ANALISIS  YURIDIS  PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  PASURUAN NOMOR  : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS  ANAK LUAR NIKAH
Oleh: Alfian Mustaghfiri Hamsyi Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Anak  yang  dibuahi  di  luar  perkawinan  (kawin  hamil)  dan  anak  yang  dilahirkan akibat  pernikahan  siri  (nikah  di  bawah  tangan)  memiliki  dampak  hukum  terhadap statusnya.  Baik  dari  statusnya  secara  agama  maupun  negara,  sehingga  akan berdampak  kepada  hak-haknya.  Dalam  fiqih,  status  anak  yang  dibuahi  di  luar perkawinan  terdapat  2  (dua)  pendapat,  yakni  pendapat  Imam  Syafi’i  dan  Imam Hanafi.  Menurut  Imam  Syafi’i,  anak  yang  dibuahi  di  luar  perkawinan  hanya  akan bernasab  kepada  Ibunya  jika  anak  tersebut  dirawat  kurang  dari  6  (enam)  bulan  di dalam  rahim  ibunya.  Sedangkan  Imam  Hanafi  berpendapat,  bahwa  anak  yang dibuahi  diluar  perkawinan  tetap  bernasab  kepada  Ayahnya.  Di  sisi  lain,  anak  yang dilahirkan  di  dalam  pernikahan  siri  (nikah  dibawah  tangan)  secara  fiqih  tetap dianggap  sebagai  anak  sah,  hanya  saja  tidak  mempunyai  payung  hukum.  Agar anak  tersebut  memiliki  payung  hukum,  kedua  orang  tuanya  bisa  mengajukan Permohonan  Asal  Usul  Anak  di  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama  dapat mengabulkan  Permohonan  Asal-Usul  Anak  tersebut,  apabila  bukti-bukti  yang diajukan  di  persidangan  sudah  dianggap  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  anak tersebut  adalah  benar-benar  anak  kandung  dari  kedua  orang  tuanya  yang mengajukan  Permohonan  Asal  Usul  Anak.
Kata kunci: anak,  status,  nasab,  hukum,  Pengadilan  Agama

## Abstract
A  child  who  has  inseminated  in  a  marriage  out  side  and  a  child  who  has inseminated in a siri marriage have a law impact to their statuses. Both from their religion statuses and country statuses, so it will have an impact to their rights. In fiqh,  a  child  status  which  has  inseminated  in  a  marriage  out  side  has  2  (two) opinions,  those  are  Imam  Syafi’i  opinon  and  Imam Hanafi opnion. According to Imam Syafi’i, A child who has inseminated in a marriage out side will just have a descendant  to  his  mother  if  he  has  been  treated  less  than  6  (six)  monts  in  his mother’s uterus. While Imam Hanafi argues that a child who has inseminated in a marriage out side still have a descendent to his father. In other hand, a child who has  inseminated  in  a  siri  marriage  on  a  fiqh  he  is  still  assumed  as  a  legitimate child,  it  is  just  he  doesn’t  have  a  legal  protection.  So  that  child  has  a  legal protection,  his  parents  can  propose  an  application  for  the  origin  of  child  in religious  courts.  Religious  courts  can  fulfill  that  an  application  for  the  origin of
child if proofs which are proposed in a meeting it has considered enough to prove that child is an biological child truly from his parents who propose an application for the origin of child.
