Volume 6 No. 1, Maret  2018 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index
PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Nizla Rohaya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang E-mail: nizla.rohaya@gmail.com

## Abstrak
Fenomena  pembuatan  perjanjian  standar  semakin  bertambah  luas  karena perjanjian  standar  memberikan  kemudahan  (kepraktisan)  bagi  para  pihak  yang terikat dengan perjanjian standar tersebut; sebab biasanya dalam perjanjian standar hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Meski  dalam  prakteknya,  perjanjian  standar  juga  dapat  dibuat  dalam  bentuk pengumuman  yang  ditempelkan  di  tempat  penjual  menjalankan  usahanya.  Jadi, perjanjian  standar  adalah  perjanjian  yang  ditetapkan  sepihak,  yakni  oleh  penjual, dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Perjanjian standar lazim disebut klausula baku.  Klausula  baku  banyak  memberikan  keuntungan  dalam  penggunaannya,  walau mendapat  banyak  sorotan  kritis  dari  para  ahli hukum,  yaitu  dari  sisi  kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya, sebab klausula baku  samasekali  tidak  menyisakan  ruang  bagi  konsumen  untuk  menegosiasikan  isi perjanjian  itu.  Tentu  saja  ini  sangat  memberatkan  konsumen.  Terlebih  lagi,  jika dalam  klausula  baku  tersebut  tercantum  klausula  eksonerasi.  Dimana  klausula eksonerasi  adalah  klausula  yang  mengandung  kondisi  membatasi  atau  bahkan menghapus  samasekali  tanggungjawab  yang  semestinya  dibebankan  kepada  pihak penjual. Tulisan ini mencantumkan beberapa contoh klausula baku yang mengandung klausula  eksonerasi  yang  masih  sangat  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  sehari- hari, meskipun pasal 18  UUPK sudah dengan tegas melarang penggunaan klausula eksonerasi.      Pada  prinsipnya  UUPK  tidak  melarang  pelaku  usaha  untuk  membuat perjanjian  yang  memuat  klausula  baku  atas  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku  dan/atau  klausula  baku  tersebut  tidak  mencantumkan  ketentuan  sebagaimana dilarang  dalam  pasal  18  UUPK.  Dengan  tulisan  ini,  penulis  ingin  menyampaikan kepada  pembaca,  baik  itu  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  konsumen,  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  pemberlakuan  klausula  baku  yang mengandung  klausula  eksonerasi;  sudah  diakomodir  oleh  UUPK.  Namun,  tanpa tindakan  nyata,  tegas  dan  konsisten  seluruh  elemen  penegak  hukum  dalam pengawalan terhadap pelaksanaannya, eksistensi UUPK hanya akan menjadi sekedar “pemanis” belaka.
Kata Kunci : Klausula baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian  standar  (baku),  sebenarnya  dikenal  sejak  zaman  Yunani  Kuno. Plato (423 — 347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu  makanan  tersebut.  Dalam  perkembangannya,  tentu  saja  penentuan  secara sepihak  oleh  produsen/penyalur  produk  (penjual),  tidak  lagi  sekadar  masalah  harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam Harvard Law Review pada 1971, 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk  perjanjian  standar.  Di  Indonesia,  perjanjian  standar  bahkan  merambah  ke sektor  properti  dengan  cara-cara  yang  secara  yuridis  masih  kontroversial.  Misalnya, diperbolehkan sistem pembelian satuan rumah susun (strata title) secara indent dalam bentuk perjanjian standar. 1
Tentu  saja  fenomena  demikian  tidak  selamanya  berkonotasi  negatif.  Tujuan dibuatnya perjanjian standar adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dan tujuan itu, Mariam Darus Badrulzaman  lalu  mendefinisikan  perjanjian  standar  sebagai  perjanjian  yang  isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 2 Sutan Remi Sjahdeini mengartikan penjanjian  standar  sebagai  perjanjian  yang  hampir  seluruh  klausul-klausulnya dibakukan  oleh  pemakainya  dan  pihak  yang  lain  pada  dasarnya  tidak  mempunyai peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta  perubahan.  Adapun  yang  belum dibakukan  hanya  beberapa  hal,  misalnya  yang  menyangkut  jenis,  harga,  jumlah, warna, tempat,  waktu, dan beberapa hal  yang spesifik dan objek  yang diperjanjikan. Sjahdeini menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya. 3
1 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan Konsumen,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011). Hlm. 138.
2 Mariam  Darus  badrulzaman, Perlindungan  terhadap  Konsumen  Dilihat  dari  Perjanjian Baku (Standar), (Jakarta: Binacipta, 1986). Hlm. 58 dalam Celina, ibid., hlm 139.
3 Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Yustika, 1993), hlm 66 dalam Celina, ibid., hlm. 139.
Di satu sisi, bentuk penjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dan berapa banyak waktu, tenaga dan biaya  yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat  klausul-klausul  di  dalam  perjanjian  itu  sebagai  pihak  yang,  baik  langsung maupun  tidak  sebagai  pihak  yang  dirugikan,  yakni  di  satu  sisi  ia  sebagai  salah  satu pihak  dalam  perjanjian  itu  memiliki  hak  untuk  memperoleh  kedudukan  seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi penjanjian yang disodorkan kepadanya. 4
Sebenarnya,  penjanjian  standar  tidak  perlu  selalu  dituangkan  dalam  bentuk formulir  walaupun  memang  lazim  dibuat  tertulis.  Contohnya  dapat  dibuat  dalam bentuk  pengumuman  yang  ditempelkan  di  tempat  penjual  menjalankan  usahanya. Jadi, perjanjian standar adalah perjanjian  yang ditetapkan secara sepihak,  yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal),  sehingga  pihak  yang  lain  (konsumen)  hanya  memiliki  dua  pilihan: menyetujui atau menolaknya. 5
Adanya  unsur  pilihan  ini  oleh  sementara  pihak  dikatakan  perjanjian  standar tidaklah  melanggar  asas  kebebasan  berkontrak  (Pasal  1320  jo.  1338  KUH  Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (take it) atau  menolak  perjanjian  yang  diajukan  kepadanya  (leave  it).  Itulah  sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama take it or leave it contract. 6
Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut: 7
a. Perjanjian  dibuat  secara  sepihak  oleh  mereka  yang  posisinya  relatif  lebih  kuat dari konsumen.
b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan missal.
4 Sriwati, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, (Jakarta: Yustika, Vol. III No. 2, Desember 2000), hlm. 176 dalam Celina, ibid., hlm. 139.
5 Ibid., hlm. 140.
6 Ibid.
7 Sudaryatmo, Hukum  dan  Advokasi  Konsumen,  (Bandung:  Citra  Karya  Bakti,  1999),  hlm. 93.
d. Konsumen  terpaksa  menerima  isi  perjanjian  karena  didorong  oleh  faktor kebutuhan.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mendefinisikan,  klausula  baku adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen. 8

## II. PEMBAHASAN
Perjanjian  baku  banyak  memberikan  keuntungan  dalam  penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan  yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta  perkembangan  perjanjian  baku  yang  banyak  mendapat  sorotan  kritis  dari  para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi  para  pihaknya.  Kelemahan-kelemahan  perjanjian  baku  ini  bersumber  dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat  oleh  salah  satu  pihak  dan  suatu  perjanjian  terstandardisasi  yang  menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian  itu.  Sorotan  para  ahli  hukum  dan  berlakunya  perjanjian  baku  selain  dari segi  keabsahannya  adalah  adanya  klausul-klausul  yang  tidak  adil  dan  sangat memberatkan salah satu pihak. 9
Jika  ada  yang  perlu  dikuatirkan  dengan  kehadiran  perjanjian  standar,  tidak lain  karena  dicantumkannya  klausul  eksonerasi  (exemption  clause)  dalam  perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggungjawab  yang  semestinya  dibebankan  kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). 10
Mariam  Darus  Badrulzaman,  dengan  istilahnya  klausul  eksonerasi, memberikan  definisi  terhadap  klausul  tersebut  sebagai  klausula  yang  dicantumkan
8 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9 Sriwati, op. cit., hlm. 177.
10 Shidarta, op. cit., hlm. 120.
dalam  suatu  perjanjian,  dimana  satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk  memenuhi kewajibannya  membayar  ganti  rugi  seluruhnya  atau  terbatas,  yang  terjadi  karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. 11
Demikian  juga  David  Yates,  yang  lebih  memilih  menggunakan  istilah exclusion clause , memberikan definisi: “ any term in a contract restricting, excluding or modifying aremedy or a liability arising out of breech of a contractual obligation ”, 12 yang diterjemahkan secara bebas sebagai “setiap bagian dari sua tu perjanjian yang membatasi,  membebaskan  atau  merekayasa  ganti  rugi  atau  tanggung  jawab  yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian.”
Dalam  pengertiannya  yang  lebih  luas  David  Yates  menunjuk  pada yurisprudensi  dalam  kasus  Bentsen  v.  Taylor,  Sons  &  Co  (1893)  dan  Bahama International Trust Co. V. Threadgold (1974) yang mengemukakan bahwa exemption clause diartikan  sebagai  …..  “ a  clause  in  a  contract  or  a  term  in  a  notice  which appears to exclude or restrict a liability or a legal duty that would otherwise arise ”, yang  jika  diterjemahkan  secara  bebas  adalah  klausul  yang  kehadirannya  untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab yang mungkin saja muncul. 13
Menurut  Engels 14 menyebut  adanya  tiga  bentuk  yuridis  dan  perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi.Ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri atas:
a. Tanggung  jawab  untuk  akibat-akibat  hukum,  karena  kurang  baik  dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian;
b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat,dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
11 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.
12 David  Yates, Exclusion  Clauses  in  Contracts,  (London:  Sweet  &  Maxell,  1982),  hlm.  1 dalam Sriwati. Op. cit., hlm. 182.
13 Ibid.
14 R.H.J.  Engels,  Syarat-syarat  eksonerasi  atau  syarat-syarat  untuk  pengecualian tanggungjawab,  termuat  dalam  Compendium  Hukum  Belanda,  Leiden  April  1978,  hlm.  159-192, dalam A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 100.
c. Kewajiban-kewajiban  diciptakan  (syarat-syarat  pembebasan  oleh  salah  satu  pihak dibebankan  dengan  memikulkan  tanggung  jawab  pihak  yang  lain  yang  mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga).
Perjanjian  eksonerasi  yang  membebaskan  tanggungjawab  seseorang  pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang  diharuskan  oleh  perundang-undangan,  antara  lain  tentang  masalah  ganti  rugi dalam  hal  perbuatan ingkar-janji.  Ganti  rugi  tidak  dijalankan  apabila  dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu.
Dan  berbagai  definisi  yang  ada  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa klausul  pembebasan  adalah  klausul  yang  memberikan  pembatasan  atau  pembebasan tanggung  jawab  hukum  salah  satu  pihak  atas  segala  bentuk  ketidakterpenuhinya kewajiban atas perjanjian tersebut. Contoh dari klausul tersebut adalah: 15
a. Adanya  pembebasan  tanggung  jawab  pihak  pengembang  dalam  peijanjian pembelian  rumah,  dalam  hal  pengembang  tidak  dapat memenuhi  janjinya  untuk melaksanakan  penyelesaian  pembangunan  atas  rumah  yang  dibeli,  tepat  pada waktunya.
b. Adanya  pembatasan  tanggung  jawab  ganti  rugi  bagi  perusahaan  pengangk  utan berkaitan dengan kehilangan barang bawaan penumpang.
c. Adanya  pembatasan  terhadap  tanggung  jawab  terhadap  kecelakaanjasmani  yang diderita olehpenumpang.
Di  sini  terlihat  betapa  tidak  adanya  keseimbangan  posisi  tawar-menawar antara produsen/penyalur produk (penjual) yang lazim disebut kreditor dan konsumen (debitur)  di  lain  pihak.  Sehubungan  dengan  pertanyaan:  apakah  ada  kebebasan berkontrak  dalam  perjanjian  standar  ini?  ada  beberapa  pendapat  yang  mempertegas kontroversi di dalamnya.
