Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari

## INFO PENULIS
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com
Irda Riski
Universitas Sulawesi Tenggara

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 1, April 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Fatmawati  L.  S.  &  Riski,  I.  (2023).  Pemenuhan  Hak-Hak  Warga  Binaan  Wanita  Hamil  Pasca  Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (1), 54- 67.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak narapidana wanita  hamil pasca  melahirkan  di lembaga  pemasyarakatan   perempuan kelas  III  Kendari  dan  kendala  yang  di  hadapi  lembaga  pemasyarakatan  dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan dilembaga pemasyarakatan  perempuan  kelas  III    Kendari,  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Kendari, pada Kantor Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak    terhadap  narapidana  wanita  pasca  melahirkan  diLembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  III  Kendari  tetap  disamakan  dengan  pembinaan  Narapidana  wanita lain  pada  umumnya,  terdapat  dua  pembinaan  yang  diterapkan  di  Lapas  Perempuan Kelas  III  Kendari,  yaitu  Pembinaan  Kepribadian  dan  Pembinaan  Kemandirian. Narapidana wanita   hamil pasca melahirkan mendapatkan keringanan dari pihak Lapas untuk  tidak  melakukan  pekerjaan  yang  berat-berat  seperti  rutinitas  piket  kamar, kegiatan  senam  disetiap  hari  sabtu,  serta  gotong  royong  ataupun  kegiatan  lain  yang membahayakan  kondisi  kandungan  ataupun  Ibunya.  Dapat  dikatakan  bahwa Pembinaan  yang diberikan pihak Lapas  Perempuan terhadap Narapidana wanita yang hamil  sesuai  dengan  yang  penulis  teliti  saat  ini, untuk  pemenuhan  hak-haknya  belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana dan Kendala yang dihadapi erdapat didalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana wanita  hamil  pasca  melahirkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  III Kendari,  diantaranya  :Kurangnya  sarana  prasarana  dari  bidang  kesehatan,  Tidak tersedianya  Dokter  pribadi  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan    Kelas  III Kendaari  Tidak  adanya  makanan  tambahan,  Tidak  tersedianya  kamar  khusus  untuk anak dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan  tersebut  dikarenakan  kurangnya  dana  yang  diperoleh  pihak  Lapas Perempuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  Narapidana,  terutama  Narapidana  dalam keadaan  hamil  serta  kurangnya  fasilitas  yang  harus  dilengkapi  oleh  pihak  Lapas Perempuan.
Kata Kunci : Pemenuhan, Hak-hak, Nara pidana, Hamil

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  Pasal  1 ayat  (1)  menentukan  secara  tegas  mendeskripsikan  bahwa  Negara  Indonesia  merupakan Negara Hukum. Sejalan dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut maka salah satu dari prinsip  terpenting  Negara  Hukum  adalah  adanya  eksistensi  jaminan  dari  kesederajatan  bagi setiap orang atau setiap warga di hadapan hukum ( Equality Before The Law ), ((Nasrudin, 2017) maka dari  itu,  setiap  orang  tentunya  berhak  atas pengakuan  serta  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan eksistensi hukum.
Pemidanaan  maupun  penjatuhan  pidana  terhadap  seseorang  yang  dinyatakan  terbukti melakukan  tindak  pidana  bukanlah  semata-mata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara adalah salah satu dari  jenis sanksi pidana yang tentunya paling sering digunakan dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Orang tahanan atau orang  narapidana,  yang  direnggut  kebebasannya  oleh  negara  berlandaskan  dasar  hukum, merupakan  komunitas  dari  kelompok  yang  rentan  ( vulnerable )  dalam  lingkup  masyarakat, (Narotama,  2018)  kemungkinan  untuk  menerima  segala  bentuk  resiko  akan  diperlakukan buruk,kekerasan  untuk  memperoleh  pengakuan  disiksa,  penghilangan  secara  paksa,  hingga kepada  menerima  kondisi  tempat  tahanan  yang  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat manusia,  sangat  mudah  menimpa  narapidana,(Hendratno,  2014)    apalagi  sudah  terlanjur berkembang  opini  masyarakat,  bahwa  orang  orang  yang  sudah  hilang  kemeredekaannya, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia saat ini over capacity ( kelebihan muatan ). Seperti  dipaparkan  Dirjen  Pemasyarakatan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, kapasitas  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  saat  ini idealnya    adalah  di  huni  90.835  Orang,  tapi  terpaksa  dihuni  132.372  orang.  Minimnya  ruang pada kapasitas rutan dan lapas, ketidak lengkapan terkait fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya  sipir  menjadi  pemicu  buruknya  pelayanan  hak-hak  narapidana.  Pada  situasi  ini narapidana wanita adalah yang paling rentan mengalami bahaya fisik dan psikis.
Keprihatinan  akan  hal  ini  mengundang  bentuk  perhatian  dari  pihak  pemerintah  untuk merespon  sesutu  yang  telah  terjadi  karna  meningatnya  angka  kematian  dan  sakit  di  dalam Lapas.  Tingkat  kesehatan  bagi  narapidana  yang  buruk  merupakan  bentuk  konsekuensi  yang pasti di alami narapidana. Pola hidup yang tentunya tidak sehat menjadikan narapidana rentan tertular penyakit baik itu penyakit kulit.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  fulfillment  of  the  rights  of postpartum female convicts in Kendari class III women's prison and the obstacles faced by correctional institutions in implementing the rights of postnatal female prisoners in class III Kendari female penitentiary. This research was conducted in the City Kendari, at the Office. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the rights of postnatal female convicts at the Class III Kendari Women's Correctional Institution remains the same as the guidance of other female prisoners in general, there are  two  coachings  that  are  implemented  at  the  Class  III  Kendari  Women's  Prison, namely  Personality  Development  and  Independence  Development.  Prisoners  who  are pregnant after giving birth get relief from the prison for not doing strenuous work such as  room  picket  routines,  gymnastic  activities  every  Saturday,  as  well  as  mutual cooperation or other activities that endanger the condition of the womb or the mother. It  can  be  said  that  the  guidance  provided  by  the  Women's  Prison  for  pregnant  female convicts  is  in  accordance  with  what  the  author  is  currently  researching,  for  the fulfillment of their rights has not been fulfilled to the fullest due to the lack of funds and the  constraints  faced  in  the  implementation  of the  guidance  given  to  pregnant  female convicts after giving birth at the Class III Kendari Women's Penitentiary, including: Lack of  infrastructure  from  the  health  sector,  Unavailability  of  private  doctors  from  the Kendari  Class  III  Women's  Penitentiary  No  additional  food,  Unavailability  of  special rooms  for  children  from  convicts,  Unavailability  of  food  for  children  of  convicts  .  The occurrence of these obstacles is due to the lack of funds obtained by the Women's Prison to  meet  the  needs  of prisoners,  especially  prisoners  who  are  pregnant  and  the  lack  of facilities that must be equipped by the Women's Prison.
Keywords : Fulfillment, Rights, Convicts, Pregnant.
Satu di antara penyebab terjadinya penyakit yang diderita  oleh narapidana adalah karena daya  tampung  penjara  yang  melebihi  kapasitas,  yang  seharusnya  disesuaikan  dengan  aturan yang didalam menegaskan tenang hak-hak narapidana. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  (Undang-Undang  Pemasayarakatan)  bahwa  narapidana  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (Sinilele, 2018).
Selanjutnya  jika  dirinci  lagi  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  pada  setiap  lembaga pemasyarakatan  seharusnya  disediakan  poliklinik  beserta  fasilitas  pendukungnya  dan disediakan paling tidak sekurang-kurangnya seorang dokter dan juga seorang tenaga kesehatan lainnya. Pasal 20 ayat (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit ataupun hamil dan menyusui berhak mendapatkan kuantitas makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter  (Kresnadari,  2013).  Dalam  suatu  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan kuantitas makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori yang di atas rata-rata  jumlah  kalori  yang  telah  ditetapkan.  Bagi  para  wanita  yang  sedang  hamil  ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang dalam sehari.
Bagi narapidana wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang dalam sehari. Di dalam Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah  tersebut  dinyatakan  bahwa  anak  dari  narapidana  wanita  yang  dibawa  ke  dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan yang di sesuaikan dengan petunjuk dokter,paling lama yaitu sampai anak berumur 2 (dua)  tahun(Putri  et  al.,  2021).  Maksud  dari  makanan  tambahan  tersebut  tentunya  telah diungkapkan dalam penjelasan pasal 20 ayat (3) yaitu makanan tambahan yang dimaksudkan untuk  menjaga  suatu  kondisi  terpeliharanya  pertumbuhan  serta  perkembangan  anak.  Sering dijumpai dalam Lapas bahwa hak-hak  narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini tentunya di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya  peraturan  mengenai  hak-hak  narapidana  yang  tertuang  dalam  undang-undang oleh petugas lapas baik narapidana itu sendiri.
Narapidana    wanita    tentunya    berbeda    dengan  narapidana  pria,  dimana  Narapidana wanita  mempunyai  keistimewaan  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  Narapidana  pria  yaitu narapidana  wanita  mempunyai  siklus  seperti  menstruasi,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui (Susiana,  2017).  Kebutuhan  spesifik  wanita  ini  seperti  pemulihan  kesehatan  reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak Narapidana wanita yang berhubungan penyiksaan  seksual.  Hak-hak  Narapidana  wanita  yang  berhubungan  dengan  hal-hal  tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.
Narapidana  wanita  menghadirkan  tantangan  tertentu  bagi  pihak  yang  berwenang  atas Lapas,  lantaran,  atau  mungkin  karena  mereka  merupakan  kelompok  yang  sangat  kecil  dalam populasi  Lapas.  Profil  dan  latar  belakang  wanita  dalam  Lapas  dan  alasan  mengapa  mereka dipenjarakan  berbeda  dari  Narapidana  laki-laki  yang  berada  dalam  situasi  yang  sama.  Empat pengguna  narkoba  suntik  dan  pekerja  seks,  pada  khususnya,  lebih  banyak  jumlahnya.  Sekali mereka  berada  dalam  Lapas,  kebutuhan  psikologis,  kebutuhan  perawatan  dan  kesehatan  dan kebutuhan  sosial  mereka  juga  akan  berbeda.  Akibatnya,  seluruh  fasilitas,  program,  dan pelayanan  Lapas  harus  disesuaikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus  pelaku  pelanggaran wanita.  Pemenuhan  hak  kesehatan  atas  narapidana  wanita  merupakan  hak  bagi  tiap  orang untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  yang  optimal.  Dalam  kerangka  peningkatan  derajat kesehatan  yang  optimal  tersebut,  setiap  orang  mempunyai  hak  atas  pelayanan kesehatan(Susiana,  2017).  Sudah  semestinya  pelayanan  kesehatan  antara  Narapidana  wanita dan  laki-laki  dibedakan,  khususnya  layanan  pemulihan  kesehatan.  Kebutuhan  spesifik  wanita ini  oleh  faktor  pemulihan  kesehatan  reproduksi,  keluarga  berencana,  pelayanan  untuk kehamilan  serta  masa-masa  melahirkan,  dan  perawatan  setelah  mengalami  kekerasan  atau penyiksaan seksual di area Lapas. Apabila Narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan suatu proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya.
Narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  selama  menjalani  proses  pembinaan  di  sebuah Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan  ini  diberikan  dispensasi  seperti  keringanan  dalam kegiatan  dan  pekerjaan  sehari-hari  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  misalnya  apabila biasanya  mengangkat  kaleng  yang  berisi  air  untuk  menyiram  tanaman  (melakukan  aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana  wanita  lainnya  yang  tidak  hami  (Tirsa:2013).,  hal  ini  seharusnya  seorang
narapidana  hamil      berbeda  perlakuannya  dengan  narapidana  yang    tidak    hamil,  akan  tetapi perlakuan narapidana hamil dan yang tidak hamil disamakan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak    narapidana  wanita    hamil  pasca    melahirkan    di  lembaga pemasyarakatan      perempuan  kelas  III  Kendari  dan  kendala  yang  di  hadapi  lembaga pemasyarakatan dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas III  Kendari .

## B. Metodologi
Jenis Penelitian
Jenis   penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis  penelitian  lapangan dengan   menggunakan     pendekatan       yuridis  empiris,  suatu penelitian  yang  secara  deduktif yang  diawali  dengan  menganalisis  peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

## Lokasi  Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan  tepatnya di Kota Kendari. Penulis Langsung turun langsung di lapangan yaitu di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III  Kendari yang beralamat di jalan poros  Nanga-nanga,  kec.  Baruga,  Kota  Kendari.  Lapas  Perempuan  berdiri  diatas  tanah  seluas 16.552 m2 dengan kapasitas hunian 324 orang.

## Jenis dan Sumber Data
1.  Data primer, yaitu data yang tentunya langsung diperoleh melalui pihak pertama. Untuk mendapatkan hasil dari data primer ini penulis secara langsung saat turun dilapangan untuk  menghubungi  pihak-pihak  yang  ada  kaitannya  dengan  materi  penelitian.  Data peremier  tersebut  merupakan  hasil  dari  proses  wawancara  serta  situasi  real  yang ditemukan peneliti di lapangan penelitian.
2.  Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  tertulis  (pustaka),  antara lain seperti :
a.  Buku-buku, tulisan, literatur lain yang memiliki keterkaitan materi pembahasan.
b.  Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
c.  Dan bahan tulisan dan literasi ilmiah lainnya
Guna mendukung kajian tersebut, diadakan pula penelitian sebagai berikut :
1) Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Untuk  mendapatkan  data  sistemasis,  faktual  dan  akurat  data  dikumpulkan  penulis melalui  data  kepustakaan,  yang  dengan  membaca  bahan-bahan,  tulisan-tulisan  dan literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian terkait.
2)   Penelitian Lapangan ( Field Research )
Sedangkan  untuk  melihat  secara  jelas faktor-faktor penyebab  dan  upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh wanita, penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diadakan langsung dilapangan untuk mendapatkan data/informasi yang akurat.
Observasi, yaitu kegiatan suatu metode pengumpulan data yang secara langsung terhadap obyek sasaran melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis guna melihat  pemenuhan hak-hak Warga binaan wanita pasca melahirkan dan menyusui.   Observasi ini mempunyai arti yang  sangat  penting  dalam  mengungkapkan  data/informasi  secara  obyektif  sesuai  dengan kenyataan yang diperoleh dan analisa berdasarkan fakta tersebut.
a. Interview,  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  data  melalui  tanya  jawab  atau wawancara langsung kepada narasumber. Dalam hal ini para pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah pembahasan ini.
b. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari responden tentang  masalah  kejahatan  perjudian  dan  aspek-aspek  lain  yang  erat  kaitannya dengan  perjudian.  Penelitian  lapangan  ini  penting  artinya  karena  adakalanya  antar informasi (data) yang ada pada literatur dengan kenyataan di lapangan mempunyai perbedaan.
Berdasarkan  kedua  metode  yang  dipergunakan  ini,  penulis  berusaha  seoptimal  mungkin melakukan  penelitian  dalam  memberikan  analisa  tentang  pemenuhan  hak-hak  narapidana wanita  pasca melahirkan

## Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah pertama-tama menyusun hasil penelitian yang berpangkal tolak dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data deskritif.
Agar dapat menghasilkan data yang bersifat objektif rasional penganalisaan ini senantiasa didasarkan pada analisis kulitatif dan kuantitatif.

## Teknik Pengumpulan Data
Sehubungan dengan proses tata cara yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, maupun data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan  metode  sosiologis  yuridis,  yaitu  suatu  bentuk  metode  yang  dapat mengungkapkan  perbedaan  antara  teori  kenyataan  yang  ada  dalam  praktek  dilapangan (Wardhana,  2020).  Hal  tersebut  tentu  dilakukan  dengan  proses  pengumpulan  data  secara kuantitatif  yang  dalam  definisinya  berupa  suatu  kumpulan  data-data  angka  kuantitatif  yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil riset lapangan untuk mendapatkan output penelitian yang representative yang diharapkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Gambaran umum lembaga  pemasyarakatan perempuan Kelas  III Kendari.
Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas  III Kendari merupakan sebuah tempat untuk tahanan  negara  yang  ada  di  Kota  Kendari  Khusus  perempuan  untuk  dibina  dan  dibimbing. Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  adalah  tempat  untuk  melakukan  pembinaan  dan pembimbingan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  di  Indonesia.  Penghuni Lapas merupakan narapidana/napi yang memiliki status seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tatap (UU Pemasyarakatan Pasal 1 Angka  16  Tahun  2003  Tentang  Pemasyarakatan),  sedangkan  para  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menangani  pembinaan  di  Lapas  adalah  petugas  pemasyarakatan  atau  pada  masa  lampau dikenal sebagai sipir penjara.
Dengan kapasitas hunian 324 orang. Lapas Perempuan kendari diketahui memiliki struktur organisasi yang membina warga binaan perempuan yang terdiri dari kepala seksi bagian hingga Struktur  organisasi  Lembaga  pemasyarakatan  Perempuan  kelas  III  kendari  di  pimpin  oleh Kepala Bidang yaitu Bapak Andi Wirdani Irawati yang bertugas menjalankan sistem organisasi dengan  tujuan  tercapainya  Lembaga  pemasayarakatan  perempuan  Kelas  III  yang  baik. Kemudian terdapat Seksi-Seksi di bawah kepala bidang yang bertugas pada masing masing sub organisasi  antara  lain  :  Urusan  Tata  usaha  dipimpin  oleh  bapak  Abdi  Amin  S.H,  yang  mana memiliki tugas dan wewenang dalam program tata usaha. Kemudian pada sub administrasi dan orientasi  yang  bertugas  dalam  segala  bentuk  administrasi  LAPAS.  Selanjutnya  Sub  Keamanan dan  ketertiban  yang  menanungi  masalah  keamanan  dan  ketertiban  lapas,  yaitu  bapak Misyulwati  S.H  M.M.  kemudian yang  terakhir  adalah  seksi pembinaan  yang dipimpin  oleh  ibu S.T Fatimah S.E yang mengayomi Warga binaan dalam upaya pembinaan.

## Pelaksanaan terkait pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil pasca  Melahirkan di lembaga  pemasyarakatan perempuan Kelas  III Kendari.
Eksistensi terkait adanya perlindungan hukum yang ditujukan kepada narapidana tentunya telah di atur dalam Kitab Undang- Undang. Berdasarkan    Pasal    95  KUHAP  di  atas  tentang perlidungan  hukum  bagi   narapidana,  di  dalam  pasal  tersebut  diatur  secara  umum mengenai   perlindungan   hukum  bagi  narapidana,  dan  tidak  dibedakan  antara   perlindungan hukum bagi narapidana laki-laki maupun wanita.
Perlindungan yang ditujukan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui tentunya juga dapat di lihat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita. Dalam Instrumen Hak Asasi  Manusia  Internasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  16 Desember 1996 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat di capai atas kesehatan fisik dan mental terutama untuk bebas dari kematian pada saat  melahirkan,  perkembangan  kesehatan  sejak  kanak-kanak  berada  dalam  lingkungan  yang sehat  dan  terbebas  dari  polusi  industri,  pengobatan  dan  bebas  dari  penyakit  menular  dan mendapatkan pelayanan dan perhatian medis, Hak-hak tersebut berlaku juga untuk narapidana wanita tanpa terkecuali
Narapidana  wanita  hamil  maupun  pasca  melahirkan  tidak  dibedakan  dengan pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  lain  pada  dalam  pelaksanaan  pada  umumnya. Diketahui  tidak  ada  pengkhususan  untuk  Narapidana  yang  hamil,  dan  juga  pasca  melahirkan hanya  saja mereka  yang  hamil    dan  pasca  melahirkan  bisa  mendapatkan  izin  keluar  untuk berobat  atau  pemeriksaan  kandungan,  dan  melahirkan,  Akan  tetapi,  pihak  Lapas  perempuan tetap  ada  memberikan  hak  yang  dibutuhkan  oleh  Narapidana  wanita  yang  hamil  dan  pasca
melahirkan. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana wanita di Lapas perempuan KelasIII Kendari Ierbagi menjadi 2 bagian pembinaan, yaitu :

## 1. Pembinaan Kepribadian
Eksistensi  Program  pada  proses  Pembinaan  terkait  Kepribadian  ini  diketahui  bertujuan untuk  dapat  menumbuhkan  suatu  kepercayaan  dan  kemampuan  diri  narapidana,  kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas agar memiliki kondisi mental spiritual (agama) yang baik, kemudian taat dalam menjalankan perintah agama, serta memiliki kesadaran hukum yang baik,  kemudian  memiliki  kemampuan  intelektual  yang  baik  sehingga  pada output nya  dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat ketika masa hukumannya telah selesai Upaya pembinaan dalam membentuk keperibadian positif yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan  perempuan  Kelas  III  Kendari  diketahui  terdiri  dari  diselenggarakannya ceramah agama atau kebaktian,  kemudian pengajian Al- Qur’an,belajar pendidikan umum dan pengalaman dan juga pancasila. Dari segi kerohanian atau ceramah agama bagi Narapidana yang Muslim,  pihak  LPP  mendatangkan  penceramah  dari  Kemenag  Kendari.  Sedangkan  untuk Narapidana Non Muslim seperti kebaktian, pihak Lapas mendatangkan dari Kemenag Provinsi Sulawesi  Tenggara.    Di  saat  pandemi  seperti  saat  ini,  diketahui  hak  Lapas  perempuan  tidak melakukan  pembinaan  kepribadian secara  langsung  melainkan  pihak  Lembaga Pemasyaraaakatan  Kelas  III  Kendari  melakukannya  secara  daring  menggunakan software aplikasi  Zoom.

## Pembinaan keagamaan

## 1. Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian
Diterapkannya upaya pembinaan kemandirian dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian  atau  kecakapan teknis yang  berguna  bagi  dirinya  dimasa  depan dan dapat  dijadikan bekal  ketika  telah  keluar  dari  Lapas  perempuanKelas  III  Kendari.  Secara  umum  program ditujukan  agar  dapat  membentuk kemandirian  manusia  terkhusus  warga  binaan  permpuan dalam  konteks  peneoitian  ini. Pembinaan  Kemandirian  diarahkan  pada  pembinaan  bakat  dan keterampilan agar Narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan  bertanggung  jawab.  Pembinaan  kemandirian  ini  meliputi  Pembuatan  gorden,  pembuatan bosara, dan pembuatan karpet anyam  yang telah diprogramkan di Lapas perempuan Kelas III Kendari.
Untuk  Narapidana wanita  yang  hamil  dan  pasca  melahirkan   diperintahkan  untuk tetap melaksanakan  kewajibanya  yang  telah  diprogramkan  dalam  pembinaan  Narapidana, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  Lapas,  namun  dalam  melaksanakannya  tidak seperti Narapidana wanita pada umumnya.
Berdasarkan hasil wawancara bersama  Ibu  ST. Fatimah, S.E Kasubsi Pembinaan, selaku bidang Registrasi dan Binkemas, bahwa : “pembinaan yang kita lakukan ke narapidana Wanita hamil    dan  yang  sudah  melahirkan  di  LPP  Kelas  III  Kendari  tetap    kita  samakan  dengan pembinaan  narapidana  lain,  pihak  LPP  tidak  membedakan,  tapi  dalam  pembinaan  ini  ada kebutuhan  khusus  yang  disesuaikan  berdasarkan  hak  untuk  wanita  hamil  dan  yang  baru melahirkan”.
Berdasarkan  pada  eksistensi  teori  Pemidanaan,hukuman  yang  telah  dan  akan    diberikan kepada Narapidana pada saat ini bertujuan untuk memperbaiki diri akibat ulah kejahatan yang pernah dilakukan, sehingga jika  Narapidana sudah keluar dari Lapas maka dia dapat diterima kembali  di  masyarakat.  Seperti  halnya  Narapidana  yang  pada  saat  ini  telah  hamil  dan  pasca melahirkan,  namun  mereka  tidak  bisa  bebas  layaknya    wanita-wanita  hamil  dan  pasca
melahirkan diluar  sana  akibat  suatu  kesalahan  yang mereka  perbuat.  Akan  tetapi,  pembinaan dari pihak Lapas perempuan tetap memberikan hak-hak atas Narapidana yang hamil  dan yang pasca melahirkan serta tetap memberikan kewajiban  yang  harus dipatuhi.
Adapun kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pihak Lapas perempuansesuai dengan yang  tercantum  dalam  Peraturan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  6  Tahun 2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Pasal  3  yang berbunyi, “Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :
1. Taat menjalankan  ibadah  sesuai   agama dan/atau kepercayaan
2. yang  dianutnya serta memelihara kerukunan beragam  mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara  kerapian  diri  dan  lingkungan  hunian  serta  mengikuti  kegiatan  yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
6. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh  petugas pemasyarakatan.
Namun  dari  kewajiban-kewajiban  tersebut,  pihak  Lapas  perempuantelah  memberikan keringanan  atau  toleransi  kepada  Narapidana  wanita  yang  hamil  dan  yang  pasca  melahirkan untuk  tidak  melakukan  semua  kewajiban tersebut, seperti  kegiatan rutinitas setiap pagi yaitu apel kamar, olahraga yang rutinitas dilakukan oleh seluruh Narapidana pada setiap pagi jumat, gotong royong dan kegiatan lain yang diprogramkan yang membahayakan kandungan. Itu tidak wajib  bagi  Narapidana  wanita  hamil  untuk  dilakukan.  Akan  tetapi  kewajiban  dari  segi keagamaan  yang  termasuk  dalam  pembinaan  kepribadian  tetap  wajib  dilakukan  oleh  seluruh Narapidana, termasuk Narapidana yang hamil.
Kewajiban  lain  yang  dimiliki  Narapidana  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan  Rumah  Tahanan  Pasal  3  huruf  (b)  yaitu,  Narapidana  wajib  melaksanakan  kegiatan  yang diprogram oleh Lembaga Pemasyaraakatan Kelas III Wanita .Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu St. Fatimah, S.E,. selaku bidang Registrasi dan Binkemas bahwa di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari dalam pembinaan  kemandirian  menyediakan  berbagai  program kegiatan yang dapat dipekerjakan oleh Narapidana didalamnya.
Adapunkegiatan-kegiatan  yang  terdapat  di  Lapas  perempuanKelas  III  Kendari, sebagai berikut  :  Menjahit,  pembuatan  gorden,  pembuatan  bosara  dan  juga  pembuatan  karpet  anyam dan ketrampilan lainnya.
Dari berbagai macam kegiatan diatas Narapidana tersebut hanya dapat dipekerjakan sesuai dengan  bakat  kemampuannya.  Untuk  Narapidana  wanita  hamil  yang  kandungannya  masih dalam usia 1-5 bulan, dari pihak Lapas masih diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika kandungan  sudah  memasuki  usia  7  bulan  keatas  maka  Narapidana  wanita yang hamil  tidak  diwajibkan  untuk  melakukan  pekerjaan  tersebut,  karena   dikhawatirkan  terhadap kondisi kandungan.
Begitu  pula  dengan  hak-hak  Narapidana  wanita  yang  hamil  di  Lapas  perempuanKelas  III Kendari, pembinaan mereka tetap disamakan dengan Narapidana pada umumnya. Sebagaimana pelaksanaan  hak  Narapidana  wanita yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dimana dalam pasal 20 mengatur perlindungan terhadap Narapidana wanita, yaitu :
1. Narapidana   dan anak  didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan  menyusui  berhak  mendapat  makanan  tambahan  sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana  yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.
3. Anak  dari  Narapidana  wanita  dibawa  kedalam  Lembaga Pemasyarakatan  ataupun yang  lahir  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  diberi  makanan  tambahan  atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarganya.
5. Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat menentukan makanan tambahan.
Hak-hak diatas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa bagi Narapidana  yang  sakit,  hamil,  menyusui,  Narapidana  yang  mendapatkan  pekerjaan  tertentu serta  anak  dari  Narapidana  yang  melahirkan  mereka  berhak  mendapat  makanan  tambahan.
Batas  anak  Narapidana  mendapatkan  makanan  tambahan  sampai  anak  tersebut  berusia  2 tahun.  Dan  ketika  anak  sudah  mencapai  usia  2  tahun  maka  wajib  diserahkan  pada  pihak keluarga.
Hak lain yang dimiliki oleh seorang Narapidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 32  Tahun  1999  Pasal  5  Tentang  Syaratdan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, yang  mengatur tentang   hak   yang   dimiliki   oleh   setiap   Narapidana   dan anak   didik pemasyarakatan untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Dan pasal 14 ayat (1),  setiap  Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan yang bagus.
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan Kasubsi pembinaanLapas  perempuan Kelas III Kendari Ibu  St. Faimah,SE, (wawancara  12 juli 2022) mengatakan  bahwa :
Bahwa  seorang  ibu  hamil  maupun  pasca  melahirkan  dilapas  perempuan    kelas  III kendari,  tetap  mendapat  pembinaan  baik  pembinaan  kepribadian  maupun  pembinaan ketrampilan  kita selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dari seluruh pegawai lapas, kinerja  yang  terus  meningkat  tentunya  diharapkan  mampu  untuk  membentuk  warga binaan menjadi lebih baik lagi. Entah dari segi kepribadian maupun keterampilan”
Lapas perempuan Kelas III Kendari diketahui belum memberikan hak secara khusus bagi narapidana  wanita  hamil    maupun  yang  pasca  melahirkan  seperti  yang  dijelaskan  dalam Peraturan Pemerintah diatas, akan tetapi dari pihak  Lapas perempuan tetap memberikan hak yang  dibutuhkan  oleh  Narapidana  wanita  hamil,  maupun  melahirkan  dan  pasca  melahirkan meskipun masih banyak hak-hak lain yang belum terealisasikan, seperti :
1. Mendapatkan  makanan  tambahan  jika  membutuhkan  sesuai  Peraturan  Pemerintah No  32      Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  dalam  pasal  20  ayat  (1).  Bahwa  Narapidana  yang  hamil  berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Sebagaimana hasil wawancara dengan  Ibu   Kasubsi  Kamtib,  Ibu  Misyulwati,S.H,    bahwa  menu  makanan harian  yang  diberikan  oleh  seluruh  Narapidana  termasuk  Narapidana  wanita  hamil sudah sesuai dengan kalori kesehatan dan telah memenuhi gizi yang cukup, sehingga dari  pihak  Lapas  tidak  menyediakan  makanan  tambahan  untuk  Narapidana  wanita hamil, dan juga pasca melahirkan.
Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, untuk  menu  makan  narapidana  di Lapas perempuanbaik  narapidana pada  umumnya atau  Narapidana  hamil  dan  nara  pidana  pasca  melahirkan  adalah  nasi  putih,  dengan lauk  tahu  goreng,  ikan  atau  ayam  goreng  dan  sayur  kangkung.  Pemberian  makanan tambahan  akan  diberikan  kepada  Narapidana  wanita  hamil  lebih  lagi  yang  pasca melahirkan  atau  yang  menyusui  apabila  dirasa  butuh,  seperti  kondisi  yang  kurang baik, serta sistem kekebalan tubuh yang menurun.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan Bidang kesehatan di Lapas perempuanKelas III Kendari selalu menjaga kesehatan apalagi  mengenai  kadungann.  Meskipun  fasilitas  kesehatan  didalam  Lapas perempuanmasih  belum  lengkap  dan  belum adanya  dokter  dari  Lapas  sendiri,  akan tetapi  Lapas  perempuantetap  rutin  melakukan  pemeriksaan  kandungan  terhadap Narapidana  yang  hamil  dalam  setiap  bulannya  dengan  tujuan  untuk  mengetahui kondisi  kandungan.  bahkan  sebelum  datangnya  Covid-19  pihak  Lapas perempuanselalu  mendatangkan  pihak  kesehatan  ke  Lapas  2  kali  dalam  sebulan berlaku untuk seluruh narapidana yang dalam keadaan tidak sehat, dengan tujuan agar Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan  (LPP)  Kelas  III  Kendari  selalu dalam keadaan sehat .
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dalam  pasal  14  ayat  1  huruf  (b) tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sekaligus mendapatkan fasilitas yang  layak  yaitu  tempat  khusus  (kamar)  yang  diberikankepada  Narapidana  wanita hamil  sekaligus  anaknya. Bapak  Abdi  Amin,SH, selaku bidang Tata Usaha mengatakan bahwa memang seharusnya narapidana yang hamil atau anak diberikan tempat yang khusus  (kamar).  Namun  pada  saat  ini  di  Lapas  perempuanKelas  III  Kendari  belum menyediakan kamar khusus narapidana wanita hamil,  sedangkan wanita yang pasca melahirkan    belum  dipisahkan  dengan  nara  pidana  yang  lain,  sehingga  masih bergabung dengan Narapidana lainnya.
Mengenai vitamin tambahan, seperti susu untuk kebutuhan anak sudah diberikan tetapi  tidak  diberikan  secara  khusus  dari  pihak  Lapas,  akan  tetapi  Narapidana  yang hamil  dan  juga  yang  pasca  melahirkan    mendapatkan  vitamin  berupa  obat-  obatan
tersebut dari pihak dokter ketika mereka melakukan pemeriksaan  anak atau bayinya. Sedangkan  Kebutuhan  lain  berupa  susu  hamil  juga  ditanggung  sendiri  oleh Narapidana.
Pelaksanaan pemenuhan  hak-hak lain Narapidana wanita yang hamil dan pasca melahirkan    berdasarkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan Wanita  (LPP) Kelas III Kendari, seperti :
1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga
2. Memberikan  dispensasi   untuk   tidak  mengikuti kegiatan kerja bakti
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang Membahayakan  kesehatan si ibu maupun kandungan.
Jumlah keseluruhan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan perempuan  Kelas  III Kendari  setelah  Lapas  perempuan  resmi  berdiri  sendiri   di  tahun  2016  sampai  saat  ini,  pada akhir tahun 2019 berjumlah sebanyak 91 orang.  Dan jumlah  Narapidana  wanita  diakhir  tahun 2020 sebanyak 93 orang, dan di tahun 2021 berjumlah 106 orang.
Untuk Jumlah kuantitas narapidana wanita yang hamil di tahun 2019 sampai tahun 2021, terdapat 7 narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan. Kemudian di tahun 2019 berjumlah 4 (empat) orang, kedua-duanya dengan kasus Kriminal. Satu kasus Kriminal  yang terjadi dalam bentuk Penggelapan Mobil. Pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat empat orang warga binaan hamil dan pasca melahirkan dua orang kasus narkotika, satu orang kasus tipikor dan satu orang kasus  kriminal.  Pada  tahun  2020  sampai  pada  2021  terdapat  dua  orang  warga  binaan  pasca melahirkan dengan kasus 1 orang kasus narkotika dan satu orang kasus kriminal.
Tabel 1. Jumlah Narapidana diLembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari Tahun
2019-2021 No Tahun Jumlah Narapidana Wanita 1 2019 91 2 2020 93 3 2021 106 Sumber : Kasi Binadik  Lembaga Pemasyarakatan  Wanita  III  Kendari Tabel 2. Jumlah Narapidana Wanita Hamil Tahun 2020-2021 No Nama  Narapidana Kasus 1 Harsyah Diva Qumaria binti andi jafar M Narkotika 2020-2021 2 Deriyanti Juita S.Kom Binti Damadi,S.Si Kriminal 3 Vitri Meisaro Soleh Liambo Binti Isa Muhammad Soleh Narkotika 2018-2019 4 Okti Suliawati binti Herman Tipikor 5 Putri Yusti Amelia Binti Piter Hafid Narkotika 6 Elsa Binti Poy Kriminal 7 Kasmawati Binti Tahang Narkotika
Sumber  :  Subseksi  adminsi  dan  orientasi  Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan  Kelas  III Kendari Juni 2022.
Untuk tempat khusus layanan kunjungan bagi para suami dari narapidana wanita di Lapas perempuan  Kelas  III  Kendari  memang  tidak  disediakan,  bukan  hanya  di  Lapas  perempuan Kelas III Kendari Bapak  Abdi Amin, SH,  mengatakan  diseluruh  lapas  yang  ada  di  Indonesia pada  saat  ini tidak  menyediakan  tempat  layanan  khusus  bagi  para  suami  dari  Narapidana wanita  pasca  melahirkan.  Karena  takut  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  ketika disediakannya  tempat  khusus  bagi  suami dari  narapidana  wanita.  Seperti  adanya  pengunjung yang datang dengan mengakui bahwa  dirinya  adalah suami dari salah satu Narapidana wanita, padahal  pada  kenyataannya  mereka  bukan  pasangan  suami  istri.  Seperti  yang  dikatakn  oleh Bapak   bahwa  untuk bukti surat nikah saja pada saat ini belum meyakinkan.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  bersama    Bapak  Abdi  Amin,S.H  selaku  bidang  Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, bahwa  pada  umumnya  dari pihak  Lapas  perempuanmengedepankan  untuk  masalah  kesehatan,  seperti  kejadian narapidana yang melahirkan pada bulan November 2021 pihak Lapas melakukan tindakan yang cepat  Ketika dari narapidana wanita yang hamil sudah diketahui beberapa tanda-tanda seperti air  ketuban  yang  sudah  pecah,  atau  tanda  lainnya,  maka  pihak  Lapas  perempuanakan bertanggungjawab  atas  proses  lahiran  dan  segera  membawa  narapidana ke  Rumah  Sakit
terdekat  dan  menginformasikan  langsung  kepada  pihak  keluarganya,  karena  di  Lapas perempuanbelum  disediakan  fasilitasnya  dan  dokter  pribadi  bagi  wanita  hamil  pasca melahirkan dari Lapas juga tidak disediakan.
Lapas perempuan Kelas III Kendari telah melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit diluar, seperti Rumah Sakit Bhayangkara, dan Rumah  Bateramas . Pada proses persalinan, dari pihak Lapas perempuantetap menugaskan beberapa pegawai untuk menjaga narapidana di Rumah  Sakit  sampai  Narapidana  kembali  ke  Lapas  perempuan,  Bapak  Abdi  Amin,  S.H  selaku bidang  Tata  Usaha  mengatakan,  untuk  pegawai  yang  ditugaskan biasanya  diperintahkan  dua orang  untuk  berjaga  di  Rumah  Sakit.  Mengenai  biaya  persalinan  dari  narapidana  ditanggung oleh pihak keluarga, karena dari pihak Lapas memang tidak menyediakan anggaran dari biaya persalinan  para  narapidana.  Akan  tetapi,  jika  dari  pihak  keluarga  tidak  mampu  untuk menangani pembiayaan dari persalinan tersebut maka akan dibantu oleh pihak sosial.
Setelah  proses  persalinan  selesai,  untuk  masalah  anak  akan  diserahkan  kepada  pihak keluarga,  apakah  anak  akan  dibawa  ke  pihak  Lapas  bersama  Ibunya  atau  dibawa  langsung bersama pihak keluarga.Sebagaimana hasil wawancara pada hari Senin, 23 Mei 2022 bersama salah satu narapidana yang sempat merasakan hamil sampai dengan proses melahirkan berada dalam  Lapas,  yaitu  dengan  Ibu  Harsyah  Diva  dengan  kasus  Narkotika.  Beliau  masuk  kedalam Lapas  pada  tanggal  12  Maret  2021  dengan  usia  kehamilan  3  bulan  masuk  ke  4  bulan.  Beliau mengatakan bahwa :
“suatu  wujud  pembinaan  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  Lembaga  pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari terhadap narapidana wanita yang hamil tetap disamakan dengan  pembinaan  yang  diberikan  terhadap  narapidana  pada  umumnya,  akan  tetapi telah  diberi  keringanan  untuk  tidak  melakukan  pekerjaan  yang  berat-berat  yang membahayakan kandungan. Pihak Lapas perempuan sangat memperhatikan mengenai kesehatan,  mereka  telah  memberikan  upaya  pelayanan  kesehatan    dengan menggunakan fasilitas yang ada.
Pembinaan yang diberikan tetap sama, hak yang diberikan pun terbatas tidak semua hak untuk  Narapidana  hamil  harus  diberikan  karena  terhalang  oleh  dana  serta  fasilitas.  Beliau melakukan persalinan  pada  bulan  Agustus  2021,  dan  menyerahkan  anaknya  langsung  kepada pihak  keluarga,  dengan  alasan  jika  dibawa  ke  pihak  Lapas  untuk  pada  saat  ini  ditakutkan terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  karena  masih  dalam  masa  Covid-19  meskipun dilakukannya isolasi terhadap anak dan narapidana yang baru saja melakukan persalinan. Serta jaminan kebutuhan perlengkapan bayi yang kurang lengkap di Lapas perempuan.
Untuk  sebagian  narapidana  yang  telah  melakukan  persalinan,  diantaranya  terdapat Narapidan yang membawa anaknya ke dalam Lapas Wanita. Untuk peraturan anak dalam Lapas, dia  mendapat  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dokter  sampai  anak  tersebut menginjak  usia 2  tahun.  Namun  dari  pihak  Lapas  perempuantidak  menyediakannya,  serta keperluan  lain  seperti  susu  dan  pempers  bayi  ditanggung  sendiri  oleh  Narapidana  yang setatusnya  sebagai  Ibu  dari  anak  tersebut.  Setelah  anak sudah  berumur  2  tahun,  maka  anak akan diserahkan kepada pihak Keluarga sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dalam  pasal  14  ayat  1  huruf  (b)  tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sekaligus mendapatkan fasilitas yang layak yaitu tempat  khusus  (kamar)  yang  diberikan  kepada  Narapidana  wanita  hamil  atau  anak  dari Narapidana.  Akan  tetapi untuk  penempatan  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan (LPP)  Kelas  III  Kendari  pada  saat  ini  belum  disediakan  kamar  khusus  dan  masih  bergabung dengan  Narapidana  lainnya.  Dalam  masa  Covid-19  saat  ini  untuk  menghindari  adanya  virus- virus maka anak harus diisolasi bersama dengan Ibunya.

## Kendala  yang  dihadapi  lembaga  pemasyarakatan  dalam  Melaksanakan  hak-hak narapidana  wanita  pasca  melahirkan  di  lembaga  pemasyarakatan  perempuan  kelas  III Kendari .
Berdasarkan dari hasil proses hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Abdi Amin, S.H, selaku bidang Tata Usaha, bahwa :
“Upaya pembinaan yang kita kasih melalui petugas LPP kepada narapidana wanita hamil dan  pasca  melahirkan  secara  umum  sudah  layak,  tapi  jika  kita  bebrbicara  tentang kendala, pasti ada saja yang ditemukan, khususnya dalam hal fasilitas. Tapi, kami selalu berusaha  sebagai  petugas,  untuk  terus  berupaya  menemukan  solusi  dan  juga  jalan keluarnya” (wawancara 2 Juni 2022)
Dalam suatu proses, salah satunya proses dalam  pemenuhan hak  menjadi  hal  yang  wajar jika  didalamnya  terdapat  hambatan-hambatan.
Adapun  faktor  penghambat    atau  Kendala  yang  dihadapi  oleh  petugas  Lapas perempuanKelas III Kendari  dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak terhadap  Narapidana wanita hamil dan juga pasca melahirkan yaitu :
a. Kurangnya  Sarana  Prasarana  dari  Bidang  Kesehatan. Sarana  maupun  prasarana  yang  seharusnya  disediakan  lengkap  dari  oleh  Lapas perempuan  terutama  kondisi  sarana  dalam  bidang  kesehatan,  karena  wadah  sarana tersebut  sangat  krusial  untuk  jaminan  kesehatan  para  Narapidana.  Akan  tetapi  sangat disayangkan  sebagaimana  hasil  wawancara  secara  langsung  bersama  Bapak    Abdi Amin,S.H, pihak Lembaga Pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas III  Kendari pada saat ini mengenai pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan belum menyediakan  sarana  prasarana  dari  bidang  kesehatan,  seperti  alat  untuk  melakukan pemeriksaan kandungan, serta alat untuk melakukan USG. Untuk narapidana wanita dan juga  nara  pidana  pasca  melahirkan,  yang  hamil  alat  tersebut  sangat  dibutuhkan  guna untuk mengetahui kondisi bayi didalam kandungan.
b. Tenaga Kesehatan yang tidak tersedia
Disamping    dengan  tidak  tersedianya  wadah  sarana  dan  prasarana  kesehatan,  untuk tenaga kesehatan seperti Bidan ataupun Dokter pribadi dari pihak Lapas perempuan juga tidak tersedia. Kesediaan tenaga kedokteran pribadi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan perempuan  Kelas  III  Kendari  padahal  sangat  diperlukan,  Khususnya  untuk  narapidana yang  dalam  keadaan  mengandung  guna  untuk  mempermudah  narapidana  saat  ingin melakukan  pemeriksaan  kandungan  ataupun  yang  akan  melakukan  persalinan  secara tiba-tiba, dan tidak perlu untuk membawanya Ke Rumah Sakit diluar.
c. Makanan tambahan yang tidak tersedia Selain  adanya  masalah  dari  kurangnya  fasilitas  kesehatan,  dan  kurangnya  persediaan Dokter  pribadi  dari  pihak  Lapas,faktor  hambatan  lain  dari  pembinaan  terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan(LPP) Kelas III Kendari, yaitu  tidak  tersedianya  makanan  tambahan  yang  seharusnya  diberikan  kepada Narapidana wanita  yang hamil sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Bapak Abdi Amini, S.H.  selaku  Bidang  Tata  Usaha  mengatakan  bahwa  dalam  Lapas  perempuan  Kelas  III Kendari memang tidak menyediakan makanan tambahan untuk narapidana wanita hamil. Pihak Lapas memberikan makanan kepada narapidana wanita hamil sebagaimana menu makanan harian yang diberikan kepada narapidana pada umumnya.
d.  Tidak   Tersedianya Kamar  Khusus Untuk  Narapidana Hamil dan juga  pasca   melahirkan beserta  Anak  faktor  lainnya  adalah  Tidak  tersedianya  kamar  khusus  untuk  wanita pasca melahirkan.
Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa. Seharusnya  Narapidana yang hamil dan pasca  melahirkan  yang  membawa  anaknya  ke  pihak  Lapas  mendapatkan  tempat  yang khusus  (kamar)  sehingga  tidak  bergabung  dengan  Narapidana  lainnya  dan  anak  tetap terjaga.  Akan  tetapi  di  Lapas  perempuanKelas  III  Kendari    untuk  saat  ini  belum menyediakan  tempat  khusus  untuk  Narapidana yang  hamil  serta  anak  yang  dibawa  ke Lapas.
d. Makanan  Untuk  Anak  dari  Narapidana yang tidak tersedia Dari  aspek  makanan  untuk  anak  dari  Narapidana  sesuai  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  Pemasyarakatan,  bahwa  makanan  tentunya  harus  disediakan  dari  pihak  Lapas sampai anak berusia 2 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu kepala bidang bidang kesehatan  untuk  makanan  anak  dari  Narapidana  di  Lapas  perempuan  Kelas  III  Kendari ditanggung sendiri oleh Ibu dari anak tersebut. Serta kebutuhan-kebutuhan lain dari anak seperti  susu  dan  pempers  yang  disediakan  di  koperasi  Lembaga  Pemasyarakatan perempuanKelas  III  Kendari  Setelah  anak  sudah  berusia  2  tahun,  maka  Ibu  dari  anak tersebut wajib menyerahkan kepada pihak keluarga.
Adapun hambatan dari segi pembinaan kepribadian seperti kerohanian jika dilaksanakan diatas  (di  Kantor),  yaitu  terkendala  jarak  karena  kondisi  lapangan  di  Lapas perempuanKelas III  Kendari yang lumayan jauh yang masih  berbentuk  tanah  dan  licin yang  belum  sepenuhnya  jadi.  Oleh  karena  itu,  diupayakan  harus  ada  teman  yang mendampingi  Narapidana  hamil  sewaktu  di  jalan.  Sebelumnya  pembinaan  kepribadian untuk  Narapidana  dilaksankan  di  dalam  Blok,  sehingga  tidak  ada  batasan  untuk Narapidana yang yang hamil maupun yang pasca  melahirkan.
Adanya  beberapa  eksistensi  hambatan  atau  kendala  dari  segi  kesehatan  diatas dikarenakan adanya anggaran yang diperoleh pihak Lapas perempuan yang kurang untuk memenuhi  kebutuhan  Narapidana,  terutama  narapidana  dalam  keadaan  hamil  yang memang banyak memerlukan kebutuhan, serta beberapa fasilitas yang harus dilengkapi.
Upaya  Mengatasi  Terjadinya  kendala  atau  hambatan  dalam  Pemenuhan  hak-hak terhadap Narapidana  Wanita  Hamil  dan  pasca  melahirkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari.

## Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  Bapak Abdi Amin, S.H.selaku bidang Tata Usaha :
“tanggung  jawabnya  kita  memang  sebagai  petugas  Lapas perempuan Kelas  III  kendari untuk mencari dan menjalankan solusi untuk  mengatasi masalah, sehingga pembinaan di  Lapas  perempuan  tetap  berjalan  dengan  lancar  sekalipun  tidak  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Pemasyarakatan”.
Dari  Kendala  atau  hambatan  yang  ada  diLapas  perempuan  Kelas  III  Kendari  dalam melakukan  pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  hamil,  dan  pasca  mealahirkan  dapat dipastikan bahwa para petugas sudah menyediakan upaya dalam mengatasi adanya hambatan- hambatan tersebut. Karena sudah jadi tanggungjawab para petugas untuk mencari upaya dalam mengatasinya.  Dari  berbagai  hambatan yang  dihadapi  oleh  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan perempuanKelas  III  Kendari  dalam  melakukan  pemenuhan  hak-hak  terhadap  Narapidana wanita  hamil,dan  juga  pasca  melahirkan  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan, seperti:
1. Melakukan Kerja Sama dengan Berbagai Rumah Sakit
Jika terdapat narapidana wanita hamil yang ingin melakukan pemeriksaan kandungan atau  USG,  ataupun  Narapidana  yang  sudah  mengeluarkan  tanda-tanda  ingin melahirkan  seperti  air  ketuban  yang  sudah pecah  atau  tanda  lainnya,  dikarenakan fasilitas kesehatan di Lapas perempuanpada saat ini belum lengkap, maka pihak Lapas perempuanlangsung  membawa  Narapidana  ke  Rumah  Sakit  terdekat  yang  sudah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan(LPP) Kelas III  Kendari      Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama        selaku  bidang  Tata  Usaha, Rumah  Sakit  yang  sudah  bekerjasama  dengan  pihak  Lapas  perempuan  Kelas  III Kendari yaitu, Rumah  Sakit  Bhayangkara,  Rumah   Permata Bunda  dan  Rumah Sakit Batramas Kendari.
2. Mendatangkan Dokter dari Berbagai Rumah Sakit Lapas  perempuanKelas  III  Kendari yang  biasanya     mendatangkan pihak  Dokter dari luar  sebanyak  2(dua)  kali  dalam  sebulan  untuk  masuk  ke Lapas  guna  untuk  dapat melakukan  pemeriksaan  terhadap  Narapidana  yang  dalam  kondisi  kurang  sehat. Namun  selama  masa  Covid-19  pihak  Lapas  perempuantidak  lagi  memanggil  Dokter untuk masuk kedalam Lapas, jika terdapat Narapidana yang sakit atau ingin melahirkan maka  pihak  Lapas  perempuan  yang  mendatangi  Rumah  Sakit  guna  untuk  mematuhi portokol kesehatan.
3. Memberikan Makanan yang Cukup Gizi Upaya  selanjutnya  yang  dapat  mengatasai  adanya  hambatan  terhadap pembinaan Narapidana  wanita  hamil  berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak    Abdi Amin,S.H   selaku  Tata Usaha, yaitu memberikan makanan yang cukup gizi, karena di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  (LPP)  Kelas  III  Kendari  tidak  menyediakan makanan tambahan untuk  Narapidana wanita hamil maka petugas  Lapas perempuan telah menggantikan makanan tambahan dengan memberikan makanan yang cukup gizi dan  sesuai  dengan  kalori  kesehatan.  Sehingga  narapidana  beserta  kandungan  tetap sehat. Akan tetapi jika terdapat Narapidana wanita hamil yang membutuhkan, seperti kondisi  yang  kurang  baik  serta  sistem  kekebalan  tubuh  yang  menurun,  maka  pihak Lapas perempuanakan memberikan  makanan tambahan.
4.. Menyediakan Koperasi Sebagaimana hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan    Abdi Amin, SH, selaku bidang Tata  Usaha,  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan     Wanita(LPP)  Kelas  III  Kendari  telah menyediakan  koperasi  yang   menjual  berbagai  kebutuhan  Narapidana  guna  untuk mempermudah  Narapidana  dalam  memenuhi  kebutuhanannya.  Selain  itu,  koperasi Lapas perempuanjuga menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak yang ada  didalamnya, seperti  susu  atau  pempers  yang  merupakan  kebutuhan  pokok  dari  anak  tersebut.
Disanalah  narapidana  menemukan  kebutuhan-kebutuhan  anak  termasuk  makanan untuk  anak.  Karena  makanan  untuk  anak  ditanggung  sendiri  oleh  Ibunya.  Dengan disediakannya  koperasi  merupakan  cara  petugas  Lapas  dalam  mengatasi  adanya hambatan terhadap pembinaan Narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.
Menyediakan  Tempat  yang  Masih  Bergabung  dengan  Narapidana  Lain  Upaya  terakhir dalam  mengatasi  adanya  hambatan  berupa  tidak  disediakannya  tempat  khusus  bagi Narapidana  yang  hamil  beserta  anak  yang  dibawanya,petugas  Lapas  perempuanmemberikan tempat  tidur  untuk  mereka  yang  masih  bergabung  dengan  Narapidana  lainnya.karena kurangnya  dana  anggaran  untuk  pihak  Lapas  perempuanmenambah  kamar  khusus  bagi Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa, karenaLapas perempuanuntuk saat ini masih termasuk Lapas yang baru berdiri.Petugas LPP memperbolehkan anak untuk dibawa kedalam Lapas dan diberikan  tempat bersama Ibunya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1999  pasal  (20)  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan(LPP)  Kelas  III  Kendari,  Tidak  adanya  makanan tambahan,  Tidak  tersedianya  kamar  khusus  untuk  anak  dari  Narapidana,  Tidak  tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang  diperoleh  pihak  Lapas  perempuanuntuk  memenuhi  kebutuhan  Narapidana,  terutama Narapidana  dalam  keadaan  hamil  serta  kurangnya  fasilitas  yang  harus   dilengkapi oleh  pihak Lapas Perempuan.
Upaya untuk mengatasi adanya hambatan dalam Pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  (LPP)  Kelas  III  Kendari,  yaitu  :Melakukan kerjasama  dengan  berbagai  Rumah  Sakit,  Mendatangkan  Dokter  dari  berbagai  Rumah  Sakit, Memberikan makanan yang cukup gizi, Menyediakan koperasi dan  Menyediakan tempat yang masih  gabung  dengan  Narapidana.  Upaya  tersebut  yang  mempengaruhi  proses  pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil sehingga tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah pada mestinya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan    tersebut  dapat  penulis  simpulkan mengenai  adanya  pembinaan  terhadap  narapidana  wanita  hamil di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas III  Kendari, diantaranya sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  terkait  Pemenuhan  suatu  hak-hak    terhadap  Narapidana  wanita  hamil  pasca melahirkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan  Kelas  III  Kendari  tetap  disamakan dengan pembinaan  Narapidana  wanita  lain  pada  umumnya,  terdapat  dua  pembinaan  yang diterapkan di Lapas perempuanKelas III Kendari, yaitu Pembinaan terkait Kepribadian dan Pembinaan  Kemandirian.  Narapidana  wanita    hamil  pasca  melahirkan  mendapatkan  suatu keringanan  dari  pihak  Lapas  untuk  tidak  melakukan  pekerjaan  yang  berat-berat  seperti rutinitas  piket  kamar,  kegiatan  senam  disetiap  pada  jumat,  serta  gotong  royong  ataupun kegiatan  lain  yang  membahayakan  kondisi  kandungan  ataupun  Ibunya.  Dapat  dikatakan bahwa Pembinaan yang diberikan pihak Lapas perempuanterhadap Narapidana wanita yang hamil  sesuai  dengan  yang  penulis  teliti  saat  ini,  untuk  pemenuhan  hak-haknya  belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana.
2. Untuk  kendala  yang  terjadi  pada  proses  pelaksanaan  pembinaan  Yang  diberikan  terhadap narapidana wanita hamil pasca melahirkan  di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, diantaranya :Kurangnya sarana prasarana  dari  bidang  kesehatan,  Tidak tersedianya  Dokter  pribadi  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  perempuan    Kelas  III  Kendari Tidak  adanya  makanan  tambahan,  Tidak  tersedianya  kamar  khusus  untuk  anak  dari Narapidana,  Tidak  tersedianya  makanan  untuk  anak  Narapidana.  Terjadinya  hambatan tersebut  dikarenakan  kurangnya  dana  yang  diperoleh  pihak  Lapas  perempuanuntuk memenuhi  kebutuhan  Narapidana,  terutama  Narapidana  dalam  keadaan  hamil  serta kurangnya  fasilitas  yang  harus dilengkapi  oleh  pihak  Lapas  perempuandanUpaya  untuk mengatasi  adanya  hambatan  dalam  Pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  hamil  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan    Kelas  III  Kendari,  yaitu  :  melakukan  kerjasama dengan  berbagai  Rumah  Sakit,  mendatangkan  Dokter  dari  berbagai  Rumah  Sakit, memberikan  makanan  yang  cukup  gizi  ,  menyediakan  koperasi  dan  menyediakan  tempat yang  masih  gabung  dengan  narapidana.  Upaya  tersebut  yang  mempengaruhi  proses pembinaan terhadap narapidana wanita hamil sehingga tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  diatas,  maka  penulis  memberikan  saran sebagai berikut:
1. Pihak Lapas perempuan kelas III Kendari seharusnya lebih memperhatikan kondisi fasilitas yang  dibutuhan  terhadap  narapidana  wanita  yang  pasca  melahirkan  dan  hamil  terutama dalam  fasilitas  kesehatan,  karena  itu  yang  sangat  dibutuhkan  bagi  seorang  Narapidana wanita  hamil  maupun  yang  pasca  melahirkan.  Dan  memberikan  fasilitas  tempat  yang nyaman dan bersih untuk kesehatan Narapidana, serta menyediakan tempat khusus untuk Ibu  hamil  ketika  mengalami  permasalahan  kehamilan  dan  untuk anak dari Narapidana yang telah melahirkan.
2. Lapas  perempuan  seharusnya  lebih  berupaya  agar  dapat  memberikan  sosialisasi  kepada Narapidana untuk selalu beribadah secara individu, karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi wanita yang dalam keadaan mengandung dan pasca melahirkan.

## E. Referensi
Creswell. (2017). Research Design. California: Sage Publication Hendratno, E.  T.  (2014).  Kebijakan  Pemberian  Remisi Bagi  Koruptor,  Suatu  Telaah Kritis  Dari Perspektif  Sosiologi  Hukum. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 44 (4),  518. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.33 Kresnadari,  A.  (2013).  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Wanita Narapidana  Dalam  Keadaan  Hamil. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 6  No.
2 (9), 1689–1699.
Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (2), 313–318.
Lembaga  Pemasyarakatan,  D.  I.,  Tirsa,  O. :,  &  Ticoalu,  D.  G.  (2013). Perlindungan  Hukum  Pada Narapidana Wanita Hamil . II (2), 125–132.
Nasrudin,  K.  (2017).  Penegakan  Hukum  Secara  Terpadu  Terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran Minuman Keras. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (4), 933–942. Nasution, S. A., & Fauziah, N. (2020). Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang . 9 (Nomor 1), 15–21.
Pradana,  M.  A.,  &  Narotama,  U.  (2018).  Aspek  Hukum  Pemberian  Remisi  Pada  Lembaga Pemasyarakatan. E-Jurnal: Spirit Pro Patria , IV (2), 105–114.
Rahma  Putri,  D.  K.,  Laksmi  Dewi,  A.  A.  S.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Peran  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  Memenuhi  Hak  Narapidana  Wanita  Hamil  dan  Pasca  Melahirkan.
Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 550–554. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554
Sinilele, A. (2018). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Al Daulah : Jurnal Hukum
Pidana Dan Ketatanegaraan , 7 (2), 265. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7023 Supriyono, B. (2012). Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah . -------------- (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Susiana,  S.  (2017).  Perlindungan  Hak  Pekerja  Wanita  dalam  Perspektif  Feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 8 (2), 207–222.
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Yasin,  J.  (2015).  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara  dalam  batas-batas  tertentu  telah  difahami orang , akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan  kenegaraan  ,  maka  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya  seringkali terlupakan . Dalam. Hak Dan Kewajiban Warga Negara , 1–18.