EPISTEMOLOGI KEILMUAN HUKUM ISLAM (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif)
Idri Shaffat
(Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: idri_idr@yahoo.co.id)

## Abstract:
This  article  tries  to  explain  about  the  study  of epistemological  approach  to  the  science  of  Islamic  law, describing  the  definition  of  Islamic  law,  the  analytical methods  of  Islamic  law  science,  and  the  procedures  to analyze  the  study  of  Islamic  law  science.  The  analytical methods  of Islamic law  science elucidated  in this article are in  accordance  with deductive-coherence  method,  inductive- correspondence method, phenomenological method, as well as  functional-structural  method.  While  the  procedures  to analyze  the  study  of  Islamic  law  science  conducted  with three  approach  that  are  taxonomy  analysis,  competency analysis, and information processing. Through the analytical methods  and  the  procedures  of  the  study  of  Islamic  law science,  it  is  expected  that  the  science  of  Islamic  law epistemologically can be developed as long as the growth of science and technology.
Key Words: keilmuan, hukum Islam,  metode, analisis, dan pembelajaran

## Pendahuluan
Istilah  hukum  Islam  tidak  dikenal  dalam  literatur  ilmu keislaman  klasik.  Tidak  ditemukan  kata  ini  baik  dalam  al-Qur’ân, Hadîts,  kitab-kitab  fiqh,  maupun  ushûl  al-fiqh.  Istilah  yang  banyak digunakan  dalam  beberapa  literatur  adalah  al-hukm,  hukm  Allâh, syarî’ah,  hukm  syar’î,  al-syarî’ah  al-Islâmiyyah,  al-tasyrî’  al-Islâmî, dan lain-lain.  Abd al-Wahhab  Khallâf,  misalnya,  menyebut  hukum  Islam

## Idri Shaffat
38
sebagai al-hukm al-syar’î. 1 Dari sekian banyak istilah itu ternyata tidak ditemukan istilah hukum Islam. Istilah ini terambil dari kata fiqh yang secara  bahasa  berarti  memahami,  menguasai,  dan  mengetahui sesuatu. 2 Kalaupun  ditemukan  istilah  al-hukm  al-Islâmî  dalam beberapa  literatur,  tidak  dimaksud  hukum  Islam  sebagaimana dipahami  di  Indonesia,  melainkan  digunakan  untuk  pemerintahan Islam  seperti  halnya  al-hukm  al-Amâwî  (pemerintahan  Umayah),  al- hukm al-Abbâsî (pemerintahan Abbasiyah). Derivasi kata hukum Islam tampaknya  lebih  sesuai  dengan  Islamic  Law  atau  Islamic  Jurispridence dalam  bahasa  Inggris.  Menurut  Subhi  Mahmasani,  Islamic jurisprudence dealt with questions of religion and acts of worship, and with legal  transactions,  along  with  all  provisions,  rules,  and  particulars  derived from them. 3
Dalam  tradisi  Islam,  hukum  Islam  sering  diartikan  atau diasosiasikan  dengan  syarî’ah  dan    fiqh,  meskipun  keduanya  tidak mesti sama karena hukum dalam arti syara’ berasal dari al-Qur’ân dan hadîts  Nabi,  sementara  fiqh  merupakan  hasil  ijtihâd  para  fuqahâ’. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam sebagai hasil ubahsuai dari kata fiqh merupakan  suatu  frasa  yang  termasuk  kategori  frasa  atributif, 4 terdiri  dari  kata  hukum  dan  Islam.  Secara  bahasa,  hukum  berarti mengadili,  memerintah,  kembali,  peraturan,  pemerintahan,  dan sebagainya. 5 Menurut  istilah,  hukum  adalah  seperangkat  peraturan yang  ditetapkan  oleh  pemangkunya  dan  bersifat  mengikat  secara multilateral  bagi  warganya  sebagai  jaminan  sosial  yang  efektif  guna mewujudkan  keadilan. 6 Dan,  kata  Islâm,  menurut  Harun  Nasution, adalah  agama  yang  ajaran-ajarannya  diwahyukan  Tuhan  kepada
1 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh (Beirut: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 100
2 Abû Fadl  Jamal  al-Dîn,  Lisân  al-‘Arab,  jilid  XIII  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, tth.), hlm. 522 3 Subhi  Mahmasani, “Adaptation of  Islamic  Jurisprudence  to  Modern  Social  Needs”, dalam    John  J.  Donohue  dan  John  L.  Esposito    (ed.),  Islam  in  Transition  Muslim Perspectives (New York:  Oxford University Press, 1982), hlm. 181
4 Frasa atributif adalah frasa yang berfungsi mensifati, yaitu kata kedua menjadi sifat dari kata pertama. Maka hukum Islam artinya hukum yang bersifat Islami atau digali dari nilai-nilai Islam.
5 Louis Ma’luf, al-Munjid (Beirut: Mathba’ah al-Katulikiyyah, tth.), hlm. 146
6 Lihat  Georges Gurvitch, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Bharata, 1988), hlm. 51

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
39
masyarakat  manusia  melalui  Nabi  Muhammad  sebagai  Rasûl-Nya. 7 Dari definisi dua kata tersebut dapat dinyatakan bahwa hukum Islam adalah  seperangkat  peraturan  tentang  perbuatan  manusia  yang ditetapkan  oleh  pemangkunya  berdasarkan  wahyu  Tuhan  yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.
Hukum  Islam  dalam  kategori  syara’  atau  syarî’ah  di  kalangan ulama  diartikan  dengan  dua  pengertian.  Pertama,  ulama  Ushûl menyatakan bahwa hukum  Islam adalah ketentuan Syâri’  (Allâh dan Rasûl-Nya)  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  mukallaf  baik berupa  tuntutan,  pilihan,  maupun  ketetapan. 8 Menurut  definisi  ini, yang  dimaksud  hukum  Islam  adalah  nash  yang  darinya  keluar ketentuan-ketentuan  hukum.  Kedua,  para  fuqahâ’  mendefinisikan hukum  Islam  dengan  akibat  yang  dituntut  oleh  ketentuan  (firman) Syâri’ pada suatu perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. 9 Istilah wajib,  haram,  atau  mubah  menurut  definisi  ini  merupakan  hukum dalam  perspektif  fuqahâ’.  Misalnya,  hukum  shalat  lima  waktu wajib, hukum jual beli mubah, hukum mencuri haram.
Jika hukum Islam dipahami sebagai fiqh, maka menurut ulama Ushul  mengandung  dua  pengertian  pula.  Pertama,  ilmu  tentang hukum-hukum  syara’  praktis  yang  diperoleh  dari  dalil-dalil  yang terperinci. 10 Definisi  ini  menunjuk  pada  fiqh  sebagai  epistemologi hukum Islam. Kedua, sekumpulan hukum-hukum syara’ praktis yang diperoleh  dari  dalil-dalil yang terperinci. 11 Definisi  ini  menunjuk fiqh sebagai koleksi hukum Islam.
Pengertian  di  atas  menunjuk  pada  hukum  Islam  baik  sebagai syara’ ,  syarî’ah  maupun  fiqh.  Secara  teoritis,  ilmu  tersebut  dapat ditemukan  dalam  kitab-kitab  fiqh  dan  ushûl  al-fiqh  yang  jumlahnya sangat  banyak  ditulis  sejak  masa  klasik  hingga  sekarang.  Hukum Islam  ditetapkan  berdasar  metode-metode  istinbâth  hukum  yang dikemukakan para ulama dari masa ke masa dengan produk hukum
7 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 24
8 Khallaf, ‘Ilm Ushûl, hlm. 100
9 Ibid., hlm. 100 10 Ibid., hlm. 11 11 Ibid.

## Idri Shaffat
40
yang  mencakup  hampir  seluruh  aktifitas  manusia.  Dalam  istinbâth hukum  dikenal  beberapa  metode,  yaitu:  konsensus  (ijmâ’),  analogi (qiyâs), istihsân,  mashlahah  mursalah,  istishâb,  ’urf, syâdz al-dzari’ah, dan sebagainya. Meskipun  di  antara metode  itu  ada yang  tidak  disetujui penggunaannya  oleh  sebagian  ulama  dalam  penetapan  hukum, metode-metode  tersebut  diaplikasikan  dalam  pemecahan  masalah- masalah hukum yang terjadi di kalangan umat Islam.
Dewasa  ini,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  merambah bahkan menjadi  ’gaya  hidup’ sebagian masyarakat. Pola pikir  ilmiah bukan barang asing lagi di kalangan para sarjana dan mahasiswa baik yang alumni (belajar) di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi  Islam.  Bahkan, ada  kecenderungan untuk mengawinkan ilmu- ilmu  umum  dan  ilmu-ilmu  agama  Islam  yang  dikenal  dengan integrasi  ilmu,  atau  tidak  membedakan  sama  sekali  antara  ilmu agama Islam dan ilmu umum, keduanya sama. Karena itu, tidak ada perbedaan  antara  ilmu  agama  dan  ilmu  umum.  Jika  ini  diterima, maka metode-metode yang digunakan dalam ilmu umum dapat pula diaplikasikan dalam ilmu-ilmu agama Islam.
Dalam  konstalasi  yang  demikian,  artikel  ini  mencoba menawarkan  konsep  epistemologis  tentang  telaah  keilmuan  hukum Islam    berupa    metode  analisis  dan  paradigma  keilmuan  hukum Islam, yaitu metode deduktif-koherensi, metode induktif-
korespondensi,  metode  ilmiah,  metode  fenomenologis,  dan  metode struktural  fungsional.  Demikian  pula  tawaran  tentang  prosedur analisis  pembelajaran  keilmuan  hukum  Islam  yang  melibatkan  tiga pendekatan,  yaitu:  analisis  taksonomi,  analisis  kompetensi,  dan pengolahan informasi.

## Metode Analisis Keilmuan Hukum Islam
Kajian  keilmuan  hukum  Islam  dapat  dilakukan  setidaknya dengan  menggunakan  lima  metode  dan  paradigma  berpikir,  yaitu metode  deduktif-koherensi,  metode  induktif-korespondensi,  metode ilmiah,  metode  fenomenologis,  atau  metode  struktural  fungsional. Metode  deduksi  merupakan  metode  untuk  kajian  keilmuan  hukum Islam  yang  dimulai  dari  dalil-dalil  umum  dan  diaplikasikan  pada kasus-kasus spesifik  lalu  disimpulkan.  Metode  induktif  dimulai  dari kasus-kasus  spesifik  keilmuan  hukum  Islam  yang  kemudian  ditarik

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
kesimpulan yang bersifat  umum.  Metode  ilmiah  merupakan  metode untuk  kajian  terhadap  peristiwa  atau  konsep  hukum  Islam  dengan menggunakan  langkah-langkah  dalam  kajian  pengetahuan  ilmiah, biasanya  sebagai  gabungan  antara  metode  induktif  dan  deduktif. Metode  fenomenologis  merupakan  metode  yang  menekankan keilmuan  hukum  Islam  sebagai  fenomena  hukum  atau  fenomena sosial. Metode struktural fungsional adalah metode keilmuan hukum Islam  yang  telah  terinternalisasi  dalam  masyarakat  muslim,  menjadi norma  dan  bagian  dari  pola  hidup  mereka.  Hukum  telah  masuk  ke dalam  wilayah  lembaga  dan  pranata  sosial  dan  memainkan  peran yang cukup signifikan.
Tawaran  metode-metode  di  atas  karena,  sebagai  disinyalir  al- Faruqi, terdapat kesan bahwa metode-metode tradisional tidak cukup untuk  pengkajian  keilmuan  Islam  dikarenakan:  Pertama,  adanya kecenderungan  pembatasan  lapangan  ijtihâd  ke  dalam  penalaran legalistik, yakni dimasukkannya problem-problem  modern di  bawah kategori-kategori  legal  sehingga  dengan  cara  demikian  mereduksi mujtahid kepada fâqih (jurist) dan mereduksi ilmu ke dalam fiqh. Kedua, penghilangan  seluruh  kriteria  dan  standar  rasional  dengan menggunakan  metodologi  yang  murni  intuitif  dan  esoteris. 12 Meskipun  alasan  kedua  masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut,  mengingat tidak seluruh standar rasional dihilangkan sebagaimana diaplikasikan al-Syâfi’î  melalui  metode  deduksinya,  yang  jelas  perlu  dilakukan analisis metodologis tentang kemungkinan-keumnginan metode yang dapat digunakan.

## 1. Metode Deduksi-Koherensi
Metode  deduksi-koherensi  --yang  dalam  kajian  ushûl  al-fiqh dapat disamakan dengan metode  istidlâl dan istinbâth -- bergerak dari general  kepada  partikular,  dari  konsep  yang  bersifat  umum  kepada hal-hal  spesifik  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Metode  ini  banyak digunakan  oleh  ulama  ushûl  al-fiqh  dengan  menempatkan  nash sebagai  sumber  hukum  yang  darinya  ditetapkan  banyak  ketentuan- ketentuan atau ketetapan-ketatapan hukum. Analisis yang digunakan biasanya  berupa  analisis  tekstual,  yang  berupa  aturan-aturan
12 Ismail  R.  al-Faruqi,  Islamization  of  Knowledge:  General  Principles  and  Work  Plan (Herdon, VAIIT, 1987), hlm. 19

## Idri Shaffat
42
inferensi langsung. Al-Syâfi’î, misalnya mengidentifikasi dua sumber pengetahuan  utama,  yaitu  pengetahuan  yang  terdapat  dalam  teks wahyu (nash) dan pengetahuan deduktif (istinbâth). 13
Prosedur  untuk  kajian  ini  dapat  dilakukan  dengan  bayân (klarifikasi) dan qiyâs (analogi). Pengetahuan yang dihasilkan melalui aplikasi  dua  prosedur  tersebut,  menurut  al-Syâfi’î,  selanjutnya diklasifikasi  menjadi  dua  kategori;  ijmâ’  (konsensus)  dan  ikhtilâf (perselisihan).  Ijmâ’  merupakan  pengetahuan  yang  didasarkan  pada kesepakatan  komunitas  ilmiah  dan  ikhtilâf  menunjukkan  wilayah pengetahuan  yang  diperselisihkan.  Dengan  munculnya  pengetahuan yang  didasarkan  pada  komunitas  ilmiah,  maka  ada  empat  sumber pengetahuan  (sebagai  dasar  deduksi),  yaitu  nash  al-Qur’ân,  sunnah, qiyâs , dan ijmâ’. 14
Analisis  tekstual  yang  terhadap  nash  pada  kategori  bayan (kejelasan)  dapat  dilihat  dari  segi  mubâayan,  zhâhir,  mujmal,  nash, mufassar,  muhkam,  khâfi,  musykil,  mutasyâbih, dan sebagainya. Melalui analisis  terhadap  makna  dan  maksud  teks  dilakukan  penalaran hukum. Metode deduksi-koherensi ini dapat digunakan dalam kajian keilmuan  hukum  Islam  dengan aturan  dan  tata cara  di atas. Metode deduksi  didasarkan  pada  postulat  bahwa  kebenaran  hukum  Islam sebenarnya  sudah  ada,  yaitu  dalam  ketentuan  dalil  al-Qur’ân  atau Hadîts  Nabi.  Pikiran  manusia  dapat  mengetahui  ide  tentang kebenaran  tersebut,  namun  tidak  menciptakannya  dan  tidak  pula mempelajarinya  lewat  pengalaman.  Dengan  kata  lain,  ide  tentang hukum Islam, yang menjadi dasar bagi pengetahuan, diperoleh lewat berpikir  secara  rasional  yang  diperoleh  dari  wahyu,  terlepas  dari pengalaman  manusia.  Sistem  pengetahuan  dibangun  secara  koheren di atas landasan-landasan pernyataan yang sudah pasti. Metode yang digunakan  bersifat  deduktif-koherensi  sebagaimana  pada  gambar
13 Muhammad ibn  Idrîs al-Syâfi’î,  al-Risâlah  (Beirut:  Dâr  al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  tth.), hlm. 19
14 Ibid., hlm. 40
Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
berikut:
Gambar 1 : Metode Deduksi-Koherensi dalam Kajian Keilmuan
Hukum Islam
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  kajian  keilmuan  hukum
Islam dengan menggunakan metode deduksi-korespondensi dilakukan  berdasar  dalil  baik  al-Qur’ân  maupun  Hadîts  yang dianalisis  melalui  pendekatan  kaedah-kaedah  kebahasaan  dan kaedah-kaedah  syar’iyah.  Melalui  pendekatan  kebahasaan  muncullah kemudian  beberapa  metode  istinbâth  hukum  seperti    bayân,  zhâhir, mujmal,  nash,  mufassar,  muhkam,  khâfi,  musykil,  mutasyâbih, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan syar’iyah berkenaan dengan qiyâs, istihsân ,  istishlah,  istishâb,  sadd  al-dzari’ah,  ‘urf,    madzhab  shahabi  syar’ man  qablanâ, dan  ‘amal  ahl  al-Madînah.  Melalui  pendekatan  dan metode-metode  di  atas kemudian  dihasilkan  produk-produk  hukum Islam  baik  yang  disepakati  oleh  para  ulama  maupun  yang diperselisihkan.  Dengan  demikian,  secara  epistemologis,  keilmuan hukum  Islam dapat  diketahui melalui  pemikiran  terhadap dalil-dalil
DALIL:

## AL-QUR’ÂN/HADÎTS
Pendekatan Kaidah Kebahasaan
Pendekatan Kaidah
Syar’iyah
Bayân (Klarifikasi) dan Lain-Lain Qiyâs (Analogi) dan Lain-Lain Produk-produk
Hukum Islam

## Idri Shaffat
44
baik  al-Qur’ân  maupun  Hadîts  Nabi  yang  dilakukan  melalui  ijtihâd terhadap  ayat-ayat  atau  Hadîts-hadis  hukum,  dengan  metode istinbâth tertentu, yang kemudian melahirkan  produk-produk hukum berupa  fiqh.  Ijtihâd  demikian  disebut  dengan  ijtihâd  istinbâthi  yaitu ijtihâd yang  dilakukan  melalui  nash  syarî’ah  dengan  meneliti  dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung dalam nash.

## 2. Metode Induksi-Korespondensi
Metode induksi yang dikenal dengan metode istiqrâ’ merupakan metode yang dimulai dari kasus-kasus khusus yang berupa peristiwa- peristiwa  hukum  yang  ditinjau  berdasarkan  ketentuan-ketentuan umum  dalam  rangka  untuk  mencapai  suatu  kesimpulan  hukum. 15 Jika sifat koheren menggunakan pola pikir secara deduktif, maka sifat koresponden  dalam  mencari  kebenaran  ilmiah  menggunakan  pola pikir induktif, yaitu yaitu   metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang  bersifat  khusus  kemudian  ditarik  pada  hal-hal  yang  bersifat umum berupa kesimpulan. Dengan kata lain, korespondensi berdasar pada  data  empirik  di  lapangan  yang  kemudian  dibuatkan pernyataan-pernyataan yang berisifat umum yang disebut
kesimpulan. Dalam penelitian lapangan (field research), baik pola pikir induktif  maupun  sifat  koresponden  banyak  digunakan  karena kesimpulan  yang  diperoleh,  baik  yang  didahului  dengan  hipotesis maupun  tidak,    sangat  tergantung  pada  data  empirik  yang  bersifat khusus itu. Hal-hal yang bersifat kongkrit di lapangan empirik dapat diabstraksi  dalam  bentuk  konsep dan  teori.  Teori dan  konsep  dalam ilmu  pengetahuan  dapat  berkembangan  baik  melalui  penelitian maupun pemikiran rasional.
Metode  ini  digunakan  dalam  kajian  hukum  Islam  tidak  sama persis  dengan  metode  induksi-korespondensi  pengetahuan  ilmiah umumnya karena pernyataan-pernyataan umum sebagai generalisasi dari  peristiwa-peristiwa  partikular  tidak  diperoleh  dari pengambilan kesimpulan  dari  data  di  lapangan,  tetapi  dikaitkan  terlebih  dahulu dengan  teks  al-Qur’ân  atau  Hadîts.  Metode  induksi  ini  dapat digunakan  pada  keilmuan  hukum  Islam sebagai  suatu  disiplin  yang dinalisis  secara  ilmiah.  Melalui  kajian  terhadap  materia-materia
15 Louay  Safi,  Ancangan  Metodologi  Alternatif,  terj.Imam  Khoiri  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2001), hlm. 113

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
keilmuan hukum Islam yang beragam sesuai dengan disiplin masing- masing  ragam  ditarik  suatu  generalisasi  yang  kemudian  dijadikan sebagai  kesimpulan.  Kesimpulan  dapat  menjadi  teori  keilmuan hukum  Islam,  jika  benar-benar  didukung  data  tersebut.  Selanjutnya perhatikan gambar berikut:
Gambar  2:  Metode  Induksi-Korespondensi  dalam  Kajian Keilmuan Hukum Islam
Dengan  demikian,  keilmuan  hukum  Islam  dapat  diperoleh melalui telaah terhadap peristiwa hukum empirik secara parsial, satu persatu,  baik  dalam  bentuk  sampel  maupun  populasi  ditinjau berdasar  dalil  baik  al-Qur’ân  maupun  Hadîts  selanjutnya  dibuatkan ketentuan  hukumnya  dalam  bentuk  kesimpulan  ide  hukum.  Pola pikir induktif pada keilmuan hukum Islam berbeda dengan pola pikir yang  sama  pada  ilmu  pengetahuan  umumnya.  Jika  pada  ilmu pengetahuan  umum  pencaharian  kebenaran  dimulai  dari  fakta-fakta di  lapangan  yang  kemudian  dari  berbagai  fakta  itu  dibuat kesimpulan,  maka  pada  keilmuan  hukum  Islam,  pembuatan kesimpulan  bukan  berdasar  ‘apa’  kata  fakta  itu,  tetapi  bagaimana keberadaan fakta itu secara hukum sehingga kesimpulan yang dibuat
Peristiwa Hukum A Peristiwa Hukum A Peristiwa Hukum A Peristiwa Hukum A Dalil: Al-Qur’ân/
Hadîts Produk Hukum Islam

## Idri Shaffat
bukan  berdasar  pernyataan  fakta  semata  tetapi  pernyataan  dalil tentang fakta itu, baik dalil al-Qur’ân atau Hadîts Nabi.

## 3. Metode Ilmiah
Kajian keilmuan hukum Islam dapat dikaji dengan menggunakan    metode  ilmiah.  Metode  ini  merupakan  gabungan antara metode deduksi-koherensi dan metode induksi-korespondensi, yaitu  metode  yang  di  samping  berdasar  analisa  rasional  juga  fakta empirik  di  lapangan. Sebagai  metode  gabungan antara cara  berpikir rasional  dan  empiris,  ide  tentang  kebenaran  yang  menjadi  dasar pengetahuan  pada  metode  ilmiah  baru  dapat  diterima  bilamana didukung  oleh  adanya  data  di  lapangan.  Sebaliknya  data  itu  dapat diabstraksi  sehingga  menjadi  suatu  konsep  ilmu  pengetahuan. Metode berpikir yang digunakan pada satu sisi bersifat deduktif dan pada sisi yang lain bersifat induktif. Dengan demikian, metode ilmiah berlandaskan  pada  koherensi  dan  korespondensi  sekaligus  yang kebenaran postulat-postulatnya dibangun di atas dua fondasi ini.
Metode  ilmiah  ini  sangat  mirip  dengan  metode  istiqrâ’  tâmm yang dikemukakan al-Syatibi. Tesis al-Syatibi dapat diringkas sebagai berikut.  Aturan-aturan  partikular  (juz’i)  syarî’ah  dibangun  oleh hukum-hukum  universal  (qawânin  kulliyah).  Hukum-hukum  itu diketahui  melalui  survey  komprehensif  terhadap  pernyataan- pernyataaan  syarî’ah.  Dengan  menggunakan  prosedur  induksi sempurna  (istiqrâ’  tâmm)  itu,    seseorang  dapat  bergerak  dari  aturan- aturan partikular kepada hukum-hukum universal syarî’ah. 16 Menurut Louay  Safi,  tawaran  metode  al-Syatibi  ini  dapat  memperluas jangkauan  ijtihâd  dari  keterbatasan-keterbatasan  qiyâs  partikular kepada  suatu  proses  komprehensif  di  mana  induksi  dan  deduksi digunakan  sekaligus.  Induksi  memungkinkan  kita  bergerak  dari partikular  kepada  general,  sebaliknya  deduksi  bergerak  dari  general kepada  partikular. 17 Berkenaan  dengan  ini,  M.  Yasir  Nasution menyatakan :
“.....  Hukum  Islam  merupakan  hasil  dari  kegiatan  deduktif  (istinbatiy) para  ilmuan  dari  al-Qur’ân  dan  Hadîts.  Akan  tetapi,  dalam
16 Ibrâhim ibn Mûsâ al-Syatibi, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah, juz II (Beirut: Dâr al- Ma’rifah, tth.), hh. 29-39 17 Safi, Ancangan,  hlm. 113

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
kenyataannya  tidaklah  selalu  demikian.  Para  ilmuan  itu  juga mempertimbangkan  kenyataan-kenyataan  dan  nilai-nilai  yang  hidup  di tengah-tengah  masyarakat  (al-urf).  Kenyataan  dan  nilai-nilai  itu dihargai sebagai sumber dan dalil setelah mendapat pembenaran dari al- Quran.  Dengan  cara  ini  tampak  suatu  proses  induktif  (istiqra’iy). Perumusan norma-norma dan kaedah-kaedah hukum dari al-Qur’ân dan Hadîts,  dengan  demikian,  merupakan  proses  kombinasi  deduksi  dan induksi.  Dengan  cara  ini,  maka  suasana  kesenjangan  antara  hukum Islam dan perkembangan masyarakat semestinya tidak terjadi “. 18
Metode  ini  berada  pada  tataran  empirik  sensual  dan  empirik logik menggunakan logico-verifikasi yang menggunakan proposisi atau konstruk  sebagai  landasan  teoritik  pengkajian  dalam  rangka memperoleh  pengukuran  kebenarannya.  Selanjutnya  lihat  gambar berikut:
Gambar 3 : Metode Ilmiah Kajian Keilmuan Hukum Islam 19
18 M. Yasir Nasution, “IAIN dan Kajian Hukum Islam di Abad Modern: Peluang dan Tantangan”,  dalam  Syahrin  Harahap  (ed.),  Perguruan  Tinggi  Islam  di  Era  Globalisasi (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), hlm. 101 19 Bandingkan dengan model logika ilmiah yang dikemukakan  Jujun S. Suriasumantri dalam Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, 1990: 129
Penentuan Objek Keilmuan Hukum Islam Penyusunan Kerangka Berpikir Perumusan Proposisi/Konstruk Pengujian Proposis/Konstruk Ditolak Diterima Deduksi- Koherens i Induksi- Korespondensi Relevansi Dalil atau Wahyu (al- Quran/Hadis )

## Idri Shaffat
Pengkajian keilmuan hukum Islam, yang berasal dari peristiwa- peristiwa  hukum empirik  dalam  rangka  untuk  menganalisis  produk hukum  dan  teori  atau  dalil  yang  mendasarinya,  dapat  dilakukan melalui  langkah-langkah  berikut:  Pertama,  menentukan  objek  kajian hukum  Islam  berupa  pertanyaan  mengenai  objek  materia  hukum Islam  yang  jelas  batas-batasnya  serta  dapat  diidentifikasikan  faktor- faktor  yang  terkait  di  dalamnya.  Persoalan  yang  menyangkut  objek ini  ditentukan  secara  rinci  dan  jelas  sehingga  diketahui  esensi  dan eksistensinya.
Kedua ,  penyusunan  kerangka  berpikir  baik  dengan  pengajuan proposisi yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin  terdapat  antara  berbagai  faktor yang  saling mengkait dan  membentuk  konstelasi  permasalahan  atau  dengan  kontruks sebagai landasan teoterik. Kerangka berpikir dalam bentuk proposisi ataupun  kontruks  ini  disusun  secara  rasional  berdasarkan  premis- premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan dalil hukum (wahyu) dan faktor-faktor empiris atau landasan teoretik yang  relevan  dengan  permasalahan.  Perumusan  kerangka  pikir berdasar  teori  yang  berasal  dari  khazanah  pengetahuan  ilmiah  yang dipilih  bsecara  seksama  dan  dianggap  relevan  dengan  masalah hukum  yang  dikaji.  Teori  ini  dapat  berupa  dalil  al-Qur’ân,  Hadîts, atau  pendapat  ulama.  Dalam  hal  ini  digunakan  pola  pikir  deduksi- koherensi.
Ketiga ,  perumusan  proposisi  yang  merupakan  pernyataan sementara  atau  dugaan  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  yang materinya  merupakan  kesimpulan  dari  kerangka  berpikir  yang dikembangkan.  Proposisi  dalam  kajian  keilmuan  hukum  Islam, berbeda dengan yang  digunakan  dalam penelitian  ilmiah umumnya, tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  kebenaran  teori  atau  dalil  yang digunakan, tetapi untuk mencari jawaban sementara apakah masalah hukum yang terjadi sesuai dengan ketentuan dalil (teori) atau tidak.
Keempat ,  pengujian  proposisi  yang  merupakan  pengumpulan fakta-fakta  yang  relevan  dengan  proposisi  yang  diajukan  untuk memperlihatkan  apakah  terdapat  fakta-fakta  yang  mendukung proposisi  tersebut  atau  tidak.  Pola  pikir  yang  digunakan  adalah

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
induksi-korespondensi  dengan  menelaah  kasus-kasus  hukum sepesifik  yang  terjadi  di  lapangan  dengan  menelitinya  secara  detail dengan melakukan verifikasi.
Kelima ,  penentuan  apakah  proposisi  yang  digunakan  diterima atau  ditolak.  Proposisi  dinyatakan  diterima  apabila  terdapat kesesuaian  antara  fakta  di  lapangan  dengan  ketentuan  dalil  hukum dan  dinyatakan ditolak apabila  ternyata  terdapat  kesenjangan antara ketentuan dalil hukum dengan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, keputusan hukum sah atau tidaknya suatu peristiwa tergantung pada ada  atau  tidak  adanya  kesesuaian  (relevansi).  Keenam,  penarikan kesimpulan yang merupakan penetapan status hukum peristiwa yang sedang dikaji.
Dengan menggunakan metode ilmiah di atas, keilmuan hukum Islam  dapat  dikembangkan  dengan  melibatkan  teori,  konsep,  dalil, norma  hukum  dan  mengkaitkannya  dengan  fakta  empirik. Pengkajian  keilmuan  hukum  Islam  dengan  pendekatan  ilmiah, sebagai  telah  dijelaskan  di  atas,  dapat  dilakukan  meskipun  pada awalnya  bukan  suatu  yang  mudah.  Louay  Safi  menyatakan  bahwa salah satu persoalan pelik yang dihadapi oleh ilmu Islam – termasuk keilmuan  hukum  Islam–  modern  yang  masih  dalam  tahap embrionalnya merupakan akibat  langsung dari  tidak adanya definisi yang  pasti  tentang  hubungan  antara  akal  dan  wahyu.  Melalui pendekatan  ilmiah  diharapkan  definisi  tentang  hubungan  akal  dan wahyu  itu  dapat  dijembatani  sehingga  menghasilkan  konsep  yang padu.  Selanjutnya,  dengan  mengutip  Muhammad  M.  Amziyan,  Safi menyatakan  perlunya  mentransendensikan  definisi  ilmu  positifistik untuk  satu  tujuan  yaitu  menggabungkan  wahyu  ke  dalam  wilayah ilmu  pengetahuan  secara  komprehensif  di  mana  nilai-nilai  maupun konsep Qur’ani digunakan untuk penelitian ilmiah. 20
Penelaahan  konsep  hukum  secara  faktual  dapat  memberikan kesempatan  kepada  keilmuan  hukum  Islam  untuk  meninggalkan kesan  bahwa  perkembangan  hukum  (baik  Islam  maupun konvensional)  selalu  berada  di  belakang  masyarakat  pelaksana hukum yang selalu dinamis dan  berubah secara cepat. Kesan negatif yang  disandangkan  pada  hukum  ini  akan  berdampak  pula  pada
20 Safi, Ancangan, hlm. 28

## Idri Shaffat
keilmuan  hukum  dengan  teori-teori  baku  yang  sejak  lama digunakannya.  Dalam  hukum  Islam,  kajian  terhadap  hukum dilakukan  melalui  ijtihâd  dengan  metode-metode  khas,  yaitu  qiyâs, istihsân,  istishâb,  mashlahah  mursalah,  syâdz  al-dzari’ah,  ’urf, dan  lain- lain.  Penggunaan  metode-metode  ini  telah  menghasilkan  banyak produk  hukum  dan  diakui  oleh  umat  Islam  sebagai  metode  yang valid,  meskipun  untuk  penggunaan  beberapa  metode  terjadi perbedaan pendapat.
Metode  ilmiah  dijadikan  sebagai  alternatif  pengembangan keilmuan  hukum  Islam  manakala  hukum  itu  tidak  sekedar  sebuah produk  hukum  tetapi  sudah  menjadi bagian  dari  ilmu  pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan hukum Islam yang disebut dengan keilmuan hukum  Islam.  Penggunaan    metode  ilmiah  dikarenakan  sebagai sebuah ilmu, keilmuan hukum Islam harus memenuhi standar ilmiah yang diukur dengan menggunakan prosedur dan metode ilmiah.
Agar  keilmuan  hukum  Islam  dapat  dianalisis  secara  ilmiah, maka  harus  terpenuhi  di  dalamnya    ciri-ciri  metode  ilmiah  yaitu: Pertama ,  memperoleh  keterangan  yang  cukup  dan  teliti.  Eksplanasi keilmuan  hukum  Islam  dilakukan  secara  memadai  sehingga mencakup seluruh atau sebagian besar aspek yang terdapat di dalam klas-klas dan sub-sub klasnya, dikaji secara cermat dan teliti sehingga bersifat  valid  dan  terhindar  dari  kesalahan  dalam  analisis  ataupun penggunaan  metode  analisis  yang  digunakan.  Kedua,  menggunakan pemikiran  yang  logis  dan  teratur.  Telaah  keilmuan  hukum  Islam dilakukan secara logis, rasional, sesuai dengan tata aturan pemikiran yang  lurus.  Penggunaan  logika  baik  yang  bersifat  induktif  maupun deduktif  diperlukan  agar  terjadi  keteraturan  berpikir  dalam menganalisis  sehingga  terhindar  dari  kesalahan  dalam  pembuatan kesimpulan.  Di  samping  itu,  keteraturan  dan  keruntutan  berpikir diperlukan  agar  penjelasan  mudah  dipahami  karena  dipaparkan secara  runtun  dan  teratur.  Ketiga,  menyusun  pengetahuan  secara sistematis. Disiplin keilmuan hukum Islam disusun secara sistematis, maksudnya  antara  satu  bahasan  dengan  bahasan  berikutnya dilakukan secara runtun sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu bahasan dengan bahasan yang lain itu. Sistematisasi pembahasan dapat  mempermudah  dan  memperlengkap  materi  kajian.  Keempat, membatasi  masalah  dengan garis-garis  yang  tegas.  Masalah-masalah

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
51
yang  dikaji  dalam  keilmuan  hukum  Islam  dianalisis  dengan mengklasifikasi  satu  persoalan  dengan  persoalan  lain  secara  tegas. Kelima ,  menemukan  hukum-hukum,  prinsip-prinsip  umum  sebagai suatu  teori  dasar  yang  dapat  dipercaya  untuk  digunakan  di  masa depan.  Prinsip-prinsip  umum  yang  dimiliki  oleh  keilmuan  hukum Islam    dapat  dijadikan  sebagai  teori  dasar  untuk  pengembangan keilmuan  hukum  Islam  antara  lain  melalui  metode  verifikasi  yang diharapkan  dari  itu  dapat  meprediksi  peristiwa  hukum  pada  masa yang akan  datang.  Keenam,  menguji  dan menunjukkan  pokok-pokok dari  penemuan-penemuan.Verifikasi  tersebut  dimasudkan  sebagai pengujian  dan  telaah  ekploratif  untuk  melakukan  penemuan- penemuan produk hukum tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam.

## 5. Metode Fenomenologis
Di samping metode ilmiah, telaah keilmuan hukum Islam dapat menggunakan  metode  fonomenologis.  Dibanding  metode  ilmiah, metode  ini  lebih  jauh  dalam  mengkaji  suatu  objek.  Metode fonomenologis berusaha memperoleh gambaran yang lebih utuh dan fundamental  tentang  fenomena  keilmuan  hukum  Islam  dari  pada metode  ilmiah.  Metode  fenomenologis  –  yang  diilhami  oleh  cara pendekatan filosofis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl – ini berupaya  untuk  memperoleh  esensi  keilmuan  hukum  Islam  untuk mengembalikan  hukum  Islam  yang  bersifat  historis-empiris  ke pangkalannya  agar  tidak  terlalu  jauh  melampaui  batas-batas kewenangannya.  Fenomenologi  berusaha  memperoleh  gambaran yang utuh serta struktur fundamental keilmuan hukum Islam  secara umum (universal, transendental, inklusif) bukan gambaran keilmuan yang bersifat partikular-eksklusif. 21 Jika dalam studi keilmuan hukum yang bersifat historis-empiris, para peneliti cenderung bersikap netral (value-neutral),  maka  pendekatan  fenomenologi  lebih  bersifat  value- laden (terikat  oleh  nilai-nilai  kegamaan yang  dipercayai  dan  dimiliki oleh para pengikut agama yang ada). 22
21 Bandingkan  dengan  Amin  Abdullah,  Studi  Agama:  Normativitas  atau  Historisitas?, cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 11 22 Ninian Smart, The Science of Religion and Sociology of Knowledge: Some Methodological Questions (New Jarsey: Princton University Press, 1973), hlm. 378

## Idri Shaffat
52
Karakteristik utama metode fenomenologis adalah di dalamnya terdapat  empat  kebenaran,  yaitu  kebenaran  empirik  sensual  (yang ditangkap  oleh  panca  indera),  kebenaran  empirik  logik  (yang dihasilkan  akal/rasio/pikiran),  kebenaran  empirik  etik  (idealisasi realitas),  dan  kebenaran  empirik  transendental  (kebenaran  yang berkaitan dengan keyakinan atau ketuhanan) 23
Kebenaran empirik sensual diperoleh melalui panca indera yang menangkap  objek  empirik  pengetahuan.  Kebenaran  hukum  Islam secara  empirik  sensual  berkenaan  dengan  upaya  manusia  dalam memahami  objek  atau  kejadian  hukum  di  kalangan  masyarakat muslim.  Dengan  mengamati,  mengobservasi,  dan  meneliti  peristiwa hukum  Islam  di  kalangan  masyarakat,  kita  dapat  memperoleh gambaran  tentang  bagaimana  hukum  berfungsi  dalam  mengatur mereka.  Peristiwa  hukum  itu  ditelaah  secara  empirik-inderawi sehingga  diketahui  kebenarannya.  Tentang  kebenaran  ini,  Bilgrani dan Asyraf menyatakan :
“Konsep ilmu pengetahuan yang purna-demensional ini diawali dengan pengetahuan  tentang  benda-benda  yang  dapat  dipersepsi,  kemudian mentransendensikan  bidang  ini  dan  memasuki  bidang  orang-orang mukmin.  Teraihnya  ilmu  pengetahuan  ini  merupakan  tujuan  setiap orang mukmin sebagai tujuan sentral dan prinsipal yang berfungsi bagi hidupnya ”. 24
Kebenaran  empirik  logik  diperoleh  melalui  pemikiran  logis yang  didasarkan  pada  data  empirik,  bukan  logika  murni  umumnya yang  berdasar  premis-premis  tertentu  baik  premis  mayor  maupun premis  minor  meskipun  tanpa  dukungan  data  di  lapangan. Kebenaran  keilmuan  hukum  Islam  yang  diusung  oleh  empirik  logik dimulai  dengan  pemikiran  logis  hukum  Islam  yang  kemudian dicarikan  bukti-buktinya  di  lapangan.  Jika  premis-premis  yang terdapat  pada  pemikiran  hukum  itu  logis  dan  sejalan  dengan bukti- bukti  empirik  di  lapangan,  maka    kebenarannya  dapat  diterima. Kalau tidak, maka tidak dapat diterima.
23 Noeng  Muhadjir,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  2002), hlm. 13-34 24 Hamid Hasan Bilgrani dan Sayid Ali Asyraf, Konsep Universitas Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 5

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
Kebenaran  empirik  etik  berkenaan  dengan  idealisasi  realitas, yaitu  kebenaran  suatu  objek  dilihat  dari  segi  kebenarannya  secara etis.  Kebenaran  keilmuan  hukum  Islam  tidak  semata-mata  dikaji berdasar  teori-teori yang mendasarinya tetapi ditelaah pula dari segi nilai-nilai  etis  yang  terdapat  di  dalamnya.  Meskipun,  di  kalangan para  ahli  terjadi  perbedaan  pendapat  apakah  bidang  hukum  dapat ditelaah  bersamaan  dengan  etika  atau  tidak.    Jika  dilihat  dari  kaca mata  filsafat  ilmu  yang  membagi  telaah  ilmu  pengetahuan  berdasar tiga  kategori;  ontologi,  epistemologi,  dan  aksiologi,  maka  keilmuan hukum  Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aspek  nilai  termasuk  nilai etis.
Kebenaran    empirik  transendental  merupakan  kebenaran  yang berkaitan dengan keyakinan atau ketuhanan. Kebenaran
fenomenologi  empirik  transendental  ini  sangat  inheren  dengan keilmuan  hukum  Islam,  suatu  pengetahuan  yang  berasal  dan bersumber  dari  Allâh  sebagai  Syari’  (Pembuat  dan  Penetap  hukum). Berbeda  dengan  hukum  positif  Barat,  hukum  Islam  tidak  dapat dilepaskan  dari  sifat  transendental.  Pada  kajian  ini,  transendental tidak  dipahami  secara  murni  terlepas  dari  sifat  empirik  sehingga fenomena  yang  mengemuka  adalah  telaah  keilmuan  hukum  Islam berdasar  fakta  hukum  Islam  yang  bersifat  empiris  yang  dipadukan dengan  ketentuan  wahyu  baik  dalam  al-Qur’ân  (al-wahy  al-matlu) maupun Hadîts (al-wahy ghayr al-matlu).
Melalui  metode  fenomenologis  diharapkan  kajian  keilmuan hukum Islam dapat terlepas dari kesenjangan antara positivisme logis dengan  etos  Islam,  sebagai  dikhawatirkan  Muhammad  Arif, 25 sehingga  diperlukan  peran  sarjana-sarjana  muslim  dalam  rangka rekonsiliasi  nilai-nilai  Islami  dengan  metode  logika  positivistik. Keempat  kebenaran  yang  menjadi  dasar  metode  fenomenologis  di atas  secara  integral  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  keilmuan hukum  Islam  dengan  melibatkan  kebenaran  yang  diperoleh  dari indera,  logika,  etika,  dan  wahyu  sebagaimana  terlihat  pada  gambar berikut:
25 Muhammad  Arif,  “The  Islamization  of  Knowledge  and  Some  Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Science with a Special Focus on  Economics”,  American  Journal  of  Islamic  Social  Science  (4: 1),  1987, hlm.  51 dikutip oleh Safi. Lihat Safi, Ancangan, hlm. 24

## Idri Shaffat
54
Gambar    4  :  Skema  Aplikasi  Metode  Fenomenologis  pada Keilmuan Hukum Islam
Pada  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  keilmuan  hukum  Islam Fakultas Syariah  dapat dikaji  dengan metode  fenomenologis melalui pendekatan empirik sensual, empirik logik, empirik etik, dan empirik transendental.  Keempat  pendekatan  (kebenaran)  di  atas  dapat digunakan  secara  interelasif  dalam  pengkajian  keilmuan  hukum Islam.  Keempatnya  senada  dengan  analisis  Bilgrani  dan  Asyraf tentang  beberapa  aspek  dalam  cara  berpikir,  yaitu  aspek  etik,  aspek perseptual,  aspek  historik,  aspek  psikologik,  aspek  observatif,  dan aspek  eksperimental 26 atau  kebenaran  absolut  (haqq  al-yaqîn),
26 Bilgrani  dan  Asyraf    menjelaskan  tentang  posisi  al-Qur’ân  yang  merupakan petunjuk  dalam  hal  cara  berpikir  terutama  mengenai  tiga  aspek  pokok  ilmu pengetahuan  berikut:  [a]  Aspek  etik,  termasuk  aspek  perseptual  dalam  ilmu pengetahuan.    Aspek  ini  berkaitan  dengan  prinsip  dasar  mengenai  keyakinan, perbuatan,  dan  moralitas  baik  untuk  perorangan  maupun  kemasyarakatan  dengan sistem  atau  pandangan  hidup  yang  sempurna  untuk  tercapainya  kebahagiaan  di dunia dan akhirat; [b]  Aspek historik dan psikologik dalam  ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai sikap dan cara berpikir manusia yang mempengaruhi dan menentukan persepsi  mereka  terhadap kebenaran dan realitas  serta  tanggungjawab terhadap berbagai konsekuensi yang timbul; [c] Aspek observatif dan eksperimental dalam ilmu pengetahuan. Aspek ini berkali-kali ditekankan oleh para ilmuan sebagai sumber  utama  untuk  memperoleh    ilmu  pengetahuan  tentang  benda-benda,
Empirik Transendental Empirik Etik Empirik Sensual Empirik Logik Keilmuan Hukum Islam

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
rasionalisme,  atau  inferensi  dengan  penilaian  bukti  (’ilm  yaqîn)  serta melalui empirisisme (’ayn al-yaqîn) menurut Abd al-Rasyid Moten. 27

## 6. Metode Struktural Fungsional
Metode ini diperoleh dari teori sturktural fungsional yaitu teori yang  berpandangan  bahwa  agama  dan  kitab  sucinya  bisa  menjadi fungsional  ketika  agama  menjadi  norma  dalam  masyarakat. 28 Berdasar teori struktural fungsional, hukum Islam diterjemahkan dan diaplikasikan sebagai pranata sosial yang fungsional bagi masyarakat. Hukum  Islam  tidak  sekedar  dipahami  sebagai  firman  (khithâb) Allâh yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau sekumpulan hukum yang  berhubungan  dengan  perbuatan  mukallaf,  baik  yang  terdapat dalam al-Qur’ân, Hadîts atau produk hukum ulama (pendapat ulama yang sejatinya diperoleh melalui pemahaman terhadap al-Qur’ân dan Hadîts  itu),  tetapi  hukum  itu  telah  terinternalisasi  dalam  kehidupan masyarakat muslim dalam bentuk norma atau lembaga hukum.
Keilmuan  hukum  Islam  kategori  ini  terlihat  pada  lembaga- lembaga  hukum  Islam,  lembaga-lembaga  ekonomi  Islam,  dan sebagainya  yang  konsep  dasar  atau  aplikasinya  berdasar  pada ketentuan-ketentuan  hukum  Islam.  Struktur  fungsional  keilmuan hukum  Islam  sebagaimana  dimaksud  oleh  metode  ini  terkait  erat dengan norma-norma yang terdapat dalam suatu sistem
kemasyarakatan  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  sub  sistem, yaitu  sub  sistem  fisik,  sub  sistem  biologis,  sub  sistem  politik,  sub sistem  ekonomi,  sub  sistem  sosial,  sub  sistem  budaya,  sub  sistem
hubungan  antar  benda,  dan  hubungan  antara  benda  dengan  Tuhan.  Lihat  Bilgrani dan Asyraf, Konsep,  hlm. 4).
27 Abd al-Rasyid Moten menyatakan bahwa dalam skema Qur’ani, pengetahuan (’ilm) dicapai  melalui  wahyu  atau  kebenaran  absolut  (haq  al-yaqîn),  rasionalisme,  atau inferensi  yang  didasarkan  pada  perimbangan  dan  penilaian  bukti  (’ilm  yaqîn)  serta melalui  empirisisme  dan  persepsi,  yakni  dengan  observasi,  eksperimen,  laporan sejarah,  deskripsi  pengalaman  hidup  (’ayn  al-yaqîn),  dan  lain-lain.  Cara  mengetahui yang Islami selaras dengan kebebasan penuh untuk mengalami dan eksperimen sera penelitian rasional dan  intelektual dalam lingkaran pengetahuan yang diwahyukan. Lihat Muhammad Arif, “The Islamization of Knowledge: Methodology of Research in Political Science”, American Journal of Islamic Social Science (7: 2), 1990, hlm. 163 dikutip oleh Safi. Lihat Safi, Ancangan, hlm. 25 28 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 85

## Idri Shaffat
56
kesehatan,  sub  sistem  pertahanan  keamanan,  dan  sub  sistem hukum. 29 Keilmuan  hukum  Islam  terinternalisasi  dalam  suatu masyarakat muslim pada sebagian wilayah sub sistem kemsyarakatan di atas dan menjadi norma kehidupan mereka.
Metode struktural fungsional dapat menggunakan pendekatan sosiologis sebagai objek forma pengkajian hukum Islam, dengan cara mengkaji  fenomena-fenomena  hukum  yang  terdapat  pada  suatu masyarakat dalam perspektif sosiologi. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang membahas  proses  interaksi dalam  masyarakat. Sebagai  suatu proses interaksi, maka sosiologi membahas: [1] hubungan kerja sama secara  homogen  maupun  secara  heterogen  yang  menyebabkan adanya interaksi, [2] hubungan antagonis secara homogen ataupun heterogen  yang  menimbulkan  permusuhan,  pertikaian  dan  konflik baik dalam skala sederhana maupun skala luas. 30
Kajian  hukum  Islam  berdasar  pendekatan  sosiologis  ini diperlukan  mengingat  hukum  Islam,  sebagaimana  hukum  pada umumnya, tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial sebab suatu hukum akan mempunyai kekuatan mengikat baik sebagai pengatur, pengarah,  ataupun  kontrol  apabila  diterapkan  dalam  suatu komunitas tertentu. Jika hukum hanya berada pada tataran teoretik (law  in  book)  dan  tidak  pada  tataran  aplikasi  (law  in  action) sebagaimana  terjadi  dalam  masyarakat,  maka  tujuan  dan  falsafah ditetapkannya hukum sulit untuk diterapkan.
Dalam  setiap  masyarakat  senantiasa  terdapat  kepentingan- kepentingan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan melalui kaedah-kaedah tertentu. Dalam  upaya  menghindari  adanya  benturan  antar  kepentingan tersebut,  biasanya  kaedah-kaedah  dihimpun  dalam  beberapa lembaga  sosial  sesuai  dengan  bidang-bidang  kehidupan  yang  ada. Dengan  demikian,  suatu  lembaga  sosial  merupakan  himpunan kaedah-kaedah  dari  segala  tingkatan  yang  berkisar  pada  suatu kepentingan  pokok  dalam  suatu  masyarakat.  Kepentingan  itu mungkin  berada  pada  bidang  kehidupan  fisik,  biologis,  politik,
29 Bandingkan  dengan  Juhaya  S.  Praja,  Filsafat  dan  Metodologi  Ilmu  dalam  Islam (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 97
30 Abdul Rozak, Cara Memahami Islam: Metodologi Studi Islam, hlm. 144

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
57
ekonomi,  sosial,  budaya,  kesehatan,  pertahanan,  keamanan,  dan hukum.
Aspek-aspek  yang  perlu  diperhatikan  ketika  meninjau  materi keilmuan  hukum  Islam  berdasar  pendekatan  sosiologis    adalah: Pertama , paradigma fakta sosial yang berkenaan dengan sistem sosial dan  struktur  sosial  (bersifat  eksternal)  yang  secara  dominan  dapat mempengaruhi  prilaku  manusia  termasuk  di  bidang  hukum  Islam. Dalam  sistem  dan  struktur  sosial  itu  terdapat  dimensi  fungsional yang  bersifat  positif  dan  dimensi  konflik  yang  cenderung  bersifat negatif.  Kedua, paradigma  definisi sosial yang menitik  beratkan  pada tindakan  sosial  berdasar  kesadaran  seseorang  (internal)  yang  juga dapat  mempengaruhi  prilakunya  termasuk  di  bidang  hukum  Islam. Tindakan  sosial  itu  bersumber  dari  daya  inovasi,  kreasi,  dan  seleksi yang  terdapat  dalam  diri  manusia.  Ketiga,  paradigma perilaku sosial yang menitikberatkan pada dunia empiris yang terlihat pada prilaku manusia  melalui  interaksi  sosial  mereka.  Paradigma  ini  sebagai antitesa  dari  dua paradigma sebelumnya karena sistem dan struktur sosial  ataupun  subjektifitas  (definisi)  sosial  dinilai  jauh  dari  realitas sosial  yang sebenarnya.  Prilaku manusia sebagaimana  terlihat  dalam kehidupan keseharian menjadi titik sentral peradigma ini.
Jika  diperhatikan  aspek-aspek  yang  menjadi  objek  forma sosiologis    keilmuan  hukum  Islam,  yakni  paradigma  fakta  sosial, definisi  sosial,  dan  prilaku  sosial,  maka  internalisasi  norma  hukum dalam  kehidupan  masyarakat  terjadi  baik  karena  sistem  sosial  dan struktur  sosial  (bersifat  eksternal)  yang  secara  dominan  dapat mempengaruhi  prilaku  manusia,  tindakan sosial  berdasar  kesadaran seseorang  (internal)  yang  juga  dapat  mempengaruhi  prilakunya, maupun  dunia  empiris  yang  terlihat  pada  prilaku  manusia  melalui interaksi sosial  mereka.

## Prosedur Analisis Pembelajaran Keilmuan Hukum Islam
Kegiatan  analisis  pembelajaran  keilmuan  hukum  Islam dimaksudkan untuk mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan pembelajaran keilmuan itu dalam rangka untuk mencapai tujuannya.
Pencapaian  tujuan  pembelajaran  tersebut  didahului  dengan  analisis kompetensi yang harus dicapai mahasiswa sebagaimana dirumuskan

## Idri Shaffat
dalam  kurikulum  Fakultas  Syariah.  Analisis  tersebut  merupakan proses  menjabarkan  kompetensi  menjadi  sub-sub  kompetensi  yang tersusun  secara  logis  dan  sistematik.    Prosedur  analisis  mata  kuliah keilmuan  hukum  Islam  dapat  dilakukan  dengan  tiga  pendekatan, yaitu:  analisis  taksonomi,  analisis  kompetensi,  dan  pengolahan informasi sebagaimana terlihat pada gambar  berikut:
Gambar   5  : Prosedur Analisis Pembelajaran Keilmuan Hukum Islam 31
Analisis  taksonomi  dilakukan  dengan  memperhatikan  empat kemampuan  yang  harus  dicapai  dalam pengkajian  keilmuan hukum Islam,  yaitu  kemampuan  kognitif,  psikomotorik,  afektif,  dan  info verbal.  Kemampuan  kognitif  tampaknya  merupakan  wilayah  paling
31 Bandingkan  dengan  Dwi  Agus  Sujimat,  “Pengembangan  Satuan  Acara Perkuliahan”,  dalam  Tim  Penyusun  IAIN  Sunan  Ampel,  Panduan  Satuan  Acara Perkuliahan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm. 10-11

## PROSEDUR ANALISIS MATA KULIAH KEILMUAN HUKUM ISLAM
ANALISIS TAKSONOMI ANALISIS STRUKTUR KOMPETENSI
PENGOLAHAN INFORMASI Kognitif Psikomotorik Afektif Info Verbal Analisis Prosedural Analisis Hirarkhikal Analisis Klasifikasi
Analisis Kombinasi TUJUAN

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
banyak  bagi  kajian  keilmuan  hukum  Islam  yang  menuntut penguasaan  seperangkat  keilmuan  hukum  Islam  dengan  berpikir sistematis,  logis,  dan  rasional.  Kemampuan  motorik  menghendaki penguasaan  keterampilan  dalam  bidang-bidang  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam  seperti  keterampilan  sebagai  hakim,  praktisi bank syariah,  panitera, pegawai Depag, dan sebagainya, di samping keterampilan-keterampilan  teknis  keseharian  seperti  manajemen masjid,  penentuan  arah  kiblat,  penentuan  awal  dan  akhir  Ramadan, dan  sebagainya.  Kemampuan  afektif  merupakan  kemampuan  yang harus  dimiliki    berkenaan  dengan  sikap  dalam  mengaplikasikan konsep-konsep  hukum  Islam,  termasuk  penghayatan  terhadapnya. Kemampuan  info  verbal  terkait  dengan  keterampilan  dalam mengemukakan  argumentasi  secara  verbal,  menyampaikan  kepada masyarakat konsep-konsep hukum Islam yang telah dipelajari.
Analisis struktur  kompetensi berkenaan  dengan  empat  aspek, yaitu:  Pertama,  analisis prosedural,  yaitu penganalisaan mata-kuliah- mata  kuliah  keilmuan  hukum  Islam  dengan  kompetensinya  masing- masing dengan satu seri urutan penampilan, tidak ada yang menjadi kompetensi  prasyarat  bagi  kompetensi  yang  lain.  Masing-masing berdiri  sendiri,  meskipun  dapat  dilakukan  secara  berurutan.  Dalam hal  ini,  satu  mata  kuliah  dapat  dipelajari  meskipun  seorang mahasiswa belum mempelajari mata kuliah yang lain.
Kedua ,  analisis  hirarkhikal,  yaitu  penganalisaan  mata  kuliah- mata kuliah keilmuan hukum Islam  di mana satu kompetensi  hanya dapat  dipelajari  jika  kompetensi  yang  lain  sudah  dipelajari  dan dikuasai.  Analisis  ini  dilakukan  karena  terdapat  mata  kuliah berjenjang,  yang  satu  menjadi  prasyarat  bagi  mata  kuliah  yang  lain. Misalnya,  mata  kuliah  asas,  pokok,  dan  terapan.  Ketika  mahasiswa akan  memprogram  mata  kuliah  perkawinana  Islam  di  Indonesia, maka  terlebih  dahulu  ia  harus  lulus  mata  kuliah  asas-asas  hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan Islam.
Ketiga , analisis klasifikasi, dilakukan dengan cara
mengelompokkan  mata  kuliah-mata  kuliah  yang  tidak  memiliki ketergantungan  satu  dengan  yang  lain.  Masing-masing  mata  kuliah dikelompokkan  sesuai  dengan  kompetensinya;  dasar,  utama,  atau

## Idri Shaffat
60
pendukung  tanpa  harus  mendahulukan  mata  kuliah  prasyarat  dari mata kuliah pokok.
Keempat ,  analisis  kombinasi,  yaitu  pengalisisan  mata  kuliah dengan  menggunakan  analisis  prosedural,  analisis  khirarkhikal,  dan analisis  klasifikasi  secara  bersamaan,  atau  menggabungkan  ketiga macam  analisis  tersebut  untuk  pengkajian  mata  kuliah-mata  kuliah keilmuan hukum Islam.
Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis taksonomi  dan  analisis  struktur  kompetensi  dilanjutkan  dengan pengolahan  informasi.  Dengan  kata  lain,  kompetensi  yang  hendak dicapai  baik  berupa  kognitif,  afektif,  psikomotorik,  atau  info  verbal yang terdapat pada mata kuliah-mata  kuliah keilmuan hukum Islam diidentifikasi dan diurutkan kompetensi mana yang menjadi prioritas pertama,  kedua,  dan  seterusnya.  Jika  prioritas  utama  adalah kompetensi  kognitif,  maka  silabi  mata  kuliah  diarahkan  semaksimal mungkin  pada  wilayah  itu,  demikian  pula  kompetensi-kompetensi yang lain. Selanjutnya, mata kuliah-mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum  dianalisis  dengan  memperhatikan    analisis  kompetensi, yaitu  analisis  prosedural,  analisis  khirarkhikal,  analisis  klasifikasi, dan analisis kombinasi. Keempat bentuk analisis ini digunakan sesuai dengan  kebutuhan.  Informasi  yang  ada  diolah  sedemikian  rupa menggunakan  metode-metode  pengolahan informasi. Melalui  semua proses itu diharapkan akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Penutup
Pembahasan  dalam  artikel  ini  masih  bersifat  konsep  tawaran dan tidak (belum) diaplikasikan dalam dunia keilmuan hukum Islam. Tawaran  ini  dikemukakan  karena  hukum  Islam  yang  sudah  mapan (eshtablished)  mempunyai  sumber-sumber  dan  metode-metode penetapan  hukum  tersendiri  (mashâdir  wa  manâhij  al-tasyrî’  al-Islâmî) yang  juga  sudah  mapan  dan  jika  dikaitkan  dengan  metode-metode ilmu  pengetahuan  umumnya,  selayaknya  mendapat  apreasiasi.  Hal ini  didasarkan  pada  hipotesis  bahwa  jika  integrasi  keilmuan  umum dan  Islam  digalakkan  dengan  penuh  semangat  di  berbagai Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  di  Indonesia,  maka  integrasi epistemologi  dua  keilmuan  itu  semestinya  juga  dilakukan.  Dengan

## Epistemologi Keilmuan Hukum Islam
demikian  akan  terjadi  pengembangan  (developmentasi)  ilmu  di kalangan  umat  Islam.  Karena  sifatnya  tawaran,  kebenaran  konsep dan  kemungkinan  bisa  tidaknya  diterapkan  pada  keilmuan  hukum Islam masih perlu diuji-cobakan terutama dalam penelitian-penelitian hukum  Islam  baik  yang  bersifat  normatif  maupun  empirik.  Wallâh a’lam bi al-shawab .

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Amin.  Studi  Agama:  Normativitas  atau  Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
Arif,  Muhammad.  “The  Islamization  of  Knowledge  and  Some Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Science with a Special Focus on Economics”, American Journal of Islamic Social Science (4 : 1), 1987
Arif,  Muhammad.  “The  Islamization  of  Knowledge:  Methodology of Research  in  Political  Science”,  American  Journal  of  Islamic  Social Science (7 : 2), 1990,
Bilgrani, Hamid Hasan dan Asyraf, Sayid Ali. Konsep Universitas Islam.
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989
Dîn,  Abû  Fadl  Jamal  al-.  Lisân  al-‘Arab.  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-
‘Ilmiyyah, tth.
Donohue,  John  J.  dan  Esposito,  John  L.  (eds.).  Islam  in  Transition Muslim Perspectives. New York:  Oxford University Press, 1982
Faruqi,  Ismail  R.  al-.  Islamization  of  Knowledge:  General  Principles  and Work Plan. Herdon: VAIIT, 1987
Gurvitch, Georges. Sosiologi Hukum. Jakarta: Bharata, 1988
Harahap,  Syahrin  (ed.).  Perguruan  Tinggi  Islam  di  Era  Globalisasi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998
Harun  Nasution,  Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya,  Jakarta,  UI Press, 1985
Ibrahim  ibn Musa  al-Syatibi,  al-Muwâfaqât  fi  Ushul  al-Syari’ah,  Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth.

## Idri Shaffat
Khallâf,  ‘Abd  al-Wahhab.  ‘Ilm  Ushûl  al-Fiqh.  Beirut:  Dâr  al-Qalam, 1978
Ma’luf, Louis. al-Munjid. Beirut: Mathba’ah al-Katulikiyyah, tth.
Muhadjir,  Noeng.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Yogyakarta:  Rake
Sarasin, 2002
Praja,  Juhaya  S.  Filsafat  dan  Metodologi  Ilmu  dalam  Islam.  Bandung:
Teraju, 2002
Safi,  Louay.  Ancangan  Metodologi  Alternatif,  terj.  Imam  Khoiri,
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
Smart, Ninian.  The  Science  of Religion and Sociology of  Knowledge:  Some
Methodological Questions. New Jarsey: Princton University Press,
1973
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni.  Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama.
Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2003
Syâfi’î,  Muhammad  ibn  Idrîs  al-.  al-Risâlah,  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, tth.
Tim Penyusun IAIN Sunan Ampel. Panduan Satuan Acara Perkuliahan. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007