosque and the vacancy in mosque management in North Strait Village, Kapuas Regency are problems that occur at the location of the PKM that is being implemented. Even though this legality is very necessary to avoid things that are not desirable in the future. Based on this, we as students of IAIN Palangka Raya who are carrying out KKN in the village took  the  initiative  to  fight  for  the  legality  of  the  mosque  and  the  formation  of  mosque administrators to support religious activities in the village to run well. The method of solving the problem we use is by collaborating with the village government and local communities to obtain the legality. We establish this collaboration by exchanging opinions and ideas so as to produce an effective way of solving problems. From the cooperation we carried out yielded results, namely in the form of mosque legality and the formation of mosque management at the location of PKM aforementioned. We hope that the legality and management of the mosque that  was  formed  can  help  the  surrounding  community  in  carrying  out  religious  activities comfortably and safely without worrying about problems related to legality in the future.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 649-654 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2420
Upaya Legalitas Status Mushola Dan Kepengurusan Takmir Mushola Sebagai Langkah Pemberdayaan Aset Islami…

## I. PENDAHULUAN
Masjid/Mushola merupakan tempat ibadah umat muslim namun masjid bukan hanya tempat ibadah ritual semata,  melainkan  masjid  harus  dimaknai  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan.  Di  antaranya  sebagai  upaya pemberdayaan  masyarakat,  peningkatan  segi  ekonomi  umatnya,  seperti  penyelenggaraan  baitul  mal,  unit pelayanan  zakat,  infaq  serta  sodaqoh.  Dalam  mengelola  masjid/mushola  harus  pula  disadari  bahwa  masjid menyimpan potensi umatnya yang sangat luar biasa. Jika masjid/mushola digunakan secara optimal maka akan meningkatkan kesejahteraan umatnya setidaknya bagi jamaah masjid/mushola itu sendiri (Busthomi, 2017).
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  Rasulullah  SAW  memilih  membangun  masjid/mushola  sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani. Konsep masjid/mushola  pada masa itu ternyata tidak  hanya  sebatas  tempat  shalat  saja,  atau  tempat  berkumpulnya  kelompok masyarakat  (kabilah)  tertentu, melainkan  masjid  menjadi  tempat  sentral  seluruh  aktivitas  keumatan,  yaitu  sentral  pendidikan,  politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Berdasarkan  keteladanan  Rasulullah,  masjid/mushola  menjadi  bagian  utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid/mushola dalam agama Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi khususnya dan umat Islam pada umumnya (Kurniawan, 2014).
Peran  masjid/mushola  bagi  pengembangan  umat  sangatlah  besar  dan  vital.  Gazalba  (1986) mengemukakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid/musola juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau  peradaban.  Masjid/mushola  merupakan  lembaga  atau  organisasi  pertama  dan  utama  dalam  Islam. Masjid/mushola  sebagai  pusat  peradaban  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  mengembangkan  kegiatan sosial  kemasyarakatan,  membangun  kapabilitas  intelektual  umat,  meningkatkan  perekonomian  umat,  dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini (Jawahir & Uyuni, 2019).
Pentingnya  keberadaan  masjid/mushola  bagi  dunia  Islam  di  Indonesia  ditandai  dengan  perkembangan jumlah  masjid  dan  mushola. Berdasarkan  data  Bimas  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  tahun 2014,  Jumlah  masjid/mushola  adalah  sebanyak  731.095  yang  terdiri  dari  292.439  Masjid  dan  438.656 Mushalla. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah masjid/mushola terbanyak yakni sekitar 90 ribu lebih. Jumlah masjid/musola yang banyak tersebut ternyata belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas masyarakat  Islam di Jawa Barat. Padahal keagungan masjid/mushola tidak terletak pada keindahan bangunan  fisiknya  saja,  melainkan  bagaimana  upaya  memberdayakan  masjid  /mushola  sebagai  pusat pemberdayaan umat dan pengembangan peradaban (Astari, 2014).
Namun adakalanya dimana masjid/mushola yang sudah berdiri dan beroperasi mendapat kendala-kendala dan  permasalahan.  Baik  itu  dari  kepengurusan  masjid/musola  tersebut  maupun  legalitas  dari  pendirian masjid/musola  tersebut  yang  masih  belum  jelas.  Hal  ini  terjadi  pada  mushola  tempat  kami  melaksanakan pengabdian  Kuliah  Kerja  Nyata  yaitu  di  Kelurahan  Selat  Utara  Kabupaten  Kapuas  Provinsi  Kalimantan Tengah. Permasalahan yang terjadi yaitu tentang legalitas mushola dan juga pengurusan mushola yang masih tidak jelas, sehingga itu akan berimplikasi pada operasi mushola tersebut dalam menunjang kegiatan-kegiatan umat muslim disekitar mushola tersebut.
