Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 34-47 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41440 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  di  Masa  Pandemi  COVID-19  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Dewi Handayani 1 , Safrida 1 *
1 Universitas Teuku Umar, Indonesia

## A B S T R A K
Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  adalah  program bantuan dari Pemerintah sebagai bentuk keperdulian dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam memberikan rumah yang layak huni  untuk  kehidupan  yang  sehat  dan  aman.  Tujuan  dari  penelitian  ini ialah  untuk  menganalisis  implementasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  di  Masa  Pandemi  COVID-19  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data purposive  sampling dengan  jumlah  responden  enam  orang  dengan tahapan  mengambil  informasi  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  empat  indikator  menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator tersebut kebijakan program BSPS ini berhasil akan tetapi masih adanya permasalahan dalam bantuan  ini  untuk  Kabupaten  Langkat  hanya  dua  Kecamatan  yang  sudah terealisasikan  yaitu  Kecamatan  Babalan  dan  Kecamatan  Secanggang,  sementara  Kecamatan  lain  nya terkhusus  Kecamatan  Sei  Lepan  Kelurahan  Alur  Dua  belum  terealisasikan.  Implikasi  dari  penelitian  ini adalah diperlukannya pemerataan dalam penyaluran bantuan ini karena masyarakat Kelurahan Alur Dua Kecamatan  Sei  Lepan  rata-rata  berpenghasilan  rendah  dan  banyak  rumah  yang  tidak  layak  huni  yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat secara swadaya.

## A B S T R A C T
The  Self-Help  Housing  Stimulant  Assistance  Program  (BSPS)  is  an  assistance  program  from  the Government as a form of concern and responsibility for the welfare of the community in providing livable housing for a healthy and safe life. The purpose of this study was to see the implementation of the Self- Help  Housing  Stimulant  Assistance  Program  during  the  COVID-19  Pandemic  in  Improving  Community Welfare  in  Langkat  Regency.  The  research  method  used  is  qualitative  with  a  case  study  approach,  data collection techniques are purposive sampling with the number of respondents being six people with the stages  of  taking  information  through  interviews,  observation  and  documentation.  This  study  uses  4 indicators  according  to  Edward  III,  namely  Communication,  Resources,  Implementing  Attitudes,  and Bureaucratic Structure. The results of the study based on these 4 indicators that the BSPS program policy was successful, but there are still problems in this assistance for Langkat Regency, only 2 Subdistricts have been realized, namely Babalan Subdistrict and Secanggang Subdistrict, while other Subdistricts, especially Sei Lepan Subdistrict, Alur Dua Subdistrict have not been realized. The implication of this research is the need  for  equity  in  the  distribution  of  this  assistance  because  the  people  of  Alur  Dua  Village,  Sei  Lepan District, on average, have low incomes, and many houses are uninhabitable, which the government needs to pay attention to in order to create community welfare independently.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: safrida1290@utu.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 24 November 2021 Accepted 04 Maret 2022 Available online 01 Juni 2022
Kata Kunci: Implementasi; Bantuan Stimulant; Perumahan Swadaya; COVID-19; Kesejahteraan Masyarakat
Keywords: Implementation; Stimulant Assistance; Self-Help Housing; COVID-19; Public Welfare

## 1. Pendahuluan
Pandemi  COVID-19  ( Corona  Virus  Deasease  2019 )  adalah  wabah  penyakit  berupa sekelompok virus jahat yang menyerang seluruh penjuru dunia, pertama kali muncul di Negara China  Wuhan  pada  tahun  2019  yang  dikenal  dengan  sebutan  virus  corona.  Dalam  penelitian (Kurniasih, 2020) mengatakan bahwa banyaknya korban yang meninggal dunia akibat pandemi ini menjadi pusat perhatian seluruh Negara termasuk Indonesia sendiri. Di Indonesia COVID-19 ini  menular  pada  akhir  bulan  maret  2020  berdasarkan  data  dari  gugus  yang  bertugas  dalam percepatan  penanganan  COVID-19  bahwa  kasus  pasien  yang  terinfeksi  ada  114  orang  dan meningkat  mencapai  347  orang  pada  akhir  April  2020  (Sumakul  &  Ruata,  2020).  Salah  satu dokter  dari  Rumah  Sakit  Pusat  Persahabatan  (RSPP)  bernama  Diah  Handayani  mengatakan bahwa  proses  penularan  itu  terjadi  dari  udara  kemudian  masuk  ke  hidung  serta  mulut  dan menyerang pernafasan manusia dan akhirnya terinfeksi virus corona (news.detik.com).
