## HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DENGAN PEMBUKTIAN TES DEOXY NUCLEIC ACID TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DENGAN ADANYA PERJANJIAN PASKA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
Oleh:
Klarisa 1 , Ni Ny Mariadi 2
(klarisasalimdr@gmail.com) (Nyoman.mariadi@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010  telah  memperjelas kedudukan anak luar kawin. Hubungan yang terbentuk antara anak luar kawin dengan pembuktian  tes  DNA  ( Deoxy  Nucleic  Acid )  terhadap  ayah  biologisnya  akan menimbulkan hak perdata bagi anak tersebut. Putusan MK tersebut mengakomodasi status hukum dan hak perdata seorang anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA secara  sah.  Di  Bali  yang  menganut  sistem  pewarisan  patrilineal  hanya  mengenal pewaris  adalah  keturunan  laki-laki/purusa  dari  hasil  perkawinan  yang  sah  secara hukum  adat  Bali.  Anak  astra  dalam  hukum  waris  adat  Bali  tidak  mendapatkan  hak mewaris  dari  ayah  biologisnya,  kecuali  dipersengketakan.  Permasalahannya  adalah bagaimana hak waris pada anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA dengan ayah biologis  yang  telah  memiliki  perjanjian  paska  kawin  dengan  istri  sahnya  menurut hukum  waris  adat  Bali.  Ditemukan  bahwa  pada  situasi  tersebut  maka  anak  astra hanya  bisa  mendapatkan  warisan  berdasarkan  kerelaan  dari  ayah  biologis  tanpa mengganggu harta dari istri sah ayah biologisnya.
Kata  kunci :  Anak  astra,  Anak  luar  kawin,  Hukum  Adat  Bali,  Pembagian  Warisan, Pembuktian DNA, Perjanjian Paska Kawin.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  sebuah  negara,  memiliki  berbagai  macam  keunikan  dan kompleksitasnya  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Keragaman  Indonesia tidak  hanya  dari  sisi  tingkat  pendidikan  masyarakat  tetapi  juga  keragaman  budaya.
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Univesitas Panji Sakti.
Negara  harus  menjamin  keharmonisan  kehidupan  berbagai  macam  budaya  di Indonesia beserta kemajuan jaman melalui hukum.
Sumber hukum di Indonesia bermacam-macam yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, ataupun doktrin. Pada tatanan peraturan perundangan, terdapat hukum  perdata  yang  mengatur  kehidupan  privat  seseorang,  seperti  perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Sumber hukum lain yang mengatur perihal tersebut adalah hukum  adat.  Menurut  Prof.  Supomo,  “hukum  adat  sebagai  hukum  tidak  tertulis  di dalam peraturan legislatif ( unstatutory law ), meliputi peraturan-peraturan hidup, yang meskipun  tidak  ditetapkan  oleh  yang  berwajib  toh  ditaati  dan  didukung  oleh  rakyat berdsarkan  atas  keyakinan  bahwasanya  peraturan-peraturan  tersebut  mempunyai kekuatan hukum (Surojo 1974:59, Soeroso, 2019, Djamali, 2019).
Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.  Adat  istiadat  di  Bali  melahirkan  sebuah  hukum  adat  tersendiri  yang  kental dengan agama Hindu. Hukum adat di Bali menganut system kekerabatan/kekeluargaan patrilineal dengan berpusat pada garis keturunan laki-laki (Poespasari,  2018).  Keturunan  merupakan  upaya  dari  manusia  untuk mempertahankan  spesiesnya  yang  dengan  berjalannya  waktu  berbagai  hal  menjadi sorotan  dengan  keberadaannya.  Dimensi  kehidupan  masa  kini  banyak  menyoroti masalah  keturunan  dari  sisi  pengakuan  dan  berujung  pada  hak  untuk  mendapat perawatan dan warisan.
Anak  sah  adalah  anak  dari  hasil  perkawinan  yang  sah  antara  laki-laki  dengan perempuan, yang sejatinya merupakan buah cinta kasih diantara keduanya. Cita-cita hukum  di  Indonesia  dalam  melindungi  hak  anak  dan  sakralnya  perkawinan  sudah termaktub  di  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  yaitu  pada  Pasal  28A  yang menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  untuk mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya”,  Pasal  28B  ayat  (1)  menyatakan  “setiap orang  berhak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang  sah”,  28B  ayat  (2)  menyatakan  “setiap  anak  berhak  atas
kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”,  Pasal  28E  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  “setiap orang  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai dengan hati nuraninya”.
Sahnya  perkawinan  yang  dilangsungkan  sesuai  Undang  Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  (UUP)  Pasal  2,  maka  akan  menimbulkan  hubungan  hukum seorang  laki-laki  dan  perempuan,  seperti  terbentuknya  harta  benda  perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Sebagaimana diatur dalam  Pasal  29  ayat  (1)  bahwa  “pada  saat  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku terhadap  pihak  ketiga”.  Dalam  ayat  (3)  menyatakan  “perjanjian  tersebut  mulai berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  dan  ditegaskan  dalam  ayat  (4)  bahwa “selama  perkawinan  dilangsungkan  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga”. Namun, Pasal 29 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD  1945  sehingga  dengan  diadakan judicial  review oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membuat pengaturan baru bahwa  “pasangan  suami  istri  bisa  membuat  perjanjian  kawin  selama  dalam  ikatan perkawinan”.
Putusan  MK  tentang  perjanjian  paska  perkawinan  tersebut  dapat  membawa dampak  terhadap  hak  mewaris  seorang  anak,  salah  satunya  terhadap  pengakuan hubungan  perdata  seorang  anak  dengan  ayah  biologisnya.  Hal  ini  menjadi  sebuah permasalahan yang perlu dicermati dari kacamata hukum waris adat Bali. Oleh sebab itu,  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  “bagaimana  hak  waris  pada  anak  luar kawin dengan pembuktian tes DNA ( Deoxy Nucleic Acid ) dengan ayah biologis yang telah memiliki perjanjian paska kawin dengan istri sahnya menurut hukum waris adat Bali”.

## PEMBAHASAN
Perkawinan  menurut  Undang  Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (UUP)  dalam  Pasal  1  menyatakan  “Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Pada Pasal 2  ayat  (1)  menyatakan    bahwa  “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”,  dan  dalam  ayat  (2) menyatakan    bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku” (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).
Pandangan  masyarakat  Bali  terhadap  perkawinan  tidak  jauh  beda  dengan  yang tertera pada UUP Nomor 1 Tahun 1974, yaitu upaya untuk mendapatkan keturunan yang  akan  menjadi  penebus  dosa  pendahulunya  (Pudja,  1975).  Perkawinan  adalah perbuatan  sakral  yaitu  berupa  Yadnya dan  sebuah  Dharma  (Pernikahan  Menurut Pandangan  Hindu,  n.d.).  Perkawinan  atau  pawiwahan  dikatakan  sah  apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, disahkan oleh pejabat agama Hindu yang memenuhi syarat, kedua mempelai beragama Hindu, rangkaian upacara byakala telah dilakukan, kedua calon mempelai tidak terikat dalam perkawinan, tidak ada kelainan, usia  calon  mempelai  laki-laki  adalah  21  tahun  dan  wanita  minimal  18  tahun,  dan keduanya tidak memiliki hubungan darah sepinda atau dekat (Manalu, 2021).
Rumah  tangga  yang  dibentuk  dalam  sebuah  perkawinan  akan  menjadi  lengkap dengan  kehadiran  anak.  Perkembangan  dan  pertumbuhan  hidup  manusia  terbagi menjadi beberapa tahapan setelah lahir, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga tua.  Tahapan  seseorang  dikatakan  sebagai  anak  diatur  dalam  peraturan  berdasarkan rentang  usia.  Undang  Undang  Nomor  39  tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia Pasal  1  ayat  (5)  anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  dan
belum  menikah,  termasuk  anak  di  dalam  kandungan  (Undang  Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  n.d.).  Pengertian  ini  sama  dengan  yang tertulis di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  n.d.). Pengertian  anak  menurut  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  Pasal  330  adalah belum  mencapai  umur  genap  21  tahun  dan  tidak  kawin  sebelumnya  (Kitab  Undang Undang Hukum Perdata, n.d.).
Status anak berdasarkan Undang Undang Perkawinan dibagi 2 yaitu anak sah dan anak tidak sah. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42 UUP bahwa “Anak yang sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah”. Mengenai  anak  di  luar  kawin  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  yaitu  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya”  (Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  n.d.).  Selain  itu,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  KUHPerdata Pasal 272 tentang anak luar kawin “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan  atau  pernodaan  darah,  disahkan  oleh  perkawinan  yang  menyusul  dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan  secara  sah  terhadap  anak  itu,  atau  bila  pengakuan  itu  terjadi  dalam  akta perkawinannya  sendiri”  (Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata,  n.d.).  Anak berdasarkan  hubungan  dengan  orang  tuanya  dibagi  menjadi  5  yaitu  anak  kandung yang  dihasilkan  dari  orang  tua  dengan  perkawinan  yang  sah,  anak  angkat  yang diangkat  oleh  orang  tua  non  biologis,  anak  piaraan  yang  dipelihara  supaya  menjadi sehat dan kuat, anak tiri karena salah satu orang tuanya menikah lagi, dan anak di luar kawin yang lahir dari ibu tanpa ayah yang sah dalam perkawinan (Manalu, 2021).
Hukum adat memandang anak sah adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang  sah  (Manalu,  2021).  Anak  dibedakan  statusnya  menurut  agama  Hindu,  selain anak sah ada juga putrika yaitu anak perempuan yang dijadikan anak laki-laki, anak levirat atau minjam jago, anak adopsi atau anak angkat, dan anak astra yang lahir dari
ketidaktahuan  keberadaan  bapaknya  atau  orang  tua  yang  menikah  tanpa  memenuhi syarat  agama  sah  (Gunawijaya,  2020).  Anak astra atau  yang  disebut  juga  sebagai anak di luar kawin yang dapat diakui dalam kekeluargaan ibunya dengan pembayaran adat dan diupacarai secara adat (Poespasari, 2018).
Keberadaan seorang anak tidak lepas dari adanya hubungan hukum dengan orang tuanya  dalam  lingkup  hukum  keluarga.  Definisi  anak  sah  dan  tidak  sah  sangat berhubungan  dengan  hubungan  biologis  antara  anak  dengan  orang  tuanya.  Namun, hubungan  biologis  tidak  berarti  bahwa  secara  hukum  anak  tersebut  dikatakan  sah sebagai anak dari ibu biologis dan/atau ayah biologisnya. Status anak sah bila lahir setelah  kedua  orang  tuanya  melakukan  perkawinan  yang  sah.  Hubungan  hukum  ini sangat  penting  karena  akan  berakibat  pada  kehidupan  dari  anak  tersebut,  baik legalitas pengakuan secara administrasi maupun hak perdata sebagai ahli waris.
