## PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA

## Iwan Ridwan
Universitas Muara Bungo iwan09ukm@gmail.com

## Mulia Jaya
Universitas Muara Bungo
Mulia_jaya@gmail.com

## Een Siskawati Dewi
Bungo TV
een_dewi@gmail.com

## ABSTRAK
Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada  bupati  bungo  yaitu  Datuk  Putro  Arif  Bijaksono  Setioardjo  dan  wakil  bupati  Datuk  Pemangku Setio  Mandaliko.  Dari    paparan    latar    diatas  dapat  ada  beberapa  merumuskan  masalah  dalam penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam  pemberian  gelar  adat  kepada  kepala  daerah  Kabupaten  Bungo  sebagai  wujud  kesepakatan sosial  etnis  melayu  Bungo,  apa  saja  kendala  dalam  pemberian  gelar  adat  kepada  kepala  daerah Kabupaten  Bungo  sebagai  wujud  kesepakatan  sosial  etnis  melayu  Bungo?  Penelitian  ini  akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat  kepada  tokoh  masyarakat  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Kabupaten  Bungo.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  cara  melakukan  pendekatan  deskriptif.  Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala  daerah  merupakan  hasil  keputusan  Rapat  Kerja  Daerah  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar  pelaksanaan  Pembentukan  Panitia  Pengukuhan  Gelar  Adat,  yaitu  berdasarkan  Keputusan Bupati  Bungo  Nomor  485/BPMPD/Tahun  2009  tanggal  28  Desember  2009  tentang  Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur- struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya  diurus  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo.Kendala-kendala  Dalam  Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya  keikutsertaan  seluruh  anggota  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  Dalam  Perumusan
Gelar Adat, panduan  atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah  belum di bukukan secara legal.
Kata Kunci : Pemberian, Gelar Adat, Kepala Daerah, Lembaga Adat

## ABSTRACT
Bungo regency led by Bungo regent Mashuri and Bungo deputy regent Syafrudin Dwi Apriyanto were also given the title by the Bungo regency LAM-J in 2016, a title given to the Bungo regent Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo and vice regent Datuk Pemangku Setio Mandaliko . From the background explanation above, there can be some formulation of the problem in this research, how is the process of  awarding  customary  titles  to  the  Bungo  District  head  as  an  expression  of  ethnic  Malay  social agreement? Bungo Malay ethnic social agreement, what are the obstacles in awarding the adat title to the Bungo District head as an expression of Bungo Malay ethnic social agreement? This research will be  conducted  at  the  Jambi  Malay  Customary  Institution  of  Bungo  Regency.  Regarding  Analyst awarding customary titles to community leaders by the Jambi Malay Customary Institution of Bungo Regency.  This  research  uses  qualitative research  methods  by  means  of  a  descriptive  approach.  The results of the study are the granting of a traditional title to the regional head by the Bungo Regency Malay Customary Institution, which is the result of the Regional Work Meeting (Rakerda). and Number 12 / KEP-LAM / 2016, as outlined in the annual work program, the Decree of the Bungo Regency Malay Customary Institution is a policy. The basis for the implementation of the Establishment of a Traditional Title  Inauguration  Committee,  based  on  the  Bungo  Regent  Decree  No.  485  /  BPMPD  /  2009  dated December 28, 2009 concerning the Establishment of a Traditional Title Inauguration Committee and in  collaboration  with  the  Malay  Customary  Institution  of  Bungo  Regency.  Structures  that  affect  the awarding of a customary title to the regional head of the Bungo Regency, are fully managed by the Malay Customary Institution of Bandung Regency. Constraints in the Implementation of the Adat Title Award are obstacles in the process of ceremonies or inauguration due to financial, no participation of all members of the Customary Institution Bungo Regency in the Formulation of Customary Degrees, guidelines or guidelines for granting traditional titles to regional heads have not been legally recorded.
Keywords : Giving, Traditional Title, Regional Head, Traditional Institution

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki beragam suku bangsa, etnis, agama, tradisi, adat dan budaya. Tentunya hal ini merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki dan yang dibanggakan oleh bangsa ini, tentunya  disatu daerah akan mempunyai perbedaan dari daerah lain. Norma yang berlaku dalam hukum fositif itu lebih banyak terdapat norma hukum, etika, dan sosial. Begitu pula di kabupaten Bungo yang terletak di provinsi jambi, agar terciptanya kerukunan dan keamanan maka adanya aturan atau norma adat yang di naungi oleh Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM-J) kabupaten Bungo. Di dalam LAM-J kabupaten Bungo ada adat yang  memiliki  peranan  tersendiri  seperti  peranan  adat  dalam  masyarakat  kabupaten  bungo. Sesungguhnya  sejak  zaman  dahulu  sampai  sekarang,  prikehidupan  masyarakat,  terutama  di dusun daerah kabupaten Bungo, di tuntut oleh adat istiadat yang dipegang nenek mamak secara
turun temurun dan di patuhi oleh penduduk yang berdiam dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Bungo.
Adat istiadat tersebut tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah, karena aturan nenek mamak selaku pemegang adat selalu ada kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pemerintah. Karena itulah kita kenal seluko adat yang berbunyi (Buku Pedoman Adat Bungo, 2014:1) :

## Adat ditangan Nenek Mamak

## Undang ditangan Rajo (Pemerintah)
Sebagai penuntun prikehidupan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, bahagia lahir batin, maka di kenal pula seluko adat yang berbunyi :

## Adat bersendi syarak, syarak bersendi khitabullah

## Syarat mangato, adat memakai
Kedua  seluko  adat  di  atas  memperlihatkan  jalinan  yang  erat  antara  adat,  agama  dan  aturan pemerintah. Demikian pula antara pimpinan adat, ulama dan pemerintah. Dalam bahasa adat, ikatan yang erat disebut :

## Tali nan bepintal tigo
Lembaga  adat  merupakan  suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  adat  itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota  masyarakat  adat  maupun  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  antara  anggota masyarakat adat maupun antara wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah  dengan  cara  arif  dan  bijaksana  dengan  mempedomani  norma  adat  bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat. Lembaga Adat merupakan kegiatan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang diatur oleh  hukum  berdasarkan  kebudayaan  manusia,  Untuk  itulah  perlunya  disusun  aturan  dalam rangka memberikan kerangka dasar terhadap tata upacara dari masing-masing peristiwa dalam daur  kehidupan  manusia.  Kabupaten  bungo  yang  di  pimpin  oleh  bupati  bungo  Mashuri  dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko.
Hal tersebut merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang telah menjadi turun menurun. Karena setiap kepala daerah atau tokoh pemimpin di kabupaten bungo maka akan selalu diberi gelar adat sebagai wujud kesepakatan sosial etnis oleh LAM-J kabupaten Bungo. Dijelaskan gelar yang di dapat oleh kepala daerah tersebut merupakan keputusan bersama atas kesepakatan sosial melayu bungo berdasarkan SK-LAM JAMBI KABUPATEN BUNGO
NOMOR:12/KEP-LAM/2016.  Pemimpin  atau  kepala  daerah  yang  di  beri  gelar  juga  atas berdasarkan seluko adat yang berbunyi :
Rumah nan betengganai Kampong nan betuo Luhak nan bepenghulu Negeri nan bebatin Rantau nan bejenang Alam nan berajo
Yang memiliki arti :
Rumah di pimpin oleh tengganai
Kampong di pimpin oleh tuo-tuo atau datuk-datuk
Luhak dipimpin oleh penghulu
Negeri di pimpin oleh batin Rantau di pimpin oleh jenang

## Alam dipimpin oleh rajo
Tuo-tuo,  datuk-datuk,  penghulu,  batin,  jenang,  rajo  adalah  penguasa  atau  kepala pemerintah  dalam  wilayahnya,  dan  sekaligus  meupakan  pimpinan  adat.  Namun  pada  masa pemerintahan colonial Belanda, maka segala bentuk jabatan serta gelar di hapuskan. Kemudian dalam tata susunan pemerintahan colonial Belanda tahun 1926 munculah kepala Marga. Kepala Marga  diberi  sebutan  Pasriah.  Pasriah  selain  sebagai  kepala  pemerintahan  terendah  juga sebagai selaku pemangku adat. Dikalangan pribumi, terutama suku Jawa terdapat gelar pribadi yang diberi izin oleh Gubernur atau Residen dan gelar resmi yang diberi oleh Gubernur Jendral. Gelar pribadi adalah panggilan Raden Mas, sampai perkariban keempat. Raden dari perkariban kelima sampai keenam, kemudian selanjutnya Mas. Gelar resmi adalah panggilan Adipati, ario dan tumenggung. Gelar resmi Tumenggung ini paling rendah, dan cukup hanya diberikan oleh Residen.  Dalam  pemberian  Gelar  pribadi,  Residen  meminta  pertimbanagn  kantor  penasehat jendral pada zaman Belanda (pada masa itu) (Aqih, 1986:38).
Dengan adanya undang-undang pemerintah desa, sudah tentu jabatan rangkap ( sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pemimpin adat) tidak berlaku lagi. Namun adat terus berjalan, pimpinan  adat  beralih  menjadi  pimpinan  non  formal,  dalam  bentuk  nenek  mamak,  dan Lembaga-lembaga Adat. Dalam adat bungo, seorang yang akan di angkat menjadi pimpinan adat jika memiliki 9 syarat sebagai berikut :
1. Berpengetahuan atau berilmu
2. Baligh berakal
3. Berbudi baik
4. Beragama islam
5. Dipilih oleh masyarakat adat
6. Sanggup mengisi adat
7. Menuang lumbago
8. Menurut pada negeri dan
9. Pancasila
Selain  putra  daerah  bungo  yang  menjadi  kepala  daerah  dan  mendapat  gelar  oleh lembaga adat, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima gelar adat Melayu Jambi, Sri Paduko  Maharajo  Notonegoro.  Pengukuhan  gelar  ini  dilakukan  oleh  Ketua  Lembaga  Adat Melayu  (LAM)  Hasip  Kamaluddin  Syam  Adipati  Agung  Mangkunegoro  di  Balairung Lembaga  Adat  Melayu,  Kota  Jambi,  Rabu  (21/9)  malam.  Ibu  Negara  Hj.  Ani  Bambang Yudhoyono  juga  menerima  penghargaan  Karang  Setio  berupa  liontin  dan  pakaian  adat kebesaran. Pada prosesi pemberian gelar, Presiden SBY yang mengenakan baju adat berwarna kuning,  dipasangkan  keris  dan  selempang,  serta  merima  surat  pengukuhan.  Gelar  yang diberikan  kepada  Presiden  SBY,    memiliki  arti  pembesar  utama  diatas  pembesar  yang mengatur dan menertibkan penyelenggaraan negara. Memori masyarakat Jambi kepada SBY telah  tertanam  sejak  memegang  amanah  sebagai  Pangdam  II  Sriwijaya  dengan  pendekatan persuasif kultural dalam menjaga stabilitas hankam di wilayah Sumbagsel (Sumatera bagian selatan),  serta  besarnya  perhatian  beliau  terhadap  pentingnya  adat  istiadat  dalam  menjalani hidup dan kehidupan.
Presiden  SBY  dianggap  tepat  menerima  gelar  adat  tersebut  karena  selama  menjabat sebagai  presiden  telah  mengunjungi  bumi  Jambi  sebanyak  dua  kali,  dan  membuat perekonomian Jambi lebih maju. Dari segi keamanan pun terpelihara dengan baik. Selain itu
Presiden  SBY  memiliki  kedekatan  emosional  karena  pernah  menjabat  sebagai  Pangdam  II Sriwijaya.  Lembaga  adat  melayu  Jambi  kabupaten  Bungo  telah  menjalankan  adat  istiadat dalam  pemberian  gelar  sesuai  dan  dengan  semestinya.  Namun  bagaimana  agar  masyarakat Jambi  khusunya  kabupaten  muara  Bungo  mengetahui  proses  dalam  pemberian  gelar  adat kepada kepala daerah kabupaten bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo.

