## DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT

## Raden Mas Jerry Indrawan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta jerry_indrawan18@yahoo.co.id
Diajukan: 12-10-2017; Direview: 30-11-2017; Diterima: 11-12-2017

## Abstract
One of the goals of political communication today is the making of public opinion. Furthermore, humans now live in the midst of an era of openness and transparency, as in Indonesia today. Political communication by political elites will not run maximally without the making of public opinion. The popularity of political candidates will not rise if not supported by the significance of public opinion. Therefore, political communication and public opinion have a strong linkage because they both support each other. This research is using qualitative-descriptive method. The purpose of this research is to see the effect of political communication, public opinion, and media, towards people’s behavior. The research reslut shows that, in this digital age media is the most effective means in making public opinion. In addition, participation and public involvement in the political world is also influenced by the process of political communication and public opinion circulates among them.
Keywords : Political Communication, Public Opinion, Media, and Public Involvement

## Abstrak
Salah satu tujuan komunikasi politik saat ini adalah pembentukan opini publik. Hal ini ditambah bahwa sekarang manusia hidup di tengah-tengah era keterbukaan dan transparansi, seperti contohnya di Indonesia dewasa ini. Ko- munikasi politik yang dilakukan para elit politik tidak akan berjalan maksimal tanpa pembentukkan opini publik. Popularitas para kandidat politik tidak akan naik jika tidak ditunjang oleh signifikannya opini dari publik terhadap mereka. Karena itu, komunikasi politik dan opini publik memeliki keterkaitan yang erat karena keduanya saling menunjang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak komunikasi politik, opini publik, dan media terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era digital ini media adalah sarana paling efektif dalam pembentukkan opini publik. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka.
Kata Kunci : Komunikasi Politik, Opini Publik, Media, dan Keterlibatan Masyarakat
PENDAHULUAN E ra  digital  memperkenalkan  suatu  bentuk komunikasi  baru  yang  lebih  cepat,  lebih praktis,  dan  pastinya  lebih  luas  skalanya. Dalam konteks skala yang lebih luas, kontek-konten politik  dalam  komunikasi  masyarakat sehari-hari menjadi hal yang biasa untuk disampaikan. Proses itu dikenal dengan komunikasi politik, yang saat ini  bisa  dilakukan  siapa  saja,  tidak  mengenal usia,  jabatan,  agama,  suku,  latar  belakang,  dan
pembeda-pembeda  lainnya.  Proses  komunikasi politik  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  sebagai upaya  sengaja  mempengaruhi  lingkungan  politik dengan  jalan  mengubah  atau  mempertahankan sesuatu.  Dengan  demikian  aktivitas  komunikasi politik banyak terkait dengan upaya mempersuasi khalayak. Upaya persuasi khalayak ini disalurkan oleh  beragam  jenis-jenis  media  yang  dewasa ini  bertebaran,  sehingga  akhirnya  membentuk opini  publik.  Opini  publik  sangat  berkaitan  erat
dengan  politik,  terutama  di  zaman  keterbukaan seperti  era  reformasi  ini  di  Indonesia.  Begitu juga  dengan  hampir  di  seluruh  penjuru  dunia,  di mana  transparansi  dan  kebebasan  dalam  konteks informasi menjadi hal yang utama.
Opini  publik  sangat  menarik  untuk  dibahas karena  memiliki  banyak  variabel  dalam  proses pembentukkannya,  di  mana  komunikasi  politik akan selalu berjalan beriringan bersamanya. Tidak ada proses politik terjadi tanpa komunikasi politik. Tidak ada proses komunikasi politik yang terjadi, jika  tidak  membentuk  opini  publik.  Dengan demikian,  peran  opini  publik  snagat  esensial dalam proses komunikasi politik. Tulisan ini akan membahas  bagaimana  komunikasi  politik  dan opini publik saling terkait satu sama lain, termasuk melihat bagaimana media dapat membentuk opini publik, serta dampak komunikasi politik terhadap keterlibatan perilaku masyarakat.

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif.  Metode  ini  dipilih  untuk  menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena yang diteliti (Moleong, 2001:3). Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga  masyarakat,  dan  lain-lain)  pada  saat sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak atau  sebagaimana  adanya  (Nawawi,  1997:63). Penulis  melakukan  proses  studi  pustaka  dengan mengunjungi  berbagai  perpustakaan  (library research)  dan  mengumpulkan  data-data  primer melalui  bahan-bahan  tulisan  dalam  berbagai bentuk,  yang  diharapkan  dapat  memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
Menurut Astrid Soesanto dalam Tabroni, opini publik adalah sifat umum yang diselidiki oleh ilmu komunikasi,  yang  merupakan  bentuk  kelompok (sosial)  yang  kolektif  dan  tidak  permanen.  Kata publik  melukiskan  kelompok  manusia  yang
berkumpul  secara  spontan  (Tabroni,  2012:79). Menurut Anwar Arifin, opini publik adalah pendapat yang  sama  dan  dinyatakan  oleh  banyak  orang, yang  diperoleh  melalui  diskusi  intensif  sebagai jawaban  atas  pertanyaan  dan  permasalahan  yang menyangkut  kepentingan  umum.  Permasalahan itu  tersebar  luas  melalui  media  massa.  Opini publik  pada  dasarnya  adalah  pendapat  rata-rata individu  dalam  masyarakat  sebagai  hasil  diskusi yang  telah  disebutkan  tadi,  untuk  memecahkan sebuah persoalan, terutama yang beredar di media massa.  Oleh  sebab  itu,  opini  publik  hanya  akan terbentuk  jika  ada  isu  yang  dikembangkan  oleh media massa (Arifin, 2011:193). Opini merupakan pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah yang  kontroversial.  Opini  timbul  sebagai  hasil pembicaraan  tentang  masalah  yang  kontroversial yang  menimbulkan  pendapat  berbeda-beda. Sedangkan,  sikap  adalah  kecenderungan  untuk memberikan respons terhadap suatu masalah atau situasi tertentu.  Menurut Tabroni, opini dan sikap memiliki pengetian yang berbeda, walaupun pada kedua  istilah  itu  terdapat  suatu  interaksi  yang berkesinambungan. Sikap ada dalam diri seseorang, sedangkan opini (pernyataan atau ekspresi) keluar dari  diri  seseorang.  Dengan  demikian,  terdapat suatu  kerjasama  yang  berkesinambungan  antara opini  dan  sikap,  atau  sebaliknya,  di  dalam  diri manusia  dalam  menghadapi  suatu  masalah  atau situasi tertentu (Tabroni, 2012:85).
