## NATAPRAJA
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015
Halaman 17-24
FERTILITAS DAN MIGRASI:

## KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN UNTUK MIGRAN DI KABUPATEN SLEMAN
Muhammad Arif Fahrudin Alfana 1 , Sri Rum Giyarsih 2 ,
Kanthi Aryekti 3 dan Ayu Rahmaningtias 4

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  was  to  clarify  the  role  of  migrants  in  promoting  lifelong TFR  in  Yogyakarta  (DIY).  The  study  was  conducted  in  Sleman  which  has  the  highest number of migrants in DIY. Methods of data collection done by survey of 300 respondents consist  of  150  respondent  of  childbearing  age  couples  migrants  and  150  respondent  of childbearing  age  couples  non-migrants.  Sampling  was  done  by  using  a  multi-stage sampling  method.  Result  from  this  study  is  the  childbearing  age  couples  migrants  have higher level of fertility than the non-migrant ones. This was due to several factors such as the  childbearing  age  couples  migrant  families  have  a  higher  norm,  the  age  of  first marriage  of  childbearing  age  couples  migrants  is  lower  and  childbearing  age  couples migrant’s participation in family planning programs is low. Some population policies that can  be  taken  to  improve  the  dissemination  of  family  planning  in  the  community,  giving more  attention  to  migrants  in  decreasing  fertility  level,  identifying  the  migrant  families further, increasing the human resources officer cadres or field  and improve reproductive health education for the generation plan.
Keywords: fertility, migrant, population policy

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  peran  migran  seumur  hidup dalam meningkatkan TFR di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian dilakukan di Kabupaten  Sleman  yang  memiliki  jumlah  migran  tertinggi  di  DIY.  Survey  kepada  300 responden dengan rincian 150 PUS migran dan 150 PUS non migran. Pengambilan sampel menggunakan  metode  multi  stage  sampling.  Hasil  dari    penelitian  ini  adalah  para  PUS migran memiliki tingkat  fetilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PUS non migran disebabkan  diantaranya  PUS  migran  memiliki  norma  keluarga  yang  lebih  tinggi,  umur perkawinan  pertama  PUS  migran  yang  lebih  rendah  serta  partisipasi  PUS  migran  dalam program  KB  yang  rendah.  Kebijakan  kependudukan  yang  dapat  diambil  diantaranya: perhatian  lebih  kepada  para  migran,  identifikasi  keluarga  migran,  meningkatkan  SDM kader atau petugas lapangan serta pendidikan kesehatan reproduksi generasi berencana.
Kata Kunci: Fertilitas, Migran, Kebijakan Kependudukan.
1 Dosen Fakultas Geografi UGM Yogyakarta. Email: arif.fahrudinalfana@yahoo.com
2 Dosen Fakultas Geografi UGM. Email: rum_ugm@yahoo.co.uk
3 Staff Peneliti Perwakilan BKKBN Yogyakarta
4 Asisten di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta

## PENDAHULUAN
Performa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan  pencapaian  angka  kelahiran  yang rendah  telah  terjadi  sejak  dahulu  sampai sekarang.  Hal  tersebut  salah  satunya dibuktikan  dengan  rendahnya  nilai  TFR sejak  tahun  1971  sampai  2010  (lihat gambar  1).  Pada  periode  1971-2000  nilai TFR  di  DIY  sepertinya  berada  pada  jalur yang  benar.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan terus  menurunnya  angka  TFR  dari  4,75 pada tahun 1971 menjadi 1,44 pada tahun 2000.  Keberhasilan  pada  tahun  2000  ini sekaligus  menjadi  penyeimbang  bagi provinsi-provinsi lain yang masih memiliki angka TFR yang tinggi. Harapan saat  itu  yang  muncul  bahwa  DIY  akan mampu  mempertahankan  rendahnya  TFR pada  tahun  2010.  Sayangnya  pada  2010, berdasarkan  data  Sensus  Penduduk  TFR di  DIY  mengalami  kenaikan  yang  cukup tinggi.  Berdasarkan  BPS  (2010),  nilai TFR  di  DIY  sebesar  1,93  atau  naik  0,49
point  dari  tahun  2000.  Meskipun  terjadi kenaikan akan tetapi terdapat beberapa hal menarik yang perlu dicatat dalam kaitannya  dengan  perkembangan  TFR  di DIY.  Pertama,  TFR  di  DIY  masih tergolong  rendah.  Bahkan  berdasarkan SDKI  2012,  fertilitas  di  DIY  adalah terendah  dibandingkan  provinsi  lain  di Indonesia.  Kedua,  terjadinya  peningkatan TFR di DIY selama sepuluh tahun terakhir berpengaruh  besar  terhadap  peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY.  Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kenaikan TFR  di  DIY  setidaknya  dipengaruhi  oleh empat faktor.
