## KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN NO. 200/PDT.G/2008/PN.SMG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

## ADE ADRIANSYAH

## ABSTRAK
Tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan Tanah  Melalui  Pendekatan Restorative  Justice ”  membahas  putusan  No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dimana antara penggugat dan tergugat I, II, dan III  para  pihak  mengambil  jalan  untuk  berdamai  dengan  surat  perjanjian perdamaian.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian ini  ialah  penelitian hukum  yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data adalah metode library research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Kedudukan  hukum  atas  Putusan  No.  200/Pdt.G/2008/PN.SMG  dalam penyelesaian  sengketa  kepemilikan  tanah  dapat  diketahui  dari  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  dalam  menjalankan  tugasnya dengan baik dan juga telah menjalankan serta telah memenuhi Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  (PERMA)  karena  dalam  hal  ini PERMA  sifatnya  wajib  dalam  setiap  Pengadilan  Negeri  yang  dalam menangani  kasus  perdata  yang  dilakukan  dengan  cara  mediasi,  dan dalam  hal  ini  telah  dicantumkan  beberapa  pasal  yang  terkait  dan  sesuai dengan pokok permasalahan yang  terdapat dalam kasus-kasus sengketa perdata.  2.  Putusan  No.  200/Pdt.G/2008/PN.SMG  terkait  penyelesaian sengketa  sesuai  dengan  pendekatan  Restorative  Justice,  secara  hukum dapat diterima, bahwa keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang  memuaskan  bagi para  pihak yang bersengketa. Akan tetapi ditinjau dari  sudut  filosofis,  teori  keadilan  restoratif  tidak  idealnya  akan merumuskan  sifat  memuaskan  dimana  keadilan  adalah  kesamaan  hak untuk semua orang di depan pengadilan.
Kata Kunci  : Sengketa, Kepemilikan Tanah, Restorative Justice
LEGAL STANDING OF DECISION NO. 200/PDT.G/2008/PN.SMG IN THE SETTLEMENT OF LAND OWNERSHIP DISPUTES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

## ADE ADRIANSYAH

## ABSTRACT
The thesis entitled "Legal Standing of Decision No. 200/Pdt.G /2008/PN.SMG In the  Settlement  of  Land  Ownership  Disputes  through  Restorative  Justice Approach"  discusses  the  Decision  No.  200/Pdt.G/2008/PN.SMG  between  the plaintiff and the defendant I, II, and III. All the parties agreed to settle the dispute through the peace agreement. The method used in this research was law juridical normative  and  the  specification  of  this  research  is  descriptive  analytical.  On  the other hand, the method used in data collection was library research. The results of  the  study  concluded  that:  1.  Legal  standing  of  Decision  No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  in  the  settlement  of  land  ownership  disputes  can  be known  from  the  Panel  of  Judges  of  Semarang  District  Court  in  performing  its duties  well  and  also  has  run  and  complied  with  Supreme  Court  Regulation Number  1  Year  2008  (PERMA)  because  in  this  case  PERMA  is  mandatory  in every  District  Court  in  handling  civil  cases  conducted  by  means  of  mediation. Further, this case has included several related articles and in accordance with the subject  matter  contained  in  cases  of  civil  disputes.  2.  Decision  No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  related  to  dispute  resolution  is  in  accordance  with  the Restorative Justice  approach,  it  is  legally  acceptable  that  restorative  justice  can provide  a  satisfactory  sense  of  justice  for  the  parties  to  the  dispute.  From  a philosophical  point  of  view,  however,  the  theory  of  restorative  justice  does  not ideally  formulate  a  satisfactory  nature  in  which  justice  is  a  common  right  for everyone before the court.
