## TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

## Karin Elviani Haning, Dian aries Mujiburohman
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia Korespondensi email: charyynh@gmail.com

## ABSTRAK
Jual beli adalah suatu perjanjian dimana penjual setuju untuk menyerahkan barang dan pihak  lain membayar  harga  yang  dijanjikan  dalam  hal  ini    tanah.  PPAT  sebagai  pejabat  pemerintah  yang berwenang  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  berkaitan  dengan  tanah,  penjualan  tanah yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pejabat Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT) tetap dianggap sah, tetapi tidak berkekuatan hukum, apabila penjualan yang terjadi itu sah di mata hukum akibat syarat sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu  adanya    sebab  hukum  yang  berkaitan  dengan  isi  perjanjian, menggunakan  pendekatan  hukum  normatif,  khususnya  tinjauan  pustaka,  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  data  yang  diperoleh,  dan  penulis  dengan  melakukan  kerja  lapangan,  menggunakan pendekatan tradisional untuk memastikan bahwa data dikumpulkan dan dianalisis. Sumber peraturan perundang-undangan primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli tanah, dokumen hukum sekunder berupa buku-buku, pasal-pasal terkait dan karya akademis. Jual beli tanah  harus dibuktikan  oleh dan dihadapan PPAT, sehingga jual beli tanah  tanpa akta PPAT dapat berkekuatan hukum. yang tentunya dengan meminta putusan dari pengadilan negeri.
Kata Kunci: Jual Beli Tanah, PPAT, Peralihan Hak

## PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai  sifat  unik  karena  persediaannya  selalu  tetap,  artinya  tanah  tidak dapat diproduksi maupun dikurangi dan lokasinya tidak dapat digeser atau dipindahkan. Maka permasalahan apapun yang muncul terkait pertanahan akan berimplikasi dengan seluruh aspek kehidupan  yang saling berkaitan, bagi  masyarakat  tanah memiliki makna multidimensional. 1 Dalam  hidup  maupun  mati,  seseorang  masih  membutuhkan  tanah.  Sementara  jumlah  tanah yang  dapat  dikelola  oleh  satu  orang  sangat  terbatas,  jumlah  orang  yang  membutuhkannya terus  bertambah.  Selain  semakin  banyak  masyarakat  yang  membutuhkan  lahan  untuk perumahan,  kemajuan  dan  pembangunan  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  teknologi  juga membutuhkan  lahan  yang  lebih  banyak,  seperti  pertanian,  peternakan,  pabrik,  perkantoran, fasilitas  rekreasi,  dan  jalan  untuk  kendaraan.  Hubungan  antara  manusia  dan  bumi  selalu terkait  erat.  Masalah  tanah  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia    karena  sebagian  besar kehidupan manusia  sangat bergantung pada tanah. Bumi bersifat permanen dan dapat dilihat sebagai sesuatu yang  dapat disediakan untuk kehidupan di masa depan. Tanah adalah tempat tinggal  manusia  dan  mata  pencaharian  mereka  yang  mencari  nafkah  melalui  pertanian,  dan bagaimanapun, tanah adalah tempat tinggal terakhir orang yang meninggal.
1 Dian  Aries  Mujiburohman,  (April,  2018),  Menyoal  Penafsiran  Tanah  Terlantar,  Jurnal  Yudisial,  Volume  11 Nomor 1, hlm. 1-2.
Oleh  karena  itu,  sementara  permintaan  akan  meningkat,  negara  akan  merasa  lebih menuntut untuk jangka waktu  yang lebih lama. Maka tak heran jika nilai propertinya sangat tinggi. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan lahan telah menimbulkan berbagai masalah.  Saat  ini,  pembebasan  tanah  dapat  diperoleh  dengan  berbagai  cara,  seperti mengajukan  hak  atau  mengalihkan  hak.  Dalam  masyarakat  kita,  perolehan  hak  atas  tanah sering  dilakukan  melalui  peralihan  hak,  yaitu    jual  beli.  Pengalihan  Hak/Pengalihan  Hak adalah  perbuatan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengalihkan  hak,  termasuk  penjualan, pembelian, hibah, pertukaran, pemisahan dan pembagian harta bersama dan penghasilan suatu perusahaan atau inbren. Namun, tidak terbatas pada hal-hal tersebut. 2
Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan  dari  bumi.  Tanah  merupakan  faktor  penting  bagi  keberadaan  manusia.  Selain ruang hidup, bumi juga merupakan tempat yang membahagiakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,  tanah  adalah  lapisan  bumi  yang  paling  atas,  keadaan  bumi  pada  suatu  tempat tertentu, permukaan bumi ada batasnya dan merupakan materi  bumi. Pasir, batu, bom napal, dll. 3 Menurut keberadaan hukum adat berarti bahwa hubungan antara masyarakat  dan negara tetap  ada  dan  memanifestasikan  dirinya  tidak  hanya  sebagai  hubungan  pribadi  antara  pihak- pihak yang bersangkutan, tetapi juga sebagai aturan hukum adat. 4
Peralihan suatu  bidang tanah dapat  terjadi dengan berbagai  cara, salah satunya ialah melalui  proses  jual  beli. 5 Kata  “beli  dan  jual”  dalam  arti  sehari-hari  dapat  diartikan  sebagai seseorang  yang  memberikan  uang  secara  sukarela  untuk  mendapatkan  suatu  barang  yang diinginkan.  Dalam  hukum  adat,  perbuatan  mengalihkan  suatu  hak  (beli,  jual,  hibah,  tukar) adalah perbuatan hukum yang bersifat moneter. Pembayaran sekaligus harga jual secara tunai berdasarkan  Undang-Undang  Pertanahan. 6 Jual  beli  tanah  bukan  lagi  suatu  perjanjian, melainkan  suatu  perbuatan  hukum  yang  secara  tetap  mengalihkan  hak  dalam  bentuk  uang, seperti dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata. Maka peralihan hak milik atas rumah susun  dan    hak  atas  tanah  dengan  cara  dijual,  pertukaran,  hibah,  entri  data  perusahaan  dan perbuatan pengalihan hak yang berkaitan dengan pelelangan hanya dapat didaftarkan apabila telah  dipastikan  bahwa  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  PPAT  yang  berwenang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, jual beli  hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Dokumen  Tanah  (PPAT).  Ini  adalah  bukti  pendaftaran  pada  kantor  pertanahan  yang berwenang  sesuai  dengan  lokasi  tanah  setelah  hak  atas  tanah  dijual  dan  PPAT  (Kantor Pendaftaran  Tanah)  menerbitkan  sertifikat.  Untuk  mengantisipasi  konflik  atau  sengketa penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, maka  perjanjian jual beli tanah antara penjual dan pembeli  merupakan  perjanjian  timbal  balik  yang  sempurna,  dimana  kewajiban  penjual menjadi hak  pembeli dan  kewajiban pembeli menjadi hak  penjual. Dalam hal penjualan, ada syarat-syarat yang mengatur  hak dan kewajiban pelaksanaan berdasarkan perjanjian di antara mereka.  Ketika  perjanjian    berlaku  sebagai  hukum  bagi  kedua  belah  pihak.  Penjual  berhak
2 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 37.
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah ,  (Jakarta: djembatan, 2008), hlm.18.
4 Imam Soetikyo, Proses Terjadinya UUPA , (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1987), hlm.59.
5 Muh Galil Gibran, Rofiq Laksamana, and Dian Aries Mujiburohman. "Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah  Transmigrasi  Di  Kabupaten  Mamuju  Tengah."  Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 5.1 (2022): 1-15.