Kenaikan  TFR  di  DIY  dapat  dipicu oleh  beberapa  faktor.  Di  antara  faktor tersebut  adalah  naiknya  pernikahan  usia dini,  meningkatnya  pandangan  tentang nilai  anak  ideal,  serta  naiknya  angka unmet  need  (Bongaart,  1978;  Davis  and Blake,  1974;  Ramhaningtias  dan  Alfana, 2014). Pertama, pernikahan usia dini akan
menyebabkan
panjangnya usia bereproduksi  seseorang  sehingga    potensi untuk  memiliki  anak  lebih  banyak menjadi tinggi. Berdasarkan Data Susenas dari  BPS  DIY  (2010)  dapat  diketahui perempuan  yang  menikah  pada  usia  di bawah  16  tahun  di  DIY  sekitar  8,74% dengan  prosentase  terbesar  di  Kabupaten Gunungkidul (15,40%) diikuti oleh Kabupaten  Sleman  (7,49%).  Prosentase tersebut  meningkat  pada  tahun  2010 menjadi 10,81% dengan prosentase terbesar di Kabupaten Gunungkidul
(16,24%), diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo  (10,81%)  dan  Kabupaten Sleman (9,12%).
Kedua,  meningkatnya  pandangan tentang nilai anak ideal. Target dan slogan dari BKKBN adalah anak ideal adalah dua orang  untuk  mencapai  penduduk  tumbuh seimbang. Akan tetapi adanya kecenderungan  orang  tua  yang  sendirian setelah  ditinggalkan  anaknya  menjadikan orang tua menginginkan jumlah anak yang lebih  dari  dua.  Penelitian  di  PSKK menyatakan  bahwa  di  DIY  jumlah  anak ideal  berubah  dari  dua  menjadi  3-4. Bahkan  pandangan  berubahnya  nilai  anak ini  juga  terjadi  pada  kalangan  PNS. Ketiga,  naiknya  angka  unmet  need. Kelompok  unmet  need  ini  adalah  mereka yang  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi jenis  apapun  padahal  mereka  ingin membatasi  atau  menjarangkan  kelahiran
berikutnya.  Banyak  faktor  yang  bisa menyebabkan seseorang menjadi kelompok  unmet  need  ini,  bisa  karena kurangnya pengetahuan, kurang akses dan pelayanan,  alasan  agama  dan  adat, maupun  alasan  lainnya.  Berdasarkan  data SDKI  angka  unmet  need  itu  pada  2007 masih sebesar 8,5 persen, akan tetapi pada 2012  meningkat  menjadi  9,1  persen. Meningkatnya angka ini berpotensi dalam meningkatkan jumlah anak bagi  pasangan usia  subur  (Rahmaningtias  dan  Alfana, 2014).
Selain  ketiga  faktor  tersebut,  faktor migrasi  juga  dapat  menjadi  penyebab naiknya  TFR  di  suatu  daerah.  Martin (1975) menjelaskan bahwa fertilitas migran di beberapa kota di Amerika Latin, yakni  di  Buenos  Aires,  San  Jose  dan Bogota, mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara cepat.  Chattopadhyay, et al.  (2006)  juga  menjelaskan  bahwa naiknya  TFR  disebabkan  migrasi.  Hal  ini dikarenakan  rata-rata  jumlah  anak  para migran lebih besar daripada penduduk non migran.  Di  Provinsi  Bali,  fenomena migran juga berpengaruh terhadap kenaikan  tingkat  fertilitas  pada  periode 2000-2010 (Sudibia, dkk., 2013).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hubungan antara migrasi dan TFR di DIY juga perlu dikaji.  Hal  ini  mengingat  DIY  senantiasa menjadi daerah tujuan migran dan kondisi sepuluh  tahun  terakhir  menyebutkan
bahwa  terjadi  peningkatan  TFR  yang cukup tinggi.

