Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta
Shafrida shafrida00@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  regulations  governing  legal  relationships  and agreements between  gojek  drivers and PT. Paket Global  Semesta  is based on  the laws  and regulations in Indonesia. The legal relationship that occurs between the Gojek driver and PT. Paket  Global Semesta is a partnership relationship based on Regulations of Government of The Republic of Indonesia Number 20 of  2008. This research is normative research, which is the type of research conducted by analyzing, studying, and interpreting the applicable legal rules and reviewing and analyzing the laws and regulations. From the results of the study it can be concluded that the regulations governing the partnership relationship with the profit- sharing  pattern  between  gojek  drivers  and  PT.  Paket  Global  Semesta  can  be  seen  in Regulations  of  Government  of  The  Republik  of  Indonesia  Number  20  of    2008  and  the implementation of the partnership must have equality between the two parties. However, the agreement  made  for  both  parties  has  not  found  a  balance  for  both  parties  and  there  are policy changes that are detrimental to drivers. Therefore, special arrangements are needed to  regulate  guidelines  in  making  partnership  agreements  between  drivers  and  online transportation service application providers.
Keywords: law agreement; gojek drivers;

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  hubungan  hukum  dan  perjanjian  antara  pengemudi  gojek dengan PT. Paket Global Semesta  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi Gojek dengan PT. Paket  Global  Semesta  merupakan  hubungan  kemitraan  berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisis,  mempelajari,  dan menginterpretasikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  mengkaji  dan menganalisis  hukum  dan  peraturan.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa peraturan yang mengatur hubungan kemitraan dengan pola bagi hasil antara pengemudi gojek  dengan  PT.  Paket  Global  Semesta  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  dan  pelaksanaan  kemitraan  harus  memiliki  kesetaraan  antara  kedua  belah pihak.  Namun  kesepakatan  yang  dibuat  kedua  belah  pihak  belum  menemukan keseimbangan bagi kedua belah pihak dan terdapat perubahan kebijakan yang merugikan pengemudi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengaturan  khusus  untuk  mengatur  pedoman dalam  membuat  perjanjian  kemitraan  antara  pengemudi  dan  penyedia  aplikasi  layanan transportasi online.
Kata Kunci: hukum perjanjian; driver gojek;
Volume 3 Nomor 3  Oktober 2022     Halaman 487 – 503
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. PENDAHULUAN
Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, mendorong para pelaku usaha untuk  menyediakan  jasa-jasanya  secara  cepat  dan  mudah  dijangkau  oleh  target konsumennya.  Munculnya  teknologi  ini  dapat  mengubah  kebiasaan  masyarakat  dan peradapan  manusia  dalam  skala  global.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini mengarah  pada  konvergensi  yang  memudahkan  aktifitas  manusia  sebagai  pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi itu sendiri. 1
Inovasi  dalam  jasa  transportasi  yang  berkembang  saat  ini  disebut  dengan  jasa transportasi  online,  dimana  para  konsumen  dapat  mengakses  jasa  transportasi  online tersebut  dengan  menggunakan  aplikasi  yang  telah  diunduh  pada  ponsel-nya.  Dalam perkembangannya,  penyedia  jasa  transportasi  online  ini  tidak  hanya  sebatas  mengantar atau  menjemput  penumpang  saja,  tetapi  juga  mencakup  jasa  pemesanan  pengantaran makanan,  jasa  pengiriman  barang,  jasa  pindah  rumah,  dan  jasa  lainnya.  Sehingga  hal tersebut  menarik  perhatian  masyarakat,  karena  kemudahan  akses  dan  jasa-jasa  yang disediakan.
Gojek  merupakan  pelopor  jasa  transportasi  online  di  Indonesia  yang  semakin berkembang  dengan  mulai  merintis  aplikasi  tersebut  pada  ponsel  terkhususnya  ponsel android dan ios. Gojek didirikan pada tahun 2010 yang memulai operasi di Jakarta dengan sistem  call  center.  Untuk  memudahkan  bagi  driver  dan  penumpang  dalam  melakukan transaksi,  maka  pada  tahun  2015  diluncurkan  suatu  aplikasi  dan  saat  ini  layanan  pada aplikasi tersebut telah tersedia di 50 (lima  puluh) kota di Indonesia. Layanan pada fitur aplikasi  gojek  ini  tersedia  bagi  penumpang  untuk  ojek  online  (go  ride),  taksi  online  (go car), pengantaran barang (go box), resto online (go food), dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Gojek ini sendiri dikelola oleh suatu perusahaan yaitu PT. Paket Global Semesta. Layanan gojek dalam melaksanakan bisnisnya melakukan suatu kerja sama dengan para  driver  (pengemudi)  yang  berpengalaman.  Kerja  sama  ini  digunakan  untuk menghubungkan  penyedia  jasa  dan  pengguna  jasa  dengan  dimana  dan  kapan  saja. Hubungan kerja sama tersebut tertuang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta sebagai mitra kerja.
Perjanjian  merupakan  pilar  penting  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnis.  Hukum perjanjian ini mengatur segala kegiatan dan ketentuan serta peraturan agar bisnis dapat berjalan  dengan  lancar,  tertib,  dan  aman  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  oleh kegiatan bisnis tersebut.
1 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2004), hlm. 1.
Pada  dasarnya,  sebelum  para  pihak  mencapai  kesepakatan  mengenai  hal-hal tersebut,  salah  satu  atau  lebih  para  pihak  dalam  perjanjian  terlebih  dahulu  akan menyampaikan suatu bentuk pernyataan tentang apa yang diinginkan para pihak dengan segala  kemungkinan  syarat  dan  ketentuan  yang  diizinkan  oleh  undang-undang  untuk disepakati, dimana hal ini dinamakan dengan penawaran. 2
Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Paket Global Semesta untuk para mitra nya  disebut  dengan  Perjanjian/Kontrak  Baku.  Kontrak  baku  adalah  kontrak  yang klausulnya  telah  ditetapkan  atau  dirancang  oleh  salah  satu  pihak.  Penggunaan  kontrak baku dalam kontrak yang umumnya dibuat oleh pihak-pihak yang membuat kontrak yang sama  dengan  pihak  lain,  yang  berdasarkan  Pasal  1338  KUH  Perdata  bahwa  semua perjanjian  yang  dibuat  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.
Seperti  tertuang  di  dalam  perjanjian  kerja  sama  kemitraan  gojek  yang menyebutkan:
“PGS  atas  dasar  pertimbangannya  sendiri,  dapat  mengubah  atau  menambahkan ketentuan  perjanjian  ini  dan  dapat  menginformasikan  perubahan  terhadap persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas perjanjian ini atau persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media  komunikasi  lain  yang  dipilih  oleh  PGS  yang  dapat  mencakup  perubahan atau  penambahan  kebijakan  yang  sudah  dalam  perjanjian  ini  atau  persyaratan atau  syarat  dan  ketentuan  tambahan.  Mitra  menyetujui  bahwa  akses  atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas aplikasi maupun kelanjutan kerjasama mitra  setelah  tanggal  pengumuman  atas  perubahan  persyaratan  akan  diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan”.
Kebebasan  bagi  PT.  Paket  Global  Semesta  dalam  menambahkan  atau  mengubah ketentuan di dalam perjanjian tersebut akan sangat ideal jika dapat menguntungkan bagi Mitra/driver  itu  sendiri,  akan  tetapi  dapat  menimbulkan  masalah  jika  terjadinya perubahan  yang  tidak  menguntungkan.  Seperti  halnya  terjadi  mogok  kerja  terhadap ratusan  pengemudi  gojek  pada  tanggal  8  hingga  10  Juni  2021.  Aksi  itu  dipicu  turunnya insentif pengemudi  untuk layanan GoSend Sameday Delivery. Besaran skema insentif ini lebih rendah ketimbang sebelumnya seperti diuraikan dalam tabel berikut:
Insentif lama di Jabodetabek Insentif baru di Jabodetabek Menyelesaikan 5 pengantaran : Rp. 10.000 Pengantaran 1-9 dapat Rp. 1.000/pengantaran
2 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95.
Menyelesaikan 8 pengantaran : Rp. 30.000 Pengantaran 10-14 dapat Rp. 2.000/pengantaran Menyelesaikan 10 pengantaran : Rp. 45.000 Pengantaran lebih dari 15 dapat Rp. 2.500/pengantaran
Menyelesaikan 13 pengantaran : Rp. 60.000
Menyelesaikan 15 pengantaran : Rp. 100.000
Sumber : https://oto.detik.com/berita/d-5596628/ini-yang-buat-driver-ojol-geram-dengan- penyesuaian-insentif-ala-gojek/amp .
Contoh  lainnya  pada  tanggal  24  Maret  2022,  ratusan driver gojek  menggeruduk kantor  Gojek  di  Jalan  Imogiri  Timur,  Giwangan,  Umbulharjo,  Kota  Yogyakarta.  Adapun tuntutan yang hendak mereka sampaikan berdasarkan keterangan dari Ketua Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta,  Handriyanto  mengatakan,  kedatangan  massa  kali  ini  guna mendesak pihak aplikator (PT. Paket Global Semesta) untuk mengubah tariff yakni tariff net atau bersih yang diterima pengemudi selaku mitra. 3
Handriyanto  menguraikan,  tarif  yang  dibayar customer sekitar  Rp.  8.000,.  dan pengemudi  menerima  sekitar  Rp.  7.200,.  dari  sekali  trip  sesuai  dengan  perjanjian kemitraan  dimana  potongan  terhadap  mitra  sebesar  20%,  akan  tetapi  kini  terjadi pemotongan lebih dari 20% yang didapatkan hanya Rp. 6.400,. Maka dari itu pengemudi menuntut untuk mengembalikan potongan sebagaimana sebelumnya.
Perubahan  kebijakan  atau  insentif bagi mitra/ driver tersebut  secara  sepihak  dan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  hal  tersebut  melanggar  ketentuan  KUH  Perdata yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian  timbul  atas  kesepakatan  bagi  kedua  belah  pihak untuk  mendapatkan  keuntungan.  Indikasi  dari  salah  satu  pihak  menyimpang  dari perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan wanprestasi.
Wanprestasi  adalah  sebuah  pelanggaran  terhadap  prestasi  yakni  hal  yang merupakan  suatu  ketentuan  di  dalam  kontrak  atau  isi  perjanjian.  Salah  satu  asas  yang terdapat  dalam  hukum  perjanjian  adalah  asas  kepastian  hukum  bagi  kedua  belah  pihak dalam membuat perjanjian.
Ada 3 (tiga) macam bentuk-bentuk dari wanprestasi itu sendiri, yaitu: 4
1. Tidak melaksanakan prestasi (ketentuan dalam perjanjian) sama sekali;
2.  Melaksanakan  prestasi  (ketentuan  dalam  perjanjian)  tetapi  tidak  tepat  waktu (terlambat);
3. Melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tetapi tidak sesuai seperti yang telah diperjanjikan.
3 Kumoro  Damarjati,  https://akurat.co/amp/gojek-jawab-soal-demo-driver-tuntut-evaluasi- tarif-evaluasi-tarif-mengacu-ke-permenhub, 24/3/2022, diakses 22/8/2022.
4 Lia Amaliya, Hukum Perikatan (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 18.
Permasalahan  yang  dialami  oleh  mitra/ driver tersebut,  perubahan  isi  perjanjian dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu tindak wanprestasi yang disebutkan pada poin 3 dalam bentuk-bentuk wanprestasi diatas. Hukum perjanjian mengatur kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata sangat ideal jika para pihak yang memiliki posisi tawar yang seimbang satu sama lainnya. Jika posisi para pihak tidak  seimbang dalam perjanjian, maka pihak-pihak yang lemah biasanya tidak dalam posisi untuk benar-benar bebas memutuskan apa yang diinginkan dalam perjanjian. 5
Sebagaimana  diamanatkan  pada  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  menyebutkan  bahwa  dalam melaksanakan  kemitraan,  para  pihak  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  setara  dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
Adapun  definisi  dari  kata  “mitra”  itu  sendiri  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  teman,  pasangan  kerja,  rekan,  ataupun  kawan  kerja.  Sedangkan kemitraan  adalah  merujuk  kepada  hubungan  atau  jalinan  kerja  sama  sebagai  mitra. Adapun  definisi  kemitraan  ini  disebutkan  pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 1 angka 13 mengatakan:
“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha  baik  langsung     maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah dengan Usaha Besar”.
Definisi dari kemitraan ini kemudian diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  pada  Pasal  31  angka  10  ayat  (1)  dengan menambahkan “…disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar…”
Pengertian  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  kemitraan  merupakan  bentuk  kerja sama  bisnis  yang  dilakukan  oleh  usaha  mikro  dan/atau  usaha  kecil  dengan  usaha menengah  dan/atau  usaha  besar  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan bersama dengan mempedomani prinsip pada kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Akan tetapi, konsep “mitra” yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut tidak terdapatnya unsur yang didefinisikan “mitra” pada perjanjian
5 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak ( Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 39.
kerja  sama  kemitraan  antara  driver  gojek  dengan  PT.  Paket  Global  Semesta  yang menyebutkan:
“Mitra  adalah  pihak  yang  melaksanakan  antar-jemput  barang  dan/atau  orang, pesan-antar  barang  yang  sebelumnya  telah  dipesan  konsumen,  atau  jasa  lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri”.
Pengertian  tersebut  terdapatnya  unsur  “pihak  yang  menyelenggarakan  suatu pekerjaan yang harus dipenuhi”, sedangkan kemitraan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Pasal 31 angka 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  adalah  “suatu  usaha  milik  orang  perseorangan  dan/atau  badan usaha  perseorangan”.  Sehingga  timbul  ketidakpastian  hukum  dalam driver /pengemudi dalam menjalankan kegiatannya.
Hal inilah yang menjadi suatu masalah yang perlu diluruskan mengenai perjanjian kemitraan  antara  kedua  belah  pihak  yang  masih  belum  terdapat  kejelasan  mengenai pengaturan  perjanjian  kemitraan.  Dimana  tidak  terdapatnya  definisi  hubungan  hukum atau  perikatan  yang  terjadi  antara driver gojek  dengan  PT.  Paket  Global  Semesta  dan pengaturan  perjanjian  kemitraan  dalam  ekonomi  gig  yang  belum  diatur  secara  spesifik oleh  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  sehingga  menimbulkan  tindakan kesewenang-wenangan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul “Analisis Hukum Perjanjian  Antara Driver Gojek  Dengan  PT.  Paket  Global  Semesta  Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

## B. PEMBAHASAN
1. Hubungan  Hukum  Antara  Driver  Gojek  Dengan  PT.  Paket  Global  Semesta Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan Di Indonesia
Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  ditentukan  oleh  hukum.  Hubungan hukum  antara  subjek  hukum  dapat  terjadi  antara  satu  orang  dengan  orang  lain,  antara satu  orang  dengan  badan  hukum,  dan  antara  satu  badan  hukum  dengan  badan  hukum lainnya. 6
Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih dari  subjek  hukum.  Dalam  hubungan  hukum  ini,  hak  dan  kewajiban  salah  satu  pihak mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  pihak  lain.    Di  dalam  menjalankan  hubungan
6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 216.
hukum,  kedua  belah  pihak  harus  mengikuti  semua  norma-norma  dan  ketentuan  yang berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 7
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara driver gojek  dengan  PT.  Paket  Global Semesta timbul atas dasar adanya suatu perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut telah disetujui  oleh driver dengan  mengklik  persetujuan  secara  elektronik  atas  syarat  dan ketentuan.  Pada  perjanjian  yang  disebut  dengan  kontrak  elektronik,  terdapat  beberapa pihak yang terkait ke dalam perjanjian, diantaranya:
1. PGS  atau  PT.  Paket  Global  Semesta  adalah  perusahaan  penyedia  aplikasi transportasi  dan  perusahaan  yang melakukan  pengelolaan  kerjasama dengan para mitra dan menjadi penyedia jasa manajemen operasional mitra mengenai Penyedia Layanan Aplikasi Gojek yang digunakan.
2. AKAB  adalah  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa,  selaku  pemilik  Aplikasi  yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang maupun jasa lainnya  dengan  kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  maupun  roda  empat  atau jasa lainnya;
3. DAB  atau  PT.  Dompet  Anak  Bangsa  adalah  sebuah  perusahaan  yang bekerjasama  dengan  PGS  dan  AKAB  yang  melakukan  kegiatan  usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik.
Berdasarkan keterlibatan pihak-pihak tersebut, para driver juga menyetujui atas:
(i) Hubungan kerja sama antara Mitra dengan
a. AKAB sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi, dan
b. DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi.
(ii) Setiap  syarat  dan  ketentuan  yang  diberlakukan  oleh  AKAB  dari  waktu  ke waktu,  sehubungan  dengan  pendaftaran  Akun  dan  penggunaan  Aplikasi, sebagaimana  berlaku,  sebagaimana  diinformasikan  atau  diumumkan  kepada Mitra  melalui  media  elektronik  ataupun  media  komunikasi  lain  yang  dipilih oleh AKAB.
Dapat dikatakan, setiap driver yang sudah dinyatakan telah setuju untuk terikat di dalam  sebuah  hubungan  kerja  sama  di  antara  pihak-pihak  yang  terkait,  yaitu  PT.  Paket Global Semesta, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan PT. Dompet Anak Bangsa. Sehingga driver atau  yang  disebut  mitra  memiliki  suatu  hubungan  hukum  berdasarkan  perjanjian kerja sama yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.
Selama  pelaksanaan  gojek  perlu  dipahami  bahwa  hubungan  hukum  antara  PT. Paket  Global  Semesta  sebagai  perusahaan  penyedia  aplikasi  dengan driver /pengemudi adalah kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama kemitraan. Hal tersebut tertuang di dalam  Permenhub  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Keselamatan  Pengguna Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk  Kepentingan  Masyarakat,  disebutkan  bahwa  pada
7 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 269.
Pasal  15  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Hubungan  antara  Perusahaan  Aplikasi  dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan”. Kemudian dijelaskan pada butir ketentuan umum  di  dalam  perjanjian  kerjasama  kemitraan  gojek  yang  mendefinisikan driver /pengemudi dengan sebutan “mitra”.
“Mitra  adalah  pihak  yang  melaksanakan  antar-jemput  barang  dan/atau  orang, pesan-antar  barang  yang  sebelumnya  telah  dipesan  konsumen,  atau  jasa  lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri”.
Definisi dari kemitraan itu sendiri ada disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 13 berbunyi:
“Kemitraan  adalah  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan  menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah dengan Usaha Besar.”
Definisi dari kemitraan ini kemudian diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 31 angka 10 ayat (1) berbunyi:
“Kemitraan  adalah  kerja  sama  dalam  keterkaitan  usaha  baik  langsung  maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau  usaha  besar  disertai  pembinaan  dan  pengembangan  oleh  usaha menengah  dan/atau  usaha  besar  dengan  memperhatikan  prinsip  saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.
Berdasarkan definisi yang disebutkan dari peraturan perundang-undangan diatas, dapat  dikatakan  bahwa  kemitraan  merupakan  suatu  bentuk  kerja  sama  bisnis  yang dilakukan oleh usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar.  Definisi  dari  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha  menengah  disebutkan  pada  PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 yang berbunyi:
2.  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
3.  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
4.  Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi Usaha Menengah.
Definisi diatas terdapat kekaburan mengenai suatu definisi dari “kemitraan” yang diatur  pada  perjanjian  kerja  sama  kemitraan  gojek.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas
bahwa  konsep  dari  mitra  yang  disebutkan  adalah  “suatu  pihak  perseorangan  yang menjalankan  kegiatan  sesuai  dengan  kesepakatan  dari  perjanjian  tersebut”.  Akan  tetapi, konsep dari mitra pada UU Nomor 20 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah “suatu  usaha  milik  orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan”.  Yang  mana dalam  hal  ini, driver /pengemudi  gojek  disini  bukanlah  suatu  pihak  perseorangan  yang mempunyai  suatu  usaha,  melainkan  hanya  suatu  pihak  perseorangan  yang  tidak mempunyai suatu usaha.
Definisi  ini  menimbulkan  suatu  ketidakpastian  hukum  dalam driver /pengemudi dalam  menjalankan  kegiatannya.  Hubungan  hukum  yang  disebutkan  pada  peraturan perundang-undangan  merupakan  hubungan  hukum  kemitraan,  tetapi  berdasarkan definisi masih terdapat unsur-unsur mengenai kemitraan yang belum terpenuhi. Sehingga belum  pasti  apakah  memang  benar  hubungan  hukum  yang  dijalankan  sesuai  dengan prinsip-prinsip pada kemitraan.
Jika dikaitkan pada hubungan kerja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, isi dari  perjanjian  kemitraan  itu  sendiri  tidak  terdapat  sifat-sifat  dan  unsur-unsur  dari perjanjian  kerja,  seperti  adanya  upah,  perintah,  dan  unsur  pekerjaan.  Para driver tidak mendapatkan  gaji  dari  perusahaan  aplikasi  gojek,  melainkan  para driver tersebut membagi pendapatannya kepada perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan bentuk dari pola kemitraan bagi hasil. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 PP Nomor 7 Tahun 2021 bahwa:
(1) a.  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  berkedudukan  sebagai  pelaksana  yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
b.  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  berkedudukan  sebagai  pelaksana  yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
(2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan  kemampuan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  serta  disepakati  kedua belah pihak yang bermitra.
(3)   Besarnya  pembagian  keuntungan  yang  diterima  atau  kerugian  yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.
Berdasarkan  Pasal  113  ayat  (2)  diatas,  para driver memberikan  kontribusinya sesuai  dengan  kemampuan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki,  yaitu  dengan  memberikan layanan  kepada  pengguna  aplikasi  gojek  sesuai  dengan  fitur  yang  akan  digunakan. Sehingga para driver gojek akan membagikan keuntungannya kepada pihak penyelenggara aplikasi (PT. Paket Global Semesta) dengan sistem bagi hasil 80% untuk driver dan 20% untuk PT. Paket Global Semesta.
2. Pengaturan  Perjanjian  Antara  Driver  Gojek  Dengan  PT.  Paket  Global  Semesta Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
KUH Perdata mengatur segala hal di dalam pembuatan suatu perjanjian ini. Akan tetapi, KUH Perdata tidak mengatur mengenai perjanjian kemitraan secara khusus. Dalam perkembangannya  praktik  hubungan  hukum  lahir  dari  suatu  persetujuan  untuk melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan atau partnership agreement .
Banyak prinsip atau asas hukum yang menjadi dasar hukum perjanjian. Asas-asas utama  yang  dianggap  sebagai  pilar-pilar  hukum  perjanjian  menguraikan  konteks  cara berpikir yang menjadi  dasar hukum perjanjian. 8 Karena sifat dasar dari hal-hal tersebut, maka asas-asas utama disebut juga asas-asas  fundamental. Asas-asas hukum merupakan landasan  terluas  dari  mana  hukum  dan  peraturan  lahir,  dan  pada  akhirnya  kembali kepada  asas-asas  tersebut.  Asas  adalah  pedoman  atau  arah  pelaksanaan  hukum. 9
Walaupun  pada  KUH  Perdata  tidak  secara  khusus  mengatur  mengenai  perjanjian kemitraan,  tetapi  pada  prinsipnya  dalam  pembuatan  suatu  perjanjian  tetap  berpegang pada aturan yang ada di dalam KUH Perdata.
Perjanjian  kerja  sama  kemitraan  gojek  jika  dilihat dari  asas-asas  perjanjian yang seharusnya diperhatikan di dalam pembuatan suatu perjanjian. Ditemukannya perjanjian ini bersifat baku, yang dapat dikatakan perjanjian baku adalah perjanjian yang penentuan klausul-klausulnya  dibuat  secara  sepihak  oleh  satu  pihak.  Sehingga  terdapat ketidakseimbangan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian kemitraan gojek ini. Hal ini bertentangan  dengan  asas  keseimbangan  yang  menghendaki  adanya  kesetaraan  bagi kedua  belah  pihak  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian,  yaitu  sebelum  pembuatan perjanjian dengan diadakannya negosiasi atau penawaran.
Kesamaan kedudukan kedua belah pihak menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mempunyai  keseimbangan  dalam  menentukan  syarat-syarat  hak  dan  kewajibannya. Herlien  Budiono  berpendapat  bahwa  pemenuhan  keseimbangan  dalam  perjanjian  dapat mencegah  kerugian  antara  kedua  belah  pihak,  dan  jika  keseimbangan  tidak  terpenuhi akan mempengaruhi akibat hukum dari perjanjian tersebut. 10
Masalah  keadilan  saling  terkait  dengan  aktivitas  bisnis.  Dalam  praktiknya, meskipun  asas  kebebasan berkontrak  dikedepankan  untuk  membentuk  suatu perjanjian
8 Niru  Anita  Sinaga,  “Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian”, Binamulia Hukum , 7, 2 (2018), hlm. 115.
9 Johannes  Ibrahim  dan  Lindawaty  Sewu, Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi  Manusia  Modern (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 50.
10 Habibatul Aliyah, “Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Usaha Besar” (Skripsi, Universitas Udayana, Bali, 2019) hlm. 8.
dengan  mencapai  suatu kesepakatan,  namun masih menimbulkan  banyak  permasalahan hukum, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, dan  masih  belum  mungkin  untuk  menyeimbangkan  dan  melindungi  para  pihak  yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjamin perjanjian yang adil. 11
Isi  perjanjian  kerja  sama  kemitraan  gojek  berdasarkan  syarat  sahnya  suatu perjanjian dapat diuraikan sebagaimana berikut:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Mitra  wajib  menyetujui  atas  syarat  dan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  isi perjanjian  kemitraan  dengan  mengklik  persetujuan  secara  elektronik.  Dengan memberikan  persetujuan,  diartikan  bahwa  para  mitra  menyetujui  seluruh  isi  perjanjian kemitraan dalam aplikasi gojek dan juga menyetujui salah satu syarat yang penting dari isi perjanjian  kemitraan,  yaitu  jika  di  kemudian  hari  terjadi  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku dapat diubah.
“PGS  atas  dasar  pertimbangannya  sendiri,  dapat  mengubah  atau  menambahkan ketentuan  perjanjian  ini  dan  dapat  menginformasikan  perubahan  terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media  komunikasi  lain  yang  dipilih  oleh  PGS  yang  dapat  mencakup  perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau  syarat  dan  ketentuan  tambahan.  Mitra  menyetujui  bahwa  akses  atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra  setelah  tanggal  pengumuman  atas  perubahan  Persyaratan  akan  diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”
Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian bersifat baku, dimana para driver/ pengemudi  gojek  sebagai  mitra  hanya  memiliki  pilihan  untuk  menerima  atau menolak perjanjian dan tidak dapat mengubahnya sesuai keinginan mereka sendiri. Mitra wajib untuk mentaati setiap ketentuan yang diberikan perusahaan aplikasi, apabila mitra melakukan penolakan maka mitra tidak dapat mengakses aplikasi dan mitra setuju bahwa perusahaan  dapat  melakukan  penolakan  akses  aplikasi  atau  pemblokiran  kapanpun  dan dengan alasan apapun.
Tentu  hal  tersebut  bertentangan  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  yang  terdapat dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian  harus  dibuat  atas dasar  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  saat  berjalannya  hubungan  kemitraan tersebut  perusahaan  juga  seringkali  melakukan  perubahan  isi  perjanjian  secara  sepihak dan perubahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak mitra/ driver.
11 Niru  Anita  Sinaga,  “Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian” , hlm. 118.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Suatu  perikatan  yang  dimaksud  adalah  mengadakan  perjanjian  kerja  sama  atas dasar kemitraan. Dalam perjanjian gojek tersebut terdapat syarat untuk seseorang dapat diterima sebagai mitra kerja ( driver ), yaitu:
1. Mampu  mengendarai  kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  memiliki  Surat  Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perizinan lainnya yang sah  untuk  mengemudikan  dan  memberikan  jasa  penjemputan  dan pengantaran  barang  dengan  kendaraan  roda  dua  melalui  Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
2. Memiliki  atau  menguasai  kendaraan  bermotor  roda  dua  yang  memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain, dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
Pasal  1330  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  yang  tidak  cakap  dalam  membuat suatu  perikatan  adalah  orang  yang  belum  dewasa,  orang  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang- undang.
Berdasarkan  syarat-syarat  yang  disebutkan  pada  isi  perjanjian  kemitraan  gojek, para  mitra  atau driver /pengemudi  gojek  merupakan  seseorang  yang  telah  dewasa  dan cakap  hukum,  sebagaimana  disyaratkan  untuk  memperlihatkan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mana hanya bisa didapatkan jika seseorang telah berumur lebih dari 17 tahun.
c. Suatu pokok persoalan tertentu
Perjanjian  harus  memiliki  pokok  persoalan  yang  jelas.  Suatu  perjanjian  terdapat hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak.  Pokok  persoalan  di  dalam  perjanjian  tidak hanya  dapat  berupa  benda,  tetapi  juga  dapat  berupa  jasa.  Pada  perjanjian  kerja  sama kemitraan  antara  PT.  Paket  Global  Semesta  dengan driver /pengemudi  sebagai  mitra merupakan suatu layanan aplikasi yang dapat digunakan oleh driver untuk mendapatkan pesanan dari konsumen, sehingga dapat memperoleh suatu imbalan berupa uang maupun e-money atau  saldo.  Karena  telah  menggunakan  aplikasi  dari  PT.  Paket  Global  Semesta, maka driver gojek  membagikan 20% dari hasil imbalan  tersebut  untuk  PT. Paket  Global Semesta dan 80% untuk driver gojek. Dengan hal tersebut, kedua belah pihak sama-sama
diuntungkan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  mengenai  suatu  pokok persoalan di dalam isi perjanjian.
Akan  tetapi,  timbul  masalah  jika  pihak  dari  perusahaan  mengubah  isi  perjanjian dengan menentukan tarif yang dapat merugikan pihak mitra/ driver. Seperti contoh yang terjadi terjadi mogok kerja terhadap ratusan pengemudi gojek  pada tanggal 8 hingga 10 Juni  2021.  Aksi  itu  dipicu  turunnya  insentif  pengemudi  untuk  layanan GoSend  Sameday Delivery. Besaran skema insentif ini lebih rendah ketimbang sebelumnya.
Contoh  lainnya  pada  tanggal  24  Maret  2022,  ratusan driver gojek  menggeruduk kantor  Gojek  di  Jalan  Imogiri  Timur,  Giwangan,  Umbulharjo,  Kota  Yogyakarta.  Adapun tuntutan yang hendak mereka sampaikan berdasarkan keterangan dari Ketua Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta,  Handriyanto  mengatakan,  kedatangan  massa  kali  ini  guna mendesak pihak aplikator (PT. Paket Global Semesta) untuk mengubah tarif yakni tarif net atau bersih yang diterima pengemudi selaku mitra.
Handriyanto  menguraikan,  tarif  yang  dibayar customer sekitar  Rp.  8.000,.  dan pengemudi  menerima  sekitar  Rp.  7.200,.  dari  sekali  trip  sesuai  dengan  perjanjian kemitraan  dimana  potongan  terhadap  mitra  sebesar  20%,  akan  tetapi  kini  terjadi pemotongan lebih dari 20% yang didapatkan hanya Rp. 6.400,. Maka dari itu pengemudi menuntut untuk mengembalikan potongan sebagaimana sebelumnya.
Dalam hal ini, pemenuhan prestasi yang dilakukan pihak mitra/ driver tidak serta merta  menuruti  segala  hal  yang  belum  diperjanjikan  sebelum  dibuatnya  perjanjian. Apalagi  menimbulkan  suatu  kerugian  atas  perubahan  tersebut.  Sebagaimana  bentuk- bentuk  dari  wanprestasi  dikatakan  bahwa  melaksanakan  ketentuan  dalam  perjanjian tetapi tidak sesuai seperti yang telah diperjanjikan. Sehingga dari pihak mitra/ driver dapat membatalkan perjanjian atau menuntut haknya dikembalikannya aturan sebelumnya.
d. Suatu sebab yang tidak dilarang
Suatu  hal  yang  tidak  dilarang  diartikan  sebagai  maksud  dari  tujuan  perjanjian tersebut. Disebutkan pada Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika  sebab  itu  dilarang  oleh  undang-undang  atau  bila  sebab  itu  bertentangan  dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Perjanjian  kerja  sama  kemitraan  antara driver gojek  dengan  PT.  Paket  Global Semesta ini merupakan suatu sebab yang tidak dilarang, karena kedua belah pihak merasa diuntungkan dengan adanya perjanjian ini, yaitu membagi hasil imbalan tersebut dengan pembagian  80%  untuk driver gojek  dan  20%  untuk  PT.  Paket  Global  Semesta.  Hal  ini sesuai pada  ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana adanya suatu hubungan kerja sama dengan maksud untuk
memperoleh  keuntungan  dengan  membagi  hasil  keuntungan  tersebut  secara  bersama- sama.
Ketentuan perjanjian kemitraan disebutkan pada Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu:
(1) Setiap  bentuk  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
(2) Perjanjian  kemitraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
(3) Dalam  hal  salah  satu  pihak  merupakan  orang  atau  badan  hokum  asing, perjanjian  kemitraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing.
(4) Perjanjian  kemitraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  memuat  paling sedikit:
a. Identitas para pihak;
b. Kegiatan usaha;
c. Hak dan kewajiban para pihak;
d. Bentuk pengembangan;
e. Jangka waktu kemitraan;
f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran;
g. Penyelesaian perselisihan.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  jika  dilihat  pada  isi  dari  perjanjian  kerja  sama kemitraan  tidak  dimuatnya  “identitas  para  pihak”  yang  bermitra,  yang  dalam  hal  ini adalah driver gojek. Sebagaimana disebutkan bahwa para pihak yang dimaksud yaitu PGS, AKAB, DAB, dan Mitra, akan tetapi pihak dari mitra yaitu driver tidak disebutkan secara spesifik dari data identitas.
Pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan gojek tersebut merupakan keputusan sepihak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  atas  beberapa  kebijakan  baru.  Dalam  suatu perjanjian,  sesuatu  hal  yang  baru  di  luar  perjanjian  awal  tentunya  harus  disepakati kembali  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal-hal  baru  yang dilakukan di luar kesepakatan tentu saja tidak mengikat para pihak. Oleh karena itu, jika pengemudi tidak setuju dengan aturan yang telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan, perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang.
Apabila  perusahaan  keberatan,  pengemudi  dapat  mengakhiri  kerja  sama kemitraan. Namun, bagi pengemudi kondisi ini tidaklah sederhana. Beberapa pengemudi mengandalkan profesi ini untuk mencari nafkah karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain. 12 Situasi ini membuat posisi pengemudi sangat lemah dibandingkan perusahaan, dan
12 Luthvi  Febryka  Nola,  “Perjanjian  Kemitraan  vs  Perjanjian  Kerja  Bagi  Pengemudi  Ojek Online”, Bidang Hukum: Info Singkat, 10, 7 (2018), hlm. 4.
rentan terhadap tekanan untuk memenuhi keinginan pihak yang lebih kuat, dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi gojek, yaitu PT. Paket Global Semesta.
Pola  kemitraan  dengan  bagi  hasil  yang  digunakan  gojek  untuk  mengikatkan  diri dengan  mitra  sampai  saat  ini  belum  diatur  secara  khusus  dalam  regulasi  di  Indonesia. Berbeda  dengan  halnya  pola  kemitraan  waralaba  yang  telah  diatur  di  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang terdiri dari 9 bab di dalamnya memuat  ketentuan  umum,  kriteria,  perjanjian  waralaba,  kewajiban  pemberi  waralaba, pendaftaran,  pembinaan  dan  pengawasan,  sanksi,  ketentuan  peralihan,  dan  ketentuan penutup. 13
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Pasal 104 ayat (3) PP Nomor 7  Tahun 2021  telah menyebutkan  bahwa  “Dalam  melaksanakan  kemitraan,  para pihak  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  setara  dan  berlaku  hukum  Indonesia”. Kemitraan dapat menciptakan hubungan yang saling bergantung dan saling berpengaruh. Sebaliknya,  jika salah satu pihak berusaha  mendominasi  pihak lain  dengan  mengadakan perjanjian kemitraan, atau bahkan memanfaatkan keadaan, sehingga menyebabkan pihak yang lebih lemah harus mengikuti segala aturan yang telah dibuat oleh pihak yang lebih kuat. 14
Pada KUH Perdata juga ditemukannya hakikat dari perjanjian didalam Pasal 1313 bahwa  perjanjian  itu  dibuat  bagi  para  pihak  secara  bersama-sama  untuk  mengikatkan dirinya  dengan  yang  lainnya.  Dalam  hal  ini,  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  menghendaki  adanya  kesetaraan  bagi  kedua  belah  pihak  di  dalam  perjanjian yang  telah  dibuat.  Menurut  penulis,  perlunya  suatu  aturan  khusus  terkait  perjanjian kemitraan  antara  driver  dengan  perusahaan  dengan  cara  memberikan  panduan  dalam pembuatan perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  diatas,  hubungan  hukum  yang  terjalin antara  driver gojek  dengan  PT.  Paket  Global Semesta adalah  hubungan  kerja  sama yang bersifat kemitraan. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan
13 Hendy  Wibowo  dan  Habib Adjie,  “Perjanjian  Kemitraan  Pada  Transportasi  Online  Terkait Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online”, Jurnal Sosial dan Sains, 3, 2 (2022), hlm. 96. 14 Habibatul Aliyah, “Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Usaha Besar”, hlm. 12.
Untuk Kepentingan Masyarakat. Akan tetapi, konsep kemitraan seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  seperti  definisi  mitra  di  dalam  perjanjian  kerja  sama kemitraan  gojek.  Sehingga  terdapat  ketidakpastian  hukum  terhadap  pengaturan kemitraan yang dijalankan oleh driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta.
Perjanjian  kerja  sama  kemitraan  antara  driver  gojek  dengan  PT.  Paket  Global Semesta merupakan suatu  kontrak  elektronik  yang  dalam persetujuannya, dalam hal  ini adalah  driver  dengan  mengklik  persetujuan  melalui  sistem  yang  telah  dibuat  oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada isi perjanjian bahwa objek dari perjanjian ini adalah membagi hasil keuntungan dari imbalan yang didapatkan. Sifat dari perjanjian  ini  adalah  baku,  yang  mana  perusahaan  telah  membuat  ketentuan-ketentuan dari  perjanjian  itu  secara  sepihak.  Lalu  ditemukannya  perubahan  kebijakan  yang membuat kerugian bagi mitra/driver. Hal ini bertentangan dengan pengaturan perjanjian yang  menghendaki  adanya  suatu  negosiasi  ataupun  penawaran  di  dalam  pembuatan perjanjian. Sebagaimana juga diatur pada UU Nomor 20 Tahun 2008 yang mengharuskan dalam  melaksanakan  hubungan  kemitraan  terdapat  kedudukan  yang  setara  diantara kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi,  di  dalam  perjanjian  kerja  sama  kemitraan  gojek  dapat dikatakan kedudukan tidak setara, karena pihak yang satu berusaha untuk mendominasi perjanjian ini dengan menetapkan segala aturan pada perjanjian. Sehingga diperlukannya suatu regulasi yang dapat mengatur secara khusus mengenai perjanjian kemitraan antara pengemudi  ojol  dengan  penyedia  aplikasi  jasa  transportasi  agar  terciptanya  suatu keuntungan bersama bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Habibatul Aliyah, “Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha
Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Dengan  Usaha  Besar”,  Skripsi,  Universitas  Udayana,
Bali, 2019.
Hendy Wibowo dan Habib Adjie, “Perjanjian Kemitraan Pada Transportasi Online Terkait
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online”, Jurnal Sosial dan Sains,
3, 2 (2022): 89-99.
https://akurat.co/amp/gojek-jawab-soal-demo-driver-tuntut-evaluasi-tarif-evaluasi-tarif- mengacu-ke-permenhub.,  “Gojek  Jawab  Soal  Demo  Driver  Tuntut  Evaluasi  Tarif: Mengacu ke Permenhub”, 24/3/2022. Diakses 22/8/2022.
Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern.
Bandung: Refika Aditama, 2007.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Lia Amaliya, Hukum Perikatan . Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
Luthvi  Febryka  Nola,  “Perjanjian  Kemitraan  vs  Perjanjian  Kerja  Bagi  Pengemudi  Ojek
Online”, Bidang Hukum: Info Singkat, 10, 7 (2018): 1-6.
Niru  Anita  Sinaga,  “Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan
Perjanjian”, Binamulia Hukum . 7, 2 (2018): 107-120.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil,  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Perlindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk Keselamatan Masyarakat.