Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 1 Januari 2021, pp. 303-319
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## KAJIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DITINJAU DARI PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN

## Sukma Ayu Fardha Jihin, Wiwit Apit Sulistyowati, Salta*
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon *e-mail: wiwit.apit@gmail.com
Abstract DiPublikasi: 01/01/2021 http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196
Each taxpayer must comply with the general provisions of taxation that already exist, but the taxpayer cannot be separated from his negligence in fulfilling tax obligations, for that tax compliance is an attempt by a taxpayer in fulfilling and implementing the tax  liability  is  in  accordance  with  the  rules  in  the  tax  laws.  Therefore  this  study  aims  to  analyze  and  determine  the  effect   of understanding tax regulations and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers who are registered at KPP  Pratama Cirebon Satu. The sample used in this study were 100 personal taxpayers. This type of research is basic research. The primary data  collection  method  used  is  a  survey  method  using  questionnaire  media.  Data  analysis  method  used  is  multiple  regression analysis  using  SPSS  software  version  25.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  understanding  of  tax  regulations  and  tax penalties affect the personal taxpayers compliance registered at KPP Pratama Cirebon Satu.
Keywords: Understanding of Taxation Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance
Setiap  wajib  pajak  harus  mematuhi  ketentuan  umum  perpajakan  yang  telah  ada,  namun  wajib  pajak  juga  tidak  terlepas  dari kelalaiannya  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  untuk  itu  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  upaya  seorang  wajib  pajak  dalam memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  undang-undang  perpajakan.  Oleh karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Cirebon  Satu.  Sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  sebanyak  100  wajib  pajak  pribadi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  dasar.  Metode  pengumpulan  data primer  yang  digunakan  adalah  metode  survei  dengan  menggunakan  media  kuesioner.  Metode  analisis  data  yang  dipakai  adalah analisis  regresi  berganda  dengan  menggunakan  software  SPSS  versi  25.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pemahaman peraturan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Cirebon Satu.
Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## I. PENDAHULUAN
Pajak  menurut  Undang-undang  merupakan kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa, tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Tabel  1  berikut menunjukkan  bahwa  sumber  terbesar  penerimaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  Indonesia yaitu dari penerimaan pajak.

## Tabel 1
Penerimaan APBN Tahun 2017-2019 (dalam
Triliun Rupiah) Tahu n Anggaran Jumlah (dalam triliun) Prese ntase Pajak A PBN P ajak 2017 1 .283,6 1 .151,5 89,74% 2018 1 .424,0 1 .315,9 92,4 % 2019 1 .557,6 1 .332,1 84,6 %
Sumber:  Lakin  DJP  2017,  2018,  dan  beberapa sumber
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan tahunan  penerimaan  pajak  pada  tahun  2017  sebesar 89,74%,  pada  tahun  2018  penerimaan  pajak
mengalami  kenaikan  sebesar  92,4%,  tetapi  pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan dan  hanya  mendapat  presentase  sebesar  84,6%  hal ini  terjadi  karena  banyak  faktor  yang  dianggap sebagai  penyebab  turunnya  penerimaan  pajak  pada tahun  2019  ini  yaitu,  adanya  penurunan  ekspor  dan impor  dibandingkan  tahun  lalu  yang  cukup  tinggi dan  faktor  global  yang  membuat  penerimaan  pajak presentasenya menurun ( https://katadata.co.id ). Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  No.  16  Tahun  2009  menjelaskan bahwa  semua  Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem  pemungutan  pajak  saat  ini yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu self  assesment system merupakan  sistem  perpajakan  yang  mana seorang  wajib  pajak  harus  mendaftarkan  diri  pada kantor  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  menghitung, membayar  dan  melaporkan  pajak  yang  terutangnya sendiri.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan  perpajakan  adalah  tingkat  di  mana  wajib pajak  mematuhi  undang-undang  dan  administrasi perpajakan  tanpa  perlunya  kegiatan  penegakan hukum.  Tetapi  permasalahan  yang  sering  terjadi yakni  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  sehingga tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  terdaftar  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  di  Indonesia masih rendah.
Fenomena  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak dijelaskan  dalam  tabel  2  dibawah  ini  yang  mana tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  secara  global  selama tiga  tahun  terakhir  yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019  di  Indonesia  dalam  memenuhi  kewajiban pajaknya  masih  tergolong  rendah,  karena  jumlah wajib  pajak  yang  melapor  surat  pemberitahuan tahunan  (SPT)  selalu  dibawah  target  jumlah  wajib pajak yang terdaftar untuk melapor SPT.

## Tabel 2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tahun 2017-2019
Tabel 2 menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun meningkat  tetapi  wajib  pajak  yang  melapor  SPT tidak  pernah  tercapai  hingga  100%  dari  target,  hal ini  bisa  terjadi  karena  beberapa  masalah  yaitu minimnya  pemahaman  wajib  pajak,  kurangnya sosialisasi  perpajakan  dari  aparat  pajak,  dan  tidak memahami  tentang  tata  cara  perpajakan  yang  baik dan  benar,  serta  sanksi  sebesar  2%  untuk keterlambatan  menyampaikan  SPT  masih  dinilai kurang tegas untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak ( https://tirto.id ). Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cirebon Satu tahun 2017-2018
T ahun Jum lah Wajib Pajak Pribadi Wa jib Pajak yang Lapor SPT Prese ntase Kepatuhan 2 017 150. 816 25. 601 17% 2 018 156. 639 26. 568 17% Sumber : KPP Pratama Cirebon Satu
Tabel 3 menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Cirebon Satu  hanya  17%  pada  tahun  2017  dan  2018  masih belum  sepenuhnya  terpenuhi  karena  banyak  wajib pajak  yang  tidak  lapor  SPT,  hal  ini  dikarenakan menurut  Jendral  Pajak  Kementrian  Keuangan,  Ken Dwijugiasteadi  menjelaskan  beberapa  faktor  yang memicu  masyarakat  masih  tidak  patuh  dalam membayar  pajak,  yaitu:  sebagian  masyarakat  tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan,  pengisian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  Pajak  dan  Penghasilan  (PPh)  dinilai  sulit, serta  membayar  pajak  belum  menjadi  budaya masyarakat Indonesia ( https://m.liputan6.com ). Beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memahami  peraturan  yang  telah  ada  adalah sebagian proses dari pemahaman peraturan perpajakan. Terdapat penelitian sebelumnya membahas  tentang  kepatuhan  wajib  pajak,  seperti yang dilakukan oleh, (Priambodo & Yushita, 2017), (Efriyenty,  2017),  (Kusuma,  2017),  (Bahri  et  al., 2018),  dan  (As’ari,  2018)  yang  meneliti  tentang pemahaman  peraturan  perpajakan  menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.
Tahu n Jumlah Wajib Pajak
yang Terdaftar Jumlah Wajib Pajak yang Melapor SPT Target Pemerintah dalam Pelaporan SPT
Tingkat Kepatu han (%)
WP Pribadi
WP Badan 2017 36.031.972 9.082.241 770.000 12.450.000 58,98% 2018 38.651.881 11.690.000 850.000 14.000.000 71% 2019 42.000.000 12.400.000 961.660 15.580.500 73%
Sumber: Ditjen Pajak, dan beberapa sumber, diolah
Semakin  tinggi  pemahaman  peraturan  perpajakan setiap wajib pajak maka akan tinggi pula kepatuhan wajib  pajaknya,  hal  ini  karena  apabila  wajib  pajak memahami  proses  perpajakan  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya  maka  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Tetapi  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Saragih  &  S,  2017)  yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  hal  ini  karena  terlihat  dari  tanggapan responden wajib pajak ukm seberang ulu, mengenai pemahaman  peraturan  pajak,  wajib  pajak  yang diteliti  cenderung  tidak  menerima  resiko  dan menyebabkan  preferensi  resiko  tidak  berpengaruh antara  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
Factor  lain  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  adalah  sanksi  perpajakan  yang  mana sebuah  aturan  harus  dipatuhi  karena  adanya  sanksi perpajakan  itu  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar undang-undang  perpajakan.  Penelitian  lainnya dilakukan  oleh  (Ngadiman  &  Huslin,  2016), (Ariesta  &  Latifah,  2017),  (Alfiyah  &  Latifah, 2017),  (Tene  et  al.,  2017),  (I.  P.  E.  Adiputra  & Wirama,  2017),  (Brata  et  al.,  2017),  (Saragih  &  S, 2017),  dan  (Agustini  &  Widhiyani,  2019)  yang meneliti  tentang  sanksi  perpajakan  menyatakan bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  sanksi perpajakan  maka  akan  tinggi  pula  kepatuhan  wajib pajaknya,  hal  ini  karena  jika  sanksi  perpajakan diterapkan  secara  tegas  kepada  wajib  pajak  maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajaknyapun tinggi.
Tetapi  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Bahri  et  al.,  2018)  dan  (Putri  & Agustin,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  karena  pelanggaran  norma  perpajakan akan  terus  terjadi  apabila  sanksi  perpajakan ditetapkan  ataupun  dibuat  tanpa  adanya  sosialisasi yang  baik  dan  tidak  adanya  tindakan  yang  nyata atas  penerapan  sanksi  akan  membuat  wajib  pajak menganggap  remeh  atas  sanksi  perpajakan  yang ada.
Berdasarkan  fenomena  belum  tercapainya target  penerimaan  pajak  dan  hasil  penelitian terdahulu  yang  tidak  konsisten,  maka  penelitan  ini bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pemahaman peraturan  perpajakan  dan  sanksi pajak  terhadap
kepatuhan wajib pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Atribusi
Menurut  (Robbins  &  Jugde,  2017)  teori  atribusi adalah  teori  yang  menjelaskan  bahwa  ketika individu  mengamati  perilaku  seorang,  individu tersebut  berupaya  untuk  menentukan  apakah perilaku  tersebut  disebabkan  secara  internal  atau eksternal.  Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal merupakan  perilaku  yang  diyakini  berada  di  bawah kendali  pribadi  seorang  individu,  dengan  kata  lain tidak  terpengaruh  oleh  hal  lain.  Perilaku  yang disebabkan  secara  eksternal  merupakan  perilaku yang  dianggap  sebagai  akibat  dari  sebab-sebab  luar yaitu  individu  tersebut  dianggap  telah  dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.
Teori  atribusi  relevan  untuk  menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan  oleh  suatu  keadaan,  baik  dari  faktor internal  adalah  pemahaman  peraturan,  merupakan dasar  yang  harus  dimiliki  agar  wajib  pajak  dapat patuh  untuk  membayar  pajak  dan  factor  eksternal yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak adalah sanksi perpajakan, hal itu disebabkan karena perilaku  tersebut  dipengaruhi  oleh  tuntutan  situasi. Faktor  internal  dan  eksternal  tersebut  dapat mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  mengambil keputusan  untuk  patuh  atau  tidak  patuh  dalam membayar pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Setiap  wajib  pajak  harus  mematuhi  ketentuan umum  perpajakan  yang  telah  ada,  namun  wajib pajak  juga  tidak  terlepas  dari  kelalaiannya  dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk itu diharapkan  setiap  wajib  pajak  mampu  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak yang  dapat  dikatakan  baik  apabila  wajib  pajak tersebut  patuh  mengenai  ketentuan  peraturan  yang telah ada (Pohan, 2016). Untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan (yang  bertujuan  untuk  menaikan  kepatuhan  wajib pajak) yaitu:
1. Wajib  pajak  paham  dan  berusaha  memahami UU Perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya
“kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  seluruh  kewajiban
perpajakan ialah suatu hal yang harus dipenuhi oleh wajib  pajak  serta  menjadi  hak  setiap  wajib  wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya.”
Berdasarkan  Ditjen  Pajak  bahwa  kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua  jenis  pajak,  kecuali  telah  memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun  berturut- turut, dan
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Pemahaman  peraturan  perpajakan  merupakan suatu  sikap  dan  sifat  yang  ditunjukan  oleh  wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya.  Pemahaman  Peraturan  ini  mengacu pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  yang menjelaskan  bahwa  semua  wajib  pajak  yang  tekah memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  yang sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya.  Beberapa  definisi  lain  mengenai pemahaman  mengenai  perpajakan  juga  telah diungkapkan (Nirawan, 2013), (H. Adiputra, 2014), bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah proses seorang wajib pajak akan memahami tentang peraturan  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk melakukan kegiatan perpajakan.
Menurut  (As’ari,  2018)  terdapat  tiga  indikator yang  dapat  menjelaskan  tentang  pemahaman peraturan perpajakan diantaranya yaitu:
1. Memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Memahami mengenai fungsi perpajakan.
3. Kepatuhan  dalam  menghitung  dan  membayar pajak dengan benar.

## Sanksi Perpajakan
Menurut undang-undang sanksi perpajakan dapat
berupa  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Sanksi Administrasi
Sanksi  administrasi  bersifat  denda  dan  bunga, apabila  surat  pemberitahuan  tidak  disampaikan dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  maka dikenai  sanksi  sebesar  Rp  500.000  untuk  Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Rp 100.000  untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa  lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak  Badan  serta  sebesar  100.000  untuk  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Orang  Pribadi,  dan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah  pajak  yang  kurang  bayar,  dihitung  sejak jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal pembayaran  dan  bagian  dari  bulan  dihitung  penuh satu  bulan.  Sanksi  administrasi  sebagaimana  diatur dalam  pasal  7  ayat  1  adalah  untuk  kepentingan tertib  administrasi  perpajakan  dan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Sanksi Pidana Sanksi  pidana  merupakan  yang  hasil  akhir  dari hukum yang diatur dalam undang-undang digunakan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi. Menurut  perpajakan  adalah    salah  satu  upaya pemerintah  memberikan  ancaman  berupa  sanksi kepada  wajib  pajak  yang  tidak  taat  dengan kewajiban perpajakannya dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Menurut  (As’ari,  2018)  terdapat  tiga  indikator yang  dapat  menjelaskan  tentang  sanksi  perpajakan diantaranya yaitu:
1. Sanksi  perpajakan  yang  dikenakan  bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Penggenaan  sanksi  pajak  yang  cukup  berat merupakan  salah  satu  saran  untuk  mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

## Hasil Penelitian Sebelumnya
Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015 Pengaruh Sunset Policy,  Tax  Amnesty,  dan  Sanksi  pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Kembangan)  dengan  hasil  penelitian  bahwa Sunset  Policy  tidak  berpengaruh  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  serta  Tax  Amnesty  dan Sanksi  Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.
Putut  Priambodo,  2017  Pengaruh  Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Kabupaten  Purwerejo  Tahun 2017  dengan  hasil  penelitian  bahwa  Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kartika  Candra  Kusuma,  2017  Pengaruh  Kualitas
Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan  Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  WPOP  dengan  hasil  penelitian bahwa Kualitas pelayanan, Pemahaman Peraturan  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Januar  Dio  Brata,  Isna  Yuningsih  dan  Agus  Iwan Kusuma,  2017  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas  di  Kota  Samarinda  dengan  hasil penelitian  Keasadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib pajak serta Pelayanan Fiskus  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Putu  Eka  Adiputra  dan  Dewa  Gede  Wirama,  2017
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  hasil penelitian  bahwa  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Johanes  Herbert  Tene,  Jullie  J.  Sondakh  dan  Jessy D.L.  Warongan,  2017  Pengaruh  Pemahaman
Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi
Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama  Manado)  dengan  hasil  penelitian bahwa  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  serta  Pelayan fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak.
Dian  Efryenty,  2017  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  serta Sanksi  Perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  di  kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Batam  dengan hasil  penelitian  bahwa  Kualitas  Pelayanan Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Ristra  Putri  Ariesta  dan  Lyna  Latifah,  2017 Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern,  Pengetahuan  Korupsi,  dan  Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di KPP Pratama Semarang dengan hasil penelitian bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,  Sistem  Administrasi,  Pengetahuan Korupsi,  dan  Tax  Amnesty  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah, 2017 Pengaruh Pelaksanaan  Kebijakan  Sunset  Policy,  Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
dengan  hasil  penelitian  bahwa  Pelaksanaaan Kebijakan  Sunset  Policy,  Tax  Amnesty,  dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Fitriani  Saragih  dan  Dessy  S,  2017  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Pada KPP Pratama Medan Kota) dengan hasil penelitian  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  serta  Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nur  Ghalina  As’ari,  2018  Pengaruh  Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan, Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanski  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Kecamatan Rongkop)  dengan  hasil  penelitian  bahwa Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh
terhaadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  serta Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Saiful  Bahri,  Yossi  Diantimala,  dan  Shabri  Abd. Majid,  2018  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan, Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  serta  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Pada Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh) dengan  hasil  penelitian  Kualitas  Pelayanan  dan Sanksi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  serta  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Narti  Eka  Putri  dan  Dessy  Agustin,  2018  Pengaruh
Pengertahuan Perpajakan
dan Sanksi
Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pribadi  (Studi  Kasus:  KPP  Pratama  Kebayoran Lama  Kota  Jakarta  Selatan)  dengan  hasil penelitian Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  serta  Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Komang  Dwi  Agustini  dan  Ni  Luh  Sari  Widhiyani,
2019 Pengaruh Penerapan E-Filing,
Sosialisasi  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  dengan  hasil  penelitian  Penerapan  E- Filling,  Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan  hasil  penelitian  bahwa  Pemahaman
Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  serta  Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Pemahaman
Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut  (Robbins  &  Jugde,  2017)  bahwa  teori atribusi  merupakan  hubungan  sebab-akibat  yang disebabkan  oleh  perilaku  internal  seorang  wajib pajak,  dalam  hal  ini  pemahaman  peraturan perpajakan  artinya  dasar  yang  harus  dimiliki  agar
wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak.
Pemahaman peraturan perpajakan adalah seorang  wajib  pajak  yang  memahami  dan  mengerti akan  peraturan-peraturan  dalam  hal  perpajakan. Apabila wajib pajak memahami peraturan-peraturan tersebut maka akan mempermudah wajib pajak saat melakukan kegiatan perpajakannya dan menerapkan apa  yang  sudah  dipahami.  Pemahaman  peraturan perpajakan  yang  baik  dan  benar  oleh  wajib  pajak yaitu  seperti  memiliki  pengetahuan  mengenai ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan, pengetahuan  mengenai  fungsi  perpajakan,  dan kepatuhan  dalam  menghitung  dan  membayar  pajak dengan  benar.  Oleh  karena  itu  wajib  pajak  yang memahami  peraturan  perpajakan  yang  baik  dan benar  akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib pajaknya.
Argumen  tersebut  didukung  oleh  penelitian (Efriyenty, 2017), bahwa ketika seorang wajib pajak memahami  ketentuan  perpajakan  dan  norma perpajakan  maka  dapat  pula  memahami  peraturan perpajakannya. Sehingga semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan setiap wajib pajak maka  akan  tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajaknya. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  (Priambodo  & Yushita,  2017),  (Kusuma,  2017),  (Bahri  et  al., 2018), dan (As’ari, 2018).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  rumusan hipotesis penelitian ini adalah:
H1:  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut  (Robbins  &  Jugde,  2017)  bahwa  teori atribusi  merupakan  hubungan  sebab-akibat  yang disebabkan  oleh  perilaku  eksternal  seorang  wajib pajak.  Dalam  hal  ini  sanksi  perpajakan  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  hal  itu disebabkan  karena  perilaku  tersebut  dipengaruhi oleh tuntutan situasi.
Sanksi perpajakan adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menindak wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam perpajakan dan sanksi  juga  diperlukan  agar  peraturan  perpajakan tidak  dilanggar.  Wajib  pajak  yang  mengetahui sanksi  perpajakan  bahwa  sanksi  perpajakan  yang dikenakan  bagi  pelanggar  aturan  itu  cukup  berat, pengenaan  sanksi  pajak yang  cukup  berat merupakan  salah  satu  saran  untuk  mendidik  wajib pajak,  dan  sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada pelanggarnya  tanpa  toleransi.  Apabila  wajib  pajak
patuh  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya maka  sanksi  tidak  akan  dikenakan  dan  akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
Argumen tersebut didukung dengan penelitian (I. P. E. Adiputra & Wirama, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas pada wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  Secara  logika  bila  wajib  pajak  melanggar peraturan  perpajakan  maka  akan  diberikan  sanksi yang  berlaku,  apabila  semakin  tinggi  sanksi perpajakan  yang diberlakukan maka  semakin tinggi kepatuhan  wajib  pajaknya.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  (Ngadiman  &  Huslin, 2016),  (Ariesta  &  Latifah,  2017),  (Alfiyah  & Latifah,  2017),  (Tene  et  al.,  2017),  (Brata  et  al., 2017), dan (Agustini & Widhiyani, 2019). Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  rumusan hipotesis penelitian ini adalah:
H2:  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
H1 H2 Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran

## III.  METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  merupakan  penelitian  dasar (basic  research),  yaitu  untuk  membentuk  pokok pengetahuan  dan  memahami  tentang  penyelesaian masalah tertentu. Metode penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari  tempat  tertentu  yang  alamiah  (Sugiyono, 2017).
Operasionalisasi Variabel Berikut definisi konsep variabel yang diteliti:

## Tabel 4
Operasional Variabel Variabel Indikator
Butir Pertanyaan Skala Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1. Keperluan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak Butir Pertanyaan 1,2 Likert 2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
Butir Pertanyaan 3-5
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
Butir Pertanyaan 6-9 4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan Butir Pertanyaan 10,11 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) 1. Memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Butir Pertanyaan 1,2 Likert
2. Memahami mengenai fungsi perpajakan Butir
Pertanyaan 3-5 3. Kepatuhan dalam menghitung, membayar pajak dengan benar
Butir Pertanyaan 6-8 Sanksi
Perpajakan (X2) 1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat Butir Pertanyaan 1-3 Likert 2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak
Butir Pertanyaan 4,5 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Butir Pertanyaan 6-8

## Sumber: (As’ari, 2018)

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  163.372 jumlah  wajib  pajak  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Cirebon  Satu.    Pengambilan  jumlah  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  probability sampel  dengan  cara  cluster  sampling.  Berdasarkan data dari KPP Pratama Cirebon Satu hingga Februari 2020  tercatat  sebanyak  163.372  wajib  pajak  orang pribadi.  Jumlah  sampel  untuk  penelitian  ini  dengan margin of error sebesar 10% adalah:
Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  99.9388274445  yang  dibulatkan  menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.
Teknik Analisis Data
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

## Uji Kualitas Data Uji Validitas Data
Menurut  (Ghazali,  2016)  uji  validitas  digunakan untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu kuesioner.  Pengujian  validitas  dapat  dilakukan dengan melihat nilai correlated item atau membandingkan  r  hitung  dengan  r  tabel.  Total correlation  dengan  kriteria  sebagai  berikut:  jika  r hitung  >  r  table  dan  nilainya  positif,  maka  semua butir pertanyaan indicator tersebut dikatakan “valid”.

## Uji Reliabilitas Data
Menurut  (Ghazali,  2016)  reliabilitas  sebenarnya adalah  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang merupakan  indikator  dari  variabel  atau  konstruk. Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Butir kuesioner  dikatakan  reliabel  (layak)  jika  cronbach’s alpha  >  dari  0,60  dan  dikatakan  tidak  reliabel  jika cronbach’s alpha < 0,60.
Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Penelitian  ini  menggunakan  uji  normalitas kolmogorov  smirnov,  yaitu  pengujian  dua  sisi  yang dilakukan  dengan  membandingkan  signifikansi  hasil uji (p value) dengan taraf signifikan sebesar 5%. a. Apabila signifikansi data lebih dari 5%, maka data dapat dikatakan normal.
b.  Apabila  signifikansi  data  kurang  dari  5%,  maka data dikatakan tidak normal.

