## Melihat banjir di Surabaya dari sudut pandang sejarah
Ahmad Sholehuddin Suryanullah ahmadsholehuddinsuryanullah@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.

## Judul buku:
Banjir di Kota Surabaya Paruh Kedua Abad ke-20 Penulis:
Sarkawi B. Husain Penerbit: Penerbit Ombak (2020) Halaman: xx+366 ISBN: 978-602-258-558-9 Harga Buku: IDR. 125.000 (Soft Cover)
Kata “banjir” bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi, banyak peristiwa banjir pada akhir-akhir  ini,  yang  mana  terjadi  karena  beberapa  faktor,  mulai  dari  kondisi  alam  dan manusianya. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya sudah mengalami permasalahan banjir sejak periode Kolonial, hal itu terjadi karena meningkatnya air laut, eksploitasi hutan, sedimentasi sungai, demografi yang tidak stabil, dan penimbunan wilayah resapan air. Sarkawi B. Husain dalam buku ini menelusuri latar belakang wilayah Kota  Surabaya,  faktor-faktor  penyebab  banjir,  peristiwa  terjadinya  banjir,  permasalahan demografi  serta  lingkungan,  dan  upaya  untuk  mengendalikan.  Buku  ini  diangkat  dari disertasinya di Universitas Gadjah Mada pada 2016.
Bagian  pertama  buku  ini  memaparkan  bahwa  kondisi  geografis  Kota  Surabaya sebelum menjadi pemukiman yakni rawa-rawa, terbentuknya daratan di wilayah ini terpicu dari endapan material dari erupsi Gunung Kelud yang terbawa oleh aliran Sungai Brantas, kemudian teralir ke percabangan yaitu Sungai Pengirian dan Sungai Mas yang bermuara di Surabaya,  proses  ini  terjadi  selama  ratusan  tahun,  sehingga  mampu  mengendap  serta membentuk daratan. Tidak hanya itu, menurunnya air laut juga menjadi faktor terbentuknya daratan baru di Surabaya, sehingga banyak orang-orang yang mulai menghuni daerah ini. Pada bagian kedua menjelaskan tentang tidak adanya  sistem drainase pada awal abad ke- 19 di Kota Surabaya, hal itu semakin diperparah oleh naiknya air laut dan meluapnya sungai yang  melintasi  Kota  Surabaya  ketika  musim  hujan  tiba. Gemeente hanya  memperhatikan pemukiman  Eropa  saja,  pemukiman  pribumi  tidak  diperhatikan,  mereka  mengurusi

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
banjirnya  sendiri,  tanpa  mendapat  bantuan  dari  pemerintah  Kota  Surabaya.  Pasca memperoleh  kedaulatan,  masyarakat  Kota  Surabaya  masih  terbayang-bayang  dengan bencana banjir, meskipun sudah dilakukan penataan sistem drainase, tetapi upaya tersebut belum  maksimal,  terlihat  pada  1955  di  beberapa  wilayah  masyarakat  yang  berdekatan dengan sungai, mereka melakukan protes dengan menjebol tanggul sungai, sehingga banjir semakin merata.
Berikutnya  bagian ketiga memperlihatkan semakin masifnya banjir, yakni dengan bertambahnya wilayah yang terendam tahun 1970-an, dulu hanya terjadi di daerah bekas rawa, pada tahun ini mulai merambah ke wilayah yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan dari kantor  Humas  Surabaya,  banjir  pada  awal  1978  melanda  34  lokasi  atau  hampir  separuh wilayah  Surabaya,  jalan-jalan  serta  fasilitas  umum  lainnya  ikut  terendam,  sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan menyebabkan kerugian materi. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Surabaya tahun 1980-an menangani banjir dengan membeli pompa air dari Jepang, akan tetapi upaya itu masih kurang efektif, karena air yang menggenangi dengan jumlah pompanya tidak sebanding. Aksi premanisme juga terjadi pada pengendara mobil yang  mogok,  para  pemuda  mendorongnya  dan  meminta  upah  Rp.  1.000-Rp.  2.000,  jika pengemudi  tidak  memberikan  upah  tersebut,  mereka  akan  memecahkan  kaca  mobilnya. Sebagian perumahan yang baru berdiri ikut tergenang, penghuni perumahan menuntut ganti rugi ke pengembang, karena merasa tertipu.
Pada bagian keempat mengulas tentang meningkatnya penduduk yang diakibatkan dari semakin berkembangnya Pelabuhan Surabaya awal abad ke-20, puncaknya pada 1950- an,  banyak  masyarakat  luar  Surabaya  datang  ke  Surabaya  untuk  mencari  pekerjaan  dan menetap di sana. Lonjakan demografi ini menjadi masalah serius, karena Pemerintah Kota Surabaya  harus  menyediakan  hunian  untuk  mereka,  meski  sudah  banyak  pembangunan perumahan sederhana, tetapi para pendatang tidak semua bisa tertampung, maka dari itu, banyak  bermunculan  bangunan  liar  di  tanah-tanah  pemerintah  dan  bantaran-bantaran sungai. Setelah muncul masalah itu, pemerintah mulai memperbanyak hunian, yang dulunya lahan  kosong  atau  lahan  pertanian  berubah  menjadi  kawasan  terbangun.  Alih-alih menyelesaikan  masalah  lonjakan  demografi,  justru  masalah  banjir  yang  datang,  karena banyak wilayah resapan air berubah menjadi kawasan terbangun, luas wilayah Surabaya pada 1986 mencapai 29.176 hektar, lebih dari separuh yakni 52,51 persen telah menjadi wilayah  terbangun,  sisanya  13.851  hektar  atau  47,49  persen  digunakan  untuk  kegiatan pertanian, tambak, dan garam rakyat. Perubahan fungsi lahan mulai masif tahun 1950-an sampai 1990-an.
Selanjutnya bagian kelima berbicara mengenai degradasi lingkungan perkotaan yang disebabkan oleh ketidakstabilan demografi dan berakibat pada pemukim liar yang hidup di bantaran sungai, saluran drainase, dan kolong jembatan, para pemukim liar (gelandangan) tidak  memiliki  tempat  tinggal  tetap,  mereka  membangun  rumah  dari  bahan  seadanya, seperti kayu bekas proyek atau kardus bekas industri. Masalah gelandangan sudah ada sejak periode  kolonial  yakni  pada  Januari  1924,  setiap  malam  polisi  menangkap  sekitar  10-20 orang  untuk  dikembalikan  ke  tempat  asalnya,  akan  tetapi,  usaha  itu  kurang  maksimal, karena di tempat asalnya, mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga kembali lagi ke kota dengan pencari pekerjaan seadanya, masalah ini tetap berlanjut sampai pasca kedaulatan
Indonesia.  Memasuki  tahun  1970-an,  pemukiman  liar  semakin  menjamur  di  bantaran sungai, hal ini menimbulkan masalah baru yakni sampah yang dibuang ke sungai. Sungai- sungai  mengalami  pendangkalan  karena  banyaknya  sampah  yang  memenuhinya,  para pemukim  liar  membuang  sampahnya  ke  sungai,  sehingga  menyumbat  aliran  dan menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Menyadari masalah ini, Pemerintah Kolonial membuat  aturan  kebersihan  dan  mewajibkan  masyarakat  membuang  sampah  ke  bak sampah  serta  melarang  membuang sampah  ke  sungai. Prihatin  dengan masalah sampah, pada 1960-an muncul gerakan untuk mengurusi dan mengendalikan sampah di Surabaya. Pembukaan lahan besar-besaran mengakibatkan semakin sedikitnya ruang terbuka hijau, kesadaran dalam merawat ruang terbuka hijau yang mulai kritis baru muncul tahun 1970- an, Pemerintah Surabaya mulai memetakan wilayah untuk ruang terbuka hijau dan wilayah untuk pemukiman.
