## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERLINDUNGAN HUKUM SEKOLAH RAMAH ANAK

## LEGAL PROTECTION OF CHILD FRIENDLY SCHOOLS
Isnawati, Okta Nofia Sari, Andi Hidayat Universitas Mulia
Jalan ZA Maulani No.9, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur isnawati@universitasmulia.ac.id, oktanofia@universitasmulia.ac.id, andihidayat@students.universitasmulia.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitina ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari kebijakan pemerintah  atas  sekolah  yang  sudah  menerapkan  ramah  anak  namun  menjadi  pusat perhatian  dikarenakan  banyak  sekali  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum karena sekolah harus mampu memberikan rasa aman kepada  seluruh  yang berada  di  lingkungan  sekolah.  Perlindungan  terhadap  sekolah  yang telah  menjalankan  tugasnya.  Pembentukan  karaktek  terhadap  anak  sebelum  di  sekolah adalah  muncul  dari  keluarga.  Keluarga  merupakan  tiang  masyarakat  untuk  membentuk karaktek  anak  sehingga  apa  yang  diajarkan  adalah  kebaikan  dan  memiliki  sikap  peduli terhadap  lingkungan.  Perlindungan  terhadap  sekolah  yang  juga  memiliki  karakteristik sekolah ramah anak sehingga mempu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Kata Kunci:  Perlindungan Hukum; Sekolah; Ramah Anak.

## Abstract
The purpose of this research is to determine the form of legal protection from government policies on schools that have implemented child-friendly but are the center of attention due to a lot of legal problems that occur in the school environment ranging from problems with teachers, education staff to parents. Schools that should provide a sense of security and comfort can avoid various legal problems because schools must be able to provide a sense of security to all in the school environment. Protection of schools that have performed their duties.  The  formation  of  character  towards  children  before  school  is  emerging  from  the family. The family is the pillar of society to form children's character so that what is taught is kindness and a caring attitude towards the environment. Protection of schools that also have the characteristics of child-friendly schools to create a safe and comfortable learning atmosphere.
Keywords: Legal Protection, School, Child Friendly

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  memberikan  kesempatan  warga  negaranya  untuk  menjalani pendidikan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  seluruh  warga  Indonesia  berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan saat ini tidak hanya formal saja namun juga terdapat  pendidikan  non  formal  yang  juga  dapat  dijadikan  sarana  belajar  bagi masyarakat.  Sekolah  saat  ini  menjadi  pusat  perhatian  dikarenakan  banyak  sekali permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah mulai dari permasalahan dengan guru, tenaga pendidikan hingga sampai dengan wali murid. Sekolah yang seharusnya  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  dapat  terhindar  dari  berbagai permasalahan hukum karena sekolah harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh yang berada di lingkungan sekolah.
Konvensi  Hak  Anak  telah  mengamanatkan  seluruh  bangsa  di  dunia  untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak namun dengan tekad yang bulat, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai upaya memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak  dan  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  pada  tahun  2016  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  mengeluarkan  Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan akhir  yang  hendak  dicapai  dalam  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  (KLA)  adalah Indonesia  mencapai  kondisi  Indonesia  Layak  Anak  (IDOLA)  pada  tahun  2030. Tujuan ini juga sejalan dengan program PPB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. 1
Tujuan  dari  dikembangkannya  Sekolah  Ramah  Anak antara  lain mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan  karena  keracunan  makan  dan  lingkungan  yang  tidak  sehat,  mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi
1 Safitri Ridwan Rangkuti, Irfan Ridwan Maksum, Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019, hlm. 39
anak  selama  anak  berada  di  sekolah,  memudahkan  mencapai  tujuan  pendidikan, menciptakan  lingkungan  yang  hijau  dan  tertata,  ciri  khusus  anak  menjadi  lebih betah di sekolah, anak terbiasa dengan pembiasaan pembiasaan positif. 2
Perlindungan  terhadap  sekolah  yang  telah  menjalankan  tugasnya. Pembentukan  karaktek  terhadap  anak  sebelum  di  sekolah  adalah  muncul  dari keluarga. Keluarga merupakan tiang masyarakat untuk membentuk karaktek anak sehingga apa yang diajarkan adalah kebaikan  dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Akan tetapi hal ini juga termasuk dalam pola asuh, pola asuh yang baik akan  melahirkan  atau  menciptakan  karakter  yang  baik  pula  sehingga  dimanapun anak  berada  akan  dapat  memposisikan  dirinya  dengan  baik  dan  tidak  membuat masalah  di  lingkungan  sekolah.  Sekolah  juga  akan  menjadi  tempat  belajar  yang nyaman sehingga sekolah patut disebut dengan sekolah ramah anak ketika mampu memberikan  perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu  melihat  kejadian  hukum  di lingkungan  sekolah  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang  perlindungan hukum terhadap sekolah ramah anak. Perlindungan hukum yang diberikan terhapan warga  di  lingkungan  sekolah  tidak  hanya  terhadap  murid,  guru  maupun  juga memberikan  perlindungan  kepada  wali  murid  dikarenakan  hal  ini  juga  menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini menjadikan  perhatian  dikarenakan  begitu  banyak  berita  yang  marak  terjadi  di media-media  tentang  siswa  yang  melakukan  tindakan  tidak  bermoral  atau  tidak disiplin  sehingga  guru  telah  melakukan  tindakan  pendisiplinan  selanjutnya  jika dirasa menyakiti hati orang tua sehingga orang tua tidak terima dengan tindakan yang  dilakukan  oleh  guru.  Orang  tua  banyak  melaporkan  tindakan  guru  kepada pihak  kepolisian  dan  mengkriminalisasikan  para  guru  yang  dituntut  untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu melihat kejadian hukum di lingkungan sekolah  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  tentang  Perlindungan  Hukum Terhadap Sekolah Ramah Anak.

## B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dapat terkait latar belakang diatas adalah  sebagai berikut:
1. Apakah  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  permasalahan  hukum  di lingkungan sekolah?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  sekolah ramah anak?
2 Ibid

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif ( legal research ), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. 3 Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data  sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian  normatif  meliputi  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum baik untuk korban ataupun untuk tersangka suatu tindak pidana atau  hukum  keperdataan.  Perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  dalam  2  sudut pandang  yaitu  dari  sudut  perlindungan  hukum  secara  Preventif  atau  dari  sudut pandang  perlindungan  hukum  secara  Represif.  Perlindungan  hukum  Preventif merupakan pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang- undangan ataupun dari keputusan-keputusan yang dibuat, sedangkan perlindungan hukum  secara  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara penyelesaian permasalahan baik secara litigasi atau non litigasi serta perlindungan ini merupakan langkah akhir dalam memberikan sanksi terhadap para mereka yang melanggar peratusan perundang-undangan. Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan  hukum  adaalah  suatu  tindakan  untuk  melindungi  dan  memberikan pertolongan  kepada  subjek  hukum  dengan  menggunakan  perangkat-perangkat hukum 4 .
Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa telah diatu sebagaimana hukum formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.    Perlindungan  hukum  diberikan  guna  menegakkan  keadilan  baik  bagi korban ataupun pelaku. Hal ini dirasakan dengan rasa keadilan yang diberikan maka tujuan dari hukum tersebut dapat diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Hukum di  Indonesia  yang  diterapkan  merupakan  cermin  dan  pantulan  masyarakat  dari zaman  ke  zaman.  Masyarakat  yang  tumbuh  di  Negara  Indonesia  harus  diatur
3 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Sumut: Bayumedia, 2008, hal. 295
4 Philipus M.Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 10
dengan  adanya  hukum  untuk menjamin  kepastian  hukum.  Berbagai  tingkah  laku masyarakat sehari-hari maka jika dilihat dari pandangan hukum maka juga mereka berkembang dalam menjalankan aktifitasnya. Pada masyarakat ini bertingkah laku hukum  hanya  merupakan  aspirasi  dari  masyarakat  karena  hukum  tertulis  dengan perangkay peraturan yang wajib dilakukan dengan baik. 5

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Perlindungan  hukum  juga  memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak baik  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  maupun  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana. Anak adalah generasi muda penerus bangsa di Negara Indonesia baik dalam  mewujudkan  cita-cita  dimasa  yang  akan  datang  atau  meneruskan  cita-cita luhur dari pemimpin. Anak memiliki kesempatan yang luas dalam mengembangkan diri  sesuai  dengan  usianya.  Mereka  harus  mendapatkan  rasa  nyaman  khusunya dalam  lingkungan  keluarga  adalah  yang  laing  utama  selanjutnya  dilingkungan sekolah maupun dilingkungan pertemanan mereka. Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  secara  wajar  baik fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  wujud  adanya  keadilan dalam suatu masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik hal ini berkaitan dengan hukum tertulis atau tidak tertulis.
Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yang bersifat: 6
a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
b. Non Yuridis (bidang social, kesehatan dan pendidikan)
Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977 terdapat dua perumusan tentant perlindungan anak yaitu
1. Segala  daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang  mapun lembaga  pemerintah  dan  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan  pengamanan, penguasaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan  fisik,  mental  dan  social  anak  serta remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasi
2. Segala  daya  uapaya  bersama  yang  dilakukan  dengan  sadar  oleh  perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia 0- 21  tahun,  tidak  dan  belum  pernah  menikah  sesuai  dengan  hak  asasi  dan kepentingan agar dapat mengembangkan diri secara optimal.
5 Adriano dkk, 2020, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum, Kencana, Jakarta, Hal.2
6 Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara,Jakarta, Hlm.

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282
Perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak- hak  anak  agar  dapat  hidup  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipaso  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manussia  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera. 7
3. Faktor  Mempengaruhi  Terjadinya  Permasalahan  Hukum  Di  Lingkungan Sekolah
Konsep  sekolah  ramah  anak  didefinisikan  sebagai  program  guna mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang  mampu  menjamin  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  dari  kekerasan, diskriminasi  dan  perlakuan  salah.  Sekolah  ramah  anak  adalah  bahwa  anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Permasalahan juga sering terjadi di lingkungan sekolah yang menyebabkan banyak permasalahan hukum di sekolah. Permasalah ini tidak hanya  terkait  dengan  permasalahan  belajar  mengajar  namun  juga  permasalahan yang biasanya juga dari faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:
a. Faktor Kepribadian
1. Faktor kelainan yang dibawa sejak lahir;
2. Lemahnya pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan;
3. Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan;
4. Kurangnya nilai-nilai keagamaan;
b. Faktor Lingkungan
1. Faktor  keluarga  adalah  lembaga  pertama  dan  uatama  dalam melaksanakan  proses  sosialisasi  pribadi  anak  dan  juga  keluarga memberikan  pengaruh  menentukan  pembentukan  watak  dan kepribadian anak. Keluarga merupakan lingkungan terdekat dalam emmbesarkan,  mendewasakan  dan  mendapat  pendidikan  yang pertama kalinya .
2. Terdapat guru yang kurang simpatik dengan siswanya
3. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai;
4. Hubungan antar guru dan siswa yang kurang harmonis;
5. Cara mengajar guru yang membosankan.
Faktor-faktor  yang  terjadi  inilah  mampu  menyebabkan  permasalahan  hukum  di lingkungan  sekolah  selain  itu  juga  terdapat  ketidak  puasan  orang  tua  dalam
7 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
menyikapi  pelayanan  sekolah.  Hal  inilah  yang  harus  perlu  diperhatikan  dengan cermat dan bijak dalam menyikapi. Permasalahan disekolah merupakan kewajiban pihak sekolah dalam menyelesaikannya akan tetapi permalasalahan tersebut sering kali  berujung  pada  permasalahan  hukum  dengan  mempermasalahkan  anak  atau siswa,  guru  ataupun  pihak  lain  yang  berhubungan  dengan  sekolah.  Apabila permasalahan  tersebut  berasal  dari  keluarga  maka  yang  akan  menyelesaikan permasalahan  tersebut  yaitu  di  lingkungan  keluarga  dikarenakan  keluarga merupakan salah satu yang dekat dengan anak-anak sehingga akan menjadi wadah pertama  dalam  membentuk  karakter  anak.  Menurut  Moelyatno Broken  Home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan terutama perceraian atau perpisahan  dari  pernikahan  orangtua  sehingga  mampu  mempengaruhi  tumbuh kembang  anak  terutama  dalam  psikologi  anak. 8 Oleh  karena  itu  dengan  melihat faktor yang ada maka diharapkan tidak masuk kelingkungan sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar siswa disekolah.

## 4. Konsep, Prinsip dan Komponen Sekolah Ramah Anak
Konsep  sekolah  ramah  anak  memiliki  capaian  bahwa  program  yang diwujudkan untuk menciptakan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hidup hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya selama anak berada pada  satuan  pendidikan.  Pembentukan  dan  pengembangan  Sekolah  Ramah  Anak pada prinsipnya sebagai berikut:
1. Non Diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkna disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orangtua;
2. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam  semua  keputisan  dan  tindakan  yang  diambil  oleh  pengelola  dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. Hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  yaitu menciptakan  lingkungan yang  menghormati  martabat  anak  dan  menjamin  pengembangan  holistic  dan terintegritasi setiap anak;
4. Penghormatan terhadapan pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak  anak  untuk  mengekspresikan  pandagan  dalam  segala  hal  yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah
5. Pengelolaan  yang  baik  yaiti  menjamin  transparasi,  akuntabilitas,  partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan sekolah. 9
8 Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika, Hlm.20
9 Panduan Sekolah Ramah Anak, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Hlm. 14.

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282
Konsep inilah yang diharapkan tidak akan dilakukan di lingkungan sekolah, sekolah ramah  anak  yang  akan  menjadikan  anak  tumbuh  dengan  rasa  nyaman  dana  man serta  perilaku  yang  dijauhkan  dari  hal-hal  negative  juga  mampu  diarahkan  oleh pendidik dilingkungan sekolah. Pendidik atau guru juga harus memiliki kesiapan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah selain itu orang tua atau wali murid juga harus membiasakan diri mengetahui dimana harus bersikap tidak  selalu  mengambil  peran  saat  diluar  rumah  atau  di  lingkungan  sekolah. Komunikasi  yang  baik  adalah  satu  upaya  untuk  menumbuhkan  rasa  saling menghormati dan menghargai.
Hal yang utama dalam tujuan adalah memulainya dengan perencanaan yang dibuat. Hal ideal dalam perencanaan dan dapat menjadi tujuan yang utama adalah dapat diaplikasikan kedalam konteks sosial dan bernilai baik terhadap konteks sosial. Ini merupakan  bentuk  komunikasi  dalam  berhubungan  satu  sama  lain.  Sehingga, komunikator  hendaknya  memiliki  program  untuk  mencapai  efektifitas  sekaligus memperoleh  kepercayaan  dari  pihak  lain.  Hal  ini  harus  dibuktikan  dengan melakukan tindakan yang nyata dan tepat sasaran. 10
Sekolah  Ramah  Anak  merupakan  sebuah  konsep  yang  ideal  untuk  anak  usia sekolah. Pada sekolah ramah anak semua pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar harus didukung oleh keadaan sosial, fisik dan emosional yang positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan kerangka kerja sistem dan pendidikan sekolah berbasis hak anak yang memiliki ciri yaitu “inklusif, sehat dan protektif untuk  semua  anak,  efektif  dengan  anak-anak,  dan  terlibat  dengan  keluarga, masyarakat dan anak-anak". 11
Sekolah ramah anak pada tingkat pendidikan anak usia dini perlu diperhitungkan, karena pada masa ini adalah penentu untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih  tinggi,  balita  itu  adalah  fase  yang  sangat  fundamental  bagi  perkembangan setiap  jiwa. 12 Rangkuti  &  Maksum  menjelaskan  bahwa  sekolah  ramah  anak meruapan  sebuah  konsep  yang  ideal  yang  diperuntukkan  untuk  anak  usia  dini karena pada saat itu proses pendidikan mengajarkan pada nilai karakter yang kuat
10 ISLAM, Nurul; ARDIANSYAH, Ardiansyah. KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOMUNIKASI & HUKUM BISNIS ISLAM. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum , 2021, Vol. 3, No. 1.
11 Safitri Ridwan Rangkuti, Irfan Ridwan Maksum, Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019, hlm. 40
12 Na’imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Membangun Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 747. https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.283

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282
dan proses belajar mengajar harus ditentukan dan didukung dengan keadaan sosial, fisik, dan emosional yang positif. 13

## PEMBAHASAN
A. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Permasalahan  Hukum  Di Lingkungan  Sekolah
Pendidikan  ramah  anak  dapat  dipraktikkan  dengan  salah  satunya  adalah sekolah  ramah  anak.  Pendidikan  ramah  anak  dapat  dimaknai  sebagai  suatu lembaga  pendidikan  yang  dapat  memfasilitasi  dan  memperdayakan  potensi anak.  Hal  iini  dapat  dilakukan  dengan  memprogramkan  sebuah  rancangan pembelajaran  yang  menumbuhkan  perkembangan  seluruh  potensi  anak  serta dapat melibatkan anak berprestasi dalam kehidupan sosial dan budaya keluarga dan  masyarakat  tanpa    menjadi  pelaku  atau  korban  tindak  kekerasan  serta diskriminasi. Sekolah ramah anak lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang  harus  diselenggarakan  negara  untuk  memenuhi  hak  anak  sebagaimana tercantum dam konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 1990 serta adanya peraturan yang sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2023  tentang  Perlindungan  Anak.  Sekolah  ramah  anak  juga  dilatarbelakangi
adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai  pihak  yang  benar  hal  ini  juga  perlunya  perhatian  dari  sisi  perbuatan yang  mengakibatkan  permasalahan  anak  sebagaimana  kasus  yang  terjadi
13 Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(1), 38. https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019
252 141 46 33 31 23 11 7 5 5 6 2 1 0 50 100 150 200 250 300

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282
sepanjang tahun 2023 yaitu data kasus anak dari klaster Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 sebagai berikut : 14
Penyelesaian permasalahan di sekolah memerlukan pendekatan yang holistic dan melibatkan  berbagai  pihak  termasuk  pihak  sekolah,  guru,  siswa,  orang  tua  dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan di sekolah :
1. Pengelolaan Konflik
Pelatihan  pengelolaan  konflik  untuk mengatasi  masalah  antar  siswa    atau antara siswa dan staf;
2. Peningkatan Komunikasi
Komunikasi yang terbuka membangun saluran komunikasi terbuka antara siswa,  guru,  orang  tua  dan  staf  sekolah  untuk  memudahkan  pertukaran informasi dan pemecahan masalah;
3. Program Anti Bullying
Menginplementasikan program anti bullying di sekolah termasuk pelatihan bagi siswa dan staf untuk mengendalikan dan mengatasi perilaku bullying.
Adapun dalam permasalahan tersebut diatas maka sangat diperlukan dikaukannya analisis situasi yaitu dengan  mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan dilakukan  analisis  akar  penyebabnya  dimana  dalam  hal  ini  melibatkan  berbagai pihak  seperti  guru,  siswa,  orang  tua  dan  staf  sekolah  dalam  mengumpulkan informasi. Pengembangan tim kerja dalam hal ini dibentuk tim kerja yang terdiri dari guru, staf sekolah dan orang tua untuk merancang dan menginplementasikan solusi  serta  dukungan  dari  kepala  sekolah  serta  manajemen  sekolah  itu  sangat penting.  Penguatan  kepemimpinan  juga  menjadi  faktor  sangat  berperan  guna memastikan  kepemimpinan  sekolah  yang  efektif  untuk  menciptakan  lingkungan yang  kondusif  untuk  pembelajaran.  Penguatan  ini  dirasa  mampu  menekan terjadinya  permasalahan  di  lingkungan  sekolah,  sehingga  mewujudkan  sekolah ramah  anak  tidak  hanya  bagian  dari  para  pendidik  disekolah  saja  namun  tugas penting untuk seluruh guru, siswa, staf sekolah dan orang tua.
B. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Sekolah Ramah Anak
Perlindungan  hukum  sekolah  yang  ramah  anak  merujuk  pada  serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, mencegah pelecehan  dan  menciptakan  lingkungan  sekolah  yang  aman,  inklusif  dan mendukung.  Beberapa  langkah  dan  kebijakan  yang  dapat  diambil  untuk menciptakan lingkungan sekolah ramah anak secara hukum  adalah:
14 https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai- tahun-2023 , diakses Rabu 3 November 2023, 13.11 Wita.
1. Non  diskriminasi,  menjamin  setiap  anak  menikmati  hak  anak  untuk mendapatkan  pendidikan  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  disabilitas,  gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orang tua;
2. Kepentingan  terbaik  bagi  anak  yaitu  senantiasa  menjadi  pertimbangan  utama dalam  semua  keputusan  dan  tindakan  yang  diambil  oleh  pengelola  dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah menciptakan lingkungan yang  menghormati  martabat  anak  dan  menjamin  perkembangan  holistic  serta terintergritas setiap anak;
4. Penghormatan terhadap pandangananak mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah;
5. Pengelolaan yang baik dengan menjamin transparasi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan sekolah. 15
Area realisasi Sekolah Ramah Anak meliputi relasi sehari-hari, manajemen dan peraturan  sekolah,  sarana,  prasarana  dan  lingkungan,  kurikulum  dan  kebijakan. Relasi sehari-hari guru, murid, tenaga kependidikan, serta pihak lain di lingkungan sekolah adil dan setara. Manajemen sekolah dan peraturannya dibuat menggunakan perspektif  perlindungan  anak.  Sarana  dan  prasarana  sekolah  serta lingkungannya diharapkan sesuai dengan keamanan dan kebutuhan anak. Begitu pula kurikulum dan kebijakannya, mengacu pada tujuan kepentingan terbaik bagi anak.  Dalam hal ini  sekolah menjadi tempat pencegahan sekaligus edukasi budaya yang ramah anak dalam  bentuk  perilaku  dan  kebiasaan-kebiasaan  baik.  Pembiasaan  (habituasi) melalui  edukasi  budaya  menyaratkan  keaktifan  orangtua,  guru,  karyawan,  dan masyarakat  dalam  menggali  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Misalnya,  ujaran  empan papan. Ujaran ini mengisyaratkan bahwa seluruh warga sekolah perlu memahami di  mana  mereka  berada.  Keberadaan  seseorang  akan  sangat  tergantung  pada bagaimana  ia  mampu  memosisikan  diri,  sehingga  orang  lain  juga  dapat menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat  preventif maupun yang  bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
Secara  normative  peraturan  perundang-undangan  nasional  (pusat)  pemerintah tentang sekolah ramah anak sudah ada yaitu Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990  tentang  Pengesahan  Convention  on  the  Rights  of  the  Child),  UU  NO.  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Kebijakan Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  Permen  PPPA  RI  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang
15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak , Permen PPPA RI Nomor 08  Tahun  2014  Tentang  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA),  dan Permendikbud  82  tahun  2015  tentang  pencegahan  dan  Penanggulangan  tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 16
Oleh  karena itu  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri,  yang  memiliki konsep  bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian.  Sarana  perlindungan  hukum  preventif  pada perlindungan hukum ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang  definitif,  sedangkan  perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan  peradilan  administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan    hukum bertumpu pada tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 17
1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan; dan
6. kejahatan seksual.
Sedangkan  Untuk  Perlindungan  Terhadap  Pendidik  dilakukan  perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 18
1. Pasal  39  ayat  1  dan  2:  “Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta  didiknya  yang  melanggar  norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma kesopanan,  peraturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan peraturan  perundang-undangan  dalam proses  pembelajaran  yang  berada  di  bawah  kewenangannya.”  “Sanksi  tersebut dapat  berupa  teguran  dan/  atau  peringatan,  baik  lisan  maupun  tulisan,  serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah  pendidikan,  kode  etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal  40:  “Guru  berhak  mendapat  perlindungan   dalam   melaksanakan   tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah
16 KPAI. (2017). Bank Data Perlindungan Anak 2011-2016. https://bankdata.kpai.go.id
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
18 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

## Jurnal de Facto 10(2) : 269-282
daerah,  satuan  pendidikan,  organisasi  profesi  guru,  dan/atau  masyarakat  sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Pasal 41: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman,  perlakuan  diskriminatif,  intimidasi,  atau   perlakuan   tidak  adil  dari pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  masyarakat,  birokrasi,  atau  pihak lain.”

## PENUTUP
Sekolah  Ramah  Anak  merupakan  implementasi  dari  tujuan  pendidikan nasional  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Sisdiknas  No  20  tahun  2003. Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Secara esensial Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Sebuah pendidikan yang dilakukan secara sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  sebuah  pembelajaran  yang  akan  menciptakan peserta  didik  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  bagi diri,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Pendidikan  Nasional  Indonesia  memiliki kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Nasional diabdikan bagi kejayaan  bangsa  dan  negara.  selain  itu,  undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Pasal  l4  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  anak  mempunyai  hak untuk  dapat  hidup  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai harkat  dan  m artabat  kemanusiaan, serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriano dkk, 2020, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum, Kencana, Jakarta.
Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara,
Jakarta.
Na’imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak  untuk  Membangun  Nilai-Nilai  Karakter  Anak  Usia  Dini.  Jurnal  Obsesi  : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2)
ISLAM, Nurul; ARDIANSYAH, Ardiansyah. KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:  PERSPEKTIF  KOMUNIKASI  &  HUKUM  BISNIS ISLAM. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum , 2021, 3.1.
Philipus M.Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Safitri Ridwan Rangkuti, Irfan Ridwan Maksum, Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak,Bandung, Refika.
Panduan Sekolah Ramah Anak, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

## Media Online
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari- pengaduan-ke-kpai-tahun-2023 , diakses Rabu 3 November 2023, 13.11 Wita.