## Perbandingan  Konstitusional  Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman

## Adella Anindia¹, Rosmini², Poppilea Erwinta³
¹  Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: anindiaadella198@gmail.com ² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: bajujempol@yahoo.com ³  Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: epoppilea@gmail.com

## ABSTRACT
The impeachment system in Germany is implemented slightly differently from that applied in Indonesia. The impeachment system in Germany is executed by the Constitutional Court whose decision is final, which means  that  it  does  not  receive  a  2/3  proposal  from  the  Bundestag  and  the  Bundestraat  regarding  the dismissal of the President and Vice President as in Indonesia. The regulation of the impeachment system in a country needs to be studied by involving a comparison country to find out whether the impeachment system  in  a  country  runs  optimally  and  ideally.  Comparison  of  Impeachment  between  Indonesia  and Germany, The mechanism for dismissing the president as regulated in the constitution is an affirmation that the Republic of Indonesia is a state of law, this is a step forward in a constitutional perspective so that impeachment of the president based on non-juridical factors alone does not happen again in the future. dismissal of the president as regulated in the 1945 Constitution, because in the impeachment mechanism, the decision of the Constitutional Court confirming the opinion of the DPR is not binding.
Keywords: president impeachment; constitutional law; comparative law.

## ABSTRAK
Sistem impeachment di Negara Jerman diterapkan sedikit berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Sistem impeachment di Negara Jerman dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi yang  putusannya bersifat final, yang artinya tidaklah mendapat usulan 2/3 dari Bundestag dan Bundestraat terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden layaknya di Indonesia.  Pengaturan sistem impeachment di sebuah negara perlu  dikaji  dengan  melibatkan  negara  pembanding  untuk  mengetahui  apakah  sistem impeachment di sebuah  negara  berjalan  secara  optimal  dan ideal.  Perbandingan Impeachment antara  Indonesia  dan Jerman,  mekanisme  pemberhentian  presiden  yang  diatur  dalam  konstitusi  adalah  penegasan  bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, ini adalah suatu langkah maju dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang,  Dalam  mekanisme  pemberhentian  presiden  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  karena  dalam  mekanisme impeachment ,  putusan  Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat.
Kata Kunci: pemberhentian presiden ; hukum konstitusi; perbandingan hukum.

## PENDAHULUAN
Negara  Hukum  adalah  negara  yang  penyelenggaraan  kekuasaan  Pemerintahannya didasarkan  atas  hukum.  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  memiliki  konstitusi berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dijadikan sebagai  dasar  Peraturan  untuk  mengatur  tingkah  laku  masyarakat.  Presiden  sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara republik Indonesia seperti diamanahkan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara  sekaligus  kepala  pemerintahan.  Kekuasaan  Presiden  selaku  pemegang kekuasaan  pemerintahan  memang  tampak  luas  walaupun  demikian,  kekuasaan presiden  bukan  tanpa  batas  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  penjelasan  Undang- undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas.
Untuk  mengimbangi  kekuasaan  Presiden  tersebut  maka  diadakan  suatu  mekanisme pengawasan  yang  bisa  berhujung  kepada  proses  pemberhentian  presiden (impeachment). Proses impeachment tidak  serta – merta  akan  selalu di akhiri  dengan pemakzulan terhadap Presiden yang bersangkutan, impeachment Presiden merupakan proses  awal  dari  suatu  proses  untuk  menuju  pemakzulan,  atau  dengan  kata  lain, impeachment bukanlah suatu pemakzulan, melainkan baru bersifat penuntutan dengan dasar  dugaan  pelanggaran  hukum  yang dilakukan oleh Presiden Terkait. 1
Pada Pasal 7A Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi bahwa “Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Mekanisme Impeachment di Indonesia tercantum dalam Pasal 7B diatur dalam Undang - undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “atas usulan DPR kepada MPR un tuk membuat dakwaan  yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas dakwaan yang diusulkan DPR bersama MPR. Dan  apabila  Makhamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden melakukan pelanggaran itu berupa pengkhianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya  atau  tindakan  tercela  lainnya,sebagaimana dalam    putusan  Mahkamah  Konstitusi  selanjutnya  DPR  menyelenggarakan  sidang Paripurna  untuk  meneruskan  usulan  pemberhentian  kepada  MPR.  Selanjutnyan  MPR wajib  menyelenggarakan  rapat  paripurna  yang  dihadiri  sekurang-kurangnya  3/4  dari jumlah  anggota  dan  disetujui  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir.  Proses  tersebut terlihat mempunyai dua mekanisme yaitu mekanisme hukum dan politik”. Mekanisme hukum  sudah harusnya ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Sementara  mekanisme  politik  harus  diteliti  lagi  apakah  Undang  -  undang  dibutuhkan atau tidak dalam mekanisme impeachment di Indonesia.
1 Anggun  Sulistiani,  “Impeachment  President  (Studi  Perbandingan  Keta tanegaraan  Indonesia  dan Ketatanegaraan Islam,” Jurnal Al-Dustur , 1.1 (2019).

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
Sejarah Indonesia pernah melakukan impeachment terhadap Presiden Indonesia yang ke 4 yakni Abdurrahman Wahid, dengan kasus Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar pada Mei  tahun  2000.  Dimana  Abdurrahman  Wahid  dilengserkan  dari  jabatannya  sebagai Presiden pada tahun 2000 saat itu. 2
Pengaturan  mekanisme impeachment juga  diterapkan  di  Negara  Jerman  pada Pengaturan Sistem impeachment Jerman dengan yang diterapkan di Indonesia berbeda namun ada satu persamaan yang dapat ditarik dengan Pengaturan Sistem impeachment di  Negara  Jerman  yaitu  persamaan  dalam  hal  lembaga  yang  terlibat  dari  proses Impeachment yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan  lembaga  yudikatif.  Yang membedakan  sistem Impeachment di  jerman  di  eksekusi  oleh  Mahkamah  Konstitusi yang  putusannya  bersifat  final,  yang  artinya  tidaklah  mendapat  usulan  2/3  dari Bundestag dan Bundestraat terkait  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden layaknya di Indonesia. 3
Sejarah Ketatanegaraan sistem impeachment di atas memberikan pemahaman bahwa perlu  adanya  Negara  pembanding,  oleh  karena  itulah  maka  pengaturan  sistem impeachment di  sebuah  negara  perlu  dikaji  dengan  melibatkan  negara  pembanding untuk mengetahui apakah sistem impeachment di sebuah negara berjalan secara ideal. Oleh  sebab  itu  maka  di  sini  penulis  ingin  membandingkan  sistem impeachment Indonesia  dengan  sistem impeachment di  negara  jerman,  guna  mengetahui  sistem manakah  yang  berjalan  secara  ideal  diterapkan  di  Indonesia  sesuai  dengan konstitusional.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah pendekatan doctrinal, yang mengandung karakter normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukun sekunder serta bahan hukum tersier, berupa artikel ilmiah hukum dan kamus hukum termasuk black letter law yang terkait dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Konsep Impeachment dan Pemakzulan
John  Murphy  mengatakan  bahwa  secara  garis  besar impeachment dapat  diartikan sebagai  tuduhan  atau  dakwaan  terhadap  seorang  pejabat  publik  yang  melakukan kesalahan  atau  pelanggaran.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Charles  L.  Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’ .” Artinya, kata Impeachment itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan. Lebih  jelas,  menurut  Marsilam  Simanjuntak impeachment adalah:  “Suatu  proses tuntutan  hukum  (pidana)  khusus  terhadap  seorang  pejabat  publik  ke  depan  sebuah
2 Arie Sulistyoko, Dosen Tetap Jurusan Hukum Tata Neg ara, dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, “Pemakzulan Presiden dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid),” Syariah , 16.1 (2016), 47 – 75.
3 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 59.
quasi  pengadilan  politik,  karena  ada  tuduhan  pelanggaran  hukum  sebagaimana  yang ditentukan Undang Undang Dasar. 4
Sedangkan  di  Indonesia  konsep impeachment dan  pemakzulan  jelas  berbeda,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata makzul berhenti memegang jabatan; turun  takhta.  Sedangkan  Memakzulkan  Meletakkan  jabatannya  (sendiri)  Undang- undang Dasar 1945 tidak menggunakan kata makzul,  pemakzulan  atau  memakzulkan tetapi istilah diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana tercantum pada Pasal 7A dan 7B Undang – undang Dasar 1945.

## Sejarah Pemakzulan di Indonesia
Secara  konstitusional,  ketentuan  mengenai  pemakzulan  diatur  di  dalam  Undang- Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai aturan dasar dan sumber hukum  di  Indonesia.  Proses  pemakzulan  harus  senantiasa  berdasarkan  konstitusi sebagai  menifestasi  terhadap  negara  berkedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ( constitutional democracy ). 5
1. Pemakzulan Presiden Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Tidak  ditemukan  suatu  perubahan  spesifik  mengenai  pemakzulan  presiden,  baik ketika Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan di Badan Penyelidik Usaha persiapan kemerdekaan (dokuritu  zyunbi  tyosa  kai) maupun  dalam  rapat-rapat  panitia persiapan  kemerdekaan  indonesia.  Terkait  dengan  sistem  pemerintahan  para perumus Undang-Undang Dasar hanya fokus memperdebatkan apakah negara yang dibentuk adalah negara republik atau monarki.
Pada akhirnya diputuskan dengan pengambilan keputusan suara mayoritas memilih negara berbentuk republik. Sebelum amademen Undang-Undang Dasar 1945 dasar hukum impeachment secara  implisit  dan  ditemukan  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  dijelaskan  lebih  rinci  di  dalam  ketetapan  majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
a) Di  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  amandemen dinyatakan bahwa:
b) MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR.
c) Presiden  dipilih  oleh  MPR,  tunduk  dan  bertanggung  jawab  kepada  MPR. Sedangkan, di dalam TAP MPR NO III/MPR/1978 dinyatakan bahwa:
1) Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR dan di akhir jabatannya harus  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  mandat  yang diberikan oleh MPR.
2) Di  dalam  masa  jabatannya  Presiden  dapat  diminta  pertanggungjawaban  di depan sidang istimewa MPR sehubungan dengan dengan pelaksanaan haluan
4 Yoga Partamayasa, “Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan , 23.01 (2020), 49 – 66.
5 Muhammad Bahrul Ulum, “Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi),” Jurnal Konstitusi , 7.4 (2016), 131 – 58.

## Risalah
Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR.
Berdasarkan pengalaman sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah terjadi dua kali impeachment , pertama pada tahun 1996, majelis permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menarik mandat (memberhentikan) Presiden Soekarno. Dalam TAPS MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno diganti oleh Jendral Soerharto, dengan  pertimbangan  bahwa  presiden  Soekarno  tidak  dapat  melaksanakan  haluan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan MPRS.
Kedua, pada sidang Istimewa yang digelar pada Agustus 2001. Waktu itu MPR juga telah mencabut mandat atau memberhantikan Presiden Abdurrahman wahid dengan alasan bahwa Presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak dan menolak untuk  memberi  pertanggungjawaban  dalam  sidang  istimewa  MPR,  serta  penertiban Maklumat  tanggal  23  juli  2001  yang  dianggap  inkonstitusional  oleh MPR.  Dalam  dua pengalaman  ketatanegaraan  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa  proses  dan mekanisme impeachment yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme impeachment yang dipakai di Indonesia pada  waktu  itu  masih  mengadung  banyak  kelemahan.  Kelemahan  itu  terutama bersumber dari konstitusi yang   belum mengatur secara jelas mekanisme impeachment , termasuk  perbuatan-  perbuatan  yang  dapat  mengakibatkan  seorang  presiden  itu  di- i mpeach , sehingga semangat presidensial yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945  yang  mempunyai  tujuan  dan  masksud  terciptanya  pemeritahan  yang  stabil  dan jelas rentang waktu masa jabatannya menjadi bias atau kabur.
2 . Pengaturan Pemakzulan Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Undang Undang Dasar Sementara 1950
Baik  konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (konstitusi  RIS)  maupun  undang-  undang dasar  sementara  negara  republik  Indonesia  (Undang-Undang  Dasar  1950),  tidak ditemukan  suatu  aturan  mengenai  pemakzulan  presiden.  Pasal  48  Undang-Undang Dasar  1950,  hanya  mengatur  penggantian  presiden  manakala  presiden  mangkat, berhenti  atau  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Sebaliknya,  pasal  83  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (pasal  118 konstitusi RIS), menentukan presiden tidak dapat diganggu gugat. Pengaturan tersebut merupakan  konsekuensi  logis  dari  sistem  pemerintahan  parlementer,  yaitu  menteri- menteri  bertanggungjawab  kepada  parlemen.  Adapun,  posisi  presiden  hanya  sebagai kepala negara yang bersifat nominal atau simbolik dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.  Posisi  presiden  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat,  menunjukkan  bahwa presiden berkedudukan seperti raja dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional. Walaupun demikian, dalam kenyataannya seperti ditulis  Soepomo, Presiden  Soekarno tidak  saja presiden konstitusional tetapi juga pemimpin bagi rakyat yang memberikan arahan dan kebijakan-kebijakan umum bagi negara. 6
6 Daniel  Hutagalung,  “Menapaki  Jejak - Jejak  Pemikiran  Soepomo  Mengenai  Negara  Indonesia,” Jurnal Hukum Jentera , 3.10 (2005), 1 – 18.
Tidak  ditemukan  suatu  ketentuan  dalam  undang-undang  dasar  maupun  perundang- undangan  lainnya,  forum privilegiatum dapat  memakzulkan  presiden  atau  pejabat lainnya  yang  telah  melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  jabatan.  Hal  ini  dapat dipahami  mengingat  sifat  dari  forum privilegiatum itu  adalah  peradilan  khusus  atas perkara-perkara pidana yang dilakukan orang-orang tertentu, yaitu para pejabat tinggi negara atau para pejabat yang secara khusus ditunjuk menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  tidak  mengenai  pemakzulan  presiden  dari  jabatannya, proses pemakzulan sendiri tetap saja melalui mekanisme politik atau aturan birokrasi yang berlaku.