COVID-19  ini  menimbulkan  dampak  untuk  manusia  baik  dari  segi  perekonomian, pendidikan, sosial dan sebagainya yang merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat kelas bawah,  sehingga  dalam  hal  ini  sangat  diperlukan  perhatian  dari  pemerintah  untuk meningkatkan,  melindungi  dan  mensejahterakan  masyarakat.  Selain  peran  pemerintah  dalam membuat  program  mencegah  COVID-19,  kebijakan  dari  setiap  Desa  dalam  penanggulangan penyebaran  COVID-19  juga  dilakukan dengan  mengalokasikan dana  Desa  untuk kesejahteraan masyarakat Desa (Dewi et al., 2021). Menurut (Aminah et al., 2021) kesejahteraan masyarakat akan  terjalin  dengan  baik  jika  SDM  dapat  ditingkatkan  dengan  memanfaatkan  kekayaan  alam. Kesejahteraan  masyarakat  juga  perlu  diperhatikan  keadaannya  maupun  tempat  tinggalnya, tempat  tinggal  yang  layak  juga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengurangi  angka kemiskinan (Bawenti et al., 2019; Ferezagia, 2018; Julianto, 2020; Mukhlis et al., 2021). Tempat tinggal  yang  nyaman  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  dalam  situasi  COVID-19  ini,  apalagi pemerintah  membuat  kebijakan  untuk  mencegah  penularan  COVID-19  mulai  dari  lockdown, PPKM, semua aktivitas manusia dikurangi dan dibatasi. Anak sekolah, mahasiswa, pegawai dan sebagainya di rumahkan untuk mengurangi penularan ini. Sehingga dengan hal tersebut sangat perlu  kebijakan  dari  pemerintah  dalam  menindaklanjuti  masyarakat  yang  tidak  mempunyai rumah  bahkan  mempunyai  rumah  tapi  tidak  layak  untuk  ditinggali,  karena  rumah  yang  tidak nyaman juga akan menyebabkan masyarakat mudah tertular COVID-19.
Kesejahteraan  masyarakat  ialah  dengan  mewujudkan  tempat  tinggal  yang  layak  untuk dihuni masyarakat, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi keadaan masyarakatnya melalui program-program pembangunan salah satunya program BSPS (Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya)  yang  dibuat  untuk  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah. Menurut (Farida, 2020) masyarakat yang berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai kekurangan dalam hal daya beli untuk kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan bantuan  dari  pemerintah  dalam  hal  pembangunan  rumah.  Program  BSPS  yang  diterapkan  ini ialah program bantuan dalam hal pembangunan rumah maupun rehabilitas rumah masyarakat. Menurut  (Lumolos,  2019)  Program  BSPS  merupakan  bantuan  pemerintah  untuk  masyarakat berpenghasilan  rendah  dalam  hal  meningkatkan  kualitas  rumah  dan  meningkatkan keswadayaan masyarakat.
Pemerintah  membuat  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  terkait  hal  ini  banyak  penelitian  terdahulu  yang melakukan  penelitian  yang  serupa  seperti  penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Tulang Bawang  oleh  (Warganegara,  2020)  dengan  hasil  penelitian  Pelaksanaan  Program  BSPS  Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tulang Bawang diperoleh bahwa ugensi kebijakan ini memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  memfasilitasi  bantuan  perumahan  untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan Negara dalam mensejahterakan. Penelitian (Nata et al., 2018) menyatakan bahwa program pelaksanaan bantuan perumahan swadaya tidak berjalan dengan transparansi sebagaimana seharusnya untuk itu perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  di  desa  Tunuo  dan  meningkatkan  kinerja  yang  lebih baik  lagi.  Penelitian  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Tanjung  Unggat  oleh  (Mukhlis  et  al.,  2021) dengan  hasil  program  bantuan  perumahan  swadaya  hanya  terdapat  beberapa  penerima  saja, proses  pelaksanaan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  program  bahkan  ketentuan  yang  berlaku.
Dimana  dalam  proses  pengerjaan  rumah  tersebut  tidak  dilaksanakan  secara  bersamaan  atau gotong royong melainkan menyuruh tenaga kerja lain untuk di upah. Padahal dalam penerapan program ini diberikan untuk masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang tak layak huni dan dikerjakan oleh masyarakat setempat yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Karena tujuan utama program ini ialah untuk mensejahterakan masyarakat swadaya. Penelitian yang dilakukan oleh  (Sekarvilia & Karsinah, 2020) dengan hasil penelitian implikasi kebijakan pendamping sangat diperlukan agar KPB melaksanakan pembangunan secara swadaya jika ada penambahan  dana  perlu  untuk  diberitahu  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  agar pembangunan  segera  terselesaikan  dan  perlunya  partsipasi  masyarakat  sekitar  agar implementasi  kebijakan  berhasil  dilakukan.  Penelitian  yang  dilakukan  di  Kota  Sukabumi  oleh (Mulyadi,  2020)  dengan  hasil  penelitian  implementasi  pelaksanaan  program  bantuan perumahan swadaya dapat diperoleh berdasarkan variabel tujuan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Mailasari  &  Rusli,  2017)  di  Kota  Pekan  Baru  dengan  hasil  bahwa  program  tersebut  berjalan sesuai  dengan  peraturan  dimana  bagi  masyarakat  yang  menerima  bantuan  tersebut  langsung diberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan akan tetapi terkendala pada kekurangan stok  bahan  bangunan  di  toko.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Rejo  Mulyo Kecamatan  Wey  Serdang  Kabupaten  Mesuji  tentang  Evaluasi  Program  Bantuan  Perumahan Swadaya mengatakan bahwa pelaksanaan bantuan 50 kartu keluarga yang mendapatkannya dan kebijakan ini dikatakan berhasil hanya saja terdapat kendala pada persyaratan bantuan dalam menerima  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  membangun  rumah  sehingga  terjadi keterlambatan (Isabella et al., 2017).
Berdasarkan beberapa Penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, akan menjadi acuan atau  dasar  pada  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  terkait  lokus  serta  tujuan.  Penelitian  ini menggunakan  implementasi  Edward  III  sebagai  penerapan  kebijakan  yang  dibuat  Pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibangun pemerintah dimasa pandemi ini untuk mempermudah  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  dalam  hal  pengajuan  proposal. Penelitian  ini  dilakukan  di  masa  pandemi  COVID-19  dan  anggaran  untuk  pembangunan- pembangunan di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara mulai dikurangi salah satunya bantuan pembangunan  rumah  untuk  masyarakat  kurang  mampu.  Sementara  disaat  masa  pandemi COVID-19  ini  sangat  diperlukan  bantuan  pembangunan  rumah  untuk  masyarakat  demi kesejahteraan dan mencegah penularan COVID-19. Disaat masa pandemi peraturan pemerintah mengeluarkan  kebijakan  agar  masyarakat  lebih  baik  melakukan  aktivitas  di  rumah  saja  demi mengurangi  penularan  COVID-19,  akan  tetapi  bagaimana  bisa  terhindar  dari  COVID-19 sementara  rumah  masyarakat  di  Sumatera  Utara  banyak  yang  tidak  layak,  tidak  nyaman  dan tidak  bersih,  atap  bocor,  dinding  rumah  sudah  tidak  layak  pakai.  Sehingga  sangat  perlu  dana anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat terkhusus masyarakat Sumatera Utara, Kabupaten Langkat demi kenyamanan dan kesejahteraan. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dilakukan penelitian lebih dalam dan detail  lagi  dengan  tujuan  agar  anggaran  pembangunan  rumah  untuk  masyarakat  bisa dikeluarkan lebih besar lagi disaat masa pandemi  COVID-19 dan bisa disalurkan sama rata ke masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat.
Implementasi  kebijakan  ini  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  daerah  dalam mensejahterakan  serta  memperhatikan  kondisi  masyarakatnya.  Implementasi  kebijakan merupakan  sesuatu  sesi  penerapan  kebijakan  yang  memobilisasikan  sumber  daya  melalui organisasi  oleh  unit-unit  organisasi  pelaksana  di  tingkatan  dasar  (Edwards  dalam  Winarno, 2008).  Salah  satu  pendekatan  riset  implementasi  kebijakan  ialah  dengan implementation problem approach . Bagi Edwards dalam Winarno (2008), ada 4 aspek ataupun variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Keempat aspek tersebut merupakan komunikasi, sumber energi,  kecenderungan  ataupun  tingkah  laku  birokrasi  serta  struktur  birokrasi.  Faktor-  faktor yang  memengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  bagi  Edward  III  bisa  ditinjau  lewat “four  critical  factors  or  variables  in  i mplementing  public  policy:  communication;  resources,
dispositions  or  attitude  and  bureaucratic  structure ”  yang  secara  simultan  berhubungan  antara satu dengan yang lain untuk menolong ataupun membatasi implementasi kebijakan pemerintah dalam penelitian Asna Aneta (2012).
Dari keempat faktor implementasi tersebut dipandang sebagai krusial oleh implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, dimana keempat faktor tersebut saling keterkaitan jika  satu  tidak  berjalan  maka  ketiga  faktor  tersebut  akan  mengalami  permasalahan  bahkan berdampak  menjadi  lemahnya  implementasi  kebijkan  publik.  Untuk  itu  dalam  mengatasi permasalahan  mengenai  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  yang  tidak tersalurkan secara merata di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara perlu untuk dikaji kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut agar program tetap berjalan meski  dalam  kondisi  wabah  pandemi  COVID-19  dan  dapat  tersalurkan  secara  merata  agar kesejateraan  masyarakat  tercapai  termasuk  keswadayaannya.  Berdasarkan  hasil  observasi sementara  yang  dilihat  oleh  peneliti  berdasarkan  media  (sumut.anataranews.com)  bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Langkat Sumatera Utara sebanyak 27.000 unit, kemudian untuk  rumah  masyarakat  yang  sudah  direnovasi  335  unit  yang  sudah  disalurkan  oleh Pemerintah Kabupaten dan hanya tersalurkan di dua Kecamatan saja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan kebijakan dalam mengelola  bantuan  perumahan  mulai  dari  proses  pengusulan,  pembangunan  hingga pemanfaatan  yang  dilakukan.  Kesejahteraan  masyarakat  swadaya  perlu  untuk  terus ditingkatkan apalagi dimasa pandemi COVID-19. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kesejahteraan ekonomi secara umum (Aneta, 2012; Isabella et al.,  2017), sementara kebaruan kajian dalam penelitian ini adalah menekankan pada implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di masa Pandemi COVID-19.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan case  study yang merupakan suatu eksplorasi dari sistem-sistem atau kasus yang terkait ( bounded system ) untuk mendalami  secara  detail  suatu  kasus.  Dalam  hal  ini  kasus  yang  dimaksud  berupa  peristiwa, aktivitas,  proses  dan  program  (Creswell,  2016).  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik purposive  sampling  yang  merupakan  pengambilan  sampel  secara  terpilih  atau  nonrandom dengan jumlah responden yang dipilih sebanyak enam yang diberi inisial F1, F2, F3, F4, F5, F6 di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat. Tahapan dalam mengambil data dan informasi yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan data  sekunder  untuk  memperkuat  penelitian  dan  melengkapi  informasi  dari  data  yang  sudah dikumpulkan sebelumnya. Berikut yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
Tabel 1 . Informan dalam penelitian No Responden Instansi 1 Informan 1 Kelurahan Alur Dua 2 Informan 2 Kepala Lingkungan Paya Glugur 3 Informan 3 Masyarakat 4 Informan 4 Masyarakat 5 Informan 5 Masyarakat 6 Informan 6 Masyarakat

## Sumber: Penulis, 2021
Lokasi penelitian berada di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera  Utara.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  peneliti  melihat  bahwa  pemerintah  sudah membuat  kebijakan  berdasarkan  program  BSPS  di  masa  pandemi  ini  terkait  bantuan  rumah tidak  layak  huni  yang  diatur  oleh  Kementerian  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  yang dibantu oleh pemerintah daerah. Dimana program bantuan rumah tidak layak huni perlu untuk
diperhatikan apalagi dimasa pandemi COVID-19. Selain membutuhkan makanan untuk bertahan hidup  masyarakat  juga  memerlukan  kenyamanan  dan  kebersihan  agar  bisa  menikmati  hidup sehat dimasa pandemi ini. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dimasa pandemi ini sekaligus mengkaji terkait kebijakan yang dikeluarkan selama  COVID-19 dalam program BSPS oleh Kementerian PUPR terkait pelayanan yang disalurkan ke Pemda dalam pengajuan proposal. Oleh  sebab  itu,  peneliti  perlu  untuk  mencari  data  dan  fakta  dari  permasalahan  yang  terjadi. tentang rancangan penelitian yang mencakup jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## 3. Hasil dan pembahasan
Hasil  penelitian  ini  diperoleh  informasi  bahwa  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (BSPS)  yang  dibuat  pemerintah  melalui  perpanjangan  tangan  dari  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 13 Tahun 2016 tentang bantuan stimulan perumahan  swadaya  dan  dibantu  oleh  Pemerintah  Daerah.  Berikut  pencapain  bantuan  rumah swadaya yang dilakukan dari tahun 2015-2020 di berbagai Provinsi di Indonesia.
Tabel 2 .  Rekapitulasi pencapaian program BSPS dari tahun 2015-2020 Tahun Perbandingan Capaian Pertahun 2015 82.245 Unit 2016 97.888 Unit 2017 112.732 Unit 2018 201.304 Unit 2019 241.687 Unit 2020 228.619 Unit Total 964.475 Unit
Sumber: data sekunder yang diolah peneliti
Berdasarkan data dari tabel 2 dapat dilihat bahwa program ini sudah berjalan dengan baik di  setiap  provinsi  yang  ada  di  Indonesia.  Akan  tetapi  program  ini  juga  belum  tersebar  secara merata,  masih  banyak  masyarakat  yang  membutuhkan  rumah  tetapi  tidak  mempunyai  biaya untuk membangun kemudian ada juga yang mempunyai rumah tetapi tidak layak untuk dihuni. Program bantuan perumahan swadaya ini sudah berjalan dari tahun 2015 dan terus meningkat target pembangunan hingga ditahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2015 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia sebanyak 3,4 juta unit. Sedangkan, backlog atau angka kekurangan tempat tinggal sebesar 7,6 juta unit (RPJMN 2015-2019). Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa program ini sudah terlaksanakan bahkan dari tahun 2015 hingga 2019 semakin meningkat pembangunan untuk bantuan perumahan yang dilakukan. Sementara ditahun 2020 mengalami  penurunan  karena  COVID-19.  Sehingga  di  tahun  2021  ini  secara  keseluruhan Kementerian  PUPR  mengalokasikan  dana  anggaran  sesuai  dengan  rincian  sebesar  Rp23,24 triliun digunakan untuk PKT, kemudian Rp2,46 triliun digunakan untuk program BSPS dengan target 114.900 unit rumah di seluruh Kabupaten, Provinsi yang ada di Indonesia (setkab.go.id). Untuk target di tahun 2021 dikurangi setengahnya sementara data dari lapangan masih banyak rumah masyarakat untuk diperhatikan. Seharusnya target untuk bantuan stimulan perumahan swadaya itu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
Tabel 3. Rekapitulasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Langkat Kecamatan Jumlah RTLH Salapian 1.337 Unit Selesai 1.233 Unit Tanjung Pura 1.960 Unit Sei Lepan 1.430 Unit Pematang Jaya 1.065 Unit Besitang 1.546 Unit Pangkalan Susu 2.067 Unit Secanggang 1.928 Unit Babalan 959 Unit Gebang 1.514 Unit Bahorok 1.905 Unit Kutambaru 579 Unit Sei Bingai 1.790 Unit Serapit 722 Unit Stabat 1.147 Unit Wampu 941 Unit Batang Serangan 1.193 Unit Binjai 250 Unit Brandan Barat 841 Unit Hinai 644 Unit Kuala 1.376 Unit Padang Tualang 629 Unit Sawit Seberang 272 Unit
Sumber: Data Sekunder yang diolah Peneliti, 2021
Berdasarkan  tabel  3  dapat dilihat  bahwa jumlah  rumah  tidak  layak  huni  di Kabupaten Langkat  terbanyak  di  Kecamatan  Pangkalan  Susu,  Kecamatan  Tanjung  Pura,  Kecamatan Secanggang,  Kecamatan  Bahorok,  Kecamatan  Sei  Bingai.  Dalam  hal  ini  seharusnya  Pemerintah Daerah  bisa  lebih  adil  dalam  melaksanakan  pembangunan  bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  secara  merata,  agar  tidak  terfokuskan  di  dua  Kecamatan  saja  sementara  Kecamatan lain jumlah rumah tidak layak juga banyak. Dan untuk Kecamatan Sei Lepan sendiri mencapai 1.430  unit  rumah  tidak  layak  huni,  tapi  sampai  saat  ini  program  BSPS  untuk  Kecamatan  Sei Lepan  belum  terealisasikan.  Sementara  informasi  mengenai  jumlah  pencapaian  pembangunan atau  Rehabilitas  rumah  di  Kabupaten  Langkat  dari  mulai  tahun  2015  sampai  2020  belum transparan.

## Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Implementasi merupakan sebuah proses dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan atau  aktivitas  dengan  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  tersebut.  Ada beberapa indikator yang diterapkan menurut Edward III yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi  yang terjalin  antara dinas  PUPR  dan  Kelurahan  itu  sudah  berjalan dengan baik  dapat  dilihat  dari  pemahaman  Kelurahan  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  setiap kepala  lingkungan  untuk  mencari  dan  mendata  masyarakat  yang  rumahnya  tidak  layak  untuk dihuni dan yang mempunyai tanah tapi tidak mampu untuk membangun rumah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber yaitu:
“Prosesnya  itu  dari  Pemda  ke  setiap  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Langkat  ini,  kemudian  Pihak Kelurahan  yang  menginformasikan  ke  seluruh  Kepala  Lingkungan  untuk  membantu  program  ini  dan mengajukan masyarakat yang rumahnya itu tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal sesuai kriteria yang sudah diberi tau kemudian nanti kami di Kelurahan ini merekap dan mengirimkannya ke Dinas PUPR untuk diseleksi”. (wawancara siti jusnah, 26/10/2021).
Pendapat tersebut setara dengan penyampaian dari Kepala Lingkungan di Alur Dua yakni,
“ Komunikasinya  itu  yang  saya  ketahui  bahwa  ini  bantuan  bedah  rumah  untuk  masyarakat  yang  tidak mampu  dan  kami  pihak  kepala  lingkungan  yang  mengajukan  masyarakat  yang  mana  yang  benar-benar layak mendapatkan bantuan ”. (wawancara Suriadi, 27/10/2021).
Komunikasi  tidak  terjalin  dengan  baik  dari  pihak  Kelurahan  ke  masyarakat  Alur  Dua terkait  program  bantuan  stimulant  perumahan  swadaya  ini,  dimana  banyak  masyarakat  tidak mengetahui  program  ini.  Mereka  hanya  mengetahui  bantuan  ini  untuk  bedah  rumah  saja, padahal bantuan ini juga bisa untuk masyarakat yang mempunyai tanah tapi tidak mempunyai dana  untuk  membuat  rumah,  jadi  untuk  program  ini  sendiri  terbagi  dua  yang  pertama masyarakat  mempunyai  rumah  tetapi  tidak  layak  untuk  dihuni  akan  tetapi  rumah  itu kepemilikan  sendiri  kemudian  yang  kedua  untuk  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  rumah tetapi ada lahan kepemilikan sendiri dengan syarat masyarakat itu berpenghasilan rendah atau tidak  mampu.  Kemudian  komunikasi  antara  Kelurahan  Alur  Dua  dan  Tim  teknis  maupun  TFL terbukti  belum  berjalan  dengan  baik  dimana  saat  pihak  Kelurahan  mengajukan  proposal  dan belum  terealisasikan  seharusnya  pihak  Kelurahan  menanyakan  hal  ini  ke  tim  teknis  maupun TFL agar segera ditangani dan program ini bisa terealisasikan di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Mailasari  &  Rusli,  2017)  terkait  komunikasi  yang disampaikan  pada  kebijakan  bantuan  program  BSPS  di  Kota  Pekan  Baru  berupa  sosialisasi kepada  masyarakat  bahwa  bantuan  ini  diberikan  untuk  masyarakat  yang  berpengahasilan rendah  yang  tidak  mampu  untuk  membangun  rumah.  Sementara  dalam  penelitian  ini komunikasi  yang  dilakukan  sudah  berjalan  akan  tetapi  kurang  optimal,  sosialisasi  yang dilakukan ke masyarakat yang mendapatkan bantuan saja yaitu di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat sementara Kecamatan lain hanya mendapatkan informasi seadanya.

## Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  dalam  kebijakan  ini  sangat  diperlukan  diantaranya  Koordinator disetiap  daerah,  Tim  fasilitator,  Tim  teknis,  suplayer  dan  masyarakat  penerima  bantuan. Kemudian  dalam  pelaksanaan  program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  ini  disediakan sarana  dan  prasarana  seperti  bahan-bahan  untuk  membangun  rumah,  program  ini  jika  sudah diverifikasi langsung diturunkan bahan bangunan ke rumah masyarakat. Dana yang berupa uang itu  diberikan  untuk  membayar  pekerja  yang  bekerja  membangun  rumah,  pekerjanya  juga masyarakat  setempat  bukan  tukang.  Dana  yang  ditetapkan  oleh  Keputusan  Menteri  PUPR  No 295/KPTS/M/2018  terkait  besaran  nilai  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya.  Perhatikan Tabel 4.
Tabel 4 . Nilai Bantuan Program BSPS Jenis Bantuan Bahan Bangunan Upah Kerja Total Keterangan Peningkatan Rp12.500.000,00 Rp2.500.000,00 Rp15.000.000,00  Reguler Kualitas (PK) Rp25.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp30.000.000,00 khusus wilayah pesisir dan pegunungan (Papua) Pembangunan Rp25.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp30.000.000,00  Reguler Baru (PB) Rp50.000.000,00   Rp10.000.000,00 Rp60.000.000,00  Khusus Papua Rp40.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rp60.000.000,00  Kab Asmat Papua
Sumber: Data Sekunder yang diolah peneliti, 2021
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  ada  dua  jenis  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  pertama  peningkatan  kualitas  untuk  rumah  yang  tidak  layak  huni  dan  kedua pembangunan baru untuk membuat rumah bagi masyarakat yang mempunyai lahan tapi tidak mampu untuk membangun. Pada tabel 4 juga tertera upah para pekerja terkhusus yang reguler dalam peningkatan kualitas rumah. Untuk upah para pekerja sesuai peraturan dari Kementrian No 295/KPTS/M/2018 sebesar Rp 2.500.000,00 untuk yang reguler. Hal ini terdapat perbedaan di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sesuai dengan hasil wawancara kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan di tahun 2020.
” Itu waktu dia kasih uang pertama tidak sepenuh dua juta setengah pertama 1 jt 300 kalo gak salah baru yang  keduanya  sekian  dia  betahap  ngasi  ongkos  itu  dan  persyaratan  hari  itu  gak  ada  orang  itu  datang ninjau trus di potret gak ada nanya itu nanya ini”. (wawancara Salbiah, 29 Oktober 2021).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Kanlia,  2021)  mengenai  sumber  daya  yang dijalankan  berhasil  pada  program  BSPS  yaitu  menerapkan  sumber  daya  manusia  berupa masyarakat  setempat  yang  ikut  terlibat  dalam  pembangunan  rumah,  sumber  daya  keuangan yang  diberikan  untuk  para  pekerja  dan  sarana  serta  prasarana  yang  memadai.  Dalam  hal  ini pemerintah  sudah  bertanggung  jawab  dan  berkomitmen  untuk  mensejahterakan  masyarakat dan  sebagai  bentuk  keperdulian  kepada masyarakat  dengan  melaksanakan  kebijakan  bantuan program  BSPS.  Penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  sumber  daya  manusia yaitu  masyarakat  setempat  kemudian  sumber  daya  keuangan  terdapat  sedikit  perbedaan  dari peraturan  kementrian  dengan  yang  ditemukan  dilapangan,  sehingga  perlu  untuk  lebih diperhatikan lagi oleh Dinas PUPR.
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa program BSPS ini pertahap dilakukan, tahap pertama  pembuatan  pondasi  terlebih  dahulu  kira-kira  dalam  waktu  1  bulan  kemudian  tahap kedua  baru  pembangunan  rumah.  Untuk  rumah  masyarakat  Sei  Bilah  tersebut  tahap  pertama upah  pekerja  diberi  Rp1.300.000,00  dan  tahap  kedua  Rp2.5000.000,00.  Kemudian  untuk Kelurahan Alur Dua sendiri sudah beberapa kali melakukan pengajuan proposal namun belum terealisasikan  terakhir  pengajuan  dilakukan  pada  tahun  2020.  Sehingga  untuk  masyarakat  di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat Sumatera Utara belum ada yang mendapatkan  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  sementara  rumah  masyarakat  banyak yang tidak layak untuk dihuni seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1 . Kondisi Rumah Masyarakat Alur Dua Sumber: Data Primer yang diolah peneliti
Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti bahwa sumber daya manusia sudah ikut terlibat dalam program BSPS akan tetapi belum maksimal, dimana Kepala Lingkungan sudah menjalankan tugasnya dalam mendata rumah masyarakat di lingkungannya kemudian pihak Kelurahan juga sudah melakukan pengajuan ke Dinas PUPR Kabupaten Langkat, hanya saja terjadi kendala sehingga untuk Kelurahan Alur Dua belum terealisasi. Dalam hal ini Kelurahan Alur Dua harus bertindak dan melaporkan ke Tim Teknis atau TFL (Tim Fasilitator Lapangan)  untuk  mempertanyakan  kenapa  pengajuan  yang  dilakukan  dari  tahun  2015  dan terakhir  2020  belum  juga  terealisasikan  karena  masyarakat  di  Kelurahan  Alur  Dua  juga  perlu disejahterakan.

## Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana kebijakan dalam program BSPS ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Program BSPS ini sudah berjalan di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat diantaranya Kecamatan  Babalan  dan  Kecamatan  Secanggang.  Dalam  pelaksanaan  yang  dilakukan  di Kelurahan  Sei  Bilah  Kecamatan  Babalan  Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara  sudah  terlaksana dengan  baik  dimana  untuk  rehabilitas  pembangunan  rumah  mencapai  90  unit.  Pelaksana Pembangunan  di Kecamatan Babalan juga  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  sesuai  dengan ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  demi  keswadayaan  masyarakat.  Informasi  dari  hasil wawancara yang didapatkan terkait siapa yang bekerja akan dipaparkan yakni:
” Adi  keleng,  orang  sini  juga  pokoknya  tukangnya  itu  cuman  1  kenetnya  yang  ganti- ganti”.  (wawa ncara Salbiah,29/10/2021).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kanlia, 2021) terkait sikap pelaksana dalam program BSPS baik dalam menjalankan semua aturan dan persyaratan yang ditetapkan. Respon dan kognisi implementator terhadap kebijakan yang dijalankan mendapatkan nilai yang baik di Kabupaten  Garut.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  ini  di  Kelurahan  Sei  Bilah  para implementator juga mendapatkan nilai baik dari masyarakat setempat, mulai dari pengurusan administrasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementator.
Proses  pembangunan  rumah  juga  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tahapnya. Persyaratan  administrasi  yang  diminta  ke  masyarakat  juga  tidak  memberatkan,  hanya melampirkan foto copy KK, KTP dan masyarakat yang mendapatkan bantuan juga tanda tangan diatas  materai.  Kemudian  dalam  pelaksanaan  pembangunan  pengawasan  serta  pengontrolan juga dilakukan oleh Tim Teknis.
Gambar 2 . Rehabilitas yang sudah dilakukan di Kelurahan Sei Bilah Sumber: Data Primer yang diolah peneliti
Berdasarkan  gambar  2  untuk  lantai  seperti  keramik  dan  pintu  besi  yang  ada  digambar tersebut dari penambahan uang masyarakat sendiri. Jika masyarakat ingin mempercantik rumah bisa  dilakukan  sendiri  dengan  modal  sendiri.  Para  pelaksana  kebijakan  sudah  menyampaikan informasi  dengan  baik  kepada  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  dan  tepat  sasaran  ke  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah.  Mulai  dari  Kepala lingkungan  yang  mendata  perumahan  masyarakat,  kemudian  Kelurahan  Sei  Bilah  yang mengajukan  ke  Dinas  PUPR  sudah  berjalan  dengan  baik  hingga  Tim  Lapangan  yang  turun  ke lokasi  dan  melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat  Kelurahan  Sei  Bilah  Kecamatan  Babalan.  Dan untuk Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan belum sampai ke verifikasi sehingga sosialisasi ke masyarakat belum dilaksanakan oleh Tim lapangan karena prosesnya belum terealisasikan. Bupati  Kabupaten  Langkat  berdasarkan  informasi  dari  media  yang  didapatkan  oleh  peneliti bahwa  ada dua  Kecamatan  terlebih  dahulu  dilaksanakan  proses  bantuan  stimulan perumahan swadaya  selanjutnya  akan  diusahakan  untuk  melakukan  keseluruh  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten Langkat.

## Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  Dinas  PUPR  Kabupaten  Langkat  yaitu  Kepala  Dinas,  Sekretariat, Bidang  Pengembangan  Perumahan dan  Permukiman,  Bidang  Pembangunan  Pemeliharaan  dan Pengelolaan,  Dinas  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT),  Kelompok  Jabatan  Fungsional.  Struktur organisasi  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Langkat  No  46  tahun  2016  tentang  kedudukan, susunan, tugas dan fungsi tata kerja Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang di Pimpin oleh Kepala Dinas Eselon II golongan IV c.
Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  dilaksanakan  terstruktur  dimana persiapan  dalam  menentukan  masyarakat  dilakukan  oleh  Kepala  Lingkungan  dan  pihak Kelurahan yang mengajukan ke Dinas PUPR untuk melakukan verifikasi setelah diverifikasi Tim Teknis Lapangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat setelah lokasi ditetapkan, setelah calon  penerima  bantuan  ditetapkan  baru  bantuan  dicairkan  dan  disalurkan  ke  masyarakat berupa  bahan-bahan  bangunan.  Saat  pencairan  dan  bahan-bahan  bangunan  yang  disalurkan pendamping  juga  sudah  ditentukan.  Mulai  dari  tahap  pertama  pemanfaatan  bantuan  dalam pembangunan  didampingi  oleh  pendamping  yang  sudah  ditugaskan.  Setelah  selesai  tahap pertama  biasa  berupa  kerangka  seperti  pendirian  pondasi  rumah  baru  kemudian  pihak  yang terkait  membuat  laporan  penggunaan  dana  (LPD)  tahap  I  juga  dilakukan pengawasan/pendamping  dan  selanjutnya  pemanfaatan  tahap  II  para  pendamping  terus  ikut serta  hingga  LPD  tahap  II  selesai  dan  pembangunan  rumah  masyarakat  swadaya  selesai  baru pihak keluarga tanda tangan di atas materai sebagai bukti tertulis masyarakat sudah menerima bantuan  stimulan  perumahan  swadaya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan  Babalan mendapatkan  penilaian  yang  baik  dari  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  dan pengawasan yang dilakukan. ” Pelayanan nya bagus gak ada apa-apa, mereka minta fotocopy KK 2 lembar, KTP 2 lembar dan tanda tangan” . (wawancara Salbiah, 29/10/2021).
Masyarakat  Kelurahan  Alur  Dua  Kecamatan  Sei  Lepan  Kabupaten  Langkat  berharap bantuan  ini  juga  dapat  apalagi  di  masa  sulit  pandemi  COVID-19  ini,  masyarakat  yang  hanya bekerja  sebagai  tukang  becak  sudah  tidak  lancar  lagi  sewa  yang  didapatkan,  jangankan  untuk membangun  rumah  untuk  makan  saja  susah  di  masa  pandemi  ini.  Mereka  mengharapkan bantuan ini bisa disama ratakan ke seluruhnya.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  pemaparan  analisis  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Program  Bantuan  Perumahan  Swadaya  di  Masa  Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Langkat berdasarkan 4 indikator  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana  dan  struktur  organisasi  sudah berjalan  efesien dan  berhasil.    Bantuan  ini  disalurkan  tepat  sasaran  yaitu  ke  masyarakat  yang berpenghasilan rendah. Akan tetapi meskipun kebijakan program ini berhasil terdapat beberapa masalah  seperti  dalam  hal  sumber  dana  anggaran  untuk  upah  yang  diberikan  kepada  pekerja
terdapat  perbedaan  dengan  keputusan  menteri  terkait  nilai  dana  untuk  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya.  Dalam  Keputusan  Menteri  PUPR  No  295/KPTS/M/2018  untuk  upah pekerja  sebesar  Rp2.500.000,00  sementara  yang  terjadi  di  Kelurahan  Sei  Bilah  Kecamatan Babalan tahap pertama upah pekerja diberikan sebersar Rp 1.300.000,00 dan tahap kedua baru diberikan  Rp2.500.000,00  terjadi  perselisihan  nominal  disini  sehingga  perlu  untuk  ditindak lanjuti.  Kemudian  target  program  BSPS  di  tahun  2021  dikurangi  karena  masa  pandemi sementara  masih  banyak  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  ini.  Salah  satunya  di Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat dari mulai tahun 2015 melakukan pengajuan  bantuan  hingga  terakhir  tahun  2020  melakukan  pengajuan  belum  juga  ditanggapi sehingga  untuk  bantuan  program  ini  belum  terealisasi  sama  sekali  di  Kelurahan  Alur  Dua Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara.  Saran  yang dapat diberikan  oleh peneliti  terkait  Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Kabupaten Langkat adalah: (1) Program BSPS ini perlu untuk dilakukan pemerataan dalam memberikan bantuan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat terkhusus untuk Kecamatan Sei Lepan Kelurahan Alur dua, banyak sekali rumah  masyarakat  yang  tidak  layak  untuk  dihuni,  (2)  perlu  adanya  penambahan  target  dan anggaran untuk bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 ini demi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19, agar masyarakat bisa terhindar dari wabah ini, (3) perlu adanya pengontrolan yang lebih baik lagi dalam pemberian upah para pekerja,  (4)  perlu  dilakukan  sosialisasi  lebih  lagi  kepada  setiap  Kelurahan  terkait  pelaporan kepada  TFL  jika  pengajuan  belum  terealisasikan  sampai  saat  ini  agar  alasan  jelas  karena masyarakat banyak yang mengharapkan bantuan ini demi menciptakan rumah yang layak huni, (5) Dinas PUPR di Kabupaten Langkat seharusnya tidak berpatokan pada dua Kecamatan yaitu Babalan  dan  Secanggang  dalam  menyalurkan  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  ini,  ada baiknya  jika  diratakan  di  setiap  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Langkat  terlebih  dahulu sesuai anggaran yang ada, (6) perlu adanya melampirkan target dan pencapaian rehabilitas atau pembangunan  rumah  yang  sudah  dilakukan  di  Kabupaten  Langkat  dari  tahun  sebelumnya hingga sekarang di web resmi Kabupaten Langkat. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian  kembali  untuk  melihat  perkembangan  program  bantuan  stimulan  perumahan swadaya di Kabupaten Langkat, sudah tersalurkan ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat atau belum. Sehingga hal ini perlu untuk terus dilakukan penelitian. Karena penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  saat  ini  masih  tersalurkan  dan  masih  terfokuskan  di  Dua Kecamatan saja bantuan stimulan perumahan swadaya ini disalurkan.

## Daftar Rujukan
Aminah, A., Hasan, E., & Ubaidullah, U. (2021). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Penataan  Pertambangan  Emas  Rakyat. Jurnal  Public Policy , 7 (1), 17. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3222
Aneta,  A.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik , 1 (1),  54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
Bawenti,  J.  R.,  Singkoh,  F.  C.,  &  Kimbal,  A.  (2019).  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan  Kabupaten  Halmahera  Timur. Jurnal  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan , 3 (3),  1 – 10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27034 Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed .  Pustaka Pelajar.
Dewi, R., Adista, T., & Safrida, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Dana Desa di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Public Policy , 7 (1), 36. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.2632 Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  Di  Kabupaten  Subang. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 35 – 47.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3132
Ferezagia,  D.  V.  (2018).  Analisis  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Sosial  Humaniora Terapan , 1 (1). https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6
Isabella, Sesar, J., & Amaliatulwalidain. (2017). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). Jurnal Pemerintahan & Politik , 2 (1), 40 – 44.
Julianto,  P.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (  Bsps  )  Di  Desa  Koto  Baru. The  Leader’s  Writing , 1 (2),  1 – 12. https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/79/42
Kanlia,  I.  (2021).  IMPLEMENTASI  PROGRAM  BANTUAN  STIMULAN  PERUMAHAN  SWADAYA  ( BSPS  )  DI  KABUPATEN  GARUT  JIMEA  |  Jurnal  Ilmiah  MEA  (  Manajemen  ,  Ekonomi  ,  dan Akuntansi ). Jurnal Ilmiah MEA (JIMEA) , 5 (2), 1768 – 1779. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss1.pp1768-1779
Kurniasih,  E.  P.  (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Penurunan  Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020 , 277 – 289.
Lumolos,  J.  (2019).  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (Bsps)  Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif , 3 (3), 1 – 7. Mailasari,  N.,  &  Rusli,  H.  Z.  (2017).  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). JOM FISIP , 4 (2), 1 – 10.
Mukhlis,  S.,  Siam,  N.  U.,  &  Junidar.  (2021).  Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (Bsps) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (2), 445 – 460.
Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota  Sukabumi. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 3777 (November),  744 – 754. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat
Nata,  I.,  Manossoh,  H.,  &  Mawikere,  L.  M.  (2018).  Analisis  Atas  Penerapan  Prinsip  Good Governance  Terhadap  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  Pada  Dinas Perumahan  Kawasanpermukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten  Halmahera  Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04), 157 – 164. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20049.2018
Sekarvilia, M., & Karsinah, K. (2020). Implementation of Swadaya Housing Stimulant Assistance.
Efficient: Indonesian Journal of Development Economics , 3 (1), 650 – 669. https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35954
Sumakul, Y., & Ruata, S. C. N. (2020). Kesejahteraan Psikologis dalam masa Pandemi COVID-19. Journal of Psychology “Humanlight,” 1 (1), 1 – 7.
Warganegara, S. D. A. (2020). Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program  to  Enhance  the  Tulang  Bawang  Community  Prosperity. Administrative  and Environmental Law Review , 1 (2), 99. https://doi.org/10.25041/aelr.v1i2.2139