## ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN BARANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK LESSOR
Oleh: Khalisah Hayatuddin 1)
Abdul Latif Mahfuz 2)
Rosalina 3)
Universitas Muhammadiyah Palembang 1, 2, 3)
E-mail: khalisahhayatuddin@gmail.com 1) mahfuz.abdul83@gmail.com 2) rosalinaihsan68@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Withdrawal of motorized vehicles that are still under the control of the debtor (Lesee) by the creditor  (lessor)  must  be  carried  out  carefully.  The  right  to  execute  itself  (to  withdraw  a motorized  vehicle),  as  stated  in  Article  15  of  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiducia Guarantees,  which  is  the  legal  basis  for  the  creditor  as  a  leasing  payment  company  in withdrawing  a  motorized  vehicle,  turns  out  that  after  the  issuance  of  a  Decision Constitutional Court No.18/PUU-XVII/2019 can only be applied in a limited way. This means that  the  withdrawal  can  only  be  justified  as  long  as  there  is  an  agreement  between  the creditor  (lessor)  and  the  debtor  (lessee)  regarding  the  terms  of  default  and  the  debtor declares that he voluntarily surrenders the vehicle in question. If these requirements are not met,  the  creditor  must  first  obtain  a  court  decision  regarding  the  breach  of  contract  or breach of contract. If this provision is violated, then the withdrawal can be categorized as an unlawful act. If later the withdrawal of the motorized vehicle is carried out without heeding the said limitative provisions, then that action automatically causes harm to the debtor, then in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata), the law gives rights to the debtor ( Lesee), as the injured party to file a claim for compensation, the implementation of which can be carried out by filing a lawsuit to the local District Court.
Keywords: Vehicle; Motorized; Debtor; Creditor

## ABSTRAK
Penarikan  kendaraan  bermotor  yang  masih  berada  dalam  penguasaan  debitur  (Lesee)  yang dilakukan  oleh  Kreditur  (Lessor)  mestilah  dilakukan  secara  hati-hati.  Hak  mengeksekusi sendiri  itu  (melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor),  sebagaimana  yang  dinyatakan  di dalam  Pasal  15    Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fiducia,  yang menjadi  dasar  hukum  bagi  pihak  kreditur  sebagai  perusahaan  pembayaan  leasing  dalam melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor,    ternyata  setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.18/PUU-XVII/2019  hanya  dapat  diterapkan  secara  limitative.  Artinya penarikan  itu  hanya  dapat  dibenarkan  sepanjang  ada  kesepakatan  antara  kreditur  (Lessor) dengan  debitur  (Lesee)  terkait  dengan  ketentuan  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur menyatakan  secara  sukarela  menyerahkan  kendaraan  dimaksud.  Jika  persyaratan  ini  tidak terpenuhi, maka kreditur haruslah mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu mengenai cidera janji atau  wanprestasi tersebut. Jika ketentuan ini dilanggar, maka penarikan tersebut itu    dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  kemudian  penarikan kendaraan  bermotor  tersebut  dilakukan  dengan  tidak  mengindahkan  ketentuan  limitative dimaksud,  maka  perbuatan  itu,  otomatis  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  debitur, maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), maka hukum memberi hak kepada debitur (Lesee), sebagai pihak yang dirugikan itu
untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi,  yang  implementasinya  dapat  dilakukan  dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

## Kata Kunci: Kendaraan;Bermotor;Debitur;Kreditur

## 1. PENDAHULUAN
Seiring dengan
makin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan  masyarakat  akan  kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Dengan kendaraan bermotor itu mobilitas pergerakan masyarakat yang dinamis, akan dirasakan semakin membantu ritme kehidupan  mereka  yang  sudah  terbentuk sedemikian  rupa,  dan  juga  penggunaan kendaraan  bermotor  itu  dirasakan  sangat signifikan  dalam  peningakatan    efisiensi dan    produktifitas  bagi    aktiviatas masyarakat.
Sejalan  dengan  realitas  social  itu, secara linier  terjadi pula peningkatan atau bahkan  lonjakan  permintaan  masyarakat akan kendaraan bermotor. Maka selanjutnya  usaha  pembiayaan  leasing menemukan  momentumnya  sebagai  bisnis yang menjanjikan.Usaha ini dalam beberapa dekade terakhir terus beerkembang  dengan  pesat.Tidak  dapat dihindari  realitas  menunjukkan  bahwa masyarakat memang membutuhkan adanya lembaga  pembiayaan  Leasing  ini.  Dengan keberadaan  lembaga  pembiayaan  Leasing, masyarakat  merasa  mendapat  kemudahan dalam upaya memiliki kendaraan
bermotor. Rasionalitasnya demikian, bahwa dengan adanya lembaga pembiayaan  leasing,  masyarakat  tidak mesti membeli kendaraan bermotor  secara tunai  (cash),  artinya  dengan  cara  mencicil secara  berkala  dalam  jangka  waktu tertentu,    masyarakat  pada  akhirnya  akan berkesempatan memiliki kendaraan bermotor yang diinginkannya.
Bagi perusahaan pembiayaan Leasing, dengan usahanya (bisnis) tersebut,  secara  terukur,  mereka  potensial meraih  keuntungan.  Dengan  perhitngan- perhitungan  tertentu  yang  rigid,  pihak perusahaan  pembiayaan  leasing  (Kreditur) akan memperoleh keuntungan yang rasional, dan pihak pengguna jasa pembiayaan  leasing  (Debitur)  dengan perhitungan-perhitungan tertentu pula dapat  mengkalkulasikan  berapa  jumlah pengeluaran  yang  akan  dialokasikannya secara  berkala,  yang  tentunya  disesuaikan dengan  besaran  penghasilannya  perbulan sebagai  pekerja.Dengan  begitu  pihak pengguna jasa pembiayaan merasa dimudahkan.
Sebagai landasan hukum keberadaan  lembaga  pembiayaan  leasing di  Indonesia  adalah,  Surat  Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974,  kemudian  pula SKB  Nomor  32/M/SK/2/1974,  serta  SKB Nomor 30/Kpb/1/1974 tertanggal 7 Februari  1974  Tentang  Perizinan  Usaha Leasing.  Selanjutnya  pula  dikeluarkan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP 649/MK/IV/5/1974,  tanggal  6  Mei  1974
Tentang    Perizinan  Usaha  Leasing, kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: KEP.  650/MK/IV/5/1974    Tanggal  6  Mei 1974  Tentang  Penegasan  Ketentuan  Pajak Penjualan  dan  Besarnya  Bea  Materai Terhadap  Usaha  Leasing;  serta  pula Pengumuman  Direktur  Jenderal  Moneter Nomor: PENG-307/Djm/III.1/7/1974, tanggal  8  Juli  1974  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing.
Dalam  pelaksanaannya  bisnis  atau usaha  pembiayaan  leasing  adalah  salah satu  jens  usaha  yang  beresiko.  Hal  ini tercermin  dari  banyaknya  konflik  yang terjadi antara pihak perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/Lessor) dengan  pihak  pengguna  jasa  perusahaan pembiayaan  leasing  (debitur/Lesee).Dari sedemikian banyaknya konflik yang terjadi,  tidak  jarang  hal  itu  menimbulkan pengaduan  tindak  pidana  atau  gugatan
perdata  ke  pengadilan  oleh  salah  satu pihak yang bersengketa.
Terkait dengan konflik yang terjadi antara  antara  pihak  kreditur  (Lessor)  dan debitur (Lesee) tersebut, seringkali perselisihan demikian dipicu oleh tindakan kreditur  (Lessor)  yang  menarik  kendaraan bermotor  yang  berada  dalam  pengusaan debitur  (Lesee).bahkan  secara  paksa. Sesungguhnya dalam hal penarikan kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh kreditur  ini,  sudah  selayaknya  pihak kreditur  harus  hati-hati  dan  harus  betul- betul  mencernati  ketentuan  hukum  yang berlaku  yang  mengatur  tentang  hal  itu, sebab  jika  tidak  cermat  maka  akan  terjadi suatu  tindakan  yang  dapat  dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad). Jika terjadi demikian,  maka  selanjutnya  akan  muncul implikasi  hukum  lanjutan  sebagai  suatu problematika  hukum  yang  terpisah  dan berdiri sendiri dari konflik hukum awalnya (penarikan  kendaraan  bermotor  secara paksa).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sejauhmana dapat dikatakan tindakan  pihak  Kreditur  (Lessor)  dalam penarikan  kendaraan  bermotor  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum  ?  Dan  apakah  akibat  hukum    dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh pihak kreditur (Lessor)  dalam upaya menark kendaraan bermotor, terkait dengan  klaim  telah  terjadinya  wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan pihak debitur (Lesee) ?

## 3. METODE PENELITIAN
Terkait  dengan  penelitian  ini, metode  yang  Penulis  gunakan  adalah metode penelitian hukum normative (yuridis  normative).  Maksudnya  adalah, penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau data  sekunder.  Konkritnya  yang  diteliti adalah  bahan-bahan  pustaka,  peraturan- peraturan    hukum  yang  terkait  dengan materi    pokok  bahasan  ini,  seperti  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), khususnya yang mengatur tentang  hukum  perjanjian,  juga  ketentuan hukum  yang  mengatur  tentang  Perbuatan Melawan  Hukum,  dan  Wanprestasi  atau cidera  janji,  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, dan undang-undang yang terkait lainnya, Surat Keputusan Tiga Manteri (Menteri Keuangan,  Manteri  Perindustrian  dan Menteri  Perdagangan),  Surat  Keputusan Menteri Keuangan, serta peraturan- peraturan  yang  diterbitkan  oleh  lembaga pemerintahan  di  bawah  kementerian,  dan lain  sebagainya.  Juga  disini  akan  diteliti Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor  18/PUU-XVII/2019,  dan  beberapa
putusan  perkara  lainnya  yang  relevan dengan pokok bahasan ini.
Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan  jenis  penelitian  yuridis empiris.  Maksudnya  adalah  penelitian dilakukan  atas  fakta-fakta  hukum  empiris atau  peristiwa-peristiwa  hukum  yang terjadi,  serta  keberlakuan  suatu  suatu peraturan  hukum  yang  diimplementasikan atau  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak    yang terlibat  dalam  suatu  problematika  hukum yang diteliti.
