## Volume 2 No. 1, Juli  2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi

## Dian Ferricha
Fakultas Syariah & Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Email: dianferricha2@gmail.com

## Abstract
Pancasila as an ideological philosophical foundation must be relevant in facing every challenge starting from  the  times,  science,  even  the  dynamics  of  people's  aspirations.  Manifesting  Indonesia's  economic system at the global level is not an easy job, for that before moving on to the problems and forms of the Indonesian economic system, first understand what is meant by the economic system. For this reason, the Pancasila economic system is Indonesia's national economic system, which in this system the people and the nation interact in a spirit of kinship in an effort to improve the prosperity and  welfare of the people towards the realization of social justice.
Keywords: Pancasila; State of Law; Welfare; Globalization.

## Abstrak
Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari  perkembangan  zaman,  ilmu  pengetahuan,  bahkan  dinamika  aspirasi  rakyat.  Mengejawantahkan sistem  ekonomi  Indonesia  dalam  tataran  global  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah,  untuk  itu  sebelum beranjak pada masalah dan bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud  dengan  sistem  ekonomi.  Untuk  itu  sistem  ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem  ekonomi nasional  Indonesia,  yang  dalam  sistem  ini  masyarakat  dan  bangsa  berinteraksi  dalam  semangat kekeluargaan  dalam  upaya  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  menuju  terwujudnya keadilan sosial.
Kata Kunci: Pancasila; Negara Hukum; Kesejahteraan; Globalisasi.

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi  menurut  pandangan  kelompok  transfornasionalis 1 adalah  adanya keyakinan  bahwa  permulaan  milenium  baru  yakni  globalisasi  merupakan  kekuatan utama  di  balik  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  tengah  menentukan kembali  masyarakat  modern  dan  tatanan  dunia  ( world  order ) 2 .  Mereka  menyatakan
1 Puji  Rijanto.  (2004). “Globalisasi,  Liberalisasi  Ekonomi  dan  Krisis Demokrasi” .  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Volume 8, Nomor 2, hlm. 165
2 Ibid
bahwa proses globalisasi yang tengah berlangsung saat ini secara historis belum pernah terjadi  sebelumnya,  dimana  tidak  lama  lagi  perbedaan  antara  internasional  dan domestik, hubungan internal dan eksternal tidak lagi menjadi jelas 3 .
Kelompok  tranfornasional  ini  berkeyakinan  bahwa  globalisasi  yang  berlangsung dewasa  ini  telah  menempatkan  kembali  kekuasaan,  fungsi,  dan  pemerintah  nasional. Salah  satu  poin  penting  dari  kelompok  transfornasionalis  adalah  negara  tidak  lagi bersembunyi di balik klaim kedaulatan nasional 4 . Sebaliknya, kekuasaan negara bangsa sekarang  ini  dalam  mengambil  keputusan  hendaknya  harus  disejajarkan  dengan lembaga  pemerintah  setempat  dan  hukum  internasional.  Dalam  kondisi  demikian, negara  yang  mengelola  dirinya  sendiri  sebagai  unit  yang  otonom  lebih  merupakan klaim normatif dibandingkan sebagai suatu pernyataan deskriptif 5 .
Globalisasi  sudah  merupakan  keniscayaan  sebagai  konsekuensi  majunya teknologi. Dengan globalisasi terjadi peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh  dunia  yang  menyebar  dengan  cepat  untuk  membentuk  suatu  dunia  yang tunggal,  terintegrasi  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  teknologi,  bisnis  dan  pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, ruang, waktu 6 . Definisi Globalisasi itu sendiri sebagai penyebaran kebiasaan- kebiasaan  yang  mendunia,  ekspansi  hubungan  yang  melintasi  batas  negara/benua, organisasi  dari  kehidupan  sosial  pada  skala  global,  dan  pertumbuhan  dari  se-buah kesadaran  global  bersama 7 .  Oleh  karena  itu  penting  untuk  mengetahui  dampak globalisasi  dan  pengaruhnya  terhadap  kehidupan  negara  berkembang  khususnya Indonesia,  di  mana  hanya  negara  yang  memiliki  daya  saing  yang  tinggi  dengan dukungan struktur usaha yang jelas, sistem kerja yang efisien, serta budaya korporasi
3 David Held, et.al. (1999), Global Transformation: Politics, Economic, and Culture. California: Stanford University Press, hlm. 2
4 Puji  Rijanto.  (2004). “Globalisasi,  Liberalisasi  Ekonomi  dan  Krisis Demokrasi”. Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik , Volume 8, Nomor 2, hlm. 165.
5 Ibid
6 Barbara Parker dalam Ade Maman Suherman. (2005). Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global . Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 15.
7 Frank Lechner dalam George Ritzer. (2006). The Globalization of Nothing. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 96.
yang  berbasis  pada  jiwa  kewirausahaan  yang  akan  mampu  memanfaatkan  peluang globalisasi seoptimal mungkin.
Karena  tidak  ada  negara  yang  mampu  menutup  diri  dari  perkembangan  yang terjadi,  mau  tidak  mau  setiap  negara  harus  mampu  menghadapi  derasnya  arus globalisasi, walaupun arus globalisasi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan. Era globalisasi dewasa ini menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia yang tentunya tidak dapat dan tidak  akan mengasingkan diri  dari pergaulan internasional. Walaupun globalisasi memberikan efek ataupun dampak positif dan dampak negatif bagi semua negara. Oleh karena itu diperlukan suatu antisipasi agar keadaan ekonomi politik Indonesia stabil.
Globalisasi  dipahami  sebagai  suatu  tatanan  masyarakat  baru  yang  didalamnya tidak  lagi  membicarakan  hal-hal  yang  sifatnya  lokal.  Transformasi  global  telah merambah  ke  seluruh  dunia,  yang  mana  tidak  ada  lagi  batas-batas  yang  jelas  dalam suatu negara, budaya, transformasi, ekonomi, hukum dan bahkan perilaku masyarakat. Dinamika  global  ini  diwarnai  oleh  pemikiran  ekonomi  dunia  dengan  kekuatan  pasar bebas  yang  mengendalikannya.  Seringkali  orang  dengan  mudah  mempertukarkan istilah globalisme dengan globalisasi. Bila dibedakan secara hati-hati maka globalisme adalah  sebuah  ideologi  sementara  globalisasi  lebih  merupakan  suatu  proses.  Steger (2005)  menyebutkan  bahwa  globalisme  adalah  ideologi  berbasis  kapitalisme  pasar bebas.  Lebih  lanjut  Steger  menyatakan  bahwa  yang  sedang  terjadi  bukanlah deideologisasi  melainkan  ideologisasi.  Bukan  berakhirnya  ideologi  melainkan munculkan  ideologi  baru,  salah  satunya  globalisme  yang  merupakan  ideologi  politik dominan yang identik dengan kapitalisasi dan liberalisasi.
Globalisasi  menurut  pendapat  beberapa  ahli  mengandung  fenomena  sebagai berikut. Pertama ,  homogenisasi.  Fenomena  yang  disebabkan  oleh  kemajuan  teknologi komunikasi  sehingga  terjadi  homogenisasi  masyarakat  global.  Nilai-nilai  budaya setempat  akan  diuji  dan  terdistorsi  oleh  kehadiran  nilai-nilai  global. Kedua , ketergantungan.  Negara-negara  maju  sebagai  pelopor  globalisasi  menciptakan ketergantungan  negara-negara  di  dunia,  sehingga  banyak  negara  berkembang  tidak dapat berbuat banyak. Ketiga, keterbukaan dan integrasi. Kemajuan di bidang teknologi
komunikasi dan informasi menjadi dunia semakin terbuka dan terintegrasi. Batas-batas wilayah geografi suatu negara tidak begitu penting lagi. 8
Proses  globalisasi  akan  terus  berlangsung  tanpa  ada  kendali  dan  siapapun  tidak akan  mampu  menghentikannya  karena  globalisasi  adalah  sebuah  ideologi  yang tampaknya  sudah  disiapkan  oleh  negara-negara  industri  maju  agar  semua  negara  di dunia terkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme  dan  liberalisme  sebagai  panglima. 9 Globalisasi  mengandung  makna  yang dalam  dan  terjadi  di  segala  aspek  kehidupan  seperti  ekonomi,  sosial  budaya,  politik, ilmu pengetahuan, teknologi serta hukum.
Dihadapkan pada persoalan globalisasi di era masyarakat ekonomi ASEAN, maka pembangunan hukum terkait dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi hal penting dalam mewujudkan cita bangsa yakni Pancasila. Termaktub dalam Pancasila  sila  ke  5  (lima)  menyatakan  bahwa:  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”  dan  diperkuat  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-4 yang  berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial“ yang mengandung arti memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia.
Untuk  itu  Pancasila  merupakan  landasan  dasar  Negara  yang  menjadi  penuntun sekaligus pengingat dalam membuat kebijakan sosial politik. Pancasila sebagai landasan filosofis  ideologis  harus  relevan  dalam  menghadapi  setiap  tantangan  dimulai  dari perkembangan  zaman,  ilmu  pengetahuan,  bahkan  dinamika  aspirasi  rakyat.  Hal  ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni : pasal (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; pasal (2) bumi, air dan  kekayaan  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu,  Pancasila  sebagai    norma
8 Adolf, Huala dam Agus Irianto. (2007). Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Sistem Regulasi Bidang Investas Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 347
9 Joni Emirzon. (2007). “Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi”. Jurnal Hukum Progresif , PDIH UNDIP, Vol. 2 No.2, hlm. 120.
dasar  memiliki  arti  bahwa  Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber  peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu peraturan perudang-undangan Indonesia tidak boleh keluar dari koridor norma-norma Pancasila.
Sistem hukum nasional bersumber pada sosial budaya, sistem filsafat atau ideologi bangsa  yang  mencerminkan  jiwa  atau  semangat  rakyatnya  dan  cita  hukum  bangsa sebagai penjabaran dari filsafat  negara dan  UUD 1945. 10 Komponen-komponen dalam sistem  hukum  nasional  juga  menunjukkan  pola  yang  sama.  Dimana  struktur,  budaya dan substansi mencerminkan tatanan nilai yang menentukan cita hukum. Struktur atau kelembagaan  yang  berdaulat  serta  substansi  atau  isi  perundang-undangan  haruslah sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  tantangan  zaman,  namun  juga  harus berdasarkan tatanan nilai atau budaya yang hidup dalam masyarakat. 11
Hal  ini  ditegaskan  pula  oleh  Hans  Kelsen  dengan  pernyataannya “basic  norm’s  as the  source  of  validity  and  as  the  source  of  unity  of  legal  systems”. 12 Pernyataannya menyiratkan  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  nilai  bagi  adanya  sistem  hukum. Dengan demikian Pancasila merupakan cita hukum (rechts idee) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan. 13 . Beranjak dari  hal  tersebut,  pokok  bahasan  dalam  uraian  tulisan  ini  adalah  menganalisa  dan menjawab benang merah antara posisi Pancasila sebagai cita bangsa dan dasar negara dalam membangun kesejahteraan dalam bingkai pembangunan hukum di tengah arus globalisasi.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pancasila Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan
Pancasila sebagai norma dasar memiliki arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari  segala  sumber  peraturan  yang  ada  di  Indonesia.  Segala  bentuk  peraturan  di
10 Muhammad Noor Syam. (1982). Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan sistem hukum nasional) . Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 36 11 Ibid 12 Lihat  pemikiran  Hans  Kelsen  ini  dalam  Suadarama  Ananda.  (2008).  “Tentang  Kaidah”. Jurnal Hukum Pro Justitia vol 26 No. 1.  Bandung: FH, hlm. 68-78 13 Sholehuddin.  (2004). Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track  System  and Implementasinya . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23
Indonesia tidaklah boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. Selain itu juga isi dari peraturan di Indonesia tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Bagi Indonesia nilai-nilai  Pancasila  adalah  sari  dan  puncak  budaya  bangsa  yang  merupakan  tatanan nilai  yang  berkembang  dan  dipraktekan  sepanjang  sejarah  kehidupan  rakyat Indonesia. 14 Hal  ini  ditegaskan  juga  oleh  Soediman  Kartohadiprodjo  dan  Notonegoro mengenai nilai Pancasila yang diakui sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. 15
Nilai  Pancasila  dalam  bingkai  kesejahteraan  sosial  tidak  terlepas  dari  negara kesejahteraan  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional.  Kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga negara. Oleh karena itu maka jaminan sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka penyejahteraan warga negara. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 telah mengamanatkan untuk itu di dalam pasal 28H ayat (1) “bahwa setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta  ayat  (3)  “bahwa  setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
Amanat  dari  konstitusi  itu  telah  ditunaikan  Pemerintah  kedalam  peraturan perundang-undangan  yang  ada  dibawahnya.  Berawal  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor  14  Tahun  1947  tentang  Pemberian  Pensiun  Kepada  Pegawai  Negeri  Tetap, Pensiun  Janda,  dan  Tunjungan  Anak  Yatim  dan/  atau  Yatim  Piatu.  Lalu  pada  tahun 1954  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  51  Tahun  1954  tentang Pemberian  Tunjangan  Istimewa  kepada  Keluarga  Pegawai  Negeri  yang  meninggal. Kemudian  muncul  Tabungan  Pensiun  (TASPEN)  yang  merupakan  badan  pengatur dana  pensiun  didirikan  pada  tahun  1969.  Namum  Taspen  tidak  memberikan  manfaat dana  perawatan  kesehatan,  karena  hal  tersebut  telah  diatur  di  Asuransi  Kesehatan (ASKES). 16
14 Muhammad Noor Syam. (1982). Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pembinaan sistem hukum nasional) . Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 3 15 Ibid
16 Ade  Candra.  (2010). Dinamika  Penyusunan  Undang-undang  No.40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial (SJSN). Yogyakarta: Gava Media, hlm. 2.
Sementara  yang  diatur  dalam  Taspen  terdiri  dari  dua  kelompok  dana  pensiun yaitu  Simpanan  Hari  Tua  dan  Dana  Kematian  serta  Dana  Pensiun.  Pada  tahun  1971 muncul  ide  baru  untuk  buruh  swasta  formal  yang  dinamakan  Asuransi  Tenaga  Kerja (ASTEK)  dan  pada  tahun  1992  berubah  nama  menjadi  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (JAMSOSTEK). Kritikpun bermunculan terkait JAMSOSTEK karena JAMSOSTEK tidak menyediakan prosedur standart tentang pemilihan perusahan asuransi swasta sehingga menyebabkan nepotisme dan korupsi. 17 Pada tahun 1971 juga terbentuk ASABRI yang merupakan asuransi yang diperuntukan khusus bagi anggota TNI, anggota POLRI dan PNS  di  Departemen  Pertahanan  dan  Polisi  Republik  Indonesia.  Pada  tahun  1968 dirintislah  ASKES  yang  diberikan  tanggung  jawab  oleh  pemerintah  untuk menyelenggarakan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil, Penerima  Pensiun  PNS  dan  TNI/  POLRI,  Veteran,  Perintis  Kemerdekaan  beserta keluarganya.
Pada  tahun  2011  barulah  dibuat  aturan  tentang  BPJS  yang  termuat  di  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penjelenggara  Jaminan  Sosial (UU BPJS) sebagai amanat dari Undang-undang SJSN. BPJS merupakan badan hukum yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  jaminan  sosial. 18 BPJS  terbagi  menjadi  dua jenis  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan  menyelenggarakan program  jaminan  kesehatan  sedangkan  BPJS  Ketenagakerjaan  menyelenggarakan program  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan kematian. 19
Pada  prinsipnya,  jaminan  sosial  adalah  sebuah  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh negara.  Sanksi  yang  akan  diberlakukan  oleh  pemerintah  kepada  para  pelanggar Undang-undang BPJS membuat ada pergeseran makna dari jaminan sosial yang semula menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negara menjadi kewajiban warga  negara.  Agus  Suman  mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  BPJS  kesehatan
17 Ibid 18 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.
19 Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial.
terdapat  pemaksaan oleh negara untuk seluruh rakyat baik yang tercatat dalam kartu keluarga  maupun  yang  masih  dalam  kandungan  untuk  menjadi  peserta  BPJS. 20 Keberadaan  BPJS  juga  tidak  sesuai  dengan  amanat  dari  Undang-undang  SJSN  yang memerintahkan  bahwa  jaminan  sosial  dapat  diselenggarakan  oleh  beberapa  badan penyelenggara  jaminan  sosial,  sedangkan  dalam  Undang-undang  BPJS,  pelaksanaan jaminan sosial itu diserahkan kepada satu badan. 21
Konsep  negara  kesejahteraan  bukanlah  berasal  dari  Indonesia.  Namun  negara- negara  sosialis  memberikan  perluasan  tanggung  jawab  kepada  negara  untuk  dapat mengurusi  kesejahteraan  sosial  warga  negaranya.  Walaupun  Indonesia  bukanlah termasuk  negara  sosialis  dan  juga  bukan  negara  kapitalis,  namun  ide-ide  dari  ke  dua jenis negara tersebut diadopsi oelh Indonesia dan disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia  yaitu  pancasila.  Negara-negara  kapitalis  memberikan  batasan  yang  kuat terkait  peran  negara  dalam  bermasyarakat,  namun  sebaliknya  negara-negara  sosialis memberikan perluasan tanggun jawab kepada negara.
Mengingat  bahwa  Indonesia  bukanlah  merupakan  negara  kapitalis  dan  juga sosialis  maka  dalam  hal  ini  rakyat  dan  negara  memiliki  kerjasama  yang  kuat  sebagai upaya  dalam  mengendalikan  perekonomian  sebagai  tindakan  preventif  terhadap paham  liberalisme  dan  kapitalisme  yang  menyerahkan  dinamika  ekonomi  kepada mekanisme  pasar. 22 Dalam  konsep  negara  kesejahteraan  Indonesia  yang  tidak  hanya menempatkan  negara  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan rakyatnya, tapi juga menempatkan Pancasila sebagai dasar dari tindakan negara dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.

## 2. Sistem Perekonomian Pancasila Berbasis Kerakyatan
Dinyatakan  secara  tegas  dalam  pasal  33  UUD  NRI  1945  bahwa  sistem  ekonomi Indonesia  bukan  kapitalisme  bukan  pula  sosialisme.  Globalisasi  saat  ini  menjadikan
20 Prof.  Agus  Suman  ketika  menjadi  saksi  ahli  dalam  sidang  uji  materil  Undang-undang  BPJS  di Makhkamah Konstitusi pada 24 Februari 2015
21 Koran Tempo, 22 Februari 2015, hlm. 80
22 Jimly  Asshidiqie  dalam  pidato  pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  Tetap  Madya  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  hari  Sabtu,  13  Juni  1998  dengan  judul “Undang-Undang  Dasar  1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”.
Indonesia  dapat  berjibaku  dalam  ekonomi  global  yang  memilih  arus  liberalisasi  dan kapitalisme sebagai rujukannya. Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial  yang  dapat  didefinisikan  sebagai  perubahan  penting  dari  struktur  sosial,  dan yang  dimaksud  dengan  struktur  sosial  adalah  pola-pola  perilaku  dan  interaksi  sosial. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi. 23
Mengejawantahkan  sistem  ekonomi  Indonesia  dalam  tataran  global  bukanlah pekerjaan  yang  mudah,  untuk  itu  sebelum  beranjak  pada  masalah  dan  bentuk  dari sistem  ekonomi  Indonesia,  terlebih  dahulu  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan sistem  ekonomi.  Sistem  ekonomi  yaitu  suatu  sistem  yang  mengatur  serta  menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tata kehidupan.  Sebuah  sistem  ekonomi  terdiri  dari  unsur-unsur  manusia  sebagai  subjek dan  barang-barang  ekonomi  sebagai  objek  serta  seperangkat  kelembagaan  yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi. 24
Perangkat  kelembagaan  yang  dimaksud  daapt  berupa  kelembagaan  formal maupun  non  formal,  cara  kerja,  mekanisme  hubungan,  hukum  dan  peraturan perekonomian  serta  kaidah  dan  norma  lain  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang dipilih  atau  diterima  serta  ditetapkan  oleh  masyarakat 25 .  Dalam  literatur  ekonomi dikenal  dua  sistem  ekonomi  yang  mempengaruhi  suatu  perekonomian,  yaitu kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Dua sistem ekonomi ini sebenarnya saling terkait. Sistem ekonomi sosialisme muncul atas kritik terhadap sistem kapitalisme yang tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi berbagai lapisan masyarakat. Inti dari sistem ekonomi kapitalisme adalah pemecahan masalah ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan  distribusi  melalui  mekanisme  pasar  bebas  demi  tercapainya  kesejahteraan masyarakat  secara  bersama.  Sementara  ekonomi  sosialisme  meyakini  bahwa penghapusan  kepemilikan  individu  terhadap  aset-aset  produksi  untuk  menyelesaikan
23 Robert H. Lauer. (2001). Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Terj. oleh Alimanda. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4
24 Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga, hlm. 30
25 ibid
problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata 26 .
Dapat  dipahami  bahwa  sistem  perekonomian  di  Indonesia  dengan  mengacu deskripsi diatas adalah ekonomi atau sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi  yang  merupakan  usaha  bersama  yang  berasaskan  kekeluargaan  dan kegotongroyongan nasional. 27
Mubyarto 28 mendefinisikan ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi atau sistem perekonomian  yang  dijiwai  oleh  ideologi  pancasila  yaitu  ekonomi  yang  dijiwai  oleh usaha berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional Mengenai ekonomi  Pancasila,  Mubyarto  mengemukakan  lima  karakter  utamanya.  Kelima  ciri tersebut  masih  harus  dikembangkan,  ditumbuhkan  dan  diperjuangkan  dalam  sistem perekonomian Indonesia. Kelima ciri ekonomi pancasila tersebut diserap dari UUD 1945 dan  dari  keseluruhan  jiwa  pancasila  itu  sendiri.  Kelimanya  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  dalam  sistem  ekonomi  pancasila,  koperasi  merupakan  soko  guru perekonomian. Kedua ,  perekonomian  digerakkan  oleh  ransangan-ransangan  ekonomi, sosial dan moral. Ketiga , egalitarianisme yaitu bahwa kemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya  semangat  kekeluargaan,  saling  menyayanging  sesama  manusia  dan solidaritas  persaudaraan. Keempat ,  bagian  ini  berhubungan  dengan  sila  ketiga “Persatuan  Indonesia”. Kelima ,  pengandalan  pada  sistem  desentralisasi  dalam pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  ekonomi,  diimbangi  dengan  perencanaan  yang  kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.
Bangsa  Indonesia  yang  menjadikan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  sehingga dalam sistem ekonomi yang dianutnya juga berhak mengacu pada ideologi ini. Dalam ideologi Pancasila yang paling utama adalah asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang sekaligus sesuai dengan amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945. Jadi mengandung makna  konsep  negara  kesejahteraan  atau welfare  state sebagaimana  konsep  ini diutarakan  oleh  John Meynard  Keynes  sebagai  anti-tesis  dari teori  Adam  Smith,  yang
26 Ali Rama. (tt) Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam, hlm. 24
27 Suyudi Mangunwihardjo. (2001). Sistem Ekonomi. Semarang: UNDIP, hlm.
28 Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan . Jakarta: LP3ES, hlm.
dinamakan  asas  kekeluargaan  dalam  hal  ini  diartikan  “ togetherness” bukan family system. 29
Sehingga asas kekelurgaan mengandung interpretasi bagaimana semua komponen yang ada didalam kegiatan ekonomi dijadikan mitra untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan negara kesejahteraan Indonesia adalah negara dengan  sistem  ekonomi  kerakyatan  artinya  kekuatan  modal  dan  pemilik  modal  tidak dianggap paling berkuasa sebab rakyatlah yang paling tinggi kekuasaannya.
Sistem ekonomi kerakyatan, mengandung makna sebagai pandangan yang paling mendasar  dari  yang  menjadi  pokok  persoalan  dalam  muatan  sistem  ekonomi  yang berbasis  pada  arus  keutamaan  kepentingan  ekonomi  rakyat.  Dalam  ekonomi kerakyatan  yang  diharapkan  mampu  mewujudkannya  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia, harus ada upaya keras untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Dimana  ini  merupakan  bagian  dari  cara-cara  rakyat  bergumul  dan  bertahan  untuk menjaga kelangsungan kehidupan.
Untuk  itu  sistem  ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem  ekonomi  nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan  dalam  upaya  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir  bekerjanya  mekanisme  sistem  ekonomi  kerakyatan  akan  terwujud  bila  segenap lapisan  masyarakat  tanpa  terkecuali  dapat  memenuhi  aturan  main  dalam  keadilan ekonomi 30 .
Persyaratan  lainnya  agar  perekonomian  kerakyatan  ini  mampu  berperan  dalam era global dan perdagangan bebas adalah harus didukung oleh konsep good governance 31
29 Peter Makhmud Mz. (2001). Hukum Ekonomi & Tekonologi. Semarang: Undip, hlm.
30 Baswir,  Revrisond.  (2008).  “Ekonomi  Kerakyatan:  Amanat  Konstitusi  Untuk  Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia”. dalam (Sarjadi dan Sugema ed..) Ekonomi Konstitusi . Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate
31 UNDP  mendefinisikan Good  governance merupakan  pelaksanaan  ekonomi,  politik,  dan administratif  untuk  mengelola  urusan  negara  di  semua  tingkat.  Kepemerintahan  yang  baik  mencakup semua  mekanisme,  proses  dan  lembaga  yang  merupakan  saluran  bagi  rakyat  untuk  mengartikulasikan kepentingan-kepentingan  mereka,  memenuhi  kewajiban-kewajiban  mereka  dan  menyambung perbedaan-perbedaan  mereka.  Lebih  lanjut  UNDP  merinci  bahwa  kepemerintahan  yang  baik  harus mengandung  serangkaian  ciri  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  partisipasi,  kekuasaan  hukum,  transparansi,
sehingga  pada  akhirnya  dalam  proses  pengambilan  kebijakan/keputusan  yang menyangkut hajat hidup rakyat dapat diimbangi dengan adanya partisipasi publik yang maskimal.  Lebih  jauh  UNDP  merinci  bahwa  pemerintahan  yang  baik  harus mengandung serangkaian ciri yang harus dipenuhi yaitu partisipasi, kekuasaan hukum ( rule of law ), transparansi, ketanggapan ( responsiveness ), orientasi konsensus, kesetaraan ( equity ),  hasil  guna  dan  daya  guna  ( effectiviness  and  efficiency ),  ketanggunggugatan ( accountability ), serta visi strategis 32 . Untuk itu dengan adanya good governance yang baik, maka  pemerintah  dapat  menciptakan  iklim  yang  baik  bagi  setiap  warga  negaranya untuk mengembangkan diri khususnya di era globalisasi. Hal yang harus diperhatikan bersama  yakni  bagaimana  agar  iklim  tersebut  mendukung  warganya  untuk  memiliki kompetensi global untuk dapat bersaing dan bekerjasama karena hal ini terkait dalam mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan.

## 3. Pancasila dalam Perwujudan Keadilan Sosial di Tengah Arus Globalisasi
Di  tengah  arus  globalisasi  saat  ini  dimana  era  masyarakat  ekonomi  ASEAN terdapat  arus  perdagangan  produksi  barang  dan  jasa  bebas  di  negara-negara  anggota ASEAN,  maka  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  ekonomi  khususnya  perdagangan yang  meliputi  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  peningkatan  kapasitas, pengakuan  kualifikasi  profesional,  konsultasi  lebih  dekat  pada  kebijakan  makro ekonomi  dan  keuangan,  pembiayaan  perdagangan,  peningkatan  infrastruktur  dan konektivitas  komunikasi  serta  mengintegrasikan  industri  di  seluruh  wilayah 33 .  Tidak mengherankan jika pemerintah suatu negara akan berlomba-lomba menawarkan iklim investasi yang kondusif, insentif pajak hingga mempromosikan biaya tenaga kerja yang kompetitif untuk menarik investor dari berbagai mancanegara. Kriteria iklim investasi yang  kondusif  diantaranya  :  1.  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  pendidikan  dan
ketanggapan,  orientasi  konsensus,  kesetaraan,  hasil  guna  dan  daya  guna,  ketanggunggugatan,  dan  visi strategis. http://rasyidahannajwa.blogspot.co.id/2012/12/dasar-dasar-good-governance.html
32 Zaenal Soedjais. (2003). “Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Volume 6, Nomor 3, hlm. 316
33 Hikmahanto  Junawa.  (2016).  “Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dan  Tantangannya  bagi  Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”. Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Dies Natalis dan Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Indonesia, hlm. 5
ketrampilan; 2. Adanya kepastian berusaha dan kepastian hukum; 3. Adanya tawaran yang menarik dari pemerintah seperti insentif pajak; 4. Infrastruktur yang memadai; 5. Birokrat  yang  bersih  dari  suap  dan  pungutan  liar;  6.  Memiliki  aturan  dan  penegakan hukum yang kuat, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual. 34
Dari  6  (enam)  kriteria  tersebut  menjadikan  sebuah  negara  memiliki  daya  saing yang kuat sebagai tempat berproduksi dibanding negara lain. Akan tetapi pemerintah suatu  negara  khususnya  Indonesia  harus  cerdas  memainkan  ketentuan-ketentuan dalam  hukum  perdagangan  internasional 35 untuk  melindungi  pelaku  usaha  lokal karena akan menjadi sasaran empuk jika pemerintah pasrah dengan masuknya barang dan jasa dari negara lain.
Dengan  arus  lalu  lintas  barang  dan  jasa  antar  negara  anggota  ASEAN  termasuk tenaga kerja, maka semua negara anggota ASEAN akan berkompetisi memperebutkan lapangan kerja yang ada. Negara dengan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan  mendapat  kesempatan  lebih  unggul  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  dalam MEA.  Untuk  bisa  bersaing  di  era  MEA,  Indonesia  menyiapkan  tenaga  kerja  lulusan yang  memiliki  kemampuan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  kompetensi  dunia  kerja 36 . Selain keterampilan dan pengetahuan dasar teknis, tak kalah penting yang dibutuhkan tenaga  kerja  Indonesia  adalah  manajemen  keterampilan  sosial  individu  ( life skills/transferable  skills ).  Kemampuan  lain  yang  harus  dikuasi  tenaga  kerja  Indonesia selain  keterampilan  yakni  peningkatan  kemampuan  penguasaan  bahasa  Inggris  dan teknologi informasi.
Dari  aspek  regulasi,  kebijakan  pelatihan  berbasis  kompetensi  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dalam  PP  tersebut  dijelaskan  bahwa  Sistem  Pelatihan  Kerja  Nasional  (Silatkernas) adalah  keterkaitan  dan  keterpaduan  berbagai  komponen  pelatihan  kerja  untuk mencapai  tujuan  pelatihan  kerja  nasional.  Selanjutnnya,  yang  dimaksud  pelatihan berbasis  kompetensi  kerja  adalah  pelatihan  kerja  yang  menitikberatkan  pada
34 ibid
35 Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. (2004). Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1 . Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, hlm.
36 http://novivpt.blogspot.co.id/2015/04/kesiapan-sdm-indonesia-menghadapi-mea.html
penguasaan  kemampuan  kerja  yang  mencakup  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap sesuai standar yang ditetapkan dan persyaratan di dunia kerja.
Berdasarkan  Perpres  No  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia (KKNI), dalam Perpres tersebut mengatur kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi  yang  dapat  menyandingkan,  menyertakan  dan  mengintegrasikan  antara bidang  pendidikan  dan  bidang  pelatihan  kerja  serta  pengalaman  kerja  dalam  rangka pemberian  pengakuan  kompetensi  kerja  sesuai  dengan  struktur  pekerjaan  di  dunia kerja.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kualifikasi  adalah  penguasaan  capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Pada dasarnya, pelatihan berbasis  kompetensi  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  kualifikasi sumber  daya  manusia  (SDM)  Indonesia  yang  pada  intinya  bisa  meningkatkan  daya saing  tenaga  kerja  Indonesia.  Dalam  konteks  kualifikasi  SDM  Indonesia,  pemerintah telah  mengatur  kerangaka  kualifikasi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  dituangkan  dalam Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem  Pelatihan  Kerja  Nasional Indonesia  yang  mana  kedua  aturan  tersebut  merupakan  payung  hukum  sebagai pegangan  dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi  dan  daya  saing  tenaga  kerja Indonesia.
Sementara  itu  pemerintah  mempunyai  pekerjaan  rumah  dalam  rangka peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia yang harus segera dicarikan titik temu yakni perlunya peningkatan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk  menjadikan  pelatihan  kerja  sebagai  sarana  peningkatan  dasa  saing  SDM Indonesia, percepatan implementasi SDM berbasis kompetensi seperti, pengembangan SKKNI  di  semua  sektor,  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  lembaga  pelatihan, penguatan  lembaga  sertifikasi,  pengakuan  kompetensi  tenaga  kerja  Indonesia  secara global  dan  pengembangan  SDM  pelatihan  kerja  diantaranya  penyelenggara  pelatihan kerja, modul pelatihan, instruktur, fasilitas dan sarana, serta manajemen pelatihan kerja secara tersistem, terstruktur dan terintegrasi dengan baik

## C. PENUTUP
Dari uraian tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kedaulatan Indonesia yaitu  kedaulatan  rakyat  membuat  pemerintah  Indonesia  harus  mampu  untuk memenuhi amanat rakyat dalam hal pemenuhan jaminan sosial yang telah di jelaskan di dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Berdasarkan  atas keadilan sosial maka jaminan sosial harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Peralihan pengurusan jaminan sosial dari sebelum BPJS ke pada BPJS merupakan  sebuah  upaya  untuk  memberikan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia yang sebelumnya jaminan sosial hanya diperuntukan oleh sebagian golongan saja,  namun  BPJS  hadir  untuk  menyelenggarakan  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia agar mendapatkan manfaat yang sama secara adil dan merata.
Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia dimana sistem  ini  masyarakat  dan  bangsa  berinteraksi  dalam  semangat  kekeluargaan  dalam upaya  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  menuju  terwujudnya keadilan  sosial.  Keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  sebagai  tujuan  akhir  bekerjanya mekanisme sistem ekonomi kerakyatan akan terwujud bila segenap lapisan masyarakat tanpa  terkecuali  dapat  memenuhi  aturan  main  dalam  keadilan  ekonomi.  Agar perekonomian  kerakyatan  ini  mampu  berperan  dalam  era  global  dan  perdagangan bebas  adalah  harus  didukung  oleh  konsep good  governance sehingga  pada  akhirnya dalam  proses  pengambilan  kebijakan  yang  menyangkut  hajat  hidup  rakyat  dapat diimbangi dengan adanya partisipasi publik yang maksimal.
Dalam upaya peningkatan kualitas SDM dimana salah satu perwujudan keadilan sosial  di  era  globalisasi,  negara  Indonesia  telah  memiliki  regulasi,  kebijakan  pelatihan berbasis  kompetensi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Selain itu juga dalam Perpres No 8 Tahun 2012 tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  dalam  Perpres  tersebut mengatur  kerangka  perjenjangan  kualifikasi  kompetensi  yang  dapat  menyandingkan, menyertakan,  dan  mengintegrasikan  antara  bidang  pendidikan  dan  bidang  pelatihan kerja  serta  pengalaman  kerja  dalam  rangka  pemberian  pengakuan  kompetensi  kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di dunia kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ade  Candra.  (2010). Dinamika  Penyusunan  Undang-undang  No.40  Tahun  2004  tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN). Yogyakarta: Gava Media.
Adolf,  Huala  dam  Agus  Irianto.  (2007). Globalisasi  dan  Dampaknya  Terhadap  Sistem Regulasi  Bidang  Investas  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  Genta Press.
Barbara  Parker  dalam  Ade  Maman  Suherman.  (2005). Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi Global . Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia.
Baswir,  Revrisond.  (2008).  “Ekonomi  Kerakyatan:  Amanat  Konstitusi  Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia”. dalam (Sarjadi dan Sugema ed.). Ekonomi Konstitusi . Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate.
David Held, et.al. (1999), Global Transformation: Politics, Economic, and Culture. California: Stanford University Press.
Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Frank  Lechner  dalam  George  Ritzer.  (2006). The  Globalization  of  Nothing. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Krugman,  Paul  R.,  dan  Obstfeld,  Maurice.  (2004). Ekonomi  Internasional,  Teori  dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1 . Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan . Jakarta: LP3ES.
Muhammad Noor Syam. (1982). Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan  pembinaan  sistem  hukum  nasional) .  Malang:  Laboratorium  Pancasila  IKIP Malang.
Peter Makhmud Mz. (2001). Hukum Ekonomi & Tekonologi. Semarang: Undip.
Robert H. Lauer. (2001). Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Terj. oleh Alimanda. Jakarta: Rineka Cipta.
Suyudi Mangunwihardjo. (2001). Sistem Ekonomi. Semarang: UNDIP.
Sholehuddin.  (2004). Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track  System and Implementasinya . Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## Jurnal:
Joni  Emirzon.  (2007).  “Strategi  Hukum  Dalam  Pembangunan  Hukum  Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi”. Jurnal Hukum Progresif , PDIH UNDIP, Vol. 2 No.2.
Puji  Rijanto.  (2004).  “Globalisasi,  Liberalisasi  Ekonomi  dan  Krisis  Demokrasi” .  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 8, Nomor 2.
Suadarama Ananda. (2008). “Tentang Kaidah”. Jurnal Hukum Pro Justitia vol 26 No. 1.
Zaenal  Soedjais.  (2003).  “Good  Governance,  Daya  Saing  dan  Investasi  Global”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Volume 6, Nomor 3.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## Sumber Lain:
Hikmahanto  Junawa.  (2016).  “Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dan  Tantangannya  bagi Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdagangan  Internasional”. Orasi  Ilmiah, disampaikan  pada  acara  Dies  Natalis  dan  Wisuda  Program  Profesi,  Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Indonesia.
Jimly Asshidiqie. (1998). “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”. Pidato , dalam  pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Koran Tempo, 22 Februari 2015