e-ISSN : 2621-4105

## PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK DENGAN ADANYA PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA
Agus Salim
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang agussalim@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisas  penyelesaian sengketa  hukum  terhadap  pemegang  sertifikat    hak  milik.  Sertifikat  ganda  atau tumpang tindih atas satu bidang tanah yang sama, maka salah satu harus dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda,  penyelesaian  kasus  sertifikat  ganda  yang  terjadi  serta  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  sertifikat  ganda.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normativf.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terjadinya sertifikat ganda disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya itikad tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan yaitu dalam hal  pengumpulan  dan  pengolahan  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah,  belum tersedianya  peta  pendaftaran  tanah  secara  menyeluruh,  dan  karena  domisili  pihak yang  berkepentingan  berada  di  luar  kota.  Penyelesaian  sengketa  pertanahan  dapat diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  oleh  para  pihak  dan  melalui  peradilan.  Pada sisi lain perlu adanya ketentuan hukum acara khusus baik melalui musyawarah atau mediasi  di  BPN  dan  pengadilan  apabila  terjadi  penyelesaian  sengketa  melalui litigasi.
Kata kunci : Penyelesaian sengketa hukum; sertifikat tanah; ganda

## e-ISSN : 2621-4105

## COMPLETION OF LEGAL DISPUTES AGAINST HOLDERS OF CERTIFICATE OF RIGHTS CERTIFICATE WITH DOUBLE PUBLISHING
Agus Salim Master of Law, University of Semarang, Semarang agussalim@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out and analyze the resolution of legal disputes against holders of certificates of ownership. Double or overlapping certificates over one  plot  of  land,  then  one  must  be  canceled.  The  problem  in  this  research  is  the factors  that  cause  the  double  certificate,  the  double  certificate  case  settlement  that occurs  as  well  as  the  efforts  made  to  prevent  the  double  certificate.  The  research method used in this paper is a qualitative research method with normative juridical approach. Based on the results of the study indicate that the occurrence of multiple certificates caused by several factors, namely the bad intention of the applicant for the  certificate,  an  error  from  the  Land  Office,  namely  in  terms  of  collecting  and processing  physical  data  and  juridical  data  of  the  land,  the  unavailability  of  a comprehensive land registration map, and because domicile of interested parties is outside  the  city.  Settlement  of  land  disputes  can  be  resolved  by  deliberation  by the parties and through justice. On the other hand there is a need for special procedural law  provisions  either  through  deliberation  or  mediation  at  BPN  and  the  court  if dispute resolution occurs through litigation.

