## KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Jinner Sidauruk 1 , Martalina Nazara 2 , Dian Silaban 3
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan Jinner.sidauruk@uhn.ac.id 1

## Abstract
Article 1 of the Marriage Law, Marriage is a physical and spiritual bond between a man  and  a  woman  as  husband  and  wife  with  the  aim  of  forming  a  happy  and eternal family or household based on Almighty God. In the definition of marriage, we also see an element of bonding between a man and a woman as husband and wife. For this reason, husband and wife need to help and complement each other so  that  each  can  develop  his  personality  to  help  and  achieve  spiritual  and material well-being. In inbreeding has been carried out for a long time by people in certain areas who still have blood relations. Where this is done over and over again becomes a habit and then the marriage becomes a culture for a certain area. From the foregoing, it can be seen that inbreeding exists in Indigenous communities where Customary Law applies and Islamic societies that apply Islamic law. After the enactment of the  Marriage  Law  No.1  of  1974  concerning  marriage,  marriages  made  with relatives or inbreeding have been restricted and even prohibited in the Marriage Law but if this is violated and occurs, the marriage can be canceled.

## Abstrak
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Didalam  pengertian  perkawinan  itu  juga  kita  melihat  adanya  unsur ikatan  antara seorang  pria dengan  wanita sebagai suami  istri. Untuk  itu suami istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil. Dalam  perkawinan  sedarah  telah  dilakukan  sejak  dahulu  oleh  masyarakat  yang berada  di  daerah  tertentu  yang  masih  memiliki  hubungan  sedarah.  Dimana  hal tersebut  dilakukan  berulang-ulang  menjadi  kebiasaan  dan  selanjutnya  maka pernikahan  tersebut  menjadi  kebudayaan  bagi  suatu  daerah  tertentu.  Dari  hal tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan sedarah terdapat dalam masyarakat Adat yang berlaku Hukum Adat dan masyarakat Islam yang berlaku hukum Islam. Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  maka  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  kerabat  atau  pernikahan sedarah telah dibatasi bahkan dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi hal  tersebut  dilanggar  dan  terjadi,  maka  perkawinan  tersebut  akan  dapat dibatalkan.

## Info Artikel
Diterima :
Revisi     : Terbit     :  18 Desember 2020
Key words: Inbreedding, Law, Annulment
Kata Kunci: Perkawinan Sedarah, Undang- undang, Pembatalan
Corresponding Author :
Jinner Sidauruk, E-mail : jinner sidauruk@uhn.ac.id

