Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi
Dynamics of the Relationship Between  Supreme Court and Constitutional Court: Conflict and Collaboration Perspectives
El Renova Ed. Siregar, 1 Adya Paramita Prabandari 2
1 Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
1 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia elrenova@yahoo.com

## Abstract
This research aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in the context of justice in Indonesia, with a focus on potential inconsistencies in objectives that may occur due to the delegation of authority to review Regional Regulations (Perda) to the Supreme Court. The background to the problem includes the division of duties between the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as legal political dynamics that may influence the performance of the two institutions. The urgency of writing lies in the need to highlight the ambiguity of the Constitutional Court's objectives as guardian of the principles of the rule of law in the context of the existence of the Supreme Court which also has legal review authority. The research method used is normative juridical research, by analyzing various legal regulations and related Constitutional  Court  decisions.  The  novelty  of  the  research  lies  in  the  latest  review  of  political  and  legal dynamics  in  Indonesia.  The  research  results  show  the  need  to  improve  the  working  mechanisms  of  the Constitutional Court and Supreme Court so that they are in accordance with their respective purposes, as well as  maintaining  consistency  in  carrying  out  their  supervisory  function  over  the  constitutionality  of  the  law. Therefore, recommendations have been prepared to clarify the division of tasks between the two institutions in order to realize the principles of the rule of law more consistently and effectively.
Keywords: Legal Dynamics; Legal Institutions

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam  konteks  peradilan  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada potensi  inkonsistensi  tujuan  yang  mungkin  terjadi akibat  pelimpahan  wewenang  pengujian  Peraturan  Daerah  (Perda)  kepada  MA.  Latar  belakang  masalah meliputi  pembagian  tugas  antara  MK  dan  MA,  serta  dinamika  politik  hukum  yang  mungkin  memengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan untuk menyoroti ambiguitas tujuan MK  sebagai  penjaga  prinsip negara  hukum dalam  konteks  keberadaan  MA  yang  juga memiliki  kewenangan pengujian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai  peraturan  hukum  dan  putusan-putusan  MK  terkait.  Kebaharuan  penelitian  terletak  pada  tinjauan terbaru  terkait  dinamika  politik  dan  hukum  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perlunya penyempurnaan  mekanisme  kerja  MK  dan  MA  agar  sesuai  dengan  peruntukkannya  masing-masing,  serta menjaga  konsistensi  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  konstitusionalitas  hukum.  Oleh  karena itu,  disusun  rekomendasi  untuk  memperjelas  pembagian  tugas  antara  kedua  lembaga  tersebut  guna mewujudkan prinsip negara hukum secara lebih konsisten dan efektif.
Kata kunci: Dinamika Hukum; Lembaga Hukum
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  hukum  nasional  yang  berlaku  saat  ini  merupakan  sebuah  kerangka  kerja hukum  yang  memberikan  atau  menyediakan  aturan  yang  mengatur  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  yang  hidup  dalam  suatu  negara. 1 Dalam  sistem  hukum  nasional terdapat  lembaga-lembaga  yang  terlibat  untuk  mencapai  tujuan  memastikan  perlindungan terhadap hak yang dimiliki  oleh masyarakat  serta membangun kebijakan yang berkeadilan dan  menegakkan  hukum  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku. 2 Lembaga-lembaga  yang  terlibat  antara  lain  adalah  lembaga-lembaga  hukum  seperti legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif.
Salah  satu  lembaga  yang  memiliki  peran  dalam  penegakan  sistem  hukum  nasional adalah  MK.  MK  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukan  pengujian  terhadap undang-undang  dan  tindakan  atau  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan melakukan  penilaian  apakah  undang-undang  tersebut  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip konstitusi  yang  ada  di  Indonesia. 3 Selain  itu,  seperti  yang  dikutip  pada  penjelasan. 4 MK memiliki peran di mana jika terjadi permasalahan dengan perundang-undangan yang sudah ditetapkan  maka  MK  memiliki  tanggung  jawab  untuk  segera  melakukan  pengujian  materi terhadap  isi  undang-undang  tersebut.  Sebagai  lembaga  yang  independen,  MK  juga  akan terlibat  aktif  pada  proses  amandemen  untuk  menjaga  dan  memastikan  bahwa  perubahan- perubahan yang terjadi sesuai atau dapat mencerminkan prinsip konstitusi yang berlaku. 5
Permasalahan  yang  terjadi  di  MK  saat  ini  terutamanya  adalah  fakta  bahwa  MK  dan MA (MA) berada di puncak piramida tertinggi hukum Indonesia. Namun wewenang mereka menjadi  rancu karena MA memiliki wewenang  menguji  Perda dan MK  menguji  peraturan setingkat  undang  undang. 6 Hal  ini  menimbulkan  dualisme  penertiban  aturan  demi membentuk  sistem reechtstaat atau  negara  hukum  yang  berkedaulatan  serta  memberikan kepastian hukum pada rakyatnya. Selain itu, sistem pemilihan hakim MK yang masih heavy politics  perlu  dikaji  ulang  untuk  membentuk  sistem  yang  mampu  dipercaya  dan  memiliki reputasi yang baik.
Dalam hubungan antar lembaga nasional dan MK juga tidak jarang muncul dinamika yang  kompleks.  Potensi  dari  konflik  pada  kolaborasi  dari  MK  konsisten  terjadi.  Hal  ini menjadi ujian yang signifikan terutama pada konteksi kebijakan perundang-undangan yang
1 Sigit  Somadiyono,  “Perbandingan  Sistem  Hukum  Antara  Indonesia  Dan  Malaysia,” Wajah  Hukum 4,  no.  2 (2020): 414, https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243.
2 Widiatama,  Hadi  Mahmud,  and  Suparwi  Suparwi,  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar  Membangun  Negara Hukum Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 310, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
3 Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” Souvereignty 1, no. 4 (2022): 681–91.
4 Madaskolay  Viktoris  Dahoklory,  “Menilik  Arah  Politik  Perubahan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi,” Masalah-Masalah Hukum 50, no. 2 (2021): 222–31, https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231.
5 Jamaludin  Ghafur  et  al.,  “Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Mewujudkan  Amandemen  UUD  1945  Yang Berkualitas,” Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia 9,  no.  2  (2024):  1218–29,  https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v9i2.15255.
6 Diya  Ul  Akmal  and  Dea  Linta  Arlianti,  “Dinamika  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Dalam Implementasi  Pengujian  Undang-Undang  Di  Mahkamah  Konstitusi,” Mulawarman  Law  Review 7,  no.  1  (2022):  49–70, https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
memiliki  dampak  atau  melibatkan  hak-hak  individu.  Penerimaan  dari  putusan  Mahkamah Kontitusi  oleh  lembaga  hukum  yang  lain  akan  menjadi  elemen  penting  dalam keberlangsungan  dinamika  MK  dengan  lembaga  hukum  negara. 7 Selain  itu,  konteks  dan iklim  politik  serta  sosial  juga  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  interaksi  antara  MK dengan  lembaga  hukum  nasional  untuk  menciptakan  sistem  yang  responsif  serta  efektif dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. 8
Dalam memahami peran  MK, kita perlu melihat  realitas bahwa MK  adalah lembaga yag sangat powerful. Hal ini tertera jelas pada pasal 10 UU MK No. 24 tahun 2003. Bahkan kekuasaan MK dapat dikembangkan jauh hingga pembubaran partai politik serta memutus permasalahan  lembaga  lainnya.  Sifat powerful dari  MK  ini  pada  dasarnya  perlu  dikritisi. Kritik pada MK bukan berarti pelemahan MK melainkan menemukan titik ekuilibirium atau keseimbangan dari posisi MK ini. 9 Tanpa adanya titik keseimbangan, maka potensi konflik akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada  metode  juridis  normatif.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengevaluasi  serta melihat  potensi  kolaborasi  MK  dengan  lembaga  lembaga  hukum  lainnya  dengan  harapan akan  menemukan  keseimbangan  untuk  memulai  hubungan  kolaborasi  dan  menghindari konflik yang terjadi.

## 2. METODE
Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu  merupakan metode  yang  fokus  pada  pengamatan  yang  mendalam.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Dalam  penelitian  hukum  normatif, metode  penelitian  disusun  bertujuan  untuk  melakukan  analisa  terhadap  pertaruan  hukum, perundang-undangan dan juga  putusan yang diberikan atau ditetapkan oleh peradilan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum lainnya dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. 10
Dalam  penelitian  ini,  sumber  hukum  yang  diteliti  merupakan  sistem  hukum  dan peradilan  di  Indonesia  yang  sudah  diatur  oleh  undang-undang.  Dengan  menganalisa undang-undang  yang  relevan,  peneliti  bermaksud  untuk  menilai  atau  mengkaji  dinamika yang  akan  terjadi  antara  MK  dengan  lembaga  hukum  lain  yang  ada  di  sistem  hukum  di Indonesia.
7 Keisha Kalyana Mahdy and Waluyo, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN),” Souvereignty 1, no. 4 (2022): 654–64.
8 Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (2021): 001–021, https://doi.org/10.31078/jk1811.
9 Bimo  Fajar  Hantoro,  “Pembatasan  Yudisial  Dan  Perluasan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada,” Media Iuris 7, no. 1 (2024): 101–30, https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871.
10 B Juliardi et al., Metode Penelitian Hukum (Padang: Gita Lentera, 2023).
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pemahaman Umum Sistem Peradilan Indonesia
Mengutip  penjelasan  UU  No.  14  Tahun  1970, 11 yang  kemudian  diubah  berdasarkan UU  No.  35  Tahun  1999 12 maka  bagan  peradilan  di  Indonesia  dapat  disimpulkan  seperti pada Gambar 1. Bagan Peradilan di Indonesia, dimana berdasarkan bagan tersebut MA dan MK  tidak  berkaitan  atau  di  luar  strata  hukum  di  Indonesia  namun  masih  memiliki keterikatan  dengan  lembaga-lembaga  hukum  lainnya.  Bagan  ini  dijelaskan  sesuai  fungsi kepentingan  kepentingan  pada  umumnya  dan  tidak  dijelaskan  secara  menyeluruh.  Dapat kita lihat bahwa posisi MK berada setara dengan MA. 13 Namun MK sifat yang berbeda dari MA karena berdasarkan UU MK pasal 10, MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, hal ini memberikan kita gambaran uniknya peran MK yang bisa berpengaruh pada dua  aspek  sekaligus,  hal  ini  menimbulkan  dinamika  yang  unik  dengan  lembaga  hukum lainnya.  Sebelum  melakukan  analisa  lebih  lanjut,  penelitian  ini  menyediakan  rangkuman mengenai posisi dan hubungan MK sesuai degan diagram di bawah ini:
Gambar 1. Bagan Peradilan di Indonesia
11 Pemerintah  Indonesia,  “Undang-Undang  (UU)  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta, 1970).
12 Pemerintah  Indonesia,  “UU  No.  35  Tahun 1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970” (Jakarta, 1999).
13 Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui  Penegakan  Hukum  Progresif,” As-Siyasi :  Journal  of  Constitutional  Law 2,  no.  2  (2022):  193–218, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
Berdasarkan  Gambar  1.  Bagan  Peradilan  di  Indonesia,  sistem  peradilan  di  Indonesia terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki peran dan  fungsi masing-masing. 14 Salah satu lembaga kunci adalah MA, yang berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas  utamanya  mencakup  pengadilan  kasasi,  di  mana  MA  memeriksa  banding  terakhir atas  putusan  pengadilan  di  seluruh  Indonesia.  Selain  itu,  MA  juga  memiliki  peran  penting sebagai  pengawas  terhadap  sistem  peradilan  secara  menyeluruh,  termasuk  pengawasan terhadap etika dan disiplin hakim. Struktur internal MA mencakup Dewan Peradilan Agung, yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya peradilan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional  untuk  koordinasi  kegiatan  peradilan  nasional.  Dengan  demikian,  MA  memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.
Selain  MA,  MK  juga    merupakan  pengadilan  konstitusi  di  Indonesia.  Tugas  utama MK adalah menguji keberlakuan undang-undang terhadap norma-norma konstitusi. 15 Selain itu, MK memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum dan berperan  sebagai  lembaga  peradilan  dalam  sistem  hukum,  memastikan  keselarasan peraturan hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945. 16
Sistem  peradilan  umum  di  Indonesia  terdiri  dari  peradilan  sipil,  militer,  umum,  dan khusus.  Peradilan  sipil,  dalam  hierarki  yang  melibatkan  pengadilan  negeri,  pengadilan tinggi,  dan  MA  sebagai  tingkat  kasasi,  memutus  perkara-perkara  hak-hak  perdata. 17 Sementara  itu,  peradilan  militer  memutus  perkara-perkara  yang  berkaitan  dengan  hukum militer  dan  melibatkan  tingkatan  pengadilan  militer  tinggi,  pengadilan  militer,  dan pengadilan militer pertama. 18
Peradilan umum, yang juga terstruktur hierarki dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA sebagai tingkat kasasi, memutus perkara-perkara hukum pidana dan perdata. Di  sisi  lain,  peradilan  khusus  menangani  perkara-perkara  dengan  karakteristik  khusus, seperti  pengadilan  pajak,  dengan  kewenangan  sesuai  dengan  bidang  hukum  yang  menjadi fokusnya.
14 I  Kadek  Darma  Santosa,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “Pengaturan  Asas Oportunitas  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 9,  no.  1 (2021): 70–80.
15 Rio  Subandri,  “Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik 2, no. 1 (2024): 135–53.
16 Yesi  Imelda  and  Sandy  Wijaya,  “Analisis  Kewenangan  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Amandemen  Ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945  Dalam  Perspektif  Siyasah,” Medina-Te :  Jurnal  Studi  Islam 17,  no.  1 (2021): 52–72, https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.8777.
17 Audry  Zefanya  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman,  “Tolak  Ukur  Pemenuhan  Penguasaan  Fisik  Atas Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  441, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
18 Sabrina  Septiana  and  August  Hamonangan  P.,  “Kedudukan  Peradilan  Umum  Dan  Peradilan  Militer  Dalam Perkara  Koneksitas  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Publika 11,  no.  1  (2023):  108, https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8206.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama masuk dalam peradilan agama berhak memutuskan  perkara-perkara  hukum  keluarga  dan  agama. 19 Sementara  itu,  peradilan  tata usaha  negara,  yang  melibatkan  pengadilan  tata  usaha  negara,  pengadilan  tinggi  tata  usaha negara,  dan  MA  sebagai  tingkat  kasasi,  memutus  sengketa  administrasi  negara,  seperti sengketa  pelayanan  publik  dan  tata  ruang. 20 Keseluruhan  struktur  peradilan  ini mencerminkan  kompleksitas  dan  keragaman  dalam  menangani  berbagai  jenis  perkara  di Indonesia.

## 3.2 Konflik Fungsional Hukum
Konflik dapat terjadi antara MK dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam penelitian ini, fokus yang menjadi sorotan adalah perbedaan MA dan MK yang sebenarnya cukup jelas dalam  konsep  namun  dalam  praktik  banyak  terjadi  irisan  tugas  yang  mempersulit pelaksanaan tugas oleh kedua belah pihak. 21
Perbedaannya yang paling kentara adalah MA merupakan bagian dari sistem peradilan yang utuh hingga ke tingkat pengadilan negeri sementara MK berada di luar sistem tersebut. Hal  ini  sesuai  dengan  UUD  1945  Pasal  24  ayat  2  UUD  1945.  Permasalahan  yang  timbul adalah  kerancuan  posisi  antara  MA  dan  MK.  Penyelesaian  masalah  Pilkada  misalnya, diselesaikan di MK. Padahal pemaknaan MK sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa Pilkada.  Penjelasan  legal  yang  digunakan  adalah  bahwa  belum  ada  lembaga  peradilan khusus  yang  menangani  masalah  Pilkada  ini,  hal  tersebut  tertuang  pada  putusan  85/  PU- XX/2022.  Penjelasan  ini  secara  legal  memang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat namun  tidak  ada  juga  kejelasan  kapankah  lembaga  peradilan  khusus  sengketa  pemilu  ini akan  didirikan  sementara  tugas  MK  bukanlah  terkait  hal  tersebut.  Logika  hukum  yang digunakan untuk memberi wewenang MK untuk mengadili peradilan pemilu adalah karena MK merupakan lembaga yang keputusannya final dan mengikat. Dengan model pemikiran ini, maka terjadi dualisme kewenangan MA dan MK.
Potensi  konflik  lainnya  adalah  bahwa  MA  memiliki  wewenang  untuk  menilai  sah tidaknya  sebuah  Perda  dengan  konstitusi.  Tidak  ada  argumen  yang  kuat  mengapa  Perda harus diadili di MA dan tidak di MK? Padahal, perda juga dapat melanggar konstitusi dan tujuan  didirikannya  MK  adalah  memastikan  bahwa  keselarasan  hukum  antara  konstitusi hingga ke tingkat Perda terjalin dengan baik.
Logika hukum yang dibangun antara MA dan MK saat ini justru menunjukkan strata yaitu  seolah  olah  MA  dan  MK  tidak  sejajar.  MK  memiliki  wewenang  yang  lebih  tinggi sementara  MA  tidak.  Logika  hukum  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  prinsip  penegakkan hukum di Indonesia. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menegaskan pentingnya kepastian hukum yang ada di Indonesia untuk semua pihah, namun hal tersebut tidak terjadi.
19 Muhammad  Jazil  Rifqi,  “Perkembangan  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Pengadilan  Agama,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2020): 70–82, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935.
20 Abdul  Kadir  Jaelani,  “Implementasi  Daluarsa  Gugatan  Dalam  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di Indonesia,” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18, no. 2 (2020), https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090.
21 Alasman  Mpesau,  “Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 2, no. 2 (2021): 74–85.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
Ilustrasi  yang  dapat  kita  gunakan  adalah  ketika  Perda  dibuat  berdasarkan  UU.  UU tersebut  diuji  konstitusinya  oleh  MK,  namun  perda  tidak  serta  merta  dibatalkan.  Dengan demikian,  pelanggaran  konstitusi  tetap  terjadi. 22 Bahkan  kemudian  kita  mengenal  istilah Perda  Syariah  serta  Perda  Injil,  seolah  olah  Perda  tidak  dibuat  dengan  dasar  Pancasila. Istilah yang berkembang di masyarakat ini dalam ilmu komunikasi artinya secara top-down , masyarakat  merasakan  adanya  ketidakadilan  dalam  konstitusi.  Namun  ketika  dihadapkan pada masalah ini, pihak yang diserahi tanggung jawab adalah MA sementara MA by design bukan merupakan pihak yang seharusnya menguji undang undang.
Secara  desain,  MA  adalah  badan  hukum  yang  menjalankan  amanat in  dubio  pro  reo atau dalam keragu raguan, terdakwa harus benar benar dibuktikan kebersalahannya karena lebih  baik  membebaskan  satu  orang  bersalah  daripada  menghukum  satu  orang  yang  tidak bersalah.  Desain  dari  MA  adalah  mengkoreksi  kesalahan  kesalahan  yang  terjadi  pada lembaga  peradilan  di  bawahnya  untuk  menegakkan  keadilan  yang  diharapkan  dalam persepektif ideal, tidak dapat disanggah lagi dan benar benar memenuhi rasa keadilan.
Pemahaman mengapa desain MA tidak ditujukan untuk menguji undang undang dapat dilihat dari mekanisme pemilihan Hakim Agung. Berdasarkan UU MA yang terdiri dari UU no. 14 tahun 1985, UU no. 5 tahun 2004 serta UU no. 3 tahun 2009, ditegaskan bahwa MA dipilih oleh Komisi Yudisial.  Komisi Yudisial  memilih hakim agung dengan pertimbangan pengalaman  dan  juga  kemampuan  untuk  memahami  logika  hukum,  peraturan  perundang undangan  serta  faktor  faktor  terkait  lainnya  untuk  menghindari  pemidanaan  yang  tidak berkeadilan.  Dari  dasar  logika  hukum  inilah, by  design MA  tidak  dikhususkan  untuk menyelesaikan  permasalahan  konflik  perundang  undangan  namun  menjadi  lembaga korektor.
Sementara  itu,  MK  adalah  badan  yang  didesain  untuk  menjadi  pemutus  keabsahan undang  undang.  Dalam  pembentukan  komposisi  hakim  MK,  terdapat  perwakilan  dari berbagai  pihak  yaitu  pihak  eksekutif,  legislatif  dan  juga  yudikatif.  Hal  ini  sangat  berbeda dengan MA yang bertumpu pada perwakilan dan persepektif yudisial semata.
Penunjukkan hakim MK memiliki model dan ciri khas tersendiri. Penunjukkan hakim MK  (MK)  bersama  dengan  perwakilannya,  termasuk  perwakilan  dari  partai  politik, menandai  sebuah  perwujudan  yang  krusial  dalam  ranah  politik  hukum  di  Indonesia. Kehadiran  perwakilan  dari  partai  politik  menegaskan  bahwa  MK  tidak  hanya  merupakan lembaga  independen,  tetapi  juga  mencerminkan  inklusivitas  dalam  proses  pengambilan keputusan hukum yang berdampak luas. Sebagai bagian dari visi MK untuk menerjemahkan amanat  undang-undang  secara  holistik,  pendekatan  ini  menunjukkan  komitmen  untuk memahami  dan  mempertimbangkan  berbagai  sudut  pandang  yang  mungkin  ada  dalam sebuah isu hukum.
Dengan  demikian,  MK  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  interpretasi  hukumnya tidak  hanya  memihak  pada  satu  kepentingan,  melainkan  mencerminkan  aspirasi  dan
22 Tenri Wulan Aris, “Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi,” De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2 (2020): 142–52.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  ini,  unsur  demokrasi  menjadi pondasi  yang  penting,  karena  memungkinkan  partisipasi  aktif  dari  berbagai  pihak  dalam proses pembuatan keputusan hukum. Keputusan yang dihasilkan oleh MK diharapkan dapat diterima  secara  luas  oleh  semua  pihak,  karena  telah  melalui  proses  yang  inklusif  dan transparan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.
Dari  perbedaan  sistem  tersebut,  jelas  bahwa  MK  dan  MA  tidak  bisa  berbagi  tugas, justru  pembagian  tugas  dengan  sistem  sekarang  memastikan  bahwa  dua  belah  pihak  tidak dapat  saling  berfungsi  dengan  baik.  Permasalahan  UU  dan  Perda  adalah  salah  satu  aspek. Permasalahan  berikutnya  adalah  terkait  pengaturan  pada  lembaga  di  bawahnya.  MK memang tidak berwenang membuat undang undang, namun MK berhak memberi penafsiran dan juga sebenarnya berfungsi sebagai pihak mediator untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah fungsi fungsi peradilan yang masih bermasalah. Sebagai contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki sistem peradilan yang dikritisi banyak pihak karena pihak jaksa dan hakim berasal dari pihak yang sama.  Selanjutnya,  keberadaan  pengadilan  sengketa  pemilu  sebenarnya  amat  dibutuhkan namun hingga kini belum ada indikasi pembahasannya dalam UU Pemilu terbaru. Masalah lainnya  yang  dapat  kita  lihat  adalah  perdebatan  di  pihak  masyarakat  ketika  MK  memberi penafsiran pada UU Pemilu berdasarkan pandangannya yang kemudian dianggap menyalahi aturan  MK  yang  seharusnya  hanya  bisa  memberi  perintah  menerima  atau  menolak permohonan serta memberikan perintah.

## 3.3 Konflik dan Kolaborasi
Penyelesaian  konflik  dapat  dimulai  dengan  DPR  memulai  proses  untuk  kembali membahas  posisi  MK  (MK)  dan  MA  (MA),  serta  mengubah  paradigma  yang  menyatakan bahwa  kedua  badan  ini  memiliki  tugas  yang  mirip.  Secara  historis  dan  desain institusionalnya, MK dan MA memiliki peran yang sangat berbeda. MK bertanggung jawab atas penafsiran Konstitusi dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional,  sedangkan  MA  adalah  pengadilan  tertinggi  dalam  sistem  peradilan  umum yang bertugas memastikan penerapan hukum yang adil dan setara di semua tingkatan.
Pemahaman yang keliru tentang peran keduanya dapat menyebabkan tumpang tindih dalam  wewenang  dan  konflik  institusional  yang  merugikan  bagi  kestabilan  sistem  hukum. DPR dapat memimpin upaya untuk mengkaji ulang kerangka kerja kedua lembaga ini dan memperjelas peran serta wewenang masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
Langkah-langkah konkret dapat meliputi penyusunan undang-undang yang lebih rinci dan  jelas  mengenai  tugas,  wewenang,  dan  batasan  kerja  MK  dan  MA.  Selain  itu, pendekatan  dialogis  antara  DPR,  MK,  dan  MA  perlu  ditingkatkan  untuk  memastikan pemahaman  yang  sama  tentang  peran  masing-masing  lembaga  serta  untuk  memperkuat kerja sama dalam menjaga keseimbangan dan checks and balances dalam sistem peradilan.
Dengan  merombak  paradigma  yang  keliru  dan  memperkuat  pemahaman  yang  benar tentang peran MK dan  MA, dapat  diharapkan terciptanya lingkungan yang lebih harmonis
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
dan  efektif  dalam  penegakan  hukum,  serta  penghindaran  konflik  yang  tidak  perlu  antara lembaga-lembaga tersebut.
Perubahan  dapat  dimulai  dari  MK,  MK  sebagai  lembaga superbody yang  mewakili berbagai  kalangan  memiliki  potensi  besar  untuk  memulai  proses self-criticism yang konstruktif  terhadap  dirinya  sendiri.  Dalam  kerangka  ini,  perlu  diakui  bahwa  dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  pembagian  kekuasaan  di  dalam  lembaga  peradilan  tidak pernah  dibahas  secara  mendalam.  Meskipun  terdapat  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  yang  mengatur  secara  umum  mengenai  peradilan  di  Indonesia  (UU  No.  48 Tahun 2009), namun masih terdapat ruang untuk pembenahan lebih lanjut, khususnya dalam konteks peran dan fungsi MK sebagai lembaga konstitusional.
MK  dapat  mengambil  inisiatif  yang  progresif  dengan  menjadi  teladan  dalam melakukan  koreksi  terhadap  dirinya  sendiri.  Langkah  ini  tidak  hanya  akan  memperkuat legitimasi  dan  kredibilitas  MK  sebagai  lembaga  penegak  konstitusi,  tetapi  juga  dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam harmonisasi lembaga peradilan di Indonesia.
MK aalam melakukan koreksi, dapat mengawali proses dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis kelemahan atau potensi peningkatan dalam sistem peradilan yang diterapkan. Hal ini meliputi keselarasan model peradilan yang digunakan, pemenuhan hak- hak  dari  semua  pihak  dan stakeholders yang  terlibat  dalam  proses  peradilan,  serta penyelarasan dengan model peradilan yang diakui secara universal.
Dengan  pendekatan  yang  inklusif  dan  progresif,  MK  dapat  membuka  ruang  bagi partisipasi  aktif  dari  berbagai  pihak  termasuk  akademisi,  praktisi  hukum,  dan  masyarakat sipil  dalam  proses  koreksi  tersebut.  Proses  koreksi  yang  dilakukan  oleh  MK  tidak  hanya akan  menjadi  langkah  menuju  perbaikan  internal,  tetapi  juga  merupakan  upaya  untuk memperkuat  fondasi  peradilan  yang  adil,  transparan,  dan  efektif  bagi  semua  pihak  yang terlibat. Sehingga, MK dapat menjelma menjadi lembaga yang lebih responsif dan relevan dalam memenuhi tuntutan hukum dan keadilan dalam masyarakat Indonesia.

## 4. PENUTUP
Secara  keseluruhan,  sistem  peradilan  di  Indonesia  memiliki  struktur  yang  kompleks, melibatkan berbagai lembaga dengan peran dan fungsi yang berbeda. MA sebagai lembaga peradilan  tertinggi  berperan  dalam  pengadilan  kasasi  dan  pengawasan  terhadap  sistem peradilan  secara  menyeluruh.  Di  sisi  lain,  MK  berperan  sebagai  pengadilan  konstitusi dengan  tugas  menguji  keberlakuan  undang-undang  terhadap  norma-norma  konstitusi  dan menyelesaikan  sengketa  hasil  pemilihan  umum.  Namun,  terdapat  potensi  konflik  antara kedua  lembaga  tersebut,  terutama  dalam  konteks dual  chamber pengaturan  perundang- undangan  yang  dapat  menciptakan  ketidakpastian  hukum.  Potensi  konflik  diperparah  oleh sistem  pemilihan  hakim  MK  yang  kontroversial,  memungkinkan  pengaruh  politik  yang signifikan.  Kekhawatiran  akan  independensi  MK  dan  potensi  campur  tangan  politik  serta korupsi  dapat  merugikan  kepercayaan  publik  pada  lembaga  tersebut.  Meskipun  demikian, ada peluang kolaborasi antara MK dan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Revisi Undang- Undang  MK  untuk  menyelaraskan  posisi  dan  kewenangan  MK  dengan  lembaga  peradilan
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
lainnya  dapat  menjadi  langkah  awal.  Kolaborasi  ini,  melalui  dialog  dan  koordinasi, diharapkan  dapat  mencapai  interpretasi  hukum  yang  lebih  baik,  meminimalisir  potensi konflik, dan memastikan pelaksanaan keadilan yang efektif. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan, pemilihan hakim  MK, dan kerangka kerja hukum dapat menjadi langkah krusial  dalam  mengatasi  potensi  konflik  dan  meningkatkan  integritas  serta  efektivitas lembaga peradilan di Indonesia. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal,  Diya  Ul,  and  Dea  Linta  Arlianti.  “Dinamika  Perlindungan  Hak  Konstitusional Warga  Negara  Dalam  Implementasi  Pengujian  Undang-Undang  Di  Mahkamah Konstitusi.” Mulawarman Law Review 7, no. 1 (2022): 49–70. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.
Aris,  Tenri  Wulan.  “Urgensi  Judicial  Review  Satu Atap  Oleh  Mahkamah  Konstitusi.” De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2 (2020): 142–52.
Dahoklory,  Madaskolay  Viktoris.  “Menilik  Arah  Politik  Perubahan  Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi.” Masalah-Masalah  Hukum 50,  no.  2  (2021):  222–31. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231.
Ghafur,  Jamaludin, A Ariyanto,  M  Muslim,  N  Gani,  J  Puspitaningrum,  and  M. A  Hamid. “Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Mewujudkan  Amandemen  UUD  1945  Yang Berkualitas.” Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia 9,  no.  2  (2024):  1218–29. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15255.
Hantoro,  Bimo  Fajar.  “Pembatasan  Yudisial  Dan  Perluasan  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Memutus  Sengketa  Hasil  Pilkada.” Media  Iuris 7,  no.  1  (2024): 101–30. https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871.
Idul Rishan. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (2021): 001–021. https://doi.org/10.31078/jk1811. Imelda, Yesi, and Sandy Wijaya. “Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen  Ketiga Undang-Undang  Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasah.” Medina-Te :
Jurnal Studi Islam 17, no. 1 (2021): 52–72. https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.8777.
Jaelani,  Abdul  Kadir.  “Implementasi  Daluarsa  Gugatan  Dalam  Putusan  Peradilan  Tata Usaha Negara Di  Indonesia.” Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian  Hukum 18, no. 2 (2020). https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090.
Juliardi, B, Y. B Runtunuwu, M. H Musthofa, A. D TL, A Asriyani, R. M Hazmi, M. A. F Syahril, T. E Saputra, Z Arman, and M. A Rauf. Metode Penelitian Hukum . Padang: Gita Lentera, 2023.
Mahdy,  Keisha  Kalyana,  and  Waluyo.  “Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara  (SKLN).” Souvereignty 1,  no.  4 (2022): 654–64.
Mpesau, Alasman. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi  Ditinjau  Dari  Perspektif  Sistem  Peradilan  Indonesia.” Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 2, no. 2 (2021): 74–85.
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi El Renova Ed. Siregar, Adya Paramita Prabandari
e-ISSN: 2621-4105
Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.” Jakarta, 1970.
———.  “UU  No.  35  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1970.” Jakarta, 1999.
Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga  Islam 7,  no.  1  (2020): 70–82. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935.
Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada  Pemilu  2024  Melalui  Penegakan  Hukum  Progresif.” As-Siyasi :  Journal  of Constitutional  Law 2,  no.  2  (2022):  193–218.  https://doi.org/10.24042/as- siyasi.v2i2.14948.
Santosa,  I  Kadek  Darma,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku. “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 1 (2021): 70–80.
Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” Souvereignty 1, no. 4 (2022): 681–91. Septiana, Sabrina, and August Hamonangan P. “Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan
Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Jurnal
Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 108.
https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8206.
Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia.” Wajah Hukum 4, no. 2 (2020): 414. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243. Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang  Persyaratan  Batas  Usia  Pencalonan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden.” Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik 2, no. 1 (2024): 135–53. Widiatama,  Hadi  Mahmud,  and  Suparwi  Suparwi.  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020): 310. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
Zefanya,  Audry,  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman.  “Tolak  Ukur  Pemenuhan Penguasaan  Fisik  Atas  Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang Tanah.”
Jurnal USM Law
Review 5, no. 2 (2022): 441. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.