INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3929-3944 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global
Emiel Salim Siregar 1 ✉ , Felix Ivander Siregar 2 , Muhammad Rizky 3 , Raditya Al Fatur 4 ,
Sintia Natasya 5 , Nayla Warohma 6
Universitas Asahan
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional melalui  berbagai  mekanisme,  termasuk  Dewan  Keamanan,  Mahkamah  Internasional,  dan  misi pemeliharaan  perdamaian.  Penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  PBB  berhasil  menegakkan  hukum internasional  sekaligus  menghadapi  kritik  terkait  kemampuannya  yang  kadang-kadang  dianggap melemahkan  hukum  tersebut.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  digunakan  untuk mengeksplorasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  PBB  dalam  menegakkan  hukum internasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  PBB  berhasil  melalui  resolusi  Dewan Keamanan  dan  penyelesaian  sengketa  di  Mahkamah  Internasional,  pengaruh  politik,  hak  veto,  dan keterbatasan  sumber  daya  sering  kali  menghambat  efektivitasnya.  Studi  kasus  seperti  Perang  Irak (2003),intervensi di Libya (2011), dan konflik Israel-Palestina (1948 berkelanjutan hingga saat ini 2024) mengilustrasikan  dinamika  ini.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  reformasi  dalam  struktur  dan mekanisme  PBB  diperlukan  untuk  meningkatkan  kemampuannya  dalam  menegakkan  hukum internasional secara lebih adil dan efektif.
Kata  Kunci: Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Hukum  Internasional,  Dewan  Keamanan,  Mahkamah Internasional, Pemeliharaan Perdamaian, Hak Veto
Abstract
The  United  Nations  (UN)  plays  an  important  role  in  enforcing  international  law  through  various mechanisms,  including  the  Security  Council,  the  International  Court  of  Justice,  and  peacekeeping missions. This research analyzes how the UN has succeeded in upholding international law while facing criticism regarding its ability, which is sometimes seen as weakening that law. Qualitative methods with a case study approach are used to explore the factors that influence the effectiveness of the UN in enforcing  international  law.  The  research  results  show  that  although  the  UN  is  successful  through Security  Council  resolutions  and  dispute  resolution  at  the  International  Court  of  Justice,  political influence, veto rights and limited resources often hinder its effectiveness. Case studies such as the Iraq War (2003), the intervention in Libya (2011), and the Israeli-Palestinian conflict (1948 continuing to the present 2024) illustrate this dynamic. This research concludes that reforms in the UN's structures and mechanisms are needed to improve its ability to enforce international law more fairly and effectively.
Keywords: United  Nations,  International  Law,  Security  Council,  International  Court  Of  Justice, Peacekeeping, Veto Rights

## PENDAHULUAN
Hukum internasional adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antar negara dan  entitas  internasional  lainnya.  Kerangka  ini  mencakup  berbagai  aspek  seperti perdamaian,  keamanan,  hak  asasi  manusia,  dan  kerjasama  ekonomi.  Dalam  sistem internasional  yang  semakin  kompleks  dan  saling  terhubung,  penegakan  hukum internasional  menjadi  sangat  penting  untuk  menjaga  stabilitas  global  dan  memastikan bahwa semua negara mematuhi standar yang telah disepakati bersama.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan bersahabat antar negara, dan mempromosikan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah- masalah global. Salah satu cara utama PBB mencapai tujuannya adalah melalui penegakan hukum internasional. Melalui berbagai organ dan mekanismenya, seperti Dewan Keamanan (UNSC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan misi pemeliharaan perdamaian, PBB berusaha memastikan bahwa hukum internasional dihormati dan diterapkan.
Dewan  Keamanan  (UNSC)  adalah  salah  satu  organ  utama  PBB  yang  bertanggung jawab  atas  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Dewan  ini  memiliki kekuasaan  untuk  mengambil  tindakan  kolektif  atas  nama  anggota  PBB,  termasuk  sanksi ekonomi dan penggunaan kekuatan militer jika diperlukan untuk menegakkan keputusan- keputusannya.
Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa  hukum  antar  negara  dan  memberikan  opini  hukum  tentang  berbagai  masalah yang dirujuk kepadanya oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Putusan-putusan ICJ mengikat  negara-negara  yang  terlibat  dalam  sengketa  dan  berkontribusi  pada pengembangan dan penegakan hukum internasional.
Misi pemeliharaan perdamaian PBB melibatkan pengiriman pasukan multinasional ke wilayah  konflik  untuk  mengawasi  gencatan  senjata  dan  membantu  menciptakan  kondisi yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang. Misi-misi ini berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan hukum internasional di lapangan dan mendukung proses penyelesaian konflik.