Terkait  dengan  data  yang  diteliti, maka data yang dimaksud dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Kemudian yang dimaksud dengan data primer, dalam hal ini adalah data-data berupa keterangan- keterangan atau uraian pemikiran dari para ahli  hukum,  catatan-catatan  (data  atau dokumen)    yang  dibuat  oleh  pihak  yang berwenang,  atau  pihak  atau  lembaga  yang memiliki  kualifikasi  dan  kompetensi dibidangnya,  ataupun  juga  perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  atau  pihak-pihak  terkait    dengan terjadinya suatu permasalahan hukum.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan data  sekunder  adalah,  data-data    berupa peraturan perundang-undangan, mulai  dari undang-undang hingga peraturan- peraturan  lain  yang  secara  hierarkis  lebih
rendah  kedudukannya  dari  peraturan- peraturan  diatasnya,  seperti  misalnya Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan Menteri  (Permen)  hingga  peraturan  yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen)  dari  suatu  lembaga  ata  badan dalam struktur pemerintahan.
Tekhnik pengmpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian  data  lapangan  (field  research), yaitu  mengumpulkan  data-data  berupa dokumen atau informasi yang dipublikasikan oleh berbagai  media massa yang terkait dengan permasalahan penarikan  kendaraan  bermotor,  yang dilakukan oleh kreditur (Lessor).
Sedangkan    yang  berikutnya  adalah penelitian  kepustakaan  (library  research), yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan dengan  meneliti  data-data  kepustakaan, berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal,  artikel- artikel,  ataupun  dokumen-dokumen  berisi pembahasan  atas  suatu  problematika hukum (materi seminar), dan lain sebagainya.
Tekhnik pengolahan data dilakukan dengan  cara  mengklasifikasikan  data-data yang diperoleh berdasarkan pada ketentuan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab  permasalahan  (dara  primer) serta  data-data  yang  sifatnya  menunjang atau memperkuat data primer tersebut.
Analisa  data  dilakukan  terhadap data-data, baik berupa data kualitatif, yaitu mengkaji  data-data    yang  bersifat  teoritis, asas-asas  hukum,  konsep-konsep  hukum dan  pandangan-pandangan  (argumentasi) dari  para  ahli  hukum,  doktrin-doktrin hukum,  serta  kaedah-kaedah  hukum. Kemudian  pula  dikaji  data  kuantitatif, yaitu  data-data  mengenai  jumlah  kasus, sebaran  wilayah  terjadinya  kasus  dalam kurun waktu tertentu , dan lain sebagainya, sehingga kemudian dari data-data kualitatif  dan  kwantitatif  tersebut  setelah diolah,  akan    diperoleh  suatu  gambaran yang  utuh  berupa  pendapat  hukum  atas suatu  peristiwa  hukum  sebagai  suatu permasalahan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagimana pokok bahasan tentang aspek  perbuatan  melawan  hukum  dalam penarikan barang jenis kendaraan bermotor  oleh  pihak  kreditur  (lessor)  , maka  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui  beberapa  jawaban  atas  beberapa permasalahan.
1. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan
Kendaraan Bermotor Oleh Lessor. Bahwa berdasarkan data kuantitatif yang diambil dari rilisan beberapa lembaga yang  berkompeten,  maka  dapat  diketahui, penarikan barang jenis kendaraan
bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/Lessor) adalah  fenomena  social  yang  sudah  lazim terjadi  di  masyarakat.  Di  beberapa  kota besar  seperti  si  Palembang,  Jambi  dan Yogjakarta    misalnya,  bahkan  angka  atau jumlah  prosentase  penarikan  kendaraan bermotor  dalam  satu  tahun  (tahun  2022) tergolong  tinggi.  Dari  data  kuantitatif  itu dapat  dibaca  bahwa  penarikan  kendaraan bermotor  yang  dilakukan  oleh  kreditur (lessor) sudah sangat meresahkan masyarakat,  karena  akibat  penarikan  itu menimbulkan  konflik  antara  kedua  belah pihak  yang  berujung  pada  pengaduan pidana  atau  gugatan  secara  perdata  oleh salah satu pihak.
Sebagai contoh adalah kasus Serda Nurhadi,  seorang  anggota  TNI  yang beralamat  di  Jakarta  yang  merupakan debitur (lesee) saat ditengah jalan kendaraan  mobil  yang  dikemudikannya, dihentikan  dan  dirampas  oleh  debt collector  atas  perintah  kreditur  (lessor) dengan  alasan  debitur  telah  melakukan wanprestasi, tidak menunaikan kewajibannya  membayar  angsuran  kredit leasing sebagaimana  yang telah disepakati jadwal  dan  ketentuan  pembayarannya. Kasus seperti apa yang dialami oleh Serda Nurhadi ini kerap terjadi dihampir seluruh wilayah  di  Indonesia.  Di  Palembang sepanjang  tahun  2022  saja  tercatat  ada  15 kasus  penarikan  kendaraan  bermotor
secara  paksa,  salah  satunya  kasus  yang sempat  viral  di  media  social  (medsos) ketika  seorang  anggota  Polri  mengalami perampasan  kendaraan  tidak  jauh  dari tempatnya bekerja.
Penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/Lessor) seringkali dilakukan secara paksa. Memang  sebelum  penarikan  itu  lazimnya pihak kreditur (lessor) telah memberi surat peringatan  yang  menyatakan  bahwa  pihak debitur (lesee) telah lalai dalam memenuhi kewajibannya,  namun  surat  peringatan  itu tidak  diindahkan  oleh  pihak  debitur dengan  alasan  tertentu,  dan  pihak  debitur menyatakan  sikap  penolakannya  atas  apa yang dinyatakan  kreditur (lessor) di dalam surat  peringatannya  itu.Dan  penarikan  itu umumnya  dilakukan  atas  klaim  kreditur (lessor),  bahwa  debitur  telah  melakukan wanprestasi atau cidera janji.
Dalam  hal  penarikan  kendaraan bermotor,  pada    prakriknya  pihak  kreditur (lessor)  melibatkan  debt  collector,  yang merupakan pihak ketiga yang menghubungkan  antara  antara  kreditur dengan  debitur.Keterlibatan  pihak  debt collector  ini  dimulai  saat  tagihan  kredit telah  masuk  dalam  kategori  kolectibilitas diragukan atau macet. Meskipun demikian, apapun  yang  dilakukan  pihak  ketiga  ini pertanggngjawaban atas penarikan
kendaraan bermotor dimaksud sepenuhnya adalah ada pada pihak kreditur (lessor).
Adapun  yang  menjadi  landasan yuridis bagi perusahaan pembiayaan leasing  (kreditur/lessor)  dalam  melakukan penarikan  kendaraan  bermotor  adalah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Nomor : 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan    Usaha  Perusahaan Pembiayaan,  yang  mana  pada  Pasal  18 ayat  (1)  dan  (2)  menyebutkan  bahwa: “Perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi  resiko  pembiayaan.”    Dalam pelaksanaannya  mitigasi  resiko  yang dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK)  ini  adalah  dengan mengalihkan  resiko  pembiayaan  melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan  kredit;  dan  hal  yang  utama adalah  menerapkan  pembebanan  barang pembiayaan dengan jaminan fiducia.
Dengan  demikian  dapat  dipastikan bahwa  alasan  mendasar    bagi  pihak perusahaan pembiayaan leasing (kreditur/lessor) melakukan penarikan kendaraan  bermotor  adalah  karena  barang dimaksud  telah  dibebani  jaminan  fiducia, sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor  29/POJK.05/2014.    Frasa  Pasal  15 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fiducia, merupakan  kunci  bagi  pihak  kreditur (lessor) untuk melakukan penarikan
kendaraan  bermotor,  dimana  pada  pasal dimaksud  terdapat  ketentuan  perihal  hak eksekutorial, yaitu suatu hak yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada penyelenggara  usaha  pembiayaan  untuk melakukan  eksekusi  sendiri  atas  barang yang  telah  dijaminkan dengan  hak tanggungan fiducia apabila pihak pengguna jasa pembiayaan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.
Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat dikatakan  bahwa  penarikan  kendaraan bermotor oleh kreditur (lessor) yang masih berada  dalam  penguasaan  debitur  (lesee), meskipun  secara  paksa,  pada    hakekatnya adalah  suatu  tindakan  pelaksanaan  hak eksekutorial  yang  nilainya  sama  dengan pelaksanaan eksekusi  yang dilakukan oleh dan  atas  perintah  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Tentu saja mekanismenya adalah, terlebih dahulu kreditur  (lessor)  dan  debitur  (lesee) melakukan  pengikatan    jaminan  fiducia dalam  suatu  akta  yang  dibuat  dihadapan Notaris,  yang  kemudian  akta  tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia.
Dalam  ranah  perdebatan  teoritis maupun  praktis  terkait  sah  atau  tidaknya penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur  (lessor)  dapat  dikatakan  telah berakhir setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
18/PUU-XVII/2019  yang  secara  substansi
menjawab  problem  penarikan  kendaraan bermotor itu.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut adalah putusan atas permohonan pengujian atas  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3), dimana pada ayat (2) berbunyi: “Sertifikat jaminan fiducia  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan    putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap .”  Sedangkan  pada ayat (3) berbunyi: “ Apabila debitur cidera janji,  penerima  fiducia  mempunyai  hak untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri .”
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya  Nomor  18/PUU-XVII/2019, menegaskan:  “Menyatakan  Pasal  15  ayat (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fiducia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999,  Nomor  168, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3889),  sepanjang  frasa “kekuatan  eksekutorial”    dan  frasa  “sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap”  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat
sepanjang  tidak  dimaknai    “terhadap jaminan fiducia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang menjadi  jaminan  fiducia,  maka  segala meksnisme  dan  prosedur  hukum  dalam pelaksanaan  eksekusi  sertifikat  jaminan fiducia, harus dilakukan dan berlaku sama dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap”
Dalam perkara tersebut  ditegaskan pula bahwa: “Penyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Negara Republik
Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fiducia (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889), sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai    kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  bahwa  “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh  kreditur  melainkan  atas  dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang menentukan telah terjadi cidera janji”.
Dengan demikian Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019 ini membawa implikasi yuridis terkait  dengan  kekuatan  eksekutorial
sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)    Undang- Undang Negara Republik Indonesia
Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fiducia.  Bahwa  dengan  demikian  putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut menegaskan, bahwa jaminan fiducia hanya dapat  dieksekusi  seperti  eksekusi  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi demikian, sepanjang tidak ada kesepakatan mengenai  wanprestasi  (cidera  janji)  dan debitur keberatan menyerahkan barangnya sebagai  objek  jaminan  fiducia,  secara sukarela  karena  tidak  adanya  kesepakatan tentang hal itu.
Dengan demikian Mahkamah Konstitusi  memberi  penafsiran  yang  lebih mrmperhatikan  aspek  keseimbangan  bagi kedua  belah  pihak  kreditur  dan  debitur) terkait  parate  eksekusi  atau  eksekusi sendiri  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidcia.  Penegasan  itu,  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Shanti  Riskawati,  adalah parate  eksekusi  hanya  dapat  dijalankan sepanjang debitur mengakui telah melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji dan  dengan  itu  secara  sukarela  bersedia menyerahkan barang (kendaraan bermotor) yang  telah  dibebani    jaminan  fiducia kepada  kreditur,  namun  demikian  akan menjadi  tidak  dapat  dilaksanakan  parate
eksekusi  apabila  pihak  debitur  tidak mengakui  wanprestasi  atau  cidera  janji, dan karenanya tidak bersedia menyerahkan barang  (kendaraan  bermotor)  yang  telah dibebani  jaminan  fiducia  kepada  kreditur secara sukarela.
Dengan  demikian  secara  teoritis yuridis semestinya tidak ada lagi perbedaan  pendapat  diberbagai  kalangan, baik itu dikalangan para akademisi hukum, para praktisi hukum dan lembaga-lembaga yang  terkait  dengan  permasalahan  ini untuk  mensikapi  problem  yang  muncul dalam  hal  penarikan  barang  kendaraan bermotor,  Penarikan  kendaraan  bermotor yang  haruslah  didasari  atas  disepakatinya ciderta  janji  atau  wanprestasi  oleh  kedua belah  pihak  dan  debitur  secara  sukarela menyerahkan  barang  berupa  kendaraan bermotor  itu  kepada  kreditur.  Jika  pihak kreditur tidak bersepakat akan hal wanprestasi ata cidera janji, maka kreditur dapat  menarik  kendaraan  bermotor  yang dibebani  jaminan  fiducia  itu  setelah mendapatkan  putusan  pengadilan  terlebih dahulu.  Jika  tidak,  maka  apa  yang dilakukan  oleh  kredtur  (Lessor)  dengan menarik kendaraan bermotor tanpa adanya kesepakatan  wanprestasi  atau  cidera  janji dan  kesediaan  debtor  secara  sukarela menyerahkan  barang  dimaksud,  maka perbuatan  itu  sudah  dapat  dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
2. Akibat  Hukum  Dari  Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Lessor. Mengacu  pada  pendapat  beberapa ahli,  seperti  Mollengraf,  dan  juga  Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tentang perbuatan melawan hukum, yang merumuskan  perbuatan  melawan  hukum tidak  hanya  dimaknai  sebagai  suatu perbuatan yang melanggar undang- undang,  tetapi  juga  keseluruhan  sikap tindak  yang  bertentangan  dengan  hak subjektif  orang  lain,  kewajiban  hukum pelaku,  kaedah  kesusilaan,    dan  kepatutan dalam masyarakat, maka penarikan barang berupa  kendaraan  bermotor  oleh  kreditur (lessor)    secara  paksa,  yang  berarti    tanpa adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  tentang  telah  terjadinya  wanprestasi atau  cidera  janji  dan  pihak  debitur  telah menyatakan  keberatan  dan  tidak  bersedia menyerahkan  barang  kendaraan  bermotor tersebut,  maka  tindakan  yang  dilakukan oleh  kreditur  (lessor)  tersebut  sudah  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum (Onrechtmatige daad).
Dari keterangan atau pendapat para ahli  dapat  dikatakan  bahwa  pemahaman terhadap  perbuatan  melawan  hukum  terus mengalami  perkembangan,  yang  semula difahami bahwa perbuatan melawan hukum  dimaknai  sebagai  suatu  perbuatan yang  melanggar  undang-undang  (hukum tertulis) dan kemudian berkembang
menjadi lebih luas.Dan perbuatan melawan hukum  juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu perbuatan  yang  melanggar  tidak  hanya undang-undang, melainkan juga mencakup pelanggaran atas norma-norma kesusilaan, hak  subjektif  orang  lain,  dan  nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan melawan  hukum  ini,  dimana  disana dikatakan  bahwa  perbuatan  melawan hukum  adalah  tiap  perbuatan  yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  kepada orang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian itu. Dengan berpedoman kepada ketentuan hukum  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa tiap-tiap perbuatan yang berakibat menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain, diwajibkan  kepada  pihak  yang  melakukan perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  itu untuk  mengganti  kergian  kepada  yang bersangkutan.  Jadi  disini  ditekankan  pada akibat dari suatu perbuatan, dan karenanya muncul pertanggungjawaban untuk memulihkan akibat dari perbuatan itu.
Pada uraian terdahulu terkait dengan  perbuatan  menarik  kendaraan bermotor  yang  dilakukan  oleh  kreditur (lessor),  dengan  mengacu  pada  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019,  apa  yang  dilakukan itu    menjadi  suatu  perbuatan  melawan
hukum  manakala  perbuatan  itu  dilakukan dengan tidak adanya kesepakatan antarakreditur  dengan  debitur  mengenai telah  terjadinya  wanprestasi  atau  cidera janjinya  debitur.  Ditambah  lagi  tidak  ada kesediaan  debitur  untuk  menyerahkan secara sukarela kendaraan bermotor dimaksud. Jika pun pihak kreditur (lessor) masih  ingin  bersikeras  menarik  kendaraan bermotor  yang  berada  dalam  penguasaan debitur,  tanpa  adanya  kesepakatan  tentang cidera  janji  dan  tidak  adanya  kesediaan debitur untuk secara sukarela menyerahkan  kendaraannya,  maka  hal  itu sah dilakukan jika ada putusan pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi (penarikan kendaraan bermotor) itu.
Bagi  pihak  debitur  (lesee)  yang merasa  telah  dirgikan  akibat  perbuatan kreditur  (lessor)  yang  telah  menarik kendaraan  itu,  dapat  mengajukan  klaim (sommatie)  yang  menegaskan  tentang sejumlah kerugian yang dialaminya. Selanjutnya  di  dalam  klaim  (sommatie) tersebut  dimintakan  pertanggungjawaban dari  pihak  kreditur  (lessor)  atas  sejumlah kerugian  yang  dialaminya.Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata).
Namun  apabila  klaim  (sommatie) yang  diajukan  oleh  debitur  (lesee)  tidak diindahkan  oleh  pihak  kreditur  (lessor), yang  tentunya  dengan  berbagai  alasan
yang  menyertainya  yang  menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan  hukum,  maka  pihak  debitur (lesee)  dibenarkan  untuk  menempuh  jalur hukum  dengan  mengajukan  tuntutan  ganti kerugian berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan  melawan  hukum  ke  pengadilan negeri setempat.
Preseden  berupa  tuntutan  ganti kerugian dengan mengajukangugatan  atas dasar  perbuatan  melawan  hukum  ke pengadilan negeri setempat pernah dilakukan  oleh  pihak  debitur,  yang  mana hal ini membuktikan bahwa jika seseorang merasa  telah  dirugikan  akibat  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh pihak lain, mengajukan gugatan ganti rugi adalah  instrument  yang  paling  tepat,  yang merupakan    hak  diberikan  oleh  hukum (undang-undang) sebagai upaya pemulihan hak  keperdataannya.  Gugatan  dimaksud adalah Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor:
345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel
Gugatan ini diajukan oleh sepasang suami  istri  Apriliani  dan  Suri  Agung Prabowo  yang  merupakan  debitur  (lesee), sedangkan  yang  digugat  adalah  kreditur (lessor)  perusahaan  pembiayaan  leasing PT.  Astra  Sedayu  Finance  (PT.  ASF). Gugatan  diajukan  oleh  debitur  (lesee) setelah kreditur (lessor) berupaya  menarik kendaraan yang berada dalam
penguasaannya secara paksa. Upaya penarikan  itu  dilakukan  dengan  cara-cara yang  mengandung  kekerasan  baik  secara fisik  maupun  verbal,  yang  sudah  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  perbuatan tidak menyenangkan dan menyerang harga diri,  martabat    serta  kehormatan  debitur (lesee).
Setelah menjalani serangkaian proses  persidangan,  kemudian  majelis hakim  pengadilan  negeri  Jakarta  Selatan yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara tersebut  menjautuhkan  putusan  yang amarnya  berbnyi,  menyatakan  bahwa tergugat  PT.  Astra  Sedaya  Finance  dan beberapa  tergugat  lainnya  dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum  para  tergugat  oleh  karenanya membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
Dalam konteks hubungan keperdataan perikatan  pembiayaan leasing antara kreditur dan debitur yang kemudian mengalami  perselisihan,  gugatan  perdata Nomor: 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, adalah  semacam  trigger  (pemicu)  bagi phak-pihak lain yang mengalami perlakuan  yang  sama  oleh  kreditur  untuk mengklierkan perselisihan mereka sekaligus  sebagai  upaya  pemulihan  hak- hak  keperdataannya  yang  telah  dilanggar. Putusan  perkara  tersebut  juga  berfungsi sebagai  „garis  pembatas‟  apa-apa  yang
dibolehkan  dan  tidak  dibolehkan  dalam konteks hubungan perikatan antara kreditur dan debitur.
Secara prinsip dalam hal mengajukan gugatan perdata prihal perbuatan  melawan  hukumterdapat  empat unsur yang harus dibuktikan di pengadilan oleh  penggugat.  Empat  unsur  dimaksud adalah,  pertama  adanya  prilaku  perbuatan melawan  hukum,  kedua  adanya  kesalahan yang  dilakukan  pihak  tergugat,  ketiga, adanya  kerugian  yang  diakibatkan  oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  tergugat,  yang  mana  kerugian dimaksud berupa kerugian materil maupun immaterial, dan keempat adanya hubungan kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum dengan  kerugian  yang  dialami  oleh penggugat.
Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum  ini  pada  prinsipnya  adalah instrument penyelesaian sengketa keperdataan  antara  para  pihak  yang dimaksudkan  sebagai    upaya  untuk memulihkan  hak-hak  keperdataan  bagi pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  dalam suatu  hubungan  keperdataan.  Pemulihan hak  keperdataan  ini    diharapkan  juga sebagai  jalan keluar pemulihan harkat  dan martabat pihak yang merasa telah dirugikan.

## 5. SIMPULAN
1. Bahwa  kreditur  (lessor)  dalam melakukan  penarikan  kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan  debitur  (lesee)  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  tatkala  perbuatan penarikan kendaraan bermotor tersebut  dilakukan  tanpa  terlebih dahulu  adanya  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  (kreditur/lessor dan debitur/lesee) tentang wanprestasi  atau  cidera  janji,  dan debitur tidak bersedia secara sukarela menyerahkan barang tersebut,  atau penarikan kendaraan bermotor  oleh  kreditur  (lessor) dilakukan  tanpa  terlebih  dahulu adanya upaya hukum berupa
putusan pengadilan yang menyatakan  pihak  debitur  (lesee) dinyatakan telah melakukan
wanprestasi atau cidera janji.
2. Bahwa akibat hukum dari
perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  pihak  kreditur (lessor)  dalam  upaya  menarik kendaraan  bermotor  yang  berada dalam  penguasaan  debitur  (lesee) terkait dengan klaim telah terjadinya  wanprestasi  atau  cidera janji  yang  dilakukan  oleh  debitur (lesee) adalah, pihak debitur (lesee)
dapat  menggunakan  haknya  yang diberikan  oleh  hukum  (undang- undang) untuk mengajukan tuntutan  ganti  rugi  melalui  proses gugatan  perdata  prihal  perbuatan melawan  hukum  ke  pengadilan negeri  setempat  sesuai  dengan jumlah kerugian yang telah dideritanya  akibat  dari  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan oleh kreditur (lessor).

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad,  2000,  Hukum Perdata  Indonesia,  Penerbit  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abdul  Kadir  Muhammad,  1982,  Hukum Perikatan,  penerbit  Bina  Cipta,
Bandung.
Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukuk Bagi
Konsumen  Di  Indonesia,  Penerbit Raja  Grafika  Persada,  Jakarta,
Cetakan Pertama.
Agung  Pitra  Maulana,  Muhammad  Azhar, 2020, Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fiducia Dan Implikasinya, Jurnal Notaris, Universitas Diponegoro Semarang,
Agnes  Maria  Janni  Widyawati,  2020,
Peranan  Lembaga  Leasing Sebagai
Lembaga  Pembiayaan  Perusahaan, Jurnal Ilmiah Hukum Dan
Dinamika Masyarakat, Volume 11.
Andiwijaya,  Hendro  Juandra,  Buyung Agung  Islami,  Pius  Pati  Molan, Cakra  Octavians,  4  Juni  2020,
Perlindungan  Hukum  Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fiducia  Dalam  Kepailitan  Debitur (Study Kasus Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Jurnal Narotama, Andika Mopeng, 2001, Hak-Hak Kebendaan  Yang  Bersifat  Jaminan
Ditinjau Dari Aspek Hukum
Perdata, Jurnal Lec Crimen, Vol.VI, No.10,
Ari  Purwadi,  1998,  Penggunaan  Piducia, dalam Pengikatan Jaminan, Vol 13, No.4, Jurnal Persfektif.org.
Andiwijaya,  Hendro  Juandra,  Buyung Agung  Islami,  Pius  Pati  Molan, Cakra  Octavians,  4  Juni  2020, Perlindungan  Hukum  Terhadap
Kreditur Pemegang Jaminan Fiducia  Dalam  Kepailitan  Debitur (Study Kasus Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Jurnal Narotama,  Aska  Cardina,  Hadyan Imam  Prasetya,  17  Januari  2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Apa
Implikasinya  Bagi  Proses  Bisnis Lelang, OJT 2019, KPKLN, Bekasi dari  Laman  Kementian  Keuangan Republik  Indonesia.  125  Artikel
Diterbitkan Direktur Jendral Keuangan Negara (DKJN) Kementrian  Keuangan  RE,  19 Januari  2023,  Tinjauan  Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Website DJKN Kementrian Keuangan RI.
Aida  Mardatillah,  14  Maret  2019,  Ketika
Wanprestasi  Leasing  Kendaraan Berujung Ke Mahkamah Konstitusi,  Artikel  Hukum  Dalam Hukum Online.Com. Compas.Com, Leasing Bisa Menari Kendaraan Tanpa Mekanisme
Pengadilan,  Kamis  9  September
2021.
Djoko Setyohartono, Perlindungan Hukum Bagi Lessor Pada Perjanjian Leasing Studi Kasus pada PT.ACC Cabang  Semarang,  Jurnal  Litbang,
Universitas
Muhammadiyah
Semarang.
Djoko  Heroe  Soewono,  Aspek  Hukum Dan  Penegakan  Hukum  PK.WT,
Menuju Penegakkan Hukum Progresif,  Jurnal  puslitbangkum,
Unpad, Bandung, 2020.
Eddy P.Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Penerbit Ghalia Indonesia,
1990, Jakarta.Hlm.19.

## Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanuddin
Haykal, 2  Juni  2022,  Teori

## Utilitirianisme
Jeremy  Bentham  Tujuan  Hukum  atau Metode  Perjanjian  Produk  Hukum,
Jurnal Konstitusi MKRI.id. Fathurahman  Djamil,  2009,  Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi  Di  Lembaga  Keuangan Syariah, Penerbit Liberty,
Yogyakarta,  Hasanuddin  Rahman,
2003,  Contact  Drafting,  Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hukum  Online.Com,  Willa  Wahyuni,  22 Juni  2022,  Tuntutan  Ganti  Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, Artikel Ilmu Hukum.
Gita Angreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaa),  menurut  Pasal 1365 KUHPerdata Dan
Perkembangannya, eJurnal.Unsrat.Ac.id,  Vol.6,  No.5
(2018)
Gunawan  Wijaya  Dan  Ahmad  Yani, dikutip  oleh  Retno  Pupo  Dewi, Januari  –  Juni  2017,  Dalam Kekuatan  Eksekutorial  Sertifikat
Jaminan Fiducia Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42, Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fiducia, Jurnal Repertorium, Vol.IV, No.1.
Jawapos.Com,  18-8-2020,  YLKY  Banyak Terima Pengaduan
Kasus Penarikan Kendaraan secara Paksa, Jazau  ElVi  Hasani,  Fitri  Agustina
Trianingsih,  Nadya  Ayu  Rizky
Saraswati, Implikasi Putusan
Konstitusi  No.18/PUU-XVII/2019 terhadap  perjanjian  yang  berobjek Jaminan  Fiducia,  Jurnal  Hukum Maknun  Opus,  Vol.4,  No.2  Tahun 2020.
Johanes  Ibrahim  Kosasih,  Anak  Agung Istri Agung, Anank Agung Sugung
Laksmi Dewi, 2021, Parate Eksekusi Piducia, Polemik Kepastian  Hukum  Dan  Bisnis, Penerbit CV.Mandar
Maju,
Bandung, Cetakan Pertama.
J.Satrio,  Hkum  Jaminan,  2022,  Hak
Kebendaan Jaminan Fiducia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kartini  Mulyadi  Dan  Gunawan  Wijaya, 2003,  Kebendaan  Pada  Umumnya, Penerbit Kencana, Jakarta,
Kevin  O‟dennell,  Posmodernism,  2003,
terjemahan oleh Jan Riborn,
Penerbit Kanisius, Jogyakarta.
Khudzaifah  Dimyati,  2004,  Teorisasi Hukum, Study Tentang Perkembangan  Pemikiran  Hukum Di Indonesia 1945-1990, Universitas Muhammadiyah University Press, Surakarta. M.Drie.S.Brotosudarmo,  2017,  Pengantar Perjanjian, Andi Offset,
Yogyakarta.
Mariam Darus Badrul Zaman, 1985, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dan  Penjelasan,  Penerbit  Alumni, Bandung.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  Mencari Sistim  Hukum  Benda  Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),  Departemen  Kehakiman, Alumni, Bandung.
Masrudi  Muchtar,  2013,  Dept  Colector Dalam  Optik  Kebijakan  Hukum Pidana, Penerbit Aswaja Prassindo, Yogyakarta, Cetakan Pertama.
Metro  Jambi.Com,  24  Jan  2017,  Dept
Colector Leasing Terbanyak Dilaporkan, Miranda Nasihin,,2012,  Segala  Hal  Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan,
Penerbit  Buku  Pintar,  Yogyakarta, Cetakan Pertama.
Munir Fuady,1985, Hukum tentang pembiayaan  dalam  Teori  Dan Praktek,  Penerbit  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad Izudin Zakki, Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif  Hukum  Islam,  Jurnal Efisline, Vol.8, No.1, Juni 2013.
Nazla  Kharina,  Kamaruzaman  Bustaman, Perjanjian  dan  Jaminan  Piducia, Jurnal  Justisia,  diterbitkan  oleh
Prodi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah  Dan  Hukum  UIN-Ar- Ranairy,2020.
Onong  Uchana  Effendi,  1985,  Ilmu Komunikasi  Teori  Dan  Praktek, Penerbit  Rosda  Karya,  Bandung, Cetakan ke 2.
R.Subekti,  Aneka  Perjanjian,  Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Pertama.
Rosa  Agustina,  2017,  Perbuatan  Melawan Hukum,  Penerbit  Raja  Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
R.Subekti Hukum
Perjanjian,1979, Penerbit Intermasa, Jakarta.

## R.Setiawan,2000,  Pokok-Pokok  Hukum
Perikatan,,  Penerbit  Bina  Cipta, Bandung.
Salim.HS.2003,  Hukum  Kontrak  (Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak), penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Sunaryo,  2  Juni  2019,  Hukum  Lembaga
Pembiayaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke 2. Soejono Soekamto, 1995, Penelitian
Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan
Singkat, Penerbit PT.Grafindo Persada, Jakarta. Sri Suyatmi, J.Sudarto, 1992, Problematika Leasing Di Indonesia,  Penerbit  Arikha  Media Cipta, Jakarta. Shanti Riskawati, RasioDecidendi Putusan Mahkamah
Konstitusi No.
18/PUXVII/2019  dan  Perubahan Konstruksi  Norma  Eksekusi  Dan Wanprestasi  Dalam  Sistim  Hukum Indonesia,  Acta  Djurnal,  Jurnal Ilmu  Hukum  Kemetrian  Fakultas Hukum  Universitas  Padjajaran, Volume.5, No.1, Desember 2021
Sogar Simamora, 2020, Prinsip Ekskutabilitas Atas Jaminan Fiducia Pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi,  Artikel  dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas, Airlangga, Surabaya.
Zainuddin Ali,  Metode  Penelitian Hukum,
Jakarta, Sinar Grafika, 2010,
Hlm.225.