How to cite: Pradana,  T.  O.  (2024).  Kebijakan  BHP  Spektrum  Frekuensi  Radio  untuk  Industri Telekomunikasi Nasional yang Berkelanjutan  dan Optimalnya PNBP. Syntax Literate. (9)2.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## KEBIJAKAN  BHP  SPEKTRUM  FREKUENSI  RADIO  UNTUK  INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NASIONAL YANG BERKELANJUTAN DAN OPTIMALNYA PNBP
Tantri Odhi Pradana Universitas Indonesia, Indonesia Email: tantri.odhi@ui.ac.id

## Abstrak
Berkembangnya  layanan mobile  broadband dan  layanan  digital  berdampak  pada  kebutuhan spektrum  frekuensi  yang  makin  besar  sehingga  perlunya  antisipasi  dalam  pengelolaan spektrum frekuensi sehingga penggunaan frekuensi dapat optimal. Penggunaan spektrum yang cerdas  dan  efisien  sangat  penting  untuk  memajukan  peningkatan  komunikasi  dan pengembangan  digital  dan  untuk  memaksimalkan  kontribusi  pembangunan  digital  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  namun  keputusan  pemerintah  juga  memiliki  dampak  bagi pembangunan  industry,  ekonomi  dan  social.  Harga  spektrum  frekuensi  yang  tinggi  dalam jangka panjang akan berdampak pada kinerja industry telekomunikasi yang rendah dan akan memiliki  implikasi  pada  kontribusi  pertumbuhan  PDB  sector  telekomunikasi  yang  kecil. Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  dari  kebijakan  valuasi  terhadap keberlanjutan  industry  telekomunikasi  dan  optimalisasi  PNBP.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  secara  kualitatif  deskriptif,  teknik  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan studi literatur dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu menetukan kriteria yang optimal dalam factor pengurang yang ada pada kebijakan BHP Frekuensi Radio untuk memberikan  dampak  sustainability  bagi  industry  telekomunikasi  dan  tetap  dapat  dapat memberikan kontribusi penerimaan negara yang optimal.
Kata kunci: kebijakan BHP, spektrum frekuensi radio, industri telekomunikasi

## Abstract
The development of mobile broadband services and digital services has an impact on the need for  a  larger  frequency  spectrum  so  that  anticipation  is  needed  in  frequency  spectrum management  so  that  frequency  use  can  be  optimal.  Smart  and  efficient  use  of  spectrum  is essential to advance improved communication and digital development and to maximize the contribution of digital development to economic growth, but government decisions also have implications for industrial, economic and social development. High frequency spectrum prices in the long run will have an impact on the low performance of the telecommunications industry and will have implications for the small contribution of GDP growth in the telecommunications sector.  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  impact  of  valuation  policies  on  the sustainability  of  the  telecommunications  industry  and  optimization  of  PNBP.  The  research method used is qualitatively descriptive, secondary data collection techniques are carried out literature studies and documentation. The conclusion of this study is that it is necessary to determine the optimal criteria in the reducing factors in the BHP Radio Frequency policy to
have a sustainability impact on the telecommunications industry and still be able to contribute to optimal state revenue.
Keywords: BHP policy, radio frequency spectrum, telecommunications industry

## Pendahuluan
Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, sifatnya sangat terbatas dan berperan sebagai media transmisi bagi radio tanpa kabel  ( wireless  technology) (Sanjaya  & Aziz,  2011) . Karena  memiliki  nilai  strategis  dan komersial  pada  penyelenggaraannya,  pemanfaatan  sumber  daya  ini  perlu  diatur  melalui regulasi (Coleago Consulting, 2019).
Regulasi yang menjadi pilar utama dan sangat penting di era digital saat ini adalah yang menyangkut  jaringan  pita  lebar  ( mobile  broadband ).  Dengan  regulasi  yang  tepat  akan berdampak pada suksesnya penggelaran layanan seluler mobile broadband yang manfaatnya akan  dirasakan  oleh  masyarakat,  karena  penetrasi  jaringan  seluler  mampu  menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur jaringan fixed-line (Ditisrama et al., 2022).  Hal  tersebut  mendukung  program  pemerintah  dalam  melakukan  pemerataan infrastruktur digital dan akselerasi transformasi digital yang sejalan dengan pencapaian visi Indonesia EMAS 2045.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berkepentingan untuk mengalokasikan rentang pita frekuensi baru untuk mendukung penggelaran layanan mobile broadband ,  terutama  demi  kesuksesan  layanan  komunikasi  berbasis  teknologi  5G. Berkembangnya layanan mobile broadband dan layanan digital berdampak pada kebutuhan spektrum frekuensi radio yang semakin besar sehingga perlu diantisipasi dengan melakukan perencanaan  dan  pengelolaan  spektrum  frekuensi  radio  yang  baik  sehingga  sumber  daya frekuensi yang sifatnya terbatas dapat digunakan secara efektif (Oughton et al., 2022).
Tambahan spektrum frekuensi radio akan meningkatkan kapasitas, kualitas layanan, serta  area  jangkauan  atau  jangkauan  ( coverage) pada  penyelenggaraan  jaringan  bergerak seluler  atau  operator  seluler.  Tambahan  spektrum  frekuensi  juga  mendukung  dalam pengimplementasian  teknologi  baru  guna  mendukung  transformasi  digital  dimana meningkatkan peluang usaha dan pertumbuhan ekonomi (Zehle, 2020).
Seiring  dengan  berkembangnya  teknologi  digital  dan  layanan  telekomunikasi  serta semakin  bergantungnya  masyarakat  pada  manfaat  telekomunikasi  telah  mendorong peningkatan  penggunaan  layanan  telekomunikasi  untuk  berbagai  kegiatan  baik  individu maupun kelompok, dan dalam berbagai sektor seperti keuangan, perdagangan, transportasi, pendidikan,  pengadaan,  retail  dan  lainnya  termasuk  penggunaan  layanan  telekomunikasi untuk  layanan  pemerintahan  baik  layanan  public  umum  ataupun  kebencanaan  (Prasetya, 2018).  Munculnya  peran  industri  telekomunikasi  dalam  berbagai  bidang  baik  ekonomi, sosial,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  berbagai  bidang  lainnya  telah  mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkembangan industri telekomunikasi juga menjadi faktor enabler dalam menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pemberdayaan di berbagai bidang, serta peningkatan kualitas  dan  jangkauan  layanan  publik  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  (Fonna,  2019). Dalam konteks transformasi digital, sektor telekomunikasi menjadi tulang punggung.
Pada negara berkembang terutama Indonesia, industri telekomunikasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong perkembangan layanan berbasis digital di sector
ekonomi.  Teknologi mobile  broadband memiliki  pengaruh  yang  lebih  signifikan  untuk pembangunan  ekonomi  dibandingkan  dengan  teknologi fixed  broadband (Pradana,  2021). Peningkatan  penetrasi mobile  broadband di  negara  berkembang  memiliki  dampak  positif terhadap PDB. Menurut Data BPS pada tahun 2021 kontribusi sector TIK (atas dasar harga berlaku)  terhadap  PDB  Indonesia  sebesar  4,41%,  dan  2022  sebesar  4,15%,  hal  tersebut menunjukan bahwa sector TIK memiliki peran siginifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, terdapat penurunan persentase sector TIK terhadap PDB dari tahun 2020 yaitu 4,51.
Studi yang dilakukan oleh ITU (2020) menjelaskan bahwa mobile broadband memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Peningkatan penetrasi mobile  broadband  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan  10% penetrasi  broadband  seluler  akan  berdampak  pada  peningkatan  GDP  sebesar  2,44%  pada negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia (Safril et al., 2016).
Tambahan  spektrum  frekuensi  radio  dapat  membantu  penyelenggaran  jaringan bergerak seluler atau operator seluler dalam meningkatkan kapasitas, kualitas layanan, serta area  jangkauan  atau coverage layanan  (Cahyanto  &  Hilal,  2013).  Tambahan  spektrum frekuensi  juga  mendukung  dalam  pengimplementasian  teknologi  baru  guna  mendukung transformasi  digital  dimana  sekaligus  meningkatkan  peluang  usaha  dan  pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan tambahan pita frekuensi radio untuk jaringan akses khususnya mobile broadband menjadi hal yang penting untuk dukungan peningkatan kualitas layanan TIK ke masyarakat.  Perkembangan  ini  diprediksi  akan  meningkatkan  konsumsi  trafik  data per mobile subscriber dan juga peningkatan kebutuhan kapasitas jaringan lebih besar, sehingga diperlukan  pembangunan  infrastruktur  yang  memerlukan  investasi  yang  besar (Hendraningrat & Setiawan, 2017).
Kebijakan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diatur dalam PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dianggap perlu penyesuaian atau evaluasi kembali seiring dengan pertumbuhan layanan telekomunikasi berbasis wireless yang semakin banyak (Hikmat et al., 2019). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pihak yang merasakan adanya ketidakseimbangan antara tarif BHP Frekuensi suatu pengguna teknologi dengan  pengguna  teknologi  lainnya,  padahal  sumber  daya  radio  yang  digunakan  adalah sumber  daya  yang  sama.  Tren  pertumbuhan  beban  BHP  Frekuensi  dengan  pendapatan operator seluler dapat dilihat melalui tabel berikut:
Gambar 1. Perbandingan Beban BHP Frekuensi Radio dan Pendapatan Operator Seluler Sumber: Laporan Keuangan Operator Seluler, diolah oleh Direktorat Penataan
Tabel  tersebut  menjelaskan  beban  BHP  frekuensi  mengalami  pertumbuhan  dengan CAGR  sebesar  12,1%  lebih  tinggi  dibanding  pertumbuhan  pendapatan  operator  seluler dengan CAGR sebesar 5,69%. Dalam kondisi saat ini muncul scissors effect yaitu dimana pendapatan dan beban bergerak kearah berbeda, dalam hal ini pendapatan operator seluler cenderung  stagnan  namun  beban  BHP  Frekuensi  Radio  terus  meningkat.  Dalam  Jangka panjang ini sangat berbahaya karena kemampuan pendapatan untuk membayar beban BHP frekuensi akan semakin kecil. Menurut Coleago Consulting (2019), komposisi biaya BHP frekuensi  terhadap revenue yang  akan  menjadikan  industri  tumbuh  berkelanjutan ( sustainable )  adalah  di  bawah  5%,  sedangkan  komposisi  antara  5%  –  10  %  masih  dapat mendorong keberlanjutan industri ( industry may be sustainable ).
Kontribusi industri TIK secara langsung ke pendapatan negara berbentuk Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  dipungut  oleh  Kementerian  Kominfo.  PNBP  yang dipungut oleh Kementerian Kominfo cenderung memiliki peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Mayoritas PNBP tersebut diperoleh dari penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler yang saat ini berpotensi terbebani dengan BHP Frekeusni Radio tersebut.
Biaya  spektrum  yang  lebih  tinggi  mempengaruhi  kondisi  finansial  penyelenggara jaringan  bergerak  seluler.  Semakin  tinggi  biaya  spektrum  maka  akan  tingkat  kemampuan berinvestasi dalam infrastruktur dan inovasi teknologi akan makin rendah dan mengganggu keberlanjutan serta kesehatan industri telekomunikasi (Savitri, 2019).
Dalam  rangka  optimasi  kontribusi  industry  telekomunikasi  terhadap  pertumbuhan ekonomi, perlu suatu kebijakan spektrum frekuensi radio yang tepat, karena keputusan yang diambil  oleh  pemerintah  akan  memiliki  konsekuensi  dan  dampak  signifikan  terhadap industry, ekonomi dan social.
Berdasarkan  poin  permasalahan  tersebut  menjadi  latar  belakang  peneliti  untuk mengetahui  bagaimana  dampak  kebijakan  BHP  Frekuensi  Radio  dalam  upaya  menjaga sustainability kondisi industry telekmounikasi dan optimalnya PNBP sector TIK.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  rangkaian  penelitian  (rencana  dan  langkah- langkah) berupa asumsi-asumsi luas hingga metode yang lebih spesifik dalam pengumpulan, analisis, dan pandangan terhadap data (Creswell & Creswell, 2017). Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang mencerminkan kondisi riil mengenai objek yang diteliti, data yang dikumpulkan berupa naskah, wawancara, catatan lapangan dan dokumen lain.
Pendekatan  penelitian  secara  kualitatif  dimana  metode-metode  untuk  mencari  dan memahami  makna  yang  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan  pada  sekelompok orang atau individu tertentu (Creswell & Creswell, 2017).
Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan studi literatur dan dokumentasi dari peraturan  perundangan,  jurnal  terkait  penyelenggaraan  telekomunikasi  dan  PNBP  sector telekomunikasi,  LAKIP,  data  BPS,  laporan  tahunan  operator  seluler  dan  informasi  yang diperoleh dari internet.

## Hasil dan Pembahasan TIK dan Pertumbuhan GDP Indonesia
Sektor  telekomunikasi  memiliki  peran  sangat  strategis  dalam  pembangunan, perekonomian,  pertahanan  nasional,  dan  sudah  menjadi  kebutuhan  dasar  publik,  seperti halnya  listrik,  air,  dan  perumahan.  Perkembangan  industri  telekomunikasi  juga  menjadi faktor enabler dalam menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pemberdayaan di berbagai bidang, serta peningkatan kualitas dan jangkauan layanan publik seperti pendidikan dan  kesehatan.  Dalam  konteks  transformasi  digital,  sektor  telekomunikasi  menjadi  tulang punggung.
Meskipun menjadi sektor yang semakin penting, berbagai persoalan tata kelola masih melingkupi industri telekomunikasi. Selain masalah ketergantungan teknologi ke negara lain, investasi, dan kompetisi yang semakin kuat, hubungan antara industri telekomunikasi (yang dianggap mandiri) dengan negara juga masih banyak persoalan. Negara cenderung melihat sektor ini sebagai ranah komersial dan private , sehingga lebih dilihat sebagai potensi sumber pendapatan negara. Hal ini tentunya tidak salah, namun mengingat kebutuhan akses publik yang  semakin  luas  dan  penting,  maka  perlu  ada  pengaturan  dan  fasilitasi  yang  lebih proporsional dan fair, khususnya dalam kaitannya dengan beban yang harus dikontribusikan sektor ini kepada negara.
Dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  sektor  ekonomi  ,  industri  telekomunikasi memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi digital, peningkatan pertumbuhan GDP, serta peningkatan esifiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang
Dalam  perkembangan  ekonomi  Indonesia,  salah  satu  peran  penting  industri telekomunikasi adalah mendorong peningkatan layanan digital di berbagai sektor ekonomi. Dalam laporan e- Conomy SEA 2022 yang dikeluarkan Google bersama Temasek dan Bain & Co., dijelaskan pertumbuhan besar ekonomi digital di Asia Tenggara di berbagai sektor, diantaranya: e-  commerce, transportasi  dan  pesan  antar  makanan,  media  digital,  layanan perjalanan online, layanan keuangan digital, dan pendanaan swasta. Penggunaan TIK juga untuk  melakukan  tranformasi  pelayanan  publik,  serta  dalam  tata  kelola  kebencanaan  dan situasi  gawat  darurat.  Salah  satu  aspek  penting  infrastruktur  digital  untuk  menopang pembangunan adalah perluasan broadband.
Studi  yang  dilakukan  oleh  ITU  (2020)  menjelaskan  bahwa mobile  broadband memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Peningkatan penetrasi mobile  broadband berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan
10%  penetrasi broadband seluler  akan  berdampak  pada  peningkatan  GDP  sebesar  2,44% pada  negara-negara  berpenghasilan  rendah  hingga  menengah  di  Asia  Pasifik,  termasuk Indonesia.  Secara  nasional,  kontribusi  sektor  TIK  terhadap  GDP  nasional  terlihat  adanya peningkatan  setiap  tahunnya  (mulai  periode  2015  s.d.  2022),  sebagaimana  terlihat  dalam grafik berikut:
Gambar 2. Kontribusi Sektor TIK Terhadap GDP Nasional
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kontribusi sektor TIK terhadap GDP nasional pada  tahun  2015  sebesar  4,7%,  meningkat  setiap  tahun,  dan  mencapai  6,41%  pada  tahun 2022.  Ini  menunjukkan  bahwa  sektor  TIK  sendiri  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan GDP nasional.

## Kontribusi Industri Telekomunikasi Terhadap Penerimaan Bukan Pajak
Kontribusi industri TIK secara langsung ke pendapatan negara berbentuk Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  dipungut  oleh  Kementerian  Kominfo.  PNBP  yang dipungut oleh Kementerian Kominfo cenderung memiliki peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam periode 2015-2021 realisasi PNBP Kementerian Kominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,52% per tahun. Sebagai gambaran pada tahun 2021 Kementerian Kominfo menargetkan  PNBP  sebesar  Rp.  23,91  triliun  sedangkan  realisasinya  sebesar  Rp.  25,45 triliun.
Gambar 3. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Kemkominfo Tahun 2015-2021
Kementerian  Kominfo  mengupayakan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  PNBP, khususnya melalui lelang spektrum frekuensi radio pada pita 2,3 GHz yang menghasilkan upfront fee sebanyak dua kali dan annual fee sebanyak satu kali. Dengan upaya tersebut, Kementerian Kominfo berhasil memperoleh pencapaian PNBP sebesar Rp. 25,45 triliun, di atas target yang ditentukan
Perkembangan kinerja PNBP sektor telekomunikasi ini antara lain dipengaruhi oleh pandangan atau persepsi dari perusahaan terkait kewajiban membayar PNBP. Penelitian yang dilakukan oleh PKAPBN-BKF tahun 2019 menunjukkan persepsi wajib bayar terhadap BHP Telekomunikasi tergolong positif. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa para wajib bayar  masih  bersedia  membayar  dengan  besaran  tarif  sebesar  0,576%  untuk  BHP Telekomunikasi (0,076% lebih tinggi dari tarif yang berlaku).
Dalam  melakukan  analisis  terhadap  kebijakan  BHP  Frekuensi  Radio,  penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Stufflebeam dan Corin (2014), dimana Model evaluasi kebijakan yang dilakukan adalah Context, Input, Process and Product atau yang dikenal  CIPP  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas  dari  suatu program. Adapun model evaluasi kebijakan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Evaluasi Context
PNBP merupakan salah satu sumber pokok pendapatan negara, selain pajak, hibah, dan  pendapatan  lainnya.  Berbeda  dengan  pajak  yang  dikenakan  kepada  siapapun  yang memenuhi unsur wajib pajak, PNBP hanya dikenakan kepada sektor tertentu saja, khususnya yang memanfaatkan sumber kekayaan negara atau layanan yang diberikan oleh pemerintah. Layanan  jenis  ini  dianggap  tidak  masuk  dalam public  goods ,  karena  memang  hanya dibutuhkan  oleh  sektor  tertentu  saja.  Sifat  dasar  PNBP  adalah  imbalan  atas  pemanfaatan sumber daya tertentu atau pelayanan langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada para pembayarnya. Sejarah pungutan PNBP bermula dari kewenangan revenue dominial, di mana negara melalui pemerintah berhak melakukan pungutan atas pemanfaatan keyaaan atau suatu pelayanan yang diberikan. Awalnya PNBP dikenal dengan administrative tax dan memiliki dua fungsi sekaligus, budgetary dan regulatory .
Dalam  fungsi  budgetary,  PNBP  bermanfaat  menyediakan  sumber  anggaran  dalam pelaksanaan  pemerintahan.  Pada  sektor  telekomunikasi,  penerapan  PNBP  telah  secara signifikan  meningkatkan  pendapatan  negara.  Dalam  kaitannya  dengan  fungsi  regulatory, PNBP  menjadi  instrumen  strategis  dalam  pengaturan,  penentuan  arah,  maupun  penetapan kebijakan  pemerintah  pusat  di  berbagai  sektor.  Melalui  fungsi  ini,  pemerintah  melakukan pengaturan pemanfaatan aset negara agar bisa dikelola untuk kemajuan bangsa dan dijaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Di sisi lain, keberlanjutan layanan pemerintah juga membutuhkan  anggaran,  sehingga  penerima  layanan  membayar  beban  atas  jasa  yang diterimanya.
Dalam  fungsi  budgetary,  PNBP  bermanfaat  menyediakan  sumber  anggaran  dalam pelaksanaan  pemerintahan.  Pada  sektor  telekomunikasi,  penerapan  PNBP  telah  secara signifikan  meningkatkan  pendapatan  negara.  Dalam  kaitannya  dengan  fungsi  regulatory, PNBP  menjadi  instrumen  strategis  dalam  pengaturan,  penentuan  arah,  maupun  penetapan kebijakan  pemerintah  pusat  di  berbagai  sektor.  Melalui  fungsi  ini,  pemerintah  melakukan pengaturan pemanfaatan aset negara agar bisa dikelola untuk kemajuan bangsa dan dijaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Di sisi lain, keberlanjutan layanan pemerintah juga membutuhkan  anggaran,  sehingga  penerima  layanan  membayar  beban  atas  jasa  yang diterimanya.
Di sektor telekomunikasi, regulasi PNBP diatur dalam PP No. 43 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. PNBP sektor ini meliputi penerimaan yang berasal dari:
a. Sertifikasi operator radio;
b. Penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
c. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
d. Kalibrasi alat ukur;
e. Sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi;
f. Penyelenggaraan pos;
g. Penyelenggaraan telekomunikasi;
h. Izin penyelenggaraan penyiaran;
i. Pengelolaan nama domain Indonesia;
j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
k. Penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multimedia;
l. Penggunaan sarana dan prasarana;
m. Penggunaan spektrum frekuensi radio, yang mencakup; 1) biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) yang dihitung menggunakan formula; dan 2) biaya Hak Penggunaan Frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) yang dihitung dengan menggunakan mekanisme seleksi atau formula.
Diantara potensi di atas, PNBP terbesar adalah BHP IPFR dan BHP ISR. Penerimaan PNBP  spektrum  diprediksi  akan  terus  bertambah,  seiring  dengan  peningkatan  kebutuhan alokasi spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara telekomunikasi.
Berdasarkan data dari laporan keuangan operator seluler; Telkomsel, Indosat, XL dan Smart,  diperoleh  gambaran  bahwa  beban  BHP  frekuensi  cenderung  meningkat  setiap tahunnya seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4. Beban BHP Frekuensi Terhadap Revenue Operator Seluler
Sumber: Laporan Keuangan Operator Seluler, diolah oleh Direktorat Penataan Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa komposisi beban BHP frekuensi meningkat dari 6,71% (2013) menjadi 11,4% (2022) atau meningkat dengan CAGR sebesar 6,07%. Jika dilihat  dari  benchmark,  BHP  frekuensi  sebesar  11,4%,  dianggap  tidak  mendukung  bagi keberlanjutan industry, karena beberapa hal sebagai berikut:
1. Kebutuhan  akan  tambahan  alokasi  spektrum  frekuensi  radio  yang  semakin  meningkat akibat  potensi  trafik  yang  besar,  yang  berdampak  pada  meningkatnya  beban  BHP frekuensi operator.
2. Pertumbuhan  trafik  yang  tinggi  tidak  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap peningkatan  pendapatan,  sehingga  pertumbuhan  biaya  lebih  besar  dari  pertumbuhan pendapatan.
Hal  ini  penting  menjadi  perhatian,  mengingat  pertumbuhan  trafik  yang  tinggi  akan berdampak pada peningkatan kebutuhan kapasitas. Tambahan investasi untuk peningkatan infrastruktur,  sangat  diperlukan.  Untuk  pengembangan  infrastruktur,  tentunya  diperlukan tambahan  investasi  untuk  penggelaran  jaringan  baru,  baik  untuk  peningkatan  coverage, kapasitas  dan  kualitas  layanan.  Untuk  penggelaran  jaringan  5G  misalnya,  perlu  rencana alokasi spektrum frekuensi radio pada band yang lebih tinggi, yang memiliki kapasitas besar tetapi coverage yang kecil. Untuk dapat menjaga coverage layanan eksisting, diperlukan dua atau lebih jaringan baru dan ini akan berdampak pada peningkatan investasi.
PNBP pada Kementerian Kominfo mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dan nilai realisasinya selalu melebihi target yang ditetapkan. Struktur wajib bayar PNBP Kemenkominfo menarik untuk dilihat, karena lebih dari 80% total PNBP berasal dari empat perusahaan telekomunikasi utama, yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Telkom. Namun,  peningkatan  PNBP  yang  berarti  menjadi  beban  penyelenggara  telekomunikasi tersebut  perlu  dilihat  secara  lebih  hati-hati,  mengingat  tidak  sepenuhnya  mencerminkan pertumbuhan  positif  industri  dan  telah  melahirkan  pertanyaan  terkait  keberlanjutan  dan inovasi sektor telekomunikasi.
Evaluasi Input
Seiring dengan perkembangan teknologi mobile broadband yang memiliki kapasitas lebih  besar,  menghadirkan  peluang  inovasi  berbagai  layanan  baru  yang  berdampak  pada peningkatan  konsumsi  trafik  data.  Secara  umum  gambaran  dari  rasio net  profit terhadap beban BHP frekuensi dijabarkan sebagai berikut:
Gambar 5. Rasio Net Profit Operator Seluler terhadap Beban BHP Frekuensi
Sumber: Laporan Keuangan Operator Seluler, diolah oleh Direktorat Penataan
Jika dilihat dari besarnya kemampuan net profit untuk total industri terlihat bahwa rasio net profit terhadap beban BHP frekuensi cenderung menurun dari 1,89 kali pada tahun 2013 menjadi  1,34  kali  pada  tahun  2022  atau  menurun  dengan  CAGR  sebesar  -3,74%  setiap tahunnya.
Jika mengacu pada rasio tahun 2022 dimana hanya sebesar 1,34 kali maka apabila ada peningkatan beban BHP frekuensi karena kenaikan tarif berdasarkan formula atau karena ada tambahan  alokasi  frekuensi  baru,  misalnya  diasumsikan  ada  kenaikan  sebesar  50%  dari beban  BHP  eksisting,  maka  akan  berdampak  pada  kinerja net  profit industry  menjadi rugi.Jika hal ini terjadi dan dibiarkan dalam jangka panjang akan berdampak pada adanya kecenderungan operator telekomunikasi untuk melakukan merger dan akusisi sehingga akan berdampak  pada  keberlanjutan  industri  kedepan  yang  tidak  kompetitif  dan  layanan  ke masyarakat menjadi terhambat atau harga ke pelanggan di naikan.
Hal ini penting menjadi perhatian, mengingat semakin tingginya trafik akan berdampak pada peningkatan kebutuhan kapasitas. Tambahan investasi untuk peningkatan infrastruktur, sangat  diperlukan.  Untuk  pengembangan  infrastruktur,  tentunya  diperlukan  tambahan investasi untuk penggelaran jaringan baru, baik untuk peningkatan coverage , kapasitas dan kualitas layanan.
Di luar kewajiban PNBP, beban yang harus ditanggung oleh sektor ini juga mencakup biaya  perijinan  dan  biaya  lain  yang  masuk  dalam  kategori regulatory  cost. Dalam perhitungan  ekonomi  telekomunikasi, regulatory  cost dipandang  telah  mencapai  titik maksimal  yang  bisa  menjadi  ancaman  bagi  keberlanjutan  bisnis.  Kebutuhan  untuk menyeimbangkan  antara  kewajiban regulatory  cost (khususnya  PNBP)  dengan  menjaga kesehatan  dan  keberlanjutan  bisnis  industri  telekomunikasi  mutlak  diperlukan.  Dari  sisi pemerintah,  ekstensifikasi  PNBP  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  target  pendapatan. Target PNBP, khususnya sektor telekomunikasi yang cenderung naik dari tahun ke tahun
menjadi beban yang tidak ringan bagi penyelenggara telekomunikasi. Situasi ini berakibat pada  melambatnya  pertumbuhan  bisnis  dan  semakin  beratnya  investasi  baru  yang  adaptif dengan perkembangan.

## Evaluasi Proses
Adanya  perbaikan  kebijakan  PNBP  bidang  telekomunikasi  yang  dapat  mendorong industri berkelanjutan dan beradilan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan adanya gap; di satu  sisi  industri  telekomunikasi  memiliki  peran  sangat  penting  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional,  namun  di  sisi  lain  menanggung  beban  PNBP  dan  biaya akibat regulasi ( regulatory cost ) yang cenderung meningkat, dan pada akhirnya membebani keuangan  perusahaan.  Aspek-aspek  berikut  menjadi  tantangan  besar  bagi  keberlanjutan industri telekomunikasi di Indonesia.
Regulatory costs merujuk pada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka  mematuhi  peraturan  dan  kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  KL  terkait  dalam penerbitan  ijin  dan  operasi  usaha  perusahaan  telekomunikasi.  Biaya-biaya  ini  meliputi pendaftaran,  lisensi,  pengawasan,  pematuhan  aturan  keamanan  dan  privasi  data,  serta persyaratan  administratif  lainnya. Regulatory  costs memiliki  dampak  signifikan  terhadap beban operasional dan keuangan perusahaan.
Dalam kaitannya dengan lelang frekuensi, fragmentasi kebijakan ditunjukkan dengan adanya proses penentuan besaran harga referensi dan PNBP yang dikenakan kepada operator. Untuk  harga  referensi  selain  ditentukan  oleh  Kominfo,  rekomendasi  berasal  dari  BPKP. Sementara terkait dengan besaran PNBP, Kominfo harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator  Perekonomian  dan  Kementerian  Keuangan,  khususnya  terkait  dengan  target- target  PNBP.  Selain  PNBP  harga  frekuensi,  penyelenggaran  komunikasi  juga  harus membayar  USO,  yang  pemanfaatannya  dilakukan  oleh  Bakti  Kominfo  dalam  rangka pembangunan BTS dan infrastruktur lainnya untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T. Adanya perubahan  target  dan  berbagai  bentuk  pungutan  PNBP  melahirkan  situasi  yang  tidak sepenuhnya mendukung kondisi ekosistem usaha.
Target kenaikan PNBP oleh pemerintah selalu menjadi justifikasi kenaikan PNBP yang harus ditanggung operator telekomunikasi. Dalam prosesnya, tidak ada ruang bagi operator untuk  melakukan  negosiasi  terhadap  besaran  formula  yang  ditetapkan.  Ketika  berupaya untuk  menyampaikan  keberatan,  respons  secara  umum  adalah  bahwa  ini  merupakan kebijakan Kementerian sectoral atau kementerian lain yang terkait.

## Evaluasi Produk
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa “Dalam kondisi tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaaan spektrum frekuensi radio untuk  izin  pita  frekuensi  radio  yang  dihitung  berdasarkan  seleksi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan faktor pengurang”.
PP Nomor 43 Tahun 2023 tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 dimana dirasakan oleh operator terdapat formula perhitungan yang menyebabkan kenaikan
PNBP berupa beban BHP Frekuensi Radio yang semakin tinggi. Operator khawatir jika cost semakin besar sedangkan pendapatan menurun akan berdampak buruk pada keberlanjutan kesehatan perusahaan.
Perlu  dipertimbangkan  menghilangkan Regulatory  Cost dengan  memastikan pemungutan biaya PNBP yang tidak berlapis dan berulang di setiap tingkat otoritas. Untuk mengatasi  beban  PNBP  yang  berlapis-lapis  ini,  diperlukan  suatu  regulasi  yang mengintegrasikan peraturan pemerintah pusat dan daerah terkait besaran PNBP yang harus dibayarkan  perusahaan  dalam  satu  sistem  baku.  Hal  ini  diperlukan  untuk  mengantisipasi peluang  kesewenang-wenangan  pengenaan  biaya  oleh  instansi  tertentu  serta  memberi kemudahan bagi Kominfo untuk mengontrol besaran PNBP yang ideal bagi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

## Kesimpulan
Secara keseluruhan, peran kunci industri telekomunikasi dalam pertumbuhan ekonomi, integrasi nasional, pertahanan, dan pelayanan publik tidak dapat disangkal. Namun, saat ini industri telekomunikasi menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait kewajiban PNBP dan  biaya  regulasi  yang  berpotensi  mengganggu  keberlanjutan  industri.  Pertumbuhan pendapatan yang stagnan dan peningkatan biaya operasi menjadi permasalahan utama yang dihadapi, mempengaruhi cashflow operasi yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, perbaikan kebijakan  PNBP  yang  seimbang  antara  target  PNBP  Kominfo  dan  kesehatan  industri telekomunikasi  menjadi  krusial.  Transparansi  dalam  tata  kelola  kebijakan  PNBP  perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan pelaku industri telekomunikasi. Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  harus  memainkan  peran  penting  dalam  melindungi keberlanjutan  industri  dengan  menjadi  pusat  harmonisasi  PNBP  yang  terintegrasi  dan memastikan implementasi regulasi antar lembaga berjalan lancar. Pentingnya menetapkan kriteria  optimal  pada  faktor  pengurang  kebijakan  BHP  Frekuensi  Radio  agar  industri telekomunikasi dapat tumbuh secara sehat, memberikan layanan yang terjangkau, tetapi tetap memberikan kontribusi optimal pada penerimaan negara.

## BIBLIOGRAFI
Cahyanto,  D.,  &  Hilal,  H.  (2013).  Analisa  Potensi  Keunggulan  Kompetitif  Re-farming Frekuensi 900 MHz. InComTech: Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer , 4 (1), 69–98.
Coleago Consulting. (2019). Sustainable spectrum pricing: Fostering the deployment of 5G through appropriate spectrum pricing . https://www.coleago.com/app/uploads/2020/09/Sustainable-Spectrum-Pricing-
Coleago-June-2019.pdf
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications.
Ditisrama, T. D., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. I. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. Syntax Idea , 4 (6), 1045–1055. Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang . Guepedia. Hendraningrat, D. K., & Setiawan, D. (2017). Roadmap Broadband Indonesia Menuju Era Teknologi 5G . Elex Media Komputindo.
Hikmat, M., Wahyudin, A., Hidayat, A. A., Sarbini, A., Budiana, M., & Kurnia, S. S. (2019). Aktualisasi kearifan lokal dalam digitalisasi penyiaran Indonesia . Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat.
Kementerian Sekretaiat Negara. (2023, September 18). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  Berlaku  pada  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika. Retrieved  from Database Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/264789/pp-no-43-tahun- 2023 Kementerian Hukum dan HAM. (2015, November 2). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Komunikasi  Dan  Informatika. Retrieved  from Database  Peraturan  BPK:  https://peraturan.bpk.go.id/Details/5658/pp-no-80-tahun- 2015
Oughton, E. J., Comini, N., Foster, V., & Hall, J. W. (2022). Policy choices can help keep 4G and 5G universal broadband affordable. Technological Forecasting and Social Change , 176 , 121409.
Pradana,  R.  S.  (2021).  Pengaruh  akses  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  provinsi  banten  tahun  2015-2019. Jurnal  Kebijakan Pembangunan Daerah , 5 (1), 9–23.
Prasetya, A. B. (2018). Pengembangan Komunikasi Publik dan pariwisata berbasis internet pada website dinas pariwisata pemerintah kota malang. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 17 (2), 135–142.
Safril, A., Wardahni, A., Ponsela, D. F., & Tsauro, M. A. (2016). Problem dasar kesenjangan digital di Asia Tenggara. Global & Strategis, X , 208 , 2016–2204.
Sanjaya,  I.,  &  Aziz,  A.  (2011).  Jaringan  Radio  Kognitif  Sebagai  Solusi  Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 9 (1), 93– 112.
Savitri,  A.  (2019). Revolusi  industri  4.0:  mengubah  tantangan  menjadi  peluang  di  era disrupsi 4.0 . Penerbit Genesis. Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). Evaluation theory, models, and applications (Vol. 50). John Wiley & Sons.
Zehle,  S.  (2020). Sustainable  spectrum  pricing.  Fostering  the  deployment  of  5G  through appropriate spectrum pricing .
Copyright holder: Tantri Odhi Pradana (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: