## OPEN ACCESS
Volume 5, Nomor 2, 2023, 112-124
E-ISSN: 2656-5528

## Faktor Prioritas dalam Penentuan Lokasi Food Center di Purbalingga
Priority Factors for Food Center Location in Purbalingga
Melita Agustine Mega Puspita 1* , Murtanti Jani Rahayu 1,2 , Rizon Pamardhi Utomo 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : melitapuspita@student.uns.ac.id
(Diterima: 25 Maret 2023; Disetujui: 23 Mei 2023)

## Abstrak
Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat tiap tahunnya dan memberikan dampak negatif karena menempati  ruang  publik  secara  sporadis,  khususnya  di  Kawasan  Alun-alun  Kabupaten  Purbalingga  dan  Gelanggang  Olah  Raga (GOR)  Goentoer  Darjono.  Permasalahan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga  dengan  membangun Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) tetapi pembangunan tersebut bukan tanpa masalah. Pemilihan Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL menimbulkan perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Pemerintah berupaya memilih lokasi Purbalingga Food Center berdasarkan pertimbangan potensi lahan milik pemerintah  yang dapat mewadahi PKL dan dekat dengan pusat kota. PKL mengeluhkan lokasi tersebut kurang potensial untuk mendatangkan konsumen. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  prioritas  pemilihan  lokasi  Purbalingga  Food  Center  sebagai  lokasi  relokasi  PKL  berdasarkan persepsi stakeholder. Penelitian menggunakan pendekatan deduktif dengan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui  faktor-faktor  prioritas  yang  mempengaruhi  pemilihan  lokasi  Purbalingga  Food  Center.  Hasil  analisis  mengungkapkan bahwa prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL menurut stakeholder terfokus pada tujuh faktor prioritas, yaitu rencana dan kebijakan pengembangan kota, lahan milik pemerintah, peraturan zonasi kegiatan PKL, kedekatan dengan aktivitas utama, fasilitas listrik, fasilitas air bersih, serta kemudahan lokasi untuk dilihat dengan jelas (visibilitas).
Kata kunci : AHP; faktor pemilihan lokasi; Pedagang Kaki Lima; relokasi

## Abstract
The existence of street vendors in Purbalingga Regency increases every year and has a negative impact because it occupies public space in a sporadic matter, particularly at the Alun-alun area of Purbalingga Regency and at Goentoer Darjono Sport Arena (GOR). This issue was followed up by the Government of Purbalingga Regency by constructing Purbalingga Food Center as a place to relocate the street vendors but the development was not without problems. In fact, the decision of the location of Purbalingga Food Center has led to different views from various parties. The government decided the location for Purbalingga Food Center based on considerations to utilize potential government-owned land that is sufficient to accommodate the street vendors and located not far from the city center. However, the street vendors complain that the decided location lacks potential to attract customers. This research aims to understand the priority factors for deciding the location of Purbalingga Food Center based on the perspective of stakeholders. This research uses a deductive approach with analysis using Analytical Hierarchy Process (AHP). Results of the analysis reveales that the priority factors for deciding the location of Purbalingga Food Center is focused on seven factors, namely urban development plans and policies, status of government-owned land, zoning regulations for street vendor activities, proximity to main activities, electricity facilities, clean water facilities, and easy location to see clearly (visibility).
Keywords: AHP; location decision factor; relocation; street vendors

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena  urbanisasi  memicu  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  di  kawasan  perkotaan.  Hal  tersebut  mampu memberikan  dampak  pada  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  yang  ada.  Jika  pertumbuhan  penduduk  tidak  diimbangi dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan di perkotaan, maka angka pengangguran di suatu kota akan semakin meningkat. Pengangguran juga disebabkan karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam bersaing di dunia kerja,  sehingga  mendorong  seseorang  untuk  bekerja  pada  sektor  informal  sebagai  alternatif  dalam  memenuhi kesejahteraan hidupnya (Mustafa, 2008b).
Sektor  informal  merupakan  sektor  yang  bersifat  sederhana,  berskala  kecil,  tidak  terorganisir,  tidak  membutuhkan keahlian tertentu, biasanya merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah (Mulyadi, 2017). Salah satu bentuk mata pencaharian dalam sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau PKL . PKL dapat diartikan sebagai “ hawkers ” yang  berarti  seseorang  yang  menjual  barang  serta  jasa  pada  ruang-ruang  publik  kota  (McGee  &  Yeung,  1977). Keberadaan PKL di perkotaan menciptakan pandangan dualisme. Dari segi positif, keberadaan PKL dianggap potensial karena mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah (Suyanto & Karnaji, 2005). Sementara itu dari segi negatif, PKL mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga dapat menyebabkan ketimpangan penggunaan pemanfaatan ruang publik dengan pengguna lainnya (Mustafa, 2008a).
Dalam rangka upaya pengembalian fungsi ruang publik (revitalisasi) pada Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Goentor Darjono, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Purbalingga  Nomor  14  Tahun  2019  Tentang  Penataan  dan  Penunjukkan Lokasi sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang yang berisi penunjukkan lokasi Purbalingga Food Center sebagai ruang khusus  untuk  menampung  PKL  yang  direlokasi  dari  Kawasan  Alun-alun  Kabupaten  Purbalingga  dan  Kawasan  GOR Goentoer  Darjono.  Penentuan  pusat  kuliner  tersebut  tentunya  membutuhkan  salah  satu  pertimbangan  penting,  yakni terkait faktor lokasi. Faktor pemilihan lokasi berperan penting dalam menentukan keberlanjutan usaha. Ketidaktepatan dalam pemilihan dan penempatan lokasi usaha PKL mampu berakibat pada sulit berkembangnya usaha (Fitriyani et al., 2019).  Pemilihan  lokasi  PKL  ditentukan  oleh  berbagai  faktor  seperti  ketersediaan  lahan,  kebijakan  pemerintah, kestrategisan lokasi, keamanan lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak dalam penataan PKL (Rahayu, 2020). Kestrategisan lokasi dapat dilihat dari aspek kedekatan dengan aktivitas utama,  visibilitas,  keterjangkauan  transportasi  umum,  fungsi  jalan,  dan  jalur  pedestrian.  Keamanan  lokasi  dari  tindak kejahatan juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha  PKL. Ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas air bersih, fasilitas  listrik, fasilitas persampahan, jaringan drainase, fasilitas parkir, dan fasilitas toilet juga berperan dalam menunjang kegiatan operasionalisasi usaha PKL.
Dalam implementasinya, upaya relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menimbulkan perbedaan perspektif di berbagai pihak. Pihak pemerintah memilih lokasi tersebut atas dasar pertimbangan keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah dan kemungkinan luasan lahan untuk menampung seluruh PKL yang direlokasi. Dari segi pedagang, PKL mengeluhkan lokasi yang kurang potensial  dari segi lokasi sehingga sebagian pedagang memilih berhenti dan/atau keluar dari lokasi Purbalingga Food Center tersebut. PKL yang berdagang di luar lokasi lebih memilih berjualan di lokasi yang lebih mudah terlihat oleh konsumen. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tujuan penataan PKL belum sepenuhnya berhasil secara menyeluruh dan sebagian PKL akan memilih kembali keluar dari lokasi pengelolaan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat  (Rahayu et al., 2013).
Berdasarkan permasalahan di atas, pemilihan lokasi Purbalingga Food Center di Kabupaten Purbalingga perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dari berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan rencana tersebut. Tujuan dilakukannya relokasi  adalah  untuk  revitalisasi  ruang  publik  dan  meningkatkan  kesejahteraan  PKL.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 SEKTOR INFORMAL
Sektor informal pertama kali muncul berasal dari gagasan seorang antropolog Inggris, yakni Hart (1973) dari University of Manchester yang dalam studi terkait pengamatannya terhadap aktivitas masyarakat di Kota Accra dan Nima, Afrika. Hart menyatakan bahwa sektor informal merupakan bagian di luar angkatan kerja yang terorganisasi. Menurut Toruan (1991), sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) pola usaha yang tidak terorganisasi; (2) tidak mempunyai izin atau legalitas usaha; (3) pola aktivitas yang tidak teratur; (4) kebijakan pemerintah yang biasanya tidak mewadahi sektor informal; (5) teknologi sederhana; (6) mudah berganti ke subsektor lain; (7) tidak membutuhkan tingkat pendidikan formal;
(8) one man enterprise ; serta (9) hasil produksi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

## 2.2 PEDAGANG KAKI LIMA DALAM SEKTOR INFORMAL
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu mata pencaharian di sektor informal. Pada mulanya istilah kaki lima berasal dari trotoar yang mempunyai ukuran lebar 5 feet atau dapat diartikan sama dengan ukuran ± 1,5 meter sehingga makna PKL merujuk pada seseorang yang berdagang pada kaki lima, dan umumnya memilih lokasi yang ramai. Dalam
perkembangannya, PKL tidak hanya berdagang di trotoar saja, melainkan dapat berjualan pada jalur pejalan kaki, tempat- tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, di persimpangan jalan, serta keliling dari rumah ke rumah (Sari,  2003).  PKL  juga  dapat  diartikan  sebagai  pelaku  usaha  yang  melakukan  aktivitas  perdagangan  dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,  lahan,  serta  bangunan  milik  pemerintah  dan/atau  swasta  yang  bersifat  sementara  atau  tidak  menetap.  PKL mempunyai beberapa karakteristik di antaranya sebagai berikut (Kartono et al., 1980): (1) pelaku usaha dapat bertindak sebagai produsen, (2) pada umumnya berjualan dengan menggunakan berbagai sarana usaha dan berlokasi di tepi jalan yang  strategis;  (3)  menjual  barang  eceran;  (4)  modal  kecil;  (5)  pada  umumnya  berasal  dari  kelompok  marginal/ submarginal; (6) kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah; (7) omzet kecil; (8) konsumen berdaya beli rendah; (9) jarang ditemukan kasus PKL yang sukses secara ekonomi; (10) family enterprise ; (11) bersifat one-man enterprise ; (12) berdagang tidak terikat dengan waktu; (13) sebagian PKL berdagang dengan barang dagangan yang berubah-ubah; (14) menjual barang yang bersifat umum; (15) transaksi tawar menawar; (16) tidak memiliki legalitas usaha; (17) sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berstatus ekonomi rendah; (18) memiliki perasaan setia kawan yang kuat antar rekan usaha; serta (19) jiwa kewirausahaan yang kuat.

## 2.3 PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
Faktor  lokasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  mendukung  kegiatan  PKL.  Lokasi memiliki  peran  penting  dalam  kesuksesan  suatu  usaha  (Suryani,  2015).  Ketidaktepatan  dalam  pemilihan  lokasi  akan berakibat terhambatnya keberhasilan usaha PKL (Fitriyani et al., 2019). Perencanaan serta pembangunan lokasi relokasi PKL tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang telah ditentukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kawasan kuliner. Pemilihan lokasi relokasi PKL perlu memperhatikan beberapa karakteristik lokasi PKL agar nantinya lokasi tersebut memiliki keberlanjutan. Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakannya pengelolaan PKL (Blackburn, 2011). PKL cenderung memilih lokasi yang strategis. Lokasi strategis dapat diartikan lokasi yang ramai dan berada di pusat kota yang dianggap menguntungkan bagi PKL (Bromley dalam Manning & Effendi, 1996). Kedekatan dengan keramaian terhadap lokasi PKL sekitar ≤ 25 m dan  ≤ 100 m (Rahayu, 2020). Menurut Hamdan et al., (2017) terdapat interaksi PKL dengan aktivitas di sekitarnya. Lama berdagang atau jam pelayanan PKL yang menyesuaikan ritme aktivitas utama yang didekati (McGee & Yeung, 1977). Namun, interaksi PKL dengan aktivitas utama di sekitarnya tidak selalu menyesuaikan waktu operasional aktivitas utama di dekatnya. Oleh karena itu, keberadaan PKL di sekitar aktivitas utama berperan sebagai pelengkap kegiatan atau activity support (Shirvani, 1985).
Kemudahan  aksesibilitas  suatu  lokasi  menunjukkan  semakin  strategisnya  suatu  lokasi.  Faktor  aksesibilitas  dapat ditinjau  dari  kemudahan  pencapaian  serta  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  transportasi.  Kemudahan  lokasi  untuk dijangkau dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi dapat menjadi daya tarik lokasi perdagangan (Nelson, 1958). Selain itu, keterjangkauan lokasi PKL dapat diartikan terjangkaunya lokasi tersebut dengan berjalan kaki dengan waktu maksimal 10 menit (McGee & Yeung, 1977). Sementara itu, menurut Untermann (1984), rata-rata jalan berjarak kaki ideal yaitu 400 m.
Menurut penelitian Rahayu et al. (2015) terkait penyusunan zonasi lokasi pengelolaan PKL di Kota Surakarta, terdapat beberapa pertimbangan dalam penentuan relokasi PKL diantaranya ketersedian lahan milik pemerintah, tingkat atau kelas jalan, keramaian jalan dan dimensi jalan, ketersediaan fasilitas dasar, peluang PKL beraglomerasi, serta jam dagang. Adapun  penelitian  Haryanti  (2008)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  lokasi  kegiatan  dagang  PKL,  yakni keramaian lokasi, kemungkinan berbelanja tinggi, serta kenyamanan dan keamanan. Lokasi dagang PKL dapat dikatakan aman dan nyaman apabila lokasi tersebut bebas dari ancaman yang mengganggu seperti penertiban atau penggusuran dan  gangguan  dari  preman.  Pendapat  tersebut  juga  selaras  dengan  Rahayu  (2020)  yang  juga  mengatakan  bahwa keamanan lokasi dapat ditinjau apabila lokasi tersebut aman dari tindak kejahatan dan penggusuran. Menurut Demas & Dewanti  (2021), terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi usaha PKL, yakni: (1) sirkulasi; (2) dekat permukiman; (3) aksesibilitas; (4) ekspansi; (5) lahan parkir; (6) jaringan listrik; (7) jaringan air bersih; (7) jaringan limbah; (8) lingkungan; (10) visibilitas; (11) fungsi jalan; (12) akses pejalan kaki; serta (13) kebijakan tata ruang. Sementara itu, Tjiptono (2002) menyatakan bahwa terdapat pertimbangan pemilihan lokasi usaha diantaranya, yaitu: (1) aksesibilitas; (2) visibilitas; (3) lalu lintas; (4) parkir yang nyaman; (5) ekspansi; (6) ketersediaan sarpras; (7) lingkungan; (8) persaingan; serta (9) peraturan pemerintah.
Mengacu dari berbagai pendapat pakar atau ahli di atas maka dihasilkan sintesis variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sintesis Variabel Penelitian Kriteria Faktor Sumber Ketersediaan lahan Status lahan milik pemerintah Blackburn dalam Rahayu (2020); Rahayu et al. (2015) Ekspansi lahan Tjiptono (2007); Demas & Dewanti (2021) Kestrategisan lokasi Kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama Maulidiyah (2016); Tjiptono (2007); Hamdan et al. (2017); Rahayu et al. (2015); Demas & Dewanti (2021). Kemudahan dilihat dengan jelas (kemudahan visibilitas) McGee & Yeung (1977); Tjiptono (2007); Hamdan et al. (2017); Maulidiyah (2016); Demas & Dewanti (2021); Rahayu (2020). Keterjangkauan transportasi umum Maulidiyah (2016); Tjiptono (2007); Hamdan et al. (2017); Widjajanti (2016); Demas & Dewanti (2021). Jenis fungsi/kelas jalan Demas & Dewanti (2021); Rahayu et al. (2015). Jalur pedestrian/pejalan kaki Widjajanti (2016); Demas & Dewanti (2021). Keamanan lokasi dari tindak kejahatan - Rahayu (2020); Haryanti  (2008). Kebijakan Pemerintah Peraturan terkait lokasi kegiatan PKL (Tjiptono, 2007); Hamdi (2011); Maulidiyah (2016); Demas & Dewanti (2021). Rencana dan kebijakan pengembangan kota Sarana dan Utilitas Pendukung Fasilitas kelistrikan Rahayu et al. (2015); Tjiptono (2007); Maulidiyah, (2016); Demas & Dewanti (2021) Fasilitas air bersih Fasilitas persampahan Jaringan drainase Fasilitas parkir Fasilitas toilet

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN

## Gambar 1. Lokus Penelitian
Lokus penelitian adalah Kawasan Purbalingga Food Center, Kabupaten Purbalingga. Kawasan ini ditetapkan sebagai lokasi relokasi PKL oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019
tentang  Penataan  dan  Penunjukkan  Lokasi  sebagai  Tempat  Berjualan  bagi  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kecamatan Purbalingga. Lokus penelitian disajikan pada Gambar 1. Dalam penelitian ini, substansi yang dibahas yaitu terkait faktor- faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center. Komponen yang digunakan untuk mengkaji faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center tersebut didapatkan berdasarkan hasil sintesis teori dari berbagai ahli/pakar. Penelitian ini terbatas pada pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center yang mengabaikan potensi lokasi lain yang berpotensi dan tidak merumuskan alternatif lokasi.

## 3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini menggunakan adalah model deduktif dimana penelitian dilakukan dengan alur berpikir yang didasarkan  pada  pernyataan  yang  bersifat  umum  mengerucut  ke  hal-hal  yang  khusus  dengan  menggunakan  logika tertentu. Kaitannya dengan pendekatan deduktif pada penelitian ini mengaplikasikan teori-teori terkait karakteristik lokasi PKL dari berbagai pendapat pakar atau ahli yang digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat faktor prioritas pemilihan lokasi relokasi PKL dan menjadi dasar dalam menjawab tujuan penelitian.

## 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam  penelitian  ini,  data  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  observasi  di lapangan, kuesioner, serta wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari survei instansi dan studi literatur berupa data  instansi,  kajian  dokumen  pemerintah,  dan  sumber  lainnya  yang  berasal  dari  internet.  Data  yang  dipakai  dalam penelitian ini menggunakan tahun  data ketika penelitian dilakukan, yakni tahun 2022. Narasumber ahli dipilih melalui analisis stakeholder mapping . Kuesioner diberikan kepada narasumber ahli yang memahami terkait PKL. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan stakeholder ahli yang mempunyai keahlian, pengalaman, serta pengetahuan yang memadai terkait dengan topik penelitian yang dikaji, yakni terkait faktor prioritas pemilihan lokasi.
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  identifikasi  pengaruh  dan  kepentingan  dari  masing-masing stakeholder .  Untuk  ini, dilakukan studi dokumen berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi dan sesuai dengan bidang penelitian yang dikaji. Penentuan jumlah narasumber tidak memperhitungkan minimal jumlah narasumber pada umumnya karena narasumber yang yang terpilih merupakan expert (orang yang paham dan ahli) sesuai dengan bidang yang dikaji dalam penelitian sehingga pada penelitian ini lebih mengutamakan kualitas jawaban narasumber dibandingkan dengan kuantitas narasumbernya. Dalam penentuan narasumber penelitian ini juga dipertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Menurut Reed et al., (2009) identifikasi tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan stakeholder dapat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni :
a) Subject : mempunyai kapasitas rendah untuk mewujudkan tujuan tetapi memiliki pengaruh terhadap stakeholder lainnya;
b) Key players : mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh tinggi;
c) Crowd : mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang rendah; dan
d) Context setter : mempunyai tingkat kepentingan rendah tetapi memiliki tingkat pengaruh tinggi.
Berdasarkan  identifikasi  tingkat  pengaruh  dan  tingkat  kepentingan stakeholder diatas,  selanjutnya  dilakukan stakeholder  mapping sebagaimana  diuraikan  pada  Tabel  3  berikut.  Stakeholder  yang  ada  dipetakan  menurut  tingkat pengaruh dan tingkat kepentigannya. Semakin tinggi tingkatnya, maka semakin tinggi skor stakeholder tersebut.
Tabel 2 . Identifikasi Tingkat Pengaruh dan Tingkat Kepentingan Stakeholder Tingkat Pengaruh Tingkat Kepentingan 1 2 3 4 5 1 2 3 CSR Akademisi (Bidang tata ruang, ekonomi, sosial dan politik) 4 DPUPR; Dishub; Satpol PP; DLH Bappelitbangda; 5 Paguyuban PKL Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Keterangan: : Keyplayers : Context Setter : Subject : Crowd
Stakeholder dipilih terdiri dari tiga golongan yaitu pemerintah, akademisi, serta bisnis. Stakeholder terdiri atas 13 orang dengan rincian sebagai berikut :
a) Pemerintah/ government : Bappelitbangda (1 orang), Disperindag (1 orang), DPUPR (1 orang), DLH (1 orang), Dishub (1 orang), Satpol PP (1 orang);
b) Akademisi: Dosen Ekonomi Unsoed (1 orang), Dosen Fisip Unsoed (1 orang), Dosen PWK UNS (1 orang);
c) Bisnis/ business : Corporate  Social  Responsibility /CSR  (PT.  BPR  BKK  Kabupaten  Purbalingga,  2  orang), Pengurus Paguyuban PKL (3 orang).

## 3.4 TEKNIK ANALISIS DATA
Penelitian ini menggunakan teknik analisis AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Teknik analisis AHP digunakan untuk mengetahui  faktor-faktor  prioritas  pemilihan  lokasi  Purbalingga  Food  Center  sebagai  lokasi  relokasi  PKL  dengan menggunakan  bantuan  aplikasi Expert  Choice 11.  AHP  merupakan  model  pengambilan  keputusan  didasarkan  pada penggabungan penilaian individu terhadap suatu permasalahan untuk menyederhanakan permasalahan yang bersifat multi  kriteria  menjadi  sebuah  susunan  permasalahan  yang  hierarkis  (Saaty,  2008).  AHP  juga  memungkinkan  untuk pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dan menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu hierarki atau level yang terintegrasi (Botelho, 2022). Selain itu, AHP merupakan sebuah metode untuk memberikan ranking atau urutan ketika beberapa kriteria dan sub kriteria dibandingkan sehingga didapatkan faktor prioritas (Singer & Ozsahin, 2018). Adapun tahapan-tahapan AHP adalah sebagai berikut :

## Gambar 2. Tahapan dalam Analisis AHP

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 IDENTIFIKASI KAWASAN PURBALINGGA FOOD CENTER
Purbalingga Food Center merupakan salah satu pusat kuliner di Kabupaten Purbalingga. Kawasan Purbalingga Food Center berlokasi di Jalan Lingkar Selatan GOR Goentoer Darjono, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2019, Kawasan Purbalingga Food Center ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Purbalingga  sebagai  ikon  sekaligus  wadah  khusus  untuk  menampung  PKL  yang  direlokasi  dari  Kawasan  Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan GOR Goentoer Darjono. Kawasan Purbalingga Food Center memiliki luas sebesar 1536 m 2 yang terbagi ke dalam PFC Timur seluas 1.440 m 2 dan PFC Barat sebesar 96 m 2 . PKL yang berdagang di Kawasan PFC berjumlah 316 pedagang. Kawasan Purbalingga Food Center dibangun secara bertahap mulai dari tahun 2019 hingga 2022 dengan menggunakan anggaran APBD ± 12 milyar rupiah.

## Gambar 3. Purbalingga Food Center

## 4.2 ANALISIS PERKEMBANGAN KAWASAN PERGURUAN TINGGI
Analisis AHP dilakukan pada tingkat hierarki kedua dan ketiga. Analisis pada hirarki kedua bertujuan untuk menghitung bobot nilai setiap kriteria yang akan digunakan sebagai input dalam menentukan peringkat faktor prioritas pada hierarki ketiga.  Analisis  pada  hierarki  ketiga  diperoleh  dengan  mengalikan  bobot  nilai  kriteria  dengan  bobot  nilai  subkriteria sehingga didapatkan bobot final untuk setiap faktornya.
Tabel 4. Identifikasi Tingkat Pengaruh dan Tingkat Kepentingan Stakeholder
No Nama Faktor Nilai Faktor Persentase Nilai Bobot (%) 1 Rencana dan kebijakan pengembangan kota 0.155 15,5% 2 Status lahan milik pemerintah 0.136 13,6% 3 Kebijakan terkait lokasi kegiatan PKL 0.130 13% 4 Kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama 0.097 9,7 % 5 Fasilitas kelistrikan 0.094 9,4 % 6 Fasilitas air bersih 0.091 9,1% 7 Kemudahan lokasi untuk dilihat (visibilitas) dengan jelas 0.070 7% 8 Fasilitas persampahan 0.043 4,3% 9 Fasilitas parkir 0.030 3% 10 Jaringan drainase 0.027 2,7% 11 Jalur pedestrian 0.026 2,6% 12 Keamanan lokasi dari tindak kejahatan 0.024 2,4% 13 Keterjangkauan transportasi umum 0.021 2,1% 14 Fasilitas toilet 0.020 2% 15 Jenis/fungsi kelas jalan 0.019 1,9% 16 Ekspansi lahan 0.017 1,7%
Subuah faktor dikategorikan sebagai faktor prioritas apabila bobot nilai minimum faktor  ≥ 0,0625. Penentuan bobot minimum faktor prioritas didasarkan pada perhitungan rata-rata nilai faktor yang dihasilkan dari pembagian total nilai faktor keseluruhan dibagi dengan banyaknya faktor (Mahayati, 2022). Berdasarkan hasil AHP dari 16 subfaktor didapatkan 7 faktor  yang  menjadi  prioritas  dalam  pemilihan  lokasi  Purbalingga  Food  Center,  yaitu  rencana  dan  kebijakan pengembangan kota dengan bobot 15,5%; status lahan milik pemerintah dengan bobot 13,6%; kebijakan terkait lokasi kegiatan PKL dengan bobot 13%; kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama dengan bobot 9,7%; fasilitas kelistrikan dengan bobot 9,4%; fasilitas air bersih dengan bobot 9,1%; dan kemudahan visibilitas lokasi dengan bobot 7%.

## 4.2.1 PRIORITAS 1: RENCANA DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA
Rencana dan kebijakan pengembangan kota menjadi prioritas pertama sebagai faktor utama yang berpengaruh besar dalam  pemilihan  lokasi  Purbalingga  Food  Center.  Hal  tersebut  dikarenakan  rencana  dan  kebijakan  kota  digunakan sebagai dasar acuan dalam pembangunan pusat perdagangan dan jasa khususnya PKL. Selain itu, rencana dan kebijakan
pengembangan  kota  memiliki  pengaruh  besar  dalam  pemilihan  lokasi  relokasi  PKL  sebab  dengan  adanya  kebijakan pengembangan kota maka menyangkut serangkaian rencana untuk mewadahi sektor informal dalam hal ini PKL baik secara makro maupun mikro. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mempunyai fokus arahan untuk pengembangan sentra kuliner tersebut. Dalam hal ini, ketersediaan rencana dan kebijakan pengembangan kota perlu  menjadi  perhatian  untuk  pemerintah  kabupaten  agar  permasalahan  terkait  PKL  dapat  direduksi  dengan  mudah Hamdi  (2011).  Bentuk  diwadahinya  sektor  informal  oleh  pemerintah  dapat  dilihat  dari  mulai  tingkat  pusat  dengan diamanatkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa rencana penyediaan dan pemanfaatan kegiatan sektor informal diperlukan untuk menjalani fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi  dan  pusat  pertumbuhan  wilayah.  Pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten,  dapat  dilihat  bahwa  pada  dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Purbalingga, Kawasan Perkotaan Purbalingga  diarahkan  sebagai  Pusat  Kegiatan  Lokal  (PKL)  untuk  wilayah  Kabupaten  Purbalingga  dan  wilayah  di sekitarnya. Salah satu arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni diarahkan  sebagai  pusat  perdagangan  dan  jasa  regional  Purbalingga.  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, Kawasan Perkotaan Purbalingga juga termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Purbalingga. Adapun salah satu strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu dengan penataan kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan efektivitas  kegiatan  perdagangan  dan  jasa  serta  meningkatkan  daya  tarik  wilayah.  Ketentuan-ketentuan  tersebut dijabarkan secara rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2041, dimana Kawasan Purbalingga Food Center termasuk ke dalam Zona Perdagangan dan Jasa Skala SubBWP.
Dari uraian kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sudah mengacu pada kebijakan dan rencana pengembangan daerah setempat baik secara makro maupun mikro. Ketersediaan rencana dan kebijakan pengembangan kota juga menunjukkan secara langsung bahwa pemerintah telah mewadahi kegiatan sektor informal. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Mustafa (2008a) yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam pengembangan kegiatan sektor informal yaitu dengan menyediakan ruang atau wadah untuk  PKL. Dengan adanya rencana dan kebijakan yang selaras dengan Peraturan Daerah, maka diharapkan permasalahan terkait PKL  dapat  direduksi  (Hamdi,  2011).  Ketersediaan  kebijakan  juga  merupakan  bukti  bahwa  pemerintah  melakukan pengelolaan PKL dengan menjamin adanya dukungan kepada PKL, membina PKL agar lebih tertib, serta meningkatkan kesejahteraan PKL (Rahayu & Widyastuti, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PKL menjadi salah satu sumber potensi perekonomian daerah yang perlu diperhatikan, bukan dianggap sebagai parasit kota.

## 4.2.2 PRIORITAS 2: STATUS LAHAN MILIK PEMERINTAH
Ketersedian  lahan  milik  pemerintah  merupakan  syarat  mutlak  pengelolaan  PKL  (Blackburn,  2011).  Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 33 ayat 3, penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Selain itu, kebijakan lain yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Kepentingan  Umum.  Berdasarkan  UU  dan  PP  tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud salah satunya berupa pasar umum.
Berdasarkan  hasil  analisis  AHP,  faktor  status  lahan  milik  pemerintah  menduduki  prioritas  kedua  dikarenakan keberadaan lahan sangat penting dalam upaya penataan PKL. Jika upaya penataan PKL tidak dibarengi dengan adanya ketersediaan lahan, maka upaya tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor status lahan milik pemerintah dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center cukup penting sebab berpengaruh terhadap kondisi lahan milik pemerintah yang masih tersedia di Kabupaten Purbalingga. Kawasan Purbalingga Food Center pada mulanya berupa lapangan dan tanah kosong milik pemerintah di Kelurahan Purbalingga Kidul. Pemerintah Kabupaten Purbalingga memilih lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan kepemilikan lahan yang terbatas dan luasan kawasan tersebut dianggap cukup untuk mewadahi seluruh PKL yang direlokasi. Selain itu, lahan yang dipilih tersebut dianggap tidak terlalu jauh dari pusat kota. Jika lahan untuk kepentingan relokasi PKL yang digunakan nantinya milik pribadi maka diperlukan anggaran  yang  besar  untuk  membeli  lahan  tersebut.  Hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  Blackburn  (2011)  yang menjelaskan bahwa ketersediaan lahan yang terbatas menjadi salah satu kendala pemerintah dalam membangun ruang untuk  pengelolaan  PKL.  Lahan  yang  ditunjuk  sebagai  lokasi  relokasi  PKL  merupakan  lahan  yang  legal  karena  telah
mendapatkan surat izin penempatan. Walaupun menempati lahan secara legal dan telah mendapatkan ijin penempatan, aktivitas tersebut masih termasuk ke dalam aktivitas informal (Rahayu, 2020).

## 4.2.3 PRIORITAS 3: KEBIJAKAN TERKAIT LOKASI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA
Peraturan zonasi  kegiatan  PKL  merupakan  faktor  ketiga yang  diprioritaskan  dalam pemilihan  lokasi  relokasi  PKL. Kebijakan pemerintah khususnya terkait zonasi kegiatan PKL perlu menjadi pertimbangan agar dalam pemilihan lokasi usaha  tidak  menyalahi  aturan  pemanfaatan  ruang  yang  berlaku  (Demas  &  Dewanti,  2021;  Tjiptono,  2002).  Kawasan Purbalingga Food Center telah ditetapkan sebagai kawasan khusus untuk PKL dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukkan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga. Hal tersebut menandakan bahwa pemilihan lokasi sudah mengacu pada peraturan zonasi kegiatan PKL. Dengan adanya peraturan zonasi kegiatan PKL, PKL yang berdagang di lokasi Purbalingga Food Center secara tidak langsung  mendapatkan  subsidi  ruang.  Subsidi  ruang  tersebut  berupa  Surat  Izin  Berdagang  (SIB)  yang  dimiliki  tiap pedagang.  Apabila  pedagang  tidak  aktif berdagang  dan melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  maka  SIB  dapat sewaktu-waktu dicabut sehingga PKL dapat kehilangan lapaknya. Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan rasa aman PKL dari penggusuran (Rahayu, 2020).

## 4.2.4 PRIORITAS 4: KEDEKATAN DENGAN KERAMAIAN ATAU AKTIVITAS UTAMA
Kedekatan  dengan  keramaian/aktivitas  utama  merupakan  faktor  keempat  yang  menjadi  prioritas  pemilihan  lokasi relokasi  PKL  dikarenakan  kedekatan  dengan  keramaian/aktivitas  utama  mampu  mendukung  peluang  kunjungan konsumen.  PKL  mempunyai  kecenderungan  untuk  berdagang  di  lokasi  yang  strategis  dan  ramai  yang  mampu menumbuhkan peluang kunjungan konsumen lebih tinggi serta bersinergi dengan aktivitas formal yang ditempeli yang dapat  membentuk  sistem  aktivitas  ruang  kawasan  (Permadi,  2007).  Beragamnya  aktivitas  di  sekitar  lokasi  usaha merupakan lokasi yang potensial bagi PKL (Rahayu, 2020). Kedekatan aktivitas utama di sekitar lokasi PKL meningkatkan frekuensi lalu lalang konsumen (Widjajanti, 2015a).  Kedekatan jarak lokasi PKL dengan aktivitas utama di sekitarnya didominasi  oleh  jarak  ≤  25  meter  dan    ≤  100  meter (Rahayu,  2020).  Berdasarkan  observasi  lapangan,  Kawasan Purbalingga Food Center telah dikelilingi oleh berbagai fungsi kegiatan di sekitarnya yang mencakup fungsi pendidikan dengan jarak 15 meter, fungsi ruang terbuka publik dengan jarak 10 meter, fungsi perdagangan dan jasa dengan jarak 100  meter,  serta  fungsi  permukiman  dengan  jarak  100  meter.  Kedekatan  PKL  dengan  aktivitas  yang  didekatinya membentuk  interaksi  (Hamdan  et  al.,  2017).  Namun,  interaksi  PKL  tidak  selalu  menyesuaikan  waktu  operasional  di sekitarnya, melainkan dapat bergantian beroperasi sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh PKL (Rahayu, 2020). Misalnya, pada aktivitas pendidikan di sekitar lokasi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB sebagian PKL tutup pada waktu itu juga, melainkan setelah kegiatan utama selesai, masih terdapat sebagian besar PKL yang melanjutkan aktivitasnya. Hal tersebut dikarenakan masih ada aktivitas lain di sekitar lokasi seperti rekreasi dan olahraga. Kedekatan lokasi dengan aktivitas di sekitarnya juga menunjukkan bahwa keberadaan PKL untuk menyediakan barang dan jasa yang masyarakat butuhkan setiap hari (Sastrawan, Haris, & Suwena, 2015; Widjajanti, 2016). Selain itu, di sekitar Kawasan Purbalingga Food Center  juga terdapat pabrik yang berjarak ± 800 m sehingga dalam hal ini Kawasan Purbalingga Food Center  berperan secara langsung dalam melayani masyarakat umum di sekitarnya dan melayani secara tidak langsung pekerja formal tingkat bawah dalam hal ini pekerja pabrik.

## 4.2.5 PRIORITAS 5: FASILITAS KELISTRIKAN
Kelengkapan  fasilitas  perdagangan  menjadi salah satu  faktor  penentu  pemilihan  lokasi  untuk  melakukan  aktivitas khususnya  perdagangan  dan  jasa  (Diana  dalam  Tarigan,  2006).  Kelengkapan  fasilitas  listrik  berperan  penting  dalam menunjang operasionalisasi lokasi  PKL (Demas & Dewanti, 2021;  Chapin 1979 dalam Irawan, 2002; Tjiptono, 2002). Kawasan Purbalingga Food Center terletak pada tepi jalan lokal utama sehingga lokasi tersebut mudah teraliri listrik. Kawasan Purbalingga Food Center telah didukung dengan kapasitas listrik total sebesar 12.800 watt yang dipasok oleh PLN Kabupaten Purbalingga. Ketersediaan dan kebutuhan listrik di lokasi PKL bergantung pada dominasi jenis dagangan dan waktu pelayanannya (Dwijayanti 2008 dalam Novelia & Sardjito, 2015). PKL  yang menempati Kawasan Purbalingga Food Center cenderung dominan berdagang pada waktu sore hingga malam hari sehingga ketersediaan listrik di lokasi berperan  penting  dalam  membantu  PKL  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  dan  mampu  berfungsi  sebagai penerangan sehingga meminimalkan kejahatan di malam hari. Faktor fasilitas kelistrikan cukup memiliki pengaruh dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center dalam menunjang kebutuhan dan kenyamanan baik untuk pedagang maupun konsumen.

## 4.2.6 PRIORITAS 6: FASILITAS AIR BERSIH
Kelengkapan  fasilitas  perdagangan  menjadi salah satu  faktor  penentu  pemilihan  lokasi  untuk  melakukan  aktivitas khususnya perdagangan dan jasa (Diana dalam Tarigan, 2006). Kelengkapan fasilitas air bersih berperan penting dalam menunjang operasionalisasi lokasi  PKL (Demas & Dewanti, 2021;  Chapin 1979 dalam Irawan, 2002; Tjiptono, 2002). Kawasan Purbalingga Food Center telah ditunjang fasilitas air bersih yang bersumberkan dari PDAM Tirta Dharma Air. Dalam hal ini ketersediaan air bersih perlu menjadi pertimbangan karena air bersih lebih dominan dibutuhkan untuk PKL dengan jenis dagangan makanan siap saji (Andrian & Rukmi, 2023), mengingat dominasi PKL di Kawasan Purbalingga Food Center adalah makanan siap saji. Rata-rata kebutuhan air bersih untuk PKL makanan siap saji makan di tempat yaitu sebanyak 42 – 56 liter/hari dan makanan saji dibawa pulang sebanyak 14 – 21 liter/hari. Kondisi air bersih di Kawasan Purbalingga Food Center tergolong layak digunakan dan dikonsumsi sehingga hal tersebut selaras dengan pernyataan Rahayu  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa  apabila  lokasi  PKL  dalam  kondisi  bersih,  maka  akan  dapat  menarik  minat pembeli untuk datang berkunjung, apalagi jenis dagangan PKL sebagian besar adalah makanan siap saji.

## 4.2.7 PRIORITAS 7: KEMUDAHAN VISIBILITAS
Faktor visibilitas merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian dalam pemilihan sebuah lokasi usaha  (Demas & Dewanti, 2021; Hamdan et al., 2017; Tjiptono, 2002). Lokasi usaha tidak hanya harus dapat dilihat dengan jelas melainkan juga  harus  dekat  dengan  konsumen  (Rahayu,  2020).  Pernyataan  tersebut  juga  didukung  Widjajanti  (2016)  yang menyatakan  bahwa  meskipun  lokasi  dekat,  apabila  terhalang  maka  akan  mengurangi  peluang  konsumen  untuk mengunjungi lokasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi, Kawasan Purbalingga Food Center terletak di pinggir Jalan Lingkar dimana hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen dengan mudah dapat menemukan lokasi tersebut karena dapat terlihat dari berbagai arah. Namun, masih terdapat PKL yang cenderung lebih memilih berjualan pada jalur-jalur pedestrian sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Hal tersebut dikarenakan jalur pedestrian merupakan lokasi yang lebih mudah dijangkau langsung oleh konsumen sehingga PKL beranggapan bahwa dengan berlokasi lebih dekat dengan  konsumen  maka  keuntungan  yang  didapat  akan  lebih  banyak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Susilo (2011) terkait PKL di Kota Bogor yang menyatakan bahwa PKL setelah ditertibkan dan disediakan tempat (Blok E Pasar Anyar) akan kembali berjualan di bahu jalan (emperan) karena lokasi tersebut lebih leluasa dan mendapatkan pembeli yang lebih banyak jika dibandingkan berjualan di dalam kios pasar. Hal tersebut selaras dengan pernyataan  Rahayu  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  kondisi  visibilitas  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap pendapatan  pedagang  karena  mendapat  peluang  kunjungan  konsumen.  Walaupun  dalam  hal  ini  pemerintah  sudah menghimbau para PKL dengan memasang reklame berupa peringatan agar tidak berdagang di sepanjang trotoar dan bahu jalan, para PKL masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Sejalan dengan pendapat McGee & Yeung (1977) yang menyatakan bahwa PKL lebih cenderung terkonsentrasi di pinggir jalan dan pintu masuk pasar yang mana lokasi tersebut  memiliki  intensitas  aliran  pejalan  kaki  yang  tinggi,  para  PKL  lebih  cenderung mendekati  atau  berdampingan langsung  dengan  aktivitas  perdagangan  sehingga  membentuk  ruang  linier  di  sepanjang  ruang  publik  (jalur  sirkulasi) dimana aktivitas itu berada (Widjajanti, 2015b).

## 4.3 FAKTOR TIDAK PRIORITAS DALAM PEMILIHAN LOKASI PURBALINGGA FOOD CENTER
Dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai relokasi PKL, terdapat 9 faktor yang tidak menjadi prioritas dalam  pemilihan lokasi  Purbalingga  Food  Center,  yaitu fasilitas  persampahan,  fasilitas  parkir, jaringan drainase,  jalur pedestrian, keamanan lokasi dari tindak kejahatan, keterjangkauan transportasi umum, fasilitas toilet, fungsi kelas jalan, dan ekspansi lahan. Faktor ke-8, yaitu fasilitas persampahan berperan penting dalam menunjang lokasi kebersihan lokasi PKL. Hal tersebut didukung dengan mayoritas PKL yang berdagang di Kawasan Purbalingga Food Center merupakan PKL makanan siap saji sehingga aspek kebersihan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi PFC. Namun dalam hal ini, para PKL dapat dengan mudah menyediakan kantong atau tempat sampah secara mandiri untuk menunjang kegiatan berdagangnya sehingga mampu mendukung kenyamanan bagi penggunanya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Surya (2006) bahwa PKL yang membutuhkan prasarana penunjang dapat mengusahakannya sendiri.
Selanjutnya, faktor fasilitas parkir menduduki urutan ke-9 dikarenakan banyaknya pedagang maupun konsumen yang dapat  menjangkau  Kawasan  Purbalingga  Food  Center  dengan  kendaraan  pribadi.  Keberadaan  lahan  parkir  akan membuat lokasi PKL menjadi lebih teratur dan tidak lagi memicu kemacetan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Novelia & Sardjito  (2015)  bahwa  keberadaan  lahan  parkir  dibutuhkan  dalam  menata  lokasi  PKL  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  baru.  Selanjutnya,  faktor  jaringan  drainase  menduduki  urutan  ke-10  dikarenakan  keberadaan  jaringan
drainase  berfungsi  sebagai  penyalur  massa  air  yang  berlebih  untuk  mencegah  terjadinya  genangan  saat  musim penghujan.  Faktor  jalur  pedestrian  menempati  urutan  ke-11  dikarenakan  dalam  kondisi  eksisting  jalur  pedestrian  di Kawasan Purbalingga Food Center digunakan oleh PKL untuk berdagang sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan ketimpangan penggunaan ruang antara konsumen dengan PKL. Faktor keamanan lokasi dari tindak kejahatan  menduduki  urutan  ke-12  dikarenakan  berdasarkan  hasil  wawancara  Kawasan  Purbalingga  Food  Center tergolong  aman.  Kondisi  demikian  didukung  dengan  adanya  aktivitas  utama  di  sekitarnya  yang  mampu  mendukung keamanan dari lokasi Purbalingga Food Center. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa kedekatan lokasi PKL dengan aktivitas utama di sekitarnya secara tidak langsung akan mendukung terciptanya keamanan  karena  selalu  ada  orang  yang  akan  beraktivitas  di  sekitarnya.  Faktor  keterjangkauan  transportasi  umum menduduki urutan ke-13 dikarenakan Kawasan Purbalingga Food Center tidak dilewati langsung oleh transportasi umum seperti angkutan kota dan Trans Jateng. Selanjutnya faktor fasilitas toilet menduduki urutan ke-14, yaitu fasilitas toilet dikarenakan dalam hal ini fasilitas toilet berperan sebagai fasilitas penunjang sehingga baik konsumen maupun pedagang dapat  memanfaatkan  ketersediaan  toilet  umum  pada  fasilitas  umum  yang  ada  di  sekitarnya  seperti  GOR  Goentoer Darjono. Hal tersebut selaras dengan pendapat Surya (2006) yang menyatakan bahwa baik PKL ataupun konsumen dapat memanfaatkan fasilitas pendukung yang ada pada aktivitas utama di sekitarnya. Faktor fungsi kelas/jalan menduduki urutan ke-15 dikarenakan Kawasan Purbalingga Food Center terletak pada Jalan Lingkar yang melayani kelas jalan lokal primer. Hal tersebut menandakan bahwa pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sudah mempertimbangkan kelas atau fungsi jalan yang memudahkan untuk dilakukannya transaksi dan dilalui banyak orang maupun kendaraan  (Demas & Dewanti,  2021).  Selanjutnya  faktor  terakhir,  yaitu  ekspansi  lahan  dikarenakan  keterbatasan  lahan  yang  dimiliki  oleh pemerintah sehingga  dalam hal  ini  dalam  pemilihan  lokasi  Purbalingga  Food  Center  tidak  terlalu  mempertimbangkan ekspansi lahan walaupun lahan yang terbangun tersedia memiliki luas 250 m 2 .

## 5. KESIMPULAN
Pembangunan Purbalingga Food Center pada hakikatnya dibangun untuk menampung Purbalingga Food Center yang direlokasi dari Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan GOR Goentoer Darjono. Relokasi dilakukan dalam  rangka  revitalisasi  ruang  publik  dan  meningkatkan  kesejahteraan  PKL.  Faktor  lokasi  berperan  penting  dalam mendukung keberlanjutan Purbalingga Food Center. Isu utama pembangunan Purbalingga Food Center adalah terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan PKL terkait lokasi relokasi sehingga upaya relokasi belum dapat secara maksimal. Dari keseluruhan 16 faktor, terdapat 7 faktor yang diprioritaskan dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food  Center  yaitu:  (1)  rencana  dan  kebijakan  pengembangan  kota;  (2)  lahan  milik  pemerintah;  (3)  peraturan  zonasi kegiatan PKL; (4) kedekatan dengan keramaian atau aktivitas utama di sekitarnya; (5) fasilitas listrik; (6) fasilitas air bersih; serta (7) kemudahan lokasi untuk dilihat dengan jelas (visibilitas).
Dari hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti. Pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam memikirkan langkah ke depan dengan tepat karena pertumbuhan jumlah PKL terus meningkat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawasi dan tegas PKL yang berjualan di luar zonasi yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut mampu mencegah PKL lain di Purbalingga Food Center mengikuti perilaku tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan pengembangan dan peningkatan produktivitas Purbalingga Food Center sebagai tempat pertumbuhan  ekonomi  baru  sekaligus  sebagai  ruang  publik  baru  yang  nantinya  dapat  menjadi  ikon  di  Kabupaten Purbalingga. Selain itu, penelitian ini terbatas dalam melihat faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi Purbalingga Food Center ditinjau dari karakteristik lokasi PKL untuk penelitian yang berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian faktor lokasi PKL untuk wilayah pengelolaan PKL lainnya. Penelitian ini juga terbatas pada kajian faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL ditinjau dari pendapat pakar atau ahli untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mentriangulasikan dari sumber yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian, R. B., & Rukmi, W. I. (2023). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Segitiga Jatinegara Jalan Matraman Raya – Jalan  Bekasi  Barat. Planning  for  Urban  Region  and  Environment , 12 (2),  247 – 256.  Diakses  dari: https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/536/424
Botelho, M. N. (2022). Analyzing the AHP Priority Vectors : Going Beyond Inconsistency Indexes. International Journal of the Analytic Hierarchy Process , 14 (2), 1 – 19. https://doi.org/10.13033/IJAHP.V14I2.922 Demas, K. L. A. M., & Dewanti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki  Lima  di  Kawasan  Pasar  Pagi,  Kota  Samarinda. Jurnal  RUANG , 7 (2),  96 – 104.  Diakses  dari: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/11852
Fitriyani, S., Murni, T., & Warsono, S. (2019). Pemilihan Lokasi Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala
Mikro dan Kecil. Management Insight , 13 (1), 47 – 58. https://doi.org/10.33369/insight.13.1.47-58 Hamdan, A., Witjaksono, A., & Setiyawan, A. (2017). Penentuan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima Dengan Komparasi Lokasi Di Kawasan Alun-Alun Kota Batu. Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan . Kota Malang: Institut Teknologi Nasional Malang. Diakses dari:  https://docplayer.info/137438879-Penentuan-lokasi-relokasi-pedagang-kaki-lima-menurut-preferensi-pedagang-dengan- komparasi-lokasi-di-kawasan-alun-alun-kota-batu.html
Hamdi. (2011). Konsep  Perencanaan dan Pengembangan Ruang Bagi  Pedagang Kaki Lima Jalan Sabang,  Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Jurnal Planesa , 2 (2), 163 – 173. Diakses dari: https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/download/552/514 Hart, K. (1973). Informal Income Urban Ghana Opportunities and. Journal of Modern African Studies , 11 (1), 61 – 89. Diakses dari: https://www.jstor.org/stable/159873 Haryanti, D. T. (2008). Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/17085/ Irawan,  H.  (2002). 10  Prinsip  Kepuasan  Pelanggan .  Jakarta:  Elex  Media  Komputindo.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Record/IOS2757.slims-14712/TOC
Latifah, A. (2016). Karakteristik Pedagang Kaki Lima Makanan Siap Saji di Tempat di Kawasan Pendidikan Tinggi Jebres Berdasarkan Faktor Lokasi (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. Diakses dari: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/52919/MjI1MzAw/Karakteristik-Pedagang-Kaki-Lima-Makanan-Siap-Saji-di-
Tempat-di-Kawasan-Pendidikan-Tinggi-Jebres-Berdasarkan-Faktor-Lokasi-abstrak.pdf Mahayati,  P.  (2022). Faktor  Prioritas  Kesiapan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Studi  Kasus  Kawasan  Bantaran  Kali  Anyar) (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. Diakses dari: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/94388/NTUyNDY5/Faktor-Prioritas-Kesiapan-Penanganan-Permukiman-Kumuh- Studi-Kasus-Kawasan-Bantaran-Kali-Anyar-abstrak.pdf
Manning, C., & Effendi, T. N. (1996). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Diakses dari: https://onesearch.id/Record/IOS3187.INLIS000000000015670
McGee,  T.  G.,  &  Yeung,  Y.  M.  (1977). Hawkers  in  Southeast  Asian  Cities :  Planning  for  the  Bazaar  Economy .  Ottawa:  Ottawa International Development Research Center. Diakses dari: https://onesearch.id/Record/IOS3765.SULSE000000000069431 Mulyadi.  (2017). Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia:  dalam  Perspektif  Pembangunan .  Jakarta:  Rajawali  Press.  Diakses  dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137470
Mustafa,  A.  A.  (2008a). Model  Transformasi  Sosial  Sektor  Informal .  Kota  Malang:  In-Trans  Publishing.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Record/IOS12528.ai:slims-22010
Mustafa,  A.  A.  (2008b). Transformasi  Sosial  Masyarakat  Marginal .  Kota  Malang:  Inspire.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Record/IOS3605.JATEN-01110000002376
Novelia, A. S., & Sardjito. (2015). Kriteria Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagangnya di Kawasan
Perkotaan Sidoarjo. Jurnal Teknik ITS , 4 (1), C-28-C – 32. Diakses dari: https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/8981/2116
Permadi,  G.  (2007). Pedagang  Kaki  Lima:  Riwayatmu  Dulu,  Nasibmu  Kini! Jakarta:  Yudhistira.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Record/IOS2862.UNMAL000000000034101
Rahayu,  M.  J.  (2020). Stabilisasi  Pedagang  Kaki  Lima  di  Ruang  Publik  Kota  Surakarta:  Strategi  Informalitas  Perkotaan  yang Berkeadilan . Medan: Yayasan Kita Menulis. Diakses dari: https://kitamenulis.id/2020/09/16/stabilisasi-pedagang-kaki-lima-di- ruang-publik-kota-surakarta-strategi-informalitas-perkotaan-yang-berkeadilan/
Rahayu, M. J., Werdiningtyas, R. R., & Musyawaroh. (2013). Stabilisasi Sebagai Bentuk Penataan PKL Makanan Siap Saji di Kota Surakarta. Jurnal Tataloka , 15 (1), 39 – 52. https://doi.org/10.14710/tataloka.15.1.39-52
Rahayu, M. J., & Widyastuti, S. (2021). Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan PKL di Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya. Jurnal Tataloka , 23 (2), 201 – 211. https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.201-211
Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthu mus, H., Hubacek, K., Morris, J., … Stringer, L. C. (2009). Who’s in and Why? aTypology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. Journal of Environmental Management , 90 (5), 1933 – 1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
Saaty,  T.  L.  (2008).  Decision  Making  with  the  Analytic  Hierarchy  Process. International  Journal  Services  Sciences , 1 (1),  83 – 98. Diakses dari: https://www.rafikulislam.com/uploads/resourses/197245512559a37aadea6d.pdf Sari, A. P. (2003). Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/14859/1/2003MTPK2421.pdf
Sastrawan, I. W., Haris, I. A., & Suwena, K. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA , 5 (1). https://doi.org/10.23887/jjpe.v5i1.5084
Shirvani,  H.  (1985). The  Urban  Design  Process .  New  York:  Van  Nostrand  Reinhold  Company.  Diakses  dari: https://books.google.com/books/about/The_Urban_Design_Process.html?hl=id&id=CEdPAAAAMAAJ
Singer, H., & Ozsahin, S. (2018). Employing an Analytic Hierarchy Process to Prioritize Factors Influencing Surfaceroughness of Wood and  Wood-Based  Materials  in  the  Sawing  Process. Turkish  Journal  of  Agriculture  and  Forestry  Volume , 42 (5),  364 – 371. https://doi.org/10.3906/tar-1801-138 Surya, O. L. (2006). Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas Kesehatan (Studi Kasus: Rumah Sakit  dr.  Kariadi  Kota  Semarang) (Universitas  Diponegoro).  Universitas  Diponegoro.  Diakses  dari:
http://eprints.undip.ac.id/4177/ Suryani, Y. (2015). Teori Lokasi dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar Tradisional (Telaah Studi Literatur) . Padang. Diakses dari: http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/3. Yosi Suryani (hal 152-163)_0.pdf Susilo,  A.  (2011). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pedagang  Kaki  Lima  Menempati  Bahu  Jalan  di  Kota  Bogor  (Studi  Kasus Pedagang  Sembako  di  Jalan  Dewi  Sartika  Utara) (Universitas  Indonesia).  Universitas  Indonesia.  Diakses  dari: https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295630-T29915-Faktor-faktor.pdf Suyanto, B.,  & Karnaji. (2005). Kemiskinan dan  Kesenjangan  Sosial: Ketika  Pembangunan Tak  Berpihak Kepada Rakyat Miskin .
Surabaya: Airlangga University Press. Diakses dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1573878
Tarigan, R. (2006). Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi . Jakarta: Bumi Aksara. Diakses dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=363525 Tjiptono, F. (2002). Strategi Pemasaran . Yogyakarta: Andi. Diakses dari: https://onesearch.id/Record/IOS2862.UNMAL000000000016793/Preview
Widjajanti, R. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota ( Studi Kasus : Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang ). Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 8 (4), 412 – 424. https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6498
Widjajanti,  R.  (2015a).  Karakteristik  Aktivitas  Pedagang  Kaki  Lima  di  Jalan  Kartini,  Semarang. Jurnal  RUANG , 1 (3),  151 – 160. https://doi.org/10.14710/RUANG.1.4.151-160
Widjajanti, R. (2015b). Pemanfaatan Ruang Publik Kota Sebagai Tempat Aktivitas Pedagang Kaki Lima Studi Kasus: di Kawasan Pecinan, Semarang. Conference on URBAN STUDIES AND DEVELOPMENT , 262 – 273. Semarang: Universitas Diponegoro.
Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/82996/1/3._PEMANFAATAN_RUANG_PUBLIK_KOTA_SEBAGAI_TEMPAT_AKTIVITAS_PKL_DI_K
AWASAN_PECINAN_SMG_-_Prosiding_CoUSD_2015-RW.pdf
Widjajanti,  R.  (2016).  The  Space  Utilization  by  Street  Vendors  Based  on  the  Location  Characteristics  in  the  Education  Area  of Tembalang,  Semarang. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 227 (November  2015),  186 – 193. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.061 Widodo, A. (2000). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kota Semarang) (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/14439/