## PERAN KONTEKSTUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
Fikri Isnaini Saputra 1)* , Junaidi 2) , Rafi Maulana Ramadhan 3)

## ABSTRAK
Politik uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu menjadi ranah Bawaslu selaku lembaga pengawas untuk  menanganinya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  pemilu.  Tujuan  penelitian  ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menganalisis  peran  Bawaslu  Provinsi  Lampung dalam mencegah politik uang. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Bawaslu  Provinsi  Lampung  telah  melakukan pencegahan  politik  uang  dengan  tujuan  untuk  mendukung  terwujudnya  keadilan  pemilu.  Upaya pencegahan dilakukan diantaranya seperti memberikan instruksi dalam rapat koordinasi penguatan kelembagaan  dengan  Bawaslu  Kab/Kota  untuk  membentuk  tim  patroli  anti  politik  uang, berkoordinasi  dengan  KPU  Kab/Kota,  peserta  pemilu,  hingga  panitia  pengawas ad-hoc .  Upaya lainnya seperti koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung dan menjalin kerjasama untuk menggaet pengawas partisipatif. Namun, upaya pencegahan politik uang yang dilakukan tersebut masih belum sesuai dan belum efektif dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis Provinsi Lampung. Untuk itu, upaya pencegahan yang dilakukan perlu dilakukan secara lebih humanis dan lebih masif. Upaya pencegahan politik uang juga masih terhalang lemahnya regulasi hukum yang memungkinkan para pelaku terus melakukan aksinya. Sehingga, Bawaslu Provinsi Lampung perlu menyuarakan revisi kelemahan  pasal-pasal dalam Undang-Undang pemilu sehingga mampu  meningkatkan  efektivitas pencegahan di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Politik Uang, Pencegahan, Bawaslu Provinsi Lampung.

## ABSTRACT
Money politics as a form of election violation is the domain of Bawaslu as a supervisory institution to handle it in accordance with the provisions of the Election Law. The purpose of this research is to contribute ideas in creating honest and fair elections. Researchers used a qualitative method by analyzing  the  role  of  Bawaslu  Lampung  Province  in  preventing  money  politics.  Researchers collected  data  using  interview  and  documentation  techniques.  The  results  showed  that  Bawaslu Lampung  Province  had  prevented  money  politics  with  the  aim  of  supporting  the  realization  of electoral  justice.  Prevention  efforts  include  giving  instructions  in  the  institutional  strengthening coordination  meeting  with  Bawaslu  Kab/Kota  to  form  an  anti-money  politics  patrol  team, coordinating with KPU Kab/Kota, election participants, and ad-hoc supervisory committees. Other efforts  include  coordination  with  the  Lampung  Provincial  KPU  and  cooperation  to  attract participatory supervisors. However, the efforts to prevent money politics are still not appropriate and  effective  with  the  conditions  of  the  community  and  the  geographical  conditions  of  Lampung Province. For this reason, prevention efforts need to be carried out more humanistically and more massively. Efforts to prevent money politics are also still hindered by weak legal regulations that allow perpetrators to continue to carry out their actions. Thus, Bawaslu Lampung Province needs to  voice  the  revision  of  weak  articles  in  the  Election  Law  so  as  to  increase  the  effectiveness  of prevention in the future.
Keywords: Money Politics, Prevention, Lampung Province Bawaslu.
1,2,3) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung
* Corresponding authors: fikrinainiptr@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  harus  memberikan  kedaulatan  penuh terhadap  rakyatnya  (Fatiha,  2022).  Kedaulatan  tersebut  dapat  terwujud  apabila masyarakat  berpartisipasi  aktif  dalam  mengawasi  dan  menjalankan  pemilihan umum.  Pemilihan  umum  merupakan  sebuah  instrumen  untuk  memilih  dan menentukan  pemimpin  di  tingkat  daerah  dan  nasional  (Fitrian,  2019).  Sehingga, dari  pemilihan  tersebut  dapat  melahirkan  pemimpin-pemimpin  yang  berdaulat untuk  membangun  negara  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  melalui pemerintahannya.
Pada  konteks  demokrasi  di  Indonesia,  masyarakat  diwakilkan  oleh  partai politik  untuk  mengajukan  calon  pemimpin,  baik  di  eksekutif  maupun  legislatif (Basuki, 2020; Muslih, 2021). Dalam sistem demokrasi, negara memfasilitasi para calon  pemimpin  untuk  diajukan  oleh  partai  politik  ke  lembaga  penyelenggara pemilihan umum, dimana dalam konteks ini ialah Komisi Pemilihan Umum (DPR RI,  2017).  Dalam  konteks  realitas,  pemimpin-pemimpin  terpilih  nantinya  akan menjadi wakil rakyat yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif.