Berdasarkan UUP Pasal 43 bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata  dengan  ibunya,  ini  berarti  bahwa  ayah  biologis  dari  si  anak  tidak  memiliki tanggung  jawab  secara  hukum  atau  wajib  dilibatkan  dalam  hal  pengurusan  si  anak. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  46/PUU-VIII/2010,  anak  di  luar  kawin diakui sebagai anak sah secara hukum dengan ayah biologisnya (Poespasari, 2018). Pengakuan  anak  di  luar  kawin  dapat  terjadi  dengan  kesukarelaan  dari  ayah biologisnya  mengakui  atau  melalui  sebuah  proses  pembuktian  ilmiah  yang  dapat dipertanggung  jawabkan.  Dalam  hal  sukarela  adanya  pengakuan  dari  ayah  biologis terhadap seorang anak di luar kawin maka dapat dibuatkan sebuah akta otentik yang dibuat  oleh  seorang  notaris  atau  melalui  akta  perkawinan  orang  tua  yang menghasilkan  anak  di  luar  kawin.  Akta  perkawinan  ini  dibuat  karena  laki-laki  atau ayah  biologis  dan  wanita  atau  ibu  biologis  dari  si  anak  di  luar  kawin  memutuskan untuk  pada  akhirnya  melakukan  perkawinan  secara  sah  (Manalu,  2021)  dan (Sulaiman,  2006)(Sulaiman,  2006).  Proses  pengakuan  anak  di  luar  kawin  harus melalui  persetujuan  dari  ibu  biologis/ibu  kandungnya  sebagaimana  diatur  KUH Perdata  Pasal  284  (Febriansyah,  2015).  Pada  sebuah  situasi  dimana  ayah  biologis
tidak mengakui seorang anak di luar kawin sebagai anaknya maka berdasarkan UUP Pasal  52  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  “…Pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti  bukti  yang  memenuhi  syarat”  yang  kemudian  bila  terbukti  maka  pengadilan berwenang  untuk  mengeluarkan  akte  kelahiran  bagi  anak  yang  bersangkutan” (Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, n.d.).  Akibat  dari  adanya  pengakuan  anak  di  luar  kawin  secara  hukum  adalah  anak tersebut  terikat  hubungan  keperdataan  dan  memiliki  hak  waris  dari  ayah  biologis dengan  pembatasan  hanya  pada  yang  mengakui  saja,  sehingga  tidak  ada  hak  untuk mendapatkan  waris  dari  silsilah  ayah  biologis  secara  luas  (Manalu,  2021; Febriansyah,  2015).  Anak  di  luar  kawin  yang  telah  diakui  secara  sah  oleh  ayah biologisnya bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, dengan sebuah catatan bahwa  tidak  boleh  merugikan  istri  dan  anak  sah  dari  perkawinan  sah  ayah  biologis dengan  istri  sahnya.  Implikasi  dari  pernyataan  tersebut  adalah  perhitungan  warisan anak di luar kawin dianggap tidak ada. Oleh karena itu, hak saisine atau hak otomatis dari ahli waris dan hak legitime portie atau hak mendapatkan warisan sesuai dengan pembagian waris yang berlaku pada anak di luar kawin yang diakui secara sah akan berbeda dibandingkan anak sah (Perangin, 2020).
Pada  ruang  lingkup  hukum  adat  yang  menganut  sistem  patrilineal,  anak  di  luar kawin hanya akan menjadi bagian dari kekerabatan ibunya dan berhak mendapatkan warisan dari silsilah keturunan ibunya (Poespasari, 2018). Menurut hukum waris adat Bali,  yang  berhak  mewaris  hanyalah  keturunan  laki-laki/puruse  dalam  perkawinan yang  sah,  karena  sistem  pewarisan  menganut  kekerabatan  patrilineal.  Dasar  dari hukum  adat  Bali  tentang  pemberian  warisan  untuk  anak  luar  kawin  tidak  ada. Kalaupun  anak  tersebut  dapat  membuktikan  ayah  biologisnya  melalui  tes  DNA, dalam  hal  ini  besaran  pembagian  warisan  hanya  berdasarkan  kerelaan  ayah biologisnya. Dalam hukum waris adat Bali anak tersebut dapat dipersamakan dengan anak astra yakni anak yang lahir dari hubungan biologis yang tidak sah dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak  mendapatkan  hak  mewaris  dari  ayah  biologisnya.  Kecuali  terhadap  anak  luar kawin tersebut terjadi pengakuan dan pengesahan maka anak tersebut menjadi anak sah, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan anak tersebut dalam pewarisan.
Tampak  perbedaan  dari  hukum  yang  bersumber  pada  perundangan-undangan dengan hukum adat Bali. Hukum adat Bali untuk mengakui seorang anak diselesaikan dengan  cara  kekeluargaan  dan  melalui  serangkaian  prosesi  keagamaan,  sedangkan perundang-undangan  menginginkan  adanya  sebuah  pembuktian  yang  pasti. Pelaksanakan  pembuktian  seorang  anak  memiliki  syarat  berdasarkan  KUH  Perdata yaitu  pada  Pasal  285  bahwa  anak  di  luar  kawin  tidak  membawa  kerugian  bagi perkawinan sah ayah biologis dengan istri sahnya, serta tidak boleh menyelidiki ayah biologis  bila  ibu  biologisnya  telah  tiada  (Febriansyah,  2015).  Selain  itu,  syarat pembuktian  yang  dibutuhkan  menurut  Soedikno  Mertokusumo  ada  3  yaitu  logis dalam arti bersifat mutlak, adanya sebuah kepastian berdasarkan perasaan belaka atau pertimbangan akal, dan yuridis yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara (Mertokusumo, 1981).