6 Harun  Al–Rashid,  Sekilas  Tentang  Jual–Beli  Tanah  (Berikut  Peraturan-Peraturanya),  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 51.
menuntut pembayaran atas dokumen tersebut dan  pembeli berhak menerima dokumen  yang diterima dari penjual. 7

## PEMBAHASAN

## KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA PPAT
Sebelum  membeli  tanah  perlu  kehati-hatian,  karena  banyak  hal  yang  kurang menguntungkan  di  kemudian  hari  bagi  pembeli,  misalnya  tanah  yang  disengketakan  atau tanah  yang  berada  di  kawasan  yang  dikuasai,  dll.  Dua  faktor  penting  dalam  jual  beli  tanah yang  harus  diperhatikan  adalah  penjual  dan  pembeli.  Bagi  penjual,  ada  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  dalam  jual  beli  tanah.  Hal  pertama  dalam  jual  beli  tanah  adalah  calon penjual  harus  mempunyai  hak  untuk  menjual  tanah,  atau  dengan  kata  lain  penjual  adalah pemilik sah dari hak atas tanah tersebut. Jika hanya satu orang  yang berhak, maka orang itu berhak menjual sendiri tanah itu, dan jika ada dua orang atau lebih, orang-orang yang berhak itu  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menjual  tanah  itu.  Bukan  hanya  orang  yang  membeli dan menjual tanah secara tidak sah, tetapi orang ini memiliki asal usul yang sah.
Pertama ,  tidak  pernah  ada  penjualan  dan  dalam  hal  ini  kepentingan  pembeli  sangat dirugikan. Kedua, jika penjual diberi wewenang untuk menjual, ada kasus di mana orang yang diberi  kuasa  untuk  menggunakan  tanah  mungkin  tidak  dapat  menjualnya  jika  sejumlah kondisi  tidak  terpenuhi  seperti  tanah  itu  masih  di  bawah  umur  atau  di  bawah  umur.  orang yang  beruntung.  Jika  ada  penjualan  tanah  tetapi  penjual  tidak  berhak  menjual  atau  pembeli tidak berhak membeli, baik penjual berhak membeli maupun pembeli berhak membeli. maka dianggap  setelah  pihak-pihak  yang  terkait  membatalkan  penjualan,  Kantor  Pertanahan selanjutnya menolak untuk mendaftarkan penjualan genta. 8
Ketiga yang  perlu  diperhatikan  adalah  apakah  penjual  dapat  menjual  tanah  yang  akan dijadikan obyek penjualan. Seseorang mungkin memiliki hak untuk menjual tanah dan orang yang  berwenang  untuk  menjual  tanah,  tetapi  dia  tidak  dapat  atau  tidak  dapat  menjual  tanah itu. Misalnya, seseorang yang memiliki tanah Hak Barat Lama atau Hak Indonesia Lama yang terdaftar atau hak milik berdasarkan UUPA, tetapi belum terdaftar di kantor pertanahan atau sertifikatnya  hilang  maka  orang  tersebut  tidak  boleh  menjual  tanahnya,  harus  hati-hati  dan mendapatkan sertifikatnya terlebih dahulu maka tidak dapat dijual.
Keempat adalah  apakah  penjual  atau  pembeli  bertindak  sendiri  atau  sebagai  agen. Penjual/pembeli  dapat  bertindak  sendiri  atau  sebagai  agen.  Baik  penjual/pembeli  bertindak sendiri  atau  melalui  agen,  identitasnya  harus  jelas.  Jika  penjual/pembeli  adalah  orang (manusia)  maka  identitasnya  adalah  nama,  umur  (tanggal  lahir),  kebangsaan,  pekerjaan, tempat tinggal. Semua ini dapat dibaca pada kartu identitas atau paspor. Jika penjual/pembeli adalah  badan  hukum,  identitasnya  adalah  nama,  bentuk  badan  hukum,  fungsi  badan  hukum, dan  kepengurusan.  Semua  itu  bisa  dipelajari  dari  akta  pendirian/politik  anggaran/peraturan hukum  dalam  pembentukannya.  Dalam  hal  penjual/pembeli  bertindak  berdasarkan  kuasa tersebut,  diperlukan  surat  kuasa  khusus  untuk  menjual  barang  tersebut.  Kekuasaan  umum, seperti  biasa,  hanya  untuk  tujuan  manajemen,  bukan  untuk  penjualan.  Kuasa  itu  harus  tegas untuk menjual tanah yang akan dijual itu.
Keabsahan  penjualan  tanah  menurut  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah, penjualan tanah yang dianggap sah adalah penjualan tanah yang dilakukan di hadapan PPAT
7 Lumempouw, Felly Yanti Sheili. "Kedudukan Hukum Pihak Pembeli terhadap Pihak Penjual yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata." Lex Crimen 6.4 (2017), 5-9.
8 Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah , (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 4.
2021-12-05
atau jual beli tanah dengan akta yang disahkan oleh notaris atau oleh pejabat yang berwenang yaitu  penjualan  tanah,  hal  itu  harus  dibuktikan  dengan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh dan  dihadapan  PPAT. 9 Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Novita  yang  menjelaskan  bahwa fungsi  akta  yang  diberikan  oleh  PPAT  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan menjamin hak atas  tanah serta sebagai bukti  telah dibuatnya suatu akta yang sah. 10
Di dalam praktik yang terjadi dalam masyarakat, jual beli tanah yang dilakukan tidak melalui PPAT masih dianggap sah, tapi tidak kuat hukum-nya, di mana jual beli yang terjadi itu sah di  mata hukum  disebabkan dalam syarat  sah-nya suatu  perjanjian  yaitu adanya suatu sebab yang halal yang menyangkut isi perjanjian. Hal ini sependapat dengan Thendean dalam penelitiannya  yang  menyimpulkan  bahwa  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  tanpa  akta  tanah resmi  adalah  jual  beli  yang  sah  sepanjang  memenuhi  Pasal  1338  dan    1320  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata. di pengadilan nanti. 11 Sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan status jual  beli  tanah  tanpa    akta  penggunaan  tanah  menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  No: 153/PK/PDT/2005  dinyatakan  sah  oleh  Pengadilan,  tetapi  Badan  Hukum  Perdata  tetap mendikte/menghukum  penjual  dan  pembeli  dengan  resmi  berlakunya  hukum  pertanahan untuk membuat hukum jual beli. 12
Dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak  sekali  permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan tanah. Penjualan dilakukan dengan tangan atas dasar kepercayaan pada waktu dilakukan atas nama pemeli  yang meninggal  atau tidak dikenal  yang akan mendaftarkan kepentingannya  di kantor    setempat.  Putusan  pengadilan  tidak  semata-mata  berdasarkan  KUH  Perdata,  tetapi dimungkinkan  juga    perkara  pidana  seperti  perkara  perkreditan  diperjanjikan  jika  penjual harus  mengembalikan  akta  tersebut  di  kemudian  hari,  tetapi  sebenarnya  pada  saat dikeluarkannya  akta tersebut.  Akta, hanya perlu  ditarik dari bank penjual  dan hilang sampai tidak diketahui  keberadaannya.
Mengenai  masalah  yang  mungkin  timbul  di  atas  juga  menjelaskan  pengaturan  yang dapat  dilakukan  oleh  pembeli  agar  penjualan  tanah  yang  dilakukan  tanpa  akta  PPAT  dapat memiliki  kekuatan  hukum  yang  final.  Bahwa  pembeli  dapat  mengadakan  suatu  transaksi, sehingga penjualan tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat menimbulkan akibat hukum pada  akhirnya  dengan  mencari  putusan  pengadilan  untuk  menjamin  kepastian  kepastian hukum  dari  pemohon  sebagai  pemilik  sah  tanah  dan  bangunan  di  atasnya.  Dengan  putusan pengadilan negeri, PPAT sebagai pemegang sertifikat asal harus menunjukkan sertifikat tanah yang masih terdaftar atas nama termohon kepada penggugat dan kuasanya.

## KEWENANGAN  PENJABAT  AKTA  TANAH  DALAM  MEMBUAT  AKTA  JUAL BELI
PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kuasa  untuk  menerbitkan  akta  tanah  tertentu sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Akta  Pemindah  tanganan dan Perambahan Hak Guna Tanah dan Pemilikan Rumah Susun, serta perijinan hukum untuk memaksakan  ketergantungan.  Pejabat  publik,  seseorang  yang  ditunjuk  oleh  otoritas  yang
9 Dwi  Aprilia  Arum  Damayanti,.  "Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Yang  Tidak  Dilakukan  Di  Hadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)." LEX PRIVATUM 8.2 (2020), 73–92.
10 Novita,  Cici  Fajar.  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Tanpa  Akta  PPAT  (Wilayah  Kecamatan Tinombo). Diss. Tadulako University, 2014, 97.
11 Hendryan Thendean, "Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Pasal 1457 Kuhperdata." Lex Privatum 5.2 (2017).
12 Gunawan, A. (2017). Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005). Lambung Mangkurat Law Journal , 2(1), 119–128.
2021-12-05
berwenang, dengan mandat untuk melayani publik dalam bidang atau kegiatan tertentu. Dari jabatannya  dapat  disimpulkan  suatu  ciri  atau  ciri  yang  membedakannya  dengan  jabatan  lain dalam  masyarakat,  walaupun  untuk  menduduki  jabatan  lain  kadang-kadang  perlu  diangkat atau  mendapat  izin  dari  pemerintah,  misalnya  mengangkat  pengacara,  dokter,  akuntan,  dan seterusnya,  pada  hakikatnya  pengangkatan  adalah  pemberian  izin,  pemberian  hak  ini  adalah izin untuk menjalankan jabatan.  Untuk membantu masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki  PPAT  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  pertanahan,  dapat  ditugaskan  PPAT sementara.
Sedangkan  yang  ditetapkan  sebagai  PPAT  adalah  pejabat  pemerintah  yang  menguasai status  wilayah  yang  bersangkutan  yaitu  kepala  desa.  Secara  ringkas  PPAT  merupakan  salah satu  sumber  utama  penyimpanan  data  pendaftaran  tanah.  Kegiatan  PPAT  membantu  Kepala Staf  Departemen  Pertahanan  dalam  melaksanakan  tugasnya  di  bidang  pendaftaran  tanah, khususnya dalam pemeliharaan data pendaftaran, yang diatur dalam Pasal 3740 KUHPerdata tentang pengalihan hak.
Proses  jual  beli  tanah  di  bawah  tangan  atau  tanpa  PPAT  masih  sering  dijumpai  di masyarakat, hal ini bisa terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah biaya, waktu dan kenyamanan. mereka yang ingin mengalihkan hak pakai tanah dengan akta PPAT menghadapi masalah biaya, sehingga mereka ingin membeli dan menjual tanah tidak sebelum PPAT.  Dan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pengalihan  hak  guna  tanah  melalui  PPAT terlalu  lama,  dan  melalui  tahapan  yang  cukup  panjang  seperti  pengurusan  dokumen lainnya.Namun selain faktor utama tersebut, faktor seperti hukum adat yang dianut dan masih berlaku  di  masyarakat  juga  dapat  memicu  masyarakat  untuk  melaksanakan  jual  beli  tanah tanpa  PPAT.  Menurut  Widyastuti  pada  penelitian  nya  menjelaskan  bahwa  sebagian masyarakat  di  kudus  masih  melakukan  jual  beli  tanah  di  bawah  tangan,  hal  tersebut  dapat terjadi  karena  disebabkan  oleh  biaya  lebih  murah,  pelaksanaan  yang  mudah  dan  cepat  serta adanya rasa saling percaya dari masyarakat untuk jual beli tanah. Selain itu, menurut adat di masyarakat,  jual  beli  tanah  pribadi  dianggap  hak  oleh  masyarakat,  jika  telah  dicatat  dalam buku desa dan selanjutnya dikenakan pajak. 13
Suatu  kontrak  yang  sah  secara  hukum  dianggap  sebagai  hukum  dari  pihak  yang mengadakannya  (Pasal  1338  KUHP).  Dengan  kata  lain,  kontrak  yang  dibuat  memiliki  efek yang  sama  dengan  hukum.  Berdasarkan  hal  tersebut,  para  pihak  yang  melakukan  kontrak diberi  kebebasan  untuk  merancang  isi  kontrak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan mereka.  Artinya,  undang-undang  yang  mengatur  undang-undang  kontrak  tidak  mengganggu prinsip  atau  ketentuan  kontrak  para  pihak.  Seberapa  luas  dan  lama  perjanjian  itu  hanya tergantung pada niat para pihak. Artinya isi perjanjian yang dicapai harus ditegakkan seolah- olah  menegakkan  hukum,  dan  jika  salah  satu  pihak  melanggarnya  dapat  dikenakan  sanksi sesuai  dengan  hukum.  Kontrak  penjualan  harus  menentukan  produk  tertentu,  transaksi  yang bentuk  dan  jumlahnya  dapat  ditentukan  dan  tidak  dilarang  oleh  hukum  yang  berlaku.  Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki nilai suatu aset dapat digunakan sebagai objek jual beli,  termasuk  tidak  hanya  benda  berwujud,  tetapi  semua  benda  yang  dapat  memiliki  nilai suatu aset nyata atau tidak berwujud.

## PENUTUP
13 Widyastuti, E. (2011). Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Menurut Perspektif Kepastian Hukum. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional.
Penjualan  tanah  harus  disahkan  oleh  dan  di  hadapan  PPAT,  tetapi  penjualan  tanah tanpa  akta  PPAT  tetap  dianggap  sah  sepanjang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  dan  catatan Badan  Peradilan  tetap  akan  memerintahkan/menghukum  penjual  dan  pembeli  harus menghadap  kantor  Pembuat  Undang-Undang  Tanah  untuk  melakukan  penjualan. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli terhadap permasalahan jual beli tanah tanpa akta PPAT, agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hak  upaya  terakhir  dengan  meminta  putusan  pengadilan  negeri  yang  memberikan  kepastian hukum  kepada  penggugat  sebagai  pemilik    sah  atas  tanah  dan  bangunan  di  atasnya.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kegagalan  masyarakat  dalam  melakukan  jual  beli  tanah  dengan akta PPAT adalah  biaya,  waktu dan kemudahan. Serta masih berlaku nya  hukum  adat  dan rasa saling percaya antara masyarakat dalam hal ini merupakan penjual dan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah , (Jakarta: djembatan, 2008), hlm.18.
Dian  Aries  Mujiburohman,  (April,  2018),  Menyoal  Penafsiran  Tanah  Terlantar,  Jurnal  Yudisial, Volume 11 Nomor 1, hlm. 1-2.
Dwi  Aprilia  Arum  Damayanti,.  "Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Yang  Tidak  Dilakukan  Di  Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)." LEX PRIVATUM 8.2 (2020), 73–92. Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah , (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 4.
Gunawan, A. (2017). Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  153  PK/PDT/2005). Lambung  Mangkurat  Law  Journal , 2(1), 119–128.
Harun Al–Rashid, Sekilas Tentang Jual–Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturanya), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 51.
Hendryan Thendean, "Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Pasal 1457 Kuhperdata." Lex Privatum 5.2 (2017). Imam  Soetikyo, Proses  Terjadinya  UUPA ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  Universitas  Press,  1987), hlm.59.
John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 37.
Lumempouw,  Felly  Yanti  Sheili.  "Kedudukan  Hukum  Pihak  Pembeli  terhadap  Pihak  Penjual  yang Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Menurut  Kitab Undang-undang Hukum Perdata." Lex Crimen 6.4 (2017), 5-9.
Muh Galil Gibran, Rofiq Laksamana, and Dian Aries Mujiburohman. "Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan  Tanah  Transmigrasi  Di  Kabupaten  Mamuju  Tengah."  Yurispruden:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5.1 (2022): 1-15.
Novita,  Cici  Fajar.  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Tanpa  Akta  PPAT  (Wilayah Kecamatan Tinombo). Diss. Tadulako University, 2014, 97.
Widyastuti, E. (2011). Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Menurut Perspektif Kepastian Hukum.
Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional.