## PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BUTON UTARA
Muljaya Samari 1 , Sofjan Aripin 2, , Thomas Bustomi 3

## ABSTRACT
Garbage is the most attention-grabbing problem in North Buton Regency. Since it separated into a New Autonomous Region, the garbage problem in  North Buton Regency has not been handled. Many people related to the handling of garbage that has not been maximized. In this regard, this study tries to look at two things related to  garbage  problems  in  North  Buton  Regency,  namely  those  related  to  garbage management services and inhibiting factors for garbage management services. The research  approach  used  in  this  study  is  a  qualitative  approach.  From  10  service indicators,  not  all  indicators  have  been  implemented  properly.  Simplicity  of procedures,  security,  responsibility,  discipline,  ease  of  access,  courtesy  and responsibility are carried out well. Clarity indicators, certainty of time, accuracy of public services, completeness of facilities and infrastructure, comfort have not gone well. Regarding garbage management services in North Buton Regency which have not  been  running  well,  there  are  several  obstacles  in  the  garbage  management service  process  in  North  Buton  Regency.  From  6  indicators  of  factors  that  affect garbage management services in North Buton Regency, there are 3 indicators that most affect garbage management services. The 3 indicators are lack of awareness, low  employee  income,  and  lack  of  infrastructure  used  in  garbage  management services
Keywords: public services; inhibiting factors; government role

## ABSTRAK
Sampah  menjadi  persoalan  yang  paling  menarik  perhatian  di  Kabupaten Buton  Utara.  Sejak  mekar  menjadi  Daerah  Otonom  Baru,  persoalan  sampah  di Kabupaten  Buton  Utara  belum  bisa  tertangani.  Banyak  masyarakat  mengeluh terkait penanganan sampah yang belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka  penelitian  ini  mencoba  melihat  dua  hal  terkait  permasalahan  sampah  di kabupaten  Buton  Utara  yaitu  terkait  pelayanan  sampah  dan  faktor  penghambat pelayanan  sampah.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan kualitatif. Dari 10 indikator pelayanan belum semua indikator terlaksana  dengan  baik.  Kesederhanaan  prosedur,  keamanan,  tanggung  jawab, kedisiplinan,  kemudahan  akses,  kesopanan  dan  keramahan  sudah  dilaksanakan dengan  baik.  Indikator  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi  produk  pelayanan publik,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kenyamanan  belum  berjalan  dengan baik.  Ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam  proses  pelaksanaan  layanan sampah  di  kabupaten  Buton  Utara.  Dari  6  indikator  faktor  yang  mempengaruhi pelayanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara,  ada  3  indikator  yang  paling mempengaruhi pelayanan persamapahan. 3 indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran,  pendapatan  pegawai  yang  masih  rendah,  dan  kurangnya  sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan persampahan.
Kata Kunci: Pelayanan Publik; Faktor Penghambat; Peran Pemerintah
1 BPS Buton Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia bilqismul@gmail.com
2 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia sofjan@ecampus.ut.ac.id
3 Universitas Pasundan Bandung, Indonesia thomas.bustomi@unpas.ac.id

## PENDAHULUAN
Pelayanan  sampah  telah  menjadi  isu  yang  penting  selain  masalah  lingkungan lainnya, terutama untuk kota-kota padat penduduk di negara-negara berkembang, oleh karena  itu  pemerintah  perlu  menyediakan  fasilitas  pelayanan  sampah  menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.
Terkait sampah memang sudah menjadi persoalan mendasar bagi setiap kota baik kota yang baru maupun kota yang sudah tua sekalipun. Seiring perkembangan manusia maka  sampah  juga  akan  mengalami  peningkatan.  Di  kota-kota  besar  di  Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, sampah yang dihasilkan oleh masarakat perharinya bisa mencapai  puluhan  bahkan  ratusan  ton.    Produksi  sampah  yang  demikian  banyaknya kalau tidak dikelola dengan baik maka ini akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat perkotaan. Beberapa waktu lalu pernah dilakukan penelitian terkait pelayanan sampah dan dalam penelitian yang dilakukan dikota jogjakarta dan kota Bantul mengungkapkan bahwa  penyelesaian  sampah  harus  membutuhkan  keseriusan  termasuk  harus melibatkan multi aktor termasuk harus ada relasi antar pemerintah dalam penyelesaian pelayanan sampah untuk kota yang berdekatan.
Oleh  karena  jumlah  dan  volume  sampah  yang  besar  serta  jenisnya  yang beranekaragam,  maka  jika  tidak  dikelola  dengan  benar,  sampah  perkotaan  akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran  air,  tanah  dan  udara,  berkembang  biaknya  bibit  penyakit,  terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Salah satu contoh aktual timpangnya pelayanan sampah kota adalah kasus TPA Bantargebang, tempat pembuangan sampah DKI  Jakarta.  TPA  tersebut,  yang  terletak  di  wilayah  Pemerintah  Kota  Bekasi,  telah menimbulkan gejolak sosial dan akan ditutup sebelum waktunya karena pelayanannya dianggap  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Kasus-kasus  serupa diperkirakan akan muncul di kota-kota lain karena pelayanan sampah perkotaan belum menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Persoalan sampah tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya saja tetapi juga menjadi masalah besar bagi kota-kota kecil. Di Kabupaten Buton  Utara,  sampah  menjadi  masalah  yang  sering  diperbincangkan.  Kalau  ditinjau dari usia, Kabupaten Buton Utara merupakan Kabupaten yang mekar pada tahun 2007 yang lalu. Hingga saat ini Kabupaten Buton Utara telah berusia kurang lebih 13 tahun. Namun  diusianya  yang  baru  13  tahun,  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara  sudah menjadi  problem  yang  butuh  penyelesaian.  Masyarakat  Buton  Utara  sudah  merasa tidak nyaman terkait persoalan sampah yang ada di Kabupaten Buton Utara khususnya di Kecamatan Kulisusu.
Terakait  dengan  keluhan  masyarakat  mengenai  pelayanan  sampah  yang  tidak maksimal  di  Kabupaten  Buton  Utara  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  salah seorang  warga  yang  menyatakan  bahwa  kotoran  dalam  tong  yang  telah  disediakan selalu membusuk berhari hari dibiarkan begitu saja. Hal ini juga sama seperti sampah yang  ada  dijalan  Kelurahan  Wandaka,  Saraea  dan  Wasalabose  warga  melewati tumpukan sampah yang berserakan. “Kami tidak nyaman dengan bau busuk yang ada
dalam tong, karena nanti sudah berhari hari dan sudah membusuk baru diangkat oleh pihak  DLH,”  ungkap  Anton  saat  sedang  membuang  sampah,  (Sulawesi.com,  3  Mei 2018).
Terkait  pelayanan  sampah,  (Bustomi,  Ariesmansyah,  &  Kusdiman,  2022) menunjukkan  bahwa  fasilitas  pendukung  utama  berpengaruh  dalam  meminimalisir gangguan dan penundaan pekerjaan, pentingnya tindak lanjut (fullow up), isi kebijakan (policy  content), faktor  pengendalian,  serta  faktor  eksternal  (lingkungan  kebijakan) merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Faktor lainnya adalah dominasi struktur birokrasi  dan stake  holders, motivasi  yang  harus  terus  dipacu,  dan  status  pegawai. Perencanaan fasilitas menentukan hubungan timbal balik antar pengelola persampahan baik berdasarkan batasan administratif wilayah pelayanan maupun irisan administratif wilayah perbatasan,  dimana  pengelola  secara periodik menentukan hubungan fasilitas mana  yang  dapat  mengikat  kesamaan  pelayanan  berdasarkan  kewilayahan  dengan menggunakan  pendekatan  secara  kuantitatif.  Kemudian,  diperlukan  koordinasi  guna mengurangi  dampak  negatif ego  sectoral dan  mengefektifkan  pembagian  kerja  secara internal(Bustomi, Turmudzi, & Chaidir, 2020).
Untuk  mendukung  pelayanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara, pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Dinas Lingkungan hidup menyediakan TPS. Jumlah  Kapasitas  TPS  di  Kabupaten  Buton  Utara  pada  tahun  2017  sebanyak  95  unit, tahun 2018 sebanyak 101 unit dan tahun 2019 sebanyak 101 unit. Total daya tampung adalah  sebanyak  177,56  M 3 .  Pada  dasarnya  jumlah  TPS  mengalami  peningkatan  dari 2017  sampai  2019.  Jumlah  TPS  tersebut  belum  bisa  menampung  produksi  sampah  di Kabupaten  Buton  Utara.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  mencatat produksi  sampah  perhari  di  Kabupaten  Buton  Utara  mengalami  peningkatan.  Pada tahun  2017  produksi  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara  sebesar  57.975  M 3 .  Untuk tahun 2018 sebesar 58.863 M 3 dan tahun 2019 sebesar 62.970 M 3 . Dari sekian banyak produskis sampah perhari yang ada di Kabupaten Buton Utara, sampah yang tertangani pada  tahun  2017  sebanyak  4.380,  2018  sebesar  4.380  dan  2019  sebesar  4.500. Berdasarkan jumlah data yang ada diatas, jumlah produksi sampah di Kabupaten Buton Utara  tidak  seimbang  dengan  sampah  yang  tertangani,  sehingga  masih  banyak tumpukan  sampah  yang  ada  di  TPS.  Untuk  kendaraan  pengangkut  sampah  (truk) sebanyak  4  unit,  2  dalam  kondisi  baik  dan  2  dalam  kondisi  kurang  baik.  Sopir pengangkut  sampah  sebanyak  5  orang,  personil  pengangkut  sampah  27  orang,  dan besaran honor perorang sebanyak Rp.950.000.
Kalau  kita  merujuk  pada  pandangan  pelayanan  publik  maka  sejatinya  persoalan pelayanan  sampah  di  Kabupaen  Buton  Utara  tidak  akan  terjadi.  Sudah  menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dimana pelayanan yang dimaksud hakekatnya  akan  mampu  membawa  masyarakat  keluar  dari  persoalan  yang  mereka hadapai.  Terkait  dengan  pelayanan  sampah  seharusnya  dengan  kewenangan  dan pendanaan dimiliki oleh pemerintah sejatinya menempatkan pemerintah sebagai aktor yang  mampu  memecahkan  masalah  persampahan  di  Buton  Utara.  Untuk menyelesaikan persoalan persampahan di Kabupaten selama ini telah dibuat Peraturan Daerah  Kabupaten  Buton  Utara  Nomor  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Tinjauan Pustaka
Kajian  tentang  logika  layanan  membawa  perspektif  baru,  terkait  dengan kepuasan keinginan, keterampilan, pengetahuan dan kemampuan agen (publik, swasta dan  pengguna)  sebagai  instrumen  untuk  mengembangkan  solusi  yang  lebih  efisien, efektif  dan  tepat . Ini  adopsi  logika  layanan  menganggap  bahwa  beberapa  pemangku kepentingan  berkomitmen  untuk  menciptakan  nilai,  bersama  dengan  pencarian keberlanjutan.  Dalam  arah  ini,  logika  baru  diusulkan  di  mana  dimungkinkan  untuk melampaui  pandangan  tradisional,  dengan  pandangan  yang  lebih  perspektif komprehensif,  lebih  baik  disesuaikan  untuk  memahami  logika  dan  dinamika  evolusi sosial-lingkungan.  Sejalan  dengan  itu,  kerangka  kerja  muncul  yang  menyajikan pendekatan  kolaboratif,  dengan  fokus  pada  cara-cara  di  mana  aktor  berinteraksi  dan memungkinkan  sistem  di  mana  kepuasan  hubungan  aktor  dengan  kepuasan  kolektif (Polese, Barile, Caputo, Carrubbo, & Waletzky, 2018)
Sejalan  dengan  perspektif  inovasi-dalam-layanan  ini,  kunci  yang  barusolusi berbasis  layanan  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDG)  dari  Agenda 2030 (Calabrese, Castaldi, Forte, & Levialdi, 2018; Cruz & Paulino, 2019) vasi biasanya terkait dengan masalah perkotaan melalui 'smart public service”. Definisi ini didasarkan pada  teknologi  komunikasi  untuk  transformasi  dan  peningkatan  ketersediaan  dan kualitas  infrastruktur  dan  layanan,  mengurangi  kesenjangan  antara  pemerintah  dan warga  negara  (e-demokrasi,  e-government/digital  government),  dan  antara  standar organisasi,  pembelajaran,  dan  pengelolaan  infrastruktur  untuk  semua  aktor,  dengan latar belakang pembangunan berkelanjutan (Sharma, Joshi, Kannan, et al., 2020)
Definisi pelayanan pintar yang berfokus pada aspek teknologi telah dikritik oleh beberapa  peneliti  (Leclerc  &  Badami,  2020;  Mokodompis,  Kaunang,  Kasenda,  & Sampah, 2019; Sharma, Joshi, & Kumar, 2020)karena konsep smart public service luas dan  menggambarkan  berbagai  perspektif  (lingkungan,  sosial  dan  ekonomi).  Namun, justru  karena  perspektif  yang  luas  ini,  tidak  ada  kesepakatan  tentang  prinsip-prinsip yang  harus  dipertimbangkan  untuk  mengembangkan  pelayanan  publik  cerdas  dan berkelanjutan
Dari  perspektif  sosial  dan  organisasi  istilah,  dianggap  bahwa  'smart  public service  '  adalah  manusia,  dan  fokus  dari    perhatian  ada  pada  domain  khusus  layanan sebagai kompleks sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bersama, yang  bertindak  untuk  membangun  jalur  dan  kondisi  kolaboratif  untuk  kepuasan kolektif,  tidak  hanya  memberikan  kualitas  hidup  tetapi  juga  mencakup  partisipasi dalam  perencanaan  layanan  publik,  membangun  model  layanan  pemerintahan  yang transparan  dan  demokratis,  dengan  akuntabilitas.  Dalam  pengertian  ini,  dapat dikatakan  bahwa  rang-orang  yang  terlibat  dan  basis  pengetahuan  mereka  (Lu  & Sidortsov, 2019; Sharma, Joshi, Kannan, et al., 2020; Zorpas, 2020) memberikan solusi cerdas.  Perspektif  ekologi,  di  sisi  lain,  berfokus  pada  pengurangan  emisi  GRK, peningkatan ruang hijau, dan perencanaan dan pengembangan polisentris.
Dengan  demikian,  di  luar  aspek  teknologi,  masyarakat  dan  kebutuhan masyarakat direnungkan dan dikenali – masyarakat yang menggunakan teknologi data dan  informasi  untuk  mencapai  layanan  yang  lebih  efisien,  memantau  dan mengoptimalkan  infrastruktur  yang  ada,  serta  meningkatkan  kolaborasi  antara  aktor yang berbeda, baik di sektor swasta maupun publik (Aripin & Daud, 2014)

## Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Buton Utara
Perspektif  ini  berasal  dari  niat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  warga, menghasilkan dampak tidak hanya terbatas pada lingkungantarget keberlanjutan tetapi juga untuk kesejahteraan. Hal ini pada gilirannya terkait dengan mobilitas masyarakat yang  berkelanjutan,  promosi  mobilitas  aktif,  dan  koneksi  moda  layanan – sejalan dengan  Deklarasi  Stockholm.  Pada  konteks  ini,  'cerdas'  dan  'berkelanjutan'  harus terhubung  kuat,  keduanya  menjadi  target  pergeseran  paradigma  yang  sama  (Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, & Muh.Rachmat Kasmad, 2020)
Dalam  nada  yang  sama,  penggabungan  pendekatan  inovasi  yang  lebih  luas diperlukan  untuk  mengeksplorasi  peluang  inovasi  dalam  layanan  yang  menangani masalah  mobilitas  persampahan  yang  berkelanjutan,  termasuk  strategi  untuk  inovasi itu  sendiri.  Topik  ini  adalah  pendorong  utama  inovasi  danmenegaskan  bahwa pengaruhnya, jauh melampaui konsep daya  saing tradisional, juga mencakup masalah lingkungan dan sosial (Aripin, Rulinawaty, & Samboteng, 2021)
Ini  adalah  masalah  yang  kompleks,  beragam,  sistemik  dan  sering  bertentangan (Rulinawaty  Kasmad,  Samboteng,  &  Mahsyar,  2019)  Kita  tidak  bisa  kemudian menyelesaikannya  melalui  aktor  tunggal:  inovasi  dalam  layanan,  menurut  definisi, mendasarkan dirinya pada interaksi antara aktor yang berbeda (Rulinawati, 2013)

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan  maksud  untuk  menemukan,  memahami,  menjelaskan  dan  memperoleh gambaran  (deskripsi)  tentang  Pelayanan  Publik  bidang  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Buton Utara sebagai yang merupakan Daerah Otonom Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga akan menitikberatkan pada upaya untuk memberikan  deskripsi  (gambaran)  umum  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  fenomena  pelayanan  publik  dibidang  pengelolaan sampah yang ada diKabupaten Buton Utara.
Salah  satu  keunikan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  bahwa  peneliti  sendiri sebagai  instrumen  utama,  sedangkan  instrumen  non  insani  bersifat  sebagai  data pelengkap.  Kehadiran  peneliti  merupakan  tolok  ukur  keberhasilan  atau  pemahaman terhadap  beberapa  kasus.  Peneliti  bertindak  sebagai  instrumen  utama  dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.
Dalam  penelitian  ini  jumlah  informan  yang  diambil  dari  pengguna  layanan sebanyak 17 orang. Ke 17 informan yang diambil dalam penelitian ini, informan kunci adalah  1  orang  yaitu  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Kepala  Bidang  lingkup  Dinas Lingkungan  Hidup    sebanyak  2  orang,  Kepala  Seksi  lingkup  Dinas  Lingkungan  Hidup sebanyak  2  orang,  Staf  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebanyak  4  orang,  Camat  Kulisusu  1 orang, tokoh masyarakat sebanyak 4 orang, masyarakat sebanyak 3 orang.
Pada penelitian ini akan fokus pada pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara.  Lokasi  penelitian  ini  berada  diseluruh  wilayah  administratif  Kabupaten  Buton Utara.  Lokasi  penelitian  terkait  persampahan  ini  adalah  Kecamatan  Kulisusu  dengan alasan  bahwa  Kecamatan  Kulisusu  merupakan  pusat  pemerintahan.  Selain  itu, Kecamatan  Kulisusu  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Kecamatan  Kulisusu
merupakan Kecamatan paling padat penduduknya di Kabupaten Buton Utara sehingga produksi sampah yang paling besar dari 6 Kecamatan adalah Kecamatan Kulisusu.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini,  yaitu  bersumber  dari  wawancara,  dokumen, tempat  dan  peristiwa  (observasi  langsung).  Dalam  melakukan  pengumpulan  data penelitian,  ada  tiga  proses  kegiatan  yang  akan  dilalui,  yaitu,  proses  memasuki  lokasi penelitian  ( getting  in ),  proses  ketika  berada  di  lokasi  penelitian  ( getting  along )  dan proses pengumpulan data ( logging the data ).
Penelitian  yang  menggunakan  analisis  data  kualitatif  sebagaimana  yang dikemukakan oleh
Miles  &  Huberman,  (1994) , yaitu  model  interaktif  yang  pada  prinsipnya  terdiri atas  beberapa  prosedur,  yakni:  pengumpulan  data,  reduksi  data  ( reduction  data ), penyajian  data  ( display  data ),  menarik  kesimpulan  atau  verifikasi  ( conclucing drawing ).

## PEMBAHASAN

## Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Buton Utara

## Kesederhanaan
Prosedur pelayanan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup cukup praktis. Masyarakat membuang sampah di tempat pembuangan yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Tempat pembuangan sampah yang  disediakan  tersebut  berada  tidak  jauh  dari  pemukiman  masyarakat  untuk memudahkan  akses  ke  tempat  pembuangan  sampah.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan persampahan  prosedurnya  harus  sederhana,  artinya  bisa  dengan  gampang dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  pelayanan  persampahan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  harus  menekankan  prinsip  sederhana dalam  pelayanannya.  Prinsip  sederhana  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup dalam  melakukan  pelayanan  sampah  berkaitan  dengan  mekanisme  pengambilan sampah dari tempat pembuangan sementara sampai pada tempat pembuangan akhir. Untuk  melihat  efektifitas  tidaknya  sebuah  pelayanan  persampahan  bisa  dilihat  dari sederhana  tidaknya  mekanisme  pelayanan  persampahan  yang  dilakukan.  Untuk  itu, dalam  melaksanakan  pelayanan  persampahan,  pihak  Dinas  lingkungan  hidup  harus benar-benar bisa menjalankan prosedur pelayanan persampahan dengan layanan yang sederhana.

## Kejelasan
Kejelasan  merupakan  prosedur  teknis  pelayanan  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buton  Utara  baik  pada  level  bidang  maupun  seksi  seperti  mekanisme pengambilan  sampah,  pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan,  rincian  biaya  dan  lain sebagainya. Berdasarkan Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun  2003  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  harus  memenuhi  beberapa prinsip  Kejelasan.  Kejelasan  dalam  pelaksanaan  publik  ini  mencakup  kejelasan  dalam hal  persyaratan  teknis  dan  administratif  pelayanan  publik,  prosedur  dan  tata  cara

## Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Buton Utara
pelayanan  publik,  unit  kerja/pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam memberikan  pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan/persoalan/sengketa  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  serta  rincian  biaya  pelayanan  publik  dan  tata  cara pembayaran.
Terkait  prosedur/tata  cara  pelayanan  persampahan,  untuk  memudahkan pelayanan  persampahan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  sejatinya  menyiapkan  prosedur pelayanan sebagai panduan dalam memberikan pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Prosedur pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Prosedur pengangkutan sampah dilakukan  2  hari  sekali  sehingga  jumlah  kendaraan  yang  dibutuhkan  sebanyak  4  unit dan  terdapat  kekurangan  2  unit  kendaraan.  Penanganan  persampahan  di  Kabupaten Buton  Utara  sejak  tahun  2017  sampai  sekarang  masih  menggunakan  teknik open damping ,  hal  ini  disebabkan  keterbatasan  alokasi  anggaran,  personil  maupun  alat angkut yang digunakan untuk operasional persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Buton  Utara.  Alat  angkut  yang  digunakan  terdiri  dari  4  buah  truk  open damping dengan rincian 2 buah truck open damping tahun 2009 dan 2 buah truck open damping tahun 2013 dengan waktu operasional pagi hari mulai pukul 05.00 s/d 08.00 Wita dan sore hari mulai pukul 15.30 s/d 19.00 Wita dengan  daerah jangkauan yaitu: Kelurahan Lakonea,  Kelurahan  Wandaka,  Kelurahan  Lipu,  Kelurahan  Sara’ea, Kelurahan Bangkudu, Desa Wasalabose, Desa Loji Desa Laangke dan Desa Kalibu serta kondisi kendaraan operasional.
Terkait  persyaratan  pelayanan  dalam  hal  persyaratan  teknis  dan  administratif, pelaksanaan  pelayanan  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara,  belum  ada  peryaratan khusus  bagi  masyarakat  sebagai  pengguna  pelayanan  sampah.  Persyaratan  pelayanan secara  teknis  berkaitan  dengan  persoalan  teknis  seperti  mekanisme  pelaksanaan layanan sampah. Pada umumnya persyaratan teknis ini menyangkut metode pelayanan sampah  yang  akan  dilaksanakan.  Sementara  persyaratan  administratif  berkaitan dengan  syarat  administrasi  misalnya  KTP  dan  lain  sebagainya.  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten buton Utara dalam memberikan layanan sampah kepada masyarakat belum ada persyaratan khusus yang diterapkan. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  hanya  menyediakan  tempat  pembuangan sampah  dan  masyarakat  cukup  menempatkan  sampahnya  dan  petugas  sampah  akan mengangkut dan membawa ke tempat pembuangan akhir.
Terkait  unit  kerja/pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  melakukan pelayanan  persampahan  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara. Tugas pelayanan sampah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Buton  Utara.  Semua  mekanisme  pelayanan  sampah  sampai  pada  tahapan penganggaran kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Ligkungan Hidup kabupaten Buton Utara.
Terkait rincian biaya atau tarif pelayanan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Buton  Utara  Nomor  6  Tahun  2012.  Pada  pasal  8  secara  rinci  mengatur besaran tarif pelayanan sampah di kabupaten Buton Utara. Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa  besarnya  tarif  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  sebagai berikut:  Badan  sosial:  a.  Badan  sosial  kecil  dan  sedang  RP.  10.000.-/bulan,  b.  Badan sosial  besar  RP.  20.000.-/bulan,  c.  Badan  sosial  komersil  RP.  50.000.-/bulan,
Rumahtangga:  a.  Rumahtangga  kecil  Rp.  1.500.-/bulan,  b.  Rumahtangga  sedang  Rp. 2.500.-/bulan,  c.  Rumahtangga  menengah  Rp.  10.000.-/bulan,  d.  Rumahtangga  besar Rp. 15.000.-/bulan, Usaha: a. Penjualan eceran Rp. 10.000.-/ bulan, b. Usaha kecil Rp. 20.000.-/bulan,  c.  Usaha  sedang  Rp.  50.000.-/bulan,  d.  Usaha  besar  Rp.  75.000.- /bulan, Rumah Makan Restoran dan Kafe: a. Penjual makanan tidak tetap Rp.15.000.- /bulan,  b.  Rumah  makan  dengan  tanda  garpu  Rp.  15.000.-/bulan,  c.  Restoran  Talam Gangsa  Rp.  25.000.-/bulan,  d.  Restoran  Talam  Selaka  Rp.  50.000.-/bulan,  Restoran Kencana  Rp.  100.000.-/bulan,  Usaha  industri:  a.  Industri  Rumahtangga  Rp.  10.000.- /bulan, b. Industri Kecil Rp. 15.000.-/bulan, c. Industri menengah Rp. 25.000.-/bulan, d. Industri besar RP. 50.000.-/bulan, e. Kantor Pemerintah Rp. 25.000.-/bulan, Hotel: a.  Hotel  Berbintang  Lima  Rp.  300.000.-/bulan,  b.  Hotel  Berbintang  Empat  Rp. 250.000.-/bulan,  c.  Hotel  Berbintang  Tiga  Rp.  200.000.-/bulan,  d.  Hotel  Berbintang Dua Rp. 150.000.-/bulan, e. Hotel Berbintang Satu Rp. 100.000.-/bulan, f. Melati Tiga Rp.  50.000.-/bulan,  g.  Melati  Dua  Rp.  25.000.-/bulan,  h.  Melati  Satu  Rp.  15.000.- /bulan, Kantor BUMN/BUMD/SWASTA: a. s/d 100 M2 Rp. 25.000.-/bulan, b. IOI s/d 200 M2 RP. 50.000.-/bulan, c. 201 s/d 500 M2 Rp. 75.000.-/bulan, d. 501 s/d 1000 M2 Rp. 100.000.-/bulan, e. Diatas 1000 M2 Rp. 125.000.-/bulan. Golongan usaha industri atau memusnahkan sendiri yang menyangkut dan limbah industri (limbah akhir, padat) pembuangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.-/M.
Terkait  jadwal  waktu  penyelesaian  pelayanan  sampah,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buton  Utara  telah  menetapkan  jadwal  penyelesaian  pekerjaan.  Dalam pelaksanaan tugas pelayanan sampah, Dinas Ligkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dalam  memberikan  waktu  penyelesaian  pelayanan  sudah  diatur  berdasarkan  jumlah jam  kerja.  Jam  kerja  yang  dibutuhkan  dimulai  dari  jam  08.00  sampai  16.00.  Total waktu satu hari yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pelayanan sampah sekitar 480 menit.

## Ketepatan Waktu
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara wajib melakukan pengukuran terhadap  ketepatan  waktu  pelaksanaan  tugas-tugas  persampahan.  Terkait  ketepatan waktu pelaksanaan tugas pelayanan persampahan bisa dilihat dari jangkauan terhadap distribusi sampah dari tempat pembuangan sementara sampai di tempat pembuangan akhir.  Pada  dasarnya  terkait  dengan  ketetapan  waktu  dalam  pelayanan  bidang persampahan sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan pelayanan persampahan bisa dilaksanakan  sesuai  waktu  yang  ditentukan.  Menurut  Sari  et.all  (2014:9)  ketepatan waktu  layanan  merupakan  suatu  harapan  setiap  orang,  apalagi  yang  menyangkut perihal penting yang memerlukan penyelesaian cepat. Terkait dengan ketepatan waktu dalam  pelayanan  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara  belum  maksimal.  Pengambilan sampah  dari  tempat  pembuangan  sampah  sementara  belum  ke  tempat  pembuangan akhir  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Keterlambatan pengambilan  sampah  dari  tempat  pembuangan  sampah  sementara  ke  tempat pembuangan akhir membuat masyarakat tidak nyaman dengan sampah yang ada.
Belum  maksimalnya  ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  sampah  di  Kabupaten Buton  Utara  disebabkan  karena  sistem  dan  prosedur  kerja  yang  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  belum  maksimal.  Hal  ini  dapat

## Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Buton Utara
menghambat  pelayanan  publik  dalam  hal  ini  pelayanan  persampahan  di  Kabupaten Buton  Utara.  Tidak  adanya  sistem  dan  prosedur  kerja  terkait  pelayanan  sampah  di Kabupaten  Buton  Utara  akan  menyulitkan  pelaksanaan  layanan  sampah.  Petugas sampah  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  memiliki  rujukan  bagaimana  pelayanan sampah  yang  mereka  lakukan  selama  ini.  Sistem  adalah  elemen-elemen  yang  saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Terkait dengan  prosedur kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara belum ada prosedur kerja yang jelas. Terkait pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara dilakukan selama dua hari sekali. Untuk prosedur lain belum ada. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  membuat  prosedur  dasar  layanan  atau  standar pelayanan  minimal  sebagai  rujukan  bagi  pegawai  dalam  melakukan  pelayanan persampahan.

## Akurasi Produk
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  sebagai  pelaksana  layanan sampah harus memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terkait layanan sampah. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton Utara  harus  mendengarkan  aspirasi  masyarakat  (Wichai-utcha  &  Chavalparit,  2019). mengatakan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Akurasi  produk  layanan persampahan  yang  di  berikan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara sudah mulai dibenahi.

## Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Pelayanan  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara  belum  dlakukan  secara  maksimal karena  adanya  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  seperti  kendaraan,  tempat pembuangan  sementara  dan  lain  sebagainya.  Kendaraan  sampah  di  Kabupaten  Buton Utara  sekitar  4  buah  hanya  dari  jumlah  tersebut  ada  2  truk  sampah  yang  bermasalah sehingga  yang  bisa  beroperasi  hanya  2  buah.  Kurangnya  kendaraan  sampah sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas  menjadi  kendala  dalam  memberikan  layanan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dengan jumlah armada sampah yang terbatas maka hasil  yang  dicapai  juga  terbatas.  Terbatasnya  kendaraan  menjadi  persoalan  utama dalam  memberikan  pelayanan  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara.  Dinas  lingkungan hidup  Kabupaten  Buton  Utara  juga  mengakui  kekurangan  sarana  dan  prasarana tersebut.
Keterbatasan  sarana  dan  prasara  pelayanan  menjadi  penghambat  dalam pelayanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara.  Sarana  dan  prasarana  yang dimaksud  disini  ialah  segala  jenis  peralatan,  perlengkapan  kerja  dan  fasilitas  lainnya yang  berfungsi  sebagai  alat  utama  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  dan  juga  berfungsi sebagai  alat  utama  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dan  juga  berfungsi  dalam  rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi. Fasilitas/sarana prasarana kerja adalah alat yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi.  Dengan  tersedianya  fasilitas  berupa  sarana dan  prasarana  penunjang  kerja  yang  lengkap  maka  pegawai  anak  terdorong  untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, maka sejatinya  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  sebaiknya  melengkapi sarana prasarana sehingga pelaksanaan layanan sampah di Kabupaten Buton Utara bisa lebih maksimal.

## Keamanan
Dalam  pelaksanaan  layanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara,  indikator keamanan sudah menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Keamanan  menjadi  bagian  terpenting  dari  semua  layanan  persampahan.  Carlson  dan Schwarz sebagaimana  dikutip oleh Denhardt dan Denhardt (2003:61) mengemukakan bahwa  salah  satu  indikator  dalam  pelayanan  publik  adalah Security atau  keamanan, yakni  untuk  mengukur  bagaimana  pelayanan  itu  tersedia  dimanapun  sehingga  warga negara merasa aman dan percaya ketika menggunakannya. Berdasarkan pada ungkapan Denhardt  dan  Denhadt  di  atas,  maka  pelayanan  publik  terkait  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Buton  Utara  ketika  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  penanggung  jawab layanan  sampah  sudah  menggunakan  pendekatan  keamanan  pada  layanan  yang disiapkan.

## Tanggung Jawab
Dalam  konteks  pelayanan  publik,  akuntabilitas  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan  pelayanan  dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders .  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  sudah  melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara. Walaupun  sudah  berusaha  memberikan  pelayanan  terbaik,  tetapi  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  mengakui  kalau  layanan  yang  diberikan  belum  terlalu maksimal Norma yang menuntut kesediaan moral setiap penyelenggara negara  untuk: (1)  melaksanakan  tugas,  wewenang  dan  kewajibannya  secara  profesional  dan  tekad untuk  terus  menerus  meningkatkan  mutu  profesionalitasnya;  (2)  kehati-hatian  dan kecermatan  dalam  setiap  sikap,  prilaku,  tindakan  maupun  ucapannya,  baik  di  dalam lingkungan  kerjanya  maupun  diluar  lingkungan  kerja;  (3)  memikul  akibat  resiko  dan tanggung  jawab  yang  terpaut  pada  kedudukan,  kewenangan  dan  tugas  yang dilaksanakannya;  (4)  kewajiban  untuk  mengakui  kesalahannya,  bersedia  untuk mengakui  kesalahannya,  bersedia  untuk  memperbaiki  kesalahannya  secepat  mungkin dan  memikul  akibat  dari  perilaku,  tindakan  keputusan  dan  ucapan  yang  salah. Berdasarkan pandangan Djohan dan Milwan di atas, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sudah terlihat dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya secara profesional.
Selain  tanggung  jawab  yang  harus  dijalankan,  diperlukan  juga  keserasian pengorganisasian  tugas  pelayanan.  Pengorganisasian  tugas  layanan  yang  tidak  serasi tentunya dapat menjadi penghambat dalam  pelayanan publik dalam hal ini pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. (Aripin, 2020) mengartikan sinergitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan  lebih  besar.  Pengorganisasian  pelayanan  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara dilakukan  oleh  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara.

## Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Buton Utara
Pengorganisasian tugas pelayanan sampah memungkinkan terjadinya efektifitas kerja- kerja pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

## Kemudahan Akses
Akses  pelayanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara  tidak  meyulitkan masyarakat.  Penempatan  sarana  persampahan  seperti  tempat  pembuangan  sementara dan fasilitas lainnya sangat gampang di akses oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara utamanya  yang  berada  di  Kecamatan  Kulisusu  sebagai  pusat  pemerintahan  dan Kecamatan terbesar dari 6 Kecamatan yang ada di Buton Utara.  Akses yang dimaksud bisa dalam arti kemampuan menjangkau layanan persampahan seperti fasilitas maupun kemampuan  mengakses  pihak-pihak  penyedia  layanan  persampahan  di  Kabupaten Buton  Utara.  Setiap  jenis,  produk,  proses  dan  mutu  pelayanan  yang  disediakan  oleh pemerintah  dapat  diakses  sedekat  dan  sebanyak  mungkin  oleh  pengguna  pelayanan (masyarakat).  Berdasarkan  pandangan  Soeprapto  di  atas  maka  layanan  sampah  yang disediakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  harus  bisa  diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

## Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Dalam  memberikan  pelayanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara,  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  berusaha  untuk  memberikan  kedisiplinan kepada  pegawai  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  khususnya  petugas pemungut sampah. Kalau petugas tidak disiplin dalam memberikan pelayanan sampah kepada  masyarakat,  maka  kepercayaan  masyarakat  atas  layanan  yang  diberikan  akan berkurang.  Jadi,  kedisiplinan  adalah  kunci  keberhasilan  suatu  perusahaan  dalam mencapai  tujuannya.  Sesuai  dengan  pendapat  Hasibuan,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buton  Utara  menerapkan  sikap  disiplin  kepada  pegawainya,  baik  yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian kerja. Disiplin yang diterapkan  masih  sebatas  himbauan  saja,  belum  ada  tindakan  khusus  yang  dilakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  mendisiplinkan pegawainya.
Akan  tetapi,  seruan  disiplin  ini  tidak  dibarengi  dengan  dorongan  untuk meningkatkan  pendapatan  pegawai  khususnya  petugas  pemungut  sampah  dan meningkatkan  kemampuan  pegawai  dalam  menjalankan  tugas  yang  dibebankan kepadanya. Hal ini bisa menghambat pelayanan publik. Gaji petugas pemungut sampah dari  tempat  pembuangan  sementara  sampai  ke  tempat  pembuangan  akhir  hanya  Rp. 950.000  per  bulan.  Rendahnya  gaji  petugas  sampah  bisa  menghambat  kinerja pelayanan publik pada pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara. Andrew F. Sikula (2000) mendefinisikan kompensasi adalah segala sesuatu yang di konstitusikan atau  di  anggap  sebagai  suatu  balas  jasa  atau equivalent .  Jadi,  dalam  hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  ketika  kompensasi  yang  diberikan  kepada  pegawai  belum  sesuai dengan  resiko,  beban,  dan  bobot  kerja  dari  pegawai  otomatis  dalam  pelaksanaan kinerjanya  dalam  pelayanan  persampahan  di  Kabupaten  Buton  Utara  pasti  akan cenderung buruk dan tidak sesuai dengan harapan kita semua.
Terkait  dengan  kemampuan  pegawai  pada  lingkup  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Buton Utara sudah memadai. Kemampuan pegawai yang menjadi persoalan adalah kemampuan pegawai pemungut sampah. Mereka tidak peduli atau belum benar- benar  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi  pelayanan  yang  mereka  berikan.  (Alwi  & Kasmad,  2018)mengemukakan  bahwa  sumber  daya  manusia  adalah  orang-orang  yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha-usahanya kepada kegiatan organisasi. Berdasarkan pandangan Handoko tersebut, maka kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara adalah tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha- usaha  kepada  kegiatan  organisasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  kabupaten  Buton  Utara. Kemampuan  pegawai  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  khususnya petugas  pemungut  sampah  belum  terlalu  memadai.  Mereka  melaksanakan  tugasnya hanya  sekedar  melaksanakan  kewajiban  saja,  pelayanan  sampah  yang  dilakukan  oleh petugas  sampah  dinilai  masyarakat  belum  maksimal  karena  frekuensi  pengambilan sampah tidak teratur.

## Kenyamanan
Terkait  dengan  penempatan  tempat  pembuangan  sampah  sementara  maupun frekwensi  pengambilan  sampah  sering  dikeluhkan  oleh  masyarakat  khususnya Kelurahan Lipu, Kelurahan Sara’ea, Kelurahan Wandaka, Kelurahan Lakonea maupun Kelurahan  Bangkudu.  Keluhan  tersebut  terkait  dengan  pengambilan  sampah  yang dilakukan  tiap  dua  hari  sekali.  Masyarakat  membongkar  TPS  yang  dibuat  oleh pemerintah  karena  tidak  nyaman  dengan  aroma  yang  ditimbulkan  oleh  TPS  tersebut. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  menentukan  penempatan tempat  pembuangan  sampah  semestinya  harus  melibatkan  masyarakat,  sehingga pelayanan  sampah  yang  diberikan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buton Utara bisa maksimal. Convenience atau kenyamanan adalah indikator untuk mengukur seberapa mudah pelayanan pemerintah itu bisa diakses dan tersedia bagi warga Negara. Apa  yang  dikemukakan  oleh  Denhardt  dan  Denhardt  di  atas  menunjukan  bahwa  sisi kenyamanan  pembuatan  TPS  patut  memperhatikan  kenyamanan  masyarakat  dan keterjangkauan  layanan  sampah  di  Kabupaten  Buton  Utara.  Dari  sisi  keterjangkauan oleh masyarakat Buton Utara terhadap layanan sampah sudah terjangkau.
Ketidaknyamanan  masyarakat  sekitar  TPS  disebabkan  karena  pengambilan  sampah yang dilakukan tiap dua hari sekali, sehingga masyarakat tidak nyaman dengan aroma yang ditimbulkan oleh TPS tersebut. Selain itu, ada faktor yang menghambat pelayanan persampahan di Kabupaten Buton Utara, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang  sampah  pada  tempat  yang  telah  disediakan.  Hal  ini  menjadi  penghambat dalam  pelayanan  publik.  Masih  banyak  dijumpai  masyarakat  yang  saat  membuang sampah tidak membuang sampahnya di bak sampah yang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buton  Utara,  tetapi  di  tumpuk  diluar  bak  sampah.  Harus  ada kesadaran  masyarakat  dalam  penanganan  pengelolaan  layanan  sampah.  Kesadaran masyarakat  dalam  rangka  efektifitas  pelayanan  memang  diperlukan.  Kesadaran  yang dimaksud  disini  bukan  hanya  kesadaran  masyarakat  tetapi  juga  kesadaran  petugas pelayanan sampah. Petugas sampah sebagai eksekutor dilapangan yang memiliki tugas untuk melakukan penjemputan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat
pembuangan  akhir  harus  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan  tepat  waktu  agar masyarakat tidak terganggu dengan bau sampah yang ada di TPS.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  disimpulkan  bahwa  pelayanan  sampah  di Kabupaten  Buton  Utara  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Buton  Utara  belum  secara  maksimal.  Dari  10  indikator  pelayanan  belum  semua indikator  terlaksana  dengan  baik.  Kesederhanaan  prosedur,  keamanan,  tanggung jawab, kedisiplinan, kemudahan akses, kesopanan dan keramahan sudah dilaksanakan dengan  baik.  Indikator  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi  produk  pelayanan  publik, kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  serta  kenyamanan  belum  berjalan  dengan  baik. Terkait pelayanan sampah di Kabupaten Buton Utara belum berjalan dengan baik. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan layanan sampah di kabupaten Buton  Utara.  Dari  6  indikator  faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  persampahan  di Kabupaten  Buton  Utara,  ada  3  indikator  yang  paling  mempengaruhi  pelayanan persampahan.  3  indikator  tersebut  adalah  kurangnya  kesadaran,  pendapatan  pegawai yang masih rendah, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan persampahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia? International Journal of Public Policy , 14 (5 – 6). https://doi.org/10.1504/ijpp.2018.10017926
Aripin, S. (2020). THE MEANING AND SYMBOLS IN EDUCATIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT POLICY OF INDONESIAN STATE CIVIL APPARATUS .
Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (1), 1158 – 1169. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/28482/
Aripin, S., Rulinawaty, & Samboteng, L. (2021). Agile Bureaucracy for Public Policy Accountability: Implementation of the Street Vendor Policy in Indonesia.
Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020) , 564 (Icas 2020), 108 – 116.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.021
Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (Vol. 13 No. 1), 48 – 64. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037
Bustomi, T., Turmudzi, D., & Chaidir, J. (2020). Implementation Strategy of Village Fund Distribution Policy: Development of Rural in Serang District . 125 (6), 228 – 238. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.203
Calabrese, A., Castaldi, C., Forte, G., & Levialdi, N. G. (2018). Sustainability-oriented service innovation: An emerging research field. Journal of Cleaner Production , 193 , 533 – 548. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.073
Cruz, S. S., & Paulino, S. R. (2019). Active Mobility Challenges under public services perspective: Experiences in the city of São Paulo. Urbe , 11 , 1 – 19. https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20190026
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Leclerc, S. H., & Badami, M. G. (2020). Extended producer responsibility for E-waste management: Policy drivers and challenges. Journal of Cleaner Production , 251 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119657
Lu, H., & Sidortsov, R. (2019). Sorting out a problem: A co-production approach to household waste management in Shanghai, China. Waste Management , 95 , 271 – 277. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.06.020
Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, M. F., & Muh.Rachmat Kasmad. (2020). Talent management of state civil officers ( ASN ), bureaucratic digitalization era in Indonesia . 41 (31), 157 – 169.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
Mokodompis, Y., Kaunang, M., Kasenda, V., & Sampah, P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado , 3 (3), 1 – 10.
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Polese, F., Barile, S., Caputo, F., Carrubbo, L., & Waletzky, L. (2018). Determinants for value cocreation and collaborative paths in complex service systems: A focus on (Smart) cities. Service Science , 10 (4), 397 – 407. https://doi.org/10.1287/serv.2018.0218
Rulinawati. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik .
Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rulinawaty. OPCION , 35 (22),
2900 – 2961. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sharma, M., Joshi, S., Kannan, D., Govindan, K., Singh, R., & Purohit, H. C. (2020).
Internet of Things (IoT) adoption barriers of smart cities’ waste management: An Indian context. Journal of Cleaner Production , 270 , 122047. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122047
Sharma, M., Joshi, S., & Kumar, A. (2020). Assessing enablers of e-waste management in circular economy using DEMATEL method: An Indian perspective.
Environmental Science and Pollution Research , 27 (12), 13325 – 13338. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07765-w
Wichai-utcha, N., & Chavalparit, O. (2019). 3Rs Policy and plastic waste management in Thailand. Journal of Material Cycles and Waste Management , 21 (1), 10 – 22. https://doi.org/10.1007/s10163-018-0781-y
Zorpas, A. A. (2020). Strategy development in the framework of waste management. Science of the Total Environment , 716 , 137088. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137088