Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Aye Sudarto IAI Agus Salim Metro ayesudarto@gmail.com
Abstract
In  the  implementation  of  national  development,  labor  has  a  very  important  role  and position as an actor and development goal. The workforce itself is the driving force of the company, work partners, company assets which are investments for a company in order to increase productivity. Labor is also the most important asset in an effort to increase the volume  of  development.  In  accordance  with  the  role  and  position  of  the  workforce, development in the field of labor is needed to improve the quality of the workforce and its participation in development and to increase the protection of workers in accordance with the dignity and dignity of humans. In this paper what will become folus is comparing the outsourcing  workforce  in  dealing  with  Islamic  law  and  UU  13    2003  concerning employment. So that it can see and present relevance to the lives of people today. There are similarities and differences between Islamic Law and UU No. 13  2003 concerning Manpower. both have the same goal, namely to create a sense of justice for  all levels of society,  especially  for  workers  and  employers,  and  do  not  allow  for  arbitrariness  of workers/labor. While the difference lies in work relations, welfare, wages and government functions.
Key Word: Outsourcing, Islamic Law, workers, labor

## Abstrak
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai aktor dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja itu sendiri adalah kekuatan pendorong perusahaan, mitra kerja, aset perusahaan yang merupakan investasi bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja juga merupakan aset terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan. Sesuai dengan peran dan posisi  tenaga  kerja,  pengembangan  di  bidang  tenaga  kerja  diperlukan  untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan partisipasinya dalam pengembangan dan untuk meningkatkan  perlindungan  pekerja  sesuai  dengan  martabat  dan  martabat  manusia. Dalam  tulisan  ini  yang  akan  menjadi  folus  adalah  membandingkan  tenaga  kerja outsourcing  dalam  berurusan  dengan  hukum  Islam  dan  UU  13  2003  tentang ketenagakerjaan.  Sehingga  dapat  melihat  dan  menyajikan  relevansi  dengan  kehidupan masyarakat saat ini. Ada persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU No. 13 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk menciptakan  rasa  keadilan  bagi  semua  lapisan  masyarakat,  terutama  bagi  pekerja  dan pengusaha, dan tidak  memungkinkan  kesewenang-wenangan  pekerja/buruh.  Sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan kerja, kesejahteraan, upah dan fungsi pemerintah. Kata Kunci: Pengalihdayaan, Hukum Islam, pekerja, buruh

## Pendahuluan
Untuk  menghindari  ketidak  fokusan  pembahasan  dalam  tulisan  ini, penulis  memandang  perlu  untuk  memberikan  penekanan  dan  penjelasan beberapa kata kunci dalam judul tersebut.
Tenaga  kerja  adalah  penduduk  suatu  negara  dalam  usia  kerja  yang  siap melakkan  pekerjaan,  diantaranya  adalah:  mereka  yang  sudah  bekerja,  yang
sedang mencari pekerjaan, yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. 1 Sumitro  Djojohadikusumo  menyatakan:  tenaga  kerja  adalah  semua orang yang bersedia  dan sanggup dalam angkatan kerja meliputi  mereka yang bekerja  untuk  dirinya  sendiri,  anggota  keluarga  yang  tidak  menerima  bayaran serta  mereka  yang  bekerja  untuk  untuk  menerima  bayaran/upah  atau  gaji. 2 Dalam  UU  13  tahun  2003  disebutkan  bahwa:  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. 3
Outsourcing adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada satu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa melakukan proses adminis  trasi  dan  management  berdasarkan  definisi  serta  kreteria  yang  telah disepakati  semua  pihak. 4 Rina  Mendefinisikan outsourcing sebagai  bentuk hubungan kerja yang termasuk dalam katagori Precarious Work. Istilah yang biasa dipakai  secara  internasional  untuk  menunjukkan  situasi  hubungan  kerja  yang tidak  tetap,  waktu  tertentu,  kerja  lepas,  tidak  terjamin/tidak  aman  dan  tidak pasti. 5 Outsourcing dalam  bidang  ketenagakerjaan  juga  diartikan  sebagai pemanfaatan  tenaga  kerja  untuk  memproduksi  atau  melaksanakan  suatu pekerjaan  untuk  memproduksi  atau  melaksanakan  suatu  pekerjaan  oleh  suatu perusahaan,  melalui  perusahaan  penyedia/pengerah  tenaga  kerja. 6 Dalam  KUH Perdata  pasal  1601  menyatakan  outsourcing disamakan  dengan  perjanjian pemborongan  sehingga  pengertian outsourcing adalah  suatu  perjanjian  dimana pemborong  mengikatkan  diri  untuk  membuat  suatu  kerja  tertentu  bagi  pihak lain  yang  memborongkan  pekerjaan  kepada  pihak  pemborongan  dengan bayaran tertentu. 7
Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu „hukum‟ dan „Islam‟. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  „hukum‟  diartikan  dengan:  1) peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat;  2)  undang-undang, peraturan,  dsb  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat;  3)  patokan (kaidah,  ketentuan)  mengenai  peristiwa  tertentu;  dan4)  keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. 8 Hukum Islam  adalah  hukum  yang  bersumber  dari  dan  menjadi  bagian  agama  Islam. 9 Hukum Islam menurut ulama ushul adalah peraturan berdasarkan  wahyu Allah SWT dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam. 10
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan salah satu  peraturan yang yang  membahas  tentang  ketenagakerjaan,  dimana  dalam  pembahasannya meliputi tenaga kerja, hubungan kerja, hak-hak tenaga kerja, dan sebagainya. Di
1 Aye Sudarto, Ekonomi Sumber Daya Manusia, ( Metro: Purnama Jaya, 2017), h. 8. 2 Sumitro Djojohadikusumo Ekonomi Pembangunan, ( Jakarta: PT. Pembangunan, 1985), h. 70.
3 Lihat UU RO No 13 tahun 2003 .
4 Tunggal Imam Sjahputra, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, ( Jakarta: Havindo, 2009), h. 308.
5 Rina Harwati, Kontrak dan Outsourcing Harus Makin Diwaspadai, Akatiga Fes 2010, h.1
6 Lalu Husen, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakartaa , (Rajawali: Pers, 2003), h. 177.
7 I Wayan Nedeng, Outsourcing dan PKWT. Jakarta, Lembangtek 2003, h. 2.
8 https://kbbi.web.id/hukum diakses pada 02 Juli tahun 2019 pukul 07.35
9 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) , h. 42.
10 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.
dalam  Undang-Undang  tidak  menyebutkan  secara  tegas  mengenai  istilah outsorcing . Tetapi pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2003,  yang  isinya  perusahaan dapat  menyerahkan  sebagian  pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau  penyedian  jasa  pekerja  yang  dibuat secara tertulis. 11
Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka  untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan  sejahtera  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang didukung    oleh  manusia  yang  sehat,  mandiri,  beriman,  bertakwa,  berakhlak mulia,  cinta    tanah  air,  berkesadaran  hukum  dan  lingkungan,  menguasai  ilmu pengetahuan dan  teknoligi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. 12 Sebagai  titik  sentral  pembangunan  adalah  pemberdayaan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)    termasuk  tenaga  kerja,  baik  sebagai  sasaran  ( obyek ) pembangunan,  maupun  sebagai  pelaku  ( subyek )  dan  pemanfaat  pembangunan. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghasilkan barang dan jasa  dipengaruhi  dua  faktor  yaitu, pertama yang  memperngaruhi  jumlah  dan kualitas SDM, dan kedua faktor dan kondisi yang mempengaruhi pengembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi pendayagunaan SDM. 13
Dengan  kata  lain,  sebagaimana  halnya  dalam  ekonomi  pada  umumnya maka  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia  membicarakan  : pertama faktor-faktor yang  mempengaruhi  penyediaan  tenaga  kerja, kedua factor-faktor  yang mempengaruhipenyediaan  tenaga  kerja,  dan ketiga pasar  kerja  dimana  terjadi proses  mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional,  tenaga  kerja    mempunyai peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan    tujuan pembangunan.  Tenaga  kerja  sendiri  merupakan  penggerak  perusahaan,  patner kerja, aset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam rangka  meningkatkan  produktivitas.  Tenaga  kerja  juga  merupakan  asset terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan. 14 Sesuai dengan peranan  dan  kedudukan  tenaga  kerja,  diperlukan  pembangunan  dalam  bidang ketenagakerjaan  untuk  meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  dan  peran  sertanya dalam  pembangunan  serta  peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.
Islam menyatakan bahwa umat manusia sebagai suatu keluarga. Manusia mempunyai  derajat  yang  sama  di  hadapan  Allah.  Hukum  Allah  tidak membedakan  yang  kaya  dan  yang  miskin,  demikian  juga  tidak  membedakan warna  kulit  yang  hitam  dan  yang  putih.  secara  sosial,  nilai  yang  membedakan satu  dengan  yang  lain  adalah  ketakwaan,  ketulusan  hati,  kemampuan,dan pelayanannya pada kemanusiaan. 15
11 Lihat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64
12 Harry  Heriawan  Saleh, Persaingan  Tenaga  Kerja  Dalam  Era  Globalisasi,  ( Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 1.
13 Afrida BR, M.S, Ekonomi Sumber Daya Manusia, ( Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h. 20.
14 Redaksi Sinar Grafika, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3 Tahun 1992), ( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.15.
15 Muhammad Syafi Anton,2001, Bank Syariah  Dari Teori Ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani), h.
14.
Setiap manusia berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90 :
                                                                                                                      
                              Artinya:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku adil  dan berbuat   kebajikan, memberi kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl ayat 90) 16
Berdasarkan  ayat  di  atas  Allah  SWT  telah  memerintahkan  secara  jelas tentang  pentingnya  berlaku  adil  kepada  sesama  manusia  dan  melarang  untuk melakukan kedzaliman di muka bumi, khususnya kedzaliman terhadap manusia lainnya  dengan  cara  mengabaikan  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  oleh orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT melaknat seseorang yang tidak berlaku adil  kepada  sesama  manusia  dan  tidak  memberikan  hak  yang  seharusnya didapat oleh orang lain.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan salah satu  peraturan yang yang  membahas  tentang  ketenagakerjaan,  dimana  dalam  pembahasannya meliputi tenaga kerja, hubungan kerja, hak-hak tenaga kerja, dan sebagainya. Di dalam  Undang-Undang  tidak  menyebutkan  secara  tegas  mengenai  istilah outsorcing . Tetapi pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun  2003,  yang  isinya  perusahaan dapat  menyerahkan  sebagian  pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau  penyedian  jasa  pekerja  yang  dibuat secara tertulis. 17 Pasca  dilegalkannya  sistem outsourcing menimbulkan  kontroversi  di kalangan pekerja/tenaga kerja, puncaknya adalah pada saat Didi Suprijadi yang merupakan  pekerja    pada  Aliansi  Petugas  Pembaca  Meter  Listrik  Indonesia. (AP2ML) mengajukan permohonan uji materiil ( judicial review ) terhadap Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. 18
Uji  materiil  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Didi  Suprijadi beserta  rekan-rekan  yang  tergabung  dalam  Aliansi  Petugas  Pembaca  Meter Listrik  Indonesia  (AP2ML)  dilatarbelakangi  oleh  Didi  Suprijadi  beserta  rekan- rekan  menganggap  dengan  adanya  sistem outsourcing tidak  memberikan  rasa keadilan  terutama  terhadap  perlindungan  hak-hak  dasar  yang  seharusnya didapat oleh mereka selaku tenaga kerja outsourcing . 19
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak- hak  dasar  pekerja/tenaga  kerja  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan  pekerja/tenaga.  Namun,  dengan  adanya  uji  materiil  ( judicial
16 Departemen  Agama RI, Al-Quran dan Terjemah , (Bandung: Dipenegoro, 2016), h. 178.
17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64.
18 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27  /  PUU-IX  /  2011  tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
19 https: //www.bphn.go.id, data dan documents, diakses 04 Juli 2019 pukul 09.06.
review )  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pasal-pasal  yang berkaitan dengan sistem outsourcing mengindikasi bahwa adanya masalah dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.
Dalam tulisan ini yang akan menjadi folus adalah mennyandingkan tenaga kerja outsourcing dalam tindauan hukum Islam dan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  Sehingga  dapat  melihat  dan  menyajikan  relefansi  dengan kehidupan  umat dewasa ini.

## Pembahasan Al Ijarah
Ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa,  melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan (ownership/milkiyyah)  atas  barang  itu  sendiri.  Menurut  bahasa  (etimologi), ijarah/sewa-menyewa berarti Al-iwadl yang artinya ganti dan upah (imbalan). 20 Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah)  yang  berarti al-iwadh (ganti/kompensasi).  Menurut  pengertian  syara‟ ijarah berarti  akad  pemindahan  hak  guna  dari  barang  atau  jasa  yang  diikuti dengan  pembayaran  upah  atau  biaya  sewa  tanpa  disertai  dengan  perpindahan hak milik. 21 Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi‟iyahberpendapat bahwa ijarah adalah akad  atas  suatu  kemanfaatan  yang  mengandung  maksud  tertentu  dan  mubah, serta  menerima  pengganti  atau  kebolehan  dengan  pengganti  tertentu.  Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. 22 Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah , Ijarah adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri.  Dengan  demikian  akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. 23 Al-ijarah “Akad  (transaksi)  terhadap  kemanfaatan  yang  maqshudah, maklum,  bisa  untuk  diserahkan  dan  mubah  dengan  „iwadl  (upah)  yang maklum” 24
Maksud „manfaat maqshudah‟ adalah manfaat menurut pandangan syariat maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Maksud „manfaat yang maklum‟ adalah manfaat yang jelas dan  dibatasi  seperti  menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Maksud „bisa untuk diserahkan‟ adalah mungkin  untuk  diserahkan,  maka  tidak  boleh  menyewakan  Al-Qur‟an  kepada orang kafir, sebab Al-Qur‟an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud
20 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.
21 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi  Syariah  Di  Indonesia Edisi  3,  (Jakarta:  Salemba Empat, 2013), h. 228..
22 Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122.
23 Fatwa  DSN  NO.  09  /  DSN-MUI  /  IV  /  2000  Tentang  Pembiayaan  Ijarah.  Lihat  dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h.55.
24 Syekh an-Nawawi Banten, Nihayatuz Zain , Songgopuro - Indonesia, al-Haramain, cetakan pertama,tt, h 257.
„manfaat  yang  mubah‟  adalah  manfaat  yang  tidak  haram,  maka  tidak  boleh menyewa alat-alat musik yang diharamkan. 25
Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 26
Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan  perjanjian  dan  kerelaan  kedua  belah  pihak  dengan  rukun  dan  syarat yang telah ditentukan.
Dengan  demikian Ijarah itu  adalah  suatu  bentuk  muamalah  yang melibatkan  dua  belah  pihak,  yaitu  penyewa  sebagai  orang  yang  memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan  penggantian  atau  tukaran  yang  telah  ditentukan  oleh  syara‟  tanpa diakhiri dengan kepemilikan.
Juga  dalam  artian,  Ijarah  adalah:    memanfaatkan  jasa  sesuatu  yang dikontrak  apabila  transaksi  tersebut  berhubungan  dengan  seorang  ajir,    maka yang  dimafaatkan  adalah  tenaganya.    Untuk  mengontrak  seorang  ajir  kudu ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.
Landasan Hukum Ijarah
Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur‟an, Al-Hadits, dan Ijma‟. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur‟an adalah Surat At-Thalaq: 6 dan Al- Qashash: 26.
                                                                                                                      
                                                                                                                                
                          Artinya:
"Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka.  Dan  jika  mereka  (istri-istri  yang  sudah  ditalak)  itu  sedang  hamil,  maka berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  sampai  mereka  melahirkan  kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)  dengan baik; dan jika kamu  menemui  kesulitan,  maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya." (Surat At-Thalaq: 6) 27
                                                                                         
Artinya:
"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah  dia sebagai  pekerja  (pada  kita),  sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  engkau  ambil
25 Habib  Hasan  bin  Ahmad  al-Kaaf, Taqrirat  as-Sadidah ,  Yaman,  Dar  al-Mirats  an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, h 137.
26 Muhammad,  Model-model  akad  pembiayaan  di  bank  syariah,  Yogyakarta:  UUI  Press, 2009, h. 124.
27 Departemen Agama..,
sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 26) Dasar hukum ijarah dari al Hadist:
ِّي ِرْدُخْلا ٍدٍِعَس ًِبَأ ْنَع َو - ُوْنَع ُ هللَّا ًَ ِضَر - هًِبهنلا هنَأ - َمهلَس َو ِوٍَْلَع ُ هللَّا ىهلَص - :َلاَل «
ُوَل  ِّمَسٍُْلَف اًرٍ ِجَأ َرَجْأَتْسا  ْنَم ُوَت َرْجُأ »
َةَفٍِنَح ًِبَأ ِكٌ ِرَط  ْنِم ًُِّمَهٍَْبْلا ُوَلَص َو َو ،ٌعاَطِمْنا ِوٍِف َو .ِقاهزهرلا ُدْبَع ُها َوَر
Dari  Abu  Said  Radhiyallahu  Anhu  bahwa  Nabi  Shallallahu  Alaihi  wa Sallam  bersabda,  " Barangsiapa  mempekerjakan  seorang  pekerja  hendaknya  ia menentukan upahnya" . (HR. Abdul Razzaq dalam hadits tersebut terdapat riwayat yang  munqathi'.  Dan  dalam  riwayat  Al-Baihaqi  terdapat  hadits  maushul menurut dari jalan Abu Hanifah. 28
Hadits  tersebut  sebagai  dalil  kewajiban  menentukan  upah  pekerja  atas pekerjaan  yang  dilakukannya  agar  tidak  ada  ketidakjelasan  yang  akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.
Ijma‟  Mengenai  disyari‟atkannya  ijarah,  semua  Ulama  bersepakat,  tidak ada  seorang  ulama  pun  yang  membantah  kesepakatan  ijma‟ini,  sekalipun  ada beberapa  orang  diantara  mereka  yang  berbeda  pendapat  dalam  tataran teknisnya.
Pakar-pakar  keilmuan  dan  cendekiawan  sepanjang  sejarah    di  seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat  dipahami  bahwa  ijarah  itu  disyari'atkan  dalam  Islam,  karena  pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.
Ijarah  (sewa  menyewa)  merupakan  salah  satu  aplikasi  keterbatasan  yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya  mustahil  manusia  bisa  berkecukupan  hidup  tanpa  berijarah  dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah  satu  bentuk  aktivitas  antara  dua  pihak  atau  saling  meringankan,  serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. 29
Ketentuan Kerja
Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut  berhubungan  dengan  seorang ajir, maka  yang  dimanfaatkan  adalah tenaganya, Untuk mengontrak seorang ajir harus jelas dan ditentukan bentuk pekerjaannya  waktu,  upah  serta  tenaganya.  Jenis  pekerjaannya  harus  jelas, karena  jika  jenis  pekerjaanya  msih  kabur  maka  kontrak  kerja  menjadi fasid (rusak). Waktunya juga kudu ditentukan semisal harian, pekanan, atau bulanan. Disamping tentunya upahnya kudu ditentukan. 30
Dari  Abu  Said  Radhiyallahu  Anhu  bahwa  Nabi  Shallallahu  Alaihi  wa Sallam  bersabda,  " Barangsiapa  mempekerjakan  seorang  pekerja  hendaknya  ia menentukan upahnya" . (HR. Abdul Razzaq)
28 Imam  Ash-Shan‟ani. Subulus  Salam  Syarh  Bulughul  Maram ,  ebook.  Edisi  lengkap  tahun 2013
29 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.
30 Taqyuddin  an  Nabhani. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif,  ( Surabaya,  Risalah  Gusti 1996), h  84.
Yang juga harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan diluar kapasitasnya.  Allah Berfirman: Q. S Al Baqqrah 286.
                                                                             
Artinya:
"Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan  kesanggupannya.  Dia mendapat  (pahala)  dari  (kebajikan)  yang  dikerjakannya  dan  dia  mendapat  (siksa)  dari (kejahatan) yang diperbuatnya .” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286) 31
Tidak diperbolehkan menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali  sesuai  dengan  kapasitasnya  yang  wajar.  Karena  tenaga  tidak  mungkin dibatasi  dengan  takaran  yang  baku  maka  membatasi  jam  kerja  adalah  takaran yang  lebih  terukur  dan  dapat  difahami  bersama.  Sehingga  lama  jam  kerja merupakan pembatasan tenaga yang akan dicurakhan oleh pekerja.

## Bentuk Kerja
Tiap  pekerjaan  yang  halal  maka  hukum  mengontraknya  halal.  Transaksi ijarah  boleh  dilaksanakan  dalam  perdagangan,  pertanian,  industri,  pelayanan, perwakilan, penyampaian jawaban dari pihak yang berperkara, menggali sumur, pondasi bangunan mengemudikan mobil, pesawat, mencetak buku. Mengontrak suatu  pekerjan  terkadang  dilakukan  terhadap  jenis  pekerjaan  tertentu,    atau pekerjaan yang didiskripsikan dalam suatu perjanjian. 32
Apa  bila  transaksi  ijarah  dilakukan  terhadap  pekerjaan  tertentu  atau terhadap ajir tentu misalnya Khalid  mengontrak Muhammad untuk melakukan pekerjaan sebagai draiver maka hukumnya wajib bagi ajir yang bersangkutan, dan  tidak  boleh  digantikan  oleh  orang  lain.Sementara  ,  apabila  transaksi ijarah terjadi pada suatu yang didiskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada ajir yang telah didiskripsikan maka seorang ajir boleh mengerjakan pekerjaan tadi sendiri atau boleh bersama orang laian  termasuk memberikan kepada pihak lain.
Seseorang  yang  telahmenerima  suatu  pekerjaan  kemudian  pekerjaan tersebut  dilemparkan/diberikan kepada  orang  laian  dengan  ongkos  yang  lebih murah  dari  pada  sebelumnya  lalau  ssisanya  menjadi  keuntungan  bagi  dirinya maka hal semacam itu diperbolehkan. 33
Upah
Masalah yang paling penting dalam ijarah adalah menyangkut pemenuhan hak-hak musta‟jir ,  terutama  sekali  hak  untuk  diperlakukan  secara  baik  dalam lingkungan  pekerjaan,  hak-hak  atas  jaminan  social,  dan  hak  atas  upah  yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak musta‟jir .
Pembayaran  upah  adalah  suatu  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu  selesai  dilakukan.  Dalam  ketentuan  Islam  dikatakan  apabila  seseorang menyewa  atau  mengupah  seseorang  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  maka
31 Departemen Agama...,
32 Taqyuddin an Nabhani ..., h. 85.
33 Ibid., h. 86.
hendaklah  pembayaran  upah  itu  mereka  tentukan  terlebih  dahulu.  Sedangkan pembayaran  upahnya  yang  tidak  ada  aturan  yang  mengaturnya  perlu  ada perjanjian  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati. Untuk  itu  dalam  perjanjian  ijarah,  penyewa  dan  yang  memberikan  jasa  harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehinga pekerjaan akan dilakukan dengan ihklas dan senang hati  serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.
Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut Mazhab  Hanafi  mensyaratkan  mempercepat  upah  dan  menangguhkan  upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. 34 Jika  dalam  akad  tidak  terdapat  kesepakatan  untuk  mempercepat  dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu  tertentu,  maka  wajib  dipenuhi  sesudah  berakhirnya  masa  tersebut. Misalnya  seseorang  memyewa  sebuah  toko  untuk  selama  satu  bulan,  apabila masa  satu  bulan  telah  berakhir  maka  ia  wajib  membayar  sewaan  tersebut.  Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. 35
Kemudian  jika  akad  sudah  berlangsung  dan  tidak  disyaratkan  mengenai penerimaan  bayaran  dan  tidak  ada  ketentuan  menangguhkan.  Menurut  Abu Hanifah   dan  Malik,  wajib  diserahkan  secara  angsuran,  sesuai  dengan  manfaat yang di terima.Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang meyewakan menyerakan „ain kepada orang yang menyewa , ia berhak menerima seluruh bayaran karena si  penyewa  sudah  memiliki  kegunaan  (manfaat)  dengan  sistem  ijarah  dan  ia wajib  menyerahkan  bayaran  agar  dapat  menerima  „ain  (agar „ain dapat diserahkan kepadanya). 36
Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan  jangan  menunda-nunda  pembayaran  upah  tersebut.  Salah  satu  norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak musta‟jir . Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak  di  dapatkan,  dikurangi  dan  ditunda-tunda. 37 Selanjutnya,  perlu  diketahui juga  kapan  upah  harus  dibayarkan  oleh  para mu‟jir .  Untuk  menjawab  itu  Nabi saw mengatakan dalam haditsnya sebagai berikut:
هف ِجٌَ  ْىَأ َلْبَق ُه َرْجَأ  َرٍ ِجَلأا اىُطْعَأ صلى الله عليه وسلم ِ هللَّا ُلىُس َر َلاَق َلاَق  َرَوُع ِيْب ِ هللَّا ِدْبَع  ْيَع ُق َرَع .)وجاه يبا هاور( ُو

## Artinya:
” Dari  Abdillah  bin  Umar  ia  berkata:  Berkata  Rasulullah  SAW  :  Berikan  upah  kepada pekerja sebelum keringatnya kering. ” ( H.R Ibnu Majah ) 38
Dari  hadits  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Nabi  SAW  memerintahkan, bayarkanlah  upah  buruh  itu  sebelum  kering  keringatnya,  artinya
34 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabiy, 1971, Jilid III, h. 188. 35 Ibid, h. 189.
36 Ibid.,
37 Yusuf  Qardhawi, Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam  Perekonomian  Islam ,  Penerjemah.  Didin Hafidhuddun,  dkk.,  Judul  asli  ” Daural  Qiyam  Wal  Akhlaq  fil  Istishadil Islami”, ( Jakarta:  Robbani Press,1997), h. 403.
38 Muhammad  bin  Yazid  Abu  „Abdullah  al-Qazwiniy, Sunan  Ibnu  Majah ,  (Beirut:  Dar  al- Fikr, 2004, Jilid II), h. 407.
upah musta‟jir dibayarkan   secepatnya  atau  dengan  kata  lain  selesai  bekerja langsung menerima upahnya.
Jika  menyewa  barang,  maka  barang  sewaan  di  bayar  ketika  akad  sewa, kecuali  jika  di  dalam  akad  ditentukan  lain  manfaat  barang  yang  diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.
Jadi  Allah  melarang  penindasan  dengan  mempekerjakannya  tetapi   tidak membayar  upahnya.  Di  samping  itu  Rasulullah  sendiri  pernah  melakukan pengupahan terhadap seorang bekam, namun Nabi karena telah menggunakan jasanya  tetap  menunaikan  upahnya,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  hadist sebagai berikut:
هرجا ماجحلا ىطعاىولسو وٍلع الله لص ىبنلا نجتحا لاق اوهنع الله ًضر سابع يبا يع وٍبأ يع سواط يبا انثدح ) يراخبلا هاور(
Artinya:
”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas  r.a keduanya  berkata bahwa Nabi  Saw  pernah  mengupah  seorang  tukang  bekam  kemudian  membayar  upahnya. ” (H.R.Bukhari) 39
Dalam  hadits  berikutnya  juga  dijelaskan  bahwa  di  akhirat  ada  tiga golongan yang diancam dan di musuhi oleh Allah kelak. Salah satu diantaranya adalah  majikan  yang  mempekerjakan  seorang  buruh  kemudian  tidak memberikan haknya secara layak, tidak membayar upahnya padahal buruh telah memenuhi  kewajibannya  dengan  semestinya.  Sebagaimana  hadits  Nabi  yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:
دح ان ث فس ٌ ٌ ن ب محمد لا ق دح ًن ث ًح ٌ ن ب نٍ ل س نع اوس إ لٍ ع ن ب تٍ هأ نع دٍ ع س ن ب ً بأ دٍ ع س نع ً بأ ةر ٌرى ًض ر الله ون ع نع ًب ن لا لص الله وٍ ل ع ً نل س لا ق لا ق الله ى لاع ت : لا ث ت ث ا نا نيوض خ مٌ ٌ تهاٍ ق لا : لجر ىطعا ً ب ن ث ،ردغ لجرً عا ب ارح أ ف ل ك ،ون و ث لجرً أت س ا رج ارٍ جأ ى فٌت س ا ف ون ه ن لً وطع ٌ هرجا ( هاًر يراخب لا ) Artinya:
”Dari Yusuf bin Muhammad berkata: menyampaikan kepadaku Yahya bin Sulaim dari Ismail bin  Umayyah  dari Sa‟id bin  Abi Sa‟id dari  Abu Hurairah  R.A  dari  Nabi  SAW bersabda:”Allah SWT  berfirman  ada  tiga  golongan  yang  aku  musuhi  di  hari  kiamat yaitu:  orang  yang  berjanji  dengan  nama-Ku,  kemudian  dia  berkhianat,  orang  menjual manusia merdeka kemudian memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan buruh lalu  ia  ambil  tenaganya  dengan  cukup  tetapi  tidak  memberikan  upahnya. ” (H.R. Bukhari) 40

## Buruh Dalam Islam
Islam  datang  pada  suatu  zaman  yang  penuh  dengan  kezaliman, penindasan,  ketidakadilan,  dan  ketimpangan  ekonomi  sehingga  masyarakat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah.
Struktur yang seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.
Muncul  satu  keluarga  yang  memiliki  status  sosial  sangat  tinggiyang mempekerjakan masyarakat dengan status sosial lebih rendah. Stratifikasi sosial yang  demikian  pada  akhirnya  menjadikan  kehormatan  seseorang  ditentukan oleh asal usul keluarga dan menciptakan perbudakan. 41
39 Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Shahih al-Bukhari ,  (Beirut:  Dar-al-Kutub  al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 407.
40 Ibid , h. 405.
41 Isnaini Harahap, DKK, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 71.
Islam  mengakui  adanya  kenyataan  bahwa  harta  dihasilkan  bersama  oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara kompratif  lebih  lemah,  islam  telah  menetapkan  beberapa  aturan  untuk melindungi  hak-haknya.  Hak-hak  tenaga  kerja  itu  mencakup:  mereka  harus  di perlakukan  sebagai  manusia,  tidak  sebagai  binatang  beban;  kemuliaan  dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan oleh islam kepada  tenaga  kerja  lebih  dari  empat  belas  abad  yang  silam  ketika  belum  ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargan,  belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai collective bargaining.
Seorang  pengusaha  muslim  akan  menyegerakan  untuk  menunaikan  hak orang  lain,  baik  itu  upah  pekerja,  maupun  hutang  terhadap  pihak  tertentu. Seorang    pekerja  harus  diberi  upah  sebelum  kering  keringatnya.  Sikap  orang yang    memperlambat  pembayaran  upah  dan  hutang  merupakan  suatu kedzaliman. 42 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al- Ahqaf ayat : 19, yang berbunyi:
                                                                             
Artinya:
“Dan bagi masing -masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar  Allah  mencukupkan  bagi  mereka  (balasan)  pekerjaan-pekerjaan  mereka  sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf ayat 19) Ketentuan ini untuk  menghilangkan keraguan pekerja atau
kekhawatirannya  bahwa  upah  mereka  akan  dibayarkan,  atau  mengalami keterlambatan  tanpa  adanya  alasan  yang  dibenarkan.  Namun  demikian,  umat islam  diberi  kebebasan  untuk  menentukan  waktu  pembayaran  upah  sesuai dengan  kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. 43
Dalam  pandangan  islam,  buruh  atau  tenaga  kerja  dianggap  sebagai saudara    atau  mitra  dari  majikan  atau  pemberi  kerja.  Harapan  yang  diberikan oleh  seorang  saudara  kepada  saudaranya  yang  lain  diberikan  oleh  pekerja kepada  pemiliknya.  Seorang  saudara  tidak  akan  merasa  tentram  melihat saudaranya dalam keadaan sukar, begitulah idealnya hubungan antara majikan dan pekerja.

## Hak-Hak Buruh Dalam Islam
Nabi Muhammad SAW mengusahakan sebuah program untuk emansipasi dan  kesejahteraan  para  budak.  Meskipun  yang  dilakukan  Nabi  Muhammad adalah  arahan-arahan  sederhana,  sebenarnya  mengenai  hak  asasi  manusia termasuk  hak-hak  buruh  atau  tenaga  kerja  yang  disebutkan  dalam  Al-Quran, Hadist bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Quran dan Hadist tersebut sudah dirumuskan dalam kaidah-kaidah fiqh. Adapun hak-hak tersebut anatara lain: 44
42 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 192-193.
43 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012),
h. 202.
44 Fordebi Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 232.
1. Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  mendapatkan  kebebasan,  hak  untuk mendapatkan perlindungan dan kehormatan nama baik,
2. Hak bebas memilih agama, hak untuk bebas berfikir dan berbicara, hak atas  jaminan sosial,
3. Para buruh harus mendapatkan upah yang semestinya dan hidup yang layak,
4. Buruh  juga  tidak  dapat  diberikan  pekerjaan  melampaui  batas kemampuannya,
5. Buruh  juga  harus  mendapatkan  bantuan  medis  jika  sakit  dan  dibantu biaya perawatan,
6. Pengusaha  harus  diberikan  dorongan  untuk  menafkahkan  sedekah mereka  pada para pekerja dan anak-anak,
7. Pengusaha membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja,
8. Buruh wajib diperlakukan dengan baik, dan
9. Buruh harus mendapatkan hak persamaan dan kedudukan.
Perlindungan terhadap buruh sebagaimana yang telah diatur dalam islam sangatlah  jelas  dan  mengedepankan  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan  bagi seluruh  umat  manusia  termasuk  buruh  atau  tenaga  kerja.  Perlindungan  yang diberikan  islam  kepada buruh  atau  tenaga  kerja  yaitu  berupa  larangan adanya penindasan  atau  kezhaliman  yang  berupa  diskriminasi  serta  menganjurkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak buruh atau tenaga kerja seperti yang terdapat  di  dalam  Al  Quran  dan  Hadist  yang  kemudian  dirumuskan  dalam kaidah-kaidah fiqih.

## Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam UU 13 tahun 2003
Menurut Adrian Sutedi, hanya ada dua cara melindungi pekerja/buruh: 45 Pertama ,  melalui  undang-undang  perburuhan,  karena  dengan  undang-undang berarti  ada  jaminan  Negara  untuk  memberikan  pekerjaan  yang  layak, melindunginya  di tempat  kerja (kesehatan,  keselamatan  kerja,  dan  upah  layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua , melalui serikat pekerja/serikat  buruh  (SP/SB).  Karena  melalui  SP/SB  pekerja/buruh  dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka  terima.  SP/SB  juga  dapat  mewakili  pekerja/buruh  dalam  membuat Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  yang  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban pekerja/buruh  dengan  pengusaha  melalui  suatu  kesepakatan  umum  yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial.
1. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945: 46
“tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak bagi kemanusiaan. ”
2. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945: 47
“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”.
3. Pasal 28H ayat 1,2,3 dan 4 UUD 1945: 48
45 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), h. 17.
46 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2. 47 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2
“setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ” 4. Pasal 28I ayat 2 UUD 1945: 49
“S etiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadapperlakuan yang bersifat diskriminatif itu. ”
Perlindungan  hukum  mempunyai  makna  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu, yaitu  dengan  cara  menjadikan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke dalam  sebuah  hak  hukum.  Dalam  ilmu  hukum  “Hak”  disebut  juga  hukum subyektif ,  hukum subyektif merupakan  segi  aktif  dari  pada  hubungan  hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht ). Salah  satu  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  adalah  memberikan perlindungan  kepada  pekerja/buruh  dalam  mewujudkan  kesejahteraan,  yaitu sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c  UU  Ketenagakerjaan. Lingkup  perlindungan  terhadap  pekerja/  buruh  yang  diberikan  dan  diatur dalam  UU Ketenagakerjaan adalah:  Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja. Obyek perlindungan ini adalah sebagai berikut: 50
1. Perlindungan pekerja/ buruh perempuan,
2. Perlindungan terhadap pekerja/buruh anak,
3. Perlindungan bagi penyandang cacat dan berkebutuhan khusus,
4. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
5. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan
6. Perlindungan atas Upah.
Outsourcing Dalam Perlindungan Hukum Islam dan UU 13 tahun 2003 Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. 51
Menurut Undang-Undang RI Ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 ayat 1. Pengertian Karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan  kerja  waktu  tertentu  yang  didasari  atas  suatu  perjanjian  atau  kontrak dapat  juga  disebut  dengan  perjanjian  kerja  waktu    tertentu  (PKWT),  yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan ntuk paling lama  3  (tiga)  tahun  dan  hanya  dapat  diperpanjang  1  kali  untuk  jangka  waktu maksimal 1  satu) tahun. 52 Faktanya praktek kerja kontrak ( outsourcing ) selama ini diakui lebih banyak merugikan  pekerja/buruh,  karena  hubungan  kerja  selalu  dalam  bentuk  tidak
49 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat 2.
50 Labotarium  Pusat  Data  Hukum  Fakultas  Hukum  UAJY,  Himpunan  Lengkap UndangUndang Bidang Perburuhan, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006,  lihat juga Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Cet. 1, (Bandung: Armico, 1989), h. 43-
44.
51 Salim, HS, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , (Jakarta: SinarGrafika, 2004), h. 4. 52 Doni  Judian, Tahukah  Anda?  Tentang  Pekerja  Tetap,  Kontrak,  Freelance,Outsourcing , (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), h. 52.
tetap/kontrak  (PKWT), upah  lebih  rendah,  jaminan  sosial  kalaupun  ada  hanya sebatas minimal, tidak adanya pengamanan kerja ( job security ) serta tidak adanya jaminan  pengembangan  karir  dan  lain-lain.  Penerapan  kerja  dengan  sistem kontrak  ( outsourcing )  ini  perlu  dilakukan    peninjauan  dalam  konsep maqashid syariah . Agar tujuan penerapan kerja dengan sistem kontrak (outsourcing) sesuai dengan  tujuan-tujuan  syariah  ( maqashid  syariah ).  Maslahat  Islamiyah  yang diwujudkan  melalui  hukum  Islam  dan    ditetapkan  berdasarkan  nash-nash agama  merupakan  maslahat  hakiki.  Maslahat    ini  mengacu  kepada  lima pemeliharaan;  memelihara  agama,  jiwa,  harta,  akal  dan  keturunan.  Ini disebabkan,  karena  dunia  tampat  manusia  tinggal  disandarkan    kepada  lima pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah maqashid al- khamsah. 53 Maqashid syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah.  Maqashid adalah  bentuk  jamak  dari maqshud yang  berarti  kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan  menuju  ke  arah  sumber  kehidupan. 54 Secara  terminologi  pengertian maqashid  syariah  adalah  makna  dan  tujuan    yang  dikehendaki  syara ‟ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. 55
Menurut  Al  Syathibi  al-maqashid  terbagi  menjadi  dua:  yang  pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah;dan kedua, berkaitan dengan  maksud    mukallaf.  Kembali  kepada  maksud  syari ‟ (Allah)  adalah kemashlahatan untuk hambaNya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup  dalam  kemashlahatan  di  dunia  dan  akhirat.  Yaitu,  dengan  menghindari kerusakan-kerusakan  yang  ada  di  dalam  dunia.  Maka  dari  itu  haruslah  ada penjelasan antara kemashlahatan (mashlahah) dan kerusakan (mafsadah). Konsep maqashid syariah dalam penelitian ini menggunakan teori maqashid al syariah yang dikemukakan oleh Al-Imam al syathibi (W.672H)dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqat. Tujuan akhir dari maqashid al syariah adalah untuk mencapai  kebaikan  ( mashlahah  Mursalah ). Al-mashlahah  al-mursalah adalah kemaslahatan  yang  tidak  disebutkan  ataupun  dihapuskan  oleh  dalil  syariah. Ketika ada satu perkara, maka syar ‟ i (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Menurut  Al-Syathibi,  kemaslahatan  dapat  diwujudkan  apabila terpeliharanya  lima  unsur  yang  dikenal  dengan  al-kulliyat  al-khamsah,  yaitu penjagaan terhadap agama ( hifzh ad dien ), penjagaan terhadap jiwa ( hifzh an-nafs ), penjagaan terhadap akal ( hifzh al- „aql ), penjagaan terhadap keturunan ( hifzh an- nasl ), dan penjagaan terhadap harta ( hifzh al-maal ). syariah terhadap praktek kerja kontrak ( outsourcing ): 56 Telaah konsep maqashid  Pertama , dilihat dari konsep menjaga agama ( hifzh ad dien ). Dalam hal perjanjian kontrak ( outsourcing ) dalam perjanjian kerja waktu tertentu  apakah  telah  sesuai  dengan  aturan  syariat  islam. Kedua ,  dilihat  dari konsep menjaga jiwa ( hifzh an-nafs ), dapat dilihat dari gaji yang diberikan untuk
53 Muhammad Sa ‟ ad bin Ahmad bin Mas ‟ ud Alyubi, Maqashid al- Syari ‟ ah alIslamiyyah wa „Alaqatuhi bi al - Adillati al- Syar ‟ iyyat i , Jami ‟ al- Huququ Mahfuzhat, 1998,  h.,179-181. 54 Abdul  Kadir  dan  Ika  Yunia ,    Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif  Maqashid  Al  Syariah, ( Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 41.
55 Abdul Aziz Dahlan  et.al, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Cetakan Kesatu, ( Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1108.
56 Jamal al-Din Athiyyah, Al-Nadzariyah al-„Ammah li al-Syariah al-Islamiyah, t.t:1988, h. 102.
karyawan  kontrak  ( outsourcing )  tersebut.  Pemberian  gaji  yang  sesuai  dan  juga prinsip  keadilan  yang  diterapkan  dalam  pemberian  gaji,  dapat  membuat terpenuhinya kebutuhan pokok karyawan kontrak ( outsourcing ) secara sempurna dan pemenuhan hifzh an-nafs nya dapat tercapai.
Ketiga , dilihat dari konsep menjaga akal ( hifzh al aql ), dalam praktek kerja kontrak  ( outsourcing )  dapat  dilihat  dari  bentuk  pengembangan  pengetahuan terhadap  pekerja.  Apakah  ada  pengembangan  pengetahuan  terhadap  pekerja untuk meningkatkan jenjang karir dalam bekerja. Agar pekerja termotivasi untuk bekerja seoptimal mungkin untuk perusahaan.
Keempat ,  dilihat  dari  konsep  menjaga  keturunan  ( hifzh  an-nasl ).  Dapat dilihat  status  pekerja  sebagai  pekerja  kontrak  ( outsourcing )  maka  posisi  mereka dalam  bekerja  membutuhkan  perlindungan.  Apabila  kontrak  mereka  telah berakhir  maka  bagaimana  para  pekerja  tersebut  akan  dapat    memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Melalui  telaah konsep maqashid syariah menjaga keturunan  keluarga  dari  hal-hal  yang  tidak  baik  merupakan  bagian  dari kemaslahatan.
Kelima , dilihat dari konsep menjaga harta ( hifzh al-maal ). Dengan gaji yang diberikan  terhadap  pekerja  kontrak  ( outsourching )  tersebut  diharapkan  dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja tersebut, Namun jika pemberian gaji tidak sesuai dengan keadilan maka pekerja akan berusaha mengambil jalan lain agar kebutuhannya  tersebut  dapat  terpenuhi.  Ketika  jalan  pemenuhan  kebutuhan tersebut  tidak  sesuai  dengan  jalur  syariat,  maka  kesucian  harta  ( hifzh  al-maal ) yang  dimilikinya  dapat  rusak  karena  cara  yang  salah  dalam  pemenuhan kebutuhan  tersebut. 57
Berkaitan dengan lima prinsip dasar tersebut, memelihara jiwa menempati urutan  kedua  dan  memelihara  harta  pada  urutan  kelima.  Sedangkan  dalam bekerja  seseorang  lebih  mementingkan  harta  daripada  jiwanya,  padahal  dalam islam kewajiban memelihara jiwa adalah hal yang utama karena jiwa  itu harus pelihara agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan.
Berlandaskan pada doktrin normatif Islam yang termuat dalam Al Qur ‟ an dan  Hadits,  serta  pengalaman-pengalaman  historis,  maka  dalam  konsep  Islam dapat  dirumuskan  bahwa  kerja  merupakan  hak  dan  kewajiban  umat  manusia sebagai realisasi ibadah kepada Allah SWT. Ada 4 hal yang merupakan hak dan kewajiban Pekerja dalam Islam, yaitu 58 :
1. Hak bekerja,
2. Hak memperoleh gaji,
3. Hak cuti dan keringanan pekerjaan, dan
4. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan.
Persamaan  dan  Perbedaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Outsourcing Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja outsourcing di  tinjau  dari  Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti
57 Yusuf al- Qardawi, Madkhal li Dirasat al- Syari ‟ at al- Islamiah , (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h., 73.
58 Muhammad  Syauqi  Al  Fanjari,  seperti  dikutip  dari    Duski  Samad, Kerja  Sebagai  Ibadah, Pola Relasi Ibadah Vertikal-Horizontal, (Jakarta: Madani, 1999), h. 139.
diuraikan  sebelumnya  memiliki  persamaan  dan  perbedaan,  hal  tersebut disebabkan  oleh  karakteristik  konsep  dan  pandangan  yang  berbeda-beda. Tableberikut  ini  akan  memberi  kemudahan  dalam  memahami  letak  persamaan dan perbedaannya.
Table 1 Persamaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Unsur Perlindungan Hukum Positif Hukum Islam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berlaku untuk semua jenis hubungan kerja,termasuk outsourcing. Tidak membedakan jenis pekerjaan. Jaminan Sosial TenagaKerja Hukum positifmemerintahkan untuk berlaku adil kepada setiaptenaga kerja tanpa adanyadiskriminasi apapun. slam memerintahkan kepada pemberi kerjauntuk berlaku adil, berbuat baik dandermawan terhadappara pekerjanya. Perlindungan Upah Dalam hukum positifpengusaha wajib membayarkan upahkepada pekerja/tenaga kerja atas pekerjaan yangtelah dilakukan dan dilarang untuk menundapembayaran upah. Islam emerintahkan untuk menyegerakan pembayaran upah.

## Data diolah dari berbagai sumber

## Table 1
Perbedaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Unsur Perlindungan Hukum Positif Hukum Islam Hubungan kerja yang dibangun Perusahaan – PenyediaJasa - Pekerja. Majikan -pekerja/buruh. Pengupahan Kebijakan pengupahan : Upah minimum, Upah kerja lembur, Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, Denda dan potongan upah, Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional,Upah untuk pembayaran pesangon. Upah menurutpandangan islamdibagi menjadi 3,
yaitu: Tingkat upahminimum, Upahtertinggi, Tingkat upah yangsesungguhnya. Waktu berlakunya Berlaku jika keadaanpasar tenaga kerja tidak stabil (pekerja tidak Berlaku apabila upahpekerja tidak
upah minimum memiliki nilai tawar) serta upah tidakmencerminkan keadilan. memenuhi kebutuhanhidup layak. Dasar Hukum Undang-Undang No.13Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Al-Quran dan Hadist. Jaminan Sosial Jaminan sosial untuktenaga kerja dalahsuatu perlindunganbagi tenaga kerjadam bentuk santunanberupa uang sebagaipengganti sebagiandari penghasilanyang hilang atauberkurang danpelayanan sebagaiakibat peristiwa ataukeadaan yang dialamioleh tenaga kerjaberupa kecelakaankerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua danmeninggal dunia. Jaminan sosial kerja menurut islam tidak hanyakeselamatan raga semata, melainkanjuga menganturkeselamatan tenagakerja dalam hal- halyang bersifatabstrak yaknimemelihara agama, jiwa, akal,keturunan dan harta. Kesejahteraan Undang-Undang No. 13Tahun 2003 Pasal 100ayat 1 menyebutkan untuk meningkatkankesejahteraan pekerja,pengusaha wajibmenyediakan fasilitasesejahteraan. Diperoleh dari upah,jaminan sosial danbantuan Negara.

## Data diolah dari berbagai sumber

## Kesimpulan
Perlindungan bagi  tenaga kerja outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  mencakup:  perlindungan  pekerja/buruh  perempuan, perlindungan  pekerja/buruh  anak,  perlindungan  bagi  penyandang  cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga  kerja  dan  perlindungan  atas  upah.  Sedangkan  dalam  Hukum  Islam, Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  outsourcing  termasuk  dalam maqhasid syariah , memelihara jiwa termasuk yang utama. Maka perlindungan merupakan hal  yang  wajib  untuk  dilaksanakan  demi  terciptanya  keamanan,  kenyamanan dan kesejahteraan.
Persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan.  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk menciptakan  rasa  keadilan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  terutama  bagi tenaga  kerja  maupun  pengusaha,  serta  tidak  memperkenankan  adanya kesewenang-wenangan terhadap pekerja/tenaga kerja. Sedangkan
perbedaannya  terletak  pada  hubungan  kerja,  kesejahteraan,  pengupahan  dan fungsi pemerintah.

## Referansi
Abdul Aziz Dahlan  et.al, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ikhtiar  Baru  Van  Hoeve,  2006Abdul  Kadir  dan  Ika  Yunia ,  Prinsip  Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
Afrida  BR,  M.S, Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta  :  Penerbit  Ghalia Indonesia, 2003.
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997 .
Aye Sudarto, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Metro, Purnama Jaya 2017. Departemen  Agama RI, Al-Quran dan Terjemah , Bandung: Dipenegoro, 2016. Doni Judian, Tahukah Anda? Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance,Outsourcing , Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
Fordebi Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Habib  Hasan  bin  Ahmad  al-Kaaf, Taqrirat  as-Sadidah ,  Yaman,  Dar  al-Mirats  an- Nabawi, cetakan pertama, 2013.
Harry  Heriawan  Saleh, Persaingan  Tenaga  Kerja  Dalam  Era  Globalisasi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
https: //www.bphn.go.id, data dan documents, https://kbbi.web.id/hukum. Imam Ash-Shan‟ani. Subulus Salam Syarh Bulughul Maram , ebook. Edisi lengkap tahun 2013.
Isnaini Harahap, DKK, Hadis-Hadis Ekonomi, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015. I Wayan Nedeng, Outsourcing dan PKWT. Jakarta, Lembangtek 2003.
Jamal  al-Din  Athiyyah,  Al-Nadzariyah  al-„Ammah  li  al-Syariah  al-Islamiyah, t.t:1988.
Kartasapoetra,  G  dan  Rience  Indraningsih, Pokok-Pokok  Hukum  Perburuhan, Cet. 1,Bandung: Armico, 1989.
Lukman  Hakim, Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam, Jakarta:  PT  Gelora  Aksara Pratama, 2012.
Lalu  Husen, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Jakartaa ,  Rajawali  Pers 2003.
Labotarium  Pusat  Data  Hukum  Fakultas  Hukum  UAJY, Himpunan  Lengkap Undan-Undang Bidang Perburuhan , Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.
Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press, 2009.
Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Muhammad  Sa ‟ ad  bin  Ahmad  bin  Mas ‟ ud  Alyubi, Maqashid  al-  Syari ‟ ah alIslamiyyah  wa  „Alaqatuhi  bi  al -  Adillati  al-  Syar ‟ iyyat i ,  Jami ‟ al-  Huququ Mahfuzhat, 1998.
Muhammad Syauqi Al Fanjari, seperti dikutip dari  Duski Samad, Kerja Sebagai Ibadah, Pola Relasi Ibadah Vertikal-Horizontal, Jakarta: Madani, 1999.
Muhammad  bin  Yazid  Abu  „Abdullah  al-Qazwiniy, Sunan  Ibnu  Majah ,  (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II.
Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari, Shahih al-Bukhari ,  Beirut:  Dar-al-Kutub  al- Ilmiyah, 2007, Ed.5.
Muhammad  Sharif  Chaudhry, Sistem  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Prenadamedia Group, 2012.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-IX/2011  tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Qamarul Huda, Fiqh Muamalah , Yogyakarta: Sukses Offset, 2011. Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. Redaksi Sinar Grafika, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3 Tahun 1992), Jakarta: Sinar Grafika,1992.
Rina Harwati, Kontrak dan Outsourcing Harus Makin Diwaspadai, Akatiga Fes 2010. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabiy, 1971, Jilid III. Salim,  HS, Hukum  Kontrak  Teori  Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Jakarta: SinarGrafika, 2004.
Sumitro  Djojohadikusumo Ekonomi  Pembangunan, Jakarta,  PT.  Pembangunan 1985.