Keywords: Disputes, Land Ownership, Restorative Justice

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Masalah  tanah  merupakan masalah  yang  menyangkut  hak rakyat yang paling dasar. 1 Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah  peradaban  menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu  maupun  antar  kelompok dalam  populasi  sosial  tertentu. Timbulnya  sengketa  sulit  untuk dihindari bahkan tingkat probabilitasnya  tidak  sanggup dieliminasi  sampai  kepada  titik nol. 2 Pertentangan,  perselisihan dan perdebatan argumentatif merupakan  salah  satu  upaya yang  dilakukan  manusia  untuk mempertahankan  pendirian  dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Guna  menjamin  kepastian hukum  di  bidang  penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian  letak  dan  batas  setiap bidang tanah tidak dapat
diabaikan.Dari pengalaman masa lalu  cukup  banyak  sengketa tanah  yang  timbul  sebagai  akibat letak  dan  batas  bidang-bidang tanah  tidak  benar.  Karena  itu masalah pengukuran dan pemetaan  serta  penyediaan  peta berskala  besar  untuk  keperluan penyelenggaraan pendaftaran
1) Soedharyo  Soimin, Status  Hak  dan Pengadaan  Tanah ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 1993), hlm. 82.
2) D.Y.  Witanto, Hukum  Acara  Mediasi Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama Menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung:  Alfabeta,  2011),
hlm. 3.
tanah  merupakan  hal  yang  tidak boleh  diabaikan  dan  merupakan bagian  yang  penting  yang  perlu mendapat  perhatian  yang  serius dan seksama, bukan hanya dalam  rangka  pengumpulan  data penguasaan  tanah  tetapi  juga dalam pengajian data pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak pernah disebutkan sertipikat tanah,
namun  seperti  yang  dijumpai dalam  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c ada disebutkan “surat tanda bukti hak”.  Dalam  pengertian  sehari- hari  surat  tanda  bukti  hak  ini sering ditafsirkan sebagai sertipikat tanah. 3 Bila terjadi sengketa terhadap  bidang  tanah  tersebut, maka  oleh  yang  memiliki  tanah, sertipikat  yang  ditangannyalah yang digunakan untuk membuktikan  bahwa  tanah  itu miliknya.Surat  tanda  bukti  hak atau  sertipikat  tanah  itu  dapat berfungsi menciptakan tertib hukum pertanahan serta membantu mengakrifkan kegiatan  perekonomian  rakyat (misalnya apabila sertipikat tersebut digunakan sebagai jaminan).Sebab  yang  namanya sertipikat  Hak  adalah  tanda  bukti atas  tanah  yang  telah  terdaftar oleh  badan  resmi  yang  sah dilakukan oleh Negara atas dasar Undang-undang. Sehingga dengan pengeluaran sertipikat ini, menandakan telah ada
3 Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran  Tanah ,  (Jakarta:  Mandar Maju, 2008), hlm. 205.
pendaftaran tanah yang dilakukan.  Hanya  saja,  dalam praktek, penerbitan sertipikat tanah  masih dapat dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, apakah sertipikat  benar-benar  melindungi hak  (subyek)  atau  tanahnya (obyek)  atau  hanya  bukti  fisik sertipikatnya  saja,  karena  sering terjadi ketika dibawa ke pengadilan,  dapat  saja  diakui secara formal sertipikatnya, tetapi tidak  melindungi  subyek  dan obyeknya.  Peradilan  Tata  Usaha Negara dapat saja menolak menyatakan  untuk  membatalkan sertipikat  tanah,  tetapi  peradilan umum  menyatakan  orang  yang terdaftar namanya dalam sertipikat tidak berhak atas tanah yang disengketakan. 4 Dalam putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  antara Liliana Tedjosaputro sebagai penggugat  dengan  PT.  Megah Realtyndo  Indah,  PT.  Ajisaka,
dan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kotamadya  Semarang  sebagai tergugat  I,  II,  dan  III.    Dalam  hal ini  penggugat  memiliki  2  bidang tanah  dengan  dasar  kepemilikan yang  termuat  dalam  SHM  Nomor 19  dan  20,  kedua  bidang  tanah terletak di desa Meteseh, Kecamatan  Semarang  Selatan, Kotamadya  Semarang.  Dalam duduk perkara menyatakan bahwa pada tahun 1997 tergugat III telah menerbitkan SHGB
