## PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
INDRIANA 1 , MUHAMMAD NASRUN 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Makassar
* mnasrun321@unismuh.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the effect of Good Governance on Local Government Performance Pangkajene and Kepulauan Islands. The type of research used in this study is quantitative by using descriptive statistical analysis  method  or  SPSS  16.  The  data  is  processed  is  the  result  of  questionnaires  from  the  statement  of employees of  Pangkep District office. Data analysis techniques using simple linear regression formula and descriptive statistical test through SPSS 16 application. Based on the results of data analysis techniques using the formula used to produce the conclusion that the financial performance of local government of Pangkep district is very influential seen from the level of financial performance of local governments Pangkep district. Keywords: Good Governance, Financial Performance
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh Good  Governance Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif atau SPSS 16. Data yang diolah adalah hasil  kuesioner  dari  pernyataan  pegawai  kantor  daerah  Kabupaten  Pangkep.  Teknik  analisis  data menggunakan  rumus  regresi  linier  sederhana  dan  uji  statistik  deskriptif  melalui  aplikasi  SPSS  16. Berdasarkan hasil  teknik  analisis  data  dengan  rumus  yang  digunakan  menghasilkan kesimpulan  bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep sangat berpengaruh dilihat dari tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep.
Kata Kunci: Good Governance, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN
Secara  teoritis,  tiga  pilar  masyarakat ( community ),  pasar  ( market )  dan  negara ( state )  adalah  bagian  yang  harus  saling mendukung dan mengawasi. Apabila terjadi ketimpangan  antara  salah  satu  tiga  pilar tersebut, maka demokrasi dan fair corporate governance tidak  akan  terwujud.  Artinya masyarakat  memenuhi  kewajibannya  untuk “ taa t” kepada  negara  dengan  mematuhi berbagai  peraturan  dan  hukum  seperti membayar  pajak,  retribusi  dan  lain-lain, demikian  halnya  negara  juga  memenuhi kewajibannya  dalam  melayani  masyarakat yang  salah  satu  perwujudannya  dilihat bagaimana  aparatur  pemerintah  melayani masyarakat (INCIS:2005).
Pakar study kebijakan,  Gilbert, menyatakan bahwa  terdapat  tiga  elemen  penting  dalam kebijakan,  yaitu  proses  ( process ),  hasil produk ( product ) dan kinerja ( performance ). Pada  tataran  konsepsi  secara  legal  formal, aturan atau perundangan mengenai pelayanan  publik  non-profit      bisa      jadi sudah   ideal   dalam kerangka    melayani    kepentingan    publik.
Namun  dalam  studi  kebijakan  dikatakan bahwa product ,  dalam  hal  ini  pelayanan publik non-profit, bukanlah menjadi parameter  utama  dalam  menentukan performance birokrasi.  Disamping process pelibatan stakeholders dalam  merumuskan kebijakan,  kinerja  birokrasi  pada  tataran implementasi  memegang  peranan  penting untuk  melihat  seberapa  jauh product dipraktikkan dilapangan.
Mahsun  (2006)  mengatakan  bahwa  kinerja adalah  kemampuan  kerja  yang  ditunjukkan dengan  hasil  kerja.  Berkaitan  dengan pelaksanaan  kinerja  pegawai  pemerintah  di Indonesia,  banyaknya  kasus  penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.
Baik  buruknya  kinerja  para  aparatur pemerintahan  dapat  ditentukan  oleh beberapa  faktor,  namun  faktor  yang dijadikan   pertimbangan   ada   dua   faktor yaitu  2  penerapan  prinsip-prinsip good governance dan     komitmen     organisasi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa
empat faktor good governance yang meliputi akuntabilitas,  transparansi,  keadilan  dan partisipasi  berpengaruh  terhadap      kinerja pegawai (Ningsih   dkk, 2011).
Meningkatnya     pengetahuan     masyarakat dan  pengaruh  globalisasi  menyebabkan banyaknya  tuntutan  masyarakat  terhadap pemerintah mengenai tata kelola pemerintah yang   baik,  hal   ini   disebut dengan   istilah good   governance .   Konsep good governance ini  memiliki  pengaruh  dan  peranan  sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan.  Oleh  karena  itu  respon terhadap good  governance ini  sangat  tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup concern mengenai  hal  ini. Good  governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  efisien, penghindaran  dari  salah  alokasi  dana investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik secara  politik  maupun administrative, menjalankan disiplin  anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya  aktivitas    usaha  (Kusmayadi, 2009).
Dari  masalah  yang  terjadi  tersebut, penyimpangan  -  penyimpangan  terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah  daerah  dan  dinas  Kabupaten Pangkep    yang    berkaitan    dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang  belum  maksimal  dan pemerintah  daerah  kabupaten  Pangkajene dan  Kepulauan  belum  optimal  dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap    publik,    sehingga    berpengaruh pula  terhadap  kualitas  kinerja  pegawai pemerintah    daerah    di    kabupaten Pangkajene   dan   Kepulauan   yang   masih harus diperbaiki.

## TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
Good   Governance diartikan    sebagai    tata
kelola  yang  baik      pada  suatu  usaha  yang dilandasi  oleh  etika  profesional  dalam berusaha/berkarya dan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu
perangkat  peraturan  atau  tata  kelola  yang baik  untuk  mengatur  hubungan,  fungsi  dan kepentingan  berbagai  pihak  dalam  urusan bisnis  maupun  pelayanan  publik. Good governance bertujuan  untuk  menerapkan nilai-nilai  manajemen  sektor  swasta  pada manajemen  operasional  sektor  publik  agar tujuan  dari  didirikannya  suatu  organisasi sektor publik dapat tercapai. Prinsip-prinsip penting good  public  governance antara  lain berupa  komitmen  yang  kuat  terhadap integritas,  nilai  etika  dan  ketaatan  terhadap hukum  serta  adanya  keterbukaan  dan ketelitian  dalam  pelasanaan  tugas.  Fungsi utama  dari  penerapan good  public governance adalah untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik senantiasa bertindak  bagi  kepentingan  masyarakat. Good public governance di  Indonesia masalah governance di sektor publik sudah mendapat perhatian    yangcukup  mendalam  sejak pertengahan dekade 2000.
Pengaruh good    governance terhadap kualitas  pemberian  layanan  publik  menurut Indonesian Governance Index ( IGI), governance adalah  suatu  proses  dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan,
ketentuan-    ketentuan    dan    prioritas- prioritas  pembangunan  melalui  interaksi  di antara  para  eksekutif  dan  para  anggota legislatif  serta  melalui  birokrasi  dengan partisipasi  dari  masyarakat  sipil  maupun masyarakat  ekonomi.  Penilaian  IGI  dalam pelaksaaan    prinsip good    governance meliputi
Participation (keikutsertaan), Fairrness (kewajaran), Accountability (kebertanggungjawaban), Transparancy
(keterbukaan), Efficiency dan Effectiveness (efektif).
Asian Development Bank
menegaskan    adanya    konsensus    umum bahwa Good  Governance dilandasi  oleh  4 (empat)  pilar,  yaitu  : accountability , transparency , participation , effectiveness and efficiency .       Munculnya       konsep Good
Governance di  Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelolaan perusahaan yang tidak memperhitungkan  stakholder-  nya.  Hal  ini terlihat    jelas    ketika    krisis    terjadi    di Indonesia  sejak  tahun  1997.  Krisis  tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata  tidak  didukung  struktur  ekonomi yang   kokoh.   Hampir   semua   pengusaha besar  kita  menjalankan  roda  bisnis  dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi,
kolusi dan
nepotisme (Trisnaningsih,  2007).  Secara  sederhana Governance yang   diterjemahkan   menjadi tata  pemerintahan,  adalah  penggunaan wewenang    ekonomi,    politik    dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,  proses  dan  lembaga-lembaga dimana  warga  dan  kelompok-kelompok masyarakat  mengutarakan  kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi  kewajiban  dan  menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Khafid, 2008).
Dalam   Peraturan  Pemerintah  Nomor   101 Tahun  2000  dalam  (Siregar,  Muhammad Arifin,  2008),  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil, dalam  penjelasan  Pasal  2  (d)  mengartikan “ Kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan  yang  mengembangkan  dan menerapkan
prinsip-prinsip profesionalisme,  akuntabilitas,  transparasi,
4  pelayanan  prima,  demokrasi,  efisiensi, efektivitas,  supremasi  hokum  dan  dapat diterima oleh seluruh masyarakat ” .
