Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ETIKA PENGENALAN NOTARIS YANG BERKEGIATAN DI PASAR MODAL PADA PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS
Gustian Pratiwi 1 , Daly Erni 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
gustian.pratiwi@ui.ac.id 1
Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021

## ABSTRACT
This  study  examines  the  appropriateness  of  making  a  notary  nameplate  who  is  active  in  the capital market in order to carry out his position. The research method in this thesis is normative juridical,  namely  by  library  research,  with  a  statutory  approach. type  of  descriptive  research, which  helps  in  strengthening  hypotheses  in  order  to  help  strengthen  old  theories  or  in formulating new theories. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in  the  form  of  the  notary  position  law,  financial  services  authority  regulations  (OJK)  and  the Notary Code of Ethics (KEN), secondary legal materials in the form of journals and articles as well as supporting books on the position of a notary and tertiary legal materials. In the results of  this  study,  it  was  found  that there  was  an  ethical  violation  if the  notary listed  on  his  name board  that  he  was  a  capital  market  notary.  In  addition,  it  is  also  seen  as  less  effective  in supporting  the  notary  profession  which  is  an  honorable  profession  that  cannot  promote  itself (officium  nobile).  Building  connections  with  fellow  capital  market  supporting  professions  is recommended  so  that  they  can  carry  out  activities  in  the  capital  market  apart  from  being registered as a notary in the capital market.

## Keywords: Capital Market Notary, Notary Nameplate, Capital Market
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: gustian.pratiwi@ui.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Notaris  seharunya  menerapkan  etik  dalam  setiap  tindakannya  sebagai  pejabat  umum, sebab  jabatan  profesi  umumnya  mempunyai  kode  etik  yang  telah  diterapkan  oleh organisasinya. 1 Kode  etik  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  untuk  menentukan  perbutan  anggota kelompok  dalam  profesi,  dan  juga  untuk  mencegah  anggota  kekompoknya  untuk  bertidak melanggar  etika.  Notaris  adalah  salah  satu  profesi  yang  mempunyai  kode  etik  jabatan,  atau sering disebut sebagai Kode etik Notaris (KEN) yang menaungi organisasi notaris dalam hal ini disebut  sebagai  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI).  Notaris  itu  sendiri  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. 2
Sedangkan  jika  dilihat  dari  kewenangannya  notaris  adalah  profesi  mulia (offcium nobille) ,  dan  dalam  hal  imbalan  jasa  tidak  dikatakan  sebagai  gaji  namun  disebuit  sebagai honorarium sebagai  tanda  kehormatan  notaris  itu,  sehingga  kehormatannya  serta  wibawanya menjadi  tolak  ukur  masyarakat  mempercayakan  hal-hal  mengenai  keperdataan  kepada  diri notaris.  Selain  itu  notaris  juga  mendapaatkan  kewenangan  atributif  oleh  negara  untuk menyimpan arsip negara berupa minuta akta.
Notaris  yang    melakukan  kegiatan  dipasar  modal  (biasa  disebut  sebagai  notaris  pasar modal)  sebagai  mana  termuat  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keunagna  Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal disebut sebagai pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  mengenai  Jabatan  Notaris  yang  terdaftar  di Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  profesi  penunjang  pasar  modal  membuat  akta  autentik  yang dipersyaratkan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  bidang  Pasar  Modal. 3 Dalam  pengertiannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Notaris  Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang mengutip pengertian sebagaimana di Peraturan Jabatan Notaris.
Notaris  adalah  pejabat  publik  satu-satunya  untuk  membuat  akta  kesepakatan  kontrak atau keputusan dengan formulasi yang ditentukan oleh hukum, notaris juga bertanggung jawab atas tanggal akta, membuat salinan, grose, dan kutipan akta serta menyimpannya sesuai protokol yang dimuat dalam Undang-Undnag Jabatan Notaris. 4
Notaris  yang  melakukan  kegiatan  dipasar  modal  terlebih  dahulu  terdaftar  di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan beberapa persyaratan. 5 Adapun syarat itu adalah sebagai berikut:
a. telah  diangkat  sebagai  oleh  Kementerian  yang  membawahi  bidnag  kenotariatan  serta  telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. tidak  pernah  melakukan  perbuatan  tercela  dan/atau  dihukum  karena  terbukti  melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
e. bersikap independen, objektif dan professional dala melakukan di bidang pasar modal;
f. menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris;
1 Menurut Arief Sidharta, bahwa perkataan perkataan profesi dan profesiona; sudah sering digunakan, dan mempunyai  beberapa  arti.  Dalam  percakapn  sehari-hari,  profesi  diartikan  sebagai  pekerjaan  tetap untuk  mmperoleh  nafkah  (Belanda: Baan ,  inggris ,  job  occupation ),  yang  legal  maupun  yang  tidak (Lihat  B  Arief  Sidhart.2005, Etika,  Manusia,  dan  Budaya  (Pergaulan  Manausia  Dalam  Semesta Kehidupan, Jakarta; Nirmala Media, , hlm.5.
2 Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  (selanjutnya,  Undang- Undang  Nomor  2/2014)  Tentang  Perubanhan  atas  Undang  –Undang  Nomor  30  Tahun  2004 (selanjutnya UU Nomor 30/2004) LN No. 117 , TLN 4432 No, Ps.1.
3 Indonesia,  Peraturan  Jasa  Keuangan  Nomor  60/POJK.4/2017  (Selanjutnya,  Peraturan  OJK Nomor.6/2017) Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, Ps. 1 ayat (1)
4 Prama,  Rahma  Puti,  “Peran  Notaris  Sebagai  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  Dalam  Perlindungan Hukum  Terhadap  Investor  Untuk  Menghindari  Kerugian  Akibat  Praktik  Manipulasi  Pasar  Di  pasar Modal.”, reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume Nomor, Hlm. 44
5 I bid , Ps.2
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
g. memilki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; 6
h. tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan /atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirankap dengan jabatan notaris; dan
i. tidak  pernah  dikenakan  sanksi  administartif  berupa  pembatalan  surat  tanda  terdaftar  dari Otoritas Jasa Keuangan. 7
Kode Etik pada dasarnya Mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya
2. Kewajiban-kewajiban professional Notaris
3. Etika tentang hubungan dengan kliennya
4. Etika tentang hubungan notaris dengan sesama rekan Notaris
5. Larangan bagi Notaris 8
Persyaratan  tersebut  diatas  dapat  menjadi  pembeda  antara  Notaris  yang  berkegiatan dipasar  modal  dengan  notaris  yang  tidak  menggeluti  bidang  pasar  modal.  Meskipun  begitu, mereka  berada  pada  naungan  Kode  Etik  yang  sama  Yaitu  Kode  Etik  Notaris  (KEN).  Lalu, bagaimana  untuk  mengetahui  seorang  notaris  yang  memiliki  kapasitas  untuk  menjalankan kegiatan  di  pasar  modal  dengan  notaris  yang  tidak  berkegiatan  dipasar  modal  ditentukam dengan pelatihan yang diikuti Notaris tersebut untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pasar modal  serta  juga  telah  diakui  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  bahwa  Notaris  tersebut  telah diberikan  izin/lisensi  untuk  berkegiatan  dibidang  pasar  modal  atau  disebut  juga  sebagai  Surat Tamda  Terdaftar  (STTD)  sebagai  Notaris  Pasar  Modal.  Dalam  banyak  kasus,  notaris  yang berkegiatan  dipasar  modal  melanggar  aturan  etik  dengan  mencantumkan  diri  sebagai  Notaris yang berkegiatan dipasar modal pada papan nama notaris. Hal ini adalah hal yang tidak sesuai dengan etik. Sebagai contoh Notaris A di wilayah jabatan Kota Yogyakarta menuliskan bahwa ia  adalah  sebagai  notaris  yang  berkegiatan  di  pasar  modal.  Sedangkan  hal  demikian  tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh pejabat umum Notaris.
