Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 202-211 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7147.202-211

## Korelasi Islam dan Politik Dalam Pandangan Ahmad Syafi’i Ma’arif
(Buya Syafi’i)
Kevin Orama Singarimbun 1 , Junaidi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara skevinorama@gmail.com, junaidi@uinsu.ac.id

## Abstrak
Jurnal ini membahas mengenai pemikiran politik Ahmad Syafi’i Ma’rif dalan ruang lingkup korelasi antara Islam dan Politik.  Biografi  beliau  juga dijelaskan secara ringkas. Ia pernah  mengemban  jabatan sebagai Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  pada  tahun  1998-2005.  Penelitian  ini  menerapkan  metode  kualitatif disertai  dengan  studi  pustaka (library  research) yang  dijadikan  sebagai  sumber  utama  data  penelitian. Ahmad Syafi’i Ma’arif menyebutkan bahwa korelasi antara Islam dan Politik adalah bentuk ijtihad dengan sumber Al-Quran dan Hadist. Politik Islam tidak mempunyai kaitan dengan perebutan kekuasaan, namun justru memprioritaskan upaya untuk memenuhi kepentingan pihak umum. Beliau juga menyebutkan bahwa dalam ajaran Islam wawasan kekuasaan harus disinari oleh wawasan moralitas sebagai salah satu indikator iman  dalam  konteks  dan  realitas  sejarah.  Secara  sederhana,  Islam  menjadi  pergerakan  dalam memperbaharui moral dan masyarakat sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW.
Kata Kunci : Korelasi, Islam, Politik, Ahmad Syafi’i Ma’arif

## Abstract
This  journal  discusses  the  political  thought  of Ahmad  Syafi'i  Ma'rif  within  the  scope  of  the  correlation between Islam and politics. His biography is briefly described. He had accepted the position of Chairman of PP Muhammadiyah in 1998-2005. This research applies qualitative methods accompanied by library research which is used as the main source of research data. Ahmad Syafi'i Ma'arif stated that the correlation between  Islam  and  politics  is  a  form  of  ijtihad  with Al-Quran  and  Hadith  sources.  Political  Islam  has nothing to do with the struggle for power, but instead prioritizes efforts to fulfill the interests of the public. He  also  mentioned  that  in Islamic  teachings  the insight  of  power  must  be  illuminated  by  the  insight  of morality as an indicator of faith in historical context and reality. In simple terms, Islam is a movement in reforming morals and society to become a person who is in accordance with Islamic teachings, as well as being inherent in the teachings of the Prophet Muhammad SAW. Keywords : Correlation, Islam, Political, Ahmad Syafi’i Ma’arif

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  dinamika  yang  sangat  menggembirakan  dalam  ruang  lingkup perkembangan pemikiran  Islam. Berbagai faktor memberikan pengaruh yang tidak kecil, salah satunya adalah kontribusi para tokoh pemikiran Islam dari beragam perspektif, salah satunya yaitu Ahmad Syafi’i Ma’arif (Buya Syafi’i). Ahmad Syafi’i Ma’rif merupakan salah satu tokoh sentral pemikiran Islam di Indonesia, yang juga sering disapa sebagai ‘Buya Syafi’i’. Beliau lahir pada 31 Mei 1935 di sumpur kudus, Sijunjung, Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei  2022  di Gamping,  Sleman, Yogyakarta.  Buya  Syafi’i  pernah  mengemban  jabatan  sebagai Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  pada  periode  1998-2005.  Buya  Syafi’i  juga Presiden  di World  Confrence  On  Religion  For  Peace  (WCRP ),  yakni  sebuah  organisasi  lintas agama untuk perdamaian dunia. Buya  Syafi’i juga merupakan seorang tokoh  yang mendirikan Ma’arif  Institute  For  Culture  and  Humanity, yakni  sebuah  institusi  kelembagaan  sipil  yang
berperan dalam membela kebhinekaan di Indonesia serta menyampaikan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. 1
Hubungan agama dan politik mungkin setua masyarakat. Selama hubungan itu terjalin, selalu  saja  terjadi  benturan-benturan  nilai  yang  sulit  untuk  diuraikan,  sehingga  parameter hubungan  antar  agama  dan  politik  dalam  sebuah  negara  dapat  dijadikan  landasan  pergerakan aktivitas  politik  dalam  sebuah  negara.  Dalam  artian,  nilai-nilai  moralitas  agama  harus  mampu diinternalisasikan dan diobjektifikasikan dalam praktek politik di sebuah negara. 2
Buya  Syafi’i  mengonstruksikan  Islam  sebagai  sebuah  ajaran  agama  yang  bersifat universal,  dalam  artian  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  secara  luas  dan  mendalam. Menurut  Buya  Syafi’i  secara  cermat,  dalam  konteks  politik  di  tanah  air  terdapat  tiga  masalah besar  yang  menjadikan  hubungan  antar  agama  dan  politik  selalu  diwarnai  ketegangan.  Hal tersebut  terjadi  dikarenakan  antara  lain, Pertama, terjadinya  pembusukan  moralitas  agama. Pembusukan  moralitas  dalam  beragama  menjadi  sulit  untuk  dicarikan  solusinya,  dikarenakan kesadaran para politisi dan pejabat pemerintahan di lingkaran kekuasaan dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai moralitas agama sangatlah rapuh. Kedua, terjadinya hegemoni negara dalam wilayah  agama. Tatkala  negara banyak mempengaruhi otoritas kebijakan dalam  sebuah agama yang  sesungguhnya  sangat  bersifat  privasi.  Dalam  hal  ini,  negara  menjadi  sebuah  kekuatan eksternal yang mencoba merampas otonomi sebuah agama. Ketiga, maraknya manipulasi simbol- simbol  keagamaan.  Penampakan  simbolisme  semu  tersebut  sesungguhnya  berharap  agar sebahagian politisi mendapatkan nilai lebih daripada elit-elit politik yang lainnya. Dengan modus itu,  seorang  politisi  bisa  saja  menjadikan  simbol-simbol  keagamaan  sebagai  sebuah  instrumen yang bertujuan dalam mewujudkan cita-cita politik yang bersifat temporal. 3
Oleh  sebab  itu,  adalah  sebuah  kenyataan  bahwasanya  agama  sering  dijadikan  sebagai sebuah  alat  politik  yang  kemungkinan  dapat  melahirkan  sejumlah  keprihatinan  dalam  sebuah negara.  Oleh  karena  nya,  mungkin  para  elit  politik  perlu  kiranya  untuk  merumuskan  ulang karakter moral sebagai entitas orang-orang yang beragama dan sangat menghargai pesan-pesan moralitas. Dengan demikian, nilai-nilai normativitas agama akan tetap menjadi sebuah arah kiblat seluruh  elemen  bangsa  dalam  berbagai  hal,  khususnya  dalam  berpolitik.  Tentu  saja  nilai-nilai normativitas  dalam  beragama  harus  dapat  diobjektifikasikan  secara  nyata  dan  tidak  hanya diuraikan secara retorika. 4

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan ( library research) dengan sifat yang kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data, informasi, serta bermacam  data  yang  ditemukan  pada  kepustakaan. 5 Dengan  sifat  penelitian  yang  deskriptif, artinya  proses  analisa  pada  data  yang  digunakan  akan  memberikan  pemaparan  terkait  data tersebut, namun tidak menarik kesimpulan yang bersifat general. 6

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Riwayat Hidup Ahmad Syafi’i Ma’arif
Ahmad Syafi’i Ma’arif terlahir pada tanggal 31 Mei 1935 di Calau Kenagarian, Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ketika berusia 18 bulan,  ibunya  yang  bernama  Pathiyah  meninggal  dunia  di  usianya  yang  masih  32  tahun. Ayahnya  memiliki  nama  Ma’rifah  Rauf  Dt.  Rajo  Melayu  merupakan  orang  terpandang
1 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif , (Jakarta:MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2005), hlm.37
2 Subhan Setowara & Soimin, Agama dan Politik Moral, (Malang:Intrans Publishing, 2013), hlm.63 3 Subhan Setowara & Soimin, Agama dan Politik Moral, (Malang: Intrans Publishing,2013), hlm.65-66
4 Ibid.,,hlm.67 5 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 42 6 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet.2 , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),hlm.
(kepala  suku)  Melayu,  hal  itulah  yang  menyebabkan  beliau  menerima  gelar Datuk  Rajo Melayu, yang menerima jabatan pada tahun 1936-1945. 7
Seperti  anak  pada  umumnya, Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  menempuh  dunia  pendidikan  di dasarnya di SD dan Madrasah  Ibtidaiyyah Muhammadiyah yang berada di daerah Sumpur Kudus. Dan ketika lulus, beliau menerusklan jenjang pendidikannya di Madrasah Muallimin di daerah Lintau. Di sinilah Ia menerima banyak ilmu dan mulai memasuki pemikiran yang dewasa. Tidak hanya itu, Ia juga melanjutkan pendidikan tingginya dj Kulliyatul Muallimin Yogyakarta,  dengan  ilmu  dan  pengalaman  yang  lebih  hebat.  Setelah  menyelesaikan pendidikanya, Buya Syafi’i mengabdikan dirinya di daerah Lombok Timur menjadi seorang tenaga  pengajar  selama  kurang  lebih  satu  tahun.  Ia  pun  memutuskan  untuk  kembali  ke kampung  halamannya,  dan  melanjutkan  kembali  pendidikan  di  Universitas  Cokroaminoto pada  tahun  1957-1964  dan  mendapatkan  gelar  B.A.  Buya  Syafi’i  menimba  ilmu  di  dunia perkuliahan sambil bekerja dalam memenuhi kehidupannya. 8