## Uji Multikoliearitas
Model  regresi  dikatakan  baik  jika  tidak  terjadi korelasi  diantara  variabel  independen.  Ada  atau tidaknya  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance  dan  lawannya  yaitu  variance  inflation factor  (VIF).  Nilai  cutoff  yang  umum  dipakai  untuk menunjukan  adanya  multikolinearitas  adalah  nilai tolerance  >  0,10  atau  sama  dengan  nilai  VIF  <  10 dapat  dikatakan  dalam  data  tersebut  terdapat multikolinearitas.
Uji Heterooskedastisitas Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastitas.  Heteroskedastisitas  dapat  diuji dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel residual absolute.
Analisis Regresi Linear Berganda Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa  besar  pengaruh  hubungan  antara  variabel independen  (Pemahaman  peraturan  perpajakan  X1)
dan  (Sanksi  perpajakan  X2)  terhadap  variabel dependen  yaitu  (Kepatuhan  wajib  pajak  Y).  Model analisis  regresi  liniear  berganda  dalam  penelitian  ini adalah:
KWP = α + β1 PPP + β2 SP + e Keterangan: KWP = Kepatuhan Wajib Pajak PPP = Pemahaman Peraturan Perpajakan SP  = Sanksi Perpajakan α = Konstansta β1 dan β2 = Koefisien regresi  untuk masing-masing variabel independen e = Error Uji Hipotesis

## Uji t (Uji Parsial)
Pengujian  melalui  uji  t  dilakukan  dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikan 5%. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:
1.  t  hitung  >  t  tabel  atau  apabila  probabilitas kesalahan  kurang  dari  5%  maka  H0  ditolak  dan  Ha diterima,  yang  berarti  bahwa  variabel  dependen dapat  menerangkan  variabel  independen,  dan memang  ada  pengaruh  yang  signifikan  diantara kedua variabel yang diuji.
2.  t  hitung  <  t  tabel  atau  apabila  probabilitas kesalahan  lebih  dari  5%  maka  H0  diterima  dan  Ha ditolak,  yang  berarti  bahwa  variabel  dependen  dapat menerangkan  variabel  independen,  dan  tidak  ada pengaruh  yang  signifikan  diantara  kedua  variabel yang diuji.

## Koefisien Determinasi
Menurut  (Ghazali,  2016)  Koefisien  Determinasi (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R2  yang  kecil berarti  kemampuan  varriabel-variabel  independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu berarti  variabel-variabel  independen  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Responden Wajib Pajak
Jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Cirebon  Satu  adalah  sebanyak  163.372. Peneliti  membagikan  kuesioner  kepada  wajib  pajak orang pribadi yang melakukan kewajiban
perpajakannya  di  KPP  Pratama  Cirebon  Satu  yang diberikan secara tidak langsung. Setelah melakukan perhitungan  hasil  kuesioner,  diperoleh  100  data yang dapat dianalisis.
Tabel 5 Tabulasi Kuesioner No. Keterangan Jumlah Sampel Presentase 1. Harjamukti 17 17% 2. Pekalipan 11 11% 3. Lemahwungkuk 21 21% 4. Kesambi 31 31% 5. Kejaksan 20 20% Total 100 100% Sumber: data primer diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  5  kecamatan  kesambi  dan kejaksan  lebih  dominan  karena  jumlah  wajib  pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cirebon Satu lebih banyak melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Karakteristik Responden 1.  Karakteristik  Responden  berdasarkan  Jenis Kelamin
Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 6 Jenis Kelamin Responden No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 1. Pria 55 55% 2. Wanita 45 45% Total 100 100% Sumber: data primer diolah 2020 Berdasarkan tabel 6 menunjukan bahwa responden  wajib  pajak  pria  sebanyak  55%  lebih dominan  dibandingkan  dengan  presentase  wanita yang  hanya  45%  karena  menurut  organization economic  corporation  and  development  pria cenderung lebih patuh dibanding wanita.
2. Karakteristik Responden berdasarkan Usia Karakteristik  responden  berdasarkan  usia  dapat dikategorikan sebagai berikut: Tabel 7 Usia Responden No. Usia Respond en Jumlah  Presentase 1. 19-30 Tahun 73 73% 2. 31-40 Tahun 21 21% 3. 41-50 Tahun 6 6% 100 100% Sumber: data primer diolah, 2020 Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa responden  wajib  pajak  berdasarkan  umur  19-30 tahun  mencapai  presentase  73%  dan  31-40  tahun mencapai  21%  karena  di  usia  tersebut  wajib  pajak yang  paling  banyak  banyak  berkarir  dalam  bidang apapun.
3. Karakteristik  berdasarkan  Pendidikan  Terakhir Responden Karakteristik berdasarkan pendidikan dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 8 Pendidikan Terakhir Responden No. Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 1. Sarjana 26 26% 2. Diploma 15 15% 3. SMA/SMK 59 59% 100 100% Sumber:data primer diolah, 2020 Berdasarkan tabel 8 menunjukan bahwa responden wajib pajak berdasarkan pendidikan pada tingkat  pendidikan  SMA/SMK  lebih  dominan  hal ini bisa terjadi karena wajib pajak sudah memahami
tentang kewajiban perpajakannya. 4. Karakteristik Pekerja Responden Karakteristik pada pekerjaan responden dikategorikan sebagai berikut: Tabel 9 Pekerjaan Responden No. Pekerjaan Jumlah Presentase 1. Karyawan 89 89% 2. Non Karyawan 11 11% Total 100 100% Sumber: data primer diolah 2020 Berdasarkan tabel 9 menunjukan bahwa responden wajib pajak berdasarkan status pekerjaan yang  paling  patuh  adalah  karyawan  dengan presetase 89% karena gaji yang sudah diterima oleh karyawan  secara  tidak  langsung  sudah  terpotong PPh  21  yang  dilakukan  oleh  perusahaan/instansi pemerintah.
Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas Data Hasil perhitungan uji validitas variabel kepatuhan  wajib  pajak  menggunakan  program  spss 25 for windows diperoleh sebagai berikut:

## Tabel 10
Hasil Uji Validitas Data VARIABEL Butir Pertan yaan r i hitung  r i tabel  Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y. P1 0,478 0,195 Valid Y. P2 0,485 0,195 Valid Y. P3 0,529 0,195 Valid Y.P4 0,442 0,195 Valid Y.P5 0,543 0,195 Valid Y.P6 0,629 0,195 Valid Y.P7 0,618 0,195 Valid Y.P8 0,515 0,195 Valid Y.P9 0,473 0,195 Valid Y.P10 0,567 0,195 Valid Y.P11 0,483 0,195 Valid Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) X1.P1 0,528 0,195 Valid X1.P2 0,685 0,195 Valid X1.P3 0,476 0,195 Valid X1.P4 0,470 0,195 Valid X1.P5 0,650 0,195 Valid X1.P6 0,712 0,195 Valid X1.P7 0,701 0,195 Valid
X1.P8 0,575 0,195 Valid Sanksi Perpajakan (X2) X2.P1 0,489 0,195 Valid X2.P2 0,573 0,195 Valid X2.P3 0,626 0,195 Valid X2.P4 0,690 0,195 Valid X3.P5 0,433 0,195 Valid X4.P6 0,662 0,195 Valid X2.P7 0,735 0,195 Valid X2.P8 0,675 0,195 Valid

## Sumber: Data primer diolah dari SPSS, 2020
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  r hitung  Corrected  item  Total  correlation  untuk indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan r hitung > dari pada r tabel 0,195.
Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa semua  indikator  variaebel  Kepatuhan  Wajib  Pajak,
Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan  adalah  valid  dan  layak  untuk  dilakukan pengujian untuk tahap berikutnya.

