## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melihat strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses demokratisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini menemukan bahwa selain memberikan sanksi hukum kepada pelaku, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan perkembangan dinamika sosial dan kecenderungan negara-negara lain dalam memahami isu-isu hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis merekomendasikan bahwa paradigma holistik merupakan paradigma yang cukup cocok ditawarkan terkait isu-isu hak asasi manusia untuk dikembangkan di Indonesia.
Kata Kunci: Demokratisasi, HAM

## Abstract
This study aims to look at the Indonesian government’s strategy in improving the process of Human rights democratization. Democracy and human rights are two things that can not be separated. However this study has found that besides providing legal penalties to the perpetrators, Indonesian government should also pay attention to the development of social dynamics and the tendency of other countries to understand human rights issues. In this study the author recommend that holistic paradigm is a suitable paradigm offered in human rights issues to be developed in Indonesia .
Keywords: Democratisation, Human Right

## Pendahuluan
Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di banyak negara. Menurut Jhon Dunn, dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, mengingat hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Demokrasi sebagai dasar kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara.
Pada akhir dasawarsa abad ke-20, demokratisasi menjadi salah satu isu yang paling populer diperbincangkan. Indikasi nyata dari kepopuleran isu tersebut adalah dengan berlipat gandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Negara yang awalnya tidak demokratis, serta merta merubah ”kiblat” dan haluannya menjadi demokratis. Seperti lazim diketahui, sejak awal 1980-an banyak negara di kawasan Amerika Latin, Eropa Selatan, Eropa Timur, Afrika, dan Asia mengalami proses transisi demokrasi. Pemerintahan otoriter yang semula

## DEMOKRATISASI KONVENSI HAM Relasi Islam dan Negara: Kondisi Indonesia

## Abdul Jalil Salam
Fakultas dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh abd_jalil70@yahoo.com
dipraktikkan di kawasan tersebut, sejak akhir 1950-an satu demi satu mulai ditinggalkan (Sorensen, 2001: 124).
Meskipun tersendat-sendat, negara semisal Portugal, Brazil, Argentina, Uruguay, Spanyol, Afrika Selatan, Polandia, Hungaria, Taiwan, Yunani, Filipina, Tahiland, dan tidak luput pula Indonesia menyambut proses transisi menuju demokratisasi ( transition towards democratization proccess )dengan antusiasme yang luar biasa. Namun dalam prakteknya, negara-negara penganut sistem demokrasi baru ini ( third wave democratization ), banyak mengalami hambatan cukup serius dan tak sedikit yang justeru semakin terpuruk dan tertatih-tatih di tengah euforia demokrasi, demokratisasi, dan supremasi HAM (Anderson, 1999: 16).
Pada era ini, berbagai pihak, termasuk para sarjana hukum ditantang untuk berbuat yang terbaik demi terwujudnya demokratisasi di bidang supremasi HAM. Di masa lalu banyak negara telah berupaya melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan melakukan hal ini. Lalu pertanyaan pokok yang muncul adalah bagaimana dengan negara Indonesia beserta perangkatnya dalam relasi keagamaan melakukan dan meningkatan (suatu proses) demokratisasi di bidang HAM?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis dengan menggunakan metode deskriftif analisis berusaha memaparkan data secara ilmiah tentang pandangan tokoh dengan disertai argument mereka. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengumpulan data dilakukan secara library research , dengan mengamati berbagai konsep dan literatur serta tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pokok masalah.

## Relasi Kekuasaan, Agama dan HAM
Dalam prakteknya, banyak pihak mempertanyakan atau “mungkin” meragukan anggapan bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang dianut hampir oleh seluruh negara di dunia dewasa ini mampu menyelesaikan berbagai masalah utama mereka antara relasi kekuasaan dan rakyat. Kenyataan ini diungkapkan oleh Robert A. Dahl, dikutip dari Colin Crouch, bahwa demokratisasi semenjak beberapa abad lalu telah mengalami kemandegan (Dahl, 1991: 276).
Dahl dan Colin sangat “menyayangkan” ketika negara-negara Eropa yang notabene adalah penganjur demokrasi, atas nama legalitas demokrasi, justru menindas dan menjajah negara-negara yang jauh sama sekali dari pemahaman tentang ide dan sistem demokrasi, yang secara mayoritas, kebetulan adalah negara-negara Islam (Crouch, Streeck, 2006: 161). Kenyataan ini dalam kaca mata Moataz A. Fattah tentu merupakan preseden buruk bagi proses dan transisi menuju demokratisasi. Dimana negara-negara Barat, secara sadar atau tidak, telah menerapkan standar ganda dalam memaknai dan menerapkan demokrasi yang selama ini digembar-gemborkan. Ketika negara- negara dunia ketiga (semisal negara Islam) yang terjajah oleh mereka (Barat) terlepas dari belenggu penjajahan, dan menyerukan serta memperjuangkan demokrasi melalui klaim-klaim universalnya, kesan yang terlihat adalah munculnya perjuangan “demokrasi vis a vis demokrasi” (Fattah, 2006: 129).
Lebih dari itu, negara-negara penjajah Eropa juga telah menganggap diri mereka sebagai kampium demokrasi, yang siap mengkritik dan ”membumihanguskan” segala sistem pemerintahan non demokrasi, serta menjustifikasi bahwa pemerintahan-pemerintahan atau rezim-rezim non demokrasi adalah rezim yang non-legitimate dan tidak diakui. (Esposito dan Voll, 1996: 39).
Ali Reza Abootalebi bahkan kurang setuju dengan praktek demokrasi dewasa ini yang pada kenyataannya banyak menyudutkan negara-negara Islam, bahkan menuduh mereka ( Islamic countries )
menghambat transisi demokrasi menuju ke arah demokratisasi. Dalam perspektif mereka, tentu hal ini dianggap wajar, karena demokrasi yang dipahami di Barat pada awal-awal kemunculannya, merupakan penolakan terhadap sistem pemerintahan yang menyandarkan legitimasi kekuasaannya pada wahyu Tuhan (khususnya Gereja). Pemahaman ini diperparah dengan pemahaman negara- negara Barat terhadap Islam yang relatif sempit. Islam dipahami hanya sebatas agama ketuhanan, bukan agama kemanusiaan, sehingga kesimpulan yang muncul belakangan adalah, “Demokrasi tidak memiliki pijakan dan relasi sejarah sama sekali dengan Islam.” (Abootalebi, 2000: 14).
Padahal, agama dan demokrasi, keduanya diyakini sebagai konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menghadapi kehidupan, baik sebagai makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial. Padahal ada korelasi yang cukup erat antara agama (khususnya Islam) dengan nilai-nilai demokrasi.
Komarudin Hidayat memunculkan tiga model hubungan antara agama dan demokrasi. Pertama , model paradoksal atau negatif, dimana antara agama dan demokrasi tidak bersentuhan sama sekali. Dalam model ini, agama merupakan “ekspresi penderitaan sosial” serta “keluh kesah rakyat” yang tertindas. Sedangkan, demokrasi adalah sistem dunia yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka dan yang mampu menentukan nasib mereka. 2 (Hidayat, 1994: 190- 191). Kedua , model sekular , yang menyatakan bahwa hubungan antara agama dengan demokrasi bersifat netral, dimana urusan agama, politik, dan demokrasi berjalan sendiri-sendiri atau terpisah. 3 (Hidayat, 1994: 191). Model kedua ini memandang netral antara agama dan demokrasi dan tidak saling memojokkan. Masyarakat yang mendukung sekularisasi politik tidak bisa dijustifikasi sebagai masyarakat yang anti atau menolak agama (Hefner, Horvatih, 1997: 152).
Ketiga , model teo-demokrasi atau model positif, di mana pandangan ini berpendapat bahwa antara agama dan demokrasi memiliki garis kesesuaian (Hidayat, 1994: 194). Hal ini dikarenakan misi profetik agama (diutusnya Nabi kepada suatu masyarakat) adalah membawa nilai-nilai pembebasan, keadilan, dan kedamaian sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap sistem pemerintahan despotik, tiranik, otoriter, dan zalim menuju tatanan masyarakat demokratis nan santun(Saikal, 2003:83).
Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang tak terpisahkan, saling bersinergis. HAM yang merupakan hak dasar manusia mustahil akan terlaksana tanpa adanya dukungan pemerintahan yang demokratis. Hak-hak paling mendasar ini, ( the four feedom ) telah dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Right , meliputi kebebasan untuk berbicara, kebebasan menjalankan agama dan beribadah, kebebasan dalam membentuk organisasi, kebebasan untuk hidup dan mendapatkan hidup layak, dan hak-hak lainnya (Komnas HAM, t.t: 5).

## Implementasi Demokrasi dan HAM
Implementasi demokrasi dan HAM sebenarnya cukup mirip. Namun, HAM dalam perspektif pemerintah (penyelenggara negara) berbeda dengan HAM dalam perspektif warga negara. Begitu pula interpretasi HAM menurut Barat “mungkin” atau bahkan tidak sama dengan interpretasi HAM menurut Islam. Begitu juga berlaku pada demokrasi (Catt, 1999: 104).
Dalam pemahaman demikian, HAM dianggap sebagai “kewajiban” pemerintah untuk menghormati dan melaksanakannya. Sedangkan bagi warga negara, HAM merupakan “hak” yang harus dipenuhi oleh pemerintah, institusi ataupun individu lainnya. Ketika seorang warga negara dibebaskan melaksanakan hak-haknya, maka secara implisit pemerintah juga telah melaksanakan
“kewajiban” HAM, yang berarti juga melaksanakan “demokrasi”. Itu artinya demokratisasi aturan HAM telah terwujud (Metrus, Helsing, 2006; 177).
Kewajiban melaksanakan HAM (yang bermakna, aplikasi demokratisasi) bagi pemerintah memang tidak mudah. Wajar bila dalam realitanya, ada semacam kecenderungan umum para penguasa, untuk “mengebiri” hak-hak rakyatnya. Setidaknya ada dua kesulitan dalam melaksanakan “kewajiban” HAM (Chomsky, 2007: 1-2).