Melalui  kombinasi  organ  dan  mekanisme  ini,  PBB  memainkan  peran  sentral  dalam penegakan  hukum  internasional,  membantu  menjaga  stabilitas  global,  dan  memastikan bahwa negara-negara mematuhi standar internasional yang disepakati.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  menegakkan  dan  melemahkan  hukum internasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih kaya dan detail terhadap fenomena kompleks yang melibatkan dinamika politik, hukum, dan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran PBB dalam Menegakkan Hukum Internasional
a. Dewan Keamanan PBB
Dewan  Keamanan  PBB  (UNSC)  memiliki  peran  penting  dalam  penegakan  hukum internasional melalui berbagai mekanisme yang efektif dan beragam. Salah satu mekanisme utamanya adalah penerbitan resolusi dan sanksi yang mengikat untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Contohnya adalah Resolusi 1973 yang dikeluarkan untuk intervensi di Libya, di mana Dewan Keamanan mengizinkan penggunaan kekuatan  militer  untuk  melindungi  warga  sipil  yang  terancam  oleh  konflik  bersenjata. Keputusan  ini  menyoroti  kemampuan  Dewan  Keamanan  dalam  merespons  krisis internasional  dengan  tindakan  yang  konkret  dan  tegas,  menunjukkan  komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas global.
Selain  itu,  Dewan  Keamanan  juga  berperan  dalam  menegakkan  keadilan  melalui pembentukan  pengadilan  ad  hoc,  seperti  Pengadilan  Pidana  Internasional  untuk  bekas
Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan- pengadilan  ini  didirikan  untuk  mengadili  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dan  genosida  yang  terjadi  selama  konflik  di  wilayah  tersebut.  Dengan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius ini, pengadilan ad  hoc  berkontribusi  signifikan  dalam  penegakan  hukum  internasional  dan  memberikan preseden penting yang memperkuat sistem hukum internasional.
Secara  keseluruhan,  melalui  kombinasi  resolusi  yang  mengikat,  sanksi,  dan pembentukan pengadilan ad hoc, Dewan Keamanan PBB memainkan peran sentral dalam menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Upaya-upaya  ini  tidak  hanya menegakkan hukum internasional tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa para pelaku kejahatan serius diadili. Hal ini penting dalam membangun dunia yang lebih aman dan adil, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh komunitas internasional.

## b. Mahkamah Internasional (ICJ)
Mahkamah  Internasional  (ICJ)  memainkan  peran  penting  dalam  penegakan  hukum internasional melalui penyelesaian sengketa dan pemberian opini hukum, yang keduanya memiliki  dampak  signifikan  dalam  memperkuat  norma  hukum  internasional  dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. ICJ telah menyelesaikan berbagai sengketa antar negara, termasuk sengketa maritim dan perbatasan, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik. Putusan-putusan ICJ dalam kasus-kasus ini tidak hanya mengikat pihak-pihak  yang  terlibat,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai panduan  hukum  yang  berharga bagi komunitas internasional. Dengan memberikan solusi yang berdasarkan pada prinsip- prinsip hukum internasional, ICJ membantu mengurangi potensi konflik dan mendorong negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui cara-cara damai.
Selain menyelesaikan sengketa, ICJ juga memberikan opini hukum atas permintaan Majelis  Umum  atau  Dewan  Keamanan  PBB.  Opini-opini  ini  berfungsi  sebagai  klarifikasi terhadap isu-isu hukum internasional yang kompleks dan sering kali menjadi acuan dalam pengambilan  keputusan  di  tingkat  internasional.  Misalnya,  ICJ  telah  memberikan  opini hukum  tentang  berbagai  isu  seperti  status  hukum  wilayah  tertentu,  hak-hak  negara  di bawah  hukum  internasional,  dan  interpretasi  perjanjian  internasional.  Opini-opini  ini membantu  negara-negara  dan  badan-badan  internasional  memahami  dan  menerapkan hukum  internasional  dengan  lebih  baik,  sehingga  memperkuat  kerangka  kerja  hukum global.
Dengan  menyelesaikan  sengketa  dan  memberikan  opini  hukum,  ICJ  tidak  hanya menegakkan  hukum  internasional  tetapi  juga  berkontribusi  pada  pengembangannya. Proses-proses ini membantu menciptakan preseden hukum yang dapat digunakan dalam kasus-kasus  mendatang,  sehingga  membangun  tubuh  hukum  internasional  yang  lebih kohesif dan konsisten. Selain itu, peran ICJ dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan memberikan  klarifikasi  hukum  juga  membantu  menjaga  stabilitas  dan  perdamaian internasional, yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum internasional.

## c. Misi Pemeliharaan Perdamaian
Implementasi  hukum  humaniter  adalah  salah  satu  aspek  penting  dari  misi pemeliharaan  perdamaian  PBB,  yang  berperan  dalam  melindungi  warga  sipil  dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian damai di berbagai wilayah konflik. Contohnya, misi  pemeliharaan  perdamaian  di  Kongo  (MONUSCO)  dan  Sudan  (UNAMID)  bertujuan untuk menstabilkan situasi konflik dan mengurangi kekerasan. Di Kongo, MONUSCO telah melakukan berbagai operasi untuk melindungi warga sipil dari kekerasan oleh kelompok bersenjata dan mendukung proses politik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sementara itu, di Sudan, UNAMID bekerja untuk melindungi warga sipil di wilayah Darfur dan mendukung implementasi perjanjian damai yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.