Bagian terakhir membicarakan tentang upaya pengendalian banjir oleh pemerintah dan masyarakat yakni dengan membuat master plan pembangunan di Surabaya, memetakan wilayah  untuk  area  terbangun  dan  area  terbuka  hijau,  hal  itu  dibuktikan  dari  ucapan Walikota Surabaya R. Soekotjo tahun 1968, bahwa perlunya menerapkan master plan dalam pembangunan jangka panjang di Surabaya, gagasan itu masih berlanjut sampai tahun 2000- an. Selain itu, Pemerintah Kolonial sudah mengantisipasi banjir kiriman dengan membangun Bendungan  Lengkong,  Porong,  dan  Kanal  Wonokromo.  Setelah  terbangunnya  fasilitas pengendalian banjir  kiriman  yang mampu  menghalau banjir  dari dataran tinggi,  masalah banjir karena hujan, perubahan fungsi lahan, dan sedimentasi sungai belum terselesaikan. Maka  dari  itu,  pada  awal  abad  ke-20  dibangun  dam,  pintu  air,  dan bozem untuk mengendalikan  banjir  dari  masalah  lingkungan  di  Surabaya  sendiri.  Upaya  pembuatan fasilitas pengendali banjir dirasa masih efektif pada pasca kedaulatan Indonesia, terlihat dari tahun  1953,  ada  pembangunan bozem baru  di  daerah  Wiyung.  Normalisasi  sungai  dan perbaikan  drainase  dilakukan  dari  periode  kolonial  sampai  republik,  pengurukan  serta membangun fasilitas pompa air di kawasan yang rendah. Kesungguhan pemerintah republik dalam menormalisasi sungai yakni terbukti dari terbentuknya Proyek Brantas tahun 1960 untuk  menangani  luapan  air  pada  musim  hujan  setiap  tahunnya.  Selanjutnya  upaya masyarakat  dalam  mengendalikan  banjir  yaitu  membangun  rumah  berlantai  dua  untuk menghindari  banjir  ketika  musim  hujan  tiba,  upaya  ini  lebih  pada  masyarakat  kaya  dan memiliki  modal  untuk  membangun  rumah  bertingkat.  Sedangkan  masyarakat  yang  tidak memiliki  cukup  uang,  mereka  membangun  tanggul-tanggul  kecil  di  depan  rumah  dan menyedot  air  di  dalam  rumah  dengan  pompa  air  kecil,  gotong  royong  diterapkan  oleh masyarakat  menengah  kebawah  untuk  menguruk  tanggul  sungai  yang  jebol  dan membersihkan sisa lumpur di jalan.
Poin  penting  dalam  buku  ini  yakni,  meski  sudah  dilakukan  berbagai  upaya  untuk memperbaiki  ekologi  Kota  Surabaya  dan  pembangunan  fasilitas  untuk  mengendalikan banjir, tetapi upaya itu hanya mampu mengurangi sebagian kecil bencana banjir yang terjadi. Kegagalan pemerintah dalam mengelola lingkungan perkotaan dipicu oleh faktor ekonomi yang tidak stabil tahun 1930-an, disusul pasca kedaulatan Indonesia dan diperparah revolusi kemerdekaan.  Faktor  politik  1960-an  juga  memberikan  pengaruh  yang  serius  pada pengendalian banjir, Pemerintah Surabaya kurang memperhatikan kondisi lingkungan kota,
melainkan  terfokus  pada  peristiwa  pergolakan  politik  tahun  itu.  Telatnya  kesadaran pemerintah  terhadap  ruang  terbuka  hijau  juga  memberikan  dampak  serius  terhadap bencana banjir yang terjadi, pemerintah baru sadar ketika ruang terbuka hijau di Surabaya sudah kritis. Maka dari itu, bencana banjir di Surabaya sampai sekarang masih kerap terjadi.
Buku  ini  terfokus  pada  narasi  banjir  kiriman  dan  banjir  lokal,  ada  sebagian  poin penting kurang terurai, seperti banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut (banjir rob), padahal Surabaya memiliki wilayah pantai yang luas, tetapi naras-narasi banjir rob kurang tersampaikan pada karya ini, mungkin keterbatasan sumber atau kurangnya perhatian oleh penulis. Aspek lain yang kurang tersentuh yaitu erosi pantai, sedikit sekali narasi tentang erosi pantai, padahal penting melihat proses perubahan lingkungan di pantai, karena dengan terjadinya erosi di pantai, bisa menyebabkan semakin masifnya banjir rob terjadi. Kedua aspek ini mampu digunakan sebagai topik penelitian baru bagi peneliti-peneliti berikutnya.
Spasial pada penelitian ini berlokasi di  kota besar Indonesia yakni Surabaya, padahal realitanya  banjir  juga  terjadi  di  kota-kota  kecil  seperti  Gresik,  Sidoarjo,  dan  Lamongan. Sarkawi  B.  Husain  sudah  memberikan  contoh  konsep  kajian  sejarah  lingkungan  dengan mengambil  tema  banjir  di  kota  besar,  sehingga  mampu  dirujuk  para  peneliti  yang  akan menulis sejarah banjir di kota-kota lain. Semoga buku ini bisa menjadi refleksi sejarahwan- sejarahwan  muda  untuk  menelusuri  peristiwa  banjir  di  kota-kota  kecil.  Serta memperbanyak historiografi lingkungan tentang bencana banjir di Indonesia.