## RELEVANSI  KARYA PENELITIAN MIGRASI  DALAM  PEMBANGUNAN 1
Sul<o Bandiyono *

## Abstract
Migration  issue  has  been  neglected during  the  last  decade,  although  it  has  a  significant relation  with  development  issue.  Migration,  as  a part  of demographic  component,  has changed demographic  structure  and the  society  life.  This  article  reviews  the  existing migration-related publications, describes migration experiences of the society and highlights their relations with development.  This  article suggests that migration should be taken  into account  as  an  independent  variable  when  examining population phenomena.
Keyword: Migration  studies,  National  development
lsu tentang migrasi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir kurang memperoleh perhatian dalam  penelitian kendati mempunyai makna yang strategis karena berkaitan erat dengan  isu pembangunan.  Migrasi,  sebagai  bagian  dari  komponen  demografi,  telah  menimbulkan perubahan struktur demografi  dan  kehidupan  masyarakat.  Artikel  ini  me-review studi-studi migrasi  yang  pernah  dilakukan,  mendeskripsikan  pengalaman  migrasi  masyarakat  dan menganalisis  hubungannnya  dengan  pembangunan.  Artikel  ini  diakhiri  dengan  saran  akan pentingnya  menempatkan  migrasi  sebagai  variabel  bebas  untuk  menjelaskan  fenomena kependudukan.
Kata kunci: Studi migrasi, Pembangunan nasional

## PENDAilliLtlAN
Perkembangan pengetahuan kependudukan di Indonesia khususnya isu migrasi, dalam dasawarsa terakhir kurang memperoleh perhatian kalau tidak mau disebut telah mengalami kemunduran. Padahal, pengetahuan tersebut mempunyai nilai yang strategis karena mempunyai kaitan erat dengan  isu  pembangunan.
1 Artikel  ini  merupakan  bagian  dari  makalah  yang disampaikan  pada  orasi  ilmiah  untuk  pengukuhan profesor riset bidang kependudukan,  Widyagraha LIPI, 23  Maret 2006.
•  Suko  Bandiyono  adalah  Peneliti  Senior,  sebelumnya  bekerja  di  PPK-LIPI.  E-mail: sukobandiyono@yahoo.com
Vol. III~ No.  I,  2008
Dalam kehidupan sehari-harL tanpa mengenal tern pat atau waktu, terjadi tenomena sosial yaitu adanya kelompok penduduk yangjumlahnya tents mengalami pertambahan. Namun di lain pihak~ ada kelompok pendudukyangjumlahnyajustru  berkurang, bahkan terdapat kelompok penduduk suku bangsa tertentu yang telah mengalami kepunahan. Hal  ini dapat te1jadi karena adanya dinamika demografis yang beljalan, yaitu  terjadinya proses kelahiran, perkawinan,  kematian, dan migrasi. Hal ini merupakan siklus alamiah kehidupan manusia.
Dinamika  demografis tersebut  terjadi  untuk semua penduduk dan  mengalami proses  selektivitas  dalam  strukturnya,  misalnya  menurut jenis  kelamin,  umur,  dan fertilitas.  Demikian pula dilihat darijumlah dan komposisinya telah menyebar dengan intensitas yang berbeda  pula.  Hal  ini  dapat terjadi  antara lain  karena terkait dengan variabel  nondemograti  Pengetahuan yang menjelaskan  fenomena  sosial  ini  berada dalam  koridor  demografi sosial atau lazim disebut kependudukan.
Para  pakar  dan  pemerhati  masalah  kependudukan  menyadari  bahwa  ada hubungan  timbal  balik  antara  pembangunan  dengan  kependudukan.  Di  satu  pihak pembangunan  mempengaruhi  variabel  kependudukan,  namun  sebaliknya  variabel kependudukan mempengaruhi pembangunan.  Migrasi sebagai komponen kunci dalam dinamika demografi telah mengakibatkan berbagai perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan  dalam  jumlah,  komposisi,  dan  nilai-nilai  yang  dibawanya.  Untuk  dapat mengetahui bagaimana isu sosial dalam konteks migrasi penduduk, uraian berikut adalah deskripsi tentang relevansi penelitian  migrasi dalam pembangunan.

## PENELITIAN MIGI~\SI
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  mempunyai  wilayah  yang  luas  dan terletak di daerah tropika, di sam ping mempunyai keuntungan berupa kekayaan sumber daya alam yang  potensial.juga memilikijumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan  mempunyai jum lah  etnis yang besar,  lebih  dari  360.  Indonesia juga merupakan salah satu anggota warga dunia yang tidak dapat menghindar dari proses globalisasi. Global isasi  berarti  bukan  hanya aspek  modal,  produk, teknologi dan  informasi yang akan  berinteraksi  di  Indonesia,  tetapi juga aspek  manusia.  Dalam  hal  ini  Indonesia menghadapi peluang dan  tantangan pembangunan baik pada tataran  internal maupun internasional.
Di  Indonesia,  baik  potensi  sumber daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia ternyata tidak  merata  untuk  semua daerah  sehingga  telah  menimbulkan  perbedaan kemampuan  antara  daerah  satu  dengan  daerah  yang  lain.  Pulau  Jawa  yang  hanya mempunyai luas 6,9o/o  dari luas daratan Indonesia namun mempunyai penduduk hampir duape1tiganya.  Ketimpangan distribusi penduduk tersebut tidak mengalami perubahan yang  berarti  dalam  empat  dasawarsa  terakhir.  Persentase  penduduk  di  Pulau  Jawa hanya mengalam i penurunan dari 64.9o/o pada tahun  1961  menjadi 59,3% pada tahun
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
2000.  Persentase penduduk yang tinggal  di  luar Jawa dengan  sendirinya mengalami penambahan dari 35.1% menjadi 40,7% pada kurun  waktu yang sama.
Penurunan  proporsi  penduduk di  Pulau Jawa tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama,  angka  pertambahan  penduduk  alami  di  Jawa  lebih  rendah  daripada pertambahan  penduduk  alami  di  luar  Jawa. Kedua~ perpindahan  penduduk  ke  luar Jawa  lebih  besar daripada yang  masuk  ke  Pulau  Jawa  (migrasi  neto  negatif).  Oleh karena  itu,  angka  kepadatan  penduduk  di  Pulau  Jawa jauh  lebih  tinggi  daripada kepadatan  penduduk di  luar Jawa.  Pada  tahun  2000,  kepadatan  penduduk di  Pulau Jawa telah  mencapai di  atas 870, sedangkan di  luar Jawa baru  mencapai 47 jiwa per kilometer persegi.
Perbedaan  tersebut  tentunya  telah  merefleksikan  perbedaan  kondisi  ekologis sehingga telah mempengaruhi kemampuan daya tampung dan daya dukung, terutama dalam menyediakan kebutuhan pangan.  Distribusi penduduk antanvilayah yang belum seimbang dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan alam maupun buatan  tentunya  berkaitan  erat  dengan  kesejahteraan  penduduk.  Oleh  karena  itu, baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok,  orang  akan  merespons  adanya perbedaan peluang dari  perbedaan kemampuan  tersebut dengan  melakukan  m igrasi. Hal  ini  dapat te1jadi  karena  mereka yang mempunyai  akses  informasi  akan  pilihan- pilihan  di  daerah  lain  yang  dianggap  mempunyai  peluang  lebih  baik  cenderung melakukan migrasi daripada harus tinggal di daerahnya.  Kendati keputusan seseorang untuk  pindah  terkait adanya  variasi  motif,  namun  umumnya alasan  utama  adalah ekonomi.
M igrasi  sebagai  faktor  penentu dalam  distribusi  penduduk telah  menyebabkan perubahan komposisijumlah penduduk di Indonesia. Hal ini tercennin dari data distribusi penduduk Indonesia menurut pulau besaryang menunjukkan perubahan sebagai berikut:
o Distribusi penduduk Indonesia  tidak pernah merata.
o Persentase penduduk di  Jawa tents mengalami  penurunan.
o Persentase penduduk di  Sumatra dan  Kalimantan  terus naik.
o Persentase  penduduk di  Sulawesi  mengalam i penurunan.  kecuali  pada peri ode 1990--2000.
o Persentase penduduk di  pulau lainnya mengalam i penurunan, kecuali pada peri ode
1980-1990.
Perubahan distribusi  penduduk tersebut tidak  hanya  karena  faktor spontanitas tetapijuga dipengaruhi oleh program pemindahan penduduk oleh pemerintah. Usaha untuk  melakukan  redistribusi  penduduk  di  Indonesia  sudah  dilaksanakan  sejak pemerintahan  Hindia-Belanda, baik secara langsung maupun  secara tidak langsung. Namun apabila dilihat dari segi demografi tingkat migrasi seumur hid up di Indonesia masih rendah. Hasil studi tentang migrasi dengan dasar hasil Sensus 1971  menunjukkan bahwa hanya ada 5.703.037 atau4,8% penduduk Indonesia bettempat tinggal di provinsi yang  berbeda dengan  provinsi  di  mana  mereka  dilahirkan  (lifetime  migrants).  Pada
tahun  1985  baru  mencapai  7%,  dan  pada  tahun  2000  migrasi  seumur hidup sebesar 10.1%.
Rendahnya  tingkat  mobilitas  tersebut  tentunya dilatarbelakangi  oleh  kegiatan ekonomi penduduk yang umumnya masih berbasis pertanian sehingga mereka terikat dengan kegiatannya~ meskipun ada kelompok etnis yang tergolong mobilitasnya tinggi yaitu  Bugis, Makassar~ Banjar.  Madura, dan  M inangkabau.  Penduduk dari  Sulawesi Selatan  yang  umumnya  adalah  etnis  Bugis  dan  etnis  Makassar  telah  merantau  ke provinsi lain terutama daerah pesisir, mulai dari Papua sampai  dengan Sumatra. Mereka bahkan  melakukan  migrasi  ke  Afrika  Selatan, Madagaskar~ dan  ke  Asia Tenggara. Adapun  penduduk etnis Minangkabau kebanyakan  merantau  ke daerah perkotaan di provinsi  luar Sumatra Barat, terutama di  Jawa,  Provinsi  Riau,  dan  banyak pula yang bermigrasi ke Malaysia. Fenomena orang merantau ke negeri lain untuk memperbaiki nasib  telah menjadi tradisi.
Tabcll. Distribusi dan  Perubahan  Penduduk Indonesia~ 1961-2000
Persentase terhadap Penduduk Perubahan dalam Persentase Pulau 1961 1971 1980 1990 2000 1961- 1971- 1980- 1990- 1971 1980 1990 2000 Jaw a 64,9 63,8 62,1 60,0 59,3 -1,1 -1,7 -2,1 -0,7 Sumatera 16,2 17,4 19,1 20,3 21,0 +1,2 +1,7 +1,2 +0,7 Kalimantan 4,2 4,3 4,6 5,1 5,4 +0,1 +0,3 +0,5 +0,3 Sulawesi 7,3 7,2 7,1 7,0 7,1 -0,1 -0,1 -0,1 +0,1 Pulau 7,4 7,3 7,1 7,6 7,2 -0,1 -0,2 +0,5 -0,4 Lainnya Indonesia 100 100 100 100 100 - - - - (90,0 (199,1 (146,7 (179,2 (201,2 juta) juta) juta) juta) iuta)
Sumber:  Dihitung dari hasil Sensus Penduduk tahun  1961,1971,1980,1990, dan 2000 Catatan:  Sensus penduduk  1980 dan  1990, termasuk Timor Timur, Sensus penduduk 2000, tidak tcnnasuk TimorTimur
Hasil anal isis penulis tahun  1999 berdasarkan hasil Sensus Penduduk  1990 dan Supas  1995  menunjukkan  perubahan  pola  migrasi  berdasarkan  Kawasan  Barat Indonesia  (KBI)  dengan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI).  Perbedaan  kondisi kependudukan  dan  perekonomian antardaerah dapat menjadi  faktor pendorong atau faktor penarik bagi penduduk untuk melakukan mobilitas. Data Sensus Penduduk 1990 menunjukkan  bahwa ada  54% migran  masuk  KTI  berasal  dari  provinsi KBI. Tahun 80-an KTI adalah daerah utama penempatan transmigrasi, terutama menujulrian Jaya. Demikian  pula  banyak  pegawai  dari  Bali,  Jawa,  dan  Sumatra yang ditempatkan di TimorTimur. Sebaliknya. migrasi keluar dari  KTI  ke  KBI  hanya 36o/o. Adapun tahun 1995  ants  migrasi  masuk  ke  KTI  turun  menjadi 49o/o, dan  sebaliknya arus  migrasi keluar  KTI  menuju  KBI  mengalami  peningkatan  menjadi 47o/o. Meskipun  ada peningkatan  ants migrasi  keluar dari  KTI  menuju  KBI  namun  ants  migrasi  ke  KTI masih  lebih  besar.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Kendati  gambaran  makro  redistribusi  penduduk  secara  sepintas  mempunyai dampak yang kecil, namun apabila diperhatikan berdasarkan tingkat provinsi memberi gambaran yang berbeda. Hasil studi penulis yang menganalisis Supas 1985 menunjukkan paling sedikit ada  13  provinsi yang nampakjelas mengalami dampak migrasi, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Dilihat dari daerah asal Provinsi Dl Yogyakatta~ Provinsi  Sumatra  Banlt dan  Provinsi  Jawa Tengah,  telah  terjadi  migrasi  neto  yang negatif. artinya lebih banyak penduduk yang keluar daripada yang masuk. Bagi Provinsi Dl Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, hal ini berarti pengurangan terhadap tekanan penduduk yang memang sudah tinggi. Adapun bagi Provinsi Sumatra Barat pengurangan tersebut telah menimbulkan dampak terhadap komposisi penduduk, yaitu berkurangnya kelompok  penduduk  usia  produktif.  Kelompok  umur  tersebut  mempunyai kecenderungan  melakukan  migrasi  keluar atau  merantau. Adapun  provinsi-provinsi yang menunjukkan  tingkat migrasi neto positifyaitu Lampung~ DKI Jakarta, Kalimantan Timur~ Jambi,  Papua,  Sulawesi  Tengah,  Riau,  Bengkulu,  Kalimantan  Tengah,  dan Sulawesi Tenggara.  Dalam  upaya  mengendalikan  distribusi  penduduk yang menuju keseimbangan  dengan  daya  tampung  dan  keseimbangan  daya  dukung  lingkungan, kebijakan ini secara tidal<  langsung merupakan pilihan alternatif, di samping melakukan program  relokasi  penduduk secara langsung.
