PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT PASAI 27 AYAT (3) UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SUMUT (PASCA PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/2/11/2021)
Oleh:
Anton Diary Steward Surbakti 1)
Rilis Noviyanti Siregar 2) Daniel Pasco Tinambunan 3) Universitas Prima Indonesia 1,2,3)
E-mail: antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id 1)
rilisnoviyantisiregar@gmail.com 2) danielpaskotinambunan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at finding how the legal rules regarding criminal acts of defamation according to  the  laws  and  regulations  in  Indonesia,  how  the  law  enforcement  against  criminal  acts  of defamation based on Article 27 Paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions at the POLDA of North Sumatra (After the Enforcement of Circular Letter of KAPOLRI Number: SE/2/11/2021). The purpose of this research to determine law enforcement against criminal acts of defamation in  the  jurisdiction  of  the  Cyber  Ditreskrimsus  Polda  North  Sumatra,  to  determine  the  police's efforts  to  enforce  the  criminal  law  of  defamation/insult.  The  procedure  for  collecting  and collecting data that will be used in this research is a literature study, which uses relevant legal materials in collecting materials that will be used in research. Based on research conducted by researchers  that  the  application  of  criminal  acts  against  perpetrator  of  criminal  acts  of humiliation  or  defamation  has  violated  Article  27  paragraph  3  in  conjunction  with  Article  45 paragraph  1  of  the  Republic  of  Indonesia  Law  no.  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic Transactions which was sentenced to 1 year 2 instead of (14 months) in prison and a fine of Rp 5 million subsidiary 1 month in prison.
Keywords : Crime, Defamation, ITE (Information and Electronic Transactions)

## ABSTRAK
Permasalahan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  aturan  hukum  tentang  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  menurut  peraturan  dan  undang-undang  di  Indonesia,  bagaimana  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  penghinaan menurut  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  No.  19  Tahun 2016  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pada POLDA Sumut (Setelah Berlakunya Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021). Penelitian ini  bertujuan  mengetahui  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, upaya kepolisian dalam penegakan hukum  pidana  pencemaran  nama  baik/penghinaan.  Data  penelitian  diambil  melalui  studi kepustakaan,  dimana  menggunakan  bahan  hukum  yang  relavan  sebagai  bahan  penelitian. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  penerapan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  telah  melanggar  Pasal  27  ayat  3  jo  Pasal  45  ayat  1
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang dijatuhi hukuman  penjara satu tahun dua bulan (empat belas bulan) dan denda lima juta rupiah subsider satu bulan kurungan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, ITE.

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tindak pidana yaitu peristiwa
pelanggaran  terhadap  hukum  dan  bisa dikenai  sanksi  berdasarkan  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Pada  KUHP tercantum  bermacam  jenis  tindak  pidana seperti tindak pidana pencemaran nama baik atau  penghinaan  pada  Bab  XVI  yaitu  Pasal 310-Pasal  320  KUHP,  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  ini  merupakan  jenis tindak  pidana  yang  bisa  melakukan penuntunan  jika  terdapat  pihak  lain  yang merasa  dikerugian.  KUHP  mengatur  bahwa seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  atau difitnah  jika  dengan  sengaja  membuat  kritik yang  berhubungan  terhadap  martabat, kehormatan,  dan  kedudukan  suatu  individu. Sebagaimana  ditegaskan  R.  Soesilo  pada karyanya  dengan  judul  KUHP  dan  Komentar
Lengkap  Pasal  Demi  Pasal  (halaman  225) pada pemaparan Pasal 310 KUHP, menjelaskan “menghina” merupakan “penyerangan  namabaik  dan  kehormatan orang lain”. Terdapat  7  jenis  penghinaan  yang tergolong penghinaan umum, adalah: penistaan/pencemaran  (PasaI  310  ayat  1) bisa dinamakan penistaan tertulis/pencemaran, pencemaran lisan
(PasaI 310 ayat 2), penghinaan ringan (PasaI
315),  Fitnah  (PasaI  311),  dan  Pengaduan
Fitnah  (PasaI  317),  Memunculkan  persangka palsu  (PasaI  318),  penghinaan  mengenal orang  yang  meninggal  (Pasal  320,  321).
Untuk  perbedaan  lainnya,  menghina  secara umum  bisa  dilakukan  terhadap  obyek  untuk seseorang.  Namun  di  penghinaan  khusus, terdapat wujud penghinaan saat
dilaksanakan  tidak  terhadap  orang,  namun kepada  lembaga,  contohnya  Pemerintah
Republik  Indonesia  (Pasal  154),  ataupun terhadap  agama  (Pasal  156a),  maupun penghinaan pada lambang Negara dan benda bendera (Pasal 142a dan Pasal 154a).
Di  masa  sekarang  ini  teknologi infomasi,  media  elektronik  dan  globalisasi semakin  modern  dan  canggih  nyaris  seluruh orang  memakainya.  Karena  perkembangan teknologi  yang  semakin  canggih  Pasal  310 KUHP  tidak  memenuhinya  unsur-unsur tentang  pencemaran  nama  baik  yakni  dari media  eletronik.  Maka  dibuatlah  UU mengatur pencemaran nama baik dari media elektronik  tersebut  yaitu  terdapat  pada  UU Tahun  2008  No.  11  mengenai  ITE  yang disahkan  pada  28  April  2008.  Di  tanggal  25 November  2016  UU  Tahun  2008  No.  19 mengenai Perubahan atas UU Tahun 2008 No. 11  mengenai  ITE,  mengubah  pasal  yakni PasaI  27  ayat  (1)  dan  (3),  PasaI  28  ayat  (2), dan PasaI 31 ayat (3).
Seperti  kasus  terakhir,  rumor  Ketua Komisi  Pemuda  Indonesia  (KNPI)  Sumut, Dodi  Susanto,  mencoreng  nama  baik  Hanif, pengusaha  terkemuka  asal  Sumut  dengan membagikan  link  konten  Medanseru.co berjudul “KPK Tahan Anif Shab dan Ajib Shab. Alhamdullilah  ribuan  keluarga  teraniaya  di Sumut hidup damai”, Bulan 16 Oktober 2015.
Link  tersebut  di- share pada  beranda Facebook  Dodi,  meski  dinyatakan hoax ,  tapi Dodi  tidak  mengklarifikasikan  kebenarannya dan  tidak  menghapus  dari  halaman Facebooknya.
Selain  itu,  di  tanggal  10  November 2015  akun  Fb  Dodi  juga  memposting  konten Medanseru.co  yang  berjudul  “Kasus  Suap Hakim  PTUN  Medan  yang  dinilai  terlibat dengan Gubernur Sumut dan Anif Shab”. Pada tanggal  11  November  2015  link  tersebut masih  bisa  diakses  di  akun  beranda  Fb terdakwa,  Dodi  berdalih  akun  facebooknya diretas  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab. Karena  perbuatannya,  Dodi  Susanto  telah melanggar PasaI 27 ayat (3) jo PasaI 45 ayat (1)  UU  Tahun  2008  No.  11  tentang  ITE yang mendapat  ancaman  pidana  penjara  satu tahun dua bulan (14 bulan) dan didenda Lima Juta  Rupiah  subsider  kurungan  1  bulan penjara. Kasus pencemaran nama baik sudah menarik  perhatian  publik,  dengan  demikian ada  baiknya  peneliti  menyusun  dan  menulis skripsi  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Berdasarkan  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  Tahun 2016  No.  19  Tentang  Perubahan  UU  Tahun 2008  No.  11  mengenai  ITE  Di  POLDA Sumatera  Utara  (Pasca  Penerapan  Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021)”.
B. Rumusan Masalah Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana  aturan  hukum  tentang  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  menurut Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Penghinaan Menurut PasaI 27 Ayat
(3)  UU  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang
Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Di POLDA  Sumut  (Pasca  Penerapan  SE. KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021)?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pencemaran  nama  baik  merupakan kejahatan yang merusak martabat orang lain, kehormatan  dan  merusak  reputasi  dengan kata-kata,  ungkapan,  atau  media  yang  dapat merusak harga diri serta martabat orang yang difitnah  dan  disebarluaskan  ke    publik. Pencemaran  nama  baik  pada  KUHP tercantum  dalam  Pasal  310-320  Buku  Kedua (Kejahatan) Bab XVl mengenai Penghinaan.
Cybercrime adalah  keseluruhan  yang mencakup  bentuk  kejahatan  pada  jaringan komputer, komputer dan penggunanya, serta semua wuud tindak pidana dengan memakai ataupun    melalui  alat  komputer.  Tindak pidana  itu  digolongkan  ke  dalam  2  kategori, yakni cybercrime dalam  arti  sempit  hanya meliputi  kejahatan  komputer  ( computer crime ),  yakni  kegiatan  manusia  yang membuat  komputer  menjadi  target  tindak pidana. Sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup  pengertian  semua  aktivitas manusia  yang  menjadikan  komputer  sebagai target  tindak  pidana  dan  kegiatan  manusia yang  memakai  komputer  sebagai  sarana berbuat  tindak  pidana.  Ditengah  maraknya kejahatan dunia maya, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui mengesahkan  UU  Tahun  2008    Nomor  11 mengenai ITE yang diresmikan 21 April 2008.

## 3. METODE PELAKSANAAN

## A. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  kepustakaan  atau  normatif,  yaitu penelitian  hukum  melalui  penelaah  data
sekunder/bahan  pustaka  merupakan  data yang  mengacu  teori  hukum  dan  norma hukum peraturan perundang-undangan .

## B. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  kasus  dan perundangan yang berlaku digunakan dalam penelitian  ini.  Metode  pendekatan  normatif deduktif  dengan  analisis  pasal-pasal  yang mengatur  tentang  apa  yang  terjadi  dalam masalah. Cara ini digunakan terkait masalah- masalah  yang  dipertimbangkan  dalam undang-undang,  yaitu  hubungan  antara peraturan dan penerapannya.
C. Lokasi Penelitian Penelitian  ini  berlokasi  di  POLDA Sumatera  Utara  yang  berada  di  Jalan. Sisingamangaraja  Km.  10,5,  Kota  Medan, Sumatera Utara.
D. Alat Pengumpulan Data Alat  pengumpulan  data  penelitian ini meliputi: studi dokumentasi ( documentary  study )/studi  kepustakaan dan wawancara ( interviews ).
Studi  dokumentasi  ( documentary study )/studi kepustakaan diperoleh berdasarkan : 1. Bahan  Hukum  Primer  merupakan bahan  hukum  yang  mengikat, mencakup:
a. Kaidah dasar atau norma, yaitu UUD Republik Indonesia   Tahun 1945;
b. KUHP  (Kitab  Undang-Undah Hukum Pidana);
c. UU Tahun 2008 No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; d. UU Tahun 2016 No. 19 Tentang
Perubahan UU Tahun 2008 No.
11  Tentang  Informasi  dan transaksi Eletronik; e. Surat  Edaran  KAPOLRI  No.: SE/11/2021 Tentang Kesadaran  Budaya  Beretika Untuk  Mewujudkan  Ruang Digital  Indonesia  yang  Bersih,
Produktif dan Sehat. 2. Bahan Hukum Sekunder menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, perundang-undangan, artikel- artikel yang dibuat oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, seminar hukum,  dan  hasil  penelitian  terkait tindak  pidana  pencemaran  nama baik.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu dokumen  berupa  penjelasan  serta petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus  hukum,  indeks  kumulatif, dan  lain-lain.  Supaya  didapatkan informasi  terbaru  dan  terkait dengan  permasalahan,  sehingga pemilihan kepustakaan harus mutakhir dan relavan. Wawancara  adalah  proses  2  (dua) orang atau lebih berpartisipasi dalam dialog selama  dialog  dan  umpan  balik  antara pewawancara dan pembicara untuk mendapatkan informasi. Model  wawancara  yang  digunakan adalah  wawancara  terencana  ( standardized interview )  yang  biasanya  berupa  daftar pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan  dan penyusunan  dengan  cara  tersistematis. Pertanyaan  sistematis  dan  terstruktur tersebut  selanjutnya  diajukan  kepada responden  oleh  pewawancara  dengan membacakannya  kepada  responden  untuk ditanggapi.  Semua  responden  yang  dipilih diberikan pertanyaan  kuesioner  yang sama, kata-kata  yang  sama  dengan  skema  yang sama  dan  sistematika  yang  sama.  Model wawancara  ini  memerlukan  konsistensi tertentu,  baik  dari  segi  cara  wawancara maupun urutan pertanyaan.
E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data penelitian  ini  sebagai  studi  kepustakaan, menggunakan  hak-hak  hukum  yang  relevan dalam  mempromosikan  akumulasi  bahan penelitian. Pengumpulan data ini juga
menggunakan  penelitian  studi  lapangan dengan pengumpulan data primer. Mendapatkan  data  penelitian  melalui  tanya jawab  (wawancara)  dengan  aparat  penegak hukum terkait.

## F. Analisis Data
Tahap berikutnya yaitu pengolahan dan  analisis  data,  khususnya  sistem dokumen hukum dengan mengelompokkan dokumen  hukum  tersebut.  Selain  itu,  akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan  masalah  dan  fakta  yang dijelaskan  secara  tertulis  dari  dokumen perpustakaan  dan  akan  dianalisis  dan kesimpulan  akhir  dari  masalah  yang  telah dirumuskan. Metode studi kepustakaan digunakan  untuk  mengumpulkan  data, metode  ini  menggunakan  data  dari bermacam  sumber  bacaan  antara  lain buku-buku, peraturan perundang- undangan  dan  sumber  internet  yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Aturan  Hukum  Tentang  Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Menurut  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Istilah tindak pidana/kejahatan digunakan  sebagai  terjemahan  istilah  delik atau strafbaar  feit . Strafbaar  feit meliputi  3 kata, yakni “ straf ” bermakna kejahatan/pidana,  “ baar ”  bermakna  boleh atau dapat, dan “ feit ” adalah perbuatan. Oleh karena  itu,  istilah starfbaar  feit merupakan suatu  peristiwa  yang  berpotensi  pidana  atau perbuatan yang dapat dipidana.
Sesuai  dengan  pendapat  Moeljatno perbuatan/tindak pidana merupakan tindakan  pidana  yang  diancam  dan  dilarang pidana  oleh  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  hukum.  Dan  sesuai  dengan pendapat  Indiyanto  Seno  Adji  tindak  pidana merupakan tindakan seseorang yang dipidana, tindakannya memiliki sifat menentang hukum, ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Mr. J. M.
Van  Bemmelen  mengemukakan  hukum pidana  dibedakan  menjadi  hukum  pidana meteriil  dan  pidana  formil  yang  dijelaskan antara  lain.  Hukum  pidana  meteriil  meliputi tindak  pidana  yang  disebutkan  berurutan, kebijakam  umum  yang  diancam  pada tindakan  tersebut.  Hukum  pidana  formil mengatur  bagaimana  proses  pidana  harus dilaksanakan  dan  menetapkan  urutan  yang wajib diikuti terhadap kesempatan tersebut.
Saat  ini  tindak  pidana  pencemaran nama baik tanpa mengenal batas-batas waktu dan  tempat  kejadian.  Suatu  teknologi informasi  yang  dapat  menunjang  perubahan ini  iala  teknologi  Internet  yang  diperoleh Leonard Kleinrock, Internet yang ditemukannya  saat  ini  berkembang  dan bahkan  dapat  menjadi  media  interaksi  dan komunikasi  dengan  orang-orang  di  seluruh belahan  dunia  hanya  dengan  hitungan  detik. Tindak kejahatan ini hanya bisa dilaksanakan dari  depan  komputer  dengan  akses  internet dengan tidak khawatir diketahui saksi/orang lain,  dengan  demikian  kriminal  ini  disebut kejahatan Cybercrime /teknologi. Ketentuan  itu  adalah  kebijakan khusus  selain  memberlakukan  KUHP  (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai delik umum.
UU  ITE  lahir  karena  perkembangan dan  kemajuan  teknoIogi  informasi  sangat cepat,  mengakibatkan  aktivitas  kehidupan masyarakat  pada  sejumlah  bidang,  di  mana dengan  cara  langsung  berdampak  pada munculnya wujud-wuud perilaku, pelanggaran hukum lainnya. Dengan berkembangnya teknologi khususnya informasi  dan  komunikasi,  jejaring  sosial menjadi wahana para penjahat.
Perkembangan  telah  membawa  efek  dalam bentuk  perubahan  yang  signifikan  dan meluas  dalam  penyebaran  informasi.  Karena setiap  orang  saat  ini  dapat  mengakses informasi  yang  mereka  inginkan,  dan  tidak ada  batasan  untuk  menanggapi  berita  atau informasi, serta sering menyebabkan penjahat  dunia  maya  mencemarkan  nama baik  meIaIui  media  informasi,  sosiaI  media, dan media informasi.
UU  ITE  Tahun  2016  direvisi  melalui
penambahan  standar  dan  pemaparan  atas delik pencemaran nama baik  pada UU Tahun 2016  Nomor  19  tentang  Perubahan  Atas  UU Tahun  2008  Nomor  11  mengenai  ITE (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016  Nomor 251),  berikutnya dinamakan Perubahan atas Undang-Undang ITE.
Penghinaan  atau  pencemaran  nama baik melalui media dunia maya secara khusus tercakup  daIam  UUITE  karena  dampaknya lebih  mendunia  daripada  pencemaran  nama baik biasa. seperti surat elektronik atau email bisa dikirimkan pada sejumlah belahan dunia pada hitungan detik, status  sosial media bisa diteruskan  dan  dibagikan  atau  diteruskan dengan mudah, dan akibatnya dapat menjadi pelik  dan  rumit.  Kejahatan  pidana  juga menimbulkan  trauma  kepada  korban  yaitu korban fisik,rasa malu, dan juga mental. Delik pidana PasaI 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan  absolute  seperti  kebijakan  Pasal  45 ayat (5) UUITE. Sebagai delik aduan absolute, dengan  demikian  wajib  korban  sendiri  yang menyampaikan aduannya pada pihak berwajin,  terkecuali  korban  masih  dalam perwakilan ataupun di bawah umur.
b. Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Di  POLDA  Sumut  (Pasca Penerapan  Surat  Edaran  KAPOLRI Nomor: SE/11/2021) Penegakan hukum merupakan serangkaian  aktivitas  untuk  melaksanakan kebijakan  hukum,  yakni  berupa  pencegahan ataupun  penuntutan,  yang  meliputi  segala aktivitas  administratif  dan  teknis  yang dilakukan  piha  berwajib  dengan  demikian tercipta  kondisi  tertib,  damai,  dan  aman dalam  memperoleh  kepastian  hukum  pada masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan  penegakan  hukum  yaitu kegiatan  yang  mempunyai  tujuan  untuk mendamaikan  korelasi  nilai-nilai  yang terkandung  pada  aturan  niIai  yang  kuat  dan terwujud  dan  sikap  tindakan  sebagai
serangkaian  penjabaran  niIai  tahap  akhir dalam menciptakan dan memelihara ketentraman kehidupan sosial.
Penegakan  hukum  pada  aspek teknologi  informasi  harus  dikuasai  ketika menjalankan  penanganan  kasus  kejahatan dunia  maya.  Sistem  peradilan  pidana mencakup kejaksaan, kepolisian dan pengadilan  yang  menangani  kejahatan  di media sosiaI harus memiliki keahIian khusus dan tidak boleh sama dengan penegak hukum yang lain dalam menangani kejahatan biasa.
Berdasarkan hasil penelitian (wawancara) kepada Bapak AIPDA Rudi Jepri Sirait, SH (Unit 4 Subdit Ciber Polda SUMUT), bahwa  alur  atau  proses  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  itu  dimulai  dengan  adanya  laporan pengaduan SPKT (Surat Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Sumut. Setelah itu diteruskan ke  ditreskrimsus  Polda  Sumut  bagian administrasi.  Selanjutnya,  diajukan  ke direktur/wakil direktur dan hasilnya akan di disposisikan  ke  subdit  yang  menangani masalah  pencamaran  nama  baik  atau  unit ciber terkait penanganan kasus UU ITE Pasal 27  Ayat  3.  Setalah  itu,  setelah  di  disposisi akan diteruskan ke subdit cyber. Selanjutnya, dari  kasubdit  menurunkan  ke  unit.  Setelah ditangani  unit,  penyidik/penyidik  pembantu terlebih dahulu melengkapi mindik (administrasi  penyelidikan)  atau  berkas- berkas. Setelah itu penyidik/penyidik pembantu  akan  memproses  berkas  dengan tahap:  memanggil  pelapor,  memanggil  saksi- saksi,  mengumpulkan  barang  bukti,  dan memanggil  terlapor.  Setelah  di  lakukannya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) jika terbukti melakukan pencemaran nama
baik/melanggar PasaI 27 Ayat 3 sesuai dengn keterangan  saksi  dan  alat  bukti  selanjutnya berkas  tersebut  akan  dinaikkan  ke  tingkat penyidikan.  Kemudian  pelapor  dan  terlapor diambil  keterangan/BAP  dan  jika  semua ternyata  benar  maka  terlapor  dinyatakan sebagai tersangka. Selanjutnya berkas-berkas dilengkapi sesuai yang telah ditentukan maka berkas  di  limpahkan  ke  kejaksaan  berikut dengan barang bukti dan tersangka.
Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) adalah  keterangan  terdakwa  di  luar  sidang yang  diberikan  kepada  penyidik  apabila terdakwa  menjadi  tersangka. Penegakan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik dari media elektronik sangat bergantung terhadap  peranan  pihak  penegak  hukum. Sesuai dengan Pasal  l Bab l KUHAP, defenisi dari  aparat  penegak  hukum  dalam  pasal tersebut yaitu: (1) Penyidik merupakan pihak kepolisian  RI  ataupun  pejabat  PNS  tertentu dengan  wewenang  khusus  oleh  UU  dalam menyidik. (2)  Penyelidik  merupakan  pihak kepolisian  RI  yang  diberikan  kewenangan oleh  UU  tersebut  dalam  melaksanaikan penyelidikan. (3) Penyidik Pembantu merupakan pihak kepolisian RI yang diangkat Kapolri sesuai dengan persyaratan kepangkatan  dan  diberikan  kewenangan dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan  yang dicantumkan  pada  UU. (4)  Jaksa  merupakan pihak dengan mendapat kewenangan dariundang-undang agar melakukan tindakan penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan  kekuatan  hukum  tetap.  (5) Penuntut  umum  merupakan  jaksa  yang diberikan  keweangan  oleh  keijakan  tersebut dalam menuntut  dan menetapkan hakim. (6) Hakim merupakan aparatur peradilan negara yang  diberikan  wewenang  undang-undang dalam  mengadili.  (7)  Penasihat  hukum
merupakan  suatu  individu  yang  sesuai persyaratan  yang  berdasarkan  undang- undang dalam memberikan bantuan hukum.
Melihat Pasal 27 ayat (3) UUITE, telah ditegaskan pasal tersebut adalah delik aduan yang diperkuat Putusan MKNo. 50/PUUVI/2008.  Hal  ini  bisa  dimaknai sebagai  suatu  perkara  yang  bisa  diproses hukum  apabila  ada  pengaduan  dari  pihak yang  terhina,  dengan  demikian  tercemarnya nama  baik  seseorang  yang  pada  hakekatnya dapat  diadili  oleh  yang  bersangkutan  (yang terkena pencemaran nama baik/penghinaan), artinya,  pihak  korban  yang  secara  subyektif dapat menilai kasus tersebut ataupun bagian lainnya  dari  Informasi  atau  Dokumen EIektronik yang dirasakannya sudah merusak reputasi  dan  kehormatannya.  Korban  yang merupakan  pelapor  wajib  individu/orang persrorangan  dengan  identitas  spesifik,  dan bukan  organisasi,  jabatan,  korporasi,  dan profesi terkecuali perihal korban masih pada perwalian dan di bawah umur.
Tabel 1. Data Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut Tahun 2018-2021
Sumber: POLDA Sumatera Utara
Ket:
CT: Jumlah LP
CC: Jumlah LP  Selesa. NO JENIS KASUS TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 KET CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC 1. Penghinaan dan  Pencemaran Nama Baik 114 34 165 98 279 22 112 15 6 -
Dalam mencegah asumsi kriminalisasi pada  terlapor  dan  untuk  memastikan  ruang digital  Indonesia  supaya  produktif,  beretika, beretika, sehat, dan  bersih maka dibuatlah SE Kapolri No SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya  Etika  Untuk  Menciptakan  Ruang Digital  Indonesia  yang  Produktif,  Sehat  dan Bersih.  Dalam  SE  terkait  UU  ITE  tersebut, diminta  pedoman  antara  lain:  a)  Pada penerimaan  laporan  oleh  masyarakat, penyidik harus bisa secara tegas menggolongkan  antara  pencemaran  nama baik,  hoaks,  masukan,  dan  kritik  yang  bisa diancam  pidana  dan  berikutnya  menetapkan upaya yang hendak dilakukan;
a. Dari  awal  diterimanya  laporan, penyidik melakukan komunikasi terhadap masing- masing  pihak  terutama  korban  (tidak diwakilkan),  memberikan  ruang,  dan memfasilitaskan secara maksimal terhadap  pihak  yang  terkait  dalam melakukan mediasi. b. Melaksanakan  gelar  dan  kajian  dengan cara  menyeluruh  pada  perkara  yang diatasi  melalui  pelibatan  Dittipidsiber/ Bereskrim  (bisa  dari zoom  meeting )  dan membuat putusan dengan cara bersama- sama sesuai dengan data dan fakta yang ada.
c. Penyidik memiliki prinsip, hukum pidana merupakan usaha terakhir untuk menegakkan hukum dan memprioritaskan restorativ justice untuk menyelesaikan perkara. Pada  Surat  Keputusan  Ditjen  Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan keadilan restoratif Pada
Wilayah  Peradilan  Umum, restorative  justice merupakan  solusi  dalam  menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme peradilan pidana yang fokus terhadap pemidanaan yang dirubah  ke  dalam  proses  mediasi  dan  dialog yang  mengaitkan  korban,  pelaku,  keluarga korban/pelaku,  dan  pihak  lain  agar  secara kolektif  membentuk  suatu  kesepakatan dalam  menyelesaikan  kasus  pidana  yang seimbang  dan  adil  untuk  pelaku  ataupun korban yang mendahulukan pulihnya kondisi semula, dan memulihkan pola hubungan baik
dalam masyarakat.
Pedoman  ini  berlaku  dan  harus dipedomani  semua  pengadilan  negeri  di Indonesia.  Panduan  tersebut  dipergunakan dalam  menyelesaikan  perkara  melalui keadilan restoratif pada tindak pidana ringan, kasus  wanita  yang  bermasalahan  dengan hukum, kasus narkotika, dan kasus anak.
Tindak  pidana  ringan  merupakan kejahatan yang dicantumkan pada:
penggelapan  ringan  (PasaI  373  KUHP), pencurian  ringan  (PasaI  364  KUHP), penipuan ringan (PasaI 379 KUHP), penipuan ringan  yang  dilakukan  pedagang  (PasaI  384 KUIHP), kerusakan ringan (PasaI 407 KUHP) dan  penadahan  ringan  (PasaI  482  KUHP) dengan  ancaman pidana penjara  paling  lama 3 bulan ataupun denda maksimal
Rp.2.500.000.000,.

## 5. SIMPULAN
Pencemaran  nama  baik  menurut hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP adalah perbuatan menyerang kehormatan  seseorang  dengan  menuduh seseorang terhadap sesuatu atau menggunakan  gambar  maupun  tulisan  yang disiarkan,  dipertunjukkan  atau  dipasang untuk diketahui umum/masyarakat luas.
Dari  Surat  Edaran  Kapolri  yang  telah dikeluarkan,  dapat  disimpulkan  bahwa perbedaan  kritik,  masukan,  hoax  dan pencemaran  nama  baik  adalah  sebagai berikut:  Kritik  adalah  mengungkit  masalah berkali-kali  tanpa  memberikan  solusi  atau langkah  praktis  untuk  memperbaikinya. Masukan  adalah  memecahkan  masalah dengan  bekerja  sama  dengan  orang  yang mendapatkannya  untuk  menemukan  solusi dari masalah tersebut. Menurut KBBI (Kamus Besar  Bahasa  Indonesia)  Hoaks  atau hoax merupakan berita bohong atau tanpa sumber. Pencemaran  nama  baik  merupakan  tindakan menyerang  nama  baik  dan  kehormatan seseorang  dengan  menuduhnya  melakukan suatu  hal  yang  dimaksudkan  dengan  jelas agar diketahui oleh masyarakat luas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Alam, W. T. 2012. Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan  Nyata  &  Dunia  Internet . Wartapena. Jakarta.
Chazawi, Adami. 2020. Hukum Pidana Positif Penghinaan  Edisi  Revisi  (Cetakan  III). Malang: Media Nusa Creative. Ediwarman.  2015. Metodologi  Penelitian Hukum . PT. Sofmedia : Medan. Marpaung,  Laden. Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Siregar, G. T. P. 2020. Suatu Analisis Mengenai Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Melalui  Media  Elektronik .  PT.  Refika
Aditama. Bandung.
Sunggono,  B.  2015. Metodologi  Penelitian Hukum .  PT  RajaGrafindo  Persada:
Jakarta.
Widodo.  2021. Hukum  Pidana  di  Bidang Teknologi  Informasi  Cybercrime  Law: Telaah  Teoritik  dan  Bedah  Kasus .  CV. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat Edaran dan Telegram KAPOLRI Terkait Penanganan Kasus ITE No.SE/2/11/2021  Tentang  Kesadaran Budaya  Beretika  Untuk  Mewujudkan Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,
Sehat dan Produktif.
Surat  Keputusan  Bersama  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Jurnal: Agustini,  A.  A.  D.  T., Upaya  Penegak  Hukum Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana
Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media
Elektronik , Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 5, 2021. Di akses dari: https://ojs.unud.ac.id Idham,  R.  2021. Penegakan  Hukum  Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Sosial (Studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2018/PN  Kbu) .  Volume  1 No.1.
Jayananda, I. M. V., I Nyoman Gede Sugiartha dan  I  Made  Minggu  Widyantara, Analisis Tentang  Pencemaran  Nama  Baik  dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat  di  Media  Sosial ,  Jurnal Analogi  Hukum,  Vol.  3,  No.  2,  2021.  Di akses dari: https://journal.warmadewa.ac.id Kasenda,  D.  GG. Penegakan  Hukum  Terhadap
Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik , Jurnal    Ilmu Hukum Tambun Bungai,  Vol.  3,  No.  1.  Di  akses  dari:
https://journal.stihtb.ac.id
Nanda, D. H. dan Faishal Amirudin Hariyanta,
Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan  Freedom  Of  Speech  Dalam HAM ,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Ekonomi,  Vol.  9,  No.  2,  2021.  Di  akses dari: https://jurnal.uns.ac.id Nanda, D. H. dan Faishal Amirudin Hariyanta, Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan  Freedom  Of  Speech  Dalam HAM ,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan Ekonomi,  Vol.  9,  No.  2,  2021.  Di  akses dari: https://jurnal.uns.ac.id Rachmad,  W.  E. K.,  dkk.  2020. Tindak  Pidana Pencemaran  Nama  Baik  di  Media  Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan . Vol. 15 Nomor 1. Diakses dari: journal.trunojoyo.ac.id.
Riaki,  F.  dan  Nelvitia  Purba. Tinjauan  Yuridis Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama  Baik Di  Facebook  Pada  Kabupaten
Simeulue ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora,  Vol.  9,  No.  2,  2022,  hlm.  Di akses dari: http://jurnal.um-tapsel.ac.id
Rochman,  S.,  dkk.  2021. Pencemaran  Nama Baik  Melalui  Media  Sosial:  Perbandingan Hukum  Pidana  Positif  Dan  Islam .  Jurnal
Syariah  dan  Hukum.  Vol.  19,  No.  1.  Di akses dari: https://ejurnal.iainpare.ac.id Samudra,  A.  H., Pencemaran  Nama  Baik  Dan Penghinaan  Melalui  Media  Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen  UU  ITE ,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan,  Vol.  50,  No.  1,  2020.  Di akses dari: https://jhp.ui.ac.id
Saputra,  E.  D.  dan  Khairunnisah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan  Media  Sosial  Di  Kota Samarinda , Jurnal LEGALITAS, Vol. 5, No. 1, 2020. Di akses dari: http://ejurnal.untag-smd.ac.id Subekti, A. S., Novian Ardynata Setya Pradana, dkk, Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama Baik  Melalui  Facebook  Menurut  KUHP Dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  ITE ,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan,  Vol.  50,  No.  3,  2020.  Di akses dari: http://jhp.ui.ac.id Sutrisno,  B.  dan  FX  Bhirawa  Braja  Paksa,
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran
Nama  Baik  Menurut  Pasal  27  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE) ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol.  8,  No.  1,  2019.  Di  akses  dari: https://ejurnal.uniska-kediri.ac.id.
Suyanto, B. & Sutinah. 2015. Metode Penelitian Sosial  Berbagai  Alternatif  Pendekatan . PRENADAMEDIA:  Jakarta.  Diakses  dari: https://books.google.co.id
Internet: Https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus- pencemaran-nama-baik-ketua-knpi-sumut- divonis-14-bulan- bui.html . Http://repository.radenfatah.ac.id. Https://www.hukumonline.com. Https://isc.bphn.go.id Https://icjr.or.id.