DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 Received: 31 Mei 2024, Revised: 28 Juni 2024, Publish: 1 Juli  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)
Adinda Tasya Azzahra Hasibuan 1 , Elly Warnisyah Harahap 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, adindatasyaa8@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ellywarnisyah@uinsu.ac.id
Corresponding Author: adindatasyaa8@gmail.com
Abstract: The study aims to explore the role of women in the efforts to gender equality in the City  of  Medan's  Party  of  Welfare  Justice  (PKS).  The  research  method  used  is  a  political approach with qualitative analysis using data collection techniques of in-depth interviews of a number of women members of the PKS of the City of Medan. The results of the study reveal that  women  in  the  CCP  have  a  significant  role  in  the  fight  for  gender  equality,  both  in  the political and social sphere. In addition, the findings of the study also identify the challenges and obstacles faced by women in their efforts to gender equality in the CMC of Medan. The research  highlights  the  importance  of  a  deeper  understanding  of  the  role  of  women  in political  and  gender  equality  contexts,  as  well  as  providing  valuable  insights  for  more inclusive and sustainable policy development in the future.
Keyword: Role, Women, Gender Equality.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  perempuan  dalam  upaya mencapai  kesetaraan  gender  di  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Kota  Medan.  Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan politik dengan analisis kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap sejumlah perempuan anggota PKS Kota Medan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perempuan dalam PKS memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, baik dalam ranah politik maupun sosial. Wawancara mengungkapkan pandangan mereka tentang bagaimana konsep kesetaraan gender  dipahami  dan  diimplementasikan  dalam  konteks  partai  politik  Islam.  Selain  itu, temuan  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh perempuan  dalam  upaya  mereka  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  di  PKS  Kota  Medan. Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  peran perempuan  dalam  konteks  politik  dan  kesetaraan  gender,  serta  menawarkan  wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Kata Kunci: Peran, Perempuan, Kesetaraan Gender.

## PENDAHULUAN
Perempuan  Indonesia  tidak  lagi  terjebak  dalam  dunia  kebodohan.  Perempuan  yang sebelumnya  dilarang  bersekolah  dan  hanya  diperbolehkan  mengurus  rumah,  memasak, menjahit,  dan  bersih-bersih  kini  dapat  memanfaatkan  kesempatan  pendidikan.  Tugas  dan tanggung jawab seorang perempuan tidak hanya sekedar perannya sebagai ibu rumah tangga, namun,  mereka  harus  bisa  berbicara  tentang  kemajuan  negaranya.  Ada  yang  berpendapat bahwa  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  masih  jauh  dari  harapan,  namun  perempuan yang ingin berkarir di bidang politik di Indonesia dibatasi oleh latar belakang budaya, norma gender,  dan  latar  belakang  mereka.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  upaya  telah  dilakukan hingga saat ini untuk mengatasi masalah tersebut.
Di banyak kasus, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh posisi dan pengaruh dalam struktur partai politik. Pertama-tama, budaya patriarki yang masih kuat  di  banyak  masyarakat  menjadi  penghalang  utama  bagi  partisipasi  politik  perempuan. Norma-norma  sosial  yang  menganggap  peran  politik  lebih  cocok  untuk  pria  seringkali membatasi  aspirasi  politik  perempuan  dan  mempersempit  ruang  bagi  mereka  untuk  terlibat dalam kaderisasi partai politik.
Gagasan  tentang  kesetaraan  gender  telah  tumbuh  dan  matang  hingga  berdampak  pada transformasi  di  Indonesia.  Salah  satu  modifikasi  reformasi  ini  berkaitan  dengan  kerangka kerja  yang  berupaya  memberikan  perempuan  kemampuan  untuk  lebih  efektif  melakukan advokasi kepentingan mereka di semua bidang kehidupan, termasuk politik. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  telah  melahirkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berpihak  pada  perempuan  menjelang  pemilu  2004.  Sesuai  Pasal  65  ayat  (1) UU  tersebut,  setiap  partai  politik  peserta  Pemilu  diperbolehkan  mengajukan  calon  anggota DPR, DPRD provinsi,  dan DPRD kabupaten/kota masing-masing daerah pemilihan, dengan memperhatikan  keterwakilan  minimal  30%.  perempuan  dalam  posisi  ini  (Pahlevi  &  Rahim, 2023).
Perempuan sekarang memiliki  lebih banyak kemungkinan daripada sebelumnya untuk berpartisipasi dalam politik berkat perlindungan yang disediakan oleh Akta Partai Politik dan Akta Pemilu. Dialog baru mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik juga dipicu oleh  diskusi  publik  mengenai  keterwakilan  perempuan  dalam  platform  politik.  Di  banyak negara,  termasuk  Indonesia,  membahas  kehadiran  perempuan  dalam  politik  telah mendapatkan  makna.  Perempuan  yang  lebih  terlibat  dalam  politik  mungkin  dapat mempengaruhi  pilihan  strategis  pada  hukum  kesetaraan  gender  dan  kemajuan  hak-hak perempuan.
Perempuan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ketika ingin terlibat dalam dunia politik, yang diperumit dengan tantangan yang juga ada dalam lingkup domestik. Kendala ini tidak dapat dianggap remeh karena perempuan harus menyeimbangkan peran di kedua ranah tersebut dan tidak dapat mengabaikan satu di antaranya (Pania Putri & Purnama Wati, 2023).
Keterlibatan  perempuan  dalam  panggung  politik  bukanlah  fenomena  baru  di  dunia, telah  ada  sejak  zaman  dahulu.  Peran  perempuan  memiliki  pengaruh  besar,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  mengenai  partisipasi perempuan dalam politik tetap menjadi topik yang relevan, baik di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan akan terus diperbincangkan di masa yang akan datang.
PKS  dipilih  sebagai  subjek  penelitian  karena  merupakan  partai  kader  dengan  jaringan yang telah mapan. Sebagai hasilnya, PKS mengalami sedikit kesulitan dalam mencapai kuota 30%  dan  dianggap  sebagai  partai  yang  mendukung  kesetaraan  gender.  PKS  secara  proaktif mempersiapkan  kader  perempuannya,  baik  dalam  hal  jumlah  maupun  kualifikasi.  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  hadir  sebagai  sebuah  partai  politik  yang  tampilannya  berbeda dibandingkan  dengan  partai  politik  yang  ada.  Mengingat  PKS  sebagai  partai  politik  tidak hanya  mengedepankan  aspek  politis  dalam  sepak  terjangnya,  tapi  juga  menjadikan  moral
agama  sebagai  basis  gerakannya.  Sehingga  tidak  jarang  PKS  dijuluki  sebagai  partai  politik dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kader  perempuan  PKS mengembangkan interaksi dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu di rumah sambil tetap berkiprah di dunia politik, berdasarkan latar belakang fenomena  yang telah dijelaskan. Kajian ini akan melihat bagaimana perubahan peran-peran tersebut akibat dari negosiasi dan manajemen  komunikasi  yang  dilakukan  kader  perempuan  DPD  PKS  Kota  Medan  dalam tatanan kehidupan berkeluarga.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  politik  dengan  analisis  kualitatif  dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  mendalam  untuk  mengkaji  bagaimana kontribusi  perempuan  terhadap  kesetaraan  gender  di  lingkungan  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  Kota  Medan.  Anggota  partai  perempuan,  pengurus  partai  laki-laki  dan  perempuan, serta  aktivis  gender  yang  aktif  dalam  politik  lokal  menjadi  subjek  penelitian.  Untuk mengetahui lebih jauh pendapat, pengalaman, dan sikap mereka mengenai peran perempuan dalam partai dan upaya mencapai kesetaraan gender, dilakukan wawancara semi terstruktur.
Langkah  pertama  dalam  prosedur  wawancara  adalah  mempersiapkan  pertanyaan wawancaranya yang terkait dengan tujuan penelitian, seperti pengalaman khusus perempuan di partai, hambatan yang mereka hadapi, dan kebijakan partai mengenai gender. Dengan izin peserta, wawancara langsung dilakukan dan direkam untuk menjamin keakuratan data. Setiap wawancara berlangsung antara 45 dan 60 menit dan berlangsung di lokasi yang nyaman bagi peserta, seperti kantor partai atau lokasi lain yang netral.
Melalui  analisis  triangulasi  data  yang  cermat,  menunjukkan  bahwa  meskipun  tidak keseluruhan kegiatan dan keputusan penuh dapat dilakukan, perempuan di PKS Kota Medan memainkan peran penting dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan di semua tingkatan. Data menunjukkan  bahwa  partai-partai  melakukan  upaya  besar  untuk  memajukan  kesetaraan gender,  namun  terdapat  perbedaan  dalam  keberhasilan  penerapan  kebijakan-kebijakan  ini, dan diperlukan lebih banyak bantuan untuk mengatasi tantangan saat ini. Penelitian ini juga diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  peran  perempuan  dalam partai  politik  dan  memberikan  rekomendasi  praktis  untuk  meningkatkan  kesetaraan  gender dalam PKS Kota Medan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bukan  hanya  sekadar menggambarkan  masalah,  tetapi  juga  menawarkan  solusi  yang  konstruktif  untuk meningkatkan kesadaran tentang adanya kesetaraan gender terutama di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak Robbert Stoller memperkenalkan  istilah gender kepada publik pada tahun 1968, istilah ini mulai dikenal secara luas. Gender berasal dari istilah bahasa Inggris “ sex ”. Dalam istilah  awam,  gender  adalah  konstruksi  budaya  yang  mengarah  pada  perbedaan  dalam mentalitas,  perilaku,  sifat  emosional,  peran,  dan  fungsi  sosial.  Studi  gender  dimasukkan dalam  studi  saat  ini  karena  gender  dikaitkan  dengan  adat  istiadat  yang  dipahami  dan dipraktikkan masyarakat yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Menurut KBBI, kesetaraan gender  didefinisikan  sebagai  serangkaian  sifat  yang  diciptakan  oleh  proses  sosial  untuk menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Susanti Hasibuan, 2022).
Kesetaraan  gender  adalah  prinsip  dan  praktik  yang  memastikan  bahwa  individu  dari semua  gender  memiliki  hak,  tanggung  jawab,  dan  peluang  yang  sama  dalam  segala  aspek kehidupan,  termasuk  di  bidang  ekonomi,  politik,  pendidikan,  dan  sosial.  Ini  berarti  bahwa tidak  ada  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin  atau  identitas  gender,  dan  setiap  orang diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa stereotip atau prasangka  (Nurazizah & Ismahani, 2020).  Kesetaraan  gender  juga  mencakup  pemberdayaan  perempuan  dan  kelompok  gender lainnya  yang  terpinggirkan,  serta  usaha  untuk  menghapus  hambatan  struktural  dan  budaya
yang menghalangi partisipasi penuh dan setara mereka dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa hambatan yang disebabkan oleh gender (Pahlevi & Rahim, 2023).
Peran perempuan saat ini tidak hanya terpaku pada lingkup domestik, yang sebelumnya berkaitan dengan pengelolaan urusan rumah tangga. Dalam evolusi yang sedang berlangsung, peran  perempuan  mengalami  perubahan  menuju  partisipasi  yang  lebih  intens  di  luar  rumah tangga.  Partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  publik,  khususnya  di  zaman  modern  dan globalisasi  ini,  tidak  terbatas  pada  bidang  politik,  yang  secara  strategis  mempunyai  arti penting, namun juga mencakup bidang ekonomi.
Peran  perempuan  dalam  konteks  global  partisipasi  politik  dan  demokrasi  memiliki dampak  yang  signifikan  dalam  memastikan  representasi  yang  inklusif  dan  keadilan  gender dalam pengambilan keputusan politik. Memahami peran ini sangat penting karena menyoroti ketidaksetaraan  yang  masih  ada  dalam  lingkup  politik  dan mengidentifikasi  cara-cara  untuk mengatasi  hambatan  yang  dihadapi  perempuan  dalam  mencapai  partisipasi  politik  yang penuh. Konsep gender dan perspektif feminis dalam analisis politik memainkan peran penting dalam mengeksplorasi  dinamika kekuasaan, hubungan kekuatan, dan pengaruh sosial  dalam politik (Aulia Ramadhanty et al., 2023).
