## PENGARUH KEBIJAKAN DAERAH DAN KINERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Oleh : Ardiles Nur 1 , Pefriyadi 2*
1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, Indonesia
1 Institut Agama Islam Negeri Curup, Provinsi Bengkulu, Indonesia *Email Korespondensi : pefriyadi@iaincurup.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  sberjuan  untuk  menganalisis  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  Kualitas Pelayanan  Publik,  yaitu  :  Kebijakan  Daerah  dan  Kinerja  Aparatur.  Penelitian  dilaksanakan  di Kabupaten  Rejang  Lebong.  Teknik  penelitian  yang  dipakai  ialah  teknik  survey.  Sumber  data penelitian  ini  ialah  semua  Pegawai  di  Sekretaria  Daerah  Kabupaten  Rejang  Lebong  dan Masyarakat  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  dipilih  dengan  menggunakan stratified randomsamplin sebanyak  204  orang.  Instrumen  yang  digunakan  adalah  instrumen  Kebijakan Daerah,  Kinerja  Aparatur  dan  Kualitas  Pelayanan  Publik  yang  dikembangkan  sendiri  sesuai dengan indikator-indikatornya.Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian  ini  menemukan  bahwa  :Terdapat  pengaruh  positif  Kebijakan  Daerah  (X 1 )  dan  Kinerja Aparatur  (X 2 )  secara  bersama-sama  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y),  dengan  koefisie determinasi  R 2 =0,904  dan  Persamaan  Regresi  Y  =  8,044  +  0,305X 1 +  0,570X 2 ;hasil  selanjutnya ada  dampak  positif  Kebijakan  Daerah  (X 1 )  pada  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y);  danada  juga dampak  positif  Kinerja  Aparatur  (X 2 )  pada  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y).Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut,  disimpulkan  bahwa  Kualitas  Pelayanan  Publik  dapat  ditingkatkan  melalui peningkatan Kebijakan Daerah dan peningkatan Kinerja Aparatur.
Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Kinerja Aparatur, dan Pelayanan Publik

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting untuk  mengukur  tingkat  pemerataan ekonomi  yang  ada  disebuah  negara, sesuai yang diamanatkan oleh pembukaan  undang-undang  dasar negara republik indonesia aliane ke 4 yakni untuk memajukan kesejahteraan  umum  maka  dari  itu pemerintah  wajib  memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian landasan selanjutnya terkait kesejahteraan masyarakat seperti  yang  disebutkan  dalam  pasal
34  ayat  1  undang-undang  dasar negara republik indonesia 1945 yang menyatakan  jika  fakir  miskin  dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Salah  satu  tugas  utama  yang harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakatnya  dengan  baik.  Secara etimologi (Abdullah, 2016), pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti  memiliki  dua  unsur  yaitu terdiri,  unsur  yang  diperintah  yaitu rakyat  dan  unsur  yang  memerintah yaitu  pemerintah  itu  sendiri  dan diantara keduanya ada hubungan.
Bukunya  Thomas  Nugent
dengan judul spirit oflaws , mengemukakan tesisnya sebagaimana dikutip oleh (Barnett & Bernick,  2018)  bahwa  dalam  suatu negara  yang  menjunjung  tinggi kemerdekaan rakyatnya, maka kekuatan  negara  wajib  dibagi  dan dijalankan  oleh  tiga  bagian  yang berlainan dan terpisahkan antara satu dengan  yang  lain  tanpa  yuridiksi bagian  yang  lainnya  ( independent ) ketiga  badan  tersebut  adalah  Badan legislatif, Badan eksekutif dan Badan yudikatif.
Konsep  pemerintah  melayani masyarakat  adalah  salah  satu  bentuk perubahan  paradigma  pemerintah dengan  masyarakatnya  yang  terjadi dewasa  ini.  Paradigma  tersebut adalah bahwa masyarakat merupakan pemegang saham sekaligus konsumen  dari  pemerintah,  sebagai pemegang  saham  maka  kekuasaan tertinggi  yang  menentukan  nasib pemerintahan  ada  di  langan  rakyat dan selaku konsumen maka pemerintah  harus  dapat  memberikan pelayanan yang  terbaik  kepada masyarakat. Namun kondisi tersebut belum  dapat  sepenuhnya  dirasakan dan benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.  Ada  banyak  sebab mengapa  kondisi  tersebut  belum dapat  berjalan,  diantaranya  adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  yang  belum  sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Di dalam hukum administrasi negara  Indonesia,  (Riska  Chyntia
Dewi  &  Suparno  Suparno,  2022) istilah  " pelayanan  publik "  diartikan sebagai  "segala  kegiatan  pelayanan yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,  instansi  pemerintah  dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan".
Kegiatan  pelayanan  publik agak  mungkin  berhubungan  dengan menjalankan tugas-tugas pengelolaan pemerintahan, di mana segala tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan  kebijaksanaan  umum ( public  policies )  pemerintah  wajib
dapat  diwakilkan  pada  bagian  atau institusi  tertentu  yang  mempunyai hak ( authority ), kemampuan ( competence ),  dan  sumber  daya
( resources ) untuk menjalankan pelayanan publik menuju masyarakat umum (Maulidiah, 2014). Pemerintah daerah yang terlibat sepenuhnya dalam pelayanan publik  kepada  masyarakatnya  sudah pasti mengetahui apa yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  jadi seharusnya ketika pemerintah daerah membuat kebijakan yang menyangkut  masyarakat  luas,  maka kebijakan tersebut benar-benar mengarah langsung kepada keinginan masyarakat. Untuk dapat membuat kebijakan  publik  yang  berpihak kepada  masyarakat  maka  aparatur pemerintah  yang  terlibat  di  dalam pembuatan  kebijakan  tersebut  harus memiliki kemampuan dan pemahaman  yang  mendalam  atas tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan dibuatkannya kebijakan tersebut. Dengan  demikian  ketika  kebijakan daerah  yang  ditetapkan  benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat  maka  pemerintah  telah menjalankan  kewajibannya  dengan baik. Pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, wewenang untuk menentukan kebijakan tersebut dikenal  dengan  nama  kebijakan publik Carl Friedrich dalam (Mukoddimah,  2021)  menyatakan bahwa  "kebijakan  adalah  suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang  diusulkan  oleh  seseorang,
kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan tertentu sambil mencari-cari peluang- peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berasal dari unsur sumber  daya  manusia  yang  ada  di dalam  struktur  pemerintah.  Selama ini  masyarakat  menilai  kualitas pelayanan  publik  masuk  dalam kategori  rendah.  Bukan  tanpa  bukti hal  tersebut  diberikan  karena  dalam pemandangan sehari hari, masyarakat  melihat  secara  langsung kepada  unsur  aparatur  pemerintah yang terlibat langsung dalam pelayanan publik kepada masyarakat.
Sudah menjadi rahasia umum yang  berkembang  di  masyarakat bahwa  birokrasi  pemerintah  selama ini selalu menggunakan prinsip “jika dapat  dipersulit  mengapa  harus dipermudah”.
Sehingga ketika masyarakat datang meminta pelayanan  publik  dari  pemerintah seolah-olah masyarakat tersebut dipersulit  dengan  segala  macam aturan  aturan  dan  segala  macam atribut-atribut yang seharusnya dapat dipermudah. Menurut Cook dalam (Mulyana, 2021) "Manajemen kinerja  adalah  suatu  pendekatan terhadap manajemen yang
memanfaatkan  serta  memfokuskan diri pada kinerja” hal ini berarti dasar untuk  pengaturan  staf dengan  efektif dan  memberi  layanan  berkualitas untuk  pelanggan,  karena  seluruh orang  bekerja  pada  kapasitas  penuh dan menuju ke arah yang sama.
Menurut Bittel dan Newstrom dalam  (Putrima,  2017)  ada  tiga alasan  pokok  perlunya  mengadakan penilaian  terhadap  kinerja  pegawai, yaitu:
1. Untuk mendorong perilaku yang baik  atau  memperbaiki  serta mengikis  kinerja  (prestasi)  di bawah standar.
2. Untuk  memuaskan  rasa  ingin tahu  karyawan  tentang  seberapa baikkerja yang dilakukannya.
3. Untuk  memberikan  landasan yang  kuat  bagi  pengambilan keputusan selanjutnya.
Secara umum kinerja aparatur pemerintah  selama  ini  dilihat  oleh masyarakat  belum  mencapai  tahap "memuaskan".  Mulai  dari  tingkat disiplin  aparatur  sampai  dengan kualitas  hasil  kerja  belum  benar- benar memuaskan hati masyarakatnya. Jika pemerintah ingin  merubah  citranya  kepada masyarakat sebagaimana konsep pemerintah yang baik ( good government ) yang didengung-
dengungkan selama ini, maka aparatur  pemerintah  selaku  unsur pelaku  yang  menggerakkan  roda pemerintahan  harus  berkomitmen untuk hal tersebut.
Masyarakat  selaku  "pemegang saham"  atas  keberadaan  pemerintah jika  melihat  bahwa  pemerintah  tidak mampu  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  dengan  baik bukan tidak mustahil untuk "memecat" pemerintah dari pekerjaannya, untuk kemudian mencari  penggantinya  yang  pantas dan  memiliki  kemampuan  untuk melayani  masyarakat  dengan  baik. Berdasarkan hal  tersebut, maka  pada penelitian  kali  ini  ingin  diketahui bagaimana Dampak Kebijakan
Daerah dan Kinerja Aparatur  kepada Kualitas Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  bersifat deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui atau  menggambarkan  pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial yang dijalankan oleh pemerintah  sehingga  memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan  penelitian  tentunya dengan melihat permasalahan penelitian yang objektif. Hipotesis Penelitian
1. Ho :  b 1 = b 2 = 0;  tak  ada dampak Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja Aparatur  selaku  bersama-sama pada Kualitas Pelayanan Publik. H 1 : b 1 ≠ 0; ada dampak Kebijakan Daerah  serta  Kinerja  Aparatur secara bersama-sama pada Kualitas Pelayanan Publik. Bila  F hitung >  F tabel ,  lalu  Ho  ditolak serta H ₁ diterima.
2. H 0 :  b 1 =  0;  tak  ada  dampak Kebijakan  Daerah  pada  Kualitas Pelayanan Publik. H 1 :  b 1 ≠ 0; ada dampak Kebijakan Daerah  pada  Kualitas  Pelayanan Publik.
Bila  t hitung >  t tabel ,  lalu  Ho  ditolak serta H 1 diterima.
3. H 0 :  b 2 =  0;  tak  ada  dampak Kinerja  Aparatur  pada  Kualitas Pelayanan Publik. H 1 :  b 2 ≠  0;  ada  dampak  Kinerja Aparatur pada Kualitas Pelayanan Publik.
Bila  t hitung >  t tabel ,  lalu  Ho  ditolak serta H 1 diterima.

## Perubah dan Pengukurannya
Pada  penelitian  ini,  Variabel
independent ke-1  ialah  Kebijakan daerah  yang  merupakan  nilai  yang didapatkan melalui pengukuran dengan memakai angket yang mengilustrasikan kebijakan- kebijakan  daerah  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  Kabupaten  Rejang Lebong dalam melayani masyarakatnya.  Oleh  karena  itu dimensi bagi variabel ke-1 ini ialah: 1. Partisipasi  masyarakat ,  dapat dinilai dengan indikator Penentuan  skala  prioritas  dan Aspirasi masyarakat.
2. Manfaat ,  dapat  dinilai  dengan indikator  Pencapaian  sasaran, Hasil dan Tujuan.
3. Efektif dan  efisiensi ,  dapat dinilai dengan indikator Pencapaian sasaran, Penggunaan sumber  daya  dan  Kesesuaian rencana dengan tujuan akhir.
