Julius  Mangatur,  Parasian  Simanungkalit,  Anwar  Sadat  (2023)  Upaya  Pencegahan  dan  Penanggulangan tindak Pidana Perdagangan Orang, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## UPAYA  PENCEGAHAN  DAN  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Julius Mangatur, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: Juliusmangatur1994@gmail.com, parasian@iblam.ac.id, anwarsadat@iblam.ac.id

## Abstrak
Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang  ini  berkaitan  dengan  pekerja  seks  komersial  dan  tujuan  eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang  mirip  perbudakan,  penghambaan  atau  pengambilan  organ  tubuh. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidananya  dalam  KUHP  dan  luar  KUHP  serta  bagaimana  kaitan  sanksi  tersebut dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  pada  UU  No  39  tahun  1999. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (trafficker) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat.
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Teknologi

## Abstract
This trafficking crime is usually not only committed by individuals but also carried out  by  a  group  of  people  (corporations).  This  form  of  trafficking  is  related  to commercial  sex  work  and  the  purpose  of  exploitation.  Exploitation  includes, exploitation of prostitution by others, or other forms of sexual exploitation, forced labor  or  service,  slavery,  or  slavery-like practices,  servitude  or  organ  harvesting. The  issue  raised  in  this  case  is  how  the  imposition  of  criminal  sanctions  in  the Criminal Code and outside the Criminal Code and how these sanctions are related in the Human Rights Law in Law No. 39 of 1999. Based on Article 1 paragraph 1 of
Law Number 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons, the definition is the act of recruiting, transporting, sheltering, sending, transferring, or receiving a person by  threat  of  violence,  use  of  force,  kidnapping,  captivity,  forgery,  fraud,  abuse  of power or vulnerable position, debt bondage or giving payment or benefits, so as to obtain the consent of the person in control of the other person,  whether carried out within countries or between countries, for the purpose of exploitation or resulting in exploitation  of  people.  Trafficking  operations  were  often  conducted  behind  closed doors and operated outside the law. Traffickers quickly developed an undetectable way of working. This crime continues to grow at a rapid pace.
Keywords: Trafficking in Persons, Human Rights, Technology.

## Pendahuluan
Keprihatinan  dalam  usaha  penegakkan  hukum  di  Indonesia  masyarakat  hampir tak  mempercayai  lagi  lembaga  penegakan  hukum,  sebenarnya  salah  satu  kunci  dalam menyelamatkan negara dari krisis kewibawaan dan krisis ekonomi, kepada rakyat harus diperlihatkan bahwa hukuman berlaku tegas tanpa diskriminasi. Bentuk penerapan sanksi pidana didasarkan pada kesalahan yang sesuai dengan unsur hukum dan tidak ada alasan penghapusan  yang  bersifat  melawan  hukum,  unsur  kesengajaan  oleh  pelaku  sehingga tidak ada pembenaran atau alasan baginya untuk menghindari hukuman (Putri & Arifin, 2019).
Tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  biasanya  tidak  hanya  dilakukan  oleh individu  saja  tetapi  juga  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  (korporasi)  Bentuk perdagangan  orang  ini  berkaitan  dengan  pekerja  seks  komersial  dan  tujuan  eksploitasi (Santoso, 2001). Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain  dari  eksploitasi  seksual,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan,  atau  praktek- praktek  yang  mirip  perbudakan,  penghambaan  atau  pengambilan  organ  tubuh (Yuniantoro,  2018).  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  kasus  ini  adalah  bagaimana penjatuhan sanksi pidananya dalam KUHP dan luar KUHP serta bagaimana kaitan sanksi tersebut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada UU No 39 tahun 1999 (Hilmy, 2006).
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  definisinya  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: unsur  proses,  cara  dan  eksploitasi.  Jika  ketiganya  terpenuhi  maka  bisa  dikategorikan sebagai perdagangan orang.
Proses:  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut Cara:  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi  tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
Pemerintah  Indonesia     telah     mengesahkan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dengan  pertimbangan bahwa  setiap  orang  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memiliki  hak-hak  asasi sesuai  dengan  kemuliaan  harkat  dan  martabatnya  serta  dilindungi  secara  hukum  oleh Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana dicantumkan  dalam  Pasal  28A  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
Undang-Undang  nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan orang ini juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagai  wujud  perlindungan  terhadap  korban perdagangan  manusia.  Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  Pasal  2  yang  mengatur  tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.
Pasal  2  tersebut  berbunyi:  “Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  nomor  21  tahun  2007  kata  “untuk  tujuan” sebelum  frasa  “mengeksploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan orang  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan,  dan tidak harus menimbulkan akibat.
Penegakan  hukum  tentang  kejahatan  perdagangan  manusia  di  Indonesia  masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun  elektronik  sehingga  banyak  kasus  perdagangan manusia  diidentifikasi  sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan agar mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur   pidana hukum,  yaitu  Hukum  Acara  Pidana  yang  memiliki  prinsip  bahwa  hakim  tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu.
Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat  umum,  terutama  orang-orang  yang  rentan,  berpenghasilan  rendah  dan berpendidikan rendah. Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015, dinyatakan  bahwa  salah  satu  ancaman  nyata  adalah  pelanggaran  wilayah  perbatasan. Beberapa pelanggaran di wilayah perbatasan termasuk perdagangan manusia.
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  rumusan  salah  satu  pasalnya,  pada  pasal  3 menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”. Untuk mewujudkan perlindungan hak tersebut, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri  mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang  (human  trafficking)  karena perdagangan  orang  (human  trafficking)  bukan  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan dan perhambaan (Soekanto, 1976).
Masa  kerajaan-kerajaan  di  jawa,  perdagangan  manusia,  yaitu  perempuan  pada saat  itu  merupakan  bagian  pelengkap  dari  sistem  pemerintahan  feodal.  Pada  masa  itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Tindak  pidana  perdagangan  orang  umumnya,  yaitu  berupa  pelanggaran  harkat  dan martabat  asasi  manusia  manusia  yang  berupa  perlakuan  kejam,  dan  bahkan  perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.
Substansinya  sama,  yaitu  perbudakan,  tetapi  modusnya  yang  lebih  rapi  dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu), serta menjadi selir atau istri  simpanan,  saat  ini  manusia  diperjualbelikan  untuk  kepentingan  tertentu,  seperti pembantu  rumah  tangga  hingga  menjadi  wanita  pekerja  seks  komersial (Jamaludin, 2016).
Perdagangan  orang  yang  mayoritas  perempuan  dan  anak,  merupakan  jenis perbudakan  pada  era  modern  ini  merupakan  dampak  krisis  multidimensional  yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar  terhadap  pelaku.  Dari  waktu  ke  waktu  praktik  perdagangan  orang  semakin
menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak (Syafaat, 2003).
Mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti  korban  pemerasan  dari  aparat  maupun  masyarakat,  korban  tindak  diskriminatif dan  praktik  kriminalisasi  yang  dilakukan  oleh  negara  maupun  sebagai  masyarakat  itu. Adapun  hukuman  di  Indonesia,  terutama dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual  atau  perempuan  yang  dilacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi (Dian, 2010). Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang tersebut. Sehingga banyak yang menggunakan  teknologi  yang  semakin  maju  tersebut  pada  saat  ini  di  jalur  yang  salah dengan  menjajakan  dirinya  untuk  melakukan  prostitusi  online  ataupun  untuk memperdagangkan diri orang lain (human traffickingakibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan (Ali & Pramono, 2011).
Namun  sasaran  mereka  yaitu  dunia  online  yang  mempermudah  mereka  untuk memperdagangkan  calon-calon  korban  yang  akan  diperdagangkan  dan  mudah  untuk diakses. Calon-calon korban yang berpotensial untuk diperdagangkan sudah merambah ke remaja maupun anak-anak. Dikarenakan kebanyakan dari pengguna media sosial yaitu remaja  dan  anak-anak,  penggunaan  media  sosial  seperti  line,  whatsApp,  skype, instagram,  face time, twitter,  facebook,  path,  dan  lain-lainnya  merupakan  media  sosial yang merekrut mereka untuk terjerumus menjadi korban dari Human Trafficking.
Media-media  sosial  tersebut  tidak  membatasi  relasi  pertemanan  dan  pornografi yang  semakin  mudah  diakses.  Bahkan  rekrutmen  Human  Trafficking  saat  ini  mulai memikat  para  remaja  melalui  media  sosial.  Di  Amerika  Serikat,  pelaku-pelaku  seks komersial menggunakan situs-situs seperti Craigslist untuk merekrut dan menjual anak- anak  dan  remaja.  Bahwa  sekitar  seperempat  dari  anak-anak  yang  dilaporkan  hilang  di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui media sosial.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang?  2)  Baimanakah  Peranan  Negara  Republik  Indonesia  Dari Segi  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Terjadinya  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Kedepannya?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  berperan  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk  pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini
adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum primer,sekunder maupun  tersier.  Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai  ketentuan hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana perdagangan orang.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hukum  pidana  menentukan  sanksi  terhadap  setiap  pelanggaran  hukum  yang dilakukan.  Sanksi  itu  pada  prinsipnya  merupakan  penambahan  penderitaan  dengan sengaja.  Penambahan  penderitaan  dengan  sengaja  ini  pula  yang  menjadi  pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.
Penerapan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan dari pihak yang diberikan  wewenang  oleh  undang-undang  mulai  dari  proses  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  sampai  pada  putusan  pidana  dilaksanakan  oleh  aparat  pelaksana  pidana. Penerapan sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan. Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terdiri atas  beberapa  jenis  pidana (Chazawi, 2010).
Penerapan  sanksi  pidana  di  Indonesia  diimplementasikan  ke  dalam  Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidanterhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:  a)  Dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  yang korbannya  anak  (kandung,  tiri,angkat)  dan  anak-anak  dibawah  pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian; b) Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa; c) Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki; d) Ada hukuman tambhan (1)  pencabutan  hak  (asuh  untuk  pelaku  yang  korbannya  anak),  (2)  pemecatan  dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000  pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas  atau  sistematik  dan  ditujukan  terhadap  penduduk  sipil  serta  sebagai  lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan  tindak  pidana  biasa  yang  diatur  dalam  KUHP.  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2000  mengatur  beberapa  kekhususan  yang  berbeda  dengan  pengaturan  hukum acara pidana (Nuraeny, 2011).
1. Penambahan Pidana dan Perluasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengakibatkan  korban  luka  berat.  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (2),  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  6  mengakibatkan  korban menderita  luka  berat,  gangguan  jiwa  berat,  penyakit  menular  lainnya  yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 7.
Mengakibatkan matinya korban. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 7 ayat 2
Pelakunya adalah pejabat. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. pelaku  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  pemberhentian  secara  tidak  dengan hormat dari jabatannya. (Pasal 8).
Pelakunya adalah korporasi (perusahaan). Sanksi 3 kali lipat dan tambahan pidana denda dan tambahan sanksi berupa: a) pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau larangan kepada  pengurus  tersebut  untuk  mendirikan  korporasi  dalam  bidang  usaha  yang  sama. (Pasal 15).
Pelaku Kelompok. oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 16).
Di era globalisasi dan modern ini tidak menutup “kemungkinan kejahatan human trafficking dilakukan oleh korporasi. Sering sekali penyalur jasa TKI ilegal menggunakan modus  usaha  baik  berbentuk  CV,  PT  ataupun  lain  lain  untuk  melancarkan  niat  jahat melakukan  human  trafficking (Hanim  &  Prakoso,  2015).  Kewenangan  untuk menjatuhkan  sanksi  kepada  korporasi  sudah  diberikan  secara  eksplisit  dalam  rumusan Undang-Undang N0 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sebagai  upaya  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang dilakukan oleh korporasi, maka UU ini telah “mengatur mengenai manusia dan korporasi sebagai  subjek  hukum.  Ditempatkanya  korporasi  dalam  subjek  hukum  tindak  pidana human” “trafficking dapat memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan dan pemberantasan” tindak pidana perdagangan orang.”
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memuat unsur dari tindak pidana human trafficking,  yaitu  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penipuan,  penculikan,
penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang.
“Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  bahwa  peristiwa-peristiwa  pidana  memiliki unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena suatu pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum, maka dalam tindak pidana human trafficking terdapat perbuatan yang melawan hukum yaitu melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan penyerah terimaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan,  pemanfaatan  posisi  rentan  atau  penjeratan  atas  unsur  kesalahan  dalam rumusan tindak pidana human trafficking adanya kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut yang  berarti  ada  maksud  untuk  mengeksploitasi  atau  berakibat  tereksploitasi  orang” tersebut (Kamea, 2016).
Di  era  globalisasi  dimana  kejahatan  sudah  bertransformasi  dari  model konvensional  ke  model  modern,  alangkah  bijaknya  apabila  kita  sudah  mulai  melirik korporasi  sebagai  subjek  hukum  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana. Apalagi  dalam  hal  tindak  pidana  perdagangan  orang  sangat  dimungkinkan  korporasi mendapatkan keuntungan ekonomi dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  terpenuhinya  syarat  korporasi  dapat  dibebankan pertanggungjawaban  pidana,  maka  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007,  telah mengatur  sanksi  pidana  berupa  sanksi  pidana  denda  dan  sanksi  pidana  tambahan. Rumusan sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 13 Ayat 1 dan 2 yaitu: “Ayat (1).Tindak pidana  perdagangan  orang  dianggap  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut dilakukan oleh rang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”; dan “Ayat (2).Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

## 2.  Pemanfaatan  Teknologi  Canggih  yang  digunakan  Pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Teknologi  canggih,  salah  satunya  internet  memberikan  berbagai  kemudahan dalam  mencari  dan  memberikan  informasi  bagi  masyarakat.  Teknologi  yang  canggih tentunya memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan jarak yang jauh dan tidak ada batasan geografis. Dalam penggunaan media internet yang diluar kendali pun juga bisa menjadi bagian dari perdagangan manusia.
Informasi dalam media sosial tentu menjadi suatu komoditas tersendiri. Data yang telah  diunggah  inilah  yang  bisa  menjadi  suatu  bisnis  yang  dapat  diperdagangkan  dan sebagai bukti identitas dari pengguna sendiri. Hal ini tentu memudahkan suatu kelompok tertentu untuk mengeksploitasi atau memperdagangkan orang melalui jaringan online.
Adanya jaringan internet dan penggunaan media online sekarang akan memberi kemudahan  pada  orang-orang  yang  memperdagangkan  manusia.  Meningkatnya aksesibilitas  dan  berkembangnya  teknologi  informasi  terlebih  didunia  online  juga menjadi salah satu faktor. Sementara itu, anonimitas jejaring sosial, iklan baris online dan situs  kencan  dapat  digunakan  untuk  merekrut  orang  ke  dalam  perdagangan  dan mengiklankan pekerjaan mereka.
Jaringan anonim digunakan untuk mentransfer dan menukar data yang berlokasi di wilayah dengan kekuasaan atau penegakan undang-undang cybercrime yang kurang ketat.  Ada  juga  trend  baru  dimana  penjahat  mengandalkan  peralatan  portable  seperti smartphone yang jika mereka sudah dalam keadaan darurat langsung dibuang.
Adanya pertimbangan kontinuitas seputar perdagangan manusia dan eksploitasi ini merupakan dampak tersendiri apalagi ditambah dengan adanya jaringan online. Pada jaringan  online  tentu  menawarkan  peluang  dan  tantangan  baru  yaitu  kemudahan menggunakan  media  online  ini  tentunya  dimanfaatkan  seefektif  mungkin  untuk  para trafficker (orang yang memperdagangkan manusia) dan juga lebih terorganisir. Jaringan sosial  menciptakan  ruang  baru  yang  bersifat  online;  Facebook,  Twitter,  Portal  berita online, dll.
Perdagangan  manusia  (human  trafficking)  termasuk  kedalam  kejahatan terorganisir  (organized  crime),  artinya  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  dalam  suatu jaringan  terorganisir  rapi  dalam  suatu  organisasi  ilegal  dan  dilakukan  dengan  cara canggih.  Akibat  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  hampir  tidak mengenal  batas  negara,  pengawasan  yang  longgar  di  daerah  perbatasan  atau  tempat pemeriksaan imigrasi memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia lintas negara.

## B.  Peranan  Negara  Republik  Indonesia  Dari  Segi  Hukum  Dalam  Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang
Untuk  mencapai  tujuan  meminimalisir  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang  mungkin  terjadi  dalam  praktik  perdagangan  orang  baik  yang  dilakukan  antar wilayah  dalam  negeri  maupun  antar  Negara  dan  oleh  pelaku  perorangan  maupun korporasi,  untuk  melaksanakan  protokol  PBB  tahun  2006  tentang  Pencegahan, Pemberantasan  dan  Penghukuman  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang khususnya  perempuan  dan  anak-anak  yang  telah  ditandatangani  pemerintah  Indonesia (Damanik, 2013).
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  bahwa  perdagangan  orang  merupakan  salah  satu  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  termasuk  kejahatan  terhadap  kernanusiaan.  Dalam  Pasal  9  menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan  sebagai bagian dari serangan  yang  meluas  atau  sistematis  yang  diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
Selain  itu,  indonesia  telah  menandatangani  UN  Convention  Transnational Organized  Crimes  beserta  protokolnya  yaitu  Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and  Children,  dan  Protokol  Against  The Smuggling  of  Migrants  by  Land,  Sea  and  Air,  pada  Desember  2000  di  Palermo  italia, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi- implikasi hukum atas tindakan perdagangan  orang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  indonesia  bulan  April  2007  telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang (Hidayati, 2012) .
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengkriminalisasi segala bentuk kejahatan yang melibatkan perdagang tenaga kerja dan perdagangan  seks  dewasa  dengan jerat  hukuman  tiga  hingga  lima  belas  tahun  penjara. Berbeda  dengan  hukum  internasional,  undang-undang  ini  mensyaratkan  penggunaan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk menyatakan kejahatan terkait perdagangan seks anak, sehingga tidak semua bentuk perdagangan seks anak dapat dikriminalisasi.
Kementerian  Dalam  Negeri  menerbitkan  Peraturan  Menteri  pada  bulan  April 2018  yang  mengamanatkan  pemerintah  daerah  untuk  memuat  pemberantasan  TPPO dalam prioritas kebijakan mereka, namun pemerintah tidak memiliki mekanisme untuk menerapkan  mandat  ini  dan  tidak  cukup  mempengaruhi  seluruh  pemerintah  provinsi untuk  secara  konsisten  mengalokasikan  anggaran  pemberantasan  TPPO  atau  untuk mengimplementasikan  kebijakan  nasional.  Sebagai  akibatnya,  koordinasi  lembaga pemerintah  dan  pengumpulan  data  terus  menjadi  tantangan  dan  beberapa  kepolisian tingkat  provinsi  melaporkan  bahwa  anggaran  mereka  tidak  memungkinkan  untuk melakukan investigasi lintas provinsi atau lintas perbatasan.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  membentuk  13  satuan  tugas TPPO  tingkat  provinsi  tetapi  tidak  melaporkan  hasil  penyidikan  dari  satuan  tugas tersebut.  Satuan  Tugas  TPPO  POLRI  tidak  memiliki  mekanisme  untuk  melacak investigasi  di  semua  tingkat  pemerintahan,  sehingga  mempersulit  mereka  untuk menentukan trend dan jumlah investigasi dan kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2018, POLRI melaporkan 95 investigasi kasus, menurun bila dibandingkan dengan 123 kasus pada 2017.
Mahkamah Agung menerapkan mekanisme pencatatan yang komprehensif untuk data pengadilan secara nasional. Mahkamah Agung melaporkan terjadinya 316 tuntutan dan  279  putusan  pada  2018,  menurun  bila  dibandingkan  dengan  407  tuntutan  dan  331 hukuman  pada  2017.  Pemerintah  tidak  melaporkan  data  penghukuman  secara komprehensif.
Dalam  upaya  penanganan,  dilakukan  pelatihan  mengenai  pemberantasan  TPPO dari  pemerintah,  organisasi  internasional,  pemerintah  asing,  namun  pemerintah  tidak melembagakan  pelatihan  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan  pemahaman  pejabat  yang terbatas  menghambat  penuntutan  kasus  berdasarkan  Undang-Undang  Pemberantasan TPPO.  Sebaliknya  aparat  penegak  hukum  menuntut  orang  yang  dicurigai  melakukan perdagangan manusia dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang memberikan hukuman yang lebih ringan.
Mahkamah Agung memuat perdagangan orang di dalam kurikulum tahunan yang diberikan kepada para hakim; namun demikian, pelatihan hanya menampung 20 hingga 30hakim per tahun. Selama tahun 2018, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan hanya mengadakan dua pelatihan pada bulan November mengenai cara penanganan kasus. Dari aspek  perlindungan,  pemerintah  mengkoordinasikan  layanan  rehabilitasi  yang diutamakan untuk korban pelanggaran, termasuk korban perdagangan manusia, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
P2TP2A  terdapat  di  34  provinsi  dan  sekitar  436  kabupaten.  Pusat  pelayanan tersebut  dikelola  dan  didanai  oleh  pemerintah  provinsi  atau  kabupaten.  Layanan  yang diberikan antara lain penampungan jangka pendek, perawatan medis, konseling, layanan penghubung keluarga, dan beberapa pelatihan keterampilan kejuruan; namun demikian, dalam  praktiknya,  pemberian  layanan tersebut  bervariasi  sesuai  dengan  kepemimpinan dan pendanaan daerah.
Wanita  yang  tinggal  di  wilayah  pedesaan  atau  kabupaten  yang  tidak  memiliki P2TP2A  tersebut  mengalami  kesulitan  dalam  menerima  layanan  pendukung,  dan beberapa layanan tersebut hanya buka enam jam dalam sehari dan tidak diwajibkan buka selama 24 jam. LSM tetap berperan penting dalam melengkapi dan mengisi kesenjangan layanan pemerintah termasuk bagi korban laki-laki yang dirujuk ke LSM yang memiliki tempat penampungan. LPSK mengakui bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia.
Pada  bulan  Agustus  2018,  LPSK  meluncurkan  hotline  dan  aplikasi  telepon genggam  dalam  rangka  memberikan  informasi  kepada  semua  korban  kejahatan  terkait dengan tata cara pengaduan dan layanan perlindungan pemerintah yang tersedia. Hal yang paling  penting  dari  kebijakan  kriminal  adalah,  selain  menggunakan  hukum  pidana (penal), adalah menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal). Sarana non penal sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal  adalah  bersifat  preventif.  Oleh  karena  itu, pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meminimalisasi  tindak  pidana perdagangan  orang  dengan  melibatkan  berbagai  stakeholder,  termasuk  peran  serta masyarakat.
Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat nasional, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (Kementrian  PPPA),  sudah  membentuk  32  satuan  tugas  tingkat provinsi (Papua dan Papua Barat tidak memiliki satuan tugas) dan 244 Kabupaten/Kota. Di  tingkat  masyarakat,  dalam  rangka  meningkatkan  pencegahan  melalui  peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat melakukan deteksi dini dan advokasi migrasi aman serta pemberdayaan masyarakat desa, telah terbentuk 502 Komunitas PTPPO di tingkat desa  di  52  Kabupaten/Kota,  130  desa  migrasi  produktif  (Desmigratif)  di  65 Kabupaten/Kota  basis  pekerja  migran,  dan  30  Komunitas  Keluarga  Buruh  Migran (KKBM)  di  7  provinsi  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanganan  TPPO dari tingkat hulu hingga hilir.

## Kesimpulan
Bahwa Bentuk penerapan hukum perdagangan orang dapat dilihat dari pengaturan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  dalam  KUHP  yakni  pasal  296  KUHP  dan pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang diluar KUHP yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur  keseluruhan  dan  mencakup  semua  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Adapun undang-undang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  (human trafficking)  dasarnya  bukan  hanya  semata-mata  pada  KUHP  saja  namun  juga  harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang- undang tindak pidana khusus tersebut seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Kemudian  Sebagai  tindak  lanjut  dari  terpenuhinya  syarat  korporasi  dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, telah mengatur sanksi pidana berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana tambahan. Rumusan sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 13 Ayat 1 dan 2 yaitu: “Ayat (1).Tindak pidana  perdagangan  orang  dianggap  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”; dan “Ayat (2).Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”
Keberhasilan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana  perdagangan orang  terutama  perempuan  sangat  tergantung  kepada  komitmen  para  penyelenggara pemerintah di berbagai tingkatan, peran serta organisasi masyarakat/LSM dan masyarakat itu sendiri serta sangat tergantung pula pada upaya-upaya penegakan hukum. Pada level daerah,  pemerintah  daerah  harus  membuat  kebijakan  yang  komprehensif  dengan melibatkan berbagai stakeholder, yang bekerja bersama-sama.
Pengetahuan  tentang  perdagangan  orang,  termasuk  perdagangan  perempuan merupakan  hal  yang  mutlak,  teristimewa  aparat  penegak  hukum,  sehingga  dapat mengambil langkah yang tepat dalam penanganan tindak pidana perdagangan perempuan. Untuk  mencapai  tujuan  meminimalisir  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin  terjadi  dalam  praktik  perdagangan  orang  baik  yang  dilakukan  antar  wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan  protokol  PBB  tahun  2006  tentang  Pencegahan,  Pemberantasan  dan Penghukuman  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  khususnya  perempuan  dan anak-anak yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia

## BIBLIOGRAFI
Ali,  Mahrus,  &  Pramono,  Bayu  Aji.  (2011). Perdagangan  orang:  dimensi,  instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Chazawi, Adami. (2010). Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1. Rajawali Pers, Jakarta .
Damanik,  Jalinson.  (2013). Penerapan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai) . Universitas Medan Area.
Dian,  Kartikasari.  (2010). Kerentanan  perempuan  dalam  perdagangan  perempuan, migrasi,  hiv/aids,  Koalisi  Perempuan  Indonesia  Untuk  keadilan  dan  Demokrasi . Hal.
Hanim,  Lathifah,  &  Prakoso,  Adityo  Putro.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Kejahatan  Perdagangan  Orang  (Studi  Tentang  Implementasi  Undang- Undang No. 21 Tahun 2007). Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (2), 234–244.
Hidayati,  Maslihati  Nur.  (2012).  Upaya  Pemberantasan  dan  Pencegahan  Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 1 (3), 163–175.
Hilmy,  Umu.  (2006). Penanganan  Kasus-Kasus  Trafikking  Berpespektif  Gender  Oleh Jaksa dan Hakim . Universitas Malang Press, Malang.
Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). Dasar-dasar patologi sosial. Bandung: CV Pustaka Setia .
Kamea, Herlien C. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Lex Crimen , 5 (2).
Nuraeny, Henny. (2011). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sinar Grafika, Jakarta .
Putri,  Anggie  Rizqita  Herda,  &  Arifin,  Ridwan.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  Indonesia  (Legal  Protection  for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). Res Judicata , 2 (1), 170–185.
Santoso,  Topo.  (2001).  Menggagas  Hukum  Pidana  Islam. Penerapan  Hukum  Pidana Islam Dalam Konteks Modernitas, Asy-Syaamil Press Dan Grafika, Jakarta .
Soekanto,  Soerjono.  (1976).  Beberapa  permasalahan  hukum  dalam  kerangka pembangunan di Indonesia: suatu tinjauan secara sosiologis. (No Title) .
Syafaat, Rachmad. (2003). Dagang manusia. Lappera Pustaka Utama, Jakarta .
Yuniantoro,  Fredi.  (2018).  Eksploitasi  Seksual  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Justitia Jurnal Hukum , 2 (1).

## Copyright holder:
Julius Mangatur, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: