Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523

## COMMUNITY CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DISSEMINATION OF NEWS CONTAINING SARA THROUGH SOCIAL MEDIA

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMUNITAS PENYEBARAN BERITA BERMUATAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL
Aurellya Desita Ananda Putri 1a (*), Vena Safira Adelita 2b , Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar 3c
1,2,3 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
a aurellyadesitaaa@gmail.com
(*) Corresponding Author aurellyadesitaaa@gmail.com How to Cite: Aurellya. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Penyebaran Berita Bermuatan Sara Melalui Media Sosial doi : 10.36526/js.v3i2. Abstract Received    : 30-03-2023 Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 13-08-2023 Keywords: Criminal Liability, Hate Speech, Community, SARA, Social media In this millennial era, sharing and accessing information and news is very easy. This is because technology has increasingly developed among the people. People easily access information and news through social media. The government made a regulation related to the problem, namely the ITE Law. Along with the times, the provocative issue of spreading news containing SARA
(Tribe, Religion, Race and Intergroup) also emerged in the use of social media because of the use of free and easy media. If the subject in question is a community as an example of a case for the spread of hate speech containing SARA Saracen. In this thesis will discuss the criminal liability of the SARA news disseminating community, using normative juridical legal research methods and accompanied by a statute approach and conceptual approach. The results of the research conducted  by  the  author  show  that  criminal  liability  in  the  community  for  distributing  SARA- charged news is imposed by individuals rather than a community by adhering to the vicarious liability doctrine and that criminal sanctions are subject to article 28 paragraph (2) of the ITE Law.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 17.508 pulau besar dan kecil, dengan luas daratan 1,937 juta km2, dan luas lautan 5,8 juta km2  (Lasabuda, 2013). Dengan populasi penduduk kurang lebih 270.054.853 jiwa terhitung tahun 2018. Disamping itu, karena  populasi  penduduk  Indonesia  lebih  dari  230  juta  jiwa,  maka  secara  tidak  langsung  memiliki beragam suku, budaya, agama, ras, serta bahasa yang terikat dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa namun tak dapat dipungkiri kekayaan ini berpotensi menimbulkan perpecahan.(Maziyah, 2019) Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  E  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal  28  E  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  tersebut  merupakan aturan  yang  dibuat  sebagai  dasar  pengaturan  dari  keberagaman  suku,  budaya,  agama,  ras,  serta bahasa  di  masyarakat  Indonesia.  Sehingga  mengurangi  resiko  adanya  perpecahan  antar-sesama masyarakat Indonesia.(Hutabarat et al., 2022) Isu yang sering timbul di masyarakat pada saat ini salah satunya  adalah  Isu  provokatif  penyebaran  berita  bermuatan  SARA  (Suku,  Agama,  Ras,  dan Antargolongan).
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Pada era milenial ini, membagikan serta mengakses informasi dan berita sangatlah mudah. Hal ini  karena  teknologi  yang  sudah  semakin  berkembang  di  kalangan  masyarakat.  Masyarakat  mudah mengakses informasi dan berita melalui media sosial. Kata media sosial berasal dari kata “media” yang menurut Black Law Dictionary, news, entertainment, education, data, and promotional messages are sent world-wide trough this type of communication channels. Sehingga menurut bahasa artinya berita, hiburan, Pendidikan, data dan pesan yang dikirim ke seluruh dunia melalui saluran komunikasi. Menurut McGraw Hill Dictionary, definisi dari media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang  untuk  berinteraksi  satu  sama  lain  dengan  cara  menciptakan,  berbagi,  serta  bertukar informasi  dan  gagasan  dalam  sebuah  jaringan  sosial.  Jejaring  sosial  seperti  Facebook,  Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain-lain sebagai contoh model interaksi. Lalu, menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengatakan bahwa media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan  pertukaran  user-generated  content  (Kaplan  &  Haenlein,  2010).  Jadi  pada  intinya  media  sosial adalah sebuah media dimana penggunanya bisa dengan bebas dan mudah untuk mengakses, berbagi, dan menciptakan pergaulan sosial-nya sendiri.
Dengan penggunaan internet yang sangat populer pada era ini, maka pemerintah membuat regulasi terkait kondisi tersebut. Pemerintah membuat aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952). Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  isu  provokatif  penyebaran  berita  bermuatan  SARA (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antargolongan)  pun  muncul  dalam  penggunaan  media  sosial  karena penggunaan media yang bebas dan mudah. Terkait pengertian dari Isu sendiri merupakan titik awal munculnya konflik yang setelah itu akan berkembang menjadi masalah baru. Isu SARA yang timbul pada rentan  waktu  2013-2015  terdapat  berbagai  bentuk  yaitu  Isu  Suku,  Isu  Agama,  Isu  Ras,  Isu Antargolongan.
Isu Suku di media sosial Facebook, berdasarkan Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa dan saat terdakwa menonton hasil perhitungan cepat (Quick Count) hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan di televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil  perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Absi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha…ha… Batak Tolol”, pada akun facebook milik terdakwa adalah  untuk  menistakan  suku  batak  yang  pada  umumnya  85  persen  mendukung  DJOSS  sebagai Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sumut  pada  tanggal  27  Juli  2018  dan  perbuatan  terdakwa  yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta memevah belah kerukunan umat beragama kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang, SH , saksi Lamsiang Sitompul, SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede, SH, MH, CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.
Di  sisi  yang  lain,  Isu  Agama.  Isu  Agama  semakin  mencuat  di  media  sosial  manakala  ada kepentingan dari kelompok tertentu tentang aspirasi politik, sehingga agama dijadikan sebagai mediasi, sehingga  agama  disalahgunakan.  Berdasarkan  Putusan  Nomor  120/Pid.Sus/2017/PN.TIM  yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 18.48 WIT saudari Jenni Ohestina Usmany mengirimkan terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url https://www.facebook.com/demmy.daskunda) gambar aksi demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dilakukan oleh guru honor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika. Lalu sekitar jam  23.15  WIT  bertempat  di  rumah terdakwa  (sebagai  pemilik  akun  facebook  demmy  daskunda  url
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
https://www.facebook.com/demmy.daskunda), terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut: Potret seorang PASTOR yang ikut  demo  bersama  Solidaritas  Guru  Honor  di  Kabupaten  Mimika,  mereka  menuntut  Kepala  Dinas Pendidikan  Dasar  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Mimika  segera  membayar  Tunjangan  Tambahan Penghasilan  (TPP).  Bahwa  setelah  terdakwa  memposting  banyak  pihak  yang  mengomentarinya diantaranya adalah saksi Blasius Narwadan (pemilik akun facebook Ongen Narwadan dan sekretaris pemuda  katolik  cabang Timika  serta  Dewan  Paroki  Kepemudaan  Paroki  Gereja  Katedral  Tiga  Raja Kabupaten Mimika) yang pada intinya tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.
Bahwa  terdakwa  telah  menghapus  postingan  di  dinding/wall  akun  facebooknya  pada  hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang me-like dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebook-nya. Bahwa akibat perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  umat  katolik  di  Kabupaten  Mimika  sakit  hati  dan  marah  karena pemilik akun facebook Demmy Daskunda yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.
Kemudian, Isu Ras. Berdasarkan Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Plk yaitu bermula pada tanggal 19 Juni 2018 terdakwa memposting kalimat dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil  Erick  Sumber  Asri  (https://www.facebook.com/erick.sumberasri)  dengan  alamat  email erikgabru123@gmail.com “Pendukung Ahok Jokowi itu penjilat. Babu jongos cina, Islam ahlu sunnah bersatu kita hajar cebong kafir dan munafik, Takbir…!!!” Bahwa selanjutnnya pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WIB terdakwa memposting dengan menggunakan akun facebook Erick Sumber Asri dengan kalimat “NTB DAPET AZAB DARI ALLAH, di guncang gempa 6.4 SR, di karenakan TGB penghianat.” Dikarenakan TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan pendukung Jokowi untuk mencalonkan kembali pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Jokowi dianggap sebagai pembela ras Cina. Akibat perbuatan terdakwa yang  menyebarkan  kalimat  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut dapat diakses oleh pihak lain yang mempunyai hubungan dengan akun facebook terdakwa.
Pemerintah  membuat  regulasi  terkait  adanya  diskriminasi  ras  dan  etnis  yaitu  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  (Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  170,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4919, untuk selanjutnya disingkat UU PDRE). Dibuatnya aturan ini sebagai pelengkap dan tambahan UU ITE yang sudah terlebih dahulu dibuat oleh pemerintah. Tetapi perbedaan UU PDRE dengan UU ITE yakni, jika UU ITE mengatur secara khusus di media sosial, tetapi apabila UU PDRE bisa dimana saja diaplikasikan.
Lalu, Isu Antargolongan. Antargolongan ini sebelumnya tidak jelaskan secara spesifik di UU ITE tentang pengertian dari antar golongan itu . Kemudian, pada 28 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dalam putusan MK menyatakan bahwa antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan semua yang tidak terwakili oleh suku, agama, ras.
Isu Antargolongan dapat dicontohkan berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 19.18 WIB dimana terdakwa me- upload  atau  mengirimkan  sebuah  file  berupa  gambar  maupun  tulisan  melalui  sarana  media  sosial facebook  dengan nama akun Putra Sasada Gultom milik terdakwa yang mana terdakwa mengupload sebuah gambar foto profil seorang laki-laki dengan memegang sebuah pedang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan di dalam foto profil tersebut berisi tulisan “Wajah Muhammad direkonstruksi berdasarkan ayat Al-Qur’an: Pembunuh (33:26), hidup dari rampasan (8:21) dan main perempuan (2.223&33:27)” kemudian diatas foto profil akun facebook Putra Sasada Gultom tersebut terdakwa menuliskan dengan kalimat, “Mengenal Islam dari sejarah nabinya, pemimpin perang, membunuh banyak orang, memperkosa banyak korban perang, mengawini banyak perempuan, mati diracuni oleh istrinya jangan terlalu percaya dengan buku Alkorannya, karena buku Alkoran itu karangan sastra, bukan tulisan Muhammad karena Muhammad tidak pandai baca dan menulis” Bahwa terdakwa
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
dengan sengaja menampilkan foto gambar dan tulisan tersebut di dinding/wall di akun facebook Putra Sasada Gultom milik terdakwa agar foto gambar dan tulisan terdakwa tersebut bisa dibaca oleh orang lain yang berteman dengan terdakwa.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyebaran berita bermuatan Isu SARA (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antargolongan)  melalui  media  sosial  yang  timbul  pada  masyarakat,  maka dampak faktual yang akan terjadi menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat baik antar suku, agama, ras maupun antar golongan. UU ITE mengatur khusus mengenai SARA ini. Yaitu pada Pasal 28  ayat  (2)  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Apabila  terdapat  kasus  seperti  berikut,  yaitu  terkuaknya  kasus  sindikat  penebar  ujaran kebencian bernama Saracen. Polisi membongkar sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriadi, jaringan ini ternyata telah memproduksi dan menyebarkan konten kebencian bernada SARA sejak November 2015. Polisi mengungkapkan, Saracen sebagai salah satu jaringan terorganisir penebar kebencian melalui media sosial (media sosial). Di dunia maya, peran para sindikat penebar kebencian ini saling berkaitan. Grup-grup media sosial diibaratkan pasar. Para pembuat meme, narasi dan gambar di-posting di grup. Ada 800 ribu akun medsos yang berkaitan dengan grup Saracen. Akun-akun ini bersama-sama menyebar konten kebencian dan berita hoaks, walau pemilik akun tak saling mengenal. Bahkan, konten hinaan terhadap Presiden Jokowi yang diunggah Muhammad Farhan Balatif juga tersebar di "pasar" Saracen.
Subjek  hukum  yang  dimaksud  dalam  kasus  di  atas  adalah  komunitas,  maka  bagaimana pengenaannya dalam UU ITE apabila terdapat kasus-kasus lain yang subjek hukum nya adalah sebuah komunitas, karena dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya dikatakan subjek hukumnya “setiap orang” saja, sehingga ada ketidakjelasan pada pasal ini sehingga perlu dilakukan peng-kajian.
Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga ada ketidakjelasan mengingat subjek hukum nya adalah komunitas. Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Komunitas  Penyebaran  Berita  Bermuatan SARA Melalui  Media  Sosial.  Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran  kebencian  bermuatan  SARA  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dan  menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi komunitas dalam hal ia sebagai pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA.

## METODE
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bila ditinjau dari judul dan rumusan masalah nya adalah Doctrinal Research yang bersifat normatif. Doctrinal Research adalah Riset yang menyediakan  sebuah  penjelasan  yang  sistematis  mengenai  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur sebuah  kategori  hukum  tertentu.  Langkah-langkah  yang  digunakan  yaitu  penetapan  judul, mengumpulkan aturan-aturan hukum yang relevan dengan judul, menganalisis hubungan antara aturan- aturan  hukum  tersebut  (harmoni  dan  antinomi),  explaining  atau menjelaskan secara  sistematis  agar menghasilkan systematical  exposition.  Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  berupa  pendekatan Perundang-Undangan  (statute  approach),  Pendekatan Konseptual  (conceptual  approach),  dan  Studi Kasus (case study).
Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination  1965  (Konvensi  International  tentang
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3886)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5952)
7. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)
8. Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
Adapun  bahan-bahan  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2013).  Dalam penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  yaitu  artikel-artikel  serta  jurnal  hukum  yang berkaitan dengan Isu SARA yang sedang dibahas dalam kajian karya ilmiah ini.
Prosedur pengumpulan atau pengolahan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi  kepustakaan  melalui  inventarisasi,  identifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  yurisprudensi  dan  literatur  lainnya  yang  relevan  dengan  pembahasan  dalam  penelitian. Bahan  hukum  tersebut  akan dianalisis  untuk  menjawab isu  hukum  yang  dibahas  dan  menghasilkan kesimpulan penelitian yang menjadi solusi bagi isu hukum yang dihadapi.
Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu  peneliti  memaparkan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum.  Dalam mendeskrispsikan  hal  tersebut  kemudian  akan  diperoleh  pandangan  pro  dan  kontra,  pandangan tersebut kemudian dievaluasi dan hasil evaluasinya dapat berupa peneliti menyetujui salah satu atau tidak menyetujui keduanya.
Logika berpikir yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum tersebut adalah logika berpikir deduktif  yaitu  dengan  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor  (aturan  hukum)  kemudian  diajukan premis minor (fakta hukum) untuk ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Marzuki, 2013).  Dalam penelitian  ini, yang  menjadi  premis  mayor  adalah  peraturan  perundang-undangan  dan  yurisprudensi yang  menjadi  bahan  hukum  primer,  kemudian  premis  minornya  merupakan  fakta  hukum  mengenai subjek hukum komunitas sebagai penebaran berita provokatif Isu SARA ditinjau sesuai dengan UU ITE serta  pertanggungjawabannya.  Dari  premis  mayor  dan  minor  tersebut  kemudian  dianalisis  dan diinterpretasikan  untuk  menghasilkan  suatu  kesimpulan  yang  menjawab  rumusan  masalah  dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian bermuatan SARA menurut KUHP Di  masyarakat  Indonesia,  menghargai  sesama  merupakan  tujuan  dibentuknya  hukum  oleh pemerintah.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan  pada  hukum  positif  Indonesia  baik  didalam KUHP  maupun di  luar  KUHP  telah  dibuat  untuk menyelesaikan permasalahan  tersebut  (Putri  et  al., 2017). Mengingat, Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, serta antar golongan. Tindak pidana ujaran kebencian dianggap melanggar norma yang berlaku di masyarakat karena sangat erat kaitannya dengan  fitnah  dan  penghinaan  yang  dilakukan  dengan  rasa  benci  sehingga  dapat  memecah  belah
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  maka  dari  itu  harus  dipidana  dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan.(Manthovani, 2020)
Dalam KUHP, tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dijelaskan pada Bab V buku II KUHP  yang  termasuk  dalam  kejahatan terhadap  ketertiban  umum.  Tindak  pidana  ujaran  kebencian bermuatan  SARA  dalam  KUHP  dirumuskan  dalam  beberapa  pasal  yaitu  Ujaran  kebencian  di  muka umum (Pasal 156 KUHP), Ujaran kebencian agama (Pasal 156 a), Menyiarkan ujaran kebencian (Pasal 157 KUHP).
Ujaran  kebencian  bermuatan  SARA  adalah  salah  satu  bentuk  dari  penghinaan.  Kemudian, akan secara rinci dijelaskan tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP:

## Ujaran kebencian di muka umum – Pasal 156 KUHP
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana dendan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Ujaran kebencian agama – Pasal 156a KUHP
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan  maksud  agar  supaya  orang  tidak  menganut  agama  apa  pun  juga,  yang  bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Menyiarkan ujaran kebencian – Pasal 157 KUHP
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu luma ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Perkataan  golongan  dalam  pasal-pasal  diatas  mempunyai  arti  bahwa  tiap-tiap  bagian  dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Pada  dasarnya,  setiap  perbuatan  pidana  harus  terdiri  dari  unsur-unsur  lahiriah  (fakta)  oleh perbuatan serta mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya merupakan faktor  munculnya  kejadian  tindak  pidana.(Hakim,  2020)  Kemudian,  berdasarkan  pasal-pasal  KUHP diatas akan dijabarkan unsur-unsur nya dibawah ini:
Ujaran kebencian secara umum (Pasal 156 KUHP) Kata “ujaran kebencian” dalam masyarakat dapat diartikan merupakan suatu tindak pidana. Diatur di dalam Pasal 156 KUHP, berdasarkan rumusan dari Pasal 156 KUHP ini, maka unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:
a. Dengan sengaja termasuk dalam perbuatan yang subjektif. Maksutnya adalah pelaku dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan pidana tersebut. Bahwa dalam hal ini, pelaku dengan sadar menyatakan kalimat-kalimat ujaran kebencian, menyatakan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap orang lain yang cakupannya suku, agama, ras serta antar golongan Indonesia. Lain halnya, apabila pelaku dalam keadaan yang tidak sadarkan diri atau pada kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam arti lain “mabuk” sehingga tidak dapat menguasai tubuhnya sendiri dan dalam keadaan yang tidak sadar.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
b. Di muka umum tidak hanya didasarkan pada tempat umum atau jumlah kuantitas orang yang ada di tempat tersebut saja, tetapi hal tersebut sudah termasuk dalam unsur di muka umum. Jadi di muka umum  maksutnya  adalah  pelaku  melakukan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  dengan  sengaja sehingga diketahui oleh “orang banyak” atau “beberapa orang”. Sehingga apabila perbuatan ujaran kebencian diketahui oleh lebih dari satu orang saja dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan di muka  umum.  Kalau  sudah  dibuktikan  bahwa  terdakwa  di  muka  umum  menyatakan  perasaan permusuhan,  kebencian,  dan  penghinaan,  sudah  cukup  untuk  adanya  perbuatan  pidana.(Hakim, 2020)
c. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan  yakni pada kata “menyatakan” dapat  diartikan  bahwa  pelaku  dapat  melakukan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  secara  tertulis maupun tidak  tertulis,  kemudian pada  kata  “permusuhan”  dalam  pasal  ini  dapat  diartikan bahwa adanya proses sosial yang terjadi dengan cara pihak yang satu ingin menghancurkan pihak yang lain karena adanya ketidaksamaan paham atau keyakinan, lalu pada kata “kebencian” apabila dilihat dari  segi  psikologis  melambangkan  ketidaksukaan  yang  bertujuan  untuk  menghancurkan  serta menghilangkan hal tersebut. Kemudian kata “penghinaan” dapat diartikan bahwa penghinaan dalam hukum dapat bersifat objektif maupun subjektif. Penghinaan bersifat objektif yakni apabila perbuatan penghinaan  bersifat  menyerang  nama  baik  seseorang  (Wirjono,  2003).  Tetapi  dalam  pasal  ini “penghinaan” yang dimaksud adalah penghinaan bersifat subjektif berupa menyerang kehormatan, yang selanjutnya timbul masalah karena penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang dan rasa  pada  pokoknya  bersifat  subjektif  (Wirjono,  2003).  Sehingga  dapat  disimpulkan  pada  unsur tindak  pidana  ini  pelaku  dapat  menyatakan  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dengan tujuan untuk menciptakan  keadaan yang gaduh atau memecah belah suku, agama, ras serta antar golongan masyarakat Indonesia.
d. Terhadap suatu golongan masyarakat Indonesia yaitu Perbuatan tindak pidana ujaran kebencian sangat  sensitif  bagi  masyarakat,  karena  hal  tersebut  berkaitan  sangat  erat  dengan  harkat  dan martabat  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan.  Sehingga  maksut  dari  unsur  perbuatan  pidana diatas dapat dikatakan memenuhi apabila ujaran kebencian ditujukan kepada sesama masyarakat Indonesia yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan.

## Ujaran kebencian agama (Pasal 156a KUHP)
Diatur  di  dalam  Pasal  156a  KUHP,  berdasarkan  rumusan dari  Pasal  156a  KUHP  ini  unsur- unsur nya hampir sama dengan ujaran kebencian secara umum pada pasal 156a KUHP, hanya dalam pasal ini lebih ditekankan pada unsur agama. Unsur yang membedakan hanya “penyalahgunaan atau penodaan”,  “agama  yang  dianut  di  Indonesia”,  “Dengan  maksud”,  “orang  tidak  menganut  agama apapun”.  Sehingga  dapat  dijelaskan bahwa  objek  dari  pasal  ini  adalah  suatu  agama  yang  dianut di Indonesia. Dapat ditafsirkan lebih lanjut bahwa di Indonesia ini terdapat 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu  (Putri et al., 2017). Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  pengertian  tindakan  pidana  ujaran  kebencian  agama  (penodaan agama) serta unsur-unsur pasalnya sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh penegak hukum yang bersangkutan.
