## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 17, No. 2, 2021, h. 267-288 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v17i2.2262

## Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami

## Hijrah Lahaling

## Universitas Ichsan Gorontalo
Email: ijhomakassar@yahoo.co.id
Abstract: In principle, in a marriage a man can only have one wife. A wife can only have  one  husband.  However,  in  the  marriage  law,  there  are  opportunities  for polygamy,  where  the  Court  can  give  permission  to  a  husband  to  have  more  than one wife if the parties concerned want. based on an agreement between the parties concerned, such as the previous wife. This article will discuss the implementation of  Law  No.  1  of  1974  concerning  the  implementation  of  polygamy.  The  method used  is  the  juridical  normative  which  is  analyzed  by  qualitative  descriptive.  The results  showed  that  the  implementation  of  Law  No.  1  of  1974  concerning  the implementation  of  polygamy  still  have  weaknesses,  because  some  articles  in  the law is very ambivalent. In addition, the Act does not have an article that regulates the  legal  sanctions  against  those  who  violate  the  regulations  governing  the implementation  of  polygamy,  but  the  existence  of  legal  sanctions  in  the  Act  is absolutely necessary to guarantee the rights of citizens.
Keywords: Marriage, Polygamy, The Religious Court

## Critical Analysis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage on the Implementation of Polygamy
Abstrak:  Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri.  Seorang  isteri  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami. Namun,  dalam  undang-undnag  perkawinan  dibuka  peluang  adanya  poligami, dimana  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan. Artinya  poligami,  harus  berdasarkan  persetujuan  antara  pihak  yang  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif  yang dianalisis dengan deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  terhadap  pelaksanaan  poligami  masih  memiliki kelemahan, karena beberapa pasalnya sangat ambivalen. Selain itu, dalam undang- undang tersebut tidak ada satu pasal yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  poligami,  padahal  keberadaan  sanksi  hukum  dalam  undang-undang mutlak diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara.
Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama

## A. Pendahuluan
Sejak  dilahirkan  manusia  selalu  hidup  bersama  dengan  manusia  lainnya  di dalam  suatu  pergaulan  hidup,  dan  ini  sudah  menjadi  kodrat  alam.  Hidup  bersama antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  diikat  oleh  sebuah  akad  suci  yang mengandung  serangkaian  perjanjian  di  antara  dua  pihak  dan  memenuhi  syarat- syarat tertentu disebut perkawinan.
Allah swt. menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan  membuatnya  mempunyai  kecenderungan  menaruh  cinta  kepada  jenis  kelamin yang  lain.  Dengan  dianugerahkannya  rasa  cinta  itu  maka  di  dalam  syariat  Islam diatur dengan adanya perkawinan. Melalui ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah swt.
Perkawinan  adalah  suatu  akad  suci  yang  mengandung  serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri  sangat  bergantung  pada  pemenuhan  ketentuan-ketentuan  dalam perjanjian  tersebut.  Perjanjian  yang  dimaksud  adalah  hidup  bersama  isteri  dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama isteri dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut. 1
Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin  saja,  tetapi  merupakan  perwujudan  ikatan  lahir  dan  batin.  Ikatan  lahir tercermin  adanya  akad  nikah,  sedangkan  ikatan  batin  adanya  perasaan  saling mencintai dari kedua belah pihak.  Hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita juga telah diatur dalam firman Allah swt.:
ْ ن ِم َو ْْ ْ  هِتٰي ٰ ا ْْ ْ ن َ ا ْْ ْ َق َ ل َخ ْْ ْ م ُ ك َ ل ْْ ْ ن ِ م ْْ ْ م ُ ك ِس ُف نَا ْْ ا ًجا َو  ز َ ا ْْ ا   وُن ُ ك  سَتِ ل ْْ ا َه ي َ ل ِا ْْ ْ َ ل َع َج َو ْْ ْ م ُ كَن يَب ْْ ًْة َّدَو َّم ْْ ًْة َم ح َر َّو ْۗ َّْنِا ْْ ْ يِف ْْ َْكِل ٰذ ْْ ْ تٰي ٰ ا َ ل ْ ْ م  و َقِ ل ْ َْن  و ُر َّ ك َفَتَّي ْ
1 Musdah  Mulia, Pandangan  Islam  tentang  Poligami  (Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama  & Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), 10.

## Terjemahnya:
“ Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan pasangan-pasangan  untukmu  dari  (jenis)  dirimu  sendiri  agar  kamu  merasa tenteram  kepadanya.  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  cinta  dan  kasih sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ” (QS. al-Ru>m/30: 21). 2
Perkawinan  menjadi  jembatan  yang  mengantarkan  manusia  (laki-laki  dan perempuan) untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah (damai, tenang dan bahagia),  kekal,  sejahtera  lahir  dan  batin  yang  diridhai  Allah  Swt.  Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah  tangga,  misalnya  kewajiban  untuk  bertempat  tinggal  yang  sama  dan  setia kepada satu pasangan saja.
Adapun  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  sering  diperbincangkan  dalam masyarakat  Muslim  adalah  poligami.  Poligami  merupakan  problem  sosial  klasik yang  selalu  menarik  diperbincangkan  sekaligus  diperdebatkan  dikalangan masyarakat  muslim  di  seluruh  dunia.  Perdebatan  pada  tingkat  wacana  itu  selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.
Menurut  Muhammad,  perdebatan  ini  memunculkan  tiga  pandangan,  yaitu: Pertama,  pandangan  yang  membolehkan  poligami  secara  longgar.  Sebagian  dari pandangan  ini  bahkan  menganggap  poligami  sebagai  sunnah,  yakni  mengikuti perilaku  Nabi  Muhammad  saw.  Syarat  keadilan  yang  secara  eksplisit  disebutkan Alquran  cenderung  diabaikan  atau  hanya  sebatas  argumen  verbal  belaka; Kedua, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat,  antara  lain  adalah  keadilan  formal-distributif,  yakni  pemenuhan  hak ekonomi  dan  seksual  (gilir)  para  istri  secara  (relatif)  sama  serta  keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya; Ketiga, pandangan yang melarang poligami  secara  mutlak.  Keberagaman  pandangan  kaum  muslimin  dalam  isu poligami  ini  tentu  saja  menarik,  karena  didalamnya  memperlihatkan  sebuah dinamika  pemikiran  yang  terus  berkembang.  Perkembangan  ini  menunjukkan
2 Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag in Microsoft Word (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat) dalam https://lajnah.kemenag.go.id
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
bahwa  mereka  tengah  menghadapi  perubahan-perubahan  sosial  yang  terus bergerak. 3
Poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaa. 4 Sementara kebalikan  dari  poligami  adalah  monogami,  yaitu  ikatan  perkawinan  yang  hanya membolehkan    suami  mempunyai  satu  istri  dan  istri  mempunyai  satu  suami  pada jangka waktu tertentu.
Poligami  dapat  dilihat  dengan  beragam  perspektif.  Perspektif  hukum merupakan  salah  satu  pintu  masuk  ( entry  point)  dalam  memahami  persoalan poligami.  Masalah  poligami  merupakan  salah  satu  isu  yang  diatur  dalam  hukum perkawinan  di  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).
Permasalahan  poligami  yang  tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65.  Sementara  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.
Ketentuan  asas  monogami  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  tercantum  dalam  Pasal  3  ayat  1,  yang  menyatakan: “ Pada asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang isteri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami. ” 5 Sementara mengenai  ketentuan  pengecualian  bagi  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  seorang diatur dalam Pasal 3 ayat 2, yang menyatakan bahwa: “ Pengadilan dapat memberi izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ” . 6 Selanjutnya mengenai syarat-syarat beristeri
3 Husein  Muhammad, Membaca  Kembali  Ayat  Poligami  (Jakarta:  Swara  Rahima:  Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan, 2007), 21.
4 Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, 2.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  3 Ayat (1)
6 Ibid., Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).
lebih  dari  seorang  itu  diatur  dalam  Pasal  4  dan  5  undang-undang  perkawinan tersebut. 7
Selain  itu,  dalam  KHI,  aturan  hukum  yang  dipakai  umat  muslim  dalam hukum  perdata  beracara  pada  Pasal  55  ayat  2  disebutkan: “ syarat-syarat  suami untuk melakukan poligami; “syarat utama beristri lebih dari  seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. ” 8 Syarat lainnya adalah adanya  persetujuan  istri  dan  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
Namun, ironisnya pada pasal 59 dinyatakan: \
“ Dalam  hal  istri  tidak  mau  memberikan  persetujuan,  dan  permohonan  izin untuk  beristri  lebih  dari  satu  orang  berdasarkan  atas  salah  satu  alasan  yang diatur  dalam  pasal  55  ayat  2  dan  57,  Pengadilan  Agama  dapat  menetapkan tentang  pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan  mendengar  istri  yang bersangkutan di persidangan Pengadilan  Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. ” 9
Jika  mengamati  bunyi  pasal-pasal  di  atas,  dapat  dilihat  betapa  hukum negara berkenaan dengan pengaturan poligami sangat ambivalen dan pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya  sebagai  pemberi  izin,  meskipun  di  akhir  pasal  tersebut  ada  klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding.
Realitas pada umumnya para  istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding  terhadap  keputusan  pengadilan  menyangkut  perkara  poligami.  Semua alasan  yang  dikemukakan  dalam  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak  mempertimbangkan  perspektif  kepentingan  istri.  Tidak  pernah dipertimbangkan,  misalnya  andaikata  suami  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya  atau  suami  mandul,  apakah  Pengadilan  Agama  juga  akan memberikan  izin  kepada  istri  untuk  menikah  lagi?  Karena  laki-lakipun  dapat
7 Ibid, Pasal 4 dan Pasal 5.
8 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam, Pasal 55 Ayat (2).
9 Ibid., Pasal 59.
mengalami  hal  yang  sama  karena  penyakit  datang  tanpa  memilih  jenis  kelamin. Ketentuan  undang-undang  perkawinan  dan  KHI  tentang  poligami  ini  jelas menunjukkan  posisi  ketidakberdayaan  perempuan  di  hadapan  laki-laki  dan  tidak cukup adil bagi perempuan dan anak.
Masalah  poligami  memang  sudah  masuk  ke  dalam  konteks  sosial  artinya menyangkut  kepentingan  orang  banyak  dalam  hal  ini  perempuan  yang membutuhkan  nilai  keadilan  yang  seutuhnya.  Apabila  ada  beberapa  perempuan yang  merasa  mendapatkan  keadilan  dalam  praktek  poligami,  hal  itu  adalah merupakan penilaian secara individu dari mereka yang pernah melakukan poligami. Namun dari sisi lain banyak dari mereka justru menjadi korban dari ketidakadilan dan  perlakuan  semena-mena  dari  sang  suami  yang  menuntut  untuk  menikah  lagi. Belum lagi dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka.
Persoalan  ini  jika  dicermati  dalam  konteks  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan  pelaksanaannya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang Perkawinan,  serta  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam  ada  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  poligami.  Namun  hal tersebut  pada  kenyataannya  masih  menimbulkan  beberapa  permasalahan  yang masih perlu untuk dikaji agar nantinya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kontra  produktif,  baik  itu  dari  segi  pemahaman  umat  Islam  maupun  pemahaman pemerintah dalam konteks substansi hukum di sisi lain.

## B. Konsepsi Perkawinan Poligami di Indonesia
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 10 Dari  definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung didalamnya, yaitu:
1. Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami isteri.
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.
2. Ikatan  lahir  batin  dan  ditujukan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar  ikatan  lahir  batin  dan  tujuan  bahagia  yang  kekal  itu  berdasarkan  pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 11
Projodikoro mengemukakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 12 Menurut Soemiyati,  perkawinan  dalam  agama  Islam  disebut  nikah,  ialah  suatu  akad  atau perjanjian  untuk  mengikatkan  diri  antara  seorang  pria  dan  wanita,  guna menghalalkan  hubungan  kelamin  antara kedua  belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela dan  keridhoan  kedua  belah  pihak  untuk  mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  ketenteraman  dengan  cara-cara yang  diridhai  Allah  swt. 13 Sedangkan  menurut  Subekti,  perkawinan  adalah pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk  waktu yang lama. 14
Sementara menurut pendapat Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  atas  kerelaan  dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang  telah  ditetapkan  syara’  untuk  menghalalkan  pencampuran  antara  keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan  menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya. 15
Adapun  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad yang  sangat  kuat  atau mitsaaqon  gholiidhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Sedangkan  dalam  Pasal  4  menyebutkan perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu:
11 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), 11.
12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 1984), 7.
13 Soemiyati, Hukum  Perkawinan Islam  dan  UU  Perkawinan  (Yogyakarta: Liberty,  1986),
15.
14 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Bandung: PT. Intermasa, 1992), 1.
15 M. Hasbi Ash Shiddiqi, Al-Islam (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1966), 562.
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing agamanya dan kepercayaannya. ” 16
Mencermati  beberapa  pengertian  perkawinan  yang  dikemukakan  oleh  para akademisi  dan  perundang-undangan  disimpulkan  bahwa  perkawinan    menurut hukum  Islam  adalah  suatu  aqad  atau  perjanjian  yang  suci  dalam  menghalalkan hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dengan  perempuan  untuk  mewujudkan kebahagiaan  lahir  dan  batin  serta  untuk  mendapatkan  ketenteraman  hidup berkeluarga  yang  kekal  atas  dasar  kerelaan  dan  kesukaan  dari  kedua  belah  pihak atau dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.
Suatu  akad  perkawinan  menurut  hukum  Islam  ada  yang  sah  dan  ada  yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat  dan  rukun-rukun  yang  lengkap,  sesuai  dengan  ketentuan  agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat  serta  rukun-rukun  perkawinan.  Akan  tetapi  pada  kenyataan  ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan hukum agamanya saja.
Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 17 Dalam  ajaran  Islam tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  rumah  tangga  yang  kekal,  yang  memberi ketenangan yang diliputi rasa kasih  sayang, melahirkan anak turunan yang sholeh dan  sholehah  sehingga  mewujudkan  rumah  tangga  Muslim. 18 Tujuan  perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.
Sebuah  pernikahan  dalam  Islam  telah  diatur  tentang  jumlah  wanita  yang boleh dinikahi bagi seorang laki-laki dalam satu masa. Begitu juga Islam mengatur tentang  jumlah  laki-laki  yang  boleh  menikah  dengan  seorang  wanita  dalam  satu masa.  yaitu  Islam  hanya  boleh  wanita  memiliki  satu  suami  saja  dalam  satu  masa.
16 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2 dan Pasal 4.
17 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
18 Nazar  Bakry, Problematika  Pelaksanaan  Fiqih  Islam  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1994), 3.
Suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai isteri lebih dari seorang pria disebut juga dengan poligami.
Praktek  poligami  dewasa  ini  banyak  memberikan  contoh  buruk  dan merupakan realitas poligami. Realitas seperti itu muncul dimana-mana persoalannya adalah  poligami  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  semangat  dan  tanggung jawab  yang  dimiliki  seharusnya  dimiliki  oleh  semua  pihak  yang  berkepentingan. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariatnya yang telah mengatumya,  seakan  mereka  lupa  bahwa  poligami  pada  saatnya  juga  akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan  manusia,  poligami  adalah  pengaruh  syahwat.  Sehingga  merekapun menolak  poligami.  Realitas  juga  menunjukkan  betapa  banyak  kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga hanya karena poligami. 19
Istilah  poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu polu  dan  gamein.  Polu berarti  banyak  dan gamein  berarti  kawin,  jadi  poligami  dapat  diartikan  sebagai perkawinan  yang  banyak.  Dalam  Kamus  Bahasa  Inggris-Indonesia  dikatakan bahwa: Poligami (polygamist) di definisikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih  dari  seorang.  Sedangkan  monogami  ( monogamy)  didefinisikan  sebagai seorang laki-laki yang hanya beristrikan satu orang dan seorang perempuan hanya bersuami satu orang. 20
Poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami,  dikenal  juga  poliandri.  Jika  dalam  poligami,  suami  yang  memiliki beberapa  istri,  dalam  poliandri  sebaliknya,  justru  istri  yang  mempunyai  beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku- suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet. Kebalikan dari
19 Hasan  Aedy, Antara  Poligami  Syariah  dan  Perjuangan  Kaum  Perempuan (Bandung: Alfabeta, 2007), 60.
20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
poligami  adalah  monogami,  yaitu  ikatan  perkawinan  yang  hanya  membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. 21
Istilah monogami disebutkan juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974,  pasal  3  ayat  (1)  bahwa “pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami, ” 22 dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa undang- undang ini menganut asas monogami.
Sementara  dalam  KHI  istilah  poligami  hanya  digunakan  untuk  seorang suami  dengan  dua,  tiga  sampai  empat  orang  istri  sesuai  bunyi    Pasal  55  ayat  1: “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang  istri. ” 23 Istilah  poligami  ini  juga  sering  dipertukarkan  dengan  istilah poliandry,  yaitu  sebuah  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  wanita  yang menikah  dengan  beberapa  orang  suami.  Bedanya,  jika  poligami  itu  diperbolehkan dalam hukum Islam sementara poliandri jelas dilarang, karena bertentangan dengan hukum Islam.
Mengenai  hukum  poligami,  para  ulama  klasik  dari  kalangan mufassir (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat berdasarkan firman Allah swt.:
ْ ن ِا َو ْْ ْ مُت  ف ِخ ْْ ا َّ ل َ ا ْْ ا  و ُط ِس قُت ْْ ىِف ْْ ى ٰمٰتَي لا ْْ ْا  و ُح ِك ناَف ْْ ا َم ْْ ْ َبا َط ْْ ْ م ُ ك َ ل ْْ َْن ِ م ْْ ِْءۤا َسِ نلا ْْ ىٰن ث َم ْْ َْث ٰ لُث َو ْْ َْعٰب ُر َو ْ ْْْ ْ نِا َ ف ْْ ْ مُت  ف ِخ ْْ ْا َّ ل َ ا ْ ا  و ُ ل ِد  عَت ْ ًْة َد ِحا َو َ ف ْ ْ و َ ا ْ ا َم ْ ْ ت َ ك َ ل َم ْ ْ م ُ كُناَم ي َ ا ْۗ ْ َْكِل ٰذ ْ ىٰٓن  د َ ا ْ ْا َّ ل َ ا ْ ْۗا و ُ ل  و ُعَت ْ
Terjemahnya:
“ Jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang  kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Akan  tetapi,  jika  kamu  khawatir tidak  akan  mampu  berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang  saja  atau  hamba  sahaya perempuan  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  lebih  dekat  untuk  tidak berbuat zalim. ” (QS al-Nisa/4: 3). 24
21 Musdah Mulia , Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 2.
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1).
23 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 55 Ayat (1).
24 Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag in Microsoft Word
Ayat ini memberikan penafisran yang telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4  orang  istri.  Nasution  mengemukakan  ulama  seperti  Syeikh  Muhammad  Abduh tidak  sepakat  dengan  penafsiran  itu.  Baginya  diperbolehkannya  poligami  karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yakni dengan alasan: Pertama,  saat  itu  jumlah  pria  sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  wanita  akibat gugur  dalam  peperangan  antara  suku  dan  kabilah,  maka  sebagai  bentuk perlindungan,  para  pria  menikahi  wanita  lebih  dari  satu; Kedua,  saat  itu  Islam masih sedikit sekali pemeluknya dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk  Islam  dan  mempengaruhi  sanak-keluarganya;  dan ketiga,  dengan  poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik. 25
Kini  keadaan  telah  berubah,  poligami  justru  menimbulkan  permusuhan, kebencian,  dan  pertengkaran  antara  para  istri  dan  anak,  bahkan  Abduh  yang  juga merupakan  mantan  Syeikh  di  Al-Azhar  ini  berfatwa  bahwa  berpoligami  ini hukumnya  haram,  dengan  alasan: Pertama,  syarat  poligami  adalah  berbuat  adil. Syarat  ini  sangat  sulit  dipenuhi  dan  hampir  mustahil,  sebab  Allah  sudah  jelas mengatakan dalam firman-Nya:
ْ ن َ ل َو ْْ ا   و ُع ي ِطَت  س َ ت ْْ ْ ن َ ا ْْ ا  و ُ ل ِد  عَت ْْ َْن يَب ْْ ِْءۤا َسِ نلا ْْ ْ و َ ل َو ْْ ْ مُت  ص َر َح ْْ ا َ ل َ ف ْْ ا  و ُ ل ي ِم َت ْْ ْ َّ ل ُ ك ْْ ِْل يَم لا ْْ ا َه  و ُر َ ذَت َ ف ْْ ِْة َقَّلَعُم لاَك ْْۗ ْ ن ِا َو ْ ا  و ُحِل  ص ُت ْ ا  و ُقَّتَت َو ْ َّْنِا َ ف ْ َْ ٰ للّا ْ َْنا َ ك ْ ا ًر  و ُف َ غ ْ ْاًم ي ِح َّر ْ
Terjemahnya:
“ Kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  istri-istri(-mu) walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian.  Oleh  karena  itu,  janganlah kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai)  sehingga  kamu  biarkan yang  lain  terkatung-katung.  Jika  kamu  mengadakan  islah  (perbaikan)  dan memelihara  diri  (dari  kecurangan),  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang. ” (QS al-Nisa/4: 129). 26
Ayat  tersebut  sudah  sangat  jelas  mengatakan  bahwa  lelaki  tidak  akan mungkin  berbuat  adil. Kedua,  buruknya  perlakuan  para  suami  yang  berpoligami
25 Khaharuddin  Nasution, Riba  dan  Poligami:  Sebuah  Studi  Atas  Pemikiran  Muhammad Abduh (Jogjakarta: AC Ademica, 1996), 103.
26 Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag in Microsoft Word.
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
terhadap  para  istrinya,  karena  mereka  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  untuk memberi  nafkah  lahir  dan  batin  secara  baik  dan  adil. Ketiga,  dampak  psikologis anak-anak  dari  hasil  pernikahan  poligami.  Mereka  tumbuh  dalam  kebencian  dan pertengkaran  sebab  ibu  mereka  bertengkar  baik  dengan  suami  atau  dengan  istri yang lain.
Abduh  juga  menjelaskan  hanya  Nabi  Muhammad  saja  yang  dapat  berbuat adil  sementara  yang  lain  tidak,  dan  perbuatan  yang  satu  ini  tak  dapat  dijadikan patokan  sebab  ini  kekhususan  dari  akhlak  Nabi  kepada  istri-istrinya.  Fatwa  dan tafsiran  Abduh  tentang  poligami  membuat  hanya  dialah  satu-satunya  ulama  di dunia  Islam  yang  secara  tegas  mengharamkan  poligami.  Ulama  asal  Mesir  yang pernah  mengecap  pendidikan  di  Paris  ini  juga  melihat  poligami  adalah  praktik masyarakat  Arab  pra-Islam,  tentang  perempuan  pada  abad  pertama  Hijriah  (abad ketujuh  Masehi)  menjelaskan  memang  budaya  Arab  pra-Islam  mengenal  institusi pernikahan  tak  beradab  ( nikah  al-jahili)  di  mana  lelaki  dan  perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, membolehkan  poligami  dengan  syarat  atas  izin  istri  pertama.  Undang-undang  ini diperkuat  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Pengadilan  Agama,  khususnya  Pasal  49  yang  mengatakan  pengadilan  agama menangani  masalah  perkawinan  (seperti  mengurusi  poligami)  dan  lainnya. 27 Juga dalam  Pasal  5  undang-undang  perkawinan  menetapkan  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu: (1) adanya persetujuan dari  istri-istri;  (2)  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 28
Idealnya,  jika  syarat-syarat  di  atas  dipenuhi,  maka  suami  dapat mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.  Namun dalam  prakteknya,  syarat-syarat  yang  diajukan  tersebut  tidak  sepenuhnya  ditaati
27 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Pasal 49.
28 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5.
oleh  suami.  Sementara  tidak  ada  bentuk  kontrol  dari  Pengadilan  untuk  menjamin syarat-syarat tersebut dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak  ada  persetujuan  dari  istri  sebelumnya,  poligami  pun  bisa  dilaksanakan  oleh para suami.
Jika  menelisik  perjalanan  sejarah,  poligami  merupakan  tradisi  yang  sudah lama  menggejala  di  dalam  sejarah  umat  manusia.  Menurut  Al-Siba  yang  dikutip oleh  Baiddan  dalam Tafsir  bi  Al- Ra’yi: Upaya  Penggalian  Konsep  Wanita  dalam Al- Qur’an  (1999) sebagaimana  dikutip  Nurohmah  menyebutkan  praktik  beristri banyak  berjalan  secara  subur  di  kalangan  bangsa-bangsa  yang  hidup  pada  jaman purba.  Bangsa-bangsa  penakluk  seperti  Arab,  India,  Romawi,  Persia,  Babilonia, Yunani,  Cina  sudah  tak  asing  lagi  dengan  gaya  hidup  seperti  itu.  Poligami  di kalangan mereka tak memiliki batasan jumlah. Bahkan seorang kaisar dari sebuah dinasti yang hidup di daratan Cina diberitakan mempunyai istri berjumlah 30.000 perempuan. 29
Sebelum  Islam  datang,  suku-suku  Badui  di  Jazirah  Arab  telah mempraktekkan poligami malahan poligami yang tak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Sejumlah riwayat menceritakan  bahwa  rata-rata  pemimpin  suku  ketika  itu  memiliki  puluhan  istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri. Banyaknya istri menentukan posisi sosial laki-laki di mata kaumnya. Karena anggapan itu pula, layaknya hewan ternak, para perempuan Arab pra Islam bisa diperjualkan di pasar- pasar.  Selain  itu,  poligami  tidak  mesti  memperhatikan  unsur  keadilan,  sehingga terjadi  perampasan  hak-hak  perempuan  yang  pada  gilirannya  membawa  kepada kesengsaraan dan ketidakadilan.
Namun,  datangnya  Islam  ke  dunia  Arab  memberi  titik  cerah  bagi  posisi kaum  perempuan  yang  saat  itu  banyak  mengalami  diskriminasi  dan  marjinalisasi. Sebelum  Rasululah  saw.,  hadir,  para  perempuan  tidak  mendapat  hak-hak  dasar layaknya  manusia  utuh.  Mereka  misalnya  tidak  berhak  mendapat  waris,  boleh
29 Leli Nurohmah, “ Poligami: Saatnya Melihat Realitas, ” Jurnal Perempuan, Ed 31 (2003), 33.
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
diperlakukan  apapun  sesuai  keinginan  suaminya,  tidak  memiliki  hak  untuk melarang suaminya menikah lagi, bahkan banyak praktik yang berjalan bahwa anak perempuan  yang  lahir  harus  dikubur  hidup-hidup  karena  dipandang  mencemari keluarga.
Konteks  poligami  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  mendapatkan perhatian dalam Alquran sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Aisyah istri Nabi  Muhammad  saw.,  tentang  sebab  turunnya  ayat  ini,  karena  menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah, yang bertanya kepadanya tentang  asal  mula  orang  dibolehkan  beristri  lebih  dari  satu  sampai  empat,  Aisyah menjawab:
“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si  wali  tertarik  pada  harta  dan  kecantikan  anak  itu,  lalu  ia  bermaksud menikahi dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia  dilarang  menikah  dengan  anak  yatim  itu,  kecuali  ia  membayar  mahar secara  adil  dan  layak  seperti  kepada  perempuan  lain.  Daripada melangsungkan  niat  yang  tidak  jujur  itu,  dia  dianjurkan  lebih  baik  menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat” . 30
Menurut  Imam  al-Zamakhsyari,  menyatakan  bahwa  ayat-ayat  dalam  QS al-Nisa/4  itu  memiliki  semangat  mengaitkan  isu  poligami  dengan  kepengurusan anak  yatim  dari  kemungkinan  tindak  ketidakdilan.  Selanjutnya,  secara  tegas  al- Zamakhsyari  mengatakan  pesan  inti  yang  bisa  diambil  dari  ayat-ayat  tersebut adalah  bermonogami  lebih  utama.  Karena  dengan  monogami,  seseorang  bisa menghindar dari kemungkinan berlaku tidak adil atau menganiaya pasangan. Tidak jauh berbeda dengan Imam al-Zamakhsyari, Imam al-Baidhawi dalam Kitab Anwar at-Tanzin wa Asrar at- Ta’wil menyatakan bahwa turunnya ayat-ayat dalam QS al- Nisa/4  itu  memiliki  maksud  untuk  memperingatkan  kesewenang-wenangan masyarakat  terhadap  prilaku  poligami.  Dalam  penafsirannya,  ayat-ayat  itu  turun
30 At-Thabari, Jami al-Bayan fi Tafsir Al- Qur’an , Jilid III (Beirut, t.p.: 1986), 575.
dalam  rangka  memerintahkan  seseorang  untuk  menikah  sesuai  kemampuan memenuhi tanggungjawab terhadap perempuan terutama untuk berbuat adil. 31
Pendapat  para  ulama  klasik  tersebut  dikuatkan  oleh  para  tokoh  Islam pembaharu seperti Rasyid Ridha dan Muhammad al-Madani. Kedua ulama dari Al- Azhar itu lebih cenderung memiliki pendapat bahwa watak pernikahan dalam Islam adalah  monogami.  Kendati  memiliki  istri  banyak,  Nabi  Muhammad  sendiri mempraktikkan poligami saat usianya sudah 54 tahun dan poligami yang dilakukan oleh Nabi tentunya dengan alasan-alasan khusus, yang menurut M. Quraish Shihab dikiaskan  sebagai emergency  exit  (pintu  keluar  darurat)  dalam  pesawat  terbang.
Pintu  darurat  hanya  akan  dibuka  ketika  menghindari  kecelakaan  serta  justru mendatangkan mudharat (bahaya) apabila dibuka dalam kondisi normal. 32
Sementara menurut Musdah Mulia, ketika Islam datang kebiasaan poligami itu  tidak  serta  merta  dihapuskan.  Namun,  sebagai  agama  yang  sangat mementingkan keadilan, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam  pelaksanaan  poligami.  Perubahan  pertama,  membatasi  bilangan  istri  hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Syarat ini  dirasakan  amat  berat  kalau  tidak  ingin  dikatakan  mustahil  dapat  dipenuhi. Perubahan kedua, membatasi alasan poligami, poligami hanya dibolehkan semata- mata  demi  menegakkan  keadilan,  bukan  dalam  kerangka  memuaskan  nafsu biologis. 33
Kritisme  terhadap  poligami  dalam  sejarah  muslim,  tidak  berhenti  sampai disitu.  Selain  kisah  “penolakan”  Nabi  Muhammad  saw.  terhadap  “proposal” poligami  yang  diajukan  menantunya  Ali  bin  Abi  Thalib,  Fatima  Mernissi  juga mencatat  sebuah  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  cicit  Nabi  yang  bernama Sukaynah.  Putri  Husein  yang  hidup  di  awal  era  Dinasti  Mu’awiyah  itu  terkenal karena ketegasan dan keberaniannya. Ia menikah lebih dari empat kali dengan laki- laki  yang  berbeda,  karena  setiap  ia  menikah  dengan  seorang  laki-laki,  ia  selalu
31 Muhammad Abduh, “ Menelaah Poligami dalam Teks dan Konteks ” dalam Swara Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan No. 21 (2007), 7.
32 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 180-181.
33 Mulia, Islam Menggugat Poligami, 4.
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
mengajukan syarat untuk tidak melakukan poligami. Kenyataannya, beberapa orang suaminya menikah lagi. Ia pun menuntut bercerai. 34
Menelusuri  lebih  dalam  mulai  dari  pengertian  poligami,  dasar  hukum poligami  dan  sejarah  poligami  tentunya  memberikan  gambaran  komprehensif  apa itu  poligami,  sehingga  dengan  bijak  dapat  menempatkan  poligami  dalam  realitas kehidupan dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan perkawinan.
C. Implementasi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami sebagai Realitas Sosial
Perkawinan  pada  prinsipnya  menganut  azas  monogami  sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai seorang istri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.” 35 Namun  dalam  ayat  berikutnya  dalam  undang-undang  tersebut  dibuka  peluang adanya  poligami,  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  3  ayat  (2)  menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.” 36
Hal  ini  berarti  poligami  harus  berdasarkan  persetujuan  antara  pihak  yang bersangkutan,  seperti  isteri  yang  terdahulu.  Undang-undang  tersebut  juga  hanya mengizinkan  seorang  suami  melakukan  poligami  dengan  syarat-syarat  tertentu. Sebagaimana  disebutkan  Pasal  4  ayat  (1) bahwa  “dalam  hal  seorang  suami  akan beristri  lebih  dari  seorang,  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2),  ia  wajib mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.” 37 Sedangkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  pengadilan  hanya memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang apabila:
a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
34 Faqihuddin  Abdul  Kadir, Memilih  Monogami;  Pembacaan  Al- Qur’an  dan  Hadit s  Nabi, (Jakarta: Rahima, 2006), 9.
35 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat (1).
36 Ibid., Pasal 3 Ayat (2). 37 Ibid., Pasal 4 Ayat (1).
b) Isteri mendapat cacat,
c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 38
Ketentuan  ini  sebetulnya  tidak  cukup  adil  bagi  perempuan,  oleh  karena sakit,  cacat,  tidak  dapat  melahirkan  keturunan  dan  tidak  dapat  menjalankan kewajiban,  tidak  saja  dapat  dialami  oleh  perempuan.  Laki-laki  pun  dapat mengalami  hal  yang  sama,  karena  penyakit  datang  tanpa  memilih  jenis  kelamin, demikian juga masalah kesuburan untuk memberikan keturunan juga dapat dialami oleh laki-laki. Ketentuan ini perlu dipertanyakan keadilannya bagi perempuan. 39
Selain itu, Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, bagi seorang suami untuk menikah lagi, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
b) adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. 40
Namun,  pada  prakteknya  syarat-syarat  tersebut  tidak  sepenuhnya  ditaati bahkan  selalu  dilanggar  oleh  suami  yang  akan  menikah  lagi.  Tidak  ada  bentuk kontrol  dari  pengadilan  untuk  menjamin  syarat  itu  dijalankan,  bahkan  Pengadilan sering mengabaikan syarat persetujuan dari isteri dan Pengadilan tetap memberikan izin  bagi  laki-laki  tersebut  untuk  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain  meskipun isterinya  mengajukan  surat  keberatan.  Dalam  beberapa  kasus,  meski  belum  atau tidak  ada  persetujuan  dari  istri  sebelumnya,  poligami  bisa  dilaksanakan.  Bahkan kasus poligami mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Alasan yang menyebabkan sehingga kasus poligami mengalami peningkatan setiap  tahunnya  karena  lemahnya  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975,  baik  menurut  undang-undang  perkawinan,  KHI,  serta  penjelasannya adalah  merebaknya  isu  suap  untuk  mendapatkan  jalan  pintas  dan  peluang keterlibatan birokrasi sipil baik itu yang masih menjabat atau yang sudah pensiun
38 Ibid., Pasal 4 Ayat (2).
39 Nursyahbani Katjasungkana, Catatan Khusus: Poligami (Jakarta: Semai, 2002), 18.
40 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Ayat (1).
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
dalam  upaya  mendukung  orang-orang  yang  akan  melakukan  perkawinan  dalam konteks  perkawinan  di  bawah  tangan  atau  perkawinan  yang  tercatat  meskipun tanpa izin istri pertama.
Selain  itu,  kultur  atau  budaya  patriarkhi  ikut  memengaruhi  perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan telah  menambah  masalah  dalam  pelaksanaan  perkawinan  itu  sendiri,  bukan  hanya sekadar  isu  suap,  namun  telah  meningkat  kepada  level  membelokkan  konteks agama yang dianggap dapat membenarkan perilaku tersebut.
Selain itu, dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  masih  ada  kelemahan,  namun  perlu  disayangkan  lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyinggung persoalan poligami. Padahal sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam teori hukumnya “ Law  is  a  tool  of  a  social  engineering ”,  bahwa  hukum  itu  merubah masyarakat. Hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.
Akan tetapi ketika substansi hukum dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan terjadi diskriminatif yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan,  maka  kebijakan  tersebut  perlu  direvisi karena  hukum  itu  lahir  dari  jiwa  masyarakat  yang  mengakomodasi  masyarakat. Seperti yang dikemukakan dalam teorinya Friedrich Karl von Savigny “ Law is and expression  of  the  common  consciousness  or  spirit  of  people, ” bahwa  hukum  itu tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, apa yang dikemukakan  oleh  Savigny  tersebut,  bertentangan  dengan  teori  hukum  yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. 41
Sementara  dalam  hal  ini  lebih  cenderung  menggunakan  teori  hukum  dari Von  Savigny  (Volkgeist),  bahwa  undang-undang  itu  dibentuk  berasal  dari  jiwa masyarakat,  karena  masyarakat  diikutkan  partisipasinya  untuk  menyampaikan aspirasinya dan sebagai perwakilannya ke pemerintah dalam hal ini penyelenggara
41 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008).
Negara  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  pihak  yang  mengajukan undang-undang tersebut.
Selain itu, dalam undang-undang perkawinan dan KHI tidak ada satu pasal yang mengatur tentang aturan pidana atau  mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut.  Padahal,  tanpa adanya  sanksi  terhadap  pelanggaran  pasal-pasal  dalam  undang-undang  tersebut, maka membuat undang-undang ini seperti macam kertas saja. Padahal keberadaan undang-undang ini mutlak diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara.
Perkawinan  ideal  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Islam  adalah  monogami, dan  orang-orang  yang  menentang  poligami  bukan  berarti  menolak  hukum  atau ajaran  Islam  tentang  poligami.  Akan  tetapi  yang  ditolak  adalah  praktek  poligami itu  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  fakta  dan  kasus  yang  akhirnya  dapat disimpulkan  kalau  poligami  itu  bukanlah  solusi  terbaik  untuk  menyelesaikan persoalan  keluarga  tapi  malah  menghancurkan  institusi  keluarga  khususnya perempuan  dan  anak.  Meski  diakui  pada  kasus-kasus  tertentu  seperti  menolong janda dan anak korban konflik, poligami tetaplah menjadi solusi.
Namun  kenyataannya  sangat  jarang  suami  yang  berpoligami  karena  alasan tersebut.  Mayoritas  berpoligami  karena  perempuan  yang  akan  dijadikan  istri selanjutnya  itu  lebih  muda,  lebih  menarik,  lebih  pintar  dan  lebih  segalanya dibanding  istri  terdahulunya.  Karena  itu,  sebaiknya  suami  membahagiakan  dan memaksimalkan diri dengan satu istri.
Menurut  Zacky  Mubarok,  biasanya  para  pelaku  poligami  membenarkan perbuatannya  tersebut  pada  dua  hal:  QS  al-Nisa/4  ayat  3  yang  membolehkan poligami  sampai  empat  dan  mengikuti  sunnah  Nabi.  Padahal,  bila  dicermati kehidupan keluarga Nabi saw., sesungguhnya Nabi saw. itu melakukan monogami. Karena  dalam  kurun  waktu  kehidupan  rumah  tangga  Nabi  saw.  itu  sangat monogami.  Kehidupan  rumah  tangga  Nabi  saw.  dengan  Khadijah  itu  berlangsung 25 tahun, sementara Nabi saw. mempraktekan poligami itu hanya 10 tahun. Itu pun setelah  Khadijah  wafat  dan  kebanyakan  pernikahannya  itu  lebih  dikarenakan
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami
menolong janda-janda sahabat beliau yang meninggal akibat perang untuk membela Islam.
Sementara  ayat  Alquran  yang  menjadi  acuan  poligami  itu  pun  titik tekannya  pada  sikap  suami  yang  bisa  berlaku  adil,  bukan  pada  bolehnya  praktek poligami  tersebut.  Sikap  adil  susah  sekali  ukurannya  karena  sangat  melibatkan perasaan,  tidak  hanya  kepuasan  materi  dan  seksual  semata.  Anugerah  perasaan inilah yang merupakan salah satu kelebihan manusia.
Pandangan  lain  tentang  berpoligami  adalah  untuk  menghindari  zina. Daripada  terjadi  perselingkuhan,  lebih  baik  poligami.  Bagaimana  bisa  poligami disejajarkan  dengan  zina  (selingkuh)?  Penyejajaran  seperti  ini,  merupakan  cara berpikir  yang  tidak  berkaitan.  Ungkapan  tersebut,  juga  tidak  pada  tempatnya sebagai  alasan  untuk  melakukan  poligami.  Beberapa  pilihan  atau  solusi  selain berpoligami,    diantaranya  adalah  daripada  suami  berpoligami  lebih  baik  berpuasa untuk  menjaga  diri,  berlari-lari  untuk  membuang  energi  atau  bertobat  setiap  hari atau  aktif  dalam  kegiatan  berorganisasi  atau  segera  naik  haji,  serta  masih  banyak pilihan  perbuatan  yang  lebih  baik  dan  positif.  Jadi,  tidak  ada  alasan  untuk  suami berpoligami karena pilihan untuk tetap beristri satu tetap yang paling realistis dan yang  diharapkan  oleh  agama  dan  aturan  perundang-undangan  di  Indonesia, khususnya undang-undang perkawinan dan KHI.

## D. Kesimpulan
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  tentang Perkawinan,  terhadap  pelaksanaan  poligami  masih  mempunyai  kelemahan  yang perlu  direvisi  kembali,  mengingat  masih  adanya  beberapa  pasal  yang  sangat ambivalen  dan  kontradiktif.  Dalam  undang-undang  tersebut,  juga  tidak  mengatur tentang  sanksi  hukuman  terhadap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  poligami,  sehingga  diharapkan, untuk  sebuah  perkawinan  harusnya  memegang  prinsip  monogami,  karena perkawinan  monogami  adalah  perkawinan  yang  paling  ideal  bagi  terbangunnya
sebuah relasi antara suami dan istri, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah,  dan  mengurangi  dampak  kekerasan  terhadap  perempuan  (istri)  dan anak.
Daftar Pustaka
Abduh, Muhammad. “ Menelaah Poligami dalam Teks dan  Konteks ” dalam  Swara Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan No. 21, 2007.
Aedy,  Hasan. Antara  Poligami  Syariah  dan  Perjuangan  Kaum  Perempuan . Bandung: Alfabeta, 2007).
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
Ash Shiddiqi, M. Hasbi. Al-Islam. Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1966.
Bakry,  Nazar. Problematika  Pelaksanaan  Fiqih  Islam.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Perkawinan  Nasional.  Medan:  CV.  Zahir  Trading, 1975.
Kadir, Faqihuddin  Abdul.  Memilih  Monogami;  Pembacaan  Al- Qur’an  dan  Hadit s Nabi. Jakarta: Rahima, 2006.
Katjasungkana, Nursyahbani. Catatan Khusus: Poligami. Jakarta: Semai, 2002.
Kementerian  Agama  RI. Qur’an  Kemenag in  Microsoft  Word  (Jakarta:  Lajnah Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an  Badan  Litbang  dan  Diklat) dalam https://lajnah.kemenag.go.id
Muhammad,  Husein. Membaca  Kembali  Ayat  Poligami.  Jakarta:  Swara  Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan, 2007.
Mulia,  Musdah. Pandangan  Islam  tentang  Poligami.  Jakarta:  Lembaga  Kajian Agama & Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
______. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Nasution,  Khaharuddin. Riba  dan  Poligami:  Sebuah  Studi  Atas  Pemikiran Muhammad Abduh. Jogjakarta: AC Ademica, 1996.
Nurohmah, Leli. “ Poligami: Saatnya Melihat Realitas, ” Jurnal Perempuan, Ed. 31, 2003.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur, 1984.
Republik  Indonesia. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
______. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
______. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Shihab, M. Quraish. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  UU  Perkawinan.  Yogyakarta:  Liberty, 1986.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: PT. Intermasa, 1992.
Thabari. Jami al-Bayan fi Tafsir Al- Qur’an , Jilid III. Beirut, t.p.: 1986.