Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH DALAM

## PENGENDALIAN INFLASI DI KOTA SERANG

## EFFECTIVENESS OF REGIONAL FISCAL POLICY FOR

## INFLATION CONTROL IN SERANG CITY
(disubmit 25 Februari 2019, direvisi 15 Mei 2019, diterima 30 Juni 2019)
Reza Septian Pradana 1 1 Fungsional Statistisi Ahli BPS Kabupaten Aceh Jaya Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km 152, Keutapang, Calang, Aceh Jaya Corresponding Author: reza.sp@bps.go.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  efektivitas kebijakan fiskal daerah yang ditinjau berdasarkan  belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan  penerimaan  pajak  daerah  dalam pengendalian  inflasi  di  Kota  Serang.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda.  Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  secara signifikan  berpengaruh  postif  terhadap  inflasi  sedangkan  penerimaan  pajak  daerah  secara signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Serang  dapat  dilakukan  dengan  pengendalian  terhadap  pengeluaran  pemerintah  daerah khususnya belanja pegawai dan belanja barang serta penerimaan pajak daerah.
Kata kunci: belanja barang, belanja pegawai, inflasi, kebijakan fiskal daerah, penerimaan pajak daerah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  regional  fiscal  policy  based  on  personnel expenditure, goods expenditure, and local taxes revenue to control inflation  in Serang City. This  study  uses  multiple  regression  analysis.  The  result  of  estimation  shows  that  personnel expenditure and goods expenditure significantly give positive influence to inflation while local taxes revenue significantly give negative influence to inflation. So, The Control of Inflation in Serang City can be done by controlling of local government expenditure especially personnel expenditure and goods expenditure and local government revenue.
Keyword:  goods  expenditure,  inflation,  local  fiscal  policy,  local  taxes  revenue,  personnel expenditure

## PENDAHULUAN
Inflasi merupakan salah satu  indikator perekonomian  yang  penting  dan  telah
banyak  mendapat  perhatian  para  ahli ekonomi.  Setiap  kali  ada  gejolak  sosial, politik, dan ekonomi di dalam maupun di
luar negeri, masyarakat selalu mengaitkan dengan  masalah  inflasi  (Mankiw,  2006). Laju  perubahannya  selalu  diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan masalah  makroekonomi  yang  nantinya memberikan ketidakstabilan dalam perekonomian.
Menurut  Boediono  (1995),  inflasi adalah  kecenderungan  dari  harga-harga untuk  menaik  secara  umum  dan  terus- menerus.  Inflasi  yang  tinggi  dan  tidak stabil merupakan cerminan kecenderungan  naiknya  tingkat  harga barang  dan  jasa  secara  umum  dan  terus menerus  selama  periode  waktu  tertentu. Kenaikan tingkat harga ini mengakibatkan daya beli dari masyarakat akan menurun. Kemudian,  barang-barang  hasil  produksi tidak akan habis terjual dan produsen pun tidak akan menambah besaran investasinya.  Besaran  investasi  yang berkurang akan mengakibatkan
pendapatan  nasional  akan  menurun  yang pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan  kegiatan  suatu  perekonomian yang merupakan roda pembangunan.
Inflasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional  namun  hingga  ke  tingkat regional.  Salah  satunya  terjadi  di  Kota Serang  yang  terletak  di  Provinsi  Banten. Pada  akhir  tahun  2016,  tingkat  harga secara  umum  di  Kota  Serang  yang diproksi  dengan  nilai  Indeks  Harga Konsumen  (IHK)  sebesar  133,02.  Angka ini  membawa  Kota  Serang  sebagai  kota yang memiliki tingkat harga secara umum tertinggi  kedua  dari  tiga  kota  inflasi  di Provinsi  Banten  setelah  Kota  Tangerang dengan  IHK  sebesar  133,61.  Inflasi bulanan  Kota  Serang  posisi  Desember tahun 2016 sebesar 0,12 persen. Angka ini pun menjadikan Kota Serang menjadi kota dengan tingkat inflasi terkecil di Provinsi Banten apabila dibandingkan dengan kota
inflasi lainnya di Provinsi Banten dimana inflasi  Kota  Tangerang  mencapai  0,66 persen  dan  Kota  Cilegon  mencapai  0,94 persen. Inflasi tahunan Kota Serang posisi Desember 2016 mencapai 3,26 persen dan tertinggi kedua setelah Kota Cilegon yang mencapai 4,22 persen. Dengan demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  inflasi  Kota Serang cukup terkendali apabila dibandingkan  dua  kota  inflasi  lainnya  di Provinsi  Banten  (Kota  Tangerang  dan Kota Cilegon). Namun demikian, pengendalian  terhadap  inflasi  di  Kota Serang  tetap  harus  dilakukan  agar  tetap terjaga dalam taraf ringan.
