Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law) Tarmizi Universitas Islam Negeri Alauddin E-mail: tarmizi88sep@gmail.com

## Abstract
Each region has different inheritance traditions, including in the  Bugis  community  in  Tellu  Siattinge  District,  Bone Regency. This study aims to determine the distribution system of  the  Bugis  heritage  Tellu  Siattinge  District,  Bone  Regency then examined in the perspective of Islamic law. This type of research  is  qualitative  research  and  research  data  were collected  through  document  studies,  observations,  and interviews  with  the  community.  The  results  showed  that  the transfer  of  assets  was  generally  carried  out  before  the testator  died  through  grants  or  wasiah  is  divided  by deliberation  while  assets  that  have  not  been  divided  will  be distributed  after  the  heir  dies  as  an  inheritance.  The  main heir  who  inherits  only  children,  the  determination  of  the portion  received  by  the  heirs  depends  on  the  agreement  and the  portion  received  by  men  and  women  is  generally generalized.  The  system  of  inheritance  is  not  appropriate according  to  Islamic  law,  especially  in  fiqh  mawāriṡ,  but because  the  distribution is  done  based  on  mutual  agreement (islah), this is permitted with a record as long as the rights of each  heir  are  taken  into  account  and  there  is  no  conflict  in the distribution of inheritance.
Keywords: Inheritance System, Bugis Society, Islamic Law
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sistematika Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan
(Perspektif Hukum Islam) Tarmizi
Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin E-mail: tarmizi88sep@gmail.com

## Abstrak
Setiap daerah memiliki tradisi kewarisan yang berbeda-beda termasuk  dalam  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Tellu Siattinge  Kabupaten  Bone.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  sistem  pembagian  harta  warisan  masyarakat Bugis  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone kemudian  dikaji  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dan  data penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi dan  wawancara  dengan  masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  peralihan  harta  umumnya  dilakukan sebelum  pewaris  meninggal  melalui  hibah  atau  wasiat  yang dibagi  secara  musyawarah  sedangkan  harta  yang  belum dibagi  akan  dibagikan  setelah  pewaris  meninggal  sebagai harta warisan. Ahli waris utama yang mewarisi hanya anak, penentuan bagian yang diterima ahli waris tergantung pada kesepakatan  dan  bagian  yang  diterima  laki-laki  dan perempuan  umumnya  disamaratakan.  Sistematika  kewarisan tersebut  tidak  sesuai  menurut  hukum  Islam  terutama  dalam fikih  mawāriṡ,  namun  karena  pembagiannya  dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (islah), maka hal tersebut dibolehkan dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan  dan  tidak  terjadi  konflik  dalam  pembagian harta warisan.
Kata Kunci: Sistem Kewarisan, Masyarakat Bugis, Hukum Islam Pendahuluan
Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam karena al-Qur’an telah  mengatur  sistem pembagiannya  secara  jelas  dan  rinci.  Hal  tersebut  dapat  dipahami karena masalah kewarisan adalah  masalah yang pasti akan dialami setiap  orang.  Hukum  waris  secara  langsung  berhubungan  dengan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
harta  benda  yang  jika  tidak  ada  aturan  pasti,  maka  akan  mudah menimbulkan masalah dalam pembagiannya. Aturan dalam hukum waris  Islam  meliputi  perlakuan  terhadap  harta  peninggalan,  ahli waris  yang  berhak,  bagian  yang  berhak  didapatkan  dan  cara memperolehnya  yang  pasti  akan  terjadi  pada  setiap  peristiwa kematian. 1 Hukum kewarisan dalam hal ini yakni hukum kewarisan Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  dianggap  sebagai  pengkajian amat  penting  karena  pergeseran  pemikiran  dari  hukum  kewarisan yang qath’i dijadikan  sebagai  sesuatu  yang  diijtihadkan. 2
Sementara  itu,  Nabi  saw.  telah  menegaskan  pentingnya  membagi harta  warisan  dengan  memberikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak sebagaimana dalam HR Bukhari : 6746.
ِهيِبَأ  ْنَع  ٍس ُواَط  ِنْب ِ َّاللَّ ِدْبَع  ْنَع ٍح ْوَر  ْنَع ٍعْي َرُز ُنْب ُدي ِزَي اَنَثَّدَح  ٍماَطْسِب ُنْب ُةَّيَمُأ اَنَثَّدَح
ْنَع َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ يِبَّنلا  ْنَع  ٍساَّبَع  ِنْبا
ُضِئا َرَفْلا  ْتَك َرَت اَمَف اَهِلْهَأِب  َضِئاَرَفْلا اوُق ِحْلَأ
ٍرَكَذ ٍلُج َر ىَل ْوَ ِلَِف ).
ىر اخبلا هاور 3 (
Artinya: “Telah  menceritakan  kepada  kami  Umayyah  bin  Bistham telah  menceritakan  kepada  kami  Yazid  bin  Zurai'  dari Rauh  dari  Abdullah  bin  Thawus  dari  ayahnya  dari  Ibnu 'Abbas  dari  Nabi ṣallallāhu  'alaīhi  wasallam ,  beliau bersabda:  "Berikanlah  bagian farāiḍ (warisan  yang  telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)”. Dasar  hukum  fikih mawāris yang  menjelaskan  ketentuan pembagiannya jelas tersurat dalam QS al-Nisā/4: 7, 11, 12, 13, 176 dan  beberapa  ayat  lainnya.  Sedangkan  dasar  hukum  kewarisan  di Indonesia adalah INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum  Islam  (KHI)  dengan jumlah  pasal  sebanyak  44,  pada  buku II tentang kewarisan pasal 171 sampai pada pasal 214. 4 Kolaborasi antara  fikih mawāris dan  hukum  kewarisan  Islam  menunjukkan
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 3.
2 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 9.
3 Muḥammad ibn  Ismāil  ibn Ibrāhim ibn  Mugīrah al-Bukhāri, Ṣāḥih al- Bukhāri  jilid 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 269.
4 Supardin, Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia: Studi  Analisis  Perbandingan, (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University  Press, 2016), hlm. 3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pentingnya  pembagian  harta  warisan  sesuai  hukum  yang  berlaku. Namun faktanya, mayoritas masyarakat di Indonesia lebih memilih menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan, meskipun mayoritas memeluk agama Islam sehingga fikih farāiḍ dan hukum kewarisan  Islam  yang  merupakan  hukum  yang  berlaku  belum sepenuhnhya  mampu  diterapkan  secara  menyeluruh  kepada masyarakat di Indonesia. 5
Salah  satu  daerah  yang  banyak  menggunakan  kewarisan adat adalah daerah Sumatera. Seperti masyarakat adat pada daerah Rao Pasaman Sumatera Barat yang menjadikan hukum adat sebagai tombak  pertama  dalam  pembagian  harta warisan. 6 Adapun  hukum kewarisan  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  sangat  beragam  bahwa setiap  daerah  mempunyai  sistem  tersendiri.  Sistem  pembagiannya dilakukan  menurut  hukum  adat  melalui  kebiasaan  yang  telah berlangsung  sejak  dahulu.  Hal  ini  menunjukkan  terdapatnya perbedaan  hukum adat  yang  berlaku  pada  setiap  daerah  dalam  hal sistem  kekeluargaan  dengan  jenis  serta  status  harta  yang  dapat diwariskan. 7 Termasuk  dalam  masyarakat  Bugis  yang  memiliki tradisi  tersendiri  dalam  pembagian  harta  warisan  di  setiap daerahnya  seperti  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone.
Mengingat  sistem  pembagian  harta  warisan  masyarakat Bugis  beraneka  ragam  di  setiap  daerah  seperti  di  Pare-Pare, masyarakat  masih  mempertahankan  hukum  adat  dalam  membagi harta  warisan  yaitu  harta  warisan  dialihkan  saat  pewaris  masih hidup  yang  berupa  hibah  kemudian  dianggap  sebagai  warisan  dan bagian antara laki-laki dan perempuan sama rata (1:1). Namun ada juga  masyarakat  yang  tetap  membagi  harta  warisan  sesuai  hukum
5 Khaerun  Nisa  dan  Supriatna,  Sistem  Pembagian  Warisan  pada Masyarakat  Multikultural:    Studi  di  Desa  Teluk  Panji  II  Kecamatan  Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera  Utara, Al-Ahwal , Vol. 8. No. 2 , 2015, hlm. 162.
6 Norfiardi dan Syafwan Rozi,  Penerapan Nilai Toleransi  Antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pesaman  Sumatera  Barat, Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan, Vol. 17. No. 1 , 2017, hlm. 86.
7 Muh.  Idris,  Implementasi  Hukum  Waris  dan  Pengajarannya  Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata), Al-‘Adl, Vol. 8. No. 1 , 2015, hlm. 21.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Islam  yaitu  saat  pewaris  meninggal. 8 Selanjutnya  di  Maros, pengelolaan harta warisan secara otomatis diserahkan kepada anak laki-laki  tertua  ( ana’  urane  matoa )  sehingga  bagiannya  lebih banyak. 9 Sedangkan  di  Wajo,  masyarakat  lebih  banyak  berdamai dalam membagi harta warisan. Adapun bagian antara laki-laki dan perempuan  dalam  hukum  adat  berlaku  yaitu  1:1  atau  sama  rata. 10
Beragamnya  sistem  pembagian  harta  warisan  masyarakat  Bugis tersebut disebabkan karena penerapan hukum adat yang berbeda di setiap daerah.
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  sistem  pembagian  harta warisan  secara  adat  yang  masih  berlaku  perlu  untuk  diteliti  guna mendapatkan  kepastian  hukum.  Kewarisan  adat  yang  dilakukan oleh  umat  Islam  harus  mendapatkan  kejelasan  dari  hukum  Islam apakah kewarisan adat sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Jika sesuai  maka  sistem  kewarisan  adat  ini  tetap  boleh  dijalankan  dan sebaliknya  jika  tidak  sesuai  hendaknya  ditinggalkan. 11 Hal  inilah yang  mempertegas  pentingnya  meneliti  sistem  pembagian  harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat Bugis  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone  yang  sistem kewarisannya  memiliki  keunikan  tersendiri  dibandingkan  daerah lainnya  seperti  ahli  waris  utama  hanya  anak  kandung,  bagiannya berdasarkan kebutuhan ekonomi ahli waris dan sistem penyelesaian konflik  yang  hanya  melalui  musyawarah  keluarga  sehingga  tidak sampai pada Pengadilan Agama. Namun karena perkara kewarisan merupakan  perkara  penting  yang  akan  dan  dialami  oleh  setiap orang  dan  jika  tidak  dilaksanakan  sesuai  aturan,  maka dikhawatirkan  terjadi  sengketa.  Untuk  itu  perlu  diketahui  terlebih dahulu  sistematika  kewarisan  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan Tellu  Siattinge  kemudian  dikaji  dalam  perspektif  hukum  Islam.
8 Fikri  dan  Wahidin,  Konsepsi  Hukum  Kewarisan  dan  Hukum  Waris Adat  (Analisis  Kontekstualisasi  dalam  Masyarakat  Bugis), Al-Ahkam  Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 1. No. 2 , 2016, hlm. 193.
9 Haeruddin, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan  Adat Desa  Ampekale,  Kecamatan  Bontoa,  Kabupaten Maros ,  [Tesis],  Makassar:  PPs UIN Alauddin, 2017, hlm. xvii.
10 Ismail  Saleng, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Menurut  KHI dan Ade’ Māna’ Bugis Wajo , [Tesis], Makassar:  PPs UIN Alauddin, 2018, hlm. ii.
11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam…. , hlm. 154.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kajian  hukum  Islam  menjadi  penentu  boleh  tidaknya  tradisi kewarisan masyarakat dilaksanakan.

## Pengertian Kewarisan Islam
Istilah  kewarisan  dalam  Islam  jika  didefinisikan  menurut bahasa  terdapat  beberapa  kata  yaitu.  Pertama, al-farāiḍ ( رفلا ضئا ), merupakan  jamak  dari farīḍah (ةضيرفلا) , diambil  dari  kata al-farḍ (ضرفلا),  artinya  ketentuan  ( al-taqdīr ).  Allah  menyebutkan fanisfu mā  faraḍtum yakni  Allah  telah  menetapkan  bagian-bagian  kalian. Dengan  demikian  ilmu farāiḍ merupakan  ilmu  yang  mempelajari bagian-bagian yang berhak diperoleh oleh setiap ahli waris. Kedua, al-mīraṡ (ثاريم)  yang  memiliki  arti  yaitu al-baqā (ءاقبلا)  yang artinya  kekal,  abadi  seperti  nama  yang  dimiliki  oleh  Allah  swt. yaitu al-wāris maksudnya al-baqi yang  berarti  maha  kekal. Selanjutnya al-mīraṡ diartikan  sebagai  peralihan  sesuatu  dari seseorang  untuk  orang  lain,  baik  itu  berbentuk  material  ataupun maknawi.  Dengan  demikian  ilmu al-mīraṡ merupakan  ilmu  yang mempelajari  proses  perpindahan  sesuatu  yang  bersifat  material seperti  harta  kekayaan  dan  bersifat  maknawi  seperti  ilmu,  akhlak, kemuliaan  dan  sebagainya. 12 Kata al-mīraṡ selanjutnya  menjadi asal  kata  dari  kata mawārīṡ yang  juga  merupakan  istilah  populer dalam hukum kewarisan Islam.
Kedua istilah tersebut sama istilah kewarisan namun secara spesifik terdapat perbedaan makna di mana kata mawāris memiliki pengertian  luas  dan  mumpuni  untuk  disebut  sebagai  ilmu  yang membahas tata cara pembagian harta warisan dibandingkan dengan istilah farāiḍ. Hal ini karena istilah farāiḍ lebih fokus pada bagian- bagian  ahli  waris  yang  telah  ditentukan. 13 Begitu  juga  menurut Hasbi al-Ṣiddīqi bahwa definisi mawāris secara bahasa yaitu harta peninggalan  orang  yang  meninggal  yang  diwariskan  kepada  para ahli warisnya. Sedangkan definisi farāiḍ yaitu bagian yang sudah ditetapkan  oleh  syariah  seperti nisfu (1/2)  atau rubu’ (1/4). 14
12 Muhammad  Amin  Suma, Keadilan  Hukum  Waris  Islam  dalam Pendekatan Teks dan Konteks, (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 11-12. 13 Asni  Zubair, Hukum  Kewarisan  Islam, (Cet.  I;  t.tp:  Unit  Jurnal  & Penerbitan, 2015), hlm. 8. 14 Teungku  Muhammad  Hasbi  al-Ṣiddīqi, Fiqh  Mawāris:  Hukum Pembagian Warisan Menurut  Syariat Islam, (Cet. IV;  Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 5.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dengan  demikian  istilah  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah istilah mawāris karena  pembahasan  ini  mencakup  sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam.
Menurut  Komplasi  Hukum  Islam  pasal  171a  dijelaskan bahwa  hukum  Kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang perpindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya  masing-masing. 15 Sedangkan  menurut  Muhammad Amin  Suma,  hukum  waris  merupakan  hukum  yang  mengatur peralihan  pemilikan tirkah atau  harta  peninggalan  pewaris, menentukan  siapa-siapa  ahli  waris  yang  berhak,  menentukan berapa  bagian  dari  setiap  ahli  waris  dan  mengatur  kapan  waktu dilaksanakannya  pembagian  harta  kekayaan  pewaris  itu. 16 Untuk itu,  diperlukan  asas  pembagian  seketika  dalam  hukum  kewarisan Islam  di  mana  setelah  pewaris  meninggal,  maka  harta  warisan pewaris  harus  segera  diperhitungkan  dan  dibagikan  kepada  ahli waris yang berhak menerimanya. 17

## Rukun dan Syarat Mewarisi
Rukun  mewarisi  dalam  Islam  ada  tiga  yaitu  pewaris,  ahli waris  dan  harta  warisan.  Adapun  rukun  beserta  syaratnya  sebagai berikut.
1. Muwāriṡ (pewaris), yakni orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan  harta  kekayaannya  sebagai  harta  warisan. 18
Harta  warisan  dapat  dibagikan  jika  pewaris  benar-benar  telah meninggal  atau  menurut  putusan  hakim  dinyatakan  telah meninggal  seperti  orang  yang  dipenjara  dan mafqud (orang hilang)  tanpa  diketahui  keberadaannya  yang  telah  lama meninggalkan  kediamannya. 19 Matinya  pewaris  dikategorikan menjadi  tiga  jenis  yaitu  mati haqīqi (sejati),  mati hukūmi
15 Kementerian  Agama  RI, Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia, pasal 171a.
16 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam…. , hlm. 108.
17 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian Warisan  dalam  Hukum  Islam  dan  Implementasinya  pada  Pengadilan  Agama, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 49.
18 Otje  Salman  dan  Mustofa  Haffas, Hukum  Waris  Islam, (Cet.  III; Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4.
19 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam …., hlm. 20.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
(berdasarkan  putusan  hakim)  dan  mati tadīri (menurut dugaan). 20
2. Wāriṡ (ahli  waris),  yakni  orang  yang  bakal  menerima  atau mewarisi  harta  peninggalan.  Ahli  waris  benar-benar  masih hidup  pada  saat  pewaris  telah  meninggal  atau  melalui keputusan  hakim,  dinyatakan  masih  hidup  ketika  pewaris meninggal.  Jadi  apabila  dua  orang  mempunyai  hubungan mewarisi  satu  sama  lain  kemudian  meninggal  bersama-sama atau  berturut  namun  tidak  diketahui  siapa  yang  lebih  dahulu meninggal,  maka  tidak  terjadi  waris-mewarisi  di  antara mereka.  Misalnya  meninggal  karena  kecelakaan,  kebakaran, bencana  alam  dan  sebagainya.  Kemudian  adanya  sebab  yang benar-benar  dapat  diketahui  terhadap  ahli  waris  atau  dengan arti  lain  ahli  waris  yang  bersangkutan  benar-benar  diketahui dapat  mewarisi  dari  pewaris  dan  tidak  kedudukannya  tidak terhalang penuh dari ahli waris lainnya. 21
3. Tirkah , yakni harta warisan pewaris setelah dikeluarkan biaya perawatan, penyelenggaraan jenazah, utang-utang dan wasiat. 22
Dalam  ilmu  kewarisan,  harta  warisan  berbeda  dengan  harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang
ditinggalkan  oleh  si  mayit  yang  mencakup  apa-apa  yang  ada pada  saat  kematiannya,  sedangkan  harta  warisan  adalah  harta peninggalan  yang  berhak  diterima  oleh  ahli  warisnya  secara hukum syara’ . 23 Harta warisan baik dikenal dalam perundang- undangan ataupun yang lazim menurut pemahaman masyarakat,  yaitu  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta bersama sesudah dikeluarkannya keperluan bagi pewaris. 24

## Penentuan Ahli Waris yang Berhak Mewarisi
Ahli  waris  dalam  KHI  pasal  171c  adalah  orang  yang  pada saat  pewaris  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau
20 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam…., hlm. 5.
21 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam…., hlm. 20-21.
22 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam…. , hlm. 4.
23 Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam, (Cet.  IV;  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 208.
24 Andi  Nuzul, Sistem  Hukum  Kewarisan  Bilateral  Hazairin  dan Pengaruhnya  Terhadap  Pembaruan  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia, (Cet.  I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018), hlm. 98.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hubungan  perkawinan  dengan  pewaris  yang  beragama  Islam, meninggalkan  ahli  waris  dan  ada  harta  peninggalan. 25 Pembagian ahli waris dapat dilihat dari penyebab terjadinya pewarisan ada tiga yaitu:
1. Ahli  waris sababiyah yaitu  ahli  waris  yang  berhak mendapatkan  harta  warisan,  karena  adanya  sebab  yaitu  akad perkawinan.  Ahli  waris sababiyah terdiri  dari  suami  (duda) dan  isteri  (janda)  yang  masih  terikat  perkawinan  dengan pewaris.
2. Ahli  waris nasabiyah yaitu  ahli  waris  yang  berhak mendapatkan  harta  warisan  karena  adanya  hubungan kekerabatan  ( nasab ). 26 Ahli  waris nasabiyah terdiri  dari  tiga golongan yaitu anak keturunan ( furu’ ) dalam hal ini anak dan cucu; leluhur ( uṣul ) dalam hal ini bapak, ibu, kakek dan nenek; hubungan  keluarga  dari  samping  ( hawāsyi )  dalam  hal  ini saudara kandung dan saudara orang tua kandung.
3. Ahli  waris wala’ disebabkan  karena  memerdekakan  budak, janji dan sumpah setia dengan orang lain. Kelompok ahli waris ini pernah berlaku pada zaman Nabi yaitu kaum Muhajirin dan Anshor  dipersaudarakan  sehingga  dari  persaudaraan  ini membuat mereka saling mewarisi. 27
Sedangkan  pembagian  golongan  ahli  waris  yang  umum dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga yaitu:
1. Aṣhābul  furūḍ yakni  golongan  ahli  waris  yang  mendapatkan bagian  tertentu. 28 Bagian  tertentu  yang  dimaksud  disebut furūḍul muqaddarah atau bagian-bagian yang telah ditentukan. Adapun  bagian  tertentu  ini  terbagi  menjadi  enam  yaitu, seperdua  (1/2),  sepertiga  (1/3),  seperempat  (1/4),  seperenam (1/6), seperdelapan (1/8) dan dua pertiga (2/3). Bagian-bagian tertentu ini merupakan  bagian  yang  telah  dijelaskan  dalam  al- Qur’an  tepatnya  pada  QS  al-Nisā/4:  11-12.  Para  ahli  ilmu
25 Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam…., pasal 171.
26 Amin  Husein  Nasution, Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99.
27 Otje Salman, Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris, (Cet. II; Bandung: Alumni, 2007), hlm. 69.
28 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam…. , hlm. 51-52.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
farāiḍ membagi  golongan aṣhābul  furūḍ menjadi  dua  bagian. Pertama, aṣhābul  furūḍ  is  sababiyah yang  merupakan  ahli waris sebagai akibat dari perkawinan dengan pewaris dan yang termasuk  dalam  golongan  ini  adalah  janda  atau  duda.  Kedua, aṣhābul furūḍ in nasabiyah yang merupakan ahli waris sebagai akibat  dari  hubungan  nasab  dengan  pewaris.  Adapun  yang termasuk  dalam  golongan  ini  yaitu  bapak  dan  ibu,  kakek  dan nenek, anak  perempuan  dan  cucu  perempuan  pancar laki-laki, saudara  laki-laki  dan  perempuan  seibu  serta  saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. 29
2. Aṣābah yakni  golongan  ahli  waris  yang  bagiannya  tidak tertentu,  akan  tetapi  memperoleh uṣūbah (sisa)  dari  golongan aṣhābul  furūḍ atau  mendapatkan  semuanya  apabila  tidak  ada aṣhābul  furūḍ. Para  ahli  ilmu farāiḍ membagi  golongan aṣābah menjadi  tiga  bagian.  Pertama, aṣābah  bi  al-nafsih adalah kerabat laki-laki yang dinasabkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh perempuan seperti bapak, kakek, anak laki-laki, cucu  laki-laki  dan  saudara  laki-laki  kandung/sebapak.  Kedua, aṣābah bi al-gaīr adalah kerabat perempuan yang memerlukan ahli  waris  lain  dalam  hal  ini  laki-laki  untuk  menerima  sisa seperti anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, cucu perempuan  mewarisi  bersama  cucu  laki-laki  dan  saudara perempuan  kandung/sebapak  mewarisi  bersama  saudara  laki- laki  kandung/sebapak.  Ketiga, aṣābah  ma’  al-gaīr adalah kerabat  perempuan  yang  memerlukan  ahli  waris  lain  agar menjadi aṣābah, akan  tetapi  ahli  waris  tersebut  tidak  tidak berserikat  dalam  penerimaan  sisa  seperti  saudara  perempuan kandung  dan  saudara  perempuan  sebapak  yang  mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. 30
3. Zawil arham yakni golongan kerabat yang tidak termasuk pada
golongan aṣhābul furūḍ dan aṣābah. 31
29 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan  Hukum  Positif  di  Indonesia, (Cet. II;  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011), hlm. 85.
30 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam… , hlm. 51-52.
31 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam…. , hlm. 51.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Bagian yang Diperoleh Ahli Waris
Bagian ahli waris yang akan dikemukakan yaitu bagian dari ahli  waris  yang  termasuk  dalam  golongan aṣhābul  furūḍ dan aṣābah. Ahli  waris  tersebut  dijabarkan  bagiannya  sesuai  dengan kelompok  keutamaannya  di  mana  ada  tiga  kelompok  berdasarkan keutamaannya.  Pertama,  ahli  waris  utama  yang  terdiri  dari  suami, isteri,  bapak,  ibu,  anak  laki-laki  dan anak  perempuan.  Kedua,  ahli waris  utama  pengganti  kakek,  nenek,  cucu  laki-laki  dan  cucu perempuan.  Ketiga,  ahli  waris  pengganti  yang  terdiri  dari  saudara seibu dan saudara sekandung/sebapak. Berikut uraiannya:
1. Ahli waris utama
a. Duda (suami) mendapat 1/4 apabila pewaris memiliki anak dan 1/2 apabila pewaris tidak memiliki anak.
b. Janda  (isteri)  mendapat  1/8  apabila  pewaris  memiliki  anak dan 1/4 apabila pewaris tidak memiliki anak.
c. Bapak  mendapat  1/6  apabila  pewaris  memiliki  anak,  1/6  + sisa  apabila  pewaris  hanya  memiliki  anak  perempuan  dan sisa apabila pewaris tidak memiliki anak.
d. Ibu  mendapat  1/6  apabila  pewaris  memiliki  anak,  1/6 apabila pewaris memiliki beberapa saudara dan 1/3 apabila pewaris tidak memiliki anak.
e. Anak  laki-laki  kedudukannya  sebagai aṣābah  bi  al-nafsih yaitu  masing-masing  1  bagian  dari  sisa  apabila  mewarisi bersama anak laki-laki lainnya atau aṣābah bi al-gair yaitu masing-masing 2 bagian dari sisa apabila mewarisi bersama anak perempuan.
f. Anak  perempuan  mendapat  1/2  apabila  hanya  seorang,  2/3 apabila beberapa orang dan aṣābah bi al-gair yaitu masing- masing  1  bagian  dari  sisa  apabila  mewarisi  bersama  anak laki-laki.
2. Ahli waris utama pengganti
a. Nenek  mendapat  1/6  apabila  tidak  ada  ibu  sehingga kedudukan nenek sebagai pengganti ibu.
b. Kakek  mendapat  1/6 apabila  pewaris  memiliki  anak,  1/6  + sisa  apabila  pewaris  hanya  memiliki  satu  anak  perempuan, aṣābah apabila  pewaris  tidak  memiliki  anak  dan muqāsamah (diperdebatkan)  apabila  mewaris  bersama saudara.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
c. Cucu  perempuan  bagiannya  tidak  melebihi  bagian  ahli waris utama. Cucu perempuan baru dapat mewarisi apabila hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang derajatnya lebih tinggi atau ada cucu laki-laki yang menjadi muasibnya.
d. Cucu  laki-laki  bagiannya  tidak  melebihi  bagian  ahli  waris utama. Cucu laki-laki baru dapat mewarisi apabila tidak ada anak  laki-laki  (bapaknya)  sehingga  cucu  laki-laki berpeluang  sebagai  ahli  waris  pengganti  kedudukan  anak laki-laki.
3. Ahli waris pengganti
a. Saudara  seibu  dapat  mewarisi  apabila  tidak  ada  bapak  dan anak  dengan  bagian  1/3  jika  saudara  seibu  hanya  satu  dan 1/6 jika lebih dari satu.
b. Saudara  sekandung/sebapak  sebagai ‘aṣābah apabila  tidak ada bapak, anak laki-laki atau cucu laki-laki. 32
Pembagian  harta  warisan  dilakukan  secara  terstruktur dengan  mendahulukan  ahli  waris  utama  yang  paling  berhak. Namun apabila ahli waris utama tidak ada maka diberikan kepada ahli  waris  utama  pengganti  dan  begitu  pula  apabila  tidak  ada  ahli waris  utama  pengganti  maka  diberikan  kepada  ahli  waris pengganti.

