## PENYELESAIAN MASALAH PEMBONCENGAN REPUTASI TERHADAP MEREK TERKENAL MENURUT TEORI FRIEDMAN
NIDZOM MUHIB 1 , ELFRIDA RATNAWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 1,2 nidzom28@gmail.com 1 , elfrida.r@trisakti.ac.id 2
Abstract :  There  are  still  many  violations  against  trademark,  especially  against  well-known trademark. Trademark is a sign that is used as a differentiator from other products used in the trade  of  goods  and  or  services.  The  role  of  the  trademark  is  needed  as  a  product  identity, quality  assurance  so  it  needs  to  be  protected.  Toward  the  passing  off  well-known  trademark that often occurs in Indonesia can weaken the country's economy, therefore it is necessary to take  action  to  overcome  this.  This  study  uses  a  normative  legal  research  method  with  an approach using laws and regulations as a reference. Friedman's legal system theory is used as an  analytical  knife  to  overcome  these  problems,  namely  through  legal  structure,  legal substance and legal culture
Keywords : Passing off, Well-known trademark, Friedman's legal system theory
Abstrak : Pelanggaran  terhadap  merek  khususnya  terhadap  merek  terkenal  masih  banyak terjadi. Merek merupakan tanda yang digunakan sebagai daya pembeda dengan produk lainnya yang  digunakan  dalam  perdagangan  barang  dan  atau  jasa.  Peranan  merek  sangat  dibutuhkan sebagai identitas produk, jaminan kualitas sehingga perlu dilindungi. Terhadap pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal yang sering terjadi di Indonesia dapat melemahkan ekonomi negara oleh  karena itu perlu diupayakan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan  menggunakan  hukum maupun  peraturan  perundang-undangan  sebagai  acuan.  Teori  sistem  hukum  friedman digunakan sebagai pisau analisis untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Kata Kunci: pemboncengan reputasi, merek terkenal, teori sistem hukum Friedman.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  suatu  negara  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan  terhadap perkembangan globalisasi. Dalam era perdagangan bebas yang terjadi saat ini, hak atas merek dagang  adalah  salah  satu  hal  yang  diperlukan  dalam  menumbuhkan  perdagangan  yang  sehat. Menurut  Undang  undang  Hak  atas  Merek  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  kepada pemilik  merek  oleh  negara  dimana  merek  tersebut  terdaftar  dalam  jangka  waktu  tertentu sehingga pemilik dapat memakai merek tersebut untuk diri sendiri maupun dapat memberi izin untuk digunakan oleh pihak lain.
Maraknya  pelanggaran  terhadap  hak  atas  merek  tidak  saja  merugikan  pemilik  merek, tetapi  juga  merugikan  negara.  Pemilik  merek  merasa  dirugikan  karena  produk  barang  atau jasanya  kalah  bersaing  dengan  merek  tiruan  yang  harga  pasarnya  dijual  dengan  harga  yang lebih murah. Sementara negara mengalami kerugian akibat barang tiruan yang diperjualbelikan tidak dikenai pajak penjualan. Padahal pajak merupakan salah satu sumber  utama pendapatan negara yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.
Pelanggaran  terhadap  merek  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  pada  dasarnya  bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  secara  instan  dengan  melakukan  upaya  tindakan memalsukan ataupun meniru merek yang telah dikenal di masyarakat tanpa memedulikan hak- hak  orang  lain  yang  sebelumnya  telah  terlindungi.  Hal-hal  demikian  tentu  akan  sangat menghambat  roda  perekonomian  baik  dalam  lingkup  lokal  maupun  dalam  lingkup  nasional. (Rizkia & Fardiansyah, 2022)
Beberapa  kasus  berupa  sengketa  merek  terkenal  yang  terjadi  di  Indonesia  antara  lain merek  Pierre  Cardin  yang  berasal  dari  Prancis  melalui  kuasanya  di  Indonesia  melawan pengusaha Indonesia Alexander Satryo Wibowo dengan putusan No.557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 kemudian  merek  BMW  milik  Bayerische  Motoreen  Werke  Aktiengesellschafft  selaku
penggugat  melawan  Henrywo  Yuwijono  selaku  tergugat  dengan  putusan  No.79  K/Pdt.Sus- HKI/2014.  Dari  kedua  kasus  tersebut  dimenangkan  oleh  pemohon  yang  beriktikad  tidak  baik atau pemohon yang melakukan pendomplengan terhadap merek terkenal.
Kasus yang sering terjadi dalam pelanggaran merek salah satunya adalah pemboncengan reputasi  atau  passing  off  terhadap  merek  terkenal  yang  mengakibatkan  banyaknya  investor asing  yang  tidak  mau  berinvestasi  di  Indonesia  akibat  perlindungan  hukum  terhadap  merek terkenal yang lemah. Merek terkenal mempunyai sifat eksklusif, akan tetapi masih ditemukan banyaknya  pelanggaran  terhadap  merek  terkenal  itu  sendiri  seperti  tindakan  pemboncengan, peniruan  maupun  hal  lain  yang  membuat  kerugian  bagi  pemilik  merek  terkenal  yang  telah membangun  reputasi  sejak  lama  dan  kegiatan  promosi  yang  cukup  besar  dan  tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Berdasarkan  gambaran  mengenai  banyaknya  pemboncengan  atau  pendomplengan reputasi  terdahap  merek  menunjukkan  bahwa  di  dalam  pembangunan  perekonomian  suatu negara,  merek  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  Oleh  karena  itu  perlu  diatur sedemikian  rupa  atau  dilakukan  upaya  untuk  mencegah  tindakan  pemboncengan  reputasi merek  yang  dimiliki  pihak  yang  berkepentingan  baik  perseorangan  maupun  perusahaan  guna melindungi  kepentingan  bisnisnya.  Dengan  demikian  tidak  diperkenankan  suatu  merek memilikii  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  lainnya  karena  dapat menyesatkan konsumen.(Disemadi & Mustamin, 2020)
Pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal selalu menjadi permasalahan yang terus berulang,  banyaknya  kasus  yang  naik  ke  pengadilan  membuktikan  bahwa  masih  ada kelemahan dalam sistem perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dalam teori sistem hukum yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M  Friedman  menyatakan  bahwa  efektif  atau  tidaknya penegakan  hukum  bergantung  dari  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  tiga  komponen  yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substancy) dan Budaya hukum (legal culture). Teori  sistem  hukum  Friedman  sesungguhnya  dilandaskan  atas  perspektifnya  yang bersifat  sosiologis  (sociological  jurisprudence).  (Friedman  &  Hayden,  2017).  Dari permasalahan  tersebut  diatas  dirumuskan  permasalahan  yang  perlu  dikaji  yaitu  Apakah  yang dilakukan untuk mengatasi pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman?

## B. Metodologi Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji  isu-isu  terkini  sebelum  mengangkat  kajian  teori  hukum  terkait  dan menghubungkannya  dengan  kerangka  hukum  berupa  pengaturan  perundang-undangan  yang dipakai  dalam  praktik  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  objek  kajian  dengan  pendekatan perundang – undangan yaitu Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  serta  menggunakan  pendekatan  konseptual.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai bahan bacaan tentang pokok bahasan yang diteliti. Metode  kepustakaan  merupakan  strategi  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dengan menggunakan  literatur  berupa  jurnal  ilmiah  dan  buku  -  buku  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  dikaji.  Analisis  deskriptif,  yang  lebih  memperjelas  pokok  bahasan, merupakan pendekatan analisis yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.Perlindungan Hukum Merek Terkenal
Merek  meruapakan  satu  dari  rezim  kekayaan  intelektual  diluar  paten,  hak  cipta,  desain industri,  rahasia  dagang,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  indikasi  geografis  dan  varietas tanaman.  Perihal  ini  Merek  sebagai  kekayaan  intelektual  yaitu  untuk  membedakan  suatu barang  atau  jasa  sejenis  yang  diperdagangkan  oleh  pihak  lain  dan  merek  adalah  tanda  yang dibubuhkan  pada  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  dalam  konteks  ini.  Dalam perjalanannya negara-negara di dunia ini mebuat kesepakatan untuk membentuk World Trade Organization di WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization dimana Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu sistem yang mengikat sebagian besar negara di dunia yang
didalamnya  terdapat  Perjanjian  tentang  Aspek  Terkait  Perdagangan  dari  Hak  Kekayaan Intelektual atau Perjanjian TRIP yang mengatur sebagian hak kekayaan intelektual. (Bafadhal, 2018)
Dalam rangka memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pencipta  dan mendorong semakin banyak kreativitas baru yang berpotensi meningkatkan perekonomian suatu bangsa di masa  yang  akan  datang,  maka  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  ini  dapat  dijadikan sebagai obyek perlindungan hukum kekayaan intelektual. Ini melindungi hak pemilik asli atas suatu  properti  dari  hasil  pemikirannya.  Dengan  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pencipta, suatu wilayah atau negara dapat mendorong penggunaan hasil karya cipta dengan mendorong pengguna membayar royalti kepada pemilik kekayaan intelektual. (Kusuma & Roisah, 2022)
Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  garis  besar  dibagi  menjadi  dua  bagian  antara  lain terkait  Hak  Cipta  dan  Hak  Kekayaan  Industri.  Lebih  lanjut  Merek,  Paten,  Desain  Industri, Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Rahasia  Dagang  dan  Perlindugan  Varietas  Tanaman termasuk ke dalam Hak Kekayaan Industri. Pembagian ini dikarenakan adanya perbedaan hasil ciptaan  dan  hasil  temuan.  Pada  Hak  Cipta  perlindungan  otomatis  diberikan  setelah  ciptaan tersebut  muncul  atau  diciptakan  sehingga  tidak  perlu  didaftarkan.  Sementara  pada  Hak Kekayaan Industri perlindungannya diberikan kepada yang pertama kali mendaftarkan.
Bagi  pemilik  merek  untuk  memperoleh  manfaat  dari  hasil  karyanya  maka  diperlukan bukti  kepemilikan  berupa  sertifikat  hak  merek.  Untuk  mendapatkannya  maka  para  pemilik merek  wajib  mendaftarkannya  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Indonesia. Pendaftaran ini penting agar pihak yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum. Adanya potensi sengketa yang cukup besar antar pihak maka bukti di atas kertas sangatlah diperlukan karena  negara  Indonesia  mempunyai  kecenderungan  menggunakan  sistem  hukum  civil  law. Pihak  yang  pertama  kali  mendaftarkan  merek  akan  mendapatkan  pengakuan  merek  dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan kata lain, Indonesia menerapkan sistem first to file. (Nopiana & Disemadi, 2021)
Perlindungan  merek  terkenal  diakui  dalam  perjanjian  Internasional.  Indonesia  adalah salah  satu  anggota  dari World  Trade  Organization  atau  WTO  yaitu sebuah  organisasi  yang mengatur  perdagangan  internasiona.  Akibat  dari  tergabungnya  Indonesia  ke  dalam  WTO menimbulkan  konsekuensi  hukum  untuk  melindungi  merek  terkenal  sebagaimana  perjanjian TRIPs.  Perjanjian  ini  berlaku  secara  internasional  bagi  negara-negara  yang  meratifikasinya (Lobo  &  Wauran,  2021). Pada  Intinya,  merek  dagang  terkenal  dilindungi  oleh  hukum  secara internasional.  Pada  kasus  seseorang  mendaftarkan  merek  yang  identik  dengan  merek  milik pihak lain atau dilakukan dengan itikad buruk terhadap merek terkenal maka pendaftaran harus dibatalkan  dengan  mekanisme  pengadilan.  Terkait  dengan  hal  tersebut  membawa permasalahan  yang  cukup  signifikan  bagi  pemilik  merek  terkenal.  Sehingga  negara  negara penandatangan  Konvensi  Paris  diharuskan  untuk  dilakukannya  penolakan   atau pembatalan pendaftaran serta melarang pemakaian merek yang merupakan tiruan dari merek terkenal.
Pemboncengan  reputasi  atau  Passing  off  dalam  sistem  hukum  civil  law  tidak  dikenali begitu pula di Indonesia. Definisi secara spesifik dari apa yang dimaksud dengan kata "passing off"  belum  diketahui  dengan  baik,  namun  ditarik  kesimpulan  bahwa  passing  off  adalah  kata lain dari tindakan pemboncengan merek terkenal. Berbeda dengan negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, serta bekas jajahan Inggris, yang terlebih dahulu mengenal dan mengatur  tentang passing off sebagai suatu bentuk tindakan persaingan curang (unfair competition) di bidang perniagaan atau perdagangan.(Hasibuan et al., 2022)
Merek  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  perlindungan  terhadap merek  terutama  merek  terkenal  perlu  diperhatikan.  Untuk  menunjukkan  bahwa  hak  merek dapat  diakui  sebagai  salah  satu  kategori  properti  yang  memenuhi  syarat,  evaluasi  nilai ekonominya  harus  dilakukan.  Jika  suatu  barang  memenuhi  sejumlah  persyaratan,  termasuk kegunaan,  persediaan  terbatas,  dan  kepemilikan  yang  dapat  dialihkan,  itu  dapat  dikatakan layak. Dalam perspektif ini, hak merek memenuhi semua persyaratan dan elemen untuk dilihat sebagai  sesuatu  yang  bernilai.  Perlu  ditekankan  bahwa  nilai  ekonomi  hak  merek  adalah kekayaan  bagi  pemiliknya,  memberikan  kebebasan  kepada  pemiliknya  untuk  menggunakan kekayaan intelektual dan mendapatkan keuntungan dari hasilnya. (Hakim & Kholidah, 2020)

## 2.Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman
Perlindungan  suatu  merek  terkenal  dari  perbuatan  pemboncengan  reputasi  atau  passing off  diperlukan  suatu  sistem  hukum  yang  baik.  Dalam  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan oleh  Friedman  disebutkan  bahwa  terdapat  tiga  sistem  hukum  yang  mendasar  yaitu  legal structure  atau  struktur  hukum,  legal  substance  atau  substansi  hukum  dan  legal  culture  atau budaya hukum.(Friedman & Hayden, 2017)
Struktur  hukum  (legal  structure)  menyangkut  aparat  penegak  hukum  yang  terdiri  atas berbagai  unsur  yaitu  jumlah  dan  ukuran  pengadilan,  yurisdiki  mereka  (jenis  kasus  yang diperiksa  oleh  mereka  bagaimana  proses  pemeriksaan  dan  mengapa  diperiksa),  dan  prosedur untuk  mengajukan  banding  keputusan  dari  satu  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur juga  mengacu  pada  hal-hal  seperti  bagaimana  badan  legislatif  dibentuk,  hak  dan  kewajiban hukum  presiden,  protokol  yang  harus  diikuti  oleh  kepolisian,  dan  banyak  hal  lainnya.  Dalam beberapa  hal,  Struktur  menyerupai  lintas  bagian  dari  sistem  hukum.  semacam  gambar  diam yang  menghentikan  waktu.  Sehingga  struktur  hukum  dapat  berupa  lembaga  hukum  untuk menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada.Dalam  hal  ini  di  Indonesia  yang  mencakup  struktur hukum adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Subtansi hukum (legal substancy) meliputi isi peraturan perundang undangan. Substansi adalah norma, aturan serta pola perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, perhatian utama mengenai substansi hukum tersebut adalah undang-undang atau peraturan yang  berlaku  yang  bersifat  mengikat  dan  menjadi  persyaratan  hukum  bagi  personel  penegak hukum.  substansi  hukum  sebagai  unsur  sistem  hukum  dapat  menentukan  suatu  hukum  dapat dilaksanakan  atau  tidak.  Substansi  tidak  hanya  mencakup  aturan  undang  undang  (law  book) saja akan tetapi juga dari hukum yang hidup (living law).
Budaya hukum (legal culture) adalah sikap atau perilaku manusia yang meliputi budaya hukum  masyarakat  maupun  budaya  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  terhadap hukum  dan  sistem  hukum  Tanpa  dukungan  budaya  masyarakat  hukum  dan  mereka  yang terlibat dalam sistem tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, terlepas dari seberapa baik struktur hukum dibuat untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan atau seberapa baik isi atau substansi hukumnya dibuat. Hukum yang tidak lebih dari seperangkat  nilai  yang  diinginkan  oleh  hukum  itu  sendiri  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengubah  perilaku  masyarakat.  Agar  ketersediaan  hukum  dapat  memenuhi  tujuan rekayasanya,  ia  juga  harus  memastikan  bahwa  asas-asas  hukum  tersebut  diwujudkan  dalam praktik  hukum,  atau  dengan  kata  lain,  penegakan  hukum  yang  efektif  tercapai.  (Sulistyowati, 2020)
Secara  fundamental  atau  (grounded  dogmatic),  dimensi  budaya  harus  didahulukan  dari dimensi  lain  dalam  praktik  hukum  karena  adanya  seperangkat  nilai  (value  system)  dalam dimensi  budaya.  Selain  itu,  sistem  nilai  ini  berfungsi  sebagai  landasan  perumusan  kebijakan (policy),  yang  kemudian  diikuti  dengan  pembuatan  undang-undang  (law  making)  sebagai pedoman  berkehidupan  dalam  masyarakat,  yang  diharapkan  dapat  mencerminkan  nilai-nilai luhur  bangsa  yang  bersangkutan.  Dari  tiga  komponen  yang  membentuk  sistem  hukum, Friedman menegaskan bahwa “budaya hukum (legal culture) diutamakan lebih dahulu dari dua unsur lainnya.(Nugroho & Suteki, 2020)
Budaya  hukum  secara  garis  besar  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  budaya  hukum  internal dan budaya hukum eskternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum yang berasal dari  sekelompok  orang  yang  bergerak  dalam  profesi  dibidang  hukum  yaitu  para  penegak hukum  baik  kepolisian,  kejaksaan  maupun  pengadilan.  Sementara  budaya  hukum  eksternal adalah budaya hukum yang berasal dari masyarakat secara umum yaitu suatu kebiasaan dalam masyarakat dalam berperilaku menghadapi suatu peristiwa hukum. (Armansyah, 2019) 3.Upaya Mengatasi Pemboncengan Merek Terkenal Melalui Struktur Hukum
Struktur hukum dalam hal ini adalah penegak hukum. Penyelesaian  sengketa mengenai merek  dapat  ditempuh  melalui  jalur  hukum.  Berdasarkan  Pasal  93  UU  Merek,  menjelaskan bahwa  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di  Pengadilan  Niaga.  Selain  itu  dapat  juga diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan
dengan  cara  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  cara  lainnya  yang  dipilih  oleh  pihak  yang bersangkutan. (Hafizah & Apriani, 2022)
Penyelesaian  sengketa  merek  umumnya  diajukan  di  pengadilan  niaga  sebagai  struktur hukum  yang  elaksanakan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melahirkan  putusan  sehingga diperoleh  substansi  hukum  yang  lahir  dari  peradilan  atau  yurisprudensi.  Dalam  memutuskan suatu  perkara  penegak  hukum  harus  memperhatikan  nilai  keadilan  dalam  masyarakat.  Tidak hanya berdasarkan peraturan perundang undangan saja tetapi aspek aspek lain. Penegak hukum dalam  hal  ini  adalah  Hakim  harus  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  sehingga  penegak  hukum  disini  tidak  diperkenankan bertindak  sebagai  corong  undang  undang  saja  Sebagaimana  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang undang No 4  Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
Upaya  penyelesaian  sengketa  merek  melalui  jalur  litigasi  yang  diatur  melalui  pasal  76 UU  Merek  yang  menegaskan  bahwa  pemohon  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  merek,  sehingga  hal  inilah  yang  menjadi  dasar  dalam  pengajuan gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  yang  saat  ini  berwenang  memutuskan  sengketa  terhadap  merek terkenal  Sekalipun  merek  terkenal  itu  tidak  terdaftar  di  Indonesia.  Apabila  pihak  yang bersengketa  merasa  tidak  puas  dengan  putusan  Pengadilan  Niaga  maka  pihak  tersebut  dapat mengajukan  kasasi  di  Mahkamah  Agung.  Sementara  upaya  hukum  melalui  jalur  non  litigasi dapat melalui arbitrase.
Peran  penegak  hukum  atau  disini  sebagai  struktur  hukum  cukup  penting  dalam menyelesaikan  permasalahan  pendomplengan  merek  terhadap  merek  terkenal,  meskipun  asas dalam pendaftaran merek adalah first to file atau merek yang didaftarkan terlebih dahulu yang mendapatkan perlindungan, akan tetapi diperlukan adanya kebijaksanaan dari penegak hukum melihat  dari  itikad  tidak  baik  berupa  pendomplengan  merek  dari  pihak  lain  sehingga  tercipta nilai  nilai  keadilan  kepada  pihak  yang  bersangkutan  terutama  kepada  para  pemilik  terkenal yang  telah  membangun  reputasi  mereknya  sejak  lama  melalui  promosi  besar  besaran  yang tentunya  menghabiskan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  akan berdapampak  pada  kepercayaan  investor  di  Indonesia  bahwa  semakin  banyak  tindakan pendomplengan  merek  terhadap  merek  terkenal  maka  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan dari  investor  itu  untuk  menanamkan  modal  nya  di  Indonesia.  Sehingga  keputusan  penegak hukum atau struktur hukum berpengaruh pada pembangunan ekonomi di Indonesia.
Penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan perkara sengketa merek tidak hanya berpatokan  pada  law  book  saja  akan  tetapi  harus  memperhatikan  bahwa  adanya  hukum  yang hidup  atau  living  law.  Banyaknya  kasus  merek  terkenal  yang  tidak  mendapatkan  hak perlindungannya  di  Indonesia  seperti  pada  kasus  merek  Ikea  dan  merek  pierre  cardin  akan membuat  citra  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  marak  akan  kasus  peniruan  dan melanggengkan  pembajakan  serta  barang  barang  tidak  asli.  Tidak  hanya  pemilik  merek  yang dirugikan akan tetapi konsumen juga turut dirugikan karena ternyata kualitas dari barang yang diperjual  belikan  menggunakan  merek  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  diperdagangkan  di luar  negeri  oleh  pemilik  aslinya.  Penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dan  berasaskan kemanfaatan  masyarakat  tentunya  akan  dapat  mencegah  adanya  pemboncengan  terhadap merek terkenal.
Permasalahan  lain  yang  sering  terjadi  adalah  belum  adanya  persamaan  persepsi  di kalangan  para  penegak  hukum  mengenai  hukum  merek.  Antara  penegak  hukum  satu  dengan yang  lainnya  terkadang  terjadi  perbedaan  pendapat.  Hal  ini  dapat  menghambat  penyelesaian masalah  di  bidang  merek,  sehingga  diperlukan  koordinasi  antar  penegak  hukum.    Unsur struktur  hukum  saja  tidak  cukup  untuk  mencegah  tindakan  pemboncengan  reputasi  terhadap merek  terkenal  karena  keterbatasannya.  Diperlukan  substansi  hukum  yang  baik  untuk mendukung  tugas  penegak  hukum  dan  dibangunnya  budaya  hukum  secara  perlahan  menuju perilaku masyarakat yang anti terhadap tindakan peniruan atau pendomplengan merek.
4.Upaya Mengatasi Pemboncengan Merek Terkenal Melalui Substansi Hukum
Subtansi  hukum  disini  adalah  salah  satu  output  sistem  hukum  yang  berupa  aturan sebagai acuan yang digunakan oleh antar pihak yang mengatur atau diatur untuk meyelesaikan permasalahan  hukum.Pemerintah  memberi  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  karya  berupa
merek  supaya  masyarakat  dapat  terhindar  dari  aksi  peniruan  atau  pendomplengan  merek. Disahkannya UU Merek adalah bukti bentuk apresiasi kepada pemilik merek oleh pemerintah. (Sukmadewi, 2018)
Peraturan  mengenai  merek  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang  Undang  Merek  no  20 tahun  2016  sebagai  substansi  hukum.  Pengaturan  mengenai  pemboncengan  reputasi  atau disebut  juga  dengan  istilah  passing  off  tidak  diatur  didalamnya,  namun  pasal  mengenai penolakan  terhadap  merek  terkenal  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  1  huruf  b  dan  c  yaitu  merek dapat  ditolak  jika  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek terkenal  untuk barang dan/atau jasa  sejenis (huruf b) atau untuk barang dan/jasa tidak sejenis (huruf  c)  namun  penggunaan  pasal  ini  menjadi  kurang  efektif  karena  ukuran  suatu  merek dikatakan  terkenal  harus  memenuhi  persyaratan  antara  lain  pengetahuan  umum  masyarakat, reputasi  mengenai  merek  tersebut.    (Aldison  et  al.,  2021)  Hal  ini  sulit  diukur  karena  perlu survei lebih lanjut untuk menentukan merek tersebut terkenal atau tidak. Biasanya Pengadilan niaga  dapat  menunjuk  Lembaga  bersifat  independent  untuk  melakukan  survei  agar  diperoleh keputusan suatu merek tersebut adalah merek terkenal.
Penolakan  terhadap  merek  yang  melakukan  pemboncengan  reputasi  dapat  juga  dengan menggunakan  Pasal  21  ayat  3  yaitu  merek  ditolak  apabila  dalam  mendaftarkan  mereknya mempunyai  itikad  tidak  baik  yaitu  pemohon  yang  patut  diduga  mempunyai  niat  meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Namun dalam  prakteknya  penggunaan  pasal  pasal  yang  ada  dalam  Undang  undang  merek  untuk menolak  merek  yang  melakukan  pendomplengan  reputasi  menimbulkan  multitafsir pemahaman  mengenai  merek  terkenal.  Belum  ada  pengaturan  yang  jelas  dan  lebih  rinci mengenai apa itu merek terkenal. Syarat untuk pemahaman umum masyarakat terhadap merek terkenal cenderung bias karena pemahaman masyarakat didaerah tertentu akan berbeda dengan didaerah  lainnya.  Meskipun  telah  ada  yurisprudensi  mengenai  merek  terkenal  namun  perlu diperjelas lagi dalam Undang undang secara lebih rinci.
Secara  umum  UU  merek  dapat  mencegah  adanya  peniruan  merek  terkenal  yang  diatur dalam  Pasal  21  ayat  1  huruf  b  dan  c  serta  Pasal  21  ayat  3  untuk  mencegah  perbuatan  itikad tidak  baik.  Namun  secara  khusus  tentang  pemboncengan  reputasi  atau  passing  off  belum  ada sehingga perlu dirumuskan lebih lanjut. Selain itu ketentuan mengenai apa yang dikategorikan merek terkenal perlu dipertegas dalam UU Merek agar memberi kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang berkepentingan terutama pemilik merek terkenal.
Substansi  hukum  mengenai  UU  Merek  terus  mengalami  perubahan  dari  yang  awalnya menerapkan  sistem  deklaratif  menjadi  sistem  konstitutif.  Sistem  ini  dianggap  dapat memberikan  kepastian hukum yang lebih baik ketimbang sistem hukum deklaratif. Meskipun dalam sistem terbaru menimbulkan kekurangan yang baru yaitu terhadap perlindungan merek terkenal  yang  menjadi  abu  abu.  Dibenturkan  antara  first  to  file  atau  melihat  itikad  tidak  baik dari  pihak  yang  berusaha  mendompleng  merek  ternama.  Oleh  karena  itu  diperlukan  kajian yang lebih mendalam agar perlindungan  terhadap merek terkenal dapat memperoleh keadilan dan  kepastian  hukum.  Perkembangan  UU  Merek  juga  melihat  situasi  yang  bergerak  sesuai permasalahan  yang  dialami  seiring  bertambahnya  waktu.  Pada  UU  Merek  12  tahun  2021 misalnya  hanya  terdapat  pasal  terhadap  penolakan  merek  terkenal  untuk  barang  dan  atau sejenis namun dalam perkembangannya di UU Merek terbaru diakomodir untuk perlindungan merek  terkenal  untuk  barang  dan  atau  jasa  sejenis  maupun  tidak  sejenis.  Perluasan perlindungan ini merupakan kemajuan dalam perlindungan terhadap merek terkenal.
Dalam  substansi  hukum  disini  yaitu  Undang  Undang  merek  diperlukan  perbaikan  yang isinya  membahas  secara  khusus  mengenai  merek  terkenal,  apa  saja  yang  termasuk  kriteria merek  terkenal,  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  merek  terkenal.  Agar  dalam menjalankan  putusannya  disini  struktur  hukum  tidak  lagi  terjadi  multitafsir  dalam  penentuan merek terkenal. Kemudian untuk memelihara perlindungan terhadap merek terkenal diperlukan budaya hukum yang baik dari masyarat maupun aparat penegak hukum
5.Upaya Mengatasi Pemboncengan Merek Terkenal Melalui Budaya Hukum
Upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas budaya hukum menjadi hal krusial untuk diperhatikan.  Dari  sisi  budaya  hukum  eksternal  misalnya,  selama  ini  kesadaran  pemohon
merek  dalam  mendaftarkan  mereknya  masih  kurang.  Padahal  pendaftaran  merek  dapat mencegah  pihak  lain  yang  beritikad  buruk  untuk  meniru  mereknya.  Pelaku  usaha  cenderung lebih  mementingkan  perizinan  usaha  seperti  NIB  atau  nomor  izin  berusaha,  pendaftaran  izin edar BPOM untuk produk obat dan makanan, serta sertifikat halal. Sementara sertifikat merek tidak  menjadi  prioritas  bagi  pelaku  usaha  karena  memang  produk  dapat  dipasarkan  tanpa didaftarkan mereknya. Hal ini dikarenakan merek adalah berupa hak penggunaan dan bukanlah perizinan.
Disisi  lain  penggunaan  merek  di  pasaran  dalam  pengawasannya  adalah  berupa  delik aduan,  sehingga  pelanggaran  hanya  akan  diproses  apabila  terdapat  laporan  atau  aduan  dari pihak  yang  merasa  dirugikan.  (Maileni,  2018)  Namun  kebiasaan  seperti  ini  akan  berdampak fatal  misalnya  apabila  pelaku  usaha  merintis  usaha  dengan  suatu  nama  merek  namun  tidak didaftarkan  karena  merasa  usahanya  masih  kecil  hingga  suatu  waktu  usahanya  berkembang menjadi  besar  maka  akan  banyak  pihak  lain  yang  ingin  mengambil  keuntungan  dengan mendaftarkan  nama  merek  tersebut.  Hal  ini  tentu  merugikan  bagi  pemilik  pertama  yang menggunakan merek tersebut, akibat tidak didaftarkannya merek di awal maka pemilik merek akan  menderita  kerugian  yang  sangat  besar  karena  untuk  membangun  usaha  atau  reputasi merek tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu yang Panjang dan biaya yang sangat besar.
Kebiasaan  beberapa  masyarakat  Indonesia  yang  masih  menganggap  wajar  perilaku pembajakan  atau  peniruan  akan  membuat  masalah  semakin  sulit  diselesaikan.  Hal  ini  bisa disebabkan  pemahaman  masyarakat  yang  masih  kurang  mengenai  merek.  Padahal  perbuatan seperti  ini  tidak  ubahnya  perbuatan  mencuri  hak  merek  orang  lain.  Kultur  atau  kebiasaan seperti  ini  dapat  menghilangkan  kreativitas  masyarakat  yang  berimbas  pada  maraknya pendomplengan  merek.  Secara  ekonomi  perilaku  membonceng  reputasi  merek  terkenal  lebih mudah mendapatkan keuntungan dibanding harus membuat merek sendiri, melakukan promosi yang  membutuhkan  biaya  besar.  Hal  ini  didukung  fakta  bahwa  daya  beli  masyarakat  yang rendah namun ingin menggunakan barang bermerek terkenal. Masyarakat yang menggunakan merek  tiruan  ini  belum  atau  bahkan  tidak  menyadari  perbuatan  tersebut  adalah  merupakan pelanggaran.  Sehingga  diperlukan  perubahan  perilaku  di  masyarakat  mengenai  penggunaan merek.
Budaya  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  mengacu  pada  budaya  timur,  kebiasaan berkehidupan dalam masyarakatnya yang cenderung bersifat  kolektif dan komunal. Demikian pula pada penggunaan merek, masih banyak masyarakat yang menganggap suatu merek dapat digunakan  secara  Bersama  sama  oleh  pihak  yang  berbeda.  Sementara  konsep  kepemilikan dalam  merek  bersifat  individual  dimana  pemilik  merek  dapat  memonopoli  mereknya  dan melarang  pihak  lain  untuk  menggunakan  mereknya  kecuali  bila  diizinkan  dengan  membayar royalty.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  masih  banyaknya  kasus  pelanggaran  merek  di Indonesia.
Perubahan  perilaku  masyarakat  perlu  dilakukan  dengan  meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia yaitu menambah pengetahuan mengenai merek, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya  merek  kepada  masyarakat,  penindakan  tegas  kepada  masyarakat  yang  melakukan pemalsuan  merek.  Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  dalam  waktu  singkat,  perubahan  perilaku membutuhkan proses yang Panjang. Saling berkaitan satu sama yang lain. Perubahan kultur ini tidak  lepas  dari  struktur  hukum  dan  susbtansi  hukum  dalam  menjalankan  peranannya. Ketegasan struktur hukum dalam menjalankan kewenangannya serta diperlukan substansi yang memadai dengan adanya aturan sanksi yang berat bagi pelanggara merek.
Budaya  hukum  tidak  hanya  dari  masyarakat  saja  namun  juga  dari  penegak  hukum  itu sendiri yang disebut budaya hukum internal. Penegak hukum di Indonesia cenderung tekstual dalam memahami undang undang atau dapat dikatakan hanya sebagai  corong undang undang. Kultur penegak hukum seperti ini tidak lepas dari sistem hukum di Indonesia yang merupakan warisan  dari  pemerintah  colonial  belanda  yang  menerapkan  sistem  hukum  civil  law.  Namun karena  pendaftaran  merek  yang  bersifat  lintas  negara  maka  diperlukan  adanya  penyesuaian. Adanya perjanjian internasional mengenai merek yang diratifikasi seperti konvensi paris, maka perlindungan  terhadap  merek  terkenal  di  luar  negeri  harus  diperhatikan  meskipun  belum mendaftarkan mereknya di Indonesia
Perubahan  cara  pandang  mengenai  merek  harus  dilakukan  secara  luas,  tidak  hanya berpedoman  pada  asas  first  to  file  semata  namun  juga  memperhatikan  itikad  tidak  baik  dari pelaku pembonceng reputasi  suatu merek.  Kasus kasus  yang melibatkan merek  terkenal yang kalah  di  pengadilan  secara  tidak  langsung  membuat  kerugian  pada  negara  karena  pemilik merek terkenal biasanya perusahaan besar yang apabila mereknya tidak dilindung di Indonesia menyebabkan  mereka  tidak  mau  berinvestasi  di  Indonesia  dan  memilih  berinvestasi  di  luar negara Indonesia.
Konteks  penegakan  hukum  di  suatu  negara,  ketiga  unsur  yang  diuraikan  di  atas  saling terkait dan bergantung. Struktur hukum yang sehat akan menghasilkan substansi hukum yang tepat  dan  melaksanakan  standar  substansi  tersebut  secara  adil,  praktis,  dan  terjamin.  Di  sisi lain,  budaya  hukum  juga  berperan  penting  dalam  menciptakan  struktur  hukum  dalam memproduksi  dan  menegakkan  isi  hukum.  Struktur  hukum  serta  substansi  hukum  yang  baik secara  bersama-sama  dapat  menciptakan  budaya  hukum  yang  baik  pula.  Pada  kenyataannya, ketiga  bagian  tersebut  membentuk  rantai  segitiga  yang  berkesinambungan.  Substansi  hukum yang  baik  tidak  dapat  dihasilkan  oleh  struktur  hukum  yang  buruk,  sedangkan  di  sisi  lain struktur  hukum  yang  buruk  tidak  dapat  menegakkan  substansi  hukum  yang  baik  untuk diwujudkan.  Ini  memiliki  hasil  bahwa  budaya  hukum  dipengaruhi  oleh  struktur  hukum  dan substansi hukum.
Kaitannya dengan upaya menyelesaikan peramasalahan di bidang merek terutama merek terkenal,  struktur  hukum  dalam  hal  ini  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya bergantung  pada  substansi  hukum  yang  baik.  Apabila  masih  terdapat  kekurangan  dari substansi  hukum  ini  maka  akan  menimbulkan  celah  atau  multitafsir  kepada  para  penegak hukum.  Begitu  pula  dalam  pembuatan  substansi  hukum  melibatkan  pendapat  dari  struktur hukum agar terjadi sinergi yang baik. Perlindungan terhadap merek terkenal tidak terlepas dari masih  adanya  kekurangan  dari  kedua  unsur  tersebut.  Ketika  struktur  hukum  dan  substansi hukum sudah baik maka tidak akan sempurna tanpa adanya budaya hukum yang baik. Budaya hukum  yang  buruk  seperti  kebiasaan  masyarakat  yang  menganggap  wajar  perbuatan membonceng  merek  terkenal.  Apabila  perbuatan  ini  terus  berlangsung  maka  kasus  sengketa merek  akan  terus  terjadi  sehingga  diperlukan  perbaikan  semua  aspek  antara  struktur  hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

## D. Penutup
Terhadap  pembahasan  yang  diuraikan  diatas,  pemboncengan  reputasi  terhadap  merek terkenal masih menjadi permasalahan di  Indonesia. Segala Upaya dilakukan  untuk mengatasi hal  tersebut  yaitu  pertama  melalui  struktur  hukum  yaitu  penegak  hukum.  Pemboncengan reputasi  merek  dapat  disebabkan  karena  penegak  hukum  terlalu  berpedoman  pada  undang undang  atau  bertindak  sebagai  corong  undang  undang  saja.  Untuk  itu  diperlukan  Penegakan hukum  yang  berkeadilan  dan  berasaskan  kemanfaatan  masyarakat  serta  mempertimbangkan aspek  lain  seperti  kemungkinan  itikad  tidak  baik  yang  dilakukan  pihak  lain  agar  dapat mencegah  adanya  pemboncengan  reputasi  terhadap  merek  terkenal.  Selain  itu  faktor ketidaksamaan  persepsi  mengenai  hukum  tentang  merek  antar  penegak  hukum  menjadi permasalahan  sehingga  perlu  koordinasi  antar  penegak  hukum  untuk  menyamakan  persepsi tentang hukum merek. Kedua  yaitu melalui substansi hukum. Yang menjadi substansi hukum disini adalah peraturan perundang undangan mengenai merek.  Secara umum UU merek dapat mencegah  adanya  peniruan  merek  terkenal  yang  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  1  huruf  b  dan  c serta  Pasal  21  ayat  3  untuk  mencegah  perbuatan  itikad  tidak  baik.  Namun  secara  khusus tentang  pemboncengan  reputasi  atau  passing  off  belum  ada  sehingga  perlu  dirumuskan  lebih lanjut.  Kemudian  dari  sisi  substansi  perlu  diperjelas  ketentuan  mengenai  apa  yang dikategorikan  merek  terkenal  agar  memberi  kepastian  dan  keadilan  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan  terutama  pemilik  merek  terkenal.  Ketiga  yaitu  melalui  budaya  hukum  atau kultur  hukum. Budaya hukum dapat dibagi  menajadi dua yaitu budaya  hukum eksternal yang berasal dari masyarakat dan budaya hukum internal yang berasal dari sekelompok orang yang bergerak  dalam  profesi  dibidang  hukum  yaitu  para  penegak  hukum.terhadap  budaya  hukum eksternal disebabkan karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat kolektif
atau  komunal  sehingga  masyarakat  masih  menganggap  wajar  terhadap  perbuatan  yang melanggar  merek.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  perubahan  perilaku  masyarakat  dengan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yaitu  menambah  pengetahuan  mengenai  merek, melakukan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  merek  kepada  masyarakat,  penindakan  tegas kepada  masyarakat  yang  melakukan  pemalsuan  merek.  Selanjutnya  dalam  budaya  hukum eksternal  yaitu  kebiasaan  penegak  hukum  di  Indonesia  cenderung  tekstual  dalam  memahami undang  undang.  Sehingga  diperlukan  perubahan  cara  pandang  mengenai  merek  harus dilakukan  secara  luas.    Perlindungan  merek  terhadap  merek  terkenal  dilakukan  untuk mendukung  pembangunan  negara.  Karena  apabila  suatu  negara  masuk  dalam  daftar  merah kasus  pembajakan  merek  maka  Investor  enggan  untuk  menanamkan  modalnya  di  negara tersebut.  Hal  ini  masih  menjadi  tugas  bersama  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut. Diantara  struktur  hukum,  substansi  hukum  maupun  budaya  hukum  sama  sama  memegang peranan yang penting dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Aldison,  K.  D.,  Sunarjo,  S.,  &  Djaja,  H.  (2021).  Kajian  yuridis  tentang  merek  terkenal  dan upaya hukum terhadap pelanggarannya. Jurnal Cakrawala Hukum , 12 (1), 41–50.
Armansyah,  A.  A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Warga  Negara  Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. Pleno Jure , 9 (2), 17–36. Bafadhal,  T.  (2018). Perlindungan  Hukum  terhadap  Merek  Terkenal  di  Indonesia:  Kasus IKEA. Undang: Jurnal Hukum, 1 (1), 21–41 .
Disemadi,  H.  S.,  &  Mustamin,  W.  (2020).  Pembajakan  Merek  Dalam  Tatanan  Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum , 6 (1), 83–94. Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). American law: An introduction . Oxford University Press.
Hafizah,  H.  J.,  &  Apriani,  R.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Merek  (Studi  Kasus  Pepsodent Strong vs Formula Strong). Wajah Hukum , 6 (2), 225–231.
Hakim,  M.  R.,  &  Kholidah,  N.  (2020).  Hak  merek  sebagai  jaminan  gadai  untuk  permodalan UMKM  industri  kreatif  kerajinan  batik. Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian Hukum , 18 (2), 79–87.
Hasibuan,  K.,  Saidin,  O.  K.,  Leviza,  J.,  &  Bariah,  C.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Merek Terkenal  Terhadap  Perbuatan  Pemboncengan  Reputasi. Locus  Journal  of  Academic Literature Review , 1 (5), 333–340.
Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis:  Suatu  Kekayaan  Intelektual  Dengan  Kepemilikan  Komunal. Jurnal Pembangunan Hukum , 4 (1), 107–120.
Lobo,  L.  P.,  &  Wauran,  I.  (2021).  Kedudukan  Istimewa  Merek  Terkenal  (Asing)  Dalam Hukum Merek Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 50 (1), 70–83.
Maileni, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam. Jurnal Trias Politika , 2 (1), 117–136.
Nopiana,  N.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia. Widya Yuridika , 4 (2), 389– 400.
Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan  Sidang  Tindak  Pidana  via  Telekonferensi). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 291 (304), 2–3.
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar . Widina Bhakti Persada.
Sukmadewi,  Y.  D.  (2018).  Kajian  Legalitas  Dan  Manajemen  Merek  Pada  UMKM  Munaku Sulam  Pita  Semarang. Jurnal  Law  Reform  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum , 14 (2), 275–290.
Sulistyowati,  S.  H.  (2020). Alternatif  Penegakan  Hukum  Pidana  Berbasis  Nilai  Keadilan . Deepublish.