Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 7 (1) (2021): 79-87, DOI: 10.24114/antro.v7i1.24572
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
(Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Pengalaman Kekerasan pada Pedagang Kaki Lima di Indonesia

## The Violence Experience Against Street Vendors in Indonesia

## Salma Nur Rahama & Rina Hermawati*
Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Diterima: 25 April 2021; Direview: 03 Mei 2021; Disetujui: 25 Mei 2021

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  pengalaman  kekerasan  pada  PKL  di  Indonesia  meliputi  penyebab kekerasan, bentuk kekerasan dan respon PKL terhadap kekerasan yang mereka alami. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka yang bersumber dari artikel, disertasi/tesis/skripsi, buku dan laporan penelitian terkait kasus-kasus kekerasan yang dialami PKL. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyebab kekerasan PKL berhubungan dengan kelas antara yang memiliki power dan tidak memiliki power. Power yang dimaksud adalah kekuasaan  atau  kekuatan  yang  dimiliki  seseorang  untuk  melakukan  hal  yang  dikehendakinya.  Bentuk  kekerasan yang dialami PKL dapat diidentifikasikan menjadi tiga bentuk berdasarkan teori Galtung diantaranya 1) kekerasan langsung yang dapat dilihat seperti kekerasan fisik, verbal dan seksual, 2) kekerasan struktural yaitu kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur baik struktur yang lebih kecil maupun struktur yang lebih luas, 3) kekerasan kultural yaitu ruang simbolik yang ada dalam sistem kognisi dan dapat menjadi pendorong adanya kekerasan langsung maupun struktural. Respon PKL terhadap kekerasan yang dialaminya terbagi menjadi dua yaitu melakukan resistensi dan tidak melakukan resistensi.
Kata kunci : Pedagang Kaki Lima; Kekerasan; Konflik; Resistensi

## Abstract
This study aims is to describe about the violence experience against street vendors in Indonesia including the causes of violence,  forms  of  violence  and  street  vendors'  experience  responses  to  the  violence.  This  research  uses  qualitative methods with collecting data techniques from literature studies such as ,notes, books, papers or articles, journals and so on. The research results showed that the causes of street vendor violence are related to the class that have more power and the class that have less power. The power in question is the power or strength that a person has to do what he wants. The  forms  of  violence  experienced  by  street  vendors  can  be  identified  into  three  forms  based  on  Galtung's  theory, including direct violence that can be seen such as physical, verbal and sexual violence, then the second is structural violence, namely violence that is not perpetrated by individuals but is hidden in a structure both smaller and smaller structures. broader structure, then the third is cultural violence, namely the symbolic space that exists in the cognition system and can be a driving force for both direct and structural violence. PKL responses to the violence they experience are divided into two, namely resisting and not resisting.
Keywords : Street Vendors; Violence; Conflict; Resistance
How to Cite : Rahama, S.N., & Hermawati, R. (2021). Pengalaman Kekerasan pada PKL di Indonesia . Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) , 7 (1): 79-87.
* Corresponding author: E-mail: r.hermawati@unpad.ac.id ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Artikel ini membahas tentang pengalaman kekerasan pada Pedagang Kaki Lima  (PKL)  di  berbagai  kota  di  Indonesia. Lebih jauh lagi, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman kekerasan  yang  dialami  PKL  meliputi penyebab  kekerasan,  bentuk  kekerasan dan respon PKL terhadap kekerasan.
PKL  merupakan  salah  satu  aktivitas dalam ekonomi sektor informal yang dapat dengan  mudah  dijumpai  di  daerah perkotaan.  Menurut  peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri)  No.41  Tahun  2012,  PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha  bergerak  maupun  tidak  bergerak, menggunakan  prasarana  kota,  fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik  pemerintah  dan/atau  swasta  yang sifatnya sementara atau tidak menetap.
Prinsip  berjualan  PKL  yang  berada pada  ruang  publik  ini  menjadikan  PKL rentan  mengalami  kekerasan.  Kekerasan dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk termasuk  pelecehan  fisik,  verbal,  dan seksual. Ini juga dapat mencakup deprivasi ekonomi  melalui  pendapatan  rendah  dan tidak  teratur  atau  akses  terlarang  ke sumber  daya  produktif  dan  ruang  publik yang  berharga  (WIEGO,  2018).  Menurut ILO  dalam  WIEGO  dibandingkan  dengan PKL laki-laki, PKL perempuan lebih rentan terhadap  kekerasan  terutama  kekerasan yang berbasis gender karena persinggungan  antara  gender  dan  kondisi kerja yang tidak aman. Sektor, tempat kerja, dan  gender  semuanya  berdampak  pada jenis kekerasan yang dialami oleh berbagai kelompok PKL.
