## PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Rinny Meidiyustiani Universitas Budi Luhur rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id

## Qodariah
Universitas Budi Luhur qodariah@budiluhur.ac.id

## Sekar Sari
Universitas Budi Luhur 1632520721@student.budiluhur.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of understanding taxpayers, tax officer services, taxpayer awareness, and education levels on taxpayer compliance. This research uses primary data. The population in this study is the taxpayer of SMEs in the food and beverage sector in South Tangerang City by using accidental sampling techniques by distributing questionnaires of 100 respondents. The data analysis technique used in this study is the method of multiple linear regression analysis and is processed using SPSS version 26. The results of this analysis show that understanding taxpayers, tax officer services, and education levels have a positive and significant effect on taxpayer compliance while awareness of taxpayers no significant effect on taxpayer compliance. While the remaining 44.7%, influenced by other variables outside the research model.
Keywords: Understanding taxpayers, tax collection, awareness of taxpayers, education level, the fulfillment of tax obligations.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pemahaman  wajib  pajak,  pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak UMKM  bidang  makanan  dan  minuman  di  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  menggunakan teknik accidental sampling dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS versi 26. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib  pajak,  pelayanan  petugas  pajak,  dan  tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  sedangkan  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  sisanya  44,7%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.
Kata  kunci: Pemahaman  wajib  pajak,  pemungutan  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  tingkat
pendidikan, pemenuhan kewajiban perpajakan.

## PENDAHULUAN
Untuk  menjalankan  roda  kehidupan negara,  pemerintah  membutuhkan  dana untuk membiayai operasional pembangunan negara dan untuk mensejahterakan  rakyat.  Dalam  Undang- Undang  Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa  pendapatan  negara  berasal  dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan  pajak  serta  penerimaan  hibah  dari dalam  dan  luar  negeri.  Pajak  berfungsi sebagai budgetair-regulered artinya  pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi pajak regulered yaitu pajak sebagai alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial dan ekonomi. Sedangkan fungsi budgetair, yang  berfungsi  untuk  mengisi  kas  negara sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku  dan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Berdasarkan  fungsi  pajak  sebagai  fungsi budgetair,  maka  sangat  diperlukan  adanya kesadaran  dan  kedisiplinan  masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia ( Sari dan Jaya, 2017; dan Subarkah dan
Dewi, 2017).
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) jumlah  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  di  Indonesia  terus  bertambah setiap tahunnya. Kontribusi sektor UMKM terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) mencapai  60,34%.  Sumbangan  untuk sektor  pajak  ini  masih  sangat  kecil. Menurut  data  Direktorat  Jenderal  Pajak sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal  ini  membuktikan  bahwa  tingkat kepatuhan  UMKM  di  Indonesia  masih sangat  rendah  (www.finance.detik.com). Pelaku  wajib  pajak  yang  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  di  kota Tangerang  Selatan  adalah  9.246  Wajib Pajak. Memiliki Jumlah Wajib Pajak badan terdaftar  sebesar  1.286.  Dari  Jumlah  di tersebut usaha kecil yang membayar pajak 53%  dan  jumlah  yang  tidak  patuh  47%, usaha  menengah  yang  membayar  pajak 60%  dan  jumlah  yang  tidak  patuh  40% sedangkan  usaha  besar  yang  membayar pajak  57%  dan  jumlah  yang  tidak  patuh 43% (Data KPP Pratama Serpong dan KPP Pondok  Aren,  2018).  Data  tersebut diperkuat  oleh  penyataan  yang  diutarakan oleh  kepala  Badan  Pendapatan  Daerah
(Bapenda) Tangerang Selatan, menyatakan adanya beberapa masalah mengenai pengelolaan  pajak.  Antara  lain,  kurangnya tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap kepatuhan  dalam  membayar  pajak,  belum validnya database wajib pajak, wajib pajak belum  melaporkan  omzet  secara  benar, kondisi perekonomian nasional yang belum optimal. Oleh karena itu, banyak cara yang bakal  ditempuh  pihak  terkait  untuk menyelesaikannya.(https://www.liputan6.c om).  Hardiningsih  (2011)  dalam  Arisandy (2017)  menjelaskan  pemahaman  wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara  wajib  pajak  dalam  memahami peraturan  perpajakan  yang  telah  ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Rendahnya tingkat pemahaman wajib  pajak  mengenai  kepatuhan  wajib pajak mendorong wajib pajak malas untuk menghitung,  membayar,  dan  melaporkan pajaknya  sehingga  wajib  pajak  tidak mematuhi  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  Penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh    Sari  dan  Jaya  (2017) menunjukan  bahwa  pemahaman  pajak secara  parsial  berpengaruh  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arisandy (2017)  menyatakan  pemahaman  Wajib Pajak  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisai  merupakan  salah  satu upaya  pelayanan  petugas  pajak  untuk
meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi yang diberikan secara langsung oleh  petugas  pajak  kepada  wajib  pajak dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib. Dengan  dengan  cara  ini  patugas  menjadi lebih dekat dengan wajib pajak, wajib juga dapat bertanya tanya tanpa takut mendapat jawaban  yang  kurang  tepat  karna  mereka dapat  secara  langsung  berkomunikasi dengan  petugas  pelayanan  pajak.  Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, KPP  Pondok  Aren  dan  KPP  Serpong mengadakan Gathering dengan wajib pajak dan  dihadiri  bapenda  dengan  tujuan meningkatkan  sinergitas  antara  petugas dengan  wajib  pajak  dan  melakukan pendekatan persuasive (https://bantenhits.com). Widyanti dan Gusmidawati (2017) menyatakan Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Pada penelitian lain Laraswati et al., (2017) menyatakan  kualitas  pelayanan  terhadap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Semakin  tinggi  tingkat kualitas  pelayanan  maka  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  dianggap  tidak  relevan. Kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari
kesadaran  wajib  pajak  untuk  melakukan kewajibannya.  Arisandy  (2017)  Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam
membayar  pajak,  maka  akan  membuat wajib  pajak  tersebut  patuh.  Widyanti  dan Gusmidawati  (2017)    Kesadaran  Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak  merupakan prilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan  yang  melibatkan  pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecendrungan  untuk  bertindak  sesuai stimulus  yang  diberikan  oleh  sistem  dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran Wajib Pajak  juga  dapat  diartikan  sebagai  itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Subarkah dan  Dewi  (2017)  menyatakan  Kesadaran berpengaruh    positif    dan  signifikan  pada kepatuhan  pajak.  Sedangkan  penelitian yang  dilakukan  Agustin  dan  Putra  (2019) menyatakan  kesadaran  masyarakat  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Pendidikan  perpajakan  baik  formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  pajak.  Hal  ini dikarenakan  jika  seseorang  memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi  maka  ia akan  mengerti  dengan  perpajakan  serta
dapat mengetahui bagaimana cara pembayaran  pajak.  Natoen  et  al.,  (2018) Kepatuhan   perpajakan   yang  dipengaruhi oleh  pendidikan  bisa  menguntungkan  atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan    akan  lebih  memahami peluang  untuk  melakukan  penggelapan pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku  kepatuhan  perpajakan  mereka. Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Agustina (2016) menyatakan  bahwa  Tingkat  Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  menurut penelitian  yang  dilakukan  Yulia  et  al., (2020) tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tujuan  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman wajib  pajak,  pelayanan  wajib  pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Tingkat Pendidikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak Pelaku  UMKM  Sektor  Makanan  dan Minuman  di  Wilayah  Kota  Tangerang Selatan

## TELAAH LITERATUR

## Teori Atribusi ( Atribution Theory )
Teori  Atribusi  memberikan  gambaran yang menarik mengenai tingkah laku manusia. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertingkah laku.  Teori  atribusi  menjelaskan  bagaimana orang  menyimpulkan  penyebab  tingkah  laku yang  dilakukan  diri  sendiri  atau  orang  lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita  dan  orang  lain  (Kriyantono,  2017:75). Teori  atribusi  relevan  untuk  menjelaskan penelitian ini,  sebab  perilaku  seseorang  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  ditentukan oleh  suatu  keadaan,  baik  dari  faktor  eksternal misalnya  pelayanan  petugas  pajak. Sedangkan dari  faktor  internal,  adanya  pemahaman  wajib pajak,  kesadaran  wajib  pajak  dan  tingkat pendidikan.

## Teori Kepatuhan ( Complience Theory )
Menurut  Rahman  (2010:32)  bahwa kepatuhan  adalah  suatu  peraturan  yang menyatakan  wajib  pajak  melaksanakan  hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.  Terdapat  dua  macam  kepatuhan, yaitu: Kepatuhan Formal adalah suatu peraturan  yang  sesuai  dengan  Undang-undang perpajakan.  Dan  kepatuhan  Material  yaitu kepatuhan  material  sesuai  dengan  isi  undang- undang  perpajakan  dalam  kepatuhan  formal. Pada penelitian ini Teori kepatuhan digunakan untuk  menjelaskan  bagaimana  pengaruh  dari varibel pemahaman  wajib  pajak,  pelayanan wajib pajak , Kesadaran Wajib Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Pemahaman Wajib Pajak
Hardiningsih  (2011)  dalam  Arisandy (2017)  menjelaskan  pemahaman  wajib  pajak terhadap  peraturan  perpajakan  adalah  cara wajib  pajak  dalam  memahami  peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Mahfud, arfan  dan  Abdullah  (2017)  terdapat  5  (lima) dimensi bahwa wajib pajak memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

## Pelayanan Petugas Pajak
Subarkah  dan  Dewi  (2017)  Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan  dapat  diartikan sebagai  pelayanan  yang  diberikan  kepada Wajib  Pajak  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk  membantu  Wajib  Pajak  memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.25 Th 2009, Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) dalam upaya terciptanya pelayanan prima menerapkan nilai-nilai dalam pelayanan. (Sumber: Undang- undang Republik Indonesia No.25 Th 2009)

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi  kepada  negara  yang  menunjang pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak berkonsekuensi  logis  untuk  wajib  pajak,  yaitu kerelaan  wajib  pajak  memberikan  kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  tepat jumlah (Subarkah dan Dewi 2017). Menurut
Mahfud, arfan dan Abdullah (2017) Kesadaran Wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban perpajakan secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

## Tingkat Pendidikan
Ki  Hajar  Dewantara  dalam  Hie (2014;14)  menjelaskan  tentang  pengertian pendidikan  yaitu:  “Pendidikan  adalah  suatu tuntutan  dalam  tubuh  kembangnya  kehidupan anak-anak agar mereka dapat mencapai potensi dirinya sebaik-baiknya. Undang-Undang
Republik  Indonesia  pasal  13  No.20  Th  2003 menjelaskan mengenai tingkat pendidikan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Barus (2016) dalam Sarlina et al., (2019) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di  dalam  pemenuhanya  diberikan  secara sukarela.  Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan RI Nomor 74/PMK.03/2012 telah menetapkan kriteria wajib pajak yang dinyatakan patuh.
Gambar 1. Kerangka Teoritis
Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Utami et al , (2012) dalam Mahfud, arfan dan  Abdullah  (2017  )  Pemahaman  perpajakan yang  memadai  merupakan  salah  satu  syarat yang harus dimiliki oleh WP. Masyarakat yang tidak  mengetahui  pajak  tentu  tidak  akan  tahu apa  kewajibannya  sebagai  WP.  Ketika  tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak  untuk  melakukan  kewajiban  membayar pajak.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mahfud, arfan dan Abdullah (2017) menunjukan bahwa pemahaman pajak
berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesisis sebagai berikut:
H ₁ :  Pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pelayanan Petugas Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  teori  atribusi  kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  untuk membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan
kewajiban perpajakan. Pelayanan pajak termasuk  dalam  pelayanan  publik.  UU  No.25 Th.2009 menjelaskan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  bagi  setiap warga negara. Hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Subarkah dan Dewi  (2017)  menunjukkan  bahwa  pelayanan petugas  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  untuk  melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H ₂ :  Pelayanan  petugas  pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi  kepada  negara  yang  menunjang pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak berkonsekuensi  logis  untuk  wajib  pajak,  yaitu kerelaan  wajib  pajak  memberikan  kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  tepat jumlah. Hasil penelitian yang sebelumnya telah
dilakukan  oleh  Subarkah  dan  Dewi  (2017) menunjukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesisis sebagai berikut:
H ₃ :  Kesadaran  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tingkat Pendidikan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Dalam UU  pasal  1  No.20  Th  2003 tentang  Pendidikan  Nasional  mengartikan pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara. Hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan  oleh  Agustina  (2016)  menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesisis sebagai berikut:
H ₄ : Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  berada  di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam bidang makanan  dan  minuman.  Teknik  pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling , yaitu teknik pengambilan sampel secara
kebetulan ditemui, yang artinya UMKM yang tidak sengaja/kebetulan bertemu dengan  peneliti  dapat  digunakan  sebagai sampel.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah pelaku UMKM bidang makanan dan minuman yang  ditemui  secara  kebetulan/tidak  sengaja. Sampel akan  diambil  dengan  mengunakan rumus  Slovin  sehingga  diperoleh  sampel sebanyak 100 UMKM.

## Model Penelitian
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan meggunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = 𝜶 + 𝜷 1 x 1 + 𝜷 2 x 2 + 𝜷 3 x 3 + 𝜷 4 x 4 + 𝝐
Keterangan:
𝑌 = Nilai prediksi variabel dependen 𝛼 = Konstanta 𝛽 = Nilai koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel  yang didasarkan variabel X 1 , X 2 , X 3 , X 4 𝜖 = Error (variabel lain yang mempengaruhi Y)
X 1 = Pemahaman wajib pajak X 2 = Pelayanan petugas pajak X 3 = Kesadaran wajib pajak X 4 = Tingkat Pendidikan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji validitas
Uji  validitas  penelitian  ini  digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dengan  menggunakan Statistical  Package  for the  Social  Science (SPSS)  versi  26,  yang berdasarkan tingkat kepercayaan atau degree of freedom (df) = n – k. Sehingga df = 90 – 2 = 88 dan  tingkat  signifikansi  =  5%.  Sehingga diperoleh  r tabel sebesar  0.2072.  Dengan  cara membandingkan output  correctec  item-total dengan r tabel .

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden  dalam  menjawab  pernyataan  dalam suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner  dapat dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan  uji  statistik Cronbach  Alpha . Data  kuesioner  dinyatakan  reliabel  apabila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6.

## UJI ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas
Penelitian ini menguji normalitas menggunakan  uji  P-Plot  dan One  Sample Kolmogorov-Smirnov .  Berdasarkan  uji  P-Plot menunjukkan  bahwa  titik-titik  data  menyebar disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah garis  diagonal  yang  menunjukkan  pola distribusi  normal  begitupun  dengan  hasil  dari uji One Sample Kolmogorov-Smirnov didapatkan  hasil  nilai Asymp.  Sig  (2-tailed) sebesar  0,164  lebih  besar  dari  signifikansi sebesar  0,05,  sehingga  model  regresi  pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Pada uji multikolinearitas semua variabel independen  yaitu pemahaman  wajib  pajak , pelayanan  petugas  pajak , kesadaran  wajib pajak dan tingkat  pendidikan menunjukkan nilai  tolerance  lebih  dari  0,10  dan  VIF
(Variance  Inflation  Factor)  memiliki  nilai kurang  dari  10.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  linear berganda  dalam  penelitian  ini  bebas  dari multikolinearitas  atau  tidak  terjadi  korelasi antar  variabel  independen  sehingga  dapat dikatakan  tidak  ada  kemiripan  antar  variabel independennya.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasiluji  heteroskedastisitas menunjukan bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk  pola  tertentu  yang  jelas  dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada  sumbu  Y.  Uji  heteroskedastisitas  juga dapat dilihat dengan melakukan uji glejser. Uji Glejser  menujukkan  nilai  signifikansi  untuk masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi  lebih  dari  0,05. Maka  dapat dikatakan  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi heteroskedastisitas  sehingga  model  regresi layak digunakan dalam penelitian.

## Pengujian Hipotesis Regresi Linier Berganda
Tabel 1. Persamaan Regresi Linear
Variable Coefficient t- Statistics Sig. (Constant) 0.599 0.507 0.613 Pem.WP 0.214 4.723 0.000 P.Petugas 0.134 2.878 0.005 Ksdran WP -0.060 -1.065 0.290 T.Pendidik 0.379 5.201 0.000 Adj.R 2 0.553 FStatistics 28.540 Sumber: Data diolah

## Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  pengujian  analisis  regresi  linear berganda dapat dilihat dari nilai coefficients a yang  terdapat  pada  Tabel  1, maka persamaan regresi yang didapat yaitu sebagai berikut:
Y=  -0,599  +0,214  (Pemahaman  WP) +0,134  (Pelayanan  Petugas  Pajak)  – 0,060    (Kesda  WP  )  +  0,0379  (Tenaga

## Pendidik) + ε
Berdasarkan output tabel  1.  di  atas diperoleh  nilai Adjusted  R  Square sebesar 0,553 atau 55,3%. Koefisien ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman wajib  pajak,  pelayanan  petugas  pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  sebesar  55,3%,  sedangkan  sisanya sebesar  44,7%  dipengaruhi  oleh  variabel lain diluar model penelitian.
Ooutput uji statistik F diatas diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 28,540 sedangkan nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 2,479. Maka dapat  disimpulkan bahwa  nilai  F hitung lebih besar  dari  nilai  F tabel (28,540>2,479)  dan nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) yang  berarti  H 0 ditolak  dan  H ₁ diterima.
Artinya,  pengujian  kelayakan  Uji  F  layak digunakan dalam penelitian.
Uji t digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak.  Dasar  pengambilan  keputusannya
yaitu  jika  nilai  signifikansi  ≤  0,05  maka hipotesis diterima artinya variabel independen (X) dalam penelitian ini secara individual  memiliki  pengaruh  terhadap variabel  dependen  (Y),  begitu  juga sebaliknya.  Hasil  uji  t  dilihat  pada  tabel dibawah berikut ini:
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  1. diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  pelayanan  petugas  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Interprestasi Hasil Penelitian Pengaruh  pemahaman  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil  tersebut dapat  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi pemahaman wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM sektor makanan dan  minuman,  maka  semakin  tinggi  pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat teori atribusi yang berasal dari faktor  internal  yaitu  bahwa  pemahaman
akan  peraturan  perpajakan  adalah  proses dimana  wajib  pajak  mengetahui  tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan  itu  untuk  membayar  pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam  menentukan  sikap  perpajakan  dan perilaku  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya.  Penelitian  ini  konsisten dengan  penelitian  Mahfud,  Muhammad Arfan,  Syukriy  Abdullah  (2017)  yang menunjukkan  bahwa  pemahaman  wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  pelayanan  petugas  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan  petugas  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa  semakin  baik  pelayanan  petugas pajak  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil tersebut  maka  dapat  disimpulkan  objek yang  diteliti,  yaitu  wajib  pajak  UMKM sektor  makanan  dan  minuman  diwilayah Kota Tangerang Selatan merasa pelayanan petugas  pajak  untuk  melayani  wajib  pajak sudah dilaksanakan secara optimal.
Direktorat  Jendral  Pajak  juga  telah mengikuti perkembangan teknologi saat ini untuk  mempermudah  wajib  pajak  dalam
melaksanakan  kewajibannya  melalui  fitur- fitur  yang  dapat  diakses  oleh  wajib  pajak pada website DJP. Pelayanan petugas pajak merupakan  faktor  eksternal  dari  teori atribusi. Teori atribusi mendukung pelayanan  petugas  pajak,  karena  bila pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas pajak  baik  dan  memuaskan  bagi  wajib pajak  maka  akan  menimbulkan  presepsi yang  baik  bagi  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi positif  atau  menuju  kearah  yang  baik dimana  wajib  pajak  akan  patuh  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakanya. Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian Johny  Subarkah,  Maya  Widyana  Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  tidak akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan faktor  internal  dalam  teori  Atribusi. Berdasarkan  teori  atribusi  atau  teori  pola pikir  dan  tingkah  laku  manusia  berkaitan

## Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
terhadap  kesadaran  wajb  pajak  dimana dapat  menggambarkan  bahwa  pola  pikir dan tingkah laku manusia dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  pelaku  UMKM sektor  makanan  dan  minuman  diwilayah Kota  Tangerang  Selatan  masih  sangat rendah.  Faktor kesadaran membayar pajak merupakan suatu perilaku yang ditimbulkan  oleh  dorongan  internal  wajib pajak. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif. Ketika  wajib  pajak  memiliki  tingkat kesadaran  membayar  pajak  yang  sangat rendah,  maka  kepatuhan  membayar  pajak juga  akan  sangat  rendah.  Hal  ini  dapat menghambat  pemerintah  atau  DJP  dalam mencapai  tujuan  yaitu  memaksimalkan penerimaan  pajak.  Berdasarkan  jawaban responden terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yang mempengaruhi kesadaran  wajib  pajak,  yaitu:  Wajib  pajak tidak  menyadari  tujuan  dipaksakannya pemungutan  pajak,  wajib  pajak  tidak menyadari kerugian atas penundaan pembayaran  pajak,  wajib  pajak  tidak menyadari kerugian atas pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.  Penelitian  ini  tidak  konsisten dengan  penelitian  Muhammad  Arfan, Syukriy  Abdullah  (2017)  dan  Johny Subarkah,  Maya  Widyana  Dewi  (2017)
yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  yang dimiliki  pelaku  UMKM  maka  akan semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Dalam  teori  atribusi  atau  teori tingkah laku, tingkat pendidikan merupakan  faktor  internal  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dimana  semakin  tinggi  pendidikan  yang dimiliki  dalam  diri  wajib  pajak  maka tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan semakin  meningkat.  Tingkat  pendidikan tidak  hanya  didapat  melalui  pendidikan formal,  namun  juga  dapat  didapat  melalui pendidikan  nonformal  dan  pendidikan informal. Dengan tingkat  pendidikan yang dimiliki  pelaku  UMKM  sektor  makanan dan  minuman  diwilayah  Kota  Tangerang Selatan  maka  pelaku  UMKM  akan mengetahui  kewajibannya  sebagai  wajib pajak,  dengan  mengetahui  kewajibannya maka  wajib  pajak  dengan  sadar  akan mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  saat
ini  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Melalui pendidikan pula wajib pajak akan mengetahui fungsi dan manfaat pajak. Dari hasil  penelitian  ini  maka  dapat  diketahui bahwa para pelaku UMKM sektor makanan dan  minuman  yang  ada  diwilayah  Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat
pendidikan  yang  baik  sebagai  pelaku UMKM  dan  wajib  pajak.  Penelitian  ini konsisten  dengan  penelitian  Kadek  Ayu Agustina (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Hasil  analisis  dari  pengujian  hipotesis  dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  1)  Pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.; 2) Pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.;  3)  Kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.;  dan  4)  Tingkat  pendidikan
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Melihat  dari  hasil penelitian  ini  diharapkan  kepada  wajib  pajak pelaku  UMKM  untuk  dapat  meningkatkan kesadaran  dalam  melaksanakan  kewajibannya sebagai  wajib  pajak,  dan  kepada  pemerintah diharapkan  agar  dapat  terus  memberi  arahan kepada wajib pajak pelaku UMKM untuk terus dapat meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

## DAFTAR FUSTAKA
Agustina,K,A.  (2016).  Pengaruh  Tingkat
Pendidikan,  Tingkat  Penghasilan,  Dan Tarif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak Umkm Dalam
Memenuhi Kewajiban  Perpajakan  (Studi  Empiris Pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Buleleng). Jurnal Akuntansi Profesi, Vol 6 (1) 1-11. Arisandy,N.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Kegiatan  Bisnis  Online  Di  Pekanbaru.
Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan  Bisnis,  Vol. 14. (1) 62-71.
Hie,P,B.  (2014).  Revolusi  Sistem  Pendidikan Nasional  dengan  Metode  E-Learning. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Kriyantono,R.  (2017).  Teori  Public  Relations Perspektif  Barat  dan  Lokal  Aplikasi Penelitian  dan  Praktik.  Edisi  kedua. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. Laraswati,M.,  Nurlaela,S.,  dan  Subroto,H.
(2017).  Pengaruh  Pemahaman  Sistem  E- Billing, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di
Kabupaten  Sukoharjo.  Seminar  Nasional IENACO, 718-723.
Mahfud,  Arfan,M.  dan  Abdullah,S.  (2017).
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Membayar  Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Studi  Empiris  Pada  Koperasi  di  Kota Banda Aceh). Jurnal Megister Akuntansi, Vol 6 (3) 1-9.
Natoen,  Sopiyan,  Satriawan  dan  Periansya.
(2018).  Faktor-Faktor  Demografi  yang Berdampak  Terhadap  Kepatuhan  WP Badan  (UMKM)  di  Kota  Palembang. Jurnal  Riset  Terapan  Akuntansi,  Vol.2(2) 101-115.
Rahman,A.  (2010)  Panduan  Pelaksanaan
Administrasi Perpajakan Untuk
Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Jakarta: Nuansa Cendekia.
Sari,M. dan Jaya,H. (2017). Pengaruh Pemahaman,  Kesadaran,  Dan  Sanksi Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal Measurement Vol.11 (1) 77-91.
Subarkah,J. dan Dewi,M,W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran,
Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, VOL. 17 (02).
Undang-Undang  No.  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Widyanti,R. dan Gusmidawati. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan
Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tangah). Menara
Ekonomi, Volume III (6) 141-151.