## Journal of Community Service Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-2901 E-ISSN 2715-291X
Open Access at: https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS

## PELATIHAN  PENINGKATAN  KOMPETENSI  MANAJEMEN  PENANGANAN KORBAN KDRT DI UPTD PPA KABUPATAN SIDOARJO
TRAINING  FOR  COMPETENCY  IMPROVEMENT  IN  HANDLING  OF  VICTIMS OF KDRT MANAGEMENT AT UPTD PPA, SIDOARJO REGENCY
Mashudi 1 ,  Luluk  Fauziah 2 ,  Anafil  Windriya 3 ,  Satika  Mahda  Daweski 4 ,  Nabila Zahra Mulya 5 1,2,3,4,5 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro E-mail: emashud@lecturer.undip.ac.id 1

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden:
Mashudi emashud@lecturer.undip.a c.id Kata Kunci: Pelatihan, Kompetensi, Manajemen  Penanganan, KDRT, UPTD PPA. Website: http://idm.or.id/JCS/index/ JCS
hal: 1 - 11
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius di Indonesia. KDRT dapat terjadi pada siapa saja, termasuk wanita, pria, dan anak-anak. Kekerasan yang disebut Hidden  Crime  ini  telah  banyak  memakan  korban.  Meskipun sudah  ada  upaya-upaya  pemerintah  dan  masyarakat  untuk mengatasi masalah ini, masih banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan bantuan yang memadai dan perlindungan yang cukup. Diperlukan penanganan yang serius untuk menangani masalah  ini.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kompetensi  konselor  melalui  pelatihan peningkatan kompetensi Manajemen Korban KDRT pada Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (UPTD  PPA).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian pengabdian  kerpada  smasyarakat  dengan  target  sasaran adalah para Konselor yang menangani korban KDRT di UPTD PPA  Kabupaten  Sidoarjo,  Jawa  Timur  melalui  pemberian pelatihan  peningkatan  Komptensi  Manajemen  Penangananan Korban  KDRT  di  UPTD  PPA.  Dimana  dalam  pengabdian  ini dilakuan  melalui  rancangan  yang  terdiri  dari  survei  awal, diskusi  dengan  kepala  UPTD  PPA  dan  terakhir  melakukan pelatihan.  Adapun  lama  nya  pelatihan  ini  adalah  selama  4 bulan.  Dari  program  pengabdian  masyarakat  melalui pelatihan  peningkatan  kompetensi  manajemen  korban  KDRT maka  terbukti  dapat  meningkatkan  kompetensi  konselor sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  penaganan  yang tepat kepada korban KDRT.
Copyright © 2023 JCS. All rights reserved .

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent: Mashudi emashud@lecturer.undi p.ac.id Keywords: Training,  Competence, Handling Management, Domestic Violence, UPTD PPA.
Website:
http://idm.or.id/JCS/i ndex/JCS
page: 1 - 11
In  Indonesia,  domestic  violence  (KDRT)  is  a  significant  social  problem. Domestic  violence  can  affect  both  men  and  women,  as  well  as  children.
This violence, known as Hidden Crime, has claimed numerous lives. Even though the government and society have made efforts to address this issue, there  are  still numerous  victims  of  domestic violence who do  not  receive adequate  assistance  and  protection.  This  issue  necessitates  intensive intervention.  Therefore,  the  purpose  of  this  research  is  to  increase  the management  of  victims  of  domestic  violence  at  the  Regional  Technical Implementation  Unit  for  the  Empowerment  of  Women  and  Children  by enhancing  the  training  of  counselors  (UPTD  PPA).  Through  the provision of training to enhance Competency Management for Handling Victims of Domestic Violence at UPTD PPA, this research aims to benefit counselors  who  assist  domestic  violence victims  at UPTD PPA  Sidoarjo Regency, East Java. Whereas in this service, it is executed via a plan that includes an initial survey, discussions with the head of the UPTD PPA, and  training.  This  training  will  last  four  months.  From  the  community service program through training to improve the management competence of victims of domestic violence, it has been shown to be possible to increase the  competence  of  counselors  so  that  they  can  provide  appropriate treatment to domestic violence victims.
Copyright © 2023 JCS. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
KDRT  merupakan  salah  satu bentuk  kejahatan  terselubung  yang  memakan banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat. Itu dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai  cara  dan  disebabkan  oleh  berbagai  alasan.  Akibatnya,  tidak  hanya perempuan yang menderita, tetapi juga anak-anaknya. Untuk mencegah, melindungi korban,  dan  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  negara  dan masyarakat  berkewajiban  melakukan  pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara  menganggap  semua  bentuk  kekerasan, termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi (Widiastuti, 2017).
Pengaruh  gender  dan  patriarki,  serta  relasi  kekuasaan  yang  timpang  dalam  role model,  dapat  diimplikasikan  sebagai  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  (perilaku  meniru).  Seperti  telah  dikemukakan  sebelumnya,  gender  dan patriarki  akan  mengakibatkan  relasi  kekuasaan  yang  timpang  karena  laki-laki dianggap  lebih  penting  dari  perempuan  sehingga  posisi  suami  dianggap  memiliki kekuasaan  untuk  mengatur  rumah  tangganya,  termasuk  istri  dan  anak-anaknya. Laki-laki  lebih  rentan  melakukan  kekerasan  ketika  istri  dianggap  milik  suami  dan suami  memiliki  kendali  lebih  besar  daripada  anggota  keluarga  lainnya  (Saraswati, 2009).
Semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  keberagaman  dalam  suatu  wilayah telah  menyebabkan  meningkatnya  kasus  kekerasan  sosial,  termasuk  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT),  yang  semakin  meluas  di  masyarakat.  Namun, masalahnya  adalah  mayoritas  masyarakat  Indonesia  masih  percaya  bahwa  KDRT adalah  masalah  privat  dan  tidak  perlu  campur  tangan  dari  pihak  luar.  Padahal, penelitian  menunjukkan  bahwa  jenis  konflik  ini  memerlukan  intervensi  dari mediator luar rumah tangga (Syukur, 2011).
Perkembangan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2014 sd 2018.

## Gambar 1 Perkembangan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  kondisi  ini  memerlukan  penanganan yang  serius,  dalam  arti  jumlah  konselor  dan  kompetensi  konselor  harus  memadai. Salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah  KDRT  adalah  melalui  peningkatan kompetensi manajemen penanganan korban KDRT bagi konselor yang terlibat dalam penanganan  kasus  tersebut.  Penanganan  korban  KDRT  yang  efektif  membutuhkan keterampilan  khusus  dalam  pendekatan  psikososial,  hukum,  dan  kesehatan.  Oleh karena  itu,  pelatihan  untuk  meningkatkan  kompetensi  manajemen  penanganan korban  KDRT  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  petugas  dalam menangani kasus KDRT (Nuradhawati, 2018).
Dengan mengamati kondisi sebagai paparan di atas tersebut, maka sudah selayaknya Sekolah  Vokasi  Universitas  Diponegoro  merasa  perlu  untuk  ikut  ambil  bagian  di dalam  melakukan  upaya  peningkatan  kompetensi  manajerial  konselor  dalam menangani korban KDRT.
Berdasarkan  analisis  situasi  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  dirumuskan masalahnya  adalah  bagaimana  meningkatkan  kompetensi  manajemen  konselor dalam  penanganan  korban  KDRT  dan  bagaimana  penyediaan  alat  bantu  pelatihan yang  mendukung  aktvitas  pelatihan  dalam  meningkatkan  kompetensi  manajemen
konselor  dalam  penanganan  korban  KDRT.  Sehingga  penelitian  bertujuan  untuk meningkatkan  kompetensi  manajemen  konselor  dalam  penanganan  korban  KDRT dan menyediakan alat bantu pelatihan dalam meningkatkan kompetensi manajemen konselor  dalam  penanganan  korban  KDRT.  Diharapkan  UPTD  PPA  Kabupaten Sidoarjo dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk lebih melatih konselor di masa depan untuk mengelola korban kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih baik.  Temuan  penelitian  ini  juga  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  publik dan  pemerintah  tentang  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  mengarah pada tanggapan yang lebih efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA
Di satu sisi, hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya cukup menyenangkan, karena di sisi lain manusia saling bergantung satu sama lain untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Di  sisi  lain,  hubungan  tersebut  terkadang  dapat menimbulkan  konflik  kepentingan  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  tindakan melawan hukum atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain (korban) (Irfan, 2017). Sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis  antara  satu  sama  lain  sehingga  masing-masing  pihak  menghormati  hak- hak pihak lain dan menjalankan kewajibannya. Ide ini harus berfungsi sebagai titik awal  untuk  penciptaan  hubungan  ini.  Karena  keberadaan  manusia  yang  memiliki hak  dan  kewajibannya  masing-masing  tidak  dapat  dilihat  sebagai  pribadi  yang berdaulat,  sehingga  dapat  mempertahankan  hak  dan  kewajibannya  secara  mutlak, melainkan  harus  dijunjung  tinggi  sebagai  pribadi  sosial,  yaitu  pribadi  sosial  yang dibina.  oleh  masyarakat,  dan  hidup  sesuai  dengan  tatanan.  mengontrol  hak  asasi manusia  serta  hak-hak  lainnya  dan  tetap  berpartisipasi  dalam  masyarakat.  Hal  ini karena  kepentingan  khusus  seseorang,  serta  haknya  untuk  hidup  bermasyarakat, harus selaras dengan kepentingan masyarakat luas (St. Harun Pudjiarto, 1999).
Fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum memunculkan beberapa kekhawatiran tentang  hak  asasi  manusia.  Sangat  jelas  bahwa  baik  gagasan  rechtstaat  maupun konsep  negara  hukum  memberikan  penekanan  pada  perlindungan  hak  asasi manusia sebagai salah satu ciri khas negara yang menganut prinsip negara hukum. Salah satu cara untuk mengevaluasi keefektifan pemerintahan di negara demokrasi adalah  dengan  melihat  seberapa  baik  pemerintah  menghormati  dan  membela kebebasan sipil dan politik dasar (Hadjon, 1987).
Asas  legalitas  dalam  hukum  pidana  sejalan  dengan  asas  pengakuan  dan perlindungan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur lebih dahulu dalam undang- undang.  Prinsip  ini  dinyatakan  dalam  bahasa  Latin  sebagai  nullum  delictum  nulla poena sine praevia lege poenale (tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman tanpa peraturan  sebelumnya)  (Saleh,  1983).  Setiap  orang  jelas  kebal  dari  konsekuensi
hukum.  Sejalan  dengan  ini,  Osman  Abdel  Malek  al-Saleh  mengusulkan  prinsip legalitas  Islam,  yang  menyatakan,  tidak  ada  orang  yang  dapat  dituduh melakukan kejahatan  atau  menderita  hukuman  kecuali  sebagaimana  ditentukan  oleh  hukum (Bassiouni,  2014).  (Tidak  seorang  pun  dapat  didakwa  melakukan  kejahatan  atau dihukum kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).
Supremasi  hukum  ini  ada  untuk  melindungi  warga  negara  dari  potensi penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pemerintah.  Sayangnya,  kebenaran  bertentangan dengan  gagasan  ini.  Individu,  organisasi,  dan  bahkan  negara  semuanya  bersalah melanggar  hak  asasi  manusia  secara  teratur  di  dunia  nyata.  Ketika  hak-hak seseorang dilanggar, itu dapat menghancurkan seluruh dunia mereka, terutama jika orang itu adalah penyedia keuangan untuk keluarganya (Rahmi, 2019).
Respons tubuh dan mental korban terpengaruh, dengan yang pertama menyebabkan korban  menghentikan  apa  yang  mereka  lakukan  dan  yang  terakhir  mengakibatkan guncangan  atau  ketidakstabilan  psikologis  sementara  atau  permanen.  Beberapa bentuk  pemulihan,  termasuk  perawatan  kesehatan  moneter,  fisik,  dan  mental, diperlukan  untuk  mengembalikan  korban  dan  keluarganya  ke  status  sebelum bencana (Mansur & Gultom, nd).
Baik  masyarakat  maupun  pemerintah  (melalui  aparat  penegak  hukum) mengambil tindakan  proaktif  dan  reaktif  untuk  memastikan  keselamatan  korban  kejahatan, seperti  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  akses  ke  perawatan  medis  yang diperlukan  dan  perwakilan  hukum  jika  terjadi  kecelakaan  atau  keadaan  darurat lainnya.  Salah  satu  wujud  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  mekanisme penyeimbang adalah proses pemeriksaan dan peradilan yang adil bagi para pelaku kejahatan.  Pembenaran  etis  untuk  melindungi  korban  kejahatan  dan  orang  yang mereka cintai dapat ditemukan di sini (Pribadi, 2018).
Muladi  berpendapat  secara  lebih  umum  bahwa  korban  kejahatan  perlu  dilindungi karena: Pertama; Masyarakat dipandang sebagai semacam sistem kepercayaan yang dilembagakan;  dan  Kedua;  Korban  kejahatan  perlu  mendapat  pemulihan  sebagai upaya  menyeimbangkan  kondisi  korban  yang  mengalami  gangguan.  (sistem kepercayaan  yang  dilembagakan).  Pandangan  ini  tertanam  dalam  kerangka kelembagaan  seperti  penegakan  hukum,  penuntutan,  dan  sistem  peradilan. Karena sistem  kepercayaan  korban  akan  hancur  jika  kejahatan  dilakukan  terhadapnya, pengelolaan  sistem  kepercayaan  ini  memerlukan  pengaturan  hukum  pidana  dan sanksi lain yang menyangkut korban. Karena negara dipandang memonopoli semua reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan melarang tindakan pribadi, ada argumen untuk kekompakan sosial dan solidaritas sosial. Selama masih ada korban kejahatan, negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjawab  keprihatinan  mereka  dengan memperkuat  pelayanan  korban  dan  memberikan  perlindungan  hukum.  Ketiga; Perlindungan  korban  seringkali  dikaitkan  dengan  salah  satu  tujuan  penghukuman, terutama  penyelesaian  konflik.  Konflik  dalam  masyarakat  akan  terselesaikan,  dan perdamaian akan kembali, karena itu (Muladi, 1997)..
Hak  asasi  manusia,  jika  dipahami  sebagai  hak  hukum,  akan  membawa  dua konsekuensi  normatif:  (1)  kewajiban  pihak  yang  bertanggung  jawab  (pihak  yang dibebani  kewajiban)  untuk  menghormati/tidak  melanggar  hak  atau  memenuhi tuntutan yang timbul dari hak, dan (2) ganti rugi jika terjadi pelanggaran/kegagalan memenuhi kewajiban (Barda Nawawi Arief, 2018).
Perlindungan korban dapat dipahami dalam dua cara: (a) sebagai hak untuk aman dari  menjadi  korban  kejahatan  (yaitu,  perlindungan  hak  asasi  manusia  atau kepentingan  hukum  seseorang);  dan  (b)  sebagai  hak  untuk  memperoleh  jaminan hukum  dan  ganti  rugi  atas  kerugian  dan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana.  (jadi  identik  dengan  kompensasi  korban).  Pemulihan  nama  baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (termasuk, namun tidak terbatas pada, pengampunan), kompensasi (restitusi, kompensasi, jaminan/kompensasi kesejahteraan  sosial),  dll.,  semua  termasuk  dalam  payung  "kompensasi"  (Barda Nawawi Arief, 2018).
Tiga  gagasan  utama  yang  menerangi  konsep  dasar  perlindungan  korban  dalam kaitannya  dengan  pemasangan  perlindungan  untuk  mencegah  pelanggaran  lebih lanjut atas hak-hak korban setelah kejahatan dilakukan adalah: Teori utilitas datang lebih dulu. Menurut prinsip ini, setiap orang harus dibantu sebanyak mungkin. Jika ada  hasil  yang  lebih  positif  bagi  korban  dan  sistem  peradilan  pidana  secara keseluruhan  dengan  mengadopsi  pengertian  perlindungan  korban,  maka  itu  harus dilaksanakan.  Kedua,  konsep  kewajiban.  Sesuai  dengan  prinsip  ini,  pelaku  yang menyebabkan kerugian finansial kepada orang lain melalui aktivitas kriminal harus dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerugian tersebut. dikeluarkan, kecuali keadaan  khusus  yang  membenarkan  lain.  Ketiga,  hipotesis  kompensasi.  Untuk menunjukkan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  ditimbulkannya  kepada orang lain, seseorang yang melakukan kejahatan harus memberi kompensasi kepada korban atau keluarganya (Arif, 1993).

## METODE
Kegiatan  Pelatihan  peningkatan  kompetensi  Manajemen  Penangananan  Korban KDRT  di  UPTD  PPA  Kabupatan  Sidoarjo  kepada  para  konselor  maka  disusunlah rancangan kegiatan sebagai berikut:
1. Survei  Awal;  Survei  ini  dilakukan untuk  mendapatkan  gambaran umum  lokasi dan  kondisi  eksisting  serta  kesiapan  sumber  daya  di  UPTD  PPA  Kabupaten Sidoarjo.
2. Diskusi  bersama  dengan  Kepala  UPTD  PPA  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Konselor serta  Pengelola  UPTD  PPA  Kabupaten  Sidoarjo.    Kegiatan  Diskusi  Bersama dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait dengan sejauh mana tingkat pemahaman  dan  kompetensi  manjerial  konselor  di  UPTD  PPA  Kabupaten Sidoarjo dalam menangani korban KDRT.
3. Melakukan pelatihan peningkatan manajemen konselor dalam menangani korbat KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.
Untuk  mengetahui  apakah  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  ini  berdampak  positif atau sejauh mana kegiatan ini terlaksana, maka dibuat suatu evaluasi berupa survei lapangan setiap bulan selama 4 (empat) bulan untuk mengawasi tahap perencanaan sampai  akhir  pengabdian  selesai  yang  meliputi  penyusunan  proposal,  persiapan kegiatan, pelaksaan kegiatan dan finalisasi laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Lokasi Pengabdian Masyarakat
Lembaga sosial ini awalnya didirikan di Sidoarjo dengan nama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) sebagai hasil dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  dengan  beberapa  LSM  dan  masyarakat  yang  prihatin  terhadap  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  belum  mendapat  penanganan  yang  memadai. Setelah  beroperasi  selama  12  tahun  (2002-2014),  lembaga  tersebut  berganti  nama menjadi  Pusat  Perempuan  dan  Anak  (P3A)  dan  pada  tahun  2014  menjadi  Unit Pelaksana  Teknis  Dadan  (UPTB)  P2TP2A  Sidoarjo  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Nomor  59  Tahun  2014.  Kemudian  pada  tahun  2017,  UPTB  menjadi  UPTD  P2TP2A dan pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97/2018, UPTD P2TP2A berubah menjadi UPTD PPA atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
Visi  dari  lembaga  ini  adalah  untuk  membangun  pembangunan  yang  adil  dan memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.  Misi  lembaga  tersebut  adalah  melakukan  penyadaran  dan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  perempuan  dan  anak,  membantu  memberdayakan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk perlindungan perempuan dan anak, dan  menjadikan UPTD PPA sebagai  basis  perempuan  dan  anak.  Tujuan  dari  lembaga  ini  adalah  untuk mewujudkan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  berdasarkan  prinsip-prinsip HAM  dan  membebaskan  masyarakat  dari  berbagai  tindakan  kekerasan  di  semua aspek kehidupan.
Sumber  anggaran  UPTD  PPA:  1)  Dari  dana  APBD  II  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  2) Dana Alokasi Khusus non fisik (DAK NF) dari pusat. Adapun bentuk kegiatan UPTD PPA  tahun  2020  sampai  dengan  2021:  1)  Pendampingan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak;  2)  Manajemen  khusus;  3)  Penguatan  kapasitas  jaringan  ke SKPD terkait dan LSM peduli perempuan dan anak; dan 4) Meningkatkan kapasitas SDM UPTD PPA dan 18 Satgas Kecamatan.
Ketenagaan UPTD PPA tahun 2021: Kepala UPTD PPA 1 orang; Tenaga Administrasi 2  orang;  Pendamping  Hukum:  3  orang;  Pendamping  sosial  (konselor,  PJ  Shelter)  3
orang;  Tenaga  Psikholog:  1  orang;  Tenaga  Kebersihan:  1  orang;  dan  Tenaga Keamanan: 1 orang. Adapun Struktur Organisasi UPTD PPA sebagai berikut:

## Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

## Pelaksanaan kegiatan
Melakukan  identifikasi  permasalahan  terkait  dengan  kurangnya  pemahaman konselor  dalam  pengelolaan  penanganan  kurban  kekerasan  menjadi  focus  yang ditekankan  dalam  Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini.  Program  yang dilakukan  oleh  Sekolah  Vokasi  Universitas  Diponegoro  ini  bertujuan  untuk membantu  konselor  dalam  menangani  kurban  kekerasan.  Kegiatan  ini  dilakukan berupa pelatihan intensif dalam hal pengelolaah penanganan kurban kekerasa dalam rumah  tangga.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  di  Kantor  P2TP2A Kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur.  Pelatihan  ini  dilakukan  selama  1  (satu)  hari  pada hari  Jumat,  25  Februari  2022,  dari  pukul  09.00  WIB  s/d  11.00  WIB.  Kegiatan  ini dihadiri oleh 20 peserta. Pelatihan diawali dengan diskusi mengenai penyamaan visi misi  dan  tujuan  lembaga  dalam  penanganan  kurban.  Diskusi  membahas perencanaan  kebutuhan  yang  diperlukan  kurban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Diskusi  membahas  pelaksanaan  penanganan  kurban  mulai  dari  menerima  laporan adanya kekerasan sampai dengan proses hukum bila diperlukan. Diskusi membahas evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan kurban kekerasan dalam rumah tangga. Diskusi membahas kriteria atau syarat bagi kurban yang dimasukkan ke shelter atau tidak.
Program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  membantu  konselor dalam  meningkatkan  pemahaman  dan  kompetensi  manajerial  dalam  penanganan korban  kekerasan.  Hal  ini  dikatakan  berhasil  apabila  dipahaminya  dengan  baik
pengelolaan  korban  kekerasan  mulai  dari  menerima  laporan  jika  ada  kekerasan dalam rumah tangga, investigasi terhadap kurban, penanganan dilajutkan di rumah sakit  jika  ada  tanda-tanda  luka  fisik  pada  kurban  (namun  jika  luka  psikhis  maka kurban  ditangani  oleh  konselor).    Tahapan  yang  dilakukan  oleh  konselor  dalam penanganan  turban  sebagaimana  yang  tersebut  di  atas,  tidsak  semuanya  berhasil sebagaimana  yang  diharapkan.  Misalnya  ada  kurban  yang  tiba-tiba  mencabut tuntutan, tidak mau melanjutkan proses hukum atas kasus yang dialaminya dan juga kurban  tidak  mau  tinggal  di  shelter.  Idealnya,  keberhasilan  dalam  penanganan kurban kekerasan adalah kasus tuntas dan pelaku dihukum sesuai dengan undang- undang yang berlaku.
Evaluasi  kegiatan  ini  dilakukan  terhadap  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Sosialisasi program  kegiatan  pelatihan  berjalan  dengan  baik  atau  tidak;  2)  Kegiatan  pelatihan berjalan dengan baik atau tdak; 3) Materi pelatihan dapat dimengerti atau tidak oleh peserta pelatihan; 4) Peserta pelatihan bersedia atau tidak mengikuti pelatihan lebih lanjut.
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  diharapkan  memiliki  kegiatan  yang keberlanjutan.  Pelatihan  bagi  konselor  terkait  dengan  pengelolaan  penanganan kurban  kekerasan  ini  baru  secara  teori  tentang  bagaimana  konselor  menanganani kurban  kekerasan.  Pada  kesempatan  yang  lain  atau  pada  pelatihan  selanjutnya adalah  pelatihan  tentang  pelaksanaan  atau  praktek  dalam  menangani  kurban kekerasan. Dengan demikian diharapkan peserta pelatihan setelah seledai mengikuti pelatihan  tentang  teori  penanganan  korban  bersedia  mengikuti  pelatihan  tentang praktek penanganan korban.
Upaya  peningkatan  kompetensi  manajemen  konselor  dalam  penanganan  kurban KDRT, dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
Dilakukan  koordinasi  dengan  Kepala  P2TP2A  Kabupaten  Sidoarjo  perihal  nara sumber,  hari,  tanggal,  jam  pelaksanaan  serta  tempat  dilaksanakan  pelatihan manajemen penanganan kurban KDRT. Selain itu ditetapkan pula berapa orang dan siapa-siapa  diantara  pegawai  P2TP2A  yang  akan  disertakan  dalam  pelatihan  ini. Dalam  koordinasi  itu  juga  dibicarakan  dan  disepakati  perihal  konsumsi  peserta pelatihan.
Pada  hari,  tanggal,  dan  jam  yang  sudah  disepakati,  Tim  pengabdian  masyarakat (Abdimas)  dari  Undip  hadir  untuk  melaksanakan  kegiatan  pelatihan.  Dalam pelatihan  ini  semua  nara  sumber  berasal  dari  Tim  Abdimas  Undip.  Pelatihan dilaksanakan  secara  off  line,  namun  dengan  protokol  kesehatan  yang  sangat  ketat. Metode  yang  digunakan  dalam  pelatihan  meliputi  ceramah,  tanya  jawab,  dan diskusi.
Materi yang disajikan meliputi: 1) Visi misi dan tujuan lembaga dalam penanganan kurban; 2) Perencanaan kebutuhan yang diperlukan kurban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Bagaimana skenario atau prosedur pelaksanaan penanganan kurban mulai
dari  menerima  laporan  adanya  kekerasan  sampai  dengan  proses  hukum  bila diperlukan;  4)  Bagaimana  mengevaluasi  terhadap  pelaksanaan  penanganan  kurban kekerasan  dalam  rumah  tangga;  dan  5)  Kriteria  atau  syarat  bagi  kurban  yang seharusnya dimasukkan ke dalam shelter atau tidak.
Pelaksanaan  pelatihan  dalam  meningkatkan  kompetesi  manajemen  konselor  dalam penanganan  kurban  KDRT,  Tim  Abdimas  Sekolah  Vokasi  Undip  maupun  P2TP2A Kabupaten Sidoarjo menyediakan berbagai alat bantu. Alat bantu pembelajaran yang meliputi  materi  pelatihan,  alat  tulis,  buku  catatan,  dan  sejenisnya  yang  akan memperlancar  jalannya  pelatihan  disediakan  oleh  Tim  Abdimas  Sekolah  Vokasi Undip, sedangkan ruang pelatihan beserta perlengkapannya, yaitu meja kursi, papan tulis, sound system dan OHP disediakan oleh Kantor P2TP2A Kabupaten Sidoarjo.
Dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  tim  dari  sekolah  Vokasi  Universitas Diponegoro  Semarang juga  menyerahkan  bantuan  untuk  keperluan  penganan  bagi korban meliputi: Almari pakaian, bantal, guling, daster, pakaian dalam perempuan, dan  Bra.  Barang-barang  ini  sangat  diperlukan  bagi  korban  KDRT  tatkala meninggalkan rumah karena mendapat Tindakan kekerasan dari pelaku yang tidak lain  adalah  orang  terdekat  dengan  korban,  tidak  sempat  membawa  barang-barang keperluan  pribadinya  mengingat  korban  saat  pergi  hanya  membawa  pakaian  yang menempel di badan saja.

## KESIMPULAN
Salah  satu  program  yang  dilaksanakan  bekerja  sama  dengan  Sekolah  Vokasi Universitas Diponegoro bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konselor dalam menangani  korban  kekerasan,  khususnya  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Program  tersebut  berupa  pelatihan  intensif  selama  satu  hari  di  kantor  P2TP2A Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 20 peserta. Pelatihan meliputi pembahasan visi, misi, dan tujuan lembaga, perencanaan kebutuhan korban, pelaksanaan penanganan korban, evaluasi penanganan korban, dan penetapan kriteria penempatan korban di tempat  penampungan.  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman konselor  dalam  menangani  korban  kekerasan,  khususnya  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Dalam  pelatihan  ini  ditemuakn  beberapa  permasalahan  dimana konselor  belum  begitu  memahami  beberapa  kompetensi  yang  dibutuhkan  dalam penanganan korban KDRT terutama kepada anak-anak. Oleh sebab itu dibutuhkan pelatihan  dan  upgrade  materi  tentang  kompetensi  manajamen  penanganan  korban KDRT di UPTD PPA kabupaten Sidoarjo.

## REFERENCES
Arif, G. (1993). Masalah Korban Kejahatan . Akademika Pressindo.
Arief,  B.  N.  (2018). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
Bassiouni, M. C. (2014). The shari'a and Islamic criminal justice in time of war and peace . Cambridge University Press.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara . Bina Ilmu.
Irfan,  M.  (2017).  Metamorfosis  gotong  royong  dalam  pandangan  konstruksi sosial. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat , 4 (1), 1-10.
Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (n.d). Urgensi Perlindungan .
Muladi. (1997). Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan  anak  (P2TP2A)  dalam  Pendampingan  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  dalam  rumah  Tangga  (KDRT)  di  Kota  Cimahi. Academia  Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik , 1 (01), 149-184.
Pribadi,  D.  (2018).  Perlindungan  terhadap  anak  berhadapan  dengan  hukum. Jurnal Hukum Volkgeist , 3 (1), 14-25.
Rahmi,  A.  (2019).  Pemenuhan  Restitusi  dan  Kompensasi  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual  Dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 140-159.
Saleh,  R.  (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Saraswati,  R.  (2009). Perempuan  dan  penyelesaian  kekerasan  dalam  rumah  tangga .  Citra Aditya Bakti.
St  Harun  Pudjiarto,  R.  S.  (1999).  Hak  Asasi  Manusia  Kajian  Filosofis  dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Jogyakarta: Universitas Atma Jaya .
Syukur, F. A. (2011). Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Widiastuti, T. W. (2017). Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Adi  Widya:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (1).