HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

## Karuniawan Nurahmansyah
Pengacara, Konsultan Hukum dan Founder KN&P Law Office Jember Jember Jawa Timur
Email: Awanhansyah88@gmail.com

## Abstraks
Pembatalan akta PPAT oleh Pengadilan, jika tidak ada cacat hukum atas akta PPAT tersebut  maka  tidak  akan  terjadi  pembatalan  akta  tersebut,  akan  tetapi  dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PPAT tidak menutup kemungkinan produk hukum yang dibuatnya dapat dibatalkan. Sebagai fakta hukum yang terjadi pada  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Putusan  Nomor  :  20/Pdt.G/2013/PN.Ska  dan yang kedua Putusan Nomor 06 / PDT / 2014 / PTY, yang terjadi pembatalan oleh pengadilan  dikarena  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  PPAT  terjadi  perbuatan melanggar  hukum,  titik  fokus  terhadap  penelitian  ini  adalah  adanya  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  PPAT  serta  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT dinyatakan  batal  demi  hukum  oleh  Mahkamah  Agung,  pada  hal  tersebut dikarenakan  cacat  hukum  didalam  pembuatan  akta  otentik  tersebut,  maka terhadap  pembatalan  pada  PPAT  tersebut  penulis  akan  melakukan  penelahaan dan akan mencoba untuk memahami dan menguraikan lebih lanjut mengenai akta PPAT yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kata Kunci : Prinsip Kepastian Hukum, Pembatalan Akta PPAT.

