INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8283-8289 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Peran Pemimpin Indonesia dalam Membangun Ketahanan Negara
Rasji 1 ✉ , Inayah Ar Rohma 2 , Kesya Swietenia Maharani Imanto 3 , Nayla Putri Yandika 4
Universitas Tarumanegara
Email: rasji@fh.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Studi  ini  membahas  peran  pemimpin  Indonesia  dalam  membangun  ketahanan  negara,  fokus  pada keterlibatan strategis Presiden dalam memotivasi dan mengkoordinasikan upaya pertahanan nasional, terutama di perguruan tinggi. Presiden memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran bela negara  di  kalangan  mahasiswa  dan  masyarakat,  memastikan  perguruan  tinggi  berkontribusi  dalam pengembangan  teknologi  yang  mendukung  industri  pertahanan.  Pertahanan  nasional  bertujuan melindungi  warga  dan wilayah  sambil  meningkatkan kesejahteraan  umum,  menekankan  patriotisme melalui cinta tanah air dan keyakinan pada Pancasila serta UUD 1945. Koordinasi Presiden dalam upaya pertahanan  nasional,  termasuk  di  perguruan  tinggi,  sangat  penting  untuk  menanamkan  kesadaran pertahanan yang kuat terhadap berbagai ancaman, termasuk ideologi radikal. Prioritas pada program pendidikan dan sosialisasi bela negara esensial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Kesadaran Pertahanan, Bela Negara
Abstract
The study addresses the role of Indonesian leaders in building the country's resilience, focusing on the president's strategic involvement in motivating and coordinating national defense efforts, especially in universities. The president has an important role in raising awareness of bela negara among students and the public, ensuring the college contributes to the development of technologies that support the defense industry. National defense aims to protect citizens and territories while improving the general welfare,  emphasizing  patriotism  through  love  of  the  homeland  and  faith  in  Pancasila  and  the  1945 Constitution. Presidential coordination in national defense efforts, including in college, is critical to instill a  strong  defense  awareness  against  a  variety  of  threats,  including  radical  ideologies.  Priority  on education programs and socialization of essential state defense to maintain the sovereignty and security of Indonesia.
Keywords: National Resilience, Defense Awareness, Defend The Country

## PENDAHULUAN
Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi dan komunikasi terus maju sejalan dengan  evolusi  ideologi,  politik,  ekonomi,  dan  budaya  sosial.  Pertumbuhan  ilmu pengetahuan telah mengubah cara kita berinteraksi sosial, meningkatkan ketergantungan antar negara, komunitas, dan individu. Perubahan sosial cenderung terjadi secara bertahap dan tidak pernah secara radikal. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan  manusia,  menciptakan  masyarakat  yang  lebih  terbuka  dan  transparan. Keterbukaan ini membawa peluang dan risiko karena dapat membawa nilai-nilai universal, baik  yang  positif  maupun  negatif,  yang  memiliki  potensi  untuk  memengaruhi  nilai-nilai kehidupan  dan  menjadi  ancaman  bagi  Indonesia.  Ancaman  tersebut  mencakup  segala tindakan  yang  dianggap  mengancam  kedaulatan,  integritas  wilayah,  dan  keselamatan nasional. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kompleks dan dinamis, termasuk di Indonesia, membutuhkan penguatan sektor pertahanan dan keamanan melalui pembinaan bela negara yang melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pertahanan.
Globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  telah menciptakan transparansi global di mana batas-batas fisik kedaulatan negara tampaknya semakin tidak jelas, menciptakan gambaran dunia tanpa batas. Proses ini terus berkembang seiring  dengan  evolusi  ideologi,  politik,  ekonomi,  dan  budaya  sosial.  Kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  informasi  telah  memperkuat  interaksi  sosial  dan ketergantungan antar negara, komunitas, dan individu. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam konteks globalisasi telah mengubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai bidang, membuatnya menjadi fenomena yang kompleks. Perkembangan
teknologi telah menyederhanakan kegiatan manusia, menciptakan masyarakat global yang lebih  terbuka  dan  transparan.  Keterbukaan  ini  memfasilitasi  interaksi  antara  nilai-nilai universal  dengan  nilai-nilai  dasar  suatu  bangsa,  membentuk  jaringan  masyarakat  global yang saling terkait dan bergantung satu sama lain antar negara. Arus globalisasi yang kuat telah  mendorong  banyak  negara  untuk  menggunakan  pengaruh  soft  power  dan  smart power sebagai alternatif terhadap hard power, seperti kekuatan sosial dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi negara lain tanpa terlihat secara langsung. Oleh karena itu, Indonesia sebagai  negara  berdaulat  perlu  meningkatkan  kesadaran  bela  negara  untuk  melawan dampak negatif penetrasi global dari soft power dan smart power, guna mempertahankan keutuhan NKRI.
Presiden Indonesia adalah pemimpin tertinggi negara yang dipilih secara langsung oleh  rakyat untuk memimpin  pemerintahan nasional.  Presiden  memiliki tanggung jawab besar  dalam  menjalankan  pemerintahan,  mengambil  keputusan  strategis,  dan mengimplementasikan kebijakan untuk kemajuan dan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Selain  itu,  Presiden  juga  menjadi  simbol  persatuan  dan  kedaulatan  negara,  serta menjalankan peran diplomatik dalam hubungan internasional. Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo yang menjabat sejak 2014. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, tetapi juga terikat oleh aturan konstitusi dan mekanisme checks and balances untuk memastikan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Dalam  menghadapi  tantangan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  langkah-langkah diperlukan  untuk  memaksimalkan  peran  Pemimpin  sebagai  elemen  kunci  dalam membangun sistem pertahanan negara dalam konteks upaya bela negara. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Begitu pula, Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh  karena  itu,  strategi  dan  kebijakan konkret harus  diformulasikan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pencapaian tujuan ini, dukungan dari semua sektor dan elemen masyarakat diperlukan sebagai wujud dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya  bela  negara.  Dengan  meningkatkan  kesadaran  akan  bela  negara  di  kalangan Pemimpin, diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan negara secara keseluruhan.
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian normatif. Metode  normatif  merupakan  pendekatan  yang  berfokus  pada  analisis  terhadap  norma, aturan, hukum, dan konsep-konsep yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau kebijakan. Dalam  konteks  penelitian  ini,  metode  normatif  digunakan  untuk  menganalisis  peran pemimpin  Indonesia  dalam  membangun  ketahanan  negara  berdasarkan  norma-norma yang ada, seperti konstitusi, undang-undang,  dan kebijakan terkait pertahanan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran pemimpin dalam konteks hukum  dan  normatif  yang  berlaku,  serta  memberikan  landasan  teoritis  yang  kuat  untuk analisis dalam studi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pertahanan Negara dan Bela Negara
Pertahanan nasional merupakan upaya menyeluruh untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi seluruh warga dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan pendidikan, serta berkontribusi pada perdamaian global dan keadilan sosial. Tindakan  ini  melibatkan  pembangunan,  pemeliharaan,  dan  penggunaan  kekuatan pertahanan negara, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup, serta hukum nasional dan internasional.  Pertahanan  nasional  Indonesia  melibatkan  semua  elemen  warga  negara, wilayah,  dan  sumber  daya  nasional,  dan  diorganisasikan  secara  menyeluruh,  terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Pertahanan negara dilakukan dengan menyatukan komponen militer dan non-militer, seperti pertahanan sipil, dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Perkembangan lingkungan strategis, termasuk pertumbuhan ekonomi dan ancaman non- tradisional  seperti  terorisme,  mengharuskan  penyelenggaraan  pertahanan  negara  untuk mengikuti perkembangan tersebut. Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya bela negara, yang melibatkan aspek militer dan non-militer. Komponen  cadangan  merupakan  sumber  daya  nasional  yang  siap  digunakan  dalam keadaan darurat untuk memperkuat kekuatan pertahanan utama. Sementara itu, komponen pendukung mencakup sumber  daya nasional dan manusia yang  dapat  digunakan untuk memperkuat kekuatan militer dan cadangan. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara  yang  timbul  dari  rasa  cinta  kepada  negara  dan  keyakinan  pada  Pancasila  serta Konstitusi 1945.
Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan yang kuat untuk menghadapi potensi ancaman  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri,  mengingat  posisinya  yang  strategis  di
geopolitik  dan geostrategis.  Oleh  karena  itu,  bela  negara  penting  untuk  menjaga kedaulatan dan keamanan negara, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti teknologi, terorisme global, dan konflik regional. Upaya bela negara perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara.

## Peran Pemimpin dalam Pertahanan Negara
Presiden  sebagai  pemimpin  adalah  figur  yang  memiliki  peran  strategis  dalam menggerakkan  dan  mengarahkan  berbagai  sektor,  termasuk  dalam  memajukan  sistem pertahanan negara melalui penyelenggaraan bela negara. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  aspek  kehidupan  nasional, termasuk pendidikan tinggi, berkontribusi secara efektif dalam upaya pertahanan negara.
Presiden  sebagai  pemimpin  memiliki  peran  kunci  dalam  memotivasi  dan mengoordinasikan upaya bela negara di semua lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Mendorong kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa dan seluruh elemen  masyarakat  menjadi  salah  satu  agenda  penting  bagi  kepemimpinan  Presiden. Dengan  memotivasi  dan  memberikan  arahan  yang  jelas,  Presiden  dapat  membantu membentuk sikap dan perilaku yang kokoh dalam menjaga kedaulatan negara.
Selain itu, Presiden juga memiliki peran dalam memastikan bahwa perguruan tinggi tidak  hanya  berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan  yang menghasilkan  sumber  daya manusia berkualitas, tetapi juga sebagai pusat pengembangan teknologi yang mendukung industri pertahanan. Melalui kebijakan dan insentif yang tepat, Presiden dapat mendorong kerja  sama  antara  perguruan  tinggi  dan  industri  pertahanan  dalam  penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
Kesadaran bela negara yang ditanamkan kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat juga dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk  penetrasi  nilai-nilai  radikal  yang  dapat  mengancam  kedaulatan  dan  keutuhan wilayah  negara.  Presiden  perlu  memastikan  bahwa  program-program pendidikan  dan sosialisasi bela negara menjadi prioritas dalam upaya mencegah penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.

## SIMPULAN
Pertahanan  nasional  adalah  upaya  menyeluruh  untuk  mencapai  tujuan  nasional,
termasuk  melindungi  warga  dan  wilayah  Indonesia  serta  meningkatkan  kesejahteraan umum.  Bela  negara  merupakan  sikap  dan  perilaku  yang  didorong  oleh  cinta  kepada negara  dan  keyakinan  pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Upaya  bela  negara  menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara, termasuk melalui komponen militer dan non-militer seperti komponen cadangan dan pendukung.
Presiden sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam mengoordinasikan upaya bela negara di semua lapisan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Presiden juga bertanggung  jawab  untuk  memastikan perguruan  tinggi  tidak  hanya  sebagai  tempat pendidikan,  tetapi  juga  sebagai  pusat  pengembangan  teknologi  yang  mendukung pertahanan  negara.  Kesadaran  bela  negara  yang  ditanamkan  oleh  Presiden  kepada mahasiswa  dan masyarakat  dapat menjadi benteng  kuat  dalam menghadapi  berbagai ancaman

## DAFTAR PUSTAKA
Akviansah, M.D., Warto, W. and Musadad, A.A. (no date) ‘Transformasi Bahan Ajar Sejarah ke Arah Digital: Optimalisasi P embelajaran Sejarah di Era Technology Cybernetic’, in Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series, pp. 9 – 14.
ANDIANUS,  S.B.  (2022)  ‘PEMANFAATAN  YOUTUBE  SEBAGAI  MEDIA  PEMBELAJARAN ALTERBATIF BAGI SISWA- SISWI DI SMA NEGERI 1 INSANA’ .
Arif,  A.S.A.  (2022)  ‘Model  Blended  Learning  Sebagai  Inovasi  Terbarukan  Pembelajaran
Sejarah Di Era Pandemic Covid- 19’.
Batigin,  R.W.  (2023)  ‘PENGEMBANGAN  E -MODUL  IPA  BERBASIS  KEARIFAN  LOKAL  DI PAPUA  PADA  MATERI  INTERAKSI  MAKHLUK  HIDUP  DENGAN  LINGKUNGANNYA KELAS VII SMP/MTs’. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
Kuswanto, J. (2019) ‘Pengembangan modul interaktif pada mata pelajaran IPA terpadu kelas VIII’, Jurnal Media Infotama, 15(2).
Maharani, L. et al. (no date) ‘Transformasi Pengemba ngan Bahan Ajar PAI Berbasis Digital dan  Vak  Method  Dalam  Meningkatkan  Kognitif  Siswa’,  TA’DIBUNA:  Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(1), pp. 82 – 90.
Paputungan, F. (2022) ‘USE OF ONLINE LEARNING MEDIA TO SUPPORT DIGITAL NEEDS’,
Journal of Education and Culture (JEaC), 2(1), p. 1.
Purnasari,  P.D.  and  Sadewo,  Y.D.  (2021)  ‘Strategi  Pembelajaran  Pendidikan  Dasar  di Perbatasan Pada Era Digital’, Jurnal Basicedu, 5(5), pp. 3089– 3100.
Rozie, F. and Pratikno, A.S. (2023) Media Pembelajaran  Digital  dalam Pembelajaran  di Sekolah Dasar. Rena Cipta Mandiri.
Sutanto,  H.,  ENDASAH,  N.T.  and  SUNUSI,  M.U.H.S.  (2021)  ‘PENGEMBANGAN  MODUL AJAR  PERMESINAN  BANTU  PROGRAM  DIPLOMA  III  TEKNIKA  POLITEKNIK PELAYARAN SORONG’, JPB: Jurnal Patria Bahari, 1(1), pp. 24– 41.
Tekege, M. (2017) ‘Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran SMA YPPGI Nabire’, Jurnal FATEKSA: Jurnal Teknologi Dan Rekayasa, 2(1).
Tholkhah, I., Norman, E. and Nadiah, N. (2023) ‘Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama  Islam  Berbasis  Digi tal  pada  SD  Muhammadiyah  Bojonggede  Bogor’,  At -
Tadris: Journal of Islamic Education, 2(1), pp. 36 – 56.
Ulfah, U., Supriani, Y. and Arifudin, O. (2022) ‘Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi’, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(1), pp. 153 – 161.
Wahyuni, A.S.  (2021)  ‘Penerapan  model  hybrid  learning  dalam  PTM  terbatas  untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa’, Indonesian Journal of Educational Development (IJED), 2(3), pp. 472 – 481.
Wijaya,  E.Y.  et  al.  (2016)  ‘Transformasi  pendidikan  abad  21  seba gai  tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global’, in Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, pp. 263 – 278.