https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMPROMOSIKAN BUSANA TRADISIONAL

## GOVERNMENT POLICIES PROMOTING TRADITIONAL CLOTHES
Ella Jayahuda Prasety * , Deny Yudo Wahyudi
Prodi S2 Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Kota Malang *Koresponden email: ellajaya80@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  pemerintah  dalam  mempromosikan  pemakaian  busana tradisional di Kota Malang sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Dalam konteks kebudayaan Kota Malang yang kaya  akan  budaya  dan  tradisi  lokal,  banyak  ragam  busana  tradisional  yang  menjadi  bagian  dari  identitas masyarakatnya. Sayangnya, kearifan lokal ini terancam punah akibat minimnya pengetahuan dan minat masyarakat dalam  mempertahankannya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  untuk  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  observasi  lapangan  di  MAN  2  Kota  Malang.  Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang melalui Perda No.78 tahun 2020 yang teramati di MAN 2 Kota Malang untuk mempromosikan pemakaian busana tradisional, tetapi masih terdapat kendala dalam pelestarian kearifan lokal, seperti kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya ada dari factor hukum, factor penegak hokum, faktor fasilitas hokum faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan   Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran  dan minat masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal melalui pemakaian busana tradisional.
Kata kunci : Implementasi, pakaian tradisional, kearifan lokal

## ABSTRACT
This study aims to analyze government policies in promoting the use of traditional clothing in Malang City as an effort to preserve local wisdom. In the cultural context of Malang City which is rich in local culture and traditions, many kinds of traditional clothing are part of the identity of the people. Unfortunately, this local wisdom is threatened with extinction due to the lack of knowledge and public interest in maintaining it. Therefore, this research was conducted using a qualitative descriptive method to collect data through interviews and field observations at MAN 2  Malang City. The results showed that there were efforts made by the Malang City government through Regional Regulation No. 78 of 2020 which was observed at MAN 2 Malang City to promote the use of traditional clothing, but there were still obstacles in preserving local wisdom, such as a lack of public knowledge and interest. The factors that influence it  are  legal  factors,  law  enforcement  factors,  legal  facilities  factors,  community  factors,  and  cultural  factors. Therefore, further efforts are needed to increase public awareness and interest in preserving local wisdom through the use of traditional clothing.
Keywords: Implementation, traditional dress, local wisdom

## PENDAHULUAN
Kota Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Di kota  ini,  terdapat  berbagai  macam  kebudayaan yang  telah  melekat  pada  masyarakatnya,  salah satunya  adalah  busana  tradisional.  Meskipun  saat ini banyak orang lebih memilih untuk mengenakan busana modern (Khairi & Adibrata, 2020), namun busana  tradisional  masih  dipertahankan  oleh  se- bagian  masyarakat  di  Kota  Malang  sebagai  iden- titas budaya mereka.
Pelestarian  busana  tradisional  di  Kota  Ma- lang tidaklah mudah. Kondisi tersebut disebabkan oleh  berbagai  faktor,  seperti  yang  digambarkan penelitian (Santoso et al., 2019); antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan  busana  tradisional,  dan  kurang-
nya perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait terhadap pelestarian busana tradisional.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  perlu adanya  kebijakan  yang  mendorong  penggunaan busana  tradisional  di  Kota  Malang,  khususnya  di Kota  Malang  keluarnya  Perda  No.  78 tahun 2020 dapat  dimaknai  sebagai  upaya  mengarah  ke penggunaan busana tradisional ke arah yang lebih positif.  Kebijakan  tersebut akan membantu  dalam melestarikan  busana  tradisional  yang  merupakan bagian  dari  warisan  budaya  yang  berharga (Djuwita,  2019).  Penggunaan  busana  tradisional juga  dapat  meningkatkan  rasa  nasionalisme  dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia.
Selain  itu,  dengan  adanya  kebijakan  peng- gunaan  busana  tradisional  di  Kota  Malang,  dapat meningkatkan  nilai  ekonomi  lokal  (Pattipeilohy,
2013).  Dengan  semakin  banyaknya  masyarakat yang  mengenakan  busana  tradisional,  maka  akan meningkatkan permintaan akan busana tradisional, sehingga  akan  mendorong  perkembangan  industri kreatif  di  bidang  busana  tradisional  di  Kota  Ma- lang.
Kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota  Malang  juga  dapat  menjadi  media  untuk memperkenalkan  kekayaan  budaya  Indonesia  ke- pada  masyarakat  lokal  dan  wisatawan.  Dengan semakin seringnya masyarakat mengenakan busana tradisional, maka akan meningkatkan pemahaman dan  kecintaan  mereka  terhadap  kebudayaan  In- donesia.  Implementasi  kebijakan  penggunaan  bu- sana  tradisional  di  Kota  Malang,  perlu  adanya dukungan  dari  masyarakat  dan  berbagai  pihak terkait,  seperti  desainer  busana,  produsen  busana, dan  para  pelaku  industri  kreatif.  Selain  itu,  juga perlu  adanya  regulasi  yang  jelas  dan  tersedia sumber daya yang memadai dalam pengembangan industri busana tradisional.
Upaya mendorong penggunaan busana tradi- sional  di  Kota  Malang,  dapat  dilakukan  berbagai kegiatan,  seperti  pameran  busana,  pelatihan  pem- buatan busana tradisional, dan perlombaan busana tradisional.  Kegiatan  tersebut  akan  membantu meningkatkan  minat  dan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  melestarikan  busana  tradisional. Penelitian  ini  melakukan  studi  tentang  kebijakan penggunaan  busana  tradisional  di  Kota  Malang, dan  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dapat  mem- bantu  dalam  pelestarian  kearifan  lokal.  Dalam penelitian  ini,  akan  dilakukan  analisis  terhadap peran masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam implementasi kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota Malang.