Di Indonesia sendiri kasus kekerasan yang dialami PKL banyak terjadi terutama pada saat penertiban antara lain kekerasan fisik, pembongkaran secara paksa lapak PKL dan  pengambilan  secara  paksa  atribut  yang digunakan  oleh  PKL  (Rusyanti,  2014; Parmody, 2018) . Namun, kekerasan tersebut baik  yang  dilakukan  oleh  aparat  seperti
oknum  TNI,  Polri,  Satpol  PP  ataupun  non aparat  tidak  pernah  ada  yang  diproses secara  hukum  ataupun  menjadi  tersangka atas tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan,  bahkan  perusakan  barang (Sari, 2017).
Kajian  tentang  kekerasan  terhadap PKL  yang  pernah  dilakukan  antara  lain membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan,  penyebab  kekerasan,  pelaku kekerasan  dan  respon  kekerasan  (Aisyah, 2012;  Ismail  &  Umar,  2018;  Parmody, 2018). Keempat kajian tersebut menggambarkan penyebab kekerasan lebih banyak  disebabkan  karena  kebijakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota yang sering kali direspon PKL dengan perilaku membandel. Perilaku kekerasan  dialami  PKL  bukan  hanya berasal  dari  pemerintah  dan  petugas keamanan.  Konflik  antar  PKL,  konflik  PKL dengan  pembeli,  konflik  PKL  dengan preman  yang  mengambil  keuntungan  juga kerap kali mewarnai kehidupan PKL. Jenis kekerasan  yang  dialami  oleh  PKL  berupa kekerasan  struktural,  langsung  dan kultural.  Respon  PKL  terhadap  kekerasan pun  beragam  dari  mulai  diam  sampai dengan melawan.
Artikel  ini  akan  melengkapi  kajian- kajian sebelumnya yang melihat pengalaman  kekerasan  pada  PKL  dengan menggunakan  konsep  kekerasan  menurut Galtung yang didalamnya meliputi kekerasan  langsung,  kekerasan  struktural dan  kekerasan  kultural  (Galtung  dalam Santoso,  2002).  Selain  itu,  digunakan  pula teori resistensi dari Scott untuk menggambarkan  respon  PKL  terhadap kekerasan  tersebut.  Resistensi  digunakan oleh masyarakat yang tertindas sebagai alat untuk  membela  hak  yang  ada  pada  diri mereka.  Hal  tersebut  yang  menjadi  alasan bagi  kaum  yang  merasa  ditindas  untuk mempertahankan  subsistensi  yang  sudah ada dengan cara menolak perubahan yang ditetapkan  melalui  gerakan  perlawanan (Scott,  2000).  Berdasarkan  definisi  diatas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  resistensi
adalah  sebuah  bentuk  perlawanan  yang dilakukan  kelompok  subordinat  untuk memperjuangkan  hak-hak  mereka.  Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian,  yaitu  perlawanan  publik  atau terbuka ( public transcript ) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup ( hidden transcript ) (Scott, 2000).
METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan teknik studi pustaka atau kepustakaan.  Menurut  Creswell  penelitian kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang mengeksplorasi  dan  memahami  makna  di sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang yang berasal dari masalah social (Creswell, 2016).  Dalam  tulisan  Mirzaqon,  Sarwono mengemukakan
bahwa
penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil  penelitian  sebelumnya  yang  sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan  teori  mengenai  masalah  yang akan diteliti (Mirzaqon & Purwoko, 2017) Tahapan pada penelitian dengan studi pustaka adalah menetukan topik penulisan, penetapan rumusan masalah dan pengumpulan data, analisa data, pengkategorian,  penulisan  hasil  dan pembahasan
serta kesimpulan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mempelajari  jurnal,  artikel,  buku,  laporan penelitian,  laman  berita  yang  terkait dengan  topik  penelitian  yaitu  kekerasan terhadap PKL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Galtung  dalam  tulisan  Santoso mendefinisikan kekerasan sebagai sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan  potensi  diri  secara wajar.  Kekerasan  adalah  setiap  kondisi fisik,  emosional,  verbal,  institusional, struktural  atau  spiritual,  juga  perilaku, sikap,  kebijakan  atau  kondisi  yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain (Santoso T. , 2002).
Sedangkan  menurut  Menurut  Audi dalam  tulisan  Anjari  kekerasan  adalah serangan  atau  penyalahgunaan  kekuatan secara  fisik  terhadap  seseorang  atau binatang;  serangan  atau  penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan  ganas  atas  milik  atau  sesuatu  yang sangat  potensial  dapat  menjadi  milik seseorang (Anjari, 2017)
Berdasarkan  kedua  definisi  diatas kekerasan  merupakan  suatu  kondisi dimana seseorang menyalahgunakan kekuatan  yang  dimilikinya  sehingga mengakibatkan  kehancuran,  kerusakan, mendominasi  dan  melemahkan  pada  fisik, psikis  dan  kejiwaan  objek  yang  terkena kekerasan  baik  seseorang,  diri  sendiri maupun  sesuatu  yang  potensial  yang dimiliki oleh seseorang. Galtung memperkenalkan  teori  segitiga  kekerasan yang  di  dalamnya  meliputi  kekerasan langsung,  kekerasan  struktural  dan kekerasan  kultural.  Berdasarkan  literatur yang  ditemukan  kekerasan  pada  PKL terdiri  dari  penyebab  kekerasan,  bentuk kekerasan  dan  respon  PKL  terhadap kekerasan.
Kekerasan  pada  PKL  di  Indonesia disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah terkait  penertiban  PKL.  Kekerasan  yang diakibatkan adanya pelaksanaan kebijakan penertiban  disebabkan  karena  perbedaan visi  dan  misi  antara  PKL  dan  pemerintah kota.  Konflik  tersebut  bersumber  dari perbedaan  penafsiran  dan  makna  ruang publik  diantara  keduanya.  Para  PKL memaknai  tempat  umum  sebagai  tempat yang strategis untuk menjalankan usahanya  dan  berusaha  mempertahankan keberadaannya  di  dalamnya,  sedangkan pemerintah memiliki visi menjaga ketertiban  dan  kenyaman  di  kota  dengan misi  mencoba  mengendalikan  PKL  di tempat umum (Hakim, Rosmawati, Zainuddin,  Halim,  &  Mana,  2015; Hermawati,  Abdoellah,  Gunawan,  & Riawanti, 2019; Handoyo, 2015).
Dalam  berbagai  macam  artikel disebutkan  bahwa  keberadaan  PKL  sering
mengundang  konflik  pemanfaatan  tata ruang,  karena  menyebabkan  kemacetan lalu-lintas,  kesemerawutan  kota,  dan kekumuhan  lingkungan.  Oleh  karena  itu pemerintah  kota  mengeluarkan  kebijakan tentang  penertiban  dan  penggusuran terhadap para PKL dan memindahkan PKL dari jalan, mendaftarkannya, serta memindahkannya  ke  sebuah  tempat berupa  gedung  untuk  mereka  berjualan atau  biasa  disebut  relokasi  (Hakim, Rosmawati,  Zainuddin,  Halim,  &  Mana, 2015;  Handoyo,  2015;  Husain,  Jers,  & Suraya, 2017; Human Right, 2013).
Pada  saat  melakukan  kebijakan penertiban  terhadap  PKL  sering  kali diwarnai  dengan  aksi  kekerasan.  Seeperti yang ditemukan di dalam artikel kekerasan PKL di Surabaya, Menur, Semolowaru dan Madiun  terjadi  gesekan  antara  PKL  dan petugas  penertiban  kota  karena  PKL berusaha  untuk  menyelamatkan  lapak berdagang  mereka  dengan  cara  tetap berjualan  dan  menghalangi  petugas  yang sedang  melakukan  aksi  penertiban, sehingga  petugas  kerap  kali  harus melakukan  kekerasan  (Parmody,  2018; Husain,  Jers,  &  Suraya,  2017;  Prastya, 2018).
Pada  saat  melakukan  relokasi  PKL melakukan  penolakan  karena  mereka khawatir akan  kehilangan  pelanggan  yang biasa  membeli  dagangan  mereka  jika mereka pindah ke tempat  yang baru, para PKL juga khawatir dengan biaya sewa kios di  tempat  baru  yang  tentunya  berbeda dengan tempat mereka berjualan sebelumnya yang terbebas dari uang sewa, selain  itu  dengan  adanya  relokasi  akan muncul  permasalahan  baru  seperti sentralisasi  tempat  berjualan  sehingga persaingan  berjualan  mereka  dengan pedagang lainnya akan lebih besar. Karena penolakan  yang  gencar  dilakukan  PKL maka  petugas  keamanan  mau  tidak  mau melakukan  kekerasan  terhadap  mereka (Febrianto  &  Imron,  2014;  Husain,  Jers,  & Suraya, 2017; Prastya, 2018; Human Right, 2013; Parmody, 2018).
Dalam  teori  konflik,  masyarakat dipandang  sebagai  sistem  sosial  yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda  dimana  ada  suatu  usaha untuk  menaklukkan  komponen  yang  lain guna  memenuhi  kepentingan  lainnya  atau memproleh kepentingan sebesar-besarnya (Ritzer  &  Goodman,  2004).  Dahrendrof mengatakan  di  dalam  tulisan  Ritzer  dan Goodman bahwa
Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam  setiap  struktur.  Karena  wewenang itu  adalah  sah, maka  setiap  individu  yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena  sanksi.  Dengan  demikian, masyarakat  disebut  sebagai  persekutuan yang terkoordinasi  secara  paksa.  Oleh karena  itu  kekuasaan  selalu  memisah dengan tegas  antara  penguasa  dan  yang dikuasai,  maka  dalam  masyarakat  selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan (Ritzer & Goodman, 2004).
Sejalan dengan teori yang dikemukakan  Dahrendorf,  konflik  antara PKL  dengan  pemerintah  kota  merupakan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.  PKL  memiliki  kepentingan untuk  berjualan  dan  mendapatkan  uang sedangkan  pemerintah  kota  memiliki kepentingan untuk menjaga kotanya untuk tetap aman dan nyaman. Berdasarkan hasil temuan  dapat  terlihat  bahwa  posisi  PKL berada dalam subordinat sedangkan posisi pemerintah adalah superordinat.
Pemerintah  memiliki  otoritas  tinggi untuk  mengatur  kota  yang  diperintahnya. Kegiatan  penertiban  yang  dilakukan pemerintah  merupakan  salah  satu  bentuk otoritas  mereka  dalam  hal  penataan  kota. PKL  dianggap  sebagai  suatu  entitas  yang mengurangi keindahan kota, oleh sebab itu pemerintah  melakukan  penertiban  dan timbullah konflik.
Bentuk  kekerasan  yang  timbul diantaranya  kekerasan  fisik,  kekerasan verbal  dan  kekerasan  struktural.  Bentuk kekerasan  pertama  yaitu  kekerasan  fisik . Kekerasan  fisik  adalah  tindakan  yang
dilakukan  orang  untuk  menyakiti  tubuh atau  merusak  kepunyaan  orang  lain. Kekerasan  fisik  bukan  hanya  menyerang fisik dalam artian tubuh korbannya, tetapi juga  menyerang  harta  benda  kepunyaan korban  tersebut  dan  mengakibatkan kelenyapan.  Berdasarkan  artikel  yang sudah  didapat,  kekerasan  fisik  sendiri merupakan kekerasan  yang paling banyak dialami oleh PKL.
Bentuk  kekerasan  fisik  yang  banyak terjadi adalah bentrok fisik antara petugas keamanan  dan  PKL.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  PKL  dan petugas  keamanan  kerap  kali  melakukan bentrokan  fisik  pada  saat  kegiatan penertiban.  Bentuk  kekerasan  fisik  yang menyerang  anggota  tubuh  para  PKL  oleh para petugas keamanan adalah pemukulan, pengeroyokan,  penahanan  beberapa  PKL, menendang PKL,  menampar  PKL,  meninju pada bagian dada dan wajah PKL, menarik lengan  secara  paksa  dan  sebagainya. (Febrianto  &  Imron,  2014;  Human  Right, 2013;  Musoni,  2010;  Bhimji,  2010;  Xu  & Jiang,  2019;  Hanser,  2016;  Hermawati, Abdoellah,  Gunawan,  &  Riawanti,  2019; Abebe, 2017; Prastya, 2018).
Selain kekerasan berupa penyerangan terhadap  anggota  tubuh  saja,  ditemukan pula kekerasan terhadap harta benda. Pada saat  penertiban,  petugas  keamanan  kerap kali  melakukan    pembongkaran  lapak secara paksa, pengrusakan barang dagangan  PKL,  pengrusakan  sarana berdagang  PKL  seperti  gerobak  dan sebagainya,  penyitaan  barang  dagangan PKL  dan  pembakaran  lapak  PKL  secara besar-besaran.  Dalam  kasus  pengrusakan lapak PKL, petugas keamanan menggunaan alat  berat  seperti  buldozer  dan  alat  berat lainnya  sehingga  tindakan  tersebut  sulit untuk  dihindari.  Hal  tersebut  terjadi  pada PKL  di  Jakarta  dan  Surabaya  (Parmody, 2018; Adicahya, 2017; Hermawati, Abdoellah,  Gunawan,  &  Riawanti,  2019; Handoyo, 2015; Sundalangi, 2009; Husain, Jers,  &  Suraya,  2017;  Febrianto  &  Imron, 2014; Adama, 2020).
Bentuk kekerasan selanjutnya adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan  yang  muncul  dari  ucapan  atau kata-kata tanpa menyentuh secara langsung  fisik  dari  si  korban.  Contoh kekerasan  verbal  adalah  makian,  omelan, bentakan,  ancaman  dan  kata-kata  lainnya yang  bersifat  menakuti,  mengintimidasi, membesar-besarkan  serta  menjatuhkan orang  lain.  Kasus  kekerasan  verbal  dapat dilakukan  oleh  seseseorang  ke  seseorang lainnya,  seseorang  ke  sekelompok  orang, sekelompok  orang  ke  seseorang  dan sekelompok  orang  ke  sekelompok  orang lainnya.
Kasus kekerasan verbal yang melibatkan  PKL  dan  petugas  kemanan terjadi pada PKL di Salatiga, PKL di Madiun dan PKL di Losari. Kasus kekerasan verbal yang dilakukan petugas keamanan kepada PKL diantaranya menghardik, membentak, mengeluarkan ancaman, berteriak di depan wajah PKL dengan kata yang tidak senonoh, memberikan  stigma  yang  buruk  seperti menyebutnya  sebagai  “orang  rendahan”, mengejek dan merendahkan PKL menggunakan  kata-kata  yang  kasar  dan sebagainya (Hakim, Rosmawati, Zainuddin, Halim,  &  Mana,  2015;  Prastya,  2018; Ningsih, 2018).
Berdasarkan teori Galtung kekerasan fisik  seperti  pemukulan,  pengeoyokan, penggusuran lapak, pengahancuran barang dagangan  dan  kekerasan  verbal  seperti ancaman dan ejekan yang dialami oleh PKL termasuk  ke  dalam  kekerasan  langsung karena  kekerasan  tersebut  dapat  dilihat secara langsung, nyata dan riil.
Bentuk kekerasan yang terakhir yang ditemukan  di  berbagai  artikel  adalah kekerasan struktural.  Kekerasan struktural adalah  kekerasan  yang  diakibatkan  oleh struktur  sosial.  Di  dalam  kehidupan bermasyarakat  struktur  sosial  atau tingkatan  sosial  akan  selalu  ada.  Dalam kekerasan  struktural,  kekerasan  bukan dilakukan oleh perorangan tetapi sekelompok  orang.  Biasanya  kekerasan terjadi  karena  struktur  masyarakat  yang
lebih tinggi merasa memiliki kekuatan yang lebih  dibandingkan  masysrakat  pada struktur  dibawah  mereka,  sehingga  baik sadar  dan  tidak  sadar  mereka  melakukan tindakan kekerasan.
Kasus  kekerasan  struktural  adalah penyalahgunaan wewenang petugas keamanan yang diperintah oleh pemeritah kota kepada PKL dalam bentuk pemungutan  liar.  Para  PKL  diminta  untuk membayar  sejumlah  uang  kepada  petugas keamanan  atau  orang  yang  berkuasa  di daerah  tersebut  dengan  dalih  jaminan “keamanan”.  Selain jaminan  keamanan pungutan liar juga dilakukan dengan alasan terhindar  dari  kegiatan  penertiban  dan penataan  yang  dilakukan  oleh pemerintah kota. Kekerasan jenis ini terjadi pada PKL di beberapa  kota  di  Indonesia.  Pada  saat  itu petugas  keamanan  kota  diminta  untuk mengatasi  PKL  yang  membandel,  mereka kerap  melakukan  patroli.  Tetapi  dalam menjalankan  tugasnya  petugas  keamanan justru meminta sejumlah uang kepada para PKL (Parmody, 2018; Aisyah, 2012).
Berdasarkan  penyebab  dan  bentuk kekerasan  yang  dialami  PKL,  PKL mengeluarkan  respon  terhadap  kekerasan yang  dialaminya.  Respon  adalah  reaksi yang  dikeluarkan  oleh  seseorang  setelah diterimanya  rangsangan.  Respon  biasanya berbentuk  tindakan  atau  perilaku.  Bentuk respon  yang  dikeluarkan  tiap  individu maupun  kelompok  berbeda-beda.  Respon PKL  terhadap  kekerasan  yang  dialaminya terbagi menjadi dua, PKL yang melakukan resistensi  dan  PKL  yang  tidak  melakukan resistensi.  Resistensi  sendiri  artinya perlawanan.  Resistensi  dibagi  mejadi  dua bentuk  yaitu  resistensi  terbuka  dan resistensi tertutup.
Scott  mendefinisikan  perlawanan atau  resistensi  sebagai  segala  tindakan yang  dilakukan  oleh  kaum  atau  kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga  sewa  atau  pajak)  yang  dibuat  oleh pihak atau kelompok superdinant terhadap mereka (Scott, 2000).  Scott berpandangan
bahwa  perlawanan  dilakukan  karena adanya  penindasan  yang  terjadi  dalam keseharian masyarakat. Perlawanan digunakan oleh masyarakat yang tertindas sebagai  alat  untuk  membela  hak  yang  ada pada  diri  mereka.  Hal  tersebut  yang menjadi  alasan  bagi  kaum  yang  merasa ditindas untuk mempertahankan subsistensi  yang  sudah  ada  dengan  cara menolak  perubahan  yang  ditetapkan melalui gerakan perlawanan (Scott, 2000).
Berdasarkan  definisi  diatas  maka dapat disimpulkan bahwa resistensi adalah sebuah bentuk perlawanan yang dilakukan kelompok
subordinat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Resistensi  terbuka  adalah  resistensi  yang dilakukan  secara  terang-terangan  atau dapat  dilihat  secara  langsung.  Resistensi secara  terbuka  lebih  cepat  sampai  kepada orang  yang  akan  dituju.  Dalam  merespon kekerasan PKL kerap melakukan resistensi terbuka,  PKL  tersebut  diantaranya  PKL Madiun dengan melakukan serangan balik kepada petugas keamanan yang bertindak represif,  mereka  melawan  dengan  cara mengadu  otot,  adu  fisik, gontok-gontokan dan  tak  segan-segan  membawa  senjata tajam  guna  melawan  petugas  keamanan pada saat itu (Prastya, 2018).
PKL  di  Jawa  Timur  melakukan resistensi terbuka dengan cara membentuk paguyuban PKL yang didalamnya mengatur tentang  pengorganisasian  PKL  termasuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun (Aisyah,  2012). Membuat paguyuban PKL merupakan salah satu cara resistensi terbuka yang sangat terorganisir. Didalam  paguyuban  tersebut  PKL  dapat berbagi masalah dan menghadapi masalah secara  bersama-sama.  Dengan  adanya paguyuban yang jelas PKL bisa bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga kemasyarakatan  seperti  LSM  atau  LKM. Lembaga tersebut menjadi jembatan antara PKL dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah  PKL  salah  satunya  yaitu penertiban yang berujung pada kekerasan.
Masih dalam kasus resistensi terbuka tetapi  berbeda  jenis.  Resistensi  terbuka yang dilakukan oleh PKL dalam merespon suatu  tindak kekerasan  adalah melakukan aksi demontrasi. PKL yang melakukan aksi demo misalnya pernah dilakukan oleh PKL di  Kota  Bandung.  Tuntutan  dari  aksi tersebut  ditujukan  kepada  pemerintah, oleh  karena  itu  mereka  melakukan  aksi demontrasi  di  jalan  dan  di  depan  gedung pemerintahan  sambil  membawa  kertas besar  berisi  slogan  dan  tuntutan  yang mereka  tuntut.  Aksi  demontrasi  yang dilakukan oleh para PKL memiliki berbagai sisi  positif,  pertama  pemerintah  tahu tuntutan yang diajukan oleh PKL dan yang kedua dengan adanya aksi demonstrasi ini menambah  tingkat  solidaritas  diantara para PKL (Hermawati,
Abdoellah, Gunawan, & Riawanti, 2019). Respon selanjutnya  yaitu  resistensi  tertutup. Resistensi jenis ini dilakukan secara diam- diam,  tetapi  walaupun  secara  diam-diam mereka sedang melakukan sebuah perlawanan. Di berbagai artikel disebutkan bahwa  PKL  di  Kendari  melakukan resistensi secara diam-diam yaitu bekerjasama  dengan  tukang  ojek  untuk memata-matai oknum satpol PP yang akan melakukan  razia.  Resistensi  tertutup  juga dilakukan  oleh  PKL  di  Salatiga  tetapi dengan  cara  yang  berbeda.  Mereka berpura-pura  mengemasi  barang  mereka saat Satpol PP sedang melakukan razia, lalu akan  kembali  berdagang  saat  satpol  PP sudah  pergi.  Saat  satpol  PP  pergi  itulah mereka  akan  menggerutu  dan nggrundel (Husain,  Jers,  &  Suraya,  2017;  Ningsih, 2018) . Mereka  melakukan  hal  tersebut untuk  menhindari  adanya  razia  yang dilakukan  oleh  satpol  PP  atau  petugas keamanan  yang  biasanya  akan  berujung pada kekerasan.
Selain melakukan resistensi, beberapa PKL  memilih  untuk  tidak  melakukan resistensi. Seperti PKL di Surabaya dan PKL di  Semarang.  Saat  terjadi  penertiban  PKL tersebut memilih untuk diam dan mencari
daerah  baru  untuk  berjualan  (Parmody, 2018; Handoyo, 2015).
Perbedaan  respon  tersebut  terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan resistensi  dan  tidak  melakukan  resistensi. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari kumpulan artikel yang mengkaji kekerasan pada  PKL  faktor  yang  mendorong  PKL melakukan  resistensi  adalah  mereka merasa  ditindas  sehingga  butuh  adanya perubahan. Seperti yang dikemukakan oleh Scott sebelumnya bahwa resistensi terjadi karena  adanya  penindasan.  Mereka melakukan resistensi untuk mengembalikan hak mereka yang dirampas oleh  pihak  yang  merampas.  Kedua,  faktor PKL  melakukan  resistensi  adalah  modal sosial  yang  kuat.  Sulit  untuk  melakukan resistensi  apabila  tidak  ada  rasa  saling memiliki diantara PKL. Sulit mengerahkan para  PKL  untuk  melakukan  demontrasi didepan  gedung  pemerintahan  apabila tidak memiliki rasa senasib sepenanggungan.  Oleh  karena  itu  modal sosial dianggap penting untuk dimiliki para PKL.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah dilakukan  maka  dapat  disimpulkan mayoritas kekerasan yang disebabkan oleh adanya  kebijakan  pemerintah  terkait dengan  penertiban  PKL.  Konflik  tersebut lahir dari adanya perbedaan visi misi PKL dan  Pemerintah  terkait  ruang  publik.  PKL menafsirkan  ruang  publik  sebagai  sarana berjualan  mereka,  sedangkan  pemerintah menganggap bahwa ruang publik merupakan tempat yang harus tertata, rapi serta  aman,  salah  satu  misi  untuk menciptakan  hal  tersebut  adalah  dengan melakukan penertiban PKL. Salah satu cara menertibkan PKL adalah dengan mengeluarkan  kebijakan.  Tetapi  dalam praktek kebijakan tersebut kerap diwarnai dengan aksi kekerasan.
Bentuk kekerasan dibagi menjadi tiga bentuk.  Bentuk  kekerasan  yang  pertama
adalah  kekerasan  fisik,  kekerasan  ini meyerang  anggota  tubuh  dan  harta  serta benda  kepunyaan  si  korban.  Bentuk kekerasan  fisik  diantaranya  pemukulan, pengeroyokan,  penahanan,  pengerusakan barang  dagangan,  pembakaran  lapak  dan sebagainya  yang  dilakukan  oleh  petugas keamanan terhadap PKL, PKL dengan PKL dan  PKL  dengan  orang  diluar  kategori tersebut.  Selanjutnya  bentuk  kekerasan PKL  adalah  kekerasan  verbal.  Kekerasan verbal adalah kekerasan yang berasal dari mulut  berupa  ucapan  yang  mengandung ancaman, hardikan, stigma buruk, labelling dan sebagainya. Terakhir adalah kekerasan struktural.  Kekerasan  jenis  ini  tidak dilakukan  oleh  individu  melainkan  oleh sekelompok  orang  yang  berada  di  dalam struktur  yang  salah.  Bentuk  kekerasan struktural adalah penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  petugas keamanan dengan cara melakukan pungutan liar kepada para PKL.
Respon PKL terhadap kekerasan yang dialaminya  terbagi  menjadi  dua  yaitu melakukan resistensi dan tidak melakukan resisten.  Resistensi  menurut  James  Scott dibagi menjadi dua, resistensi terbuka dan resistensi  tertutup.  Resitensi  terbuka dilakukan  secara  langsung  dan  dapat dilihat  secara  terang-terangan  sedangkan resistensi  tertutup  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi. Faktor yang mendorong  lahirnya  resistensi  yang dilakukan PKL adalah karena ingin adanya perubahan,  selama  ini  mereka  merasa ditindas  dengan  adanya  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah, faktor berikutnya yaitu  karena  adanya  modal  sosial,  rasa senasib
sepenanggungan
yang mengakibatkan
mereka melakukan resistensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adicahya,  A.  (2017).  Penggusuran  Pedagang  Kaki Lima  Sebagai  Perbuatan  Melanggar  Hukum. Justitia Jurnal Hukum, 1 (1). Aisyah, U. (2012). Pedagang Kaki Lima Membandel di  Jawa  Timur.   Jurnal  Masyarakat  Dan Kebudayaan Politik, 25(1), 47 – 55
Anjari,  W.  (2017).  Fenomena  Kekerasan  Sebagai Bentuk  Kejahatan  (Violence). E-Journal Widya Yustisia, 1 (1), 42-51. Creswell, J. W. (2016). Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Febrianto,  T.,  &  Imron,  A.  (2014).  Resolusi  Konflik Pedagang  Kaki  Lima  Di  Semolowaru Surabaya. Paradigma, 2 (3), 1-9.
Hakim,  M.,  Rosmawati,  Zainuddin,  R.,  Halim,  H.,  & Mana,  R.  (2015).  Pedagang  kaki  lima  dan interrelasi  aktor-aktor  pariwisata. Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia, 1 (1), 494-154. Handoyo,  E.  (2015).  Makna  Ruang  Publik  Bagi Pedagang Kaki Lima: Studi tentang Resistensi terhadap  Penggusuran.  Semarang  :  Seminar Nasional Multi Displin Ilmu & Call For Papers Unisbank, (hal. 1-12).
Hermawati,  R.,  Abdoellah,  O.  S.,  Gunawan,  B.,  & Riawanti, S. (2019). The Social Movement of Street  Vendors  to  Maintain  Their  Business Places in  Bandung. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32 (1), 1-15. Human Right. (2013). Take That Filth Away” Police Abuses  Against  Street  Vendors  in  Angola . Diambil kembali dari https://www.hrw.org/report/2013/09/29/ take-filth-away/police-abuses-against- street-vendors-angola
Husain,  I.  R.,  Jers,  L.  O.,  &  Suraya,  R.  S.  (2017). Resistensi  Pedagang  Kaki  Lima  Terhadap Razia  Satpol  Pp  Di  Pasar  Sentral  Kota  Lama Kendari. Etnireflika, 6 (3), 237-248.
Mirzaqon,  T.  A.,  &  Purwoko,  B.  (2017).  Studi Kepustakaan  mengenai  Landasan  Teori  dan Praktik Konseling Expressive Writing. Jurnal BK Unesa, 8 (1).
Ningsih,  A.  (2018).  Relasi  Konflik  antara  Petugas Keamanan  dengan  Pedagang  Pagi  di Kompleks  Pasar  Raya  Kota  Salatiga.
Ecodinamika , 1-6. Parmody,  R.  (2018).  Penertiban  Satpol  PP  pada Pedagang  Kaki  Lima. Jurnal  S1  Sosiologi Universitas Airlangga.
Prastya, A. (2018). Perlawanan Pedagang Kaki Lima
(Pkl) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun (Studi Kasus: Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup) (Doctoral  dissertation,  University  Of Muhammadiyah Malang).
Ritzer,  G.,  &  Goodman,  D.  J.  (2004). Teori  Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media. Saha, D. (2011). Working Life Of Street Vendors In Mumbai. The  Indian  journal  of  labour economics, 54 (2), 301-325. Santoso, T. (2002). Teori-Teori Kekerasan. (Khadafi,
& J. H. Subijantoro, Penyunt.) Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sarjono, Y. (2005). Pergulatan Pedagang Kaki Lima di  Perkotaan. Jakarta:  Muhammadiyah University Press.
Scott,  J.  C.  (2000). Senjatanya  Orang-Orang  yang Kalah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Soehadha.  (2014).  Kekerasan  Kolektif  Dan  Dialog Kebudayaan:  Belajar  Dari  Pengalaman Kekerasan Menjelang Reformasi di Indonesia. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin .
Sundalangi,  F.  (2009).  Penanggulangan  Masalah Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Manado  Pada Perspektif  PKL. JBE  (Journal  of  Business  and Economics) , 95-102. WIEGO.  (2018).  Violence  and  Informal  Work.
WIEGO:  Women  in  Informal  Employment; Globalizing and organizing.