## ANALISIS KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN
*(Edie Sugiarto Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran No.53A Lamongan Telp. ( 0322 ) 324706, Faks. ( 0322 ) 324706 Email : jpim.unisla@gmail.com

## ABSTRAK
Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Hasil  perusahaan  milik  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  dari keuntungan  bersih  perusahaan  daerah  yang  berupa  dana  pembangunan  daerah  dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan  dareah  adalah  suatu  kesatuan  produksi  yang  bersifat  menambah pendapatan  daerah,  memberi  jasa,  dan  memperkembangkan  perekonomian  daerah. Hasil  penelitian  menunjukkan  Pada  tahun  2010  didapat  kriteria  relatif  tidak berkontribusi  Senilai  0%  dengan  laba  Senilai  1.423.787.157,88Pada  tahun  2011 didapat  kriteria  kurang  berkontribusi  senilai  1,57  %  dengan  laba  senilai 207.699.303,00  dibagi  dengan    total  laba  penyertaan  modal  pada  PAD  senilai 13.248.936.779,00.Pada  tahun  2012  didapat  kontribusi  senilai  3,03  %  dengan  laba senilai  487.308.807,00      dibagi  dengan    total  laba  penyertaan  modal  pada  PAD senilai  16.040.602.352,00.Menglami  penurunan  di  tahun  2013  dengan  kriteria relative tidak berkontribusi senilai 0,97% dengan laba senilai 149.591.500,00  dibagi dengan    total  laba  penyertaan  modal  pada  PAD  senilai  15.389.749.772,00.Terjadi peningkatan  kembali  yang  besar  ditahun  2014  dengan  kriteria  kurang  berkontribusi senilai  1,75%  dengan  laba  senilai  283.193.096,00    dibagi  dengan    total  laba penyertaan modal pada PAD senilai 16.091.497.784,00.
Kata  Kunci : Laba  PD.Pasar  Kab.Lamongan,  Laba  Penyertaan  Modal  BUMD, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Semua  sumber  keuangan  yang melekat pada setiap urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi  sumber  keuangan.  Daerah diberikan  hak  untuk  mendapatkan sumber  keuangan  antara  lain  berupa  : a.  Kepastian  tersedianya  pendanaan dari  Pemerintah  sesuai  dengan  urusan pemerintah
yang diserahkan,
b.Kewenangan memungut dan mendayagunakan  pajak  dan  retribusi daerah dan hak bagi mendapatkan bagi
hasil  dari  sumber  daya  nasional  yang berada didaerah dan dana perimbangan lainnya,  c.  Hak  untuk  mengelola kekayaan  daerah  dan  mendapatkan sumber-  sumber  pendapatan  lain  yang sah  serta  sumber-sumber  pembiayaan.
Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) adalah  salah  satu  sumber  penerimaan yang  harus  selalu  terus  menerus  di pacu pertumbuhannya, yang pemungutannya  berdasarkan  peraturan undang-undang  (  Yani  ;  2002). Menurut Halim (2004:67),
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah yang berasal  dari sumber ekonomi asli daerah.  Pasal  157  UU  No.  32  Tahun 2004  dan  Pasal  6  UU  No.  33  Tahun 2004  menjelaskan  bahwa  sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri ; (1)  Pajak  daerah,  (2)  Retribusi  daerah, (3)  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  serta  (4)  Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang sah.  Sedangkan  menurut  (Mahmudi  ; 2010)  menyatakan  bahwa  kemandirian keuangan daerah diukur melalui Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang meliputi  ;  pajak  daerah,  retribusi daerah,  laba  BUMD  serta  pendapatan lain-lain yang sah.
Berdasarkan latar belakang diatas  dapat  diambil  rumusan  sebagai berikut :
Bagaimana  Kontribusi  Laba  PD.Pasar terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Lamongan?
Adapun  tujuan  yang  ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk  mengetahui  kontribusi  Laba
PD.PASAR terhadap Peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten
Lamongan.
Undang-Undang  No.5  Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan  pengertian  tentang  yang dimaksud  dengan  Perusahaan  Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan  berdasarkan  undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.”
Sedangkan  menurut  Undang-Undang RI  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  yang  dimaksud dengan  Perusahaan  Daerah  “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian  modalnya  diimiliki  oleh Pemerintah Daerah”.
Menurut  Elita  Dewi  (2002:4) mengenai  perusahaan  daerah  adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi  yang  bersifat:   Memberi jasa, Menyelenggarakan pemanfaatan umum, Memupuk pendapatan.
2. Tujuan  perusahaan  daerah  untuk turut serta melaksanakan pembangunan  daerah  khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan menggutamakan industrialisasi dan ketentraman serta  ketenangan  kerja  menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan  daerah  bergerak  dalam lapangan yang sesuai dengan urusan  rumah  tangganya  menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. 4. Cabang-cabang produksi yang penting  bagi  daerah  dan  mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang  modal  untuk  seluruhnya merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan Selanjutnya Digital
Library (www.google.co.id). diakses  tanggal  25  juli  2008) menyebutkan  Perusahaan  Daerah adalah:  “Suatu  kesatuan  produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum  dan  memupuk  pendapatan. Perusahaan  Daerah  dipimpin  oleh suatu  Direksi  yang  jumlah  anggota dan  susunannya  ditetapkan  dalam peraturan  pendiriannya.  Direksi berada dibawah pengawasan
Kepala Daerah/pemegang saham/saham  prioritet  atau  badan yang ditunjuknya”. Sementara Glosarium Departemen Dalam Negeri (www.depdagri.co.id)  diakses  tanggal 23  juli  2008)  menjelaskan  bahwa “Perusahaan yang pendiriannya
diprakarsai  oleh  Pemerintah  Daerah yang   modalnya  untuk  seluruhnya  atau untuk  sebagian  merupakan  kekayaan daerah   yang  dipisahkan”.  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang Perusahaan  daerah  telah  memberikan pengertian  tentang  perusahaan  daerah, dimana  dititik  beratkan  kepada  faktor permodalan  yang  dinyatakan  untuk seluruhnya atau
sebagiannya merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Seperti  yang  disebutkan dalam  Pasal  2  bahwa  “Perusahaan daerah  ialah  semua  perusahaan  yang didirikan  berdasarkan  Undang-Undang ini  yang  modalnya  untuk  seluruhnya atau  sebagian  merupakan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  kecuali  jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang”. Ini berarti  bahwa  masih  ada  kemungkinan mengikutsertakan  swasta  ke  dalam perusahaan, dan ini sesuai pula dengan dasar-dasar  pemikiran  bahwa  segala modal  yang  ada  dalam  masyarakat yang  merupakan  pengerahan  potensi dana  dan  tenaga (funds  and forces )
dapat diikutsertakan. Sedangkan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri  dan  Otoda  Nomor  43  Tahun 2000  tentang  Pedoman  Kerjasama Perusahaan  Daerah  dengan  Pihak Ketiga  Pasal  1 , menetapkan  bahwa: “Perusahaan  daerah  adalah  semua badan usaha yang modalnya merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai  oleh  daerah”.  Mannulang dalam  Hessel  Nogi  S.T  (  2005:75)
menyatakan bahwa “Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian  dan  untuk  menambah penghasilan  daerah,  di  mana  tujuan utama  perusahaan  daerah  bukan  pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan  jasa  umum  serta mengembangkan perekonomian
daerah,  sehingga  dengan  deimikian perusahaan  daerah  mempunyai  fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan  antara  fungsi  sosial  dan fungsi  ekonomis”. Ciri-ciri perusahaan daerah  menurut  Muh.  Bakat,  dkk. (1989:104) adalah:
1. Didirikan  dengan  suatu  peraturan daerah.
2. Modal  seluruhnya  atau  sebagian merupakan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang- undang.
3. Tujuan  usaha  adalah  mencari  laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin  oleh  suatu  direksi  yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada  dewan  perusahaan  daerah yang  tugas  dan  wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan  tertinggi  bukan  pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

## LANDASAN TEORI
Menurut Perda Kabupaten
Lamongan  No.6  Tahun  2008  tentang Perusahaan  Daerah  Pasar  Kabupaten Lamongan  Bahwa  dalam  rangka  lebih meningkatkan potensi dan fungsi pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  pendapatan  asli  daerah serta  guna  meningkatkan  pelaksanaan pembangunan  di  daerah  Kabupaten Lamongan,  maka  diperlukan  lembaga dengan pola manajemen yang tepat dan professional  yang  dapat  memberikan fasilitas perpasaran dan mampu mencukupi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya.
Perusahaan  Daerah  merupakan bentuk  badan  usaha  yang  layak  untuk melaksanakan pengelolaan pasar dengan  manajemen  yang  tepat  dan profesional,  mengingat  perkembangan
pasar  dari  tahun  ke  tahun  selalu mengalami peningkatan, sehingga untuk  mewadahi  perkembangan  pasar dimaksud diperlukan sistem kerja yang berlaku  bagi  perusahaan,  sedangkan tujuan  normatif  yang  hendak  dicapai meliputi  peningkatan  pendapatan  dan peningkatan usaha.
Sehubungan dengan  hal  tersebut  dengan  telah ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah,  bahwa “pengelolaan  pasar”  tidak  masuk dalam perumpunan dinas teknis maupun  lembaga  teknis  daerah  maka Kantor  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten Lamongan  yang  dibentuk  dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan  Nomor  8  Tahun  2003 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten Lamongan  diubah  menjadi  Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.
Modal  dasar  yang  diberikan Pemerintah  Daerah  ditetapkan  sebesar Rp.175.000.000.000 sebagaimana Peraturan  Daerah  Nomor  11  tahun 2010  merupaka kekayaan daerah yang dipisahkan. Unit – unit nya terdiri atas, unit  Pasar  Lamongan  Baru  dan  PPKL, Pasar  Sidoharjo,  Pasar  Ikan,  Pasar Blimbing/Brondong,  Pasar  Hewan, Pasar  Maduran,  Pasar  Lamongan Plaza,  Pasar  Babat,  Pasar  Agrobis Babat.
Program pencapaian dan peningkatan pendapatan pasar meliputi: 1. Meningkatkan
pendapatan Retribusi parkir.
2. Meningkatkan  retribusi  pelayanan pasar.
3. Meningkatkan  retribusi  jasa  usaha (sewa toilet).
4. Meningkatkan pendapatan Lamongan Plaza Dalam rangka upaya
pengembangan perusahaan, telah dibuat berbagai  terobosan baru dengan
harapan dapat menarik minat pengusaha untuk berinvestasi di Lamongan, antara lain :
1. Pengembangan Dept.Store di
Lamongan Plaza.
2. Pembangunan dan rehabilitasi pasar  tradisional  menjadi  pasar tradisional  yang  bersih,  aman,  dan nyaman.
3. Pendampingan bagi pedagang pasar tradisional.
4. Penataan  dan  pembinaan  pedagang pasar tradisional.
5. Perbaikan jaringan suplai barang ke pedagang pasar Sedangkan unsur-unsur yang mendukung  dalam  pengelolaan  jangka panjang yaitu :
1. Terwujudnya tertib administrasi.
2. Terwujudnya  peningkatan  retribusi dan lain-lain (PAD.)
3. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengeloa Pasar. 4. Meningkatnya pengembangn fungsi pasar.
Menurut  perda  No.6  tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten  Lamongan Pasal  32 Ayat  1 menerangkan  bahwa  Laba  bersih Perusahaan  Daerah  setelah  dipotong pajak  yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. bagian laba untuk daerah 55%
b. cadangan umum 15%
c. dana kesejahteraan 20%
d. jasa sosial dan pendidikan 10% visi  :  menciptakan  pasar  yang  aman, tertib, bersih dan menguntungkan
misi :
1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pasar 2. Meningkatkan kotribusi PAD dengan  mengoptimalkan  sumber- sumber pendapatan pasar
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar
4. Mengembangkan informasi pasar
5. Memenuhi barang dan jasa lengkap,segar,murah dan bersaing
Unit Pasar :
1. Unit pasar PPKL/Lamongan Baru
2. Unit Pasar sidoharjo
3. Unit Pasar Ikan
4. Unit Pasar Babat
5. Unit Pasar Hewan
6. Unit Pasar Blimbing/Brondong
7. Unit Pasar Maduran
8. Unit Pasar Lamongan Plaza
9. Unit Pasar Modern

## METODE PENELITIAN Spesifikasi Penelitian
Penelitian Kualitatif ini bersifat deskriptif  analitis,  deskriptif  yaitu menggambarkan  atau  menguraikan sesuatu  secara  utuh  dalam  bentuk tulisan,  dengan  menyelidiki  data-data kualitatif yang berupa tabel pedapatan / laba bersih Perusahaan Daerah Kabupaten  Lamongan.  Sedang  analitis yaitu  menganalisa,  mengupas  secara tersistem  atau  terstruktur  dan  teratur sehingga  dapat  diambil  kesimpulan bahwa deskriptif analitis yaitu penelitian  yang  mengambarkan  atau menguraikan  sesuatu  secara  utuh dalam  bentuk  tulisan  yang  dianalisis atau diuraikan secara sistematis.

## Populasi dan Sampel

## 1. Populasi
Suharsimi Arikunto (2001 : 15) Populasi  adalah  serangkaian  atau sekumpulan  subyek  yang  mempunyai satu  atau  lebih,  ciri-ciri  menonjol dalam  satuan  obyek.  Populasi  menurut sugiono  (2005  :  55)  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  berupa  Laba Penyertaan Modal BUMD yang dilihat dari  Laporan  Pendapatan  Asli  Daerah
Kabupaten  Lamongan  tahun  2010  - 2014.
2. Sampel Suharsimi Arikunto (2001 : 17)
sampel secara sederhana dapat didefinisikan  secara  obyek,  wilayah atau  peristiwa  yang  akan  dijadikan sebagai  cerminan  obyek  penelitian dengan  karakteristik  dan  ciri-ciri  yang sesuai  dengan  populasi.  Sampel  yang diambil  dalam  penelitian  ini  adalah PD.Pasar  Kab.  Lamongan.  Dengan pengamatan  pada  Laporan  Pendapatan atau  Laba  penyertaan  modal  PD.Pasar tahun 2010 - 2014.
3. Teknik sampling Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non-random sampling  atau  Purposive  Sampling. Yaitu peneliti mengambil  subyek  yang didasarkan  pada  tujuan  tertentu  untuk mengkaji  kontribusi  hasil  perusahaan milik  daerah  (pendapatan  perusahaan Daerah), efektivitas dan tingkat pertumbuhan    pendapatan  perusahaan daerah  kabupaten  Lamongan  yang mempengaruhi PAD.

## Analisis Data
1. Analisis Kontribusi
Untuk  kotribusi  adalah  dengan menggunakan alat analisis yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  kontribusi  yang  disumbangkan oleh perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut  langkah  untu  menghitung kontribusi penerimaan laba perusahaan daerah :
a. Membagi  penerimaan  laba  BUMD dengan  Total  Pendapatan  Asli Daerah.
b. Setelah diperoleh pembagian dikalikan 100 %.
c. Hasil  prosentase  yang  didapatkan kemudian  dibandingkan  dengan kontribusi.
Untuk menjawab permasalahan, penulis menggunakan rumus :
Kontribusi Laba BUMD =
Pendapatan Asli Daerah Setelah diperoleh  hasil  perbandingan  maka kemudian dibandingkan
dengan kriteria menurut Fuad Bawazier (1999 : 103) sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Presentasi NO  PROSENTASE KRITERIA 1. 0-0,9 % Relatif tidak mempuyai kotribusi 2. 1-1,9 % Kurang  mempuyai Kontribusi 3. 2-2.9% Cukup  Mempunyai Kontribusi 4. 3-3,9 % Mempunyai Kontribusi 5. >4% Sangat berkontribusi
Sumber  :  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Lamongan

## A. Tahapan Kegiatan Penelitian
a. Koordinasi dengan instansi terkait
b. Pengumpulan  data  primer  dan data sekunder
c. Membuat kajian
d. Wawancara dengan petugas
e. Analisis kajian
f. Laporan akhir hasil kajian

## HASIL
PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
PD. Pasar Kabupaten Lamongan
Untuk  Perusahaan  Daerh  Pasar Kabupaten  Lamongan,  untuk  tahun 2010  -  2014,  belum  memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli
Daerah  Kabupaten  Lamongan,  sebab untuk 5 tahun terakhir
Tabel 2.
Hasil kontribusi Laba PD.PASAR
Tahun 2010-2014 Tah un Laba (2) Total Laba Penyertaan Modal BUMD (3) % (2/3) Kriteria 2010 0 1.423.787.157,88 0% Relatif tidak berkontribusi 2011 207.699.303,00 13.248.936.779,00 1,57 Kurang berkontribusi 2012 487.308.807,00 16.040.602.352,00 3.03 Mempuyai kontribusi 2013 149.591.500,00 15.389.749.772,00 0,97 Relatif tidak berkontribusi 2014 283.193.096,00 16.091.497.784,00 1,75 Kurang berkontribusi
Sumber : Pendapatan Asli daerah Kabupaten Lamongan
Gambar 1. Grafik Hasil kontribusi Laba PD.Pasar tahun 2010 – 2014
Dari  peritungan  tabel  diatas dapat diketahui :
a. Pada  tahun  2010  didapat  kriteria relatif  tidak  berkontribusi  Senilai 0% dengan laba Senilai
1.423.787.157,88
b. Pada  tahun  2011  didapat  kriteria kurang berkontribusi senilai 1,57 % dengan laba senilai 207.699.303,00 dibagi dengan total laba penyertaan modal pada PAD
senilai 13.248.936.779,00.
c. Pada tahun 2012 didapat kontribusi senilai  3,03  %  dengan  laba  senilai 487.308.807,00      dibagi  dengan total  laba  penyertaan  modal  pada PAD senilai 16.040.602.352,00.
d. Menglami penurunan di tahun 2013 dengan kriteria relative tidak berkontribusi senilai 0,97% dengan laba senilai 149.591.500,00  dibagi dengan    total  laba  penyertaan modal
pada PAD senilai 15.389.749.772,00.
e. Terjadi  peningkatan  kembali  yang besar  ditahun  2014  dengan  kriteria kurang  berkontribusi  senilai  1,75% dengan laba senilai 283.193.096,00 dibagi dengan total laba penyertaan modal pada PAD
senilai 16.091.497.784,00.
f. PD. Pasar Dalam  mengukur  kinerja Perusahaan Daerah Pasar Lamongan  maka  perlu  perhitungan rasio  agar  bisa  menilai  baik  dan buruknya  perusahaan  tersebut  dan mampu  atau  tidaknya  perusahaan tersebut menaikkan laba.
Tabel 3. Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Lamongan Tahun 2010 – 2014
N o Potensi 2010 2011 2012 2013 2014 1  Asset 166.4 66.41 3,480 163.3 03.45 5.895 164.5 29.07 0.788 165.2 67.02 4.000 164.5 88.82 3.653 2  Kewaji ban 55.24 9.500 81.47 7.313 1.699. 619.7 13 2.130. 529.0
00 1.190. 142.0 18 3  Modal 166.4 11.16 3.800 163.2 21.97 8.582 162.8 29.07 0.788 163.1 36.49 5.000 163.3 98.68 1.635 4  Pendap atan Usaha 4.276 .948. 900 5.061. 555.2 53 3.787. 950.0 61
5.501. 809.0 00 6.040. 069.2 51 5  Biaya Langsu ng Usaha 932.2 49.00 0 1.079. 157.8 50 1.149. 652.9 00 1.458. 458.0 00 1.903. 568.3
00
6  Biaya Umum & Admini strasi 2.918 .934. 870 3.096. 646.8 86 2.401. 679.6 06 3.622. 742.0 00 3.925. 019.8 79 7  Laba (Rugi) 377.6 35.00 886.0 16.01 271.9 84.50 514.8 90.00 545.3 79.41
Setelah Pajak 0 3 2 0 6

## Sumber : PD. Pasar Kabupaten Lamongan
Dilihat  dari  table  pertumbuhan kinerja keuangan diatas dapat diperoleh  hasil  bahwa  setiap  tahun dimulai  tahun  2010  sampai  dengan tahun 2014 PD.Pasar mengalami sebuah kenaikan dan penurunan dalam keuangan yang cukup signifikan sehingga  tidak  sampai  mengalami kerugian.
Tabel 4. Kriteria penilaian kesehatan perusahaan No Kategori Kriteria 1. Sehat >12 % 2. Cukup sehat 8-12 % 3. Kurang Sehat 5-8 % 4. Tidak Sehat < 5 %
Sumber : PD. Pasar Kabupaten Lamongan Kriterian Keuangan = Tahun 2011 = Tahun 2012 = Tahun 2013 = Tahun 2014 =
Dapat dikatakan bahwa perusahaan  PD.Pasar  di    tahun  2010 perusahaan dalam kategori cukup sehat dan  di  tahun  2011  perusahaan  ini dalam kategori sehat, karena pendapatannya lebih besar dari beban – beban lain yang dikeluarkan, namun di tahun  2012  mengalami  penurunan dengan kategori kurang sehat, tetapi di tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan kategori cukup sehat, dikarenakan  pendapatan  menurun  dan beban  usaha  yang  dibayarkan  semakin meningkat.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pada tahun 2010 didapat kriteria  relatif  tidak  berkontribusi Senilai  0%  dengan  laba  Senilai 1.423.787.157,88Pada tahun 2011
didapat  kriteria  kurang  berkontribusi senilai  1,57  %  dengan  laba  senilai 207.699.303,00  dibagi  dengan    total laba  penyertaan  modal  pada  PAD senilai  13.248.936.779,00.Pada  tahun 2012 didapat kontribusi senilai 3,03 % dengan  laba  senilai  487.308.807,00 dibagi  dengan    total  laba  penyertaan modal pada PAD senilai 16.040.602.352,00.Menglami penurunan  di  tahun  2013  dengan kriteria  relative  tidak  berkontribusi senilai  0,97%  dengan  laba  senilai 149.591.500,00    dibagi  dengan    total laba  penyertaan  modal  pada  PAD senilai 15.389.749.772,00.Terjadi peningkatan kembali yang besar ditahun  2014  dengan  kriteria  kurang berkontribusi  senilai  1,75%  dengan laba  senilai  283.193.096,00    dibagi dengan    total  laba  penyertaan  modal pada PAD senilai 16.091.497.784,00 .

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  mencermati  upaya  optimalisasi Laba  Perusahaan  Daerah  Kabupaten Lamongan  yang  telah  di  paparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1. Perbaikan  Kerja  BUMD  agar  lebih profesional dalam  menjalankan tugasnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Membemtuk Lembaga Pasar Modal untuk  menyediakan  dana  yang murah dan mudah diperoleh Pemerintah Daerah.
3. Evaluasi secara periodik.
4. Pengawasan  secara  langsung  di lapangan  kepada  masing-masing Perusahaan Daerah.
5. Memberikan  Reward  khusus  pada Perusahaan  daerah  dan  Perhatian khusus  agar  Perusahaan  Daerah Semakin bersemangat.
6. Melakukan Pembinaan Khusus pada SDM.
7. Perluasan
Jaringan dengan stakeholder Perusahaan daerah terutama investor.
8. Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan  meningkatkan  kompetensi manajemen dan kualitas SDM.
9. Mengarahkan  BUMD  untuk  dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi  dengan  pengelolaan yang bersih, transparan dan profesional.

## Rekomendasi
Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba  memberikan  rekomendasi sebagai berikut :
PD.Pasar
Peningkatan pajak dan retribusi pada  pasar-pasar  di  unit-unit  dan memonitoring petugas dengan memberikan  sangsi  tegas  pada  pihak yang  lalai.  Untuk  bisa  menambah pendapatan  agar  aktiva  menjadi  lebih
tinggi  atau  menjual  aktiva  yang  tidak digunakan,  dan  kewajiban  juga  tetap bisa terbayarkan. Pada bagian pembinaan  pedagang  dan  Pendapatan dapat  lebih  mengkoordinasi  terutama pada  rekening-rekening  yang  belum tertagih.  Atau  untuk  meningkatkan profitabilitas  dengan  menjual  aktiva tetap  yang  dimiliki  oleh  perusahaan, misalnya  dengan  menjual  mobil  dinas yang  bukan  operasi  atau  menjual Lamongan  Plaza  pada  investor  swasta untuk  menambah  pendapatan  aktiva.
Sebab orang Lamongan lebih cenderung  memilih  pasar  Tradisional dibanding Pasar Moderen dengan fakta dilapangan bahwa
pengoperasian Lamongan Plaza gagal total, meskipun sudah menarik beberapa investor untuk bekerjasama  tapi  kenyataannya  masih belum berhasil.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  No.33  tahun  2004 tentang Perimbangan keuangan antara  pemerintah  pusat  dan
daerah
Undang-undang  RI  No.28  tahun  2009
tentang Pajak  daerah  dan
pendapatan daerah Nurcholis,  Hanif,  2007. Teori  dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi  Daerah .  Jakarta  : Grasindo. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah , Yogyakarta : Andi.
Tangkilisan,  dan  Hessel  N.S.  2005,
Manajemen  Publik ,  Jakarta  : PT.Grassindo
Susanto A.B, Ghifari A.B, Susanto A, Suradinata  E,  Wijanarko  H,
Supranto  J,  Karmaji,  Oyong  R, Nurbaya  S  dan  Marth  S,  2010, Reinvensi Pembangunan Ekonomi  Daerah ,  Jakarta  : Esensi Erlangga Group.
Halim  Abdul,  Kusufi  S.M,  2013, Akuntansi  Sektor  Publik  : Akuntansi  Keuangan  Daerah, Jakarta : Salemba Empat.
Perda No.5 tahun 2008 tentang PDAM Kab.Lamongan