Pertama, faktor internal , yakni tiadanya keinginan tulus pemerintah menghormati HAM. Biasanya dipicu oleh otoriterisme pemerintahan atau rezim untuk tetap bertahan dalam kekuasannya. Dengan mentalitas otoriter, bergantinya suatu rezim, bukan sebuah jaminan akan terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Pemerintahan demikian bahkan bisa menjadi penguasa yang lebih otoriter lagi. Di dalam rezim otoriter, pertimbangan hak-hak asasi rakyat otomatis akan terabaikan. Karena, yang ada hanyalah logika kekuasaan, bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan untuk selama- lamanya. Hegemoni kekuasaan lebih memainkan perannya dalam menentukan suatu kebijakan.
Bahkan kalau mengikuti teori Machiavelli, jelas-jelas hak asasi manusia akan terabaikan. Sebab bagi Maciavelli, seorang penguasa sah-sah saja menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya. Begitu juga dengan Karl Mark, sebagaimana dikutip Jhon Rogers, yang menganalisa dan melihat kelanggengan kekuasaan dari sudut ekonomi, bahkan menurutnya, kalau penguasa berniat berkuasa lebih lama, cara yang tepat adalah dengan menguasai (“memonopoli”) sumber-sumber ekonomi rakyat (Niccolo Macchiavelli, Henry Nevile, 2006: 3-5).
Kedua , faktor eksternal , adanya berbagai masalah serta kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan warga negara, sehingga pemerintah kesulitan melaksanakan kewajiban HAM. Termasuk dalam faktor ini munculnya keinginan pemerintah (biasanya negara berkembang)– walau pemerintahan demokratis sekalipun—untuk menolak setiap pemaksaan pemberlakuan HAM, dengan alasan bahwa implementasi HAM antara negara satu dengan lainnya cukup relatif dan interpretatif. Keengganan suatu negara berkembang untuk melaksanakan HAM biasanya dikaitkan dengan bantuan asing, disebabkan karena para negara donor umumnya menerapkan standar ganda: mereka berkehendak agar pelanggaran-pelanggaran HAM di negara yang dibantunya dapat diselesaikan dengan cepat, sementara di dalam negerinya sendiri pelanggaran HAM dibiarkan, dan bahkan tidak mampu mengatasinya. (Mahoney, t.t: 3).
Jika membuka catatan-catatan sejarah, sebenarnya perjuangan demokratisasi hak-hak asasi manusia telah berlangsung sejak abad ke-17. John Locke, dikutip oleh Christopher W. Morris, pernah mengatakan, bahwa saat memasuki masyarakat sipil (Civil Society), berdasarkan teori kontrak sosial, yang dilakukan pemerintah dalam bernegara hanyalah semata untuk menegakan hak-hak ini. Kegagalan negara untuk mendemokratiskan hak-hak tersebut dapat menyebabkan munculnya “hak” rakyat untuk mengadakan revolusi. (Morris, 1999: 6-7).
Pemikiran liberal John Locke cukup mempengaruhi dunia Barat pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 bersamaan munculnya Revolusi Inggris pada tahun 1688 yang “menelurkan” Bill Of Rights, juga telah memberikan dasar pemikiran bagi timbulnya gelombang agitasi revolusioner di Amerika Utara dan Prancis. (Prasetyo, Dossy Iskandar, dan Bernad L. Tanya, 2005; 87).
Gagasan tentang hak-hak asasi manusia berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah ( natural rigth ), yang sering dihubungkan dengan konsep hukum alam ( natural law ). Namun dalam bentuk yang lebih kongkrit, demokratisasi HAM dimulai sejak dicantumkannya dalam declaration of independence of America pada tahun 1776. Hak-hak ini dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga negara ( declaration des droits de’l Homme et du Citoyen ) Perancis pada tahun
1789, yang terkenal dengan slogan populernya: liberte (kebebasan), egalite (persamaan), dan faternite (persaudaraan). Kemudian, pasca perang dunia II, gagasan HAM mendapat legitimasi yuridis dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rigths pada 10 Desember 1948, yang didukung oleh sebagian besar anggota PBB. (Tierniey, 2001: 1).

## HAM Perspektif Indonesia
Dalam konteks Indonesia, pembicaraan intens tentang HAM sejatinya baru saja hadir dan muncul bersamaan dengan trend global dan “kesadaran kolektif dunia” ciptaan Barat (Arinanto, 2003: 188). Sementara, fakta implementasi HAM dan demokratisasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai yang disepakati. Sehingga makin ranculah hakikat dari HAM itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama , seringkali dalam praktek kehidupan politik Indonesia terjadi manipulasi demokrasi, dimana demokrasi hanyalah milik para elit politik dan penguasa untuk mempertahankan status quo . Menurut Anas, wajar apabila upaya menuju demokratisasi Indonesia yang humanis–dengan selogan vitalnya penegakan HAM—seringkali terhadang oleh penafsiran-penafsiran atas kekuasaan, melalui munculnya pengurangan dan batasan-batasan kebebasan berpendapat, terlebih lagi bila dikait dan dihadapkan dengan kebijakan pemerintah (Urbaningrum, 2004: 56).