## Keywords: Settlement of legal disputes; land certificate; double
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  bertujuan  untuk menyelesaikan  konflik dualisme hukum  agraria  di  Indonesia  pada  saat  itu,  dimana sebelumnya  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih  memberlakukan  hukum agraria berdasarkan  hukum barat (kolonial)  dan sebagian  kecil lainnya berdasarkan hukum adat.
Lahirnya  UUPA,  sebagai  hukum  agraria  nasional  diharapkan memberikan kepastian  hukum  bagi seluruh  rakyat  dan  memungkinkan  tercapainya  fungsi  bumi, air  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  sebagaimana  yang  dicita-citakan tersebut.
Ketentuan  tentang  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  ini  diatur  dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian sesuai  dengan  dinamika  dalam  perkembangannya,  Peraturan  Pemerintah  tersebut disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Peraturan  pemerintah  terbaru  ini  dilakukan  penyederhanaan persyaratan  dan  prosedur  untuk  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah.  Kepastian hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  sebagaimana  yang  diamanatkan  PP  tersebut memberikan  kenyamanan  atas  hak-haknya,  dengan  adanya  perlindungan  hukum yang sangat membantu masyarakat dari permasalahan sengketa tanah.
Bentuk  perlindungan  Hukum  terkait  tentang  hak  atas  tanah  adalah  sertifikat atau hak milik atas tanah yang dimiliki. Fenomena  yang terjadi di masyarakat pada beberapa  daerah  terdapat  sejumlah  kasus  "sertifikat  ganda",  yaitu  sebidang  tanah terdaftar  dalam  2  (dua)  buah  sertifikat  yang  secara  resmi  sama- sama  diterbitkan oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.    Akibat  dari  terbitnya  sertifikat  ganda tersebut  menimbulkan  sengketa  perdata  antar  para  pihak,  untuk  membuktikan jaminan  kepastian  hukum  atas  tanah  tersebut  diselesaikan  melalui  lembaga peradilan.
Masalah  pertanahan  merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  yang memerlukan  penanganan  yang  amat  serius  dan  ekstra  hati-hati  dari  Pemerintah. Diperlukannya  ekstra  kehati-hatian  ini  karena  permasalahan  tanah  sejak  dahulu
e-ISSN : 2621-4105
hingga sekarang merupakan persoalan hukum yang sangat pelik dan kompleks. Salah satunya  adalah  adanya  sertifikat  ganda  atas  tanah,  yang  mana  sebidang  tanah memiliki dua sertifikat tanah oleh dua orang yang berbeda.
Terbitnya  dua  sertifikat  atas  tanah  atas  sebidang  tanah  dapat  menimbulkan suatu  permasalahan  hukum,  mengingat  sertifikat memiliki  fungsi  sebagai  alat  bukti hak  atas  tanah  maupun  hak  tanggungan,  dan  sedangkan  pemilik  asli  tanah  dengan sertifikat  ganda  tersebut  juga  perlu  diberikan  jaminan  hukum  serta  perlindungan hukum.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana terjadinya sengketa hukum terhadap pemegang sertifikat ganda?
2. Bagaimana kendala dan solusi atas penyelesaian sengketa hukum sertifikat ganda?

## C. METODE PENELITIAN
Sajian  Metode  Penelitian  disistematiskan  dengan  format  Metode  Pendekatan; Spesifikasi  Penelitian;  Sumber  dan  Jenis  Data;  Teknik  Pengumpulan  Data;  dan Teknik Analisis Data.
1) Metode Pendekatan: penelitian hukum normatif ( legal research ).
2) Spesifikasi Penelitian: Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis.
3) Sumber  dan  Jenis  Data:  Data  Primer  merupakan  data  peraturan  perundang- undangan yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini; dan Data Sekunder merupakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  artikel,  laporan  penelitian  dan/ atau referensi lainnya.
4) Teknik  Pengumpulan  Data:  Pengumpulan  data-data  primer  dimulai  dari  undang- undang  yang  relevan  selanjutnya  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden, hingga  peraturan  menteri  yang  terkait  dengan  fokus  penelitian.  Pengumpulan data-data sekunder dilakukan sesuai dengan kebutuhan teoritik khususnya perihal teori-teori hukum.
5) Teknik Analisis Data: Analisis Hukum; dan analisis preskriptif.

## e-ISSN : 2621-4105

## D. PEMBAHASAN
1. Terjadinya Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Ganda.
Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sangatlah penting, sebagaimana amanat  UUPA  mengandung  dua  dimensi  yaitu  kepastian  obyek  hak  atas  tanah  dan kepastian  subyek  hak  atas  tanah,  yaitu  kepastian  letak  bidang  tanah  yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah dan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah  pada  instansi      pertanahan,  dimana  salinan  dari  peta  dan  buku  pendaftaran tanah tersebut dikenal dengan sebutan Sertifikat Tanah.
Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah termasuk  perubahan-perubahan  menyangkut  subyeknya,  status  haknya  dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  tanahnya  merupakan  alat pembuktian  yang  kuat  sebagaimana  dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.
Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang  mutlak/sempurna  menurut  ketentuan  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah  yang melaksanakannya  (PP  Nomor  10  Tahun  1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997). Hal ini  berarti  bahwa  keterangan-  keterangan  yang  tercantum  di  dalamnya  mempunyai kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  (oleh  hakim)  sebagai  keterangan  yang  benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 1 Dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 disebutkan  bahwa  sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat,  namun  pada  ayat  (2)  pasal  tersebut  menyebutkan  apabila diatas  suatu  bidang  tanah  yang  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah  atas  nama orang  atau  badan  hukum   yang    memperoleh tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan
1 Arie  S.  Hutagalung, Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah ,  cet.  1,  (Jakarta: LPHI, 2005), hal 81.

## e-ISSN : 2621-4105
ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertifikat.
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya sertifikat ganda tersebut, diantaranya yaitu:
a. Sertifikat dimaksud tidak dipetakan di dalam peta pendaftaran tanah, atau peta situasi dari daerah tersebut, serta belum adanya peta tunggal.
b. Istilah  peta  tunggal  tidak  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  adalah  merupakan  istilah  yang  sering  digunakan  pada  teknis pengukuran.
c. Peta  tunggal  adalah  peta  yang  terdiri  dari  peta  fotogrametri,  peta  kerja,  peta garis, peta pendaftaran tanah yang digabung menjadi satu.
Kasus  sertifikat  hak  atas  tanah  ganda  dapat  terjadi  karena  beberapa  hal  sebagai berikut: 2
a. Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah yang salah.
b. Adanya  surat  bukti  atau  pengakuan  hak  yang  ternyata  terbukti  mengandung kesengajaan/ketidakbenaran/kepalsuan dan atau tidak berlaku lagi.
c. Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.
d. Sertifikat  ganda  juga  dapat  terjadi  didukung  karena  timbulnya  kesalahan administasi.
Kantor Pertanahan bersangkutan seharusnya memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, tersebut dengan  memanggil para pemilik tanah serta para pemilik  tanah  yang  berbatasan  dengan  tanah  si  pemohon  sehingga  tidak  terjadi kecurangan maupun kelebihan atau kekurangan  yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak  tersebut.  Pengukuran  dan  penelitian  tersebut  adalah  jenis  data  yang diperlukan untuk kepastian suatu bidang tanah, yang terdiri atas:
a. Data  Fisik  (fisik  tanah),  mengenai  tanahnya,  yaitu  letak/lokasi,  batas-batasnya, luasnya  bangunan  dan  tanaman  yang  ada  diatasnya.  Jadi  berpatok  pada  letak, batas, dan luas (ada atau tidak bangunan diatasnya).
2 Supranowo,  “Sertipikat  dan  Permasalahannya”,  (Makalah  disampaikan  pada  Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya, Yogyakarta, 9 Juli 1992), hlm. 10.
e-ISSN : 2621-4105
b. Data Yuridis (yuridis tanah), mengenai haknya; siapa pemilik/pemegang haknya, kategori  status  hak  tanah,  ada  atau  tidak  adanya  hak-hak  pihak  lain  yang membebani.
Jadi  berpatok  pada  status  tanah,  subyek,  dan  hak-hak  lain  yang  ada diatasnya.  Pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  14  dan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  harus diterapkan  dalam  proses  terbitnya  sertifikat.  Prosedur  pengumpulan  data  fisik dan  yuridis  ini  guna  menjamin  kepastian  hukum  di  bidang  penguasaan  dan pemilikan  tanah  faktor  kepastian  letak  dan  batas  setiap  bidang  tanah,  sehingga dapat menghindari tumpang tindih yang mengakibatkan sertifikat ganda.
Dalam  beberapa  kasus  terjadi  pada  Kantor  Pertanahan  di  berbagai kota/kabupaten. Kantor Pertanahan tersebut dengan ketidaaktelitiannya menerbitkan sertifikat Hak Milik dengan pemohon yang diajukan oleh pemilik tanah, yang mana termasuk  salah  satu  pemegang  hak  bersama  dari  hak  atas  bidang  tanah  hak  milik sertifikat.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  huruf  d  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa salah satu  fungsi  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  pembinaan  dan  pelayanan administrasi  umum  di  bidang  pertanahan.  Dengan  adanya  fungsi  yang  jelas  maka akan terselenggara pendaftaran tanah yang efektif dan teratur akan menjadikan tertib administrasi  pertanahan.  Pelaksanaan  administrasi  pertanahan  yang  dijalankan pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan administrasi  tersebut  terdapat  unsur  catur  tertib.  Sasaran  utama  dari  catur  tertib pertanahan  adalah  dalam  rangka  terwujudnya  tujuan  dari  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  II/MPR  1998  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan Negara  yang  menitikberatkan  kepada  penataan  pemilikan,  penggunaan  dan penguasaan tanah bagi masyarakat secara adil dan peningkatan kualitas lingkungan serta sumber daya alam yang dimiliki.
Adapun jenis pemalsuan sertifikat di antaranya adalah:
a. Penggandaan sertifikat yang asli. Modus operandinya adalah:
1) Sertifikat  asli  difoto  copy  kemudian  isinya  disalin  kedalam  blanko sertifikat yang palsu
e-ISSN : 2621-4105
2) Tanda tangan pejabat dan cap dipalsukan.
3) Seluruh isi disalin dari foto copy sertifikat.
b. Mengubah  sebagian  atau  seluruhnya  isi  dari  sertifikat  yang  asli,  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Modus  operandinya  adalah:  Nama pemegang hak, luas tanah dan nomor hak pada sertifikat diubah.
c. Menggunakan  blanko  sertifikat  yang  prosesnya  belum  tuntas,  baik  yang  sudah atau yang belum ditandatangani pejabat. Modus operandinya adalah:
1) Nama  pemegang  hak  tidak  diubah,  sedangkan  nama  desa  dan  kecamatan diubah serta luas tanah pada umumnya diubah menjadi lebih besar.
2) Buku tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur yang ada di
3) Tanda tangan pejabat ada yang dipalsukan dan ada yang asli, sedangkan isi sertifikat tidak diubah.
d. Menggunakan sampul blanko sertifikat yang sah dari kantor lain dan digunakan di  dalam  atau  di  luar  wilayah  kantor  lainnya.  Modus  operandinya  adalah:  Oleh pihak  lain  tersebut  sampulnya  dicopot  dan  isinya  diganti  dengan  lembaran blanko lain dan isi sertifikat dipalsukan.
e. Menggunakan  blanko  palsu  yang  dicetak  di  luar.  Modus  operandinya  adalah: Blanko maupun isi dan tanda tangan pejabat dipalsukan
f. Mengubah  sertifikat  yang  sudah  dimatikan. 3 Modus  operandinya  adalah: Sertifikat  yang  sudah  dimatikan,  dihapus  /  dihilangkan  sehingga  seolah-olah seperti sertifikat yang masih berlaku. Pada buku tanah sudah dicatat dimatikan 4 .
Melalui  munculnya  sertifikat  ganda,  maka  kedudukan  sertifikat  ganda  harus ditinjau  ulang.  Pada  kasus  sertifikat  ganda  di  Makassar  dan  telah  diajukan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar  dan  dalam  keputusan  yang  ditetapkan bahwa tidak terjadi pembatalan atau pencabutan, sehingga menyebabkan kedudukan sertifikat ganda menjadi status quo . Penulis menilai bahwa Kantor Pertanahan Kota Makassar  tidak  cermat,  teliti,  sehingga  perlu  ditinjau  ulang  keberadaan  sertifikat Hak Milik 1361 tanggal 8 April 2004 tersebut, karena tidaklah mungkin serta merta kedua  sertifikat tersebut  berlaku. Terdapat  cacat  hukum  dalam  sertifikat  ganda  ini.
3 Loebby Loqman, loc.cit ., hlm. 32.
4 Loebby Loeqman, Op.cit., hlm. 45.

## e-ISSN : 2621-4105
Dalam hal ini kita melihat bahwa prinsip yang diambil adalah agar berbeda daripada apa  yang  biasanya  terjadi  dengan  penerbitan  dari  sertifikat  ganda  atas  satu  bidang tanah  diterbitkan  2  (dua)  sertifikat.  Dalam  hal  jurisprudensi  sertifikat  ganda  ini, biasa  dinyatakan  bahwa  sertifikat  yang  diterbitkan  lebih  dahulu  adalah  yang  sah, sedangkan  yang  diterbitkan  kemudian  adalah  yang  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.
Kantor  Pertanahan  selaku  instansi  yang  menerbitkan  harus  benar-benar menelusuri  adanya  cacat  hukum  yang  bisa  timbul  yang  diakibatkan  oleh  instansi tersebut,  sehingga  tidak  merugikan  para  pemilik  hak  atas  tanah.  Pasal  1  huruf  b Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan   Pertanahan  Nasional Nomor 10 Tahun  1993  Tentang  Tata  Cara  Penggantian  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah mendefinisikan  sertifikat  lama  sebagai  berikut: “Sertifikat  lama  adalah  sertifikat yang  telah  diterbitkan  oleh  Kantor  Pendaftaran  Tanah,  Kantor  Pendaftaran  dan Pengawasan  Pendaftaran  Tanah,  Kantor  Sub  Direktorat  Agraria,  Kantor  Agraria dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kotamadya  sebelum  ditetapkannya  Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  14  Tahun  1989.” Sedangkan  definisi sertifikat  baru  menurut  Pasal  1  huruf  c  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang  Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak  Atas Tanah mendefinisikan sebagai berikut: “Sertifikat baru adalah adalah sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  dengan  menggunakan  blanko  sertifikat  sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989. “
Pada hakikatnya kedudukan hukum sertifikat adalah kuat dimata hukum, akan tetapi dengan timbulnya sertifikat lain pada sebidang tanah sertifikat menjadi lemah. Bahwa sertifikat atas tanah ganda tersebut secara yuridis tidak dapat berlaku sebagai alat  pembuktian  yang  sah,  sehingga  dengan  terjadinya  kasus  sertifikat  ganda  ini tidak  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  sepenuhnya  kepada  pemilik  dan pemegang hak atas tanah.
Untuk  kedudukan  sertifikat  ganda  jika  status  dari  suatu  tanah  adalah status quo dan  tidak  ada  perintah  dari  pengadilan  serta  tidak  ada  putusan  pembatalan,

## e-ISSN : 2621-4105
maka pembukuan dalam buku tanah akan mencantumkan catatan mengenai adanya sengketa dan hal-hal yang disengketakan.
2. Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Hukum Sertifikat Ganda.
Sertifikat  memberikan  kekuatan  pembuktian  bagi  pemilik  hak  atas  tanah yang  namanya  tercantum  dalam  sertifikat,  kecuali  adanya  cacat  data  fisik  maka kekuatan  hukum  sertifikat  akan  hilang.  Dengan  adanya  cacat  yuridis  dan  cacat data  fisik  sehingga  dapat  menimbulkan  sertifikat  ganda  hal  ini  terjadi  pada sertifikat yang tidak dipetakan dengan tidak benar di dalam peta pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan setempat.
Munculnya  sertifikat  ganda  dalam  beberapa  kasus  timbul  karena  para pihak selaku pemilik hak atas tanah melakukan pengaduan dan keberatan sebagai pihak yang dirugikan dengan munculnya sertifikat pada obyek yang sama dengan nomor  yang  sama  tetapi  pengeluaran  tanggal  yang  berbeda  tahun,  sedangkan untuk surat ukur/gambar situasi dengan nomor dan tanggal  yang sama, serta luas tanah  yang  sama.  Para  pemegang  pemilik  hak  atas  tanah  merasa  dirugikan sehingga  mengajukan  tuntutan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dibidang pertanahan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dimana dengan keluarnya  keputusan  Kantor  Pertanahan  tersebut  sudah  merugikan  hak-hak pemilik atas tanah tersebut.
Terhadap  beberapa  kasus  sertifikat  ganda  pada  sertifikat  Hak  Milik terdapat juga kesalahan atau cacat administrasi yang mengakibatkan cacat hukum pada sertifikat yang muncul dengan nama pemilik yang sama, obyek  yang  sama, dan  luas  yang  sama,  terlebih  para  pemilik  hak  atas  tanah  tidak  pernah  meminta kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  menerbitkan  sertifikat  baru  ataupun memberi kuasa kepada orang lain. Hendaknya terlebih dahulu Kantor Pertanahan mengecek  atau  memeriksa  secara  rinci  terhadap  sertifikat  yang  dikeluarkannya tersebut  untuk  mengetahui  penyebab  kesalahan  yang  terjadi  sehingga  timbulnya sertifikat ganda, serta untuk mencari langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk  meminimalisir  kerugian  dari  para  pemilik  hak  atas  tanah  terutama  kepada pemilik sertifikat Hak Milik yang sesungguhnya.