Secara  etimologi,  kinerja  berasal  dari  kata prestasi  kerja  ( performance ).  Menurut Mangkunegara (2005) bahwa istilah kinerja berasal   dari   kata   job   performance   atau actual  performance  (prestasi  kerja  atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang)  yaitu  hasil  kerja  secara  kualitas dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai    dengan    tanggungjawab    yang diberikan    kepadanya.        Kinerja    Instansi
Pemerintah  Menurut  Mahsun  (2006)  dalam Auditya,    Lucy    dkk  (2013)    menyatakan bahwa Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan  hasil  kerja. Sedangkang menurut Bastian (2010) dalam Auditya, Lucy dkk  (2013),  Kinerja  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi  organisasi  yang  tertuang  dalam perumusan  skema  strategis  ( strategic planning ) suatu organisasi.   Dalam   PP   No. 58  Tahun  2005 Pasal 1  ayat 35  menyatakan: Kinerja  adalah keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas    yang    terukur.    Dalam    MenPAN (2007) menyatakan: Kinerja  Instansi Pemerintah  adalah “ gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan instansi   pemerintah   sebagai   penjabaran dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi pemerintah  yang  mengindikasikan  tingkat keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program dan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Menurut Arsyiaty,  dkk  (2008)  dalam  Usman  dan Lukman (2014), Kinerja instansi merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan    dengan    penggunaan    dana sesuai    dengan    kuantitas    dan    kualitas terukur  dengan  menggunakan  prinsip efisiensi  dan  efektifitas.  Dari  beberapa pengertian  di  atas,  kinerja  merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan  suatu  program  atau  kebijakan yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar tertentu  dan  bertanggungjawab  untuk memberikan  laporan  kepada  pemberikerja. Menurut    Mahsun    (2006)    mengatakan bahwa   kinerja   adalah   kemampuan   kerja yang  ditunjukkan  dengan  hasil  kerja. Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kinerja pegawai    pemerintah    di    Indonesia, banyaknya  kasus  penyimpangan  yang ditemukan,  menyebabkan  kekecewaan  dan hilangnya    kepercayaan    dari    masyarakat
Kinerja     Sektor     Publik"     mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat 1 Pernyataan 30 3 5 4.11 0.6 2 pencapaian pelaksanaan suatu Pernyataan 3 30 3 5 4 0. 2 5 7
terhadap  pemerintah  itu  sendiri.  Untuk mengembalikan  dan  bisa  memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan   perubahan   di   segala   bidang, yang  tentunya  bisa  memperbaiki  kualitas kinerja pemerintah itu sendiri.
Akuntabilitas  kinerja  adalah  perwujudan kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan  para  pemangku  kepentingan dalam  rangka  mencapai  misi  organisasi secara    terukur    dengan    sasaran/target kineja    yang    telah    ditetapkan    melalui laporan  kinerja  instansi  pemerintah  yang disusun secara periodik (PerPres Nomor 29 Tahun       2014).       Akuntabilitas       kinerja diperlukan  sebagai  pertanggung  jawaban terhadap  kinerja.  Hasil  kerja  dari  pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi  akuntabilitas  dari  masing-masing instansi  pemerintah  tersebut.  Informasi tentang  akuntabilitas  diperlukan  oleh pemerintah,  karena  berdasarkan  informasi tersebut  menjadi  bahan  pengambilan keputusan  pemerintah  untuk  melakukan perbaikan-perbaikan  manajemen  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang lebih  baik.  Informasi  tersebut  juga diperlukan  sebagai  dasar  penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan  kepada  masyarakat  melalui DPR/D  setiap  akhir  tahun  anggaran  dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah. Selanjutnya menurut Mahsun (2006) dalam
data  yang  telah  diperoleh,  disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran  sebenarnya.  Dimana  penulis mengamati  pengaruh Good  Governance terhadap  kinerja  keuangan  di  instansi pemerintah  kabupaten  Pangkep.  Dalam applied    research, dilaksanakan    dalam praktek Deskriptif dan Eksplanatori.
Penelitian  ini  dilakukan  dilingkungan pemerintah  daerah  kabupaten  Pangkajene dan  Kepulauan  yang  berpusat  pada  kantor Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKD) dan  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) Pangkajene  dan  kepulauan  di  Jalan  Sultan Hasanuddin  No.1  (Poros  Pangkep)  dimulai 16   November   2017   sampai   dengan   16 Januari  2018.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Kabupaten Pangkep. Sampel penelitian  terdiri  atas  2  yaitu  BPKD  dan Dispenda  terdiri  dari  30  responden.  Data akan    dianalisis    dengan    uji    Statistik Deskriptif menggunakan SPSS dan menggunakan Regresi Linier Sederhana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian   ini   menghasilkan   data   melalui penyebaran   kuesioner   kepada   responden yang   berjumlah   30   responden   dari   dua sampel   yaitu  bagian  BPKD   dan  Dispenda yang disajikan pada Tabel 1
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel GoodGovernance (X) Deviation bukunya      yang      berjudul      "Pengukuran Pernyataan 30       4              5               4.56         0.52 kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi organisasi  yang  tertuang  dalam  strategic planning suatu organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif  data  didapatkan pada Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 Pernyataan 7 30       3              5               4.22         0.78 30       3              5               3.89         0.78 30       3              5               4.22         0.67 30       3              5               4.11         0.6
Pernyataan 3 4 5 4.33 0.5 dankepulauan. Hasil Pengukuran Adjusted R2 1 0 Pernyataan 3 3 5 4.11 0.6 2 0 Adjusted R 2     pada  intinya  mengukur Pernyataan       3        3               5              4.33                  0.7 3                 0                                                                       0 seberapa   jauh   kemampuan   model   dalam
Pernyataan 3 3 5 4.22 0.6 menerangkan variasi variabel, dalam hal ini 4 0 7 Pernyataan       3        3               5              4.33                  0.7 5 0 0 seberapa jauh kemampuan good governance Pernyataan 3 2 5 4 0.9 (X)   dalam   kinerja   keuangan   pemerintah 6 0 7 Pernyataan 3 4 5 4.33 0.5 daerah       kabupaten       pangkajene       dan 7 0
kepulauan (Y). “ adjusted dianggap lebih baik
Pernyataan 8 3 0 2 5 4 1
dan R2 karena nilai adjusted R2 dapat naik ataupun  turun  apabila  ada  suatu  variabel
bahwa  berkaitan  dengan  adanya  publikasi laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin.  Rata-rata  jawaban  responden  adalah 4,56.  Ini  menyatakan  bahwa  pejabat pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan mampu bertanggungjawab dengan mempublikasikan laporan keuangan tahunan  secara  rutin.  Nilai  standar  deviasi sebesar 0,52 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban  yang  bersifat  ekstrim  dan  tidak outliner .  Dikatakan outliner apabila  data tersebut lebih besar dari 2,5 standardeviasi. Penelitian   ini   memiliki   batasan   masalah pada  kinerja  keuangan  dimana  kinerja keuangan  dinilai  dari  aspek  non  finansial yaitu melalui kinerja manajerial pemerintahan    daerah    Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan.  Deskripsi mengenai  jawaban  responden  terhadap kuesioner    kinerja    keuangan    dilaporkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Kinerja
tujuan    untuk    menguji    ada    tidaknya pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel    dependen.    Pengujian    dengan regresi  ditunjukkan  dalam  tabel-tabel berikut.  Metode  yang  digunakan  untuk melakukan  analisis  regresi  adalah  metode enter.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada tabel    4.5    diperoleh    model    persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 7.515 + 866X + e konstanta sebesar 7.515 menyatakan bahwa jika   tidak   ada good   governance ,   maka kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten  pangkajene  dan  kepulauan  akan sebesar  7.515.  koefisien  X  =  866, menunjukkan  bahwa good  governance (X) berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten pangkajene  dan  kepulauan.  Hal  ini  berarti bahwa  jika good  governance ditingkatkan,
Keuangan (Y)                                            maka akan meningkatkan kinerja keuangan Pernyataan     N          Min            Max           Mean            Std Deviation
pemerintah  daerah  kabupaten  pangkajene
adjusted digunakan     untuk     mengetahui
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa  rata – rata jawaban    responden    adalah    4,33 (pernyataan    1,3,    5,    7),    pernyataan    2 memiliki  nilai  4,11,  pernyataan  6  dan  8 memiliki  nilai  4  .  Nilai  ini  menunjukkan bahwa  responden  memiliki  kinerja  tinggi dalam  hal  koordinasi.  Nilai  standar  deviasi terkecil yaitu 0,5 dan terbesar adalah 1, nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  ada jawaban  yang  bersifat  ekstrim  dan  tidak outliner .  Dikatakan  outliner  apabila  data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi. Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian     hipotesis     dilakukan     dengan
independen  ditambahkan  dalam  model ” (Ghazali,2005)  dalam  skripsinya  Putri Lubis, 2010. Hasil analisis regresi secara keseluruhan  menunjukkan adjusted R2
sebesar  0,450  yang  berarti  bahwa  variabel dependen (kinerja keuangan) dapat dijelaskan  oleh  variabel  independent  ( good governance )    yang  dimana  apabila    nilai adjust R2  dimulai  dalam  jumlah  presentase adalah sebesar 4,50%.
Hasil Uji Signifikan Simultan(Uji-F) Uji-F  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah pemberlakuan       good      governance       (X)
berpengaruh  simultan  terhadap  kinerja keuangan  (Y)  Bila  nilai  F>4,  maka  H 0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 0,05 (5%), artinya hipotesis yang diterima adalah bahwa variabel  independen  dapat  berpengaruh terhadap  variabel  dependen.  Dari  uji ANNOVA  ( Analysis  Of  Variance )  atau  uji-F, maka  didapat  F  hitung  sebesar  24.758 dengan  tingkat  signifikan  0,000  lebih  kecil dibandingkan  dengan  0,05.  Oleh  karena  itu, maka  model  regresi  dapat  dipakai  untuk memprediksi  kinerja  keuangan  pemerintah. Dengan  begitu good  governance secara simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten pangkajene dan kepualauan.
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T) Uji-t dilakukan untuk menguji secara persial berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  pangkep  dan kepulauan  (Y).  Dari  hasil  Uji-t  dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara  persial  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah pangkajene dan kepulauan    adalah    variabel    dengan signifikan    <0,05.    Pada    tabel    5.8 menunjukkan    nilai    signifikan    masing- masing variabel. Nilai sig good governance = 0,000  (<0,005)  berarti  secara  parsial, semakin  tinggi good  governance maka semakin  tinggi  pula  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  pangkajene dan kepulauan.
Hasil  yang  diperoleh  secara  parsial  sejalan dengan penelitian Wala Siti Nurlaela (2015) yang  menyatakan  bahwa good  governance di  dinas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Ciamis  telah  berjalan  dengan  cukup  baik. Hal ini membuktikan bahwa prinsip- prinsip good governance seperti partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan  dengan  cukup  baik  oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.  Hasil penelitian  ini  secara  parsial  sejalan  dengan penelitian    Ira    Amelia,  Desmiyawat.    Nu Azlina yang       menyatakan      bahwa good governance berpengaruh    signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data-data  yang  ada,  penelitian ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah good governance berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik uji-F,  uji-t  dan adjusted R  Square  dalam aplikasi program SPSS analisis regresi linier. Berdasarkan  hasil  pengujian,  penelitian  ini mampu memberikan secara simultan bahwa good  governance berpengaruh  signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  pangkajene dan  kepulauan.  Dengan  ditemukan  H a diterima.  Apabila  diuji  secara  parsial  maka, didapatkan bahwa good governance berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kinerja  keuangan.  Hal  ini  terjadi  mungkin karena  hak  pegawai  diberikan  secara proporsional. Angka R Square atau adjusted R dari  hasil  penelitian  ini  adalah  sebesar 0,450    yang    berarti    bahwa    variabel dependen
(kinerjakeuangan) dapat dijelaskan oleh variabel independent (pemberlakuan good  governance )  yang dimana   apabila   nilai   adjust   R2   dimulai dalam jumlah presentase adalah sebesar 4,5 0%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  H.,  M.  Yunus,  dan  Sulaiman.  2015. Pengaruh  penerapan good  governance terhadap kinerja pegawai dan dampaknya  terhadap  kinerja  dinas pertanian  dan  peternakan  Kabupaten Bireuen. Jurnal 4(4).
Amelia Adinda Nancy Supit,dkk. 2014. ISSN 2303-1174     Analisis     Kinerja     Non Keuangan     PT.     Otsuka     Indonesia Cabang   Manado.   Jurnal.   Vol.2   No.2 Juni  2014.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis,  Jurusan  Akuntansi  Universitas Sam Ratulangi Manado Dwi  Susanto,  dkk.  2015.  Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian    Layanan    Publik. Jurnal paradigma 12(2) Dwi   Susanto,   dkk.   2015.   Pengaruh   Good Governance        Terhadap        Kualitas
Pemberian   Layanan   Publik.   ISSN   : 1693-0827 Jurnal   Paradigma 12(2):
75 F  Daus  AR  .  2016.  Dialog  Publik,  Dinas Kesehatan    Pangkep,    Pansus Kesehatan DPRD, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, RSUD Pangkep F.    Ekhomawaty.    2012.    BAB    III    Metode Penelitian.
eprints.walisongo.ac.id/742/4/082411 097_Bab3.pdf. internet.  dikutip  pada 13 agustus 2017 pukul 23.22 Wita Garnita,  N..  2008.  Pengaruh  Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Handi,      Y.  L.  dan  B.  Jatmiko.  2016. Key Success  Factor  Good  Government Governance serta Pengaruhnya Terhadap  Kinerja  Pemerintah  ( Survey pada Pemerintah           Kabupaten
Gunungkidul) jurnal 5(1) Indonesian Institute For Civil  Society (INCIS)
(2005)  Defisit     pelayanan     publik: survei  persepsi  masyarakat  terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta Intihanah dan Nur Afifa Muthia S. Pengaruh
Partisipasi  Anggaran  dan  Good Governance terhadap kinerja Pemerintah  daerah  (studi  pada  dinas kesehatan  kota  Kendari).  Jurnal akuntansi  dan  keuangan  fakultas ekonomi dan bisnis UHO
Ira,  A.,  D.,  Nur  Azlina.  Pengaruh  good governance,  pengendalian  intern,  dan budaya  organisasi  terhadap  kinerja pemerintah daerah (studi pada satuan kerja pemerintah kabupaten pelalawan) jurnal. Khafid.    2008.    Penerpan    Prinsip-Prinsip Good  Governance dalam  Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kountur,  R.  2005.  Statistik  Praktis.  Jakarta: PPM
Kusmayadi, D. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern  dan  Penatausahaan  Keuangan Daerah  Terhadap Good  Governanment Governance . Jurnal   Ichsan   Gorontalo 4(2).
Mahsun  (2006)  Dalam  Auditya,  Lucy  dkk. 2013.  Pengaruh  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness 3(1).
Muh.                         Subhan.                         2016. Http://Www.Makassarterki.com/Berit a/3403/-Kinerja- Skpd-Pangkep-Jauh- Dari-Target . Nining   Ade   Ningsih,   Indar,   dan   Amran Razak.  Analisis  Hubungan  Prinsip- prinsip Good     Governance dengan Kinerja  Pegawai  di  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Nur, A. dan I. Amelia .2014. Pengaruh Good Governance dan  pengendalian  intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten  pelalawan. Jurnal akuntansi universitas jember 12(2) Permenpan Nomor 53 Tahun  2014 Tentang Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja, Pelaporan   Kinerja   Dan   Tata   Cara Reviu  Atas  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Perpres  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Pertiwi, S. H. D. 2017. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good  Governance Pada Pemerintahan  Desa  Nepo  Kecamatan Tanasitolo  Kabupaten  Wajo.  Skripsi.
Makassar:  Departemen  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Siregar,    M.    A.    2008.       Penerapan    Tata Kepemerintahan  yang  Baik  dalam Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Pemerintahan  Provinsi Bengkulu. Tesis
Siti,    A.,    Karmizi,    dan    E.    Savitri.    2014. Pengaruh Good  Governance ,  gaya kepemimpinan,  komitmen  organisasi dan budaya terhadap kinerja pemerintah  daerah  (studi  pada pemerintah daerah kabupaten
kampar). JOM FEKON 1(2) Soemantri   Yusuf,   Dedy   (2009)   Pengaruh Good   Governance Terhadap   Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Sugiyono.  2009.            Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta Syafitri,    N.    2016.        Analisis    Perbedaan Kinerja    Keuangan    Sebelum    dan Setelah  Akuisisi  dan  Merger  pada  PT.
Xl Axiata, Tbk. Jakarta.Skripsi Tri,        E.  S.  dan  Suyatno.  Bukti  Empiris
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance pada  Kinerja  Koperasi  di
Sukabumi. Jurnal  riset  akuntansi  dan perpajakan 1(2)
Trisnaningsih, S.2007. Indenpendensi Auditor  dan  Komitmen  Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance ,  Gaya  Kepemimpinan  dan Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja Auditor.     Jawa     Timur:     Simposium
Nasional Akuntansi X
Wala,          S.     N.     2015.     Pengaruh Good Governance dan         Akuntabilitas TerhadapKinerjaInstansiPemerintah( SurveipadaDinasSKPDKabupaten Ciamis)jurnal