ARBITRASI DALAM HUKUM PERKAWINAN  DI MESIR, BANGLADESH, PAKISTAN, TUNISIA, DAN INDONESIA
Mahsun Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi
Abstrak
Hadirnya  Dewan  Arbitrasi  sebagai  penengah  antara  pihak  si  suami  dan isteri  adalah  bentuk  perluasan  dan  regulasi  terhadap  Undang-Undang positif  yang  sudah  ada,  baik  yang  berasal  dari  hukum  Islam  maupun keinginan untuk mereformasi hukum karena kebutuhan sosiologis politis. Artinya  Negara  ingin  mengefektifkan  Undang-Undang  itu  dengan membentuk  suatu  badan  yang  dapat  membantu  tugasnya  demi pelaksanaan  pembatasan  poligami  dan  perceraian,  walaupun  dengan adanya  Dewan  arbitrasi  tidak  berarti  menutup  kasus  poligami.  Inti  dari adanya  Dewan  Arbitrasi  di  Pakistan,  Bangladesh,  Tunisia,  Mesir  dan Indonesia  secara  formal  adalah  untuk  menjamin  terlaksananya  aturan pembatasan poligami berjalan efektif.
Kata-kata  kunci: Dewan  Arbitrasi,  Undang-undang  negara  Islam,  Hukum perkawinan
A. Pendahuluan
Dalam perspektif Islam, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  dibangun  di  atas  nilai-nilai  suci  (sakral). Kesucian  lembaga  perkawinan,  bukan  hanya  karena  adanya  perintah-perintah untuk  itu,  baik  dalam  al-Quran  maupun  al-Hadis  tapi  karena  perkawinan  juga ikut  menentukan  kualitas  keberagamaan  seseorang.  Ajaran  Nabi  bahwa ”perkawinan  adalah  separuh  dari  agama”,  sangat  menilai  betapa  suci  sebuah lembaga  perkawinan.  Hal  ini  mengalihkan  dugaan  negatif  sebagian  orang  yang menganggap perkawinan sebagai keperdataan semata dan kosong dari nilai-nilai luhur.  Siapa  yang  ingin  menikah,  maka  menikahlah;  siapa  yang  ingin  berpisah, berpisahlah tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan sedikitpun.
Mengingat  perkawinan  adalah  pondasi  dan  merupakan  salah  satu  kebaikan tertinggi,  tentu  saja  Islam  mengharapkan,  baik  suami  maupun  istri  agar berperilaku  dengan  cara  sebaik-baiknya  terhadap  pasangannya.  Nabi  SAW bersabda “yang  paling  baik  diantara  kalian  adalah  yang  bersikap  baik  kepada istrinya,  dan  aku  yang  paling  baik  diantara  kalian  semua  terhadap  istriku”. Memang  benar  dalam  pembahasan-pembahasan  mengenai  hubungan  antara  pria dan  wanita,  hadis  ini  secara  khusus  ditujukan  kepada  kaum  pria.  Namun  juga merupakan ciri khas Hadis untuk dimaksudkan bahwa apapun yang berlaku bagi pria  juga  berlaku  bagi  wanita.  Penyesuaian-penyesuaian  yang  tepat  yang tercakup di dalamnya.
Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (w.505/1111) mengemukakan lima (5) manfaat  yang  diberikan  oleh  perkawinan,  hal  ini  dikemukakan  oleh  konteks beliau sebagai guru yang ingin mengupayakan kebaikan  bagi masyarakat umum, yaitu: mempunyai anak, melindungi agama dan membatasi nafsu, menjadi dekat
dengan  kaum  wanita,  mempunyai  seorang  yang  dapat  mengurusi  permasalahan rumah tangga, dan melatih diri sendiri dalam mengembangkan watak yang baik. 1
Sedangkan  manfaat  perkawinan  adalah  secara  garis  besar:  1)  Untuk mendapatkan  ketenangan  hidup  seperti  dalam  ayat    21  surat  ar-Rum  yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantara  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  mendapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir”.  2)  Untuk  menjaga  kehormatan  diri  dan  pandangan  mata.  Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk nikah, maka hendaklah ia nikah, karena sesungguhnya menikah itu menutupi hal-hak yang dilarang agama, dan melihara kemaluan  (farj).  Barang  siapa  tidak  sanggup,  hendaklah  ia  berpuasa,  karena sesungguhnya  puasa  itu  perisai  bagi  dirinya”.  (HR  Bukhari  Muslim).  3)  Untuk mendapatkan  keturunan  Nabi  Muhammad  SAW  pernah  bersabda  yang  artinya: “ Bahwasanya  Rasulullah  SAW  menyuruh  kita  kawin  dan  melarang  kiita membujang.  Beliau  bersabda:  “Kawinilah  wanita  yang  beranak  (bibitnya  subur sehingga  dapat  mempunyai  banyak  anak)  lagi  penyayang,  karena  aku  bangga dihadapan  para  Nabi  dengan  banyaknya  kamu  dihari  kiamat  “. 2 4)  Perkawinan juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan serta membangun  masa  depan  individu,  keluarga  dan  masyarakat  yang  lebih  baik. Dalam  undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974,  tujuan  perkawinan disebutkan dalam pasal 1 sebagai rangkaian   dari pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan  adalah  ikatan  lahir-batin  antara  suami-istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 3
Dengan  demikian,  dapatlah  disimpulkan  bahwa  Islam  sangat  menjunjung tinggi  sebuah  perkawinan  sebagai  laboratorium,  kosmos  kecil,  dalam  membina manusia  yang  berkualitas  sebagai  tugasnya  sebagai  kekhalifahan  di  muka  bumi ini. Untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (damai, penuh kasih sayang) itu bukan perkara gampang dan bukan persoalan yang hanya selesai hanya  diucapkan  saja,  karena  itu  pasutri  (baca:pasangan  suami  istri)  harus berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkanya.
1 Sachiko Murata, The Tao of Islam , cet. ke-4. (Bandung: Mizan, 1997), 232.
2 Mengenai  memilliki  keturunan    ini  al-Ghazali  mengungkapkan  bahwa    mempunyai anak  adalah  bahwa  seseorang    harus  berjuang  untuk  sesuatu  yang  sangat  disukai  oleh  Tuhan, yaitu eksistensi dan prokreasi manusia. Barang siapa memahami hikmah dari aturan penciptaan akan  menggunakan  bahwa  Tuhan  menyukai  ini,  dia  telah  memberinya  benih.  Sebab  Tuhan memberikannya  sebuah  Bumi  untuk  diolah.  Dia  telah  menyedikan  untuk  sepasang  sapi  dan sebuah bajak.  Jika hamba-Nya mempunyai akal sedikit saja, dia akan tahu apa yang dimaksudkan Tuhan oleh semuanya itu. Tuhan menciptakan benih anak-anak di punggung dan tubuh pria dan wanita. Dia telah mengirimkan nafsu sebagai utusan-Nya kepada mereka. Tidak ada orang yang berakal  yang  dapat  menangkap  apa  yang  dimaaksudkan  Tuhan  dengan  semuanya  ini.  Lihat, Murata, The Tao , 233. 3 Zuhdi  Muhdor, Memahami  Hukum  Perkawinan (Bandung:  AL-Qur’an-Bayan,  1994),
17.
Suami istri yang akan memasuki gerbang rumah tangga haruslah punya bekal pengetahuan  yang  cukup  tentang  nilai,  norma  dan  moral  agama  yang  benar. Harus  siap  dengan  mental  yang  kuat  untuk  menghadapi  segala  hambatan  dan tantangan serta hampasan badai kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami  istri  yang  merasa  siap  dan  memiliki  bekal  cukup,  namun  di  tengah perjalanan,  mereka  goyah,  mereka  gagal  menciptakan  dan  membina  rumah tangga yang baik ( sakinah, mawaddah wa rahmah) yang sebelumnya mereka cita- citakan.  Rumah  tangga  semakin  retak,  tali  perkawinan  semakin  kendor, hubungan  kasih  sayang  semakin  tidak  harmonis,  akhirnya  kabur  dan  hilang. Ketentraman  dan  kedamaian  rumah  tangga  yang  didambakan  berubah  menjadi pertikaian  dan  perselisihan,  rumah  tangga  bukan  lagi  seperti  istana  dan  surga, akan tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.
Upaya untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga, lebih-lebih kalau hal  itu  menjurus  kepada  perceraian,  demi  terbinanya  keutuhan  bahtera  rumah tangga  perlu  diusahakan  secara  terus  menerus.  Di  Indonesia,  upaya  tersebut menjadi  perhatian dari  pemerintah lewat  suatu lembaga yang berwenang dalam pemberian  layanan  konsultasi  tentang  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh keluarga/rumah  tangga.  Badan  itu  bernama  Badan  Penasehat  Perkawinan  dan Perceraian, atau disingkat BP4.
Di  Pakistan  pada  masa  pemerintahan  Ayub  Khan,  pembentukan  Undang- Undang Hukum Keluarga Islam menjadi agenda utama dari kebijakan politiknya, sehingga  lahirlah  kemudian  apa  yang  disebut  dengan Muslim  Family  Law Ordinance  tahun  1961.  Pembentukan  Ordinansi  tentu  tidak  terlepas  dari perdebatan  dan  kontroversi  internal  di  Pakistan  sendiri  yang  melibatkan kelompok tradisionalis dan modernis. Di antara isi ordinansi itu adalah masalah Pembatasan  Poligami.  Ordinansi  Pakistan  tahun  1961  mewajibkan  seseorang yang  akan  melakukan  poligami  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  Majelis Keluarga  untuk  mengangkat  suatu  badan  arbitrasi  yang  mencakup  wakil  istri; dan  badan  ini  tidak  akan  memberikan  persetujuan  pada  sang  suami  mengambil istri lagi sebelum ia yakin betul terhadap keadilan dan perlunya suami kawin lagi. Pasal  6  Ordinansi  Pakistan  tahun  1961  menetapkan  bahwa  suami  yang melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain tanpa memperoleh persetujuan dari badan arbitrasi tersebut, dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu Rupee dan istri memperoleh atas hak talak. Demikian juga yang terjadi di Bangladesh.
Dari sudut pandangan fuqaha’ modern dengan menetapkan hukuman seperti itu  pada  perkara  poligami,  ordinansi  itu  telah  sampai  pada  batas  pelanggaran terhadap filsafat fiqih yang menegaskan bahwa tidak ada hukuman yang mubah (yang  dibenarkan  oleh  syara’).  Pembahasan  tentang  badan  arbitrasi  ini  akan menarik  bila  dikaitkan  hukum  poligami  yang  terdapat  dalam  Islam  yang mensyaratkan adanya kesanggupan suami berbuat adil bagi seorang suami secara lahir batin.
Di Mesir, Undang-Undang Mesir tahun 1929 khususnya berkaitan substansi pasal  masalah  poligami,  dinyatakan  bahwa  istri  mempunyai  hak  untuk  minta cerai  dari  suaminya  atas  perkawinan  keduanya  apabila  hal  itu  mengakibatkan penderitaan  terhadapnya.  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1979  mengatakan bahwa,  perkawinan  lebih  dari  sekali  hanya  dibenarkan  apabila  masing-masing
istri dan calon istri kedua telah diberitahu dan menyetujuinya. Apabila istri tidak mengetahui  dan  tidak  menyetujuinya,  hal  ini  dapat  dianggap  membuatnya menderita  dan  karenanya  ia  berhak  meminta  pemutusan  perkawinan  (cerai) kepada Pengadilan.
Dalam  masalah  perceraian,  dalam  Undang-Undang  Mesir  tahun  1985 yang terdapat pada pasal  6, jika hakim menolak permohonannya (bercerai) dan dia kemudian mengajukan bukti lagi, namun ia tak dapat dibuktikanya (misalnya, ia merasa menderita karena suaminya kejam), maka istri dapat menunjukan para arbitator (penengah) seperti dalam pasal 7 sampai dengan 11. 4
Di Suriah dan Irak, izin poligami bergantung pada izin pengadilan. Atau mungkin yang lebih berani lagi, seperti di Yordania dan Maroko, yang undang- undangnya  mengatur  ketentuan  tentang  agar  dalam  akad  nikah  supaya  suami tidak  dapat  beristri  lagi.  Dan  jika  beristri  dua,  istri  pertamanya  berhak mengajukan perceraian.
