___________________ Korespondensi penulis: e-mail: dharmadi.shark@gmail.com Telp.+62 813-8920-0731 DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.11.1.2019.1-10
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 11 Nomor 1 Mei 2019 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEKDIKTI: 21/E/KPT/2018
Efektifitas Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekpor Produk Hiu Appendik II Cites (Dharmadi., et al)

## EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR PRODUK HIU APPENDIKS II CITES
EFFECTIVENESS OF THE POLICY ON BANNING EXPORT SHARK RELATED TO APPENDIX II CITES’S PRODUCT
Dharmadi* 1 , Andrias Samusamu 1 , Dian Oktaviani 1 dan Ngurah N.Wiadnyana 1
1 Pusat Riset Perikanan, Jl Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara-14430, Indonesia Teregistrasi I tanggal: 30 Januari 2018; Diterima setelah perbaikan tanggal: 07 Januari 2019;
Disetujui terbit tanggal: 11 Januari 2019

## ABSTRAK
Perlindungan terhadap tiga jenis hiu martil ( Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena ) dan satu jenis hiu koboi ( Carcharhinus longimanus ) dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 jo. PERMEN KP No. 34/PERMEN-KP/2015. Peraturan ini menekankan pada pelarangan terhadap pengeluaran hiu dan produk turunannya dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas implementasi regulasi tentang hiu tersebut dilakukan kajian yang dilakukan di empat tempat pendaratan hiu, yakni di Palabuhanratu (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), di Tanjungluar (Lombok Timur) dan di Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, enumerator, pengamatan langsung dan wawancara dengan nelayan dan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terbitnya regulasi pelarangan perdagangan produk hiu belum dipahami sepenuhnya baik di tingkat nelayan, pedagang produk hiu maupun aparat penegak hukum. Hasil kajian merekomendasikan hal sebagai berikut: (1) Kegiatan sosialisasi pemahaman peraturan kebijakan konservasi sumber daya hiu perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan; (2) Kebijakan peraturan pelarangan ekspor produk hiu (PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/2015) perlu segera diperpanjang kembali minimal untuk satu tahun kedepan, berdasarkan pertimbangan karakteristik biologi hiu dan sistem pendataan terhadap hiu Appendiks II CITES yang belum baik; (3) Penyusunan aturan dan ketentuan lengkap perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Teknis mengenai pemisahan produk hiu dan mencatat volume berdasarkan jenis hiu yang ditetapkan masuk Appendiks II CITES yang akan diperdagangkan, dan; (4) Penguatan data hiu Appendiks II CITES terus dilakukan dengan pendataan yang mencakup daerah penangkapan, jumlah hiu yang tertangkap, dan distribusi penjualan hasil tangkapan hiu.
Kata Kunci: Efektivitas; kebijakan; pelarangan; ekspor; hiu; cites

## ABSTRACT
Protection of three species of Hammerhead sharks (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena) and one species of Whitetip shark (Carcharhinus longimanus) was carried out with the issuance of Ministerial Regulation No. 34/PERMEN-KP/2004 KP and the extension of Ministerial Regulation No. 59/ PERMEN-KP/2015. The regulations emphasize the prohibition on the release of sharks and derivative products from the Territory of the Republic of Indonesia. To find out the effectiveness of the regulation implementation on sharks, a study was conducted in four shark landing sites: Palabuhanratu (West Java), Cilacap (Central Java), Tanjungluar (East Lombok) and Kupang (East Nusa Tenggara). Data collection is done through literature review, enumerator, direct observation and interview with fishers and stakeholders.The analysis is done in qualitative descriptive. The results of the study indicate that the overall regulation on the ban on trading of shark products, has not been fully understood either at the level of fishermen, shark product traders or law enforcement officers. The results of the study recommend the following: (1) The socialization of understanding of the regulations on the conservation policy of shark resources needs to be carried out intensively
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.11 No.1 Mei 2019:
and continuously; (2) The regulation on the ban on the export of shark products (Ministerial Regulation No.34 / PERMEN-KP / 2015) needs to be renewed at least for the next year, based on the consideration of shark biological characteristics and poor CITES Appendix II shark data collection system; (3) Preparation of complete rules and provisions needs to be published by relaed Directorate General concerning the separation of shark products and recording the volume based on the species of shark that is set in CITES Appendix II to be traded and; (4) Strengthening shark data record of CITES Appendix II consist of fishing areas, number of sharks, and sales distribution of shark catches.
Keywords: Effectiveness; policies; restrictions; export; shark; cites

## PENDAHULUAN
Berbagai peraturan perlindungan biota yang rawan mengalami kepunahan termasuk hiu telah diterbitkan oleh pemerintah (Anonim, 2007; 2009), bertujuan agar sumber dayanya tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Upaya pemerintah tersebut telah diimplementasikan untuk beberapa jenis hiu yang sudah masuk apendiks CITES.
Terdapat empat jenis ikan hiu ( Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena, dan Carcharhinus longimanus ), telah ditetapkan masuk dalam daftar Appendiks II CITES sejak Maret 2013. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CITES sesuai Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade In Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora harus mengikuti ketentuan CITES dalam pemanfaatan sumber daya ikan tersebut. Sebagai dasar hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.60/2007; PERMEN Kelautan Perikanan RI No. PER.02/MEN/2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.04/MEN/2010.
Kepedulian terhadap status konservasi jenis-jenis ikan hiu yang terancam punah di Indonesia mulai muncul setelah adanya banyak tekanan dan permintaan dunia internasional agar Indonesia turut dalam program perlindungan biota tersebut. Banyak lembaga-lembaga internasional pemerhati lingkungan dan konservasi biota menyoroti usaha perikanan hiu di negeri ini, bahkan Indonesia telah mendapat tekanan untuk dapat mengelola perikanan hiunya jika tidak ingin produk-produk perikanannya dilarang untuk diekspor ke luar negeri. Rice et al (2013); Fahmi & Dharm adi (2013) m enyatakan bahwa dasar pengetahuan tentang biologi elasmobranchii (hiu) seperti identifikasi jenis, komposisi ukuran, ukuran pada saat matang kelamin dan aspek reproduksi merupakan hal yang amat mendasar untuk diketahui dalam memanfaatkan sumber daya dan pengelolaan perikanan elasmobranchii serta mendukung upaya- upaya konservasi hiu. Berdasarkan karakteristik biologinya, hiu sangat rentan terhadap tekanan penangkapan berlebih (Musick et al ., 2000; Blaber et
al .,2009; Dulvy et al., 2014) karena siklus hidupnya yang panjang, pertumbuhan dan kematangan kelaminnya yang lambat serta fekunditasnya yang rendah (Bonfil et al., 2008; Lack & Sant, 2011; Fahmi & Dharmadi, 2013).
Sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan peraturan perdagangan internasional terhadap spesies yang rawan mengalami kepunahan seperti hiu, pemerintah telah mengeluarkan larangan ekspor terhadap kelompok hiu yang sudah masuk Appendiks II CITES. Adapun upaya pemanfaatan hiu di dalam negeri masih belum diatur lebih lanjut. Oleh karena itu keputusan pelarangan tersebut perlu dikaji di lapangan melalui kegiatan penelitian efektifitas implementasi dari peraturan pelarangan perdagangan ke luar negeri terhadap beberapa jenis hiu apendik II CITES.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas implementasi kebijakan pelarangan ekspor hiu Appendiks II CITES berdasarkan hasil kajian di beberapa lokasi pendaratan hiu yang tertangkap di perairan Samudera Hindia dan Selatan Jawa (WPP- 572 dan WPP-573) dan didaratkan di Palabuhanratu, Cilacap, Tanjungluar dan Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi literature; sedangkan analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif.
PERSEPSI M ASYARAKAT NELAYAN HIU TERHADAP PELARANGAN EKSPOR HIU APPENDIK II CITES
Hasil sidang pertem uan berbagai pihak (Conference of the Parties/CoP) CITES ke-16 di Bangkok Tahun 2013 telah menetapkan tiga jenis hiu martil ( Sphyrna spp.) dan satu jenis hiu koboi ( Carcharhinus longimanus ) dimasukkan ke dalam daftar Appendik s II CITES yang m ulai diimplemantasikan sejak 24 September 2014. Sebagai upaya kehati-hatian dalam pengelolaan perikanan keempat jenis ikan hiu tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 jo. PERMEN
KP Nomor 34 Tahun 2015 tentang, larangan pengeluaran hiu koboi ( Carcharhinus longimanus ) dan hiu martil ( Sphyrna spp.) dari dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
Larangan perdagangan internasional produk keempat jenis hiu tersebut termasuk segala jenis turunannya, dilakukan sebagai langkah antisipasi
Indonesia terhadap implementasi ketentuan CITES, yang diberlakukan hingga Indonesia dapat membuktikan dapat mengelola perikanan keempat jenis hiu tersebut secara berkelanjutan. Analisis data dari survei yang dilakukan di empat lokasi (Gambar 1) menunjukkan munculnya berbagai persepsi atau pemahaman masyarakat nelayan, pedagang produk hiu, dan aparat pengawas di lapangan (Tabel 1).
Gambar 1. Lokasi kajian. Figure 1. Map of the study site.