Menurut  Rahardja,  Manurung  (2008) dalam  Masri  (2010);  Mankiw  (2007); Nanga (2001); Nopirin (2000), kebijakan fiskal  adalah  suatu  kebijakan  ekonomi dalam  rangka  mengarahkan  kondisi perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik dengan  jalan  mengubah  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah.
Yang dimaksudkan  dengan  kondisi  yang  lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan  dan  atau  terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).
Kebijakan fiskal sering juga didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan  yang  dipungut  dan  dihimpun, pembayaran  transfer,  pembelian  barang- barang dan jasa-jasa oleh pemerintah serta ukuran  defisit  dan  pembiayaan  anggaran yang mencakup semua level pemerintahan (Govil, 2009).
Dalam  penerapannya,  kebijakan  fiskal ini  memiliki  dua  instrumen  utama  yaitu belanja pemerintah dan penerimaan pajak. Belanja  pemerintah  yang  dicakup  dalam penelitian  ini  yaitu  belanja  pegawai  dan belanja  barang.  Belanja  pegawai  adalah kompensasi  dalam  bentuk  uang  atau
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
barang,  kepada  pegawai  pemerintah, pensiunan,  anggota  TNI/  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  dan  pejabat negara baik yang bertugas di dalam negeri maupun  diluar  negeri,  sebagai  imbalan atas  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan, kecuali  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan pembentukan  modal.  Belanja  barang adalah belanja pemerintah untuk membiayai  pembelian  barang  dan  jasa yang  habis  pakai  untuk  memproduksi barang  dan  jasa,  baik  yang  dipasarkan maupun  yang  tidak  dipasarkan.  Belanja barang  ini  digunakan  untuk  memenuhi kegiatan operasional pemerintahan sehari- hari.
Kenaikan belanja pemerintah khususnya  belanja  pegawai  dan  belanja barang  akan  meningkatkan  permintaan agregat.  Kenaikan  belanja  pegawai  akan meningkatkan  pendapatan  masyarakat sehingga konsumsi masyarakat meningkat sedangkan  kenaikan  belanja  barang  akan langsung meningkatkan komponen belanja pemerintah. Dalam jangka pendek,  peningkatan  kedua  jenis  belanja ini  akan  menyebabkan  peningkatan jumlah  output.  Tingkat  harga  pun mengalami  kenaikan.  Inflasi  yang  terjadi akibat  permintaan  barang  dan  jasa  yang melebihi penawarannya ini disebut sebagai  inflasi  akibat  tarikan  permintaan ( demand pull inflation ).
Untuk  mengatasi  inflasi,  pemerintah dapat  menaikkan  tarif  pajak.  Kenaikan tarif  pajak  akan  mengurangi  tingkat konsumsi  masyarakat  karena  sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Ini juga  akan  mengakibatkan  penerimaan uang  masyarakat  berkurang  sehingga berpengaruh  pada  penurunan  daya  beli masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi  akan  mengurangi  permintaan terhadap  barang  dan  jasa  yang  bersifat
konsumtif.  Pada  akhirnya,  ini  dapat menurunkan harga-harga.
Idealnya,  kebijakan  fiskal  berfungsi sebagai  stabilisator  otomatis  ( automatic stabilizer )  dalam  perekonomian  yang mensyaratkan  sifat countercyclical yaitu kebijakan fiskal pro aktif pemerintah guna mengatasi  pergerakan  siklus  ekonomi yang ekstrim, seperti booming atau resesi. Beberapa  penelitian  menunjukkan  belum adanya sifat countercyclical pada kebijakan  fiskal  di  Indonesia  (Akitoby, et.al.  2004,    Baldacci,  2009  dalam Surjaningsih). Countercyclical sendiri dimaknai  sebagai  kebijakan  fiskal  yang berlawanan  dengan  keadaan  ekonomi yang sedang berlaku. Misalnya, pemerintah  mengambil  kebijakan  yang bersifat ekspansif pada saat perekonomian sedang mengalami resesi dan sebaliknya. Namun,  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Bank Indonesia (2009) yang menunjukkan bahwa  kebijakan  fiskal  di  Indonesia cenderung bersifat acyclical secara agregat  atau  justru procyclical apabila didasarkan  pada  pengelompokan  belanja. Misalnya  saja,  sejalan  dengan  teori Keynesian  mengenai  inflasi,  kenaikan belanja pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai  setiap  tahunnya  ditujukan  untuk mempertahankan  daya  beli  masyarakat saat  terjadi  inflasi.  Namun,  di  sisi  lain kenaikan belanja gaji ini malah berpotensi meningkatkan  inflasi.  Jadi,  jelas  bahwa kebijakan  fiskal  pemerintah  yang  kurang hati-hati  ( prudent )  dan  mengabaikan perannya  sebagai  stabilisator  otomatis berpotensi menyebabkan inflasi.
Masri  (2010)  dengan  penelitiannya yang  berjudul  “Analisis  Pengaruh Kebijakan  Fiskal  Regional  Terhadap Inflasi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (Periode 2001-2008)” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan fiskal
terhadap inflasi. Penelitiannya memfokuskan  pada  pengaruh  belanja pemerintah daerah terhadap inflasi regional  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.  Variabel  yang  digunakan  yaitu belanja  pegawai,  belanja  operasional, belanja  modal,  dan  dummy  reformasi desentralisasi fiskal sebagai vaiabel bebas serta  inflasi  sebagai  variabel  dependen. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa belanja  pegawai,  belanja  operasional, belanja  modal,  dan  dummy  reformasi desentralisasi  fiskal  secara  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  inflasi. Masri  (2010)  menyarankan    agar  belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi karena dapat meningkatkan output  barang  dan  jasa  sehingga  dapat menjaga  stabiltas  harga.  Sedangkan belanja  pegawai  dan  belanja  operasional digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan dan program pemerintah.
Selain  itu,  Pratama  (2013)  dengan penelitiannya  yang  berjudul  “Pengaruh Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang,  dan Penerimaan  Pajak  Terhadap  Inflasi  di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Vector Auto  Regression ( VAR )  Periode  1970- 2011” juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi. Variabel  yang  digunakan  yaitu  belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak  sebagai  variabel  bebas  serta penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitiannya
menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai, belanja  barang,  dan  penerimaan  pajak secara  signifikan  berpengaruh  positif terhadap inflasi.
Hasil tersebut membuktikan keberlakuan model
keynesian  di  Indonesia.  Pratama  (2013) menyarankan agar implementasi
kebijakan  fiskal  selanjutnya  dilakukan lebih hati-hati.
Berdasarkan pemikiran
diatas, diperlukan suatu analisis untuk mengidentifikasi  efektivitas  kebijakan fiskal  daerah  dalam  pengendalian  inflasi di  Kota  Serang.  Dengan  demikian, diperoleh  informasi  terkait  upaya  yang dapat  dilakukan  agar  inflasi  di  Kota Serang dapat terkendali.
Ada  tiga  hipotesis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Pertama,  belanja pegawai  berpengaruh  positif  terhadap inflasi  di  Kota  Serang.  Kedua,  belanja barang bepengaruh positif terhadap inflasi di Kota Serang. Ketiga, penerimaan pajak daerah  berpengaruh  negatif  terhadap inflasi di Kota Serang.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membentuk model yang dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen.
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu  inflasi  sedangkan  variabel  bebas dalam  penelitian  ini  yaitu  belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  berasal  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  dan  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Margaretha (2013) melakukan transformasi  ke  dalam  bentuk  linier dengan  menggunakan  logaritma  natural (ln) guna menghitung nilai elastisitas dari masing-masing  variabel  bebas  terhadap variabel  dependen.  Dengan  demikian, model  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐼𝑁𝐹 𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑙𝑛 𝐵𝑃 𝑡 + 𝛽 2 𝑙𝑛 𝐵𝐵 𝑡 + 𝛽 3 𝑙𝑛 𝑃𝑃 𝑡 + 𝑒 𝑡
dimana:
𝐼𝑁𝐹 𝑡 =   Inflasi periode t (persen) (di proxy dengan nilai logaritma natural dari Indeks Harga Konsumen (IHK)) 𝛼 =  Intersep 𝛽 1 , 𝛽 2 , 𝛽 3 =  Koefisien Regresi Variabel Independen 𝑙𝑛 𝐵𝑃 𝑡 =   Pertumbuhan Belanja Pegawai periode t (persen) 𝑙𝑛 𝐵𝐵 𝑡 =  Pertumbuhan Belanja Barang periode t (persen) 𝑙𝑛 𝑃𝑃 𝑡 =   Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah periode t (persen) 𝑒 𝑡 = error term periode t t =  tahun 2010, 2011, ...., 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Perkembangan Inflasi, Belanja  Pegawai,  Belanja
Barang, dan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang Tahun 2010-2016
Pada umumnya,
masyarakat menginginkan  biaya  kebutuhan  hidup yang  stabil  serta  pendapatan  yang meningkat  dari  waktu  ke  waktu  atau secara makro terjadi peningkatan pertumbuhan  ekonomi  disertai  stabilitas ekonomi yang mantap. Dengan demikian, stabilitas  ekonomi  diperlukan  untuk menjaga  pendapatan  masyarakat  agar tidak  tergerus  oleh  kenaikan  harga (inflasi) sehingga masyarakat akan menjadi  lebih  makmur  (Boediono,  2010 dalam Saputra, 2013).
Tingkat  inflasi  tahunan  dihitung berdasarkan  perubahan  Indeks  Harga Konsumen  (IHK)  bulan  desember  tahun
berjalan dibagi IHK bulan desember tahun sebelumnya.  Berdasarkan  gambar  1, diperoleh  informasi  bahwa  selama  tahun 2010  hingga  2016  perkembangan  inflasi di  Kota  Serang  cenderung  berfluktuatif dan  masih  dalam  taraf  ringan  kecuali tahun 2014. Inflasi menunjukkan penurunan  pada  tahun  2011  namun meningkat  kembali  pada  tahun  2012 hingga  2014.  Pada  tahun  2015,  inflasi kembali  menurun  hingga  tahun  2016. Pada tahun 2013, inflasi tahunan di Kota Serang  sangat  tinggi  dan  mendekati  dua digit  yakni  sebesar  9,16  persen.  Pada tahun  2014,  inflasi  tahunan  Kota  Serang mencapai  taraf  sedang  yakni  mencapai 11,27  persen.  Salah  satu  penyebab tingginya  inflasi  tahunan  di  kedua  tahun ini  adalah  kenaikan  harga  Bahan  Bakar Minyak  (BBM).  Nilai  positif  pada  angka tingkat  inflasi  tahunan  Kota  Serang menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2010 hingga 2016 telah terjadi kenaikan tingkat harga secara umum di Kota Serang.
Sumber: BPS, diolah Gambar 1 Perkembangan Inflasi Kota Serang Tahun 2010-2016 (persen)
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap terjaga dalam taraf ringan yaitu implentasi kebijakan  fiskal  daerah  secara  tepat.  Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  pengendalian
6,18 2.78 4.41 9,16 11,27 4,29 3.26 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
terhadap  pengeluaran  dan  penerimaan pemerintah.
Gambar  2  memperlihatkan  belanja pegawai berupa gaji cenderung mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya pada periode 2010-2015 namun mengalami penurunan sebesar 6,17 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2010, belanja pegawai  pemerintah  mencapai  292,90 milyar rupiah. Kemudian, belanja pegawai pemerintah  mencapai  528,63  milyar rupiah  pada  tahun  2016.  Pertumbuhan belanja  pegawai  tertinggi  terjadi  pada tahun  2011  yakni  sebesar  22,81  persen. Perkembangan  belanja  pegawai  yang secara  umum  menunjukan  peningkatan pada  setiap  tahunnya  sejalan  dengan kebutuhan  masyarakat  akan  barang  dan jasa yang semakin beragam dan meningkat kuantitasnya. Selain itu, hal ini berkaitan erat  juga  dengan  upaya pemerintah  meningkatkan  kesejahteraan, profesionalisme dan produktivitas aparatur negara.
Sumber: DJPK, diolah Gambar 2 Perkembangan Belanja Pegawai di Kota Serang Tahun 2010-2016 (milyar rupiah)
Peningkatan  belanja  pegawai  yang
tidak terkendali dapat berpotensi menyebabkan  kenaikan  tingkat  harga. perkembangan  belanja  pegawai  terlihat searah dengan perkembangan inflasi pada
tahun 2012-2014 dimana keduanya menunjukkan trend naik. Pada tahun 2011 dan 2015, perkembangan belanja pegawai berlawanan dengan perkembangan inflasi dimana  belanja  pegawai  mengalami kenaikan namun inflasi mengalami penurunan.  Namun,  pada  tahun  2016 perkembangan belanja pegawai dan inflasi sama-sama menunjukkan kenaikan.
Seperti  halnya  belanja  pegawai, gambar  3  menunjukkan  bahwa  belanja barang  pemerintah  Kota  Serang  juga mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya pada  periode  2010-2016.  Pada  tahun 2010,  belanja  pegawai  mencapai  87,93 milyar rupiah. Kemudian, belanja pegawai mencapai 401,91 milyar pada tahun 2016. Pertumbuhan  belanja  barang  terjadi  pada tahun  2011  yakni  sebesar  43,28  persen. Peningkatan belanja barang ini merupakan upaya  mendukung  berbagai  kegiatan operasional pemerintahan dan pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan yang bersifat terus-menerus. Peningkatan belanja  pemerintah  selain  belanja  gaji pegawai yang pesat terutama setelah krisis ekonomi  sejalan  dengan  upaya  yang berkelanjutan  dari  pemerintah  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  pasca krisis  melalui  kebijakan  fiskal  yang bersifat ekspansif.
Sumber: DJPK, diolah
Gambar 3 Perkembangan Belanja Barang di Kota Serang Tahun 2010-2016 (milyar rupiah)
292.90 359.73 416.22 474.03 528.76 563.37 528.63 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 87.93 125.99 147.90 185.90 254.00 300.30 401.91 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
Pada  tahun  2011,  perkembangan belanja barang berlawanan dengan perkembangan  inflasi  dimana  belanja pegawai  mengalami  kenaikan  namun inflasi
mengalami penurunan.
Perkembangan  belanja  barang  mulai terlihat  searah  dengan  perkembangan inflasi  pada  tahun  2012-2014  dimana keduanya menunjukkan trend naik. Namun,  perkembangan  belanja  barang dan  inflasi  kembali  tidak  searah  mulai tahun 2015. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa  peningkatan  belanja  barang  yang tidak terkendali akan berpotensi terjadinya inflasi.
Total  penerimaan  pajak  daerah  di Kota  Serang  juga  cenderung  mengalami kenaikan  pada  periode  2010-2016.  Pada tahun  2010,  penerimaan  pajak  daerah mencapai 11,93 milyar rupiah. Kemudian, penerimaan pajak daerah mencapai 91,46 milyar  pada  tahun  2016.  Kenaikan  pajak secara terus-menerus pada periode tersebut  merupakan  salah  satu  dampak positif dari  implementasi reformasi pajak pada tahun 1995. Pertumbuhan
penerimaan  pajak  daerah  tertinggi  terjadi pada tahun 2011, yakni mencapai 142,72 persen.
Sumber: DJPK, diolah Gambar 4 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang Tahun 2010-2016 (milyar rupiah)
Sama halnya dengan pola perkembangan belanja pegawai,
perkembangan  penerimaan  pajak  daerah berlawanan dengan perkembangan inflasi dimana penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan namun inflasi mengalami  penurunan  pada  tahun  2011.
Perkembangan  penerimaan  pajak  daerah mulai terlihat searah dengan perkembangan  inflasi  pada  tahun  2012- 2014  dimana  keduanya  menunjukkan trend naik. Namun, perkembangan belanja penerimaan  pajak  daerah  dan  inflasi kembali tidak searah mulai tahun 2015.

## Pembentukkan  Model  Terbaik  dan Pengujian Asumsi Dasar
Dengan menggunakan software Eviews  6 ,  model  terbentuk  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐼𝑁𝐹 𝑡 = −2,09 + 0,36  𝑙𝑛 𝐵𝑃 𝑡 ∗ + 0,34  𝑙𝑛  𝐵𝐵 𝑡 ∗ − 0,19 𝑙𝑛 𝑃𝑃 𝑡 ∗ + 𝑒 𝑡
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅 2 =  0,9925 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐹 − 𝑆𝑡𝑎𝑡 =  0,000392
Keterangan: * signifikan pada alpha 5 persen
Tabel 1 Hasil Pengujian Signifikansi Seluruh Variabel Bebas Model Terbaik Variabel t-statistic P-value 𝑙𝑛 𝐵𝑃 𝑡 4,1416 0,0256 𝑙𝑛 𝐵𝐵 𝑡 10,2048 0,0020 𝑙𝑛 𝑃𝑃 𝑡 -5,1034 0,0146
Gujarati  (2004)  mengatakan    bahwa semua  statistik  parametrik  termasuk regresi  linier  bearganda  mensyaratkan asumsi-asumsi  yang  harus  dipenuhi sebelum estimasi  model dilakukan. Pelanggaran  terhadap  satu  atau  beberapa asumsi  saja  mungkin  akan  menyebabkan
11.93 28.96 41.12 45.13 67.03 76.02 91.46 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
masalah  yang  serius  seperti  koefisien regresi menjadi bias, standar error menjadi bias  dan  nilai R 2 serta  pengujian signifikansi menjadi tidak tepat/ misleading .  Dengan  demikian,  perlu dilakukan  pengujian  terhadap  asumsi- asumsi tersebut.
Model  yang  mampu  menghasilkan penduga  yang BLUE ( Best  Linear Unbiased  Estimator )  harus  memenuhi asumsi  kenormalan,  homoskedastisitas,
non-autokorelasi, dan non-
multikolinearitas.  Berikut  ini  ringkasan hasil pengujian
normalitas, homoskedastisitas,  dan  non-autokrelasi dengan menggunakan software Eviews 6.
Tabel 2 Hasil Pengujian Beberapa Asumsi Dasar pada Model Terbaik Pengujian P-value Jarque-Bera 0,6157 Breusch-Pagan-Godfrey 0,5509 Lagrange Multiplier 0,2966
Asumsi  Normalitas  dari  model  yang terbentuk  telah  terpenuhi.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  ( P- value )  dari Jarque-Bera  test lebih  besar dari alpha 0,05  (terima  H 0 ).  Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa residual  dari  model  yang  terbentuk berdistribusi nomal.
Varians  residual  dari  model  yang terbentuk  juga  bersifat  homoskedastis. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  ( P-value )  dari Breusch-
Pagan-Godfrey test lebih besar dari alpha 0,05 (terima H 0 ).
Pada  model  yang  terbentuk  diatas, tidak  terjadi  autokorelasi.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  ( P- value ) dari Lagrange Multiplier test ( LM test )  lebih  besar  dari alpha 0,05  (terima
H 0 ).  Dengan  kata  lain,  asumsi  non- autokorelasi terpenuhi.
Pengujian asumsi non-
multikolinieritas  pada  penelitian  ini menggunakan
uji formal yakni berdasarkan  nilai Variance  Inflation Factor  (VIF) .  Dengan  menggunakan software  SPSS  22,  diperoleh  hasil pengujian  non-multikolinearitas  sebagai berikut:
Tabel 3
Hasil Pengujian Non-Multikolinearitas pada Variabel Bebas Model Terbaik
Variabel VIF 𝑙𝑛 𝐵𝑃 𝑡 1,808 𝑙𝑛 𝐵𝐵 𝑡 1,282 𝑙𝑛 𝑃𝑃 𝑡 2,689
Asumsi  Non-Multikolinearitas  atas seluruh  variabel  bebas  yang  digunakan dalam  model  sudah  terpenuhi.  Hal  ini dibuktikan dengan nilai Variance Inflation Factor ( VIF ) untuk seluruh variabel jauh lebih  kecil  dari  10  sehingga  dapat disimpulkan tidak terjadi hubungan antara variabel  bebas  yang  masuk  ke  dalam model.
Berdasarkan uji asumsi dasar di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  model  yang terbentuk  merupakan  model  terbaik. Model  ini  dapat  digunakan  untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan penerimaan  pajak  daerah  terhadap inflasi di Kota Serang.
Efektivitas  Kebijakan  Fiskal  Daerah dalam  Pengendalian  Inflasi  di  Kota Serang
Nilai Adjusted R-Square yang diperoleh  sebesar  0,9925  yang  berarti bahwa  variasi  yang  terjadi  pada  inflasi dapat dijelaskan oleh pertumbuhan belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
penerimaan  pajak  daerah  sebesar  99,25 persen  sedangkan  sisanya  sebesar  0,75 persen  dijelaskan  oleh  variabel lain  yang tidak masuk di dalam model.
Secara  overall,  pertumbuhan  belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh  terhadap  inflasi  di  Kota Serang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai probabilitas uji F-statistic sebesar 0,000392 yang lebih kecil dari alpha 0,05.
Secara parsial, variabel pertumbuhan belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan penerimaan  pajak  daerah  signifikan  di dalam model. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value uji t-statistic untuk  kedua variabel  bebas  tersebut  lebih  kecil  dari alpha  0,05.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh  terhadap  inflasi  di  Kota Serang.
Secara  umum,  pengaruh  kebijakan fiskal  terhadap  inflasi  dapat  diterangkan melalui analisis Keynesian dengan model permintaan  agregat-penawaran  agregat (model  AD-AS).  Model  ini  lebih  banyak dipakai  untuk  menerangkan  fenomena inflasi  dalam  jangka  pendek,  ketika kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan  permintaan  agregat.  Model  ini dapat  menjelaskan  bagaimana  variabel fiskal  mempengaruhi  permintaan  dan penawaran  agregat  dalam  negeri  secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan  penerimaan  pajak  maupun  melalui kenaikan permintaan konsumsi masyarakat.  Model  AD-AS  ini  serupa dengan model permintaan dan penawaran dalam  analisis  ekonomi  mikro  yaitu permintaan  dan  penawaran  merupakan fungsi harga
Nilai  koefisien  pertumbuhan  belanja pegawai sebesar 0,36 memiliki arti bahwa dengan  tingkat  kepercayaan  95  persen, jika  pertumbuhan  belanja  pegawai  naik sebesar  1  persen  maka  inflasi  di  Kota Serang  akan  naik  sebesar  0,36  persen. Pengaruh  positif  pertumbuhan  belanja pegawai  terhadap  inflasi  sesuai  dengan teori yang dihipotesiskan. Sejalan dengan teori Keynesian mengenai inflasi, kenaikan belanja pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai setiap tahunnya ditujukan  untuk  mempertahankan  daya beli  masyarakat  saat  terjadi  inflasi. Namun,  disisi  lain  kenaikan  belanja  gaji ini malah berpotensi  meningkatkan inflasi.  kenaikan  gaji  pegawai  akan menyebabkan lonjakan permintaan terhadap  berbagai  barang  dan  jasa misalnya  barang  kebutuhan  pokok.  Jika permintaan  terhadap  barang  dan  jasa  ini melebihi  produksinya  maka  akan  terjadi kekurangan penawaran yang dapat memicu terjadinya kenaikan harga barang dan jasa tersebut.
Nilai  koefisien  pertumbuhan  belanja barang sebesar 0,34 memiliki arti dengan tingkat  kepercayaan  95  persen,  jika pertumbuhan belanja barang naik 1 persen maka  inflasi  di  Kota  Serang  naik  0,34 persen.  Pengaruh  positif  pertumbuhan belanja  barang  terhadap  inflasi  sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Seperti halnya  belanja  gaji  pegawai,  belanja barang  Pemerintah  ini  pun  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  seiring dengan  semakin  kompleksnya  tugastugas pemerintahan.  Kenaikan  belanja  barang ini  dapat  pula  menyebabkan  lonjakan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Permintaan terhadap barang dan jasa yang melebihi penawarannya ini berpotensi mengakibatkan kenaikan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
tingkat  harga  berbagai  barang  dan  jasa tersebut.
Nilai koefisien
pertumbuhan penerimaan  pajak  daerah  sebesar  -0,19 memiliki  arti  bahwa  dengan  tingkat kepercayaan 95 persen, jika pertumbuhan penerimaan  pajak  daerah  naik  sebesar  1 persen maka inflasi di Kota Serang turun sebesar  sebesar  0,19  persen.  Pengaruh negatif  pertumbuhan  penerimaan  pajak daerah terhadap inflasi sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Kenaikan tarif pajak akan  mengurangi  pendapatan  disposibel ( disposable income ) masyarakat sehingga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi  masyarakat  akan  mengurangi permintaan  terhadap  barang  dan  jasa. Akhirnya, harga-harga barang dan jasa di Kota Serang mengalami penurunan.
Pengaruh  yang  signifikan  belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak  daerah  terhadap  inflasi  di  Kota Serang
mengindikasikan
bahwa implementasi  kebijakan  fiskal  dinilai efektif dalam pengendalian inflasi di Kota Serang.  Berdasarkan  nilai  koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terlihat  bahwa  belanja  pegawai  yang memiliki  pengaruh  paling  besar  terhadap inflasi  di  Kota  Serang.  Sebaliknya, penerimaan  pajak  daerah  kurang  begitu berperan  dalam  pengendalian  inflasi  di Kota  Serang.  Namun  demikian,  perlu diketahui  pula  bahwa  kebijakan  fiskal pemerintah yang kurang hati-hati (prudent)  dan  mengabaikan  perannya sebagai  stabilisator  otomatis  berpotensi menyebabkan inflasi.
Hasil penelitian ini pun membuktikan keberlakukan  model  keynessian  pada tingkat  regional,  khususnya  di  Kota Serang.  Pengaruh  yang  signifikan  dan positif belanja pegawai dan belanja barang
terhadap  inflasi  serupa  dengan  hasil penelitian dari Masri (2010) dan Pratama (2013). Pengaruh positif ini terjadi karena peningkatan  permintaan  barang  dan  jasa di  Kota  Serang  tidak  dapat  diantisipasi oleh  sisi  penawaran.  Dengan  kata  lain, telah  terjadi  inflasi  akibat  meningkatnya sisi  permintaan  ( demand  pull  inflation ). Sebaliknya, pengaruh yang signifikan dan negatif penerimaan pajak daerah terhadap inflasi berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013). Hal ini  berarti  upaya  menaikkan  tarif  pajak pada  dasarnya  dapat  dijadikan  upaya menurunkan tingkat inflasi namun apabila kenaikan  pajak  terlalu  tinggi  dapat  pula berdampak pada kenaikan biaya produksi sehingga  mengakibatkan  kenaikan  harga jual barang dan jasa. Kenaikan harga jual barang  dan  jasa  akibat  kenaikan  unsur biaya  produksi  disebut  dengan  inflasi dorongan biaya ( cost push inflation ).

