## PENGRUSAKAN HUTAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Oleh : Jaymansyah, SH/Dr. Emk Alidar,M.Hum

## Email : jaimansyah@gmail.com

## ABSTRAK
Secara cermat pengertian illegal logging dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam  Undang-undang  kehutanan,  tidak  akan  ditemukan  secara  jelas  mengenai  pengertian tersebut.  Dalam  The  Contemporary  English  Indonesian  Dictionary“  Illegal“  artinya  tidak sah,  dilarang  atau  bertentangan  dengan  hukum,haram.  Dalam  Black’s’  law  Dictionary illegal artinya (fobidden by law; unlawful’s) artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.  “  Log’’  dalam  bahasa  Inggris  artinya,  batang  kayu  atau  kayu  gelondongan,  dan  “ Logging’’  artinya,  menebang  kayu  dan  membawa  ke  tempat  gergajian.  Sementara  itu, berdasarkan  pengertian  secara  harfiah  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  illegal  logging menurut  bahasa  berarti  menebang  kayu  yang  kemudian  membawa  ketempat  gergajian. Defenisi  lain  dari  penebangan  liar  (illegal  logging)  adalah  berasal  dari  temu  karya  yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest wach Indonesia (FWI) dan Global forest wach menggunakan istilah “ Illegal’’ yang merupakan istilah dari penebangan liar (illegal logging), yang menggabarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (illegal logging) menjadi dua yaitu: pertama, yang dilakukan oleh operator sah  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam  izin  yang  di  milikinya.  Kedua,  melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon yang ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.
Kata Kunci : Pengrusakan Hutan, Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan
A. PENDAHULUAN.

## 1.  Hutan Lindung, Pengertian, Kriteria Dan Manfaatnya.
1.1 Pengertian Hutan Lindung.
Hutan lindung adalah jenis hutan hutan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis flora dan fauna serta hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan,  untuk  tata  air,  mencegah  banjir,  mencegah  intrusi  air  laut  dan  erosi  serta memelihara kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan
yang  dipengaruhi  sekitarnyayang  bertujuan  untuk  menjaga  keseimbangan  ekosistem. 1 Hutan lindung atau disebut juga ( protection forest ) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi,agar tetap terjaga fungsi- fungsi ekologinya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap  berjalan  dan  manfaatnya  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  banyak,  yang  sistem pengelolaanya  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  atau  bahkan komunitas seperti masyarakat adat. 2

## 1.2 Kriteria Hutan Lindung
Tidak  semua  jenis  hutan  dapat  digolongkan  dalam  hutan  lindung,  karena  terdapat beberapa kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu kawasan hutan dapat digolongkan kedalam hutan  lindung  yang  secara  khusus  telah  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 837/Kpts/Um/11/1980.  Kawasan  hutan  yang  bisa  dikatakan  sebagai  hutan  lindung  jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.  kawasan  hutan  dengan  faktor-faktor  kelas  lereng,  jenis  tanah  dan  intensitas  hujan setelah  masing-masing  dikalikan  dengan  angka  penimbangan  mempunyai  jumlah sekor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
b. kawasan hutan yang mempunyai lereng sebesar 45% atau lebih.
c.  kawasan  hutan  yang  berada    pada  ketinggian  2000  meter  atau  lebih  di  atas permukaan laut.
d.  kawasan  hutan  yang  mempunyai  tanah  sangat  peka  terhadap  erosi  dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
e.kawasan hutan yang merupakan daerah re sapan air.
1 Indriyanto, Ekologi Hutan, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006). hlm. 8-9 .
2 Alam Setia Zain, Hukum  Lingkungan  Konservasi  Hutan , (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000). hlm. 3-4.
f. kawasan hutan yang  merupakan daerah perlindungan pantai. 3

## 1.3  Izin Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung
Sesuai dengan amanah Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  yang  berwenang  mengelola  kawasan  hutan  adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada BUMN  bidang kehutanan. Untuk itu dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013. Tentang  Pedoman,  Kriteria  dan  Setandar  Pemanfaatan  Hutan  di  wilayah  tertentu  pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Dalam pasal 5 ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  kriteria  pihak  ketiga  yang  dapat  memanfaatkan  hutan  tersebut adalah
1. Masyarakat setempat
2.BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Untuk  memperoleh  hasil  dan  jasa  hutan  secara  optimal  adil  dan  lestari  bagi kesejahteraan masyarakat, hutan harus dimaanfaatkan secara optimal dengan pengkalisifikasian pemafaantan hutan sebagai berikut
1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
Pemanfaatan hutan di atas hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan sebagai berikut:
1. Hutan konservasi kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti dalam taman nasional
3 Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging, ( Bandung, Nuansa Aulia, 2008). hlm. 195-196.
2. Hutan lindung kecuali pada blok perlindungan
3. Hutan produksi
Dalam pemanfaatan hutan wajib disertai hutan yang meliputi:
1. IUPK ( Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan )
2. IUPJL ( Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan )
3. IUPHHK( Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu )
4. IUPHHBK( Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu)

## 5. IPHHK( Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)
6. IPHHBK( Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu )
Kegiatan  pemanfaatan  hutan  lindung  berupa  pemanfaatan  kawasan  hutan  lindung berupa  pemanfaatan  kawasan  hutan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan  pemungutan  hasil hutan kayu. Sehingga izin pemanfaatan hutan lindung meliputi:
a. IUPK diberikan oleh:
1.  Bupati/Walikota,  pada  kawasan  hutan  yang  ada  dalam  wilayah  kewenanganya, dengan tembusan Menteri, gubernur dan kepala KPH.
2.  Gubernur,  pada  kawasan  lintas  kabupaten/  kota  yang  ada  dalam  wilyah kewenanganya, dengan tembusan Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.
3.Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada , gubernur , bupati/walikota dan kepala KPH.
IUPK ini dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
b. IUPJL diberikan oleh :
1.  Bupati/Walikota,  pada  kawasan  hutan  yang  ada  dalam  wilayah  kewenanganya,
dengan tembusan Menteri, gubernur dan kepala KPH.
2.  Gubernur,  pada  kawasan  lintas  kabupaten/  kota  yang  ada  dalam  wilyah kewenanganya, dengan tembusan Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.
3.Menteri,  pada  kawasan  hutan  lintas  provinsi,  dengan  tembusan  kepada  ,  gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
Dan  IUPJL  ini  dapat  di  berikan  kepada  perorangan,  koperasi,  BUMS  Indonesia, BUMN, BUMD. 4
Ketentuan-ketentuan pada IUPK Hutan Lindung adalah sebagai berikut pada pasal 24 PP No 6 tahun 2007 :
a.  kegiatan-kegiatan  IUPK  antara  lain;  budi  daya  tanaman  obat,budidaya  tanaman hias,budidaya jamur dan budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa liar, dan budidaya hijauan makaanan ternak.
b. Jangka waktu IUPK pada hutan lindung disesuaikan dengan jenis usaha paling lama 10  (sepuluh)  tahun.  Jangka  waktu  tersebut  dapat  diperpanjang,  berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1(satu) tahun oleh pemberi izin.
c. IUPK diberikan paling luas 50 (lima puluhan) hektar untuk setiap izin.
d. IUPK diberikan paling banyak 2 ( dua) izin untuk setiap perorongan atau koperasi dalam setiap kabupaten/ kota.
e. Kegiatan IUPK tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
f. Pengelolaan tanah
g. Kegiatan IUPK tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial dan ekonomi.
h. Kegitan IUPK tidak menggunakan peralatan mekanisme dan alat berat.
i. Kegitan IUPK tidak membangun sarana dan prasana yang mengubah bentang alam. 5

## 2. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan.

## 2.1. Pengertian Pengrusakan Hutan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013. Pengrusakan hutan adalah  proses,  cara,  atau  perbuatan  yang  merusak  hutan  melalui  kegiatan  pembalakan  liar, penggunaan  kawasan  hutan  tanpa  izin  atau  penggunan  izin  yang  bertentangan  dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses  penetapanya  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa pengrusakan  hutan  adalah  berkurangnya  luasan  hutan  karena  kerusakan ekosistemnya  yang disebabkan oleh penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan. 6

## 2.2. Tindak Pidana dibidang Kehutanan
Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  disebutkan  bahwa  kawasan  hutan  adalah  wilayah tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk  dipertahankan  keberadaanya  sebagai  hutan tetap.  Namun  saat ini terjadi  begitu  banyak  terjadi  tindak  pidana  kehutanan tanpa izin  yang dapat  dihukum  dengan  pidana  penjara  atau  denda    yang  diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:
Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:
a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b. Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
d. Memuat,  membongkar,  mengeluarkan,  mengangkut,  menguasai,  dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. Mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. Membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan  untuk  menebang,  memotong,  atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
g. Membawa  alat-alat  berat  dan/atau  alat-alat  lainnya  yang  lazim  atau  patut  diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan  liar melalui darat, perairan, atau udara;
j. Menyeludupkan kayu  yang berasal dari atau masuk ke wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. Menerima,  membeli,  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan,  dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
l. Membeli,  memasarkan,  dan/atau  mengolah  hasil  hutan  kayu  yang  berasal  dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
m. Menerima,  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan,  menyimpan,  dan/atau memiliki  hasil  hutan  kayu  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau dipungut secara tidak sah. 7
7 Undang-undang-Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## HASIL PENELITIAN

## PERUSAKAN HUTAN LINDUNG PAYA REBOL

## A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Lindung Paya Rebol
Kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  terletak  pada  ketinggian  1900  meter  di  atas permukaan  laut,  kawasan  hutan  ini  menjadi  salah  satu  sumber  mata  air  utama  bagi masyarakat  dari  beberapa  kecamatan  yang  berada  disekitar  kawasan  hutan  lindung  Paya Rebol  tersebut  seperti  Kecamatan  Permata,  Bener  Kelipah,  Bukit,  Bandar,  weh  pesam  dan Syiah utama. Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh, berdasarkan Peraturan Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014. Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan. 8 menetapkan bahwa kawasan hutan lindung Paya Rebol yang terletak di Desa Nosar Baru Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dengan titik koordinat E 96 0 5’26.7298’’ dan N 4 0 47’31.4252’. yang memiliki kategori faktor jenis tanah, curah hujan dengan nilai sekor melebihi 175 dan serta  kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan  lebih  dari  45%.  Serta  merupakan  jalur  pengamanan  aliran  sungai/air,  yang  berada 100 meter di kiri sungai/ aliran air. Maka oleh karena itu kawasan hutan lindung Paya Rebol dapat  dikategorikan  menjadi  kawasan  hutan  lindung.  Hutan  lindung  Paya  Rebol  secara adminstratif masuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye, dalam titik koordinat 4 0 10’00-5 0 15,00 LU dan 96 0 45’00-97 0 45’00. 9
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  bapak  Kepala  Desa  Nosar  Baru,  menurut beliau  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  ini  sudah  dirambah  oleh  masyarakat  yang umumnya  bermukim  di  sekitaran  kawasan  hutan  atau  masyarakat  di  luar  kawasan  hutan tersebut  sudah  cukup  luas,  untuk  wilayah  Desa  Nosar  Baru  saja  menurut  perkiraan  beliau
8 Peraturan  Jenderal  Planologi  Kehutanan  Nomor.  P.3/VII-IPSDH/2014  Tentang  Petunjuk  Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan.
9 Wawancara dengan  bapak Amri, kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutan Aceh, UPTD KPh wilayah II di Bener Meriah.  Pada tanggal 3 Desember 2017.
kurang  lebih  sekitar  60  hektar  kawasan  hutan  lindung  sudah  dirambah. 10 Umumnya  kegitan pengalih  fungsian  tersebut  hanya  menjadi  lahan  perkebunan  hortikultura  milik  masyarakat yang  didominasi  oleh  tanaman  jenis  kentang  yang  berada  disekitar  titik  koordinat  antara  E 96 0 51’35,8’’ dan N 04 0 47’34,5’. 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  bapak  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Aceh  UPTD  KPH  wilyah  III  di  Takengon,  terkait  luas  keseluruhan  hutan,  tapal batas,  serta  jumlah  keseluruhan  kawasan  hutan  yang  sudah  dirambah  dalam  kawasan  hutan lindung  Paya  Rebol  pihaknya  tidak  memiliki  data  yang  jelas  karena  berdasarkan  Peraturan Gubernur (pergub)  Aceh Nomor 20 Tahun 2013, bahwasanya Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (dishut)  Provinsi  Aceh  untuk  mengoptimalkan  pengawasan  dan  pengamanan disektor  kehutanan,  maka  kemudian  dibentuk  susunan  organisasi  dan  tata  kerja unitpelaksanaan  yang  baru,  disebut  sebagai  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH),  yang pembagian wilayah kerjanya berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) bukan secara wilayah administratif  yang  akhirnya  merubah  seluruh  sistem  kerja,  untuk  kesatuan  petugas pengelolaanya  langsu  ng  dari  provinsi  dan  ditambah  dari  tenaga  Kabupaten/Kota.  Yang mengakibatkan  sebagian  besar  data-data  tidak  terkumpul  menjadi  satu  arsip  karena  petugas yang  menangani  bidang  tersebut  sudah  dipindah  tugaskan  kewilayah  kerja  yang  baru.
Kegiatan perambahan hutan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan diproses sesuai  dengan  jalur  hukum  oleh  pihak  Pejabat  Pemerintah  yang  berwenang,  namun  saat  ini tetap  masih  ada  kegiatan  perkebunan  atau  pengalih  fungsian  hutan  disekitar  kawasan  hutan lindung  Paya  Rebol  tersebut  yang  seolah-olah  Pemerintah  tidak  pernah  melakukan  upaya apapun untuk melindungi hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. 12
10 Wawancara dengan  bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.
11 Wawancara  dengan  ibu  Husneta,  kepala  seksi  Perpetaan  dan  Pemantapan  kawasan  Hutan,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada tanggal 17 Desember 2017.
12 Wawancara degan bapak  Zulkifli, Kepala UPTD KPH III wilayah Aceh. di Takengon, Aceh Tengah. Pada tanggal 29 November 2017.

## 1.  Bentuk  Umum  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  di  Kawasan  Hutan  Lindung  Paya Rebol
Secara umum bentuk tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan  Lindung Paya Rebol.  Saat  ini  masih  terjadi  kegiatan  perambahan  yang  berupa  penebangan  liar,  dan pengrusakan hutan dengan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan perkebunan hortikultura (budidaya  tanaman)  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan lindung  tersebut.  Sebagian  besarnya  masyarakat  menggunakan  lahan  hutan  kemudian mengelolanya  untuk  tempat  kegiatan  bercocok  tanam  dengan  varietas  tanaman  kentang, kubis, bawang, dan tanaman hortikultura lainya. Menurut keterangan bapak Kepala kampung Nosar Baru yang juga memiliki lahan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan lindung tersebut,  bahwa  mereka  tidak  mengetahui  lahan  yang  sudah  mereka  garap  tersebut  masuk kedalam kawasan hutan lindung, karena memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi  dari  pemerintah  bahwa  kawasan  hutan  tersebut  adalah  kawasan  hutan  lindung  atau tidak,  dan  tidak  ada  tapal  batas  yang  jelas  apakah  kawasan  hutan  tersebut  merupakan kawasan  hutan  hak  milik  hukum  adat  setempat  atau  kawasan  tersebut  merupakan  hutan konservasi, hutan produksi atau jenis hutan lainya.  Kegitan perambahan hutan lindung Paya Rebol  dengan  tanpa  izin  tersebut,  sudah  belangsung  sejak  tahun  1973  yang  dilakukan  oleh masyarakat  hukum  adat  setempat.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pada  umumnya  di  kalangan masyarakat hukum adat setempat, jika membuka dan kemudian mengolah suatu tempat yang berada  dalam  kawasan  hutan  untuk  dijadikan  lahan  bercocok  tanam,  maka  lahan  tersebut sudah  sah  secara  hukum  adat  menjadi  hak  mililiknya,dengan  syarat  lahan  tersebut sebelumnya  tidak  pernah  dimiliki  oleh  siapapun. 13 Hal  ini  lah  yang  menjadi  proses  awal terjadinya  perambahan  hutan  lindung  Paya  Rebol.  Kemudian  setiap  tahunya  pembukaan
13 Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017
lahan barupun terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Bener Meriah itu sendiri.
Kurangnya  sosisialisasi  tentang  dampak  perambahan  dan  pengrusakan  hutan  yang dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  dan  pejabat  yang  berwenang  terhadap  masyarakat  yang berada  di  sekitar  kawasan  hutan  lindung  tersebut,  agar  tidak  melakukan  kegiatan  apapun dalam  kawasan  hutan  lindung  kecuali  berdasarkan  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perambahan hutan. 14
Saat  ini  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  yang  sudah  dijadikan  sebagai  lahan perkebunan  tersebut,  sebagian  lahannya  telah  memiliki  surat  kepemilikan  atas  tanah  sudah pernah  diperjual  belikan  oleh masyarakat  hukum    adat  setempat.  Apabila melihat ketentuan Undang-undang  No  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan. 15 Menegaskan  bahwa  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  tidak  boleh  ada  izin kepemilikan  atas  nama  pribadi  dengan  alasan  apapun  dan  instansi  yang  terkait  seharusnya tidak  boleh  memberikan  izin  sembarangan  kecuali  pada  hal-hal  yang  memang  sudah  diatur dan  di  perbolehkan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.  Tentang  Perhutanan Sosial. 16 Sebagian  kecil  masyarakat  mereka  tidak  menebang  pohon  atau  melakukan pengrusakan hutan dalam skala yang kecil, hanya menebang sisa-sisa hutan yang tinggal dan kemudian  mengolahnya  menjadi  lahan  perkebunan  karena  pada  awalnya  sebagian  mereka juga membeli lahan yang sudah dalam keadaan siap pakai (sudah diolah). Saat ini walaupun kasus  perambahan  dan  pengrusakan  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  tersebut  sudah ditangani  oleh  pihak  yang  berwenang  seperti  pada  Putusan  Perkara  Pidana  Nomor:  20  /PID
14 Wawancara dengan bapak Sapriandi, petani kentang (34), Masyarakat Desa Nosar Baru .Pada tanggal 2 Desember 2017.
15 Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.
.SUS  /2015  /PN-TKN.  Namun  tetap  saja  masih  ada  kegiatan  perambahan  dan  perusakan dalam kawasan hutan lindung tersebut. 17 Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3),  yaitu bahwa  : Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan  izin  yang  bertentangan  dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  izin  di  dalam kawasan  hutan  yang  telah  ditetapkan,  yang  telah  ditunjuk,  atau  yang  sedang  diproses penetapannya oleh Pemerintah. 18

## 1.2.  Modus Tindak Pidana Illegal Logging di kawasan Hutan Lindung Paya Rebol
Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 ayat (9) dan (10) tentang Pemanfaatan Hutan, bahwa benar di dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut telah dirambah  dan  dirusak  fungsi  lindungnya,  sehingga  perusakan  hutan  tersebut  melanggar beberapa ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,  huruf  d,  huruf    f,  huruf  g,  Undang-undang  No  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan pemberantasan  Perusakan  hutan.  Dan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor  P.47/MENHUT-II/2013.  Tentang  Pedoman,  Kriteria  dan  Setandar Pemanfaatan  Hutan  di  wilayah  tertentu  pada  kesatuan  pengelolaan  hutan  lindung  dan kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi. 19 Dan  PP  No  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusuan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dan  dalam pasal 5 ayat (2) huruf  a  dan  huru  f  b.  Lebih  lanjut  dimensi  modus  kegitan illegal  logging yang  terjadi dikawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut antara lain :
17 Wawancara dengan bapak  Kepala  Desa Nosar  Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.
18 Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
19 Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.47/MENHUT-II/2013.  Tentang Pedoman,  Kriteria  dan  Setandar  Pemanfaatan  Hutan  di  wilayah  tertentu  pada  kesatuan  pengelolaan  hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

