## PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI NOVASI PADA PT BPR PADMA CABANG SINGARAJA
Oleh : Gede Bangbang Mertha Yasa 1 , I Nyoman Surata 2

## ABSTRAK
Abstrak: Novasi  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  menanggulangi  kredit  macet karena dengan novasi para pihak atas dasar persetujuan dapat membuat perjanjian kredit baru,  yaitu dengan cara pihak bank memberikan lagi  pinjaman utang baru kepada  kreditur  yang  nantinya  akan  menjadi  perjanjian  kredit  baru  sebagai kelanjutan dari  perjanjian lama. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mendorong  dilakukannya  novasi  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  sebagai salah  satu  upaya  dalam  menyelesaikan  kredit  macet  dan  akibat  hukum  kredit macet  yang  dialihkan  melalui  novasi  pada  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya  novasi  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  sebagai  salah  satu upaya  dalam  menyelesaikan  kredit  macet  adalah:  faktor  untuk  menyelamatkan kredit yang disalurkan dan memberikan kesempatan kepada debitur yang beritikad baik  yang  memiliki  karakter  maupun  kapasitas  yang  baik.  Faktor  lain  adalah faktor  keberlangsungan  kredit.  Pada  saat  kredit  sedang  berjalan,  debitur meninggal  dunia,  jika  ahli  waris  ingin  melanjutkan  kredit  tersebut,  PT  BPR Padma  Cabang  Singaraja,  dapat  mengalihkan  kredit  kepadanya.    Akibat  hukum kredit  macet  yang  dialihkan  melalui  novasi  pada  PT  BPR  Padma  Cabang Singaraja  adalah:  pada  novasi  obyektif,  hutang  lama  debitur  menjadi  hapus,  dan pada  saat  yang  sama  timbul  hutang  baru,  yang  syarat-syarat  pelunasan  dan beberapa  hal  terkait,  dapat  berbeda  dengan  hutang  lama.  Pada  novasi  subektif pasif, hutang lama tetap ada, hanya terjadi pergantian debitur.
. Kata-kata Kunci: Kredit, Novasi, BPR.

## PENDAHULUAN
Usaha  pokok  bank  adalah  sektor  perkreditan  dan  pendapatan  bank  yang terbesar  berasal  dari  sektor  perkreditan.  Kata  Kredit  berasal  dari  Bahasa  Yunani yaitu “credere” yang artinya kepercayaan. Banyak usaha di sektor industri, baik besar  maupun  kecil  memerlukan  kredit  yang  berfungsi  sebagai  bantuan permodalan  agar  usaha  dapat  berjalan  lancar  dan  mencapai  kemajuan.  Pada
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
umumnya, pengusaha tidak selalu dapat menyediakan sendiri seluruh modal yang diperlukan  dalam  usahanya,  sehingga  diperlukan  adanya  kredit  dari  pihak  lain, misalnya  bank.  Pengajuan  kredit  kepada  bank  dimaksudkan  sebagai  salah  satu cara untuk mengatasi kekurangan modal.
Suatu  kredit  sampai  dikategorikan  bermasalah,  jelas  tidak  diklasifikasikan begitu  saja,  tetapi  melalui  suatu  observasi  mendalam,  apakah  telah  memenuhi kriteria-kriteria  tertentu  atau  belum  (Sutarno,  2005:  76).  Untuk  kredit-kredit bermasalah  yang  bersifat  non  struktural,  pada  umumnya  dapat  diatasi  dengan langkah-langkah  restrukturisasi  berupa  penurunan  suku  bunga  kredit, perpanjangan  jangka  waktu,  pengurangan  tunggakan  bunga  kredit,  pengurangan tunggakan  pokok  kredit,  penambahan  fasilitas  kredit,  dan/atau  konversi  kredit menjadi  penyertaan  modal  sementara.  Untuk  kredit-kredit  bermasalah  yang bersifat  struktural  pada  umumnya tidak dapat  diselesaikan dengan restrukturisasi kredit,  melainkan  harus  diberi  pengurangan  pokok  kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  agar  usahanya  dapat  berjalan  kembali  dan pendapatannya  mampu  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  (Hermansyah, 2006: 76).
Bagi  penerima  kredit  (debitur),  resiko  yang  mungkin  timbul  adalah  jika debitur  tidak  dapat  mengembalikan  pinjaman  tersebut,  maka  akan  kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu  yang telah diperjanjikan  atau  dengan  kata  lain  jika  terjadi  apa  yang  disebut  dengan  kredit macet. Jika terjadi kredit macet maka pihak bank melakukan upaya penyelesaian sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan.  Atas  persetujuan  pihak  yang berkaitan  dengan  masalah  kredit  macet  tersebut  dapat  dilakukan  upaya penyelesaian melalui novasi.
Novasi  merupakan  pembaruan  hutang  dalam  hal  ini  hutang  yang  lama dihapus  dan  diganti  dengan  hutang  yang  baru.  Di  sisi  lain  novasi  mempunyai maksud  secara  luas  yaitu  suatu  persetujuan  yang  menyebabkan  hapusnya  suatu perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti semula. Berdasarkan Pasal
1413  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  ada  3  jalan  untuk  melakukan  novasi,  yaitu (1) bila seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama, (2) bila seseorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, oleh kreditur dibebaskan dari perikatan, dan (3) bila  sebagai  akibat  suatu  persetujuan  baru  seorang  kreditur  baru  ditunjuk  untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatan. Pada  dasarnya  novasi  lahir  sebab  adanya  persetujuan  yang  dilakukan  oleh  para pihak, dengan cara perjanjian yang sudah ada dihapus dan pada waktu bersamaan dibuatlah  sebuah  perjanjian  baru  untuk  menggantikan  penjanjian  yang  dihapus tadi.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apakah  yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma  Cabang  Singaraja  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  menyelesaikan kredit macet?
2. Apa  akibat  hukum  kredit  macet  yang  dialihkan  melalui  novasi  pada  PT BPR Padma Cabang Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut    Subekti:  “Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di namakan perikatan” (Subekti, 1985: 122). Dalam Buku III Burgerlijke  Wetboek (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  KUH  Perdata) dinyatakan bahwa perjanjian adalah  (Subekti, 1985: 122):
Suatu  hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada  yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,  sedangkan  orang  yang  lainnya  diwajibkan  memenuhi  tuntutan  itu. Perjanjian  diartikannya  sebagai  suatu  peristiwa  di  mana  seseorang berjanjanji  kepada  orang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu
perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam hal mana  satu  melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan  suatu  hal,  sedang pihak  lain  berhak  untuk  menuntut  pelaksanaan  janji  itu  (Wirjono  Prodjodikoro, 1987: 11).
Suatu perikatan timbul bukan karena adanya perjanjian saja, akan tetapi dapat pula  timbul    karena  undang  –  undang,  yang  di  atur  di  dalam  Pasal  1233  KUH Perdata.  Pasal  1233  KUH  Perdata  dinyatakan  bahwa:  “Tiap-tiap  perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
Dalam  hal  perikatan  lahir  karena  undang–undang  para  pihak  yang bersangkutan terikat karena undang–undang,  diluar kemauannya. Berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian, yang mementingkan kemauan para pihak.
Hukum perjanjian menganut sistim terbuka dan asas konsensualisme. Disebut menganut sistem terbuka karena didalam membuat suatu perjanjian itu para pihak diberikan  kebebasan  yang  seluas–luasnya  di  luar  dari  apa  yang  ditentukan  di dalam  undang–undang  untuk  membuat  suatu  perjanjian  asalkan  tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Pada  umumnya  jika  membahas  tentang  sah  tidaknya  suatu  perjanjian,  yang dirujuk  adalah  Pasal  1329  KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yang ditentukan bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  disebutkan  bahwa: “Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Fungsi perjanjian kredit antara lain  ( Rahmadi Usman, 2001: 265):
1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya.
2. Perjanjian  Kredit  sebagai  alat  bukti  mengenai  batasan  hak  dan  kewajiban antara debitur dan kreditur.
3. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
Fungsi  kredit  perbankan  dapat  juga  ditinjau  dari  sudut  kehidupan perekonomian  dan  perdagangan.  Dalam  hal  ini  fungsi  kredit  antara  lain  ( Munir Fuady, 1996: 17):
1. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang  memerlukan  atau  dapat  menyimpan  uangnya  pada  lembaga  keuangan dan  diberikan  kepada  pengusaha  lain,  untuk  meningkatkan  produksi  atau usahanya.
2. Kredit  dapat  meningkatkan  peredaran  lalulintas  uang.  Kredit  uang  yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di  samping  itu  kredit  perbankan  yang  ditarik  secara  tunai  dapat  pula meningkatkan peredaran uang kartal.
3. Kredit  dapat  meningkatkan  daya  guna  dan  peredaran  barang.  pengusaha dapat  memproses  bahan  baku  menjadi  barang  jadi,  sehingga  daya  guna barang tersebut menjadi meningkat dengan memanfaatkan kredit.
4. Kredit sebagai salah satu kredibilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang  sehat,  kebijakan  diarahkan  kepada  usaha-usaha  pengendalian  inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu kredit diarahkan  pada  sektor-sektor  yang  produktif  dengan  pembatasan  kualitatif dan  kuantitatif,  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  produksi  dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5. Kredit  dapat  meningkatkan  pemerataan  pendapatan.  Dengan  bantuan  kredit dari  bank,  para  pengusaha  dapat  memperluas  usahanya  dan  mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan mendirikan proyek-proyek baru
akan membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional bank-bank di luar  negeri  yang  mempunyai  jaringan  usaha  dapat  memberikan  bantuan dalam  bentuk  kredit,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan perusahaan di dalam negeri.
Dalam  paket  kebijakan  deregulasi  bulan  Mei  tahun  1993  (PAKMEI  1993), di  Indonesia  dikenal  dua  golongan  kredit  bank,  yaitu  kredit  lancar  dan  kredit bermasalah.  Di  mana  kredit  bermasalah  digolongkan  menjadi  tiga,  yaitu  kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.
Kredit  macet  atau problem  loan adalah  kredit  yang  mengalami  kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur (Mahmoeddin, AS., 1999: 80). Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian  kredit  macet  bank-bank  di  Indonesia  ditangani  oleh  Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  26/4/BPPP  tanggal  29  Mei 1993,  terdapat  beberapa  kebijakan  dalam  rangka  penyelamatan  dan  penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :
1. Reschedulling (  penjadwalan  kembali  ),  yaitu  suatu  upaya  hukum    untuk melakukan  perubahan  terhadap  beberapa  syarat  perjanjian  kredit  yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang  ( grace  period )  termasuk  perubahan  jumlah  angsuran.  Bila  perlu dengan penambahan kredit.
2. Reconditioning (  persyaratan  kembali  ),  yaitu  melakukan  perubahan  atas sebagian  atau  seluruh  persyaratan  perjanjian,  yang  tidak  terbatas  hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan  kredit  tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau  tanpa
melakukan  konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  dari  kredit  menjadi equity perusahan.
3. Restructuring ( penataan kembali ), yaitu upaya melakukan perubahan syarat- syarat  perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit  atau  melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa reschedulling dan atau reconditioning.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  meneliti  tentang pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum tentang novasi yang dilaksanakan oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  sebagai  salah  satu  upaya  dalam menyelesaikan kredit macet.
Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  pelaksanaan  novasi maupun  dampak  yang  ditimbulkannya  pada  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja, sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit macet.
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting adalah  karena  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja,  merupakan  salah  satu  bank, yang  sama  dengan  bank  yang  lain,  selalu  mengupayakan  penyelesaian  kredit dengan cara yang paling menguntungkan bagi bank maupun peminjam.
Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  sumber  data  lapangan  dan  data sekunder  diperoleh  dari  sumber  data  kepustakaan..  Sumber  data  kepustakaan diteliti  dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Data
kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan- bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan  dilakukan  terutama  dengan  melakukan  wawancara.  Wawancara  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan    Nyoman  Parwesa,  Kepala  Cabang  PT  BPR Padma  Cabang  Singaraja,  dan  dengan  Kadek  Sri  Urnila  Kusuma  Dewi,  Kepala Bidang Operasional Cabang PT BPR Padma Cabang Singaraja.
Alur pengolahan data sebagai berikut : data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).
Data kepustakaan yang diperoleh diperpustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum  dihubungkan  dengan  apa  yang  ditemukan  di  lapangan,  terutama  melalui wawancara dengan pejabat di PT BPR Padma Cabang Singaraja, dijadikan dasar untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara kelembagaan PT BPR Padma Cabang Singaraja, melaksanakan Visi Misi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kantor  Pusat.  Visi  Misi  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut:
Visi:  “Menjadi PT  BPR  padma  bank  yang  sehat,  dapat  tumbuh  dan berkembang  bersama  dan  mampu  menghadapi  persaingan    global  serta  dapat memenuhi harapan stakeholder ”.
Misi:
1. Meningkatkan total kualitas sistem organisasi.
2. meningkatkan  kopetensi  individu  dan  organisasi  (intelektual,skill  dan ability).
3. meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan perspektif keuangan, customer, proses bisnis internal pembelajaran dan pertumbuhan.
4. meningkatkan  daya  saing  melalui  inovasi  dan  peningkatan  efesiensiuntuk dapat  menyediakan  jasa  pelayanan  yang  berkualitas  dan  harga  yang kompetitif.
5. meningkatkan  program  bisnis  kemitraan  secara  horisontal  dan  vertikal, ditingkat lokal, regional dan nasional sehingga semua nasabah dapat tumbuh serta berkembang bersama-sama.
6. meningkatkatkan kualitas SDM serta kebersamaan melalui pembinaan moral dan mampu menumbuh kembangkan PT BPR PADMA secara bersama-sama sehingga hasil yang diperoleh dapat dinikmati sesuai dengan usahanya.
7. merupakan GCG ( good corporate govermance ).
8. melakukan CSR ( corparate sosial responsibility )..
PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  sebagai  Bank  Perkreditan  Rakyat melaksanakan  kegiatan  menghimpun  dana  dan  penyalur  dana,  namun  tidak menerima  simpanan  dalam  bentuk  simpanan  giro.  PT  BPR  Padma  Cabang Singaraja  tidak  ikut  kliring  dan  transaksi  valuta  asing.  Penjelasan  ini,  sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
1. menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan alat pembayaran bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertipikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.
Setiap  penyaluran  kredit  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  tentu mengandung  resiko,  karena  adanya  keterbatasan  kemampuan  manusia  dalam memprediksi  masa  yang  akan  datang.  Apalagi  dalam  situasi  dan  kondisi ‘lingkungan’ yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Beberapa hal penting
yang  dilakukan  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  dalam  menekan  atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, adalah:
1. Penilaian/analisis terhadap permohonan kredit.
Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, harus dilakukan penilaian  secara  seksama  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja.  Terlebih  lagi untuk  pemberian  kredit  jangka  panjang,  seperti  kredit  investasi  misalnya. Mengingat  semakin  lama  jangka  waktu  kredit,  maka  semakin  tinggi  faktor ketidakpastiannya,  sehingga  semakin  besar  pula  resiko  yang  dihadapi  bank. Dalam penilaian kredit, ada prinsip-prinsip  yang harus diperhatikan  yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:
a. Character.
b. Capacity.
c. Capital.
d. Collateral.
e. Conditions.
f. Constraint.
2. Pemantauan penggunaan kredit.
Setelah  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  memutuskan  untuk  memberikan kredit  kepada  debitur,  senantiasa  harus  memantau  kredit  yang  telah  disalurkan. Apakah  debitur  benar-benar  menggunakan  kreditnya  sesuai  dengan  permohonan semula,  atau  digunakan  untuk  keperluan  lain.  Bagaimana  perkembangan  dan prospek  usaha  debitur.  Bagaimana  keadaan  perekonomian  nasional  secara keseluruhan,  kondusif  atau  tidak  bagi  perkembangan  usaha  debitur.  Pertanyaan- pertanyaan lain berkaitan dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank juga  diperhatikan.  Pertanyaan-pertanyaan  ini  penting  dijawab,  dalam  rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank.
3. Jaminan Kredit.
Jaminan kredit (collateral) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi  perlu,  guna  mengantisipasi  kemungkinan  tidak  tertagihnya  kredit  yang disalurkan  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja.  Di  samping  status  dan  kondisi
jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh bank adalah dalam cara pengikatannya.  Pengikatan  jaminan  kredit  ini  harus  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  berkaitan  dengan  eksekusi  jaminan,  apabila  kelak debitur ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mampu melunasi kreditnya.
Untuk  menyelesaikan  dan  menyelamatkan  kredit  yang  dikategorikan  macet di  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja,  dapat  ditempuh  usaha-usaha  sebagai berikut:
1. Penjadwalan ulang,  yaitu perubahan syarat  kredit  hanya menyangkut  jadwal pembayaran  dan  atau  jangka  waktu  termasuk  masa  tenggang  ( grace  period ) dan  perubahan  besarnya  angsuran  kredit.  Tentu  tidak  kepada  semua  debitur dapat  diberikan  kebijakan  ini  oleh  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur  dan  memiliki  kemauan  untuk  membayar  atau  melunasi  kredit . Di samping  itu,  usaha  debitur  juga  tidak  memerlukan  tambahan  dana  atau likuiditas.
2. Persyaratan ulang, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang  tidak  terbatas  pada  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan  lainnya.  Perubahan  syarat  kredit  tersebut  tidak  termasuk penambahan  dana  atau  injeksi  dan  konversi  sebagian  atau  seluruh  kredit menjadi  ‘equity’  perusahaan.  Debitur  yang  bersifat  jujur,  terbuka  dan ‘cooperative’ yang  usahanya  sedang  mengalami  kesulitan  keuangan  dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.
3. Penataan ulang, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang atau persyartan ulang, antara lain meliputi :
a. Penurunan suku bunga kredit.
b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
e. Penambahan fasilitas kredit.
f. Pengambilalihan agunan atau aset debitur.
g. Jaminan kredit dibeli oleh bank.
h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.
i. Alih manajemen.
j. Pengambilalihan pengelola proyek.
k. Pembaruan utang atau novasi.
l. Subrogasi.
m. Cessie.
n. Debitur menjual sendiri barang-barang jaminan di bawah tangan.
o. Penghapusan piutang.
4. Likuidasi, yaitu  penjualan  barang-barang  yang  dijadikan  jaminan  dalam rangka  pelunasan  utang.  Pelaksanaan  likuidasi  ini  dilakukan  terhadap kategori  kredit  yang  memang  benar-benar  menurut  PT  BPR  Padma  Cabang Singaraja sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah  yang  sudah  tidak  memiliki  prospek  untuk  dikembangkan.  Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.
Salah  satu  bentuk    penataan  yang  dilakukan  PT  BPR  Padma  Cabang Singaraja terhadap kredit bermasalah adalah dengan melakukan novasi.
Novasi  diatur  dalam  Pasal  1413  KUH  Perdata  sampai  dengan  Pasal  1424 KUH  Perdata.  Novasi  (pembaruan  utang)  adalah  sebuah  persetujuan,  dimana suatu  perikatan  telah  dibatalkan  dan  sekaligus  suatu  perikatan  lain  harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.
KUH Perdata tidak hanya penggantian objek perjanjian yang lama, daripada perjanjian  baru,  tetapi  juga  penggantian  subjek  perjanjian,  baik  debitur  maupun kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  novasi  adalah  suatu  perjanjian  antara debitur dan kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan  timbul  sebuah  objek  dan  subjek  perjanjian  yang  baru.  Unsur-unsur  novasi adalah sebagai berikut:
a. adanya perjanjian baru,
b. adanya subjek yang baru,
c. adanya hak dan kewajiban, dan
d. adanya prestasi.
Ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  dilakukannya  novasi  pada  PT  BPR Padma  Cabang  Singaraja,  sebagai  suatu  bentuk  penyelesaian  kredit  bermasalah. Hal-hal itu antara lain:
1. Terdapat  kredit  bermasalah,  padahal  debitur  merupakan  debitur  yang  baik, baik  dilihat  dari  karakter  maupun  kapasitas  yang  bersangkutan.  Debitur adalah  debitur  yang  jujur  dan  mampu  mengelola  usaha  dengan  baik,  tetapi karena  sebab-sebab  eksternal  usaha  yang  dijalankan  bermasalah,  misalnya terjadi bencana alam, terjadi kerusuhan, dan sebagainya. Untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang demikian, dan untuk menyelamatkan kredit yang diterimanya, PT BPR Padma Cabang Singaraja memberikan utang baru dengan  menghapuskan  hutang-hutang  lama.  Dalam  hal  ini  dilakukan  novasi obyektif.  Dalam  pelaksanaan  novasi  ini,  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja tetap  memperhitungkan  kemampuan  debitur  untuk  mengelola  dan mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian.
2. Pada saat kredit sedang berjalan, debitur meninggal dunia. Dalam hal ini, jika ahli  waris  ingin  melanjutkan  kredit  tersebut  PT  BPR  Padma  Cabang Singaraja,  dapat  mengalihkan  kredit  kepadanya,  tetapi  dengan  tetap memperhitungkan watak, kemampuan, keadaan usaha, dan hal-hal lain  yang berhubungan  dengan  kemampuan  yang  bersangkutan  untuk  mengembalikan kredit  yang  diterima  pewaris.  Dalam  hal  ini  yang  dilakukan  adalah  novasi subjektif  yang  pasif.  Novasi  subjektif  yang  pasif  lebih  banyak  dilakukan berkaitan dengan kredit usaha.
Dalam Pasal 1318 KUH Perdata disebutkan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu  hal,  maka dianggap bahwa itu adalah untuk  ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang  yang  memperoleh  hak  daripadanya,  kecuali  jika  dengan  tegas ditetapkan  atau  dapat  disimpulkan  dari  sifat  perjanjian,  bahwa  tidak sedemikianlah  maksudnya.  Hal  ini  berarti  bila  ternyata  debitur  meninggal  dunia padahal  perjanjiannya  belum  berakhir  maka  ahli  waris-ahli  warisnya  dan  orang-
orang  yang  memperoleh  hak  darinya  berkewajiban  untuk  meneruskan  perjanjian tersebut,  kecuali  jika  dengan  tegas  ditetapkan  atau  dapat  disimpulkan  dari  sifat perjanjian, bahwa tidak demikian maksudnya.
Pada  dasarnya,  orang  yang  cakap  melakukan  novasi,  baik  objektif  maupun subjektif  adalah  orang-orang  yang  sudah  dewasa  atau  sudah  kawin.  Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 Tahun. Orang yang tidak cakap melakukan novasi  adalah orang  yang di  bawah umur, di  bawah pengampuan, atau istri.  Istri dalam  melakukan  novasi  harus  didampingi  oleh  suaminya.  Namun,  dalam perkembangannya  istri  dapat  melakukan  novasi  secara  mandiri  (SEMA  No.  3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kehendak untuk melakukan  novasi  harus  dilakukan  dengan  sebuah  akta.  Ketentuan  ini  tidak bersifat  mernaksa.  oleh  karena  untuk  novasi  subjektif  yang  pasif  tidak  perlu bantuan debitur (Pasal 1415 KUH Perdata).
Di dalam Pasal 1418 KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat  novasi  adalah  bahwa  debitur  lama  yang  telah  dibebaskan  dari  kewajiban oleh  kreditur  tidak  dapat  meminta  pembayaran  kepada  debitur  lama,  sekalipun debitur  baru  jatuh  pailit  atau  debitur  baru  temyata  orang  yang  tidak  dapat melakukan perbuatan hukum.
Dampak  dari  novasi  yang  dilaksanakan  pada  PT  BPR  Padma  Cabang Singaraja menimbulkan dapak sebagai berikut:
1. Pada novasi obyektif, hutang lama debitur menjadi hapus, dan pada saat yang sama  timbul  hutang  baru,  yang  syarat-syarat  pelunasan  dan  beberapa  hal terkait,  dapat  berbeda  dengan  hutang  lama.  Pada  novasi  ini  persetujuan debitur dan kreditur diperlukan.
2. Pada  novasi  subektif  pasif,  hutang  lama  tetap  ada,  hanya  terjadi  pergantian debitur. Dalam hal ini tidak diperlukan persetujuan dari debitur lama. dari sisi hak dan kewajiban antara debitur dengan PT BPR Padma Cabang Singaraja tidak terjadi perubahan.

## PENUTUP
Sesuai dengan hasil penelitian  ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  mendorong  dilakukannya  novasi  oleh  PT  BPR  Padma Cabang  Singaraja  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  menyelesaikan  kredit macet adalah:
a. Debitur merupakan debitur yang baik, baik dilihat dari karakter maupun kapasitas  yang  bersangkutan.  Debitur  adalah  debitur  yang  jujur  dan mampu  mengelola  usaha  dengan  baik,  tetapi  karena  sebab-sebab  lain, kredit  yang  diterima  macet.  Untuk  memberikan  kesempatan  kepada debitur  yang  demikian,  dan  untuk  menyelamatkan  kredit  yang diterimanya,  PT  BPR  Padma  Cabang  Singaraja  dengan  melakukan novasi,  memberikan  utang  baru  dengan  menghapuskan  hutang-hutang lama.
b. Pada saat kredit sedang berjalan, debitur meninggal dunia. Dalam hal ini, jika ahli waris ingin melanjutkan kredit tersebut, PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat mengalihkan kredit kepadanya.
2. Akibat  hukum  kredit  macet  yang  dialihkan  melalui  novasi  pada  PT  BPR Padma Cabang Singaraja adalah:
a. Pada novasi obyektif, hutang lama debitur menjadi hapus, dan pada saat yang  sama  timbul  hutang  baru,  yang  syarat-syarat  pelunasan  dan beberapa hal terkait, dapat berbeda dengan hutang lama.
b. Pada  novasi  subektif  pasif,  hutang  lama  tetap  ada,  hanya  terjadi pergantian debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah.  2006. Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,. Jakarta: Kencana.
Mahmoeddin,  AS.  1999. 100 Penyebab Kredit Macet . Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
Munir Fuady. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahmadi Usman. 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Soerjono  Soekanto.  2003. Hukum  Adat  Indonesia. Jakarta:    Raja    Grafindo Persada.
Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Inter Masa.
Sutarno. 2005. Aspek -Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Bandung: Alfabeta.
Wirjono Prodjodikoro. 1987. Hukum Perdata Persetujuan-persetujuan Tertentu . Jakarta: Intermasa.