Volume 3  Issue 1,  March 2019:  pp.  85-102.  Copyright  ©  2019  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

## Analysis of Environmental Fiqh Related to Misuse of Mining Management on
Environmental Damage
Muh. Sabaruddin Sinapoy Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Email: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: Efforts  in  controlling  pollution  and  environmental  damage  caused  by mining activities are rampant activities conducted by companies and communities scattered  in  some  areas  have  the  potential  to  cause  pollution  and  environmental damage due to the use of  heavy metals in  binding minerals and mining land into unproductive land. Mining industry activities in addition to having a positive impact because  it  can  be  able  to  meet  the  needs  of  people's  lives  and  bring  considerable results as a source of foreign exchange, but the other side has a large negative impact that is with many permissions issued, resulting in damage, forest sustainability, loss of flora ecosystem-rare and new fauna and environmental pollution, thus disrupting the health, as well as the loss of local wisdom culture of the surrounding community.
Keyword: fiqh environment; mining management; environmental damage
Abstrak: Upaya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat  pertambangan  dilatarbelakangi  maraknya  aktivitas  yang  dilakukan perusahaan  maupun  masyarakat  yang  tersebar  di  beberapa  wilayah  berpotensi menyebabkan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan lahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif.  Kegiatan  industri  pertambangan  selain  mempunyai  dampak  positif karena  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  dan  mendatangkan  hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negatif cukup  besar  yaitu  dengan  banyaknya  perizinan  yang  dikeluarkan,  maka mengakibatkan terjadinya kerusakan, kelestarian hutan, hilangnya ekosistem flora- fauna  langka  maupun  baru  dan  pencemaran  lingkungan,  sehingga  mengganggu kesehatan, serta hilangnya budaya kearifan lokal masyarakat sekitarnya.
Kata kunci: fiqh lingkungan; pengelolaan pertambangan; kerusakan lingkungan hidup

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  ( archipelagio  state )  terbesar  di  dunia.  Secara geografis negara kepulauan nusantara ini terletak di sekitar khatulistiwa antara 94°45′ BT - 141°01′  BT  dan  dari  06°  08′  LU - 11°05′  LS  serta  diapit  oleh  dua  benua  yaitu  Asia  dan Australia  dan  dua  samudera  yaitu  Pasifik  dan  Hindia  yang  membentang  dari  Barat  ke Timur sepanjang 5.110 km dan dari Utara ke Selatan 1.888 km. 1 Wilayah Indonesia enam puluh lima persen (65 %) dari seluruh wilayahnya ditutupi oleh laut. Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial , dan 2,8 juta  km2  perairan  nusantara,  ditambah  dengan  luas  ZEE  ( Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia ) sebesar 2,7 juta km2 (UNCLOS, 1982). 2 Jumlah pulaunya mencapai 17.507 buah, serta  memiliki  garis  pantai  sepanjang  81.000  km,  merupakan  garis  pantai  terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. 3 Namun, tanpa disadari, laju eksploitasi semakin meningkat dengan  didukung  oleh  kemajuan  canggihnya  peralatan  industri  teknologi.  Hingga kemudian  menyebabkan  daya  dukung  lingkungan  terlampaui  dan  bukan  saja  dapat mengancam  kelestarian  SDA  itu  sendiri,  tetapi  juga  dapat  menyebabkan  kerusakan lingkungan dan pencemaran.
Seiring  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  dunia  saat  ini  dicemaskan  oleh  semakin memburuknya  kualitas  lingkungan  disebabkan  oleh eksploitasi besar-besaran  terhadap alam baik laut, darat maupun udara. Adanya penggalian secara besar-besaran terhadap berbagai  jenis fosil tersebut  hanyalah  untuk  kepentingan  kehidupan  manusia  yang ditandai  semakin  hari  tampak  makin  tidak efisien dan  mengejar  kenyamanan  belaka, akibatnya  mempercepat  proses  kerusakan  lingkungan. 4 Perlu  diketahui  juga,  bahwa, lingkungan  hidup  sebagai  karunia  dan  rahmat  Allah  SWT,  kepada  rakyat  dan  bangsa Indonesia. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam (SDA) untuk memajukan
1 H.  Sabarno, Pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  dan  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Indonesia  di  Wilayah Perbatasan . Dalam O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah , Jakarta, 2003, hlm. 60.
2 Etty  R.  Agoes  (ed), Dimanahkah  Batas-Batas  Wilayah  Kita  Di  Laut? ,  Jakarta:  Departemen  Kelautan  dan Perikanan, 13 Desember 2000, hlm. 1. Lihat juga, Lusy K. F. R. Gerungan, “ Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia” , Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei,  Manado: Fakultas Hukum Unsrat, 2016, hlm. 7.
3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang 2015-2019 , Jakarta, 2015, hlm. 2.1.
4 M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 130.
kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. 5
Indonesia  sendiri  mempunyai  Sumber  Kekayaan  Alam  (SKA)  yang  sangat melimpah.  Areal  lautan  dan  hutannya  merupakan  paling  luas  di  dunia,  tanah  subur, pemandangan alam begitu indah, wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia. 6 Artinya, kekayaan alam tersebut  diberikan  dan  digunakan  dengan  sebaik-baiknya  agar  manusia  dapat melangsungkan  kehidupannya  dengan  memperhatikan  keseimbangan  dan  pelestarian lingkungan alam agar tetap terjaga. Tetapi, alam diperlakukan tidak adil, manusia dengan tabiatnya yang serakah dan rakus dalam memanfaatkan kekayaan alam tersebut tidak lagi peduli kepada fungsi-fungsi alam itu sendiri.
Padahal manusia telah diberikan peran di muka bumi sebagai khalifah , mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah SWT, berupa bumi dan segala isinya, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dengan menjaga keberlangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup ciptaan  Allah SWT di muka bumi ini. Lebih celakanya lagi, pesan Tuhan tersebut diabaikan.  Namun  apa  yang  terjadi,  kemajuan  tersebut  justru  membawa  dampak buruk/petaka  terhadap  kelangsungan  lingkungan,  yaitu  berupa  bencana  alam. 7 Sebagaimana  di  dalam  Al- Qur’an  telah  dikatakan,  bahwa  bencana  alam  dan  krisis lingkungan adalah ulah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam Surat Ar-Rum (30): 41, Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan  tangan  manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Ayat di atas menerangkan, bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di muka bumi ini  disebabkan  oleh  ulah  tangan  manusia.  Faktanya,  ayat  tersebut  telah  memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia tersebut adalah sering merusak. Hasil  dari  perbuatan  manusia  tersebut,  bilamana  dikaitkan  dengan  aktivitasnya  dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak
5 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa , Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 1-2.
6 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi , cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 98.
7 Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan , cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm.
24.
pada manusia itu sendiri. Seperti, banjir, longsor, kebakaran hutan, kurangnya pasokan makanan,  menurunnya  pendapatan  ekonomi  masyarakat,  hilangnya  lapangan pekerjaan/lahan garapan, musnahnya habitat flora-fauna dan kekeringan yang semakin hari semakin parah ini bukan salah siapa pun melainkan salah dari manusia itu sendiri. Di dalam  pandangan  Islam, 8 sesuatu  bencana  yang  menimpa  atau  membinasakan, kemalangan dan kejadian yang tidak diinginkan lazim disebut dengan musibah.
Kesadaran manusia akan pentingnya alam bagi dirinya sudah tidak dihiraukan lagi. Mengambil  kekayaan  alam  melalui  pertambangan  dengan  merusak  seluruh  fasilitas lingkungan tidak menjadi masalah, asalkan perut bumi telah diambil hasil-hasilnya untuk memperkaya  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Manusia  juga  telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi. 9 Selanjutnya,  dalam eksploitasi dan  pemanfaatan  barang  tambang  tersebut  sudah  lama dilakukan  oleh  manusia. 10 Sehingga  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  kian memprihatinkan  dari  tahun  ke  tahun,  bahkan  tingkat  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan semakin meluas.
Selain itu juga, pada proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan  prosedur,  apalagi  pertambangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sering  sekali tidak  memperhatikan  lokasi  pertambangan,  para  pemilik  atau  masyarakat  bertindak semena-mena  (sesuka  hatinya),  dengan  tidak  menghiraukan  lagi  beberapa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tentang  larang  menggunakan  bahan  kimia  khususnya mercury .  Sehingga,  kekhawatiran  akan  meningkatnya  aktivitas  kerusakan  dan pencemaran  lingkungan  hidup  dari  kegiatan  penambangan  khususnya  emas,  nikel,  dan lain sebagainya tidak terlepas dari penggunaan zat kimia. Sementara penggunaan mercury telah dilarang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa alam atau lingkungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan makhluk hidup terutama  hidup  manusia,  karena  manusia  berinteraksi  dengan  lingkungannya.  Oleh karena  itu,  pengelolaan,  pemanfaatan  dan  pelestarian  SDA  oleh  masyarakat  Indonesia
8 Hasan Muafif Ambarry (dkk), Ensiklopedia Islam , Jilid: 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm. 308.
9 Niniek  Suparna, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan ,  Cet.  Ke-2,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1994, hlm. 124.
harus dilaksanakan dan dijalankan dengan jelas, bijak dan tegas sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normatif empirik. Penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki 11 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sedangkan normative empiris , 12 yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ruang  Lingkup  Pengelolaan  Pertambangan  Bagi  Masyarakat,  Lingkungan  dan Negara
Masyarakat  dunia  tergantung  dari  SDA,  karena  bahan-bahan  ini  adalah  mutlak  untuk eksistensi hidup manusia. Sehingga, cara SDA itu diolah dan digali serta bagaimana metode penggunaannya  akan  membawa  pengaruh  besar  terhadap  cara  hidup  dan  struktur masyarakat. 13 Pemanfaatan  SDA  untuk  pembinaan  kesejahteraan  tersirat  juga  dalam tujuan  bernegara.  Tujuan  bangsa  Indonesia  adalah  membentuk  masyarakat  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila. 14 Maka,  salah  satu  kekayaan  alam  yang  patut  dikelola untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  adalah  kekayaan  sumber  daya energi dan mineral .  Potensi  sumber  daya  dan  cadangan  mineral metalik tersebar  di  437  lokasi  di Indonesia  bagian  Barat  dan  Timur,  seperti  tembaga  dan  emas  di  Papua,  emas  di  Nusa Tenggara,  nikel  di  Sulawesi  dan  Kepulauan  Indonesia  Timur,  bauksit  dan  batu  bara  di Kalimantan  dan  mineral  lainnya  yang  tersebar  di  berbagai  tempat. 15 Maka,  lingkungan
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.
36.
13 J.A. Katili, Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 29.
14 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 17.
15 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 1.
hidup  beserta  kekayaan  SDA  di  dalamnya  seyogyanya  merupakan  faktor  utama  yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap proses dinamika bermasyarakat. 16
Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut  di  atas,  pengelolaan  lingkungan  hidup merupakan  upaya  manusia  untuk  memperbesar  manfaat  lingkungan,  sedangkan  risiko lingkungan  diperkecil.  Kondisi  alam  menimbulkan  sikap  hidup  yang  bertumpu  pada pandangan,  bahwa  manusia  adalah  sekedar  salah  satu  unsur  lingkungan  hidup,  yang mempunyai  kecenderungan  untuk  mempertahankan  lingkungan  hidup  dalam  keadaan alami. 17 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisinya  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  terpadu  untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan  hidup. 18 Konsep  ini  sangat relevan dengan  prinsip  penyelenggaraan pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat. 19
Jadi, pengembangan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan pembangunan  sosial  dan  ekonomi  dianggap  sebagai  bagian  dari  konsep  pembangunan, maka  teori  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  merupakan  bagian  dari pembahasan  hukum  pembangunan  berkelanjutan. 20 Teori  hukum  sebagai  sarana pembangunan  dan  pembaharuan  masyarakat  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  gagasan awal  perkembangan  pembangunan  berkelanjutan. 21 Adanya  konsep  pembangunan lingkungan  yang  berkelanjutan  tersebut,  tidak  terlepas  dari  keberadaan  SDA  sebagai sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. 22 Namun, setelah melalui berbagai proses perdebatan dan mosi , maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
16 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990, hlm. 1.
17 Op.cit , Niniek Suparna, hlm. 134.
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19 Loc.cit, Siswanto Sunarso, hlm, 1-4.
20 M. Daud Silalahi, Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang , Bandung: Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  2000,  tanpa  halaman  dan Danis Goulet, The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of Development , New York: Atheneum Press, 1971, tanpa halaman.
21 Mochtar  Kusumaatmadja  yang  membahas  peranan  hukum  sebagai  alat  atau  sarana pembaharuan/pembangunan  masyarakat,  bandingkan  dengan  teori  hukum  R.  Pound  yang  membahas law as tool of social engineering . Juga dengan tulisan M. Daud Silalahi, Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang , Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2000, tanpa halaman.
22 Fauzi Akhmad, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.
12.
Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  37  Tahun  1960  dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang minyak dan gas bumi. 23
Beberapa  peraturan  tentang  pertambangan  zaman  dulu  tersebut,  menunjukkan bahwa sektor ini memiliki ruang lingkup cukup strategis dan penting untuk kelangsungan suatu negara maupun masyarakat. Salah satu SDA yang kita miliki adalah mineral emas, nikel, biji besi, aspal, batu bara, perak dan lain sebagainya, yang termasuk dalam golongan sumber  daya  yang  tidak  dapat  diperbaharui  ( non  renewable ).  Sektor  pertambangan merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa . 24 Tidak hanya mendapatkan devisa , namun dampak dari kegiatan pertambangan itu sendiri bisa negatif ataupun positif. Menurut  Muhammad  dalam  Ali  Sulto 25 ,  dapat  bersifat positif bagi  daerah  pengusaha pertambangan,  sedangkan  Noor  dalam  Ali  Sulto 26 mengatakan,  bahwa  kegiatan pertambangan bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat.

## Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup
Terkait  dengan  permasalahan-permasalahan  pertambangan  tidak  dapat  dipisahkan dengan  hukum  pertambangan  itu  sendiri.  Hukum  pertambangan  adalah  "hukum  yang mengatur  tentang  penggalian  atau  pertambangan  biji-biji  dan mineral-mineral dalam tanah". 27 Pertambangan  adalah  urusan  pekerjaan  dan  sebagainya  yang  mengenai tambang. 28 Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pertambangan adalah kegiatan  pengambilan endapan bahan  tambang  berharga  dan  bernilai  ekonomis  dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual. 29 Hal tersebut telah dijelaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 ayat (1),  ayat (6) dan ayat (19), juga dalam black law dictionary, mining law diartikan sebagai “the act of appropriating a mining
23 Bambang  Yunianto dkk, Kebijakan  Sektor  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dan  Implikasinya  terhadap Pertambangan  Emas  dalam  Penambangan  dan  Pengolahan  Emas  di  Indonesia ,  Bandung:  Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2004, hlm. 19.
24 UW Soelistijo, Beberapa Aspek Penerapan Manajemen Moderen Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Di Indonesia , Bandung: Seminar Intern Fakultas Teknik UNISBA, 2008, hlm. 3.
25 Ali  Sulto, Dampak  Aktivitas  Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  Terhadap  Kondisi  Kehidupan Masyarakat Desa, Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011, hlm. 13.
26 Ibid, Ali Sulto, hlm. 13.
27 Undang-Undang Di Bidang Pertambangan, Cet. Pertama, Jakarta: Eko Jaya, 2009, hlm. 4.
28 Badudu Zairi, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1413.
29 Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM), Kategori  C,  Pertambangan  dan  Penggalian ,  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), https://www.bkpm.go.id. diakses pada tanggal 1 Mei 2018.
claim  (parcel  of  land  containing  precious  metal  in  its  soil  or  rock)  according  to  certain astablished rule”. 30
Kekayaan  alam  merupakan  sumber  daya  yang  digolongkan  berdasarkan ketersediaannya.  Menurut  pembagiannya,  dapat  digolongkan  menjadi  dua,  yaitu:  SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbaharui adalah jenis SDA yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembang biakan. Sedangkan, yang dimaksud dengan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, mineral dan batu bara. 31 Maka, setiap kegiatan pengelolaan SDA seharusnya tidak boleh merusak SDA yang lainnya. Apabila terjadi kerusakan hutan, maka akan menghancurkan keanekaragaman SDA lainnya yang berada di dalam hutan yaitu air, tanah, beraneka ragam tumbuh-tumbuhan  serta  hewan  dari  yang  kecil  sampai  besar.  Selain  itu  juga, pertambangan  mineral  dan  batu  bara  memiliki  sifat  yang  khas  yakni  tidak  dapat diperbaharui  dan  cenderung  bersifat  merusak,  di  antaranya  akan  menyebabkan deforestasi ,  hutan  gundul,  daratan  bolong-bolong,  serta  terjadinya  pengikisan  terhadap humus tanah,  adanya  lubang-lubang  bekas  penambangan  mengakibatkan  lahan  tidak produktif dan lain sebagainya.
Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, akan tetapi  permasalahan  lingkungan  tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan  penggalian bahan mineral baik logam maupun bukan  logam tidak terkendali  dan tidak terawasi.. 32 Jadi,  tidak  ada  aktivitas  pertambangan  tidak  merusak.  Dimulai  dari  tahap  eksplorasi membuka areal  pertambangan saja sudah merusak hutan dan lingkungan, sampai pada tahap akhir yaitu eksploitasi maupun tahap pemrosesan mineral (pemurnian hasilnya). 33
Selanjutnya,  di  sisi  lainnya  juga  bermunculan  berbagai  konflik  sosial  yang memakan korban sebagai akibat sampingan dari bisnis ini masih terus terjadi. Dari catatan
30 Diana  Yusyanti, “ Aspek  Perizinan  Dibidang  Hukum  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  Pada  Era Otonomi Daerah ” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3, September 2016, hlm. 312. 31 Ibid , hlm. 310.
32 P.M.  Hasibuan, “ Dampak  Penambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  Terhadap  Lingkungan  Sekitarnya  Di Kabupaten Deli Serdang ” , Jurnal Equality 11 (1), 2006, hlm. 26-32. Lihat juga dalam Dini Widyasmarani Suherman, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih, “ Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ” , Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan  Lingkungan,  Available  online  at:  Vol.  5  No.  2  (Desember  2015),  hlm.  99-105 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/,  e-ISSN:  2460-5824,  Bogor:  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian, 2015, hlm. 99.
33 I.N.  Dyahwanti, Kajian  Dampak  Lingkungan  Kegiatan  Penambangan  Pasir  Pada  Daerah  Sabuk  Hijau Gunung  Sumbing  di  Kabupaten  Temanggung, (Tesis),  Sekolah  Pascasarjana,  Semarang:  Universitas Dipenogoro. 2007, hlm. 106.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sepanjang 2011 saja terjadi setidaknya 26 kali  konflik  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  tambang. 34 Oleh  karena  itu,  secara teoritis operasi pertambangan dibagi menjadi dua bentuk yakni open pit (penambangan terbuka)  dan underground (penambangan  bawah  tanah,  termasuk  pengelolaan  dengan model  gua-gua).  Tercatat,  bahwa  pertambangan  menduduki  peringkat  ketiga  sebagai konflik SDA dengan luas lahan seluas 197.365,90 ha. 35
Walaupun  kebijakan  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan  sekian banyak  telah  terbit,  namun  kegiatan  pertambangan  tersebut  merupakan  kegiatan  yang komprehensif dan  memerlukan  luas  tanah  yang  tidak  sempit.  Terkait  dengan  kegiatan pertambangan, khususnya Pasal 135 sampai Pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009. Pada Pasal 135-136 ayat (1) dikatakan, bahwa pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 135 sebagai syarat mutlak bagi perusahaan pertambangan. Selain  itu  juga,  kegiatan  pertambangan  merupakan  kegiatan  skala  nasional  yang  dapat mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan.  Maria  SW Sumardjono 36 mengungkapkan  bahwa  perwujudan  keadilan  sosial  dalam  bidang pertanahan  dapat  dilihat  pada  prinsip- prinsip  dasar  UUPA,  yakni  prinsip  “negara menguasai‟, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi  sosial  semua  hak  atas  tanah,  prinsip landreform ,  prinsip  perencanaan  dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip rasionalitas.

## Penyalahgunaan  Pengelolaan  Pertambangan  Berdampak  Kerusakan  Lingkungan Hidup
Pada  prinsipnya,  pengelolaan  lingkungan  hidup  berasaskan  pelestarian  kemampuan lingkungan  yang  serasi  dan  seimbang  untuk  menunjang  pembangunan  yang berkesinambungan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  manusia.  Setiap  orang  mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. 37
34 Aji  Wihardandi, Pemerintah  Siapkan  Langkah  Reaktif  Cegah  Dampak  Negatif  Tambang  Lebih  Jauh , Mongabay, https://www.mongabay.co.id/2012/08/08/pemerintah-siapkan-langkah-reaktif-cegah- dampak-negatif-tambang-lebih-jauh/, diakses tanggal 7 Mei 2018.
35 Sumber Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2013.
36 Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yurisdiksi UUPA, Depdagri FH UGM, tahun 1978, dalam Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 42.
37 Niniek Suparna, Op.cit , hlm. 58.
Akan  tetapi,  setiap  kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  secara  besar-besaran  telah mengubah morfologi atau  bentang  alam  pada  perbukitan  akibat  dari  penggalian  akan berubah menjadi dataran. Selain merusak tanah (terjadinya perubahan fisik tanah pada area  pertambangan), solium atau  lapisan  tanah  yang  terbentuk  selama  jutaan  tahun menjadi hilang dan rusak (seharusnya unsur tanah tetap ada), biota tanah dan tutupan tanaman tahunan 100% hilang termasuk liatnya juga,  tanaman susah hidup,  terjadinya perubahan pada hayati, erosi yang beragam, maupun pertambangan juga menyebabkan hilangnya hutan. Artinya, setiap area yang digunakan untuk tambang tidak ada tanaman sama  sekali,  serta  musnahnya  atau  berkurangnya ekologis /lingkungan  pada  lokasi tambang, maupun hilangnya vegetasi yang berada di atasnya. Juga, menimbulkan kerugian ataupun  dampak  lingkungan  bagi  masyarakat  dan  menimbulkan  dampak  pencemaran lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan.  Jadi  indikator  kerusakan  tanah  akibat  adanya usaha aktivitas pertambangan telah terpenuhi.
Maka,  tindakan  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ( jinayah )  apabila  perbuatan  tersebut  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana.  Beberapa  pasal  KUHP,  mengatur  mengenai  hal-hal  yang dikaitkan  dengan  lingkungan  hidup.  Tetapi  dengan  perkembangan  zaman,  jika  hanya mengandalkan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana bagi lingkungan, tentu tidak  akan  memadai  dan efektif . 38 Mengenai  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana perusakan lingkungan hidup di jelaskan dalam BAB XV UUPPLH 2009. 39 Ada dua tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil ( generic crimes ) dan delik formil ( specific  crimes ). Delik materill ( generic  crimes )  merupakan  perbuatan  melawan hukum  yang  menyebabkan  perusakan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup.  Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum  administrasi,  sehingga delik materiil  ini  disebut  juga  sebagai Administrative Independent Crimes (selanjutnya disingkat AIC). 40 Delik materiil dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112.
38 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan , cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 353.
39 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 121.
40 Ibid , hlm. 121.

## Konsep  Hukum  Islam  Tentang  Pengelolaan  Pertambangan  Terhadap  Lingkungan Hidup
Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis , serasi, dan memenuhi  kebutuhan  makhluk.  Allah  SWT  telah  menjadikannya  baik,  bahkan memerintahkan  hamba-hambanya  untuk  memperbaikinya.  Kehidupan  alam  dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak  pula.  Prinsip  keteraturan  yang  serasi  dan  perhitungan  yang  tepat  semacam  ini seharusnya  menjadi  pegangan  atau  landasan  berpijak  bagi  manusia  dalam  menjalani kehidupan di muka bumi ini. Allah SWT telah menciptakan manusia 41 di bumi. Sehingga, manusia menduduki posisi sentral dalam mengelola dan mengatur bumi 42 beserta segala isinya  secara  baik  dan  benar,  guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  demi  mencapai kemaslahatan  (kesejahteraan). 43 Sebaliknya,  kesalahan  dalam  pengelolaan  bumi  dan segala isinya tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestarian bumi, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya)  yang  termasuk  di  dalamnya,  sedangkan  lingkungan  alam  diartikan  sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme . 44 Lingkungan  adalah  segala  sesuatu  di  sekeliling  makhluk  hidup  yang berpengaruh dan mendukung pada ekosistensi dan keberlanjutan kehidupannya. 45 Dalam fiqh lingkungan merupakan sebagai perangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan  mencapai kemaslahatan kehidupan  yang  bernuansa ekologis . 46 Artinya,  Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pelestarian lingkungan sebagai daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain Al- Qur’an juga menunjukkan keharusan
41 Kata ةفيلخ diterjemahkan dengan “ pengganti ”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, AlMunawwir Kamus Arab – Indonesia , Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, hlm. 392.
42 Bumi terdiri dari wilayah laut, darat, dan udara. Dalam tulisan ini, kajian difokuskan pada pengelolaan laut, yang merupakan salah satu bagian dari bumi.
43 Ahmad  Yusam  Thobroni, “ Al-Fikra ” ,  Jurnal  Ilmiah  Keislaman,  Vol.  7,  No.  2,  Juli-Desember  2008,  tanpa nomor halaman.
44 Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 675.
45 Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan , cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm.
5.
46 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan , Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 16.
untuk  membina  hubungan  yang apresiatif dengan  alam  berbentuk  sikap  menghargai dalam  maknanya  yang  lebih spiritual 47 sebagaimana  di  tegaskan  dalam  QS.  Al- An’am (6/55):38; QS. Al- Isra’ (17/50): 44; dan QS. Al - Ra’d (13/96):13. Oleh karena itu, aktivitas manusia  kepada  setiap  perbuatan  ataupun  tindakannya  terkait  dengan  fungsi  untuk menjaga  kelestarian  alam  dan  lingkungan,  dikarenakan  tempat-tempat  tersebut merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  bumi  sebagai  tempat  tinggal  manusia, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2/87):29 (Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu).” 48 Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan, bahwa bumi dan segala isinya,  termasuk  wilayah  bumi  yang  berupa  lautan,  diciptakan  dengan  kodrat  untuk manusia.  Karena  itu,  manusia  dapat  menguasai  dan  memanfaatkan  potensi  alam  untuk kepentingan tugas dan kehidupannya. 49
Dalam konteks inilah, Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spiritual mampu untuk mengingatkan sekaligus mengatur tata hubungan antara manusia dan alam. 50 Nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadist  dapat  dijadikan  sebagai  landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan, dengan kekayaan  nilai  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  Al- Qur’an  maupun  Hadist  Nabi Muhammad SAW, dapat menjadi pendorong bagi umat Islam dalam melestarikan alam dan lingkungan. 51 Selain itu juga, Islam memiliki sistem keyakinan yang jelas bahwa Allah SWT telah menjadikan SDA dan lingkungan daya dukung bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, Islam meyakini pelestarian dan pemanfaatan lingkungan SDA di sektor pertambangan termasuk bagian integral dari sistem berimanan seseorang. Maka, prinsip tersebut merupakan tujuan daripada terbentuknya syari’at dalam berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang diformulasikan dalam kulliyat al-khamsah (lima kemaslahatan dasar)  yang  menjadi  tegaknya  kehidupan  umat  manusia.  Terkait dengan konservasi lingkungan  tersebut  diuraikan  oleh  Yusuf  al-Qardhawi, 52 sebagai
47 Nurcholis Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan , Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 148-149.
48 Departemen Agama RI, Al Qur’an (2/87):29.
49 Abd.  Muin  Salim, Metode  Dakwah  untuk  Menanggulangi  Lahan  Kritis:  Sebuah  Telaah  Qurani, Laporan Penelitian,  dalam  Perumusan  Model  Dakwah  dalam  Pelaksanaan  Penanggulangan  Lahan  Kritis  di Sulawesi  Selatan,  Ujung  Pandang,  Kerjasama  BAPPEDA  Tkt.  I  Sulawesi  Selatan  dengan  P3M  IAIN Alauddin, 1989/1990, hlm. 86.
50 Jumarddin La Fua, “ Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologi ” , Jurnal Al- Ta’dib, Vol. 7 No. 1 Januari -Juni 2014, hlm. 22.
51 Maulana Ismail, Pendidikan Lingkungan Prespektif Al- Qur‟an dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam , Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 32.
52 M. Ghufron, Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan , Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012, hlm. 10 dan 96.
berikut: (1). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al-din; (2). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz  al-nafs ;  (3).  Menjaga  lingkungan  sama  dengan hifdz  al-nasl ;  (4).  Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al-aql ; dan (5). Menjaga lingkungan sama dengan hifdz al- maal .
Dalam  hal  itu, fiqih lingkungan  atau fiqh  al- bi’ah adalah  bagian  dari fiqih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih  praktis  dengan  memberikan  patokan-patokan  (hukum  dan regulasi )  berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi fiqh al- bi‘ah adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardhu kifayah . 53 Allah SWT berfirman dalam Al- Qur’an Surat Al - A’raf (7): 56. Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di  muka  bumi,  sesudah  (Allah)  memperbaikinya  dan  berdoalah  kepada-Nya  dengan  rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik.”
Penegasan dari uraian kalimat tersebut di atas kemudian kembali di ingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam Hadits, “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, ”Jika amanah disia -siakan, maka tunggulah saatnya (kehancuran). Abu Hurairah bertanya: Bagaimana  cara  amanat  disia- siakan  wahai  Rasulullah?  Rasul  menjawab,  ‘Jika  suatu perkara  diserahkan  kepada  orang  ya ng  bukan  ahlinya,  maka  tunggulah  saatnya” (HR. Bukhari).  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka,  konsep  Islam  tentang  pengelolaan  SDA khususnya  di  sektor  pertambangan  dalam  pengertian  luas  merupakan  upaya  untuk merevitalisasi misi asal ekologi, back to basic ecology . Dengan demikian, visi Islam tentang SDA  adalah  visi  SDA  yang  utuh  secara  menyeluruh, holistik  integralistik yang diproyeksikan  mampu  menjadi  garda  depan  dalam  pengembangan  kesadaran melestarikan  keseimbangan  ekosistem.  Selain  itu  juga,  Islam  memperhatikan  seluruh kebutuhan hidup manusia, tidak terkecuali dengan pertambangan.
Dalam  konteks  pemahaman  tersebut  menunjukkan,  bahwa  sesuatu  yang  ada dibumi dan dilangit telah diberikan  hanya  kepada manusia sebagai hamba-Nya sebagai manifestasi daripada kekuasaan Allah SWT. Jadi, pemberian tersebut merupakan karunia yang tidak dapat dilepaskan terkait dengan pandangan Islam melalui Al- Qur’an sebagai
rahmatan lil alamin . Artinya Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya. 54
Sebagai  sesama  anggota  komunitas ekologis yang  setara,  manusia  digugah  untuk mencintai,  menyayangi  dan  melestarikan  alam  semesta  dan  seluruh  isinya  tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi . Oleh karenanya, dibutuhkan konsep kesadaran, kearifan dan kepedulian terhadap alam khususnya sebagai bagian yang terintegral dalam konsep pelestarian  alam  dan  lingkungan  guna  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  untuk mencapai kesejahteraan berkeadilan sosial. 55 Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa fiqh lingkungan  dalam  menjaga  fungsi-fungsi  alam  maupun  lingkungan  di  sektor pertambangan dalam Islam sebagai kristalisasi dari kesadaran, kearifan dan kepedulian yang menjadi bagian integral dari keberimanan masyarakat beragama Islam. Di samping itu juga, meletakan  dasar hubungan antara manusia dengan alam beserta segala isinya dalam Al- Qur’an dijelaskan dalam kerangka istikhlaf (tugas-tugas kekhalifahan manusia). Al- Qur’an menegaskan bahwa manusia ditugaskan Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini  QS.  Al-Baqarah  (2/87):30. 56 Demikianlah,  tuntunan  Allah  SWT  terkait  dengan keharusan  sikap  manusia  terhadap  lingkungan  yang  senantiasa  untuk  memelihara  dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya, serta tidak membuat kerusakan.

## KESIMPULAN
Fenomena bencana lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor mengindikasikan bahwa kemampuan atau daya dukung sumber daya lahan dan lingkungan semakin rendah. Kerusakan lahan disebabkan oleh banyak faktor antara lain deforestasi .  Sebab,  banyak  penggunaan  lahan  sebagai  sumber  daya  tidak memperhatikan lingkungan hidup.
Bila hal tersebut dikaitkan dan berpedoman dengan Al- Qur’an dan Hadits sangatlah jelas telah diatur mengenai masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batu bara dan mineral, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup, dimana manusia  menentukan  untuk  berakhlak  yang  baik  dan  menjaga  hubungan  alam  sebagai ciptaan Allah SWT serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah
54 Nurcholis Madjid, Loc.cit , hlm. 148-149.
55 Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran , Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 2001, hlm.
60.
56 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 295.
Allah  SWT  melalui  Al- Qur’an  dan  Hadist.  Jadi,  dampak  yang  terjadi  dari  adanya pencemaran  lingkungan  hidup  yang  kini  sedang  melanda  dunia  bukanlah  melalui persoalan  teknis,  ekonomis,  politik,  hukum,  dan  sosial-budaya  semata.  Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh . Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan perantara etika dan perundang- undangan ( legal formal ). Sehingga, fiqh merupakan "pedoman" ( secara etis ) di satu sisi dan "peraturan" ( secara normatif ) untuk keselamatan.

## Daftar Pustaka
Buku
Abdillah, Mujiono, Agama  Ramah  Lingkungan  Perspektif  Alquran ,  Cet.  1.  Jakarta: Paramadina, 2001.
Abdurrahman,  M, Dinamika  Masyarakat  Islam  Dalam Wawasan  Fikih ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2002.
Agoes, Etty R. (ed), Dimanahkah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut? , Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 13 Desember 2000.
Akhmad, Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Al-Qaradhawi,  Yusuf, Islam  Agama  Ramah  Lingkungan ,  cet.  Ke-1,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2001.
Ambarry, Hasan Muafif, (dkk), Ensiklopedia Islam , Jilid: 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
Fauzi, Akhmad, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi , cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Ghufron, M, Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan , Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
Goulet, Danis, The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of Development , New York: Atheneum Press, 1971.
Husin, Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Kaligis, O.C., & Associates, Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah , Jakarta, 2003. Katili,  J.A., Sumber  Daya  Alam  untuk  Pembangunan  Nasional ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1983.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional, Rencana  Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang 2015-2019 , Jakarta, 2015.
Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
Madjid, Nurcholis, Pintu-Pintu Menuju Tuhan , Jakarta: Paramadina, 1995.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. MD, Mahfud, Membangun Politik Hukum  Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta,
2011.
Munawir,  Ahmad  Warson, AlMunawwir  Kamus  Arab – Indonesia ,  Yogyakarta:  UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al- Qur’an, Vol.  I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan , cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Sukarni, Fikih  Lingkungan  Hidup  Perspektif  Ulama  Kalimantan  Selatan ,  Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
Sumardjono, Maria SW, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Jakarta: Kompas, 2005.
Sunarso, Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa ,
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Suparna,  Niniek, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan ,  cet.  Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Supramono,  Gatot, Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Yafie, Ali, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup , Jakarta: Ufuk Press, 2006.
Yunianto,  Bambang,  dkk., Kebijakan  Sektor  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas Dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia , Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2004.

## Kamus
Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga ,
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Zairi, Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

## Jurnal/Karya Ilmiah
Dyahwanti,  I.N, Kajian  Dampak  Lingkungan  Kegiatan  Penambangan  Pasir  Pada  Daerah Sabuk  Hijau  Gunung  Sumbing  di  Kabupaten  Temanggung, Tesis,  Sekolah Pascasarjana, Semarang: Universitas Dipenogoro, 2007.
Fua,  Jumarddin  La, “ Aktualisasi  Pendidikan  Islam  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Menuju Kesalehan Ekologi ” , Jurnal Al- Ta’dib, Vol. 7 No. 1 Januari -Juni 2014.
Gerungan, Lusy K. F.  R, Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia ,  Jurnal  Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2016.
Hasibuan,  P.M, “ Dampak  Penambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  Terhadap  Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang ” , Jurnal Equality 11 (1), 2006.
Ismail,  Maulana, Pendidikan  Lingkungan  Prespektif  Al- Qur‟an  dan  Aktualisasinya  Dalam Pendidikan Islam , Skripsi, Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Purnaweni,  Hartuti, “ Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan  Di  Kawasan  Kendeng  Utara Provinsi Jawa Tengah ” , Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 12 Issue 1,  Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2014.
Salim,  Abd.  Muin, “ Metode  Dakwah  untuk  Menanggulangi  Lahan  Kritis:  Sebuah  Telaah Qurani ” , Laporan Penelitian, dalam Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan  Lahan  Kritis  di  Sulawesi  Selatan,  Ujung  Pandang,  Kerjasama BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990.
Silalahi, M. Daud, Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang , Bandung:  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, 2000.
Soelistijo, UW, “ Beberapa Aspek Penerapan Manajemen Moderen Dalam Rangka Menunjang Pengembangan  Sumber  Daya  Alam  Berkelanjutan  Di Indonesia” ,  Seminar  Intern Fakultas Teknik UNISBA, Bandung, 2008.
Suherman, Dini Widyasmarani, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih, “ Dampak Penambangan  Pasir  Terhadap  Kondisi  Lahan  Dan  Air  Di  Kecamatan  Sukaratu Kabupaten  Tasikmalaya ” ,  Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan Available online at: Vol. 5 No. 2 (Desember 2015), 5 e-ISSN: 2460-5824, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2015.
Sulto,  Ali, Dampak  Aktivitas  Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  Terhadap  Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa, Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011.
Thobroni, Ahmad Yusam, “ Al-Fikra ” , Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008.
Yusyanti, Diana, “ Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada  Era  Otonomi  Daerah ” , Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol.  16  No.  3, September, Jakarta, 2016.

## Internet
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kategori C, Pertambangan dan Penggalian ,
Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  https://www.bkpm.go.id.  diakses pada tanggal 1 Mei 2018
Wihardandi,  Aji, Pemerintah  Siapkan  Langkah  Reaktif  Cegah  Dampak  Negatif  Tambang Lebih  Jauh ,  Mongabay,  https://www.mongabay.co.id/2012/08/08/pemerintah- siapkan-langkah-reaktif-cegah-dampak-negatif-tambang-lebih-jauh/, diakses tanggal 7 Mei 2018.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.