## e-ISSN : 2621-4105
Penyelesaian  melalui  Pengadilan,  dilakukan  apabila  usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah- masalah prinsipil  yang  harus  diselesaikan  oleh  instansi  lain  yang  berwenang,  misalnya pengadilan,  maka  kepada  yang  bersangkutan  disarankan  untuk  mengajukan masalahnya  ke  pengadilan.  Jadi  pada  umumnya  sifat  dari  sengketa  ini  adalah karena adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak  lain  atas  suatu  kesempatan/  prioritas  atau  adanya  suatu  ketetapan  yang merugikan  dirinya.  Pada  akhirnya  penyelesaian  tersebut,  senantiasa  harus memperhatikan/selalu mendasarkan kepada peraturan yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan- kepentingan para pihak, menegakkan keadilan  hukumnya  serta  penyelesaian  ini  diusahakan  harus  tuntas.  Penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan  keputusan  ( vonnis )  yang  bersifat  membenarkan  atau  menyalahkan salah  satu  pihak  yang  berperkara.  Hal  tersebut  di  atas  terjadi  karena  pengadilan diberi  kekuasaan  untuk  menetapkan  siapa  yang  benar  dan  salah.  Pada  sisi  yang lain  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (dalam  sistem  hukum  adat)  yang didasarkan  pada  kekuatan  kultur  berorientasi  pada  perdamaian  dan  keselarasan dalam  kehidupan  masyarakat.  Cara  penyelesaian  demikian  tidak  menimbulkan konsekuensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Aspek-aspek yang mempengaruhi pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa yang berupa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku,  makna,  dan  tujuan,  sebagaimana  tersebut  di  muka  pada  dasarnya tidaklah berdiri sendiri. Ketiga aspek tersebut bagi tindakan seseorang mempunyai kaitan  satu  sama  lain.  Pengunaan  suatu  kelembagaan  penyelesaian  sengketa tertentu  selain  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diharapkan,  juga  sekaligus mempunyai makna tertentu atas tindakannya tersebut. Di samping ada keterkaitan hubungan  antara  tujuan  dan  perhitungan  untung  rugi,  ada  juga  keterkaitan hubungan  antara  pilihan  tindakan  yang  diambil  dengan  konsekuensi  yang  akan terjadi.
e-ISSN : 2621-4105
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  bukanlah  suatu  paksaan  oleh karena  undang-undang  membolehkan  pihak  yang  bersengketa  menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara perdamaian.

## E. PENUTUP
Terjadinya  sengketa  hukum  terhadap  pemegang  sertifikat  hak  milik  dengan adanya  penertiban  sertifikat  ganda,  dikarenakan  adanya  kepentingan  untuk menguasai  objek  tanah  dengan  cara  melanggar  hukum  seperti  penipuan,  jual  beli fiktif,  pemalsuan  sertifikat  dan  penggandaan  sertifikat  dengan  berbagai  modus. Selain  itu  juga  didukung  lemahnya  kinerja  aparat  BPN,  terutama  kurang  teliti  / cermat dalam meneliti administrasi permohonan penertiban sertifikat.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  hukum  terhadap  pemegang sertifikat hak milik dengan adanya sertifikat ganda adalah dikarenakan :
Putusan Peradilan TUN tidak tegas dalam pembatalan sertifikat yang dianggap cacat hukum,  berakibat  kedudukan  tanah  menjadi status  quo dan  tidak  ada  perintah  dari pengadilan serta tidak ada putusan pembatalan, maka pembukuan dalam buku tanah akan  mencantumkan  catatan  mengenai  adanya  sengketa  dan  hal-hal  yang disengketakan. Sertifikat hak atas tanah yang tidak dapat dibuktikan kepalsuan dari sertifikat  tersebut,  maka  sertifikat  adalah  sah  dan  menjadi  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Sedangkan  bagi  pihak  yang melakukan perbuatan hukum atas sertifikat ganda, yang dalam kasus ini pengalihan haknya  melalui  jual  beli,  sepanjang  perolehan  haknya  telah  memenuhi  ketentuan dan  prosedur  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  telah melakukan balik nama, sehingga nama  yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah namanya,  maka  sertifikat  tersebut  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum baginya.  Selain  itu,  mengenai  pembuktian  peralihan  hak  atas  tanah,  akta  jual  beli yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dipersidangan. Penyelesaian terhadap sertifikat ganda dalam kasus selama ini  dapat  dilakukan  bebarapa  cara.  Pertama  yang  ditempuh  adalah  dengan  jalan musyawarah yang ditempuh oleh para pihak yaitu pemegang hak selaku penggugat dan  Kantor  Pertanahan  selaku  tergugat.  Apabila  tidak  dapat  ditempuh  jalan musyawarah,  Kantor  Pertanahan  dapat  melakukan  penyelesaian  secara  sepihak
e-ISSN : 2621-4105
dengan  meninjau  ulang  atas  terbitnya  sertifikat  ganda  yang  telah  dikeluarkan  yang disebabkan  kesalahan  administrasi  dan  kesalahan  penunjukan  letak  tanah  serta batas-batas.  Hasil  peninjauan  tersebut  dapat  ditindaklanjuti  dengan  melakukan pembatalan  sertifikat  yang  sejatinya  dapat  diputuskan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional.  Kesimpulannya  ketentuan  tersebut  harus  diatur  dengan  jelas  melalui hukum acara penyelesaian sengketa atas terjadinya sertifikat ganda.

## e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A  P.  Parlindungan. Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia .  Bandung:  Mandar  Maju, 1990.
Basuki,  Sunario.  Hukum  Tanah  Nasional  Landasan  Hukum  Penguasaan Dan Penggunaan  Tanah ,  (Diktat  Mata  Kuliah  Hukum  Agraria,  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok), 2002.
Bosu,  Benny. Perkembangan  Terbaru  Sertifikat. Jakarta:  Departemen  Pekerjaan Umum, 1997.
Blitanagy, Josef, Johanes. Hukum Agraria Nasional . Ende Flores: Nusa Indah, 1984. Effendie, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. I, Bandung: Alumni, 1993. Gautama, Sudargo. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan- Peraturan Pelaksananya (1996) . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya . Jakarta: Djambatan, 2005. Jaminan  Kepastian  Hukum ,  Jakarta:  Pustaka  Peradilan  Jilid  X,  Mahkamah  Agung RI, 1998.
Kasus  –  Kasus  Pengadilan  Tanah  dalam  Putusan  Pengadilan .  Jakarta:  Pustaka Peradilan Jilid X Mahkamah Agung RI, 1998.
Hermit, Herman . Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda . Bandung: Mandar Maju, 2004. Hutagalung, Arie S. Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (suatu kumpulan karangan) . Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1999. Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum Tanah. Jakarta:  Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
Lubis,  Mhd  Yamin  &  Lubis,  Abd.  Rahim. Hukum  Pendaftaran  Tanah. Jakarta: Mandar Maju, 2008.
Loqman,  Loebby. Laporan  Akhir  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang Penanggulangan  dan  Penyelesaian  Sertifikat  Bermasalah. Jakarta:  Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995.