Hal 1- 15
KAJIAN  KEMAMPUAN  KEUANGAN  RUMAH  SAKIT UMUM  DAERAH  SEBAGAI  BADAN  LAYANAN UMUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN Annafi Indra Tama 1
Kusmiyatno 2
Universitas Islam 45 Bekasi
Surel: annafi.indratama8@gmail.com
Abstrak . Kajian  Kemampuan  Keuangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sebagai  Badan  Layanan  Umum  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas Pelayanan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  terhadap kemandirian  keuangan  setelah  ditetapkan  sebagai  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD)  dan  mengkaji  pengaruhnya  terhadap  kualitas  pelayanan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif  non eksperimen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan rumah sakit semakin  baik  dari  tahun  ketahun  setelah  ditetapkan  sebagai  badan  layanan umum daerah pada tahun 2009, dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai kemandirian  yaitu  sebasar  435,62%  dengan  kategori  delegatif.  Mulai  dari tahun  2009  sampai  dengan  2016  pada  penelitian  ini  tingkat  kemandirian keuangan  rumah  sakit  berada  pada  nilai  >  100%  yang  masuk  kedalam kategori  delegatif  artinya  tidak  adanya  campur  tangan  sama  sekali  yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk kualitas pelayanan rumah sakit melaui  indikator  mutu  pelayanan  yaitu  BOR,  TOI,  LOS,  BTO,  NDR  dan GDR.  Dari  hasil  penelitian  BOR,  LOS  dan  TOI  masih  berada  pada  taraf standar yang ditetapkan oleh Kemenkes RI.
Kata Kunci : Kemampuan Keuangan, Kualitas Pelayanan
Abstract. Financial  Ability Assessment  Of  Regional  General  Hospital  As Regional General Services And Their Effect On Service Quality . This This study aims to conduct a study of financial independence after being designated as a Regional Public Service Agency (BLUD) and assess its effects on service quality.
The research method used is descriptive method with a quantitative non-experimental approach.
The results of this study indicate that the financial independence of hospitals is getting better  from  year  to  year  after  being  designated  as  a  regional  public  service  body  in 2009, from the results of the study obtained an average value of independence that is equal to 435.62% in the delegate category. Starting from 2009 to 2016 in this study the level of hospital financial independence was at a value of> 100% which entered the category  of  delegation,  meaning  that  there  was  no  interference  at  all  by  the
Tama, Kusmiyatno
government. As for the quality of hospital services through service quality indicators, namely BOR, TOI, LOS, BTO, NDR and GDR. The results of the BOR, LOS and TOI studies are still at the standard level set by the Indonesian Ministry of Health.
Keyword : Financial Ability, Service Quality
PENDAHULUAN Sektor  kesehatan  merupakan salah  satu  sektor  yang  menjadi elemen  pembangunan  nasional pasca reformasi. Guna meningkatkan pelayanan pemerintah  terhadap  masyarakat ditahun 2004 pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  sebagai sebuah  terobosan  baru  kepada instansi  pemerintah  yang  tugas pokoknya adalah melayani masyarakat untuk dapat menerapkan  pola  keuangan  yang fleksibel  dengan  mengedepankan produktivias, efesiensi dan efektivitas  yang  disebut  sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Setelah  lebih    dari    10    tahun undang-undang PKK-BLU ditetapkan    oleh    pemerintah, belum  banyak  perubahan  yang terjadi  pada  Satuan  Kerja  yang ditunjuk menjadi BLU. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu, 2015 yang menemukan bahwa terjadinya kenaikkan  PNBP  (Penerimaan Negara  Bukan  Pajak)  dari  BLU namun juga disertai dengan adanya kenaikan  alokasi  rupiah  murni yang  disalurkan  ke  BLU-BLU. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikkan penerimaan Negara dari BLU namun disisi lain juga  adanya  kenaikkan  belanja
BLU  yang  diperoleh  dari  alokasi rupiah murni bukan dari pendapatan operasional BLU. Artinya  bahwa  BLU  masih  sangat tergantung kepada dana pemerintah  dan  masih  belum  bisa menjadi lembaga yang mandiri. Penerapan konsep Badan Layanan  Umum  (BLU)  di  rumah sakit  pemerintah  adalah  upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan  kepada      masyarakat akan  kesehatan  rumah  pemerintah dan juga buruknya persepsi masyarakat  terhadap  rumah  sakit pemerintah  daripada  rumah  sakit swasta.
Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI,  (dalam  Nofitasari, 2013) menyatakan bahwa baik/buruknya pelayanan kesehatan  yang  diberikan  rumah sakit  dapat  diketahui  melalui beberapa  indicator,  diantaranya BOR  (Bed  Occupancy  Rate),  TOI (Turn  Over  Interval),  BTO  ( Bed Turn  Over ),  ALOS  ( Average  Length of  Stay ),  GDR  ( Gross  Death  Rate ) dan NDR ( Net Death Rate ).
Kinerja  Rumah  Sakit  Sebagai BLU  diharapkan  memiliki  konsep perwiraswastaan agar dapat membantu  rumah  sakit  dalam mengelola keuangannya secara lebih otonom.  Namun  perlu  diingat bahwa  BLU  merupakan  bentuk otonom  keuangan  lembaga  usaha
Tama, Kusmiyatno
pemerintah  yang  tidak  mencari untung (Trisnantoro,2005). Penelitian  ini  memilih  RSUD  Kota bekasi  karena  RUSD  Kota  Bekasi telah  ditetapkan  sebagai  badan layanan  umum  daerah  pada  tahun 2009 RSUD Kota Bekasi. Berdasarkan  uraian  latarbelakang diatas,  maka  penelti  tertarik  untuk melakukan  pengkajian  mengenai kemandirian  keuangan  rumah  sakit umum daerah sebagai badan layanan  umum  dan  implikasinya terhadap kualitas
pelayanan kesehatan. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas,  masalah  penelitian  dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kondisi kemampuan keuangan rumah   sakit   umum   daerah Kota Bekasi sebagai BLUD? 2. Pada saat yang sama bagaimanakah kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien  di  rumah  sakit  umum daerah Kota Bekasi?
Tujuan Penelitian Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui:
1. Mengetahui kemampuan keuangan rumah sakit umum  daerah  dan  faktor yang melatarbelakanginya setelah  ditetapkan  sebagai BLUD.
2. Mengetahui  dengan  keadaan pelayanan  pada  rumah  sakit setelah  ditetapkan  sebagai BLUD.

## TELAAH LITERATUR
Landasan Teori Resource-Based View Theory Resource-Based View Theory (RBV) adalah suatu pemikiran  yang  berkembang  dalam teori  manajemen  stratejik  dan keunggulan  kompetitif  perusahaan yang  menyakini  bahwa  perusahaan akan  mencapai  keunggulan  apabila memiliki sumber daya yang unggul. Dengan  sumber  daya  yang  unggul, perusahaan mampu melakukan strategi  bisnis  apa  saja,  yang  pada akhirnya  membawa  perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Ini adalah  cara  pandang  alternatif terhadap market-based theory yang menjadi mainstream pemikiran manajemen stratejik saat ini. Resources-based View Theory
berpandangan  bahwa  sumber  daya dan  kapasitas  merupakan  sumber daya  utama  bagi  profitabilitas perusahaan.
Mengacu pada manajemen fungsional adalah sangat  beralasan  untuk  mengatakan bahwa kinerja organisasi sesungguhnya akan tercermin kinerja berbagai manajemen fungsional  yang  berfungsi  dengan baik dalam suatu organisasi (Ferdinand,  2002).  Teori Resource- Based  View, wujud  yang  mendasar dari  suatu  sumber  daya  yang heterogen akan mendorong perusahaan pada kondisi keunggulan bersaing dan membentuk dasar kemampuan organisasi perusahaan (Barney, 1991
; Wernefelt, 1984).
Tujuan  dan  Azaz  Badan  Layanan Umum Daerah Dalam  Permendagri  no.  61 tahun  2007  disebutkan  bahwa
Tama, Kusmiyatno
BLUD bertujuan untuk meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka memajukan  kesejahteraan  umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi  dan  produktifitas  dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Yang  dimaksud  dengan  dengan praktek  bisnis  yang  sehat  adalah penyelenggaraan  fungsi  organisasi berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian  layanan  yang  bermutu dan manajemen berkesinambungan.

