## MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI

## Rr. Putri A. Priamsari Kejaksaan Negeri Temanggung
Abstract  : According  to  UNICEF,  no  less  than  4000  Indonesian  children  are brought  to court every year with reports of relatively minor crimes such as theft, persecution, spreading hoaxes and others. Where children who are faced with the law generally are not accompanied by legal counsel or social services. Indonesia has had a umbrella act in protecting children's welfare, namely Law Number 4 of 1979  concerning  Child  Welfare  which  was  then  followed  by  Law  Number  23  of 2002  concerning  Child  Protection  which  has  now  been  replaced  with  Law Number  35  of  2014  concerning  Child  Protection  as  implementation  of  the Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child, 1989,  New  York).  Taking  into  account  that  the  handling  of  child  cases  dealing with the law must really guarantee the protection of the best interests of the child and must aim at the creation of Restorative Justice, both for Children and Victims of  Children  and  to  create  Restorative  Justice,  before  resorting  to  judicial proceedings at the prosecution level General must strive for Diversion. Provisions regarding this diversion are also regulated in Supreme Court Regulation Number 4 of  2014 concerning Diversion. The enactment  of  the 2014 PERMA is  intended so that juvenile justice in Indonesia can be carried out more efficiently, while still considering its welfare.
Keywords: Restorative Justice, Children, Diversion
Abstrak : Menurut UNICEF, tidak kurang dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan  setiap  tahunnya  dengan  laporan  tindak  pidana  yang  tergolong  ringan seperti pencurian, penganiayaan, menyebarkan berita bohong ( hoax ) dan lain lain. Dimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pada umumnya tidak didampingi oleh kuasa hukum ataupun dinas social. Indonesia telah punya payung hukum  dalam  melindungi  kesejahteraan  anak  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian diikuti dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak sebagai impelentasi Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child, 1989,  New  York ).  Dengan  pertimbangan  bahwa  penanganan  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  harus  benar-benar  menjamin  perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun Anak korban dan untuk menciptakan Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi. Ketentuan mengenai diversi ini juga diatur di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Diversi. Berlakunya  PERMA  2014  ini  dimaksudkan  agar  peradilan  anak  di  Indonesia dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  efisien,  dengan  tetap  mempertimbangkan kesejahteraannya.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Anak, Diversi
1. PENDAHULUAN
Anak adalah amanah Tuhan  Yang  Maha  Esa,dimana dalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu,  setiap  anak  baik  yang telah  dilahirkan  maupun  yang masih  didalam  kandungan  harus mendapatkan  hak-haknya  tanpa anak  tersebut  meminta.  Hal  ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak  Anak  ( Convention  on  the Rights  of  the  Child,  1989,  New York )  yang  telah  diratifikasi  oleh
Pemerintah Indonesia melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun 1990. Dukungan pemerintah  Indonesia  sebenarnya telah mendahului konvensi tersebut,  karena  pada  tahun  1979 di negara Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak yang
kemudian diikuti dengan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang kini telah diganti dengan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak sebagai implementasi bahwa
negara Indonesia telah meratifikasi  konvensi  tersebut, dimana kesemuanya
mengemukakan prinsip-prinsip umum  perlindungan  anak,  yaitu non  diskriminasi, kepentingan terbaik  bagi  anak,  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.
Menurut  UNICEF,  tidak kurang  dari  4000  anak  Indonesia diajukan  ke  pengadilan  setiap tahunnya  dengan  laporan  tindak pidana  yang  tergolong  ringan seperti  pencurian,  penganiayaan, menyebarkan berita bohong ( hoax )  dan  lain  lain.  Dimana anak-anak yang berhadapan dengan  hukum  tersebut  pada umumnya  tidak  didampingi  oleh kuasa hukum ataupun dinas sosial,maka wajar apabila sembilan  dari  sepuluh  anakyang dimaksud  berakhir  di  penjara. Dengan  masuknya  seorang  anak ke  dalam  penjara,  tentu  akan mempengaruhi  tumbuh  kembang dan  masa depan  bagi  si  anak. Hal tersebut  disebabkan  anak-anak yang  dipenjara  dan  ditahan  sering kali  tidak  mendapat  bimbingan dan  fasilitas  yang  dibutuhkan
untuk perkembangan jiwa mereka.Fakta atas kurangnya perhatian  terhadap  permasalahan anak  yang  berkonflik  dengan hukum ini juga nampak pada anak yang  dipenjara.  Dimana  beberapa diantaranya bahkan terpaksa ditempatkan bersama-sama dengan  tahanan  dewasa,  sehingga meningkatkan resiko anak menjadi korban kekerasan, pelecehan,  dan  penyiksaan  dari orang  dewasa.  Buruknya  kualitas makanan,penggunaaan alkohol dan  peredaran  narkoba,  serta penyakit  yang  tidak  mendapat pengobatan layak menjadi masalah selanjutnya. Sistem peradilan di Indonesia yang menawarkan alternatif lain untuk menyelesaikan perkara, diharapkan  mampu  menjadi  jalan keluar  yang  terbaik  bagi  anak dalam mencari hukum yang berkeadilan. Proses peradilan akan lebih kondusif bagi
kepentingan anak dan dilaksanakan dalam suasana ramah anak, yang akan memungkinkan bagi anak tersebutuntuk
ikut serta
didalamnya  dan  menyampaikan suaranya secara bebas.
Peradilan  pidana  anak termasuk  dalam Juvenile  Justice System yang  memiliki  arti,  segala unsur  sistem  peradilan  pidana yang  terkait  dalam  penanganan kasus-kasus kenakalan anak. 1
Dengan demikian diharapkan,
setiap pemidanaan  yang diberikan kepada anak, harus memperhatikan  unsur  psikologis anak, sehingga tujuan dari pemidanaan  anak  tersebut  dapat tercapai tanpa menimbulkan resiko  terancamnya  jiwa  anak yang  berhadapan  dengan  hukum. Atas pertimbangan tersebut, maka diperlukan  sistem  pemidanaan anak yang tidak
mengenyampingkan kesejahteraan dan  kemerdekaan  bagi  anak.  Hal ini  dipertegas  di  dalam United Nations  Standard  Minimum  Rules forthe  Administration  of  Juvenile Justice ,  dimana  tujuan  peradilan anak  adalah  sistem  peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan  remaja/anak  dan
1 Robert  C.  Trajanowicz,  et  al., Juvenile
Deliquency:Concepts and Control, Prentice  Hall,  1992,  New  Jersey,  Hlm. 175-176.
akan  memastikan  bahwa  reaksi
apapun terhadap remaja/anak
yang  melanggar  hukum  akan sepadan dengan keadaan-keadaan, baik  pada  anak  sebagai  pelanggar hukum maupun
perbuatan
pelanggaran hukumnya. 2 Dua factor, yang medasari filosofis penanganan terhadap pelaku  pelanggaran  hukum  usia anak, yaitu:
1. Anak  dianggap  belum  benar- benar  mengerti  akan  kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga  sudah  sepantasnya terhadapanak diberikan pengurangan hukuman dan/atau pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang  dewasa,  anak  diyakini lebih  mudah  dibina,  didik  dan disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.  Dengan  demikian, lebih  bijak  apabila  penanganan pidana terhadap anaktidak
2 United  Nations,  “ United  Nations Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  of  Juvenile  Justice ”,
http://www.un.org/documents/ga/ res/40/a40r033.htm,
diakses 8 Oktober 2018.
berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), namun menggunakan mazhab rehabilitasi. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang perlindungan  anak  dan  metode penyelesaian  perkara  pidana  bagi anak  dapat  dilihat  mulai  dari Undang-Undang Dasar 1945
sebagai  konstitusi  Negara  yang menyebutkan  bahwa  “ setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi ”. 3
Selain itu, Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (selanjutnya  disingkat  Undang- Undang SPPA) memberikan salah satu  reformasi  pemidanaan  di Indonesia  karena  di  Undang- Undang ini mengatur masa penahanan  yang  lebih  singkat, upaya  penangguhan  penahanan serta  diaturnya  kewajiban  para penegak hukum dalam
3 Pasal  28B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
mengupayakan
diversi (penyelesaian  pidana  bagi  anak melalui  jalur  non  formal)  pada seluruh  tahapan  proses  hukum. Dengan  demikian,  pelaku  pidana anak  yang  tertangkap,  masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan demi masa
depannya.
Dengan pertimbangan bahwa  penanganan  perkara  anak
yang  berhadapan  dengan  hukum harus benar-benar menjamin perlindungan  kepentingan  terbaik terhadap Anak dan harus
bertujuan pada terciptanya Keadilan  Restoratif,  baik  bagi Anak  maupun  Anak  korban  dan untuk menciptakan Keadilan Restoratif,  sebelum  beralih  ke proses  peradilan  pada  tingkat penuntutan, Penuntut Umum
wajib mengupayakan Diversi,
sehubungan  dengan  pelaksanaan kewajiban  tersebut,  untuk  itu perlu  peraturan  yang  mengatur tata  cara  pelaksanaan  Diversi yang baku,
standar serta
mengikat  bagi  seluruh  Penuntut Umum, demi optimalisasi
pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik  Indonesia  dalam  proses
penanganan  Perkara  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum.  Atas dasar  hal  tersebut,  pada  15  April 2015  Jaksa  Agung  Republik Indonesia H.M.  Prasetyo ,  telah mensahkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER- 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Ketentuan mengenai
diversi  ini  juga  diatur  di  dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2014  tentang Diversi.  Dimana  bagi  beberapa kalangan,  hal  inidianggap  bahwa PERMA 2014 tersebut merupakan hasil dari pengembangan Restorative  Justice  System yang mulai  dilakukan  di  Indonesia. Berlakunya  PERMA  2014  ini dimaksudkan  agar  peradilan  anak di  Indonesia  dapat  dilaksanakan dengan lebih efisien, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  hukum
normatif yang fokus pada inventarisasi  hukum  positif,  asas- asas  dan/atau  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto ,  sistematik  hukum, taraf  sinkronisasi  hukum,  dan perbandingan serta sejarah
hukum. 4
Data yang digunakan pada  penelitian  terkait  Perma  ini adalah data sekunder.  yang terdiri dari  sumber  bahan  hukum,  buku, hasil  penelitian  yang  telah  ada sebelumnya,  artikel,  jurnal,  dan lain-lain.

## 3. PERMASALAHAN
Awalnya,  seorang  anak yang  melakukan  tindak  pidana (anak  berhadapan  dengan  hukum) wajib  disidangkan  di  pengadilan khusus  anak  yang  berada  di lingkungan peradilan umum.
Pelaku  pidana  anak  harus  melalui proses  khusus,dan  berhadapan dengan  pejabat  khusus  yang memahami  masalah  anak,  mulai dari  penangkapan,  penahanan,
4 Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian
Hukum , Rineka Cipta, 2003, Jakarta,
Hlm. 56.
proses mengadili hingga pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana  terhadap  pelaku  anak ( delinkuen )  beresiko  merugikan perkembangan  jiwa  anak  dan mempengaruhi  masa  depannya. Kecenderungan  merugikan  ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana  terhadap  anak,  terutama pidana  penjara  yang  setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).
Menurut guru besar
Universitas  Diponegoro, Prof.
Dr.  Barda  Nawawi  Arief,  SH. ,
bahwa hukum sebagai perlindungan  sosial  mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dengan digantikan tempatnya oleh
pandangan  tentang  perbuatan  anti sosial.
Atas  dasar  prinsip  non diskriminasi  yang  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak kiranya  diperlukan  kebijakanbagi anak  yang  melakukan  tindak pidana,  agar  tetap  memiliki  hak untuk  hidup  layak,  melanjutkan kelangsungan  hidup,  dan  tumbuh
kembang  yang  baik  bagipelaku anak.  Oleh  karenanya  diperlukan suatu  sistem  peradilan  pidana anak  yang  mengandung  proses penyelesaian  perkara  anak  di  luar mekanisme  pidana  konvensional. Disinilah  muncul  gagasan  tentang diversikhususnya  melalui  konsep
Restorative Justice yang mendorong lahirnya PERMA 2014  tentang  diversi,  karena Lembaga Pemasyarakatan
dianggap  bukanlah  jalan  untuk menyelesaikan permasalahan anak bahkan  dikhawatirkan  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran
terhadap hak anak. Problematika yang kemudian muncul adalah,
benarkah  diversi  merupakan  satu- satunya jalan keluar terbaik dalam menangani  perkara  pidana  anak dan apakah seluruh subjek hukum dalam pelaksanaan diversi, termasuk  pelaku  anak,  korban, para pihak, hingga aparat penegak hukum,  telah mampu menerapkan diversi  yang  syarat  dengan  nilai- nilai Restorative Justice.
Berdasarkan  pemikiran- pemikiran tersebut, maka
penelitianini  diharapkan  dapat menjawab  pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa  urgensi  diversi  dalam penanganan perkara pidanaanak ? 2. Bagaimana implementasi diversi  untuk  tiap  tahapan penanganan perkara di Indonesia ? 3. Dapatkah PERMA 2014
tentang  diversi,  menghadirkan hukum  yang  berkeadilan  bagi anak  yang  syarat  dengan  nilai- nilai Restorative Justice ?

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Urgensi Diversi Dalam Penanganan Perkara Pidana
Anak
Dari sudut pandang teori, ada  keterkaitan  antara  asas  atau kebijakan  yang  disebut  dikresi ( Discretion ),  diversi  ( Diversion ) dan keadilan
restoratif
( Restorative
Justice ). Diskresi (dalam bahasa Perancis
disebut pouvoir discretionnaire )  ataupun  (dalam bahasa Jerman disebut Freies
Ermessen, ) menurut pendapat
Saut P. Panjaitan merupakan
suatu bentuk penyimpangan
terhadap  asas  legalitas  dalam pengertian wet  matigheid  van
bestuur , yang
merupakan
”pengecualian” dari asas legalitas.
Sementara Muchsan ,  menyatakan bahwa  dasar  pijakan  diskresi  ada
2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut  ketentuan  formal; dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat. 5 Sementara,
Diversi adalah penyelesaian perkara  pidana  melalui  jalur  di luar  hukum  pidana  (non  formal). Sedangkan  pengertian  keadilan restoratif  ( Restorative  Justice )
adalah ide keadilan yang didasarkan pada kesepakatan
antarapara  pihak  yang  terkait (pelaku  dan  korban) dengan tindak  pidana,  untuk  mencari solusi dalam memulihkan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi dan bahkan menjadikan  semua  pihak  lebih baik.
5 Simamora, Janpatar,
Efektivitas Penggunaan  Diskresi  dalam  Rangka Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Baik ,
www.akademik.nommensen-id.org, diakses tanggal 25 April 2014.
Keadilan Restoratif
didasarkan  pada  5  prinsip  dalam pemikiran berikut. Five Principles of Restorative Justice : 6
1. Focuses on harms and consequent  needs  (victims', but also communities' and offenders').
2. Addresses obligations resulting from  those  harms  (offenders' but also families', communities' and society's).
3. Uses  inclusive,  collaborative processes.
4. Involves those with a legitimate stake  in  the  situation  (victims, offenders,  families,  community members, society).
5. Seeks  to  put  right  thewrongs 233.
Dengan  demikian,  dalam konteks bahasan ini dapat dipahami  bahwa  diversi  dalam perkara  anak,  lahir  karena  adanya asas  diskresi  yang  dimiliki  oleh pihak  yang  berwenang  (Penyidik, Jaksa,  dan  Hakim)  dalam  rangka mencapai keadilan restoratif.
6 Dowd,  A.  Nancy  E.(Edited), A  New Juvenile  Justice  System:  Total  Reform for  a  Broken  System ,  University  Press York, 2015, New York, Hlm. 233.
Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan  kepada  Penyidik,
Jaksa, dan Hakim untuk
melakukan  diversi  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.
Pengertian keadilan restoratif adalah a form of conflict resolution  and  seeks  to  make  it clear  to  the  offender  that  the behaviour  is  not  condoned,  at  the same time as being supportive and respectful of the individual 7 . Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan  restoratif  adalah  pelaku anak  dan  korban,  serta  pihak- pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan,  pendekatan  keadilan restoratif  sejalan  dengan  model keseimbangan
Kepentingan. 8
Karena  itu,  asas daad-dader-
slachtoffer-Strafrecht mestinya mulai  diimplementasikan  dalam hukum pidana. 9 Keadilan 7 Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, Restorative  Justice  for Juvenile; Coferencing, Mediation&Circle , Hart Publishing, 2001, Oxford-
Portland Oregon USA, Hlm.194. 8 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, Hlm. 5. 9 Amrullah,  M.  Arief, Ketentuan  dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Makalah Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional
restoratif  dapat  diterapkan  pada seluruh  proses  penegakan  hukum pidana,  tidak  hanya  pada  satu proses saja, misalnya pada penyidikan  atau  penuntutan  atau peradilan.
Hal  ini  didasarkan  pada prinsip  keadilan  restoratif  masuk pada  suatu  sistem  hukum  pidana sehingga  penerapannya  ada  pada setiap  prosesnya  dan  juga  tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif  bukan  merupakan  asas melainkan  filsafat  dalam  proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat
peradilan,  karenamerupakan  dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Dengan demikian,
dapat  diartikan  bahwa  keadilan restoratif  adalah  suatu  rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya  bertujuan  untuk  me- restore (memulihkan  kembali)
tentangTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR),  Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo,  Norway,  di  Hotel  Yogyakarta Plaza, 6-8 Mei 2008, Yogyakarta.
kerugian yang diderita oleh korban  kejahatan, 10 masyarakat dan para pihak terkait.
Pendekatan keadilan restoratif ( Restorative Justice
Approach )  diawali  dari  praktik  di
beberapa negara misalnya Kanada,  Australia,  New  Zealand, dan Inggris. Sejarah perkembangan  hukum  modern dalam penerapan restorative justice diawalidari  pelaksanaan sebuah  program  penyelesaian  di luar pengadilan konvensional yang  dilakukan  oleh  masyarakat yang  disebut  dengan victim- offender  mediation tahun  1970an di Kanada. 11 Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan pidana,  yaitu diawali dengan Retributive Justice , dilanjutkan dengan
Rehabilitative  Justice ,  kemudian ada Alternative  Justice ,  kemudian diperbaiki lagi dengan
Transitional  Justice ,  danakhirnya
10 Mudzakir, Analisis  Restorative  Justice:
Sejarah, Ruang Lingkup, dan
Penerapannya ,  http://pkbh.  uii.ac.id, diakses tanggal 26 April 2014.
11 Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, Op.Cit., Hlm. 4.
digantikan oleh Restorative
Justice .
Berdasarkan  sejarah  di beberapa negara, pelaksanaan Diversi  pada  awalnya  gagal  di Amerika, tetapi berhasil di
Belanda, Denmark, Italia, Jerman, Perancis, pada tahun 1969 12 kemudian diperbaiki sistemnya yang akhirnya sukses di beberapa negara dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan pelaku-pelaku tertentu.  Meskipun  tidak  ada kesepakatan  tentang  pengertian keadilan restoratif, namun mayoritas  definisi  berfokus  pada proses  yang  melibatkan  semua pihak  yang  berkepentingan  untuk menyelesaikan pelanggaran hukum dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.  Hal  ini  terungkap  dalam pernyataan  berikut. There  is  no agreed  definition  of  restorative justice  processes.  A  number  of definitions  have  been  suggested, most  of  which  focus  on  a  process
12 Marlina, Perngantar  Konsep  Diversi dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum Pidana ,  Universitas  Sumatera  Utara Press, 2010, Medan, Hlm. 4.
which  involves  all  those  affected by  an  offence  and  aims  to  repair the harm caused by the offending . 13
Berdasarkan pemikiran tersebut  dapat  dipahami  bahwa akar  filsafat  keadilan  restoratif adalah  konsepsi  keadilan  untuk semua  ( justice  for  all ),  yaitu pelibatan  pelaku,  korban,  dan masyarakat berdasarkan musyawarah dalam rangka merestorasi keadaan pasca terjadinya peristiwa hukum secara manusiawi. Secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia  wajib  mengutamakan kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  dan  berupaya  mengurangi penyelesaian  perkara  anak  di pengadilan pidana, dan jika terpaksa  dipidana  penjara,  maka pidana  tersebut  hanya  dilakukan sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam waktu  yang singkat.  Hal  ini dapat diketahui dari beberapa instrumen internasional, antara lain
UnitedNations Standard Minimum
Rules  for  the  Administration  of
13 Widodo, Restorative  Justice  in  New Zealand Best Practice ,http://www.justice.govt.nz, diakses tanggal 24 April 2014.
Juvenile  Justice (Beijing  Rules), United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures  1990 (Tokyo  Rules),
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency (Riyadh  Guidelines), dan United  Nations  Rules  for  the Protection  of  Juveniles  Deprived of  Their  Liberty (1990).  Menurut Wardaya
dan
RetnaNingrum bahwa,  kesadaran masyarakat terhadap  anak sebagai pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus tidak sebagaimana  orang  dewasa  baru disadari  sejak  penyelenggaraan peradilan  anak  kali  pertama  di Chicago  pada  1889. 14 Urgensi pelaksaan  diversi  pada  perkara anak  didasari  pada  pemikiran berikut.  Saat  ini  ada  pergeseran filsafat  pemidanaan  dari  awalnya yang bersifat restitutif (pembalasan)  kemudian  dimutasi menjadi bersifat prevensi
14 Wardaya,  Manunggal  K.  dan  Dwi Hapsari Retnaningrum, Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum ,  Makalah  disampaikan dalam  Konferensi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  I  Serikat  Pengajar  Hak  Asasi Manusia  (SEPAHAM),  di  Universitas Surabaya  (UBAYA),    20-22  September 2011, Surabaya.
(pencegahan),  kemudian  muncul teori  gabungan, 15 dan  akhirnya berkembang  pemikiran  keadilan restoratif  yang  mengutamakan pemulihan.  Pendekatan  restoratif merupakan paradigma baru dalam pemidanaan  yang  berbeda  dengan pendekatan  keadilan  retributif, baik  konsep,  orientasi,  tujuan maupun mekanisme pencapaiannya.
Keadilan  retributif  lahir sebagai  reaksi  terhadap  beberapa kelemahan  pen-  dekatan  keadilan retributif. Restorative  justice  is different  from  the  retributive  and rehabilitation  approaches  in  that it focuses prima- rily on the needs of the victim, not just the offender. It’s a powerful tool that can have
very real, positive
results (Marshal,2014).Pendekatan keadilan  restoratif  ini  sangat positif dan berbeda dengan restribusi  dan  rehabilitasi  yang hanya  terbatas  terutama  pada perlindungan  korban,  bukan  pada
pelaku. Keadilan
restoratif
merupakan reaksi masyarakat
global  yang  dapat  digunakan
15 Widodo, Prisonisasi  Anak:  Fenomena dan Penanggulangannya , Aswaja
Presindo, 2012, Yogyakarta, Hlm. 24.
sebagai  pelengkap  dari  sistem peradilan  pidana  yang  selama  ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan
tradisional.Hal  ini  dikemukakan oleh Mark  S.  Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa, restorative  justice  is viewed  as  complementary  to  the criminal  justice  system  because  it attends to issues that the traditional systemneglects.
Regardless  of  the  position  taken, the  vision  of  restorative  justice  is grounded  in  values  that  are resonating  with  an  increasingly broad  range  of  individuals  and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and widened impact. 16
Diversi  adalah  salah  satu bentuk penyelesaian perkara pidana  dalam  rangka  pencapaian keadilan restoratif. Bentuk lainnya, misalnya rekonsiliasi antara  pelaku  dengan  korban,
16 Umbreit,  Mark  S.,  and  Marilyn Peterson  Armour, Restorative  Justice and  Dialogue:  Impact,  Opportunities, and Challenges in the Global
Community ,  Washington  University Journal  of  Law  &  Policy,  Volume  36 Restorative Justice, 2004, Washington,
Hlm. 82.
konferensi keluarga dan masyarakat,  upaya  perdamaian dalam masyarakat.  Hal ini selaras dengan  pemikiran Strickland ,
bahwa More  specific  technique associated with restorative
justice,  include  diversion,  victim- offender  reconciliation,  victim impact panel, victim-offender statements,  family  or  communiuty conferencing,  community  peace- making  or  centencing  cyrcles, reintegrative shamming, and prisoneers assistence program. 17 Keadilan restoratif sebenarnya bukan merupakan
budaya baru bagi bangsa
Indonesia,  namun  karena  dalam masa  penjajahan  hukum  adat banyak  ditinggalkan  dan  diganti dengan hukum barat, maka keadilanrestoratif  dimarginalkan. Setelah  ketentuan  ketentuan  dan sistem  hukum  barat  diragukan efektivitas  dan  efisiensinya  dalam penyelesaian  perkara  pidana  yang adil,  banyak  pihak  mengintrodusi dan melaksanakan keadilan restoratif.    Dengan  demikian, konsep  keadilan  restoratif  bukan
17 Stickland,  Ruth  Ann, Restrorative
Justice ,  Peter  Lang  Publishing,  2004, New York, Hlm. 9.
lahir  lebih  dahulu,  tetapi  sudah ada dan dilaksanakan di masyarakat kemudian
ditinggalkan, dan saat ini digunakan  lagi.  Buktinya,  dalam hukum  pidana  Majapahit  dikenal istilah  “ pati bajampi ”  yaitu sebagai uang pengganti obat  yang diberikan kepada korban, rekonsilisasi  antar-kepala  adat yang  ditandai  dengan  upaya  adat di sejumlah wilayah Indonesia.
Pendoronglahirnya diversi  pada  perkara  anak  di Indonesia antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Terjadi  labelisasi  pada  anak yang  pernah  diproses  oleh penegak  hukum  berdasarkan hukum  pidana  anak.    Bahkan pada  beberapa  kasus,  dalam LAPAS Anak terjadi prisonisasi. 18
2. Pihak  LAPAS  Anak,  LAPAS dan  RUTAN  Dewasa  yang  di dalam  nya  ada  blok  khusus Anak, belum semuanya mempunyai  kemampuan  yang memadai untuk pembinaan dan pembimbingan  anak.Selain  itu, anak berisiko terkena
18 Widodo, 2012, Op.Cit. Hlm. 21.
“prisonisasi” di dalam lembaga
tersebut.  Karena  itu,  perlu  ada langkah meminimalisasi prisonisasi dengan cara menghindarkan anak dari institusionalisasidi  Rutan  atau LAPAS.
3. Ada  keinginan  serius  dari  para pihak  untuk  mengurangi  atau bahkan menghilangkan
dampak  negatif  dari  proses peradilan pidana bagi anak. Hal ini didasarkan pada data bahwa dalam tahap penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan di  pengadilan,  hak-  hak  anak (pelaku)  ada  yang  terlanggar, misalnya  anak  tidak  dapat sekolah  karena  ditahan  di RUTAN dan LAPAS.
4. Selama proses  peradilan, pihak korban  dan  masyarakat  belum mendapatkan restitusi (pemulihan)  secara  memadai sehingga  putusan  pengadilan sering dianggap belum
mencerminkan  keadilan  bagi korban  dan  masyarakat.    Hal ini  terjadi  karena  keadilan sering  ditafsirkan  oleh  orang sebagai keadilan terhadap
pelaku saja, bukan pada korban dan masyarakat.
5. Beberapa  putusan  pengadilan kadang  belum  menunjukkan keberpihakan negara pada anak, anak korban, dan
masyarakat.  Mayoritas  putusan pengadilan anak adalah penjatuhan pidana, dan
jenisnya pidana penjara. 19
6. Penegak hukum dan para pihak yang  terkait  belum  terbiasa melakukan  diversi  pada  anak yang berhadapan dengan hukum secara melembaga,
bahkan budaya masyarakat menghendaki agar penyelesaian perkara anak lebih  suka  pengunaan  jalur litigasi  dibandingkan  dengan jalur litigasi. Beberapa anggota masyarakat bahkan sering menganggap diversi pada perkara  anak  yang  dilakukan oleh  Polri  merupakan  upaya membela pihak tertentu
(terutama  membela  pelaku), sehingga  perlu  ada  klarifikasi yuridis.
7. Perlunya  dasar  hukum  diversi yang  jelas  dalam  peraturan
perundang-undangan ( lex
certa )  yang  dapat  digunakan anak  oleh  Polisi,  Jaksa,  dan
Hakim  agar  tidak  terjadi  salah sangka dalam masyarakat. Sebelum ada UU SistemPeradilan  Anak,  dasar hukum  diversi  di  kepolisian adalah  pada  kebijakan  diskresi ( discretion )  yang  kemudian dituangkan dalam dasar hukum dari  Kapolri  untuk  lingkungan
Polri atau
kesepakatan- kesepakatan  tertulis  lain  antar- penegak  hukum  atau  antara Polri dengan Kementerian lain.
Implementasi Diversi Untuk Tiap Tahapan  Penanganan  Perkara Di Indonesia
Yang dimaksud implementasi diversi dalam sistem hukum pidana materiil anak, yaitu pembentukanPeraturan Perundang-Undangan tentang diversidalam hukum sistem
peradilan pidana anak, dan bagaimanakah penerapan peraturan tersebut terhadap pelaku anak selama ini. Hukum  pidana  materiil
adalah aturan-aturanyang
menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan  mana  yang dapat dipidana. Hukumpidana materiil diatur dalam Kitab
Undang-UndangHukum Pidana (KUHP)  dan  aturan-aturan  pidana diluar  KUHP  yang  juga  berlaku bagi anak-anak. Hal ini dapatdiketahui  dari  tiap  rumusan dari  tiap  delik  yangmenyatakan "barangsiapa",  maka  dalam  hal initermasuk  didalamnya  adalah anak-anak.
Ketentuan  dalam  KUHP tentang  pidana  bagipelaku  anak, pada  awalnya  diatur  dalam  Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Namun dengandikeluarkannya Undang-
Undang  Nomor  3  tahun  1997 tentangPengadilan Anak,
ketentuan  Pasal  45,  46  dan Pasal47  KUHP,  dinyatakan  tidak berlaku.Dimana aturan/sistem pemindaan  dalam  Pasal  45,  46 dan  Pasal 47KUHP tersebut kemudian diganti dengan ketentuan sanksi hukum pidanaterhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak  (UUPA).  Dengan  demikian aturan/sistem  pemindaan  lainnya seperti:  cara  pelaksanaanpidana
( strafmodus ), percobaan,
penyertaan,perbarengan
( concursus ), tenggang waktu
daluarsapenuntutan dan pelaksanaan pidana sebagai aturanumum  dalam  KUHP  tetap berlaku bagi anak. 20 Menurut  UUPA  terhadap pelaku anak hanya dapatdijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapatdijatuhkan  terhadap  pelaku anak  berupa  pidana  pokokdan pidana  tambahan.  Pidana  pokok yang  dijatuhkan  dapat  berupa: pidanapenjara;  pidana  kurungan;
pidana denda; atau pidanapengawasan.  Pelaku  anak dapat juga dijatuhkan pidanatambahan berupa: perampasan barang-barangtertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Dengan melihat ketentuan sanksi yang dapatdijatuhkan  kepada  pelaku anak, nampak terdapatsanksi yang sama dengan sanksi dalam diversi, yaitu:
20 Barda  NawawiArief,  Perkembangan Sistem Pemidanaandi Indonesia,
Pustaka  Magister,2007,  Semarang,
Hlm. 13-14.
1. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
2. Mengembalikan  kepada  orang tua, wali atauorang tua asuh;
3. Menyerahkan  kepada  negara untuk mengikutipendidikan, pembinaan, latihan kerja;
4. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan  yang  bergerak di bidang pendidikan,
pembinaan,  dan  latihan  kerja; atau
5. Teguran  dan  syarat  tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
Meskipun terdapat
kesamaantentang  isi  sanksi  dalam UUPA dan sanksi diversi sedemikian  rupa,  namun  diantara keduanya terdapat pula perbedaan yang  sangat  prinsip,  yaitu  tentang format atau caramenentukan sanksi  tersebut.  Bentuk-bentuk sanksidalam  UUPA  merupakan hasil keputusanHakim setelah melalui proses pemeriksaan
dimuka  persidangan  (peradilan), sehingga  sanksi  ini  merupakan putusan atauvonis. Berbeda
dengan  sanksi  diversi,  dalam  hal inisanksi-sanksi  diversi  semata-
mata diberikandengan pertimbangankepentingan perlindungan  dan  pembinaan  bagi pelaku  anak.  Dalam  hal  ini  baik Polisi,  Jaksa  ataupun  Hakim seketika harus menghentikan
proses  hukum  terhadap  pelaku anak apabila pelaksanaan diversinya  berhasil.  Jadi,  sanksi dalam diversi bukan karenapertimbangan hasil pembuktian dan berdasarkantuntutan Jaksa Penuntu  Umum,  serta  keyakinan Hakimtentang  kesalahan  pelaku anak tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi  keinginan  untuk menghindari efek negatif, khususnya  terhadap  jiwa  dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian  proses  pidananya delakukan melalui
sistem peradilan  pidana.  Pelaksanaan diversi  oleh  Aparat  Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat  Penegak  Hukum  yang disebut discretion atau dalam
bahasa  Indonesia  dikenal  dengan istilah diskresi.
Di Indonesia, pelaksanaan diversi sudah
dilakukan  oleh  Penyidik  (Polisi) sejak  proses  penyidikan.  Dimana pelaku  anak  yang  tertangkap kemudian  dipertemukan  dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-masing pendampingnya (orang  tua/wali)  dan  difasilitasi oleh  Polisi  sebagai  Penyidik  serta dihadirkan  pula  pihak-pihak  yang terkait (pekerja sosial kemasyarakatan,  ahli  kesehatan, dll) untuk kemudian
membicarakan  jalan  keluar  yang terbaik  bagi  anak  tanpa  melalui proses pidana
secara konvensional.  Proses  diversi  bagi anak  tidak  jauh  berbeda  dengan proses mediasi bagi orang dewasa, biasanya  hasil  dari  musyawarah berupa  pemberian  sejumlah  ganti rugi  bagi  korban  dan  penyerahan kembali  kepada  orang  tua/wali atau  ke  panti  sosial  maupun pihak-pihak  lain  yang  dianggap mampu  untuk  mendidik  pelaku anak  menjadi  lebih  baik.  Karena pada  dasarnya  diversi  bertujuan untuk memulihkan atau
mengembalikan  kondisi-konidisi
ideal  bagi  anak  sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.
Apabila  proses  diversi yang  diupayakan  oleh  Penyidik tersebut gagal, maka proses hukum  terus  dilanjutkan,  hingga pelaku  anak  kemudian  ditetapkan sebagai  tersangka.  Namun  upaya diversi  tidak  berhenti  sampai disitu saja, pada tingkat
prapenuntutan, Jaksa selaku fasilitator pun wajib menyelenggarakan  diversi  bagi tersangka  anak  tersebut.  Dalam hal  ini,  proses  dan  tata  cara penyelenggaraan diversi oleh Jaksapun  sama  dengan  upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik.  Apabila  diversi  yang diupayakan oleh Jaksa pada tahap penuntutan  gagal,  maka  proses hukum  terhadap  tersangka  anak tetap  dilanjutkan  hingga  pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa.
Dalam  hal  Jaksa  sebagai Penuntut  Umum  melimpahkan berkas  perkara  dan  barang  bukti ke  Pengadilan,  maka  Hakim  anak yang  ditunjuk  pun  juga  harus menyelenggarakan  upaya  diversi, dan  apabila  gagal  maka  terhadap terdakwa anak tersebut akan tetap
dilanjutkan  ke  tahap  persidangan. Apabila Hakim anak telah membuka  persidangan  terhadap terdakwa  anak,  maka  tidak  dapat lagi  dilakukan  upaya  diversi  oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.
Pada  masa  sekarang  ini, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan  diversi,  dapat  kita temukan  dalam  Undang-Undang No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA),  Bab  II  tentang Diversi.  Dimana  perihal  tetang syarat dapat dilaksanakannya diversi tersurat dalam Pasal 7 ayat (2)  UU  SPPA,  sebagai  berikut  : “ Diversi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana” .
Bahwa kedua syarat dapat dilaksanakannya upaya diversi  tersebut  adalah  bersifat mutlak  bagi  setiap  pelaku  anak. Artinya,  tidak  semua  pelaku pidana anak mendapatkan kesempatan  yang  sama  untuk menempuh  upaya  diversi.  Disini
terdapat  2  kondisi  yang  menjadi sine  quanon bagi  tindak  pidana yang  telah  dilakukan  oleh  anak. Dengan  demikian,  pelaku  anak yang  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  diatas  7  tahun atau  diancam  pidana  dibawah  7 tahun,  namun  perbuatan  tersebut merupakan  pengulangan  tindak pidana,  maka  bagi-nya  (pelaku anak)  tertutup  kesempatan  untuk menempuh  upaya  diversi  pada tiap-tiap tahapan proses hukum.
Hal  senada  juga  tersurat dalam  lampiran  Peraturan  Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :  PER-  006/A/JA/04/2015  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Pada  Tingkat  Penuntutan  pada Bab  II  perihal  Kewajiban  Diversi Angka 1 huruf b.
Selain itu, komitmen Kejaksaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan  upaya  diversi juga nampak dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa
Agung  Muda  Tindak  Pidana Umum  (SEJAM  PIDUM) A.K.
BASYUNI MASYARIF Nomor :
B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal
24  Juli  2014,  yang  menyebutkan bahwa  “ Pada  tingkat  penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara  Anak  di  Pengadilan Negeri Wajib diupayakan
Diversi ”, sementara pada Pasal 25 ayat  (1)  menyebutkan:  “ Register Perkara  Anak  dan  Anak  Korban wajib  dibuat  secara  khusus  oleh lembaga yang menangani
perkara, oleh karena itu dipandang perlu untuk menyediakan ruangan diversi dan membuat  register  perkara  anak serta register perkara anak korban ”.
Dapatkah  Perma  2014  Tentang Diversi,  Menghadirkan  Hukum Yang  Berkeadilan  Bagi  Anak Yang  Syarat  Dengan  Nilai-Nilai Restorative Justice
Pengertian diversi di Indonesia selain sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 angka 7  UU  SPPA  dan  angka  4  huruf  1 lampiran  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Pada  Tingkat  Penuntutan,  dapat pula  ditemukan  dalam  dokumen manual  pelatihan  untuk  polisi, yang menyebutkan “ diversi
adalah  pengalihan  penanganan kasus-kasus  anak  yang  diduga telah  melakukan  tindak  pidana dari  proses  formal  dengan  atau tanpa  syarat” . 21 Sementara  dalam Black  Law  Dictionary ,  konsep
diversi  dikenal  dengan  istilah divertion programme , yaitu: 22 “ Program  yang  ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa  community  programme seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil  memungkinkan  dia  untuk tidak melanjutkan proses
peradilan pidanaselanjutnya ”.
Mengenai  sistem  diversi, maka  instrumen  yang  seringkali menjadi acuan dan rujukan adalah Convention  on  the  Rights  of  the Child (CRC),  dimana  pada  article 37-nya  disebutkan,  bahwa:  “ No
child  shall  be  deprived  of  her  or his liberty unlawfully or arbitrarily.  The  arrest,  detention,
21 Apong  Herlina,  et  al., Perlindungan
Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum ,  Manual  Pelatihan untuk  Polisi,  UNICEF-POLRI,  2004, Jakarta, Hlm.330.
22 Bryan  A.  Garner, Black’s  Law Dictionary ,  St.  Paul  Publishing,  2000, Minnesotta, Hlm.387.
or  imprisonment  of  a  child  shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last  resort  and  for  the  shortest appropriate  period  of  time ”.
Konvensi mana yang kemudian di ratifikasi  oleh  Negara  Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor  36  Tahun  1990.  Bahwa, article  40.1  CRC  menjelaskan yang  pada  intinya  menyatakan bahwa agar anak yang bermasalah dengan hukum tetap harus dihormati  hak  dan  martabatnya dan  agar  perlakuan  terhadap  anak dilakukan  dengan  mengingat  usia anak  serta  reintegrasi  sosial  anak. Sementara pada article 40.3 CRC, Indonesia  harus  melakukan  upaya untuk mengintroduksi diversi terhadap juvenile  offender dan memastikan  bahwa  upaya  itu berkesuaian dengan berbagai standar minimum yang ada.
Dengan diaturnya ketentuan tentang diversi ini maka tidak  setiap  perkara  pidana  yang pelakunya  anak  langsung  masuk ke  dalam  peradilan  pidana  anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah
sebagaimana  juga  diatur  di  dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (PERMA 2014).
Namun,  sebagai  aturan lanjutan  mengenai  diversi  yang sebelumnya  tercantum  di  dalam Undang-Undang  SPPA,  PERMA 2014  yang  telah  disahkan  sejak bulan  Juli  Tahun  2014  tersebut, mengandung materi yang dikemudian hari justru
menimbulkan  kerancuan  dalam pelaksanaan  diversi  bagi  anak yang  telah  berumur  12  tahun tetapi  belum  berumur  18  tahun atau  telah  berumur  12  tahun meskipun  pernah  kawin  tetapi belum  berumur  18  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana.
Pengertian ambigu tersebut  muncul  dikala  Hakim diwajibkan  untuk  mengupayakan diversi  dalam  perkara  anak  yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7  tahun  dan  juga  kepada  anak yang  didakwa  melakukan  tindak pidana  dengan  ancaman  penjara pidana  7  tahun  atau  lebih  dalam
bentuk surat dakwaan
subsidaritas, alternatif,
akumulatif,  maupun  kombinasi (gabungan), vide Pasal  3 PERMA 2014 .
Aturan  tersebut  jelas- jelas  menimbulkan  celah  hukum dan  menyimpangi  aturan  dalam Undang-Undang SPPA yang telah mensyaratkan  2  (dua)  kondisi mutlak  sebagai  mana  tersebut diatas.
PERMA 2014,
menyediakan  kesempatan  bagi pelaku anak yang telah melakukan tindak  pidana  dengan  ancaman diatas  7  tahun  atau  lebih  dengan catatan  apabila  surat  dakwaan disusun secara subsidaritas, alternatif,  akumulatif,    maupun kombinasi  (dimana  salah  satu pasalnya  terdapat  pasal  dengan ancaman dibawah 7 tahun).
Hal  tersebut  nyata-nyata menyimpangi  filosofi  lahirnya diversi  yang  sejatinya  hanya diperuntukkan  bagi  pelaku  anak yang melakukan perbuatan pidana ringan, itulah mengapa pelaksanaan diversi dibatasi hanya terhadap pasal dengan ancaman di bawah  7  tahun.  Dalam  arti sederhana,  hukum  pidana  seolah-
olah  memberikan  keistimewaan terhadap  tindak  pidana  ringan bagi pelaku anak.
Dalam kaca mata pertanggungjawaban  pidana  bagi anak, diversi  pun diselenggarakan sebagai alternatif pertanggungjawaban  pidana  yang syarat nilai-nilai keadilah restoratif.  Dimana  pelaku  anak tetap harus mengakui perbuatannya, sehingga sebenarnya tetap dianggap bersalah, namun proses hukumnya
diselesaikan secara restoratif.
Pada  dasarnya,  upaya diversi memang tidak
diperuntukkan  bagi  pelaku  anak yang  melakukan  tindak  pidana berat,  karena  dalam  prakteknya, pertanggungjawaban  bagi  anak dari  hasil  diversi  kerap  kali dilakukan  oleh  orang  tua  pelaku anak, misalnya dalan hal memberikan ganti rugi bagi korban  dan  kewajiban  bagi  orang tua  yang  dianggap  ampu  untuk mendidik anak menjadi lebih baik.
Sementara  untuk  tindak pidana  berat  (dengan  ancaman diatas  7  tahun)  sebaiknya  anak tetap  diproses  secara  hukum
dalam  suasana  ramah  bagi  anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah,  hingga  terbukti  sah  dan meyakinkan ( presumption of innocent ).
Artinya, dalam kerangka  memberi  keadilan  bagi korban  tindak  pidana  berat  oleh pelaku anak, maka apabila kemudian  perbuatan  hukum  si anak  terbukti,  maka  anak  tersebut harus  dihukum  yang  bukan  hanya pidana  penjara,  sementara  apabila tidak  terbukti  maka  anak  tersebut tidak akan dihukum sama sekali.
Menurut  penulis,  tetap melaksanakan  proses  hukum  bagi pelaku  anak  pidana  berat  dalam suasana  ramah  bagi  anak  (yang ditangani  oleh  Jaksa  Anak  dan disidangkan  oleh  Hakim  Anak melalui  proses  dan  tata  cara persidangan tertutup khusus Anak)  justru  lebih  efektif  untuk memberikan keadilan bagi korban dan  menghindarkan  pelaku  anak dari  trauma  psikologis  yang  akan dialaminya  apabila  menempuh proses diversi yang tidak dipersyaratkan  harus  ditunjang dengan  fasilitas-fasilitas  tertentu bagi anak.
5. PENUTUP
Diversi pada perkara anak perlu dilakukan oleh
penegak  hukum  secara  terukur dan  legal  berdasarkan  UU  Sistem Peradilan  Anak  dalam  rangka melindungi anak, anak korban dan kepentingan  masyarakat  secara
proporsional.
Kelemahan
pelaksanaan peradilan pidana anak, kekurangmampuan LAPAS, LAPAS  Anak,  dan  Organisasi Kemasyarakatan  dalam  membina anak  yang  berkonflik  dengan hukum selama ini memicu lahirnya diversi.
Konsekuensi dilaksanakannya diversi bagi anak,  mewajibkan  para  pihak yang  terlibat  dalam  proses  dan pasca  diversi  untuk  menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban.  Karena  itu,  pendidikan, pembinaan,  pendampingan  dan pengawasan anak yang berhadapan  dengan  hukum  (baik yang  diselesaikan  dengan  diversi maupun  yang  diadili  melalui sistem  peradilan  pidana)  wajib dilaksanakan secara sistemik berdasarkan asas kepentingan
terbaik bagi anak tanpa mengabaikan  kepentingan  korban dan masyarakat. Atas dasar konsep berpikir yang demikian ini, beberapa  kesimpulan  dan  saran yang  dapat  peneliti  kemukakan, adalah sebagai berikut :

## Kesimpulan
1. Urgensi pelaksaan diversi pada perkara  anak  didasari  pada pemikiran  keadilan  restoratif lahir  sebagai  reaksi  terhadap beberapa kelemahan pendekatan  keadilan  retributif.
Pendekatan  keadilan  restoratif ini  sangat  positif  dan  berbeda dengan restribusi dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama  pada  perlindungan korban,  bukan  pada  pelaku. Keadilan  restoratif  merupakan reaksi  masyarakat  global  yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana  yang selama ini  banyak yang menggunakan pendekatan keadilan  tradisional  dan/atau konvensional.
2. Implementasi diversi untuk tiap tahapan  penanganan  perkara  di Indonesia  mulai  nampak  sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA),  dan komitmen  Kejaksaan  dalam mengoptimalkan penyelenggaraan  upaya  diversi juga nampak dengan diterbitkannya  Surat  Edaran Jaksa  Agung  Muda  Tindak Pidana Umum (SEJAM PIDUM) A.K. BASYUNI
MASYARIF Nomor  : B-
2309/E/EJP/07/2014 tanggal
24  Juli  2014,  selain  itu  di dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia  Nomor  :  PER  - 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Pada  Tingkat  Penuntutan  pada Bab  II  juga  diatur  perihal Kewajiban Diversi, sebagaimana pengaturan dalam Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2014 (PERMA
2014).
3. Peraturan  Mahkamah  Agung
Nomor  4  Tahun  2014  tentang
Diversi  yang  mulanya,  lahir sebagai  pengisi  kekosongan dari peraturan pelaksana tentang diversi ternyata mengandung materi yang dikemudian hari justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversi bagi pelaku  anak,  dimana  Hakim diwajibkan untuk mengupayakan  diversi  dalam perkara  anak  yang  didakwa melakukan tindak pidana dengan  ancaman  penjara  di bawah 7 tahun dan juga kepada anak  yang  didakwa  melakukan tindak  pidana  dengan  ancaman penjara  pidana  7  tahun  atau lebih dalam bentuk surat dakwaan
subsidaritas, alternatif,  akumulatif,  maupun kombinasi (gabungan). Pengaturan tersebut,
menyimpangi  aturan  dalam Undang-Undang  SPPA  yang sejatinya  hanya  diperuntukkan bagi pelaku anak yang
melakukan  perbuatan  pidana ringan, itulah mengapa pelaksanaan  diversi  dibatasi hanya  terhadap  pasal  dengan ancaman  di  bawah  7  tahun,
sementara  untuk  tindak  pidana berat (dengan ancaman diatas 7 tahun)  sebaiknya  anak  tetap diproses  secara  hukum  dalam suasana  ramah  bagi  anak, namun  tetap  dalam  konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti  sah  dan  meyakinkan ( presumption of innocent ). Dari sisi  ini,  PERMA  2014  telah gagal  menghadirkan  hokum yang  berkeadilan  bagi  anak yang  syarat  dengan  nilai-nilai
Restorative Justice , karena tetap menerapkan proses
hukum  terhadap  pelaku  anak pidana  berat  dalam  suasana ramah bagi anak (yang ditangani  oleh  Jaksa  Anak  dan disidangkan  oleh  Hakim  Anak melalui  proses  dan  tata  cara persidangan  tertutup  khusus Anak) justru lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban  dan  menghindarkan pelaku anak dari trauma psikologis yang akan
dialaminya  apabila  menempuh proses diversi yang tidak dipersyaratkan  harus  ditunjang
dengan fasilitas-fasilitas
tertentu bagi anak.

## Saran
1. Begitu pentingnya peran diversidengan konsep Restorative  Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan  perkara  pidana yang  dilakukan  oleh  anak, mengingat lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan satu-satunya untuk
menyelesaikan permasalahan pidana  anak,  oleh  karenanya pelaksanaan upaya diversi harus ditunjang dengan berbagai fasilitas yang
mendukung kesejahteraan anak dan  lebih  fokus  pada  dampak psikologis bagi anak.
2. Begitu  besar  komitmen  para aparat  penegak  hukum  (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelenggarakan upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada  setiap  tahapan  proses pembuktian,  hal  ini  tersurat dari disahkannya berbagai produk  aturan  hukum  terkait pelaksanaan  diversi,  namun
peraturan hanyalah akan menjadi sebuah peraturan
apabila  tidak  ditunjang  dengan aparat  penegak  hukum  yang professional,  oleh  karenanya pemerintah  perlu  membekali dan mempersiapkan para aparat penegak  hukum  yang  memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani anak.
3. Inkonsistensi didalam  PERMA 2014 menyebabkan menipisnya keyakinan masyarakat terhadap penegakan  supremasi  hukum dalam mencapai nilai kepastian hukum,  sehingga  melakukan review terhadap Pasal 7 PERMA 2014 merupakah
solusi terbaik untuk mengembalikan kepercayaan
para pencari keadilan, tindakan yang  sangat  mungkin  untuk dilakukan oleh Mahkamah Agung  adalah  membatalkan atau merubah isi pasal tersebut,
sehingga tidak ada lagi pertentangan aturan antara
PERMA  2014  dengan  aturan yang setingkat dengannya
(PERJA)  dan  aturan  yang mengatasinya (UUPA).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Amrullah,  M.  Arief, Ketentuan  dan Mekanisme
Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi, Makalah Disampaikan dalam Seminar  Nasional  tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social  Responsibility/CSR), Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII  Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human  Rights,  University of  Oslo,  Norway,  di  Hotel Yogyakarta  Plaza,  6-8  Mei 2008, Yogyakarta. Apong  Herlina,  et  al., Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ,  Manual  Pelatihan untuk Polisi, UNICEF- POLRI, 2004, Jakarta. Barda  NawawiArief,  Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pustaka Magister, 2007, Semarang. Bryan  A.  Garner, Black’s  Law Dictionary , St. Paul Publishing, 2000, Minnesotta. Dowd, A. Nancy E. (Edited), A New
Juvenile  Justice  System  : Total  Reform  for  a  Broken System ,  University  Press York, 2015, New York.
Marlina, Perngantar  Konsep  Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana , Universitas  Sumatera  Utara Press, 2010, Medan. Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, Restorative Justice for Juvenile;
Coferencing,  Mediation  & Circle , Hart Publishing, 2001, Oxford-Portland Oregon USA. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan  Pidana ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang. Robert  C.  Trajanowicz,  et  al., Juvenile Deliquency:Concepts and Control, Prentice Hall, 1992 New Jersey . Soekanto  dan  H.  Abdurrahman, Metode  Penelitian  Hukum , Rineka Cipta, 2003, Jakarta. Stickland,  Ruth  Ann, Restrorative Justice , Peter Lang Publishing, 2004, New York. Wardaya,  Manunggal  K.  dan  Dwi Hapsari Retnaningrum, Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum , Makalah disampaikan dalam Konferensi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  I  Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia  (SEPAHAM),  di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-22 September 2011, Surabaya. Widodo, Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangannya , Aswaja Presindo, 2012,
Yogyakarta. Umbreit,  Mark  S.,  and  Marilyn Peterson Armour, Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges  in  the  Global Community , Washington
University  Journal  of  Law & Policy, Volume 36 Restorative  Justice,  2004, Washington. Artikel (Internet) Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya ,  http://pkbh. uii.ac.id,  diakses  tanggal  26 April 2014. Simamora, Janpatar, Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan  yang  Baik , www.akademik.nommensen -id.org,  diakses  tanggal  25
April 2014.
United  Nations,  “ United  Nations Standard  Minimum  Rules for  the  Administration  of Juvenile Justice ”, http://www.un.org/documen ts/ga/ res/40/a40r033.htm,
diakses 8 Oktober 2018. Widodo, Restorative  Justice  in  New Zealand Best Practice , http://www.justice.govt.nz, diakses  tanggal  24  April
2014.

## Peraturan Perundang-Undangan
Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on the  Rights  of  the  Child, 1989, New York ).
UnitedNations  Standard  Minimum Rules for the Administration of  Juvenile  Justice (Beijing Rules).
United  Nations  Standard  Minimum Rules  for  Non-Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules). United  Nations  Guidelines  for  the Prevention of Juvenile
Delinquency (Riyadh Guidelines). United  Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived  of  Their  Liberty (1990). Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
1979  tentang  Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan
Anak. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang  Nomor  3  tahun 1997  tentang  Pengadilan Anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990  pengesahan Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child, 1989, New York ).
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik
Indonesia  Nomor  :  PER- 006/A/JA/04/2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B- 2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.