## METODE
Penelitian  ini  berdasarkan  obyeknya merupakan penelitian survey dengan pendekatan  kuantitatif  untuk  analisisnya. Sedangkan berdasarkan eksistensi populasinya,  penelitian  ini  menggunakan sampling.  Unit  analisis  dari  penelitian  ini adalah pada tingkat rumahtangga. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah kepala  rumah  tangga  atau  anggota  rumah tangga  dewasa  yang  dianggap  dapat memberikan informasi dan termasuk dalam kategori  PUS,  baik  migran  ataupun  non migran.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten  Sleman,  tepatnya  di  dua kecamatan  yaitu  di  Kecamatan  Ngaglik dan  Kecamatan  Mlati.  Penentuan  lokasi penelitian  menggunakan  teknik  multi stage sampling. Penentuan lokasi penelitian  menggunakan  pertimbangan daerah  yang  dikaji  merupakan  daerah yang memiliki tingkat migrasi yang tinggi dan memiliki PUS yang banyak. Di antara kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Sleman  merupakan  kabupaten  dengan migran yang tertinggi. Sedangkan diantara kecamatan-kecamatan  di  Kab.  Sleman, Kecamatan Mlati  dan Ngaglik merupakan kecamatan  dengan  tingkat  migrasi  yang tinggi.  Letak  kedua  kecamatan  yang
berada  di  pinggiran    kota  juga  menjadi pertimbangan  karena  biasanya  daerah pinggiran kota menjadi daerah tujuan para migran  di  DIY  (Giyarsih,  2014).  Jumah sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  sebesar  150  PUS  kategori  rumah tangga  migran  dan  150  PUS  kategori rumahtangga  non  migran.  Penentuan kategori migran dan non migran berdasarkan  batasan  BPS  tentang  migran seumur  hidup.  Migran  seumur  hidup diartikan  sebagai  penduduk  yang  tempat tinggal  sekarang  berbeda  dengan  tempat lahirnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingginya  Fertilitas  Penduduk  Migran dibandingkan  Fertilitas  Penduduk  Non Migran
Untuk mengetahui tingginya fertilitas migran dibandingkan non migran maka harus dikomparasikan kondisi fertilitas  keduanya.  Komparasi  fertilitas penduduk  migran  dan  non  migran  di Kabupaten  Sleman  diperoleh  dengan membandingkan norma besarnya keluarga yang  diukur  dari  jumlah  anak  sekarang, jumlah  anak  paripurna,  jumlah  anak  ideal dan jumlah anak yang diinginkan.
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui bahwa  kelompok  PUS  migran  secara umum  memiliki  norma  keluarga  yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok  PUS  non  migran.  Rata-rata
jumlah  anak  sekarang,  rata-rata  jumlah anak  paripurna,  rata-rata  jumlah  anak ideal  dan  rata-rata  jumlah  anak  yang diinginkan  PUS  migran  lebih  besar nilainya daripada PUS non migran. Hal ini berarti tingkat fertilitas migran di Kabupaten  Sleman  lebih  besar  daripada tingkat  fertilitas  non  migran.  Hal  ini sekaligus berarti naiknya TFR di Kabupaten  Sleman  lebih  disumbang  oleh
para  kelompok  PUS  migran  daripada kelompok  PUS  non  migran  karena nilainya lebih tinggi.
Tingginya  tingkat  fertilitas  migran dibandingkan dengan non migran disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti norma  keluarga  yang  lebih  tinggi,  umur perkawinan  pertama  yang  lebih  rendah serta  partisipasi  dalam  program  KB  yang rendah  (Giyarsih,  Alfana  dan  Aryekti, 2015). Sedangkan faktor tingkat
pendidikan  dan  proporsi  yang  bekerja tidak  mempengaruhi  tingginya  fertilitas migran di Kabupaten Sleman.
Tingginya  norma  keluarga  para migran  dikarenakan  berbagai  hal  seperti: 1.)  suami  atau  istri  memiliki  latar belakang  keluarga  yang  besar,  2.)  suami dan  istri  memiliki  anggapan  bahwa  anak sebagai  aset  orang  tua,  dan  3.)  masih tingginya  pemahaman  tentang  semboyan
banyak  anak  banyak  rejeki.  Selain tingginya norma keluarga, umur perkawinan  pertama  rumah  tangga  PUS migran  secara  umum  lebih  rendah daripada  umur  kawin  pertama  pertama rumah tangga PUS non migran. Sedangkan untuk faktor rendahnya partisipasi  dalam  KB  di  Kabupaten Sleman bukan dikarenakan ketidaklengkapan  sarana  prasarana  KB tetapi  lebih  disebabkan  tidak  sampainya
informasi dari kader ke PUS. Dari hampir separo  responden  (baik  kategori  PUS migran  dan  non  migran)  yang  tidak menggunakan anal kontrasepsi, 78 persenya beralasan bahwa tidak sampainya  informasi  mengenai  KB  dan kespro ke mereka.
SIMPULAN

## DAN AGENDA KEBIJAKAN
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa tingkat fertilitas kelompok  PUS  migran  lebih  tinggi dibandingkan  PUS  non  migran.  Artinya naiknya  TFR  di  Kabupaten  Sleman  lebih disumbang  oleh  para  kelompok  PUS migran  daripada  kelompok  PUS  non migran  karena  nilainya  lebih  tinggi  baik rata-rata  jumlah  anak  sekarang,  rata-rata jumlah  anak  paripurna,  rata-rata  jumlah anak ideal dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan.  Tingginya  tingkat  fertilitas kelompok PUS migran tersebut disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti norma  keluarga  yang  lebih  tinggi,  umur perkawinan  pertama  yang  lebih  rendah serta  partisipasi  dalam  program  KB  yang rendah.
Oleh  karena  itu,  beberapa  agenda kebijakan dapat ditempuh untuk merespon kondisi  hubungan fertilitas dan migrasi  di Kabupaten Sleman tersebut antara lain:
1. Meningkatkan  sosialisasi  KB  di masyarakat.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan, hampir setengah jumlah sampel PUS baik migran maupun non migran tidak menggunakan  alat  kontrasepsi.  Sebagian besar alasan yang dikemukakan oleh PUS yang  tidak  memakai  alat  kontrasepsi karena  informasi  mengenai  KB  dan  alat kontrasepsi tidak sampai ke mereka. Oleh karena itu peningkatan soasialisasi tentang KB,  sosialisasi  menganai  berbagai  alat kontrasepsi, termasuk kebaikan dan keburukannya, efektivitas, dan efek sampingnya  merupakan  langkah  awal untuk  meningkatkan  penggunaan  alat kontrasepsi dan keikutsertaan KB.
2. Memberikan  perhatian  lebih  pada migran  dalam  upaya  penurunan fertilitas.
Secara umum, dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang didukung  oleh  keberhasilan  di  bidang kependudukan  dan  KB,  maka  sasaran program  kependudukan  dan  KB  harus menjangkau semua komponen masyarakat.  Akan  tetapi  berdasarkan penelitian yang dilakukan, kelompok PUS migran  memiliki  tingkat  fertilitas  yang lebih  tinggi  daripada  kelompok  PUS  non migran.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka penurunan  fertilitas,  kelompok  migran perlu mendapatkan perhatian lebih. Intervensi  program  yang  akan  dilakukan, khususnya pada kelompok migran,
hendaknya lebih intensif.
3. Identifikasi  keluarga  migran  lebih lanjut.
Sampai  saat  ini  identifikasi  lebih lanjut mengenai data PUS migran dan non migran  belum  dilakukan.  Sehingga  ketika kader  atau  pelaksana  lapangan  akan kesulitan  untuk  mengidentifikasi  antara PUS  rumah  tangga  migran  dan  PUS rumah tangga non migran. Oleh karena itu diperlukan  upaya  untuk  identifikasi  lebih lanjut  mengenai  kelompok  PUS  migran dengan bekerjasama dengan SKPD terkait misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Meningkatkan  SDM  kader  atau petugas pelaksana di lapangan. Bagaimanapun  juga  peningkatan kualitas SDM kader atau petugas pelaksana  di  lapangan  penting  dilakukan. Peningkatan  kulaitas  tersebut  dilakukan baik  berupa  peningkatan  kemampuan teknis  dan  non  teknis.  Hal  ini  berkaitan dengan kemampuan dalam mengajak PUS untuk menyukseskan program KB.
5. Lebih meningkatkan pendidikan
kesehatan  reproduksi  bagi  generasi berencana (genre).
Peningkatan  pendidikan  kesehatan kespro  bagi  generasi  berencara  mutlak diperlukan.  Hal  ini  dikarenakan  mereka yang akan menjaga keberlanjutan program KB  misalnya  penundaan  usia  kawin, menghindari penggunaan obat-obatan
terlarang  (narkoba),  dan  pencegahan HIV/AIDS.

## DAFTAR PUSTAKA
Bongaarts.  .  1978. A  Framework  for Analyzing
The Proximate Determinant  of  Fertility .  Population and  Development  Review  4.  No.  1, page 105.
BPS. 2010 . D.I. Yogyakarta Dalam Angka
2010. Yogyakarta: BPS
BPS.  2013. D.  I.  Yogyakarta  Dalam
Angka 2013. Yogyakarta: BPS BPS.  2014. D.  I.  Yogyakarta  Dalam Angka 2014. Yogyakarta: BPS
Chattopadhyay,  A.,  White,  M.  J.  and Debpuur,  C.  2006. Migrant  Fertility in Ghana: Selection versus Adaptation  and Disruption as Causal Mechanisms. Population Studies, Vol. 60, No. 2 (Jul., 2006), pp. 189-203 Davis,  K  and  Blake,  J.  1974. Struktur Sosial  dan  Fertilitas  (Terjemahan) . Lembaga  Kependudukan  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Giyarsih,  S.  R.  2014. The  Role  of Yogyakarta  and  Surakarta  Cities  in the Intensity of the Regional Transformation  of  Two  Villages Located  in  the  Yogyakarta-Surakarta Corridor. Romanian Review of Regional  Studies.  Vol  X,  Number  1, 2014, halaman 15-22.
Giyarsih,  S.R.,  Alfana,  M.A.F.  dan Aryekti,  K.  2015. Studi  Komparatif Fertilitas  Penduduk  Migran  dan  Non Migran  di  DIY  (Kasus  di  Kabupaten Sleman). Laporan  Akhir.  Penelitian kerjasama  Fakultas  Geografi  dan Perwakilan BKKBN Yogyakarta. Martin,  G.  1975. Migrant  Fertility Adjustment  and  Urban  Growth  in Latin  America. International  Migrant Review.  Vol.  9  No.  2  Migration  and Fertility. pp. 179-191.
Rahmaningtias,  A.  dan  Alfana,  M.  A.  F.
2014. Kebutuhan
Keluarga
Berencana  Yang  Tidak  Terpenuhi  di Wilayah  Indonesia  Timur. Seminar
Nasional.  Ikatan  Praktisi  dan  Ahli
Demografi Indonesia (IPADI),
BKKBN, Universitas Padjadjaran dan
United Nations Population Fund.
Sudibia,  I.K.,  Rimbawan,  I.  N.  D.,
Marhaeni,  A.  I.  N.A.,  Rustariyuni,
S.D., 2013 . Studi Komparatif
Fertilitas  Penduduk  Antara  Migran Dan  Nonmigran  di  Provinsi  Bali. Piramida.  Vol.  2  Isu  2.  halaman  77- 88.