Kurang  jelasnya  status  legalitas  mushola  serta  kepengurusannya  disebabkan  oleh  kurangnya  perhatian pemerintah  setempat  dan  minimnya  pengetahuan  masyarakat  berkenaan  dengan  tata  cara  dalam  proses mendapatkan  status  legal  mushola  dari  pemerintah  setempat.  Tidak  adanya  legalitas  mushola  tidak  bisa dianggap sebagai hal yang sepele, karena dimungkinkan akan terjadi permasalahan-permasalahan dimasa yang akan  datang,  seperti  perebutan  lahan  bahkan  perobohan  bangunan  itu  sendiri  karena  terdapat  orang  yang mengaku memiliki legalitas atas tanah maupun legalitas lainnya ditempat mushola itu berdiri. Berdasarkan hal tersebut, maka pengabdian yang dilakukan di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah,  bertujuan  untuk  mendapatkan  legalitas  serta  kepengurusan  mushola  yang  efektif  melalui  seorang takmir musola.

## II. MASALAH
Permasalahan  yang  terjadi  dilokasi  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  pembahasan  ini  yaitu  terkait tidak  adanya  legalitas  mushola  yang  berdiri  di  wilayah  perumahan  New  Side  Development  (NSD)  di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain tidak adanya legalitas masjid, terdapat juga  masalah  lainnya  yaitu  tidak  adanya  kepengerusan  mushola  yang  yang  membuat  musola  tersebut  tidak begitu terawat.
Upaya Legalitas Status Mushola Dan Kepengurusan Takmir Mushola Sebagai Langkah Pemberdayaan Aset Islami…
Gambar 1. Mushola di Perumahan NSD

## III. METODE
Metode kegiatan pelaksanaan Pengabdian  di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas dilakukan melalui metode  musyawarah bersama  masyarakat  dan pemerintah  kelurahan  setempat.  Adapun  tahapan pengabdian yang dilakukan antara lain:
1. Tahap persiapan,  pada tahapan kami melakukan orientasi pendahuluan yaitu menentukan lokasi kegiatan. Lokasi yang direncanakan sebabagai tempat pelaksanaan PKM di kelurahan selat utara kabupaten Kapuas.
2. Melakukan Survei lokasi sekaligus mencari informasi terkait tempat yang akan dijakan sebagai tempat pelaksanaan  PKM,  informasi  yang  di  maksud  yaitu  tekait  permasalahan  yang  terjadi  berdasarkan keterangan dari masyarakat serta pemerintah kelurahan setempat.
3. Tahap  pelaksaan,  pada  tahapan  ini  kami  melakukan  beberapa  kegiatan  diantaranya  melakukan  rapat dengan pemerintah setempat dan masyarakat, membuat kerja sama dalam hal pengurusan legalitas masjid dan perencanaan pembentukan takmir mushola.
4. Tahap Evaluasi, pada tahapan ini kami   kembali melakukan pertemuan bersama tokoh masyarakat dan juga pemerintah setempat untuk membahas terkait hasil dan tindah lanjut program yang telah berjalan. Pada tahapan ini kami juga  membuat laporan kegaiatan, melakukan evalausi hasil yang telah didapatkan serta  merekap  kritik  maupun  saran  dari  masyarakat  setempat  terkait  hasil  yang  didapatkan  dan mengumpulkan dokumentasi kegaiatan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah Ibadah bagi setiap kepercayaan adalah sentra aktivitas dan kebudayaan. Oleh karena itu, eksistensi rumah  ibadah  adalah  kebutuhan  bagi  setiap  umat  beragama(Rosadi,  2014).  Untuk  menjaga  ketertiban  dan ketenangan  beribadah,  maka  dibentuk  peraturan  yang  digunakan  sebagai  landasan  pokok  yang  masih membahas  mengenai  kasus  pemeliharaan  kerukunan,  eksistensi  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan Pendirian Rumah Ibadah adalah substansi yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Ardiansah, 2018).
Pada dasarnya terdapat permasalahan dalam pendirian rumah ibadah yang terdiri dari dua hal, diantaranya adalah (1) pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai; dan (2) pendirian rumah ibadah yang  mendapat  penolakan  dari  masyarakat.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  perselisihan  mengenai pendirian  rumah  ibadah,  antara  lain  pembangunan  rumah  ibadah  tanpa  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB), penggunaan  gedung  atau  rumah  tinggal  sebagai  tempat  ibadah  bersama  secara  rutin  tanpa  izin  sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga (Jamaluddin Arsyad dkk., 2021).
Berdasarkan hal tersebut  maka diperlukan adanya legalisasi izin pembangunan rumah ibadah yang ada di kelurahan selat utara kabupaten Kapuas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Menanggapi hal tersebut kami melakukan pengabdian dengan menitik beratkan pada upaya legalitas mushola
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 649-654 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2420
Upaya Legalitas Status Mushola Dan Kepengurusan Takmir Mushola Sebagai Langkah Pemberdayaan Aset Islami…
serta kepengurusan  mushola tersebut. Untuk mencapai keberhasilan dari program yang di rencanakan maka kami  melibatkan  masyarakat,  tokoh  agama,  dan  juga  pemerintahan  kelurahan  setempat,  untuk  membahas strategi yang akan digunakan dalam program yang dilakukan.

## Gambar 2. Konsulasi program PKM dengan pihak Kelurahan dan RT setempat
Upaya  yang  kami  lakukan  bersama  masyarakat  dan  tokoh  agama  serta  pemerintah  setempat  yaitu melakukan musyawarah bersama dalam upaya mencari solusi terbaik untuk mendapatkan legalitas tersebut. Mengingat kurangnya perhatian serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas suatu bangunan, maka  kami  juga  memberikan  beberapa  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  legalitas  suatu bangunan untuk menghindari permaslaahan dimasa yang akan datang. Dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas tersebut maka program yang kami lakukan banyak mendapatkan dukungan baik itu dari masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah kelurahan.

## Gambar 3. Musyawarah Bersama Masyarakat
Selain  membahas  tentang  legalitas  mushola  kami  juga  melakukan  musyawarah  terakit  pengurusan mushola yang  selama  ini  masih  belum  terorganisir  dengan baik.  Keberadaan  pengurusmushola  akan  sangat menentukan di dalam membawa jama’ahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Berfunsinya mushola sebagai tempat  beribadah  sekaligus  sebagai  tempat  pembinaan  umat  sangat  ditentukan  oleh  peran  dan  kreatifitas pengurus  mushola  dalam  memenuhi  amanah yang diembannya. Peran  pengurus  mushola  ialah  tugas  utama seseorang  yang  memfungsikan  dirinya  untuk  mushola,  berperan  aktif  di  dalam  mushola  pula.  Pengurus mushola dipilih oleh jamaah secara demokratis (Al Mursalaat, 2016).
Mereka  dianggap  mampu  mengemban  amanah  jamaah.  Yakni,  melaksanakan  tugas  dengan  baik  dan membuat laporan pertanggung jawaban kerja secara berkala. Setiap pengurus masjid/mushola harus memiliki akhlak  yang  baik  dan  mulia.  Sebagai  pribadi  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  mushola,  kualitas kepemimpinan  dan  kemampuan  managerialsaja  belum  cukup.  Persyaratan  lain  yang  harus  terdapat  dalam dirinya adalah akhlak terpuji. Sebab, sebagai panutan orang banyak, akhlak inilah yang akan menumbuhkan penghargaan dan kepercayaan agama (Ningsih, 2017).