Publik  adalah  kumpulan  orang-orang  yang memiliki  sama  minat  dan  kepentingannya terhadap  suatu  isu.  Publik  tidak  sama  dengan umum,  karena  publik  ditandai  oleh  adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok  kepentingan  yang  dimaksud,  yang menghasilkan  terbentuknya  opini  mengenai  isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial, dan di  dalamya  terdapat  proses  diskusi.  Opini  publik itu  sendiri  adalah  proses  yang  menggabungkan pikiran-pikiran,  perasaan-perasaan,  dan  usulan- usulan  yang  dinyatakan  oleh  pribadi  masyarakat negara  terhadap  kebijakan  yang  diambil  oleh pejabat pemerintah yang bertugas untuk mencapai ketertiban  sosial  dalam  situasi  yang  menyangkut konflik, sengketa, dan ketidaksepakatan mengenai apa yang harus dilakukan, serta bagaimana harus
melakukannya (Riswandi, 2009:27). Komunikasi politik berkaitan dengan pembicaraan  politik  yang  berlangsung  dalam kerangka konflik dan konsensus. Perbedaan opini yang  ada  dalam  publik  diproses  melalui  diskusi- diskusi untuk mencapai konsensus. Dalam hal ini, berlaku  proses  komunikasi  politik  yang  bersifat antar-personal  dalam  kelompok  (Riswandi, 2009:88).  Opini  yang  telah  dinyatakan  menjadi actual public opinion, karenanya konsensus publik yang telah mengalami proses komunikasi disebut opini, sedangkan pemikiran atau konsensus dalam publik  yang  belum  dinyatakan  secara  umum dan  terbuka,  masih  merupakan  sikap  (attitude). Pandangan  tersebut  sesuai  dengan  perspektif komunikasi politik yang berlangsung dalam proses komunikasi massa, yang pesannya bersifat umum dan  aktual.  Dalam  hal  ini,  opini  publik  adalah yang dinyatakan (eksternal), atau yang telah dibuat untuk  umum,  atau  diketahui  orang  banyak  yang mencakup publik (Tabroni, 2012:88-89).
Menurut  Josep  Ernst  dalam  McNair  (2015), ruang publik adalah ruang diskursif khas yang di dalamnya  individu-individu  berkumpul  agar  bisa memainkan  peran  sebagai  kekuatan  politik  yang handal. Ini merupakan ranah politik borjuis yang meluas, dari yang dulunya elitis menuju mayoritas absolut  masyarakat  dalam  masyarakat  demokrasi modern.  Berkenaan  dengan  peran  komunikasi politik  dalam  proses  pembentukan  opini  publik, berikut  adalah  beberapa  unsur  yang  terkandung dalam suatu opini publik. Pertama, memungkinkan terjadinya  pro  dan  kontra,  terutama  sebelum tercapainya  suatu  konsensus.  Kedua,  melibatkan lebih  dari  seorang,  atau  dalam  istilah  Hennessy disebut  ukuran  publik.  Ketiga,  dinyatakan,  yakni opini yang dikomunikasikan secara terbuka. Dan keempat, memungkinkan atau mengundang adanya tanggapan.  Selain  itu,  pembentukan  pendapat umum juga ikut dipengaruhi oleh jarak geografis, pengetahuan, dan sikap khalayak.
Karena  itu,  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  bermaksud  membangun  opini  publik, selayaknya  mengetahui  kondisi  khalayak yang  sebenarnya,  serta  perlu  mengupayakan agar  sikap  khalayak  yang  bersangkutan  dapat menguntungkan (Susanto, 1985:45). Saluran yang
paling  ampuh  dalam  membentuk  opini  publik lewat  komunikasi  politik  adalah  media  massa, atau  lebih  khususnya  adalah  media  televisi.  Hal ini  karena  opini  publik  mempunyai  kekuatan dalam  mengubah  sistem  politik  yang  ada,  yaitu dengan upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak  mengenai  sebuah  masalah  politik  dan atau  aktor  politik.  Dalam  kerangka  ini,  media menyampaikan  pembicaraan-pembicaraan  politik kepada  khalayak.  Bentuk  pembicaraan  politik tersebut  dalam  media  massa,  antara  lain  berupa teks atau berita politik, yang di mana di dalamnya terdapat  simbol-simbol  dan  fakta-fakta  politik (Suwardi, 2004:9).
Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa relasi antara komunikasi politik dengan opini publik erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Karena dalam keilmuan, komunikasi politik sangat berperan dalam pembentukan sebuah opini publik. Opini publik adalah hasil dari kegiatan komunikasi politik itu sendiri. Dalam komunikasi politik yang dilakukan  pemerintah  akan  berakibat  pada  opini publik  yang  berkembang  di  masyarakat  terkait pada komunikasi politik yang telah dijalankan oleh pemerintah.  Dan  opini  publik  yang  berkembang di  masyarakat  akan  mempengaruhi  pula  strategi penggunaan komunikasi politik oleh komunikator politik itu sendiri. Suatu opini akan menjadi opini publik yang aktual jika dinyatakan secara terbuka kepada umum atau publik melalui media massa.
Opini  publik  juga  sering  dikatakan  sebagai kekuatan  politik  dan  menjadi  dasar  negara demokrasi  (Tabroni,  2012:83-84).  Opini  publik adalah  salah  satu  bentuk  efek  dari  pesan  politik dalam  proses  komunikasi  yang  bersumber  dari politisi  misalnya,  akan  menjelma  menjadi  pesan politik  dari  publik  kepada  politikus  melalui media  massa.  Dengan  demikian,  politisi  yang pada  awalnya  berperan  sebagai  sumber  pesan politik  akan  berubah  menjadi  penerima  pesan atau informasi, dan publik akan berubah menjadi sumber pesan atau informasi tentang opini publik yang  tercipta.  Komunikasi  yang  bersifat  timbal balik dan dua arah ini diperankan oleh media massa sebagai alat penyalur (Tabroni, 2012:80-81).
Sekalipun penulis yakin bahwa hampir semua partai politik di Indonesia memiliki media massa-
nya  sendiri-sendiri,  akan  tetapi  hanya  beberapa yang  dikelola  secara  profesional.  Kebanyakan partai  kesulitan  mendirikan  media  massa  yang profesional  karena  dibutuhkan  dana  yang  amat besar  untuk  mewujudkan  hal  tersebut. Akhirnya, hanya  beberapa  partai  politik  saja  yang  mampu memiliki media massa profesional, yang berskala nasional, serta tetap eksis hingga saat ini. Beberapa media profesional tersebut yang berafilisasi dengan partai politik tertentu, seperti MetroTV surat kabar Media  Indonesia  yang  dimiliki  oleh  pengusaha media ternama, Surya Paloh. Surya Paloh adalah pendiri  partai  Nasional  Demokrat  (NasDem). Kemudian, jaringan media Bakrie Group, seperti ANTV  dan  TVone  yang  dimiliki  oleh  keluarga Bakrie, yang terkenal dekat dengan Partai Golkar, khususnya  Aburizal  Bakrie  yang  adalah  mantan ketua  umum  partai  tersebut. Terakhir,  pengusaha media  lainnya,  yaitu  Harry  Tanoesoedibyo, pemilik  MNC  Group  (RCTI,  Global  TV,  MNC TV, dan INEWS TV), adalah Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Fenomena  ini  ternyata  tidak  hanya  terjadi di  dalam  level  stasiun  televisi,  mengingat  di dunia  industri  media  saat  ini  selalu  melakukan konvergensi  antara  media  elektronik,  cetak,  dan daring (online). Ada beberapa media yang berada dalam  satu  kepemilikan  dengan  stasiun  televisi tersebut.  Stasiun  televisi  yang  berafiliasi  dengan partai politik ini kemudian diikuti oleh versi cetak, radio, dan daring tadi. Sampai saat ini masih ada beberapa  grup  media  besar  yang  masih  berada dalam  posisi  netral  dari  partai  politik  secara langsung, seperti grup Tempo, grup Kompas, dan grup Jawa Pos. Ketiga grup ini sebenarnya sangat potensial karena sudah mengakar dengan puluhan anak perusahaan, dan memiliki seluruh versi media dari  cetak,  elektronik,  hingga  daring  (Tabroni, 2012:  78-79).  Media  massa  menjadi  target  yang harus  dimiliki,  mengingat  kekuatan  opini  yang dibangunnya sangat masif, sehingga efektif untuk sosialisasi  ideologi,  program,  termasuk  counter opini.  Jadi,  jelas  posisi  media  massa  bagi  partai politik berperan dalam membangun opini publik. Dengan daya jangkau yang luas dan keserempakan khalayak  menerima  pesan,  media  massa  menjadi bagian  yang  sangat  vital  dalam  membangun
persepsi masyarakat tentang partainya atau tokoh- tokohnya. Oleh karena itu, komunikasi politik tidak bisa lepas dari opini publik. Di negara demokrasi, opini publik memiliki peran strategis. Pesan-pesan politik  senantiasa  disalurkan  lewat  proses  opini publik  dengan  bantuan  media  massa  (Tabroni, 2012:79).
Bicara media dan pembentukkan opini publik, menurut  Shoemaker  dan  Reese,  ada  lima  faktor yang  biasanya  membentuk  hirarki  pengaruh dalam  media.  Dalam  subbab  ini,  penulis  hanya akan menyebutkan empat faktor saja yang terkait dengan penggunaan media dan kaitannya dengan opini publik. Pertama, rutinitas media yang terkait dengan  ritme  kerja  dan  publikasi  informasi. Media-media konvensional, seperti televisi, koran, majalah, tabloid, dan lain-lain memiliki tantangan baru  dengan  semakin  dinamisnya  “media  baru” ( new media ). Akses situs jejaring sosial (medsos), seperti  Facebook,  Twitter,  Instagram,  Youtube, dan  sebagainya,  serta  blog-blog  website  yang interaktif  memunculkan  jurnalisme  masyarakat ( citizen  journalism )  yang  kian  interaktif  dengan para pencari dan pengguna informasi. Opini publik akan  terbentuk  melalui  media-media  baru  ini. Masyarakat akan cenderung memilih media sosial sebagai  saluran  aspirasinya,  termasuk  saluran diseminasinya,  daripada  media  konvensional karena media sosial relatif tanpa batas atau restriksi sama sekali (Shoemaker dan Reese, 1996:121).
Sekalipun  media-media  konvensional  tetap akan eksis, akan tetapi resonansi atau dampak dari pemberitaannya  tidak  akan  seluas,  secepat,  dan sebesar  yang  dihasilkan  oleh  media-media  baru tadi.  Media-media  baru  ini  tidak  hanya  media sosial, tetapi juga berbagai bentuk media lainnya. Beberapa  contoh  media  baru  adalah  kegiatan perdagangan daring ( e-Commerce ); mesin pencari raksasa ( search engine ), yang juga disebut sebagai news  aggregator,  seperti  Google,  Yahoo,  Bing, Never, dan sebagainya; dan jasa penyaring berita ( news filtering service ), seperti Indonesia Indikator, Line  Today,  dan  lain-lain.  Media-media  baru seperti ini adalah opinion maker karena di tengah derasnya arus informasi media, di mana informasi yang  disajikan,  kita  ambil  contoh  saja  layanan berita  ( news  service ),  berseliweran  di  seluruh
jaringan  world  wide  web  secara  massif.  Media- media ini, penulis ambil contoh news aggregator, menampilkan situs berita yang paling banyak diakses di  halaman  pertama  hasil  pencariannya,  tanpa melakukan verifikasi (cross-check) terkait konten beritanya,  termasuk  media  yang  menyajikannya. Hanya  karena  banyak  diakses,  maka  hasil  utama pencariannya adalah situs tersebut. Hal ini adalah sebuah bentuk pembentukkan opini publik karena pengakses  cenderung  akan  membuka  situs  yang berada  di  halaman  awal  terlebih  dahulu,  bahkan kebanyakan  hanya  membuka  situs-situs  itu  saja, tanpa  melakukan  perbandingan.  Kondisi  ini membangun  opini  publik  pembaca  untuk  setuju atau  tidak  setuju  dengan  berita  yang  dibacanya lewat  situs  yang  berada  di  halaman  awal  mesin pencari tersebut. Jadi, kita bisa bayangkan betapa kuatnya penggiringan opini publik yang dilakukan oleh  para  news  aggregator,  baik  secara  sengaja maupun tidak sengaja.
Hal  yang  sama  terjadi  pada  jasa  penyaring berita,  karena  banyaknya  berita  yang  muncul di  dunia  maya,  maka  jasa  ini  hanya  menyaring beberapa  berita  yang  dianggap  penting  sehingga daripada  pembaca  membaca  20  situs  berita, lebih  baik  dirangkum  menjadi  hanya  satu  atau dua  situs  berita  saja.  pembaca  akan  sangat dimudahkan  karena  informasi  yang  ditampilkan ringkas  dan  padat  karena  hanya  berasal  dari media-media daring tertentu saja yang dipilihkan oleh  perusahaan  jasa  penyaring  berita  tersebut. Bagaimana proses penyaringan itulah yang menurut penulis bisa bermasalah karena tidak ada jaminan berita  yang  dipilihkan  untuk  pembaca  adalah berita  yang  terverifikasi.  Sekalipun  terverifikasi, kecenderungan media untuk berpihak pada kondisi tertentu  dari  sebuah  pemberitaan  masih  sangat besar karena tuntutan kapital dan juga preferensi politik  media  yang  mengharuskan  mereka berpihak. Sebuah realita yang tentunya pasti akan membentuk  dan  mengarahkan  opini  pembacanya terhadap suatu kecenderungan tertentu.
Walaupun  begitu,  penyebaran  informasi,  baik kebohongan (hoax) atau fakta, akan lebih efektif jika  dikanalisasikan  melalui  media-media  baru tersebut.  Dengan  demikian,  opini  publik  akan terbentuk karena kegiatan kolektif para pengguna
media-media  baru  tersebut  secara  tidak  sadar membentuk  sebuah  tafsiran,  atau  bahkan  realita baru  di  masyarakat,  yang  dinamakan  opini publik.  Jika  masyarakat  berada  dalam  kondisi melek  media  (media  literacy),  maka  sekalipun opini publiknya coba diarahkan sedemikian rupa, katakanlah  oleh  para  news  aggregator  atau  news filtering service tadi, publik tidak akan terpengaruh karena memiliki memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi,  yang  membuat  mereka  dapat  melakukan pemilahan  dan  penafsiran  yang  positif  terkait sebuah  berita.  Kedua,  terkait  dengan  kebijakan organisasional.  Hal  paling  krusial  dalam  industri media  saat  ini  adalah  persoalan  kepemilikan (ownership). Indonesia misalnya, sudah memasuki era liberal media yang memungkinkan siapa pun yang  memiliki  modal  besar  untuk  menguasai bisnis media. Fenomena yang menarik untuk kita lihat  jika  dikaitkan  dengan  ramai-ramainya  para politisi  di  Indonesia  yang  memiliki  keinginan untuk menguasai media.