Nomor 1334 yang terletak di desa Meteseh,  Kecamatan  Semarang
Selatan,  Kotamadya  Semarang
4 Ibid., hlm. 207.
yang  mana  sebagian  tanahnya tumpang  tindih  dengan  tanah penggugat  yang  termuat  dalam SHM Nomor 19 dan 20. Selain itu sertifikat  penggugat  untuk  HM No.  21  dan  HM.  19  terbit  terlebih dahulu dibandingkan dengan Sertifikat HGB atas nama tergugat  I,  tergugat  II,  dan tergugat III. Setelah di ajukannya gugatan  antara  penggugat  dan tergugat  I,  II,  dan  III  para  pihak mengambil  jalan  untuk  berdamai dengan surat perjanjian perdamaian padahal dalam putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG Pengadilan Negeri Semarang telah  menimbang  dan  mengadili gugatan tersebut. Kedudukan putusan pengadilan negeri Semarang hal ini  masih  dijadikan pertanyaan dimana putusan tersebut masih berlaku atau tidak jika  terjadi  perjanjian  perdamaian antar penggugat dan para tergugat dikarena didalam peraturan maupun Undang- undang  belum  menjelaskan  atau menyatakan tentang hal tersebut. Berdasarkan hal
tersebut,penyelesaian  sengketa pertanahan  hal  yang  menjadi akhir  dari  penyelesaian  kasus pertanahan  tersebut  ialah  hasil dari kesepakatan para pihak yang berselisih, apakah berdamai ataukah  tidak  terhadap  Sengketa tanah yang tidak berhasil diselesaikan  dengan  mediasi  di luar pengadilan maka akan menempuh jalur litigasi di pengadilan.  Berkaitan  dengan penyelesaian sengketa yang menempuh  di  pengadilan  maka
terdapat aturan yang harus ditaati oleh setiap para pencari keadilan yang  mengajukannya,  dalam  hal ini  menggunakan  hukum  acara dalam  prosesnya  sesuai  dengan yang telah ditetapkan. Pada perdamaian oleh para pihak sebagaimana mestinya  maka  akan  ada  suatu perjanjian  kesepakatan  bersama yang  dituangkan  dalam  bentuk tertulis,  baik  yang  dilakukan  di pengadilan maupun di luar pengadilan.  Manakala  hal  ini dijadikan sebagai kepastian hukum  bagi  para  pihak  yang bersangkutan.  Mengingat  dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan,  pemerintahan,  dan kemasyarakatan, sementara tujuan  hukum  itu  sendiri  antara lain “... opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig,  en  doelmatig  te ordenen ” 5 (diletakkan untuk menata  masyarakat  yang  damai, adil, dan bermakna) artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan,  pemerintahan,  dan kemasyarakatan  yang  bertumpu pada  keadilan,  kedamaian,  dan kemanfaatan atau kebermakanaan. Berbeda  halnya  dengan keadilan restoratif yang merupakan  bentuk  penyelesaian di  luar  pengadilan  untuk  perkara pidana seperti, sedangkan perdamaian  merupakan  bentuk penyelesaian  di  luar  pengadilan
5) Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara,  cet.ke-7, (Jakarta:  Rajawali Pers, 2011), hlm. 22.
untuk perkara perdata khususnya perkara No. 200/pdt.g/2008/PN.Smg. Sementara  menurut  Erlyn  Indarti menjelaskan, implementasi restorative  justice memang  perlu mengangkat atau selaras dengan kearifan  lokal,  sebab  kearifan lokal  terus  hidup  di  tengah masyarakat.  Adanya restoratifve Justice yang mengedepankan kearifan lokal mengutamakan keselamatan  publik  yang  dicapai melalui pemeliharaan perdamaian  oleh  seluruh  elemen masyarakat.  Dengan  demikian, adanya pemberdayaan masyarakat dalam menuju restorative  justice dari  nilai-nilai yang  ada  pada  masyarakat  itu sendiri, akan efektif dalam membangun kamtibmas yang kondusif dan bermartabat. 6
Berdasarkan  hal-hal  yang telah  dipaparkan  diatas  maka penyusun tertarik untuk melakukan  penelitian  mengenai: “Kedudukan  Hukum  Putusan  No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice ”
Metode Penelitian
1.  Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis ( social legal approach ).Pendekatan yuridis sosiologis  dimaksudkan  sebagai
6) Seminar  nasional  polres  klaten  dalam rangka mengangkat kearifan lokal polmas  dan  penegakan  hukum  menuju restorative justice, dalam http://klaten.jateng.polri.go.id/  /,  diakses pada tanggal 3 Februari 2017
penerapan dan pengkajian hubungan  aspek  hukum  dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat.Dalam  penelitian  ini terdapat kasus kedudukan hukum Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  dalam penyelesaian sengketa kepemilikan  tanah  serta  Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG terkait  penyelesaian  sengketa sesuai dengan pendekatan Restorative Justice . 2.  Spesifikasi Penelitian Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini berupa penelitian deskriptif analitis.Metode  deskriptif  analitis merupakan  merupakan  metode penelitian dengan cara mengumpulkan  data-data  sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun,  diolah  dan  dianalisis untuk dapat memberikan gambaran  mengenai  masalah yang ada. Deskriptif adalah untuk menggambarkan  secara  tepat individu,  keadaan,  gejala,  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu gejala lain dalam masyarakat 7 .
3.  Sumber dan Jenis Data Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana  data  yang  diperlukan dalam penelitian diperoleh, dalam penelitian  yang  penulis  susun sumber  data  yang  digunakan adalah  sumber  data  sekunder. Sumber data sekunder
7) Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT Raja GrafindonPersada, 2004), hlm. 24- 27.
merupakan  sumber  data  yang didapat dari keterangan- keterangan  atau  pengetahuan secara  tidak  langsung  melalui subtansi bahan kepustakaan, dokumen,  arsip,  literatur,  serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan  dengan  masalah yang  akan  dicari  jawabannya dalam penelitian ini. Sumber data sekunder ada tiga jenis: 8
a.  Bahan  hukum  primer  adalah bahan-bahan  hukum  yang mengikat dan dalam penelitian ini menggunakan: 1)  Undang-Undang Dasar 1945; 2)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria; 3)  Peraturan Presiden Nomor.  20  Tahun  2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 4)  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun 1999  tentang  Tata  Cara Penanganan Sengketa Pertanahan; 5)  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 6)  Putusan No. 200 /Pdt.G/2008/PN.Smg
8) Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum ,  (Jakarta:  Kencana,  2008), hlm. 41.
b.  Bahan  hukum sekunder  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku, rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. c.  Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  primer  dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 9
Selain  itu,  sumber  data yang  digunakan  adalah  sumber data  primer.  Sumber  data  primer merupakan  sumber  data  yang mendukung untuk memberi keterangan yang membantu sumber  data  sekunder  diperoleh secara langsung dari narasumber diantaranya pihak kepolisian, hakim  pengadilan,  pengacara  di kota Semarang. 4.  Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian  ini  disesuaikan  dengan fokus  dan  tujuan  penelitian,  yaitu studi pustaka (Library Research). Studi  pustaka  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  mengumpulkan sejumlah  buku-buku,  majalah, liflet  yang  berkenaan  dengan masalah  dan  tujuan  penelitian. Buku  tersebut  dianggap  sebagai sumber  data  yang  akan  diolah dan  dianalisis  seperti  banyak
9) Ibid., hlm. 52.
dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. 5.  Metode Analisis Data Analisis data yang digunakan  oleh  penulis  dengan menggunakan  metode  analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun  secara  sistematis,  dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan  masalah  yang  akan dibahas 10 . Penelitian analisis kualitatif merupakan kegitan analsisis  data  tidak  melibatkan angka-angka  atau  rumus-rumus statiska, baik pada saat pengumpulan  data  maupun  pada saat  proses  pengolahan  atau analisis data. 11
HASIL

## PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN A.  Kedudukan hukum atas Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah Di dalam putusan Pengadilan Negeri No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG,  dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan  yang  digunakan oleh  Majelis  Hakim  dalam  hal sengketa kepemilikan tanah adalah  dari  segi  hukum  (yuridis) dan  dari  segi  non  hukum  (non yuridis).
10) Ibid., hlm. 119.
11) Maman Abdurahman dan Sambas Ali Muhidin.  Panduan  Praktis  Memahami
Penelitian  (Bidang  Sosial-Administrasi- Pendidikan,  (Bandung  :  Pustaka  Setia, 2011). Hlm. 148.