Untuk mempertahankan status quo dalam setiap rezim otoriter, pemerintah Indonesia melalui tangan aparat keamanan seringkali melakukan tindakan represif politik terhadap para demonstran dan masyarakat yang dianggap menentangnya. Kenyataan pelanggaran HAM semakin diperburuk dengan sedikit sekali para pelanggar HAM yang diadili dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan yang sangat mengecewakan, ada sejumlah persoalan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah atau kelompok tertentu terkesan didiamkan atau “sengaja” dibiarkan tanpa diproses melalui mekanisme prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, supremasi HAM, versi Todung, diletakkan berada di bawah “ketiak” politik pemerintah.(Lubis, 2005: 111).
Kedua , selama ini, persepsi pemerintah Indonesia terhadap penegakan HAM sering dipahami sebagai “hibah” negara ketimbang sebagai hasil perjuangan rakyat. Indikasinya, masih lazim dipergunakan secara luas istilah “penghargaan” dan “perlindungan” HAM. Makna kedua istilah ini, dipahami bahwa rakyat tidak ditempatkan sebagai subjek dalam upaya penegakan HAM, tetapi hanya sebagai objek. Sehingga, kemungkinan terjadi pelanggaran HAM terhadap rakyat, baik individual maupun kolektif relatif lebih terbuka (Bourchier, Hadiz, 2003: 291).
Ketiga , lemahnya konsep HAM, kesadaran pemerintah dan masyarakat, sehingga pelaksanaan HAM dan demokratisasi di Indonesia sangatlah carut-marut dan diwarnai berbagai bentuk pelanggaran sampai pada tingkat cukup memprihatinkan (Rajab, Hasani, 2002: 16).
Sulit disangkal bahwa negara Indonesia belum berhasil memperlihatkan kepada warganya dan dunia internasional betapa hak asasi manusia (HAM) belum mendapat penghargaan yang baik dan terhormat. Bahkan Marco Bunte dan Andreas Ufen menemukan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru dan beberapa kasus pada masa Reformasi merupakan kenyataan yang sulit dipungkiri. Fenomena menunjukkan betapa negara Indonesia belum serius menempatkan HAM di pringkat prioritas utama sebagai prasyarat sebuah proses demokratisasi (Bunte, Ufen, 2008: 59-60).

## HAM Perspektif Islam
HAM dalam definisi global adalah hak-hak individual yang berkembang dari pemikiran modern Eropa tentang hukum alam. Di Barat hak-hak asasi terus melaju menjadi standar institusional- legal. Dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), hak-hak ini kemudian menjadi hukum internasional (Bassam Tibi, 1996: 85). Persoalannya kemudian, bagaimana dengan institusi lain, semisal agama (Islam), yang juga memiliki sistem tersendiri dalam mengatur hak-hak individu/asasi manusia?
Bagaimanapun, Islam merupakan sistem budaya yang unik dimana kesatuan kolektif, bukan individu, terletak di pusat pandangan dunianya. Dalam doktrin Islam, individu secara kultural dipahami sebagai satu cabang dari suatu kolektifitas, yaitu ummah (komunitas orang beriman), (Nasr, 2004: 160) yang terealisasi dalam bentuk keniscayaan ( al-dharuriyat / necessities ). Meski dalam masyarakat Islam dikenal istilah “ huquq al-insan ” yang sering diartikan dengan hak ( human right ), akan tetapi hak-hak tersebut, dalam ajaran Islam, tidak akan terwujud tanpa adanya pemenuhan kewajiban-kewajiban (Tibi, 1996: 99). Dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam pada umumnya lebih menekankan kewajiban daripada hak.
Kewajiban yang diperintahkan kepada manusia di bawah petunjuk Ilahi bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu huquq Allah (hak-hak Allah) dan huquq al-ibad (hak-hak manusia). Hak Allah adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam ritual ibadah, sedangkan hak-hak manusia merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya (Hussain, 1996: 54).
Hak-hak Allah tidak bermakna bahwa hak-hak yang dituntut oleh-Nya, karena dinilai bermanfaat bagi-Nya. Tidaklah demikian, karena Allah di atas segala kebutuhan. Tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini saja yang diciptakan Allah, karena sesungguhnya seluruh hak adalah ciptaan Allah sebagai Maha pencipta segala sesuatu. Hak-hak Allah tersebut senantiasa bersesuaian dengan hak-hak makhluknya (Rahim, 1958: 201-202). Dengan kata lain, kedua hak di atas adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak ini di hadapan-Nya. Dengan demikian, jelas bahwa dalam Islam, tanggung jawab apa pun yang dipegang manusia terhadap sesamanya telah ditetapkan Allah Swt sebagai hak. Konsep HAM yang pada mulanya tetap pada Yang Maha Kuasa telah ditransformasikan dengan cukup jelas oleh al-Quran dan Sunnah (Mayer, 2006: 167).
Ada dua macam HAM Islam jika dilihat dari kategori hak-hak manusia. Pertama , HAM yang eksistesinya bisa diselenggarakan oleh suatu negara, dan kedua , HAM yang eksistensinya tidak (secara langsung) bisa dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan suatu negara. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungajawaban di hadapan Allah SWT adalah sama (Universitas Islam Indonesia, 2007: 350).
Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Walaupun Allah sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaan- Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak tersebut di hari akhirat kelak. Bahkan, sebuah negara Islam sekalipun tidak bisa memaafkan hak-hak ini. Negara harus terikat memberi hukuman kepada para pelanggar dan memberi bantuan kepada pihak yang dirugikan, kecuali pihak yang dianiaya telah memaafkan pelakunya (Tohir, Abdurrahman, 1999: 146). Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah Swt, dia mungkin bisa diampuni, tetapi tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban terhadap sesamanya (Engineer, 2005: 47).
Islam tidak hanya mempatenkan akidah dan dogma dasar serta tata-cara beribadah dan rekomendasi moral semata, tetapi secara keseluruhan pola umum kehidupan juga bersifat
permanent . HAM merupakan bagian syariat yang penting sekaligus paten, yang tidak boleh diubah- ubah meskipun konsensus seluruh masyarakat atau lebih-lebih wewenang negara bisa memodifikasi atau membatasinya, apalagi cenderung ke arah berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam al- Quran. HAM dalam perspektif al-Quran, adalah doktrin yang paling manusiawi (Niazi, 2001: 318).
Dalam perspektif al-Quran, HAM merupakan pemberian Allah, tidak seorang pun dan tidak ada satu lembaga pun yang dapat mencabut hak-hak ini. Bahkan HAM bisa dikatakan bagian integral dari keimanan. Abul A’la al-Maududi mengatakan bahwa semua orang dan semua pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakan hak- hak ini. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh keamanan dalam hidup, penghormatan terhadap kesucian perempuan, hak memperoleh standar hidup yang dasar, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh keadilan, persamaan manusia dan sebagainya (al- Maududi, 2007: 1).
Di samping hak-hak sipil di atas, Hassan Saeed menambahkan tentang hak-hak manusia sebagai warga negara (hak-hak politik), seperti hak memperoleh keamanan bagi jiwa dan harta, memperoleh perlindungan kehormatan, memperoleh kesucian dan keamanan kehidupan pribadi, memperoleh kebebasan perorangan, hak protes terhadap kezaliman, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan keyakinan, perlindungan terhadap agama, persamaan di muka hukum dan hak ikut serta dalam urusan-urusan pemerintahan dan negara (Saeed, 2004: 9).
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran tentang kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan solidaritas kemanusiaan, menimbulkan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam untuk menegakkannya. Prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat-menghormati juga ikut menjaga nilai-nilai kebersamaan, yang merupakan praktek peradaban berdasarkan keagamaan (Enayat, 2005: 131).
Prinsip dasar hukum Islam bahwa manusia memiliki hak, dan dalam kondisi tertentu merupakan kewajiban baginya untuk memenuhi hak dan keinginan dasar dirinya, dengan berusaha sekuat mungkin memperoleh keberhasilan dan kebahagian tanpa membahayakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, harus diciptakan suatu ikatan sosial ( social cohesion ), saling tolong menolong, dan kerjasama antar-umat manusia dalam mencapai tujuan (al-Maududi, 2007: 46).
Al-Quran tidak saja mengandung teks-teks hak asasi manusia, yang ada di dalamnya, sebagai anjuran dan peringatan semata, tetapi lebih kepada perintah hukum, dimana ditetapkan pula teks-teks hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya, menjamin kebebasan, memperhatikan hak-hak asasi manusia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai pemegang kedaulatan dalam pemerintahan (Nasution dan Effendi, 1976: 78).
Rakyat berhak mendapat perlindungan atas kehormatan dan jiwa mereka. Kehormatan mereka tidak boleh dirusak. Darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Kehidupan pribadi mereka tidak boleh diintervensi. Dalam banyak hadits, Rasulullah Saw menekankan pentingnya memelihara kehormatan dan darah kaum muslim; sampai khutbah terakhir di Mina, saat haji Wada’, baliau lebih banyak berpesan berkenaan dengan perlindungan hak-hak dimaksud. 4 (Khan, t.t: 76).
Disamping memberikan sanksi hukum kepada para pelanggar HAM, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan perkembangan dinamika sosial masyarakat dan kecenderungan negara- negara lain dalam memahami masalah HAM. Persoalan ini penting difahami untuk menetapkan solusi apa yang “macth” dengan masyarakat Indonesia dalam masalah HAM, tanpa mengabaikan konsep-konsep HAM yang berkembang di dunia internasional.
Paradigma holistik merupakan paradigma yang cocok ditawarkan dalam persoalan HAM untuk dikembangkan di Indonesia, karena sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Paradigma holistik memasukkan dimensi pengalaman yang ilahiah . Karenanya, lebih mudah untuk menggambarkan hubungan antara hak asasi dan agama yang mengacu pada pengalaman manusia. Dalam paradigma ini, keluhuran manusia tidak ditentukan oleh hak-haknya, tetapi didasarkan pada tanggung jawabnya. Alur berpikir ini didasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, karena manusia mempunyai tanggung jawab bersama untuk memelihara seluruh semesta (Meleod, Andrew J, 2007:152).
Paradigma holistik juga mengarahkan perbincangan mengenai; kewajiban penguasa terhadap rakyat, yang kaya dan kuat terhadap yang miskin, menderita, dan tidak berdaya. Sementara kewajiban yang lemah dan tidak berdaya adalah memberdayakan diri dan menuntut partisipasi. Sejalan dengan prinsip ini, hak-hak masyarakat yang tidak berdaya, miskin, tertindas dan marginal, harus diprioritaskan untuk diperjuangkan (Meleod, Andrew J, 2007:152).
Dalam kerangka paradigma holistik, ada tiga prioritas strategis yang hendaknya ditempuh pemerintah Indonesia dalam mendemokratisasikan hak asasi ini sebagimana dituturkan David Hollenbach dan Liam Gearon, Pertama , kebutuhan kaum miskin lebih diprioritaskan ketimbang keinginan kaum kaya. Kedua , kebebasan orang-orang tertindas lebih dikedepankan dibanding kebebasan orang-orang yang berkuasa. Ketiga , partisipasi kelompok-kelompok marginal lebih diutamakan daripada melestarikan tata masyarakat yang telah mengesampingkan mereka (Gearson, 2002: 176).

## Kesimpulan
Dari segi konstitusi, melalui Undang-undang Dasar 1945, Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat untuk menegakan dan melaksanakan HAM bernuansa holistik, sebagai upaya penghormatan negara terhadap hak-hak rakyat.
Tekad pemerintah Indonesia untuk menegakan HAM juga telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Pembentukan Komnas HAM dimaksudkan dalam upaya membantu pengembangan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komnas HAM dibentuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masyarakat internasional pada Konferensi HAM sedunia II di Wina pada tahun 1992 yang secara konsensus mengesahkan Deklarasi dan Program Aksi Wina.
Perlindungan dan demokratisasi aturan hak asasi manusia (HAM), yang di masa Orde Baru diabaikan, berusaha diwujudkan kembali secara serius oleh pemerintahan reformasi. Keseriusan ditunjukkan dengan telah dicanangkannya Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) Indonesia 1998-2003 sebagai follow up pembentukan Komisi Nasional HAM pada tahun 1993, dengan empat pilar rumusan konkretnya, yaitu: (1) pengesahan perangkat-perangkat internasional tentang HAM yang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional secara menyeluruh; (2) sosialisasi dan upaya pendidikan HAM; (3) prioritas perlindungan terhadap HAM; (4) upaya aplikasi konvensi- konvensi HAM yang telah disahkan bersama.

## Endnote:
1 sistim demokrasi yang diadopsi belum dan tidak membuahkan harapan yang dicita-citakan bahkan menunjukkan gejala sebaliknya. (pen.)
2 Menurut pandangan ini, agama tidak sejalan, bahkan berlawanan dengan semangat demokrasi. Para tokoh ataupun penggagas model ini adalah Max Weber, Karl Mark, Nietzche dan Sartre.
3 Dalam pandangan ini, peran agama bagi manusia hanya sebatas pada relasi individual manusia dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan. Sedangkan dalam interaksi sosial, nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik dijadikan tata krama dan etika sosial.
4 Menurut model ketiga ini, agama, baik secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan.

## Daftar Pustaka
Abdillah, Masykuri. 2001. “Islam dan Universalisme HAM”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Islam dan Universalisme HAM , Puskum HAM IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 12 April 2001.
Abdullah, Rozali. 2002. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Abootalebi, Ali Reza. 2000. Islam and Democracy: State Society Relation in Developing Countries, 1980- 1994 . Routledge: Routledge University Press.
Afif, Hasbullah M.. 2005. Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis . Lamongan: Unisda Lamongan dan Pustaka Pelajar.
Afshaf, Saleh & Antoni, Raja Juli. 2002. Living Together in Plural Societies: Pengalaman Indonesia- Inggris . Yogyakarta: Penerbit Pemuda Muhammadiah.
al-Maududi, Abul A’la. 1998. Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam . Jakarta: YAPI.
Anderson, Lisa. 1999. Transitions to Democracy . Columbia: Columbia University Press.
Arinanto, Satya. 2003. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Press.
Baehr, Peter. 2001. Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Bakar, Safroeddin. 2002. Konteks Kenegaraan HAM . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Barendt, E.M. 2005. Freedom of Speech , 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press.
Boase, Roger. 2005. Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace . Ashgate: Ashgate Publishing Ltd.
Bourchier, David & Hadiz, Vedi R.. 2003. Indonesian Politics and Society . Routledge: Routledge University Press.
Bunte, Marco & Ufen, Andreas. 2008. Democratization in Post-Suharto Indonesia . French: Tailor Publisher.
Call, Annie Payson. 2004. The Freedom of Life . Kessinger: Kessinger Publisher.
Catt, Helena. 1999. Democracy in Practice . Routledge: Routledge University Press.
Chomsky, Noam. 2007. Failed State : The Abuse of Power and the Assault on Democracy . ttp. Hendry Holt and Cooperation.
Clements, Luke & Read, Janet. 2008. Disabled People and the Right to Life: The Protection and Violation of Disabled People’s Most Basic Human Rights . Routledge: Routledge University Press.
Commons, Jhon Rogers. 2006. Legal Foundations of Capitalism . Europe: The Lawbook Exchange Publisher.
Crouch, Colin & Streeck, Wolfgang. 2006. The Diversity of Democracy: Corporatism, Social Order, and Political Conflict . ttp. Edward Elgar Publishing.
Dahl, Robert Alan. 1991. Democracy and Its Critics . Yale: Yale University Press.
Dalacoura, Katerina. 2007. Islam, Liberalism and Human Rights: Implication for International Relations . ttp. I.B. Touris Publisher.
Diamond, Larry Jay. 2008. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World . US: Times Book Company.
Diamond, Larry Jay., Plattner, Marc F. & Brumberg, Daniel. 2003. Islam and Democracy in Middle East .
Johns Hopkins: Johns Hopkins University Press.
Dirjen Perlindungan HAM. 2004. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
Dirjen Perlindungan HAM. 2004. “ Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009” , Jakarta: Dirjen Perlindungan HAM.
Donnelly, Jack. 2003. Universal Human Rights in Theory and Practice . Cornell: Cornell University Press.
Enayat, Hamid. 2005. Modern Islamic Political Thought: The Response of the Syi’i and Sunni Muslims to Twentieth Century . ttp. I. B. Tauris Publisher.
Engineer, Asgharali. 2005. On Developing Theology of Peace in Islam . Sterling Publishers Pvt. Ltd.
Ernest Johnson, F. 2007. Religion and World Order – A Series of Addresses and Discussions , ttp. Read Book Publisher.
Esposito, John L. & Voll, John Obert. 1996. Islam and Democracy . Oxford: Oxford University Press.
Fakih, Mansour., dkk. 2003. Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM . Yogyakarta: Issist Press.
Fattah, Moataz A.. 2006. Democratic Values in the Muslim World . ttp. Lynne Rienner Publisher.
Gearon, Liam. 2002. Human Rights and Religion . Sussex Academic Press.
Ghanea, Nazila., Stephens, Alan & Walden, Raphael. 2006. Does God Believe in Human Rights: Essays on Religion and Human Rights . Martinus Nijhoff Publishers.
Goldhammer, Arthur. 2004. Democracy in America . US: Library of America Publishing.
Haynes, Jeffrey. 2001. Democracy and Political Change in Third World . Routledge: Routledge University Press.
Hefner, Robert W & Horvatih, Patricia. 1997. Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia . Hawaii: University of Hawaii Press.
Hefner, Robert W.. 2004. Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization . Princeton: Princeton University Press.
Held, David. 2006. Models of Democracy . 3rd Edition, Stanford: Stanford University Press.
Herman, Eva. 2005. Human Rights and Democracy . Ashgate: Ashgate University Press.
Hidayat, Qomaruddin. 1994. “Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi” dalam Elza Peldi Taher (ed.). Demokratisasi, Politik, Budaya dan Ekonomi . Jakarta: Paramadina.
Hunter, Shireen & Malik, Huma. 2005. Islam and Human Rights: Advancing a U.S.-Muslim Dialogue . Center for Strategic and International Studies CSIS.
Hunter, Shireen & Malik, Huma. 2005. Modernization, Democracy and Islam . Washington D.C.: Greenwood Publishing Group.
Hussain, Syaukat. 1996. Hak Asasi Manusia dalam Islam (Terj.). Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
Jefferess, David. 2008. Post-Colonial Resistance: Culture, Liberation, and Transformation . Toronto: University of Toronto Press.
Juraidi, A. 1988. Metode al-Quran dalam Membebaskan Perbudakan , Jakarta: Kalam Mulia.
Khan, M. Muqtedar. 2006. Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspective . Lexington: Lexington Book Press.
Khare, Ravindra S.. 1999. Perspective on Islamic Law, Justice, and Society . Rowman: Rowman and Littlefield Publishing.
Komnas HAM. t.t. Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia . Jakarta: UNIC.
London, Jack. 2008. Revolution and Other Essays . ttp. NuVission Publication LLC.
Lubis, Todung Mulya. 2005. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
M. Bucar, Elizabeth & Barnett, Barbara. 2005. Does Human Rights Need God?. Wm. B. Eerdmans Publishing.
Macchiavelli, Niccolo & Nevile, Henry. 2006. The Art of War . Dover: Dover Publications.
Mahoney, Jack & Mahoney, Jhon. 2007. The Challenge of Human Rights: The Origins, Development, and Significance . Wiley: Wiley Blackwell.
Marshall, Paul A. 2007. Religious Freedom in the World . Rowman and Littlefield Publisher.
Masdar, Umaruddin. dkk. 1999. Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Politik . Yogyakarta: LKIS. Mayer, Ann Elizabeth. 2006. Islam and Human Rights: Tradition and Politics . 4th revision Westview Press.
Mertus, Julie & Helsing, Jeffrey W. 2006. Human Right and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law, and Peace Building . US: Institute of Peace Press.
Morris, Christopher W. 1999. The Social Contract Theories: Critical Essays on Hobbes, Locke, and Rousseau. Rowman: Rowman and Littlefield.
Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia . Jakarta: The Habibie Center.
Nakamura, Mitsuo., Siddique, Sharon & Bajunid, Omar Farouk. 2001. Islam and Civil Society in Southeast Asia . Institute of Southeast Asia study Press.
Nasr, Seyyed Hossein. 2004. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity . Collins: Harper Collins Press
Nasution, Harun dan Effendi, Bakhtiar. 1987. Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus.
Niazi, Liaquat Ali Khan. 2001. Islamic Way of life : In the Light of Shirah. Sang-e-Meel Publications.
Peters, Rudolph. 2005. Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixtieth to the Twenty-First Century . Cambridge: Cambridge University Press.
Prasetyo, Dossy Iskandar. dan Bernard L. Tanya. 2005. Ilmu Negara: Beberapa Isu Utama , Cet. Ke -1. Surabaya: Srikandi.
Prayitno, Arohman dan Mintargo, Bambang Seodoro. 2003. Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM). Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Price, Daniel E. 1999. Islamic Political Culture, Democracy, and Human Rights: A Comparative Study . ttp.: Greenwood Publishing Group.
Qosmi, A.H. 2006. International Encyclopedia of Islam . ttp. Gyan Publishing House.
Rahim, Abdur. 1958. Principles of Mohammedan Jurisprudence . Lahore: t.p.
Rajab, Suryadi A. & Hasani, Ismail. 2002. Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia . Jakarta: Penerbitan PBHI dan the Asia Foundation.
Risse-Kappen, Thomas., Ropp, Steve C. & Sikkink, Kathryn. 1999. The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change . Cambridge: Cambridge University Press.
Ross, H. Mcleod & Andrew J. 2007. Indonesia : Democracy and the Promise of Good Governance . Institute of Southeast Asian Studies.
Sabirin, Najd E. 2000. Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi . Jakarta: CESDA – LP3ES.
Saeed, Hassan. 2004. Freedom of Religion, Apostasy and Islam . Ashgate: Ashgate Publishing Ltd.
Safi, Louay. 2004. Tensions and Traditions in the Muslim World . US: University Press of America.
Saikal, Amin. 2003. Islam and the West: Conflict or Cooperation?. Palgrave: Palgrave Macmillan Publishing.
Sait, Siraj. 2006. Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World . ttp. Zed Books Publisher.
Schlossberger, Eugene. 2007. A Holistic Approach to Rights: Affirmative Action, Reproductive Rights, Censorship, and Future Generations . US: University Press of America.
Shujaat, Mohammad. 2004. Social Justice in Islam . Anmol Publications Pvt. Ltd.
Sorensen, George. 1998. Democracy and Democratization: Processes and Prospect in a Changing a World . 2 nd edition, ttp. Westview Press. 2 nd edition
Spencer, Robert. 2005. The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic law Treats Non-Muslims . Ttp. Prometheus Books Publishing.
Steiner, Henry J.. 2003. International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material . 3rd revision. Oxford: Oxford University Press.
Steve Yui-Sang Tsang. 2007. Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism . Greenwood Publishing Group.
Sudjana. Eggi. 1998. HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam . Jakarta: Yayasan Al-Syahidah.
Sunstein. Cass R. 2003. The Declaration of Independence and The Constitution of the United States of America. Georgetown: Georgetown University Press.
Tibi, Bassam. 1996. “Syari’ah, HAM dan Hukum Internasional”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (Ed.), Dekonstruksi Syariah (II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain (Terj.), Yogyakarta: LkiS.
Tibi, Bassam. 2009. Islam’s Predicament with Modernity: Politics, Religious Reform and Cultural Change . Francis: Tailor Publisher.
Tierniey, Brian. 2001. The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural law, and Church Law 1150-1625 . Wm.B. Eerdmans Publishing.
Tim Lapera. 2000. Otonomi Versi Negara: Demokrasi di bawah Bayang-Bayang Otoriterisme. Lapera Pustaka Utama Press.
Tohir, Toto & Abdurrahman, H. M.. 1999. Negara, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam Tataran Islam dan Hukum Positif . Bandung: Pusat Penerbitan Universitas.
Turner, Frank Miller (ed.). Reflection on the Revolution in France . Yale: Yale University Press.
United Nation. 2007. Good Governance Practices for The Protection of Human Rights , US: United Nation Publications.
Universitas Islam Indonesia. 2007. Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Tafsir , Yoqyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
Urbaningrum, Anas. 2004. Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Majid . Jakarta: Penerbit Republika.
Van Boven, Th. C, Fons Coomans. 2000. Human Rights from Exclusion to Inclusion; Principles and Practice: An Anthology from the Work of Theo Van Boven. Europe: Martinus Nijhoff Publishers.
Waldron, Jeremy. 1984. Theories of Rights . Oxford: Oxford University Press.
Watik Pratiknya, A, dkk. 2000. Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie . Jakarta: Rajawali Press.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 2006. Dynamism in Islamic Activism: Reference Points for Democratization and Human Rights . Netherlands. Amsterdam University Press.
Whitehead, Laurence. 2002. Democratization: Theory and Experience . Oxford: Oxford University Press. Wilkes, Aaron, M.W. William. 2004. Renaissance, Revolution and Reformation: Renaissance, Revolution and Reformation Britain 1485-1750 . ttp. Folens Limited Publisher.