4. Pelaksanaan  kebijakan ,  dapat dinilai dengan indikator Konsistensi,    Konsekuensi  dan Kontinyuitas. Kinerja aparatur adalah variabel independent ke-2,  yang merupakan  nilai  yang  didapatkan melalui pengukuran dengan memakai angket yang mengilustrasikan tingkat kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai aparatur di Kabupaten Rejang Lebong.  Oleh  karena  itu  dimensi untuk variabel bebas ke-2 ini ialah:
1. Tugas  Pokok  dan  fungsi ,  bisa diukur oleh indikator : Kesesuaian  pelaksanaan  dengan tugas utama dan peran,
Pemenuhan  standar  kerja  dan Penilaian hasil kerja.
2. Kemampuan kerja  individu ,  bisa diukur oleh indikator:
Penguasaan  dan  Pelaksanaan bidang tugas.
3. Penggunaan  sumber  daya ,  bisa diukur  oleh  indikator:  Biaya, Sumber daya manusia, Metode/manajemen,  Teknologi dan Waktu. Variabel dependent berdasarkan analisis ini ialah
Kualitas  pelayanan  publik,  dengan definisi adalah nilai  yang didapatkan dari  pengukuran  dengan  memakai angket yang mengilustrasikan sampai sejauh  mana  kualitas  pelayanan publik  dilaksanakan  di  Kabupaten Rejang  Lebong.  Dengan  demikian dimensi untuk variabel terikat adalah: 1. Lingkungan ,  dapat  dinilai  dengan indikator Kenyamanan, Keamanan dan Fasilitas penunjang.
2. Prosedur pelayanan , dapat dinilai dengan  indikator  Kesederhanaan, Kecepatan dan Transparansi.
3. Pelayanan ,  dapat  dinilai  dengan indikatorStandar pelayanan, Kepuasan masyarakat dan Pengaduan masyarakat. Populasi
Survei  sampel  (Ronal  & Hotlin,  2019)  adalah  berkenaan dengan pengukuran keadaan ataupun atribut  dari  entitas  tertentu.  Atribut serta  objek  yang  menjadi  tujuan penelitian disebut sifat atau ciri. Unit yang mempunyai sifat ini dinamakan unsur atau unit elementer.
Nazir  dalam  (Apomfires  & Attamimi,  2021)  mengatakan  bahwa "Unsur  atau  unit  elementer  adalah sebuah  objek  pada  mana  akan dilakukan  pengukuran-pengukuran. Kumpulan-kumpulan  dari  unit-unit elementer  tesebut  disebut  populasi".
Dengan demikian, Populasi
penelitian ini adalah seluruh pegawai pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten
Rejang  Lebong  dan  masyarakat  di
Kabupaten Rejang Lebong.
Sampel  dan  Prosedur  Penarikan Sampel
Menurut  Soehartono  dalam (Rohman, 2019) "terdapat dua syarat yang  harus  dipenuhi  dalam  prosedur pengambilan  sampel,  yaitu  sampel harus  representative  (mewakili)  dan besarnya  sampel  harus  memadai. Untuk memenuhi kedua syarat tersebut digunakan pendekatan statistik  dalammengambil  besarnya sampel yang baik, dengan menentukan  error  atau  kesalahan yang  ditoleransi  dalam  pengambilan sampel.
Dalam hal ini, penulis menggunakan metode random sampling  karena  obyek  penelitian merupakan  suatu  keseluruhan  yang homogen.  Untuk  mencari  suatu ketepatan  yang  lebih  tajam  terhadap masalah, maka diperlukan pembagian  dahulu  atas  kelas-kelas atau subpopulasi. (Bagasta  et  al.,  2018) dalam penelitiannya menggunakan Stratified  Random  Sampling dimana dapat  didefinisikan  adalah  sampel yang  ditarik  dengan  memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak overlapping yang  disebut  strata,  dan kemudian  memilih  sebuah  sampel secara random dari tiap stratum.
Prosedur Penyatuan Data Penelitian ini memakai teknik penelitian deskriptif analisis. Adapun cara yang digunakan dalampenyatuan  data  yang  dipakai adalah  dengan  survey,  yaitu  dengan memakai  angket  kuisioner,  yang diarahkanuntuk  memperoleh  data
utama  dari  yang  ditentukan  sebagai sampel pada penelitian ini.
Nazir  dalam  (Apomfires  & Attamimi,  2021)  menyatakan  bahwa Teknik  survey  ialah  pemeriksaan yang  dikerjakan  untuk  mendapatkan informasi dari indikator yang ada dan mencari  keterangan  secara  faktual, baik mengenai institusi sosial, ekonomi  maupun politik dari  sebuah kelompok  ataupun  golongan.  Pada teknik  survey  pula  dilaksanakan evaluasi  dan  perbandingan  terhadap poin-poin  yang  dilaksanakan  orang saat  mengatasi  situasi  atau  masalah yang sama dan hasilnya bisa digunakan pada tahap perencanaan.
Angket yang diajukan kepada responden  berjumah  45  pernyataan. Untuk  variabel  Kebijakan  Daerah sebanyak  15  pernyataan.  Variabel
Kinerja Aparatur sebanyak 15 pernyataan  dan  variabel  Kualitas Pelayanan Publik sebanyak 15 pernyataan, dengan ketentuan angket yang  ada  dalam  penelitian  ini disusun  menurut  model  skala  Likers dirumuskan dengan 5 kategori.
Pernyataan  yang  dikemukaan bersifat  kualitatif, untuk  kepentingan analisis  data  ini  dicocokan  dengan bentuk pernyataan kuisioner.
