## ABSTRAK
The promulgation of the Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta Number 4 of 2012 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities where one of the mandate of the Regional Regulation is with the establishment of the Fulfillment Committee and the protection of the rights of Disability of Special Region of Yogyakarta. The  existence  of  the  committee  is  a breakthrough and positive response from the local government to the problems of people with disabilities that occurred in Yogyakarta Special Region, one of them related to cases of violence that often occur against women with disability. So this paper would like to see the real role of the Special District Disability Committee  of  Yogyakarta  especially  in  the case of legal protection for women disability victims of violence which hope not only the concrete  role  of  the  committee,  as  it  is  a newly  born  regional  institution  but  also  as success story on the partisanship of Regional Government  Yogyakarta  Specialties  to Persons with Disabilities.
Keynote: legal protection, women disability, the role of local government

## Abstrak
Diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogya- karta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak- hak Penyandang Disabilitas dimana salah satu amanat dari Peraturan Daerah  tersebut  adalah  dengan  dibentuknya  Komite  Pemenuhan dan  perlindungan  hak-hak  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Keberadaan komite dimaksud merupakan terobosan dan tanggapan positif dari pemerintah daerah terhadap permasalahan penyandang disabilitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya berkenaan  dengan  kasus  kekerasan  yang  kerap  terjadi  terhadap perempuan penyandang disabilitas. Sehingga tulisan ini ingin melihat peran  nyata  dari  Komite  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta terutama dalam hal perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan yang harapanya tidak hanya peran nyata komite  tersbut,  mengingat  merupakan  lembaga  daerah  yang  baru lahir tetapi juga sebagai kisah sukses atas keberpihakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penyandang Disabilitas.

## PENDAHULUAN
I su tentang penyadang disabiltas atau lain pihak menyebutnya kaum difabel ( different ability ) sebenarnya merupakan isu yang sudah lama di Indonesia, dulu orang umum mengenalnya dengan istilah cacat yang ternyata akrab di masyarakat. Beberapa pihak, mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat negeri ini yang juga masih belum mau merubah istilah untuk penyebutan penyandang cacat meskipun sebenarnya pergeseran paradigma itu telah mulai ada sejak beberapa waktu yang lalu. Penggunanan istilah  inilah  yang  menjadi  salah  satu  sebab  terhambatnya pemenuhan  hak-hak  bagi  mereka  (penyadang  disabilitas  atau kaum difabel) yang dikatakan sebagai cacat tersebut. Penyebutan atau  pelabelan  masyarakat  terhadap  mereka  yang  memilikki disfungsi dan terkesan bermakna negatif pada salah satu indra

## PERAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK- HAK PENYANDANG DISABILITAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
Iin Suny Atmadja dan Andrie Irawan
Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta iinsunyatmadja@ucy.ac.id
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
atau ketidakmaksimalan penggunaan indera mereka ini pun berdampak pada bagaimana pemenuhan hak- hak  bagi  mereka  dan  bagaimana  stigma  masyarakat terhadap mereka.
Padahal  dengan  penyebutan  kata  cacat  yang berujung  bentuk  dari  wujud  diskriminasi  sangat dilarang  dalam  konstitusi  Indonesia,  karena  secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945 yang  tentunya  menjadikan  kewajiban  tidak  hanya pemerintah tetapi juga seluruh warga negara Indonesia bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  harus  bebas dari perilaku ataupun tindakan buruk tanpa terkecuali. Pergeseran perubahan istilah cacat ternyata mengarah kepada  hal  yang  lebih  positif  menjadi  penyandang disabilitas. Istilah ini dalam beberapa waktu terakhir ini  yaitu  semenjak  Indonesia  meratifikasi  konvensi penyandang  disabilitas  ( convention  on  the  right of  person  with  disability /CRPD)  pada  tahun  2011. Istilah  ini  didapatkan  melalui  perdebatan  yang cukup panjang di Perserikatan bangsa-Bangsa untuk menggantikan atau memperhalus istilah “cacat” dan padanan  kata  lain  sebelumnya. 2 Sedangkan  definisi istilah dari penyandang disabilitas dalam konvensi ini adalahtermasuk mereka  yang  memiliki  keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan  efektif  mereka  dalammasyarakat  berdasarkan
Pasal  28I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”
2 Ketua  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak Penyandang  Disabilitas  menyatakan  dalam  tulisannya  “bahwa sebutan  itu  (cacat,  disabilitas,  difabel)  merupakan  bagian  dari bahasa  yang  tidak  lepas  dari  bentuk  kekuasaan,  sebutan  itu memposisikan, paham yang mendasari penggunaan sebutan, dan makna yang terkandung dalam sebutan, maka sebutan yang kita gunakan akan menunjukkan bahwa termasuk golongan manakah kita, paham apakah yang kita anut, bagaimana kita memposisikan pihak yang kita sebut, apakah bentuk dan tujuan kegiatan yang kita lakukan”, lihat lebih lanjut dalam “Bagaimana Aku Menyebut Mereka,  Penyandang  Cacat,  Penyandang  Disabilitas,  Ataukah Difabel?” http://komitedisabilitasdiy.blogspot.co.id/2015/12/ bagaimana-aku-menyebut-mereka.htm l, diakses pada Selasa, 5 Maret 2016 pukul 22.05 WIB
kesetaraan  dengan  yang  lainnya. Menurut World Health  organization (WHO)  penyandang  disabilitas atau disability adalah suatu keadaan dimana individu mengalami  kekurangmampuan  yangdimungkinkan karena  adanya impairment seperti  kecacatan  pada organ tubuh. 4
Perlindungan  hak  asasi  bagi  penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan sudah mulai ada kemajuan, terutama dalam hal instrumen hukum yang  sudah  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia. Instrumen  hukum  yang  dimaksud  adalah  berupa ratifikasi  instrumen  hukum  internasional  tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengesahan  Convention  on  the  Rights  of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Keberadaan Undang-Undang tersebut  menjadi  hal  yang  penting  sebagai  payung hukum  dalam  upaya  untuk  mewujdukan  kewajiban dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam merealisasikan  hak  yang  termuat  dalam  Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas 5 , selain itu dalam merealisasikan hak serta pemantauan terhadap pelaksanaan konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban menujuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi ini.
Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap penyadang  disabilitas  secara  umum  tentunya  akan banyak hal yang diuraikan, baik dari pemenuhan dan perlindungan  hak  sipil  dan  politik  serta  pemenuhan dan  perlindungan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya, namun  ternyata  dalam  konvensi  disabiltas  ada beberapa hal menjadi perhatian khusus, diantaranya tentang  perempuan  penyandang  disabilitas  karena
Pasal  1  Konvensi  Penyandang  Hak-Hak  Disabilitas  sebagai- mana  Lampiran  terjemahan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) 4 Pendidikan  ABK  dan  Inklusif  dalam  http://pendidikanabk. blogspot.com/2011/10/definisi-anak-berkebutuhan-khusus.htm l diakses pada tanggal 14 Maret 2016 pukul 20.40 WIB
5 Lihat  lebih  lanjut  bagian  Penjelasan  tentang  kewajiban negara dalam Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
sebagaimana  dinyatakan  dalam  konvensi  disabiltas bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan  adalah  rentan  terhadap  diskriminasi ganda. 6
Permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyadang diasbilitas dalam isu kesetaraan dan keadilan gender ternyata juga ada bias gender 8 yang menimbulkan ketimpangan terutama bagi perempuan penyadang  disabilitas.  Bentuk  ketimpangan  gender berupa kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas,  sebagaimana  data  Komnas  Perempuan menyebutkan bahwa kurang lebih 40 kasus kekerasan menimpa  para  perempuan  penyandang  disabilitas di  Indonesia  dan  6  perempuan  sebagai  korban kasus  kekerasan  seksual  yang  didampingi  LBH  APIK. Dari  jumlah  ini,  hanya    kasus  yang  berlanjut  ke pengadilan.  Fakta  ini  hanya  fenomena  gunung  es, data sesungguhnya pasti lebih banyak. 9
Berdasarkan  data  kekerasan  sebagaimana  yang disajikan  dalam  penelitian  oleh  Sentra  Advokasi Perempuan  Disabilitas  dan  Anak  (SAPDA)  pada tahun 2012 yang berjudul “Menguak Tabir Kekerasan Terhadap  Perempuan  Difabel  tahun  2009”  dengan melibatkan 60 responden perempuan disabilitas baru dan berdomisili di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  diperoleh  data  hampir  sebagian  pelaku 6 Lihat lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Penyandang Hak-Hak Disabilitas sebagaimana Lampiran terjemahan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas)
Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sebagaimana  dikutip  dari  Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 8. Patut dipahami bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin dan bukan merupakan fitrah baik bagi laki-laki maupun perempuan karena gender lebih kepada peran sosial yang dapat dipertukarkan. 8  Bias  Gender  sama  dengan  Ketidakadilan  Gender  baik  bagi kaum  laki-laki  maupun  kaum  perempuan  dimana  ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut, Ibid , hlm. 2 9 Catatan  Ketimpangan  Terhadap  Perempuan  di  Indonesia Hari  Perempuan  Internasional  2016  oleh  Koalisi  Perempuan Indonesia, http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/03/07/ catatan-ketimpangan-terhadap-perempuan-di-indonesia-hari- perempuan-internasional-2016 / diakses  pada  14  Maret  2016 pukul 21.25 WIB
kekerasan  adalah  pasangan  baik  suami  atau  pacar dari  responden.  Sementara  itu,  hasil  penelitian  ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden relatif  tidak  berdaya  melakukan  perlawanan  atas kekerasan yang dialaminya, dan memilih untuk tetap bertahan  dengan  pasanganyan  walaupun  dalam kondisi tertekan. Sebagian besar atau sekitar 49 orang responden (81,66 % ) memilih untuk bersikap pasrah dan bungkam menerima keaadaan tersebut dan hanya sekitar  14  responden  (18,34  %)  perempuan  difabel yang  berani  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap kekerasan yang dialaminya 10 .
Selain  itu  sebagaimana  data  pelaporan  yang diterima  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan dan Anak “Arum Dalu” Pemerintah Kabupaten Bantul, Selama 3 tahun terakhir (2013-2015) P2TP2A “Arum Dalu”  telah  memberikan  pelayanan  bagi  10  korban penyandang  disabilitas  (1  laki-laki,  6  perempuan dewasa, 3 anak perempuan) dengan jenis disabilitas: disabilitas netra (2 orang), disabilitas daksa (2 orang) dan disabilitas grahita ( slow learner anak, retardasi mental  2  anak,    perempuan  dewasa  retardasi mental)  dan  disabilitas  rungu  wicara  (2  perempuan dewasa) dengan jenis kekerasan berupa seksual, fisik dan penelantaran rumah tangga.
Melihat  fenomena  kekerasan  yang  terjadi terhadap perempuan penyadang disabilitas termasuk anak  perempuan  penyadang  disabilitas  menjadi permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2 selain itu juga menjadi
10 Nurul  Saadah  Adriani,  dkk,  Mekanisme  Pendampingan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan, Yogyakarta, SAPDA, 2015, hlm. 7-8
Sutatik, Data Pelayanan Korban Kekerasan di P2TP2A “Arum Dalu”  Kabupaten  Bantul  tahun  2013-2015,  diolah  oleh  P2TP2A “Arum Dalu” Kabupaten Bantul, Desember 2015
2 Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau  gangguan  tidak  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya  dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan,  kesulitan  dan  gangguan  tersebut  dapat  berupa kemiskinan,  keterlantaran,  kecacatan,  ketunaan  sosial  maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Negara pihak dalam konvensi disabilitas,  salah  satunya  Indonesia  berkewajiban untuk  memberikan  perlindungan  bersama-sama dengan pemerintah daerah karena urusan sosial serta pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah.
Wujud  kepedulian  dari  salah  satu  pemerintah daerah di Indonesia dalam merespon permasalahan tentang  penyadang  disabilitas  adalah  sebagaimana langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  membentuk sebuah  komite  yang  bertugas  secara  umum  untuk melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  tentang pelaksanaan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak Penyandang  Disabilitas  dilaksanakan  oleh  lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas. 4
Keberadaan  dari  komite  disabilitas  ternyata  di tingkat pemerintah pusat belum ada, 5 sehingga dapat dikatakan bahwa komite atau lembaga pemerintah ini merupakan yang pertama kali dibentuk di Indonesia untuk tingkat provinsi. 16
Lihat  lebih  lanjut  di  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4 Pasal  97  Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas
5 Pasal  33  ayat  (2)  dan  (3)  Konvensi  Penyandang  Hak-Hak Disabilitas  sebagaimana  Lampiran  terjemahan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi  mengenai  Hak-hak Penyandang  Disabilitas)  yang  menyatakan  tentang  implemntasi dan  pengawasan  nasional,  dimana  pemerintah  wajib  membuat lembaga  khusus  independen  beranggotakan  penyandang disabilitas  untuk  mengawasi  implementasi  hak-hak  penyandang disabilitas,  namun  senayatanya  belum  ada.  Lihat  lebih  lanjut Pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas Terancam Ditolak pada http://www.mediaindonesia.com/news/read/25204/ pembentukan-komisi-nasional-penyandang-disabilitas-terancam- ditolak/2016-01-18#sthash.O84RdM48.dpuf diakses  pada  4 Maret 2016 pukul 21.30 WIB
16 Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas dibentuk pada ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 17  Mei  2013  dan  dikukuhkan  di  Yogyakarta  pada  tanggal  2 Desember  2014  melalui  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Melihat  dari  paparan  diatas,  penelitian merupakan  penelitian  pertama  yang  memang  fokus khusus ke Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY merupakan lembaga non struktural dan bersifat ad hoc yang ada dilingkungan Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Gurbernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yaitu  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Selanjutnya  kenapa  dikatakan  penelitian  pertama, sebagaimana  pernyataan  yang  di  sampaikan  oleh ketua Komite bahwa sejak berdiri yang kurang lebih (satu) tahun yang lalu, dimana personil komite baru dilantik  pada  Desember  2014,  memang  belum  ada penelitian  khusus  yang  berkenaan  dengan  peranan dari  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas DIY, sehingga dapat dikatakan bahwa penetlitian ini merupakan penelitian pertama dengan  objeknya  adalah  komite,  termasuk  dengan fokusnya pada perlindungan hukum bagi perempuan dan  anak  perempuan  penyadang  disbilitas  korban kekerasan. 8

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana  Peran  Komite  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum  bagi  perempuan  disabilitas  korban kekerasan?
2.  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak- hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  perlindungan  hukum  bagi perempuan disabilitas korban kekerasan?
3.  Hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  oleh Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-
Lihat  lebih  lanjut  Pasal  1  Angka  2  dan  Pasal  Peraturan Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  31  Tahun 2013  tentang  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas
8 Wawancara awal pra riset yang dilakukan pada 23 Februari 2016 bersama Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak- hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Setya Adi Purwanta, M.Pd
anak dan pemerintah daerah termasuk juga peraturan  perundang-undangan  lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara  umum  dan  perlindungan  hukum bagi  perempuan  disabilitas  termasuk  anak perempuan disabilitas korban kekerasan
2)  Data  Sekunder  adalah  buku-buku  hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. 9
)  Data  Tersier  adalah  bahan  yang  diperoleh dari  buku-buku  hukum,  buku-buku  non hukum dan kamus hukum.
2.  Penelitian lapangan
Adapun untuk mendukung akurasi bahan hukum yang  ada,  diperlukan  penelitian  lapangan  yang akan  dilakukan  dengan  mewawancarai  dan menelaah data-data yang disajikan oleh instansi terkait  dari  beberapa  pihak  sebagai  subyek penelitian  dari  bidang  hukum  (Hukum  Tata Negara dan Hak Asasi Manusia) yang melibatkan pihak birokrasi dan pendamping/konselor hukum di pusat layan terpadu masing-masing.

## d.  Cara mengumpulkan bahan hukum
Untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan akurat dalam penelitian ini, maka cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah:

## 1.  Studi Kepustakaaan
Yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  menggali  data  dari  buku-buku  literatur ilmiah,  peraturan  peundang-undangan  yang berlaku, dokumen-dokumen dan keputusan lain yang berkaitan dengan masalah
2.  Wawancara
Yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui wawancara lansung dengan narasumber. Teknik wawancara secara langsung ini dilakukan
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 155
hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan?

## METODE PENELITIAN

## a.  Fokus Penelitian
Penelitian ini akan meneliti tentang pelaksanaan dari  Peran  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan  Disabilitas  Korban  Kekerasan,  dimana akan  difokuskan  baik  dari  penerapan  peraturan  dan pelaksanaannya terutama untuk bidang Perlindungan dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas dan khusus lagi dalam perlindungan hukumnya yang diberikan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta.

## b.  Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  akan  dilakukan  di  wilayah administratif  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  hal  ini  dilakukan  karena  keberadaan Komite  Disabilitas  untuk  tingkat  provinsi  pertama kali  hanya  diawali  oleh  Pemerintah  Daerah  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  sehingga  harapanya  hasil penelitiannya  ini  dapat  menjadi best  practice bagi daerah lain

## c.  Bahan atau Materi Penelitian Hukum
Adapun  yang  dijadikan  bahan  atau  materi penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Penelitian kepustakaan
Bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah bahan hukum yang meliputi data primer, sekunder dan tersier.
)  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh dari  studi  kepustakaan  berupa  peraturan perundang-undangan  tentang  perlindungan
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
untuk memperoleh data dari narasumber dengan berpedoman pada pokok masalah yang disusun dalam  daftar  pertanyaan  yang  telah  disiapkan. Adapun narasumber yang akan dilibatkan dalam penelitian ini antara lain:
1)  Komite Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah Istimewa Yogyakarta
2)  Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam  pemenuhan  dan  perlindungan  hak- hak penyandang disabilitas, khususnya dalam hal  pengada  layanan  untuk  perempuan disabilitas  dan  disabilitas  anak  perempuan korban kekerasan.

## e.  Analisis Penelitian
Bahan hukum yang telah dikumpulkan dijadikan pisau  analisis  untuk  menganalisis  data-data  dan wawancara hasil penelitian lapangan secara kualitatif. Tahapan  analisis  dibagai  menjadi  dua  tahap. Tahapan analisis pertama adalah melihat bagaimana kesiapan  peraturan  perundang-undangan  dalam upaya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan disabilitas dan anak perempuan disabilitas korban kekerasan di wilayah administratif Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam tahapan ini akan dihadirkan data terbaru untuk lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta tentang jumlah korban kekerasan terhadap perempuan  disabilitas  termasuk  anak  perempuan disabilitas,  data  akan  diperoleh  baik  dari  rekan Lembaga Swadaya Masyarakat penggiat isu disabilitas yang  juga  memberikan  layanan  bagi  perempuan disabilitas  dan  disabilitas  anak  perempuan  korban kekerasan dan/atau dari instansi pemerintah terkait. Tahapan  analisis  kedua  adalah  melihat  pelaksanaan ataupun  bentuk  upaya  lain  dalam  hal  perlindungan hukum  terhadap  perempuan  disabilitas  dan  anak perempuan  disabilitas  korban  kekerasan  beserta hambatan  yang  dilakukan  dan  menjadi  rencan  kerja oleh Komite Disabilitas
Pendekatan  analisis  penelitian  adalah  yuridis sosiologis,  yaitu  penelitian  hukum  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kemudian melihat  penerapannya  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  dimaksud  berdasarkan  fenomena sosial untuk menerima penerpan suatu hukum yang dimaksud.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Gambaran  Umum  Komite  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas

## Daerah Istimewa Yogyakarta
Komite  Pemenuhan  dan  perlindungan  hak- hak  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang selanjutnya  disebut  komite  penyandang  disabilitas adalah  lembaga  non  struktural  yang  bersifat  ad hoc, 20 dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  hak- hak  Penyandang  Disabilitas 2 .  Dimana  kedudukan dari  Komite  Pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selanjutnay disebut  Komite  Disabilitas  DIY  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Komite Disabilitas DIY  lahir  sebagai  instrumen  untuk  mengawal  dan memastikan  implementasi  dari  Peraturan  Daerah Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
Tujuan  dibentuknya  komite  ini pertama , untuk  mendorong  pengarusutamaan  penyandang disabilitas  dalam  kebijakan  dan  pelayanan  publik. Kedua ,  membantu  terwujudnya  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi
20 Lihat  lebih  lanjut  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Gubernur DIY  Nomor  31  tahun  2013  tentang  Komite  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
2 http://komitedisabilitasdiy.blogspot.co.id/2015/06/normal- 0-false-false-false-in-x-none-x.html?view=mosaic ,  diakses  pada Kamis, 23 Agustus 2016 jam 9.30 WIB
hak  dalam  bidang  pendidikan,  ketenagakerjaan, kesehatan,  sosial,  seni,  budaya,  olah  raga,  politik, hukum,  penanggulangan  bencana,  tempat  tinggal, dan  aksesibilitas. Ketiga ,  mendorong  terwujudnya kesamaan  dan  kesempatan  bagi  penyandang disabilitas. 22
Ide pembentukan Komite Disabilitas muncul pada tahun 2011 saat membahas draf Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda)  DIY  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Pemikiran yang melatarbelakangi antara lain: 2
a.  Perlunya instrumen kelembagaan untuk menga- wal pelaksanaan Perda.
b.  Komite  sebagai  mediator  antara  Penyandang Disabilitas dengan para pemangku kewajiban.
c.  Komite sebagai lembaga yang membantu penye- lesaian  kasus  pelanggaran  hak-hak  Penyandang Disabilitas
d.  Komite  sebagai  lembaga  yang  memberi  saran kepada pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan hak-hak Penyandang disabilitas.
Menurut  Winarta,  keberadaan  dari  Komite Disabilitas  awalnya  masih  mendapatkan  keraguan dari  DPRD  DIY  karena  dianggap  tidak  akan  dapat bekerja  optimal  sebagaimana  lembaga-lembaga lain  yang  sudah  ada.  Namun  keberadaan  dari Komite merupakan kebutuhan Perda itu sendiri agar benar-benar  dilaksanakan  oleh  seluruh  pemangku kewajiban.  Sehingga  agar  Komite  dapat  bekerja secara optimal maka harus didukung oleh pemberian kewenangan yang kuat serta dukungan sumber daya yang diperlukan. 24
B.  Tugas  dan  Fungsi  Komite  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagaimana dijelaskan bahwa Komite Disabilitas

## DIY  lahir  menggunakan  payung  hukum  Perda  DIY
22 Ibid 2 Hasil  wawancara  dengan  Winarta,  Komisioner  Komite Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 22 September 2016
24 Ibid
Nomor  4  Tahun  2012  dan  lebih  lanjut  lagi  untuk keabsahan  keberadaan  dari  Komite  tersebut  maka dibentuklah  Peraturan  Gubernur  Nomor  31  Tahun 2013 sebagai pelaksanaan atauran dari Perda terkait, berkenaan dengan hal tersbut maka Komite Disabilitas DIY memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
Komite  Penyandang  Disabilitas  mempunyai tugas: 25
a.  Mediasi,  komunikasi,  dan  informasi  antara Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Daerah;
b.  Menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
c.  Menindaklanjuti  aduan  dari  Penyandang Disabilitas.
Komite  Penyandang  Disabilitas  mempunyai fungsi: 26
a.  Memberikan usulan, pertimbangan dan rekomen- dasi  kepada  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah Kabupaten/Kota,  DPRD,  dan  DPRD  Kabupaten/ Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak Penyandang Disabilitas;
b.  Mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyan- dang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum  dalam  pemberdayaan  dan  peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
c.  Menerima,  menampung  dan  menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
d.  Menyalurkan  aspirasi  Penyandang  Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
e.  Membangun  jaringan  kerja  dengan  berbagai pihak  dalam  upaya  mengembangkan  program- program  yang  berkaitan  dengan  perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
25 Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang Disabilitas
26 Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang Disabilitas
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .

## C.  Perlindungan  Hukum  bagi  Perempuan  Disabi-
litas  Korban  Kekerasandi  Daerah  Istimewa

## Yogyakarta
Keberadaan  Perda  Nomor  4  Tahun  2012 memberikan  batasan  bahwa  hak-hak  penyandang disabilitas  sebagiamana  yang  diatur  dalam  pasal huruf b meliputi hak dalam bidang bidang pendidikan, ketenagakerjaan,  kesehatan,  sosial,  seni,  budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat  tinggal,  dan  aksesibilitas.  Berkenaan  dengan hal  tersebut,  maka  penulis  dalam  penelitian  ini memberikan  batasan  dalam  hal  perlindungan  dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  DIY  dalam bidang hukum, khususnya perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
Berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  yang merupakan juga perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas,  dalam  konteks  perempuan  disabilitas korban  kekerasan,  secara  umum  diatur  dalam ketentuan pasal 58 huruf d joncto pasal 65 dan 66 Perda Nomor 4 Tahun 2012 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas  mendapatkan  perlindungan  sosial  yang dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar  kelangsungan  hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai dengan  kebutuhan  dasar.  Selanjutnya  perlindungan sosial  dilaksanakan  melalui  bantuan  sosial  dan bantuan  hukum.  Pemberian  bantuan  hukum  dalam penelitian  ini  diarahakan  penulis  kepada  salah  satu bentuk  perlindungan  hukum  kepada  perempuan disabilitas  korban  kekerasan  dimana  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  79  Perda  Nomor  4  Tahun  2012 dinyatakan bahwa:
1)  Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota  bekerjasama  dengan  Lembaga  Bantuan Hukum  tertentu  untuk  menyediakan  pelayanan pendampingan  hukum  kepada  Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
2)  Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan  penyandang  disabilitas  yang  terlibat permasalahan hukum.
3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tata  cara penyediaan  pelayanan  pendampingan  sebagai- mana dimaksud pada ayat () dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan  Gubernur  DIY  yang  dimaksud  dalam ketentuan ayat (3) diatas adalah Peraturan Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Bantuan  Hukum  bagi Penyandang  Disabilitas.  Namun  memang  secara khusus  dalam  Pergub  DIY  tentang  bantuan  hukum tersebut belum secara eksplisit menerangkan tentang perlindungan  hukum  bagi  perempuan  disabilitas korban kekerasan 2 karena lebih kepada penyandang disabilitas  secara  umum  yang  berhadapan  dengan hukum 28 ,sehingga  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin melihat  tentang  bagaimana  bentuk  peran  hukum dari  tugas  dan  fungsi  Komite  Disabilitas  DIY  dalam datarannya  ketika  ada  aduan  seorang  ataupun sekelompok  perempuan  penyadang  disabilitas  yang mendapatkan tindakan diskriminasi.
Perlindungan  perempuan  maupun  perempuan disabilitas  yang  menjadi  korban  kekerasan  di wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mendapatkan perlindungan  dalam  bentuk  payung  hukum  berupa Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sebagimana diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2012  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2 Perempuan  disabilitas  korban  kekerasan  termasuk  dalam kategori  korban  yang  memang  khusus  dengan  kategori  sebagai perempuan  disabilitas,  sedangkan  definisi  korban  adalah perempuan  dan  anak  yang  mengalami  kesengsaraan  dan  atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  angka  6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
28 Penyandang  disabilitas  yang  berhadapan  dengan  hukum dalam  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Bantuan  Hukum bagi Penyandang Disabilitas, dijelaskan sebagai penerima bantuan hukum  penyandang  disabilitas  atau  kelompok  penyandang disabilitas  miskin  dan  rentan  miskin  sebagiamana  termaktub dalam Pasal 1 angka 2
Pasal 33, korban mendapatkan pelayanan berupa:
a.  pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; b.  pelayanan pendampingan;
c.  pelayanan kesehatan;
d.  pelayanan rehabilitasi sosial;
e.  pelayanan hukum; dan f.  pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
Berkenaan  dengan  penelitian  ini,  perlidnungan hukum  yang  dimaksud  adalah  pelayanan  hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan berupa membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara: (Pasal 38 Perda DIY tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)
a.   memberikan  konsultasi  hukum  yang  mencakup informasi  mengenai  hak-hak  korban  dan  proses peradilan;
b.   mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam  sidang pengadilan  dan  membantu  korban  untuk secara  lengkap  memaparkan  kekerasan  yang dialaminya;
c.   melakukan  koordinasi  dengan  sesama  penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar  proses  peradilan  berjalan  sebagaimana mestinya.
Sehingga  ketentuan  dalam  pasal  8  diatas menjadi  dasar  dari  melihat  bagaimana  sebenarnya peran dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak- hak  Penyandang  Disabilitas  DIY  dalam  memberikan perlindungan  hukum  bagi  perempuan  disabilitas korban kekerasan.

## D.  Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-
hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  perlindungan  hukum  bagi perempuan disabilitas korban kekerasan
Peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah  satu  syarat  mutlak  dalam  era  demokrasi  yang menuntut  transparasi  dan  akuntabilitas  dalam
pemerintahan. Pengabaian terhadap peran pemerin- tah dengan peranan utamanya adalam mewujdukan pembangunan daerah yang adil dan makmur, terbukti telah  menyebabkan  terjadinya  deviasi  yang  cukup signifikan  terhadap  tujuan  pembangunan  itu  sendiri yaitu  keseluruhan  upaya  peningkatan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat.
Perihal  tentang  kesejahteraan  masyarkat khususnya  bagi  penyandang  disabilitas,  pemerintah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  telah  memulai  inisiatif tidak hanya dalam membentuk aturan hukum dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya  dalam  hal  perlindungan  dan  pemenuhan hak-hak  penyandang  disabilitas.  Bahkan  juga  ada komite pemantau penerapan Peraturan Daerah yang dimaksud  dalam  semua  aspek  baik  sosila,  budaya, pemerintahan, ekonomi maupun hukum.
Khusus  dalam  bidang  hukum  sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara  dengan  salah  satu  komisioner  Komite Disabilitas  DIY  tentang  peran  Komite  Disabilitas DIY  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi perempuan. Peran dari Komite Disabilitas sebagaimana yang ditelusuri dari hasil wawancara dengan Winarta, salah  satu  Komisioner  Komite  Disabilitas  DIY, kewenangan  dari  Komite  Disbilitas  DIY  diantaranya menerima  pengaduan  dan  menindaklanjuti  aduan terkait pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas.
Komite  mempunyai  divisi  pemantauan  dan layanan pengaduan. Komite menerima aduan terkait pelanggaran  hak  penyandang  disabilitas.  Terhadap Penyandang  Disabilitas  yang  berhadapan  dengan hukum,  baik  sebagai  korban,  tersangka/  terdakwa, atau  saksi,  Komite  melakukan  jemput  bola  kepada yang bersangkutan atau adanya pengaduan dari yang bersangkutan. Adapaun peran yang dilakukan Komite adalah:
a.  Memantau kasus yang sedang ditangani penegak hukum untuk memastikan penyandang Disabilitas diperlakukan secara adil dan dipenuhi kebutuhan aksesibilitasnya  (cara  komunikasi,  akses  Berita Acara  Pemeriksaan  (BAP),  dan  lain-lain  dalam
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
hal  memenuhi  akses  keadilan  bagi  peempuan disabilitas korban kekerasan).
b.  Memastikan Penyandang disabilitas (perempuan disabilitas  dan  disabilitas  anak)  yang  menjadi korban  tindak  pidana,  kasusnya  diproses  secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
c.  Bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum dalam mendampingi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
Komite  Disabilitas  DIY  memiliki  beberapa mekanisme baik pengaduan maupun pendampingan yaitu: 29
1.  Mekanisme pengaduan: Penyandang Disabilitas, kelurga,  atau  pihak  lainnya  (organisasi  dan masyarakat umum) dapat menyempaikan aduan secara  tertulis,  lisan  atau  menggunakan  bahasa isyarat  ke  kantor  Komite.  Aduan  juga  dapat disampaikan  melalui  email,  telepon,  SMS,  WA, dan media sosial lainnya (tidak harus datang ke kantor,  selanjutnya  Komite  yang  akan  proaktif mendatangi Penyandang Disabilitas).
2.  Mekanisme  pendampingan:  pendampingan dilakukan  setelah  ada  pengaduan  dan penyandang  disabilitas  atau  yang  mewakili mengisi  formulir  pengaduan.  Untuk  kasus yang  ada  aspek  pelanggaran  hak  penyandang disabilitas maka Komite langsung menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan  penyelesaian  kasus.  Untuk  aduan yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  pelanggaran hak  penyandang  disabilitas,  maka  Komite melimpahkan  ke  Organisasi/  Lembaga  lainnya yang sesuai.
Selain itu untuk melihat peran Komite Disabilitas DIY  dalam  penelitian  ini  juga  melibatkan  lembaga pendamping  korban  kekerasan  khususnya  bagi perempuan  disabilitas  korban  kekerasan,  lembaga terkait  yang  menjadi  rujukan  adalah  SIGAB 30 dan
29 Hasil  wawancara  dengan  Winarta,  Komisioner  Komite Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 22 September 2016 30 Sasana  Integrasi  dan  Advokasi  Difabel  (SIGAB)  adalah
CIQAL . Kedua lembaga dimaksud memiliki program kerja  dalam  hal  pendampingan  bagi  perempuan disabilitas  korban  kekerasan  di  DIY,  walaupun masih  banyak  lembaga  terkai  lainnya  namun  kedua lembaga ini dianggap penulis cukup sering menangani kasus-kasus  tentang  perempuan  diasbilitas  korban kekerasan,  selain  itu  juga  dalam  kerjanya  teribat berjejaring baik di lingkup kabupaten/kota bahkan di lingkungan pemerintah darerah DIY.
Berkenaan  dengan  peran  Komite  Disabiltas DIY  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini,  SIGAB berpendapat  bahwa  keberadaan  komite  sebagai pengawas  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah DIY  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan dan  Pemenuhan  hak-hak  Penyandang  Disabilitas secara kelembagaan masih kurang kuat. Hal tersebut dikarenakan  keberaadaan  bersifat  sementara  (ad hoc) 2 sehingga di masa akan datang ketika dianggap tidak dibutuhkan maka komite ini dapat dibubarkan. Namun  catatan  dari  SIGAB  perihal  keberadaan dari  Komite  Disabilitas  DIY  khususnya  dalam  hal perlindungan  hukum  bagi  perempuan  disabilitas korban kekerasan diantaranya masih lemah dalam hal koordinasi dan jejaring terutaa dalam hal mekanisme rujukan  dianggap  belum  ada.  Pernyataan  ini  juga organisasi  non  pemerintah  yang  bersifat  independen,  nirlaba, dan  nonpartisan.  SIGAB  didirikan  di  Yogyakarta  pada  tanggal  5 Mei 2003. Organisasi yang mempunyai motto “Bersama Menuju Masyarakat Inklusi” ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud  kehidupan  yang  setara  dan  inklusif,  lihat  lebih  lanjut dalam https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-siga b yang diakses pada 6 Oktober 2016 jam 09.20 WIB CIQAL  (Center  for  Impoving  Qualified  Activity  in  Live  of People with Disabilities) adalah organisasi yang berdiri 2003 dan bekerja untuk penyandang disabilitas/difabilitas. CIQAL fokus pada kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari teman-teman  difabel/disabel.  Agar  mereka  bisa  mendapatkan kesempatan  yang  sama  dalam  hidup  bermasyarakat,  lihat  lebih lanjut  dalam http://ciqal.blogspot.co.id/2012/05/tentang-ciqal. html yang diakses pada 6 Oktober 2016 jam 09.20 WIB 2 Pasal  1 angka 2 Peraturan  Gubernur  DIY  Nomor 31 Tahun 2013  tentang  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas Hasil wawancara dengan SIGAB yang diwakili oleh Purwanti pada 18 Agustus 2016
disampaikan sama oleh CIQAL, karena komite masih dianggap  memiliki  keterbatasan  gerak  baik  dalam hal  pengawasan  implemenrasi  Perda  DIY  tentang Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas dan gerakan komite masih parsial. 4
Berdasarkan wawancara dengan kedua lembaga terkait  beranggapan  bahwa  Komite  Disabilitas  DIY belum  terlalu  khusus  menyentuh  soal  perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan di DIY, hal ini mungkin dapat dilihat dari beberapa alasan menurut  penulis, pertama umur  dari  keberadaan komite  yang  masih  baru, kedua keberadaan  komite sendiri yang tidak permanen sehingga ruang geraknya terbatas  atau  keweanganan  dan  mungkin  anggaran juga  terbatas,  dan ketiga masih  berlum  terlalu intensif dalam hal berjejaring khusus di permasalahan perlindungan  hukum  bagi  perempuan  disabilitas korban kekerasan di DIY.
Melihat  hasil  wawancara  baik  dari  Komite Disabiliata  maupun  lembaga  masyarakat  yang melakukan  pendampingan,  penulis  berpendapat ternyata  ada  harapan  bahwa  keberadaan  lembaga pemerintah  yang  bersifat  ad  hoc  dianggap  langkah progresif  pemerintah  dalam  upaya  memberikan pelayanan publik yang lebih optimal sebagai kebutuhan masyarakat secara umum.

## E.  Upaya yang dilakukan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Hambatan dalam  perlindungan  hukum  bagi  perempuan disabilitas korban kekerasan
Peran  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan dinyatakan oleh Komite telah  berjalan  dengan  baik  walaupun  masih  ada beberapa catatan, namun dalam mewujudkan peran yang dimaksud Komite Disabilitas DIY telah melakukan langkah kongkret yaitu melakukan penandatanganan
4 Hasil  wawancara  dengan  CIQAL  yang  diwakili  oleh  Nuning Suryatinimgsih pada 28 September 2016
nota kesepahamaan (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Komite Disabilitas DIY dengan Kepolisian Daerah  (Polda)  DIY  terkait  layanan  kepolisian  yang ramah bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan penandatanganan MoU ini dilakukan pada Senin, 28 September 2015 di Polda DIY  yang  langsung  ditandatangai  oleh  Ketua  Komite Disabilitas  DIY,  Drs.  Setia  Adi  Purwanta,  M.Pd  dan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Erwin Triwanto, SH.
Berkenaan  MoU  yang  dilakukan  oleh  Komite Disabilitas  DIY  dan  Polda  DIY  memang  merupakan hal  yang  progresif  namun  masih  bersifat  umum sebagaimana  judul  dari  MoU  yang  dimaksud.  Selain itu, jika dilihat khusus untuk perlindungan perempuan disabilitas korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum tidak diatur rinci, hal yang diatur hanya umum ketika  bahkan  dalam  ranah  ketika  penyandang disabilitas  berhadap  dengan  hukum 5 sebagaimana pemahaman dari penulis terhadap MoU tersebut.
Langkah konkret dari peran Komite Disabilitas DIY sebagaimana termuat dalam MoU tersebut ketika ada penyadang disabilitas berhadapan dengan hukum maka komite  memberikan  layanan  berupa  pendampingan konseling. 36 Melihat  hal  tersebut  tentunya  ada kesatuan  alur  lahirnya  MoU  yang  dimaksud,  ketika ditanyakan  kepada  lembaga  pengada  layanan  bagi perempuan  disabilitas  korban  kekerasan,  CIQAL, dimana  menurut  mereka  MoU  ini  juga  menjawab permasalahan kasus dalam hal penanganan terhadap kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan disabilitas dan hal tersebut merupakan aksi nyata dari Komite  Disabilitas  DIY  walaupun  Komite  Disabilitas DIY  masih  melihatnya  secara  berupa  pendampingan bagi penyadang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisinya sebagai pelaku maupun
5 Ketentuan  dalam  MoU  antara  Komite  Disabilitas  DIY  dan Polda DIY memiliki ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan khusus bagi yang berhadapan dengan hukum fokusnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Pasal 2 huruf b)
36 Lihat  lebih  lanjut  ketentuannya  dalam  Pasal  5  nota kesepahamaan  (Memorandum  of  Understanding/MoU)  antara Komite Disabilitas DIY dengan Kepolisian Daerah (Polda) DIY
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .

## korban.
Komite  Disabilitas  DIY  juga  menyatakan  bahwa walaupun  MoU  tersebut  masih  bersifat  umum, namun khusus untuk pendampingan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan, Komite melalui kebijkan internalnya  akan  memberikan  perhatian  yang lebih  kepada  Perempuan  Disabilitas  yang  menjadi korban  kekerasan.  Komite  mensosialisasikan  kepada para  pemangku  kepentingan  agar  membantu  dan memberikan dukungan kepada perempuan disabilitas korban  kekerasan.  Komite  juga  meminta  kepada kepolisian  untuk  memproses  kasus  kekerasan  yang dialami perempuan disabilitas. 8
Langkah  kongkret  ataupun  upaya  dalam memberikan  perlindungan  hukum  bagi  perempuan disabilitas  korban  kekerasan  sejak  awal  berdiri komite  juga  berdasarkan  laporan  kasus  kekerasan yang  diterima  oleh  Komite  Disabilitas  DIY  dengan jumlah  20  (dua  puluh)  kasus  berupa  kekerasan seksual  maupun  kekerasan  lainnya  dalam  lingkup lingkungan umum dan rumah tangga. 9 Namun dalam memberikan layanan terhadap penyadang diasbilitas yang berhadap  dengan  hukum, khususnya juga bagi perempuan  disabilitas  korban  kekerasan,  Komite Disabilitas DIY memiliki beberapa hambatan yaitu: 40 a.  Masyarakat  masih  menganggap  penyandang disabilitas  sebagai  kelompok  yang  tidak  terlalu penting  diperhatikan  sehingga  apabila  terjadi kekerasan  apalagi  kekerasan  tersebut  terjadi kepada perempuan disabilitas cenderung kurang diperhatikan.
b.  Sebagian  korban,  keluarga  korban,  bahkan masyarakat masih ada yang menghendaki supaya kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tidak diproses secara hukum dengan alasan malu, merepotkan,  dan  pesimis  untuk  mendapatkan keadilan.
Hasil  wawancara  dengan  CIQAL  yang  diwakili  Ibnu  Sukaca pada 17 September 2016
8 Hasil  wawancara  dengan  Winarta,  Komisioner  Komite Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 22 September 2016
9 Ibid 40 Ibid
c.  Penegak  hukum  tidak  memahami  bagaimana berkomunikasi  dengan  penyandang  disabilitas dengan berbagai ragam disabilitasnya (terutama disabilitas intelektual, tuli, dan netra)
d.  Aksesibilitas (fisik maupun nonfisik) bagi penyan- dang disabilitas di institusi penegak hukum masih kurang  ketika  mereka  ingin  mengakses  keadilan tentunya makin sulit.
Penulis  berpendapat  bahwa  keberadaan  dari Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa  Yogyakarta  sangatlah  penting,  namun posisi ad hoc dalam struktur pemerintah daerah DIY tentunya  sangat  rawan  karena  sifatnya  sementara, padahal  keberadaan  penyandang  disabilitas  selalu ada karena mereka juga warga negara Indonesia dan penduduk DIY yang memiliki hak yang sama dengan non-penyandang disabilitas.
Penulis juga berpendapat dalam hal perlindungan hukum bagi penyadang disabilitas di DIY, peran Komite Disabilitas  DIY  tentunya  sudah  dapat  dikatakan progresif  namun  masih  bersifat  umum,  sedangkan bagi  perempuan  disabilitas  korban  kekerasan  masih berlaku  parsial  padahal  di  DIY  sudah  ada  peraturan daerah  yang  mengatur  tentang  perlindungan  bagi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  sehingga perlu ada haromonisasi kebijakan di komite itu sendiri. Selain  itu  langkah  koordinas  dan  komunikasi  dalam bentuk  jejaring  perlu  ditingkatkan  lagi  khususnya dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi  perempuan disabilitas korban kekerasan, hal ini menurut penulis dapat diakomoidir dalam wadah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melibatkan  Komite  Disabilitas  DIY  untuk  lebih  aktif dalam forum pengada layanan bagi perempuan dan anak  korban  kekerasan  khususnya  dengan  kondisi korban penyandang disabilitas. 4
4 Lihat  lebih  lanjut  perihal  jejaring  Forum  Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  66  Tahun  2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
Selain  itu  berdasarkan  kunjungan  ke  sekretariat Komite Disabilitas DIY, penulis dan juga hasil diskusi saat diseminasi hasil penelitian 42 ini ditemukan fakta bahwa dari sisi sarana dan prasarana komite jauh dari memadai, sejak awal berdiri sampai dengan penelitian ini ditulis, komite menempati bangunan yang masih bersifat  meminjam  bangunan  milik  non  pemerintah dan juga kelengkapan lainnya masih belum memadai walaupun  ada  rencana  dari  Pemerintah  DIY  pada tahun 2017, Komite Disabilitas DIY akan menempati salah  satu  bangunan  pemerintah.Melihat  hal tersebut, dari sisi kewenangan Komite Disabilitas DIY yang sangat strategis namun pada kenyataanya belum diakomodir  sebagaimana  amanat  dari  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan dan  Pemenuhan  hak-hak  Penyandang  Disabilitas sehingga  ada  pertanyaan  apakah  kondisi  yang  ada saat ini sebagai langkah pembiaran atau pengkerdilan peran dari Komite Disabilitas DIY. Catatan lainnya yang didapatkan saat diseminasi hasil penelitian ini dalam rangka  memperkaya  hasil  penelitian,  keberadaan komite sebagai lembaga pemerintah yang independen namun  dianggap  salah  satu  satu  pembahas  jika komite tidak independen, keberadaan komite sebagai salah satu lembaga HAM dituntut untuk independen namun  pada  kenyataannya  dilihat  dari  komposisi komisioner  tidak  hanya  dari  unsur  non  pemerintah tetapi juga melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini perwakilan dari Dinas Sosial DIY dan Polda DIY, namun dinyatakaan  oleh  ketua  komite  bahwa  komisioner yang  ada  di  komite  sudah  cukup  rensopsif  akan  isu pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  penyadang disabilitas.
Penulis  berpendapat  dari  catatan  akhir  ini bahwa  kondisi  yang  dimaksud  diatas  ternyata  juga menjadi hambatan bagi Komite Disabilitas DIY dalam mengoptimalkan perannya baik secara umum maupun secara  khusus  dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi
42 Diseminiasi hasil penelitian ini dilaksanakan pada Kamis, 13 Oktober 2016 di Auditorium Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dengan  menghadirkan  2  (dua)  orang  pembahas  yaitu  Drs.  Setia Adi Purwanta, M.Pd (Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Moh. Syafi’ie, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Peneliti di PUSHAM UII)
perempuan  disabilitas  korban  kekerasan.  Catatn lain  dalam  penelitian  ini  yang  ingin  disampaikan oleh  penulis,  dimana  penelitian  ini  memang  belum mengharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena saat  disusun  penelitian  yang  dimaksud,  undang- undnag tersebut masih berstatus rancangan undang- undang sehingga belum disesuaikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Peranan  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam  perlindungan  hukum  bagi perempuan disabilitas korban kekerasan yaitu:
a.  Memantau  kasus  yang  sedang  ditangani penegak hukum untuk memastikan penyan- dang Disabilitas diperlakukan secara adil dan dipenuhi  kebutuhan  aksesibilitasnya  (cara komunikasi, akses Berita Acara Pemeriksaan (BAP),  dan  lain-lain  dalam  hal  memenuhi akses  keadilan  bagi  peempuan  disabilitas korban kekerasan).
b.  Memastikan Penyandang disabilitas (perem- puan  disabilitas  dan  disabilitas  anak)  yang menjadi  korban  tindak  pidana,  kasusnya diproses  secara  hukum  sesuai  dengan prosedur yang berlaku.
c.  Bekerja  sama  dengan  organisasi  bantuan hukum  dalam  mendampingi  Penyandang Disabilitas  yang  menjadi  korban  tindak pidana.
Selain  itu  untuk  mewujudkan  peran  yang dimaksud,  Komite  Disabilitas  DIY  memiliki beberapa  mekanisme  penanganan  terhadap perempuan  penyandang  diasbiltas  korban kekerasan, yaitu
a.  Mekanisme pengaduan: Penyandang
Disabilitas,  kelurga,  atau  pihak  lainnya (organisasi  dan  masyarakat  umum)  dapat menyempaikan  aduan  secara  tertulis,  lisan
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
atau menggunakan bahasa isyarat ke kantor Komite.  Aduan  juga  dapat  disampaikan melalui email, telepon, SMS, WA, dan media sosial lainnya (tidak harus datang ke kantor, selanjutnya  Komite  yang  akan  proaktif mendatangi Penyandang Disabilitas).
b.  Mekanisme  pendampingan:  pendampingan dilakukan  setelah  ada  pengaduan  dan penyandang  disabilitas  atau  yang  mewakili mengisi  formulir  pengaduan.  Untuk kasus  yang  ada  aspek  pelanggaran  hak penyandang  disabilitas  maka  Komite  lang- sung  menindaklanjuti  dengan  melakukan pendampingan  sesuai  dengan  kebutuhan penyelesaian  kasus.  Untuk  aduan  yang tidak  ada  kaitannya  dengan  pelanggaran hak  penyandang  disabilitas,  maka  Komite melimpahkan ke Organisasi/ Lembaga lainnya yang sesuai.
2.  Upaya  kongkret  dari  Komite  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum  bagi  perempuan  disabilitas  korban kekerasan adalah melakukan kesepakatan bersama antara  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta  dengan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perlindungan  dan Pemenuhak  Hak  bagi  Penyandang  Disabilitas di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  tertanggal 28  September  2015.  Namun  kesepakatan bersama  yang  dimaksud  masih  sangat  umum bagi  penyandang  disabilitas  yang  berhadapan dengan  hukum  baik  korban  maupun  pelaku, sedangkan  khusus  bagi  perempuan  disabiltas korban  kekerasan,  Komite  Disabilitas  DIY  dalam kebijakan  internalnya  memberikan  perhatian khusus  diantaranya  mensosialisasikan  kepada para  pemangku  kepentingan  agar  membantu dan  memberikan  dukungan  kepada  perempuan disabilitas korban kekerasan termasuk juga bagi pihak kepolisian.
3.  Hambatan  yang  dihadapi  Komite  Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas dibagi menjadi dua  klasifikasi  yaitu  internal  dari  korban  dan eksternal:

## 1)  Internal korban:
Sebagian  korban,  keluarga  korban,  bahkan masyarakat  masih  ada  yang  menghendaki supaya kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas  tidak  diproses  secara  hukum dengan  alasan  malu,  merepotkan,  dan pesimis untuk mendapatkan keadilan.
2)  Eksternal korban
a.  Masyarakat masih menganggap penyan- dang  disabilitas  sebagai  kelompok yang  tidak  terlalu  penting  diperhatikan sehingga  apabila  terjadi  kekerasan apalagi kekerasan tersebut terjadi kepa- da  perempuan  disabilitas  cenderung kurang diperhatikan.
b.  Penegak  hukum  tidak  memahami bagaimana  berkomunikasi  dengan penyandang  disabilitas  dengan  berba- gai ragam disabilitasnya (terutama disa- bilitas intelektual, tuli, dan netra)
c.  Aksesibilitas  (fisik  maupun  nonfisik) bagi  penyandang  disabilitas  di  institusi penegak  hukum  masih  kurang  ketika mereka  ingin  mengakses  keadilan tentunya makin sulit.
Selain  hambatan  dilihat  dari  sisi  korban  juga hambatan  dari  sisi  keberadaan  Komite  Disabilitas DIY  itu  sendiri  yaitu  dalam  hal  keterbatasan  sarana dan  prasarana  dalam  menunjuang  kinerjanya  serta independesi komite yang masih terbatas.

## B.  Saran
1.  Sebaiknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa
Yogyakarta  lebih  membangun  jejering  dan komunikasi  dengan  lembaga-lembaga  penyedia layanan  bagi  perempuan  disabilitas  korban kekerasan  sehingga  peran  komite  khususnya dalam  perlindungan  hukum  dapat  berjalan dengan lebih efektif lagi.
2.  Perlu  adanya  sosialisasi  perihal  mekanisme  pe- ngaduan dan pendampingan kepada masyarakat umum  dan  lembaga-lembaga  penyedia  layanan bagi  perempuan  disabilitas  korban  kekerasan serta  mekanisme  monitoring  terhadap  kasus- kasu yang dilaporkan.
3.  Khusus  bagi  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  agar  dapat  lebih  memperhatikan keberadaan  dari  Komite  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas Daerah  Istimewa  Yogyakarta  baik  dalam  hal penguatan  kelembagaan  dalam  memfasilitasi sarana  dan  prasarana  pendukunya  serta memperkuat  posisinya  sebagaimana  kewe- nangannya  yang  diberikan  dalam  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun.

## Daftar Pustaka
Buku:
Anwar  C, Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Ins  Trans Publishing, Malang, 2008
Ellydar  Chaidir,  N egara  Hukum,  Demokrasi  dan Konstalasi  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Total Media, Pekanbaru, 2007
Majda Ek Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia  dari  UUD  1945  sampai  dengan Amandemen  UUD  1945  Tahun  2002, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
Mansour Fakih, 2008, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Nurul  Saadah  Adriani,  dkk,  2015, Mekanisme Pendampingan  Hukum  bagi  Perempuan  Disa- bilitas Korban Kekerasan , Yogyakarta, SAPDA
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum , Kencana Perdana Media Group, Jakarta
Rhona  K.  M.  Smith,  at.al,  2008, Hukum  Hak  Asasi Manusia , PUSHAM UII, Yogyakarta
Sri Wiyanti Eddyono, 2004, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi  CEDAW ,  Seri  Bahan  Bacaan  Kursus HAM  untuk  Pengacara  X  Tahun  2004,  ELSAM, Jakarta

## Data Elektronik
Catatan  Ketimpangan  Terhadap  Perempuan  di Indonesia Hari Perempuan Internasional 2016 oleh  Koalisi  Perempuan  Indonesia,  http:// www.koalisiperempuan.or.id/2016/03/07/ catatan-ketimpangan-terhadap-perempuan- di-indonesia-hari-perempuan-internasional- 2016 /
Pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas Terancam Ditolak pada http://www.
mediaindonesia.com/news/read/25204/ pembentukan-komisi-nasional-penyandang- disabilitas-terancam-ditolak/2016-01- 18#sthash.O84RdM48.dpuf
Pendidikan  ABK  dan  Inklusif  dalam  http:// pendidikanabk.blogspot.com/2011/10/ definisi-anak-berkebutuhan-khusus.htm l
Setia  Adi  Purwanta,  “Bagaimana  Aku  Menyebut Mereka,  Penyandang  Cacat,  Penyandang Disabilitas, Ataukah Difabel?” http:// komitedisabilitasdiy.blogspot.co.id/2015/12/ bagaimana-aku-menyebut-mereka.html

## Data lainnya
Andrie Irawan, 2014, Handout Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Subyek  dan  Sumber  Hukum  Hak Asasi  Manusia) ,  Fakultas  Hukum  Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta
Lembar  Fakta  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas Perempuan  Tahun  2014  “Kekerasan  Terhadap
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .
Perempuan:  Negara  Segera  Putus  Impunitas Pelaku”, Jakarta, 6 Maret 2015
Sutatik, Data Pelayanan Korban Kekerasan di P2TP2A “Arum  Dalu”  Kabupaten  Bantul  tahun  2013- 2015,  diolah  oleh  P2TP2A  “Arum  Dalu” Kabupaten Bantul, Bantul, 2 Desember 2015
Iin Suny Atmadja, Andrie Irawan . Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  . . .