Perubahan distribusi penduduk antarpulau besar  yang perlu diperhatikan adalah untuk Sulawesi. Pada kurun waktu  1961-1990, di Sulawesi mengalami perubahan yang negatif, namun sesudah  itujustru mengalami perubahan positif. Besar kemungkinan, daerah tersebut terjadi penambahan penduduk akibat masuknya banyak migrasi terpaksa (internally displaced persons), terutama  karena konflik sosial yang terjadi di Timor- Timur, Ambon,  Papua, dan  Maluku Utara.  Ban yak penduduk di daerah terse but yang mengungsi  ke  Sulawesi.  Pada  waktu  itu  banyak  penduduk  asal  Sulawesi  Tenggara dan  Sulawesi Selatan yang tinggal di  daerah  konflik kembali  ke daerah asal.  Setelah tumbangnya orde baru tahun  1998, di banyak tempat di  Indonesia mengalami kontlik sosial  yang  mengakibatkan  migrasi  terpaksa.  Data  dari  Departemen  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  menunjukkan  bahwa  tahun  2002  terdapat  1.353.963  jiwa yang mengungsi dan  menyebar di  24  provinsi.  Dari jumlah pengungsi  tersebut sebanyak 373.772jiwa mengungsi ke Sulawesi. terutama  Sulawesi Tenggara sebanyak 216.528 jiwa.
Hasil penelitian penulis tahun 2003 dan 2004 tentang migrasi terpaksa atau lebih dikenal dengan pengungsi akibat konflik sosial di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Poso, dan  Kalimantan  Barat  menunjukkan  bahwa  pol a  penyebaran  pengungsi  bervariasi, tidak hanyajarakjauh melewati provinsi, tetapijuga untukjarak dekat dalam provinsi yaitu antarkabupaten, antarkecamatan~ bahkan ada yang hanya antardesa. U ntuk kasus di  Maluku Utara dan  Poso, dominasi agama  pengungsi adalah penentu daerah tujuan pengungsi. Pengungsi pada umumnya adalah kelompok agama yang menjadi minoritas di  daerahnya dan  mereka mengungsi  ke daerah yang dikuasai oleh kelompok agama yang  sama dengan  mereka.  Adapun  untuk  penelitian  di  Kalimantan  Barat,  mereka yang mengungsi didominasi oleh  kelompok etnis Madura.  Mereka  mengungsi  tidak
hanya ke  Kabupaten  Pontianak dan  Kota  Pontianak tetapi juga ada yang kembali  ke daerah  Madura.  Kondisi  kehidupan  pengungsi  umumnya  sangat  memprihatinkan karena telah meningkatkan angka mortalitas, kehilangan mata pencaharian, kehilangan harta  benda.  terlantarnya pendidikan anak~ dan  banyak menderita sakit.  Penderitaan mereka  tidak  hanya  dialami  pada  waktu  di  kamp-kamp  penampungan,  tetapi  juga sesudah kembali ke daerah asalnya maupun setelah direlokasi  ketempat permukiman baru.  Pengungsi  etnis  Madura  yang  berasal  dari  Kabupaten  Sambas  bahkan  tidak seorang  pun  yang  berani  pulang  ke  desanya  karena  takut  ·dibunuh  oleh  kelompok penduduk  etnis Melayu Sambas.
Banyak lembaga non-pemerintah, baik nasionalmaupun internasional yang telah mernbantu  pemulihan  kondisi  para  pengungsi  dan  penduduk  setempat.  Upaya kemanusiaan  untuk  mengatasi  persoalan  pengungsi  tersebut sangat  besar nilainya. meskipun  harus mengatasi  banyak kendala.  Merespons adanya masalah  penanganan pengungsi. pada tahun 2003  PPK-LIPI beke1jasama dengan Departemen Dalam Negeri telah  melakukan  studi  untuk  membuat Standar Operasional  Penanganan  Pengungsi, namun  sayang bahwa konsep tersebut tidak ditindaklanjuti, padahal  konsep ini sangat penting  dan  telah  diketjakan  dengan  serius.  Dalam  tahun  tersebut  penulis juga bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk mencari konsep pemecahan masalah penduduk usia sekolah yang banyak terlantar, baik dalam pendidikan maupun dalam memasuki peke1jaan. Hasil kajian kami telah menjadi masukan Pemda Maluku Utara dalam menindaklanjuti program pembangunan sektor pendidikan daerah.
Dari sejumlah migran seumur hidup tahun  1971  sebanyak  II ,3o/o (641.886 jiwa) adalah  transm igran  yang  pindah  ke  provinsi  lain  karen a  ikut  program  transm igrasi yang  disponsori  oleh  pemerintah.  Hasil  penelitian  penulis  di  daerah  transmigrasi menunjukkan  bahwa sebagian besar transmigran telah  berhasil dalam  pembangunan ekonomi sehingga secara ekonomi memberi kontribusi posit if bagi daerah. misalnya daerah yang pernah diteliti di Way A bung (Lam pun g), Parigi (Sulawesi Tengah), Sungai Pagar {Riau),  Halmahera  (Maluku Utara)~ dan  Arso  (Papua).  Meskipun  demikian, tidak  sedikit daerah  penempatan  transmigrasi  yang  mengalami  kegagalan  sehingga banyak transmigran yang telah meninggalkan lokasi permukiman, antara lain di SP I, SP II, dan SPIll di Kecamatan Sipora. Mentawai. Adalah masuk akal bila pembangunan ekonomi  daerah  perdesaan  di  luar  Jawa-Bali  yang  belum  berkembang,  program transmigrasi merupakan salah satu alternatifuntuk pengembangan daerah, meskipun pola  transmigrasi  yang  dikembangkan  tentunya  tergantung  pada  kondisi  daerah bersangkutan.
Fenomena  bahwa  migran  lebih  berhasil  atau adjusted dibandingkan  dengan nonmigran adalah  merupakan fakta sosial karena mereka lebih selektif. Migran yang selektiftersebut mampu merebut kesempatan ketja di daerah tttiuan sehingga penduduk setempat merasa tersaingi dan terus terdesak. Hal  ini nampak dari studi di  Kota Medan ( 1977). kota-kota di  Irian Jaya ( 1996), Maluku  Utara (2003). Kutai Timur (2002) dan TimorTimur ( 1995). Analisis penulis dari hasil Sensus 1990, untuk daerah perkotaan di Irian Jaya, menunjukkan bahwa migran secara umum dalam  penyesuaian diri cenderung
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
mengalami proses modernitas. Dari 9 indikator modernitas. terdapat 7 indikator yang menunjukkan  lebih 111'\ju. Satu indikator,  yaitu  pencapaian  jenis  pekerjaan  tidak menunjukkan perubahan, dan satu indikator lingkungan permukiman bahkan mengalami kemunduran.