Pernyataan yang bersifat baikataupun kurang  baik  diberi  nilai  5,4,3,2,1 oleh penentuan nilai adalah:
1) Sangat Setuju(SS) dengan nilai 5
2) Setuju (S) dengan nilai 4
3) Kurang  Setuju(KS)  dengan  nilai 3
4) Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2
5) Sangat Tidak Setuju (STS)
dengan nilai 1

## Analisis Data
Untuk  mengatur  informasi yang  didapatkan,  penulis  memakai dua teknik sekalian, yakni:
1. Analisis deskriptif kuantitatif, yaitu  penilaian  serta  pengukuran pada  informasi  dari  hasil  analisis yang berbentuk nilai-nilai, dan
2. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu ulasan  serta  penetapan  terhadap informasi  hasil  analisis  yang berbentuk tulisan, kata atau
kalimat. Analisis  yang  dilaksanakan bertujuan  guna  menjelaskan  terdapat keterkaitan/dampak di sela-sela independent variable (bebas) dengan
dependent  variable (terikat).  Pada ilmu  stastistika,  teknik  analisis  yang cocok  dengan  persoalan  tersebut ialah  analisis  regresi,  di  mana dependent variable (terikat) dipengaruhi oleh beberapa independent variable (bebas). dependent  variable (terikat)  ialah variabel  yang  dipandang  hanya  ada karena  dampak  dari independent variable (bebas) tersebut.
Dalam  menganalisis  data  di penelitian  ini,  penulis  menggunakan Analisis  Variansi  (ANOVA).  Untuk menguji  hipotesa  dilakukan  dengan uji F dengan rumus sebagai berikut:
Apabila F hitung > F tabel , lalu Ho ditolak  dan  H 1 diterima  sedangkan bila  F hitung <F tabel ,  lalu  Ho  diterima dan H 1 ditolak.
Secara  sistematis,  keterkaitan fungsional  variabel  terikat  (Y)  dan variabel-variabel  bebas  X 1 ,  dan X 2 bisa dinyatakan sebagai berikut:
Persamaan  ini  diistilahkan oleh model linear multiple (berganda).  Diartikan  liniar  sebab seluruh  variabel  yang  ada  nilai eksponennya  satu  serta  berganda sebab independent  variable (bebas) lewat dari satu..

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN .

## Hasil Penelitian
Sesuai  keseluruhan  subjek yang  ditentukan  sebelumnya,  jumlah kuesioner  yang  dilansir  kepada subjek  penelitian  berjumlah  204 angket  dan  dikembalikan  secara keseluruhan.
Sesudah data kuesioner ditetapkan,  lalu  dengan  memakai program SPSS 23, data dianalisis dan ditafsirkan untuk mengurai persoalan yang sudah ditentukan sebelumnya.
Uraian  hasil  penelitian  dari tiap  variabel  penelitian,  diuraikan pada  bagian  deskripsi  data  berikut ini.
1. Deskripsi Data
a. Variabel Kebijakan Daerah (X 1 ) Variabel  Kebijakan  Daerah  di Kabupaten  Rejang  Lebong  dari  204 subjek  penelitian  mempunyai mean sebesar 60,84 nilai tengah 61,00 oleh simpangan  baku  senilai  2,732  dan ragam 7,466. Variabel ini mempunyai  jarak  data  sejumlah  16 oleh nilai terbawah 53 dan teratas 69 (jarak  teoritis  15-75)  Total  nilai semuanya  ialah  12.411  Mengenai penyaluran  frekuensi  nilai  variabel Kebijakan  Daerah  bisa  diperhatikan didalam tabel frekuensi berikut:

## Tabel Frekuensi Nilai Kebijakan Daerah
No Nilai Frekuensi Persen Persen Komulatif 1 53 2 1.0 1.0 MSR F hitung = MSE
Y = a + b X + b2 X2
No Nilai Frekuensi Persen Persen Komulatif 2 54 1 .5 1.5
3 55 5 2.5 3.9
4 56 7 3.4 7.4 5 57 10 4.9 12.3 6 58 16 7.8 20.1 7 59 15 7.4 27.5 8 60 29 14.2 41.7 9 61 27 13.2 54.9 10 62 38 18.6 73.5 11 63 17 8.3 81.9 12 64 24 11.8 93.6 13 65 10 4.9 98.5 14 66 2 1.0 99.5 15 69 1 .5 100.0 Total 204 100.0 Hasil Olahan Angket (2022) Berdasarkan data Tabel diatas bisa  digambarkan:  sejumlah  29 (14.21%) subjek penelitian
mempunyai  nilai  dalam  kelompok rata-rata, dan sejumlah 119 (58,33%) subjek  penelitian  mempunyak  nilai dalam  kelompok  diatas  rata-rata. Sementara  sisanya  56  (27.45%) subjek  penelitian  mempunyai  nilai dalam  kelompok  dibawah  rata-rata, maka Kebijakan Daerah di Kabupaten  Rejang  Lebong  termasuk pada jenis relatif cukup memuaskan.
b. Variabel Kinerja Aparatur (X 2 ) Variabel  Kinerja  Aparatur  dari 204  subjek  penelitian  mempunyai rata-rata  nilai  sejumlah  60,57  nilai tengah  61,00  oleh  simpangan  baku 2,718  dan  ragam  7,389.  Variabel  ini mempunyai  jarak  data  sejumlah  18, oleh nilai terbawah 50 dan teratas 68 (jarak  teoritis  15  -  75).  Oleh  karena itu total nilai semuanya ialah 12.357.
Mengenai  penyaluran  frekuensi nilai  jawaban  subjek  penelitian terhadap  variabel  Kinerja  Aparatur, seperti  nampak  pada  tabel  frekuensi berikut:

## Tabel Frekuensi Nilai Kinerja
Aparatur No Nilai Frekuensi Persen Persen Komulatif 1 50 1 .5 .5 2 52 1 .5 1.0 3 53 1 .5 1.5 4 54 1 .5 2.0 5 55 3 1.5 3.4 6 56 7 3.4 6.9 7 57 11 5.4 12.3 8 58 17 8.3 20.6 9 59 26 12.7 33.3 10 60 26 12.7 46.1 11 61 28 13.7 59.8 12 62 29 14.2 74.0 13 63 28 13.7 87.7 14 64 16 7.8 95.6 15 65 6 2.9 98.5 16 66 2 1.0 99.5 17 68 1 .5 100.0 Total 204 100.0 Hasil Olahan Angket (2022) Berdasarkan  data  Tabel  diatas bisa  digambarkan:  sejumlah  26 (12,74%) subjek penelitian
mempunyai  nilai  pada  kelompok rata-rata  dan  sejumlah  110  (53,92%) subjek  penelitian  mempunyai  nilai pada  kelompok  diatas  rata-rata.
Sedangkan  sisanya  sejumlah  68 (33,34%) subjek penelitian mempunyai  nilai  pada  kelompok dibawah  rata-rata,  maka  tingkat
Kinerja  Aparatur  di  Kabupaten Rejang Lebong termasuk pada jenisrelatif cukup memuaskan.
c. Variabel Kualitas Pelayanan Publik (Y) Variabel Kualitas Pelayanan Publik  dari  204  subjek  penelitian mempunyai mean sejumlah  61,11 nilai tengah 61,00 dengan simpangan baku 2,424 dan ragam 5,874 Variabel  Kualitas  Pelayanan  Publik di Kabupaten Rejang Lebong tersebut  mempunyai  jarak  informasi sebanyak 15. Oleh nilai terbawah 53 sertateratas  68  (jarak  teoritis  15-75)
oleh  karena  itu  total  nilai  semuanya ialah 12.467.
Kemudian  mengenai  penyaluran frekuensi nilai jawaban subjek penelitian  tentang  variabel  Kualitas Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Rejang  Lebong,  seperti  terlihat  pada tabel frekuensi tampak bahwa sejumlah 31 (15,19%) subjek penelitian  mempunyai  nilai  pada kelompok  rata-rata  dan  99  (48.52%) subjek  penelitian  mempunyai  nilai pada kelompok diatas rata- rata. Dan selebihnya  sebanyak  74  (36,29%) subjek  penelitian  mempunyai  nilai pada kelompok dibawah rata-rata.
Tabel Frekuensi Nilai Kualitas
Pelayanan Publik No Nilai Frekuensi Persen Persen Komulatif 1 53 1 .5 .5 2 54 1 .5 1.0 3 55 2 1.0 2.0 4 56 4 2.0 3.9 5 57 7 3.4 7.4 6 58 18 8.8 16.2 7 59 15 7.4 23.5 8 60 26 12.7 36.3 9 61 31 15.2 51.5 10 62 33 16.2 67.6 11 63 35 17.2 84.8 12 64 23 11.3 96.1 13 65 16 2.9 99.0 14 66 1 .5 99.5 15 68 1 .5 100.0 Total 204 100.0 Hasil Olahan Angket (2022) Dengan demikian pada tingkat  Kualitas  Pelayanan  Publik  di Kabupaten  Rejang  Lebong  termasuk pada  jenis  yang  relatif  belum memuaskan.  Atau  dengan  kata  lain belum  sesuai  yang  diharapkan  dari keseluruhan pegawai.
2. Analisa Statistik Hasil Penelitian
a. Tes Persyaratan Analisa
Persyaratan analisa pada penelitian  ini  bisa  diperhatikan  dari luaran hasil print out komputer, baik
pada  bagian  luaran  berupa chart ataupun  angka.  Dipenggalan  luaran berupa chart ,  perihal  ketentuan normalitas,  bahwa  saluran  data  pada chart Normal Probability Plot
disalurkan seputar garis lurus.
Setelahnya,  di  bagian  luaran berbentuk  2  (dua)  buah chart berikutnya ( Partial Regression Plot ), gunamelihat keterkaitan tiap variabel bebas dengan variabel terikat, nampak  bahwa  sebaran  data  juga membuat  arah  yang  ditentukan, yakni  membuat  arah  ke  kanan  atas dan  apabila  ditarik  garis  lurus  akan diperoleh slope yang positif. Masalah ini  sebanding  dengan  koefisien regresi  (nilai  slope),  baik  Kebijakan Daerah  ataupun  Kinerja  Aparatur yang positif.
Sementara  itu  pada  luaran elemen angka, pada penelitian inipun memperlihatkan tidak ada autokorelasi.  Hal  ini  terlihat  dari nilai  Durbin  Watson  dibawah  5 (Salmah. et al., 2021), yakni sejumlah  1,907  serta  tidak  terjadi pula adanya persoalan
multikolinieritas  atau  terbentuknya hubungan  diantara  sesama  variabel bebas.  Permasalahan  ini  tampak  dari nilai  VIF  yang  dibawah  5,  yaitu sebesar 3,828.
b. Tes Hipotesis Seperti telah dijelaskan
dipenggalan  terdahulu,  pada  analisis ini ada 3 (tiga) macam hipotesa yang ditawarkan  untuk  dianalisa,  antara lain:
1. Ho : b 1 = b 2 = 0; tak ada dampak Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja Aparatur  selaku  bersama-sama pada Kualitas Pelayanan Publik. H 1 : b 1 ≠  0;  ada  dampak Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja
Aparatur  secara  bersama-sama pada Kualitas Pelayanan Publik. Bila  F hitung >  F tabel ,  lalu  Ho ditolak serta H ₁ diterima.
2. H 0 :  b 1 =  0;  tak  ada  dampak Kebijakan  Daerah  pada  Kualitas Pelayanan Publik. H 1 : b 1 ≠ 0; ada dampak Kebijakan Daerah  pada  Kualitas  Pelayanan Publik.
Bila  t hitung >  t tabel ,  lalu  Ho  ditolak serta H 1 diterima.
3. H 0 :  b 2 =  0;  tak  ada  dampak Kinerja  Aparatur  pada  Kualitas Pelayanan Publik. H 1 :  b 2 ≠  0;  ada  dampak  Kinerja Aparatur pada Kualitas Pelayanan Publik. Bila  t hitung >  t tabel ,  lalu  Ho  ditolak serta H 1 diterima.
4. Percobaan hipotesis dilaksanakan untuk  setiap  hipotesis  tersebut, dengan  susunan  tahapan  Uji  F serta  Uji  t  buat  b 1 dan  Uji  t  buat b 2 .  Mengenaireaksi  percobaan dari  ketiga  hipotesa  penelitian, bisa dijabarkan seperti berikut:
(1) Uji F
Uji  F  dilakukan  guna  mencoba hipotesis ke-1, yakni:
Ho : b 1 = b 2 = 0 ; tak ada dampak Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja Aparatur  selaku  bersama-sama  pada Kualitas Pelayanan Publik.
H 1 :  bi  ≠  0;  ada  dampak Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja Aparatur  secara  bersama-sama  pada KualitasPelayanan Publik.
Bila F hitung >F tabel , lalu Ho ditolak serta H 1 dapat diterima.
Melalui  penggunaan  komputer oleh  analisis  SPSS  23.0,  didapatkan perhitungan  koefisien  F hitung seperti berikut:
Didapatkan  koefisien  F hitung sebesar 949,874. Dengan memadankan biaya kritis perhitungan  F tabel dengan  derajat independen  pembagi  2  serta  pengali 201 di α (0,05)  didapatkan perhitungan F tabel sejumlah 2,9957. Oleh karena itu F hitung (949,874) > F tabel (2.9957), maka dari itu  Ho  ditolak  serta  H 1 diterima. Persoalan  tersebut  memperlihatkan bahwa  dengan  ke-2  variabel  antara Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja Aparatur  bisa  menaikkan  Kualitas Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Rejang Lebong.
(2) Uji t buat b 1 Uji  t  buat  b 1 dilaksanakan  guna menguji hipotesis ke-2, yakni:
Ho  :  b 1 =  0;  tak  ada  dampak Kebijakan  Daerah  pada  Kualitas Pelayanan Publik.
H 1 :  b 1 ≠  0;  ada  dampak Kebijakan  Daerah  pada  Kualitas Pelayanan Publik.
Jika  t hitung >  t tabel ,  lalu  Ho  ditolak serta H 1 diterima.
Melalui perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 23.0, didapatkan perhitungan  koefisien  t hitung buat b 1 seperti berikut :
F hitung =  MSR MSE
=  539,159 0,568 =  949,874 SSX1, (1 − r212) t hitung =        b 1 Se (b 1 ) Se (bi) = MSE
t hitung =   8,063
Berdasarkan perhitungan SPSS
tersebut,  nilai  t hitung yang  didapatkan ialah  sejumlah  8,063  sementara  itu t tabel dengan derajat bebas 201 pada α (0,025)  ialah  sejumlah  1,960.  Oleh karena  itu  t hitung (8,063)  >  t tabel (1.960),  akhirnya  jelas  Ho  ditolak serta  H 1 diterima.  Kejadian  ini memperlihatkan sebenarnya Kebijakan Daerah mampu menumbuhkan  Kualitas  Pelayanan Publik di Kabupaten Rejang Lebong. (3) Uji t buat b 2 Uji  t  buat  b 2 dilaksanakan  guna menguji hipotesis ke-3, yakni:
Ho  :  b 2 =  0;  tak  ada  dampak Kinerja  Aparatur  pada  Kualitas Pelayanan Publik.
H 1 : b 2 ≠ 0; ada dampak Kinerja Aparatur  pada  Kualitas  Pelayanan Publik.
Bila t hitung > t tabel , lalu  Ho ditolak sertaH 1 diterima.
Melalui perhitungan uji t menggunakan  SPSS  23.0  didapatkan perhitungan  koefisien  t hitung buat  b 2 seperti berikut : Hasil nilai SPSS tersebut, perhitungan  t hitung yang  didapatkan ialah  sejumlah  14,964  sementara  itu t tabel dengan  derajat  independen  201 di  α  (0,025)  ialah  sejumlah  1,960. Oleh karena itu t hitung (14,964) > t tabel (1,960),  akhirnya  jelas  Ho  ditolak serta  H 1 diterima.  Kejadian  ini memperlihatkan  sebenarnya  Kinerja Aparatur mampu menumbuhkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Rejang Lebong
(4) Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  adalah kuadrat  dari  nilai  koefisien  korelasi. Dengan  menggunakan  perhitungan SPSS  23.0  didapatkan  nilai  R 2 (R
Square) seperti berikut : Tingginya perhitungan koefisien determinasi melalui penjumlahan  SPSS  sejumlah  0,904. Kejadian  tersebut  memperlihatkan bahwasanya 90,40% bermacam variabel  Kualitas  Pelayanan  Publik di Kabupaten Rejang Lebong ditimbulkan dari dismilaritas keragaman variabel Kebijakan Daerah  serta  Kinerja  Aparatur, sisanya  sejumlah  9,60%  ditimbulkan oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti, yakni  antara  lain  kepemimpinan, komunikasi,  lingkungan  kerja  dan lain sebagainya.
(5) Persamaan Regresi Berganda Dari analisis data dengan menggunakan  SPSS  23.0,  pada analisis  ini  didapatkan  padanan  nilai regresi berganda seperti:
Persamaan regresi diatas bermakna:
1. Pada peningkatan 1 nilai variabel Kebijakan Daerah mampu menumbuhkan 0,305 nilai variabel Kualitas Pelayanan
Publik  di  Kabupaten  Rejang Lebong dengan pendapat variabel
Kinerja Aparatur tetap. 2. Pada peningkatan 1 nilai variabel Kinerja Aparatur mampu menumbuhkan 0,570 nilai variabel Kualitas Pelayanan
Publik  di  Kabupaten  Rejang
R 2 =  SSR SST = 1078,317 1192,407 = 0,904
Ŷ = a + b 1 X ₁ + b 2 X 2 Ŷ = 8,044 + 0,305X ₁ + 0,570X 2
Lebong dengan pendapat variabel Kebijakan Daerah tetap.
Pembahasan
Analisis  pengaruh  variabel Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja
Aparatur  pada  Kualitas  Pelayanan Publik  di  Kabupaten  Rejang  Lebong menunjukkan  hasil  yang  sangat bagus. Hal ini  memperlihatkan bahwasanya  kedua  variabel  bebas, yakni Kebijakan Daerah serta Kinerja Aparatur mampu menumbuhkan  Kualitas  Pelayanan Publik di Kabupaten Rejang Lebong. Oleh  karena  itu  dampak  kedua variabel bebas tersebut kepada peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  di  Kabupaten  Rejang  Lebong sangat bermakna. Seperti  yang  telah  dijelaskan pada tahap uji hipotesis, bahwasanya variabel  Kebijakan  Daerah  serta
Kinerja  Aparatur  dengan  bersama- sama berdampak baik dengan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Rejang Lebong. Persoalan  tersebut  digambarkan  oleh perhitungan  F hitung yang  didapatkan sejumlah  949,874,  sedangkan  biaya kritis  pehitungan  F tabel oleh  derajat independen  pembagi  2  serta  pengali 201  di  α  (0.05)  sejumlah  2,9957,
akhirnya jelas bahwa F hitung
(949,874) > F tabel (2,9957).
Dari penelitian ini pula mengilustrasikan  bahwa  sejumlah 90,40%  bermacam  variabel  Kualitas Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Rejang  Lebong  ditimbulkan  dari perbedaan keragaman variabel Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja
Aparatur,  sisanya  sejumlah  9,60% ditimbulkan  dari  variabel  lain  yang tidak dianalisis, yaitu kepemimpinan, komunikasi,  lingkungan  kerja  dan lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu
dampak  kedua  faktor  tesebut  kepada peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  di  Kabupaten  Rejang  Lebong sangat bermakna. Terbebas oleh beragam bentuk  serta  bagian  dari  pelayanan. Kegiatan  Pelayanan  Publik  nyaris terus berhubungan kepada melaksanakan tanggung jawab menjalankan  pemerintahan,  segala tanggung jawab yang wajib dijalankan untuk mengerjakan kebijaksanaan umum ( public policies )  pemerintah  wajib  mampu mewakilkan ke pihak maupun instansi  berbeda  yang  mempunyai otoritas,  kemampuan,  serta  sumber daya  guna  menjalankan  pelayanan umumkearah masyarakat luas.
Sesuai poin diatas, ada beberapa poin  yang selalu mengikuti menjadi  identitas  dari  pelayanan umum  serta  menjalankan  pelayanan publik ( public servants ) yaitu:
a. Biasanya  dilaksanakan  sebagai perwujudan  dari  dan  dalam rangka  pelaksanaan  kebijakan negara  yang  dimaksudkan  untuk masyarakat umum serta ditentukan dengan menggunakan tata cara hukum serta perundang-undangan; b. Dilaksanakan  bersama  aparat berwenang  atau  dinas  yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan untuk dikasih  hak  dan  diharuskan untuk mencukupi kelayakan tertentu guna membagikan pelayanan pada persoalan khusus di masyarakat;
c. Mengenai  beragam  persoalan serta  kepentingan  masyarakat umum  pada  bermacam  ragam kehidupan, yang pencukupannya menjadi  kewajiban  negara,  oleh
karena  itu  pelaksanaannya  bisa sesuai dengan pelayanan administratif, penyediaan barang,  penyediaan  jasa  untuk masyarakat  atau  gabungan  dari jenis pelayanan itu;
Dilihat  dari  ruang  variabel Kualitas  Pelayanan  Publik  yang dicermati,  didapatkanlah Pertama , berasal  dari  dimensi  "Lingkungan" memperlihatkan  hasil  yang  belum ideal.  Artinya  lingkungan  pelayanan di  Kabupaten  Rejang  Lebong  masih perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  dapat dilihat dari kenyamanan dan keamanan  lingkungan  yang  masih kurang memuaskan dapat menuunkan  penilaian  masyarakat terhadap  kualitas  pelayanan  publik. Selain  itu  juga  masih  kurangnya fasilitas penunjang pelayanan sehingga menghambat proses pelayanan itu sendiri. Kedua ,  dimensi  "Prosedur Pelayanan"  dan  Ketiga  dimensi
"Pelayanan"  memperlihatkan  hasil yang  belum  memuaskan.  Persoalan ini  bisa  diperhatikan  dari  kecepatan pelayanan yang masih belum memuaskan  masyarakat  atau  dinilai masih lamban disertai dengan berbelit-belitnya prosedur yang diterapkan sehingga membingungkan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut,  maka  Kualitas  Pelayanan Publik  pada  Kabupaten  Rejang Lebong perlu ditingkatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  ini  dapat  dilakukan  melalui peningkatan  Kebijakan  Daerah  serta peningkatan Kinerja Aparatur.
D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil-hasil
penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Daerah dan Kinerja Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan  Publik  pada  Kabupaten Rejang  Lebong,  maka  kesimpulan dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Terdapat  pengaruh  yang  positif Kebijakan  Daerah  (X 1 )  dan Kinerja  Aparatur  (X 2 )  secara bersama  sama  terhadap  Kualitas Pelayanan  Publik  (Y).  Dengan tes  signifikansi  menggunakan penyaluran  F.  Didapatkan  F hitung 949,874.  Sedangkan  harga  kritis nilai  F tabel dengan  derajat  bebas pembilang  2  dan  penyebut  201 pada  α  (0.05)  sebesar  2,9957 Dengan demikian F hitung (949,874) >F tabel (2,9957), sehingga  jelas  Ho  ditolak  dan H 1 , diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa secara menyeluruh  Kebijakan  Daerah serta  Kinerja  Aparatur  mampu menumbuhkan Kualitas Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Rejang Lebong. 2. Ada dampak positif dari Kebijakan  Daerah  (X 1 )  kepada Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y).
Dengantes signifikansi
olehperhitungan  uji  t  didapatkan t hitung sejumlah  8,063,  pada  t tabel oleh derajat independen 201 di α (0,025)  ialah  sejumlah  1,960. Oleh  karena  itu  t hitung (8,063)  > t tabel (1,960),  akhirnya  jelas  Ho ditolak serta H 1 diterima. Persoalan tersebut memperlihatkan untuk Kebijakan Daerah bisa menumbuhkan Kualitas Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Rejang Lebong.
3. Terdapat  pengaruh  yang  positif
Kinerja  Aparatur  (X2)  terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y). Melalui  uji  signifikansi  dengan statistik  ujit,  diperoleh  t hitung sebesar  14,964  sedangkan  t tabel dengan derajat bebas 201 pada α (0,025)  adalah  sebesar  1,960. Dengan demikian t hitung (14,964) > t tabel (1,960), sehingga jelas Ho ditolak  dan  H 1 diterima.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Kinerja Aparatur  dapat  meningkatkan
Kualitas  Pelayanan  Publik  pada Kabupaten Rejang Lebong.
4. Dari  penggunaan  SPSS,  jumlah nilai  koefisien  determinasi  yang didapatkan ialah sejumlah 0,904. Persoalan  ini  memperlihatkan bahwa 90,40% bermacam- macam Kualitas Pelayanan Publik ditimbulkan oleh disparitas  variabel  Kebijakan Daerah  serta  variabel  Kinerja Aparatur,  sisanya  sejumlah  9,60
%  ditimbulkan  oleh  variabel lain.
Saran Adanya  pengaruh  signifikan Kebijakan  Daerah  serta  Kinerja Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan  Publik  pada  Kabupaten Rejang  Lebong  telah  menempatkan faktor  Pemberdayaan  Aparat  pada posisi  yang  sangat  penting.  Hasil penelitian  ini  mendukung  teori-teori yang  melihat  Kebijakan  Daerah dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan  Publik.  Berdasarkan  hal tersebut,  saran-saran  yang  dapat dikemukakan adalah:
1. Untuk  meningkatkan  Kualitas
Pelayanan  Publik,  Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong harus memperhatikan faktor Kebijakan
Daerah dan faktor Kinerja
Aparatur.  Melalui  pembentukan perda  yang  berfokus  kepada kualitas  layanan  untuk  publik, serta  membentuk  satgas  untuk mengawasi  kinerja  dari  para aparatur  yang  bersinggungan langsung kepada pelayanan publik. 2. Meningkatkan peran dan partisipasi  masyarakat  dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan  serta  pelayanan    yang menyangkut kepentingan publik, melalui  kolom  kritik  dan  saran pada media hotline yang terhubung dengan situs  di  setiap kantor-kantor  pemerintahan  di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mendukung adanya Kinerja Aparatur yang prima sehingga  Kualitas  Pelayanan  Publik pada  Kabupaten  Rejang  Lebong menjadi  sangat  baik,  Pemerintah Daerah  harus  memperhatikan  juga kebutuhan  dan  kemampuan  kerja para pegawainya.
Memberikan reward seperti uang tunai atau waktu liburan kepada pegawai yang berprestasi  baik  dalam  pelayanan sampai dengan memberikan pelatihan  berkala  kepada  pegawai yang  belum  terlalu  cakap  dalam bekerja  akan  dapat  berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  D.  (2016).  Hubungan  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Hukum  Positum , 1 (1),  83. https://doi.org/10.35706/positum. v1i1.501
Apomfires,  P.  F.,  &  Attamimi,  Y.  (2021).
PENGARUH KOMPENSASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP  KEPUASAN  KERJA
DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA . 4 (November), 90–98.
Bagasta, A. R., Rahmawati, D., M, D. M. F. Y., Wahyuni, I. P., & Prayitno, B.
A.  (2018).  Profil  Kemampuan Literasi  Sains  Peserta  Didik  di Salah  Satu  SMA  Negeri  Kota Sragen. Pedagogia : Jurnal Pendidikan , 7 (2), 121–129. https://doi.org/10.21070/pedagogi a.v7i2.1551 Barnett, R. E., & Bernick, E. D. (2018). The letter  and  the  spirit:  A  unified theory of originalism. Georgetown Law Journal , 107 (1), 1–55.
https://doi.org/10.2139/ssrn.3049 056
Maulidiah,  S.  (2014). Pelayanan  Publik,
Pelayanan  Terpadu  Administrasi Kecamatan (PATEN) .
Mukoddimah. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID- 19  DI  KECAMATAN  RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN . Mulyana, M. (2021). Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia  Terhadap  Kinerja  Guru (STUDI  KASUS  DI  MAN  1 BANGKA). Jurnal Studia Administrasi , 3 (1), 58–67.
https://doi.org/10.47995/jian.v3i1.
53 Putrima,  E.  (2017).  Pengaruh  lingkungan kerja,  disiplin  kerja  dan  motivasi kerja  terhadap  prestasi  kerja karyawan  Bank  BNI  Syariah Bengkulu. Iain Bengkulu , 1–83. Riska  Chyntia  Dewi,  &  Suparno  Suparno.
(2022). Mewujudkan Good Governance  Melalui  Pelayanan Publik. Jurnal Media
Administrasi , 7 (1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1. 67 Rohman,  A.  A.  (2019).  PENGARUH PROGRAM  PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR  (PEMP)  TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER KELAUTAN DI DESA ERETAN KECAMATAN KANDANGHAUR KAB.INDRAMAYU. Unpas ,  1– 29.
http://repository.unpas.ac.id/id/ep rint/43746 Ronal, S. D., & Hotlin, S. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Super Setia Sagita Medan. Jurnal Ilmiah
Socio  Secretum , 9 (2),  273–281.
https://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/socio/article/view/413/40 6 Salmah.,  Alam,  S.,  &  Asniawati.  (2021). Pengaruh Kepemimpinan Profesionalisme  Guru  Terhadap Kinerja  Guru  Paud  Melalui Sarana Pembelajaran Pada Dinas  Pendidikan  Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar . 2 (1), 32. http://repository.stienobel- indonesia.ac.id/en/handle/123456 789/795 .