Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima
1 Firmansyah, 2 Muhamadong, 3 Arif Budiman, 4 Hendra, 5 Firliah Rizkiani
12345 Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima Email : fsyah1356@gmail.com, muhamadong@stisipmbojobima.ac.id, mhan_imoet@yahoo.com, hen.dra13@yahoo.co.id, firliarizkiani89@gmail.com
Abstrak. Dalam  pembangunan  desa  pemerintahan  desa  berkedudukan  sebagai  subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sendiri.  Dalam menyelengarakan  kewenangan,  tugas,  dan  kewajiban  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1). Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  yang  kecil  dan  sumber  pendapatannya  sangat  bergantung   pada  bantuan  yang sangat  kecil  pula.  2).  Kesenjahteraan  masyarakat  desa  yang  rendah  sehingga  sulit  bagi  desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes)  yang tinggi. 3). Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana  operasional  desa  untuk  menjalankan pelayanan  publik.  4).  Banyak  program  pembangunan masuk  ke  desa  akan  tetapi  hanya  dikelola  oleh  Dinas.  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)    dengan anggaran diatas maka pengawasan itu penting, dengan melalui pengawasan yang ketat maka segala program pembangunan  yang  sudah  disepakati  tidak  akan  keluar  dari  rel  atau  aturan  main  yang  ada  baik dalam  Undang  -  undang  (UU),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Kemendagri,  Nomor  113  Tentang Pengelolaan  ADD,  Kemendesa,  Peraturan  Daerah  (Perda),  Peraturan  Bupati  (Perbub)  maupun Peraturan  Desa  (Perdes)  sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  (APBDes)  untuk  itu  perlu  adanya pengawasan  langsung  oleh  Badan  Permsyawaratan  Desa  (BPD).  Pengawasan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)      yaitu  persiapan  anggaran,  perencanaan  anggaran  dan  evaluasi  anggaran  serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  70%  untuk  Pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  pembinaan kemasyarakatan,  semua  ini  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  dalam  pelaksanaan  anggaran APBDesa  yaitu  diterima  oleh  semua  pihak,  sehingga  dalam  pengelolaan  anggaran  didalamnya terdapat  transparansi  anggaran,  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  berkelanjutan.  Jadi secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa.

## Kata kunci:  BPD, Pengawasan, APBDesa

## PENDAHULUAN
Dalam
pembangunan
desa
pemerintahan  desa  berkedudukan  sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga  desa memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya sendiri.
Pemerintah Desa dalam rangka menyelengarakan  kewenangan,  tugas,  dan kewajiban  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  maupun  pembangunan  maka
dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa  hal  yang  menyebabkan  desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu :
1)  Desa  memiliki  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  yang  kecil  dan sumber  pendapatannya  sangat  bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2)  Kesenjahteraan  masyarakat  desa  yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa
(PADes) yang tinggi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3).  Masalah  itu  diikuti  dengan  rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan  pelayanan publik.
4). Banyak program pembangunan masuk ke desa  akan  tetapi  hanya  dikelola  oleh Dinas.
Pemerintah Desa atau disebut
juga disingkat
Pemdes adalah lembaga pemerintah  yang  bertugas  mengelola  wilayah tingkat  desa.  Lembaga  ini  diatur  melalui Peraturan Pemerintah No. 72
Tahun   2005   Tentang  pemerintahan  desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan  pasal  216  ayat  (1)  Undang  - Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah.  Begitu  juga  dalam undang  undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang desa,    seperti  tertuang  dalam  pandangan umum  pasal  1  Ketentuan  umum  adalah Penyelenggara  Pemerintahan  Desa  adalah kepala  desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dapat  melaksanakan  urusan pemerintahan didesa sesuai asal usul desa dan adat  istiadat  masyarakat  setempat.    Selain  itu pemerinth  desa  bersama  BPD  melaksanakan dasar  –  dasar  kebijakan  pemerintahan  Desa, melaksanakan
Musyawarah Desa, perencanaan pembangunan Desa, melaksanakan  pemberdayaan  dan  pembinaan kemasyarakatan desa. Didalam
penyelenggaran  pemerintahan  desa  Kepala desa mempunyai wewenang :
1. Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan  peraturan  desa  yang  telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun  dan  mengajukan  rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) untuk  dibahas  dan  ditetapkan  bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili  desanya  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  dan  dapat  menunjuk  kuasa
hukum  untuk  mewakili  sesuai  dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Secara Umum anggaran Desa seluruh Indonesia diprioritaskan untuk mendukung  keberhasilan  dalam  pencapaian Visi  dan  Misi  yang  telah  ditetapkan. Anggaran desa seluruh Indonesia dipergunakan  untuk  mendukung  kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Kebijakan umum anggaran  Desa  berpedoman  pada  prinsip  - prinsip penganggaran yaitu :
1.  Partisipasi  Masyarakat  Yang  mengandung makna  bahwa  pengambilan  keputusan dalam  proses  penyusunan  dan  penetapan anggaran  sedapat  mungkin  melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat  mengetahui  akan  hak  dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
2.  Transparansi  Anggaran  Anggaran  yang disusun  harus  dapat  menyajikan  informasi secara  terbuka  dan  mudah  diakses  oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber  pendanaan,  jenis  objek  belanja, manfaat  dan  dampak  yang  akan  diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
3.  Disiplin  Anggaran,  dalam  hal  ini  a. Pendapatan  yang  direncanakan  merupakan perkiraan  yang  terukur  secara  rasional yang  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber pendapatan;  b.  Belanja  yang  dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
4.  Keadilan  Anggaran;  Pungutan  desa  yang dibebankan  kepada  masyarakat  haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;
5.  Efisiensi  dan  Efektifitas  anggaran  Dana yang  tersedia  harus  dimanfaatkan  sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan bagi  masyarakat  sehingga  perencanaan anggaran  harus  diperhitungkan  secara cermat.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pengelolaan Pendapatan Asli Desa
Sumber  pendapatan  Desa  –  desa  di indonesia hampir – hampir mirip namun yang membedakannya  adalah  Pendapatan  Asli Desa  (PADesa),  karena  ada  desa  yang memiliki  sumber  PADesanya  sangat  banyak dan dikelola secara profesional oleh pemerintah  desa  dan  BPD,  juga  ada  desa  – desa  yang  minim  PADesanya  dan  hanya mengandalkan  pemberian  dari  pemerintah pusat  melalui  DDA,  dan  dari  pemerintah daerah  melalui  ADD  dan  PRD,  bagian anggara  ini  adalah  lumrah  yang  didapat  oleh semua desa seluruh Indonesia, dana perimbangan  (  Dana  Desa  (DDA)    Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Pembagian  Retribusi Daerah  (PRD),    Pendapatan  Asli  Desa (PADesa)  dan  Bantuan  pemerintah  dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan  anggaran  Pendapatan  Desa diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan  desa  dalam  rangka  mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pembangunan  Desa  dan pelayanan  kemasyarakatan.    Oleh  karena  itu dalam  rangka  mencukupi  pembiayaan  desa strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa yaitu :
1.Tertib  pelaksanaan  administrasi  keuangan desa;
2.Optimalisasi  sumber  -  sumber  pendapatan desa;
3.Optimalisasi  pendapatan  desa  melalui pemanfaatan  dan  pengembangan  potensi desa.
Adapun potensi yang menjadi sumber pendapatan  yang  dimiliki  Desa  kalau  dapat dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah  desa dan BPD  adalah meliputi:
1. Pengelolaan BUMDes
2. Pengelolaan Bendungan/Embun Desa/DAM  Desa  nanti  jasa  airnya  ditarik retribusinya untuk PADesa.
3. Melestarikan Daerah Pariwisata Desa.
4. Pengelolaan Usaha Desa (persewaan terop, kursi dan tenda);
5. Pengelolaan Gedung Serba Guna (GSG)
6. Pengelolaan Tanah Kas desa;
7. Pengelolaan Pasar desa dan Kios desa;
8.  Membangun  Pangkas  Rambut  dan  Salon Kecantikan desa
9. Membuka Apotek desa
10.Mengelola potensi air tawar dan laut untuk budidaya  ikan,  rumpuh  laut,  udang  dan keramba ikan
11.Hasil Pungutan Desa;
12.Mengelola usaha bersama antar desa
13.  Mengelola  berbagai  macam  Home industry  yang  ada  di  desa  dan  dialkukan oleh masyarakat secara kontinyu.
14.  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Restribusi  Daerah, dan  masih  banyak  lagi  potensi  yang  ada didesa  yang  dapat  dikelola  dengan  baik sebagai sumber PADesa.

## Arah Pengelolaan Anggaran Pendapat Dan Belanja Desa (APBDesa)
Diberikannya  kewenangan  yang  luas kepada  desa  berupa  otonomi  desa,  hal  ini merupakan  peluang  sekaligus  tantangan  bagi desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi  masyarakat.  Penggunaan  Anggaran pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) didasarkan  pada  prioritas  program  kegiatan yang  telah  direncanakan  serta  perlu  adanya pengawasan  yang  optimal.  Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja desa melalui pembangunan adalah dilaksanakan berdasarkan  pada  hasil  Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Target Dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Target  dan  realisasi  pendapatan  setiap tahun Pemerintah Desa harus selalu menargetkan  Pendapatan  Desa  akan  tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya  pendapatan  desa  yang  berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Asli Desa  masih  mengandalkan  bantuan  dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan pemerintah desa dari APBDesa  yang  bersumber  dari  DDA,    ADD, PRD  sangat  tinggi  dan  ini  masih  dijumpai secara  nasional,  oleh  karena  itu  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengurangi  sifat  ketergantung  pemerintah desa  kepada  pemerintah  atasan  harus  mulai dikurangi  dengan  catatan  pemerintah  harus mengelola potensi atau sumber pedapatan asli desa  secara  baik  sehingga  dapat  memberikan kontribusi  posistif  terhadap  kemandirian  dan kemajuan  desa  yang  bersangkutan  lalu bagaimana strategi pencapaian target anggaran  oleh  pemerintah  dan  BPD  secara optimal,  maka  harus  dikaji  dan  dianalisis secara  bersama-sama  apa  potensi  –  potensi desa  yang  mendatangkan  PADesa  salah  satu indikatornya adalah sebagaimana yang diuraiakan diatas.

## Kebijakan Umum Keuangan Desa
Undang  -  undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang    Desa,  disebutkan  bahwa  Desa menjadi  titik  sentral  otonomi  desa,  desa mempunyai  kewenangan  yang  didasarkan pada  azas  otonomi  dalam  wujud  otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas  tugas  pembantuan  yang  merupakan penugasan  dari  pemerintah  provinsi  maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan
keleluasaan menjalankan pemerintahan  dan  pembangunannya  secara bertanggung  jawab  dengan  melihat  kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDesa)  menjadi  tahapan yang  sangat  krusial  dalam  memulai  roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya  dalam  mewujudkan  pelayanan  dan kesejahteraan  kepada  masyarakat  dengan lebih  baik  melalui  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi pembangunan.
