Dimas Almansyah, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## Tanggungjawab Notaris  dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan

## Dimas Almansyah, Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Indonesia dimasalmansyah98@gmail.com

## Abstrak
Notaris  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  guna membangun ketertiban, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait kewenangannya dalam pembuatan  akta  autentik.  Pihak  yang  yang  datang  kepada  Notaris  sebagai  penghadap  bisa  saja sedang  berada  dibawah  tekanan  atau  paksaan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimanakah  peran  dan  tanggung  jawab  Notaris  dalam  pembuatan  akta  pada  saat  penghadap sedang  penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksplanatoris  analitif.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  peran  Notaris  adalah  menolak  untuk  membuat  akta  dengan  alasan ketentuan  Notaris  berkewajiban  memberikan  penyuluhan  hukum.  jika  perjanjian  dibuat  dibawah tekanan  dan  paksaan  sesuai  kewenangannya.  Selain  itu,  tanggung  jawab  Notaris  apabila mengetahui keadaan salah satu penghadap dibawah tekanan dan paksaan tetapi tetap membuatnya dapat  dikatakan  bertanggung  jawab  karena  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan memihak  salah  satu  penghadap,  tidak  jujur,  dan  tidak  amanah.  Namun,  apabila  Notaris  tidak mengetahuinya  Notaris  tidak  dapat  dikatakan  lalai  dan  bertanggung  jawab  karena  Notaris  tidak mempunyai  kewajiban  untuk  menyelidiki  kebenaran  materiil  melainkan  Notaris  hanya menuangkan ke dalam akta hal-hal yang penghadap sampaikan.
Kata Kunci: Notaris; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung jawab

## Abstrack
Notaries  have  a  very  important  role  in  meeting  the  community's  needs  to  build  order,  legal protection,  and  certainty  regarding  their  authority  in  making  authentic  deeds.  The  party  who comes to the notary as a confronter may be under pressure or coercion. The purpose of this study is to find out how the role and responsibility of the notary in making deeds when the interceptor is under pressure and coercion. The research method in this study is normative juridical the type of research method used is analytical explanatory. The results of this study show that the role of the notary is to refuse  to  do a deed  because the notary is obliged to provide legal counseling. if the agreement is made under pressure and coercion within its authority. In addition, the responsibility of the notary if he knows the situation of one  of the confronters under pressure and coercion but still makes him can be said to be responsible for committing unlawful acts by taking the side of one of the accused, dishonest and untrustworthy. However, suppose the notary does not know about it. In that case, the notary cannot be said to be negligent and responsible because the notary has no obligation to investigate the material truth but the notary only pours into the deed the things that the notary conveys.
Keywords: Notary; Liaibility;Unlawful Act
Dimas Almansyah, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Notaris  di  Indonesia  adalah  jabatan  yang  dibentuk  oleh  negara  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik. 1
Semakin berkembangnya  bangsa  Indonesia,  begitu  pula  para  Notaris  karena 2 kehadiran Notaris  ditengah  masyarakat  umum    sebagai  pembuat  akta  merupakan  sebuah kemampuan  yang  dimiliki  oleh  Notaris  yang  mana  akta  yang  dibuatnya  bisa menjadi  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  yang  dalam  pembuatannya mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dan  ketelitian  agar  terjaga  kepastian hukumnya. 3
Akta  autentik  merupakan  akta  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  1870    Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata) 4 Notaris  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam membangun  ketertiban,  perlindungan  hukum,  dan  kepastian  hukum  untuk masyarakat, 5 sehingga  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  menjalankan kewenangan  miliknya  untuk  membuat  akta  autentik 6 yang  diminta  oleh masyarakat,  melakukannya  dengan  amanah,  jujur,  teliti,  mandiri  dan  tidak memihak sesuai dengan sumpah/janji Notaris. 7
Kasus  posisi  bermula  pada  saat  keluarnya  Putusan  Pengadilan  Tinggi Pekanbaru  Nomor  156/PDT/2021/PT.PBR.  PT  AIJ  menggugat wanprestasi karyawannya  yang  berinisial  RAA.  RAA  dianggap  merugikan  perusahaan  dan dipaksa  menandatangani  pernyataan  telah  melakukan  penggelapan  dihadapan Notaris  berinisial  MN  di  kota  batam  dalam  dalam  Akta  Pernyataan  Tanggal  06 April 2020 Nomor 69. Selain Akta Pernyataan tersebut dibuat akta lain yang pada intinya  menyerahkan  harta  benda  RAA  kepada  PT  AIJ  sebagai  ganti  kerugian yang  terdiri  dari:  Akta  No.  70  Tentang  Penyerahan  Dengan  Sukarela  dan Pemindahan Hak; Akta No. 71 Tentang Kuasa Mengambil; Akta No. 72 Tentang Penyerahan Sukarela Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah; dan Akta No. 73 Tentang Kuasa Menjual.
Setelah  menandatangani  akta  tersebut  RAA  tidak  mau  mengganti kerugiannya  dan  PT    AIJ  menggugat wanprestasi .  Pada  pengadilan  tingkat
1 Hatta Isnaini and Wahyu Utomo, “The Existence of the Notary  and Notarial Deeds within Private Procedural  Law  in  the  Industrial  Revolution  Era  4.0,” International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and Change 10, no. 10 (2019): 128–40. DOI: 10.53333/IJICC2013/10503 2 Juleni dan Albertus Sentot Sudarwanto, “Challenges on Obtaining Legal Protection Through Notary Honorary Council for the Notary Presumed to Commit Crime,” International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding 5, no. 2 (2018): 258.
3 Vivy  Julianty  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Kedudukan  Hukum  Akta  Penegasan  Notaris Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan  Terbatas  Yang  Tidak  Didaftarkan,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 239–52. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871
4 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , vol. 41 (Jakarta: Balaipustaka, 2014).
5 Melania Tjondro Handoyo Bakti Trisnawati, “Power Of Proof  Of Unauthentic Deed Legalized By Notary,” South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 14, no. 4 (2021): 156.
6 “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).
7 Cipto Soenaryo dan Dewi Kania Sugiharti, “The Role Of  The State On The Private  Law  Through Notary As A Public Official In Legal System In Indonesia,” International Journal of Social Sciences 8, no. 1 (2019): 78. DOI :https:// 10.52950/SS.2019.8.1.006
Dimas Almansyah, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Btm hakim  menyatakan  bahwa  RAA  melakukan  penggelapan  yang  mengakibatkan kerugian  kepada  PT  AIJ  dan  harus  mengganti  kerugian  tersebut.  Namun,  pada tingkat  banding  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  Nomor 156/PDT/2021/PT.PBR,  hakim  menimbang  bahwa  dibuat  dengan  terpaksa dibawah tekanan oleh PT AIJ karena PT AIJ memaksa RAA tanda tangan dengan membawa  anggota  kepolisian  untuk  mengawal  RAA  untuk  membuat  akta dihadapan  Notaris.  Oknum  polisi  tersebut  juga  mengatakan  “tanda  tangani  saja kalau  tidak  akan  dibawa  ke  kantor  polisi  lalu  ditahan”.  Oleh  karena  itu,  Hakim menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum PT AIJ untuk mengembalikan harta benda RAA yang sudah diserahkan pada PT AIJ.
Putusan  tersebut  sesuai  dengan  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor:  2356  K/Pdt/2008  tertanggal  28  Februari  2009  yang  menyatakan: “Perjanjian  yang  dibuat  dibawah  tekanan  dan  dalam  keadaan  terpaksa  adalah merupakan  “ Miisbruik  van  Omstandigheiden” yang  dapat  mengakibatkan perjanjian  dapat  dibatalkan  karena  tidak  lagi  memenuhi  unsur  Pasal  1320 KUHPerdata, yaitu tidak adanya kehendak bebas dari salah satu pihak”. Namun, pada  putusan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  Nomor  156/PDT/2021/PT.PBR  yang membedakan akta nya dibuat dan dihadapan seorang Notaris.
Pada  kasus  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  seperti  bagaimanakah  peran dan  tanggung  jawab  Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  penghadapnya  sedang dipaksa serta dibawah tekanan pada saat melakukan perjanjian. Penelitian ini akan membandingkan  dengan  penelitian  terdahulu.  Penelitian  yang  relevan  dengan penelitian  ini  pernah  diteliti  oleh  Dewitasari,  2018,  hasil  penelitian  dalam penelitian ini adalah syarat pembatalan perjanjian yang bisa dilakukan pembatalan dilakukan  melalui  putusan  hakim  apabila  tidak  sesuai  dengan  syarat  sah perjanjian. Akibat hukumnya adalah timbul hak untuk pemulihan kepada keadaan semula  sebelum  perjanjian  dilakukan  dan  hak  meminta  pembatalan  perjanjian merupakan  hak  bagi  para  pihak  yang  merasa  dirugikan. 8 Selanjutnya  pernelitian Pertiwi  (2019) 9 hasil  penelitiannya  adalah  Notaris  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  terhadap  pembuatan  akta  yang  merupakan  perbuatan melawan hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum secara perdata, pidana, administrasi.
Kemudian  penelitian  Isnandya  (2021)  menjelaskan  bahwa  ukuran  secara normatif  untuk  menyatakan  adanya  unsur  paksaan  dalam  perdata  yang  dapat membatalkan  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1324  KUHPerdata,  unsur  paksaan sebagaimana  diatur  di  Pasal  1324  KUHPer  bisa  membatalkan  perjanjian  apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya Notaris memiliki tugas
8 Yulia  Dewitasari  dan  Putu  Tuni  Cakabawa  L,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian,” OJS Unud, n.d.
9 Endah  Pertiwi,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Pembuatan  Akta  Nominee  Yang  Mengandung Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Para  Pihak,” Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia 1 (2019): 4. DOI : https://doi.org/10.52005
e-ISSN : 2621-4105
hukum  untuk  mengkonstantir    hubungan  hukum  antara  para  pihak  dalam  bentuk tertulis dan format tertentu. 10
Perbedaan  penelitian  terdahulu  terletak  dari  pembahasan  dalam  penelitian ini yang mengkaji mengenai  peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta  pada  saat  penghadap  sedang  dibawah  tekanan  dan  paksaan  yang  dilakukan dihadapan  Notaris  pada  saat  melakukan  pembuatan  akta  pernyataan  di hadapannya.    Selain  itu,  tujuan  mengkaji  mengkaji  tulisan  ini  adalah  untuk menganalisis  tanggung  jawab  Notaris  dalam  hal  apabila aktanya dibatalkan  serta mengetahui  bagaimana  kewajiban  Notaris    untuk  mengetahui  kondisi  penghadap dipaksa serta dibawah tekanan atau tidak.
2. METODE
Penelitian  ini  memakai  pendekatan  metode  yuridis  normatif.  Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif tersebut mengkaji data-data yang berasal atau bersumber dari norma-norma hukum yang terdapat pada masyarakat serta terdapat pada  peraturan  perundang-undangan. 11 Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  norma hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini menggunakan  studi  dokumen  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti yang  datanya  diambil  dalam  literatur,  karya  ilmiah,  buku-buku  dan  peraturan perundang-undangan serta dokumen atau sumber pustaka lainnya.
Penelitian  ini  dengan  berdasarkan  data-data  tersebut  akan  menganalis melalui  metode  kualitatif  yang  menghasilkan  deskriptif-analitis. 12 Dalam menganalisis  data  tersebut  dengan  berawal  dari  hal  yang  bersifat  khusus  menuju kesimpulan yang bersifat umum atau biasa disebut dengan cara berpikir induktif. 13 Data-data  yang  dikumpulkan  tersebut  akan  diseleksi  dan  dibuat  dengan  bentuk yang naratif serta disatukan dalam karya ilmiah pada penelitian ini. 14
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Pada  Saat  Penghadap  Dibawah Tekanan Dan Paksaan
Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat terkait kewenangannya kecuali mempunyai alasan untuk menolaknya sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  16  Ayat  1  huruf  e  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN 2014). Penjelasan Pasal tersebut, alasan  untuk  menolaknya  yaitu  suatu  alasan  yang  mengakibatkan  Notaris  tidak berpihak  kepada  suatu  pihak,  seperti  memiliki  hubungan  darah  atau  semenda dengan Notaris yang bersangkutan atau berhubungan dengan suami atau isterinya,
10 Eva  Riska  Isnandya,  “Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  akta  jual  beli  yang  dibuat  berdasarkan penipuan (Bedrog),” Notary UI, n.d., http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1038.
11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
12 Soeryono Soekanto; Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali, 1985).
13 Sri  Soemantri  Martosoewignjo, Persepsi  Terhadap  Prosedur  Dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Bandung: Alumni, 1987).
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019).
e-ISSN : 2621-4105
salah  satu  pihak  tidak  mempunyai  kemampuan  bertindak  untuk  melakukan perbuatan, atau hal lain yang dilarang oleh undang-undang. 15
Pihak  kreditur    dalam  proses  pembuatan  perjanjian  mempunyai  kedudukan lebih  tinggi  dan  memanfaatkan  posisi  debitur  sebagai  pihak  yang  lemah  dan  hal ini  disebut  sebagai  penyalahgunaan  keadaan. 16 Pasal  1338  KUHPerdata menyebutkan  bahwa  segala  perjanjian  dalam  buku  III  menganut  asas  kebebasan berkontrak  yang mana  maksud dari pasal  tersebut  tidak lain dari perjanjian  yang di  sematkan  telah  mengikat  kedua  belah  pihak  dikarenakan  adanya  kesepakatan yang  terjadi. 17 Pada  kasus  akta  yang  dibuat  terpaksa  serta  dibawah  tekanan, Notaris  memiliki  peran  untuk  menolak  memberikan  pelayanan  tersebut.  Namun Notaris  harus  memiliki  alasan  yang  dapat  memenuhi  ketentuan  Pasal  16  ayat  1 huruf  e  UUJN  2014  tersebut.  Alasan  tersebut  dapat  berdasarkan  tidak terpenuhinya  Pasal  1320  KUHPerdata  empat  syarat  sah  perjanjian  yaitu:  1) Kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  mengikat;  2)  Kecakapan  Para  Pihak  dalam pembuatan perikatan 3)  Terdapat  pokok persoalan/hal  tertentu;  3)Terdapat  sebab yang tak terlarang.
Pada  kasus  persetujuan  diberikan  karena  paksaan  diatur  dalam  Pasal  1321 KUHPerdata  yang  menyatakan  “Tiada  suatu  persetujuan  yang  mempunyai kekuatan  jika  diberikan  karena  kekhilafan,  atau  diperoleh  dengan  paksaan  atau penipuan”. 18 Sedangkan,  pada  kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru Nomor  156/PDT/2021/PT.PBR  salah  satu  penghadap  PT  AIJ  telah  melakukan paksaan  kepada  penghadap  lainnya  dengan  cara  membawa  oknum  polisi. Keterlibatan pihak ketiga  yaitu oknum  polisi  tersebut  dapat  dikatakan memenuhi Pasal  1323  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  “Paksaan  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  mengadakan  suatu  persetujuan  mengakibatkan  batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila  paksaan  itu dilakukan pihak ketiga yang tidak  berkepentingan  dalam  persetujuan  yang  dibuat  itu”.  Berdasarkan yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2356  K/Pdt/2008  tertanggal  28 Februari  2009  juga  menyatakan  perjanjian  yang  dibuat  dibawah  tekanan  dan dalam  keadaan  terpaksa  tidak  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  1320  KUHPerdata yaitu tidak terdapat kehendak yang bebas.
Paksaan ( Dwang ) dalam perjanjian  yang bukan hanya berbentuk kekerasan tetapi  juga  ancaman  yang  menimbulkan  ketakutan  kepada  orang  lain  yang membuat  orang  tersebut  membuat  perjanjian 19 dan  keadaan  dibawah  tekanan
15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
16 M.A  Maulana  et  al.,  “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
17 Devi  Eriyanti  dan  Fully  Handayani  Ridwan,  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum  Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Dipailitkan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 253– 69. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873
18 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . 19 Handri Raharjo, “Legal Protection For Parties With Defect Of Consent In The Process Of Making Business Agreements,” International Journal Administration, Business  &  Organization 2, no. 1 (2021): 59. Doi: https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/157
e-ISSN : 2621-4105
dapat  dikatakan  perjanjian  tidak  memenuhi  Pasal  1320  Kuhperdata  yaitu  syarat sah yang berupa kesepakatan. Cacat kehendak tersebut mengakibatkan perjanjian dapat  dimintakan  pembatalan  pengadilan  karena  melanggar  syarat  sah  subjektif perjanjian. 20
Peran Notaris dalam kasus persetujuan penghadap diberikan karena paksaan dan dibawah tekanan dapat melakukan penolakan memberikan pelayanan dengan alasan melanggar Pasal  1320 KUHPerdata Jo . Pasal 1321 KUHPerdata Jo. Pasal 1323 KUHPerdata. Dengan memberikan  alasan  tersebut  Notaris tidak melanggar Pasal  16  ayat  1  huruf  e  UUJN  2014  karena  memiliki  alasan  bahwa  hal  tersebut tidak  diperbolehkan  undang-undang.  Pasal  15  ayat  2  huruf  e  UUJN  2014 menyatakan  bahwa  Notaris  terkait  dengan  pembuatan  akta  dapat  memberikan penyuluhan  hukum. 21 Oleh  karena  itu,  Notaris  juga  dapat  berperan  memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya dengan cara menjelaskan implikasi-implikasi hukum jika akta dibuat dengan keadaan penghadap dibawah tekanan dan paksaan.

## 3.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pada Saat Penghadap Dibawah Tekanan Dan Paksaan
Menurut  Hans  Kelsen,  Tanggung  jawab  memiliki  hubungan  atau  kaitan dengan  kewajiban  hukum. 22 Kewajiban  yang  muncul  dari  suatu  tatanan  hukum apabila dilanggar akan memberikan suatu sanksi, seseorang yang menerima sanksi tersebut  secara  hukum  disebut  bertanggung  jawab  secara  hukum. 23 Untuk menentukan  tanggung  jawab  Notaris  harus  melihat  terlebih  dahulu  apa  saja kewajiban  Notaris.  Kewajiban  Notaris  diatur  secara  terperinci  dalam  UUJN. kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatanya sebagaimana diatur dalam Pasal 16  ayat  1  UUJN  2014. Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN  2004)  juga  wajib mengikuti  kode  etik  Notaris  yang  ditetapkan  dan  ditegakkan  oleh  organisasi Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  89  UUJN  2004 24 serta  sumpah  jabatan sesuai Pasal 4 UUJN 2004. Pasal 4 ayat 1 UUJN 2004 mewajibkan notaris untuk mengucapkan  sumpah/janji  sesuai  agamanya  masing-masing  dihadapan  Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 25
Berdasarkan sumpah yang diemban Notaris tersebut mempunyai kewajiban sebagai  berikut:  (1)  kewajiban  untuk  patuh  dan  setia  kepada  Negara  Republik Indonesia  (NKRI),  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  UUJN  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya;  (2) Menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
20 Raharjo.
21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
22 Hans Kelsen, “Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,” in Diterjemahkan Raisul Muttaqien , II (Bandung: Nusa Media, 2019), 136.
23 Kelsen.
24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
e-ISSN : 2621-4105
(3)  Menjaga  sikap  dan  tingkah  laku;  (4)  menjalankan  kewajiban  sesuai  dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris; dan (5)  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan jabatan.
Berdasarkan  Pasal  3  Perubahan  Kode  Etik  Notaris  Kongres  Luar  Biasa Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  Banten,  29-30  Mei  2015,  Secara  ekplisit  dalam UUJN  2004,  UUJN  2014  dan  Kode  Etik  Notaris  tidak  pernah  dikatakan  bahwa Notaris  wajib  mengetahui  penghadap  sedang  dipaksa  atau  dibawah  tekanan. Apabila  melihat  rumusan  bahwa  Notaris  wajib  bertindak  saksama,  dan  menjaga kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  16  ayat  1  huruf  a  UUJN  dan  Pasal  3  ayat  4  Perubahan  Kode  Etik Notaris  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  Banten,  29-30  Mei 2015. hal ini tentu menjadi pertanyaan baru apakah wajib  Notaris melihat secara seksama  terhadap  keadaan  penghadap  sedang  dipaksa  dan/atau  dibawah  tekanan demi menjaga kepentingan yang bersangkutan.
Notaris  menjalankan  fungsi Konstatering dan Relatering dalam melaksanakan  kewenangannya.  Fungsi Konstatering adalah  fungsi  Notaris sebagai pencatat hal-hal yang terjadi dihadapannya setelah itu dituangkan dengan akta  autentik  atas  permintaan  para  pihak  untuk  akta  berita  acara  ( relaas ). Sedangkan,  Notaris  dalam  fungsi Relatering melakukan  pembuatan  akta  pihak ( Partij )  hanya  merumuskan  kehendak  para  pihak  dan  dituangkan  dengan  akta autentik sehingga isi akta murni kehendak para pihak sepanjang memenuhi syarat sah  perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata. 26 Notaris  sudah  seharusnya memerhatikan  syarat-syarat  sahnya  perjanjian. 27 Akta  yang  dibuat  dibawah tekanan  dan  paksaan  tentu  melanggar  syarat  sah  perjanjian  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata. Namun Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen  saja  atau  kebenaran  formalPengurus  Pusat  Ikatan  Notaris, Jati  Diri Notaris:  Dulu,  Sekarang,  Dan  Di  Masa  Datang (Jakarta:  Gramedia  Pustaka, 2013).  Terkait  hal-hal  yang  dinyatakan  penghadap.  Selain  itu,  terdapat yurisprudensi  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  kewajiban  bagi  Notaris  untuk menyelidiki secara materiil  apa-apa  (hal-hal)  yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan  Notaris  tersebut”  (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  702  K/ Sip/1973, 5 September 1973).
Kebenaran formal pada akta Notaris berguna untuk membuktikan kebenaran dan  kepastian  tentang  penghadap,  tanda  tangan  juga  paraf  para  pihak  sebagai penghadap,  saksi  dan  Notaris.  Selain  itu  juga  waktu  menghadap,  seperti  tahun, bulan,  tanggal,  serta  hari  dan  membuktikan  apa  yang  didengar,  disaksikan,  dan
26 I  Made  Hendra  Kusuma, Problematik  Notaris  Dalam  Praktis  (Kumpulan  Makalah) (Bandung: Alumni, 2021).
27 Yogi  Hanapiah;  et.al,  “Hal-Hal  Yang  Perlu  Diperhatikan  Oleh  Notaris  Dalam  Membuat  Akta Perjanjian Notariil,” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 114. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2538
Dimas Almansyah, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
dilihat  oleh  Notaris  ( akta  relaas), dan  mencatatkan  keterangan  atau  pernyataan sesuai yang dikatakan para penghadap (pada akta pihak). 28
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  Nomor  156/PDT/2021/PT.PBR. Tedapat 5 akta yang dibuat dengan akta Notaris pada tanggal 06 April 2020 yaitu: (1)  Akta  pernyataan  Nomor  69;  (2)  Akta  No.  70  tentang  Penyerahan  Dengan Sukarela  dan  Pemindahan  Hak;  (3)  Akta  No.  71  tentang  Kuasa  Mengambil;  (4) Akta  No.  72  tentang  Penyerahan  Sukarela  Bangunan  dan  Pelepasan  Hak  Atas Tanah; dan (5) Akta No. 73 tentang Kuasa Menjual. Kelima akta Notaris tersebut adalah  akta  pihak  sehingga  Notaris  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  formal yaitu  mencatatkan  keterangan  atau  pernyataan  sesuai  yang  dikatakan  para penghadap.  Apabila  penghadap  tersebut  menyatakan  pernyataan  dan  penyerahan tersebut  secara  sukarela  walapun  keadaan  sebenarnya  secara  materiil  dibawah paksaan  maka  Notaris  tidak  bertanggung  jawab  atas  keadaan  dibawah  paksaan tersebut karena Notaris hanya mencatatkan bahwa penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela.
Pada  teori  tanggung  jawab  yang  sebelumnya  diterangkan  bahwa  Notaris bertanggung jawab apabila hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  seorang  Notaris.  Pada  hal  ini  tidak  ada  kewajiban  Notaris  untuk  melihat secara  materiil  terkait  kondisi  penghadap  dibawah  tekanan  atau  tidak  sesuai dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  702  K/  Sip/1973,  5  September  1973 yang  menyatakan  Notaris  tidak  mempunyai  kewajiban  menyelidiki  hal-hal materiil sehingga Notaris dapat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap akta yang  dibatalkan  tersebut  karena  pembatalan  tersebut  karena  kebenaran  materiil yang tidak sesuai bukan kebenaran formil.
Hal ini tentu berbeda apabila  Notaris mengetahui bahwa kondisi salah satu penghadap  dibawah  tekanan  juga  paksaan  tetapi  tetap  memihak  salah  satu penghadap  yang  melaksanakan  paksaan  dan  memberikan  tekanan  tersebut. Apabila Notaris melakukan hal tersebut maka Notaris dapat dikatakan melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yaitu “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum”. Dalam hal ini, Notaris menjadi tidak netral.
Seseorang  yang  berprofesi  sebagai  Notaris  sangat  dilarang  untuk  memihak salah satu pihak, dengan kata lain Notaris dituntut dalam posisi netral dan mencari solusi  terbaik  bagi  kliennya. 29 Notaris  yang  melanggar  hal  tersebut  dapat dikatakan  memiliki  tanggung  jawab  hukum  terhadap  pelanggarannya  tersebut. Notaris  dapat  dimintakan  ganti  kerugian  dengan  dasar  Pasal  1365  KUHPerdata yang  mengatur  bahwa  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
28 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris (Surabaya: Refika Aditama, 2010).
29 Muhammad Iksan Macora; et.al, “Position of Notary as Party Manager and Its Implications Viewed in  a  Legal  Perspective,” International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious  Understanding 6,  no.  2 (2019): 724.
e-ISSN : 2621-4105
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365  KUHPerdata  harus  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut  yaitu: 30 1) Terdapat  perbuatan;  2)  Terdapat  melawan  hukum  dalam  perbuatan  tersebut;  3) Pihak  pelaku  melakukan  kesalahan;  4)  Terdapat  kerugian  yang  dialami  korban; dan 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Penelitian  ini  apabila  membandingkan  perbuatan  Notaris  yang  mengetahui bahwa salah satu penghadap memberikan tekanan dan paksaan dengan perbuatan Notaris  apabila  ia  tidak  mengetahui  penghadap  sedang  dibawah  tekanan  dengan meninjau  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum.  kemudian  menjabarkannya yang  mana  penelitian  yang  sebelumnya  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah: Pertama;  Terdapat  perbuatan  oleh  Notaris  membuat  akta  walaupun  mengetahui penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  serta  Perbuatan  tersebut  dapat  berupa melakukan  sesuatu  dan  tidak  melakukan  sesuatu  yang  sudah  menjadi kewajibannya. 31 Dalam  hal  ini  perbuatan  Notaris  berupa  perbuatan  melakukan sesuatu berupa membuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan  paksaan.  Kemudian,  Notaris  pembuat  akta  tidak  mengetahui  penghadap dibawah tekanan dan paksaan yang merupakan Perbuatan dalam membuat aktanya memang sebuah perbuatan hukum melakukan sesuatu. Namun, Notaris yang tidak mengetahui keadaan penghadap tersebut tidak dapat disebut melakukan perbuatan tidak  melakukan  sesuatu  yang  sudah  menjadi  kewajibannya  (perbuatan  secara pasif),  karena  hal  tersebut  bukan  kewajiban  Notaris  untuk  mengetahui  keadaan penghadap sedang dibawah tekanan dan paksaan atau tidak.
Kedua;  Terdapat  unsur  melawan  hukum  dalam  perbuatan  dalam  hal  ini Notaris  pembuat  akta  walaupun  mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan  dan paksaan atau juga merupakan Unsur melawan hukum ditafsirkan secara luas oleh hoge  raad  pada  perkara  Lindenbaum  melawan  Cohen  dalam  Arrest  tanggal  31 Januari 1919 sebagai berikut: 32 (1) Melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku;
(2)  Melanggar  hak  subjektif  orang  lain;  (3)  Melanggar  kesusilaan;  dan  (4) Melanggar  kepatutan  yang  terdapat  dalam  masyarakat.  Hukum  belanda  tersebut berlaku  hingga  saat  ini  berdasarkan  asas  konkordansi. 33 Notaris  yang  membuat akta  walaupun  mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  melanggar kewajibannya  dalam  Pasal  16  ayat  1  huruf  a  UUJN  karena  tidak  bertindak amanah,  tidak  jujur,  telah  berpihak  kepada  salah  satu  penghadap,  dan  tidak menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  dalam  hal  ini penghadap yang dibawah tekanan dan paksaan. Selain itu, Notaris juga berpotensi untuk  dinyatakan  melanggar  kepatutan  oleh  hakim.  Notaris  membuat  akta  tidak
30 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer (Bandung:  PT  Citra  Adirya Bakti, 2017).
31 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (Bandung: Mandar Maju, 2008).
32 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), Edisi Pertama (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
33 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).
e-ISSN : 2621-4105
mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  yang  mana  Notaris  yang tidak  mengetahui  kondisi  penghadap  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  melawan hukum karena tidak ada kewajiban untuk Notaris mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan hal ini berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/ Sip/1973, 5 September 1973 yang menyatakan Notaris tidak wajib mengetahui  kebenaran  materiil,  kondisi  penghadap  tersebut  adalah  sebuah kebenaran  materiil  yang  tidak  wajib  Notaris  ketahui.  Selain  itu,  Notaris  yang beritikad  baik  dan  tidak  mengetahui  kondisi  penghadap  tersebut  maka  Notaris tidak melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN karena Notaris dalam hal membuat akta hanya sesuai keterangan penghadap tanpa berpihak, jujur dan amanah.
Ketiga;  Pihak  Pelaku  melakukan  kesalahan  yang  dalam  hal  ini  Notaris pembuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan dari Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  memenuhi  unsur  kesalahan  apabila  terdapat unsur  kesengajaan  atau  kelalaian  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  pemaaf. 34 Kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau kesembronoannya”. Apabila Notaris sudah mengetahui bahwa akta tersebut dibuat saat  salah  satu  penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  maka  dapat  dikatakan perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  memihak  salah  satu penghadap yang diuntungkan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.
Notaris  pembuat  akta  tidak  mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan  dan paksaan  Apabila  Notaris  tidak  mengetahui  bahwa  akta  yang  dibuatnya dilaksanakan saat penghadap dibawah tekanan dan paksaan maka dapat dikatakan perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  tidak  sengaja.  Namun,  Notaris  yang  tidak mengetahuinya  juga  tidak  bisa  dikatakan  melakukan  kelalaian  karena  kelalaian muncul dari kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan.
Keempat; Terdapat kerugian  yang dialami korban; a)Notaris membuat  akta walaupun  mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  terhadap Kerugian  yang  dialami  korban  dapat  berupa  materiil  dan  imateriil.  kerugian materiil  yaitu  kerugian  korban  yang  diderita  secara  nyata  atau  riil  maupun kerugian  berupa  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  jika  tidak  terjadi perbuatan  melawan  hukum.  Sedangkan  kerugian  immaterial  kerugian  yang disebabkan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  dapat berupa  persoalan  psikologis. 35 Contoh  yang  bisa  dijadikan  kerugian  materiil adalah  biaya  Notaris  dan  segala  biaya  yang  timbul  dari  akta  yang  dibuatnya tersebut; b) Notaris membuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan  paksaan  Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  kesalahan  sudah  tidak terpenuhi  dalam  hal  Notaris  yang  beritikad  baik  serta  tidak  mengetahui  keadaan
34 Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer .
35 Rony  Andre  Christian  Naldo;  et.al, Penerapan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Sebab  Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022).
e-ISSN : 2621-4105
penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan.  Oleh  karena  itu,  kerugian  tidak  perlu dibahas dalam hal ini.
Kelima,  Terdapat  hubungan  kausal  antara  perbuatan  dengan  kerugian;  a) Notaris  membuat  akta  walaupun  mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan  dan paksaan  Apabila  Notaris  mengetahui  kondisi  penghadap  dibawah  tekanan  dan paksaan  namun  menolak  sesuai  Pasal  16  ayat  1  huruf  e  dengan  alasan  jika  akta dibuat dibawah tekanan  akan melanggar Pasal  1320 KUHPerdata Jo. Pasal  1321 KUHPerdata  Jo.  Pasal  1323  KUHPerdata,  Maka  kerugian  yang  dialami penghadap tidak akan terjadi sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan kausal antara  perbuatan  yang  mengandung  unsur  melawan  hukum  dengan  kerugian.  b) Notaris membuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan dalam  hal  Notaris  membuat  akta  tidak  mengetahui  penghadap  dibawah  tekanan dan paksaan bukanlah perbuatan melawan hukum. Dalam hal tidak ada perbuatan melawan  hukum,  maka  sudah  jelas  tidak  terdapat  hubungan  kausal  antara perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum tidak terjadi.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  Notaris  mengetahui  atau  tidak  terkait penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  mempunyai  implikasi  hukum  yang berbeda.  Notaris  yang  mengetahui  serta  berpihak  kepada  salah  satu  penghadap yang  diuntungkan  dapat  dikatakan  sengaja  melakukan  perbuatan  tersebut melanggar Pasal  16  ayat 1 huruf a UUJN serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan, yang tidak mengetahuinya  tidaklah  dapat  dikatakan  lalai  karena  Notaris  tidak  mempunyai kewajiban  untuk  mengetahui  kebenaran  materiil  sehingga  tidak  dapat  memenuhi unsur  melawan  hukum  dan  unsur  kesalahan  secara  sengaja  ataupun  lalai  dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo. 1366 KUHPerdata.kemudian kedudukan akta Notaris adalah  sempurna  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  bisa  dipakai  sebagai alat bukti dipersidangan. Kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersenut melanggar ketentuan namun  akta  yang dibuat tetapi  ternyata dibuat  dalam keadaan terpaksa pada  dasarnya  melanggar  unsur  subjektif  dalam  syarat  sah  perjanjian  yaitu  kata sepakat  yang  mana  perjanjian  apabila  tidak  memenuhi  unsur  subjektif  maka perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  yang  berarti  perjanjiannya  tetap  mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atau atas oermintaan dari pihak yang meminta pembatalan  tersebut  dan  kedudukan  dari  akta  Notaris  tersebut  masih  dalam kedudukan akta yang sempurna dan sah apabila tidak diminta pembatalannya.
4. PENUTUP
Peran  Notaris  dalam  permintaan  klien  terkait  pembuatan  akta  yang ditandatangani  penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  adalah  menolaknya dengan  alasan  hal  tersebut  dilarang  oleh  undang-undang.  Undang-undang  yang dilanggar  adalah  syarat  sah  subjektif  perjanjian.  Notaris  dapat  berperan memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  penghadapnya  terkait  implikasi  apabila akta  yang  dibuat  melanggar  syarat  sah  perjanjian  sesuai  kewenangannya.
e-ISSN : 2621-4105
Tanggung  jawab  Notaris  terkait  pembuatan  akta  yang  ditandatangani  penghadap dibawah  tekanan  dan  paksaan  tergantung  dari  kondisi  Notaris  mengetahui  atau tidak keadaan tersebut. Notaris tidak punya kewajiban untuk mengetahui keadaan penghadap  dibawah  tekanan  dan  paksaan  atau  tidak  sebagaimana  yurisprudensi menyatakan  Notaris  tidak  wajib  menyelidiki  kebenaran  materiil.  Notaris  tidak dapat  dikatakan  lalai  apabila  tidak  mengetahui  kondisi  tersebut  karena  bukan kewajibannya  untuk  mengetahuinya  sehingga  tidak  dapat  dikatakan  bertanggung jawab secara hukum. Apabila Notaris mengetahuinya walaupun tidak diwajibkan untuk  mengetahuinya,  Notaris  harus  bertanggung  jawab  karena  melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memihak salah satu penghadap, tidak jujur, dan tidak amanah yang melanggar ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib. Kebatalan  Dan  Pembatalan  Akta  Notaris .  Surabaya:  Refika Aditama, 2010.
Agustina,  Rosa. Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Hukum  Perikatan  (Law  of Obligations), Edisi Pertama . Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Cipto  Soenaryo  dan  Dewi  Kania  Sugiharti.  “The  Role  Of  The  State  On  The Private  Law  Through  Notary  As  A  Public  Official  In  Legal  System  In Indonesia.” International Journal of Social Sciences 8, no. 1 (2019): 78. Devi  Eriyanti  dan  Fully  Handayani  Ridwan.  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual  Beli Yang Dipailitkan.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 253–69.
Doloksaribu  dan  Maranatha  Monica  Justicia.  “Unsur  Paksaan  Yang  Terkandung Di  Dalam  Sebuah  Perjanjian  Sebagai  Alasan  Pembatalan  Perjanjian  (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.943/PDT/2012).” USU, n.d.
Fuady,  Munir. Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer .  Bandung: PT Citra Adirya Bakti, 2017.
Hatta  Isnaini  and  Wahyu  Utomo.  “The  Existence  of  the  Notary  and  Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution Era 4.0.” International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change 10,  no.  10 (2019): 128–40.
I  Made  Hendra  Kusuma. Problematik  Notaris  Dalam  Praktis  (Kumpulan Makalah) . Bandung: Alumni, 2021.
Juleni  dan  Albertus  Sentot  Sudarwanto.  “Challenges  on  Obtaining  Legal Protection  Through  Notary  Honorary  Council  for  the  Notary  Presumed  to Commit  Crime.” International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding 5, no. 2 (2018): 258.
Kelsen,  Hans.  “Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif.”  In Diterjemahkan Raisul Muttaqien , II., 136. Bandung: Nusa Media, 2019. Martosoewignjo,  Sri  Soemantri. Persepsi  Terhadap  Prosedur  Dan  Sistem Perubahan  Konstitusi  Dalam  Batang  Tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945 . Bandung: Alumni, 1987.
Maulana,  M.A,  D.S  RS,  Z  Arifin,  and  S  Soegianto.  “Klausula  Baku  Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 4, no.
e-ISSN : 2621-4105
1 (2021): 208–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369. Muhammad  Iksan  Macora;  et.al.  “Position  of  Notary  as  Party  Manager  and  Its Implications  Viewed  in  a  Legal  Perspective.” International  Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding 6, no. 2 (2019): 724. Pertiwi,  Endah.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Pembuatan  Akta  Nominee Yang  Mengandung  Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Para  Pihak.” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 (2019): 4. R.  Subekti. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Vol.  41.  Jakarta: Balaipustaka, 2014.
Raharjo,  Handri.  “Legal  Protection  For  Parties  With  Defect  Of  Consent  In  The Process  Of  Making  Business  Agreements.” International  Journal Administration, Business & Organization 2, no. 1 (2021): 59. Rony  Andre  Christian  Naldo;  et.al. Penerapan  Pertanggungjawaban  Mutlak Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum  Mengakibatkan  Kerugian  Lingkungan Hidup . Makassar: Nas Media Pustaka, 2022. Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum . Jakarta: Kencana, 2021.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2019.
Soeryono Soekanto; Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali, 1985.
Syahrul  Machmud. Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter Yang  Diduga  Melakukan  Medikal  Malpraktek .  Bandung:  Mandar  Maju, 2008.
Trisnawati,  Melania  Tjondro  Handoyo  Bakti.  “Power  Of  Proof  Of  Unauthentic Deed  Legalized  By  Notary.” South  East  Asia  Journal  of  Contemporary Business, Economics and Law 14, no. 4 (2021): 156.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (n.d.).
Vivy  Julianty  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Kedudukan  Hukum  Akta Penegasan  Notaris  Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan  Terbatas  Yang Tidak Didaftarkan.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 239–52. Yogi  Hanapiah;  et.al.  “Hal-Hal  Yang  Perlu  Diperhatikan  Oleh  Notaris  Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil.” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 114.
Yulia  Dewitasari  dan  Putu  Tuni  Cakabawa  L.  “Akibat  Hukum  Terhadap  Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.” OJS Unud,
n.d.