Namun, untuk dapat terpilih menjadi wakil rakyat yang berada di lembaga eksekutif  dan  legislatif,  para  calon  sebelumnya  diberikan  hak  untuk  melakukan kampanye  sebagai  bentuk  persuasi  politik.  Persuasi  politik  adalah  upaya  untuk membujuk  pemilih  agar  mau  memilih  dirinya  pada  saat  melakukan  pencoblosan (Damsar, 2010). Dalam konteks kampanye, para calon tentu terikat dalam aturan Undang-Undang pemilu agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu,  dibentuklah  lembaga  pengawas  bernama  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum biasa  disebut  Bawaslu.  Dalam  Undang-Undang  pemilu,  Bawaslu  memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan aturan terkait pelaksanaan pemilu guna memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan (DPR RI, 2017).
Kendati  terdapat  lembaga  pengawas,  pelaksanaan  pemilu  masih  diwarnai dengan  berbagai  pelanggaran,  salah  satu  bentuknya  seperti  politik  uang.  Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Lampung contohnya, terdapat total laporan dan temuan praktik politik uang sebanyak 433 kasus (Bawaslu Provinsi  Lampung,  2020).  Praktik tersebut  merupakan praktik kampanye  dengan bentuk  memberikan  uang  baik  milik  pribadi  calon,  oligarki,  atau  partai  politik
kepada masyarakat selaku pemilih (Juliansyah, 2007). Tujuan politik uang ini ialah untuk  mempengaruhi  hasil  pemilihan  umum  (Djoemadi,  2003).  Hal  ini  terjadi karena kemenangan dalam demokrasi ialah suara terbanyak.
Masyarakat  kalangan  ekonomi  menengah  kebawah  tentu  lebih  rentan menerima  praktik  politik  uang.  Mereka  menganggap  bahwa  uang  merupakan bentuk insentif nyata dibanding program kerja yang dijanjikan oleh calon semasa kampanye  (Hermawan,  2018).  Dalam  tataran  ekonomi,  Provinsi  Lampung merupakan  salah  satu  Provinsi  termiskin  di  Pulau  Sumatera.  Angka  kemiskinan Provinsi  Lampung  pada  tahun  2023  ialah  sebesar  11,11%,  angka  ini  jauh  diatas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,36% (BPS Provinsi Lampung, 2023).
Melihat  kemiskinan  rakyat  saat  ini,  politik  uang  dianggap  sebagai power efektif  untuk  meraih  jabatan  tertentu  (Ahmad,  2015).  Apabila  dibiarkan,  politik uang lambat laun akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan, politik uang membuat pemilihan menjadi lebih timpang. Para calon dan  partai  politik  yang  memiliki  lebih  banyak  sokongan  uang  tentu  memiliki persentase kemenangan lebih besar sejak awal (Abdurrohhman, 2021). Politik uang akirnya  berdampak  terhadap cost politik  yang  mahal.  Sehingga,  pemimpin  yang lahir  berpotensi  melakukan  tindakan  korupsi  pada  saat  menjabat  untuk menggantikan biaya besar yang telah dikeluarkan (Kamalludin, 2019).
Keberadaan  politik  uang  secara  tersirat  menunjukkan  bahwa  kualitas seorang pemimpin itu menjadi tidak penting sehingga memperkecil peluang untuk melahirkan  seorang  pemimpin  yang  berkualitas  (Asmawi,  2021).  Melihat  dari bagaimana  menyedihkannya  dampak  praktik  politik  uang  tersebut.  Untuk  itu, penelitian ini perlu dilakukan sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.
Adapun  penelitian  yang  membahas  politik  uang  menyebutkan  praktik tersebut  terjadi  karena  simbiosis  mutualisme  antara  masyarakat  dan  pemberi (Randi, 2023). Politik uang juga menjadi akar dari rusaknya pembangunan dalam pemerintah (Prasetyo, 2020). Dalam konteks agama, praktik politik uang tergolong risywah atau suap, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang (Zen, 2015; Wardhana, 2020; Mubarok, 2021). Kendati demikian, praktik ini masih masif terjadi pada jalannya pemilu (Putra, 2017; Fathur, 2019). Untuk itu, masih
perlu  dilakukan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  hingga  partai  politik  itu sendiri  (Qodir,  2014).  Wujud  dari  pendidikan  tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu.
Dalam  konteks  pencegahan,  penelitian  sebelumnya  menyebutkan  bahwa Bawaslu  telah  melakukan  strategi  pencegahan  politik  uang,  seperti  mengadakan bimtek  terhadap  internal  Bawaslu,  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  dan organisasi  masyarakat,  membentuk  pengawas ad-hoc ,  hingga  sosialisasi  melalui media digital (Indasari, 2018; Asmawati, 2022; Asmawi, 2021). Kendati demikian, pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut dinilai belum efektif (Subekti, 2022). Penyebabnya antara lain seperti perbedaan pandangan terkait politik uang antara  ranah  konseptual  dan  hukum,  hingga  minimnya  dana  dalam  membina pengawas  partisipatif  (Rangga,  2017;  Nail,  2018;  Arlan,  2018).  Dalam  aspek hukum,  Bawaslu  dinilai  masih  memiliki  keterbatasan  wewenang,  untuk  itu diperlukan  formulasi  baru  sehingga  Bawaslu  memiliki  ketegasan  dalam memberantas pelanggaran politik uang (Leni, 2018; Metria, 2018; Firdaus, 2020).
Melihat  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  di  atas,  peneliti  mendapatkan positioning yang  tepat  untuk  melakukan  penelitian  ini  dalam  rangka penyempurnaan dan memberikan sumbangsih pemikiran guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Setiap Bawaslu Provinsi tentu memiliki strategi yang berbeda dalam  mencegah  pelanggaran  politik  uang.  Perbedaan  tersebut  timbul  akibat adanya  penyesuaian  terhadap  kondisi  geografis,  kultur,  dan  kondisi  masyarakat. Dalam konteks penelitian, peneliti menggunakan analisis kontekstual dengan teori tindakan sosial Talcott Parsons sebagai pisau analisisnya, yang mana hal tersebut tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu di atas.

## KAJIAN PUSTAKA

## Politik Uang
Politik  uang  merupakan  praktik  jual-beli  suara  dalam  dunia  politik  yang melibatkan  distribusi  dana  dari  individu  atau  partai  politik  untuk  mempengaruhi pemilih (Juliansyah, 2007). Saat ini uang telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika uang digunakan
sebagai  praktik  oleh  para  politikus  untuk  memenangkan  pemilihan  dengan  lebih mudah.
Praktik  ini  secara  alamiah  meningkatkan  biaya  politik  bagi  calon  karena mereka  harus  mengeluarkan  dana  yang  besar  apabila  ingin  memenangkan pemilihan.  Menurut  Aspinall  (2015)  praktik  politik  uang  menjadi  sumber  utama korupsi  dan  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  di  Indonesia.  Hal  tersebut terjadi karena calon terpilih yang menggunakan politik uang berpotensi memikirkan bagaimana  cara  mengembalikan  modal  yang  telah  dikeluarkan  daripada memikirkan kepentingan rakyat.
Mengacu pada perspektif sosiologi, persaingan politik di Indonesia masih dipengaruhi  praktik  politik  uang  dan  sudah  marak  terjadi  sejak  tahun  1990-an (Santoso, 2019). Dalam aspek sosiologi hukum, politik uang merupakan perilaku menyimpang  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  telah  disepakati  (Hisyam, 2018).  Penegakan  hukum  terhadap  politik  uang  tidaklah  mudah,  karena  terdapat kompleksitas  hubungan  antara  sistem  hukum,  sosial,  politik,  ekonomi,  hingga budaya. Oleh karena politik uang merupakan perbuatan melanggar hukum, maka sesuai  Undang-Undang  pemilu  praktik  ini  menjadi  wewenang  Bawaslu  selaku lembaga pengawas pemilu.

## Peran Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang
Politik  uang  merupakan  pelanggaran  pemilu,  dimana  terdapat  2  jenis pelanggaran  di  dalamnya.  Pertama,  ialah  pelanggaran  administrasi  politik  uang TSM dan yang kedua ialah pelanggaran pidana politik uang. Administrasi politik uang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) mengacu pada upaya mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu oleh calon atau tim sukses. Makna terstruktur mengacu  pada  kecurangan  yang  melibatkan  aparat  struktural  dalam  pelanggaran pemilu.  Makna  sistematis,  mengacu  pada  kecurangan  yang  disusun  rapih sedemikian rupa. Makna masif, mengacu pada kecurangan yang terjadi di 50%+1 wilayah  koridor  pemilu.  Sedangkan,  pelanggaran  pidana  politik  uang  cenderung lebih  sederhana  untuk  dipahami,  karena  pelanggaran  ini  merupakan  pelanggaran tunggal yang tidak perlu memenuhi unsur-unsur lain (Khoiriyah, 2021).
Penjelasan  pelanggaran  administrasi  politik  uang  TSM  dan  tindak  pidana politik  uang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang
Pemilihan Umum. Penjelasan administrasi politik uang TSM terlihat dari pasal 460, dimana  disebutkan  bahwa pelanggaran  administratif  mencakup  pelanggaran terhadap  tata  cara,  prosedur,  atau  mekanisme  yang  terkait  dengan  administrasi pemilu pada setiap tahapannya. Sedangkan, penjelasan tindak pidana politik uang terlihat dari pasal 280 ayat 1 poin j, dimana disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya selama jalannya pemilu (DPR RI, 2017).
Melihat pada kedua jenis pelanggaran pemilu di atas, hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Bawaslu dalam konteks pemilu dipayungi juga oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kecurangan serta penyelesaian perselisihan dalam proses pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan  untuk  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  mengenai  dugaan kecurangan  pemilu.  Selain  itu,  Bawaslu  juga  berwenang  untuk  menyelidiki, meninjau, dan mengadili pelanggaran administratif dalam pemilu serta kasus politik uang (DPR RI, 2017).

## Landasan Teori Tindakan Sosial Talcott Parsons (1937)
Menurut Parsons dalam Raho  (2021) tindakan sosial  merupakan tindakan dari  suatu  entitas  tertentu untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Parsons  (1937) menganggap  bahwa  tindakan  sosial  dilakukan  secara  voluntaristik.  Voluntaristik adalah dasar kemauan atau motivasi aktor untuk melakukan suatu tindakan sosial guna mencapai tujuan yang diharapkan (Johnson, 1986). Dalam buku The Structure of Social Activity , Parsons secara luas memanfaatkan kerangka kerja mengenai cara dan  tujuan  dalam  analisisnya (Parsons,  1937).  Dalam  teori  tindakan  sosialnya, Parsons  menjelaskan  bahwa  setiap  tindakan  memiliki  suatu  skema.  Skema  teori tindakan sosial yang disajikan oleh Talcott Parsons terdiri dari empat komponen.
Pertama  adalah  aktor,  yang  bisa  berupa  individu  atau  kelompok  dan melakukan tindakan dengan motivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua ialah tujuan,  merupakan  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  pelaku  dan  umumnya  sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Ketiga, tindakan selalu terjadi dalam suatu konteks atau situasi tertentu, yang melibatkan  prasarana  dan kondisi yang mempengaruhi kemungkinan tercapainya tujuan aktor. Prasarana mencakup fasilitas atau alat yang
diperlukan  untuk  mencapai  tujuan,  sementara  kondisi  mengacu  pada  hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan. Terakhir ialah standar normatif, poin terakhir ini  memainkan  peran  penting  dalam  skema  tindakan  sosial,  karena  pelaku  harus memahami nilai-nilai yang ada dan mematuhi aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Parsons, 1937).

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis peran  kontekstual  Bawaslu  Provinsi  Lampung  dalam  pencegahan  politik  uang pemilu. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi dengan informan yang memiliki pemahaman terhadap informasi yang ingin diteliti. Sedangkan, sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah data pendukung yang telah ada dan sengaja dikumpulkan untuk menunjang penelitian, seperti dokumen, putusan, atau data lain dari Bawaslu Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan kebutuhan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ialah wawancara dan dokumentasi.
Peneliti  menganalisis hasil penelitian dengan  teori  tindakan sosial  Talcott Parsons (1937). Terdapat skema dalam teori ini, antara lain aktor, tujuan, situasi, hingga standar normatif. Skema ini kemudian peneliti gunakan sebagai  indikator dalam menentukan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada informan.  Nantinya,  hasil  pengumpulan  data  dianalisis  dan  dibenturkan  dengan kajian teoritis tindakan sosial Talcott Parsons.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Parsons  dalam  Beilharz  (2002)  tindakan  sosial  adalah  perilaku secara  sadar  individu  dan  sekelompok  individu  yang  bertujuan  untuk  membawa masyarakat  pada  situasi  ideal  berdasarkan  ketetapan  normatif.  Bawaslu  Provinsi Lampung telah melakukan tindakan sosial berupa pencegahan politik uang dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain seperti koordinasi dan memberikan instruksi kepada  Bawaslu  Kab/Kota  untuk  membentuk  tim  patroli  anti  politik  uang,
berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas ad- hoc .  Selain  itu,  Bawaslu  Provinsi  Lampung  juga  melakukan  kerjasama  dengan lembaga  ataupun  organisasi  masyarakat  untuk  menjadi  pengawas  partisipatif pemilu.  Seluruh  upaya  pencegahan  politik  uang  itu  dilakukan  oleh  Bawaslu Provinsi Lampung agar masyarakat memiliki pemahaman untuk tetap berada dalam koridor hukum (Hasil penelitian, 2023).
Terdapat  keselarasan antara penjelasan  konseptual tindakan sosial  Talcott Parsons dengan upaya pencegahan politik uang Bawaslu Provinsi Lampung. Secara konseptual, tindakan sosial diartikan sebagai perilaku individu ataupun kelompok untuk  membawa  masyarakat  pada  situasi  ideal  berdasarkan  ketetapan  normatif (Beilharz, 2002). Konsep ini sejalan dengan upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Karena sebagai sebuah lembaga yang didalamnya terdiri antara individu  hingga kelompok, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki  tujuan  untuk  membawa  masyarakat  ke  dalam  situasi  ideal  berdasarkan ketetapan  normatif,  berupa  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman  untuk  tetap berada  dalam  koridor  hukum  dan  tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum. Sehingga, terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu dapat terealisasi secara bertahap.