## Telaah Penelitian Sebelumnya
Ratih  Utami  Hidayati,  judul ”Evaluasi Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Perbandingan Sebelum  dan  Sesudah  Menjadi Badan  Layanan  Umum  Daerah)”. Hasil dari peneltian tersebut menunjukkan  bahwa  perubahan status menjadi BLUD tidak menjadikan  rumah  sakit  mampu dengan cepat memperbaiki kesehatan  kinerja  keuangannya.  Uji statistik  kinerja  keuangan  secara keseluruhan  menunjukkan  hasil bahwa  nilai  Exact  Sig.    [2*(1-tailed Sig.)]  dengan  menggunakan  uji Mann  Whitney  dan  nilai  Asymp. Sig.  (2-tailed)  dengan  menggunakan uji  Wilcoxon  lebih  besar  dari  5% (0,05),  sehingga  Ha  ditolak.  Itu berarti  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  antara  kinerja  keuangan sebelum  dan  sesudah  menjadi BLUD. Ayuningtyas  Nisita  Lituhayu, judul “Analisis Kinerja Rumah Sakit sebelum  dan  sesudah  penerapan PPK-BLU”  yang  menyimpulkan
bahwa  terdapat  perbedaan  kinerja RSUD  dilihat  dari  rasio  likuiditas, khususnya  rasio  kas,  dan  rasio profitabilitas antara periode sebelum dan  setelah  penerapan  PPK-BLU. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  implementasi  PPK-BLU pada  RSUD  Kota  Semarang  dan RSUD Kota Salatiga belum menunjukkan dampak yang signifikan  pada  rasio  kas  dan  rasio profitabilitas,  dimana  dijabarkan sebagai :
1. Terdapat  perbedaan  kinerja RSUD  dilihat  dari  rasio lancar dan aktivitas pelayanan  antara  periode sebelum dan setelah penerapan PPK-BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi  PPK- BLU  pada  RSUD  Kota Semarang  dan  RSUD  Kota Salatiga menunjukkan dampak  yang  signifikan pada  rasio  lancar  dan  rasio aktivitas  pelayanan  rumah sakit.
2. Meskipun  terlihat  bahwa perubahan kinerja keuangan belum  signifikan,  namun setiap tahun terjadi peningkatan  likuiditas  dan profitabilitas,  Karena  itu dapat diduga terjadi peningkatan  kinerja  dan usaha-usaha optimalisasi penggunaan aset  yang  terus dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh seluruh  manajemen  RSUD
Kota  Semarang  dan  RSUD
Kota Salatiga
Secara  umum  pelaksanaan BLU  masih  dalam  tahap  pencarian bentuk,
sehingga
dalam pelaksanaannya masih sering ditemui  kendala  seperti  kurangnya
sosialisasi  dan  pemahaman  tentang BLU,  kurangnya  kapasitas  SDM dan  pengetahuan  teknis  akan pelaksanaan  sistem  keuangan  BLU, serta  belum  adanya  perubahan  pola pikir (mind  set) ,  dan  semangat kewirausahaan bagi pihak terkait. Wijayanti dan Sriyanto melakukan  penelitian  mengenai “Evaluasi  Kinerja  pelayanan  dan keuangan  RSUD  yang  menerapkan pola  pengelolaan  keuangan  BLUD di SUBOSUKOWONOSRATEN memperoleh hasil bahwa kinerja
Kerangka Pemikiran Teoritis
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis Perubahan  status  Rumah Sakit menjadi BLUD yang didalamnya  terdapat  konsekuensi untuk  menyusun  Rencana  Strategi Bisnis  dan  Rencana  dan  Belanja Anggaran,  tentunya  membawa perubahan  yang  besar  pula  bagi pola  anggaran  dan  penatausahaan keuangannya.  Dimana    disini harus dicermati benar bagaimana kondisi perekonomian  makro  dan  mikro sebagai asumsi, menerapkan target kesehatan  dengan  output  yang
terukur  dan  membuat  prognosa laporan  keuangan.  Hal  ini  tentu saja  berdampak  kepada  salah satu aspek penting dalam manajemen  keuangan  Rumah Sakit  kearah  yang  lebih  baik  lagi. Diharapkan, dengan ditetapkannya sebagai BLUD rumah sakit  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanannya  terhadap  pasien yang  akan  membeikan  dampak postif  juga  terhadap  indikator kesehatan  keuangan,  yang  berarti naik pula kesehatan Rumah Sakit.
Dari  kerangka  pemikiran  diatas, maka peneliti membentuk hipotesis sebagai berikut: Hipotesis Pertama H1:    Kemampuan    keuangan rumah semakin membaik setelah ditetapkan sebagai BLUD. Hipotesis Kedua H2    :  Kualitas  pelayanan semakin  tinggi  setelah ditetapkan sebagai BLUD.

## METODE PENELITIAN
Desain Penelitian dan Teknik Pengambilan Sample Penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  kuantitatif,  yaitu dengan pengumpulan data sekunder melalui laporan  kinerja  dan  laporan keuangan  rumah  sakit.  Deskriptif penelitian  menggambarkan  kondisi objek  penelitian  lebih  mendalam sedangkan pengujian hipotesa menjelaskan  kondisi  secara  umum hubungan antar variabel.

## Populasi, Sample, Besar Sample
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Rumah  Sakit  yang  telah ditetapkan sebagai BLUD. Penarikan  sampel  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan Purposive Sampling, yaitu dengan menenutukan  jenis  data  apa  saja yang  dibutuhkan  dan  pada  tahun kapan  saja  yang  dijadikan  sebagai sampel.  Ketentuan  pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:
1. Tahun  penelitian  dimulai dari setelah ditetapkan sebagai BLUD Penuh 2. Laporan  yang  dibutuhkan yaitu  laporan  keuangan  dan Laporan  akuntabilitas  dan kinerja  instansi  pemerintah (LAKIP). 3. Indikator mutu yang digunakan  adalah  indikator yang sudah ada pada LAKIP. Variabel Penelitian dan Definisi

## Operasional Variabel
Variabel  independen  penelitian yang digunakan adalah kemandirian keuangan  RSUD,  Kemanpuang keuangan  RSUD  dan  kualitas pelayanan RSUD secara keseluruhan  yang  diukur  dengan indikator-indikator berikut ini: Variabel kualitas pelayanan pendekatan Service Performance Kinerja pelayanan Kinerja pelayanan yang digunakan  dalam  penelitian ini berdasarkan ukuran kinerja pelayanan yang diatur oleh  Departemen  Kesehatan RI (2005), yang terdiri dari :
a. Bed Occupancy Rate (BOR)
BOR adalah  persentase pemakaian  tempat  tidur pada satuan waktu tertentu.
b. Turn Over Interval (TOI) TOI adalah  rata-rata  hari dimana  tempat  tidur  tidak ditempati  dari  telah  diisi ke saat terisi berikutnya.
c. Bed Turn Over (BTO) BTO adalah frekuensi pemakaian  tempat  tidur pada satu periode
d. Gross Date Rate (GDR)
GDR adalah
angka kematian umum  untuk setiap  1.000 pasien  yang keluar.
% Kemampuan Keuangan 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 10,01- 20,00 Kurang 20,01- 30,00 Cukup 30,01- 40,00 Sedang 40,01- 50,00 Baik >50,00 Sangat baik
Tama, Kusmiyatno
e. Net Date Rate (NDR) NDR adalah angka kematian pasien setelah 48 jam  dirawat  untuk  setiap
1.000 pasien keluar.
Variabel Kemampuan keuangan
Salah  satu  alat  untuk  menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah  dengan  melakukan  analisis rasio  keuangan  terhadap  APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim,
2002:126).  Rasio  keuangan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini untuk  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan  perbandingan  antara jumalah  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  total  pendapatan  daerah. Rasio  ini  menunjukkan  derajat kontribusi  PAD  terhadap  total penerimaan daerah.

## Tabel 1
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Sumber :  Wulandari (2001:
22) 3) Rasio Ketergantungan Keuangan Rasio ketergantungan keuangan  daerah  dihitung  dengan cara membandingkan jumlah pendapatan  transfer  yang  diterima oleh  penerimaan  daerah  dengan total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini
dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:128):
Selanjutnya kriteria kemampuan daerah  dapat  dikategorikan sangat  kurang  jika  nilai  rasio ketergantungannya  diatas  75 persen,  kurang  jika  nilai  rasio ketergantungan  lebih  dari  50 persen  sampai  dengan  75 persen,  sedang  jika  nilai  rasio lebih  dari  25  persen  sampai dengan  50  persen,  cukup  jika nilai  rasio  ketergantungan  lebih dari  10  persen  sampai  dengan 25  persen,  baik  jika  nilai  rasio lebih dari 10 persen dan sampai dengan  25  persen  dan  sangat baik  jika  nilai  rasio  0  persen sampai dengan 10 persen.

## Varibel kepuasan Pasien
Pengukuran Kepuasan pasien  dapat  dilakukan  dengan berbagai metode, dalam penelitian  ini  metode  yang digunakan  yaitu Pengukuran kepuasan  pasien  ini  dilakukan dengan  menghitung  BOR,  LOS, TOR.

## Teknik Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan  atau  memberi gambaran  terhadap  objek  yang diteliti  melalui  data  sampel  atau populasi  sebagimana  adanya tanpa  melakukan  analisis  dan membuat kesimpulan yang berlaku  untuk  umum.  Analisis
X 100%
Tama, Kusmiyatno
statistik  deskriptif  memberikan informasi  mengenai  data  yang dimiliki  dan  tidak  bermaksud menguji  hipotesis.  Analisis  ini hanya digunakan untuk menyajikan  dan  menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau  karakteristik  data  yang bersangkutan.  Pengukuran  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  mean,  standar  deviasi, variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan dengan objek yaitu laporan hasil Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP), Rencana  Strategis  (RENSTRA), Rencana  Kerja  (RENJA)  dan Survei hasil kepusan pasien pada Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)  Tugurejo  Semarang. Penelitian  ini  menggunakan beberapa metode penelitian yaitu metode  kuantitatif  dengan  jenis penelitiannya  adalah  penelitian deskriptif.  Data  yang  digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang  sudah  disediakan  oleh narasumber atau objek penelitian. Uji Instrumen Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan dengan objek yaitu laporan hasil Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP), Rencana  Strategis  (RENSTRA), Rencana  Kerja  (RENJA)  dan
Survei hasil kepusan pasien pada Rumah  Sakit  Umum  Daerah
(RSUD)  Kota  Bekasi.  Penelitian ini menggunakan beberapa
metode  penelitian  yaitu  metode kuantitatif dengan jenis penelitiannya  adalah  penelitian deskriptif.  Data  yang  digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang  sudah  disediakan  oleh narasumber atau objek penelitian. Untuk melakukan penilai terhadap kualitas pelayanan  rumah  sakit,  dalam penelitian ini menggunakan indikator mutu pelayanan rumah sakit  yaitu  BOR ( Bed  Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat  tidur) ,  LOS ( Length  Of  Stay =  rata-rata jumlah  hari  pasien  rawat  inap yang  tinggal  dirumah  sakit)  , TOI ( Turn  Over Interval =  rata- rata  tempat  tidur  tersedia) ,  BTO ( Bed  Turn  Over =  Angka perputaran tempat  tidur) ,  NDR ( Net  Death  Rate =  angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk  tiap-tiap  1000  penderita keluar) ,  dan  GDR  ( Gross  Deasth Rate = angka  kematian  umum untuk  setiap  1000  penderita keluar) .
Rasio Ketergantungan Keuangan Tabel 2
Rasio Ketergantungan No Tahun R. Ketergantungan Kategori 1  2009 26,50 Sedang 2  2010 24,74 Baik 3  2011 24,61 Baik 4  2012 29,80 Sedang 5  2013 19,45 Baik
Tama, Kusmiyatno
6  2014 17,15 Baik 7  2015 21,22 Baik 8 2016 8,38 Sangat Baik Dari  tabel  2  diatas terlihat bahwa rasio ketergantungan keuangan rumah sakit  pada  tahun  2009  sampai dengan  2016  mencapai  capaian tertinggi  yaitu  8,38%  masuk kedalam  kategori  sangat  baik, yang  artinya  rumah  sakit  tidak memiliki sama sekali ketergantungan keuangan kepada  pemerintah  ataupun pihak  lain  untuk  mendanai kegiatan  operasinya.  Rata-rata rasio  ketergantungan  keuangan memiliki  nilai  21,48%  dengan kategori  baik.  Namun  pada tahun  2016  terlihat  bahwa  rasio ketergantungan  rumah  sakit berada  pada  rasio  2,09  %  masih berada pada kategori sangat baik namun sedikit mengalami penurunan kinerja sebesar 2,01%,  Kondisi  ini  tidak  banyak merubah kinerja keuangan rumah sakit. Dana yang didapatkan  oleh  rumah  sakit bukanlah  dana  pinjaman  atau dana  transfer  dari  pemerintah namun  dana  tersebut  adalah dana  hibah  yang  diberikan kepada  rumah  sakit  untuk membantu  rumah  sakit  dalam rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan kepada pasien, terutama pasien miskin. Kemampuan  keuangan rumah  sakit  umum  daerah  kota bekasi secara keseluruhan menunjukkan  bahwa    adanya kemamndirian
kemampuan keuangan  yang  sangat  baik. Dengan  adanya  program  BPJS kesehatan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  hal  ini  membawa dampak negatif kepada keuangan  RSUD  Kota  bekasi.
BPJS  kesehatan  memiliki  utang kepada  RSUD  Kota  bekasi sebesar 27 miliar selama periode juni, juli sampai september tahun 2018  seperti  yang  diberikan dalam  media  masa  online  yaitu TEMPO.CO  pada  hari  minggu, 7  oktober  2018.  Utang  yang ditanggung oleh BPJS kesehatan tersebut  belum  mampu  dibayar oleh  BPJS,  oleh  karena  itu membuat  RSUD  Kota  bekasi memutar  otak  kembali  untuk menutupi  piutang  yang  belum tertagih.  RSUD  Kota  bekasi menutupi  piutang  yang  belum tertagih tersebut dengan memilih menggunakan dana APBD yaitu yang  berasal  dari  biaya  berobat gratis melalui kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang dialokasikan di anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah dengan melakukan APBD
perubahan dari 21 miliar menjadi  44  miliar.  Dari  dana tersebut RSUD Kota bekasi terus dapat  memberikan  pelayanan kepada pasien.

## Kualitas Mutu Pelayanan
Tabel 3
Indikator Mutu Pelayanan 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 BOR  76,17  63,06  64,2  70,2  73,00  70,13  81,00  79,92 LOS 3,34 4 4 4 4,00 4,00 4,00 3,87 TOI 4,76 2,67  2,29 8 6,00 2,00 1,00 1,00 BTO  59,22 50 57 48  57,00  58,00  61,00  66,00 NDR 5,78 2,03  2,33 4 3,00 4,00  40,00  34,00 GDR  11,24  11,24 4 7 5,00 5,00  64,00  52,00
Hasil  pengukuran  6  indikator pelayanan rumah sakit pada tahun 2014,  2015  dan  2016  melalui instrumen  BOR,  LOS,  TOI,  BTO, NDR  dan  GDR  didapatkan  hasil bahwa  yang  pertama  untuk  BOR mulai  dari  tahun  2014,  2015  dan 2016  masih  berada  pada  tingkat standar  efesien  yang  ditentukan oleh DEPKES RI, 2005. Dari hasil diatas  menunjukkan  bahwa  rasio BOR  mulai  dari  70%  sampai dengan 81%, artinya bahwa angka penggunaan tempat  tidur  berada pada  70%  sampai  dengan  81%. Sedangkan  untuk  LOS  atau  rata- rata jumlah hari pasien rawat inap yang  tinggal  dirumah  sakit  pada tahun  2014  dan  2015  berada  pada angka  4,  artinya  rata-rata  pasien yang  tinggal  dirumah  sakit  yaitu sebanyak  4  hari.  Terjadi  sedikit perubahan  pada  tahun  2016 dengan  angka  LOS  yaitu  3,87, yang  artinya  bahwa  rata-rata lamanya pasien menginap dirumah sakit  yaitu  3,87  hari.  Hal  ini menunjukkan  adanya  perbaikan mutu  pelayanan  dimana  rata-rata lamanya pasien menginap dirumah sakit  semakin  berkurang.  hal  ini menandakan bahwa kualitas pelayanan,  obat  yang  diberikan membuat
lamanya pasien
menginap  dirumah  sakit  semakin sedikit. Indikator  TOI  atau  rata-rata tempat tidur tersedia atau kekosongan  tempat  tidur  pada periode  tahun  2014  yaitu  pada angka 2, artinya yaitu hanya perlu 2 hari menunggu untuk tiap tempat tidur akan terisi kembali. Sedangkan  pada  tahun  2015  dan tahun  2016  mengalami  perubahan menjadi  semakin  menurun  yaitu nilai  1,  yang  artinya  bahwa  rata- rata  lamanya  tempat  tidur  kosong dalam  periode  tersebut  adalah hanya 1 hari.
Pada  indikator  BTO  atau  Angka perputaran tempat  tidur  adalah frekuensi  pemakaian  tempat  tidur pada  satu  periode,  berapa  kali tempat  tidur  dipakai  dalam  satu satuan  waktu  tertentu.  Idealnya dalam  satu  tahun,  satu  tempat tidur  rata-rata  dipakai  40-50  kali. Dalam  penelitian  ini  didapatkan hasil dalam satu tahun pada tahun 2014 pemakaian tempat tidur yaitu sebanyak 58 kali, pada tahun 2015 sebanyak  61  kali  dan  pada  tahun 2016  sebanyak  66  kali.  Dari  hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa penggunaan  tempat  tidur  selama satu  tahun  lebih  dari  pada  batas
Tama, Kusmiyatno
standar yaitu 40-50 kali dalam satu tahun.