Peran Dan Fungsi Badan

## Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dapat  membuat  Rancangan.  Peraturan  Desa yang secara bersama - sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini,  BPD  sebagai  lembaga  pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes)  serta  jalannya  pemerintahan  desa.
Didalam  UU  No.6  Tahun  2014  menyebutkan bahwa  Undang  -  Undang  ini  memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. Undang -Undang  ini  juga  memperkenalkan  sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan  yang  diikuti  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  pemerintah desa  dan  unsur  masyarakat  desa  untuk memusyawarahkan  hal  yang  bersifat  strategis dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, artinya  setiap  desa  harus  menghidupkan sebuah  forum  politik  dimana  termasuk  di dalamnya  terdapat  persoalan  strategis  yang harus dimusyawarahkan bersama.
Nurcholis.  Hanif  (2011)  “  Dalam rangka  melaksanakan  kewenangan  yang dimiliki  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan. Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga  legislasi  dan  wadah  yang  berfungsi untuk  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.  Lembaga  ini  pada  hakikatnya adalah  mitra  kerja  Pemerintah  Desa  yang memiliki  kedudukan  yang  sejajar  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa ”
Selain  peranannya  sebagai  lembaga pengawas  dalam  setiap  tahapan  program pembangunan  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  juga    diberi  kewenangan  yang luas oleh pemerintah atasan, untuk melakukan perencanaan segala jenis kegiatan pembangunan  dengan  melalui  musyawarah desa  didalam  pelaksanaan  musyawarah  desa tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak
sebagai pemimpin rapat musyawarah,  sebagaimana  amanat  Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,
Pasal  5  ayat  1  dan  3  PERMENDESA No.  2  Tentang  Tata  cara  pengambilan Keputusan  dalam  Musyawarah  pembangunan desa  (2014)  mengatakan  sebagai  berikut  : Musyawarah  desa  diselenggarakan  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang difasilitasi  oleh  pemerintah  desa,  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melaksanakan musyawarah desa
pembangunan  perlu  melibatkan  tokoh  adat, tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh wanita,  tokoh  pendidikan,  Kelompok  tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok  pemerhati  dan  perlindungan  anak, serta kelompok rumah tangga Miskin.
PASAL.  6.  PERMENDES  (2014), mengatakan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) memiliki peranan (tugas, fungsi) dalam kegiatan pembangunan sebagai berikut: a. Pemetaan Aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
b. Membentuk panitian kegiatan
c. Membuat jadwal kegiatan
d. Menentukan tempat kegiatan
e. Menyiapkan sarana dan prasarana
f. Menyiapkan media pembahasan
g. Mengundang peserta, musyawarah Desa Mengolah hasil musyawarah Pemerintah  Desa  bersama  unsur  Badan Permusyawatan Desa (BPD) wajib menyusun dan  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  sesuai  kebutuhan didesa, adapun Fungsi fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  yang  paling  pokok adalah antara lain  :
1. Menetapkan  dan  Menyetujui  Peraturan Desa Bersama kepala Desa.
2. Menetapkan  APBDesa  Bersama  Kepala Desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  APBDesa  oleh  Pmerintah
Desa.
Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD) yang terdiri dari pemuka - pemuka masyarakat  yang  ada  di  desa  yang  berfungsi untuk  mengayomi,  adat  istiadat,  membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Menurut  Rozaki  (2005:182).  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan lembaga  yang  menjadi  sarana  artikulasi aspirasi  dan  partisipasi  serta  alat  ukur  yang efektif  terhadap  pengelolaan  pemerintah. Menurut Saragi (2004:244)
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa dan merupakan pengawas  jalannya  Pemerintah  Desa.  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  mitra Pemerintahan  Desa  yang  mempunyai  fungsi besar  dalam  Pemerintahan  Desa  yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat peraturan desa  bersama  Kepala  Desa,  menjadi  wadah untuk  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi yang  ada  dari  masyarakat  dan  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  sehingga  Kepala  Desa harus berhati-hati dalam penggelolaan desanya. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan  sumber  pendapatan  Asli  Desa (PADesa) sangat strategis, Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  harus  mampu membaca  dan menggali  sumber  -  sumber  PA Desa untuk menopang kegiatan pemerintahan desa,  sebab  desa  yang  mandiri  adalah  desa yang memiliki sumber PA Desa yang tersedia dan  dapat  dikelola  secara  baik  untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan perangkat  pemerintahan  yang  ada  didesa. Kecenderungan desa selama ini tidak memiliki  kearifan  lokal  dalam  mengelola anggara  desa  dengan  sebaik  -  baiknya  untuk peningkatan sumber – sumber pendapatan asli desa.
Desa  merasa  bahwa  anggaran  desa yang bersumber dari  APBN dan APBD akan selalu ada dan tetap diberikan oleh pemerintah pusat  dan  daerah,  pandangan  seperti  ini  yang sangat  keliru  dan  harus  diluruskan  sebab sesungguhnya  negara  memberikan  anggaran dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN hanyalah  stimulan  untuk  merangsang  desa agar  mau  mengelola  sumber  daya  alam  yang tersedia  didesa  menjadi  sumber  keuangan desa,  dalam  artian  bahwa  desa  harus memanfaatkan  anggaran  dari  pemerintah pusat  dan  daerah  ini  untuk  membuka  dan memiliki  usaha  yang  dapat  mendatangkan pendapatan  desa  yang  besar  guna  membiayai kebutuhan  desa  dan  masyarakatnya  agar menjadi desa yang mandiri dengan menggunakan  hasil  pengelolaan  aset  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
telah  dibangun  melalui  anggaran  pusat  dan daerah tersebut.
Peluang  untuk  menambah income desa
melalui
pengelolaan Anggaran
Pemdapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) sangat  terbuka  lebar  tergantung  sungguh  ada kemauan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merencanakan  penggunaan  anggaran  tersebut kepada  hal  –  hal  yang  dapat  mengarah  pada peningkatan  PA  Desa.  Misalnya  pemerintah desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  membentuk  Badan  Usaha  Miliki Desa (BUMDes), membangun Gedung Serba Guna (GSG), Membangun Bengkel Desa, membangun Pangkas Rambut Desa, membangun  Bendungan  Desa  yang  airnya dikelola oleh Petugas Pengatur dan
Pengendalian  Air  (P3A)  yang  digaji  oleh pemerintah desa dan hasil daripada pengelolaan  Air  tersebut  dapat  kembali  ke desa,  membangun  kolam  ikan  desa  sebagai tempat  budidaya,  membentuk  kelompok  – kelompok  penggemukan  Sapi  dan  Kerbau, mengelola  pariwisata  alam  gunung  secara berkelanjutan  apabila  ada  tempat  -  tempat yang  memungkinkan  untuk  dijadikan  areal pariwisata  mestinya  harus  diamanfaatkan sebaik  –  baiknya  untuk  penambahan income desa
Mengelola pinggir pantai sebagai pariwisata  sekaligus  sebagai  tempat  budidaya udang Vename dan Windu serta masih banyak potensi  lain  yang  ada  didesa  untuk  dapat dikelola sebagai sumber PA Desa.
Semua  yang  ada  didesa  tergantung pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  bagaimana  cara  mengelolah semua  itu  dengan  baik,  tidak  ada  kegiatan yang  sia  –  sia  dan  tidak  ada  yang  tidak  bisa mendatangkan keuntungan yang besar manakala pengelolaannya anggaran desa oleh Pemerintah Desa
mengedepankan transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipatif. Semua  itu  harus  diawali  dengan  perencanaan yang  matang  dan  penuh  perhitungan  agar pengelolaan keuangan desa tidaklah percuma, tentu  setiap kegiatan Planning (perencanaan) dan pengorganisian anggaran  dan actuating
serta controling harus kembali kepada pihak – pihak  yang  berwewenang  didesa.  Terutama Badan permusyawarata Desa (BPD).
Perlu  dijaga  dan  dilestarikan  semua hal yang dapat memberikan  kontribusi positif    kepada  kemajuan  bangsa  oleh semua  kalangan  yang  berkepentingan didalamnya. Pelaksanaan hak, wewenang  dan  kebebasan  otonomi desa  menuntut  tanggungjawab  untuk memelihara  integritas,  persatuan  dan kesatuan  bangsa  dalam  ikatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan tanggungjawab  untuk  mewujudkan kesejahteraan
rakyat yang
dilaksanakan  dalam  koridor  peraturan perundang  -  undangan  yang  berlaku (Widjaja, 2003:166).
Dalam  hal  pengelolaan  pembangunan, dimana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa,  menegaskan penggunaan dua  pendekatan  yang  disebut  “  Desa Membangun  ”  dan  “  Membangun  Desa”. Penggabungan  pendekatan  itu  dimaksudkan agar  pembangunan  desa  efektif  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan  potensi    ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan  secara  berkelanjutan.  Untuk  itu, desa harus menyusun perencanaan pembangunan  sesuai  dengan  kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dokumen  rencana  pembangunan  desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan  pembangunan  di  desa  dan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa). Perencanaan pembangunan desa
diselenggarakan  dengan  mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa
dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta  memanfaatkan  kearifan  lokal  dan sumber  daya  alam  desa.  Sementara  itu, pelaksanaan  program  sektor  yang  masuk  ke desa di informasikan kepada pemerintah desa dan di integrasikan dengan rencana pembangunan desa.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan  merupakan  salah  satu  alasan terpenting  mengapa  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dibentuk.  Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin  Kepala  Desa  merupakan  tugas Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Upaya pengawasan  dimaksudkan  untuk  mengurangi adanya  penyelewengan  atas  kewenangan  - kewenangan  dan  serta  pengelolaan  keuangan desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.
Pengawasan menurut Siagian (2004:125)  adalah  “  proses  pengamatan  dari seluruh  kegiatan  organisasi  guna  lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan.  Pengawasan  merupakan  proses melihat,  mengamati  dan  memeriksa  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung mengenai  semua  kegiatan  yang  sedang dilaksanakan,  apakah  sudah  sesuai  dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya ”.
Dengan  adanya  pengawasan  maka perencanaan  yang  dibuat  diharapkan  dapat berjalan  dan  terlaksana  dengan  maksimal, karena  tanpa  adanya  pengawasan  dari  pihak yang  bersangkutan  maka  perencanaan  yang telah ditetapkan  akan sulit diterapkan sehingga  tujuan  yang  diharapkan  akan  sulit terwujud.  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi ditingkat  desa  dibentuk,  yang  berperan sebagai  mitra  kerja  Pemerintahan  Desa  dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   (APBDesa)
Menurut  Wasistiono  dan  Tahir (2006:17) “ Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembiayaan  atau  keuangan  merupakan  faktor esensial  dalam  mendukung  penyelenggaraan otonomi  yang  sekarang  telah  diberikan kepada  desa,  maka  untuk  mengatur  dan menggurus  rumah  tangganya  sendiri,  desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan  yang  dimiliki.  Alokasi  Dana Desa (ADD) adalah anggaran atau dana yang diberikan  kepada  desa  yang  didasarkan  pada Peraturan  Daerah  yang  bertujuan  untuk pembiayaan Pemerintahan Desa dalam pembangunan untuk memperkuat
kemandirian desa”
Pengawasan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) dengan anggaran diatas maka pengawasan itu penting,  dengan  melalui  pengawasan  yang ketat  maka  segala  program  pembangunan yang  sudah  disepakati  tidak  akan  keluar  dari rel  atau  aturan  main  yang  ada  baik  dalam Undang - undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),  Kemendagri,  Kemendesa,  Peraturan Daerah  (Perda),  Peraturan  Bupati  (Perbub) maupun  Peraturan  Desa  (Perdes)  sebagai payung  hukum  pelaksanaan  (APBDes)  untuk itu  perlu  adanya  pengawasan  langsung  oleh Badan Permsyawaratan Desa (BPD). Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa      (APBDesa) yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta  penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa      (APBDesa)  yaitu  30%  untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan  yaitu  diterima  semua  pihak, transparansi,  dapat  dipertanggung  jawabkan dan  berkelanjutan.  Jadi  secara  keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik
pengelolaan dan penggunaan dilakukan secara langsung  dan  tidak  langsung.  Hal  ini
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dilakukan  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat  masyarakat  desa  melalui  percepatan dan pemerataan pembangunan, melalui upaya pemberdayaan  masyarakat  sehingga  tujuan pemberian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDesa)  dapat  tercapai  sesuai harapan.

## METODE PENELITIAN
Para  ahli  peneliti  dalam  kegiatan penelitian,  dapat  memilih  berbagai  jenis metode  dalam  melaksanakan  penelitiannya. Menurut  Halide  dalam  papayugan,  M.M., dkk.(1992  :  11)    mengatakan  dengan mengunakan  istilah  metodelogi  adalah  “ berbagai langkah yang harus ditempuh secara sekuensi oleh seorang peneliti dalam menelaah  problem  yang  sedang  dipelajari untuk dipecahkan ”
Penggunan  metode  penelitian  bertujuan untuk  memberikan  peluang  sebesar-besarnya bagi penemuan kebenaran  yang obyektif, dan untuk menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai yang tinggi. Konsekwensi sebagai suatu karya ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan obyektifitasnya, maka dalam jurnal ini penulis menggunakan  rangkaian  metode  penelitian sebagai berikut:

## Jenis Penelitian
Sugiyono  (2003:4)  membagi  jenis penelitian atas tiga, yaitu Peneliitian Deskriptif,  penelitian  Komparatif,  penelitian Asosiatif.  Penelitian  ini  berbasis  pada pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Dengan pendekatan ini diharapkan mampu
menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistik) dalam menganalisa fenomena tentang    Fungsi  Pengawasan  APBDesa  oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yatim Riyanto (2001  : 23) mengatakan bahwa “ Penelitian deskriptif Kualitatif adalah penelitian  yang  diarahkan  untuk  mengetahui gejala-gejala,  fakta-fakta,  atau  kejadian– kejadian  secara  sistematis  dan  akurat  ” Fraenkel  dan  Wallen  dalam  Yatim  Riyanto (2001:23) Penelitian Survei adalah merupakan penelitian  dengan  mengumpulkan  informasi dari  suatu  sampel  dengan  menanyakan
melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek.
Penelitian  survei  adalah  penelitian yang bertujuan untuk  : (1) mencari informasi faktual  yang  mendetail  yang  mencandra gejala  yang  ada.  (2)  mengidentifikasikan masalah-masalah  atau  untuk  mendapatkan justifikasi  keadaan  dan  kegiatan-kegiatan yang  sedang  berjalan.  (3)  untuk  mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah, sebagai bahan penyusunan rencana dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
Tempat  dan Waktu Penelitian
Penelitian ini secara sengaja mengambil  tempat  atau  lokasi  pada  beberapa Desa  dan  beberapa  Kecamatan  di  Kabupaten Bima,  dan  atas  pertimbangan  -  pertimbangan khusus peneliti, disamping persoalan kekurangan  seperti  keterbatasan  Tenaga, dana,  dan  waktu      peneliti,  juga  didasarkan pada  alasan  yang  sangat  mendasar  yakni, karena  peneliti  juga  adalah  Pegawai  Dinas Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Bima,  serta peneliti  kedua  adalah  Mantan  Ketua  BPD Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

## Penentuan Informan Penelitian
Penelitian  kualitatif  tidak  mengenal adanya  istilah  populasi,  tetapi  oleh  Spradley dalam Sugiyono (1998 : 49) dinamakan social situation atau  situasi  sosial  yang  terdiri  dari tiga  hal  yaitu  tempat,  pelaku,  dan  aktivitas yang  berinteraksi  secara  sinergis.  Sugiyono (2003:91)  sampel  dalam  penelitian  kualitatif bukan dinamakan responden  melainkan informan  kunci,  narasumber,  partisipan, teman  atau  guru  dalam  penelitian.  Adapun informan dalam penelitian ini yakni :
1. Kepala DPMDesa
Kabupaten Bima :  1 Orang 2. Camat :  2 Orang 3. Kepala Desa :  4 orang 4. Ketua, dan Anggota BPD    :17 orang 5. Tokoh Masyarakat :12 orang Jumlah :36 orang Dan  peneliti  sendiri  sebagai  key  informan penelitian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data kualitatif. Data yang dinyatakan dalam  bentuk  non  angka/  non  numeric  atau biasa  juga  disebut  atribut  dalam  istilah computer  disebut  data  bertipe string. Pada pendekatan kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami (Creswell,  2008  :15).  Bogdan  dan  Taylor (Moleong,  1991:3)  mengemukakan  bahwa metodologi  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati. Penelitian  kualitatif  dilakukan  pada  kondisi alamiah dan bersifat penemuan.
Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti adalah  instrumen  kunci.  Oleh  karena  itu peneliti  harus  memiliki  bekal  teori  dan wawasan  yang  luas  jadi  bisa  bertanya, menganalisis,  dan  mengkonstruksi  obyek yang ditelitimenjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih  menekankan  pada  makna  yang  dan terikat  nilai.  Berdasarkan  pada  beberapa pendapat  ahli  diatas,  maka  data  yang  akan dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jenis data kualitatif.

## Sumber Data
Data  merupakan  kumpulan  fakta  atau angka  atau  segala  sesuatu  yang  dapat dipercaya kebenarannya sehinga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.  Data  adalah  sesuatu  yang  belum mempunyai  arti  bagi  penerimanya  dan  masih memerlukan  adanya  sesuatu  pengolahan.data bisa  berwujud  kepada  gambar,  suara,  huruf, angka,  matematika,  bahasa  ataupun  simbol- simbol  lainnya.  Berdasarkan  sumber  data, terdapat 2 (dua) jenis data yaitu : Data Primer dan data sekunder :
1.  Data  primer  menurut  supranto  (Ahmad
Usman  :  2008  :  232)  yaitu  data  yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi  langsung  memulai  obyeknya. Atau  dengan  kata  lain,  data  primer  yaitu data  yang  langsung  dikumpulkan  oleh
peneliti sendiri. Terdapat beberapa metode pengumpulan  data  primer,  antara  lain  : Wawancara  lansung  dengan  informan, sumber  data  atau  responden;  wawancara tak langsung (memulai informan–informan kunci ; dengan menggunakan angket (yang disebar atau melalui pos).
2.  Data  sekunder  menurut  supranto  (Ahmad Usman,  2008:  232)  yaitu  data  yang diperoleh  dalam  bentuk  yang  sudah  jadi berupa  publikasi  data  sudah  dikumpulkan oleh  pihak  instansi  lain.  Atau  dengan  kata lain,  data  dipublikasi  (data  harga  saham, komuditas  dari  surat  kabar,  majalah  atau media  elektronik)  dan  sumber  data sekunder  yang  tak  dipublikasi  (arsip) pemerintah  lembaga–lembaga  penelitian dan sebagainya.
Teknik Pengumpulan Data. Observasi Observasi merupakan metode
pengumpul  data  yang  menggunakan  metode pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun  tidak  langsung.  Observasi  langsung adalah  pengamatan  secara  langsung  (tanpa alat)  terhadap  gejala-gejala  obyek  yang diselidiki,  baik  pengamatan  itu  dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan  observasi  tidak  langsung  adalah menandakan  pengamatan  terhadap  gejala- gejala subyek yang diselidiki dengan perantara  sebuah  alat  pelaksanaannya  dapat berlangsung  didalam  situasi  yang  sebenarnya maupun  didalam  situasi  buatan.  Yatim Riyanto  (2001  :  96)  kemudian  Suharsimi Arikunto  (2006  :  229)  mengatakan  bahwa  “ Dalam  menggunakan  metode  observasi  cara yang  paling  efektif  adalah  melengkapinya dengan  format  atau  blangko  pengamatan sebagai  instrumen  format  yang  disusun  berisi item-item  tentang  kejadian  atau  tingkah  laku yang digambarkan akan terjadi ”
Wawancara.
Interview atau wawancara adalah merupakan  metode  pengumpulan  data  yang menghendaki  komunikasi  langsung  antara penyelidik
dengan subyek atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
responden/informan. Dalam
interview biasanya  terjadi  tanya  jawab  sepihak  yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan  penelitian.  Yatim  Riyanto  (2001:83). Suharsimi  Arikunto  (2006  :  228)  Wawancara harus  dilaksanakan  dengan  efektif,  artinya dalam kurun waktu yang sesingkat singkatnya dapat  diperoleh  dari  sebanyak-banyaknya bahasa  harus  jelas,  terarah.  Suasana  harus tetap  rileks  agar  data  yang  diperoleh  data yang obyektif dan dapat dipercaya.

## Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.
Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan  data  dengan  mencatat  data- data yang sudah ada, metode ini lebih mudah dibandingkan  dengan  metode  pengumpulan data  yang    lainnya  (Yatim  Riyanto,  2001: 103).  Sementara  Suharsimi  Arikunto  (2006: 231)  mengatakan  bahwa  “    Tidak  kalah penting  dari  metode  –  metode  lain,  adalah metode  dokumentasi,  yaitu  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,  notulen  rapat,  lengger,  agenda,  dan sebagainya.
Dalam menggunakan metode dokumentasi  ini,  biasanya  peneliti  membuat instrument  dokumentasi  yang  berisi  instansi variable - variabel yang akan di dokumentasikan  dengan  menggunakan  chek list  untuk  mencatat  variabel  yang  sudah ditentukan tadi dan nantinya tinggal membubuhkan  tanda  chek  list  ditempat  yang sesuai.
Pengujian Keabsahan Data Keabsahan  data  merupakan  persoalan yang  cukup  signifikan  dalam  penelitian kualitatif.  Oleh  arena  itu,  pemeriksaan keabsahan  data  dilakukan  dengan  triangular pengecekkan  dengan  teman  sejawat,  analisis terhadap  kasus–kasus  negatif  penggunaan referensi  yang  akurat,  pengecekan  anggota dan  keikutsertaan  dilapangan  dalam  rentang waktu yang panjang.
Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi keabsahan penelitian kualitatif, yaitu
: nilai subyektifitas, metode
pengumpulan data dan sumber data penelitian. Banyak  hasil  penelitian  kualitatif  diragukan kebenarannya  karena  beberapa  hal,  yaitu subyektifitas penelitian merupakan hal dominan  dalam  penelitian  kualitatif,  alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan  secara  terbuka  dan  apalagi  tanpa control,  dan  sumber  data  kualitatif  kurang kredibel mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

## Teknik Analisa Data
Analisa  data  adalah  merupakan  usaha untuk  menemukan  jawaban  atas  pertanyaan yang  diperoleh  dari  penelitian.  Dalam penelitian  ini  teknik  analisa  data  yang dipergunakan  adalah  model  interaktif,  dari miles  dan  huberman  dalam  Ahmad  Usman (2008  :  71)  yaitu  dengan  prosedur  reduksi data;  penyajian data; dan menarik kesimpulan data sebagai berikut :
a. Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  dari  lokasi  penelitian (Kantor  Desa  dan  Kantor  BPD  Di Kabupaten Bima) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.
b. Penyajian Data Penyajian  data  atau display  data untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian– bagian tertentu dari penelitian, oleh karena itu  dalam  penelitian  ini  ada  penyajian tabel-tabel  tentang  penyelenggaraan  alur koordinasi  khusus  dengan  pihak-pihak terkait  seperti  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta koordinasi dengan tokoh masyarakat.
c. Menarik Kesimpulan Verifikasi  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan  secara  terus  menerus  sepanjang proses  penelitian  berlangsung,  dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi  secaraterus  menerus  maka  dapat memperoleh  kesimpulan  yang  bersifat valid dan tepat.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Untuk  mengetahui  bagaimana  peran
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Pengawasan Pelaksanaan APBDesa di Kabupaten  Bima  berikut  Peneliti  meakukan wawancara dengan informan yakni salah satu ketua  BPD  di  Kecamatan  Lambu,  berikut petikan  wawancaranya  “Sebagai  Ketua  BPD apa dasar Hukum bapak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa? dan berikut jawaban beliau :
“Dasar  Hukum  pengawasan  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  oleh  BPD      Undang  -  undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 11 tahun 2019,    Kemendagri  Nomor  111  tentang Pengelolaan  ADD,  Kemendesa,  Peraturan Daerah  (Perda),  Peraturan  Bupati  (Perbub) maupun  Peraturan  Desa  (Perdes)  sebagai payung  hukum  pelaksanaan  (APBDes) untuk itu perlu adanya pengawasan langsung oleh  Badan  Permsyawaratan  Desa  (BPD)” (Wawancara, 23 September 2020)
Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima tentang  bagaimana  tahapan  pengawasan APBDesa  yang  dilakukan  oleh  BPD  Di Kabupaten Bima dan berikut jawabannya : “Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu meliputi: persiapan, perencanaan dan pelaksanaan  serta  penggunaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa) yaitu 30 % untuk penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  70  %,  untuk pemberdayaan  masyarakat,  tidak  terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan yaitu diterima  semua  pihak,  transparansi,  dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.  Jadi  secara  keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” (Wawancara, 24 September 2020)
Untuk  mengetahui  pos  anggaran  yang bersumber  dari  mana  saja  yang  dapat dilakukan
pengawasan oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Kabupaten
Bima,  berikut  Peneliti  melakukan  wawancara langsung  dengan  Camat  Kecamatan  Sape Kabupaten Bima, sebagai  Camat tentu Bapak mengetahui  Sumber  Anggaran  dimana  saja yang dapat diawasi oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Di  Kabupaten Bima ?
“Iya  …  tentu  kami  mengetahui  Pengawasan APBDesa  tersebut  yakni  terdiri  dari  pos Dana  Desa  (DDA),  Alokasi  Dana  Desa (ADD), Pos PRD, PADesa dan dari sumber- sumber  lain  yang  tidak  mengikat  ini  semua merupakan  proses  pengamatan  dari  seluruh kegiatan  pengelolaan  APBDesa  guna  lebih menjamin  bahwa  semua  kegiatan  yang sedang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa. Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dalam      pengawasan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai  dengan  perencanaan  pengelolaan dan penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (DDA), Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  PRD  dan PADesa yang merupakan serangkaian upaya untuk  mengoptimalkan  hasil  dan  rencana pembangunan  yang  tepat  sasaran  dan berkelanjutan  di  Desa”  (Wawancara,  26
September 2020) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  apakah  tidak mengalami  kesulitan  dalam  artian  bahwa tidak  ada  sentimen  dan  ego  sektoral  oleh Kepala  Desa  sebagai  pelaksana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa), untuk mengetahui hal tersebut berikut peneliti melakukan  wawancara  dengan  salah  satu ketua  BPD  di  Kecamatan  Sape  Kabupaten Bima sebagai berikut :  Dalam melaksanakan Fungsi  Pengawasana  dalam  pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  apakah  tidak  ada  sentimen  atau ego  sektoral  yang  ditunjukan  oleh  Kepala Desa  terhadap  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) ? dan berikut jawaban Beliau :
“ Masalah sentimen  pribadi atau ego sektoral yang ditunjukan oleh Kepala Desa Kepada BPD  sebenarnya  tetap  ada,  namun  kami BPD  juga  melaksanakan  amanat  Undang-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Undang  dan  Peraturan  yang  mewajibkan kami untuk melakukan pengawasan terhadap  Pengelolaan  APBDesa,  kami melaksanakan  tugas  dan  fungsi  kami dengan  penuh  rasa  tanggungjawab  yang tinggi,  juga  sebaliknya  pemerintah  desa juga  menyadari  akan  hak  dan  kewajiban BPD  yang  dimuat  didalam  Peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga  mereka  juga  tidak  begitu  merasa di  saingin”  (Wawancara,  26  September 2020)
Ketika  Badan  Permusyawaratan  desa melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan APBDesa,  dari  hasil  wawancara  diatas  dapat ditemukan  bahwa  antara  Kepala  Desa  dan BPD  sering  terjadi  kesalahpahaman  diantara keduanya, BPD wajib melaksanakan Pengawasana  sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya,  oleh  karena  itu  bagi  kepala  desa seharusnya  dapat  memahami  akan  tugas  dan fungsi  BPD  sebagai  pengawas,  pengawasan BPD tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan APBdesa  akan  tetapi  jauh  lebih  luas  adalah mengawasi kinerja Kepala Desa.
Untuk mengetahui apakah dalam pengawasan  terhadap  pengelolaan  anggaran APBDesa,  Pemerintah  Desa  dan  BPD melibatkan Masyarakat sebagai unsur pengawas  dalam  pengelolaan,  Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan APBDesa, berikut peneliti  mewawancarai  salah  satu  tokoh masyarakat  di  Kecamatan  Wawo  Kabupaten Bima  :    Apakah  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan
Tokoh-tokoh masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan Pengelolaan  APBDesa  ?  dan  berikut jawaban beliau :
“Iya  ….  Biasanya  Pemerintah  desa  dan  BPD sealalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pengawasan pengelolaan APBDesa, partisipasi masyarakat  tersebut    mengandung  makna bahwa  pengawasan  dalam  pengambilan keputusan  terhadap  proses  Pengelolaan, penyusunan dan penetapan  anggaran APBDesa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik oleh  BPD  sedapat  mungkin  melibatkan partisipasi masyarakat sehingga
masyarakat  mengetahui  akan  hak  dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran”  (Wawancara,  27  September 2020) Dalam pengelolaan APBDesa diharapkan  bagi  Pemerintah  Desa  dan  BPD dapat  mengedepankan  asas  transparansi  demi menjamin rasa keadilan bagi setiap masyarakat  yang  akan  dilayani,  transparansi adalah  kunci  keberhasilan  pemerintah  desa dan BPD dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, dengan transparansi ini pula  maka  tujuan  pembangunan  desa  yang diharapkan  masyarakat dapat tercapai dengan baik.
Untuk  mengetahui  hal  itu  peneliti melakukan  wawancara  dengan  salah  satu ketua  BPD  di  Desa  Maria  Utara  Kecamatan Wawo  Kabupaten  Bima  :  Apakah  dalam pengawasan  APBDesa  tersebut  ada  rasa transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  pengelolaan  APBDesa  ?  berikut jawaban informan :
“Iya…menurut  saya  selama  bergulirnya Anggaran  APBDesa  ini  saya  melihat Pemerintah  Desa  cukup  transparan  dalam pengelolaan APBDesa, dan wajib hukumnya Pemerintah Desa harus Transparan terhadap pengelolaan
Anggaran  APBDesa,  pada  saat  anggaran ini  disusun  pemerintah  desa  harus  dapat menyajikan  informasi  secara  terbuka  dan mudah  diakses  oleh  masyarakat  meliputi tujuan,  sasaran,  sumber  pendanaan,  jenis objek  belanja,  manfaat  dan  dampak  yang akan  diperoleh  dari  suatu  kegiatan  yang dianggarkan”  (Wawancara,  27  September 2020)

## KESIMPULAN
1. Yang  harus  di  lakukan  oleh  Pemerintah Desa  dalam  Pegelolaan  APBDesa  adalah meliputi: Persiapan  anggaran, perencanaan anggaran  dan  Evaluasi  anggaran  serta penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Adapun  sumber–sumber  anggaran  yang diawasi  oleh  BPD  adalah  APBDesa
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut  yakni  terdiri  dari  pos  Dana  Desa (DDA),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Pos PRD,  PADesa  dan  dari  sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
3. BPD dalam melakukan pengawasan
APBDesa  selalu  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengawasan pengelolaan APBDesa.
4. Pemerintah  Desa  cukup  transparan  dalam pengelolaan APBDesa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Usman,  2008,  Mari  Belajar  Meneliti,
Genta press, Yogyakarta Donelly,  dkk  (1999)  Organisasi,  Perilaku,
Struktur, Airlangga Surabaya. Fauzan, Ali (2010) dengan judul Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. Fitrianingsih Langoy, 2016. Journal article  Politico: Jurnal Ilmu Politik  Universitas Samratulangi M.Manullang  (2005)  Asas-Asas  Manajemen, Universitas Gadja Mada Press, Jogjakarta. Moleong, Lexy J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Kesepuluh, Remaja Rosdakarya Bandung.
Muhamadong,  2018,  Akuntabilitas  Perangkat
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (Jurnal  Administrasi  Negara
STISIP Mbojo Bima)
Poerwadarminta,  W.J.S.  1976.  Kamus  umum Bahasa  Indonesia.  Balai  Pustaka, Jakarta.
Riyanto  Yatim,  2001,  Metodologi  Penelitian Pendidikan. SIC, Surabaya. Soekanto,  Soerjono.  2006.  Sosiologi  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Raja  Grafindo. Persada. Soewarno Handayaningrat, 1991, Pengawasan
dan Pengendalian Manajemen,
Mandar Maju, Bandung.
Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi Alfabeta Bandung.
Sutrisno,  Hadi,  1984.  statistik  II,  Yayasan penerbitan  Fakultas  psikologi  UGM,
Yogyakarta.
Wasistiono,  dan  Tahir,  2006  Makalah Tentang “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah  pembiayaan  atau  keuangan merupakan  faktor  esensial  dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa Widjaja,  2013,  Makalah  Tentang  “Otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara  integritas,  persatuan  dan kesatuan bangsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia