Police  Management  Control  System  Against  Transnational  Crime  At  The  Bengkalis Polres (Study On Indonesian-Malaysia People Stuffing Crime In Bengkalis District)
Sistem  Kontrol  Manajemen  Kepolisian  Terhadap  Kejahatan  Transnasional  Di  Polres Bengkalis  (Studi  Pada  Kejahatan  Penyelundupan  Manusia  Indonesia-Malaysia  Di Kabupaten Bengkalis)
M. Zulhermawan 1* , R Arif Rahman Hakim 2
Universitas Islam Riau 1,2 zulherawan@soc.uir.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The police management control system in efforts to prevent crime in the Bengkalis Police area is still a serious  problem  because  the  management  system  has  not  yet  been  developed  and  the  facilities  and infrastructure are still not sufficient for guarding the borders of the territory of the unitary state of the Republic of Indonesia. This research was conducted using a method of applying a qualitative approach with descriptive explanations. The interview technique with people smugglers uses the snowball method. The research was conducted in the Bengkalis Regency. The study found many things, especially based on the findings in the field, that the management has not been carried out optimally because the facilities and  infrastructure  are  still  inadequate  for  guarding  the  national  border  area  and  there  are  still  many power strengthening parties, namely the police, immigration, military and government officials many are not  professional  and  have  high  integrity  in  carrying  out  their  duties  in  efforts  to  prevent  the  crime  of people smuggling in the Bengkalis area.
Keywords: Police, Smuggling, Humans, Bengkalis

## ABSTRAK
Sitem  kontrol  menejemen  kepolisian  dalam  upaya  pencegahan  kejahatan  di  wilayah  polres  Bengkalis masih menjadi sebuah problematika yang cukup berat karena sistem menejen belum berkembang dan sarana  dan  prasarana  yang  masih  belum  memenuhi  untuk  penjagaagn  sempedan  perbatasan  wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode menerapkan pendekatan  kualitatif  dengan  penjelasan  deskriptif.  Teknik  wawancara  dengan  pelaku  penyelundupan manusia menggunakan metode bola salju. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kaajian mendapati  banyak  hal  terutam  berdasarkan  hasil  temuan  dilapangan  yang  dilakukan,  bahwa menejemen yang di laksanakan belum bisa secara optimal dikarena sarana dan prsarana masih kurang memadai untuk penjagawan wilayah perbatasan negara dan masih banyak pihak-pihak penguat kuasa yaitu kepolian, imigrasi, TNI dan pejabat pemerintahan banyak yang tidak profesional serta berintegritas tinggi  dalam  menjalan  tugas-tugasnya  dalam  upaya  pencegahan  kejahtan  penyelundupan  manusia  di wilayah Bengkalis.
Kata Kunci: Kepolisian, Penyelundupan, Manusia, Bengkalis

## 1. Pendahuluan
Globalisasi  ekonomi  mengacu  pada  keterkaitan  kegiatan  ekonomi,  seperti penyelundupanlintas  batas  dan  penyebaran  teknologi,  yang  menciptakan  saling ketergantungan global di pasar, modal, dan komoditas (Shangquan, 2000). Olteanu dan Radoi (2010) menggambarkannya sebagai internasionalisasi ekonomi dimana liberalisasi pasar telah menciptakan  persaingan  ketat  untuk  kontrol  dan  lokasi  dari  pasar  tenaga  kerja.  Globalisasi ekonomi dapat mempengaruhi masyarakat pedesaan yang tergusur oleh pertanian modern, untuk mencari alternatif pekerjaan lain di negaranya sendiri dan di luar negeri (Bales, 2004). Seperti  yang  disebutkan  oleh  Martin  Miler  (2000)  globalisasi  sebagai  fenomena  pertukaran aliran, pengertian, manusia, barang dan jasa antara bangsa-bangsa yang positif,
Di Indonesia, tenaga kerja merupakan salah satu penggerak kehidupan perekonomian dan merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup melimpah. Indikator ini terlihat dari masih tingginya angka pengangguran di Indonesia serta rendahnya lapangan kerja yang disediakan sehingga menjadi faktor perpindahan secara ilegal bahkan resmi dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Zaky Alkazar Nasution , 2008).
