## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS
VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE ESTABLISHMENT OF COMMUNITY INFORMATION GROUP IN SUKAMAJU VILLAGE, CIHAURBEUTI DISTRICT, CIAMIS REGENCY

## Ii Sujai*, Otong Husni Taufiq, Irfan Nursetiawan, Dini Yuliani
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh *Email: sudjaipnd79@gmail.com (Diterima 05-05-2021; Disetujui 05-08-2021)

## ABSTRAK
Transformasi  digital  menjadikan  data  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  menjadi  sumber  utama  dalam mendapatkan  informasi  yang  valid.  Perkembangan  teknologi  informasi  juga  diikuti  dengan  permasalahan sosial  yang  beriringan.  Adapun  masalah  yang  muncul  di  era  disrupsi,  yakni hoax dan  kemiskinan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 1.731 hoax (berita bohong) terhitung sejak  Agustus  2018  sampai  dengan  April  2019.  Untuk  menanggulangi  hal  tersebut  dilakukan  dengan pembentukan  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  penyebaran hoax  dan  media  pemberdayaan  masyarakat.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  diadakannya  kegiatan  ini, yakni: (1) Mengadakan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); (2) Pembentukan KIM; dan (3) Melakukan pendampingan KIM. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni Focus Group Discussion (FGD)  untuk  mengetahui  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  sebagai  potensi  SDM  dan menggunakan  metode  pemberdayaan  dengan  langkah-langkah  berikut:  (1)  tahap  penyadaran;  (2) capacity building ;  dan  (3) empowerment .  Hasil  yang  didapatkan,  yakni  telah  terbentuk  Kelompok  Informasi Masyarakat (KIM) Cibaruyan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan terfokus pada: (1)  mewujudkan  masyarakat  yang  aktif,  peduli,  peka  dan  memahami  informasi;  (2)  mewujudkan  jaringan informasi  serta  media  komunikasi  dua  arah  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  dan  masyarakat  dengan pemerintah;  (3)  melaksanakan  kegiatan  informasi  komunikasi  melalui  media  cetak,  media  elektronik  dan media  tradisional;  (4)  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  menerima,  menyaring  dan  menolak informasi;  serta  (5)  sebagai  mediator  informasi  dan  aspirasi  dari  masyarakat  kepada  pemerintah  dan pemerintah kepada masyarakat.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Teknologi Informasi, Masyarakat, Desa Sukamaju

## ABSTRACT
Digital  transformation  makes  data  and  Human  Resources  (HR)  the  main  source  in  obtaining  valid information. The development of information technology is also followed by social problems that go hand in hand.  The  problems  that  arise  in  the  era  of  disruption,  namely  hoaxes  and  poverty.  The  Ministry  of Communication and Information (Kominfo) identified 1,731 Hoaxes (fake news) from August 2018 to April 2019. To overcome this, the Community Information Group (KIM) was established which aims to tackle the spread  of  hoaxes  and  media  for  community  empowerment.  As  for  the  objectives  of  holding  this  activity, namely: (1) Organizing the socialization of the Community Information Group (KIM); (2) Establishment of KIM;  and  (3)  Provide  KIM  assistance.  The  methods  used  in  this  service  activity  are:  Focus  Group Discussion  (FGD)  to  find  out  the  potential  of  the  community  as  human  resources  potential  and  use  the empowerment  method  with  the  following  steps:  (1)  awareness  stage;  (2)  capacity  building;  and  (3) empowerment. The results obtained were that the Cibaruyan Community Information Group (KIM) had been formed,  Sukamaju  Village,  Cihaurbeuti  District,  Ciamis  Regency  and  focused  on:  (1)  creating  an  active, caring, sensitive and understanding community of information; (2) realizing information networks and two- way  communication  media  between  the  community  and  the  community  and  the  community  and  the government; (3) carry out information communication activities through print media, electronic media and traditional media; (4) improve the community's ability to receive, filter and reject information; and (5) as a mediator of information and aspirations from the community to the government and the government to the community.
Keywords: Empowerment, Information Technology, Community, Sukamaju Village

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi seharusnya memberikan manfaat yang signifikan bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  perdesaaan.  Tetapi  hal  tersebut  berbanding terbalik  dengan  kondisi  masyarakat  perdesaan  yang  masih  dalam  kluster  prasejahtera. Informasi bohong atau dikenal dengan hoax masih menjadi permsalahan yang utama di era disrupsi saat ini.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 sebanyak 96,76 ribu jiwa,  sedangkan  di  tahun  2018  berjumlah  85,72  ribu  jiwa,  dan  di  tahun  2019  berjumlah 75,41  ribu  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik,  2019).  Tingkat  persentase  penurunan  angka penduduk  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2019  hanya  berkisar  12,03%.  Artinya,  masih mempunyai potensi adanya kelompok masyarakat yang prasejahtera.
Begitu  pula  dengan  masih  adanya  informasi  bohong  ( hoax )  menjadi  sorotan  utama dalam  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  dan  dikhawatirkan  akan  menimbulkan permasalahan di strata sosial masyarakat, khususnya masyarakat desa. Diperlukan langkah yang bersifat preventif dan komprehensif untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
Objek  kajian  dan  mitra  dalam  pengabdian  ini,  yakni  Karang  Taruna  Muda  Karya yang ada di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang mempunyai potensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  di  desa  tersebut  terdapat  potensi  pertanian deragam  jenis  sayuran  dan  hasil  pertanian.  Tetapi,  tingkat  produksi  hasil  pertanian  tidak dibarengi  dengan  jejaring  pasar  yang  masih  terbatas,  sehingga  menyebabkan  sulitnya memasarkan hasil pertanian dan masih terbatas akses informasi berkaitan dengan kegiatan pertanian modern.
Salah  satu  langkah  solutif  yang  dapat  dilakukan,  yakni  dengan  pembentukan Kelompok  Infomasi  Masyarakat  (KIM).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  08  /Per/M.Kominfo/6/2010  tentang  Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, menyebutkan:
“….KIM,  yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  dari  masyarakat  dan  untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan  informasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan nilai tambah”
Oleh  karena  itu,  KIM  dalam  hal  ini  dapat  menjadi  jembatan  pemberdayaan masyarakat  berbasis  data  dan  informasi  yang  akurat.  Budhirianto  (2015)  menyatakan bahwa:
“KIM sebagai lembaga komunikasi nonformal di daerah, adalah pilihan tepat untuk  menyukseskan  program  swasembada  pangan  (sustainability),  karena dengan  potensi  informasi  yang  dimiliki  masyarakat  akan  terintegrasi  dalam pencapaian  informasi  yang  kolektif,  baik  berbasis  komunikasi  komunitas ataupun berbasis media”
Dengan demikian, maka kolaborasi dalam penyelesaian 2 (dua) permasalahan utama dan  adanya  potensi  yang  ada,  maka  hal  ini  diharapkan  dapat  membantu  dalam  proses pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberlanjutan pemberdayaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi  dan  akselarasi  dalam  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya masyarakat perdesaan yang belum mempunyai akses informasi.

## BAHAN DAN METODE
Modernisasi  telah  mengubah mindset masyarakat  menjadi  lebih  apatis  terhadap tingkat  kesejahteraan  mereka  sendiri.  Paradigma  yang  berkembang,  yakni  mereka  hanya menunggu  dari  pihak  lain  untuk  membantu  mereka  dalam  meningkatkan  kesejahteraan. Seharusnya  hal  tersebut  harus  segera  ditinggalkan,  karena  berdampak  pada  laju perekonomian yang cenderung stagnan.
Adapun kerangka dalam pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini  dilakukan  dengan  bertumpu  pada  penyadaran  diri  masyarakat.  Untuk  prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengabdian ini, sejalan dengan konsep Karsidi (2007), yakni:

## 1. Belajar dari Masyarakat
Prinsip  yang  paling  mendasar  adalah  prinsip  bahwa  untuk  melakukan  pemberdayaan masyarakat  adalah  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat.  Ini  berarti,  dibangun  pada pengakuan  serta  kepercayaan  akan  nilai  dan  relevansi  pengetahuan  tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.
2. Pendamping sebagai Fasilitator
Masyarakat  sebagai  pelaku  konsekuensi  dari  prinsip  pertama  adalah  perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator, dan bukannya sebagai pelaku atau guru.  Untuk  itu  perlu  sikap  rendah  hati  serta  kesediaan  belajar  dari  masyarakat  dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri.
3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman
Salah  satu  prinsip  pendampingan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  adalah  pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat.
Dengan  demikian,  kerangka  dalam  pemecahan  masalah  untuk  khalayak  sasaran berorientasi pada partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pola pemberdayaan yang akan diterapkan diharapkan menjadi stimulus agar masyarakat mempunyai motivasi untuk terus maju dan berkembang, serta mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.
Analisis  kebutuhan  dari  mitra  atau  khalayak  sasaran  menjadi  langkah  awal  untuk realisasi pemberdayaan  dan dari pihak tim pengabdi  sebagai pendamping atau fasilitator. Konsep partisipatif yang disisipkan menjadi landasan untuk sebuah kemajuan masyarakat.
Menurut  Hikam  dalam Karsidi  (2007 ),  strategi  penguatan civil  society ,  sebaliknya ditujukan  ke  arah  pembentukan  gradual  suatu  masyarakat  politik  ( political-society )  yang demokratis-partisipatoris  dan  reflektif.  Sehingga  dalam  upaya  pemberdayaan  diupayakan agar  melibatkan  secara  penuh  potensi  aspiratif  dalam  masyarakat,  sekaligus  melakukan kritik secara terus menerus terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Hal ini akan menjadikan  masyarakat  menjadi  lebih  mempunyai  peran  dan  diharapkan  pemberdayaan dapat dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  teknologi  informasi  memberikan  dampak  yang  positif  dalam peningakatan ekonomi dan kompetensi SDM. Menurut Rahmawati (2008) bahwa:
“Teknologi  informasi  meliputi  teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi yang digunakan  untuk  memproses  dan  menyebarkan  informasi  baik  bersifat finansial  maupun  non  finansial.  Investasi  di  bidang  teknologi  informasi membutuhkan  dana  yang  besar  dan  akan  mengalami  peningkatan  dari  tahun ke  tahun.  Besarnya  dana  yan  dikeluarkan  tersebut  mengharuskan  organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal”
Berdasarkan  hal  tersebut,  teknologi  informai  dapat  dimanfaatkan  oleh  individu maupun organisasi dalam  upaya  penyelesaian  permasalahan  dan  upaya  dalam  penentuan keputusan.  Teknologi  informasi  banyak  dimanfaatkan  dalam  dunia  pelayanan  publik. Menurut Parasuarman dalam Nasir & Oktari (2011menyatakan, bahwa:
“Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari  karyawan  suatu  organisasi.  Dengan  aplikasi  teknologi  maka  organisasi akan  mengalami  perubahan  sistem  manajemen,  dari  sistem  tradisional  ke sistem  manajemen  kontemporer.  Teknologi  informasi  berkaitan  dengan pelayanan,  hal  tersebut  dikarenakan  salah  satu  dimensi  dari  kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan”
Sejalan dengan hal tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu sumber  daya  dalam  pengembangan  suatu  organisasi.  Hal  ini  akan  memungkinkan  suatu
organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan oleh user atau pengguna, yakni dengan mengoptimalkan media digital.
Hasil  dari  pengabdian  yang  dilakukan  pada  kelompok  sasaran  mitra,  yakni  telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cibaruyan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti  Kabupaten  Ciamis  sesuai  dengan  SK  Kepala  Desa  Sukamaju  Nomor 141/Kpts7/Ds/2021  dengan  jumlah  total  kepengurusan  sebanyak  16  (enam  belas)  orang. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan kerangka acuan KIM, yakni anggota KIM minimal 3- 30  orang.  Adapun  struktur  kepengurusan  KIM  Cibaruyan  terdiri  atas:  (1)  Pelindung;  (2) Penasehat; (3) Ketua Umum; (4) Ketua; (5) Wakil Ketua; (6) Sekretaris; (7) Bendahara; (8) Seksi  Organisasi  dan  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM);  (9)  Seksi  Pengolahan dan  Akses  Informasi;  (10)  Seksi  Pelayanan  dan  Diseminasi  Informasi;  (11)  Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif; (12) Sekbid Peternakan; (13) Sekbid Perikanan; (14)  Sekbid  Pertanian;  (15)  Sekbid  Kebudayaan;  serta  (16)  Sekbid  Pariwisata.  Menurut Herdono & Mutqiyyah (2019), bahwa:
“Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran yang signifikan, khususnya dalam  kaitan  penyebaran  informasi  dan  inovasi.  Kelompok  Informasi  Masyarakat adalah lembaga pelayanan masyarakat yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagai layanan informasi terhadap isu-isu pembangunan. Eksistensi KIM ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah”
Artinya  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  para stakeholder bersinergis  dalam menciptakan  iklim  informasi  yang  benar,  serta  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai kepentingan. Pola yang dapat diambil dalam hal ini, yakni KIM dapat menjadi influencer di tengah masyarakat. Keberadaan  KIM  tentunya akan berdampak pada pola komunikasi dan pemberdayaan yang ada di masyarakat perdesaan khususnya, yakni yang sebelumnya bersifat konvensional berubah menjadi lebih modern, serta terstruktur.
Menurut Yalia & Sumiaty (2019), tujuan dari adanya KIM,  yaitu: (1) Mewujudkan jejaring    diseminasi  informasi  nasional,  (2)  Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam demokrasi   dan   pemb angunan, (3) Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dan (4) Mendorong  peningkatan  kualitas  media    massa      dan      kecerdasan      publik      dalam mengonsumsi informasi.
Walaupun esensi dari  KIM  tersebut  berorientasi  pada  peningakatan  kualitas informasi  yang  diterima  masyarakat,  tetapi  KIM  dapat  berperan  dapat  meningkatkan pemberdayaan  masyarakat.  KIM  juga  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  masyarakat terhadap informasi dan relevansinya akan menekan angka hoax .
KIM  tersebut  selain  fokus  pada  diseminasi  informasi,  juga  fokus  pada  pola pemberdayaan  berbasis  masyarakat  dan  pemanfaatan  potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA) yang tersedia. Sinergitas antara Pemerintah Desa Sukamaju dengan KIM diharapkan dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  SDA  dan  teknologi informasi. Masyarakat desa dengan adanya KIM dapat memberikan aspirasi dan kontribusi dalam pembangunan perdesaaan berbasis kemasyarakatan desa.
KIM sebagai bagian dari akselalator pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di perdesaan  harus  dapat  menjadi  kelompok  yang  pro  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Berbagai  potensi  desa  tentunya  dapat  dimanfaatkan  oleh  KIM  dalam menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Potensi yang dapat desa kembangkan selain dari produksi hasil bumi, desa mulai giat memperdayakan  lingkungannya  dan  mengolahnya  menjadi  desa  wisata  (Haryani,  2020). Hal  ini  pula  yang  mendorong  para  pemuda  desa  dan  masyarakat  desa  untuk  membentuk KIM sebagai upaya dalam mendorong Desa Sukamaju menjadi Desa Wisata. Potensi SDA dan  ditunjang  dengan  adanya  SDM  yang  cukup  di  berbagai  bidang,  menjadikan  Desa Sukamaju berpacu dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Masyarakat  desa  merupakan  potensi  SDM  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan berperan sebagai subjek dari pembangunan di perdesaan, Pemberdayaan masyarakat desa lebih cocok berbasis partisipasi masyarakat. Menurut Hilman & Nimasari (2018), bahwa:
“Pemberdayaan masyarakat sejatinya adalah proses dimana masyarakat diberikan kesempatan  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabatnya,  sehingga  masyarakat menjadi  komunitas  yang  memiliki  ketahanan  dalam  berbagai  sektor  dalam  lini kehidupan”
Berdasarkan hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakat terfokus pada masyarakat sekaligus  menjadi  subjek  dan  objek  untuk  bertransformasi  menjadi  lebih  baik  secara ekonomi.  Adapun  untuk  siklus  keberhasilan  dalam  pemberdayaan,  menurut  Adi  dalam Gulo & Destriana (2018), bahwa:
1. Menghadirkan  kembali  pengalaman  yang  memberdayakan  dan  tidak  memberdayakan ( recall depowering/empowering experiences ).
2. Mendiskusikan  alasan  mengapa  terjadi  pemberdayaan  dan  penidakberdayaan  ( disscus reason for depowerment/empowerment ).
3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek ( identify one problem or project ).
4. Mengidentifikasikan  basis  daya  yang  bermakna  untuk  melakukan  perubahan  ( identy useful power bases ).
5. Mengembangkan  rencana-rencana  aksi  dan  mengimplementasikannya  ( develop  and implement action plans ).
Dengan  demikian,  pemberdayaan  masyarakat  desa  bertolak  pada  keingingan  dan harapan  masyarakat  untuk  berubah  menjadi  lebih  sejahtera  secara  finansial.  Selain  itu, pengembangan  masyarakat  menjadi  lebih  madani  akan  menjadikan  masyarakat  berdaya secara sumber daya.
Namun  demikian,  diperlukan  pendampingan  yang  bersifat  keberlanjutan  bagi  KIM yang telah terbentuk. Hal itu dikarenakan KIM yang telah terbentuk masih membutuhkan arahan dan bimbingan. Peningkatan kualitas SDM di dalam struktur KIM juga harus terus dilakukan. Aksesibilitas terhadap jaringan internet masih menjadi kendala utama bagi KIM yang saat ini telah terbentuk. Sehingga diperlukan perluasan jaringan internet dan tentunya harus  didukung  oleh  para stakeholder .  Selain  itu,  diperlukan  media  interaktif  untuk menunjang kegiatan KIM tersebut. Hal ini memungkinkan untuk diseminasi informasi dan tentunya sebagai media edukasi bagi masyarakat desa. Karena pemberdayaan masyarakat bukan soal kesejehateraan, tetapi pendidikan juga harus menjadi prioritas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan, yakni telah terbentuknya Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  Cibaruyan  dengan  tugas  dan  fungsi  yang  telah disusun. Aktivitas KIM tersebut meliputi: (1) akses informasi,  yakni melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun sumber tidak  langsung;  (2)  diskusi,  yakni  setelah  mengakses  informasi  kemudian  dilakukan diskusi,  tukar  menukar  informasi,  pecahkan  masalah;  (3)  implementasi,  yakni  tahapan yang  sebelumnya  diputuskan  akan  menerapkan  dan  mendayagunakan  pengetahuan  atau informasi  yang  diperoleh;  (4) networking ,  yakni  jaringan  kelembagaan  yang  merupakan hubungan  dengan  kelompok/lembaga/instansi  teratur  dalam  rangka  saling  tukar  menukar informasi  dan  pengalaman  dalam  pendayagunaan  informasi;  (5)  diseminasi  informasi, yakni  penyebarluasan  informasi  dilakukan  bila  informasi  itu  sudah  diolah  kemudian disebarluaskan informasi ke lingkungan sekitar; serta (6) aspirasi, yakni serap dan salurkan aspirasi masyarakat.
Dengan  demikian,  KIM  merupakan  lembaga  formal  yang  bersifat  netral  dan merupakan agen dari penyebar kebenaran dari sebuah informasi. KIM juga dapat dikatakan sebagai  lembaga  yang  bertujuan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  dapat  bertindak
sebagai  aktor  pembaharu  di  tingkat grassroots (akar  rumput).  Sosialisasi  dan  edukasi merupakan kunci dalam pengembangan KIM yang berkelanjutan.

## Saran
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk memerlukan beberapa perbaikan. Adapun rekomendasi yang disarankan, sebagai berikut:
1. KIM  memerlukan  pengakuan/pengukuhan  dari  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah. Artinya  bukan  hanya  pengukuhan  dari  pemerintah  desa,  tetapi  juga  harus  sampai  ke tingkat pemerintah daerah.
2. KIM  di  Desa  Sukamaju  Kecamatan  Cihaurbeuti  Kabupaten  Ciamis  memerlukan pembentukan  pusat/warung  informasi  sebagai  tempat  dimana  masyarakat  dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
3. Pusat informasi yang telah terbentuk harus memiliki basis data (tulisan tangan ataupun disusun dengan teknologi informasi).
4. Pendanaan  KIM  harus  berasal  dari  kegiatan  usaha  yang  diperuntukkan  untuk  dana operasional dan kesejahteraan anggota KIM.
5. KIM yang telah terbentuk merupakan mitra kerja pemerintah untuk
6. melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  pengabdi  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Galuh  yang  telah  memberikan  dana hibah dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun anggaran 2020. Selain itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Desa Sukamaju yang telah memberikan izin dalam rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa
Barat, 2019. ( Online ) Tersedia:
https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2020/01/29/190/jumlah-penduduk-miskin- menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-ribu-orang-2019.html [05 September 2020].
Budhirianto,  S.  (2015).  Pola  Komunikasi  untuk  Pemberdayaan  Kelompok  Informasi Masyarakat dalam Menyukseskan Program Swasembada Pangan. Pekommas , 18 (2),
222415.
Gulo, Y., & Destriana, N. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Partisipasi Warga  Menuju  Peningkatan  dan  Kemandirian  Pengelolaan  Ekonomi  di  Desa
Parakanlima,  Cirinten,  Lebak-Banten. Sakai  Sambayan  Jurnal  Pengabdian  kepada Masyarakat , 2 (3), 118-124.
Haryani, T. N. (2020). Pendampingan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Sumberdodol Kabupaten Magetan dalam Pengembangan Iklan Pariwisata Desa. Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2).
Herdono, I., & Mutqiyyah, R. (2019). Pola Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) Prigen Pasuruan dalam Penyebaran Informasi ke Masyarakat. MEDIAKOM , 3 (1), 27-39.
Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. ARISTO , 6 (1), 45-67.
Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan masyarakat untuk usaha kecil dan mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa tengah). Jurnal Penyuluhan , 3 (2).
Nasir,  A.,  &  Oktari,  R.  (2011).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). Jurnal Ekonomi , 19 (02).
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  08 /Per/M.Kominfo/6/2010  tentang  Pedoman  Pengembangan  Dan  Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
Rahmawati,  D.  (2008).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Pemanfaatan Teknologi Informasi. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , 5 (1).
Yalia, M., & Sumiaty, N. (2019). Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kelompok Informasi Masyarakat. Dialektika , 6 (2), 150-163.