## Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)
Dwian Hartomi Akta Padma Eldo 1 , Dyah Mutiarin 2

## ABSTRAK
Sampai  saat  sekarang  ini  masalah  pelayanan  publik  menjadi  perhatian  bersama,  dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan  publik  saat  ini  sudah  menjadi  tuntutan  yang  harus  dijalankan  oleh  penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah  Pusat ataupun Pemerintah Daerah.  Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat  dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat  literatur  yang  tinggi  masyarakat  telah  mengerti  dan  paham  mengenai  hak  dan kewajiban  mereka  dalam  pelayanan  publik.  Demi  meningkatkan  kualitas  pelayanan  maka Pemerintah  Kecamatan  Tegalrejo  Kota  Yogyakarta  melakukan  sebuah  upaya  inovasi pelayanan  yang  diberinama  Kamis-Jum’at  tambah  tiga  jam  atau  dikenal  dengan  istilah “Kumis Mbah Tejo”. Penelitian ini  bertujuan untuk  melihat bagaimana pengimplementasian dari  konsep Best  practice didalam  inovasi  pelayanan  dengan  mencoba  menganalisis  dengan unsur-unsur  dari Impact , partnership , sustainability,  leadership dan transferability. Teknik pengumpulan  data  penulis  mencoba  melakukan  dengan  cara  wawancara  kepada  pihak  yang terkait.  Untuk  kesimpulan  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  adalah  inovasi  pelayanan yang ada mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan  langsung  serta  yang  menarik  adalah  untuk  mendapatkan  kepuasan  masyarakat dalam  inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” ini  tanpa  perlu  semua  unsur  yang  menjadi landasan analisis terpenuhi dengan baik.

## Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemeritah Kecamatan

## ABSTRACT
Until  now  the  problem  of  public  services  is  a  common  concern,  it  takes  a  formula  in  the  form  of innovation so that public services are better. Today's public service innovation has become a demand that must  be  carried  out  by  service  providers,  whether  it  is  arranged  by  the  Central  Government  or  the Regional Government. Every Government agency is required to improve public services to the public in the  form  of  existing  innovations.  The  culture  of  innovation  must  be  inherent  in  the  government  that organizes  services  that  must  be  dynamic  and  always  evolves  because  nowadays  with  a  high  level  of literature  the  community  understands  and  understands  their  rights  and  obligations  in  public  services.  In
1 Dwian_hartomi@yahoo.com
2 Mutiarin@yahoo.com
order to improve the quality of service, the Tegalrejo Sub district Government of the City of Yogyakarta conducted  an  innovative  service  effort  called  Thursday-Friday  added  three  hours  or  known  as  "Kumis Mbah  Tejo".  This  study  aims  to  see  how  the  implementation  of  the  Best  practice  concept  in  service innovation  by  trying  to  analyze  with  the  elements  of  Impact,  partnership,  sustainability,  leadership  and transferability. Data collection techniques the author tries to do by interviewing the parties concerned. The conclusions  obtained  in  this  study  are  that  service  innovation  is  getting  a  good  response  from  the community  because  the  impact  of  this  innovation  can  be  felt  directly  and  what's  interesting  is  to  get community  satisfaction  in  this  "Mustache  Mbah  Tejo"  service  innovation  without  the  need  for  all  the elements that become the foundation analysis is well fulfilled.
Key word : Innovation, Public Service, Sub district Governmental

## A. PENDAHULUAN
Pasca  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (PAN-RB)  No.  15  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Umum  Reformasi Birokrasi  menunjukkan  keseriusan  pemerintah dalam  langkah  awal  terhadap  penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Semua lembaga negara baik  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah  harus berbenah  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan yang  diberikan  kepada  masayarakat  demi tercapainya keinginan dan cita-cita dari reformasi  birokrasi  itu  sendiri.  Pemerintah semakin  serius  dalam  pembenahan  tata  kelola pemerintahan  saat  ini  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  (PP)  Nomor  81  tahun  2010 tentang Grand  Desain Reformasi  Birokrasi 2010-2025 yang menjadi landasan bagi Kemen- trian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan  reformasi  birokrasi  dalam  rangka mewujudkan  tata  kelola  pemerin-tahan  yang baik.
Capaian  dalam  reformasi  birokrasi adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang terbebas  dari  KKN,  peningkatan  kapasistas  dan akuntabilitas  serta  penguatan  orientasi  ke  arah peningkatan  pelayanan  publik  yang  dilakukan. Tujuan  tersebut  menjadikan  reformasi  birokrasi sebagai  langkah  pada  tataran  hulu,  yakni langkah  preventif  yang  prakteknya  di  negara- negara berkembang dan industri baru jauh lebih efektif  dan  berdampak  panjang  dibandingkan dengan  aksi  pemberantasan  korupsi  secara kuratif (Klitgaard, 1998).
Komitmen  terkait  Reformasi  Birok-rasi tidak  hanya  pada  tataran  pemerintah  pusat, namun  sampai  kepada  Pemerintahan  terendah sekalipun harus mulai menata sistem tata kelola pemerintahanya  yang  mampu  mengedepankan kepentingan  dan  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  termasuk  Pemerintahan  Kecamatan Seka-lipun.  Meskipun  Pemerintah  Kecamatan bukan  garda  terakhir  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik,  namun  peran  pemerintah kecamatan  sangat  penting  sebagai  kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten.
Peningkatan  pelayanan  publik (public service) harus  mendapatkan  perhatian  utama dari  pemerintah,  karena  pelayanan  publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat social  rihgts ataupun fundamental rights (Holle, 2011). Pemerintah jangan sampai mengenyampingkan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat  dalam  mendapatkan  pelayanan  yang terbaik,  karena  tugas  dan  fungsi  negara  adalah melindungi  rakyat  dan  memenuhi  segala kebutuhannya  demi  tercapai  kesejahteraan sosial.  Penolakan  atau  penyimpangan  peme- rintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah bertentangan dalam UUD 1945
Pada  tahun  2015  Ombudsman  RI Mencatat  ada  sebanyak  6.859  masalah  yang terjadi  dalam  pelayanan  publik  dari  seluruh wilayah Indonesia (Laporan Tahunan Ombudsman RI, Tahun 2015), itupun baru yang dilaporkan,  belum  masalah  pelayanan  yang belum  dilaporkan.  Laporan  tahunan  2015 Ombudsman pada bagian penanganan
pengaduan  masyarakat  dapat  dilihat  pada gambar 1 dibawah ini :

## Gambar 1
Laporan Pengaduan
Masyarakat Terhadap

## Pelayanan Publik

## Sumber : Buku Laporan Tahunan 2015 Ombudsman RI. hal 18
Pada  gambar  hasil  laporan    Ombudsman pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun ternyata pelayanan publik di Indonesia tidak  ada  perubahan  untuk  memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mulai dari  tahun  2013  sampai  tahun  2015  terlihat bahwa laporan masyarakat kepada Ombudsman selalu  meningkat,  peningkatan  tersebut  jika dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu  : Pertama ,  semakin  tingginya  kesadaran masyarakat  terhadap  hak  yang  dimilikinya terhadap pelayanan  yang diberikan pemerintah. Kedua ,  karena  pemerintah  sebagai  penye- lenggara  pelayanan  tidak  benar-benar  men- jalankan  amanat  dalam  UU  No.  25  tahun  2009 tentang Standard Pelayanan Minimal. Beberapa faktor tersebut yang menjadikan selalu meningkatnya laporan terhadap kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan publik.
Salah  satu  proses  yang  terpenting  dalam upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  pelayanan  publik  itu  ialah  dengan melakukan  sebuah  terobosan  inovasi.  Pada umumnya  inovasi  sering  kali  diterjemahkan sebagai  penemuan  hal  baru,  namun  sebenarnya aspek  “kebaruan”  dalam  inovasi  sangat ditekankan  untuk  inovasi  pada  sektor  swasta. Saat  ini  nilai  sektor  bisnis  memang  saatnya
diadopsi  oleh  sektor  Pemerintah “Corporate Values” ,  belakangan  bukan  hanya  mewabah dalam institusi korporasi, melainkan juga dalam dunia  pemerintah.  Walaupun  inovasi  saat  ini masih  ada  yang  pro  dan  kontra  akan  tetapi apabila inovasi tidak dilakukan maka tidak akan pernah  ada  pembaharuan  atau  perubahan (Kasali, 2012).
Inovasi pada sektor publik lebih ditekankan  pada  aspek  “perbaikan”  yang dihasilkan  dari  kegiatan  inovasi  tersebut,  yaitu pemerintah  mampu  memberikan  pelayanan publik  secara  lebih  efektif,  efesien  dan berkualitas,  murah  dan  terjangkau  sesuai kebutuhan  masyarakat.  Inovasi  di  sektor  publik merupakan  salah  satu  jalan  atau  bahkan “breakthrough” untuk  mengatasi  kemacetan dan kebutuhan organisasi di sektor publik.
Selain  menjalankan  Pelayanan  yang maksimal  baik  Pemerintah  pusat  maupun Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan  inovasi  dalam  sektor  publik  dengan area  yang  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan Presiden  (PP)      Nomor  81  tahun  2010  tentang Grand  Desain Reformasi  Birokrasi  2010-2025. Saat  ini  Inovasi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  tidak  hanya  dilakukan ditingkat pusat saja, namun ditingkat kecamatan juga  diperlukan  sebuah  Inovasi  pelayanan  agar mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  pada bidang  pelayanan  publik.  Kecamatan  Tegalrejo merupakan  salah  satu  Kecamatan  yang  ada  di Kota  Yogyakarta.  Kecamatan    Tegalrejo menjadi    sorotan    tersendiri  oleh  masyarakat karena  inovasi  pelayanan  yang  dilakuan  oleh pemerintah Kecamatan Tegalrejo.
Pada  umumnya  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dilak- sanakan  pada  hari  kerja  yaitu  senin  sampai jum’at  yang setiap harinya dibatasi hanya 8 jam saja.  Pelayanan  publik  pada  hakekatnya memiliki  tujuan  untuk  memuaskan  atau  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  atau  pelanggan pada  umumnya  (Juliantara,  2005).  Untuk mencapai  hal  ini  diperlukan  kualitas  pelayanan
yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat.  Tambahan  jam  pelayanan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Tegal- rejo  merupakan  sebuah  inovasi  yang  dilakukan untuk  menjawab  dari  kebutuhan  masyarakat  di wilayah Tegalrejo.
Inovasi  pelayanan  dengan  menambah jam  pelayanan  yang  ada  setiap  Kamis-Jumat selama 3 jam per hari atau lebih dikenal dengan “Kumis Mbah Tejo”. Inovasi  pelayanan Kumis Mbah  Tejo ini  mulai  diberlakukan  November 2015,  dan  pada  saat  itu  program  ini  masih diberi  nama  Jum’at  Panjang,  yang  mana  pada awalnya  pelayanan  diberikan  hanya  pada  hari Jum’at  saja    yaitu  sampai  pada  jam  20.30 malam. Seiring berjalanya waktu,  kebijakan itu beganti  hari  menjadi  seperti  saat  ini  yaitu  pada hari kamis dan Jum’at, sampai jam 18.00 WIB.
Pelayanan  di  kantor  Kecamatan  tidak jauh  berbeda  dengan  di  kantor  lainnya.  Pada pelayanan “Kumis Mbah Tejo” pelayanan yang diberikan  tidak  berbeda  dengan  pada  jam  kerja biasanya  di  kantor  Kecamatan,  agar  bisa memenuhi segala  kebutuhan masyarakat dalam bidang  perijinan.  Berikut  pelayanan  yang diberikan oleh kantor Kecamatan :

## Tabel 1 Standard Pelayanan Publik
di Kecamatan Tegal Rejo NO JENIS PELAYANAN JAM KERJA KUMIS MBAH TEJO 1. Izin Mendirikan Bangunan √ √ 2. Izin Gangguan √ √ 3. Izin  lokasi Pedagang Kaki lima (PKL) Pelayanan Izin Penyelenggaraan reklame yang melekat pada bangunan/ gedung √ √ 4. Izin  penyelenggaraan Pondokan √ √ 5. Izin penggunaan tanah makam √ √
6. Izin  perpanjangan penggunaan  tanah pemakaman √ √ 7. Izin  perpanjangan penggunaan  tanah pemakaman √ √ 8. Izin  perpanjangan pemesanan tempat pemakaman √ √ 9. Izin Pemesanan tempat pemakaman √ √
Sumber  :  Buku  Standard  Pelayanan  Publik  Kecamatan di Kota Yogyakarta
Keberadaan  inovasi  pelayanan “Kumis Mbah  Tejo” di  Kecamatan  Tegalrejo  saat  ini merupakan  salah  satu  bukti  tanggungjawab pemerintah Kecamatan dalam peningkatan mutu dan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Selain  itu  inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” dijadikan  laboratorium penelitian  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN)  serta  selalu  dimonitoring  dan  evaluasi sampai saat sekarang ini.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  dari  itu  peneliti  tertarik untuk  melihat  bagaimana  Inovasi  Pelayanan Publik “Kumis Mbah Tejo” disebut sebagai best practice dengan  menganalisis  dengan  konsep best practice yang sudah pernah dikenalkan oleh UN Habitat, dan harapanya agar bisa menambahkan referensi kepada instansi Pemerintah  lainnya  untuk  bisa  memunculkan inovasi  yang  lainnya.  Tujan  dari  penelitian  ini adalah  agar  pemerintah  daerah  lain  mampu mengadopsi  inovasi  pelayanan  yang  sudah  ada dan  mampu diterapkan di-daerahnya.
Maka  dari  itu  peneliti  mencoba  menarik rumusan  masalah  dengan  bagaimana  analisis best  practice  dari  Inovasi  Pelayanan “Kumis Mbah  Tejo” yang  diterapkandi  Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta?

## A. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif,  yakni  untuk  menjelaskan  bagaimana inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” di kecamatan  Tegalrejo  Kota  Yogyakarta.  Pene-
litian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk  memahami fenomena tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012).
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori penelitian  lapangan,  yang  mana  peneliti  terjun langsung  ke  lokasi  penelitian  untuk  mencari data yang valid dan diperlukan untuk keperluan analisis  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber  yang  berkaitan  langsung  dengan inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” guna mendapatkan  fakta-fakta  yang  terperinci  dan mendalam.

## B. LANDASAN TEORI
Sampai  saat  sekarang  ini  masih  minim penjelasan secara ilmiah terkait definisi ataupun sesuatu  hal  yang  berkaitan  langsung  dengan best  practice,  karena  pada  dasarnya  best practice  dianggap  hanyalah  sebuah  predikat yang  diberikan  terhadap  indikator-indikator yang  tidak  dapat  digeneralisasikan  ke  setiap aspek yang ada. Best practice diartikan sebagai sebuah  ide  atau  cara  yang  digunakan  dan dianggap berhasil dan memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi (Pertiwi, 2012). Best practice  merupakan  praktek  terbaik  yang dilakukan  oleh  sebuah  otoritas  yang  biasanya ada  didalam  Pemerintah  atau  perusahaan, tergantung  kondisinya.  Best  practice  juga menjadi  suatu  contoh  untuk  dapat  ditiru  dan dipraktekkan di tempat yang lain.
Prasojo  (2007  :  6)  pernah  mengutip penilaian  UN  Habitat  tentang  best  practice dalam  konteks  lingkungan  Perkotaan  sebagai inisiatif  yang  telah  menghasilkan  kontribusi yang  lebih  daripada  yang  lainnya (outstanding contributions) dalam  meningkatkan  kualitas kehidupan  baik  di  Kota-  kota  maupun masyarakat  umum  lainnya.  Secara  umum  UN juga  telah  menggambarkan  melalui  beberapa poin utama yang harus dipenuhi, antara lain :
• Memiliki  dampak  yang  dapat  ditujukan  dan
ddiperkenalkan  dalam  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat.
• Merupakan  hasil  dari  kerjasama  yang  efektif antara  sektor  publik,  sektor  swasta  dan masyarakat pada umumnya.
• Berkelanjutan  secara  sosial,  budaya,  ekonomi dan lingkugan.
UN juga telah telah memberikat batasan- batasan  yang  tertuang  dalam  kriteria  untuk dijadikan alat ukur dalam mengim- plementasikan  program  best  practice,  kriteria- kriteria  tersebut  antara  lain  yang  telah  dtulis oleh Prasojo (2007:7) :

## 1. Dampak (impact)
Sebuat best  practice harus  menunjukkan sebuah  dampak  langsung  yang  positif  dan dapat dilihat serta dirasakan untuk meningkatkan  kondisi  kehidupan  masyarakat, terutama  masyarakat  yang  kurang  beruntung dalam mendapatkan hak- haknya.

## 2. Kemitraan (Partnership)
Sebuah best  practice harus  didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor serta stakeholder yang terlibat didalamnya. Setidaknya  ada  melibatkan  2  pihak  yang saling berintegrasi.
3. Keberlanjutan (Sustainability) Sebuah best  practice harus  membawa perubahan  dasar  dalam  wilayah  per- masalahan  Legislasi,  kebijakan  sosial, kerangka institusional, serta efisiensi, transparan, dan manajemen yang akuntabel.

## 4. Kepemimpinan (Leadership)
Best  practice harus  digerakkan  dengan gaya  kepemimpinan  yang  menginspirasi bagi  adanya  tindakan  dan  perubahan, termasuk  didalamnya  perubahan  dalam kebijakan publik yang diambilnya.
5. Transfer ke daerah lain (Transferbility)
Setiap  daerah  yang  melakukan  inovasi sudah pasti harapanya mendapatkan dampak  positif  bagi  daerahnya.  Hal tersebut dapat menjadi lesson- learned atau pembelajaran bagi daerah lainnya sehingga
penerapannya dapat dicontoh dan dijalankan  di  daerah  tersebut  tentunya dengan  segala  jenis  pertimbangan  dan penyesuaian  dengan  konteks  lokalnya tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Inovasi Penambahan jam pelayanan “Kumis Mbah Tejo” di Kecamatan Tegalrejo
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebe- lumnya  bahwa  terdapat  sebuah  inovasi konseptual  yang  telah  dirumuskan  oleh pihak  Kecamatan  Tegalrejo  Kota  Yog- yakarta  yaitu  penambahan    jam  pelayanan untuk  masyarakat  yaitu  selama  6  jam  setiap minggunya,  yang  mana  setiap  kamis  dan jumat  diberikan  tambahan  pelayanan  3  jam setiap harinya. Hal tersebut merupakan bukti tanggungjawab Pemerintah Kecamatan tegalrejo  dalam  meningkatkan  kualitas  pela- yanan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.
Penambahan  jam  pelayanan  ini  meru- pakan  ide  dari  pihak  Kecamatan  sendiri,  dan pertama  kali  diterapkan  pada  November 2015. Kenapa bisa muncul  Inovasi tambahan jam  pelayanan  ini  karena  menjawab  dari segala kebutuhan masyarakat yang bekerja di luar  kecamatan  tegalrejo  serta  anak  sekolah yang  baru  akan  memilki  KTP.  Inovasi  ini muncul  tidak  begitu  saja,  ada  pembahasan yang  mendalam  dari  pihak  Kecamatan Tegalrejo terkait beraninya membuat terobosan  dengan  menambah  jam  pelayanan, dengan  segala  resiko  yang  ada.  Munculnya ide  penambahan  jam  pelayanan  berawal  dari melihat  kondisi  masyarakat  Tegalrejo  yang sebagian  besar  kerja  di  luar  daerah  seperti yang  sudah  dijelaskan  pada  BAB  I,  serta pelajar  yang  hendak  membuat  KTP  juga berbenturan  dengan  jadwal  sekolah.  Maka dari  itu  pihak  demi  menjawab  kebutuhan masyarakat  dengan  kondisi  seperti  itu,  maka Kecamatan  Tegalrejo  memberanikan  diri untuk  menjalankan  inovasi  penambahan  jam pelayanan.
Penambahan jam pelayanan yang awalnya  diberi  nama  “Jum’at  Panjang”  yang mana pelayanan di Kecamatan Tegalrejo pada setiap  hari  Jum’at  ada  penambahan  sebanyak 6 jam dari jam pelayanan normal, yang berarti jam pelayanan sampai jam 20.30 WIB. Jum’at panjang  hanya  berjalan  1  semester,  setelah dievaluasi  maka  program  Jum’at  panjang diganti  dengan  kamis  jum’at  tambah  3  jam. Untuklebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada gambar 2 ini :

## Gambar 2 Penambahan Jam Pelayanan di Kecamatan
Sebuah  Inovasi  harus  membutuhkan  cara untuk memperkenalkan diriya kepada masyarakat,  karena  sebuah  inovasi  memer- lukan  sebuah  sarana  untuk  meyampaikan informasikepada  masyarakat  terkait  inovasi yang  ada,  penyampaian  informasi  tentang program tambahan jam pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Tegalrejo dilakukan dengan  bantuan  keluarahan,  diantaranya Kelurahan  Tegalrejo,  Bener,  Kricak,  Karang- wuri.  Setiap  Kelurahan  yang  ada  diman- faatkan  untuk  membantu  dalam  menso- sialisasikan inovasi penambahan jam pelayanan  yang  ada  di  Kecamatan  tegalrejo agar  lebih  efektif.  Karena  pada  dasarnya pihak  Kelurahan  menjadi  instrumen  Peme- rintah  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat setempat  termasuk  untuk  menyampaikan infomasi  apapun  yang  terkait  tentang  pela- yanan yang ada.
Kordinasi  antara  Kelurahan  sebagai  unit pemerintah  terkecil  dalam  melaksanakan pelimpahan wewenang oleh Walikota menjadi
salah  satu  kunci  keberhasilan  penyampaian informasi  kepada  masyarakat  terkait  adanya sebuah  inovasi  pelayanan.  Penyampaian informasi tentang penambahan jam pelayanan dilakukan  melalui  perantara,  yang  mana perantara  yang  dimaksud  adalah  pemerintah Kelurahan demi meningkatkan efisiensi dalam penyampaian  informasi.  Pihak  Kelurahan berkewajiban  memberi  informasi  tersebut kepada  masyarakat  luas  mengenai  inovasi pelayanan  yang ada di Kecamatana Tegalrejo dengan  harapan  bisa  dimaksimalkan  sebaik mungkin.
Selain  penyampaian  informasi  dengan dibantu dengan Pemerintah Kelurahan, Penyebaran  informasi  juga  dilakukan  dengan memanfaatkan  teknologi  yaitu  dengan SMS Center. Pemerintah  Kecamatan  Tegalrejo memiliki SMS Center guna memberi informasi  yang  efektif  dan  efisien  kepada masyarakat. SMS Center bukan hal yang baru lagi  dari  Kecamatan  Tegalrejo,  karena memang  pemanfaatan SMS  Center ini  sudah lama  dilakukan  dan  dampaknya  sudah dirasakan  oleh  masyarakat.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :

## Gambar 3
Penyampaian informasi Inovasi “Kumis Mbah Tejo”
b. Dimensi Impact (Dampak) Inovasi

## Pelayanan
“Kumis Mbah Tejo”
Indikator  yang  digunakan  dalam  dimensi impact ini  dalam  Inovasi  pelayanan “Kumis Mbah  Tejo” antara  lain  dampak  langsung yang diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan  penambahan  jam  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” ini  bertujuan  untuk menjawab  dari  kebutuhan  masyarakat  dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun  demikian  pemerintah  kecamatan bertanggungjawab  penuh  dalam  pelayanan untuk  masyarakat  tegalrejo,  maka  dari  itu muncul  sebuah  inovasi  untuk  menambahkan jam  pelayanan  setiap  Kamis-Jumat  selama  3 jam masing-masing hari. Diharapkan masyarakat  mampu  memanfaatkan  dengan baik  inovasi  yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Tegalrejo.
Tegalrejo merupakan salah satu kecamatan  yang  berada  di  wilayah  di  Kota Yogyakarta.  Masyarakat  Perkotaan  yang memiliki  kesibukan  dalam  kehidupan  sehari- harinya    menjadikan  waktu  adalah  suatu  hal yang  sangat  penting  setiap  harinya.  Upaya terus  dilakukan  oleh  pemerintah  Kecamatan Tegalrejo  untuk  dapat  meningkatkan  pela- yanan  yang  ada  di  Kantor  Kecamatan. Penambahan  jam  pelayanan  merupakan  salah satu  upaya  untuk  dapat  menjawab  kebutuhan masyarakat  Tegalrejo  yang  sebagian  besar masyarakatnya bekerja di bidang Jasa dan Kantoran. Masyarakat  kota  yang  berbasis  sebagai pekerja  kantoran  yang  berada  di  luar kecamatan  Tegalrejo  serta  pada  bidang  jasa, saat  ini  memiliki  kesulitan  untuk  melakukan urusan  administrasi  di  kecamatan  karena berbenturan dengan jam kerja. Pada umumnya  masyarakat  Tegalrejo  bekerja  di Magelang,  Sleman  atau  Kulonprogo  seka- ipun yang mana daerah tersebut berjarak yang cukup  jauh  dari  Kecamatan  Tegalrejo  dan sangat  sulit  untuk  melakukan  pelayanan dengan  waktu  dan  jam  kerja  normal  seperti biasanya.
Dampak lain yang dirasakan dari Inovasi “Kumis  Mbah  Tejo” adalah  kepada  Siswa, yang  mana  siswa  yang  sudah  cukup  umur untuk  mendapatkan  wajib  KTP  harus melakukan  perekaman  data  E-KTP.  Sama- sama  diketahui  bahwa  jam  sekolah  dan  jam pelayanan  selalu  bersamaan,  sehingga  bagi siswa  yang  telah  wajib  KTP  mendapatkan kendala ketika hendak melakukan perekaman data.  Karena  setelah  jam  sekolah  untuk pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  juga  telah tutup  sehingga  para  siswa  tidak  bisa melakukan merekaman data, yang berdampak saat  itu  masih  minimnya  siswa  yang  wajib KTP namun belum melaukan perekaman data di kantor Kecamatan.
Maka dari hal  itu semua inovasi “Kumis Mbah  Tejo” memiliki  dampak  sosial  yang langsung dirasakan oleh masyarakat Tegalrejo sendiri, yang mana untuk masyarakat  perkotaan  yang  bekerja  di  luar daerah  Tegalrejo  dan  sektor  jasa  serta  untuk siswa  yang  harus  melakukan  pelayanan secara  umum  memberi  manfaat  secara langsung  dan  nyata  untuk  menjawab  kendala itu semua.
c. Dimensi Partnership (kemitraan)
Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo”
Dimensi partnership akan  difokuskan kepada pihak yang terlibat untuk mendukung terlaksanananya dan berjalanya inovasi “Kumis Mbah Tejo” di Kecamatan Tegalrejo. Pada  umumnya  inovasi  yang  dilakukan  oleh sektor  publik  atau  sektor  swasta  selalu bekerjasama  dengan  pihak  ketika  yang  siap membantu  segalanya  untuk  berjalanya  suatu inovasi  sesuai  dengan  harapan  bersama. Namun  dalam  kasus “Kumis  Mbah  Tejo” pemerintah  kecamatan  tidak  bekerjasama dengan  pihak  ketiga  atau  pihak  swasta, karena ini merupakan inovasi yang terinspirasi  dari  pemerintah  Kecamatan  dan cukup hanya bekerjasama dengan pemerintah kelurahan yang berada dibawahnya.
Dalam  menjalankan  inovasi “Kumis Mbah  Tejo” Pemerintah  Kecamatan  tidak
bisa  menjalankanya  sendiri  tanpa  bantuan dari pihak manapun, mereka harus bersinergi dengan  pemerintah  kelurahan  agar  inovasi tersebut mampu berjalan dengan baik. Karena pada  saat  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” pemerintah kelurahan juga terlibat dan datang untuk  melakukan  pelayanan  di  Kantor Kecamatan.  Sebab  dalam  pelayanan “Kumis Mbah Tejo” masyarakat tidak perlu ke kantor kelurahan  terlebih  dahulu  untuk  melakukan pelayanan  atau  sekedar  mendapatkan  surat pengantar.  Hal  itu  semua  karena  sudah  ada petugas  dari  kelurahan    di  Kator  Kecamatan saat pelayanan “Kumis Mbah Tejo.
Peran  pembagian  kerjasama  antara  pihak Kecamatan  dan  Kelurahan  yang  ada  yaitu dengan  diawali  dengan  sosialisasi  kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pihak Kelurahan,  serta  kelurahan  uga  bertang- gungjawab  serta  terlibat  saat  jam  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” dalam  bentuk  mem- berikan utusan dari kelurahan untuk berada di kantor  Kecamatan  saat  penambahan    jam pelayanan yang ada. Tujuan dari hal itu semua adalah  agar  masyarakat  tidak  perlu  lagi  harus ke kelurahan terlebih dahulu untuk mendapatkan  surat  pengatar  atau  lain  seba- gainya. Sebab,   petugas  kelurahan juga sudah ada  berada  di  Kecamatan.  Hal  tersebut  selain memudahkan  masyarakat,  juga  dalam  bentuk memangkas  jarak  birokrasi  yang  ada,  jadi masyarakat  bisa  memanfaatkan  penambahan jam  pelayanan  serta tidak perlu lagi  harus ke kantor kelurahan terlebih dahulu.
Pemerintah  Kecamatan  Tegalrejo  dan  4 kelurahan  dibawahnya  saling  bersinergi  agar inovasi “Kumis  Mbah  Tejo” terus  berjalan dengan  baik,  kelurahan  yang  ada  sejak  awal sudah bertanggungjawab untuk menso- sialisasikan  tentang  adanya  inovasi “Kumis Mbah  Tejo” di  kantor  Kecamatan  Tegalrejo kepada  masyarakat.  Karena  peerintah  ke- lurahan  dianggap  instansi  pemerintah  yang paling  bawah  dan  sering  bertemu  langsung dan  paling  dekat  dengan  masyarakat.  Maka dari  itu  untuk  melakukan  sosialisasi  inovasi “Kumis  Mbah  Tejo” selain  dengan  meng- gunakan SMS  Center seperti  yang  sudah
dibahas  sebelumnya,  Pemerintah  Kecamatan juga bekerjasama dengan kelurahan.
d. Dimensi Sustainability (keberlanjutan) Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo”
Pada  pembahasan  terkait  keberlanjutan ini  akan  terfokus  pada  beberapa  indikator antara legislasi dan dukungan secara berkelanjutan  oleh  pemerintah  diatasnya, yaitu pemerintah Kota Yogyakarta. Meskipun ide  dari  inovasi  pelayanan  ini  adalah  murni dari  pemerintah  Kecamatan  sendiri  namun yang  namanya  Pemerintah  sudah  pasti  harus ada  kontrol  dan  bersinergi  dengan  pemeritah setingkat diatasnya.
Inovasi “Kumis  Mbah  Tejo” ini  sudah berjalan  selama  November  2015,  yang  mana saat  itu  masih  diberi  nama  Jum’at  Panjang oleh  Pemerintah  Kecamatan  yang  mana pelayanan  dilakukan  sampai  jam  20.30  pada setiap Jum’at. Namun berjalanya waktu, pada evaluasi  di  semester  I  ternyata  pemerintah terkendala  pada  suart  pertanggungjawaban (SPJ)  yang  mana  pemerintah  Kota  Yog- yakarta  ternyata  belum  mendukung  secara sepenuhnya  terhadap  model  pelayanan  yang ada  dengan  memberikan  penambahan  jam pelayanan,  yang  mana  itu  harus  ada  pegawai yang  harus  bekerja  diluar  dari  jam  kerja biasanya.
Pemerintah  hanya  menganggap inovasi “Kumis    Mbah    Tejo” ini    dalam    aturan yang  ada merupakan hanya sebatas tambahan jam  lembur.  Padahal  dalam  konsep  yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, harusnya  ada  penghargaan  khusus  yang mampu  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota Yogyakarta  untuk  insentif  khusus  kepada pegawai  yang  mau  dan  bersedia  meluangkan waktunya  dalam  pelayanan “Kumis  Mbah Tejo” demi  terwujudnya  peningkatan  kesejah- teraan masyarakat dalam mendapatkan haknya dalam pelayanan.
Sampai  saat  sekarang  ini  memang  belum ada  aturan  baik  itu  dalam  bentuk  Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Walikota (PERWALI)  Yogyakarta  yang  mengatur
tentang insentif yang diberikan diluar dari jam kerja pada umumnya. Pada aturan sebelumnya dalam  hanya  membahas  tentang  adanya  uang lembur  semata,  maka  dari  itu  petugas  yang memberi pelayanan pada “Kumis Mbah Tejo” hanya dianggap seperti lembur semata.
Aturan  yang  berlaku  seperti  itu  yang membuat  model  pelayanan  yang  awalnya diberinama  Jum’at  Panjang  dan  kemudian diganti  dengan  pelayanan “Kumis  Mbah Tejo” seperti yang masih berjalan sampai saat ini.  Sangat  disayangkan  sekali  sebenarnya ketika  pemerintah  kecamatan  sudah  mampu memberikan  sebuah  inovasi  yang  memberi dampak  langsung  kepada  masyarakat  namun pemerintah    setingkat  diatasnya  masih  belum mampu  membantu  dengan  aturan  ayng  ada demi mingkatkan inovasi yang lebih baik lagi.
Pemerintah  kecamatan  Tegalrejo  sudah jelas  kedepannya  akan  lebih  baik  lagi  ada aturan  yang  mengatur  terkait  inovasi  dan penghargaan  yang  mampu  diberikan  kepada setiap  instansi  yang  membuat  sebuah  inovasi. Karena  jika  semua  itu  dilakukan  juga  akan membuat  instansi  lain  berlomba-lomba  dalam memunculkan inovasi di setiap kantor masing- masing.  Maka  dari  itu  semua  dukungan  dari Pemerintah Kota Yogyakarta  sangat diharap- kan  demi  keberlanjtan  berjalanya  inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo”.
e. Dimensi Leadership (kepemimpinan) Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo”
Analisis terhadap dimensi kepemimpinan termasuk  yang  cukup  berpengaruh  karena memang  inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah Tejo” merupakan produk inovasi murni yang dikeluarkan  oelh  Pemerintah  Kecamatan sendiri  yang  dipimpin  oleh  seorang  Ibu Camat yang bernama Sutini.
Ada  yang  menarik  dari  munculnya  ide penambahan  jam  pelayanan  di  Kecamatan Tegalrejo.  Kecamatan  Tegalrejo  dipimpin oleh seorang Ibu Camat yang bernama Sutini, dibawah  pimpinan  beliau  maka  penambahan jam  pelayanan  bisa  diterapkan  di  Kecamatan Tegalrejo. Gaya kepemimpinan sangat
mempengaruhi  dalam  suatu  kebijakan,  jika seorang  pemimpin  tidak  memiliki  karakter yang  khusus  maka  sulit  untuk  menjalankan roda organisasi.
Gaya  kepemimpinan  situasional  yang dimiliki  Ibu  Camat,  yang  mana  selalu mencoba mengerti dan menyesuaikan dengan kondisi  masyarakat  sehingga  mampu  untuk mengambil  suatu  kebijakan  yang  mana tujuanya untuk  lebih meningkatkan kepuasan masyarakat.  Maka  dari  itu  dibalik  faktor munculnya  ide  penambahan  jam  pelayanan dengan  alasan  kondisi  masyarakat,  namun ada  hal  yang  perlu  diketahui  yaitu  gaya kepemimpinan  Bu  Camat  sebagai  pemimpin di  Kecamatan  Tegalrejo  yang  mampu mengerti  kondisi  dan  keadaan  masyarakat Tegalrejo itu sendiri.
Sudah  selama  2  tahun  ini  pelaksanaan inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” dijalankan dibawah kepemimpinan Ibu Camat sendiri,  yang  mana  sudah  banyak  kendala yang  dihadapi  agar  tetap  inovasi  ini  tetap terus  berjalan  dengan  baik.  Terlihat  mulai dari  perubahan  dari  model  pelayanan  Jum’at Panjang  saat  pertama  kali  diberlakukan hingga  saat  ini  telah  diganti  dengan  model pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” meskipun pada  kenyataanya  masih  belum  didukung sepenuhnya oleh Pemerintah setingkat diatasnya yaitu Pmerintah Kota Yogyakarta.
Pada  kondisi  seperti  itupun  Ibu  Camat masih mampu mempertahankan jam pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” itu  sendiri sampai  saat  sekarang  ini,  itu  semua  karena memang  inovasi  ini  masih  sangat  diperlukan oleh  masyarakat  Tegalrejo.  Ibu  Sutini  selaku Camatpun  mampu  memberikan  motivasi  dan keyakinan  kepada  pegawai  sendiri  meskipun untuk  menjalankan  pelayanan  ini  butuh pengorbanan yang lebih karena harus bekerja diluar  jam  kerja  biasanya.  Meskipun  sudah menjalankan  inovasi  pelayanan  ini  2  tahun lamanya,  baik  pegawai  ataupun  pemerintah kecamatanpun  belum  pernah  merasakan  atau mendapatkan  sebuah  bentuk  penghargaan dari  pemerintah  setingkat  diatasnya,  yaitu Pemerintah Kota meskipun Kecamatan
Tegalrejo  satu-satunya  yang  menjalankan inovasi  penambahan  jam  pelayanan  seperti ini.

## f. Dimensi Transferability
(kemungkinan ditiru) Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo”
Untuk menganalisis Transferability dalam pelaksanaan inovasi penambahan jam pelayanan  di  Kecamatan  Tegalrejo  sangat mungkin  dan  bisa  ditiru  dan  dilakukan  di daerah  lain.  Itu  semua  karena  memang  untuk menjalankan  atau  mengadopsi  itu  semua tidaklah sulit, sebab tidak perlu mengeluarkan modal  yang  besar  dan  mencari  pihak  ketiga untuk bekerjasama.
Inovasi  jam  pelayanan “Kumis  Mbah Tejo” mampu  diimplementasikan  karena berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  perkotaan yang  banyak  mampu  meluangkan  waktunya untuk  melakukan  pelayanan  di  Kecamatan Tegalrejo  saat  sore  hari.  Hal  tersebut  karena memang  kondisi  masyarakat  yang  bekerja pada  umumnya  di  luar  daerah  Tegalrejo  serta bekerja  pada  sektor  Jasa.  Beberapa  faktor tersebut  memang  yang  menjadi  alasana kenapa Inovasi penambahan jam pelayanan ini bisa  muncul  dan  bertahan  sampai  saat sekarang ini.
Setiap  instansi  saat  ini  memang  sedang dituntut  oleh  pemerintah  untuk  melakukan sebuah inovasi, yang mana tujuan dari inovasi ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dalam  meningkatkan  hak-hak masyarakat  dalam  pelayanan.  Namun  sebuah inovasi  muncul  harus  mengerti  situasi  dan kondisi  dari  kebutuhan  masyarakat  setempat, karena tujuan dari sebuah inovasi yang paling dasar adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak bisa begitu saja mengadopsi inovasi yang sudah pernah ada di instansi  lain  untuk  kemudian  diterapkan  di instansi masing-masing.
Kunci  utama  dari  keberhasilan  inovasi pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” yang  ada  di Kecamatan  Tegalrejo  adalah  gaya  kepemim- pinan dari Ibu Camat yang mampu
menangkap dan mengerti  kondisi  masyarakat yang  dibutuhkan  saat  ini  dalam  pelayanan. Pengelolaan  manajemen  program  ini  mampu membuat  dan  menuntut  setiap  pegawai  yang ada  untuk  mampu  memberikan  pelayanan yang  baik  saat  jam  pelayanan “Kumis  Mbah Tejo” meskipun  sudah  diluar  jam  kerja  pada umumnya.
Maka  dari  itu  pada  dasarnya  konsep dari  inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” sangat  mungkin  diadopsi  oleh  daerah  lain, serta adopsi sistem yang harus menyesuaikan dengan  kondisi  instansi  didaerah  masing- masing.  Saat  ini  adopsi  sistem  sangat mungkin  mampu  dirubah  oleh  setiap  daerah yang  ingin  mengadopsi  dari  inovasi  ini, karena memang tujuan dari inovasi ini adalah kepuasan  masyarakat.  Jadi  jika  memang kondisi dan keadaan masyarakat yang hampir sama  dengan  Tegalrejo  yang  bekerja  pada sektor  Jasa  ataupun  bekerja  diluar  daerah, maka  sangat  memudahkan  sekali  untuk diadopsi model penambahan jam pelayanan.

## D. KESIMPULAN
Inovasi  pelayanan “Kumis  Mbah  Tejo” yang menjadi produk pelayanan unggulan yang ada  di  Kecamatan  tegalrejo  Kota  Yogyakarta sebagian besar sudah memenuhi indikator pada aspek best practice, dengan mempertimbangkan dimensi-  dimensi  yang  menjadi  landasan  pada tulisan  ini,  diantaranya:  dimensi  dampak,  yang mana  dampak  dari  inovasi  pelayanan “Kumis Mbah Tejo” ini sangat terasa dan nyata kepada masyarakat, akrena memang masyarakat mampu  merasakan  dari  dampak  saat  mengim- plementasikan inovasi penambahan jam pelayanan ini.
Pada  dimensi  kemitraan  kecamatan Tegalrejo  hanya  bekerjasama  dan  bersinergi dengan pemerintah kelurahan yang ada dibawahnya,  antara  lain  Kelurahan  Tegalrejo, Kricak,  Karangwuru,  dan  Bener.  Untuk keberlanjutan  dari  Inovasi  pelayanan “Kumis Mbah  Tejo” ini  sudah  seharusnya  dilanjutkan karena  sampai  saat  sekarang  ini  masyarakat
masih  merasa  membutuhkan  penambahan  jam pelayanan  ini,  namun  memang  harus  perlu adanya  dukungan  dari  Pemerintah  Kota Yogyakarta  melalui  Peraturan  serta  peng- hargaan  yang  harusnya  didapatkan  oleh  setiap instansi  yang  mampu  menjalankan  sebuah inovasi yang baik.
Kepemimpinan  Ibu  Camat  juga  menjadi kunci  kesuksesan  pada  inovasi  jam  pelayanan ini,  karena  beliau  mampu  mengerti  terhadap kondisi  masyarakat  dan  pelayanan  seperti  apa yang  dibutuhkan  untuk  Tegalrejo  sendiri.  Pada dimensi  terakhir  terkait  kemungkinan  diadopsi oleh  daerah  lain  itu  sangat  mungkin  terjadi karena  memang  tidak  perlu  mencari  pihak ketiga  untuk  kerjasama  dalam  menjalankan inovasi ini dan juga asalakan memiliki karakter masyarakat yang hampir sama kebutuhan model pelayanannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon,  P.  M.,  &  dkk.  (2011). Hukum  Admi- nistrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi. Yogyakarta: UGM Press.
Holle,  E.  S.  (2011). Pelayanan  Publik  Melalui E-  Government  :  Upaya  Meminimalisir Praktek  Maladministrasi  dalam  Pening- katan Publik Service . Jurnal Sasi , 21-30.
Juliantara,  D.  (2005). Peningkatan  Kualitas Pemerintah  Daerah  dalam  Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Kasali, R. (2012). Cracking  Value. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Klitgaard,  R. (1998). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Moleong,  L.  (2011). Metodelogi  Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pertiwi,  R.  (2012).  Analisis Best  Practice pengelolaan  pedagang  kaki  lima  (studi pada  relokasi  pedagang  kaki  lima monumen  ’45  Banjarsari  ke  Pasar Klitithikan  Notoharjo  Kota  Surakarta). Universitas Indonesia.
Prasojo,  Eko,  Teguh  kurniawan  dan  Azwar Hasan (2007). Reformasi birokrasi dan inovasi  Birokrasi:  Studi  di  Kabupaten Sragen . Jakarta : Yappika.