https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 1, Juli 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua : Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun James Simanjuntak Abdul Karim Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 1, Juli 2021

## DAFTAR ISI ARTIKEL RISET
Konstantina Renyaan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten Biak Numfor 1-10 Perjaka Purba Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah 11-20 Emilia Kristine Oktavia Mniber Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Persetubuhan Anak  Dibawah  Umur  Wilayah  Hukum  Biak Numfor 21-33 Inosentius Teturan Perjanjian  Terapeutik  Terhadap  Pasien  Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor 34-44 TINJAUAN LITERATUR Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar Penerapan  Prinsip Strict  Liability dalam  Hukum Lingkungan  Internasional  dan  Nasional  Terkait Lingkungan Laut 45-54 RESENSI BUKU Yanuriansyah Arrasyid Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978- 623-6571-80-4 55-58
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v3i1.144

## Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut
Fikri Latukau 1 Syah Awaluddin Uar 2
1 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku 2 Institut Agama Islam Negeri Ambon
Correspondence Fikri Latukau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, E-mail: fikry.latukau@ombudsman.go.id

## Review Article

## Abstract
The  most  crucial  and  widely-discussed  issue  is  the  protection  of  the Marine Environment Preservation. This is closely related to the survival of marine biodiversity, including its natural resources for human needs, such  as  fisheries.  However,  many  human  activities  tend  to  be environmentally  unfriendly,  causing  the  marine  environment  polluted and  damaged.  The  basic  principles  are  contained  in  the  1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, so that these principles need reviewing based on their current condition. The purpose of this research is to examine the application of the strict liability  principle  according  to  international  and  national  law  on  the protection and preservation of the marine environment. As the principle excepting  Chapter  XII  on  the  Protection  and  Preservation,  the  1982 Law of the Sea Convention is not only restricted to cases of oil spills, which is the 1969 international convention Article 3 paragraph (1) as the legal basis. However, the Caledonian sky case having an impact on the threat  of  the  marine  environment  like  damaged  and  threatened  coral reefs, confirm a legal vacuum related to international conventions that regulate  the  strict  liability  principle  in  the  context  of  pollution  and environmental damage. Keywords : Marine Protection, Marine Environment Preservation, Strict Liability Principle, Compensation

## Abstrak
Isu  paling  krusial  dan  sering  menjadi  pembahasan  adalah  isu  terkait perlindungan  pelestarian  lingkungan  laut.  Hal  ini  sangat  berkaitan dengan  keberlangsungan  hidup  dari  keanekaragaman  hayati  di  laut, termasuk  sumber  daya  alamnya  untuk  kebutuhan  mansusia,  seperti perikanan. Tetapi, banyak aktivitas manusia yang cenderung tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan laut mengalami pencemaran dan kerusakan  lingkungan  laut.  Prinsip  dasar  diatas  tertuang  dalam  pada International  Convention  on  Civil  Liability  for  Oil  Pollution  Damage 1969, sehingga prinsip tersebut perlu diulas dan dilihat perkembangannya saat ini.  Tujuannya  penelitian  ini  adalah  mengkaji  penerapan  prinsip strict liability dalam hukum internasional hukum nasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Penerapan prinsip strict liability sebagai
prinsip  di  luar  Bab  XII  tentang  Perlindungan  dan  Pelestarian Lingkungan Laut, Konvensi Hukum Laut 1982 dalam perkembangannya  pada  konteks  hukum  laut  internasional  khususnya tidak hanya sebatas pada kasus-kasus tumpahan minyak saja, yang mana dasar hukumnya terambil dari konvensi international tahun 1969 Pasal 3 ayat (1). Tetapi, pada kasus lainnya yang berdampak pada terancamnya lingkungan laut, seperti pada Kasus Caledonian Sky yang intinya terumbu karang  sebagai  bagian  dari  lingkungan  laut  mengalami  kerusakan  dan terancam, sehingga masih adanya kekosongan hukum terkait konvensi internasional  yang  mengatur  prinsip strict  liability pada  konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.