## 1. Modus Operandi
a) Terkait masalah perizinan
Secara jelas izin pemanfaatan hutan lindung sangat dibatasi oleh Pemerintah yang diatur  dalam  Undang-undang  No  18  Tahun  2013  ayat  (9)  dan  (10)  tentang pemanfaatan  hutan  adalah  kegiatan  untuk  memanfaatkan  kawasan,  jasa lingkungan,  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  serta  memungut  hasil  hutan  kayu bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga  kelestarianya.  Untuk  itu  dalam  hal  perizinan  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki SOP dalam hal memeberikan izin terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/Menhut- II/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang SOP Perizinan. 20 Dalam hal ini pelaku perambahan hutan secara illegal melakukan penggarapan lahan di sekitar kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengunakan kawasan hutan dalam hal memungut, membongkar, menebang dan  memanfaatkan  hasil  hutan  lindung  Paya  Rebol  tersebut  diatas  secara  jelas pelaku  telah  melakukan  kegiatan illegal  logging dengan  bentuk  perambahan  dan perusakan  hutan  di  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  dengan  merubah  fungsi utama  hutan  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  putusan  Pengadilan Negeri  Takengon  terkait  kasus  perambahan  hutan  tersebut  yakni  pada  Putusan Perkara Pidana Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki  izin  untuk  membuka  lahan  perkebunan  di  lokasi  tersebut  karena berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  jelas  terdakwa  tidak
20 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.97/Menhut-II/2014  tanggal  24  Desember 2014.Tentang SOP Perizinan.
dibenarkan  melakukan  kegiatan  apapun  yang  dapat  merusak  kawasan  hutan lindung. 21
b) Merubah fungsi utama hutan lindung
Dalam  hal  ini  masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  pertanian  yang  berada  di dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol, dengan cara merambah dan mengrusak kawasan  hutan  serta  menebang  batang-batang  pohon  dan  kemudian menumpuknya  di  sekitar  lahan  perkebunan  yang  berada  dalam  kawasan  hutan tersebut, hingga merubah fungsi utama dari hutan  lindung itu sendiri. 22 Untuk itu kegiatan  illegal  ini  sangat  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  :P.47/MENHUT-II/2013.  Tentang  Pedoman,  Kriteria dan  Setandar  Pemanfaatan  Hutan  di  wilayah  tertentu  pada  kesatuan  pengelolaan hutan  lindung  dan  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi.  Dalam  pasal  5  ayat  (2) huruf a dan huruf b. 23 Salah satu bukti bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan lindung  tersebut  seperti  yang  tertera  dalam  Putusan  Perkara  Pidana  Nomor  : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN.  Bahwa  benar  dalam  hal  ini  pelaku  melakukan kegiatan perusakan hutan dengan cara menebang pohon di dalam kawasan hutan yang  tidak  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  hutan  atau  melakukan  penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat yang  berwenang.  Dalam  hal  ini  terdakwa  melakukannya  secara  bersama-sama dengan  beberapa  orang  lainya  yang  turut  membantu  menumbangkan  pohon dengan  beberapa  alat  yang  lazim  digunakan,  hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang
21 Putusan  Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.13.
22 Wawancara dengan bapak  Kepala  Desa Nosar  Baru.  Pada tanggal 3 Desember 2017.
23 Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  :P.47/MENHUT-II/2013.  Tentang Pedoman,  Kriteria  Dan  Setandar  Pemanfaatan  Hutan  Di  Wilayah  Tertentu  Pada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
diatur dalam Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang No 18 Tahun 2013 terkait larangan-larangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. 24
c) Membawa alat pemotong kayu
Dalam hal membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang. Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi (pengamatan) di lapangan, penulis  melihat  langsung  salah  masyarakat  hukum  adat  setempat  membawa  alat pemotong  kayu  berupa  gergaji  mesin,  dan  kemudian  menggunakannya  untuk membelah  batang  pohon  yang  sudah  ditumbangkan  terlebih  dahulu. 25 dan sebelumnya  juga  sudah  pernah  ada  dalam  Putusan  Perkara  Pidana  Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN.  Bahwa benar pelaku membawa alat berat jenis beco yang  digunakan  untuk  membuka  lahan  perkebunan  dengan  menebang  pohon- pohon yang berada dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut, kemudian pohon  kayu  yang  sudah  tumbang  tersebut  diolah  kembali  dengan  menggunakan mesin chain  saw (alat  pemotong  kayu)  yang  kayu  tersebut  nantinya  akan digunakan  untuk  membangun  rumah  kebun  di  dalam  lokasi  kebun  kentang  yang berada  dalam  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  tersebut.  Hal  ini  sudah  secara jelas  dilarang  oleh  ketentuan  Pasal  12  huruf  (f)  Undang-undang  No  18  Tahun 2013 terkait larangan-larangan yang dilakukan dalam kawasan hutan. 26
d) Lokasi perambahan hutan.
Dalam  hal  ini  berdasarkan  hasil  Pengamatan  penulis  dan  wawancara  bersama salah  satu  anggota  seksi  Perpetaan  dan  Pemantapan  Kawasan  Hutan,  Dinas
24 Putusan Pengadilan  Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.10.
25 Hasil observasi (pengamatan langsung )Penulis. di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Desa bandar jaya Kecamatan, Bener Kelipah.  Pada tanggal 29 November 2017.
26 Putusan  Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.9.
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Aceh.  Pada  titik  koordinat  antara  E 96 0 51’35,8’’ dan N 04 0 47’34,5’. Masih terdapat kegiatan pengalih fungsian hutan menjadi  lahan  perkebunan  dan  bukti  lainya  Berdasarkan  Putusan  Perkara  Pidana Nomor:  20/PID.  SUS/2015  /PN-TKN.Bahwa  lokasi  perambahan  hutan  yang dilakukan  pelaku    benar  masuk  dalam  kawasan  hutan  lindung  dengan  titik koordinat antara E 96 0 51’35,8’’ dan N 04 0 47’34,5’. Dengan lahan seluas 6 (enam) ha. 27
2. Modus Vevendi
a) Adanya Oknum
Dalam masalah perambahan hutan ini yang menjadi pelaku pengrusakan hutan adalah  masyarakat yang umumnya berada di sekitar kawasan hutan serta masyarakat pendatang  yang  berada  diluar  kampung  Nosar  Baru  tersebut.  Berdasarkan  kuitipan dari  beberapa  sumber  media,  Forum  Masyarakat  Peduli  Lingkungan  Bener  Meriah (FMPLBM),  menuding  praktek illegal  logging mulai  marak terjadi  sejak  awal  tahun 2013  yang  melibatkan  oknum  pejabat  daerah,  pihak  keamanan  dan  pengusaha holtikultura.  Perambahan  hutan  ini  berhubungan  dengan  adanya  program  daerah untuk penanaman kentang dan palawija. Juga disebutkan bahwa ada wacana investor dari  Malaysia  yang  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  pemerintah  Bener  Meriah sebagai pasar kentang dan palawija. Komitmen inilah yang menjadi dasar pembukaan lahan secara masif ini. 28
kasus  tersebut  sudah  di  tindak  lanjuti  oleh  Dinas  terkait  yang  bekerjasama dengan aparat Kepolisian, karena beberapa dari mereka terbukti menyalahi peraturan dan  tidak  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan
27 Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm. 3
28 https://m.merdeka.com/peristiwa/pemkab-bener-meriah-dituding-rambah-hutan.html
kehutanan.    Salah  satu  contoh  kasus  yang  terjadi  di  kawasan  hutan  lindung  Paya Rebol  pada  tahun  2014  sampai  2015  yakni  seperti  yang  termuat  dalam  putusan Perkara  Pidana  Nomor  :  20/PID.SUS/2015/PN-TKN.  Yang  menjadi  pelaku perambahan  hutan  lindung  tersebut  adalah  J.S  (inisial)  yang  menyuruh  melakukan, yang  telah  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan  menebang pohon  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  hutan  yang perbuatan  terdakwa  tersebut  dilakukan  secara  terorganisir  dengan  melibatkan beberapa orang untuk membuka lahan perkebunan kentang tersebut 29
Berdasarkan  keterangan  bapak  Nasir  seorang  petani  kentang  yang  memiliki lahan  di  sekitar  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol,  menurut  beliau  terkait  kasus perambahan  hutan  lindung  tersebut,  yang  saat  itu  masih  berhak  ditangani  oleh Pengadilan  Negeri  Takengon  pada  Putusan  Pidana  Nomor:20/PID.SUS/2015/PN- TKN.  Masih  belum  menyentuh  semua  aktor  dibalik  kegiatan  penanaman  kentang tersebut  salah  satunya  seperti  pemodal  yang  membiayai  penanaman  kentang  mulai dari  proses  pembelian  lahan  sampai  proses  pemanenan  kentang.  Karena  menurut beliau  jika  ada  orang  yang  menanam  kentang  sebanyak  2  hektar  saja,  itu membutuhkan  modal  yang  cukup  besar  mulai  dari  proses  penanaman  benih,  pupuk, pestisida  dan  sampai  proses  pemanena  yang  membutuhkan  biyaya  hingga  puluhan juta  rupiah,  yang  hal  tersebut  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  petani-petani  dari masyarakat biasa yang berada disekitar kawasan hutan tersebut. 30

## 2. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan .
Pencegahan  dan  perusakan  hutan  adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  untuk menghilangkan  kesempatan  terjadinya  pengrusakan  hutan,  sedangkan    pemberantasan
29 Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.3.
30 Wawancara dengan bapak Nasir (40) seorang petani kentang yang memiliki lahan di sekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol. Pada tanggal 2 Desember 2017.
pengrusakan  hutan  adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  untuk  menindak  secara  hukum terhadap  pelaku  perusakan  hutan  baik  langsung,  tidak  langsung,  maupun  yang  terkait lainya. 31 Pengrusakan  hutan,  terutama  berupa  pembalakan  liar,  penebangan  tanpa  izin  yang salah  satunya  terjadi  pada  kawasan  hutan  lindung  Paya  Rebol  telah  menimbulkan  kerugian negara,  kerusakan  kehidupan  sosial  budaya  dan  lingkungan  hidup,  seperti  terjadinya  banjir bandang  serta  penurunan  debit  air  sungai,  yang  mengalir  dibawah  kawasan  gunung  Borkol (nama  gunung)  atau  juga  sering  disebut  oleh  masyarakat  sekitar  dengan  nama  Burnimo, pengrusakan  hutan  ini  juga  sudah  menjadi  kejahatan  yang  dampaknya  juga  akan  dirasakan oleh  mahluk  hidup  lainya  seperti  flora  dan  fauna,  yang  dapat  mengancam  rusaknya  habitat mereka. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dengan pemberian efek jera  diperlukan  landasan  hukum  yang  kuat  dan  mampu  menjamin  efektivitas  penegakan hukum  serta  dapat  mengatasi  semua  permasalahan  yang  ada  terutama  terhadap  pembalakan liar  yang  masih  terjadi  . 32 Seperti  yang  diketahui  bahwa illegal  logging mempunyai  dampak yang  cukup  serius,  baik  itu  dari  segi  sosial  maupun  ekonomi  bahkan  terhadap  ekologi.
Penanganan illegal  logging tidak  akan  berhasil  jika  hanya  ditangani  oleh  pihak pejabat  yang  berwenang  saja,  karena illegal  logging sangat  terkait  dengan  kesadaran masyarakat,  umumnya  yang  melakukan  kegitan  tersebut,  yang  otomatis  dari  pihak pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya illegal  logging seperti  tetap  menjaga  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  yang  ada dengan  tidak  merusaknya,  agar  lingkungan  hidup  tetap  lestari  dan  bisa  dinikmati  oleh generasi yang akan datang. Selain dari kontribusi masyarakat diperlukan beberapa upaya lain di antaranya yaitu:
31 Wawancara  dengan  bapak  Syafruddin.Kasi  Perlindungan,Pengamanan  Hutan  dan  Peneggakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Tanggal 17 Desember  2017.
32 Undang-Undang No 18 Tahun 2013. tentang Pencehagan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .
1. Menerapkan  sanksi  yang  sesuai  dengan  Undang-undang  yang  berlaku  bagi  mereka yang  melanggar  ketentuan  mengenai  pengelolaan  hutan.  Misalkan  dengan  upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu di  lokasi  kawasan  hutan  dimana  tempat  dilakukanya  perambahan  hutan,  perusakan, atau penebangan kayu  secara illegal. 33 Salah satu contoh seperti yang termuat dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Takengon  dengan  Nomor:  20/PID.SUS/2015/PN-TKN Yang telah  menyatakan para terdakwa bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b, hurup  c  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  yang  kemudian menjatuhkan  pidana terhadap  Para terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan  apabila  pidana  denda  tidak  dibayar  maka  akan  diganti  dengan  pidana kurungan  selama  2  (dua)  bulan. 34 Disisi  lain  mengingat  kawasan  hutan  yang  cukup luas  dan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  aparat  pengawas  hutan  yang  ada,  sehingga upaya  yang  dilakukan  ini  kurang  maksimal,  kecuali  menjalian  kerjasama  dengan masyarakat  setempat.  Namun  hal  ini  juga  tentunya  tidak  mudah  apabila  masyarakat tidak  betul-betul  paham  terhadap  pentingnya  menjaga  lingkungan,  dan  sumber  daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengai fungsinya.
2. Reboisasi  atau  penanaman  kembali  hutan  pada  kawasan  hutan  lindung  yang  sudah mengalami  degradasi  (penurunan  kualitas  hutan)  dengan  jenis  tanaman  pohon  hutan yang  sesuai  dengan  daerah  kawasan  hutan  tersebut,  yang  nantinya  diharapkan  dapat
33 Wawancara  dengan    bapak  zulkifli,  kepala  Dinas  lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Aceh,  UPTD KPH Wilayah III. Di Aceh Tengah. Pada tanggal 29 November 2017.
34 Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm, 23- 24.
merehabilitasi fungsi hutan lindung yang telah rusak serta dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut . 35
3. Meningkatkan  pengawasan  terhadap  hutan  baik  itu  hutan  lindung  atau  jenis  hutan lainya, salah satunya membuat post pengamanan hutan yang berada disekitar kawasan hutan  serta  mengadakan  patroli  rutin  untuk  mengontrol  kawasan  hutan  agar  dapat menekan  kasus  perambahan  hutan.  Serta  meletakan  tapal  batas  yang  jelas  pada kawasan  hutan  agar  menjadi  rambu-rambu  awal  bagi  masyarakat  awam  untuk  tidak merusak hutan.
4. Pemantapan  koordinasi  (kerja  sama)  antar  setiap  istansi  pejabat  pemerintahan  yang berwenang  dalam  menangani  masalah  kehutanan  dan  perlunya  pemberdayaan masyarakat  dengan  memberikan  sosialisasi  tentang  hutan  yang  dilakukan pengawasan serta evaluasi berkala. 36
5. Melakukan  upaya  pencegahan  ( preventif )  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana illegal  logging atau  pembalakan  liar.  Upaya  preventif  merupakan  tindakan  yang berorientasi  ke  depan  yang  sifatnya  strategis  dan  merupakan  rencana  aksi  jangka panjang,  namun  harus  dipandang  sebagai  tindakan  yang  mendesak  yang  harus dilakukan.  Upaya  pencegahan  ( preventif )  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beberapa cara yakni melalui:
• Pemberdayaan  masyarakat  seperti  pemberian  akses  terhadap  pemanfaatan sumber  daya  hutan  agar  masyarakat  dapat  ikut  menjaga  hutan  dan  merasa memiliki, dan tidak hanya sekedar memanfaatkan saja, tapi dapat melindungi hutan dengan tidak merusaknya, dan termasuk pendekatan kepada pemerintah
35 Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.
36 Wawancara  degan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  UPTD  KPH  wilayah  III  Aceh. Di takengon, Aceh Tengah, Pada tanggal 29 November 2017.
daerah  untuk  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  kelestarian  hutan  yang bebanya tidak hanya dipikul oleh satu istansi pemerintah saja.
• Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM (sumber daya manusia).
• Pengembangan  sosial  ekonomi  masyarakat  seperti  menciptakan  lapangan pekerjaan  atau  pekerjaan  dengan    pendapatan  yang  melebihi  upah  yang dihasilkan  dari  merusak  hutan  atau  menggunakan  lahan  untuk  kegiatan penanaman  hortikultura  atau  minimal  seimbang  dengan  penghasilan  yang didapat dari kegitaan illegal logging .
• Pengembangan  program  pemberdayaan  masyarakat,  seperti  mengadakan kegiatan-kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  prekonomian    masyarakat,  serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
• Evaluasi  dan  review  Peraturan  Perundang-undangan  serta  relokasi  fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
• Penegasan  penataan  batas  kawasan  hutan,  baik  itu  hutan  lindung,  hutan produksi  atau  jenis  hutan  lainya,  agar  masyarakat  mengerti  dengan  jelas batasan-batasan  hutan  tersebut,  walaupun  tidak  paham  seluk  beluknya  tapi setidaknya  tapal  batas  hutan  tersebut  memberikan  rambu-rambu  awal  bagi msyarakat awam untuk tidak melakukan perusakan hutan.
• Melakukan  seleksi  yang  lebih  ketat  dalam  pengangkatan  pejabat  yang nantinya  akan  mengurusi  masalah  kehutanan,  sehingga  meminimalisir terjadinya  hal-hal  yang  dapat  menciptakan  peluang  untuk  akses  terhadap perusakan hutan.
6. Melakukan  upaya penaggulangan ( refresif )
• Tindakan  ini  adalah  tindakan  penegakan  hukum  mulai  dari  penyelidikan, penydikian  sampai  ke  pengadilan.  Untuk  itu  harus  ada  kesamaan  persefsi antara  masing-masing  unsur  penegakan  hukum  yaitu  penyidik  (Polri  dan PPNS),  jaksa  penuntut  dan  hakim.  Karena  besarnya  permasalahan illegal logging tindakan  represif  harus  mampu  menimbulkan  efek  jera  sehingga pemeberian sanksi hukum harus tepat dan penerepan sanksi hukum juga harus maksimal agar dapat mengurangi tindakan kejahatan terhadap hutan tersebut.
• Melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat  desa  yang  berada  di  sekitaran hutan  dengan  melakukan  sosialisasi  UU  No  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  mengadakan  patroli  rutin dilapangan, memeriksa kendaraan yang keluar masuk hutan dengan membawa kayu. 37
• Melakukan penindakan langsung terhadap pelaku illegal logging .
Dengan  semua  upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  beserta  Koalisi  Peduli  Hutan  (KPH)  seluruh  Aceh.  Tersebut  diharapkan  dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  sudah  direncanakan,  agar  nantinya  dapat  menekan  terjadinya perambahan  hutan  di  Aceh  khususnya  di  Kabupaten  Bener  Meriah,pada  kawasan  hutan lindung  Paya  Rebol,  yang  saat  ini  masih  ada  kegiatan  perambahan  dan  pengalih  fungsian lahan  hutan  menjadi  kawasan  hortikultura.  Kiranya  dapat  menerapkan  sanksi  hukum  yang sesuai dengan Undang-undang yang sudah berlaku.
37 Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.

## 3.  Penerapan  Sanksi  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Dikawasan  Hutan  Lindung  Paya Rebol.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  kasus  kejahatan  di  bidang  kehutanan ( illegal logging ) di Kabupaten Bener Meriah khusunya di kawasan hutan lindung Paya Rebol,
Kecamatan  Bener  Kelipah,  terhadap  perbuatan  merusak,  mempergunakan,  menggunakan kawasan hutan lindung Paya Rebol  tanpa adanya izin yang sah dari Pejabat yang berwenang, yang  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana illegal  logging pada  tahap  aplikasi  UU  No  18 Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan.  Pada  tahun  2014 sampai tahun 2015 telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh yang  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  dari  Polres  Bener  Meriah,  sesuai  dengan  jalur hukum  yang  sah  dan  Undang-undang  Nomor18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  hutan.  Seperti  pada  salah  satu  kasus  yang  saat  itu  masih  berhak ditangani oleh wilayah Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. 38 Sesuai dengan penerapan sanksi pada kasus illegal logging tersebut, para pelaku dikenakan dengan Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) hurup c jo Pasal 12 hurf c UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo  Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP.Yang sudah  disebutkan dalam putusan pengadilan  Negeri Takengon.
Dalam  Putusan  Perkara  Pidana  dengan  Nomor:  20/PID.SUS/2015/PN-TKN.  Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam Amar putusannya memutuskan sebagai berikut :
1). Menyatakan terdakwa J .S (inisial) dan terdakwa J  (inisial) tersebut secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana’’  turut  serta  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (illegal).
38 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencehagan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2).  Menghukum  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun  dengan  denda  masing-masing  Rp.  1.000.000.000  (satu  miliyar  rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3).  Menyatakan  masa  penangkapan  dan  penahan  terdakwa  yang  telah  dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4).  Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara    sebesar  Rp 2000 (dua ribu rupiah). 39
Jika  dihubungkan  dengan  hal  tersebut  di  atas  yang  menjadi  titik  fokus  penerapan hukum  pidana  Materil  adalah  apa  yang  termuat  di  dalam  ketentuan  Undang-undang  No.18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Sedangkan  yang menjadi titik fokus penerapan hukum formil dalam memproses perkara tersebut secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
hutan  dalam  kawasan  hutan  lindung  yang  telah  dialihfungsikan  menjadi  lahan  perkebunan hortikultura.  Yang  secara  hukum  tidak  boleh  ada  kegiatan  apapun  di  dalam  kawasan  hutan lindung tersebut kecuali atas izin dari pihak yang berwenang, Sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian diatas  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  menghukum  terdakwa  bersalah  dan  harus mempertanggung  jawabkan  keselahanya  baik  dengan  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan berupa  penjara  dan  denda.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  pula  ajaran  sifat  melawan hukum materil telah terpenuhi. Ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu
39 Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm, 23- 24.
perbuatan dan tidak hanya terdapat didalam suatu undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya Asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. 40

## A. Kesimpulan
1.  Larangan  kepemilikan tanah  pertanian  secara absentee di  Kecamatan  Sultan  Daulat  Kota Subulussalam sampai saat belum bisa diimplemetasikan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat  dari masih  banyaknya  kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee di  Kecamatan Sultan  Daulat  Kota  Subulussalam.  Masih  banyaknya  kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee di Kecamatan Sultan Daulat disebabkan oleh tiga faktor diantaranya ialah faktor kesadaran  hukum  masyarakat ,  yaitu  pemahaman  budaya  hukum  masyarakat  yang  masih sangat rendah tentang pentingnya menjaga tanah dengan kekuatan hukum seperti memiliki sertifikat hak milik atas tanah terhadap tanah pertanianya. Kedua faktor ekonomi , dimana tanah memiliki nilai ekonomis dan masyarakat beranggapan biaya untuk menggarap tanah pertanianya membutuhkan biaya yang sangat mahal, masyarakat juga melakukan transaksi jual  beli  terhadap  tanah  pertanianya  kepada  masyarakat  daerah  lain  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  sehingga  tanah  pertanianya  menjadi absentee .  Ketiga faktor informasi ,  dimana  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  adanya  larangan kepemilikan  tanah  pertanian  secara absentee yang  mengakibatkan  masyarakat  terus menerus melakukan perbuatan yang mengakibatkan tanah pertanian menjadi absentee.
2.  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kantor  Wilayah  Kota  Subulussalam  sampai  saat  ini belum melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan tanah Pertanian secara absentee di  Kecamatan  Sultan  Daulat  Kota  Subulussalam.  BPN  belum  melakukan  penertiban dengan  alasan, pertama bahwa  tugas  melakukan  penertiban  tanah absentee ialah  tugas Camat  Sultan  Daulat,  bahkan  BPN  juga  pernah  mengeluarkan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas
40 Analisa penulis terhadap putusan Pengadilan, yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang  No 18 tahun 2013 dan KUHP idana.
Tanah  terhadap  tanah absentee dikarenakan  pemohon  melengkapi  berkas  untuk dikeluarkannya  Sertifikat.  Alasan kedua BPN  selama  ini  belum  pernah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  Kecamatan  Sultan  Daulat  mengenai  adanya  larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee, sehinga apabila dilakukan penertiban secara tiba-tiba maka dikhawatirkan akan timbul kerusuhan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariska  Dewi, Peran  Kantor  Pertanahan  dalam  Mengatasi  Kepemilikan  Tanah  Absentee,  di Kabupaten  Banyumas, Tesis,  Program  Pascasarjana  Megister  Kenotariatan Universitas Diponegoro.
Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
Angraeny  Arief, Analisis  Yuridis  Terhadap  Pemilkan    Tanah  Absentee  di  Kabupaten Wajo, Jurnal Jurisprudntie, Makasar, 2014.
Bambang Sugono, Metodolgi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2008.
Dyah Hidayah, Arabesk, Banda Aceh, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh.
Ensikklopedia Indonesia, Jilid 1, Ichtiar Baru, Jokykarta, 1980.
Efendi  Perangin, Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
G. Kartasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
I  Nyoman  Budi  Jaya,  T injauan  Yuridis  tentang  Restribusi  Tanah  Pertanian  Dalam  Rangka Pelaksanaan Landreform , Liberty, Yogyakarta, 1989.
Juraida, Pelaksanaan  Larangan  Pemilikan  Tanah  Pertanian  Secara  Absentee, Skripsi Mahasiswa  SI  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta.
John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1984.
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas,
Jakarta, 2007.
Sigit  Budi  Prabowo, Pemilikan  Tanah  Secara  Absentee  dan  Pertangung  Jawaban  Hukum Badan Pertanahan Nasional Balermo Atas Penerbitan Sertifikat, Jurnal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers Jakarta, 2011.
Soedaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah , Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Sanusi  Fatta, Ilmu  Pengetahuan  Sosial ,  Jakarta,  Pusat  Perbukuan  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008.
Siti  Zumrokhatun  dan  Darda  Syahrizal, Undang-Undang  Agraria  dan  Aplikasinya ,  Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014.
Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pers, 1999.
Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang, 2014.
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada media group,Jakarta,
2012.
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah , Prenada, Jakarta, 2007.
http//id.m.wikepedia/wiki/Aceh/.
http//bpn.go.id/tentang-kami/sejarah/.