## KEABSAHAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PPAT BAGI ANAK ANGKAT TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS
Oleh:
Haldin Perdana Putra Email: Haldinperdanaputra25@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Dyah Ochtorina Susanti Email: Dyahochtorina.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Rahmadi Indra Tektona Email: rahmadiindra@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  akta  hibah  yang  obyeknya  tanah dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  mempunyai  kewenangan  dalam membuat akta otentik terkait perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan  rumah  susun.  Terkait  itu,  yang  menjadi  permasalahan  apabila  PPAT  membuat  akta hibah  bagi  anak  angkat  tanpa  persetujuan  salah  satu  ahli  waris.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Keabsahan akta hibah yang  dibuat  oleh  PPAT  bagi  anak  angkat  tanpa  persetujuan  salah  satu  ahli  waris,  apabila akta  tersebut  terbukti  secara  sah  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  maka  akta tersebut  menjadi  akta  yang  terdegradasi  atau  akta  di  bawah  tangan  bahkan  menjadi  batal demi hukum.
Kata Kunci : Keabsahan, Akta Hibah, Anak Angkat

## Abstract
Based on the provisions of Article 1 point 1 of Government Regulation Number 37 of 1998  concerning  the  Regulation  of  the  Position  of  the  Land  Deed  Maker  Official,  the  grant deed  whose  object  is  land  is  made  by  the  Land  Deed  Making  Official  (PPAT)  who  has  the authority  to  make  authentic  deeds  related  to  legal  actions  regarding  land  rights  or  rights. property  of  the apartment unit.  Related  to  that,  the problem  is when PPAT  makes  a  deed  of grant for adopted children without the approval of one of the heirs. The research method used is normative juridical. So that it can be concluded that the validity of the deed of grant made by PPAT for adopted children without the approval of one of the heirs, if the deed is proven to have legally violated the provisions of the law, the deed becomes a deed that is degraded or a deed under the hand and even becomes null and void by law.
Keywords : Validity, Deed of Grant, Adopted Child

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Hukum keluarga salah satunya mengatur  mengenai  waris.  Sistem  waris  di Indonesia  terbagi  menjadi  tiga  sistem kewarisan yaitu hukum waris Islam, hukum waris  perdata  dan  hukum  waris  adat. Hukum  waris  Islam  ditujukan  bagi  orang yang beragama Islam, hukum waris perdata diperuntukkan  orang  yang  beragama  selain Islam, dan hukum waris adat ditujukan bagi masyarakat  hukum  adat.  Hukum  waris perdata  bersumber  pada  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut  KUHPerdata),  khususnya  dalam buku II dan buku III. 1
Definisi  hukum  waris  tidak  diatur dalam  KUH  Perdata,  namun  yang  diatur hanya konsep mengenai kewarisan.
Menurut Vollmar, hukum waris merupakan pengalihan  harta  kekayaan  mengenai  hak dan  kewajibannya  dari  orang  yang  mem- berikan  waris  pada  orang  yang  menerima waris. 2 Prilo  menyatakan  bahwa  hukum waris  yaitu  berbagai  aturan  mengenai  harta kekayaan  karena  wafatnya  pewaris,  me- ngenai perpindahan harta yang ditinggalkan serta  akibat  hukumnya. 3 Terkait  definisi
1 Indah  Sari, Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli Waris  Ab  Intestato  dan  Testamentair  Menurut Hukum Perdata Barat (BW), Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara, Vol. 5, No. 1, September 2014, h. 3.
2 Salim  HS, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137.
3 Ibid, h. 138.
dari  para  ahli  tersebut,  dapat  disimpulkan hukum  waris  terdiri  dari  beberapa  unsur yaitu: 4 a)  Terdapat  orang  yang  meninggal dunia  dan  memiliki  harta  kekayaan  yang dinamakan  Pewaris.  b)  Adanya  Warisan yaitu harta dari orang yang meninggal dunia dan  akan  beralih  kepemilikannya.  c)  Ada- nya  Ahli  waris  yaitu  orang  yang  mem- punyai  hak  atas  harta  yang  ditinggalkan oleh pewaris.
Terkait  itu,  pada  hukum  waris  perdata terdapat  unsur  paksaan  yaitu  mengenai penentuan  hak  mutlak  (Legitime  portie) untuk  ahli  waris  tertentu  atas  jumlah tertentu  dari  harta  warisan.  Legitime  portie diatur  dalam  Pasal  913  KUH  Perdata  yang menyatakan  bahwa  legitime  portie  me- rupakan  bagian  warisan  ahli  waris  menurut undang-undang  yaitu  bagian  dari  harta warisan  yang  harus  diberikan  kepada  ahli waris  dalam  garis  lurus  menurut  undang- undang,  terkait  itu,  pewaris  tidak  di- perkenankan  membuat  suatu  penetapan, penetapan  terkait  hibah  kepada  orang  yang masih  hidup  atau  penetapan  wasiat. 5 Hibah dalam  KUH  Perdata  dinyatakan  pada  buku III,  menurut  Pasal  1666  pengertian  hibah yaitu: 6 Hibah  adalah  suatu  perjanjian dengan  mana  si  penghibah,  di  waktu hidupnya,  dengan  Cuma-Cuma  dan  dengan
4 Efendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 3-4.
5 R.  Soesilo  &  R.  Pramudji, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata:  Burgerlijk  Wetboek (Jakarta: Wipress, 2007), h. 210.
6 Lihat ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata
tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima hibah  yang  menerima  penyerahan  itu. Undang-undang  tidak  mengakui  lain-lain hibah  selain  hibah-hibah  di  antara  orang- orang yang masih hidup.
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik,  salah  satunya  terkait  akta  hibah berdasarkan  Pasal  1682  KUH  Perdata, terkait  dengan  pemberian  hibah  mengenai benda-benda  tidak  bergerak.  Terkait  obyek dari  hibah  merupakan  tanah,  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah,  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  yang  mempunyai  ke- wenangan dalam membuat akta otentik  ter- kait  perbuatan  hukum  mengenai  hak  atas tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah susun. 7
Terkait  itu,  untuk  keluarga  yang belum di  karuniai  anak,  mengangkat  anak  atau adopsi  merupakan  salah  satu  jalan  yang dalam  masyarakat  di  percayai  sebagai pancingan  agar  segera  mendapatkan  anak kandung. 8
7 Dewi  Sartika  Utami, Akibat  Hukum  Pemberian Hibah  yang  Melebihi  Batas  Legitime  Portie (Analisis  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor 109/PDT.G/2009.PN.MTR Mengenai Hibah). Jurnal IUS, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016, h. 97.
8 Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak  –  Edisi Pertama (Jakarta:  Akademi  Pressindo,  1989),  h.
44.

## 1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  terjadi  apabila keluarga  tersebut  telah  dikaruniai  anak kandung, dan apabila orangtua mengangkat seorang anak angkat, dan apabila suatu hari orang  tua  menghibahkan  hartanya  pada anak  angkat  melalui  PPAT  tanpa  per- setujuan ahli waris yang sah, dipertanyakan mengenai  keabsahan  dari  akta  hibah  yang dibuat  oleh  PPAT  tersebut  karena  melang- gar  hak  mutlak  ahli  waris.  Permasalahan yang  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah bagaimana  keabsahan  akta  hibah  yang dibuat  oleh  PPAT  bagi  anak  angkat  tanpa persetujuan salah satu ahli waris?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  digunakan  tipe  penelitian yang  bersifat  yuridis  normatif (legal research), yaitu  penelitian  yang  mengkaji norma-norma  yang ada dalam  masyarakat. 9
Tipe  penelitian  yuridis  normatif  yaitu mengkaji berbagai aturan perundang- undangan,  literatur-literatur  hukum  yang berisikan  konsep  teori  yang  kemudian  di- hubungkan dengan permasalahan yang akan di  bahas  dalam  tulisan  ini.  Pada  penulisan ini, penulis menggunakan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun
9 Herowati  Poesoko. Diktat  Mata  Kuliah  Metode Penulisan  dan  Penelitian  Hukum. (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012). Hlm 34-35
1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  110/ HUK/2009  tentang  Persyaratan  Pengang- katan Anak.

## PEMBAHASAN
Pada  sebuah  akta  tentang  hibah  yang dibuat  oleh  PPAT,  berisi  perjanjian  yang berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat pada ayat 1 dan ayat 2 tidak terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  menjadi batal  demi  hukum,  begitu  pula  terhadap syarat 3 dan 4 apabila tidak terpenuhi maka perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Ber- dasarkan  teori  keabsahan  dalam  aspek substansi,  isi  dari  akta  itu  sendiri  tidak boleh  mengandung  perbuatan  hukum  yang dilarang,  perjanjian  yang  dilarang  dan  juga harus  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  1320 KUH Perdata. Pada Pasal tersebut dinyatakan  pada  intinya  yang  tidak  cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum  dewasa,  mereka  yang  ditaruh  di bawah pengampuan,  orang-orang perempu- an, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang  dan  pada  umumnya  semua membuat persetujuan tersebut. 10
10 Mulyoto, Perjanjian:  Tehnik  Cara  Membuat  dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), h. 17
Pejabat  pembuat  akta  tanah  atau  yang biasa  disebut  PPAT  mempunyai  tugas  dan fungsi sebagaimana tercantum dalam undang-undang  maupun  peraturan-peratu- ran  tentang  pertanahan  yang  telah  di- keluarkan oleh pemerintah diantaranya: 11
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961,  Pasal  19  memuat  ketentuan tentang  pejabat  yang  berhak  untuk  me- laksanakan  peralihan  dan  pembebanan hak  atas  tanah  sebagai  berikut:  Setiap perjanjian  yang  bermaksud  memindah- kan  hak  atas  tanah,  memberikan  suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau  meminjam  uang  dengan  hak-hak atas  tanah  sebagai  tanggungan  harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh  dan  dihadapan  pejabat  yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.
2. PMA  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Penunjukan  Pejabat  yang  dimaksudkan, tentang  pendaftaran  tanah  serta  hak  dan kewajibannya,  tertulis  sebagai  berikut: Tentang  penunjukkan  pejabat  yang dimaksudkan  dalam  Peraturan  Pemerin- tah  Nomor  10  Tahun  1961  Pasal  19 tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannya
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  Pasal  1  ayat  24:  Pejabat  pembuat akta  tanah  selanjutnya  disebut  PPAT
11 A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa  dan  Siapa  PPAT (Surabaya:  Perwira  Media Nusantara, 2020), h. 35
adalah  pejabat  umum  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta-akta tanah tertentu.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 Pasal 1: Pejabat pembuat akta tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta-akta  otentik  mengenai perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun.
5. PERKABAN  Nomor  1  Tahun  2006 Pasal  1:  Pejabat  pembuat  akta  tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta-akta  otentik  mengenai perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun.
PMA  maupun  PP  tersebut  diatas  me- rupakan  peraturan  pelaksaaan  teknis  yang diamanahkan  oleh  UUPA  dan  melihat pasal-pasal  tersebut  dapat  disimpulkan PPAT mempunyai jabatan dan kewenangan serta  tugas  dan  fungsi  yang  sangat  berat serta  tanggung  jawab  yang  tinggi  tetapi tidak  pernah  diatur  dalam  peraturan perundangan  yang  pasti  apalagi  diatur dalam  undang-undang.  Saat  ini,  PPAT masih  diatur  dengan  PP  Nomor  37  Tahun 1998  tentang  jabatan  dan  kewenangannya yang  disalin  kembali  dalam  PERKABAN (Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Republik  Indonesia)  Nomor  1 Tahun 2006 Pasal 2 sampai Pasal 4. 12
PPAT  adalah  pejabat  yang  ditunjuk dengan  surat  keputusan  pemerintah,  dalam hal  ini  sekarang  dikeluarkan  oleh  Kepala BPN untuk mewakili sebagian tugas negara yaitu  membuat  akta  atau  dokumen  yang diperlukan  oleh  negara  berkaitan  dengan penertiban  pelaksanaan  peraturan  pertana- han  dan  pendaftaran  aset  (kekayaan) negara,  berupa  tanah  dalam  melayani  ke- butuhan  masyarakat  di  bidang  hukum  ke- perdataan dengan obyek tanah sebagaimana tercantum pada UUPA.
PPAT  mempunyai  peranan  penting dalam  kewenangannya  membuat  alat  bukti tentang perbuatan hukum tertentu mengenai pengalihan,  pembebanan  hak  atas  tanah yang  dijadikan  dasar  pendaftaran  hak  atas tanah  pada  Direktorat  jenderal  Agraria sekarang  pada  BPN  RI.  PPAT  befungsi hanya  mencatatkan  atau  menuliskan  ke- terangan  yang  dikehendaki  dan  dikemuka- kan  oleh  para  pihak  yang  menghadap. Demikian  sesuai  dengan  yurisprudensi Mahkamah  Agung  Putusan  MA  Nomor 702K/Sip/1973.  Kesimpulannya,  tidak  ada kewajiban  bagi  PPAT  untuk  memeriksa secara materiil tentang data-data penghadap di  hadapan  PPAT  maupun  fisik  obyek
(tanah)  yang  dikemukakan  oleh  peng- hadap. 13
PPAT  ditentukan  dan  diatur  dalam peraturan pemerintah bukan dengan peraturan  undang-undang  yang  sejajar dengan undang-undang organik, yang diatur oleh  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Terkait  itu,  hal  tersebut  ber- tujuan  agar  ketentuan  undang-undang terpenuhi  untuk  agar  akta  PPAT  dapat menjadi  akta  otentik.  Jabatan  PPAT  secara nyata  dan  menurut  hukum  sebagaimana tertulis  pada  PP  Nomor  10  Tahun  1961 merupakan jabatan strategis dan merupakan ujung  tombak  pemerintah,  namun  jabatan profesi  ini  sampai  sekarang  tidak  diatu dalam  bentuk  undang-undang  organik. Undang-undang  organik  yang  mengatur tentang  jabatan  dan  pejabat  ini  sangat diperlukan  untuk  keabsahan  di  dalam melaksanakan tugas jabatannya dan sebagai panduan pengangkatan jabatan maupun tata cara  dalam  menjalankan  jabatan  dengan kriteria/batasan  yang  tegas  dan  jelas  agar menjadi  pejabat/jabatan  yang  profesional serta  dan  bertanggung  jawab  berdasarkan landasan  hukum  yang  kuat  dan  sah, demikian pula hasil produknya yang berupa akta  yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti tertulis bahkan merupakan dokumen negara namun  belum  pernah  diatur  pada  undang- undang  organik.  Hingga  saat  ini,  PPA
13 Ibid, h. 38
maupun  akta  PPAT  hanya  diatur  dalam bentuk  peraturan-peraturan  yang  dikeluar- kan  oleh  PMA  (Menteri  Agraria  berupa Peraturan  Menteri  Agraria),  PP  (Peraturan Pemerintah, PERKABAN (Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia),  dan  PERMEN  ATR (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia). 14
Peraturan-peraturan tentang PPAT maupun akta PPAT yang saat ini sudah ada dan diberlakukan merupakan hukum positif yang dipaksakan, karena peraturan- peraturan  tersebut  tidak  pernah  diatur dengan  undang-undang  yang  berdasarkan hasil  pemikiran  masyarakat  tetapi  merupa- kan  keputusan  pemerintah,  dalam  hal  ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata  Ruang  dan  atau  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia yang menerbitkan peraturan-peraturan tersebut  berdasar  pada  pemikiran  beberapa atau  sekelompok  orang  saja.  Akibatnya, keakuratan sebagai cerminan pemikiran dari masyarakat  yang  majemuk  tidak  terwakili, berbeda dengan undang-undang yang dibuat oleh  DPR  RI  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat  dari  seluruh  wilayah  Indonesia melalui perwakilannya di DPR RI sehingga peraturan  tersebut  dapat  dikatakan  merupa- kan  kehendak  rakyat  seluruh  wilayah Indonesia  dan telah  memenuhi persyaratan.
14 Ibid, h. 38
Persyaratan pembuatan undang-undang agar  bisa  diterima  masyarakat  harus  me- menuhi aspek moral, aspek sosial dan aspek yuridis. 15
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  ke- kuatan  berlakunya  undang-undang  meliputi keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.  Undang-undang  mempunyai  ke- kuatan  berlaku  yuridis  apabila  persyaratan formal  terbentuknya  undang-undang  ter- sebut  telah  dipenuhi.  Kekuatan  berlaku secara  sosiologis,  apabila  norma  hukum diterima  dalam  kehidupan  bersama  atau dalam  kehidupan  sosial.  Hukum  mem- punyai kekuatan berlaku filosofische geltung, apabila  norma  hukumnya  sesuai dengan  cita  hukum  atau rechtsidee yang direfleksikan  dalam  butir-butir  Pancasila. Menurut Sudikno Mertokusumo, agar dapat berfungsi  dengan  baik,  maka  kaidah  atau norma  hukum  harus  memenuhi  ketiga unsusr tersebut, harus mempunyai kekuatan berlaku  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis sekaligus. 16
PPAT  harus  profesional  karena  rawan dan cenderung bermasalah karena ketelitian dan pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum  keperdataan,  yang  meliputi  hukum tentang  orang,  hukum  tentang  keluarga, hukum  tentang  perjanjian,  hukum  tentang pembuktian dan kadaluwarsa, hukum
15 Ibid, h. 39
16 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 221
dagang,  hukum  tentang  jaminan,  hukum tentang  waris,  dan  lain-lain  harus  dikuasai. Terkait  menjalankan  jabatannya,  PPAT menformulasikan  kehendak  para  pihak dalam  pembuatan  perjanjian  peralihan  hak, pembebanan hak maupun surat kuasa mem- bebankan hak tanggungan untuk dituangkan dalam  akta  PPAT.  Sejak  diterbitkan PERKABAN  Nomor  8  Tahun  2012,  PPAT membuat  akta  dengan  format  dan  redaksi yang  sudah  ditentukan  yang  telah  ditentu- kan  redaksinya  membuat  akta  dengan format  dan  redaksi  yang  sudah  ditentukan oleh  pemerintah,  berupa  cetakan  blanko isian  akta.  Terkait  itu,  seorang  PPAT dituntut  profesional,  tidak  sekedar  me- laksanakan  keinginan  para  pihak,  akan tetapi  harus  mempunyai  sikap  mandiri  dan tidak berpihak serta teliti menilai kebenaran yang  nyata  yang  harus  dimiliki  dan menguasai undang-undang, peraturan, noma,  adat  istiadat  yang  berlaku  di masyarakat  setempat  dengan  wawasan berskala nasional. 17
Bilamana  banyak  akta  PPAT  ber- masalah  dan  dipermasalahkan,  ini  terjadi karena  tidak  adanya  standar  persyaratan pendidikan  formal  yang  diwajibkan  dan pembinaan tidak berkesinambungan, berupa seminar serta tidak ada pembinaan pembentukan  karakter  jiwa  dari  sosok seorang  PPAT  yang  profesional  atau  tidak
semua PPAT diberikan penyuluhan tentang etika  sehingga  berakibat  sikap  pelayanan dan  kualitas  pekerjaan  sesama  PPAT  bisa sama.  Penguasaan  materi  dari  tugas  PPAT tidak  ditanamkan  secara  optimal,  artinya pendidikan  tentang  teknis  pembuatan  akta dan penerapan serta penguasaan materi dari tugas  dan  pekerjaannya  tidak  ditekankan untuk  ditingkatkan  secara  berkelanjutan, misalnya diwajibkan mengetahui perubahan atau  perkembangan  undang-undang  mau- pun peraturan-peraturan tentang pertanahan, baik dari segi sarana maupun prasarananya. Menjadi  PPAT  seharusnya  mempunyai tujuan  mulia  dan  menghayati  jabatan profesinya  bukan  untuk  tujuan  kepentingan pribadi atau memperkaya diri semata, tetapi melayani  masyarakat  sepenuh  hati  dan penuh pengabdian terhadap masyarakat dan negara  untuk  membuat  alat  bukti  tertulis dari  suatu  perbuatan  hukum  di  bidang pertanahan  sebagai  dasar  pendaftaran  ke BPN yang merupakan dokumen negara. 18
PPAT  harus  dapat  menentukan  dengan pasti  dari  perbuatan  hukum  kliennya tersebut dapat dituangkan dalam akta PPAT atau  tidak,  artinya  dapat  menilai  dengan tepat,  dapat  diterima  atau  ditolak  pem- buatan  akta  tersebut  dengan  melihat, meneliti  serta  menilai  subyek  hukum, obyek  hukum  maupun  data-data  pen- dukungnya.  Sesuai  dengan  tugas  dan
18 Ibid
fungsinya  maka  menentukan,  memilih PPAT harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak  yang  memerlukan  jasanya, karena  PPAT  adalah  jabatan  kepercayaan yang mengesahkan perbuatan hukum dengan  cara  mengisi  blanko  PPAT  yang telah  tersedia,  sesuai  kehendak  para pihak/kliennya  dan  bersifat  netral,  tidak memihak. PPAT tidak dapat diperintah atau menuruti  kehendak  para  pihak  tanpa mengindahkan undang-undang maupun peraturan  tidak  terkecuali  bagi  akta  PPAT. Akta  PPAT  yang  salah  satu  pihaknya sangat berpengaruh yang meminta pembuatan  akta,  dimana  waktu  tanda tangan  tidak  menghadap  atau  tidak  di hadapan  bahkan  para  pihak  tidak  datang dan  para  pihak  tidak  tanda  tangan  dalam waktu  yang  bersamaan,  tidak  dibacakan, tidak diterangkan/dijelaskan hal ini melanggar PP Nomor 37 Tahun 1998, Pasal 22 dan Pasal 23. PPAT melayani masyarakat  tetapi  pelayanan  yang  wajar tidak  berlebihan  dan  harus  sesuai  dengan koridor  hukum,  undang-undang  dan  etika agar akta yang diinginkan tidak hilang nilai otentisitasnya.  Semua  PPAT  sama  ke- absahan  akta  yang  dibuatnya  sama  di  mata hukum  sehingga  masyarakat  yang  mem- butuhkan  jasa  PPAT  dapat  memilih  PPAT berdasarkan persetujuan/ kemufakatan bersama  dari  para  pihak  bukan  diarahkan/ ditunjuk  oleh  salah  satu  pihak  atau seseorang  yang  mempunyai  kekuasaan
memaksakan  kehendaknya.  Pengarahan membuat  akta  kepada  PPAT  pihaknya merasa  dibutuhkan  oleh  pihak  lainnya, diantaranya  adalah  pihak  perusahaan  besar seperti bank, leasing, pengembang properti, lembaga pendanaan dan lain-lain. 19
PPAT  memiliki  tugas  utama  yaitu membuat dan mengesahkan suatu perbuatan hukum  dalam  akta  PPAT  mengenai  segala perbuatan  mengenai  peralihan  dan  pem- bebanan  ha  katas  tanah  dan  rumah  susun. Pengangkatan  seorang  PPAT  bertujuan untuk membantu pemerintahan berdasarkan UU  Pertanahan,  yang  diatur  dan  dijelaskan secara  rinci  yang  merupakan  penjabaran dari  Peraturan  Pemerintah    Nomor  37 Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  ke- mudian  ditindak  lanjuti  dengan    Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendafataran  Tanah,  Permenag/KBPN  No. 3 Tahun 1997 dan UURS yang pada intinya menerangkan  mengenai  kewajiban  yang harus  dilakukan  oleh  seorang  PPAT  dalam melaksanakan  sebagian  kegiatan  pen- daftaran  tanah  yang  berwenang  membuat akta  otentik  yang  digunakan  sebagai  alat bukti  tertulis  mengenai  suatu  perbuatan hukum tentang hak atas tanah. 20
Kewenangan  tersebut  hanya  berlaku sesuai  daerha  kewenangannya  yang  telah diatur  oleh  KBPN  RI,  wilayah  PPAT
19 Ibid, h. 46 20 Ibid, h. 49
berdasarkan  wilayah  kerja  pemerintah kota/kabupaten/kotamadya, perkecualian untuk  PPAT  sementara  (camat)  yang wilayah  kewenangan  jabatan  adalah  daerah kecamatan  dengan  persyaratan  selama masih  menjabat.  Menurut  yurisprudensi/ putusan  Mahkamah  Agung,  nomor  702K/ Sip/1973,  PPAT  hanya  mencatat  berdasar- kan  apa  yang  dinyatakan  oleh  penghadap- nya  dan  PPAT  tidak  wajib  dalam  me- nyelidiki  suatu  kebenaran  dari  pernyataan tersebut,  maka  dari  itu  PPAT  tidak  dapat menjamin  kebenaran  atas  apa  yang  di- sampaikan oleh para penghadapnya. Apabila  dikemudian  hari  terdapat  sengketa diantara para penghadap, maka PPAT tidak dapat dilibatkan dalam sengketa tersebut. 21
Akta  pembebanan  hak  atas  tanah (selanjutnya  disebut  dengan  APHT)  dulu dikenal  sebagai  akta  hipotek  dan  surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) duku dikenal dengan surat kuasa memasang  hipotek,  sebelum  diterbitakan PMA  Nomor  10  Tahun  1961  atau  sebelum dikenalnya  PPAT,  kewenangan  membuat akta  otentik  mengenai  hak  atas  tanah diserahkan  pada  Notaris  sebagai  pejabat umum  dan  hakim  sesuai  KUH  Perdata Pasal  1868  yang  hingga  saat  ini  ke- wenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan  dengan  tanah  belum  dicabut. Setelah  berlakunya  UUPA  dan  PP  Nomor
21 Ibid, h. 50
10  Tahun  1961  serta  PMA  Nomor  10 Tahun  1961  yang  berwenang  adalah  PPAT tetapi tidak menghapus kewenangan notaris yang sampai saat ini belum pernah dicabut. Bilamana undang-undang maupun peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  yang dimaksud  oleh  UUPA  tidak  ada  kejelasan bahkan  muncul/terbit  peraturan-peraturan maupun  undang-undang  tentang  jabatan pejabat  berbeda  tetapi  mempunyai  ke- wenangan atau mengatur hal yang sama, ini akan  menimbulkan  permasalahan  baru. Tumpang  tindih  dari  peraturan  maupun undang-undang  yang  mengatur  tentang PPAT  dapat  dilihat  pada  PP  Nomor  10 Tahun  1961,  PMA  Nomor  10  Tahun  1961, UU  Nomor  4  Tahun  1996,  PP  Nomor  37 Tahun 1998 dan UUJN. 22
PPAT  disamping  mempunyai  tugas, juga mempunyai kewenangan. Kewenangan PPAT  yaitu  membuat  akta  yang  berkaitan dengan tanah. Akta yang dibuat oleh PPAT adalah  akta  mengenai  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  dan  hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Perbuatan hukum tertentu  yang  dibuktikan  dengan  akta PPAT,  yaitu: 23 Jual  beli;  Tukar  menukar;
Hibah;  Pemasukan  ke  dalam  perusahaan;
Pembagian  hak  bersama;  Pemberian  hak
22 Ibid, h. 51
23 Urip  Santoso, Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (Perspektif  Regulasi,  Wewenang,  dan  Sifat  Akta) (Jakarta: Kencana, 2016), h. 126
tanggungan; Pemberian hak guna bangunan/hak  pakai  atas  tanah  hak  milik dan  Pemberian  kuasa  membebankan  hak tanggungan.
Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  mem- punyai 2 fungsi, yaitu: 24 Akta PPAT sebagai bukti  telah  diadakan  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  dan  hak milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  Akta PPAT  akan  dijadikan  dasar  bagi  pen- daftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota  yang wilayah  kerjanya  sesuai  dengan  lokasi tanah yang menjadi obyek.
Terkait  dalam  melaksanakan  tugasnya, PPAT  membuat  akta.  Istilah  atau  kata  akta menurut  bahasa  Belanda  disebut acta atau akta,  dan  menurut  bahasa  Inggris  disebut act atau  deed.  S.J.  Fachema  Andreas  ber- pendapat,  bahwa  akta  berasal  dari  bahasa latin yaitu acta berarti geschrift atau surat. 25
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio  ber- pendapat,  kata-kata  akta  asalnya  dari  kata acta yang  adalah  bentuk  jamak  dari  kata actum, yang berasal dari bahasa latin,  yang berarti perbuatan-perbuatan. 26 A. Pitlo yang dikutip  oleh  Suharjono  menyatakan  bahwa akta  adalah  suatu  tulisan  yang  terdapat tandatangan,  yang  digunakan  sebagai  alat
24 Ibid
25 Suharjono, Sekilas  Tinjauan  Akta  Menurut Hukum, Majalah Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123,  Mahkamah  Agung  RI,  Desember  1995,  h. 128
26 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kamus  Hukum (Jakarta: Pradnja Paramita, 1980), h. 9
bukti  dan  dipakai  oleh  orang  lain  . 27
Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa akta  adalah  tulisan  yang  terdapat  tanda- tangan, yang berisi menganai suatu keadaan yang  menjadi  pedoman  dari  suatu  hak  atau perikatan,  yang  sengaja  dibuat  untuk  pem- buktian. 28 Definisi  mengenai  akta  terdapat dalam Pasal 165 HIR Staatblad Tahun 1941 No.  84,  yaitu  surat  yang  dibuat  dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang  yang dijadikan  sebagai  alat  bukti  bagi  kedua belah  pihak  beserta  ahli  warisnya  dan  juga kepada  pihak  ketiga  yang  mempunyai keterikatan  hukum.  Akta  merupakan  alat bukti  tertulis  yang  memiliki  tujuan  bahwa telah  terjadi  suatu  perbuatan  hukum diantara para penghadap. 29
Salah  satu  alat  bukti  adalah  pendapat ahli  hukum  yang  sesuai  dengan  bidangnya yang  bisa  berasal  dari  akademisi  dan praktisi.  Alat  bukti  berupa  tulisan  terdiri dari  2  macam,  yaitu: 30 Akta,  Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta merupakan surat  yang  berisi  mengenai  suatu  peristiwa hukum  yang  menjadi  pedoman  atas  hak atau  perikatan  yang  dibubuhi  tandatangan yang  dijadikan  sebagai  alat  pembuktian. Kedua, Surat (tulisan biasa). Surat merupa- kan  suatu  tulisan  yang  dibuat  yang  dibuat bukan  untuk  dijadikan  sebagai  alat  pem-
27 Suharjono, Op. Cit, h. 43
28 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 110
29 Urip Santoso, Op. Cit, h. 126
30 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 110
buktian  tetapi  suatu  hari  dapat  digunakan sebagai  suatu  pembuktian  mengenai  suatu peristiwa  hokum.  Alat  bukti  tulisan  yang berupa  akta  menurut  sifatnya  dibagi menjadi 2, yaitu: 31 Akta Otentik dan Akta di bawah tangan.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  yang dimaksud  dengan  akta  di  bawah  tangan adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian  oleh  para  pihak  yang  ditanda- tangani  di  bawah tangan,  yang dibuat tidak dengan  perantaraan  pejabat  umum. 32 Akta di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat tidak  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang, yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang membuatnya.  Apabila  akta  dibawah  tangan tidak  disangkal  oleh  para  pihak,  maka mereka  mengakui  dan  tidak  menyangkal kebenaran yang tertulis pada akta di bawah tangan  tersebut,  sehingga  sesuai  dengan Pasal  1857  KUH  Perdata,  akta  di  bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan  yang sama  dengan  akta  autentik.  Akta  autentik sebagai  bukti  perbuatan  hukum  atau peristiwa  hukum  dibagi  menjadi  2  macam, yaitu: 33

## a. Akta notaris
Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN tentang jabatan  notaris  yang  dimaksud  dengan akta  notaris  adalah  akta  yang  dibuat
31 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Burgerlijk  Wetboek (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 420
32 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 121
33 Urip Santoso, Op. Cit, h. 130
oleh  atau  di  hadapan  notaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan dengan undang-undang ini
b. Akta yang dibuat oleh bukan notaris
Akta  yang  dibuat  oleh  bukan  notaris adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang berwenang  selain  notaris  yang  ditetap- kan  dengan  undang-undang,  misalnya akta  kelahiran,  akta  perkawinan,  atau akta  kematian  yang  dibuat  oleh  kantor catatan sipil.
Akta  autentik  mempunyai  3  kekuatan pembuktian sempurna, yaitu: 34
a. Kekuatan  pembuktian  lahiriah,  yang didasari dari kondisi lahiriah, mengenai yang  terlihat  pada  lahirnya,  yaitu  surat yang  terlihat  seperti  akta  dianggap memiliki  pembuktian  sama  dengan akta,  apabila  tidak  dibuktikan  sebalik- nya. Suatu akta autentik yang diberikan harus  dianggap  sebagai  akta  autentik. Apabila  tidak  bisa  dibuktikan  sebalik- nya  pada  akta  itu,  maka  pada  akta  itu melekat  kekuatan  pembuktian  lahiriah. arti dari kata mempunyai daya pembuktian  lahiriah  yaitu  melekatkan prinsip  bahwa  hukum  setiap  akta otentik  harus  di  anggap  benar  kecuali dibuktikan sebaliknya
34 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 123
b. Kekuatan  pembuktian  formal,  yang berpedoman  atas  benar  tidaknya  ter- dapat  pernyataan  bagi  yang  bertanda tangan  di  bawah  akta  tersebut.  Ke- kuatan  pembuktian  formal  memastikan mengenai  pejabat  dan  para  pihak  yang terdapat dalam akta tersebut. Keterangan  yang  diberikan  oleh  para penghadap  dianggap  benar  adanya. Mengenai  kebenaran  tersebut  bukan terbatas  pada  isi  akta  saja  tetapi mengenai  tanggal  pembuatan  tersebut sehingga  tidak  bisa  disangkal  lagi kebenarannya
c. Kekuatan  pembuktian  materill,  yaitu memberikan kepastian mengenai materi  dalam  akta,  memberikan  ke- pastian  mengenai  peristiwa  tentang pejabat  umum  dan  para  pihak  sesuai dengan  peristiwa  hukum  yang  terdapat pada  akta  tersebut.  Kekuatan  ini memberikan  kepastian  tentang  materi dari akta otentik, memberikan kepastian tentang perbuatan hukum.
Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  adalah akta  PPAT.  Menurut  Pasal  1  angka  4  PP No.  37  Tahun  1998  jo.  Pasal  1  angka  4 PERKABAN  No.  1  Tahun  2006,  akta PPAT  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT sebagai  bukti  telah  dilaksanakan  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun. Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  PP  No.  37
Tahun  1998  jo.  Pasal  1  angka  4 PERKABAN  No.  1  Tahun  2006,  fungsi akta  PPAT  adalah  sebagai  bukti  telah dilaksanakan  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Tidak setiap perbuatan hukum  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak milik  atas  satuan  rumah  susun  dibuktikan dengan  akta  PPAT.  Perbuatan  hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan  rumah  susun  yang  dibuktikan dengan  akta  PPAT  adalah  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  pemasukan  ke  dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian  hak  guna  bangunan/hak  pakai atas  tanah  hak  milik,  pemberian  hak tanggungan,  dan  pemberian  kuasa  mem- bebankan hak tanggungan. Perbuatan hukum  disini  adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  para  pihak  mengenai  hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun  yang  menimbulkan  akibat  hukum bagi  para  pihak  tersebut.  Akibat  hukum tersebut  dapat  berupa  pemindahan  hak, pembebanan  hak,  dan  pemberian  hak. 35
Pasal  95  PP  No.3  Tahun  1997  menyatakan bahwa:  Akta  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT untuk  dijadikan  dasar  pendaftaran  peruba- han data pendaftaran tanah, yaitu: Akta jual beli, Akta tukar menukar, Akta hibah, Akta pemasukan  ke  dalam  perusahaan,  Akta pembagian  hak  bersama,  Akta  pemberian
35 Urip Santoso, Op. Cit, h. 140
hak  guna  bangunan,  Akta  pemberian  hak pakai  atas  tanah  hak  milik  dan  Akta pemberian  hak  tanggungan.  Selain  akta- akta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1, PPAT  juga  membuat  surat  kuasa  mem- bebankan  hak  tanggungan  yang  merupakan akta  pemberian  kuasa  yang  digunakan dalam  pembuatan  akta  pemberian  hak tanggungan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1  angka 1 PP No. 37 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 1 Perkaban  No.  1  Tahun  2006,  ditetapkan bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  adalah akta  autentik.  PP  No.  37  Tahun  1998  dan Perkaban  No.  1  Tahun  2006  tidak  mem- berikan  pengertian  apa  yang  dimaksud dengan  akta  autentik.  Akta  autentik menurut  Pasal  1868  KUH  Perdata,  adalah akta  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  dan  dihadapan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk  itu,  ditempat  dimana  akta  itu dibuatnya. 36 Suatu  akta  dinyatakan  sebagai akta  autentik  apabila  memenuhi  unsur- unsur  yang  ditetapkan  oleh  Pasal  1868 KUH  Perdata,  yaitu:  a)  Bentuk  akta ditentukan  oleh  undang-undang.  b)  Akta dibuat  oleh  dan  dihapan  pegawai-pegawai umum  yang  berkuasa  c)  Akta  dibuat  di tempat  di  mana  akta  dibuatnya  atau  akta dibuat dalam daerah kerja tertentu.
36 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit, h. 419
Bila  seroang  PPAT  dapat  dibuktikan bersikap  sebagaimana  diuraikan  diatas, dapat  diancam  pidana  KUH  Pidana  Pasal 55,  yang  tertulis  sebagai  berikut:  Dipidana sebagai  si  pembuat  sesuatu  tindak  pidana: Ke-1 orang yang melakukan, yang menyuruh  melakukan  atau  yang  turut melakukan  perbuatan  itu.  Ke-2  orang  yang dengan  pemberian  upah,  perjanjian,  salah memakai  kekuasaan  atau  martabat,  mem- beri  kesempatan,  ikhtiar  atau  keterangan, dengan  sengaja  menghasur  supaya  per- buatan itu dilakukan.
Pembuatan  akta  semacam  ini  merupa- kan  perbuatan  penyelundupan  hukum  dan apabila  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam proses  litigasi,  akan  menjadi  gugur  sebagai alat  bukti  tertulis  otentik  dan  akta  tersebut tidak  dapat  dipakai  sebagai  akta  perjanjian di bawah tangan yang mempunyai kekuatan yang  mengikat  para  pihak  yang  mem- buatnya  artinya  tidak  memenuhi  KUH Perdata  Pasal  1873  jo.  Pasal  1875  KUH Perdata. Akta PPAT tidak dapat dikategorikan sebagai akta perjanjian umum yang dapat menunjukkan sebagai perjanjian pokok  atau  perjanjian  obligatoir  serta  yang dapat  diikuti  dengan  perjanjian  ikutan sebagaimana  yang  dapat  dilakukan  oleh pajabat  umum  yang  dimaksud  dalam  KUH Perdata Pasal 1868. Setelah ditandatangani, akta tersebut menimbulkan hak dan kewaji- ban  bagi  para  pihaknya,  berbeda  dengan akta  PPAT  yang  setelah  ditandatangani
tidak  menimbulkan  hak  dan  kewajiban berkelanjutan karena saat selesainya penandatanganan  akta  hak  dan  kewajiban para pihak telah dilaksanakan dan terpenuhi,  kecuali  APHT  yang  merupakan akta  ikutan  atau  akta  tambahan  yang diamanahkan oleh undang-undang. 37
Salah  satu  akta  yang  dapat  dibuat  oleh PPAT  yaitu  akta  hibah.  Hibah  merupakan pemberian  yang  dilakukan  oleh  seseorang kepada  pihak  lain  yang  dilakukan  ketika masih  hidup  dan  pelaksanaan  pembagian- nya  biasanya  dilakukan  pada  waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian  tersebut  tidak  akan pernah  dicelan  oleh  sanak  keluarga  yang tidak  menerima  pemberian  itu,  oleh  karena pada  dasarnya  seseorang  pemilik  harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan  harta  bendanya  kepada  siapa- pun.  Sebenarnya  hibah  tidak  termasuk materi  hukum  waris  melainkan  termasuk hukum  perikatan  yang  diatur  dalam  buku ketiga  bab  10  KUH  Perdata.  Terkait  itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya  proses  pewarisan  adalah  adanya seseorang  yang  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  sejumlah  harta  kekayaan. Adapun  dalam  hibah,  seseorang  pemberi hibah  itu  masih  hidup  pada  waktu pelaksanaan pemberian. 38
37 Ibid, h. 96
38 Eman Suparman, Op. Cit, h, 113
Terkait dengan hibah, terdapat beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan yaitu: 39
a. Hibah  yaitu  perjanjian  sepihak  yang dilakukan  oleh  penghibah  ketika  hidup- nya  untuk  memberikan  sesuatu  barang dengan  Cuma-Cuma  kepada  penerima hibah
b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup
c. Hibah  harus  dilakukan  dengan  akta notaris,  apabila  tidak  dengan  akta notaris, maka hibah batal
d. Hibah  antara  suami  isteri  selama  dalam perkawinan  dilarang  kecuali  jika  yang dihibahkan  itu  benda-benda  bergerak yang harganya tidak terlampau mahal Pada KUH  Perdata, hibah diatur  dalam bab  10  buku  III  yang  dimulai  dari  Pasal 1666  sampai  Pasal  1693.  Menurut  Pasal 1666  KUH  Perdata,  hibah  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana si  penghibah, pada waktu  hidupnya,  dengan  Cuma-Cuma  dan dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan  itu.  Adapun  unsur-unsur  hibah yaitu: 40
a. Hibah  merupakan  perjanjian  sepihak yang  dilakukan  dengan  Cuma-Cuma. Artinya,  tidak  ada  kontra  prestasi  dari pihak penerima hibah
39 Ibid
40 Ibid, h. 117
b. Dalam  hibah  selalu  disyaratkan  bahwa penghibah  mempunyai  maksud  untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah
c. Yang  menjadi  objek  perjanjian  hibah adalah  segala  macam harta benda  milik penghibah, baik berada berwujud maupun  tidak  berwujud.  Benda  tetap maupun  benda  bergerak,  termasuk  juga segala macam piutang penghibah
d. Hibah tidak dapat ditarik kembali
e. Penghibahan  harus  dilakukan  pada waktu penghibah masih hidup
f. Pelaksanaan  dari  penghibahan  dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia
g. Hibah  harus  dilakukan  dengan  akta notaris
Hibah  antara  suami  isteri  selama perkawinan  tidak  diperbolehkan  kecuali mengenai  benda-bedan  bergerak  yang bertubuh  yang  harganya  tidak  terlampau mahal.  Demikian  pula  hibah  tidak  boleh dilakukan  kepada  anak  yang  belum  lahir, kecuali  kepentingan  anak  tersebut  meng- hendaki.  Ada  beberapa  orang  tertentu  yang sama  sekali  dilarang  menerima  penghiba- han  dari  penghibah,  yaitu: 41 Orang  yang menjadi  wali  atau  pengampu  si  penghibah, Dokter  yang  merawat  penghibah  ketika sakit,  Notaris  yang  membuat  surat  wasiat milik si penghibah.
41 Ibid, h. 118
Meskipun  hibah  sebagai  perjanjian sepihak  yang  menurut  rumusannya  dalam Pasal 1666 KUH Perdata tidak dapat ditarik kembali,  melainkan  atas  persetujuan  pihak penerima  hibah.  Akan  tetapi,  dalam  Pasal 1688  KUH  Perdata  dimungkinkan  bahwa hibah  dapat  ditarik  kembali  atau  bahkan dihapuskan  oleh  penghibah,  yaitu: 42 1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghiba- han  tidak  dipenuhi;  2)  Jika  orang  yang diberi  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap  penghibah;  3)  Apabila  penerima hibah  menolak  memberi  nafkah  atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.
Berdasarkan  Pasal  1682  KUH  Perdata, pemberian hibah harus dibuat dalam bentuk akta  notaris  yang  aslinya  harus  disimpan oleh  notaris.  Apabila  hibah  tidak  dibuat dengan  akta  notaris,  maka  hibah  tersebut menjadi batal demi hukum. Tetapi, menurut Pasal  1687  KUH  Perdata,  hibah  yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang tidak perlu dibuat dengan akta notaris. 43 Hibah  terdiri  dari  beberapa  jenis, yaitu:  pertama,  Hibah  formal,  yaitu  hibah yang  bentuknya  harus  dibuat  dengan  akta otentik atau akta notaris terkait barang yang
42 Ibid
43 Dewi  Sartika  Utami, Akibat  Hukum  Pemberian Hibah  Yang  Melebihi  Batas  Legitime  Portie (Analisis  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.MTR Mengenai
Hibah), Jurnal IUS, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016, h. 98
tidak  bergerak  (kecuali  tanah  yang  harus dibuat  dalam  bentuk  akta  PPAT);  kedua, Hibah  materiil,  yaitu  pemberian  yang didasari  kemurahan  hari  yang  memberikan untuk  pada  penerima  hibah  dan  bentuknya tidak  terikat  pada  bentuk  tertentu;  dan ketiga,  Hibah  wasiat,  yaitu  hibah  terkait barang-barang  yang  hak  miliknya  dapat beralih pada penerima hibah ketika pemberi hibah meninggal dunia
Akibat  pemberian  hibah  yang  melebihi ketentuan perundang-undangan yaitu melebihi hak mutlak ahli waris, maka harta tersebut akan kembali pada legitiemarisnya, atau  tergantung  pada  putusan  hakim  yang mempertimbangkan  pernyataan  dari  para pihak  yang  bersengketa.  Terdapat  2  akibat hukum  apabila  pemberian  hibah  melebihi hak  mutlak  ahli  waris  yaitu,  menerima kenyataan tanpa mengajukan keberatan dan ahli waris mengajukan gugatan di pengadilan.  Berdasarkan  Pasal  1688  KUH Perdata,  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali, kecuali: Syarat-syarat hibah tidak terpenuhi, Penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan atau  membantu  melakukan  kejahatan  yang tujuannya  membunuh  pemberi  hibah  dan Penerima  hibah  menolak  memberikan tunjangan  nafkah  kepada  si  penghibah ketika pemberi hibah jatuh miskin.
Apabila  hibah  dibatalkan  karena  tidak terpenuhinya  syarat-syarat  hibah,  maka pembatalan  yang  dilakukan  oleh  hakim mempunyai  kekuatan  hak  kebendaan,
artinya  harta  hibah  akan  kembali  pada pemberi  hibah. 44 Pada  hukum  waris terdapat  pembatasan  mengenai  hibah  tidak boleh  melanggar  hak  mutlak  ahli  waris dalam garis keturunan. Jika hibah melanggar  hak  mutlak  ahli  waris,  maka dilakukan  pemotongan  ( inkorting) sampai batas  yang  dimiliki  ahli  waris  tersebut. Terkait dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT  melanggar  hak  mutlak  ahli  waris, maka dapat diajukan gugatan di pengadilan untuk  dibatalkan.  Apabila  akta  tersebut terbukti  secara  sah  melanggar  ketentuan perundang-undangan  maka  akta  tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah  tangan  bahkan  menjadi  batal  demi hukum. 45
Apabila  dikaji  dengan  teori  kepastian hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo yang  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum adalah  penjamin  untuk  hukum  dapat dilaksanakan  dengan  benar.  Kepastian hukum  mengharuskan  pihak  yang  ber- wenang  untuk  membuat  suatu  peraturan hukum  untuk  dijadikan  sebagai  aspek hukum  yang  berfungsi  dalam  memberikan jaminan adanya sebuah kepastian mengenai hukum  merupakan  peraturan  yang  wajib
44 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  dan  Serba  Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2000), h. 314
45 Lidya  Christina  Wardhani, Tanggung  Jawab Notaris/PPAT  Terhadap  Akta  Yang  Dibatalkan oleh  Pengadilan, Jurnal  Lex  Renaissance,  Vol.  2, No. 1, 2017, h. 51
dilaksanakan dan ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. 46
Ahli  waris  yang  merasa  haknya dilanggar  dengan  adanya  akta  hibah pewaris  yang  memberikan  hartanya  kepada anak  angkat  mebihi  hak  mutlak,  maka  ahli waris  dapat  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  untuk  mendapatkan  kepastian hukum dan mendapatkan haknya kembali.

## KESIMPULAN
Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh PPAT  bagi  anak  angkat  tanpa  persetujuan salah  satu  ahli  waris,  apabila  akta  tersebut terbukti  secara  sah  melanggar  ketentuan perundang-undangan  maka  akta  tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah  tangan  bahkan  menjadi  batal  demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A.  Andi  Prajitno.  2020. Pengetahuan Praktis  Tentang  Apa  dan  Siapa PPAT. Surabaya:  Perwira  Media Nusantara.
Arif  Gosita.  1989. Masalah  Perlindungan
Anak-Edisi Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo.
Efendi  Perangin.  1997. Hukum  Waris. Jakarta: Rajawali Pers.
46 Asikin Zainal, Op. Cit, h. 48.
F.  Eka  Sumarningsih.  2001. Peraturan
Jabatan  Notaris, Diktat  Kuliah.
Semarang:  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro.
G.H.S  Lumban  Tobing.  1999. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Herowati  Poesoko.  2012. Diktat  Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian  Hukum. Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Mulyoto.  2012. Perjanjian:  Tehnik  Cara Membuat  dan  Hukum  Perjanjian Yang  Harus  Dikuasai. Yogyakarta:
Cakrawala Media.
Philipus  M.  Hadjon.  2001. Formulir Pendaftaran  Tanah  Bukan  Akta
Autentik. Surabaya:  Artikel  Surat
Kabar Surabaya.
R.  Soesilo  &  R.  Pramudji.  2007. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata: Burgerlijk Wetboek.
Jakarta:
Wipress.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  1980. Kamus  Hukum. Jakarta:  Pradnja Paramita.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  1985. Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata Burgerlijk Wetboek. Jakarta: Pradnya Paramita. Salim HS. 2005 Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Sudikno  Mertokusumo.  1981. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, Sudikno  Mertokusumo.  2002. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Suharjono.  1995. Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut  Hukum, Majalah  Varia Peradilan  Tahun  XI  Nomor  123, Mahkamah Agung RI.
Tan  Thong  Kie.  2000. Studi  Notariat  dan Serba Serbi Praktek Notaris.
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Urip  Santoso.  2016. Pejabat Pembuat  Akta
Tanah (Perspektif
Regulasi,
Wewenang, dan Sifat Akta). Jakarta: Kencana.
Wawan  Setiawan.  1996. Kedudukan  dan Keberadaan  Pejabat  Umum  Serta
PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan  Pejabat  Tata  Usaha
Negara  Menurut  Sistem  Hukum Nasional. Surabaya: Makalah.

## Jurnal :
Dewi  Sartika  Utami, Akibat  Hukum Pemberian  Hibah  Yang  Melebihi Batas  Legitime  Portie  (Analisis Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri
Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.MTR Mengenai  Hibah), Jurnal  IUS,  Vol. IV, No. 2, Agustus 2016.
Indah  Sari, Pembagian  Hak  Waris  Kepada
Ahli Waris Ab  Intestato  dan Testamentair Menurut Hukum
Perdata  Barat  (BW), Jurnal  Ilmiah Hukum  Dirgantara,  Vol.  5,  No.  1,
September 2014.
Lidya Christina Wardhani, Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang  Dibatalkan  oleh  Pengadilan,
Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis pertama adalah mahasiswa Program Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Jember.