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  adalah  salah  satu  partai  politik  Islam  yang  aktif  di Indonesia.  Di  Kota  Medan,  PKS  memiliki  sejarah  yang  cukup  panjang  dalam  berkiprah dalam  politik  lokal.  Partai  ini  mulai  aktif  di  Kota  Medan  sejak  awal  tahun  2000-an,  ketika Indonesia sedang memasuki era reformasi politik.
Pada  awalnya,  PKS  Medan  fokus  pada  upaya-upaya  dakwah  dan  pemberdayaan masyarakat  Islam  di  kota tersebut.  Namun,  seiring berjalannya waktu,  PKS  Medan semakin aktif dalam arena politik lokal, baik dalam pemilihan umum maupun dalam berbagai kegiatan sosial  kemasyarakatan.  Dengan  platform  politik  yang  berbasis  pada  prinsip-prinsip  Islam, PKS Medan berupaya untuk memberikan alternatif pilihan politik kepada warga Medan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Islam (Nauri & Sari, 2020).
Sejak itu, PKS Medan telah menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup signifikan di  kota  tersebut.  Mereka  terlibat  dalam  berbagai  agenda  politik  dan  pembangunan,  serta berperan dalam mengawal kebijakan pemerintah setempat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan  dan  kesejahteraan.  Meskipun  mendapat  dukungan  dari  sebagian  masyarakat,  PKS Medan  juga  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  kritik  dalam  perjalanannya,  seperti  halnya partai politik lainnya di Indonesia.
Dalam  wacana  terkini,  pembahasan  mengenai  keterlibatan  perempuan  dalam  politik mencakup  isu-isu  kontroversial,  terutama  terkait  dengan  usulan  kuota  30%  dan  isu-isu kesetaraan  gender  lainnya.  Meskipun  diakui  secara  hukum,  wanita  Indonesia  telah  diakui sebagai  bagian  yang  berharga  dari  negara  ini,  tetapi  isu-isu  ini  masih  agak  kontroversial. Meskipun terjadi peningkatan peraturan sebesar 30%, Salah satu negara di mana perempuan masih  kurang  diwakili  dalam  badan  legislatif  adalah  Indonesia  (Syafrudin,  2021).  Banyak faktor,  seperti  perbedaan  budaya,  kelemahan  dalam  undang-undang  yang  berkaitan  dengan keterwakilan  perempuan,  Partisipasi  perempuan  yang  rendah  disebabkan  oleh  sejumlah faktor,  termasuk  masalah  gender,  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  posisi  mereka, prosedur  pemilihan  umum,  dan  kurangnya  kemauan  politik  di  pihak  pemerintah  dan  partai politik,  dan  rendahnya  status  perempuan  di  lembaga  legislatif.  Meskipun  peran  perempuan semakin serupa dengan laki-laki seiring berjalannya waktu, tantangan ini masih terus ada.
Penting  untuk  diingat  bahwa,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  27  (1)  UUD  1945 perempuan  dan  laki-laki  pada  dasarnya  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  di bawah hukum dan dalam pemerintahan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  perempuan  dalam  PKS  Kota  Medan  telah mengalami  peningkatan  signifikan,  dengan  lebih  sedikit  tantangan  dalam  mencapai kesetaraan  gender.  Wawancara  dengan  kader  perempuan  dan  pengurus  partai
mengungkapkan  bahwa  partisipasi  perempuan  dalam  struktur  kepemimpinan  partai  masih terbatas.  Kata  terbatas  disini  bukan  berarti  mereka  tidak  bisa  ikut  andil  dalam  beberapa keputusan.  Kader  perempuan  disini  masih  diberi  kebebasan  dalam  hak  bersuara  dan melakukan kegiatan asal tidak sampai diluar qodrat nya perempuan. Dan untuk pengambilan keputusan, mereka tetap dikasih ruang untuk mengeluarkan ide dan pendapat mereka, tetapi kembali lagi kepada Qiyadah (Pemimpin) PKS Kota Medan (Huriani et al., 2021). Sebagian besar  perempuan  yang  diwawancarai  merasa  bahwa  mereka  sudah  cukup  dilibatkan  dalam pengambilan  keputusan  penting  dan  sering  kali  mereka  mendapati  peran  dalam  kegiatan administratif atau program-program khusus perempuan. Sejauh ini, kader perempuan di PKS Kota Medan tidak merasa ada hambatan dalam kesetaraan gender di PKS Kota medan.

## Profil Kader Perempuan dalam PKS Kota Medan
Dalam struktur organisasi PKS Kota Medan tahun 2024, jumlah dan posisi perempuan menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan.  PKS  telah  berkomitmen  untuk  memenuhi  kuota 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam struktur organisasi maupun dalam pencalonan legislatif.  Hal  ini  terlihat  dari  kehadiran  beberapa  kader  perempuan  yang  menempati  posisi strategis, seperti dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat. Posisi-posisi  ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  tidak  hanya  berperan  dalam  aspek administratif  tetapi  juga  dalam  pembuatan  keputusan  strategis  yang  mempengaruhi  arah kebijakan partai.
Meskipun  ada  kemajuan,  partisipasi  perempuan  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  seperti Ketua DPD masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya  yang lebih sistematis  untuk  mencapai  kesetaraan  penuh.  Kader  perempuan  di  PKS  Kota  Medan  terus mendorong  peningkatan  representasi  mereka  melalui  berbagai  program  pengembangan kapasitas  dan  advokasi  kebijakan  yang  lebih  inklusif.  Partai  juga  berusaha  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  partisipasi  perempuan  melalui  kebijakan  internal  yang mendorong  keseimbangan  gender  dalam  semua  aktivitas  partai  (Haq,  2024).  Dengan demikian, meskipun ada kemajuan signifikan, upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih komprehensif dalam struktur organisasi PKS Kota Medan masih terus berlangsung.
Kader  perempuan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Kota  Medan  memiliki  latar belakang  pendidikan  tingkat  lanjut,  yang  mencakup  gelar  sarjana  dan  pascasarjana  di berbagai bidang seperti administrasi, pendidikan, dan hukum. Pendidikan mereka yang sangat baik  membantu  mereka  memahami  dan  membuat  kebijakan  partai  yang  mempromosikan kesetaraan  gender.  Selain  itu,  latar  belakang  politik  mereka  yang  beragam  termasuk pekerjaan di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat memberi mereka perspektif unik dan  kemampuan  yang  berguna  untuk  mengawasi  jalannya  partai  dan  mempromosikan  hak- hak perempuan.
Kader perempuan PKS Kota Medan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan partai dan  acara  yang  mempromosikan  pemberdayaan  perempuan  dan  keluarga.  Mereka  sering mengadakan  pembicaraan,  seminar,  dan  sesi  pelatihan  dengan  penekanan  pada  kesadaran gender, pendidikan politik, dan pengembangan keterampilan  (Rahman Bayumi et al., 2022). Pengalaman  ini  tidak  hanya  memperkuat  posisi  mereka  dalam  struktur  partai,  tetapi  juga meningkatkan  kontribusi  mereka  terhadap  masyarakat  luas,  khususnya  dalam  isu-isu  terkait hak-hak perempuan dan keluarga.

## Peran dan Kontribusi Kader Perempuan PKS Kota Medan
Kader  perempuan  di  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Kota  Medan  memainkan  peran penting  dalam  mendorong  kesetaraan  gender  di  dalam  partai.  Mereka  aktif  terlibat  dalam berbagai  program  dan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Melalui pelatihan kepemimpinan, seminar, dan lokakarya, kader  perempuan  PKS  Kota  Medan  membekali  diri  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan
yang  diperlukan  untuk  berkontribusi  secara  signifikan  dalam  pembuatan  kebijakan  dan pengambilan keputusan. Mereka juga terlibat dalam berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran  tentang  pentingnya  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  perempuan  lainnya untuk ikut serta dalam politik (Saputra, 2023).
Selain  itu,  kader  perempuan  di  PKS  Kota  Medan  juga  berperan  dalam  mengadvokasi perubahan kebijakan internal partai untuk lebih inklusif terhadap perempuan. Mereka bekerja sama  dengan  anggota  partai  lainnya  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  hambatan  yang menghalangi  partisipasi  perempuan  dalam  berbagai  tingkatan  kepemimpinan  (Nurhasanah, 2020).  Melalui  kerja  keras  dan  dedikasi  mereka,  beberapa  perempuan  telah  berhasil menduduki  posisi  strategis  dalam  partai,  menunjukkan  bahwa  dengan  dukungan  yang  tepat, perempuan  dapat  berperan  secara  signifikan  dalam  politik.  Upaya  ini  tidak  hanya memperkuat posisi perempuan dalam PKS tetapi juga berkontribusi pada perubahan budaya dan persepsi tentang peran perempuan dalam politik di Kota Medan secara lebih luas.
Dari sudut pandang Islam, partisipasi perempuan dalam kesetaraan gender di PKS Kota Medan menonjolkan nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas antara laki-laki dan perempuan yang sejalan dengan ajaran agama. PKS mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak  yang  sama  dalam  Islam  di  semua  bidang  kehidupan,  termasuk  politik,  sosial,  dan ekonomi.  Namun  PKS  juga  menggarisbawahi  betapa  pentingnya  memahami  tugas  masing- masing gender berdasarkan sifat dan qodratnya masing-masing (Inayati, 2022). Oleh karena itu,  perempuan  di  PKS  Kota  Medan  didorong  untuk  berkiprah  di  masyarakat  dan  selalu menjunjung  tinggi  norma-norma  Islam,  dengan  mempertimbangkan  qiyadah  agama  sebagai pedoman utama dalam hidup.
Di  PKS  Kota  Medan,  kontribusi  perempuan  terhadap  kesetaraan  gender  juga merupakan  cerminan  upaya  rekonsiliasi  nilai-nilai  Islam  dengan  masyarakat  kontemporer. PKS  menyoroti  kesetaraan  gender  bukan  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  melainkan komponen  penegakan  prinsip-prinsip  agama  yang  tidak  lekang  oleh  waktu  dan  dapat diterapkan  pada  semua  budaya.  Oleh  karena  itu,  perempuan  di  PKS  Kota  Medan  diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan kesetaraan gender dengan tetap menjaga jati diri dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam sebagai landasan moral dan etika dalam segala aspek kehidupan.

## Upaya Kesetaraan Gender dalam PKS Kota Medan
Di Kota Medan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengeluarkan sejumlah undang- undang  dan  inisiatif  untuk  mendorong  kesetaraan  gender  di  berbagai  bidang  masyarakat. Meningkatkan kesadaran akan nilai kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat melalui penyuluhan  dan  sosialisasi  merupakan  salah  satu  inisiatif  yang  dilakukan.  Guna meningkatkan  keterlibatan  dan  peran  perempuan  dalam  berbagai  disiplin  ilmu,  antara  lain politik,  ekonomi,  dan  sosial,  PKS  Kota  Medan  juga  aktif  menyelenggarakan  pelatihan  dan lokakarya.
Selain  itu,  PKS  Kota  Medan  juga  mendorong  adanya  kebijakan  yang  mendukung perempuan  dalam  hal  pemberdayaan  ekonomi,  seperti  pemberian  bantuan  modal  usaha  dan pelatihan  keterampilan  bagi  perempuan  yang  ingin  berwirausaha.  Program  ini  tidak  hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan  yang  sama  untuk  berkembang  dan  berkontribusi  dalam  perekonomian  keluarga dan masyarakat (Haq, 2024).
PKS  Kota  Medan  juga  terlibat  dalam  advokasi  untuk  penegakan  hak-hak  perempuan, termasuk melalui pengawasan terhadap implementasi kebijakan anti diskriminasi gender dan perlindungan  terhadap  perempuan  dari  berbagai  bentuk  kekerasan.  Dengan  mengedepankan prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  PKS  Kota  Medan  berkomitmen  untuk  menciptakan lingkungan  yang  adil  dan  merata  bagi  semua  warga  kota,  tanpa  memandang  jenis  gender (Huriani et al., 2021).

## Tantangan dan Hambatan
Untuk  mendapatkan  kesetaraan  gender  yang  diinginkan,  perempuan  di  PKS  Kota Medan  masih  harus  mengatasi  berbagai  hambatan.  Pandangan  membatasi  mengenai  peran dan  keterampilan  perempuan  dalam  politik  dan  kehidupan  publik  secara  umum  merupakan salah  satu  kendala  utama.  Keyakinan  tradisional  yang  membatasi  perempuan  pada  tugas- tugas  rumah  tangga  masih  dapat  menjadi  hambatan  bagi  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam politik, meskipun PKS  telah berupaya untuk  mendorong kesetaraan gender  (Prami & Widiastuti, 2023).
Selain tantangan internal, perempuan di PKS Kota Medan juga menghadapi hambatan eksternal seperti diskriminasi masyarakat dan stigma terhadap perempuan yang terlibat dalam politik.  Dalam  upaya  untuk  mencegah  mereka  berpartisipasi  dalam  politik,  tidak  jarang politisi perempuan mengalami pelecehan atau intimidasi secara verbal dan fisik.
Terakhir,  kebutuhan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  peran  politik  dan  tanggung jawab domestik juga merupakan tantangan  yang  dihadapi  oleh perempuan dalam PKS  Kota Medan. Sebagian besar perempuan politisi juga memiliki peran sebagai ibu dan istri di rumah tangga, sehingga mereka harus mengelola waktu dan energi mereka dengan bijaksana untuk dapat menjalankan keduanya dengan baik (Huriani et al., 2021).

## Solusi Konstruktif Dalam Kesetaraan Gender di PKS Kota Medan
Dalam  konteks  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  di  Kota  Medan,  terdapat  beberapa solusi  konstruktif  yang dapat  diterapkan untuk  meningkatkan kesetaraan  gender. PKS  dapat memperkuat  program-program  pemberdayaan  perempuan  dalam  struktur  partai  dan masyarakat  secara  keseluruhan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan  dan pendidikan politik kepada perempuan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan  keputusan  di  tingkat  lokal  maupun  nasional.  Selain  itu,  PKS  juga  dapat memperhatikan representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai, termasuk dalam proses pencalonan dan pemilihan kandidat. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan  dalam  partai,  PKS  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  inklusif  dan mendukung bagi aspirasi dan kebutuhan perempuan.
Adapun solusi konstruktif dari peneliti yaitu, PKS dapat:
1. Menjadi agen perubahan dalam masyarakat
Yaitu dengan mengkampanyekan nilai-nilai kesetaraan gender dan memperjuangkan kebijakan publik yang mempromosikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua gender.
2. Memanfaatkan platform politiknya Yaitu untuk mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti peningkatan  akses  perempuan  terhadap  pendidikan,  kesehatan  reproduksi,  dan  peluang ekonomi.
3. Melakukan  kolaborasi  dengan  lembaga-lembaga  non-pemerintah  dan  lembaga  swadaya masyarakat yang fokus pada pemberdayaan perempuan.
Yaitu guna memperkuat upaya bersama dalam mencapai tujuan kesetaraan gender.
Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, PKS dapat menjadi motor perubahan yang positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua warga, tanpa memandang gender.

## KESIMPULAN
Peran  perempuan  dalam  kesetaraan  gender  di  PKS  Kota  Medan  menunjukkan  adanya upaya  untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  sekaligus  tetap  mempertahankan  nilai- nilai keagamaan dan budaya yang menjadi landasan bagi partai tersebut. Dengan memberikan kebebasan  kepada  perempuan  untuk  membuat  keputusan,  PKS  Kota  Medan  menegaskan pentingnya  partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  politik  dan  sosial  tanpa  mengabaikan
prinsip-prinsip Islam yang menjadi panduan dalam keputusan mereka. Hal ini mencerminkan upaya  untuk  menciptakan  kesetaraan  gender  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  agama  dan budaya yang dianut oleh masyarakat Kota Medan.
Meskipun  memberikan  kebebasan  dalam  membuat  keputusan,  PKS  Kota  Medan  juga menegaskan  pentingnya  kepatuhan  terhadap  ajaran  agama  dalam  setiap  langkah  yang diambil.  Dengan  demikian,  perempuan  dalam  PKS  Kota  Medan  diharapkan  untuk  tetap mematuhi  prinsip-prinsip  qodrat  (sifat  alami)  perempuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam ajaran  Islam,  sambil  tetap  berperan  aktif  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  tanpa  batasan yang menghambat potensi mereka.
Dengan  pendekatan  ini,  PKS  Kota  Medan  berusaha  menciptakan  kesetaraan  gender yang seimbang antara memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  politik,  sambil  tetap  mempertahankan  nilai-nilai  dan kepatuhan  terhadap  ajaran  agama  sebagai  pedoman  utama.  Dengan  demikian,  PKS  Kota Medan berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender  yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan konteks budaya dan keagamaan yang ada di Kota Medan.

## REFERENSI
Amaliatulwalidain,  dkk.  (2022). Peran  Politik  Perempuan  Pada  Dewan  Pimpinan  Cabang Partai  Persatuan  Pembangunan  Kota  Palembang .  JURNAL  PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 7 No. 1.
Aulia  Ramadhanty,  Neysa  Naila,  &  Ardli  Johan  Kusuma.  (2023).  Tantangan  Dan Keberhasilan  Peran  Perempuan  Dalam  Partisipasi  Politik  Swedia  Dan  Implikasinya Terhadap  Keadilan  Gender  Secara  Global. ALADALAH:  Jurnal  Politik,  Sosial, Hukum Dan Humaniora , 2 (1), 106–119. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.627 Haq,  V.  A.  (2024).  Peran  Kader  Perempuan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dalam Optimalisasi  Partisipasi  Politik  Perempuan  Melalui  Program  Pemberdayaan  di  Kota Depok  Pasca  Pemilu  2019. PARAPOLITIKA:  Journal  of  Politics  and  Democracy Studies , 5 (1), 28–45. https://doi.org/10.33822/jpds.v5i1.7725
Huriani,  Y.,  Dulwahab,  E.,  &  Annibras,  N.  (2021).  Strategi  penguatan  ekonomi  perempuan berbasis keluarga. In Bandung: Lekkas .
Inayati,  M.  (2022).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Islam  (Studi  Terhadap  Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali  Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep  Tahun  2022). Kartika :  Jurnal  Studi  Keislaman , 2 (8.5.2017),  2003–2005. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders Nauri,  F.,  &  Sari,  H.  (2020). Peran  Politik  Islam  Terhadap  Partisipasi  Politik  Perempuan DPD PKS Kota Sibolga Pada Pilkada 2020 . Nurazizah,  F.,  &  Ismahani,  S.  (2020). Kodrat  Wanita  Dan  Kesetaraan  Gender  Menurut Zaitunah  Subhan  Dalam  Tafsir  Kebencian  (Studi  Terhadap  Qs.  Al-Hujurat :  13) . 248–253.
Nurhasanah. (2020). Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar dalam Kesetaraan Gender. Al Tadabur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir , 05 (02), 281–296.
Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. Jurnal
Iman
Dan Spiritualitas , 3 (2), 259–268. https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766
Pania Putri, C., & Purnama Wati, E. (2023). Caderization of Women in Political Parties As an  Effort  Towards  the  2024  Elections. Marwah  Hukum , 1 (2),  27–31. https://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-
Prami, A. A. I. N. D., & Widiastuti, N. P. (2023). Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Paksebali. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 12 (1), 140–148. https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.54857
Rahman  Bayumi,  M.,  Alfit  Jaya,  R.,  &  Zakat  dan  Wakaf,  M.  (2022).  Kontribusi  Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies , 2 (2), 30–42. Saputra, H. (2023). PERAN PKS MUDA DALAM MENINGKATKAN BASIS MASSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (Studi Pada PKS Muda Kota Bandar Lampung) .
Susanti  Hasibuan.  (2022).  Kesetaraan  Gender  Dan  Dominasi  Laki-Laki:  Konstruksi  Peran Perempuan  Dalam  Dakwah. Al-Manaj :  Jurnal  Program  Studi  Manajemen  Dakwah , 2 (02), 24–29. https://doi.org/10.56874/almanaj.v2i02.1039
Syafrudin,  I.  (2021).  Peran  anggota  badan  legislatif  perempuan  dalam  perspektif  gender (study  perilaku  politik  2  anggota  DPRD  DKI  Jakarta  Fraksi  Partai  Solidaritas Indonesia). CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 6 (1), 160– 165. https://doi.org/10.36805/civics.v6i1.1396