Paling tidak ada tiga ketua umum atau mantan ketua  umum  partai  politik  yang  memiliki  latar belakang sebagai pengusaha media. Ketiga, adalah level ekstra media. Biasanya terkait dengan posisi pemerintah  dan  kelompok  kepentingan.  Media merupakan entitas penting dalam sistem demokrasi. Pemerintah  atau  rezim  yang  berkuasa  sering tergoda untuk mengkooptasi media jika kekuasaan bersifat  hegemonik.  Sebaliknya,  penguasa  juga kerap  berselingkuh  dengan  pengusaha  media dalam penguasaan dan pembentukkan opini publik. Keempat,  adalah  faktor  ideologi  yang  dominan mempengaruhi  isi  media.  Saat  ini,  ideologi dominan  tersebut  tak  lain  adalah  kapitalisme. Hukum  pasar  menjadi  kenyataan  sekaligus keniscayaan.  Tantangan  terbesar  adalah  media kerap  tak  kuasa  menahan  hasrat  mendapatkan keuntungan meski harus mengorbankan idealisme dan  profesionalitas.  Terkait  opini  publik,  media hanya  akan  mengejar  berita  dengan  tingkat rating  yang  tinggi  sehingga  bisa  mendongkrak pendapatan media tersebut. Konten dan kebenaran isi berita tidak lagi diverifikasi terlebih dahulu.
Gambaran di atas menunjukkan betapa powerful- nya  kekuatan  media  massa,  khususnya  televisi, sangat berpengaruh terhadap pembentukkan opini
publik dan juga perilaku politik masyarakat kita. Pengaruh  itu  juga  dapat  merubah  pola  pikir  dan keputusan yang akan diambil, serta opini publik. Dalam  sebuah  pelatihan  bertemakan  social politics  engineering  yang  penulis  pernah  ikuti, dalam konteks peranan media, pemberitaan suatu media  bukan  lagi  pemberitaan  yang  didasarkan atas realita melainkan konstruksi atas realita. Apa maksudnya? Pemberitaan oleh media-media jaman sekarang  ini  sudah  tidak  lagi  didasarkan  oleh sebuah fakta akan sebuah peristiwa tapi didasarkan pada kepentingan atau interest dari oknum tertentu yang ingin mengarahkan si subjek ke arah apapun yang ingin ia bawa. Media massa telah memainkan peran  sebagai  second  hand  reality,  realitas kedua  yang  biasanya  memang  bersifat  sangat tendensius. Media massa juga telah menjadi guru dan  menuntun  kita  untuk    untuk  mendefinisikan situasi  sesuai  dengan  sajiannya.  Dan  anehnya pun  kita  berlaku  seperti  murid  yang  baik,  dalam mengambil keputusan kita tidak lagi mendasarkan pada realitas sesungguhnya, tapi pada makna yang diberikan  oleh  media  tersebut.  Di  sini  terlihat jelas  bahwa  media  massa  sesungguhnya  adalah sebuah konstruksi atas realita, yang ujungnya pasti pengarahan pada opini publik tertentu, yang diatur sedemikian rupa sesuai kepentingan media massa tersebut. Pada masa reformasi hiruk pikuk gerakan mahasiswa  menuntut  reformasi,  televisi  kembali memainkan  peran  strategis  dalam  mempercepat proses  dan  menggalang  dukungan  masyarakat. Hingga  akhirnya  gerakan  reformasi  tidak  hanya terjadi  di  ibukota  saja,  tetapi  masuk  ke  seluruh pelosok  tanah  air.  Di  masa  mendatang  penulis melihat  bahwa  media  massa  di  Indonesia  akan lebih  leluasa  menggiring  dan  membentuk  opini publik  masyarakat,  khususnya  materi-materi bermuatan  politis.  Bila  hal  itu  terjadi,  dampak yang  terjadi  adalah  pembodohan  politik  bangsa. Sangat buruk eksesnya bagi kehidupan demokrasi Indonesia  yang  baru  seumur  jagung  ini.  Semoga ke  depan  media  mampu  memainkan  perannya secara lebih objektif, sehingga kekuatan pemodal bukanlah penentu utama, tapi kekuatan moral dan intelektual yang seharusnya dikedepankan.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  memberikan lima contoh pemimpin opini dalam politik, yaitu Megawati  Soekarnoputri  (Ketua  Umum  PDI- Perjuangan), almarhum KH Abdurrachman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur (Mantan Ketua Umum  PB  NU  dan  Ketua  Majelis  Syuro  Partai Kebangkitan Bangsa), Sri Sultan Hamengkubuwono X  (Gubernur  DIY  Yogyakarta),  Susilo  Bambang Yudhoyono  yang  umum  disapa  SBY  (Ketua Umum  Partai  Demokrat),  dan  Prabowo  Subianto (Ketua  Umum  Partai  Gerindra).  Mengapa  lima figur  dan  tokoh  nasional  tersebut  dikategorikan sebagai  pemimpin  opini  dalam  politik,  karena mereka  dapat  menentukan  sikap,  perilaku,  dan juga  keterlibatan  pengikutnya  terkait  bagaimana mereka  harus  menentukan  pilihan  dalam  proses politik, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan  legislatif  (pileg),  pemilihan  presiden (pilpres),  serta  kontestasi-kontestasi  politik lainnya.  Megawati  bisa  “memaksa”  pengikutnya memilih  PDI-Perjuangan,  begitu  juga  dengan Gus Dur dan SBY. Sedangkan untuk Sultan, kita bisa  melihat  bagaimana  gelombang  demonstrasi besar-besaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Yogja setelah Sultan menolak dilakukan pilkada di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2010 silam.
Menarik  memang  untuk  membahas  kasus Yogyakarta,  karena  Sultan  bukan  saja  pemimpin politik  (Gubernur),  tetapi  juga  pemimpin  sosial, yaitu  dianggap  sebagai  Raja  dalam  Kesultanan Yogyakarta.  Kondisi  ini  membuat  Sultan  adalah paduan menarik dari sisi pemimpin opini sosial dan juga  pemimpin  opini  secara  politik.  Komunikasi sosial dan politik yang dilakukan Sultan memiliki dampak luar biasa terkait bagaimana keterlibatan dan perilaku masyarakat Yogyakarta terkait isu-isu tersebut. Dalam isu pilkada langsung di tahun 2010 tersebut, masyarakat Yogyakarta bersatu menuruti apa  kata  Sultan  untuk  menolak  diadakannya pilkada di provinsi tersebut. Bagi mereka, Sultan adalah “Raja” yang tidak bisa digantikan, apalagi dilakukan melalui proses politik.
Kembali  berbicara  soal  Megawati  dan  Gus Dur, pengikut dari kedua tokoh ini tidak mau tahu apakah  pemimpinnya  tersebut  punya  kesalahan atau  tidak,  bisa  mengurus  pemerintahan  atau
tidak, dan lain-lain, pokoknya mereka pasti dibela habis-habisan oleh para pengikutnya. Terlihat dari bagaimana  massa  PDI-Perjuangan  yang  sempat melakukan  demonstrasi  besar-besaran  saat  MPR memutuskan Gus Dur-lah yang menjadi Presiden RI ke-3 pada tahun 1999, padahal ketika itu PDI- Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. begitu pula  saat  Gus  Dur  menjelang  dimakzulkan  oleh MPR,  satu  setengah  tahun  setelah  ia  menjabat, banyak  pendukung  Gus  Dur  yang  mayoritas dari  Jawa  Timur  dan  berasal  dari  latar  belakang nadhiyin,  datang  ke  Jakarta  dan  rela  mati  untuk mengamankan  posisi  Gus  Dur  sebagai  presiden kala  itu.  Begitu  pula  dengan  SBY  dan  Prabowo yang  hingga  saat  ini  masih  sangat  berkuasa  di partai-nya  masing-masing.  Wajar  karena  yang membidani  lahirnya  Partai  Demokrat  dan  Partai Gerindra  adalah  dua  tokoh  yang  sama-sama berlatarbelakang  militer  tersebut.  Background militer  SBY  dan  Prabowo  membuat  mereka menjadi patron di partainya, dan menjadi pemimpin opini yang baik. Sistem komando yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dua tokoh tersebut selama  aktif  menjadi  TNI  secara  tidak  langsung pasti  dipraktekkan  ketika  memimpin  partainya masing-masing.  Terlihat  bahwa  massa  dan  kader Demokrat dan Gerindra selalu satu suara dengan keputusan yang dibuat SBY dan Prabowo. Jarang kita  melihat  ada  friksi  atau  perbedaan  pendapat yang signifikan di tubuh kedua partai tersebut. Ini membuktikkan bahwa kedua tokoh tersebut adalah pemimpin opini yang baik untuk jajaran pengurus, kader,  sampai  simpatisan  partainya.  Contoh menarik  yang  baru  saja  terjadi  terkait  kekuatan membangun opini publik yang dimiliki oleh SBY dan  prabowo  adalah  ketika  kedua  tokoh  tersebut sama-sama  “turun  gunung”  untuk  memimpin partainya  mencalonkan  kandidat  untuk  menjadi Gubernur  DKI  Jakarta,  yaitu  Agus  Harimurti Yudhoyono  dari  Demokrat  dan Anies  Baswedan dari Gerindra. Terlihat mesin partai bekerja sangat optimal  meneruskan  titah  SBY  dan  Prabowo untuk  mensukseskan  kampanye  kedua  calon gubernurnya. Sekalipun, dari sisi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono gagal dalam kontestasi tersebut karena hanya menduduki peringkat ketiga, tetapi keberhasilan Anies Baswedan mengalahkan
cagub petahanan Basuki Tjahaya Purnama adalah sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Penulis yakin kemenangan Anies tidak hanya karena figur Anies, atau wakilnya, Sandiaga Uno seorang, tetapi karena mesin partai yang berkerja sangat optimal, terutama peran Prabowo dalam membangun opini publik yang konstruktif untuk pasangan Anies dan Sandi.
Kemudian,  penulis  melihat  ada  tiga  alasan yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh yang sudah disebutkan  sebelumnya  adalah  pemimpin  opini dalam  politik.  Pertama,  tokoh-tokoh  tersebut menjadi  panutan  pengikutnya.  Panutan  ini  tidak berdasarkan ketundukan rasional, tetapi irasional. Dengan  kata  lain,  apa  yang  dilakukan  tokoh- tokoh tersebut, baik atau buruk, cenderung diikuti pengikutnya.  Bahkan,  kepemimpinan  mereka lebih didasarkan pada kepemimpinan kharismatis. Kedua, tokoh-tokoh tersebut ikut menentukan apa yang harus dilakukan para pengikutnya. Apa pun yang  diputuskan  mereka,  para  pengikutnya  pasti akan  mengikutinya,  termasuk  dalam  menentukan sikap dalam pemilihan politik. Ketiga, peran tokoh- tokoh tersebut mengukuhkan bahwa media massa punya pengaruh kecil dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya. Meskipun para pengikut ini juga terpapar oleh gencarnya arus media massa yang  ada,  tetapi  mereka  tetap  lebih  memilih mematuhi kehendak pemimpin opininya. Artinya, meskipun media massa tersebut menolak ide dua orang itu, tetapi masyarakat tak jarang justru akan mencari  informasi  pembenar  untuk  mendukung dan mematuhi pendapat pemimpin opininya.
Sekalipun begitu, dalam kasus SBY dan Prabowo penulis  juga  ingin  menambahkan  bahwa  kedua tokoh  ini  sering  menggunakan  media,  terutama media  sosial,  sebagai  alat  diseminasi  informasi kepada  para  pengikut-pengikutnya.  Akan  tetapi, media sosial tersebut bukanlah penentu sikap dan perilaku  pengikutnya,  tetapi  hanya  digunakan sebagai  medium  penyampaian  agar  pesannya tersebar secara luas, serta mampu mempengaruhi tidak  hanya  pengikutnya,  tetapi  juga  masyarakat luas.  Terlebih  untuk  SBY,  kemampuannya  untuk memainkan  media  sosial  sebagai  alat  diseminasi informasi tersebut membuatnya menjadi pemimpin  opini  yang  modern.  Di  era  digital
seperti ini, informasi, atau bahkan instruksi, tidak harus  disampaikan  secara  lisan  langsung,  tetapi bisa  melalui  kecanggihan  teknologi,  yaitu  media sosial  itu  sendiri.  Media  sosial  adalah  alat  yang sangat tepat untuk melakukan komunikasi politik kepada  khalayak  luas.  Kondisi  ini  membantu SBY  untuk  tetap  dianggap  sebagai  pemimpin opini  yang  berpengaruh,  sekalipun  ia  tidak  lagi menjabat  sebagai  presiden.  Fenomena  ini  adalah sebuah  fenomena  baru  yang  membuat  para pemimpin  opini,  terutama  politik  seperti  SBY, mampu  mengaktualisasikan  perannya  kembali dalam  konstelasi  politik  tanah  air.  Komunikasi politik dapat dilakukan secara jauh lebih mudah, serta  memiliki  dampak  yang  sangat  luar  biasa. Komunikasi politik tidak lagi dilakukan di ruang publik, melalui rapat-rapat umum misalnya, tetapi cukup  di  ruang  privat  (yaitu  akun  media  sosial para tokoh tersebut) yang nantinya diantarkan ke ruang publik, sehingga menimbulkan opini publik di  masyarakat.  Opini  publik  tersebut,  bagi  para pengikut  tokoh-tokoh  tersebut,  tidaklah  terlalu berpengaruh  karena  mereka  pasti  mengikuti  apa yang diminta oleh pemimpin opininya. Akan tetapi, pesan dalam komunikasi politik yang disampaikan oleh para pemimpin opini melalui media sosial juga diakses oleh masyarakat luas. Kondisi ini membawa publik yang mengakses pada sebuah kondisi yang dinamakan opini publik. Sebuah kondisi di mana nilai kebenaran dalam sebuah informasi ditentukan oleh pendapat mayoritas orang yang membacanya. Dalam beberapa kasus politik, opini publik tentu dapat  membawa  keuntungan  bagi  si  pemimpin opini  karena  dapat  juga  menjangkau  khalayak yang bukan pengikutnya untuk mengikuti instruksi pemimpin  opini  tersebut.  Namun,  hal  ini  bisa menjadi  buah  simalakama  karena  publik  bisa saja  bereaksi  berlawanan  dengan  keinginan  si pemimpin opini tersebut. Hal ini karena sulit untuk dapat  mengatur  opini  publik,  apalagi  di  era  arus keterbukaan  informasi  yang  sudah  sangat  massif dewasa  ini.  Mengutip  Adam  Smith,  akhirnya hanya  “tangan-tangan  tak  kelihatan”  (i nvisible hands )  yang  mengatur  bagaimana  opini  publik dapat dibentuk dan dipersepsikan oleh khalayak. Contoh lain terkait dampak komunikasi politik terhadap  keterlibatan  dan  perilaku  masyarakat
terlihat  dari  massifnya  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  para  aktor  politik,  yaitu  politisi, berkenaan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok. Ketika Ahok dilaporkan  polisi  terkait  tuduhan  menista  agama Islam  karena  menyinggung  surat  al-Maidah  51, beragam  aksi  dan  demonstrasi  bermunculan  di ibukota, yang mengerahkan ribuan sampai jutaan massa. Aksi massa yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam tersebut sejauh ini adalah yang terbesar yang pernah  terjadi  di  Indonesia,  karena  pada  salah satu aksi massa yang hadir pernah mencapai dua juta  orang.  Aksi  yang  menghadirkan  gelombang masyarakat yang sangat massif ini menuntut agar Ahok dipenjara oleh polisi, penulis anggap kental dengan muatan politis. Hal ini karena pada saat yang bersamaan,  yang  bersangkutan  sedang  mengikuti pertarungan  politik  untuk  mempertahankan  kursi DKI 1 melawan Anies Baswedan, yang akhirnya memenangi kontestasi tersebut. Penulis mengamati bahwa konsolidasi aksi massa yang sangat banyak tersebut  tidak  akan  mungkin  terjadi  jika  tidak dilakukan  komunikasi  politik  dari  elit  politik (komunikator politik) kepada massa. Komunikasi politik  yang  dilakukan  ini  isinya  seragam,  yaitu bersikap  kontra  terhadap Ahok.  Pesan  politik  ini menghadirkan opini publik yang negatif terhadap petahana dalam upayanya mempertahankan posisi gubernur,  sehingga  akhirnya  sangat  berpengaruh terhadap hasil pilkada DKI Jakarta.
Penulis  tidak  menyampaikan  argumen  bahwa karena  hal  inilah  petahana  mengalami  kekalahan dalam  pilkada,  maupun  penulis  juga  tidak mencari  kambing  hitam  atas  persoalan  ini,  akan tetapi  penulis  hanya  menyajikan  sebuah  contoh kasus  yang  sangat  sesuai  jika  dikaitkan  dengan bagaimana  komunikasi  politik  yang  dilakukan oleh  komunikator  politik  di  level  elit,  memiliki efek  yang  sangat  signifikan.  Para  komunikator politik  yang  menjadi  lawan  Ahok  sangat  pintar dalam  memanfaatkan  situasi  kasus  penistaan agama dengan sedang berjalannya proses pilkada. Pesan-pesan  politik  yang  disampaikan  dilakukan secara  massif  dan  berulang-ulang  agar  tersebar secara  holistis,  untuk  kemudian  masuk  ke  dalam sanubari masyarakat dan menjadi opini publik yang
disepakati (konsensus) secara bersama. Tingginya tingkat  komunikasi  politik  yang  dilakukan  pada saat itu membuat masyarakat memiliki keinginan untuk  terlibat  dalam  kasus Ahok  ini,  di  mana  di dalamnya  terdapat  muatan  masalah  penistaan agama,  dan  juga  tentunya  pertarungan  politik dalam pilkada. Dengan demikian, tingkat political literacy masyarakat, di Jakarta khususnya, menjadi sama tingginya dengan keterlibatan mereka dalam aksi-aksi  menentang  Ahok.  Keterlibatan  ini berujung pada perilaku mereka saat memilih dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemungutan suara dilangsung pada 19 April 2017 lalu. Perilaku masyarakat Jakarta ini menjadi pro dengan kandidat gubernur  yang  menjadi  lawan Ahok,  yaitu Anies Baswedan, sehingga yang disebut terakhir tersebut akhirnya  melangkah  mulus  ke  Balaikota  DKI Jakarta dengan selisih suara yang cukup signifikan. Kontestasi pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah sebuah  contoh  yang  menarik  untuk  kita  melihat bagaimana  komunikasi  politik  yang  membentuk opini  publik,  dapat  berdampak  besar  terhadap keterlibatan dan perilaku masyarakat Jakarta.

## SIMPULAN
Komunikasi  politik  adalah  suatu  bidang  atau disiplin  yang  menelaah  perilaku  dan  kegiatan komunikasi  yang  bersifat  politik,  mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.  Komunikasi  politik  dengan  demikian memiliki  implikasi  atau  konsekuensi  terhadap aktivitas  politik.  Perilaku  dan  aktivitas  politik sangat terkait dengan pembentukkan opini publik, karena perilaku dan aktivitas politik yang dilakukan masyarakat  umumnya  terjadi  karena  adanya sifat  umum  yang  kolektif  bernama  opini  publik. Komunikasi politik dalam sistem yang demokratis membuat  opini  publik  dapat  bergerak  bebas  di ranah kebebasan yang dimungkinkan karena aturan main yang demokratis. Melalui proses komunikasi politik,  suatu  opini  dapat  berubah  menjadi  opini publik  sesuai  dengan  kepentingan  pihak-pihak yang  memprakarsai  berlangsungnya  komunikasi. Proses  ini  terjadi  karena  opini  publik  tumbuh secara  alamiah  di  tengah-tengah  dinamika  sosial politik masyarakat.
Kemudian,  media  harus  dipandang  sebagai
pelaku  penting  dalam  politik.  Tanpa  media, komunikasi  politik  tidak  mungkin  berjalan  dua arah  antara  komunikator  politik  atau  politisi dengan  masyarakat,  maupun  juga  sebaliknya. Akan tetapi, dalam perkembangannya media tidak hanya  sekedar  perantara  atau  saluran  lalu  lintas opini publik yang ada di masyarakat. Media telah melangkah  lebih  jauh  dari  sekedar  channel  saja, tetapi juga menjadi komunikator. Media membuat pernyataan-pernyataan politik ( political statement) dalam bentuk komentar, editorial, dan pertanyaan wawancara, sesuai dengan kepentingannya sendiri.
Terakhir, dampak komunikasi politik terhadap keterlibatan dan perilaku masyarakat dalam politik terkait  dengan  fakta-fakta  tentang  pemimpin opini  ( opinion  leader ).  Hal  ini  dilihat  dari  sisi bagaimana  komunikasi  politik  yang  dilakukan para  pemimpin  opini  tersebut  dapat  berdampak pada keterlibat dan perilaku masyarakat di dalam konteks pembentukkan opini publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma,  Teori,  Tujuan,  Strategi,  dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
McNair,  Brian.  2015.  P engantar  Komunikasi Politik . Bandung: Nusa Media. Moleong, Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Hadari.1997. Metode  Penelitian Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Susanto,  Astrid.  1985. Komunikasi  Sosial  di Indonesia . Bandung: Bina Cipta. Suwardi,  Harsono.  2004. Konstruksi  Realitas Politik dalam Media . Jakarta: Granit. Shoemaker,  Pamela  dan  Stephen  Reese.  1996. Mediating  the  Message:  Theories  of Influences  on  Mass  Media  Content. New York: Longman Ltd.
Tabroni, Roni. 2012. Komunikasi Politik Pada Era Multimedia . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.