https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej e -ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2021 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International license
Development of Village Head Office Human Resources, Office Management and Calculation of Rural Land and Building Taxes in Karya Mulya Village,

## Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City
Pengembangan Sdm Kantor Kepala Desa, Manajemen Perkantoran Dan Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
Amandin a* , Resi Marina b , Alika Thesa Savira c STIE Prabumulih a,b,c *amandinypp50@gmail.com

## Abstract
Service  activities  are  motivated  by  the  idea  that  all  rural  apparatus  must  be  able  to  serve  their  duties effectively and efficiently so that an increased understanding of office management is needed, and aims to find  out  how  to  develop  human  resources  in  Karya  Mulya  village.  With  the  development  of  human resources, it is expected to be able to improve the quality of human resources in the Karya Mulya office. The  service  is  carried  out  in  the  village  of  Karya  Mulya.  This  research  method  is  carried  out  by  field observations and conducting interviews. In addition, one of the obligations of the kelurahan apparatus is to provide accurate information to the public regarding the obligation to pay the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2). 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the collection has begun  to  be  transferred  to  the  regions  (City/Regency  governments),  with  the  designation  of  Rural  and Urban Land and Building Taxes (PBB P2), except for the plantation, forestry, and mining sectors. Many people do not know and do not understand how to calculate PBB P2 and the limited number of tax service employees so that socialization is felt to be lacking, even based on the initial survey it appears that the community  has  never  received  counseling  about  PBB  P2  from  the  local  government.  Efforts  to  improve services  to  the  community  efficiently  and  effectively  require  efforts  to  develop  Human  Resources  in  the Kelurahan, namely in the form of office management training and P2 PBB calculation training. So that with the office management training, it is hoped that there will be an increase in the ability of the village apparatus in managing office administration so that it can serve the community more quickly, effectively and efficiently as well as an increase in the understanding of the village apparatus on the calculation of PBB P2 so that people in their area are protected from tax sanctions.
Keywords : Office Management, PBB P2, Taxpayers, Rural Apparatus

## Abstrak
Kegiatan Pengabdian dilatar belakangi dari pemikiran bahwa seluruh perangkat pedesaan harus dapat melayani tugasnya secara efektif dan efisien sehingga diperlukan peningkatan pemahaman mengenai manajemen  perkantoran,  dan  bertujuan  untuk  menetahui  bagaimana  pengembangan  sumber  daya manusia di desa Karya Mulya. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kantor Karya Mulya. Pengabdian dilaksanakan di  desa  Karya  Mulya.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  observasi  lapangan  serta  melakukan wawancara.  Selain itu salah satu kewajiban  perangkat  kelurahan adalah  memberikan  informasi yang akurat  terhadap  masyarakat  mengenai  kewajiban  dalam  pemenuhan  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2).Sejak  tahun  2011  PBB  yang  semula  dipungut  oleh pemerintah pusat, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  mulai  dialihkan  pemungutannya  kepada  daerah  (pemerintah  Kota/Kabupaten),  dengan sebutan  PBB  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  kecuali  sektor  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan. Masyarakat banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai cara perhitungan PBB P2  serta  terbatasnya  jumlah  pegawai  dinas  pajak  sehingga  sosialisasi  dirasakan  kurang,  bahkan
berdasarkan survey awal terlihat bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB P2 dari pemerintah setempat. Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif diperlukan upaya pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia di Kelurahan yaitu dalam bentuk pelatihan manajemen perkantoran dan pelatihan perhitungan PBB P2. Sehingga dengan adanya pelatihan manajemen perkantoran diharapkan adanya peningkatan kemampuan perangkat kelurahan dalam  mengelola  administrasi  perkantoran  sehingga  dapat  melayani  masyarakat  dengan  lebih  cepat, efektif  dan  efisien  serta  peningkatan  pemahaman  aparat  kelurahan  terhadap  perhitungan  PBB  P2 sehingga masyarakat yang berada di wilayahnya terhindar dari sanksi pajak.
Kata Kunci : Manajemen Perkantoran, PBB P2, Wajib Pajak, Perangkat Pedesaan

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Desa Kecamatan Rambang kapak Tengah Kota Prabumulih dengan keterbatasan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  peran  dalam Pengelolaan  Dana  Desa.  Penyaluran  Dana  Desa  di  Desa  Karya  Mulya  Kecamatan Rambang  kapak  Tengah,  masih  terdapat  adanya  jalan  yang  rusak  dan  tidak  adanya pembuatan sumur gali. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada  masyarakat  dan  tidak  adanya  pengembangan  sosial  budaya  yang  dilakukan. Dari  Pengelolaan  pengembangan  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  di  Desa Karya  Mulya  Kecamatan  Rambang  Kapak  tengah  Kota  Prabumulih,  dimana  dalam proses  pengelolaan  pengembangan  desa  ada  tiga  tahap  yakni  perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Berdasarkan  hasil  penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar  daripada  tiga  bidang  lainnya.  Menurut  islam  pelaksanaan  pengelolaan  dana desa di desa Karya Mulya ini belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak  Bumi  dan  bangunan  (PBB)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  bumi  dan bangunan.  Sejak  tahun  2011  PBB  yang  semula  dipungut  oleh  pemerintah  pusat, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dialihkan pemungutannya kepada daerah (pemerintah Kota/Kabupaten),  dengan  sebutan  PBB  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  kecuali sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Melihat  keberadaan  dari  luas  wilayah  Kelurahan  Neglasari  dapat  dikatakan bahwa kelurahan Neglasari merupakan daerah yang cukup baik dan potensial, karena selain  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  juga  karena  di  daerah tersebut  terdapat  kegiatan-kegiatan  bisnis  yang  membawa  suasana  positif  bagi lingkungan sekitarnya Kepadatan penduduk di daerah Desa Karya Mulya tidak terlalu tinggi  mengingat  daerah  tersebut  mengalami  pertambahan  jumlah  penduduk  setiap tahun.  Desa    terdiri  dari  Dusun  III  Desa  Karya  Mulya  merupakan  desa  yang  berada pada ketinggian 20-30 m dpl dengan jarak 12,7 km dari ibukota kecamatan dan 16,5 km  dari  ibukota  Prabumulih.  Luas  wilayah  desa  mencapai  1.375,5  ha.  Jumlah penduduk  sebanyak  194  KK  atau  420  jiwa,  dengan  mata  pencaharian  utama  adalah petani. Dusun III Desa Karya Mulya memiliki tiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun  III.  Persentase  lahan  garapan  masyarakat  mencakup  lahan  pertanian  (karet dan sawit) dan hutan rakyat.
1. Keterampilan para administrator oleh kelurahan belum maksimal.
2. Layanan administrasi tingkat RW dan RT belum maksimal.
3. Pengetahuan masyarakat desa Karya Mulya tentang cara perhitungan pajak belum memahami dengan baik:
Perangkat  desa  belum  memahami  cara  pengisian  pajak  dengan  baik.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  penulis  merumuskan  tujuan kegiatan pengabdian sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan SDM (Perangkat) Kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran; 2. Meningkatkan pemahaman (literasi)  kepada  SDM  (Perangkat)  Kelurahan  mengenai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), mulai dari pengenalan pajak, fungsi dan manfaat, serta  cara-cara  penghitungannya;  3.  Memberikan  pengetahuan  kepada  SDM (Perangkat) Kelurahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), agar masyarakat yang berada dalam wilayahnya terhindar dari sanksi pajak.

## Konsep Manajemen Secara Umum
Pengertian Manajemen Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu namus yang berarti  tangan  dan  agree  yang  berarti  melalukan.  Gabungan  kedua  kata  tersebut menjadi  managere  menangani.34  Pengertian  manejemen  berasal  dari  kata  to  the manage  yang  artinya  mengatur.  Pengaturan  dilakukan  dengan  melalui  proses  dan diatur  berdasarkan  urutan  dari  fungsi-fungsi  manajemen  itu.  Jadi  manajemen merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan.35  Andrew  F. Sikula  mengungkapkan  bahwa  manajemen  pada  umumnya  dikaitkan  dengan aktivitas-aktivitas  perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian,  penempatan, pengarahan,  pemotivasian,  komunikasi  dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh  setiap  organisasi  dengan  tujuan  untuk  mengkoordinasi  berbagai  sumber  daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.36  Manajemen  adalah  ilmu  dan  sni  mengatur  proses  pemanfaatan  sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.37 Menurut Baldron mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha  manusia  untuk  memanfaatkan  secara  efektif  material  dan  fasilitas  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Sedangkan  Moekijat  mengemukakan  bahwa  pengelolaan adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  petunjuk, pelaksanaan,  pengendalian,  pengawasan.  38  Selanjutnya  menurut  Hamalik  istilah pengelolaan  identik  dengan  istilah  manajemen,  dimana  manajemen  itu  sendiri merupakan  suatu  proses  untuk  mencapai  tujuan,  hal  ini  senada  dengan  yang dikemukakan dengan Baldron yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia  mencapai  untuk  mencapai  tujuannya.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  istilah  pengelolaan  memiliki  pengertian  pengertian  yang  sama  dengan manajemen,  dimana  pengelolaan  merupakan  bagian  dari  proses  manajemen  karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik yaitu:
Pengertian  Pembangunan  Desa  Pembangunan  merupakan  konsep  normatif yang mengisyaratkan pilihanpilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika  kita  memahami  secara  jelas  mengenai  makna  sesungguhnya  dari  hakikat pembangunan  itu  sendiri.  79  Menurut  Todaro  (1998)  pembangunan  bukan  hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi  dan  keuangan  dari  kehidupan  manusia  bahwa  pembangunan  ekonomi  telah digariskan  kembali  dengan  dasar  mengurangi  atau  menghapuskan  kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.
Pembangunan  Desa  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional  dan pembangunan  Desa  ini  memiliki  arti  dan  peranan  yang  penting  dalam  mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa  hakekat  pembangunan  nasional  adalah  manusia  itu  sendiri  yang  merupakan titik  pusat  dari  segala  upaya  pembangunan  dan  yang  akan  dibangun  adalah kemampuan  dan  kekuatannya  sebagai  pelaksana  dan  yang  akan  dibangun  adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama-sama pemerintah  terutama  dalam  memberikan  bimbingan,  pengarahan,  bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.80 Suparno  (2001)  menegaskan  bahwa  pembangunan  desa  dilakukan  dalam  rangka imbang  yang  sewajarnya  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Kewajiban pemerintah  adalah  menyediakan  prasarana-prasarana,  selebihnya  disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.
Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang  dipadukan  dengan  masyarakat.  Perpaduan  tersebut  menentukan  keberhasilan pembangunan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ahmadi  (2001)  mekanisme pembangunan  desa  adalah  merupakan  perpaduan  yang  serasi  antara  kegiatan partisipasi  masyarakat  dalam  pihak  dan  kegiatan  pemerintah  di  satu  pihak.  Bahwa pada  hakekatnya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  sendiri.  Sedangkan pemerintah  memberikan  bimbingan,  bantuan,  pembinaan,  dan  pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:
Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung  dari  cara  hidup  yang  lebih  maju/modern.  Sebagai  suatu  proses,  maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi  sosial,  maupun  dari  segi  psikologis.  Hal  ini  akan  terlihat  pada  perkembangan masyarakat  dari  suatu  tingkat  kehidupan  tertentu  ketingkat  kehidupan  yang  lebih tinggi,  dengan  memperhatikan  di  dalamnya  masalah  perubahan  sikap,  serta
perubahan  lainnya  yang  apabila  diprogramkan  secara  sistematis  akan  usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
Sebagai  suatu  metode,  yaitu  suatu  metode  yang  mengusahakan  agar  rakyat mempunyai  kemampuan  yang  mereka  miliki.  Pembangunan  desa  juga  merupakan metode  untuk  mencapai  pemerataan  pembangunan  desa  dan  hasil-hasilnya  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai  suatu  program  adalah  berusaha  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteran  masyarakat  pedesaan  baik  lahir  maupun  bathin  dengan  perhatian ditujukan pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian,  industri  rumah  tangga,  koperasi,  perbaikan  kampung  halaman  dan  lain- lain.
Sebagai  suatu  gerakan  karena  pada  hakekatnya  semua  gerakan  atau  usaha kegiatan  pembangunan  diarahkan  ke  desa-desa.  Sebagai  suatu  gerakan  dimana pembangunan  desa  mengusahakan  mewujudkan  masyarakat  sesuai  dengan  cita-cita Nasional  Bangsa  Indonesia  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  pembangunan  desa  meliputi beberapa  faktor  dan  berbagai  program  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  departemen, pemerintah  daerah  dan  seluruh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaannya  perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik. sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil  guna.  Permasalahan  di  dalam  pembangunan  perdesaan  adalah  rendahnya aset  yang  dikuasai  masyarakat  perdesaan  ditambah  lagi  dengan  masih  rendahnya akses  masyarakat  perdesaan  ke  sumber  daya  ekonomi  seperti  lahan/tanah, permodalan,  input  produksi,  keterampilan  dan  teknologi,  informasi,  serta  jaringan kerjasama.  Disisi  lain,  masih  rendahnya  tingkat  pelayanan  prasarana  dan  sarana perdesaan  dan  rendahnya  kualitas  SDM  di  perdesaan  yang  sebagian  besar berketerampilan rendah ( low skilled ), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat,  lemahnya  koordinasi  lintas  bidang  dalam  pengembangan  kawasan perdesaan.
Oleh  karena  itu  dapat  dilihat  beberapa  sasaran  yang  dapat  dilakukan  dalam pembangunan  desa  sebagai  berikut:  1)  Meningkatkan  pelayanan  dalam  hal pertanahan  serta  memproses  masalahmasalah  pertanahan  dalam  batas-batas kewenangan  Kabupaten.  2)  Pemantapan  pengelolaan  pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  untuk  menciptakan  lingkungan  kehidupan  yang efisien,  efektif  dan  berkelanjutan.  3)  Peningkatan  kualitas  pemukiman  yang  aman, nyaman  dan  sehat  .  4)  Meningkatnya  prasarana  wilayah  pada  daerah  tertinggal, terpencil  dan  daerah  perbatasan.  5)  Meningkatkan  kualitas  perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
Meningkatkan  ekonomi  wilayah  untuk  kesejahteraan  masyarakat  serta menanggulangi  kesenjangan  antar  wilayah.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, desa  harus  melaksanakan  prinsipprinsip  transparansi  serta  pelibatan  partisipasi
masyarakat  baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  dalam  pengawasan  dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

## Perencanaan
Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa  membangun.  Konsep  membangun  desa  dalam  konteks  perencanaan  adalah bahwa  dalam  merencanakan  pembangunan,  desa  perlu  mengacu  pada  perencanaan pembangunan  Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut  diatur  dalam  UU  Desa  terutama  pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:
1) Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2) Perencanaan  Pembangunan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disusun secara berjangka meliputi:
a) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
b) Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
Peraturan  Desa  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangaka  Menengah  Desa  dan rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  merupakan  satu-satunya  dokumen  perencanaan  di Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
Program  pemerintah  yang  berskala  lokal  Desa  dikordinasikan  dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
Perencanaan  pembangunan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  salah  satu  sumber  masukan  dalam  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota. Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi,  kesetaraan  dan  pemberdayaan,  perencanaan  pembangunan  desa  tidak semata-mata  bersifat  top  down,  namun  juga  menyusun  konsep  desa  membangun. Konsep  desa  membangun  ini  mengedepankan  musyawarah  desa  untuk  memenuhi kebutuhan  riil  masyarakat.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  pasal  80  UU  Desa  yang menyebutkan bahwa:
1) Perencanaan  pembangunan  desa  sebagai  mana  dimaksud  dalam  pasal  79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
2) Dalam  menyusun  perencanaan  pembanguna  desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Pemerintah  desa  wajib  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan pembangunan desa.
3) Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  menetapkan  prioritas,  program, kegiatan  dan  kebutuhan  pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  desa,  dan/atau  anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4) Prioritas,  program,  kegiatan  dan  kebutuhan  pembangunan  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
b) Pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan  berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
d. Pengembangan  dan  pemanfaatan  teknologi  tepat  guna  untuk  kemajuan ekonomi.
e. Peningkatan  kualitas  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  desa berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

## 2. Metode
Metode pelaksanaan pengabdian berupa pendidikan masyarakat dan pelatihan kepada  pegawai/perangkat  kantor  Kepala  Desa  serta  masyarakat  yang  merupakan Wajib  Pajak  PBB  P2  di  desa  Karya  Mulya.  Pelatihan  yang  dilaksanakan  terkait manajemen perkantoran dan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sebelum diberikan pelatihan, diberikan dulu pra test mengenai pemahaman awal perangkat kelurahan dan masyarakat Kelurahan Cibeunying Kaler mengenai  Manajemen  Perkantoran  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB  P2).  Pemberian  pelatihan  dilanjutkan  dengan  tanya  jawab  dan diakhiri  dengan  post  test  sebagai  bahan  evaluasi  terhadap  pelatihan  yang  telah diberikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:
1. Pelatihan Manajemen Perkantoran terutama yang berkaitan dengan administrasi di Kantor Kepala Desa.
2. Pelatihan  mulai  dari  konsep-konsep  dasar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  (PBB  P2)  hingga  penghitungan  pajaknya.  Pemberian  contoh  dan kasus  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  Tahapan kegiatan  pelaksanaan  Pengabdian  pada  Masyarakat  terdiri  dari  tahap  persiapan dan  tahap  pelaksanaan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  dengan  langkah-langkah sebagai berikut:
Tahap persiapan Pengabdian Pada Masyarakat Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini sebagai berikut :
a. Melakukan survey pendahuluan ke Kades Karya Mulya Rambang Kapak Tengah
b. Merancang metode yang akan digunakan dalam program pengabdian.
c. Merancang dan menyusun modul manajemen perkantoran dan modul
b. perhitungan untuk PBB P2 untuk pelaksanaan pelatihan.
a. Menetapkan jadwal pelatihan dan berkoodinasi dengan Kantor Desa. Tahap  Pelaksanaan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  bertempat  di  Ruang  Serba  Guna  Kades
Karya  Mulya  Kecamatan  Rambang  Kapak  Tengah  Kota  Prabumulih  dengan  susunan acara sebagai berikut:
a. Pembukaan dan sambutan dari Kepala Desa Karya Mulya.
b. Pre  Test  mengenai  pemahaman  perangkat  Kantor  Kepala  Desa  terhadap manajemen perkantoran dan Perhitungan PBB P2.
c. Pelatihan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.
d. Diskusi  dan  Tanya  Jawab  Mengenai  Penghitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
e. Pelatihan Manajemen Perkantoran.
f. Diskusi dan Tanya Jawab Mengenai Manajemen Perkantoran.
g. Penutup.
Kelompok  sasaran  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  para  wajib  pajak  PBB P2  serta  pegawai  (perangkat)  Kades  di  Wilayah  Karya  Mulya  kecamatan  Rambang Kapak  Kota  Prabumulih.  Pengabdian  pada  masyarakat  ini  diberikan  dalam  bentuk pelatihan,  yaitu  dengan  penyampaian  materi  dalam  bentuk  modul  Pajak  Bumi  dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Modul Manajemen Perkantoran. Secara garis besar materi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) meliputi :
1. Dasar Hukum PBB P2
2. Pengertian PBB P2
3. Subjek PBB P2
4. Objek PBB P2
5. Tarif PBB P2
6. Dasar Pengenaan PBB P2
7. Cara Perhitungan PBB P2 menggunakan Microsoft Excell
8. Contoh Perhitungan PBB P2 sebagai berikut:
Ringkasan  Modul  Manajemen  Perkantoran  yang  diberikan  pada  saat pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:
1. Definisi dan Pengertian Manajemen Perkantoran
2. Macam-macam pekerjaan kantor Jurnal STIE Prabumulih
3. Ciri-Ciri Perkantoran Modern Efisiensi Perkantoran Modern
4. Teknik-teknik korespondensi
5. Langkah-langkah penulisan surat Teknik mengarsip surat
6. Jenis Arsip
7. Nilai Guna Arsip
8. Siklus Arsip
9. Penyimpanan Arsip
10. Pemusnahan Arsip
11. Teknik Mempersiapkan Rapat
12. Syarat dan Teknik Membuat Laporan yang baik
13. Peran Teknologi Informasi dalam Perkantoran.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pengembangan  SDM  Kelurahan  melalui  pelatihan  penghitungan  PBB  P2  dan Manajemen  Perkantoran  di  Kelurahan  Neglasari  Kecamatan  CibeunyingKaler Bandung dilaksanakan pada bulan Juni bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Kepala Desa Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pelatihan Penghitungan PBB P2.
2. Pelatihan simulasi perhitungan PBB P2.
3. Pemberian contoh kasus perhitungan PBB P2.
4. Pelatihan Manajemen Perkantoran.
5. Diskusi dan Tanya Jawab.
6. Evaluasi Pelatihan.
Peserta  pelatihan  adalah  masyarakat  yang  merupakan  Wajib  Pajak  PBB  P2 serta  pegawai/perangkat  Kelurahan.  Pelatihan  dimulai  dari  pengertian,  tujuan, manfaat,  dan  cara  penghitungan  PBB  P2  dilanjutkan  dengan  Pelatihan  Manajemen Perkantoran.  Pada  saat  pelatihan  diketahui  bahwa  selama  ini  pemahaman  mereka terhadap  Penghitungan  PBB  P2  dan  Manajemen  Perkantoran  masih  terbatas.  Para peserta  cukup  antusias  dengan  melakukan  diskusi  dan  mengajukan  berbagai pertanyaan  menyangkut  kasuskasus  PBB  P2  dan  Manajemen  Perkantoran  yang mereka hadapi. Luaran dari kegiatan Pengabdia Masyarakat ini adalah berupa Modul Pelatihan  Administrasi  Perkantoran  dan  Modul  Penghitungan  Pajak  PBB  P2.  Pada lampiran  dapat  dilihat  gambar  foto  kegiatan  Pelatihan  Penghitungan  PBB  P2  dan Manajemen  Perkantoran  di  Desa  Karya  Mulya  Kecamatan  Rambang  Kapak  Tengah  : Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam  bentuk  pelatihan  untuk  pegawai (perangkat)  Kades  dan  masyarakat  Desa  Karya  Mulya  adalah  sebagai  bentuk perwujudan kepedulian STIE Prabumulih untuk berpartisipasi secara aktif membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran. Adapun manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi kelompok sasaran  dalam  hal  ini  adalah  para  wajib  pajak  PBB  P2  serta  pegawai  (perangkat) Kantor Kades di wilayah Karya Mulya kota Prabumulih yaitu meningkatkan kesadaran untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  terutama  PBB  P2  dan  memahami  serta  dapat melaksanakan  administrasi  perkantoran  dengan  baik.  Manfaat  kegiatan  pengabdian pada  masyarakat  untuk  pelaksana  kegiatan  adalah  sebagai  bentuk  Pengabdian sebagai Dosen dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bagi Para Wajib Pajak

## 4. Simpulan
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Desa  Karya  Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah dalam bentuk pelatihan. Materi pelatihan berupa pelatihan  manejemen  perkantoran  dan  penghitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  dengan  pesertanya  adalah  para  perangkat  Kantor  Kepala Desa dan masyarakat Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Dengan adanya  pelatihan  ini,  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  di  Kantor  Kepala Desa  dan  masyarakat  Desa  Karya  Mulya  Kecamatan  Rambang  Kapak  Tengah  untuk memenuhi kewajiban pajak terutama PBB P2 dan para perangkat Kantor Kepala Desa dan  masyarakat  Desa  Karya  Mulya  Kecamatan  Rambang  Kapak  Tengah  dapat memahami serta dapat melaksanakan administrasi perkantoran dengan baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.
Keberhasilan  suatu  bangsa  dalam  pembangunan  nasional  sangat  ditentukan oleh  kemampuan  bangsa  untuk  dapat  memajukan  kesejahteraan  masyarakat,  maka diperlukan  dana  untuk  pembiayaan  pembangunan  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Salah  satu  usaha  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  melalui  Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Meskipun  penerimaan  PBB  memberikan  kontribusi  terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat  potensial  bagi  daerah.  Mengingat  pentingnya  peran  PBB  bagi  kelangsungan dan  kelancaran  Pembangunan,  maka  diperlukan  kegiatan  pemungutan  yang  efektif oleh  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Kota  Prabumulih.  Adapuun  kegiatan pemungutan yang dimaksud yaitu Sistem dan Prosedur. Dalam Pelaksanaanya Sistem dan  Prosedur  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  hanya  saja  masih  ada kendala  dalam  penerapannya  seperti  kurangnya  SDM  dalam  pemungutan  pajak, kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  kurangnya  sosialisasi Wajib Pajak dalam membayar, menghitung dan melaporkan wajib pajaknya. Beberapa Kendala  yang  telah  dijelaskan  menyebabkan  kurang  efektifnya  penerimaan pendapatan PBB.

## Daftar Pustaka
Ismawan,  I.  (2001). Memahami  Reformasi  Perpajakan  2000 .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Nasucha,  C.  (2005) Reformasi  Administrasi  Publik  :  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pakpahan, R dan Yuasa, T. (2004). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Sony,D., dan Rahayu, S.K. (2010). Perpajakan  Konsep, Teori, dan Isu . Jakarta : Prenada Media Group.
Sukoco, B.M. (2012). Manajemen Administrasi Perkantoran Modern . Erlangga. Surjoputro,  D.  S  dan  Widodo,  J.E.  (2005)  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpaja buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan  Berkelas  Dunia:  Studi  Perpajakan  di  Indonesia  dengan  Inspirasi Pengalaman Jepang.
Terry,G.R.  (2003)  Office  Management  and  Control.  Nurmantu,  S.  (2005). Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit. Zauhar,  S.  (2005) Reformasi  Administrasi  Perpajakan,  Konsep,  Dimensi  dan  Strategi. Jakarta : Bumi Aksara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007,  Perubahan  ketiga  atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah