## PENGARUH PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERINDEKS DI BURSA EFEK INDONESIA)
Silma Taqiya Maulani Email: Silma@ummi.ac.id
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Jl. R Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi
Ismet Ismatullah
Email: Ismet.ismatullah@ummi.ac.id
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Jl. R Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi
Rinaldi
Email: Rinaldi_Rasidin@ummi.ac.id
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Jl. R Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi

## ABSTRAK
Salah  satu  indikasi  perusahaan  melakukan  transfer  pricing  adalah  menginginkan  laba  yang tinggi  dengan  membayar  pajak  yang  rendah.  Struktur  kepemilikikan  juga  mempengaruhi  manajemen untuk  mengalihkan  kekayaan  kepada  mereka  sendiri  atau  pemegang  saham  mayoritas.  Penelitian  ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap indikasi melakukan  transfer pricing  pada  perusahaan  LQ  45  yang  terindeks  di    Bursa  Efek  Indonesia.  Sampel  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar secara konsisten selama periode 2015-2019 dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  indikasi  transfer  pricing,  sementara  tunneling  incentive  berpengaruh signifikan  terhadap  transfer  pricing.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  0.05  lebih  kecil  nilai probabilitas  variabel  pajak  atau  0,05  <  0,13.  Sementara  nilai  probabilitas  0.05  lebih  besar  dari  nilai probabilitas variabel Tunneling incentive atau 0,05 > 0,01.
Kata Kunci : Pajak, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

## ABSTRACT
One indication of a company doing transfer pricing is wanting high profits by paying low taxes. The  ownership  structure  also  influences  management  to  transfer  wealth  to  themselves  or  the  majority shareholder.  This  study  aims  to  examine  the  effect  of  taxes  and  tunneling  incentives  on  indications  of transfer  pricing  on  LQ  45  companies  indexed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.  The  research  sample used  in  this  study  was  LQ-45  companies  that  were  consistently  registered  during  the  2015-2019  period with  the  purposive  sampling  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  taxes  have  no  significant effect  on  transfer  pricing  indications,  while  tunneling  incentives  have  a  significant  effect  on  transfer pricing. This is evidenced by the  probability value of 0.05 which is smaller than the probability value of the tax variable or 0.05 < 0.13. While the probability value of 0.05 is greater than the probability value of the Tunneling incentive variable or 0.05 > 0.01.
Keywords: Tax, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

## PENDAHULUAN
Memasuki  era  digitalisasi,  perusahaan  multinasional  berkembang  dengan  sangat pesat. Pada era ini, batasan ekonomi dunia perlahan memudar sehingga membuat perusahaan dengan  mudah  menentukan  transaksi  atau  investasi  antar-negara.  Hal  ini  semakin  diperkuat dengan  tingginya  biaya  produksi  dan  jenuhnya  pasar  domestik  yang  menyebabkan  ekspansi perusahaan  multinasional  ke  berbagai  negara.  Biasanya  negara  yang  dipilih  adalah  negara yang  memiliki  pangsa  pasar  tinggi  dan  juga  keunggulan  biaya  produksi.  Perkembangan perusahaan  multinasional  ini  berbanding  lurus  dengan  banyaknya  transaksi  intra-grup perusahaan multinasional (transaksi afiliasi). Permasalahan utama pada transaksi  pada pihak yang berafiliasi adalah penentuan harga transfer ( transfer pricing ) (Ortax, 2018).
Transfer  pricing (harga  transfer)  merupakan  suatu  kebijakan  perusahaan  untuk menentukan  harga  transfer  suatu  transaksi.  Transaksi  tersebut  baik  berupa  transaksi  barang, jasa,  harta  tak  berwujud,  ataupun  transaksi  finansial  yang  dilakukan  oleh  perusahaan. Transaksi  ini  dapat  terjadi  antar-divisi  dalam  satu  perusahaan  ( Intra  Company  Transfer Pricing ) ataupun terjadi antar perusahaan ( Inter Company Transfer Pricing). Inter Company Transfer  Pricing dapat  dilakukan  dalam  satu  negara  ( Domestic  Transfer  Pricing )  maupun antar negara ( Internasional Transfer Pricing ) (Setiawan, 2014).
Lebih  dari 60% nilai  perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi  yang berhubungan dengan  perusahaan  multinasional  dengan  menggunakan  skema transfer  pricing .  Dapat dikatakan perusahaan multinasional apabila perusahaan tersebut beroperasi di lebih dari satu negara  dan  dibawah  pengendalian  suatu  pihak  tertentu  (Darussalam,  2013).  Kasus transfer pricing atau  harga  transfer  pada  2018  meningkat  cukup  signifikan  dibandingkan  dengan 2017.  Berdasarkan Mutual  Agreement  Procedure (MAP) Statistics 2018  yang  dirilis  oleh OECD,  mencatat  jumlah  sengketa  transfer  pricing  baru  naik  20%.  Jumlah  ini  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  sengketa  lainnya  yang  hanya  pada  kisaran  10%.  Statistik  ini  berisi informasi yang rinci tentang setiap yurisdiksi serta informasi gabungan secara global (DDTC, 2019).

## Gambar 1

## Kasus Transfer Pricing
Sebagai  tindakan  pencegahan  terjadinya  penghindaran  pajak  melalui  skema transfer pricing , Direktorat jenderal Pajak mengatur hal tersebut dalam Undang-undang PPh Pasal 18 ayat  (3).  Dalam  undang-undang  tersebut  DJP  berwenang  menentukan  kembali  besarnya penghasilan  dan  pengurangan  serta  menentukan  utang  sebagai  modal  untuk  menghitung besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa dengan  Wajib  Pajak  lainnya  sesuai  dengan  kewajaran  dan  kelaziman  usaha  yang  tidak dipengaruhi  oleh  hubungan  istimewa  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  harga antara  pihak  yang  independen,  metode  harga  penjualan  kembali,  metode  biaya-plus,  atau metode lainnya (Ortax, 2018).
Dalam  buku transfer  pricing Darussalam,  (2013)  dijelaskan  bahwa  secara  konsep transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Tujuan transfer pricing tersebut  dapat  dilihat  dari  sisi  hukum  perseroan,  akuntansi  manajerial,  dan  perspektif perpajakan.  Dari  sisi  hukum  perseroan,  tujuan  dari transfer  pricing adalah  untuk meningkatkan  efesiensi  dan  sinergi  antara  perusahaan  dengan  pemegang  sahamnya. Sementara  itu,  dari  sisi  akuntansi  manajerial  kebijakan transfer  pricing bertujuan  untuk memaksimumkan  laba  suatu  perusahaan  dengan  menentukan  harga  transfer  baik  antar  unit dalam  satu  perusahaan  maupun  harga  transfer  antar  perusahaan  nasional  dan  multi-nasional (Darussalam, 2013).
Berdasarkan  perspektif  perpajakan, transfer  pricing bertujuan  untuk  menetapkan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun, transfer pricing sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “pejoratif”. Makna tersebut  mengartikan transfer  pricing sebagai  pengalihan  atas penghasilan kena pajak dari satu perusahaan ke perusahaan lain di negara yang tarif pajaknya
rendah.  Perusahaan  lain  yang  dimaksud  bisa  berupa  anak  perusahaan  atau  perusahaan  yang mempunyai  hubungan  istimewa.  Hal  ini  digunakan  dalam  rangka  untuk  mengurangi  total beban pajak dari grup perusahaan tersebut (Darussalam, 2013).
Faktor  lain  yang  dapat  menjadi  indikator  perusahaan  melakukan  praktik  transfer pricing adalah Tunneling Incentive . Secara harfiah, tunnel berarti terowongan. Namun, dalam istilah  keuangan tunneling berarti  transfer  sumber  daya  keluar  dari  perusahaan  untuk kepentingan  pemegang  saham  pengendali.  Fungsi  terowongan  digunakan  untuk  jalan  air, kereta atau mobil secara harfiah. Sama halnya dengan istilah keuangan, tunneling digunakan untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali.  Munculnya tunneling karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas  dan  pemegang  saham  minoritas.  Kepemilikan  saham  yang  besar  atau  mayoritas pada  salah  satu  pihak  akan  memberikan  kemampuan  untuk  mengendalikan  kegiatan  bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya (Sari, 2014).
Dalam  dunia  bisnis,  tunneling  banyak  terjadi  namun  sulit  terdeteksi  oleh  otoritas legal. Struktur kepemilikan saham di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga terjadi  konflik  keagenan  antara  pemegang  saham  mayoritas  dengan  pemegang  saham minoritas.  Struktur  kepemilikan  yang  terkosentrasi  inilah  yang  membuat  pemegang  saham pengendali  dapat  mengawasi  dan  memiliki  akses  informasi  yang  lebih  baik  dibandingkan pemegang  saham  non-pengendali.  Berdasarkan  undang-undang  nomor  36  tahun  2008 pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pemegang  saham  pengendali  dapat  dimiliki secara individu, pemerintah, maupun pihak asing (Husna, 2017).
Munculnya  masalah  ini  disebabkan  oleh  lemahnya  perlindungan  hak-hak  pemegang saham  non-pengendali.  Hal  ini  menyebabkan  pemegang  saham  pengendali  melakukan tunneling yang  merugikan  pemegang  saham  non-pengendali  (Andraeni,  2017).  Jika  hal  ini terus  terjadi, tunneling dapat  menyebabkan  kerugian  berbagai  pihak,  baik  perusahaan, pemegang  saham  non-pengendali,  maupun  kerugian  bagi  negara  (Sari,  2014).  Pada  saat kepemilikan  asing  di  suatu  perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula kendalinya untuk  menentukan  kebijakan  perusahaan  yang  dapat  menguntungkan  dirinya,  termasuk kebijakan penentuan harga transfer bagi perusahaan afiliasi (Husna, 2017).
Permasalahan  mengenai  transfer  pricing  banyak  dilakukan  oleh  perusahaan- perusahaan  multinasional  namun  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukan  juga  oleh perusahaan  dalam  satu  negara  yang  sama  yang  tergabung  dalam  ketegori  45  perusahaan
likuid  (LQ45) menurut  indeks  Bursa Saham  Indonesia (BEI).  Pemilihan perusahaan dengan indeks LQ 45 dikarenakan perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang tinggi dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan (Novius, 2017). Perusahaan yang berada di jajaran LQ45 menandakan  bahwa  perusahaan  tersebut  dipercaya  oleh  masyarakat  karena  pelaku  pasar modal  sudah  mengakui  bahwa  tingkat  likuiditas  dan  kapitalisasi  pasar  dari  perusahaan tersebut sudah baik (Novius, 2017).
Kasus  transfer  pricing  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  merugikan  negara  adalah  kasus PT  Adaro  yang  terjadi  sejak  tahun  2009-2017.    PT  Adaro  melalui  salah  satu  anak perusahaannya  di  Singapura  yaitu  Coaltrade  Services  International  telah  mengatur sedemikian rupa  laporan keuangannya  sehingga  mereka bisa membayar  pajak US$  125 juta dolar  lebih  rendah  daripada  yang  seharusnya  di  bayarkan  di  Indonesia.  Menurut  Stuart McWilliam, Kepala Global Witness mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan uraian kasus diatas  memperlihatkan  bahwa transfer  pricing merupakan  salah  satu  skema  yang  sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengenai indikasi Transfer Pricing . Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh  Pajak  Dan Tunneling  Incentive Terhadap  Indikasi Transfer  Pricing  (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 yang terindeks di Bursa Efek Indonesia) ”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  asosiatif dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dilihat  dari  permasalahan  yang  terdapat  di perusahaan khususnya mengenai likuiditas dan leverage dalam perusahaan.
Metode  asosiatif  menurut  Sugiyono  dalam  (Mahdani,  2020)  adalah    metode  yang digunakan  untuk  mencari  hubungan  dua  variabel  atau  lebih.  Penulis  bermaksud mengumpulkan  data  dan  meneliti  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan diteliti menggunakan metode ini. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan  perusahaan  dan  data  lainnya  yang  kemudian  di  proses  dan  dianalisis  sehingga diperoleh hasil mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis jalur ( path  analysis ).  Penulis   menggunakan   analisis   jalur
( path      analysis )  untuk  mengetahui  hubungan      sebab  akibat,  dengan  tujuan  menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  Secara  Partial  antara  Pajak    (X 1 )  Berkontribusi  Terhadap  Indikasi melakukan Transfer Pricing (Y)

## Gambar 2 Paradigma Penelitian X1 terhadap Y
Hasil uji individual Pajak berkontribusi secara signifikan terhadap Indikasi melakukan Transfer  Pricing  diperoleh  nilai Sig 0,13.  Karena  nilai  probabilitas  0,05 lebih  kecil dengan nilai  probabilitas Sig atau  0,05  <  0,13,  maka  H 01 diterima  artinya  koefisien  analisis  jalur adalah Tidak  Signifikan. Jadi  pajak  tidak  berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  Indikasi melakukan Transfer  Pricing .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Pratiwi,  (2018) yang memiliki hasil pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indikasi melakukan Transfer  Pricing. Hasil  analisis  ini  menyatakan  bahwa  perusahaan  tidak  harus  melakukan transfer pricing untuk meminimalisir beban pajak. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak.
Pengujian Secara Partial antara Tunneling Incentive  (X 2 ) Berkontribusi Terhadap Indikasi melakukan Transfer Pricing (Y)

## Gambar 3 Paradigma Penelitian X2 terhadap Y
Hasil  uji  individual  TI  tidak  berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  Indikasi melakukan Transfer Pricing diperoleh nilai Sig 0,01. Karena nilai probabilitas 0,05 lebih dari nilai  probabilitas Sig atau  0.05  >  0.01,  maka  H a1 diterima  artinya  koefisien  analisis  jalur adalah Signifikan. Jadi  TI  berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  Indikasi  melakukan Transfer Pricing.
TAX (X 1 ) TP (Y) β=0.09 P Value 0.13 TI (X 2 ) TP (Y) β=0.22 P Value <.01
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  didapatkan  adalah Tunneling  Incentive (TI)  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Indikasi  melakukan Transfer  Pricing .  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Noviastika. et al., (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki  saham  terkonsentrasi  pada  satu  pihak  atau  satu  kepentingan  cenderung  akan melakukan tunneling didalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan keuangan tahunan yang telah diuji hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  hipotesis  yang  didapatkan  adalah  pajak  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  Indikasi  melakukan Transfer  Pricing .  Karena  nilai  probabilitas 0.05 lebih  kecil dengan  nilai  probabilitas Sig atau  0.05  <  0,13,  maka  H 01 diterima artinya koefisien analisis jalur adalah Tidak Signifikan.
2. Hasil  pengujian  hipotesis  yang  didapatkan  adalah Tunneling  Incentive (TI)  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Indikasi  melakukan Transfer  Pricing .  Karena  nilai probabilitas 0.05 lebih dari nilai probabilitas Sig atau 0.05 > 0.01, maka H a1 diterima artinya koefisien analisis jalur adalah Signifikan.
Berdasarkan hasil  simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  variabel  pajak  memakai  pengukuran  lain selain ETR
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel mekanisme bonus atau variabel  lain  yang  tidak  diteliti  pada  penelitian  ini,  karena  masih  banyak  faktor  lain yang dapat diteliti dalam mengindikasi transfer pricing .

## DAFTAR PUSTAKA
Andraeni, S. S. (2017). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling ncentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing .
Darussalam, D. (2013). Transfer Pricing Ide Strategi Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. DDTC.
DDTC.  (2019). OECD Rilis  Statistik  MAP  2018,  Kasus  Baru  Transfer  Pricing  Terus  Naik. https://news.ddtc.co.id/oecd-rilis-statistik-map-2018-kasus-baru-transfer-pricing-terus- naik-17114
Dwi  Noviastika F., Mayowan, Y., &  Karjo, S. (2016).  Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing
Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi  Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). 8 (1), 1–9.
Husna,  R.  (2017).  Pengaruh  Pajak,  Kepemilikan  Asing,  dan  Mekanisme  Bonus  Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015.
1–13.
Kurniawan, A. M. (2015). Pajak Internasional. Ghalia Indonesia.
Mahdani,  T.  M.  (2020).  Pengaruh  layanan  samsat  keliling,  sanksi  administrasi,  dan  tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
Novius,  A.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Kebijakan  Dividen (Dividend  Payout  Ratio  Dan Dividend  Yield) Terhadap  Volatilitas  Harga  Saham  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Kelompok LQ45 yang terdaftar di BEI). 1–12.
Ortax. (2018). Booklet Kompilasi Peraturan Edisi Transfer Pricing (Issue April). Ortax.
Ratna Candra Sari, S. (2014). Tunneling dan Corporater Governance .
Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance  dan  Mekanisme  Bonus  terhadap  Transfer  Pricing  (Studi  Kasus  pada Perusahaan  Pertambangan  yang  Tercatat  di  BEI  Periode  2014-2017). Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED , 9 (148), hal. 148-156. http://jp.feb.unsoed.ac.id/
Setiawan,  H.  (2014).  Transfer  Pricing  dan  Risikonya  Terhadap  Penerimaan  Negara. Kemenkeu RI.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitiarif, dan R&D. Alfabeta.