ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index
Idah Bagi Suami Dalam Konsep Hermeneutika Maqāṣidī Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)

## Ahmad Ahda Sabila
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: ahdasabila672@gmail.com
Artikel History Received: May 26, 2024; Revised: June 17, 2024; Accepted: July 17, 2024;
DOI: https://doi.org/10.46870/j hki.v5i1.954

## Abstract
This  article  aims  to  examine  the  concept  of  idah  for  husbands  in  the perspective  of  hermeneutics maqāṣidī and  its  relevance  to  the  reform  of Islamic family law. This is motivated by the problem of idah which has been only required for women, while men are not, so a new interpretation is needed to achieve gender equality in the application of idah. One of the reform efforts is the issuance of the Circular Letter of the Director General of Bimas Islam Number P-005 / DJ. III/Hk.007/10/2021 related to marriage when the wife is undergoing  the  idah  period.  This  research  is  a  literature  study  using  the hermeneutics maqāṣidī approach  to  analyze  the  concept  of  idah  and  its relevance to efforts to reform family law. The results showed that the concept of  idah  for  husbands  in  the  perspective  of  hermeneutics maq ā s}id ī has relevance to the purpose of family law reform, especially related to improving the  status  of  women,  and  shows  that  the  waiting  period  (idah)  is  not  only imposed on women, but can also be imposed on men (ex-husbands). This is a form of equality and justice in the application of idah, in accordance with the purpose and wisdom of the declaration of idah. The Circular Letter related to marriage  when  the  wife  undergoes  the  idah  period  indirectly  indicates  a waiting period for the ex-husband, which provides an element of equality and justice.  It  is  seen  as  a  form  of  extracting  implicit  meaning  (secondary meaning)  from  the  concept of  idah  involving  understanding  socio-historical settings. The implementation of idah for husbands can be one of the efforts to reform  Islamic  family  law  in  Indonesia  that  realizes  justice  and  gender equality.  This  can  reduce  the  injustice  that  has  occurred  so  far,  where  only women are charged with idah obligations, while men are not.
Keywords:  Hermeneutics  Maqāṣidī,  Idah,  Idah  Husband’s,  Islamic Family Law

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep idah bagi suami dalam perspektif hermeneutika maqāṣidī dan relevansinya dengan pembaruan hukum keluarga Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan idah yang selama ini hanya diwajibkan  bagi  perempuan,  sedangkan  laki-laki  tidak,  sehingga  diperlukan interpretasi  baru  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dalam  penerapan  idah.
Salah  satu  upaya  pembaruan  adalah  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terkait perkawinan ketika istri menjalani masa idah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika maqāṣidī untuk menganalisis konsep idah  dan  relevansinya  dengan  upaya  pembaruan  hukum  keluarga.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep  idah  bagi  suami  dalam  perspektif hermeneutika maqāṣidī memiliki relevansi dengan tujuan pembaruan hukum keluarga,  khususnya  terkait  peningkatan  status  wanita,  serta  menunjukkan bahwa masa tunggu (idah) tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga  dapat  dikenakan  kepada  laki-laki  (mantan  suami).  Hal  ini  merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam penerapan idah, sesuai dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya idah. Surat Edaran terkait perkawinan saat istri menjalani  masa  idah  secara  tidak  langsung  mengindikasikan  adanya  masa tunggu bagi mantan suami, yang memberikan unsur kesetaraan dan keadilan. Hal  ini  dipandang  sebagai  bentuk  penggalian  makna  implisit  (makna sekunder)  dari  konsep  idah  yang  melibatkan  pemahaman  setting  sosio- historis.  Pemberlakuan  idah  bagi  suami  dapat  menjadi  salah  satu  upaya pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  yang  mewujudkan  keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dapat mengurangi ketidakadilan yang selama ini  terjadi,  di  mana  hanya  perempuan  yang  dibebankan  kewajiban  idah, sementara laki-laki tidak.
Kata  Kunci:  Hermeneutika  Maqāṣidī,  Idah,  Idah  Suami,  Hukum Keluarga Islam

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  langkah  yang  mempersatukan  laki-laki  dan  perempuan  ke dalam sebuah pertalian dengan mīṡāqan galīẓan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Kadangkala perkawinan tidak senantiasa harmonis,  seiring perjalanan fase perkawinan, akan ditemui rintangan dan hambatan yang berakhir kepada perceraian. Permasalahan ini menjadi kekhawatiran  para  praktisi  perkawinan  disebabkan  mempunyai  dampak  yang  mesti  dijalani. Akibat putusnya perkawinan mempunyai aturan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Khusus bagi perempuan, ada kewajiban menunaikan masa idah. 1
Idah adalah kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa tunggu setelah perceraian atau  kematian  suami,  merupakan  salah  satu  konsekuensi  perceraian  dalam  Islam.  Aturan  ini bukan  ciptaan  Islam,  tetapi  telah  ada  sebelumnya,  namun  Islam  menyempurnakannya  dengan menjadikannya lebih adil dan bermartabat bagi perempuan. 2
Idah dalam literatur fikih, secara bahasa memiliki arti hitungan. Secara istilah, idah yaitu penetapan  fase  dari  Allah  swt  setalah  terjadinya  perceraian  yang  mesti  dilalui  istri  dengan konsekuensi ketidakbolehan menikah hingga berakhir fase idahnya. 3 Idah merupakan salah satu ketentuan  yang  berlaku  khusus  bagi  perempuan.  Idah  merupakan  proses  yang  harus  dilalui seorang  wanita  akibat  perceraian  atau  kematian  suaminya.  Penerapan  idah  pada  perempuan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadis dan ijma'. 4
1 Khairul Umami dan Aidil Aulya, “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021),” Ijtihad 38, no. 2 (2022): 39–52.
2 Abu Yazid, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 323-324.
3 Wahbah az-Zuḥailī, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani). al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , (Jakarta: Gema Insani, 2010). jilid 9, h. 535.
4 Muhammad  Isna  Wahyudi, Fiqih  ‘Iddah;  Klasik  dan  Kontemporer (Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren Yogyakarta, 2009). h. 5.
Pada  dasarnya  idah  merupakan  tempo  kepada  suami-istri  karena  perceraian  demi mendamaikan pikiran, hati, dan emosi. Masa idah ini menjadi pertimbangan dan kesempatan untuk merenungkan dan menentukan langkah selanjutnya untuk bercerai atau bersatu kembali, atau  fase  demi  mendamaikan  diri  serta  menjaga  hubungan  keluarga  pihak  suami  dan  istri supaya tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat perceraian. Pembatasan masa tunggu ini juga dimaksudkan untuk menunda perkawinan apabila terjadi perceraian dengan suami, baik karena  perceraian  maupun  kematian.  Selain  untuk  menunda  perkawinan,  masa  penantian tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan rahim wanita melalui benih bayinya, serta untuk mempertimbangkan apakah suaminya akan kembali. Akibat dari hal ini adalah idah hanya  diperuntukkan  bagi  wanita  dan  bahkan  pelaksanaannya  dianggap  sebagai  ibadah. 5 Sayangnya,  hanya  perempuan  saja  yang  wajib  melakukan  idah,  sedangkan  tidak  wajib melaksankan  idah  untuk  laki-laki.  Dengan  demikian,  diperlukan  interpretasi  baru  mengenai persepsi idah supaya pemberlakuannya mengikatuntuk laki-laki juga.
Bertepatan  dengan kemajuan  dan kecanggihan zaman, berdampak  dengan  banyaknya perubahan seperti pada gaya hidup, pola perilaku, aspek budaya, bahkan aturan. Keberagaman budaya dan sejarah selalu menyebabkan munculnya dan berkembangnya banyak permasalahan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Oleh karena itu,  dibutuhkan  suatu  perangkat  hukum  guna  menjawab,  mengatasi,  serta  menjelaskan permasalahan-permasalahan spesifik yang ada pada masa sekarang ini. Persoalan pencapaian kesetaraan gender merupakan isu yang tidak akan pernah hilang. 6 Salah satu perangkat hukum yang menjelaskan persoalan era saat ini dengan dikeluarkannya surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor  P-005/DJ.III/Hk.  007/10/2021  mengenai  perkawinan  ketika  istri  menjalani masa  idah. Terdapat  dalam  butir  nomor  3,  yang menjelaskan  bahwa  mantan  suami  boleh  melangsungkan perkawinan  dengan  wanita  selain  istrinya  ketika  mantan  istrinya  telah  tuntas  menjalani  masa idah. Melihat bahwa seorang mantan suami wajib menunggu masa idah mantan istrinya setelah talak raj’i sebelum  dapat  menikah  lagi,  hal  ini  secara  tidak  langsung  menggambarkan kemungkinan adanya masa tunggu bagi mantan suaminya.
Terdapat  beberapa  tulisan  yang  berkaitan  dengan  tulisan  ini  diantarnya  adalah  hasil penelitian Khairul Umami, dan Aidil Aulya, 7 tulisan ini meneliti dengan fokus kajian kontruksi idah  suami  menggunakan  teori  Mubadalah. Temuan  pada  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa masa tunggu bagi mantan suami memberikan unsur kesetaraan dan keadilan dalam arti, tujuan dan  hikmah  dari  masa  tunggu  yang  dilakukan  oleh  mantan  istri,  dan  juga  memberikan pemakanaan  dan  ketentuan  serta  kontruksi  yang  berkaitan  dengan  idah. Penelitian  berikutnya adalah  dari  Asiyah,  dkk., 8 tulisan  ini  meneliti  dengan  fokus  kajian  penggalian maqāṣid  al- syarī’ah dalam pemberlakuan syibh al-‘iddah . Temuan pada penelitian ini menyebutkan bahwa masa  tunggu  bagi  mantan  suami  diberlakukan  guna  mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan dalam  mencapai  semangat  pelaksanaan  syariat  Islam. Selanjutnya  penelitian  dari  Cindera Permata, 9 artikel  ini  mengkaji  konteks  dan  respons  para  penghulu  terhadap  kebijakan
5 Sayyid Sābiq, (Penerjemah Khairul Amru Harahap, dkk). Fiqh as-Sunnah , (Jakarta: Cakrawala, 2015). jilid 5, h. 119.
6 Rohmad  Nurhuda,  “Pembaharuan  Hukum  Islam  (Studi  Komparasi  Pemikiran  Muhammad  Abduh  dan Qasim Amin),” El-Dusturie 1 (14 Desember 2022), https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5098.
7 Umami  dan  Aulya,  “Konstruksi  Idah  Suami  (Studi  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021).”
8 Asiyah dkk., “Syibhul ’Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan vol. 10, no. 1, (13 April 2023), pp. 25–41, https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506.
9 Cindera Permata, “WHEN STATE REGULATES HUSBAND’S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in  Yogyakarta,” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 16,  no.  2  (29  Desember  2023):  281, https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205.
Kementerian Agama yang melarang suami menikah lagi selama masa idah istri. Temuan pada penelitian dilatarbelakngi oleh tiga faktor yang memotivasi lahirnya kebijakan tersebut adalah: 1)  fenomena  poligami  tersembunyi  yang  terjadi  selama  masa  idah,  2)  upaya  merealisasikan hikmah idah yang terkait dengan kesempatan rujuk (kembali) dengan pasangan, dan 3) keinginan memberikan perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan. Sedangkan respon dari surat edaran tersebut sebagian penghulu mendukung kebijakan ini dengan argumen yang selaras, sementara sebagian lainnya menentangnya karena dianggap bertentangan dengan norma fikih dan Undang- Undang Perkawinan.
Penelitian ini dilakukan dengan fokus kajian untuk mengkaji Surat Edaran tersebut dalam perspektif  hermeneutika maqāṣidī serta  relevansinya  dengan  pembaharuan  hukum  keluarga Islam.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  konsep  idah  bagi  suami  dalam  perspektif hermeneutika maqāṣidī dan  mengaitkannya  dengan  upaya  pembaruan  hukum  keluarga  Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan bahwa selama ini kewajiban idah hanya dibebankan kepada  perempuan/istri,  sementara  laki-laki/suami  tidak  memiliki  kewajiban  yang  sama. Sehingga diperlukan interpretasi baru untuk mencapai kesetaraan gender dalam penerapan idah. Salah satu upaya pembaruan tersebut adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam  terkait  perkawinan  saat  istri  menjalani  masa  idah,  yang  secara  tidak  langsung mengindikasikan adanya masa tunggu bagi mantan suami. Praktik ini mengindikasikan adanya upaya untuk memberikan kesetaraan dan keadilan dalam penerapan idah, sesuai dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya idah. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia ke arah yang lebih adil dan responsif gender.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  dan  data  dari  berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan  menganalisis  suatu  permasalahan  tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan penelitian yang diperlukan. 10 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika maqāṣidī.
Penggunaan  pendekatan  hermeneutika maqāṣidī untuk  menafsirkan  ayat-ayat  tentang idah meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi maqāṣid  al-syarī’ah . Maqāṣid  al-syarī’ah merujuk  pada  tujuan-tujuan fundamental di balik penetapan hukum Islam. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada aturan tekstual,  tetapi  juga  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  keadilan,  kemaslahatan,  dan keseimbangan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan . 11 Syariat  Islam  dibuat  untuk mewujudkan  kebaikan  dan  kemaslahatan  bagi  seluruh  umat  manusia.  Kebaikan  dan kemaslahatan  yang  ingin  dicapai  Syariat  Islam  terbagi  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu kebutuhan pokok ( ḍarūriyyah ), kebutuhan penting ( ḥājiyyah ), dan kebutuhan pelengkap ( taḥsīniyyah ). Ḍarūriyyah memegang  derajat  maslahah  tertinggi  karena  manusia  tidak dapat  hidup  tanpanya.  Jika  seseorang  tidak  terpenuhi  maslahah ḍarūriyyah nya,  maka akan  terjadi  kerusakan  di  dunia  dan  akhirat.  Kadar  kerusakan  sesuai  dengan  maslahah ḍarūriyyah yang hilang. Maslahah ḍarūriyyah dilakukan dengan menjaga agama, jiwa, keturunan,  akal,  dan  harta. 12 Langkah  pertama  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi maqāṣid al-syarī’ah dalam pemberlakuan kewajiban idah.
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). h. 9.
11 Ahmad  Farikhin,  Ahmad  Hasan  Ridwan,  dan  Heni  Mulyasari,  “KAJIAN  HISTORIS  MAQASHID SYARIAH  SEBAGAI  TEORI  HUKUM  ISLAM,” Asy-Syari’ah 24, no. 2 (2022): 193–210, https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.
12 Abū Isḥāq as-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarīah (Saudi Arabia: Wazārah as-Syu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da’wah wa al-Irsyād, t.t.). jilid 2, h. 37-38.
2. Analisis  kontekstual.  Pendekatan  hermeneutika maqāṣidī menggarisbawahi  betapa pentingnya  memahami  latar  belakang  ketika  ayat-ayat  Al-Qur'an  diturunkan  untuk menginterpretasikan  maknanya  secara  akurat.  Latar  belakang  ini  mencakup  dimensi- dimensi sejarah, sosial, dan budaya yang ada pada zaman Nabi Muhammad saw. Dalam hermeneutika maqāṣidī ,  analisis  konteks  adalah  langkah  yang  sangat  penting  untuk memahami makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan memerhatikan konteks  sejarah,  sosial,  dan  budaya  pada  saat  wahyu  diturunkan,  kita  dapat menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lebih tepat dan sesuai dengan kehidupan modern.  Jadi,  pendekatan  ini  membantu kita  untuk  mengaitkan  pesan-pesan  Al-Qur'an dengan situasi kontemporer, sehingga ajarannya tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan  sehari-hari  saat  ini. 13 Langkah  kedua  selain  digunakan  untuk  menganalisis konteks latar belakang ayat-ayat idah, juga digunakan untuk menganalisis latar belakang surat edaran tersebut.
3. Penafsiran teks. Menurut as-Syāṭibī, pendekatan pemahaman kebahasaan dalam bahasa Arab secara konseptual memiliki dua petunjuk makna: (1) makna primer dan (2) makna sekunder. Makna primer  adalah makna  berdasarkan bunyi teks, yang maknanya  akan tetap  ada  dalam  ungkapan  kebahasaan  meskipun  ungkapan  itu  terlepas  dari  konteks pembicaraan.  Sedangkan  makna  sekunder  atau  makna  relasional  adalah  makna  yang terungkap  melalui  beberapa  hubungan  dan  konteks  yang  melingkupi  setiap  ujaran. Artinya suatu struktur bahasa dipahami berdasarkan konteks atau hubungan-hubungan yang menyertainya. Memahami keadaan khalayak (masyarakat Arab) pada saat wahyu diturunkan, baik sosial budaya, ekonomi, politik dan bahasa, merupakan poin penting dalam  modal  intelektual  setiap  penafsir.  Hermeneutika maqāṣidī dengan maqāṣid al- syarī’ah sebagai inti pemikiran yang dirumuskan agar para penafsir Al=Qur’an dapat memahami secara utuh dan benar tujuan yang telah ditetapkan oleh pengarang (Allah) dalam setiap firman-Nya. 14 Pada langkah ini, selain digunakan untuk menganalisis ayat- ayat  idah,  juga  digunakan  sebagai  analisis  terhadap  surat  edaran  tersebut  guna menemukan tujuan dan relevansinya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Idah
Secara etimologi, idah merupakan kata dalam bahasa Arab berarti angka atau hitungan, seperti menghitung hari satu per satu dan menjumlahkan seluruh hitungan. Defenisi idah dalam syariat  maknanya  adalah  saat  seorang  wanita  menunggu  setelah  diceraikan  oleh  suaminya untuk membuktikan kekosongan atau kesucian rahimnya. Dimaknai juga sebagai ta'abudi atau ketaatan terhadap perintah Allah swt, atau sebagai refleksi diri atas nilai kehadiran suami atau istri dalam  hubungan perkawinan 15 . Menurut al-Jazīrī, idah dalam hukum  syariat idah bukan hanya masa tunggu biasa, melainkan periode yang lebih kompleks dengan makna yang lebih luas. Masa  ini  melampaui  definisi  kebahasaan  dan  memiliki  aturan  spesifik  terkait  pernikahan perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Idah tidak hanya dihitung berdasarkan siklus
13 M.  Amursid,  “HERMENEUTIKA  AL-QUR’AN  AL-SYATIBI;  Telaah  Gagasan al-Sya>tibi> tentang Signifikasi  Ke-Araban  al-  Qur’an,” Analisis:  Jurnal  Studi  Keislaman 16,  no.  2  (13  Juni  2017):  169–88, https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i2.1117.
14 Kurdi Fadal,  “Hermeneutika  Hukum  Islam,” Al-Ulum 10, no. 2 (2010): 267–90, https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53.
15 Nurliana, Fikih  Munakahat :  Hukum Perkawinan  dalam Islam (Tasikmalaya:  Hasna  Pustaka,  2022).  h. 157.
haid atau masa suci, tetapi juga bisa dihitung berdasarkan bulan atau kelahiran anaknya setelah perceraian atau kematian suami. 16
Masa idah merupakan kewajiban bagi perempuan. Hal ini disepakati oleh para ulama 17 dan memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam QS Al-Baqārah (2): 228.
ُ ه للّٰا  َق َ ل َخ ا َم  َن ْمُت ْ كَّي  ْن َ ا  َّنُه َ ل ُّ ل ِح َ ي ا َ ل َو ٍۗ ءْْۤو ُر ُق َةَثٰلَث  َّنِه ِسُفْنَاِب  َن ْصَّبَرَتَي  ُتٰقَّل َطُم ْ لا َو
ِم ْوَي ْ لا َو ِ ه للّٰاِب  َّنِم ْؤُي  َّن ُ ك  ْن ِا  َّنِه ِما َح ْر َ ا ْٓ ْيِف
ْن ِا َكِلٰذ  ْيِف  َّنِهِ دَرِب  ُّق َح َ ا  َّنُهُت َ ل ْو ُعُب َو ٍِۗر ِخ ٰ ا ْ لا ٍۗ ٌة َج َر َد  َّنِهْي َ لَع  ِلا َج ِ رلِلَو ِۖ ِفْو ُر ْعَمْلاِب  َّنِهْي َ لَع  ْي ِذ َّ لا ُ لْث ِم  َّنُه َ ل َوٍۗ ا ًحا َ ل ْص ِا آْْو ُدا َرَا
ٌمْي ِك َح  ٌزْيِز َع ُ هللّٰاَو
Terjemahnya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika  mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  Akhir.  Suami-suami  mereka  lebih  berhak  untuk  kembali kepada  mereka  dalam  (masa)  itu,  jika  mereka  menghendaki  perbaikan.  Mereka  (para  perempuan) mempunyai  hak  seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara  yang  patut.  Akan  tetapi,  para  suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. 18
Kewajiban idah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, terdapat berbagai macam jenis idah, yaitu:
1. Idah menggunakan hitungan aqrā ’ (haid atau suci). Masa idah yang dihitung dengan aqrā ’ adalah  bagi  wanita  yang  bercerai  dari  suaminya,  tidak  hamil,  pernah  melakukan hubungan  sanggama,  serta belum menopause, maka idahnya  tiga  kali siklus qurū’ (QS Al-Baqārah (2): 228).
2. Idah  menggunakan  hitungan  bulan.  Masa  idah  dihitung  dalam  hitungan  bulan  berlaku untuk  perempuan  yang  ditinggal  mati  suaminya  dan  tidak  sedang  hamil  maka  masa idahnya  selama  4  bulan  10  hari.  Aturan  ini  berlaku  tanpa  memandang  apakah  wanita tersebut belum menstruasi, masih menstruasi, sudah menopause, ataupun apakah pasangan tersebut pernah berhubungan sanggama atau tidak. (QS Al-Baqārah (2): 234 ).
Idah menggunakan hitungan bulan juga berlaku untuk perempuan yang dicerai suaminya, dan  dia  tidak  sedang  hamil,  belum  pernah  menstruasi,  atau  sudah  menopause,  maka  dia harus menjalani idah selama tiga bulan (QS At-Ṭalāq (65): 4) .
3. Idah  dengan  melahirkan.  Masa  idah  dengan  melahirkan  ditujukan  untuk  wanita  hamil setelah suaminya menceraikannya atau akibat kematian suami (QS At-Ṭalāq (65): 4). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur masa idah dengan ketentuan dalam Pasal 153 masa idah ditentukan sebagaimana berikut:
1. Seorang  wanita  yang  pernikahannya  berakhir  harus  menjalani  masa  idah,  kecuali  jika dalam  pernikahannya  belum  terjadi  persetubuhan  dan  tidak  disebabkan  oleh  kematian suami.
2. Jika  suami  meninggal  meski  belum  terjadi  hubungan  suami-istri,  istri  harus  jalani  idah selama 130 hari.
3. Setelah  perceraian,  wanita  yang  masih  haid  harus  menunggu  3  kali  masa  suci,  yaitu minimal 90 hari. Sementara itu, wanita yang tidak haid harus menunggu 90 hari.
4. Waktu tunggu untuk menikah kembali bagi wanita yang bercerai ketika sedang hamil harus menunggu hingga melahirkan anaknya
16 ‘Abdurraḥman al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-‘Arbaʽah (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H). jilid 4, h. 513.
17 Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, Minhāj al-Muslim (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 2012). h. 322.
18 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul (Klaten: Sahabat, 2013).
5. Wanita  yang  ditinggal  mati  saat  ia  sedang  hamil,  harus  menunggu  sampai  melahirkan sebelum menikah lagi.
6. Wanita  yang  bercerai  dari  suaminya  tanpa  pernah  berhubungan  intim  dengannya  tidak memiliki kewajiban untuk menunggu sebelum menikah lagi.
7. Ketika  perkawinan  berakhir  karena  perceraian,  masa  idah  dihitung  mulai  dari  putusan pengadilan agama yang sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu, jika perkawinan  berakhir  karena  kematian  suami,  masa  idah  dimulai  sejak  suami  meninggal dunia.
8. Dalam  hal  seorang  istri  yang  haid  namun  tidak  mengalami  haid  pada  masa  idah karena menyusui, maka masa tunggu baginya adalah tiga kali waktu haid yang biasa dialaminya. 19

## Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  diterbitkan sebagai  tanggapan  atas  ketidakefektifan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam  Nomor:  DIV/Ed/17/1979  tentang  masalah  poligami  dalam  masa idah.  Setelah  melakukan  peninjauan  dan  pertimbangan,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengadakan  diskusi  dan menghasilkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan  dalam  masa  idah  istri  sebagai  pengganti  dari  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Nomor:  DIV/Ed/17/1979. 20 Berikut  adalah  poin-poin yang terdapat dalam surat edaran tersebut:
1. Pernikahan kedua bagi individu yang telah bercerai baru dapat dicatatkan secara resmi setelah perceraian mereka disahkan secara hukum dan akta cerai mereka telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Masa  tunggu  pasca  cerai  bagi  istri  ini  merupakan  periode  untuk  introspeksi  diri  dan pernikahan  oleh  suami  dan  istri.  Tujuannya  adalah  untuk  menentukan  kelanjutan hubungan mereka, apakah ingin diperbaiki dan kembali bersama.
3. Laki-laki yang sudah bercerai harus menunggu masa idah mantan istrinya terlebih dahulu sebelum dapat menikah lagi dengan perempuan lain.
4. Seorang pria yang bercerai dan menikah lagi dengan wanita lain sebelum masa idahnya selesai,  dan  masih  memiliki  hak  rujuk  atas  istrinya,  berpotensi  memicu  terjadinya poligami terselubung.
5. Seorang  pria  yang  menikahi  wanita  lain  saat  mantan  istrinya  masih  dalam  masa  idah, tidak  dapat  rujuk  dengan  mantan  istrinya  kecuali  mendapat  izin  poligami  dari pengadilan. 21
19 Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018). h. 35.
20 Abdul  Malik,  “SURAT  EDARAN  MENTERI  AGAMA  NOMOR  P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG  PERNIKAHAN  SUAMI  DALAM  MASA  ‘IDDAH  ISTRI  PERSPEKTIF  MASHLAHAH MURSALAH”  (masterThesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74264.
21 Kemenag,  “Syibhul  Iddah  Sebagai  Ijtihad  Kemanusiaan  Kementerian  Agama,”  https://kemenag.go.id, diakses  23  Desember  2023,  https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian- agama-geZiR.

## Hermeneutika Maqāṣidī dalam Kajian terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Fikih  konvensional  dikenal  identik  dengan  bias  gender,  eksklusif,  dan  diskriminatif kenyataannya  didapati  produk  peraturan  yang  benar-benar  menghormati  perempuan.  Dalam beberapa keadaan, idah juga diterapkan pada laki-laki. Meskipun sebenarnya ini bukanlah idah dalam  pengertian  yang  sama  dengan  idah  bagi  wanita.  Misalnya,  idah  berlaku  bagi  suami, meski  terbatas  pada  keadaan; Pertama, suami  yang  telah  menalak raj'i istrinya,  dilarang menikahi  beberapa  wanita  yang  haram  dinikahi  karena  hubungan  perkawinan  dengan  mantan istrinya,  seperti  bibi,  keponakan  perempuan  (anak  saudara  laki-laki  atau  perempuan),  selama masa idah mantan istrinya belum selesai. Kedua , Pria yang berpoligami dengan empat istri dan menalak raj'i salah satu istrinya, dilarang menikahi wanita lain (istri kelima) sampai masa idah istri yang diceraikan selesai. 22 Ketiga, menikah dengan wanita yang ditalak dengan talak ba’in kubra ,  sebelum  melakukan  nikah tahlil 23 (pernikahan  yang  diniatkan  untuk  menghalalkan kembali wanita yang ditalak ba'in kubra bagi mantan suaminya). 24
Para fukaha klasik berpendapat bahwa alasan diberlakukannya idah pada suami adalah karena  adanya māni’  syar’ī, yaitu  tidak  membolehkan  pernikahan  bagi  umat  Islam  dan membatasi  pernikahan  hanya  pada  empat  orang  wanita.  Sementara  itu,  ulama  Hanafiyah berpendapat  terkait  kewajiban  menunggu  suami  yang  hendak  menikahi  saudara  perempuan yang  diceraikan  sebagai  upaya  meredakan  rasa  cemburu  mantan  istrinya.  Produk  hukum  ini menggambarkan bahwa para ulama mazhab merumuskan hukum Islam tidak sebatas tekstual, akan tetapi juga tetap memperhatikan aspek sosial. 25
Pendekatan  hermeneutika maqāṣidī merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  metode penafsiran  teks  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  makna  teks  yang  tersirat.  Selain  itu, pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  membatasi  diri  pada  ideologi  atau  gagasan  yang mempersempit adanya inovasi pemikiran dan paradigma baru dalam kajian teks. 26
Pengamatan terhadap ayat-ayat idah dalam hermenutika maqāsidī harus memperhatikan asbāb  an-nuzūl mikro  dan  makro. 27 Pemahaman  kebahasaan  terhadap  ayat-ayat  idah  dalam menemukan makna primer sangat berkaitan dengan asbāb an-nuzūl mikro, misalnya mengenai Al-Baqārah (2): 228. Diriwayatkan oleh Abū Dāwud, bahwa Asmā’ binti Yazīd bin as-Sakan al- Anṣāriyah  berkata:  “Pada  masa  zaman  Rasulullah  SAW,  ketika  aku  diceraikan,  pada  saat  itu wanita yang diceraikan belum memiliki masa idah (masa tunggu setelah perceraian). Kemudian, turunlah  ayat  Al-Qur'an  yang  menetapkan  masa  idah  perceraian,  yaitu  wanita  yang  ditalak (dicerai) harus menahan diri selama tiga kali qurū’ 28 lihat juga dalam Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl. 29
22 al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-‘Arbaʽah . jilid 4, h. 514-515.
23 Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh . jilid 9, h. 535.
24 Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, (Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). Bidāyah al- Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). jilid 2, h. 531.
25 al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-‘Arbaʽah . jilid 4, h. 514.
26 Muhammad  Irfan  Helmy,  “Aplikasi  Sosiologi  Pengetahuan  dalam  Studi  Hadis:  Tijauan  Kronologis- Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi’i,” FENOMENA 12, no. 1 (1 Juni 2020):  53–72, https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246.
27 Kholishuddin  Kholishuddin,  “PENGGUNAAN  PENDEKATAN  MAQASID  SHARI’AH  SEBAGAI INSTRUMEN  KONTEKSTUALISASI  MAKNA  HADIS,” Nabawi:  Journal  of  Hadith  Studies 1,  no.  1  (9 September 2020), https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.4.
28 Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’aṡ As-Sijistānī, Sunān Abī Dāwud (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1424 H). h. 398.
29 Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl (Beirut: Mu’assah al-Kutub Ṡaqāfiyyah, 2002). h. 45.
Dalam  menemukan  makna  sekunder,  pemahaman  tentang setting  sosio-historis teks sangatlah  penting.  Historitas  masyarakat  Arab  pra-Islam  sudah  mengenal  pemberlakuan  idah, akan  tetapi  idah  pada  saat  itu  diiringi  dengan  ketentuan ihdad ( ketentuan  ihdad  ini  melarang wanita berhias, memakai bulu mata, dan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau situasi tertentu) 30 yang  tidak  manusiawi. 31 Islam  muncul  dengan  membawa  redaksi  ayat-ayat  Al- Qur’an  mengenai  idah  dan  memunculkan  pemahaman  bahwa  idah  hanya  berlaku  bagi perempuan.  Konsep idah dengan  makna tersebut  dipengaruhi  oleh norma-norma sosial  yang berkembang  pada  saat  itu,  dan  pengertian  konsep  ini  kemudian  diadopsi  oleh  para  fukaha. Berdasarkan  konteks  masyarakat  Arab  yang  patriarki,  perlu  diketahui  bahwa  salah  satu  ciri pengaruh  sosial  dan budaya  dalam proses  pembentukan teks  Al-Qur’an tidak  bisa  lepas  dari paradigma  adat  istiadat  Arab  jahiliyah.  Oleh  karena  itu,  nas  yang  terbentuk  senantiasa dipengaruhi oleh struktur budaya dan ideologi masyarakat Arab saat itu yang digambarkan atau dicerminkan dalam sifat dan gaya suatu teks. Nas-nas tentang kewajiban melakukan idah dapat dipahami hanya diwajibkan untuk perempuan setelah diceraikan suaminya, namun bukan juga dipahami bahwa Allah tidak menghendaki laki-laki dalam memenuhi perintah tersebut setelah bercerai dengan istrinya. 32
Salah satu tujuan idah ialah untuk  mengetahui terbebasnya rahim istri sehingga tidak tercampur  keturunannya  satu  sama  lain. 33 Pada  saat  ini  tujuan  tersebut  sudah  tidak  relevan, sebab kemajuan teknologi kedokteran mampu untuk mengetahui kehamilan seorang istri atau tidaknya  dengan  kesingkatan  waktu  dan  keakuratan  hasil.  Tujuan  idah  pada  saat  ini  telah bergeser  menjadi  bersifat  sosial  dan  psikologis.  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  yaitu mengapa hanya wanita yang wajib melakukan masa idah, padahal tujuan idah bukan sekedar untuk menjaga kesucian rahim. Dalam keharusan perempuan melaksanakan idah  sebenarnya bisa dipahami sebagai kekhususan hukum. Kekhususan hukum yang dimaksud yaitu peraturan dalam kondisi tertentu yang mempunyai sifat sementara. Sifat sementara dimaksudkan untuk memahami bahwa kultur budaya patriarki yang dominan di masyarakat Arab saat itu, sehingga idah hanya berlaku untuk perempuan, bukan laki-laki. 34 Sebab, apabila ajaran Al-Qur’an tidak demikian  maka  masyarakat  Arab  jahaliliyah  akan  sulit  menerima,  bahkan  mungkin  ditolak sama  sekali.  Dengan  demikian,  Al-Qur’an  dalam  memberlakukan  acuan  idah  tidak  terlepas mentah-mentah dari keberadaan konteksnya tatkala diturunkan, yaitu kultur budaya patriarki. 35 Dalam kejadian idah talak raj’i , pemberlakuan idah pada talak raj’i dimaksudkan agar suami istri  dihimbau  supaya  bersepaham  dan kembali. Idah  berupaya menyodorkan  harapan kepada  suami  istri  untuk  berefleksi  dan memantapkan diri  untuk rujuk atau bercerai.  Dalam proses  perceraian,  suami  diwajibkan  untuk  memberikan  nafkah mut'ah kepada  istri  yang diceraikan  selama masa  idah.  Pada  saat  yang  sama,  istri  diharuskan  menjalani  masa  idah  dan ihdad . Masa idah diberlakukan dengan tujuan untuk memungkinkan rujuknya pasangan suami istri.  Namun,  tujuan  ini  tampaknya  sulit  tercapai  karena  kewajiban  idah  hanya  diberlakukan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki. Tujuan ini semakin sulit diwujudkan karena laki-laki bisa  langsung  melakukan  perkawinan  lagi  kapanpun  dengan  wanita  yang  dikehendakinya.
30 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003). h. 302.
31 Abu Yazid, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer . h. 323-324.
32 Muhammad  Isna  Wahyudi,  “Iddah  Sebuah  Pembacaan  Baru,” As-Syir’ah 39,  no.  1  (2005), https://scholar.google.com/scholar?cluster=9934789910899193441&hl=en&oi=scholarr.
33 Vivi Kurniawati, Kupas Habis Masa ‘Iddah Wanita (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 19.
34 Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap, “’Iddah in the View of Islam and Feminists,” Al-’Adalah 18, no. 2 (23 Desember 2021): 213–32, https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515.
35 Wardah  Nuroniyah,  “Diskursus  ’Iddah  Berpersepktif  Gender:  Membaca  Ulang  ’Iddah  dengan  Metode Dalalah  al-Nass,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 12,  no.  2  (5  Desember  2018):  193–216, https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745.
Dengan  demikian,  beban  mantan  istri  akan  bertambah  meliputi  beban  psikologis  atau  beban mental. 36
Tujuan  idah  dalam  hal  sosial  bisa  ditemukan  ketika  istrinya  meninggal  dunia.  Kitab- kitab  fikih  klasik  tidak  menjelaskan  akibat  hukum  sehingga  laki-laki  boleh  melakukan perkawinan lagi tanpa melakukan masa tunggu. Akan tetapi hal tersebut tentu menyelisihi nilai moral,  serta  tidak  sejalan  atas  etika  masyarakat.  Ketidaknyamanan  bagi  pria  untuk melangsungkan  perkawinan  (yakni  lambang  kebahagiaan)  tatkala  keluarga  ataupun  orang- orang disekililingnya bertepatan dalam kondisi berkabung. Oleh karena itu, setelah ditinggal istrinya, tidak pantas seorang suami langsung menikah lagi, atau menjalin komunikasi dengan wanita lain, serta berbuat sesuatu sehingga mampu untuk mengikat kasih sayang wanita lain. Hal  ini  akan  memberikan  dampak  buruk  terhadap  masyarakat  sekelilingnya,  atau  terutama dapat melukai perasaan anggota keluarga, baik dari keluarga pihak pria ataupun wanita. Sebab, ketika  seseorang  sedang  mengalami  kesedihan,  hendaknya  ia  tidak  melakukan  hal-hal  yang tidak lazim di masyarakat. 37
Dengan  demikian,  tujuan  tegaknya  syariat  ( maqāṣid  al-syarī’ah )  yaitu  melindungi kepentingan hidup manusia tidak terwujud. Karena ajaran hukum Islam selama ini hanya secara tegas menentukan tentang idah bagi mantan istri, serta dipandang bahwa yang terbebani akan hal  tersebut  hanya  perempuan.  Pandangan  ini  merupakan  suatu  ketidakadilan  terhadap perempuan  (istri),  sedangkam  perkawinan  diputuskan  atau  diakhiri  bersama  oleh  istri  dan suami. Sehingga masa idah yang sebelumnya murni untuk perempuan, harus diberlakukan juga untuk laki-laki.
Hermeneutika maqāṣidī dengan maqāṣid  al-syarī'ah sebagai  inti  pemikiran  yang dirumuskan agar para penafsir Al-Qur’an dapat memahami secara utuh dan benar tujuan yang telah  ditetapkan  oleh  pengarang  (Allah)  dalam  setiap  firman-Nya.  Memahami maqāṣid  al- syarī'ah suatu  teks  juga  berarti  mencoba  menemukan  kemaslahatan  dalam  teks  tersebut. 38 Dalam praktik dan kenyataannya, ada kalanya ditemukan perselisihan yang sangat sulit dapat dihindarkan antara realisasi nas (teks) dan maslahah (konteks). Hal ini terutama terjadi pada teks-teks  yang  berhubungan  dengan  hukum.  Jika  hal  ini  terjadi,  penafsir  harus  mampu menengahi  perselisihan  tersebut.  Hal  ini  penting  karena  jika  kita  mencoba  untuk mempertemukan nas (teks suci) dan al-waqi' (realitas), maka prasyarat yang wajib dipelajari dan dipahami adalah ketika kedua ranah tersebut digabungkan,  maka pemahaman yang luas, lengkap, dan komprehensif akan dihasilkan. 39
Dengan penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa memahami setiap lafaz dalam ayat-ayat idah  tidak  hanya  melihat  makna  primer, akan  tetapi  perlu  diperhatikan  juga  mengenai  makna sekunder  yang  melibatkan  pemahaman setting-sosio  historis sehingga  dapat  menemukan penunjukan  lafal  kepada  salah  satu  bagian  yang  lain  dari  makna  lafal  tersebut.  Pendekatan hermeneutika maqāṣidī memiliki tujuan dalam hal menemukan makna terdalam dalam sebuah teks dengan cara melakukan penafsiran yang berulang dan mendalam untuk mengungkap makna tersembunyi  yang  terkandung  di  dalamnya.  Dengan  demikian,  eksistensi maqāṣid  al-syarī’ah pada  setiap  lini  ketentuan-ketentuan  dan anjuran-anjuran  syariat  (mencakup  ketentuan  hukum keluarga) yang didalamnya mengenai idah bagi suami tidak terbantahkan.
36 Faisal Ananda Arfa, Wanita dalam Konsep Islam Modernis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004). h. 101.
37 Muhammad Nur Kholis Al Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (20 Desember 2016): 97–118, https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336.
38 Abdul Mufid, “MAQASID ALQURAN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI,” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir 4, no. 2 (31 Desember 2019): 118–32, https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7289.
39 M.  Ainur  Rifqi  dan  A.  Halil  Thahir,  “Tafsir  Maqasidi:  Membangun  Paradigma  Tafsir  Berbasis Mashlahah,” Millah 18, no. 2 (16 Februari 2019): 335–56, https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7.

## Idah Bagi Suami dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga
Dalam Islam, hukum keluarga memiliki peran yang sangat penting. Umat Islam meyakini bahwa hukum keluarga adalah pintu gerbang menuju pemahaman agama yang lebih mendalam. 40 Seperti halnya sesuatu yang tidak dapat berdiri tanpa dasar yang kuat, hukum keluarga Islam juga memerlukan  landasan  yang  kokoh.  Posisi  hukum  keluarga  Islam  sangat  signifikan  dalam masyarakat Muslim karena isu-isu keluarga seperti pernikahan dan warisan memiliki ciri khas yang berbeda dari keluarga non-Muslim. Masyarakat menginginkan pembaruan hukum, terutama yang relevan dengan keluarga Islam, sesuai dengan perkembangan zaman. 41 Reformasi hukum keluarga di dunia Islam memiliki tiga tujuan utama: Pertama, menyatukan hukum perkawinan: hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keadilan dalam perkawinan bagi semua umat  islam,  terlepas  dari  perbedaan  mazhab  atau  tradisi. Kedua, meningkatkan  status  wanita: reformasi hukum keluarga bertujuan untuk memberikan hak dan perlindungan yang lebih baik bagi wanita dalam pernikahan dan keluarga. dan Ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman:  hukum  keluarga  Islam  perlu  diperbarui  untuk  mencerminkan  perubahan  sosial  dan budaya di dunia modern. 42
Hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  tidak  mengatur  masa  idah  bagi  suami,  berbeda dengan  masa  idah  bagi  wanita  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Hal  ini menciptakan  ketidakadilan  gender,  di  mana  perempuan  yang  diceraikan  atau  ditinggal  mati suami harus menunggu masa idah, sedangkan mantan suami bebas menikah kembali kapan saja. Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  Tentang  Pernikahan dalam Masa Idah Istri adalah peraturan baru yang dibuat untuk memperbarui hukum pernikahan Islam  di  Indonesia.  Peraturan  ini  berbeda  dari  peraturan  sebelumnya  karena  menggunakan metode pembaharuan yang disebut extra-doctrinal reform . Metode ini berbeda dengan metode pembaharuan hukum Islam tradisional yang hanya berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan hadis Nabi  Muhammad  saw.  Dalam extra-doctrinal  reform ,  para  ahli  hukum  Islam  menafsirkan kembali teks-teks suci tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya saat ini. 43 Tujuannya adalah untuk membuat hukum perkawinan Islam yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. 44
Peraturan tentang idah bagi suami, seperti yang tercantum dalam surat edaran tersebut, merupakan  langkah  penting  dalam  pembaharuan  hukum  keluarga,  khususnya  dalam meningkatkan status wanita. Penerapan idah bagi suami menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.  Istri  yang  diceraikan,  baik  cerai  hidup  maupun  cerai  mati,  tidak  akan  dirugikan karena mantan suami mereka juga memiliki kewajiban untuk menjalani idah sebelum menikah kembali. Mengingat belum adanya aturan yang jelas mengenai idah bagi suami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan (amandemen) terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hal tersebut. Hal ini merupakan langkah penting untuk memperbarui hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia,  demi  mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberikan
40 Qodariah Barkah, “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Jurnal Hukum Islam 16, no. 1 (15 Juni 2018): 95–110, https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397.
41 Eko Setiawan, “DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 2 (30 Desember 2014), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207.
42 Rahmawati, Perbandingan Hukum Keluarga Islam (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 25-26.
43 Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” Unisia 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1.
44 Nur Fauziyah Laili dan Moh. Rofqil Bazikh, “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif  Khoiruddin  Nasution,” Jurnal Restorasi Hukum 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22, https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028.
perlindungan terhadap Perempuan, serta merupakan solusi atas belum adanya ketentuan hukum tentang idah bagi suami.

## KESIMPULAN
Maqāṣid  al-syarī’ah dalam  kewajiban  idah  terhadap  wanita  bertujuan  untuk  menjaga agama dan keturunan, serta masa idah menjadi bentuk penghormatan dan rasa duka atas kematian suami. Dalam konteks modern, tujuan idah bergeser menjadi psikologis dan sosial. Dalam hal talak raj’i , laki-laki yang menceraikan istrinya bebas menikah kembali tanpa masa tunggu,  hal ini  dapat  memberatkan  mantan  istri  secara  psikologis.  Laki-laki tidak  diwajibkan idah  tatkala istrinya meninggal dan bebas melangsungkan perkawinan kapanpun, namun hal ini tidak sesuai dengan nilai moral dan etika masyarakat.
Masa  tunggu  bagi  laki-laki  merupakan  kondisi  menunggu  saat  seorang  laki-laki  ingin menikah  kembali  dengan  sebab  cerai  mati  ataupun  cerai  hidup.  Dalam  fikih  konvensional, kondisi  ini  terbilang  khusus  yakni  ketika  ingin  menikahi  dua  perempuan  yang  sedarah (semahram) yang tertera dalam QS. An-Nisā’ Ayat 23 dan ketika berpoligami lebih dari empat orang istri, sebagaimana yang diatur dalam QS. An-Nisā’ Ayat 3. Dua keadaan ini disebut syibh al-‘iddah dengan dengan alasan māni’ syar’ī (terlarang oleh syara’). Berdasarkan analisis menggunakan teori hermeneutika maqāṣidī terhadap Surat Edaran Bimas Dirjen Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri,  surat edaran tersebut menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  dan  timbal  balik  terhadap  makna, tujuan, dan hikmah dari masa idah, serta menyuguhkan pemahaman dan keputusan baru dalam konteks idah terhadap suami. Dengan memperhatikan konsep hermeneutika maqāṣidī terhadap ayat-ayat idah,  penulis berpendapat  bahwa pelaksanaan  masa  tunggu oleh  suami  merupakan suatu penggalian makna implisit (makna sekunder) yang melibatkan pemahaman setting sosio- historis terhadap nas (teks) tersebut. Perwujudan maslahat yang ditemukan merupakan bentuk konsep keadilan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai suatu kewajiban tugas seorang mukallaf dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.
Pemberlakuan idah bagi suami merupakan suatu tawaran ketentuan hukum yang relevan dengan  tujuan  pembaharuan  hukum  keluarga.  Dalam  hal  ini,  penulis  menawarkan  beberapa konsep  idah  bagi  suami  yang  dapat  dipertimbangkan  sebagai  upaya  pembaharuan  terhadap ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia: Pertama ; Masa idah bagi suami sama dengan masa idah bagi istri. Konsep ini merupakan konsep yang paling adil, karena suami  dan  istri  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama. Kedua :  Masa  idah  bagi  suami  lebih singkat  dari  masa  idah  bagi  istri.  Konsep  ini  dapat  dipertimbangkan  untuk  mengurangi ketidakadilan gender, namun tetap memberikan perlindungan bagi hak-hak wanita. Ketiga : Masa idah bagi suami tidak ditentukan secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suami. Konsep ini dapat dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas bagi suami, namun tetap memberikan perlindungan bagi hak-hak wanita.

## REFERENSI
Abu Yazid. Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Amin, Muhammad Nur Kholis Al. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam.” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (20 Desember 2016): 97–118. https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336.
Amursid,  M.  “HERMENEUTIKA  AL-QUR’AN  AL-SYATIBI;  Telaah  Gagasan al-Sya>tibi> tentang Signifikasi Ke-Araban al- Qur’an.” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 16, no. 2 (13 Juni 2017): 169–88. https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i2.1117.
Arfa, Faisal Ananda. Wanita dalam Konsep Islam Modernis . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
Asiyah,  Rahmi  Hidayati,  Zufriani,  dan  Syamsiah  Nur.  “Syibhul  ’Iddah  bagi  Suami  dalam Perspektif  Maqashid  Al-Syariah.” NUR  EL-ISLAM :  Jurnal  Pendidikan  dan  Sosial Keagamaan 10, no. 1 (13 April 2023): 25–41. https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506. Barkah, Qodariah. “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” Jurnal Hukum Islam 16, no. 1 (15 Juni 2018): 95–110. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397.
Departemen  Agama. Al-Quran  dan  Terjemahnya  Disertai  Asbabun  Nuzul .  Klaten:  Sahabat, 2013.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Islam. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
Fadal,  Kurdi.  “Hermeneutika  Hukum  Islam” Al-Ulum 10,  no.  2  (2010):  267–90. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53.
Farikhin,  Ahmad,  Ahmad  Hasan  Ridwan,  dan  Heni  Mulyasari.  “KAJIAN  HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM.” Asy-Syari’ah 24, no. 2 (2022): 193–210. https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2003.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research . Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
Helmy,  Muhammad  Irfan.  “Aplikasi  Sosiologi  Pengetahuan  dalam  Studi  Hadis:  Tijauan Kronologis-Historis  terhadap  Perumusan  Ilmu  Mukhtalif  al-hadis  asy-Syafi’i.” FENOMENA 12, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72. https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246.
Hilal, Syamsul, dan Sumper Mulia Harahap. “’Iddah in the View of Islam and Feminists.” Al- ’Adalah 18, no. 2 (23 Desember 2021): 213–32. https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515.
Jazā‘irī,  Abū  Bakar  Jābir  al-. Minhāj  al-Muslim .  Madinah:  Maktabah  al-‘Ulūm  wa  al-Ḥukm, 2012.
Jazīrī, ‘Abdurraḥman al-. al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-‘Arbaʽah . Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H. Kemenag.  “Syibhul  Iddah  Sebagai  Ijtihad  Kemanusiaan  Kementerian  Agama.” https://kemenag.go.id. Diakses 23 Desember 2023. https://kemenag.go.id/opini/syibhul- iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR.
Kholishuddin,  Kholishuddin.  “PENGGUNAAN  PENDEKATAN  MAQASID  SHARI’AH SEBAGAI INSTRUMEN KONTEKSTUALISASI MAKNA HADIS.” Nabawi: Journal of Hadith Studies 1, no. 1 (9 September 2020). https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.4.
Kurniawati, Vivi. Kupas Habis Masa ‘Iddah Wanita . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019. Laili, Nur Fauziyah, dan Moh. Rofqil Bazikh. “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution.” Jurnal Restorasi  Hukum 6,  no.  1  (30 Juni 2023): 22. https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028.
Malik, Abdul. “SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  TENTANG  PERNIKAHAN  SUAMI  DALAM  MASA
‘IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH.” masterThesis, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74264.
Mufid,  Abdul.  “MAQASID  ALQURAN  PERSPEKTIF  MUHAMMAD  AL-GHAZALI.” Al- Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir 4, no. 2 (31 Desember 2019): 118–32. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7289.
Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” Unisia 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1. Nurhuda,  Rohmad.  “Pembaharuan  Hukum  Islam  (Studi  Komparasi  Pemikiran  Muhammad
Abduh dan Qasim Amin).” El-Dusturie 1 (14 Desember 2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5098.
Nurliana. Fikih  Munakahat :  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam .  Tasikmalaya:  Hasna  Pustaka, 2022.
Nuroniyah, Wardah. “Diskursus ’Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang ’Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 12, no. 2 (5 Desember 2018): 193–216. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745.
Permata, Cindera. “WHEN STATE REGULATES HUSBAND’S IDAH: Pros and Cons among Penghulu  in  Yogyakarta.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 16,  no.  2  (29 Desember 2023): 281. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205.
Rahmawati. Perbandingan Hukum Keluarga Islam . Parepare: IAIN  Parepare Nusantara Press, 2020.
Rifqi, M. Ainur, dan A. Halil Thahir. “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah.”
Millah 18,
no. 2 (16 Februari 2019): 335–56.
https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7.
Rusyd,  Muḥammad  Ibn  Aḥmad  Ibn.  (Penerjemah  Imam  Ghazali  Said  dan  Achmad  Zaidun).
Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Nihāyah  al-Muqtaṣid .  Alih  bahasa  Imam  Ghazali  Said  dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Saābiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah . (Penerjemah Khairul Amru Harahap, dkk.). Jakarta: Cakrawala, 2015.
Setiawan,  Eko.  “DINAMIKA  PEMBAHARUAN  HUKUM  KELUARGA  ISLAM  DI INDONESIA.” De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syar’iah 6,  no.  2  (30  Desember  2014). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207.
Sijistānī,  Abū  Dāwud  Sulaimān  Ibn  al-Asy’aṡ  as-. Sunān  Abī  Dāwud .  Riyadh:  Maktabah  al- Ma’ārif, 1424 H.
Suyūṭī,  Jalāl  ad-Dīn  as-. Lubāb  an-Nuqūl  fī  Asbāb  an-Nuzūl .  Beirut:  Mu’assah  al-Kutub Ṡaqāfiyyah, 2002.
Syāṭibī, Abū Isḥāq as-. al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī‘ah . Saudi Arabia: Wazārah as-Syu‘ūn al- Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da’wah wa al-Irsyād, t.t.
Umami, Khairul, dan Aidil Aulya. “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021).” Ijtihad 38, no. 2 (2022): 39–52. Wahyudi,  Muhammad  Isna. Fiqih  ‘Iddah;  Klasik  dan  Kontemporer .  Yogyakarta:  Pustaka Pesantren Yogyakarta, 2009.
———.  “Iddah  Sebuah  Pembacaan  Baru.” As-Syir’ah 39, no. 1 (2005). https://scholar.google.com/scholar?cluster=9934789910899193441&hl=en&oi=scholar.
Zuḥailī,  Wahbah  az-. al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh .  alih  bahasa  Abdul  Hayyie  al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.