Kata kunci : Perlindungan Laut, Pelestarian Lingkungan  Laut, Prinsip Strict Liability, Ganti Rugi.

## 1. PENDAHULUAN
Pembahasan yang sangat krusial berhubungan isu perlindungan laut dan pelestariannya, khususnya permasalahan  hukum  laut  internasional,  hukum  lingkungan  internasional  dan  nasional,  sebab menyangkut hajat kehidupan manusia. Hal ini bisa kita ketahui bahwa keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan manusia agar tetap bisa bertahan hidup dan kelestarian lingkungan hidup harus dilindungi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu sendiri. 1 Permasalahannya adalah bahwa dengan banyaknya aktivitas manusia di laut, yang cenderung tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan laut mengalami  gangguan  yang  berdampak  terhadap  kerusakan  lingkungan  dan  pencemaran  di  laut. kerusakan lingkungan dan pencemaran di laut berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati sebagai kebutuhan dasar penghidupan manusia dan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang  hidup  di  laut,  sehingga  negara-negara  dalam  hal  ini    perlu  membuat  produk  hukum  yang mengatur terkait Perlindungan laut dan Pelestariannya, yaitu dengan membuat Konvensi berkaitan dengan laut tahun 1982 dan juga perjanjian internasional lain yang terkait.
Pada dasarnya, prinsip-prinsip utama dari pengaturan atas Perlindungan lingkungan laut dan Pengelolaannya  bermuara  pada  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  yaitu  pada  Bab  12  berisi Perlindungan lingkungan laut dan Pelestariannya, antara lain; 2
a) Pasal 192 menegaskan tiap negara peserta wajib dalam melindungi, melestarikan lingkungan lautnya;
b) Pasal 193 menetapkan tiap negara memiliki hak dalam eksploitasi Sumber Daya Alam, namun dalam  pelaksanaannya  harus  berdampingan  terhadap  hukum  nasional  dan  pihak  yang berkewajiban untuk melaksanakannya.
c) Pasal 194 ayat (1) menetapkan tiap negara peserta wajib untuk menentukan sikap guna pencegahan, pengurangan dan cara menanggulangi pencemaran laut yang bermula dari salah satu sumber berdasarkkan Pasal 192; dan
1 Elli Louka, International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order (Cambridge University Press, 2006).
2 Dikdik Mohamad Sodik, “Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia” (Bandung: Refika Aditama, 2014), 243.
d) Pasal 197 menyatakan tiap negara wajib untuk bekerjasama dengan negara lain, baik global ataupun regional, yang bertujuan untuk merumuskan berbagai aturan, ketetapan, praktik, serta prosedur-prosedur  internasional  yang  direkomendasikan  guna  melindungi,  melestarikan lingkungan  laut.  Kerja  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  organisasi  internasional  yang mendapatkan kewenangan. 3
Di  samping  prinsip-prinsip  yang  mendasari  perihal perlindungan  laut  dan pelestariannya  dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terdapat Prinsip perlindungan lingkungan laut dan pelestariannya tertera di luar Konvensi Hukum Laut 1982, yakni Prinsip Strict Liability . Prinsip ini, khususnya di dalam rezim hukum laut internasional, terdapat pada Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969, yang mana mengharuskan kapal tanker yang telah menimbulkan kerugian terhadap negara pantai untuk memberikan ganti rugi. Maksud ganti rugi karena minyak yang ditumpahkan dari kapal pengangkut.
Prinsip Strict Liability merupakan prinsip hukum yang didasarkan pada perkembangan industri modern  serta  kecanggihannya  yang  memberikan  dampak  langsung  terhadap  kualitas keberlangsungan lingkungan dan kesehatan manusia. Prinsip tersebut dimaknai suatu keharusan bila di tinjau terkait dengan dampak yang akan ditumbulkan. Ciri utama tanggung jawa mutlak ialah tidak memerlukan suatu kesalahan. 4
Strict Liability sebagai suatu prinsip dapat pula dikatakan sebagai lex specialis dari berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab dalam prinsipnya dengan kata lain sebagai Liability Based on Fault yang  di  Indonesia  termasuk  dalam  pengecualian  dari  prinsip  yang  mengacu  pada  Pasal  1365 KUHPerdata. 5 Pada  prinsipnya  ganti  rugi  terkait  permasalahan  pencemaran  lingkungan  dan kerusakannya (khususnya di laut) memberikan rasa adil serta keamanan bagi calon korban terkait ketika terjadinya pencemaran dan kerusakan pelaku mengemban tanggung jawab dengan cara tidak mempersoalkan ada tidaknya unsur kesalahan pada pelaku, 6 sehingga prinsip ini dalam konteks perlindungan  laut  dan  pelestarian  lingkungan  dapat  didefinisikan  sebagai  prinsip  hukum  yang tanggung jawabnya dibebankan kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan laut tanpa adanya unsur kesalahan dan cukup dibuktikan adanya akibat atau dampak kerugian dari aktivitas di laut.
Terdapat Manfaat pada prinsip ini, LB Curzon mengatakan bahwa manfaat daripada Prinsip Strict Liability sangat diperlukan untuk 7 :
a) Diperlukan jaminan terkait aturan yang bersifat penting guna kesejahteraan masyarakat.
b) Sulitnya  mendapatkan  bukti  kesalahan  terhadap  tiap  pelanggaran  peraturan  berkaitan kesejahteraan rakyat.
c) Munculnya bahaya yang tinggi terhadap tiap pebuatan yang ditimbulkan.
Alasan-alasan  tersebut  oleh  LB  Curzon  didasarkan  pada  kesadaran  bahwa  semakin  sulit mendapatkan  bukti  atas  kasus  tertentu.  Sementara  perbuatan  yang  erat  dengan  tingkat  bahaya tinggi  mengancam  atau  merugikan  masyarakat.  prinsip strict  liability sebagai  sistem  hukum  dan
3 FX. Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
4 Maret Priyanta and Nadia Astriani, Buku Ajar Hukum Lingkungan (Bandung: Kalam Media, 2015).
5 Priyanta and Astriani.
6 Daud Silalahi and Kristanto, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia, (Bandung: Keni Media, 2015).
7 Nomensen Sinamo, Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).
prinsip hukum dalam hal ini menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggung- jawaban si pelaku pencemar. Prinsip tersebut teramat tepat sebab dalam penerapannya banyak yang telah  menjadi  korban  terlebih  masyarakat  disebabkan  lingkungan  yang  telah  tercemar.  Faktor terpenting  disini  dan  mungkin  sulit,  yaitu  bagaimana  korban  memperoleh  sejumlah  data  yang lengkap sebagai bahan pembuktian. 8
Dalam  konteks  hukum  internasional  terkait  lingkungan  laut,  terdapat  dalam  Konvensi Internasional  tentang  Tanggung  Jawab  Sipil  untuk  Kerusakan  Polusi  Minyak  1969  ini  pada dasarnya  mengatur  kegiatan  yang  khususnya  mengenai  pengangkutan  minyak  melalui  laut  yang menimbulkan  pencemaran.  Prinsip  hukum  yang  digunakan  dalam  hal  ganti  rugi  oleh  pelaku pencemar  lingkungan  laut  tersebut  adalah  prinsip strict  liability .  Memang  dalam  konvensi  ini, tidaklah  lugas  pengaturan  terkait  prinsip  tersebut,  namun  dalam  salah  satu  pasal,  secara  tidak langsung merujuk kepada Prinsip strict liability , seperti yang tertuang sebagai berikut: 9
“Except ad provide in paraghraph 2 and 3 on this article, the owner of a ship at the time of an incident or where the incident consists of series of occurences at the tie of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped been discharged from the ship as a result of the incident 10 ”
Kecuali telah ditentukan pada paraghraph 2 dan 3, insiden tersebut mengindikasikan pemilik kapal memiliki  serangkaian  kejadian  yakni  kejadian  pertama  harus  tanggung  jawab  penuh  atas pencemaran  laut  disebabkan  oleh  minyak. Prinsip  Strict  Liability atau  pemilik  kapal  (pelaku pencemar) atas timbulnya kerugian disebabkan oleh minyak yang diangkutnya dikecualikan dalam dua hal, yaitu: 11
a) Apabila terjadi force majeur (keadaan darurat yang memaksa dilakukannya suatu tindakan karena tidak ada alternatif lain).
b) Penyebab terjadinya kecelakaan kapal ialah kelalaian kewajiban negara pantai dalam pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas laut dan navigational aids lainnya dalam keadaan baik.
Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 resmi mendapat  penandatanganan  Pemerintah  Indonesia  sebagai  hasil  sidang  Konferensi  Hukum Internasional  tentang  Kerusakan  Polusi  Laut  di  Brussels  dan  diratifikasi  melalui  Keputusan Presiden No.18/1978. 12
Adapun  di  dalam  hukum  nasional  Indonesia  terkait  pengelolaan  lingkungan,  yakni  UU No.32/2009  menjelaskan  Perlindungan  lingkungan  hidup  dan  Pengelolaannya  ialah  undang- undang bersifat umum terkait lingkungan hidup, yang mana tidak terbatas apakah terdapat pemisah antara rezim lingkungan darat, laut, ataupun udara. Namun pada undang-undang ini mengatur pula terkait Prinsip Strict Liability . Hal ini diketahui pada Pasal 88 yang hanya sebatas kriteria jenis usaha dan/atau kegiatannya saja, antara lain:
8 Sinamo.
9 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2015).
10 Muhamad Akib, “Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 31.
11 Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional hlm 40 .
12 Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia .hlm 118
“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup bertanggung-jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. ”
Konteks pasal diatas, yang menjadi acuan adalah kriteria “akibat” dan “kegiatan”, sehingga selain pemahaman hakim terhadap ragam ketentuan insternasional dan nasional terkait zat berbahaya dan beracun  (B3)  atau toxic  substance ,  dan  limbah  B3 hazardous  waste ,  yang  menuntut  sikap  proaktif (keahlian menggali serta penemuan hukum) selaras dengan perkembangan IPTEK serta pelestarian lingkungan yang dibutuhkan dan dinamis.
Selain UU No. 32/2009 berisi Perlindungan lingungan hidup dan Pengelolaannya, terdapat undang-undang  lain  yang  didalamnya  mengatur  Prinsip Strict  Liability ,  yakni  UU  No.  5/1983 tentang  ZEE  Indonesia.  aturan  ini  berprinsip  dalam  hal  pembayaran  ganti  rugi  serta  dampak serangkaian  tindakan  di  wilayah  ZEE  Indonesia  yang  tidak  selaras  dengan  ketentuan  aturan Republik Indonesia dan hukum internasional yang relevan. Ketentua ini diatur berdasarkan Pasal 11 Bab 5 tentang ganti rugi yang menyebutkan:
a) memerhatikan  Batasan  maksimum  dalam  ganti  rugi,  siapa  saja  di  ZEE  Indonesia menyebabkan pencemaran lingkungan, laut atau sumber daya alam, harus bertanggung jawab secara mutlak termasuk biaya rehabilitasi lingkungan.
b) Mengecualikan  dalam  tanggung  jawab,  bilamana  yang  bersangkutan  mampu  untuk membuktikan  pencemaran  laut  terjadi  karena  kejadian  alam  yang  terjadi  karena  tanpa sepengetahuan  manusia,  dan  perbuatan  yang  disebabkan  oleh  pihak  lain  hingga  timbulnya kerusakan bersifat seluruhnya atau sebagian.
Jika  dikaitkan  dengan  asas  yang  kita  kenal  bahwa  jika  menegakan  suatu  aturan,  tentunya  harus diatur terlebih dahulu, kemudian mengunakan kepastian hukum dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. 13 Kewajiban suatu negara untuk menjalankan suatu konvensi internasional yang apabila telah dirativikasi oleh negara tersebut sehingga menjadi bagian dari negara pihak state parties perlu dijadikan bahan analisis juga. maka akan dijadikan rujukan atas asas tersebut sebagai bahan analisis dalam pembahasan artikel ini.
Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang prinsip strict liability , baik dari konvensi internasional  dan  undang-undang  terkait,  maka  prinsip  tersebut  mesti  diterapkan  pada permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut agar lingkungan laut semakin lestari dan perlu diulas lebih lanjut. 14 Berdasar hal tersebut beragam persoalan diatas memberikan suatu isyarat yang masih terhubunga dengan permasalahan hukum secara kompleks yang muncul karena tidanya hukum perihal pengaturan tentang prinsip strict liability terhadap kasus-kasus lingkungan laut selain karena  adanya  tumpahan  minyak  saja,  akan  tetapi  kasus-kasus  yang  merusak  dan  mencemari lingkungan  laut  internasional  laiinnya.  beberapa  permasalahan  yang  menjadi  pembahasan  pada tulisan ini ialah Bagaimana penerapan prinsip strict liability dalam hukum internasional terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut? Bagaimana perkembangan Prinsip Strict Liability di dalam hukum nasional Indonesia terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut?
13 Arasy Pradana Abdul Azis, “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus -Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): : 1-43, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908.
14 Imamulhadi Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 25, no. 3 (2013): 416 – 32, https://doi.org/10.22146/jmh.16070.
Tujuannya  penelitian  ini  adalah  mengkaji  penerapan  prinsip strict  liability dalam  hukum internasional  terkait  upaya  perlindungan  lingkungan  laut  dan  pelestariannya  dan perkembangan prinsip strict liability di dalam hukum nasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

## 2. PEMBAHASAN
2.1. Penerapan  Prinsip Strict Liability dalam Hukum Internasional terkait Lingkungan Laut
Terdapat  beberapa  kasus  yang  menunjukkan  bahwa  Prinsip Strict  Liability dapat  diterapkan  di lingkungan laut, antara lain Kasus Showa Maru, Kasus Alyarmourk, dan Kasus Caledonian Sky.

## Kasus Showa Maru
Kasus ini dipicu oleh karamnya kapal showa Maru wilayah Selat Malaka dan Singapura tahun 1975. Sejak kejadian tersebut terjadi peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan laut, termasuk pengaturan hukumnya. Dalam peristiwa tersebut kira- kira 7300 ton “844.000 galon” minyak bumi tumpah di laut Selat Malaka dan Singapura, peristiwa tersebut berdampak terhadap pencemaran di perairan  Singapura,  Malaysia,  dan  Indonesia.  Krena  Cuaca  buruk  yang  disertai  tiupan  angina kencang, tumpahan minyaknya dengan cepat menjangkau wilayah pesisir ketiga negara tersebut. 15
Pengaruh  pencemaran  yang  terjadi  di  Selat  Malaka  dan  Singapura  segera  dirasakan  para nelayan yang hidup di sepanjang pantai, terutama wilayah pesisir bagian timur Pulau  Sumatera, khususnya  perairan  pantai  Kepulauan  Riau  yang  memiliki  kekayaan  kehidupan  hayati.  Sifat lingkungan laut Indonesia dikenal memiliki ekosistem dan suekosistem yang kaya, seperti estuary, bakau,  dan  ragam  terumbu  karang.  Sebaliknya,  ekosistem  dan  sub-ekosistem  lingkungan  laut tersebut rentan terhadap perubahan yang bersifat langsung, terlebih zat yang masuk dalam kategori berbahaya seperti minyak bumi. Dampak perubahan sangan berpengaruh terhadap keseimbangan dan  produktivitas  keanekaragaman  hayati  laut  dan  mengancam  kehidupan  spesies  tersebut, termasuk kesejahteraan manusia di sekitarnya.

## Kasus Alyarmourk
Tahun 2015 lampau, musibah tumpahan minyak di Indonesia yang terjadi di perairan Indonesia sebelah barat daya, yakni wilayah selat malaka perbatasan Indonesia dan Singapura. Peristiwa terjadi pada  radius  11  mil  sebelah  timur  laut  Pedra  Branca  pulau  kecil  ujung  singapura.  Minyak  yang tumpah dikarenakan tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmourk dari Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas milik pemerintah Singapura. Tabrakan tersebut mengakibatkan lambung kapal Alyarmourk robek sehingga menyebabkan tumpahan minyak jenis Madura Crude Oil . Adapun berat tumpahan minyak tersebut sejumlah 4500 ton. 16
Tumpahan  minyak  dari  musibah  tersebut  mengakibatkan  pencemaran  lautan  sampai  batas wilayah perairan Indonesia. Pulau Bintan yang menjadi paling tercemar dari insiden tabrakan kapal tersebut,  karena  jarak  insiden  tersebut  hanya  sejauh  18,6  mil  laut  dari  pulau  Bintan.  Provinsi Kepulauan  Riau  melaporkan  pencemaran  limbah  akibat  insiden  tabrakan  kapal  dan  Wakil
15 Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2006).
16 Khair Ilham, “Tanggung Jawab Perusahaan Minyak Dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Di Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018).
Gubernur  Provinsi  Kepulauan  Riau  menyebut  tumpahan  minyak  membawa  yang  negative  di perairan Kepulauan Riau.

## Kasus Caledonian Sky
Caledonian Sky adalah merupakan Kapal yang menyediakan sejumlah destinasi wisata salah satunya adalah  Raja  Ampat.  Tercatat  sebanyak  3  kali  kapal  tersebut  telah  melakukan  pelayaran  di  Raja Ampat. Tetapi saat ke 4 tepatnya Maret 2017 mengalami karam yang berdampak rusaknya terumbu karang.  Ketika  insiden  terjadi,  Pemda  Raja  Ampat  secara  intens  berunding  Bersama  pihak Caledonian  Sky dan  berjanji  menanggung  segala  kerusakan  terumbu  sebab  karamnya  kapal. 17 Kronologinya sebagai berikut: 18
a) Tanggal 3 Maret 2017 pukul 23.00 WIT, kapal wisata MV Caledonian Sky dengan penumpang berjumlah 79 kru dan 102 pada bulan Maret 2017 tiba di perairan Yonwauprior. Distrik Moenmasar.
b) Karamnya kapal pukul 12.41 WIT. Penyebabnya ialah kapal yang berlayar berkecepatan 9,5 not kandas sehingga terjadi insiden rusaknya terumbu karang sedalam 5 meter di perairan Kri (Kampung Yenbuba). Kejadian tersebut termasuk Kawasan pemanfaatan konservasi daerah kepulauan Raja Ampat berdasarkan SK Nomor:36/KEPMEN-KP/2014 ditetapkan Kementerian laut dan perikanan.
c) Kapten kapal berdalih, karamnya kapal karena kapten hanya berfokus pada petunjuk GPS dan Radar. Sehingga tidak memperhitungkan volume air laut dan kondisi alam perairan sekitarnya.
d) Tim terkait tiba di lokasi Tepatnya pukul 16.00 WIT.
e) Kapal Tug Boat Audreyob tiba di lokasi Pukul 18.30 WIT untuk melakukan proses evakuasi kapal dan berhasil Pukul 23.15 WIT.
Pertama  yaitu  terkait  kasus  Showa  Maru  (1975)  dan  kasus  Alyarmourk  (2015)  di  Selat  Malaka, Prinsip Strict Liability diterapkan secara seketika ketika terjadinya kandas pada kapal-kapal tersebut dengan dibuktikan adanya tumpahan minyak yang jatuh ke laut sebagai akibat dari adanya tabrakan atau insiden. Artinya, tolak ukur penerapan prinsip tersebut dalam konteks pencemaran lingkungan l aut dan kerusakannya adalah “seketika” dan ini tidak terjadi atau tidak pernah diterapkan ketika prinsip tersebut diterapkan pada kasus lingkungan hidup yang ada pada rezim darat. Begitu juga dengan  Kasus Caledonian  Sky (2017)  yang  mana  ganti  ruginya  didasarkan  pada  Prinsip Strict Liability . 19 Menariknya adalah bahwa pada kasus ini pencemaran dan kerusakan lingkungan laut bukan karena tumpahan minyak (meskipun kesamaan dengan kasus Showa Maru dan Alyarmourk adalah  sama-sama  terjadinya  kandas  kapal),  namun  rusaknya  terumbu  karang  di  Raja  Ampat, dimana terumbu karang yang rusak dapat dikatakan pula sebagai persoalan lingkungan laut juga. Otoritas pemerintah Kabupaten Raja Ampat begitu cepatnya dalam upaya untuk menanggulangi
17 Cornelia Mirwantini Witomo et al., “Estimasi Kerugian Ekonomi Ke rusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal Caledonian Sky Di Raja Ampat,” MARINA: Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 3, no. 1 (2017): 8, http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/6483.
18 Dina A nisa, Diah Apriani, and Atika Sari, “Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal MV Caledonian Sky Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle,” Belli Ac Pacis 5, no. 2 (2019):
63 – 77, https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40027.
19 Muharuddin Muharuddin, Wahab Aznul Hidaya, and Jamaluddin Rumatiga, “Tang gungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat,” Justisi 6, no. 2 (2020): 64 – 76, https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949.
kasus tersebut, apalagi tempat kejadian tersebut di tempat yang telah dilindungi sebagai kawasan pemanfaatan  konservasi.  Maka,  permasalahan  pertama  ini  adalah  bahwa  penerapan  prinsip tanggung jawab mutlak ini di masing-masing rezim sangat berbeda.
Kedua, dalam konteks konvensi internasional, Kasus Caledonian Sky tidak dapat dikategorikan sebagai kasus yang dasar hukum terkait Prinsip Strict Liability diambil dari Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969, sedangkan kasus lingkungan ini  terjadi  di  rezim  laut  juga  dan  mengancam  terhadap  kelestarian  lingkungan  laut  itu  sendiri. Berarti, terjadi kekosongan hukum dalam hukum internasional khususnya yang mengatur terkait Prinsip Strict Liability yang dikenakan kepada kasus lingkungan laut selain tumpahan minyak.

## 2.2. Perkembangan  Prinsip Strict  Liability  dalam  Hukum  Nasional  Indonesia  Terkait Lingkungan Laut
Berkaitan  dengan  hukum  nasional  Indonesia  yang  mengatur  prinsip  tanggung  jawab  bersifat mutlak. Dalam UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia, pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak dapat terjadi apabila kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi pada wilayah laut masih dalam wilayah ZEE Indonesia bersifat segera. Di luar itu (dalam hal ini ketika masuk ke dalam laut teritorial Indonesia atau terjadi di dalam laut teritorial Indonesia), maka prinsip tanggung jawab  mutlak  berlaku  pada  Undang-Undang  No.  32/2009  yang  menjelaskan  Perlindungan lingkungan dan Pengelolaan Hidup. Persoalannya berkaitan dengan Undang-Undang No. 32/2009 menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan dalam Pasal 88 sifatnya masih sangat umum dan tidak secara spesifik, di sisi lain insiden yang berhubungan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tiap pimpinan memiliki penerapan yang berbeda. Terbukti dengan Kasus Caledonian Sky yang menurut penulis prinsip ini diterapkan pula secara seketika atau segera, sehingga undang-undang tersebut terkesan dipukul rata sama semua. Apalagi isi Pasal 88 terkait “menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3” terkesan lebih dominan pada rezim darat. Hal ini didasarkan bahwa limbah B3 dihasilkan di darat, biasanya di pabrik-pabrik yang aktivitasnya potensial akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan ganti ruginya secara penuh. Maka, undang-undang tersebut tidak ada pembagian secara spesifik terkait corak penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dari masing-masing rezim.

## 3. KESIMPULAN
Penerapan  Prinsip Strict  Liability sebagai  prinsip  di  luar  Bab  XII  terkait  Perlindungan  laut  dan Pelestarian  Lingkungan  Konvensi  Hukum  Laut  1982  dalam  perkembangannya  pada  konteks hukum laut internasional khususnya tidak hanya sebatas pada kasus-kasus tumpahan minyak saja, seperti kasus Showa Maru dan kasus Alyarmourk, yang mana dasar hukumnya dapat diambil dari Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 Pasal 3 ayat (1). Tetapi, juga pada kasus yang berdampak terhadap lingkungan laut berserta biota laut yang ada di dalamnya disebabkan karena aktivitas manusia selain tumpahan zat kimia seperti dalam Kasus Caledonian Sky yang intinya terumbu karang sebagai bagian dari lingkungan laut mengalami kerusakan dan terancam, sehingga masih adanya kekosongan hukum terkait konvensi internasional yang mengatur Prinsip Strict Liability pada konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang bukan  karena  tumpahan  minyak.  Perkembangan  penerapan  Prinsip Strict  Liability pada  hukum nasional  Indonesia  terlihat  bermasalah  khususnya  Undang-Undang  No.  32/2009  perihal Perlindungan  lingkungan  dan  Pengelolaannya,  Pasal  88  yang  terkesan  umum  dan  sama  untuk semua rezim (darat, laut, dan angkasa), sedangkan setiap rezim berdasarkan kasus-kasus yang ada
sangat berbeda model penerapannya, terutama kasus yang terjadi di rezim laut terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang penerapannya harus segera atau seketika.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Anisa, Dina, Diah Apriani, and Atika Sari. “Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal MV Caledonian Sky Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle.” Belli Ac Pacis 5, no. 2 (2019): 63 – 77. https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40027.
Azis, Arasy Pradana Abdul. “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus- Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 1-43. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908.
Imamulhadi, Imamulhadi. “Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 25, no. 3 (2013): 416 – 32. https://doi.org/10.22146/jmh.16070.
Muharuddin, Muharuddin, Wahab Aznul Hidaya, and Jamaluddin Rumatiga. “Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat.” Justisi 6, no. 2 (2020): 64 – 76. https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949.
Witomo, Cornelia Mirwantini, Maulana Firdaus, Permana Ari Soejarwo, and Umi Muawanah. “Estimasi Kerugian Ekonomi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal Caledonian Sky Di Raja Ampat.” MARINA: Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 3, no. 1 (2017): 8. http://ejournal- balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/6483.

## Tesis
Ilham, Khair. “Tanggung Jawab Perusahaan Minyak Dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Di Perbatasan Indone sia Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional.” Universitas Sumatera Utara, 2018.

## Buku
Akib, Muhamad. “Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional,” 31. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Erwin, Muhammad. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2015.
Louka, Elli. International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order . Cambridge University Press, 2006.
Priyanta, Maret, and Nadia Astriani. Buku Ajar Hukum Lingkungan . Bandung: Kalam Media, 2015. Samekto, FX. Adji. Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Silalahi, Daud. Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional . Jakarta: Percetakan Negara RI, 2006.
Silalahi, Daud, and Kristanto. Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia, . Bandung: Keni Media, 2015.
Sinamo, Nomensen. Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.
Sodik, Dikdik Mohamad. “Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia,” 243.
Bandung: Refika Aditama, 2014.