Net  Death  Rate atau  angka kematian  48  jam  setelah  dirawat untuk  tiap-tiap  1000  penderita keluar yang ada pada penelitian ini adalah  pada  tahun    2014  dengan nilai  4,  yang  artinya  terdapat  4%
dari seluruh pasien yang meninggal  dunia  selama  48  jam setelah keluar dari rumah sakit, hal ini  menunjukkan  bahwa  kinerja pelayanan rumah sakit sudah baik, terbukti  dari  jumlah  pasien  yang meninggal  setelah  48  jam  keluar dari  rumah  sakit  hanya  sebanyak 4%.  Namun  pada  tahun  2015  dan 2016 menggalami penurunan kualitas  yang  cukup  signifikan  hal ini  terlihat  dari  hasil  NDR  pada tahun  2015  yaitu  dengan  nilai  40 dan  pada  tahun  2016  dengan nilai 34.  Artinya  pada  tahun  2015 terdapat 40% dan pada tahun 2016 terdapat 34% pasien yang meinggal setalah  48  jam  keluar  dari  rumah sakit.  Keadaan  perubahan  yang sangat  signifikan  ini  disebabkan karena pada  tahun  2014  PT.Askes berubah  menjadi  BPJS  kesehatan per  1  januari  2014  dalam  rangka melaksanakan undang-undang yang  ditetapkan  oleh  pemerintah tentang  sistem  jaminan  kesehatan nasional  (SJKN)  melalui  UU no.40 tahun 2004 diimplementasikan melaui UU no. 24 tahun 2011. Awal pembentukan BPJS kesehatan pada tahun 2014 dimana masyarakat  masih  belum  banyak yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta  BPJS  kesehatan,  namun satu  tahun  setelah  ketetapan  BPJS jumlah  anggota  BPJS  kesehatan meningkan sangat singnifikan. Hal ini  membawa  dampak  kepada
jumlah  pasien  yang  berobat  ke RSUD  Kota  Bekasi,  dengan adanya  BPJS  kesehatan  tersebut yang  mana  iuran  yang  dipungut kepada  masyarakat  tidak  terlalu besar membuat masayarakat semakin perhatian kepada kesehatannya,  dan  meningkatkan jumlah  pasien  yang  berobat  di RSUD  kota  bekasi,  berdampak pula  pada  jumlah  pasien  yang meninggal  setelah  48  jam  keluar dari rumah sakit.
Indikator  terakhir  dalam  penilai mutu  pelayanan  rumah  sakit dalam  penelitian  ini  adalah  GDR atau  Gross  Deasth  Rate  pada tahun  2014  diperoleh  nilai  sebesar 5, yang artinya terdapat 5% pasien secara keseluruhan yang meninggal  setiap  1000  penderita keluar dalam periode tersebut. Hal ini  menunjukkan  kinerja  rumah sakit yang sangat baik, hal tersebut terbukti karena jumlah pasien yang meninggal dalam 1000 pasien yang keluar  hanya  50  orang.  Hal  yang sangat  berbeda  terjadi  pada  tahun 2015  dan  2016,  GDR  yang diperoleh  pada  tahun  tersebut secara berturut-turut adalah 64 dan 52,  artinya  terdapat  64%  pasien yang  mininggal  dari  1000  pasien yang keluar dari rumah sakit pada tahun  2015  dan  52%  pada  tahun 2016.  Kejadian  ini  terjadi  sama halnya  seperti  yang  terjadi  pada indikator NDR, dimana disebabkan oleh adanya peningkatan yang sangat signifikan karena  adannya  program  BPJS kesehatan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.
Tama, Kusmiyatno

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai kajian kemandirian keuangan  rumah  sakit  umum daerah  sebagai  badan  layanan umum  dan  implikasinya  terhadap kualitas  pelayanan,  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi kemandirian keuangan RSUD  Kota  bekasi  sudah dapat dikatakan sangat mandiri, yang artinya kemandirian  RSUD  sebagai BLUD sudah tercapai. 2. Kemampuan  keuangan  RSUD kota bekasi dari hal ketergantungan keuangan, derajat  desentralisasi  sudah dapat  dikatakan  sangat  baik, yaitu  hanya  sebagian  kecil sumber  pendapatan  RSUD yang  berasal  dari  dana  transfer pemerintah atau pihak lainnya.
3. Kondisi pelayanan RSUD Kota bekasi  pada  masa  yang  sama setelah ditetapkan sebagai BLUD menjadi semakin membaik, hal tersebut dibuktikan dengan  adanya peningkatan  mutu  pelayanan dari  BOR  yang  semakin  naik, LOS semakin mengecil, namun TOI yang semakin turun, BTO semakin  naik,  NDR  dan  GDR yang  pula  ikut  naik.  Secara keseluruhan kualitas pelayanan rumah sakit disimpulkan menggalami  penurunan,  dari  6 indikator  hanya  1  indikator yang  menggambarkan  mutu pelayanan  RSUD  semakin
membaik  yaitu  BTO  namun  5 indikator lainnya menggambarkan mutu pelayanan yang semakin menurun.
4. Kondisi keuangan RSUD yang semakin membaik belum dapat selaras  dengan  peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.  Perlu  adanya  evaluasi dan perbaikan  mutu  pelayanan serta  kajian  lebih  lanjut  terkait hal  yang  melandasi  penurunan kualitas pelayanan tersebut.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan hasil penelitian yang telah dijelaskan  pada  bab  sebelumnya, saran  yang  dapat  diberikan  adalah sebagai berikut:
1. Disarankan kepada pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  dan Pejabat  RSUD  Kota  Bekasi pada khususnya agar senantiasa meningkatkan kualitas pelayan yang diberikan sehingga  masyarakat  bisa  lebih optimal  dalam  memberikan pelayanan kepada masayarakat. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar melakukan penelitian  atau  pencarian  variabel lain
yang lebih dapat menggambarkan  indicator  kualitas pelayanan  dan  kinerja  keuangan RSUD  terutama  sebagai  BLUD,
seperti halnya kebijakan pemerintah  atau  undang-undang lain  yang  mengatur  tentang pelayanan  dan  keuangan  rumah sakit.

## DAFTAR RUJUKAN
.  Direktorat  Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.      2008 .      Modul Bimbingan Teknis Penyusunan      Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU .
.    Direktorat    Jenderal Bina   Pelayanan   Medik, Kementrian    Kesehatan
RI.    2010. Pedoman Akuntansi  BLU  Rumah Sakit . . Fakultas Ilmu Administrasi. 2012. Perkembangan dan Penerapan    New    Public Management. http://fia- ub.blogspot.com/2012/0 6/ perkembangandan- penerapan- new- public.html. Diakses pada  tanggal  2  Februari 2017. .  PSAK  4: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. . Keputusan    Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/Menkes/SK/X/2 004  tentang  Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1981/Menkes/SK/XII /2010  tentang  Pedoman Akuntansi  Badan  Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit. ________.  PSAK  4: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. ________. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/Menkes/SK/X/2 004  tentang  Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. ________. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1981/Menkes/SK/XII/ 2010 tentang Pedoman Akuntansi  Badan  Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
________. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun
2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ________. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  61  Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah. ________. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/I II/2010 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
Tama, Kusmiyatno
________. Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum. ________. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ________. Undang-Undang  Nomor  01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . ________. Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. ________.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. . Peraturan    Menteri Dalam   Negeri   Nomor   13 Tahun    2006    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. . Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  61  Tahun 2007  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah. . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/I II/2010 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Aristia.    2008. Analisis    Kinerja Keuangan Badan
Layanan    Umum    RSUP Fatmawati    dan Perlakuan Perpajakannya . Skripsi . Jurusan  Akuntansi  FE Universitas Indonesia.
Bambang. 2013. Konsep                New Public management.
http://bambang kesit.files.wordp ress.com/2013/ 03/01-a-konsep- newpublic- management.ht ml. Diakses pada  tanggal  2 April 2014 Basuki.          2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Fachrizal  ,  2013. Kepuasan  Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan  Kesehatan  Di Poliklinik  Badan  Layanan Umum  Daerah  Rumah
Sakit  Meuraxa  Banda  Aceh Tahun  2012 .  Banda  Aceh : Universitas Syiah Kuala
Ghozali,  dkk  (2012).    Aplikasi Analsis Multivariate dengan  Program  IBM SPSS 19. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
Isharyanto.          2013. APBD dan                    Pengelolaan Keuangan                    Daerah. http://ekonomi.kompasi ana.com/moneter/2013/ 05/28/apbd- danpengelolaan-
Tama, Kusmiyatno
keuangan-daerah-
564026.html. Diakses
pada 20 September 2014.
Kartika, Sherly. 2015. Analisis kinerja keuangan dan non keuangan rumah  sakit  umum  daerah
Dr.Haryoto    sebelum    dan sesudah implementasi badan    layanan    umum. Artikel Ilmiah Mahasiswa.  Universitas Jember. Kusmayadi  dan  Sugiarto,  Endar. 2000. Metode  Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan ,  Jakarta: PT  Gramedia  Pusataka Utama.
Mahmudi.  2007. Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Panduan  Bagi Eksekutif,  DPRD,  dan masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Yogyakarta: STIM YKPN
Sarjono,  Ester.  2009. Analisis  kinerja rawat  inap  dan  rawat  jalan ditinjau  dari  aspek  non finansial  pada  rumah  sakit kasih  ibu  tahun  2007-2008. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.