Berdasar  dari  segi  hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan  dipersidangan  yaitu setelah  menghubungkan  antara keterangan  saksi  yang  diajukan di  depan  persidangan,  maupun keterangan  dari  tergugat,  baik yang dibacakan di muka persidangan  oleh  kuasa  hukum maupun saksi yang hadir di muka persidangan.Sengketa Perdata Nomor 200/Pdt.G/2008/PN.SMGyang telah diajukan Penggugat, menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang sengketa perdata tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut ditolak. Dengan adanya unsur- unsur perbuatan melawan hukum di  dalam  sengketa  perdata  pada putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, menurut Sudikno  Mertokusumo,  bahwa
Kekuasaan  pengadilan  dalam perkara  perdata  meliputi  semua sengketa  tentang  hak  milik  atau hak-hak  yang  timbul  karenanya, hutang-piutang atau hak-hak
keperdataan lainnya 12 . Istilah perkara  atau  sengketa  perdata lazim  dikenal  dan  dipergunakan dalam bahasa sehari-hari.
Namun,  hingga  saat  ini  belum terdapat  definisi  yang  jelas  dan tepat  mengenai  perkara  perdata yang  menurut  Pasal  50  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  1986 masuk dalam lingkup kewenangan  Badan  Peradilan
12) Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty,
1998),hlm 27 – 28.
Umum. Definisi yang ada sekadar mengidentifikasi hubungan-
hubungan  hukum  atau  objek  apa saja  yang  masuk  dalam  perkara perdata  dan  menjadi  lingkup kewenangan hakim atau pengadilan perdata. Dalam mengajukan gugatan  harus  dicantumkan  apa yang  menjadi  dasar  gugatan tersebut  atau  dasar  tuntutan tersebut, sehingga dengan adanya  dasar  gugatan  tersebut, menjadi  landasan  pemeriksaan dan  penyelesaian  perkara.  Akan tetapi  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian tidak boleh menyimpang  dari  dalil  gugatan tersebut.Bahwa  di  dalam  dasar gugatan itu tidak hanya dirumuskan peristiwa hukum yang  menjadi  dasar  gugatan tetapi juga harus dijelaskan mengenai fakta-fakta yang mendahului adanya peristiwa hukum  yang  menjadi  penyebab timbulnya peristiwa tersebut. Pentingnya  mediasi  dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang  masuk  ke  Pengadilan  baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan
dimaksud  terhindar  dari  adanya timbunan  perkara,  namun  lebih dari  itu  mediasi  dipahami  dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian  sengketa  secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan  untuk  mengakhiri suatu  sengketa  yang  tengah berlangsung. Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara
yang masuk ke Pengadilan Negeri  sebagian  besar  tidak dapat  didamaikan  lagi  dengan upaya  perundingan,  namun  itu bukan  berarti  upaya  ini  kita matikan  sama  sekali,  akan  tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi  mediator  khususnya  hakim untuk  bisa  memainkan  perannya sebagai  mediator  yang  ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga  pertama  dan  terakhir dalam  menyelesaikan  sengketa antara para pencari keadilan.
Demikian  halnya  dengan sengketa  perdata  pada  putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  di  atas, perkara  ini  secara  garis  besar mengambarkan sengketa kepemilikan  tanah  yang  terjadi  di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Mengenai upaya  penyelesaian  sengketa tersebut sebelum putusan dilakukan dengan cara mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA  RI)  Nomor  1  Tahun 2008, menyebutkan bahwa mediasi  sudah  dimasukkan  ke dalam  proses  peradilan  formal dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2008  tentang Proses Mediasi harus memerlukan beberapa tahapan di antaranya adalah tahapan
mengajukan pendaftaran perkara, penetapan hakim majelis.
