INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13368-13377 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Pemasaran dengan Gaji Dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)
Safina Aliyah Dewi 1 ✉ , Frisca Zalfa Salsabil 2 , Fanim Angelina Sabila 3 , Shofia Hanifah 4
Universitas Tidar Magelang
Email: safinaaliyah23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pekerjaan merupakan hak setiap manusia yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar  1945,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  pelanggaran  hak  pekerja  yaitu  dengan diberikannya gaji dibawah upah minimum provinsi (UMP) salah satunya yaitu pada bagian pemasaran yang menggunakan sistem target. Penentuan UMP yang sudah ditetapkan oleh gubernur seharusnya dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan, karena UMP ditentukan berdasarkan kebutuhan masing- masing  daerah.  Karena  permasalahan  tersebut  maka  perlunya  pengawas  ketenagakerjaan  dengan jumlah yang banyak agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal serta melakukan tindak lanjut terkait pelanggaran hak pekerja. Karena adanya pelanggaran hak tersebut maka diperlukan penelitian Karena  peristiwa tersebut maka diperlu penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan pemasaran yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas dengan gaji dibawah Upah Minimum  Provinsi?.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  artinya  penulisan  ini berdasarkan teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian  ini  yaitu  mengetahui  perlindungan  hukum  yang  dapat  diterapkan  kepada  karyawan pemasaran (sales) yang bekerja pada perseroan terbatas dengan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi. Serta Mengetahui dampak terhadap perusahaan yang memberikan gaji kepada Sales dibawah Upah Minimum Provinsi.
Kata Kunci: Pengawas, Tenaga Kerja, Upah minimum Provinsi

## Abstract
Work  is  the  right  of  every  human  being  which  is  regulated  in  article  27  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution,  but  in  its  implementation there  are  still  violations  of workers'  rights, namely  by  giving salaries below the provincial minimum wage (UMP), one of which is in the marketing department which uses a target system. . The UMP determined by the governor should be implemented optimally by the company,  because  the  UMP  is  determined  based  on  the  needs  of  each  region.  Because  of  these problems, there is a need for a large number of labor inspectors to be able to carry out maximum supervision  and  carry  out  follow-up  actions  regarding  violations  of  workers'  rights.  Because  of  this violation of rights, research is needed. Due to this incident, research is needed regarding how legal protection is for marketing employees who work in limited liability companies with salaries below the Provincial Minimum Wage. This research uses a normative juridical method, meaning that this writing is based  on  theories,  concepts,  legal  principles  and  applicable  laws  and  regulations.  The  aim  of  this research is to determine the legal protection that can be applied to marketing (sales) employees who work in limited liability companies with salaries below the Provincial Minimum Wage. As well as knowing the impact on companies that provide salaries to Sales below the Provincial Minimum Wage.
Keywords: Supervisor, Labor, Provincial Minimum Wage

## PENDAHULUAN
Kemajuan  dari  perkembangan  dunia  yang  sangat  pesat  membawa  dampak  yang sangat  signifikan  bagi  masyrakat  yaitu  banyaknya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang membutuhkan  pekerjaan  dan  semakin  sulitnya  mencari  pekerjaan  karena  meningkatnya pesaing dan keterbatasan lapangan kerja, kemajuan ini juga berdampak pada perusahaan dalam bersaing di bidang bisnis. Salah satu dampaknya bagi perusahaan yaitu banyaknya persaingan  di  dunia  usaha  sehingga  para  pelaku  usaha  harus  memiliki  strategi  agar usahanya  tetap  bertahan  di  era  persaingan  yang  semakin  ketat.  Persaingan  pada perusahaan  mengakibatkan  dibutuhkannya  banyak  karyawan  pemasaran  untuk mempromosikan serta mendistribusikan produk barang/jasa yang diproduksi dengan harga seminim  mungkin  dengan  kualitas  terbaik  agar  tetap  menarik  minat  pembeli,  disisi  lain perusahaan juga harus memikirkan biaya produksi barang/jasa yang diproduksi serta biaya upah para pegawai dalam bidang produksi maupun bidang pemasaran (sales).
Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencari keuntungan yaitu mengurangi biaya  pada  bahan  produksi  dan  juga  termasuk  menekan  upah  pegawai.  Upah  Pegawai minimum  yang  diberikan  kepada  pegawai  sudah  diatur  dalam  Upah  Minimum  Provinsi tetapi  masih  terdapat  beberapa  perusahaan  yang  tidak  memberikan  gaji  sesuai  dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi terutama pada bagian pegawai yang bekerja di bidang
pemasaran atau sering disebut juga sales, beberapa perusahaan menerapkan sistem gaji dibawah upah minimum daan menerapkan sistem target dalam bagian pemasaran untuk mendapat bonus pendapatan yang lebih besar.
Persaingan antar perusahaan dalam pemasaran produk pada era modern ini memang sangat ketat sehingga banyak dibutuhkannya karyawan pemasaran, namun hal ini belum juga sebanding dengab masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut seringkali menjadi momentum bagi perusahaan untuk memberikan upah dibawah mininum provinsi, padahal dalam hal pemberian upah kepada pegawai sudah diatur pada pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  menjelaskan bahwa perusahaan dilarang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum.
Pemberian  upah  dibawah  upah  minimum  provinsi  dapat  dilakukan  apabila perusahaan tersebut masih berskala mikro (omset  maksimal 2 Miliar pertahun) dan usaha kecil (Omset 2-15 Miliar  pertahun)  sesuai  dengan yang diatur dalam pasal 90 b ayat (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, namun peraturan terhadap upah minimum provinsi tidak diterapkan di beberapa perusahaan yang mendapatkan omset ratusan miliar pertahun dengan masih menerapkan pemberian upah dibawah minimum terhadap sales dengan sistem target penjualan pada perusahaan besar untuk memasarkan produknya.
Karena  peristiwa tersebut maka diperlu penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum  terhadap  karyawan  pemasaran  (sales)  yang  bekerja  pada  perusahaan  perseroan terbatas dengan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi?. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  yang  dapat  diterapkan  kepada  karyawan pemasaran  (sales)  yang  bekerja  pada  perseroan  terbatas  dengan  gaji  dibawah  Upah Minimum Provinsi. Serta Mengetahui dampak terhadap perusahaan yang memberikan gaji kepada Sales dibawah Upah Minimum Provinsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penulisan ini berdasarkan teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku( Jonaedi & Johdy, 2018). Penelitian ini mengkaji kepustakaan hukum terkait peraturan perundang- undangan  dan  literatur  hukum  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  karyawan
pemasaran  (sales)  dengan  gaji  dibawah  upah  minimum  regional.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  data  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.
Sumber  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang.  Bahan  buku  sekunder  yang digunakan yaitu buku hukum dan artikel hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap  karyawan  pemasaran  (sales)  dengan  gaji  dibawah  upah  minimum  regional. Analisis  data  adalah  melakukan  kajian  terhadap  hasil  pengolahan  data  dianlaisis menggunakan teori yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upah  minimum  yang  diberikan  kepada  pekerja  atau  karyawan  berbeda-beda  dari berbagai  daerah,  hal  ini  karena  saat  ini  upah  ditetapkan  bedasarkan  upah  minimum provinsi/Upah minimum kabupaten dan pemerintah provinsi yaitu gubernur dalam hal ini berhak  untuk  menentukan  standar  upah  di  masing-masing  daerah  yang  diberikan  oleh perusahaan  kepada karyawannya, hal ini sesuai dengan pasal 88 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan  gubernur  wajib  menetapkan  upah  minimum  provinsi  dan  Gubernur  dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota ( T.N Dahana, 2023).
Dalam hal pemberian upah dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur hanya dapat diberikan oleh usaha yang masih berskala mikro (omset  maksimal 2 Miliar pertahun) dan usaha kecil (Omset 2-15 Miliar pertahun) sesuai dengan yang diatur dalam pasal 90 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  Pada  realitanya  masih  terdapat  beberapa  perusahaan  yang  tidak termasuk usaha mikro/kecil mempekerjakan pegawainya dengan memberi upah dibawah upah minimum provinsi daerah masing-masing.
Dengan  adanya  aturan  mengenai  upah  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada karyawan, seluruh perusahaan harus dapat memberikan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi masing-masing. Namun pada nyatanya masih terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan gaji dibawah upah minimum provinsi daerahnya salah satunya pada bagian pemasaran (sales) yang mendapatkan gaji pokok dibawah upah minimum provinsi dan akan
mendapatkan bonus ketika mencapai target penjualan, bahkan ada juga yang merapkan kepada pegawai pemasaran sistem no target no pay yang artinya apabila tidak mencapai target  maka  tidak  akan  mendapatkan  pemayaran  upah  kerja,  hal  tersebut  bukan  hanya bertentangan dengan aturan upah minimum provinsi di masing-masing daera tetapi juga bertentangan dengan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945  pasal  27  ayat  (2)  yaitu “hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  ( Prasasti, 2023).

## Pembahasan
Pemasaran  dalam  perusahaan  merupakan  kegiatan  utama  selain  produksi,  karena apabila  perusahaan  hanya  dapat  memproduksi  barang  dan  tidak  dapat  memasarkan produknya  maka  perusahaan  tidak  akan  memperoleh  laba,  sebab  laba  dapat  diperoleh ketika hasil penjualan melebihi dari biaya produksi. Karena target penjualan yang  tinggi yang  ditetapkan  oleh  perusahaan  maka  dari  itu  membutuhkan  tenaga  kerja  pemasaran (sales),  tetapi  perusahaan  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja  pemasaran  seringkali menggunakan sistem target dan menerapkan gaji dibawah upah minimum provinsi apabila tidak tercapai target.
Hubungan  antara  tenaga  kerja  dengan  pengusaha  lahir  karena  adanya  perjanjian kerja,  sehingga  timbul  perikatan  karena  disepakatinya  perjanjian  oleh  tenaga  kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian baku yang berisi klausul hak dan kewajiban antara pengusaha  dengan  tenaga  kerja,  sehingga  pada  perjanjian  kerja  tidak  adanya  tahap negosiasi isi perjanjian, tetapi Undang-Undang ketenagekerjaan mengatur apa saja yang tidak  boleh  tercantum  dalam  perjanjian  kerja  pada  pasal  54  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja tidak boleh  mencantumkan  isi  atau  ,uatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Welsen, 2022)
Sebelum menjadi tenaga kerja pada bidang pemasaran di suatu perusahaan setiap calon tenaga kerja pasti akan diminta untuk membaca dan menandatangani kontrak kerja yang memuat kewajiban dan hak para pekerjaan termasuk dalam gaji pokok  dan sistem target yang diterapkan oleh perusahaan, apabila perjanjian tersebut ditanda tangani dan disepakati oleh tenaga kerja yang telah cakap hukum dalam hal ini sudah berusia  21 tahun atau sudah menikah sesuai dengan pasal 330 ayat (1) KUHPerdata, maka perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian baik syarat subjektif maupun objektif sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu 1.cakap, 2. Sepakat, 3. Suatu hal tertentu, 4. Klausa yang halal.
Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yaitu salah satu asas dalam perjanjian. Asas itikad baik yang dimaksud dalam melaksanakan  perjanjian  yaitu  setiap  pihak  yang  melakukan  perjanjian  dalam  hal  ini pengusaha dan tenaga kerja harus melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian  kerja untuk tenaga kerja pemasaran yang diberikan hak upah dibawah upah  minimum  provinsi  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  penetapan Upah minimum provinsi  ditetapkan oleh  gubernur hal ini  sudah diatur  dengan  pasal  88  C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2023 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selain itu upah pokok minimum profinsi diatur dalam Peraturan Menteri  Tenaga Kerja No.05/MEN/1989 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996  jo. Peraaturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1997  tentang  Upah  Minimum  adalah  upah  pokok  yang  termasuk  didalamnya tunjangan-tunjangan yaang bersifat tetap.
Upah  minimum  provinsi  yang  telaah  ditetapkan  oleh  gubernur  besarnya  berbeda- beda  merupakan  hal  yang  disebabkan  karena  menyesuaikan  kebutuhan  masing-masing provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Upah  tenaga  kerja  dapat  diberikan  dibawah  upah minimum  provinsi  apabila  usaha  yang  masih  berskala  mikro  (omset    maksimal  2  Miliar pertahun) dan usaha kecil (Omset 2-15 Miliar pertahun) sesuai dengan yang diatur dalam pasal 90 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu upah tenaga kerja juga dapat diberikan dibawah upah minimum provinsi  apabila  pengusaha  tidak  mampu  membayarkan  upah  minimum  dengan  cara mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja disertai rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. Berdasarkan permohonan yang diajukan perusahaan dapat menangguhkan pelaksanaan upah paling lama 12 bulan 9 (Husni, 2020)
Namun pada permasalahan pemberian upah pada tenaga kerja pemasaran dengan sistem target ini menetapkan gaji pokok dibawah upah minimum regional  dilakukan oleh perusahaan  besar  dengan  omset  lebih  dari  2-15  miliar  pertahun  sehingga  tidak  dapat dikatakan usaha mikro dan usaha kecil dan juga perushaan tersebut memiliki banyak cabang dan banyak konsumen yang memakai produk perushaan tersebut.
Upah yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja pemasaran dengan upah dibawah minimum provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-
Undang  Nomor  6  tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, oleh karena  itu  diperlukannya  pengawasan  dalam  berjalannya  perusahaan  supaya  perjanjian kerja dan sistem kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengawasan terhadap perburuhan diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 dimaksudkan agar meminimalisir perselisihan antara pengusaha dengan para tenaga kerja, karena  sering  kali  perselisihan  timbul  karena  pengusaha  tidak  memberikan  hak  kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang  berlaku. Pengawasan  perburuhan diperlukan  supaya  menjamin  pelaksanaan  peraturan  yang  berlaku  terhadap  perusahaan sama  sehingga  tidak  terjadi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat    (unfair  competition) (Fakhrudin, 2022).
Pengawas perburuhan dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke perusahaan untuk mengawasi, melaksanakan hak dan kewajiban para pekerja. Apabila hak para tenaga kerja  tidak  diberikan  maka  pengawas  perburuhan  dapat  melakukan  teguran  pada perusahaan  agar  memenuhi  hak  para  tenaga  kerja  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  jika setelah  teguran  perusahaan  tetap  tidak  memberikan  hak  tenaga  kerja  sesuai  dengan peraturan yang berlaku maka ada dilanjut ke proses pemeriksaan dan di proses lebih lanjut ke pengadilan.
Pengawas perburuhan merupakan panyidik pegawai negeri sipil yang dapat menyidik urusan  ketenagakerjaan  di  suatu  perusahaan.  Wewenang  pengawas  perburuhan  diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, yaitu :
1. Mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan tentang perburuhan pada suatu perusahaan.
2. Mengumpulkan  bahan-bahan  keterangan  yang  terjadi  mengenai  hubungan  kerja perburuhan yang akan digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam perburuhan.
3. Menjalankan  pekerjaan  lainnya  sesuai  dengan  wewenang  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan (Husni, 2022).
Penerapan pengawas tenaga kerja untuk mengawasi pemberian hak terhadap para pekerja  merupakan  langkah  yang  efektif  sebagai  langkah  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  hak  para  pekerja  yang  dilakukan  oleh  pengusaha,  tetapi  dalam pelaksanaannya  pegawai  pengawas  tenaga  kerja  hanya  memiliki  petugas  yang  terbatas
sehingga  pengawasan  yang  dilakukan  kepada  perusahaan  tidak  optimal.  Pengawasan kepada perusahaan hingga penindakan apabila terjadi pelanggaran hak ketenagakerjaan hanya  menunggu  laporan  dari  tenaga  kerja  yang  mengalami  pelanggaran  hak  atas pekerjaan yang dilakukan (Saputra & Sarnawa, 2023).
Pekerjaan tenaga kerja pemasaran dengan diberikannya hak dibawah upah minimum provinsi  yang  perjanjian  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku    yaitu Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  dapat  melakukan pelaporan kepada pengawas tenaga kerja agar hak para pekerja dapat terpenuhi.

## SIMPULAN
Perjanjian kerja untuk tenaga kerja pemasaran yang diberikan hak upah dibawah upah  minimum  provinsi  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  penetapan  Upah  minimum  provinsi  ditetapkan  oleh  gubernur  hal  ini sudah diatur dengan pasal 88 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  selain  itu  upah  pokok minimum profinsi diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yang telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  Upah  tenaga  kerja  dapat diberikan  dibawah  upah  minimum  provinsi  apabila  usaha  yang  masih  berskala  mikro (omset maksimal 2 Miliar pertahun) dan usaha kecil (Omset 2-15 Miliar pertahun) sesuai dengan yang  diatur dalam pasal 90 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Upah tenaga kerja juga dapat diberikan dibawah upah minimum provinsi apabila pengusaha  tidak  mampu  membayarkan  upah  minimum  dengan  cara  mengajukan permohonan  kepada  Menteri  Tenaga  Kerja  disertai  rekomendasi  dari  Kepala  Dinas Tenaga  Kerja  setempat.  Upah  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  tenaga  kerja pemasaran dengan upah dibawah minimum provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu diperlukannya pengawasan dalam berjalannya perusahaan  supaya  perjanjian  kerja  dan  sistem  kerja  yang  dilakukan  oleh  suatu
perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dimaksudkan agar meminimalisir perselisihan antara pengusaha dengan para tenaga kerja, karena sering kali perselisihan timbul karena pengusaha tidak memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Pengawasan perburuhan diperlukan supaya menjamin pelaksanaan peraturan yang berlaku terhadap perusahaan sama sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat  (unfair  competition).  Pengawas  perburuhan  dilaksanakan  dengan  mengadakan kunjungan  ke  perusahaan  untuk  mengawasi,  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  para pekerja. Apabila hak para tenaga kerja tidak diberikan maka pengawas perburuhan dapat melakukan  teguran  pada  perusahaan  agar  memenuhi  hak  para  tenaga  kerja  sesuai peraturan  yang  berlaku,  jika  setelah  teguran  perusahaan  tetap  tidak  memberikan  hak tenaga  kerja  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  maka  ada  dilanjut  ke  proses pemeriksaan dan di proses lebih lanjut ke pengadilan.
Pengawasan  kepada  perusahaan  hingga  penindakan  apabila  terjadi  pelanggaran hak  ketenagakerjaan  hanya  menunggu  laporan  dari  tenaga  kerja  yang  mengalami pelanggaran  hak  atas  pekerjaan  yang  dilakukan.  Pekerjaan  tenaga  kerja  pemasaran dengan diberikannya hak dibawah upah minimum provinsi yang perjanjian  kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi Jonaedi, Ibrahim Johdy, METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS,
2018.
Dahana,  Thomas  Nanda.  “Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Diterapkan  Undang -Undang Cipta Kerja.” Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
Dinda Prasasti, Ramadhani, Septarina Budiwati, and M H Cn. “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja No Target No Pay (Studi Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Solo),” n.d.
Fakhrudin, Ali. “Implementasi Sistem Keadilan Bagi Tenaga Kerja Indonesia.” Vol. 20, 2022.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . 2020th ed. Depok, 2020.
Kandarani, Welsen, and Magister Kenotariatan. “Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja,” n.d.
Saputra, Ideta Eka, and Bagus Sarnawa. “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan
Terhadap Hak- Hak Atas Upah Pekerja.” Media of Law and Sharia 3, no. 4 (September 30, 2022): 284 – 300. https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.14330.