## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5251/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia
Dr David M L Tobing 1 , dan Kartika Napitupulu 2
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 27 May 2023 Publish : 06 July 2023 Inheritance issues are often a source of conflict between heirs, so the arrangements must be clear regarding the division and separation of inheritance rights for the heirs. However, there  is  no  provision  that  regulates  explicitly  then  another  question  arises  how  the distribution of inheritance to children in the womb whether it can be determined when the child is still in the womb or not, so it is interesting to examine the inheritance rights for children  in  the  womb  based  on  Islamic  inheritance  law  in  Indonesia  along  with arrangements regarding its distribution. Keywords:
Inheritance Inheritance Law
Slamic Law Private Law Inheritance Distributio Info Artikel Abstract Diterima : 27Mei 2023 Publish : 06 July 2023 Permasalahan Waris seringkali menjadi sumber perseteruan antar ahli waris, sehingga harus jelas  pengaturannya  mengenai  pembagian  dan  pemisahan  hak  warisan  untuk  para  ahli waris.  Akan  tetapi,  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  tegas  selanjutnya  timbul pertanyaan lain bagaimanakah pembagian warisan terhadap anak yang dalam kandungan apakah dapat ditentukan pada saat anak tersebut masih dikandungan atau tidak, sehingga menarik untuk diteliti mengenai hak waris bagi anak dalam kandungan berdasarkan hukum waris Islam di Indonesia beserta pengaturan mengenai pembagiannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: tika130995@gmail.com

## A. LATAR BELAKANG
Dalam sistem hukum Indonesia dikenal suatu hukum yang dinamakan hukum keluarga, atau hukum kekeluargaan, dimana salah satu bagian terkecilnya merupakan Hukum Waris . Waris dan  masalah-masalah  mengenai  kewarisan  baru  muncul  ketika  sudah  ada  kematian,  dimana setelah peristiwa kematian  timbul  masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan  hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban– kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur di dalam hukum waris.
Terdapat  beberapa  pendapat  ahli  yang  berbeda  beda  mengenai  hukum  waris.  Salah satunya  adalah  pendapat  Soepomo  bahwa  :  “Hukum  waris  memuat  peraturan-peraturan  yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda ( immeteriele goederen ) dari suatu angkatan manusia ( genetie ) kepada turunannya”  (Soepomo,  1996).  Selain  itu,  ahli  hukum  lain  yaitu  R.  Santoso  Pudjosubroto berpendapat  bahwa  :  “Yang  dimaksud  dengan  hukum  warisan  adalah  hukum  yang  mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentangharta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup ” (R. Santoso, 1964). Akan  tetapi,  dari  sekian  banyak  perbedaan  pendapat  mengenai  hukum  waris,  dapat  kita  tarik kesimpulan bahwa  hukum waris merupakan suatu perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli waris lainnya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  dengan  “KUH Perdata”), hukum waris diatur di Buku II Bab 12 dan 16. Dimana, menurut KUH Perdata diatur pengertian  dari  hukum  waris  yaitu  kesemuanya  kaidah  hukum  yang  mengatur  nasib  kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Dalam hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut, diatur mengenai dua cara mendapatkan warisan, yaitu :
1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)

## 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)
Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini masih bersifat plural dan belum terunifikasi hukum. Sebab selain hukum yang dibuat pemerintah, ada juga bentuk hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah  tetapi  diakui  eksistensinya, yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat yang turut mempengaruhi di bidang keperdataan di Indonesia sehingga yang berlaku adalah hukum  Islam,  hukum  adat  dan  hukum  perdata  atau  BW  ( Burgerlijk  Wetboek )  secara  sendiri- sendiri.  Penerapan  dari  hukum  perdata,  hukum  Islam,  dan  hukum  adat  ini  merupakan  pilihan hukum dari pihak yang berkepentingan.
Untuk  hukum  waris  sebagaimana  dianut  dalam  sistem  kewarisan  agama  Islam  di Indonesia  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “KHI”). Ketentuan yang terdapat dalam KHI  merupakan ketentuan yang bersumber dari Al-Quran yaitu kitab suci Agama Islam, ketentuan mana berlaku sebagai pedoman hukum keperdataan bagi orang yang  beragama  Islam.  Sistem  kewarisan  yang  berdasarkan  kitab  suci  Al-Quran  ialah  sistem individual, dimana setelah pewaris wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai dengan haknya masing-masing yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits.  Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat 3 syarat yaitu:
1. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  dinyatakan  meninggal  berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
3. Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris  selama  sakit  sampai  dengan  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tajhiz, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat .
Persyaratan  diatas  harus  dipenuhi  seluruhnya,  karena  apabila  salah  satu  atau  beberapa syarat, maka pewarisan tidak dapat dibagikan. Orang yang dapat dikategorikan sebagai pewaris adalah  apabila  telah  benar-benar  meninggal,  atau  telah  dinyatakan  meninggal  berdasarkan keputusan hakim. Sedangkan mengenai ahli waris haruslah orang yang masih hidup, dan orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewaris. Dalam pembagian waris islam juga terdapat pembedaan pembagian jumlah warisan terhadap anak laki laki dan perempuan.
Maka  menarik  untuk  diteliti  bagaimanakah  aturan  warisnya  apabila  pewaris  adalah seorang laki-laki yang meninggal meninggalkan seorang istri yang sedang menangdung, dimana janin yang berada dalam kandungannya belum bisa diketahui jenis kelaminnya dan bahkan belum dapat dipastikan bahwa janin tersebut akan lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Karena sampai sejauh ini tidak ada aturan hukum yang jelas mengenai kedudukan janin dalam kandungan.. Anak dalam kandungan dapat diartikan adanya bayi (anak) semenjak terbuahinya sel telur oleh sperma, sehingga  membentuk  embrio.  Tidak  perlu  bahwa  bayi  tersebut  benar-benar  telah  berbentuk sempurna  seperti  bayi  yang  dilahirkan.  Pada  penelitian  “ Hak  Waris  Anak  Dalam  Kandungan Menurut Fikih Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam ” , disimpulkan bahwa anak yang berada dalam kandungan sama statusnya dengan anak yang sudah lahir. Semetara pada Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur kewarisan anak yang masih beraeda dalam kadungan. Hal-hal ini sangat penting artinya  dalam  mengadakan  pembagian  harta  warisan  si  pewaris  termasuk  dalam  mengadakan pembagian harta warisannya.
Dalam KHI pasal 174 ayat (1) menjelaskan bahwa elompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
1) Golongan laki-laki terdiri: ayah,anak laki-laki, paman dan kakek
2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, dari nenek…”
Kata anak “laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dijelaskan secara rinci apakah yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir ataupun anak yang masih di dalam kandungan. Dalam penjelasan  di  pasal  ini  tidak  dijelaskan  mengenai  permasalahan  diatas  karena  dianggap  cukup jelas, padahal hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian, apakah yang dimaksud hanya anak yang sudah  lahir  dan  hidup  ataukah  mencakup  anak  di  dalam  kandungan.  Sehingga  belum  ada pengaturan  yang  jelas  mengenai  kedudukan  anak  dalam  kandungan  sebagai  ahli  waris  dalam hukum Islam.
Seperti  salah  satu  contoh  kasus  di  kota  Padangsidimpuan  yang  telah  diputus  dalam putusan Mahkamah Agung Nomor:  47/Pdt/2013/PA.Pspk bahwa seorang  isteri yang suaminya telah meninggal dunia dan sedang mengandung dalam masa kehamilan 9 (sembilan) bulan akan tetapi oleh Majelis Hakim anak yang berada dalam kandungan tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Majelis Hakim memandang bahwa anak yang masih dalam kandungan tersebut belum dapat  diikutsertakan  sebagai  ahli  waris  dari  pewaris  aquo,  karena  belum  diketahui  pasti  akan kelahirannya  dan  jenis  kelaminnya,  Namun  disisi  lain  Majelis  Hakim  tidak  pula  sama  sekali mengesampingkannya anak dalam kandungan tersebut sebagai ahli waris, dimana apabila anak dalam  kandungan  tersebut  lahir  maka  akan  menjadi  ahli  waris  dengan  sendirinya  dan  secara mutlak dari almarhum ayahnya tersebut.
Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  diatas  terlihat  bahwa  anak  dalam  kandungan  tersebut masih belum dapat dipastikan apakah anak tersebut dijadikan sebagai ahli waris atau tidak karena menunggu si anak dalam kandungan tersebut dipastikan lahir dengan selamat. Oleh karena tidak ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  tegas  selanjutnya  timbul  pertanyaan  lain  bagaimanakah pembagian warisan terhadap anak yang dalam kandungan apakah dapat ditentukan pada saat anak tersebut masih dikandungan atau tidak. Maka berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan membuat makalah yang berjudul: Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  waris  bagi  anak  yang  masih  berada  dalam  kandungan  dalam kandungan menurut Hukum Waris Islam?
2. Bagaimanakah  pengaturan  dan  pembagian  waris  bagi  anak  dalam  kandungan  berdasarkan Hukum Waris Islam?

## 3. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum Waris Islam
Menurut hukum Islam, anak memiliki peran penting dalam unit keluarga. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat para ulama usuliyyin yang mengatakan bahwa bahwa anak dalam kandungan temasuk dalam katagori ahliyatu wujub yaitu kepantasan seorang untuk diberikan hak  dan  diberikan  kewajiban.  Ahliyatul  wujub  ini  ada  kalanya  sempurna  dan  ada  kalanya kurang  sempurna.  kurang  sempurnanya  manusia  apabila  seseorang  tersebut  baru  dapat menerima hak saja akan tetapi belum mampu melaksanakan kewajiban. Adapun anak dalam kandungan termasuk dalam yang kurang sempurna karna anak dalam kandungan dianggap telah pantas untuk menerima hak-haknya seperti menerima warisan dan wasiat, akan tetapi belum pantas atau belum mampu untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Raja Ritonga, mengutip dari penulisan Naser Farid Muhammad Washil yang berjudul Fiqhu Al Mawaris Wa Al Wasiyah yang diterbitkan di Kairo, mengatakan bahwa hidup janin yang masih terkoneksi dengan  ibunya  disebut  sebagai tadiri, yaitu  hidup  yang  masih  berstatus  menumpang  dengan ibunya di rahim.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Status waris anak yang belum lahir tidak diatur secara tegas dalam kumpulan hukum waris  Islam  atau  aturan  lainnya.  Namun,  kita  bisa  merujuk  pada  Al-Qur'an,  Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung, dan tafsir-tafsir ilmiah untuk pedoman tentang status waris anak pra-lahir antara lain, sebagai berikut:
a. Berdasarkan ayat 7 Surat An-Nisaa dalam Al-Quran. Dalam  surat  ini,  ditentukan  bahwa  “Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.
b. Berdasarkan ayat 11 Surat An-Nisaa dalam Al-Quran. Ayat ini berbunyi “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan, jika yang  meninggal itu mempunyai  anak; jika orang yang meninggal  tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan) sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
c. Berdasarkan  hadits  bersumber  dari  Jabir  r.a  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  yang menyatakan  bahwa  “Apabila  seorang  bayi  itu  mengangkat  suaranya  (menangis  saat dilahirkan) maka dia diberi bagian harta waris”.
d. KHI Pasal 174 ayat 1 yang menyebutkan: “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah
1) Golongan laki-laki terdiri dari:
a) Ayah
b) Anak laki-laki
c) Saudara laki-laki
d) Paman
e) Kakek
2) Golongan perempuan terdiri dari:
a) Ibu
b) Anak perempuan
c) Saudara perempuan
d) Nenek”
e. Selain itu dapat dilihat pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 47/Pdt/2013/PA.Pspk yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hukum menyatakan bahwa:
1. Menimbang  bahwa  pada  saat  permohonan  ini  diajukan  dan  diputus,  Pemohon  I  dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan suaminya / pewaris almarhum Alfian Mulyadi Nasution, namun majelis memandang bahwa anak yang masih dalam kandungan tersebut belum dapat diikutsertakan sebagai ahli waris dari pewaris aquo, karena belum diketahui pasti  akan  kelahirannya  dan  jenis  kelaminnya,  namun  Majelis  Hakim  tidak  pula  sama sekali mengesampingkannya sebagai ahli waris dari almarhum Alfian Muyadi Nasution, oleh  karena  itu  apabila  anak  dalam  kandungan  tersebut  lahir,  akan  menjadi  ahli  waris dengan sendirinya dan secara mutlak dari almarhum ayahnya tersebut;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
2. Menimbang  bahwa  Majelis  mempertahankan  bahwa  andai  kata  pun  Pemohon  I  telah melahirkan anak tersebut, tidak dapat menghijab atau mendindingi para Pemohon sebagai ahli waris kecuali nuqson (pengurangan porsi) terhadap para Pemohon.
Dari  hasil  putusan  tersebut  terlihat  bahwa  tidak  ada  kepastian  hukum  sehingga menimbulkan  pertanyaan  apakah  pembagian  warisan  tersebut  sebaiknya  langsung  dibagikan kepada  ahli  waris  atau  pembagian  warisan  tersebut  tertunda  sampai  dengan  anak  yang dikandung telah lahir dengan keadaan hidup.
Jika melihat dari Al-Quran dalam Surat An-Nisaa Ayat 7 dan 11 dikatakan bahwa baik anak  laki-laki  ataupun  perempuan  berhak  untuk  mendapatkan  harta  peninggalan  dari orangtuanya.  Namun,  tidak  jelas  dari  surat  An-Nisaa  ayat  7  dan  11  apakah  “anak”  yang dimaksud adalah anak yang telah lahir atau janin. Akibatnya, tidak ditemukan tuntunan yang jelas tentang hak waris anak yang belum lahir dalam Al-Quran.
Dalam memahami hadits bersumber dari Jabir r.a yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ada dua pendapat ulama, yaitu golongan ulama pertama, yang terdiri dari Ibnu Abbas, Said Ibn Al  Musayyab,  Syureih  Ibn  Hasan  dan  Ibn  Sirin  dari  kalangan  sahabat  Rasullah  berpedapat bahwa  bukti  kehidupan  bayi  yang  lahir  adalah “istihlal” atau  teriakan  sesuai  dengan  zahir hadits.  Sedangkan  golongan  ulama  yang  kedua  yang  terdiri  dari  Al  Tsauri,  Al  Auzi’I,  Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Al Syafi’I dan Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa tanda kehidupan itu dapat diketahui dengan teriakan dan juga dengan cara lain seperti gerakan tubuh, menyusui dan petunjuk lain yang meyakinkan. Penentuan hidup atau tidaknya anak dalam kandungan memang sangat penting karena sebagai ahli waris haruslah diyakini dia hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dengan demikian kedudukan anak dalam kandungan dianggap sebagai ahli waris oleh para ulama.
Adapun yang disampaikan oleh Badran Abu Inain Badran yakni:
“ Faqad  ajm’a  fuqahaausy  syari’ati  ‘ala  ‘annal  walada  fi  bathini  ummihi  mim  bainil mustahiqqiina lil irtsi mata qaama bihi sababun min asbaabil irtsi.”
Artinya:  “Telah  sepakat  para  ulama  bahwa  anak  yang  masih  dalam  kandungan  ibunya termasuk orang yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat salah satu sebab dari sebab kewarisan.”
Begitu juga Wahbah Zuhaili yang menjelaskan :
“Walau kaana hiinaizin mudghatan aw ‘alaqatan tsabata lahul haqqu fil miiraatsi” Artinya:  “Jika  ahli  waris  masih  dalam  bentuk mudgadah (segumpal  daging)  atau alaqah (segumpal darah) maka hak kewarisannya tetap ada.”
Menurut ushul fiqh (kemampuan menerima hak bagi anak yang lahir ke dunia hingga baligh  dan  berakal),  Anak  yang  belum  lahir  dianggap  ahli  waris  karena  dia  berhak  atas  hak tetapi belum memenuhi kewajibannya, terlepas dari ketidaksempurnaannya.  Dengan demikian, anak yang belum lahir diakui sebagai ahli waris yang berhak atas warisan asalkan syarat-syarat pewarisan terpenuhi.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1, kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci  secara jelas apakah anak yang telah lahir atau masih dalam kandungan.  Dalam  penjelasan  pasal  ini  pun  tidak  dijumpai  mengenai  masalah  itu  karena dianggap cukup jelas, padahal dapat menimbulkan ketidakpastian, apakah yang dimaksud anak yang telah lahir saja atau termasuk anak dalam kandungan. Jika dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 terdapat pengertian yang lebih luas tentang anak yakni : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun,  ternasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Terdapatnya  anak  kalimat “termasuk anak dalam kandungan” memberikan pemahaman bahwa anak yang masih dalam kandungan  dapat  disamakan  atau  dikategorikan  sebagai  anak.  Oleh  sebab  itu,  maka  apapun kewajiban dan haknya dalam undang-undang ini tetap berlaku selama seseorang masih disebut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
anak. Tetapi hak anak dalam undang-undang ini belum mencakup hak kewarisan sehingga perlu dikaji lebih lanjut.
Meskipun  tidak  ada  aturan  yang  jelas    mengenai  hak  janin  dalam  kandungan  dalam peraturan Hukum Waris, akan tetapi dapat dikatakan bahwa kedudukan anak dalam kandungan tersebut merupakan ahli waris sebagai “anak” yang mempunyai hak mewaris jika ia dilahirkan hidup dan hal tersebut tidak boleh dikesampingkan.

## 2. Ketentuan  Pembagian  Waris  Bagi  Anak  Dalam  Kandungan  Menurut  Hukum  Waris Islam
Hukum  waris  Islam  dirumuskan  sebagai  perangkat  ketentuan  hukum  yang  mengatur pembagian  harta  kekayaan  yang  dimiliki  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal.  Hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan sebab hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Menurut hukum Islam hubungan kewarisan pada dasarnya hanya timbul karena hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan. Menurut A. Rachmad Budiono diperlukan dua syarat agar bayi dalam kandungan mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris yaitu:
a. Bayi itu telah terwujud (ada) pada saat pewaris meninggal dunia.
Arti  “telah  terwujud”  adalah  semenjak  terbuahinya  sel  telur  oleh  sperma,  sehingga membentuk embrio.
b. Bayi itu harus dilahirkan dalam keadaan hidup. Dua syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi keduanya agar anak dalam dalam kandungan mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris. Jika tidak dipenuhi salah satu syarat maka mengakibatkan ketiadaan hubungan kewarisan.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Darmawan,  seorang  peneliti  hukum  islam dalam jurnalnya yang berjudul “Kewarisan Anak dalam Kandungan, Ana kina dan Anak Li’an”, bayi (anak) yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta waris jikalau terpenuhi syarat—syaratnya. Di antaranya, anak tersebut terlahir dalam keadaan hidup.
Namun berbagai pendapat untuk menentukan sudah ada wujud atau belum mengenai anak dalam kandungan pada saat pewaris meninggal dunia, maka diperlukan dua kriteria, yaitu:
a. Jangka waktu sependek-pendeknya antara berlangsungnya perkawinan dengan kelahiran bayi.
Para imam madzhab sama pendapatnya bahwa jangka waktu sependek-pendeknya adalah  enam  bulan,  yang  bertitik  tolak    padaAl-Quran  Surat  Al-Ahqaaf  ayat  15  yang berbunyi: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah  (pula).  Mengandungnya  sampai  menyapihnya  adalah  tiga  puluh  bulan,  sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah  aku  untuk  mensyukuri  nikmat  Engkau  yang  telah  Engkau  berikan  kepadaku dan  kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku  dapat  berbuat  amal  yang  saleh  yang  Engkau ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku  dengan  (memberi  kebaikan)  kepada  anak  cucuku. Sesungguhnya  aku  bertaubat  kepada  Engkau  dan  sesungguhnya  aku  termasuk  orang- orang yang berserah diri". Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa masa kehamilan dan masa menyusui di gabungkan menjadi 30 bulan.
Dan di dalam Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi :
“Dan  Kami  perintahkan  kepada  manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua  orang  ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”
Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa masa menyusui selama dua tahun (dua puluh empat bulan) sebagaimana penjelasan masa kehamilan dan menyusui yang disebut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
di  dalam  Surat  Al-Ahqaaf  ayat  15  yaitu  selama  tiga  puluh  bulan  setelah  dikurangi  dua puluh empat bulan selama menyusui, sisanya menjadi enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.
b. Jangka waktu selama-lamanya antara saat putusnya perkawinan dengan kelahiran bayi. Putusnya sebuah perkawinan melalui thalaq atau kematian menimbulkan  akibat hukum  dan  menjadi  suatu  masalah  ialah  berapa  lamakah  seorang  wanita  mengandung sampai dengan melahirkan. Dari pertanyaan tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat antara:
1) Ulama Hanafiah
Menegaskan  bahwa  jangka  waktu  selama-lamanya  antara  putusnya perkawinan  dengan  kelahiran  anak  adalah  dua  tahun.  Hal  ini  didasarkan  kepada Sunnah Rasullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. yang artinya :
“Wanita tidak menambah lama kandungan lebih dua tahun dengan sepegeseran bayang-bayang tiang berdiri” (Sunnah riwayat ad-Daruquthny dan al-baihaqy).
2) Al-Laits bin Sa’ad
Menegaskan  bahwa  jangka  waktu  selama-lamanya  antara  putusnya perkawinan dengan kelahiran anak yaitu tiga tahun
3) Ulama Syafi’iyah dan Imam Ahmad bin Hambal
Menegaskan  bahwa  jangka  waktu  selama-lamanya  antara  putusnya perkawinan dengan kelahiran anak yaitu empat tahun
4) Ulama Malikiyah
Berbeda dengan pendapat para ulama-ulama sebelumnya, beliau menegaskan jangka waktu selama-lamanya lima tahun.
Pembagian harta warisan anak dalam kandungan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Dengan cara menunggu anak dalam kandungan tersebut sampai dengan lahir. Hal ini  memudahkan  untuk  menentukan  status  anak  dalam  kandungan,  apakah  benar merupakan  ahli  waris  yang  dapat  dibuktikan  melalui Deoxyribouncleic  Acid (DNA). Dengan diketahuinya anak tersebut setelah dilahirkan, maka akan terlihat jelas  jenis  kelamin  anak  tersebut,  sehingga  dapat  ditentukan  pembagian  harta warisan berdasarkan hukum Islam
b. Dengan cara langsung pembagian harta warisan walaupun anak dalam kandungan tersebut belumlah lahir. Pembagian tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
1) Jika bayi dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan orang (kerabat) yang tidak  berhak  mewaris,  baik  anak  itu  lahir  laki-laki  atau  perempuan.  Misalnya seseorang meninggal dunia. Kerabat yang ditinggalkannya adalah menantu yang sedang hamil dan saudara laki-laki seibu. Dalam hal ini seluruh warisan ditahan, karena baik anak itu kemudian lahir laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki seibu  tetap  tidak  berhak  atas  harta  warisan.  Jika  anak  dalam  kandungan  lahir hidup, maka seluruh harta warisan diberikan kepadanya.
2) Jika  bayi  dalam  kandung  mewaris  bersama-sama  dengan  ahli  waris  lainnya, dimana ahli waris yang lain ini bagian warisannya tidak terpengaruh, baik anak itu lahir laki-laki atau perempuan. Jika pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah istri yang sedang hamil dan ibu pewaris. Dalam hal ini istri memperoleh 1/8 sedangkan ibu pewaris memperoleh 1/6. Bagian warisan istri  dan  ibu  pewaris  tidak  terpengaruh  untuk  anak  dalam  kandungan  baik lahirnya laki-laki atau perempuan. Sisanya (1-1/8-1/6=17/24) ditahan. Jika anak dalam  kandungan  tersebut  laki-laki,  maka  sisa  warisan  sebesar  17/24  ini diberikan kepada anak tersebut, sedangkan jika anak dalam kandungan tersebut perempuan maka diberikan ½ bagian, sedangkan sisanya dibagikan kepada istri,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
ibu,  dan  anak  perempuan  tersebut  sesuai  dengan  perbandingan  perolehan mereka.
3) Jika anak dalam kandungan mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya, dimana  bagian  warisan  ahli  waris  lainnya  ini  terpengaruh  oleh  status  kelamin anak dalam kandungan yang akan dilahirkan. Dalam hal ini ahli waris lainnya diberikan bagian yang terkecil dari dua kemungkinan kelahiran anak tersebut. Sedangkan bagian yang ditahan adalah yang terbesar dari dua kemungkinan. Salah satu contohnya sebagai berikut:
Pewaris  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  seorang  isteri  yang  sedang hamil dan seorang bapak.
a) Jika anak yang dilahirkan diperkirakan laki-laki:
• Istri (janda)
: 1/8 • Bapak : 1/6
• Anak laki-laki : sebagai ashabah bagian warisannya adalah :
= 1- (1/8 + 1/6)
= 1- (3/24 + 4/24)
= 17/24
b) Jika anak yang dilahirkan diperkirakan perempuan:
• Istri (janda)
: 1/8
• Bapak : 1/8 + bagian warisan ashabah • Anak perempuan  : 1/2
Dari kedua perkiraan tersebut, maka bagian warisan anak laki-laki lebih besar dari  anak  perempuan.  Oleh  karena  itu  bagian  warisan  ditangguhkan  pembagiannya adalah  17/24.  Apabila  benar  anak  laki-laki,  maka  bagiannya  yaitu  17/24  sementara jika anak yang lahir perempuan maka pembagiannya adalah 12/24.

## 4. K ESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  dikemukakan  beberapa  kesimpulan  untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :
1. Belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum waris anak dalam kandungan yang ada dalam hukum Islam. Meskipun demikian, juga tidak ada ketentuan mengenai pengecualian untuk tidak menyertakan anak dalam kandungan tersebut sebagai  ahli waris. Adapun  menurut  para  ahli dan yurisprudensi  menyatakan  bahwa  anak dalam  kandungan  tidak  boleh  dikesampingkan  pembagiannya  sebagai  ahli  waris  selama anak  dalam  kandungan  tersebut  benar  mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris.  Jadi apabila  pewaris  meninggalkan  ahli  waris  termasuk  juga  isteri  yang  sedang  mengandung, maka  anak  dalam  kandungan  tersebut  mempunyai  kedudukan  sebagai  ahli  waris  yaitu seorang anak kandung yang ditinggalkan pewaris. Sebab mewaris merupakan suatu hak dan merupakan hubungan keperdataan yang secara otomatis timbul antara pewaris dengan ahli waris yang ditinggalkan.
2. Ketentuan  pembagian  waris  anak  dalam  kandungan  adalah  mendapatkan  bagian  waris selayaknya seorang anak yang besarnya sesuai dengan porsi hak mewaris seorang anak yang telah  ditentukan  dalam  hukum  waris  Islam.  Adapun  bergantung  juga  pada  waktu pembagiannya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a) Dengan cara menunggu sampai dengan anak dalam kandungan tersebut lahir, atau
b) Dengan  cara  langsung  pembagian  harta  warisan  walaupun  anak  dalam  kandungan tersebut  belumlah  lahir,  dalam  hal  ini  bagian  anak  dalam  kandungan  tersebut  adalah diambil bagian yang paling besar dari bagian lainnya.
B. SARAN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Masalah  waris  seringkali  menjadi  masalah  yang  cukup  pelik  dan  bermuara  pada perseturuan para ahli waris. Semestinya hal ini perlu dihindari dengan adanya prinsip keadilan dan kekeluargaan. Jadi, disini baik hakim maupun ahli waris lain yang mewaris bersama anak dalam  kandungan  tersebut  haruslah  bersikap  adil  meskipun  anak  tersebut  belum  dilahirkan dimana  pembagiannya  juga  tetap  harus  diperhitungkan.  Misalnya  dalam  hal  para  ahli  waris ingin segera melakukan pembagian warisan, maka bagian anak dalam kandungan tersebut harus diperhitungkan  seolah-olah  anak  tersebut  lahir.  Namun  apabila  ternyata  anak  tersebut meninggal  dunia,  maka  bagian  dari  anak  tersebut  dibagi  lagi  kepada  ahli  waris  dari  anak tersebut. Akan tetapi jika para ahli waris bersedia menunggu sampai lahirnya anak tersebut agar adanya suatu kepastian termasuk juga mengenai  jenis kelaminnya, maka pembagian warisan tersebut akan lebih mudah dilakukan.
Penting  juga  bagi  profesi  Notaris  sebagai  profesi  yang  akan  berperan  sebagai  pembuat akta wasiat untuk memahami ketentuan  dalam pebagian waris untuk anak dalam kandungan, dalam  rangka  memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  penghadap  yang  menghadap kepadanya,  penyuluhan  mana  diwajibkan  untuk  dilakukan  Notaris  berdasarkan  Undang- Undang Jabatan Notaris.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Anshary  M,  MK, Pembaharuan  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia, (Bogor: Madani Press, 2009).
Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Idris, Muh, “Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Al-‘Adl Volume 8 Nomor 1 (Januari 2015)
Rachmad A, Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
Santoso R, Pudjosbroto, Masalah Hukum Sehari – Hari, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964). Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2001).
Syarifuddin,  Amir, Permasalahan  dalam  Pelaksanaan  Faraid. IAIN-IB  Press,  (Padang: 1999).
Tamakiran, Asas – Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: Pionir Jaya, 1987).
Yusuf,  M, Anak  Dalam  Kandungan  Sebagai  Ahli  Waris  Tinjauan  Fiqh  Islam  dan  Hukum Positif Indonesia serta Penyelesaiannya pada Pengadilan Agama.
B. Artikel Jurnal Ilmiah Adhiya  Kennada,  Rofaah  Setyowati, Kewarisan  Anak  Dalam  Kandungan  Dari  Perspektif Hukum  Islam  Volume  3  Nomor  2, Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas Dipenegoro, 2014, hlm. 3.
Andi  Tenri  Leleang,  Asni  Zubair,  “Problematika  Dalam  Penerapan  Hukum  Waris  Islam”, Jurnal Hukum Islam Volume 3 Nomor 2 , hlm. 225.
Darmawan,  “Kewarisan  Anak  dalam  Kandungan,  Ana  kina  dan  Anak  Li’an”,  Jurnal  Al- Qanun, Volume 21 Nomor 2, (Desember 2018), hlm. 316.
Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020, hlm.
135.
Mawar  Maria  Pangemanan,  “Kajian  Hukum  Atas  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata”, Lex Privatum Volume IV No. 1 (Jan 2016), hlm.
33.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                           e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## Muh. Idris, “Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang
Tengah Kab. Bombana (Perbandingan antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Al-‘Adl Volume 8 Nomor 1 (Januari 2015), hlm. 21-22
Raja Ritonga, Hak Waris Janin dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis dan Aplikatif, Mizan Journal of Islamic Law Volume 5 Nomor 1 , hlm. 30.
Salman Alfarisi, “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi ’ i Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan 1, no. 1 (2020): 134–40.