Misi-misi ini berkontribusi signifikan dalam mengurangi kekerasan dan menciptakan kondisi yang lebih aman bagi warga sipil, sering kali dengan risiko besar bagi personel PBB yang terlibat. Mereka memberikan perlindungan fisik melalui kehadiran militer dan polisi, serta mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan lokal. Selain itu, misi-misi ini juga berfungsi  sebagai  penegak  hukum  humaniter  internasional,  memastikan  bahwa  semua pihak  dalam  konflik  mematuhi  konvensi  internasional  yang  melindungi  hak-hak  asasi manusia dan hukum perang.
Namun, misi pemeliharaan perdamaian PBB sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk  masalah  logistik  dan  keterbatasan  sumber  daya.  Mereka  harus  beroperasi  di lingkungan yang sangat sulit dengan infrastruktur yang rusak dan risiko keamanan yang tinggi. Selain itu, ketidakcukupan dana dan personel dapat membatasi kemampuan mereka untuk  sepenuhnya  melaksanakan  mandat  mereka.  Meski  demikian,  misi-misi  ini  terus berupaya untuk mencapai tujuan mereka, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melindungi warga sipil dan mendukung perdamaian dan stabilitas jangka panjang.
Dengan  mengimplementasikan  hukum  humaniter  di  lapangan,  misi  pemeliharaan perdamaian PBB memainkan peran vital dalam menjaga hak asasi manusia dan mendukung upaya  perdamaian  global.  Upaya  mereka  membantu  menciptakan  lingkungan  di  mana perdamaian  dapat  dipertahankan  dan  di  mana  masyarakat  dapat  membangun  kembali kehidupan mereka setelah konflik.
Faktor-Faktor yang Melemahkan Hukum Internasional
a. Pengaruh Politik dan Hak Veto
Hak  veto  yang  dimiliki  oleh  lima  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB  (AS,  China, Rusia, Prancis, dan Inggris) memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan di tingkat  internasional.  Meskipun  dirancang  untuk  mencegah  tindakan  sepihak  yang  tidak adil, hak veto sering kali menyebabkan kebuntuan dalam situasi-situasi kritis. Contohnya, dalam konflik Suriah, penggunaan veto oleh beberapa anggota tetap telah menghambat respons internasional yang koheren dan efektif terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan secara massal. Hal ini memperpanjang penderitaan rakyat Suriah dan menunjukkan  batasan dari  mekanisme penegakan  hukum internasional  yang ada.
Pengaruh politik dari anggota tetap Dewan Keamanan juga merupakan faktor yang signifikan  dalam  pengambilan  keputusan.  Keputusan  Dewan  Keamanan  sering  kali dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan politik dari negara-negara anggota tetap, yang kadang-kadang  dapat  mengurangi  netralitas  dan  keadilan  dalam  penegakan  hukum internasional.  Kepentingan-kepentingan  ini  dapat  mempengaruhi  prioritas  internasional yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Keamanan,  terkadang  menghalangi  aksi  yang  diperlukan untuk  mengatasi  krisis  kemanusiaan  atau  menghambat  upaya  perdamaian  yang direncanakan.
Secara  keseluruhan,  sementara  hak  veto  dan  pengaruh  politik  dari  anggota  tetap Dewan  Keamanan  PBB  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  menjaga  keseimbangan kekuatan internasional, penggunaan mereka yang tidak tepat atau yang tidak adil dapat menghalangi  upaya  yang  lebih  besar  untuk  mencapai  perdamaian  dan  keadilan  global. Diperlukan evaluasi terus-menerus tentang bagaimana hak veto dapat digunakan dengan lebih  efektif  untuk  mengatasi  tantangan  global  tanpa  mengorbankan  prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional.
b. Kepatuhan Selektif
Penerapan  ganda  dalam  resolusi  PBB  menciptakan  tantangan  signifikan  dalam penegakan  hukum  internasional.  Ketika  PBB  tidak  konsisten  atau  tampak  memilih-milih dalam  menerapkan  resolusi-resolusi  internasional,  hal  ini  dapat  menciptakan  persepsi ketidakadilan dan mendalamkan polarisasi dalam hubungan internasional. Contohnya yang nyata  adalah  dalam  tanggapan  PBB  terhadap  konflik  di  Timur  Tengah,  di  mana  respon organisasi ini sering kali terlihat bervariasi tergantung pada aliansi politik dan kepentingan nasional dari negara-negara anggota.
Misalnya, dalam beberapa kasus, reaksi PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau  agresi  militer  dapat  bervariasi  tergantung  pada  negara  mana  yang  terlibat  dan dinamika geopolitik di wilayah tersebut. Ini menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat internasional  tentang  konsistensi  dan  keadilan  dalam  penegakan  hukum  internasional. Persepsi  ini  mempengaruhi  kepercayaan  terhadap  PBB  sebagai  pengawas  dan  penegak perdamaian global, mengurangi kemampuannya untuk berfungsi sebagai penjaga standar hukum internasional yang adil dan konsisten.
Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi PBB untuk berusaha lebih konsisten dan transparan  dalam penerapan resolusi-resolusinya,  berpegang  teguh  pada prinsip-prinsip hukum internasional tanpa memandang kepentingan politik atau aliansi tertentu. Ini akan memperkuat  legitimasi  PBB  sebagai  lembaga  yang  mampu  menegakkan  keadilan internasional  secara  merata  dan  efektif,  serta  membantu  membangun  dunia  yang  lebih stabil dan damai bagi semua negara dan masyarakat internasional.

## c. Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan  dana  dan  personel  merupakan  tantangan  krusial  yang  dihadapi  oleh banyak  misi  pemeliharaan  perdamaian  PBB,  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam menegakkan hukum internasional dengan efektif. Misalnya, misi pemeliharaan perdamaian di Sudan, seperti UNAMID, sering mengalami kesulitan dalam menjalankan mandat mereka karena keterbatasan logistik, dukungan internasional yang tidak memadai, dan kekurangan personel.
Masalah utama terkait dengan keterbatasan dana adalah bahwa misi-misi ini sering kali harus beroperasi dengan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan kompleks  dan  beragam  dari  situasi  konflik.  Anggaran  yang  terbatas  menghambat kemampuan  misi  untuk  menyediakan  perlindungan  fisik  bagi  warga  sipil,  mendukung proses perdamaian, dan menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara optimal. Selain itu,
keterbatasan  dana  juga  mempengaruhi  ketersediaan  sumber  daya  esensial  seperti peralatan  komunikasi,  transportasi,  dan  perlengkapan  militer  yang  diperlukan  untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah konflik.
Selain  masalah  dana,  kekurangan  personel  juga  merupakan  tantangan  serius.  Misi pemeliharaan perdamaian PBB memerlukan personel yang terlatih dan berkualitas tinggi, termasuk personel militer, polisi, dan personel sipil untuk berbagai tugas seperti mediasi, pemantauan,  dan  bantuan  kemanusiaan.  Namun,  sering  kali  sulit  untuk  menarik  jumlah personel  yang  cukup  untuk  mengisi  pos-pos  yang  dibutuhkan  di  lapangan.  Ini  dapat membatasi  kemampuan  misi  untuk  melaksanakan  mandat  mereka  secara  penuh, meningkatkan  risiko  operasional,  dan  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam menegakkan hukum internasional dengan efektif.
Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  penting  bagi  komunitas  internasional  untuk meningkatkan dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk misi-misi pemeliharaan perdamaian  PBB.  Hal  ini  tidak  hanya  akan  meningkatkan  kemampuan  mereka  untuk melindungi warga sipil dan mendukung penegakan hukum internasional, tetapi juga akan memperkuat legitimasi dan efektivitas PBB sebagai penjaga perdamaian global.

## Studi Kasus
a. Intervensi di Libya (2011)
Intervensi militer di Libya pada tahun 2011, yang didukung oleh Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, memberikan ilustrasi yang kompleks tentang implementasi dan interpretasi hukum internasional.
Resolusi  1973  awalnya  dikeluarkan  untuk  mengizinkan  penggunaan  kekuatan internasional dengan tujuan melindungi warga sipil Libya dari serangan oleh pemerintah yang  dipimpin  oleh  Muammar  Gaddafi.  Langkah  ini  awalnya  dianggap  sebagai  respons yang  positif  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  kekerasan  yang dilakukan terhadap penduduk sipil.
Namun, seiring berjalannya waktu, intervensi ini menjadi bahan kritik dan kontroversi. Meskipun resolusi secara tegas mengizinkan tindakan militer hanya untuk melindungi warga sipil, beberapa negara dan analis menuduh bahwa intervensi tersebut berubah dari tujuan aslinya  menjadi  campur  tangan  dalam  urusan  dalam  negeri  Libya  dengan  tujuan  untuk menggulingkan  rezim  Gaddafi.  Perubahan  tujuan  ini  memunculkan  pertanyaan  tentang konsistensi dan interpretasi hukum internasional, serta bagaimana mandat yang diberikan oleh PBB dapat dipergunakan secara lebih luas daripada yang dimaksudkan.
Kritik  terhadap  intervensi  ini  juga  mencakup  masalah  legitimasi  internasional  dan otonomi nasional, menggarisbawahi pentingnya interpretasi yang hati-hati dan konsisten terhadap  resolusi-resolusi  PBB  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  internasional  sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasar. Hal ini menyoroti tantangan kompleks dalam menegakkan hukum internasional dengan cara yang konsisten dan adil di tengah dinamika politik global yang terus berubah.

## b. Perang Irak (2003)
Perang  Irak  pada  tahun  2003  merupakan  sebuah  contoh  yang  menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum internasional oleh PBB.