Lalu lintas penyelundupan pada manusia telah menjadi sangat terlihat selama dekade terakhir. Faktor utama ekonomi maju menjadi tuan rumah banyak pekerja migran tanpa izin atau  tempat  mencari  kerja  lebih  baek  yang  mana  mereka  menerima  pekerjaan  di  bawah penghsilan  mencukupi  (Ambrosini,  2012;  Sassen,  2000).  Mereka  telah  menyelundupkan  diri mereka sendiri, atau pun dengan bantuan penyelundup, tanpa menyadari bahwa semua kerja ilegal diperoleh mempunyai banyak masalah hingga eksploitasi dalam bekerja, adalah suatu pilihan yang terbaek namun bahwa ada sebuah kelanjutan masalah mulai dari tenaga kerja di bawah  pendapatan  penghasilan  yang  cukup  serta  pekerjaan  yang  beresiko  berat  (  Bruckert dan Parent, 2002; Dowling et al., 2007; Skrivankova  2010 ), Atau perbudakan  modern ( Bales, 1999  ).  eksploitasi  tenaga  kerja  atau  eksploitasi  di  luar  industri  seks,  di  mana  masalah  ini berfokus,  telah  merangkak  naik  pada  skala  perhatian  penegakan  kesenjangan  sosial  dan hukum,  dengan  eksploitasi  tenaga  kerja  kita  merujuk  pada  masuknya  tenaga  kerja  migran tanpa  izin  yang  terdiri  dari  tiga  factor  utama  dari  penyelendupan  manusia  yang  didasarkan pada perjanjian internasional:  tindakan perekrutan, pengiriman atau menyimpan seseorang; dengan  cara  ancaman  atau  menggunakan  kekerasan,  penipuan,  penculikan  atau  dengan paksaan.
Penyelundupan    manusia  adalah  kejahatan  yang  sangat  sulit  untuk  diberantas  dan disebut-sebut  oleh  komunitas  internasional  sebagai  bentuk  perbudakan  modern  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini  terus  berkembang  di  tingkat  nasional  dan internasional.  Dengan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi,  informasi,  komunikasi,  dan transportasi,  penyelundupan  berkembang  dengan  cara-cara  yang  sering  dilakukan  secara rahasia dan bergerak melawan hukum (Eka Jaya Putra Hatika Embang, 2013).
Menurut  (Eka  Jaya  Putra  Hatika  Embang,  2013)  Pelaku  penyelundupan    manusia dengan cepat berkembang menjadi sindikat transnasional dengan metode kerja yang semakin beragam. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan keadaan psikologis menjadi salah satu penyebab munculnya peluang penyelundupan manusia.
Masalah  penyelundupan    manusia  bukan  lagi  merupakan  hal  baru,  melainkan  telah menjadi masalah berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional yang hingga saat ini belum dapat disikapi dengan baik, baik oleh pemerintah masing-masing negara, maupun oleh perkembangan  internasional.  Penyelundupan    manusia  sangat  erat  kaitannya  dengan hubungan  antar  negara,  karena  penyelundupan  biasanya  dilakukan  di  wilayah  perbatasan negara  dan  dengan  cara  mengumpulkan  korban  serta  terkait  dengan  rayuan,  janji  berbagai kesenangan  dan  kemewahan,  penipuan  atau  kebohongan.  janji,  jebakan,  ancaman, penyalahgunaan  kekuasaan,  jerat  hutang,  perkawinan,  penculikan,  penculikan  atau pemerkosaan.  Penyelundupan  juga  terjadi  dengan  cara  janji  palsu  untuk  bekerja  di  dunia usaha  hiburan,  kerja  tani  atau  bidang  jasa  di  luar  negeri  dengan  upah  tinggi  (Muhammad Zulherawan dan Yendo Afgani, 2015).
Menurut  Amnesty  International  (2008),  kegiatan  penyelundupan  dianggap  sebagai pelanggaran  hak  asasi  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  situasi pelanggaran  hak  tersebut.  Seseorang  yang  setuju  untuk  diperdagangkan  mungkin  tidak menyadari  bahwa  dirinya  telah  diculik  atau  ditipu  untuk  tujuan  eksploitasi.  Selain  itu, kesepakatan  yang  dicapai  antara  penyelundup  dan  orang  yang  diperdagangkan  tidak  hanya berupa uang tetapi dapat melibatkan keuntungan lain seperti hipotek aset, pengabdian atau pelayanan  kepada  penyelundup  dan  hal-hal  buruk  lainnya  (Amnesty  International,  2008).  . Eksploitasi juga dapat terjadi dalam proses penyelundupan manusia ketika imigran ilegal tidak
membayar  biaya  apapun  kepada  agen  penyelundupan  manusia  untuk  diselundupkan  ke negara tujuan.
Di  Indonesia,  berdasarkan  data  CMIS  PS  Satgas  Bareskrim  Mabes  Polri,  diperkirakan terdapat  sebanyak  113  kasus  penyelundupanmanusia  dari  tahun  2020  hingga  September 2022. Biasanya daerah perbatasan Indonesia seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Timur  Nusa  Tenggara,  Maluku  Utara  dan  beberapa  daerah  di  Jawa  menjadi  pintu  gerbang penyelundupanmanusia (CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, 2022).
Kasus  penyelundupanmanusia  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pengiriman  tenaga kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  sering  digunakan  sebagai  bagian  dari  berbagai  kejahatan penyelundupanmanusia.  Hasil  kajian  Migrant  Care  tahun  2019,  para  korban penyelundupanmanusia  biasanya  masuk  melalui  jalur  ilegal  melalui  perantara.  Setiap  tahun sedikitnya  450.000  WNI  (70  persen  perempuan)  dikirim  bekerja  ke  luar  negeri.  Dari  jumlah tersebut,  sekitar  46  persen  menjadi  korban  kejahatan  penyelundupa  nmanusia  (Imam Adriansyah Ibrahim, 2020).

## 2. Tinjauan Pustaka
Sebuah  sistem  merupakan  suatu  cara  tertentu  dan  biasanya  berulang  untuk melaksanakan  suatu  atau  serangkaian  aktivitas.  Sejumlah  karakteristik  sistem  yakni:  lebih kurang  membentuk  ritme  tertentu,  terkoordinasi,  dan  mengulangi  serangkaian  tahapan tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu Anthony, Robert, (2019) Dalam (Chuck Williams, 2011) Berdasar pada istilah yang digunakannya, sistem pengendalian manajemen mempunyai tiga konsep pokok yaitu: sistem, pengendalian dan manajemen.
1. Sistem
Sistem  adalah  prosedur  melaksanakan  serangkaian  aktivitas  yang  biasanya  dilakukan secara  berulang.  Karakteristik  suatu  sistem  adalah  runtut,  terpola,  terkoordinasi,  dan  terdiri dari  beberapa  langkah  yang  terkoordinasi  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Sistem  disusun untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  mempunyai  karakteristik  yang  sistematis.  Suatu sistem mempunyai dua aspek yaitu lingkungan sistem dan aliran sistem.Pengendalian Dalam  organisasi,  pengendalian  adalah  proses  mengarahkan  kegiatan  yang menggunakan  berbagai  sumber  ekonomis  agar  sesuai  dengan  rencana  sehingga  tujuan organisasi  dapat  tercapai.  Dalam  suatu  sistem  pengendalian  akan  ditemukan  minimal  4 (empat) elemen proses pengendalian, yaitu:
a. Detektor atau sensor atau observator
b. Selektor atau evaluator atau assessor
c. Efektor atau director atau modifier
d. Jaringan Komunikasi (communication network)
Jika keempat elemen pengendalian diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detector mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi, kemudian assessor membandingkan apa yang terjadi dengan standar atau aturan yang berlaku.

## 2. Manajemen
Organisasi  adalah  sekelompok  orang  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  mencapai tujuan  (goals)  organisasi,  yaitu  mencapai  hasil  tertentu.  Manajemen  adalah  pimpinan  dari organisasi, dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi  beberapa  lapisan.  Secara  garis  besar  hierarki  manajemen  dibagi  menjadi  tiga  level yaitu
a. Manajemen Atas (Top Management)
b. Manajemen Tengah (Middle Management)
c. Manajemen Level Bawah (Lower Level Management)
Proses pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh para pemimpin untuk  menjamin  para  anggota  organisasinya  mengimplementasikan  strategi-strategi  yang ditentukan.  Manajemen  stratejik  adalah  sekumpulan  aktivitas  pengambilan  keputusan  yang fundamental dan holistik serta melibatkan refleksi oleh manajemen dan juga oleh semua pihak di  kepolisian  tentang  penerapannya  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Manajemen stratejik  ini  juga  merupakan  suatu  sistem  yang  digunakan  sebagai  satu  kesatuan,  dengan berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi serta bergerak dalam arah yang sama. Bagian ilmiah dari manajemen strategis ini selalu bereaksi terhadap dinamika yang  datang  baik  dari  lingkungan  internal  maupun  eksternal  dan  kemudian  semakin beradaptasi  sehingga  tujuan  yang  ditetapkan  akhirnya  dapat  diwujudkan  atau  dilaksanakan dengan benar. (Robin, 2015)
Pengendalian  manajemen  terletak  antara  formulasi  strategi  dan  pengendalian  tugas. Formulasi  strategis  paling  tidak  sistematis  diantara  ketiganya,  pengendalian  tugas  paling sistematis dan pengendalian manajemen terletak diantaranya. Formulasi strategis fokus pada jangka  panjang,  pengendalian  tugas  fokus  pada  kegiatan  jangka  pendek,  sementara pengendalian manajemen terletak diantaranya. Formulasi strategi menggunakan pikiran kasar akan  masa  depan,  pengendalian  tugas  menggunakan  data  akurat  saat  ini,  pengendalian manajemen  terletak  diantaranya.  Proses  perencanaan  dlm  formulasi  strategi  merupakan  hal yang lebih penting, proses pengendalian merupakan hal yang lebih penting dlm pengendalian tugas, dan dlm pengendalian manajemen perencanaan dan pengendalian merupakan hal yang sama penting. (Robin, 2015)
Penyelundupan manusia atau disebut juga People Smuggling adalah salah satu bentuk bisnis  jual  beli  manusia.  Penyelundupanmanusia  adalah  salah  satu  kejahatan  terbesar  ketiga dari  penyelundupan    narkoba  dan  penjualan  senjata  ilegal  yang  mempengaruhi  dan berdampak negatif pada kesejahteraan sosial bangsa Indonesia (Adrianus Meliala, 2011).
Konsep penyelundupan manusia
dan penyelundupanmanusia sering dicampuradukkan,  bahkan  di  kalangan  akademisi  sering  dikacaukan  dengan  kedua  istilah tersebut, kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian untuk menggambarkan kejahatan lintas batas. Perdebatan akademik untuk menemukan  definisi  yang  tepat  untuk  konsep  penyelundupanmanusia  dan  penyelundupan manusia baru terjadi pada pertengahan tahun 1990-an, namun kedua konsep tersebut masih samar-samar  digunakan  oleh  para  peneliti  dalam  laporan  penelitian  yang  diterbitkan  hingga tahun  2000  (Salt,  2000;  David  &  Mozini  ,  1999).  Meskipun  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh beberapa  akademisi  untuk  membedakan  kedua  konsep  tersebut,  masih  terdapat  kerancuan dan  ketidaksesuaian  yang  digunakan  dalam  menjelaskan  suatu  fenomena  baik  dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif (Kim Eunyoung, 2009).
Definisi penyelundupan  manusia menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women, 2011) adalah masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu negara di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap. Tujuan penyelundupan  manusia adalah untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial  atau  material  bagi  pelaku  maupun  bagi  korban penyelundupan  manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kajian  penyelundupan    manusia  menunjukkan  bahwa  banyak  TKA  yang  bermigrasi secara  ilegal  karena  banyak  menjadi  korban  penipuan  agen,  baik  yang  terakreditasi  maupun tidak terakreditasi, juga karena adanya rasa bangga dengan status pernah bekerja di Malaysia dan adanya gaya hidup. dukungan (Muhammad Zulherawan dan Yendo Afgani, 2015).
Meskipun  kegiatan  penyelundupan  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi manusia,  namun  dapat  mengekspos  para  imigran  ilegal  yang  diselundupkan  baik  secara langsung maupun tidak langsung pada situasi pelanggaran hak tersebut. Seseorang yang setuju untuk diperdagangkan mungkin tidak menyadari bahwa dirinya telah diculik atau ditipu untuk tujuan  eksploitasi.  Selain  itu,  kesepakatan  yang  dicapai  antara  penyelundup  dan  orang  yang
diperdagangkan  tidak  hanya  berupa  uang  tetapi  dapat  melibatkan  keuntungan  lain  seperti hipotek  aset,  pengabdian  atau  pelayanan  kepada  penyelundup  dan  hal-hal  buruk  lainnya (Amnesty  International,  2008).  Eksploitasi  juga  dapat  terjadi  dalam  proses  penyelundupan manusia  ketika  imigran  ilegal  tidak  membayar  biaya  apapun  kepada  agen  penyelundupan manusia  untuk  diselundupkan  ke  negara  tujuan.  Hal  ini  menyebabkan  para  imigran  gelap tersebut terlilit hutang kepada para penyelundup dan kemungkinan akan dieksploitasi (Khalid Koser, 2007).
Jalur  gerbang  perbatasan  yang  digunakan  para  migran  untuk  tujuan  penyelundupan manusia  bermacam-macam  baik  darat,  laut  maupun  udara.  Sindikat  akan  menggunakan berbagai  taktik  sesuai  dengan  jenis  rute  yang  diambil  untuk  mengaburkan  otoritas.  Untuk wilayah utara Semenanjung Malaysia, jalur utama penyelundupan adalah darat dan laut. Jalur darat  yang  digunakan  sekitar  Padang  Besar,  Chuping  dan  Bukit  Kayu  Hitam,  sedangkan  jalur laut sekitar Pulau Langkawi dan Pulau Penang. Sebagian besar imigran ilegal tidak mengetahui perbatasan mana yang mereka lintasi karena sering dibawa oleh agen pada malam hari. Jika pihak  berwenang  ingin  mengetahui  perbatasan  mana  yang  dilintasi  oleh  imigran  gelap  itu rumit karena penyelundup menggunakan bahasa dan istilah tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelundupanmanusia adalah aparat, masyarakat, sopir bus, supir taksi dan biro  perjalanan.  Keterlibatan  pihak-pihak  tersebut  dalam  kegiatan  ini  menyebabkan  proses penyelidikan dan intelijen menjadi lebih rumit karena pihak berwenang tidak hanya berurusan dengan sindikat tetapi juga dengan masyarakat (Mohd Na'eim Ajis, 2017).
Menurut Ferica Wardani (2015), penyelundupanmanusia pada umumnya dapat terjadi atas  persetujuan  dari  orang  atau  kelompok  yang  berniat  untuk  diperdagangkan,  dan  alasan yang  paling  umum  adalah  kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  atau  menyamakan status ekonomi, harapan untuk mendapatkan pekerjaan. penghidupan lebih damai serta akan terhindar dari konflik yang terjadi di negara asal. Penyelundupan manusia sebenarnya berawal dari adanya dukungan terhadap migrasi ilegal. Karena itu, alasan yang menyebabkan migrasi ilegal juga bisa menjadi alasan munculnya penyelundupan manusia.
Penyelundupan  manusia  atau  yang  lebih  populer  dengan  sebutan  Penyelundupan Manusia  adalah  sejarah  buruk  tentang  penghinaan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan.  Di Indonesia,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  memiliki  jaringan  internasional  ini  juga terjadi  di berbagai  tempat  dengan  berbagai  modus,  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan. Tingginya  angka  penyelundupanmanusia  disebabkan  pihak  imigrasi  dan  kepolisian  kurang profesional dalam menanganinya (Andi Fauziah Astrid, 2013).
Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,  memberikan  perlindungan,  dan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat (Satjipto  Raharjo,  2009).  Selanjutnya  Satjipto  Raharjo  yang  mengutip  pendapat  Bitnermen (1996)  menyebutkan  bahwa  ketika  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam masyarakat,  salah  satunya  adalah  untuk  memberantas  kejahatan.  Terakhir,  polisi  akan menentukan apa yang disebut penegakan ketertiban umum (Satjipto Rahardjo, 2009).
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  fungsi  kepolisian  sebagai  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  dalam bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  pengayom dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  lembaga  kepolisian  adalah  organ  pemerintah yang  ditunjuk  sebagai  lembaga  dan  diberi  wewenang  untuk  menjalankan  fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2010).

## 3. Metode Penelitian
Tahap  Awal  Penelitian  ini  adalah  tahap  identifikasi  yang  merupakan  suatu  kegiatan permulaan  dalam  menggenali  masalah  dalam  suatu  obyek  dan  kondisi  tertentu.  Melakukan pra-survey dan melakukan pengumpulan data primer untuk membangun narasi latar belakang,
rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian.
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui  gambaran  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan.  Untuk  memperoleh  informasi tentang kasus penyelundupan manusia yang terjadi, peneliti menggunakan teknik perekrutan informan  dengan  menerapkan  metode  Snow  Ball  yaitu  dengan  cara  langsung  menanyakan pelaku penyelundupan yang masih aktif atau pernah terlibat dalam kegiatan penyelundupan manusia di masa lalu. Setelah informasi lengkap didapatkan, peneliti akan meminta informan untuk  memberikan  informasi  siapa  lagi  temannya  yang  pernah  terlibat  dalam  kegiatan penyelundupan.
Lokasi  penelitian  berada  di  Kabupaten  Bengkalis  yang  terletak  di  Provinsi  Riau merupakan  kawasan  yang  strategis  untuk  dijadikan  sebagai  tempat  transit  dan  tempat masuknya  para  imigran  gelap  untuk  kegiatan  Penyelundupan  Manusia  karena  banyaknya pelabuhan tidak resmi tersembunyi yang tidak memiliki izin operasional
Tahap  analisis  data  dari  hasil  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis deskriptif  data  kualitatif,  yaitu  mencoba  menganalisis  dan  dengan  menggambarkan  serta menampilkan secara jelas dan apa adanya tentang objek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dipelajari dan dianalisis, dari data tersebut peneliti selanjutnya dapat menarik kesimpulan dan pemberian saran.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Sistem  Kontrol  Manajemen  Kepolisian Terhadap Kejahatan Transnasional Di Polres Bengkalis (Studi Pada Kejahatan Penyelundupan Manusia Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Bengkalis) dilakukan dengan melihat sejauh mana sistem kontrol yang dilakukan sudah berjalan secara baik atau belum.
Hasil  wawancara  dengan  pelaku  dalam  melihat  apa  yang  menjadi  permasalahan bagaimana sistem kontrol yang dijalankan belum berjalan secara efisien karena beberapa hal, Sistem  Kendali  Lemah  dalam  hal  Sistem  keamanan  memiliki  implikasi  untuk  memerangi penyelundupan  manusia.  Bagaimana  jika  sistem  keamanan  tidak  berjalan  dengan  baik  maka berdampak pada aktivitas penyelundupan manusia. Kontrol aktif di tempat-tempat yang tidak ada perawatan dan lingkungan kriminal memungkinkan korban dengan mudah diselundupkan, selain  itu  ketidakprofesionalan  individu  yang  bekerja  dalam  sistem  perawatan  oleh  pihak berwenang juga merupakan aspek dari generator penyelundupan manusia.
• Pernyataan pihak polisi di Kantor POLRES Bengkalis
“…pihak dari kepolisian hanya memantau dan melakukan patroli terhadap kapal-kapal yang hendak  keluar  atau  masuk  ke  wilayah  Polres  Bengkalis  sehingga  untuk  mengatasi kelemahan pelaku penyeludupan manusia, patroli dilakukan secara mandiri, biasanya kita lakukan  3  kali  sehari.  minggu  ternyata  patroli  yang  kita  lakukan  kurang  maksimal dikarenakan minimnya peralatan dan armada yang tersedia sehingga untuk saat ini hanya 3 kali seminggu yang juga dibantu oleh TNI AL dalam pengawasan dan patroli…”
• Pernyataan pihak imigrasi  di Kantor IMIGRASI Bengkalis
“...Kalau  penanganan  kasus  penyeludupan  manusia  di  wilayah  kerja  saya  yaitu  imigrasi hanya sebatas pembuatan paspor dan tujuan penggunaan paspor, maka dalam pembuatan paspor  kita  mendiversifikasikan  tujuan  dengan  wawancara,  sebagaimana  begitu  juga  saat stempel pasport keluar wilayah indonesia, kita wawancarai maksud dan tujuan berangkat keluar  wilayah  Indonesia  apakah  kita  curiga  tidak  boleh  keluar  wilayah  indonesia  dengan proses yang mendalam..., ...pernah ada orang ditangkap pihak imigrasi di pelabuhan selat baru,  saat  ditanya  oleh  pihak  imigrasi  saat  wawancara  sebelum  stempel  paspor,  korban bingung  dan  menjawab  jawabannya  ribet,  kami  selidiki  dengan  membawanya  ke  kantor dengan cara bertanya, dan terakhir korban mengaku ingin pergi ke malaysia untuk bekerja, jadi semakin kita telusuri langsung dari korban, ternyata ada calo (tekong) dibalik kepergian
korban, jadi kami selidiki dan tangkap calo (tekong) dan kami serahkan pada polisi untuk bekerja sama hanya imigrasi..."
• Keterangan Pelaku X1  di rumah pelaku
"...Proses  keimigrasian,  kita  harus  bayar  semuanya,  marinir,  imigrasi,  polisi,  kita  semua harus bayar, kalau tidak, kita tidak bisa aman..., ... Banyak orang yang terlibat, semua orang terlibat, kita harus bayar semuanya, kalau mau aman, seperti disini kita harus bayar semua”
• Keterangan Pelaku X2  di rumah pelaku
"...Tidak  ada  proses  keimigrasian,  kami  semua  sudah  membayar  1  pompong  untuk membayar ke polisi dan saya membayar 5 juta rupiah untuk imigrasi..., ...Kalau di sini kami membayar semua polisi, koramil syahbandar, kades seperti itu di Malaysia kami membayar semuanya jadi terlibat dalam pengiriman orang ..."
• keterangan Pelaku X3 di Rumah Pelaku
"...kalau disini kita bayar semua polisi, koramil syahbandar, kades gitu juga...,...kalau ada razia  atau  kita  ketemu  polisi  marinir  dan  imigrasi  kita  kasih  2-4  juta  rupiah  tapi  kadang mereka bilang ke kita suruh putar balik tapi kita tunggu dia pergi maka kita berangkat lagi ke  malaysia,  biasanya  nahkoda  malaysia  juga  bayar  pihak  sana  1  pompong  (tongkang) RM1500..."
Pengawasan  wilayah  di  tempat-tempat  daerah  penyelundupan  sangat  penting  untuk dilaksanakan  karena  untuk  menjaga  wilayah  negara  secara  teratur.  Pasalnya,  perairan  di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia sangat luas dan membutuhkan perawatan aktif dan berkesinambungan, sedangkan kontrol dan perawatan oleh otoritas dinilai masih minim.
Strategi  selanjutnya  adalah  peningkatan  integritas  individu  dalam  otoritas.  Penting untuk  menanamkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  di  antara  anggota  otoritas,  baik  polisi imigrasi  maupun  polisi  laut  di  kedua  negara.  peningkatan  inter-grit  dapat  meningkatkan profesionalitas  aparat  penegak  hukum  untuk  tidak  membiarkan  kekuatan  praktik  korupsi dalam  kegiatan  penyelundupan  manusia.  Melalui  keterangan  informan  diketahui  bahwa semua  pihak  termasuk  aparat  yang  terlibat  bekerjasama  secara  tidak  langsung  membiarkan terjadinya penyelundupan tersebut.
Penyediaan  dan  peningkatan  fasilitas  untuk  pengendalian  operasional  kegiatan penyelundupan  memerlukan  infrastruktur  yang  memadai  karena  kurangnya  sarana  dan prasarana dapat menyebabkan kurangnya perawatan dan kontrol dari pelaku penyelundupan manusia.
Minimnya  keterbukaan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  oleh  aparat  menyebabkan ketidaktahuan  masyarakat  yang  akan  menjadi  korban  penyelundupan    manusia,  apakah kelemahan  dan  resiko  menjadi  korban  penyelundupan    manusia.  Pihak  berwenang  baik memberikan  paparan  dan  sosialisasi  baik  secara  langsung  maupun  menggunakan  media elektronik, surat kabar maupun poster dan spanduk.
Untuk  mencari  strategi  yang  lebih  tepat,  peneliti  mengungkapkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kurang  maksimalnya  penanggulangan  penyelundupan  manusia  yaitu infrastruktur  dimana  kurangnya  sarana  dan  prasarana  membuat  perlindungan  kawasan tutorial  nasional  tidak  maksimal,  pengawasan  wilayah  kurang  optimal  untuk  melindungi wilayah  tutorial  nasional  dari  pelaku  dan  korban  penyelundupan  orang  hanya  3  hari  dalam seminggu,  peningkatan  individu  dalam  pengawasan  dalam  pengawasan  yang  mampu  dan profesional  tetapi  ada  individu  yang  tidak  profesional  membuat  sistem  menejemen  control yang sudah terencana dengan baik menjadi tidak dapat diraih atau gagal.

## 5. Penutup
Sitem kontrol menejemen dalam upaya menangulangi kejahatan transnasional crime tentu  harus  menggunakan  sistem  yang  SOP  (Standard  Operating  Procedure)  yang  sudah menysuaikan  kondisi  geografis  dan  kondisi  modus  cara  melakukan  tindakn  kejahatan
penyelundupan manusia, selain sitem yang baik dan tentu perlu sebuah integritas yang tinggi yang harus di miliki oleh para penjalan sistem kontrol itu sendiri.
Fasilitas  yang  mendukung  berjalannya  sistem  menejemen  kontrol  dalam  upaya pencegahan  kejahatan  transnasional  crime  juga  tetap  harus  ditingkatkan  untuk  mendukung kontol wilayah agar tindak menjadi tempat rawan tindakan kejahatan seperti wilayah pesisir pantai dan laut bengkalis yang luas tentu membutuhkan armda untuk melakukan patroli dan penggunaan sistem teknologi kamare drome atau kamera sinyal detektor kawasan juga boleh digunakan semestinya untuk mendukung sistem menejemen kontrol patroli polisi yang lebih efisien dalam menjalankan tugasnya.
Pengawasan  wilayah  di  tempat-tempat  daerah  penyelundupan  sangat  penting  untuk dilaksanakan  karena  untuk  menjaga  wilayah  negara  secara  teratur.  Pasalnya,  perairan  di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia sangat luas dan membutuhkan perawatan aktif dan berkesinambungan, sedangkan kontrol dan perawatan oleh otoritas dinilai masih minim.
Sistem  keamanan  memiliki  implikasi  untuk  memerangi  penyelundupan  manusia. Bagaimana  jika  sistem  keamanan  tidak  berjalan  dengan  baik,  maka  berefek  pada penyelundupan manusia juga, baik itu pada saat beraktivitas maupun di luar rumah sehingga perlu  adanya  penjagaan,  kebiasaan  beraktivitas  di  tempat  yang  tidak  ada  penjagaan  dan lingkungan  kriminal  memungkinkan  korban  untuk  dengan  mudah  dinonaktifkan.  Ketiadaan sistem keamanan lingkungan tidak memungkinkan adanya perlindungan terhadap korban atau calon  korban,  sehingga  pelaku  penyelundupan  manusia  dapat  dengan  mudah  melumpuhkan korban.

## Daftar Pustaka
Adrianus  Meliala,  (2011),  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Penyeludupan  Manusia  Di  Indonesia  Dan Berbagai  Dampaknya,  Jakarta  Depok:  Departemen  Kriminologi  Universitas  Indonesia Bekerjasama  Dengan  Jakarta  Centre  For  Law  Enforcement  Cooperation Alexandru  Olteanu,  Madalina  Antoaneta  Radoi  (2010),  Pengaruh  Positif  Dan  Negatif Globalisasi, LEX ET SCIENTIA. 17(2), 2010, 209-212(4)
Ambrosini,  V.,  &  Bowman,  C.  (2012).  What  are  dynamic  capabilities  and  are  they  a  useful construct  on  strategic  management?  International  Journal  of  Management  Reviews, 11(1), 29–49.
Amnestiy  International  (2008).  Living  in  the  Shadows:  A  primer  on  the  human  rights  of migrans, London: Peter Benenson House
Andi  Fauziah  Astrid,  (2013).  Perbandingan  Pemberitaan  Perdagangan  Manusia  Pada  Akhbar Versi  Online  Tribun  Timur  Dengan  Fajar,  Jurnal  Berita  Sosial,  Jurusan  Pengembangan Masyarakat Islam (Pmi) / Kessos Fakulti Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar. Edisi I. Disember 2013 / Issn.23392584
Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. (2019). Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 14. Tangerang Selatan; Karisma Publishing Group.
Bales,  Kevin  (2004).  Disposable  people:  New  slavery  in  the  global  economy.  Berkeley:
University of California Press.
Bruckert,  C.,  &  Parent,  C.  (2002).  Trafficking  in  Human  Beings  and  Organized  Crime  :  A Literature Review. Royal Canadian Mounted Police, Canada. Chuck Williams. (2001). Management 1 Jakarta: Salemba Empat,. Cmis PS Satgas Mabes Polri (2022), Penanganan Penyelundupan Manusia di Indonesia. Laporan Badan Reserse Kriminal, Indonesia: Mabes Polri, Jakarta
David  F  &  Paola  M  (1999)  Rapid  Assessment:  Human  smuggling  and  trafficking  from  the Philippines,  United  Nations  Interregional  Crime  and  Justice  Research  Institute  and Australian Institute of Criminology.
Dowling, S., Moreton, K., Wright, L., 2007. Traf fi cking untuk Tujuan Eksploitasi Buruh: Ulasan Sastra. home Office, London.
Eka  Jaya  Putra  Hatika  Embang,  Peranan  Unit  Counter-Trafficking  Iom  (International Organization  For  Migration)  Indonesia  Dalam  Usaha  Menangani  Human  Trafficking  Di Kalimantan Barat (2004-2010), ejournal Ilmu Hubungan Pengantarbangsaan, 2013, 1 (4): 1177-1190 ISSN 0000 -0000, Ejournal.Hi.Fisip-Unmul.Org © Copyright 2013
Eunyoung  Kim  (2009),  Cross  border  North  Korean  women  trafficking  and  victimization between  North  Korea  and  China:  An  etnographic  case  study,  International  Journal  of Law, Crime and Justice 37 - 154(e)169
FericaWardani,  Peranan  Bali  Process  On  People  Smuggling,  traficking  In  Person  And  Related Transnational  Crime  (Bali  Process)  Dalam  Menangani  Penyeludupan  Manusia  Di Indonesia Pada Tahun 2008-2013, Jom Fisip Vol.2 No.2, Oktober 2015
Gaatw.  Definitions:  Smuggled  Person  "?  Bangkok,  Smuggling  And  Trafficking:  Rights  And Intersection, 2011.
Imam  Adriansyah  Ibrahim  (2020),  Tesis  Survei  Korban  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Kota Bandung. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
Koser,  Khalid.  2007.  International  Migration:  A  Very  Short  Introduction,  New  York:  Oxford University Perss.
Martin P & Mark Miller (2000). Smuggling and Trafficking: A Conference Report. International Migration Review 34 (3), 972.
Mohd Na'eim Ajis, Aktiviti Penyeludupan Migran dalam Kalangan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia, GEOGRAFIA Malaysian Journal of Society and Space 13 issue 2 (13-25) © 2017, ISSN 2180-2491
Muhammad  Zulherawan,  The  Transnational  Human  Trafficking,  2016  International Postgaduate  Research  Conference  (iprc),  Universiti  Sultan  Zainal  Abidin,  Graduate School
Muhammad Zulherawan, Yendo Afghani, Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia: Cabaran Dan Masalah, 2015 International Social Sciences & Tourism Research Conference (Isstrc), Faculty Sains Social Gunaan. Unisza.
Robin SP dan Judge.2015. Perilaku Organisasi. Jakarta; Salemba empat Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta. Salt J (2000) Trafficking and human smuggling: A Europe perspective, International migration Vol.38 (3), 31-54
Sassen, S., 2010, “The Global City: Introducing A Concept”, Brown Journal of World Affair, Vol. XI Issue 2.
Satjipto Rahardjo, 2009, Undang-undang Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Skrivankova,  K.,  2010.  Antara  pekerjaan  yang  layak  dan  kerja  paksa:  memeriksa  kontinum eksploitasi. JRF Program paper
Statistics of Bengkalis Regency, 2016, Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Bengkalis Regency in Figures; ISSN: 0215 - 3866
Zaky  Alkazar  Nasution,  2008  Tesis.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak Korban  Penyeludupan  Manusia  (Penyeludupan  Manusia  In  Persons),  Universitas Diponegoro, Semarang