## Uji Reliabilitas Data
Hasil  perhitungan  uji  realiabilitas  variabel kepatuhan  wajib  pajak  menggunakan  program  spss 25 for windows diperoleh sebagai berikut:
Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas Data VARIABEL Cronbranch’s alpha  Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak 0,726 Reliabel Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,747 Reliabel Sanksi Perpajakan 0,750 Reliabel Sumber: Data primer diolah, 2020 Berdasarkan tabel 11 menunjukan bahwa nilai cronbranch’s alpha > 0,60 di setiap variabel hal ini menunjukan seluruh variabel adalah reliable dan konsisten dari waktu ke waktu.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Berikut hasil uji normalitas. Tabel 12
Uji Kolomogorov-Smirnov
Sumber: Data primer diolah, 2020
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.70823722 Most Extreme Differences Absolute .055 Positive .055 Negative -.042 Test Statistic .055 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Berdasarkan  hasil  tabel  di  atas  diperoleh  nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,055 dengan Asymp.Sig.(2-tailed)  sebesar  0,200.  Karena  nilai
signifikan  yang  diperoleh  0,200  lebih  besar  dari nilai  signifikan  yang  diharapkan  yaitu  0,05.  Hal tersebut  berarti  bahwa  residual  untuk  semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji Multikoleniaritas
Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

## Tabel 13
Hasil Uji Multikoleniaritas
Berdasarkan  tabel  13  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance  untuk  variabel  pemahaman  peraturan perpajakan  adalah  sebesar  0,745  yang  lebih  besar dari  0,10  dan  nilai  VIF  sebesar  1,343  yang  lebih kecil dari 10. Untuk variabel sanksi perpajakan nilai tolerance  menunjukkan  nilai  adalah  sebesar  0,745 yang  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  sebesar
1,343  yang  lebih  kecil  dari  10.  Berdasarkan  hasil dari  nilai  tolerance  dan  VIF  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  model  regresi  tidak  terdapat multikolinearitas  antar  variabel  independen  dan dapat  digunakan  untuk  memprediksi  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Cirebon Satu.
Uji Heteroskedastisitas Berikut adalah hasil uji glejser:
Tabel 14 Hasil Uji Heteroskedatisitas
Coefficients a
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa  nilai  signifikan  dari  setiap variabel  independen  lebih  besar  dari  0,05.  Nilai signifikan  untuk  variabel  pemahaman  peraturan perpajakan  adalah  sebesar  0,920.  Nilai  signifikan untuk  variabel  sanksi  perpajakan  adalah  sebesar
0,888. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas,  sehingga  model  regresi  layak untuk memprediksi penerapan pemahaman peraturan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Model
Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2.140 1.837 1.165  .247 PPP_ -.006 .060 -.012  -.100  .920 SP_ .008 .056 .017  .141  .888
a. Dependent Variable: Abs_RES Sumber: Data primer diolah, 2020 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 18.905 3.196 5.916  .000 PPP .524 .104 .456  5.044  .000 .745  1.343 SP .295 .098 .274  3.029  .003 .745  1.343 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer diolah, 2020

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berikut  dapat  disajikan  hasil  pengolahan data  dengan  analisis  regresi  linear  berganda  pada tabel 15 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 18.905  3.196 5.916  .000 Pemahaman Peraturan Perpajakan .524 .104 .456 5.044  .000 Sanksi Perpajakan .295 .098 .274 3.029  .003
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer diolah, 2020
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan  pada  tabel  di  atas,  maka  diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:
KWP = 24.018 + 0,343 PPP + 0,295 SP + e

## Uji Hipotesis
Uji t (Uji Parsial)
Tabel 16 Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 18.905  3.196 5.916  .000 Pemahaman Peraturan Perpajakan .524 .104 .456  5.044  .000 Sanksi Perpajakan .295 .098 .274  3.029  .003
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berikut  kesimpulan  dari  hasil  uji  parsial  (uji  t) sebagai berikut:
1. Pengujian  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan tabel 16 dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pearturan perpajakan memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  dan  nilai  t- hitung > t-tabel yaitu 5.044 > 1,660, maka H0 dapat ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa pemahaman peraturan perapajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. 2. Pengujian  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel 16 dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,003  <  0,05  dan  nilai  t-hitung > t-tabel yaitu 3.029 > 1,660, maka H0 dapat ditolak dan  H1  diterima,  artinya  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Uji Koefesien Determinasi (R2)
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  untuk menerangkan  variabel  dependen.  Nilai  R2  yang kecil  menunjukkan  bahwa  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen sangatlah terbatas. Hasil analisis koefisien determinan  dalam  penelitian  ini  disajikan  sebagai berikut:

## Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .640 a .409 .397 2.736
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Sumber: Data primer diolah, 2020
Berdasarkan tabel 17 menunjukan bahwa nilai R Square  sebesar  0,409  atau  40,9%.  Artinya kemampuan variabel independen pada penelitian ini
yaitu  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan  dalam  menjelaskan  variasi  variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  40,9%  dan  sisanya yaitu sebesar 59,1% (100% - 40,9%) dijelaskan oleh variabel lain.
Pembahasan 1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa  berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,000 < 0,05.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh, (Priambodo & Yushita, 2017), (Efriyenty, 2017), (Kusuma, 2017), (Bahri, Diantimala,  &  Majid,  2018),  dan  (As’ari,  2018) yang  meneliti  tentang  pemahaman  peraturan perpajakan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Saragih  &  S, 2017)yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Jika  dilihat  pada  hasil  pengelolahan  distribusi frekuensi variabel pemahaman peraturan perpajakan diketahui  bahwa  hasil  setiap  indikator  pertanyaan- pertanyaan  yang  terdiri  dari;  memahami  mengenai ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan, memahami  mengenai  fungsi  perpajakan,  dan kepatuhan  dalam  menghitung  dan  membayar  pajak dengan  benar.  Mayoritas  wajib  pajak  menjawab pada  kategori  “setuju”,  hal  ini  menunjukan  ketika seorang  wajib  pajak  semakin  memahami  tentang peraturan  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia terutama untuk  wilayah KPP Pratama Cirebon Satu maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  di KPP Pratama Cirebon Satu.
Berdasarkan  indikator  pertanyaan-pertanyaan tersebut  menjelaskan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan  sudah  banyak  dipatuhi  oleh  wajib  pajak yang  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya dikatakan baik, walaupun ada beberapa wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Adapun  teori  atribusi  yang  dijelaskan  oleh (Robbins  &  Jugde,  2017)  teori  atribusi  adalah  teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati sikap  seorang,  individu  tersebut  berupaya  untuk
menentukan  apakah  sikap  tersebut  disebabkan secara  internal  atau eksternal.  Sikap  yang disebabkan  secara  internal  merupakan  sikap  yang diyakini  berada  di  bawah  kendali  pribadi  seorang individu,  dengan  kata  lain  tidak  terpengaruh  oleh hal  lain.  Sikap  yang  disebabkan  secara  eksternal merupakan sikap yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab  luar  yaitu  individu  tersebut  dianggap telah  dipaksa  berperilaku  demikian  oleh  situasi. Dalam hal ini faktor internal yang timbul dari wajib pajak  yaitu  pemahaman  peraturan  perpajakan  yaitu memahami  secara  baik  dan  benar  terkait  ketentuan dan  peraturan-peraturan  perpajakan,  wajib  pajak yang  memahi  peraturan  perpajakan  secara  baik  dan betul-betul  memahami  peraturan  perpajakan  akan melakukan  kewajiban  perpajakan  dalam  melapor dan membayarkan pajaknya, hal ini akan meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  yang  sudah melapor  dan  membayarnya.  Factor  eksternal  yang timbul  dari  pemahaman  peraturan  perpajakan  yaitu ketika wajib  pajak  melakukan  mempelajari, membaca  dan  mengerti  terkait  pemahaman  tentang peraturan  perpajakan,  hal  ini  akan  memudahkan wajib  pajak  serta  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajaknya.
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa  berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,003 < 0,05.
Hasil  penelitian  lainnya  dilakukan  oleh (Ngadiman  &  Huslin,  2016),  (Ariesta  &  Latifah, 2017),  (Alfiyah  &  Latifah,  2017),  (Tene,  Sondakh, &  Warongan,  2017),  (I.  P.  E.  Adiputra  &  Wirama, 2017),  (Brata,  Yuningsih,  &  Kesuma,  2017), (Saragih  &  S,  2017),  dan  (Agustini  &  Widhiyani, 2019)  yang  meneliti  tentang  sanksi  perpajakan menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Bahri  et  al.,  2018) dan  (Putri  &  Agustin,  2018)  yang  menyatakan bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Jika  dilihat  pada  hasil  pengelolaan  distribusi frekuensi  variabel  sanksi  perpajakan  diketahui bahwa  hasil  setiap  indikator  pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari; sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat,
penggenaan  sanksi  pajak  yang  cukup  berat merupakan  salah  satu  saran  untuk  mendidik  wajib pajak,  dan  sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada pelanggarnya  tanpa  toleransi.  Mayoritas  jawaban responden menjawab pada kategori “setuju”, hal ini menunjukan  ketika  seorang  wajib  pajak  semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta  KPP  Pratama  Cirebon  Satu  yang  terus meningkatkan sanksi perpajakannya sehingga kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Cirebon Satu dapat meningkat.
Berdasarkan  indikator  pertanyaan-pertanyaan tersebut  menjelaskan  bahwa  sanksi  perpajakan sudah  banyak  dipatuhi  oleh  wajib  pajak  yang  telah memenuhi  kewajiban  perpajakan  dikatakan  baik, walaupun  ada  beberapa  wajib  pajak  yang  belum memahami  sanksi  perpajakan  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya.
Adapun  teori  atribusi  yang  dijelaskan  oleh (Robbins  &  Jugde,  2017)  teori  atribusi  adalah  teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati sikap  seorang,  individu  tersebut  berupaya  untuk menentukan  apakah  sikap  tersebut  disebabkan secara  internal  atau eksternal.  Sikap  yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini  berada  di  bawah  kendali  pribadi  seorang individu,  dengan  kata  lain  tidak  terpengaruh  oleh hal  lain.  Sikap  yang  disebabkan  secara  eksternal merupakan  perilaku  yang  dianggap  sebagai  akibat dari  sebab-sebab  luar  yaitu  individu  tersebut dianggap  telah  dipaksa  berperilaku  demikian  oleh situasi.  Dalam  hal  ini  faktor  eksternal  yang  timbul dari  wajib  pajak  yaitu  sanksi  perpajakan  dengan mematuhi  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana yang  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  perpajakan yang  berlaku  untuk  wajib  pajak  maka  wajib  pajak harus melakukan kewajiban perpajakan dengan baik hal ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang sudah  membayar  dan  melaporkan  pajaknya.  Faktor eksternal  yang  timbul  dari  wajib  pajak  yaitu  ketika wajib  pajak  merasa  tertekan  apabila  wajib  pajak tidak  melakukan  kewajiban  perpajakan  kemudian tindakan  wajib  pajak  dalam  membayar  dan melaporkan  pajaknya  akan  mempermudah  wajib pajak  sehingga  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak semakin meningkat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan pada  bab  4  terkait  pengaruh  pemahaman  peraturan
perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1.  Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan banyak  wajib  pajak  yang  sudah  memahami  terkait ketentuan  dan  peraturan-peraturan  perpajakan sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
2. Sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  dikarenakan  sanksi perpajakan  sudah  banyak  dipatuhi  oleh  wajib  pajak yang  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.

## Implikasi Implikasi Teoritis
Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu  pengetahuan  dan  wawasan  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon  Satu,  khususnya  factor  pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Bagi Peneliti Lainnya
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai  bahan  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya yang  berkaitan  dengan  analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cirebon  Satu, khususnya  faktor  pemahaman  peraturan  perpajakan dan sanksi perpajakan.

## Implikasi Praktis
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cirebon  Satu harus  terus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pajak, sehingga  bisa  mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  informasi  bagi  pemerintah  untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  Kepatuhan  WPOP yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  di  kantor-kantor pelayanan  pajak  di  Indonesia  khususnya  di  KPP Pratama  Cirebon  Satu  agar  dapat  meningkatkan upaya  pemerintah  dalam  menangani  wajib  pajak yang  kurang  taat  dan  patuh  dalam  pembayaran  dan pelaporan  pajak.  Selain  itu  penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  referensi  dalam menetapkan kebijakan dalam bidang perpajakan.

## Keterbatasan
Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian  ini  masih terdapat  beberapa  kekurangan  dan  kelemahan  yang
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1.  Berdasarkan  hasil  R  Square  (R2)  sebesar  0,409 dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  40,9%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
2.  Adanya  wabah  covid-19  peneliti  tidak  bisa memberikan  kuesioner  secara  langsung,  dan  seta sekunder  yang  tidak  bisa  di  dapat  dengan  tepat waktu.
3.  Akibat  dari  keterbatasan  berbagai  faktor  tersebut maka  penelitian  ini  masih  banyak  kekurangan, untuk  itu  peneliti  dengan  senang  hati  menerima kritik  dan  saran  yang  bersifat  membangun  demi kesempurnaan penelitian ini.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  terkait  penelitian  ini,  maka  peneliti memberikan saran kepada peneliti-peneliti berikutnya, yaitu:
1.  Diharapkan  kepada  aparat  pajak  harus  terus meningkatkan  kualitas  pelayanan  pajak,  sehingga bisa  mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan  tentang  tarif  pajak  dan  ketentuan- ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  pada  Indonesia dirasa  masih  kurang  dipahami  oleh  wajib  pajak, sebagai  akibatnya  perlu  adanya  pengenalan  karena sebagian  wajib  pajak  belum  memahami  peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan pula harus ditingkatkan  untuk  disosialisasikan  dengan  baik kepada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak  dapat memahami hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan  sanksi  perpajakan  dan  penyebab- penyebab  dikenakannya  suatu  sanksi  perpajakan untuk wajib pajak.
2.  Kepada  wajib  pajak  diharapkan  dapat  lebih meningkatkan  kepatuhannya  dalam  memenuhi kewajiban  pajaknya,  menaikkan  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan,  sebagai akibatnya wajib pajak dapat jujur dalam melaporkan pajaknya.
3.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  peneliti selanjutnya  dapat  menemui  responden  secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra,  I.  P.  E.,  &  Wirama,  D.  G.  (2017).  PENGARUH KUALITAS  PELAYANAN,  SANKSI  PERPAJAKAN DAN KESADARAN

## WAJIB PAJAK
PADA KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 18 (1), 588–615.
Agustini,  K.  D.,  &  Widhiyani,  N.  L.  S.  (2019).  Pengaruh Penerapan  E-Filing,  Sosialisasi  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 27 (2), 1343–1364. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19 Alfiyah,  N.,  &  Latifah,  S.  W.  (2017).  Pengaruh  Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Reviu  Akuntansi  Dan  Keuangan , 7 (2),  1081–1090. https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21
Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak  ,  Sanksi  Perpajakan  ,  Sistem  Administrasi Perpajakan  Modern  ,  Pengetahuan  Korupsi  ,  dan  Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Pratama  Semarang. Accounting  Anallysiss  Journal , 1 (2), 173–187. As’ari,  N.  G.  (2018). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 16 (6), 64–76.
Bahri,  S.,  Diantimala,  Y.,  &  Majid,  M.  S.  A.  (2018).  Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan  serta  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam , 4 (September), 318–334.
Brata,  J.  D.,  Yuningsih,  I.,  &  Kesuma,  A.  I.  (2017).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  ,  Pelayanan  Fiskus  ,  dan  Sanksi Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. Forum Ekonomi , 19 (1), 69–81. Efriyenty,  D.  (2017).  PENGARUH  KUALITASPELAYANAN PAJAK,  PEMAHAMAN  PERATURAN  PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI YANG  TERDAFTAR  DI  KANTOR  PELAYANAN PAJAK  PRATAMA  KOTA  BATAM. Jurnal  AKSARA PUBLIC , 1 (4), 49–62.
Kusuma, K. C. (2017). PENGARUH KUALITAS
PELAYANAN  PAJAK,  PEMAHAMAN  PERATURAN

## PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP. Jurnal Profita Edisi 3 , 1–14.
Ngadiman,  N.,  &  Huslin,  D.  (2016).  Pengaruh  Sunset  Policy,
Tax  Amnesty,  dan  Sanksi  pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Jakarta  Kembangan). Jurnal Akuntansi , XIX (02),
1–522. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5
Nirawan, A. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Accounting Analysis Journal , 2 (3), 1–9. Pohan,  C.  A.  (2016). Pedoman  Lengkap  Pajak  Pertambahan Nilai; Teori, Konsep dan Aplikasi PPN . Gramedia Pustaka Utama.
Priambodo,  P.,  &  Yushita,  A.  N.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kabupaten Purwrejo Tahun 2017. Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017 Awareness , 2 , 1–16.
Putri,  N.  E.,  &  Agustin,  D.  (2018).  Pengaruh  Pengertahuan Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pribadi  (Studi  Kasus:  KPP  Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 3 (2), 1–9. Robbins, S. P., & Jugde, T. A. (2017). Perilaku Organisasi (P. P. Lestari (ed.); 5th ed.). Salemba Empat.
Saragih,  F.,  &  S,  D.  (2017).  PENGARUH  KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI (PADA  KPP  PRATAMA  MEDAN  KOTA). Jurnal
Manajemen Perpajakan , 6 (1), 1–130.
Tene,  J.  H.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Warongan,  J.  D.  L.  (2017).
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN  PAJAK,  SANKSI  PERPAJAKAN  DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP 11  ` WAJIB
PAJAK  ORANG  PRIBADI  YANG  TERDAFTAR  DI KPP  PRATAMA  MANADO). Jurnal  Akuntansi , 3 (1),
443–453. https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43