## PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

## Oleh

## Ade Setiawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

## Abstract
This study aims to know the management of the Village Fund Allocation (ADD) in achieving good  governance  (accountability,  transparency  and  participation)  ranging  from  planning, implementation and accountability. This study uses qualitative descriptive method with case studies,  which  describe  the  management  of  the  Village  Fund  Allocation  (ADD)  in  rural Ngombakan  then  compared  with  the  applicable  regulations  (Permendagri  No.  113/2014), and crosscheck with real phenomenon that occurs in the management of the Village Fund Allocation  (ADD)  in  rural  Ngombakan  realize  good  governance,  so  that  it  can  be withdrawn conclusion. The results of this study indicate that the management of ADD in the Ngombakan village outline has been accountable, transparent, and participatory. However, technically there are still obstacles. These constraints are an obstacle from districts that are late  in  making  the  Bupati  Regulation  regarding  the  regulations  on  ADD  and  its management. This has an impact on the delay in reporting related to ADD management in Ngombakan Village.
Keywords : Dana desa, Good Governance

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  salah  satu  isu  strategis  pada pemerintahan  kabinet  kerja  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Jokowi.  Baik  isu  tentang otonomi  daerah  khususnya  desa,  maupun  peraturan  yang  melingkupinya.  Isu  yang  paling banyak  dibicarakan  adalah  bahwa  seluruh  desa  di  Indonesia,  diperkirakan  akan  menerima kucuran  dana  transfer  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk pembangunan  desa,  yang  biasa  disebut  dengan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (DJPK,  2016). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  Kabupaten  atau  Kota  (PP  No.  72  Tahun  2005  Pasal  1  ayat  11).  Bagian  dari  dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  diberikan  tersebut,  pada  prinsipnya  harus menganut  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  maupun  efisiensi.  Pengelolaan keuangan  desa  yang  diberikan  kepada  daerah  melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  pada
prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun  2014).  Pemberian  dana  ke  desa  yang  begitu  besar,  jumlah  pelaporan  yang  beragam serta  adanya  titik  kritis  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  menuntut  tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  dimana  semua akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  ketentuan,  sehingga  terwujud  Tata  Kelola  Pemerintah  Desa  yang Baik ( Good Village Governance ) (Oktaresa, 2015: 17).
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan.  Pergeseran  paradigma  dari government kearah governance yang menekankan  pada  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan  keseimbangan  tiga  pilar governance , maka  dikembangkan  paradigma  baru  administrasi  publik  yang disebut  dengan kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  (Astuti,  2016).  Banyak  studi  tentang “ governance ”  dilakukan  dengan  spektrum  cakupan  yang  sangat  luas. Governance banyak dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah  (Astuti,  2016;  Temenggung,  2016),  sektor  publik (Sukmadilaga,  2015),  hukum  (Rasul,  2009;  Dercon,  2007;  David,  2013),  dan  pelayanan publik (Tomuka, 2012; Prahono, 2015). Studi-studi tersebut lebih menekankan aspek makro sekaligus  menunjukkan  kelangkaan  studi good  governance yang  bersifat  mikro  pada kekuasaan  di  tingkat  desa,  misalnya  yang  dilakukan  oleh Institute  of  Research  and Empowerment (Pramusinto, 2011). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik ( good governance ) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yaitu  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari Good Governance adalah Partisipasi, Supremasi  Hukum,  Transparansi,  Cepat  Tanggap, Membangun  Konsensus,  Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Stratejik (LAN & BPKP, 2000).
Dilihat  dari  penelitian  terdahulu,  banyak  desa  yang  sudah  menerapkan  tahapan- tahapan  pencairan  dan  penyaluran  ADD  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Kebijakan ini  pun  memberikan  dampak  yang  positif  baik  bagi  pemerintah  desa  maupun  masyarakat (Oleh,  2014).  Masih  banyak  pula  kendala-kendala  yang  dialami  beberapa  desa  seperti: penerapan  fungsi  manajemen  terhadap  pengelolaan  ADD  tidak  optimal,  kurangnya  SDM yang  cakap  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  masih  banyak  regulasi  yang  belum  dapat terimplementasi,  penyalurannyabelum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dan  masih banyak lagi (Sumiati, 2015; Astuti, 2016: 12).
Berdasarkan  beberapa  pandangan,  pemikiran,  dan  asumsi-asumsi  yang  terbangun dalam  uraian  diatas,  masih  banyak  persoalan  yang  perlu  dikaji  lebih  mendalam.  Karena pelaksanaan  kebijakan  ADD  yang  dilakukan  di  seluruh  desa  di  Indonesia,  tentunya  akan memberikan  hasil  yang  berbeda  antara  satu  desa  dengan  desa  yang  lain.  Pada  dasarnya kesuksesan  dari  kebijakan  ini  dapat  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor.  Dan  faktor terpentingnya  adalah  kesiapan  dari  Sumber  Daya  Aparatur  desa  dan  juga  seberapa  besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti  lebih  lanjut  persoalan  dari  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam mewujudkan good  governance ,  agar  dapat  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  tentang persoalan ini.

## KAJIAN PUSTAKA
Desa
Definisi  desa  menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan  NKRI.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  adalah  hak  yang  merupakan warisan  yang  masih  hidup  dan  prakarsa  desa  atau  prakarsa  masyarakat  desa  sesuai  dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  dana  yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa,  yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah  yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal  1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota  untuk  desa  ini  paling  sedikit  10%  dari  distribusi  proporsional  untuk  setiap  desa (Warsono,  2014).  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan dan  pemerataan  pembangunan  desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa, memajukan  perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015).

## Prioritas Alokasi Dana Desa
Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  kemasyarakatan.  Dana  Desa  harus diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  (PP  No.  60  Tahun  2014
Pasal  19).  Pembangunan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

## Penyaluran Dana Desa
Penyaluran  Dana  Desa  pada  tahun  2016  yang  sudah  diatur  pada  PMK 49/PMK.07/2016  memiliki  dua  tahapan  yaitu  Tahap  I  sebesar  60%  pada  bulan  Maret  dan Tahap  II  sebesar  40%  pada  bulan  Agustus.  Penyaluran  Dana  Desa  ini  disalurkan  dengan perhitungan  yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi  Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  desa,  dengan  bobot  masing-masing  variabel  sebesar 25%;  35%;  10%;  dan  30%  (PMK  49/PMK.07/2016).Persyaratan  penyaluran  Dana  Desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa  tahun  sebelumnya  dan  menunjukkan  peraturan  desa  mengenai  APBDesa.  Kemudian untuk Tahap II, pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan paling kurang 50% dari Dana Desa Tahap I telah digunakan (Kemenkeu, 2016).

## Pencairan Dana Desa
Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana  (RPD)  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dimana  RPD  Alokasi  Dana  Desa  terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Desa  dan  Ketua  BPD.  Sedangkan  Rincian  RPD ditanda  tangani  oleh  Ketua  Pelaksana  Teknis  yang  diketahui  oleh  Kepala  Desa  (BPKP, 2015). Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (BPKP, 2015).

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Siklus  pengelolaan  berdasarkan  Undang-Undang  Desa  meliputi:  1)  Penyiapan Rencana;  2)  Musrenbang  desa  yang  melibatkan  pemerintah  desa,  BPD,  dan  kelompok masyarakat  yang  diawali  dengan  tingkat  dusun  hingga  tingkat  desa;Penetapan  Rencana, rencana  disini  merupakan  pedoman  APB  Desa;  4)  Penetapan  APB  Desa;  5)  Pelaksanaan Pembangunan,  melibatkan  seluruh  masyarakat  secara  swakelola;  6)  Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa;  7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

## Good Governance
Pemberian  dana  ke  desa  yang  begitu  besar,  jumlah  pelaporan  yang  beragam  serta adanya  titik  kritis  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  menuntut  tanggung  jawab
yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  dimana  semua  akhir kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  ketentuan,  sehingga  terwujud  Tata  Kelola  Pemerintah  Desa  yang Baik ( Good Village Governance ) (Oktaresa, 2015: 17).
Gencarnya  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ),  sejalan dengan  meningkatnya  tingkat  pengetahuan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  masing-masing dari kita harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama  berusaha  untuk  menjadi  model  sebagai  individu  yang  berlatih  prinsip good governance . Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam (Toksoz, 2008).
Good  governance bertujuan  untuk  membawa  administrasi  publik  lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi,  memastikan  partisipasi  pemangku  kepentingan  yang  berbeda  untuk  pemerintah dengan  menyuarakan  pendapat  mereka,  yang  memperkaya  isi  dari  keputusan  dan meningkatkan  efektivitas  pelaksanaannya,  memperkuat  demokrasi,  meningkatkan legitimasi  lembaga,  dan  memastikan  bahwa  keputusan  dan  proses  yang  terbuka  dan dimengerti (Toksoz, 2008).
Dari  kesembilan  prinsip  yang  disebutkan  di  atas,  paling  tidak  terdapat  sejumlah prinsip  yang  dianggap  sebagai  prinsip-prinsip  utama  yang  melandasi good  governance , yaitu  1)  Akuntabilitas;  2)  Transparansi;  dan  3)  Partisipasi Masyarakat  (Krina,  2003). Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Good Governance , yaitu:

## 1. Akuntabilitas
Akuntabilitas  berarti  menggambarkan  proses  penganggaran  dan  pelaporan,  mulai  dari perencanaan  sampai  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

## 2. Transparansi
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang  ada  memberikan  hasil  yang  optimal  bagi  masyarakat  serta  mencegah  terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

## 3. Partisipasi
Partisipasi  berarti,  mengambil  keputusan  publik  secara  partisipatif  dengan  melibatkan seluruh  pemangku  kepentingan  yang  akan  terpengaruh  dengan  keputusan  tersebut. Partisipasi  merupakan  elemen  penting  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Partisipasi  masyarakat  dapat  mendukung  tugas  pemerintah  untuk  mengidentifikasi kebutuhan  masyarakat,  mengatur  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan program-program  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat (Kurrohman, 2015).

## Indikator Good Village Governance
Pemerintah  desa  yang  telah  mewujudkan Good  Village  Governance ,  memiliki indikator  antara  lain:  pertama,  tata  kelola  keuangan  desa  yang  baik.  Kedua,  perencanaan desa  yang  partisipatif,  terintegrasi  dan  selaras  dengan  perencanaan  daerah  dan  nasional. Ketiga,  berkurangnya  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat (WP, 2015: 17).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  diskriptif  kualitatif  dengan  studi  kasus  ( case study).  Lokasi  penelitian  ini  adalah  desa  Ngombakan  Kecamatan  Polokarto  Kabupaten Sukoharjo.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan  pada  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh peneliti. Dari hasil studi pendahuluan ini, dapat  dilihat bahwa tingkat ketrampilan aparatur desa  dalam  menggunakan  TI  masih  rendah.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  melakukan observasi dan wawancara mendalam ( indepth interview ), yang bertujuan untuk menggali dan menemukan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam mewujudkan good  governance .  Data  primer  dikumpulkan  dari  para  key  informan  yang terdiri  dari  para  perangkat  desa  dan  beberapa  masyarakat  desa.  Sedangkan  untuk  data sekunder diperoleh dari studi referensi maupun perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan  pernyataan  dari  Sekretris  Desa  Ngombakan  bahwa  pemerintah  desa telah  melakukan  prosedur  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tetapi setelah  melakukan  wawancara,  diketahui  bahwa  Pemdes  Ngombakan  tidak  memulai  tahap perencanaan  dari  Musdus  melainkan  dimulai  dari  musyawarah  tiap  RT.  Hal  ini  dilakukan demi  mendapatkan  masukan  dari  masyarakat  secara  lebih  mendalam.  Setelah  melakukan
musyawarah  tiap  RT,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  Musdes  atau  Musrenbangdes  untu merumuskan tentang RAPB Desa yang akan diajukan kepada Bupati melalui Camat. Dalam Musdes ini perangkat desa akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga- lembaga masyarakat lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat, dan juga karang taruna untuk dimintai  pendapat  dan  juga  demi  memenuhi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Jika RAPB  Desa  disetujui  oleh  Bupati  maka  selanjutnya  RAPB  Desa  tersebut  akan  ditetapkan menjadi Perdes tentang APB Desa.
Setelah  mencocokkan  dengan  peraturan  yang  berlaku  maka  pemerintah  desa Ngombakan  dianggap  memang  telah  melakukan  prosedur  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Mulai  dari  melakukan  Musdus, Musrenbang, dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan APB Desa, semua telah sesuai  dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tetapi  memang  dari  segi  ketepatan  waktu  dalam  proses  perencanaan  ini  sedikit  terlambat dikarenakan  kendala  dari  pusat.  Kepala  Desa  Ngombakan  juga  menyatakan  bahwa  untuk tahun  2017  difokuskan  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil Musrenbangdes di desa Ngombakan,  yaitu untuk Betonisasi Dukuh Ngombakan RT 02/05, Betonisasi  jalan  dan  gorong-gorong  di  Dukuh  Geneng  RT  02/02,  Pembangunan  gedung PAUD  Ngombakan,  Pembangunan  pasar  desa  Ngombakan,  Rehab  jalan  Dukuh  Plampang dan  Dukuh  Pengkol  RW  06,  Rehab  jalan  aspal  Dukuh  Plumbungan  RT  01/05,  dan  Talud Jalan Sawah.
Prinsip  terpenting dalam Musrenbangdes adalah  adanya partisipasi  dan transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Ngombakan juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi.  Prinsip  partisipasi  dapat  dilihat  dari  komitmen  pemerintah  desa  yang  selalu mengundang  beberapa  lembaga  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  Musrenbangdes. Pada  setiap  akan  dilaksanakan  Musrenbangdes,  maka  pemerintah  desa  Ngombakan  akan bekerja  sama  dengan  BPD  untuk  mengumpulkan  lembaga-lembaga  masyarakat  yang  lain untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa.
Dari  segi  transparansi,  pemerintah  desa  Ngombakan  mengupayakan  untuk setransparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawancara, pemerintah desa Ngombakan selalu menginformasikan  hasil  dari  Musrenbangdes  melalui  penetapan  Peraturan  Desa  (Perdes) Ngombakan.  Pemerintah  desa  Ngombakan  juga  memiliki blog yang  didalamnya  memuat segala informasi terkait desa Ngombakan. Meskipun masih belum lengkap, setidaknya sudah ada  upaya  dari  pemerintah  desa  Ngombakan  untuk  mewujudkan  prinsip  transparansi  pada
tahap  perencanaan  pengelolaan  ADD  di  desa  Ngombakan.  Menurut  informan  yang  telah peneliti  wawancarai,  setiap  ada  peraturan  desa  yang  ditetapkan,  maka  akan  ditempel  di papan  pengumuman  desa  Ngombakan.  Sayangnya  peneliti  belum  bisa  memberikan  bukti terkait  hal  ini,  karena  setelah  di  cek  di  papan  pengumuman  desa  Ngombakan,  tidak  ada Perdes  yang  ditempel.  Yang  ada  hanya  Surat  Keputusan  dari  kepala  desa  mengenai pengumuman khitan masal.
Dari segi  Akuntabilitas  dalam proses perencanaan  yang sesuai  dengan Permendagri No.  113  Tahun  2014,  pemeritah  desa  Ngombakan  harus  menyusun  Berita  Acara Musrenbangdes,  RPJM  Desa,  RKP  Desa,  APB  Desa  yang  kemudian  ditetapkan  melalui Perdes.  Semua  mekanisme  telah  dilakukan,  meskipun  dalam  masih  terdapat  kekurangan yaitu  mengenai  penyusunan  Berita  Acara  Musrenbangdes  dan  RKP  Desa  yang  belum terealisasi  akibat harddisk yang  rusak,  tetapi  pada  tahap  yang  lain  telah  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Ngombakan telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pada  desa  Ngombakan  terdapat  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  terdiri  dari  lima sampai delapan anggota yang dibawahi langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di  koordinatori  oleh  Sekretaris  Desa,  yang  bertugas  untuk  menjalankan,  mengawasi,  dan melaporkan  segala  kegiatan  dari  program  kerja  yang  ada  di  lapangan.  Dalam  proses pelaksanaan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun 2014,  yang  pertama  kali  harus  dilakukan  adalah  untuk  membuat  RAB  ketika  akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai  program  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  TPK.  Dari  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan,  mekanisme  pelaksanaan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  desa  Ngombakan telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  dalam  penatausahaannya,  harus menggunakan  sistem  yang  telah  memanfaatkan  Teknologi  Informasi  (TI)  yaitu  dengan menggunakan  aplikasi  yang  telah  dikembangkan  oleh  BPKP,  yaitu  Aplikasi  Sistem  Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa (Oktaresa, 2015: 17). Pada desa Ngombakan, juga telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa. Namun sayangnya pemerintah desa Ngombakan masih menggunakan versi lama yaitu versi tahun 2015.
Untuk prosedur pencairan dana dari Bendahara Desa, harus atas perintah koordinator yaitu  Sekretaris  Desa  Ngombakan,  dan  disetujui  langsung  oleh  Kepala  Desa  Ngombakan. Nantinya setelah uang cair, maka dari Bendahara Desa akan diserahkan kepada koordinator. Kemudian  koordinator  akan  menyerahkan  secara  langsung  kepada  TPK  yang  mengelola
program kerja pemerintah desa Ngombakan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana  Desa  ini,  Bendahara  Desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan pertanggungjawaban.  Laporan  Pertanggungjawaban  ini  disampaikan  setiap  bulan  kepada Kepala  Desa  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Sebelumnya,  Bendahara  Desa melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib,  meliputi  Buku  Kas  Umum,  Buku Bank,  Buku  Pajak  dan  Buku  Rincian  Pendapatan.  Penutupan  buku  ini  dilakukan  bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).
Tidak  berbeda  dengan  proses  penatausahaan  di  desa  Ngombakan.  Pemerintah  desa Ngombakan  juga  melakukan  proses  penatausahaannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana tugas dari Bendahara Desa adalah mencatat  setiap  transaksi  beserta  bukti,  melakukan  tutup  buku  pada  akhir  bulan,  dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar. Dalam melaksanakan  prinsip good  governance ,  pemerintah  desa  Ngombakan  memiliki  cara tersendiri  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  kemudian  menyarankan masyarakat  untuk  membentuk  panitia  lokal  dan  tim  penerimaan  barang  untuk crosscheck terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan pemerintah desa Ngombakan,  demi  mencapai  prinsip  transparansi.  Kemudian,  untuk  pelaksanaan pembangunan  yang  didanai  oleh  ADD  harus  melibatkan  seluruh  masyarakat  atau  lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan  baku  lokal,  dan  diupayakan  dengan  lebih  banyak  menyerap  tenaga  kerja  dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).
Begitu  pula  di  desa  Ngombakan,  pemerintah  desa  Ngombakan  juga  melibatkan masyarakat  dalam  melakukan  pelaksanaan  pembangunan  yang  didanai  oleh  ADD.  Mereka akan  memilih  beberapa  warga  yang  kurang  mampu  untuk  ditawari  sebagai  tukang  dalam pembangunan  fisik  program  kerja  pemerintah  desa  Ngombakan.  Hal  ini  dilakukan  demi mencapai  prinsip  partisipasi.  Dari  lima  informan  yang  diwawancarai  oleh  peneliti,  mereka semua  menyatakan  bahwa  mereka  terlibat  aktif  dalam  proses  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa.  Hal  ini  menyatakan  bahwa,  prinsip  partisipasi  sudah  diwujudkan  secara  nyata  oleh pemerintah  desa  Ngombakan.  Dari  segi  akuntabilitas  dalam  proses  pelaksanaan,  dapat dilihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  Kepala  Desa  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan.  Laporan
tersebut  bersifat  periodik  semesteran  dan  tahunan,  yang  disampaikan  ke  Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa  Ngombakan  telah  melakukan  tahap  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Permendagri No.  113  Tahun  2014.  Bentuk  pelaporan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa  Ngombakan meliputi  laporan  semesteran,  yaitu  semester  awal  dan  akhir,  kemudian  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des.
Kepala  Desa  Ngombakan  juga  menyatakan  kendala  yang  dihadapi  selama  proses pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  adanya  keterlambatan  dari Kabupaten  terkait  Perbup  yang  berlaku  tentang  pengelolaan  ADD,  pencairan  ADD  sampai dengan  peraturan  terkait  dengan  evaluasi.  Dan  hal  ini  berdampak  pada  penyusunan pelaporan  yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Sebenarnya pemerintah desa Ngombakan  mengetahui  bahwa  ini  salah,  tetapi  mereka  tidak  bisa  berbuat  apa-apa dikarenakan desa sangat begantung terhadap Kabupaten.Semua kegiatan  yang didanai oleh Alokasi  Dana  Desa  direncanakan,  dilaksanakan,  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan melibatkan  masyarakat  Desa  (Hehamahua,  2015).  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa Ngombakan wajib melaksanakan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban,  yaitu  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Desa  Ngombakan  telah melaksanakan  prinsip good  governance dalam  proses  pertanggungjawaban.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  dipublikasikannya  penggunaan  dana  ADD  melalui banner yang  dipasang  saat acara besar dilaksanakan di kantor Kelurahan desa Ngombakan.
Dari segi  akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban, dapat  dilihat dari adanya kewajiban bagi  pemerintah desa untuk  melaporkan laporan penggunaan  dana tiap semester dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa.  Dan  pemerintah  desa Ngombakan telah melaporkan segala bentuk laporan yang diharuskan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa Kemudian dari segi  transparansinya, dapat  dilihat  dari banner tentang  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  selalu  terpampang dalam acara besar di Kelurahan desa Ngombakan, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di desa Ngombakan.

## SIMPULAN
Perencanaan  desa  Ngombakan  mulai  dari  Musyawarah  Dusun  (Musdus)  tiap  RW, Musrenbangdes,  penyusunan  RPJM  Desa  dan  APB  Des  secara  garis  besar  telah  disusun sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Meskipun  terdapat  sedikit  perbedaan, kemudian  masih  banyak  kendala  dalam  ketepatan  waktu  penyusunan  RKP  Desa  dan
pelaksanaan  Musrenbangdes,  tetapi  masyarakat  desa  Ngombakan  terlibat  langsung  dalam setiap  proses  musyawarah  perencanaan  desa  dan  aktif  dalam  memberikan  usulan  tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.
Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun  2014 perencanaan desa  Ngombakan dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  dapat  dikatakan  transparan  dan  menjunjung  tinggi partisipasi masyarakat.
Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun  Sekretaris  Desa  menyatakan  bahwa  di  tahun  ini  terdapat  keterlambatan  dari penyaluran  dana,  kemudian  Bendahara  Desa  juga  menyatakan  adanya  kendala  terkait penggunaan  aplikasi  versi  lama,  yaitu  versi  2015,  tetapi  setiap  tahapan  telah  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  penatausahannya  sudah  menggunakan  format  yang sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  juga  dalam  pelaksanaannya  telah  melibatkan masyarakat  sebagai  TPK,  kemudian  dibentuk  panitia  lokal  demi  mewujudkan  prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  sudah  dapat  dikatakan  akuntabel,  transparan  dan  terdapat  partisipasi masyarakat di dalamnya.
Tahap  pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Ngombakan  kepada  Bupati  Sukoharjo, sudah  menggunakan  format  laporan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Permendagri  No. 113  Tahun  2014.  Sayangnya  masih  terdapat  keterlambatan  dalam  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  ini,  dikarenakan  adanya  keterlambatan  dari  pusat.  Sebenarnya  untuk tahun  2014-2015  laporan  pertanggungjawab  telah  dipublikasikan  dalam blog pemerintah desa  Ngombakan.  Sedangkan  untuk  tahun  2016-2017  belum  dipublikasikan.  Tetapi  dalam penggunaan  Dana  Desa  telah  dicetak  di banner untuk  dipublikasikan  kepada  masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Ngombakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui  secara  rinci  terkait  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa.  Maka  berdasarkan Permendagri  No.  113  Tahun  2014  pertanggungjawaban  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Ngombakan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Nor  Z.Z.,  Kuppusamy  S.,  dan  Zaherawati  Z.  (2015).  Diminishing  Obligations  of Local  Government:  Effect  on  Accountability  and  Public  Trust. Procedia  Social  and Behavioral Sciences 211 (2015) 255-259 .
Astuti,  Titiek  Puji  dan  Yulianto.  (2016).  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14 . BPKP.  (2015).  Membangun  Good  Governance  Menuju  Clean  Government. Warta Pengawasan  Vol.  XXII/  Edisi  HUT  Ke-70  RI/2015,  ISSN:  0854-0519 .  17 November 2016. www.bpkp.go.id .
David,  Fatima.,  Rute  Abrue,  and  Odete  Pinheiro.  (2013).  Local  Action  Groups: Accountability,  Social  Responsibility  and  Law. International  Journal  of Law  and Management Vol. 55 No. 1, 2013 pp. 5-27.
Dercon, Bruno. (2007). Corporate Governance after the Asian Crisis. Managerial Law Vol. 49 No. 4, 2007 pp. 129-140 . Diansari, Rani Eka. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013 . Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
Direktorat  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa.  (2016). Kebijakan  Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 .  7 Desember  2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
Direktorat  Jenderal  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  (2015). Pokok- pokok  Kebijakan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016 .  7 Desember  2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  RI.  (2015). Kebijakan  Dana  Desa  TA 2016 .  7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
Hehamahua, Hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic  Community  (Case  Study  on  the  Rural  District  of  Namlea  Siahoni),  Buru Regency. Journal  of  Social  and  Development Sciences  Vol.  6  No.  3  pp  15-23  ISSN 2221-1152 .
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  (1999). Metodologi  Penelitian  Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Kaihatu,  Thomas  S.  (2006).  Good  Corporate  Governance  dan  Penerapannya  di  Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 No. 1 . Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016).  Transparansi  Informasi  Kebijakan Fiskal. Media  Keuangan  Vol.  XI/  No.  107/  Agustus  2016 .  17  November  2016. www.kemenkeu.go.id .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana  Desa  Tahun  2017 .  Workshop  Penyusunan  Rancangan Peraturan  Kepala  Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. www.kemenkeu.go.id Krina P, Loina Lalolo. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi . Bappenas: Jakarta. Kurrohman, Taufik.  (2015). Accountability  of  Planning  on  Village  Fund Allocation  Osing Community in  Banyuwangi .  International  Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. www.icas.my Lembaga Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governanc e. Bogor.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta:ANDI.
Oleh,  Helen  Florensi.  (2014).  Pelaksanaan  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam Memberdayakan  Masyarakat  Desa  di  Desa  Cerme,  Kecamatan  Grogol,  Kabupaten Kediri. Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X . Prahono,  Agus  dan  Elidjen.  (2015).  Evaluating  the  Role  e-Government  on  Public Administration  Reform:  Case  of  Official  City  Government  Websites  in  Indonesia. Procedia Computer Science 59 ( 2015 ) 27 – 33 .
Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 11 No. 1, Januari 2011: 1 -13 . Prastowo, Andi.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Rahmat, Pupu Saeful. (2009). Penelitian Kualitatif. Equilibrium Vol. 5 No. 9, Januari - Juni 2009: 1-8.
Randa,  Fransiskus  dan  Paulus  Tangke.  (2015).  Developing  Accountability  Model  of  Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic  Study  on  Local  Government  Tana  Toraja). Procedia  Social  and Behavioral Sciences 211 (2015) 665-672 .
Rasul,  Sjahruddin.  (2009).  Penerapan  Good  Governance  di  Indonesia  dalam  Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3 Oktober 2009. Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta. Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tentang  Dana  Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Jakarta. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2016). Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 . Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2016). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No. 49/PMK.07/2016  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan, Pemantauan dan Evaluas Dana Desa . Jakarta. Rozaki,  Abdur  dan  Sg.  Yulianto.  (2015). Buku  Saku  Pelembagaan  Demokrasi Melalui Musyawarah Desa . Yogyakarta: IRE-CCES. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: ALFABETA.
Sukmadilaga,  Citra.,  Arie  Pratama,  dan  Sri  Mulyani.  (2015).  Good  Governance Implementation  In  Public  Sector:  Exploratory  Analysis  of  Government  Financial Statements  Disclosures  Across  ASEAN  Countries. Social  and Behavioral  Sciences 211 ( 2015 ) 513 – 518 .
Sumiati . (2015).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Pada  Desa  Ngatabaru  Kecamatan  Sigi Biromaru  Kabupaten  Sigi. E-Jurnal  Katalogis  Vol.  3  No.  2 Februari  2015  hlm  135- 142 ISSN: 2302-2019 .
Supriadi ,  Edy.  (2015).  Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS . Temenggung, Yuswandi A. (2016). Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014  Concerning  the  Village. International  Journal  of  Social Sciences  Vol.43.  No.1 ISSN 2305-4557 .
Toksoz, Fikret. (2008). Good Governance: Improving Quality of Life . Istanbul: TESEV Publication.
Tomuka, Shinta.  (2012)  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam  Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli).
Warsono,  Hardi  dan  Ruksamin.  (2014).  The  Obstacles  of  Implementation  of  Village Allocation  Fund  Program  in  the  North  Konawe  Southeast  Sulawesi. Journal  of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733 .