Pada  saat  invasi  ke  Irak  oleh  Amerika  Serikat  dan  sekutunya,  tindakan  tersebut dilakukan tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini secara jelas melanggar prinsip- prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer di luar pertahanan diri tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah ilegal, kecuali dalam kasus-kasus yang  diizinkan  oleh  hukum  internasional.  Tindakan  ini  menggarisbawahi  kelemahan  PBB dalam mencegah tindakan unilateral yang dapat merusak kredibilitas dan otoritas hukum internasional yang mereka wakili.
Invasi  ke  Irak  memunculkan  kritik  tajam  dari  banyak  negara  dan  pengamat internasional, yang menganggap bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip- prinsip  hukum  internasional,  tetapi  juga  menunjukkan  bagaimana  negara-negara  kuat dapat  mengabaikan  atau  menghindari  prosedur  hukum  yang  ada  untuk  memenuhi kepentingan politik dan strategis mereka sendiri. Kritik ini tidak hanya terfokus pada Amerika Serikat  dan  sekutunya  yang  melakukan  invasi,  tetapi  juga  menyoroti  tantangan  yang dihadapi  oleh  PBB  dalam  mempertahankan  konsistensi  dan  keadilan  dalam  penegakan hukum internasional di tengah dinamika politik global yang kompleks.
Peristiwa ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar untuk memperkuat peran PBB sebagai penjaga dan pengawal prinsip-prinsip hukum internasional yang adil dan konsisten. Ini juga memicu diskusi tentang reformasi PBB dan perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk mencegah tindakan unilateral yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional yang diatur oleh hukum internasional yang telah disepakati bersama.
c. Konflik Israel-Palestina (1948 – Saat ini)
Konflik Israel-Palestina, yang berlangsung sejak 1948 dan masih berlanjut hingga saat ini, adalah salah satu kasus yang kompleks dalam penegakan hukum internasional oleh PBB.
PBB telah  mengeluarkan serangkaian resolusi  terkait konflik Israel-Palestina, seperti Resolusi 242 dan 338, yang menegaskan pentingnya penarikan pasukan Israel dari wilayah yang  diduduki  dan  mendukung  hak  Palestina  untuk  memiliki  negara  merdeka.  Resolusi- resolusi  ini  mencerminkan  upaya  PBB  dalam  menegakkan  prinsip-prinsip  hukum internasional yang meliputi kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah.
PBB  juga  telah  menggunakan  Pasukan  Penjaga  Perdamaian  PBB  (UNIFIL)  untuk menjaga  perdamaian  di  wilayah  konflik  dan  mengawasi  implementasi  resolusi  PBB. Meskipun upaya ini memberikan kontribusi penting dalam memitigasi eskalasi kekerasan dan  memfasilitasi  dialog  antara  kedua  belah  pihak,  UNIFIL  juga  menghadapi  tantangan logistik dan keamanan yang serius.
Secara  konsisten,  PBB  mendukung  solusi  dua  negara  sebagai  jalan  keluar  konflik Israel-Palestina, yaitu pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdampingan dengan Israel. Namun, pencapaian solusi ini terus tertunda dan tersendat oleh berbagai kendala politik, keamanan, dan administratif yang kompleks.
Namun, konflik ini juga dikelilingi oleh kontroversi yang signifikan. Penggunaan hak veto  oleh  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB,  seperti  Amerika  Serikat,  dalam menghalangi resolusi yang mengkritik Israel telah memicu kritik karena dinilai menghambat upaya PBB dalam menegakkan hukum internasional secara adil dan konsisten. Selain itu, beberapa resolusi PBB terkait Israel-Palestina tidak selalu diimplementasikan secara efektif, yang  mengurangi  kepercayaan  pada  kemampuan  PBB  untuk  menegakkan  hukum internasional dengan konsisten.
Ketidakseimbangan  kepentingan  di  antara  anggota  PBB  juga  menjadi  hambatan dalam menangani konflik ini dengan adil dan efektif. Persaingan politik dan kepentingan nasional  dari  negara-negara  anggota  sering  kali  mempersulit  proses  pengambilan keputusan di PBB, mengakibatkan penundaan atau penolakan terhadap langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan konflik.
Secara keseluruhan, konflik Israel-Palestina mencerminkan tantangan yang serius bagi PBB dalam menjaga perdamaian dan keadilan internasional. Peran PBB sebagai penegak hukum  internasional  terus  diuji  dalam  penanganan  konflik  ini,  sementara  tantangan- tantangan  seperti  veto,  implementasi  yang  tidak  konsisten,  dan  ketidakseimbangan kepentingan terus menjadi fokus perdebatan internasional.
Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa
Mahkamah  Internasional  (ICJ)  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam menyelesaikan sengketa antar negara dan memperkuat norma-norma hukum internasional. Salah  satu  kontribusi  terbesarnya  adalah  dalam  penyelesaian  sengketa  maritim  dan perbatasan, di mana ICJ telah berhasil mengurangi ketegangan antara negara-negara yang bersengketa dan mempromosikan penyelesaian damai. Putusan-putusan ICJ tidak hanya memberikan panduan hukum yang penting, tetapi juga menciptakan preseden yang dapat digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  masa  depan,  meningkatkan  kepercayaan internasional terhadap mekanisme hukum internasional.
Namun, salah  satu kelemahan utama ICJ  adalah ketidakmampuannya untuk secara langsung  menegakkan  putusannya.  ICJ  bergantung  pada  negara-negara  untuk  secara sukarela mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusannya. Hal ini menjadi masalah terutama ketika negara-negara yang kalah dalam sengketa atau yang tidak setuju dengan putusan ICJ enggan atau menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus,  negara-negara  yang  lebih  kuat  atau  yang  memiliki  kepentingan  politik  yang  kuat dapat mengabaikan putusan ICJ tanpa konsekuensi yang nyata.
Selain  itu,  meskipun  ICJ  memberikan  opini  hukum  yang  berharga  atas  permintaan Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB, tidak adanya mekanisme penegakan yang kuat membuat opini-opini ini sering kali diabaikan atau tidak direspon oleh negara-negara yang terlibat.  Hal  ini  menyoroti  perlunya  reformasi  dalam  sistem  hukum  internasional  untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, sehingga keputusan dan opini dari lembaga seperti  ICJ  dapat  diterapkan  secara  lebih  efektif  dan  mendorong  kepatuhan  universal terhadap hukum internasional yang telah disepakati bersama. Reformasi ini akan membantu memastikan bahwa hukum internasional tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik untuk menjaga perdamaian dan keadilan di tingkat global.

## Efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB
Misi  pemeliharaan  perdamaian  PBB  telah  menunjukkan  keberhasilan  dalam menstabilkan  beberapa  zona  konflik  dan  melindungi  warga  sipil,  seperti  yang  terlihat  di Kongo dan Sudan. Di Kongo, misi PBB yang dikenal sebagai MONUSCO telah bekerja untuk melindungi warga sipil dari serangan kelompok bersenjata, mendukung proses politik, dan membantu dalam upaya kemanusiaan. Di Sudan, misi UNAMID di Darfur telah berupaya melindungi warga sipil dan memantau pelanggaran hak asasi manusia di tengah konflik
yang berkepanjangan. Keberhasilan ini menegaskan peran penting PBB dalam menegakkan hukum humaniter internasional dan menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik.
Namun,  meskipun  ada  keberhasilan,  banyak  misi  pemeliharaan  perdamaian menghadapi  tantangan  signifikan  yang  mengurangi  efektivitasnya.  Keterbatasan  dana adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh misi-misi ini. Anggaran yang tidak memadai  dapat  menghambat  kemampuan  untuk  menyediakan  perlengkapan  yang diperlukan, mendukung personel di lapangan, dan menjalankan program-program penting. Kurangnya personel juga menjadi tantangan besar, karena misi pemeliharaan perdamaian sering kali memerlukan jumlah pasukan dan staf sipil yang besar untuk menangani berbagai aspek dari konflik, termasuk keamanan, mediasi, dan bantuan kemanusiaan.
Masalah  logistik  juga  merupakan  tantangan  signifikan.  Banyak  misi  beroperasi  di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur yang buruk, sehingga menyulitkan pengiriman  bantuan  dan  perlengkapan  yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  koordinasi  dengan pemerintah lokal dan organisasi internasional lainnya sering menjadi masalah. Kurangnya koordinasi  dapat  menyebabkan  duplikasi  upaya,  inefisiensi,  dan  kadang-kadang ketidakpercayaan dari pihak-pihak lokal yang terlibat dalam konflik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian untuk memastikan hasil yang lebih baik.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  misi  pemeliharaan  perdamaian,  penting  bagi  PBB untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui peningkatan alokasi dana, penambahan personel yang terlatih, dan perbaikan dalam logistik dan koordinasi. Dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional dan kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah lokal dan  organisasi  lain  juga  diperlukan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, PBB dapat lebih efektif dalam melindungi warga sipil dan menegakkan hukum humaniter internasional di wilayah-wilayah konflik.

## Kritik Terhadap Peran PBB
Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 tanpa mandat PBB merupakan contoh nyata bagaimana tindakan unilateral oleh negara-negara kuat dapat melemahkan otoritas  PBB  dan  prinsip-prinsip  hukum  internasional.  Invasi  ini  tidak  hanya  melanggar Piagam PBB tetapi juga merusak kredibilitas PBB sebagai penjaga hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PBB sering kali tidak mampu mencegah tindakan unilateral yang bertentangan  dengan  hukum  internasional,  terutama  ketika  melibatkan  negara-negara
besar  dengan  pengaruh  politik  yang  signifikan.  Ketidakmampuan  ini  mencerminkan keterbatasan  PBB  dalam  menghadapi  tekanan  politik  dan  kekuatan  militer  dari  negara- negara yang memiliki posisi dominan di panggung internasional.
Intervensi di Libya pada tahun 2011, meskipun awalnya didasarkan pada mandat PBB untuk melindungi warga sipil melalui Resolusi 1973, kemudian dikritik karena tujuan yang berubah  menjadi  perubahan  rezim.  Ini  menunjukkan  bagaimana  keputusan  Dewan Keamanan dapat disalahgunakan atau dimanipulasi untuk tujuan politik tertentu, yang pada akhirnya melemahkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Ketika tujuan intervensi bergeser dari perlindungan warga sipil menjadi penggulingan rezim Gaddafi, banyak pihak yang mempertanyakan legitimasi dan konsistensi tindakan tersebut dalam kerangka hukum internasional.
Dalam konteks konflik Israel-Palestina yang berkelanjutan sejak 1948 hingga saat ini, PBB memberikan gambaran ketidakkonsistenan dalam menegakkan hukum internasional. Ada beberapa poin utama yang menunjukkan hal ini:
1. Ketidakmampuan  Menyelesaikan  Konflik  Secara  Efektif:  PBB  dianggap  gagal  dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara efektif dan adil. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, seperti Resolusi 242 dan 338, seringkali tidak diimplementasikan dengan  baik  oleh  kedua  belah  pihak.  Akibatnya,  konflik  terus  berlanjut  tanpa penyelesaian yang jelas, dan penderitaan warga sipil terus berlanjut.
2. Ketidaknetralan: PBB dikritik karena dianggap tidak netral dalam menangani konflik Israel-Palestina. Beberapa pihak berpendapat bahwa PBB cenderung lebih condong ke  satu  pihak,  baik  Israel  maupun  Palestina,  sehingga  tidak  mampu  menegakkan hukum  internasional  secara  adil.  Ketidaknetralan  ini  mengurangi  kepercayaan terhadap PBB sebagai mediator yang dapat diandalkan dalam konflik ini.
3. Ketidakefektifan Resolusi PBB: Meskipun PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait konflik Israel-Palestina, resolusi-resolusi tersebut seringkali tidak diikuti dengan tindakan  nyata  yang  dapat  menyelesaikan  konflik.  Hal  ini  menimbulkan  keraguan terhadap efektivitas PBB dalam menegakkan hukum internasional. Resolusi-resolusi ini sering kali hanya menjadi dokumen tanpa implementasi konkret di lapangan.
4. Ketidakmampuan  Melindungi  Warga  Sipil:  Konflik  Israel-Palestina  seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil. PBB dikritik  karena  dianggap  tidak  mampu  melindungi  warga  sipil  dari  kekerasan  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  selama  konflik.  Ketidakmampuan  ini mencerminkan batasan operasional dan logistik PBB di zona konflik yang kompleks.
5. Ketidakmampuan Menegakkan Resolusi: Beberapa resolusi PBB terkait konflik Israel- Palestina  tidak  dijalankan  atau  diabaikan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hal  ini menunjukkan ketidakmampuan PBB dalam menegakkan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik. Kegagalan ini mencerminkan kurangnya mekanisme  penegakan  yang  efektif  dan  kekuatan  paksaan  untuk  memastikan kepatuhan terhadap resolusi PBB.
Secara  keseluruhan,  ketidakmampuan  PBB  untuk  secara  konsisten  dan  efektif menegakkan hukum internasional dalam kasus-kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dan peningkatan dalam struktur dan mekanisme operasionalnya. PBB perlu memperkuat mekanisme  penegakan  dan  meningkatkan  koordinasi  dengan  pemerintah  lokal  serta organisasi internasional lainnya untuk memastikan bahwa hukum internasional dihormati dan diterapkan secara adil dan efektif.

## Reformasi PBB
Banyak literatur  menyarankan bahwa reformasi struktural di  PBB sangat diperlukan untuk  meningkatkan  efektivitasnya  dalam  menegakkan  hukum  internasional.  Usulan reformasi  ini  termasuk  pembatasan  hak  veto,  peningkatan  sumber  daya  untuk  misi pemeliharaan  perdamaian,  dan  penguatan  kapasitas  Mahkamah  Internasional  (ICJ). Reformasi  ini  dianggap  penting  untuk  mengatasi  kelemahan  institusional  yang  ada  dan meningkatkan kredibilitas serta legitimasi PBB dalam tata kelola global.
Pembatasan hak veto merupakan salah satu reformasi yang paling sering dibahas. Hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia,  Prancis,  dan  Inggris)  seringkali  menyebabkan  kebuntuan  dalam  pengambilan keputusan. Pembatasan hak veto dapat mengurangi kebuntuan politik di Dewan Keamanan dan  memungkinkan  respons  yang  lebih  cepat  dan  efektif  terhadap  krisis  internasional. Misalnya, dalam kasus konflik Suriah, penggunaan hak veto oleh beberapa anggota tetap telah menghambat upaya internasional untuk menyelesaikan krisis secara damai dan efektif. Dengan membatasi hak veto, PBB dapat mengurangi pengaruh politik dari negara-negara besar  dan  meningkatkan  kemampuan  untuk  mengambil  tindakan  kolektif  dalam menghadapi ancaman global.
