Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5486/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pembatalan  Hibah Oleh Suami Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 151/Pdt.P/2018/Pa.Jr)
Lister Al Ikhlas 1 , Endang Heriyani 2

## Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Article Info Abstract Article history: Received : 17 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 According to Article 212 of the Compilation of Islamic Law, the grant cannot be revoked, except for the grant from a parent to their child. In practice, a situation  arose wherein a husband rescinded a grant bestowed  upon  his  wife  due  to  the  wife's  demise.  This  legal  research  aims  to  determine  the  judge's consideration  in  deciding  the  case  of  grant  deed  closed  void  by  law  in  the  Supreme  Court  decision
Number 151/Pdt.P/2018/PA.Jr. and to analyze its legal consequences.  This legal research is conducted using  normative  methods.  The  data  are  obtained from  library  research  and  interviews.  The  results  of this study indicate that the judge's consideration in accepting the cancellation of the grant is based on the  "bhen  ghibhen"  tradition  in  the  Jember  community.  The  status  of  the  land  that  is  donated  is  an inheritance  or  "bhen  ghibhen"  of  the  husband  for  his  wife  so  that  when  the  wife  dies  and  has  no children, the “bhen ghibhen” reverts to its legal status as the husband's ownership. As a result of the law of revocation of grant deeds, the deed returns to its original state (the husband).  The grantor has the option to submit a formal request for a name change to the National Land Agency (BPN), ensuring that the certificate of the grant object is reinstated in the grantor's name.
Keywords: Legal Consequences Cancellations Grant Deed
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 17 Juni 2023 Publish : 07 Juli 2023 Menurut  Pasal  212  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  dasarnya  hibah  tidak  boleh  ditarik  kembali,  kecuali hibah  orangtua  kepada  anaknya.  Dalam  praktek  ada  seorang  suami  yang  membatalkan  hibah  yang pernah  diberikan  kepada  isterinya,  karena  isteri  telah  meninggal  dunia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  membatalkan  akta  hibah  dalam  penetapan  nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr., dan untuk mengetahui akibat hukum atas pembatalan hibah tersebut. Penelitian ini  merupakan    penelitian  hukum  normatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan    hakim  dalam  mengabulkan pembatalan hibah dari suami kepada istri berdasarkan tradisi bhen ghibhen yang berlaku di masyarakat Jember, bahwa status tanah yang dihibahkan  merupakan harta bawaan atau bhen ghibhen suami untuk istrinya,  sehingga  ketika  istri  meninggal  dunia  dan  tidak  mempunyai  keturunan,  maka  bhen  ghibhen tersebut  kembali  lagi  status  hukumnya  menjadi  hak  milik  suami.  Akibat  hukum    pembatalan  hibah maka  objek  hibah    kembali  menjadi  hak  pemberi  hibah  (suami).  Pemberi  hibah  dapat  mengajukan permohonan balik nama kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertipikat objek hibah tersebut kembali lagi menjadi atas nama pemberi hibah.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Endang Heriyani Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email : eheriyani@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  agama  termasuk  agama  Islam  memberikan  ajaran  untuk  saling  melakukan  tolong menolong.  Bentuk  dari  saling  tolong  menolong  dalam  Islam  antara  lain  dengan  melakukan hibah.  Ajaran      hibah    dalam  Islam  agar  meningkatkan  hubungan  sesama  manusia  sekaligus meningkatkan  ketaatan  kepada  Allah  SWT,    karena  hibah  adalah  bentuk  kasih  sayang  kepada umat ciptaanNya, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT.
Hibah  sudah  melembaga    dalam    masyarakat  Indonesia,  artinya  masyarakat    sudah melaksanakan  sejak  jaman  dahulu  kala.    Hibah  secara  etimologi  memiliki  arti  sedekah  atau memindahkan  hak  (Sutan  Rajasa;  2002,  211).    Pengertian  hibah  dalam  Ensiklopedi  Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apa pun (Abdul Aziz Dahlan; 1996, 217).
Hibah  diatur  baik  dalam  KUHPdt,  hukum  Islam,  maupun  dalam  Hukum  Adat.  Hibah menurut  KUHPdt,  diatur  dalam  Pasal  1666  yang  menyatakan:  “Hibah  adalah  suatu  perjanjian dengan  mana  si  penghibah,  di  waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat
ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan itu.” Menurut  Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam,  dijelaskan bahwa hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki”.    Berdasarkan  dua  aturan  hukum  tersebut  mempunyai kesamaan  yaitu;  „pertama;  suatu  akad  pemberian  milik  harta  kepada  sesuatu  pihak,  kedua; pemberian  dilakukan  semasa  masih  hidup,  ketiga;    harta  yang  dihibahkan  ialah  harta,  bukan hutang, keempat; akad hibah dibuat tanpa syarat imbalan, kelima;  akad dibuat secara sukarela atau  cuma-cuma  dan  tanpa  paksaan,  keenam;    tidak  dapat  ditarik  kembali‟  (Noor  Mohammad Abdoeh; 2019: 219).
Setiap  orang  bebas  berbuat terhadap  benda  hak  miliknya.  Menurut  Ahmad  Ashar  Basyir pemilik  hak  milik  sempurna  bebas  bertindak  terhadap  benda  miliknya  (2004,  48).  Kebebasan terhadap  benda  hak miliknya  tersebut  maksudnya  adalah  bahwa  pemilik  benda  dapat  menjual, menukarkan, ataupun menghibahkan  benda  miliknya  kepada  orang  lain.  Menghibahkan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  memberikan  sesuatu  (rumah,  sawah,  dan  sebagainya) sebagai  hibah  kepada  seseorang,  biasanya  diperkuat  oleh  akta  notaris,  pemerintah  setempat, saksi dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional; 2005, 335).
Sudah  merupakan  kodratnya  bahwa  manusia  itu  hidup  berdampingan  dengan  sesama manusia  dan  berusaha  meneruskan  keturunannya  dengan  membentuk  suatu  keluarga  dalam ikatan perkawinan yang sah. Adanya perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum, antara lain  terhadap harta benda suami isteri. Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974  ditentukan  bahwa  “harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”  Demikian juga menurut Pasal 87 ayat (1) KHI ditentukan bahwa “ Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing- masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.” Selanjutnya Pasal 86 ayat (2)  KHI menentukan bahwa “harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”    Dengan  demikian  seorang  isteri  maupun  suami  bebas  berbuat  terhadap  harta bawaannya, yaitu harta yang dibawa masuk dalam perkawinan, walaupun mereka sudah terikat dalam suatu perkawinan.
Dalam kehidupan keluarga seorang suami yang sangat mencintai isterinya tentunya akan melakukan  apa  saja  untuk  membuat  isterinya  bahagia.  Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk membahagiakan  isterinya  dapat  ditempuh  antara  lain  dengan  memberikan  hibah  atas  tanah kepada isterinya.
Hibah  dalam  penggolongan  perjanjian  termasuk  perjanjian  sepihak,  dimana  yang memberikan  hibah  hanya  mempunyai  kewajiban;  yaitu    menyerahkan  objek  hibah  kepada penerimanya, sedangkan  penerima hibah  hanya mempunyai hak saja; yaitu menerima barang yang dihibahkan,  sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun. Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, jadi pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah (Deny Muria Hindrato dan Hari Purwadi;  2018, 7
Hibah dalam KUHPdt, hukum Islam maupun dalam hukum Adat pada asasnya tidak dapat dibatalkan.    Dalam  hukum  Islam,  pada  dasarnya  hibah  tidak  boleh  ditarik  kembali.  Hal  ini berdasarkan  hadist  Nabi  Muhammad  S.A.W.    yang  artinya  „Orang  yang  menarik  kembali hibahnya  seperti  orang  yang  memakan  kembali  muntahannya‟  (Muttafaqun  „alaih)  (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al;  2009, 481).  Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali.    Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  212  Kompilasi  Hukum Islam    yang      menyatakan  „hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  hibah  orang  tua  kepada anaknya.‟ Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri (Abdul Manan; 2017, 139).
Larangan  penarikan  hibah  ini  juga  dikemukakan  oleh  Abdul  Ghofur  Anshori;  “Dalam hukum  perdata  BW  pada  hakekatnya  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan, demikian  juga  dengan  hukum  Islam  yang  melarang  (haram)  penarikan  kembali  pemberian. bahkan  dalam  Islam  penarikan  hibah  ini  dipersamakan  dengan  anjing  yang  muntah  lalu memakan  muntahannya  kembali,  ketidakbolehan  penarikan  kembali  dikarenakan  makna  hibah dalam  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  BW  adalah  pemberian  cuma-cuma  dan  tidak mengharapkan suatu kontraprestasi apapun atau dengan kata lain yakni pemberian secara ikhlas (Abdul Ghofur Anshori; 2017, 113).
Berkaitan  dengan  pembatalah  hibah,  yang    dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  perkara pembatalan  hibah  dalam    penetapan  Pengadilan  Jember  nomor  151/Pdt.P/2018/PA.Jr.  Pemberi hibah (suami)   sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang ketiga kali dengan  seorang wanita  bernama  SA.    Perkawinan  antara  pemberi  hibah    dan  SA  tidak  dikaruniai  anak.    Pada saat menikah, suami    telah memiliki harta bawaan/ harta asal (harta bhen gibhen) berupa tanah dan  bangunan  rumah  di  atasnya,  yang      kemudian  dihibahkan    kepada  SA,  isterinya.  Setelah tanah  dihibahkan,    kemudian    obyek  hibah  diproses  untuk  dibalik  nama  menjadi  atas  nama isterinya    dengan  harapan  kelak  ketika mempunyai  anak,  maka  objek  hibah  akan menjadi  hak anaknya  sebagai  harta  warisan.  Ternyata    dari  perkawinan  tersebut,  isterinya  tidak  melahirkan keturunan, dan kemudian  isteri  meninggal dunia.
Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka  dapat  dirumuskan  permasalahan yaitu:
a. Apakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  membatalkan  akta  hibah  antara  suami  kepada isteri dalam putusan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr ?.
b. Apakah akibat hukum atas pembatalan  hibah suami kepada istri berdasarkan Putusan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Hal  ini    dilakukan sesuai  dengan  topik  yang  diambil  terkait  akibat  hukum  pembatalan    hibah  dari  suami  kepada istri.  Penelitian  hukum  normatif    merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  ataupun  doktrin  hukum  agar  menjawab  rumusan  masalah  dalam penelitian  (Peter Mahmud Marzuki; 2010, 35). Pada penelitian hukum normatif,  data sekunder yang digunakan terdiri  dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikut  uraian bahan penelitian yang digunakan:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  berasal  dari  pustaka  yang  isinya  terkait  dengan      peraturan perundang-undangan,  diantaranya:
1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2) Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3) Penetapan PA Jember No. 151/Pdt.P/2018/PA.Jr.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya:
1) Buku-buku mengenai Hukum Perdata
2) Buku-buku mengenai  perjanjian dan hibah
3) Jurnal  yang terkait dengan materi penelitian
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier    yang  digunakan  adalah    kamus  besar  bahasa  Indonesia,  kamus hukum, kamus ilmiah populer, ensiklopedia hukum Islam.
Dalam  penelitian  hukum  normatif    pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengadakan penelitian  kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan  dalam  pembahasan  penelitian  ini  (Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad;
2015, 181). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan nara sumber untuk melengkapi data penelitian.
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan  data  yang  dibantu  dengan  teori-teori  yang  telah  didapatkan  sebelumnya,  guna mendeskripsikan  data  sehingga  bisa  dipahami,    untuk  membuat  kesimpulan  atau  menarik kesimpulan  mengenai  topik  yang  diteliti.  Data  yang  telah  diperoleh    selanjutnya  dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
3.1  Pembatalan  Hibah  Atas  Tanah  oleh  Suami  Kepada  Isteri  dalam  Penetapan    No. 151/Pdt.P/2018/PA.Jr.
Hibah  merupakan  jenis  perjanjian    yang  bersifat  sepihak.  Artinya,  pemberi  hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima  hibah.    Hubungan  hukum  antara  pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  adalah hubungan  hukum  karena  adanya  perjanjian  dimana  pemberi  hibah  sebagai  debitur  dan penerima hibah sebagai kreditur (Widya Anggraeni, 2006; 1).
Setiap  orang  bebas  memberikan  hak  miliknya  kepada  siapapun.    Demikian  juga seseorang  dapat  memberikan  hartanya  kepada  siapapun  melalui  hibah.  Pemberi  hibah dapat  memberikan  benda  hibah  kepada  siapapun  yang  dikehendakinya.    Penerima  hibah dapat  berasal  dari  para  keluarga  dari  si  pemberi  hibah  sendiri,      isteri  ataupun  suaminya. Dalam  hukum  Islam,  pada  dasarnya  hibah  tidak  boleh  ditarik  kembali.    Hal  ini  diatur dalam  Pasal  212  Kompilasi  Hukum  Islam    yang      menyatakan  „bahwa  hibah tidak  dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.‟   Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan (Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan; 2001,44).
Dalam  praktek  peradilan,  ditemukan  contoh  kasus  seorang  suami  yang membatalkan hibah yang telah diberikan kepada isterinya. Hal ini dijumpai dalam perkara No. 151/Pdt.P/2018/PA.Jr. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:
Pemohon/pemberi  hibah      sebelumnya  telah  melangsungkan  perkawinan  yang ketiga  kali  dengan    seorang  wanita  bernama  SA    pada  tahun  1971.    Perkawinan  antara pemberi  hibah    dan  SA  tidak  dikaruniai  anak.    Pemohon  saat  menikah  dengan  SA  telah memiliki  harta  bawaan/  harta  asal  (harta  bhen  gibhen)  berupa  tanah  pekarangan  yang terdiri dari bangunan rumah di atasnya. Pemohon kemudian menghibahkan  tanah tersebut kepada isterinya. Setelah  tanah dihibahkan,  kemudian  obyek hibah diproses untuk dibalik nama menjadi atas nama isterinya yaitu SA, dengan harapan kelak ketika mempunyai anak atau keturunan, maka objek hibah akan menjadi hak anaknya sebagai harta warisan. Bahwa ternyata  perkawinan  antara  pemohon  dengan  SA  tidak  memiliki  keturunan  sampai meninggalnya SA pada tanggal 7 Juli 2016 karena sakit (tua).  Bahwa objek hibah  selama ini masih dalam penguasaan, pengelolaan dan didiami (menjadi tempat tinggal) pemohon. Adapun isi permohonan pemohon adalah: (1) Mengabulkan permohonan  pemohon secara keseluruhan,  (2)      Menyatakan  hibah    pemohon  kepada  istri  pemohon  SA  berupa  tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya pada petok C nomor 140 atas nama B. Kayat Ginem, kelas/blok D.I, luas 1.610 m2 yang kemudian mengalami perubahan/mutasi kepada  nama  Kayat  Sumo  Hartono  dengan  petok  C  (turunan)  nomor:  1664,  sesuai  surat keterangan  pemerintah  Kabupaten  Jember  Kecamatan  Tempurejo  Desa  Sidodadi  Nomor: 475.2/77/35.09.18.2001/2018,   yang kemudian berubah mutasi/ berubah nama kepada Hj. Siti Aminah  yang telah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, adalah harta bawaan/ harta  asal  (harta  bhen  gibhen)  yang  berasal  dari    B.  Kayat  Ginem,  orang  tua  kandung pemohon (Kayat Sumo Hartono).
Sebelum  memberikan  penetapan,    Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan- pertimbangan  sebagai berikut:
1) Berdasarkan  keterangan  saksi,  yaitu  tetangga  dari  pemohon  yang  sekaligus  berposisi sebagai  saksi  ahli/saksi  penyimpan  dokumen,  bahwa  mutasi  atau  peralihan  hak  atas tanah dari B. Kayat Ginem (orang tua pemohon) yang bernomor 140 kepada pemohon, maka beralih dari nomor 140 ke nomor 0616, dan nomor 0161 dicatat pada lembaran dan  halaman  baru;  maka  dengan  demikian  proses  peralihan  hak  atas  tanah  dari  B. Kayat Ginem (orang tua pemohon) kepada pemohon menjadi sempurna dan selesai.
2) Peralihan  hak  atas  tanah  dari  pemohon  yang  bernomor  0161  kepada  istrinya  (Siti Aminah) yang sekarang sudah meninggal dunia, memang sudah ada catatan nama Siti Aminah,  tetapi  belum  dicatat  dengan  nomor  baru  pada  lembaran  dan  halaman  baru, sehingga  dengan  demikian  proses  peralihan  hak  atas  tanah  dari  pemohon  kepada  Siti Aminah  (istri  pemohon)  yang  sekarang  sudah  meninggal  dunia  belum  selesai;  dan karena dalam proses peralihan hak yang belum selesai itu, Siti Aminah lalu meninggal dunia,  maka  dengan  demikian  peralihan hak  (yang  menurut  keterangan  pemohon atas dasar hibah) yang dilakukan oleh pemohon kepada Siti Aminah menjadi batal, karena proses itu tidak mungkin diteruskan dalam posisi Siti Aminah sudah meninggal dunia.
3) Bahwa  dalam  konsep  hukum  sesuai  tradisi  yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat, berdasarkan  keterangan  saksi,  bahwa  status  tanah  pemohon  merupakan  harta  bawaan (bhen  ghibhen)  suami  untuk  istrinya;  bhen  ghibhen,  ketika  istri  meninggal  dunia  dan tidak  mempunyai  keturunan,  maka  bhen  ghibhen  tersebut  kembali  lagi  status hukumnya  menjadi  hak  milik  suami;  tetapi  kalau  ada  keturunan,  maka  harta  tersebut turun ke anaknya.
4) Bahwa  sesuai  fakta  hukum,    Siti  Aminah  sudah  meninggal  dunia  dan  dalam perkawinannya dengan pemohon tidak dikaruniai keturunan, maka berdasarkan tradisi yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat,  bhen  ghibhen  pemohon  yang  tercantum  di dalam objek permohonan harus kembali lagi kepada pemohon;
5) Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan perkara  permohonan  ini,  menurut  majelis  hakim,  menerapkan  konsep  hukum  sesuai tradisi  yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat  berkenaan  dengan  bhen  ghibhen    dari suami  untuk  istri  merupakan  pengejawantahan  dari  norma  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  sesuai dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan    pertimbangan  tersebut  di  atas,    menurut  majelis  hakim  permohonan pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum, dan dengan demikian patut dikabulkan untuk seluruhnya.    Akhirnya hakim mengabulkan  permohonan pemohon dengan menetapkan; „Menyatakan  batal  hibah  pemohon  kepada  istri  pemohon  (Hj.  Siti  Aminah)  berupa  tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah diatasnya tercatat   pada petok C nomo 140 atas nama B.  Kayat  Ginem,  kelas/blok  D.I,  luas  1.610  m2  yang  kemudian  mutasi  kepada  nama  Kayat Sumo Hartono dengan petok C (turunan), dan terakhir mutasi kepada nama Hj. Siti Aminah‟. 3.2      Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Membatalkan    Hibah  dari  Suami      kepada Isterinya.
Hibah  merupakan  bentuk  perjanjian  yang  disepakati  antara  pemberi  hibah  dan penerimanya untuk memberikan suatu barang  tanpa mengharapkan imbalan, dan tidak bisa ditarik  kembali  pemberiannya,  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk  dimanfaatkan  oleh penerimanya.
Menurut  hukum  kewarisan  adat,  hibah  kepada  yang  sedianya  berhak  atas  warisan dipandang  sebagai  kewarisan  yang  telah  dilaksanakan  pada  waktu  pewaris  masih  hidup (Ahmad  Azhar  Basyir;  2004,  49).  Pembatalan  hibah  menurut  hukum  adat  tidak  dapat dilakukan  kembali,  kecuali  hibah  itu  bertentangan  dengan  hukum  adat  (Eman  Suparman; 1995,  73).  Menurut  wawancara  dengan masyarakat  asli Jember  bahwa  harta  bawaan  atau
bhen ghibhen secara tradisi sama halnya seperti waris. Bahwa suatu harta secara otomatis diberikan kepada istrinya, apabila suami meninggal, kemudian apabila istri meninggal dan memiliki  keturunan  atau  seorang  anak,  maka  harta  tersebut  beralih  menjadi  hak  anak. Terkait  dengan  perkara  yang  diteliti,  bahwa  Hj.  Siti  Aminah  mendapatkan  hibah  berupa tanah dari suaminya yaitu Kayat Sumo Hartono, kemudian tidak dikarunia anak. Sehingga, apabila  istri  dari  Kayat  Sumo  Hartono  meninggal  secara  otomatis  hartanya  tidak  bisa diturunkan ke anaknya, sehingga kembali lagi menjadi hak dari Kayat Sumo Hartono.
Dasar pertimbangan hakim dalammengabulkan pembatalan hibah,  sesuai konsep hukum kebiasaan atau  tradisi yang berlaku, bahwa status tanah pemohon merupakan harta bawaan atau  bhen  ghibhen  suami  untuk  istrinya,  sehingga  ketika  istri  meninggal  dunia  dan  tidak mempunyai keturunan, maka bhen ghibhen tersebut kembali lagi status hukumnya menjadi hak  milik  suami,  tetapi  jika  memiliki  keturunan  maka  harta  tersebut  turun  ke  anaknya. Kayat  Sumo  Hartono  dalam  pernikahannya  dengan  Hj.  Siti  Aminah  tidak  dikaruniai keturunan, sehingga objek hibah kembali menjadi hak dari Kayat Sumo Hartono. Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pemohon  dalam penetapan  PA  Jember  nomor  151/Pdt.P/2018/PA.Jr.,  yang  membatalkan  hibah      suami kepada  istri  yang  sudah  meninggal  adalah  dengan  mendasarkan  pada  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Dalam  kaitannya  dengan  perkara  permohonan  ini,  menurut  majelis hakim,  menerapkan  konsep  hukum  sesuai  tradisi  yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat berkenaan dengan bhen ghibhen  dari suami untuk istri merupakan pengejawantahan dari norma  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  konsep  hukum  sesuai  tradisi  yang  berlaku pada  masyarakat  setempat,  berdasarkan  keterangan  saksi,  bahwa  status  tanah  pemohon merupakan  harta  bawaan  (bhen  ghibhen) suami  untuk  istrinya.  Bhen  ghibhen,  ketika  istri meninggal  dunia  dan  tidak  mempunyai  keturunan,  maka  bhen  ghibhen  tersebut  kembali lagi  status  hukumnya  menjadi  hak  milik  suami,    tetapi  kalau  ada  keturunan,  maka  harta tersebut  turun  ke  anaknya.  Sesuai  dengan  fakta  hukum  bahwa  Siti  Aminah  sudah meninggal  dunia  dan  dalam  perkawinannya  dengan  pemohon  tidak  dikaruniai  keturunan, maka berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, bhen ghibhen pemohon yang tercantum di dalam objek permohonan harus kembali lagi kepada pemohon. Peralihan hak atas tanah dari pemohon kepada istrinya (Siti Aminah) yang sekarang sudah meninggal  dunia,  memang  sudah  ada  catatan  nama  Siti  Aminah,  tetapi  belum  dicatat dengan  nomor  baru  pada  lembaran  dan  halaman  baru,  sehingga  dengan  demikian  proses peralihan hak atas tanah dari pemohon kepada Siti Aminah (istri pemohon) yang  sekarang sudah meninggal dunia belum selesai,  dan karena dalam proses peralihan hak yang belum selesai itu, Siti Aminah kemudian meninggal dunia, maka dengan demikian peralihan hak (yang  menurut  keterangan  pemohon  atas  dasar  hibah)  yang  dilakukan  oleh  pemohon kepada  Siti  Aminah  menjadi  batal,  karena  proses  itu  tidak  mungkin  diteruskan  dalam posisi Siti Aminah sudah meninggal dunia.
Ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum  Islam memiliki makna bahwa tercelanya menarik kembali hibah, menunjukkan keharaman penarikan  kembali hibah atau shadaqah yang  lain,  kebolehan  menarik  kembali  hibah  hanya  berlaku  bagi  orang  tua  yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya (Ahmad Rofiq; 2015,  383).
Pembatalan hibah yang dikabulkan oleh hakim dalam penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr,    menunjukkan  bahwa  dalam    praktik  peradilan  hibah  itu  dapat dibatalkan,  meskipun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  hibah  pada  dasarnya  tidak  dapat dibatalkan, kecuali hibah orang tua pada anaknya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 212 KHI. Hibah yang dibatalkan dalam kasus ini bukan hibah antara orang tua terhadap anak, tetapi hibah antara suami kepada isterinya. Hakim dalam penetapan ini tidak mengikuti ketentuan
dalam  KHI,  tetapi  menggali  ketentuan  hukum  adat  setempat.  Hal  ini    dibenarkan  sesuai dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  bahwa  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3.3    Akibat  Hukum    Pembatalan  Hibah  oleh  Suami  Kepada  Istri  yang  Sudah Meninggal.
Pembatalan hibah merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat  hukum    dari  pembatalan  hibah  atas  objek  hibah  yang  dimohonkan  pembatalan dalam  putusan  nomor  151/Pdt.P/2018/PA.Jr  tersebut  adalah  obyek  hibah  kembali  lagi kepada pemohon yaitu pemberi hibah.
Berdasarkan  hukum  kebiasaan  atau  tradisi  bhen  ghibhen  yang  berlaku  di  masyarakat Jember,  maka  objek  hibah  berupa  tanah  pekarangan  yang  berdiri  bangunan  rumah diatasnya tercatat pada petok C nomor 140 atas nama B. Kayat Ginem, kelas/blok D.I, luas 1.610  m2  yang  semula  atas  nama  pemohon  (Kayat  Sumo  Hartono)  dengan  petok  C (turunan) nomor: 1664 dan terakhir mutasi kepada isterinya yang bernama Hj. Siti Aminah secara sah menjadi milik pemohon (Kayat Sumo Hartono) kembali. Untuk selanjutnya pemberi hibah dapat mengajukan permohonan proses balik nama kepada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  setempat  agar  diterbitkan  sertipikat objek hibah  menjadi milik kembali pemohon,  yaitu pemberi hibah.  Adapun syarat  yang harus  dipenuhi  saat  melakukan  balik  nama  di  BPN  adalah    Penetapan  pengadilan  nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr  yang  mengabulkan  pembatalan  hibah  dan  persyaratan  pendukung lainnya, yaitu:
1) Formulir  permohonan  yang  telah  diisi  dan  ditandatangani  pemohon  atau  kuasanya  di atas materai.
2) Formulir permohonan mencakup identitas diri, luas  letak dan penggunaan tanah  yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
3) Surat Kuasa apabila dikuasakan.
4) Fotokopi identitas pemohon/pemegang (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan.
5) SPPT PBB dari obyek hibah.
6) Bukti kepemilikan tanah obyek hibah/ sertipikat asli.

## 4. KESIMPULAN
Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan, dan berdasarkan  analisis hasil penelitian dapat  diambil  kesimpulan    sebagai  berikut:    (1)  Pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  pemohon  dalam  penetapan  PA  Jember  nomor  151/Pdt.P/2018/PA.Jr.,  yang membatalkan hibah   suami kepada istri yang sudah meninggal adalah  bahwa hakim merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim  wajib  menggali,    mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyararakat. Hakim  menerapkan konsep hukum sesuai tradisi yang berlaku pada masyarakat  setempat  berkenaan  dengan  bhen  ghibhen,  bahwa    status  tanah  pemohon  yang dihibahkan kepada isterinya, merupakan harta bawaan atau bhen ghibhen dari suami, sehingga ketika  istri  meninggal  dunia  dan  tidak  mempunyai  keturunan,  maka  bhen  ghibhen  tersebut kembali  lagi  status  hukumnya  menjadi  hak  milik  suami.  (2)  Akibat  hukum  atas  pembatalan hibah  maka  objek  hibah  berupa  tanah  pekarangan  yang  berdiri  bangunan  rumah  diatasnya kembali  menjadi  hak  pemberi  hibah  (suami).  Objek  hibah  yang  telah  dibuat  sertipikatnya  atas nama  penerima  hibah  maka  dengan  penetapan  tersebut  menjadi  batal  dan  tidak  berlaku  lagi. Pemberi  hibah  dapat  mengajukan  permohonan  balik  nama  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) agar sertipikat objek hibah tersebut kembali lagi menjadi atas nama pemberi hibah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Anshori, Abdul Ghofur,  2017, Filsafat Hukum Hibah dan  Wasiat di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada   University Press.
Anggraeni,  Widya,  2006,  Tanggung  Gugat  Pemberi  Hibah  Akibat  Pembatalan  Hibah,
Surabaya: Universitas Airlangga.
Ath-Thayyar,   Abdullah bin Muhammad, et all.,2009,   Shahih al bukhari dalam Ensiklopedi Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif.
Basyir, Ahmad Azhar, 2004, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press.
Dahlan, Abdul Aziz, et all., 1996, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve. Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005,  Kamus  Besar  Ikhtisar  Indonesia  Edisi  Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Manan,  Abdul,  2017,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata    Islam  di  Indonesia,Jakarta,  PT  Fajar Interpratama Mandiri.
Rajasa, Sutan, 2002, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Karya Utama. Rofiq Ahmad, 2015, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Suparman, Eman, 1995, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

## Artikel Jurnal:
Abdoeh,  Nor  Mohammad,  “Inheritance  for  Adopted  Child  (A  Philosophical  Study  of  a Maximum  of  One-Third)/  Hibah  Harta  pada  Anak  Angkat  (Telaah  Filosofis  terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)V, Jurnal Millah, Jurnal Studi Agama Vol. 18, No. 2 (2019 ).hal 207-234.
Bashori, Dhofir Catur  dan Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama”, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2021), hal 44-56.
Hindrato, Deny Muria  dan Hari  Purwadi, “The Cancellation of Grant Deed by The Sibling of Grant  Recipient  Through  the  Court‟s  Stipulation  (A  study  on  Stipulation  Nomor: 58/Pdt.P/2015/PN/SBY)”, Jurnal Repertorium, Vol. 5, No. 2 (2018), hal 1-15.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.