## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5088/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Kepastian Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Objeknya Dijual Oleh Pemberi Hibah Wasiat Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Nomor
1270/Pdt.G/2021/Pn.Sby)
Debby Flora Siahaan 1 , Benny Djaja 2
1,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Article Info Abstract Article history: Received : 18 April 2023 Publish : 04 July 2023 This  writing  was  motivated  by  the  Surabaya  District  Court  Decision  Number 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby  whose case  was  regarding  the  Deed of Sale and  Purchase which the object of sale and purchase had been made as an object of a testamentary grant  and  had  been  included  in  the  Testament  Grant  Deed  Number  119.  The implementation of the sale and purchase is carried out using a Power of Attorney to Sell where the Seller is an elderly woman who is 78 years old and suffers from memory impairment that also known as dementia, so the Seller does not remember that she had made a transaction buying and selling of land that has been given as a testamentary grant. The seller signs the Power of Attorney to Sell without the consent of hes heirs and the sale and purchase was carried out without the knowledge of the seller's family. This  writing  was  written  using  normative  research  methods  by  collecting  legal materials  regarding  testamentary  grants  and  linking  Decision  Number 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby  with  applicable  laws  and  regulations,  and  with  literature studies in the form of articles that relating to testamentary grants. The conclusion that can be drawn from this research is that the panel of judges has been unwise in carrying out legal considerations in Decision Number 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby and the Notary who made the Power of Attorney to Sell must apply the precautionary principle so there will be no dispute over the object of sale and purchase in the future.
Keywords: Legal Certainty Deed of Sale and Purchase Power of Attorney to Sell Testament Grant Deed Precautionary Principle.
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 18 April 2023 Publis : 04 July 2023 Penulisan ini dilakukan dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby  yang  pokok  perkaranya  adalah mengenai Akta  Jual  Beli yang dilakukan dengan objek jual-beli yang telah dijadikan sebagai objek hibah wasiat dan telah dituangkan di dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 119. Pelaksanaan jual-beli yang  dilakukan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  Kuasa  Menjual  dimana  Pihak yang  menjadi  Penjual  adalah  seorang  wanita  lansia  yang  berusia  78  tahun  dan mengidap  gangguan  memori  atau  penurunan  daya  pikir  atau  yang  disebut  dengan demensia, sehingga Penjual merasa tidak ingat bahwa ia pernah melakukan transaksi jual-beli  dengan  objek  tanah  beserta  rumah  di  atasnya  yang  telah  diberikan  sebagai objek  hibah  wasiat  untuk  cucunya.  Pihak  Penjual  menandatangani  Kuasa  Menjual dengan tanpa persetujuan dari ahli warisnya dan Jual-Beli tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan  dari  pihak  keluarga  Penjual.  Penulisan  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang hibah wasiat dan mengaitkan Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  dengan  studi  kepustakaan  yang berupa  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan  hibah  wasiat.  Kesimpulan  yang  dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim telah kurang bijaksana dalam melakukan  pertimbangan  hukum  dalam  memutus  perkara  dengan  Putusan  Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby  dan  Notaris  yang  membuat  Kuasa  Menjual  untuk dilakukannya Jual-Beli tersebut harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa terhadap objek jual-beli tersebut di kemudian hari.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Debby Flora Siahaan Universitas Tarumanagara Email : debbysiahaan12@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan pertanahan adalah masalah umum yang sampai saat ini masih seringkali dan banyak  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Seperti  permasalahan  yang  akan  dibahas  dan  diteliti  oleh Penulis  dalam  tulisan  ini  yaitu  masalah  pertanahan  yang  terjadi  di  kota  Surabaya.  Nyonya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Tinningrum  Tjandra  adalah  seorang  wanita  kelahiran  tahun  1935.  Pada  tahun  2000,  Pada  saat Nyonya  Tinningrum  Tjandra  berusia  65  (enam  puluh  lima)  tahun,  ia  telah  memberikan  Hibah Wasiat  kepada  cucunya,  Imelda  Sanny  Chandra  yang  pada  saat  itu  masih  berusia  11  (sebelas) tahun atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra. Hibah Wasiat tersebut dibuat dalam Akta Notaris Nomor 119  tertanggal  23  Juni  2000  di  hadapan  Drs.  Atrino  Leswara,  S.H  selaku  Notaris/PPAT  yang berkedudukan di Jakarta.
Berdasarkan Akta Hibah Wasiat tersebut dikatakan bahwa objek hibah wasiat tersebut baru dapat  dialihkan/dioperkan/dijual/dijaminkan  setelah  Imelda  Sanny  Chandra  selaku  penerima hibah  wasiat  berusia  genap  30  (tiga  puluh)  tahun.  Dengan  kata  lain,  pada  saat  Imelda  Sanny Chandra selaku penerima hibah wasiat sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, maka ia berhak untuk mengambil objek dari Hibah Wasiat tersebut.
Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Nyonya Tinningrum Tjandra memberikan point yang menyatakan  bahwa  “Dan  apa  yang  saya  hibah  wasiatkan  tersebut,  baru  dapat dialihkan/dioperkan/dijual/dijaminkan  setelah  cucu  saya  yang  bernama  Imelda  Sanny  Chandra tersebut berusia genap 30 (tiga puluh) tahun”.
Kemudian  pada  tahun  2013,  objek  dari  Hibah  Wasiat  tersebut  dijual  oleh  Nyonya Tinningrum  Tjandra  selaku  Pemberi  Hibah  Wasiat  kepada  Nyonya  Koesoemo  Dewi  Raharjo tanpa  sepengetahuan  dari  Imelda  Sanny  Chandra  selaku  penerima  hibah  wasiat  dan  tanpa pencabutan atau pembatalan Akta Hibah Wasiat. Jual-Beli ini dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 193/2014 yang dibuat di hadapan Maria Baroroh, S.H. selaku Notaris dan PPAT di kota Surabaya.
Namun atas pengakuan Nyonya Tinningrum Tjandra, ia merasa tidak sadar dan tidak tahu menahu  tentang  Jual-Beli  yang  terjadi  karena  tiba-tiba  Nyonya  Koesoemo  Dewi  Raharjo mengajak Nyonya Tinningrum Tjandra untuk menemui Notaris dan PPAT Maria Baroroh untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52.
Dan  proses  Jual-Beli  yang  terjadi  juga  tidak  diketahui  oleh  pihak  keluarga  Nyonya Tinningrum  Tjandra,  serta  Jual-Beli  tersebut  disepakati  dengan  nilai  nominal  sejumlah  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana harga tersebut terlalu rendah mengingat objek yang diperjualbelikan berada di pusat kota Surabaya dengan nilai yang seharusnya berkisar sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Nyonya  Tinningrum  Tjandra  kemudian  merasa  Nyonya  Koesoemo  Dewi  Raharjo memanfaatkan situasi dan membodohi Nyonya Tinningrum Tjandra yang pada saat itu berumur 78 (tujuh puluh delapan) tahun, sehingga pada tahun 2020, Nyonya Tinningrum Tjandra diwakili kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo sebagai Tergugat I  dan  Notaris  dan  PPAT  Maria  Baroroh  sebagai  Tergugat  II  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya mengharapkan  agar  Akta  Jual  Beli  tersebut  dapat  dibatalkan,  namun  dengan  Putusan  Nomor 595/Pdt.G/2020/PN.Sby dinyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut tetaplah sah di mata hukum.
Nyonya  Koesoemo  Dewi  Raharjo  malah  mengatakan  bahwa  Nyonya  Tinningrum Tjandralah  yang  memiliki  itikad  tidak  baik  atau  dengan  niat  jahat  karena  pada  saat penandatanganan Akta Jual Beli, Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo mengatakan bahwa Nyonya Tinningrum Tjandra dalam keadaan sadar dan ia yang memilih dan menunjuk Notaris dan PPAT Maria Baroroh untuk merealisasikan Jual-Beli tersebut. Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo juga mengatakan bahwa Nyonya Tinningrum Tjandra sendiri yang menawarkan rumah tersebut karena pada saat itu Nyonya Tinningrum Tjandra sedang membutuhkan uang.
Dalam  Putusan  Nomor  595/Pdt.G/2020/PN.Sby  tersebut  juga  dinyatakan  bahwa  Nyonya Tinningrum  Tjandra  menyertakan  surat  keterangan  pada  tahun  2009  dari  Dokter  Suliman Purwoko,  SP.S  ahli  penyakit  syaraf  yang  menerangkan  bahwa  Nyonya  Tinningrum  Tjandra mengidap  gangguan  memori  atau  penurunan  daya  pikir  atau  yang  disebut  dengan  Demensia. Namun ijin praktek dari Dokter Suliman Purwoko, SP.S tersebut dikeluarkan pada tahun 2012 sehingga bukti surat keterangan tersebut dikesampingkan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Selain  surat  keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  Dokter  Suliman  Purwoko,  SP.S  tersebut, terdapat  juga  surat  keterangan  dari  Dokter  Untung  Kus  Harianto,  Sp.S  pada  tahun  2020  yang menerangkan bahwa Nyonya Tinningrum Tjandra yang pada saat itu berusia 85 (delapan puluh lima) tahun, mengalami gangguan memori atau penurunan daya pikir atau yang disebut dengan Demensia.
Namun  Akta  Jual  Beli  Nomor  193/2014  dengan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa Menjualnya  dilakukan  pada  tahun  2013  sedangkan  surat  keterangan  dari  Dokter  Untung  Kus Harianto,  Sp.S  tersebut  dikeluarkan  pada  tahun  2020.  Majelis  hakim  beranggapan  bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo (Tergugat I) dan Notaris  PPAT  Maria  Baroroh  (Tergugat  II)  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Nyonya Tinningrum Tjandra sehingga Akta Jual Beli tersebut dianggap tetaplah sah di mata hukum.
Lalu  pada  tahun  2021  akhir,  cucu  dari  Nyonya  Tinningrum  Tjandra  yaitu  Imelda  Sanny Chandra  mengajukan  gugatan  kepada  neneknya  sendiri  yaitu  Nyonya  Tinningrum  Tjandra (Tergugat I) dan juga kepada Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo (Tergugat II) serta Notaris PPAT Maria Baroroh (Turut Tergugat I).
Gugatan  yang  dilayangkan  oleh  Imelda  Sanny  Chandra  adalah  karena  objek  perkara tersebut telah dijadikan objek hibah wasiat pada tahun 2000 dan telah dituangkan dalam bentuk Akta  Hibah  Wasiat  Nomor  119  tertanggal  23  Juni  2000  yang  dibuat  di  hadapan  Drs.  Atrino Leswara, S.H selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jakarta namun  ketika Imelda Sanny Chandra telah berusia 30 tahun, ia malah baru mendapatkan informasi bahwa objek hibah wasiat tersebut  telah  dijual  oleh  neneknya,  Nyonya  Tinningrum  Tjandra  kepada  Nyonya  Koesoemo Dewi  Raharjo  di  hadapan  Notaris  dan  PPAT  Maria  Baroroh  dengan  Akta  Jual  Beli  Nomor 193/2014. Jual Beli tersebut tetap berlangsung meski Akta Hibah Wasiat Nomor 119 yang dibuat di hadapan Drs. Atrino Leswara, S.H selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jakarta belum dicabut atau dibatalkan.
Dalam  Putusan  Nomor  1270/Pdt.G/2021/PN.Sby  tersebut  juga  dinyatakan  bahwa  selain pemalsuan atas Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52 yang dibuat pada tahun 2013  serta  Akta  Jual  Beli  Nomor  193/2014,  Nyonya  Koesoemo  Dewi  Raharjo  (Tergugat  II) diduga kuat telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Nyonya Tinningrum Tjandra (Tergugat I) dan pada saat itu perkara tersebut telah dilaporkan dan telah naik ke tahap penyidikan.
Namun karena gugatan yang dilayangkan oleh Imelda Sanny Chandra dinilai bertentangan atau tumpang tindih antara posita dengan petitum , dan juga bahwa objek sengketa adalah didapat berdasarkan hibah wasiat sementara Nyonya Tinningrum Tjandra selaku pemberi hibah wasiat masih hidup, maka dalam Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby tersebut dinyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut tetaplah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
Maka  berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  hukum  dengan  judul: KEPASTIAN  HUKUM  AKTA  HIBAH  WASIAT  YANG OBJEKNYA DIJUAL OLEH PEMBERI HIBAH WASIAT KEPADA PIHAK LAIN (Studi kasus: Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby) .

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  tentang  hibah  wasiat  dan  mengaitkan  Putusan  Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  dengan studi kepustakaan yang berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan hibah wasiat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  secara  singkat  dalam  Latar  Belakang,  bahwa Penggugat  bernama  Imelda  Sanny  Chandra  menggugat  Nyonya  Tinningrum  Tjandra
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(Tergugat I), Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo (Tergugat II) termasuk Notaris dan PPAT Maria  Baroroh,  S.H.  (Turut  Tergugat  I)  dan  juga  Kantor  Pertanahan  Kota  Surabaya (Tergugat II).
Bahwa  Nyonya  Tinningrum  Tjandra  pada  tanggal  23  Juni  2000  telah  memberikan Hibah Wasiat kepada Imelda Sanny Chandra atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Plampitan X Nomor 12, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra.
Akta Hibah Wasiat tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notaris Nomor 119 tertanggal 23 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Drs. Atrino Leswara, S.H selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jakarta dengan ketentuan yang tertuang dalam Akta Hibah Wasiat tersebut yang pointnya menyatakan bahwa “ Dan apa yang saya hibah wasiatkan tersebut, baru dapat dialihkan/dioperkan/dijual/dijaminkan  setelah  cucu  saya  yang  bernama  Imelda  Sanny Chandra tersebut berusia genap 30 (tiga puluh) tahun ”.
Namun  saat  usia  Imelda  Sanny  Chandra  telah  menginjak  31  tahun  yang  mana berdasarkan ketentuan Akta Hibah Wasiat tersebut Imelda Sanny Chandra sudah berhak atas objek  Hibah  Wasiat  tersebut,  Imelda  Sanny  Chandra  baru  mendapatkan  informasi  bahwa objek Hibah Wasiatnya telah dijual oleh Nyonya Tinningrum Tjandra (Tergugat I) kepada Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo (Tergugat II) sementara Akta Hibah Wasiat Nomor 119 tertanggal  23  Juni  2000  yang  dibuat  di  hadapan  Drs.  Atrino  Leswara,  S.H  Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jakarta tersebut tidak pernah dicabut/ditarik kembali atau dibatalkan. Kemudian Imelda Sanny Chandra mengirim Surat Somasi I pada tanggal 13 Oktober 2021  dan  Surat  Somasi  II  pada  tanggal  26  Oktober  2021  yang  mana  pada  intinya  Surat Somasi tersebut meminta para Tergugat untuk membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa  Menjual  Nomor  52  tertanggal  16  Desember  2013,  Akta  Jual  Beli  (AJB)  Nomor 193/2014  tertanggal  03  September  2014  dan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  51  dan menyerahkan kepada Imelda Sanny Chandra selaku penerima Hibah Wasiat yang masih sah dan berhak.
Kemudian  atas  Surat  Somasi  Tersebut,  Nyonya  Tinningrum  Tjandra  (Tergugat  I) menjawab melalui Surat Jawaban Somasi tertanggal 02 November 2021 yang isinya pada intinya  menyatakan  bahwa  ia  tidak  pernah  menjual  objek  Hibah  Wasiat  (objek  perkara) kepada Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo (Tergugat II).
Bahwa  terkait  dalil  Penggugat  (Imelda  Sanny  Chandra),  kemudian  Tergugat  I menanggapi  sebagai  berikut:  Bahwa  memang  benar  Tergugat  I  telah  memberikan  Hibah Wasiat  atas  Objek  Perkara  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  menarik  atau mencabut  Akta  Hibah  Wasiat  tersebut.  Bahwa  Tergugat  I  merasa  tidak  pernah  menjual Objek  Hibah  Wasiat  kepada  Tergugat  II,  lahirnya  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Dan  Kuasa Untuk  Menjual  Nomor  52  Tertanggal  16  Desember  2013  dan  Akta  Jual  Beli  Nomor 193/2014 Tertanggal 03 September 2014 tersebut karena telah dipalsukan oleh Tergugat II dengan melibatkan Turut Tergugat I.
Sertifikat  Hak Milik  (SHM) yang menjadi  alas hak atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa telah tercatat atas nama Tergufat II yakni dari semula SHM No. 51/Peneleh Gambar  Situasi  tanggal  6-12-1967  No.  454  menjadi  SHM  No.  1197/Peneleh  Surat  Ukur tanggal 26-05- 2014 No. 00008/Peneleh/2014.
Menurut  Tergugat  II,  Gugatan  Penggugat  adalah Nebis  In  Idem Bahwa  “obyek perkara” pernah diajukan Gugatan perdata perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I terhadap  TERGUGAT  II  dan  TURUT  TERGUGAT  I  terdaftar  dalam  perkara  No. 595/Pdt.G/2020/PN.Sby  dimana  dalam  Gugatan  perkara  No.  595/Pdt.G/2020/PN.Sby tersebut diatas TERGUGAT I antara lain memintakan pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli dan  Kuasa  Untuk  Menjual  No.  52  tanggal  16  Desember  2013  dan  Akta  Jual  Beli  No. 193/2014 tanggal 03 September 2014.
Bahwa  selanjutnya  terhadap  Putusan  Nomor.  595/Pdt.G/2020/PN.Sby  dimohonkan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Nyonya Tinningrum Tjandra dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
terdaftar dalam perkara No. 245/Pdt/2021/PT.Sby dan Majelis Hakim Banding pada tanggal 30  Maret  2021  telah  menjatuhkan  putusan  yang  Amar  putusannya  adalah  menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 595/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 02 Februari 2021 yang dimohonkan banding.
Bahwa terhadap putusan Banding tersebut, maka Nyonya Tinningrum Tjandra tidak mengajukan  upaya  hukum  kasasi  sehingga  perkara  No.  595/Pdt.G/2020/PN.Sby  Jo  No. 245/Pdt/2021/PT.Sby telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ). Bahwa Petitum Gugatan perkara No. 595/Pdt.G/2020/PN.Sby Jo No. 245/Pdt/2021/PT.Sby sama dengan petitum dalam Gugatan aquo yakni meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual No. 52 tanggal 16 Desember 2013 serta Akta Jual Beli No. 193/2014 tanggal 03 September 2014.
Bahwa Somasi I tanggal 13 Oktober 2021 dan Somasi II tanggal 26 Oktober 2021 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tidak TERGUGAT II tanggapi karena tidak berdasar hukum  sebab  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  Untuk  Menjual  No.  52  tanggal  16 Desember 2013 serta Akta Jual Beli No. 193/2014 tanggal 03 September 2014 yang menjadi dasar  peralihan  jual  beli  tanah  dan  bangunan  rumah  di  Jalan  Plampitan  X  No.  12  Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II berikut dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 1197/Peneleh (berasal dari SHM No.51/Kel.Peneleh) oleh  Majelis  Hakim  pemeriksa  perkara  No.595/Pdt.G/2020/PN.Sby  telah  dinyatakan  sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; putusan mana telah dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya pemeriksa perkara No. 245/Pdt/2021/PT.Sby dan saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap(Inkracht van gewijsde).
Tegasnya:  oleh  karena  Putusan  perkara  No.  595/Pdt.G/  2020/PN.Sby  Jo  No. 245/Pdt/2021/PT.Sby telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) maka sudah tidak terbantahkan lagi dan tidak dapat diganggu gugat lagi.
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim syarat suatu gugatan dikatakan Nebis In Idem adalah  sebagaimana  yang  diatur  didalam  pasal  1917  KUHPerdata,  yaitu  terdapat beberapa syarat  yang bersifat  kumulatif agar suatu  putusan melekat  unsur Nebis  In Idem , artinya apabila apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat Nebis In Idem . Syarat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek sama. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  para  pihak  perkara  jika  dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang dan dalil gugatan dalam perkara terdahulu yang mana walaupun obyek perkaranya sama antara perkara yang terdahulu dengan perkara sekarang, ternyata telah terdapat subyek hukum atau pihak yang tidak pernah sebagai pihak dalam perkara terdahulu yakni: Penggugat Imelda Sanny Chandra telah mengajukan gugatan dengan  pokok  persoalannya  yang  berbeda  dengan  pokok  persoalan  perkara  terdahulu, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara sekarang tidak melekat Nebis In Idem . Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  telah  terdapat  dua  tuntutan  pokok  yang  jika dikaitkan dengan dalil  posita gugatan Penggugat yang saling bertentangan satu  sama lain yaitu disatu sisi Penggugat meminta pembatalan jual beli atas obyek sengketa sedang disisi lain Penggugat meminta pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat yang didasarkan atas harga obyek perkara.
Menimbang, bahwa terkait dengan maksud petitum tersebut, dimana sesuai Putusan Mahkamah Agung No.28/K/Sip/1973, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat  mendalilkan  bahwa  tanah  sengketa  berasal  dari  pembelian  bersama  penggugat dan  tergugat.  Tergugat  telah  menjualnya  tanpa  persetujuan  penggugat.  Atas  dasar  itu,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
penggugat menyatakan penjualan tersebut tidak sah. Akan tetapi dalam petitum penggugat meminta kepada pengadilan agar tergugat  dihukum  membagi  hasil penjualan. Petitum itu dianggap  Mahkamah  Agung  sangat  bertentangan  dengan  posita.  Posita  menyatakan penjualan tidak sah, tetapi petitum menuntut pembagian hasil penjualan.
Menimbang,  bahwa  Penggugat  meminta  Sertifikat  Hak  Milik  atas  obyek  sengketa dinyatakan batal demi hukum,  terhadap hal  tersebut  jika dikaitkan dengan SEMA No. 10 Tahun 2020, telah mengatur yaitu kewenangan menilai Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli  Tanah,  Hakim  perdata  tidak  berwenang  membatalkan  sertifikat,  namun  hanya berwenang  menyatakan  sertifikat  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  dengan  dasar  tidak mempunyai  alasan  yang  sah.  Pembatalan  Sertifikat  adalah  tindakan  administratif kewenangan  peradilan  Tata  Usaha  Negara  (TUN),  apabila  maksud  Penggugat  dengan terbitnya  sertifikat  yang  berdasarkan  atas  proses  jual  beli  yang  cacat  hukum  atau  dengan dasar tidak mempunyai alasan hak yang sah maka rumusan petitum gugatan Penggugat yang dimaksud  agar  disempurnakan  menjadi  menyatakan  Sertifikat  Hak  Milik  obyek  sengketa dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  untuk  menghindari  tumpang  tindih  antara posita dengan petitum.
Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  angka  7,  Penggugat  meminta  agar  Tanah  dan Bangunan  obyek  sengketa  dinyatakan  hak  milik  Penggugat,  terhadap  hal  tersebut  sesuai SEMA  No.  10  Tahun  2020  telah  juga  mengatur  yaitu:  Pemilik  sebidang  tanah  adalah namanya  tercantum  dalam  sertifikat,  meskipun  tanah  tersebut  dibeli  menggunakan  uang harta / aset milik wna / pihak lain, dimana dalam posita perkara ini pihak Penggugat telah merumuskan  dalam  dalil  gugatannya  memperoleh  obyek  sengketa  berdasarkan  Hibah Wasiat dan dibuktikan hanya dengan Akta Hibah Wasiat sesuai bukti P-2, Pemberi Hibah Wasiat sesuai akta tersebut yakni Tergugat I masih hidup dan selebihnya proses peralihan hak  atas  obyek  hibah  wasiat  tersebut  belum  terbit  Sertifikat  dalam  perkara  ini,  dengan demikian pernyataan hak milik dalam petitum tersebut adalah prematur.
Menimbang, bahwa dengan berpedoman Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, ternyata dalil-dalil  posita gugatan Penggugat  dengan petitum gugatan saling bertentangan mengakibatkan  gugatan  tidak  jelas  atau  kabur/obscuur  libel,  dengan  demikian  Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut; Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segala  pertimbangan  tersebut  diatas,  telah  cukup alasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi pada inti dari kasus Nyonya Tinningrum Tjandra dengan Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo  dalam  Putusan  Nomor  1270/Pdt.G/2021/PN.Sby,  Jual  Beli  yang  terjadi  antara keduanya adalah dianggap sah.
B. Kepastian Hukum dari Akta Hibah Wasiat Nomor 119
Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat, tetapi bukan wasiat seutuhnya karena wasiat sendiri terdiri dari dua jenis yaitu wasiat pengangkatan waris dan hibah wasiat. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus karena di dalam hibah wasiat, karena di dalam hibah  wasiat  si  Pemberi  Hibah  Wasiat  menjelaskan  secara  spesifik  barang  apa  yang  mau dijadikan sebagai objek hibah-wasiat.
Pelaksanaan  dalam  hibah  wasiat  sendiri  sama  halnya  dengan  pelaksanaan  wasiat, hibah wasiat juga dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaan penyerahan objek yang menjadi hibah wasiat tersebut dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia
Hibah  wasiat  sendiri  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  digolongkan  ke dalam Wasiat sebagai Wasiat Khusus sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
“ Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu  atau  beberapa  orang  barang-barang  tertentu,  atau  semua  barang-barang  dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor 119 yang dibuat oleh Nyonya Tinningrum Tjandra memberikan point yang menyatakan bahwa:
“ Dan apa yang saya hibah wasiatkan tersebut, baru dapat dialihkan/dioperkan/dijual/dijaminkan setelah cucu saya yang bernama Imelda Sanny Chandra tersebut berusia genap 30 (tiga puluh) tahun ”.
Sedangkan konsep dari Hibah Wasiat sendiri adalah beralihnya objek hibah wasiat dari pemberi hibah wasiat kepada penerima hibah wasiat ketika pemberi hibah wasiat meninggal dunia.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  958  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan bahwa:
“ Semua  hibah  wasiat  yang  murni  dan  tidak  bersyarat,  sejak  hari  meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris) untuk menuntut barang  yang  dihibahkan  dan  hak  tersebut  beralih  kepada  sekalian  ahli  waris  atau penggantinya.”
Dalam  hal  orang  tua  menghibahwasiatkan  hartanya  kepada  ahli  waris,  maka  harta tersebut dianggap sebagai bagian dari warisan yang akan ia terima ketika si pewaris telah meninggal  dunia  (wasiat).  Dalam  kasus  Nyonya  Tinningrum  Tjandra,  beliau  sendiri menghibahwasiatkan  tanah  dan  bangunannya  kepada  Imelda  Sanny  Chandra  yang  adalah cucunya, yang berarti Imelda Sanny Chandra adalah ahli warisnya dengan status sebagai ahli waris ab intestate golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah. Ahli waris ab intestate sendiri yaitu golongan ahli waris berdasarkan pada hubungan perkawinan  dan  hubungan  darah.  Asas  hubungan  darah  dan  hubungan  perkawinan  ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta  Hibah  Wasiat  Nomor  119  yang  dibuat  oleh  Nyonya  Tinningrum  Tjandra tertanggal  23  Juni  2000  di  hadapan  Drs.  Atrino  Leswara,  S.H  selaku  Notaris/PPAT  yang berkedudukan di Jakarta adalah sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan dengan mencabut akta hibah wasiat tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Pasal  992  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, pembatalan  terhadap  hibah  wasiat  juga  dapat  dilakukan  dengan  pembuatan  akta  notaris khusus yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu. Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi:
“ Dengan  tak  mengurangi  ketentuan  dalam  Pasal  934 , tiap-tiap  wasiat  baik seluruhnya, maupun untuk sebagian, tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian, atau dengan akta notarisi yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan  menyatakan  kehendaknya  akan  mencabut  wasiat  itu  seluruhnya  atau untuk sebagian. ”
Pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud berbunyi: “ Sewaktu-waktu si yang mewariskan diperbolehkan meminta kembali surat wasiatnya tertulis  sendiri,  asal,  guna  tanggung  jawab  notaris,  dari  permintaan  kembali  itu dibuatnya suatu akta otentik.
Dengan pengembalian itu, surat wasiat tertulis sendiri, harus dianggap dicabut .” Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan terhadap Akta Hibah Wasiat Nomor 119 dapat dilakukan dengan cara membuat Akta Hibah Wasiat yang baru atau dengan akta notaris yang secara khusus mencantumkan pernyataan bahwa pewaris mencabut seluruhnya atau sebagian dari wasiat yang pernah dibuatnya. Terkait mengenai pembatalan terhadap hibah wasiat yang telah dibuat dengan tanpa pencabutan,  di  dalam  Pasal  996  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijke Wetboek ) dikatakan bahwa:
“ Tiap-tiap pemindahan hak milik atas seluruh atau sebagian dari barang yang telah dihibahwasiatkannya,  biar  pemindahan  itu  oleh  si  yang  mewasiatkan  dilakukan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dengan cara menjual barang tadi dengan hak membelinya kembali, atau dengan cara menukarkannya  sekalipun,  tiap-tiap  perbuatan  yang  demikian  selalu  berakibat tercabutnya  hibah  wasiat  itu,  terhadap  apa  yang  telah  dipindahtangankan  atau ditukarkannya,  kecuali  sekiranya  yang  ini  kemudian  kembali  lagi  dalam  harta kekayaan si yang mewasiatkan. ”
Berdasarkan bunyi pasal 996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika terjadi suatu barang yang dihibahwasiatkan namun apabila oleh si  pemberi  hibah  wasiat  sebelum  meninggal  dunia  kemudian  barang  tersebut  dijual  atau ditukarkan maka dengan adanya perbuatan hukum itu dianggap telah ada penarikan kembali terhadap hibah wasiat tersebut.

## C. Keabsahan dari Akta Jual Beli Nomor 193/2014
Sebelum membahas keabsahan dari Akta Jual Beli Nomor 193/2014 dalam kasus yang diteliti  oleh  Penulis,  Penulis  akan  menjelaskan  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan dalam menentukan keabsahan Akta Jual Beli Nomor 193/2014 tersebut.
SHM No. 51/Peneleh Gambar Situasi tanggal 6-12-1967 No. 454 atas nama Nyonya Tinningrum  Tjandra,  apabila  tanah  tersebut  merupakan harta  bersama,  maka  pada  saat suaminya meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya dalam harta bersama (sebagai ahli waris penerima warisan dari ayahnya). Sehingga pemilik tanah adalah si ibu dan para ahli waris. Dalam hal ini, maka perlu disertakan juga surat keterangan mewaris untuk membuktikan siapa saja yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut dan yang harus memberikan persetujuan untuk menjual tanah tersebut, serta persetujuan para ahli waris atas penjualan tanah warisan tersebut, dalam bentuk seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan.
Apabila si ahli waris tidak bisa hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat  Persetujuan di bawah tangan  yang  dilegalisir  notaris  setempat  atau  dibuat  Surat  persetujuan  dalam  bentuk  akta notaris.
Yang  perlu  menjadi  catatan  adalah  meski  SHM  No.  51/Peneleh  Gambar  Situasi tanggal 6-12-1967 No. 454 adalah atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra, tidak langsung secara otomatis menjadikan tanah tersebut milik Nyonya Tinningrum Tjandra.
Perlu diketahui terlebih dahulu apakah tanah tersebut merupakan harta bawaan milik Nyonya Tinningrum Tjandra atau semasa perkawinan dengan almarhum suaminya, mereka membuat  perjanjian  pranikah.  Jika  memang  tanah  tersebut  adalah  harta  bawaan  atau  jika memang  selama  perkawinan  almarhum  suaminya,  mereka  membuat  perjanjian  pranikah, maka Nyonya Tinningrum Tjandra berhak untuk  menjual tanah itu tanpa persetujuan ahli warisnya karena tanah tersebut  tidak termasuk ke dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat suaminya meninggal.
Mengenai  harta  bersama  dan  harta  bawaan  dapat  dilihat  dalam Pasal  35  dan  Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
“ Pasal 35
(1) Harta Benda  yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36
(1) Mengenai Harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
(2) Mengenai  Harta  bawaan  masing-masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Akan  tetapi,  apabila  tanah  tersebut  merupakan  harta  bersama,  maka  pada  saat suaminya meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya  dalam  harta  bersama  yaitu  sebagai  warisan  dari  ayahnya,  dan  hal  ini  tercantum dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.
Bila  keluarga  sedarah  dan  suami  atau  isteri  yang  hidup  terlama  tidak  ada,  maka semua  harta  peninggalan  menjadi  milik  negara,  yang  wajib  melunasi  utang-utang orang  yang  meninggal  tersebut,  sejauh  harga  harta  peninggalan  mencukupi  untuk itu.”
Jika sebagian dari tanah dengan SHM No. 51 atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra adalah harta bersama, maka jika ingin dilakukan penjualan atas tanah tersebut, maka seluruh ahli waris harus hadir untuk memberikan persetujuan. Apabila salah seorang ahli waris tidak bisa  hadir  di  hadapan  PPAT  karena  suatu  alasan  tertentu,  maka  ahli  waris  tersebut  dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ini, merupakan tugas dan kewajiban dari seorang PPAT untuk mencari tahu dan menyelidiki objek yang akan diperjualbelikan tersebut adalah harta bersama atau bukan.
Selain itu, salah satu syarat untuk melakukan perbuatan hukum adalah seseorang harus cakap  hukum.  Dalam  penandatanganan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Dan  Kuasa  Untuk Menjual  Nomor  52  Tertanggal  16  Desember  2013,  masih  tidak  jelas  apakah  Notaris  dan PPAT Maria Baroroh, S.H. mengetahui atau tidak mengetahui bahwa Nyonya Tinningrum Tjandra adalah seorang yang cakap hukum atau tidak.
Pada  saat  di  pengadilan,  berdasarkan  Putusan  Nomor  595/Pdt.G/2020/PN.Sby,
Nyonya  Tinningrum  Tjandra  mengajukan  bukti  bahwa  beliau  tidak  cakap  hukum,  yaitu dengan Surat Keterangan tertanggal 14 November 2009 yaitu surat keterangan Klinik DR. Suliman Purwoko, Sp.S ahli Penyakit syaraf, yang menerangkan bahwa Nyonya Tinningrum Tjandra, dengan Tanggal Lahir: 14 Mei 1935 telah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan Surat  Keterangan  tersebut  menerangkan  bahwa  pasien  mengidap  gangguan  memori  atau penurunan daya pikir atau yang disebut juga dengan Demensia.
Namun  Majelis  Hakim  setelah  membaca  dan  mencermati  bukti  Surat  Keterangan tersebut  yang  mana  surat  tersebut  adalah  Surat  Keterangan  DR.  Suliman  Purwoko.,  Sp.S dengan  SIP:  503.446/0106/III/IP.DS/436.7.2/2012,  yang  berarti  ijin  praktek  DR.  Suliman Purwoko.,  Sp.S  dikeluarkan  pada  tahun  2012,  namun  telah  melakukan  pemeriksaan  dan mengeluarkan  surat  keterangan  pada  tanggal  14  November  2009,  sehingga  oleh  Majelis Hakim bukti surat keterangan ini dikesampingkan.
Nyonya  Tinningrum  Tjandra  kemudian  juga  mengajukan  bukti  berupa  Surat Keterangan dari dokter lainnya yaitu Surat Keterangan dari DR. Untung Kus Harianto, Sp.S, tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nyonya Tinningrum Tjandra, umur 85 tahun, memang mengalami gangguan memori.
Namun  pada  dalil  gugatan,  Nyonya  Tinningrum  Tjandra  sebagai  penggugat menguraikan pada pokoknya bahwa  transaksi  jual  beli atas sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sedangkan surat keterangan dokter tersebut tertanggal 14 Oktober 2020 maka dianggap sebelum adanya Surat Keterangan dari DR. Untung Kus Harianto, Sp.S tersebut Nyonya Tinningrum Tjandra adalah cakap hukum untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  atas  sebidang  tanah  dan  bangunan  rumah  dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra.

## 4. KESIMPULAN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Berdasarkan  dari  hasil  pembahasaan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  Penulis  dapat menarik kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Akta Hibah Wasiat Nomor 119 yang dibuat tertanggal 23 Juni 2000 di hadapan Drs. Atrino Leswara, S.H selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di  Jakarta secara otomatis menjadi batal demi hukum karena objeknya telah dijual oleh si Pemberi Hibah Wasiat yaitu Nyonya Tinningrum Tjandra kepada Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo. Hal ini sah-sah saja mengingat Hibah  Wasiat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijke  Wetboek ) dimasukkan ke dalam Wasiat, yang mana di dalam Pasal 996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  ( Burgerlijke  Wetboek )  dikatakan  bahwa  Wasiat  secara  otomatis  menjadi  tercabut apabila terjadi pemindahan hak milik atas barang yang telah dihibahwasiatkan yang dilakukan oleh si pemberi hibah wasiat.
2. Akta Jual  Beli (AJB) Nomor 193/2014  yang ditandatangani  oleh Nyonya Koesoemo  Dewi Raharjo dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52 dianggap sah secara hukum apabila Nyonya Tinningrum Tjandra selama perkawinan dengan almarhum suaminya, tidak dibuat perjanjian nikah sehingga pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tersebut,  Nyonya Tinningrum Tjandra tidak membutuhkan persetujuan dari ahli warisnya, dan juga Notaris/PPAT telah membacakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa  Menjual  di  hadapan  Nyonya  Tinningrum  Tjandra  selaku  Penjual  dan  Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo selaku pembeli, juga di hadapan saksi-saksi yaitu pegawai di kantor Notaris  yang  berarti  tidak  terdapat  adanya  unsur  paksaan  dalam  penandatanganan  Akta Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  Menjual  tersebut.  Selain  itu,  karena  nyonya  Tinningrum Tjandra tidak dapat membuktikan dirinya mengidap gangguan memori atau penurunan daya pikir atau yang disebut dengan Demensia pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52 maka Akta Jual Beli (AJB) Nomor 193/2014 dianggap sah.
3. Namun apabila tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 atas nama Nyonya Tinningrum Tjandra tersebut adalah merupakan harta bersama, maka Akta Jual Beli (AJB) Nomor 193/2014 yang ditandatangani oleh Nyonya Koesoemo Dewi Raharjo dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52 adalah tidak sah karena pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52 tersebut, Nyonya Tinningrum Tjandra selaku Penjual tidak didampingi oleh ahli warisnya dan juga tidak dengan persetujuan  dari  ahli  warisnya.  Selain  itu,  karena  nyonya  Tinningrum  Tjandra  tidak  dapat membuktikan  dirinya  mengidap  gangguan  memori  atau  penurunan  daya  pikir  atau  yang disebut dengan Demensia pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 52 maka Akta Jual Beli (AJB) Nomor 193/2014 dianggap sah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijke Wetboek ). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri Negara agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun  1997  tentang  ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.