## GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN SENGEKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
Yoghi Arief Susanto UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail: yoghiariefsusanto@gmail.com

## Abstract
Significant developments in the sharia economy in Indonesia require attention in the event of a dispute between sharia economic actors. A simpler settlement is needed, so that a simple lawsuit that was born through Perma No. 2 of 2015 which was amended through Perma No. 4 of 2019, which was originally in Indonesia, is not intended to settle sharia economic disputes. The aims of this research are first; Analyzing the implementation of a simple lawsuit in the settlement of sharia economic disputes in the Religious Courts related to sharia economic principles. The results of this study conclude that; In the implementation of a simple lawsuit in the settlement of sharia economic disputes, there are still processes that are contrary to sharia economic principles, namely  the  execution  process  which  is  still  contrary  to  the  principles  of  justice  and  honesty principles, and the examination time is more than 25 (twenty five days) contrary to the principle of responsibility.
Keywords : Simple Lawsuit, Sharia Economics, Sharia Principles, Disputes

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  yang  signifikan  memerlukan perhatian  apabila  terjadi  sengketa  pada  pelaku  ekonomi  syariah.  Diperlukan penyelesaian  yang  lebih  sederhana,  sehingga  lahir  gugatan  sederhana  melalui Perma No. 2 Tahun 2015 yang dirubah melalui Perma No. 4 Tahun 2019 yang awal  keberadaannya  di  Indonesia  tidak  diperuntukan  untuk  penyelesaian sengeketa  ekonomi  syariah.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu Untuk  menganalisis implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan  Agama  dihubungkan  dengan  prinsip  ekonomi  syariah.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  implementasi  gugatan  sederhana  dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih terdapat proses yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah y.aitu proses eksekusi yang masih bertentangan dengan  prinsip  keadilan dan  prinsip  kejujuran, serta  waktu  pemerikasaan  yang lebih  dari  25  (dua  puluh  lima  hari)  bertentangan  dengan  prinsip  pertanggung jawaban.
Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah, Sengketa
Pendahuluan
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  menunjukan  kemajuan dalam berbagai sektor, sampai Tahun 2018 pada sektor perbankan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sudah mencapai 14 buah, Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 buah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 168 buah, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana, dan efek syariah juga sangat baik terdapat 407 Efek Syariah dari berbagai sektor. 1
Perkembangan  tersebut  perlu  menjadi  perhatian  berbagai  pihak  salah satunya  lembaga  penyelesaian  sengketa,  karena  ekonomi  syariah  dan  kegiatan bisnis  syariah  di  Indonesia  patut  di  antisipasi  terhadap  potensi  konflik  atau sengketa  yang  dapat  terjadi. 2 Sehingga  diperlukan  sebuah  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  memenuhi  rasa  keadilan  berdasarkan  nilai-nilai syariah.  Sengketa  ekonomi  syariah  dapat  terjadi  disebabkan  berbagai  macam faktor,  seperti  perbedaan  kepentingan,  aturan  yang  kaku  yang  jadi  hambatan pemenuhan  kebutuhan  masing-masing  pihak,  perbuatan  wanprestasi  atau perbuatan  melawan  hukum  sehingga  potensi  terjadinya  sengketa  menjadi semakin  besar. 3 Yang  akibatnya  dari  penyebab  tersebut  merugikan  salah  satu pihak. 4 Sengketa  ekonomi  syariah  mengalami  peningkatan  di  Indonesia,  sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, seperti yang disampaikan oleh Amran Suadi bahwa pada tahun 2017 sebanyak 229 perkara, tahun 2018 sebanyak 287 perkara, dan tahun 2019 sebanyak 312 perkara. 5 Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terdiri dari 26 Pengadilan Agama tingkat pertama, perkara ekonomi syariah dalam rentang tiga tahun terahir mengalami peningkatan, seperti tahun  2018  terdapat  13  perkara,  tahun  2019  terdapat  47  perkara,  dan  2020 terdapat 35 perkara. 6
Perkembangan  hukum  di  bidang  ekonomi  syariah  di  masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya  ringan,  terutama  di  dalam  hubungan  hukum  yang  bersifat  sederhana,
1 Mansur  Efendi, Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  diunduh  melalui https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/  pada  tanggal 07 Desember 2020.
2 Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 93/Puu- X/2012  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  Perbankan  Syariah . Prosiding  SNaPP:  Sosial,
Ekonomi dan Humaniora, 2015, 5.1: 723-730
3 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 1.
4 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik , Kencana, Depok, 2017, hlm. 5
5 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dampak  Pandemi  Covid-19 , disampaikan dalam Webinar Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2020.
6 Diambil  dan  diolah  dari  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP)  setiap Pengadilan Agama
Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
tujuannya agar setiap masalah dalam ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat  agar  tidak  ada  rasa  dendam  dan  benci  dari  kedua  belah  pihak, 7 tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. 8 Ketentuan hukum acara  yang  berlaku  pada  saat  ini,  dalam  Reglemen  Indonesia  yang  diperbarui Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama. 9 Karena bagi perkara yang nilainya kecil dan sederhana apabila harus menempuh proses yang panjang sesuai HIR, dan RBg maka akan terjadi sebuah ketimpangan antara nilai sengketa yang diperjuangkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 10 , yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 4 Tahun 2019 11 . Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang mana Pasal 3  Ayat  (2)  menjelaskan  dalam  penyelesaiannya  bisa  menggunakan  gugatan sederhana.  Aturan  tersebut  lahir  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan  memberikan  rasa  keadilan  kepada  para pihak yang bersengeketa.
Gugatan  sederhana  berusaha  mewujudkan  keadilan  melalui  penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang relatif lebih cepat. Bagi masyarakat Indonesia akses keadilan mencakup tantangan yang lebih kompleks, akses keadilan yang dimaksud memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang adil dan efektif yang dimiliki oleh Pengadilan sehingga menghasilkan sebuah putusan yang memuaskan. 12
Upaya tersebut belum berhasil dilakukan karena terdapat masalah dalam prakteknya,  yang  berakibat  belum  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dengan lahirnya  gugatan  sederhana.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pendahuluan  dari beberapa  Pengadilan  Agama  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Jawa  Barat, serta di perkuat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa gugatan  sederhana  pada  sengketa  ekonomi  syariah  masih  kurang  sosialisasi kepada masyarakat.
7 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik , Op. Cit , hlm. 10
8 Nevey Varida Ariani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018. 381-396, hlm. 382
9 Lihat Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
10 Yang selanjutnya disebut dengan Perma 2 tahun 2015 11 Yang selanjutnya disebut dengan Perma 4 tahun 2019
12 Estu Dyah Arifianti dkk, Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017, Hlm. 152

## Yoghi Arief Susanto
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Hal ini ditunjukan bahwa masih banyak pencari keadilan atau pengacara yang  belum  mengetahui  mekanisme  gugatan  sederhana,  terlebih  belum  ada Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat yang menjabarkan definisi atau bentuk-bentuk dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum baik secara cetak ataupun  informasi  di  website,  sehingga  masyarakat  masih  kebingungan menentukan perkaranya masuk kategori sederhana atau tidak. Berbeda dengan beberapa negara yang menerapkan gugatan sederhana salah satunya di California Amerika  Serikat  dibuat  kategori  perkara  dalam  panduan  resmi  seperti  kredit macet, setoran jaminan, dan penghentian pembayaran. 13
Di  Indonesia  belum  terdapat  panduan  resmi  yang  memudahkan masyarakat  pencari  keadilan,  sehingga  sering  dihadapkan  pada  istilah-istilah hukum  yang  sulit  dimengerti  dan  di  fahami  oleh  masyarakat,  terutama  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  yang  akibatnya  dapat  merugikan masyarakat. Pengaturan domisili para pihak yang ketat menjadikan aksesibilitas menjadi  terbatas.  Padahal  dalam  aktivitas  sehari-hari  interkasi  terjadi  melewati batas  tempat  tinggal  seseorang.  Dengan  kemajuan  teknologi  memungkinkan untuk interaksi dan transaksi antar negara.
Pelaksanaan eksekusi putusan ekonomi syariah dalam gugatan sederhana yang  tidak  diatur  secara  khusus,  yang  tetap  menggunakan  prosedur  eksekusi hukum  acara  biasa,  hal  ini  sering  menemui  jalan  buntu  karena  sulit  untuk memaksa  pihak  yang  kalah  untuk  melaksanakan  putusan  secara  sukarela  dan sudah menjadi percakapan umum bahwa penegakan hukum perdata di Indonesia tidak efektif terutama pelaksanaan putusan. 14 Yang pada ahirnya hal tersebut tidak sesuai  dengan  semangat  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  untuk menghindari kedengkian dan perselisihan yang berkepanjangan.
Tidak  mudahnya  dalam  menentukan  perkara  ekonomi  syariah  yang masuk  adalah  murni  perkara  dengan  obyek  materi  sederhana,  contoh  dalam sengketa  hutang-piutang  ada  jaminan  tanah  atau  gadai  tanah.  Karena  dalam menentukan  posisi  perkara  tiap  pihak  pasti  beda,  bisa  jadi  pihak  penggugat menyatakan ini wanprestasi tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah. 15
Prosesnya  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  harus  berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Perma 14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah menjelaskan  putusan  atau  penetapan  dalam  bidang  ekonomi  syariah  harus memuat  prinsip-prinsip  syariah  sebagai  dasar  untuk  mengadili. 16 Namun  dari hasil penelusuran peneliti dari 5 (lima) putusan gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah dari beberapa Pengadilan Agama di Jawa Barat, pertimbangan hakim  dalam  mengadili  perkara  gugatan  sederhana  masih  minim
13 California Courts, diakses dari laman http://www.courts.ca.gov/1012.htm 14 Estu Dyah Arifianti dkk. Op. Cit. Hlm. 155 15 Wasis Priyatno, Pemeriksaan Gugatan Sederhana, PN Sukadana Lampung,  2005, hlm.8 16 Lihat Pasal 5 Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
mempertimbangkan  atau  menggali  prinsip  Syariah. 17 Penyelesaian  sengketa ekonomi/bisnis  syariah  yang  berjalan  masih  merujuk  pada  hukum acara yang diadopsi  dari  HIR  ( Het  Herzeine  Inlandsche  Reglement ),  RBg  ( Rechts  Reglement Buitengewesten ),  Rv  ( Reglement  of  de  Rechtsvordering ),  yang  nafas  dan  ideologinya berkiblat pada sistem hukum Belanda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Sehingga timbul kerancuan jika secara materil sudah menggunakan hukum Islam, namun secara formil dalam penyelesaiannya masih menggunakan sistem hukum Belanda, 18 yang tidak berdasarkan nilai atau prinsip syariah. Berdasarkan  masalah  tersebut  diajukan  pertanyaan  penelitian  yaitu  : Bagaimana  implementasi  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  dihubungkan  dengan  prinsip  ekonomi syariah? Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis implementasi gugatan sederhana  dalam  penyelesaian sengketa ekonomi syariah  di  Pengadilan  Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah.

## Hasil dan Pembahasan Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Syariah
Pengertian Ekonomi Syariah
Kata  ekonomi  berasal  dari  kata  Yunani  yaitu aikos yang  berarti  rumah tangga,  dan nomos yang  berarti  mengatur.  Maka  secara  garus  besar  ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun pada  kenyataannya  ekonomi  mengatur  lebih  luas  seperti  kota  bahkan  suatu negara. 19 Definisi lain menjelaskan ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu  sosial  yang  khusus  mempelajari  tingkah  laku  manusia  atau  segolongan masyarakat  dalam  usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  relatif  tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. 20
Pandangan  Islam  menjelaskan  ekonomi  atau iqtisad berasal  dari  kata “qosdun” yang berarti keseimbangan dan keadilan. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama  Islam,  karena  ekonomi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari agama Islam, karena agama bukan hanya serangkaian kayakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas
17 Lihat  Putusan  Gugatan  Sederhana  Nomor  5/Pdt.G.S/2019/PA.Grt,  Nomor
6/Pdt.G.S/2019/PA.Grt, Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Grt, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk 18 Andi Saputra, Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Semangat Hukum Islam Rasa Belanda , diunduh melalui https://news.detik.com/berita/d-3120745/sengketa-ekonomi-syariah-di- indonesia-semangat-hukum-islam-rasa-belanda pada tanggal 06 Desember 2020.
19 Ika  Yunia  Fauzia  dan  Abdul  Kadir  Riyadi, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqasid Syariah . Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2
20 Deliarvov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi , Ed. 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, hlm. 3
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
termasuk dalam interkasi dengan manusia lainnya. 21 Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi yaitu 22 : Muhammad  Abdul  Manan  dalam  “ Islamic  economics  :  theory  and  practice ” mendefiniskan  ekonomi  Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Muhammad Nejatullah Al siddiqi dalam “ Muslim Economic Thinking : A Survey  Of  Contemporery  Literature ”  mendefiniskan  bahwa  ekonomi  Islam merupakan  respon  pemikir  muslim  terhadap  tantangan  ekonomi  pada  masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-quran dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.
Khursid  Ahmad  dalam  “ Studies  in  Islamic  Economics  (Perspective  of  Islam) ” mendefiniskan  ekonomi  Islam  merupakan  suatu  usaha  sistematis  untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.
M.  Syauqi  al  Fanjari  memberikan  definis  ekonomi  Islam  yaitu  segala sesuatu  yang  mengendalikan  dan  mengatur  aktivitas  ekonomi  sesuai  dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya. 23
Menurut Pasal 1 poin 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, mendefinisikan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 24
Prinsip Ekonomi Syariah Ekonomi syariah bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam al- quran dan sunnah, sehingga ada beberapa prinsip dalam ekonomi syariah yang menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional, diantaranya :
Pertama : Prinsip Keadilan (Al- ‘adalah). Prinsip ini berkaiyan dengan prinsip kesamaan,  meskipun  keduanya  tidak  sama  tapi  suatu  bentuk  perlawanan  atas kezaliman, salah satu bentuk kezaliman adalah tidak memenuhi kewajiban akad yang  telah  dibuat. 25 Keadilan  dalam  hukum  Islam menunjukan  keistiqomahan,
21 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam ,  Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 13-14 22 M. Nur Rianti Al-Arif Dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional , Prananda Media, Jakarta, 2010, hlm. 8
23 Abdul  Hadi, Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan  Syariah Dan Dasar  Hukumnya, Sinar Terang, Surabaya, 2005, hlm. 5-6
24 Lihat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Rkonomi Syariah, lihat juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
25 Fathurahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariat , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
kebaikan, keamanan, kekuatan dan persatuan. 26 Kewajiban menegakan keadilan berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 135 : Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar- benar  menegakan  keadilan  menjadi  saksi  karena  Allah  SWT  biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau  miskin,  maka  Allah  tau  kemaslahatannya,  maka  janganlah  kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ” Kedua : Prinsip Kebaikan (Al-Ihsan). Prinsip ihsan menjadi sangat penting karena bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun juga memperhatikan aspek ibadah, oleh karena itu Islam mengajarkan berbisnis harus menebarkan kebaikan.
Ketiga  :  Prinsip  Pertanggung  Jawaban  ( al-Masuliyah ). Prinsip  ini menekankan  bahwa  setiap  orang  dalam  masyarakat  diwajibkan  melaksanakan kewajibannya  demi  terciptanya  kesejahteraan  anggota  masyarakat  secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan baitul mal . Keempat : Prinsip Keseimbangan ( Wasathaniyah ). Syariat Islam mengakui hak-hak  pribadi  dengan  batas-batas  tertentu.  Syariat  juga  menentukan keseimbangan pribadi dan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman allah yang tertuang dalam surat al-isra ayat 29, al-furqan ayat 67, al-isra ayat 27, dan al- an’am ayat 141. 27
Kelima  :  Prinsip  Kejujuran  dan  Kebenaran  ( Ash-Shidiq ).  Prinsip  ini mencerminkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus berdasarkan kepada akhlaq yang  baik  yaitu  kejujuran  sebagai  nilai  etika.  Prinsip  ini  bisa  tercermin  dari menghindari transaksi yang gharar dan maisyir, riba, transaksi yang merugikan, tidak adanya paksaan, dan saling rela.
Keenam : Prinsip Kemanfaatan. Prinsip ini menjelaskan bahwa akad yang dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  aktivitas  ekonomi  syariat  harus  memberikan kemaslahatan, tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi sampai memberatkan.
Ketujuh : Prinsip Tertulis Al-Kitabah. Prinsip ini didasari dari firman allah al  baqorah  ayat  282-283,  kedua  ayat  tersebut  mengisyaratkan  agar  akad  yang dilakukan benar-benar baik bagi kedua belah pihak, sehingga harus dibuat secara tertulis. 28
Tinajuan Umum Tentang Gugatan Sederhana

## Pengertian Gugatan Sederhana
26 M. Samson Fajar, Keadilan Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami) , Al-Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 38-39
27 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam , Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 17-19
28 Fathurahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariat , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27

## Yoghi Arief Susanto
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Menurut Baldwin gugatan sederhana merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biaya murah, serta memiliki kekuatan hukum. Gugatan  sederhana  merupakan  sebuah  sarana  bagi  masyarakat  yang  ingin menuntut  sejumlah  uang  tanpa  harus  menyewa  jasa  pengacara  dan  materi gugatannya  tidak  besar,  selain  itu  pemeriksaan  perkara  yang  tidak  rumit  dan sederhana. 29
Black Law Dictionary mendefinisikan gugatan sederhana adalah “ a court that  informally  and  expeditiously  adjudicates  claims  that  seek  damages  below  a  specified monetary amount, usu. Claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation  court . 30 Maksud  dari  definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan, gantu rugi atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. 31
Gugatan sederhana dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang tepat, cepat dan murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan  formal.  Gugatan  sederhana  merupakan  suatu  lembaga  hukum  yang dimaksudkan memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. 32
Gugatan  sederhana  diartikan  juga  sebagai  “Pengadilan  Rakyat”  a tau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat. 33
Sudikno  Mertokusumo  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit  dan  sederhana  formalitas-formalitas  yang  diwajibkan  atau  diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin membaik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 34
Sejarah Gugatan Sederhana
Pada  awalnya  gugatan  sederhana  di  dirikan  oleh  Pengadilan  Cleveland pada  Tahun  1913,  gagasan  tersebut  muncul  sebagai  pengadilan  pertama  yang mengahiri  eksploitasi  orang  miskin  dengan  menawarkan  dan  mengutamakan
29 Sarwono, Hukum Acara perdata Terori dan Praktik , Sinargrafika, Jakarta, 2012, hlm. 15 30 Bryan.A.Gardner, Black Law Dictionary , 8th edition, West Publishing, 2004.
31 Ibid.
32 Christoper.  J.  Wheelan, Small  Claim  Court-A  Comparative  Study ,  Oxford  University Press, New York, 1990.
33 Texas Young Lawyears Association and The State Bar of Texas, How to See in Small Claim Court , 5th edition, 2001, hlm. 1
34 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
keadilan. 35 Gugatan  sederhana  yang  bersifat  longgar  diimplementasikan  pada pengadilan  koalisi  Norwegia  yang  di  dirikan  pada  Tahun  1719  yang  bertujuan untuk  melindungi  petani  dari  pengacara  yang  diyakini  memperbesar  kesalahan dan  meningkatkan  permusuhan antara  pihak  dengan  menggunakan  biaya yang tinggi. Gugatan sederhana pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada abad kedua  puluh  karena  proses  formal  peradilan  sipil  begitu  kompleks  rumit  dan mahal  yang  tidak  dapat  digunakan  oleh  sebagian  besar  orang  yang  memiliki penghasilan atau pengusaha kecil. 36
Di  Indonesia  gugatan  sederhana  pertama  kali  diperkenalkan  setelah keluar  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Gugatan Sederhana yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali,  Perma ini merupakan langkah besar dari  Mahkamah  Agung  untuk  mewujudkan  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perma ini diharapkan membantu masyarkat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang kecil dan memakan  waktu  lama  di  Pengadilan,  sehingga  tidak  ada  lagi  istilah “memperjuangkan kambing kehilangan kerbau”. 37
Gugatan  sederhana  merupakan  gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. 38 Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini lahir erat kaitannya dengan diperluasnya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonmi syariah. 39
Pada empat Tahun kemudian Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  ada perubahan  nominal  yang  bisa  diajukan  untuk  bisa  di  proses  melalui  gugatan sederhana yaitu menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Tidak  kurang  dari  dua  puluh  negara  berikut  yang  telah  melaksanakan penyederhanaan  prosedur  pengadilan  bagi  klaim  yang  nilai  perkaranya  kecil, seperti Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia,
35 Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court, hlm. 2.
36 Ibid. hlm. 3 37 Syamsul  Maarif,  MA Mengakhiri  Hukum  Kolonial  Belanda ,  Jurnal  Harian  Asia,  12 Oktober 2015, hlm. 1 38 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), Buku Saku Gugatan Sederhana , 2015, hlm. 8 39 Abdul  Rasyid, Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah ,  Public  of  Faculty Members, Januari 2017
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat dengan nama lembaga sebagai berikut 40 : a. The Small Claims Court terdapat di Negara Amerika Serikat dan Singapura.
b. The Small Claims Tribunal terdapat di Negara New Zealand, Singapura dan Hongkong.
c. The Consumer Claims Tribunal terdapat di Negara Australia.
d. The Market Court terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.
e. Consumer Dispute Redressal Agencies/District Forum , terdapat di Negara India.
Small Claim Court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. Small Claim  Court juga  dianggap  sebagai  jalan  tengah  yang  menjembatani  antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

## Tujuan Gugatan Sederhana
Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomoi syariah agar  setiap  segala  permasalahan  yang  timbul  dalam  kegiatan  ekonomi  syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan suatu persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. 41
Persengketaan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  secepatnya  sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika persengketaan terjadi terus menerus maka suatu  kehancuran  yang  timbul  dan  kemungkinan  besar  dapat  membinasakan manusia. Dalam Islam tidak diperbolehkan perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin rumit dan tajam.

## Manfaat Gugatan Sederhana
Asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  telah  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Berdasarkan  asas  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  Pasal  2  ayat  (4) “peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Serta Pa sal 4 ayat (2) “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan “Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  untuk
40 Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System , Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014, hlm. 283.
41 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik . Op. Cit, hlm. 10
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya  proses  berperkara  di  pengadilan.”  Jelas kiranya gugatan  sederhana  ini dapat menyelesaikan perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu  yang  lama  dan  dilakukan  dengan  hukum  beracara  yang  sederhana  dan biayanya pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 42
Beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya gugatan sederhana dalam penyelesaian  sengketa  adalah 43 :  mendapatkan  aksebilitas  yang  lebih  tinggi; menciptakan peradilan yang sederhana, dan cepat; memberikan pilihan bagi pihak dalam  menentukan  sistematika  dan  yurisdiksi  yang  akurat;  dan  meminimalisir penumpukan kasus di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.

## Pengaturan Gugatan Sederhana
Mahkamah  Agung  dalam  kinerjanya  menangani  perkara  menunjukan peningkatan yang signifikan akibat dari diterbitkannya aturan yang mendukung penyelesaian  perkara  dan  peningkatan  akses  keadilan.  Untuk  mendukung percepatan dalam penyelesaian perkara di 4 (empat) badan peradilan Mahkamah Agung  telah  menerbitkan  beberapa  aturan  seperti  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015 Jo Perma No. 4 Tahun 2019), Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Perma No 1 Tahun 2019),  serta  Administrasi dan  Persidangan  Perkara Peidana  Secara  Elektronik (Perma No. 4 Tahun 2020).
Pembentukan  gugatan sederhana  melalui  Perma  No.  2  Tahun  2015  Jo Perma No. 4 Tahun 2019 dinilai sebuah regulasi yang paling revolusioner, hal tersebut  disebabkan  karena  mengandung  pembaharuan  sistem  hukum  acara perdata  yang  sebelumnya  merujuk  kepada  HIR,  RBg,  dan  Rv.  Gugatan sederhana  merupakan  salah  satu  mekanisme  pmeriksaan  yang  cepat  untuk mengambil  keputusan  atas  tuntutan  kerugian  atau  utang  piutang  dengan  nilai gugatan yang kecil.

## Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah
Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik  perorangan  maupun  badan  hukum  yang  melakukan  akad  atau  perjanjian dengan  prinsip  syariah yang  salah satu  pihak  melakukan  wanprestasi  dan/atau melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga  mengakibatkan  pihak  yang lainnya merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad  syariah  dengan  pihak  lain,  maka  antara  pihak  tersebut  telah  terjalinnya perikatan.  Oleh  karena  itu  menurut  hukum  perdata,  kesepakatan  yang  telah
42 Tri Jata Ayu Pramesti, “ Seluk Beluk Gugatan sederhana ”, https://www.hukumonline.com/ , diakses pada tanggal 28 Februari 2021.
43 Wayan Jendra, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB , Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2019, hlm. 17
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bari mereka yang membuatnya. 44
Pada  umumnya  sengketa  yang  muncul  dikarenakan  ada  penipuan  atau ingkar janji oleh salah satu pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau yang telah disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melakukan apa yang telah disepakati namun tidak sama persis sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan,  pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak melakukan telah melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dalam melakukannya padahal menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga hal tersebut mengakibatkan sengketa. 45
Faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah yaitu:
a. Proses terbentuknya akad ada sebuah ketidak sepahaman dalam proses bisnis karena hanya berorientasi keuntungan.
b. Akad sulit dilaksanakan karena : 1) Para  pihak  kurang  cermat  atau  kurang  hati-hati  ketika  melakukan perundingan terdahulu.
2) Tidak  memiliki  keahlian  dalam  mengkontruksikan  norma-norma  akad yang pasti adil dan efisien.
3) Kurang  mampu  mencermati  resiko  yang  potensial  akan  terjadi  atau secara sadar membiarkan potensi itu terjadi.
4) Tidak jujur dan tidak amanah.
Dari jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasian menjadi empat diantaranya :
a. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
b. Sengketa  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dengan  lembaga pembiayaan.
c. Sengketa ekonomi syariah antara orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
d. Sengketa ekonomi syariah bisa dalam bentuk permohonan pailit (PPP) dan juga bisa penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) dibidang ekonomi syariah disamping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara yang tidak murni sebagai perkara kepailitan). 46
Kebanyakan dari sebab terjadi sengketa ekonomi syariah adalah karena tidak adanya keserasian, antara pribadi-pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada pihak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari salah satu pihak yang meraa dirugikan oleh pihak lain.
44 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik ,  Kencana, Depok, 2017, hlm. 5 45 Lihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
46 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 18-19
Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
Ekonomi syariah sudah menjadi intrumen penting dan berkembang pesat dalam  sistem  perekonomian  umat  manusia.  Aktivitas  ekonomi  syariah  telah melibatkan  banyak  orang  sebagai  pelakunya,  setiap  manusia  memiliki  naluri untuk  beraktivitas  dan  hidup  dengan  orang  lain. 47 .  Interaksi  sosial  tersebut meliputi  kerjasama (cooperation) ,  persaingan  ( competition ),  bahkan  berbentuk pertikaian  atau  pertengkaran  ( conflict ). 48 Yang  dapat  menimbulkan  sengketa. Selain itu aktivitas ekonomi syariah tidak selalu sesuai akad, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sebuah sengketa 49 . Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan berdasarkan hukum syariah 50 dan KUH Perdata.
Implementasi  Gugatan  Sederhana  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama  Dihubungkan  Dengan  Prinsip Ekonomi Syariah
Gugatan sederhana sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi bisnis terutama yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM).  Perkembangan  UMKM  di  Indonesia  terus  meningkat akibat dari krisis keungan global mengintensifkan fokus kebijakan kepada usaha kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sistem pengadilan biasa sering diluar jangkauan dari konsumen pada umumnya. proses penyelesaian perkara perdata  memiliki korelasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi  dan iklim  investasi.  Pada  setiap  transaksi  bisnis  selalu  berpotensi  menimbulkan sengketa.
Transaksi  berbasis  akad  syariah  yang  nilai  materinya  di  bawah  Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) terjadi pada Baitul Maal Watanwil (BMT). BMT  adalah  unit  usaha  yang  berbentuk  koperasi  yang  mendukung  usaha ekonomi kecil ke bawah. Biasanya BMT akan memberikan jasa penitipan uang (menabung)  dan  pinjaman  pihak-pihak  yang  membutuhkan  dana  dalam  skala kecil. 51
Sejarah  umat  manusia  menunjukkan  selalu  terjadi  pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain, karena memang reason d’etre hukum  adalah conflict  of  human  interest . 52 Ini  mengandung  makna  bahwa,
47 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2001, hlm. 73
48 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm.
64
49 Johny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Aplikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum , Putra Media Nusantara ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 30
50 M. Syafii Antonio, Bank Syariah,Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan . Bank Indonesia, dan Tazkiyah Institute, Jakarta, 1999, hlm. 214.
51 Reonika Puspita Sari, Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak Atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur), Jurnal Ilmiah Mizani, Vol. 5, No. 1, Desember 2018, hlm. 14.
52 Sudikno  Mertokusumo, Beberapa  Asas  Pembuktian  Perdata  dan  Penerapannya  Dalam Praktek ,  Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 2.
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
hukum  itu  ada  adalah  untuk  menghilangkan  atau  paling  tidak  untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian
Untuk mengatasi atau menyelesaikan sengketa, dalam kehidupan sosial manusia  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Frans  Hendra  Winarta 53 mengatakan bahwa  secara  konvensional,  penyelesaian  sengketa  dalam  dunia  bisnis,  seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur,  dan  sebagainya  dilakukan  melalui  proses  litigasi.  Proses  litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa  secara  litigasi  merupakan  sarana  akhir  ( ultimum  remidium )  setelah alternatif  penyelesaian  sengketa  lain  tidak  membuahkan  hasil.  Hal  serupa  juga dikatakan  oleh  Rachmadi  Usman 54 ,  bahwa  selain  melalui  pengadilan  ( litigasi ), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan ( non litigasi ), yang lazim  dinamakan  dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  atau  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Jika melihat substansi gugatan sederhana yang tertuang dalam Perma No. 2  Tahun  2015  yang  dirubah  oleh  Perma  No.  4  Tahun  2019  pada  mula diberlakukannya dikhususkan untuk peradilan umum saja, bukan untuk peradilan agama, baru setahun kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun  2016  yang  menyatakan  bahwa  sengketa  ekonomi  syariah  dapat menggunakan gugatan sederhana dengan merujuk pada Perma No. 2 Tahun 2015 yang dirubah oleh Perma No. 4 Tahun 2019.
Sehingga jika berkaca pada hal tersebut gugatan sederhana pada dasarnya diperuntukan  bukan  untuk  menegakan  hukum  materil  Islam,  apalagi  ekonomi syariah yang pemeriksaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Namun kondisi yang ditemukan dari dua Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Garut memiliki persamaan dan  perbedaan  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  gugatan sederhana, yang secara umum gambaran masalah dituangkan dalam tabel.
Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
di Pengadilan Agama Sistem Hukum Kondisi Kenyataan Substansi Hukum Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara  spesifik    yang  mengatur  tentang  ekonomi  syariah. Ketidak  jelasan  prinsip  syariah  sehingga  harus  merujuk kepada  Fatwa  DSN  MUI,  Peraturan  BI,  POJK,  Undang-
53 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa , Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm.
1-2
54 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8
Undang  Perbankan  Syariah,  dan  Kompilasi  Hukum
Ekonomi Syariah. Struktur Hukum Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro, juga  bidang  usaha  sektor  riil,  produksi,  distribusi  dan konsumsi,  serta  masih  terbatasnya  hakim-hakim  yang memiliki  sertifikasi  dan  kualifikasi  sebagai  hakim  ekonomi syariah. Budaya Hukum Masih ada stigma dari masyarakat bahwa Pengadilan Agama hanya  menangani  perkara  bidang  hukum  perkawinan, sehingga  kepercayaan  kepada  Pengadilan  Agama  dalam penyelesaian ekonomi syariah masih kurang.
Pada proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah hakim harus memperhatikan nilai-nilai  tersebut  agar  yang  diputuskan  oleh  hakim  bisa  membawa  keadilan meskipun secara hukum formil dan materil tidak diperuntukan untuk menegakan hukum Islam. Secara relevansi proses pemeriksaan gugatan sederhana yang diatur dalam  Perma  4  Tahun  2019  dengan  Perma  14  Tahun  2016  dengan  prinsip ekonomi syariah tidak bertentangan hal tersebut penulis uraikan sebagai berikut :
Tabel 2. Relevansi Mekanisme Pemeriksaan Gugatan Sederhana
Dengan Prinsip Ekonomi Syariah Aspek/Jenis Ketentuan Gugatan Sederhana Prinsip Ekonomi Syariah Proses Pendaftaran Ada  syarat  tertentu  untuk bisa dilakukan dengan gugatan  sederhana  seperti nilai  objek  materilnya  tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah), harus berdomisili hukum di wilayah  pengadilan  yang sama  dan  bukan  perkara yang  menjadi  kewenangan peradilan khusus, hal tersebut dilakuka oleh panitera. Ketentuan  tersebut  bisa dikatakan  sebagai  bentuk kebaikan  ( Al-Ihsan )  agar dalam  penyelesaian  sengketa dengan  gugatan  sederhana menemukan sebuah kemudahan apabila ada batasan  tertentu  yang  dapat memudahkan. Selain itu bisa termasuk  prinsip mas’uliyah (pertanggung jawaban) dimana  Panitera  Pengadilan Agama secara terbuka memeriksa kelengkapan gugatan  dari  para  pihak, sebagai bentuk pelayanan.
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Upaya Perdamaian Diberikan  nasihat-nasihat oleh hakim di persidangan Upaya tersebut hanya pemberian  nasihat-nasihat, tidak melakukan upaya seperti mediasi atau musyawarah lainnya, sehingga  hal  ini  tidak memiliki  daya  paksa  kepada para pihak yang bersengketa. Proses  Pemeriksaan Pendahuluan Pada  proses  ini  hakim sebelum masuk ke persidangan akan memeriksa  uraian  gugatan dengan  bukti  yang  ada apakah  masuk  kategori sederhana atau tidak. Waktu pemeriksaan pendahuluan 3 hari  sejak  ditunjuka  hakim yang memeriksa. Hal  ini  merupakan  bentuk kehati-hatian  dari  hakim sebelum  memeriksa  perkara gugatan sederhana proses ini merupakan bentuk pelaksanaan  prinsip  keadilan untuk  mencapai  sebuah kemaslahatan. Tahap Persidangan Penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  dengan gugatan  sederhana  dibatasi maksimal  25  hari  kerja. Proses  persidangan  hanya gugatan, jawaban dan putusan. Pembuktian dilampirkan  dalam  jawaban dan gugatan secara langsung. Pada proses ini ada beberapa asas  yang  relevan  yaitu  asas keadilan,  prinsip mas’uliyah (pertanggung jawaban), prinsip wasathaniyah (keseimbangan)  dan  prinsip kejujuran/kebenaran. Namun pelaksanannya pemeriksaan  lebih  dari  25 hari sehingga hal ini merugikan  para  pihak  yang bersengketa. Putusan Putusan secara tegas mengisyaratkan segala putusan  dan  penetapan pengadilan  harus  memuat prinsip-prinsip syariah dijadikan dasar dalam mengadili. Proses ini merupakan bentuk pelaksanaan  prinsip  keadilan dan  pertanggung  jawaban ( mas’uliyah ).  Karena  putusan merupakan  Mahkota  Hakim dan alur berfikir hakim Pelaksanaan Eksekusi Diatur  mengenai  waktu aanmaning  pada  proses eksekusi Proses ini dinilai bertentangan  dengan  prinsip syariah  terutama  prinsip kebaikan,  kejujuran  atau
kebenaran  dan  pertanggung jawaban.
Dari  tabel  tersebut  pelaksanaan  eksekusi  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah, seharusnya ketika putusan sudah diberikan oleh hakim, maka pihak yang diberikan  kewajiban  untuk  membayar  harus  melakukan  kewajibannya,  jika dikaitkan dengan prinsip syariah hal tersebut merupakan bagian dari kejujuran yang  dilandasi  oleh  akhlak,  salah  satu  indikatornya  adalah  tidak  ada  paksaan. Karena jika ada pelaksanaan eksekusi akan menimbulkan kedengkian di kedua belah  pihak,  proses  eksekusi  tentunya  bersifat  paksaan,  tidak  hanya  itu  pada pelaksanaannya  melibatkan  aparatur  keamanan  demi  kelancaran,  sehingga  hal tersebut  dikhawatirkan  akan  memperuncing  masalah  bukan  menjadi  solusi terhadap  masalah.  Pada  penyelesaian  sengketa  secara  filosofis  harus  menjaga persaudaraan 55 ,  karena  hal  tersebut  landasan  bangunan  sosial,  hukum,  dan tingkah  laku.  Serta  hal  ini  bertentangan  juga  dengan  prinsip  keadilan  dimana Keadilan dalam hukum islam menunjukan, keamanan, kekuatan dan persatuan. Sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  apabila  pelaksanaan  eksekusi terhadap putusan di Indonesia sering menemui jalan buntu, dimana selalu ada faktor eksternal yang sering memanaskan proses tersebut, yang akibatnya masalah menjadi  semakin  meruncing  dan  berakibat  tidak  baik  kepada  para  pihak. Seharusnya secara sadar pihak yang dinyatakan harus membayar harus melakukan kewajibannya dalam rangka menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan sehingga sesuai dengan prinsip keadilan.
Pada gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  hakim  hanya  bersifat  nasihat-nasihat, namun  hal  ini  dinilai  belum  maksimal  karena  tidak  bersifat  memaksa,  padahal rasul  memberikan  isyarat bahwa  penyelesaian  harus  di  selesaikan  dengan sulhu atau perdamaian dengan jalan mediasi atau tahkim.
Pada pelaksanaannya hakim tidak dapat memaksakan kepada pihak yang dibebani kewajiban membayar pada putusan untuk dilaksanakan secara langsung atau melalui angsuran, sehingga hal ini masih menimbulkan masalah dan proses eksekusi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Pada proses pemeriksaan terkadang lebih dari 25 (dua puluh lima hari) kerja  seperti  yang  sudah  diamanatkan  dalam  perma,  hal  tersebut  dipengaruhi karena kuantitas perkara selain ekonomi syariah cukup banyak dan menjadi beban hakim.  Semakin  lama  penyelesaian  hal  ini  berdampak  tidak  baik  kepada  pihak yang bersengketa, terlebih jika hakim lebih dari hari yang telah ditentukan maka hakim bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip pertanggung jawaban. Karena  sebagai  penegak  hukum  hakim  harus  istiqomah  terhadap  ketentuan hukum  yang  berlaku,  dan  wajib  melaksanaknnya  tanggung  jawabnya  sebagai
55 Law Office of Remy & Darus Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah Jakarta, Oktober 2002, hlm. 60

## Yoghi Arief Susanto
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
bagian dari kontribusi untuk terciptanya kondusifitas dan kesejahteraan melalui penegakan hukum yang berkeadilan.
Hukum dan ekonomi memang tidak dapat dilepaskan. Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat erat dan bersifat timbal balik. Hukum mempengaruhi perkembangan  ekonomi 56 Pertumbuhan  ekonomi  ( economic  growth )  pada  suatu Negara menjadi perhatian utama bagi para ekonom dan politikus karena dapat menjadi indikator naik atau turunnya kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan di dalam buku economic development 57 dan hukum menjadi aspek yang  sangat  penting  dalam  kontribusi  pertumbuhan  ekonomi.  Hukum mempunyai posisi yang amat penting di dalam upaya untuk menyediakan kondisi yang  dapat  memacu  tumbuhnya  pembangunan  ekonomi  serta  untuk  menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi
Kesimpulan
Implementasi  gugatan  sederhana  pada  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah di Pengadilan Agama, masih terdapat proses yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, Pertama: proses eksekusi yang masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan prinsip kejujuran, Kedua : waktu pemeriksaan yang melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja yang tidak sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2016 sehingga bertentangan dengan prinsip pertanggung jawaban.
Daftar Pustaka Abdul  Hadi, Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan  Syariah  Dan  Dasar Hukumnya, Sinar Terang, Surabaya, 2005. Abdul Jali, Peran Hukum dalam Pembangunan ekonomi , Journal of Finance, Volume 2 Nomor (1). Abdul Rasyid, Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah , Public of Faculty Members, Januari 2017 Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dampak  Pandemi  Covid-19 , disampaikan dalam Webinar Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2020.
Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik ,  Kencana, Depok, 2017. Andi Saputra, Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Semangat Hukum Islam Rasa Belanda , diunduh melalui https://news.detik.com/berita/d-
56 Abdul Jali, Peran Hukum dalam Pembangunan ekonomi , Journal of Finance, Volume 2
Nomor (1), hlm 1-3
Todaro  and  Stephen  C.  Smith, Economic  Development  Eleventh  Edition ,  United  Statae:
Kendallville, 2011, hlm. 14-15
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 79-98, doi: 10.15575/as.v3i1.17535
3120745/sengketa-ekonomi-syariah-di-indonesia-semangat-hukum- islam-rasa-belanda pada tanggal 06 Desember 2020. Bryan.A.Gardner, Black Law Dictionary , 8th edition, West Publishing, 2004. California Courts, diakses dari laman http://www.courts.ca.gov/1012.htm Christoper. J. Wheelan, Small Claim Court-A Comparative Study , Oxford University Press, New York, 1990. Deliarvov, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi ,  Ed.  3,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2012. Estu  Dyah  Arifianti  dkk, Perluasan  Akses  Terhadap  Keadilan  Melalui  Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017. Fathurahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariat , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Fathurahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di  Lembaga Keuangan Syariat , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa , Sinar Grafika, Jakarta 2012. Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah . Kencana, Jakarta, 2018. Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase Visimedia, Jakarta, 2011. Johny  Ibrahim, Pendekatan  Ekonomi  Terhadap  Hukum,  Teori  dan  Aplikasi Penerapannya  dalam  Penegakan  Hukum ,  Putra  Media  Nusantara  ITS
Press, Surabaya, 2009.
Jurnal  oleh  Tim  Peneliti  Pusat  Studi  Hukum  Islam  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court. Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara- Negara Common Law System , Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014. Law Office of Remy & Darus Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah Jakarta, Oktober 2002. M. Nur Rianti Al-Arif Dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Antara  Ekonomi  Islam  dan  Ekonomi  Konvensional ,  Prananda  Media, Jakarta, 2010.
M.  Samson  Fajar, Keadilan  Hukum  Islam  (Tinjauan  Multidisipliner  Dalam  Kasus Poligami) , Al-Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014. M. Syafii Antonio, Bank Syariah,Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan . Bank Indonesia, dan Tazkiyah Institute, Jakarta, 1999.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia  (PSHK),  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), Buku Saku Gugatan Sederhana , 2015.
Mansur  Efendi, Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  diunduh  melalui https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi- syariah-di-indonesia/ pada tanggal 07 Desember 2020.
Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam , Rajawali Press, Jakarta, 2015.
Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 93/Puu-X/2012  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  Perbankan Syariah . Prosiding  SNaPP:  Sosial,  Ekonomi  dan  Humaniora,  2015, 5.1: 723-730 Nevey Varida Ariani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018. 381-396. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam , Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Reonika  Puspita  Sari, Urgensi  Usul  Fikih  Dalam  Perkembangan  Lembaga  Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak Atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur), Jurnal Ilmiah Mizani, Vol. 5, No. 1, Desember 2018. Sarwono, Hukum Acara perdata Terori dan Praktik , Sinargrafika, Jakarta, 2012. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982. Sudikno Mertokusumo, Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek ,  Liberty, Yogyakarta, 1980. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta. Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda , Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015.
Texas Young Lawyears Association and The State Bar of Texas, How to See in Small Claim Court , 5th edition, 2001. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development Eleventh Edition , United Statae: Kendallville, 2011.
Tri Jata Ayu Pram esti, “ Seluk Beluk Gugatan
sederhana ”,
https://www.hukumonline.com/ , diakses pada tanggal 28 Februari 2021.
Wasis Priyatno, Pemeriksaan Gugatan Sederhana, PN Sukadana Lampung,  2005. Wayan Jendra, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB , Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2019.
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).