Pendapat  pertama  datang  dan  Sluijter,  yang  menyatakan  perjanjian  standar bukan  perjanjian.  Alasannya, kedudukan  pengusaha  dalam  perjanjian  itu  adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever). Syarat-syarat
15 Sriwati, op. cit., hlm. 183.
yang  ditentukan  pengusaha  di  dalam  perjanjian  itu  adalah  undang-undang,  bukan perjanjian! Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun secara  teoritis  yuridis,  perjanjian  ini  tidak  memenuhi  ketentuan  undang-undang  dan ditolak  oleh  beberapa  ahli  hukum.  Namun  dalam  kenyataannya,  kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Pendapat Pitlo  ini  mengingatkan  kita  pada  pendapat  Hondius,  yang  dalam  disertasinya menyatakan  bahwa  perjanjian  standar  itu  mengikat  berdasarkan  kebiasaan  (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Kemudian Stein mencoba  memecahkan  masalah  ini  dengan  mengemukakan  pendapat,  bahwa perjanjian  standar  dapat  diterima  sebagai  perjanjian  berdasarkan  fiksi  adanya kemauan  dan  kepercayaan  (fictie  van  wil  en  vertrouwen)yang  membangkitkan keyakinan,  para  pihak  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  itu.  Jika  debitur  menerima dokumen perjanjian itu,  berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Akhirnya,  dapat  disebutkan  pendapat  yang  lebih  tegas  dan  Asser  Rutten,  yang mengatakan perjanjian standar itu mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu  perjanjian  harus  dianggap  mengetahui  dan  menyetujui  sepenuhnya  isi  kontrak tersebut. 16
Ahli  hukum  Indonesia,  Mariam  Darus  Badrulzaman  menyimpulkan  bahwa perjanjian  standar  itu  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang bertanggungjawab, terlebih-lebih lagi ditinjau dan asas-asas hukum nasional, di mana akhirnya  kepentingan  masyarakatlah  yang  didahulukan.  Dalam  perjanjian  standar, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak  pelaku  usaha,  membuka  peluang  luas  baginya  untuk  menyalahgunakan kedudukannya.  Pelaku  usaha  hanya  mengatur  hak-haknya  dan  tidak  kewajibannya. Menurutnya,  perjanjian  standar  ini  tidak  boleh  dibiarkan  tumbuh  secara  liar  dan karena itu perlu ditertibkan. 17
Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat  dalam  kenyataannya  KUH  Perdata sendiri memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak itu. Misalnya,  terdapat  ketentuan  yang  mengatakan,  suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik
16 Mariam Darus Badrulzaman, op. cit., hlm. 52-53.
kembali  selain  dengan  kata  sepakat  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan  lain  yang dinyatakan dengan undang-undang. KUH Perdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat  menyebabkan  suatu  perjanjian,  yakni  paksaan  (dwang),  kekhilafan  (dwaling), dan  penipuan  (bedrog).  Ketiga  alasan  ini  dimaksudkan  oleh  undang-undang  sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak. 18
Menurut  Remy  Sjahdeini,  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  terhadap  asas kebebasan berkontrak ini oleh pihak yang berkedudukan lebih kuat, maka diperlukan campur  tangan  melalui  undang-undang  dan  pengadilan.  Dalam  hukum  perburuhan, misalnya,  ada  pembatasan-pembatasan  dalam  kontrak  kerja.  Campur  tangan pengadilan  dapat  dijumpai  dalam  alasan  penyebab  putusnya  perjanjian  yang  dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Dalam KUH Perdata Baru Negeri Belanda, penyalahgunaan keadaan ini dikukuhkan sebagai alasan keempat dan cacat kehendak. 19
Dengan  demikian,  jika  asas  kebebasan  berkontrak  ingin  ditegakkan,  dan kepentingan dunia perdagangan tidak pula dirugikan, satu-satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausul eksonerasi. Tentu saja hal ini tidak  mudah  dilakukan.  Sekalipun,  seperti  disarankan  oleh  Mariam  Darus Badrulzaman,  harus  ada  campur  tangan  pemerintah, kiranya  tidak  semua  perjanjian standar  dapat  diperlakukan  demikian.  Materi  perjanjian  yang  terjadi  di  masyarakat sedemikian luasnya dan heterogennya. 20
Dalam  kenyataannya,  campur  tangan  yang  disarankan  itu  dapat  dilakukan oleh  pemerintah.  Misalnya  saja  dalam  lapangan  perburuhan  dan  agraria,  sangat banyak  dilakukan  standardisasi  perjanjian.  Akan  tetapi,  untuk  perjanjian-perjanjian keperdataan  yang  dibuat  oleh  notaris,  tentu  tidak  harus  distandardisasi.  Perjanjian- perjanjian  yang  disebutkan  terakhir  mi  tumbuh melalui  kebiasaan  dan  permintaan masyarakat  sendiri.  Campur  tangan  pemerintah  lebih  diharapkan  pada  perjanjian- perjanjian  yang  berskala  luas,  walaupun  tidak  sepenuhnya  bersifat  publik  seperti  di bidang  perburuhan  dan  agraria.  Perjanjian  berskala  luas  yang dimaksud  berkaitan
18 Shidarta, op. cit., hlm. 122.
19 Ibid.
20 Ibid.
dengan kepentingan massal, dan karena itu jika diserahkan sepenuhnya pembuatannya secara  sepihak  kepada  pelaku  usaha,  dikhawatirkan  akan  dibuat  banyak  klausul eksonerasi yang merugikan masyarakat banyak.
Dalam  UUPK,  istilah  klausul  eksonerasi  sendiri  tidak  ditemukan,  yang  ada adalah “klausul baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsumen.  Jadi  yang ditekankan  adalah  prosedur  pembuatannya  yang  bersifat  sepihak,  bukan  mengenai isinya.  Padahal,  pengertian  “klausul  eksonerasi”  tidak  sekadar  mempersoalk an prosedur  pembuatannya,  melainkan  juga  isinya  yang  bersifat  pengalihan  kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. 21
Pasal  18  ayat  (1)  huruf  (a)  UUPK  menyatakan  pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Ketentuan  huruf  (b)  dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu,  seperti  pelaku  usaha  dapat  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang  dibeli konsumen, atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar, dan sebagainya. 22
Apakah  dengan  demikian,  klausul  baku  sama  dengan  klausul  eksonerasi? Jika  melihat  kepada  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK,  dapat  diperoleh  jawaban sementara bahwa kedua istilah itu berbeda. Artinya, klausul baku adalah klausul yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonerasi.  Pasal  18  ayat  (2)  mempertegas  pengertian  tersebut,  dengan  mengatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti. Jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka klausul baku itu menjadi batal hukum. 23
21 Ibid., hlm. 123.
22 Ibid.
23 Ibid.
Tidak  di  situ  saja  pengaturan  tentang  klausul  baku  ini  berhenti  karena terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  tidak  dipenuhinya  ketentuan pada  Pasal  18  ini  juga  diberikan  ancaman  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  pada Pasal 62 UUPK ayat (1):
Pelaku usaha yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Di  Amerika  Serikat,  misalnya  pembatasan  wewenang  pelaku  usaha  untuk membuat klausul eksonerasi lebih banyak diserahkan kepada inisiatif konsumen. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan, berdasarkan Uniform Commercial Code 1978, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan-putusan pengadilan inilah yang kemudian  dijadikan  masukan  perbaikan  legislasi  yang  telah  ada,  termasuk  sejauh mana Pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak. 24
Di  Belanda,  perjanjian  standar  dimasukkan  pengaturannya  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  baru.  Disitu  dinyatakan  bahwa  bidang-bidang usaha  yang  boleh  menerapkan  peijanjian  standar  harus  ditentukan  dengan  peraturan dan  perjanjian  itu  baru  dapat  ditetapkan,  diubah,  atau  dicabut  setelah  mendapat persetujuan  Menteri  Kehakiman.  Kemudian  penetapan,  perubahan,  atau  pencabutan itu  baru  memperoleh  kekuatan  hukum  setelah  mendapat  persetujuan  Raja/Ratu  yang dituangkan  dalam  Berita  Negara. Ketentuan  lainnya  menyatakan  bahwa  perjanjian standar ini dapat pula dibatalkan, jika pihak produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditor  mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui  bahwa  pihak  konsumen  tidak  akan menerima perjanjian tersebut jika ia mengetahui isinya. 25
Bagi  kita  di  Indonesia,  ketentuan  yang  membatasi  wewenang  pembuatan klausul  eksonerasi  ini  belum  diatur  secara  tegas  dalam  undang-undang.  Ketentuan satu-satunya  baru  ditemukan  dalam  UUPK,  walaupun  di  situ  digunakan  istilah
24 Ibid., hlm. 123.
“klausul  baku”  yang  ternyata  berbeda  pengertiannya  dengan  “klausul  eksonerasi”. Secara umum, memang dapat ditunjuk beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Salah  satunya  adalah  Pasal  1337,  yang  menyatakan  bahwa suatu  perjanjian  tidak  boleh  dibuat  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan, atau  ketertiban  umum.  Sekalipun  demikian,  untuk  dapat  menguji  sejauh  mana perjanjian  itu  bertentangan,  perlu  diproses  melalui  gugatan  di  pengadilan.  Padahal, kekuatan  yurisprudensi  dalam  sistem  hukum  Indonesia  tidak seperti  yang  berlaku  di negara-negara  Anglo  Saxon/Anglo  Amerika.  Dengan  demikian,  langkah  yang ditempuh oleh Belanda, yakni dengan membuat ketentuan khusus mengenai tata cara pembuatan  perjanjian  standar,  kiranya  dapat  dipertimbangkan  untuk  ditiru.  Selain dengan mencantumkannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat dimuat  dalam  undang-undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  perlindungan konsumen. 26
Dengan adanya pengaturan terhadap Perlindungan Konsumen terutama pada peraturan  yang  berkaitan  dengan  klausul  baku  sedikit  banyak  menyadarkan masyarakat  bahwa  mereka  sebagai  pihak  dalam  perjanjian  memiliki  hak  yang (semestinya) sejajar dengan pihak lainnya dalamperjanjianbaku. 27
Serta  paling  tidak  memberikan  gambaran  bahwa  perlu  adanya  suatu  sarana bagi peningkatan  perlindungan  terhadap  penggunaan  perjanjian  baku  dan  segala atributnya,  yang  tentu  saja  merugikan  salah  satu  pihak  pada  perjanjian.  Di  mana pengaturan  ini  merupakan  tonggak  awal  bagi  adanya  keseimbangan  dalam penempatan pihak pada suatu perjanjian. Meski demikian penggunaan perjanjian baku atau  jika  dapat  dikatakan  lebih  luas  ketidakseimbangan  daya  tawar  para  pihak merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diawasi atau dikendalikan, karena hal ini berkaitan dengan adanya unsur perlindungan dan kepentingan pihak yang lebih besar daya tawarnya untuk melindungi kepentingannya, serta adanya kebutuhan dan pihak yang berdaya tawar lebih rendah untuk menerima isi dan perjanjian itu. 28
26 Ibid.
27 Sriwati, op. cit., hlm. 191.
28 Ibid.
Secara  sederhana  dapat  kita  katakan  bahwa  yang  kuat  adalah  yang  menang masih berlaku, yang bisa kita hindari, dengan adanya pengaturan terhadap pemakaian perjanjian  baku  itu  adalah  adanya  eksploitasi  atau  keadaan  yang  sedemikian merugikan  bagi  pihak  yang  lemah  akibat  adanya  penggunaan  paksaan  maupun penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang lebih kuat.
Ketentuan  pencantuman  klausula  baku  sebagaimana  diatur  dalam Bab  V Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan priinsip kebebasan  berkontrak,  ketentuan  tentang  klausula  baku  tersebut  termasuk  ke  dalam kegiatan  transaksi  penjualan  barang  dan/atau  jasa.  Secara  sederhana,  norma-norma pada ketentuan tersebut penulis tampilkan dalam bentuk tabel. 29
Norma klausula Baku Keterangan Pasal Sanksi Isi klausula baku yang dilarang a. Larangan yang menyatakan  pengalihan tanggung  jawab  pelaku usaha (contoh:kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir); b. Larangan menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen (contoh: 18 ayat (1)  Batal
demi hukum
(pasal  18
ayat (3));
 Pidana penjara maksimal
5 tahun
atau pidana denda maksimal Rp
29 Yusuf  Shofie, Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 44-46.
Barang  yang  telah  dibeli
tidak dapat dikembalikan); c. Larangan yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas
barang  dan  atau  jasa yang  dibeli  konsumen (contoh: Barang atau jasa
yang  dibeli  tidak  sesuai dengan  nilai  tukar  yang diberikan dan lebih mahal) (catatan; ketentuan ini dapat diterapkan jika ada patokan atau standar harga  meskipun  ini  juga tidak mudah); d. Larangan yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk  melakukan  segala tindakan sepihak berkaitan  dengan  barang yang  dibeli  konsumen
secara  angsuran  (contoh:
2Miliar
(Pasal
62ayat
(1)).
Perjanjian  kredit  barang
elektronik atau kendaraan bermotor); e. Larangan  yang  mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang (contoh:  Barang pecah atau membuka segel,  berarti membeli) atau pemanfaatan  jasa yang  dibeli  konsumen (contoh: Pengiriman barang oleh ekspedisi); f. Larangan  yang  memberi hak  kepada  pelaku  usaha untuk mengurangi manfaat  jasa  (contoh: pembelian minimal dengan kartu kredit) atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jualbeli jasa (contoh: Akomodasi  bagi  waktu (time share), pegadaian); g. Larangan yang menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan
yang  berupa  aturan  baru,
tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya (contoh: perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian kartu kredit); h. Larangan yang menyatakan konsumen memberi kuasa  kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak  gadai, atau hak jaminan terhadap  barang  yang dibeli  konsumen  secara angsuran (contoh: Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)). Letak  klausula baku Sulit  terbaca  dan  tidak  dapat dibaca  secara  jelas  (contoh:
Ditempatkan  dibalik  perjanjian utama sebagai syarat-syarat umum). 18 ayat (2)  Batal demi hukum
(Pasal  18 ayat (3));
 Pidana
penjara maksimal 5tahun atau
pidana denda maksimal Rp 2 miliar (Pasal  62 ayat (1)). Bentuk Klausula Baku Sulit  terbaca  dan  tidak  dapat dibaca  secara  jelas  (  contoh: dicetak  dengan  ukuran  huruf yang sangat kecil). 18 ayat (2)  Batal demi hukum (Pasal  18
ayat (3));
 Pidana penjara
maksimal
5 tahun
atau
pidana denda
maksimal
Rp 2 miliar (Pasal  62 ayat (1)).
Pengun-kapan Sulit dimengerti ( contoh: 18 Ayat (2)  Batal
Klausula Baku Dengan  menggunakan  bahasa atau  istilah  istilah  asing  atau teknis  yang  tidak  lazim  bagi masyarakat pada umumnya). demi
hukum
(pasal 18 ayat (3));  Pidana penjara
maksimal
5  Tahun
atau
pidana denda
maksimal
Rp 2 Miliar (Pasal  62 ayat (1)). Kewajiban penyesuaian
Klausula Baku
Penyesuaian  klausula  baku  yang di  terapkan  sebelum  UUPK (Contoh:  “  jika  barang  kiriman tersampaikan  dengan  terlambat
pada penerima tidak bisa dituntut penggantian kerugian”diubah klausulanya sehingga berbunyi, misalnya: “jika barang kiriman tersampaikan  dengan  terlambat, akan diberikan penggantiankerugian ... kali biaya kirim”) 18 ayat (4)  Batal
demi hukum pasal  18 ayat (3));
 Pidana penjara maksimal
5 tahun atau
pidana denda maksimal Rp 2 Miliar (Pasal  62
ayat (1)).
Upaya perlindungan konsumen  diatas  tentu  sangatlah  terbatas,  dan  tidak mungkin  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  secara  keseluruhan.  Akan tetapi  upaya  tersebut  dapat  dijadikan  untuk  membatasi  kerugian  akibat  penggunaan klausula baku. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.
Ini  berarti bahwa pada  prinsipnya  UUPK tidak  melarang  pelaku  usaha untuk  membuat  perjanjian  yang  memuat  klausula  baku atas  setiap  dokumen dan/atau  perjanjian  transaksi usaha  perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  selama  dan sepanjang  perjanjian  baku  dan/atau  klausula  baku  tersebut  tidak  mencantumkan ketentuan  sebagaimana  dilarang  dalam  pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  tentang Perlindungan Konsumen tersebut.
Hal  ini  penting  disampaikan  karena  ada  kesan  pada  sebagian  pelaku  usaha bahwa  UUPK melarang perjanjian  baku  sehingga  sangat  menghambat  aktivitas ekonomi  mereka,  padahal  tidaklah  demikian.  UUPK  hanya  membatasi  penggunaan perjanjian  baku  yang  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pihak  lainnya  (konsumen). Kiranya  substansi  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  (isi  klausula  baku  yang  dilarang)  dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1493 dan 1494 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata). 30 Kedua Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:
 Pasal 1493
“Kedua  belah  pihak  diperbolehkan,  dengan  persetujuan -persetujuan istimewa  memperluas  atau  mengurangi  kewajiban  yang  ditetapkan oleh  undang  undang  ini;  bahkan  mereka  itu  diperbolehkan mengadakan  persetujuan  bahwa  si  penjual  tidak  akan  diwajibkan menanggung apapun.”
 Pasal 1494
30 Ibid., hlm. 49.
“Meskipun telah diperjanjikan bahwa sipenjual tidak akan menanggung apa  pun,  namun  ia  tetap  bertanggung  jawab  tentang  apa  yang berupa  akibat  dari  stuatu  perbuatan  yang  dilakukan  olehnya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.”
Dari  kedua  pasal  tersebut,  dapat  diabstraksikan  bahwa  perjanjian  baku diperkenankan KUH Perdata (Pasal 1493), tetapi bukannya tanpa batas, seperti  yang terjadi  pada  praktik  pengunaan  perjanjian  perjanjian  baku  saat  ini,  bahkan  sekalipun UUPK  sudah  berlaku  efektif. Pasal  1494  KUH  Perdata  melakukan  pembatasan  agar tidak merugikan pihak lainnya.

## III. KESIMPULAN
Untuk  selanjutnya  agar  UUPK,  dalam  hal  ini  Pasal  18  UUPK,  tak  menjadi sekedar  “menggugurkan  kewajiban” belaka,  maka  sosialisasi  UUPK sangat perlu dilakukan terus-menerus  dengan  melibatkan  seluruh  potensi  sumber  daya  manusia yang  ada,  terutama  potensi para akademisi.  Sosialisasi  ini  dapat  berupa  penyuluhan hukum,  seminar  nasional  dan  tulisan-tulisan  kritis,  yang  kesemuanya  itu  dapat menggugah kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  mengawal  pelaksanaan  UUPK. Disamping  itu,  juga  harus  diawasi dengan  penegakan  hukum  yang  persuasive. Kritikan-kritikan  positif,  dalam  artian;  solutif  adalah  bentuk  kepedulian  nyata  atas pengejawantahan  UUPK,  tetapi  tanpa  tindakan  yang  tegas  dan  objective dari  aparat penegak  hukum,  kecil  kemungkinannya  masyarakat  merasakan  dampak sosialisasi. Meskipun,  tindakan  tegas  seperti  memenjarakan  orang  (pelaku  usaha)  adalah alternatif  paling  akhir  yang  dimungkinkan  UUPK. Keseriusan  semua  pihak: pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni. 1994.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
2011.
Nasution,  AZ. Konsumen  dan  Hukum:  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi  dan  Hukum  pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1995.
-----------------, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media.2001.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. 2000 Sudaryatmo. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Karya Bakti. 1999. Shofie,  Yusuf. Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.

## Jurnal :
Sriwati. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, Jurnal Yustika Vol. 24 No. 2 Desember 2000.
Undang-Undang :
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.