## KECENDERUNGAN KECURANGAN PADA ALOKASI DANA DESA: ANALISIS FRAUD DIAMOND DAN RELIGIOSITAS

## Priyastiwi
STIE Widya Wiwaha priyastiwi@stieww.ac.id
Hasanah Setyowati STIE Widya Wiwaha hasanah@stieww.ac.id

## Abstract
This study examines dimensions of fraud diamond against the intention of financial fraud in village fund allocation. Based on fraud diamond theory that is used in public organizations, especially in the management of village funds. This study also includes religiosity as a factor that can moderate the effect of pressure, opportunity, rationality and capability on fraudulent intentions in the Village Fund Allocation. The research sample is selected purposively: the Technical Implementer of Village Financial Management (PTPKD) or village officials responsible for managing village funds in the Special Region of Yogyakarta. The data collection technique using a questionnaire to answer the dimensions of the fraud diamond, namely pressure, opportunity, rationality, and capability, as well as the variables of religiosity and fraud intention.
Based on the test results, pressure and weak internal control system had a positive and significant effect on the fraud intention. Meanwhile, religiosity harms fraud intention in village fund allocation. The results also show that religiosity reduces pressure and a weak internal control system intends to allocate village funds fraudulently. This study explains that the village-level government officer as an agent takes actions that want to benefit  themselves, whilst they are given the authority to manage financial allocation given from the central government. This behaviour occurred because of pressure, opportunity, rationalization and capability. This research  provides insights and ways to control fraudulent behaviour in village fund allocations when the factors that cause fraudulent intentions in village fund allocations are known.
Keywords : Fraud Diamond, Fraud, Village Fund Allocation, Religiosity.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  Alokasi  dana  desa  (ADD),  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintahan  Desa  mengurus  dan  dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  desa. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa alokasi dana desa merupakan dana  yang  digunakan  untuk  membangun  dan  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintah  desa, sehingga diharapkan desa menjadi mandiri dan maju. Penelitian tentang  dana desa merupakan hal yang penting karena dana desa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Desa merupakan ujung tombak dari  kegiatan  pemerintah,  sehingga  pembangunan  desa  dapat  dirasakan  langsung  oleh masyarakat. Jumlah dana yang dibagikan untuk desa di Indonesia sebanyak 72 trilyun rupiah yang dibagikan pada 74,953 ribu desa (Depkeu.go.id).
Namun terdapat beberapa pada program alokasi dana desa pada target dan realisasi yang masih berfluktuasi. Hal ini  menunjukkan bahwa perencanaan  program  alokasi dana desa masih belum  matang.  Selain  itu  terdapat  hambatan  dalam  realisasi  dana  desa  karena  kondisi  sosial,

## Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
lingkungan  geografis,  dan  hambatan  dari  luar.  Selain  itu,  terkadang  perencanaan  ADD  hanya dibuat  oleh  Kepala  Desa  dan  tidak  melalui  musyawarah  yang  melibatkan  seluruh  stakeholder. Penggunaan dana desa dilakukan secara tidak langsung, sehingga belum iaudit oleh BPK. Jika penggunaan  dana  desa  diaudit,  maka  banyak  kepala  desa  yang  tidak  mengajukan  anggaran karean  takut  terjerat  kasus  korupsi.  KPK  (2020) menyatakan  bahwa  kasus  korupsi  dana  desa semakin  meningkat.  Kasus  korupsi  dana  desa  mencapai  154  kasus  pada  tahun  2019.  Kasus tersebut  tidak  semua  berbentu  dari  alokasi  dana  desa,  namun  terdiri  dari  beberapa  kegiatan, diantaranya pungutan liar, penggunaan kas, dan pengadaan barang. Fenomena kecurangan dana desa mengakibatkan perlunya penyelidikan faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan tersebut, sehingga dapat menentukan pedoman dan peraturan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Beberapa  penelitian  telah  mengkonfirmasi  tingginya  kecurangan  pengelolaan  dana  desa karena kompetensi sumber daya manusia dan tingkat pengawasan dari masyarakat yang rendah (Mondale et  al. ,  2017;  Wibisono,  2017).  Pemahaman  dan  pengawasan  yang  efektif  bisa berdampak  positif  terhadap  peningkatan  akuntabilitas  keuangan  desa  (Kadir et  al. ,  2017; Widarnawati,  2018).  Sementara  itu,  Mansor  &  Abdullahi  (2015)  menggunakan  teori  kecurangan untuk  menjelaskan  penyebab  korupsi  di  organisasi  publik  dan  menemukan  bahwa  tekanan memengaruhi  korupsi.  Namun,  penelitian  kecurangan  pada  pemerintah  desa,  khususnya  pada alokasi dana desa masih terbatas. . Berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak kecurangan yang  terjadi  alokasi  dana  desa.  Penelitian  saat  ini  lebih  mengutamakan  pada  bagaimana kecurangan  tersebut  terjadi.  Namun  belum  banyak  penelitian  yang  menjelaskan  mengapa kecurangan tersebut terjadi. Penelitian juga belum menjelaskan bagaimana pengaruh religiositas terhadap  niat  kecurangan.  Padahal  banyak  pemangku  pemerintahan  pada  tingkat  desa  yang tingkat religiositasnya tinggi. Oleh karena itu perlu penelitian yang menguji secara emperis faktor yang memengaruhi kecurangan pada alokasi dana desa..
Untuk memahami penyimpangan keuangan desa, konsep fraud diamond dapat digunakan. Konsep  tersebut  dikembangkan  dari konsep fraud  triangle (Noviandi et  al. ,  2016;  Muhsin et al. , 2018).  Pencegahan  kecurangan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dapat dijelaskan dalam perilaku berencana (Rahimah et al. , 2018). Namun, terdapat kemungkinan faktor yang  memengaruhi  niat  kecurangan  selain  faktor  individu,  juga  faktor  situasional.  Sedangkan Amrul  &  Khotmi  (2016)  memastikan  pengaruh  yang  kuat  dari  pengendalian  internal  dalam mengantisipasi  pengelolaan  keuangan  yang  kecenderungan  kecurangan.  Namun,  Muhsin et  al. (2018) gagal membuktikan konsep fraud diamond memengaruhi perilaku curang. Hasil yang sama juga  diperoleh  Yusof  (2016)  yang  menemukan  pengaruh  faktor  eksternal  terhadap  kecurangan keuangan. Oktaviani et al. (2018) menunjukkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi potensi tersebut  atas  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  termasuk  praktik  akuntabilitas, konflik kepentingan, dan penegakan hukum.
Tingkat  religiositas  juga  dapat  memengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan. Dalam bidang akademik, Basri (2015) menyatakan seringnya terjadinya kecurangan disebabkan karena  kesadaran  mahasiswa  yang  kurang  baik.  Oleh  karena  itu,  mahasiswa  harus  dibekali pemahaman  tentang  agama  dapat  digunakan  untuk  mengendalikan  yang  sesuai  dengan  nilai budaya dan agama. Purnamasari & Amaliah (2015) memberikan bukti bahwa aspek moral yang tinggi  mengakibatkan  kecurangan  yang  rendah.  Sedangkan  Pamungkas  (  2014)  membuktikan bahwa tingkat religiositas yang tinggi menyebabkan perilaku kecurangan yang semakin rendah.
Penelitian  ini  menggunakan  konsep fraud  diamond untuk  menguji  pengaruh  dimensi kecurangan terhadap perilaku kecurangan keuangan. Berdasarkan teori fraud diamond digunakan dalam  menguji  determinan financial  fraud dalam  mengelola  dana  desa.  Penelitian  ini  juga memasukkan  aspek  religiositas  sebagai  faktor  yang  dapat  memoderasi  pengaruh  variabel tekanan, kesempatan,  rasionalitas  dan  kapabilitas  terhadap  niat  kecurangan  pada  alokasi  dana desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji:  1)  Bagaimana  pengaruh fraud  diamond (tekanan, kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas) terhadap niat kecurangan pada alokasi dana
desa?  2)  Bagaimana  pengaruh  pemoderasi  religiositas  terhadap  hubungan  antara  tekanan, kesempatan,  rasionalitas,  dan  kapabilitas  terhadap  niat  kecurangan  pada  alokasi  dana  desa? Penelitian ini diharapkan mempunyai tiga kontribusi, yang pertama adalah kontribusi teoretis dalam penelitian  ini  adalah  menjelaskan  bahwa  pemerintah  desa  melakukan  tindakan  kecurangan berdasarkan  pada  teori fraud  diamond karena  adanya  tekanan,  kesempatan,  rasionalisasi,  dan kapabilitas.  Kedua,  penelitian ini  memberikan kontribusi metodologis yaitu pengukuran tekanan, kesempatan,  rasionalisasi  dan  kapabilitas  dan  niat  kecurangan  yang  terjadi  pada  alokasi  dana desa.  Terakhir,  penelitian  ini  diharapkan  mempunyai  kontribusi  praktis  untuk  memberikan pemahaman dan cara pengendalian perilaku kecurangan pada alokasi dana desa, ketika diketahui faktor yang menyebabkan niat kecurangan pada alokasi dana desa.

## KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kerangka Teoretis
Setiap  organisasi  rentan  terhadap  kecurangan,  yang  merupakan  yang  dilakukan  untuk mendapatkan sesuatu secara tidak legal, baik dengan kekuatan fisik atau menipu (W. S. Albrecht et  al. ,  2006).  Literatur  menunjukkan  bahwa  organisasi  swasta  dan  publik  telah  mengalami mengalami kerugian karena perilaku tersebut. Data diperkirakan bahwa organisasi telah 5% dari pendapatan  setiap  tahun  akibat  adanya  kecurangan.  Dengan  pertimbangan  tingkat  keparahan kecurangan,  maka  penting  bagi  organisasi  untuk  memahami  penyebab  perilaku  kecurangan secara proaktif (Ramamoorti, 2008).
Teori  yang  sering  dibahas  dalam  literatur  adalah fraud  triangle (Cressey  Donald,  1953). Teori ini mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan pelaku melakukan kecurangan. Cressey Donald  (1953)  memfokuskan  penelitiannya  pada  keadaan  yang  mengarahkan  individu  untuk terlibat dalam aktivitas kecurangan dan tidak etis. Teori fraud triangle terdiri dari tiga elemen yang diperlukan  untuk  terjadinya  pencurian  atau  kecurangan:  (a)  tekanan,  (b)  kesempatan,  dan  (c) rasionalisasi.  Berdasarkan  teori  ini,  kecurangan  tidak  mungkin  ada  tanpa  adanya  dari  ketiga elemen  tersebut.  Selain  itu,  tingkat  keparahan  kecurangan  tergantung  pada  kekuatan  masing- masing elemen kecurangan (Dorminey et al. , 2012). Seseorang akan membuat keputusan yang tidak etis, jika terdapat tekanan yang dirasakan, peluang, dan cara untuk merasionalisasi perilaku.
Terlepas  dari  popularitas  teori fraud  triangle ,  banyak  literatur  yang  mencoba mengidentifikasi  lebih  faktor  lain  yang  mungkin  memengaruhi  perilaku  kecurangan.  Wolfe  & Hermanson (2004) berpendapat bahwa kecurangan jika individu mempunyai  kemampuan untuk melakukan setiap kondisi dan kegiatan rinci dari kecurangan. Oleh karena itu, pendeteksian fraud perlu  mempertimbangkan  keempat  elemen,  tekanan,  peluang,  dan  rasionalisasi,  juga  harus mempertimbangkan  kemampuan  individu.  kualitas  dan  kemampuan  merupakan  satu  elemen utama (Wolfe  &  Hermanson,  2004) . Teori  ini  disebut  dengan fraud  diamond  theory. Berbagai elemen dari teori fraud diamond akan dibahas sebagai berikut:

## Pressure (tekanan)
Pelaku  kecurangan  sering  menghadapi  beberapa  jenis  tekanan.  Tekanan  didefinisikan sebagai motivasi yang mengarahkan pelaku terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan bisa terjadi  pada  karyawan  organisasi  dan  disebabkan  oleh  berbagai  alasan.  Tekanan  tidak  harus nyata,  namun  jika  pelaku  percaya  bahwa  mereka  dalam  kondisi  tertekan,  maka  dapat menyebabkan perilaku curang (W. S. Albrecht et al. , 2006). Meskipun terdapat motif yang berbeda, penelitian telah menunjukkan bahwa kecurangan merupakan respon terhadap tekanan ekonomi, finansial, gaya hidup di luar kemampuan, pengeluaran yang besar, hutang dan kredit macet, serta ketidakmampuan  mengelola  keuangan  (W.  S.  Albrecht et  al. ,  2006;  C.  Albrecht et  al. ,  2010). Secara khusus, Sebagian kasus kecurangan dipengaruhi oleh tekanan keuangan (W. S. Albrecht et al. , 2006).

## Opportunity (kesempatan)
Kesempatan  yang  ada  dalam  untuk  organisasi  memiliki  dampak  pada  keputusan  individu untuk  melakukan  kecurangan.  Rae  &  Subramaniam  (2008)  menyarankan  bahwa  individu  yang merasakan  adanya  ksempatan  karena  kurangnya  atau  tidak  efisiennya  pengendalian  internal, maka  akan  berusaha  memanfaatkan  peluang  melakukan  kecurangan.  Kesempatan  yang dirasakan  hampir  sama  dengan  tekanan.  Jika  pelaku  cukup  percaya  dan  melihat  bahwa  ada kesempatan, maka mereka akan melakukan tindakan curang (W. S. Albrecht et al. , 2006). Faktor individu  seperti  kebutuhan  finansial  dan  masalah  pribadi  merupakan  variabel  yang  tidak  dapat dikendalikan oleh organisasi. Namun, mereka hanya memutuskan bagaimana bereaksi terhadap faktor ini melalui penggunaan pengendalian internal. Huber (2017) menyarankan dua mekanisme yang dapat digunakan organisasi untuk mencegah kecurangan. 1) Melakukan seleksi yang ketat dalam  perekrutan  karyawan,  2)  mengimplementasikan  mekanisme  pengendalian  intern.  Sistem pengendalian internal mengimplementasikan berbagai jenis pengendalian yang dapat mencegah adanya kesempatan melakukan kecurangan.

## Rationalization (rasionalisasi)
Rasionalisasi  merupakan  suatu  sikap  dapat  diterima  secara  moral  yang  terjadi  sebelum perilaku curang. Pelaku kecurangan kadang tidak memandang tindakan mereka sebagai tindakan yang  tidak  etis,  namum  mereka  membenarkan  tindakan  mereka  sebagai  tindakan  yang  etis sebelum  kecurangan  (Dorminey et  al. ,  2010).  Rasionalisasi  memungkinkan  pelaku  untuk melegalkan  tindakannya  sebagai  tindakan  yang  dapat  diterima.  Jika  seseorang  membenarkan curang  sebagai  tindakan  etis,  maka  mereka  akan  melakukannya  (W.  S.  Albrecht et  al. ,  2006). Seseorang  dapat  merasionalisasi  tindakan  tersebut  dengan  cara  yang  berbeda  untuk pembenaran. Seperti, alasan meminjam, tidak merugikan organisasi, bonus tidak diperoleh, atau bukan hal yang material (Ramamoorti, 2008).

## Capability (Kemampuan)
Posisi seseorang  pada organisasi  dapat menciptakan kemampuan  untuk mengeksploitasi kesempatan melakukan kecurangan. Sifat dan kemampuan yang diperlukan agar dapat mengenali peluang  kecurangan  dan  untuk  melakukannya  (Wolfe  &  Hermanson,  2004).  Hal  penting  yang terkait dengan kapasitas individu untuk melakukan kecurangan meliputi (Dorminey et al. , 2010): 1) posisi  atau  fungsi  dalam  organisasi;  misalnya,  CEO  mungkin  memiliki  kemampuan  untuk memengaruhi  dan  melanggengkan  kecurangan,  2)  kemampuan  untuk  mengeksploitasi  sistem akuntansi  dan  kemampuan  untuk  memahami  cara  kerja  sistem,  3)  keyakinan  bahwa  perilaku curang  tidak  akan  terdeteksi,  yang  akan  berdampak  pada  pengambilan  keputusan  mereka.  4) kemampuan menangani stres karena risiko tertangkap dan mengelola kecurangan dalam jangka waktu yang lama. Mereka juga berbohong secara efektif dan konsisten untuk menghindari deteksi dan meyakinkan orang lain untuk percaya bahwa kecurangan tidak terjadi.

## Pengembangan Hipotesis

## Tekanan dan Kecenderungan Kecurangan
Tekanan merupakan faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA,  2015).  Manajer  memiliki  motif  kecurangan  didorong  oleh  insentif  untuk  menerima keuntungan berdasarkan pencapaian target pada laporan keuangan. Di samping itu, manajemen mempunyai  motif  kecurangan  yang  didorong  oleh  tekanan  untuk  menghindari  situasi  yang berpotensi  merugikan  perusahaan  mereka,  seperti  melanggar  perjanjian  hutang,  opini going concern atau  pelaporan  kerugian.  Dorminey et  al. (2012)  menyatakan  bahwa  4  faktor  yang memotivasi  individu  untuk  melakukan fraud  intention .  Tekanan  internal  muncul  karena  tekanan ekonomi  individu  yang  mengarah  pada  niat  kecurangan.  Tekanan  hidup  tersebut  dapat  berupa beban keluarga, gaya hidup, dan lingkungan sosial.
Model fraud  triangle mengkategorikan  tiga  faktor  pemicu  kecurangan,  yaitu  tekanan, rasionalisasi  dan  peluang  (Cressey  Donald,  1953;  Hogan et  al. ,  2008;  Trompeter et  al. ,  2013). Tekanan dapat berbentuk motivasi untuk mencapai estimasi analis (Koh et al. , 2008), kompensasi dan struktur insentif (Burns & Kedia, 2006), stres (Piquero et al. , 2005), stres sosial dan interaksi sosial  dalam  masyarakat  (Engdahl,  2009).  Hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  dirumuskan sebagai berikut.
H1. Tekanan memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

## Kesempatan dan Kecenderungan Kecurangan
Kesempatan  adalah  kondisi  yang  dimanfaatkan  oleh  individu  dalam  organisasi  ketika pengendalian  internal  lemah.  Salah  satunya  adalah  tidak  adanya  sistem whistleblowing . Whistleblowing merupakan  pelaporan  oleh  anggota organisasi  tentang  tindakan  ilegal  dan  tidak bermoral yang dilakukan oleh anggota organisasi lainnya (Miceli et al. , 2013). Kesempatan adalah faktor kedua dari fraud triangle yang mengacu pada kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem di  dalamnya  organisasi.  Trompeter et  al. (2013)  menjelaskan  kesempatan  dalam  Komite Organisasi  Sponsoring  dari  kerangka  Komisi  Treadway  (COSO,  2013)  itu  terdiri  dari  lima komponen:  lingkungan  pengendalian,  manajemen  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan komunikasi  dan  pemantauan.  Peluang  sebagian  besar  berada  di  bawah  kendali  lingkungan, termasuk  komite  audit  (Archambeault et  al. ,  2008),  dewan  direksi  (Collin et  al. ,  2015)  dan kelemahan  pengendalian  internal  (Smith et  al. ,  2000).  Lebih  lanjut,  Dellaportas  (2013)  secara empiris  menunjukkan  hubungan  antara  kesempatan  dan  kecurangan  dalam  kasus penyalahgunaan  aset  yaitu  pengendalian  internal  yang  lemah  sistem  memberikan  kesempatan bagi  pelaku  untuk  memanfaatkan  kemampuannya  dalam  memanipulasi  sistem  yang  ada  tidak terdeteksi. Said et al. (2018) memberikan dukungan bahwa terdapat hubungan antara kesempatan dan  kecurangan  dalam  bentuk  penyalahgunaan  aset.  Berikut  ini  adalah  hipotesis  kedua  dari penelitian ini:
H2.  Sistem pengendalian internal  memengaruhi  kecenderungan  kecurangan pada alokasi dana desa.

## Rasionalisasi dan Kecenderungan Kecurangan
Trompeter et  al. (2013)  secara  empiris  menunjukkan  bahwa  sarjana  non  akuntansi  telah secara  ekstensif  menyelidiki  rasionalisasi  dalam  berbagai  pengaturan.  Secara  umum,  faktor rasionalisasi dalam fraud triangle mendahului tindakan kecurangan. Individu yang mempunyai niat kecurangan  cenderung  mengalami  konflik  dalam  diri  mereka  sendiri  atau  mengalami  disonansi kognitif. Ashforth & Anand (2003) mengusulkan delapan jenis penyangkalan untuk merasionalisasi kecurangan (korupsi), yaitu pengingkaran legalitas, penolakan tanggung jawab, penolakan cedera, penolakan  korban,  bobot  sosial,  loyalitas  yang  rendah,  metafora  dan  memfokuskan  perhatian. Rasionalisasi memfasilitasi individu untuk mengurangi disonansi kognitif mereka (Ramamoorti et al. , 2009).
Rasionalisasi  adalah  kemampuan  pembuat  keputusan  untuk  melakukan  kecurangan  dan untuk membenarkan bahwa tindakan tersebut masuk akal. Trompeter et al. (2013) secara empiris menunjukkan  rasionalisasi  tersebut)  erat  kaitannya  dengan  konstruk  netralisasi  (moral pembenaran  sebelum  kecurangan).  Rasionalisasi  kecurangan  muncul  karena  adanya  justifikasi bahwa kejahatan korporasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi  (Piquero et al. ,  2005).  Teori  disonansi  kognitif  menjelaskan  kondisi  ketika  individu  merasionalisasikannya perilaku  dengan  konsep  yang  mereka  buat  sendiri  (Festinger,  1957).  Disonansi  kognitif  adalah konflik internal individu ketika mereka melakukan tindakan tidak etis yang tidak konsisten dengan keyakinan mereka. Argumen dan studi sebelumnya mengarah pada hipotesis ketiga:
H3. Rasionalisasi memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

## Kapabilitas dan Kecenderungan Kecurangan
Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. Kapabilitas  adalah  kemampuan  untuk  mengontrol  organisasi  mereka.  ACFE  Report  2020 mendokumentasikan kemampuan yang sangat baik individu (manajemen puncak) melakukan lebih banyak kecurangan dibandingkan dengan manajemen tangka bawah (ACFE, 2020). Penipu bisa dibilang ada di setiap lini organisasi. Namun, mereka yang memiliki kemampuan tinggi mempunyai kekuatan  lebih  untuk  mengendalikan  penipuan.  Biasanya  penipu  baru  pertama  kali  adalah pelanggar usia muda, terpelajar, karyawan ter percaya atau dianggap sebagai warga negara yang baik di organisasi (Ramamoorti et al. , 2009). Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen puncak secara luas dikenal sebagai kejahatan kerah putih.
Wolfe & Hermanson (2004) mengembangkan fraud triangle dengan  menambahkan faktor keempat  (kemampuan).  Lebih  lanjut,  Dorminey et  al. (2012)  menjelaskan  kapabilitas  itu memodifikasi  konstruksi  peluang  dengan  membatasi  peluang  dalam  arti  individu  harus  memiliki keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Argumen ini sejalan dengan fakta bahwa individu dengan kapabilitas tinggi (sebagai manajer puncak) cenderung  melakukan  lebih banyak  kecurangan  daripada  manajer  pada  level  yang  lebih  rendah  (ACFE,  2020).  Dengan pertimbangan  bahwa  manajer  puncak  memiliki  kapabilitas  yang  dapat  diandalkan  potensi terjadinya fraud . Berikut hipotesis keempat:
H4. Kapabilitas memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

## Religiositas, Fraud Dimaond dan Kecenderungan Kecurangan
Purnamasari & Amaliah (2015) dalam risetnya menyatakan bahwa kereligiusan seseorang akan  tampak  dalam  pemahamannya  dan  implementasinya  dalam  sikap  dan  perilaku  dalam menjalankan  aktivitas  termasuk  kegiatan  dalam  pekerjaannya.  Agama  yang  dianut  dianggap sebagai tolak ukur tingkat religiositas seseorang akan memengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorang akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang  baik  tentang  religiositas  akan  berkorelasi  dengan  sikap  dan  perilaku  serta  hasil  kerja. Religiositas sebagai faktor yang dapat memengaruhi niat kecurangan dan memiliki korelasi dengan fraud diamond maka hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut:
H5.  Religiositas  memoderasi  hubungan  antara  tekanan,  kesempatan,  rasionalisasi,  dan kapabilitas dan kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

## METODE PENELITIAN

## Sampel dan Populasi
Populasi dalam penelitian adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau  aparat  desa  yang  bertanggung  jawab  pada  pengelolaan  dana  desa.  Sampel  dipilih berdasarkan  kriteria  (purposive  sampling)  yaitu  aparat  desa  yang  dan  berhubungan  dengan penegelolaan dana desa. Kriteria yang bisa menjawab pertanyaan kusioner adalah Kepala Desa, Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  dan  Kepala  Seksi  (KASI)  yaitu  KASI  Pemerintahan,  KASI Kesejahteraan dan KASI Pelayanan.

## Definisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  variabel  yaitu  variabel  bebas  dan  variabel  terikat. Variabel  bebas  disebut  juga  variabel  independen.  Penelitian  sosial  selalu  melibatkan  hubungan
antara  dua  atau  lebih  variabel.  Dalam  hubungan  antar-variabel,  variabel  bebas  adalah  variabel yang  memengaruhi  variabel  terikat.  Variabel  terikat  disebut  juga  variabel  dependen.  Dari penjelasan di atas kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan  arti  atau  menspesifikasi  kegiatan,  ataupun  memberikan  suatu  operasional  yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kegunaan definisi operasional dalam penelitian  adalah  untuk  memberi  batasan  dan  pengertian  yang  jelas  tentang  variabel  sehingga tidak terjadi kesalah fahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan alat pengumpulan data. Variabel fraud diamond diambil dari penelitian Wolfe & Hermanson (2004) yaitu:  1)  Variabel pressure /  tekanan  menggunakan  6  indikator,  antara  lain:  tuntutan  keluarga, permintaan  atasan,  perimntaan  pegawai  lain,  target  atasan,  pengeluaran  daningin  sejahtera.  2) Variabel opportunity / kesempatan menggunakan 4 indikator, antara lain: pembagian wewenang, peraturan  penyajian  laporan,pemeriksaan  fisik,  dan  evaluasi  sistem  pengendalian.  3)  Variabel rationalization / rasionalisasi menggunakan 4 indikator, antara lain: biasa dilakukan, dibantu orang lain,  merupakan  kesalahan  kecil,  tidak  merugikan  siapapun.  4)  Variabel capability /kemampuan menggunakan 4 indikator antara lain: mampu melakukan pekerjaan, tidak meminta bantuan orang lain, mengatasi kesalahan, dan mempunyai keahlian. 5) Indikator religiositas diukur dengan rajin beribadah,  dalam  pengawasan  Tuhan,  jujur,  tidak  melanggar,  tidak  mencuri  (Purnamasari  & Amaliah, 2015).
Variabel niat kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Keuangan kecurangan pengelolaan  dana  desa  diukur  sejauh  mana  aparat  desa  cenderung  berkomitmen  kecurangan keuangan, yaitu kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan dan penyajian yang keliru  pengobatan  yang  tidak  tepat.  Kecurangan  keuangan  diukur  berdasarkan  indikator  yang digunakan (Yani et al. , 2016): (a) memanipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukung, (b) menghilangkan  transaksi  penting,  (c)  menggunakan  prinsip  akuntansi  yang  tidak  benar;  (d) membuat laporan keuangan, dan (e) membuat catatan atau dokumen palsu.

## Instrumen dan Metoda Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuisioner.  Peneliti  mendesain kuisioner online untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Responden menjawab pertanyaan dalam  kuisioner  secara  sukarela.  Pengisian  kuisioner  membutuhkan  waktu  sekitar  5-10  menit. Responden diberi informasi bahwa kuisioner tidak berhubungan dengan kinerjanya.

## Metoda Analisis Data
Metoda  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi. Persamaan dari regresi linier berganda dengan mempertimbangkan variable moderasi religiositas adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X1*X5+ β5X2*X5+ β5X3*X5 + β5X1*X5+ e
Dimana:
Y = Variabel Kencenderungan Kecurangan
α = Konstanta regresi β = Koefisien regresi
X1 = Variabel Tekanan
X2 = Variabel Kesempatan
X3 = Variabel Rasionalisasi
X4 = Variabel Kemampuan
X5= Variabel Religiositas
e = Error

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Data Demografi Penelitian
Responden  yang  berpartisipasi  untuk  mengisi  kuesioner  pada  penelitian  ini  sebanyak  72 orang. Kuesioner sudah dicek validitasnya dan seluruh data dari responden adalah valid, tidak ada data yang dieliminasi. Tabel 1 memberikan gambaran data demografi responden untuk penelitian.
Pada tabel 1 tabel 1 terlihat bahwa dari 72 responden terdapat proporsi yang sama besar untuk  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu  masing-masing  adalah  36  orang  perempuan (50%) dan 36 orang (50%) berjenis kelamin laki-laki. Responden berumur antara 26 tahun sampai dengan 54 tahun. Mayoritas responden berumur kurang dari 35 tahun dengan proporsi sebesar 38%. Responden dengan kisaran umur antara 35 tahun sampai 40 tahun memiliki proporsi 24% dan responden dengan kisaran umur di atas 40 tahun sampai 45 tahun proporsinya sebesar 21%. Sisanya sebesar 17% merupakan responden dengan umur lebih dari 45 tahun. Menurut tingkat pendidikan,  jumlah  paling  banyak  adalah  responden  dengan  tingkat  pendidikan  SLTA  yaitu  50 orang  (70%),  lalu  sebanyak  12  (16%)  responden  memiliki  tingkat  pendidikan  S1,  dan  sisanya adalah  10  (14%)  responden  dengan  tingkat  pendidikan  D3.  Berdasarkan  masa  kerja  dengan
rentang 2 tahun sampai 30 tahun, sebesar 22% responden memiliki masa kerja di atas 20 tahun. Sedangkan masa kerja partisipan sampai dengan 10 tahun sebesar 35%, dan sisanya 43% masa kerja  responden  lebih  dari  10  tahun  sampai  dengan  20  tahun.  Kategori  terakhir  adalah  asal kabupaten  responden.  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terdapat  5  kabupaten  asal  responden. Responden  dengan  asal  Kabupaten  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki persentase  yang  sama  sebesar  22%.  Lalu  responden  dari  Kabupaten  Gunung  Kidul  dan Kabupaten Sleman berurutan memiliki persentase sebesar 15% dan 16%. Sisanya sebesar 25% responden berasal dari Kabupaten Bantul. Responden yang dipilih dalam posisi karena memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa.
Statistik  deskripstif  digunakan  untuk  menganalisis  data  berdasarkan  kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  72  responden  yang  berpartisipasi  berdasakan  umur, pendidikan, masa kerja, dan kabupaten. Deskripsi data yang disajikan adalah data minimum, data maximum, data mean (rerata), dan data standar deviasi untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya juga  dapat  diketahui  data  variabel-variabel  yang  diteliti  yaitu:  tekanan,  sistem  pengendalian, rasionalitas, kapabilitas, religiositas, dan kecenderungan kecurangan.
Instrumen dalam penelitian ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil uji validitas,  jelas  bahwa  semua  item  pertanyaan  menunjukkan  nilai item  corelation-total  corelation yang  valid  lebih  besar  dari  0,640.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  memahami tentang semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang karenanya, berarti bahwa semua item  pertanyaan  itu  valid.  Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  bahwa  semua  pertanyaan memiliki Cronbach  Alpha besar  (0,540).  Hal  ini  dapat  disimpilkan  bahwa  semua  indikator  dapat dikatakan valid dan reliabel.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.  didapatkan  hasil  R2  sebesar  0,245  atau  24,5%  artinya  variabel  tekanan,  sistem pengendalian,  rasionalitas,  kapabilitas,  dan  religiositas  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan ( fraud ) sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji kelayakan model diperoleh nilai F hitung sebesar 4,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 (<0,05), maka model regresi dinyatakan fit atau layak.
Hipotesis 1 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H). Pada Tabel 3 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 (<0,05). Penelitian ini  mendukung  tekanan  berpengaruh  positif  terhadap  niat  kecurangan  pada  Alokasi  dana  desa (H1). Artinya bahwa niat kecurangan pada alokasi dana desa akan lebih tinggi ketika ada tekanan. Ini berarti bahwa tekanan secara signifikan memengaruhi kecenderungan kecurangan atau adanya tekanan  terhadap  seseorang  akan  memicu  terjadinya  kecurangan.  Penelitian  ini  bersesuaian dengan  Pernyataan  Standar  Audit  No.  (SAS  No.99  /AU  Bagian  316)  insentif,  merupakan  faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA, 2002). Manajer memiliki motif kecurangan yang didorong oleh insentif karena mereka menerima keuntungan berdasarkan pencapaian target yang mengarah pada laporan keuangan yang menipu. Di samping itu pengelola juga  punya  motif  kecurangan  yang  didorong  tekanan  karena  mereka  memiliki  peluang  untuk menghindari berbagai situasi yang berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar perjanjian hutang, menerima opini going concern atau pelaporan kerugian. Trompeter et al. (2013) secara konsisten mengkategorikan tiga faktor pemicu kecurangan, yaitu tekanan, rasionalisasi dan peluang ( fraud triangle ). Tekanan atau yang biasa disebut sebagai insentif yang memotivasi niat penipuan  terdiri  dari  motif  bertemu  estimasi  analis  (Koh  et  al.,  2008),  kompensasi  dan  struktur insentif (Burns & Kedia, 2006). Tekanan dapat berupa kondisi individu yang mendorong tindakan tidak  etis,  yaitu  stres  (Piquero  et  al.,  2005),  stres  sosial,  jaringan  dan  interaksi  sosial  dalam masyarakat  (Engdahl,  2009).  Dengan  demikian  H1  didukung  bahwa  tekanan  memengaruhi kecenderungan kecurangan ( fraud ).
Hipotesis  2  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  yang  lemah  berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H2). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai  sigfikansi  sebesar  0,006  (<  0,05)  berarti  sistem  pengendalian  internal  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  ( fraud )  yang  menunjukkan  hipotesis  kedua diterima. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat menimbulkan terjadinya kecurangan ( fraud ). Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dellaportas (2013) yang secara empiris menunjukkan hubungan antara peluang dan kecurangan dalam kasus penyalahgunaan  aset.  Secara  spesifik,  pengendalian  internal  yang  lemah  sistem  memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficient t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.330 .850 1.565 .122 Tekanan .461 .181 .298 2.546 .013 SistemPengendalian -.382 .135 -.325 -2.829 .006 Rasionalitas .164 .137 .142 1.201 .234 Kapabilitas -.097 .190 -.067 -.509 .612 Religiusitas .340 .176 .261 1.932 .058 Religiusitas*Tekanan .121 .046 .462 2.614 .011 Religiusitas*Sistem Pengendalian -.074 .031 -.378 -2.396 .019 Religiusitas*Rasionalisitas .057 .034 .221 1.712 .092 Religiusitas*Kapabilitas -.011 .047 -.046 -.229 .820
ada tidak terdeteksi. Sistem pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan  kecurangan  menunjukkan  hipotesis  2  didukung.  Penelitian  ini  mendudkung penelitian sebelumnya yang menjelaskan pentingnya sistem pengendalian dalam mencegah fraud (Rahimah et al., 2018)
Hipotesis  3  menyatakan  rasionalisasi  berpengaruh  positif  terhadap  niat  kecurangan  pada Alokasi dana desa (H3). Tabel 3 menunjukkan nilai sigfikansi sebesar 0,234 (> 0,05), rasionalisasi tidak  signifikan.  H3  tidak  didukung,  berarti  bahwa  rasionalisasi  tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan  ( fraud )  sehingga  disimpulkan  bahwa  rasionalisasi  tidak  dapat menekan  terjadinya  kecurangan  ( fraud ).  Temuan  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Trompeter et al. (2013)  yang  secara  empiris  menunjukkan  rasionalisasi  tersebut (pembenaran  moral  setelah  kecurangan)  erat  kaitannya  dengan  konstruk  netralisasi  (moral pembenaran  sebelum  kecurangan)  dan  Piquero et  al. (2005)  yang  menyebutkan  bahwa rasionalisasi  kecurangan  muncul  karena  adanya  justifikasi  bahwa  kejahatan  korporasi  yang dilakukan  memberikan  keuntungan  bagi  organisasi.  H3  tidak  didukung,  sehingga  dinyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa.
Hipotesis  4  menyatakan  kapabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  niat  kecurangan  pada Alokasi  dana  desa  (H4).  Pada  Tabel  3  diketahui  nilai  sigfikansi  sebesar  0,612  (>0,05),  berarti kapabilitas tidak signifikan. Hipotesis keempat tidak didukung, ini berimplikasi bahwa  kapabilitas tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  ( fraud )  sehingga  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  kapabilitas  tidak  dapat  menekan  terjadinya  kecurangan  ( fraud ).  Hal  ini  tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wolfe & Hermanson (2004) yang berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. Fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dengan menambahkan faktor keempat yaitu kemampuan. Penelitian kali ini juga  tidak  sejalan  dengan  Dorminey et  al. (2010)  yang  menjelaskan  bahwa  kapabilitas  itu memodifikasi  konstruksi  peluang  dengan  membatasi  peluang  dalam  arti  individu  harus  memiliki keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa (H4) tidak didukung
Hipotesis  5  menyatakan  bahwa  religiositas  memoderasi  pengaruh  tekanan,  kesempatan, rasionalisasi,  dan  kapabilitas  terhadap  kecurangan  pada  Alokasi  dana  desa  (H5).  Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,058 (> 0,05). Dengan demikian H5 secara signifikan tidak  didukung  yang  berarti  bahwa  religiositas  tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan kecurangan  ( fraud )  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  religiositas  tidak  dapat  menekan terjadinya  kecurangan  ( fraud ).  Hal  ini  berlawanan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Purnamasari  &  Amaliah  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  kereligiusan  seseorang  akan  tampak dalam  pemahamannya  dan  implementasinya  dalam  sikap  dan  perilaku  dalam  menjalankan aktivitas  termasuk  kegiatan  dalam  pekerjaannya.  Agama  yang  dianut  merupakan  sebagai  tolak ukur  tingkat  religiositas  seseorang  yang  akan  memengaruhi  perilaku  dan  sikap  seseorang. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorangmaka orang tersebut akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang baik  tentang  religiositas akan  berkorelasi  dengan sikap dan perilaku serta hasil kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas memoderasi pengaruh tekanan dan sistem  pengendalian  intern  terhadap  kecenderungan  kecurangan  alokasi  dana  desa  pada  nilai sig=0,011  dan  0,019.  Sedangkan  pengaruh  religiositas  terhadap  hubungan  rasionalisasi  dan kencederungan  kecurangan  moderat  signifikan  pada  level  sig=0,092.  Namun  religiositas  tidak memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap kencenderungan kecurangan alokasi dana desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H5 didukung Sebagian.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Dari hasil pengujian hipotesis, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tekanan, sistem  pengendalian  internal  yang  lemah  yang  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  niat  kecurangan  pada  alokasi  dana  desa,  sedangkan  rasionalitas,  kapabilitas  tidak memengaruhi  kecenderungan  kecurangan  (fraud).  Religiositas  mempunyai  pengaruh  negatif terhadap  kecenderungan  kecurangan  pada  alokasi  dana  desa.  Namun  religiositas  hanya  dapat mengurangi  pengaruh  tekanan  dan  pengendalian  intern  yang  lemah  pada  alokasi  dana  desa. Adapun pengaruh religiositas pada hubungan antara rasionalitas dan kecenderungan kecurangan alokasi dana desa adalah moderat signifikan (0,092). Sedangkan pengaruh religiositas terhadap hubungan kapabilitas dan kecenderungan kecurangan alokasi dana desa tidak signifikan.

## Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian.  Pertama,  sampel  dalam  penelitian  ini  sangat  kecil,  karena  sulitnya  memperoleh responden  yang  memenuhi  kriteria  dan  bersedia  mengisi  kuisioner.  Sampel  tidak  menunjukkan posisi yang jelas pada pengelolaan dana desa, sehingga akan memengaruhi validitas penelitian. Pemilihan sampel diharapkan lebih memperhatikan responden dengan kriteria yang lebih spesifik lagi  agar  tepat  sasaran.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  metoda  wawancara  atau triangulasi  sumber,  sehingga  bisa  meningkatkan  validitas  hasil  penelitian  ini.  Kedua,  penelitian menggunakan persepsi responden untuk mengukur kecenderungan  kecurangan dan religiositas yang  mungkin  menyebabkan  adanya  bias  keinginan  sosial,  sehingga  akan  memengaruhi generalisasi hasil penelitian. Penelitian masa depan disarankan untuk menggunakan kecurangan sesungguhnya yang terjadi pada  alokasi  dana  desa.  Ketiga, pada pengukuran variabel tekanan tidak memisahkan tekanan yang berasal dari diri sendiri atau berasal dari lingkungan. Penelitian selanjutnya  dapat  menguji  tekanan  yang  berasal  darimana  yang  berpengaruh  pada kencenderungan kecurangan alokasi dana desa.

## Implikasi
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  praktik  kecurangan  dalam  pengelolaan  alokasi dana  desa  dengan  melakukan  analisis  fraud  diamond  dan  menambahkan  variabel  religiositas. Kecurangan  akuntansi  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dalam  korupsi.  Untuk  pengelolaan alokasi dana desa masih banyak aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kemungkinan  adanya  kecenderungan  kecurangan  (fraud)  yang  dilakukan  oleh  personil  tertentu karena  seperti  dikemukakan  pada  hasil  penelitian  di  atas  bahwa  ternyata  tekanan  dan  sistem pengendalian  internal  yang  lemah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Acch.kpk.go.id (2019). Penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2017-2019 (per  September  2019).  Diakses  dari  http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi,  tanggal  10 Oktober 2020.
ACFE. (2018). Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2016  global fraud study. Association of Certified Fraud Examiners .
American  Institute  of  Certified  Public  Accountants (AICPA  ) (2002).  Consideration  of  fraud  in  a financial statement audit. Statement on Auditing Standards No. 99. New York, NY: AICPA.
ACFE. (2020). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study.
Association of Certified Fraud Examiners .
AICPA. (2015). Cpa Horizons 2025 Report. The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference , 1 .
Albrecht,  C.,  Skousen,  C.  J.,  Turnbull,  C.,  &  Zhang,  Y.  (2010).  The  relationship  between  South Korean
chaebols
and fraud.
Management Research Review , 33 (3). https://doi.org/10.1108/01409171011030408
Albrecht, W. S., Hill, N. C., & Albrecht, C. C. (2006). The Ethics Development Model Applied To Declining  Ethics  in  Accounting.  In Australian  Accounting  Review (Vol.  16,  Issue  38). https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2006.tb00323.x Amrul,  R.,  &  Khotmi,  H.  (2016).  PERANAN  PENGENDALIAN  INTERNAL  DALAM MENGANTISIPASI  KECENDERUNGAN  KECURANGAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN DESA. VALID Jurnal Ilmiah , 13 (4), 384 –389.
Archambeault,  D.  S.,  DeZoort,  F.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2008).  Audit  committee  incentive compensation and accounting restatements. Contemporary Accounting Research , 25 (4), 965 – 992.
Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. In Research in Organizational Behavior . https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2 Basri,  Y.  M.  (2015).  Pengaruh  dimensi  budaya  dan  religiusitas  terhadap  kecurangan  pajak.
Akuntabilitas , 8 (1), 61 –77.
Burns, N., & Kedia, S. (2006). The impact of performance-based compensation on misreporting.
Journal of Financial Economics , 79 (1), 35 –67.
Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J. J., Halén, M., Itälä, T., & Helenius, M. (2015). Leadership in Transition: The Impact of Digitalization on Finnish Organizations. Science And Technology , 7 . Cressey  Donald,  R.  (1953).  Others  people  money,  A  study  in  the  social  psychology  of Embezzlement. Montclair: Patterson Smith .
Dellaportas,  S.  (2013).  Conversations  with  inmate  accountants:  Motivation,  opportunity  and  the fraud triangle. Accounting Fórum , 37 (1), 29 –39.
Dorminey, J., Fleming, A., Kranacher, M.-J., & Riley, R. (2010). Beyond the Fraud Triangle. The Cpa Journal , July .
Dorminey,  J.,  Fleming,  A.  S.,  Kranacher,  M.-J.,  &  Riley  Jr,  R.  A.  (2012).  The  evolution  of  fraud theory. Issues in Accounting Education , 27 (2), 555 –579.
Engdahl,  O.  (2009).  Barriers  and  back  regions  as  opportunity  structures  for  white-collar  crime.
Deviant Behavior , 30 (2), 115 –143. Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance (Vol. 2). Stanford university press.
Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley Jr, R. A., & Velury, U. K. (2008). Financial statement fraud: Insights from the academic literature. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 27 (2), 231 –252.
Huber, D. (2017). Forensic Accounting, Fraud Theory, and the End of the Fraud Triangle. Journal of Theoretical Accounting Research , 12 (2).
Kadir, A., Widarini, K. N., Gunawan, D. I., & Puspitasari, D. (2017). The Indonesian Perspectives On Village Financial Management Accountability. International Journal of Economics, Business and Management Research , 1 (4), 234 –251.
Koh, K., Matsumoto, D. A., & Rajgopal, S. (2008). Meeting or beating analyst expectations in the post ‐ scandals world: Changes in stock market rewards and managerial actions. Contemporary Accounting Research , 25 (4), 1067 –1098.
Mansor, N., & Abdullahi, R. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory. Understanding the convergent and divergent for future research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science , 1 , 38 –45.
Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2013). Whistle-blowing in organizations. In Taylor and Francis . https://doi.org/10.4324/9780203809495
Mondale, T.  F.,  Aliamin, A.,  &  Fahlevi,  H.  (2017).  Analisis  Problematika  Pengelolaan  Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 3 (2), 196 –212.
Muhsin, M., Kardoyo, K., & Nurkhin, A. (2018). What Determinants of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle to Fraud Pentagon Perspective. KnE Social Sciences, 3 (10), 154 .
Noviandi, N., Kusumantoro, I. P., Tasrif, M., & Pradono, P. (2016). Development of land use and transport  dynamics  model  for  the  impact  evaluation  of  urban  development  policy.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED AND APPLIED SCIENCES , 3 (10), 1 –8.
Oktaviani,  I.  A.  A.,  Herawati,  N.  T.,  Ak,  S.  E.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2018).  PENGARUH  PAKTIK AKUNTABILITAS,  CONFLICT  OF  INTEREST  DAN  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP POTENSI FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BULELENG.
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Pamungkas, I. (2014). Pengaruh religiusitas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 15 (2), 48 –59. Piquero,  N.  L.,  Tibbetts,  S.  G.,  &  Blankenship,  M.  B.  (2005). Examining  the  role  of  differential association and techniques of neutralization in explaining corporate crime .
Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud prevention: Relevance to religiosity and spirituality in the workplace. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 211 , 827 –835.
Rae,  K.,  &  Subramaniam,  N.  (2008).  Quality  of  internal  control  procedures:  Antecedents  and moderating effect on organisational justice and employee fraud. Managerial Auditing Journal , 23 (2). https://doi.org/10.1108/02686900810839820 Rahimah,  L.  N.,  Murni,  Y.,  &  Lysandra,  S.  (2018).  PENGARUH  PENYAJIAN  LAPORAN KEUANGAN  DESA,  LINGKUNGAN  PENGENDALIAN  dan  MORALITAS  INDIVIDU TERHADAP  PENCEGAHAN  FRAUD  YANG  TERJADI  DALAM  PENGELOLAAN  ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen) , 6 (12), 139 –154.
Ramamoorti, S. (2008). The psychology and sociology of fraud: Integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic accounting curricula. Issues in Accounting Education , 23 (4),
521 –533.
Ramamoorti, S., Morrison, D., & Koletar, J. W. (2009). Bringing Freud to Fraud: Understanding the state-of-mind  of  the  C- level  suite/white  collar  offender  through  “ABC”  analysis. Institute  for Fraud Prevention (IFP) at West Virginia University . Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers. Journal of Criminological Research, Policy and Practice .
Smith,  J.  R.,  Tiras,  S.  L.,  &  Vichitlekarn,  S.  S.  (2000).  The  interaction  between  internal  control assessment and substantive testing in audits for fraud. Contemporary Accounting Research , 17 (2), 327 –356.
Trompeter, G. M., Carpenter, T. D., Desai, N., Jones, K. L., & Riley, R. A. (2013). A synthesis of fraud-related research. AUDITING: A Journal of Practice , 32 (Supplement 1), 287 –321.
Wibisono,  N.  (2017).  Mengungkap  fenomena  pengawasan  publik  terhadap  dana  desa  di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 (2), 8 –19.
Widarnawati, B. W. (2018). Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust (Study On Villages In Central Lombok, Indonesia). International Journal of Economics, Commerce and Management , 4 (3), 386 –2348. Wolfe, D. T.,  & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud .
Yani,  F.,  Rasuli,  M.,  &  Hardi,  H.  (2016).  Pengaruh  pengendalian  internal  dan  ketaatan  aturan akuntansi  terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  yang  dimoderasi  oleh  moralitas individu (Studi empiris pada Perguruan Tinggi di Provinsi Riau). Jurnal Ekonomi , 24 (4), 32. Yusof,  K.  M. (2016). Fraudulent financial reporting: An application of fraud models to Malaysian public listed companies . University of Hull.