How to cite: Ridwan,  A.,  Yurmaini  (2022)  Analisis  Standar  Pembiayaan  Pendidikan  Di  Yayasan  Perguruan  Islam  Al- Kautsar Kecamatan Medan Johor, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## ANALISIS STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-KAUTSAR KECAMATAN MEDAN JOHOR

## Ahmad Ridwan, Yurmaini
Universitas Al Washliyah Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email:  iwan.mth@gmail.com, yurmainiyus86@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  di  Yayasan  perguruan  islam  al-Kautsar  pada  tingkat Madrasah  Ibtidaiyah.  hal  yang  melatar  belakangi  penelitian  ini  berawal  dari keinginan  peneliti  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  pengelolaan  dan  dan pembiayaan  yang  dilaksanakan  di  Yayasan  perguruan  Islam  al-Kautsar. Pembiayaan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai  tujuan  pendidikan.  Oleh  akrenanya  membutuhkan  konsep  standarisasi. Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah    tergolong  penelitian  bersifat  kualitatif, karena hanya memusatkan pada kegiatan ontologis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata,  kalimat  dan  dokumen.  sehingga  analisanya  pun  tidak  menggunakan angka, tetapi dengan interprestasi terhadap data yang berupa kata-kata atau kalimat ataupun  dokumentasi  lainnya.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menekankan  pada analisis induktif. menyebutkan kehadiran peneliti, subjek dan objek penelitian, cara menggali  data  penelitian,  lokasi  dan  waktu  penelitian  yang  dilakukan,  dan pengecekan  keabsahan  data.  Adapun  luaran  yang  ditargetkan  dalam  penelitian  ini adalah  dapat  meningkatkan  kemampuan  kepala  sekolah  dalam  mengelola keuangan,  dapat  meningkatkan  pemahaman  guru  dan  masyarakat  tentang  Standar Pembiayaan Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.
Kata kunci : Analisi; Standar pembiayaan; Pendidikan

## Abstract
This research was  conducted at the al-Kautsar Islamic College Foundation at the Madrasah  Ibtidaiyah  level.  The  background  of  this  research  stems  from  the researcher's  desire  to  find  out  how  the  form  of  management  and  financing  is carried  out  at  the  Al-Kautsar  Islamic  College  Foundation.  Financing  is  an important part of managing educational institutions in achieving educational goals. Therefore, it requires the concept of standardization. The research method carried out  is  classified  as  qualitative  research,  because  it  only  focuses  on  ontological activities, namely collecting data in the form of words, sentences and documents. so that the analysis does not use numbers, but with the interpretation of the data in the form  of  words  or  sentences  or  other  documentation.  In  addition,  this  study  also
emphasizes  inductive  analysis.  mention  the  presence  of  researchers,  research subjects  and  objects,  how  to  dig  up  research  data,  the  location  and  time  of  the research conducted, and checking the validity of the data. The outputs targeted  in this research are to improve the ability of school principals in managing finances, to  increase  teacher  and  community  understanding  of  the  Education  Financing Standards made by the central and local governments.
Keywords: Analysis; Financing standards; Education

## Pendahuluan
Menurut  PP.  RI.  No.  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  keuangan  Daerah “pengelolaan  keuangan  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi,  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan oleh (Yeti  Heryati  &  Ummuh  Muhsin,  2014) karena  itu,  peneloloaan  keuangan  perlu dilakukan  dengan  transparan  atas  dasar  konsep  value  for  money  untuk  menciptakan akuntabilitas publik.
Pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  suatu  investasi  yang  mahal.  Kesadaran masyarakat  untuk  menanggung  biaya  pendidikan  pada  hakekatnya  akan  memberikan suatu  kekuatan  pada  masyarakat  untuk  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun  standar  pembiayaan  yang  meliputi  standarisasi  komponen  biaya  pendidikan yang  meliputi  biaya  operasional,  biaya  investasi  dan  biaya  personal.  Sesuai  dengan UUD  1945  yang  telah  diamandemen,  Negara  Indonesia  memberikan  amanat  kepada pemerintah  untuk  menetapkan  anggaran  pendidikan  20  persen  dari  anggaran  belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.
Biaya  pendidikan  merupakan  komponen  masukan  instrumental  (instrumental input)  yang  sangat  penting  dalam  menyiapkan  SDM  melalui  penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah. (Rusmana,  2018) Pembiayaan  pendidikan  tidak  lepas  dari persoalan  “ekonomi  pendidikan”.  bahkan  secara  tegas  Mark  Blaugh  mengemukakan bahwa  “the  economic  of  education  is  a  branch  of  economic”.  Jadi,  dapat  dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaugh sebagai the  costing  and  financing  of  school  place,  yaitu  bagian  dari  permasalahan  ekonomi pendidikan. pada bagian lain, Mark Blaugh mengemukakan “the economic of education is only part the story of any educational issue”. Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomi  pendidikan  maupun  pembiayaan  pendidikan  hanya  merupakan  salah  satu  isu penting  dalam  dunia  pendidikan. (Mulyono,  2010) .  Oleh  akrenanya  dalam  konteks kekinian  sangat  penting  untuk  memahami  satandar  pembiayaan  pendidikan  dengan berbagai  keunikan  yang  ada  didalamnya.  Batapa  tidak  negara  yang  begitu  besar,  luas serta memiliki potensi alam yang sangat baik, namun urutan prestasi pendidikan masih dalam kategori tertinggal.

## Metode Penelitian
Adapun  komponen  Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  penelitian  yang  bersifat kualitatif,  karena  hanya  memusatkan  pada  kegiatan  ontologis,  yaitu  pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki makna yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi, sehingga analisanya pun tidak menggunakan angka, tetapi dengan  interprestasi  terhadap  data  yang  berupa  kata-kata  atau  kalimat  ataupun dokumentasi  lainnya.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  karena  menekankan  pada  analisis induktif.  menyebutkan  kehadiran  peneliti,  subjek  dan  objek  penelitian,  cara  menggali data penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan, dan pengecekan keabsahan data.
Sumber primer penelitian ini adalah data-data serta informasi hasil dari observasi dan  wawancara,  serta  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  standar biaya  Pendidikan  yang  peneliti  temukan  di  Yayasan  Perguruan  Islam  Al-Kautsar. Sedangkan  sumber  sekunder  nya  ada  3  jenis,  yaitu:  pertama,  literatur-literatur  yang membahas  tentang  Standar  Pembiayaan  Pendidikan,  terutama  Madrasah.  Kedua, literatur-literatur  yang  membahas  tentang  Kurikulum  Pendidikan.  ketiga,  literatur literatur  yang  mengkaji  tentang  UU  yang  membahas  tentang  Standar  pembiayaan Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar, yang mempunyai tiga jenjang pendidikan yang berada di bawah pengelolaan nya yaitu jenjang pendidikan tingkat Dasar adalah Madrasah Ibtidaiyah.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara observasi  dan  dokumentasi  titik  teknik  observasi  dilakukan  pada  lokasi-lokasi  yang menjadi  tempat  pelaksanaan  pendidikan  akhlak,  Teknik  ini  digunakan  untuk mendapatkan  data  dan  informasi  tentang  gambaran  riil  dan  pelaksanaan  pendidikan yang berorientasi kepada akhlak di Madrasah Al Washliyah Sumatera Utara titik teknik studi  dokumentasi  dilakukan  di  Madrasah  Al  Washliyah  di  Sumatera  Utara  untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang mengandung informasi tertulis tentang program pelaksanaan  pendidikan  yang  berorientasi  kepada  akhlak  di  Madrasah  Al  Washliyah Sumatera Utara.
Adapun  teknik  wawancara  terhadap  sumber  data  dilakukan  kepada:  1).  Kepala dan  wakil  kepala  Madrasah  Ibtidaiyah.  YPI.  Al-Kautsar  untuk  dapatkan  data  dan informasi mengenai arah kebijakan masing-masing lembaga dalam Standar Pembiayaan Pendidikan, 2). Bidang Kurikulum di setiap jenjang pendidikan untuk mengungkap data dan  informasi  secara  spesifik  mengenai  program  yang  berkaitan  dengan  Satandar Pembiayaan Pendidikan, 3). Guru yang yang merupakan Sabjek dan objek pembiayaan Pendidikan untuk menguraikan secara detail mengenai teknis pelaksanaan pembiayaan pendidikan  yang  berorientasi  Standar  pembiayaan,  4).  Orang  tua  atau  wali  siswa  yang anaknya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian  Standar  Pembiayaan  Pendidikan;  Yang  diamaksud  dengan  Standar Pembiayaan  pendidikan  dalam  makalah  ini  dapat  dilihat  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional pendidikan (PP SNP). Bab IX Standar Pembiayaan  dalam  PP  SNP  menyebutkan  bahwa  Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas biaya  investasi,  biaya  operasi,  dan  biaya  personal (Salinan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Pasal Pasal  32  ayat  (1,  2,  2021) .  Biaya  investasi  satuan  pendidikan  meliputi  biaya penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  modal kerja  tetap.  Biaya  operasi  satuan  pendidikan  meliputi:  gaji  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  segala  tunjangan  yang  melekat  pada  gaji,  bahanatau  peralatan pendidikan  habis  pakai,  dan  biaya  operasi  pendidikan  tak  langsung  berupa  daya,  air, jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi, konsumsi,  pajak,  asuransi,  dan  lain  sebagainya.  Biaya  personal  meliputi  biaya pendidikan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk  bisa  mengikuti  proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Menurut  Rusdiana, (Rusdiana.,  2015) .  Standar  Pembiayaan  pendidikan  adalah Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.  Adapun biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar  dapat  berlangsung  kegiatan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  Standar  nasional pendidikan secara teratur dan bekelanjutan.
Pembiayaan  pendidikan  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  (Amandemen  IV)  pasal  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  mendapat  pendidikan; (Arwildayanto,  dkk,  2007) setiap  warga  negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, kalimat wajib perlu  ditegaskan  bahwa  sesuai  dengan  makna  yang  sesungguhnya  ketika  pada kenyataannya  ada  anak  warga  negara  yang  tidak  bersekolah  dasar  pemerintah  turut membarikan  teguran  dan  mengarahkannya  untuk  sekolah  sebagai  sanksi  ringan  yang diberikan pemerintah.
Dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang- undang;  Negara  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang  kurangnya  20% dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBD)  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional; (Salinan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 2021) jika dana tersebut dikelola dengan SDM yang baik, maka dana itu sudah memadai  namun  karena  yang  mengelolanya  tidak  memiliki  SDM  yang  berkualitas sehingga  dana  20%  seolah  masih  kurang  dan  kuarang.  Padahal  pemerintah  membuat konsep  yang  baik  untuk  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Diperkuat  lagi  dengan  undang-undang  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  lebih  lanjut  telah  mengatur  beberapa  pasal  yang  menjelaskan
pendanaan  pendidikan  yaitu  pasal  11  ayat  2  pemerintah  dan  dan  pemerintah  daerah wajib  menjamin  Tersedianya  dana,  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Lebih lanjut pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa  setiap  peserta  didik  Pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan beasiswa  bagi  yang  berprestasi  yang  orang  tuanya  tidak  mampu  membiayai pendidikannya  dan  mendapatkan  biaya  pendidikan  bagi  mereka  yang  orang  tuanya tidak  mampu  membiayai  pendidikannya. (Salinan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1,  2,  2021) Walaupun  dalam  kontek  beasisiwa  selalu  terjadi  kesalahan  dalam mementukan Objek penerima beasiswa, sehingga cenderung tidak tepat sasara, hal ini dapat dibuktika ketika mendengar persaksian masyarakat’ yang mengaku dan terbukti miskin dan berprestasi tidak mendapatkan basiswa, justru sebaliknya tetangga sebelah yang terkenal mampu secara ekonomi mendapatkan beasiswa miskin. Hal inilah yang membuat  sebahagian  masyarakat  meragukan  program  beasiswa  yang  diberikan pemerintah antara ada dan tiada. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
Pada  BAB  VIII. “Wajib  Belajar” pasal  34  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  yang  berusia  6  tahun  dapat  mengikuti  program  wajib  belajar,  pemerintah  dan pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya. (Salinan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1,  2,  2021) Kalimat  “ Wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  pemerintah  Pemerintah  Daerah  dan Masyarakat” juga  menjadi  kontropersi  ditengah  masyarakat  yang  mengalami  uang sekolah  yang  terlalu  tinggi,  dimana  ada  sebahagian  sekolah  yang  dikelola  oleh masyarakat yang mengatasnamakan “ Internasinal School” , Pesantren Modern , seolah- olah tidak tersentuh Peraturan tentang Standar Pembiayaan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga biaya pendidikannya cenderung dibuat sesuka hati pemilik lembaga (Yayasan).
Sehingga ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  ayat  (2)  dan  ayat  (3)    tidak  berlaku  bagi  anak  yang  miskin  jika  dikaitkan  dengan mahalnya  biaya  pendidikan  di  beberapa  sekolah  yang  dimaksud.  Padahal  dikatakan lebih  lanjut  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah pemerintah daerah, dan masyarakat. Terlebih-lagi dikatakan bahwa Sumber pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan  prinsip  keadilan  kecukupan  dan keberlanjutan.  Dan  lebih  tegas  dikatakan  bahwa  Pengelolaan  dana  pendidikan dilakukan  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas publik.
Maka  untuk  memahami  standar  pembaiayaan  pendidikan  sebaiknya  dimulai dengan mengetahui/memahami seberapa besar alokasi dana yang disubsidi pemerintah pusat  maupun  daerah  uantuk  dialolakasikan  terhadap  pendidikan  yang  ada  di  seluruh Indonesia.  Secara  data  penulis  menemukan  data  akurat  yang  di  sebarkan  dalam  web
resmi oleh Pemerintah Pusat yang memuat tentang Peraturan Presiden Nomor 18 2020, Tentang  Rencana    Pembangunan  Jangka  Menengah  (RKJM)    Nasional  Tahun  2020- 2024 atau Projek Prioritas (Major Projek) Presiden Repuklik Indonesia sebagai berikut:
Tabel 1 No   Nama Proyek Prioritas Strategis Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi 245,8 2 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo- Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai 161 3 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter 317,4 4 Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan 226,4 5 Pembangunan Energi Terbarukan, Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit 32 6 Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng 25 7 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional 30 8 Pembangunan Wilayah Batam – Bintan 69,9 9 Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar 222,9 10  Ibu Kota Negara (IKN) 466,98 11  Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong. 134,6 12  Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay 27,4 13  Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) 15,2 14  Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke 3,4 15  Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting 187,1 16  Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) 0,8 17  Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 29,1 18  Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh 406,5 19  Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung 308,5 20  KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung) 63,6 21  Kereta Api Makassar-Pare Pare 6,4 22  Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 113
23  Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar 118,8 24  Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak 637 25  Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA 1.121,00 26  Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital 435,2 27  Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa 54,9 28  18 Waduk Multiguna 92,9 29  Jembatan Udara 37 Rute di Papua 7,7 30  Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan 12,4 31  Jalan Trans Papua Merauke – Sorong 15,4 32  Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) 140,9 33  Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) 123,5 34  Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 397,9 35  Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah 38,4 36  Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis 30,9 37  Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km) 36,4 38  Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 4,6 39  Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 13 40   Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT 8 41  Penguatan Keamanan Laut di Natuna 12,2
Dari  table  di  atas  terdapat  41  program  Tentang  Rencana    Pembangunan  Jangka Menengah  (RKJM)    Nasional  Tahun  2020-2024  atau  Projek  Prioritas  (Major  Projek) Presiden  Repuklik  Indonesia.  Di  antara  anggran  yang  paling  tinggi  adalah  digunakan untuk  Pembangkit  Listrik  27.000  MW,  (Rp.  1.121.00  T),  urutan  kedua;  Transmisi 19.000  KMS  dan  Gardu  Induk  38.000  MVA,  (Rp.  637  T),  tertinggi  ketiga;  persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (Rp. 466,98 T). Dan diatara anggaran yang paling rendah adalah; 1). Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT (Rp. 8 T), 2). Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Rp. 13 T), sedangkan posisi anggran untuk Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 berada pada 29,1 T. dari data diatas dapat  ditarik  kesimpulan  sementara  bahwa  untuk  anggara  pendidikan  masih  dalam kategori  urutan  yang  rendah  jika  dibandingkan  dengan  yang  lain.  Isu  utama  ekonomi pendidikan  menurut  Cohn (Syaiful  Sagala.,  2007) adalah  identifikasi  dan  ukuran  nilai ekonomi  bagi  pendidikan,  alokasi  sumber-sumber  dalam  pendidkan,  gaji  guru,  biaya pendidikan  dan  perencanaan  pendidikan.  Beberpa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam membangun  sector  pendidkan  menurut  John  dan  Morphet  yaitu:  Tujuan  Pendidikan yang akan dicapai, Prioritas program pembangunan pendidikan yang menekankan pada aspek  kualitas  dan  kuantitas,  upaya  peningkatan  pemerataan  kesempatan  pendidikan, biaya  yang  dibutuhkan  dan  alokasi  sumber  daya  dan  dana  yang  agan  digunakan  untuk penyelenggaraan Pendidikan.
Kaitannya  dengan  konteks  mewujudkan  apa  yang  di  keluhkan  presiden  pada rincian Proyek Prioritas Strategis (major Project) (Lampiran II Rincian;, 2020a) sebagai berikut:  1).  Produktivitas  Indonesia  masih  tertinggal  di  tingkat  ASEAN (Artikel detikedu,  2021) ,  dan  mayoritas  kesempatan  kerja  yang  tercipta  memiliki  produktivitas dan  nilai  tambah  rendah,  2).  Kebutuhan  tenaga  kerja  terampil,  kreatif,  inovatif  dan adaptif  belum  dapat  dipenuhi  secara  baik,  3).  Masih  belum  optimalnya  penyediaan layanan  pendidikan  dan  pelatihan  vokasi  dalam  menghasilkan  SDM  sesuai  dengan kebutuhan pasar kerja (Lampiran II Rincian;, 2020b) .
Dengan  demikian  maka  untuk  Meningkatkan  tenaga  kerja  berkeahlian  yang mendukung  pengembangan  industri  4.0  yang  dijembatani  oleh  pendidikan  sangat dipengaruhi  oleh  seberapa  besar  dana  yang  dianggarkan  pemerintah  pusat  untuk pengelolaan  pendidikan,  hal  di  atas  juga  sekaligus  menjadikan  gambaran  dalam  hal penentuan kebijakan tentang Standar Pembiayaan dalam setiap satuan Pendidikan yang ada  di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Misi  yang  paling  utama    dari  9  misi  presiden  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Renstra  adalah  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  sebagai  bukti  bahwa seharusnya  prioritas  perhatian  utama  adalah  bidang  pendidikan,  karena  dengan pendidikan Indonesia akan mudah menjalankan misi presiden yang lainnya  Oleh karena itu,  seharusnya  yang  menjadi  fokus  utama  oleh  setiap  satuan  pemerintahan  Pusat  dan Daerah  adalah  meningkatkan  pengawasan  terhadap  proses  pendidikan,  sehingga  kalau boleh  dikatakan  bahwa  semua  stake  holder  dalam  pemerintahan,  turut  bekerjasama dengan  seluruh  komponen  lapisan  masyarakat  dalam  mengawasi  Pendidikan  baik prencanaan, proses dan diluar proses pendidikan.
Untuk memudahkan kita dalam memahami Standar Pembiayaan pendidikan maka pemerintah  menetapkan  struktur  pembaiayaan  pendidikan  yang  menjadi  pembahasan berikutnya dalam tulisan ini.
Biaya satuan pendidikan (Fattah. Nanang, 2016) meliputi:
1. Biaya investasi, meliputi:
a. lahan pendidikan, dan;
b. biaya investasi selain lahan pendidikan
2. Biaya operasi meliputi;
a. biaya personalia, dan;
b. biaya non personalia
1) beasiswa
2) beasiswa prestasi
3) bantuan biaya pendidikan
Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan  meliputi;
1. Biaya investasi meliputi;
a. biaya investasi lahan pendidikan, dan;
b. biaya investasi selain lahan pendidikan
2. Biaya operasi meliputi;
a. biaya personalia, dan;
b. biaya non personalia
Biaya personalia (pegawai)  meliputi;
1. Biaya personalia satuan pendidikan yang terdiri dari;
a. gaji pokok,
b. tunjangan yang melekat pada gaji
c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan
d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen
e. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen
f. Tujangan profesi bagi guru dan dosen.
g. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen.
h. Maslahat tambahan bagi guru, dan;
i. Dosen  tunjangan  kehormatan  bagi  dosen  yang  memiliki  jabatan  profesor  atau guru besar.
2. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan terdiri dari;
a. gaji pokok
b. tunjangan yang melekat pada gaji
c. tunjangan struktural bagi pejabat structural
d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional,
Biaya non personalia (bukan pegawai)  meliputi;
1. Biaya bukan pegawai terdiri dari;
a. alat tulis sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai
b. rapat-rapat
c. transportasi perjalanan dinas
d. penilaian
e. daya dan jasa
f. pemeliharaan sarana dan prasarana
g. pendukung pembinaan siswa
2. Asumsi-asumsi dalam penentuan standar biaya di sekolah;
a. bentuk satuan pendidikan
b. jumlah siswa
c. jumlah guru
d. jumlah tenaga kependidikan, dan;
e. biaya pegawai
f. biaya bukan pegawai selanjutnya
3. Biaya ini diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun yang meliputi;
a. Pembinaan siswa
1) Pramuka
2) kesenian
3) olahraga
4) bahasa asing
5) lomba atau promosi kompetensi siswa
6) Palang Merah Remaja PMR
7) pokjar dan PSR (pekan seni remaja)
8) peringatan hari besar nasional
9) Widyawisata anak
b. Penyelenggaraan pembelajaran;
1) ATS bahan dan alat habis pakai teori;
2) ATM bahan dan alat habis pakai praktik
3) Pemeliharaan dan perbaikan ringan
• Pemeliharaan gedung (ruang kelas laboratorium dan lain-lain)
• Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah
• Perbaikan gedung (ruang kelas laboratorium dan lain-lain)
• Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah.
c. Penyelenggaraan Non Pembelajaran
1) ATS, bahan dan alat habis pakai
2) Pemeliharaan perbaikan ringan
• pemeliharaan gedung (ruang kelas laboratorium dan lain-lain)
• pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah
• pemeliharaan gedung sekolah ruang kelas laboratorium dan lain-lain
• perbaikan peralatan dan perabotan sekolah.
d. Daya dan jasa
1) Listrik;
2) Telepon
3) Internet
4) air bersih
5) gas dan yang lainnya
e. Pengelolaan
1) perjalanan dinas
2) rapat rapat
3. evaluasi, dan lain-lainnya
Biaya  satuan  dapat  disebut  biaya  pendidikan  untuk  satu  siswa  dalam  satu  tahun pada jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu biaya satuan setiap siswa merupakan ukuran  yang  menggambarkan  seberapa  besar  uang  yang  dialokasikan  ke  sekolah- sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.
Menurut  Nanang (Fattah.  Nanang,  2016) ,  perhitungan  biaya  dalam  pendidikan akan  didasarkan  oleh  perhitungan  biaya  nyata  (The  real  cost)  sesuai  dengan  kegiatan menurut Jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting  yang  perlu  dikaji  atau  dianalisis,  yaitu  biaya  pendidikan  secara  keseluruhan (total  cost),  dan  biaya  satuan  per  siswa  (unit  cost).    Agar  lebih  jelas  tentang  satandar pembiayaan satuan pendidikan dapat dilihat pada struktur pembiayaan berikut:

## Biaya Satuan SD/MI  (sekolah Dasar)
Secara umum biaya satuan SD/MI cenderung sama biaya satuan SDA Hasil studi Bank  Dunia,  baik  dari  sisi  komponen  biaya  yang  dibutuhkan  maupun  biaya  satuan untuk  masing-masing  komponen  tersebut.  Dengan  demikian  disajikan  standar  biaya satuan SD dengan asumsi satu SD terdiri dari 6 rombel rombongan belajar dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2 Standar Biaya Satuan Operasional Non personalia SD/MI untuk 6 Rombel. Deskripsi Jumlah (Rp) Standar Biaya Operasional Non Personalia per satuan Pendidikan   73.861.000,- Biaya Operasional Non Personalia per Rombel 12.310.000,- Biaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik 440.000,-

## Biaya satuan SMP/MTs.
Sekolah  Menengah  Pertama  Hasil  studi  biaya  satuan  SMP  memiliki  perbedaan yang signifikan dengan Hasil studi biaya satuan SMP dari Bank Dunia perbedaan yang mencolok  terdapat  pada  jumlah  siswa  per  rombel  total  jumlah  siswa  per  rombel  serta komponen bahan dan alat habis pakai untuk praktikum baik praktikum IPA praktikum IPA  IPS  komputer  bahasa  maupun  keterampilan  tabel  berikut  berisi  deskripsi  standar satuan biaya SMP MTS:
Tabel 3 Standar Biaya Satuan Operasional Non personalia SMP/MTs untuk 3 Rombel. Deskripsi Jumlah (Rp) Standar Biaya Operasional Non Personalia per satuan Pendidikan   76.643.520,- Biaya Operasional Non Personalia per Rombel 25.547.840,- Boaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik 793.370,-

## Biaya Satuan SMA/MA
Sekolah  Menengah  Atas  satuan  biaya  operasional  biaya  operasional  non personalia  dikelompokkan  menjadi  biaya  umum  dan  biaya  berdasarkan  jurusan spesifikasi biaya umum general merupakan satuan biaya rata-rata untuk semua jurusan sedangkan biaya berdasarkan jurusan dibedakan berdasarkan jurusan yang ada di SMA seperti  Ipang  IPS  dan  bahasa  dengan  asumsi  bahwa  SMA  Ma  memiliki  3  rombongan
belajar  dengan  hanya  memiliki  satuan  jurusan  berikut  deskripsi  standar  biaya  satuan untuk masing-masing jurusan.
Tabel 4 Standar Biaya Satuan Operasional Non personalia SMA/MA untuk 3 Rombel. Deskripsi Jumlah (Rp) Standar Biaya Operasional Non Personalia per satuan Pendidikan   174. 112.000,- Biaya Operasional Non Personalia per Rombel 58.037.000,- Boaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik 1.814.000,- Tabel 5 Standar Biaya Satuan Operasional Non personalia SMA/MA untuk 3 Rombel (Jurusan IPA) Deskripsi Jumlah (Rp) Standar Biaya Operasional Non Personalia per satuan Pendidikan   103.668.000,- Biaya Operasional Non Personalia per Rombel 34.556.00,- Boaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik 1.079.875,- Tabel 6 Standar Biaya Satuan Operasional Non personalia SMA/MA untuk 3 Rombel (Jurusan IPS) Deskripsi Jumlah (Rp) Standar Biaya Operasional Non Personalia per satuan Pendidikan   100.816.800,- Biaya Operasional Non Personalia per Rombel 33.605.600,- Biaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik 1.050.175,- Tabel 7 Standar Biaya Satuan Operasional Non personalia SMA/MA untuk 3 Rombel (Jurusan IPS) Deskripsi Jumlah (Rp) Standar Biaya Operasional Non Personalia per satuan Pendidikan   96.416.800,- Biaya Operasional Non Personalia per Rombel 32.138.933,- Biaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik 1.004.342,-
Dari  data  di  atas  dapat  difahami  bahwa  Standar  Biaya  Satuan  Menurut  Jenjang Pendikan  dapat  diketahui  oleh  setiap  masyarakat  Indonesia  dengan  alokasi  subsidi tertinggi  diberikan  kepada jenjang  SMA/MA  untuk  3  Rombel  dengan  besaran  Standar Biaya  Operasional  Non  Personalia  per  satuan  Pendidikan  Rp.  174.112.000,-.  Biaya Operasional  Non  Personalia  per  Rombel  Rp.  58.037.000,-      Biaya  Operasional  Non Personalia per Peserta Didik Rp. 1.814.000,-. Kemudian alokasi subsidi terendah adalah jenjang  SD/MI  dengan  besaran  Standar  Biaya  Operasional  Non  Personalia  per  satuan Pendidikan  Rp.  73.861.000,-.  Biaya  Operasional  Non  Personalia  per  Rombel  Rp. 12.310.000,-   Biaya Operasional Non Personalia per Peserta Didik Rp. 440.000,-. Dengan  data  di  diatas  cukup  jelah  seberapa  besar  alokasi  dana  yang  disubsidi pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  dimanfaatkan/difungsikan  dalam  setiap  kegiatan yang  ada  dilembaga  pendidikan.  Standar  pembiayaan  di  atas  juga  memahamkan
masyarakat luas bahwa biaya pendidikan itu memiliki standar-standar tertentu sehingga tidak bisa dialokasikan sesuai dengan selera masing-masing.

## Kesimpulan
Dapat  ditarik  kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  bahwa  mutu  pendidikan  sangat tergantung  pada  ekonomi  dan  pembiayaan  pendidkan,  pendidikan  tanpa  dana  sangat sulit  untuk  mengaflikasikan  perencanaan,  proses,  dan  aktualisasi  ilmu  pengetahuan dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya sangat dibutuhkan kemampuan kepala sekolah, guru dan masyarakat terhadap pemahaman Standar Pembiayaan Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.
Adapun yang dimaksud dengan Standar Pembiayaan adalah merupakan kriteria minimal  mengenai  komponen  pembiayaan  pendidikan  pada  satuan  pendidikan. Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas  (biaya  Investasi  dan  biaya  Operasional.  Dan  lebih jelas  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  investasi  yaitu;  investasi  lahan, penyediaan  sarana  dan  prasarana  dan  pengembangan  dan  penyediaan  sumber  daya manusia.
Sedangkan  biaya  operasional  adalah  meliputi  komponen  biaya  personalia  dan non personalia. Kata terakhir dari penulis bahwa standar pembiayaan pendidikan hanya dapat  dijalankan  tepat  sasaran/  komponen  jika,  pengelola  dana  pada  setiap  instansi pemerintahan,  Sekolah  Negeri  dan  swasta  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  terhadap prinsip-prinsip dalam penggunaan dana pendidikan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Artikel detikedu. (2021). 5 Negara ASEAN dengan Sistem Pendidikan Terbaik Tahun 2021, RI Termasuk? Google Scholar
Arwildayanto, dkk. (2007). Manajemen Keuangan dan Pemberdayaan Pendidikan . Fattah. Nanang. (2016). Standar Pembiayaan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya . Google Scholar
Lampiran II Rincian; (2020a). Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 . Google Scholar
Lampiran II Rincian; (2020b). Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 (proyek Prioritas starategis) . Google Scholar
Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan . Google Scholar
Rusdiana. (2015). Kebijakan Pendidk Kebijakan Pendidkianian . Google Scholar
Rusmana, Maman. (2018). Sistem Pembiayaan Pendidikan Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Garut .
7 (1). Google Scholar
Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 3 & 4).lembaran ke. 18-19 dan 20. (2021). Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal Pasal 32 ayat (1, 2, 3 & 4).lembaran ke. 18-19 dan 20 . Google Scholar
Syaiful Sagala. (2007). Manjemen Startegik Peningkatan Mutu Pendidikan . Google Scholar
Yeti Heryati & Ummuh Muhsin. (2014). Manajemen Sumber Daya Pendidikan . Google Scholar
Copyright holder: Ahmad Ridwan, Yurmaini (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: