## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 12, No. 2, Desember 2012                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Iiz Izmuddin
Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

## Bahrul Ma’ani
Urgensi Maslahah dalam Upaya Tajdid Hukum  Islam di Indonesia 229 M. Lohot Hasibuan Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

## Bagio Kadaryanto
Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari)  266

## M. Hasbi Umar
Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni 288

## Sayuti
Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah  314

## Shamsiah Mohamad
Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hu- kum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003)  337

## Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji
Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

## Ramlah
Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia  383

## Hadenan bin Towpek
Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud al-Fatani
403

## PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM
(ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003)

## Shamsiah Mohamad
Professor Madya Bidang Ushul Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
Abstract: As is known , Islamic principles so broad and fl exible, including in support of a wide range of investment and economic activity that will be a positive impact on the economic life of the justice community, both as an investor and pen- gelolah. Therefore, stakeholders concerning the economic life have made the rules to avoid the risk of misuse of Islamic law. One of them, Fatwa DSN-MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2003 on Capital Markets and General Guidelines for the Applica- tion of Sharia Capital Market. However, as an academic study, the authors want to analyze on what the law-making methodology used in the Fatwa DSN-MUI. And after analysis, it can be concluded that the determination of the Fatwa DSN-MUI uses a combination of three methods: bayani, qiyasi and taqriri.
Keywords: Islamic law , Fatwa DSN-MUI, law -making methodology.
Abstrak: Seperti diketahui, prinsip syariah begitu luas dan fl eksibel, termasuk da- lam mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi ummat yang berkeadilan, baik sebagai in- vestor maupun pengelolah. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan ekonomi tersebut telah membuat aturan-aturan untuk menghindari risiko penyalahgunaan Hukum Islam. Salah satunya, Fatwa DSN-MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prin- sip Syariah Bidang Pasar Modal. Namun, sebagai suatu kajian akademis, penulis ingin menganalisis tentang metodologi pengambilan hukum apa yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Dan setelah dianalisis, dapat disimpulkan bah- wa penetapan Fatwa DSN-MUI tersebut menggunakan gabungan tiga metode,
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 338
yaitu: bayani, qiyasi dan taqriri.
Kata Kunci: hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, metodologi pengambilan hukum.

## Pendahuluan
Ekonomi Islam mengenal adanya lima prinsip yang disepakati oleh ulama untuk menjalankan aktivitas perekonomian, yaitu tauhid, khilafah, ‘adalah, ta‘awun dan maslahah. 1 Sedangkan dalam syariah ada beberapa prinsip syariah yang di- gunakan dalam penentuan hukum, diantaranya prinsip “memastikan keadilan”, “tiada kesempitan” dan prinsip “memelihara kemaslahatan dunia”. 2
Implikasi dari prinsip syariah ini mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi yang nyata berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelolahnya. Karena itu, pihak yang berkepentingan ke atas ekonomi Islam tersebut membuat suatu aturan yang bersifat Fatwa untuk menghindari risiko penyalahgunaan dari Hukum Islam. Salah satu aturan itu ialah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.
1  Nur Ahmad Fadhil Lubis, “Financial Activitism Among Indonesian Muslims”, dalam Virginia Hooker & Amin Saikal et al, Islamic Perspektives on The New Mil- lenium, (Singapore: ISEAS Publication, 2004), hlm. 97. 2  Mengikuti Muhammad ‘Abd Razzaq Manna, beliau menterjemah perkataan prin- ciple sebagai mabda’ (prinsip), asl (asal), masdar (sumber), mansha’ (punca), qanun (undang-undang) dan asas . Muhammad ‘Abd Razzaq Manna, ad-Dalail: English- Arabic Dictionary , Cet. Ke-2, (Al-Qaherah: Maktabah al-Mutanabbi, 1984), hlm. 596. Oleh karena itu, menurut Ahmad Shalabi, syariah mempunyai dua prinsip hukum yang penting yaitu “tiada kesempitan” ( ﺝﺮﺤﻟﺍ ﻡﺪﻋ ) sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Hajj (22): 78, Al-Baqarah (2): 185, An-Nisa’ (4): 28, dan Al- Ma’idah (5): 6, dan “berangsur-angsur dalam pensyariatan hukum” ( ﻰﻓ ﺝﺭﺪﺘﻟﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ). Ahmad Shalabi, Tarikh al-Tashri’ al-Islami , Cet. Ke-2, (Al-Qaherah: Mak- tabah al-Nahdah al-‘Al-Misriyyah,1981), hlm. 128-130). Manakalah menurut al- Khudari Bek, prinsip umum syariah ada tiga iaitu ditambah dengan prinsip men- gurangkan beban taklif ( ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻞﻴﻠﻘﺗ ) sesuai kaedah ﻕﺎﻄﻳ ﺎﻤﺑﻻﺇ ﻒﻴﻠﻜﺗﻻ (tiada taklif kecuali dalam perkara yang mampu dilakukan). Muhammad al-Khudari, Tarikh al-Tashri’ al-Islami , Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 13- 16.

## Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003
DSN adalah salah satu institusi yang didirikan oleh MUI pada Tahun 1998 ber- dasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Feb- ruari 1999. 3 Pendirian ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan setelah melalui proses dan beberapa aktivitas yang akhirnya sampai pada pendirian DSN, antaranya ialah dimulai dengan perbincangan dalam acara loka karya pada Tahun 1990 yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dengan hasil dari lokakarya tersebut dirumuskan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar memfasilitas pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. 4 Kemudian Majlis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan semi- nar ulama tentang reksa dana syariah pada 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang telah berhasil merekomenkan pendirian DSN. Kemudian rekomendasi ini diteruskan dengan membentuk Tim pendirian DSN pada 14 Oktober 1997, yang kemudian cadangan ini adalah satu tindakan lanjut sehingga Tahun 1998 resmi didirikan DSN dengan dasar pendirian SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-754/MUI/ II/1999, tanggal 10 Februari 1999.
Pembentukan institusi DSN ini sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengarahkan institusi-institusi keuangan syariah, mengingat lajunya pertum- buhan ekonomi syariah dan meluasnya sampai ke seluruh segi ekonomi. Di samping itu, juga merupakan langkah e fi sien dan satu koordinasi para ulama dalam menjawab isu-isu yang berhubungan dengan persoalan ekonomi/keuan- gan. Karena DSN mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam me- nangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS, maka DSN diharapkan boleh berfungsi untuk mendorong pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
Kedudukan dan legitimasi keputusan DSN-MUI ini dalam mengatur keten- tuan aspek syariah pada lembaga keuangan syariah dipayungi dan diakui oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, antaranya: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999, di mana dalam Pasal 31 menyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwa- jibkan untuk memperhatikan Fatwa DSN-MUI”.

## 3  Hasanudin, “Produk dan Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI”,
Jurnal al-Risalah , Vol. 8, No.2, Desember 2008, hlm. 143.
4  Lokakarya dan pertemuan ulama dengan tema “Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat” bertempat di Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 340
Fatwa yang berkaitan dengan Pasar Modal Islam yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dari Tahun 2000 hingga Tahun 2008 ada sekitar sembilan Fatwa yang dapat dikelompokkan kepada dua bagian yaitu Fatwa yang berkaitan den- gan pedoman umum penerapan prinsip syariah dan pelaksanaan investasi dan keputusan mengenai produk pasar modal Islam itu sendiri. Dalam kajian ini akan dibahas yang berkaitan dengan pedoman penerapan prinsip syariah.
Fatwa yang berkaitan dengan Pasar Modal Islam khususnya Fatwa tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah dan pelaksanaan investasi akan dirujuk terhadap Fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal (Keputusan No. 40/DSN-MUI/X/2003). Ini dikarenakan, Fatwa tersebut merupakan Fatwa paling awal daripada Fatwa yang berkaitan dengan pasar modal Islam dan juga merupakan Fatwa rujukan bagi penerapan prinsip syariah pada pasar modal Islam. Di mana Fatwa DSN- MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Islam dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal ini, ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2003 dalam rapat pleno DSN-MUI yang mengarahkan tujuannya ke- pada kebolehan pasar modal Islam berlangsung apabila sesuai dengan prinsip syariah.

## Analisis Metodelogi Pengambilan Hukum
Dalam landasan hukum pertama, yaitu ayat al-Qur’an, didapatkan ayat yang menjelaskan tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, 5 tidak boleh memakan harta secara batil dan menunaikan urus niaga dengan asas suka sama suka, 6 dan perintah agar mendapat keutamaan daripada Allah Swt dalam urus niaga, dan penuhi janji-janji ketikan melakukan urus niaga; 7 kedua, hadith-hadith8 Nabi Saw tentang jual beli. Akan tetapi tidak dijelaskan titik fokus hujahnya (wajh al-dilalah) daripada ayat al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut. Sehingga tampak berkesan ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang digunakan sebagai dasar kepu- tusan tersebut hanya sebagai landasan teoretikal yang dijangka boleh difahami oleh setiap pembaca dan penerima keputusan. Lafaz dalam ayat al-Qur’an dan
5  Al-Baqarah [2]: 275, 278 dan 279.
6  An-Nisa’ [4]: 29. 7  Al-Ma‘idah [5]: 1.
8  Ada sepuluh hadith tentang jual beli yang disebutkan sebagai landasan keputu- san. Hadits tersebut sebagaimana telah ditulis dalam Bab III.
341
hadith-hadith dengan tegas (sarih al-lafz) menyebutkan hukum jual beli dan melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.
Berkaitan dengan landasan ini juga, didapati bahwa penempatan ayat al- Qur’an sebagai landasan hukum diletakkan secara terbalik, maksudnya men- empatkan hukum haramnya riba secara fi nal terlebih dahulu. 9 Setelah itu baru menyebutkan ayat tentang peringkat kebolehan perniagaan 10 dan keharusan mencari rezeki, 11 kemudian diakhiri dengan perintah penyempurnaan proses perniagaan. 12 Seharusnya diletakkan lebih dahulu landasan hukum tentang per- intah keharusan mencari rezeki, kemudian disebutkan tentang bahagian dalam mencari rezeki itu dengan jalan perdagangan yang tidak memakan hak orang lain dengan jalan yang salah dan riba, barulah diletakkan landasan hukum pe- nyempurnaan proses perniagaan.
Sedangkan penggunaan metode bayani dalam landasan hukum di atas, ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 275,278-279 yang menyatakan bahawa Allah Swt mengharamkan riba dan membolehkan jual-beli tersebut, dapat dili- hat dari petunjuk lafaz ke atas makna dari sudut jelas atau tidak lafaz ( bi i‘tibar dalalah al-lafz ‘ala al-ma‘na bihasab zuhurih wa kaf fi h ) adalah zahi dan nas. Sebab ayat itu menyebutkan secara jelas (zahir) bahawa hukum riba adalah haram dan hukum jual beli adalah halal. Sedangkan penjelasan tentang perbezaan antara riba dan jual beli untuk menjawab perkataan orang yahudi yang menyatakan bahawa jual beli sama dengan riba adalah nas. Ini boleh dilihat dari lafaz al-bay’ yang merupakan isim mufrad (kata tunggal) yang dimasuki huruf alif dan lam (baca: al adalah lafaz ‘am yang menunjukkan arti umum). Maka makna al-bay’ pada ayat ini adalah kepada seluruh model urus niaga jual beli termasuk jual beli saham, obligasi, waran syariah dan lain-lain. Kemudian pada QS. al-Nisa ayat 29, didapati lafaz nahy yang mempunyai penjelasan ialah larangan mema- kan harta ( ﻢﻜﻟﺍﻮﻣﺍ ﺍﻮﻠﻛ ﺄﺗﻻ ) yang difahami oleh DSN-MUI untuk menunjukkan haram, sebagaimana dalam kaedah:
ﱘﺮﺤﺘﻠﻟ ﻲﻬﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺻﻷﺍ (pada dasarnya lafaz nahy menunjukkan haram). Lafaz al-Batil ( ﻞﻃﺎﺒﻟﺍ ) dalam ayat ini adalah lafaz ‘am yang mencakup urus niaga rib- awi . Bahkan menurut Imam al-Razi, urus niaga yang berdasarkan faedah sama keadaannya dengan memakan harta orang lain secara batil , karena salah satu
9  Al-Baqarah [2]: 275,278-279. 10 A n-Nisa’ [4]: 29.
11 A l-Jumu’ah [62]: 10.
12 Al-Ma’idah [5]: 1.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 342
pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Hal ini tentu menim- bulkan ketidakadilan di antara kedua pihak tersebut. 13
Begitu pula halnya dalam QS. al-Jumu’ah ayat 10, tidak secara spesi fi k menunjukkan kepada hukum berdagang di pasar modal, tetapi secara umum ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah melaksanakan kewajiban ibadah mahdah berupa sembahyang Jum’at diperintahkan untuk keluar mencari reze- ki karunia Allah Swt. Perintah dalam ayat ini ada pada lafaz “ ﺍﻭﺮﺸﺘﻧﺎﻓ “ (berte- barlah kamu) adalah amr (perintah) yang terjadi setelah lafaz larangan (nahy), lafaz larangannya iaitu lafaz … ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺍﻭﺭﺫﻭ …(hendaklah tinggalkan daganganmu). Menurut mayoritas ulama usul al- fi qh, iaitu mazhab Sya fi ’i, Maliki dan Hanbali, lafaz amr (perintah) terjadi setelah lafaz nahy (larangan), maka perintah tersebut menunjukkan boleh ( ibahah ). Meskipun menurut kalangan Hana fi yyah, perin- tah tersebut menunjukkan wajib dan menurut al-Kamal bin al-Humam perintah tersebut kembali kepada hukum sebelumnya 14 . Sedangkan kata perintah (amr) pada ayat aufu bil ‘uqud 15 adalah kata perintah yang menunjukkan wajib selama tiada tanda ( qarinah ) yang mengalihkan kepada makna lain, sebagaimana telah dinyatakan dalam kaedah fi qh: ( ﺏﻮﺟﻮﻠﻟ ﺮﻣﻷﺍ ﻲﻓ ﻞﺻﻷﺍ ).
Sedangkan dalam landasan hukum kedua, yaitu terdapat juga sepuluh ha- dith Nabi Saw yang dijadikan dasar dalam menetapkan Fatwa tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal Islam, yaitu hadith yang me- nyebutkan tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain; 16 dila- rang menjual sesuatu yang tidak dimiliki; 17 larangan menjual dua kali bagi suatu barang dan mengambil untung daripada sesuatu yang dirinya tidak terbabit; 18 larangan berurus niaga yang berunsur penipuan; 19 larangan untuk penawaran palsu dan larangan menyorok barang; 20 serta larangan melakukan perdama- ian terhadap pengharaman sesuatu yang halal dan penghalalan sesuatu yang
13 Muhammad Ibn ‘Umar al-Quraysh al-Razi, al-Tafsir al-Kabir , Jilid 1, (Kaherah: Matba‘ah al-Baha’iyyah al-Misriyyah, 1938), hlm. 459.
14 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Juz 1, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 222-224.
15 Al-Ma‘idah [5]: 1.
16 ﻲﺤﻳ ﻦﻋ ﻚﻟﺎﻣﻭ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﺪﻤﺣﺃﻭ ﺖﻣﺎﺼﻟﺍ ﻦﺑ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻦﻋ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﹶﺭﺍﹶﺮ ﹺﺿﹶﻻﹶﻭ ﹶﺭﹶﺮ ﹶﺿﹶﻻ ) 17 ﻡﺍﺰﺣ ﻦﺑ ﻢﻴﻜﺣ ﻦﻋ ﺔﺴﻤﺨﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﹶﻙﹶﺪﹾﻨﹺﻋ ﹶﺲﹾﻴﹶﻟ ﺎﹶﻣ ﹾﻊﹺﺒﹶﺗ ﹶﻻ ) 18 ﻰﺋﺎـﺴﻨﻟﺍﻭ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍﻭ ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺃ ﻩﺍﻭﺭ ) ﹴﺔﹶﻌﹾﻴﹶﺑ ﹾﻲﹺﻓ ﹺﻦﹾﻴﹶﺘﹶﻌﹾﻴﹶﺑ ﹾﻦﹶﻋ ﻰ ﹶﻬﹶﻧ ﹶﻢﱠﻠ ﹶﺳﹶﻭ ﹺﻪﹾﻴﹶﻠﹶﻋ ﹸﷲﺍ ﻰﱠﻠ ﹶﺻ ﱠﻲﹺﺒﱠﻨﻟﺍ ﱠﻥﹺﺇ ) 19 ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻲﻘﻬﻴﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﹺﺭﹶﺮﹶﻐﹾﻟﺍ ﹺﻊﹾﻴﹶﺑ ﹾﻦﹶﻋ ﹶﻢﱠﻠ ﹶﺳﹶﻭ ﹺﻪﹾﻴﹶﻠﹶﻋ ﹸﷲﺍ ﻰﱠﻠ ﹶﺻ ﹺﷲﺍ ﹸﻝﹾﻮ ﹸﺳﹶﺭ ﻰ ﹶﻬﹶﻧ ) 20 ﻡﺍﺰﺣ ﻦﺑ ﻢﻴﻜﺣ ﻦﻋ ﻰﻘﻬﻴﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﹸﻪ ﹶﻀﹺﺒﹾﻘﹶﺗ ﻰﱠﺘ ﹶﺣ ﺎﹰﺌﹾﻴ ﹶﺷ ﱠﻦﹶﻌﹺﺒﹶﺗ ﹶﻻ ) dan ﹺﻦﹶﻋ ﻰ ﹶﻬﹶﻧ ﹶﻢﱠﻠ ﹶﺳﹶﻭ ﹺﻪﹾﻴﹶﻠﹶﻋ ﹸﷲﺍ ﻰﱠﻠ ﹶﺻ ﹺﷲﺍ ﹶﻝﹾﻮ ﹸﺳﹶﺭ ﱠﻥﺇ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ) ﹺﺶ ﹾﺠﱠﻨﻟﺍ ).
haram, yang intinya dalam hadis ini ialah kebolehan yang dianjurkan Nabi Saw terhadap perdamaian di antara Muslimin. 21 Semua larangan ( nahy ) dalam hadis-hadis tersebut menggunakan beberapa bentuk ungkapan ( sighat ) adalah menunjukkan haram melakukan urus niaga yang disebutkan dalam hadis itu. Nahy dalam hadis ini menunjukkan haram karena tidak ada tanda ( qarinah ) yang mengalihkan kepada arti karahah (yang dibenci Allah Swt).
Berkaitan dengan pendapat ulama yang merupakan dasar pertimbangan yang diperhatikan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal ini, dalam petikan pendapat ulama perse- orangan tentang maslahah hukum pasar modal, terdapat enam pendapat ulama yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum pasar modal Islam, iaitu: perta- ma, pendapat ulama salaf yang diambil hanyalah pendapat ulama Ibn Qudamah, yang berpendapat bahwa hukum berkongsi dalam bisnis (perniagaan) adalah boleh. 22 Sedangkan kedua, pendapat ulama kontemporari yang juga dikutip dalam pendapat perseorangan, yaitu seperti Wahbah al-Zuhayli, Muhammad Yusuf Musa 23 yang menyatakan bahwa boleh hukumnya melakukan kegiatan transaksi ke atas saham karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan se- suai dengan saham yang dimilikinya, dan juga ada ulama perseorangan lainnya yang pendapatnya juga dijadikan dasar pertimbangan yaitu yang menyatakan bahwa hukum berkongsi dalam saham perniagaan hukumnya boleh bahkan ke- bolehan tersebut ke atas syarikat yang memiliki bisnis yang mubah antaranya Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Syarif, 24 Muhammad Yusuf Musa, 25 Muhammad Rawas Qal’ahji, 26 dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matrak. 27
Pendapat kelompok yang dikutip untuk menetapkan hukum pasar mod-
21 ﹶﱠﻞ ﹶﺣﹶﺃ ﹾﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼ ﹶﺣ ﹶﻡﱠﺮ ﹶﺣ ﺎ ﹰﻃﹾﺮ ﹶﺷ ﱠﻻﹺﺇ ﹾﻢ ﹺﻬ ﹺﻃﻭﹸﺮ ﹸﺷ ﻰﹶﻠﹶﻋ ﹶﻥﻮﹸﻤﹺﻠ ﹾﺴﹸﻤﹾﻟﺍﹶﻭ ﺎﹰﻣﺍﹶﺮﹶﺣ ﱠﻞ ﹶﺣﹶﺃ ﹾﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼ ﹶﺣ ﹶﻡﱠﺮ ﹶﺣ ﺎ ﹰﺤﹾﻠ ﹸﺻ ﱠﻻﹺﺇ ﹶﻦﻴﹺﻤﹺﻠ ﹾﺴﹸﻤﹾﻟﺍ ﹶﻦﹾﻴﹶﺑ ﹲﺰﹺﺋﺎﹶﺟ ﹸﺢﹾﻠ ﱡﺼﻟ ﻑﻮﻋ ﻦﺑ ﻭﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﺎﹰﻣﺍﹶﺮﹶﺣ ). .
22 Lihat Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 173. 23 Wahbah al-Zuhayli, Op. Cit., Juz. 3, hlm. 1841.
24 Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Sharif, Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), hlm.78-79.
25  Lihat Muhammad Yusuf Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah . (t.tp: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958), hlm. 58.
26 Muhammad Rawas Qal’ahji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhaw’i al- Fiqh wa al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999), hlm.56. 27 ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matrak, al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah, (Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417H), hlm. 369-375.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 344
al adalah pendapat kelompok organisasi masyarakat Islam antar bangsa 28 dan pendapat kelompok intelektual Islam kebangsaan, 29 pendapat anggota mesyu- arat pleno 30 dan peraturan perundangan di Indonesia serta beberapa nota kes- epakatan (MOU). 31 Akan tetapi dari enam pendapat ulama perseorangan terse- but di atas yang dijadikan landasan pertimbangan penetapan hukum tentang bolehnya saham dalam pasar modal Islam hanya dua pendapat yang secara te- gas membolehkan hanya jual beli saham yang syarikatnya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Ibn Qudamah dan Wahbah al-Zuhaili, yang kedua-duanya adalah ulama kontemporari yang masih hidup. Sedangkan ulama lainnya memboleh- kan jual beli saham juga pada syarikat yang mubah.
Dari paparan di atas, menurut penulis bahwa pendapat ulama salaf sangat sedikit yang membahas masalah yang sama atau mirip dengan hukum pasar modal. Oleh sebab itu, pendapat yang banyak dikutip dalam Fatwa ini adalah pendapat ulama kontemporer secara perseorangan dan keputusan organisasi antar bangsa dan kebangsaan. Oleh karena itulah, corak ijtihad keputusan ini di samping merujuk kepada pendapat di kalangan ulama Hanabilah juga lebih menekankan kepada pendapat ulama yang terbabit secara langsung dengan per- masalahan masa kini yang sukar diidenti fi kasi aliran mazhab fi qh-nya. Artinya, permasalahan yang baru muncul dalam masalah muamalah tidak harus terikat dengan mazhab fi qh tertentu tetapi cukup dengan mengambil nilai-nilai Islam dalam berurusan dengan niaga untuk menjawab masalah hukum masa kini.
Dalam pembahasan yang berkaitan isi perbab-nya, didapati pada bab perta- ma sebuah pembahasan tentang ketentuan umum yang terdiri daripada de fi nisi
28  Keputusan Muktamar Ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah, yang hasil- nya menyatakan: ﹺﺔﹶﻛﹾﺮ ﱢﺸﻟﺍ ﹸﻡﺎ ﹶﻈﹺﻧ ﹺﻪﹺﺑ ﻰ ﹺﻀﹶﺘﹾﻘﹶﻳ ﺎﹶﻣ ﹺﺓﺎﹶﻋﺍﹶﺮﹸﻣ ﹶﻊﹶﻣ ﹸﻪﹸﻨـﹾﻫﹶﺭ ﹾﻭﹶﺃ ، ﹺﻢﹾﻬ ﱠﺴﻟﺍ ﹸﻊﹾﻴﹶﺑ ﹸﺯﹾﻮ ﹸﺠﹶﻳ . (Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan).
29 Keputusan rekomendasi Lokakarya ‘Alim ‘Ulama tentang Reksa Dana Syariah
( Islamic Mutual Fund ) pada 24-25hb Rabi’ul Awal 1417H/ 29-30 Juli 1997M; dan
Workshop pasar modal Islam di Jakarta pada 14-15 Maret 2003M/11-12 Muharram 1424H.
30 Keputusan Mesyuarat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu 08 Sya’ban 1424H/04 Oktober 2003M.
31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; SK DSN-MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar DSN; dan beberapa MoU antaranya MoU DSN-MUI dengan Bapepam Tanggal 14 Maret 2003, serta MoU DSN dengan SRO Tanggal 10 Juli 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prin- sip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
beberapa istilah dalam pasar modal, di mana pada ketentuan umum, DSN sep- enuhnya menggunakan istilah dalam bahasa ekonomi modern yang telah din- yatakan oleh Peraturan Perundangan di Indonesia. Dalam ketentuan umum ini tidak ada ruang untuk menganalisis corak ijtihad apatah lagi untuk menganali- sis metode penetapan hukumnya. Ini dikarenakan, hanya berupa de fi nisi pasar modal yang tidak ada kaitannya dengan pendapat imam mazhab fi qh. Sedan- gkan dalam bab dua, didapati beberapa prinsip-prinsip syariah dalam bidang pasar modal. Prinsip syariah yang dimaksudkan tidak dipaparkan secara jelas dan terperinci, tetapi hanya menetapkan ke atas sesuatu itu harus memperoleh pernyataan yang bersesuaian dengan syariah. Manakalah bab tiga dan berikut- nya dalam Fatwa ini, hanya mengulas tentang pengertian dan kriteria emiten ( emitent ) atau perusahaan publik (awam) yang menerbitkan saham syariah.
Menurut kriteria dalam bab kedua dan ketiga ini, yang bertentangan dengan syariah antara lain ialah jenis usaha, produk barang, pelayanan yang diberikan dan akad serta cara pengelolahan perusahaan emiten ( emitent ) atau perusahaan public (awam) yang menerbitkan efek ( stock ) syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu yang mengandung unsur darar, gharar , 32 riba, maysir, rishwah , maksiat dan kezaliman, pedagang makanan dan minuman yang haram, harga pasar tidak patut, penyedia barang-barang ataupun pelayan- an yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan investasi pada emiten  yang pada saat perdagangan tingkat ( nisbah ) hutang syarikat kepada institusi keuan- gan ribawi lebih dominan daripada modalnya.
Sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN-MUI ini, pelaksanaan perdagan- gan saham harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak dibolehkan
32 Gharar pada asalnya bermaksud tidak tahu ( jahl ), penipuan ( al-khida ) atau ketidak- pastian ( khatr ). Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 14-15. Namun pengertian gharar dalam kon- teks istilah jual-beli pula berbeza-beza menurut pengucapan para ulama’ yang walaupun mempunyai maksud yang hampir sama. Seperti Al-Kasani menyebut bahawa gharar ialah ﻡﺪﻌﻟﺍﻭ ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻪﻴﻓ ﻯﻮﺘﺳﺍ ﻯﺬﻟﺍ ﺮﻄﺨﻟﺍ yang maksudnya: “suatu ketidakpastian yang berada di tengah-tengah antara wujud atau tidak”. Lihat Abu Bakr ibn Mas’ud Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i , Cet. Ke-2, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 3053.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 346
untuk melakukan spekulasi 33 dan manipulasi 34 yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba dan maysir. Transaksi-transaksi seperti ini meliputi: najsy , 35 yaitu melakukan penawaran palsu; bay’ al-ma‘dum , yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki ( short selling ); isider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan terhadap perdagangan yang dilarang; menimbulkan informasi yang menyesatkan; margin trading , yaitu melakukan perdagangan dengan kemudahan pinjaman berasaskan bunga atau kewajiban penyelesaian pembelian tersebut; ihtikar (menyorok), 36 iaitu melaku- kan pembelian dan atau pengumpulan sesuatu (contoh saham syariah) bagi mempengaruhi perubahan harga, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
Berkaitan dengan bay’ al-ma‘dum 37 di atas, pada dasarnya kebanyakan fuqa-
33 Spekulasi ( speculation ) pada asalnya bermaksud satu agakan atau satu tekaan ter- hadap sesuatu kejadian pada masa yang akan dating hasil daripada perkemban- gan yang sedang berlaku pada masa ini. Lihat Kamus Dwibahasa , Cet. Ke-6, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm. 1201. Lihat juga Kamus Ekonomi, Cet. Ke-1, (Kuala Lupur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 245-246; dan Kamus Kewangan, Cet. Ke-1, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 162.
34 Manipulasi ( manipulation ) ialah satu usaha untuk memperlakukan sesuatu den- gan begitu licik, mempergunakan sesuatu dengan cekap dan licik untuk kepent- ingan pembuatnya. Ibid., Kamus Dwibahasa , hlm. 760-761.
35 Maksudnya penipuan dalam proses tawar-menawar, yaitu apabila penjual telah berpakat dengan seseorang agar memainkan harga iaitu dengan berpura-pura membuat tawaran yang lebih mahal untuk membeli sesuatu barang supaya har- ganya menjadi lebih tinggi tetapi hakikatnya dia tidak mahu membelinya. Lihat Muhammad Abu Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sihah , Cet. Ke-1, Edisi Baru, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1995), hlm. 603.
36  Lihat Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Baerut: Dar al-Fikr,
1968), hlm. 208. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ihtikar iaitu menahan barang makanan dari dijual dan menunggu sehinggalah harganya menjadi mahal se- dangkan ketika itu berlaku kekurangan barang tersebut di pasar dan orang ra- mai pula amat berhajat kepadanya. Lihat al-Hafiz Ibn Hajar Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, Juz 4, Diedit Oleh ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd Allah ibn Baz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 348. Jadi aktiviti Ihtikar ini amat dilarang oleh Islam. Nabi Saw pernah bersabda bahawa “seseorang itu tidak ber ihtikar melainkan dia adalah orang yang berdosa”. Lihat dalam Yahya ibn Sharf al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi , Cet. Ke-2, Juz 11, (Beirut: Dar al-Khayr, 1996), hlm. 43.
37 bay’ al-ma‘dum ialah jual beli sesuatu yang tidak wujud atau dengan kata lain, barang tersebut tiada, tidak boleh diserahkan dan tidak menjadi milik penjual.
ha’ mengambil pendirian bahwa jual beli dalam bentuk ini tidak sah (invalid) karena tidak menepati syarat dalam rukun jual beli disebabkan tiada al-mahl atau objek tidak wujud. 38 Imam Hana fi mende fi nisikannya sebagai jual beli se- suatu yang tidak akan wujud atau ditakutkan tidak wujud (khatr al-ma’dum), seperti membeli anak kepada anak unta yang masih dalam kandungan ibunya ( bay’ nitaj al-nitaj ). Namun dalam hal-hal tertentu bay’ al-ma‘dum dibenarkan. 39
Contohnya penggunaan bay’ al-istisna’ yang dibenarkan dalam mazhab Hana fi tapi tidak dipersetujui oleh jumhur ‘ulama. Ia dibenarkan walaupun barangan (mahal) tidak wujud karena keperluan untuk menempah barangan amat tinggi ketika itu serta pelaksanaanya tidak menimbulkan beberapa kemudaratan dan risiko yang membahayakan.
Kemudian wujud istilah bay’ al-ma‘dum ini, tidaklah disebut dengan jelas dalam mazhab Maliki. Namun ia banyak dibahas dalam bay’ qabl al-qabd yang mana pada pandangan mereka barang-barang makanan keperluan saja yang di- mestikan melalui proses penyerahan (yaitu barang mesti wujud) semasa akad. 40 Mengikuti Imam Sha fi ’i, bay’ al-ma‘dum lebih dikenali sebagai bay’ al-ghayb . Jual- beli ini berlaku dalam keadaan kedua-dua atau salah satu pihak berakad tidak tahu atau tidak nampak objek atau nilai yang ditukarkan, yang mana dengan kejahilan tersebut boleh membawa kepada gharar . Tidak semua golongan ini mengharamkan bay’ al-ma‘dum dengan alasan bahawa sifat, jenis dan harga ba- rang hendaklah diketahui secara ‘urf dan sabit penggunaan khiyar al-ru’yah ke atas pembeli. 41 Imam Hanbali lebih banyak menumpukan de fi nisi bay’ al-ma‘dum dalam konteks bay’ qabl al-qabd . Pada padangan mereka, selagi mana objek bu- kannya makanan, maka ia boleh diserahkan tanpa perlu kepada kewujudan ba- rang tersebut, dengan syarat barang tersebut mempunyai spesi fi kasi yang jelas. 42
Boleh pengkaji diringkaskan di sini bahwa bay’ al-ma‘dum mempunyai penger- tian yang luas dan sesetengah fuqaha membenarkan beberapa bentuk jual beli
Lihat Artikel 197-201, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah, Tahun 1964; Vide Artikel 197-201, The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan . 38 Ibid , Artikel 205 39 Abu Bakr ibn Mas’ud Al-Kasani, Op. Cit., hlm. 296-297 40 Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.117-119.
41 Ahmad ibn Hamzah ibn Shihab al-Din al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al- Minhaj, Juz 3, (Misr: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 402. 42 Ibn Qudamah, al-Mughni wa Sharh al-Kabir , Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1972), hlm. 114-116.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 348
dalam keadaan spesi fi kasi terhadap sifat, sukatan dan harga barang ditentukan secara jelas.
Asas yang menjadi pertimbangan hukum ( ta’lil al-hukm ) para ulama dan pengkaji Islam kontemporer dalam jaul-beli bentuk ini ialah gharar yang wujud sekiranya barang tiada. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw, antaranya:
ِﻪﻴِﻓْﻮَﺘ ْـﺴَﻳ َﱴ َﺣ ُﻪْﻌِﺒَﻳ َﻼَﻓ ﺎًﻣﺎَﻌ َﻃ َعﺎَﺘﺑا ﻦَﻣ
“Siapa yang membeli sesuatu makanan maka janganlah dia menjualnya seh- ingga dia menerimanya dahulu”. 43
Di samping itu, terdapat pula Hadis Nabi Saw yang lain, yang maksud- nya:
“Ja’far ibn Abi Wahshiyyah berkata: diriwayatkan dari Yusuf ibn Mahak, dari Hakim ibn Hizam katanya: Aku bertanya Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah! Sese- orang pemuda datang kepadaku dan meminta aku menjual kepadanya sesuatu (barang) yang tiada padaku. (tanyanya padaku) adakah engkau boleh mem- belinya di pasar dan menjualnya kepadaku?’. Rasulullah menjawab, ‘Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. 44
Hadis di atas sebagaimana yang menjadi tumpuan larangan jual apa yang tiada padamu ﹶﻙﹶﺪﹾﻨﹺﻋ ﹶﺲﹾﻴﹶﻟ ﺎﹶﻣ ﹾﻊﹺﺒﹶﺗ ﻻ ( la tabi ma laysa ‘indaka ) boleh membawa ke- pada beberapa pemahaman yaitu: 45
1.  Barang yang dibeli tiada dalam hak milik penjual
2.  Mungkin barang yang dilarang tersebut hanya  jual-beli barang tertentu saja ( bay’ al-a’yan ) seperti makanan yang cepat rusak, bukannya jual-beli barang melalui deskripsi (bay’ al-sifah).
3.  Barang tersebut tidak wujud pada masa tersebut dalam arti kata penjual tidak mampu menyerahkanya.
Selain itu, beberapa isu juga timbul dalam konteks hadis di atas, ini berkaitan dengan kelemahan sanadnya yaitu ia tidak diriwayatkan dalam koleksi hadis sahih Bukhari dan Muslim. Senarai periwayatan hadis juga bertambah (dalam
43 Abu Abdillah bin Ibrahim Ibnu Al-Mughirah bin Baldazabah Al-Bukhari, Shahikh Bukhari , Juz. 3, (Bairut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 23. 44 Ibn Qayyim, ‘Aun al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud , Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, ht.t), hlm. 401.
45 M. Hashim Kamali, “Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures”, American Journal of Islamic Social Sciences (13:2), (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1996), hlm. 206-208.
koleksi lain) iaitu ‘Abd Allah ibn ‘Ismah di antara Yusuf ibn Mahak dan Hakim ibn Hizam. ‘Abd Allah ibn Ismah tidak diketahui ( la yu’raf ) oleh al-Dhahabi, malah Hakim ibn Hizam juga tidak jelas hal-ehwalnya ( majhul al-hal ). Hanya Ibn Hibban yang menyatakan perawi adalah thiqqah . 46
Frasa la tabi’ (jangan kamu jual) juga boleh ditafsirkan kepada beberapa keadaan. Adakah ia bermaksud satu bentuk larangan yang bersifat penekanan (jazm) yang membawa arti haram atau makruh atau sekedar satu peringatan? Pengkaji usul al- fi qh lebih cenderung untuk menyatakan bahawa larangan terse- but lebih berbentuk peringatan dan petunjuk (al-irshad) dari Rasulullah, bukan- nya pengharaman sepenuhnya. 47
Jadi larangan Rasulullah dalam akad bay’ al-ma’dum disebabkan adanya gharar karena barang tidak boleh disampaikan. Setengah pandangan menyata- kan gharar yang wujud dalam akad tersebut berpuncak dari ketidakwujudan barang semasa kontrak. Alasan ini tidak tepat karena barang juga tidak wujud dalam bay’ al-salam tetapi ia dibenarkan syarak. Pendapat lain pula menyatakan bahwa gharar wujud karena penjual tidak mampu menyerahkan barangan. Ini adalah alasan yang paling sesuai karena ketiadaan barang tidak bererti ia tidak boleh disampaikan. 48 Itulah salah satu sebab bay’ al-salam dibenarkan.
Intinya di sini ialah barang tidak berwujud bukannya menjadi puncak gha- rar, tetapi kemampuan menyerahkannya kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kemudaratan perlu dihilangkan ( al-darar yuzal ) 49 dan maslahah yang lebih penting ( al-maslahah al-rajihah ) perlu diutamakan. Inilah yang menjadi konsep
46 Ibn Rushd, Op. Cit., hlm. 117; Lihat juga Yusuf al-Qardawi, Bay’ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira, (Abidin: Maktabah Wahbah, 1987), hlm. 54-55. 47 Lafaz la membawa mesej bersifat larangan dalam dua keadaan berdasarkan kapasitinya. Kapasiti yang mengandung maksud penegasan dikatakan haram, manakalah pada kapasiti bukan bermaksud penegasan dikatakan makruh. Apa- bila lafaz la (pada kapasiti bukan penegasan) ditambah dengan kapasiti lain seperti lafaz amaran ( wa’id ) yang mengandungi kesan buruk, maka ia menjadi kapasiti larangan tegas atau haram . Dalam hadith rasulullah tersebut, lafaz laran- gan tidak diikuti oleh sebarang lafaz amaran. Ini menandakan lafaz la membawa maksud makruh. Lihat ‘Abd al-Karim al-Khatib, al-Siyasat al-Maliyyah fi al-Islam wa Sillatuha bi al-Mu’amalat al-Mu’asirah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976), hlm. 176.
48 Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 9.
49 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Shafi’i, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 350
imam Hana fi dalam kas zakat, dengan mengharuskan pembayaran zakat mela- lui nilai al-‘ayn yang diwajibkan zakat, bukannya dengan menyerahkan objek tersebut. Beliau memahami hadis Nabi Saw tersebut dari sudut kontekstualnya, tidak terlalu konservatif pada maksud tekstul.
Satu pekara lagi yang mengaitkan pasar modal Islam dengan bay al-ma’dum ialah jualan pendek ( short-selling ). Barang tidak wujud dalam kedua-dua bentuk jual beli ini, bermaksud barang tidak dilihat semasa akad. Berbagai-bagai an- daian boleh dibuat ke atas sebab-sebab ketiadaan barang, seperti barang tidak dihantar, barang masih bukan hak milik penjual atau mungkin juga jual beli tidak melibatkan barang yang berwujud. Segala bentuk tidak berwujud ini pasti- nya memberikan kesan ke atas akad jual beli jika menimbulkan gharar. 50 Namun sekiranya gharar dapat dielakkan, adakah pengharaman perlu diteruskan walau pun ia mempunyai kepentingan ekonomi yang mendesak? Jika short-selling memangnya perlu untuk melindungi risiko turun naiknya harga, maka untuk mengelakkan kemudaratan dan melaksanakan kepentingan ia harus dibenarkan dan dalam masa yang sama perlu menitik beratkan aspek undang-undang sep- erti standarisasi kontrak, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas spekulasi dan dokumentasi keuangan yang lengkap dan tepat. 51
Sebuah perdagangan yang mengandungi unsur gharar timbul adalah dis- ebabkan oleh dua sebab utama; pertama , kurangnya informasi atau pengetahuan ( jahala, ignorance ) pada pihak yang melakukan kontrak. Jahala ini menyebabkan tidak dimilikinya control atau skill pada pihak yang melakukan perdagangan. Kedua , karena tidak adanya objek. Adapula yang membolehkan perdagangan dengan objek yang secara faktual belum ada, dengan syarat pihak yang melaku- kan perdagangan memiliki control untuk hampir boleh memastikannya di masa hadapan. 52 Pada dasarnya gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung ca- cat atau bahkan boleh mengakibatkan kerugian. Mungkin termasuk di dalamnya adalah setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Namun ketidakpastian dan spekulasi bukan merupakan alasan utama mengapa
50 Samir ‘Abd al-Hamid Radwan, Aswaq al-Awraq al-Maliyyah, (Kairo: International IInstitute of Islamic Thought, 1996), hlm. 322-328 51 Zainuddin Jafar, “Bay’ al-Ma’dum: an Analysis”, Kertas Kerja International Con- ference of Islamic Capital Market ’97 , (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 1997), hlm. 17 52  Inggi H. Achsien, Pelaburan Syariah di Pasar Modal , (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm.
52.
351
sesuatu transaksi tidak sah disebabkan oleh gharar . Spekulasi yang dilarang da- lam hukum Islam adalah transaksi yang menundai hak salah satu pihak atau para pihak yang melakukan transaksi. 53
Secara umum, mekanisme pasar (bursa efek/ stock exchange ) yang sepatut- nya menurut syariah meliputi beberapa aspek, yaitu: Kepatuhan penawaran (penawaran yang sesuai), kepatuhan permintaan dan kepatuhan kekuatan pasar. 54 Dalam hal kepatuhan penawaran, prinsip syariah melarang sesuatu pihak untuk menjual barang (saham) yang belum dimiliki dan juga melarang gangguan pada penawaran (mengganggu jumlah efek yang beredar). Sebagai contohnya adalah dengan melakukan penyorokan barang dan praktik membeli hasil pertanian sebelum petani tersebut sampai kepasar. Dalam hal kepatutan permintaan, prinsip syariah melarang sesuatu pihak membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa memiliki keperluan dan daya beli (permint- aan palsu). Sedangkan dalam hal kepatutan kekuatan pasar, prinsip syariah menginginkan kegiatan pasar yang patut (yang bersesuaian), termasuk dalam hal likuiditas perdagangan, sehingga harga yang terbentuk dalam perdagangan di bursa efek ( stock exchange ) mere fl eksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya. 55
Para ahli fi qh kontemporer bersepakat bahwa haram hukumnya memper- dagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, syarikat yang bergerak di bidang produksi minu- man keras, perniagaan babi dan apa saja yang berkaitan dengan babi; perkh- idmatan kewangan konvensional seperti bank dan ansurans; industri hiburan yang haram, seperti kasino perjudian, pelacuran, media porno dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual beli saham syarikat seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. 56 Namun, jika saham yang diper- dagangkan di pasar modal itu adalah daripada perusahaan yang bergerak di bi- dang usaha halal (misalnya di bidang pengangkutan, telekomunikasi, produksi
53 Ahmad Hidayat Buang, “Investment in Stock Exchange and Islamic Law”, Jurnal Syariah , No. 2, Vol. 7, Desember 2007, hlm. 127-136
54 Iwan Pontjowinoto, “Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal”, www.dilibrary. net/html, Akses 17 Februari 2004.
55 Lihat Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Bunga Bank Haram: Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Keragaman Umat, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 121. 56  Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, al-Buyu’ al-Qadimah wa al-Mu’asirah wa al-Bur- sat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah, (Beirut: Dar al-Bayariq, 2002), hlm. 109.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
tekstil, dan sebagainya), maka hukumnya adalah boleh secara syarak. Dalil yang menunjukkan lainya dibolehkan adalah semua dalil yang menunjukkan boleh- nya aktivitas tersebut. 57
Namun demikian, ada ahli fi qh yang tetap mengharamkan jual beli saham walaupun berasal dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini sep- erti, Taqi al-Din al-Nabhani, 58 Yusuf al-Sabatin, 59 dan ‘Ali al-Salus. 60 Ketiga-tiga mereka sama-sama melihat bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dahulu adalah bentuk badan usahanya atau system yang di usa- hakan, apakah ia memenuhi syarat sebagai syarikat Islami ( shirkah Islamiyyah ) atau tidak. Sedangkan Taqi al-Din al-Nabhani menegaskan, bahwa perseroan terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang batil (tidak sah), kerena berten- tangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Ini kerena dalam perseroan terbatas (shirkah musahamah) tidak terdapat ijab dan qabul (serah terimah kese- pakatan) sebagaimana dalam akad syirkah . Tetapi yang ada hanyalah urus niaga sebelah pihak sahaja daripada pelabur yang memberikan modalnya dengan cara membeli saham dari syarikat atau daripada pihak lain di pasar modal, tanpa ada pembahasan atau perundingan apapun sama ada dengan pihak syarikat maupun di pihak pelabur (persero) lainnya. Tidak adanya ijab qabul dalam per- syarikatan berhad ini sangatlah bahaya, seperti pasangan lelaki dan perempuan yang hanya mendaftarkan pernikahan di KUA tanpa adanya ijab dan qabul se- cara syar’i. 61
Perdagangan investasi tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul seba- gaimana yang dilakukan dalam perdagangan lainnya di mana salah satu dian- tara mereka mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam suatu bi- dang perdagangan. Sehingga kesepakatan tersebut belum cukup hanya dengan melakukan investasi saja atau memberikan modal untuk perusahaan  saja, tetapi harus mengandungi makna bekerjasama dalam suatu urusan. 62 Oleh itulah, da-
57  Lihat Qarar Majma’ al-Fiqh al-Islami VII di Jeddah 7-12/11/1412 bertepatan den- gan 9-10/5/1992.
58 Taqi al-Din al-Nabhani, al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam , Cet. VI, (Beirut: Dar al-Um- mah, 2004), hlm. 152
59 Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, Op. Cit., hlm. 109
60 Ali Ahmad al-Salus, Mawsu’ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asirah wa al-Iqtisad al- Islami, (Qatar: Dar al-Thaqafah, 2006), hlm. 465. 61 Taqi al-Din al-Nabhani, Op.Cit., hlm. 153 62 Ibid.
lam Islam, dikenal dua model syarikah, yaitu syarikat al-milk ( co awnership ) dan syirkah al-‘add . 63
Pendapat kedua yang mengharamkan bisnis atau perdagangan saham ini (walau bidang usahanya halal) adalah lebih kuat ( rajih ) karena lebih teliti dalam memahami fakta, khususnya berkaitan dengan bentuk badan usaha (Perseroan Terbatas). Sedangkan sandaran pendapat pertama (menghalalkan bisnis saham asalkan bidang usahanya halal) adalah al-masalih al-mursalah . Sebagaimana dike- tahui bahwa metode al-masalih al-mursalah adalah sumber hukum yang lemah, karena kehujjahannya tidak dilandaskan pada dalil yang qat‘i. 64
Bentuk kontrak pemilik modal dalam hukum Islam boleh berupa mudara- bah atau musharakah. Dalam fi qh moden, sekuriti saham dipandang sebagai pe- nyertaan dalam mudarabah musharakah ( partnership ) yang mere fl eksikan pemilik perusahaan, bukan saham partnership pribadi. Fiqh salaf berpandangan bahwa akad mudarabah dan musharakah ditetapkan berdasarkan persetujuan inves- tor dan perusahaan sebagai mudarib (pengelolah) untuk suatu periode  tertentu untuk tujuan menghindari gharar . Sedangkan saham dapat dijual bila-bila masa pada pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan daripada perusahaan yang memerlukan saham sehingga kedua kontrak tersebut seringkali dianggap tidak likuid (cair). 65
Sebagai institusi keuangan modern, pasar modal tidak terlepas daripada tindakan spekulasi. Para investor selalu memperhatikan perubahan pasar, mem- buat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktiviti inilah yan membuat pasar tetap aktif. Tetapi, aktiviti ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa. Oleh itulah, dalam praktik jual beli sa- ham di pasar modal Islam sekalipun sangat sukar untuk menghindari daripada kegiatan spekulasi, terutama apabila semua perdagangan dalam pasar modal Islam didasarkan pada investasi jangka panjang. Ini adalah perdagangan tetap yang dominan dalam pasar modal Islam bukan di pasar perdana tetapi di pasar sekunder. Di pasar inilah sangat terbuka bagi setiap pihak untuk mengambil
63 Berkaitan dengan syarikat al-‘add, ada lima jenis syarikat iaitu syarikat al-‘inan, syarikat mufawadah, syarikat al-abdan, syarikat al-wujuh dan syarikat al-mudarabah. Lihat Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Bussiness Organization Partner- ships, (Kuala Lumpur: The Other Press Sdn Bhd, 2006), hlm. 35-40 64 Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, Op. Cit. , hlm. 53 65 Inggi H Achsien, Op. Cit. , hlm. 60-61
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
354
untung dengan melakukan perdagangan jangka pendek dan di sinilah biasanya terjadi spekulasi.
Pada pasar ini, dibedakan antara speculator dengan pelaku bisnis daripada tingkat ketidakpastian yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilihat dahulu karak- ter investasi dan speculative-nya. Pertama, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai tempat untuk investasi di perusahaan- perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain (keuntungan) melalui short selling . Mereka mendasarkan ke- pada keputusan investasinya melalui informasi yang paling dipercayai tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan syarikat itu sendiri melalui kajian yang teliti. Sementara speculator bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bi- asanya dilakukan dengan upaya permainan saham.
Kedua, spekulasi bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan (persamaan). Perbedaan yang sangat kentara di antara keduanya adalah terletak pada “spirit” yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para speculator membeli sekuriti untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual- nya kembali secara ( short term ). Sedangkan para investor membeli sekuriti den- gan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis (peragangan) yang lazimnya bersifat long term .
Ketiga, spekulasi adalah kegiatan game of chance , sedangkan bisnis ada- lah game of skill . Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditemui memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntun- gan jangka pendek. 66 Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terlibat di pasar perdana dengan motivasi untuk mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepaskan di pasar sekunder, boleh masuk ke dalam golongan spekulan. Oleh sebab itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulan ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai illahiyyah dan insani- yyah . 67
Kegiatan spekulatif dalam pasar modal muncul karena adanya harapan untuk memenuhi keperluan diri sendiri. Maksudnya, jika seseorang membeli saham tertentu dengan harapan nilai saham akan naik, maka tindakan ini akan mendorong kenaikan harga-harga saham tersebut. Keadaan ini akan mem-
66 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Vol. 3, (Lahore: Islamic Publicatioan, 1974), hlm. 112.
67 Irfan Syauqi Beik, Prinsip Pasar Modal Syariah , http:www.pesantrenvirtual.com/. html, Akses 9 April 2008.
buat orang semakin ghairah untuk membeli semula dan hal ini menyebabkan kenaikan harga saham semula. 68 Masalahnya, bagaimana pasar modal Islam boleh menghilangkan praktik spekulasi ini. Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan tujuan (niat) dan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut. Spekulasi juga meninggalkan sense of responsibility dan rule of law untuk memperoleh keuntungan semata daripada adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang yaitu berkaitan dengan konsep gha- rar dan maysir dalam Islam. Al-Gharar dan al-Maysir sendiri adalah konsep yang sangat berkaitan dengan mudarat, negative result, atau bahaya ( hazard ).
Dalam pasar modal, larangan syariah di atas mesti diimplementasikan da- lam bentuk aturan yang dapat mencegah praktik spekulasi, riba dan gharar. Salah satunya adalah dengan menetapkan minuman holding period atau jangka waktu memegang saham minuman. Dengan aturan ini, saham tidak boleh diperjualkan setiap saat, sehingga menahan motivasi mencari keuntungan daripada pergera- kan harga saham semata. Tapi masalahnya kemudian timbul lagi, yaitu berapa lama minuman holding period (jangka waktu menahan pelaburan) yang munasa- bah. Pembatasan waktu itu memang dapat menahan spekulasi, akan tetapi juga akan membuat pelaburan di pasar modal menjadi tidak liquid. Padahal tidak mungkin seorang pelabur yang rasional betul-betul memerlukan likuiditas yang mendadak sehingga harus mencairkan saham yang dipegangnya, sedangkan dia terhalang karana belum tiba masa minimum holding periodnya.
Seandainya seluruh perdagangan saham syariah, sama ada di pasar primer maupun di pasar sekunder dilakukan atas dasar investasi, maka kelajuan per- dagangan dan nilai kapitalisasi saham yang diperdagangkan akan sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pasar modal konvensional selama ini. Den- gan landasan inilah, maka dalam kacamata ekonomi sekarang pasar modal yang seperti itu tidak akan menarik minat orang ramai. Hal ini karena perdagangan saham terjadi dengan sangat lambat. Para investor yang ingin masuk dalam suatu perseroan (perusahaan) harus menunggu suatu Perseroan Terbatas yang diminatinya menjual sahamnya di pasar perdana. Kemudian di pasar sekunder para investor harus menunggu dalam waktu panjang bagi pihak pemegang sa- ham suatu perseroan terbatas (syarikat berhad) melepaskan sahamnya di papan bursa. Permasalahan muncul lagi dari emiten yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal Islam. meskipun pengelolah pasar modal Islam sudah member-
68  Abd Razzaq ‘Afifi, Burshah al-Awraq al-Maliyyah wa al-Dharaib, Cet. I, (Riyadh: Dar al-Shami’i, 2001), hlm. 188
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 356
sihkan emiten mana saja yang berhak masuk dalam pasar modal Islam melalui pemilihan ketat. Akan tetapi ada satu yang terlepas dari proses pemilihan terse- but, yakni pembatasan suatu emiten tidak boleh terlibat dalam perdagangan dan hutang piutang ribawi dalam batas-batas maksimal tertentu yang pada saat perdagangan tingkat ( nisbah ) hutang perusahaan kepada institusi kewangan ribawai lebih dominan daripada modalnya. Dalam pasar modal Islam biasanya batasan asset yang mengandung unsur riba adalah 30 peratus daripada total as- set emiten.
Dalam reksa dana ( mutual fund ) syariah suatu emiten tidak layak diinvesta- sikan oleh reksa dana syariah apabila suatu emiten memilki nisbah hutang ter- hadap modal lebih dari 82 persen. 69 Muncul pertanyaan apakah terjamin aset suatu emiten yang mengandung unsur riba tidak lebih daripada 30 peratus? Di sini masalahnya bukan pada berapa persen unsur ribawi, sebab sedikit atau- pun banyak yang namanya riba tetap haram. Dengan demikian saham yang diterbitkan dan diperdagangkan daripada suatu emiten yang melibatkan unsur ribawi menjadi haram. Ini disebabkan percampuran antara modal yang halal dengan modal yang haram sehingga tidak dapat dipilih lagi mana modal murni dan mana faedahnya. 70
Dengan demikian dapat dilihat bahwa masalah pasar modal adalah mod- el perdagangan yang baru yang secara spesi fi k tidak dapat merujuk kepada pendapat imam mazhab fi qh. Meskipun secara susunan bahasa menghuraikan pendapat ulama pengikut mazhab Hanbali, akan tetapi ijtihad imam mazhab fi qh mengenai batasan dan pedoman umum tentang muamalah dapat dijadikan ‘pisau’ analisis untuk menilai dan menetapkan hukum muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat dari perkembangan kemajuan hidup umat manusia.
Dalam Fatwa tentang pasar modal ini, DSN-MUI mendasarkan kepada ijti- had dan ketetapan hukum pasar modal kepada dalil dan kaedah umum yang menjadi prinsip bermuamalah dalam Islam. sehingga corak ijtihad dalam me- tode atau kaedah penyelidikan ini, mencerminkan pendapat mayoritas mazhab fi qh tanpa berpihak dan cenderung kepada salah satu mazhab fi qh tertentu. Cor- ak ijtihad yang digunakan dalam penetapan keputusan ini adalah semata-mata ijtihad atau pandangan dari perspektif ahli hukum Islam kontemporer yang
69 Keputusan DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksan- aan Pelaburan untuk Reksa dana Syariah, Pasal 10 poin (b).
70 Taqi al-Din al-Nabhani, Op.Cit., hlm. 18.
mendasarkan kepada kaedah umum tentang mu‘amalah maliyyah dalam ajaran Islam.
Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penetapan Fatwa ini, DSN-MUI menggunakan kaedah umum dalam al-Qur’an dan al-Hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama mazhab fi qh. Ada beberapa kaedah umum tentang prinsip syariah tentang mu‘amalah maliyyah , di antaranya adalah: prak- tik mu‘amalah maliyyah adalah bebas dari unsur darar , gharar , riba, maysir , rish- wah , maksiat dan kezaliman. Karana pada dasarnya praktik muamalah adalah harus kecuali ada sesuatu yang menyebabkan praktik muamalah diharamkan. Adapun penyebab muamalah diharamkan adalah ketika praktik atau pelaksa- naannya mengandung salah satu daripada tiga domain, yaitu riba, gharar (tipu daya) dan maysir (judi).
Sebenarnya, ijtihad kolektif dalam Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal Is- lam ini kurang meluas dalam melihat masalah itu. Ini disebabkan oleh pemaha- man terhadap masalah ( tasawwur al-masalah ) dalam Fatwa tetang maslah pasar modal adalah kurang mendalam. Fatwa DSN-MUI hanya melihat pasar modal dari sudut barang yang diperdagangkan dan proses perdagangan antara pihak penjual dan pembeli yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada- hal dalam masalah pasar modal perlu juga diperhatikan dan diteliti perseroan- nya. Ini dikarenakan, perseroan (perusahaan) adalah bentuk kerjasama (mush- arakah) antara dua orang atau lebih, perlu mengikuti prinsip syariah, termasuk keharusan adanya akad, ijab dan qabul (kesepakatan untuk kerjasama) dalam memproduktifkan harta.
Dalam fatwa ini juga, tidak diberikan ketegasan mengenai prinsip mush- arakah yang harus dipenuhi dalam perdagangan pasar modal Islam. Sehingga unsur-unsur musharakah yang harus dipenuhi dalam perdagangan ini tidak termaktub dalam keputusan. Bahkan, tidak adanya penekanan mengenai keten- tuan bersyarikat dalam fatwa ini memungkinkan lebih banyak muncul spekulan untuk mengambil untung. Oleh sebab itu, ketentuan ijab dan qabul dalam berk- erjasama pada perdagangan pasar modal akan memunculkan motivasi investasi daripada motivasi spekulasi.
Ketidaktelitian Fatwa DSN-MUI ini juga dapat dilihat dalam menentukan angka emiten ( emitent /syarikat) yang berdagang dan berhutang piutang dengan istitusi keuangan ribawi yang tidak lebih dominan daripada modalnya. Keten- tuan ini menyebabkan bercampurnya modal syariah dengan modal ribawi yang sukar untuk dilakukan pemisahan dan pengawasannya. Dalam konteks pasar
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 358
modal Islam, yang idealnya adalah pasar modal Islam itu tidak mengandung perdagangan ribawi, perdagangan yang mengandung tipu daya ( gharar ), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan.
Corak ijtihad dan metode penetapan hukum pasar modal Islam ini meru- pakan kreativitas ulama kontemporer yang merespon dan memberi maklumat balas terhadap perkembangan muamalah berdasarkan dalil umum syariah dan hasil usaha para ulama salaf . Metode ini dipilih karena masalah dalam pasar modal adalah suatu masalah hukum uang baru yang tidak dapat dirujuk secara langsung pada dalil syarak dan pendapat imam mazhab. Oleh sebab itu, Fat- wa ini selain merujuk pada dalil umum tentang muamalah juga merujuk pada keputusan organisasi internasional yang kemudian disesuaikan dengan konteks fi qh masyarakat Indonesia yang terbit dalam wadah Majlis Ulama Indonesia.

## Penutup
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penetapan Fatwa DSN-MUI ten- tang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal Islam dilihat dari metodelogi pengambilan hukum didapati menggunakan gabungan tiga metode, bayani , qiyas dan taqriri . Metode bayani juga diuraikan melalui penjelasan muj- mal terhadap lafaz riba yang terdapat dalam al-Qur’an. Lafaz riba memerlukan penelitian kepada makna yang dikehendaki, yaitu apa yang dimaksudkan riba, adakah termasuk dalam kategori riba naqh atau riba nasiah . Setelah melalui pene- litian dan pengkajian terhadap al-Qur’an dan hadith Nabi Saw, maka DSN-MUI menetapkan riba dalam al-Qur’an adalah riba nasiah . Kemudian riba menjadi asl dan hukum asl dalam menganalogikan hukum faedah (keutungan).
Metode qiyasi dilakukan dalam usaha untuk mewujudkan penyesuaian antara bunga bank dengan praktek riba pada zaman rasulullah Saw. Maksud- nya, yang menjadi hukum asal adalah riba, far‘ -nya adalah faedah dan ‘illat hu- kumnya adalah tambahan pembayaran yang terjadi karena penangguhan waktu pembayaran tanpa upah yang dijanjikan (eksploitasi oleh pihak yang kuat ter- hadap pihak yang lemah). Hukum asal riba adalah haram, maka kesimpulan ( natijah ) hukum far‘ -nya (faedah bank) adalah haram. Bahkan MUI mengguna- kan metode qiyas awlawi dengan menyebutkan bahwa bunga uang atas pinja- man yang diamalkan sekarang adalah lebih buruk daripada riba diharamkan oleh Allah Swt dalam al-Qur’an. Hal ini dikarekan, tambahan dalam riba hanya dikenakan pada saat peminjam (yang berhutang) tidak mampu menyelesaikan
pinjaman pada saat jatuh tempoh, sedangkan dalam sistem bunga tambahan su- dah langsung dikenakan sejak terjadi perdagangan. Metode taqriri dilakukan dengan mengambil ketetapan hukum yang disepakati selama terdapat pendapat ulama yang menonjol.
Sedangkan corak ijtihad keputusan ini di samping merujuk kepada pendap- at di kalangan ulama Hanabilah juga lebih menekankan kepada pendapat ulama yang terbabit secara langsung dengan permasalahan masa kini yang sukar dii- denti fi kasi aliran mazhab fi qhnya. Artinya, permasalahan yang baru muncul da- lam masalah muamalah tidak harus terikat dengan mazhab fi qh tertentu tetapi cukup dengan mengambil nilai-nilai Islam dalam berdagang untuk menjawab masalah hukum kekinian.

## Bibliogra fi
Al-Qur an dan Terjemahannya , Semarang: C.V. Toha Putra, 1989. Ahmad Shalabi, Tarikh al-Tashri’ al-Islami , Cet. Ke-2, Al-Qaherah: Maktabah al- Nahdah al-‘Al-Misriyyah,1981.
Abu Abdillah bin Ibrahim Ibnu Al-Mughirah bin Baldazabah Al-Bukhari, Sha- hikh Bukhari , Juz. 3, Bairut: Dar al Fikr, t.t.
Abu Bakr ibn Mas’ud Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i , Cet. Ke-2, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
‘Abd al-Karim al-Khatib, al-Siyasat al-Maliyyah fi al-Islam wa Sillatuha bi al- Mu’amalat al-Mu’asirah, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976. Ahmad ibn Hamzah ibn Shihab al-Din al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al- Minhaj, Juz 3, Misr: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t. Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Bunga Bank Haram: Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Keragaman Umat, Jakarta: Darul Haq, 2001.
Ahmad Hidayat Buang, “Investment in Stock Exchange and Islamic Law”, Jurnal Syariah , No. 2, Vol. 7, Desember 2007. Al-Ha fi z Ibn Hajar Ahmad ibn ‘Ali al-‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al- Bukhari, Juz 4, Diedit Oleh ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd Allah ibn Baz, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
Ali Ahmad al-Salus, Mawsu’ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asirah wa al-Iqtisad al-Islami, Qatar: Dar al-Thaqafah, 2006. Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Vol. 3, Lahore: Islamic Publication, 1974.
Abd Razzaq ‘A fifi , Burshah al-Awraq al-Maliyyah wa al-Dharaib, Cet. I, Riyadh: Dar al-Shami’i, 2001.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 360
DSN dan BI, Himpunan Fatwa DSN, Jakarta: DSN dan BI, 2003. Hasanudin, “Produk dan Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI”, dalam Jurnal Al-Risalah , Vol. 8, No.2, Desember 2008. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Bussiness Organization Partnerships,
Kuala Lumpur: The Other Press Sdn Bhd, 2006. Inggi H. Achsien, Pelaburan Syariah di Pasar Modal , Jakarta: Gramedia, 2000. Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
Ibn Qudamah, al-Mughni wa Sharh al-Kabir , Juz 4, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1972.
Ibn Qayyim, ‘Aun al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud , Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.
Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Sha fi ’i, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1983.
Kamus Dwibahasa , Cet. Ke-6, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
Kamus Ekonomi, Cet. Ke-1, Kuala Lupur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
Kamus Kewangan, Cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996. Lokakarya dan pertemuan ulama dengan tema “Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat” bertempat di Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990.
Muhammad ‘Abd Razzaq Manna, ad-Dalail: English-Arabic Dictionary , Cet. Ke-2,
Al-Qaherah: Maktabah al-Mutanabbi, 1984.
Muhammad al-Khudari, Tarikh al-Tashri’ al-Islami , Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Ku- tub al-‘Ilmiyyah, 1994.
Muhammad Yusuf Musa, al-Fiqh al-Islami: Madkhal li Dirasah Nizam al- Muhammad Ibn ‘Umar al-Quraysh al-Razi, al-Tafsir al-Kabir , Jilid 1, Kaherah: Matba‘ah al-Baha’iyyah al-Misriyyah, 1938. Muhammad ‘Abd al-Ghaffar al-Sharif, Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999.
Muhammad Yusuf Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, t.tp: Silsilah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 1958.
Muhammad Rawas Qal’ahji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhaw’i al- Fiqh wa al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999. MoU DSN-MUI dengan Bapepam Tanggal 14 Maret 2003.
MoU DSN dengan SRO Tanggal 10 Juli 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz 5, Bairut: Dar al-Fikr,
361
1968.
Muhammad Abu Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sihah , Cet. Ke-1, Edisi Baru, Beirut: al- Maktabah al-‘Asriyyah, 1995.
Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Baerut: Dar al-Fikr, 1968.
M. Hashim Kamali, “Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures”, Ameri- can Journal of Islamic Social Sciences (13:2), Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1996.
Nur Ahmad Fadhil Lubis, “Financial Activitism Among Indonesian Muslims”, dalam Virginia Hooker & Amin Saikal et al, Islamic Perspektives on The New Millenium, Singapore: ISEAS Publication, 2004. Qarar Majma’ al-Fiqh al-Islami VII di Jeddah 7-12/11/1412 bertepatan dengan 9-10/5/1992.
Samir ‘Abd al-Hamid Radwan, Aswaq al-Awraq al-Maliyyah, Kairo: International IInstitute of Islamic Thought, 1996.
Taqi al-Din al-Nabhani, al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam , Cet. VI, Beirut: Dar al-Um- mah, 2004.
‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matrak, al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashra fi yyah, Ri- yadh: Dar al-‘Ashimah, 1417H.
Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Juz 1, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
Workshop Pasar Modal Islam di Jakarta pada 14-15 Maret 2003M/ 11-12 Muhar- ram 1424H.
Yahya ibn Sharf al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi , Cet. Ke-2, Juz 11, Beirut: Dar al-Khayr, 1996. Yusuf al-Qardawi, Bay’ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira, Abidin: Maktabah Wahbah, 1987.
Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, al-Buyu’ al-Qadimah wa al-Mu’asirah wa al- Bursat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah, Beirut: Dar al-Bayariq, 2002. Zainuddin Jafar, “Bay’ al-Ma’dum: an Analysis”, Kertas Kerja International Con- ference of Islamic Capital Market ’97 , Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 1997.

## Peraturan-peraturan
Undang-undang RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Artikel 197-201, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah, Tahun 1964; Vide Artikel 197-201,
The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan .
Keputusan DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksan-
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 362
aan Pelaburan untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 10 poin (b). Keputusan Muktamar Ke-7 Majma’ Fiqh Islami Tahun 1992 di Jeddah. Keputusan Rekomendasi Lokakarya ‘Alim ‘Ulama tentang Reksa Dana Syariah ( Islamic Mutual Fund ) pada 24-25 Rabi’ul Awal 1417H/ 29-30 Juli 1997. Keputusan Mesyuarat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu 08 Sya’ban 1424H/04 Oktober 2003M.
SK DSN-MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar DSN.

## Website
Iwan Pontjowinoto, “Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal”, www.dilibrary.
net/html.
Irfan Syauqi Beik, Prinsip Pasar Modal Syariah , http:www.pesantrenvirtual. com/ html.
Vol. 13, No. 2, Desember 2013 Al-Risalah JISH
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam
Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari
1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007.
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1993.
Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.