## Pembagian  Harta  Warisan  yang  Berasal  dari  Kebiasaan Masyarakat
Secara  substantif,  gagasan  yang  berasal  dari  kebiasaan masyarakat  menjadi  suatu  pembaharuan  tidak  mengurangi formulasi fikih yang digagas oleh para ulama. Hal ini karena upaya pembaharuan  tersebut  lebih  berada  pada  tataran taṭbīq  al-ahkām (aplikasi  hukum)  sebagai  upaya  mengangkat  kenyataan  hukum yang  ada  dalam  kesadaran  masyarakat. 33 Adapun  gagasan  sistem pembagian harta warisan yang dimaksud sebagai berikut:
1. Pembagian  harta  warisan  secara  damai  ( takharruj atau tasāluh )
32 Lihat.  Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam…. ,  hlm. 53-66.
33 Ahmad  Rofiq, Fiqh  Mawaris,  edisi  revisi (Cet.  V;  Jakarta:  Rajawali Press, 2012), hlm. 199.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ahmad  Rofiq  menjelaskan  bahwa  secara  normatif, pembagian  harta  warisan  hanya  dapat  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan yang secara jelas tertera dalam al-Qur’an dan hadis. Para ulama  bersepakat  bahwa  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  dalil pada  al-Qur’an  dan  hadis  adalah  petunjuk  yang  sudah  pasti ( dalālah  qat’ī ).  Akan  tetapi  pada  realitanya,  masyarakat  secara berulang-ulang  sering  melakukan  perdamaian  dalam  membagi harta wraisan. Bisa saja karena pada kenyataannya ahli waris yang bagiannya  lebih  besar  namun  secara  ekonomi  telah  mapan, sementara ahli waris yang memperoleh bagian sedikit namun masih berada dalam suasana kekurangan. 34
Ahmad  Azhar  Basyir  menjelaskan  bahwa  cara  damai disebut  juga  sebagai takharruj atau tasāluh karena  ahli  waris melakukan perdamaian dengan jalan hak atas bagian dari sebagian ahli waris dikeluarkan dalam hal ini dikeluarkan sebagai ahli waris dan  diberikan  imbalan  tertentu. Takharruj dapat  terjadi  apabila seorang  ahli  waris  mengadakan  persetujuan  secara  damai  dengan ahli  waris  lainnya  untuk  kemudian  bagiannya  diserahkan  kepada ahli  waris  yang  lain  tersebut  dan  cukup  diberikan  uang  sebagai gantinya. 35
2. Pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup (jalan hibah atau wasiat)
Ahmad  Rofiq  menjelaskan  bahwa  secara  normatif, pembagian  harta  warisan  hanya  dapat  dilakukan  apabila  pewaris telah  meninggal  dunia  apakah  mati haqīqi,  hukūmi atau taqdīri . Kemtian  pewaris  merupakan  syarat  agar  harta  warisan  baru  dapat dibagikan  kepada  ahli  waris  seperti  yang  disepakati  para  ulama. Namun  realitanya  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  orang  tua dalam  hal  ini  calon  pewaris  menginginkan  agar  sepeninggalnya, anak-anaknya juga ahli waris lainnya tetap hidup dalam kerukunan dan  persaudaraan.  Untuk  mencapai  tujuan  itu  ditempulah  cara hibah dengan membagi harta saat pewaris masih hidup. 36
Selain cara hibah, pembagian harta warisan yang dilakukan saat  pewaris  masih  hidup  ditempuh  melalui  wasiat  dianggap
34 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris…. , hlm. 200. 35 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam…., hlm. 103.
36 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris…., hlm. 202-203.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
warisan.  Hal  ini  karena  sering  terjadi  seorang  pewaris  memanggil ahli  warisnya  untuk  penyampaian  pesan  terakhir  atau  wasiat  agar ketika  meninggalnya  harta  warisannya  dibagi  dengan cara  tertentu seperti  isteri  mendapat  rumah,  anak  laki-laki  mendapat  sawah. Membagi harta kekayaan dengan jalan wasiat dilakukan agar tidak terjadi  perselisihan  antara  ahli  waris  dikemudian  hari.  Sedangkan ahli waris merasa terikat atas dasar menghargai pesan orang tua dan wajib  melaksanakannya.  Adapun  kebolehan  pembagian  dengan jalan  wasiat  menurut  hukum  Islam  dibolehkan  selama  tidak  ada keberatan  apapun  asal  harga  barang  yang  diperoleh  sesuai  dengan bagian yang berhak diperoleh dalam hukum waris. Apabila ada ahli waris yang ternyata menerima lebih, maka ia wajib mengembalikannya sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris. 37
3. Sistem munāsakhah (penundaan pembagian harta warisan)
Terkadang  terjadi  dalam  sebuah  kasus  pembagian  harta warisan bahwa harta warisan belum dibagi kepada ahli waris, tiba- tiba tersusul oleh kematian salah seorang ahli waris. Kasus pertama belum sempat diselesikan kemudian muncul lagi kasus kedua yang mempunyai kaitan dengan kasus pertama. Hal ini berdampak pada bagian  yang  belum  diterima  oleh  ahli  waris  yang  meninggal  ini pindah kepada ahli warisnya. Perpindahan hak yang belum diterima oleh ahli waris yang meninggal ini kepada ahli warisnya itu disebut munāsakhah . 38 Masalah  ini  sering  terjadi  pada  masyarakat  yang umumnya  tidak  mengetahui  sistem  pembagian  harta  warisan sehingga  pembagian  tidak  dilakukan  sampai  salah  seorang  ahli waris  meninggal  juga  dan  akhirnya  harta  warisan  yang  diambil tidak menentu.
4. Sistem  pembagian  dengan  memperhitungkan  gonogini (harta bersama)
Sistem  pembagian  harta  warisan  gonogini  juga  diangkat sebagai  adat  kebiasaan  yang  sedang  tumbuh  dan  berkembang  di tengah-tengan  masyarakat.  Istilah  gonogini  telah  dikenal  lama  di Jawa  Barat  dengan  sebutan guna-kaya, di  Jawa  Timur  disebut campur  kaya, di  Aceh  disebut hareuta  seuhareukat dan  di
37 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam…., hlm. 107-108.
38 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam…., hlm. 101.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Minangkabau  disebut harta  suarang . 39 Harta  kekayaan  pada perkawian  yang  biasa  juga  disebut syirkah yaitu  harta  yang didapatkan  baik  sendiri  ataupun  bersama  antara  suami  dan  isteri selama  berlangsungnya  ikatan  perkawinan  yang  selanjutnya diistilahkan harta bersama. Harta gonogini tidak diatur dalam fikih mawāris melainkan  hasil  ijtihad  ulama  dan  tim  penyusun  KHI sehingga tidak dipersoalkan hal ini terdaftar atas nama siapapun. 40
Gonogini  juga  diartikan  sebagai  harta  bersama  yang diperoleh  oleh  suami  dan  isteri  selama  perkawinan  yang  tercatat secara  sah  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sistem pembagiannya dilakukan saat terjadi perceraian atau meninggalnya salah  seorang  antara  suami  dan  isteri  bahwa  harta  yang  diperoleh selama  perkawinan  dibagi  dua  dan  seperduanya  menjadi tirkah untuk  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak  atasnya.  Dengan demikian apabila terjadi perceraian karena ditinggal mati oleh salah satu  pihak  maka  harta  bersama  pertama-tama  dibagi  dua  bahwa seperdua  diberikan  untuk  yang  ditinggal  kemudian  seperdua menjadi  harta  warisan  untuk  diberikan  pada  ahli  waris  yang berhak. 41

## Sistematika Kewarisan  Masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Tellu Siattinge Kabupaten Bone
Sistematika  kewarisan  masyarakat  Bugis  merupakan  tata cara  dalam  peralihan  harta  yang  dimiliki  seseorang  kepada  ahli warisnya.  Terdapat  beberapa  pembahasan  yang  penting  dalam sistematika  kewarisan  masyarakat  Bugis  yaitu  proses  peralihan harta  antara  pewaris  dan  ahli  waris,  penentuan  ahli  waris  dan penentuan bagian yang diterima ahli waris.
1. Proses peralihan harta antara pewaris dan ahli waris
Proses  peralihan  harta  pewaris  kepada  ahli  warisnya meliputi waktu dan cara memperoleh harta tersebut. Peralihan harta sangat  beragam  jika  dilihat  dari  waktu  dialihkannya  sebuah  harta juga  tergantung  dari  kesepakatan  pewaris  dan  ahli  waris.  Dalam sistem  peralihan  harta  masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Tellu Siattinge,  harta  pewaris  umumnya  dibagikan  sebelum  pewaris
39 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris…., hlm. 206.
40 Supardin, Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Rekonstruksi  Materi Perkara Tertentu, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 122. 41 Supardin, Fikih Mawaris…. , hlm. 57-58.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
meninggal  agar  para  ahli  waris  tetap  hidup  rukun  dan  tidak berselisih  setelah  pewaris  meninggal  karena  jika  tidak  segera dibagikan, maka rawan terjadi pertikaian sesama ahli waris setelah pewaris  meninggal.  Selain  itu  dimaksudkan  agar  ahli  waris  dapat segera  memanfaatkan  harta  orang  tuanya  untuk  memenuhi kebutuhanya.  Namun  ada  juga  yang  membagi  hartanya  setelah pewaris  meninggal  dengan  jalan  duduk  bersama  oleh  para  ahli waris  untuk  bersepakat  dalam mabbage  mana’ (membagi  harta warisan).  Pembagian  harta  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal dikarenakan  pewaris  masih  memanfaatkan  hartanya  untuk menghidupi keluarganya. 42
Pembagian  harta  yang  dominan  dilakukan  ketika  pewaris masih  hidup  dimaksudkan  agar  ketika  pewaris  meninggal,  harta sudah  dibagikan  jauh-jauh  hari  sebelumnya  dan  ahli  waris  tinggal memanfaatkan  bagian  yang  diperolehnya. 43 Selain  itu,  pembagian harta  saat  pewaris  masih  hidup  dapat  terjadi  ketika  ahli  waris memerlukan  banyak  harta  untuk  pendidikan  tinggi,  modal  usaha atau  tanah  yang  dijadikan  mahar  dan doi  balanca (uang  belanja) bagi anak laki-laki dalam pernikahan adat Bugis. Biaya pernikahan dalam  masyarakat  Bugis  yang  tergolong  banyak  inilah  yang memaksa  orang  tua  ikut  membantu  anaknya  dalam  mengurusi biaya  pernikahan  termasuk  salah  satu  caranya  adalah  memberikan harta miliknya. 44 Sedangkan bentuk harta yang biasanya diwariskan dalam  kewarisan adat  Bugis  meliputi  benda  tidak  bergerak  seperti sawah,  kebun,  tambak,  rumah,  perhiasan,  benda  antik  dan  uang tunai  kemudian  benda  bergerak  seperti  kendaraan  dan  hewan ternak.  Jenis-jenis  harta  inilah  yang  umumnya  diwariskan  kepada ahli waris dalam pembagian harta warisan masyarakat Bugis. 45
Cara  pembagiannya  harta  yang  dilakukan  sebelum  pewaris meninggal  yakni  dengan  cara  wasiat  atau  hibah.  Harta  yang
42 Hasil  wawancara  dengan  Abdul  Muin,  Imam  Desa  Lea  Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 6 Februari 2020.
43 Hasil  wawancara  dengan  Burhanuddin,  Imam  Desa  Tajong Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 27 Januari 2020.
44 Hasil wawancara dengan Abd. Rahman, Tokoh Agama di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 8 Februari 2020.
45 Hasil  wawancara  dengan  Mustamin,  Masyarakat  Desa  Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 25 Januari 2020.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dibagikan  dengan  cara  wasiat  baru  dimiliki  setelah  pewaris meninggal  sedangkan  harta  yang  dibagikan  dengan  cara  hibah sudah  dapat  dimiliki  dan  digunakan  sesuai  kebutuhan  ahli  waris. Namun  kedua  cara  ini  dinilai  sama  dalam  masyarakat  karena setelah  pewaris  meninggal,  pemberian  itu  dihitung  sebagai warisan. 46 Harta  yang  telah  dibagikan  oleh  pewaris  ketika  masih hidup menurut Isra’ Mattugengkeng, terbagi menjadi dua. Pertama, harta pabbere (hibah)  yaitu  pemberian  yang  sudah  dapat dimanfaatkan  oleh  ahli  waris. Kedua ,  harta pappaseng (wasiat) yaitu  penunjukan  harta  dari  pewaris  untuk  ahli  warisnya  dan  baru dimiliki setelah pewaris meninggal. 47
Sementara  itu,  pembagian  harta  yang  dilakukan  setelah pewaris meninggal biasanya dibagikan oleh anak tertua. Kemudian harta  warisan  baru  dapat  dibagikan  setelah  kedua  orang  tua meninggal karena jika masih ada satu orang tua yang masih hidup, harta  masih  merupakan  milik  dari  orang  tua  dan  itu  belum  boleh dibagikan.  Meskipun  pembagian  dilakukan  setelah  pewaris meninggal,  pewaris  biasanya  menunjuk ampikale (pemberian tertentu  untuk  salah  seorang  ahli  waris)  untuk  anak  yang  tinggal bersama  pewaris. 48 Ini  sering  diistilahkan  sebagai  penundaan pembagian  harta  warisan  dan  akan  menghasilkan  kewarisan berganda bagi ahli waris atau sistem munasakhah dalam kewarisan Islam.
Tentunya  setiap  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan memiliki  problematika  yang  ditimbulkan  karena  beberapa  hal. Masalah  yang  terjadi  jika  pembagian  harta  dilakukan  sebelum pewaris  meninggal  terkadang  tidak  adil  bagi  sebagian  ahli  waris yang sedikit bagiannya. 49 Ahli waris yang tinggal bersama pewaris akan  mendapatkan  lebih  banyak  dan  sebaliknya  yang  jauh  dari pewaris mendapatkan paling sedikit. Pembagian harta warisan yang
46 Hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.
47 Hasil  wawancara  dengan  Isra’  Mattugengkeng, Mantan  Kepala  KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Januari 2020.
48 Hasil  wawancara  dengan  Baharuddin,  Masyarakat  Desa  Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 5 Februari 2020.
49 Hasil  wawancara  dengan  Mustamin,  Masyarakat  Desa  Mattoanging Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 25 Januari 2020.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dilakukan  setelah  pewaris  meninggal  juga  sering  mendapatkan masalah.  Seperti  adanya  ahli  waris  yang  mendapatkan  harta warisan yang tidak sebanding dengan ahli waris lainnya. 50

## 2. Penentuan ahli waris
Sebelum  harta  warisan  diserahkan  kepada  ahli  waris, tentunya  ditetapkan  terlebih  dahulu  siapa-siapa  yang  berhak menerima  harta  warisan.  Penentuan  ahli  waris  dalam  tradisi kewarisan  masyarakat  Bugis  yaitu  hanya  anak  yang  mendapatkan bagian  karena  anak  merupakan  penerus  dari  orang  tuanya  dan orang  tua  mencari  nafkah  untuk  anaknya.  Jika  pewaris  belum memiliki  anak,  maka  harta  warisan  diserahkan  kepada  saudara kandung atau keponakan yang penentuannya dilakukan berdasarkan  kesepakatn.  Mayoritas  hubungan  saling  mewarisi hanya  disebabkan  karena  hubungan  nasab  dalam  hal  ini  anak pewaris.  Adapun  hubungan  pernikahan  tidak  terlalu  diperhatikan dan  isteri  biasanya  mendapat  bagian  dari  harta  bersama  yang diperoleh  selama  perkawinan  dan  itu  yang  dianggap  sebagai warisan. 51 Dengan  demikian,  ada  ahli  waris  utama  dalam  hukum kewarisan  Islam  hanya  dijadikan  sebagai  ahli  waris  utama pengganti karena adanya ahli waris utama lainnya.
3. Penentuan bagian yang diterima ahli waris
Sistem  penentuan  bagian  yang  didapatkan  ahli  waris sebgaimana  dijelaskan  oleh  A.  Mukhtar,  dilakukan  berdasarkan kesepakatan ahli waris. Para ahli waris berkumpul kemudian duduk bersama  dan  membicarakan  peruntukan  harta  pewaris  untuk didapatkan  oleh  ahli  waris.  Kemudian  setelah  ahli  waris  sudah ditentukan  bagiannya,  maka  diminta  kesepakatannya  dan kesepakatan ahli waris yang lain. Setelah semuanya sepakat, maka pembagian  harta  warisan  telah  selesai  dan  ahli  waris  dapat memanfaatkan  harta  yang  diperolehnya. 52 Masyarakat  Bugis menjadikan  kesepakatan  sebagai  penentu  keberhasilan  dalam pembagian harta warisan.
50 Hasil  wawancara  dengan  Siti  Aisyah,  Masyarakat  Desa  Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Januari 2020.
51 Hasil  wawancara  dengan  Abd.  Rahman,  Tokoh  Agama  Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 8 Februari 2020.
52 Hasil  wawancara  dengan  A.  Mukhtar,  Penyuluh  Agama  Islam  KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 17 Februari 2020.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penentuan  bagian  yang  didapatkan  ahli  waris  ditentukan secara  langsung  tanpa  ada  penjumlahan  seperti  yang  disyariatkan. Masyarakat  membagi  harta  warisan berdasarkan  jenis  dan  ukuran harta  itu  seperti  sebuah  rumah  diberikan  kepada  anak  perempuan dan  tanah  diberikan  kepada  anak  laki-laki.  Penentuan  bagian seperti  ini  sering  diistilahkan mattungke’-tungke’ yaitu  setiap  ahli waris memperoleh bagiannya sesuai jenis harta yang dibutuhkannya.  Misalnya  anak  yang  bekerja  sebagai  petani memperoleh  sawah  dan  anak  yang  bekerja  sebagai  pengusaha memperoleh  uang. 53 Tujuannya  agar  harta  warisan  yang  diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ahli waris.
Mengenai  bagian  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan, biasanya  bagiannya  disamaratakan  dengan  pertimbangan  karena masih  ada  anak  perempuan  yang  belum  berkeluarga  sehingga  ia menafkahi  dirinya.  Artinya,  penyamarataan  dilihat  dari  tingkat kesejahteraan  anak  itu  terlebih  dahulu  dan  itulah  bentuk keadilannya. Selain itu, penyamarataan bagian dilakukan agar para ahli  waris  tidak  ada  yang  dibeda-bedakan. 54 Meskipun  demikian, ada  juga  penentuan  bagian  laki-laki  lebih  banyak  daripada  bagian perempuan  yang  didasari  pada  pemahaman  masyarakat  Bugis terhadap  istilah  “ uruane  mallempa,  makkunrai  majjujung” yang maknanya  laki-laki  dapat  dua  bagian  dan  perempuan  dapat  satu bagian.  Ketentuan  2:1  ini  berlaku  karena  masyarakat  juga menyadari bahwa laki-laki lebih besar tanggungjawabnya daripada perempuan  terutama  dalam  hal  menafkahi  sehingga  kebutuhanya lebih  tinggi. 55 Istilah  tersebut  sangat  populer  dikalangan masyarakat  Bugis  dan  merupakan  dasar  berpikir  sesuai  syariat Islam.
Sistem  pembagian  warisan  masyarakat  yang  dilakukan berdasarkan  kebiasaannya, disebabkan  adanya  asumsi  bahwa  jika cara  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan,  ahli  waris  dapat menyesuaikan  bagiannya.  Jika  cara  kesepakatan  tidak  berhasil,
53 Hasil  wawancara  dengan  A.  Kasmir,  Imam  Desa  Lanca  Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.
54 Hasil  wawancara  dengan  Burhanuddin,  Imam  Desa  Tajong Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 27 Januari 2020.
55 Hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
maka  pembagian  harta  warisan  dilakukan  sesuai  aturan  fikih mawāriṡ. 56 Selain  itu,  masyarakat  juga  masih  keliru  dalam membedakan antara hibah, wasiat dan warisan sehingga ketiganya disamakan  sebagai  harta  milik  yang  diperoleh  dari  pewaris. 57
Untuk itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat mengenai penjelasan mendalam tentang hibah, wasiat dan warisan. Perspektif  Hukum  Islam  terhadap  Sistematika  Kewarisan Masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten

## Bone
Membagi  harta  pada  dasarnya  tidak  ada  aturan  yang mengharuskan  harta  dibagikan  saat  pewaris  masih  hidup  atau setelah  pewaris  meninggal.  Peralihan  harta  merupakan  hukum privat yang berlaku dalam setiap keluarga sehingga setiap keluarga bebas  menentukan  sistem  pembagian  harta  yang  diinginkan. Sedangkan  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  jika  harta  dibagikan setelah  pewaris  meninggal,  sudah  pasti  ada  intervensi  fikih mawāriṡ namun  jika  ahli  waris  ingin  bersepakat,  maka  hal  itu dibolehkan  selama  para  ahli  waris  menerima  hasil  kesepakatan dengan ikhlas.
Pembagian  harta  yang  dilakukan  ketika  pewaris  masih hidup  sebenarnya  menurut  hukum  Islam  tidak  dapat  dikatakan sebagai  harta  warisan.  Sementara  dalam  tradisi  kewarisan masyarakat,  harta  dibagikan  saat  pewaris  masih  hidup  kemudian dihitung  warisan  setelah  pewaris  meninggal.  Dikatakan  harta warisan  apabila  pembagian  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal karena  syarat  dibagikannya  harta  warisan  adalah  matinya  pewaris dan  hidupnya  ahli  waris.  Namun  dalam  hukum  Islam  harta  yang dibagikan  orang  tua  kepada  anaknya  saat  masih  hidup  dibolehan tetapi  harta  yang  diberikan  tersebut  bukanlah  harta  warisan melainkan  hanya  pemberian. Begitu  juga  harta  yang  diwasiatkan ada  ketentuannya  sebagaimana  para  ahli  hukum  Islam  sepakat
56 Hasil  wawancara  dengan  A.  Kasmir,  Imam  Desa  Lanca  Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Januari 2020.
57 Hasil  wawancara  dengan  Rusfikal,  Masyarakat  Desa  Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada tanggal 11 Februari 2020.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bahwa  batas  pemberian  wasiat  paling  banyak  yaitu  1/3  (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. 58
Menurut  hukum  Islam,  hibah  tidak  dipandang  sebagai warisan  karena  hibah  berbeda  dengan  warisan.  Akan  tetapi  Islam membolehkan  hibah  dengan  catatan  harus  dibagi  kepada  semua anak  secara  adil  dan  tidak  pilih  kasih.  Jika  hibah  belum  sempat dibagikan  kepada  semua  anak  kemudian  ia  meninggal  maka  harta peninggalan  dapat  diambil  dulu  sebagian  untuk  menunaikan keadilan  pemberian  kepada  anak-anaknya.  Anak  yang  belum pernah memperoleh hibah dari orang tuanya dapat diberi sejumlah harta  yang  diambil  dari  harta  peninggalan  baru  kemudian dilaksanakan  pembagian  harta  warisan. 59 Hibah  menjadi  bentuk pelepasan  hak  yang  sah,  namun  hal  itu  tidak  dapat  terwujud  jika pemberian  hibah  yang  dilakukan  tanpa  memperhatikan  keadilan bagi  ahli  waris  oleh  pemberi  hibah. 60 Hal  ini  karena  apabila pembagian  hibah  tidak  merata,  maka  akan  menimbulkan kecemburuan bagi ahli waris yang sedikit bagiannya.
Alasan  lain  sehingga  dilakukannya  pembagian  harta  saat pewaris  masih  hidup  yaitu  pewaris  tidak  ingin  melihat  ahli  waris kesulitan  dalam  perekonomian  sehingga  harta  pewaris  segera dibagikan.  Pembagian  harta  saat  pewaris  masih  hidup  dengan pertimbangan  kesejahteraan  ahli  waris  setelah  pewaris  meninggal telah diatur dalam QS al-Nisā/4: 9-10.
                                                                                          
                              
Artinya:  “Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang seandainya  meninggalkan  di  belakang  mereka  anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
58 Sujuti  Thalib, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, (Cet.  VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 109.
59 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam…., hlm. 107-109.
60 H.  M.  Hasby, Pembatalan  Hibah  dalam  Pembagian  Warisan  di Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi  Selatan (Analisis Pendekatan  Fiqhiyyah) , [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2015, hlm. xvii.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 61
Ayat  di  atas  merupakan  salah  satu  solusi  agar  para  ahli waris  dapat  hidup  sejahtera  setelah  pewaris  meninggal.  Namun perlu diingat bahwa jika harta ingin dibagikan ketika pewaris masih hidup, sebaiknya semua harta dibagikan  secara merata kepada ahli waris.  Begitu  juga  jika  ingin  menghindari  konflik  pembagian warisan, lebih baik harta dibagikan dalam bentuk hibah.
Penentuan  ahli  waris  dengan  mendasarkan  penyebab mewarisi  hanya  melalui  hubungan  nasab  dan  ahli  waris  yang menerima  bagian  hanya  anak,  sistem  seperti  ini  juga  tidak  sesuai dengan  hukum  Islam.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam  ahli  waris yang  berhak  menerima  bagian  yaitu  anak  baik  laki-laki  ataupun perempuan,  suami/isteri,  bapak  dan  ibu. Dengan  demikian  banyak ahli  waris  utama  yang  terabaikan  dan  semua  bagiannya  diambil oleh  anak  saja  sehingga  hal  itu  tidak  sesuai  hukum  Islam.  Namun karena  sistem  pembagian  warisan  yang  dianut  yaitu  musyawarah, maka hak-hak ahli waris yang berhak ini tidak boleh diabaikan dan harus  diminta  kesepakatan  terlebih  dahulu.  Untuk  itu  jika  hak-hak semua  ahli  waris  dikhawatirkan  dimakan  dengan  jalan  yang  batil, sebaiknya semua harta pewaris dibagikan dalam bentuk hibah saat pewaris  masih  hidup.  Membagi  harta  saat  pewaris  masih  hidup dapat  mencegah  termakannya  hak-hak  ahli  waris  karena  ketika pewaris  meninggal,  tidak  ada  lagi  harta  yang  harus  dibagi  dan  ini dapat  menutup  peluang  terjadinya  konflik  yang  kebanyakan disebabkan jika pembagian dilakukan ketika pewaris meninggal.
Penyamarataan  bagian  antara  laki-laki  dan  perempuan apabila dilihat dalam hukum kewarisan Islam itu tidak dibolehkan karena bagian laki-laki sudah ditetapkan dua bagian dan perempuan satu  bagian  (2:1).  Namun  apabila  pembagian  dilakukan  secara musyawarah  dan  ahli  waris  yang  memperoleh  banyak  telah merelakan bagiannya, maka pembagian seperti ini  dibolehkan atau dengan  kata  lain  membagi  sama  rata  (1:1).  Adapun  pembagian harta  warisan  sama  rata  (1:1)  adalah  konsep  yang  dicetuskan  oleh Munawir  Sjadzali  dengan  melihat  realita pembagian  harta  warisan
61 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah al-Qayyim,
(Surakarta: Ziyad Fisi Madya, 2014), hlm. 78.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
di  Indonesia  yang  mengedepankan  prinsip  gotong-royong  dan membagi  harta  warisan  berdasarkan  kebutuhan  ahli  waris  karena setiap ahli waris tidak memiliki tingkat ekonomi yang sama. Dalam kasus  seperti  inilah  menjadi  adil  apabila  anak  laki-laki  dan perempuan  mendapatkan  bagian  yang  sama  rata  (1:1). 62 Konsep kewarisan  1:1  yang  diformulasikan  oleh  Munawir  Sjadzali  sangat cocok  pada  kasus  perbedaan  tingkat  perekonomian  setiap  ahli waris.
Sementara  itu,  penentuan  bagian  berdasarkan  pada  tradisi masyarakat Bugis yaitu uruane mallempa yang maknanya laki-laki mendapat  dua  bagian  dan makkunrai  majjujung yang  maknanya perempuan  mendapatkan  satu  bagian  merupakan  pegangan masyarakat  dalam  membagi  harta  warisan.  Aturan  tersebut  sesuai dengan  aturan  penentuan  bagian  dalam  hukum  waris  Islam  yaitu laki-laki  mendapat  dua  bagian  dan  perempuan  mendapat  satu bagian seperti dalam QS al-Nisā/4: 32.
            
                                                                 
                      
                                                                
                       
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang  laki-laki ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui segala sesuatu”. 63
Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  masyarakat  jika dikaji  dalam  perspektif  hukum  Islam,  maka  hanya  dua  hal  yang dapat diterima yaitu pembagian harta warisan dengan musyawarah dan penentuan pembagian kepada ahli waris dengan porsi sama rata
62 Munawir  Sjadzali, Ijtihad  Kemanusiaan (Jakarta:  Paramadina,  1997), hlm. 62.
63 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid …. , hlm. 83.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
asalkan  sebelumnya  diawali  dengan  pembagian  secara  syariat. Setelah  masing-masing  ahli  waris  mengetahui  bagiannya  barulah mereka  dapat  bermusyawarah  atau  membagi  sama  rata sebagaimana dalam pasal 183 KHI. 64 Sedangkan permusyawaratan dibolehkan dalam al-Qur’an pada QS al-Syur:38.
                                                                                                       
        
Artinya:  “Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi) seruan  Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara  mereka; dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang  Kami berikan kepada mereka”. 65
Musyawarah  adalah  hal  yang  dibolehkan  dalam  al-Qur’an dalam  hal  apapun  termasuk  musyawarah  dalam  pembagian  harta warisan. Namun perlu digarisbawahi bahwa bermusyawarah dalam membagi  harta  warisan  harus  tetap  memperhatikan  hak-hak  ahli waris  sebagaimana  dalam  fikih mawāriṡ dan  KHI.  Bahkan bersepakat  dalam  membagi  harta  warisan  juga  dibolehkan  dalam KHI  tepatnya  pasal  183  bahwa  para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan  perdamaian  dalam  membagi  harta  warisan  setelah masing-masing  menyadari  bagiannya. 66 Karena  apabila  ahli  waris ingin  bersepakat  kemudian  tidak  mengetahui  bagian  yang seharusnya didapat, maka haknya dapat diambil tanpa sepengetahuannya  dan  dikhawatirkan  menjadi  haram  apabila  ahli waris  yang  bersepakat  ini  tidak  ikhlas  di  kemudian  hari sebagaimana kaidah di bawah ini.
هن ذا لاب ريغلا كلم ىف  ف رصتي نا دح لا ز وخي لا
64 Hamid  Pongoliu, Praktik  Kewarisan  dalam  Tradisi  Masyarakat Muslim  di  Kota  Gorontalo  (Telaah  Menurut  Hukum  Islam) ,  [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2019, hlm. xiii.
65 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid …. , hlm. 139.
66 Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam …. , pasal 183.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya:  “Seseorang  tidak  dibolehkan  mengambil  harta  orang  lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’”. 67
Sistem  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  masih  ada  yang tidak  sesuai  hukum  Islam  seperti  adanya  hibah  atau  wasiat  yang dianggap  warisan,  hanya  anak  yang  menjadi  ahli  waris  dan penyamarataan  bagian  laki-laki  dan  perempuan.  Padahal  Islam mempunyai aturan kewarisan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan  hadis,  sedangkan  masyarakat  membagi  harta  warisan  dengan aturannya sendiri. Namun karena pembagian dilakukan
berdasarkan  musyawarah  yang  menghasilkan  kesepakatan  dan memperhatikan  hak-hak  setiap  ahli  waris,  maka  sistem pembagiannya dibolehkan menurut beberapa ayat dan kaidah yang telah dijelaskan.
Pembagian  harta  warisan  secara  musyawarah  bertujuan untuk  kemaslahatan  ahli  waris  yang  membagi  harta  warisan berdasarkan  kebutuhannya  dan  disepakati  oleh  ahli  waris  lainnya. Hal  ini  karena  hakikat  kemaslahatan  merupakan  sesuatu  yang mendatangkan  kebaikan  dan  kebaikan  adalah  perbuatan  yang diridhoi Allah sebagaimana kaidah fikih berikut ini.
الل ع رش مثف ةحلصلا نوكت ام نيا
Artinya:  “Apabila  suatu  perbuatan  hukum  yang  menghasilkan maslahat, di sanalah hukum Allah.” 68
Hanya  saja  masih  ada  kelemahan  dalam  sistem  kewarisan yang  dianut  masyarakat  seperti  seringnya  terjadi  konflik  karena pembagian  dinilai  tidak  adil.  Akibatnya  ada  ahli  waris  yang  tidak mengikhlaskan  bagiannya  atau  menolak  kesepakatan  namun masalah  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  pula  secara  kekeluargaan. Untuk  mengurangi  terjadinya  kasus  pembagian  harta  warisan, sebaiknya harta dibagikan ketika pewaris masih hidup dengan cara hibah yang juga dibolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan aturan hibah  cukup  mengedepankan  keikhlasan  dan  keadilan  dalam pembagianya.  Selama  pembagian  yang  dilaksanakan  mengandung
67 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh  :  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi,  edisi pertama (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002). hlm. 111. 68 Abd.  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam,  juz  6 (Jakarta:  Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 86.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
prinsip  keadilan,  maka  hukum  Islam  tidak  akan  mempersulit  hal itu.
Mengingat pelaksanaan hukum kewarisan yang dilaksanakan  secara  sendiri-sendiri,  parsial  dan  sepihak  dalam suatu  lingkungan  keluarga  masih  menimbulkan  problematika terlebih jika terjadi konflik sesama ahli waris. Untuk itu masyarakat diharapkan  agar  menerapkan  secara  totalitas  hukum  kewarisan Islam  sebagai  bentuk  usaha  mengurangi  konflik. 69 Tujuan ditampilkannya  kajian  seperti  ini  agar  diperlihatkan  keunggulan syariat  Islam  dan  memberikan  motivasi  tersendiri  kepada  umat Islam untuk tidak merasa ragu dalam memilih hukum Islam sebagai solusi  dari  permasalahan  hidupunya.  Hal  seperti  ini  cukup  urgen untuk  menuju  di  era  pengaktualisasian  syariat  Islam  secara menyeluruh  pada  masyarakat  Islam  di  Indonesia. 70 Pembagian harta  warisan  sesuai  syariat  Islam  merupakan  bentuk  pembagian yang paling adil karena merujuk langsung dari al-Qur’an dan hadis.

## Penutup
1. Faktor  tidak  meratanya  aktualisasi  fikih farāiḍ pada masyarakat  disebabkan  karena  adanya  anggapan  bahwa ketentuan  pembagian  harta  warisan  yang  diatur  syariat  tidak mesti dilaksanakan seutuhnya, asalkan pembagiannya belangsung damai. Jadi pelaksanaan pembagian warisan sesuai hukum  Islam  baru  dilaksanakan  ketika  pembagian  secara damai  tidak  berhasil  sehingga  ketentuan  hukum  Islam dijadikan  sebagai  solusi  atas  adanya  sengketa.  Sedangkan ketentuan  pembagian  harta  warisan  yang  disyariatkan, bertujuan  untuk  menghindari  sengketa  dan  itu  lebih diutamakan.  Untuk  itu  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan sesuai  ketentuan  adalah  cara  yang  terbaik  dan  merupakan bentuk  kekhawatiran  terhadap  perilaku  memakan  hak  orang lain dengan jalan yang batil.
69 Fikri,  dkk.  Legislasi  Hukum  Kewarisan  Islam  Menuju  Hukum Nasional: Analisis Nilai-nilai Keadilan dalam Masyarakat Bacukiki Parepare, Al- Risālah:  Forum  Kajian  Hukum  dan  Sosial  Kemasyarakatan,  Vol.  17.  No.  1 , 2017, hlm. 58.
70 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan  Usuliyah, (Cet.  III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 376.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2. Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  sebaiknya  dilakukan sesuai  ketentuan  fikih mawāriṡ sebagai  aturan  yang  seadil- adilnya, namun apabila para ahli waris ingin bersepakat, maka hak-hak setiap ahli waris harus diperhatikan. Jika dikhawatirkan  mengambil  hak  dari  ahli  waris  yang  berhak menerima  bagian  dan  terjadi  kecemburuan  antara  ahli  waris, sebaiknya  harta  segera  dibagikan  dalam  bentuk  hibah  saat pewaris masih hidup.
3. Aturan kewarisan dalam pasal 183 KHI mengenai kesepakatan bersama  ahli  waris  lebih  banyak  diterapkan  oleh  masyarakat dibandingkan  penentuan  ahli  waris  dan  bagian  yang  berhak didapatkan  sebagaimana  dalam  fikih mawāriṡ dan  hukum kewarisan  Islam.  Sedangkan  pasal  183  hanya  membahas kebolehan  pembagian  warisan  dengan  cara  bersepakat  tanpa ada  ketentuan  lanjutan.  Mengingat  masih  adanya  ahli  waris utama  dalam  hukum  Islam  namun  tidak  menjadi  ahli  waris utama  dalam  tradisi  kewarisan  masyarakat  dan  bagiannya diambil  tanpa  diminta  persetujuannya.  Untuk  itu,  masih  perlu pengkajian  mengenai  ketentuan  lanjutan  pada  pasal  183  KHI agar  masyarakat  tidak  keliru  dalam  memahami  maksud  dari pasal  tersebut  dan  tetap  memperhatikan  hak-hak  setiap  ahli waris.

## Daftar Pustaka
Al-Ṣiddīqi,  Teungku  Muhammad  Hasbi, Fiqh  Mawāris:  Hukum Pembagian  Warisan  Menurut  Syariat  Islam, Cet.  IV;
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam, Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018.
Dahlan,  Abd.  Aziz. Ensiklopedi  Hukum  Islam,  juz  6. Jakarta:
Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Fikri dan Wahidin, Konsepsi Hukum Kewarisan dan Hukum Waris
Adat  (Analisis  Kontekstualisasi  dalam  Masyarakat  Bugis),
Al-Ahkam Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum,  Vol.  1.  No.  2 , 2016.
Fikri,  dkk.  Legislasi  Hukum  Kewarisan  Islam  Menuju  Hukum Nasional:  Analisis  Nilai-nilai  Keadilan  dalam  Masyarakat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Bacukiki  Parepare, Al-Risālah:  Forum  Kajian  Hukum  dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 17. No. 1 , 2017.
Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di
Indonesia, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011. Haeruddin, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan Adat  Desa  Ampekale,  Kecamatan  Bontoa,  Kabupaten Maros , [Tesis], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017. Hasby,  H.  M. Pembatalan  Hibah  dalam  Pembagian  Warisan  di Pengadilan  Agama  Wilayah  Sulawesi  Selatan  (Analisis Pendekatan  Fiqhiyyah) ,  [Disertasi],  Makassar:  PPs  UIN
Alauddin, 2015.
Ibnu  Mugīrah  al-Bukhāri,  Muḥammad  ibn  Ismāil  ibn  Ibrāhim,
Ṣāḥih al-Bukhāri  jilid 4, Cet.  III;  Beirut:  Dār  al-Kutub al- Ilmiyah, 2005.
Idris,  Muh.  Implementasi  Hukum  Waris  dan  Pengajarannya  Pada Masyarakat  Kec.  Poleang  Tengah  Kab.  Bombana (Perbandingan  Antara  Hukum  Adat,  Hukum  Islam  dan Hukum Perdata), Al-‘Adl, Vol. 8. No. 1 , 2015. Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah  al- Qayyim, Surakarta: Ziyad Fisi Madya, 2014. Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Mubarok,  Jaih, Kaidah  Fiqh  :  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi,  edisi pertama Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002. Muhibbin,  Moh.  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam: Sebagai  Pembaruan  Hukum  Positif  di  Indonesia, Cet.  II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Nasution,  Amin  Husein, Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis Komparatif  Pemikiran  Mujtahid  dan  Kompilasi  Hukum Islam, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Nisa,  Khaerun  dan  Supriatna,  Sistem  Pembagian  Warisan  pada Masyarakat  Multikultural:    Studi  di  Desa  Teluk  Panji  II Kecamatan  Kampung  Rakyat  Kabupaten  Labuhan  Batu
Selatan Sumatera  Utara, Al-Ahwal , Vol. 8. No. 2 , 2015. Norfiardi  dan  Syafwan  Rozi,  Penerapan  Nilai  Toleransi  Antar
Budaya  dalam  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  pada Masyarakat  Perbatasan  di  Rao  Pesaman  Sumatera  Barat,
Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan, Vol. 17. No. 1 , 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nuzul,  Andi, Sistem  Hukum  Kewarisan  Bilateral  Hazairin  dan Pengaruhnya  Terhadap  Pembaruan  Hukum  Kewarisan  di Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018. Pongoliu,  Hamid, Praktik  Kewarisan  dalam  Tradisi  Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo (Telaah Menurut Hukum Islam) , [Disertasi], Makassar: PPs UIN Alauddin, 2019.
Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, edisi revisi Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2012. Saleng,  Ismail, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Menurut KHI  dan  Ade’  Māna’  Bugis  Wajo ,  [Tesis],  Makassar:  PPs UIN Alauddin, 2018. Salihima,  Syamsulbahri, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian Warisan  dalam  Hukum  Islam  dan  Implementasinya  pada
Pengadilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016. Salman,  Otje  dan  Mustofa  Haffas, Hukum  Waris  Islam, Cet.  III; Bandung: Refika Aditama, 2010.
Salman, Otje, Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris, Cet.
II; Bandung: Alumni, 2007.
Sjadzali,  Munawir. Ijtihad  Kemanusiaan. Jakarta:  Paramadina,
1997.
Suma,  Muhammad  Amin, Keadilan  Hukum  Waris  Islam  dalam Pendekatan Teks dan Konteks, Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Supardin, Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia:  Studi  Analisis  Perbandingan, Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Supardin, Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Rekonstruksi Materi  Perkara  Tertentu, Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2014.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Kewarisan  Islam, Cet.  IV;  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Thalib,  Sujuti, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Cet.  VII;
Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Zein,  Satria  Effendi  M. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan Usuliyah, Cet.  III;  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group, 2010.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Zubair,  Asni, Hukum  Kewarisan  Islam, Cet.  I;  t.tp:  Unit  Jurnal  & Penerbitan, 2015.