Kendati  demikian,  berdasarkan  hasil  survei  penulis,  perkembangan  ekonomi migran dapat menimbulkan kesenjangan dengan kehidupan ekonomi penduduk setempat sehingga ikut memberi kontribusi  timbulnya  kontlik sosial, misalnya kasus di  Poso, Halmahera  Utara,  Papua.  dan  Sambas 2 • Hal  ini  dapat  te1jadi  di  satu  pihak  migran kurang toleran dan kurang tenggang rasa terhadap nilai-nilai dan kesempatan penduduk setempat, di pihak lain  penduduk setempat masih memiliki rasa primordial kesukuan yang tinggi sehingga muncul rasa curiga dan iri hati. Meskipun demikian, di tempat lain seperti  Lampung  dan  Kalimantan Timur~ konflik  sosial  disertai  kekerasan  justru intensitasnya sangat rendah,  meskipun  konflik selalu  hadir di  mana  saja dan  kapan saja, yaitu sebagai fenomena sosial yang wajar. Atas dasar kenyataan terse but di atas, program  investasi  di  daerah  luar  Jawa-Bali  (misalnya  di KTI) yang  sumber  daya manusianya  masih  terbatas,  tentunya  mendatangkan  penduduk  dari  daerah  lain (katakanlah  Jawa),  merupakan  alternatif solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga kerja, namun perlu pula untuk merekrut penduduk setempat agar tidak muncul disparitas yang mencolok. Hal ini untuk menghindari konflik yang dicerminkan adanya  ungkapan penduduk setempat ••  ini daerah kami "": ~· Jawanisasi'': ··Islamisasi:'
Hasil  sensus  penduduk  tahun  1961,  menunjukkan  bahwa jumlah  penduduk Indonesia baru  mencapai 97.02  jutajiwa, namun  pada  bulan Juni  tahun  2000 telah mencapai 20 I ,242 jutajiwa. Hanya dalam tempo 39 tahun  penduduk Indonesia telah mengalami  kelipatan  lebih  dari  dua  kali.  Meskipun  angka  pertumbuhan  penduduk Indonesia cenderung mengalami  penurunan. namun  dalam  tatum  2050.  berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh Tri Sucipto dan Tukiran ( 1995),jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 284,30 jutajiwa. 3
Perkembangan jumlah absolut penduduk Indonesia mempunyai  implikasi yang luas  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  misalnya  peningkatan  tentang  kebutuhan lapangan kerja, kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan~ kebutuhan kesehatan, dan peningkatan masalah lingkungan hidup.  Pembangunan kependudukan menjadi sangat penting yaitu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, mengurangi  angka  kematian.  dan  pengelolaan  migrasi  penduduk.  Pemerintah berkepentingan  untuk mengelola migrasi  agar dapat  memanfaatkan  potensi  wilayah yang dimiliki dan  sekaligus mengatasi  permasalahan yang dapat ditimbulkan.  Salah satu  fenomena  sosial  yang  tetjadi  bahwa  telah  terjadi  proses  urbanisasi  yang  terus
2 Kontlik  sosial  merupakan  pertentangan  kcpcntingan  kclompok  penduduk,  umumnya  mempunyai dimensi yang kompleks.
3 Skenario II, adapun hasil skenario I jumlah pcnduduk Indonesia akan  mcncapai 308,15 jutajiwa.
mengalami  peningkatan yang scring dipcrsoalkan oleh pemerintah kota  karcna telah menimbulkan kctidakseimbangan dengan daya dukung kota.
Berdasarkan  data sensus penduduk nampak penduduk telah terdistribusikan ke daerah  perkotaan  yang  berbeda  menurut  pulau-pulau  besar.  Pulau  Jawa  ternyata mempunyai tingkat urbanisasi paling besar dibandingkan dengan di  luar Jawa. Tahun 2000~ proporsi  penduduk Jawa  yang tinggal di daerah  urban telah  mencapai 48,7% . Di  Jawa  terdapat  kota-kota  metropolitan.  yaitu Jakarta~ Surabaya~ dan  Bandung. Atas dasar data distribusi penduduk nampak bahwa proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (urban) yang terus mengalami peningkatan tersebut ditentukan oleh tiga  komponen, yaitu reklasitikasi daerah, pertambahan alami, dan migrasi desa-kota yang positif. Urbanisasi sering dianalogkan pula dengan proses menjadi kota, dicirikan oleh sifat modernitas, yaitu sebagai  pusat peradaban. Kota telah  berfungsi tidak saja sebagai tern pat konsentrasi permukiman penduduk, tetapijuga sebagai pusat kegiatan perdagangan, pusat kegiatan politik, pusat pendidikan, dan pusatjasa lainnya.
Suatu desa yang berkembang karena memilki fasilitas yang dapat masuk kategori urban dan sebagian besar penduduknya beketja di  luar pertanian, otomatis desa tersebut dapat  berubah  statusnya  sebagai  desa  urban.  Dengan  adanya  proses  modernitas  di daerah perdesaan yangjuga discbut dethsi urbanisasi karcna pengaruh daerah perkotaan maka  banyak  desa  menjadi  kota  sehingga  penduduknya  masuk  kategori  penduduk urban.  Pertambahan alami. yaitu selisih jumlah penduduk yang  lahir dengan jumlah penduduk  yang  mati  di  suatu  daerah  perkotaan,  juga  memberi  kontribusi  makin meningkatnya urbanisasi. Demikian pula dengan adanya migrasi neto positifdi daerah perkotaan.
Selama  ada  ketimpangan  antara  kota  dengan  perdesaan  maka  fenomena mengalirnya  penduduk  perdesaan  menuju  daerah  perkotaan  tentunya  tidak  dapat dicegah dan telah menimbulkan dampak, baik positifmaupun negatiftemtama di daerah perkotaan.  Masalah  terjadi  karena pelayanan  kota yang mengalami  kelebihan  beban (over  burdened) dan  mengalami  deteriorasi  lingkungan  perkotaan.  Akibat  yang ditimbulkan, an tara lain teajadi lingkungan permukiman yang tidak sehat, peningkatan setengah penganggur, transportasi yang buruk, kurangnya sanitasi, kontlik tanah, dan disintegrasinya kehidupan keluarga. Sebagian besar migran dari perdesaan bel urn siap untuk dapat diserap ke dalam sistem ekonomi dan sosial kota.  Penduduk dari perdesaan mengalir ke  kota  karena  kesulitan  ekonomi  akibat rendahnya  pendapatan  dari  hasil pertanian.  Proses pcmiskinan di perdesaan merupakan dorongan mereka harus keluar dari daerahnya. Adapun fasilitas kota dan  banyaknya pilihan telah menjadi daya tarik tersendiri  bagi  mcrcka yang ingin melakukan mobilitas vertikal terutama datang dari kelompok elit desa.  Penduduk tidak dapat dicegah  bermigrasi  karena pada dasarnya mereka  bebas  melakukan  perpindahan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  adalah merupakan  hak  setiap  warga  negara  dan  telah  dijamin  oleh Universal  Declaration ufHuman Right. Meskipun demikian pengendalian mobilitas penduduk secara langsung dapat dilakukan dengan  keharusan  untuk mematuhi  peraturan yang ada.
Tabel2.  Distribusi  Persentase  Penduduk Indonesia Menurut Pulau  Besar dan  Status Desa- Kota,  1930-2000
Pulau 1930 1961 1971 1980 1990 2000 Besar Desa Kota Desa Kota Des a Kota Desa Kota Des a Kota Des a Kota Jaw a 91,5 8,5 84,4 15,6 82,0 18,0 74,8 25,2 64,3 35,7 51,3 48,7 Sumatra - - 84,9 15,1 82,2 17,8 80,4 19,6 74,5 25,5 65,6 34,4 Kalimantan - - 81,4 18,6 78,2 21,8 78,5 21,5 72.4 27,6 63,7 36,3 Sulawesi - - 84,8 15,2 83,6 16,4 84,1 15,6 77,7 22,3 72,1 27,9 Pulau - - 95,3 4,7 90,6 9,4 87,1 12,9 81,8 18,2 69,1 30,9 Lainnya Indonesia 92,5 7,5 85,2 14,8 82,6 17,4 77,6 22,4 69,1 30,9 57,6 42,4
Sumber:  Dihitung dari  hasil Volkstelling 1930, dan Sensus Penduduk Tahun  1961,  1971,  1980, 1990, dan 2000.
Catatan:  -Sensus  1930 hanya untuk Jawa.
-Sensus penduduk  1990, termasuk Timor Timur sebanyak 74 7.557 jiwa. -Sensus penduduk 2000, tidak termasuk Timor Timur
Hasil penelitian di Kota Surabaya tahun 2004 dan tahun 2005, menunjukkan bahwa keberadaan  m igran  non-permanen  sebagian  besar  berasal  dari  daerah  perdesaan  di Jawa Timur,  umumnya bekerja di  sektor informal,  ternyata telah  berlangsung lama dalamjumlah yang besar. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh,jumlahnya cenderung mengalami peningkatan, dan sebagian dari mereka masih membawa nilai- nilai  dan  cara hidup  perdesaan (rural way of life). Di  antara mereka  bahkan  tinggal sebagai  penghuni  liar (squatters). Terlepas dari  dampak  negatif akibat mengalirnya penduduk ke kota metropolitan yang melebihi daya tampung kota~ keberadaan mereka san gat membantu go Iongan penduduk Kota Surabaya yang sudah mapan, bahkan san gat membantu  usaha  formal  yaitu  sebagai  penyedia  tenaga  ketja  murah  dan  menjadi distributor produk usaha formal.
Mereka  sering  dituduh  sebagai  penyebab  timbulnya  masalah  permukiman  di kota metropolitan. Usaha untuk mengatasi masalah urbanisasi, seperti di Kota  Surabaya, sebaiknya dengan  proses defusi urbanisasi berupa  kebijakan  prioritas pembangunan ke  daerah  perdesaan  atau  ke  kota  kecil  dan  menengah.  Bilamana  pembangunan, terutama sumber daya man usia, di daerah perdesaan, kota-kota keciL dan kota ukuran sedang  dapat  meningkat  maka  akan  menimbulkan  nilai-nilai  modernitas  dan meningkatkan kesempatan ketja. Dengan demikian penduduk perdesaan akan enggan untuk  bermigrasi  ke  kota-kota  besar.  Oleh  karena  itu,  ketja sama antara  pemerintah daerah  kota-kota  metropolitan  dengan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang potensial  sebagai  pengirim  migran  perlu  ditingkatkan.  Demikian  pula  perbaikan transportasi dan komunikasi dengan daerah penyangga dapat meningkatkan mobilitas ulang-alik sehingga mereka tidak harus menjadi migran permanen di  kota-kota besar. lsu  kependudukan  lain  yang  sangat  penting  adalah  migrasi  internasional  dan mobilitas penduduk di  daerah  perbatasan.  Dalam  era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dapat dicirikan dengan adanya peningkatan arus mobilitas penduduk dan mobilitas tenaga kerja I intas negara. Arus mobi I itas terse but bukan saja yang masuk ke Indonesia,
tetapi  sebaliknya juga yang  keluar dari  Indonesia.  Sampai  saat  ini  informasi  makro tentang mobilitas penduduk yang masuk ke  Indonesia masih terbatas sehingga hal ini merupakan  agenda yang  menarik  untuk  diadakan  penelitian, antara  lain  terkait erat dengan ants investasi yang masuk ke  Indonesia oleh banyak negara maju. Sejauh ini perhatian peneliti cenderung pada persoalan migrasi internallndonesiasesuai dengan isu yang muncul  dalam  kaitannya dengan  pembangunan.  Salah  satu  kendala utama adalah  belum  lengkapnya  data  makro.  Sensus  penduduk  belum  mengkaitkan  data migrasi dengan keperluan data migrasi  internasional. Satu-satunya pertanyaan dalam sensus hanya dari kategori tern pat lahir/tempat tinggal sebelumnya adalah luar negeri. Meskipun demikian pada waktu penulis melakukan penelitian  mobilitas penduduk  dalam konteks daerah perbatasan di Sangir ( 1994 ), Nunukan ( 1997), Papua ( 1996), dan NTT (Agustus 2005), data dan  informasi  mobilitas penduduk lintas  batas dengan  negara tetangga dapat diungkapkan.
Mobilitas penduduk lintas batas antara Indonesia dan Filipina terjadi di  Sangir, tepatnya di daerah Tabukan Utara. Sebagian besar penduduk yang melakukan mobilitas lintas batas perbatasan tersebut adalah penduduk keturunan etnis Sangir yang tinggal di  Filipina Selatan, umumnya tinggal diP. Balut dan P.  Saranggane. Jumlah penduduk keturunan etnis Sangir yang tinggal di Filipina Selatan  lebih dari  I 0 ribujiwa. Mereka mempunyai  kerabat di  daerah  Sangir,  sehingga  mereka  mempunyai  kontak dengan sa ling mengunjungi. Fenomena yang terjadi yaitu adanya migrasi kern bali orang-orang kerurunan etnis Sangir tersebut ke Indonesia. Hal ini terjadi  karena kehidupan mereka di Filipina sangat menderita. akibat gangguan keamanan dan ketidakpastian pemilikan lahan.  Arus  migrasi  kembali  ke  Indonesia meningkat pada kurun waktu  1980-1999. Mereka umumnya kern bali ke Indonesia melalui P.  Marore, kemudian  tinggal semen tara di  Kecamatan  Tabukan  Utara  untuk  mengurus  surat  perjalanan  guna  selanjutnya berlayar ke Halmahera untuk tujuan menetap. Pada waktu penulis meneliti di Halmahera tahun  1994 mereka  berhasil  mengelola kebun  kelapa,  kebun  cengkih, dan  menjadi nelayan.  Keberhasilan  kehidupan  ekonomi  mereka  bahkan  sempat  menimbulkan masalah  dengan  penduduk  lokal  yang  beragama  Islam,  misalnya  di  daerah  Togasa (Galela)  dan  di  daerah  Saekona (Oba).
Pada waktu penulis melakukan penelitian kern bali di Halmahera tahun 2003 dapat diketahui bahwa mereka telah menjadi korban kontlik sosial sehingga menjadi bagian dari  117  ribu  pengungsi terpaksa ( internally displaced persons) asal  Maluku  Utara. Umumnya mereka mengungsi di Bitung, Sulawesi Utara. Kontlik sosial antara kelompok penduduk yang beragama Kristen dengan kelompok penduduk yang beragama Islam telah  mengakibatkan  kemunduran  kehidupan  penduduk di  Maluku  Utara,  termasuk orang-orang asal etnis Sangir. Dengan adanya program penanganan pengungsi, mereka sebagian  telah  kembali  ke  desa-desa  di  Maluku  Utara,  dan  sebagian  ikut  program relokasi di  Sulawesi Utara.
Orang Filipina yang sering melakukan  mobilitas  ke  Sulawesi  Utara umumnya untuk urusan bisnis, termasuk kegiatan  ilegal seperti menyelundupkan minuman serta mencuri  dan  membeli  ikan  di  taut.  Barang  dagangan  yang  sering dijual  ke  Sangir
30
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
selain  minuman  keras  maupun soft drink juga berbagai  peralatan  untuk  kebutuhan nelayan. Sampai tahun 2002, nelayan di Nusa Tabukanjuga sering berdagang ke Filipina Selatan terutama memasukkan barang dagangan rokok putih merek Durian, Mas, dan Kampiun. Adapun komoditi asallndonesia yang banyak dijual ke Davao, Filip ina, an tara lain rokok keretek, sabun, batik, dan valas. Setelah itu perdagangan ilegal oleh nelayan Sangir  berhenti  setelah  adanya  perdagangan  legal  oleh  pedagang  asal  Kecamatan Peta. Perdagangan yang dilakukan dengan 3 kapal, telah mampu membanjiri  produk peralatan  rumah  tangga  asal  China dan  Filipina,  tidak  hanya  di  Kabupaten  Sangir tetapi juga ke  Kota Manado.
Hasil penelitian di daerah perbatasan Nunukan-Kalimantan Timur dengan daerah Negara Bagian Malaysia di  Sabah menunjukkan adanya  intensitas mobilitas penduduk lintas  batas yang tinggi,  terutama karena daerah tersebut merupakan pintu terdepan bagi Tenaga Ketja Indonesia (TKI) yang bekerja di  Malaysia Timur,  baik yang legal maupun yang ilegal. Berdasarkan data keimigrasian di Nunukan tercatat sebanyak 36 ribu tenaga kerja Indonesia yang berada di  Sabah, 36% adalah laki-laki. Tenaga kerja laki-laki umumnya bekerja sebagai  pekerja kasar, yaitu  buruh pabrik, buruh perkebunan kelapa sawit, perkebunan cacao, dan buruh perkayuan. Adapun tenaga kerja perempuan ada yang beketja sebagai pembantu rumah tangga,juru masak, bahkan ada yang terjebak sebagai pekerja seks komersial.  Upah yang diterima bervariasi tergantung padajenis pekerjaan. Sebagai contoh upah buruh pabrik 400 ringgit, buruh perkebunan 350 ringgit, dan pembantu rumah tangga 300 ringgit.
Masalah  yang dihadapi  oleh  tenaga kerja ilegal  adalah  ketika tertangkap pada saat operasi yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia. Semenjak tahun 1994 hingga tahun  1996  tenaga kerja yang dideportasi sebanyak 18.652 jiwa. Mereka yang ditangkap tersebut kadangkala dapat "berdamai" dengan memberi uang sekitar 20 ringgit. Selain itu,  ada juga  tauke  yang  baik  hati  dengan  membantu  uang  untuk  mengurus  Surat Pe1jalanan  Laksana  Paspor  (SPLP)  yang  besarnya  1500  ringgit.  Mereka  yang dideportasi tersebut hampir seluruhnya kern bali masuk ke Sabah dengan dibantu oleh para calo dan dibuatkan paspor kunjungan.
TKI yang kern bali dari Malaysia untuk tujuan ke Sulawesi Selatan, Flores, Lombok, dan Jawa Timur selalu lewat Nunukan. Adapun warga negara  Sa bah yang melakukan mobilitas  ke  Indonesia  umumnya  untuk  urusan  bisnis  atau  keluarga.  Mereka yang masuk ke Indonesia umumnya adalah warga Sabah keturunan etnis Bugis, etnis Tidung, dan etnis China. Mereka sebagian telah dideportasi kembali ke Malaysia karena telah melewati waktu tinggal di Indonesia.
Ada pun mobilitas penduduk di daerah perbatasan Jayapura~ dalam keadaan nonual menunjukkan lebih banyak orang Papua New Guinea ( PNG) yang ke Jayapura daripada orang Jayapura ke PNG. Hal ini karen a kondisi ekonomi di Jayapura lebih baik daripada kondisi  ekonomi  daerah  Sandaun  Province  di  PNG.  Orang  PNG  yang  melakukan mobilitas  ke  Jayapura  dapat  dikategorikan  : ( l)  Mereka  yang  pergi  untuk  urusan sosial-budaya  karena  penduduk  desa-desa  di  Kabupaten  Jayapura  umumnya mempunyai etnis yang sama dengan penduduk desa-desa perbatasan di wilayah PNG;
(2)  Untuk  menggarap  tanah  kebun  karena  mereka  punya  kebun  di  desa  perbatasan Jayapura,  antara  lain  orang Wutung  (PNG)  punya kebun  di  Desa  Skow (Jayapura);
(3)  Mereka yang  pergi  untuk  urusan  dagang atau mencari  hiburan  di  Kota Jayapura atau  di  Abepura.  Bagi  mereka  yang  pergi  ke  Jayapura  diharuskan  menggunakan paspor,  adapun  untuk  urusan  sosial-budaya cukup dengan  Kartu  Lintas  Batas, yaitu sebagai  pelintas batas tradisional. Pada saat ini  mobilitas penduduk antara Jayapura dengan penduduk di Vanimo, PNG mengalami peningkatan karena telah betfungsinya jalan darat yang dapat dilalui kendaraan mobil.
Pada saat  Irian  Jaya tetjadi  konflik  antara kelompok  OPM  dengan  pemerintah Rl  pada  kurun  waktu 1968-1987, sebanyak  20  ribu  orang  telah  bermigrasi  secara terpaksa  (forced migration) ke  PNG.  Di  PNG umumnya mereka tinggal di 16 lokasi di Western Province  dan di West Sepik. Mulai tahun 1987, terjadi arus balik di antara mereka kembali ke daerah asalnya di  Irian Jaya karena tidak menemukan  kehidupan seperti yang dijanjikan oleh OPM, dan masyarakat di PNG kurang menerima kehadiran mereka karena telah  menjadi  pesaing dalam  pekerjaan.
Indonesia adalah  salah  satu  negara  pengirim  tenaga  kerja  murah,  terutama  ke Malaysia, Arab  Saudi, Taiwan, Singapore~ Hongkong, dan  Korea Selatan.  Dari  data Laporan Tahunan Ditjen Binapenta, tahun 2000 jumlah TKI yang ditempatkan di  luar negeri  sebanyak 457.876 jiwa.  Kesempatan  kerja  tersebut  dapat  diperoleh  karena jenis peke1jaan seperti pembantu rumah tangga, pelayan, dan buruh perkebunan sudah ditinggalkan  oleh  penduduk  negara tersebut.  Dilihat dari  kepentingan  individu  dan keluarga hal ini dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kehidupannya (survival strategy). Adapun  dalam  konteks  yang luas~ ants  migrasi  tenaga  ke1ja  tersebut merupakan  bagian  dari  kerangka  investasi  ekonomi  global.  Untuk dapat bekerja di negara  tersebut  umumnya  secara  legal  melalui  perusahaan  jasa tenaga  kerja,  dan sebagian  di lakukan  dengan  cara  i legal.  Mereka yang  bekerja  di  luar negeri  secara ilegal  tentunya  akan  memperoleh  risiko  yang  besar.  Mereka  yang  berstatus illegal migrants adalah  mereka yang berangkat tanpa dokumen resmi, mereka yang masuk secara legal kemudian overstay, dan merekayang pindah majikan sehingga kehilangan dokumen.  Adapun  mereka yang  beketja secara  legal,  kendati  terlindungi,  beberapa risiko  dapat  terjadi.  Beberapa kasus  telah  terjadi,  misalnya  mengalami  penipuan, penyiksaan, perkosaan, dan kecelakaan.
Hasil penelitian penulis menunjukkan pula  bahwa  risiko tidak saja terjadi di luar negeri,  tetapi juga di  Indonesia,  baik  pada  tahap  menjelang keberangkatan  maupun setelah  pulang dari  luar  negeri.  lni  semua dapat  terjadi  sebagai  konsekuensi  masih lemahnya  pengelolaan calon TKI  yang ditangani oleh banyak pihak dan  rendahnya pengetahuan  dan  kemampuan  caJon  TKI  itu  sendiri.  lnformasi  yang  diterima oleh pekerja migran umumnya kurang akurat, kurang komprehensif.  memakan waktu, dan kurang layak. Akibatnya, calon TKI telah menjadi objek, baik langsung maupun tidak langsung oleh para oknum, dan telah menjadi objek pemerasan yang sering dilakukan oleh para calo. Apapun kemungkinan rislko yang akan menimpa para TKI, minat untuk bekerja  di  luar  negeri  senantiasa  besar.  Hal  ini  karena sulitnya  untuk  memperoleh
Jurnal  Kependudukan  .Indonesia
peketjaan yang layak di Indonesia, di sam ping adanya pengharapan untuk memperoleh pendapatan  yang  lebih  besar  bila  bekerja  di  luar  negeri.  Gambaran  sukses  mereka yang  pernah  beketja di  luar  negeri,  misalnya dapat  membangun  rumah  permanen, menyekolahkan anaknya, dan  membantu  rumah  ibadah,  temyata telah  merangsang minat caJon TKI  di daerahnya.
Beberapa pemikiran untuk mengatasi masalah TKI  terkait dengan status ilegal, informasi,  pembangunan,  remitan,  dan  kesejahteraan.  Dalam  hal  status  ilegal, nampaknya diperlukan  upaya negosiasi  bilateral  guna mengatur pola migrasi  yang menyebabkan status ilegal. Selain itu, proses desentralisasi pengelolaan san gat diperlukan untuk  menyederhanakan  proses  pemberian  infmmasi  dan  fasilitas  bagi  para  caJon peketja  migran  oleh  Kantor Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Kantor Imigrasi~ dan proses  pelatihan  oleh  Perusahaan  Jasa Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI).  Migran yang terbukti telah memberi kontribusi masuknya devisa ke daerah asalnya, tentunya perlu adanya koordinasi program dalam memanfaatkan pendapatan mereka agar lebih efektif untuk  usaha  produktif dan  sesuai  pula  dengan  pembangunan  daerahnya. Indonesian  Observer { 18 Maret  1995), telah mencatat sekitar  I 0.000 pekerja migran dari NTB yang bekerja di Malaysia mengirim uang ke daerah asalnya hingga mencapai Rp  120 milyar setiap tahun,jauh lebih besar daripadajumlah budget di provinsi tersebut hanya sebanyak  Rp  80,4  milyar.  Hal  serupa juga terjadi  di  daerah  pengirim  lainnya seperti  lndramayu,  Tulung  Agung,  dan  Flores  Timur.  Selain  itu,  perlu  pula  untuk meningkatkan upaya penyelamatan pengiriman uang ke  derah asalnya, tentunya melalui fasilitas  perbankan, seperti apa yang telah  dilakukan oleh BRI  di  Larantuka. Hal  ini perlu  mendapat  perhatian  karena  ants  remitan  telah  berperan  untuk  meningkatkan kegiatan ekonomi, baik pada skala keluarga maupun pada skala masyarakat, bahkan dapat mendorong tetjadinya mobilitas vertikal dan transformasi sosial.

## PENUfUP
Meneliti  isu  kependudukan  merupakan upaya untuk membaca atau memahami fakta-fakta  sosial  yang  hidup  di  masyarakat yang  merupakan  sebagian  potret  dari siklus kehidupan man usia. Dalam sejarah kehidupan manusia, di mana pun dan kapan pun,  senantiasa  selalu  tetjadi  proses  perubahan  yang  ditandai  adanya  kelahiran, kematian,  dan  migrasi  penduduk.  Kejadian  tersebut  telah  melahirkan  dinamika kependudukan yang berbeda menurut dimensi waktu maupun menurut dimensi ruang. Banyak  faktor  non-demografi  yang  menyebabkan  komponen  demografi  terus mengalami  perubahan, dan  sebaliknya. Oleh karena  itu,  upaya  untuk tents menerus melakukan penelitian kependudukan merupakan keharusan. Hal ini merupakan  bagian dari  proses  menuju  pengembangan  ilmu  pengetahuan  sosial  dan  kemanusian  yang dinamis,  pada  gilirannya diharapkan  dapat  menjadi  masukan  menuju  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan  manusia  masa  depan.  Kegiatan  penelitian  yang
dilakukan  dengan  memperhatikan  kaidah  ilmiah,  pada dasarnya  merupakan  upaya kolaboratif melalui proses deduksi dan proses induksi.
Ahli kependudukan yang te11arik dengan penelitian  migrasi pendudukjumlahnya masih  terbatas.  Salah  satu  faktor  karena  fenomena  migrasi  penduduk  secara metodologis  lebih sui it untuk diukurdibandingkan dengan penelitian fertilitas atau pun mortalitas. Meskipun demikian untuk memberi prioritas penelitian migrasi agar lebih bermakna manakala varabel  migrasi  dianggap sebagai variabel  bebas (independent variable) karena  dapat  mengkaji  dampak  yang  diakibatkan,  antara  lain  dapat menyebabkan  perubahan  sosio-demografi  misalnya terjadinya kontlik  sosial, dapat meningkatkan  kualitas  penduduk  atau  bahkan  sebaliknya.  Penelitian yang  melihat migrasi sebagai variabel bebas merupakan agenda penelitian yang perlu lebih banyak dilakukan di Indonesia, sejalan dengan  kebijakan untuk pengendalian migrasi penduduk.
Penelitian yang telah  kami  lakukan selama ini  tentunya telah  ikut memperkaya khasanah  ilmu  pengetahuan  kependudukan,  khususnya  migrasi  di  Indonesia.  Saya menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan bukan semata karena prestasi perorangan, namun merupakan ramuan dari pengetahuan sebelumnya.

## DAFTAR Pl!STAI(A
Ali, Novel. 1988. "Kebijaksanaan Urbanisasi Dengan Hampiran Sosial." Makalah disampaikan pada Kongres ke IV lkatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (I PAD I). Jakarta: 14- 17 Januari.
Aswatini;  Suko  Bandiyono;  Widayatun;  Bayu  Setiawan. 1996. Pemanfaatan  Potensi  dan Pemhangunan Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara. Jakarta: PPT-LIPI.
Bandiyono, Suko; Aswatini  Raharto;  Eniarti Djohan;  Herry Yogaswara; Sri Hargiono. 2004. Mobi/itas Penduduk di Perbatasan Papua-PNG Suko Bandiyono (ed). Jakarta:  PPK- LIPI.
Bandiyono, Suko; Bayu Setiawan; A de Latifa. 2003. "Menata Kern bali Kehidupan Penduduk Pasca Kerusuhan Sosial di  Maluku Utara." Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kerusuhan Sosia/. Jakarta: PPK-LIPI.
Bandiyono, Suko, Laila Nagib, Ade Latifa , Fitranita. 2002. Kutai Timur Membangun  Tanah Harapan.Jakar1a: PPK-LIPI.
Bandiyono, Suko. 1991. "Migrasi Penduduk Antar Propinsi di Indonesia Timur". Demografi Indonesia, XVIII (35).
Bandiyono, Suko. 1983. ''Pekerjaan di  Luar Sektor Pet1anian dan  Migrasi Desa-Kota: Suatu Respon  Terhadap  Tekanan  Penduduk  dan  Pembangunan  di  Jawa". A1asyarakat Indonesia, (I 0)2.
Bandiyono, Suko. 1984. "Sektor Informal Dalam Penelitian". Masyarakat Indonesia (II) I.
Bandiyono, Suko; Eniarti Djohan; Sri Hargiono; Soewartoyo. 1995. Mobi/itas PendudukDaerah Perbatasan:  Timor Timur. Jakarta: PPT-LIPI.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Bandiyono, Suko.  1997. Mvbilitas Penduduk & Pembangunan Daerah Ana/isis SUP AS- 95, Provinsi  Timor  Timur.  Jakarta:  Kerjasama  Kantor  Menteri  Negara  Kependudukan/ BKKBN & Lembaga Demografi, FE-U I. .
Bertand,  Renaud.  1981. National Urbanization Policy in Developing Countries. Washington DC: Oxford University Press.
Biro Pusat Statistik.  1980. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri S 2
Biro Pusat Statistik. 2000. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri L2.2
Biro Pusat Statistik.  1990. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri L.2
Biro Pusat Statistik.  1971. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri D
Biro Pusat Statistik.  1961. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk.
Costello, Michael A.  1990. "Urbanization in the Southem Philippines: Diffuse or Metropolitan?". Paper presented at  The Annual  Meeting of the  Population Associataion  of America. Toronto: May 3-5.
Goldscheider, Calvin.  1985. PvpuiClsi,  lvfvdernisasi, dan Struktur Svsial. Jakarta: CV Rajawali. Diterbitkan untuk Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
Hauser, Philip M.  1959. Demography in  Relation to Sociology,'' American .Journal of Sociology, 65 (2).
Hogo, Graeme. "Some Policy Implications Regarding International Labour Migration in East Indonesia."  Policy  Paper No.l5,  Prepared  under the  Indonesia-Australia Population
Related Research for Development Planning and Development Assistance Project.
Hogo,  Graeme.  1980.  "Indonesia:  Population  Distribution  and  Redistribution." Majalah Demogrt{/i Indonesia, No 13(VII).
Hogo,  Grame  J.  1981.  Policies  and  Programmes Affecting  Migration  and  Urbanization  in Indonesia. Dalam llt/igration.  Urbanization and Development in Indonesia. New York: UN (Country Report III).
Honggominarso, Suko B.  1977. Migration Into the City ofllledan: An Exploration of Migrant Adjustment. Tallahassee: Dept. of Sociology. Florida State University.
Indonesian Observer,  1995.  18 Maret.
Kammeyer,  Kenneth  C. W.  1971. An lntrodustion  to  Population.  San  Francisco:  Chandler Publishing Company.
Kammeyer, Kenneth C. W.  1970. Population Studies: Selected Essays and Research. Chicago: Rand McNally & Company.
Lembaga Demografi FEU I. 1989. "Laporan Ulang Tahun Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ke 25". Jakarta, 28 Maret.
Mayer, Kurt.  1962.  "Developments in the Study of Population." Social Research, 29 (3).
Mujiani;  Deny  Hidayati;  Suko  Bandiyono;  Sri  Sunarti  P.  2000. Mobilitas  Penduduk  dan Pembangunan Daerah di Kota Bontang dan Sekitarnya,  Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta: PPT-LIPI. .
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. 2003. Annual Report 2002. Jakarta.
Rahatto, Aswatini;  Daliyo; Fadjri Alihar; Graeme J.  Hogo;  Haning Romdiati; Mita Noveria; Mujiyani;  Suko  Bandiyono;  Soewartoyo.  2002. Kebutuhan  Jnformasi  Bagi  Tenaga Kerja lWigran Indonesia:  Studi Kasus di Provinsi Jawa BarcH,  Kalimantan Timur dan Riau. Haning Romdiati, Mita Noveria, Suko Bandiyono (eds.) Jakarta: PPK-LIPI.
Raharto,  Aswatini;  Graeme  Hogo;  Haning  Romdiati;  Suko  Bandiyono.  1999. Migrasi dan Pemhangunan di Kuwasan Timur  Indonesia:  lsu Ketenagake1:jaan. Aswatini Raharto {ed.). Jakarta: Kerjasama an tara PPT-LIPI  dengan The Australian National University dan The Australian Agency  for  International  Development.
Raharto, Aswatini; Suko Bandiyono; Bayu Setiawan; Eniarti Djohan; Herry Yogaswara.  1997.
Mobilitas  Penduduk  Wilayah  Perbatasan  lndonesia-JHalaysia  di Kulimantan  Timur.
Jakmta: PPT-LlPl.
Ramadhan  KH;  Hamid Jabbar;  Rofiq Ahmad.  1993. Transmigrasi,  Harapan dan Tantangan. Jakarta: Departemen Transmigrasi Rl.
Ravenstein, E.G.  1885. "The Laws of Migration". Journal ofthe Statistical Society, Vol48(2).
Robinson,  Warren  C.  1964.  uThe  Development  of Modern  Population  Theory." American .Journal of Economics and Sociology, 23 (4).
Romdiati,  Haning;  Mita Noveria;  Suko  Bandiyono.  200 I. Pola  dan  Determinan  Mobi1itas Penduduk  Dalam  Konteks  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Jakarta: PPK-LIPI.
Romdiati,  Haning;  Aswatini;  Suko  Bandiyono;  Mita  Noveria;  Ade  Latifa;  Bayu  Setiawan; Fitranita;  Ken  Fitria  Indrawardani.  2004. Migrasi dan  Permukiman  Kumuh  di  Kola Surabaya. Jakarta: PPK-LIPI.
Suharso;  Budi  Suradji;  Suko  Bandiyono.  1988.  '"Gerak  Perpindahan  Penduduk  Indonesia Berdasarkan  SUPAS  1985."  Makalah  disampaikan  pada Konperensi  Nasional  Pusat Studi Kependudukan V.  Diselenggarakan oleh Meneg. KLH. Jakarta:  11-14 Januari.
Suhartono  P.  1980.  "Population  and  Vital  Registration  in  Indonesia." Majalah  Demografi Indonesia, No 7( 13).
Suko Bandiyono (ed.).  1987. Migrasi Permanen PendudukJawa Timur. Jakarta: PPT-LIPI.
Suko Bandiyono (ed.).  1989. Tl1igrasi Permanen Penduduk Bali. Jakarta: PPT-LIPI.
Tri Sucipto dan Tukiran.  1995. Proyeksi Penduduk indonesia Tahun 1990-2050. Yogyakarta: PPK-UGM.