Peningkatan sumber daya untuk misi pemeliharaan perdamaian juga sangat penting. Banyak  misi  pemeliharaan  perdamaian  PBB  saat  ini  menghadapi  keterbatasan  dana, kurangnya  personel,  dan  masalah  logistik  yang  mengurangi  efektivitasnya  dalam menjalankan mandat mereka. Peningkatan sumber daya dapat memastikan bahwa misi-misi
ini memiliki dana dan personel yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Misalnya, misi di Sudan mengalami kesulitan dalam menjalankan mandatnya karena keterbatasan logistik dan dukungan internasional. Dengan dukungan yang lebih besar, misi- misi ini dapat lebih efektif dalam melindungi warga sipil, menstabilkan situasi konflik, dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian damai.
Penguatan kapasitas Mahkamah Internasional (ICJ) juga merupakan reformasi yang krusial. Meskipun ICJ telah menyelesaikan banyak sengketa antar negara dan memperkuat norma-norma hukum internasional, ketidakmampuannya untuk menegakkan putusannya sering  kali  menjadi  masalah.  ICJ  bergantung  pada  negara-negara  untuk  secara  sukarela mematuhi  dan  melaksanakan  keputusan-keputusannya.  Penguatan  kapasitas  ICJ  dapat membantu  memastikan  bahwa  putusan-putusan  hukum  diakui  dan  dilaksanakan  oleh semua negara anggota. Ini bisa termasuk peningkatan mekanisme penegakan, pemberian sanksi  kepada  negara  yang  tidak  mematuhi,  dan  peningkatan  kesadaran  tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional.
Secara  keseluruhan,  reformasi  struktural  di  PBB  diperlukan  untuk  meningkatkan efektivitasnya  dalam  menegakkan  hukum  internasional.  Dengan  membatasi  hak  veto, meningkatkan  sumber  daya  untuk  misi  pemeliharaan  perdamaian,  dan  memperkuat kapasitas Mahkamah Internasional, PBB dapat mengatasi kelemahan institusional yang ada dan meningkatkan kredibilitas serta legitimasi dalam tata kelola global. Reformasi ini akan membantu  memastikan  bahwa  PBB  dapat  lebih  efektif  dalam  menjaga  perdamaian  dan keamanan  internasional,  melindungi  hak  asasi  manusia,  dan  mempromosikan  kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengkaji  peran  PBB  dalam  menegakkan  dan  melemahkan  hukum internasional melalui Dewan Keamanan (UNSC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan misi pemeliharaan perdamaian. UNSC efektif dalam beberapa kasus, namun hak veto sering menghambat keputusan. ICJ berperan penting tetapi bergantung pada kesediaan negara untuk  mematuhi  putusannya.  Misi  pemeliharaan  perdamaian  sering  menghadapi keterbatasan  sumber  daya.  Pengaruh  politik  dan  hak  veto  anggota  tetap  UNSC melemahkan penegakan hukum internasional. Studi kasus menunjukkan tantangan dalam mempertahankan otoritas PBB. Reformasi struktural, termasuk pembatasan hak veto dan peningkatan sumber daya, sangat diperlukan.
DAFTAR PUSTAKA
Smith,  J.  (2010).  "The  Role  of  the  United  Nations  Security  Council  in  International Peacekeeping." International Journal of Peace Studies.
Brown, A. (2015). "Security Council Resolutions and Their Impact on International Law."
Global Governance.
White,  N.  (2012).  "The  UN  Security  Council  and  the  Crisis  in  Syria." International  Law Journal.
Roberts,  A.  (2014).  "Veto  Power  and  Its  Implications  in  the  United  Nations  Security Council." Journal of International Relations.
Case,  D.  (2011).  "The  International  Court  of  Justice:  Its  Role  in  Resolving  International Disputes." American Journal of International Law.
Greene, P. (2017). "Challenges Facing the International Court of Justice in Enforcing Its Judgments." European Journal of International Law.
Thomson,  J.  (2016).  "UN  Peacekeeping  Operations  in  Congo:  Successes  and  Failures." Conflict Resolution Quarterly.
Martinez, L. (2018). "The Effectiveness of UN Peacekeeping Missions in Sudan and Haiti." Peace and Conflict Studies.
Nasution,  E.  R.  (2024). Mendesaian  Penulisan  Ilmiah  dalam  Penelitian  Hukum.  Eureka Media Aksara
Black, M. (2004). "The United Nations and the Iraq War: Failure of a Security Council?" International Affairs.
Evans, G. (2012). "Libya and the Responsibility to Protect." International Relations Journal Burke-White, W. (2013). "Reforming the United Nations: Proposals and Prospects." Global Policy Journal
Lang, S. (2019). "The Need for Structural Reform in the United Nations." Journal of Global Governance.