Tabel 1.
Hasil wawancara terhadap nelayan, pengepul ikan hiu di lokasi survei Table 1. The results of interview against the fishers and shark traders on survey location Lokasi Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Pelarangan Ekspor Produk Hiu dan Dampak Terhadap Perikanan Hiu Jumlah Responden Palabuhanratu Pengawas atau aparat keamanan di lapangan memahami bahwa hiu dilarang ditangkap, kerugian pedagang pengepul produk hiu akibat sebagian aparat belum memahami peraturan sehingga kadang-kadang terjadi salah tangkap. Sejak 2015, kegiatan penangkapan hiu di wilayah ini telah berhenti. Hal ini disebabkan karena nelayan penangkap hiu telah beralih target tangkapannya ke ikan tuna Tongkol, dan Cakalang (TTC). 13 Cilacap Memahami peraturan pelarangan ekspor produk hiu yang masuk appendiks II CITES, terjadi penurunan hasil tangkapan, penurunan harga dari nelayan ke pengepul, terjadi penumpukan produk hiu di gudang pengepul besar karena tetap membeli hasil tangkapan hiu dari nelayan. 16 Tanjungluar Selama 6 bulan sejak adanya peraturan pelarangan tersebut harga produk hiu dan hasil tangkapan hiu yang didaratkan turun. Sebagian kapal rawai hiu dijual untuk mencoba beralih profesi ke bidang lainnya. Kesulitan memperoleh ABK karena sebagian masyarakat lebih tertarik dengan lowongan pekerjaan sebagai tenaga kerja indonesia (TKI). Meskipun sebagian besar masyarakat nelayan mengetahui adanya peraturan larangan ekspor produk hiu, namun mereka menganggap bahwa peraturan tersebut termasuk larangan jual produk hiu di dalam negeri sehingga nelayan berupaya mengelabui petugas lapangan dengan melakukan pemotongan bagian tanduk kepala pada hiu martil yang tertangkap. 15 Kupang Sebagian nelayan belum memahami adanya peraturan
pelarangan ekspor hiu martil dan hiu koboi. Pada umumnya mereka merasa takut jika diketahui menangkap jenis hiu tersebut sehingga mereka berupaya untuk melakukan
pemotongan sirip hiu tersebut diatas kapal jika tertangkap.
10
Efektifitas Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekpor Produk Hiu Appendik II Cites (Dharmadi., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.11 No.1 Mei 2019:
Tabel 1 menunjukan adanya keberagaman persepsi masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 jo. PERMEN KP Nomor 34 Tahun 2015 tentang, larangan pengeluaran hiu koboi ( Carcharhinus longimanus ) dan hiu martil ( Sphyrna spp.) dari dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Keberagaman persepsi ini dipengaruhi oleh satu kondisi dimana adanya kekeliruan dari pihak nelayan, pengepul ikan hiu dan aparat keamanan terkait dalam menerjemahkan konstituen dari PERMEN tersebut. Hal ini memberikan efek berantai yang mengarah pada gangguan dari segi sosial maupun kerugian secara ekonomi dalam perikanan hiu.

## Palabuhanratu
Hingga saat ini aktivitas penangkapan hiu di wilayah Palabuhanratu telah berhenti total. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpahaman masyarakat nelayan tentang peraturan pelarangan penangkapan hiu yang tertuang dalam PERMEN KP No.59/ PERMEN-KP/2014 jo. PERMEN KP No.34/PERMEN- KP/2015. Ketidakpahaman yang dimaksudkan adalah kedua PERMEN tersebut dipahami oleh masyarakat nelayan dan pelaku usaha serta sebagian petugas lapangan bahwa semua jenis hiu dilarang ditangkap dan diperdagangkan. Padahal, pelarangan yang dimaksud adalah hanya untuk perdagangan ke luar
negeri atau ekspor, artinya kegiatan perdagangan yang dilakukan di dalam negeri dan aktivitas penangkapan untuk beberapa jenis hiu yang masuk Appendiks II CITES tersebut masih dapat dilakukan. Pemahaman yang salah juga terjadi pada sebagian aparat penegak hukum di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kondisi seperti ini akan dapat merugikan masyarakat nelayan penangkap dan pengepul ikan hiu dan produk turunannya. Sebagai contoh karena ketidak-pahaman ini maka mengakibatkan terjadi pemberlakuan denda berupa uang yang dapat memberatkan nelayan atau pengepul. Pada umumnya hiu yang didaratkan hanya berupa tubuhnya sedangkan bagian tubuh lainnya (seperti sirip) sudah dipotong di atas kapal pada saat berada di tengah laut. Kondisi ini juga akan menyulitkan untuk melakukan identifikasi jenis hiu yang tertangkap.

## Cilacap
Di daerah Cilacap yang merupakan pendaratan hiu pada perikanan tuna terbesar di Jawa Tengah juga terdampak terhadap pelarangan ekspor hiu martil dan hiu koboi. Pengaruh yang nyata adalah telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan, misalnya untuk hiu martil ( Sphyrna lewini ) (Gambar 2). Penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan berbanding lurus dengan penurunan penjualan produk hiu (sirip, tulang dan daging) ke pihak pedagang (pengepul kecil/besar).
Gambar 2. Tren produksi hasil tangkapan hiu martil, Sphyrna lewini . Figure 2. Trends in the production of catches of hammerhead sharks, Sphyrna lewini.
Para pengepul produk hiu mengeluh karena adanya penurunan volume dan harga jual karena produk hiu di tingkat eksportir baik yang berada di Jakarta maupun Surabaya, karena produk hiu yang dibeli dari para pengepul tidak bisa diekspor. Sementara bagi pengepul besar masih tetap membeli semua hasil tangkapan hiu dengan pertimbangan lebih kepada aspek sosial sehingga terjadi penumpukan produk hiu
di gudang karena pihak eksportir belum akan menerima produk hiu dari jenis yang dilarang. Namun demikian, berdasarkan data tangkapan hiu dari Pelabuhan Perikanan Samudera – Cilacap, secara statistik pada periode 2012-2015 produksi hiu mengalami peningkatan sebesar 3,7%. Sedangkan proporsi hasil tangkapan hiu martil dan hiu koboi terhadap hiu secara keseluruhan pada periode 2008-
2015 yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap masing-masing adalah 50,04 ton (1,92%) dan 4,51 ton (0,17%).

## Tanjungluar
Implementasi PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/ 2015 di daerah ini belum begitu optimal karena banyak diantara para nelayan yang belum memahaminya dengan baik. Persepsi sebagian masyarakat nelayan pada awalnya adalah semua jenis hiu yang tertangkap dilarang untuk diperdagangkan. Hal ini berdampak pada aktivitas penangkapan hiu, sehingga hasil tangkapan hiu yang didaratkan di Tanjungluar (Lombok) menurun seiring dengan menurunkan harga produk hiu yang terjadi selama enam bulan sejak diterbitkan peraturan pelarangan ekspor produk hiu Appendiks II CITES oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Secara umum hasil tangkapan hiu di Tanjungluar dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan para nelayan penangkap hiu mulai berkurang, sebagian nelayan ada yang beralih ke target penangkapan ikan yang lain (misalnya menangkap lobster), ada nelayan yang mengalihkan target sasaran tangkap ke kelompok hiu botol (famili Squalidae dan Centrophoridae) dan sebagian lagi terutama kelompok tenaga muda yang semula menjadi ABK pada kapal rawai hiu lebih memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu berkurangnya aktivitas penangkapan hiu di Tanjungluar pada saat itu juga disebabkan oleh kendala dalam memperoleh tenaga ABK.
Pada umumnya nelayan Tanjungluar tidak mengharapkan untuk memperoleh tangkapan jenis hiu martil dan hiu koboi, namun jika tertangkap mereka akan tetap mendaratkan hasil tangkapan jenis hiu untuk tetap dapat terjual dengan harapan agar dapat menutup biaya operasional yang dikeluarkan. Meskipun belum ada larangan tangkap untuk kedua jenis hiu tersebut, namun sebagian besar nelayan Tanjungluar merasa kuatir, hal ini terbukti jika hasil tangkapan terdapat hiu martil mereka akan tetap mendaratkan dan menjualnya dengan kondisi bagian kepala (capingnya) sudah terpotong dengan maksud untuk mengelabui petugas lapangan.

## Kupang
Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan basis pendaratan hiu dari alat tangkap rawai yang khusus untuk menangkap hiu. Jenis-jenis hiu yang terdata di PPP Tenau, Kupang, terdiri atas empat jenis yakni hiu martil, hiu botol, hiu tikus dan hiu lainnya. Produksi
hiu botol selama kurun waktu empat tahun, mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah yang tertinggi dari tiga jenis lainnya, yaitu sebesar 130.660 ton/tahun atau 68% dari total produksi. Produksi hiu tikus ( Alopias spp.) sebesar 5,372 ton/tahun (3%), hiu martil ( Sphyrna spp.) 5 % dan hiu lainnya 25%. Armada penangkap hiu di NTT berukuran kecil dengan tonase 2 – 6 GT. Alat tangkap yang digunakan adalah rawai tetap, rawai dasar, jaring insang dan pancing ulur.
Nelayan penangkap hiu mengoperasikan alat tangkapnya di wilayah perairan Selatan Pulau Rote, Timor dan Sabu bahkan sampai ke daerah perbatasan Indonesia-Australia. Daerah penangkapan hiu ini kemudian meluas ke arah timur sampai ke perairan Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tenggara, Tual atau pada kisaran titik koordinat antara 120 0 -131 0 BT dan 10 0 -11 0 LS. Perkembangan harga jual produk hiu, khususnya sirip hiu di Kupang dari tahun 2011-2016 berfluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan.
Di Kupang, implementasi PERMEN KP No.34/ PERMEN-KP/2015 belum begitu optimal karena banyak diantara para nelayan yang belum memahaminya secara jelas. Para nelayan merasa cemas dan takut kepada petugas lapangan jika hiu martil dan hiu koboi tertangkap. Jika hiu tersebut tertangkap mereka akan tetap mengambil dan mendaratkannya namun dengan kondisi yang sudah tidak utuh karena sirip sudah dipotong diatas kapal pada saat masih berada di tengah laut. Pada umumnya pemotongan sirip hiu di atas kapal juga dilakukan untuk jenis hiu lain yang tertangkap. Jaiteh et al. (2014; 2017) melaporkan bahwa sebagian besar nelayan hiu yang beroperasi di perairan Indonesia Timur melakukan pemotongan sirip hiu diatas kapal dan membuang sebagian besar bagian tubuhnya. Hal ini dilakukan karena tidak adanya persediaan es di kapal untuk menyimpan dagingnya dan terbatasnya ruang penyimpanan dalam palka. Namun, nelayan kadang-kadang mengangkut beberapa ekor untuk persediaan membuat dendeng dan di asin sebagai kebutuhan konsumsi keluarga dan untuk dijual ke pasar lokal.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN AKTIVITAS PERIKANAN
Secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa implementasi PERMEN KP No.59/PERMEN-KP/ 2014 dan PERMEN KP No.34/PERMEN KP/2015 belum begitu optimal karena banyak diantara para nelayan yang belum memahaminya dengan baik. Hal ini karena sosialisasi terhadap peraturan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh hingga ke
Efektifitas Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekpor Produk Hiu Appendik II Cites (Dharmadi., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.11 No.1 Mei 2019:
masyarakat nelayan dan pedagang pengepul produk hiu. Meskipun informasi pelarangan tersebut juga dapat diketahui melalui media sosial tetapi kadang-kadang pemahaman masyarakat pada lapisan bawah menjadi berbeda. Demikian juga persepsi peraturan tersebut yang dipahami oleh sebagian para petugas di lapangan adalah nelayan dilarang melakukan penangkapan hiu untuk semua jenis hiu. Beberapa informasi yang ditemukan di lapangan telah beberapa kali terjadi salah tangkap terhadap nelayan yang menangkap atau tertangkap hiu tersebut. Sementara nelayan sendiri belum memahami peraturan yang berlaku. Hal ini tentu akan merugikan bagi sebagian nelayan. Setelah adanya pembinaan terhadap nelayan yang dilakukan oleh Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah, khususnya di Lombok, penangkapan hiu menjadi normal, meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena kurangnya tenaga penangkap hiu yang bersedia menjadi ABK di kapal-kapal penangkap hiu.
Dari sisi aktivitas perikanan hiu di beberapa lokasi terjadi penurunan kegiatan penangkapannya, bahkan nelayan penangkap hiu di wilayah Palabuhanratu sejak tahun 2015 telah m engalihk an target penangkapannya dari ikan hiu untuk menangkap kelompok jenis ikan tuna, tongkol dan cakalang. Hal ini disebabkan oleh penghasilan penangkapan hiu yang semakin menurun, daerah penangkapan yang semakin jauh, dan waktu penangkapan yang lama. Selain itu, juga karena adanya peraturan pelarangan perdagangan untuk jenis yang terbatas yaitu hiu martil dan hiu koboi. Meskipun jenis hiu martil bukan sebagai spesies target tangkapan namun di perairan Indonesia jenis hiu ini sering tertangkap rawai dan jaring insang. Informasi kelompok nelayan di Tanjungluar menyebutkan bahwa kelompok jenis hiu martil sering tertangkap oleh nelayan yang menggunakan rawai dasar dan beroperasi di sekitar perairan sumba dan sekitarnya.
Namun demikian disisi lain, peraturan pelarangan ekspor hiu Appendiks II CITES yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdampak positif terhadap sumber daya hiu. Berdasarkan data statistik perikanan nasional telah terjadi peningkatan produksi hiu martil ( Sphyrna spp). Pada tahun 2014 produksi hiu martil meningkat 24% (dari 529 ton tahun 2013 menjadi 658 ton) kemudian pada 2015 terjadi peningkatan produksi menjadi 42% yakni dari 658 ton
tahun 2014 menjadi 894 ton (DJPT, 2016). Ini menunjukkan bahwa di perairan Indonesia telah terjadi peningkatan populasi hiu martil selama kurun waktu dua tahun (2014-2015) yang diduga dampak dari terbitnya kebijakan pelarangan ekspor jenis hiu tersebut. Namun demikian untuk mengetahui kondisi populasi hiu yang sesungguhnya dapat diketahui dengan menghitung hasil tangkapan per unit upaya- CPUE (Lucifora et al ., 2002). Kecenderungan naik turunnya CPUE dan frekuensi ukuran ikan dapat menunjukkan kondisi stok terhadap tingkat kematian akibat penangkapan (Holts et al., 1998) dan menggambarkan kondisi eksploitasi sumber daya perikanan yang sesungguhnya (Martosubroto, 2011).

## PERDAGANGAN HIU
Ham pir sem ua bagian tubuh hiu dapat diperdagangkan secara lokal, nasional maupun internasional. Pada umumnya produk hiu seperti sirip, tulang, kulit diperdagangkan ke luar negeri, sedangkan daging sebagian besar diperdagangkan secara lokal dan domestik, namun ada juga yang diekspor terutama ke negara Asia (India, Srilangka dan Bangladesh). Volume berbagai produk hiu yang diekspor disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan data yang dicatat BPSPL Denpasar (2016), volume produk hiu tertinggi periode Januari-Agustus adalah sirip hiu beku, tulang belakang kering, dan tubuh hiu beku tanpa kepala.
Sementara produk hiu yang diperdagangkan di Kupang-NTT dikelompokkan ke dalam sirip kering, daging (basah/segar), daging kering, dan tongkat hiu/ pangkal ekor. Volume ekspor produk hiu periode 2008- 2015 yang tercatat di daerah tersebut disajikan pada Gambar 4. Volume ekspor tinggi untuk daging hiu basah/segar terjadi pada periode 2008-2009 yaitu mencapai 50-80 ton, kemudian menurun secara drastis enam tahun kemudian pada periode 2010-2015. Sedang volume produk hiu lainnya berfluktuatif dan cenderung menurun setelah periode 2008-2015. Penurunan produksi produk hiu di Kupang pada 2012- 2015 diduga karena dampak adanya peraturan pemerintah tentang pelarangan produk hiu Appendiks II CITES yang diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia (PERMEN KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan perpanjangan PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/ 2015).
Gambar 3. Volume produk hiu yang diekspor oleh beberapa eksportir dari Denpasar (BPSPL, 2016). Figure 3. Volume of shark product export from some exporters of Denpasar (BPSPL, 2016). ( Catatan: para eksportir produk hiu dan pari yang akan mengirim produknya ke luar negara Indonesia wajib melakukan verifikasi produk yang akan dikirim ke BPSPL – KKHL, Direktorat Jenderal Ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Gambar 4. Volume ekspor produk hiu di Kupang – NTT. Figure 4. Export volume of shark products in Kupang – NTT.
Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi harga sirip hiu pada periode 2011-2016. Sirip hiu yang diperdagangkan terdiri dari beberapa jenis hiu yang dicampur dalam satu wadah/peti kemas sehingga m enyulitkan bagi petugas untuk m elak ukan identifikasi terhadap sirip hiu yang dilarang ekspor. Masuknya beberapa jenis hiu ke dalam Appendiks II CITES dan adanya larangan ekspor terhadap produk hiu martil dan hiu koboi ternyata berpengaruh positif terhadap harga jual. Sejak 2013 hingga tahun 2016 harga sirip hiu kering per kilogram mengalami kenaikan hingga 47% yakni dari Rp.750.000,- menjadi Rp. 1.100.000,-. Hal ini diduga karena berkurangnya
pasok produk hiu akibat terjadi penurunan hasil tangkapan hiu.

## KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN HIU
Meskipun telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai larangan ekspor hiu yang masuk Appendiks II CITES (hiu martil, Sphyrna spp, dan hiu koboi, Carcharhinus longimanus ) berdasarkan PERMEN KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/2015, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran perdagangannya terhadap produk hiu tersebut. Dalam
Efektifitas Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekpor Produk Hiu Appendik II Cites (Dharmadi., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.11 No.1 Mei 2019:
tahun 2015 paling tidak tercatat dua kasus pelanggaran perdagangan terhadap produk hiu Appendiks II CITES yang telah berhasil digagalkan oleh aparat penegak hukum atas hasil kerja sama
dengan para petugas lapangan (PSDKP, WCU-WCS, LSM, dan masyarakat). Dua kasus pelanggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 2. Harga sirip hiu di Kupang tahun 2011-2016 Table 2. Price list of shark fin at Kupang in 2011-2016 Tahun Harga (Rp)/Kg 2011 1.500.000 2012 1.700.000 2013 750.000 2014 800.000 2015 900.000 2016 1.100.000 Tabel 3. Kasus pelanggaran produk hiu Appendiks II CITES Table 3. Illegal trading case of shark product Appendix II CITES Lokasi Tgl Kasus Modus Pemilik Tindakan hukum Barang bukti Status hukum Bandara Soeta Jakarta 05 Okt 2015 Perdagangan sirip hiu martil dan hiu koboi Produk hiu dicampur JND Penyitaan 2 ton sirip hiu kering P21 Pelabuhan Tanjung Perak 15 Okt 2015 Perdagangan sirip hiu martil dan hiu koboi Produk hiu dicampur WNA China Penyitaan 274 kg sirip hiu martil (kering) Dan 1,2 kg sirip hiu koboi kering. Proses sidang PN Surabaya

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Pasca adanya PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/ 2015 berimbas positif pada perbaikan populasi ke empat jenis hiu yang dilarang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, pemberlakuan PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/2015 telah mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi nelayan penangkap dan pedagang hiu. Beberapa kasus pengamanan terhadap nelayan penangkap hiu telah dilakukan oleh penegak hukum sehingga kegiatan penangkapan hiu menjadi menurun. Dengan keluarnya PERMEN KP tentang pelarangan ekspor produk hiu Appendiks II CITES, setidaknya telah memberikan efek jera bagi sebagian besar nelayan dan pedagang produk hiu di beberapa daerah. Namun demikian PERMEN KP tentang pelarangan ekspor hiu Appendiks II CITES harus segera ditindak lanjuti dengan menerbitkan kebijakan penetapan kuota ekspor oleh Scientific Authority untuk mengeluarkan stok produk hiu Appendiks II CITES yang semakin menumpuk di gudang pengusaha (pengepul besar dan eksportir). Hal ini karena penangkapan ikan hiu di alam dan perdagangan nasional masih terus berlangsung.
Langkah selanjutnya adalah menetapkan kuota tangkap berdasarkan individu yang dapat diketahui dari jumlah sirip punggung yang dikumpulkan oleh para pedagang.

## Rekomendasi
Kegiatan sosialisasi pemahaman peraturan kebijakan konservasi sumber daya hiu perlu dilakukan secara intensif dan berkesinam bungan oleh pemerintah daerah di wilayah WPP-573 terutama di Palabuhanratu, Cilacap, Tanjungluar dan Kupang karena regulasi tentang konservasi belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan .
1. Kebijakan peraturan pelarangan ekspor produk hiu (PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/2015) perlu segera diperpanjang kembali minimal untuk satu tahun kedepan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasark an pertim bangan karakteristik biologi hiu martil dan hiu koboi, banyaknya hiu martil yang tertangkap berukuran kecil atau masih muda, dan sistem pendataan terhadap hiu Appendiks II CITES yang belum baik.
2. Penyusunan aturan dan ketentuan lengkap (SOP pemanfaatan produk hiu) perlu dilakukan oleh Ditjen
Teknis yang ditujukan kepada pelaku usaha (pengepul I-pengepul II-eksportir) untuk memisahkan produk hiu (sirip, tulang, kulit) dan mencatat volume berdasarkan jenis hiu yang ditetapkan masuk Appendiks II CITES.
3. Penguatan data hiu Appendiks II CITES terus dilakukan dengan pendataan hiu Appendiks II CITES mencakup daerah penangkapan, jumlah hiu yang tertangkap (ekor), dan distribusi penjualan hasil tangkapan hiu. Hal ini untuk mengetahui ketelusuran, keterlacakan, dan legalitas produk hiu yang akan dipasarkan (NDF = Non Detriment Findings ).
4. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan identifikasi produk hiu Appendiks II CITES terutama pengenalan ciri morfologi sirip (punggung, dada, ekor) kepada petugas bea cukai di bandara maupun di pelabuhan.
5. Perbaikan dan penguatan fasilitas pendaratan hiu di Tanjungluar-Lombok Timur penting dilakukan dalam rangka lebih menarik minat wisatawan yang sering datang m elihat produk perikanan, khususnya produk hiu.

## PERSANTUNAN
Tulisan ini merupakan hasil kegiatan penelitian tentang Kajian Mengenai Efektifitas Implementasi Kebijakan Konservasi Hiu dan Mamalia Laut WPP (573) yang didanai dari APBN tahun 2016 yang di laksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan – Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dibawah kelompok penelitian kebijakan konservasi sumber daya ikan dan pemulihan habitat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala TPI Tanjungluar, Kepala Unit PSDKP Kupang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kupang, Kepala Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu, dan Feriegha Agung Nugroho – Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Blaber, S.J.M., Dichm ont, C.M., W hite, W., Buckworth, R., Sadiyah, L., Iskandar, B., Nurhakim , S., Pillans, R., Andam ari, R., Dharmadi., & Fahmi. (2009). “Elasmobranchs in Southern Indonesian Fisheries: The Fisheries, the Status of the Stocks and Manage-ment Options.”
Reviews in Fish Bi-ology and Fisheries 19 (3): 367– 91. doi:10.1007/s11160-009-9110-9.
Bonfil, R. (2008). The biology and ecology of the silky shark, Carcharhinus falciformis. In Sharks of the
Open Ocean: Biology, Fisheries and Conservation; Blackwell Publishing: Oxford, UK. [CrossRef].
BPSPL. 2016. Bahan presentasi. Verifikasi produk hiu dan pari yang akan diekspor. Denpasar.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). (2015). Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. ISSN ISSN: 977 2354612 00, 486 hal.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). (2016). Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. ISSN ISSN: 977 2354612 00, 486 hal.
Dulvy, N.K., Fowler, S.L., Musick, J.A., Cavanagh, R.D., Kyne, P.M., Harrison, L.R., Carlson, J.K., Davidson, L.N.K., Fordham, S.V., Francis, M.P., Pollock, C. M., Simpfendorfer, C. A., Burgess, G. H., Carpenter, K. E., Compagno, L. J., Ebert, D. A., Gibson, C., Heupel, M. R., Livingstone, S. R., Sanciangco, J. C., Stevens, J. D., Valenti, S., & W hite, W. T. (2014) Extinction risk and conservation of the world’s sharks and rays. eLife 2014, 3, e00590. [CrossRef] [PubMed].
Fahmi., & Dharmadi. (2013). Tinjauan sta-tus perikanan hiu dan upaya konser-vasinya di Indonesia (p. 179). Jakarta: Direk-torat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Holts D.B., A. Juliana., Nishizaki, O.S., & Bartoo, N.W. (1998). Pelagic shark Fisheries along the west coast of the United States and Baja California, Mexico. Fisheries Research, 39, 115-125.
Jaiteh, V., Hordyk, A., C. Warren, C., Braccini, M., & N.R. Loneragan. 2014. Watch’s the catach? Recent trend in the Eastern Indonesian Shark Fishery. Power Point. Presented in the Shark International Conference, Durban, Soyth Africa, 2- 6 June 2014.
Jaiteh, V.F., Hordyk, A. R., Braccini, M., Warren, C., & Loneragan, N. R. (2017). Shark finning in eastern Indonesia: assessing the sustainability of a data- poor fishery. ICES Journal of Marine Science , 74(1), 242–253. doi:10.1093/icesjms/fsw170.
Lack, M., & Sant, G. (2011). The Future of Sharks: A Review of Action and Inaction (p. 41). Washington, D.C.: TRAFFIC International and the Pew Environment Group.
Efektifitas Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekpor Produk Hiu Appendik II Cites (Dharmadi., et al)
Lucifora L.O., Menni R.C., & Escalante, A.H. (2002). Reproductive ecology and abundance of the sand tiger shark, Carcharias taurus , from the South- Western Atlantic. ICES Journal of Marine Science , 59, 553–561.
Martosubroto, P. (2011). Laporan komisi nasional pengkajian sumberdaya ikan. Puslit P2KSI- Balitbang KP. 93 hal.
Musick, J.A., Burgess, G., Cailliet, G., Camhi, M. & Fordham, S. (2000). Management of sharks and their relatives (Elasmobranchii). Fisheries 25 : 9– 13.
PERMEN KP No.34/2014, tentang pelarangan perdagangan hiu apendik II CITES ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
PERMEN KP No. 59/PERMEN-KP/2015. Perpanjangan PERMEN KP No.34/2014, tentang pelarangan perdagangan hiu apendik II CITES ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
Rice, J., Harley, S. (2013). Updated stock assessment of silky sharks in the western and central Pacific Ocean. In Proceedings of the Scientific Committee Ninth Regular Session, Pohmpei, Federated States of Micronesia, 6–14 August 2013. WCPFC-SC9- 2013/SA-WP-03.