Sedangkan  di  Tunisia  dan  Irak,  perkara  poligami  sudah  hampir dihapuskan  dari  perundang-undangan  negara.  Pertimbangannya  adalah  alasan yang  dikemukakan  para  kaum  modernis,  bahwa  al-Qur’an  menuntut  adanya kesanggupan berbuat adil tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Dan oleh karenanya, poligami tidak boleh atau haram. Meskipun pada kenyataanya poligami tetap saja terjadi di negara-negara tersebut, khususnya di negara-negara  Afrika,  Menurut  laporan  orang-orang  Afrika  sendiri,  poligami merupakan  perilaku  yaang  sangat  umum  dan  biasa.  Malah  orang  yang  tidak berpoligami dianggap di luar kebiasaan.
Untuk  konteks  Indonesia  sendiri,  masalah  izin  poligami  disebutkan  dalam pasal  4  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  berbunyi:  “seorang suami  baru  diizinkan  melakukan  poligami    dalam  keadaan  (1)  istri  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri;  (2)  istri  mendapat  cacat  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  (3)  istri  tidak  dapat  memperoleh keturunan”.
Dengan  latar  belakang  di  atas  dapatlah  kiranya  digambarkan  mengenai aturan-aturan  yang  berlaku  masing-masing  di  negara  Islam  dalam  perkara perceraian dan poligami. Usaha yang ditempuh  oleh sang istri dalam  memohon pemutusan perkawinan sehingga ditujukan dewan arbitrasi, seperti di Mesir atau izin  suami  berpoligami  dari  Arbritasi,  seperti  di  Pakistan  itulah  yang  akan menjadi pembahasan dalam makalah ini.

## B. Pengertian Arbitrasi
Arbitrasi  menurut  bahasa  adalah  penyelesaian  sengketa  oleh  para  wasit (abriter). Dalam Kamus Prancis-Indonesia, arbitrasi diartikan dengan perwasitan, peradilan, putusan, pemisah atau menyerahkan suatu sengketa kepada peradilan pemisah.  Demikian  juga  dalam  kamus  Inggris-Indonesia  oleh  J.M.  Echols  dan Hassan  Shadily,  arbitrasi  diartikan  sebagai  perwasitan.  Sedangkan  dalam
4 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  dalam  John  L.  Esposito,  ed., Enslikopedi Oxford Dunia Islam Modern , cet. ke-1. (Bandung: Mizan, 2001), III: 161-162.
Microsoft Encarta 97 Encyclopedia, arbitrasi dipakai sebagai istilah untuk orang atau  beberapa  orang    ( Arbitrator  or  arbitrators)  yang  tidak  memihak  yang bertugas  menengahi  suatu  persengketaan  berdasarkan  bukti-bukti  atau keterangan-keterangan dari  pihak-pihak yang bersengketa.  Pihak-pihak memilih jalan  arbitrasi  sebagai  ganti  proses  peradilan  untuk  memecahkan  sengketa  atau permasalahan yang timbul diantara mereka. 5
Di  Indonesia,  Arbitrasi  dalam  Tata  Hukum  Indonesia  terdapat  dalam  pasal 377  HIR  atau  pasal  705  RGB,  yang  berbunyi:  “Jika  orang  Indonesia  dan  orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh para Juru Pisah maka  mereka  wajib  menuruti  peraturan  pengadilan  perkara  yang  berlaku  bagi bangsa Eropa.”
Pasal  ini  menegaskan  kebolehan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan sengketa dengan melalui jalur pisah atau dengan istilah arbitrase. Badan  ini  berfungsi  dan  berwenang  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  dalam bentuk  “keputusan”  yang  wajib  dituruti  dan  tunduk  menurut  peraturan  hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.
C. Arbritasi dalam Kajian Fiqih dan Perundang-undangan Negara Islam
Hukum Perkawinan serta perubahan-perubahannya, merupakan masalah yang paling  menonjol  dalam  dalam  Islam dewasa ini. Semakin hari  semakin  banyak orang  yang  mengupas,  menganalisis    dan  menggali  hukumnya,  mengalahkan masalah-masalah  hukum  Islam  lainnya.  Alasannya  jelas  dan  sebagian  dari padanya  berlaku  pula  bagi  agama-agama  besar  lain. 6 Perkawinan  dalam  Islam adalah ikatan lahir-batin antara laki-laki dan wanita yang dibangun di atas nilai- nilai sakral. Kesucian lembaga perkawinan bukan hanya karena adanya perintah- perintah  untuk  itu,  baik  di  dalam  al-Qur’an  maupun  al-Hadis,  tapi  karena perkawinan  juga  ikut  menentukan  kualitaas  keberagamaan  seseorang. Perkawinan  merupakan  komponen  dasar  kehidupan  seorang  muslim.  Hal  ini karena banyak orang Islam menganggap orang yang hidup membujang dan atau sebagai biara adalah gambaran hidup inferior dan tidak sempurna. 7 Ajaran Nabi SAW  “perkawinan  adalah  separuh  dari  Agama”  sangat  mendukung  nilai  suci perkawinan.
Dengan  demikian  perkawinan  harus  disertai  totalitas  kesiapan  dan keterlibatan  lahir  batin  serta  ekonomi  sebagai  tanda  bahwa  seseorang  telah memasuki tahap baru dalam  hidup  yang memenuhi keberadaannya di  kemudian hari,  termasuk  dengan  kehidupannya  di  akhirat  kelak.  Keluarga  yang  paripurna adalah  yang  diliputi  suasana  saling  pengertian,  saling  menghormati  hak-hak suami-istri  beserta  kewajibannya,  baik  yang  berkaitan  dengan  anak-anak  yang mereka  lahirkan,    dengan  masyarakat  maupun  yang  hubungannya  dengan Tuhannya.
5 Lihat  S.  Wojowasito, Kamus  Umum  Belanda  Indonesia (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996), lihat juga Winarsih A. dan Farida S, Kamus Perancis Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
6 Daniel S.  Lev, Pengadilan Agama di Indonesia ,  cet.  ke-2.  (Jakarta: Intermasa,  1986), 173.
7 Jamal J. Elias, Islam (Religions of Word) (London: Great Britain, 1999), 76.
Hampir  di  setiap  negeri  di  dunia  ini  terjadi  persaingan  antara  negara  dan agama dalam memperebutkan pengaruhnya di dalam mengatur keluarga. Dalam abad  penguasaan  (baca=  hegemoni)  negara  dewasa  ini,  pengaruh  negara  telah berkembang  jauh  mengintervensi,  namun  pengaruh  agama,  dalam  hal  ini pendapat-pendapat  tokoh  agama  tidak  bisa  disisihkan.  Contohnya  pengaruh agama  Katolik  di  dalam  hukum  perkawinan  Eropa  dan  Amerika.  Namun demikian, kekuasaan sipil jelas tercermin, tidak saja dalam pembentukan undang- undangnya,  tetapi  juga  dalam  bentuk-bentuk  keluarga  yang  bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hukum perkawinan. Di sini Negara nampak semakin lama semakin  kuat  kedudukannya.  Contohnya,  Pengadilan  terhadap  perkara perkawinan,  pengadilan  mengenai  hubungan  keluarga,  badan-badan  penasihat keluarga  berencana,  termasuk  badan  Arbitrasi  yang  diberi  wewenang  untuk memeriksa  alasan-alasan  seseorang  suami  yang  akan  melakukan  perkawinan berikutnya.
Islam  telah  mempertahankan  lembaga-lembaga  hukum  keluarga  yang  lebih lama  dari  pada  agama-agama  lainnya.  Di  kebanyakan  negara-negara  Timur Tengah,  khususnya  Pakistan,  pemerintah  sipilnya  sudah  dapat  mendesak perubahan-perubahan di dalam hukum Perkawinan. Biasanya bentuk perubahan- perubahan  itu  menampung  pokok-pokok  ajaran  Islam.  Untuk  perombakan ideologi  secara  total,  tentulah  terlalu  bahaya  dari  segi  politik  dan  bahkan mungkin bertentangan dengan inti-inti kepercayaan yang dianut oleh kebanyakan politik  sendiri.  Ada  yang  menyandarkan  kepada  hukum  Islam  dan  lembaga- lembaga  yang  lama,  dan  yang  lain  benar-benar  berwajah  baru,  walaupun  masih berakar  kepada  hukum  yang  lama.  Hasil  yang  mengesankan  adalah  lahirnya Undang-Undang baru, antara lain di Maroko, Syiria, Tunisia, dan Pakistan yang substansinya  banyak  mengandung  sumber  hukum  baru  bagi  kekuasaan  Negara dan  bukan  dari  al-Qur’an  dan  Hadis.  Di samping  itu mereka  juga  menghendaki perbaikan  bagi  kedudukan  kaum  wanita,  yang  kini  memperoleh  jaminan, walaupun belum jelas sama sekali rincian jaminan itu, yakni perlindungan yang tidak tersedia dalam hukum yang lama.
1. Keberanjakan Vertikal dari Teorisasi Fiqih Klasik Di  dalam  al-Qur’an  surat  an-Nisaa’  ayat  35  Allah  SWT  berfirman  yang artinya sebagai berikut:
“Dan jika kamu khawatirkan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya  Allah  akan  memberi  taufik  kepada  suami  istri  tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahi dan maha mengenal”.
Dan ayat 10 dari surat al-Hujat yang artinya sebagai berikut:
“ Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu  adalah  bersaudara  maka  itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat.”
Ulama’  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa,  wajib  mengangkat hakam, sedangkan  ulama’  lainnya  mengatakan  sunnah.  Bahkan  kebanyakan  ulama’
sepakat  boleh  tentang  menggunakan hakam  sebagai  penengah  bila  terjadi pertikaian  antara  suami  istri  berdasarkan  ayat  35  surat  an-Nisa  di  atas.  Dan mereka  (para  ulama’)  sepakat  bahwa hakam  dari  masing-masing  pihak  suami isteri. Kecuali jika tidak terdapat orang yang dapat dijadikan hakam dari kedua pihak, maka bisa mendelegasikan pada orang lain.
Mereka  ( Jumhur  Ulama’)  juga  sepakat  bahwa  jika  para  hakam  berbeda pendapat  tidak  terlaksana  pendapatnya,  juga  pendapat  mereka  dalam menggabungkan kedua suami istri terlaksana tanpa diwakili dari salah satu suami atau  istri.  Akan  tetapi  Jumhur  Ulama’  berbeda  pendapat  tentang  jikalau keputusannya  ( hakam)  adalah  memisahkan  kedua  suami  istri,  apakah memerlukan  izin  dari  suami  atau  tidak?  Maka  dalam  hal  ini  mereka  berbeda pendapat.  Menurut  Imam  Maliki  dan  para  sahabatnya  boleh.  Sedangkan  as- Syafi’i  dan  Abu  Hanifah  dan  beberapa  sahabatnya  menyatakan  bahwa  mereka tidak berhak memisahkan suami istri, kecuali disengaja oleh suami. Dasar hukum Maliki  adalah    Hadis  dari  Ali  bi  Abi  Thalib  bahwa  beliau  mengatakan  kepada hakam ada hak untuk menceraikan dan menggabungkan (ruju’). Dalam hal ini as- Syafi’i  dan  Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa  hukum  asal  (dasar)  talaq/cerai adalah  sang  suami  atau  yang  mewakilinya,  bukan  dari  pihak  lain.  Juga    para sahabat Imam Malik berbeda dalam penjatuhan talaq tiga oleh hakam., menurut Ibnu  Qasim:  jatuhnya  satu.  Akan  tetapi  yang  lain,  mengatakan  tetap  jatuhnya tiga. 8
Jika  dilihat  dari  adat  orang  Arab  itu  sendiri  dari  lembaga hakam  atau arbiter, atau penengah, sudah ada sejak Nabi Muhammad belum diutus. Mereka, orang  Arab  itu  jika  terdapat  di  antara  mereka  persengketaan  ataupun perselisihan,  maka  lebih  memilih  menunjuk  arbitrer  yang  dipilih  mereka  dari orang  yang  sudah  dipercaya  dapat  menyelesaikan  perkara  mereka.  Misalnya, seorang pendeta yang mempunyai supranatural kepada Tuhan. 9
Secara  tradisional,  sumber  utama  hukum  keluarga  di  Pakistan  adalah mazhab Hanafi, akan tetapi mazhab-mazhab lain juga diterima secara luas. Pada dasarnya  sistem  ini  telah  terbukti  mampu  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Ukuran yang menentukan bagi keberhasilan hukum adalah metode yang dipakai mempertemukan antara kepentingan sosial dan pemikiran fikih. Pada abad ke 20 lahir secara berturut-turut berbagai undang-undang yang berlaku  begi  semua  pihak  di  Pakistan  tahun  1947.  Undang-Undang  ini  banyak menyangkut masalah-masalah khusus, yang terpenting adalah pencatatan nikah, syarat-syarat  yang  menyertai  akad  nikah  (perjanjian  perkawinan),  kawin  di bawah umur, pemutusan perkawinan atas permintaan istri batas maksimum masa tunggu/’ iddah,  pembatasan  hak  talak  yang  dimiliki  oleh  suami,  termasuk poligami  melalui  satu  badan  yang  disebut arbitrasi.  Disamping  itu,  beberapa masalah  lain  yang  berkaitan  dengannya  adalah  nasab,  pemeliharaan,  wasiat wajibah dan kewarisan.
Sebagian  besar  pasal  undang-undang  tersebut  telah  mendapat  penerimaan di  kalangan  spesialis  dalam  studi  hukum  Islam.  Ketentuan-ketentuan  hukum
8 Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), II: 73.
9 Noel  J.  Coulson, A  History  of  Islamic  Law (Endinburg:  Endinburg  Univesity Press,1991), 10.
yang  terkandung  dalam  undang-undang  itu  telah  membantu  memecahkan berbagai  problema  keluarga  dan  membuktikan  kemampuan  fikih  Islam  untuk memberi  respon  terhadap  tuntutan  kebutuhan-kebutuhan  praktis  dalam  zaman modern. Terdapat  keinginan  kuat  untuk melakukan modernisasi dan  pembaruan dalam  fikih  Islam  sehingga  perlu  melakukan    kompromi  antara  kepentingan- kepentingan sosial di satu segi dan tuntutan fiqih di sisi lain.
Khusus  dalam  masalah  poligami,  terdapat  banyak  pendapat  yang menentang gejala poligami dan menganggapnya menimbulkan kerugian terhadap kedudukan  wanita  dalam  keluarga  dan  penghalang  kebebasan  serta  keleluasaan wanita. Para fuqaha’ modern menyerang pendapat tersebut dan menganggapnya bertentangan  dengan  hak-hak  yang  diberikan  oleh  al-Qur’an  kepada  suami. Dalam  al-Qur’an  surat  an-Nisa’  menyatakan  kebolehan  poligami  adalah  bila  si suami bisa berlaku adil, kalau tidak berlaku diantara para istri, maka cukup satu saja. Dalam hal ini para Imam Madzab pun sepakat tentang kehalalan poligami. 10 Namun  akan  halnya  di  Pakistan,  pada  pasal  6  Ordinansi  tahun    1961  itu menyatakan wajibnya seorang yang ingin melakukan poligami untuk memperoleh persetujuan  majelis  Keluarga  ( Union  Council)  yang  akan  mengungkap  suatu badan  arbitrasi  ( Arbitration  Council)  yang  mencakup  wakil  istri;  dan  badan arbitrasi itu tidak akan mengeluarkan persetujuan perlunya si suami kawin lagi. Pasal  6  Ordinansi  Pakistan  tahun  1961  juga  menetapkan  bahwa  suami  yang melakukan  perkawinan  kedua  dengan  wanita  lainya  tanpa  persetujuan  badan arbitrasi, dapat dikenakan hukuman penjara selama  lamanya satu  (1) tahun dan denda sebanyak banyaknya lima ribu Rupee, diharuskan membayar seluruh mahar dari  istri yang ada atau istri-istri yang lain ( jika memiliki lebih dari  satu istri) dan  istri  yang  pertama/  istri-istri  memperoleh  hak  atas  talak  menurut  hukum perceraian tahun 1939.
Badan  Arbitrasi  ( Abritation  Council)  di  pimpin  oleh  seorang  pegawai negeri sipil (dan bukan lembaga kehakiman) yang bertugas untuk memeriksa dan meneliti  kasus-kasus  kawin  lagi  (poligami).  Badan  ini  berbentuk  dengan berasal/mewakili,  baik  wakil  suami  atau  istri  yang  pertama  dan  seorang  ketua yang  berasal  dari  anggota  Majelis  Keluarga  ( Union  Council),  atau  pada  kasus tertentu,  dari  orang  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Badan  ini  yang  bertugas memeriksa alasan-alasan dari sang suami yang menunjukkan perkawinan kedua, apakah  kemudian  di  kehendaki  dan  pantas.  Juga  memeriksa  dan mempertimbangkan keadaan si suami apakah ia mandul, punya kelemahan fisik, sengaja menghindari ketetapan tentang ganti rugi yang berhubungaan dengn hak- hak suami-istri atau penyakit gila dari penyakit istri yang ada. Jadi, yang menjadi
10 Orang  Islam  sepakat  bahwa  seorang  muslim  yang  merdeka,  baligh,  berakal, afief (menjaga kehormatan sendiri), sehat dan tidak mahjur alaih, boleh kawin secara bersama dengan empat  wanita  merdeka  bukan  pezina  dan  sehat.  Dan  tidak  halal  bagi  seorang  pun  kawin  lebih empat,  tanpa  khilaf  dari  seorangpun  dikalangan  ahlul  Islam.  Orang-orang  Rawafid    ( Rafidlah ) berbeda  pendapat;  tapi  tidak  sah  untuk  ikatan  Islam  dan  mendapat  mereka  tidak  dapat diperhitungkan.  Ulama’  sepakat  bahwa  orang  yang  menceraikan  istri-istrinya  lalu  isteri-isteri telah menyelesaikan hidah mereka, atau mereka meninggal, maka boleh kawin sempurna empat wanita atau kurang jika ia suka, lihat, Sa’di Abu Habieb, Mausu>’atul Ijma’, terj. Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 554.
tugas badan arbitrasi adalah meneliti-meneliti si suami, baik yang menyangkut si suami sendiri maupun si isteri. 11
Namun  demikian,  ada  beberapa  alasan  yang  berkaitan  dengan  tidak efektifnya  poligami. Pertama,  badan  arbitrasi  sebagai  institusi  dasar    yang diciptakan  oleh  Ordinansi  tak  satupun  memiliki  pengalaman  dan  terlepas  dari otoritas  dan  persetujuan  Pengadilan,  walaupun  mereka  mendapatkan rekomendasi kepada Pengadilan. Kedua, bagian penting dari arbitrasi, yaitu ketua dari  Majelis  Keluarga  ( Union  Council)  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  karena penghapusan sistem berdasarkan demokrasi. Di samping itu, sebuah permohonan banding  putusan  Dewan  Arbitrasi  diberkas/disimpan  oleh  Majelis  Keluarga ( Union Council) yang telah dibubarkan ketika dalam keadaan perang.
Selanjutnya,  Majelis  Keluarga  memberlakukan  aksi  hukuman  bagi pelanggaran Ordinansi, bukan pengadilan. Karena faktor ini pembatasan poligami menjadi tidak efektif. David Pearl dalam  kesimpulanya mencatat:
Banyak laki-laki dewasa mengambil resiko  seperti terdapat dalam pasal 6 butir a dan b (penjara/denda dan membayar penuh mahar ) dan mengakhiri isteri  kedua  tanpa  bersusah  payah  mengajukan    persetujun  Dewan Arbitrasi. Bagaimanapun, 32 orang laki-laki yang mematuhi aturan hukum, paling hanya satu orang yang ditolak permohonannya oleh dewan Arbitrasi. Hal ini merupakan kenyataan yang luar biasa yang mengilustrasikan Dewan Arbitasi, walaupun formalitas-formalitas  itu harus turuti.
Seorang  praktisi  dari  Bahalpur  memberi  perhatian  pada  konferensi  yang diadakan baru-baru ini tentang Hukum Keluarga di Pakistan, yang mana perintah Punjab mengamandemen hukum yang berkaitan seorang isteri yang mengajukan keluhan,  kalau  di  propinsi-propinsi  Pakistan,  di  catat  oleh  Majelis  Keluarga. Praktisi hukum itu mengatakan bahwa para sang suami itu sering menikah tanpa memperoleh izin sah dan Majelis Keluarga jarang meuntut mereka.
Hal  di  atas  memperlihatkan,  walaupun  Pakistan  menempuh  pembatasan secara  akademis  menurut  pelanggar  Ordinansi  mempergunakan  haknya  secara sewenang-wenang  dalam  poligami,  namun  pada  kenyataannya  izin  dari pemerintah untuk poligami kelihatanya untuk suatu formalitas yang lebih sebagai penghalang  yang  efektif.  Dengan  demikian,  jika  dilihat  dari  keberanjakan vertikal, maka masalah poligami adalah masalah yang belum pernah di bicarakan oleh  Imam  Abu  Hanifah  maupun  para  Ulama-Ulama  yang  dalam  mazhab  itu, yang mazhab itu sebagai mazhab terbesar di wilayah Pakistan. Kemudian, bentuk hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelanggar  Ordinansi  itu  merupakan pelanggaran terhadap filsafat fikih yang menegaskan bahwa tidak ada hukuman dalam  melakukan  perbuatan  yang mubah  seperti  poligami.  Bahkan  terhadap mazhab Hanafi sendiri yang dikaitkan antara perkara hakam dan poligami yang mubah, justru sanksi/hukuman tersebut diluar wiilayah pendapat mazhab Hanafi sendiri. 12
11 Rubya  Mehdi, The  Islamization  of  The  Law  in  Pakistan (Richmon:  Cuzon  Press, 1994),  164.  Lihat  juga  Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  in  The  Muslim  Word (Bombay:
Tripathi 1972), 250.
12 Mahmood , Personal Law, 165-166.

## 2. Keberanjakan Horizontal Antar Perundang-undangan
Dalam  Perundang-undangan  Mesir,  proses  poligami  harus  melalui pencatatan  nikah,  yang  hal  itu  harus  diberitahukan  kepada  sang  isteri,  untuk menjadi  pertimbangan  apakah  disetujui  atau  tidak.  Bila  dengan  hal  tersebut, seorang  istri  merasa  disakiti  oleh  suaminya,  maka  ia  punya  hak  untuk mengajukan dengan menunjukkan bukti oleh suaminya. Akan tetapi bila hak itu ditolak oleh Hakim, karena ia tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat bahwa ia disakiti  oleh  suaminya,  maka  ia  menempuh  dengan  cara  menunjuk  para  arbiter (penengah).  Para  arbiter  haruslah  orang  yang  terpilih  dan  dipilih  dari  keluarga pasangan.  Jika  di  antara  kelurga,  tidak  ada  yang  kompeten  untuk  itu,  maka  ia boleh  memilih  dari  luar  keluarganya  yang  ia  tahu  kemampuan  ilmu  dan pengetahuannya dan mampu untuk rekonsiliasi antara suami-istri.
Para arbiter harus  merencanakan bahwa, sejak ia memulai pemeriksaan dan mengakhiri tugasnya tidaklah boleh lebih dari  6 bulan. Karena pengadilan  akan mengumumkan  kepada  para  arbiter  dan  para  pihak  tentang  perkara  perceraian tersebut.  Sehingga  pada  nantinya,  Pengadilan  akan  meminta  untuk  mengambil sumpah  untuk  melaksanakan  keadilan  dan  dengan  penuh  keyakinan.  Kemudian pada  point  b  dikatakan  bahwa,  Pengadilan  akan  memberikan  waktu  tambahan selama tiga bulan, namun jika arbiter tidak mampu menyerahkan hasilnya, maka ia dinilai tidak mampu mencapai suatu kesepakatan.
Ketidakhadiran  para  pihak  pada  sesi-sesi  arbitrasi  (penyampaian  hasil arbitarsi)  setelah  itu  diberitahukan  oleh  Pengadilan,  maka  hal  itu  tidak  akan mempengaruhi  proses  arbitrasi,  yang  berarti  hasil  rekomendasi  arbitrasi  tidak mempengaruhi apa yang nanti diputuskan oleh Pengadilan.
Jika  para  arbitrator  gagal  melakukan  rekonsiliasi  antara  pihak-pihak, misalnya  disebabkan  dari  kubu  suami, maka  arbitator  dapat  merekomendasikan perceraian,  dengan  jaminan  isteri  tidak  akan  kehilangan  hak-haknya  dari perkawinan  sebelumnya.  Akan  tetapi  jika  itu  dari  pihak  sang  isteri,  arbitrator akan  merekomendasi  si  istri  untuk  membayar  ganti  kerugian.  Dan  jika  dari kedua-duanya,  maka  abitrator  dapat  merekomendasikam  penceraian,  baik  itu tanpa  ganti  rugi  atau  pembayaran  ganti  rugi  sebagai  bentuk  kesalahan  yang dilakukan  oleh  persengketaan  yang  sukar  didamaikan.  Maka  dewan  arbitrasi dapat merekomendasikan hal itu tanpa ganti rugi dari kedua belah pihak.
Adapun  dalam  pada  pasal  11,  dinyatakan  bahwa,  jika  para    arbiter  tidak dapat  menyerahkan  hasilnya,  maka  Pengadilan  dapat  menunjuk  orang  ketiga yang  diketahui  kredibilitasinya  dapat  membuat  rekonsiliasi,  dan  nantinya arbitrator ini (orang ketiga) ini akan diambil sumpahnya oleh Pengadilan seperti terdapat pada pasal 8. Namun jika para arbitrator juga tidak dapat membuahkan rekonsiliasi antar pihak, maka Pengadilan akan memproses perkara itu. Dan jika Pengadilan  juga  tidak  mampu  mempunyai  rekonsiliasi  seperti  yang  diharapkan dari  kedua  belah  pihak,  maka  jelaslah  hal  itu  tidak  mungkin  lagi  untuk diupayakan.  Dengan  demikian  pengadilan  akan  memberi  keputusan  untuk menceraikan  keduanya  dengan  talak  satu  dan  kehilangan  keseluruhan  hak-hak keuangan dari sang isteri serta ganti rugi oleh isteri. 13
Jika dilihat Ordinansi Pakistan 1961, khususnya menyangkut adanya dewan Arbitrasi  dalam  membantu  menyelesaikan  poligami,  maka  adanya  Dewan
13 Mahmood, Personal Law, 38-39.
tersebut  sebagai  bentuk  institusi  yang  baru,  yang  belum  ada  pada  buku-buku fiqih. Jika dilihat dari sudut kategori negara macam apa Pakistan dengan Hukum Keluarganya,  maka  Pakistan  termasuk  dalam  negara-negara  muslim  yang berusaha  memberlakukan  keluarga  Islam,  tetapi  dengan  mengandakan pembaharuan pada hal-hal tertentu, sama seperti negara Mesir, Tunisia demikin juga  Indonesia.  Sedangkan  khususnya  dengan  ditetapkannya  Dewan  Arbitrasi oleh  Majelis  Keluarga  sebagai  peneliti  alasan-alasan  poligami  oleh  sang  suami sebagai bentuk regulatory reform (reformasi dalam pengaturan adminitrasi) yang mengefektifkan  legislasi  (pemberlakuan  undang-undang).  Hal  ini  dilakukan dikarenakan  karena  adanya  tendensi  atau  kecenderungan  yang  terdapat  dalam masyarakat untuk menyalah-gunakan tindakan-tindakan perbaikan dalam hukum positif di satu negara.
Di Pakistan  sendiri yang  merupakan negara dengan penampakan identitas Islam  lebih  kuat.  Reformasi  secara  regulasi  ditetapkan.  Pemerintah  ingin memberlakukan  hukum  Islam.  Khususnya  hukum  keluarga  dalam  kehidupan masyarakat serta ingin menaikkan martabat dan harkat wanita yang sebelumnya tidak  jadi  perhatian.  Kasus  seperti  poligami  memang  sebelumnya  banyak disalahgunakan  oleh  mereka,  dalam  hal  ini  para  Tuan  Tanah  di  desa  yang menikahkan anaknya di waktu kecil guna menjaga harta kekayaannya.
Kemudian, setelah si anak sudah besar, dia menikah lagi dengan perempuan yang ia sukai tanpa memperhatikan nasib istri pertamanya. Keluhan inilah yang menjadikan  adanya  pembatasan  dalam  poligami  dengan  mengadakan  dewan arbitrasi yang berfungsi menyelidiki alasan-alasan sang suami, apakah poligami itu memang diperlukan dan pantas bagi si suami.
Jika  dibandingkan  dengan  negara  Syiria  yang  memberlakukan  Hukum Keluarga  1953  yang  telah  diamandemen  tahun  1975.  Dalam  Undang-Undang 1953,  hak  poligami  bagi  suami  masih  diperbolehkan  asalkan  si  suami  dapat membuktikan  bahwa  ia  mampu  memberi  biaya  hidup  kepada  2  istrinya.  Dalam hal ini pengadilan dapat menolak jika bukti-bukti itu tidak ada. Sedangkan dalam Undang-Undang tahun 1975 hak poligami ini dipersempit, kecuali ada justifikasi hukum  dan  sang  suami  mampu  membiayai  2  istrinya,  Artinya  izin  pengadilan untuk  poligami  hanya  diberikan  pada  kasus-kasus  tertentu  dan  kondisi-kondisi khusus.
Adapun  di  negara  Iran  yang  memberlakukan  Hukum  perkawinan  tahun 1931,  mempersyaratkan  jika  pada  waktu  perkawinan,  seorang  pria  yang  sudah beristri,  maka  ia  harus  memberitahukan  calon  isterinya  tentang  perkawinan pertamanya. Kelalaian terhadap hal ini merupakan pelanggaran. Terhadap aturan ini, Family  Protection  Law  1967  menambahkan  bahwa  “seseorang  yang  ingin melakukan  poligami  harus  mencari  izin  dulu  kepada  Pengadilan”.  Namun sebelum  itu  Pengadilan  memperhatikan  kapasitas  si  suami,  untuk  memelihara istrinya lebih dari seorang istri dan memperlakukan istri-istrinya secara adil. Jika tidak maka ia akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang tahun  1931, misalnya dengan menyembunyikan isteri  pertama, dan pengadilan dapat memutuskan perkawinannya oleh Pengadilan.
Adapun dengan halnya di Indonesia, fungsi arbitrasi atau penengah dalam proses  rekonsiliasi  keluarga  adalah  BP  4  yang  dalam  pasal  3  AD  ART  adalah instansi  penunjang  tugas  Kementrian  Agama  RI  dalam  bidang  penasehatan
Perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera. Adapun tugas-tugas BP 4 di antaranya adalah seperti yang terdapat dalam AD ART pasal 5, yaitu:
1. Memberi  nasehat  dan  penerangan  tentang  masalah  nikah,  talak,  cerai dan  rujuk  kepada  yang  akan  melakukannya  baik  perorangan  maupun kelompok
2. Mencegah  terjadinya  penceraian  sewenang-wenang,  poligami  yang tidak bertanggung jawab dan perkawinan dibawah umur atau di bawah tangan
3. Memberikaan  bantuan  yang  bersifat  wajib  dalam  menyelesaikan kesulitan-kesulitan  perkawinan,  problem  keluarga  dan  perselisihan keluarga
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Perkawinan
5. Ikut  berperan  aktif  dalam  kegiatan  lintas  sektoral  yang  bertujuan membina mental keluarga bahagia, sehat dan sejahtera
Apapun  landasan  berdirinya  BP4  adalah  membentuk  keluarga  di  mana Allah  SWT  menciptakan  pria  dan  wanita  dalam  hubungan  kekeluargaan,  yang membutuhkan  kasih  sayang  dan  ketentraman  antara  satu  dengan  lainnya. sekaligus  memberikan  bimbingan  yang  terus  menerus  tanpa  henti-hentinya. Penasehat  perkawinan  adalah  mereka  yang  berakhlak  tinggi  dan  berbudi  luhur, hatinya bersih sehingga nantinya mampu melaksanakan tugasnya.
Adapun  tugas  dan  fungsinya  adalah  (1)  melaksanakan  penasehatan  yang diberikan  oleh  KUA  kepada  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan. (2) BP4 melaksanakan penasehatan yang diberikan oleh Pengadilan kepada  suami  isteri  yang  akan  melakukan  perceraian  agar  mereka  hidup  rukun kembali.  (3)  BP4  memberikan  penasehatan  bagi  suami  isteri  yang  sedang mengalami perselisihan dan persengketaan dalam keluarga.
Kemudian, pola hubungan BP 4 dengan pengadilan, adalah (1) BP4 adalah netral  berdiri  diatas  kebenaran  dan  keadilan.  (2)  BP4  berupaya  mengusahakan perdamaian  bagi  pasangan  suami  isteri  yang  berselisih  dan  BP  4  tidak mempunyai  wewenang  menjatuhkan keputusan sebagaimana pengadilan, karena sifatnya  hanya  membantu  hakim  untuk  mendamaikan.  Apabila  tidak  berhasil, maka BP4 hanya berwenang membuat suatu pengantar ingin cerai ke Pengadilan. Jika dilihat, lembaga arbitrasi di negara Pakistan yang memeriksa perkara poligami, di Mesir yang berwenang mengadakan rekonsoliasi, dan BP4 yang ada di  wilayah  hukum  Indonesia,  sepertinya  ada  kesamaan,  yaitu  sama-sama  ingin meyelesaikan  sengketa  dan  perselisihan  antara  suami  isteri  dan  dapat membuat suatu  bentuk  rekomendasi  kepada  Pengadilan.  Dan  adapun  perbedaanya  adalah bahwa  BP4  ada  di  bawah  suatu  Kementrian  khusus  yang  pengangkatannya dilakukan  oleh  Kementrian  Agama  yang  berwenang  atas  urusan-urusan  orang yang  beragama  dan  BP4  tetap  melakukan  tugasnya,  artinya  tidak  ada pengangkatan yang sifatnya temporal, misalnya diperlukan seperti kasus Pakistan dan Mesir.
Adapun badan arbitrasi yang ada di Pakistan diangkat oleh Majelis Keluarga yang  berada  di  luar  otoritas  Pengadilan.  Sedangkan  dewan  Arbitarsi  di  Mesir, diangkat oleh pihak-pihak  yang bersengketa,  dan kadang-kadang ditunjuk oleh Pengadilan bila diperlukan. Adapun, konteksnya dengan di Iran dan Syiria, fungsi
arbitrasi  ini  diemban  oleh  Pengadilan  sendiri  yang  tentunya  kewenangannya dengan memeriksa alasan-alasan poligami sangat jauh berbeda dengan yang ada di Mesir, Bangladesh, Pakistan, maupun BP 4 nya Indonesia.

## D. Penutup
Keberadaan  Dewan  Arbitrasi  sebagai  penengah  antara  pihak  si  suami  dan istri adalah bentuk perluasan dan Regulasi terhadap Undang-Undang positif yang sudah  ada,  baik  yang  berasal  dari  hukum  Islam  maupun  keinginan  untuk mereformasi  hukum  karena  kebutuhan  sosiologis  politis.  Artinya  negara  ingin mengefektifkan Undang-Undang itu dengan membentuk suatu badan yang dapat membantu  tugasnya  demi  pelaksanaan  pembatasan  poligami    dan  perceraian, walaupun demikian, dengan adanya Dewan arbitrasi tidak berarti menutup kasus poligami.  Bahkan  dengan  adanya  dewan  ini,  membuat  formalitas  sendiri  yang menjadi keefektifan aturan pembatasan poligami.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulawi,  Wasit. “Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia”, dalam Amrullah ahmed, ed., Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Elias, Jamal J. Islam (Religions of Word). London: Great Britain, 1999.
Coulson,  Noel  J. A  History  of  Islamic  Law.  Endinburg:  Endinburg
Univesity Press, 1991. Habieb,Sa’di  Abu. Mausu>’atul  Ijma’,  terj.  Sahal  Machfudz  dan  Mustofa
Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
Lev,  Daniel  S. Pengadilan  Agama  di  Indonesia.  cet.  ke-2.  Jakarta:
Intermasa, 1986.
Mahmood,  Tahir. Family  Law  Reform  in  the  Muslim  World.  Bombay:
NM. Tripathi PVT. ltd, 1972.
Mahmood,  Tahir. Personal  Law  in  Islamic  Countries.  New  Delhi: Academi of  Law and Religion, 1987.
Mahmood,  Tahir. Personal  Law  in  Islamic  Countries.  John  L.  Esposito, Enslikopedi  Oxford  Dunia  Islam  Modern.  cet.  ke-1.  Bandung:
Mizan, 2001. Mehdi,  Rubya. The  Islamization  of  the  Law  in  Pakistan.  Ricmond:
Curzoon Press Ltd, 1994.
Muhdor,  Zuhdi. Memahami  Hukum  Perkawinan.  Bandung:  AL-Qur’an- Bayan, 1994.
Murata, Sachiko. The Tao of Islam.  cet. ke-4. Bandung: Mizan, 1997.
Rusd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid    wa  Nihayah  al-Muqtasid.  Semarang Usaha Keluarga, t.t.
Winarsih, A dan Farida S. Kamus Perancis Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Wojowasito,  S. Kamus  Umum  Belanda  Indonesia.  Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 1996.