## 3. Pemakzulan Presiden Pada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  menentukan  secara  lebih  rinci  alasan-alasan maupun mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  7A  Undang-  Undang  Dasar  1945,  menentukan bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila terbukti  telah  melakukan pelanggran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.
Sementara itu pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan presiden, yaitu menentukan bahwa  usul  pemberhentian  presiden  dapat  diajukan  oleh  DPR  kepada  MPR,  hanya dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana,  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai presiden.
Usul pemakzulan presiden oleh DPR hanya dapat dilakukan melalui rapat yang dihadiri paling kurang 2/3 anggota DPR dan disetujui  oleh paling kurang 2/3 anggota DPR yang hadir.  Adapun  MPR  hanya  dapat  memakzulkan  presiden  melalui  rapat  yang  dihadiri paling kurang 3/4 anggota MPR serta disetujui oleh paling kurang 2/3 anggota MPR yang hadir.  Untuk  memahami  secara  lebih  utuh  konsep  pemakzulan  presiden  menurut Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  perubahan  tersebut,  penulis  perlu  mengemukakan rangkaian pembahasan dan perdebatan yang terjadi ketika masalah itu dirumuskan oleh MPR.
Pembahasan  tentang  pemakzulan  presiden  dilakukan  secara  lebih  mendalam  pada periode perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 masa sidang MPR tahun 1999- 2000 dan periode perubahan ketiga masa sidang MPR Tahun 2000-2001 Pada periode perubahan  kedua,  dibicarakan  perlunya  mekanisme  dan  alasan-alasan  yang  jelas mengenai pemakzulan presiden diatur dalam konstitusi. Paling ada tiga isu penting yang dibahas secara mendalam dalam perumusan pasal pemakzulan presiden dalam undang- undang  dasar,  yaitu  pertama,  apakah  yang  menjadi  landasan  filosofis  dan  sosiologis, sehingga pemakzulan presiden harus diatur dalam konstitusi.
Kedua, apa saja alasan untuk memakzulkan presiden, Dan ketiga bagaimana proses dan mekanisme  pemakzulan  presiden  dilakukan  dari  sisi  penataan  kelembagaan  negara, disadari  kewenangan  MPR  yang  dalam  praktiknya  sangat  besar  pada  saat  itu

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
menempatkan  presiden  dalam  posisi  seperti  seorang  perdana  Menteri  yang bertanggung  jawab  kepada  parlemen  sebagaimana  dalam  hal  ini  MPR.  sistem pemerintahan  yang  dianut  Undang-  Undang  Dasar  1945  lebih  condong  pada  sistem presidensial.  Pada  satu  sisi,  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan.Pada sisi lain,  posisi  MPR  sebagai  lembaga  perwakilan  dan  permusyawaratan  rakyat  yang melaksanakan  kedaulatan  rakyat  sepenuhnya  memiliki  kekuasaan  tidak  terbatas menjadi sangat menentukan.  Pemakzulan presiden menjadi sebuah tindakan subjektif yang sangat tergantung pada kehendak MPR.
Posisi MPR yang demikian dominan dan menentukan, sebagaimana pada pengalaman ketatanegaraan  indonesia,  pernah  dimanfaatkan  oleh  Presiden  Soeharto  dengan menikmati masa kekuasaan yang sangat lama, karena kemampuannya mempengaruhi dan  menguasai  MPR,  sehingga  MPR  terus  memberikan  kekuasaan  dan  mandat kepadanya  untuk  menjadi  presiden  lebih  dari  30  tahun  secara  terus-menerus.Hanya karena dorongan rakyat melalui demontrasi mahasiswa dan tuntutan rakyat yang sangat besar memaksa Presiden Soeharto pada Mei 1998 mengundurkan diri dari jabatannya tanpa melalui mekanisme pemakzulan.

## Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebagai Penguatan Sistem Presidensial
1) Alasan Pemakzulan Presiden
Terdapat  beberapa  Alasan  pemakzulan  presiden  mulai  diusulkan  oleh  fraksi-fraksi MPR pada periode pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ketika membahas  usul  perubahan  mengenai  kewenangan  MPR.  Sebagaimana  sebagian besar  fraksi  masih  menganggap  pertanggungjawaban  politik  presiden  di  hadapan MPR sebagai alasan pemakzulan, beberapa fraksi sudah mengajukan alasan- alasan yang lebih jelas, antara lain: 7
a. Melanggar sumpah/janji.
b. Memberi atau menerima suap.
c. Melanggar hukum.
d. Serta melakukan kejahatan-kejahatan moral.
2) Prosedur Dan Forum Pemakzulan Presiden Tahapan  pertama  proses impeachment adalah  pada  DPR.  DPR  dalam  menjalankan fungsi  pengawasannya memiliki  tugas dan  kewenangan untuk  mengawasi  jalannya pemerintahan.  Bilamana  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  tersebut  DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran- pelanggaran  yang  termasuk  dalam  alasan impeachment sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  7A  Undang-Undang  Dasar  1945  maka  DPR  setelah  sesuai  dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan impeachment tersebut  kepada MK.  Tahapan  kedua  proses impeachment berada  di  tangan  MK. Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan
7 Hufron Hufron, “Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden,” Dih: Jurnal Ilmu Hukum , 12.23, 240034.
memutus pendapat DPR tersebut.
Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR- lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan  pendapat  DPR  tersebut  maka  tahapan  ketiga  proses impeachment berada  di  MPR.  Undang-Undang  Dasar  1945  memberikan  batasan  bahwa  hanya bilamana  MK  membenarkan  pendapat DPR  tersebut  maka  DPR  dapat  meneruskan proses impeachment atau  usulan  pemberhentian  ini  kepada  MPR.  Keputusan  DPR untuk  melanjutkan  proses impeachment dari  MK  ke  MPR  juga  harus  melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.
Sistem Mekanisme Impeachmen t di Jerman
Menurut konstitusi Jerman, ketentuan mengenai prosedur impeachment diatur dalam Bab  V  pasal  61  mengenai  Presiden.  Pasal  61  (1)  menentukan  bahwa  impeachment terhadap presiden dapat diajukan oleh  ¼ (satu per empat )anggota bundestag (house of representatives) atau ¼ jumlah suara dalam bundesrat (senat) . Sidang impeachment dilakukan  oleh bundestag atau bundesrat didepan  Mahkamah  Konstitusi  yang memeriksa  dan  memutuskan  apakah  Presiden  melanggar  konstitusi  atau  Undang- Undang  Federal  lainnya.  Keputusan  untuk  meng- Impeach Presiden  ditetapkan sedikitnya 2/3 anggota Bundestag atau 2/3 jumlah suara di bundesrat . Pengumuman Impeachment dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk oleh badan yang meng- Impeach.
Article 61 (Impeachment)
(1)The house of representatives (bundestag) or the senate (bundesrat) may impeach the  president  before  the  federal  constitutional  court  for  willful  violation  of  this constitution  or  any  other  federal  staute.  The  motion  of  impeachment  is  filed  by  at least  one  quarter  of  the  votes  of  the  senate  (bundesrat).  A  decision  to  impeach requires  a  majority  of  two  thirds  of  the  votes  of  the  senate  (bundesrat).  The impeachment, it may issue an interim order preventing the president from exercising his functions.
(2)  Where  the  federal  constitutional  court  finds  the  president  guilty  of  a  willfull violation  of  this  constitution  or  of  another  federal  statute,  it  may  declare  order preventing the president from exercising his functions.
Dalam  Pasal  61  (2)  ditentukan  pula  bahwa,  Bila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan Presiden  bersalah  telah  melanggar  konstitusi  atau  Undang-Undang  Federal  lainnya, Mahkamah  Konstitusi  dapat  menyatakan  Presiden  telah  dicopot  dari  jabatannya. Setelah Impeachment, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan perintah pengadilan interim untuk mencegah presiden menjalankan fungsi kepresidenannya.
Dalam ketentuan konstitusi Jerman tersebut, prosedur Impeachment yang diberlakukan kepada  presiden  diberikan  dalam  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk memutuskan  bersalah  atau  tidaknya  presiden.  Meskipun  perkara Impeachment diajukan  dan  diputuskan  oleh  parlemen,  namun  lebih  sebagai  keputusan  politis  saja sementara keputusan hukum berada di Mahkamah Konstitusi. Dalam konstitusi sudah

## Risalah
Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
ditentukan  bahwa  pasal  impeachment  presiden  hanyalah  atas  dasar  pelanggaran konstitusi  atau  Undang-Undang  Federal,  tidak  bisa  impeachment  didasarkan  pada dakwaan lain. Ketentuan Pasal 61 (2) lebih mempertegas status hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi, karena kalaupun parlemen memutuskan yang berbeda dengan hasil  temuan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  Mahkamah  Konstitusi  diberi  instrument hukum untuk secara administratif memberhentikan presiden dari jabatannya dan secara efektif “membekukan” fungsi kepresidenan. 8
Sedangkan  kanselir  tidak  dapat  diberhentikan  dengan  prosedur  yang  sama  karena kanselir dipilih oleh bundestag dari calon yang diajukan oleh presiden. Apabila terbukti melakukan  pelanggaran,  kanselir  dapat  ditarik  oleh  partainya  di  Parlemen  atau diberhentikan  dengan  mosi  tidak  percaya  dari  anggota  parlemen.  Prosedur pemberhentian kanselir melalui mekanisme mosi tidak percaya terdapat dalam Bab IV Pasal  67  konstitusi  Jerman  mengenai  Pemerintahan.  Pasal  67  ayat  (1)  memuat ketentuan  bahwa Bundest ag  (Majelis  Rendah/DPR)  dapat  menunjukkan  rasa  tidak percaya  terhadap  kanselir  hanya  dengan  memilih  kanselir  pengganti  dengan  suara mayoritas  anggotanya  dan  dengan  meminta  Presiden  untuk  membebastugaskan kanselir  yang  lama.  Presiden  menyetujui  permintaan  tersebut  dengan  menunjuk kanselir yang di pilih Bundestag sebagai kanselir yang baru, dengan jangka waktu 48 jam antara  mosi  tidak  percaya  dan  pemilihan  kanselir  baru.  Dalam  hal  kewenangan  yang berkaitan dengan impeachment . 9
Mekanisme Impeachment Di Negara Lain
1) Korea Selatan
Adapun negara lain yang juga sama menggunakan sistem mekanisme impeachment seperti  di  jerman  yaitu  negara  korea  selatan,  Article  165  Konstitusi  Korea  selatan, menentukan bahwa presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya karena melakukan pelanggaran  terhadap  konstitusi  atau  perbuatan  lainnya  dalam  melaksanakan kewajiaban jabatannya. Usulan pemakzulan (pendakwaan) dilakukan oleh parlemen (national  Assembly)  dengan  perstujuan  mayoritas  anggota  national  assembly  dan disetujui oleh paling kurang 2/3 anggota National Assembly. Setelah mosi dakwaan disetujui oleh parlemen, presiden harus nonaktif dari jabatannya sampai keluarnya putusan  mahkamah  konstitusi  untuk  dimakzulkan  nya  presiden  atau  tidak  di makzulkan  presiden.  Negara  korea  menjadikan  Negara  jerman  sebagai  pedoman untuk  pengaturan  sistem  impeachment  nya  karena  dianggap  sistem  impeachment negara jerman dianggap memenuhi proses hukum. 10

## 2) Amerika Serikat
Amerika  Serikat  dengan  Indonesia  memiliki  banyak  kesamaan  dalam  hal  struktur ketatanegaraan, sama-sama dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang mana
8 Misranto  Misranto,  “Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Konstruksi  Sistem  Peradilan  Impeachment,” Perspektif , 19.3 (2014), 153 – 65.
9 Misranto.
10 Ryan  Mut hiara  Wastia,  “Mekanisme  Impeachment  Di  Negara  Dengan  Sistem  Presidensial :  Studi Perbandingan  Mekanisme  Impeachment  Di  Indonesia  dan  Korea  Selatan,” Mimbar  Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 31.2, 237 – 51.
dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Proses impeachment di  Amerika  Serikat  (AS) diatur dalam Article II Section 4 Konstitusi Amerika yang menyatakan “The President, Vice  President,  And  All  Civil  Officers  Of  The  United  States,  Shall  Be  Removed  From Office On Impeachment For And Convition Of Treason, Bribery, Or Orther High Crimes And  Misddemeanors” .  Pada  pehamaham  Pasal  tersebut  tentu  memberikan pemahaman tersendiri terhadap konstitusi- konstitusi negara lain dalam pengaturan Impeachment. Komite tersebut memiliki tugas menyusun articles of impeachment, artikel  itu  akan  menjelaskan  alasan-alasan House  of  Reprensentatives melakukan impeachment . House  of  Reprensentatives akan  membahas  perihal  tersebut  dalam rapat  yang  dihadiri  oleh  seluruh  anggota  untuk  mendapatkan  kesepakatan  dan, apabila tercapai kesepakatan melalui debat dan pemungutan suara, dakwaan yang diajukan  oleh House  Of  Representatives tersebut  akan  diadili  di  senat  (Majelis Tinggi). 11
Sementara  Senat  memiliki  wewenang  tunggal  untuk  mengadili  semua  Pemakzulan artinya  “senat  yang  bisa  menja tuhkan  putusan  apakah  presiden  akan  dim kzulkan” namun  putusan  itu  tidak  bersifat  final  dan  mengikat.  Karena  dibutuhkan  minimal dukungan  2/3  anggota  yang  hadir,  atas  dasar  pemeriksaan  tersebut.  Proses Persidangan Presiden akan dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung.
Melihat  sistem impeachment yang  diatur  di  negara  Amerika  Serikat  yang  hampir sama  dengan  Indonesia,  serta  telah  terjadinya impeachment terhadap  salah  satu presiden  Amerika  Serikat  yakni  Donal  trump  yang  mana  melihatkan  kepada  kita bahwa sistem impeachment di negara Amerika serikat sangatlah memiliki kelemahan pada cenderung tidak dapat terlaksana secara ideal di karenakan adanya kepentingan politik.
Perbandingan Impeachment Presiden di Indonesia Dan Jerman

## 1) Perbandingan Hukum
Terdapat  dua  hal  yang  menjadi  pembanding  untuk  mekanisme  pemberhentian Presiden  yaitu  mekanisme  dan  alasan  antara  kedua  negara  yang  diperbandingkan yaitu negara Indonesia dan negara jerman, berikut tabel perbandingannya:

## Table 1.1

## Perbandingan Impeachment Presiden di Indonesia dan di Jerman
Indonesia Jerman Indonesia Jerman Di indonesia arti Impeachment adalah sebuah proses  tuduhan  atau  dakwaan  terhadap dugaan  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang harus di pertanggungjawabkan oleh Presiden. Pemakzulan itu sendiri adalah pemberhentian atau lengsernya presiden dari jabatannya.
Di  jerman  hanya  mengenal Impeachment, yaitu suatu proses dakwaan  atau  dugaan  atas perbuataan yang dilakukan seperti  yang  sudah  tercantum dalam  Konstitusi  Jerman.  Kata-
11 Syofyan Hadi, “Impeachment Presiden Dan /Atau Wakil presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 12.23 (2016), 1 – 15.

## Risalah
Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
kata Impeachment pun  tetap digunakan  sampai  Presiden  pun dilengserkan dari jabatannya. Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem Pemerintahan Presidensial Parlementer Bentuk Negara Republik Kesatuan Bentuk Negara Republik Federal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bundesrat (Majelis Tinggi) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bundestag (Majelis Rendah) Mahkamah Agung (MK) Mahkamah Agung (MK) Alasan pemakzulan : 1. Penghianatan  terhadap  negara  Melakukan korupsi, penyuapan,  dan  pelanggaran pidana berat lainnya yang diajukan ke MK.
2. Pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.
3. Pengajuan  permintaan  DPR  kepada  MK hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota  DPR  yang  hadir  dalam  sidang paripurna  yang  dihandiri  oleh  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
4. MK  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus atas dakwaan yang diusulkan DPR bersama  MPR.  Paling  lama  sembilan  puluh hari  setelah  permintaan  DPR  itu  diterima MK.
5. Apabila  MK  memutuskan  bahwa  presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum MPR wajib menyelenggarakan  sidang  untuk  usul memutuskan  usul  DPR  tersebut  paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.
6. keputusan  MPR  atas  usul  pemberhatian atas  usul  presiden  dan/atau  wakil  presiden harus diambil dari rapat paripurna MPR yang dihandiri  oleh  sekurang-kurangnya  3/4  dari jumlah  anggota  dan  disetujui    oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Alasan impeachmen t : 1. Tidak hanya pelanggaran Pidana dan  tata  negara,  tetapi  juga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya dengan dukungan  paling  1/4  anggota bundestag dan atau 1/4 Bundesrat .
2. Putusan dakwaan impeachment harus  disetujui  paling  kurang 2/3 anggota bundestag atau 2/3
Bundesrat.
3. Kemudian  dakwaan, impeachment diajukan pada MK oleh lembaga perwakilan ( Bundestag  atau  Bundesrat ) yang mengajukan mosi pemakzulan. 4. Jika  MK  menemukan  kesalahan terhadap  Presiden  maka  MK membuat putusan untuk melakukan impeachment terhadap presiden pada jabatannya. 5. Putusan MK bersifat final.

## Dasar hukum indonesia
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 7B
2. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Jo Undang- Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5226.
Dasar hukum jerman
1.  Article  61  ayat  (1)  dan  (2) konstitusi Jerman
Mekanisme  pemberhentian  presiden  yang  diatur  dalam  konstitusi  adalah  penegasan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, ini adalah suatu langkah maju dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Namun di lain sisi, prisnsip negara hukum  yang  menghendaki  suatu  kekuasaan  peradilan  yang  merdeka  ,  yang  tidak dipengaruhi  oleh  kekuatan-kekuatan  lain  yang  akan  menyimpangkan  hakim  dari kewajiban  serta  semangat  untuk  menjadikan  hukum  sebagai  putusan  akhir  yang beribawa  dan  dihormati  seolah  dikesampingkan  dalam  mekanisme  pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam  Pasal  7A sampai  Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar  1945,  karena dalam mekanisme impeachment , putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam kekuatan putusan MK sebagaimana dijelaskan dalam UU MK sehingga hasil dan tindaklanjut dari putusan MK tergantung sikap dari MPR untuk menindaklanjutinya.

## Analisis  Mekanisme  Konstitusional  Pemakzulan  Pada  Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Kelemahan Sistem Impeachment Di Negara Indonesia ada beberapa hal :
Mekanisme  pemakzulan  di  Indonesia  cenderung  tidak  menunjukan  karakternya sebagaimana negara hukum secara sempurna, yaitu tidak terdapat supremasi hukum, seperti  keputusan  hukum  MK  yang  bersifat  final  dan  mengikat (Finnally  binding) dilaksanakan  oleh  kesepakatan  politik  di  MPR.  Suatu  masalah  dapat  timbul,  bahwa Hukum Acara Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata belum lengkap.  Paling  tidak  kewenangan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  selama  dalam proses Impeachment , belum ada ketentuan yang jelas.
Dalam  UUD  1945  juga  belum  diatur  secara  jelas,  tentang  tindak  lanjut  proses pemeriksaan pidana terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah diberhentian dari  jabatannya.  Sesuai asas  persamaan  hukum di  negara  hukum  Republik  Indonesia, keadaan ini perlu diantisipasi secara proporsional, adil, terbuka, dan manusiawi. Alasan- alasan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara rinci oleh Undang – undang Dasar 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam Undang – undang Dasar 1945 tersebut yang tidak dijelaskan dengan detail alasan pemberhentian tersebut. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia ini merupakan titik kelemahan UUD 1945 ketika kedaulatan hukum dikalahkan dengan praktik politik. Setelah praktik politik oleh DPR berhasil dilakukan dengan membawa presiden dan/atau wakil presiden kepada MK, dan kemudian MK memutus bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
pelanggaran,  maka  presiden  tidak  berhenti  atas  jabatannya  sejak  putusan  MK dibacakan.
Untuk selanjutnya putusan hukum dilaksanakannya MPR dengan keputusan politik yang semakin  mengamburkan  konsep  negara  hukum  di  Indonesia  Persoalan  yang  terjadi kemudian adalah sejauh mana putusan MK tersebut diberlakukan secara efektif untuk memerintahkan  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  presiden  jika  terbukti  telah dilakukannya pelanggaran hukum seperti yang sebutkan pada konstitusi. Hal ini menjadi penting  karena  tidak  ada  satu  ketentuanpun  didalam  undang-undang  dasar  negara republik indonesia tahun 1945 maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang  mengharuskan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  mematuhi  dan  melaksanakan secara  efektif  putusan  MK  tersebut.Sebagai  dasar  hukum Impeachment ,  ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 24C  (2)  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran oleh  Presiden  dan  Wakil  Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  mengatur  tentang  mekanisme  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat  (Pasal  6A  Undang-Undang Dasar 1945). Kesepakatan politik yang melatarbelakangi pembentukan pasal ini adalah demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Kedua aspek ini diwujudkan dengan Pilpres Langsung yang mengarahkan adanya legitimasi yang kuat dari rakyat terhadap Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dengan  demikian,  rakyat  yang  jelas-jelas  memiliki kedaulatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam sistem presidensil, setidaknya terdapat ciri-ciri antara lain sebagai berikut: 12
a) Masa  jabatan  Presiden  yang  bersifat  pasti (fixed  term) yang  didalam  Undang- Undang Dasar 1945 telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun
b) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan
c) Adanya   mekanisme   saling   mengawasi   dan   saling mengimbangi (checks and balances)
d) Adanya mekanisme impeachment .

## Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat  ditegakkan  sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  bisa disebut sebagai the guardian of the constitution atau lazim dikenal sebagai pengawal konstitusi.  Dalam  menjalankan  fungsinya  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  dilengkapi dengan  lima  kewenangan  atau  sering  disebut  empat  kewenangan  ditambah  satu kewajiban, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.
12 Dinoroy  Marganda  Aritonang,  “Penerapan  Sistem  Presidensil  di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 22.2 (2010), 391 – 407.
Menurut  Zain  Badjeber,  yang  merupakan  mantan  ketua  badan  legislasi  DPR  ketika Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  disusun,  diungkapkan  bahwa  alasan pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  sebetulnya  didorong  oleh  adanya  peristiwa ketetanegaraan  pemberhentian (impeachment) Presiden  Abdurrahman  Wahid  oleh MPR pada Juli 2001 silam. 13
Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  secara  khusus  diatur  lagi  dalam  Pasal  10 Undang-  Undang  No.  24  Tahun  2003  Jo  Undang-  Undang  No.  8  Tahun  2011  tentang Mahkamah  Konstitusi.  Sedangkan  lebih  lanjut  dan  terperinci  lagi,  masing-masing wewenang  tersebut  dijelaskan  masing-masing  pada  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi. Adapun maksud tindakan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, yaitu berupa:
a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah  tindak  pidana  korupsi  atau  penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c. Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  adalah syarat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk  kepentingan  pelaksanaan  wewenang  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  juga berwenang  memanggil  pejabat  Negara,  pejabat  pemerintah,  atau  warga  masyarakat untuk  memberikan  keterangan,  baik  berupa  keterangan  lisan  dan  tertulis,  termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
Impeachment (pemakzulan),  merupakan  suatu  tindakan  untuk  menghentikan  secara paksa terhadap Presiden atau pejabat lainnya dari jabatan yang sedang disandangnya, sebenarnya  bertujuan  sangat  bagus  agar  para  pejabat  pemerintah  tidak  melakukan tugasnya secara sewenang-wenang. Maka pranata impeachment dapat juga dipandang sebagai  suatu  alat  operasional  dari  konsep  pengawasan  antar  cabang-cabang pemerintahan. 14
Prosedural  Agar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Bersifat  Final  Dan  Mengikat  Untuk Menciptakan Kepastian Hukum
Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden pada masa jabatannya merupakan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi dimana  sifat  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada  perkara  ini berbeda  dengan  kewenangannya  yang  lainnya.  Hal  sebagaimana  dapat  dilihat  pada rumusan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan salinan Pasal 24 c ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
13 Lisdh ani  Hamdan  Siregar,  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pemakzulan  Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia,” Jurnal Konstitusi , 9.2 (2016), 287 – 312.
14 Fuady Munir, Teori Negara Hukum modern (Bandung: Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, 2009), hal. 199.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
“ayat  (1)  :  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
“ayat (2) : Mahkamah Konstitu si wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.”
Pada  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi  putusan  atas pendapat  DPR  tersebut  dimana  tidak  ada  disebutkan  secara  eksplisit  bahwa  putusan Mahkamah  Konstitusi  atas  pendapat  DPR  tentang  adanya  pelanggaran  Presiden  dan atau Wakil Presiden merupakan tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final sehingga menyebabkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  masih  boleh  ditinjau  kembali  dan  tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Rumusan  tersebut  juga  lahir  akibat  tidak  membedakannya  proses  impeachment  di Mahkamah Konstitusi sebagai proses yang bersifat yuridis dengan adanya nuansa politis, dimana proses tersebut diawali dengan politik di DPR dan diakhiri juga dengan proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat  yang  menetapkan  apakah  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  memandang  cukup  untuk  dijadikan  dasar  untuk menghentikan Presiden.
Rumusan  pembedaan  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Pasal  24C  tersebut  juga  didukung dengan adanya rumusan Pasal 7B mengenai proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya  di  Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan implikasi dari adanya Pasal 24c ayat (2) tersebut.
Keunikan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya yang relatif atau tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  untuk mengikuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  kecuali  dalam  hal  penyelenggaraan  rapat paripurna  sebagaimana  usulan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Sebagaimana  diketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi membedakan  mengenai  wewenang  dan  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  untuk memutus pendapat DPR. Hal ini dapat dilihat dari pengaturannya yang diatur dalam ayat yang  berbeda.  Kemudian  muncul  penafsiran  atas  pemisahan  pencantuman  tersebut adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan. Disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi atas empat kewenangannya yang diatur dalam ayat (1) tersebut bersifat final.
Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang kewajibannya hanya disebutkan bahwa Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan.  Muncul  pertanyaan,  apakah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  bersifat  final.  Terdapat  macam  pendapat  yang menafsirkan  atas  pertanyaan  tersebut  di  atas.  Pendapat  pertama  sebagaimana  yang
dinyatakan  Maruarar  Siahaan  dalam  bukunya  bahwa  Memutus  pendapat  DPR  atas pemberhentian  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  tetap  merupakan  kewajiban Mahkamah  Konstitusi  dan  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  secara  yuridis  tetap merupakan  peradilan  pertama  dan  terakhir  serta  final  karena  dalam  peraturan perundang-undangan lain, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  ataupun perundang-undangan  yang  lainnya,  tidak  ada  lembaga  lain  yang diberi  wewenang  untuk  melakukan  review  atas  putusan  yang  telah  dijatuhkan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Selain  itu,  adapula  pendapat  kedua  yang  menyatakan  bahwa  akibat  dipisahkannya empat  kewenangan  dengan  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  dengan  menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final,  hanya  sepanjang  menyangkut  pengujian  undang- undang,  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara,  pembubaran  partai  politik,  dan perselisihan hasil pemilihan umum.
Adapun terkait kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR, disebutkan bahwa Mahkamah  Konstitusi  wajib  memutusnya  apakah  hal  tersebut  mempunyai  akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dalam hal tersebut putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan mengikat dan masih dapat dipersoalkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena dalam Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat masih memberi kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyampaikan  penjelasan.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  bahwa  penentuan  kuorum  dalam  Sidang  Istimewa  MPR  tersebut, kemungkinan  besar  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  yang  telah  dinyatakan  oleh Mahkamah  Konstitusi  melanggar  hukum  tidak  berhasil  diberhentikan.  Dalam  hal  ini, dapat  dikatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat dan tidak bersifat final.
Terkait kedua pendapat di atas, pendapat kedua demikian tidaklah tepat karena dalam hal ini harus dibedakan secara tegas antara proses politik dengan proses hukum. Sebagai satu  proses  hukum,  meskipun  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi  yang  memuat  sifat  final  putusan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  menyangkut empat kewenangan, sedangkan terhadap proses impeachment yang diatur dalam ayat (2)  tidak  disebutkan  secara  tegas, namun ukuran  untuk  menentukan  apakah  putusan satu  peradilan  telah  bersifat  final  dan  mengikat  adalah  ada  tidaknya  badan  yang berwenang  secara  hukum  melakukan  review  putusan  pengadilan  tersebut  serta  ada tidaknya mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang  tersebut  dilakukan.  Namun,  kedua  ukuran  pendapat  tersebut  tidak  ditemukan secara  baik  didalam  Undang-Undang  Dasar  1945  maupun  dalam  Undang-  Undang Mahkamah  Konstitusi.  Kalau  demikian  keadaannya,  maka  putusan  Mahkamah Konstitusi  tentang  impeachment  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  tersebut  secara yuridis telah final dan karenanya Pasal 47 Undang- Undang MK yang menyatakan bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak  selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum berlaku terhadapnya.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
Mengacu pada pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa wujud hukum tidak hanya  sebatas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengikat  namun  juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang  juga bersifat mengatur dan memaksa, maka sudah tepat jika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yang  amarnya  menyata kan  “membenarkan  pendapat  DPR”, dalam  perkara impeachment  ini  nantinya  dipatuhi  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang berwenang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dari jabatannya. 15
Mengenai  masalah impeachment ,  penulis  juga  mengemukakan  pemikiran  Suwoto Mulyosudarmo  mengenai impeachment yang  telah  dikemukakannya  sejak  sebelum hingga  sesudah  disahkannya  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945.  Awalnya Suwoto  menyatakan  bahwa  proses  pemilihan  Presiden  secara  langsung  dan pemberhentian  melalui  proses  peradilan  jika  Presiden  terbukti  melanggar  hukum merupakan karakteristik pemerintahan sistem Presidensil demi mewujudkan check and balances. 16 Suwoto pernah melontarkan gagasan sebagai berikut, yaitu: Presiden dapat diberhentikan atas dasar putusan Mahkamah Agung karena melakukan kejahatan yang disebut dalam konstitusi. Proses peradilan dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden,  jangan  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Peradilan  juga  tidak dibenarkan  langsung  dilakukan  oleh  MPR,  karena  MPR  adalah  lembaga  politik.  DPR dapat  diberikan  kewenangan  melakukan  dakwaan  kriminal  setelah  memperoleh pertimbangan aspek yuridis dari lembaga independen.
Selain  itu,  Suwoto  juga  mengemukakan  bahwa  penyerahan  perkara  kepada  MA dilakukan  oleh  MPR  segera  setelah  MPR  menerima  dakwaan  kriminal  (criminal proceedings)  dari  DPR.  MA  diberikan  kewenangan  memeriksa  dan  memutus  pada tingkat  pertama  dan  terakhir  pada  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Presiden. Berdasarkan  putusan  MA  inilah  MPR  menetapkan  pemberhentian  Presiden,  Pada perkembangan  berikutnya  ketika  muncul  perdebatan  seputar  wewenang  Mahkamah Konstitusi  untuk  melakukan impeachment Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden,  Suwoto menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diputuskan berdasarkan putusan lembaga peradilan. Pemberhentian Presiden hendaknya dilakukan oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi dalam  kasus  pelanggaran  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berkaitan  dengan  prinsip sistem  Presidensil  dan  atas  dasar  putusan  MA  terhadap  kejahatan  yang  disebutkan dalam Undang- Undang Dasar 1945.
Pelibatan proses hukum dalam perkara impeachment dimaksudkan agar pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak sewenang-wenang melainkan dilakukan secara objektif  dan  transparan.  Namun  disisi  lain,  mekanisme  ini  berpotensi  menimbukan masalah  pula.  Misalnya  tidak  adanya  jaminan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  bersalah  maka  akan  diikuti  Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  Ada  kemungkinan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  akan
15 Fajar Nu rhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 11.1 (2015), 33 – 44.
16 Siregar.
disimpang oleh proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat karena proses politik berjalan berdasarkan dukungan suara, bukan berdasarkan kebenaran materiil.
Apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan atau Wakil Presiden bersalah,  tetapi  dalam  sidang  pleno  MPR  situasi  politik  berubah  dan  Presiden  tidak diberhentikan,  maka  wibawa  Mahkamah  Konstitusi  selaku  institusi  hukum  tentunya akan  jatuh.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  memiliki  akibat  hukum  karena Mahkamah  Konstitusi  dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  pidana  tertentu memeriksa  pembuktian,  akan  menjadi  tidak  tegas.  Begitu  pula  seandainya  putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan oleh putusan MPR, namun ketika mantan Presiden dan atau  Wakil  Presiden  menjalani  proses  hukum  di  pengadilan  umum  yang  ternyata memutuskan tidak bersalah atau bebas, tentu kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan MA sebagai dua institusi hukum dipertanyakan.
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan satu kewajiban diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 semua putusannya bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat indonesia. Putusan final dan mengikat adalah putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum kembali setelah putusan itu  dikel  uarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Namun,  dalam  hal  Mahkamah  Konstitusi memutus  pendapat  DPR  atas  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  yang  telah dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang  Dasar  1945  putusannya  hanya  bersifat  final  dan  mengikat  bagi  DPR sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (5) peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam memutus pedapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dan pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi ketika memutus  pendapat  DPR  atas  mengenai  dugaan  pelanggaran  Hukum  Oleh  Presiden dan/atau Wakil Presiden telah meilitimatasi berlakunya putusan MK tersebut sehingga MPR biasa mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Untuk  mewujudkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil presiden, maka perlu ada perbaikan dalam substansi hukum itu sendiri seperti merumuskan dalam pasal 24C ayat (2) bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  ketika  menangani  permohonan  pendapat  DPR  bahwa Presiden  dan/atau  wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  hukum putusannya  bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  semua  orang  harus  mematuhi putusannya  tersebut,  termasuk  yang  paling  penting  adalah  MPR  sebagai  lembaga pemutus terakhir dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil, ataupun ketika tidak merubah ketentuan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan final dan  mengikat  ini  bisa  dimasukan  dalam  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi  dan diatur  lebih  lanjut  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Sehingga  dengan  adanya pengaturan  tersebut  akan  adanya  suatu  kepastian  hukum  baik  dalam  prosesnya maupun dalam implementasinya, hal ini tidak lepas karena adanya jaminan kepastian hukum  dalam  suatu  negara  yang  menganut  negara  hukum  seperti  Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, maka adanya kepastian merupakan suatu kewajiban bagi suatu negara untuk mewujudkannya.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 65-84
Diperkuat  oleh  pendapat  Abdul  Rasyid  Thalib  dalam    bukunya,  menyatakan  bahwa perbuatan  hukum  yang  terumus  dalam  Pasal  7A  Undang-  Undang  Dasar  1945  yang merupakan  alasan  dari  pemberhentian  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden,  terutama mengenai “tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden”, MPR harus  terikat  dan  mengikatkan  diri  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi. 17 Karena persyaratan  tersebut  merupakan  persyaratan  utama  yang  termuat  dalam  Undang- undang Dasar 1945 yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden dan atau Wakil Presiden dalam  menjalankan  tugas  kepresidenannya,  maka  putusan  Mahkamah  Konstitusi seharusnya bersifat final dan MPR sebagai pelaksana putusan atau sebagai eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

## SIMPULAN
Mekanisme  pemberhentian  presiden  yang  diatur  dalam  konstitusi  adalah  penegasan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, ini adalah suatu langkah maju dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Namun di lain sisi, prisnsip negara hukum  yang  menghendaki  suatu  kekuasaan  peradilan  yang  merdeka  ,  yang  tidak dipengaruhi  oleh  kekuatan-kekuatan  lain  yang  akan  menyimpangkan  hakim  dari kewajiban  serta  semangat  untuk  menjadikan  hukum  sebagai  putusan  akhir  yang beribawa  dan  dihormati  seolah  dikesampingkan  dalam  mekanisme  pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A sampai pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar  1945,  karena  dalam  mekanisme  impeachment,  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  membenarkan  pendapat  DPR  tidak  bersifat  mengikat.  Sedangkan  Ketentuan mengenai prosedur pemberhentian Presiden di Jerman diatur dalam Pasal 61 Konstitusi Jerman,  Menurut  ketentuan  tersebut,  Presiden  dapat  diberhentikan  jika  melanggar konstitusi  (basic  law)  atau  undang-  undang  federal.  Dalam  hal  pemberhentiannya, Bundestag  (House  of  Refresentatives)  atau  Bundesrat  (Senate)  memiliki  peran  yang sama,  yaitu  dapat  membuat  mosi  untuk  memberhentikan  Presiden.  Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan satu kewajiban diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 semua putusannya bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat indonesia (erga omnes). Putusan final dan mengikat adalah putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum kembali setelah putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## REFERENSI
Aritonang,  Dinoroy  Marganda,  “Penerapan  Sistem  Presidensil  di  Indonesia  Pasca Amandemen  UUD  1945,” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 22.2 (2010), 391 – 407
Hadi, Syofyan, “Impeachment Presiden D an /Atau Wakil presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 12.23
17 Abdul  Rasyid  Thalib  dan  M  SH, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  &  Implikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan RI (Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 478.
(2016), 1 – 15
Hufron,  Hufron,  “Perbuatan  Tercela  Sebagai  Alasan  Pemakzulan  Presiden  Dan/atau Wakil Presiden,” Dih: Jurnal Ilmu Hukum , 12.23, 240034
Hutagalung,  Daniel,  “Menapaki  Jejak -Jejak  Pemikiran  Soepomo  Mengenai  Negara Indonesia,” Jurnal Hukum Jentera , 3.10 (2005), 1 – 18
Misranto,  Misranto,  “Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Konstruksi  Sistem  Peradilan Impeachment,” Perspektif , 19.3 (2014), 153 – 65
Munir,  Fuady, Teori  Negara  Hukum  modern (Bandung:  Cetakan  Pertama,  PT.  Refika Aditama, 2009)
Nurhardianto, Fajar, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 11.1 (2015), 33 – 44
Partamayasa, Yoga , “Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan , 23.01 (2020), 49 – 66
Siregar, Lisdhani Hamdan, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia,” Jurnal Konstitusi , 9.2 (2016), 287 – 312
Sulistiani,  Anggun,  “Impeachment  President  (Studi  Perbandingan  Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam,” Jurnal Al-Dustur , 1.1 (2019)
Sulistyoko,  Arie,  Dosen  Tetap  Jurusan  Hukum  Tata  Negara,  dan  Ekonomi  Islam  IAIN Antasari,  “Pemakzulan  Presiden  dalam  Persepsi  Konstitusi  (Studi  Kasus  Presiden Abdurrahman Wahid),” Syariah , 16.1 (2016), 47 – 75
Thalib, Abdul Rasyid, dan M SH, Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Citra Aditya Bakti, 2006)
Ulum, Muhammad Bahrul, “Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut  UUD  1945  (Antara  Realitas  Politik  dan  Penegakan  Konstitusi),” Jurnal Konstitusi , 7.4 (2016), 131 – 58
Wastia,  Ryan  Muthiara,  “Mekanisme  Impeachment  Di  Negara  Deng an  Sistem Presidensial :  Studi  Perbandingan  Mekanisme  Impeachment  Di  Indonesia  dan Korea Selatan,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 31.2, 237 – 51
Zoelva, Hamdan, Pemakzulan Presiden Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)