DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 21 Februari 2024, Revised: 1 Maret 2024, Publish: 4 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN/Mgg)
Alima Sofi A’isy 1 , Fitika Andraini 2
1 Fakultas Hukum, Universitas STIKUBANK, Semarang, Indonesia, Email: alimasofi4@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas STIKUBANK, Semarang, Indonesia, Email: fitika@edu.unisbank.ac.id
Corresponding Author: alimasofi4@gmail.com 1
Abstract: The case of  a simple  claim for breach of  contract in the Magelang  court decision number  15/Pdt.G/2023/PN  Mgg  was  caused  by  the  claim  that  the  peace  deed  he  made  was legally flawed and did not have binding legal force. In the process of granting credit, it is in accordance  with  the  5C  credit  granting  procedure,  especially  regarding  collateral  or guarantees, but there  is a legal defect in  the collateral for mortgage rights whose ownership status  is  owned  by  deceased  heirs.  This  research  uses  normative  juridical  research  with descriptive  analysis  research  methods.  Analysis  of  the  Magelang  court  decision  Number 15/Pdt.G/2023/PN Mgg. The results of the research concluded that rescue and settlement of problematic  credit  was  provided  after  it  arose  and  was  resolved  in  relation  to  the  simple lawsuit  decision  in  the  Magelang  Court  case  by  filing  a  simple  lawsuit  because  a  simple lawsuit  was  filed  in  a  case  with  a  material  claim  value  of  a  maximum  of  IDR  500  million, namely: breach of contract (default); and/or unlawful acts. In this case, the cooperative filed a lawsuit with the Magelang District Court to obtain a fair decision. Once it is declared rejected in its entirety, the debtor does not compensate for the loss of the lawsuit.
Keywords: Settlement of Bad Credit, Simple Lawsuits, Default
Abstrak: Kasus  gugatan  sederhana  wanprestasi  dalam  kasus  putusan  pengadilan  Magelang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang dibuatnya menjadi  yuridis  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Dalam  proses  pemberian kredit  sudah  sesuai  dengan  prosedur  pemberian  kredit  5C  terutama  tentang  colleteral  atau jaminan  tetapi  cacat  hukum  pada  jaminan  hak  tanggungan  yang  status  kepemilikannya  ahli waris yang sudah meninggal. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Analisis terhadap putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN  Mgg.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penyelamatan  dan penyelesaian  kredit  bermasalah  diberikan  setelah  timbul  dan  diselesaikan  terkait  putusan gugatan  sederhana  perkara  Pengadilan    Magelang  dengan  mengajukan  gugatan  sederhana karena  gugatan  sederhana  diajukan  terhadap  perkara  dengan  nilai  gugatan  materil  paling banyak  Rp500  juta,  yaitu:  cidera  janji  (wanprestasi);  dan/atau  perbuatan  melawan  hukum.
Dalam  hal  ini  pihak  koperasi  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Magelang  untuk mendapatkan Keputusan yang adil. Setelah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka debitur tidak mengganti kerugian atas gugatan.
Kata Kunci: Penyelesaian Kredit macet, Gugatan Sederhana, Wanprestasi

## PENDAHULUAN
Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam Masyarakat sesuai dengan tujuan Pembangunan nasional Indonesia . Hukum Indonesia  memerlukan  suatu  lembaga  peradilan  untuk  menjaga  agar  tetap  tegaknya  hukum dan  keadilan.  Lembaga  peradilan    adalah  tempat  penyelesaian  suatu  permasalahan  atau perkara baik masalah pidana maupun perdata. (Ahmadi, 2023)
Hukum  Perdata  atau  biasa  disebut  dengan  civil  Law  adalah  bagian  dari  ilmu  hukum yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  akibat  permasalahan  privat  yaitu antar  subyek  hukum  yang  satu  dengan  subyek  hukum  lainnya,  baik  itu  perrorangan,  orang dengan  badan  hukum  atau  badan  hukum  dengan  badan  hukum  itu  sendiri.  Hukum  perdata juga  merupakan  tempat  untuk  subyek  hukum  menuntut  kerugian,  baik  kerugian  secara materiil  ataupun  secara  immaterial,  terhadap  setiap  subyek  hukum  yang  melanggar kepentingan privat subyek hukum lain. (Cumbhadrika, 2021)
Sengketa  perdata  adalah  salah  satu  contoh  perselisihan  yang  sering  terjadi  di Masyarakat.  Sengketa  Perdata  diakibatkan  oleh  ketimpangan  kewajiban  kewajiban  dan  hak dari  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  sehingga  menyebabkan  salah  salah  satu    pihak mengalami  kerugian  yang  sifatnya  nyata  yang  disebut  dengan  cidera  janji  atau  disebut  juga dengan  wanprestasi.  Sehingga  dalam  hal  ini  banyak  Masyarakat  yang  menggunakan  jalur litigasi  untuk  penyelesaian  sengketa,  baik  sengeketa  ringan  maupun  berat  yang  menjadi penyebab  utama  penumpukan  perkara  di  pengadilan  tingkat  pertama,  peradilan  Tingkat banding, dan Tingkat kasasi (Mahkamah Agung).
Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah tersebut, mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengantisipasi  masalah  dengan  cara  menerapkan  system gugatan  sederhana  yang  diambil  dari  penerapan  small  claim  court.  Mahkamah  Agung Republik Indonesia membuat kebijakan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2  Tahun  2015,  yang  telah  di  buat  undang-undangnya  pada  tanggal  7  Agustus  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.
Perma  Nomor  2  Tahun  2015  dan  Perma  Nomor  4  Tahun  2019  tersebut  adalah upaya  mengoptimalkan  penyelesaian  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  agar  lebih sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Secara  teori, Small  Claim  Court merupakan langkah  yang  tepat  untuk  menyelesaiakan  permasalahan  penumpukan  perkara  di  peradilan. Namun  pada  kenyataannya  penerapan  sistem  gugatan  sederhana  belum  menjadi pilihan,  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  tahu  atau  masih  awam  tentang gugatan  sederhana  sehingga  mereka  tetap  memilih  menggunakan  jalur  litigasi konvensional. (Ahmadi,  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Dengan  Sederhana,  Cepat  dan Biaya, 2023)
Menurut  penulis  konsep  gugatan  sederhana    adalah  salah  satu  bentuk  konkrit  dalam hukum  acara.  Hal  paling  mendasar  dalam  peraturan  gugatan  sederhana  yaitu  mengenai nominal  nilai  gugatan  materiil.  Yang  menjadi  poin  penting  dalam  menentukan  bagaimana suatu  perkara  dinyatakan  dapat  mengimplementasikan  gugatan  sederhana  atu  tidak.  Dalam peraturan yaitu Perma No. 4 Tahun 2019 bahwa maksimal nominal nilai gugatan materillnya sebesar Rp. 500.000.000. penerapan angka dalam mengklarifikasikan suatu perkara termasuk
gugatan  berperan  penting  untuk  menciptakan  asas  hukum  peradilan    cepat,  sederhana  dan biaya ringan karena pada dasarnya masalah dalam sengketa keperdataan berfokus pada nilai gugatan  jadi  sudah  sewajarnya  diberlakukan  peraturan  tertulis  yang  mengatur  secara  rinci mengenai nilai gugatan untuk menentukan suatu prosedur hukum.
Berdasarkan  Studi  Putusan  Pengadilan  Magelang  Nomor  15/Pdt.G/2023,  pada  tahun 2021  KSP  Kusuma  Arta  Jaya  melayangkan  gugatan  sederhana  wanprestasi  atas  hutang dengan  nilai  Rp.  498.536.289  dengan  objek  jaminan  berupa  tanah  dan  bangunan  yang tercarar  daam  status  kepemilikan  hak  milik  (HM),  setelah  upaya  pengajuan  perdamaian disamping  itu  putusan  akta  perdamaian  Nomor  2/Pdt.GS/2021/PN  Mgg  dinyatakan  cacat formil karena memasukkan pihak yang telah meninggal dunia.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka penelitian ini akan focus pada proses penyelesaian  dan  penyelaamatan  kredit  bermasalh  dalam  perjanjian  di  koperasi  dan  bentuk wanprestasi pada koperasi.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka penelitian ini akan focus pada proses  penyelesaian  dan  penyelaamatan  kredit  bermasalh  dalam  perjanjian  di  koperasi  dan bentuk wanprestasi pada koperasi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative.  Penelitian  yuridis normative  ini  mengacu  bahan  Hukum  Utama  dengan  menggunakan  literatur  kepustakaan, baik,berupa  buku,  catatan,  teori-teori,  konsep  hukum,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dan  putusan  pengadilan.  Dengan  menggunakan pendekatan  ini,  penelitian  akan  mengkaji,  meinjau,  dan  menganalisis  masalah  yang  muncul berdasrkan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan gugatan sederhana dan proses penyelesaiannya.
Metode  penelitian  dilakukan  dengan  deskriptif  analisis,  kelebihan  dari  metode  ini adalah  metode yang memberikan gambarna tentang fenomena yang diteliti. Metode ini juga relative mudah dilakukan dan bisa memberikan wawasan awal yang penting dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang bermasalah dalam Perjanjian di Koperasi Simpan  Pinjam  (KSP)  Kusuma  Arta  Jaya  berdasarkan  (  studi  putusan  Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mgg)
Penyelamatan  dan  penyelesaian  kredit  adalah  kredit  yang  bermasalah  melalui negosiasi  antara  kreditur  dan  debitur  dengan  meringankan  syarat-syarat  pengembalian pinjaman, dan dengan meringankan syarat-syarat pelunasan, debitur diberi kesempatan untuk menyelesaikan kredit yang tersebut. Pada tahap penyelesaian kredit ini, belum memanfaatkan lembaga  hukum  karena  debitur  masih  kooperatif  dan  dari  prospek  usaha  masih  feasible. Penyelesaian  melalui  tahap  penyelamatan  kredit  ini  dinamakan  penyelesiaan  melalui rektrukturisasi  kredit.  Langkah  penyelesaian  ini  memerlukan  syarat  utama  yaitu  adanya kemauan dan itikad baik serta kooperatif dari debitur serta kesediaan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh koperasi karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak  negosiasi  dan  Solusi  yang  di  tawarkan  koperasi  untuk  menentukan  syarat  dan ketentuan restrukturisasi.
Penyelesaian  kredit  merupakan  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui lembaga  hukum  seperti  pengadilan  dan  Direktorat  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara. Tujuannya  untuk  menjual  atau  mengeksekusi  benda  jaminan  (Rusmawati,  2012).  Sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum, perlu kiranya diketahui apakah persoalan kredit macet termasuk dalam lingkup hukum perdata atau pidana. Pada asasnya kredit macet adalah persoalan  hukum  perdata,  yaitu  hubungan  personal  antara  perseorangan  atau  badan  hukum yang satu dengan lainnya di bidang harta kekayaan.
Pada tahun 2021 KSP. Kusuma Arta Jaya malayangkan  gugatan sederhana terhadap nasabah debitur bernama Adrian Lansano Putra, S.H., bertempat tinggal di Jagoan 1 Nomor 419  RT  002  RW  005  Ds.  Jurangombo  Kecamatan  Magelang  Selatan  Kota  Magelang,  dan Dennis  Aditya  Putra  bertempat  tinggal  di  Jagoan  1  Nomor  419  Rt.  002  Rw.  005  Ds. Jurangombo  Kecamatan  Magelang  Selatan  Kota  Magelang.  Pada  tahun  2021  KSP.  Kusuma Arta  Jaya  melayangkan  gugatan  sederhana  wanprestasi  atas  hutang  dengan  nilai  tagihan sejumlah  Rp.  498.536.289  (empat  ratus  sembilan  puluh  delapan  juta  lima  ratus  tiga  puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam status kepemilikan hak milik (HM) Nomor 00472 atas nama 1. Adrian Lansano Putra, SH, 2. Dennis Aditya Putra, 3. Ely Prihartini (Alm) dengan luas 335 M 2 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum.  Tidak  semua  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  gugatan  sederhana.  Kriteria  perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4  Perma  Nomor:  2  Tahun  2015  sebagaimana  diubah  dengan  Perma  Nomor  4  tahun  2019 adalah:
a. Sengketa  cidera  janji/wanprestasi  dan  atau  Gugatan  Perbuatan  melawan  Hukum  yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
c. Bukan sengketa hak atas tanah.
d. Penggugat  dan  Tergugat  masing-masing  tidak  lebih  dari  satu,  kecuali  memiliki kepentingan hukum yang sama.
e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
f. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama
g. Dalam  hal  Penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  Tergugat  atau domisili  Tergugat,  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
h. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan (Cumbhadrika, 2021). Dalam pelaksaaan kredit prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pihak koperasi selalu  melakukan  pengecekan  atau  Analisa  secara  mendalam  dengan  memintakan  berbagai persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur.  Salah  satunya  dengan  melakukan  Analisa prinsip  5C.  Berdasarkan  putusan  pengadilan  pihak  tergugat  sudah  memenuhi  syarat  atau prinsip  terutama  pada  prinsip  Character,  merupakan  salah  satu  factor  yang  harus dipertimbangkan  dalam  pemberian  kredit.  Apabila  karakter  nasabah  dan  dapat  dipercaya maka  kedepan  dalam  menjalankan  kredit  akan  berjalan  dengan  lancer  dan  beritikad  baik untuk  memenuhi  kewajiban  setiap  bulannya.  Terbukti  tergugat  mengajukan  pinjaman  sejak tahun  2015  dengan  nilai  pinjaman  sebesar  Rp.150.000.000,-  dan  saat  itu  tergugat melaksanakan kewajibannya untuk  membayar secara rutin, kemudian munculah penawaran- penawaran  selanjutnya  yaitu  seperti  top  up/penambahan  nilai  pinjaman  sebesar Rp.200.000.000,-  dan  Rp.150.000.000,-  yang  kemudian  pada  tahun  2019  telah  dilakukan restrukturasi kredit sebesar Rp.498.536.289,- dan collaterall atau jaminan ini sangat penting tetapi cacat hukum pada jaminan hak tanggungan yang status kepemilikannya ahli waris yang sudah meninggal.
Bahwa analisis penulis dalam kasus perkara Nomor  15/Pdt.G/2023/PN Mgg tersebut adalah  pada  tahun  sejak  2015  Almh.  Ely  Prihartini  mengajukan  pinjaman  kredit  pertama kepada penggugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp.150.000.000,-  pada saat itu Tergugat I melaksanakan  kewajiban  untuk  membayar  pinjaman  secara  rutin,  kemudian  muncul  lah penawaran  top/penambahan  nilai  pinjaman  kedua  dan  ketiga  yaitu  masing-masing  sebesar Rp.200.000.000,-  dan  Rp.150.000.000,-.  Yang  kemudian  pada  tahun  2019  telah  dilakukan rekstrukturasi  kredit  sebesar  Rp.498.536.289,-  .  Sengketa  cidera  janji/wanprestasi  dan  atau
Gugatan Perbuatan melawan  Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dalam  perkara  ini  tergugat  telah  diberikan  waktu  tetapi  belum  melaksanakan kewajibannya  juga  maka  penggugat  melayangkan  perdamaian  berdasarkan  kesepatan  antara penggugat  dan  tergugat  dan  munculah  angka  penyelesaian  kewajiban  pembayaran  sebesar Rp.350.000.000,- karena tergugat I dalam Riwayat tidak pernah lalai dalam kreditnya.
Bahwa  dengan  tidak  dilunasinya  tunggakan  hutang  pihak  tergugat  tersebut  sesuai dengan  yang  telah  diperjanjikan,  maka  tergugat  dapat  dikatakan  telah  ingkar  janji  atau wanprestasi,  sehingga  Penggugat  mengajukan  gugatan  sederhana  terhadap  tindakan  ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat dan juga terhadap barang jaminan sehingga dapat dilakukan pelelangan untuk membayar kerugian pihak Penggugat.
Dalam  pertimbangan  hukum  proses  Penyelesaian  melalui  tahap  penyelamatan  kredit ini  dinamakan  penyelesiaan  melalui  rektruktusasi  kredit.  Langkah  penyelesaian  ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik serta kooperatif dari debitur serta  kesediaan  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  koperasi  karena  dalam penyelesaian  kredit  melalui  restrukturisasi  lebih  banyak  negosiasi  dan  Solusi  yang  di tawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.
Bahwa  penggungat  tidak  memiliki  kedudukan  dan  kepentingan  untuk  mengajukan gugatan  karena  seharusnya  upaya  yang  dilakukan  oleh  Penggugat  adalah  pelaksanaan eksekusi terhadap Akta Perdamaian Nomor :2/Pdt.GS/2021/PN Mgg dan bukan pembatalan Akta  Perdamaian  Nomor  :  2/Pdt.GS/2021/PN  Mgg  dimana  dalam  hal  ini  Penggugat mengalihkan  kepemilikan  serta  hak  atas  tagihan  serta  hak  atas  jaminan  yang  timbul  dari perjanjian  kredit  kepada  pihak  ketiga  sehingga  dengan  demikian  Penggugat  tidak  memiliki kerugian materiil secara nyata karena obyek perjanjian kredit.
Bahwa gugatan penggugat obscuur  libel karena posita dan petitum tidak secara jelas menguraikan unsur perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Dimana gugatan penggugat telah mencampuradukan  antara  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi.  Sesuai  dengan pengertian dari obsucuur libel yang berarti gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan.    Maka  berdasarkan  pengertian  terserbut  dan  dalam  hal  ini  eksepsi  tersebut  sudah menyangkut pokok perkara yang  memerlukan pembuktian, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak.
Sejak gugatan penggugat obscuur libel dalam hal ini berpendapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar  MARI  Tahun  2022  sebagai  pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  dalam rumusan  hukum  bidang  perdata  menyebutkan  bahwa  posita  gugatan  yang  menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan  Tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat  dinyatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tidak  menyebabkan  gugatan kabur,sehingga berpendapat bahwa formulasi gugatan Penggugat tidaklah kabur dan eksepsi yang demikian haruslah ditolak.
Bahwa
gugatan Penggugat
pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Juli tahun 2021, Penggugat melayangkan gugatan sederhana Wanprestasi atas hutang Tergugat I terhadap Penggugat dengan nilai  tagihan  sejumlah  Rp.498.536.289  (empat  ratus  sembilan  puluh  delapan juta  lima  ratus tiga  puluh  enam  ribu  dua  ratus  delapan  puluh  Sembilan  rupiah) dan  kemudian  terjadi kesepakatan  perdamaian  diantara  para  pihak  dimana Para Tergugat  berjanji  akan  membayar atas  kewajibannyasejumlah Rp.350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dalam jangka  waktu  6 (enam)  bulan,  namun  sejak  ditandatanganinya  akta  perdamaian  tersebut sampai  pada  bulan  Desember  2021  (jatuh  tempo),  Para  Tergugat  telah  lalai memenuhi  isi putusan akta perdamaian dimaksud dan Para Tergugat tidak memiliki I’tikad baik memenuhi
kewajibannya kepada Penggugat termasuk tidak menyerahkan objek jaminan secara suka rela kepada Penggugat, di samping itu pula Putusan perdamaian Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Mgg sudah seharusnya dinyatakan cacat formil karena memasukkan pihak yang telah meninggal. Bahwa
Tergugat I dan Tergugat
II dalam jawabannya membantah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat dalam perjalanan untuk menyelesaikan perkara tersebut telah melakukan upaya-upaya seperti take over dan penjualan objek lain berupa aset warisan namun memang dalam  mengupayakan  hal  tersebut.  Para  Tergugat  masih  memerlukan  waktu  untuk  dapat merealisasikannya  dan  Penggugat  justru  mengambil  langkah  sendiri  yang  sangat  merugikan Para Tergugat dengan mengalihkan utang Para Tergugat kepada Pihak Ketiga melalui Cessie tanpa memberitahu  maupun  meminta  persetujuan  dari  Para  Tergugat,  sedangkan dalam perkara  gugatan  sederhana  Nomor  2/Pdt.GS/2021/PNMgg,  Penggugat sendiri  yang  telah memasukkan  Ely  Prihartini  sebagai  subjek  hukum  menjadi Tergugat  III  dan  pada  saat pelaksanaan proses Putusan Akta Perdamaian yang diawali dengan kesepakatan perdamaian antara  Para  Tergugat  dengan Penggugat  telah  didasari  atas  kesepakatan  para  pihak  tanpa melibatkan Ely Prihartini yang mana kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani hanya  oleh  Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  saja,  akan  tetapi dalam  putusan perdamaian  terdapat  nama  ElyPrihartini  namun  oleh  Hakim  Pemeriksa  Perkara  No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mgg  diberikan  status  tambahan yakni “Almh” artinya Para Pihak sudah mengetahuinya  jika  Ely  Prihartini  telah meninggal  dunia  sehingga  Putusan  Perdamaian Perkara No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mgg sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya  berdasarkan  putusan    Mahkamah  Agung Nomor  :  665  K/Sip/1973  jo Nomor  :  112  K/Pdt/1996  tanggal  17  September 1998,  maka  1  (satu)  surat  bukti  tanpa dikuatkan  oleh  alat  bukti  lain  tidak  dapat diterima  sebagai  pembuktian  dan  bukti  surat fotokopi  yang  tidak  pernah diajukan  atau  tidak  pernah  ada  surat  aslinya,  tidak  dapat dipergunakan  sebagai alat  bukti  yang  sah  dan  harus  dikesampingkan.  Bukti  yang  diajukan penggugat dipersidangan sebagai berikut :
1. Bukti P.1 adalah Akta Kuasa No.234 tanggal 22 Juli 2016 diperoleh fakta tentang adanya susunan  kepengurusan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Kusuma Arta  Jaya  yang  berkedudukan di Ruko Metro Square No.B6 Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang.
2. P.2  adalah  berupa  fotokopi  Akta  Nomor  253  tanggal  29  Agustus  2016  merupakan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KSP Kusuma Arta Jaya.
3. P.3  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Adrian  Lansano  Putra,SH. (Tergugat  I  )  dan  P.4  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Dennis  Aditya  Putra (Tergugat  II).  Diperoleh  fakta  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  beralamat  di  Jagoan  I No.419 Desa Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
4. P.5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ely Prihartini dan bukti surat  P.6 berupa fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Ely  Prihartini,  diperoleh  fakta  bahwa  Ely  Prihartini beralamat  di  Jagoan  I  No.419  Desa  Jurangombo  Utara  Kecamatan  Magelang  Selatan Kota Magelang.
5. P.7  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Kematian  atas  nama  Ely  Prihartini  diperoleh  telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 20 Juli 2018.
6. P.8 fotokopi Akta Perjanjian Kredit No.159 tanggal 17 Mei 2019 diperoleh fakta bahwa Tn  Adrian  Lansano  Putra  (Tergugat  I)  mengajukan  pinjaman  kepada  Koperasi  Simpan Pinjam Kusuma Arta Jaya (Penggugat).
7. P.9  fotokopi  gugatan  sederhana  tanggal  8  Juli  2021  dimana  KSP  Kusuma  Arta  Jaya (Penggugat) mengajukan gugatan sederhana terhadap Adrian Lansano Putra,SH.(Tergugat  I),  Dennis  Aditya  Putra  (Tergugat  II)  dan  Ely  Prihartini  (Tergugat III) karena Tergugat I Tergugat II Tergugat III telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat.
Untuk selanjutnya untuk membuktikan tergugat juga memberikan bukti  jawabannya, tergugat  I  dan  Tergugat  II  telah  ngejaukan  bukti  surat  berupa  T1.T2-1  sampai  T1.T2-11. Setelah  dipertimbangkan  inti  pokok  permasalahan  dalam  perkara  a  quo  yaitu Apakah Akta Perdamaian yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  kemudian  dikuatkan  dalam  Putusan  Akta Perdamaian  Nomor  2/Pdt.GS/2021/PN  Mgg  tanggal  26  Juli  2021,  dapat dimintakan pembatalan dengan alasan karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata ? Menurut  pasal  15  Perma  Nomor  2  Tahun  2015 sebagaimana  telah  diubah  dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan :
(3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat  para pihak.
(4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa  putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga  apabila  putusan tidak  ditaati  dan  tidak  dipenuhi  secara  sukarela  maka  dapat dimintakan eksekusi  kepada  Pengadilan  Negeri  dimana  atas  permintaan  tersebut,  Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 195 HIR . Berdasarkan Yurisiprudensi Putusan MA No.975 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, putusan perdamaian atau acte van vergelijk merupakan putusan yang  tertinggi, tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi  terhadapnya,  dengan  sendirinya  melekat kekuatan  eksekutorial  sebagaimana  layaknya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum tetap.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  berpendapat  bahwa Akta  Perdamaian  yang dibuat  oleh  para pihak  yang  kemudian  dikuatkan  dalam  Putusan  Akta  Perdamaian  Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN  Mgg  tanggal  26  Juli  2021  bersifat  final  dan  binding  sehingga putusan tersebut  apabila  tidak  ditaati  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat mengajukan  permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga nantinya Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang  menilai  apakah  Putusan akta  perdamaian  dapat  dieksekusi  ataukah  tidak  dan bukan dengan pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian.
Dengan  pertimbangan  hukum,  seperti  hal  nya  berdasarkan  perma  nomor  2  Tahun 2015  pasal  15  yang  telah  diubah  dengan  Perma  4  Tahun  2019.  Daalam  tercapainya perdamaian,  hakim  membuat  putusan  putusan  akta  perdamaian  yang  mengikat  para  pihak, Terhadap putusan kata perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
Syarat  sah  perjanjian  menurut  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata adalah adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri. Artinya, baik Pergugat maupun Tergugat harus secara sadar setuju untuk melakukan perjanjian. Kecakapan untuk membuat perjanjian juga  menjadi  syarat  sah  perjanjian.Pasal  1330  KUHPer  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  membuat  perjanjian  kecuali  jika  ditentukan  sebaliknya  oleh  undang-undang.  Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, tidak berada  dalam  keadaan  sehat  akal,  atau  berada  di  bawah  pengampuan.  Jika  seseorang  yang tidak  cakap  melakukan  perjanjian,  perjanjian  tersebut  dapat  diminta  pembatalannya.  Dalam perjanjian  kredit,  kecakapan  ini  dapat  dibuktikan  dengan  tanda  pengenal  atau  identitas, seperti KTP, bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.
Setiap perjanjian, termasuk perjanjian , harus mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu ini dapat mencakup pokok perjanjian, objek yang terlibat, dan prestasi yang harus dipenuhi. Menurut  Pasal  1332  KUHPerdata,  hanya  barang-barang  yang  dapat  di  jadikan  jamina  yang boleh menjadi objek perjanjian. Dalam konteks perjanjian kredit, objeknya harus jelas, yaitu mengacu pada pinjaman itu sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata.
Berdasarkan  seluruh  pertimbangan  hakim,  hakim  berpendapat  bahwa  gugatan penggugat  dinyatakan  ditolak  untuk  seluruhnya.  Memperhatikan  pasal  130  HIR,  Perma Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan,  Perma  4  tahun  2019  tentang perubahan  atas  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  penyelesaian  gugatan sederhana  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di (KSP) Kusuma Arta Jaya berdasarkan (studi putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/Mgg)
Bentuk  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  di  (KSP)  Kusuma  Arta  jaya  yang ditimbulkan  akibat  gugatan  sederhana  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  adalah  batalnya akta perdamaian No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mgg. batal demi hukum atau cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum  mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata,
Dalam suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat Formil dan Materil. Syarat formil berkaitan dengan formalitas persiapan persidangan, seperti kelengkapan identitas para pihak, yurisdiksi  pengadilan,  keseragaman  dan  kelengkapan,  kedudukan  hukum,  kejelasan  tujuan persidangan,  dan  sebagainya.  Sedangkan  syarat  Materil  berkaitan  dengan  substansi  perkara dalam  kaitannya  dengan  dasar  faktual  atau  uraian  fakta  yang  menjadi  dasar  pengajuan perkara,  dasar  hukum,  hubungan  hukum,  dan  sejenisnya.  Terdapat  beberapa  alasan  yang merupakan  suatu  penyebab  sebuah  gugatan  tidak  dapat  diterima  karena  catat  formil  yaitu Surat  kuasa  yang  diajukan  tidak  sah,  Gugatan  diajukan  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki kepentingaan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan obscuur libel, Gugatan error in persona dan Gugatan Daluwarsa.
Gugatan  Obscuur  Libel  memiliki  faktor-faktor  penyebab  kekaburan  dalam  gugatan tersebut adalah:
1) Dalil  gugatan  tidak  mempunyai  dasar  peristiwa  dan  dasar  hukum  yang  jelas  Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar  peristiwa  serta  dasar  hukum  yang  jelas  dalam  memperjelas  dasar  hukum  perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2) Kekaburan  objek  sengketa  sering  terjadi  mengenai  tanah.  Biasanya  kekaburan  objek sengketa  terjadi  karena  tidak  disebutnya  batas-batas  objek  sengketa  dan  luas  tanah dengan yang dikuasi tergugat.
3) Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum  yang  diajukan  harus  saling  menguatkan  dan  tidak  saling  bertentangan.  Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4) Petitum tidak rinci dasarnya hal yang diingikan penggugat tersebut rinci dan  jelas. Jika petitum  primair  ada  secara  rinci  maka  bisa  digabung  dengan  petitum  subsidair  dengan jelas  atau  berbentuk  kompossitur.  Pelanggaran  karena  petitum  gugatan  tidak  rinci  ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.
5) Nebis  in  idem  yang  subyek  dan  obyeknya  sama  Nebis  in  idem  adalah  Gugatan  yang diajukan  penggugat  sudah  pernah  mengajukan  perkara  dengan  kasus  yang  sama  serta putusan  tersebut  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga  gugatan  tersebut  tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  gugatan  bersifat  cacat  maka  dari  itu gugatan penggutan ditolak dan tenggugat tidak mengganti kerugian atas gugatan tersebut.

## KESIMPULAN
1. Penyelamatan  dan  penyelesaian  kredit  adalah  kredit  yang  bermasalah  dalam  perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt.G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan  gugatan  sederhana  karna  Gugatan  sederhana  diajukan  terhadap  perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta, yaitu: cidera janji (wanprestasi); dan/atau  perbuatan  melawan  hukum.  Sehingga  menurut  penulis  bahwa  putusan  yang dijatuhkan  oleh  majelis  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan
yang berlaku. Pada proses kredit pihak kreditur telah melakukan penipuan dan kekhilafan pada  akta  perdamaian  yg  di  buatnya  membuat  cacat  yuridis  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.Proses  kredit  yang  dilakukan  oleh  pihak  KSP  sudah  sesuai prosedur  pemberian  kredit  5C  7P,  terutama  tentang  colleteral  atau  jaminan  tetapi  cacat hukum pada jaminan hak tanggungan yang status kepemilikannya ahli waris yang sudah meninggal.
2. Bentuk  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  di  (KSP)  Kusuma  Arta  jaya  yang ditimbulkan  akibat  gugatan  sederhana  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  adalah batalnya  akta  perdamaian  No.  2/Pdt.G.S/2021/PN.Mgg.  batal  demi  hukum  atau  cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena diperoleh dengan penipuan dan kekhilafan yang nyata, maka dari itu gugatan penggutan ditolak dan tenggugat tidak mengganti kerugian atas gugatan tersebut.

## REFERENSI
Ahmadi, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya. jurnal bevinding vol 01 No.09 .
Ahmadi, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya. urnal Bevinding Vol 01 No 09 , 3.
Cumbhadrika,  C.  (2021).  Penerapan  Penyelesaian  Wanprestasi  Melalui  Gugatan  Sederhana.
IBLAM LAW REVIEW , 170-171.
Cumbhadrika,  C.  (2021).  Penerapan  Penyelesaian  Wanprestasi  Melalui  Gugatan  Sederhana.
IBLAM LAW REVIEW , 174.
R.Subekti. (1989). Hukum Perjanjian. jakarta: intermasa.
Rusmawati, D.  E. (2012). Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet . Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 , 7. undang undang nomor 5 tahun 1992 tentang perkoperasian . (n.d.).