Parsons  (1937)  berpendapat  bahwa  terdapat  skema  dalam  melakukan tindakan sosial, diantaranya aktor, tujuan, situasi, hingga standar normatif. Menurut Turner  (2009)  aktor  merupakan  sekumpulan  individu  yang  bertindak  untuk mewujudkan  nilai  pada  kondisi  masyarakat.  Bawaslu  Provinsi  Lampung  dalam mendukung  terwujudnya  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilu  tidak  bergerak sendiri, tetapi terdapat aktor lain yang turut serta membantu. Aktor lainnya tersebut antara lain Bawaslu Kab/Kota, KPU Prov/Kab/Kota, pengawas partisipatif, hingga panitia  pengawas ad-hoc .  Dalam  konteks  politik  uang,  aktor-aktor  tersebut memiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk tidak melakukan politik uang (Hasil wawancara, 2023). Aktor-aktor tersebut turut bekerjasama  karena  Bawaslu  Provinsi  Lampung  memiliki  keterbatasan  sumber daya di tengah luasnya wilayah Provinsi Lampung.
Skema selanjutnya membahas terkait tujuan individu atau kelompok dalam melakukan tindakan sosial. Tujuan merupakan seluruh realitas di masa depan dan
organisasi dan elemen yang termuat didalamnya termotivasi untuk mewujudkannya (Grathoff, 1978; David, 2016). Bawaslu Provinsi Lampung memiliki tujuan untuk mendukung  terwujudnya  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilu  (Hasil  penelitian, 2023).  Menurut  Ayman  (2010)  struktur  keadilan  pemilu  dikembangkan  untuk melakukan  pencegahan  pelanggaran  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung berwenang untuk melakukan pencegahan dan memberikan penindakan pada pelaku politik uang, sehingga keadilan dalam pelaksanaan pemilu ini secara perlahan dapat terealisasi secara perlahan.
Melihat  penjelasan  konseptual  mengenai  aktor  dan  tujuan  kemudian dibenturkan  dengan  hasil  penelitian.  Nampak  terdapat  kesesuaian  antara  konsep aktor dan tujuan dengan hasil realitas Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik  uang.  Hal  ini terlihat  dari Bawaslu  Provinsi  Lampung  selaku aktor utama dan  dibantu  oleh  aktor-aktor  lain  seperti  KPU  Kab/Kota,  pengawas  partisipatif, hingga panitia pengawas ad-hoc berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap praktik  politik  uang.  Pencegahan  politik  uang  ini  tentu  merupakan  representasi nyata tujuan lembaga Bawaslu dalam mendukung terwujudnya keadilan pemilu.
Dalam merealisasikan tujuan, aktor perlu melakukan sebuah tindakan agar upayanya  untuk  membawa  masyarakat  pada  situasi  ideal  dapat  terealiasi.  Bisa dikatakan bahwa aktor  utama  ataupun aktor pembantu  pasti terlibat  dalam upaya pengejaran dan realisasi  tujuan tersebut. Skema selanjutnya membahas mengenai situasi. Sbuah tindakan sosial biasa terjadi dalam suatu situasi, hal-hal yang termuat dalam situasi ini antara lain ialah prasarana dan kondisi (Parsons, 1937).
Parsons dalam Raho (2021) menyebutkan bahwa prasarana merupakan alat yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan. Dalam  rangka  mencapai  tujuan  berupa mendukung terwujudnya keadilan pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan upaya  pencegahan  seperti  rapat  koordinasi  penguatan  kelembagaan  dengan Bawaslu  Kab/Kota  dan  melakukan  kerjasama  untuk  menggaet  pengawas partisipatif. Dalam konteks koordinasi kelembagaan, Bawaslu  Provinsi  Lampung lebih  bersifat  sebagai  koordinator  untuk  memberikan  instruksi  kepada  Bawaslu Kab/Kota. Instruksi tersebut seperti membentuk tim pengawasan patroli anti politik
uang,  berkoordinasi  dengan  KPU  Kab/Kota,  peserta  pemilu,  hingga  panitia pengawas ad-hoc (Hasil penelitian, 2023).
Hasil penelitian mengenai upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh  Bawaslu  Provinsi  Lampung  di  atas  selaras  apabila  dibenturkan  dengan konseptual terkait prasarana. Parsons dalam Raho (2021) mendefinisikan prasarana sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  merealisasikan  tujuan.  Sebagaimana  hasil penelitian,  seluruh  upaya  pencegahan  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Provinsi Lampung juga dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan, berupa keadilan dalam pelaksanaan pemilu.
Dalam aspek kondisi, Parsons (1937) menilai bahwa kondisi ialah halangan yang menghambat tercapainya tujuan. Parsons juga mengungkapkan bahwa kondisi merupakan  situasi  yang  mempengaruhi  perumusan  alat  yang  dipakai  untuk mencapai  tujuan.  Menurut  Hamalik  (1992)  hambatan  merupakan  segala  bentuk yang merintangi aktor, sehingga menghadirkan hambatan bagi aktor tersebut dalam mewujudkan tujuannya. Sesuai dengan hasil penelitian, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki  beberapa  hambatan  dalam  menangani  politik  uang.  Diantaranya  dalam konteks peserta pemilu, tidak adanya bentuk komitmen dari peserta pemilu untuk tidak  melakukan  politik  uang.  Selanjutnya  dalam  konteks  pemilih,  terdapat kurangnya  kesadaran  masyarakat  terkait  politik  dan  hukum  yang  didasari  karena minimnya pengetahuan dan penghasilan. Selain itu, dalam aspek hukum, regulasi yang saat ini berlaku dinilai masih lemah sehingga terdapat celah untuk dimainkan oleh pelaku politik uang (Hasil penelitian, 2023).
Terdapat  ketidaksesuaian  apabila  melihat  tinjauan  konseptual  mengenai prasarana dan kondisi yang kemudian dibenturkan dengan hasil penelitian terkait upaya  pencegahan  dan  hambatan  Bawaslu  Provinsi  Lampung  dalam  menangani politik  uang.  Parsons  (1937)  mengungkapkan  bahwa  kondisi  merupakan  situasi yang mempengaruhi perumusan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Artinya, semestinya upaya pencegahan yang dilakukan selaras untuk menjawab hambatan yang ada. Sementara, hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara upaya pencegahan dengan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Lampung.
Upaya  pencegahan  berupa  pengawas  partisipatif  misalnya,  tidak  ada sosialisasi  yang  betul-betul  dilakukan,  hanya  sebatas  mengingatkan  kepada keluarga dan teman dekat saja. Pengawas partisipatif semestinya memiliki upaya lebih dalam melakukan sosialisasi politik uang dibanding degan masyarakat sipil, karena  telah  terikat  MoU  dan  memiliki  label  sebagai  pengawas  partisipatif. Ironisnya,  berdasarkan  hasil  wawancara,  pengawas  partisipatif  menyampaikan bahwa  mereka  tidak  melakukan  sosialisasi  secara  umum  karena  merasa  tidak memiliki power untuk  didengarkan  masyarakat  dan  tidak  memiliki  dana  untuk melakukan  sosialisasi.  Selain  itu,  pengawas  partisipatif  juga  tidak  berani  untuk melakukan pelaporan politik uang karena takut memperoleh intimidasi dari pihak yang mereka laporkan. Hal ini menjadi problem yang pelik, pengawas partisipatif saja memiliki interpretasi demikian, bagaimana dengan masyarakat sipil yang tidak memiliki label sebagai pengawas partisipatif.
Kemudian, upaya pencegahan berupa patroli politik uang juga dinilai tidak sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  humanis.  Secara  psikologis,  masyarakat cenderung  memiliki  ketakutan  apabila  mendengar  kata  patroli.  Hal  tersebut membuat  sosialisasi  yang  seharusnya  masyarakat  dengar,  menjadi  tidak tersampaikan karena masyarakat terlebih dahulu menghindari patroli politik uang. Upaya  pencegahan  politik  uang  melalui  pengawas  partisipatif  dan  patroli  politik uang  kepada  pemilih  ini  terbilang  belum  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat. Mengingat  masyarakat  secara  umum  masih  memiliki  pengetahuan  yang  minim terhadap politik dan hukum. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan masif, sehingga percepatan pendidikan politik dan hukum terhadap masyarakat bisa mendorong terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu.
Melihat pada hambatan terkait lemahnya regulasi hukum, Bawaslu Provinsi Lampung  perlu  mendorong  upaya  revisi  Undang-Undang  sehingga  dapat meningkatkan keleluasaan dalam mencegah dan menindak politik uang. Selain itu, hambatan  berupa  tidak  adanya  komitmen  peserta  pemilu  untuk  tidak  melakukan politik  uang.  Kemudian  bentuk  pencegahan  yang  dilakukan  hanya  sekadar koordinasi surat himbauan kepada peserta pemilu, hal tersebut dinilai tidak efektif untuk menangkal terjadinya politik uang.
Politik  uang  memang  persoalan  yang  kompleks.  Tentu  sulit  apabila menekankan  beban  politik  uang  terhadap  Bawaslu  saja.  Untuk  itu,  diperlukan sinergitas antara seluruh elemen dalam pelaksanaan pemilu seperti penyelenggara, peserta, hingga pemilih. Sehingga, perwujudan pemilu yang jujur dan adil benar- benar  bisa  cepat  terealisasi.  Namun,  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh Bawaslu Provinsi Lampung juga semestinya perlu selaras dengan hambatan yang dihadapi  dalam  menangkal  politik  uang.  Karena  mengacu  kepada  pandangan Parsons (1937) hambatan dapat mempengaruhi bagaimana upaya yang dilakukan oleh  aktor  dalam  melakukan  tindakan  sosial.  Untuk  itu,  tindakan  sosial  yang dilakukan mesti disesuaikan untuk menjawab permasalahan yang ada. Sementara, berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti,  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  Provinsi  Lampung  tidak  sesuai  dengan  hambatan  yang  dihadapi  (Hasil penelitian, 2023).
