## Penanganan Konflik Lahan Pertambangan

## Egidio Fernando Alfamantar
Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4 Jakarta Pusat egidiofernando007@gmail.com

## Abstrak
Fokus penelitian ini untuk mengekspolorasi strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara dalam penanganan konflik lahan pertambangan. Strategi Pemolisian yang dilakukan Polres Kutai Kartanegara dalam penyelesaian konflik lahan pertambangan belum berjalan optimal hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka konflik lahan pertambangan yang terjadi sedangkan jumlah penyelesaian konflik yang dilakukan Polres Kutai Kartanegara masih sangat rendah. Keadaan ini jika dibiarkan terus terjadi akan menimbulkan kerawanan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kutai kartanegara dengan pertimbangan konflik lahan pertambangan menyebabkan kerugian dan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk strategi pemolisian yang efektif dan sesuai dengan kondisi wilayah Polres Kutai Kartanegara sehingga semua konflik lahan pertambangan dapat ditangani secara tepat dan tuntas.

## Kata Kunci: Strategi Pemolisian; Konflik; Lahan Pertambangan.

## Abstract
The focus of this research is to explore the policing strategy carried out by the Kutai Kartanegara District Police in handling mining land conflicts. The Policing Strategy implemented by the Kutai Kartanegara District Police in resolving mining land conflicts has not been running optimally. This can be seen by the high number of mining land conflicts that occur while the number of conflict resolutions conducted by the Kutai Kartanegara District Police is still very low. This situation, if left unchecked, will lead to vulnerability in the security and order situation in Kutai Kartanegara Regency, with the consideration that mining land conflicts will cause losses and unlawful acts. Therefore, an effective form of policing strategy is needed and is in accordance with the conditions of the Kutai Kartanegara District Police area so that all mining land conflicts can be handled appropriately and thoroughly.

## Keywords: Policing Strategy; Conflict; Mining Land.

## Pendahuluan
Fenomena konflik lahan pertambangan di wilayah Polres kabupaten Kertanegara Kaltim merupakan fenomena yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk dari permasalahan sosial konflik lahan pertambangan harus dapat dikelola agar tidak menimbulkan gangguan keamanan melalui pelaksanaan fungsi kepolisian demi mewujudkan keteraturan sosial di dalam kehidupan masyarakat di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
Di dalam mengkaji fenomena sosial ini akan digunakan perspektif ilmu kepolisian mengingat ilmu kepolisian merupakan ilmu yang objek kajiannya adalah masalah-masalah sosial dan pengelolaannya untuk mewujudkan keteraturan sosial (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2015). Konflik lahan pertambangan di wilayah Polres Kutai Kertanegara  yang  melibatkan  perusahaan dan masyarakat merupakan masalah yang muncul sebagai akibat interaksi hubungan antara manusia dan lingkungannya. Fenomena Konflik tersebut bilamana tidak ditangani secara sistemik akan berdampak terhadap eskalasi konflik sosial yang berbentuk kekerasan, pengrusakan dan tindak kriminal lainnya yang tentunya akan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Fenomena Konflik sumber daya alam mengacu berbagai pandangan teori yang dikembangkan dari berbagai perspektif (Marcastan Humphreys, 1999; Lewis Coser, 2003; Parsudi Suparlan, 2011). Menurut Paul Collier dan Anke Hoeffler dalam Marcastan Humpreys (1999) bahwa Negara-negara yang kekayaan negaranya bergantung kepada komoditi eksport dibidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, cenderung lebih mudah terjadinya konflik kekerasan. Selanjutnya Lewis Coser (2003) mengatakan bahwa pada umumnya konflik sosial yang demikian disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Polisi di dalam menangani fenomena konflik tersebut dapat berperan sebagai mediator yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pendekatan dan program pemolisian masyarakat (Parsudi, 1980). Pemolisian masyarakat merupakan pendekatan dan strategi pemolisian yang lebih mendekatkan polisi kepada masyarakat, sehingga polisi tidak menentukan pelayanan apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, tetapi masyarakat yang lebih menentukan apa yang diharapkan dari kepolisian (Satjipto Rahardjo, 2011). Sejalan dengan itu, pemolisian masyarakat juga merupakan aktivitas kepolisian didalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan tindak kejahatan dan menciptakan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keteraturan sosial.
Salah satu data awal yang didapat adalah jumlah konflik lahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan data konflik yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur yang menerbitkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) kepada perusahaan di wilayah kabupaten tersebut. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Konflik Lahan Tambang di Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten 2013 2014 Jumlah Kutai Kartanegara 12 16 28 Kutai Barat 5 6 11
Kutai Timur 3 7
10 Berau 3 2 5 Jumlah 23 31 54 Sumber: Bag ops Polres Kukar, 2015
Data yang didapatkan peneliti diatas menunjukkan bahwa permasalahan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara selain menunjukkan tren yang meningkat dengan jumlah kejadian yang bertambah dari tahun 2013 menuju ke tahun 2014, juga merupakan jumlah konflik yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur yang juga memiiki potensi kegiatan pertambangan.
Lebih lanjut konflik lahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menimbulkan kerugian dan keresahan di antara pihak yang berkonflik antara lain pada tahun 2008 ketika dalam penanganan konflik lahan pertambangan, eskalasi konflik memuncak dan mengakibatkan polisi harus menembak seorang warga yang melakukan demo di (http://www. kutaikartanegara.com,2008,URL) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat sebagai akibat meningkatnya eskalasi konflik dan pelaksanaan
fungsi  kepolisian  yang  kurang tepat.
Selain  dari  kejadian tersebut konflik lahan pertambangan juga menimbulkan kerugian baik  secara materiil maupun inmateriil baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat. Bagi perusahaan konflik akan menimbulkan kerugian ketika kegiatan operasional pertambangan berhenti karena dilakukan penghentian secara paksa oleh masyarakat, adanya ancaman bagi  karyawan perusahaan pertambangan sehingga tidak mendapatkan ketenangan dalam bekerja, dan kerusakan akibat tindakan anarkis dari masyarakat sebagai contoh pengrusakan kantor perusahaan serta asset lain yaitu alat berat. Bagi masyarakat konflik lahan pertambangan akan membuat masyarakat harus berhadapan dengan hukum ketika sudah melaksanakan tindakan penghentian operasional pertambangan dan melakukan pengrusakan inventaris perusahaan ataupun melakukan pengancaman kepada karyawan, hal ini dapat dilihat dari rekap data laporan polisi Polres Kutai Kartanegara dimana jumlah berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan terkait kasus penutupan tambang sepanjang tahun 2013 mencapai 14 laporan.
Konflik yang terjadi mengenai lahan pertambangan di kabupaten Kutai kartanegara harus mendapatkan penanganan yang tepat dari pihak kepolisian mulai dari tahapan ketika konflik sudah ada tetapi belum muncul ke permukaan, kemudian konflik muncul ke permukaan dilihat dari pertentangan yang ada tetapi belum menjadi sebuah tindak pidana, sampai dengan tahapan yang terakhir ketika konflik yang terjadi telah berubah menjadi tindak pidana yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Polres Kutai kartanegara harus dapat berperan dengan optimal dan mampu menangani permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan konflik yang terjadi.
Penanganan yang dilakukan Polres Kutai Kartanegara dimulai melalui upaya preventif melalui mediasi pihak- pihak yang berkonflik, mediasi dilakukan untuk mempertemukan pihak- pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar permasalahan, namun seringkali mediasi yang dilakukan tidak efektif karena kedua belah pihak tidak mau mengalah terhadap kepentingan yang diperjuangkan dan pihak yang berkepentingan tidak mampu memberikan jalan keluar dalam mediasi.
Gagalnya pelaksanaan mediasi akan memicu terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh pihak yang dirugikan, dan pada akhinya diperlukan upaya represif oleh Polres Kutai Kartanegara dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi sebagai bagian dari meningkatnya eskalasi konflik. Dari rangkaian pelaksanaan fungsi kepolisian yang dilakukan hanya menunda konflik yang terjadi melalui
upaya represif, sumber permasalahan belum selesai dan sewaktu-waktu konflik dapat muncul dengan eskalasi yang lebih besar.
Selama strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan belum dapat menyentuh inti permasalahan maka konflik lahan pertambangan akan terus terjadi dan sewaktu- waktu akan menimbulkan konflik yang lebih besar, ketika hal itu terjadi maka Polres hanya akan menjadi pemadam kebakaran. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh peneliti didapat keterangan bahwa konflik akibat permasalahan lahan pertambangan menjadi permasalahan yang dianggap serius oleh masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara, karena pada setiap konflik terdapat pengikutsertaan massa pendukung pihak yang berkonflik dengan mengatasnamakan kesukuan melalui ormas dan hal ini dianggap meresahkan masyarakat karena sewaktu-waktu konflik akan dapat berkembang menjadi konflik sosial antar suku dan hal ini harus dapat dicegah (Sumber wawancara dengan masyarakat)

## Permasalahan
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik sosial lahan pertambangan masih merupakan permasalahan yang hangat diantara perusahaan dan masyarakat dan merupakan sumber ancaman gangguan kantibmas. Masih banyaknya jumlah konflik lahan pertambangan yang terjadi di wilayah Polres Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa strategi pemolisian yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal.
Strategi pemolisian yang dilaksanakan harus dapat menangani konflik lahan pertambangan yang terjadi sehingga tidak berkembang eskalasi dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkonflik. Jika dalam pelaksanaan strategi pemolisian tidak berjalan secara maksimal maka akan dapat membuat situasi dan kondisi di wilayah Kutai kartanegara akan terganggu dan menimbulkan kerugian yang besar baik secara ekonomis, hubungan sosial dan budaya yang pada akhirnya akan membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap Polres Kutai Kartanegara dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Apabila sampai terjadi maka hal tersebut merupakan situasi yang buruk akibat ketidakmampuan Polres Kutai kartanegara dalam menangani konflik lahan pertambangan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk strategi pemolisian yang efektif dan sesuai dengan kondisi wilayah Polres Kutai Kartanegara sehingga semua konflik lahan pertambangan dapat ditangani secara tepat dan tuntas.

## Pembahasan

## Pihak yang berkonflik
Dapat digambarkan bahwa konflik lahan pertambangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan pertambangan. Hubungan antara ketiga pihak yag terlibat di dalam konflik lahan pertambangan perlu dianalisa guna menentukan langkah penyelesaian yang tepat guna mempengaruhi hubungan yang terganggu akibat situasi konflik yang terjadi, analisa mengenai pihak yang terlibat di dalam konflik dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 1. Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik.
sumber : Olahan Penulis, 2015.
Dilihat dari gambar diatas, bahwa pihak yang terlibat dalam konflik lahan pertambangan adalah pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Penyebab munculnya konflik dapat dilihat dari hubungan masing-masing pihak, dapat dijelaskan sebagai berikut :

## a.   Antara pemerintah dan masyarakat:
1.  Disebabkan belum meratanya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dilihat dengan belum validnya sistem penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan, sehingga banyak masyarakat penggarap lahan tidak mendapatkan kepemilikan hak garap. Situasi ini menyebabkan SPPL yang telah terbit tidak diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat merasa tidak dihargai karena tidak diikutsertakan dalam proses pembebasan lahan, karena hanya kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan dengan team pembebasan lahan perusahaan.
2.  Belum adanya pengawasan terhadap program CSR yang dijanjikan perusahaan sehingga menyebabkan banyak penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Masyarakat merasa dirugikan karena banyak hak yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat namun tidak sampai karena penyelewengan oknum dan perusahaan, pemerintah belum melakukan pengawasan yang baik terhadap program CSR yang menjadi hak masyarakat.
b.  Antara masyarakat dan perusahaan :
1.  Persoalan yang mendasar adalah kepentingan ekonomi,  perusahaan yang datang dengan membawa modal menjadi magnet penarik bagi masyarakat untuk mencari keuntungan ekonomis, hal ini menjadi motif utama dalam konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dengan modal yang besar ingin membebaskan lahan yang akan digarap dengan cepat tanpa melalui proses yang seharusnya karena memakan waktu yang panjang. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum team pembebasan lahan dan oknum pemerintah desa untuk menerbitkan surat yang tidak sesuai. Permasalahan ini yang terus berulang dan menjadi penyebab permasalahan konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## c.  Antara perusahaan dan pemerintah :
Adanya saluran komunikasi yang terhambat menyebabkan situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum aparat dan perusahaan untuk mencari keuntungan dengan belum siapnya sistem yang ada, keadaan ini memperburuk situasi yang terjadi dan mempersulit dalam proses penyelesaian konflik yang telah terjadi.

## Faktor Penyebab Konflik
Pendapat lain tentang konflik datang dari Kriesberg (dalam Soeharto, 2008: 3) yang menyatakan bahwa konflik terjadi karena kedua belah pihak percaya bahwa mereka meyakini memiliki tujuan- tujuan yang tidak sejalan, yang didorong oleh: a) kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik memiliki kesadaran tentang identitas kolektif atau mereka merasa berbeda dari kelompok lain, b) kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik  harus merasakan ketidakpuasan atas posisi mereka dalam hubungan dengan kelompok lain, c) kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik harus beranggapan bahwa mereka bisa mengurangi ketidakpuasan dengan membuat kelompok lain menderita.
Jika dilihat menggunakan pendapat Kriesbeg maka konflik lahan pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi karena tujuan yang sama antara kelompok yang berkonflik. Tujuan yang sama adalah kepentingan ekonomi masing- masing pihak dalam konflik yang akhirnya saling berhimpitan untuk memperebutkan sumber daya yang sama. Keadaan tersebut  didorong oleh kesadaran kolektif pihak yang berkonflik, dalam konflik lahan pertambangan kesadaran kolektif muncul pada saat tahapan permasalahan mulai muncul ke permukaan. Ketika permasalahan mulai muncul ditandai  dengan tuntutan masyarakat kepada perusahaan dan pemerintah kecamatan dan desa, identitas kolektif muncul sebagai masyarakat pihak dengan sumber daya yang lemah dan perusahaan dianggap sebagai pihak yang mampu mengatur segalanya termasuk urusan birokrasi dengan pemerintah. Identitas ini kemudian yang memperuncing eskalasi situasi konflik dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan konflik yang dilakukan pihak pemerintah selaku penengah. Dalam hal ini identitas ini dapat muncul sebagai akumulasi situasi yang terjadi sebelumnya yaitu perasaan tidak menerima proses penerbitan surat yang dilakukan pihak desa, kemudian perasaan tidak menerima keuntungan atas lahan yang dalam waktu yang lama dirawat dan dijaga kemudian dirusak oleh aktivitas perusahaan pertambangan, kemudian  ketidakpercayaan  kepada pemerintah dan polisi untuk membantu dalam proses penyelesaian tuntutan yang diajukan masyarakat kepada perusahaan. Kegagalan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah akan memicu munculnya perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak, sesuai dengan penjelasan Kriesberg maka salah satu kelompok akan melakukan tindakan untuk mengurangi ketidakpuasan terhadap tuntutan yang tidak tercapai dengan melakukan perbuatan yang membuat kelompok lain menderita yaitu dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal  ini menjelaskan ketika masyarakat melakukan tindakan penutupan tambang, pengrusakan  bahkan sampai pemukulan.

## Tahapan Eskalasi Konflik
Analisa bentuk konflik juga dapat dilakukan menggunakan teori gunung es kepolisian proaktif. Dengan melihat tahapan fungsi kepolisian  yang dilaksanakan dalam  teori gunung es dapat digunakan untuk melihat kharakteristik konflik yang ada dan terjadi dalam konflik lahan pertambangan antara
lain  dari eskalasi ancaman, pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, motif penyebab konflik, dan latar belakang konflik. Dalam konflik lahan pertambangan dilihat dari eskalasi ancaman maka dapat dibagi menjadi   3 (tiga) tahapan, yaitu :
Pertama, tahapan ketika konflik belum muncul di permukaan masih berupa permasalahan awal, dalam tahapan ini pihak yang terlibat dalam konflik baru menyadari posisi dan tujuan yang ingin dicapai berhimpitan dengan kepentingan kelompok lain. Permasalahan yang baru disadari diawali dengan berkomunikasi dengan kelompok lain untuk mengetahui posisi permasalahan dan kemungkinan penyelesaian.
Pada tahapan pertama ini dapat dilihat dari adanya :
1.  Keresahan masyarakat ketika mengetahui lahan yang diakui sebagai hak garapnya dikerjakan oleh perusahaan pertambangan. Keresahan dapat dilihat ketika masyarakat menyampaikan kepada pemerintah desa dalam pertemuan warga mengenai perihal permasalahan lahan garapan.
2.  Timbul perasaan ketidakpercayaan kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang dialami. Lambatnya respon yang diberikan terhadap penanganan permasalahan lahan oleh pemerintah desa menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap kemampuan membantu penanganan permasalahan, hal ini disebabkan pemerintah desa tidak mampu memberikan dasar yang kuat bagi pemilik SPPL yang tercatat di dalam data disebabkan proses penerbitan yang tidak tepat. Situasi ini menjadi tahapan konflik yang harus segera mendapat perhatian strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan dengan melakukan upaya deteksi dini dan pre-emtif yang maksimal untuk mengetahui   pokok-pokok permasalahan dalam konflik lahan pertambangan.
Kedua, tahapan permasalahan mulai muncul ke permukaan namun belum menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Pada tahapan ini konflik sudah dimulai dengan melakukan:Tuntutan atas lahannya yang dikerjakan dengan melakukan demo, unjuk rasa kepada perusahaan kemudian berkomunikasi dengan  pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah dan polisi. Tahapan kedua ini jika tidak ditangani secara tepat maka konflik akan meningkat menjadi perbuatan yang melanggar hukum.
2.  Sudah ditemukan percobaan penutupan tambang tetapi masih secara sembunyi, dan belum membawa massa. Pada tahapan ini masyarakat mencoba mencari perhatian perusahaan terhadap tuntutan yang diajukan.
Ketiga, tahapan konflik sudah menjadi perbuatan melanggar hukum. Tahapan ini dapat juga disebut puncak konflik ditandai dengan :
3.  Terjadi penutupan tambang dengan melibatkan massa yang dilengkapi dengan senjata tajam. Penutupan tambang bisa dilakukan sampai beberapa saat sehingga seluruh kegiatan pertambangan perusahaan harus berhenti  secara total di lokasi tersebut.
4.  Melakukan tindakan pengrusakan dan penyitaan terhadap asset-aset perusahaan yang ditemukan di sekitar lokasi yang ditutup.
5.  Terjadi pemukulan dan pengancaman terhadap karyawan perusahaan yang bekerja di sekitar lokasi.
6.  Jika dari pihak perusahaan ikut serta melibatkan ormas  maka akan terjadi pengerahan massa dari kedua belah pihak baik perusahaan dan masyarakat, dilihat dari data kejadian pernah terjadi perkelahian antar ormas yang  menimbulkan korban luka akibat konflik lahan pertambangan.

## Strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan.

## Membangun Strategi Pemolisian Strategi Jangka Pendek
Strategi jangka pendek yang akan dilakukan Polres Kutai Kartanegara sebagai bagian dari strategi pemolisian ke depan dalam penanganan konflik lahan pertambangan adalah strategi yang terkait perbaikan kedalam organisasi, sehingga pelaksanaan strategi yang sudah ada dapat dimaksimalkan pelaksanaannnya supaya lebih terarah dan mendapatkan hasil. Pelaksanaan strategi jangka pendek akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Kegiatan dalam strategi jangka pendek sebagai berikut :
1.  Perbaikan Program wajib kunjung bhabinkantibmas, program unggulan Polres ini akan mampu menjadi salah satu cara pengumpulan informasi kegiatan masyarakat. Perbaikan dalam kegiatan ini akan membantu polres dalam penanganan konflik lahan pertambangan karena program ini merupakan bagian deteksi dini yang dilakukan bhabinkantibmas dengan langsung berkunjung ke rumah warga. Perbaikan dilakukan dengan memfokuskan kunjungan berdasarkan analisa kerawanan dari data yang sudah masuk saat ini ke Polres. Data yang sudah masuk dilakukan analisa untuk melihat wilayah yang dianggap rawan konflik, kemudian  kunjungan  bhabinkantibmas diarahkan ke daerah yang berpotensi memiliki konflik lahan pertambangan. Wajib kunjung dilakukankepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, masyarakat yang pernah dan saat ini sedang memiliki konflik, serta perusahaan yang ada di daerah tersebut. Fokus kegiatan wajib kunjung akan mengefektifkan bhabinkantibmas dalam pencarian informasi yang diperlukan serta melakukan penggalangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
2.  Optimalisasi fungsi intelkam sebagai basis deteksi dini dan pengidentifikasian akar permasalahan untuk mengoptimalkan dengan mengumpulkan dan membuat daftar konflik lahan pertambangan yang terjadi, kemudian dilakukan analisa penyebab permasalahan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, posisi dalam konflik dan kepentingannya. Kemudian seluruh data dibuat dalam bentuk panel data yang menyajikan seluruh data terkait konflik yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, dan melihat apa ada keterkaitan antara beberapa konflik yang ada sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara bersama. Diharapkan optimalisasi fungsi intelkam akan memberikan analisa yang tajam dan tepat kepada pimpinan polres  untuk menentukan langkah bertindak ke depan dalam penyelesaian penanganan konflik.
4.  Intensifkan koordinasi antar fungsi, dan antar Polsek di jajaran Polres Kutai kartanegara agar bersama-sama melakukan upaya penanganan konflik dikhususkan untuk pelaksanaan fungsi kepolisian pre-emtif.
5.  Intesifkan dana satker yang tersebar di masing-masing fungsi untuk dapat mendukung seluruh
kegiatan fungsi kepolisian yang mendukung strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan.
6.  Peningkatan kinerja anggota terutama anggota bhabinkantibmas sebagai lini terdepan dengan memberikan reward yang diinginkan seperti prioritas sekolah bagi anggota yang bekerja secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan strategi pemolisian yang sudah dirumuskan, kemudian sebaliknya bagi anggota bhabinkantibmas yang tidak dapat bekerja secara baik diberikan punishment. Sehingga hal ini akan memicu kinerja yang baik anggota yang ditunjuk menjadi bhabinkantibmas.
7.  Peningkatan kemampuan anggota bhabinkantibmas dalam  komunikasi,melakukan mediasi, dan problem solving (pemecahan masalah). Pelatihan ini akan sangat menunjang pelaksanaan tugas anggota bhabinkantibmas. Pelatihan dilakukan dengan memberi kesempatan anggota untuk dapat berbicara di depan orang lain sehingga terlatih secara mental untuk dapat memberi informasi ketika berhadapan dengan masyarakat, diharapkan pelatihan komunikasi ini akan memberi kesan positif ketika anggota bhabinkantibmas berada di tengah masyarakat. Kemudian untuk pelatihan mediasi anggota diberikan kursus singkat mengenai ketentuan melaksanakan mediasi dan menjadi mediator, kursus dapat ditunjang dengan menonton video mengenai teori mediasi dan pelaksanaan mediasi. Melalui pelatihan ini diharapkan anggota terlatih untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dengan berdialog kemudian mencari upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga hubungan masyarakat dan bhabinkantibmas akan terjalin dengan baik dan membantu dalam pelaksanaan tugas bhabinkantibmas di desa binaannya.

## Strategi Jangka Menengah
Dimulai dengan langkah membangun kesadaran pihak-pihak yang berkepentingan dengan situasi konflik lahan pertambangan seperti pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Strategi ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kegiatan dalam strategi jangka menengah sebagai berikut :
1.  Koordinasi dengan pemerintah daerah tentang perbaikan sistem penerbitan SPPL. Penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan yang masih belum tepat harus segera mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan untuk dapat membenahi. Polres harus melakukan koordinasi dengan pemerintah  kabupaten agar dibuat peraturan bersama yang dapat memperbaiki sistem yang ada saat ini sehingga seluruh lapisan masyarakat menerima dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan kembali.
2.  Membentuk kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan mengenai faktor penyebab konflik lahan, agar dituangkan dalam bentuk  peraturan bersama. Di satu sisi keamanan situasi akan memberikan kenyamanan bagi perusahaan dalam berinvestasi, namun jangan sampai tercipta kesenjangan ekonomi yang akan memicu terjadinya permasalahan sosial seperti konflik lahan pertambangan. Polres harus mengajak ketiga pihak yang terlibat dalam konflik lahan pertambangan, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar membuat kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan menyikapi permasalahan sosial yang terjadi agar tercipta peraturan yang menjamin hak dan kewajiban berdasarkan kebijakan lokal dengan melihat aspek kesejahteraan bersama, ekonomi dan situasi kantibmas.
3.  Peningkatan kegiatan binluh untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dalam menghadapi konflik lahan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku ketika memperjuangkan hak dalam konflik lahan akan merugikan posisi masyarakat yang akhirnya berhadapan dengan ketentuan pidana. Untuk itu perlu ditingkatkan kegiatan bimbingan dan  penyuluhan yang difokuskan memberi informasi mengenai ketentuan yang seharusnya sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat ketika menghadapi permasalahan terhadap lahannya.

## Strategi Jangka Panjang
Merupakan strategi yang terakhir dalam pelaksanaan strategi komprehensif yang berkelanjutan dari pelaksanaan strategi jangka pendek dan menengah. Saat kesadaran bersama akan kepentingan keamanan lingkungan sudah mulai diterima maka petugas polisi harus dapat mengawal seluruh kesepakatan yang telah diterima sehingga dapat berjalan dan semakin diterima dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pelan dan pasti menjadi sistem yang berkelanjutan, dalam pelaksanaannya strategi jangka panjang membutuhkan waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun. Kegiatan dalam strategi jangka panjang antara lain:
1.  Polisi turut serta mengawal proses penerbitan SPPL yang dibuat di desa, sehingga seluruh pihak yang mengetahui proses penerbitan SPPL ini kan menjadisaksi yang membantu ketika terjadi tuntutan. Sistem penerbitan SPPL ini harus dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut, melalui pengakuan tersebut akan menjadi ketahanan bagi masyarakat yang memiliki hak berupa SPPL karena diakui dan dilindungi oleh seluruh masyarakat.
2.  Kerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemberdayaan anggota ormas kesukuan sehingga tidak menjadi sebuah ancaman situasi kantibmas di wilayah Polres Kutai Kartanegara. Ancaman ikut sertanya ormas kesukuan dalam konflik sangat rentan akan membuat eskalasi konflik meningkat karena motif yang berbeda yaitu dibayar oleh masyarakat pemilik lahan, sehingga dalam situasi konflik anggota ormas akan mendesak dengan berbagai cara supaya perusahaan membayar tuntutan bahkan dengan menggunakan kekerasan. Hal ini harus disikapi dengan bijaksana agar Polres dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap anggota ormas kesukuan yang didominasi generasi muda yang seharusnya dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan.
Tahapan selanjutnya adalah Strategy implementation, ini merupakan tahapan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam tahapannya meliputi motivasi karyawan dan pengalokasian sumber daya. Tahapan implementasi merupakan tahapan penting dalam lanjutan pembentukan strategi dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota Polres Kutai Kartanegara mulai dari pimpinan sampai pelaksana di lapangan. Semua fungsi yang terlibat dalam implementasi pelaksanaan strategi harus mengerti tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian produk laporan yang dihasilkan dan melaporkan kepada siapa. Begitu juga komandan di tingkat lapangan  harus  melanjutkan pelaksanaan tugas sesuai dengan strategi pemolisian yang dibentuk sehingga setiap hasil pelaksanaan kegiatan sampai kepada Kapolres untuk dilakukan analisa dan pengambilan keputusan yang tepat.
Dalam implementasi yang tepat dibutuhkan sumber daya anggota yang terampil dan cakap
sehingga perlu rutin dilakukan latihan peningkatan kemampuan anggota seperti pelatihan komunikasi dan negosiasi. Denganpelatihan yang rutin akan membantu anggota dalam pelaksanaan tugas rutin di lapangan dan dapat segera memberikan respon yang tepat dalam mengenali potensi konflik yang ada.
Tahapan terakhir dari proses manajemen strategi adalah strategy evaluation , dalam tahapan ini akan dilihat berbagai faktor yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berjalan, mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk berbagai tindakan. Ini merupakan tahapan evaluasi untuk strategi yang telah dirumuskan apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi yang dilakukan akan menentukan faktor apa yang mengakibatkan strategi tidak berjalan dengan baik dan segera dilakukan langkah alternatif sebagai antisipasi, juga dilakukan penilaian terhadap kinerja anggota yang melaksanakan tugas sesuai dengan strategi. Jika anggota sudah bekerja dengan baik maka dapat diberikan penilaian baik dan penghargaan atas prestasi yang dikerjakan.
Dalam tahapan yang terakhir akan dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi pemolisian yangdilakukan apa telah dapat menyelesaikan konflik lahan yang terjadi pada waktu tersebut, dapat dilihat dengan melakukan perbandingan jumlah konflik yang dilaporkan pada tahun tersebut dengan tahun sebelumnya apakah sudah mengalami penurunan. Jika sudah maka strategi pemolisian yang dirumuskan dianggap berhasil dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan melihat hambatan apa saja yang masih ditemukan dan perlu ditemukan alternatif penyelesaian.
Berikutnya dilakukan pengukuran kinerja terhadap seluruh anggota yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pemolisian untuk melihat siapa saja yang telah menghasilkan pekerjaan yang baik, hal ini perlu dilakukan untuk menjadi sebuah penilaian yang akan meningkatkan prestasi kerja seluruh anggota di lapangan. Penting untuk diberikan punish and reward terhadap hasil penilaian kinerja seluruh anggota lebih mendalam mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan, masyarakat yang memiliki hak tidak mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi perusahaan. Konflik yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari situasi-situasi penyebab konflik yang disebabkan penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan, masyarakat tidak mengakui dan menerima surat lahan yang diterbitkan oleh pemerintah.

## Simpulan
Dari Penelitian mengenai konflik perebutan lahan yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan pertambangan menghasilkan kesimpulan yaitu:
1.  Konflik lahan pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah konflik yang terjadi disebabkan oleh motif ekonomi yaitu perebutan sumber daya ekonomi yaitu lahan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan di wilayah kabupaten Kutai kartanegara, proses pembebasan lahan yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak melihat asal-usul secara lebih mendalam mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan, masyarakat yang memiliki hak tidak mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi perusahaan. Konflik yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari situasi-situasi penyebab konflik yang disebabkan penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan, masyarakat tidak mengakui dan menerima surat lahan yang diterbitkan oleh pemerintah, ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Konflik yang terjadi terus meningkat eskalasinya
dimulai dari keresahan yang muncul di masyarakat sampai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan penutupan tambang, pengrusakan asset perusahaan dan pemukulan.
2.  Pembentukan strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan   pertambangan dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penanganan konflik lahan sebelumnya untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemolisian ke depan, yang antara lain dilakukan dengan strategi yaitu Strategi jangka pendek yaitu perbaikan program wajib kunjung bhabinkantibmas, Optimalisasi fungsi intelkam sebagai basis deteksi dini dan pengidentifikasian akar permasalahan, Intensifkan koordinasi antar fungsi dan antar Polsek di jajaran Polres Kutai kartanegara, Intensifkan dana satker yang tersebar di masing-masing fungsi, Peningkatan kinerja anggota terutama anggota bhabinkantibmas sebagai lini terdepan dengan memberikan reward dan punishment, Peningkatan kemampuan anggota bhabinkantibmas dalam komunikasi, melakukan mediasi, dan problem solving (pemecahan masalah). Strategi jangka menengah yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah tentang perbaikan sistem penerbitan SPPL, membentuk kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan mengenai faktor penyebab konflik lahan, peningkatan kegiatan binluh untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dalam menghadapi konflik lahan pertambangan. Strategi jangka panjang antara lain Polisi turut serta mengawal proses penerbitan SPPL yang dibuat di desa, kerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemberdayaan anggota ormas kesukuan sehingga tidak menjadi sebuah ancaman situasi kantibmas di wilayah Polres Kutai kartanegara. Dalam strategi pemolisian dilakukan dengan melibatkan semua fungsi kepolisian dan pelaksanaan secara terpadu sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan terakhir dilakukan analisa mengenai implementasi yang telah dilakukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan strategi pemolisian.

## Daftar Pustaka

## Buku
David, Fred R. 2009. Analysis SWOT. USA: Pearson Education Inc. David, Fred R & David, Forest R. 2011. Strategic Management (Concepts & Cases): A Competitive Advantage Approach. USA: Pearson.
Humphreys, Sachs, and Stiglitz. 2007. Escaping The Resource Curse: Initiative for Policy Dialogue”. Columbia: Columbia University Press.
Galtung, John. 2010. Solution-Oriented Peace Journalism, 11 Jan-17 Jan.
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. 2015. Ilmu Kepolisian (Edisi: Seminar Sekolah Angkatan 66). Jakarta:
PTIK Press.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV ALFABETA. Soeharto, W.B. 2008. Mediasi Penyelesaian Konflik Horizontal Di Maluku. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Novri, Susan. 2010. Pengantar Sosiologi. Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana. Website
http://dasamining.blog.com/kalimantan-timur/http://www.kutaikartanegara.com,2008,URL http://www.geodata-cso.org