## STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## Ramadhani Setiawan
Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji ( ramadhanisetiawan@gmail.com )

## Abstrak
Strategi  pencegahan  korupsi  pada  umumnya  ialah  mengurangi  perbuatan  yang merugikan  masyarakat  dan  merugikan  negara.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya pendekatan  dari  ekonomi,  budaya,  etika  atau  moralitas.  Pendekatan  ini  bertujuan memangkas  secara  berkala  tindakan  korupsi  di  birokrasi  baik  secara  kelompok maupun  individu  serta  meminimalisir  korupsi  yang  meningkat  siginifikan  dalam beberapa  tahun  ini.  Segala  perbuatan  korupsi  di  kepulauan  riau  mengarah  pada tujuan  memperkaya  diri  karena  kurangnya  pemikiran  yang  jernih  akan ketidaktakutan melakukan tindakan tersebut. Dalam studi kepustakaan, penelitian ini menunjukan  selain  pendekatan,  strategi  dalam  pencegahannya  yang  harus dilaksanakan  melihat  dari  unsur  manusia  itu  sendiri  dengan  melibatkankan pengawasan  oleh  partisipasinya  masyarakat  serta  meningkatkan  tanggung  jawab moral  serta  kehidupan  dilingkungan  sekitar  yang  ditanamkan  sikap  anti  korupsi dalam upaya menyelamatkan generasi muda yang akan datang.

## Kata Kunci: Korupsi, Strategi

## Pendahuluan
Korupsi  pada  umumnya  dalam konteks  kenegaraan  merugikan  dalam ekonomi  negara,  ada  juga  melibatkan masalah sosial, meningkatnya ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan dalam bermasyarakat hingga
menurunya  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  yang  berdampak besar  akan  buruknya  citra  negara  di dunia.  Namun  sesuai  kenyataan bahwasanya  korupsi  merusak  nilai  –
nilai hak azasi manusia yang sering kali di  abaikan.    Korupsi  juga  merupakan penyalahgunaan  jabatan  publik  untuk keuntungan  pribadi.  Meskipun  korupsi terjadi di ranah publik dan privat, riset saat  ini  terutama  berfokus  pada  jenis publik.
Korupsi  mencakup  pelanggaran sepihak  oleh  pejabat  pemerintah seperti  penggelapan  dan  nepotisme, serta pelanggaran yang menghubungkan  keduanya,  namun
korupsi dalam pelaksanaannya di  buat dengan  sangat  rapi  dan  sederhana yaitu  penyalahgunaan  jabatan  publik untuk  'keuntungan  ekonomi  pribadi yang  di  teliti  oleh  Mashali,  (2012:4) selanjunya  menurut  Klitgaard,  (2011) Korupsi adalah sebuah perbuatan yang menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi sebuah  jabatannya  dalam  intansi pemerintahan, dimana
untuk
memperoleh keuntungan ataupun berupa  uang  yang  menyangkut  diri pribadi  atau  perorangan,  keluarga dekat,  kelompok  sendiri,  atau  dengan melanggar aturan sebuah pelaksanaan yang  mengenai  tentang  sikap  tingkah laku secara pribadi.
Banyak  para  ilmuan  ataupun peneliti  mengkaji  praktik  –  praktik korupsi  terutama  kasus  yang  menjadi potensi  korupsi  salah  satunya  dalam bentuk proyek pembangunan / infrastuktur. Di indonesia salah
satunya, temuan dari sebuah penelitian  menunjukan  bahwa  ada keterlibatan jaringan
organisasi eksternal  yang  menginginkan  potensi korupsi  dalam  organisasi  internal (pemerintahan),  Ganie  Rochman  & Achwan  (2016).  korupsi  di  indonesia berkembang  secara  sistematik,  dari beberapa  peneliti  mengungkapkan
perbandingan  korupsi  antar  negara, indonesia  selalu  memposisikan  diri  di level  yang  bawah,  ini  sebabnya pemberatasan korupsi selalu di tingkatkan  peraannya  Lanjut  menurut Johnston  (2005)  mengatakan  bahwa harus  adanya  pendekatan  situasi  dan bertahap untuk mereformasikan dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian langkah  –  langkah  korupsi  bisa  di hindari  konteks  politik  dan  sosial masyarakat  untuk  upaya  mendorong warga  mengutamakan  kepentingan umum  agar  terciptanya  negara  yang transparan kemudian dapat di pertanggung jawabkan.
Kota  Tanjungpinang  merupakan ibu kota salah satu Provinsi Kepulauan Riau  merupakan  daerah  kepulauan yang  mana  setelah  terbentuk  menjadi provinsi  memiliki  rawan  terhadap korupsi  oleh  pejabat  publik.  Hal  ini menjadi  daya  tarik  oleh  peneliti seharusnya anggaran yang di lokasikan oleh  pemerintah  pusat  tidak  boleh semena  –  mena  yang  di  lakukan pejabat  publik  untuk  mengambil keuntungan  yang  terindikasi  korupsi, padahal  dari  segi  infrastruktur  dalam hal  ini  yaitu  pembangunan,  baik pembangunan  SDM  ataupun  fasilitas fisik  sangat  dibutuhkan  dan  bisa  di
nikmati  masyarakat  umum.  Beberapa kasus  korupsi  yang  terjadi  di  kota tanjungpinang khususnya sangat memperihatinkan.  Kuatnya  dinasti politik  di  daerah  akan  berdampak terhadap  korupsi  di  daerah  kepulauan khususnya.  Persfektif  korupsi  yang terjadi  di  daerah  kepulauan  ini  sangat menarik  untuk  di  teliti  bahwasanya masyarakat kepulauan pada akan kuat kultur  budaya  sangat  mengingat bahwasnaya  “tidak  mencuri  atau mengambil  hak  yang  lain  yang  bukan peruntukkannya”  sangat  memberikan pesan  terhadap  orang  tua  terdahulu. Maka  dari  itu  peneliti  ingin  melihat perlu  adanya  tindakan  kongkrit  atas pemberantasan korupsi terhadap pejabat  di  pemerintahan  agar  nilai  – nilai  intergritas  tertanam  dengan menunjukan politik bersih dan berintegritas secara individualistik. Salah satu tujuan ialah melakukan  rencana  strategis  dalam pencegahan  korupsi  yang  pernah  di lakukan  atau  tidaknya  oleh  pejabat publik mengenai tindakkan korupsi ini, di  antaranya  ialah  untuk  memberikan dampak  positif  bagi  masyarakat  luas kemudian  jika  korupsi  ini  tidak  di berantas  dengan  baik,  maka  akan memperlambat hambatan atau
menjadi sebuah ancaman bagi infrastuktur. Boehm, (2009:46).
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  dengan  judul Strategi Pencegahan  Korupsi  di  Kepulauan Riau.  Sesuai  dengan  paparan  latar belakang  di  atas, maka  perlu disampaikan rumusan masalah penelitian  ini,  yang  nantinya  sekaligus menjadi  ruang lingkup  dan  ruang batasan  terhadap  penelitian  ini.
Adapun  rumusan  masalah  penelitian tersebut mencoba memberikan langkah  strategis  dalam mengurangi jumlah  korupsi.  Di  tengah  begitu banyaknya  birokrasi  yang  bermasalah karena  penyalahgunaan  wewenang dan  korupsi,  kendatipun  jumlahnya masih  terlalu  sedikit  inisiatif-inisiatif tersebut  perlu  terus  dikembangkan agar  selanjutnya  menjadi  petunjuk kebijakan  dan  dapat  direplikasi  di daerah-daerah lainnya.

## Pembahasan
1. Korupsi
Definisi korupsi adalah perbuatan  yang  disengaja  atas ketidakpatutan  sebuah  perilaku yang  menguntungkan  diri  sendiri atau individu yang lainnya. Dari segi
penegakan  hukum,  korupsi  adalah tindakan  yang  di  luar  menentang hukum.  Korupsi  sebagai  tindak pidana, korupsi juga bisa menghasilkan subtansi biaya transaksi  dengan  cara  merencana dan merumuskan. Begovic (2015:2).
Korupsi  yang  di  lakukan  sektor
publik meliputi terhadap kepentingan  publik  seperti  pajak, layanan kesehatan, keamanan publik,  dsb  yang  tidak  bisa bergantung  pada  organisasi  lain (swasta).  Korupsi  yang  dilakukan sektor  pribadi  memang  cenderung ke  swasta  seperti  perilaku  terhadap klien yang tidak adil, dan pemasukan  lain  di  luar  dari perusahaannya.
Kurer  (2015).  Klitgaard  (1998) menyatakan  korupsi  merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya  dalam  negara,  dimana untuk  memperoleh  keuntungan dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah  laku  pribadi.  Secara  umum pengertian korupsi mempunyai makna merusakan sistem, melanggar budaya dan menyalahgunakan wewenangnya
serta  kepercayaannya  yang  telah  di berikan  oleh  masyarakat.  Brooks
(1909) menambahkan secara spesifik  sebagai  perbuatan  sengaja melakukan kesalahan atau
melalaikan  tugas  yang  diketahui sebagai  kewajiban,  atau  tanpa keuntungan  yang  sedikit  banyak bersifat pribadi.
Kemudian menurut Alatas (1990)  dari  hasil  penelitian  yang dilakukannya,    ciri-ciri  korupsi terbagi atas 8 ciri yaitu :
a. Melibatkan  lebih  dari  satu  orang dengan masif
b. Tertutup  yang  bersifat  rahasia memiliki  motif  melatarbelakangi korupsi terjadi
c. Menunjukan  hubungan  timbal balik  dari sebuah kewajiban  hasil keuntungan yang mereka miliki
d. Membenarkan  perlindungan  yang berlindung  dari  sebuah  hukum yang berlaku
e. Mempunyai wewenang dan
kekuasaan  yang  tinggi  terhadap keputusan-keputusan  yang  di ambil
f. Mengadakan  sebuah  penipuan terhadap  masyarakat  dengan cara
g. Memperkuat  fungsi  ganda  yang kontradiktif
h. Memiliki  niat  kesengajaan  untuk menepatkan  kepentingan  umum di bawah kepentingan pribadi
2. Strategi Pencegahan Wacana teoritis yang mempengaruhi  cara  berpikir  dalam upaya  mengurangi  korupsi  di Indonesia kebanyakan masih terfokus pada pemberantasan korupsi.  Memang  harus  diakui bahwa dalam situasi begitu akutnya persoalan  korupsi,  pemberantasan melalui pendekatan hukum memang harus  senantiasa  dilakukan  untuk menimbulkan  efek  jera  bagi  para koruptor. Tetapi perlu diingat bahwa upaya  untuk  menangkal  korupsi yang  akan  bertahan  untuk  jangka waktu yang lama adalah
pencegahan secara sistematis. Kumorotomo, (2009:2).
Selain itu perlu adanya
transparansi akan menunjang empat hal  yang  mendasar  yang  di ungkapkan Kristiansen (2006), yaitu: 1. Meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat  sehingga  kontrol  terhadap
para  politisi  dan  birokrat  akan berjalan lebih efektif;
2. Memungkinkan  adanya  fungsinya sistem kawal dan imbang ( checks and balances) sehingga mencegah adanya monopoli kekuasaan oleh para birokrat;
3. Mengurangi  banyaknya  kasus korupsi;
4. Meningkatkan  efisiensi  dalam penyelenggaraan  ada  sebuah pelayanan publik. Tampak bahwa salah  satu  implikasi  penting  dari transparansi  ialah  peluang  untuk mengurangi  banyaknya  kasus korupsi.
Berbeda dengan Hakim,
(2007:10)  yang  menunjukan  dari sebuah pendekatan terdiri dari :
1. Perspektif  Ekonomi;  merupakan ke  korupsi  terjadi  di  sebabkan oleh  ketidak  mampuan  relatif seseorang dalam bidang ekonomi. Kemiskinan dan rendahnya  tingkat  pendapatan menjadi pendorong utama terjadinya korupsi. Tingkat pendapatan  sekarang  dirasakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan  pada  tingkatan  yang diharapkan;
2. Perspektif Budaya;
Korupsi disebabkan  oleh  kebiasaan  yang telah  mentradisi,  yang  kemudian Menjelma  menjadi  sikap  dan perilaku  korup.  Dalam  perspektif ini, terdapat kebiasaan seseorang atau  kelompok  tertentu,  atau
bahkan masyarakat
yang kemudian  menjadi  dasar  dari budaya  korup;  Perspektif  Etika dan  Moral;  korupsi  menurut perspektif  ini  adalah  berpusat pada  masalah  moral,  maka pendekatan  yang  disarankan reformasi birokrasi.
Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan  metode  kualitatif  yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data kepustakaan.  Pendekatan  normatif sangat  relevan  guna  menganalisis kejadian maupun fenomena yang telah terjadi
dengan mengumpulkan sumber-sumber  yang  akurat  dalam penanganan  kasus  korupsi,  langkah- langkah  strategi  kebijakan  yang diambil. Adapun pembahasannya sebagai berikut:
1. Tindakan Korupsi di Kepulauan Riau dari Masa Ke Masa
Ada  70  perkara  kasus  korupsi dari  tahun  2010  hingga  2018. Melihat  dari  perkembangannya, provinsi  kepulauan  riau  yang memiliki  5  kabupaten  dan  2  kota masuk  dalam  katagori  yang  sangat mengkhawatirkan. Adanya sejumlah peningkatan  korupsi  sebanyak  200 persen.  Pernyataan  dari  kapolda kepri  yang  menyatakan  bahwa Untuk  penyelesaian  kasus  di  2017 sebanyak  26  berkas  perkara  dan sisa  tiga  kasus  masih  dalam  proses penyidikan,  hanya  saja  di  2017  ini tidak ada uang negara yang berhasil diselamatkan, sedangkan 2016
sebanyak  Rp3,8  miliar,  hal  ini dinyatakan  oleh  Irjen  Pol  Didid Widjanardi.  Pernyataan  tersebut dikuatkan dengan data primer yaitu I ndonesia  Corruption  Watch  atau disingkat ICW yang bagian dari sebuah  organisasi  non-pemerintah (NGO)  yang  mempunyai  misi  untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik  mengenai  aksi  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia. Berikut    hasil dari  laporan  ICW  pada  tahun  2017 korupsi  dalam  10  peringkat  besar.
Tabel.1. Rating 10 Besar ProvinsiKasus Korupsi Tahun 2017 No Provinsi Jumlah Kasus Kerugian (Rp) 1 Jawa Timur 68 90,2 Miliar 2 Jawa Barat 42 647 Miliar 3 Sumatra Utara 40 286 Miliar 4 DKI Jakarta 34 3,3 Triliyun 5 Aceh 29 133 Miliar 6 Jawa Tengah 29 40,3 Miliar 7 Sulawesi Selatan 26 390 Miliar 8 Riau 25 145 Miliar 9 Kepulauan Riau 18 126 Miliar 10 Nusa Tenggara Barat 18 6,7 Miliar
Sumber : Dokumen ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017
Dari  data  di  atas  bahwasanya provinsi kepulauan riau berpengaruh besar  atas  kerawanan  korupsi.  Pada tanggal  4  april  2018  di  kutip  dari pemberitaan  bahwasanya  Komisi
Pemberantasan  Korupsi  Republik
Indonesia  dan  POLDA  Kepulauan
Riau mengadakan pertemuan
membahas  70  kasus  yang  ada  di provinsi  Kepulauan  Riau  dari  tahu 2010  hingga  2018,  berikut  isi kutipannya :
Komisi  Pemberantasan  Korupsi melalui  unit  Koordinasi  dan Supervisi  (Korsup)  Penindakan, Rabu  (4/4/2018),  melakukan koordinasi  penanganan  perkara korupsi dengan Polda Kepulauan Riau. Dalam kegiatan korsup tersebut, dibahas  sekitar  70  perkara korupsi.  Juru  Bicara  KPK  Febri Diansyah  mengatakan,  sekitar 70  perkara  yang  dibahas  itu merupakan  perkara  korupsi yang ditangani Polda Riau mulai tahun  2010-2018.  Tujuan  dari
kegiatan korsup tersebut, yakni KPK  membantu  Polda  Riau  jika terdapat  kendala.  "Sekitar  70 perkara  dibahas.  Sebagian besar  penanganan  perkara lancar,  namun  ada  kendala terhadap  5  perkara  yang sedang  ditangani,"  kata  Febri melalui  pesan  tertulis,  Rabu (4/4/2018).  Salah  satu  perkara yang  dibahas  adalah  dugaan tindak pidana korupsi penerbitan  sertifikat  HBG  atas nama  PT  KPJ  di  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN) Batam. Tim Korsup Penindakan KPK telah membantu memfasilitasi beberapa ahli dan melakukan gelar supervisi terpadu di sana terhadap kasus itu.
2. Rencana Strategi Pencegahan;
Pendekatan  Sistemik-struktural; strategi yang dilakukan ialah dengan meningkatkan  dalam  pengawasan dan menyempurnakan adanya sistem manajemen  publik,  hal  ini  perlu dilakukan  adanya  kebijakan  dari
pemerintah  provinsi  kepulauan  riau melalui inspektorat agar memperkuat lembaga  pengawasan.  Yang  mana selama ini tingkat pengawasan yang kurang  di  karenakan  lemahnya profesionalitas Sumber Daya manusia yang harusnya di
memperkuat  pengawasan  yang  di sebabkan kurangnya intergitas, perlu dilakukan  sistem  manajeman  yang mengawasi  atau  menjadi  kontroling dalam upaya pencegahan korupsi.
Pendekatan Abolisionistik; strategi yang dilakukan ialah dengan penegakan  hukum  dan  memberi sanksi  kepada  koruptor  seberat- beratnya.  Kasus  ini  seharusnya sangat  sedikit  kemungkinan  terjadi
dalam pencegahan korupsi, kenyataannya masih ada peningkatan yang signifikan sebanyak 200%. Akan tetapi
pendekatan  ini  harus  di  buat  kajian melalui  perudang-undangan  tentang sangki  korupsi  supaya  efek  jeranya sangat  berat.  Pada  saat  ini
penegakan hukum hanya
memberikan  seperti  upaya  hukuman
“penjara”  atau  “mati”  saja.  belum ada  sanksi  berat  yang  membuat
gangguan fisikisnya agar tmasyarakat lain jangan berani coba melakukan  korupsi.  Lalu  pendekatan moralitas yang memerlukan partisipasi masyarakat akan pedulinya  pemberantasan  korupsi Strategi yang dilakukan ialah memperhatikan faktor moral
manusia  kemudian  yang  perlu diingat  ialah  bahwa  semua  cara  ini memerlukan  dukungan  publik  yang besar  dan  berkelanjutan.  Selain  itu perlu  adanya  pendekatan  melalui perspektif yang meliputi
a. Perspektif  Ekonomi;  perlu  adanya upaya standarisasi berupa Kenaikan gaji, tampaknya memang  telah  membuat  korupsi birokratis dapat sedikit dikendalikan, tetapi  untuk  jenjang birokrasi tertentu pemberian kenaikan  gaji  tidak  selalu  efektif untuk  meredam  nafsu  birokrat untuk melakukan korupsi.
Meskipun  demikian  hubungan antara gaji pegawai negeri dengan tingkat  korupsi  birokratis  masih bersifat mendua ( ambiguous)
b. Perspektif  Budaya;  Kemudian dengan pendekatan budaya, yang dimana  kepulauan  riau  mayoritas kesukuannya  adalah  suku  melayu yang  kuat  akan  budaya.  Hal  ini perlu  adanya  pendidikan  anti
korupsi  serta  bimbingan  teknis untuk  generasi  muda  sebagai upaya menciptakan generasi yang
anti korupsi. Meskipun
menyelamatkan  generasi  muda, pencegahan  ini  perlu  di  lakukan dalam  upaya  menyelamatkan kesejahteraan  masyarakat  ketika mengurangnya tindakan korupsi di kepulauan riau.
c. Perspektif  Etika  dan  Moral; Korupsi biasanya dimulai dari hal- hal  kecil  dan  suap  tersembunyi. Jika pejabat tidak mampu
mengendalikan  diri  dan  imannya lemah  maka  dia  akan  cenderung menerima berbabagi macam bentuk  suap,  dan  secara  tidak sadar terperangkap dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Perspektif pengendalian diri bukanlah
perspektif yang absurd dan utopis, karena  konsep  ini  didasari  oleh kenyataan  bahwa  setiap  manusia memiliki  keinginan  untuk  hidup berkelompok.  Untuk  memenuhi kebutuhannya  manusia  harus melakukan interaksi dengan manusia lain,  harus mau dan bisa bekerja  sama  dengan  manusia lain. Agar interaksi dan kerjasama
tersebut  dapat  berjalan  dengan baik  maka  pengendalian  diri sangat dibutuhkan.

## Kesimpulan
Pendekatan yang telah  dibahas di atas  harus  digunakan  dalam  upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan remunerasi  harus  diterapkan  secara menyeluruh,  tidak  boleh  terbatas  pada instansi  tertentu  saja,  yang  dapat menimbulkan kecemburuan dari aparatur instansi pemerintah yang lain.
Sistem reward  and  punishment  bagi para aparatur birokrasi harus diterapkan  secara  konsisten.  Kegiatan- kegiatan  spesifik  yang  dilakukan  oleh aparatur  harus  memperoleh  imbalan yang  cukup,  dan  mereka  yang melakukan  perbuatan  korupsi  harus diberi  sanksi  yang  tegas.  Selain  itu strategi  yang  telah  di  jelaskan  dalam pembahasan peneliti memberikan beberapa  point  penting  yang  dilakukan kedepannya yaitu;
1. Perlu adanya dukungan dari masyarakat,  tidak  terlepas  adanya pengawasan  dari  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah.  aparat penegakan  hukum  harus  di  dasari dengan  dukungan  masyarakat  baik kelompok  maupun  indvidu  adanya
penurunan  secara  berkala  dalam pencegahan  korupsi.  Keterlibatan masyarakat merupakan upaya dalam kepedulian  menjadikan  kepulauan riau bebas anti korupsi.
Komunikasi dan interaksi pencegahan  korupsi  harus  menjadi agenda  pemerintah  kepulauan  riau dengan  melakukan  transparansi  besar- besaran  agar  kepercayaan  publik  bisa dijaga  demi  terciptanya  kerukunan berwarganegara dan mempunyai inovasi  dalam  transparansi  yang berbaur  dengan  indikasi  korupsi (seperti Laporan Keuangan, APBD, PAD d.l.l).
Daftar Pustaka Alatas,  S.  H.  (1990). Corruption:  its nature,  causes,  and  functions.
Avebury.
Begovic, B. (2015). Corruption:
Concepts,  types,  causes  and consequences, 26(2), 9.
Boehm,  F.  (2009).  Anti-Corruption  in
Regulation  –  A  Safeguard  for Infrastructure Reforms.
Competition  and  Regulation  in Network Industries, 10(1), 45–75. Brooks,  R.  C.  (1909). The  Nature  of Political (Vol. 24). The Academy of Political Science.
Ganie  Rochman,  M.,  &  Achwan,  R. (2016).  Corruption  in  Indonesia’s Emerging  Democracy. Journal  of Developing  Societies,  32(2),  159– 177. Hakim,  A.  (2007). Korupsi  dan Reformasi Birokrasi.
Johnston,  M.  (2005). Syndromes  of
Corruption:  Wealth,  Power,  and Democracy.  Cambridge  University Press. Klitgaard, R. (1998). Controlling corruption.  (Vol.  20).  California: University of California Press. Klitgaard, R. (2011). Figthing Corruption. CESifo DICE Report. Kumorotomo,  W.  (2009).  Inovasi Daerah dalam Pencegahan Korupsi.
Simposium  Nasional  2009  Tanpa Korupsi:  Indonesia  Bebas  Korupsi Bukan Utopi, 1–10.
Kurer,  O.  (2015).  Definitions  of Corruption. Routledge Handbook of Political Corruption, (48), 30–41.
Mashali,  B.  (2012).  Analyzing  the relationship  between  perceived grand corruption and petty corruption in developing countries: case  study  of  Iran. International Review of Administrative Sciences.

## Internet
https://regional.kompas.com/read/2017 /12/30/11372751/selama-2017-kasus- korupsi-meningkat-200-persen-di-kepri https://www.kpk.go.id/id/publikasi/lapo ran-tahunan