## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

## Oleh:

## EVI LORITA
Dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNIVED Bengkulu

## ABSTRACT
To achieve national aspirations to protect the whole Indonesian and the entire country of Indonesia,  promote  the  commonweal,  and  educate  the  nation,  the  unitary  state  of  Indonesia  is divided into small government that has freedom to run the regional autonomy, including in the development  of  science  and  technology.  Unfortunately,  the  development  of  science  and technology  has  not  run  optimally,  as  happened  in  Bengkulu  province.  This  research  was  a qualitative  descriptive  study  which  wanted  to  see  the  agenda  of  Bengkulu’s  Government  in relation to regional policy framework for science and technology. Data were collected through interviews,  observation  and  documentation.  Data  was  analyzed  by  using  qualitative  data analysis  Spradley  models  which  was  brought  into  line  to  the  data  analysis  techniques  in  the research  stage.  The  results  showed  that  the  regional  development  of  science  and  technology policy  for  Bengkulu  Province  has  two  agenda  namely  science  and  technology  to  pave  the backwardness  and  science  and  technology  for  prosperity.  Those  agendas  were  focused  on  the field  of  food  security,  energy,  technology  and  transportation  management,  information  and communication technology, security and defense technology, medical technology and medicine, and technology management of natural resources and the environment.
Keywords: Autonomy, National Aspirations, Science And Technology Development, Indonesia PENDAHULUAN Sebagai salah satu negara berkembang,  Republik  Indonesia  saat  ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan  di  segala  bidang  dalam rangka  mewujudkan  cita-cita  nasional  yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial,  sesuai  dengan  yang  disebut  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  Provinsi,  dan  daerah  Provinsi  itu dibagi  atas  Kabupaten  dan  Kota.  Tiap-  tiap
Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai  Pemerintah  Daerah  yang  diatur undang-undang. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja  yang  terkait  karena  konsensus  yang disepakati  bersama  dan  diakui  adil  oleh masyarakatnya.
Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan      akan      menjadi      persyaratan bagi  terciptanya  upaya  pembangunan  yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran  serta  aktif  masyarakat  disegala tingkatan dalam segala aspek.
Prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam Pasal  18  UUD  1945  setelah  amandemen mengatur  tentang  prinsip-prinsip  otonomi daerah, diantaranya  adalah prinsip mengatur
dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,  prinsip  menjalankan  otonomi seluas-luasnya,  prinsip  kekhususan  dan keragaman  daerah,  prinsip  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak  tradisionalnya,  prinsip mengakui  dan  menghormati  Pemerintahan Daerah  yang  bersifat  khusus  dan  istimewa, prinsip  badan  perwakilan  dipilih  langsung oleh  suatu  pemilihan  umum.  Sedangkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi daerah  akan  dievaluasi  oleh  Pemerintah Pusat  pada      tahun      2013      dengan mengacu      pada      tiga      indikator      umum, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat,  peningkatan  pelayanan  publik, dan  peningkatan  daya  saing  daerah.  Ketiga indikator  tersebut  merupakan  kontribusi daerah dalam upaya  mewujudkan Indonesia yang  mandiri,  maju,  adil  dan  makmur, sebagaimana  tercantum  dalam  visi  rencana pembangunan    jangka    panjang    nasional (RPJPN)    tahun    2005-2025.  Oleh    sebab itu,  pemerintah    suatu    daerah    harus berkomitmen untuk membangun kemandirian daerahnya dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia yang telah maju.
Pembangunan IPTEK sebagai bagian integral pembangunan daerah harus ditujukan untuk menjadi landasan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat  secara berkelanjutan.  Kunci  utama  perwujudan ketiga  indikator  diatas  adalah  tersedianya strategi  yang  mengutamakan  penciptaan keunggulan  kompetitif  melalui  peningkatan
nilai tambah  yang tinggi dalam pengelolaan sumberdaya  alam  dan  didukung  oleh tersedianya  infrastruktur yang memadai dan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas.  Hal ini  hanya  dapat  terwujud  apabila  suatu daerah  mampu  mengembangkan  inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan.
Konsep  sistem  inovasi  yang  pada awalnya  terfokus  pada  tujuan  ekonomi seperti pertumbuhan produktivitas, peningkatan daya saing dan perluasan bisnis, saat ini berkembang dan  menjangkau tujuan non-ekonomi  seperti  penyediaan  layanan kesehatan,  ketahanan  pangan,  penyediaan air  bersih,  keberlanjutan  lingkungan  dan lain-lain.  Dalam  hal  ini,  pelaku  inovasi berperan  dalam  penyelesaian  masalah  yang ada  di  masyarakat.  Untuk  itu,  pelaku inovasi perlu mempelajari proses pengambilan keputusan pada  masing- masing  tingkatan,  baik  lokal,  regional, nasional maupun global, agar dapat menjamin terjadinya inovasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus
menyediakan  rumusan  kebijakan  strategis agar  proses  inovasi  dapat  berjalan.  Pada skala nasional, pemerintah telah memfasilitasi  upaya  pengembangan  inovasi dengan  mengeluarkan  kebijakan  strategis pembangunan  nasional  IPTEK  (disingkat JAKSTRANAS  IPTEK)  Tahun  2010-2014 melalui  Keputusan  Menteri  Riset  dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010
Tahun  2010.  Dokumen  JAKSTRANAS IPTEK tersebut  berisi arah,  prioritas utama, dan  kerangka  kebijakan  pembangunan nasional  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.    Selanjutnya,  JAKSTRANAS IPTEK  digunakan  sebagai  acuan  dalam menyusun Kebijakan Strategis Pembangunan  Daerah  Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  (disingkat  JAKSTRADA IPTEK) dan Agenda Riset Daerah (disingkat ARD).
Pembangunan  IPTEK  di  Provinsi Bengkulu  sejauh  ini  masih  sangat  terbatas yang  dicirikan  oleh  masih  minimnya sumberdaya  IPTEK  yang  ada.  Sumberdaya IPTEK seperti sarana-prasarana Litbang dan sarana  IPTEK  lainnya  masih  belum  banyak ditemui  di  wilayah  Provinsi  Bengkulu. Akses  masyarakat  terhadap  IPTEK  hanya bisa  dilakukan  secara  insedentil  melalui aktivitas  yang  dilakukan  oleh  lembaga penghasil  IPTEK  seperti  Litbang  dan Perguruan Tinggi.
Padahal  masyarakat  membutuhkan akses yang kontiniu dan tersedia setiap saat. Kedepan,  perlu  dikembangkan  sarana- prasarana  Litbang  seperti  Pusat  IPTEK ( Science  Center ),  sarana  pendidikan  luar sekolah  yang  dipadukan  dengan  unsur hiburan  untuk  memperkenalkan  IPTEK kepada  masyarakat  seperti  Pusat  Peraga IPTEK  atau  Taman  Teknologi,  sumberdaya manusia (SDM) IPTEK di berbagai lembaga Litbang daerah  yang ditunjukkan antara lain dengan  jumlah  SDM  yang  berpendidikan S1, S2 dan S3.
Terhambatnya
pembangunan
IPTEK  di  daerah  dapat  pula  disebabkan oleh  belum berkembangnya  budaya  IPTEK di Provinsi Bengkulu. Ketertarikan masyarakat terhadap IPTEK masih didominasi  oleh  kalangan  pelajar  dan mahasiswa,  belum  menjangkau  masyarakat secara  umum.  Hal  ini  disebabkan  karena belum  optimalnya  mekanisme  intermediasi IPTEK  di  Provinsi  Bengkulu.  Pada  tingkat nasional,  beberapa  lembaga  telah berfungsi sebagai lembaga intermediasi  IPTEK, seperti Business  Innovation  Center (BIC), Business  Technology  Center (BTC),  dan beberapa  unit  kerja  yang  ada  di  lembaga Litbang seperti  Pusat   Inovasi–LIPI,   Pusat Kemitraan    Nuklir–BATAN,    dan    Balai Inkubator Teknologi–BPPT.
Kondisi  berikutnya  yang  dihadapi dalam pembangunan IPTEK Provinsi Bengkulu adalah  belum  terkaitnya  kegiatan
riset  dengan  kebutuhan  nyata.  Sebagai contoh,  salah  satu  ciri  kemajuan  ekonomi suatu  negara  dan  daerah  adalah  tingginya ketergantungan pembangunan ekonomi terhadap  inovasi.  Ketergantungan  pada inovasi  yang  demikian  belum  banyak ditemui  dalam  pembangunan  di  Provinsi Bengkulu  bahkan  di  Indonesia.  Rendahnya kontribusi IPTEK terhadap ekonomi Provinsi  Bengkulu  diperkirakan  terkait dengan  tiga  hal:  (i)  masih  lemahnya  sisi penghasil  IPTEK,  (ii)  masih  lemahnya  sisi pengguna  IPTEK,  dan  (iii)  masih  lemahnya interaksi  antara  penghasil  dan  pengguna IPTEK.
Produk-produk  IPTEK  di  Provinsi Bengkulu  masih  rendah  akibat  belum optimalnya kelembagaan Litbang dan Perguruan  Tinggi  dalam  menghasilkan IPTEK.   Aktivitas riset  di perguruan tinggi, misalnya  masih  terkendala  dana  karena hanya  bergantung  pada  anggaran  yang disediakan  pemerintah  pusat.  Padahal, kegiatan  riset  tersebut  diharapkan  dapat menghasilkan publikasi pada skala nasional  maupun  internasional.  Kontribusi publikasi  ilmiah  internasional  dan  nasional diharapkan  datang  dari  perguruan  tinggi yang  ada  di  provinsi  Bengkulu  baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
Untuk meningkatkan kontribusi IPTEK dalam pembangunan daerah diperlukan aliansi  strategis  antara  penghasil dan pengguna IPTEK, baik aliansi horizontal di daerah maupun aliansi  vertikal antara  pusat  dan  daerah.  Untuk  itu  perlu dibangun  suatu jaringan  yang  saling memperkuat antara institusi  penghasil IPTEK  dan  institusi  pengguna  IPTEK sehingga  terjadi  aliran  sumberdaya  IPTEK secara  optimal.  Jaringan  yang  demikian dapat  diwujudkan  melalui    pembentukan suatu  Sistem  Inovasi  Daerah  (SIDa)  yang merupakan  bagian  dari  Sistem  Inovasi
Nasional (SINas)  yang telah terlebih dahulu diluncurkan.
Tujuan disusunnya
Kebijakan
Strategis  Pembangunan  Daerah  IPTEK
Provinsi Bengkulu adalah untuk:
1. Memberikan arah dan kerangka kebijakan  bagi  pembangunan  daerah
IPTEK  yang  dilaksanakan oleh  berbagai unsur  kelembagaan  IPTEK  di  Provinsi Bengkulu.
2. Menjadi        sumber        rujukan        bagi para        pemangku        kepentingan ( stakeholder ) pembangunan daerah IPTEK di Provinsi Bengkulu.
Landasan hukum yang digunakan dalam        penyusunan Kebijakan      Strategis  Pembangunan Daerah IPTEK  Provinsi  Bengkulu  tahun  2011-2015 adalah:
1. Pasal  31  ayat  5  UUD  1945  amandemen ke-4 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan  bangsa  untuk  memajukan peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia”.
2. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2002 tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan  dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (Sisnas  P3 IPTEK) yang bertujuan untuk memperkuat  daya  dukung  IPTEK  dalam mempercepat pencapaian tujuan negara.
3. Undang-undang    Nomor    17    Tahun 2007    tentang    Rencana    Pembangunan Jangka  Panjang    Nasional  (RPJPN)
2005-2025  sebagai    penjabaran    dari tujuan    negara    ke  dalam  visi,  misi,  dan arah pembangunan nasional dalam kurun waktu 2005-2025.
4. Peraturan  Presiden  Nomor    5  Tahun 2010    tentang    Rencana    Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari  visi, misi   dan    program
presiden    ke dalam strategi pembangunan    nasional,    kebijakan umum,  program prioritas,  serta  kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.
5. Instruksi    Presiden    Nomor    4    Tahun 2003    yang    mengamanatkan    untuk pengkoordinasian    dalam    perumusan dan    pelaksanaan    kebijakan    strategis pembangunan  nasional  IPTEK,  terutama dalam koordinasi antar instansi terkait.
6. Keputusan    Menteri    Riset    dan Teknologi  Nomor    193/M/Kp/IV/2010
Tahun  2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-
2014  yang  berisi  arah,  prioritas  utama, dan  kerangka  kebijakan  pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Buku  Putih  Penelitian,  Pengembangan dan  Penerapan  IPTEK 2005-2025 Tahun 2006 yang memberikan landasan akademik  terhadap  6  (enam)  bidang fokus pembangunan IPTEK, berisi roadmap masing-masing bidang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Provinsi  Bengkulu”.  Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Strategi Operasional  (Kerangka  Kebijakan)  dan,  2) Prioritas  Utama  dan  Fokus  Pembangunan IPTEK.

## METODOLOGI PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Menurut  Sugiyono  (2012:  7-8)  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  tentang  riset yang  bersifat  deskriptif.  Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan  data  dengan  Wawancara,
Observasi  dan  Dokumentasi.  Analisis  data menggunakan  analisis  data  kualitatif,  maka dalam  analisis  data  selama  di  lapangan peneliti menggunakan model Spradley, yaitu teknik analisa data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian.

## HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Strategi Operasional (Kerangka Kebijakan) Strategi pencapaian tujuan
pembangunan  daerah IPTEK  Provinsi Bengkulu  adalah  dengan  mengelompokkan ketujuh fokus pembangunan IPTEK menjadi  dua  agenda  utama  sesuai  dengan visi  dan  misi.      Pengelompokan  fokus pembangunan  tersebut adalah sebagai berikut:
1. IPTEK  untuk  meretas  ketertinggalan, mencakup  fokus  pembangunan  IPTEK sumber      energi      terbarukan, pengelolaan      sumberdaya      alam      dan lingkungan,  teknologi  pertahanan  dan keamanan,  dan  teknologi  informasi  dan komunikasi.
2. IPTEK      untuk      kesejahteraan, mencakup      fokus      pembangunan teknologi  ketahanan  pangan,  teknologi manajemen  transportasi,  dan  teknologi kesehatan dan obat-obatan.
Kerangka    kebijakan    pembangunan daerah   IPTEK    Provinsi   Bengkulu    untuk mendukung inovasi selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Agenda 1: IPTEK Untuk Meretas Ketertinggalan
1. Pembangunan  IPTEK  sumber  energi terbarukan.    Indikator  yang  ingin  dicapai adalah semua desa teraliri listrik, minimal
95%  rumah  tangga  menikmati  layanan listrik,  dan  setiap  desa  memiliki  minimal satu  industri  kerakyatan  yang  berbasis sumberdaya  listrik.  Capaian  tersebut akan  diwujudkan  melalui  inventarisasi sebaran  lokasi  kebutuhan  listrik  dan
sumber  listrik  yang  tersedia  di  setiap lokasi,  serta  melakukan  studi  kelayakan dan penyusunan detail engineering design (DED) listrik.
2. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.  Indikator  capaian  adalah stabilnya  luas tutupan hutan tanpa terjadi alih fungsi lahan menjadi areal perkebunan, terpeliharanya kuantitas dan  kualitas  air,  dan  terpeliharanya kualitas  udara.  Capaian  tersebut  akan diwujudkan  melalui  riset  pengendalian pencemaran  dan  perusakan  lingkungan hidup,  riset  perlindungan  dan  konservasi sumberdaya  alam,  riset  rehabilitas  dan pemulihan  cadangan  sumberdaya  alam, riset pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem  pesisir  dan  laut,  dan  riset pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
3. Pengembangan  teknologi pertahanan dan keamanan.  Indikator  capaiannya  adalah tersedianya  informasi  IPTEK  untuk pembangunan  pangkalan  pertahanan  di Pulau  Enggano.      Capaian  ini  akan diwujudkan  melalui  studi  kelayakan  dan analisis  dampak pembangunan pangkalan pertahanan di Pulau Enggano.
4. Pengembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Indikator  capaiannya  adalah terbentuknya  Sistem Informasi  dan Komunikasi  berbasis open  source yang dapat diakses  oleh  semua  lapisan masyarakat. Capaian ini akan diwujudkan  melalui  riset  di  bidang komunikasi,  informasi dan  media  massa, fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, dan riset untuk pengembangan sistem komunikasi pedesaan.
Agenda 2: IPTEK Untuk Kesejahteraan
1. Pengembangan teknologi ketahanan pangan. Indikator  capaian  adalah tersedianya database daerah rawan pangan  dan  potensi  produksi  pangan, tersusunnya  pola  konsumsi  dan  suplai
pangan,  dan  terbentuknya  model  desa mandiri  pangan.      Capaian  tersebut  akan diwujudkan  melalui  riset  di  bidang pemetaan  daerah  rawan  dan  potensi produksi  pangan,  kajian  sistem suplai- demand pangan, revitalisasi nilai kearifan  lokal,  riset  teknologi  produksi dan pasca  panen,  dan  penyusunan model desa mandiri pangan.
2. Pengembangan  teknologi  manajemen transportasi.      Indikator  capaian  adalah tersedianya  database  sarana-prasarana transportasi,  meningkatnya  status  jalan provinsi      menjadi      jalan      negara (Manna-Pagar    Alam-Lahat;    Bintuhan- Muara      Dua-Baturaja),  dan  tersusunnya rencana induk transportasi antar kabupaten dan antar provinsi. Capaian ini diwujudkan  melalui  riset  pengembangan sistem  manajemen  transportasi  darat (jalan  produksi,  jalan  poros  desa,  jalan lintas  kecamatan  dan  kabupaten/kota), riset pengembangan rencana induk transportasi  penghubung  kawasan  barat dan  timur  Pulau  Sumatera  di  Provinsi Bengkulu  ( feeder  road dan  rel  kereta api),  dan  riset  pengembangan  pelabuhan nasional  dan  internasional  (Pulau  Baai dan Linau).
3. Pengembangan  teknologi  kesehatan  dan obat-obatan.  Indikator  capaian  adalah tersedianya IPTEK  kesehatan yang aplikatif  untuk  peningkatan  cakupan layanan kepada masyarakat.   Capaian  ini akan diwujudkan melalui riset, pengembangan,  dan  rekayasa  IPTEK kesehatan  untuk  penyediaan  obat  yang terjangkau  oleh  seluruh  masyarakat, pengembangan fitofarmaka, pengendalian  penyakit  melalui  deteksi dini,  dan  peningkatan  mutu  layanan kesehatan.
Apabila  kedua  agenda  di  atas terealisasi  maka  indikator  pembangunan secara  keseluruhan adalah:
 Bengkulu  bebas  keterisolasian  dalam bidang transportasi dan komunikasi.
 Pendapatan  perkapita  diatas  US$  1  per hari.
 Angka kemiskinan kurang dari 15%.
 Indeks pembangunan manusia diatas 75.

## Prioritas Utama dan Fokus Pembangunan IPTEK
Mengacu  pada  Kebijakan  Strategis Pembangunan Nasional  IPTEK, maka pembangunan IPTEK di Provinsi
Bengkulu  selama  lima  tahun  kedepan ditujukan  untuk  mendukung  bidang-bidang sebagai berikut:
1. Ketahanan pangan,
2. Energi,
3. Teknologi dan manajemen transportasi,
4. Teknologi informasi dan komunikasi,
5. Teknologi pertahanan dan keamanan
6. Teknologi kesehatan dan obat, dan
7. Teknologi  pengelolaan  sumberdaya  alam dan lingkungan hidup

## PENUTUP Kesimpulan
1. Terdapat  dua  agenda  dalam  Kerangka kebijakan  pembangunan  daerah  IPTEK Provinsi    Bengkulu    untuk    mendukung inovasi, yaitu: (1) Agenda 1: IPTEK Untuk Meretas  Ketertinggalan,  dan  (2)  Agenda 2: IPTEK Untuk Kesejahteraan.
2. Pembangunan IPTEK di Provinsi Bengkulu  selama    lima  tahun  kedepan ditujukan  untuk  mendukung  bidang- bidang sebagai berikut:
1) Ketahanan pangan,
2) Energi,
3) Teknologi dan manajemen transportasi,
4) Teknologi informasi dan komunikasi,
5) Teknologi pertahanan dan keamanan
6) Teknologi kesehatan dan obat, dan
7) Teknologi  pengelolaan  sumberdaya alam dan lingkungan hidup

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  (2006).  “ Kebijakan Publik  (Cetakan  Ketiga) ”.  Jakarta: Suara Bebas.
Ali,  Faried.  (2011).  “ Teori  dan  Konsep
Administrasi: Dari Pemikiran Paragdigmatik  Menuju  Redefinisi ”.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Alexander,  Abe.  (2001).  “ Perencanaan Daerah ”. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Anonim,  Undang-undang  No.25  Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Budiman,    Arief.    (1995). “Teori Pembangunan    Dunia    Ketiga” Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama. Dewan  Riset  Daerah  Provinsi  Bengkulu.
(2010). Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Jakstrada-Iptek)  Tahun  2011-2015.
Bengkulu.
Dunn,  William  N.  (2000).  “ Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi Kedua ”.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). “ Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi ”. Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo.
Nazir,  Moh.  (2003).  “ Metode  Penelitian ”. Jakarta: Ghalia Indonesia. Parsons,  Wayne.  (2008).  “ Public  Policy:
Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Edisi 1, Cetakan Ketiga”) . Jakarta: Kencana.
Simin, Widiastuti Tri Rini. (2005). “ Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif  Daerah  di  Wilayah BARLINGMASCAKEB ”.  Jurnal  Visi Publik  Vol  2  No.1.  Purwokerto: FISIP UNSOED.
Soetrisno, Loekman. (1995). “ Menuju Masyarakat Partisipatif ”.
Yogyakarta: Kanisius.
Sugiyono.  (2007).  “ Memahami  Penelitian Kualitatif ”. Bandung: Alfabeta Suharto,  Edi.  (2012).  “ Analisis  Kebjakan Publik  (Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial) ”. Bandung: CV. Alfabeta
Suparjan, Suyatno Hempri. (2003). “ Pengembangan  Masyarakat  dari Pembangunan sampai
Pemberdayaan ”.  Yogyakarta:  Aditya Media Sutopo,  HB.  (1998).  “ Pengantar  Penelitian Kualitatif:  Dasar-dasar  Teori  dan Praktis ”. Surakarta: Pusat  Penelitian UNS.
Syafiie,  Inu  Kencana.  (2003).  “ System Administrasi Negara Republik Indonesia ”. Bandung: Bumi Aksara.
Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar.
(2006). “ Metodologi Penelitian Sosial ”. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (1991).  “ Analisis
Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara ”. Jakarta: Bumi Aksara Winarno,  Budi.  Teori  dan  Proses  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.