Menyiarkan ujaran kebencian (Pasal 157 KUHP) Pada masa milenal ini masyarakat sangat mudah untuk dapat mengakses media baik media cetak, media sosial dan lain sebagainya. Sehingga para jurnalis dan juga masyarakat yang menikmati teknologi harus cermat dalam memilih berita mana yang baik untuk diserap dan mana yang tidak. Hal ini bertujuan untuk menggagalkan para pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang mempunyai maksud untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Berdasarkan rumusan pada pasal 157 KUHP unsur-unsur nya hampir  sama  dengan  pasal-pasal  ujaran  kebencian  di  atas.  Hanya  yang  membedakan  yaitu  unsur “menyiarkan”, “mempertunjukkan”, “menempelkan tulisan”. Maksut dalam unsur ini berita-berita yang dapat memecah-belah bangsa sengaja disiarkan, ditunjukkan, dan diberitahukan kepada masyarakat luas  dengan  maksud  untuk  menyebarkan  ujaran  kebencian  serta  perasaan  permusuhan  dan penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan rakyat Indonesia.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada era milenial ini, masyarakat Indonesia sangat mudah mengakses media sosial sehingga pemerintah membuat regulasi yaitu UU ITE dengan tujuan tercantum dalam pasal 3 dan 4 UU ITE.
Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dilaksanakan berdasarkan asas kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad baik,  dan  kebebasan  memilih teknologi  atau  netral teknologi.
Pasal 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. Membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  Orang  untuk  memajukan  pemikiran  dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. Memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara Teknologi Informasi
Sehingga tujuan pemerintah sangat jelas sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu  sila  ke-2,  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  yang  mempunyai  arti  sesama  masyarakat Indonesia  harus  saling  menghargai,  mencintai,  tidak  semena-mena  serta  mengembangkan  sikap tenggang rasa agar tidak dengan seenaknya menyebarkan ujaran kebencian dalam hal suku, agama, ras dan antar golongan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Teknologi Informasi adalah pedang bermata dua, disamping memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.(Endro, 2019)
Tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dalam UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 28 (2), yang berbunyi:
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
Berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE seperti diatas tindak pidana dalam UU ITE tergolong dalam tindak pidana biasa bukan tindak pidana aduan. Maksutnya adalah meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyelidik dan penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat yang bersangkutan.(Endro, 2019)
Menurut  pasal  28  (2)  UU  ITE  orang/badan  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  ujaran kebencian bermuatan SARA dapat dikenakan pasal tersebut apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  (1)  Setiap  orang;  (2)  Dengan sengaja  dan  tanpa  hak;  (3)  menyebarkan  informasi  (4)  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Unsur “setiap orang”, merupakan subjek hukum. Subjek hukum dalam UU ITE ada 2 yaitu orang  dan  badan  usaha  baik  badan  hukum  maupun  non-badan  hukum.  Untuk  subjek  hukum perseorangan contohnya sudah dijelaskan di atas dan ada contoh kasus yang sudah inkracht menurut hukum yaitu kasus Drs. H Nuryakin, M.Si. bin Intan Kuet yang terkait dengan SARA dan proses hukum- nya  sudah  sampai  putusan Mahkamah  Agung  yaitu  Peninjauan  Kembali  (PK).  Putusan Nomor  169 PK/Pid.Sus/2017. Dalam putusan itu singkatnya, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
oleh Drs. H Nuryakin, M.Si. bin Intan Kuet ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Lalu, Subjek hukum badan usaha yang dimaksud dalam UU ITE adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang  tidak  berbadan  hukum.  Jadi,  unsur  setiap  orang  dalam  pasal  28  (2)  UU  ITE  adalah  orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam pasal 1 angka 21 UU ITE.
Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 28 (2) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam  memberlakukan  pasal  tersebut  (Kristanti,  2009).  Unsur  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak” maksutnya  adalah  seseorang  pelaku  tindak  pidana  ujaran  kebencian  dengan  sadar  dan  tanpa  hak mengirimkan informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan SARA ke media sosial. Unsur “tanpa hak” disini melawan hukum. Karena pelaku dianggap tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari korban untuk mengirimkan informasi bermuatan SARA tersebut serta dilakukan dengan sadar sehingga perbuatan tersebut dilarang. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” disini harus dibuktikan secara kumulatif untuk membuktikan seorang tersebut melakukan tindak pidana atau tidak.
Unsur “menyebarkan informasi” yakni pada era sekarang ini, media sosial banyak digunakan untuk merugikan orang lain,  menyebarkan berita bohong  termasuk  menyebarakan ujaran kebencian bermuatan SARA. Dalam unsur “menyebarkan informasi” maksutnya yaitu pelaku dapat mengirimkan, menyebarkan,  serta  membagi-bagikan  informasi  eletronik  dan/atau  dokumen  elektronik  bermuatan SARA kepada sesama masyarakat Indonesia yang tentunya memberikan dampak negatif bagi Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Definisi “menyebarkan informasi” tidak dijelaskan atau dibahas lebih lanjut dalam UU ITE.
Unsur  “untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu” yakni  pelaku  mempunyai  tujuan khusus  untuk  “menimbulkan rasa kebencian”  atau  “permusuhan”  maksutnya  adalah  untuk  menimbulkan  emosi  yang  kuat  dan  rasa kebencian  yang  sangat  tinggi  dengan  tujuan  menciptakan  keadaan  yang  gaduh  sehingga  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terpecah belah karena isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) rakyat Indonesia. Sesuai dengan inti pasal 28 (2) UU ITE pelaku penyebar ujaran kebencian bermuatan  SARA  berusaha  untuk  membuat  masyarakat  saling  menghancurkan  antara  pihak  satu dengan pihak yang lain.
Dalam UU ITE, apabila termasuk dalam unsur-unsur dan dapat dinyatakan tindak pidana UU ITE ada ketentuan khusus. Pengenaan ketentuan pidana dalam UU ITE bukan dijerat dengan pasal- pasal dalam KUHP, melainkan dengan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri mengingat terdapat asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis (Endro, 2019). Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis adalah salah satu asas hukum yang mempunyai makna bahwa peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan hukum yang umum, biasanya dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur didalam pasalnya ada ketentuan tambahan dan sebagainya.

## 3.  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  menurut  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2008  tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pada era milenial ini, terkait maraknya penyebaran ujaran kebencian bermuatan SARA seperti yang  terjadi  di  Surabaya  yaitu  diskriminasi  rasial  mahasiswa  Papua.  Pemerintah  membuat  regulasi khusus untuk diskriminasi ras dan etnis yaitu UU PDRE. Tujuan dibentuknya UU PDRE oleh pemerintah diatur dalam Pasal 3. Dalam UU PDRE tidak dijelaskan secara spesifik tentang SARA itu sendiri seperti pada UU ITE sebelumnya, hanya mengatur secara khusus aturan mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Pasal 3 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan,  perdamaian,  keserasian,  keamanan,  dan  kehidupan  bermata  pencaharian  di  antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Contoh kasus diskriminasi ras dan etnis tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA yaitu Putusan  Nomor  506/Pid.Sus/2018/PN.Plk  yaitu  bermula  pada  tanggal  19  Juni  2018  terdakwa memposting  kalimat  dengan  menggunakan  akun  facebook  dengan  nama  profil  Erick  Sumber  Asri (https://www.facebook.com/erick.sumberasri)  dengan  alamat  email  erikgabru123@gmail.com “Pendukung Ahok Jokowi itu penjilat. Babu jongos cina, Islam ahlu sunnah bersatu kita hajar cebong kafir dan munafik, Takbir…!!!” Bahwa selanjutnnya pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WIB terdakwa memposting  dengan  menggunakan akun facebook  Erick  Sumber  Asri  dengan  kalimat  “NTB  DAPET AZAB DARI ALLAH, di guncang gempa 6.4 SR, di karenakan TGB penghianat.” Dikarenakan TGB (Tuan Guru  Bajang)  merupakan  pendukung  Jokowi  untuk  mencalonkan  kembali  pada  Pemilihan  Presiden tahun 2019. Jokowi dianggap sebagai pembela ras Cina. Akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut dapat diakses oleh pihak lain yang mempunyai hubungan dengan akun facebook terdakwa.
Dalam kasus di atas melanggar Pasal 4 dan Pasal 16 UU PDRE Pasal 4 Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis.
b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
Pasal 16 Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2,  atau angka  3,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau denda  paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Menurut pasal 4 UU PDRE yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dapat  dikenakan  pasal  tersebut  apabila  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  (1)  melakukan pembedaan,  pengecualian,  pembatasan,  atau  pemilihan;  (2)  berdasarkan  ras  dan  etnis;  (3)  yang mengakibatkan  pencabutan  atau  pengurangan  pengakuan  atau  menunjukkan  kebencian  atau  rasa benci kepada orang.
Unsur “melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan” yakni dengan sadar  melakukan  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan  serta  pemilihan  karena  didasarkan  pada masalah perbedaan ras dan etnis. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus diatas, yaitu pada tanggal 19 Juni 2018 profil facebook Erick Sumber Asri mendeskriminasi Ahok ras Cina serta pada tanggal 30 Juli 2018 NTB diguncang gempa lalu pelaku menyalahkan TGB (Tuan Guru Bajang) dikarenakan berkhianat mendukung Jokowi lagi dalam pemilihan presiden berikutnya. Sehingga itu bisa dikatakan melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan terhadap ras Cina.
Unsur  “berdasarkan  ras dan  etnis”  yakni  pelaku  ujaran kebencian  menggunakan  ras  dan etnis sebagai dasar melakukan tindak pidana tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut sudah
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
jelas bahwa alasan pelaku melakukan ujaran kebencian adalah karena Ahok merupakan ras dan etnis Cina, serta TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan pengikut setia Jokowi yang dianggap pro-cina.
Unsur  “yang  mengakibatkan  pencabutan  atau  pengurangan  pengakuan  atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang” bahwa pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA sengaja melakukan hal tersebut karena ingin korban yang menjadi sasarannya juga tidak disukai oleh orang lain sehingga mengakibatkan korban mengalami pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan,  atau  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dan  kekebasan  dasar  dalam  suatu  kesetaraan  di bidang  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya;  atau  menunjukkan  kebencian  atau  rasa  benci  kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Arti “benci” dapat diartikan sebagai emosi tingkat tinggi sehingga pelaku melakukan ujaran kebencian bermuatan SARA.
Menurut  penjelasan  pasal  4  UU  PDRE.  Kasus  diatas  termasuk  dalam  unsur-unsur  yang dijelaskan sehingga dapat dikenakan pasal 4 UU PDRE. Kemudian, kasus diatas juga dapat dikenakan pasal 16 UU PDRE. Pasal 16 UU PDRE terdapat sanksi pidana dan denda apabila terbukti secara sah dan memenuhi unsur-unsur nya.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana ujaran kebencian dalam peraturan perundang- undangan  ada  berbagai  macam  bentuknya.  Tetapi,  apabila  dikaitkan  dengan  judul  penelitian  diatas maka yang paling memenuhi adalah menggunakan UU ITE. Sebab, UU ITE lebih diutamakan daripada KUHP karena adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Kemudian, jika dibandingkan dengan UU  PDRE,  UU  PDRE  tidak  mengatur  secara  khusus  media  yang  digunakan  adalah  media  sosial. Sedangkan, apabila UU ITE mengatur khusus dan jelas media yang digunakan adalah media sosial.

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMUNITAS PELAKU UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL
1. Komunitas Sebagai Subjek Hukum Pidana Berbicara  mengenai  korporasi,  erat  kaitannya  dengan  hukum  positif  di  Indonesia.  Secara etimologi  korporasi  mempunyai  istilah  lain  yaitu  corporatie  dari  Belanda,  corporation  dari  Inggris, corporation  dari  Jerman.  Korporasi  berasal  dari kata  “corporatio”  dalam  bahasa  Latin.  Sama  halnya dengan kata benda (substantivum), berasal dari kata corporare, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia=badan), yang memiliki arti badan atau membadankan. Dengan demikian, Corporatio yakni hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Muladi & Priyatno, 2015). Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut,  korporasi  adalah  suatu  badan  hasil  cipta  hukum.(Muladi  & Priyatno, 2015)
Pengertian  korporasi  menurut  para  ahli  bermacam-macam.  Misal,  pengertian  korporasi menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang korporasi adalah:
Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing- masing.(Ali, 2011)
Kemudian A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu (Kristanti, 2009). Adapun menurut Yan Pramadya Puspa korporasi adalah:
Suatu  perseorangan  yang  merupakan  badan  hukum;  korporasi  atau  perseroan  maksutnya adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. (Muladi & Priyatno, 2015)
Menurut Black’s Law Dictionary (Tenth Edition), Bryan A. Garner (Editor in Chief), 2014, hlm. 415, Thomson Reuter, USA.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Corporation, An Entity (Usu a business) having Authority under law to act as a single person distinct from the share-holders who own it and having rights to issue stock and exist indenfinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person  that  has  a  legal  personality  distinct  from  the  natural  persons  who  make  it  up,  exists Indefinitely  apart  from  them,  and  has  the  legal  powers that  its  constitution  gives  it.  (Muladi  & Priyatno, 2015)
Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas disbanding korporasi sebagai subjek hukum perdata. Pengertian korporasi dalam hukum pidana ialah sebagai  ius  constituendum yaitu  hukum  yang  dicita-citakan oleh  negara  di  masa  yang  akan  datang. Sehingga, belum ada aturan atau undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang korporasi. Hal ini dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Buku I Pasal 182 yakni, “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi  dari  orang  dan/atau  kekayaan  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum.” (Muladi & Priyatno, 2015)
Jika menengok ke belakang tentang pengertian korporasi dalam perundang-undangan khusus di  luar  KUHP,  yaitu  dalam  Pasal  15  UU  No.  7/Drt/Tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi, dinyatakan bahwa:
Ayat (1): Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. (Muladi & Priyatno, 2015)
Korporasi  sebagai  subjek  hukum  dapat  berbentuk  badan  hukum  dan  non  badan  hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum bisa bermacam-macam yaitu a) PT (Perseroan Terbatas), b) yayasan  dan  c)  koperasi.  Badan  Hukum  adalah  badan  yang  disamping  manusia  perorangan  juga dianggap  dapat  bertindak  dalam  Hukum  dan  mempunyai  hak-hak,  kewajiban-kewajiban  dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Khususnya adalah adanya kekayaan terpisah dari kekayaan perseorangan dan yang harus dianggap dimiliki oleh sebuah badan diluar perseorangan (Prodjodikoro, 1985). Sedangkan dalam korporasi yang berbentuk non badan hukum yaitu a) CV/Firma, b)  maatschap  atau  persekutuan  perdata,  c)  perkumpulan/komunitas  dan  d)  ormas  (organisasi kemasyarakatan).
Pengertian bentuk badan hukum dalam korporasi, sebagai berikut:
a) PT (Perseroan Terbatas)
PT  (Perseroan  Terbatas)  diundangkan  oleh  pemerintah  dalam  Undang-Undang  No.  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305, untuk selanjutnya disingkat UU PT). Pengertian PT (Perseroan Terbatas) tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU PT.
Pasal 1
Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  dapat  disebut  dengan  Perseroan,  adalah  badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, yang dibuat dengan dasar sebuah perjanjian, kemudian melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya.
Jika  dilihat  dari  sahamnya,  PT  dibagi  lagi  menjadi  3  bentuk  yakni  PT  itu  sendiri  yaitu didirikan dengan persekutuan modal yang seluruh sahamnya adalah milik swasta sehingga tidak ada campur  tangan  lagi  dari  pemerintah.  Kemudian  bentuk  Persero  yaitu  kepemilikan  sahamnya setengah milik swasta dan setengah milik pemerintah. Lalu perum, Perum merupakan Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  yang  dalam  kepemilikan  sahamnya  dimiliki  seluruhnya  oleh  pemerintah sehingga  tidak  ada  campur  tangan  lagi  dari  swasta,  contohnya  Perum  Damri,  Perum  PPD,
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Perusahaan  Umum  Jaminan  Kredit  Indonesia,  Perum  Percetakan  Uang  Republik  Indonesia (PERURI).
b) Yayasan Yayasan  diatur  oleh  pemerintah  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001  Tentang Yayasan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4132,  untuk  selanjutnya  disebut  UU  Yayasan)  jo.  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang  Yayasan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  115,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  No.  4430).  Pengertian  Yayasan tercantum  dalam  Pasal  1 angka 1 UU Yayasan.
Pasal 1
Yayasan adalah badan hukum yang memiliki ciri-ciri kekayaan terpisahkan dan mempunyai visi misi untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  yayasan  memiliki  ciri-ciri  yang  cukup  unik  yaitu mempunyai  tujuan  untuk  bergerak  di  bidang  sosial  berjalan  beriringan  dengan  masyarakat. Kekayaan yang dihasilkan dalam yayasan tidak boleh dengan serta-merta dibagikan ke Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain dalam Yayasan. Contoh yayasan, yayasan Nurul Hayat bergerak di bidang keagamaan misalnya pemberangkat umroh dan haji, menyediakan hewan kurban  (sapi,  kambing,  domba),  menampung  uang  zakat  kemudian  disalurkan  ke  anak  yatim. Kemudian, yayasan Putra Sampoerna Fondation, Habibie Center dan sebagainya.
c) Koperasi
Koperasi  diatur  pemerintah  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992  Nomor  116,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3502,  untuk  selanjutnya  disingkat  UU  Koperasi). Pengertian Koperasi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi. Pasal 1
Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Karakteristik  koperasi  yang  membedakan  dengan  badan  hukum  yang  lain  adalah  prinsip- prinsip  dasar  koperasi  tidak  hanya  tentang  masalah-masalah  yang  ada  di  dalam  koperasi  yakni mekanisme kerja dalam organisasi koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota yang terlibat dalam kepengurusan. Melainkan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota nya yang lain juga (Rochmadi, 2011). Sehingga wajar saja bahwa koperasi menganut asas kekeluargaan dalam pelaksanannya.
Adapun korporasi yang berbentuk non badan hukum ada berbagai macam, sebagai berikut:
a) CV/Firma Dalam pengertiannya “firma” berasal dari bahasa belanda yaitu “venootschap onder” yang berarti perserikatan dagang antar beberapa perusahaan. Firma adalah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan dan membentuk sebuah persekutuan bisnis guna untuk menjalankan usaha antar  dua  orang  atau  lebih  dengan  nama  bersama  untuk  mendapatkan  profit.  Hubungan  yuridis dalam firma sendiri timbul dari perjanjian sukarela dari pihak yang bersangkutan baik secara tertulis, lisan maupun tersirat.
Pengertian  firma  menurut  para  ahli  bermacam-macam.  Misal,  pengertian  firma  menurut H.M.N. Purwosutjipto yaitu:
Firma bukan sebagai badan hukum karena firma merupakan persekutuan komanditer yang berarti  bahwa  bukan  badan  hukum,  sedangkan  yang  merupakan  badan  hukum  adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta badan yang saling menanggung.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
b) Maatschap atau Persekutuan Perdata
Maatschap atau Persekutuan Perdata diatur dalam Bab VIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata Indonesia  yang kemudian dapat disebut  dengan  BW. Merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Pada dasarnya, aturan dalam maatschap dengan CV/Firma sama, namun dalam maatschap sendiri dalam kumpulan orang-orangnya harus memiliki profesi yang sama serta tujuan kegiatannya bersifat komersial berbeda dengan CV/Firma.
c) Perkumpulan/Komunitas Dalam  pengertian  “perkumpulan”  dapat  diartikan bahwa  orang-orang perseorangan  atau orang-orang  yang  mempunyai  kepentingan,  yang  hanya  atau  lebih  mungkin  dapat  diperhatikan secara  memuaskan,  apabila  mereka  berkumpul  dan  bekerja  sama  satu  sama  lain.(Prodjodikoro, 2015)Dengan kata lain sekumpulan orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama sehingga berkumpul.  Untuk  anggota  yang  berkumpul  tergantung  dari  sebuah  perkumpulan  tersebut,  bisa banyak sekali atau sedikit sekali. Bahkan apabila anggota hanya terdiri 2 orang saja sudah dapat dikatakan sebagai sebuah perkumpulan.
Tujuan dari dibentuknya sebuah perkumpulan tergantung dengan apa yang merupakan sifat dan keadaan bersama yang khusus diketemukan diantara para peserta perkumpulan (Prodjodikoro, 2015). Sehingga tujuannya bisa tujuan yang jahat atau tujuan yang positif. Dalam perkumpulan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jadi hanya terbentuk karena memiliki tujuan dan kepentingan sama yang ingin dicapai bersama-sama.
Jika persamaaan sifat dalam keadaan bersama dari sebuah perkumpulan atau komunitas ini adalah dengan tujuan untuk bersama-sama mengejar sebuah keahlian seperti hal nya para ahli- ahli,  sarjana atau bahkan  perkumpulan para  atlit olahraga maka tujuan mereka  tidaklah  mencari keuntungan melainkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Sehingga perkumpulan dalam arti sempit dapat disebut dengan “Perhimpunan” atau “Ikatan” atau “Persatuan”. (Prodjodikoro, 2015)
d) Ormas (Organisasi Masyarakat)
Ormas (Organisasi Masyarakat) diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430, untuk selanjutnya disingkat UU Ormas). Pengertian Ormas tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU Ormas. Pasal 1
Ormas  adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.
Ormas bisa berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Perbedaan antara ormas yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum adalah terdapat pada unsur materiil di dalam sebuah ormas yaitu cara pendaftarannya dan persyaratan sebuah ormas itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan 16 UU Ormas.
Dapat disimpulkan bahwa subjek Perkumpulan/Komunitas dapat disebut juga sebagai Ormas non badan hukum sebab memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang hampir sama. Dalam hal tujuan dari perkumpulan dan ormas itu sendiri terbentuk karena mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama sehingga  membentuk  sebuah  perkumpulan  atau  komunitas  atau  ormas  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1 angka 1 definisi ormas. Kemudian, Selain itu dalam UU Ormas disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) bahwa dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga sesuai dengan apa yang dibahas dalam topik ini.

## 2. Pertanggungjawaban Komunitas Menurut Prespektif Hukum Pidana
Menurut korporasi terdapat 3 model pertanggungjawaban pidana, yaitu:
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. (Muladi & Priyatno, 2015)
Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Hal  itu  sangat  bertolak  belakang  dengan  dasar  pemikiran  bahwa  badan  hukum  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap pelaku dalam delik  tersebut.  Kemudian  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  bertanggung  jawab.  Maksutnya adalah korporasi mungkin sebagai pembuat, tetapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuat tersebut atau tidak. Lalu, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan bahwa perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup, karena korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.
Secara  teoritis,  menurut  Sutan  Remi  Sjahdaeni  teori-teori  pertanggungjawaban  pidana korporasi ada berbagai macam yaitu sebagai berikut:(Sjahdeini, 2017)
1. Doctrine of Strict Liability Dapat  dikatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan  kepada  pelaku tindak  pidana  yang  bersangkutan  secara  langsung  (pertanggungjawaban  mutlak)  tidak  perlu dibuktikan  adanya  unsur  kesalahan  (mens  rea).  Sehingga  “strict  liability”  juga  dapat  dikatakan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).(Arief, 1984)
Menurut hukum positif di Indonesia biasanya strict liability berlaku terhadap 3 macam delik yaitu: (Muladi & Priyatno, 2015)
a. Public nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak).
b. Criminal libel (fitnah, pencemaran nama).
c. Contempt of court (pelanggaran tata tertib pengadilan).
2. Doctrine of Vicarious Liability
Vicarious  liability  adalah  sebuah  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal of responsibility of one person for the wrongful acts of  another)  (Atmasasmita,  1989).  Terkait  korporasi,  korporasi  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatan-perbuatan yang  dilakukan oleh  para  pegawainya,  kuasanya  atau mandatarisnya,  atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Doktrin ini dapat juga diterapkan bagi hubungan majikan dan buruh.
3. Doctrine of Delegation Berdasarkan doktrin ini, dasar pembenar untuk mempidanakan korporasi karena kesalahan pegawainya adalah karena adanya pendelegasian wewenang dari pemimpin ke pegawai sehingga pertanggungjawaban pidana ditujukan ke korporasi.
4. Doctrine of Identification
Doktrin  ini mengajarkan bahwa  untuk  dapat  membebankan pertanggungjawaban  pidana kepada  korporasi,  siapa  sebenarnya  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  harus  dapat diidentifikasi terlebih dahulu oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh maraca yang merupakan “directing mind” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.
5. Doctrine of Aggregation
Doktrin  ini  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan  kepada badan  hukum/korporasi  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  sejumlah  orang  yang  memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Berdasarkan  uraian  di  atas,  apabila  dibandingkan  antara  doktrin  strict  liability  dan  doktrin vicarious  liability  maka  dapat  ditemukan  persamaan  dan  perbedaannya.  Persamaan  antara  kedua doktrin ini yaitu sama-sama tidak mengindahkan adanya mens rea (kesalahan) atau tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap seorang yang akan dipidana. Sedangkan, perbedaan antara kedua doktrin ini, apabila strict liability pertanggungjawaban pidana nya bersifat mutlak atau langsung tidak perlu  adanya  pembuktian  mens  rea  (kesalahan).  Jika  doktrin  vicarious  liability  pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.
Apabila  dikaitkan  dengan  subjek  perkumpulan/komunitas  terkait  melakukan  tindak  pidana penyebaran ujaran kebencian bermuatan SARA yang mengganggu ketertiban umum serta masuk dalam delik penghinaan. Maka, doktrin yang cocok dalam pengenaan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum  perkumpulan/komunitas  adalah  doktrin  vicarious  liability.  Karena  dalam  doktrin  strict  liability dalam  pertanggungjawaban  pidana  bersifat  mutlak  atau  langsung  sehingga  yang  dapat  diminta pertanggungjawaban  adalah  langsung  sebuah  korporasi  nya.  Sedangkan,  doktrin  vicarious  liability pertanggungjawabannya tidak langsung sehingga harus ada pembuktian dan pengenaan pidana nya perseorangan.  Dalam  kasus  ini,  vicarious  liability  sangat  cocok  dengan  pelaku  penebar  ujaran kebencian bermuatan SARA yang memerlukan adanya pembuktian terlebih dahulu. Sehingga, pelaku dapat  dipidana  karena  dipenuhi  nya  unsur-unsur  tindak  pidana  oleh  perbuatannya.  Jadi  pengenaan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  penebar  ujaran  kebencian  bermuatan  SARA  bersifat pertanggungjawaban tidak langsung.

## 3.  Studi Kasus Komunitas  Sebagai  Pelaku  Ujaran Kebencian Bermuatan  SARA  Melalui  Media Sosial
Terdapat  kasus  yang  subjek  hukumnya  adalah  sebuah  komunitas,  salah  satunya  yaitu terkuaknya  kasus sindikat  penebar  ujaran kebencian  bernama  Saracen.  Polisi membongkar  sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriadi, jaringan  ini  ternyata  telah  memproduksi  dan  menyebarkan  konten  kebencian  bernada  SARA  sejak November  2015.  Polisi  mengungkapkan,  Saracen  sebagai  salah  satu  jaringan  terorganisir  penebar kebencian melalui media sosial (media sosial). Di dunia maya, peran para sindikat penebar kebencian ini saling berkaitan. Grup-grup media sosial diibaratkan pasar. Para pembuat meme, narasi dan gambar di-posting  di  grup.  Ada  800  ribu  akun  medsos  yang  berkaitan  dengan  grup  Saracen.  Akun-akun  ini bersama-sama menyebar konten kebencian dan berita hoaks, walau pemilik akun tak saling mengenal. Bahkan,  konten  hinaan  terhadap  Presiden  Jokowi  yang  diunggah  Muhammad  Farhan  Balatif  juga tersebar di "pasar" Saracen. Selain itu pada tahun 2017, anggota Saracen yakni Sri Rahayu Ningsih ditangkap polisi karena menyebarkan ujaran kebencian bermuatan SARA yakni kerap menggugah berita dan status yang begitu keras menentang pemerintah Jokowi. Penangkapan Sri Rahayu menjadi salah satu gerbang yang menyingkap jaringan Saracen, sindikat yang dengan sengaja menjual berita bohong bermuatan SARA.
Maka terhadap kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan Sri Rahayu Ningsih terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi menimbulkan kebencian individu dan kelompok berkaitan dengan SARA, sehingga dikenakan pasal 28 ayat (2) UU ITE serta divonis 1 tahun penjara serta dendan 20 (dua puluh) juta rupiah subsider 2 bulan kurungan badan. Sedangkan untuk Jasriadi selaku ketua penyebar ujaran kebencian Saracen dijatuhkan  vonis  10  bulan  penjara  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Riau.  Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan Jasriadi terbukti melanggar pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat  (2) UU ITE.  Terbukti  secara  sah sengaja  dan  tanpa  hak  mengakses  komputer  atau system elektronik milik orang lain yaitu milik Sri Rahayu Ningsih. Akses itu dilakukan tanpa seizin Sri (akses Facebook).
Dapat disimpulkan bahwa, dalam subjek hukum komunitas pengenaan pertanggungjawaban pidana nya perseorangan sehingga tidak dikenakan komunitasnya seperti pada kasus diatas. Sehingga perbuatan  materiil  nya  dapat  dikenakan  UU  ITE,  sedangkan  untuk  menentukan  apakah  komunitas
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
sebuah subjek hukum pidana dapat dibuktikan dengan melihat UU Ormas non badan hukum karena karakteristiknya sama dengan sebuah perkumpulan atau komunitas.
Di Indonesia sendiri dalam hukum positif negara kita belum ada UU yang mengatur secara spesifik  mengenai  komunitas/perkumpulan  (memenuhi  delik  apa).  Sehingga  pertanggungjawaban pidana  nya  menggunakan UU ITE  karena masuk  ke  dalam  subjek  UU  ITE  Pasal  1  angka  22, yang berbunyi:
“Badan  Usaha  adalah  perusahaan  perseorangan  atau  perusahaan  persekutuan,  baik  yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”
Sehingga dapat dibuktikan bahwa Komunitas merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut;
1. Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan  dapat  ditemukan  di  KUHP,  UU  ITE  dan  UU  PDRE.  Dalam  KUHP,  tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu Ujaran  kebencian  di  muka  umum  (Pasal  156  KUHP),  Ujaran  kebencian  agama  (Pasal  156  a), Menyiarkan ujaran kebencian (Pasal 157 KUHP). Kemudian, dalam UU ITE tindak pidana ujaran kebencian  bermuatan  SARA  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  28  (2).  Berdasarkan  pasal-pasal dalam UU ITE seperti diatas tindak pidana dalam UU ITE tergolong dalam tindak pidana biasa bukan tindak  pidana  aduan.  Maksutnya  adalah  meskipun  tidak  ada  laporan  dari  masyarakat,  jika  ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyelidik  dan  penyidik  dapat  langsung  melakukan  pemrosesan  tidak  perlu  menunggu  adanya laporan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Dalam  UU  PDRE  tindak  pidana  ujaran  kebencian bermuatan SARA tidak diatur secara spesifik. Hanya diatur mengenai penghapusan diskriminasi ras dan  etnis  saja.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  4  dan  16  UU  PDRE.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  tindak  pidana  ujaran  kebencian  dalam  peraturan  perundang-undangan  ada berbagai  macam  bentuknya.  Tetapi,  apabila  dikaitkan  dengan  judul  penelitian  diatas  maka  yang paling memenuhi adalah menggunakan UU ITE. Sebab, UU ITE lebih diutamakan daripada KUHP karena adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Kemudian, jika dibandingkan dengan UU PDRE,  UU  PDRE  tidak  mengatur  secara  khusus  media  yang  digunakan  adalah  media  sosial. Sedangkan, apabila UU ITE mengatur khusus dan jelas media yang digunakan adalah media sosial.
2. Dalam penentuan subjek hukum pidana sebuah komunitas apakah dapat dijadikan sebuah subjek hukum  dapat  dilihat  dari  prespektif  hukum  korporasi.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa subjek Perkumpulan/Komunitas  dapat  disebut  juga  sebagai  Ormas  non  badan  hukum  sebab  memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang hampir sama. Dalam hal tujuan dari perkumpulan dan ormas itu sendiri  terbentuk  karena  mempunyai  kepentingan  dan  tujuan  yang  sama  sehingga  membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas atau ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 definisi ormas. Selain itu, dalam UU Ormas disebutkan pada Pasal 59 ayat (2) bahwa dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sehingga Komunitas dapat dikatakan sebagai sebuah badan usaha non badan hukum yang dapat dijadikan subjek hukum pidana karena di Indonesia dalam hukum positif negara kita belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai komunitas/perkumpulan (memenuhi delik apa). Maka dari itu, dapat dibuktikan bahwa  Komunitas  merupakan  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  Dalam  hal  perbuatan materiilnya  dapat  menggunakan UU ITE,  dan  pertanggungjawaban  pidananya menggunakan UU ITE karena masuk ke dalam subjek UU ITE Pasal 1 angka 22.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 7, No.2                                       Juni-Oktober 2023 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Research Article
e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541- 2523
Di  Indonesia  sudah  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  tindak pidana  ujaran  kebencian  bermuatan  SARA  baik  yang  melalui  media  sosial  atau tidak,  tetapi  dalam implementasi di masyarakat masih banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga pemerintah harusnya berperan aktif dalam sosialisasi tentang tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA ini. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, agama, ras dan antar golongan sehingga harus dijaga persatuannya.
1. Dengan ketidakpastian komunitas dapat dijadikan subjek hukum pidana atau tidak, maka sebaiknya pemerintah mengatur secara jelas tindak pidana apapun yang dilakukan oleh komunitas. Agar tidak terjadi recht vacuum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dapat diketahui subjek hukum tersebut pertanggungjawabannya bagaimana dalam implementasi di masyarakat Indonesia.
2. Penelitian  ini  bisa  menjadi  referensi  baru  terkait  topik  akuntansi  manajemen,  khususnya terkait visi dan misi. Selain itu, dapat menambah referensi baru untuk kajian atas perspektif teologi Al-Maun.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, C. (2011). Badan Hukum Alumni. Bandung. Arief, B. N. (1984). Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I. Semarang: FH UNDIP. Atmasasmita, R. (1989). Asa-asas perbandingan hukum pidana. Endro, P. D. (2019). Hukum Pidana Untaian Pemikiran. Surabaya: Airlangga university Press. Hakim, L. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Deepublish. Hutabarat, D. T. H., Zebua, R., Sitorus, R. A., Subakti, F. A., Ramadhani, H., Mangunsong, J., Nduru, F., Alfah, G. S., Pasaribu, J. C. D., & Malau, R. M. (2022). The Urgency Of Legal Protection Against The Implementation Of Electronic Information Technology-Based Medical Records In Regulation Of  The  Minister  Of  Health  Of  The  Republic  Of  Indonesia  Number  269  Of  2008.  Journal  of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB), 1(4), 59–68.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003 Kristanti,  N.  (2009).  Tindak  Pidana  Dibidang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Universitas Airlangga, Surabaya.
Lasabuda,  R.  (2013).  Pembangunan wilayah pesisir  dan  lautan dalam  perspektif  Negara  Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal ilmiah platax, 1(2), 92–101.
Manthovani, R. (2020). Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian. Diakses dari https://www.
hukumonline. com/berita/baca/lt5cf0a71edb75c/meluruskan-istilah-kritik--fitnah-dan-ujaran-
kebencian-oleh--reda-manthovani/pada tanggal, 19.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.
Maziyah,  D.  S.  (2019).  Batasan  Pengaturan  Forum  Eksternum  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia:  Analisis  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal. Universitas Airlangga.
Muladi, D. R., & Priyatno, D. R. D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga. Kencana. Prodjodikoro, W. (1985). Hukum perkumpulan, perseroan dan koperasi di Indonesia. (No Title). Prodjodikoro, W. (2015). Asas-asas hukum pidana di Indonesia.
Putri, N. S., Bandung, T. L. B. H., & laporan Kontras, B. (2017). Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi Di Jawa Barat. Opini Hukum LBH Bandung, 11.
Rochmadi, I. (2011). Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi. Jurnal Ekonomika, 4(2), 45–51.
Sjahdeini, S. R. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Kencana. Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Hal, 103.