## ANALISIS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS ASET TETAP PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN, PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA TAHUN ANGGARAN 2014 – 2016
Toufan Sougi S 1) ,  Sri Rahayu 2) , Asep Machpuddin 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2018
2)3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
Fixed assets are the largest components of a financial entity. The value of large fixed assets has a direct impact  on  risks  in  the  entity's  business  finance  process.  The  complexity  of  asset  management,  with  all  its derivative issues becoming an important issue in the transparency of state financial reporting. This study raises issues related to the findings of fixed assets, causes, and the development of follow-up. The purpose of this study is to find the main problem in the management of fixed assets, analyze the factors that affect the findings of fixed assets,  and  see  the  progress  of  the  completion  of  the  findings  of  fixed  assets.  The  research  was  done  by qualitative  method,  the  technique  of  determining  the  data  source  used  was  purposive  sampling,  the  data collecting  was  done  by  document  analysis  and  in-depth  interview  with  semi  structured  format.  Data  were analyzed by content analysis method, and data validity was tested by triangulation method.
Keywords: Fixed Asset, Audit Findings, State Finance

## ABSTRAK
Aset  tetap  adalah  komponen  terbesar  yang  dimiliki  suatu  entitas  keuangan.  Nilai  aset  tetap  yang  besar berdampak lurus terhadap resiko dalam proses bisnis keuangan entitas. Kompleksitas pengelolaan aset, dengan segala turunan permasalahannya menjadi isu penting dalam transparansi pelaporan keuangan negara.  Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait temuan aset tetap, penyebab, dan perkembangan tindak lanjutnya.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah utama dalam pengelolaan aset tetap, menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi  temuan  aset  tetap,  dan  melihat  perkembangan  penyelesaian  temuan  aset  tetap.  Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, teknik penentuan sumber data yang digunakan adalah purposive sampling , pengumpulan  data  dilakukan  dengan  analisis  dokumen  dan  wawancara  mendalam  dengan  format  semi terstruktur. Data dianalisis dengan metode content analysis , dan keabsahan data diuji dengan metode triangulasi.
Kata Kunci: Aset Tetap, Temuan Pemeriksaan, Keuangan Negara
1.   PENDAHULUAN 1.1.   Latar Belakang Upaya pemerintah dalam penanggulangan inefisiensi  manajemen  keuangan  publik  dilakukan melalui  reformasi  birokrasi  di  bidang  manajemen keuangan  negara,  sehingga  diharapkan  Indonesia  lebih sejalan  dengan  praktek  manajemen  keuangan  negara modern. Upaya tersebut bertujuan untuk  meningkatkan efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  yang  sumber  dananya berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
Menanggapi  tuntutan  akan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Daerah  (Pemda)  telah  menyusun  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Gubernur/Bupati/Walikota  diwajibkan  menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa  Laporan  Keuangan  (LK)  yang  telah  diperiksa oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  selambat  - lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan  yang  dimaksud  berbentuk  Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
Tren opini yang mengindikasikan  kualitas  LKPD di  lingkungan  provinsi  Jambi  relatif  mengalami kemajuan.  Parameter  peningkatan  kualitas  kewajaran penyajian LK dalam hal ini adalah opini yang diberikan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia (BPK RI).
Peneliti  menemukan  bahwa  banyak  catatan mengenai  ketidakwajaran  penyajian  laporan  keuangan khususnya  dalam  hal  ini  permasalahan  mengenai  aset. Hampir  seluruh  pengecualiaan  yang  berdampak terhadap  materialitas  kewajaran  penyajian  LKPD dipengaruhi oleh salah saji dalam hal aset tetap. Tahun 2016  dimana  pertama  kali  SAP  Nomor  1  tahun  2007 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  diterapkan dalam hal pelaporan keuangan terdapat penurunan opini pada  Pemkab  Tanjung  Jabung  Barat.  Sedangkan  pada Pemkab  Merangin  dan  Tanjabtim,  opini  tidak mengalami  penurunan,  namun  dari  hasil  inventarisasi permasalahan  aset,  Pemkab  Merangin  dan  Tanjabtim memiliki  karakteristik  khusus  yang  tidak  dimiliki entitas  lain  di  Jambi  yaitu,  BPK  secara  spesifik melakukan  Pemeriksaan  Dengan  Tujuan  Tertentu terkait  pengelolaan  aset  tetap  yang  dilakukan  pada tahun  2016,  dengan  judul  LHP  “Laporan  Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015  dan  Semester  I  TA  2016  pada  Pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  di  Muara  Sabak”, nomor  30/LHP/XVIII.JMB/10/2016  dan  “Laporan Hasil  Pemeriksaan  atas  Pengelolaan  Aset  Tahun Anggaran  2014  dan  2015  pada  Pemerintah  Kabupaten
Merangin
di Bangko”, nomor 38/LHP/XVIII.JMB/10/2015.    Penelitian  ini  juga merupakan  salah  satu  respon  atas  diterapkannya  SAP akrual,  khususnya  pada  akun-akun  yang  mengalami dampak signifikan perubahan sistem pencatatan (dalam hal  ini  diterapkannya  metode  depresiasi  aset).
Tresnawati  dan  Setiawan  (2013:  hal.  198-215) mengatakan  “Informasi  laporan  ala  akrual  ternyata dalam  praktiknya  bukan  merupakan  kebutuhan  dan memiliki  kecenderungan  untuk  sulit  diterapkan,  dan salah  satu  penyebabnya  adalah  sumber  daya  manusia yang  belum  cukup  mumpuni  untuk  melakukan pencatatan sistem akuntansi akrual”. Logikanya, ketika Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan mengalami kesulitan  dalam  melakukan  pelaporan  maka  kualitas penyajian  laporan  keuangan  juga  akan  berkurang. Penelitian  oleh  Tresnawati  dan  Setiawan  dilakukan tahun  2013  dimana  saat  itu  merupakan  masa  transisi peralihan  laporan  keuangan  dari  metode  cash  toward accrual  menuju  full  accrual  (2010  –  2014)  sementara laporan  keuangan  tahun  anggaran  2015  sudah diwajibkan menggunakan metode full accrual. Menanggapi  hal  tersebut  penulis  mengambil  kurun waktu  penelitian  tahun  2014  –  2017,  dibalik  maksud penulis  mengambil  kurun  waktu  tersebut  adalah keinginan  untuk  melihat  fluktuasi  opini  yang  terjadi setelah  diwajibkannya  Pemerintah  Daerah  menerapkan metode  basis  akrual  dalam  hal  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
BPK  RI  memberikan  rekomendasi  atas  temuan pemeriksaan  yang  terjadi  pada  masa  transisi  pelaporan LKPD,  dengan  ditentukannya  kurun  waktu  penelitian setelah  ditetapkannya  kewajiban  penerapan  basis akrual,  selain  yang  diungkapkan  di  atas  diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan gambaran umum tentang  upaya  apa  yang  telah  dilakukan  Pemerintah Daerah  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan yang terjadi khussunya dalam bidang aset tetap, setelah terjadinya penerapan basis akrual.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1)  Faktor-faktor  yang  menjadi  permasalahan  utama pada  pelaporan  aset  tetap  pada  Pemda  di  Jambi (Pemerintah  Kabupaten  Merangin,  Pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
2)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaporan  aset tetap    pada  laporan  keuangan  Pemda  di  Jambi (Pemerintah Kabupten Merangin, Pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
3)  Perkembangan pelaporan  aset  tetap  pada  laporan keuangan  pemerintah  Pemda  di  Jambi  (Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  Pemerintah  Kabupaten Tanjung Jabung Timur)?
2.   KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1.   Kajian Pustaka
2.1.1.  Opini Laporan Keuangan
Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (2007) menyatakan  bahwa  tujuan  dari  pemeriksaan  laporan keuangan  adalah  untuk  memberikan  opini  atas  laporan keuangan.  Pemberian  opini  atas  laporan  keuangan
harus didasarkan pada keyakinan yang memadai bahwa laporan  keuangan  telah  disajikan  secara  wajar  dalam semua  hal  yang  material  sesuai  dengan  prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum.  Penyajian  laporan keuangan  secara  wajar  artinya  bahwa  tidak  terdapat salah saji yang material dalam pelaporan keuangan.

## 2.1.2.  Kodering Temuan
Penelitian  ini  menggunakan  metode Content Analysis dalam  pengerjaannya,  sehingga  dibutuhkan mekanisme  kodefikasi  untuk  mengklasifikasikan  data- data  yang  akan  dianalisis.  Penulis  mengadopsi  metode kodering  dari  BPK  RI  yang  disahkan  melalui  Surat Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Kodering Temuan Pemeriksaan
BPK RI mengeluarkan Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Kodering Temuan  Pemeriksaan.  Untuk  menjamin  penyajian  dan informasi  yang  akurat,  mutakhir  dan  dapat  dipercaya, maka  pengolahan  data  dan  inforamasi  temuan pemeriksaan  dan  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  perlu dilaukan  dengan  dukungan  aplikasi  teknologi  sistem informasi.  Apliaksi  tersebut terintegrasi dengan  Sistem Manajemen  Pemeriksaan  (SMP)  yang  dimulai  dari perencenaan  sampai  dengan  tindak  lanjut.  Kodering temuan  pemeriksaan  adalah  kegiatan  pemberian  kode temuan  pemeriksaan  berdasarkan  atribut  yang  tersedia dan terintegrasi dengan SMP pada saat temuan tersebut diunggah ke dalam SMP.
Tujuan  Kodering  Temuan  Pemeriksaan  menurut Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Kodering Temuan Pemeriksaan adalah:
1)  Memberikan  panduan  bagi  pemeriksa  dalam menentukan area risiko (risk area) atau kemungkinan  permasalahan  yang  dapat  diungkap dalam temuan pemeriksaan;
2)   Memberikan pedoman
dalam menentukan kelompok permasalahan dan rekomendasinya sebagai  atribut  yang  harus  disertakan  saat  input temuan pemeriksaan ke dalam SMP;
3)   Untuk  memenuhi  kebutuhan  penyusunan  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan pemantauan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang dilaksanakan  dengan  dukungan  aplikasi  teknologi sistem  informasi  yang  terintegrasi  dengan  sistem manajemen pemeriksaan (SMP); dan
4)  Memudahkan  para  pemilik  kepentingan  dalam memilih  informasi  yang  dibutuhkan  dengan memasukkan query berdasarkan kode yang tersedia.
5)   Namun,  dalam  konteks  penelitian  makan  kodering digunakan untuk memilih informasi yang dibutuhkan  dengan query berdasarkan  kode  yang tersedia.  Dengan  kodefikasi  yang  sedemikian  rupa diharapkan  penelitian  ini  memberikan  informasi yang sederhana tentang gambaran kondisi permasalahan di suatu entitas.

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Kerangka  berpikir  pada  penelitian  ini  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Gambar. 1

## Kerangka Pemikiran
Latar Belakang: Temuan  terkait  aset tetap  sering  terjadi dan berdampak material Masalah: Penyimpangan terhadap asersi pada pengelolaan aset tetap Identifikasi Masalah: Temuan Penyebab
Perkembangan penyelesaian masalah
Tujuan:  Analisis dan klasifikasi jenis temuan
 Menjelaskan kondisi, penyebab, akibat, rekomendasi, dan tindak lanjut
Metode:  Menginventarisir temuan
 Mengklasifikasi temuan  Menjelaskan upaya pemda dalam mengatasi permasalahan  Menganalis perkembangan penyelesaian masalah
Sumber Data:
 LHP
 Data Tindak Lanjut  Wawancara (optional) Kesimpulan Saran

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Objek dan Subjek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  temuan  BPK-RI terkait  aset  tetap  pada  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP). Populasi penelitian adalah temuan pemeriksaan dari subjek penelitian selama kurun waktu 2014 - 2016, yang kemudian akan diambil sampelnya dengan metode purposive sampling.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari LHP  Pemerintah  Kabupaten  Merangin,  Pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  dan  Pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Data  Laporan Keuangan (audited) ini diperoleh dari BPK-RI, sebagai lembaga  pemerintah  yang  berfungsi  sebagai  eksternal audit  dalam  bentuk  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s.d 2016 dan telah dipublikasikan.
Subjek penelitian ini adalah Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  dan  Pemerintah Kabupaten Merangin pada kurun waktu tahun anggaran 2014 – 2016.

## 3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan menggambarkan  mengapa  fenomena  itu  terjadi.  Data yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  metode  analisis konten.
Peneliti  hendak  memperoleh  informasi  yang mendalam terkait suatu hal yang memiliki karakteristik tertenut,  oleh  karena  itu  penilitian  ini  menggunakna teknik  purposive  sampling  /  judgmental  Sampling dalam  melakukan  pengambilan  sampel.  Purposive
sampling  adalah  cara  yang  digunakan  dalam  situasi dimana  seorang  ahli  menggunakan  penilaiannya  dalam memilih  responden  dengan  tujuan  tertentu  di  dalam benaknya (Ibrahim, 2015).

## 3.3. Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  teknis  Analisis  Konten  (Content  Analysis), yaitu  teknik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan memahami  teks.  Informasi  yang  diperoleh  diuraikan secara  objektif,  sistemik,  dan  kuantitatif  (Berelson, 1952).  Dalam  kesempatan  lain  analisis  konten didefinisikan sebagai metode penelitian untuk menentukan  keberadaan kata-kata atau konsep  -konsep di  dalam  teks  atau  satu  set  rangkaian  teks.  (Imam Gunawan, 2016).

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Analisis Temuan Jumlah Aset Tetap
Hasil dari  sampling  yang dilakukan penulis  maka diperoleh  58  temuan  aset  tetap.  Angka  58  temuan tersebut  adalah  35%  dari  166  total  temuan  yang  ada. Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  lebih  dari  sepertiga permasalahan  yang  ada  di  Pemerintah  Kabupaten Merangin,  Tanjabbar,  dan  Tanjabtim  adalah  temuan terkait aset tetap.
Tabel 1. Jumlah Temuan Aset Tetap Tiap LHP Pemerintah Daerah Tahun Angga ran Opini Jumlah Temuan Aset Tetap Jumlah Temuan Pemeriksaan Present ase Tanjabtim 2014 WTP- DPP 6 15 40% 2015 WDP 7 23 30% 2016 WDP 4 16 25% Tanjabbar 2014 WDP 6 21 29% 2015 TMP 6 22 27% 2016 WTP 6 15 40% Merangin 2014 WDP 7 22 32% 2015 WDP 7 15 47% 2016 WTP 9 17 53% Jumlah temuan aset 58 166 35% Sumber: LHP LKPD TA 2014-2016

## 4.2.   Analisis Nilai Temuan Aset Tetap
Hasil dari sampling yang dilakukan peneliti maka diperoleh  58  temuan  aset  tetap.  Angka  58  temuan tersebut  adalah  35%  dari  166  total  temuan  yang  ada. Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  lebih  dari  sepertiga permasalahan  yang  ada  di  Pemerintah  Kabupaten Merangin,  Tanjabbar,  dan  Tanjabtim  adalah  temuan terkait aset tetap.
Tabel 2. Jumlah Temuan Aset Tetap Tiap LHP Pemerintah Daerah Tahun Angg aran Opini Jumlah Temuan Aset Tetap Jumlah Temuan Pemeriksaan Present ase Tanjabtim 2014 WTP- DPP 6 15 40%
2015 WDP 7 23 30% 2016 WDP 4 16 25% Tanjabbar 2014 WDP 6 21 29% 2015 TMP 6 22 27% 2016 WTP 6 15 40% Merangin 2014 WDP 7 22 32% 2015 WDP 7 15 47% 2016 WTP 9 17 53% Jumlah temuan aset 58 166 35%
Sumber: LHP LKPD TA 2014-2016
Tabel  2  menyebutkan  bahwa  terdapat  58  temuan, atau senilai 35% dari jumlah temuan pemeriksaan. LHP LKPD  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  TA  2014 menunjukan  terdapat  enam  temuan  aset  tetap  dari  15 temuan  pemeriksaan  atau  sebesar  40%  dengan  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dengan  Paragraf  Penjelas. Tahun berikutnya terdapat tujuh temuan aset tetap dari total  23  temuan  pemeriksaan  atau  sebesar  30%, sedangkan pada tahun 2016 terdapat empat temuan aset tetap  dari  16  temuan  pemeriksaan  sejumlah  atau sebesar  25%  dari  seluruh  temuan  pemeriksaan  pada tahun tersebut. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan  secara  sederhana  temuan  aset  tetap  dari tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan  jumlah  tetapi jumlah  temuan  aset  tidak  mempengaruhi  opini  yang diperoleh,  hal  ini  dibuktikan  bahwa  meskipun mengalami penurunan jumlah temuan terkait aset tetap, Pemkab  Tanjabtim  justru  mengalami  penurunan  opini dari WTP-DPP menjadi WDP.
Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa pada  LHP  LKPD  Tanjung  Jabung  Barat  TA  2015 terdapat  enam  temuan  terkait  aset  tetap  dari  total  21 temuan  atau  sebesar  29%  dari  seluruh  temuan pemeriksaan  TA  2014.  Kemudian,  tahun  berikutnya diketahui  bahwa  terdapat  enam  temuan  terkait  aset tetap  dari  22  temuan  pemeriksaan  atau  sebesar  27% dari seluruh temuan pemeriksaan pada TA 2015. Tahun 2016  terdapat  enam  temuan  terkait  aset  tetap  dari  15 temuan  pemeriksaan  atau  sebesar  40%  dari  total temuan pemeriksaan atas LKPD TA 2016. Kesimpulan sementara  yang  bisa  diperoleh  sejalan  dengan  entitas sebelumnya  bahwa  secara  kuantitatif  banyaknya temuan  terkait  aset  tetap  tidak  sebanding  dengan  opini yang diperoleh. Sebagai contoh, pada TA 2015 dengan jumlah  temuan  yang  sama  dengan  TA  2016  diperoleh opini  yang  berbeda.  Terjadi  peningkatan  yang signifikan  dari  opini  tidak  memberikan  pendapat menjadi opini wajar tanpa pengecualian.
Masih  dari  data  pada  tabel  2  diketahui  bahwa terdapat  tujuh  temuan  aset  tetap  dari  22  temuan pemeriksaan  atau  sebesar  32%  dari  total  temuan pemeriksaan  pada  tahun  tersebut.  Tahun  berikutnya terdapat  tujuh  temuan  aset  tetap  dari  15  temuan pemeriksaan  atau  sebesar  47%  dari  total  temuan pemeriksaan pada TA 2015. Sedangkan pada TA 2016 terjadi  peningkatan  jumlah  temuan  aset  menjadi sembilan  temuan  terkait  aset  tetap  dari  17  temuan
pemeriksaan  atau  sebesar  53%  dari  total  temuan pemeriksaan  pada  tahun  tersebut.  Kesimpulan  yang dapat  diambil  dari  kondisi  di  Merangin  adalah  sama seperti  kesimpulan  sebelumnya  bahwa  secara  jumlah, banyaknya temuan aset tetap tidak mempengaruhi opini yang  diperoleh.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  opini yang  diperoleh  pada  TA  2016,  meskipun  hampir separuh  temuan  adalah  terkait  aset  tetap,  namun  opini yang diberikan adalah opini terbaik  yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Dari ketiga entitas yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya temuan aset tetap tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang pada akhirnya bermuara pada opini atas LKPD.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  kaidah  yang dinyatakan  dalam  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara (SPKN) bahwa opini yang diberikan oleh BPK dipengaruhi oleh kewajaran penyajian laporan keuangan.

## 4.3.   Analisis Nilai Temuan Aset Tetap
Hasil  analisis  tabulasi  data  temuan  aset  tetap terhadap  pergerakan  opini,  diketahui  bahwa  besarnya nilai temuan aset tetap tidak  berdampak lurus terhadap perolehan  opini.  Besarnya  nilai  temuan  aset  tetap seringkali hanya menunjukan, ketidaktertiban administrasi  dalam  penyajian  atau  belum  tentu merupakan pelanggaran serius terhadap suatu ketentuan.

## 4.4.   Klasifikasi Jenis Temuan Aset Tetap
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode Content  Analysis .  Dalam  metode tersebut  kategorisasi  teks  merupakan  ciri  paling fundamental  dalam  memahami  makna  dan  isi  pesan sebuah  komunikasi  dalam  analisis  isi.    Berdasarkan hasil  kategorisasi  temuan  aset  tetap  maka  diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 3.
Rekapitulasi Jenis Temuan Terkait Aset Tetap Pemkab Merangin TA 2014 - 2016
No Jenis Temuan Kode Sub Kelompok Temuan Jumlah Temuan 1 Aset Dikuasai Pihak Lain 10203 1 2 Penyimpangan  terhadap  peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan  atau  Barang  Milik Negara/Daerah 10406 1 3 Pencatatan  tidak/belum  dilakukan atau tidak akurat 20101 13 4 Proses  penyusunan  laporan  tidak sesuai ketentuan 20102 9 5 Satuan  Pengawas  Intern  yang  ada tidak  memadai  atau  tidak  berjalan optimal 20304 7 Jumlah 31
Tabel 4. Analisis Temuan Aset Tetap Pemkab Tanjabbar TA 2014 - 2016 No Jenis Temuan Kode Sub Kelompok Temuan Jumlah Temuan 1 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan  perlengkapan  atau Barang Milik Negara/Daerah 10406 3 2 Kepemilikan  aset  tidak/belum didukung bukti yang sah 10414 1 3 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 20101 5 4 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 20102 11 5 Perencanaan kegiatan tidak memadai 20201 1 6 Kelemahan  pengelolaan  fisik aset 20207 1 7 Lain-lain Penjelasan: Kelemahan  pengelolaan  fisik aset 20299 1 8 Satuan  Pengawas  Intern  yang ada  tidak  memadai  atau  tidak berjalan optimal 20304 3 Jumlah 26 Tabel 5. Analisis Temuan Aset Tetap Pemkab Tanjabtim TA 2014 - 2016 No Jenis Temuan Kode Sub Kelompok Temuan 2014 2015 2016 WTP- DPP WDP WDP 1 Lain-lain Penjelasan: - 10199 1 0 0 2 Penyimpangan terhadap  peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan  atau Barang Milik Negara/Daerah 10406 2 2 2 3 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 10414 2 1 0 4 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 20101 3 1 2 5 Proses  penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 20102 4 4 2 6 Entitas tidak memiliki  SOP  yang formal  untuk  suatu prosedur atau keseluruhan prosedur 20301 0 0 1 Jumlah 12 8 7

## 4.5.   Analsis Penyebab Temuan Aset Tetap
Dalam  konteks  penelitian  akademis  yang  bersifat kualitatif, subjektivitas peneliti menggali akar permasalahan  dengan  merekapitulasi  penyebab  temuan aset  tetap  tersebut  muncul.  Hasil  dari  analisis  peneliti dituangkan  dalam  tabulasi  sebagaimana  dapat  dilihat pada lampiran  Peneliti mencatat setidaknya terdapat 54 kata lalai yang disebutkan dalam penyebab permasalahan,  terdiri  dari  17  kata  lalai  pada  Pemkab Tanjabbar,  13  kata  lalai  pada  Pemkab  Tanjabtim,  dan 24  kata  lalai  dalam  Pemkab  Merangin.  Kelalaian tersebut menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan  yang  ada.  Peneliti  juga  mencatat  bahwa
kelalaian  tersebut  dilakukan  oleh  individu  pemegang kekuasaan  dalam  pengelolaan  aset  tetap  mulai  dari Sekertaris  Daerah  selaku  pengelola  barang,  Kepala Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  selaku  pengguna barang,  Pengurus  Barang,  dan  Inspektur  sebagai pengendali  internal.  Peneliti  menarik  kesimpulan  dari tabulasi  penyebab  permasalahan  yang  ditampilkan tersebut  adalah  kelemahan  sumber  daya  manusia  baik dari segi kompetensi maupun segi kedisiplinan. Hal ini sejalan  dengan  wawancara  yang  dilakukan  dengan pihak  terkait  bahwa  penyebab  utama  munculnya permasalahan  terkait  aset  tetap  adalahnya  kelemahan sumber  daya  manusia  baik  dari  kompetensi  dan  segi kuantitas.

## 4.6.   Perkembangan  Penyelesaian  Permasalahan Terkait Aset Tetap
Pemerintah
Kabupaten Merangin belum melakukan upaya yang berarti dalam mengatasi temuan terkait aset tetap. Tidak ada satupun dari temuan terkait aset  tetap  yang  ditanggapi  secara  serius  oleh Pemerintah  Kabupaten  Merangin.  Peneliti  tidak  dapat mengetahui  secara  pasti  penyebab  hal  tersebut, kompleksitas  masalah,  banyaknya  pihak  yang  terlibat, dan  itikad  dari  Pemkab  terkait  disinyalir  menjadi penyebab.  Peneliti  juga  menduga  bahwa  permasalahan terkait  sistem  pengendalian  internal  dianggap  tidak memiliki  urgensi  atas  keberlangsungan  dinasti  politik, lain  halnya  jika  temuan  tersebut  memiliki  dampak hukum  yang  berat  terhadap  perorangan  yang  memilki kewenangan  dan  tanggung  jawab  terkait.  Hal  tersebut juga  ditanggapi  oleh  pemeriksaan  BPK  dengan  adanya temuan  berulang.  Temuan  berulang  adalah  temuan yang  kondisinya  sama  persis  dengan  tahun  anggaran sebelumnya  namun  memiliki  dampak  akumulatif terhadap penyajian laporan tahun berjalan.
Dari 18 temuan aset tetap tiga buah temuan sudah ditindaklanjuti  dan  sudah  menyelesaikan  masalah, sementara  hasil  konfirmasi  dengan  BPK,  15  temuan lainnya  tindak  lanjut  hanya  berupa  surat  teguran  atau sanksi kepada pejabat terkait.
Dari  18  temuan  aset  tetap  Pemkab  Tanjabtim menindaklanjuti  tiga  buah  temuan,  namun  secara substansi hal tersebut belum menyelesaikan masalahnya.

## 5.   KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  Analisis  Temuan Pemeriksaan  BPK-RI  atas  Aset  Tetap  Pada  Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  pada Tahun Anggaran 2014 – 2016 adalah sebagai berikut
Penulis  melakukan  analisa  temuan  terkait  aset tetap  dan  dampaknya  terhadap  opini  laporan  keuangan dari  beberapa  prespektif,  yaitu  prespektif  jumlah temuan aset tetap, besaran nilai temuan aset tetap, jenis temuan aset tetap.
1) Banyaknya  temuan  aset  tetap  tidak  berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan, hal ini didasari  tidak  berbanding  lurusnya  antara  jumlah temuan  terkait  aset  tetap  dengan  opini  laporan keuangan  yang  merupakan  indikator  kewajaran penyajian laporan keuangan
2) Besarnya  nilai  temuan  aset  tetap  tidak  berpengaruh pada  opini  laporan  keuangan  hal  ini  didasari  tidak berbanding  lurusnya  antara  jumlah  temuan  terkait aset  tetap  dengan  opini  laporan  keuangan  yang merupakan  indikator  kewajaran  penyajian  laporan keuangan
3) Jenis  temuan  aset  tetap  berpengaruh  terhadap  opini laporan  keuangan,  hal  ini  didasari  pada  beberapa jenis temuan dengan karakteristik tertentu diketahui menjadi  pengecualian  yang  berdampak  material pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
4) Masing-masing entitas memiliki karakteristik permasalahan  yang  berbeda  yang  mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
5) Lemahnya  pengendalian  internal  mempengaruhi munculnya  temuan  terkait  aset  tetap  tersebut. Kelemahan  pengendalian  internal  tersebut  menjadi catatan  khusus  yang  dinyatakan  BPK  RI  pada laporan atas pengendalian internal.
6) Kelemahan  pengendalian  internal  tersebut  terkait hal-hal  integritas,  komitmen  terhadap  kompetensi, gaya  operasi  manajemen,  pendelegasian  tanggung jawab,  kebijakan  –  praktek  sumber  daya  manusia. Hasil  analisis  dari  laporan  hasil  pemeriksaan  dan observasi  dengan  Pemda  terkait  menunjukkan kondisi yang identik yaitu permasalahan SDM.
7) Perkembangan  penyelesaian  permasalahan  terkait aset  tetap  sangat  rendah,  hal  ini  ditunjukan  dengan munculnya  temuan  berulang,  dan  rendahnya  upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rekomendasi BPK RI terkait permasalahan aset tetap. Hal  tersebut linear dengan hasil observasi di Pemda, dimana ditemukan kondisi bahwa Pemda kesulitan dalam melakukan penatausahaan aset bermasalah yang diperoleh pada masa yang sudah lampau (kurang lebih 10 tahun).

## 5.2.   Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah  Daerah  terkait  harus  mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan terkait aset tetap.
2) Pemerintah  Daerah  harus  memiliki  komitmen terhadap langkah-langkah strategis tersebut.
3) Permasalahan terkait aset tetap  merupakan  masalah yang  memiliki  dampak  kumulatif  dan  harus diselesaikan  dalam  waktu  yang  tidak  sebentar,
upaya  penyelesaian  masalah  terkait  aset  tetap sepatutnya disterilkan dari kepentingan politik.
4) Temuan  terkait  aset  tetap  merupakan  dampak kumulatif  dari  lemahnya  sistem  pengendalian internal,  khususnya  kelemahan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan kewenangan.  Hal  tersebut  didasari  dari  pernyataan BPK RI dalam LHP bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah kelalaian pejabat terkait.
Temuan  terkait  aset  tetap  tersebut  sebagaimana disebutkan  sebelumnya  merupakan  dampak  kumulatif dari lemahnya pengendalian internal, terutama kelalaian pejabat terkait. Penelitian ini  menganlisa permasalahan terkait  dari  prespektif  literatur.  Penelitian  berikutnya mungkin  akan  menjadi  lebih  baik  jika  diperkuat  dari analisa  sosial  yang  menggali  lebih  dalam  tentang penyebab kelemahan pengendalian internal tersebut.

## DAFTAR REFRENSI
Atyanta,  Ramya. Analisis  Opini  BPK  atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)
Andrew,  A.  &  Pitt,  M., Property  Depriciation  in Government, Journal  of  Property  Investment  & Finance, Vol. 24 No. 3, 2006 pp. 259-263
BPK RI 2007 , Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta .
BPK  RI  2016 ,  Panduan  Pemeriksaan  Laporan Keangan Pemerintah Daerah, Jakarta .
BPK  RI  2012 ,  Pemantauan  Tindak  lanjut  Hasil Pemeriksaan BPK, Jakarta.
Dewi,  Hilda  Gustrina. Analisis  Hasil  Audit  BPK-RI atas  Aset  Tetap  pada  Laporan  Keuangan Kementrian Lembaga , Thesis Magister  Akuntansi
– Universitas Indonesia, 2012.
Kamayanti,  Ari, Akuntansiasi  atau  Akuntansiana? Memaknai  Reformasi  Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia ,  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, Halaman 369-540, Vol. 2, No. 3, 2011.
Liamputtong,  Pranee. Qualitative  Research  Methods  – Third Edition, Oxford, 2009.
Mills,  Wright  C.  , The  Social  Imagination ,  Oxford University Press, 1959.
Pardede,  Parlindungan. Peneltian  Grounded  Theory , Applied Linguistics Research Methodology, 2009.
Republik Indonesia 2010 , Standar Akuntansi Pemerintahan, CV.Tamita Utama, Jakarta.
Republik  Indonesia  2004 ,  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta.
Sahlan, Muhammad. Analisis Permasalahan Aset Tetap pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Kasus pada Entitas Pemerintah di Provinsi Papua  Barat) ,  Skripsi  FEB  –  Universitas Diponegoro, 2015.
Sipahutar, H  & Khairani,  S. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Empat  Lawang, STIE  MDP, 2013
Sukoharsono,  E.  &  Halim,  A.  2005. Dialektika  Kritis Laporan  Keuangan  atas  Representasi  Kinerja Perusahaan  (Studi  Perusahaan  pada  Industri Food  and  Beverages  yang  Go  Public  di  Bursa Efek Jakarta) . Universitas Brawijaya
Tresnawati,  E.  &  Setiawan,  A.  2013.  Ada  Apa  dengan SAP  Akrual? Jurnal  Akuntansi  Multi  Paradigma. Vol.2 hal.165-329.
https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/25/con tent-analysis/ 10 Juni 2017
https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis- isi-content-analysis/ diakses 10 Juni 2017