Memberikan  jasa  kepada  masyarakat  umum  memang  pada  dasarnya  adalah  pekerjaan utama  notaris.  Terutama  berkaitan  dengan  akta-akta  perjanjian  masyarakat.  Akan  tetapi,  jasa tersebut  bukanlah  semata-mata  jasa  pada  umumnya  dalam  bidang  pemasaran,  Notaris  dalam menjalankan  tugas  bukan  memperdagangkan  jasanya  tersebut.  Jasa  Notaris  bukan  untuk mendapatkan  keuntungan  material  sebanyak-banyaknya.  Namun,  dalam  memberikan  jasa  itu Notaris  harus  memperhatikan  banyak  hal,  dapat  dikatakan  layanan  setulus  hati  agar  yang menggunakan  jasa  notaris  dengan  sebaik-baiknya.  Maka,  dalam  melayani  jasa  tersebut sebenarnya  jasa  Notaris  yang  paling  dibutukan  untuk  itu,  bukanlah  Notaris  yang  menawarkan dirinya untuk khalayak ramai agar dilayani. Sehingga dengan promosi maka itu akan membuat kesan  bahwa  notaris  memasarkan  dirinya  untuk  dipakai  jasanya,  dan  itu  menurunkan  harkat martabat profesi notaris sebagai profesi yang terhormat.
Pilihan  lain  dari  fenomena  makin  maraknya  Notaris  yang  melangagar  kode  etik sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Notaris untuk dikenakan sanksi etik secara tegas, meskipun diharapan itikad baik dan kesadaran moral setiap insan Notaris.
Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan di atas akan dikemukakan permasalahan “Bagaimanakah  Praktik  Notaris  dalam  memperkenalkan  dirinya  sebagai  Notaris  yang Berkegiatan di Pasar Modal?”
6 Pendidikan  Profesi  adalah  suatu  pendidikan  dasar  bagi  Notaris  dengan  muatan  materi  peraturan perundnag-undangan  di  bidang  pasar  modal  dan  jasa  keuangan  lainnya  yang  diselanggarakan  oleh Organisasi Notaris, pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi Notaris, atau pihak yang disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Lihat POJK Nomor 60/2017 Ps. 1 (ayat) 1)
7 Ibid, Ps.3
8 Sulhan,  Syamsul  Bahri,  Dan  Wiwie  Heryanti,  “Pelaksanaan  Kode  Etik  Dalam  Menjalankan  Jabatan Notaris”, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 3
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  thesis  ini  adalah  yuridis  normative,  yaitu  dengan  study kepustakaan ( library research), dengan pendekatan Undang-Undang ( statutory approach ) yang ajeg, pasti, dan mutlak, tesis ini disusun dengan tipe penelitian deskriptif, dimana membantu di dalam  memperkuat  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu  memperkuat  teori-teori  lama  atau didalam menyusun teori baru serta dilakukan wawancara kepada narasumber. 9
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridisnormative  atau studi pustaka yaitu penelitian yang menganalisisi bahan pustaka dan dokumen yang sehubungan dengan  substansi  penelitian. 10 Penelitian  hukum  normative  adalah  meniliti  hukum  sebagai norma positif as it written in the book. 11
Alat pengumpul data adalah studi dukumen pada data sekunder, seata sekunder sendiri terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang digukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  primer,  adalah  bahan  hukum  yang  mengikat  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat  yang  bersumber  dari  lembaga  resmi      mencakup peraturan yang berkaitan dalam bahsan penelitian dalam hal ini yaitu Undang- Undang  Tentang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014 Juncto Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  Peraturan  OJK  Nomor  67/POJK.04/2017  Tentang  Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal  dan , Kode Etik Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang emeberikan   penjelasan bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancagan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, praktisis hukum dan sebagainya. Biasanya berbentuk jurnal, atau artikel, majalah, surat kabar.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan   hukum  primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kode  Etik  Notaris  Pasal  3  angka  9  diatur  Tentang  Papan  Nama  Notaris  yaitu  bahwa memasang  1  (satu)  papan  nama  di  depan  atau  dilingkunga  kantornya  dengan  pilihan  ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: a. Nama Lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
c. Tempat kedudukan;
d. Alamat kantor dan nomor telfon atau fax. 12
Dasar papan nama adalah berwarna putih dengan huruf dan angka berwarna hitam dan tulisannya  jelas  serta  mudah  dibaca.  Adapun  jika  notaris  yang  bersangkutan  adalah  seorang notaris  yang  telah  menempuh  pendidikan  profesi  dan  nyata-nyata  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan  sebagai  Notaris  yang  berkegiatan  di  Pasar  Modal  tidak  semata-mata  dapat dicantumkan pada papan nama notaris menurut Kode Etik Notaris (KEN). Karena hal ini dapat dikategorikan sebagai upaya notaris untuk mempromosikan dirinya sebagaimana yang dilarang pada  kode  etik  pasal  4  ayat  (3).  Melakukan  promosi  publikasi  atau  promosi  diri,  baik  sendiri maupun  bersama-sama,  dengan  mencantumkan  nama  dan  jabatannya,  serta  menggunakan sarana media cetak dan / atau elektronik, dalam bentuk:
a. iklan;
b. ucapan selamat;
9 Soerjono Soekanto (1996), Pengantar Penelitian Hukum , Crt.3 (Jakarta: 1996), hlm 13.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2004) Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat , Cet 8, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14.
11 Soetandyo  Wignyosoeharbroto  ,(2002) Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,  Cet Pertama, Jakarta: Elsan dan Huma, hlm.12
12 Kode Etik Notaris, Pasal 3 angka (9)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
c. ucapan bela sungkawa;
d. kegiatan pemasaran;
e. kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga
Kewenangan Notaris yang berkegiatan dipasar modal secara spesifik jika dihubungkan dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu  membuat  akta  autentik  atas  perjanjian- perjanjianyang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum seperti perjanjian emisi efek, perubahan atas penjaminan emisi efek, perjanjian wali amanat, perjanjian pendahuluan,  notaris bertindak sebagai notulen persiapan penawaran umum dan juga membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 13
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  pemasaran,  pengertian  promosi  adalah  salah  satu variable  dalam  bentuk  pemasaran  yang  sangat  penting  dilaksanakan  oleh  perusahaan  dalam memasarkan produk jasa berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian  ataupun  penggunaan  jasa  seusai  dengan  keinginaan  dan  kebutuhannya,  kegiatan tersebut  dengan  alat-alat  media  promosi  (Lupioyadi  dan  Hamdani;  2006).  Pada  kenyataannya dalam  praktik  ada notaris yang melakukan  semacam “promosi  dalam menjalankan  profesinya. Promosi  adalah  setiap  upaya  pemasaran  yang  fungsinya  adalah  memberikan  informasi  atau meyakinkan  konsumen  secara  aktual  atau  potensial  mengenai  kegunaan  ( merits )  suatu  poduk atau  jasa  tertentu  dengan  tujuan  untuk  mendorong  konsumen  baik  melnjutkan  memulai pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga tertentu. 14
Notaris  yang  mencantumkan  diri  sebagai  notaris  pasar  modal  pada  papan  nama  dari pengertian promosi diatas dapat diasumsikan ada potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh notaris  tersebut.  Notaris  harusnya  dalam  kegiatannya  tidak  melanggar  ketentuan  etik,  Notaris harus  menyadari  bahwa  ketika  ia  menjadi  seorang  pejabat  umum  notaris  dia  tidak  hanya menjaga  harkat  martabat  dirinya,  namun  juga  untuk  menjaga  harkat  martabat  perkumpulan. Dimana, jika jelas –jelas Notaris melakukan pelanggaran maka akan menurunkan wibawa dan martabat jabatan notaris. 15
Dalam hal terjadi pelanggaran etik oleh Notaris yang berkegiatan dipasar modal maka besar kemungkinan akan dikenakan saksi oleh perkumpulan jika melanggar larangan kode etik. Adapun  sanksi  itu  berupa  sanksi  teguran,  peringatan,  pemecatan  anggota (schorsing), pemecatan (onzetting), dan  pemberhentian  tidak  hormat  dari  perkumpulan  sebagai  bentuk tanggung jawab notaris tersebut.
Berbeda  dengan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan  Pejabat  Lelang  Kelas  II. Dimana  prtoofesi  tersebut  secara  bersamaan  dapat  juga  merangkap  jabatan  dengan  berprofesi sebagai notaris. Pun jabatan PPAT dan Notaris pejabat lelang memilki papan nama sendiri yang seyogyanya  dipisahkan  dengan  papan  nama utama  notaris serta  memiliki aturan  sendiri  dalam bentuk  penulisannya.  Dalam  hal  ini  dapat  ditangkap  bahwaannya,  seorang  notaris  dapat memasang  tiga  papan  nama  dimuka  kantornya  dengan  ketentuan  profesianya  sebagai  Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan  Pejabat lelang Kelas II dimana hal itu adalah rangkap jabatan yang  perbolehkan  Peraturan  Perundang-Undangan. 16 Meskipun,  dalam  praktek  masih  banyak juga yang membuat penyatuan profesi notaris dan PPAT dalam satu papan nama.
Jika ditelaah lebih jauh, maka dengan dimuatkannya keterangan dalam satu papan maka akan lebih hemat dan efektif, namun kode etik melarangnya.  Kode etik itu sendiri juga memilki makna sebagi berikut:
13 Tugas spesifik Notaris yang berkegiatan dipasar modal
14 Ibid.,
15 Suci  Rachmawati  dan  Moch  Fadli,  “Pemuatan  Foto  dan  Papan  Nama  Notaris  di  Instagram  Sebagai Bentuk Pelanggara Kode Etik Notaris Kota Malang ” , JIPPK, Volume 4, hlm 164.
16 Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat lelang Kelas II diluar tempat jabatannya, dalam hal ini disimpulakan bahwa boleh dirangkp prosesi notaris dnegan Pejabat  lelang  Kelas  II  sepanjang  masih  berada  dalam  satu  wilayah  jabatan  (  Lihat  Undang-Undang Nomor 2 / 2014 Ps 17 ayat (1) huruf g )
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
”idealisme  yang  terkandung  dalam  kode  etik  profesi  tidak  sejalan  dengan  fakta  yang terjadi  disekitar  para  profesional  sehingga  harapan  sagat  jauh  dari  kenyataan.  Hal  ini  cukup menggelitik para professional yang berpaling pada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik  profesi.  Kode  Etik  Profesi  tidak  lebih  dari  pajangan  tulian  berbingkai.    Kode  etik  profesi merupakan  norma  yang  tidak  memilki  sanksi  yang  keras  karena  berlaku  semata-mata berdasarkan keprofsionalitasannya.” 17
Selain itu juga dapat dipertimbangkan bahwa Kode Etik adalah sesuatu yang berubah- ubah  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  teknologi.  Sehingga,  dapat  dipahami  bahwa sebagai manusia  biasa,  Notaris  juga  dapat  berkembang  dengan  perkembangan  zaman  tersebut. Dengan  demikian,  anggota  perkumpulan  Notaris  tidak  ketinggalan  zaman,  terutama  dalam memajukan profesinya sebagai Notaris tersebut. 18
Banyak pelanggaran etik oleh notaris khususnya pada papan nama yang tidak memuat redaksi  sesuai  dengan  ketentuan  kode  etik.  Hal  ini  marak  terjadi  karena  lemahnya  penegakan etik  tersebut,  bahkan  dapat  dikatakan  sering.  Sekali  penyelesaian  tidak  tuntas  bahkan didiamkan,  pengemban  etika  hukum  di  Indonesia  berjalan  kurang  baik. 19 .  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  lembaga  yang  mengawasi  etik  kurang  berwibawa  dalam  hal  ini  Dewan kehormatan dimata para anggotanya. 20
Hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  penegakan  etika,  dimana  rumusannya  ditaungakan sebagai berikut:
1. Memberikan standart etika
Standart etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam Kode Etik Profesi, Didalamnya  dijelaskan  mengenaai  penetapan  hak,  tanggung  jawab  dan  kewajiban  terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada uumnya
2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan
Kode  etik  memuat  batasan  kebolehan  dan  atau  larangan  terhadap  anggota  profesi  dalam menjalankan  profesinya.  Dalam  menjalankan  tugas  profesinya,seorang  professional menghadapi dilemma untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat.
a. Memberikan imbauan moralitas
Kode Etik memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas dibidangnya.  Imbauan  tersebut,  meskipun  bersifat  moralitas,  seorang  professional diinginkan  untuk  melakukan  profesi  tanpa  tekanan,  paksaan  atau  kepura-puuraan. Pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yag bersifat luhur.
b. Sarana Kontrol Sosial
Kemandirian  profesi  yang  dimilikinya  seringkali  menjadi  sebuah  profesi  diluar  nalar, sangat  sulit  untuk  terjangkau  oleh  nalar  mereka  yang  tidak  mengemban  atau  mematuhi ciri  profesi.  Namun,  tidak  pada  tempatnya  jika  semua  profesianal  selalu  berrlindung dalam  etik  profesinya,  kode  etik  menjamin  perlindungan  sejauh  moralitas  dasar perbuatanya terpenuhi. 21
Pada dasarnya papan nama notaris digunakan untuk menunjukkan bahwasannya bahwa ada  profesi  notasris  ditempat  tersebut  dimana  papan  nama  itu  dipasang.Namun,  pada kenyataannya papan nama sering sekali menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya sebagaimana  pedagang  menawarkan  barang  dagangannya  yang  dapat  juga  dikatakan  sebagai iklan.
17 Felisa  Haryanti,(2018)  ,“Pelanggaran  Kode  etik  Notaris  Terkait  Dengan  Persaingan  Tidak  Sehat Sesama  Reka  Notaris  Ditinjau  Dari  Peraturan  Kode  Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)”,  Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 2 Nomor 1, hlm, 76.
18 Ibid.
19 Ibid, hlm 75.
20 Fadhli, Pemuatan …, hlm. 163
21 I  Gede  A.B  Wirananta(2005),  Dasar-Dasar  Etika  dan  Morallitas  (Pengantar  Kajian  Etika  Profei Hukum), Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.251.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Adanya kompetensi yang dimiliki oleh Notaris yang berkegiatan dipasar modal dengan pejabat Notaris pada umumnya, namun hal ini tidak membedakan keharusan menaati kode etik yang  berlaku  dalam  perkumpulan.  Dalam  etika  pemasangan  papan  nama  cukup  dikatakan melanggar  etik  apabila  notaris  yang  berkegiatan  di  Pasar  Modal  menyatakan  dirinya  sebagai Notaris Pasar Modal dalam Papan nama Notaris yang ia miliki. Padahal, tidak dibolehkan pula Notaris Pasar Modal untuk memiliki plang papan nama sendiri sebagiamana jika disandingkan dengan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lelang Kelas II, namun ketaatan dalam etik ini perlu ditanyakan relevansinya dengan penyesuaian zaman.
Hal  ini  perlu  juga  diperhartikan  apakah  dengan  menuliskan  hal-hal  yang  dapat memudahkan  pengguna  jasa  notaris  untuk  mengetahui  apakah  Notaris  tersebut  mempunyai kompetensi  dan  mendapatkan  lisensi  secara  professional  sebagai  notaris  yang  berkegiatan dipasar modal sehingga pada papan namanya akan dituliskan sebagai Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal dapat dikatakan sebagai ajang promosi diri Notaris.Selain itu dapat pula diambil contoh dari pemasangan papan nama Notaris sebagai Notaris papan modal harus dibedakan pula dengan  papan  namanya  sebagaimana  notaris  yang  juga  berkegiatan  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang Kelas II.
Pemecahan  hal  –  hal  yang  demikian  ini,  apakah  akan  diberikan  sanksi  etis  dan  moral dari perkumpulan,  dimana praktek ini semakin marak  dilakukan,  ataukah  diberikan  solusi  lain yang  sama-sama  baiknya  atau win-win  solution ,  dimana  semua  digeneralisasi,  yaitu  setiap Notaris yang memiliki papan nama notaris dibekali sejak duduk di bangku  kuliah dan diamini bahwa semuanya mempunyai kompetensi yang demikian tersebut. Dalam hal ini secara khusus untuk  berkegiatan  di  pasar  modal.  Sebab,  dapat  diduga  apabila  seorang  Notaris  mengambil kompetensi  atau  pelatihan  khusus  untuk  menguasai  suatu  ilmu.  karena  ingin  memperluas cakupan kerja, dan dapat diduga pula bukan semata-mata motif pelayanan, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat material.
Dapat dibayangkan apabila seorang Notaris dalam perjalanan karirnya, yang sebenarnya sudah  cukup  dengan  berkuliah  magister  kenotariatan.  Lalu  bersama-sama  dengan perkumpulannya  dalam  meningkatkan  kapasitas  diri  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Notaris  jika  ingin  mendapatkan  izin  sebagai  pejabat  pembuat  akta  atanah,  akan  melakukan serangkaian  kegiatan  untuk  dirinya  dijadikan  berprofesi  demikian  itu.  Pada  saat  dilakuakn serangkaian  pelatihan  dan  kelulusan  untuk  menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  akan memasang papan nama baru sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah. 22 Begitupun, jika dia tertarik dapat juga mengambil kompetensi lain di bidang Pelelangan. Hal-hal yang semacam ini seharusnya  dapat  diduga  bahwa  ada  motif  ekonomi  disamping  meningkatkan  skill  untuk membantu masyarakat.
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  pejabat  umum  Notaris  bukanlah  orang  yang bekerja  digaji  oleh  negara.  Melainkan  ia  mendapatkan  honorarium  dari  hasil  kerjanya,  artinya Notaris  bekerja  secara  mandiri  dan  mengembangkan  kemamapuan  dirinya  untuk  melakukan tugas  atribusi  negara.    Namun,  tidak  berikan  imbalan  berupa  gaji  oleh  negara  melainkan masyarakat  dengan  memberikan  honorarium.  Notarispun  dilarang  pula  untuk  merangkap jabatannya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dengan  profesi pegawai  negeri,  anggota  Dewan  PerwakilanRakyat. 23 Perangkapan  jabatan  oleh  Notaris dikhawatirkan akan bertidak tidak seimbang dalam melayani masyarakat.
Berbeda  dengan  Pejabat  Pmbuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan  Pejabat  Lelang  yang mempunyai papan nama tersendiri yang diberdakan dengan papan nama utama notaris. Notaris Pasar  Modal  memiliki  hanya  daluarsa  yakni  5  (lima  tahun)  dan  dapat  diperpajang. 24 Sehingga
22 Dalam  Undnag-Undang  Jabatan  Notaris  dikatakan  bahwa  sebenarnya  notaris  memiliki  kompetensi untuk  mengurusi  perihal  pertanahan  sebagaimana  PPAT  tanpa  harus  mengambil  pelatihan  sebagai PPAT
23 Larangan rangkap jabatan dalam UUJN
24 Ibid.POJK 67/2017  Pasal 11 (1)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
tidak dapat dipersamakan dengan Pejabat Pembuat Akta  Tanah dan Pejabat Lelang yang masa berlaku  jabtannya  lebih  lama  yakni  sampai  ia  berusia  67  tahun. 25 Adapun  Peraturan  yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) relative lebih cepat berubah-ubah dan berganti dari tahun ke tahun bahkan ada pula yang hanya dalam hitungan bulan. Sehingga, tidak relevan jika dipersamaka dnegan Notaris sebagai PPAT dan Notaris sebagai pejabat lelang yang mana aturannya relative lebih lama berganti. Sehingga adanya papan  nama menjadi hal yang kurang direkomendasikan.  Sedangkan,  cara  yang  dapat  dipilih  notaris  untuk  dapat  bergabung  untuk menjadi  Notaris  pasar modal  selain mengikuti  pelatihan  dan mendapatkan lisensi  berupa  surat tanda  terdaftar  adalah  dengan  mempeluas networking dengan  profesi  penunjang  pasar  modal lainnya.  Dimana  dengan  memperbanyak  hubungan  relasi  di  area  pasar  modal,  hal  ini  akan berpengaruh  pada  kenyamanan  Perusahaan  untuk  menunjuk  orang-orang  yang  akan  menjadi pendamping  perusahaan  tersebut  pada  saat  melakukan  transaksi-transaksi  di  bidang  pasar modal. Pengenalan antar profesi penunjang kerap kali menjadi pertimbangan untuk ditunjuknya notaris pasar modal untuk menjadi rekan kerja profesi pasar modal lainnya. 26 Dengan demikian, papan  nama  notaris  selain  melanggar  etik  juga  tidak  terlalu  efektif  jika  ia  digunakan  dalam jangka yang relative lebih pendek dibandingkan jabatan notaris pada umumnya.

## KESIMPULAN
Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal seyogyanya tidak perlu membuat papan nama khusus  untuk menandakan bahwa ia notaris pasar Modal.  Hal  itu  karena masa jabatan  Notaris Pasar Modal hanya berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Dibandingan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris sebagai Pejabat Lelang hal yang memilki papan nama tersendiri dikarenakan masa jabatannya relative lebih lama. Pejabat pembuat Akta Tanah sama dengan  Notaris  yakni  67  (enam  puluh  tujuh)  tahun  untuk  pensiun.  Didapatipula  bahwa  hal tersebut  dilatarbelakangi  oleh  peraturan  di  bidang  pasar  modal  yang  senantiasa  diperbarui berbeda  dnegan  perarutan  terkait  tentang  tanah,  bahkan  lelang  masih  menggunakan  kaidah dalam staatblad. Ada cara lain agar notaris yang terdaftar di pasar modal dapat menjadi menjadi bagian  dari  profesi  penunjang  agar  dapat  lebih  mudah  diterima  selain  dari  pada  melanggar aturan etik. Yakni, dengan memperluas koneksi dengan profesi penunjang pasar modal lainnya. Hal  ini  kerap  terjadi  dalam  rangka  kerja  rekanan  yang  lazim  dalam  praktek  di  Pasar  Modal untuk saling merekomendasikan pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam bidangnya.

## REFERENSI

## BUKU
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014  (selanjutnya, Undang-Undang  Nomor  2/2014)  Tentang  Perubanhan  atas  Undang  –Undang  Nomor  30 Tahun 2004 (selanjutnya UU Nomor 30/2004) LN No. 117, TLN 4432 Indonesia,  Peraturan  Jasa  Keuangan  Nomor  67/POJK.4/2017  (Selanjutnya,  Peraturan  OJK Nomor.6/2017) Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Permen ATR/BPN Nomor 10/2017 Kode Etik Notaris B  Arief  Sidhart.2005, Etika,  Manusia,  dan  Budaya  (Pergaulan  Manausia  Dalam  Semesta Kehidupan , Jakarta; Nirmala Media.
Felisa Haryanti,(2018) ,“Pelanggaran Kode etik Notaris Terkait Dengan Persaingan Tidak Sehat Sesama Reka Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)”, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 2 Nomor 1
25 Permen ATR/BPN Nomor 10/2017 Pasal 23
26 Demikian pertanyaan yang penulis ajukan dalam sebuah diskusi dengan mengundang dosen tamu yakni Bapak Hendrik Silalahi S.H sebagai advokat yang terdaftar di pasar modal pada tanggal 19 November 2021
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
I Gede A.B Wirananta (2005), Dasar-Dasar Etika dan Morallitas (Pengantar Kajian Etika Profei Hukum), Bandung: Citra Aditya Bakti),
Prama,  Rahma  Puti,  “Peran  Notaris  Sebagai  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  Dalam Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Untuk  Menghindari  Kerugian  Akibat  Praktik Manipulasi Pasar Di pasar Modal.”, reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
Sulhan,  Syamsul  Bahri,  Dan  Wiwie  Heryanti,  “Pelaksanaan  Kode  Etik  Dalam  Menjalankan Jabatan Notaris”, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Suci  Rachmawati  dan  Moch  Fadli,  “Pemuatan  Foto  dan  Papan  Nama  Notaris  di  Instagram
Sebagai Bentuk Pelanggara Kode Etik Notaris Kota Malang ” , JIPPK, Volume 4. Soetandyo  Wignyosoeharbroto  ,(2002) Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya , Cet Pertama, Jakarta: Elsan dan Huma.
Soerjono Soekanto (1996), Pengantar Penelitian Hukum , Crt.3 (Jakarta: 1996) Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,(2004) Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Singkat ,  Cet  8, Jakarta PT. Raja Grafindo