## KESIMPULAN
Belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Serang secara umum terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya selama tahun  2010  hingga  2016.  Pertumbuhan belanja  pegawai  dan  belanja  barang pemerintah  yang  pesat  setelah  krisis ekonomi tidak lepas dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  setelah  krisis ekonomi.  Penerimaan  pajak  daerah  yang terus mengalami peningkatan
menunjukkan  efektivitas  implementasi reformasi pajak.
Pengendalian terhadap belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak  daerah  dinilai  efektif  dalam pengendalian  inflasi  di  Kota  Serang. Namun demikian, implementasi kebijakan fiskal  melalui  ketiga  instrumen  fiskal  ini
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, Juni 2019, Hal. 1 – 12 p-ISSN: 2597-4971
tetap  dilakukan  dengan  lebih  hati-hati ( prudent )  karena  implementasi  kebijakan fiskal  yang  kurang  hati-hati  dapat meningkatkan inflasi.
Belanja  pemerintah,  dalam  hal  ini belanja pegawai dan belanja barang secara signifikan  berpengaruh  positif  terhadap inflasi di Kota Serang. Hal ini mengindikasikan terjadinya  inflasi  akibat meningkatnya  sisi  permintaan  yang  tidak dapat  diantisipasi  oleh  sisi  penawaran ( demand pull inflation ). Dengan demikian,  pemerintah  perlu  mendorong sektor-sektor  produktif  agar  mampu meningkatkan outputnya sehingga mampu memenuhi permintaan agregat dan
menghindari kelangkaan persediaan barang  dan  jasa  yang  dapat  memicu inflasi.
Menaikkan tarif pajak pada dasarnya merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengatasi inflasi. Namun, apabila kenaikan tarif pajak ini terlalu besar dapat pula  berdampak  pada  kenaikan  biaya produksi  sehingga  memicu  kenaikan harga  jual  barang  dan  jasa  ( cost  push inflation ).

## DAFTAR PUSTAKA
Akitoby, B. et al. (2004). The Cyclical and
Long-term Behavior of GovernmentExpenditures in Developing Countries, IMF
Working Paper , WP/04/02.
Baldacci,  et.al.  (2009).  Neither  Sailing Against the Wind, Nor Going with the  Flow:  Cyclicality  of  Fiscal Policy in Indonesia, IMF Country Report No. 09/231.
Boediono.  (1995). Ekonomi  Makro . Yogyakarta: BPFE.
Gujarati,  Damodar  N.  (2004). Basic Econometrics: Forth Edition . Mc. Graw Hill Companies.
Mankiw, N. Gregory. (2007). Makroekonomi terjemahan .
Surabaya: Erlangga.
Mankiw, N. Gregory. (2006) Principles of Economics:  Pengantar  Ekonomi Makro (Edisi 3) . Jakarta: Salemba Empat.
Margaretha,  Ohyver.  (2014). Penerapan Metode  Transformasi  Logaritma Natural dan Partial Least Square untuk  Memperoleh  Model  Bebas Multikolinier dan Outlier .  Jakarta: Binus University.
Masri, Marius. (2010). Analisis Pengaruh
Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara  Timur  (Periode  2001- 2008) [Tesis]. Semarang:
Universitas Diponegoro.
Nanga  Muana.  (2001). Makroekonomi, Teori  Masalah  dan  Kebijakan .
Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
Nopirin. (2000). Ekonomi Moneter jilid I dan II . Yogjakarta: BPFE UGM.
Pratama, Jaka. (2013). Pengaruh Belanja Pegawai,  Belanja  Barang,  dan Penerimaan Pajak terhadap Inflasi  di  Indonesia  Berdasarkan Pendekatan Vector Auto Regression  (VAR)  Periode  1970-
2011 [Skripsi]. Jakarta: STIS.
Saputra,  Kurniawan.  (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Inflasi  di  Indonesia  2007-2012 [Skripsi].  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Surjaningsih, Ndari. G.A Diah Utari, Budi
Trisnanto .(2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output
dan  Inflasi. Buletin  Ekonomi
Moneter  dan  Perbankan Edisi April 2012.