## KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA
DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Muten Nuna Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, E-mail: mutensnuna@gmail.com
Roy Marthen Moonti Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, E-mail: roymoonti16@gmail.com

## Abstrak
Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan  ideologi  dalam  sebuah  negara.  Kebebasan  dalam  hak  sosial  dan  politik menjadi  sebuah  jaminan  yang  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mencapai  sebuah negara  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi  sehingga  aspirasi  yang  ada  dapat tersalurkan dengan baik. Permasalahan yang muncul yaitu Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 dan Bagaimana Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  merupakan  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur-literatur terkait  untuk  memecahkan  persoalan  hukum  atau  permasalahan  yang  akan dibahas.  Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum  harus dilaksanakan  dengan  bertanggung  jawab,  sejalan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik  secara  optimal  sebagai  instrumen  warga  dalam  menyalurkan  aspirasinya, serta  menutup  keran  tumbuh  suburnya  praktek  politik  uang  baik  di  kalangan  elit politik maupun di kalangan masyarakat, karena dengan membiarkan politik uang berlangsung,  maka  tidak  hanya  berimpilkasi  melahirkan  politisi  yang  korup  dan mengekang  hati  nurani  masyarakat  dalam  memberikan  partisipasi  politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis.
Kata Kunci : Hak Sosial Politik; Partisipasi; Demokrasi.

## INDEPENDENCY OF SOCIAL-POLITICAL RIGHTS AND PARTICIPATION OF CITIZEN IN DEMOCRATIC SYSTEM IN INDONESIA

## Abstract
The  principle  of  a  democracy  country  is  by  upholding  the  constitution  and ideology of the country. The independency in social and political rights becomes a warranty  to  achieve  a  country  that  upholds  the  democracy;  hence,  people’s aspiration  can  be  well-delivered.  The  problem  is  that  how  the  principle  and warranty  of  the  citizens’  rights  according  to  the  1945  Constitution  and  how  the social  political  dynamic  in  democratic  system  in  Indonesia.  It  applies  normative juridical  research.  It  is  included  in  literature  research  which  is  a  research  on primary  and  secondary  legal  materials  consisting  of  laws  and  regulations  and related literatures in order to solve the legal problems or the discussed problems. The  independency  to  deliver  the  opinion  in  public  must  be  conducted  with responsibility  along  with  the  provisions  of  the  applicable  laws  and  regulations. Therefore,  the  government  should  manage  and  control  the  domination  of capitalist climate thus it still walks on the corridor that will not harm the people. The  government  should  also  open  and  empower  public  room  optimally  as  the people’s instruments in delivering their aspirations, and close any possibilities of money politic to perform either by political elites or communities. By leaving the money  politic  occurs,  it  will  not  only  affect  the  corrupt  politicians  and  curb people's  consciences  in  giving  their  political  participation,  but  also  harm  the democratic election.
Keywords: Social-Political Rights; Participation; Democracy
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya  hak  setiap  orang  untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki  identitas  tertentu  serta menghargai  setiap  pendapat  yang keluar dari pikiran setiap orang. 1 Konsep demokrasi menjadi sebuah  kata  kunci  tersendiri dalam bidang ilmu politik. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan  ketika  fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk  membentuk  masyarakat yang  adil  dan  beradab,  bahkan kekuasaan  absolut  pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran  terhadap  hak-hak asasi manusia.Kebebasanberpendapat atau  mengemukakan  pendapat merupakan  hak  untuk  setiap  WNI yang  dijamin  oleh  UUD  1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan  yang  paling  tinggi dalam  aas-asas  demokrasi  dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut  tetap  ada  koridor  atau batasan  hukumnya. 2 Keberadaan
1 Nuraini Latuconsina, “Perkembangan  Demokrasi  dan  Civil Society  di  Indonesia ”,  Jurnal  Populis Vol.  7  Nomor  2,  Oktober  2013, Universitas  Pattimura  Ambon.  Hal  1, diakses 4 Juli 2019 Pukul 14.13.
2 Jailani, SH.,MH, “ Sistem Demokrasi  di  Indonesia  ditinjau  Dari Sudut  Hukum  Tata  Negara” ,  Jurnal Inovatif  Vol.  8  Nomor  1,  Januari  2015, Hal 1, diakses 4 Juli 2019 Pukul 13.35.
hak asasi manusia dalam konsepsi negara hukum dalam demokrasi di
Indonesia  suatu  hal  yang  paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan  hak  asasi  manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya  pengekangan  hak  asasi manusia  oleh  negara,  namun dalam konsepsinya adalah pengaturan  oleh  negara,  karena Implementasi  demokrasi  dan  Hak asasi  manusia  yang  berkedaulatan rakyat  merupakan  cita-cita  yang hendak dicapai .
Keberadaan hukum dan negara  dalam  konsepsi  negara hukum  merupakan  dua  sisi  yang tidak  dapat  dipsahkan  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  di karenakan  suatu  negara  yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya  sebagai  negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan  dari  eksistensi  hukum dalam  penyelenggaraan  negara dan pemerintahan di negara tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa  dekade  lalu.  Terbukti dari keberadaan
pemikiran mengenai  konsep-konsep  negara hukum  yang  telah  ada  dan berkembang  jauh  sebelum  konsep negara  hukum  telah  tersusun  dan tertata  seperti  saat  sekarang  ini. Indonesia  adalah  negara  hukum, dimana  terdapat  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia(UUD NRI)  Tahun  1945  yang  mengatur bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Menurut  Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan  dan  dicita-citakan  oleh the founding fathers sebagai suatu
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
negara  hukum (Rechtsstaat/The Rule  of  Law) ” . Begitu  pula dengan  keberadaan  Hak  Asasi Manusia  dalam  konsepsi  negara hukum  tersebut.  Namun  konsepsi pengaturan  hak  asasi  manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya  pengekangan  hak  asasi manusia  oleh  negara,  namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan  dengan  hal  tersebut menurut  Bahder  Johan  Nasution bahwa  dilihat  dari  sudut  pandang pengaturan  hak  asasi  manusia, pada  satu  sisi  hak  asasi  memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan  pemerintahan,  namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk  membatasi  hak-hak  dasar sesuai dengan fungsi pengendalian ( sturing ). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan  tersebut  tidak  berarti mematikan kekuasaan pemerintahan  yang  pada  dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. 3 Sebagai ide, demokrasi bukan  hal  baru  melainkan  telah melalui  proses  panjang,  bahkan dinilai  sebagai  salah  satu  bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan produk  dari  perubahan  bentuk pemerintahan  yang  dimulai  dari
3 Fauzan Khairazi, SH.,MH, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Inovatif Vol. 3 Nomor 1, Januari 2015.
Hal 1-2, diakses 10 Juli 2019, Pukul 14.30.
monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dari tirani berubah menjadi  aristokrasi,  kemudian oligarki.  Oligarki  digantikan  oleh polity ,  yang  kemudian  menjadi demokrasi. 4 Sedangkan  menurut
Schumpeter, demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga  individu-individu  yang bersangkutan  dapat  memperoleh kekuasaan  untuk  membuat  suatu keputusan melalui perjuangan yang  kompetitif  dalam  rangka memperoleh  suara  rakyat.  Peran rakyat  dalam  hal  ini  tidaklah memerintah, namun hanya sebagai  pemilih  dan  peran  para pemilih bukan memutuskan masalah-masalah  politik,  tetapi untuk  memilih  orang-orang  yang akan membuat keputusan- keputusan bagi mereka. 5
Istilah  demokrasi  pada  dua dasawarsa  terakhir,  khususnya  di berbagai  negara  berkembang  kian populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik.  Sebagai  suatu  sistem politik, demokrasi
telah menempati  stratum  teratas  yang diterima  oleh  banyak  negara karena dianggap mampu mengatur
4 Gonda  Yumitro, “Partai  Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia” .  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  Volume  17  Nomor  1,  Juli  2013. Hal  3,  diakses  tanggal  10  Juli  2019, Pukul 14.45.
5 Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia” .  Jurnal  Cita  Hukum  Vol.  1
Nomor  2,  Desember  2013.  Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah  Jakarta,  Hal  8-9,  diakses tanggal 10 Juli 2019, Pukul 14.10.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dan menyelesaikan hubungan sosial  dan  politik,  baik  yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat  dan  negara  maupun antar negara di dunia. Kesantunan politik  harus  tetap  dijaga  dalam demokrasi.  Konsep  liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi mesti diartikan sebagai sebuah  masyarakat  yang  bebas dan  bertanggung  jawab,  yaitu masyarakat  yang  memiliki  aturan main  yang  jelas  sehingga  si  kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi  kalau  ada  hukum  yang mengatur segala bentuk permainan,  baik  politik, ekonomi, dan  kebudayaan.  Aturan  main  itu hendaknya  menjamin  pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama  bagi  setiap  warga  negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya.  Aturan  main  yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam  bentuk  hukum  tersebut seyogyanya  dihormati  oleh  setiap aktor  sosial  dalam  segala  tingkat dan  kapasitas.  Dengan  kata  lain, baik  itu  penguasa,  pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya  harus  hormat  dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang  siapa  yang  menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui  lembaga  peradilan  tanpa pandang bulu. 6
6 Heru  Nugroho,  “ Demokrasi  dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka
Konseptual  Untuk  Memahami  Dinamika Sosial-Politik  Di  Indonesia”, Jurnal Pemikiran  Sosiologi  Vol.  1  Nomor  1,
Demokrasi  dan  kebebasan sering  diasumsikan  sebagai  dua hal dalam satu paket. Mendapatkan  demokrasi  “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Sedangkan  pada  sisi  yang  lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan  dalam  pelaksanannya, terutama  yang  berkaitan  dengan kebebasan warga negara, sementara  kebebasanpun  hanya bisa  didapat  atau  diperoleh  bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminnya.
Hakikat dari
demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan  secara  mutlak,  perlu ada  komitmen  untuk  membangun tradisi  kebebasan,  tradisi  diantara semua  warga  yang  diwujudkan dalam  aturan  serta  penegakan hukum  yang  tegas,  bahwa  setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Di Indonesia itu sendiri belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang
substansial,  yaitu  sikap-sikap  dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada  pemerintah,  karena  itu  tidak mengherankan,  salah  satu  contoh, jika  keributan  pada  pelaksanaan Pilkada  masih  sering  mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Di samping  itu,  tingkat  nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan  jalan  panjang
Mei  2012.  Hal  1,diakses  Tanggal  4  Juli 2019 Pukul 14.00.
demokrasi Indonesia masih penuh dengan  hambatan  dan  tantangan justru  dari  efek  demokrasi  itu sendiri.  Hal  ini  tampak  bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi  juga  pada  pemerintah, karena  itu  tidak  mengeherankan, salah  satu  contoh,  jika  keributan pada  pelaksanaan  Pilkada  masih sering mewarnai proses demokrasi di  Indonesia.  Di  samping  itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih  rendah  karena  demokrasi substansialbelum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindikasikan  jalan  panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan  hambatan  dan  tantangan justru  dari  efek  demokrasi  itu sendiri. 7

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak  Warga  Negara  Menurut UUD 1945 ?
