## ANALISA PENENTUAN BATAS LAUT ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN
BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi Kasus : 22 Pulau di Kepulauan Seribu)
Yuwono 1 , Deasy Rosyida Rahmayunita 2
1,2 Departemen Teknik Geomatika, FTSLK-ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia Email: yuwono@geodesy.its.ac.id

## Abstrak
Batas wilayah definitif sesuai dengan ketetapan hukum berperan penting dalam suatu pemerintahan daerah untuk tata kelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, perijinan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Dikenal ada dua batas untuk wilayah, yaitu darat dan laut. Penetapan batas laut daerah diperlukan agar tidak terjadi sengketa antar dua daerah  atau  lebih  akibat  terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  daerah.  Terdapat  beberapa  perubahan  dalam peraturan  penentuan  batas  wilayah  pengelolaan  laut  daerah  yaitu  mengenai  penentuan  garis  pantai  sebagai  acuan dasar  penentuan  batas  wilayah  pengelolaan  laut  daerah.  Dalam  undang-undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan acuan garis pantai yang digunakan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa garis pantai yang digunakan adalah garis pantai berdasarkan pasang tertinggi air laut.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten terkait klaim Provinsi Banten terhadap 22 pulau di Kepulauan Seribu. Hasil penelitian ini adalah analisis pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan berbagai alternatif penarikan batas sesuai dengan pedoman penegasan batas secara kartometrik dengan menggunakan prinsip  equidistance  dan  median line. Hasil penelitian ini terdapat empat alternatif penarikan batas, yaitu penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap tidak  ada,  penarikan  batas  laut  jika  22  pulau  dianggap  masuk  Provinsi  DKI  Jakarta,  penarikan  batas  laut  jika  pulau dianggap masuk Provinsi Banten, dan penarikan batas laut jika 22 pulau dibagi menjadi dua bagian. Sehingga kejelasan kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu dan kejelasan batas administrasi laut sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Kata Kunci : Batas Pengelolaan Laut Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Metode Kartometrik, Equidistance, Median Line.

## PENDAHULUAN
Batas  wilayah  definitif  sesuai  pada  ketetapan hukum berperan penting dalam suatu pemerintahan daerah untuk tata kelola pemerintahan,  pertahanan,  keamanan,  perijinan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Batas daerah yang tidak jelas baik batas darat dan batas laut  dapat  menimbulkan  sengketa  antar  dua daerah atau lebih akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan daerah.
Salah  satu  contoh  sengketa  batas  antar  daerah yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  sengketa  antara Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dan Provinsi  Banten  mengenai  batas  wilayah  lautnya, dimana  diantara  dua  provinsi  tersebut  terdapat Kepulauan Seribu. Permasalahan ini mulai mencuat sejak  Provinsi  Banten  terpisah  dari  Provinsi  Jawa
Barat  pada  Oktober  tahun  2000  dengan  tuntutan kepada  Provinsi  DKI  Jakarta  oleh  Provinsi  Banten mengenai  kepemilikan  22  pulau  di  Kepulauan Seribu.  Dan  hingga  sekarang  belum  ada penyelesaian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  studi  penentuan batas  alternatif  untuk  sengketa  kepemilikan Kepulauan  Seribu  berdasarkan  Undang-Undang yang  berlaku  saat  ini  yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah ,  sehingga  didapatkan beberapa alternatif penyelesaian.
Pada penelitian ini , penentuan batas pengeloaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten  dilakukan  dengan  metode  kartometrik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

## ANALISA PENENTUAN BATAS LAUT ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi Kasus : 22 Pulau di Kepulauan Seribu)
Nomor 23 Tahun 2014. Disamping itu,  analisa zona batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  dan menghasilkan  beberapa  alternatif  peta  batas wilayah laut di daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta dan  Provinsi  Banten  dalam  kasus  sengketa Kepulauan  Seribu  dengan  metode  kartometrik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  meliputi  kawasan  pesisir Provinsi  DKI  Jakarta  dan  ProvinsiBanten,  serta Kepulauan Seribu. Lokasi ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian (Peta Kementrian Pekerjaan Umum, 2012)
Data yang digunakan pada penelitian ini  meliputi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi DKI Jakarta dan  Provinsi  Banten  skala  1  :  25.000.  Sumber: Inageoportal,  Citra  SPOT  6  Tahun  2016.  Sumber: Pustekdata LAPAN , Undang – Undang  Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
Untuk peralatan yang digunakan dalam penelitian ini Peralatan meliputi perangkat Keras ( Hardware ) yang  berupa  Laptop  dan  perangkat  lunak ( Software ) pengolah data  dan pengolah kata.
Diagram  alir  pengolahan  data  dapat  dilihat  pada Gambar 2.

## PENGOLAHAN DATA
Adapun untuk diagram alir pengolahan data adalah sebagai berikut:
Mulai Pengumpulan Data Peta RBI Indonesia tahun 2002 (*.shp) Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 yang sudah orthorektifikasi Penarikan Garis Batas Laut Daerah Peta Batas Pengelolaan Laut Daerah  antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten Overlay Analisa Batas Pengelolaan Laut Daerah Laporan Selesai Digitasi Garis Pantai Penentuan Batas Pengelolaan Laut Daerah jika 22 pulau masuk Provinsi Banten Penentuan Batas Pengelolaan Laut Daerah jika 22 pulau masuk Provinsi DKI Jakarta Penentuan Batas Pengelolaan Laut Daerah jika 22 pulau tidak masuk keduanya Konversi Sistem Koordinat Sesuai Pendekatan HWL (High Water Level) Tidak Ya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Mengacu pada Penentuan Batas Pengelolaan Laut Daerah jika 22 pulau dibagi dua bagian

## Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Data
Berikut ini adalah penjelasannya :
1. Pengumpulan data
Data-data  yang  dibutuhkan  adalah  Citra Resolusi  Tinggi  SPOT  6,  Peta  Rupa  Bumi Indonesia  , Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  76  Tahun  2012 ,  dan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Data  dan informasi pendukung terkait informasi sengketa  Kepulauan  Seribu  dari  pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
2. Pengolahan Data Pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah
digitasi  Citra  Satelit  Resolusi  Tinggi  SPOT  6 untuk penarikan garis pantai yang berdasarkan pasang tertinggi air laut (HWL).
Penarikan  berdsarkan  air pasang  tertinggi dilakukan  dengan  melihat  karakteristik  dan unsur-unsur  penyusun  pantai  (Poerbandono, 2005).Selanjutnya, penarikan batas pengelolaan  laut  daerah  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku  yaitu  Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76 Tahun 2012.
Pada  tahapan  ini  dilakukan  pengolahan dari  data-data  yang  telah  diambil  dari lapangan  dan  data  penunjang  lainnya  antara lain :
a. Pengolahan Data Awal Proses  konversi  sistem  koordinat  Citra
SPOT  6  dari  sistem  koordinat  geodetik  ke sistem  koordinat  proyeksi  UTM  Zona  48S menggunakan ErMapper  7.1 .  Data  citra SPOT  6  dengan  peta  RBI  yang  telah disamakan datum dan sistem proyeksinya, selanjutnya dioverlaykan
b. Digitasi Garis Pantai Digitasi  pada  citra  dilakukan  untuk menentukan garis pantai antar dua daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  dinyatakan  bahwa garis  pantai  mengacu  pada  pasang tertinggi air laut.
c. Penarikan Batas Laut Penarikan  garis  batas  pengelolaan  laut daerah sengketa Kepulauan Seribu perbatasan  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Provinsi  Banten  menggunakan    metode equidistance (sama jarak) sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 76 Tahun 2012. Contoh metode penarikan
batas  dengan  metode Equidistance dan Median  Line ditunjukkan  pada  Gambar  3 dn Gmbar 4.
Gambar 3.  Contoh Metode Equidistance
Gambar 4.  Contoh Metode Median Line
d. Analisa Hasil
Analisa yang dilakukan adalah analisa hasil penarikan garis batas wilayah pengelolaan laut  daerah  pada  pembagian  22  pulau  di Kepulauan  Seribu    dari  empat  alternatif yang dibuat dalam penelitian ini. Alternatif yang dihasilkan diantaranya adalah alternatif pertama  22 pulau dianggap tidak ada,  alternatif  kedua  22  pulau  dianggap masuk  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta, alternatif ketiga 22 pulau dianggap masuk daerah  Provinsi  Banten,  dan  alternatif keempat  22  pulau  dibagi  menjadi  dua bagian

## ANALISA
Dari  hasil  yang  telah  didapatkan  dalam  penilitian ini, maka dilakukan analisa mengenai pengelolaan laut  daerah  antara  kedua  provinsi  tersebut menurut empat alternatif penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya.
ANALISA PENENTUAN BATAS LAUT ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi Kasus : 22 Pulau di Kepulauan Seribu)

## Analisa Hasil Penarikan Batas Laut
1. Penarikan  Batas  Laut  jika  22  pulau  dianggap tidak  ada,  ditunjukkan  pada  Gambar  5.  Dari penarikan  garis  batas  tersebut,  didapatkan luas  pengelolaan  laut  daerah  untuk  Provinsi Banten  sebesar  1641,546  km 2 ,  sedangkan untuk  pihak  Provinsi  DKI  Jakarta  hanya mendapatkan  luas  pengelolaan  sebesar 454,589 km 2 .
Gambar 5.  Penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap tidak ada
2. Penarikan  Batas  Laut  jika  22  pulau  dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan pada Gambar 6. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan  luas  pengelolaan  laut  daerah untuk  sisi  Provinsi  DKI  Jakarta,  pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 2550,01 km 2 .  Sedangkan  untuk  Provinsi  Banten, pengelolaan  laut  daerahnya  sekitar  642,073 km 2 .
Gambar 6.  Penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta
3. Penarikan  Batas  Laut  jika  22  pulau  dianggap masuk  Provinsi  Banten,  ditunjukkan  pada Gambar 7. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan  luas  pengelolaan  laut  daerah untuk  sisi  Provinsi  DKI  Jakarta,  pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 286,992 km 2 .  Sedangkan  untuk  Provinsi  Banten, pengelolaan  laut  daerahnya  sekitar  2905,09 km 2 .
Gambar 7.  Penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten
4. Penarikan Batas Laut jika 22 pulau dibagi dua bagian,  ditunjukkan  pada  Gambar  8.  Dari penarikan  garis  batas  tersebut,  didapatkan luas  pengelolaan  laut  daerah  untuk  sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang  didapatkan  sebesar  1318,119  km 2 . Sedangkan untuk Provinsi Banten,
pengelolaan laut daerahnya sekitar 1873,964 km 2 .
Gambar 8.  Penarikan batas laut jika 22 pulau dibagi dua bagian

## Analisa Selisih Luas Pengelolaan Laut Daerah
Dari  tabel  dibawah  ini  dapat  diketahui  mengenai selisih luas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI  Jakarta  dan  Provinsi  Banten  dari  empat alternatif  batas  yang  telah  dihasilkan  dalam penelitian ini
Tabel 1. Perbandingan Selisih Luas Pengelolaan Laut
Daerah Alternatif Penarikan Batas 22  Pulau dianggap tidak ada 22  pulau masuk Prov. DKI Jakarta 22  pulau masuk Prov. Banten 22  pulau dibagi dua bagian 22  Pulau dianggap tidak ada 1500,776 km 2 167,561 km 2 501,318 km 2 22  pulau masuk Prov.  DKI Jakarta 1500,776 km 2 2095,421 km 2 1231,891 km 2 22  pulau masuk Prov. Banten 167,561 km 2 2095,421 km 2 1031,127 km 2 22  pulau dibagi 501,318 km 2 1231,891 km 2 1031,127 km 2
dua bagian

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat 4 (empat) alternatif batas pengelolaan laut daerah yang telah dihasilkan, diantaranya : a. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap tidak ada. b. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta. c. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap masuk Provinsi
Banten.
d. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan  dibagi  menjadi  dua bagian
2. Secara keseluruhan, alternatif  penarikan  batas yang  telah  dilakukan  mengubah  batas pengelolaan  laut  daerah  secara  menyeluruh. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, keberadaan 22 pulau di Kepulauan Seribu yang menjadi  sengketa  kepemilikan  berpengaruh pada batas laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.  Terdapat enam perbandingan selisih luas dari empat alternatif yaitu :
a. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada  dan  22  pulau  dianggap  masuk Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  sebesar 1500,777 km 2
b. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada  dan  22  pulau  dianggap  masuk Provinsi  Banten  yaitu  sebesar  167,561 km 2
c. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak
ANALISA PENENTUAN BATAS LAUT ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi Kasus : 22 Pulau di Kepulauan Seribu)
ada  dan  22  pulau  dibagi  menjadi  dua bagian yaitu sebesar 501,314 km 2
d. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut  daerah  jika  22  pulau  dianggap masuk  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten yaitu sebesar 2095,421 km 2
e. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut  daerah  jika  22  pulau  dianggap masuk  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  22 pulau  dibagi  menjadi dua  bagian  yaitu sebesar 1231,891 km 2
f. Selisih  luas  alternatif  batas  pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk
Provinsi  Banten  dan  22  pulau  dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 1031,127 km 2

## Saran
1. Menentukan  batas  pengelolaan  laut  daerah sesuai  dengan  undang-undang  yang  terbaru, sebaiknya  menggunakan  data  acuan  dengan akurasi  tinggi,  baik  citra  satelit  maupun  peta dasar, sehingga didapatkan batas pengelolaan yang lebih akurat sesuai dengan kondisi asli di lapangan
2. Untuk kajian lebih dalam mengenai penetapan batas  pengelolaan  laut  daerah  khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten perlu  disepakati  terlebih  dahulu  mengenai spesifikasi  penentuannya  seperti  peletakan titik-titik kontrol, metode yang digunakan dan sebaiknya  dilakukan  survei  langsung  ke lapangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapkan  terimakasih  disampaikan  kepada  Pusat Teknologi  dan  Penginderaan  Jauh  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ( LAPAN ) atas kesediaannya untuk mengizinkan penulis menggunakan data-data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. 2014. “Undang -Undang No. 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah”. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2014,  No.  244. Sekretarian Negara. Jakarta.
Kementerian    Dalam    Negeri.    2012.    “ Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No. 76  Tahun  2012 Tentang Pedoman Penegasan

## Batas Daerah”. Jakarta
Poerbandono,    Djunarsjah    E.    2005.    Survei Hidrografi . Refika Aditama. Bandung, Indonesia .