Dengan  semua  tahapan  proses  yang  cukup  panjang,  akhirnya  kami  bersama  masyarakat  berhasil mendapatkan  legalitas  mushola  serta  penetapan  pengurusan  mushola  di  Kelurahan  Selat  Utara  Kabupaten
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 649-654 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2420
Upaya Legalitas Status Mushola Dan Kepengurusan Takmir Mushola Sebagai Langkah Pemberdayaan Aset Islami…
Kapuas tempat kami menjalani PKM. Keberhasilan ini tentunya karena izin Allah SWT serta kontribusi yang sangat solid dari masyarakat, tokoh agama, pemerintah kelurahan setempat serta anggota KKN yang bersama- sama  ikut  serta  mensukseskan  progam  legalitas  mushola  serta  kepengurusan  mushola  tersebut.  Dengan dilegalkannya masjid/mushola serta kepengurusannya maka hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat setempat  untuk  bisa  beribadah  dengan  nyaman  dan  aman  tanpa  khawatir  akan  adanya  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dimasa  yang  datang.  Peresmian  mushola  dan  kepengurusannya  diresmikan  pada  malam  puncak yaitu pada saat malam perpisahan kami dan masyarakat sebagai tanda telah berakhirnya program Kuliah Kerja Nyata  (KKN)  yang  kami  laksanakan  selama  kurang  lebih  2  (dua)  bulan  lamanya  di  Kelurahan  Selat  Utara Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Gambar 4. Malam puncak sekaligus peresmian legalitas mushola

## V. KESIMPULAN
Dalam  pendirian  rumah  ibadah  diperlukan  adanya  legalitas  pembangunnya  agar  tidak  terjadi permasalahan-permasalahan dimasa yang akan datang. Maka dari itu mushola dilokasi kami melakukan PKM yaitu di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas tepatnya di wilayah perumahan  NSD perlu mendapatkan legalitas.  Setalah  upaya  yang  kami  lakukan  bersama  masyarakat  dan  pihak  kelurahan  setempat  akhirnya mushola yang selama ini belum memiliki legalitas akhirnya bisa mendapatkan legalitas. Hal ini tentunya akan membawa  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat  sekitar  khususnya  yang  beragama  islam  sebagai  penunjang bagi  mereka  untuk bisa  beribadah  dengan nyaman  dan  aman.  Karena  sejatinya  mushola merupakan  tempat ibadah  sekaligus  tempat  menambah  ilmu  pengetahuan.  Selain  legalitas  mushola,  kami  juga  melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk pembentukan pengurus mushola yang akhirnya pembentukan  tersebutpun  berhasil  terlaksana.,  karena  pada hakikatnya berfunsinya  masjid/mushola  sebagai tempat  beribadah  sekaligus  sebagai  tempat  pembinaan  umat  sangat  ditentukan  oleh  peran  dan  kreatifitas pengurus msuhola dalam memenuhi amanah yang diembannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  selaku  mahasiswa  yang  melakukan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  di  Kelurahan  Selat  Utara  Kabupaten Kapuas sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan kami dari awal  sampai  dengan  akhir.  Kami  berterimakasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Lurah  Selat  Utara  dan jajarannya, kepada seluruh masyarakat Kelurahan Selat Utara, kepada tokoh agama maupun tokoh adat yang selalu  mendukung  kegiatan  kami  serta  membantu  segala  kebutuhan  kami  selama  melaksanakan  KKN  si Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Mursalaat, A. (2016). Peranan Organisasi Kepemudaan Masjid Dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Keagamaan  di  Masyarakat  (Studi  Kasus  Ikatan  Remaja  Masjid  Al-Anwar)  [Skripsi].  UIN  Syarif Hidayatullah.
Ardiansah,  A.  (2018).  LEGALITAS  PENDIRIAN  RUMAH  IBADAT  BERDASARKAN  PERATURAN BERSAMA  MENTERI  AGAMA  DAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  NOMOR  9  TAHUN  2006. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 165–182. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434
Astari, P. (2014). Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat. Jurnal Ilmu Dahwah dan Pengembangan komunitas, 9(1), 33–44.
Busthomi,  A.  O.  (2017).  BISNIS  DAN  PRAKTIK  SOSIAL:  AT-TAQWA  BUSINESS  CENTRE, PRIMKOPJAMAS  DAN  LAZISWA  MASJID  AT-TAQWACIREBON.  Al-Mustashfa:  Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 24. https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1604
Jamaluddin Arsyad, Zulqarnin, Arfan, Bujang Dek, & Mares Zulpiar. (2021). Upaya Pemberdayaan Masjid sebagai Pusat Kegiatan dan Layanan Sosial Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi. MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.30631/mauizoh.v5i1.42
Jawahir, M., & Uyuni, B. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID (Studi Pada Masjid  Besar  Al  Mahdy,  Kel.  Jatiranggon,  Kec.  Jatisampurna,  Bekasi).  Jurnal  Spektra,  1(1),  36–43. https://doi.org/10.34005/spektra.v1i1.1140
Kurniawan, S. (2014). MASJID DALAM LINTASAN SEJARAH UMAT ISLAM. Journal of Islamic Studies,
4.
Ningsih, T. H. (2017). Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat (Di Masjid Besar Syuhada  Lamgugob  Kecamatan  Syiah  Kuala  Banda  Aceh)  [Skripsi].  UIN  AR-Raniry  Darussalam Banda Aceh.
Rosadi, B. F. (2014). Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam. Jurnal An Nûr, VI(1), 127–148.