INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11021-11032 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin
Eka Febrianti 1 ✉ , Sabri 2 , Asnah 3 , Al-Amin 4
Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Haji Agus Salim Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Bukittinggi
Email : ekafebriantiardi78@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkembangan dan pertumbuhan zakat semakin meningkat dengan adanya penghimpunan dan pemberdayaan  zakat.  Hal  ini  dapat  membantu  perekonomian  pada  zaman  Rasullah  dan sahabatnya. Sehingga menjadi acuan Negara muslim untuk meningkatkan pendapatan dari zakat. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  komparasi  pengelolaan  zakat  di  periode kalifah  Ar  Rasyidin.  Metode  penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis  deksriptif  dengan pendekatan kualitatif dengan sumber kepustakaan (libary research); yaitu  data dan bahan kajian yang  termasuk    dipergunakan  berasal  dari  sumber-sumber  kepustakaan,  baik  berupa  buku, ensiklopedi,  jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya. Hasil  penelitian ini adalah bahwa  terdapat  perbedaan  pada  pengelolaan  zakat  periode  kalifah  Ar  Rasyidin  salah  satunya pembentukan Baitul maal sebagai tempat penampungan zakat.
Kata Kunci : Pengelolaan, Pendapatan, Zakat,Kalifah ar rasyidin

## PENDAHULUAN
Zakat merupakan ibadah Maliyah ijtima'iyyah, artinya ibadah terkait dengan bisnis, keuangan  dan  masyarakat  dan  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang  lima  dengan kedudukan dan fungsi penting dalam syariat Islam. Zakat adalah ibadah wajib Setiap Muslim yang memenuhi kriteria Kewajiban Zakat. Zakat syariah adalah salah satu bentuk ibadah Mensucikan semua harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Dalam Al-quran, zakat adalah rukun  Islam  yang  ketiga  ada  perintah  mendirikan  shalat,  disebutkan  pula  perintah mendirikan  shalat Zakat.(Baha  Uddin,  2016) Secara  umum,  awal  perkembangan  Islam  di kalangan  masyarakat  Mekkah Fakir  miskin  tidak  wajib membayar  zakat  sekalipun pelaksanaannya belum dilaksanakan Apakah ada aturan untuk membayar zakat pada real estat dan berapa jumlahnya, Baru pada abad ke-2 Hijriah penggunaan zakat diatur dengan cara demikian dan menentukan jenis harta yang wajib dizakati, besarnya zakat, dan kapan Zakat harus diberikan. Al-Qur'an kurang lebih menggunakan istilah zakat 32 ayat (27 ayat di antaranya diikuti dengan perintah shalat).
Zakat memiliki peran dan fungsi pada saat yang sama, mental dan sosial, maka zakat bisa  menjadi  solusinya  dalam  kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Sekarang  Dewan Zakat Khulafaurashid menjadi instrumen utama mengentaskan kemiskinan. Setiap khalifah biasanya terhibur pada saat ini zakat maksimum dan Bagikan dengan keringat hitam, yang artinya  Ada  semangat  pengentasan  kemiskinan  selama  kekhalifahan.  Terkadang  juga Khalifah  Abu  Bakar  untuk  berperang  Orang  yang  tidak  mau  membayar  zakat  dan Mengambil  harta  yang  bukan  zakat.  sifat  pembangunan  ekonomi  seluruh  orang
Abstract
The development and growth of zakat is increasing with the collection and empowerment of zakat. This can help the economy during the time of the Prophet and his companions. So that it becomes a reference for Muslim countries to increase income from zakat. The purpose of this study is to find  out how the zakat management is compared  in the  period  of the caliph Ar Rasyidin. This research method is to use descriptive analysis with a qualitative approach to library research; that is, data and study materials that are used come from literary sources, whether in the  form  of  books,  encyclopedias,  journals,  magazines,  newspapers,  papers  and  others.  The results of this study are that there are differences in the management of zakat during the period of the caliph Ar Rasyidin, one of which is the establishment of the Baitul Maal as a zakat shelter. Keywords: Management, Income, Zakat, Caliph ar rashidin
.
Khulafaurashidin  untuk  membuat  lembaga  Baitu  Maal  dan  juga  Pembuatan  klasifikasi pendapatan meningkatkan pendapatan pemerintah.
Pada pada masa khalifah Umar bin Khottob Mengkategorikan koleksi Penghasilan seperti Karaj, Khums, Fai,Jizyah, 'ushr dan sewa tanah. masalah ini sangat penting karena akan instrumen kontrol dari era Khulafaur Rashidin sebagai referensi dan dasar Tetapkan juga  kebijakan  penagihan  utang  Distribusi  Zakat.  Sementara  itu  Usman  bin  Affan melaksanakan  arahan  tersebut  untuk  membagi  tanah  negara  kepada  individu  untuk penggantian dan kontribusi kepada Baitul Mali. Dengan Kebijakan ini terbukti menentukan memperkuat  perekonomian  merangsang  siklus  ekonomi  hadirin  Hasilnya  adalah  angka pendapatan Zakat telah meningkat dibandingkan sebelumnya.
Di sisi lain baznas sebagai eksekutor pengumpul zakat dan penyalur zakat masuk ada  program  di  indonesia  yang  membawa  kelegaan  kemiskinan  dan  pembangunan ekonomi rakyat dalam mengentaskan kemiskinan baznas menawarkan layanan yang sangat baik dengan membuat program layanan aktif baznas (laboratorium). salah satu tujuan lab” untuk  melayani  orang  kulit  hitam  diklasifikasikan  sebagai  darurat.  lab”  terbagi dalam implementasinya dalam beberapa unit, yaitu melalui unit layanan, mesin penjawab dan reis atm. khususnya unit pelayanan dan unit tanggap penyediaan layanan aksesibilitas tempat tinggal  (sewa  renovasi  rumah),  bantuan  akses  perawatan  dan/atau  kesehatan,  bantuan akses  pendidikan,  bantuan  akses  konsumsi  (biaya  hidup,  pakaian  dan/atau  atm  beras), bantuan  transportasi  dan  hutang  membantu  menutupi  biaya  kehidupan  dasar  dalam membangun perekonomian anggota basis juga menjalankan program utilitas zakat sebagai program  untuk  mempromosikan  dan  hitam  untuk  digunakan,  termasuk  yaitu  sekolah "kewirausahaan  (sewira),  lp4  (lembaga  pengembangan  pertanian  dan  pembibitan)  dan lpmp (lembaga pemberdayaan mustahik wirausaha).(Nuriana & Achmad, 2020a)
Penelitian sebelumnya terkait pengelolan zakat ini  Kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah semuanya bermuara pada pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi umat. Dalam pengentasan kemiskinan melalui fasilitas pelayanan dan bantuan.(A.- A.  Amin  &  Taufiq,  2023)  Sedangkan  dalam  pembangunan  ekonomi  umat  melalui pemberdayaan zakat, zakat memiliki peran dan fungsi secara simultan, spiritual dan sosial, sehingga  zakat  dapat  menjadi  solusi  bagi  permasalahan  kemiskinan  dan  pembangunan ekonomi(Nuriana  &  Achmad,  2020b).  Kemudian  Abu  Bakar  al  Shiddik  sangat memperhatikan keakuratan zakat dan perhitungan zakat Pendapatan pemerintah disimpan di Baitul mal dan dibagikan  langsung  kepada umat Islam, kemudian kebijakan ekonomi
Umar menjadi berdirinya lembaga Baitul-Mal, karena di bawah Umar wilayah Islam mulai meluas.(Al-Amin et al., 2022) penaklukan wilayah tersebut dan juga kaum muslimin. telah meningkat banyak, Baitul Mal ini perlu perlakuan khusus dalam pengelolaannya agar lebih efektif dan Baitul Mal ini dianggap sebagai kebijakan pajak dan kekayaan Baitul Mal tidak digun akan secara pribadi” dan Usman bin Affan menggunakan zakat untuk dana perang, sangat kecewa dengan kebijakan Usman selama enam tahun terakhir, yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan dan akhirnya prinsipnya adalah pemerataan Ali bin Abi Tholib sesuai kapasitasnya.(A. Amin et al., 2023) Ali bin Abi Tholib mengikuti kebijakan ekonomi  yang  sama  dengan  khalifah  Sebelumnya,  kebijakan  pembagian  biaya  Umari sebagian besar tetap sama Ada juga keistimewaan pada masa Ali bin Abi Tholib dan pada masa  pemerintahannya  merumuskan  strategi  urusan  administrasi  umum  yang  harus dilaksanakan secara terkendali dan teratur.(Mudhiiah, n.d.).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (libary research); yaitu  data dan bahan kajian yang termasuk  dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku,  ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya.(Sutrisno Hadi, 1987)  Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kritisanalitis. Oleh karena itu, penulis dapat menggambarkan  secara  komprehensif    bagaimanan  komparasi  pengelolaan  pendapatan negara dari sektor zakat di masing-masing periode kalifah ar rasyidin. Dalam penelitian ini, penulis    menggunakan  dua  sumber  data  yang    berkaitan  dengan  penelitian  ini  secara maksimal , yaitu sumber data primer   dan sumber data sekunder. Sumber   primer pada penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal ilmiah tentang zakat di masing-masing periode kalifah  ar  rasyidin.  Sedangkan  karya    pemikiran  lain  yang  berkaitan  dengan    Teori  masa periode  4  khalifah  diposisikan    sebagai  pendukung  (sekunder)  dalam    penelitian  ini. Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini terkait Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Pendapatan Negara
Pada  awal  pemerintahan  Islam,  defisit  anggaran  jarang  terjadi  Sistem  cash management  dialihkan  ke  pusat  perbelanjaan  Baitul.  Mal  Baitul adalah  badan  yang menangani pengelolaan semua pendapatan atau penerimaan Konsumsi harta oleh umat
Islam.  Sayang  apapun menjadi  hak  umat  Islam  yang  kemudian  menjadi  tidak  jelas pemiliknya Harta tersebut merupakan hak pusat perbelanjaan Baitul. Dalam  pengelolaan mata uang asli pemerintahan Islam Menyediakan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan, dll Budaya, pengembangan ilmiah, pengembangan Penyediaan infrastruktur dan layanan sosial. ukuran Alokasi dana ke Baitul mal berdampak Pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, seperti alokasi untuk penyebaran  untuk penyebaran Islam, yang mempengaruhi  peningkatan  umum  Permintaan  dan  penawaran  total  meningkat  seiring pertumbuhan populasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Apalagi Seperti halnya  para  hijrah  yang  hijrah  ke  Madinah  dan  Persaudaraan  dengan  Anshari.  Selain penyebaran Islam ini juga mampu meningkatkan pendapatan Baitul mall.
Kemjudian    Zakat  wajib  dikenakan  pada  uang  yang  tidak  produktif sehingga jumlahnya  berkurang.  Oleh  karena  itu,  uang  tersebut  harus  dikeluarkan  di  sektor manufaktur  atau  riil.  perkembangan  sektor  keuangan ekonomi  Islam  tidak  lepas  dari kemajuan sektor riil Menyediakan uang untuk membiayai perekonomian ke  dunia nyata. Kebijakan  Moneter  dalam  Ekonomi  Islam hanya  untuk  melengkapi  pendanaan  sektor riil.(Hoirul amri, 2016) Perbedaan utama antara kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah  tidak mengenal adanya instrumen yang menarik karena sudah jelas Riba sangat dilarang dalam Al-Qur'an. Hikmah larangan riba untuk mewujudkannya Kemitraan antara investor  dan  perusahaan  secara  adil. Beberapa  instrumen  kebijakan  moneter  standar berdasarkan nomor Ekonom Islam masih bisa digunakan untuk mengelola uang dan kredit, sepanjang  memenuhi  antara  lain  prinsip-prinsip  transaksi  syariah yaitu  Wadi'ah, Musyarokah, Mudharabah Ar-Rahn dan al-Ijarah Jadi kebijakan moneter dikelola dengan baik berproduksi melalui tingkat ekonomi yang stabil mekanisme untuk memediasi harga dan  akhirnya  produksi mempengaruhi  variabel  lain  seperti  pekerjaan  dan  pendapatan negara. Sektor keuangan adalah jaringan dan mempengaruhi sektor ekonomi riil.
Kaitan  dengan  pengelolaan  pendapatan  Negara  saat  ini  Indonesia  diharpakan mampu  menerapkan  kebijkan  yang  dilakukan  pada  zaman  Rasullah  dan  para  sahabat- sahabatnya.  Indonesia  negara  islam  dengan  penduduk  muslim  terbanyak  didunia  di harapkan  mampu  dapat  mengambil  kebijakan  ekonomi  dengan  perbaikan  system  yang lebih baik. Dengan menerapkan system kebijkan seperti pada zaman rasullah mungkin bisa mengurasi masalah ketimpangan ekonomi terutama dapat mengentaskan kemiskinan  di Indonesia.

## Zakat
Menurut bahasa, zakat berarti suci dan subur, jika diberikan tepat waktu Bagian dari harta atas perintah Allah SWT sebagai sedekah wajib bagi yang melakukannya ditentukan sesuai  dengan  Ketentuan  Umum ditentukan  oleh  syariat  Islam.  Kemudian  zakat  juga diartikan  sebagai  al-barakat  Artinya  Berkah,  Ath-Thaharatu  adalah  makna  kesucian,  al- namu, yang memiliki makna Pertumbuhan dan Perkembangan dan Ash-Shalahu apa yang dimaksud  dengan  urutan  Sedangkan  zakat Mengenai  terminologi,  ada  banyak  ahli yang dengan pengiriman yang berbeda tersedia, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama hal  yang  sama,  yaitu  bahwa  zakat  adalah  bagian  dari  harta dengan  syarat  khusus bahwa  Allah  SWT memaksa  pemiliknya  untuk  menyerah kepada  seseorang  yang  berhak atasnya juga  persyaratan  tertentu.  Menurut  Yusuf  Qardhawi,  zakat  adalah  bagian  dana tertentu yang diberikan atas perintah Allah SWT dan diserahkan kepada orang tertentu, Zakat  adalah  rukun  Islam  yang  ketiga  dimana  zakat  merupakan  kewajiban  bagi  setiap muslim jika ada kekayaan yang cukup.(Hidayat & Mukhlisin, 2020) Seorang mukmin ketika memberikan zakat mampu membersihkan jiwanya dari kesengsaraan dan karena dosa ia menerima berkat-berkat yang dimilikinya keluarganya dan warisannya dan kehendaknya membersihkannya  dari  kekayaan  haram.  Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian zakat adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai hak dari Tuhan SWT, bagi mereka yang berhak menerima sebagai fakir miskin, miskin, menurut aturan agama Islam. Sejarah kalifah Ar Rasyidin
Khulafaur  Rasyidin  berasal  dari  kata  khulafa'  dan  allasyidin.  alrasydine untuk mengatakan  bahwa  itu  tidak  rumit,  benar  dan  terbimbing.  Jadi  Krafaul  Rashidin  adalah manusia Siapa yang baik dan benar-benar cerdas dipilih untuk menggantikan Rasulullah SAW  setelah  kematiannya.  Pemimpin  Khulafaur  Rasyidin  terdiri  dari  satu  dari  empat orang Sahabat Nabi : Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Pada masa pemerintahan Abu Bakar As Siddiq (632-634 M), Perang Riddah, atau Perang Melawan Kemurtadan, dilakukan untuk mengatasi perpecahan yang timbul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di akhir masa jabatannya, Abu Bakar memperluas wilayahnya dengan mengirimkan pasukan.
Ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab (634-644 M), Islam berkembang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar, kekuasaan Islam
meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Iran, dan Mesir. Umar juga mengesahkan tentara, polisi, pegawai negeri, kejaksaan, hisbah (pemeriksaan) pasar, membangun pusat kendali  timbangan  atau  takaran,  mencetak  uang  negara  dan  membangun  Kementerian Pajak  dan  Pertanahan  (Diwan  al  Kharj).  di  atas  Kementerian  Keuangan  (divan  al  mal). Kebebasan beragama diberikan kepada kelompok non-Muslim oleh Umar.
Usman  bin  Affa  (644-655  M)  Di  bawah  kepemimpinan  Usman,  umat  Islam mengalami masa paling makmur dan sejahtera. Wilayah Muslim meluas ke Tripoli, Armenia, Turkestan, dan Siprus. Namun, periode kedua ditandai dengan perbedaan pendapat dan pemberontakan saat Usman memberikan posisi strategis pada keluarga Umayyah dalam pemerintahan. Pada tahun 655 M, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman.
Ali  bin  Abi  Thalib  (655-660  M)  Ali  bin  Abi  Thalib  mencoba  menumpas pemberontakan dengan menarik para emir yang sebelumnya diangkat oleh Usman. Itu juga mengambil  alih  tanah  yang  disumbangkan  Usman  kepada  warga  yang  memberikan pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib pun menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair  dan  Aisyah  karena  tidak  mau  menghukum  para  pembunuh  Usman.  Mereka menuntut balas dan Perang Yamal (Perang Unta) dimulai karena Aisyah mengendarai unta. Di akhir masa pemerintahannya, rakyat terpecah menjadi tiga kelompok dan salah satunya membunuh Ali bin Abi Thalib. La morto de Ali ibn Abi Thalib menandai akhir dari Khulafaur Rashidin.(Sohibi, 2019)

## Pembahasan
Zakat Pada Masa Khufaurasyidin
Zakat pada masa Abubakar
Kebijakan  pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  oleh  Khalifah  Abu  Bakar  adalah memerangi  orang-orang  yang  tidak  taat  zakat.  Pengelolaan  Zakat  Khalifah  Abu  Bakar meliputi:  Pengelolaan  zakat  langsung  menjadi  tanggung  jawab  Abu  Bakar,  penggunaan zakat  dalam  menentukan  gaji  khalifah,  pendistribusian  zakat  sesuai  prinsip  keadilan, penyitaan harta, pendirian Baitul Mali di San’ah, distribusi dan penggunaan zakat bagi yang berhak.(Munawir, 2021)
Kemudian Perhatikan baik-baik mereka yang berkelahi dan Pembangkangan dalam membayar  zakat.  Karena  zakat  adalah  rukun Islam  dan Penerimaan  Negara  untuk Kesejahteraan  di  Bidang  Ekonomi,  Zakat  sebagai  instrumen  yang  berkaitan  dengan
kesejahteraan atau kesejahteraan sosial dan ekonomi.(Nur Fajriah & Risqy Kurniawan, 2022) Mengelola dan menghitung Zakat dengan cermat dan benar. Abu Bakar membagikan hasil dari upaya mengumpulkan zakat ini
Zakat  pendapatan  pemerintah,  yang  kemudian  dibayarkan  ke  Baitul  Maal,  dan kemudian segera dan tanpa penundaan jika tidak ada halangan dan masuk akal Prosedur didistribusikan  ke  semua  Muslim.  meninggalkan  apa-apa bahkan  dalam  waktu  singkat. Ketika  Abu  Bakar  meninggal,  hanya  satu Ditemukan  dirham  yang  di  temukan  di perbendaharaan.

## Zakat pada masa Umar bin Khottob
Bahwa zakat berimplikasi pada aspek dan pertimbangan ekonomi mikro ekonomi makro Politik Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz Pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, politik untuk memperluas subjek zakat. Kedua, Pandangan tentang Penghimpunan Zakat. ketiga, Opini tentang Distribusi dan Pemberdayaan Zakat. Kebijakan  Zakat  Umar  bin  Khattab  dan  Umar  bin  Abdul  Aziz  relevan  dengan  beberapa amalan Zakat di Indonesia, seperti Zakat B. Profesi, Zakat Bisnis dan juga Zakat Real Estate real estat dan bisnis baru lainnya. Sama dalam zakat dan koleksi Distribusi Zakat.(Aqbar & Iskandar, 2019)

## Zakat pada masa Usman Bin Affan
Kebijakan  ekonomi  Utsman  bin  Affan  di  bidang  perpajakan  tidak  jauh  berbeda dengan  pendahulunya,  Umar  bin  Khattab.  Utsman  menetapkan  kebijakan  fiskal  untuk mempertahankan  kemajuan  yang  dicapai  selama  pemerintahan  negara  sebelumnya. Kebijakan  fiskal  yang  ditempuh  Utsman  mengatur  kebijakan  zakat,  kharaj,  jizyah  dan pengendalian  harga.  Zakat  berarti  tumbuh,  berkembang  dan  bersuci  menurut  bahasa. Artinya  zakat  mensucikan  harta  seseorang  dan  mengembangkan  pahala  darinya,  yaitu zakat.  Tujuan  zakat  adalah  membersihkan  jiwa  orang  kaya  dari  kesengsaraan  dan menghilangkan rasa iri hati orang miskin.(Mubarok & Santoso, 2022) Selain itu, zakat juga dapat dijadikan solusi untuk mengatasi ketimpangan antara  si kaya dan si  miskin. Islam menjadikan  ibadah  zakat  harta  ditujukan  pada  ranah  sosial  untuk  membangun  sistem ekonomi yang adil dan makmur bagi dunia ini dan dunia yang akan datang. Utsman bin Affan memiliki praktik terkait pengelolaan zakat, dimana Utsman mendelegasikan penilaian harta zakat kepada masing-masing muzak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melindungi Zakat  dari  kegagalan  dan  masalah  dengan  mengontrol  dana  yang  tidak  dipahami  oleh oknum pemungut zakat. Selain itu, Utsman juga berpendapat bahwa harta zakat seorang
muslim ditentukan setelah dikurangi semua hutang muzak.
Sebagai  penerus  khalifah  sebelumnya  Utsman  bin  Affa  (Umar  bin  Khattab)  yang memperluas wilayah dan menata perekonomian sehingga Islam menguasai wilayah yang luas.  Masa  pemerintahan  Utsman  juga  relatif  lebih  lama  dari  masa  pemerintahan sebelumnya.  Bagi  Utsman  bin  Affan,  ini  merupakan  tambahan  berharga  untuk  lebih mengoptimalkan  karya  para  pendahulunya.  Kebijakan  fiskal,  sebagai  salah  satu  alat kebijakan ekonomi, memainkan peran kunci dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selama enam tahun  pemerintahannya,  'Utsman  bin  Affan  melanjutkan  apa  yang  dilakukan  'Umar  bin Khattab namun dengan beberapa  perubahan seperti mekanisme  zakat, penarikan  jizyah dan kharaj, dan usyur. Namun, dalam enam tahun terakhir pemerintahannya, Utsman lebih mementingkan administrasi internalnya, yang lebih dipandang sebagai tindakan nepotisme, di  mana  Utsman  mengasimilasi  orang-orang  terdekatnya  dalam  pemerintahan,  dimulai dengan administrasi dan diakhiri dengan jabatan gubernur. Hal ini kemudian menyebabkan pemerintahan Utsman mulai kehilangan keimanan umat Islam Zakat masa khalifah Ali bin Abi thalib
Kebijakan Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Bidang Sosial Ekonomi, Penataan Keuangan Negara atau Baitul Mall. Pada masa pemerintahan Khalifah Alibi Abi Thalib, kondisi Baitul mal dikembalikan seperti kondisi sebelum Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip keadilan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal dan membayar ganti rugi yang sama kepada semua orang tanpa memandang status sosial atau kedudukan  dalam  Islam.(Muhammad  Iqbal1,  Abdi  Kurnia  Andika,Wilaela,  2023) Pengembangan dan peningkatan perencanaan kota. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin  Abi  Thalib,  beliau  melakukan  upaya-upaya  positif  terutama  dalam  urusan  tata  kota. Kufah merupakan salah satu kota yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembangunan kota Kufah pada awalnya dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pangkalan atau markas tentara melawan tekanan para pembangkang. Seiring berjalannya waktu, kota Kuffah berkembang menjadi kota yang ramai dikunjungi bahkan menjadi pusat pengembangan ilmu agama.
Zakat, Jiziyah dan pajak. Zakat berbeda dengan dana lain dalam hal perolehan dan jumlah  yang  harus  dikumpulkan  atau  dibayarkan.  Jizya  adalah  pembayaran  wajib  bagi seseorang yang berstatus dhimmi atau non-Muslim yang tinggal di wilayah Muslim. Jizyah yang harus dibayar tergantung pada keuangan mereka. Pada masa pemerintahannya, Ali
bin Abi Thalib juga memungut pajak atas hasil hutan dan sayuran. d) Perampasan tanah yang diberikan kepada keluarganya oleh Khalifah Utsman bin Affan (kepemilikan tanah). Ketika menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah, Utsman bin Affan banyak berjasa kepada kerabatnya di berbagai bidang. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kebijakan tersebut kemudian diubah. Ali bin Abi Thalib berusaha merebut kembali seluruh tanah yang telah diberikan  Utsman bin Affan kepada keluarga dan  kerabatnya untuk dijadikan milik negara.

## SIMPULAN
Pengelolaan zakat Pada Periode  Khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tidak taat zakat. Pengelolaan meliputi: Pengelolaan zakat langsung menjadi tanggung jawab Abu Bakar, penggunaan zakat dalam menentukan gaji khalifah, pendistribusian zakat sesuai  prinsip  keadilan,  penyitaan  harta,  pendirian  Baitul  Mali  di  San’ah,  distribusi  dan penggunaan zakat bagi yang berhak. Umar bin Abdul Aziz Pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, politik untuk memperluas subjek zakat. Kedua, Pandangan tentang Penghimpunan Zakat. ketiga, Opini tentang Distribusi dan Pemberdayaan Zakat. Utsman bin Affan Kebijakan fiskal yang ditempuh Utsman mengatur kebijakan zakat, kharaj, jizyah  dan  pengendalian  harga.  Sedangkan  Kebijakan  Pemerintahan  Khalifah  Ali  bin  Abi Thalib dalam Bidang Sosial Ekonomi, Penataan Keuangan Negara atau Baitul Mall.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(6), 1214 – 1227.
Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(2), 163 – 169.
Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). Journal on Education, 5(2), 3095 – 3107.
Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab. Laa Maisyir, 6(2), 226 – 245. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841
Baha Uddin, A. (2016). Studi analisis pendapat ulama MUI Jawa Tengah Tentang zakat royalti.
1 – 23.
Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online
Dompet Dhuafa. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 675.
https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435
Hoirul amri. (2016). 9 MUQTASHID, Vol. I, No. 01, Edisi Maret 2016 KEBIJAKAN  MONETER PADA  AWAL  PEMERINTAHAN  ISLAM  DALAM  PEMBANGUNAN  PEREKONOMIAN (STUDI ANALISIS PADA MASA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT). MUQTASHID, I(01),
9 – 24.
Mubarok, S. Z. S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 1(3), 240 – 244.
Mudhiiah, K. (n.d.). Konsep Ekonomi Masa Khulafa’al -Rasyidin (Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Tholib) Nur Evi Susanti (90100118039) 1. Masa khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq.
Muhammad Iqbal1, Abdi Kurnia Andika,Wilaela, H. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. 7(1), 6 – 19.
Munawir, M. (2021). Konstruksi Zakat dan Pengelolaannya pada Masa Khalifah Abu Bakar As Shiddiq. IAIN Parepare.
Nur Fajriah, R., & Risqy Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin. Jurnal Al-Ibar, 1, 15.
Nuriana,  M.  A.,  &  Achmad,  K.  (2020a).  Zakat  Sebagai  Pengentasan  Kemiskinan  dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). Teraju, 2(02), 143 – 159. https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162
Nuriana,  M.  A.,  &  Achmad,  K.  (2020b).  Zakat  Sebagai  Pengentasan  Kemiskinan  dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(02), 143 – 159.
Sohibi. (2019). Khulafaur Rasyidin. Mutiara Aksara.
Sutrisno Hadi. (1987). Metodologi Research ( ndi O. Set (ed.); jilid 1).
Salman Zakki Syahriel Mubarok and Slamet Santoso, “Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan,” J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 1, no. 3 (2022): 240 – 44
(Nur Fajriah & Risqy Kurniawan, 2022)