## METODE
Untuk mempermudah penulis dalam meng- umpulkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini  maka  tipe  penelitian  yang  akan  digunakan adalah  penelitian  survey  (Zhang  et  al.,  2017). Penelitian  dilaksanakan  di  MAN  2  Kota  Malang mulai bulan Oktober 2022 hingga November 2022. Subjek  penelitiannya  adalah  seluruh  Warga  se- kolah  MAN  2  Kota  Malang.  Objek  penelitian  ini adalah persepsi Warga sekolah terhadap penerapan aturan  berpakaian  busana  adat  oleh  pemerintah Kota  Malang.  Alasan  dipilihnya  MAN  2  Kota Malang tersebut dikarenakan sekolah tersebut telah menerapkan  aturan  tersebut  sejak  pertama  kali diumumkan  oleh  Walikota  Malang  di  tahun  2020
silam.  Sedangkan  alasan  lain  pemilihan  MAN  2 Kota Malang dikarenakan secara geolokasi MAN 2 Kota  Malang  berada  di  lingkungan  dekat  dengan kampus  dan  juga  di  lingkungan  Kemenag  sudah lazim terkait dukungan dengan aturan tersebut.
Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data yang  bersifat  kuantitatif  dan  data  yang  bersifat kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  di- dapatkan  melalui  dua  sumber  data,  yaitu:  Data primer  merupakan  data  yang  berasal  dari  sumber asli  atau  pertama.  Data  sekunder  adalah  sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data  (Sugiyono, 2017). Data sekunder ini  merupakan  data  yang  sifatnya  mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan  bahan  bacaan  yang  berkaitan  dengan  imple- mentasi  penerapan  aturan  berpakaian  busana  adat di MAN 2 Kota Malang.
Validitas mengandung dua bagian yaitu bah- wa instrument pengukuran adalah mengukur secara actual  konsep  dalam  pertanyaan  dan  bukan beberapa  konsep  lainnya,  serta  bahwa  konsep  itu dapat  diukur  secara  akurat.  Oleh  karena  itu  suatu instrumen  pengukur  bisa  dikatakan  valid  jika mengukur  apa  yang  hendak  diukur  dan  mampu mengungkap data tentang karakteristik gejala yang diteliti secara tepat (Creswell, 2009).
Gambar  1 .  Kerangka  berpikir  sebagai  landasan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis  akan  menyajikan  data-data  yang  di- peroleh  dari  hasil  penelitian  dari  responden,  yaitu dari pegawai MAN 2 Kota Malang, untuk memberi tanggapan  tentang  Implementasi  Perda  No.  78 Tahun 2020 tentang pemakaian busana tradisional di  lingkungan  pendidikan,  Pegawai  Negeri  Sipil, Swasta/Badan  Usaha  Milik  Daerah  di  lingkungan MAN 2 Kota Malang Tahun 2020.
Peraturan Daerah Kota Malang
Implementasi Kebijakan Pemakaian Busana
Penarikan Kesimpulan
Tabel  1 .  Distribusi  Responden  Berdasarkan  Tingkat Umur No Kelompok Umur Jumlah Persentase 1 25-34 17 27 2 35-44 23 37 3 45 keatas 22 35 Jumlah 62 100
Pada  tabel  1,  menggambarkan  bahwa,  rata- rata respoden sudah relatif dewasa, karena dari 62 orang  yang  dijadikan  responden,  sebanyak  23 orang  atau  37%  berumur  antara  35-44  tahun, sebanyak 22 orang atau 35% berumur 34-43 tahun keatas dan sebanyak 17 orang atau 27% responden berumur antara 25-34 tahun. Maka dari gambaran data umur yang di peroleh dari responden tersebut, sebagian  besar  responden  berumur  antara  35-44 tahun sebanyak sebanyak 23 orang atau 37%, maka dapat  disimpulkan  tingkat  kepercayaan  data  yang diperoleh dapat dipercaya.
Pada data tabel 2 dibawah,  terlihat gambaran tingkat  pendidikan  responden  dari  62  orang  res- ponden sebanyak 25 orang atau 40% berpendidikan Akademi,  sebanyak  14  orang  atau  23%  ber- pendidikan  S1  dan  12  orang  atau  19%  berpen- didikan  SMA  sederajat  serta  sebanyak  11  orang atau 18% responden berpendidikan S2.
Tabel  2 .  Distribusi  Responden  Berdasarkan  Tingkat
Pendidikan No Kelompok Umur Jumlah Persentase 1 SMA 12 19 2 Akademi 25 40 3 S1 14 23 4 S2 11 18 Jumlah 62 100
Selanjutnya setelah paparan dua tabel diatas sesuai  dengan  yang  sudah  peneliti  tulis  tujuan penelitian  ini  penulis  ingin  mengetahui  Imple- mentasi Perda No. 78 Tahun 2020 Di MAN 2 Kota Malang  Tahun  2022,  sehingga  terlihat  bagaimana sebenarnya  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  di  ka- langan pegawai di lingkungan dinas Kota Malang.

## Komunikasi
Komunikasi adalah konsistensi atau kesera- gaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu  diko- munikasikan  sehingga  implementor  mengetahui secara  tepat  ukuran  maupun  tujuan  kebijakan (Habibie,  2019),  itu  salah  satunya  pemakaian  bu- sana adat di kota Malang. Ada tiga indikator yang dapat  digunakan  dalam  mengukur  keberhasilan aspek  komunikasi  ini:  1)  Transmisi,  2)  Kejelasan informasi, 3) Konsistensi informasi.
Tabel  3 .  Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Komunikasi di MAN 2 Kota Malang
Tahun 2022 No Indikator Skala Total SB B C KB  SKB 1 Transmisi 55 48 75 28 0 206 2 Kejelasan Informasi 135 60 36 16 0 247 3 Konsistensi 35 20 24 64 10 153 Total 606 Kategori Cukup Baik
Berdasarkan rekapitulasi tanggapan respon- den  terhadap  implementasi  Perda  No.  78  Tahun 2020  pada  indikator  komunikasi  di  MAN  2  Kota Malang,  diperoleh  jumlah  skor  sebesar  606. Berdasarkan  interval  skor  penelitian  berada  pada rentang  644,9–843,2,  yaitu  termasuk  cukup  baik. Hal  ini  disebabkan  pada  indikator  komunikasi aspek  sosialisai  belum  terlakana  dengan  baik, karena  pada  transmisi  Perda  No.78  Tahun  2020 tidak dapat dipahami secara langsung oleh pegawai MAN  2  Kota  Malang  dikarenakan  kejelasan informasi yang disampaikan belum akurat sehingga konsistensi  pelaksanaan  implementasi  Perda  No. 78  Tahun  2020  di  MAN  2  Kota  Malang  Tahun 2022 tidak sesuai dengan prinsp perda yaitu prinsip busana  tradisional  yang  bercirikan  sub  kultur  di Malang Raya.
Gambar 1 . Dokumentasi Busana yang dipakai di MAN 2 Kota Malang

## Sumberdaya
Perintah-perintah  implementasi  mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika  para  pelaksana  kekurangan  sumber-sumber yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan,  maka  implementasi  ini  pun  cenderung tidak  efektif.  Dengan  demikian,  sumber-sumber dapat  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  melak- sanakan  kebijakan  publik.  Sumber-sumber  yang penting  meliputi  staff  yang  memadai  serta  ke-
ahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tu- gas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang  diperlukan  (Sahli,  2021),  untuk  menterje- mahkan  usul-usul  di  atas  kertas  guna  pelaksakan pelayanan publik. Untuk melihat bagaimana sum- berdaya implementor dalam melaksanakan imple- mentasi Perda No. 78 Tahun 2020 di MAN 2 Kota Malang,  dapat  diketahui  berdasarkan  tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel  4 .  Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Sumberdaya di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022
Berdasarkan rekapitulasi tanggapan respon- den  terhadap  implementasi  Perda  No.  78  Tahun 2020  pada  indikator  sumberdaya  di  MAN  2  Kota Malang Tahun 2022, diperoleh jumlah skor sebesar 904.  Berdasarkan  interval  skor  penelitian  berada pada  rentang  843,3–1041,6,  yaitu  termasuk  baik. Hal  ini  disebabkan  pada  indikator  sumberdaya aspek  wewenang  belum  terlaksana  dengan  baik, karena kurangnya sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan pemakaian busana melayu meliputi :  staff,  informasi,  wewenang  dan  fasilitas  masih bersifat rangkap dengan kegiatan lain yang ada di fasilitas  tersebut.  Implementasi  Perda  No.  78  Ta- hun  2020 bisa  terpenuhi  seperti  kantor,  peralatan, serta  dana  yang  mencukupi  karena  tanpa  fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

## Disposisi
Untuk melihat bagaimana komitmen imple- mentor  dalam  melaksanakan  pemakaian  busana tradisional di Kota Malang berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  5 .  Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Disposisi di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022
Berdasarkan rekapitulasi tanggapan respon- den  terhadap  implementasi  Perda  No.  78  Tahun 2020  pada  indikator  disposisi  di  kantor  MAN  2
Kota Malang 2022, diperoleh jumlah skor sebesar 693.  Berdasarkan  interval  skor  penelitian  berada pada  rentang  632,5–  781,2,  yaitu  termasuk  baik. Hal  ini  terlihat  dukungan  dari  pimpinan  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  program  dapat  men- capai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan  pimpinan  ini  adalah  menempatkan kebijakan  menjadi  prioritas  program,  penempatan pelaksana  dengan  orangorang  yang  mendukung program,  memperhatikan  keseimbangan  daerah, agama,  suku,  jenis  kelamin  dan  karakteristik  de- mografi yang lain.

## Stuktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan ya- ng  paling  sering  bahkan  secara  keseluruhan  men- jadi  pelaksana  kebijakan.  Birokrasi  baik  secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk orga- nisasi  untuk  kesepakatan  kolektif,  dalam  rangka memecahkan  masalah-masalah  sosial  dalam  kehi- dupan modern.  Mereka  tidak  hanya  berada  dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam or-ganisasi- organsiasi  swasta  yang  lain  bahkan  di  institusi- institusi  pendidikan  dan  kadang  kala  satu  sistem birokrasi  sengaja  diciptakan  untuk  men-jalankan suatu  kebijakan  tertentu  (Afrizal  &  Nasution, 2019). Untuk melihat bagaimana struktur birokrasi kebijakan  pemakaian  busana  tradisional  di  kota Malang  berdasarkan  tanggapan  responden  dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel  6 .  Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Struktur Birokrasidi MAN 2 Kota Malang Tahun 2022
Berdasarkan rekapitulasi tanggapan respon- den  terhadap  implementasi  Perda  No.  78  Tahun 2020  di  MAN  2  Kota  Malang  Tahun  2022  pada indikator  disposisi,  diperoleh  jumlah  skor  sebesar 485.  Berdasarkan  interval  skor  penelitian  berada pada  rentang  421,7–  520,6,  yaitu  termasuk  baik. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering  bahkan  secara  keseluruhan  menjadi  pelak- sana  kebijakan,  baik  itu  struktur  pemerintah  dan juga  organisasi-organisasi  swasta,  karena  struktur organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  ter- hadap implementasi kebijakan tersebut.
No Indikator Skala Total SB B C KB SKB 1 Staff 135 60 33 18 0 246 2 3 Informasi Wewenang 65 60 44 60 78 72 14 22 5 0 206 214 3 Konsistensi 110 72 36 20 0 238 Total 904 Kategori Baik No Indikator Skala Total SB B C KB SKB 1 Komitmen 70 44 78 22 0 214 2 3 Kejujuran Sifat Demokratis 135 110 48 80 30 45 16 10 5 0 234 245 Total 693 Kategori Baik No Indikator Skala Total SB B C KB SKB 1 Prosedur 60 40 96 16 0 212 2 Tanggung Jawab 17 5 68 30 0 0 273 Total 485 Kategori Baik
Berdasarkan dari hasil observasi dan wawan- cara penulis kepada masyarakat MAN 2 Kota Ma- lang  yang  menghasilkan  bahwa  masih  terdapat masyarakat  baik  yang  bekerja  di  lembaga  peme- rintahan maupun    yang bekerja  di  lembaga swasta yang  masih  belum melaksanakan  Peraturan  Wali- kota Tentang Hari Penggunaan Busana Adat.  Mas- yarakat  yang  bekerja  di  lembaga  pemerintahan maupun  di  lembaga  swasta  masih  ada yang  tidak menggunakan  busana  adat pada hari tertentu.
Efektivitas Peraturan Walikota Tentang  Ha- ri  Penggunaan Busana  Adat  dapat  dikatakan  be- lum efektif dilaksanakan di wilayah pemerintahan kota  Malang  Hal  ini  disebabkan  masih  ada  seba- gian  besar  masyarakat  yang  belum  menerapkan Peraturan Walikota Malang  ini  di  lingkungan pe- merintah   maupun   swasta. Apabila diuraikan ber- dasarkan faktor-faktor yang   menjadi   tolak  ukur efektivitas hukum  yang  diuraikan  oleh  (Soekanto dalam  Susantinah,  2020),  dapat  dilihat  sebagai berikut:

## Faktor hukum
Hal  ini  menunjukan  pelaksanaan  Peraturan Walikota tentang Hari   Penggunaan   Busana   Adat apabila  dilihat  dari  faktor  hukumnya bahwa  pada setiap lembaga yang ada di Pemerintahan di wila- yah  Kota  Malang  sama-sama  mengacu  pada Peraturan Walikota tersebut sudah berjalan  dengan baik,  namun  beberapa  lembaga  belum  memiliki peraturan    tertulis    dari    masing-masing  lembaga terkait  dengan  hari  penggunaan  busana  adat  pada hari-hari tertentu.

## Faktor penegak hukum
Berdasarkan pada wawancara  dengan Wakil Kepala  Sekolah  bidang  Humas,  MAN  2  Kota Malang  menghasilkan  bahwa  tidak  ada  peraturan tertulis yang dikeluarkan dari instansi MAN 2 Kota Malang  yang  mengatur  penggunaan  busana  adat pada  hari-hari  tertentu.  Pelaksanan  penggunaan busana adat dilakukan berdasarkan Peraturan Wa- likota  Malang. Disamping  itu, di kantor  MAN 2 Kota Malang  tidak  terdapat peraturan tertulis yang mengatur  sanksi  bagi  pegawai  yang  tidak  meng- gunakan busana adat pada hari yang telah  ditentu- kan. Sejauh ini yang ditemukan hanya apabila ada yang  tidak  menggunakan  busana  adat  pada  hari yang  ditentukan  maka  akan  mendapat  sanksi  be- rupa teguran.

## Faktor sarana
Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum merupakan salah   satu   faktor yang   sangat penting untuk melihat efektif tidaknya suatu hukum diber- lakukan  di  dalam  masyarakat  (Herlina,  2017). Dalam pelaksanaan  peraturan Walikota  ini,  sarana dan  fasilitas yang dibutuhkan  sangat mudah  untuk ditemui.  Kota  Malang  memiliki  salah  satu  pasar Besar yang disana termasuk penyedia busana adat terlengkap  di  wilayah  Jawa  Timur.  Berdasarkan daripada hal tersebut maka dari  faktor  sarana  atau fasilitas    hukum  peraturan  sudah  terbilang  efektif untuk diterapkan di dalam masyarakat.

## Faktor masyarakat
Efektivitas hukum juga bergantung pada ke- mauan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  (Yudho &  Tjandrasari,  2017).  Berdasarkan  hasil    wawan- cara    dengan  karyawan  di  MAN  2  Kota  Malang, menyampaikan bahwa seungguhnya Peraturan Wa- likota   ini   efektif   untuk   diterapkan, namun  kem- bali ke  individu  masing-masing  ditambah  dengan tidak  adanya  peraturan  yang  tegas  menjadikan peraturan  ini  tidak  dilaksanakan  dengan  baik, khusunya  selama  masa  pasca pandemi ini, waktu kerja  di  kantor  yang  Panjang  menjadikan    keba- nyakan  pegawai  tidak menggunakan busana  adat pada hari yang telah ditentukan.
Hal  ini  Kembali  dipertegas  dengan  hasil wawancara  terhadap  guru  MAN  2  Kota  Malang, yang  menyatakan  bahwa penggunaan busana adat pada  hari-hari  tertentu    sangat    menyulitkan  guru untuk  mengajar. Berdasarkan daripada hal tersebut maka  dari  factor  masyarakat,  peraturan  ini  belum efektif untuk dilaksanakan karena masih rendahnya kesadaran  hukum  dari  masyarakat  untuk  melak- sanakan  peraturan  ini  dan  mencapai  tujuan  yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

## Faktor kebudayaan
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan beberapa narasumber, masih terdapata pegawai di lingkungan ASN Kota Malang yang tidak menerap- kan  peraturan  Walikota.  Oleh  karena  itu,  dilihat dari factor kebudayaan, peraturan ini belum efektif untuk dilaksanakan karena masih rendahnya kesa- daran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan peraturan  ini  (Sulistyani  et  al.,  2020),  sehingga belum  ada  kebiasaan  yang  dilaksanakan  dalam penggunaan  busana  adat  pada  hari-hari  tertentu sebagai  kebudayaan  masyarakat.  Sehingga  dapat dikatakan, dari faktor kebudayaan pelaksanaan pe- raturan Walikota ini dapat dikatakan belum efektif.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota Malang telah menerapkan peraturan mengenai penggunaan busana tradisional di  lingkungan  pemerintahan.  Hal  ini  juga  ber- dampak  pada  lingkungan  sekolah,  termasuk  di MAN 2 Kota Malang. Responden dalam penelitian mengetahui  pentingnya  penggunaan  busana  tra- disional,  namun  masih  terdapat  hambatan  dalam implementasi  peraturan,  seperti  ketiadaan  sanksi tegas  terhadap  pelanggar.  Dari  hasil  penelitian, implementasi  kebijakan  pemakaian  busana  tradi- sional  di  kota  Malang  masih  perlu  diperbaiki  dan ditingkatkan lagi, terutama sebagai upaya menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
Di  era  reformasi,  pilar  demokrasi  semakin kokoh dan memungkinkan partisipasi warga mas- yarakat dalam pengawasan sosial terhadap kebija- kan  pemerintah,  termasuk  kebijakan  pemakaian busana tradisional. Apabila hal ini dikembangkan, maka dapat menjadi alat kontrol yang efektif dalam menegakkan  tertib  sosial  di  masyarakat  (Aziz, 2020),  terutama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pe- makaian busana tradisional yang lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdillah, A. (2007). Hibriditas Pertemuan Budaya Jawa  Arek .  Surabaya:  FBS  Universitas Negeri Surabaya.
Afrizal,  A.,  &  Nasution,  M.  S.  (2019).  Peran Kelembagaan  dalam  Pengelolaan  Berkelanjutan Danau Bakuok. Jurnal Kebijakan Publik , 10 (2).
Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.10.2.P.91-96
Aziz,  M.  H.  (2020).  Konglomerasi  Media  Antara
Konvergensi Media Dan Kebebasan Berpendapat. Jurnal Ilmu Komunikasi , 16 (3). Https://Doi.Org/10.31315/Jik.V16i3.3203
Creswell,  J.  W.  (2009).  Research  Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods  Approaches.  In Sage  Publications .
Https://Doi.Org/10.2307/1523157
Djuwita,  A.  (2019).  Pelestarian  Budaya  Sunda Melalui  Program  Rebo  Nyunda  Di  Kota
Bandung. Jurnal Inovasi , 13 (2). Https://Doi.Org/10.33557/Jurnalinovasi.V13i 2.614
Habibie,  D.  K.  (2019).  Citizen-Centric  E-
Government Pelayanan Publik. Jurnal Kebijakan Publik , 10 (1).
Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.10.1.P.1-8
Herlina,  N.  (2017).  Permasalahan  Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 3 (2). Https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V3i2.93
Khairi, N. F., & Adibrata, J. A. (2020). Agro-Based Smart  City  Kota  Batu:  Implementasi  Dan Tantangan. Jurnal  Kebijakan  Publik , 11 (2).
Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.11.2.P.55-62 Murtanti  Putri,  D.,  Jamilah  Mihardja,  E.,  & Mulyasari Agustini, P. (2020). Pendampingan Remaja  dalam  Penggunaan  Media  Sosial Instagram sebagai Pelestarian Budaya.
Indonesian Journal Of Social Responsibility , 1 (02). Https://Doi.Org/10.36782/Ijsr.V1i02.13 Pattipeilohy,  M.  (2013).  Busana  Tradisional Daerah  Maluku  Dan  Masa  Depanya. Jurnal Penelitian , 7 (5).
Sahli,  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pariwisata  Halal  Menuju  Ekosistem  Wisata Ramah  Muslim. Jurnal  Kebijakan  Publik ,
12 (2),
81–86. Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/Jk
p/Article/View/7934
Santoso, R. E., Widyastuti, T., Sakuntalawati, L. R.
D.,  Josef,  A.  I.,  &  Affanti,  T.  B.  (2019). Perubahan Nilai dan Filosofi Busana Kebaya di  Jawa  Tengah. Brikolase :  Jurnal  Kajian Teori,  Praktik  dan  Wacana  Seni  Budaya Rupa , 11 (1).
Https://Doi.Org/10.33153/Brikolase.V11i1.2 479
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Alfabeta.
Sulistyani,  A.,  Sidiql,  R.  S.  S.,  &  Yesicha,  C. (2020). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  Adat.
Jurnal Kebijakan Publik , 11 (1). Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.11.1.P.39-46
Susantinah,  S.  (2020).  Efektifitas  Hukuman Disiplin  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang Melanggar  Disiplin  Di  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kediri. Mizan:  Jurnal  Ilmu
Hukum ,
9 (1).
Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V9i1.1056 Yudho,  W.,  &  Tjandrasari,  H.  (2017).  Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan ,
17 (1).
Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol17.No1.12 27
Zhang, X. C., Kuchinke, L., Woud, M. L., Velten, J.,  &  Margraf,  J.  (2017).  Survey  Method Matters:  Online/Offline  Questionnaires  And Face-To-Face  Or  Telephone  Interviews Differ. Computers  In  Human  Behavior , 71 . Https://Doi.Org/10.1016/J.Chb.2017.02.006
Zulkarnaini,  Z.,  Sujianto,  S.,  Wawan,  W.,  & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable  Peatland  Management. Jurnal Kebijakan Publik , 13(4), 420-424.