Pekerjaan yang dilakoni oleh Buya  Syafi’i merupakan guru ngaji, mengolah besi tua, kerja di toko pakaian, berjualan hewan peliharaan, serta  menjadi guru di beberapa sekolah. Guna  memaksimalkan  gelar  sarjana  yang  dimilikinya,  Buya  Syafi’i  melanjutkan  studinya Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta, dan Ia juga berkuliah di Northern Illionis University  Tahun  1972.  Namun  di  kampus  tersebut,  ia  tidak  mampu  untuk  menuntaskan pendidikannya dikarenakan oleh masalah ekonomi dan anaknya yang sedang jatuh sakit. Usai permasalahan tersebut selesai, ia melanjutkan pendidikannya kembali di Universitas Hawaii dan Ohio University di kota Athens. Ia berhasil menerima beasiswa Fullbright dengan judul tesis Islamic  Politics  Under  Guided  Democracy  In  Indonesia  (1959-1965) di  bawah bimbingan Prof. William H. Frederick, Ph.D. 9
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian Syafi’i Ma’arif, antara lain adalah keluarga,  kebudayaan  Minangkabau,  Muhammadiyah  dan  pendidikan  di Amerika  Serikat, diantaranya:
1. Keluarga
Keluarga Buya Syafi’i sangat taat terhadap agamanya. Garis keturunan ayah Buya Syafi’i  merupakan  keturunan  yang  aktif  dalam  organisasi  Pendidikan  Islam  Persatuan Tarbiyyah  Islamiyyah  (Perti),  sedangkan  garis  keturunan  ibu  beliau  dari  keluarga Muhammadiyah yang orientasinya memurnikan ajaran Islam dengan metode sosial dan pendidikan Islam. 10

## 2. Kebudayaan Minangkabau
Lingkungan  dan  ajaran-ajaran  kebudayaan  Minangkabau  juga  mempengaruhi pemikiran  dan  sifat  Buya  Syafi’i.  Ajaran-ajaran  dan  falsafah-falsafah  Minangkabau banyak diperoleh Buya  Syafi’i semenjak kecil. Salah satu falsafah Minangkabau  yang mempengaruhi  pemikiran  dan  sifat  Buya  Syafi’i  adalah adat  basandi  syara’,  syara’ basabdi  kitabullah dan syara’  mangato  adaik  mamakai. 11 Falsafah  tersebut  memiliki makna yaitu apabila Syariat Islam  menjelaskan, maka yang menerapkannya adalah adat. Dalam  artian  bahwa  adat  tidak  akan  pernah  menentang  apa  yang  telah  dijelaskan  dan diajarkan  oleh  Al-Quran  dan  Hadist.  Maka,  adat  Minangkabau  telah  lekat  dalam pemikiran dan membentuk karakter dan sifat dari dalam diri Ahmad Syafi’i Ma’arif.
3. Muhammadiyah
7 Abdul  Rohim  Ghazali  &  Saleh  Partaonan  Daulay,  “ Muhammadiyah  &  Politik  Islam  Inklusif,” (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2005), hlm. 37
8 Ibid,..hlm. 129 9 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, “ Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif,” hlm. 131 10 Mar’ati Zarro, “ Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan,” Vol.9, No.1,  Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah,(2020),hlm.66
11 Mar’ati Zarro, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan, ..., hlm.67
Muhammadiyah juga sangat mempengaruhi kepribadian Buya Syafi’i. Pendidikan di organisasi Muhammadiyah sudah diperoleh Buya Syafi’i semenjak kecil hingga berusia lanjut. Buya Syafi’i menyatakan bahwa kesuksesan yang ia peroleh juga dipengaruhi oleh Muhammadiyah. 12 Doktrin  yang  terdapat  di  organisasi  Muhammadiyah  sangat berpengaruh terhadap kepribadian nya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pemikiran Buya Syafi’i  yang  berkaitan  tentang  kaitan  antara  seorang  Muslim  dengan  negaranya. Organisasi Muhammadiyah mempunyai konsep bahwa suatu negara Dar al-ahd wa al- syahadah , artinya ragam etnis, budaya, agama, dan ras yang terdapat di Indonesia berjanji untuk  membentuk  suatu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  berisi tindakan nyata untuk membangun negara yang dibentuk.
4. Pendidikan di  Amerika Serikat
Ada  beberapa  guru  dan  teman  yang  turut  memberikan  pengaruh  dalam  pemikiran Buya  Syafi’i  antara  lain  adalah  KH.  Djazarie  Hisjam  yang  memberikan  motivasi  agar lebih  giat  dalam  mempelajari  makna  dari  metodologi istinbat  al-ahkam serta  makna ijtihad. Prof. William H. Frederick adalah seorang peneliti sekaligus dosen di OSU yang mengajarkan  mengenai  pendekatan  sejarah.  Prof.  Fazlur  Rahman  juga  mempunyai pengaruh besar terhadap Buya Syafi’i dalam ruang lingkup pemikiran Islam. 13
Pemikiran  yang  disampaikan  oleh  Buya  Syafi’i  menjadi  kontroversial  dalam pendidikan dunia Barat. Tidak hanya sebatas membahas mengenai kaitan antara ajaran Islam dengan negara, namun juga membahas mengenai toleransi umat beragama. Beliau menyebutkan bahwa toleransi umat beragama sangat dirasakannnya ketika ia menempuh pendidikan  di  Chicago.  Ia  juga  menganggap  bahwa  pemahanannya  terhadap Al-Quran terasa lebih kuat ketika ia berada di negara Barat.
Ahmad Syafi’i Ma’arif adalah seorang penulis dengan karya yang banyak membahas mengenai  sejarah  dan  ajaran  Islam.  Ia  memulai  kegiatan  ini  sejak  Ia  menempuh pendidikan di Mu’allimin Yogyakarta hingga ia berusia 50 tahun. Beberapa karya hebat yang ditulis oleh beliau, yaitu:
“Islam  Dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan  pada  tahun  2009,  Menerobos Kemelut Refleksi Cendikiawan Muslim pada tahun 2006, Titik-titik Kisar di Perjalananku pada tahun 2006, Menggugah Nurani Bangsa pada tahun 2005, Mencari Autentitas Dalam Kegalauan  pada  tahun  2004,  Independensi  Muhammadiyah  di  Tengah  Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik pada tahun 2000, Islam & Politik : Membingkai Peradaban pada  tahun  1999,  Islam  Kekuatan  Doktrin  dan  Keagamaan  Umat  pada  tahun  1997, Keterkaitan Antara Sejarah, Filsafat dan Agama pada tahun 1997, Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1995.” 14

## B. Pemikiran Politik Ahmad Syafi’i Ma’arif
Islam  adalah  ajaran  yang  menjadikan  Al-Quran  dan  Hadist  sebagai  sumbernya. Al- Quran adalah kitab yang membahas mengenai Tuhan, alam dan manusia. Ketika ketiga topik tersebut berhasil dipahami dan diterapkan dengan baik, maka akan menciptakan kehidupan yang bermartabat dan memperbaiki kehidupan yang rakus pada masa sebelumnya. 15
Berdasarkan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Buya  Syafi’i,  bahwa  Al-Quran membutuhkan  umat  yang  cerdas  dengan  wawasan  yang  luas. Al-Quran  diturunkan  kepada seluruh umat manusia, hal itulah yang menuntut umat Islam untuk mengukir wawasan yang lebih  luas.  Beliau  menyebutkan  bahwa  wawasan  mempunyai  tingkat    yang  berbeda  yang
12 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafi’i Ma’arif, (Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2009), hlm. 229
13 Leni Marlena, Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafi’i Ma’arif, Vol.3, No.2,  Jurnal Mantiq, (2018), hlm. 28
14 Abdul  Rohim  Ghazali  &  Saleh  Partaonan  Daulay, Muhammadiyah  dan  Politik  Islam  Inklusif, (Jakarta: MAARIF Institute For Cultute And Humanity, 2005), hlm. 20
15 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1995), hlm. 3
disesuaikan dengan sensitifitas jiwa yang dimiliki. Dalam konteks ini, maka diperlukan satu metode yang bertujuan untuk menangkap pancaran sinyal-sinyal kebenaran tersebut, yakni dakwah. 16
Buya  Syafi’i  menyatakan  bahwa  dakwah  adalah  bentuk  pekerjaan  yang  membumbui kehidupan  manusia  dengan  Islam,  iman,  dan  takwa  untuk  membangun  kehidupan  yang bahagia  kini  dan  nanti.  Jenis  pekerjaan  ini  tidak  akan  pernah  berakhir.    Umat  Islam  tetap mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menyampaikan  risalah  baik  dari  ajaran  Islam  dengan berbagai metode yang sesuai dan mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu ucapan terbaik adalah ucapan yang menyerukan diri kepada Allah SWT, melakukan amal soleh, dan berserah menjadi  salah  satu  anggota  komunitas  Muslim  (Surah  Fussilat:33),  yang  komunitas  sendi moral, Islam, serta takwa dengan perpaduan yang utuh. Komunitas Islam bukan merupakan komunitas yang eksklusif, dikarenakan tidak tergoyahkan oleh dinamika yang bertebaran di lapangan.  Hanya  dengan  mengandalkan  dalamnya  iman  dan  kecerdasan,  maka  hendaknya masyarakat  mampu  menghadapi  perubahan  dan  moral  yang  meningkat. 17 Dapat  ditarik kesimpulan bahwa dakwah Islam adalah tindakan untuk mengajak kebaikan, dan bertujuan dalam membangun sendi iman, Islam serta takwa dan mencapai kebajikan dan kebenaran.
Dalam tulisan-tulisan nya, Ahmad Syafi’i Ma’arif terlihat memiliki sebuah tekad untuk menjadikan Islam sebagai agama dengan kekuatan yang transformatif pada umatnya. Namun sungguh disayangkan, Buya Syafi’i justru mengakui obsesinya tersebut masih jauh panggang dari api. Beliau menyebutkan bahwa umat Islam saat ini mempunyai nilai dalam peradaban, yang  diakibatkan  oleh  beberapa  indikator.  Indikator  yang  pertama  yaitu  dikarenakan hilangnya prinsip musyawarah pada dunia Islam. Hal tersebut terlihat dalam sistem dinasti yang gamblang akan dunia Islam dan doktrin etika serta moralitas Al-Quran. Konsep politik yang  selaras  dengan  ajaran  Islam  hanya  dirasakan  ketika  periode  Nabi  dan Al-khulafa  al- rasyidin, terkhusus ketika terjadi perang siffin. Namun konsep politik tersebut perlahan hilang tertelan  dengan  konsep  perintah  raja,  khalifah,  sultan  dan  presiden.  Indikator  yang  kedua adalah  Moralitas Al-Quran  yang  dijadikan  sebagai  komoditas  politik. 18 Contohnya  adalah ketika  hadirnya  komponen-komponen  umat  untuk  menyiarkan  syariat  Islam  dan/atau dihidupkannya  kembali  Piagam  Jakarta.  Beliau  mengatakan  bahwa  kelompok-kelompok tersebut  merupakan  satu  kelompok  yang  lebih  memberikan  penekanan  beragama  terhadap simbol daripada substansi atau dapat dikatakan lebih memiliki ketertarikan terhadap politik gincu atau politik bendera daripada politik garam. 19
Ahmad Syafi’i Ma’arif memberikan tiga unsur kritikan terhadap kelompok-kelompok radikal (lebih mementingkan simbol daripada substansi), antara lain adalah sebagai berikut :
Pertama , Kelompok Islam radikal hanya mengikuti syariat Islam dengan kaku, yakni hanya  dalam  ruang  lingkup  hukum  dan  fiqihnya  saja.  Contohnya,  ketika  proses aktualisasi hukuman rajam maupun potong tangan dalam syariat Islam, yang dapat menjadi  implikasi  negatif  bagi  Islam  itu  sendiri,  karena  adanya  pandangan masyarakat  bahwa  Islam  itu  menyeramkan. Kedua, Kelompok  Islam  radikal berpandangan bahwasanya pengaktualisasian Syari’ah hanya tersandar atas hukum fiqih  serta  pengamatan  parsial  (hitam-putih),  dan  tidak  memandang  makna  dari pengalaman  historis  denga  kesan  adanya  hal  yanng  membandingkan  antara  setiap penerapan syariat Islam di dunia. Sudan dan Afganistan yang menggunakan konsep seperti  ini  hingga  kini  masih  dipenuhi  oleh  persoalan.  Kelompok  ini  tidak  pernah belajar atas pengalaman dan selalu menerima dukungan dari suara terbanyak. Ketiga, Buya Syafi’i memperingatkan untuk setiap masalah besar yang dihadapi oleh umat
16 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam, ..., hlm. 31 17 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam&Politik :Upaya Membingkai  Peradaban (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 256
18 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif, (Jakarta : MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2005) ,hlm. 20-21
19 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif, ..., hlm. 22
Islam  di  Indonesia  tidak  harus  diatasi  dengan  penerapan  syariat  Islam,  hal  ini disebabkan oleh  karena  umat  Islam tidak boleh  hanya memandang  realitas bangsa dalam satu sisi. 20
Terlihat jelas bahwa Buya Syafi’i tidak menerima adanya formalisasi atas syariat Islam. Ia lebih cenderung menjadikan  syariat Islam sebagai agama keadilan dan tidak hanya sebagai patokan  hukum  dengan  sifat  yang  partikular.    Pandangan  politik  Buya  Syafi’i  lebih mendukung atas nilai substansif dalam Islam, seperti kesejahteraan, kebebasan, kedamaian, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 21
Poin-poin mengenai pemikiran politik Ahmad Syafi’i Ma’arif dapat dirangkum sebagai berikut :
Pertama, Ahmad Syafi’i Ma’arif berpendapat bahwasanya Islam merupakan satu ajaran yang bersumber kepada Al-qur’an dan apabila umat Islam memahami dengan baik dan benar serta  melaksanakan  perintah-perintah  Al-qur’an,  maka  peradaban  yang  ramah  dan bermartabat dapat diwujudkan.
Kedua, Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  berpendapat  bahwasanya  dalam  mewujudkan  suatu peradaban yang ramah dan bermartabat, maka diperlukan dakwah. Dakwah merupakan suatu pekerjaan  yang  menggarami  kehidupan  umat  manusia  dengan  nilai-nilai  iman,  Islam  dan takwa.  Menurut  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif,  politik  juga  merupakan  suatu  pekerjaan  yang bertugas dalam menegakkan sendi-sendi keimanan, Islam dan takwa dalam komunitas umat Islam.
Ketiga, menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif tampilnya Islam sebagai agama yang memiliki kekuatan  transformatif  merupakan  suatu  obsesi  yang  jauh  panggang  dari  api.  Hal  tersebut dikarenakan oleh dua faktor, yakni (1), hilangnya prinsip musyawarah dalam dunia Islam dan (2),  Doktrin  dan  etika  moralitas  Al-qur’an  masih  lebih  menonjol  dalam  retorika,  bahkan menjadi komoditas politik para politisi daripada menjadi pedoman hidup bagi manusia.
Keempat, Ahmad Syafi’i Ma’arif berpendapat bahwasanya konsep syari’at merupakan sebuah  esensi  Islam  sebagai  agama  keadilan.  Syari’at  bukan  semata-mata  hukum-hukum yang bersifat partikular. Ahmad Syafi’i Ma’arif memiliki pemikiran politik yang secara tegas menolak segala bentuk formalisasi syari’at. Menurut Syafi’i Ma’arif, syari’at bukan berarti menegakkan  sebuah  sistem  secara  pendekatan  hukum-hukum  Islam  dalam  sebuah  negara. Menurut Syafi’i Ma’arif, penegakan nilai-nilai substansif di dalam Islam, seperti persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, kedamaian, kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lebih penting daripada sekedar menegakkan formalisasi syari’at.

## C. Korelasi Islam dan Politik Dalam Pandangan Ahmad Syafi’i Ma’arif
Buya Syafi’i berpendapat bahwa Islam mempunyai kaitan yang sangat erat dengan politik, dibuktikan dengan Al-qur’an  yang tidak pernah memisahkan jarak antara kedua belah pihak. Menurutnya, ajaran Islam harus mempunyai wawasan yang dipenuhi dengan moral sebagai indikator  iman  dan  dengan  konteks  serta  realitas  sejarah. 22 Dalam  aspek  kepercayaan  atau ibadah pada umumnya, Al-qur’an memberi penjelasan secara rinci. Akan tetapi, dalam aspek politik  ketatanegaraan  dan  sosial  bermasyarakat,  penjelasan Al-qur’an  bersifat  umum  atau hanya  memberikan  garis-garis  besarnya  saja.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  ajaran  Islam selalu up to date selaras dengan perkembangan zaman. Azas-azas politik kenegaraan yang diajarkan Al-qur’an tersebut antara lain adalah azaz amanah, azaz ketaatan, azaz keadilan (al- a’dalah), azaz musyawarah (al-syura), dan azaz persamaan (al-musawah). 23
20 Sultani, Pemikiran dan Aksi Politik Ahmad Syafi’i Ma’arif, Vol.1, No.3, Journal Of Islamic Thought and Muslim Culture, (2021), hlm.6-7
21 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay., hlm. 33-36 22 Ahmad Sholikin, Pemikiran Politik Negara dan Agama “Ahmad Syafi’i Ma’arif”, Vol.2, No.1, Jurnal Politik Muda, (2012), hlm.5
23 Katimin, Politik Islam: Studi Tentang Azaz, Pemikiran dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017), hlm.1-2
Sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam memahami korelasi antara Islam dan politik, yaitu ayat Al-Quran dan Hadist. Hal ini dikarenakan cukup banyak ayat Al- Quran yang membahas mengenai hukum dan aturan dalam ruang lingkup masyarakat, seperti QS Al-an’am:162 “Katakanlah  :  sesungguhnya  Sholatku,  ibadahku,  hidupku  dan  matiku hanyalah  untuk  Allah,  Tuhan  semesta  alam”. Menurut  Buya  Syafi’i,  pada  ayat  tersebut dijelaskan bahwa Shalat di masjid, kegiatan berniaga di pasar, atau bahkan jabatan seseorang tidak menjadi hal yang tergolong dikotonomis diantara ibadah dan pekerjaan. Shalat di Masjid adalah termasuk kegiatan beribadah, sedangkan pidato politik adalah pekerjaan yang terpisah dari  wawasan  moral.  Namun  beliau  tidak  sependapat  dengan  hal  tersebut,  karena  ia beranggapan bahwa keduanya tergolong dalam dimensi ibadah. 24
Lebih  lanjut  Buya  Syafi’i  Ma’arif  memberikan  argumentasi  tentang  politik  yang termaktub  di Al-qur’an  pada  QS Adz-zariyyat:56 “Dan  aku  tidaklah  menciptakan  jin  dan manusia,  melainkan  untuk  agar  mereka  mengabdi  kepadaku”. Pada  ayat  tersebut  tersirat bahwa diciptakannya jin dan manusia adalah dalam rangka ibadah. Oleh karena nya, mesin kekuasaan daripada institusi politik, yakni negara harus dapat menjadi sebuah instrumen yang baik agar layak dijadikan sebagau kiprah dalam beribadah. Kedua, gerakan sosio moral Islam yang membutuhkan  kekuasan politik di dalamnya guna menyuarakan pesan-pesan yang ingin disampaikan. 25 Doktrin  tentang  perintah  terhadap  yang  baik (amr  bi  al-makruf) dan pencegahan terhadap yang buruk (nahy’an al-munkar) adalah asas dari adanya kekuasaan, dengan  tujuan  untuk  memberikan  penegakan  terhadap  moral.  Sedangkan  perilaku  politik hanya berupaya untuk melegalkan status quo kekuasaan yang dikorupsi, yang menyebabkan berbagai tindakan amoral jika dilihat dari sudut pandang Islam. Secara sederhana, Islam yang menjadi pergerakan dalam memperbaharui moral dan masyarakat menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW. 26 Dalam  sistem  politik  yang  diinginkan  oleh  Islam,  nilai  spiritual  dan  intelektual  harus saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat hendaknya tidak terpengaruh atas pertarungan yang terjadi pada postulat “cogito ergo sum” (saya berpikir maka saya ada) Rene Descartes dan spritualisme Al-ghazali. Sikap yang cenderung berarah pada ekstremitas harus dicegah. 27 Ekstrimitas  merupakan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  pemikir  Islam  terkait  penyataan bahwa Islam adalah diin wa daulah. Artinya, Islam dan politik pada suatu negara merupakan bentuk kesatuan yang utuh.
Beliau juga menyebutkan bahwa “pedang penolong” alias negara juga menjadi hal yang penting dalam  Islam. Karena jika tidak ada negara, maka  Islam tidak akan diterima dalam ruang lingkup sosial. Hal ini juga menjadi salah satu alasan beliau untuk menolak konsep ad- din wa ad-daulah dikarenakan konsep tersebut akan menyebabkan ketidaksesuaian pola pikir. Din (agama)  mempunyai  sifat  yang immutable (tetap),  sedangkan daulah (negara) mempunyai  sifat  yang mutable (tidak  tetap)  yang  bisa  saja  mengalami  perubahan  sesuai waktu  dan  ruang  yang  ada.  Sedangkan  konsep  tersebut  akan  menggambarkan  kesetaraan antara agama dan negara. 28
Kelompok Islam radikal memiliki keinginan  dalam melakukan penerapan  Syari’at dan merubah situasi menjadi radikal. Masalah-masalah mendasar dalam satu bangsa tidak akan terpecahkan  oleh  formulasi  syariat.  Islam  harus  dapat  menjadi  inspirasi  yang  mewarnai kehidupan dalam berwarga negara serta tidak dapat dijadikan sebagai sebuah ideologi formal. Apabila Islam dijadikan sebagai sebuah ideologi yang bersifat formal, maka berpotensi besar dalam  melahirkan  kecemburuan  sosial.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  karena  orang-orang
24 Ahmad Asroni, Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif Tentang Negara dan Syari’at Islam di Indonesia, Vol.X, No.2, Jurnal Millah, (2011), hlm.13
25 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 275
26 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban, ..., hlm. 276 27 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban, ..., hlm. 277-279
28 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 195
Non-Muslim akan menganggap bahwa telah terjadi sebuah diskriminasi dalam ruang lingkup bermasyarakat. 29
Beliau juga dengan tegas menolak segala hal yang berkaitan dengan formalisasi syariat. Secara  sederhana,  pemikir  Islam  yang  mengusung  konsep  tersebut  mengagungkan  negara sebagaimana  mengangungkan  agama.  Lantas,  apa  bedanya  dengan  teori  Hegel  yang menganggap bahwa negara adalah makhluk penaka Tuhan (a God like creature) ?. 30

## D. Realisasi  Pemikiran  Politik  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  di  Organisasi Muhammadiyah
Latar  belakang  berdirinya  organisasi  Muhammadiyah  tidak  dapat  dilepaskan  dari refleksi  KH.  Ahmad  Dahlan  terhadap  kondisi  sosial-politik  dimasa  kolonialisme. Kolonialisme  politik  dan  kultural  mendorong  lahirnya  perlawanan  kultural.  Maka Muhammadiyah  sejak  kemunculannya  tidak  bisa  dinafikkan  keberadaannya  sebagai  salah satu organisasi yang merintis dan memperjuangkan kemerdekaan.
Kondisi  sosial  dan  politik  yang  dipenuhi  dengan  tindakan  penindasan  serta ketidakadilan,  disertai  pula  dengan  masalah  internal  pada  umat  Islam  itu  sendiri,  menjadi acuan  terbentuknya  kiprah  Muhammadiyah.    Maka  meskipun  kondisi  politik  bangsa  yang penuh dengan keprihatinan, namun Muhammadiyah menerapkan pendekatan secara kultural dan tidak memberikan orientasi pada kekuasaan, akan tetapi hanya pada prinsip peradaban dan kemanusiaan.
Semangat  yang  berkobar-kobar  tersebut  ditemukan  pula  pada  saat  Ahmad  Syafi’i Ma’arif memimpin organisasi Muhammadiyah. Apa yang telah dilakukan oleh Buya Syafi’i sungguh  patut  diapresiasi.  Beliau  menjadikan  organisasi  Muhammadiyah  sebagai  gerakan Islam  yang  melaksanakan  dakwah amar  ma’ruf  nahi  munkar. Oleh  karenanya, Muhammadiyah  bergerak  dalam  wilayah  artikulasi  yang  lebih  luas  dan  tidak  terjebak terhadap  perebutan  kekuasaan  politik.    Buya  Syafi’i  Ma’arif  menegaskan  jati  diri Muhammadiyah  sebagai  organisasi  masyarakat  Islam  yang  bertujuan  guna  meningkatkan keadilan dan adab masyarakat selaras dengan nilai islami.  Gerakan tersebut sungguh telah memposisikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. 31
Khittah  Muhammadiyah  mengamanatkan  Buya  Syafi’i  Ma’arif  selaku  pimpinan tertinggi untuk tetap menjaga Muhammadiyah dari kecenderungan terhadap salah satu partai politik  tertentu.  Namun,  kasus  dukungan  Muhammadiyah  kepada  Calon  Presiden  RI  Prof. Amien Rais pada Pemilu tahun 2004 menimbulkan tanda tanya besar.
Ada tiga hal yang harus dicermati dalam konteks kasus tersebut. Pertama, sungguh pun Muhammadiyah  secara  sadar  memilih  jalur  dan  usaha  pembinaan  dan  pemberdayaan masyarakat,  namun  Muhammadiyah  juga  mengambil  “kegitan-kegiatan  politik  tidak langsung” dengan sifat memberikan pengaruh terhadap proses dan kebijakan negara sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini bertujuan agar konstitusi dan cita luhur bangsa  tetap  terpenuhi.  Peran  yang  dimainkan  Muhammadiyah  tersebut  adalah  bagian daripada  fungsi  kelompok  kepentingan,  tanpa  harus  mengorbankan  diri. Kedua, Muhammadiyah  secara  tegas  meminta  kepada  para  kader-kader  Muhammadiyyah  yang bernaung di semua partai politik untuk all out dan berupaya secara sungguh-sungguh dalam melakukan  setiap  tugas  dan  kewajibannya  dengan  memperhatikan  ajaran  Islam. Ketiga, Muhammadiyah  mendorong  secara  kritis  dan  bertanggung  jawab  atas  sifat  praktis  yang terdapat dalam ruang lingkup politik serta orientasi kekuasaannya, selaras dengan cita dan harapan bangsa Indonesia. 32
29 Ahmad Fahrozi, Pemikiran Politik Menurut Prof. Dr. H. Katimin, M.AG, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, 2020), hlm.60
30 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif, (Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity), hlm. 39-40
31 Ibid ., hlm. 13-14
32 Ibid ., hlm. 15-17
Oleh  sebab  itu,  falsafah  hidup amar  ma’ruf  nahi  munkar yang  senantiasa  dipegang Muhammadiyah,  tidak  hanya  bergumul    dalam  pemikiran,  melainkan  juga  tindakan.  Buya Syafi’i Ma’arif menjadikan falsafah hidup Muhammadiyah tersebut sebagai landasan bahwa Muhammadiyah  merupakan  gerakan  dakwah.  Namun  sebagai  gerakan  dakwah,  falsafah tersebut tidak hanya dimaknai dalam “ruang sempit”, melainkan dimaknai dalam pengertian yang  lebih  luas.  Buya  Syafi’i  Ma’arif  memaknai  gerakan  dakwah  Muhammadiyah  dalam konteks  politik  kerakyatan  dan  kebangsaan.  Dalam  artian,  Buya  Syafi’i  Ma’arif mengkondisikan Muhammadiyah agar tetap peduli terhadap situasi, perkembangan dan arah politik  yang  terjadi,  tanpa  harus  terlibat  dalam  perebutan  kekuasaan.  Kepedulian Muhammadiyah ditempatkan terhadap orientasi kepentingan rakyat dan bangsa.
Sikap  dan  fatsoen  politik  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  tersebut  menyebabkan Muhammadiyah sepanjang sejarahnya belum pernah mengalami prahara politik intern yang membawa  perpecahan  dalam  internal  tubuh  organisasi  Muhammadiyah  dimasa kepemimpinan  Buya  Syafi’i.  Faktor  yang  menciptakan  keselamatan  bagi  organisasi Muhammadiyah  dimasa  kepemimpinan  Buya  Syafi’i.  Sikap  beliau  yang  independen  serta menjadikan pandangan politik tidak dalam konteks politik kekuasaan. 33

## IV. KESIMPULAN
Ahmad Syafi’i Ma’arif menyebutkan bahwa korelasi yang terjalin antara Islam dan politik merpakan suatu bentuk ijtihad yang berasal dari   Al-Quran dan Hadits. Politik adalah tindakan ibadah  dengan  tidak  mempunyai  perbedaan  nilai  dengan  ibadah  lainnya.  Politik  dalam  ruang lingkup Islam tidak hanya membahas mengenai kekuasaan, namun juga memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.  Beliau menyebutkan bahwa ajaran Islam mempunyai wawasan moralitas yang menjadi indikator iman pada konteks sejarah.
Beliau menyatakan bahwa terdapat dua sudut pandang yang dijadikan sebagai acuan dalam memahami  korelasi  antara  Islam  dan  politik. Pertama, terlihat  dari  kandungan Al-Quran  dan hadist. Ahmad Syafi’i Ma’arif memberikan interpretasi mengenai korelasi Islam dan politik yang termaktub  di  dalam  QS  Adz-zariyyat:56 “Dan  aku  tidaklah  menciptakan  jin  dan  manusia, melainkan untuk agar mereka mengabdi kepadaku”. Dalam ayat tersebut, tersirat bahwa Allah SWT  menciptakan  jin  dan  manusia  adalah  dalam  rangka  ibadah.  Oleh  karenanya,  mesin kekuasaan daripada institusi politik yang tidak lain adalah negara, harus mampu untuk menjadi sebuah instrumen yang baik  sebagai bentuk  kristalisasi daripada ibadah. Kedua, gerakan  sosio moral Islam membutuhkan kekuasan politik guna menyuarakan pesan-pesan yang disampaikan oleh ajaran Islam itu sendiri.
Doktrin tentang perintah terhadap yang baik (amr bi al-makruf) dan pencegahan terhadap yang  buruk (nahy’an  al-munkar) adalah  asas  dari  adanya  kekuasaan,  dengan  tujuan  untuk memberikan  penegakan  terhadap  moral.  Sedangkan  perilaku  politik  hanya  berupaya  untuk melegalkan status quo kekuasaan yang dikorupsi, yang menyebabkan lahirnya berbagai tindakan amoral  dalam  sudut  pandang  Islam.  Secara  sederhana,  Islam  menjadi  pergerakan  dalam memperbaharui moral dan masyarakat sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW.

## DAFTAR PUSTAKA
Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ghazali, Partaonan. 2005. Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif. Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity.
Katimin.  2017. Politik  Islam:  Studi  Tentang Azaz,  Pemikiran  dan  Praktik  Dalam  Sejarah  Politik  Umat Islam. Medan: PERDANA PUBLISHING.
Ma’arif, Syafi’i. 1995. Membumikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta. Ma’arif, Syafi’i. 1998. Islam dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press. Ma’arif, Syafi’i. 2018. Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban. Yogyakarta: IRCiSoD.
33 Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif,..., hlm. 18
Ma’arif,  Syafi’i.  2009. Titik-Titik  Kisar  di  Perjalananku:  Autobiografi  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif. Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity. Sarwono, Jonathan. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Setowara, Soimin. 2013. Agama dan Politik Moral. Malang: Intrans Publishing. Asroni,  Ahmad.  2011. “Pemikiran  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif  Tentang  Negara  dan  Syari’at  Islam  di Indonesia”. Vol. X. No. 2. Jurnal Millah.
Marlena, Leni. 2018. “Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafi’i Ma’arif”. Vol. 3. No. 2. Jurnal Mantiq.
Sultani.  2021. “Pemikiran  dan Aksi  Politik Ahmad  Syafi’i  Ma’arif”. Vol.  1.  No.  3.  Journal  Of  Islamic Thought and Muslim Culture.
Sholikin, Ahmad. 2012. “Pemikiran Politik Negara dan Agama Ahmad Syafi’i Ma’arif”. Vol. 2. No. 1. Jurnal Politik Muda.
Zarro, Mar’ati. 2020. “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan”. Vol. 9. No. 1. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.
Fahrozi,   Ahmad.  2020. “Pemikiran  Politik  Menurut  Prof.  Dr.  H.  Katimin,  M.AG”. Skripsi.  Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.