Kaitan  dengan  pembuktian  asal  usul  seorang  anak  maka  ada  beberapa  cara pembuktian  biologis  seperti  kesesuaian  golongan  darah,  pencocokan Human Leucocytes  Antigen hingga  metode  genetik.  Berbagai  cara  tersebut  yang  dapat memenuhi  kriteria  pembuktian  menurut  Mertokusumo  dengan  kemungkinan keakuratan  hingga  mencapai  99,999%  adalah  pemeriksaan  DNA  (Ma  et  al.,  2006). DNA singkatan dari Deoxy Nucleic Acid yang berupa pasangan asam basa pembentuk protein  yang  memberikan  bentuk  pada  seorang  manusia  berasal  dari  kedua  orang tuanya.  Setiap  orang  memiliki  komposisi  DNA  yang  berbeda-beda  bahkan  yang berasal  dari  ibu  biologis  dan  ayah  biologis  yang  sama.  Pemeriksaan  DNA  untuk kepentingan pembuktian keayahan dari seorang anak membutuhkan sampel dari anak, ibu  biologis,  dan  tersangka  ayah  biologis.  Sampel  tersebut  dapat  berupa  darah,  air liur,  rambut,  tulang,  dan  lainnya.  Tehnik  pemeriksaan  DNA  untuk  keayahan
bermacam-macam  yang  saat  ini  sering  digunakan  adalah  dengan  memeriksa autosomal  STR ( Short  Tandem  Repeat ). Autosomal  STR secara  khusus  akan membawa  sifat  ayah  yang  diturunkan  kepada  anaknya,  baik  laki-laki  maupun perempuan  (El-Alfy  &  Abd  El-Hafez,  2012;  FSR,  2015;  Mortera  et  al.,  2016). Pembuktian  berdasarkan  DNA  ini  harus  dilakukan  secara  ilmiah  dengan  penilaian dari dokter forensik.
Perkawinan  adalah  perikatan  2  manusia  berbeda  jenis  kelamin  yang  masing- masing berasal dari keluarga berbeda dengan harta bawaan yang berbeda pula. UUP mengenal  perjanjian  perkawinan  yang  bertujuan  memberikan  pilihan  bagi  pasangan dalam  hal  pemisahan  harta.  Sebagaimana  dinyatakan  pada  Pasal  29  UUP  bahwa perjanjian  perkawinan  dilakukan  sebelum  atau  saat  perkawinan  dilangsungkan. Berkembangnya zaman dan perubahan hukum melahirkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi  yaitu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  yang menyatakan  bahwa  pada  waktu  sebelum  dilangsungkan  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris  setelah  mana isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut (Mahkamah Konstitusi RI, 2015). Putusan ini membuka peluang bagi pasangan suami istri  untuk  memisahkan  harta  mereka  dalam  perkawinan  setelah  perkawinan berlangsung. Pemisahan harta dapat melindungi masing-masing pihak dari tanggung jawab  terhadap  pihak  ketiga  seperti  dalam  hal  hutang  piutang  dan  pada  apa  harta mereka  akan  dijual  atau  diberikan  tanpa  harus  menyertakan  persetujuan  dari pasangannya  (PUU-XIII,  2018).  Pejanjian  paska  perkawinan  juga  dapat  mengatur pembagian  waris  dari  masing-masing  pihak  apabila  salah  satu  meninggal  dunia (Istrianty & Priambada, 2015; Purboningtias & Widiyanti, 1974).

## SIMPULAN
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengakomodasi status keperdataan anak dalam keterkaitannya dengan ayah biologisnya yang telah dibuktikan secara sah dan  diakui.  Hubungan  hukum  anak  di  luar  kawin  dengan  pembuktian  tes  DNA memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan warisan dengan keterbatasan jumlah dibandingkan dengan anak sah dari perkawinan sah ayah biologisnya dengan istrinya yang sah. Jika dikaitkan dengan hukum waris adat Bali, dasar dari hukum adat Bali tentang pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada. Kalaupun anak tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya melalui tes DNA, dalam hal ini ada atau tidak adanya  perjanjian  kawin,  besaran  pembagian  warisan  hanya  berdasarkan  kerelaan ayah  biologisnya.  Dalam  hukum  waris  adat  Bali,  anak  tersebut  dapat  dipersamakan dengan anak astra yakni anak yang lahir dari hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, sehingga  tidak  mendapatkan  hak  mewaris  dari  ayah  biologisnya,  kecuali dipersengketakan.  Jika  terhadap  anak  luar  kawin  tersebut  terjadi  pengakuan  dan pengesahan  maka  anak  tersebut  menjadi  anak  sah,  sehingga  berpengaruh  terhadap kedudukan anak tersebut dalam pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamali,  A.  (2019). Pengantar  Hukum  Indonesia (Edisi  Revi).  PT  RajaGrafindo Persada.
El-Alfy,  S.  H.,  &  Abd  El-Hafez,  A.  F.  (2012).  Paternity  testing  and  forensic  DNA typing  by  multiplex  STR  analysis  using  ABI  PRISM  310  Genetic  Analyzer. Journal  of  Genetic  Engineering  and  Biotechnology , 10 (1),  101–112. https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2012.05.001
Febriansyah,  E.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan. Unnes Law Journal , 4 (September). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj
FSR.  (2015).  Forensic  Science  Regulator  Guidance. Forensic  Science  Regulator Newsletter , October (26).
https://www.gov.uk/government/organisations/forensic-science-regulator Gunawijaya,  I.  (2020).  Konsep  Teologi  Hindu  Dalam  Geguritan  Gunatama. Jnanasiddhanta: Jurnal Teologi Hindu .
Istrianty,  A.,  &  Priambada,  E.  (2015).  Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  yang Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung. Privat  Law , III (2),  84–92. https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum- perjanjian-perkawinan-yang.pdf
Kitab Undang Undang Hukum Perdata . (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hu kum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf
Ma,  H.,  Zhu,  H.,  Guan,  F.,  &  Cherng,  S.  (2006).  Paternity  Testing. Journal  of American Science , 2 . https://www.jofamericanscience.org/journals/am- sci/0204/12-0205-mahongbao-am.pdf
Mahkamah  Konstitusi  RI.  (2015).  Putusan  Nomor  69/PUU-XIII/2015.  In Putusan Makhamah Konstitusi (Issue 6).
Manalu, K. (2021). Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin (Safrinal (Ed.)). Azka Pustaka.
Mertokusumo, S. (1981). Hukum Acara Perdata Indonesia . Penerbit Liberty.
Mortera, J., Vecchiotti, C., Zoppis, S., & Merigioli, S. (2016). Paternity testing that involves a DNA mixture. Forensic Science International: Genetics , 23 , 50–54. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2016.02.014
Perangin, E. (2020). Hukum Waris (16th ed.). Rajawali Pers.
Pernikahan  Menurut  Pandangan  Hindu.  (n.d.).  Retrieved  October  30,  2023,  from https://bali.kemenag.go.id/klungkung/berita/22597/pernikahan-menurut- pandangan-hindu
Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia (1st ed.). Prenadamedia Group.
Pudja,  G.  (1975).  Pengantar  tentang  perkawinan  menurut  hukum  Hindu  didasarkan manusmriti. Maya Sari.
Purboningtias, W., & Widiyanti, I. D. (1974). Abstrak Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013. 1974 , 1–9.
Puu-xiii, M. K. N. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah. 3 , 253–267.
Soeroso. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Sulaiman.  (2006).  Akta  Luar  Nikah,  Akta  Pengakuan  Anak,  Dan  Akta  Pengesahan Anak. Majalah Mimbar Hukum .
Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id.
Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.). Retrieved November 18, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.
(n.d.). Retrieved November 18, 2023, from ttps://peraturan.bpk.go.id.