Keywords: child, status, descendant, law, religious  courts

## PENDAHULUAN
Islam  mengatur  pernikahan  dan  mengharamkan  zina,  serta  menetapkan siapa-siapa  yang  boleh,  dan  tidak  boleh  dinikahi.  Bagaimana  cara  perkawinan  itu dilakukan,  dan  syarat  apa  yang  harus  dipenuhi  agar  pernikahan  itu  sah  dan  anak- anak  yang  lahir  dari  hubungan  itu  dianggap  sah  pula  menjadi  keturunan  dari Ayahnya. 1 Di  dalam  fiqh  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang kedudukan  anak  dalam  ikatan  perkawinan.  Namun,  dari  tujuan  perkawinannya dalam  Islam  adalah  untuk  memenuhi  perintah  Allah  agar  memperoleh  keturunan yang  sah,  maka  yang  dikatakan  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari akad  nikah  yang  sah.  Islam  menghendaki  terpeliharanya  keturunan  dengan  baik dan  terang  diketahui  sanak  kerabat  tetangganya,  dilarang  terjadinya  perkawinan diam-diam  (kawin  gelap),  dan setiap  anak harus  kenal  siapa  bapak dan ibunya. 2
Persoalan  sosial  dan  perilaku  seks  bebas  di  Indonesia  sudah  sangat memprihatinkan.  Pengaruh  arus  teknologi  dan  informasi  yang  tidak  dapat dibendung  melalui  media  internet  memang  menjadi  ancaman  berat  bagi pemerintah  dan  para  orang  tua  untuk  bisa  mengendalikan  anak-anaknya  agar terbebas  dari  dampak  negatif  pergaulan  bebas.  Dari  beberapa  faktor  yang  dapat memicu  tingginya  tingkat  kelahiran  anak  di  luar  kawin,  faktor  pergaulan  seks bebas  menjadi  faktor  yang  dominan,  karena  para  remaja  pada  umumnya  tidak memahami  apa  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  prilaku  seks  bebas  yang dilakukannya,  sehingga  pada  saat  terjadi  kehamilan,  mereka  dalam  posisi  yang tidak  siap  untuk  menghadapinya,  baik  untuk  melangsungkan  pernikahan  maupun untuk  menjadi  orang  tua  bagi  si anaknya. 3
Secara  fitrah  alamiah  tidak  ada  sedikit  pun  perbedaan  antara  anak  yang dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  dengan  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan.  Keduanya  merupakan  subjek  hukum  yang  harus  dilindungi  oleh agama,  negara  dan  Undang-Undang,  karena  menurut  pandangan  agama,  tidak  ada satu  pun  ajaran  yang  menganut  prinsip  tentang  dosa  keturunan,  sehingga  stigma tentang  nak  luar  kawin  yang  sering  disebut  sebagai  anak  sumbang,  anak  kowar dan  sebagainya  harus  disingkirkan  dari  identitas  yang  selama  ini  melekat  pada  diri mereka  dan  perlahan-lahan  masyarakat  harus  dapat  memahami  bahwa  yang membedakan  mereka  (anak  luar  kawin)  dengan  anak-anak  lain  pada  umumnya hanyalah  berbeda  nasib  semata.  Perbuatan  zina  dan  haram  yang  dilakukan  oleh orang  tuanya  tidak  bisa  menjadi  alasan  untuk  memberikan  stigma  haram  bagi  si anak.  Anak  yang  lahir  dari  sebab  hubungan  apa  pun  harus  tetap  dipandang  sebagai anak  yang  suci  dan  terlepas  dari  dosa  yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya  dan
1 Ahmad Junaidi, 2014, Filsafat Huk um Islam ,Jember,  STAIN  Jember  Press, h. 87.
2 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah,  2011, Huk um  Perk awinan  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta,  Teras, h. 243.
3 D. Y. Witanto, 2012, Huk um Keluarga Hak  dan Keduduk an Anak  Luar Kawin, Jakarta, Prestasi Pustaka, h. 16-17.
semestinya  juga  dihadapan  hukum  ia  harus  mendapatkan  hak  dan  kedudukan  yang sama  dengan  anak-anak  sah lainnya. 4
Menurut  Pasal  49  Undang-Undang  Nomer  3  Tahun  2006 5 ,  Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  mengadili  perkara  di tingkat  pertama  untuk  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang  :
1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
Di bidang  perkawinan  yang  menjadi  kewenangan  dan  kompetisi
Pengadilan  Agama  adalah  hal-hal  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  salah  satunya  adalah  Permohonan  Asal  Usul Anak.
Pada  hari  Selasa  tanggal  14  Nopember  2017,  Pengadilan  Agama  Pasuruan telah  memutus  perkara  Permohonan  Asal  Usul  Anak.  Dalam  perkara  tersebut, pasangan  suami  istri  pernah  berhubungan  suami  istri  di  luar  nikah  (Ba’daddukhul Qablannikah)  hingga  istri  hamil  di  luar  nikah.  Kemudian  pasangan  suami  istri tersebut  menikah  secara  siri  dengan  keadaan    istri  telah  hamil  8  bulan  tepatnya pada  tanggal  23  Agustus  2013.  Anak  dalam  kandungan    istri  lahir  satu  bulan kemudian  tepatnya  pada  tanggal  11  September  2013.  Empat  tahun  kemudian, pasangan  suami  tersebut  menikah  secara sah tepatnya  pada tanggal  18 April  2017. Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  perkara  nomor  :  191/Pdt.P/2017/PA.Pas mengabulkan  permohonan  asal-usul  anak  yang  diajukan  pasangan  suami-istri tersebut  sehingga  anak  tersebut  dianggap  sebagai  anak  sah  dari  pasangan  suami istri  tersebut.
Dalam  penetapan  tersebut,  terdapat  3  (tiga)  hal  yang  perlu  dipertanyakan yaitu  tentang  status  anak  dalam  perkara  nomor  :  191/Pdt.P/2017/PA.Pas  tersebut, pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Pasuruan  perkara  Nomor  : 191/Pdt.P/2017/PA.Pas dan analisi fiqih terhadap penetapan nomor : 191/Pdt.P/2017/PA.Pas  tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dan pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang  dipakai  antara  lain  sumber  bahan  hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor :
0191/Pdt.P/2017/PA.Pas  dan  Undang–Undang,  sumber  bahan  hukum  subsider berupa  buku-buku  dan  jurnal,  dan  sumber  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus ensiklopedi  dan  tulisan-tulisan  di  website.  Adapun  teknik  pengumpulan  bahan hukumnya  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  sedangkan  analisis bahan  hukum  yang  dipakai  adalah  analisis  kualitatif.
4 D.  Y.  Witanto, 2012, Op CIt , h. 12.
5 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006  adalah perubahan pertama dari Undang -Undang No. 7 Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama dan Undang -Undang No. 50  Tahun 2009  sebagai perubahan kedua.

## PEMBAHASAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  dominan  menganut  Agama  Islam, maka  pengaruh  hukum  Islam  sangat  dominan,  untuk  itu,  dilihat  dari  pandangan hukum  Islam,  anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  perkawinan  yang  sah. 6 Ahmad  Rofiq  mengemukakan  pendapat  bahwa  anak  hasil  luar  nikah  adalah  anak yang  lahir  tidak  sah  menurut  ketentuan  agama. 7 Jika  kita  melihat  pada  Pasal  42 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  tidak  dilahirkan  dalam  atau akibat  perkawinan  yang  sah.
Pasal  2  ayat  (1)  Undng-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyerahkan ukuran  sah  atau  tidaknya  perkawinan  kepada  hukum  agama  dan  kepercayaan  yang dianut  oleh  calon  mempelai,  untuk  itu,  dalam  rangka  menentukan  sahnya perkawinan secara agama Islam haruslah memenuhi beberapa rukun, 8 sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  14 Kompilasi  Hukum  Islam 9 ,  yaitu  :
1. Calon  suami,
2. Calon  istri,
3. Wali  nikah,
4. Dua  orang  saksi,
5. Ijab dan Qabul.
Dari  kelima  rukun  tersebut,  tidak  boleh  ada  satu  pun  yang  tertinggal,
karena  semuanya  bersifat  kumulatif-imperatif,  dalam  arti  tidak  akan  ada perkawinan  tanpa  adanya  kelima  rukun  tersebut.  Dengan  demikian,  berdasarkan logika  argumentum  a  contrario  ketentuan  Pasal  14  KHI  tersebut,  maka  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  rukun  Islam  tersebut  adalah disebut  sebagai  anak luar  nikah. 10
Jenis  anak  luar  nikah  terdapat  2  (dua),  yaitu  anak  zina  dan  anak  sumbang. Terdapat  perbedaan  pengertian  anak  zina  menurut  Islam  dengan  anak  zina  versi hukum  barat.  Perbedaan  terminologi  zina  didasarkan  pada  dua  pandangan  yang berbeda  antara  hukum  Islam  dengan  hukum  perdata  barat.  Menurut  pandngan Islam,  semua  persetubuhan  yang  dilakukan  di  luar  perkawinan  adalah  bentuk perbuatan  zina,  sedangkan  berdasarkan  ketentuan  pasal  284  KUHP  yang dimaksud  dengan  perbuatan  zina  adalah, “seorang  pria  yang  telah  kawin melakukan  mukah  (overspel)  padahal  diketahuinya  Pasal  27  KUH  Perdata berlaku  baginya , ” Sehingga  menurut  hukum  Barat,  seseorang  anak  baru  dapat dikategorikan  sebagai  anak  zina  jika  anak  tersebut  lahir  dari  hubungan  suami  istri yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  salah  satu atau  kedua-duanya  sedang  terikat  perkawinan  dengan  laki-laki  atau  wanita  yang lain. 11 Sedangkan  Anak  Sumbang  atau  sering  juga  disebut  anak  hasil  dari penodaan  darah,  yaitu  anak  yang  lahir  dari  hubungan  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  diantara  keduanya  dilarang  untuk  melangsungkan
6 I  Nyoman  Sujana,  2015, Keduduk an  Huk um  Anak   Luar  Kawin, Yogyakarta,  Aswaja Pressindo, h. 59.
7 Ahmad Rofiq,  1993, Fiqh Mawaris, Cet-1,  Jakarta,  PT Raja Grafindo  Persada, h. 127.
8 I Nyoman Sujana, Op Cit,  h. 59.
9 Pasal 14  Kompilasi  Hukum  Islam.
10 I Nyoman Sujana, Op Cit,  h. 59. 11 D.  Y.  Witanto, Op Cit , h. 40.
perkawinan,  baik  karena  terikat  hubungan  darah,  hubungan  semenda,  hubungan sepersusuan  dan sebagainya. 12
Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum,  maka  syarat  pencatatan perkawinan  merupakan  syarat  tambahan  yang  mengikat  terhadap  legalnya  suatu perkawinan  dimana  hukum  akan  menganggap  bahwa  perkawinan  itu  ada  jika  telah dicatatkan  di  kantor  pencatat  perkawinan.  Pendapat  ini  nampaknya  lebih  banyak diterapkan  di  dalam  praktik,  karena  terhadap  fenomena  kawin  siri  pada  umunya berpandangan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  dari  hasil  pernikahan  siri  adalah  anak secara yang  secara hukum  tidak  diakui  kedudukannya. 13
Majelis  Hakim  Konstitusi  menafsirkan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  yang  berbunyi “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku” sebagai  suatu  kewajiban administratif  yang  tidak  mengikat  terhadap  keabsahan  perkawinan,  dimana  setiap warga  negara  yang  melakukan  tindakan  yang  dianggap  sebagai  tindakan  hukum akan  menimbulkan  akibat  hukum,  bagi  para  pihak,  wajib  untuk  mencatatkan dalam  daftar  yang  telah  disediakan  oleh  negara  untuk  itu. 14
Terdapat beberapa fungsi  dari  kewajiban  pendaftaran  perkawinan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 antara  lain  : Pertama pendaftaran  perkawinan  merupakan  fungsi  negara  dalam melakukan  perlindungan  bagi  warganya  karena  dengan  adanya  pencatatan terhadap  perkawinan  akan  memberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum  bagi  para pihak  yang  terlibat  jika  dikemudian  hari  perkawinan  tersebut  dipermasalahkan oleh  pihak  ketiga. Kedua kewajiban  pencatatan  juga  akan  bermanfaat  jika dikemudian  hari  timbul  persoalan  tentang  hak  waris,  harta  bersama  atau  hak-hak lainnya  sebagai  akibat  dari  hubungan  hukum  yang  dibuat  dengan  pihak  lain,
Ketiga pencatatan  perkawinan  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  memiliki kekuatan  pembuktian  sempurna,  sehingga  peristiwa  yang  dianggap  penting  dalam sejarah  kehidupan  manusia  dapat terdokumentasi  secara baik dan tertib. 15
Menyangkut  kewajiban  pencatatan  perkawinan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan,  Hakim  Mahkamah  Konstitusi Maria  Farida  Indarti memiliki  pendapat  berdasarkan  sudut  pandang  yang  agak berbeda sebagaimana dikemukakan dalam uraian sebagai berikut 16 : Keberadaan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 menimbulkan  ambuitas  bagi  pemaknaan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No  1 Tahun  1974  karena  pencatatan  yang  dimaksud  oleh  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  No  1  Tahun  1974  a  quo  tidak  ditegaskan  apakah  sekedar  pencatatan secara  administratif  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  sah  atau  tidaknya perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  agama  atau  kepercayaan  masing- masing,  ataukah  pencatatan  tersebut  berpengaruh  terhadap  sah  atau  tidaknya perkawinan  yang  dilakukan. 17
Keberadaan  norma  agama  dan  norma  hukum  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  sama,  memiliki  potensi  untuk  saling  melemahkan
12 D. Y. Witanto, Op Cit, h. 42.
13 ibid . h. 224.
14 Ibid , h. 225.
15 Ibid, h. 225. 16 Ibid , h. 226.
17 Ibid , h. 228.
bahkan  bertentangan.  Dalam  perkara  ini,  potensi  untuk  saling  meniadakan  terjadi antara  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974.  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  yang  pada  pokoknya  menjamin  bahwa perkawinan  adalah  sah  jika  dilakukan  menurut  hukum  agamanya  masing-masing dan  kepercayaannya.,  ternyata  menghalangi  dan  sebaliknya  juga  dihalangi  oleh keberlakuan  Pasal  2  ayat  (2)  yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  perkawinan akan  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  jika  telah  dicatat  oleh  instansi  berwenang atau  pegawai  pencatat  nikah.  Jika  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No  1  Tahun 1974  dimaknai  sebagai  pencatatan  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  sah  atau tidaknya  suatu  pernikahan,  maka  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  UUD 1945  karena  tidak  terjadi  penambahan  terhadap  syarat  perkawinan.  Seturut  dengan itu,  kata  perkawinan  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 juga  akan  dimaknai  sebagai  perkawinan  yang  sah  secara  Islam  atau  perkawinan menurut  rukun  nikah  yang  lima. 18
Untuk  mencapai  tingkat  kesempurnaan  sebuah  aturan  hukum,  maka hukum  harus  bersentuhan  dengan  bidang  ilmu  yang  lain,  terutama  dalam  hal pembuktian  agar  persoalan  hukum  yang  terjadi  bia  lebih  terang  dan  jelas.  Bukan hal  yang  baru  dalam  proses  penegakan  hukum  menggunakan  peran  dari  bidang- bidang  keilmuan  lain,  sehingga  dalam  kaitannya  dengan  asal-usul  keturunan  anak dapat  menggunakan  ahli  ilmu  genetika  untuk  melakukan  pencocokan  DNA  si anak  dengan  laki-laki  yang  ditunjuk  sebagai  ayah  biologisnya,  jika  hasil pemeriksaannya  menunjukan  persesuaian,  maka  asal-usul  keturunan  dapat dibuktikan  di  hadapan  hukum.  Dalam  hal  ini,  pasangan  suami  istri  yang  telah menikah  di  bawah  tangan  bisa  mengajukan  Permohonan  Asal-Usul  Anak  di Pengadilan  Agama. 19
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan perkara Nomor :
0191/Pdt.P/2017/PA.Pas  tentang  Permohonan  Asal-Usul  Anak  mengabulkan permohonan  dari  para  pemohon  berlandaskan  pada  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  menyebutkan,  bahwa  apabila akta  kelahiran  tersebut  dalam  dalam  ayat  satu  (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka Pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan  asal-usul  anak  setelah  diadakan pemeriksaan  yang  teliti  berdasarkan  buti-bukti  yang  memenuhi  syarat,  karenanya Pengadilan  Agama  membebankan  wajib  bukti.
Setelah  beberapa  alat  bukti  diperiksa  dan  dianggap  cukup  untuk membuktikan  para  pemohon  telah  pernah  menikah  siri  dan  telah  dikaruniai seorang  anak  dari  pernikahan  siri  tersebut,  maka  sesuai  dengan  Pasal  103  Ayat  (1) dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan,  bahwa  pernikahan  para  Pemohon telah  sesuai  dengan  ketentuan  syarat  dan  rukun  perkawinan  menurut  Hukum Munakahat  Islam,  hanya  saja  pernikahan  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan administratif  sebagaimana  yang  dikehendaki  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  Ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia,  karena  hanya  dilangsungkan  di  hadapan  seorang  tokoh agama.  Oleh  karenanya,  pernikahan  para  Pemohon  tersebut  adalah  pernikahan yang  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  menurut  Hukum  Munakahat Islam,  sehingga  pernikahan  tersebut  menurut  hukum  adalah  pernikahan  yang  sah, oleh  karena  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  para  Pemohon  tersebut  adalah
18 Ibid , h. 230.
19 Ibid , h. 233.
lahir  dari  atau  akibat  perkawinan  yang  sah,  maka  secara  otomatis  harus  dapat dikatakan,  bahwa  anak  dari  hasil  pernikahan  siri  para  Pemohon  tersebut  adalah anak  sah  para  Pemohon,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  99  Kompilasi  Hukum  Islam di  Indonesia  yang  menyatakan,  bahwa  anak  yang  sah  adalah  (1)  Anak  yang dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan  yang  sah;  (2)  Hasil  pembuahan  suami isteri  yang  di  luar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  isteri  tersebut,  kemudian  pendapat pakar  hukum  Islam  yang  tercantum  dalam  kitab  Al  Fiqh  Al  Islami  wa  Adillatuhu jilid  V  halaman  690  dan  karenanya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Pasuruan Nomor  :  0191/Pdt.P/2017/PA.Pas  mengambil  alih  sebagai  pertimbangan,  sebagai berikut,  bahwa  pernikahan,  baik  yang  sah  maupun  yang  fasid  adalah  merupakan untuk  menetapkan  nasab  di  dalam  suatu  kasus.  Maka  apabila  telah  nyata  terjadi suatu  pernikahan,  walaupun  pernikahan  itu  fasid  (rusak)  atau  pernikahan  yang dilakukan  secara  adat,  yang  terjadi  dengan  cara-cara  akad  tertentu  (tradisional) tanpa  didaftarkan  di  dalam  akta  pernikahan  secara  resmi,  dapatlah  ditetapkan bahwa  nasab  anak  yang  dilahirkan  oleh  perempuan  tersebut  sebagai  anak  dari suami  isteri  (yang  bersangkutan)”;
Kemudian  di  sisi  lain,  di  dalam  fiqih  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang penentuan  nasab  anak  luar  nikah,  yaitu  pendapat  Imam  Syafi’i  dan  pendapat Imam  Hanafi.  Hal  tersebut  dikarenakan  perbedaat  pendapat  menafsirkan  hadits Firasy .  Menurut  Imam  Syafi’i,  anak  yang  lahir  setelah  enam  bulan  dari perkawinan  ibu  dan  bapaknya,  maka  anak  itu  dinasabkan  kepada  bapaknya.  Jika anak  itu  dilahirkan  sebelum  enam  bulan,  maka  anak  itu  dinasabkan  kepada ibunya.  Para  ulama  mazhab  dari  kalangan  Sunni  maupun  Syafi’i,  bahkan  dari golongan  Syi’ah,  telah  sepakat  bahwa  batas  minimal  masa  kehamilan  adalah  enam bulan. 20 Imam  Syafi’i  berlandaskan  pada hadits  : 21 Artinya  : ” Dari  Muhammad  bin  Rafi’  dan  ‘Abdun  bin  Humaidin,  Ibnu Rafi’  berkata  ‘Abdur  Razzaq  telah  menceritakan  kepada  kami  Ma’marun  telah memberitahukan  dari  Zuhri  dari  Ibnul  Masayyibi    dan  Abu  Salamah  dari  Abu Hurairah  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda  :  Ának  yang  dilahirkan  adalah  hak pemilik  firasy 22 ,  dan  bagi  pezina  adalah  batu  sandungan  (tidak  mendapat  apa- apa.”
Menurut  Imam  Syafi’i,  bahwa  kata  ” ِشاَرِفْلِل  ُدَل َوْلا  ”  memiliki  dua  makna. Makna  yang  pertama,  bahwa  anak  adalah  untuk  pemilik  firasy  tidak  mengingkari anak  tersebut  dengan li’an ,  apabila  pemilik firasy mengingkari  anak  dengan li’an , maka  anak  tersebut  terhalang  darinya.  Tidak  dibenarkan  mengakui  anak  tersebut kepada  pezina,  meskipun  memiliki  kemiripan  diantara  keduanya,  sebagaimana Nabi  tidak  mengakui  anak  yang  lahir  dari  selain  anak  yang  lahir  dari  selain firasy dan  tidak  menasabkan  kepadanya,  meskipun,  Nabi  mengetahui  kemiripan dengannya.  Nabi  menolak  pengakuan  anak  dari  pezina  sebagaimana  dalam  hadits “   ُرَجحلا  ِرِهاَعْلِل َو  ”  dan  bagi  pezina  adalah  batu  sandungan,  yakni  tidak  dinasabkan
20 M. Nurul Irfan,  M. Nurul  Irfan, 2013. Nasab & Status Anak  dalam Huk um Islam . Jakarta : Amzah.  h. 27.
21 Imam  Muslim,  1978, Shahih , Juz 7. Libanon,  Beurut h. 37.
22 Firasy  secara  bahasa  adalah  hamparan,  kasur,  atau  tempat  tidur.  Ahmad  Warson Munawwir, k amus  Al-Mnawwir  Arab-Indonesia  Terlengk ap, (Surabaya  :  Pustaka  Progressif, 1997),  h. 1045.
anak  yang  lahir  tersebut  kepada  pezina  yang  mengaku  anak  tersebut  merupakan keturunannya  atau  yang  mengingkarinya. 23
Makna  kedua,  yaitu  apabila  terjadi  perselisihan  antara  pemilik firasy dan yang  berzina,  maka  anak  tersebut  adalah  bagi  pemilik firasy .  Apabila  pemilik firasy mengingkari  anak  tersebut  dengan  li’am,  maka  anak  tersebut  terhalang darinya,  namun,  kemudian  dia  mengakui  anak  tersebut  setelah  adanya li’an ,  maka dia  tetap  tidak  berhak  terhadap  anak  tersebut,  meski  dengan  pengakuan  kembali setelah  adanya li’an . 24
Disebutkan  dalam  al-Qur’an  bahwa  batas  minimal  usia  bayi  dalam kandungan  adalah  6  bulan  dihitung  dari  saat  akad  nikah  dilangsungkan,  berdalil dengan  ayat  Al-Qur’an  surat  al-Ahqaf  ayat 15 :
“Kami  perintahkan  kepada  manusia  supaya  berbuat  baik  kepada  dua  orang ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya dengan  susah  payah  (pula).  Mengandungnya  sampai  menyapihnya  adalah  tiga puluh  bulan,  sehingga  apabila  dia  telah  dewasa  dan  umurnya  sampai  empat  puluh tahun  ia  berdoa:  “Ya  Tuhanku,  tunjukilah  aku  untuk  mensyukuri  nikmat  Engkau yang  telah  Engkau  berikan  kepadaku  dan  kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku dapat  berbuat  amal  yang  saleh  yang  Engkau  ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku dengan  (memberi  kebaikan)  kepada  anak  cucuku.  Sesungguhnya  aku  bertaubat kepada Engkau  dan sesungguhnya  aku termasuk  orang-orang  yang  berserah  diri”. dan Surah  Al-Luqman  ayat  14
dan  Kami  perintahkan  kepada  manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua orang  ibu-  bapanya;  ibunya  telah  mengandungnya  dalam  Keadaan  lemah  yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
Kedua  ayat  tersebut,  oleh  ibnu  Abbas  dan  disetujui  para  ulama,  ditafsirkan bahwa  ayat  pertama  menunjukkan  bahwa  tenggang  waktu  mengandung  dan menyapih  adalah  30  bulan.  Ayat  kedua,  menerangkan  bahwa  menyapihnya  setelah bayi  disusukan  secara  sempurna  membutuhkan  waktu  dua  tahun  atau  dua  puluh empat  bulan.  Berarti,  bayi  membutuhkan  waktu  30  bulan-24  bulan=  6  bulan  di dalam  kandungan. 25
Para  pengikut  Imam  Hanafi  juga  berlandaskan  pada  hadits ”Dari Muhammad  bin  Rafi’  dan  ‘Abdun  bin  Humaidin,  Ibnu  Rafi’  berkata  ‘Abdur Razzaq  telah  menceritakan  kepada  kami  Ma’marun  telah  memberitahukan  dari Zuhri  dari  Ibnul  Masayyibi  dan  Abu  Salamah  dari  Abu  Hurairah  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda  :  Ának  yang  dilahirkan  adalah  hak  pemilik  firasy 26 , dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa.”
Para  pengikut  Imam  Hanafi  membantah  pendapat  Imam  Syafi’i  tentang bolehnya  menikahi  anak  hasil  hubungan  luar  nikah,  Para  pengikut  Imam  Hanafi
23 Asy-Syafi’i,  2001, al-Umm ,  Juz 10.  Egypt, Dar al-Wafa’,  h. 254.
24 Ibid , h. 254.
25 Ahmad  Rofiq,  2013. Huk um  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.h. 180.
26 Firasy  secara  bahasa  adalah  hamparan,  kasur,  atau  tempat  tidur.  Ahmad  Warson Munawwir, k amus  Al-Mnawwir  Arab-Indonesia  Terlengk ap, (Surabaya  :  Pustaka  Progressif, 1997),  h. 1045.
berpendapat,  bahwa  terjadinya  hubungan  nasab  yang  ditetapkan  oleh  hadits firasy yang  hanya  mengikat  kepada  pemilik firasy ,  adalah  merupakan  hubungan  nasab secara  syar’i  saja  yang  bisa  menyebabkan  ditetapkan  bagi  bapaknya  untuk memenuhi  kewajiban  syara’  untuk  saling  mewarisi  dan  sebagainya.  Hal  tersebut, tidak  menunjukkan  dinafikannya  nasab hakiki dari  selain  pemilik firasy .  Pendapat tersebut  dikuatkan  atas  diharamkannya  bagi  seseorang  lelaki  untuk  menikahi  anak perempuan  dari  sepersusuannya,  padahal  anak  tersebut  sama  sekali  bukan  (tidak lahir)  dari  pemilik firasy . 27
Dengan  demikian,  Penetapan  Pengadilan  Agama  Pasuruan  lebih  relevan dengan  pendapat  Para  pengikut  Imam  Hanafi  dikarenakan  Para  Pengikut  Imam Hanafi  tidak  mensyaratkan  bayi  dalam  kandungan  harus  dirawat  selama  minimal 6  Bulan  sejak  masa  perkawinan  yang  sah.  Mereka    berpendapat  bahwa  anak  luar nikah  maupun  anak  yang  dihasilkan  dari  nikah  hamil  merupakan  makhluqah  ( yang  diciptakan)  dari  air  mani  bapak  biologisnya,  maka  status  anak  tersebut adalah  sama  dengan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Seorang  anak dianggap  merupakan  anak  dari  bapaknya  melainkan  karena  anak  tersebut merupakan  hasil  dari  air  mani  bapaknya. 28

## PENUTUP
Dalam  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  disebutkan,  bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang  sah,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang tidak  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan  yang  sah.  Anak  hasil  nikah  siri (nikah  di  bawah  tangan)  bukan  termasuk  dalam  kategori  anak  luar  nikah  selama pernikahannya  sah  sesuai  dengan  ketentuan  agama  masing-masing,  hanya  saja tidak  mempunyai  payung  hukum  karena  pernikahannya  tidak  dicatatkan.  Agar bisa  mempunyai  payung  hukum,  kedua  orang  tuanya  bisa  mengajukan Permohonan  Asal  Usul  Anak  di  Pengadilan  Agama  untuk  mendapatkan  Penetapan dari  Pengadilan  Agama  yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk  membuat  Akta  Kelahiran anak  yang  baru  di  Kantor  Catatan  Sipil  dengan  mencantumkan  nama  Ayah  dan Ibunya.  Dengan  demikian  anak  dalam  perkara  :  0191/Pdt.P/2017/PA.Pas  adalah anak sah.
Penetapan  Pengadilan  Agama  Pasuruan  Nomor  :  0191/Pdt.P/2017/PA.Pas relevan  dengan  pendapat  Imam  Hanafi  yang  tidak  mensyaratkan  anak  dari  hasil pembuahan  di  luar  pernikahan  harus  dirawat  di  rahim  Ibunya  minimal  6  bulan setelah  pernikahan  orang  tuanya.  Sedangkan  anak  dalam  perkara  nomor  : 0191/Pdt.P/2017/PA.Pas  hanya  dirawat  selama  1  (satu)  bulan  setelah  pernikahan orang  tuanya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Buku Asy-Syafi’i.  2001. al-Umm . Juz  10. Egypt.  Dar al-Wafa’.
Irfan,  M.  Nurul.  2013. Nasab  &  Status  Anak  dalam  Hukum  Islam .  Jakarta: Amzah.
Junaidi,  Ahmad.  2014. Filsafat Hukum Islam , Jember.  STAIN Jember  Press.
27 Muhammad  Amin  Asy-Syahin Ibnu Abidin, Radd al-Muk htar , Juz 4. Riyadh : Darul Kutub. h. 102.
28 Ibid , h.101.
Muhammad  Amin  Asy-Syahin  Ibnu  Abidin, Radd  al-Mukhtar ,  Juz  4.  Riyadh  : Darul  Kutub.
Muslim,  Imam.  1978. Shahih . Juz  7. Libanon.  Beurut.
Nuroniyah,  Wardah  dan  Wasman.  2011. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Yogyakarta:  Teras.
Rofiq,  Ahmad.  1993. Fiqh Mawaris. Cet-1. Jakarta:  PT Raja Grafindo  Persada. Rofiq,  Ahmad.  2013. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo  Persada.
Sujana,  I  Nyoman.  2015. Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin. Yogyakarta: Aswaja  Pressindo.
Witanto,  D.  Y.  2012. Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin.
Jakarta:   Prestasi  Pustaka.

## Peraturan  Perundang-Undangan
Republik  Innesia, Kompilasi Hukum Islam Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Agama No.  3  Tahun 2006