Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA
Oleh: Dr. Kusbianto, SH, M.Hum Universitas Dharmawangsa Medan Email: kusbianto_yanto@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penyelesaian  sengketa  tanah  antara  PT.Perkebunan  Nusantara  di  Sumatera  Utara  dengan masyarakat  penggarap, pada  kenyataannya sampai  saat ini   belum dapat diselesaikan dengan  jelas dan tuntas. Kegagalan penyelesaian sengketa tanah perkebunan baik yang ditempuh dengan melalui proses pengadilan (litigasi) maupun dengan cara musyawarah di luar pengadilan (non-litigasi), ada beberapa sebab, yaitu : pertama, penyelesaian melalui pengadilan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan,  anggapan  para  penggarap  Pengadilan  berpihak  kepada  perkebunan.  kedua;  penyelesaian sengketa  dengan  cara  pendekatan  non-litigasi  dilakukan  dengan  cara  pendekatan  keamanan (security  approach)  berdampak  jatuhnya  korban  jiwa  dan  harta  benda,  menimbulkan  rasa permusuhan  di  kedua  belah  pihak  semakin  tajam.  Perusahaan  perkebunan  dalam  penyelesaian sengketa  tanah  garapan  dengan  bentuk  suguh  hati,  yaitu  memberi  ganti  rugi.  Perlu  di  cari  bentuk atau  model  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan  tuntas  antara perusahaan dan penggarap.
Kata kunci : Sengketa tanah, perkebunan Negara.

## I. PENDAHULUAN
Sejarah  perkebunan-perkebunan  di Sumatera  Utara,  dahulu  Sumatera  Timur sangat  erat  hubungannya  dengan  politik perdagangan  bangsa  Belanda  yang  ingin memperoleh  hasil  komoditi  tembakau terbaik  dari  daerah  asalnya,  karena  pada waktu  itu  perdagangan  tembakau  sangat menguntungkan di Eropa. Deli Maatschappij sebuah perusahaan perkebunan  tembakau  milik  bangsa
Belanda  yang  pertama  didirikan  di Sumatera  Timur  pada  tahun  1869,  dan mengalami sukses besar. Ekspansi perusahaan  perkebunan  di  Sumatera Timur  berkembang  tidak  saja  dalam usaha perkebunan tembakau, tetapi
diikuti  dengan  berdirinya  perusahaan- perusahaan perkebunan  karet, teh, kelapa sawit dan serat di Pulau Raja, Asahan dan Labuhanan Batu.
Perkebunan  besar  yang  dikelola Negara  asal-muasalnya  dari  perusahaan- perusahaan  asing  Belanda  yang  diambil alih  Pemerintah  Repubilk  Indonesia dengan  cara  Nasionalisasi  pada  tahun 1958, berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (LN. 1958-162).
Kebijakan  di  bidang    tanah  yang bersifat  populis  pada  era  Orde  Lama adalah  dikeluarkannya  Undang-undang Pokok  Agraria  1960  (UU  No.  5  Tahun
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
1960). 1 Undang-undang  ini  mendasarkan pada hukum adat yang telah disempurnakan  sehingga  segala  bentuk hak-hak tanah di zaman Belanda dihapuskan  dan  diubah  menjadi  hak-hak yang diatur oleh UUPA. UUPA menetapkan pembatasan penguasaan tanah  agar  tidak  merugikan  kepentingan umum, melindungi hak-hak tanah perseorangan  yang  diletakkan  dalam dimensi fungsional,  yang berarti hak atas tanah mengacu pada kepentingan umum.
Kebijakan pertanahan kembali
mengalami  perubahan  ketika  terjadi pergantian pemerintahan.Pemerintah
Orde Baru cenderung melakukan kebijakan pembangunan dengan ekonomi sebagai panglimanya. Hal ini menyebabkan adanya perubahan persepsi terhadap  fungsi  tanah  sebagai  salah  satu sumber  daya  alam  yang  sangat  unik sifatnya.Tanah  dilihat  sebagai  sarana investasi dan alat akumulasi modal.Perubahan  ini  berlangsung  sejalan dengan  perubahan  kebijakan  pertanahan yaitu  dari  kebijakan  yang  memihak kepentingan  rakyat  ke  kebijakan  yang lebih memihak pada kepentingan kapitalis.  UUPA  tetap  dipertahankan meskipun  tidak  lagi  menjadi  induk seluruh peraturan  yang berlaku di bidang agraria. 2 Sejumlah  undang-undang  lain
1 Eddy Ruchiyat, op.cit., hal 43-61 dan lampiran; Noer Fauzi, op.cit., hal. 69-100.
2 Noer Fauzi, op.cit., hal. 158.
yang  justru  bertentangan  dengan  UUPA ditampilkan,  misalnya  UU  No.  1  Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing dan  UU  No.  5  tahun  1967  tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan kepada berbagai kalangan untuk memperoleh Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH)  dan  Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Berlakunya undang-undang ini
menyebabkan hak-hak masyarakat, misalnya hak-hak adat atas tanah atau hak ulayat  menjadi  terpinggirkan.Hak-hak mereka  tergusur  oleh  kepentingan  para pemilik  modal.  Pada  periode  ini  konflik tidak  lagi  melibatkan  petani  kecil  atau petani  penggarap  dengan  tuan  tanah melainkan  antara  pihak  pemilik  tanah (petani/rakyat)  dengan  pihak  pemilik modal  besar  dan  negara.  Negara  dapat bertindak sebagai fasilitator yang memberi  dukungan  terhadap  pemilik modal  besar  dan  bahkan  negara  itu sendiri, dengan mengatasnamakan pembangunan,  merupakan  pihak  yang secara  langsung  bersengketa  dengan rakyat. 3
Sengketa tanah pada era Orde Baru justru muncul dalam frekuensi yang lebih banyak  dengan  alasan  yang  berbeda. 4
3 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria:Perjalanan yang  Belum  Berakhir  (Yogyakarta:  Insist,  2000),  hal. 148.
4 Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial dan  Ekonomi (Yogyakarta: Aditya  Media,  1993),  hal.  198.  Isu  dalam  konflik pertanahan  bermacam-macam,  misalnya  penggusuran
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
Sengketa  tanah  perkebunan  yang  banyak terjadi,  khususnya  di  daerah-daerah kantong  perkebunan  seperti  di  Jawa  dan Sumatra, muncul karena adanya penetapan  baru,  perpanjangan,  maupun pengalihan  Hak  Guna  Usaha  atas  lahan perkebunan dan/atau bekas lahan perkebunan  yang  sudah  digarap  oleh rakyat.  Wilayah  sengketa  juga  semakin meluas, tidak hanya terjadi pada masyarakat  pedesaan  tetapi  juga  pada masyarakat perkotaan. Penggusuran rumah  tinggal  di  berbagai  kota  besar misalnya, yang digunakan untuk keperluan para pemilik modal,
pengembang perumahan-perumahan mewah,  maupun  sejumlah  proyek  milik pemerintah.  UU  No.  20  Tahun  1961 mengenai  Pencabutan  Hak-hak  atas Tanah  dan  Benda-benda  yang  ada  di atasnya  ditafsirkan  sedemikian  rupa sehingga dalam praktek, untuk kepentingan  umum  atau  bahkan  untuk kepentingan  swasta,  pejabat  setingkat gubernur  atau  bupati  dapat  melakukan pencabutan  hak  atas  tanah.  Penggusuran tanah  milik  rakyat  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  kepentingan  negara atas nama pembangunan, untuk kepentingan  para  pemilik  modal,  atau bahkan kepentingan individu yang mempunyai akses pada kekuasaan.
yang  sewenag-wenang,  masalah  ganti  rugi,  masalah izin  lokasi,  masalah  pemaksaan  penanaman  tanaman tertentu,  pelecehan  hak-hak  adat  dan  lain-lain. Gunawan Wiradi, op.cit., 148.
Penggusuran  tersebut  biasanya  dilakukan dengan  ganti  rugi  yang  tidak  memadai yang  jelas  sangat  tidak  adil  bagi  pemilik tanah.  Dalam  UU  No.  5  Tahun  1960 tentang  Ketentuan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria pada dasarnya dibedakan kepemilikan atas tanah antara subyek hak yakni  antara  warga  Negara  Indonesia dengan  warga  Negara  Asing.  Warga Negara Indonesia diberikan kemungkinan untuk mempunyai hak atas tanah sedangkan  Warga  Negara  Asing  dibatasi untuk mendapatkan hak atas tanah, hanya pada  hak  atas  tanah  tertentu  saja,  yakni hak  atas  tanah  yang  terbatas  jangka waktunya,  seperti  Hak  Pakai  dan  Hak Sewa. Pembatasan penguasaan tanah oleh orang  asing  tersebut  mengambil  prinsip dasar  kepada  pemilikan  yang  tumbuh pada  hak  ulayat.  Dalam  hak  ulayat ditentukan  bahwa  orang  luar  (dalam  arti diluar  anggota  persekutuan  hukum  adat) dibatasi untuk memiliki tanah dilingkungan persekutuan hukum tersebut.Berbeda  ketentuan  yang  berlaku pada  zaman  penjajahan  Hindia  Belanda saat  berlakunya  BW,  yang  menetapkan bahwa  setiap  orang  boleh  saja  memiliki hak atas tanah seperti hak eigendom, hak opstal  dan  hak  erfpacht  asalkan  yang bersangkutan tunduk kepada BW tersebut.  Bahkan  kepemilikan  tanah berdasarkan  BW  bersifat  mutlak  dan sacre  artinya  pemilik  tanah  dengan  cara yang  seluas  mungkin  dapat  menikmati
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
dan  mempergunakannya,  bahkan  dengan sifat  kemutlakannya  maka  hak  itu  keluar dari  domein  Negara  sebagaimana  diatur dalam  domeinverklaring,  yakni  selain tidak  dibuktikan  dengan  hak  eigendom seseorang maka semua bidang tanah yang ada adalah domein Negara. 5
Sesudah berlakunya Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun 1960, hukum tanah nasional yang berlaku adalah hukum tanah yang mengatur jenis- jenis  hak  atas  tanah  dalam  aspek  perdata dan dalam aspek administrasi yang berisi politik pertanahan nasional yang semuanya  itu  bertujuan  akhir  pada penciptaan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia.UUPA  sebagai  hukum  agraria nasional disaneer dari hukum adat. 6 Sebagai  hukum  tanah  nasional,
UUPA  merupakan  peraturan  dasar  dari peraturan  pelaksanaan  yang  berkaitan dengan  tanah,  baik  yang  berupa  undang- undang maupun peraturan pemerintah. Sengketa Tanah Perkebunan Di PTPN Perusahaan Perkebunan adalah pelaku  usaha  perkebunan    warganegara Indonesia  atau  badan  hukum  yang didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola  usaha  perkebuan  dengan sekala  tertentu  (Undang-Undang  No.  18
5 Muhammad Yamin Lubis, 2013, Kepemilikan Properti Di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing, Mandar Maju, Bandung, hal 3.
6 Ibid.
Tahun  2004  tantang  Perkebunan,  Pasal  1 angka 6).
Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan. (Undang-Undanng  No.  19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).
Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %  (limapuluh  satu  persen)  sahamnya dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan  (UU  No.  19  Tahun  2003 tentang BUMN, Pasal 1 angka 2). BUMN Perkebunan  memiliki  doktrin  Tri  Darma Perkebunan  yang  berisikan  penciptaan lapangan  kerja,  peningkatan  penerimaan Negara,  dan  pelestarian  lingkungan hidup.  Saat  ini  di  Propinsi  Sumatera Utara terdapat tiga perusahaan
perkebunan BUMN yakni PT.
Perkebunan Nusantara (PTPN) Persero II, III dan IV.
Hak  Guna  Usaha  (HGU)  adalah salah  satu  jenis  hak  atas  tanah  yang diakui secara yuridis formal oleh Pasal 16 dan  Pasal  28  s/d  34  Undang-Undang Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  60  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan  Hak  Pakai  Atas  Tanah. Bahwa  pengertian  HGU  dari  yang terkandung  di  dalam  isi  pasal-pasal tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung  oleh  Negara  dalam  jangka waktu  paling  lama  35  tahun  dan  dapat diperpanjang  25  tahunyang  digunakan untuk  perusahaan  pertanian,  perkebunan, perikanan dan peternakan.
Yang  dapat  mempunyai  HGU adalah  Warga  Negara  Indonesia  dan Badan  Hukum  yang  didirikan  menurut hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia. HGU terbit karena berapa cara yaitu,  karena  penetapan  pemerintah  dan dapat  juga  karena  ketentuan  konversi, namun tidak dimungkinkan karena perjanjian. Guna kepastian hukum persyaratan pemberian HGU harus didaftarkan,  demikian  juga  peralihan  dan penghapusannya.
Ditinjau  dari  aspek  hokum  perdata secara  substantive  fungsi  pendaftaran adalah memiliki momentum yang penting untuk  melahirkan  hak  kebendaan.Dalam aspek  hukum  perdata  ajektif,  HGU  yang sudah  didaftarkan  memiliki  bukti  yang kuat,  terkecuali  untuk  HGU  yang  hapus karena jangka waktunya telah berakhir.
Dalam  pengertian  yang  mutlak (absolute) pemegang HGU adalah pemegang hak dan yang memberikan hak adalah Negara. Apabila jangka waktu hak
telah  berakhir  dan  tidak  diperpanjang maka  hak  dikembalikan  kepada  Negara. Hak  dalam  perspektif  hukum  positif diartikan  sebagai  kewenangan  yang diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  kepada  subjek  hukum  untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu.
UUPA  tidak  ada  melarang  kepada pemegang  HGU  untuk  mengalihkan kepada  orang  lain,  tetapi  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1996, larangan mengalihkan HGU kepada  orang  lain  ditegaskan  dengan pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Larangan ini berlaku ketika jangka waktu HGU belum berakhir.  Apabila  HGU  sudah  berakhir dan  tidak  diperpanjang  lagi,  apakah pemegang HGU dibolehkan mengalihkan kepada pihak lain.
UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tidak memberikan jalan  keluar  yang  tegas.Secara  eksplisit sudah  jelas  bahwa  hapusnya  HGU membawa  konsekwensi  yuridis  yaitu tanah  tersebut  menjadi  tanah  Negara. Bagi  pemegang  hak  bila  HGU  tidak diperpanjang  maka  akan  melahirkan  2 (dua) kewajiban, yaitu :
1. Membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya
2. Menyerahkan tanah dan tanaman yang ada  diatas  tanah  bekas  HGU  tersebut
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
kepada  Negara  dalam  batas  waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
Dari kewajiban hukum yang pertama  berarti  bekas  pemegang  HGU masih  memiliki  hak  atas  bangunan- bangunan  dan  benda-benda  yang  ada diatas  tanah  bekas  HGU-nya.Hal  ini sesuai  dengan  asas  pemisahan  horizontal yang  dianut  UUPA.Terhadap  kewajiban hokum yang kedua adalah bekas pemegang  HGU  menyerahkan  tanah HGU yang sudah berakhir kepada Negara dengan  ketentuan  diberikan  batas  waktu oleh  Menteri.  Menteri  yang  dimaksud adalah  Menteri  yang  mengurusi  bidang pertanahan,  dalam  hal  ini  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional.    Didalam  UUPA dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun  1996  tentang    Hak  Guna  Usaha, Hak  Guna  Bangunan  Dan  Hak  Pakai disebut  bahwa  salah  satu  yang  dapat menjadi  pemegang  HGU  adalah  Badan Hukum  yang  didirikan  menurut  hokum
Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia 7 .
Kapitalisasi tanah dan sumber daya alam  sesuatu  yang  sejatinya  ingin dihapuskan  oleh  UUPA,  hampir  tidak pernah terjadi pada praktiknya pengakuan pemerintah  terhadap  hak-hak  adat  sangat jarang  ditemukan  atau  hampir  tidak
7 Tan Kamelo, Peralihan Hak Atas Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara Kepada Pihak Lain, Seminar Pengalihan Hak Atas Tanah Eks Hak Guna Usaha Di Sumatera Utara, Permasalahan Dan Solusinya, 2006, Fakultas Hukum USU
pernah  terjadi.  Perampasan  hak-hak masyarakat yang justru banyak dilakukan dengan dalih untuk melayani kepentingan pembangunan yang dijalankan oleh kaum pemodal  baik  dari  dalam    maupun  luar negeri. 8 Reformasi Agraria yang dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Pokok-Pokok  Agraria yang mengatur  penguasaan  dan  kepemilikan tanah  lebih  adil,  masih  memberikan  hak kepada  perusahaan  perkebunan  melalui pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU). Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal Asing  dan  Undang-  Undang  Nomor  6 Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal Dalam  Negeri  hal  ini  membuat  usaha perkebunan  oleh  swasta  asing  dan nasional kembali bermunculan.
Semaraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan  perkebunan  pada puncaknya  Indonesia  menjadi  salah  satu Negara  terbesar  pengeksport  crude  palm oil  (CPO)    atau  minyak  sawit  mentah, Sumatera  Utara  pengekspor  terbesar selain daripada Riau. Keberhasilan perkebunan  ini  tidak  dibarengi  dengan peningkatan kesejahteraan bagi
masyarakat di sekitar perkebunan.
Reformasi pada tahun 1998
dijadikan  momentum  masyarakat  masuk ke areal perkebunan menduduki,
8 Myrna Safitri, 2006, Simposium Agraria I, Medan, hal 1.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
menyerobot    tanah  yang  dikuasai  dan diusahai  perkebunan  serta    melakukan tuntutan  dengan  alasan  penyelesaian tanah garapan pada masa orde baru tidak adil  agar  hak-hak  petani  penggarap  dan hak masyarakat adat dikembalikan kepada  rakyat  (petani).  Situasi  dan kondisi yang banyak terjadi perubahan di era  pasca  reformasi  telah  menambah banyak  permasalahan,  krisis  ekonomi yang  terjadi  telah  menyentuh  dimensi politik,  social  budaya,  hukum  dan akhirnya  mengkristal  menjadi  lahirnya suatu krisis kepercayaan, hal ini
berdampak kepada sektor perkebunan.Berdasarkan data di
Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Utara konflik  pertanahan    jumlahnya  2833 kasus  di  Sumatera  Utara 9 .  Sebagai perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara disektor  perkebunan,  kerugian  yang diderita dari sengketa tanah PT. Perkebunan Nusantara tidak sebatas pada materi  saja  tetapi  sudah  mesuk  kepada kerugian  immaterial,  seperti  semakin berkurangnya gairah dan semangat bekerja  para  karyawan  hal  ini  tentunya akan  berdampak  buruk  kepada  kinerja perusahan.  Pimpinan  dan  karyawan Kebun  tersita  waktunya  untuk  urusan penyelesaian  permasalahan  penggarapan tanah perkebunan.
9 Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Kuliah Umum Plt. Gubernur Sumatera Utara 17 Septemer 2012 di Universitas Dharmawangsa
Apabila  berpedoman  dengan  bukti alas hak perkebunan mempunyai legalitas yang  resmi  dengan  kata  lain  secara formal  legalitasnya  jelas  terhadap  tanah yang  di  usahai,  sedangkan  masyarakat petani  berada  di  areal  secara  nyata menguasai  menggarap  tanah  tetapi  tidak mempunyai  alas  hak  secara  resmi berdasarkan hukum, artinya secara formal tanah masyarakat lemah bukti hukumnya.
Secara  filosofi,  sengketa  tanah terjadi  bukan  soal  hukum  semata.  Secara esensial  yang  terjadi  adalah  perbedaan konsep  hak  penguasaan  atas  tanah  antara yang  dianut  pribumi  dengan  pandangan hukum positip (Eropa). Dalam pandangan pribumi,  hubungan  manusia  dengan tanahnya  ditentukan  oleh  intensitas  de facto penggunaan atau penggarapan tanah tersebut.  Makin  intens  pemanfaatannya, makin  kukuh  pula  hak  penguasaannya. Hal  ini  diperkokoh  dengan  keyakinan religius  mereka  bahwa  tanah  merupakan karunia  Tuhan  yang  bisa  dimiliki  oleh siapa  saja  asal  mau  bekerja  dan  berjerih payah memanfaatkannya.
Sedang logika  Eropa berbeda sebaliknya, kerja diatas tanah seberapapun luas dan beratnya tidak akan menerbitkan  hak  atas  tanah  tersebut.
Konsep pemilikan tanah Eropah mempersonifikasikan  kepemilikan  tanah- tanah  sebagai  pemilikan  yang  pada awalnya  berada  di  tangan  pemerintah. Setiap  hak  pemilikan  dan  penguasaan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
tanah  oleh  masyarakat,  ipso  jure  harus bermula  dari  pemerintah  atas  tanah  alias domein, dalam hal ini domein pemerintah Hindia Belanda sebagai penerus hak raja- raja  Jawa.  Ipso  facto  dari  kenyataan penguasaan,  penempatan,  pemukiman, pendudukan  ataupun  pengusahaan  atas tanah  tidak  otomatis  menjadi  haknya seberapapun berat dan lamanya. 10
Konflik  yang  terjadi  di  sektor perkebunan  khususnya  adalah  berkaitan dengan    permasalahan  tanah,  yang cenderung menimbulkan konflik horizontal  antara  perkebunan  dengan masyarakat  penggarap.  Masalah  tanah garapan  di  areal  perkebunan  dapat diklasifikasi sebagai berikut : 1. Tanah gararapan dengan dalih memperoleh  hak  berdasarkan  bukti surat  KRPT  (  Kartu  Reorganisasi Pemakaian Tanah ) Sumatera Timur.
2. Tanah  garapan  yang  sudah  pernah diganti  rugi,  tetapi  pada  saat  ini  para penggarap  mengatakan  belum  pernah menerimanya.
3. Tanah garapan yang sudah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dari  Mahkamah  Agung  RI,  tidak diakui keabsahannya oleh para penggarap.
4. Tanah  garapan  yang  diperoleh  dari Panitia  Landreform  yang  berbeda
10 Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Abu Rohmad, Paradigma Resolusi Konflik Agraria,
Walisongo Press, Semarang, 2008, hal 70-71
penafsirannya, antara penggarap dengan pikak perkebunan.
5. Tanah garapan tanpa alasan yang kuat, kecuali memanfaatkan kondisi reformasi  yang  disalah  tafsirkan  oleh para penggarap dengan cara coba-coba dan untung-untungan.
6. Tanah  garapan  yang  berasal  dari perjanjian  pinjam  pakai  antara  pihak Perkebunan dengan masyarakat, karyawan,  pensiunan  maupun  dengan Pemerintah  Daerah  dan  Instansi- instansi lain.
7. Tanah-tanah  yang  di  klaim  sebagai tanah  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat.
8. Berakhir  masa  berlakunya  hak  guna usaha  (HGU),  masyarakat  masuk keareal  perkebunan  dan  menggarap, menguasai  lahan  lalu  menuntut  untuk mendapatkan hak atas tanah yang para penggarap  kuasai  dan  usahai.  Alasan para  penggarap  areal  perkebunan dulunya tanah yang diusahai orang tua leluhurnya  mereka  dipaksa  untuk meninggalkan  tanahnya  dengan  ganti rugi  tanaman  dengan  cara  dipaksa, intimidasi.
Dengan  berbagai  macam  latar- belakang  sengketa  tanah  di  areal  hak guna  usaha  perkebunan  tersebut  yang harus  dilakukan  adalah  menyelesaikan dan cara untuk menyelesaikannya.
II. PERMASALAHAN :
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
Bagaimana bentuk penyelesaian
sengketa  yang  dapat  menyelesaikan sengketa  tanah  garapan  di  areal  hak guna usaha perkebunan?

## III. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN
Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan.
Menyelesaikan  diartikan  menyudahkan, menjadikan  berakhir,  membereskan  atau memutuskan,
mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran),  atau  mengatur  sesuatu sehingga  menjadi  baik. 11 Dean  G.  Fruitt dan  Jeffrey  Z.  Rubin  mengemukakan pengertian  sengketa  berarti 12 “Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived  divergence  of  interest),  atau suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak- pihak  yang  bersengketa  tidak  dicapai secara simultan (secara serentak)”.
Penyelesaian  melalui  jalur  hukum keputusan  pengadilan  tidak  menjamin tanah  garapan  dapat  dikuasai  kembali oleh  pihak  perkebunan.  Kemudian  cara pendekatan  keamanan  terjadi  bentrok fisik  antara  kelompok  penggarap  dengan karyawan-karyawan perkebunan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta  benda.  Kegagalan  penyelesaian
11 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 801.
12 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 136.
sengketa tanah garapan di areal perkebunan  disebabkan  beberapa  alasan, seperti  ;  para  penggarap  tidak  bersedia menerima  suguh  hati/ganti  rugi  tanaman, para  penggarap  ingin  memiliki  tanah yang  mereka  garap,  mengenai  luasan areal  garapan  belum  ada  kesamaan jumlahnya antara pihak penggarap dengan  perkebunan,  kemudian  masalah jumlah  kelompok  penggarap  yang  akan diselesaikan data kependudukannya tidak jelas.  Terhadap  putusan pengadilan dianggap tidak adil, memihak perkebunan dan tidak menerima keputusan
Pengadilan. Upaya penanganan sengketa pertanahan  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  yang  berlaku  terdiri  dari beberapa  badan  atau  lembaga  yang berwenang menyelesaikannya yaitu : a. Jalur  Peradilan  (Litigasi),  Peradilan Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha
Negara (TUN)
sebagaimana ketentuan  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman
b. Jalur  Non-Peradilan  (Non-Litigasi), penyelesaian dapat dilakukan melalui -  Mediasi,  Arbitrase  sebagaimana ketentuan  didalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2009  tentang Arbitrase  dan  UU  No.  17  tentang RPJPN  Bab  III,  point  IV  1.5  angka 14 al. peningkatan upaya penyeleseian  sengketa  pertanahan
baik melalui kewenangan administrasi peradilan maupun alternative dispute resolution.
- Kewenangan  instani  pertanahan sebagaimana  ketentuan  Kepres 26/1988 jo. Perpres 10/2006
- Kewenangan  Pemerintah  Daerah sesuai  Kepres  34  Tahun  2003
Tentang Kebijakan Nasional
Dibidang Pertanahan.
c. Jalur  Khusus,  dengan  cara  melalui Tim  Ad  Hoc  BPN  –  Polri  sesuai MoU  BPN  dengan  Polri  SKB  No, 10/SKB/XII/2010-B/31/XII/2010 tanggal  3  Desember  2010    tentang Sidik  Sengketa  bila  ada  indikasi pidana. 13
Sebagai  instansi  yang  mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan diantaranya  adalah  Pemerintah  Daerah yaitu  berdasarkan  Kepetusan  Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, bahwa penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Propinsi yang bersangkutan.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  5  Tahun
13 Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Penanganan Masalah Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Medan, 12-10-2012
1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat, mengakui kekuatan kearifan tradisional  dalam  menguasai  hak  atas tanah. Pemerintah dalam bidang pertanahan membuat kebijaksanaan penguatan  hak-hak  kearifan  tradisianal, baik perorangan maupun komunal dengan cara  diberi  ketegasan  dan  penguatan melalui  pengakuan  dan  pendaftaran  hak atas  tanahnya.  Peraturan  ini  sebagai pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan urusan pertanahan, khususnya  dalam  hubungan  dengan masalah  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat yang nyata-nyata masih ada di suatu daerah tertentu. Dalam perkembangannya ternyata  hak  perorangan  pada  berbagai kawasan masyarakat adat semakin menguat.  Apalagi  masyarakat  sendiri sudah  semakin  tinggi  mobilitasnya,
bahkan meninggalkan kawasan adatnya.Untuk
mendapatkan
perlindungan  atas  hak-haknya,  maka mereka memilih mendapatkan hak berdasarkan  ketentuan  kebijakan  agraria serta  kepemilikan  atas  tanah  serta meninggalkan ketentuan hukum adat. 14
Menurut  Keputusan  Kepala  BPN RI  Nomor  34  Tahun  2007  tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
disebutkan  bahwa  masalah  pertanahan
14 Kusbianto, 2010, Konflik Di Perkebunan, USU Press, hal. 16
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
meliputi  permasalahan  teknis,  sengketa,
konflik  dan  perkara  pertanahan  yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Sedangkan
sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan,  pendapat  dan  atau  persepsi antara  orang  perorang  dan  atau  badan hukum  (privat  atau  publik)  mengenai status  penguasaan  dan  atau  kepemilikan dan  penggunaan  atau  pemanfaat    atas bidang tanah tertentu.
Para  petani  penggarap  diberikan hak  berdasarkan  Undang-undang  No.  8 Tahun  1954  tentang  Kartu  Reorganisasi Pendaftaran Tanah dan menurut Undang- undang  Nomor  51  Tahun  1960  tentang Penyelesaian  Pemakaian  Tanah-tanah Perkebunan, Menteri Agraria harus memperhatikan  rakyat  pemakai  tanah, kepentingan  penduduk  lainnya  di  daerah tempat  letaknya  perkebunan  tersebut menjalankan usahanya, dengan ketentuan penyelesaian  diusahakan  dengan  jalan musyawarah.  Kegagalan  penyelesaian sengketa  tanah  perkebunan  baik  yang ditempuh dengan melalui proses pengadilan (litigasi) maupun dengan cara musyawarah  di  luar  pengadilan  (non- litigasi),  ada  beberapa  sebab,  yaitu  : pertama; penyelesaian melalui pengadilan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, anggapan para penggarap pengadilan  berpihak  kepada  perkebunan. Dengan sikap pandangan penggarap yang demikian  maka  putusan  pengadilan  yang
sudah  berkekuatan  hukum  tetap  tidak dapat  dilaksanakan  (eksekusi).  Kedua; penyelesaian sengketa dengan cara pendekatan  non-litigasi  dengan  cara pendekatan keamanan (security approach)  berdampak  jatuhnya  korban jiwa  dan  harta  benda,  menimbulkan  rasa permusuhan  di  kedua  belah  pihak semakin tajam.
Diperlukan paradigma penyelesaian sengketa  tanah  perkebunan  dengan  cara memakai paradigma pendekatan penyelesaian sengketa alternatif (alternative despute resolution). Resolusi konflik  semacam  ini  didasarkan  atas suatu  falsafah  bahwa  konflik  tidak  harus diselesaikan  melalui  cara  pandang  kalah menang  (win-lose  solution),  melainkan konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua  pihak  yang  terlibat  (desputans) sebagai  pemenang  (win-win  solution) 15 . Penyelesaian  sengketa  yang  diharapkan tentunya  akan  menghasilkan  kebijakan baru  dalam  pertanahan  yaitu  suatu bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pertanahan  yang  dapat  mempercepat penuntasan persengketaan tanah di daerah Sumatera Utara.
Apabila  berpedoman  dengan  bukti alas hak perkebunan mempunyai legalitas yang  resmi  dengan  kata  lain  secara formal  legalitasnya  jelas  terhadap  tanah yang  di  usahai  yaitu  hak  guna  usaha
15 Abu Rohmad, 2008, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo Press, Semarang, hal xix
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
(HGU),  sedangkan  masyarakat  petani berada  di  areal      secara  nyata  menguasai menggarap tanah tetapi tidak mempunyai alas hak secara resmi berdasarkan hukum, artinya  secara  formal  tanah  masyarakat lemah  bukti  hukumnya,  bukti  surat  yang dimiliki  sebatas  bukti  penguasaan  untuk mengerjakan tanah.
Teori Penyelesaian Sengketa (dispute  settlement  of  theory),  secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan  upaya  untuk  mengembalikan hubungan  para  pihak  yang  bersengketa dalam  keadaan  seperti  semula.Dengan pengembalian  hubungan  tersebut,  maka mereka  dapat  mengadakan  hubungan, baik  hubungan  sosial  maupun  hubungan hukum antara satu dengan lainnya.
Teori penyelesaian sengketa merupakan  teori  yang  mengkaji  dan menganalisis  tentang:  “kategori  atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang  timbul  dalam  masyarakat,  faktor penyebab  terjadinya  sengketa  dan  cara- cara  atau  strategi  yang  digunakan  untuk mengakhiri sengketa tersebut”,
Teori  penyelesaian  sengketa  yang dikembangkan  oleh  Ralf  Dahrendorf berorientasi  kepada  struktur  dan  institusi social.  Ralf  Dahrendorf  berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah,  yaitu:  sengketa  dan  .konsensus. 16
16 Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu dispute settlement of theory Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan
Simon Fisher, dkk. mengemukakan enam teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis penyebab terjadinya sengketa 17 , yaitu:
1. Teori hubungan masyarakat berpendapat penyebab terjadinya sengketa adalah oleh polarisasi (kelompok  yang  berlawanan)  yang terus  terjadi,  ketidakpercayaan  dan permusuhan  di  antara  kelompok  yang berbeda dalam suatu
masyarakat.Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi  dan  saling  pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami sengketa dan mengusahakan  toleransi  dan  agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
2. Teori  negosiasi  prinsip  menganggap bahwa  penyebab  terjadinya  sengketa karen  posisi  yang  tidak  selaras  dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Teori identitas berasumsi
(beranggapan), bahwa terjadinya sengketa  disebabkan  karena  identitas yang  terancam,  yang  sering  berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan  masa  lalu  yang  tidak diselesaikan.
Teori Hukum Pada Penelitian Tesia Dan Disertasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hal 135.
17 Salim HS, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 144.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
4. Teori  kesalahpahaman  antar  budaya berasumsi  bahwa  sengketa  terjadi disebabkan  ketidakcocokan    dalam cara-cara  berkomunikasui  diantara berbagai budaya yang bersengketa.
5. Teori  transformasi  sengketa  beasumsi bahwa  sengketa  terjadi  disebabkan oleh  masalah-masalah  ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang sebagai
masalah-masalah  sosial,  budaya  dan ekonomi.
6. Teori  kebutuhan  manusia  berasumsi bahwa  penyebab  terjadinya  sengketa adalah kebutuhan  dasar  manusia,  baik fisik,  mental  dan  sosial  yang  tidak terpenuhi  atau  dihalangi.  Masalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi  dan  otonomi  yang  menjadi pokok pembicaraan.
Tabel Penyelesaian Permasalahan Tanah Di PT. Perkebunan Nusantara III
NO AREAL HGU YANG BERMASALAH PERMASAHAN TANAH PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN UNIT KEBUN LUAS 1 Gunung Pamela 611,54 Ditanami palawija oleh masyarakat Suguhati, Pengembalian Sukarela dan Jalur Hukum 2 Gunung Monako 137,20 Ditanami tanaman keras oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 3 Silau Dunia 647,83 Ditanami tanaman keras oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati dan Jalur Hukum 4 Gunung Para 9,14 Areal saat ini telah berdiri rumah permanen/ semi permanen Pendekatan Untuk Suguhati 5 Sei Putih 2,00 Ditanami ubi kayu oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 6 Pulau Mandi 2,00 Areal rendahan sebagai resapan air digarap masyarakat Jalur Hukum dalam Proses Peradilan 7 Sarang Giting 76,21 Ditanami palawija oleh masyarakat Jalur Hukum dalam Proses Peradilan 8 Rambutan 75,80 Ditanami tanaman keras dan bangunan oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 9 Bangun 697,88 Ditanami tanaman keras dan bangunan oleh masyarakat Proses Tindak Lanjut Izin Pelepasan Asset 10 Bandar Betsy 280,40 KTBR & KOREKER : Ditanami ubi kayu / palawija Jalur Hukum dalam Proses Peradilan 12,00 Panadu / Perenngan : Ditanami tanaman keras
11 Ambalutu 40,86 Ditanami kakao dan kelapa sawit oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 12 Huta Padang 2,93 Ditanami tanaman keras oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 13 Sei Silau 673,47 Ditanami tanaman keras dan palawija oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 14 Merbau Selatan 158,22 Diduduki/dikuasai oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 15 Rantau Prapat 49,57 Ditanami tanaman keras oleh masyarakat Pendekatan Untuk Suguhati 16 Aek Nabara Utara 3,60 Rumah Dinas dan penyerobotan tanah HGU Pendekatan Untuk Suguhati 17 Batang Toru 278,93 Areal bermasalah dengan penduduk dan masyarakat Penyelesaian di serahkan ke DATUN KEJATISU Jumlah 3.759,58 Sumber : Data PTPN-III Per Februari 2013

## IV. TATA  CARA  PEMBERIAN  SUGUH HATI
Tata  cara  membuat  perencanaan Suguh  Hati  yang  dilakukan  PTPN  sesuai dengan  UU  dibentuk  Tim  berdasarkan SK Direksi. Tim mendata dan survey lalu membuat surat pernyataan yang didalamnya terdapat, sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan penggarap menerima
Suguh Hati
2. Letak Tanah
3. Luas Tanah
4. Jenis Tanaman dan Bangunan
Penilaian  Ganti  rugi  Suguh  Hati berupa :
1. Penentuan  Harga  Tanah  Untuk  Suguh hati,  berpedoman  hasil  penilaian/ taksiran harga dari penilai.
2. Setiap  nilai  harga  komponen  tanaman berlaku  selama  6  bulan  dan  setiap  2 tahun dilakukan revisi.
3. Biaya-biaya dibebankan kepada PTPN 3
Tugas TIM SUGUH HATI
1. Memanggil  dan  sosialisasi  kepada penggarap/kelompok  tani  yang  akan menerima Suguh Hati
2. Pendataan/inventarisasi tanah,
bangunan,  tanaman,  dan  benda  lain yang ada di areal kebun objek Suguh Hati
3. Mendata status hukum tanah garapan yang  akan  dijadikan  objek  Suguh Hati
4. Meminta/menerima  hasil  penilaian harga tanah, bangunan, tanaman, dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
benda-benda  lainnya  yang  ada  di tanah garapan dari penilai
5. Bermusyawarah  dengan  pemegang hak  atas  tanah  garapan  untuk menetapkan besarnya ganti rugi
6. Membuat  surat  pernyataan  bersedia menerima Suguh Hati
7. Mengusulkan  besarnya  Suguh  Hati  / ganti  rugi  kepada  Direktur  /  GM dalam  bentuk  daftar  normatif  untuk mendapat persetujuan
8. Membuat  berita  acara  penyerahan dokumen  atas  tanah  dari  penggarap termasuk bangunan dan tanaman
9. Mendampingi pelaksanaan
pembayaran  atas  tanah  bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya
10. Mendokumentasikan tiap tahap
Suguh  Hati,  menyerahkan  kepada
Direksi
V. KESIMPULAN : Perusahaan  perkebunan  PT.  Perkebunan Nusantara-III dalam penyelesaian sengketa tanah yang digarap
mayarakat,melalui cara musyawarah mufakat memberikan “suguh hati” berupa ganti rugi tanaman kepada para penggarap  melalui  Tim  yang  dibentu berdasarkan  surat  keputusan  Direksi. Data  yang  diperoleh  dijadikan  dasar untuk  pemberian  suguh  hati.  Tim  PTPN mendata yang berkaitan dengan permasalahan  tanah  garapan.  Nilai  ganti rugi  tanaman  berdasaran  pedoman  harga
yang  diperoleh  dari  Pemerintah  yaitu Dinas  Perkebunan  Pemeritah  Daerah setempat.  Bentuk  penyelesaian  dengan menempuh  jalan  musyawarah  dengan cara  suguh  hati  lebih  baik  dibandingkan dengan  menempuh  proses  hukum  ke Pengadilan,  alasannya  lebih  aman  dan nyaman  terjalin  hubungan  sosial  yang baik masyarakat penggarap dengan pihak perkebunan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Abu  Rohmad,  2008,  Paradigma Resolusi  Konflik  Agraria, Walisongo Press, Semarang. Abdul Ghofur Anshori  & Sobirian Malian,  2008,  Kumpulan Pidato  Guru  Besar  Ilmu Hukum dan Filsafat, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta. Aminuddin  Ilmar,  2012,  Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta.

## A.W.B. Simpson, 1986, History Of
Land Law, second edition printed  in  Great  Britaind at The University printing House, Oxford.
Bahar,  Syafroedin,  2006,  “Upaya
Perlindungan terhadap Eksistensi Hak-hak Tradisional  Masyarakat Adat  dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia”,
dalam Suwarto (dkk), mengangkat Keberadan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
Hak-hak Tradisonal : Masyarakat Adat Rumpun Melayu  Se-  Sumatera, Pekanbaru : Unri Press. Boedi  Harsono,  1982,  Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Peraturan  Hukum  Tanah, Penerbit Jambatan, Jakarta. Eddy Pranyoto WS, 2006, Antinomi  Norma  Hukum Pembatalan Pemberian Hak  Atas  Tanah  Oleh Peradilan  Tata  Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional, Sutomo CV, Bandung H.L.H.  Hart,  2009,  Law  Liberty And  Morality,  Hukum, Kebebasan Dan Moralitas, Genta Publishing. Karl  J.  Pelzer,  1977,  Toean Keboen Dan Petani Politik Kolonnial dan Perjuangan  Agraria  di Sumatera  Timur  1863- 1947, Penerbit Sinar
Harapan, Jakarta.
Kusbianto, 2010, Konflik Di
Perkebunan, USU Press.
Lawrence  M.  Friedman,  2009, SISTEM HUKUM: Perspektif  Ilmu  Sosial, Penerbit Nusa Media,
Bandung. Limbong  Bernhard,  2012,  Konflik Pertanahan, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta Lubis  M.  Solly,  2011,  Penelitian Hukum, Fakultas Hukum USU. Mahadi,  1991,  Falsafah  Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Alumni Bandung. Muhammad  Yamin,  Abd.  Rahim Lubis,  2011,  Pencabutan Hak,  Pembebasan,  Dan Pengadaan Tanah, Mandar Maju, Bandung. Muhammad Tauchid, 1952, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan  Kemakmuran  Rakjat Indonesia, Penerbit Tjakrawala, Djakarta. Parsudi  Suparlan  (Penyunting), 1993, Pembangunan yang Terpadu dan Berkesinambungan: Keterpaduan Pemanfaatan Sumber- Sumber dan Potensi Masyarakat Untuk Peningkatan Dan Pengembangan Pembangunan Masyarakat Pedesaan Yang  Berkesinambungan. Jakarta: Terbitan Balitbangsos Depsos RI. Radcliffe-Brown,  1980,  Struktur dan Fungsi Dalam Masyarakat Primitif.Malaysia  Kuala Lumpur:  Dewan  Bahasa
Dan Pustaka Kementerian Pelajaran..
Roscoe  Pound,  1989,  Pengantar Filsafat  Hukum,  Penerbit Bhratara  Niaga  Media, Jakarta.
Rostow, W.W.   1962 The Process of Economic Growth. New York: W.W.      Norton  and Company Inc.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Satjipto  Rahardjo,  2008,  Biarkan Hukum Mengalir, Catatan  Kritis  tentang Pergulatan  Manusia  Dan Hukum,Penerbit Biku Kompas, Jakarta. Simarmata ,Rikarda, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia. Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights  and  Development (RIPP)  UNDP  Redional Center in Bangkok. Suwarto  (dkk),  2006,  Mengangkat Keberadaan Hak-hak Tradisional  Masyarakat Adat  Rumpun  Melayu  Se-
Sumatera,  Pekanbaru  :
Unri Press.
Stewart  Macaulay,  Lauwrence  M.
Friedman,  John  Stookey, LAW & SOSIETY Readings  on  the  Socisal Study  of  Law,  W.W. Norton & Company, New York London. Takdir  Rahmadi,  2010,  Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajagarfindo Persada,Jakarta.
B. LAPORAN  PENELITIAN  / MAKALAH / DISERTASI Syafruddin Kalo, 2003, Masyarakat Dan Perkebunan: Studi
Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II  Dan  PTPN-III Di Sumatera Utara, Disertasi, Program Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara, Medan. Tan  Kamello,  2006,  Peralihan Hak  Atas  Tanah  Eks  Hak Guna Usaha PTPN (Persero)  Sebagai  Badan Usaha Milik Negara Kepada Pihak Lain, Seminar  Pengalihan  Hak Atas  Tanah  Eks  Hak Guna Usaha Di Sumatera Utara: Permasalahan Dan Solusinya, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU.

## C. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ---------- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Usaha Milik Negara,  2006,  Koperasi Pegawai ”Prabunara” Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. ----------  Tiga  Undang-Undang
Sumber  Daya  Alam,  2005, Fokusmedia, Bandung
D. INTERNET http://docs.google.com/kumpulanj udul Disertasi2_skripsi, Thesis dan disertasi. html.
http://beritanda.com/opini/opini/op ini/5084-haruskah- sengketa-lahan- perkebunan-berakhir- dengan-anarkis.html