Sesuai  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  proses  penyelesaian sengketa  melalui mediasi  di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan  dengan  tahapan  pra mediasi dan tahap mediasi. Penerapan mediasi sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa tanah bagi  masyarakat/para  pihak  yang bersengketa  di  Kota  Semarang, Pengadilan Negeri Kota Semarang  telah  melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  di  atas. Akan  tetapi,  hasil  jalan  mediasi dalam perkara no. 200/Pdt.g/2008 PN.Smg tidak berhasil  membuat  kesepakatan perdamaian,  oleh  karena  itu maka pemeriksaan perkara sengketa ini berujung ke Pengadilan Negeri Semarang. Untuk dapat mencapai suatu kesepakatan atau titik temu dalam  proses  mediasi,  banyak hambatan  dan  kendala-kendala yang  menyertainya.  Hambatan tersebut  diantaranya  kurangnya keterbukaan  para  pihak  dalam mediasi,  sikap  para  pihak  yang tidak mau saling mengalah,
ketidakhadiran  para  pihak  dalam proses mediasi, kurangnya iktikad  baik  para  pihak,  peran kuasa hukum, kurangnya kemampuan hakim dalam memimpin jalannya mediasi, ketidaknetralan mediator, dan lain sebagainya.  Dari  sekian  banyak
kendala yang ada, maka putusan putusan no. 200/Pdt.g/2008.Pn.Smg dapat dilihat pada pertimbangan  hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa perkara  ini  telah  melalui  proses mediasi dimana Sdr. YUNIARTO, SH,  Hakim  Pengadilan  Negeri Semarang, ditunjuk sebagai mediator,  ternyata  para  pihak tidak berhasil membuat kesepakatan  bahwa  perkara  ini selesai  dengan  perdamaian,  oleh karena  itu  maka  pemeriksaan perkara  ini  dilanjutkan  dengan cara  biasa,  meskipun  demikian Majelis tetap memberi kesempatan  kepada  pihak-pihak untuk  berupaya  agar  perkara  ini dapat  diselesaikan  dengan  cara damai. 13 B.  Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG terkait penyelesaian sengketa sesuai dengan pendekatan Restorative Justice Dalam putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG  antara Liliana Tedjosaputro sebagai penggugat  dengan  PT.  Megah
Realtyndo  Indah,  PT.  Ajisaka, dan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kotamadya  Semarang  sebagai tergugat  I,  II,  dan  III.    Dalam  hal ini  penggugat  memiliki  2  bidang tanah  dengan  dasar  kepemilikan yang  termuat  dalam  SHM  Nomor 19  dan  20,  kedua  bidang  tanah terletak di desa Meteseh,
Kecamatan  Semarang  Selatan,
13) Lihat putusan no. 200/Pdt.g/2008.Pn.Smg
Kotamadya  Semarang.  Dalam duduk perkara menyatakan bahwa pada tahun 1997 tergugat III telah menerbitkan SHGB Nomor 1334 yang terletak di desa Meteseh,  Kecamatan  Semarang Selatan,  Kotamadya  Semarang desa Meteseh yang mana sebagian tanahnya tumpang tindih  dengan  tanah  penggugat yang  termuat  dalam  SHM  Nomor 19  dan  20.  Selain  itu  sertifikat penggugat  untuk  HM  No.  21  dan HM.  19  terbit  terlebih  dahullu dibandingkan  dengan  Sertifikat HGB  atas  nama  tergugat  I, tergugat II, dan tergugat III.
Penggugat merasa dirugikan  atas  adanya  tumpang tindih  kepemilikan  tanah  tersebut karena  selaku  Tergugat  I  telah membangun tanah tersebut sebagai sarana perumahan. Usaha  tersebut  sekarang  telah dilanjutkan  oleh  selaku  Tergugat II  telah  berkerja  sama  untuk melakukan perataan tanah  diatas tanah penggugat. Penggugat menyatakan  bahwa  penggugat  II telah  melawan  hukum.Sehingga penggugat  meminta  Tergugat  I dan  II  untuk  mengosongkan tanah  tersebut  serta  tergugat  I dan
II diminta untuk bertanggungjawab atas kerugiannya.Selain itu, Penggugat  meminta  Tergugat  I untuk  mencabut  HGB  No.  1334 dari buku tanah yang berjalan.Berdasarkan  bukti  yang diberikan penggugat maka Pengadilan  Negeri  menyatakan bahwa menolak eksepsi dari para tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat serta penggugat  dinyatakan  sebagai
pemilik  sah  atas  2  (dua)  bidang tanah  tersebut.  Selain  itu  SHGB No.  1334  yang  tercatat  atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan  tidak  memiliki  kekuatan mengikat. Setelah di ajukannya gugatan  antara  penggugat  dan tergugat  I,  II,  dan  III  para  pihak mengambil  jalan  untuk  berdamai dengan surat perjanjian perdamaian padahal dalam putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG Pengadilan Negeri Semarang telah  menimbang  dan  mengadili gugatan tersebut. Kedudukan putusan pengadilan negeri Semarang hal ini  masih  dijadikan pertanyaan dimana putusan tersebut masih berlaku atau tidak jika  terjadi  perjanjian  perdamaian antar penggugat dan para tergugat dikarena didalam peraturan maupun Undang-
undang  belum  menjelaskan  atau menyatakan tentang hal tersebut.