2. Bagaimana Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia ? C. Metode Penelitian
Untuk  menjawab  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dalam penulisan ini, maka metode penelitian  yang  digunakan  berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder  yang terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  literatur-literatur terkait
untuk memecahkan
7 Jailani, SH.,MH, “Sistem Demokrasi di Indonesia ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara”, Jurnal Inovatif Vol. 8 Nomor 1, Januari 2015, Hal 1-2, diakses 4 Juli 2019 Pukul 13.35.
persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas. II. PEMBAHASAN Prinsip dan Jaminan Hak Warga  Negara  Menurut  UUD 1945 Sebagai  negara  demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus  menjadi  sekedar  bebas mengemukakan  pendapat  tetapi harus  bertanggung  jawab  dan beretika dalam berpendapat. Menentukan  parameter  nilai  etika dalam  berpendapat  yang  ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat  akan  divonis  sebagai pengebirian  berpendapat.  Bahkan undang-undang baru seperti Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) yang  diciptakan  oleh  para  ahli hukum  dan  pendekar  demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat. Etika berpendapat  tersebut  tidak  perlu harus  sesuai  dengan  etika  adat ketimuran  atau  etika  kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat  harus  sesuai  dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men”justifikasi” fakta yang masih
belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak
boleh  memutarkan  balikkan  fakta kebenaran  yang  ada.  Bila  hal  ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika  adat,  budaya  dan  kesopanan tidak  terlalu  masalah  karena sangsi  yang  didapat  hanyalah sekedar  sanksi  sosial.  Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat  merupakan  hak  untuk setiap  WNI  yang  dijamin  oleh
UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling  tinggi  dalam  aas-asas demokrasi  dan  liberalisasi,  hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya.  Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga  perwakilan  di  DPR  atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang  lain  karna  pada  dasarnya setiap  warga  negara  memiliki  hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama. Penggunakan hak mengemukakan  pendapat  yang dianut  negara  kita,  kita  harus memegang  prinsip  bebas  dan bertanggung jawab. Bebas artinya, bahwa  segala  ide,  pikiran  atau pendapat, dapat dikemukakan secara  bebas  tanpa  ada  tekanan dari  siapapun  juga.  Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti  dilandasi  oleh  akal  sehat, niat  baik  dan  norma-norma  yang berlaku. 8 Untuk itu setiap masyarakat harus mampu menyaring  informasi  dan  berita yang  masuk  dan  mencari  tahu kebenarannya.  Hal  ini  sebagai bentuk penyeimbang dan penetralisir dengan arus informasi yang  begitu  derasnya  dibalik tantangan kondisi demokrasi
Indonesia.  Upaya  yang  dilakukan juga  sebagai  menjaga  persatuan dan  kesatuan  bangsa  Indonesia yang  tidak  mudah  dipecah  belah
8 Jailani, SH.,MH, “Sistem Demokrasi di Indonesia ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara”, Jurnal Inovatif Vol. 8 Nomor 1, Januari 2015, Hal 7, diakses 4 Juli 2019 Pukul 13.35.
dengan  adanya  oknum  penyebar informasi palsu. 9 Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga  gegara  tersebut  harus  terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan  dengan  tututan demokrasi  secara  kontemporer.
Hal  ini  dikarenakan  kebutuhan atas  konsepsi  demokrasi  tersebut dari  waktu  ke  waktu  memang harus  selalu  disesuaikan  dengan kebutuhan  kekinian  yang  berbasis kepada  kepentingan  Negara  dan warga  Negara  dan  menciptakan konsep  demokrasi  dan  kebebasan warga Negara ke depan. 10
Demokrasi memberikan pemahaman,  bahwa  dari  sebuah kekuasaan  dari  rakyat.  Dengan pemahaman  seperti  itu,  rakyat akan  melahirkan  sebuah  aturan yang menguntungkan dan melindungi  hak-haknya.  Agar  itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung  dan  menjadi  dasar pijakan dalam kehidupan bernegara  untuk  menjamin  dan melindungi hak-hak rakyat. Dalam konteks Indonesia 9 Wahyuningtyas Dwi Saputri, Bagus Edi Prayogo , “Tantangan Demokrasi  di  Era  Globalisasi  Demi Mewujudkan  Pencegahan  Politik  Uang
Dalam  Pemilu”, Jurnal  Vol.  4  Nomor  2
Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal 3,diakses  tanggal  10  Juli  2019,  Pukul 14.50.
10 Fauzan Khairazi, SH.,MH, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Inovatif Vol. 3 Nomor 1 Januari 2015. Hal 4, diakses 10 Juli 2019, Pukul 14.30.
Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati,
UUD  1945  mengatur  kedaulatan rakyat  dua  kali,  pertama  pada pembukaan alinea keempat, “maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan  rakyat,  “Kedua, pada  pasal  1ayat  (2)  UUD  1945 hasil perubahan
berbunyi,
Kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut undang-undang  dasar”.  Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. 11 Kemerdekaan menyampaikan  pendapat  di  muka umum  harus  dilaksanakan  dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 28 UUD 1945 serta amandemen  yang  sudah  empat kali dilakukan serta prinsip hukum  internasional  sebagaimana yang  tercantum  dalam  pasal  29 deklarasi  universal  HAM  dekrit 1949 yang berlaku secara universal  di  dunia,  termasuk Indonesia.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat  di  muka  umu,  terdapat lima asas, yang merupakan landasan  kebebasan  bertanggung jawab dan bertindak untuk
11 Cora  Elly  Noviati, “Demokrasi dan  Sistem  Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi  Vol.  10  Nomor  2,  Juni  2013. Hal  1,diakses  Tanggal  10  Juli  2019, pukul 14.40.
menyampaikan  pendapat  di  muka umum, yaitu : 12
1) Asas  keseimbangan  antara hak dan kewajiban; 2) Asas musyawarah dan
mufakat;
3) Asas kepastian hak dan keadilan;
4) Asas proporsionalitas;
5) Asas mufakat. Warga negara yang menyampaikan  pendapat  di  muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) Menghormati  hak-hak  dan kebebasan orang lain;
2) Menghormati aturan-aturan moral yg diakui umum;
3) Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku; 4) Menjaga keamanan dan ketertiban umum;
5) Menjaga  keutuhan  persatuan kesatuan bangsa Ada  beberapa  hal  yang harus diperhatikan dalam mengemukakan  pendapat  secara bebas  dan  bertanggung  jawab, yaitu :
1) Pendapat  yang  dikemukakan serta  argumentasi  yang  kuat dan  masuk  akal  sehingga tidak sembarangan berpendapat; 2) Pendapat hendaknya mewakili  kepentingan  orang banyak  sehingga  bermanfaat bagi kehidupan bersama;
12 Jailani, SH.,MH, “Sistem Demokrasi  di  Indonesia  ditinjau  Dari Sudut  Hukum  Tata  Negara”, Jurnal Inovatif  Vol.  8  Nomor  1,  Januari  2015, Hal 8-9, diakses 4 Juli 2019 Pukul 13.35.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
3) Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak;
4) Orang  yang  brpendapat  harus terbuka  dan  siap  menerima kritik  dan  saran  dari  orang lain; 5) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keninginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi Tetapi warga negara bebas mengungkapkan  pendapat  asal tidak bertentangan dengan falsafat yakni  pancasila,  UUD  1945,  dan tujuan Negara Republik Indonesia. Dinamika  Sosial  Politik  Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Ide negara demokrasi bukanlah  hal  yang  baru  bagi Indonesia  karena  sejaknegara  ini berdiri,  ide  utama  yang  diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pola  hubungan pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun demokrasi yang  dimaksud  ialah  sebuah model  demokrasi  yang  bukan liberal,  melainkan  terikat  dengan nilai bangsa.Ide demokrasi Indonesia sebagaimana yang digariskan founding fathers , demokrasi Indonesia yang berintikan mass protect atau sikap kritis  rakyat  terhadap  penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat  dan  tolong  menolong . Demokrasi yang dilaksanakan melalui prosedur-prosedur berdasarkan hukum serta dijiwai oleh pancasila, sebagai
landasan
kefilsafatan  dan  norma  kritik  bagi Tata Hukum Indonesia. 13 Sebaliknya  dengan  suatu negara yang menjalankan konsepsi demokrasi sosial dituntut untuk  menawarkan  perlindungan sosial pada warganya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi. Disamping itu,  negara  juga  harus  mampu memberikan jaminan pada warganya  supaya  berkesempatan memperoleh dan menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Warga masyarakat tidak hanya sekedar dimungkinkan memperoleh keterampilan, tetapi juga diarahkan  agar  dapat  turut  ambil bagian dalam dinamika kehidupan kebudayaan  yang  lebih  luas. Tidak  kalah  pentingnya,  bagi negara  yang  menjalankan  konsep demokrasi  sosial  harus  dapat menjaga  harkat  dan  martabat warganya dalam konteks ekonomi dan sosial. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan  dominasi  iklim kapitalis  agar  tetap  berjalan  pada koridor  yang  tidak  merugikan warga. Negara juga harus membuka  dan  memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai  instrumen  warga  dalam menyalurkan  aspirasinya  (Myron Weiner, 1987). Konsep demokrasi  sosial  menuntut  setiap 13 Zulkarnain  Ridlwan,  “ Cita  Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat terhadap Pemerintah” , Jurnal  Konstitusi
Vol.  12  Nomor  2,  Juni  2015,  Fakultas Hukum  Universitas  Lampung.  Hal  2- 3,diakses  Tanggal  10  Juli  2019,  Pukul 14.15.
negara  yang  mempraktekkannya agar  selalu  memiliki  jaminan sosial atas warganya secara menyeluruh.  Jaminan  sosial  itu harus mampu memberikan perlindungan  atas  hak-hak  dasar yang  semestinya  dimiliki  oleh semua  individu  sebagai  warga negaranya.  Negara  diwajibkan untuk dapat mempertahankan sebuah  penyebaran  kesempatan hidup yang adil. Negarapun dituntut harus mampu memberikan jaminan keberhasilan atas  pertumbuhan  ekonomi  serta kohesi sosial dan kestabilan politik.  Pada  kondisi  terdapat ketidakstabilan  sosial,  politik  dan ekonomi  negara  harus  mampu meredam goncangan itu agar tidak berlarut-larut.  Negara  juga  harus dapat memberikan rasa aman bagi warganya dari kondisi ketidakberdayaan  akibat  dominasi sistem kapitalisme pasar. 14 Diskursus  ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan  mengenai  bangunan demokrasi.  Keberadaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  di  Indonesia dengan  fungsi  pengawasannya terhadap  pemerintah  merupakan salah  satu  wujud  demokrasi.
Sebagai negara yang telah memilih  prinsip  demokrasi  dan dipadukan  dengan  prinsip  negara hukum,  Indonesia  akan  menata tertib  hidup  dan  kehidupan  dalam bermasyarakat,  berbangsa  dan
14 Heru Nugroho, “ Demokrasi  dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka
Konseptual  Untuk  Memahami  Dinamika
Sosial-Politik  Di  Indonesia”, Jurnal
Pemikiran  Sosiologi  Vol.  1  Nomor  1, Mei  2012.  Diakses  Tanggal  4  Juli  2019
Pukul 14.00.
bernegara  menggunakan  aturan hukum  yang  demokratis.  Bangsa
Indonesia akan membangun
tatanan  kehidupan  bersama  dalam wadah  negara  Indonesia  yang demokratis  dan  didasarkan  pada aturan  hukum.  Artinya,  bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip  demokrasi  dan  prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling bersimbiose-mutualistik dalam mewujudkan adanya national legal order yang demokratis dalam negara. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur  masyarakat  yang  terdiri dari  atas  gabungan  individu- individu  manusia  dengan  segala dimensinya,  sehingga  merancang dan  membentuk  undang-undang yang  dapat  diterima  masyarakat luas  merupakan  suatu  pekerjaan yang  sulit.  Kesulitan  ini  terletak pada  kenyataan  bahwa  kegiatan pembentukan
undang-undang
adalah  suatu  bentuk  komunikasi antara  lembaga  yang  menetapkan yaitu pemegang kekuasaan
legislatif  dengan  rakyat  dalam suatu  negara.  Berbagai  kesulitan dalam pembentukan undang- undang  tersebut,  tampaknya  telah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia  sebagai  negara  yang sedang  berkembang.  Kesulitan- kesulitan dalam pembentukan undang-undang ini, sekarang lebih dirasakan  oleh  bangsa  Indonesia yang tengah menghadapi berbagai problem  sosial  secara  mendasar pada  permasalahan  struktural  dan kultural  yang  multi  dimensi. Pembentukan  undang-undang  ini sekarang  dan  di  masa  yang  akan datang  akan  terus  mengalami
peningkatan  sebagai  respon  atas tuntutan masyarakat seiring dengan  bertambah  kompleksnya perkembangan dan kondisi masyarakat.  Pembentukan  hukum akan  mengikuti  struktur  sosial- politik dari masing-masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter, maka pembentukan hukumnya  akan  memperlihatkan ciri yang otoritarian juga. Sedangkan manakala proses pembentukan  hukum  (legislasi) tersebut ditempatkan dalam konteks struktur sosial-politik dari negara  demokrasi,  niscaya  di dalamnya  akan  terjadi  kompromi dari  konflik-konlik  nilai  dan kepentingan  yang  berbeda-beda dalam masyarakat. 15 Ciri sebuah negara demokratis  adalah  seberapa  besar negara  melibatkan  masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan  pemilihan  umum. Sebab partisipasi politik masyarakat  (pemilih)  merupakan aspek  penting  dalam  sebuah tatanan negara demokrasi. Hubungannya  dengan  demokrasi, partisipasi  politik  berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu  pemerintahan.  Pelaksanaan pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh  terhadap  legitimasi masyarakat  kepada  calon  atau
15 Putera  Astomo, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan  Hukum  Nasional  Di  Era Demokrasi”. Jurnal  Konstitusi,  Volume 11, Nomor 3, September 2014. Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR),  Hal  2-3,  diakses  tanggal 10 Juli 2019, Pukul 15.00. pasangan  calon  yang  terpilih. Setiap masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing- masing  untuk  menentukan  pilihan mereka dalam pemilu. Bisa
dikatakan  bahwa  masa  depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu  pemilu  tergantung  pada preferensi  masyarakat  sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam  pemilu  dapat  dipandang sebagai  evaluasi  dan  kontrol masyarakat  terhadap  pemimpin atau  pemerintahan.  Oleh  karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi  yang  kuat.  Hal  ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  partisipasi politik  masyarakat  dalam  pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu  yang  lebih  baik  kedepan.
Itu artinya argumentasi dan analisis  yang  lahir  mesti  berbasis pada  :  pertama,  metodologi  atau kerangka  pikir  yang  tepat  untuk memahami  dinamika  partisipasi politik,  serta  kedua,  didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap  dinamika-dinamika  yang berkembang dalam wilayah ekonomi,  administrasi,  politik, serta sosial dan kultural. 16
16 Daud  M.  Liando, “Pemilu  Dan Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Studi Pada  Pemilihan  Anggota  Legislatif  Dan Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)” . Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum,  Volume  3  Nomor  2 Tahun 2016Edisi Oktober, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Sam
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Di setiap zaman dan tempat,  rakyat  selalu  bertujuan ingin  mencapai  kehidupan  yang lebih  baik,  kehidupan  yang  bebas dari berbagai tirani sosial. Betapapun seseorang telah mempunyai kekayaan, sedang disekitarnya  terdapat  orang-orang yang  jauh  lebih  kaya  dari  dia  dan memiliki  kemudahan  akses  di pelbagai  bidang,  hal  ini  akan memunculkan perasaan kekurangan ( inferior ), dan merasa adanya tirani sosial. Karena
perasaan kekurangan tersebut
sudah sangat cukup untuk membuatnya hidup dalam kecemasan dan kemuraman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan rakyat adalah menciptakan keadaan dimana mereka bisa hidup tanpa kecemasan dan kemuraman. Dalam menciptakan keadaan yang seperti  itu,  mereka  melawan keadaan  tiranik  yang  terdapat didalamnya.  Yaitu  keadaan  yang mempermudah  kelompok  tertentu dalam  masyarakat  untuk  meraih hidup  “makmur  dan  terhormat”. Untuk  menghadapi  keadaan  yang seperti  ini,  apakah  demokrasi politik  dapat  mewujudkan  tujuan- tujuan  rakyat?.  Tampaknya  harus diakui  bahwa  demokrasi  politik adalah demokrasi bagi para penguasa  dan  orang-orang  kaya.
Namun  hal  tersebut  bisa  jadi tidak,  jika  dilihat  dari  sisi  lain, demokrasi politik merupakan sarana yang jika digunakan dengan baik akan banyak membantu  menyingkap  hakikat Ratulangi  Manado.  Hal  2,  diakses tanggal 13 Juli 2019.
masalah sosial, seperti kemiskinan,  ketertindasan,  biaya pendidikan yang mahal, kesehatan dan  lain  sebagainya.  Demokrasi politik  yang  mengklaim  mampu memperkuat  dan  menancapkan kebebasan  publik  akan  dapat memberikan banyak peluang untuk  membuka  pikiran  rakyat terhadap  hakikat  konflik  sosial. Demokrasi politik merupakan sarana yang niscaya bagi penyadaran rakyat. Adanya parlemen, partai-partai dan kebebasan  pers  serta  masa-masa pemilu, merupakan peluang-
peluang dan kemungkinan- kemungkinan  yang  disediakan oleh  demokrasi  politik  dalam rangka  menyadarkan  rakyat  dan mengarahkan  pada  perjuangan akan hak-hak mereka. Penyadaran rakyat  tersimpul  pada  upaya memberikan  pengertian  bahwa solusi  yang  tepat  bagi  masalah sosial  ini  terletak  pada  upaya mengubah keadaan yang merugikan  mereka.  Kesejahteraan para  petani,  misalnya,  tidak  akan terwujud, taken  for  granted , dengan  perpindahan  mereka  ke barisan para pemilik tanah, karena memang tidak mungkin mencapainya.  Kalaupun  berhasil, hal  tersebut  tercapai  dengan mengorbankan banyak petani lainnya.  Begitu  pula  para  buruh, mereka tidak bisa mencapai kesejahteraan hidup hanya dengan cara  memperbaiki  upah  mereka.
Karena meskipun hal itu terpenuhi,  mereka  akan  tetap tereksploitasi  dan  kekurangan. Persoalannya bukan masalah upah,  melainkan  keadaan  sosial dan pengaturan kehidupan
masyarakat. Kaum tertindas harus memahami, bahwa demokrasi yang sesungguhnya, keadilan sosial  dan  persamaan  tidak  akan terwujud kecuali dengan perjuangan,  satu  perjuangan  yang terarah  pada  tujuan.  Dari  sini semakin  jelas  bahwa  tugas  ini tidak  akan  dapat  dilaksanakan kecuali dalam naungan kebebasan publik. Di sinilah tampak hubungan antara demokrasi politik  dan  demokrasi  sosial. Hubungan  yang bersifat dialektik. Demokrasi  sosial  tidak  akan terwujud kecuali dalam lingkungan demokrasi politik, dan yang  terakhir  tidak akan  terwujud dengan  murni  dan  bersih  kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikuasai demokrasi sosial. Perjuangan kelas tertindas semestinya memperjuangkan untuk  kebebasan  publik,  yakni demokrasi  politik  sebagai  sarana,
dan  demokrasi  sosial  sebagai tujuan. 17 Pemilu  adalah  salah  satu cara  untuk  menentukan  arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan  siapa  yang  paling layak untuk menjalankan kekuasaan  pemerintahan  negara tersebut (Sardini 2011:298). Pemilu merupakan proses pemilihan  pemimpin  bangsa  dan merupakan  wujud  dari  kedaulatan rakyat.  Pemilu  juga  merupakan proses  pemberian  hak  kepada
17 Heri  Kusmanto, “Partisipasi  Masyarakat Dalam  Demokrasi  Politik ”.  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  Vol  2 Nomor  1  Tahun  2014.  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Sumatera  Utara.  Hal  9,  diakses  tanggal 13 Juli 2019.
rakyat  untuk  ikut  serta  dalam menentukan haluan negara dengan memilih  wakil-wakilnya  di  dalam DPR  atau  gedung  dewan  secara berkala. Pemilu yang sehat adalah pemilu  yang  jujur,  terbuka  dan tanpa  ada  tekanan  politik  maupun psikologis  dari  orang  lain.  Perlu diketahui bahwa terkadang pemilu merupakan  ajang  pesta  oleh  para pemilik  modal  untuk  memperoleh statusnya  menjadi  seorang  dewan dengan cara mempengaruhi pemilih  dalam  hal  ini  masyarakat melalui  berbagai  macam  cara, baik  itu  berupa  pemberian  uang dan  imbalan  dan  sebagainya, namun juga dalam bentuk tekanan politik  dan  bahkan  tidak  jarang menggunakan tekanan fisik. Tidak bisa  ditampik  sebuah  kenyataan bahwa  prinsip  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat  sangat tidak  berlaku  apabila  melihat kenyataan  pemilihan  umum  di Indonesia.  Masyarakat  tidak  lagi sebagai  penentu  dari  bangsa  dan negara  ini,  namun  rakyat  hanya menjadi objek politik dari beberapa  elit  yang  ingin  menjadi seorang pemimpin yang bertujuan untuk  memperoleh  strata  sosial yang  lebih  tinggi  bahkan  mencari keuntungan.
Secara teoritis,
politik  merupakan  upaya  untuk berperan  serta  dalam  mengurus dan mengendalikan
urusan masyarakat  atau  orang  banyak. Karena  menyangkut  kepentingan banyak  orang,  maka  memang pada dasarnya politik sangat dekat dengan  kekuasaan.  Di  sisi  lain, karena  politik  berusaha  mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat,  politik  juga  dapat dijadikan sarana untuk
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas.  Namun  karena  kenyataan yang  ada,  banyak  yang  sering melihat  politik  sebagai  seni  atau ilmu dimana praktek-praktek yang cerdik  dan  terkadang  tidak  jujur harus digunakan dalam persaingan dengan orang lain untuk memproleh kekuasaan dan kepemimpinan ditengah-tengah masyarakat.  Hal  ini  bukan  tidak berdasar  lagi,  sebab  banyak  para calon  anggota  legislatif  atau sering  di  sebut  caleg  sering menggunakan  intrik-intrik  politik yang  sangat  licik  bahkan  tidak bisa  di  terjemahkan  oleh  aparat yang bertugas mengawasi berjalanya  pemilu.  Hal  yang sangat  marak  terjadi  dan  sering dilakukan  adalah  politik  uang.
Politik uang ini merupakan wujud dari para elit politik yang melakukan  cara  yang  tidak fair dalam  memperoleh  kekuasaan.
Karena  tentu  saja  calon-calon yang memiliki modal yang banyak akan memiliki kesempatan yang  besar  untuk  terpilih  menjadi pemimpin  atau  wakil  rakyat.  Hal ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dengan  melakukan  politik  uang maka akan meningkatkan popularitas  dari  seorang  kandidat, betapa  tidak,  karena image yang terbangun  di  masyarakat  bahwa mereka sangat mewajarkan seseorang mencalonkan diri sebagai  wakil  rakyat  karena  kaya atau  memiliki  uang  yang  sangat banyak  dibandingakan  dengan orang  yang  mempunyai  modal politik yang minim. 18
18 Dendy Lukmajati, “Praktek Politik Uang
Asas jujur dan adil (Jurdil)
maupun asas Pemilu Bersih (Luber)  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan  Umum  (Pemilu)  secara umum  hanyalah  sebuah  slogan belaka,  karena  pada  dasarnya Money Politics merupakan sebuah sistem  yang  tidak  akan  pernah hilang  dalam  proses  demokrasi Indonesia  dan  hal  ini  akan  terus menerus  terjadi  dan  dilakukan oleh  para  calon  dan  Jurkam  serta Timses masing-masing calon dalam  pilkada  dan  pemilu  guna mencari  perhatian  serta  suara  dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam pilkada maupun pemilu. Walaupun  adanya  partai  politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek Money  Politics ini  tetap ada  walau  dikemas  dalam  agenda yang sangat rapi. Akan tetapi juga ada  juga  partai  politik  yang memang benar-benar mereka tidak  melakukan  politik  uang ( Money Politics) . Serta merebaknya Money Politics membawa  implikasi  yang  sangat berbahaya  bagi  demokrasi  dan penguatan negara bangsa. Melalui Money  Politics kedaulatan  bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan
“uang”. Oleh karena itu,
pemegang kedaulatan adalah
“pemilik  uang”,  baik  dari  dalam
Dalam  Pemilu  Legislatif  2014  (Studi
Kasus di Kabupaten Blora)”. JurnalPolitika,  Vol.  7,  No.1,  April  2016. Hal  2,  diakses  tanggal  12  Juli  2019, Pukul 14.00.
negeri  maupun  luar  negeri  dan bukan lagi rakyat mayoritas. 19 Dunia  seakan-akan  tanpa batas, dengan mudahnya informasi  masuk  dan  keluar.  Hal ini mengakibatkan berbagai dampak  baik  positif  maupun negatif.  Dampak  positif  dari adanya globalisasi menambah wawasan pengetahuan tentang apa yang  sedang  terjadi  didunia  luar dan  menambah  semangat  dalam melakukan  berbagai  inovasi  yang bermanfaat  seiring  berjalannya kehidupan manusia. Dampak negatif  dari  globalisasi  sendiri adalah  semakin  tingginya  tingkat pemenuhan  kebutuhan  manusia. Dari pengaruh globalisasi tersebut dapat  merubah  tananan  maupun struktur  hingga  kebiasaan  dalam masyarakat  jika  tidak  di  filter dengan  baik.  Pengaruh  tingginya tingkat  pemenuhan  kebutuhan manusia  mengakibatkan  banyak orang  melakukan  berbagai  hal demi mecapai pemenuhan kebutuhan  tersebut.  Salah  satu contoh  yang  sering  terjadi  dalam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia  adalah  politik  uang.
Politik  uang  yang  diterapkan segelintir  orang  yang  mempunyai tujuan  dan  kepentingan  pribadi, merupakan pelanggaran dalam hal berdemokrasi  karena  mencederai prinsip-prinsip dalam pemilu yang mempunyai  asas  rahasia,  jujur, adil. Pesta demokrasi yang seharusnya diwarnai dengan 19 Roy  Marthen,  Marten  Bunga, “Dampak Politik Uang Terhadap Demikrasi”.  Jurnal  UNNES  Volume  4 Nomor  3  Tahun  2018,  Fakultas  Hukum
Universitas  Negeri  Semarang.  Hal  11, diakses tanggal 13 Juli 2019.
sportivitas  dan  juga  kejujuran tanpa ada paksaan dalam memilih wakil  daerah.  Ironisnya  politik uang  ini  selalu  menjadi  cara ampuh untuk memenangkan salah satu  wakil  daerah  dalam  sebuah kontestasi politik. Masyarakat yang menjadi korban perlu adanya pengedukasian sehingga tidak terjadi  politik  uang  dalam  pesta demokrasi. 20 Politik uang yang meruyak. Akibat politik transaksional  di  antara  elit  politik dan  para  calon  pejabat  publik disertai penghamburan biaya politik  yang  amat  berlebihan, akhirnya berlanjut dengan strategi instan “membeli  suara  publik” dan  hal  ini  pada  sisi  lain  dilihat sebagai kesempatan oleh sebagian publik  untuk  juga  melibatkan  diri dalam politik uang (money politics), baik  untuk  ikut  serta dalam  aneka  acara  kampanye  dan pencitraan maupun untuk menawarkan  pilihannya  dalam suatu  pemilihan  umum  maupun pemilihan calon kepala daerah. 21 Elit politik maupun masyarakat perlu menyadari bahwa adanya praktik politik uang yang  ada  di  Indonesia  tentunya
20 Wahyuningtyas  Dwi  Saputri, Bagus Edi Prayogo , “Tantangan
Demokrasi  di  Era  Globalisasi  Demi Mewujudkan  Pencegahan  Politik  Uang
Dalam  Pemilu”, Jurnal  Vol.  4  Nomor  2 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas  Negeri  Semarang.  Hal  3, diakses  tanggal  10  Juli  2019,  Pukul 14.50. 21 Ria  Casmi  Arrsa, “Pemilu Serentak  dan  Masa  Depan  Konsolidasi Demokrasi” .  Jurnal  Konstitusi,  Volume
11 Nomor 3, September 2014, Universitas  Brawijaya,  Malang.  Hal  8 diakes tanggal 10 Juli 2019, Pukul 15.00.
dapat  berdampak  atau  berimbas terhadap rusaknya tatanan demokrasi  yang  ada  di  Indonesia itu  sendiri.  karena  politik  uang dibiarkan  tumbuh  dengan  subur dan didukung juga oleh kecenderungan  masyarakat  yang permisif.  Selain  itu  juga  dengan membiarkan  politik  uang  tidak hanya  berimpilkasi  melahirkan politisi  yang  korup  namun  juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis. 22
III. KESIMPULAN
Pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat  di  muka  umum  harus dilaksanakan  dengan  bertanggung jawab,  sejalan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Oleh  karena  itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan  dominasi  iklim kapitalis  agar  tetap  berjalan  pada koridor  yang  tidak  merugikan warga. Negara juga harus membuka  dan  memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai  instrumen  warga  dalam menyalurkan  aspirasinya,  serta menutup  keran  tumbuh  suburnya praktik  politik  uang  baik  di kalangan  elit  politik  maupun  di kalangan masyarakat, karena dengan  membiarkan  politik  uang berlangsung,  maka  tidak  hanya berimpilkasi  melahirkan  politisi yang  korup  dan  mengekang  hati nurani masyarakat dalam
22 Roy Marthen, Marten Bunga, “Dampak Politik Uang Terhadap Demikrasi”. Jurnal UNNES Volume 4 Nomor 3
Tahun 2018, Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang. Hal 11, diakses tanggal 13 Juli 2019.
memberikan
partisipasi politiknya,  namun  juga  berakibat tercederainya  suatu  pemilu  yang demokratis.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Cora  Elly  Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi Vol. 10 Nomor  2  Juni  2013.  Hal 1,  diakses  Tanggal  10 Juli 2019, pukul 14.40. Daud  M.  Liando, “Pemilu  Dan Partisipasi Politik Masyarakat  (Studi  Pada Pemilihan Anggota Legislatif  Dan  Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun  2014)” .  Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume  3  Nomor  2 Tahun 2016Edisi Oktober,  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Sam Ratulangi  Manado.  Hal 2, diakses tanggal 13 Juli 2019. Dendy Lukmajati, “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu  Legislatif  2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)”. Jurnal  Politika, Vol. 7, No.1, April 2016. Hal 2, diakses tanggal 12 Juli 2019, Pukul 14.00. Fauzan Khairazi, SH.,MH, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Indonesia”, Jurnal Inovatif  Vol.  3  Nomor  1 Januari  2015.  Hal  1, diakses  10  Juli  2019, Pukul 14.30. Gonda  Yumitro, “Partai  Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia”. Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Volume 17 Nomor 1, Juli 2013.  Hal  3,  diakses tanggal  10  Juli  2019, Pukul 14.45. Heri Kusmanto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik ”. Jurnal Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial Politik  Vol  2  Nomor  1 Tahun  2014.  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Sumatera  Utara.  Hal  9, diakses  tanggal  13  Juli 2019. Heru  Nugroho,  “ Demokrasi  dan Demokratisasi  :  Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika  Sosial-Politik Di  Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 1  Nomor  1  Mei  2012. Hal  1,  diakses  Tanggal  4 Juli 2019 Pukul 14.00. Jailani, SH.,MH, “ Sistem Demokrasi  di  Indonesia ditinjau Dari Sudut Hukum  Tata  Negara” , Jurnal  Inovatif  Vol.  8 Nomor  1  Januari  2015, Hal  1,  diakses  4  Juli 2019 Pukul 13.35. Muhammad  Hanafi, “Kedudukan Musyawarah Dan
Demokrasi Di Indonesia” .  Jurnal  Cita Hukum  Vol.  1  Nomor  2, Desember 2013. Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  Hal  8-9,  diakses tanggal  10  Juli  2019, Pukul 14.10. Nuraini Latuconsina, “Perkembangan Demokrasi dan Civil Society  di  Indonesia ”, Jurnal  Populis  Vol.  7 Nomor  2  Oktober  2013, Universitas Pattimura Ambon.  Hal  1,  diakses  4 Juli 2019 Pukul 14.13. Putera  Astomo, “Pembentukan
Undang-Undang  Dalam Rangka Pembaharuan Hukum  Nasional  Di  Era Demokrasi”. Jurnal Konstitusi,  Volume  11, Nomor 3, September 2014. Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR),  Hal  2-3, diakses  tanggal  10  Juli 2019, Pukul 15.00. Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi” . Jurnal Konstitusi,  Volume  11 Nomor 3, September 2014, Universitas Brawijaya,  Malang.  Hal 8  diakes  tanggal  10  Juli 2019, Pukul 15.00. Roy  Marthen,  Marten  Bunga,
“Dampak  Politik  Uang Terhadap Demikrasi”. Jurnal UNNES Volume 4 Nomor  3  Tahun  2018, Fakultas Hukum
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Universitas Negeri Semarang. Hal 11, diakses  tanggal  13  Juli 2019. Wahyuningtyas Dwi Saputri, Bagus Edi Prayogo , “Tantangan  Demokrasi di  Era  Globalisasi  Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang  Dalam  Pemilu”, Jurnal  Vol.  4  Nomor  2 Tahun  2018,  Fakultas Hukum Universitas Negeri  Semarang.  Hal  3, diakses  tanggal  10  Juli 2019, Pukul 14.50. Zulkarnain Ridwan, “ Cita Demokrasi Indonesia dalam  Politik  Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap  Pemerintah” , Jurnal Konstitusi Vol. 12 Nomor  2  Juni  2015, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal  2-3,  diakses  Tanggal 10  Juli  2019,  Pukul 14.15.