## Aspek Hukum Kewenangan Notaris Dalam Kontrak Kerjasama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas

## Ahmad Fachrisal Lubis
Kantor Notaris & PPAT Ahmad Fachrisal Lubis di Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Tanjabtim Jambi
Email: rizalbs76@gimail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  adalah  penelitan  yang  mengkaji  tentang  Aspek  Hukum  Kewenangan    Notaris  Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik dan hubungannya dalam pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas dan dalam segi apa notaris mempunyai kewenangan dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi  hulu  migas. Penelitian ini  menggunakan  metode  normatif  dengan langkah-langkah  deskripsi, sistematisasi  dan  eksplanasi  terhadap  isi  hukum  positif  secara  mendalam  dengan  menggunakan pendekatan  konsep,  pendekatan  Undang-undang  dan  analisis  sinkronisasi  sistematis.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara  mendalam  mengenai  kewenangan  notaris  sebagai pembuat  akta  autentik  dan  hubungannya  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kegiatan  usaha  eksplorasi  hulu migas.  Selain  itu  untuk  mengetahui  dan  memahami  serta  menganalisis  secara  mendalam  pada  sisi  apa notaris  mempunyai  kewenangan  dalam  kontrak  kerjasama  pengadaan  tanah  untuk  kegiatan  usaha eksplorasi  hulu  migas.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan  atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, termasuk membuat akta pengadaan tanah untuk usaha kegiatan hulu minyak dan gas, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  Kewenangan  itu  diperlukan  karena  adanya  kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis  berupa akta  otentik  guna  kepastian  hukum  dalam  berbagai  hubungan  ekonomi  dan  sosial,  baik  pada  tingkat nasional, regional maupun global,  melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin  kepastian  hukum.  Kewenangan  notaris  membuat  akta  autentik  seperti  pembuatan  akta  pada kontrak  kerjasama  pengadaan  tanah    untuk  kegiatan  usaha  hulu  migas  pada  hakekatnya  memuat kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak  kepada  notaris,  serta  memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, yaitu membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian.
Kata Kunci: Aspek hukum kewenangan, kontrak kerja sama, pengadaan tanah

## Abstract
This  research  is  research  that  examines  the  Legal  Aspects  Authority  Notary  In  Cooperation  Contract Land  Acquisition  In  Exploration  Upstream  Oil  and  Gas  Issues  raised  in  this  study  describes  how  the authority of the notary as a deed authentic and do in the procurement of land for business activities of exploration  upstream  oil  and in terms of  what the  notary  has  authority in the  contract  procurement  of land  for  business  activities  upstream  oil  and  gas  exploration.  This  study  uses  normative  measures description, systematization and explanation of the content of positive law in  depth by using a concept, approach  to  law  and  systematic  analysis  of  synchronization.  This  study  aims  to  assess  and  analyze  in depth about the authority of the notary deed as authentic and do in the procurement of land for business activities upstream oil and gas exploration. In addition to know and understand and analyze in depth on what the notary has authority in the contract procurement of land for business activities upstream oil and gas exploration. The results showed that the Notary is authorized to make the authentic act of all deeds, agreements, and provisions required by legislation and or desired by the stakeholders to be declared in an authentic deed, including a deed of land acquisition for the business activities of the upstream oil and gas, ensure certainty the date of deed, saving certificates, copies and official copies, all of it throughout the making of the deed was not assigned or excluded to other officials or others established by law. The authority was necessary because of the need for written evidence in the form of an authentic deed to the rule  of  law  in  a  variety  of  economic  and  social  relations,  both  nationally,  regionally  and  globally, through the authentic act clearly  define the rights  and  obligations, ensure legal certainty. Notary  deed authentic  authority  to  make  such  a  deed  on  the  contract  land  acquisition  for  upstream  oil  and  gas business  activities  essentially  contains  the  formal  correctness  notified  in  accordance  with  what  the parties to the notary, as well as providing access to information, including access to legislation. In  his capacity as a deed officials related to civil law, in accordance with the authority granted by the State / Government, which makes authentic act as written evidence directly related to the law of evidence.
Keywords: Legal aspects of authority, cooperation contracts, land acquisition

## Pendahuluan
Secara  konstitusional  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Ketentuan  tersebut  juga  menjadi  landasan  kebijakan  pertanahan  dan  dasar falsafah  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  ditujukan  untuk  tercapainya keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  perolehan  dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah 1 .
Relevansi  falsafah  UUPA  tersebut  memiliki  perbedaan  yang  tajam  apabila dibandingkan  dengan  kenyataan  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  pembangunan membutuhkan  tanah,  tetapi  di  sisi  lain  tanah  negara  yang  tersedia  untuk  memenuhi
1 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hal. 40.
kebutuhan tersebut sudah terbatas 2 ,  hal itu sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam  rangka  menyambut  era  industrialisasi,  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk menggerakkan perekonomian negara dengan cara menarik minat  para penanam modal baik  asing  maupun  dalam  negeri  untuk  menanamkan  modalnya  diberbagai  sektor industri termasuk juga industri minyak dan gas bumi (migas).
Sektor  industri  migas  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  dikuasai  oleh negara memegang  peranan penting dalam perekonomian nasional, dimana pemanfaatan dan pengelolaannya harus dapat dilaksanakan dengan bijaksana. Hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan dalam konsideran UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  bahwa;
minyak  dan  gas  bumi  merupakan  sumber  daya  alam  strategis  tidak terbarukan yang  dikuasai  oleh  negara  serta  merupakan  komoditas  vital  yang  menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional  sehingga  pengelolaannya  harus  dapat  secara  maksimal  memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 3 .
Kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  mempunyai  peranan  penting  dalam memberikan  nilai  tambah  secara  nyata  kepada  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang meningkat dan berkelanjutan.
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  menegaskan  bahwa cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Mengingat  minyak  dan  gas  bumi  merupakan sumber  daya  alam  strategis  tak  terbarukan  yang  dikuasai  negara  dan  merupakan komoditas  vital  yang  memegang  peranan  penting  dalam  penyediaan  bahan  baku industri,  pemenuhan  kebutuhan  energi  di  dalam  negeri,  dan  penghasil  devisa  negara yang  penting,  maka  pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal  mungkin  agar  dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  dituntut  untuk  lebih  mampu  mendukung kesinambungan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  peningkatan  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  perlu  langkah-langkah pembaruan dan penataan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan tujuan UU No. 22 Tahun 2001 antara lain:
1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai  sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. Mendukung  dan  menumbuh  kembangkan  kemampuan  nasional  untuk  lebih mampu bersaing;
3. Meningkatnya  pendapatan  negara  dan  memberikan  kontribusi  yang  sebesar- besarnya  bagi  perekonomian  nasional,  mengembangkan  dan  memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
22 Idham,  Dalam Elita Rahmi, Hukum Pertanahan dalam Sistem Hukum Indonesia , Penerbit Buku Unpad Press, Bandung, 2011, hal 3.
3 Periksa Konsiderans bagian menimbang huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4. Menciptakan  lapangan  kerja,  memperbaiki  lingkungan,  meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 4 .
Undang-undang  No.  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam  strategis  yang  terkandung  di  dalam  wilayah  hukum  pertambangan  Indonesia merupakan  kekayaan  nasional  yang  dikuasai  oleh  negara,  dan  penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu.  Sedangkan  pada  kegiatan  usaha  hilir  dilaksanakan  setelah  mendapat  izin  usaha dari  pemerintah.  Agar  fungsi  pemerintah  sebagai  pengatur,  pembina  dan  pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada kegiatan usaha hulu dibentuk badan pelaksana, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dibentuk badan pengatur.
Dari substansi UU No. 22 Tahun 2001 tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pengelolaan  usaha  migas  terdiri  dari  dua  tahapan  yaitu  usaha  hulu  yang  mencakup kegiatan  eksplorasi  dan  pengembangan  lapangan  serta  produksi  (ekploitasi)  dan kegiatan  usaha  hilir  yang  mencakup  pengolahan  hasil  produksi  menjadi  produk  yang dapat  dimanfaatkan  langsung  oleh  konsumen 5 .  Kegiatan  eksplorasi  bertujuan  untuk memperoleh informasi mengenai perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja  yang  telah  ditentukan  sedangkan  kegiatan  ekploitasi  adalah  rangkaian  kegiatan yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  minyak  dan  gas  bumi.  Kedua  kegiatan  tersebut banyak  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan  dan  tantangan  secara  teknis  maupun finansial.
Salah satu persoalan teknis yang dihadapi oleh perusahaan minyak dan gas bumi adalah dalam  hubungannya dengan hak-hak atas tanah permukaan bumi.  Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 bahwa: “hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”. Namun dalam  prakteknya tetap harus  dilakukan  upaya  penyelesaian  dengan  para  pemegang  hak  atas  tanah  atau  yang memakai  tanah  negara  di  dalam  wilayah  kerja  minyak  dan  gas  bumi.  Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 yaitu:
Pasal 34 ayat (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang- bidang  tanah  hak  atau  tanah  Negara  di  dalam  wilayah  kerjanya.  Badan  Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian  dengan  pemegang  hak  atau  pemakai  tanah  di  atas  tanah  negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34 ayat (2) Penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  ayat  (1)  dilakukan  secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak,  pengakuan  atau  bentuk  penggantian  lain  kepada  pemegang  hak  atau pemakai tanah di atas tanah negara.
4 Periksa Penjelasan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
5 Salim  HS, Hukum  Pertambangan  di  Indonesia, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2007,  hal. 285.
Pengertian dari Pasal 34 tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan  pihak-pihak  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  tanah  dan  masyarakat pengguna tanah dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Agar kegiatan tersebut dapat terlaksana maka Badan Usaha sebagai kontraktor tetap terlebih dahulu melakukan kegiatan  pengadaan  tanah  dengan mengikuti  prosedur yang  telah  diatur dalam  hukum pertanahan di Indonesia.
Persoalan  yang  menyangkut  dengan  pengadaan  tanah  menjadi  persoalan  yang cukup serius bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan cadangan migas baru tidak bisa dilakukan apabila proses pengadaan tanah masih  menghadapi  kendala.  Persoalan  pengadaan  tanah  juga  bisa  menghambat pelaksanaan  komitmen  pengeboran,  sehingga  kegiatan  usaha  hulu  migas  tidak  bisa melakukan  peningkatan  produksi.  Inilah  alasan  mengapa  pengadaan  tanah  menjadi bagian  sangat  penting  dalam  rangkaian  kegiatan  industri  hulu  migas.  Pentingnya pengadaan tanah ini sebagaimana diungkapkan Adrian Sutedi:
Terdapat berbagai kepentingn yang kelihatannya saling bertentangan antara satu dengan lainnya berkenaan dengan persoalan tanah dalam pembangunan. Di satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedang di lain pihak sebagian dari warga masyarakat memerlukan tanah tersebut sebagai tempat  pemukiman  dan  tempat  mata  pencaharian.  Bilamana    tanah  tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah jelas akan mengorbankan hak asasi masyarakat 6 .
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU  No.  02  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum    yang  dimaksud  dengan pengadaan  tanah  adalah  kegiatan    menyediakan    tanah  dengan    cara    memberi    ganti kerugian    yang    layak    dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak.  Pemberian  ganti  rugi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-undang    Nomor  2  Tahun    2012 adalah  penggantian  yang  layak  dan adil  kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses pengadaan tanah.
Di dalam ketentuan Pasal 40 dinyatakan: Pemberian  ganti  kerugian  atas  objek pengadaan    tanah  diberikan  langsung  kepada  pihak  yang  berhak.  Sebagai  peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 ini mengatur secara legkap mengenai ganti rugi pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  74  sampai  Pasal  95. Peraturan Presiden ini kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 dan terakhir dirubah lagi dengan Nomor 30 Tahun 2015,
Pemberian  ganti kerugian  pada  prinsipnya  harus  diserahkan  langsung kepada pihak  yang  berhak  atas  ganti  kerugian.  Apabila  berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain  atau  ahli  waris.  Penerima kuasa  hanya  dapat  menerima  kuasa  dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Pihak yang berhak antara lain:
a. pemegang hak atas tanah;
6 Adrian  Sutedi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakata, 2007, hal. 288-289
b. pemegang hak pengelolaan;
c. nadzir, untuk tanah wakaf;
d. pemilik tanah bekas milik adat;
e. masyarakat hukum adat;
f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
h. pemilik  bangunan,  tanaman  atau  benda  lain  yang  berkaitan  dengan tanah 7 .
Menurut  ketententuan  yang  berlaku  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ganti    kerugian    diberikan    kepada    pemegang    hak    atas  tanah.    Untuk    hak    guna bangunan  atau  hak  pakai  yang  berada  di  atas tanah  yang  bukan  miliknya,  ganti kerugian    diberikan    kepada    pemegang  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  atas bangunan, tanaman, atau benda lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  dimiliki  atau dipunyainya, sedangkan  ganti  kerugian  atas  tanahnya  diberikan  kepada pemegang hak  milik  atau  hak  pengelolaan.  Ganti  kerugian    atas    tanah    hak    ulayat    diberikan dalam    bentuk    tanah  pengganti,    permukiman    kembali,    atau    bentuk    lain    yang disepakati    oleh  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan.  Pihak    yang    menguasai tanah  negara  yang  dapat  diberikan  ganti  kerugian adalah  pemakai  tanah  negara yang  sesuai  dengan  atau  tidak  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya,  bekas  pemegang  hak  yang    telah    habis    jangka    waktunya    yang    masih menggunakan  atau memanfaatkan  tanah  yang  bersangkutan,  pihak  yang  menguasai tanah negara  berdasarkan  sewa-menyewa,  atau  pihak  lain  yang  menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas atau pemegang dasar penguasaan atas tanah dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun  yang    dimaksud    dengan    pemegang    dasar    penguasaan    atas    tanah adalah  pihak    yang    memiliki    alat    bukti    yang    diterbitkan    oleh    pejabat    yang berwenang    yang    membuktikan   adanya    penguasaan   atas  tanah  yang bersangkutan, misalnya  pemegang  akta  jual  beli  atas  hak  atas    tanah    yang    belum    dibalik    nama, pemegang  akta  jual  beli  atas  hak milik  adat  yang  belum  diterbitkan  sertifikat,  dan pemegang  surat  izin menghuni bangunan,  tanaman,  atau  benda  lain  yang  berkaitan dengan    tanah    yang  belum    atau    tidak    dipunyai    dengan    hak    atas    tanah,    ganti kerugian  diberikan    kepada    pemilik    bangunan,    tanaman,    atau    benda    lain    yang berkaitan  dengan  tanah.  Dalam  hal  seperti  ini  diperlukan  dokumen-dokumen  yang mendukung  baik  berupa  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional, maupun berupa akta-akta yang dibuat oleh Notaris seperti akta jual beli, akta hibah, akta wakaf dan sebagainya.
Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting  dari negara Indonesia yang menganut  prinsip  Negara  hukum    sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan    prinsip  ini,    Negara menjamin  adanya  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum,  melalui  alat bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang  memberikan
7 Periksa Penjelasan Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
perlindungan  hukum  adalah      alat  bukti  yang  terkuat  dan  terpenuh,  dan  mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.
Pada  sisi  lain  Profesi  Notaris  adalah  menjalankan    sebagian  tugas  negara, khususnya yang  berkaitan  dengan  keperdataan, yang dilindungi oleh Undang-undang. Notaris  adalah  Pejabat    Umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu oleh  suatu  peraturan    tidak  dikecualikan.  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (MKRI)  dengan  Putusan  nomor  009-014/PUU-111/2005,  tanggal  13  September  2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.
Berdasarkan    pengertian  di  atas,  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.  Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang  terikat  dalam  ketentuan  hukum  perdata  terutama  dalam  hukum  pembuktian. Berkaitan  dengan  wewenang  tersebut,  jika  Notaris  melakukan  tindakan  di  luar wewenang  yang  telah  ditentukan,  maka  akta  Notaris  tersebut  tidak  mengikat  secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan  ( nonexecutable ). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.
Berdasarkan    wewenang    yang    ada  pada  Notaris  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)  dan  kekuatan pembuktian dari akta Notaris,  maka  ada  2  (dua)  pemahaman,  yaitu:  Pertama;  Tugas  jabatan  Notaris  adalah memformulasikan  keinginan/tindakan  para  pihak  ke  dalam  akta  otentik,  dengan memperhatikan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  misalnya  ada  kehendak seseorang  atau  badan  hukum  untuk  membuka  usaha  eksplorasi  kegiatan  usaha  hulu migas yang memerlukan tanah, sehingga dalam pengadaan tanah tersebut memerlukan jasa notais dalam membuat akta peralihan atau akta hibah dan semacamnya.
Kedua; Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak  yang  menilai  atau  menyatakan  tidak  benar  tersebut  wajib  membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris  tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut  merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pokok  permasalahan  dalam  pengadaan  tanah  untuk  usaha  hulu  minyak  dan  gas bumi  sering  terjadi  karena  adanya  berbagai  status  kepemilikan  tanah  yang  pada umumnya  tidak  didukung  oleh  bukti-bukti  kepemilikan  secara  tertulis,  dan  adanya tumpang  tindih  antara  wilayah  kerja  minyak  dan  gas  bumi  dengan  tanah  yang  berada dalam penguasaan instansi, badan swasta atau badan usaha pemerintah di sektor bukan kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi  seperti  misalnya  kehutanan,  pertambangan umum,  perhubungan,  pertanian  dan  perkebunan,  hal  ini  mempengaruhi  bentuk pemberian  kompensasi  atau  ganti  rugi  yang  akan  diberikan  oleh  Badan  Usaha  atau
Badan Usaha Tetap kepada pihak yang terkait. Luas wilayah kerja yang diberikan oleh negara dalam hal  ini adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha/Badan  Usaha  Tetap  sebagai  Kontraktor  dapat  meliputi  daerah  pemukiman penduduk, perkebunan ataupun kawasan hutan lindung 8 .
Adakalanya  pada  saat  pemberian  kontrak  kerja  sama  terdapat  wilayah  kosong yang belum ditetapkan sebagai daerah  kawasan hutan, akan tetapi dikemudian hari oleh negara  melalui  Kementerian  Kehutanan  menetapkan  daerah  tersebut  sebagai  kawasan hutan lindung, sehingga terjadilah tumpang tindih penguasaan atas tanah antar instansi pemerintah dan Badan Usaha lainnya. Berbagai kasus ganti rugi pembebasan tanah yang terjadi antara Badan Usaha/Badan Usaha Tetap sebagai kontraktor dengan masyarakat pemegang  hak  atas  tanah  pada  umumnya  bermuara  pada  perbedaan  persepsi  terhadap hak  atas  tanah  dalam  masyarakat  yang  berakibat  pada  perbedaan  besarnya  ganti  rugi menurut  Badan  Usaha/Badan  Usaha  Tetap  sebagai  kontraktor  yang  biasanya  dibantu oleh aparat pemda setempat di satu pihak, berhadapan dengan warga masyarakat di lain pihak.  Perbedaan  pandangan  ini  mengakibatkan  persengketaan  tersebut  menjadi masalah tersendiri bagi kedua belah pihak sehingga terkadang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas dan berlarut-larut hingga beberapa tahun kemudian.
Pemecahan masalah pengadaan tanah untuk kegiatan eksplorasi usaha hulu migas mendapat titik terang dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang    penyelenggaraan    pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum. Dalam Perpres ini disebutkan, luasan pengadaan tanah skala kecil yang semula hanya  satu  hektare  diperbesar  menjadi lima hektare.  Menyusul  diterbitkannya  Perpres Nomor  40  Tahun  2014  tersebut,  Kepala  Satuan  Kerja  Khusus  (SKK)  Migas menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  0244/SKKO0000/20/2014/SO,  Tahun  2014 tentang  Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil  Untuk  Kegiatan  Operasi  Perminyakan.  Dengan diterbitkannya  Perpres  Nomor  40  Tahun  2014  dan  SK  Kepala  SKK  Migas  Nomor 0244/SKKO0000/20/2014/SO  Tahun  2014,  proses  pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk kegiatan operasi hulu migas bisa berjalan lebih mudah, selain itu dengaan terbitnya SK Kepala SKK Migas Nomor  0244/SKKO0000/20/2014/SO, tata kelola pengadaan tanah untuk  kegiatan  usaha  hulu  migas  akan  lebih  sempurna,  karena  dengan  sendirinya pengadaan  tanah  bisa  dipertanggungjawabkan,  baik  dari  kebutuhan  pragmatis  pada operasional  maupun  administrasi  hukumnya,  sehingga  pengamanan  aset  negara  bisa dilakukan.
Setelah  melakukan  pengadaan  tanah,  pihak  kontraktor  sebagai  pihak  yang berkepentingan  wajib melakukan pengamanan terhadap aset tanah yang sudah dikuasai. Hal  ini  diperlukan  karena  tanah  yang  sudah  dibebaskan  tercatat  sebagai  barang  milik negara.  Pengamanan  yang  dilakukan  tidak  hanya  pada  fisik  tanahnya  saja,  tetapi juga dokumen-dokumen  terkait  pengadaan  tanah.  Kontraktor  juga  wajib  melakukan pelaporan aset-aset tanah secara rutin. Selain itu, terminasi aset saat kegiatan usaha hulu migas  sudah  selesai  dilakukan  juga  harus  menjadi  perhatian.  Saat    proses  terminasi dilakukan, luasan tanah yang dikembalikan harus sama dengan luasan tanah pada waktu pembebasan, sehingga dalam hal ini prinsip keadilan dapat diwujudkan.
Dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,   makmur,  dan  sejahtera berdasarkan    Pancasila    dan    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia Tahun  1945,  Pemerintah  perlu  menyelenggarakan  pembangunan.  Salah  satu  upaya
8 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.67
pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Pembangunan    untuk    kepentingan umum    tersebut    memerlukan    tanah    yang  pengadaannya  dilaksanakan  dengan mengedepankan  prinsip yang  terkandung  di    dalam    Undang-Undang    Dasar    Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan hukum  tanah  nasional,  antara  lain  prinsip kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian,    keterbukaan,    kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan  keselarasan  sesuai  dengan  nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Hukum    tanah    nasional    mengakui    dan    menghormati    hak    masyarakat    atas tanah  dan  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  serta  memberikan  wewenang yang bersifat  publik  kepada  negara  berupa  kewenangan  untuk  mengadakan pengaturan, membuat    kebijakan,    mengadakan    pengelolaan,    serta  menyelenggarakan    dan mengadakan    pengawasan    yang    tertuang    dalam    pokok-pokok  pengadaan  tanah sebagai berikut:
1. Pemerintah    dan    Pemerintah    Daerah    menjamin    tersedianya    tanah    untuk kepentingan umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum  diselenggarakan  sesuai dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
c. Rencana  Pembangunan Strategis; dan
d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pengadaan  tanah  diselenggarakan  melalui  perencanaan  dengan  melibatkan  semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan    pengadaan  tanah    memperhatikan    keseimbangan    antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5. Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  dilaksanakan  dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Penerbitan  SK  0244/SKKO0000/2014/SO  tahun  2014  tentang  Mekanisme Pengadaan  Tanah  Skala  Kecil  untuk  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi merupakan  implementasi  dari  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  dan  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  juncto  Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2014. Dalam  Surat  Keputasan  ini  dimuat  ketentuan  yang  mengatur  proses  pengadaan  tanah skala kecil di bawah lima hektare yang di dalamnya mengatur tugas Perwakilan SKK Migas,  SKK  Migas  Jakarta,  dan  kontraktor  kontrak  kerja  sama  (KKKS),  serta permohonan izin. Jadi dalam Surat Keputusan ini proses perizinan yang tadinya terpisah dari proses pengadaan tanah, menjadi satu kesatuan rangkaian dalam proses pengadaan tanah.  Persoalan  pengadaan  tanah  juga  bisa  menghambat  pelaksanaan  komitmen pengeboran,  sehingga  kegiatan  usaha  hulu  migas  tidak  bisa  melakukan  peningkatan produksi.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  jaminan  bahwa  tanah  yang  digunakan  untuk kegiatan  eksplorasi  harus  bebas  dari  sengketa,  pembuktian  tentang  hal  tersebut diperlukan dengan akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum.
Pejabat  Umum  merupakan  suatu  jabatan  yang  disandang  atau  diberikan  kepada mereka  yang  diberi  wewenang  oleh  aturan  hukum  dalam  pembuatan  akta  autentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaar. Jika ketentuan dalam  Wet op het Notarisambt  tersebut di atas dijadikan rujukan  untuk  memberikan  pengertian yang  sama  terhadap  ketentuan  Pasal  1 angka  1 Undang-undang  Jabatan  Notaris    menyebutkan  Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris harus  dibaca  sebagai  Pejabat  Publik  atau  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  sesuai  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang Jabatan Notaris  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)  dan  (3)  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  untuk  melayani  kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengkhususkan kegiatan dalam bidang minyak dan gas bumi  seperti  kegiatan eksplorasi usaha hulu migas dan gas bumi yang dalam kegiatannya  terutama dalam pengadaan tanah untuk eksplorasi kegiatan hulu migas.
Inilah  alasan  mengapa  pengadaan  tanah  menjadi  bagian  sangat  penting  dalam rangkaian  kegiatan  industri  hulu  migas.  Hal  tersebut  juga  sangat  berkaitan  dengan kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  oleh  ketentuan  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  Tahun  1945.  Semua  hal  tersebut  merupakan  bahan  pemikiran  bagi penulis untuk membahas lebih lanjut tentang pengadaan tanah untuk kegiatan usah hulu migas  dengan  memilih  judul:  Aspek  Hukum  Kewenangan    Notaris  Dalam  Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas  sesuai  dengan  tema  tesis  yang  dipilih  maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:
1 Bagaimana kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik dalam kontrak kerja sama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas?
2 Dalam segi apa notaris memiliki kewenangan dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas?

## Pembahasan
Kewenangan  Notaris  Membuat  Akta  Perjanjian  Dalam  Kontrak  Kerja  Sama Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas
Ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUJN dengan tegas   telah menyatakan, bahwa Notaris berwenang untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan    yang  diharuskan    oleh    peraturan    perundang-undangan    dan/atau    yang dikehendaki    oleh    yangberkepentingan  untuk  menyimpan  akta,    semuanya  itu sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  Jadi  sepanjang  pembuatan akta  itu  telah  ditugaskan  kepada  kepada  pejabat  lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang  (yang dalam hal ini adalah PPAT), maka Notaris, seharusnya tidak lagi  berwenang  untuk  membuatnya.  Ketentuan  tersebut  justru  dimentahkan  oleh ketentuan  Pasal  15  ayat  2  huruf  f,  yang mengijinkan    Notaris    untuk    membuat    akta yang  berkaitan  dengan  Pertanahan.  Pasal  17 huruf  g  UUJN  menyatakan  bahwa Notaris  tidak  secara  otomatis  juga  menjadi  PPAT, karena pasal ini mengakui adanya pemisahan kewenangan Notaris dengan PPAT, pasal 17  huruf  g  tersebut  berbunyi;
Notaris  dilarang;  merangkap  jabatan  sebagai  PPAT. Jika benar  melanggar,  maka yang    akan    dirugikan    tidak    hanya    Notaris    yang    bersangkutan,  melainkan    juga masyarakat  banyak  yang  justru  menginginkan  adanya  kepastian  hukum.
Berdasarkan  Pasal  1320  Kitab Undang-undang Hukum Perdata  tentang  syarat sahnya    perjanjian,    suatu  perjanjian    dinyatakan    sah    apabila    telah    memenuhi    4 (empat)  syarat  komulatif.  Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:
Pertama;  Sepakat    di  antara    mereka    yang    mengikatkan    diri.    Artinya    para pihak  yang  membuat perjanjian  telah  sepakat  atau  setuju  mengenai  hal-hal  pokok atau  materi  yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena  kekeliruan,  kekhilafan,  paksaan  ataupun  penipuan.  Kedua;  Kecakapan  untuk membuat suatu perikatan. Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  mereka  yang  telah  berusia  21  tahun,  sudah  atau pernah menikah.  Cakap  juga  berarti  orang  yang  sudah  dewasa,  sehat  akal  pikiran, dan    tidak  dilarang    oleh    suatu    peraturan    perundang-undangan    untuk    melakukan suatu    perbuatan  tertentu.    Dan    orang-orang    yang    dianggap    tidak    cakap    untuk melakukan    perbuatan  hukum  yaitu:  orang-orang   yang  belum  dewasa, menurut  Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal  47  UU  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan;   orang-orang  yang  ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330  jo.  Pasal  433  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata;  serta  orang-orang  yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Ketiga;  Suatu    Hal    Tertentu.    Dalam    membuat    perjanjian,    apa    yang diperjanjikan  harus  jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
Keempat;  Suatu  Sebab  Yang    Halal.  Suatu  perjanjian  harus  berdasarkan  sebab yang halal yang tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  1337  Kitab  Undang- undang  Hukum Perdata,    yaitu   :  Tidak   bertentangan  dengan  ketertiban  umum; Tidak  bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-undang.
Sebagaimana    yang    telah    dijelaskan    di  atas,    syarat    kesatu    dan    kedua dinamakan syarat  subjektif,  karena  berbicara  mengenai  subjek  yang  mengadakan perjanjian,  sedangkan    ketiga    dan    keempat    dinamakan    syarat    objektif,    karena berbicara    mengenai  objek    yang    diperjanjikan    dalam    sebuah    perjanjian.    Dalam perjanjian    bilamana    syarat-syarat    subjektif    tidak    terpenuhi    maka    perjanjiannya dapat    dibatalkan    oleh    hakim    atas  permintaan  pihak  yang  tidak  cakap  atau  yang memberikan  kesepakatan  secara  tidak  bebas.  Selama  tidak  dibatalkan,  perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada   perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:
1. Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  sesuai  dengan  undang-undang berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  ( pacta  sunt servanda ).
2. Persetujuan    itu    tidak    dapat    ditarik    kembali    sesuai    dengan    kesepakatan kedua    belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang.  Pasal  1457  dan  1458  Kitab  Undang-undang  Hukum    Perdata,  yang menyatakan jual beli adalah persetujuan suatu pihak mengikat diri untuk wajib
menyerahkan  barang  dan  pihak  lain  wajib  membayar  harga  yang  dimufakati kedua  belah  pihak.  Selanjutnya    dalam    pasal    1475  Kitab  Undang-undang Hukum        Perdata    menyatakan    penyerahan    barang    oleh  penjual  ke  arah kekuasaan  dan  pemegangan  pihak  pembeli.  Dengan  begitu  disimpulkan pembatasan  syarat  perdagangan  juga  menyimpang  dari    prinsip  jual  beli  yang menganut asas timbal balik.
3. Persetujuan  harus  dilaksanakan.  Yaitu  keinginan  subyek  hukum  untuk  berbuat sesuatu,  kemudian  mereka  mengadakan  negosiasi    dengan    pihak    lain,    dan sudah  barang  tentu  keinginan  itu  sesuatu  yang  baik yang sudah mendapat kesepakatan  terdapat  dalam  isi  perjanjian  untuk ditaati oleh  kedua belah  pihak sebagai suatu peraturan bersama.
Sebagai notaris yang memfasilitasi para pihak menuangkan kehendak dalam akta tertulis, maka notaris harus berperilaku sebagai berikut.
1. Iktikad baik
2. Tidak memihak
3. Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum
4. Menjunjung  nilai  kesepakatan  sebagai  consensus  para  pihak  agar  tercapai kemanfaatan
5. Menjunjung asas hukum perjanjian
6. Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian
7. Menunjung tinggi professionalisme sesuai kode etik jabatan notaris
8. Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya
9. Menjaga kepercayaan publik
10. Hanya bekerja sebatas kewenangan dalam UUJN (kewenangan formal)
11. Selalu  menambah  pengetahuan,  skill  dan  link  kerjasama  di  bidangnya  dalam menjalan fungsi sebagai pejabat umum.
Secara  umum  pengertian  fungsi  adalah  lingkungan  kerja  yang  terperinci  dalam hubungannya  secara  keseluruhan.  Fungsi-fungsi  dinamakan  jabatan.  Jabatan  adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang 9 . Fungsi  dapat disebutkan jabatan, menurut pendapat N.E Algra dan H.C.J.C. Janssen dalam Ridwan HR sebagai :” Een ambt is een anstituut  met  eigen  werkkring  waaraan  bij  de  instelling  duurzaam  en  welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend” 10 . (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang). Wewenang  sangat  erat  kaitannya  dengan  kewajiban  dan  tanggung  jawab. Menurut  Max  Weber  dalam  Taliziduhu,  mengatakan  bahwa  wewenang  adalah kekuasaan yang sah.
Ada  tiga  macam  tipe  ideal  wewenang,  pertama  wewenang  tradisional,  kedua karismtik,  dan  ketiga  legal  rasional.  Wewenang  yang  terakhir  inilah  menjadi  basis wewenang  pemerintahan 11 .  Pendapat  dari  Bernard  dalam  Taliziduhu  mengungkapkan mengapa  perintah  atau  aturan  dari  pihak  yang  berwenang  ditolak  atau  diterima,
9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 73.
10 Ibid, hal. 73
11 Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta, hal. 85.
kerangka pemikiran itu akhirnya bermuara pada prinsip bahwa pengguanaan wewenang harus  dipertanggung-jawabkan.  Jika  wewenang  terkait  dengan  tanggung  jawab,  maka kewajiban terkait dengan hak, berkaitan pula dengan posisi atau kedudukan. Pemerintah berkewajiban  melayani  masyarakat  karena  statusnya  yang  memiliki  kekuasaan  nyata dan langsung.

## Urgensi Akta Autentik  yang Dibuat Notaris  Untuk  Menjamin Kepastian Hukum Kegiatan Usaha Hulu Migas
Berpedoman  kepada  tujuan  negara  yang  terkandung  dalam  UUD  1945  yang diiringi  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  telah  mengubah berbagai  aspek  perilaku  bisnis  dan  perekonomian  dunia.  Dengan  perkembangan tersebut, bidang hukum pun dituntut untuk mampu mengimbanginya, hukum Indonesia misalnya,  dituntut  untuk  bisa  menyelaraskan  diri  terhadap  fenomena  kerja  sama internasional,  yang  tujuannya  adalah  demi  kemakmuran  bersama.  Hukum  Ekonomi Indonesia  juga  harus  mampu  mengantisipasi  pengaruh  perkembangan-perkembangan baru,  seperti  unifikasi  global,  makin  tipisnya  batas-batas  antar  negara  akibat berkembangnya  liberalisasi  informasi,  dan  berbagai  tatanan  baru  lainnya  yang  terus bergerak dalam perubahan-perubahan. Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian  Indonesia  dengan  perekonomian  dunia,  sehingga  perekonomian Indonesia tidak dapat  menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Untuk itu diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan,  dan  mengendalikan  berbagai  kegiatan  pembangunan  di  bidang perekonomian nasional terutama dalam bidang hukum bisnis yang mampu membantu Di  dalam  Pasal  1  Undang-  Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  di  jelaskan  bahwa notaris  adalah  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya. ''. Apabila kita lihat dari ketentuan tersebut  di  atas,  dikatakan  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum,  artinya  orang  yang diangkat  untuk  bertugas  menjalankan  jabatan-jabatannya  untuk  melayani  kepentingan umum  (publik)  dan  tidak  di  bayar  oleh  negara.    Notaris  merupakan  pejabat  yang mempunyai  spesialisasi  tersendiri,  karena  ia  merupakan  pejabat  negara  yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.
Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta autentik yang menurut Pasal 1870 Kitab  Undang-  Undang Hukum  Perdata  berfungsi  sebagai  alat  pembuktian yang mutlak.  Dalam  arti  bahwa  apa  yang  tersebut  dalam  akta  autentik  pada  pokoknya dianggap  benar.  Hal  ini  sangat  penting  bagi  siapa  saja  yang  membutuhkan  alat pembuktian  untuk  suatu  keperluan,  baik  untuk  pribadi  maupun  untuk  kepentingan usaha.  Pasal  15  Undang-undang  Jabatan  Notaris  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  1 Undang-undang  Jabatan  Notaris    dapat  diketahui  kewenangan  dan  tanggung  jawab Notaris sebagai Pejabat Umum, sebagai berikut:
a. Notaris adalah Pejabat Umum;
b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
c. Akta-akta  yang  berkaitan  dengan  pembuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik;
d. Adanya kewajiban atau tanggung jawab dari notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
e. Terhadap  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang 12 .
Perkembangan  dalam  berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan  dibidang  perbankan, pertanahan, termasuk kegiatan  usaha dalam bidang hulu migas dan lain-lain, kebutuhan akan  pembuktian  tertulis  berupa  akta  autentik  makin  meningkat  sejalan  dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global,  melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.
Walaupun  sengketa  tersebut  tidak  dapat  dihindari,  dalam  proses  penyelesaian sengketa  tersebut  akta  autentik  yang  merupakan  alat  bukti  tertulis,  yang  terkuat  dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Pembuatan  akta  autentik  ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum,  tetapi  juga karena  dikehendaki  oleh  pihak  yang  berkepentingan  untuk  memastikan  hak  dan kewajiban  para  pihak  demi  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  kedudukannya  sebagai  pejabat  pembuat  akta  yang  berkaitan  dengan hukum  keperdataan,  sesuai  dengan  kewenangannya  yang  diberikan  oleh Negara/Pemerintah,  yaitu  membuat  akta  autentik  sebagai  bukti  tertulis  yang  langsung berhubungan  dengan  hukum  pembuktian  merupakan  bagian  dari  hukum  Keperdataan yang  berkaitan  dengan  BW  (Burgerlijk  Wetbook),  tepatnya  buku  keempat:  tentang pembuktian  dan  daluwarsa.  Dalam  membuat  alat  bukti  tertulis  yang  berupa  akta autentik, yang dilakukan Notaris adalah merelatir kehendak dari para pihak/penghadap untuk  dinyatakan  dalam  akta  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapannya  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  agar  kehendak  para  pihak  terlaksana dengan benar. Dengan merelatir dan melakukan fungsi sebagai penasehat hukum ( legal advisor ) tersebut bisa diartikan notaris tidak pasif atau berperan sebagai “Dictaphone” yang hanya menerima begitu saja apa yang dimita oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, tetapi juga harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang dimintakan kepadanya dan tidak perlu ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan  pihak yang memintanya tidak susuai dengan kelayakan suatu akta  otentik  maupun  Undang-undang.  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus bebas  dari  pengaruh  siapapun  termasuk  kekuasaan  Eksekutif.  Bila  dipahami  betul profesi  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  itu  sangat  berat,  terutama  dilihat  dari tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.

## Aspek  Hukum  Kegiatan  Eksplorasi  Hulu  Migas  dan  Hubungannya  dengan Pengadaan Tanah
12 Periksa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Istilah  miyak  bumi  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris,  yaitu crude  oil, sedangkan  istilah  gas  bumi  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris  yaitu natural  gas . Pengertian minyak bumi dapat kita temukan dalam Pasal 3 huruf I The Petroleum Tax Code 1997 negara India yang menyatakan:
“Petroleum  means  crude  oil  existing  in  its  natural  condition  i.e.  all  kinds  of hydrocarbons  and  bitumens,  both  in  solid  and  in  liquid  form,  in  their  natural state  or  obtained  from  Natural  Gas  by  condensation  or  extraction,  including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the deliverery point) but excluding Natural Gas ” 13 .
Petroleum  berarti  minyak  mentah  yang  keberadaannya  dalam  bentuk  kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair,  yang  diperoleh  dengan  cara  kondensasi  (pengembunan)  atau  digali,  termasuk  di dalamnya dengan cara distilasi di suling atau di saring atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam. Dalam definisi ini, tidak hanya menjelaskan tentang  pengertian  petroleum  saja,    tetapi  juga  tentang  bentuknya,  jenis  dan  cara memperolehnya.  Petroleum  dalam  hal  ini  di  definisikan  dan  di  konstruksikan  sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan  bitumen.  Dan  cara  memperolehnya  dapat  dengan  kondensasi  (pengembunan),  di gali dan di suling.
Pengertian  minyak  bumi  yang  lebih  lengkap  dapat  dibaca  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-undang No. 22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan  dan  temperatur  atmosfer  berupa  fasa  cair  atau  padat,  termasuk  aspal, lilin  mineral  atau  ozokerit,  dan  bitumen  yang  diperoleh  dari  proses penambangan,  tetapi  tidak  termasuk  batubara  atau  endapan  hidrokarbon  lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  menegaskan  bahwa cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara.  Demikian  pula  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Mengingat  minyak  dan  gas  bumi merupakan  sumber  daya  alam  strategis  tak  terbarukan  yang  dikuasai  negara  dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku  industri,  pemenuhan  kebutuhan  energi  di  dalam  negeri,  dan  penghasil  devisa negara  yang  penting,  maka  pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal  mungkin  agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Perkembangan  dalam  berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan  dibidang  perbankan, pertanahan,  termasuk  kegiatan    usaha  dal 13 Periksa  ketentuan  Pasal  3  huruf  i  Undang-undang
Perminyakan India
disadur dari http://www.dpr.go.id/uu/appbills/RUUTentang
PengadaanTanahBagiPembangunanUntuk Kepentingan Umum.pdf
Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, setelah empat  dasawarsa  sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  44  Prp.  Tahun  1960 tentang Pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang  Perusahaan  Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi  Negara,  dalam pelaksanaannya  ditemukan  berbagai  kendala  karena  substansi  materi  kedua  Undang- undang  tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  sekarang  maupun kebutuhan masa depan. Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang  akan  datang,  kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  dituntut  untuk  lebih  mampu mendukung  kesinambungan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Untuk tujuan kesejahteraan rakyat pengaturan minyak dan gus bumi mengandung aspek hukum yang bertujuanuntuk:
1. terlaksana  dan  terkendalinya  minyak  dan  gas  bumi  sebagai  sumber  daya  alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung  dan  menumbuhkembangkan  kemampuan  nasional  untuk  lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya  pendapatan  negara  dan  memberikan  kontribusi  yang  sebesar- besarnya  bagi  perekonomian  nasional,  mengembangkan  dan  memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. menciptakan  lapangan  kerja,  memperbaiki  lingkungan,  meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 14 .
Pengaturan  hukum  minyak  dan  gas  bumi  memuat  substansi  pokok  mengenai ketentuan  bahwa  minyak  dan  gas  bumi  sebagai  sumber  daya  alam  strategis  yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan.
Indonesia  merupakan  kekayaan  nasional  yang  dikuasai  oleh  negara,  dan penyelenggaraannya  dilakukan  oleh  Pemerintah  sebagai  pemegang  Kuasa Pertambangan  pada  kegiatan  usaha  hulu.  Sedangkan  pada  kegiatan  usaha  hilir dilaksanakan  setelah  mendapat  izin  usaha  dari  pemerintah.  Agar  fungsi  Pemerintah sebagai  pengatur,  pembina  dan  pengawas  dapat  berjalan  lebih  efisien  maka  pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dibentuk  badan  pengatur.  Kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi    dibagi  menjadi  dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, pengaturan usaha kegiatan hulu terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menetukan:
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
(1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
a. Eksplorasi;
b. Eksploitasi.,  tetapi  pada  kesempatan  kali  ini  akan  dibahas  lebih  mendalam tentang kegiatan usaha hulu.
Lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengendalian  kegiatan  usaha  hulu adalah badan pelaksana. Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan pelaksana ini adalah  Pasal  1  angka  23,  Pasal  44  dan  45  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001. Kedudukan  badan  pelaksanana  hulu    merupakan  badan  hukum  milik  negara  yang
14 Periksa lebih lanjut penjelasan UU No. 22 Tahun 2001
mempunyai  status  sebagai  subjek  hukum  perdata  dan  merupakan  institusi  yang  tidak mencari  keuntungan  serta  dikelola  secara  professional.  Pembinaan  dalam  minyak  dan gas bumi merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan  berhasil guna  untuk  memperoleh hasil  yang  lebih  baik  dalam  bidang  minyak dan gas bumi. Pembinaan terhadap kegiatan usaha ini diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2001.  Pelaksanaan  pembinaan  dilakukan  secara  cemat, transparan dan  adil  terhadap pelaksanaan  kegiatan usaha migas. Pengawasan terhadap kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  diatur  dalam  Pasal  41  sampai  dengan  Pasal  43 Undang-undang  Nomor  22  tahun  2001.  Pengawasan  merupakan  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan migas.
Tanggung  jawab  kegiatan  pelaksanaan  atas  pekerjaan  dan  pelaksanaan  kegiatan usaha  minyak  dan  gas  bumi  terhadap  ditaatinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  berada  pada  departeman  yang  bidang  dan  tugas kewenangannnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas  bumi dan  departemen yang terkait.  Pelaksanaan  atas  kegiatan  usaha  hulu  berdasarkan  pada  kontrak  kerja  sama dilaksanakan oleh badan pelaksana. Di Indonesia, istilah kontrak kerja sama terdapat di dalam Pasal 19 UU UU No. 22  Tahun 2001. Pasal ini tidak secara khusus menjelaskan pengetian  kontrak  kerja  sama,  tetapi  di  fokuskan  kepada  konsep  teoritis  kerjasama  di bidang  minyak  dan  gas  bumi.  Kerjasama  dalam  bidang  minyak  dan  gas  bumi  dapat dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  kontrak  kerja  sama  dan  kontrak-kontrak  yang lainnya.  Dalam  UU  No.  22  Tahun  2001,  tidak  ditemukan  pengertian  yang  berkaitan dengan kontrak kerja sama, namun pengertian kontrak kerja sama dapat ditemukan pada Pasal  1  angka  (1)  PP  35  1994.  Kontrak  kerja  sama  merupakan  perjanjian  bagi  hasil dibidang minyak dan gas bumi.
Para pihaknya adalah Pertamina dan Kontraktor. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 para pihaknya adalah Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan  demikian  defnisi  ini  secara  hukum  masih  kabur  dan  perlu  dilengkapi  dan disempurnakan.  Dimana  pengertian  kontrak  kerja  sama  itu  adalah:  “perjanjian  atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan uasaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang migas bumi dengan prinsip bagi hasil”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah :
1. Adanya perjanjian atau kontrak,
2. Adanya subjek hokum,
3. Badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap.
4. Adanya objek,
Eksplorasi  dan eksploitasi  minyak dan gas  bumi,  di  mana eksplorasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi geologi untuk menemukan dan  memperoleh  perkiraan    cadangan  minyak  dan  gas  bumi  di  wilayah  kerja  yang ditentukan, sedangkan eksploitasi bertujuan untuk menghasilkan migas.
Kegiatan di bidang minyak dan gas bumi, adanya prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan  eksploitasi  migas  antara  badan  pelaksana  dengan  badan  usaha  dan/  atau  badan usaha  tetap. Pembagian hasil  ini  dirundingkan  antara  kedua belah  pihak  dan  biasanya dituangkan  dalam  kontrak  kerja  sama.  Timbulnya  kontrak  kerjasama  adalah  untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi  Pertamina,  khususnya  dalam  menjalankan  eksplorasi  dan  eksploitasi
pertambangan minyak dan gas bumi. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak diatur  secara  khusus  tentang  komposisi  pembagian hasil  antara  badan  pelaksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Pada bagian ini akan diatur lebih lanjut dalam  peraturan  yang  lebih  rendah  serta  dituangkan  ke  dalam    kontrak  kerja  sama. Kegiatan usaha hulu hanya dapat  dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha tetap, kegiatan usaha ini didasarkan pada  kontrak kerja sama, tujuan penuangan kewajiban- kewajiaban  dalam  persyaratan  kontrak  adalah  untuk  mempermudah  pengendalian kegiatan usaha hulu  dan disahkan juga  pada peraturan perundang-undangan lainnya.

## Prinsip  Keadilan  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam  dan  Gas  Bumi serta Hubungannya dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas
Dalam rumusan UUD 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan- pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik ( political  constitution ),  juga  merupakan  konstitusi  ekonomi  ( economic  constitution ), bahkan  konstitusi  sosial  ( social  constitution ).  UUD  1945  sebagai  sebuah  konstitusi negara  secara  substansi,  tidak  hanya  terkait  dengan  pengaturan  lembaga-lembaga kenegaraan  dan  struktur  pemerintahan  semata.  Namun  Iebih  dari  itu,  konstitusi  juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam pasal  33  UUD  1945 15 .  Pasal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  tujuan  dari  berdirinya negara Indonesia, hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang  rumusannya  sebagai  berikut:  “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.
Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  landasan  bagi  sistem  ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi. konstitusi ekonomi tersebut terlihat pada materi, yang mengatur:
1.  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  azas kekeluargaan.
2.  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3.  Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4.  Perekonomian  Indonesia  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
5.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang- undang.
Jiwa  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 berlandaskan  semangat  sosial,  yang  menempatkan  penguasaan  barang  untuk
15 Kuntana Magnar.dkk, Tafsir MK Atas Pasal 33  UUd 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002) , Jurnal Konstitusi, Volume  7, Nomor 1, Februari 2010,  hal. 112.
kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang  sah  dan  ada  yang  mengontrol  kebijakan  yang  dibuatnya  dan  dilakukannya, sehingga  dapat  tercipta  peraturan  perundang-undangan  sebagai  penjabaran  Pasal  33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi 16 .
Dalam  perjalanan  waktu,  penerapan  Pasal  33  Undang-undang  Dasar    1945  ini dilapangan  menimbulkan  polemik,  kontroversi  bahkan  perlawanan  masyarakat. Beberapa  Permasalahan  dalam  Implementasi  Pasal  33  Undang-undang  Dasar    1945, misalnya:
a. Misalnya Masyarakat yang menanggung resiko terbesar dari aktivitas eksploitasi sumber  daya  alam,  tanpa  mendapat  perlindungan  selayaknya,  Misalnya  kasus masuknya  investor  asing  yang  mengeruk  habis  sumber  daya  alam  Indonesia dengan  menerapkan  kontrak  Karya,  seperti  kita  tahu  kerjasama  pemerintah dengan  investor  asing  melalui  kontrak  karya  sama  sekali  tidak  mencerminkan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar  1945.
b. Perkembangan  ekonomi  global  juga  banyak  permasalahan  yang  sering  kali muncul menyangkut penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Misalnya, permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian,  ialah  tentang  aturan pelaksanaannya  yang  lahir  dalam  bentuk  undang-undang,  yaitu    tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada.
c. Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  sektor-sektor ekonomi  di  Indonesia  yang  seharusnya  mendasarkan  pada  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  1945.  Namun  pada  prakteknya,  berbagai  peraturan  perundang- undangan  lebih  mengakomodasi  tekanan-tekanan  kepentingan  politik  dan ekonomi para pendukung ekonomi pasar. Karena memang hukum adalah produk politik”.  Konfigurasi  politik  tertentu  akan  melahirkan  karakter  produk  hukum tertentu.
Khusus terhadap permasalahan yang ke 3 (tiga) diatas terkait persoalan-persoalan karakter produk hukum tersebut kemudian muncul pada wilayah hukum di Indonesia di bidang sumber daya alam, seiring dengan keluarnya Undang-Undang:
a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air,
b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam,
c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga listrikan.
Kesesuaian  antara  ketiga  undang-undang  tersebut  dengan  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  1945,  merupakan  dasar  berbagai  kalangan  masyarakat  untuk  mengugat
16 Yance  Arizona,  Penafsiran  MK  Terhadap  Pasal  33  UUD  1945,  (Perbandingan  Putusan  Dalam Perkara  Nomor  001-021-022/PUU-I/2003  Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU- III/2005  Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Jurnal Hukum, Universitas Andalas Padang, 2007, hal. 11.
validitas  keberlakuan  ketiga  undang-undang  tersebut  kepada  mahkamah  Konstitusi ketika secara nyata-nyata merugikan hak konstitusional warga negara.
Bedasarkan  ketentuan  pasal  24  Undang-undang  Dasar    1945,  Mahkamah Konstitusi  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  di  samping  Mahkamah Agung  dan  badan-badan  peradilan  yang  ada  di  bawahnya.  Sebagai  pelaku  kekuasaan kehakiman  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kedudukan,  tugas,  fungsi  dan kewenangann sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan diatur lebih  lanjut  dalam  Undang-undang  No  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi. Pada awal pembentukannya sampai saat ini MK berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Dasar  1945    jo.  Pasal  10  Undang-undang    No.24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban. Wewenang tersebut adalah:
1) Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar  1945,
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945,
3) Memutus pembubaran partai politik,
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
5) Sedangkan  kewajibannya  adalah  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar    1945  yang  ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat  (1) huruf a sampai dengan d Undang-undang  Nomor 24 tahun 2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-undang  Dasar  1945;  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-undang  Dasar  1945;  memutus  pembubaran partai  politik;  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Selain  itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) Undang-undang Dasar    1945  yang  ditegaskan  lagi  oleh  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  24 tahun  2003,  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  adalah  memberikan  keputusan  atas pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran hukum,  atau  perbuatan  tercela,  atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar   1945.
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya pemerintahan  Negara  yang  stabil,  dan  juga  merupakan  koreksi  terhadap  pengalaman kehidupan  ketatanegaraan  dimasa  lalu  yang  ditimbulkan  oleh  tafsir  ganda  terhadap konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai;
1) pengawal konstitusi ( the guardian of constitution) ;
2) penafsir akhir konstitusi ( the final interpreter of constitution) ;
3) pengawal demokrasi ( the guardian of democracy );
4) pelindung  hak-hak  konstitusional  warga  negara  ( the  protector  of  citizen’s constitutional rights ); dan
5) pelindung hak-hak asasi manusia ( the protector of human rights ).
Dalam  konteks  ini,  Mahkamah  Konstitusi  dipaksa  untuk  memberikan  tafsir terhadap  pasal  33  Undang-undang  Dasar      1945  yang  memuaskan  bagi  semua  pihak khususnya  para  pemohon  judicial  review  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2002  tentang
Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 Undang-undang Dasar  1945.
Mahkamah  Konstitusi  telah  beberapa  kali  memutuskan  perkara  yang menggunakan batu uji Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersebut yang diantaranya sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air.  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya yang tertuang dalam PUU 063/PUU-II/2004 memberikan pertimbangan- pertimbangan yang pada sebagian pokoknya sebagai berikut:
a. karakteristik  air  yang  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia,  oleh karenanya  negara  memiliki  peran  dalam  rangka  melindungi,  mengormati  dan memenuhinya;
b. negara  dapat  turut  campur  didalam  melakukan  pengaturan  terhadap  air. Sehingga Pasal 33 ayat (3) harus diletakan di dalam konteks Hak Asasi Manusia dan merupakan bagian dari Pasal 28H Undang-undang Dasar  1945
c. Bahwa  air  merupakan  sebagai  benda  res  commune,  sehingga  tidak  dapat dihitung  hanya  berdasarkan  pertimbangan  nilai  secara  ekonomi.  Konsep  res commune,  berimplikasi  pada  prinsip  pemanfaat  air  harus  membayar  Iebih murah;
d. Hak  guna  pakai  air  merupakan  turunan  dari  hak  hidup  yang  dijamin  oleh Undang-undang  Dasar  1945  dan  masuk  ke  dalam  wilayah  hukum  publik  yang berbeda dengan hukum private yang bersifat kebendaan;
e. Peran  swasta  masih  dapat  dilakukan  di  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air, selama  peran  negara  masih  ditunjukkan  dengan  merumuskan  kebijakan, pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan,  dan  pengawasan  untuk  tujuan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
f. Berdasarkan  pokok  pertimbangan  di  atas,  maka  substansi  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar  1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya yang tertuang dalam PUU :002/PUU-I/2003 memberikan pertimbangan- pertimbangan yang pada sebagian pokoknya sebagai berikut:
Pertama;  Konsepsi  “Dikuasai  oleh  Negara”  dalam  pasal  33  (3)  Undang-undang Dasar  1945  merupakan  konsepsi  hukum  publik  yang  berkaitan  dengan  prinsip kedaulatan  rakyat  yang  dianut  dalam  Undang-undang  Dasar    1945,  baik  di  bidang politik  (demokrasi  politik)  maupun  ekonomi  (demokrasi  ekonomi).  Dalam  paham kedaulatan  rakyat  itu,  rakyatlah  yang  diakui  sebagai  sumber,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat”.  Dalam  pengertian  kekuasaan  tertinggi  tersebut  tercakup  pula  pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh  rakyat  secara  kolektif  yang  dimandatkan  kepada  negara  untuk  menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar  besarnya kemakmuran bersama.
Kedua;  Bahwa  jika  pengertian  “dikuasai  oleh  negara”  hanya  diartikan    sebagai pemilikan  dalam  arti  perdata  (privat),  maka  hal  dimaksud  tidak  mencukupi  dalam
menggunakan  penguasaan  itu  untuk  mencapai  tujuan  “sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.  Walaupun  demikian,  konsepsi  kepemilikan  perdata  itu  sendiri  harus  diakui sebagai  salah  satu  konsekuensi  logis  penguasaan  oleh  negara  yang  mencakup  juga pengertian  kepemilikan  publik  oleh  kolektivitas  rakyat  atas  sumber-sumber  kekayaan dimaksud.
Ketiga;  Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  pengertian  “dikuasai  oleh  negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara yang luas bersumber dari konsepsi  kedaulatan  rakyat  Indonesia.  Rakyat  secara  kolektif  itu  dikonstruksikan  oleh Undang-undang  Dasar    1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Mengenai  Judicial  Review  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2002  tentang  Ketenagalistrikan.  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya  yang  tertuang  dalam  PUU  Nomor:  001/PUU-(/2002)  memberikan pertimbangan-pertimbangan  yang  pada  sebagian  pokoknya  sebagai  berikut:  Pertama; bahwa    berdasarkan  penafsiran  historis,  seperti  yang  tercantum  dalam    Penjelasan Undang-undang  Dasar  1945  sebelum  perubahan,    makna  ketentuan  tersebut  adalah “Perekonomian  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi,  kemakmuran  bagi  semua  orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Mahkamah  berpendapat  bahwa  untuk  menyelamatkan  dan  melindungi  serta mengembangkan  lebih  lanjut  perusahaan  negara  (BUMN)  sebagai  aset  negara  dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersil maupun non-komersil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 Undang- undang    Nomor    20  Tahun  2002  yang  memerintahkan    sistem  pemisahan/pemecahan usaha  ketenagalistrikan  (unbundling  system)  dengan  pelaku  usaha  yang  berbeda  akan semakin membuat terpuruk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan bermuara kepada tidak  terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat  komersial  maupun  non-komersial.  sehingga  oleh  karenanya  Mahkamah berpendapat  bahwa  hal  tersebut  bertentangan  dengan  pasal  33  Undang-undang  Dasar 1945.
Berdasarkan  sebagian  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  permohonan  Para  Pemohon  dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 Undang-undang Nomor 20 Tahun  2002  tentang  Ketenagalistrikan  karena  bertentangan  dengan  Undang-undang Dasar  1945  dan  oleh  karenanya  harus  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Salah satu  hal yang  masih menjadi  perdebatan mengenai  Pasal 33 Undang- undang  Dasar  1945  adalah  tercantum  didalam  ayat  (3)  mengenai  pengertian  “hak penguasaan  negara”  atau  ada  yang  menyebutnya  dengan  “hak  menguasai  negara”. Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Dasar 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar  Sementara 1950, sehingga ada anggapan bahwa hal itu merupakan cerminan nasionalisme ekonomi Indonesia. Dengan demikian pemahaman konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang prinsip keadilan dalam  penguasaaan  negara  atas  sumber  daya  alam  beserta  segala  sesuatu  yang  dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati, untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Sebagai  pejabat  umum  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan  atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  akta  otentik,  termasuk  membuat akta  pengadaan  tanah  untuk  usaha  kegiatan hulu minyak dan gas, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh  undang-undang.  Kewenangan  itu  diperlukan  karena  adanya  kebutuhan  akan pembuktian  tertulis  berupa  akta  otentik  guna  kepastian  hukum  dalam  berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional  maupun global, melalui  akta  otentik  yang  menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  menjamin kepastian  hokum.  Kewenangan  notaris  membuat  akta  autentik  seperti  pembuatan akta pada kontrak kerjasama pengadaan tanah  untuk kegiatan usaha hulu migas pada hakekatnya  memuat  kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan  para pihak  kepada  Notaris,  serta  memberikan  akses  terhadap  informasi,  termasuk  akses terhadap  peraturan  perundang-undangan.    Dalam  kedudukannya  sebagai  pejabat pembuat  akta  yang  berkaitan  dengan  hukum  keperdataan,  sesuai  dengan kewenangannya yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, yaitu membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian.
2. Aspek hukum kewenangan notaris dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan  ekplorasi  hulu  migas  sangat  terkait  dengan  tertib  administrasi  pertanahan, karena sesuai dengan UUJN, bahwa Notaris  berwenang membuat akta peralihan hak atas  tanah  dalam  rangka pengadaan tanah  untuk kepentingan  eksplorasi  usaha hulu migas,  dengan  cara  membuat  akta  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  seharusnya merupakan  wewenang  dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Akibat  hukum  dari  akta yang seharusnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tetapi dibuat notaris tetap sah  asalkan  dibuat  sesuai  atau  menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Hal ini didasarkan pada  ketentuan  Pasal  1  angkat  1,  Pasal  15  ayat (1)  dan  (2)  serta  Pasal  16  ayat  (1) UUJN.

## Saran
Mengingat Notaris  memegang fungsi negara dalam melaksanakan proses  pendaftaran tanah melalui pelepasan hak atas tanah, peralihan dan pengesahan hak atas tanah yang selanjutnya  mendapat  legalitas  negara  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  seperti  pengadaan  tanah  untuk  kegiatan  eksplorasi  usaha  hulu migas. Untuk tercapainya tertib administrasi pertanahan.
Daftar Pustaka
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta, 2009.
Achmad  Rubaie, Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum, Bayumedia, Malang, 2007.
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Adrian  Sutedi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
_____________, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013
Ahmad Todaro, Pembangunan Berkeadilan, Multi Media Press, Jakarta, 1998.
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
A.  Madjedi  Hasan, Kontrak  Minyak  dan  Gas  Bumi  Berazas  Keadilan  dan  Kepastian Hukum , PT. Fikahati Aneska. Jakarta, 2009.
Am Putut Prabantoro, Migas The Untold Story, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, C.V. Mandar Maju, Bandung,
2008.
Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, 1999.
Bernhard Limbong, Bank Tanah , MB Grafika, Jakarta, 2013.
_______________, Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan, Dharma  Karsa  utama, Jakarta, 2015
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008.
Darmawan Tri WIbowo, Mimpi Negara-negara Kesejahteraan, LP3S, Jakarta, 2006.
Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial, menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Edy  Suharto, Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik:  Peran  Pembangunan Kesejateraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial  dalam  Mewujudkan  Negara Kesejahteraan di Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2007.
Elita  Rahmi, Hukum  Pertanahan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  UNPAD  Press, Bandung, 2011.
Fuad  Bawazier,  Menata  Kembali  Kehidupan  Ekonomi  Bangsa  (Kumpulan  Pidato), Rajawali Press, Jakarta, 1997.
G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris.Cetakan  ke-3 .  Erlangga,  Jakarta, 2003
Habib  Adjie,  S ekilas  Dunia  Notaris  dan  PPAT  Indonesia, Mandar  Maju,  Bandung, 2009.
Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Husni  Thamrin,  Pembuatan  Akta  Pertanahan  Oleh  Notaris,  LaksBang  Pressindo, Yogyakarta, 2011.
Irene  Eka  Sihombing, Segi-segi  Hukum  Tanah  Nasional  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan , Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
Karla  C.  Shippey,  J.D., Menyusun  Kontrak  Bisnis  Internasional, Cetakan  Pertama, Jakarta:PPM, 2001
Lilian  Tedjosaputro, Etika  Profesi  Notaris:  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
Maria  S.W.  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  &  Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001.
______________, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  &  Implementasi, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta, 2007.
______________, Himpunan  Kasus  Beberapa  Masalah  Tanah, Cetakan  Pertama, Bagian Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2014.
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, Mandar Maju, 2012.
Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2011.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Oloan Sitorus dan Carolina Sitepu, P engadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.
Pengurus    Pusat    Ikatan    Notaris    Indonesia. Jati    Dori    Notaris    Indonesia,    dulu, sekarang, dan di masa datang , Gramedia, Jakarta,  2008.
Philipus M.Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
Rahmat Jayadinata, Ekonomi Pembangunan, Erlangga , Jakarta, 1999.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Rizal  Mallarangeng, Mendobrak  Sentralisme  Ekonomi  Indonesia  1986-1992, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, Cetakan III, 2008.
Salim  SH, Hukum  Pertambangan  Di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2007.
Sjaifurrachman,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta,  Mandar Maju, Bandung, 2011.
Syaiful Bakhri, Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang- undangan, Total Media, Jakkarta, 2012.
Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  dan  Undang- undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Sufirman Rahman, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Unhas, Makasar, 2006.
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Sukamto  Satoto, Pengaturan  Eksistesi  dan  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara ,  CV. Hanggar Kreator, Yogyaakarta, 2012.
Supomo dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 , Siguntang, Jakarta, 1958.
Supriadi, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia, Sinar  Grafika, Jakarta, 2014.
Sutan  Remy  Sjandeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Hukum  yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
Taliziduhu  Ndraha, Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru), Rineka  Cipta,  Jakarta,
2003.
Tan  Thong Kie, Studi  Notaris;  Serba-Serbi  Praktek  Notaris , Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 2000.
Tim Redaksi Tatanusa,  Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.
Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011.

## Peraturan-Peraturan
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
Undang-undang  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 34  tahun  2005  tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
PeraturanPresiden  Nomor  40  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor 71 tahun 2012.
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional/  Menteri  Agraria  Nomor  5  tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan Tata Kerja SKK Migas No. 0244 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Skala Kecil.

## Tesis
Pande  Putu  Doron  Swardika, Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah ,  Tesis  pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar, Bali, 2014
Kristian Samuel Temar, Pengadaan Tanah Untuk Eksporasi Pertambangan Minyak dan Gas  Bumi ,  Tesis  pada  Program  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Surabaya, 2014
Wahyu  Chandra  Adam, Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Kurang  Dari Satu  Hektar  Dan  Penetapan  Ganti  Kerugiannya  (Studi  Kasus  Pelebaran  Jalan Gatot Subroto Di Kota Tangerang), Tesis pada  Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010

## Jurnal
Alan Guna Kusuma, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Terhadap Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1961. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2013.
Erman  Rajagukguk  dalam  Arifin  Muchtar,  Kontrak  Bisnis,  Jurnal  Magister  Hukum,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
Gifis  Steven  H,  Lukmansyah, Perjanjian  Penguasaan  Minyak  Blok  Cepu ,  Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2010.
Kuntana  Magnar,  dkk, Tafsir  MK  atas  Pasal  33  UUD  1945:  Studi  atas  Putusan  MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20/2002, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Jakarta, 2010.
Yance Arizona, Penafsiran MK terhadap Pasal 33 UUD 1945, Perbandingan Putusan Dalam  Perkara  Nomor  001-021-022/PUU-I/2003  mengenai  Pengujian  Undang- undang  Nomor  20tahun  2002  tentang  Ketenaga  Listrikan  dengan  Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Jurnal Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2007

## Website
http://www.dpr.go.id/uu/appbills/RUU  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
http://adln.lib.unair.ac.id, Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris. http://www.kompasiana.com/hertie/kupas-tuntas-industri-hulu-migas.