## Rumusan Masalah
Dari  paparan  latar  belakang diatas dapat diperhatikan dan dipahami. Hingga penulis dapat merumuskan masalah dalam  penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  proses  pemberian  gelar  adat  kepada  kepala  daerah  Kabupaten
Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?
2. Struktur-struktur  apa  saja  yang  mempengaruhi  dalam  pemberian  gelar  adat kepada  kepala  daerah  Kabupaten  Bungo  sebagai  wujud  kesepakatan  sosial  etnis  melayu Bungo?
3. Apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo ?

## Tujuan Penelitian
Dalam  penelitian ini  hendaknya harus memiliki tujuan yang lebih jelas untuk dapat mengetahui  apa  yang  sebenarnya  terjadi  dan  serta  apa  yang    sebenarnya  dicari  oleh  penulis sehingga akan memberikan suatu arahan dan langkah- langkah  yang  nyata,  sesuai  dengan maksud dari penelitian ini. Untuk  itu tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pemberian  gelar  adat  kepada  kepala  daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo
2. Untuk  mengetahui  struktur-struktur  apa  saja  yang  mempengaruhi  dalam  pemberian gelar  adat  kepada  kepala  daerah  Kabupaten  Bungo  sebagai  wujud  kesepakatan  sosial  etnis melayu Bungo.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo.

## Pengertian Gelar Adat
Dalam  masyarakat  adat  di  Indonesia  mengenal  juga  istilah  Gelar  Adat.  Gelar  ini diberikan oleh Ketua Adat setempat setelah memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Setiap
suku bangsa tentu mempunyai tata cara tersendiri yang khas dalam memberikannya. Hal ini tentunya menjadi warna tersendiri bagi keanekaragaman budaya di Indonesia.
Salah  satu  suku  bangsa  yang  mempunyai  kebiasaan  memberikan  gelar  adat  adalah  Suku Lampung.  Menurut  Ali  (dalam  Haryadi,  2015)  Ketua  Adat  Desa  Pekurun  Marga  Selagai, Lampung Utara, pemberian gelar merupakan hal yang umum dilakukan terhadap masyarakat di desanya.
Adapun urutan pemberian Gelar Adat  yang pertama adalah gelar “Tuan/Ratu/Raja”, kedua  gelar“Pangeran”,  ketiga  gelar  “Sunan”  dan  gelar  yang  paling  tinggi  adalah“Sultan.” Menurut  Dalom  Edward  Syah  (dalam  Yuniar  2015:3,)  gelaran  atau  sebutan  untuk menunjukkan kedudukan seseorang dan bagaimana cara untuk menghargainya. Menurut Seem R. Canggu, gelar adat menunjukkan tingkat kebangsawan dan kedudukan seseorang di dalam adat. Gelar dalam bahasa Jambi artinya nama. Dalam penelitian ini, gelar adat yang dimaksud adalah upacara pemberian nama adat pada saat menjadi kepala daerah atau pemimpin yang ada di kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu jambi atau LAM-jambi.

## Lembaga Adat
Lembaga  adat,  merupakan  suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  adat  itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota  masyarakat  adat  maupun  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  antara  anggota masyarakat adat maupun antara wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah  dengan  cara  arif  dan  bijaksana  dengan  mempedomani  norma  adat  bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat (http://informasijambi.blogspot.com/2010/03/apa-itu-lembaga-adat.html).

## Kepala Daerah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi.  Daerah- daerah  provinsi  tersebut  dibagi  lagi  atas  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota.  Setiap  daerah provinsi mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh daerah tersebut dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kapala daerah.  Kepala  daerah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah.
Berikut adalah contoh sebutan kepala daerah :
1) Kepala daerah wilayah provinsi disebut gubernur.
2) Kepala daerah wilayah kabupaten disebut bupati.
3) Kepala daerah wilayah kota disebut wali kota.
Masa  jabatan  kepala  daerah  adalah  selama  5  tahun  terhitung  sejak  pelantikan  dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
Pemerintah  daerah  dalam  menyelengarakan  pemerintahan  daerah  berpedoman  pada  asas penyelenggaraan  pemerintahan  negara  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  58  Undang- Undang Pemerintahan Daerah, yaitu terdiri dari :
1) Asas kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2) Asas  tertib  penyelenggara  negara,  yang  dimaksud  dengan  asas  tertib  penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3) Asas kepentingan umum, yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4) Asas keterbukaan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri  terhadap  hak  masyarakat  yang  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5) Asas proporsionalitas, yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6) Asas  profesionalitas,  yang  dimaksud  dengan  asas  profesionalitas  adalah  asas  yang mengutamakan  keahlian  yang  berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
7) Asas  akuntabilitas,  yang  dimaksud  dengan  asas  akuntabilitas  adalah  asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Asas efisiensi, yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9) Asas efektivitas, yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10) Asas  keadilan,  yang  dimaksud  dengan  asas  keadilan  adalah  bahwa  setiap  tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Pemerintah  daerah  merupakan  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  otonom  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah). Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

## KAJIAN TEORI

## 1. Gelar Adat
Gelar adalah awalan (prefiks) atau akhiran (sufiks) yang ditambahkan pada nama seseorang  untuk  menandakan  penghormatan,  jabatan  resmi,  atau  kualifikasi akademis  atau  profesional  (https://id.wikipedia.org/wiki/Adat).  Kamus  umum  Bahasa Indonesia  karangan  W.J.S  Poerwadarminta  maupun  J.S  Badudu  dan  Zain (Kamus  Umum Bahasa Indonesia), gelar diartikan sebagai:
1) Kata yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menunjukkan status atau martabat, seperti Raden, Tengku, Andi dan lain-lain. Gelar ini disebut juga gelar kebangsawanan,  sedangkan gelar Sutan adalah gelar sesudah kawin bagi seorang pria.
2) Kata yang ditambahkan di depan atau di belakang nama seseorang yang telah  berhasil  menyelesaikan  suatu  jenjang  studi  di  Perguruan  Tinggi. Gelar  ini  dikenal  sebagai  gelar  akademis  atau  title,  seperti  Drs,  Dra,  Ir, MM, M.Si, Dr, Profesor dan sebagainya.
3) Nama alias
4) Nama  yang  diberikan  orang  berhubungan  dengan  keadaan  badan  atau tabi’at seseorang. Misalnya Bujang Dewo, Mat Pelor, Si Mulut Besar, Si Leher  Beton  dan  sebagainya.  Nama  ini  sebenarnya  hanya  berupa himbauan/panggilan, nama bukan sebenarnya.
5) Nama tambahan sebagai penghormatan menurut adat, baik yang bersifat turun  temurun  maupun  yang  melekat  secara  perorangan.  Gelar  ini dibedakan  berdasarkan  kesepakatan  kelompok  etnis  yang  bersangkutan atau  kesepakatan  dari  kelompok  organisasi  atau Lembaga  Adat  Melayu menurut ico pakai tertentu, atas tugas jabatan tertentu   pula, dilingkungan pemakai  adat  melayu  yang  bersangkutan.  Gelar  “Datuk”  biasa  dipakai sebagai sebutan karena status tertua dalam pertalian darah. Adapun gelar “Datuk” diberikan karena jabatan yang dituakan misalnya Datuk Pasirah, Datuk Penghulu.
Sedangkan  konsep  adat adalah  gagasan  kebudayaan yang  terdiri  dari  nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada  tahun 1660).  "Adat"  berasal  dari  bahasa  Arab  bentuk  jamak  dari  ( adah ),  yang  berarti "cara",  "kebiasaan".  Di Indonesia,  kata  "adat"  baru  digunakan  pada  sekitar  akhir  abad  19. Sebelumnya  kata  ini  hanya  dikenal  pada  masyarakat Melayu setelah  pertemuan  budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang- undang Negeri Melayu (https://id.wikipedia.org/wiki/Adat).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan  pendekatan  deskriptif,  yaitu  dengan  bermaksud  untuk  mengetahui  dan  serta mendapatkan  gambaran-gambaran  tentang  cara  mengatasi    permasalahan  yang  terjdi  pada tempat  dan  waktu  tertentu  yang  berkaitan  dengan  penelitian  mengenai  Analisis  pemberian gelar  adat  kepada  tokoh  masyarakat  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Kabupaten  Bungo,
kemudian  berusaha  untuk  menganalisa  dan  serta  menjelaskan    proses  pemberian  gelaryang sebenarnya.
Penelitian deskriptif  adalah merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data berupa  kata-kata,  gambaran  dan  bukan  angka-angka  (Moelong,  2009:11).  Istilah  kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang–orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Kirk  dan  miller  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental  bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik  dalam  kawasannya  maupun dalam peristilahannya (Moelong, 2009:11).

## PEMBAHASAN
Proses  Pemberian  Gelar  Adat  Kepada  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bungo  Sebagai Wujud Kesepakatan Sosial Etnis Melayu Bungo. Sebelum pada proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah, adapun dasar pemberian gelar adat sebagai wujud kesepakatan sosial etnis  adalah  sebagai  berikut.  Pemberian  gelar  adat  yang  diberikan  kepada  kepala  daerah merupakan  hasil  keputusan  Rapat  Kerja  Daerah  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan :
1. Kepala daerah yang telah resmi memangku jabatan sebagai  bupati atau wakil bupati Bungo,  untuk  itu  Rapat  Kerja  Lembaga  Adat  Kabupaten  Bungo  telah  sepakat  memberikan gelar  adat  sesuai  dengan  Ico  pakai  “Jabatan  dipangku,  Gelar  disandang”.  Pelaksanaan pengukuhan  gelar  adat  dilaksanakan  dalam  suatu  upacara  bertempat  dibalai  Adat  Melayu Kabupaten Bungo.
2. Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  telah  sepakat  memberikan  penghargaan Karang  Setio  terhadap  pengurus  Lembaga  Adat  Kabupaten  Bungo  dan  Tokoh-tokoh  Adat dalam Kabupaten Bungo atas jasa dan peran sertanya dalam melestarikan adat istiadat Melayu di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun Kabupaten Bungo.
3. Dengan  begitu,  agar  seluruh  program  kerja  tersebut  terrealisasi,  maka  dibentuk  Tim Penganugrahan Gelar Adat dan Penghargaan Karang Setio dengan Keputusan Lembaga Adat Melayu  Kabupaten  Bungo  nomor  05/KEP-LAM/2009  tanggal  28  Desember  2009  yang hasilnya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo (Buku Pedoman Adat Bungo, 2014: 22) .
Rapat  kerja  Lembaga  Adat  Melayu  Bungo  yang  berisi  tentang  Keputusan  Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo nomor 05/KEP-LAM/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang hasilnya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan  suatu  kebijakan.  Heinz  Eula  dan  Kenneth  Prewit  mendefenisikan  kebijakan  itu sebagai  “keputusan  tetap”  yang  dicirikan  oleh  konsistensi  dan  pengulangan  (repetitiveness) tingkah  laku  dari  merekayang  membuat  dan  dari  mereka  yang  mematuhi  (Jones,  1994:  47). Roem  topatimasang  dkk,  mendefinisikan  kebijakan  itu  sebagai  suatu  sistem  pembuatan, pelaksanaan, dan pengadilan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas (Topatimasang, 2000: 29). Charles E, Lindblom mengartikan kebijakan itu sebagai proses perumusan kebijaksanaan yang tidak teratur. Menurutnya kebijaksaan merupakan produk dari kebijakan  (Lindblom,  1980:5).    Kebijakan  dalam  konteks  tersebut  mengenai  kesepakatan member gelar adat sesuai dengan surat keputrusan yang berlaku.

## Prosesi Pengukuhan dan Pemberian Gelar Adat
Berbeda  dengan  dasar  pemberian  gelat  adat  yang  merupakan  hasil  kesepakatan  atau leputusan  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  yang  di  tuangkan  dalam  Rapat  Kerja Daerah Lembaga Adat. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo (Buku Panduan Pemberian Gelar Adat Kabupaten Bungo, 2010:32). Beberapa prosesi atau tata cara pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo, sebagai berikut :
1. Penjemputan dan Penyerahan
a. Penunggu
Proses pertama dari pengukuhan dan pemberian gelar adat kepada kepala daerah salah satunya yaitu  proses  penunggu,  sekretaris  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  mengatakan bahwa:
“Kepala  daerah  yang  akan  diberi  gelar  adat  oleh  Lembaga  Adat  Melayu    Kab.Bungo didampingi oleh tuo-tuo tengganai sesepuh adat, istri, keluarga, pimpinan DPRD Kabupaten Bungo  dan  seluruh  unsure  Forkopimda  Kabupaten  Bungo  di  pendopo  rumah  Dinas  Bupati Bungo dengan dilengkapi pelengkapan tapak sirih beserta anggotanya. Selain itu juga dikawal oleh dua orang pengawal  adat  yang memakai  tombak dan paying  bersilang empat yang ada dibalai adat (Rifai, 2019)”.
b. Penjemput
“Nenek mamak, tuo-tuo tengganai menjemput Kepala daerah yang akan diberi gelar adat oleh Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo  didampingi  oleh  tuo-tuo  tengganai  sesepuh  adat,  istri, keluarga,  pimpinan  DPRD  Kabupaten  Bungo  dan  seluruh  unsure  Forkopimda  Kabupaten Bungo di pendopo rumah Dinas Bupati Bungo menuju Balai Adat Melayu Kabupaten Bungo (Rifai, 2019).”
Menurut beliau, disaat proses penunggu dan penjemput didampingi dan dilakukan oleh beberapa anggota lembaga Adat Melayu. Karena prosesi ini merupakan hal yang sakral dan telah ditetapkan bersama.
Setelah  tiba  di  balai  adat,  proses  penyerahan  gelar  adat  kepada  kepala  daerah  dilanjutkan dengan berbagai  kesenian, silat, kasidah, kompangan, pencanang atau liwa, pembacaan doa dan protocol prosesi.
Bertempat di balai adat pada waktu yang telah ditentukan, ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo berhadapan dengan nenek mamak yang telah dipersiapkan untuk melakukan penjemputan. Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo akan melakukan peyambutan kepada  kepala  daerah  yang  dijemput,  lalu  menyampaikan  rasa  terimakasih  kepada  tuo-tuo tengganai serta ninik mamakn yang telah bersedia mengantar kepala daerah yang akan diberi gelar adat.
Sebagai tradisi melayu bungo, ketua lembaga adat kabupaten bungo menyerahkan buah tangan dalam bahasa adat yaitu cerano sirih sebuah, paying nan sekaki dan keperluan lainnya kepada nenek mamak, semua itu merupakan ucapan terima kasih dari pihak Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo.
c. Setelah selesai acara penjemputan,
Maka secara bersama-sama-sama menuju Balai Adat dan dikawal oleh 2 buah mobil pengawal. Selanjutnya,  tina  di  halaman  balai  adat  kabupaten  Bungo,  kepala  daerah  tersebut  beserta rombongan disambut dengan iringan kompangan dan robana.
Setelah  beberapa  langkah  disambut  dengan  pencak  silat  dan  tari  melayu  di  atas  plaza  Balai Adat sambil memberikan salam sejahtera. Dalam proses ini, rombongan berjalan menuju Balai Adat  sambil  ditaburkan  beras  kuning,  yang memiliki arti suatu  kehormatan atas kedatangan rombongan.

## d. Proses di Balai Adat
Ketika  sampai  di  Balai  adat,  kepala  daerah  beserta  rombongan  disambut  oleh  ketua Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  dan  kemudian  diantar  ke  tempat  yang  telah dipersiapkan.
Sementara  itu  rombongan  penjemput  yang  ada  di  Balai  Adat  menempatkan  diri  dari posisi sebelah kiri tempat pelaksanaan prosesi dan penunggu dari pendopo rumah dinas bupati Bungo,  sesuai  dengan  tempat  yang  telah  disediakan.  Setelah  itu  juru  bicara  penjemput melaporkan kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo bahwa telah membawa bupati dan wakil bupati Bungo untuk diberi gelar Adat sesuai dengan kesepakatan sosial etnis melayu Bungo. Disinilah terjadi serah terima antara ninik mamak kepada Ketua Lembaga Adat Melayu  Kabupaten  Bungo.  Setelah  penyerahan  berakhir  ketua  lembaga  Adat  Melayu Kabupaten Bungo mengantar Bupati dan wakil Bupati Bungo ke tempat duduk yang telah di sediakan. Upacara Pengukuhan Pemberian Gelar Adat
Upacara pengukuhan pemberian gelar adat Bungo merupakan kegiatan sakral dimulai dengan tertib acara :
1) Pembacaan ummul Quran.
2) Pembacaan kalam ilahi.
3) Laporan ketua panitia .
4) Pembacaan  Surat  Keputusan  Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo  tentang  Pemberian
Gelar Adat kepada kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati Bungo).
5) Prosesi  pengukuhan  pemberian  gelar  adat  yang  diawali  dengan  dengan  kato pengukuhan.
6) Liwa atau Pengumunan.
7) Sambutan Ketua Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.
8) Sambutan Oleh sesepuh Adat Melayu Kab.Bungo.
9) Pembacaan Doa.
10) Ramah-tamah.
11) Acara selesai.
Naskah Pengukuhan pemberian gelar adat Bungo :
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang maha kuasa. Pada hari iko (menyebutkan Hari/ Tanggal / Bulan / Tahun dalam bahasa Indonesia dan bulan Arab) , sayo (menyebutkan  nama  dengan  lengkap)  sebagai  Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo, dengan iko resmi mengukuhkan gelar kebesaran Adat Melayu Kabupaten Bungo kepado :
Bapak H. Mashuri., SP., ME
Dengan Gelar
Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo
Dan
Safrudin Dwi Apriyanto., S.Pd
Dengan Gelar
Datuk Pemangku Setio Mandaliko
Sayo  sisipkan  pulo  keris  nan  sabilah,  tando  kebesaran  adat,  jabatan  dipangku  gelar disandang, tinggi dianjung dengan sangseko, gedang diambak dengan lumbago, buat mareteh aka  nanbajalin,  mamancung  unak  nan  bajumbal,  mangkabung  batang  nan  malintang  dalam pergi membimbing anak negeri, berdasarkan surat keputusan lembaga adat melayu Kabupaten bungo  12/KEP-LAM/2016  (Buku  Panduan  Pemberian  Gelar  Adat  Kabupaten  Bungo,  2010: 29). Pemberian gelar adat kepada Kepala Daerah dianggap baik dalam berbagai aspek, salah satunya  mengapresiasi  putra/putri  daerah  yang  menjadi  pemimpin  di  daerahnya  sendiri. Menurut  salah  satu  akademisi  yang  ada  di  Kabupaten  bungo,  dalam  wawancaranya menyampaikan sebagai berikut :
“Pemberian gelar adat melayu yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo kepada  kepala  daerah  merupakan  suatu  tindakan  yang  dirasa  baik.  Dengan  gelar  adat  yang diberikan secara tidak langsung  memberikan apresiasi  atau penghargaan  kepada pemerintah atas nama masyarakat luas yang diwakilkan melalui Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo. Selain  itu,  pemberian  gelar  tersebut  tentunya  tidak  asal-asalan  atau  sembarangan.  Tentunya atas dasar seloka ataupun tradisi yang telah ada terlebih dahulu, dengan begitu berarti Lembaga Adat  Melayu  Kab.Bungo  secara  tidak  langsung  telah  melestarikan  kebudayaan  atau  adat kebiasaan  yang  ada  pada  pemimpin  terdahulu”  (Novriansyah,  2019).  Dari  hasil  wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu Akademisi tersebut di dapat bahwa pemberian gelar adat kepada kepala daerah merupakan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo yang bedasarkan beberapa pertimbangan seluko adat Melayu. Proses pemberian gelar adat juga tidak sembarangan, criteria gelar yang diberikan yaitu :
1. Gelar menggambarkan kepala daerah
2. Sesuai dengan ilmu yang dimilikinya
3. Mencerminkan kepribadian, karakter
4. Tidak boleh menghilangkan gelar (apabila memiliki gelar keturunan/sebagainya)
Struktur-struktur Yang Mempengaruhi Dalam Pemberian Gelar Adat Kepada Kepala Daerah Kabupaten Bungo Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Dalam pemberian gelar  adat  yang  dikukuhkan  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  tentunya  tidak terlepas dari beberapa peran yang mendukung berjalannya prosesi tersebut, seperti tim kecil yang  bertugas  merumuskan  gelar  yang  hendak  diberikan  sampai  para  panitia  pelaksanaan pemberian gelat adat dan juga rombongan yaitu fokopimda di Kabupaten Bungo.
Lembaga adat melayu Kabupaten Bungo, memiliki bebrapa struktur dan diketuai oleh H.Mahmud.  AS  sebagi  ketua  lembaga  adat  melayu  kab.Bungo.  struktur  yang  terlibat  dalam perumusan gelar adat tidak seluruh dari pejabat atau anggota lembaga adat melayu Kab. Bungo. Namun hanya beberapa saja yang kemudian dibentuk lagi tim kecil atau tim khusus, berbeda saat rapat kerja daerah lembaga adat seluruh pejabat dan anggota ikut serta. Dalam pemilihan tim kecil atau khusus ini dipilih berdasarkan usulan dan keputusan bersama seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. adapun dijelaskan saat wawancara sebagai berikut :
“Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Membentuk tim kecil atau tim khusus. Tim kecil  atau  tim  khusus  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  nama  atau  gelar  apa  yang  hendak diberikan kepada kepala daerah yang akan menerimanyan. Tim kecil atau tim khusus ini dalam merumuskan gelar tidak boleh sembarangan, karena gelar yang diberi haruslah sesuai dengan cerminan diri atau kepribadian, ilmunya, spesialis yang dimiliki, karakter maupun hal-hal yang berkaitan erat dengan kepala daerah tersebut.  Tim kecil atau tim khusus ini biasanya berjumlah 17 pejabat Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo  yang terdiri dari 1 orang sebagai pepimpin tim kecil  yaitu  dipimpin  langsung  oleh  ketua  Lembaga  Adat,  1  orang  sekertris  dan  15  pejabat sebagai anggota (Rifai, 2019).”
Dari wawancara dan diskusi tersebut, diketahui bahwa setelah tim kecil atau tim khusus menyelesaikan  tugasnya  dengan  merumuskan  gelar  serta  makna  atau  artinya  yang  hendak diberikan  kepada  kepala  barulah  di  buat  surat  keputusan  bersama  untuk  menyepakati  hasil tersebut oleh seluruh pejabat structural lembaga adat Melayu Kabupaten Bungo.

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo selaku dinas yang Melaksanakan Urusan  Pemerintahan  di  Bidang  Pendidikan  dan  Bidang  Kebudayaan  yang  menjadi kewenangan  Kota/Kabupaten  dan  Tugas  Pembantuan  yang  diberikan  kepada  Kota  maupun kabupaten. Dalam hal pemberian gelar adat melayu kabupaten Bungo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo tidak termasuk dalam tim kecil perumusan gelar. Dijelaskan
saat wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai berikut:
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo mengetahui adanya pemberian gelar yang diberikan kepada kepala daerah oleh  Lembaga Adat  Melayu  Kab.Bungo, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo tidak memiliki peran dalam perumusan gelar.  Namun,  saat  pengukuhan  atau  acara  pemberian  Gelar  yang  diadakan  di  Balai  adat Kab.Bungo tetap menghadari sebagai tamu saja (Masril, 2019)”. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan  bahwa  tim  kecil  yang  dibentuk  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo merupakan tim interen yang membahas dan menjalankan program kerja yang terdapat dalam RAKERDA  Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo.  Sama  halnya  dengan  Surat  Keputusan Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo  yang  membentuk  panitia  pemberian  gelar  adat  kepada kepala daerah.
Kemudian kepala bidang (Kabid) Kebudayaan Kabupaten Bungo juga menyampaikan pada saat wawancara sebagai berikut :
“Pada saat pemberian gelar adat hanya sebagai tamu yang menghadiri dan juga belum menjabat sebagai  kabid  kebudayaan.  Hal  tersebut  merupakan  wewenanang  dan  ranah  Lembaga  adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo sepenuhnya”
Jadi,  dengan  demikian  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Bungo  hanya  sebagai tamu kehormatan saja dan tidak termasuk dalam anggota kepanitiaan, dan sepenuhnya dalam acara  pemberian  gelar  adat  melayu  di  urus  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo    yang berlokasi di Balai Adat Melayu.

## Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat
Kendala-kendala atau hambatan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pemberian gelar adat ada beberapa, diantaranya yaitu :
1) Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  terkendala  dalam  proses  ceremony  atau pengukuhan.
Dalam pelaksanaan atau pengukuhan pemberian gelar adat, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo  terkendala  masalah  financial.  Seperti  wawancara  dengan  sekretaris  Lembaga  Adat Melayu Kab.Bungo sebagai berikut :
“Pemberian  gelar  adat  kepada  kepala  daerah  terkendala  dengan  besarnya  dana  yang dibutuhkan  saat  prosesi  acara  berlangsung.  Dimana  harus  menyediakan  1  ekor  kerbau  yang nantinya  kepala  kerbau  digunakan  untuk  penyerahan  gelar  sebagai  simbolis  dari  ketua
Lembaga  Adat  Melayu  Kab.Bungo  kepada  Kepala  Daerah.  Sehingga,  yang  terjadi keterlambatan pemberian gelar yang idealnya diberikan sehari setelah kepala daerah terpilih tersebut dilantik, namun pada pelaksanaannya baru dapat di beri setelah beberapa bulan kepala daerah tersebut menjabat (Rifai, 2019).”
Dari hasil wawancara penulis mendapat kesimpulan dimana saat pengukuhan, membutuhkan kepala kerbau sebagai  sebagai simbolis penyerahan gelar adat selain keris. Sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyerahan gelar adat.
2) Tidak keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat.
Perumusan  gelar  hanya  dibentuk  oleh  tim  kecil  yang  dibuat  oleh  lembaga  adat  melayu kab.Bungo, dimana tidak semua anggota atau pejabat Lembaga Adat ikut serta. Hal tersebut menimbulkan  pro  dan  kontra.  Adapun  wawancara  peneliti  bersama  tokoh  akademisi Kab.Bungo sebagai berikut :
“Ada beberapa oknum yang tidak sependapat dengan gelar yang disandang oleh kepala daerah yang telah diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, di karenakan pada saat  pemilihan  kepala  daerah  atau  bupati  di  Kabupaten  bungo,  ada  beberapa  oknum  yang merupakan koalisi dan oposisi. Dimana saat telah terpilih dan hendak diberi gelar oknum yang oposisi  beranggapan  hal  ini  hanyalah  sebuah  permainan  politik  dari  oknum  koalisi.  Pada kenyataannya, hal tesebut tidaklah benar. Karena pemberian gelar adat kepada kepala daerah sudah tertuang dalam rapat kerja daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo.”
Dari  hasil  wawancara  bersama  tokoh  akademisi,  peneliti  dapat  menyimpulkan  hal  tersebut terjadi karena kurangnya keterbukaan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten.
3) Panduan  atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah  belum di bukukan secara legal.
Kurangnya  arsip  serta  buku  terdahulu  menjadi  hambatan  serta  kendala  dalam  data. Sehingga  terkadang  saat  ada  keperluan  data  untuk  dianalisa,  menjadi  terbatas  akan  data. Adapun wawancara dengan pengurus dan penjaga kantor Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo sebagai berikut :
“Seperti saat ada mahasiwa ataupun lembaga lainnya yang membutuhkan data, arsip atau yang lain. Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo harus mencari file data di computer terlebih dahulu. Dikarenakan tidak dibukukan dan hanya file berbentuk software saja, seakan membuat tidak lengkapnya data. padahal seluruh data sudah ada namun tidak di arsipkan secara baik (Ahmad, 2019).” Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, peneliti menyimpulkan kurangnya penulisan buku tentang sejarah Lembaga
Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  untuk  disebar  luaskan  kepada  para  masyarakat  atau  umum sebagai sumber ilmu pengetahuan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditentukan yaitu :
1. Pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo , disimpulkan :
a. Merupakan  Rapat  Kerja  Daerah  (Rakerda),  Pemberian  gelar  adat  yang  diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten  Bungo  Nomor  01/LAD/2008  dan  Nomor  12/KEP-LAM/2016,  yang  dituangkan dalam dalam program kerja tahunan.
b. Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan.
c. Dasar  pelaksanaan  Pembentukan  Panitia  Pengukuhan  Gelar  Adat,  yaitu  berdasarkan
Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo
2.  Struktur-struktur  yang  mempengaruhi  dalam  pemberian  gelar  adat  kepada  kepala  daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.
3. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat
a) Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten  Bungo  terkendala  dalam  proses  ceremony  atau pengukuhan karena financial.
b) Tidak keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam
Perumusan Gelar Adat.
c) Panduan  atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah  belum di bukukan secara legal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman Adat Bungo. 2014. Lembaga adat bungo, Muara Bungo.
Charles E, Lindblom. 1980. Proses Penetapan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.
Charles O, Jones. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). 1994. Jakarta: Rajawali Press.
http://informasijambi.blogspot.com/2010/03/apa-itu-lembaga-adat.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Adat, diakses pada hari minggu tanggal 20 Januari pukul 00.55 wib
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_gelar  di  akses  pada  hari  sabtu  tanggal  23  maret  2019 pukul01.26
Kamus  umum  Bahasa  Indonesia  karangan  W.J.S  Poerwadarminta  maupun  J.S  Badudu  dan Zain.
Lexy. J. Meleong, 2009.  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Roem topatimasang dkk. 2009. Merubah Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suminto Aqib. H.DR. 1986. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Wawancara dengan Drs.H.M Rifai., Abtes.Sy , Selasa pagi tanggal 9 April 2019.
Wawancara dengan Drs.H.M Rifai., Abtes.Sy , Selasa pagi tanggal 9 April 2019.
Wawancara dengan Yudi novriansyah., Sos. M.Si.
Wawancara dengan Masril.
Wawancara dengan nurdin ahmda. Pada hari senin 15 April 2019.