## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## MENGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN POLITIK HUKUM ISLAM
Bambang Ali Kusumo **
** Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  E-mail: alikusumobambang@yahoo.co.id
Abdul Kadir Jaelani ** ** Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  E-mail:  alanzaelani50@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 10/02/2018 Revisi: 17/02/2018 Diterima: 19/02/2018 Terbit: 30/06/2018

## Keywords:
Constitutional Complaint, Politics of Law and Islamic Law. This  paper  discuss  constitutional  complaint  as  laws  effort  to  the  violation  of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution  right  was  the  one  of  pure  element  should  be  contain  in  the constututional  country.  UUD  1945  as  basic  constitutional  of  Indonesia contrastly  admit  and  protect  civil  right  constitution,  but  in  reality,  many  case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right  because the  laws spread  out  bay  government, on  the other hand  all  effort have done by the complainer can not be justicated. Because of that, appear the ideas  of  constitutional  complaint.  constituional  complaint  is  constitution  which complaining by the complainer because the ommision of public government which is guessed violated constitutional right of complainer. constitutional complaint in generally can be proposed if all laws effort which here has done or no laws effort again.

## Abstrak
Kata Kunci: Constitutional  Complaint,  Politik Hukum dan Hukum Islam.
P-ISSN: 1412-310x
E-ISSN: xxxxxxxxx Tulisan  ini  membahas  constitutional  complaint  (pengaduan konstitusional) sebagai  upaya  hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak konstitusional  warga  negara.  Perlindungan  hak-hak  dasar  manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi adalah salah satu unsur yang mutlak  harus  ada  dalam  negara  hukum.  UUD  1945  sebagai  dasar konstitusi  Indonesia  secara  tegas  menyatakan  mengakui  dan melindungi  hak-hak  konstitusi  warga  negara,  namun  pada  nyatanya banyak  perkara  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  yang terindikasi  melanggar  hak  konstitusi  karena  produk  hukum  yang dikeluarkan  pemerintah,  sementara  semua  upaya  hukum  yang  ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diadili. Oleh karena itu,  muncul  gagasan  constitutional  complaint.  Constitutional complaint  adalah  pengaduan  konstitusional  yang  diajukan  oleh pengadu karena kelalaian pejabat publik yang diduga melanggar hak konstitusional  pengadu.  Constitutional  complaint  pada  umumnya baru dapat diajukan apabila segala upaya hukum yang tersedia sudah dilalui atau tidak ada upaya hukum lagi.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  yang  berdasarkan  hukum, 1 sebagaimana  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945)  sebagai  dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai
1 Ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
tujuan dari hukum. 2 Jimly Assiddiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam  negara  hukum  adalah  pemenuhan  akan  hak-hak  dasar  manusia  ( basic rights ). 3 UUD  1945 secara  tegas  telah  memuat  hak-hak  dasar  warga  negara  yang  selanjutnya  disebut  hak  konstitusi. Hak-hak  konstitusi  tersebut  jika  dilanggar  atau  bahkan  diabaikan  oleh  produk  hukum  yang dikeluarkan oleh aparatur negara, adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak- hak konstitusi, karena hak-hak konstitusi tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
Fakta  menunjukkan  banyak  perkara  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  yang terindikasi  melanggar  hak  konstitusi,  sementara  semua  upaya  hukum  yang  ada  telah  ditempuh oleh  pihak  pengadu  tidak  dapat  diterima  ( niet  onvankelijk  verklaard )  atau  ditarik  kembali  oleh pengadu sebelum proses peradilan dilakukan, oleh karena tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara  tersebut  di  Mahkamah  Konstitusi,  bahkan  di  semua  lembaga  peradilan  di  Indonesia. 4 Misalnya,  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  terkait  persoalan  Ahmadiyah  yang  dikeluarkan  oleh tiga  kementerian  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  UU  No.1/PNPS/1965  dan  UU  No.  16 Tahun 2004 yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari kalangan masyarakat yang kontra menyatakan, bahwa SKB tersebut melanggar hak konstitusi yang diberikan pasal 29 UUD 45  tentang  kebebasan  beragama.  Begitu  pula  pihak  yang  pro,  berargumen  bahwa  umat  Islam harus  dilindungi  oleh  negara  dari  kelompok-kelompok  yang  menistakan  agama  Islam.  Perkara tersebut ketika itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. 5
Mahfud  MD  berpendapat,  bahwa  SKB  tiga  Menteri  tentang  pelarangan  Jemaat  Ahmadiyah tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti yang ditulis dalam bukunya Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu : 6 “Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan menilai SKB Ahmadiyah. Berdasarkan ketentuan  pasal  24  C  UUD  1945,  Mahkamah  Konstitusi  hanya  berwenang  melakukan pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutuskan  sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan sengketa hasil  pemilihan  umum,  dan  memutuskan  pembubaran  partai  politik;  sedangkan  kewajiban
2 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet.ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), p. 40-41.
3 Jimly Asshiddiqie,
2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali
Pres, p. 343.
4 Berdasarkan data yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga akhir Desember  2010,  terdapat  30  permohonan  yang  secara  subtansial  merupakan constitutional  complaint sehingga permohonan tersebut ditarik kembali atau diputus dengan putusan “tidak daoat diterima”. Beberapa diantaranya yang dapat  perhatian  luas:  Perkara  Nomor  016/PUU-I/2003  (Permohonan  pembatalan  Putusan  Peninjauan  Kembalu Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (Permohonan pembatalan dua putusan peninjauan Kembalu Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan adanya unsure penyuapan dalam  putusan  Mahkamah  Agung),  Perkara  Nomor  013/PUU-II/2005  (penyimpangan  penerpan  norma  undang- undang),  Perkara  Nomor  018/PUU-III/2005  (penafsiran  yang  keliru  dalam  penerapan  undang-undang),  Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 (dua Putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 007/PUU- IV/2006  (ketidak  pastian  perkara  penangann  perkara  di  peradilan  umum  dan  dugaan  adanya  unsur  penyuapan), Perkara  Nomor  030/PUUV/2006  (kewenangan  mengeluarkan  izin  penyiaran),  Perkara  Nomor  20/PUU-V/2007 (Pembuatan kontrka ketjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPRD), Perkara Nomor 026/PUU- V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah), Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran  pemiliha  kepala  daerah  yang  tidak  ditindaklanjuti).  Disarikan  I  Dewa  Gede  Palguna,  2016, Pengaduan Konstitusional:  Upaya  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak-hak  Konstitusional  Warga  Negara  (Studi  Keweangan  Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan) , Jakarta: Rajawali Press, p.150.
5 Moh.Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , Jakarta: Rajawali Pers, p. 286-287.
6 Ibid., p. 288.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Mahkamah  Konstitusi  adalah  memutus  pendapat  atau  dakwaan  (impeachment)  DPR  bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam  UUD  1945.  Jadi  tidak  ada  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji  sebuah SKB.  Dibawa  ke  MA  juga  tidak  tepat,  karena  SKB  bukan  peraturan  perundang-undangan, sebagaimana  diatur  dalam  UU  10  Tahun  2004  dan  jika  diperkarakan  ke  PTUN  juga  kurang tepat  karena  SKB  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  peraturan  bukan  penetapan  karena  ada muatannya yang bersifat umum”
Mahfud  MD  menyatakan,  bahwa  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  prosedur constitutional  complaint (pengaduan  konstitusional),  namun  saat  ini  kewenangan  tersebut  di  luar kewenangan  Mahkamah Konstitusi  bahkan  di  luar  lembaga  yudikatif  lainnya.  Mahfud  MD  pun mengusulkan  kewenangan  ini  untuk  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  karena  adanya masalah pelanggaran hak konstitusi. 7 Constitusional complaint yang menjadi materi dari penelitian ini sudah diterapkan di negara-negara hukum di dunia untuk melindungi hak konstitusi warga negara mereka, seperti di Jerman, Spanyol ataupun di Amerika Serikat. Di Jerman, selama periode 1951 - 2005  tercatat  157.233  permohonan constitutional  complaint .  Dari  jumlah  itu,  yang  benar-benar memenuhi  kualifikasi  ada  151.424,  namun  hanya  3.699  permohonan  atau  2,5%  yang  berhasil. 8 Sementara  itu,  kenyataan  menunjukkan  kewenangan constitutional  complaint di  Indonesia  belum dimiliki oleh lembaga yudikatif manapun.
Dengan banyaknya perkara constitutional complaint yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka seharusnyalah constitutional  complaint dipertimbangkan  secara  mendalam  untuk  diberikan  kepada lembaga konstitusi di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menjamin hak konstitusi warga negara. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang politik hukum dengan berpedoman pada pembukaan UUD 1945  serta  nilai-nilai  hukum  Islam.  Diharapkan  penelitian  ini  mampu  menjawab  problematika tersebut, karena hal ini penting demi menjaga hak-hak konstitusi warga negara dan memantapkan supremasi konstitusi di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Keadilan  Hukum  untuk  Melindungi  Hak  Konstitusi  Warga  Negara  dalam  Negara Hukum
Konsep  negara  hukum  muncul  dalam  berbagai  model,  Muhammad  Tahir  Azhary  dalam disertasinya menuliskan ada lima macam konsep negara hukum, yakni; (1) negara hukum menurut Al-Qur ‟ an dan Sunnah atau nomokrasi Islam; (2) negara hukum konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtstaat . 9 Model  negara  hukum  ini  diterapkan  misalnya  di  Belanda,  Jerman,  dan Prancis; (3) konsep rule of law 10 yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris,
7 Ibid., p. 289. 8 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=2781 diakses pada tanggal 28 Februari 2018.
9 Rechtsstaat merupakan istilah Jerman dalam konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental  dikembangkan  antara  lain  oleh  Immanuel  Kant,  Paul  Laband,  Julius  Stahl,  Fichte,  dan  lain-lain. Rechtsstaat bersandar pada civil law dan legisme yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum dan  keadilan  di  dalam Rechtsstaat terletak  pada  ketentuan  bahkan  pembuktian  tertulis.  Hakim  yang  bagus  menurut paham civil law yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Sehingga konsep Rechtsstaat menekankan  pada  “kepastian  hukum”.  Moh.Mahfud  MD,  2014, Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan Konstitusi , Jakarta: Rajawali Press, p.25.
10 Istilah the rule of law mulai popular dengan diterbitnya sebuah buku dari Albert Ven Dicey tahun 1885 dengan judul “ Intoduction to the Study of Law of the Constitution”. A.V. the rule of law mengembangkan konsep common law

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dan Amerika Serikat; (4) suatu konsep yang disebut socialist legality yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis, dan; (5) konsep negara hukum pancasila. 11 Menurut Freidrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen  penting,  yaitu:  (1)  perlindungan  hak  asasi  manusia;  (2)  pembagian  kekuasaan;  (3) pemerintahan  berdasarkan  undang-undang;  (4)  peradilan  tata  usaha  negara. 12 A.V.  Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the  rule  of  law ,  yaitu;  (1) supremacy  of  law ;  (2) equality before  the  law ;  (3) due  process  of  law . 13 Keempat prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Freidrich Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai  ciri-ciri  negara  hukum  modern  di  zaman  sekarang.  Bahkan,  oleh The  International Commission  of Jurist pada  konfensi  di  Bangkok  tahun  1965,  prinsip-prinsip  negara  hukum  itu ditambah  lagi  dengan  prinsip  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak  ( independence and  impartiality  of judiciary )  yang  di  zaman  sekarang  makin  dirasakan  mutlak  diperlukan  dalam  setiap  negara demokrasi.  Prinsip-prinsip  yang  dianggap  ciri  penting  negara  hukum  menurut The  International Commission of Jurists itu adalah; (1) perlindungan konstitusional; 14 (2) badan kehakiman yang bebas dan  tidak  memihak;  (3)  pemilihan  umum  yang  bebas;  (4)  kebebasan  menyatakan  pendapat;  (5) kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; (6) pendidikan kewarganegaraan. 15 Utrecht  membedakan  antara  negara  hukum  formil 16 atau  negara  hukum  klasik,  dan  negara hukum  materiil 17 atau  negara  hukum  modern.  Negara  hukum  formil  menyangkut  pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan  yang  kedua,  yaitu  negara  hukum  materiil  yang  lebih  mutakhir  mencakup  pula pengertian keadilan di dalamnya. 18 Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena  pengertian  orang  mengenai  hukum  itu  sendiri  dapat  dipengaruhi  oleh  aliran  pengertian hukum  formil  dan  dapat  pula  dipengaruhi  oleh  aliran  pikiran  hukum  materiil.  Jika  hukum dipahami  secara  kaku  dan  sempit  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan  semata,  niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, di samping istilah the rule of law oleh Friedman juga dikembangkan istilah the rule of just law untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang the rule  of  law tercakup  pengertian  keadilan  yang  lebih  esensiel  daripada  sekedar  memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap the rule of law , pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang. 19
Berbagai teori dari para ahli hukum di atas, Jimly Assiddiqie merumuskan menjadi dua belas prinsip  pokok  negara  hukum  ( rechtsstaat )  yang  berlaku  di  zaman  sekarang.  Kedua  belas  prinsip (hukum  tak  tertulis).  Kebenaran  hukum  dan  keadilan  di  dalam the  rule  of  law bukan  semata-mata  hukum  tertulis, bahkan di sini hakim dituntut untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat  pada  hukum  tertulis.  Putusan  hakimlah  yang  dianggap  hukum  yang  sesungguhnya  daripada  hukumhukum tertulis. Keleluasaan diberikan kepada hakim untuk tidak terlalu terikat pada hukumhukum tertulis, karena penegakan hukum di sini ditekankan pada pemenuhan „rasa keadilan ‟ , bukan pada hukum formal. Ibid.
11 Muhammad Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam , Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Jakarta: Kencana, p.83-84.
12 Jimly Assiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, p. 125.
13 A.V Dicey, 2008, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Bandung: Nusa Media, p.265.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pres, plm. 12-18.
17 Ibid.
18 Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ichtiar, p.9.
19 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, p.126-127.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pokok  tersebut  merupakan  pilar-pilar  utama  yang  menyangga  berdiri  tegaknya  satu  negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum ( the rule of law , ataupun rechtsstaat ) dalam arti yang  sebenarnya,  yaitu:  (1)  supremasi  hukum  ( supremacy  of  law );  (2)  persamaan  dalam  hukum ( equality  before  the  law );  (3)  asas  legalitas  ( due  process  of  law );  (4)  pembatasan  kekuasaan;  (5)  organ- organ  eksekutif  independen;  (6)  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak:  ( independent  and  impartial judiciary ); (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara ( Constitutional Court )13; (9) perlindungan  hak  asasi  manusia;  (10)  bersifat  demokratis  ( democratische rechtsstaat );  (11)  berfungsi sebagai  sarana  mewujudkan  tujuan  bernegara  ( welfare rechtsstaat );  (12)  transparansi  dan  kontrol sosial. 20 Tahir  Azhary  merumuskan  prinsip-prinsip  negara  hukum  berdasarkan  alQur ‟ an  dan sunnah, antara lain; (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (6) peradilan bebas; (7) perdamaian; (8) kesejahteraan, dan; (9) ketaatan rakyat. 21
Indonesia adalah salah satu negara hukum, lebih tepatnya Tahir Azhary menyebut Indonesia sebagai negara hukum pancasila. Meskipun sebelum amandemen keempat dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah rechtsstaat , namun konsep rechstaat yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep  negara  hukum  barat  (Eropa  kontinental),  dan  bukan  pula  konsep rule  of  law dari  anglo saxon. 22 Lebih lanjut, konsep negara hukum pancasila menurut Tahir Azhary adalah konsep yang mempunyai prinsip-prinsip dekat dengan konsep negara nomokrasi Islam dengan melihat butir- butir pancasila dan UUD 1945. 23 Sejalan dengan pemikiran Tahir Azhary, Mahfud MD menyebut konsep  negara  hukum  nasional  adalah  hukum  prismatik.18  Negara  hukum  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  hasil  intregasi  dari  dua  konsepsi  tersebut  yakni prinsip “kepastian hukum” dalam rechtsstaat dipadukan dengan prinsip “keadilan” dalam the rule of law .  Indonesia  tidak  memilih  salah  satu  tetapi  memasukkan  unsur-unsur  baik  dari  keduanya. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. 24 Berbagai  konsep  negara  hukum  yang  disebutkan  di  atas  baik rechtsstaat , rule  of  law, nomokrasi  Islam,  maupun  negara  hukum  pancasila,  pada  prinsip  dasarnya  kesemua  konsep tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang kemudian dinyatakan sebagai hak-hak konstitusi warga negara. Konstitusi, Konstitusionalisme dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusi
Konstitusi merupakan ciri utama dalam negara hukum. K.C. Wheare menyatakan konstitusi itu sebagai  keseluruhan  sistem  pemerintahan  dari  suatu  negara  berupa  sekumpulan  peraturan  yang
20 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, p.127-134.
21 Teori tersebut merupakan teori yang dikembangkan oleh Tahir Azhary dari pemikiran Ibnu Khaldum tentang siyasah diniyah yang merupakan tipe ideal dari mulk siyasi (negara dengan kekuasaan politik). Karakteristik siyasah diniyah atau yang lebih dikenal dengan nomokrasi Islam menurut Ibnu Khaldum adalah selain al-Qur ‟ an dan as-Sunnah akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Lihat, H.Nawawi Sjadzali, 1993, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran , Jakarta: UI-Press, p. 90-104. Baca juga Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, p. 13-16.
22 Konsep negara hukum Indonesia dalam UUD 1945 setelah dilakukan empat kali amandemen  terhadap  UUD  1945  tidak  tercantum  lagi  istilah rechtsstaat secara  eksplisit.  Istilah rechtsstaat semula tercantum  di  dalam  penjelasan  UUD  1945  yang  pada  bagian  umum,  sub  bagian  sistem  pemerintahan  negara, menyebutkan  istilah rechtsstaat sampai  dua  kali  yakni  angka  I  yang  berbunyi  “ Indonesia  ialah  negara  yang  berdasar  atas hukum (rechtsstaat) ,” dan angka I butir I yang berbunyi “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan  belaka  (machtsstaat ).”  Namun  setelah  MPR  menyepakati  bahwa  dalam  melakukan  amandemen  Penjelasan UUD  ditiadakan  dari  UUD  1945  dan  isinya  yang  bersifat  normatif  dimasukkan  di  dalam  pasal-pasal,  maka  istilah rechtsstaat ikut  ditiadakan.  Pada  perubahan  ketiga  UUD  1945  (tepatnya  pada  sidang  Tahunan  MPR  tahun  2001) prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral (tanpa menyebut Rechtsstaat atau the rule of law ) yang persisnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”.
23 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum , Op.Cit, p. 195-214.
24 Ibid.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
membentuk  dan  menentukan  pengaturan  atau  mengatur  pemerintah. 25 Lebih  jelasnya  Jimly Asshiddiqie menjelaskan konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling  fundamental  sifatnya,  karena  konstitusi  itu  sendiri  merupakan  sumber  legitimasi  atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan aturan perundangundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip  hukum  yang  berlaku  universal,  agar  peraturan-peraturan  yang  tingkatannya  berada  di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. 26
Semua  konstitusi  selalu  menjadikan  kekuasaan  sebagai  pusat  perhatian,  karena  kekuasaan  itu sendiri  pada  intinya  memang  perlu  diatur  dan  dibatasi  sebagaimana  mestinya.  Pembatasan terhadap kekuasaan dapat diartikan tidak hanya pembatasan kekuasaan-kekuasaan apa saja yang boleh  dilaksanakan,  tetapi  sekaligus  pembatasan  terhadap  cara  bagaimana  kekuasaan  itu  harus dilaksanakan.  Singkatnya,  konstitusi  memberikan  batasan-batasan  mengenai  legalitas  kekuasaan dimaksud. Dari situ dapat ditarik pengertian lebih jauh, bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipersoalkan  kebersesuaiannya  dengan  hukum  berdasarkan  jawaban  atas  pertanyaan  apakah tindakan tersebut konstitusional atau tidak. 27 Namun, karena negara pada dasarnya adalah sebuah organisasi kekuasaan dan kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, maka kekuasaan  negara  itu  harus  dibatasi  oleh  dan  melalui  konstitusi.  Dari  sinilah  kemudian dikembangkan  ajaran  atau  doktrin  konstitusionalisme  sebagai  ajaran  yang  gagasan  utamanya adalah kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan publik atau kekuasaan negara melalui penegakan konstitusi  sebagi  hukum  tertinggi,  dan  berdasarkan  atas  ketentuan  konstitusi  pula  pelaksanaan kekuasaan  itu  ditentukan  legitimasinya. 28 Keseluruhan  uraian  tentang  makna  konstitusi  dan konstitusionalisme  di  atas  menunjukkan,  bahwa  salah  satu  fungsi  utama  konstitusi  adalah memberikan  perlindungan  terhadap  individu  dan  hak-hak  dasar  individu-individu  yang  telah dijamin  oleh  konstitusi,  maka  ia  menjadi  hak-hak  konstitusional.  Doktrin  konstitusionalisme menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional itu hanya mungkin  diwujudkan  apabila  kekuasaan  negara  dibatasi  oleh  dan  melalui  konstitusi.  Penegakan konstitusi  tidak  bisa  berjalan  tanpa  adanya  sebuah  lembaga  hukum  yang  diberikan  kewenangan untuk mengawal dan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi benar-benar  terlaksana  dan  tidak  disimpangi  dalam  praktik  kehidupan  bernegara.  Maka  dalam sejarah  Eropa  telah  mencatat  lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi  guna memastikan bahwa ketetuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi benarbenar terlaksana dan tidak disimpangi dalam praktik kehidupan bernegara. 29

## Hak-Hak Konstitusi dalam Konstitusi Indonesia
Sebagaimana  telah  berhasil  dirumuskan  dalam  naskah  Perubahan  Kedua  UUD  1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal  dari  rumusan  Undang-Undang  yang  telah  disahkan  sebelumnya,  yaitu  UU  tentang  Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut: 30
25 K.C. Wheare, 2003, Konstitusi-Konstitusi Moderen, Surabaya: Pustaka Eureka, p.1.
26 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, p, 16-17.
27 I  Dewa  Gede  Palguna,  2008, Mahkamah  Konstitusi,  Judicial  Review,  dan  Welfare  State, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p.99.
28 Ibid ., p.100.
29 Dieter  C.Umbach,  2005, Tugas  dan  Tantangan  Mahkamah  Konstitusi  di Negara-Negara  Transformasi  dengan  Contoh Indonesia , Jakarta:Konrad Adenauer Stiftunge.p.1 -2.
30 Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan hak Asasi Manusia”, Materi yang disampaikan dalam  studium  general  pada  acara  The  1st  National  Converence  Corporate  Forum  for  Community  Development, Jakarta, 19 Desember 2005. http://jimly.com/makalah/namafile/107/ demokrasidan-hak-asasi-manusia.pdf, p.3 6.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
1) Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya. 31
2) Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah. 32
3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 33
4) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif itu. 34
5) Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 35
6) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 36
7) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat. 37
8) Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 38
9) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 39
10) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 40
11) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 41
12) Setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 42
13) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 43
14) Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 44
15) Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan
31 Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945.
32 Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua.
33 Pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua.
34 Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua.
35 Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua.
36 Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua.
37 Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua.
38 Pasal 28F Perubahan kedua
39 Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua.
40 Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua.
41 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua
42 Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedu
43 Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua
44 Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia. 45
16) Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 46
17) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 47
18) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 48
19) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 49
20) Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak untuk  tidak  diperbudak, hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 50
21) Negara  menjamin  penghormatan  atas  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa. 51
22) Negara  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika  dan  moral  kemanusiaan  yang  diajarkan  oleh setiap  agama,  dan  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  dan menjalankan ajaran agamanya. 52
23) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 53
24) Untuk  memajukan,  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.
25) Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak  Asasi  Manusia  yang  bersifat  independen  menurut  ketentuan  yang  diatur  dengan undang-undang. 54
26) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
27) Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
45 Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua.
46 Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua.
47 Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua.
48 Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua.
49 Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua.
50 Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua
51 Pasal  28I  ayat  (3)  yang  disesuaikan  dengan  sistematika  perumusan  keseluruhan  pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.
52 Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  TAP  No.IX/MPR/2000,  yaitu  alternatif  4  dengan  menggabungkan perumusan alternatif 1 butir „c ‟ dan „a ‟ . Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: “...serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama ”, sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat  di mata sebagian orang, tetapi bisa  juga  tidak  sesat  menurut  sebagian  orang  lain.  Negara  atau  Pemerintah  dianggap  tidak  selayaknya  ikut  campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam pahampaham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi  domain  masyarakat  sendiri  ( public  domain ).  Sebab,  perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD. ibid.
53 Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua.
54 Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perkataan “...memajukan..”, sehingga menjadi “Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi....”

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 55
Ketentuan-ketentuan  yang  memberikan  jaminan  konstitusional  terhadap  hak-hak  asasi manusia  itu  sangat  penting  dan  bahkan  dianggap  merupakan  salah  satu  ciri  pokok  dianutnya prinsip  negara  hukum  di  suatu  negara.  Namun  di  samping  hak-hak  asasi  manusia,  harus  pula dipahami  bahwa  setiap  orang  memiliki  kewajiban  dan  tanggungjawab  yang  juga  bersifat  asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai  manusia.  Pembentukan  negara  dan  pemerintahan,  untuk  alasan  apapun,  tidak  boleh menghilangkan  prinsip  hak  dan  kewajiban  yang  disandang  oleh  setiap  manusia.  Karena  itu, jaminan  hak  dan  kewajiban  itu  tidak  ditentukan  oleh  kedudukan  orang  sebagai  warga  suatu negara.  Setiap  orang  di  manapun  ia  berada  harus  dijamin  hak-hak  dasarnya.  Pada  saat  yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain  sebagaimana  mestinya.  Keseimbangan  kesadaran  akan  adanya  hak  dan  kewajiban  asasi  ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 56

## Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum
Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia.  HAM dan demokrasi juga  dapat  dimaknai  sebagai  hasil  perjuangan  manusia  untuk  mempertahankan  dan  mencapai harkat  kemanusiaannya,  sebab  hingga  saat  ini  hanya  konsepsi  HAM  dan  demokrasilah  yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. 57 Konsepsi HAM dan demokrasi 58 dapat  dilacak  secara  teologis  (Islam)  berupa  relativitas  manusia  dan  kemutlakan  Tuhan. Konsekuensinya,  tidak ada  manusia  yang  dianggap  menempati  posisi  lebih  tinggi,  karena  hanya satu  yang  mutlak  dan  merupakan prima  facie ,  yaitu  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Semua  manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia,  karena  yang  benar  secara  mutlak  hanya  Tuhan.  Maka  semua  pemikiran  manusia  juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan  yang  lain  berarti  salah  secara  mutlak,  adalah  pemikiran  yang  bertentangan  dengan kemanusiaan dan ketuhanan. 59
Manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  seperangkat  hak  yang  menjamin derajatnya  sebagai  manusia.  Hak-hak  inilah  yang  kemudian  disebut  dengan  hak  asasi  manusia, yaitu  hak  yang  diperoleh  sejak  kelahirannya  sebagai  manusia  yang  merupakan  karunia  Sang Pencipta. 60 Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama,
55 Komnas HAM memang telah dikukuhkan keberadaannya dengan undang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, maka hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD.
56 Ibid., p.9-10. 57 Ibid., p.1. 58 Konsep demokrasi dalam Islam dilandasi pada prinsip khilafah (wakil). Manusia menurut Islam, adalah wakil Tuhan di atas dunia. Setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak-hak dan  kekuasaan  kekhalifahan  Tuhan  dan  karenanya  semua  individu  sederajat  sama.  Tidak  ada  satu  orang  pun  yang boleh  mencabut  hak-hak  dan  kekuasaannya.  Badan  yang  menjalankan  urusan  Negara  akan  dibentuk  melalui perjanjian  dengan  individu-individu  ini,  dan  kekuasaan  negara  hanya  akan  merupakan  perpanjangan  kekuasaan individu yang didelegasikan kepadanya. Maulana abul A ‟ ala maududi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam , p. 1 -3.
59 Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan hak Asasi Manusia”, p.1 -2.
60 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung  tinggi, dan dilindungi  oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat  kemanusiaan  dan  mencapai  tujuannya.  Hal  ini  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  secara individual.  Akibatnya,  muncul  struktur  sosial.  Dibutuhkan  kekuasaan  untuk  menjalankan organisasi  sosial  tersebut. 61 Kekuasaan  dalam  suatu  organisasi  dapat  diperoleh  berdasarkan legitimasi  religius,  legitimasi  ideologis  eliter  atau  pun  legitimasi  pragmatis.  Namun  kekuasaan berdasarkan  legitimasi-legitimasi  tersebut  dengan  sendirinya  mengingkari  kesamaan  dan kesederajatan  manusia,  karena  mengklaim  kedudukan  lebih  tinggi  sekelompok  manusia  dari manusia  lainnya.  Selain  itu,  kekuasaan  yang  berdasarkan  ketiga  legitimasi  diatas  akan  menjadi kekuasaan  yang  absolut,  karena  asumsi  dasarnya  menempatkan  kelompok  yang  memerintah sebagai  pihak  yang  berwenang  secara  istimewa  dan  lebih  tahu  dalam  menjalankan  urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. 62
Konsepsi  demokrasilah  yang  memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan  berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan  yang  kemudian  dikenal  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Berdasarkan  pada  teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang  apa  yang  menjadi  tujuan  bersama,  batas-batas  hak  individual,  dan  siapa  yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan  batas-batasnya.  Perjanjian  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  konstitusi  sebagai  hukum tertinggi di suatu negara  ( the supreme law of the land ), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. 63 Konsepsi HAM dan demokrasi dalam  perkembangannya  sangat  terkait  dengan  konsepsi  negara  hukum.  Dalam  sebuah  negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan  hirarkis  tatanan  norma  hukum  yang  berpuncak  pada  konstitusi.  Hal  ini  berarti  bahwa dalam  sebuah  negara  hukum  menghendaki  adanya  supremasi  konstitusi.  Supremasi  konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. 64
Selain  itu,  prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  dapat  menjamin  peran  serta  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  boleh  ditetapkan  dan  diterapkan  secara sepihak  oleh  dan  atau  hanya  untuk  kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat , melainkan democratische rechtsstaat . 65 Dalam isi pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945 secara tegas menyebut adanya prinsip demokrasi dan  pengakuan  serta  perlindungan  HAM  merupakan  bukti  bahwa  Indonesia  menganut  prinsip negara  hukum.  Ibarat  sekeping  uang,  maka  prinsip  demokrasi  merupakan  satu  sisi  keping  uang tersebut  dan  prinsip  negara  hukum  merupakan  sisi  yang  sebelahnya.  Keduanya  memiliki
61 Jimly Asshiddiqie , “ Demokrasi dan hak Asasi Manusia”, p.2.
62 Franz  Magnis-Suseno,  1999, Etika  Politik:  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern ,  Jakarta;  PT  Gramedia Pustaka Utama, p. 30 – 66.
63 Ibid., p.3.
64 Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , p.152-162.
65 Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan hak Asasi Manusia”, p.3.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
hubungan  yang  saling  bergantung  karena  demokrasi  tidak  akan  terlaksana  tanpa  negara  hukum dan negara hukum tidak tegak tanpa demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas HAM atau hak asasi warga negara oleh pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan bukti lain bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum. Bahkan, adanya konstitusi itu sendiri merupakan bukti bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum demokrasi, sebab secara sosiolegal dan sosiokultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. 66 Gagasan Constitutional Complaint dalam Konstitusi Indonesia
Menerapkan suatu konsep baru dalam sebuah sistem hukum yang sudah mapan harus disertai dengan  melakukan  penyesuaiian  terlebih  dahulu  terhadap  suatu  sistem  yang  sudah  ada. 67 Hal tersebut  sangat  penting,  karena  dikhawatirkan  apabila  aplikasi  konsep  tanpa  suatu  adaptasi menimbulkan  ketidak  stabilan  sistem  hukum  yang  telah  ada.  Begitu  juga  dengan  wacana  akan diterapkannya  konsep constitutional  complaint ke  dalam  salah  satu  bagian  hukum  di  Indonesia. Untuk  melakukan  hal  tersebut  perlu  suatu  proses  sinkronisasi.  Sistem  hukum  yang  dimaksud adalah suatu sistem yang sudah ada terlebih dahulu dalam sistem hukum Indonesia di mana dalam hal ini sistem tersebut mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan apabila nantinya diterapkan constitutional complaint .
Pertama  kali  yang  perlu ditelaah adalah  mengenai  tindakan  hukum  pemerintah  di  Indonesia. Dari  tindakan  pemerintah  yang  dibahas  ini  akan  diketahui  batasan-batasan  jenis  posisi  kasus seperti apa yang bisa dimasukan ke dalam kategori dapat diselesaikan secara constitutional complaint . Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum diartikan merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dengan kata lain dalam kaitannya dengan kebijakan, pemerintah wajib menggunakan hukum tertulis dalam melakukan sebuah tindakan atau bisa disebut dengan norma. Dari segi kepada siapa suatu norma ditujukan, maka norma hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu norma  hukum  umum  dan  individual.  Norma  hukum  umum  adalah  suatu  norma  hukum  yang ditujukan  untuk  orang  banyak  dan  tidak  tertentu,  sedangkan  norma  hukum  individual  adalah norma  hukum  yang  ditujukan  atau  dialamatkan  hanya  kepada  seseorang,  beberapa  orang  atau banyak  orang  yang  telah tertentu  atau  dengan  kata  lain  dapat  didefinisikan siapakah  orang  atau golongan  orang  tersebut. 68 Contoh  dari  norma  hukum  umum  adalah  norma  yang  berisi pengaturan ( regeling ) seperti; undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya. Sedangkan  contoh  dari  norma  hukum  khusus  adalah  norma  yang  bersifat  penetapan administeratif  ( beschikking ),  dan  keputusan-keputusan  normatif  yang  berisi  dan  bersifat penghakiman ( judgement ) yang biasa disebut vonis ( vonnis ). 69
66 Sejarah menyebutkan bahwa prinsip demokrasi lahir sebagai saudara kembar dari prinsip hukum dalam Negara demokrasi modern. Ketika gagasan demokrasi muncul kembali setelah tenggelam karena takluknya Romawi terhadap Eropah Barat ma permunculan itu diikuti oleh prinsip hukum sebagai prosedur untuk memproses aspirasi rakyat dan prosedur  penegakkannya.  Revolusi  Prancis  yang  merupakan  toggak  berdirinya  Negara  demokrasi  (yang  ditandai dengan lahirnya percabangan kekuasaan Negara yang kemudian dikenbal sebagai trias politika) sekaligus disusul pula dengan  lahirnya  negar  hukum.  Jadi  demokrasi  dan  hukum  itu  lahir  dari  ibu  kandung  yang  sama  sehingga  muncul adagium  bahwa  demokrasi  dan  hukum  obarat  dua  sisi  dari  sebuah  mata  uang.  Ada  juga  yang  dengan  tegas mengatakan bahwa tidak aka nada demokrasi tanpa adanya hukum yang tegak, dan tidak aka nada hukum yang tegak tanpa  pembangunan  kehidupan  politik  yang  demokratis.  Baca,  Moh.Mahfud  MD,  1999, Hukum  dan  PilarPilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media, p.176.
67 Vino  Devanta  Anjas  Krisdanar,  “Menggagas Constitutional  Complaint dalamMemproteksi  Hak  Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, Jurnal Konstitusi , Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, p.196.
68 Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , Yogyakarta: Kanisius, p. 26-27.
69 Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, p.1.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Semua bentuk norma hukum tersebut bisa dilakukan upaya contitutional complaint . Pertama, upaya constitutional complaint terhadap keputusan atau beschikking . Hal ini bukan berarti mengesampingkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sangat jelas antara  manakah  sebuah  keputusan  yang  lebih  baik  diajukan  ke  PTUN  atau  diselesaikan  secara constitutional  complaint .  Menurut  Paulus  E.  Lotulung  dalam  Ni ‟ matul  Huda,  alasan  pembatalan beschikking didasarkan  pada  dua  hal,  yang  pertama  yaitu illegal  ekstern yang  meliputi:  (1)  tanpa kewenangan dan (2) kekeliruan bentuk atau kekeliruan prosedur. Alasan pembatalan yang kedua yaitu illegal  intern yang  meliputi:  (1)  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  hukum lainnya  dan  (2)  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan. 70 Dari  alasan-alasan  pembatalan beschikking tersebut tidak ditemui satu pun alasan yang membatalkan putusan pemerintah karena melanggar hak  konstitusionalitas  masyarakat.  Apa  yang  dimaksud  dengan illegal  intern juga  bukan  termasuk melanggar  hak  konstitusionalitas  karena  dasar  terbitnya  putusan  pemerintah  tidak  berasal  dari UUD 1945, tetapi berasal dari peraturan di atasnya melalui pejabat yang berwenang. Namun tidak sedikit yang materinya justru disinyalir bertentangan dengan hak konstitusionalitas masyarakat di UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  sudah  jelas  dasar  kerja constitutional  complaint yaitu  memeriksa keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi warga negara yang diatur dalam UUD 1945.
Kedua ,  upaya constitutional  complaint terhadap  peraturan  yang  bersifat  pengaturan  ( regeling) dan vonis ( vonnis ) . Pengujian produk regeling termasuk wilayah kerja pengujian dalam konteks hukum tata negara, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berwenang menguji UndangUndang terhadap UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, sedangkan berdasarkan pasal 24A  UUD  1945  yang  berhak  menguji  peraturan  perundangundangan  dibawah  Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Mengenai penerapan constitutional complaint terhadap pengujian norma hukum tersebut adalah terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diajukan  ke  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  tidak  akan  memeriksa  peraturan  undang- undang di bawah Undang-Undang dengan menggunakan UUD 1945 sebagai alat ujinya, karena Mahkamah  Agung  hanya  menguji  legalitas  peraturan  perundang-undangan  ( judicial  review  on  the legality  of  regulation ). 71 Disinilah constitutional  complaint mengambil  peranannya  untuk  menilai peraturan  perundang-undangan  dibawah  Undang-Undang  yang  secara  nyata  tidak  melanggar peraturan  perundang-undangan  diatasnya  namun  secara  langsung  melanggar  UUD  1945  yang tidak dilakukan di Mahkamah Agung.
Constitutional complaint juga berlaku terhadap putusan pengadilan (vonis) mengenai suatu kasus tertentu  untuk  menilai  apakah  putusan  dari  Mahkamah  Agung  melanggar  hak-hak  konstitusi warga negara, terutama terkait putusan Mahkamah Agung yang bersifat final. Namun yang perlu diperhatikan, produk hukum yang berasal dari ranah Mahkamah Agung yang akan diadukan harus didahului  dengan  upaya-upaya  hukum  yang  telah  disediakan  oleh  aturan  perundang-undangan. Secara umum, kasus yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa diselesaikan melalui constitutional complaint sebelumnya pengadu ( complainant ) telah melakukan semua upaya hukum yang tersedia  ke  lembaga  berwenang  mengenai  tindakan  yang  dianggap  inkonstitusional  yang dideritanya, seperti halnya yang diterapkan di Jerman, Korea Selatan dan kebanyakan negara yang menerapkan constitutional  complaint .  Yang  perlu  ditekankan  dan  disadari  bersama  bahwa  dalam pengaduan  konstitusional,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  boleh  menjadi  pengadilan  perkara. Mahkamah  Konstitusi  hanya  menguji  konstitusionalitas  suatu  norma  yang  berkiblat  pada  UUD 1945. 72
70 Ni ‟ matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, p. 75-76.
71 Jimly Asshiddiqie, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara , Jakarta: Sinar Grafika, p. 30.
72 Siegfried  Bross,  2008, Hukum  Konstitusi  Republic  Federal  Jerman;  Beberapa  Putusan Terpilih, Jakarta:  Hanns  Seidel Foundation Indonesia, p.23.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Pelanggaran  hak  konstitusi  karena  kebijakan  pemerintah  tidak  terbatas  pada  ketiga  bentuk norma  diatas.  Misalnya,  dalam  kasus  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tiga  Menteri  tentang pelarangan  Jemaat  Ahmadiyah.  SKB  tersebut  bukan  termasuk  peraturan  perundang-undangan ( regeling ) yang bisa diuji di Mahkamah Agung, juga bukan penetapan ( beschikking ) yang karena ada muatan yang bersifat umum. Maka constitutional complaint bisa diberlakukan terhadap semua jenis keputusan yang dikeluarkan yang patut diduga melanggar hak konstitusi, tidak hanya terbatas pada norma umum dan khusus. Uraiian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap produk hukum baik  yang  dikeluarkan  oleh  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif  bisa  dilakukan  upaya  uji konstitusonalitas  agar  produk  hukum  tersebut  masih  dalam  ranah  untuk  memproteksi  hak-hak konstitusional  masyarakat.  Sebelum  adanya constitutional complaint ,  hanya  produk  hukum  dari legislatif  berupa  undang-undang  yang  bisa  dilakukan  uji  konstitusionalitas  terhadap  UUD  1945 yaitu  dengan  mekanisme constitutional  review di  Mahkamah  Konstitusi.  Sedangkan  uji konstitusionalitas terhadap produk legislatif di bawah undang-undang, produk eksekutif (berupa keputusan) dan produk yudikatif (berupa putusan), dan produk hukum diluar ketiga jenis norma hukum tersebut hanya bisa diajukan uji konstitusionalitas apabila mekanisme constitutional complaint ada dalam sistem hukum di Indonesia.
Berangkat  dari  asumsi  hukum  sebagai  produk  politik  yang  sarat  akan  muatan  kepentingan, sebuah keniscayaan akan terjadinya pelanggaran atau ketidak bersesuaian produk hukum dengan kaidah penuntun hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat, karena bagaimanapun produk hukum atau kebijakan pemerintah itu dibuat,  muaranya  adalah  masyarakat.  Akibat  dari  kelalaian  pejabat  publik  dalam  mengambil kebijakan tersebut adalah terlanggarnya hak-hak konstitusi warga negara. Hah-hak dasar atau hak asasi  ( basic  right )  warga  negara  yang  kemudian  disebut  hak  konstitusi  harus  sepenuhnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam hukum. Jimly Assiddiqie berpendapat, bahwa salah  satu  unsur  yang  mutlak  harus  ada  dalam  negara  hukum  adalah  pemenuhan  akan  hakhak dasar manusia ( basic rights ). 73 UUD 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga, bahkan pemerintah  diwajibkan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusi  tersebut  seperti yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (4) UndangUndang Dasar 1945, bahwa:
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Hak-hak tersebut bukan sekadar harus dihormati dan dilindungi melainkan juga harus dijamin pemenuhannya  dan  pengakannya.  Namun,  pada  nyatanya  sejarah  berulang-ulang  menunjukkan bahwa  jaminan  perlindungan  hak-hak  konstitusional  itu  hanya  akan  menjadi  dokumen  mati  tak bermakna  yang  cuma  memiliki  keindahan  normatif  dalam  rumusan  konstitusi  namun  hampa dalam  pelaksanaan.  Bahkan,  atas  nama  hukum  (undang-undang),  hak  itu  kerap  kali  dilanggar, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang berada di bawah rezim otoriter atau diktator, atau pernah  mengalami  berada  di  bawah  rezim  seperti  itu.  Bahkan  dalam  negara  yang  sudah mengadopsi  sistem  demokrasipun  pelanggaran  terhadap  hak  konstitusi  merupakan  suatu keniscayaan  yang  tidak  bisa  dipungkiri. 74 Untuk  melindungi  hak  konstitusi  dan  menegakkan keadilan  dibutuhkan  mekanisme  hukum  untuk  mengontrol  dan  menegakkan  jaminan perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusi  yang  dapat  diajukan  oleh  para  pencari  keadilan ( justiabelen ). Adanya mekanisme hukum untuk mengontrol dan menegakkan jaminan perlindungan terhadap  hak-hak  konstitusi  itu  merupakan  kebutuhan  yang  tak  dapat  ditiadakan  jika  berbicara tentang negara hukum.
Mekanisme  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  penyaring  awal  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  tersedia  yakni  melalui  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  di
73 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, p. 343.
74 Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali pres, p.377-380.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
tingkatan  nasional,  Program  Legislasi  Daerah  Provinsi  (Prolegda  Provinsi)  di  tingkatan  daerah, dan  perencanaan  peraturan  perundangan  lain  di  tingkatan  masing-masing. 75 Perencanaan pembentukan peraturan perundangan ini berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan  bangsa  dan  negara.  Namun  itu  saja  tidak  cukup,  kini  sistem  hukum  nasional  telah menyediakan  institusi  dan  mekanisme  pengujian  atas  peraturan  perundang-undangan,  karena meskipun  sebuah  produk  hukum  khususnya  undang-undang  telah  diproses  sesuai  dengan prolegnas, ia masih mungkin diuji lagi konsistensinya dengan UUD 1945 atau dengan peraturan yang lebih tinggi melalui judicial review. 76
Judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi UU terhadap UUD atau  peraturan  perundang-undangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Mekanisme judicial review di Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan jalur Mahkamah Agung seperti yang diatur di dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasar 24C  ayat  (1)  UUD  1945.  Mahkamah  Konstitusi  melakukan  pengujian  konsistensi  UU  terhadap UUD  ( constitutional  review ),  sedangkan  Mahkamah  Agung  melakukan  pengujian  konsistensi peraturan  perundang-undangan  yang  derajatnya  di  bawah  UU  ( judicial  review ),  yakni  peraturan pemerintah  ke  bawah,  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  hierarkinya  lebih  tinggi kecuali perpu yang tidak bisa dimintakan judicial review . 77 Berdasarkan mekanisme pengujian yang dijelaskan  di  atas,  pengujian  konstitusionalitas  hukum  hanya  terdapat  di  Mahkamah  Konstitusi, sedangkan  pengujian  di  Mahkamah  Agung  hanya  terbatas  pada  pengujian  legalitas  peraturan perundang-undangan  yang  derajatnya  di  bawah  UU.  Namun  seperti  yang  diketahui  bersama, pengujian  di  Mahkamah  Konstitusi  hanya  terbatas  pada  pengujian  UU  terhadap  UUD  seperti yang tertuang dalam pasal 24C UUD 1945. Dengan kata lain, sistem yang berlaku saat ini seolah- olah mengasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara itu hanya terjadi karena pembentukan undang-undang. 78 Padahal bisa saja peraturan perundangundangan di bawah  undang-undang  langsung  melanggar  isi  konstitusi  meskipun  tidak  secara  jelas  melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD. Juga bisa saja vonis hakim yang berkekuatan tetap melalui upaya Peninjauan Kembali (PK) di  Mahkamah  Agung itu salah, baik subtansinya  maupun  prosedurnya.  Selain  itu,  dalam  realitanya  banyak  laporan  ke  Mahkamah Konstitusi  tentang  adanya  vonis-vonis  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap,  tetapi tidak dapat dieksekusi dengan berbagai problemnya. 79
Melihat mekanisme judicial review yang tersedia dalam sistem hukum tata negara Indonesia dan banyaknya perkara pelanggaran hak konstitusi tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada, maka  mekanisme  yang  tersedia  saat  ini  tidak  cukup  dalam  menjamin  tegaknya  konstitusi Indonesia.  Pemerintah  seharusnya  menyediakan  mekanisme constitutional  complaint sebagai  jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara Indonesia untuk mempertahankan hak-hak konstitusinya dari segala bentuk produk hukum yang dikeluarkan pemerintah. Maka dalam politik hukum meminjam istilah Teuku Mohammad Radhie constitutional complaint adalah ius constituendum atau  hukum  yang  akan  atau  harusnya  diberlakukan  dimasa  mendatang. 80 Uraiian  diatas  secara sederhana  dapat  disimpulkan,  dalam  perspektif  politik  hukum  yang  diartikan  sebagai  arahan pembuatan  hukum  ( legal  policy )  yang  harus  dijadikan  pedoman  untuk  membangun  atau
75 BAB IV UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
76 Moh.mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , p.37.
77 Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, p.30.
78 I  Dewa  Gede  Palguna,  “Yang  “Terlepas”  Dari  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  RI:  Pengaduan Konstitusional ( constitutional complaint )” , Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 Agustus 2006, p.128.
79 Baca, Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, p.402-405.
80 Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 27.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
menegakkan sistem hukum yang diinginkan, maka constitutional complaint dapat dipandang sebagai salah  satu  instrumen  untuk  menjamin  ketepatan  arah  itu  atau  sebagai  pengawal  ketepatan  isi dalam pembuatan hukum. Constitutional complaint dalam politik hukum berperan sebagai alat untuk menilai  dan  mengkritisi  apakah  sebuah  hukum  yang  dibuat  sudah  atau  tidak  dengan  kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara .

## Constitutional Complaint dalam Islam
Manusia  dalam  Islam  tidaklah  dipandang  seperti  seorang  yang  mempunyai  hak,  tetapi dipandang sebagi seorang yang mempunyai tugas dan kewajiban. Yang mempunyai hak hanyalah Allah.  Manusia  hanya  mempunyai  hak  mempergunakan.  Manusia  haruslah  meyakini,  bahwa semua  itu  pemberian  atau  nikmat  dari  Allah  sebagai  sang khalik (pencipta).  Oleh  karena  itu, manusia tidak boleh mempergunakan hak-hak itu itu untuk membuat kerusakan di muka bumi. Hak-hak  asasi  manusia  dalam  konsep  Islam  bukan  hanya  diakui,  tetapi  bahkan  juga  dilindungi sepenuhnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  hubungan  ini  ada  dua  prinsip  yang  sangat  penting,  yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. 81 Prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur ‟ an, diantaranya:
۞ ۡ دَقَلَو ۡ ۡ مَّرَك اَن ۡ ۡ يِنَب ۡ َۡمَداَء ۡ ۡ لَمَحَو ۡ َن ۡ مُه ۡ يِف ۡٱ ۡ ل ۡ رَب ۡ َۡو ٱۡ ل ۡ حَب ِۡر ۡ ۡ قَزَرَو ۡ َن مُه ۡ َۡن م ۡٱ ۡ َب يَّطل ِۡت ۡ ۡ لَّضَفَو ۡ َن ۡ مُه ۡ ۡ ىَلَع ۡ ۡ ريِثَك ۡ ۡ نَّم م ۡ ۡ قَلَخ اَن ۡ ۡ فَت ۡ ٗليِض ۡ ٠٧ ۡ 82 ۡ
Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekpresikan kemuliaan manusia yang di dalam teks al- Qur ‟ an disebut karamah (kemuliaan). Mohammad Hasbi AshShiddiqy membagi karomah itu ke dalam  tiga  kategori.  Kategori  pertama,  manusia  dilindungi  baik  pribadinya  maupun  hartanya. Kategori  kedua,  status  persamaan  manusia  dijamin  sepenuhnya,  dan  kategori  ketiga  Islam meletakkan  hak-hak  politik  dan  menjamin  hak-hak  itu  sepenuhnya  bagi  setiap  orang  warga negara, karena kedudukannya yang di dalam al-Qu ‟ an disebut khalifah Tuhan di bumi. 83 Mawardi menyebutkan, terjaminnya hak-hak rakyat (warga negara) dalam sebuah negara merupakan salah satu  fungsi  negara  yang  harus  diwujudkan  oleh  pemimpin  negara.  Tugas  Imam  juga  berkenaan dengan menegakkan supremasi hukum Tuhan dan menegakkan keadilan. Keadilan adalah tujuan dari segala tujuan dalam pemerintahan Islam. 84
Islam  memandang  kekuasaan  adalah  amanah  dan  setiap  amanah  wajib  disampaikan  kepada mereka  yang  berhak  menerimanya,  maka  kekuasaan  wajib  disampaikan  kepada  mereka  yang berhak  menerimanya.  Penyampaian  amanah  dalam  konteks  kekuasaan  mengandung  suatu implikasi  bahwa  ada  larangan  bagi  pemegang  amanah  itu  untuk  melakukan  suatu abuse atau penyalahgunaan  kekuasaan  yang  ia  pegang.  Kekuasaan  harus  selalu  didasarkan  keadilan,  karena prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara tentunya harus berpijak pada nilai-nilai keadilan substansial dalam setiap kebijakannya, yang mana dalam konteks kekinian melalui pembuatan norma hukum. Norma  hukum  baik  yang  diputuskan  melalui  pihak  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif  secara umum  harus  bertujuan  untuk  kemaslahatan  warga  negaranya  atau  rakyat  yang  dipimpinnya. Kaidah ushul fiqh mengatakan bahwa segala kebijakan pemerintah (imam) harus didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan atau kebaikan terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Berpikir  secara  kritis  terhadap  kaidah  di  atas,  bilamana  kebijakan  pemerintah  mengandung kesengsaraan  atau  dikhawatirkan  terjadinya  keburukan  yang  akan  menimpa  rakyatnya,  maka kebijakan  pemerintah  melalui  produk  hukum  yang  dibuatnya  baik  yang  bersifat  keputusan
81 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini ,., p.130.
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
maupun  putusan  menurut  pandangan  Islam  boleh  untuk  tidak  mentaatinya,  bahkan  harus melawannya.  Hal  ini  menandakan  bahwa  penguasa  telah  berbuat  zalim  terhadap  rakyatnya. Sebagai  warga  negara,  tentunya  sudah  dijamin  akan  hak-hak  konstitusionalnya  agar  terlindungi dari  keputusan  pemerintah  yang  tidak  mengandung  keadilan.  Guna  menjamin  hak-hak konstitusionalnya,  kita  dapat  berkaca  pada  kesuksesan  dokumen  konstitusi  dalam  sejarah  Islam yakni piagam madinah. Piagam madinah adalah suatu dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi  sebagai  perjanjian  antara  golongan  Muhajirin,  Anshar,  dan  Yahudi  serta  sekutunya  yang mengandung  prinsip-prinsip  atau  peraturan-peraturan  penting  yang  menjamin  hak-hak  mereka dan  menetapkan  kewajiban-kewajiban  mereka  sebagai  dasar  bagi  kehidupan  mereka  bersama dalam kehidupan sosial politik, juga mencakup nilai checks and balances kekuasaan. Dalam  mewujudkan checks  and  balance tersebutlah,  Islam  memandang constitutional  complaint sebagai sarana yang bisa digunakan oleh warga negara dalam melawan kediktatoran pemerintah. Hal semacam constitutional complaint ini pun sejatinya pernah dilakukan di dalam sejarah Islam yakni dengan  berdirinya  lembaga al-Mażalim .  Lembaga al-Mażalim dibentuk  oleh  pemerintahan  secara khusus yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara, untuk membela penganiayaan dan  kesewenang-wenangan  pihak  lain.  Rasulullah  sendiri  yang  melaksanakan  lembaga  ini  ketika itu atau juga pada dinasti Abbasiyah yang memiliki dewan penyelidik keluhan ( diwan al-nazhar fi al- mażalim ) sebagai pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus yang diputuskan  secara  keliru  pada  departemen  administratif  dan  politik.  Keterbatasan  kewenangan Mahkamah Konstitusi RI yang diatur dalam UUD menjadikan banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah  Konstitusi  bukanlah  perkara  Mahkamah  Konstitusi,  karena  inskonstitusionalitas norma undang-undang, sementara semua upaya hukum yang tersedia berdasarkan sistem yang ada telah  ditempuh  oleh  pihak  pengadu  ( complainant ).  Perkara-perkara  tersebut  akhirnya  tidak  dapat diperiksa  dan  diadili  di  Mahkamah  Konstitusi  RI  dengan  dalih  kewenangan  tersebut  tidak diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. 85
Fakta  tersebut  menunjukkan,  bahwa  konsep  negara  hukum  prismatik  yang  berlaku  di Indonesia,  belum  terimplementasi  sepenuhnya.  Konsep  negara  hukum  Indonesia  saat  ini  pada kenyataannya  masih  dalam  lingkup rechstaat dengan  berpedoman  pada kepastian  hukum  dengan undang-undang yang ada. Dalam hal ini hakim belum mempunyai keberanian dalam menegakkan keadilan hukum yang sesungguhnya. Dengan begitu, berarti pemerintah Indonesia masih belum mampu memberikan rasa keadilan sebagaimana ajaran Islam yang menuntut terciptanya keadilan penguasa atas rakyatnya. Praktek konsep kepastian dengan keadilan hukum memang sering kali menimbulkan benturan. Dalam ajaran Islam sendiri, yakni berdasarkan Al-Qur ‟ an mengandung kedua  nilai  tersebut.  Pada  prinsip  nilai-nilai  yang  ada  dalam  alQur ‟ an,  keadilanlah  yang  harus lebih diutamakan. Keadilan harus menjadi prinsip utama oleh para pemegang kekuasaan negara, agar semua rakyat dapat memperoleh hak-haknya secara adil.
۞ َّۡنِإ ۡٱ ََّۡللّ ۡ ۡ أَي ۡ مُكُرُم ۡ نَأ ۡ ۡ اوُّدَؤُت ۡٱ َۡ  ل ۡ َمۡ َن ِۡت ۡ ۡ  ىَلِإ ۡ ۡ هَأ اَهِل ۡ اَذِإَو ۡ ۡ مَكَح مُت ۡ ۡ يَب َۡن ۡٱ ِۡساَّنل ۡ نَأ ۡ ۡ حَت ۡ اوُمُك ِۡۡب ٱۡ ل ۡ دَع ۡ ِل ۡ َّۡنِإ ۡٱ ََّۡللّ ۡ اَّمِعِن ۡ مُكُظِعَي ۡ ِۡهِبۡ  ۦ ۡ َّۡنِإ ۡٱ ََّۡللّ ۡ َۡناَك ۡ ۡ َعيِمَس اۡ ۡٗريِصَب اۡ ٨٥ ۡ 86 Menyoal constitutional  complaint antara  kepastian  hukum  dengan  keadilan  hukum  terdapat dilematika  yang  kini  masih  debatable.  Akan  tetapi,  melihat  kemaslahatan  yang  ditimbulkan  dari constitutional complaint itu sendiri yakni melindungi hak konstitusi warga negara dari kesewenang- wenangan para penguasa melalui produk hukum yang dihasilkan, maka sesungguhnya keadilanlah yang dibutuhkan saat ini. Perlu diingat juga, bahwa prinsip negara hukum yang demokratis adalah terjaminnya  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  setiap
85 Baca, Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, p.402-405.
86 An-Nisā ‟ (4):58

## Wacana Hukum:
peraturan  perundang-undangan  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  benar-benar  mencerminkan perasaan  keadilan  masyarakat.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas  secara  ringkas  dapat  dikatakan, bahwa constitutional  complaint adalah  upaya  pelindung  hak  konstitusi  warga  negara  dari  segala kebijakan pemerintah, sedangkan perlindungan hak asasi manusia dalam Islam adalah salah satu kewajiban Imam. Lebih jelas Tahir Azhary menyebutkan, bahwa salah satu unsur yang wajib ada dalam negara nomokrasi Islam adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa constitutional  complaint merupakan  salah  satu  syarat  negara monokrasi Islam yakni sebagai pelindung hak-hak asasi warga negara. Fakta bahwa keadilan bagi hak-hak  konstitusional  warga  negara  di  Indonesia  masih  belum  terwujud,  tentunya  konsep constitutional  complaint dalam  pandangan  Islam  patut  didorong  realisasinya.  Islam  sendiri menegaskan, bahwa segala kebijakan pemerintah melalui produk hukumnya harus bermuara pada nilai-nilai  keadilan.  Pemerintah  yang  tidak  mengindahkan  segala  kebijakan  pada  kepentingan rakyatnya  merupakan  pemerintah  yang  zalim.  Masyarakat  tentunya  tidak  menginginkan  produk hukum  yang  dibuat  pemerintah  hanya  mewujudkan  nilai  kepastian  hukum  tanpa  dapat menciptakan  nilai  dan  rasa  keadilan  masyarakat  maka,  kepastian  hukum  yang  berkeadilan  harus ditegakkan dan diimplementasikan oleh para pemangku kekuasaan.
PENUTUP Dari  pemaparan  dan  analisis  tentang constitutional  complaint (pengaduan  konstitusi)  dalam prespektif politik hukum menyoal keadilan hukum dan perlindungan hak konstitusi di Indonesia, maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Pertama , apabila constitutional  complaint diterapkan  dalam  sistem hukum di Indonesia Setiap produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif  bisa  dilakukan  upaya  uji  konstitusonalitas  agar  produk  hukum  tersebut  masih  dalam ranah untuk memproteksi hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan mekanisme yang tesedia saat  ini  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  hanya  produk  hukum  dari  legislatif  berupa  undang- undang yang bisa dilakukan uji konstitusionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Kedua , dari sudut pandang hukum Islam constitutional complaint adalah  upaya  pelindung  hak  konstitusi  warga  negara  dari  kedikatoran  penguasa  yang zalim  terhadap  rakyatnya.  Di  mana  hak  konstitusional  warga  negaranya  masih  saja  ada  yang dilanggar  yang  tidak  terakomodir  perlindungannya  oleh  instrumen  peraturan  perundang- undangan  buatan  pemerintah,  sedangkan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  adalah salah satu kewajiban Imam. Oleh sebab itulah, dalam pandangan Islam sangat mendukung upaya constitutional complaint agar dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia agar hakhak warga negara  dapat  terlindungi  yang  tidak  hanya  sebatas  segi  kepastian  hukumnya  melainkan  segi keadilannya  juga.  Maka  jelas,  bahwa constitutional complaint bertujuan  untuk  memberikan kemaslahatan  bagi  manusia  dalam  kedudukannya  sebagai  warga  negara,  yakni  melindungi  hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam Islam.

## Wacana Hukum:

## REFERENCES
Arikunto, Suharsini, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta: PT. Rineka Cipta. Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, 1969, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam , Jakarta: Bulan Bintang. Azhary, Muhammad Tahir, 2010, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya Dilihat dari Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini ,cet.ke-4,  Jakarta: Kencana, .
Bross,  Siegfried,  2008, Hukum  Konstitusi  Republic  Federal  Jerman;  Beberapa Putusan  Terpilih ,  Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia. Dicey, A.V, 2008, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Bandung: Nusa Media. Fadal, Moh. Kurdi, 2008, Kaidah-kaidah Fikih.. Jakarta: Arta Rivera. Fatimah,  Siti,  2011, Dasar-Dasar  Politik  Hukum, Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,.
Hitti, Philip K, 2008, History of Arabs , Jakarta:Serambi. Huda, Ni’matul, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press. Indrati  S.,  Maria  Farida,  2007, Ilmu  Perundang-Undangan  I:  Jenis,  Fungsi  dan Materi  Muatan , Yogyakarta: Kanisius.
Kansil, C.S.T., 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. Khallaf, Abdul Wahhab, 2003, Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam , Jakarta Pustaka Amani. ______, 1994, Politik Hukum Islam , Jogjakarta: PT Tiara Wacana. Latif,  Abdul,  2009, Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Upaya  Mewujudkan  NegaraHukum  Demokrasi , Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Mahfud MD, Moh. 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media. Maududi, Maulana abul A’ala, 2005, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam , Jakarta; Bumi Aksara. Mawardi,  Al-,  2006, Al-ahkam  As-Sultāniyyah  Hukum-hukum  Penyelenggaraan Negara  dalam  Syari’at Islam , Jakarta:Darul falah.
Palguna,  I  Dewa  Gede,  2008, Mahkamah  konstitusi,  Judicial  Review,  dan  Welfare State, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Pulungan, J. Suyuthi , 1996, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qura n, Jakarta: Rajawali Press.
Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum , Bandung; Citra Aditya Bakti. Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pres. Rosyadi, A.Rahmat, dan M.Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonersia. Sukardja, Ahmad,1995, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk , Jakarta: UI-Press. Suseno, Franz Magnis,1999, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.