## Dinamika Politik Pendidikan…

## Jurnal Ilmiah Iqra’
2541-2108 [Online] 1693-5705 [Print]
Tersedia online di: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII
Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.

## Muhammad Sholeh Hoddin
SMA Nazhatut Thullab Sampang saladin.19800918@gmail.com

## Abstrak
Catatan  sejarah  membuktikan  bahwa  kebijakan  pendidikan  Islam,  khususnya  di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang mempunyai peran dalam menentukan  kebijakan  tersebut.  Kajian  yang  bersifat  literistik  ini  berupaya menyajikan  dinamika  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  mulai  masa  pra- Kemerdekaan  sampai  dengan  masa  Reformasi.  Penelitian  ini  menghasilkan  empat buah  potret  relasi  politik  dan  pendidikan  Islam  di  Indonesia, pertama ,  bahwa  pada masa  pra-kemerdekan,  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemeritah  Belanda  dan  Jepang bersifat diskriminasi; kedua, ada upaya pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Orde  Lama,  namun  suhu  politik  yang  tidak kondusif,  di  antaranya  adanya  pertentangan  antara  kelompok  nasionalis,  sekuler- komunis,  dan  Islam,  berakibat  tidak  optimalnya  implementasi  kebijakan  tersebut; Ketiga, melalui  Tap  MPRS  No.27,  pasal  1  tanggal  5  Juli  1966,  pemerintah Orde  Baru menetapkan  bahwa  “Agama,  pendidikan  dan  kebudayaan  adalah  unsur  mutlak dalam Nation  and  Character  Building " , namun masih  mengalami  hambatan  dengan adanya  kebijakan  sentralistik  dalam  pelaksanaan  kurikulum  pendidikan; Keempat , terbitnya  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Peendidikan Nasional,  khususnya  pada  pasal  12  ayat  1  (a)  pada  masa  Reformasi  merupakan perkembangan  yang  sangat  positif  bagi  pendidikan  Islam,  walaupun  masih menimbulkan  pro  dan  kontra;  dan  dengan  terbitnya  Permendikbud  No.  64  Tahun 2013  Tentang  Standar  Isi  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  menjadikan  Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 lebih bermakna dan aplikatif.
Kata kunci:  Politik; Kebijakan; Pendidikan

## Abstract
Historical  records  prove  that  Islamic  education  policy,  especially  in  Indonesia experiences ups and downs, depending on who has a role in determining the policy. This  literary  study  seeks  to  present  the  political  dynamics  of  Islamic  education  in Indonesia,  from  pre-Independence  to  the  Reformation.  This  study  produced  four portraits  of  political  relations  and  Islamic  education  in  Indonesia,  first,  that,  in  the pre-independence  period,  the  policies  issued  by  the  Dutch  and  Japanese governments  were  discriminatory;  secondly,  there  are  efforts  to  reform  Islamic education policies carried out by the Old Order government, but the political climate is  not  conducive,  including  conflicts  between  nationalist,  secular-communist,  and Islamic groups, which results in suboptimal implementation of these policies; Third, through  MPRS  Tap  No.27,  article  1  dated  July  5,  1966,  the  New  Order  government determined  that  "Religion,  education  and  culture  are  absolute  elements  in  the Nation  and  Character  Building",  but  still  faced  obstacles  with  the  existence  of  a centralized  policy  in  the  implementation  of  the  education  curriculum;  Fourth,  the issuance of UUSPN number 20 of 2003, especially in article 12 paragraph 1 (a) during the Reformation was a very positive development for Islamic education, although it still raises the pros and cons, and with the publication of Permen Dikbud No. 64 of 2013 concerning Content Standards Primary and Secondary Education makes UUSPN number 20 of 2003 more meaningful and applicable.
Keywords:  Political; Policy; Education

## Pendahuluan
Sejak  manusia  diciptakan  pertama  kali,  ia  tidak  lepas  dengan  pendidikan. Untuk  itu,  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  mesti  ada  dalam  hidup  dan kehidupan  dan  ia  adalah way  of  life ,  suatu  jalan  hidup  manusia.  Ada  asumsi life  is education and eduction is life, dalam arti pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan  serta  seluruh  proses  hidup  dan  kehidupan  manusia  adalah  proses pendidikan (Ellong & Pawero, 2018). Maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan  pandangan  hidup  Islami  yang  diharapkan  tercermin  dalam  sikap hidup  dan  keterampilan  hidup  orang  Islam.  Sebagaimana  dalam  ruang  lingkup pendidikan  Islam  yang  meliputi;  Hubungan  manusia  dengan  Allah,  hubungan manusia  dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan lingkunyan (A. M. Pawero, 2017)
Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan sesuai dengan masuknya Islam ke Indonesia yang menurut teori Makkah dan teori Maritim terjadi pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M (Suryanegara, 2012). Da’wah Islamiyah di Indonesia  dilaksanakan  dengan  berbagai  metode,  mulai  dari  pernikahan,
Dinamika Politik Pendidikan…
perdagangan, budaya, pengobatan maupun pendidikan. Bersamaan dengan proses penyebaran itulah terjadi transformasi nilai-nilai pendidikan Islam (Rifai, 2011).
Pendidikan Islam yang berkembang dari awal masuknya ke Indonesia, telah membawa  perubahan  besar  bagi  bangsa  Indonesia.  Mulai  dari  bentuknya    (yang sederhana    seperti  langgar/surau,  mesjid,  dan  pesantren  sampai  dengan  sistem klasikal  seperti  madrasah  merupakan  sarana  pendidikan  Islam  di  Indonesia  yang selalu  mengalami  dinamika  kebijakan  dari  lingkungan  pemerintah  yang membawahinya (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019a).
Sebagai  bangsa  yang  besar,  Indonesia  memiliki  sejarah  panjang  tentang perjalanan  kebijakan  pendidikan  Islam,  mulai  dari  masa  pra  kemerdekaan  sampai dengan  masa  reformasi.  Dengan  strategi  penataan  kurikulum  pendidikan  Islam, diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan nasional dan daerah (Ellong & Pawero, 2018).
Pada  masa  pra  kemerdekaan,  kebijakan  pemerintah  Belanda  atau  Jepang terhadap pendidikan Islam sangat bersifat diskriminatif. Pemberlakuan kebijakan ini tidak  lepas  dari  kepentingan  mereka  sebagai  bangsa  penjajah  yang  merupakan bagian dari politik kolonial. Diskriminasi terhadap pendidikan Islam juga tidak lepas dari  kekhawatiran  penjajah  terhadap  umat  Islam  yang  merupakan  penduduk mayoritas di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat dalam  sejarah, umat Islam yang sangat menetang penjajahan Belanda ataupun Jepang.
Berakhirnya  masa  penjajahan  Belanda  dan  Jepang,  menjadi  babak  baru kebijakan  pendidikan  Islam  dalam  sejarah  Bangsa  Indonesia  yang  merdeka. Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  yang  jatuh  pada  tanggal  17  Agustus  1945 merupakan  awal  dimulainya  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Ir.  Soekarno. Pemerintahan  yang  dikenal  dengan  istilah  orde  lama  ini  menjadikan  Pancasila  dan UUD  1945  sebagai  dasar  dalam  menyusun  sistem  pendidikan  nasional  termasuk  di dalamnya adalah kebijakan pendidikan Islam (Ismail, 2016).
Sebagai  bangsa  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  wajar  jika pemerintah  orde  lama  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  pendidikan Islam baik di sekolah negeri ataupun swasta. Namun dengan adanya kondisi negara yang masih belum stabil akibat tarik ulur kepentingan antara petinggi negara yang berbeda  haluan,  menyebabkan  terkendalanya  implementasi  kebijakan  pendidikan Islam.
Orde  baru  merupakan  kelanjutan  pemerintahan  orde  lama  yang  berakhir pada  tahun  1966.  Pada  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Soeharto,  sistem pendidikan  nasional,  termasuk  sistem  pendidikan  Islam  bertujuan  untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun pada tarap implementasinya, kebijakan tersebut bersifat sentralistik.
Pendidikan  Islam  mendapatkan  angin  segar  ketika  masa  reformasi menggantikan  32  tahun  Presiden  Soeharto  memimpin  bangsa  Indonesia.  Masa reformasi membuka belenggu demokrasi. Hal ini ditandai dengan sistem pendidikan yang  awalnya  berada  di  bawah  kendali  pemerintah  pusat  (sentralisasi),  kemudian diubah  kebijakan  pendidikan  dengan  kebijakan  desentralisasi  sistem  pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam.
Kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  tidak  lepas  dari  kondisi  dan situasi  politik  suatu  negara  yang  dilakukan  oleh  kekuatan  sosial  yang  ingin mengedalikan  pemerintahan  tersebut.  Sebenarnya,  kajian  politik  pendidikan terkonsentrasi pada peranan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu  masyarakat  secara  lebih  baik.  Kajian  politik  pendidikan  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  kaitan  antara  berbagai  kebutuhan  politik negara dengan isu-isu praktis sehari hari di lingkungan lembaga pendidikan.

## Kajian Teori

## Politik Pendidikan Islam
1. Definisi Politik
Secara  etimologi,  kata  politik  berakar  dari  bahasa  Inggris politic adalah sinonim dari kata wise dan sensible yang berarti tindakan, bijaksana, kebijaksanaan atau kebijakan (Oxford, 2011). Sedangkan dalam perspektif terminologi, para tokoh berbeda  pendapat.  Sebagaimana  menurut  Roger  F.  Soltou,  yang  dikutip  oleh Budihardjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan  lembaga-lembaga  yang  akan  melaksanakan  tujuan-tujuan  tersebut  serta hubungan antara negara dengan warganya dan dengan negara lainnya.  J. Barents mengatakan  bahwa  ilmu  politik  adalah  ilmu  yang  mengamati  kehidupan  negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat (Budihardjo, 2001).
Dinamika Politik Pendidikan…
Sementara  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa definisi politik adalah pengetahuan  tentang  ketatanegaraan  atau  kenegaraan  atau  semua  urusan  dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, atau kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani masalah (Tim Redaksi, 2011).
Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik adalah suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  merupakan  kewenangan penguasa negara tentang hal-hal yang terkait dengan kepentingan negara tersebut dengan  masyarakatnya  atau  dengan  negara  lain  dengan  memiliki  tujuan  untuk memperoleh apa yang dicita-citakan.

## 2. Definisi Pendidikan Islam
Ada  tiga  term  dalam  bahasa  Arab  yang  menjadi  padanan  pendidikan  Islam yaitu ta’lim , ta’dib , dan tarbiyah . Pendidikan disebut dengan ta’lim yang berasal dari kata ‘allama berkonotasi  pembelajaran  yaitu  semacam  proses  transfer  ilmu pengetahuan.  Dalam  kaitan  pendidikan, ta’lim dipahami  sebagai  proses  bimbingan yang  ditekankan  pada  aspek  peningkatan  kognisi  peserta  didik  (Jalaluddin,  2004). Istilah ta’lim dalam  hal  ini  memberikan  tendensi  pada  proses  interaksi  edukatif dalam rangka peraihan tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
Istilah  yang  kedua  yaitu ta’dib yang  berasal  dari  kata addaba memiliki konotasi sebuah proses pembinaan yang lebih menekankan pada perbaikan mental manusia yang erat hubungannya dengan masalah moral dan lebih berorientasi pada pengembangan dan peningkatan martabat manusia.
Sedangkan tarbiyah yang berasal dari kata robbaa , pada hakikatnya merujuk kepada  Allah  selaku Murabby (pendidik)  sekalian  alam.  Kata Rabb (Tuhan)  dan Murabby (pendidik)  berasal  dari  akar  kata  seperti  termuat  dalam  Q.S.  Al-Isra’:  24. Istilah ini dapat dipahami sebagai sebuah proses pendidikan yang dilakukan dengan sadar  dan  terprogram,  teratur,  sistematis,  penuh  petimbangan,  dan  terarah  pada tujuan (Muhmidayeli, 2011).
Adapun  definisi  pendidikan  Islam,  para  tokoh  berbeda  pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Muhmidayeli, menurut  Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani  adalah  sebuah  usaha  untuk  mengubah  perilaku  setiap  individu  dalam kehidupan  pribadinya  atau  kehidupan  masyarakat  bahkan  dalam  kehidupan  alam sekitarnya (Muhmidayeli, 2011).
Sedangkan menurut Ahmad D Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani  maupun  rohani  berdasarkan  hukum-hukum  agama  Islam  menuju terbentuknya  kepribadian  utama  menurut  ukuran-ukuran  Islam  (Marimba,  2009). Senada  dengan  Marimba,  Achmadi  mendefinisikan  pendidikan  Islam  adalah  segala usaha  untuk  memelihara  dan  mengembangkan  fitrah  manusia  serta  sumber  daya insan  yang  berada  pada  subjek  didik  menuju  terbentuknya  manusia  seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim (Achmadi, 2002).
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  Islam adalah  usaha  sadar  yang  dilakukan  oleh  pendidik  untuk  melakukan  transformasi pengetahuan  (aspek  kognitif),  membentuk  perilaku  yang  baik  pada  peserta  didik (aspek  afektif)  serta  dapat  mengimplementasikan  dalam  kehidupannya  (aspek psikomotorik)  yang  berakhir  pada  terbentuknya  individu  yang  sempurna  (insan kamil).

## 3. Definisi Politik Pendidikan Islam
Suatu negara dikatakan maju  adalah negara yang memiliki pendidikan yang baik.  Sebaliknya,  negara  itu  dikatakan  negara  tertinggal  apabila  pendidikan masyarakat di negara tersebut sangat rendah. Maka dari itu, pendidikan dan negara sebagai  organisasi  politik  merupakan  dua  elemen  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Sebagai  pemegang  kebijakan  politik,  pemerintah  memiliki  peranan  besar  dalam mengembangkan dan  memperbaiki kualitas pendidikan.  Pergolakan politik, artinya turun-naiknya iklim politik di suatu negara akan menciptakan kondisi pendidikan di negara tersebut.
Pendidikan  dan  politik  sering  dilihat  sebagai  bagian-bagian  yang  terpisah, yang  satu  sama  lain  tidak  memiliki  hubungan  apa-apa.  Padahal,  keduanya  bahu membahu  dalam  proses  pembentukan  karakteristik  masyarakat  di  suatu  negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di  negara  tersebut.  Ada  hubungan  erat  dan  dinamis  antara  pendidikan  dan  politik disetiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan  (Sirozi, 2010).
Pendidikan sering dijadikan media dan  wadah  untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di negara-negara Barat kajian
Dinamika Politik Pendidikan…
tentang hubungan  antara pendidikan dan politk dimulai oleh Plato dalam bukunya Republic  yang  membahas  hubungan  antara  ideologi  dan  institusi  negara  dengan tujuan dan metode pendidikan.
Plato  mendemonstrasikan  dalam  buku  tersebut  bahwa  dalam  budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga- lembaga  politik.  Plato  menggambarkan  adanya  hubungan  dinamis  antara  aktivitas kependidikan  dan  aktivitas  politik.  Keduanya  seakan  dua  sisi  dari  satu  koin,  tidak mungkin  terpisahkan.  Analisis  Plato  tersebut  telah  meletakkan  fundamental  bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya.
Sjalabi menyatakan bahwa Islam sebagai bagian dari sejarah telah mencatat peran politik khalifah dan sultan dalam mengembangkan pendidikan terlihat sangat jelas.  Salah  satu  contoh,  Khalifah  Al-Ma’mun  dalam  memberikan  kebijakan  bagi rakyatnya  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Sehingga  pada  masa  ini dikenal sebagai awal dari kebangkitan umat Islam dalam keilmuan. Namun di sisi lain ada kebijakannya yang timpang, karena memberlakukan penyelidikan ( mihnah ) bagi ulama yang tidak mengakui kemakhlukan  al-Qur’an yang menjadi  keyakinan negara pada  waktu  itu  (Sirozi,  2010).  Begitu  juga  dengan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh Nizam al-Mulk, salah satu wazir Bani Saljuk. Ia sangat berjasa dalam mempopulerkan pendidikan  Islam  melalui  sistem  klasikal  yaitu  madrasah.  Karena  kebijakannyalah madrasah menjadi prototype awal pembangunan lembaga pendidikan tinggi dalam Islam .
Eratnya  hubungan  antara  politik  dan  pendidikan  dalam  sejarah  Islam, menimbulkan  analisis  terhadap  kasus  madrasah  Nizamiyah,  sebagimana  yang dikutip  oleh  Sirozi  dari  Rasyid,  bahwa  politik  dalam  Islam  sama-sama  memiliki urgensitas  yang  tinggi  dengan  pendidikan  (Sirozi,  2010).  Tanpa  adanya  otoritas politik,  syari’at  Islam  sulit,  bahkan  mustahil  bisa  ditegakkan.  Kekuasaan  sebagai sarana dalam mempertahan syari’at Islam. Sedangkan pendidikan bergerak sebagai upaya  penyadaran  terhadap  umat  dalam  menjalankan  syari’at.  Tanpa  pendidikan umat tidak akan famam terhadap syari’ah. Jika politik (kekuasaan) berfungsi sebagai pengayom dari atas, maka pendidikan akan selalu berbenah diri melalui arus bawah.
Dari  adanya  pertautan  yang  erat  antara  politik  penguasa  dan  pendidikan, maka  ada  beberapa  definisi  politik  pendidikan  yang  bisa  dipaparkan;  di  antaranya menurut  Lee  C.  Deighton  yang  dikutip  oleh  Bakri  adalah  segala  kebijakan pemerintah  suatu  negara  dalam  bidang  pendidikan  yang  berupa  undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan  negara  (Bakri,  2010).  Sedangkan  menurut  Kimbrough  dalam  Sirozi,  politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan di tingkat lokal maupun nasional (Sirozi, 2010).
Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa politik pendidikan Islam adalah seluruh  kebijakan  yang  tetapkan  oleh  penguasa  dari  suatu  pemerintahan  yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari  sistem  pendidikan  nasional  di  negara  tersebut.  Ada  kalanya  kebijakan  itu memiliki  orientasi  untuk  mempertahankan  atau  memperkokoh  otoritas  penguasa, atau ideologi yang dijadikan dasar pijakan oleh negara tersebut.

## Politik Pendidikan Islam Di Indonesia
Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  peran  politik penguasa.  Sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  Nasional,  pendidikan  Islam menjadikan  pancasila,  undang-undang,  keputusan  MPR  atau  yang  lainnya,  sebagai dasar  pelaksanaannya.  Dalam  kajian  ini,  penulis  membatasi  pada  historis perkembangan pendidikan Islam di  Indonesia pada empat periode yaitu masa  pra- kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi
1. Perkembangan pendidikan Islam pada masa pra-kemerdekaan
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam itu sendiri ke Nusantara. Hal itu menunjukkan bahwa jauh sebelum Belanda menjajah negeri ini, pendidikan Islam telah  mengalami perkembangan yang  massif. Kedatangan Belanda sebagai bangsa penjajah  merubah  iklim  pendidikan  Islam,  di  mana  kebijakan  politik,  termasuk kebijakan  pendidikan  untuk  pribumi  khususnya  pendidikan  Islam  mengalami diskriminasi.  Pendidikan  pada  masa  pra-kemerdekaan  yang  dipengaruhi kolonialisme  menjadikan  sebagian  anak  bangsa  didik  untuk  mengabdi  kepada pemerintah  penjajah.  Konsep  ideal  pendidikan  kolonialis  adalah  pendidikan  yang mampu  mencetak  para  pekerja  yang  dapat  dipekerjakan  oleh  penjajah  (Daeng Pawero, 2018).
Kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  Belanda  yang  bersifat diskriminasi  sebenarnya  merupakan  bentuk  ketakutan  mereka  terhadap kebangkitan  militansi  umat  Islam  yang  terpelajar  yang  berasal  dari  madrasah  atau pun  pesantren.  Karena  itu,  pada  tahun  1982,  pemerintah  Belanda  menerbitkan
Dinamika Politik Pendidikan…
peraturan yang sangat ketat bahwa orang-orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus mendapatkan ijin dari pemerintah Belanda. Dilanjutkan pada tahun 1925 dikeluarkan peraturan tentang pendidikan Islam, di mana seorang kiai  boleh  memberikan  pelajaran  mengaji,  apabila  mendapatkan  rekomendasi  atau persetujuan  pemerintah  Belanda  (Nata  &  Dkk,  2004).  Di  sisi  lain,  pesantren merupakan wahana penggemblengan rakyat serta pembentukan mental populisme kebangsaan.  Berbicara  tentang  pesantren,  khususnya  jika  dikaitkan  dengan  era modern  seperti  sekarang  ini,  bukan  sekedar  membahas  sistem  pendidikan. Berbicara  tentang  pesantren,  lebih  dari  itu  adalah  juga  berbicara  tentang  arah, tujuan  dan  desain  seperti  apakah  bangsa  ini  dibuat  untuk  masa  yang  akan  datang (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019a)
Selain kebijakan di atas, pemerintah Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar ( Wild School Ordonatie ). Peraturan yang diterbitkan pada tahun 1932 ini bertujuan  untuk  memberantas  atau  menutup  madrasah  atau  sekolah  yang  tidak mendapatkan  ijin  dari  pihak  pemerintah  Belanda.  Ordonansi  Sekolah  ini  tentu manjadi  faktor  penghambat  perkembangan  pendidikan  Islam  karena  kurang tertibnya  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  pada  saat  itu  (Nata, 2001).
Pasca terusirnya Belanda dari bumi Indonesia oleh Jepang pada tahun 1942, sebagai  penguasa  baru  bangsa  ini,  Jepang  mengeluarkan  kebijakan  pendidikan Islam  yang  pada  awalnya  seakan-akan  berpihak  terhadap  umat  Islam,  namun sebenarnya  mempunyai  kepentingan  agar  umat  Islam  berpihak  kepada  Jepang dalam perang Dunia II.  Di antara kebijakan yang dikeluarkan adalah: (1) memberikan bantuan  dana  bagi  sekolah  dan  madrasah;  (2)  mengangkat  kalangan  kyai,  seperti, KH.  Hasyim  Asy’ari  untuk  menduduki  di  Kantor  Urusan  Agama.  Di  antara  tugas kantor  ini  adalah  mengorganisir  pertemuan  dan  pembinaan  guru-guru  agama. Dengan alasan pertemuan dan pembinaan inilah  pendidikan Islam—pesantren dan madrasah—tetap dapat dipantau dan dikontrol; (3) diizinkanya pendirian Perguruan Tinggi  Islam  di  Jakarta  dan  beberapa  kebijakan  lainnya  (Zuhairini  &  Dkk,  2010). Walaupun  demikian,  adanya  kebijakan  yang  sedikit  memberikan  ruang  gerak terhadap pendidikan Islam, menjadi angin segar bagi perkembangan dan perluasan pendidikan Islam di awal kemerdekaan Bangsa ini.

## 2. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde lama
Periode  Orde  Lama  yang  berlangsung  dari  tahun  1945  hingga  tahun  1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai-nilai  nasionalisme,  identitas  bangsa,  dan  pembangunan  fondasi  ideologis kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tujuan  utama  pendidikan  pada  periode  ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh – tokoh nasionalis .
Pada  periode  ini,  kurikulum  ditetapkan  berasaskan  pancasila  yang  dikenal dengan  “Rencana  Pelajaran  1947”  yang  baru  dilaksanakan  pada  tahun  1950. Kurikulum  ini  mengutamakan  pendidikan  watak,  kesadaran  bernegara  dan bermasyarakat  (Daeng  Pawero,  2018).  Oleh  karena  itulah  kebijakan  pemerintah terhadap  pendidikan  Islam  lebih  baik  dari  pada  pra  kemerdekaan  (masa  kolonial). Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  adanya  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  Badan Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (BP-KNIP)  yang  mengusulkan  kepada kementerian  PP&K  pada  tanggal  29  Desember  1945,  bahwa  pendidikan  agama menjadi  bagian  dari  kurikulum  pendidikan  nasional  yang  diajarkan  di  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP).  Keputusan  ini  merupakan  langkah  pertama  dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.
Pada tahun 1947, Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan  Prof.  Drs.  Abdullah  Sigit  dari  Depatemen  Agama,  menghasilkan  keputusan bahwa  pendidikan  agama  melalui  kurikulum  1947  yang  berlaku  sampai  dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Susanto, 2009).
Selanjutnya, sebagaimana yang terdapat dalam Zulhandra yang dikutip oleh Ismail, bahwa pada tanggal 20 Juni 1951,  dibentuk peraturan Pendidikan Agama di setiap  sekolah  yang  merupakan  hasil  dari  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara Departemen  Agama  dan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yaitu  (Ismail, 2016):
a. Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat;
b. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu  dengan  ketentuan  bahwa  mutu  pengetahuan  umum  bagi
Dinamika Politik Pendidikan…
sekolah-sekolah  rendah  itu  tidak  boleh  dikurangi  dibandingkan  dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain;
c. Di setiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama, dengan alokasai waktu 2 jam per minggu;
d. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapatkan izin dari orang tua/wali;
e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.
Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan,  mulai  dari  Sekolah  Dasar  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi  Negeri",  di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Depatemen Agama" (Ismail, 2016).
Dari  paparan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Orde  Lama  sudah berupaya  untuk  melakukan  pembenahan  terhadap  kebijakan  pendidikan  Islam, namun  akibat  suhu  politik  yang  tidak  kondusif,  di  antaranya  akibat  adanya pertentangan  antara  kelompok  nasionalis,  sekuler-komunis,  dan  Islam,  hal  itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam .

## 3. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru
Lengsernya  Presiden  Soekarno  tahun  1966  menjadi  awal  dari  masa  Orde Baru  (ORBA)  dan  dimulainya  babak  baru  bagi  bangsa  Indonesia.  Kebijakan pendidikan  pada  periode  ini  ditandai  dengan  lahirnya  kurikululm  1968  yang  oleh sebagian kalangan lebih bersifat politis, karena menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan  sebagai  produk  orde  lama  (Daeng  Pawero,  2018).  Pada  tahun    ini  pula muncul  angkatan  baru  yang  dikenal  dengan  sebutan  angkatan  66.  Pada  masa pemerintahan  ini  sangat  identik  dengan  slogan  atau  ideologi  pembangunan. Sehingga  semua  kebijakannya,  termasuk  dalam  kebijakan  pendidikan  selalu  di arahkan  kepada  gerak  pembangunan.  Dalam  mengejewantahkan  kebijakan, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto disusun dalam bentuk tahapan-tahapan  pembangunan  yang  disebut  dengan  REPELITA  (Rencana Pembangunan  Limat  Tahun)  dengan  diawalinya  REPELITA  I  pada  tanggal  1  April 1969.
Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  tujuan  akhir  dari pembangunan  nasional.  Maka  dari  itu  tujuan  pendidikan  nasional  adalah terbentuknya manusia Indonesia yang unggul, paripurna memilki ilmu pengetahuan dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  dapat  mengahadapi  tantangan yang  penuh  dengan  persaingan  global  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Dalam  implementasi  pembangunan  nasional  yang  menitikberatkan  kepada pembangunan SDM, ternyata masih mengalami hambatan dengan adanya kebijakan sentralistik  dalam  pelaksanaan  kurikulum  pendidikan,  sehingga  hal  itu menyebabkan terbelenggunya kreativitas manusia Indonesia dalam mengembangkan pendidikan.
Banyaknya kritikan dari berbagai pihak, menyebabkan pemerintah berusaha untuk  memperbaiki  kebijakan  (politik)  pendidikan  yang  lebih  berpihak  kepada masyarakat.  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  1989  sebagai landasan  politik  dalam  pendidikan  nasional  menjadikan  seluruh  sistem  pendidikan untuk  menempatkan  diri  sebagai  subsistem  dari  sistem  pendidikan  nasional, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam .
Pada periode ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS  No.27,  pasal  1  tanggal  5  Juli  1966;  yang  menetapkan  bahwa  "Agama, pendidikan  dan  kebudayaan  adalah  unsur  mutlak  dalam Nation  and  Character Building ",  dan  sekaligus  menetapkan  bahwa  "Pendidikan  agama  menjadi  mata pelajaran  pokok  dan  wajib  diikuti  oleh  setiap  murid/mahasiswa  sesuai  dengan agamanya  masing-masing".  Pada  pasal  4  TAP  MPRS  ini  menyebutkan  bahwa  isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah:
a. Mempertinggi  mental,  moral,  budi  pekerti  dan  memperkuat  keyakinan beragama.
b. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
c. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.
Kemudian  dengan  adanya  hasil  sidang  Majelis  Perwakilan  Rakyak  (MPR) dalam  menyusun  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  pada  tahun  1973-1978  dan  1983 sebagimana berikut (Zuhairini & Dkk, 2010):
Bahwa  bangsa  dan  pemerintah  Indonesia  bercita-cita  menuju  kepada  apa yang  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Pembangunan  Nasional
Dinamika Politik Pendidikan…
dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya.    Hal  ini berarti  adanya  keserasian,  keseimbangan,  dan  keselarasan  antara  pembangunan bidang  jasmani  dan  rohani,  antara  bidang  material  dan  spritual,  antara  bekal keduniaan  dan  ingin  berhubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dengan  sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.
Untuk selanjutnya, rumusan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab  I pasal 11 ayat 7 menyebutkan  bahwa  pendidikan  keagamaan  merupakan  pendidikan  yang  yang bertujuan  untuk  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat  menjalankan  peranan yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  khususnya  tentang  ajaran  agama  yang bersangkutan.  Dengan  berlakunya  UUSPN  tersebut  menjadikan  terintegrasinya pendidikan  Islam  ke  dalam  sistem  pendidikan  nasional  serta  hal  itu  menyebabkan adanya  peluang  dan  kesempatan  bagi  pendidikan  Islam  untuk  selalu  berkembang secara dinamis (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019b).

## 4. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Reformasi
Berawal  dari  peristiwa  moneter  yang  melanda  perekonomian  bangsa Indonesia  pada  tahun  1998,  menjadi  akhir  dari  kekuasaan  Soeharto.  Zaman  yang disebut  dengan  istilah  masa  reformasi  ini  menyebabkan  terbukanya  ruang kebebasan berdemokrasi dalam segala aspek yang selama 32 tahun terpasung.
Gerakan reformasi di Indonesia menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  mendasar  pada  kandungan,  proses, manajemen,  dan  teknologi  berkembang  pesat  dan  memunculkan  tuntutan  baru dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan nasional.
Semenjak istilah reformasi didengungkan  pada tahun 1998, maka  semenjak itu  pulalah  banyak  kalangan  dari  pemerhati  pendidikan  yang  mengkritisi  UUSPN nomor 2 tahun 1989. Mereka  menganggap undang-undang ini sudah tidak relevan, sehingga  perlu  adanya  pergantian  undang-undang  yang  mengatur  pendidikan  di Indonesia, temasuk pendidikan Islam.
Pada masa reformasi ini, pergantian Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ke Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, khususnya pada pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi “setiap peserta didik pada setiap
lembaga/ satuan  pendidikan berhak mendapatkan  pedidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama”,  adalah spirit baru bagi perkembangan pendidikan nasional, khususnya  bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Undang-undang  nomor 20 tahun 2003  di atas lebih bermakna dan aplikatif, ketika  pada  tahun  2013  tercetus  sebuah  konsep  kurikulum,  yang  dikenal  dengan nama  kurikulum  2013  (KURTILAS)  yang  merupakan  pengembangan  kurikulum sebelumnya  yaitu,  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (2004)  dan  Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  (2006).  Di  mana,  pada  tahun  yang  sama,  terbit  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Standar  Isi Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  yang  menguraikan  tentang  Kompetensi  Inti, khususnya  pada  KI  1  (Sikap  Spritual)  dan  KI  2  (Sikap  Sosial)  yang  berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni habl min Allah dan habl mi al-nas .
Dinamika  kebijakan  (politik)  pendidikan  Islam  pada  masa  reformasi  yang sangat  menguntungkan  umat  Islam  sebenarnya  tidak  lepas  dari  peran  pemegang kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang peduli terhadap pendidikan Islam, khususnya mereka yang berasal dari partai yang berbasis keagamaan (Islam).

## Simpulan
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Politik  pendidikan  Islam  merupakan  seluruh  kebijakan  yang  tetapkan  oleh penguasa  dari  suatu  pemerintahan  yang  terkait  dengan  keberlangsungan proses  pendidikan  Islam,  di  mana  ia  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional.
2. Terjadinya relasi politik dan  pendidikan  Islam di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa pra  kemerdekaan bahkan jauh sebelum itu. Jika melihat dinamika  politik  pendidikan  Islam  mulai  pra  kemerdekaan  sampai  dengan masa  reformasi,  kebijakan  pemerintah  terus  berkembang  pada  arah  yang positif.  Yaitu  pada  upaya  menciptakan  keserasian,  keseimbangan,  dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spritual, serta menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

## Dinamika Politik Pendidikan…

## Referensi
Achmadi.  (2002). Islam  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Pendidikan .  Yogyakarta:  Aditya media.
Bakri, M. (2010). Formulasi dan Implemetasi Kebijakan Pendidikan Islam; Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran . Surabaya: Visipress Media.
Budihardjo, M. (2001). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Daeng  Pawero,  A.  M.  V.  (2018).  Analisis  Kritis  Kebijakan  Kurikulum  Antara  KBK, KTSP, dan K-13. Jurnal Ilmiah Iqra’ , 12 (1), 42. https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889 Ellong,  T.  D.  E.,  &  Pawero,  A.  M.  D.  (2018).  Islamic  Education  Management  for Millenial Generation; Quality and Competitivaness. In The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM) . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
Ismail.  (2016).  Politik  Pendidikan  Islam  Orde  Lama  1945-1965  (Study  Kebijakan Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Islam). Journal  of  Social Community STAI NATA Sampang , 1 (1).
Jalaluddin. (2004). Filsafat Pendidikan Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marimba, A. D. (2009). Pengantar Filsafat Pendidikan . Bandung: Al-Ma’arif.
Muhmidayeli. (2011). Filsafat Pendidikan . Bandung: Refika Aditama.
Nata,  A.  (2001). Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangnan  Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: PT Grasindo.
Nata, A., & Dkk. (2004). Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Oxford. (2011). Learner’s Pocket Dictionary . New York: Oxford University Press.
Pawero,  A.  M.  (2017).  Analisis  Kritis  Kebijakan  Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Journal of Islamic Education Policy , 2 (2). https://doi.org/10.30984/j.v2i2.700
Pawero,  A.  M.  D.,  &  Dkk.  (2019a).  Contemporary  Issues  on  Religion  and Multiculturalism. Manado: Cv. Istana Agency.
Pawero, A. M. D., & Dkk. (2019b). The Scientific Paradigm of Islamic Education Management. In Procceding The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management (Vol. 53, pp. 1689–1699).
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rifai,  M.  (2011). Sejarah  Pendidikan  Nasional  Dari  Masa  Klasik  Hingga  Modern . Yogyakarta: Ar Ruz Media.
Sirozi, M. (2010). Politik Pendidikan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suryanegara, A. M. (2012). Api Sejarah . Bandung: PT Grasindo.
Susanto, E. (2009). Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan di Indonesia; Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno. Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan , 4 (1).
Tim  Redaksi.  (2011). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Zuhairini, & Dkk. (2010). Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara.