## KERAGAMAN KEBERAGAMAAN (SEBUAH KODRATI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA)

## Dewa Agung Gede Agung
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang
Abstrak: Kehadiran berbagai agama di Indonesia merefleksikan agar umat beragama tidak saling menganiaya  orang  lain.  Akan  tetapi,  agama  yang  mengajarkan  perdamaian  tidak  jarang  dijadikan legitimasi untuk mengganggu, memusuhi, dan memusnahkan umat lain. Di Indonesia, konflik antar umat beragama telah menjadi rahasia umum, dalam kondisi seperti ini ajaran agama dapat dijadikan sebagai alat pembenar bagi pemeluknya untuk melakukan tindakan permusuhan dan pembunuhan terhadap  pemeluk  agama  lain.  Kenyataan  ini  sangat  bertentangan  dengan  esensi  ajaran  agama  itu sendiri  yang  selalu  mengajarkan  cinta  kasih  dan  perdamaian.  Masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat majemuk dengan pemeluk agama yang beragam. Belum lagi perbedaan suku dan ras, bisa  jadi  faktor  ini  juga  berpotensi  memperkeruh  suasana  konflik  agama.  Namun  demikian, kemungkinan  diatas  bisa  jadi  tidak  terbukti  apabila  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  mampu menumbuhkan sikap empati terhadap perbedaan tersebut.
Kata-kata Kunci : bangsa dan negara, empati, empat konsensus dasar
Abstract:  The  presence  of  religions  in  Indonesia  reflects  that  the  religious  people  do  not  violate each other. However, religion teaching peace is become a legitimation to disturb, to hate, and to genocide the other religious people. In Indonesia, a conflict between religions have been a public secret, in this condition the teaching of religion could be a tool to right and to legitimate the killing of other religions. This fact is contradicted with the essence of the religion’s teaching that is to teach love  other  people  and  peace.  Indonesian  society  is  a  multicultural  society  with  various  religions. Nevertheless, the related explanation will not affect if society could grow the character of emphaty to any difference.

## Keywords: nation and state, emphaty, four basic consencus
Kekerasan  atas  nama  agama  sering  mewarnai  ke- hidupan  manusia.  Entah  ia  muncul  sebagai  akibat hubungan antarumat beragama yang tidak dibarengi  sikap  toleran,  atau  ia  sengaja  diciptakan untuk  mendukung  kepentingan  kelompok  tertentu. Jika  ditelaah  lebih  dalam,  sesungguhnya  konflik antar  agama  lebih  banyak  disebabkan  faktor ekonomi dan faktor politik, di samping juga adanya usaha  sengaja  dari  kelompok  yang  ingin  memper- tahankan atau meraih status sosial yang lebih baik. Dan  apabila  konflik  agama  tidak  diberikan  per- hatian serius dari semua pihak, maka bangsa Indo- nesia akan menghadapi persoalan besar, yakni dis- integrasi bangsa dan carut marutnya NKRI.
Potensi  konflik  di  Indonesia  sangat  tinggi, hal ini disebabkan karena sifat heteroginitas di ber- bagai sendi kehidupan. Kondisi semacam ini sangat disadari oleh semua pihak terutama para cendekia- wan. Karena itu sebagai wujud sikap kekhawatiran dan  kepedulian  sehingga  diupayakan  adanya  pen- yadaran  sehingga  konflik-konflik  yang  bersifat SARA  tidak  berkelanjutan.  Try  Sutrisno  dalam “Dimensi Pertahanan Keamanan dari Integrasi Na- sional”. Tulisan ini menyoroti sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila seharusnya juga nilai- nilai    Pancasia  sebagai  pedoman  kehidupan  ber- bangsa dan bernegara,  dan nilai-nilai Pancasila se- bagai  rujukan  dalam  mengatasi  setiap  masalah
bangsa (Sutrisno T., 1996). Empat konsensus dasar merupakan struktur dan modalitas dalam kehidupan berbangsa  dan bernegara. Keempat tersebut adalah Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Kebhinekaan). Tentu semua ini tidak bisa lepas dari sentuhan aktor/agen yang membuat struktur  dan  sekaligus  mematuhi  struktur  sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Tulisan  Masykuri  Abdila  dalam  “Toleransi Beragama  dalam  Masyarakat  Demokrasi  dan Multikultural”.  Tulisan  ini  menekankan  pada perlunya  nilai-nilai  toleransi  yang menjadi kesepakatan  semua  pihak.  Nilai-nilai  toleransi tersebut  adalah  (1)  toleransi  antarpenganut  suatu agama  tertentu,  (2)  toleransi  antarpenganut  agama yang  berbeda,  dan  (3)  toleransi  antarpenganut agama  dengan  pemerintah  (Abdila,  2003).  Dalam ”Prinsip-Prinsip  Universal  Toleransi  Antar  Umat Agama”,  mengatakan    bahwa  p rinsip-prinsip toleransi  agama  ini,  yang  merupakan  bagian  dari visi  teologi  atau  akidah,  telah  dimiliki  oleh  setiap agama,  maka  sudah  selayaknya  jika  setiap  umat bergama  turut  serta  aktif  untuk  memperjuangkan visi-visi  toleransinya  di  khalayak  masyarakat plural. Perbedaan umat manusia, baik dari sisi suku bangsa,  warna  kulit,  bahasa,  adat-istiadat,  budaya, bahasa  serta  agama  dan  sebagainya,  merupakan fitrah  dan sunnatullah yang  sudah  menjadi ketetapan  Tuhan.  Landasan  dasar  pemikiran  ini adalah  firman  Tuhan  yang  Maha  Kuasa  (Anonim, 2009).

## KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Konsep  awal  yang  harus  difahami  adalah tidak ada satupun agama di Indonesia yang kita ke- nal sampai sekarang berasal dari Indonesia. Semua agama,  apakah  agama  Hindu,  Buddha,  Islam, Nasrani  dan  Konghuchu  adalah  berasal  dari  luar Indonesia,  mungkin  tidak  terlalu  berlebihan  kalau dikatakan  semua  agama  di  Indonesia  adalah “agama  import”  (Subagya,  1981:5).  Namun demikian, semua itu diterima dan berkembang  ka-
rena  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  unsur-unsur lokal  melalui  proses  akulturasi.  Kedatangan berbagai  agama  di  tanah  air,  bukan  masuk  dalam wilayah yang tidak mengenal sistem religi, melain- kan  sudah  mengenalnya  walaupun  awalnya  masih sederhana.  Seperti  kedatangan  agama  Hindu  dan Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal sis- tem  kepercayaan  animisme  dan  dinamisme,  yang dikenal  juga  dengan  nama  agama  tradisional.  Hal ini dibuktikan dengan sudah dikenalnya nama sang pencipta  di  setiap  daerah  dengan  nama  yang  ber- beda-beda  (Subagya,  1981:  66-68).  Begitu  juga dengan kedatangan agama Islam yang diperkirakan sejak abad VII pada masa kerajaan Sriwijaya. Ked- atangan  para  pedagang  Islam  tersebut  dalam  wila- yah  yang  penduduknya  sudah  mengenal  agama Buddha.  Sejak  awal  abad  XVI  yang  ditandai dengan  berdirinya  kerajaan  Demak  merupakan puncak  perkembangan  agama  Islam  di  tanah  air. Peranan  wali/sunan  sangat  penting  dengan menggunakan media budaya setempat, seperti me- lalui  wayang,  gending-gending  Jawa  dsb,  bahkan semua  itu  dilestarikan  (Lombard,  2005:340-341). Jadi sekilas latar belakang sejarah tersebut menun- jukkan, bahwa perkembangan agama apapun di In- donesia tidak diawali dengan konflik, tetapi melalui cara-cara damai dan beradab.
Menurut  penulis,  melihat  latar  belakang sejarah  kedatangan  agama-agama  di  Indonesia dilandasi  oleh  sifat  empati.  Kata    “empati”,  itulah kata  yang  tepat,  kalau  melihat  hubungan  antar agama  dan  kepercayaan  lokal.  Karena  kata  ini mempunyai  makna  bukan  sekedar  mengakui adanya  perbedaan  agama  dan  kepercayaan,  tetapi mau  “menerima”  perbedaan  tersebut  dalam kehidupan  sehari-hari.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  “empati”  merupakan  modalitas  yang sudah  dimiliki  oleh  bangsa  melalui  proses “historisasi”.  Modalitas  yang  empati  tentu  tidak akan  muncul  tiba-tiba,  namun  peranan  aktor/agen sangat  penting.  Kalau  di  kehidupan  kemudian terjadi konflik-konflik yang bersifat SARA, berarti terjadi  “rigres”  dalam  kehidupan  berbhineka. Sering  kita  mendengar  “pengalaman  adalah  guru
utama”.  Sejarah  adalah  pengalaman  suatu  bangsa, seharusya diposisikan sebagai guru dalam berbangsa  dan  bernegara  dalam  kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang.
Berbicara struktur, modalitas, dan pentingnya peranan aktor/agen akan mengingatkan pandangan  Anthony  Giddens  dengan  “teori strukturasi”. Menurut Martono, khusus posisi Gid- dens ada pada filsafat post-positivisme yang bersi- fat interpretatif (Martono, 2014: 72-73). Karena itu Giddens  dengan  teori  strukturasinya  mengatakan “teori  strukturasi”  didasarkan pada premis bahwa “dualisme”  harus  dikonseptualisasikan  sebagai  se- buah “dualitas”, struktur adalah sarana, tetapi juga hasil  atau  produk  individu  (Giddens,  2010:xix). Teori Giddens, fokus kajiannya adalah tindakan so- sial ( social action ), dan pengalaman hidup ( life ex- perience ). Karena itu teori strukturasi Giddens ter- masuk  dalam  Teori  Sosial  Kritis  yang  menggam- barkan  hubungan  antara  struktur  dan  manusia,  in- dividu  sebagai  aktor  (Agger,  2014:9).  Seorang penganut  filsafat  post-positivism  atau postmodenis harus  berani  melakukan  “dekonstruksi”  terhadap berbagai fenomena yang terjadi, begitu juga dengan berbagai  isu-isu  SARA  yang  sering  muncul  di media sosial yang terkadang hoax . Para postmodenis umumnya tidak suka dengan penyeragaman  dan  tidak  suka  pula pada pembatasan,  tetapi  akan  lebih  senang  dengan  dan menerima perbedaan, keberagaman (Lubis, 2014:15).
Sering  kita  dengar  bahwa  sekarang  adalah masuk  generasi  “Z”,  karena  itu  dalam  tatanan berpikir  filsafat  seharusnya  mampu  melakukan dekonstruksi  terhadap  cara  berpikir  positivism. Memang  tidak  mudah,  seperti  pengalaman Anderson, yang dia tuliskan dalam buku “hidup di luar  tempurung”,  tetapi    dia  percaya  bahwa pemikiran  seorang  akademisi  pasti  sudah  melalui kerangka kerja intlektual. Lebih lanjut di tuliskan;
“.....kaum  akademisi  begitu  berkomitmen terhadap konsep-konsep “kekuatan sosial”,
“struktur kelembagaan”, “ideologi”, “tradisi”, “tren demografi dan
semacamnya.  Mereka  juga  tidak  kurang berkomitmen  pada  “penyebab”  dan “dampak-dampak” kompleks yang diakibatkannya.  Dalam  kerangka  kerja intlektual semacam ini, cuma sedikit ruang yang  ada  kebetulan....”  (Anderson,  2016: 181).
Kehidupan  dalam  masyarakat  akan  damai, teratur ( order ), atau konflik, tidak teratur ( disorder ) sangat  tergantung  pada  aktor/agen  sebagai produsen struktur (pola, aturan) dalam masyarakat. Berdasarkan  pandangan  Weber  terdapat  tiga  ti- pologi  kepemimpinan  yang  berkembang  dalam masyarakat, yaitu 1) otoritas tradisional ( traditional authority ), 2) otoritas kharismatik ( charismatic  au- thority ),  dan  3)  otoritas  legal/rasional  ( le- gal/rational  authority )  (Arisandi,  2015:  68-70). “Guru”, sangat memenuhi ketiga tipe kepemimpinan tersebut di atas. Karena itu peranan guru  sangat  penting,  baik  buruknya  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sangat  tergantung  pada guru (selain Guru Swadhyaya ).
Penulis sebagai orang yang beragama Hindu, percaya pada pentingnya perana guru, dan ini juga yang  mengilhami  apa  yang  seharusnya  dilakukan sebagai  seorang  guru.  Dalam  Agama  Hindu (mungkin  terdapat  juga  dalam  agama  yang  lain), terdapat  keyakinan  terhadap Catur  Gur u,  yang berarti empat Guru yang harus dihormati di dalam mencari kesucian serta keutamaan hidup, termasuk keutamaan  hidup  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Anonim, 2005). Keempat guru tersebut adalah:
Guru  Rupaka adalah  orangtua  kita. Disebut  guru  Rupaka  karena  Beliau  yang melahirkan,  membesarkan , dari  tidak  ada menjadi ada. Orang tua kita sesungguhnya sangat  besar  jasanya  bagi  kita.  Karena saking  besarnya  jasa  orang  tua  rasanya seribu  kali  kelahiranpun  belum  bisa  kita akan  membayar  hutang  kepada  orangtua. Guru  Pengajian berarti  guru  yang  telah memberikan pelajaran di sekolah. Termasuk  Guru  Pengajian  adalah;  Guru TK,  Guru  SD,  Guru  SMP,  Guru  SMA, Dosen,  Kepala  Sekolah,  Rektor.  Guru
Pengajian  mengajari  kita  cara  membaca, menulis,  berhitung  dan  lain-lain,  baik dalam  pendidikan  formal  maupun  non formal. Guru  Wisesa adalah  Pemerintah. Disebut Guru  Wisesa karena  Guru  itulah yang  melayani,  menciptakan  ketentraman dan  kesejahteraan  masyarakat. Guru Swadhyaya adalah  Tuhan  Yang  Mahaesa yang  menciptakan  segala  isi  dunia  ini dengan  penuh  kasih  sayang.  Tuhan  yang menciptakan keindahan alam, laut, sungai, gunung,  bulan,  bintang  dan  planet- planetnya.
Setiap  agama  mengandung  suatu  ajaran moral  sebagai  pegangan  perilaku  para  penga- nutnya,  meliputi dua  macam aturan. Di satu pihak cukup banyak aturan mendetail dalam suatu agama bertalian  dengan  haram/halal,  puasa/ tarak ,  iba- dat/ritual.  Di  pihak  lain  terdapat  aturan  etis  lebih umum  yang  melampaui  kepentingan  suatu  agama saja misalnya, larangan membunuh, berdusta, men- curi.  Namun  di  bidang  dogma  sukar  tercapai kesepakatan antar -agama di bidang moral. Ajaran moral  suatu  agama  dianggap  penting  karena sumbernya  ialah  Tuhan  dan mengungkapkan kehendak-Nya,  diterima  berdasarkan  argumen iman. Tetapi nilai-nilai dan norma-norma moral etis tidak begitu saja atau dengan sendirinya ( eksklusit ) diterima karena argumen keagamaan saja. Ada pula argumen-argumen  lebih  umum  untuk  menerima aturan  moral  misalnya  argumen  rasional,  yang melarang  membunuh,  berdusta,  mencuri.  Dalam filsafat moral justru diupayakan menggali argumen rasional untuk nilai dan norma etis suatu tindakan. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa dalam bidang  etis  tidak  ada  kaitan  erat  antara  agama dengan kebudayaan (Sutrisno, 2001:13-18).
Kebudayaan juga  merupakan  sumber  nilai dan  norma-norma  etis,  tetapi  dalam  banyak  hal kebudayan  nyaris  tidak  dapat  dilepaskan  dari agama.  Hubungan  antara  agama  dan  kebudayaan bersifat  timbal  balik.  Hal  itu  berarti  bahwa  cara hidup  memengaruhi  keagamaan,  sedang  sikap- sikap keagamaan memengaruhi cara hidup. Sesuatu
yang  dirasakan  sebagai  kepentingan  mutlak  dalam kehidupan,  sangat  erat  pertaliannya  dengan  agama dan dipagari dengan sanksi-sanksi keagamaan.
Salah  satu  dasar  keberadaan  kebudayaan dengan  agama  adalah  interaksi  sosial  sebagai bagian dari keseluruhan gaya hidup manusia. Maka kebudayaan  bersifat  sosial,  meliputi  cara  hidup yang  teratur,  berdasarkan  tradisi  yang  sama,  dan ditentukan  oleh  lingkungan  yang  sama  pula. Hubungan  antara  agama  dan  kebudayaan  terletak pada  cara  yang  sama bertalian  dengan  pandangan hidup  yang  sama,  kaidah-kaidah  cara  hidup  yang sama,  dan  ukuran-ukuran  penilaian  yang  sama pula. Maka kebudayaan merupakan suatu kerukunan  rohani  yang  kesatuannya  tergantung pada kepercayaan yang sama dan cara-cara berpikir yang sama. Sementara itu agama rnerupakan faktor yang  kreatif,  dinamis,  dan  perangsang  pemberi hidup  masyarakat  pendukung  kebudayaan.  Agama mempertahankan  masyarakat  dalam  pola-pola kemasyarakatan  yang  tetap,  misalnya  nampak dalam  keanekaragaman  adat  istiadat  hidup kekeluargaan,  suku,  pernikahan  yang  berlatar belakang keagamaan dan terikat sanksi keagamaan dan kebudayaan.
Agama dalam praktek dibatasi dan dipengaruhi oleh kebudayaan. Maka perkembangan kebudayaan  terbuka  bagi  perubahan-pembahan baik agama maupun kebudayaan itu sendiri. Setiap perubahan  materiil  pengganti  hidup  fisik  akan memengaruhi  corak  kebudayaan,  dan  akan menghasilkan  sikap  religius  yang  baru  pula. Demikian  pula  setiap  perubahan  mental  pemberi wujud  baru  pada  pandangan  manusia  terhadap realitas akan mengubah cara hidup dan menghasilkan  bentuk  kebudayaan  yang  baru  pula. Perubahan-perubahan  tersebut  dipengaruhi  oleh ide-ide  politik  baru,  penemuan-penemuan  ilmiah baru, doktrin-doktrin keagamaan baru. Ide-ide baru tersebutlah    dapat  menimbulkan  pola  pikir  baru yang  mengarah  pada  kerukunan  ( order )  atau bahkan sebaliknya ( disorder ). Ide-ide baru tersebut akan  mempertajam  pertentangan  antar  pendukung agama  dan  kebudayaan  yang  sudah  menjadi
kesepakatan  dalam  hidup  secara  turun-temurun dengan  yang  ingin  melakukan  perubahan  terhadap kesepakatan tersebut.
Abdul  Rahman  dan  Khambali  menulis, bahwa  setiap  penganut  agama  biasanya  cenderung eksklusivitas  dengan  mengklaim  bahwa  agama mereka  adalah  satu-satunya  agama  yang  benar (Rahman & Kambali, 2013). Namun di lain  pihak masih  terdapat  kelompok-kelompok  keagamaan yang  menentang  sekularisme,  libralisme,  dan  plu- ralisme.  Perbedaan  ideologi  keagamaan  inilah kemudian  bisa  menyebabkan  munculnya  konflik (Jellen,  2007:39).  Begitu  juga  masalah  mayoritas dan minoritas. Menurut Haerudin, bahwa pluralisme  adalah  paham,  sikap  terbaik  untuk mengelola dan menyongsong anugerah keberagaman  (pluralitas).  Sebuah    sikap  yang berasal  dari  pandangan,  bahwa  manusia  beragama dialah  manusia  yang  mencintai  Tuhan,  sementara mustahil mencintai Tuhan tanpa mencintai ciptaan- Nya (Nurcholis & M. Dja'far, 2014: xi).
Dalam  komunitas  minoritas  konflik  muncul dari  upaya  mengejar  kepentingan  yang  berbeda, tujuan  dan  aspirasi  oleh  individu,  dan  atau  ke- lompok.  Walaupun  sangat  disadari,  bahwa  konflik bersifat alami, dan sebagai eksistensi kehidupan so- sial, sehingga intoleransi, konflik dan perang adalah fenomena sosial yang tak terelakkan. Namun yang terpenting  adalah  bagaimana  mencari  solusi  untuk mengakhiri  konflik  (Echikwomye,  2013:83). Kesadaran  dan  niat,  etikad  untuk  bersatu merupakan  kunci  untuk  hidup  berdampingan sehingga  memunculkan  rasa  kebangsaan  yang sejati (Soekarno, 1965: 3-4). Ini artinya hendaknya mulai  dari  dalam  diri  sendiri  ( faktor  internal ), disamping  adanya  kebijakan-kebijakan  pemerintah yang  mengkondisikan  ( faktor  eksternal )  sehingga dapat  memunculkan  kesadaran  untuk  hidup bersama  dalam  keberagaman.  Banyak  cara  yang dapat  dilakukan  dalam  menyelesaikan  masalah, semua  itu  sebuah  pilihan  dengan  segala  konsek- uensinya. Dengan segala dinamika dan kompleksi- tas  kehidupan  dalam  masyarakat,  menurut  Pruitt dan  Rubin  (Pruit  &  Rubin,  2011:  56-59),  terdapat
lima  strategi  dasar  dalam  menyelesaikan  konflik yaitu:
1. Contending (bertanding,  bersaing),  segala usaha  untuk  menyelesaikan  konflik  menurut kemauan  seseorang  tanpa  memperdulikan pihak  lain.  Pihak-pihak  yang  menerapkan strategi  ini  tetap  mempertahankan  as- pirasinya  sendiri  dan  mencoba  membujuk pihak  lain  untuk  mengalah,  termasuk  dian- taranya dengan mengeluarkan ancaman.
2. Problem  Solving (pemecahan  masalah), usaha  mengidentifikasi  masalah  yang  mem- isahkan  kedua  belah  pihak  dan  mengem- bangkan  serta  mengarah  pada  sebuah  solusi yang  memuaskan  kedua  belah  pihak.  Cara ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  kompromi dan  integratif.  Kompromi  adalah  alternatif nyata  yang    berada  di  antara  posisi  yang lebih disukai oleh masing-masing pihak. Se- dangkan integratif adalah rekonsiliasi kreatif atas  kepentingan-kepentingan  berdasar  mas- ing-masing pihak.
3. Yielding, (mengalah),  dimana  orang  harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak berarti penyerah  total,  karena  mengalah  bukan  be- rarti kalah.
4. Inaction (diam),  adalah  tindakan  temporer yang  tetap  membuka  kemungkinan  bagi upaya menyelesaikan kontroversi.
5. Withdrawing (menarik  diri),  adalah  sebagai upaya  untuk  menghindari  pertengkaran dengan  cara  menghindarkan  diri  dari  masa- lah yang dihadapi.
Di  Indonesia  kesadaran  untuk  hidup  rukun antar  warga  negara  yang  berbeda,  termasuk perbedaan  agama  hendaknya  berpedoman  pada nilai-nilai Pancasila. Faktor internal, hendaknya dikaitkan  dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat akan  pendidikan,  seharusnya  dibarengi  juga dengan  tingkat  kesadaran  akan  “hakekat”  dari kehidupan.  Bahwa  dunia  ini  adalah  plural,  dari berbagai segi apakah itu agama, suku, etnis, dan semua    itu  adalah  kodrat  yang  tidak  mungkin
dapat  diingkari.  Karena  itu  prinsip,  bahwa “berbeda  adalah  rahmat”  sangat  tepat  dalam kehidupan  ini.  Sebagai  pengejawantahan  dari pernyataan  tersebut  hendaknya  diikuti  dengan cara  berpikir  dan  berperilaku  yang  nyata  dalam kehidupan  sehari-hari.  Seperti  melihat  baik  atau tidaknya  seseorang  bukan  dari  agama  yang dianutnya,  tetapi  dari  perilaku  mereka,  masuk tidaknya  seseorang  ke  sorga  bukan  dari  agama yang  dianutnya,  tetapi  dari  amal  dan  perbuatan mereka  di  dunia.  Semua  agama  di  dunia  ini mengajarkan  hal-hal  yang  positif  sebagai pedoman moral baik untuk kepentingan horizontal maupun vertikal. Yang  tidak  baik bukan  agamanya,  tetapi  oknumnya  karena kepentingan-kepetingan tertentu. Dalam kehidupan  yang  serba  berbeda  sebenarnya  tidak cukup  hanya  penanaman  sifat  toleransi,  tetapi ada  yang  lebih  penting  yaitu  bersifat  empati. Toleransi  secara  etimologis  hanya  bermakna mengakui  adanya  perbadaan,  sedangkan  empati mempunyai  arti  yang  lebih  dalam  yaitu  adanya unsur penerimaan akan perbedaan tersebut dalam kehidupan  sehari-hari.  Pandangan  Jalal  al-Din Rumi mungkin dapat menjadi pertimbangan yang melukiskan pandangan pluralisnya dengan menggunakan gambaran berikut;
"Meskipun  ada  bermacam-macam  agama, tujuannya adalah satu. Apakah Anda tidak tahu  bahwa  ada  banyak  jalan  menuju ka'bah?...Oleh  karena  itu  apabila  yang Anda  pertimbangkan  adalah  jalannya maka  sangat  beraneka  ragam  dan  sangat tidak  terbatas  jumlahnya;  tetapi  apabila yang Anda pertimbangkan adalah tujuannya,  maka  semuanya  terarah  hanya pada  satu  tujuan”  (Munawar-Rachman, 2009).
Akhirnya  dalam  spirit  kesatuan  inilah,  kita menghargai keberbedaan. Perbedaan agama-agama ini  harus  dikenal  dan  diolah  lebih  lanjut,  karena perbedaan ini secara potensial bernilai dan penting bagi  setiap  orang  beragama  dalam  memperkaya imannya.  Dan  tidak  ada  salahnya  kalau  ada
pedoman yang universal, bahwa “Tuhan hanya satu tetapi  orang  bijak  menyebut  banyak  nama”,  tentu dengan tidak mengurangi ketaatan terhadap agama yang  dianutnya,  dan  tidak  mengatakan  agama orang  lain  lebih  jelek  dari  agamanya.  Setiap pemeluk  agama  hendaknya  selalu  berusaha mencari  ayat-ayat  yang  bersumber  dari  kitab sucinya  dengan  menonjokan  kesamaan-kesamaan yang ada, bukan hanya berbicara tentang sorga dan neraka,  apalagi  yang  ditonjolkan  perbedaannya saja.  Jadi,  mencapai  surga  bergantung  pada bagaimana sikap dan perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain (Ali, 2008).
Faktor  eksternal ,  terkait  dengan  kebijakan- kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  peraturan- peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan.  Sejak  Indonesia  akan  menjadi  negara yang  berdaulat,  yaitu  mempersiapkan  sebagai negara  yang  merdeka  tanggal  17  Agustus  1945 sudah  sangat  disadari  oleh  para  pendiri  bangsa  ini bahwa  Indonesia  sebagai  negara  yang  bersifat keberagaman  dalam  keberagamaan.  Karena  itu segala  kebijakannya  selalu  mempertimbangkan keberagaman tersebut sehingga dapat mengakomodir  semua  kepentingan  yang  ada. Seperti  ditetapkannya  Pancasila  sebagai  dasar negara  oleh  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945. Penetapan  ”Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sebagai sila  pertama  dalam  Pancasila  adalah  keputusan yang  tepat  dan  berorientasi  masa  depan  bangsa. Semua  ini  semata-mata  untuk  tetap  menjaga keutuhan  bangsa,  karena  keberagaman  sangat sensitif  untuk  memicu  konflik.    Seperti  dalam perumusan  dasar  negara  kita  yang  dikenal  dengan nama Pancasila, nilai-nilai  yang tercantum dari sila pertama  sampai  kelima  bersifat  universal  artinya dapat  diterima  oleh  semua  kalangan.  Begitu  juga dengan  rumusan  UUD  1945  khususnya  pasal  29 yang  mengakomodir  kepentingan  warganya  untuk beribadat  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan yang dianutnya. Andaikatapun ada ketidaksetujuan terhadap  kebijakan  tersebut  adalah  masalah personal  dan  minoritas.  Ini  artinya  negara menjamin kemerdekaan memeluk agama,
sedangkan  pemerintah  berkewajiban  melindungi penduduk  dalam  melaksanakan  ajaran  agama  dan ibadat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan,  tidak  menyalah- gunakan  atau  menodai,  serta  tidak  mengganggu ketentraman umat dan ketertiban umum. Munculnya  peristiwa-peristiwa  sparatisme  pasca kemerdekaan,  awalnya  bukanlah  karena  agama, tetapi  lebih  karena  fakor  ekonomi  dan  politik, kemudian  barulah  munculnya  faktor  agama  yang ikut  berkontribusi  terhadap  peristiwa  sparatis tersebut.
Peranan  pemerintah  sangat  penting  dalam memberi  bimbingan  dan  pelayanan  agar  setiap penduduk  dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik  yang  bersifat  internal  maupun  antar  umat beragama.  Untuk  itu  Mentri  Agama  dan  Mentri Dalam Negeri mengeluarkan SKB No.
01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas-Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.  Dan  pada  tanggal  21  Maret  2006 diterbitkan juga Peraturan Bersama Menteri Agama dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.9  tahun  2006  dan No.  8  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  daerah terkait  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan pendirian rumah ibadat. Pemahaman akan peraturan  yang  ada  dan  dilandasi  oleh  niat  untuk bersatu  berdasar  pada  nilai-nilai  agama  dan  nila- nilai kebudayaan yang dianutnya akan memunculkan  rasa  kebersamaan.  Disamping kebijakan tersebut, mengusulkan perdamaian dapat dilakukan melalui pendidikan yang menggambarkan perdamaian antar agama, toleransi dan  kejujuran  sehingga  mampu  menciptakan komunikasi  yang  normal  antar  umat  agama  yang berbeda,  mampu  mengelola  konflik  dengan  cara tidak kekerasan (Suseno, 2003, hal. 126-127). Dan akhirnya,  dalam  kondisi  yang  negara  yang  penuh dengan  konflik  SARA,  khususnya  konflik  agama, sudah  sepantasnya  diperlukan  “Agama  Cinta”.
Agama Cinta yang dimaksudkan bukanlah “agama baru”.  Agama  Cinta  adalah  sebuah  istilah  yang menegaskan bahwa setiap agama, sebuah keyakinan  akan  Tuhan  atau  “Yang  Tertinggi” selalu punya pesan dasar yang sama, “mengajarkan kebaikan  dan  Cinta”  (Nurcholis  &  M.  Dja'far, 2014: 9). Dan  (Ahmad, 2016: 176), merujuk Q.S. 44:13 mengamanatkan sebagai berikut:
“Hai  manusia,  sesungguhnya  kami  men- ciptakan  kamu,  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  kami  jadikan kamu  berbangsa-bangsa,  bersuku-suku agar  supaya  kamu  saling  kenal  mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara  kamu  di  hadirat  Allah  ialah  orang yang  paling  bertaqwa  di  antara  kamu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui dan Maha Mengenal”
Dan  Gandhi  (Gandhi,  2016:  147-148) mengatakan;
”Jalan  yang  mulia adalah sikap  yang ber- sahabat  dengan  seluruh  dunia  dan  me- mandang  seluruh  umat  manusia  sebagai sanak saudara. Siapa saja yang membeda- bedakan  penganut  agama  sendiri  dengan agama lain berarti memberi pendidikan ke- liru  kepada  penganut  agamanya  sendiri dan  membuka  jalan  untuk  penghianatan agama”

## KESIMPULAN
Pada  prinsipnya  tidak  ada  satupun  agama dan  kepercayaan  yang  dianut  oleh  umat  manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia  dan  makhluk  hidup,  yang  ada  adalah pemahaman  yang  salah  terhadap  ajaran  agama yang  dianutnya.  Perbedaan  suku,  ras,  agama merupakan  keniscayaan  terahadap  cintaan-Nya, mengingkari  pebedadaan  tersebut,  sama  dengan mengingkari  kodrat.  Berdasarkan  latar  belakang sejarah, sejak kehadiran agama-agama di Indonesia,  bumi  Indonesia  bukanlah  kosong  dari sistem  kepercayaan,  hanya  saja  bentuknya  masih sangat sederhana. Kehadiran agama-agama tersebut
menyempurnakan  sistem  kepercayaan  yang  ada melalui  proses  akulturasi.  Sikap  “empati” merupakan  modalitas  dan  struktur,  pola  yang dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia,  sehingga  dalam menanggapi  kehadiran  berbagai  agama  tersebut tidak  terjadi  konflik.  Para  pendiri  bangsa  sebagai aktor/agen  akhirnya  menetapkan  struktur,  pola dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang sekaligus  mengatur  produsennya  yang  dikenal dengan  empat  konsensus  bangsa  yaitu;  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Kebhinekaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdila,  M.  2003. Toleransi  Beragama  dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural . (Dalam Konflik
Komunal  di  Indonesia  Saat  Ini).
Leiden: INIS. Agger,  B.  2014. Teori  Sosial  Kritis,  Kritik,
Penerapan dan Implikasinya .
Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Ahmad,  R.  2016.  Fatwa  Hubungan  Antaragama. Dalam  R.  Ahmad, Fatwa  Hubungan Antaragama  di  Indonesia,  Kajian Kritis  Tentang  Karakteristik,  Praktik, dan  Implikasinya (hal.  2-3).  Jakarta: Gramedia.
Ali,  A.  2008. Surga  Bukan  Monopoli  Muslim .
Tempo.
Anderson,  B.  2016. Hidup  di  Luar  Tempurung . Serpong: CV Marjin Kiri.
Anonim. 2005. Hindu Alukta . Dipetik Maret Senin,
2017, dari http://hindualukta.blogspot.co.id/2016
/09/pengertian-catur-guru-dan- bagian.html.
Anonim.  2009. Prinsip-Peinsip  Toleransi  Antar Umat  Agama .  Dipetik  Maret  Senin, 2009,
dari (http://www.pesantrenvirtual.com.
Arisandi,  H.  2015. Buku  Pintar  Pemikiran  Tokoh- Tokoh  Sosiologi  Dari  Klasik  sampai Modern . Yogyakarta: IRCiSoD.
Echikwomye,  B.  2013. Security  Challenges  in Africa:  The  Role  of  International Community  in  Conflict  Resolution  in Nigeria .  International  Journal  of African and Asia.
Gandhi,  M.  2016. Semua  Manusia  Bersaudara . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Giddens, A. 2010. Teori Strukturasi, Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Jellen,  T.  2007. The  Constitutional  Basis  of Religious  Pluralism  in  the  United States:  Causes  and  Consequences . ANNALS, AAPSS.
Lombard,  D.  2005. Nusa  Jawa:  Silang  Budaya  2. Jakarta: Gramedia.
Lubis,  A.  Y.  2014. Postmodernisme,  Teori  dan Metode. Depok:  PT  Rajagrafindo Persada.
Martono,  N.  2014. Sosiologi  Perubahan  Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonilal.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Munawar-Rachman,  B.  2009. http://media.isnet .
org/islam.  Dipetik  Nopember  Sabtu, 2015, dari Mengembalikan Kerukunan Umat beragama.
Nurcholis,  A.,  &  M.  Dja'far,  A.  2014. Agama Cinta . Jakarta: Kompas Gramedia.
Pruit,  D.,  &  Rubin,  J.  2011. Teori  Konflik  Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahman,  A.,  &  Kambali.  2013. Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges .  Internasional  Journal  of Ismaic Challeneges.
Soekarno. 1965. Di Bawah Bendera Revolusi Djilid Pertama. Djakarta: Panitya di Bawah Bendera Revolusi.
Subagya,  R.  1981. Agama  Asli  Indonesia .  Jakarta: Djaya Pirusa.
Suseno, F. M. 2003. Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia. Dalam
F.  M.  Suseno, Konflik  Komunal  di Indonesia  Saat  Ini (hal.  126-127). Leiden: INIS.
Sutrisno.  2001. Humanisme,  Krisis,  Humanisasi . Jakarta: Yayasan Obor.
Sutrisno,  T.  1996.  Dimensi  Pertahanan  Keamanan
dari Integrasi Nasional. Dalam Integrasi  Nasional,  Teori  Masalah dan Srategi . Jakarta: Ghalia
Indonesia.