Dari  uraian  di  atas  kiranya menjadi  jelas  tentang  kelebihan model  keadilan  restoratif  dalam peradilan  sengketa  tanah  di Indonesia.  Namun  jalan  menuju ke  sana  memang  tidak  mudah karena  menyangkut  perspektif sistem peradilan itu sendiri. Maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah membangunkan hasrat untuk mengubah paradigma  yang  ada  dengan paradigma baru yang lebih beradab  atau  komitmen  untuk melindungi  korban  dari  adanya tumpang tindih kepemilikan tanah dalam proses peradilan. Beberapa  langkah  untuk  menuju praktik  keadilan  restoratif  harus
dilakukan
oleh pengadilan sebagaimana  tersebut  di  bawah ini. Pengadilan  sebagai  suatu institusi terakhir dalam hal
menentukan  putusan  akan  nasib seseorang  dari  hal  ini  menurut
Mahrus  Ali  mengatakan  bahwa
“Selama  ini,  pengadilan  masih dianggap  sebagai  bagian  dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat”, 14
sehingga dari pendapat ini seharusnya  pengadilan  merubah cara  pandangnya.  Sebagai  suatu institusi  yang  ditunjuk  negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan  untuk  dapat  memutus dengan hati nurani yang
dipercayakan  oleh  Tuhan  dan negara  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dalam  Pasal  4  ayat (1) dijelaskan “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”,  hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  Pasal  197  ayat  (1) butir a dituliskan “Kepala putusan yang  dituliskan  berbunyi  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”, 15 dari  Undang- undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman
Pasal 4 ayat (1) dan sebagaimana  juga  diatur  dalam Undang-undang  No.  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
14) Mahrus Ali, Op Cit , hlm. 35.
15) R.  Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan KUHAP , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 197.
Sehingga dari hal ini maka hakim  secara  tidak  langsung bertanggung jawab langsung kepada  Tuhan  dalam  memutus suatu  perkara,  sehingga  hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang  merupakan  bagian  utama dari  negara  dan  sebagai  sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan ( voxpopulivox Dei ), sehingga sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Undang-undang  No.  48
Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dalam  Pasal  28  ayat (1) dituliskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyara kat”, 31 dan  dalam ayat (2) dituliskan “Dalam pertimbangan  berat  ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan  pula  sifat  yang baik dan jahat dari terdakwa” dari kedua  pasal  ini  menunjukan bahwa  sebenarnya  hakim  dapat menarik  dasar-dasar  putusannya dari  hukum  yang  bertumbuh dalam  masyarakat,32    dan  dari ayat  (2)  dari  Undang-undang  No. 48  Tahun  2009  ini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  sebenarnya hakim  telah  diberikan  kuasa untuk  memutus  dengan  harus memperhatikan unsur-unsur etiket  baik  dari  pada  pelaku tindak pidana, sama seperti dalam perkara perbuatan melawan  hukum  dalam  putusan perkara no. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG, dimana para tergugat telah
melakukan  perbuatan  melawan hukum sebenarnya telah terpenuhi  unsur  etiket  baik  yang tertuang  dalam  Pasal  28  ayat  (2) dari  Undang-undang    No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Sehingga sebenarnya Undang-undang tidak  menjadi  suatu  dasar  utama dalam  memutus  suatu  perkara pidana. Dalam hal penerapan keadilan restorative dalam perkara  penyelesaian  sengketa kepemilikan tanah di mana dalam kasus  ini  yang  menjadi  obyek sengketa  adalah  2  (dua)  bidang tanah yaitu Sebidang tanah sebagaimana termuat dalam
SHM  Nomor  19,  seluas  ±  7.790 m 2 ,  terletak  di  desa  Meteseh, Kecamatan  Semarang  Selatan , Kotamadya  Semarang,  Propinsi Jawa  Tengah  dan  sebidang tanah sebagaimana termuat dalam  SHM  Nomor  21,  seluas  ±
8.460 m 2 ,  terletak  di desa Meteseh,  Kecamatan  Semarang Selatan,  Kotamadya  Semarang, Propinsi  Jawa  Tengahperlu  pula adanya  kepastian  hukum  yang  di mana perlunya adanya keputusan  hukum  yang  mengikat yang  berasal  dari  lembaga  yang benar-benar mewakili Tuhan bukan  menjadi  corong  dari  apa yang menjadi keinginan negara.

## KESIMPULAN
1.  Kedudukan hukum atas Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dapat
diketahui  dari  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Semarang
dalam  menjalankan  tugasnya dengan  baik  dan  juga  telah menjalankan serta telah memenuhi Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2008 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib dalam setiap Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan  cara  mediasi,  dan dalam hal ini telah dicantumkan  beberapa  pasal yang terkait dan sesuai dengan  pokok  permasalahan yang    terdapat  dalam  kasus- kasus  sengketa  perdata.Hal ini  dapat  dilihat  dari  Proses penyelesaian sengketa perdata  kepemilikan  tanah dengan  cara  mediasi  yang dilakukan  oleh  Pengadilan Negeri  Semarang,  dalam  hal ini  ada  dua  tahap  yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata,  yaitu:  a)  Tahap  pra mediasi; dan b) Tahap Mediasi. Dari cara pertemuan mediasi  tersebut  melahirkan kesepakatan perdamaian yang  berarti  mediasi  berhasil dan tidak melahirkan kesepakatan perdamaian yang  berarti  mediasi  gagal. Hasil mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian  ini  harus  dibuat secara tertulis. 2.  Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG terkait penyelesaian sengketa sesuai  dengan  pendekatan Restorative Justice secara hukum dapat diterima, bahwa keadilan restoratif dapat memberikan  rasa  keadilan yang  memuaskan  bagi  para pihak yang bersengketa. Selain itu keadilan restorative dengan metode penyelesaianya melalui mediasi penal tujuan utamanya  berusaha  untuk mengembalikan pada keadaan semula, hal ini telah membawa  konsekuensi  bagi kedua  belah  pihak  yang berperkara  agar  menerima keputusan dengan rasa puas, adil  dan  tidak  menimbulkan dendam  dari  kedua  belah pihak.  Adanya  penyelesaian perkara melalui pola-pola pendekatan  restoratif  lebih mengedepankan proses musyawarah  dan  mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan  secara  berimbang antara penggugat dan tergugat sehingga diharapkan dapat direalisasikan di dalamhukum yang dicita-citakan( ius constituendum) yang  berlaku di masa mendatang

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
D.Y.  Witanto, Hukum Acara Mediasi  Dalam  Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan
Peradilan  Agama  Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang  Prosedur  Mediasi di  Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2011). Maman Abdurahman dan Sambas Ali Muhidin. Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial- Administrasi-Pendidikan) , (Bandung  :  Pustaka  Setia, 2011). Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41. R.  Soenarto  Soerodibroto, KUHP
dan KUHAP , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara,  cet.ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
Seminar  nasional  polres  klaten dalam  rangka  mengangkat kearifan  lokal  polmas  dan penegakan  hukum  menuju restorative  justice,  dalam http://klaten.jateng.polri.go. id/  /,  diakses  pada  tanggal 3 Februari 2017
Soedharyo  Soimin, Status  Hak dan  Pengadaan  Tanah , (Jakarta:  Sinar  Grafika,
1993).
Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara  Perdata  Indonesia ,
(Yogyakarta: Liberty, 1998). Yamin  Lubis  dan  Rahim  Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah ,  (Jakarta:  Mandar Maju, 2008).