## Abstract
The  cancellation  of  PPAT  certificate,  if  there  was  no  blemish  law  for  the  PPAT certificate  there  shall  not  be  any  the  cancellation  of  the  certificate,  but  their  duty and  their  obligations  as  PPAT  does  not  preclude  the  possibility  he  made  a  legal product that can be undone. As a fact law that occurs in the district court decisions Surakarta  No.  20/Pdt.g2013/PN.SKA  decisions  and  the  second  Yogyakarta No.06/pdt/2014/PTY,  that  occurs  the  cancellation  of  by  a  court  dikarena  a  legal product that made by ppat happened unlawful act, A focal point to the research is the existence of an unlawful act carried out by ppat as well as deed made by PPAT declared null and void by the supreme court, on the law were due to defects in the manufacture of such authentic deed, as for the cancellation on ppat the writer would do and will try to understand and outlines more about PPAT certificate canceled by the supreme court Republic Of Indonesia.
Keywords : Legal Protection, Criminal Act, Crime of Motorized.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan  bangsa  selama  ini  dengan  sistem  sentralistik  dan  top  down oleh banyak kalangan dipandang sebagai sistem yang telah menciptakan  kegagalan dan ketergantungan bagi masyarakat terhadap pemerintah. 1 Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  yang  selanjutnya  disebut  PP  24/2016  menyebutkan  bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun."
Terkait  itu  Undang  –  Undang  Nomor  No  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok  –  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA)  telah  memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum serta hak  – hak atas tanah. 2 Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus - menerus, berkesinambungan dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. 3
Pendaftaran tanah di Indonesia pada era globalisasi sekarang sangat penting karena  jaminan  kepastian  hukum  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk  memastikan siapa  pemilik  tanah  pada  saat  itu,  akan  tetapi  termasuk  pula  perlindungan  hukum bagi mereka yang akan memperoleh hak atas bidang tanah tersebut pada waktu yang akan  datang. 4 Sebelum  melakukan  pendftaran  akta  tanah  maka  langkah  pertama ialah  melakukan  akta  jual  beli  hak  atas  tanah  sebagai  bentuk  perjanjian  peralihan hak atas tanah yang meliputi akta perjanjian jual beli yang dibuat oleh PPAT, berlaku sebagai  dasar  hukum  bagi  pembeli  untuk  mengajukan  perolehan  hak  atas  tanah
1 Syahrul  Ibad,  The  Development  Village  Government  In  Synergity  Of  The  Implementation  In  Law  No. 6/2014,  Jurnal  Politico  Vol.  20  No.  2  September  2020  Page:  113-124,  DOI: https://doi.org/10.32528/politico.v20i2.3638
2 Herowati Poesoko, Parate  Executi obyek Hak  Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT),  ( Yogjakarta : Laksbang Pressindo, 2008), hlm 122
3 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata  DI Bidang Kenotariatan, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2012 ), hlm 34
4 Ibid, hlm 36
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
kepada  BPN. 5 Secara  normatif,  jika  tidak  ada  cacat  hukum  atas  jual  beli  tanah  itu maka  pembeli  dapat  memperoleh  hak  atas  tanah  yang  dikehendaki  tersebut  dan kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  tercatat  di  kantor  pertanahan,  selanjutnya pembeli  akan  mendapatkan  sertipikat  hak  atas  tanah,  sebagai  bukti  atas kepemilikannya itu.
Fakta hukum yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surakarta Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Ska, yang terjadi pada Soepojo sebagai penggugat melawan Giri Setiawan,  Harti  serta  Notaris  Sunarto  sekaligus  sebagai  PPAT  yang  menjadi  pihak yang  tergugat.  Yang  pada  intinya  perkara  yang  terjadi  ialah  permasalahan  obyek sengketa gono  – gini yang terjadi pada pihak tergugat dan  penggugat yaitu berupa tanah  dan  bagunan  rumah  yang  berdiri  diatas  tanah  hak  milik  nomor:  1167  atas nama  Soepojo  ,luas  lebih  kurang  263  M2  terletak  di  Jalan  Kalingga  VI  nomor:  4 Kelurahan  Kadipiro  Kecamatan  Banjarsari  Kota  Surakarta  yang  dibagi  menjadi  2 bagian yanrg sama yaitu ½ (setengah ) sama rata.
Pada  bulan  September  2008  saudara  Giri  Setiawan  bermaksud  untuk meminjam sertifikat yang menjadi objek sengketa  tersebut kepada Soepojo  dengan maksud  untuk  menjaminkan  sertifikat  tersebut  kepada  Bank,  kemudian  diajak  ke Notaris /PPAT Sunarto,S.H akan tetapi alangkah terkejutnya Soepojo ternyata pada bulan Oktober 2012, sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Giri Setiawan dengan akta jual beli nomor : 372/Banjarsari/2008 yang dibuat oleh PPAT Sunarto S.H,  maka  pihak  Soepojo  melakukan  gugatan  pada  Pengadilan  Negeri  Surakarta untuk membatalkan Akta PPAT yang dibuat oleh Suharto, S.H merupakan perbuatan melawan hukum.
Sebagai  isu  hukum  selanjutnya  yaitu  yang  terjadi,  Pada  Putusan  Nomor  06/ PDT/  2014/  PTY,  antara  Sri  Widadi  Sulistiningsi  selaku  Penggugat  melawan Muhammad  Syarif  Hidayat,  Maya  Mexitalita,  serta  Maria  Farnsisca  Jenny  Setiawan Yosgiarso  Sebagi  Notaris/PPAT  yang  selaku  tergugat  dan  Turut  tergugat  Pimpinan Kantor Cabang PT Bank Permata Tbk, serta turut tergugat Agung Tri Hartanto. Yang pada intinya adalah Bahwa dengan adanya keyakinan dari Para Penggugat terhadap
5 Ibid, hlm 37
Tergugat  I  tidak  akan  menipu  dan  syarat  yang  dilakukan  dihadapan  notaris  hanya formalitas, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 Para Penggugat diajak Tergugat I &II untuk datang ke kantor Notaris  – PPAT Maria Fransisca  Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H,  untuk melakukan jual beli atas SHM No.02546 atas nama Ir. Agung Tri Hartanto dengan Akta Jual Beli No. 58/2010 dan Sertifikat Hak Milik No. 02547 atas nama Ir. Agung  Tri  Hartanto  dengan  Akta  Jual  beli  No  59/2010  maka  akta  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
Terkait  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  dinyatakan  batal  demi  hukum  oleh Mahkamah Agung, pada hal tersebut dikarenakan cacat hukum didalam pembuatan akta otentik tersebut, maka terhadap pembatalan pada PPAT tersebut penulis akan melakukan penelahaan dan akan mencoba untuk memahami dan menguraikan lebih lanjut  mengenai  akta  PPAT  yang  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  dengan  ini  penulis hendak melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai terkait “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah”

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat diidentifikasikan masalah-masalah  yang akan diteliti   dan dianalisa adalah: Apakah akta  pejabat  pembuat  akta  tanah  sudah  memenuhi  kualifikasi  sebagai  akta  otentik sesuai  dengan  Pasal  1868  KUHPerdata  ?  Apakah  akta  pejabat  pembuat  akta  tanah dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan  ?  Bagaimanakah  konsep  pengaturan  kedepan terhadap pembatalan akta pejabat pembuat akta tanah ?

## C. Motode Penelitian
Pada  suatu  penulisan  harus  mempergunakan  metode  penulisan  yang  tepat karena  hal  tersebut  sangat  diperlukan  dan  merupakan  pedoman  dalam  rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum  adalah  mengandung  kesesuaian  dan  mengandung  kebenaran  yang  dapat dipertanggung jawabkan. 6
6 Peter  Mahmud  Marzuki,    Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi  Cetakan  ke  9,  (Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group 2014). hlm. 60
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  (Legal  Research). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji  dan  menganalisa  substansi  peraturan  perundang-undangan,  literatur- literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis  atas  pokok  permasalahan  atau  isu  hukum dalam  konsistensi  dan  kesesuaian  dengan  asas-asas  dan  norma  hukum  yang  ada. 7
Penulis  dalam  tesis  ini  mengunakan  3  (tiga)  bentuk  pendekatan  masalah,  yaitu pendekatan  perundang-undang  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach)  yang  diuraikan sebagai berikut :
1. Pendekatan  undang-undangan  (Statute  Approach),  yaitu  suatu  pendekatan yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. 8
2. Pendekatan  Konseptual  (conseptual  approach),  adalah  pendekatan  yang beranjak  pada  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang dari  ilmu  hukum,  sehingga  dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. 9
3. Pendekatan  kasus  (case  approach)  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengkaji beberapa  kasus  untuk  referensi  bagi  suatu  isu  hukum.  Berbeda  dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari  penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. 10
Sedangkah  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  penulis  dalam  penulisan tesis ini yang meliputi:
1. Burgelijk Wetbook (BW)
7 Peter  Mahmud  Marzuki,    Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi  Cetakan  ke  9,  (Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group 2014). hlm. 60
8 Ibid, hlm 134
9 Ibid, hlm 135-136
10 Herowati Poesoko, Op. Cit, hlm 38-39
2. Undang – Undang Nomor No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
3. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (print out). 11 Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak  relevan  untuk  menetapkan  isu  hukum  yang  hendak  dipecahkan;  Kedua, pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan  sekiranya  dipandang  mempunyai  relevansi juga  bahan-bahan  non  hukum;  Ketiga,  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang diajukan  berdasarkan  bahan-bahan  yang  telah  dikumpulkan;  keempat,  menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan yang kelima, memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  di  dalam kesimpulan. 12 Kemudian  langkah-langkah  selanjutnya  yang  dipergunakan  dalam suatu  penelitian  hukum  adalah  melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  telah dirumuskan  dalam  rumusan  masalah  untuk  menarik  kesimpulan  berdasarkan bahan-bahan hukum.

## PEMBAHASAN
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Akta Otentik Sesuai Pada Pasal 1868 KUHPerdata
12 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit  hlm. 213.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pada  pasal  1867  KUHperdata  disebutkan  ada  istilah  Akta  otentik,  serta  pada pasal 1868 KUHPerdata memberikan batasan unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu: 13
1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang
3. Pegawai  umum  /  pejabat  umum  oleh  atau  dihadapan  siapa  itu  dibuat,  harus mempunyai kewenangan untuk membuat akat tersebut.
Dengan  demikian  akta  otentik  PPAT  sudah  memenuhi  kualifikasi  sebagai  akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 kuhperdata yang diberikan kepada pejabat tertentu yang  dikualifikasikan  sebagai  pejabat  umum,  seperti  akta  otentik  tidak  dibuat  oleh notaris saja melainkan PPAT juga serta pejabat lelang dan pegawai kantor catatan sipil.

## a. Karakteristik akta pejabat pembuat akta tanah.
Karakteristik pada akta PPAT juga dapat dilihat pada bentuk isi akta, Habib Adjie menjelaskan pada karakteristik akta PPAT meliputi : 14
1. Kepala  Akta,  terdiri  atas  keterangan-keterangan  dari  PPAT  mengenai  dirinya sendiri serta orang-orang yang datang menghadapnya.
2. Badan  Akta,  terdiri  atas  keterangan-keterangan  yang  diberikan  oleh  para  pihak- pihak  yang  pada  aktanya  atas  permintaan  yang  bersangkutan  serta  dituangkan pada bentuk akta.
3. Penutup Akta, terdiri atas keterangan dari PPAT mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya berisi keterangan mengenai saksi-saksi, dan pada bagian akhir tentang pembacaan serta penandatanganan dari akta itu.
Sedangkan  Pasal  1868  KUHperdata  menyebutkan  bahwa  akta  autentik  adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  ditempat  dimana  akta  itu  dibuatnya. Maka sesuai Pasal 1868 KUHPerdata syarat komulatif yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai akta autentik notaries.
13 Habib adjie, Op.Cit, hlm 7
14 Ibid, hlm 78

## b. Syarat formal akta pejabat pembuat akta tanah
Syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata, apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum merupakan suatu perjanjian  tidak dapat  dibatalkan oleh PPAT dikarenakan  bentuk  pembatalan  akta  tersebut  para  pihak  yang  membatalkan  serta dapat  dilakukan  oleh  hakim  dengan  dasar  permohonan  dari  pihak  dalam  perjanjian, mendasarkan pada bentuk kepastian hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. 15
Terkait  pada  akta  pejabat  pembuat  akta  tanah  sebagai  pemenuhan  kualifikasi akta  otentik  sesuai  pada  Pasal  1868  KUHPerdata  dan  karakteristik  akta  pejabat pembuat akta tanah serta syarat formal akta pejabat pembuat akta tanah terdapat asas- asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak ialah 16
1. Asas  Konsensualisme,  bahwa  perjanjian  terbentuk  karena  adanya  perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak.
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian (verbindende kracht der overeenkomst), bahwa para  pihak  harus  memenuhi  apa  yang  mereka  sepakati  pada  perjanjian  yang mereka buat.
3. Asas  kebebasan  berkontrak  (contractsvrijheid),  bahwa  para  pihak  menurut kehendak  bebasnya  masing-masing  dapat  membuat  perjanjian  dan  setiap  orang bebas  mengikatkan  diri  dengan  siapapun  yang  ia  kehendaki.  Pihak-pihak  juga dapat  menentukan  cakupan  isi  serta  persyaratan  dari  suatu  perjanjian  dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  memaksa,  baik  ketertiban  umum  ataupun kesusilaan.
Sudikno  Mertokusumo  memberikan  pengertian  asas  hukum  sebagai  suatu pikiran  dasar  yang  bersifat  umum  yang  melatarbelakangi  pembentukan  hukum positif. 17 Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkret akan tetapi hanyalah merupakan.
15 Herry  Susanto,  Peranan  Notaris  Dalam  Menciptakan  Kepatutan  Dalam  Berkontrak,  (Yogyakarta,  FH UII Press ,2010), hlm.91
16 Herlien  Budiono,  Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia  (Hukum  Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm.94-95
17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), ( Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm.33
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Pengadilan
Pembatalan  pada  akta  PPAT  melalui  putusan  pengadilan,  bukan  hanya  karena akibat  dari  kesalahan  atau  kelalaian  pada  PPAT  saja  saat  membuat  akta,  akan  tetapi pembatalan pada akta PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak  yang  saling  mengikatkan  diri  pada  akta  tersebut,  sehingga  dengan  adanya kesalahan  atau  kelalaian  menyebabkan  adanya  gugatan  dari  salah  satu  pihak. 18 Pada proses  perdata,  tidak  jarang  seorang  PPAT  berada  pada  kedudukan  sebagai  turut tergugat  yang  diberikan  sebagai  upaya  yang  dipaksakan,  karena  pada  akta  notariil khususnya Partij Acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata.
Jika  akta  tersebut  dapat  dibuktikan  dipersidangan,  maka  ada  salah  satu  aspek yang  menyebabkan  cacatnya  akta,  sehingga  akta  tersebut  dapat  menjadi  akta  yang terdegradasi  atau  akta  dibawah  tangan,  bahkan  menjadi  batal  demi  hukum. Berdasarkan  Pasal  1870  KUHPerdata  mengenai  kekuatan  pembuktian  mengikat  dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta  tersebut  selama  hal  yang  menjadi  ketidakbenarannya  tidak  dapat  dibuktikan, sedangkan  maksud  dari  sempurna  berarti  sudah  dianggap  cukup  sebagai  alat  bukti tanpa ada alat bukti lain. 19
Dasar  hukum  pada  pembatalan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  /  PPAT  terkait pada  jual  beli  tanah  adalah  merupakan  perbuatan  hukum,  juga  harus  ditulis  pada sebuah akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris / PPAT dan pada akhirnya dapat  dibatalkan  oleh  Putusan  Pengadilan,  pembatalan  akta  dapat  dikatakan  sah apabila dalam melakukan pembuatan akta otentik terkait pada tanah tidak melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi akta otentik dapat dikatakan tidak sah apabila melaukan  perbuatan  melawan  hukum.  Sebagai  ilustrasi  terkait  akta  yang  dibuat Notaris/PPAT tidak sah ialah pada proses jual beli dilakukan berdasarkan pemaksaan oleh  salah  satu  pihak,  maka  akta  tersebut  akan  menjadi  batal  demi.  Hal  ini  sesuai
18 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011) hlm 68
19 Liliana  Tedjosaputro,  Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana,(Yogyakarta,  PT.  Bayu Indra Grafika, 2005) hlm 24
dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUHperdata,  yang  mana  isi  dari  pada  pasal  tersebut adalah merupakan syarat-syarat sah peijanjian; yang isinya sebagai berikut : 20
Pertama,  Adanya  kesepakatan  dari  mereka  yang  mengikatkan  dirinya, maksudnya  adalah  bagi  para  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  peijanjian harus  ada  kesepakatan  atau  setuju  mengenai  hal-hal  yang  pokok  tentang  peijanjian tersebut. Yang mana kesepakatan itu teijadi dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.  Yang  berarti  bahwa  kesepakatan  itu  teijadinya  benar-benar  dari  keinginan para  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  di  dalam  suatu  peijanjian  Consensus  atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat peijanjian.
Kedua,  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  peijanjian,  maksudnya  adalah  para pihak  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  peijanjian  haruslah  orang-orang  yang cakap  membuat  suatu  peijanjian  menurut  hukum.    Pada  Pasal  1329  KUHperdata menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat  perikatan-perikatan, jika  ia  oleh  undang-undang  tidak  dinyatakan  tak  cakap.  Ada  beberapa  orang  yang dipandang  tidak  cakap  hukum  didalam  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  peijanjian. Sedangkan  orang  yang  tidak  cakap  untuk  membuat  suatu  peijanjian  menurut  Pasal 1330  KUHperdata  yaitu:  Pembatalan  akta,  Orang-orang  yang  belum  dewasa,  Mereka yang  ditaruh  dibawah  pengampuan,  Orang-orang  perempuan,  dalam  hal-hal  yang ditetapkan  dalam  undang  -  undang,  dan  pada  umumnya  semua  orang  kepada  siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu
Ketiga, Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan, maksudnya adalah bahwa di dalam  perjanjian  itu  harus  ada  obyek  yang  diperjanjikan.  Yang  dimaksud  obyek perjanjian  adalah  prestasi  yang  merupakan  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  oleh  salah satu  pihak  kepada  pihak  lain.  Dalam  syarat  ini,  undang-undang  menentukan  bahwa hanya  barang-barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang  dapat  menjadi  pokok perjanjian.  Barang  itu  harus  suatu  barang  yang  paling  sedikit  dapat  ditentukan jenisnya. Sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.
Keempat,  Suatu  sebab  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, maksudnya  adalah  isi  dan  tujuan  dari  pada  yang  diperjanjikan  didalam  perjanjian
20 Ridwan Indra R.A. Ragam Perjanjian di Indonesia. (Jakarta: CV. Trisula, 1996), hlm. 4
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau dengan ketertiban umum.
Berdasarkan  uraian  diatas,  yang  menyebabkan  akta  otentik  dibatalkan  adalah tidak  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak.  Oleh  karena  melanggar  Pasal  1320 KUHperdata,  maka  atas  dasar  itulah  Pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  Akta  Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT batal demi hukum.

## a. Kekuatan pembuktian pada akta ppat di pengadilan
Akta  PPAT  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  nilai  pembuktian  yang sepurna  ada  asas  yang  mendasari  bahwa  akta  PPAT  merupakan  sebagai  akta  otentik yaitu,  asas  lahiriyah,  asas  formal,  asas  materil,  maka  akan  penulis  uraikan  sebagai berikut : 21
Pertama,  Uitwendige  Bewijskracht,  Nilai  pembuktian  akta  dari  asas  lahiriah, secara  lahiriah  tidak  perlu  dipertentangkan  dengan  alat  bukti  yang  lainnya,  jika  ada yang menilai bahwa suatu akta PPAT tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan  wajib  membuktikan  bahwa  akta  tersebut  secara  lahiriah  bukan  akta otentik.  Penyangkalan  atau  pengingkaran  bahwa  secara  lahiriah  akta  Notaris,  bukan sebagai akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat- syarat  akta  Notaris  sebagai  akta  otentik.  Pembuktian  semacam  ini  harus  dilakukan melalui  upaya  gugatan  ke  pengadilan.  Penggugat  harus  dapat  membuktikan  bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris/PPAT.
Kedua,  Formele  Bewijskracht,  Asas  formal  adalah  bahwa  akta  PPAT  harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut pada akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang  tercantum  pada  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ditentukan  dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran, dan kepastian tentang hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  (waktu)  menghadap,  dan  para  pihak  yang menghadap,  paraf  dan  tanda  tangan  para  pihak/penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta membuktikan  apa  yang  dilihat,  disaksikan,  didengar  oleh  Notaris  dan  mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/pengahadap pada akta pihak.
21 Subekti, Hukum Acara Perdata, ( Bandung ; Bina Cipta, 1989), hlm.93-94
Ketiga,  Materiele  Bewijskrach,  asas  materiil  menjelaskan  bahwa  kepastian tentang  materi  suatu  akta  sangat  penting,  bahwa  pada  akta  merupakan  pembuktian yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka  yang  mendapat  hak dan  berlaku  umum,  kecuali  ada  pembuktian  sebaliknya.  keterangan  atau  pernyataan yang dituangkan atau dimuat pada akta oejabat atau berita acara atau keterangan para pihak  yang  diberikan  dihadapan  Notaris/PPAT  dan  para  pihak  harus  dinilai  dengan benar. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat  membuktikan  bahwa  Notaris  tidak  menerangkan  atau  menyatakan  yang sebenarnya  pada  akta,  atau  para  pihak  yang  telah  benar  berkata  dihadapan  Notaris menjadi  tidak  benar  berkata,  dan  harus  dilakukan  pembuktian  terbalik  untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.
Dengan  demikian  ketiga  asas  yang  telah  diuraikan  diatas  merupakan kesempurnaan terhadap akta Notaris/PPAT sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh  akta  tersebut.  Apabila  dapat  dibuktikan  pada  suatu  persidangan  pengadilan bahwa ada salah satu asas yang tidak benar atau kurang mencangkup asas diatas, maka akta  itu  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya. 22
b. Bentuk Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta yang dibatalkan Oleh Pengadilan
Tanggungjawab  PPAT  secara  perdata  pada  kebenaran  materiil  akta  yang dibuatnya ialah pada konstruksi yuridis yang digunakan adalah konstruksi perbuatan melawan  hukum,  terdapat  padal  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  pada  intinya menjelaskan  perbuatan  melawan  hukum  meliputi  adanya  suatu  perbuatan  melawan hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian  yang  ditimbulkan,  PPAT  dapat dipertanggung  jawabkan  atas  kebenaran  materiil  suatu  aktanya  apabila  produk hukumnya yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru atau dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sesuai pada Pasal 1365KUHperdata, konstruksi pada UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban pada kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya 23
22 Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, (Bandung, Pradnya Paramita, 2003) hlm 87
23 Ima Erlie Yuana, Ruang Lingkup Kenotariatan, (Bandung ; Pradnya Paramitha, 2015) hlm 79
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Tanggungjawab  PPAT  mengenai  ketentuan  pidana  tidak  diatur  didalam  UUJN maupun  di  dalam  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  namun tanggungjawab  PPAT  secara  pidana  dikenakan  apabila  melakukan  perbuatan  pidana yang  melanggar  hukum,  Perkara  pidana  yang  berkaitan  dengan  aspek  formal  akta PPAT,  pihak  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  akan  memasukkan  Notaris/PPAT telah melakukan tindakan hukum maka dapat digunakan bentk tanggungjawab pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1), (2) Pasal 264 KUHPidana :
Tanggungjawab  PPAT  secara  adminitratif  dapat  dilihat  pada  ketentual  pasal Pasal  85  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  diatur  juga  mengenai  sanksi  bagi  Notaris yang  melanggar  aspek  formal  tersebut,  yaitu  :  Teguran  lisan;  Teguran  tertulis; Pemberhentian  sementara;  Pemberhentian  dengan  hormat;  Pemberhentian  dengan tidak  hormat.  Dari  beberapa  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Notaris/PPAT tersebut,  yang  termasuk  sanksi  administratif  yaitu  pemberhentian  sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila dari uraian  diatas  bentuk  tanggungjawab  PPAT  terhadap  akta  yang  dibuatnya  adalah bentuk tanggungjawab secara perdata, secara pidana dan secara adminitratif,
c. Pertimbangan  hakim  ratio  decidendi  pada  akta  pejabat  pembuat  akta  tanah dapat dibatalkan oleh pengadilan
Tentang  pertimbangan  hukumnya  bahwa  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Surakarta  20/Pdt.G/2013/PN.Ska  maka  hakim  menyatakan  dan  mengadili  bahwa  : Pertama,  menyatakan  Akta  Jual  beli  No.372/Banjarsari/2008  yang  dibuat  oleh Notaris/PPAT  Sunarto,  SH  (Tergugat  III)  tidak  sah  karena  dibuat  dengan  melawan hukum  yaitu  tanah  hak  milik  No.1167  atas  nama  Soepojo  luas  +263  m2  terletak  di Kelurahan  kadipiro,  Kecamatan  Banjarsari  Kota  Surakarta  yang  dijual  belikan  antara Tergugat  I  sebagai  Pembeli  dengan  Penggugat  sebagai  Penjual  tersebut  yang  masih dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II di Pengadilan Agama Surakarta dan  proses  jual  belinya  tidak  melibatkan  Tergugat  II  selaku  salah  satu  pemilik  tanah dan  rumah  tersebut;  Kedua,  menyatakan  proses  jual  beli  dengan  Akta  Jual  Beli No.372/Banjarsari/2008  yang  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  Sunarto,  SH  (Tergugat  III) batal demi hukum karena dibuat dengan cara tidak sah dengan melawan hukum yaitu tanah  hak  milik  No.1167  atas  nama  Soepojo  luas  +  263  m2  terletak  di  Kelurahan

## Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang dijual belikan antara Tergugat I sebagai  pembeli  dengan  Penggugat  sebagai  penjual  tersebut  yang  masih  dalam sengketa
Maka  dapat  dikesimpulkan  bahwa  AJB  No.372/Banjarsari/2008  yang  dibuat oleh  Notaris.PPAT  Sunarto,  SH  melanggar  hukum  serta  Akta  Jual  Beli No.372/Banjarsari/2008  dinyatakan  tidak  sah  batal  demi  hukum.  Pada  Kasus  Posisi yang  kedua  yang  terjadi  pada  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta  Putusan  Nomor 34/Pdt/2017/PT YYK, Yang terjadi antara Pada Putusan Nomor 06 / PDT / 2014 / PTY,
Menimbang,  bahwa  dengan  hal  demikian,  maka  pertimbangan-pertimbangan hukum  Hakim  Tingkat  Pertama  tersebut  diambil  alih  dan  dijadikan  dasar  didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  tanggal  10  Oktober  2013,  Nomor  160  /  PDT.G  /  2012  /  PN.Yk.dapat dipertahankan  dalam  Peradilan  Tingkat  Banding  dan  oleh  karenanya  haruslah dikuatkan
Dengan  demikian  pada  peristiwa  yang  terjadi  pada  kedua  kasus  yang  sudah diuraikan diatas terdapat pembatalan akta PPAT yang terjadi dikarenakan sama – sama mengacu pada perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPedata yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang untu membuat akta yaitu PPAT. Pada kedua kasus tersebut  diatas  penulis  sependapat  dengan  majelis  hakim  yang  memutuskan  perkara tersebut  dikarenan  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan  dapat  untuk dibatalkan akta PPAT tersebut.

## Konsep Pengaturan Kedepan Terhadap Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

## a. Makna keadilan bagi pejabat pembuat akta tanah
Terkait  keadilan  pada  pebatalan  akta  PPAT  bisa  disamakan  dengan  nilai-  nilai dasar  sosial,  keadilan  yang  lengkap  bukan  hanya  mencapai  kebahagiaan  untuk  diri sendiri,  tetapi  juga  kebahagian  orang  lain,  keadilan  yang  dimaknai  sebagai  tindakan pemenuhan  kebahagiaan  diri  sendiri  dan  orang  lain,  adalah  keadilan  sebagai  sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda,  sebagai  hubungan  seseorang  dengan  orang  lain  adalah  keadilan,  namun sebagai  suatu  sikap  khusus  tanpa  kualifikasi  adalah  nilai,  ketidakadilan  dalam
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
hubungan  sosial  terkait  erat  dengan  keserakahan  sebagai  ciri  utama  tindakan  yang tidak fair 24
Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa  keadilan adalah persamaan, dan  ketidakadilan  adalah  ketidaksamaan,  ketidakadilan  terjadi  jika  satu  orang memperoleh  lebih  dari  yang  lainnya  dalam  hubungan  yang  dibuat  secara  sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situsi  sosial  sehingga  perlu  diperiksa  kembali  mana  prinsip  –  prinsip  keadilan  yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. 25

## b. Makna kepastian hukum pejabat pembuat akta tanah
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 26
Terkait  pada  kepastian  hukum  pejabat  pembuat  akta  tanah  maka  konsep kepastian hukum ini untuk memberikan perlindugan pada PPAT, perlindungan hukum ini untuk mencapai kepastian hukum bagi PPAT, maka konsep pada kepastian hukum pada PPAT ini ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap PPAT  atas  suatu  tindakan  melindungi  atau  memberikan  pertolongan  dalam  bidang hukum  agar  seseorang  mendapatkan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dari  perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 27

## c. Makna kemanfaatan hukum pejabat pembuat akta tanah
Bentham  menggariskan  arah  dan  visi  hukum  dari  perspektif  psikologis  yang mendalam  tentang  prinsip  utilitarisme.  Bentham  menulis:  “Alam  telah  menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan.” Yang
24 Ibid, hlm 33
25 Ibid,
26 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 23
27 Herlien  Budiono, Kontrak  Minyak  dan  Gas  Bumi  Berazas  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum,  (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009). hlm. 23
harus  kita  lakukan  dan  yang  akan  kita  perbuat,  semuanya  ditujukan  dan  ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. 28
Pada  kaitanyan  kemanfataan  bagi  PPAT  ialah  ia  telah  memberikan  manfaat hukum  pagi  setiap  produknya  yang  ia  buat  yaitu  akta,  akta  yang  dibuat  PPAT  sudah mempunyai  nilai  kemanfaatan  bagi  setiap  individu  yang  membuat  akta  pada  PPAT, kemanfaatannya  ialah  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  melekat  pada  akta  dan  objek yang  ada  dalam  akat  PPAT  tersebut,  lalu  penulis  mempunyai  konsep  berfikir  bahwa pembatalan akta yang dibuat oleh  PPAT bahwa hukum bertujuan  untuk  “the  greatest happiness  of  the  greatest  number”  aliran  utilitarisme  dianggap  sebagai  aliran  yang meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  hukum,  kemanfaatan  disini  diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Pada konteks ini  apakah hukum  dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Teori  utilitas  Bentham  mengatakan  bahwa  hukuman  dapat  dibenarkan  jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: 29 1). Konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar  di masa depan kejahatan  terhukum tidak  akan  terulang lagi; 2). Hukuman  itu  memberikan  rasa  puas  bagi  si  korban  maupun  orang  lain.  Ciri  khas hukuman  ini  bersifat  preventif  ke  masa  depan  agar  orang  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya  dan  pemenuhan  rasa  senang  orang-orang  yang  terkait  kasus  hukum tersebut.

## KESIMPULAN
Pertama,  Kualifikasi  akta  otentik  ditinjaun  pada  Pasal  1868  KUHPerdata  yang menjelaskan  bahwa  akta  otentik  yang  pada  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang,    serta  memenuhi  syarat  formal  pada  akta  PPAT  didalam  syarat  sahnya perjanjian  1320  KUHPerdata.  Dengan  demikian  akta  PPAT  dapat  dilihat  pada keontetikannya  akta  tersebut  dikarenakan  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang. Berdasarkan  teori  kepastian  hukum,  adanya  ketentuan  tersebut  merupakan  wujud kepastian hukum yang diberikan oleh KUHPerdata; Kedua, Akta PPAT yang dibatalkan oleh pengadilan, Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata maka ada salah satu aspek yang
28 Frederikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, (Jakarta ; Jurnal, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University Vol 4, ) hlm 303
29 Ibid, hlm 304
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
menyebabkan  cacatnya  akta,  sehingga  akta  tersebut  dapat  menjadi  akta  yang terdegradasi  atau  akta  dibawah  tangan,  bahkan  menjadi  batal  demi  hukum.  Dengan demikian berdasarkan teori kepastian hukum pembatalan pada akta PPAT disebabkan oleh  kesalahan  atau  kelalaian  para  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri  pada  akta tersebut  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  ketentuan  tersebut merupakan  wujud  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh  KUHPerdata;  dan  Ketiga, Konsep  pengaturan  kedepan  terhadap  pembatalan  akta  pejabat  pembuat  akta  tanah, berdasarkan  pada  tujuan  hukum  yaitu  pada  makna  keadilan,  kepastian  serta kemanfaatan  hukum  bagi  PPAT,  maka  pada  teori  kepastian  hukum  bahwa  untuk menentukan suatu ketentuan hukum sudah baik, haruslah memenuhi tiga syarat yaitu pertama,  secara  filosofi  dapat  menciptakan  keadilan,  kedua,  secara  sosiologis  dapat menciptakan  kemanfaatan  dan  ketiga,  adalah  secara  yuridis  dapat  menciptakan kepastian hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang diberikan oleh KUHPerdata
Berdasarkan  penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diberikan  saran  sebagai  berikut:  Pertama,  Pemerintah  Indonesia  perlu  adanya sosialisai  dan  penyuluhan  hukum  terkait  pada  Notari/PPAT  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  utnuk  lebih  berhati-  hati  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibanya  agar  produk  hukumnya  dikemudian  hari  tidak  ada  bentuk  pelanggaran hukum serta melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, Kementerian Hukum dan Ham  ,  perlu  dilakukan  bentuk  kepastian  hukum  pada  PPAT  yang  saat  menjalankan tugasnya  akta  yang  dibuat  dibatalkan  oleh  pengadilan  dikarenakan  akta  otentik merupakan  sebagai  nilai  pembuktian  yang  sempurna.  Dan  Ketiga,  Organisasi  PPAT perlu  adanya  upaya  yang  jelas  bagi  Notaris/PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya dikarenakan selama ini UUJN dan Peraturan terkait PPAT masih belum bisa memenuhi kebutuhan hukum bagi Notaris /PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA
Frederikus  Fios ,  Keadilan  Hukum  Jeremy  Bentham  Dan  Relevansinya Bagi  Praktik  Hukum Kontemporer, (Jakarta  ;  Jurnal,  Jurusan  Psikologi,  Faculty  of  Humanities,  BINUS University Vol 4

## Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris , (Bandung, PT Refika Aditama, 2011 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  DI  Bidang  Kenotariatan ,  (Bandung  ; Citra Aditya Bakti, 2012 ), hlm 34
Herlien  Budiono, Kontrak  Minyak  dan  Gas  Bumi  Berazas  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum , Jakarta: Fikahati Aneska, 2009
Herowati Poesoko, Parate Executi obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT), Yogjakarta : Laksbang Pressindo, 2008
Herry  Susanto, Peranan  Notaris  Dalam  Menciptakan  Kepatutan  Dalam  Berkontrak,
Yogyakarta, FH UII Press ,2010
Ima Erlie Yuana, Ruang Lingkup Kenotariatan, Bandung ; Pradnya Paramitha
Liliana  Tedjosaputro, Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana ,Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 2005
Paulus  Effendi  Lotulung ,  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  dalam Menjalankan Tugasnya , Bandung, Pradnya Paramita, 2003
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi  Cetakan  ke  9,  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group 2014
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Bandung  :  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti, 1999
Ridwan Indra R.A. Ragam Perjanjian di Indonesia . Jakarta: CV. Trisula, 1996.
Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung ; Bina Cipta, 1989
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 2005.
Syahrul Ibad, The Development Village Government In Synergity Of The Implementation In Law No. 6/2014, Jurnal Politico Vol. 20 No. 2 September 2020 Page: 113-124, DOI: https://doi.org/10.32528/politico.v20i2.3638

## Peraturan Perundang – Undangan
Burgelijk Wetbook (BW) Undang  –  Undang  Nomor  No  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  –  Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.