Skema  terakhir  dalam  tindakan  sosial  adalah  standar  normatif.  Parsons dalam  Grathoff  (1978)  menyatakan  bahwa  standar  normatif  merupakan  skema tindakan  terakhir  dan  paling  penting.  Dalam  mencapai  tujuan  tertentu,  aktor dituntut  untuk  memahami  sebuah  nilai  sebelum  merumuskan  tujuan.  Selain  itu, aktor  juga  harus  memenuhi  seperangkat  aturan  yang  berlaku  dalam  memperoleh tujuannya tersebut.  Kedua aspek seperti nilai  dan norma ini mesti  dipahami oleh para  aktor  yang  terlibat  dalam  melakukan  tindakan  sosial.  Aktor-aktor  seperti Bawaslu  Provinsi  Lampung,  Bawaslu  Kab/Kota, KPU  Prov/Kab/Kota, pengawas partisipatif, hingga panitia pengawas ad-hoc memiliki  sikap anti terhadap politik uang.  Mereka  menilai  politik  uang  merupakan  perbuatan  melanggar  Undang- Undang, berpotensi melahirkan korupsi, hingga dapat merusak sistem demokrasi. Selain itu, terdapat aturan yang menjadi koridor Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Hasil penelitian, 2023).
Terdapat  kesesuaian  antara  konseptual  standar  normatif  yang  kemudian dibenturkan dengan hasil penelitian terkait nilai dan norma yang menjadi koridor Bawaslu  Provinsi  Lampung  dalam  melakukan  pencegahan  politik  uang. Pemahaman  para  aktor  tersebut  sejalan  dengan  konsep  teoritis  politik  uang  dan sikap  semestinya  sebagai  lembaga  pengawas.  Selain  itu,  terdapat  aturan  berupa
Undang-Undang pemilu yang menjadi pedoman Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan upaya pencegahan politik uang.

## KESIMPULAN
Bawaslu  Provinsi  Lampung  telah  melakukan  tindakan  sosial  berupa pencegahan  politik  uang.  Dalam  melakukan  upaya  pencegahan  politik  uang tersebut,  Bawaslu  Provinsi  Lampung  dibantu  oleh  Bawaslu  Kab/Kota,  KPU Prov/Kab/Kota,  pengawas  partisipatif,  hingga  panitia  pengawas ad-hoc .  Upaya pencegahan  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Provinsi  Lampung diantaranya  seperti  rapat  koordinasi  penguatan  kelembagaan  dengan  Bawaslu Kab/Kota,  koordinasi  dengan  KPU  Provinsi  Lampung,  hingga  melakukan kerjasama  untuk  menggaet  pengawas  partisipatif.  Dalam  konteks  koordinasi kelembagaan, Bawaslu Provinsi Lampung lebih bersifat sebagai koordinator untuk memberikan  instruksi  kepada  Bawaslu  Kab/Kota  untuk  membentuk  tim pengawasan patroli anti politik uang, berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas.
Namun  di  sisi  lain,  upaya  pencegahan  politik  uang  yang  dilakukan  oleh Bawaslu Provinsi Lampung tersebut tidak selaras dengan hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain seperti dalam konteks peserta pemilu, tidak adanya bentuk komitmen dari peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Dalam konteks  pemilih,  terdapat  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terkait  politik  dan hukum  yang  didasari  karena  minimnya  pengetahuan  dan  penghasilan.  Selain  itu, dalam aspek hukum, regulasi yang saat ini berlaku dinilai masih lemah sehingga terdapat celah untuk dimainkan oleh pelaku politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohhman.  (2021).  Dampak  Fenomena  Politik  Uang  dalam  Pemilu  dan
Pemilihan. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1 (2), 142-159.
Ahmad, I. (2015). Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Serang Banten.
Yogyakarta: CV Budi Utama.
Arlan  Siddha,  W.  (2018).  Peran  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  dalam Menekan  Potensi  Politik  Uang  pada  Wilayah  yang  dikuasai  Strongmen:
Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017. Journal of Islamic and Social Studies, 4 (1), 40-48.
Asmawati  Salam,  S.  N.  (2022).  Fungsi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Sidenreng Rappang Bersama Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada Tahun 2018. Journal of Lex Generalis, 3 (5), 993- 1008.
Asmawi, A. E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan  Praktik  Politik  Uang. Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy Studies, 2 (1), 28-42.
Aspinall, d. S. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif.
Ayman,  A.  A.  (2010). Electoral  Justice:  The  International  IDEA  Handbook. Stockholm: International IDEA.
Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu, dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. Jurnal Kosmik Hukum, 20 (2), 81.
Bawaslu Provinsi Lampung. (2020). Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung  pada  Pilkada  2020. Bandar  Lampung:  Bawaslu  Provinsi Lampung.
Beilharz,  P.  (2002). Teori-teori  sosial:  observasi  kritis  terhadap  para  filosof terkemuka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
BPS  Provinsi  Lampung.  (2023,  Juli  17). Profil  Kemiskinan  Lampung .  Dipetik Januari 14, 2024, dari BPS Provinsi Lampung: https://bit.ly/3SGG9rl Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
David,  H.  (2016,  Januari  11). Pengertian  dan  Definisi Tujuan .  Dipetik  April  13, 2023, dari carapedia.com: https://carapedia.com/pengertian_definisi_tujuan_info2100.html
DPR RI. (2017, Agustus 16). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum. Dipetik  Januari  14,  2024,  dari  Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699
Fathur Rozy, P. A. (2019). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala
Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 7 (1), 37-44.
Fatiha, S. S. (2022). Pemilihan Umum sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indoneisa. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 1 (3), 345-352. Fatikhatul  Khoiriyah,  dan  Yahnu  Wiguno  Sanyoto.  (2021). Penanganan Pelanggaran  Politik  Uang  Yang  Terjadi  Secara  Terstruktur,  Sistematis, Masif  dan  Masa  Depan  Demokrasi. Bandar  Lampung:  Rizky  Karunia Mandiri.
Firdaus, A. (2020). Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Justiqa, 2 (1), 61-69.
Fitrian,  L.  U.  (2019).  Fenomena  Politik  Uang  (Money  Politic)  pada  Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Resiprokal, 1 (1), 54.
Grathoff,  R.  (1978). The  Correspondence  between  Alfred  Schutz  and  Talcott Parsons: The Theory of Social Action. London: Indiana University Press. Hamalik, O. (1992). Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hermawan,  J.  R.  (2018). Persepsi  Masyarakat  Desa  Kurungan  Nyawa  terhadap Politik  Uang  pada  Pilkada  Pesawaran  2015. Bandar  Lampung:  Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.
Hisyam,  C. J. (2018). Perilaku Menyimpang, Tinjauan Sosiologis. Jakarta:  Bumi Aksara.
Indasari, B. d. (2018). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money  Politic  di  Kabupaten  Sinjai  (Studi  Kasus  Pilkada  2018). Jurnal Unismuh, 1 (2), 624-639.
Johnson,  D.  P.  (1986). Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern  Jilid  II  terjemahan Robert M.Z.Lawang. Jakarta: PT.Gramedia.
Juliansyah, d. E. (2007). Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.
Kamalludin,  A.  (2019).  Kebijakan  Reformasi  Maqâshid  al-Syarîah  dan Kontribusinya  dalam  Formulasi  Alternatif  Keringanan  Pidana  Penjara. Jurnal Al-’Adalah, 15 (1), 181-218.
Leni Anggraeni, H. R. (2018). Pencegahan Money Politics dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal. Jurnal Komunikasi Hukum, 4 (1), 59-68.
Metria  Shela,  S.  (2018).  Peran  Bawaslu  dalam  Mencegah  Money  Politics  dalam Pemilihan  Gubernur  Provinsi  Lampung  Tahun  2018. Jurnal  Wacana Publik, 12 (2), 75-81.
Mubarok, M. H. (2021). Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia pada saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif. Journal Rechtenstudent, 2 (2), 223-233.
Muslih,  A.  P.  (2021).  Peran  Partai  Politik  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  yang Aspiratif dan Demokratif. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 200.
Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum. Jurnal  Yuridis,  5 (2), 245-261.
Parsons, T. (1937). The Structure of Social Action.
Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  Terhadap  Konstruksi  Pemerintahan. Journal Administrative Law and Governance , 3 (3), 464-480.
Putra,  E.  V.  (2017).  Money  Politics  dalam  Penyelenggaraan  Pemilhan  Umum  di Kota Pariaman. Journal of Sociology Research and Education, 4 (1), 1-16. Qodir,  Z.  (2014).  Politik  Uang  dalam  Pemilu-Pemilukada  2014:  Modus  dan Resolusinya. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 8 (2), 39-54. Raho, d. B. (2021). Teori Sosiologi Modern. Yogyakarta: Ledalero.
Randi Rizky Kurniawan, S. W. (2023). Politik Uang dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian  Interaksionisme  Simbolik  pada  Masyarakat  Kelurahan  Dompak Tanjung Pinang. Journal of Social Science Research, 3 (2), 9179-9192.
Rangga Yolanda, E. H. (2017). Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan  Kasus  Money  Politics  pada  Pilkada  Tahun  2017  di Kabupaten Bireuen. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2 (4), 97-108.
Santoso, T. (2019, Februari 09). Kuliah Umum Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Subekti  Dwi  Nur  Rohmah,  A.  J.  (2022).  Efektivitas  Tugas  Bawaslu  Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politics pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi. Journal of Constitutional Law, 2 (2), 197-212.
Turner,  B.  S.  (2009). The  New  Blackwell  Companion  to  Social Theory. London: Blackwell Publishing.
Wardhana, A. F. (2020). Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam. Journal of Islamic and Law Studies, 4 (2), 49-62.
Zen,  H.  R.  (2015).  Politik  Uang  dalam  Pandangan  Hukum  Positif  dan  Syariah.
Jurnal Al-Adalah, 12 (3), 525-540.
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-004