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan,  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil 1 .
Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari  padanya  dapat  diharapkan  kelestarian  proses  historis  keberadaan  manusia  dalam  kehidupan  didunia  ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai. 2
Perkawinan  bertujuan  membentuk  keturunan  dan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang harmonis,  yang  dimaksud  dengan  rumah  tangga  adalah  markas  atau  pusat  denyut  pergaulan  hidup  dimana komunikasi dan kerja sama berawal.Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Keluarga  adalah  kesatuan  yang  bulat,  teratur  lagi  sempurna,  yang  merupakan  awal  dari  kaih  sayang, perikemanusian  dan  persaudaraan,  untuk  kemudian  membentuk  kesatuan  yang  besar  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  rapat  hubungan  dengan  keturunan,  yang  pula  merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.
Keberadaan  anak  dalam  keluarga  merupakan  sesuatu  yang  sangat  berarti.  Anak  memiliki  arti  yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak  merupakan  harapan  untuk  menjadi  sandaran  disaat  usia  lanjut.  Ia  dianggap  sebagai  modal  untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat menyangkut status sosial orangtua. Anak merupakan keistimewaan orangtua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orangtuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi  rendah.  Dalam  pasal  45  Undang-undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Kedua  orang  tua  wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua orang tua putus.
1 Ibid, hlm.7.
2 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.186.
Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan dasar  perkawinan, syarat-syarat  perkawinan,  pelaksanaan  perkawinan, sehingga  proses  pernikahan  tersebut dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum.
Selain syarat pernikahan tidak terpenuhi, hubungan darah juga alasan dapat dibatalkannya pernikahan. Pembatalan perkawinan jugatelah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Pada pasal 8 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  disebutkan  bahwa,  Perkawinan  dilarang  antara  dua orang yang :
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan  saudara  dengan  istri  atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari  istri,  dalam  hal  seorang suami beristri lebih dari seorang
f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Perkawinan  sedarah  adalah  hubungan  saling  mencintai  yang  bersifat  seksual  yangdilakukan  oleh pasangan  yang  memiliki  ikatan  keluarga  (kekerabatan)  yang  dekat,  biasanya  antara  ayah  dengan  anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.
Meskipun perkawinan sedarah ini dilarang oleh Undang-Undang, tetapi perkawinan sedarah ini tetap terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia, seperti pada suku polahi, suku Batak Toba dan Jawa.  Polahi dalam bahasa Gorontalo berarti orang-orang pelarian. Yang berarti bahwa suku polahi merupakan satu suku terasing yang  masih  hidup  di  pedalaman  hutan  pulau  Sulawesi  khususnya  di  Provinsi  Gorontalo.  Perkawinan  sedarah terjadi akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dengan kelompok-kelompok lain sehingga membuat mereka sulit bertemu dan melakukan perkawinan eksogami. 3
Pada  Hukum  Perkawinan  Adat  Batak  Toba  terdapat  suatu  perkawinan  adat  yang  disebut  dengan “Pariban”, yaitu di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu  kandung  yang berbeda marga. Masyarakat Batak  Toba  menganggap  bahwa  perkawinan  ideal
3 Samsi Pomalingo, Jurnal Internet Dinamika Sosial dan Budaya “Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo 2015”, hlm. 56.
adalah perkawinan antara orang-orang rumpal, atau dalam bahasa Batak Toba yaitu marpariban ialah antara seorang  laki-laki  dengan  anak  perempuan  saudara  laki-laki  ibunya. 4 Dalam  Undang-Undang  Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba ini termasuk juga kedalam perkawinan sedarah.
Dalam masyarakat adat Jawa juga dikenal dengan perjodohan sepupu, perjodohan adalah orang tua atau  kerabat  yang  dianggap  berwenang  untuk  mengatur  terlaksananya  perkawinan,  sehingga  para  calon mempelai tidak memiliki kuasa atas perkawinannya. Dalam tradisi masyarakat di Jawa orangtua memiliki kuasa atas perkawinan anak-anak mereka, mulai dari pemilihan pasangan suami atau istri hingga dalam pengaturan upacara  dengan  berpegang  pada  nilai  budaya  dan  tradisi. 5 Tujuan  pernikahan  ini  agar  supaya  kekerabatan keluarga semakin erat dan agar barang-barang atau warisan mereka tidak pergi ke orang lain
Dalam  perkawinan  sedarah  telah  dilakukan  sejak  dahulu  oleh  masyarakat  yang  berada  di  daerah tertentu  yang  masih  memiiki  hubungan  sedarah.  Dimana  hal  tersebut  dilakukan  berulang-ulang  menjadi kebiasaan dan selanjutnya maka pernikahan tersebut menjadi kebudayaan bagi suatu daerah tertentu. Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan sedarah terdapat dalam masyarakat Adat yang berlaku Hukum Adat dan masyarakat  Islam yang  berlaku  hukum  Islam.   Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang Perkawinan No  1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau pernikahan sedarah telah dibatasi  bahkan  dilarang  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tetapi  hal  tersebut  dilanggar  dan  terjadi,  maka perkawinan tersebut akan dapat dibatalkan seperti kasus perkawinan yang berada di Sidoarjo.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika perkawinan tersebut telah dibatalkan demi hukum  yang  disebabkan  karena  kedua  suami  istri  diketahui  memiliki  hubungan  sedarah  sedangkan  pasangan tersebut  telah  memiliki  anak.Bagaimana  akibat  terhadap  pembatalan  perkawinan  sedarah  tersebut  seperti kedudukan anak, status anak dan hak waris anak hasil dari perkawinan sedarah tersebut.

## METODE  PENELITIAN

## A. R u a n g   L i n g k u p   P e n e l i tia n
Adapun  ruang  lingkup  penelitian  adalah  bagaimana  kedudukan  anak  hasil  perkawinan  sedarah  dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Bagaimana status anak dan  hak  waris  anak  hasil  perkawinan  sedarah  yang  dilangsungkan  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor Urusan Agama dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.
4 Soerjono Soekonto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.240.
5 Eni  Palupi,  Jurnal  Internet  Pendidikan  Sosiologi  Antropologi,  “ Hegemoni  Agama  Dalam  Perkawinan  (Perjodohan  Dalam  Satu  Lingkup Keanggotaan Kelompok Dakwah Islam),” Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.7-8.

## B. Sumber Data
1. Bahan bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat.
2. bahan-bahan hukum sekunder.
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari Koran, Buku-buku, Artikel dari internet, Jurnal Internet.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti; kamus-kamus, ensiklopedia.

## C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Metode Kepustakaan. Metode Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, dengan menelaah sumber  sumber  tertulis  untuk  dapat  memecahkan  masalah  berdasarkan  teori-teori  yang  telah  diuji kebenarannya.

## D. Metode Analisa Data
Metode analisa data digunakan penulis adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk menemukan apakah suatu perbuatan  hukum  itu  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  tidak,  mengkaji  mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) Yakni menggunakan data sekunder seperti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sedarah dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang- Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.
Untuk  menentukan  apakah  anak  yang  perkawinan  orangtuanya  dibatalkan  karena  adanya  hubungan darah tersebut adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri.
Setelah  ditelaah  bahwa  anak  dari  hasil  perkawinan  sedarah  sesuai  makna  anak  sah  menurut  UU Perkawinan Pasal 28 dan KHI Pasal 99 poin a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orangtuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagai anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.
Karena UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan anak luar kawin ini maka kita merujuk pada kitab Undang- undang Hukum Perdata. Lembaga pengakuan anak dalam Hukum Perdata diatur  dalam  Pasal  272  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Sayang  sekali  Pasal  tersebut  mengecualikan terhadap anak yang dilahirkan dari incest (sederhana/dalam sumbangan) dengan menyatakan bahwa : “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah dan seterusnya”
Ditinjau dari segi medis, perkawinan sedarah berpotensi tinggi menghasilkan ketrurunan yang secara biologis  lemah,  baik  fisik  maupun  mental,  atau  bahkan  mematikan.  “Salah satu  bahaya  yang bisa  timbul  dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada  anak-anaknya  kelak,”  ujar  Debra  Lieberman  dari University  of  Hawaii,  seperti  dikutip  dari  LiveScience.
Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang berasal dari luar keluarga. Dampaknya yakni menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek. 6
Dalam Hadist Nabi disebutkan, artinya : “janganlah mengawini keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supaya keturunan kamu jangan lemah”(HR. Al-Bukhari nomor 509).
Jadi jelas bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam UUP maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang lebih dihindari adalah akibat dari segi kesehatannya yang kemungkinan besar menghasilkan keturunan lemah. Perkawinan ini tidak sah dan harus dibatalkan.
Dengan adanya atau terjadinya pembatalan perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal  menurut  Pasal  42  Undang-  undang  nomor  1  Tahun  1974,  disebutkan  anak  yang  adalah  anak  yang
6 http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html.
dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Anak  yang  sah  dapat  mewarisi  dari  kedua orangtuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.
Masalah  kedudukan  anak  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47.Pasal 42 mengatakan, anak yang sah adalah anak  yang dilahirkan  di  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Sementara  perkawinan  yang  sah  itu,  adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Perkawinan.
Begitu  juga  halnya  dengan  anak  yang  dilahirkan  dari  akibat  dibatalkannya  perkawinan  diantara keduanya.  sebagaimana  Dijelaskan  dalam  pasal  28  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974,  batalnya  suatu perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku  sejak  saat berlangsungnya perkawinan itu. Artinya yang dibatalkan itu adalah dimana sejak pernikahan tersebut dilakukan yaitu sewaktu terjadinya Akad nikahnya antara kedua suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut adanya  anak  dari  sesudah  adanya  anak  dan  ketika  adanya  tersebut  keputusan  tidak  berlaku  surut  terhadap anak-anak  yang  terlahir  didalamnya.  Ini  berarti  bahwa  keputusan  pengadilan  tersebut  berlaku  surut.  Dan perkecualian terhadap berlaku surut itu adalah terhadap :
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam golongan (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak  dengan  itikad  baik  sebelum  keputusan  tentang  pembatalan  perkawinan  itu  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
B. Status  anak  dan  hak  waris  anak  hasil  perkawinan  sedarah  yang  dilangsungkan  dan  dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  dikaitkan  dengan  pembatalan  perkawinan  dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.
Status  hukum  anak  luar  kawin  dari  perkawinan  sedarah (incest)  menyebabkan  hilangnya  hubungan perdata  dengan  ayah  biologisnya  karena sesuai  Undang-undang Perkawinan  pasal  43  ayat  1  anak  luar  kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa  terhadap  anak  zina  dan  anak  sumbang  (anak  hasil incest)  tidak  dapat  dilakukan  pengakuan,  kecuali pengakuan  itu  dilakukan  dalam  akta  perkawinan,  sebagaimana  ketentuan  KUH  Perdata.  Perihal  prosedur
pengakuan  terhadap  anak  di  luar  nikah,  diatur  dalam  pasal  49  Undang-Undang  No.23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependukan. Dengan adanya pengakuan maka, seharusnya anak tersebut berhak atas hak wali dan warisnya. Status anak  luar  kawin meskipun  tidak saling  mewaris  dengan  bapak  biologisnya karena  hilangnya hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi anak luar kawin dimungkinkan mendapat bagian dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajabah adalah kebijakan ulil amri atau penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat dengan memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya.
Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan  dan  waris  dalam  hal  ini  pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat (1) dan (2) yang bunyinya “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status  hukum,  urutan  kelahiran  dan  kondisi  fisik  dan/mental”.  Perlindungan  hak  anak  selain  daripada  peran pemerintah  juga  bisa  dilakukan  dari  pihak  orang  tua.  Undang-undang  Perkawinan  (UUP)  pasal  45  yang menyebutkan  bahwa  kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  mereka  sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dah ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan  keluarga  si  ayah  ataupun  ibunya.  Hal  ini  didasarkan  pada  kemanusiaan  dan  kepentingan  anak  untuk mendapatkan perlindungan hukum.Dan kedudukan serta pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan mewarisi ayah ibunya.
Hal-hal yang tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal dan material (larangan tetap).

## PENUTUP Kesimpulan
1. Kedudukan  anak  hasil  perkawinan sedarah  dikaitkan  dengan  pembatalan  perkawinan  dalam  Undang- Undang perkawinan No 1 Tahun 1974  menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak berlaku surut. Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum  mereka  kawin,  apabila  orang  tuanya  kemudian  kawin,  sebegitu  juga  anak  luar  kawin  yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi sah.
2. Status anak dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974
Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan dan waris dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat  (1)  dan  (2)  yang  bunyinya  “Negara,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/mental”. Perlindungan  hak  anak  selain  daripada  peran  pemerintah  juga  bisa  dilakukan  dari  pihak  orang  tua. Undang-undang  Perkawinan  (UUP)  pasal  45  yang  menyebutkan  bahwa  kedua  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  mereka  sebaik-baiknya,  kewajiban  tersebut  berlaku  terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak  sah,  anak-anak  itu  dapat  mewarisi  dari  ayah  dah  ibunya,  anak  itu  juga  mempunyai  hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Kharlie Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2015.
Ali Afandi, HUKUM WARIS HUKUM KELUARGA HUKUM PERKAWINAN, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa
Aulia, , Bandung 2013.
H.Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Pers Rajawali,  Jakarta, 2016.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama, Mandar Maju, Bandung 2007.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Libertus Jehani, Perkawinan Apa Risiko Hukumnya, Forum Sahabat,  Jakarta 2008.
Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung 1982.
Marhainis Hay Abdul, Hukum Perdata Material, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta. 1984.
Munir Fuady , Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta , 2014.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Penerbit Alumni,  Bandung 1989.
Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Universitas Trisakti, Jakarta,  2009
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada Jakarta,2001.
Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw), Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1983.
Soerjono Soekonto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2015.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta 2010.
Tan Kie Thong, Hukum Orang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung , 1987.
Titik Tutik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2010.
Umar Said Sugiarto , Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
Vollmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta 1996.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung Yulies Masriani Tiena , Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

## Undang-Undang
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk  Wetboek ) Tahun 1847
Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1975

## Jurnal
Samsi  Pomalingo,  Jurnal  Inernet  Dinamika  Sosial  dan  Budaya  “ Komunitas  Pedalaman  Suku  Gorontalo” Universitas Negeri Gorontalo 2015.
Eni Palupi, Jurnal Internet Pendidikan Sosiologi Antropologi, “ Hegemoni Agama Dalam Perkawinan (Perjodohan
Dalam Satu Lingkup Keanggotaan Kelompok Dakwah Islam),” Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Santoso,  Jurnal  Internet Pemikiran  dan Penelitian  Sosial  Keagamaan,  “ Hakekat Perkawinan Menurut  Undang-
Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat,”  UNISSULA, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember Siti Ropiah, Jurnal Inernet Perkawinan “ Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974
(Study analisis tentang Monogami dan poligami)”  Maslahah, Vol.2, No. 1, Maret 2011.
Apriyana  Dewi  Silalahi,  Buchori  Asyik,  I  Gede  Sugiyanta  Jurnal  Internet  FKIP  “ Migrasi  Suku  Batak  Toba  Asal Tapanuli  Utara  (Sumatera  Utara)  Tahun  1965  Ke  Kelurahan  Bandarjaya  Timur  Kecamatan  Terbanggi Besar  Kabupaten  LampungTengah”  ,FKIPUNILA.  http://jurnal.fkip.unila.ac.id/  index.php/JPG/ article/viewFile/1347/809.
Sukirman  Rahim,    Jurnal  Polahi  “ Komunitas  Perilaku  Lingkungan  Perempuan  ”MUSAWA,Vol.7.No.1,Juni2015. https://media.neliti.com/media/publications/114596-ID-komunitas-perilaku-lingkungan-perempuan.pdf.

## Majalah
Brosur  Penyuluhan  Hukum, Beberapa  Hal  Yang  Perlu  Diketahui  Mengenai  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, 1985.