SATUAN PENGAWAS INTERNAL DALAM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN  A SSET DI  DIREKTORAT  SARANA  DAN  PRASARANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Fauziah  – Mahasiswa Magister Program Studi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung

## ABSTRAK
Sistem pengendalian intern berperan sangat penting bagi tercapainya tujuan usaha secara efektif dan efisien. Dengan kata lain pengertian tersebut mengandung arti  bahwa  tujuan  pengendalian  intern  menjamin  pemakaian  kekayaan  pemakaian kekayaan perusahaan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal yang baik tidak  dapat  menjamin  tidak  adanya  penyimpangan  kecurangan  dan  pemborosan dalam suatu perusahaan, apabila orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak  selalu  bertindak  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Satuan Pengawas  Internal  melakukan  kegiatan  pengawasan  rutin  pada  setiap  unit  di  ITB, termasuk  di  Direktorat  Sarana  dan  Prasarana.  Pengelolaan asset dalam  hal  ini menjadi fokus pengawasan dalam setiap kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal ITB
Kata Kunci :   Satuan Pengawas Internal, Pengendalian Internal, Pengelolaan Asset

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan. Rencana Strategis ITB 2011-2015 menyatakan bahwa ITB adalah sebagai lembaga akademik yang mengemban misi mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa.  ITB  juga  bercita-cita  menjadi  pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni, ilmu sosial dan kemanusiaan  yang unggul dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan kemaslahatan umat manusia. Tugas dan peran ITB adalah melaksankan kegiatan: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan peran tersebut merupakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dalam penyelenggaraan kegiataannya ITB mengalami beberapa perubahan, yakni :
 Pada tahun 2000 ITB mengacu pada PP No. 155 Tahun 2000 ITB PT BHMN
 Tahun 2009 : UU No. 9 Tahun 2009 Tentang BHP ITB Sebagai Badan Hukum Pendidikan, Pembatalan UU No. 9 Tahun 2009 oleh MK Terbit PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 3 NO 2
JULI 2017
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  ITB  ditetapkan  sebagai  Perguruan  Tinggi  yang diselenggarakan Pemerintah (PTP),
 Tahun 2012 ITB mengacu pada UU 12 Tentang PTN BH : ITB menjadi PTN BH
 April 2012 : Perpres No. 44 Tahun 2012 ITB sebagai PTP (Keuangan BLU)
 PP No. 58 Tahun 2013 tentang mekanisme keuangan PTN BH PP No. 65 Tahun 2013 Tentang Statuta ITB PTNBH
 PMK No. 165 Tahun 2014 Tata Cara Keuangan BOPTN BH
Dengan demikian ITB telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai PTN BH yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan non-akademik. Dengan perubahan statusnya tersebut ITB  memiliki  tugas  dan  kewajiban  untuk  menjaga  kualitas  serta  memenuhi Good  University Governance .  Tugas  serta  kewajiban  tersebut  dapat  berjalan  lancar  dengan  salah  satu  dukungan terhadap asset - asset yang dimiliki ITB. Dalam pelaksanaannya asset ITB dikelola oleh satu unit khusus yakni Direktorat Sarana dan Prasarana.
Dewasa  ini  perkembangan  teknologi  informasi  terbilang  sangat  pesat,  hal  ini  menuntut seluruh  sektor  swasta  maupun  pemerintah  untuk  mampu  mengolah  informasi  secara  cepat sehingga pergerakan dan pertumbuhan serta keputusan ekonomi dapat diambil dengan cepat tanpa mengganggu kegiatan operasional. Salah satu  hal  yang sangat  berpengaruh dalam pengambilan keputusan  pada  kelangsungan  hidup  sebuah  organisasi  adalah asset . Asset merupakan  faktor penting  ketika  menyusun  sebuah  laporan  keuangan,  dalam  pengelolaannya  pun asset harus dilakukan secara tertib dan teliti.
Dalam  melakukan  pengamanan  terhadap asset - asset tersebut,  instansi  wajib  melakukan pengamanan  fisik,  pengamanan  administratif  serta  pengamanan  hukum.  Untuk  melakukan pengamanan  administratif,  pemerintah  membutuhkan  sebuah  sistem  penatausahaan  yang  dapat menjadi alat pengendalian ( controlling ) atas asset . Selain itu, sistem penatausahaan tersebut juga harus  dapat  memenuhi  kebutuhan  manajemen  instansi  di  dalam  perencanaan  pengadaan, perkembangan, pemeliharaan serta penghapusan. Dalam kenyataannya pengelolaan administrasi dan fisik masih mengalami hambatan terutama terkait dengan penilaian, lokasi dan ketika terjadi penambahan asset .
Untuk  mengurangi  masalah  tersebut  diperlukan  adanya  fungsi  yang  mengawasi pengelolaan asset termasuk  saran  perbaikan  pengembangan  sistem  operasi  dan  prosedur  yang terkait  dengan  pengelolaan asset .  Fungsi  tersebut  adalah  SPI  (Satuan  Pengawas  Internal)  yang telah berada sejak ITB berstatus BHMN.
Oleh karena itu, dengan berkembangnya SPI dapat diharapkan pengendalian internal asset di  Direktorat  Sarana  dan  Prasarana  ITB  dapat  ditingkatkan.  Dari  uraian  diatas  penulis  tertarik untuk menyusun makalah dengan judul “Satuan Pengawas Internal dalam Pengendalian Internal atas Pengelolaan Asset di Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.”

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian yaitu:
1. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan proses tata kelola asset yang ada di ITB.
2. Bagaimana sistem pengendalian internal yang dilakukan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB dalam pengelolaan aset.
3. Bagaimana peranan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam proses tata kelola asset ITB.

## LANDASAN TEORI

## Pengendalian Internal
Pengertian  Pengendalian  Internal Laporan Committee  of  Sponsoring  Organizations (COSO) dalam Boynton (2003:373) mendefinisikan pengendalian internal  sebagai  suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang  untuk  menyediakan  keyakinan  yang  memadai  berkenaan  dengan  pencapaian  tujuan dalam  kategori:  keandalan  laporan  keuangan,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang berlaku  dan  efektifitas  pengendalian  operasi.  Laporan  COSO  dalam  Boynton  (2003:373)  juga menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam definisi berikut:
1.  Pengendalian  internal  merupakan  suatu  proses.  Ini  berarti  alat  untuk  mencapai  suatu  akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas.
2.  Pengendalian  internal  dilakukan  oleh  orang.  Pengendalian  intern  bukan  hanya  suatu  manual kebijakan dan formulir – formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen dan personel lainnya.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan  keyakinan  yang  mutlak,  kepada  manajemen  dan  dewan  direksi  suatu  entitas  karena keterbatasan  yang  melekat  dalam  semua  system  pengendalian  intern  dan  perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengendalian.
4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam keategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
Adapun elemen-elemen yang terkait dengan pengendalian internal menurut COSO yaitu :
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Monitoring
Sistem pengendalian intern berperan sangat penting bagi tercapainya tujuan usaha secara efektif  dan  efisien.  Dengan  kata  lain  pengertian  tersebut  mengandung  arti  bahwa  tujuan pengendalian intern menjamin pemakaian kekayaan pemakaian kekayaan perusahaan yang telah ditetapkan.
Sistem pengendalian internal yang baik tidak dapat menjamin tidak adanya penyimpangan kecurangan  dan  pemborosan  dalam  suatu  perusahaan,  apabila  orang-orang  yang  melaksanakan kegiatan tersebut tidak selalu bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Usaha untuk melaksanakan sistem pengendalian internal  yang baik adalah dilaksanakan sistem pengendalian internal  yang baik  adalah dilaksanakannya pemeriksaan  yang teratur oleh pimpinan perusahaan dengan membuatu suatu departemen / bagian yang disebut departemen Satuan Pengawas Internal atau biasa disebut internal auditor.
Dengan  adanya  departemen  Internal  Audit,  diharapkan  akan  dapat  membantu  anggota manajemen  dalam  berbagai  hal,  seperti  menelaah  prosedur  operasi  dari  berbagai  unit  dan melaporkan  hal-hal  yang  menyangkut  tingkat  kepatuhan  terhadap  kebijasanaan  pimpinan perusahaan,  efisiensi,  unit  usaha  atau  efektifitas  sistem  pengendalian  intern.  Hal  inilah  yang melatar belakangi timbulnya spesialisasi bidang pemeriksaan intern, yang menuntut tidak hanya keahlian dalam bidang akuntansi tetapi juga keahlian bidang lainnya.
Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  Internal  Auditor  akan  menyelidiki  dan  meneliti keefektifan sistem pengawasan  yang ada. Dengan mengadakan penelitian  terhadap pengawasan intern  secara  berkesinambungan  akan  dapat  diketahui  apakah  berbagai  depertemen  atau  unit lainnya  dalam  perusahaan  telah  melaksanakan  fungsinya  dengan  baik  atau  belum.  Jadi pemeriksaan intern yang dilakukan oleh internal auditor adalah merupakan suatu alat pengawasan yangpenting untuk mengukur dan menilai keefektifan pengendalian yang ada di dalam perusahaan.
Beberapa pendapat mengenai pengertian  Internal Auditing juga diberikan oleh beberapa penulis. Berikut ini adalah salah satu diantaranya, yang memberikan batasan pengertian Internal Auditing sebagai berikut: Status aktivitias penilaian yang bebas atau independen dalam organisasi perusahaan  untuk  meneliti  kembali  dalam  bidang  akuntansi,  keuangan  clan  bidang-bidang  lain sebagai dasar memberikan servis pada manajemen.
Lebih lanjut lagi dalam pengertian audit internal menurut  IIA  yang dikutip oleh Sawyer (2005 : 9) menyatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut: Audit internal adalah sebuah aktivitas  independen  dan  objektif  untuk  memberikan  konsultasi  dan  keyakinan  yang  memadai (assurance)  di  dalam  organisasi  dan  diarahkan  oleh  filosofi  penambahan  nilai  untuk meningkatkan  operasional  perusahaan.  Audit  tersebut  membantu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan  yang  sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan  meningkatkan  efektifitas  proses  pengelolaan  resiko,  kecukupan  pengendalian  dan pengelolaan organisasi . Dari definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa audit internal adalah:
1. Suatu aktivitas pemeriksaan yang independent dan objektif.
2. Aktivitas pemberian jaminan kelayakan dan konsultasi.
3.  Dirancang  untuk  memberikan  suatu  nilai  tambah  serta  meingkatkan  kegiatan  operasional perusahaan.
4. Membantu organisasi dalam mencapai usahanya.
5. Memberikan suatu pendekatan disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifitan risiko manajemen, pengendalian dan pengelolaan organisasi.

## Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal
Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Secara umum dapat dikatakan  bahwa  fungsi  audit  internal  bagi  manajemen  perusahaan  adalah  untuk  menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Agoes (2004 : 222) untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :
1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasionallainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan  seberapa  jauh  harta  perusahaan  dipertanggungjawabkan  dan  dilindungi  dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai  mutu  pekerjaan  setiap  bagian  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh manajemen.
6. Menyarankan  perbaikan-perbaikan  operasional  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas.
Sedangkan menurut Sawyer (2005:27) untuk mencapai tujuannya masing-masing, auditor internal dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda yakni:
a. Audit  Komprehensif,  istilah  ini  pertama  kali  digunakan  oleh General  Accounting  Office (GAO) Amerika Serikat untuk menggambarkan audit atas semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. Audit komprehensif merupakan perluasan yang dilakukan GAO atas audit terhadap aktivitas operasi.
b. Audit  Berorientasi  Manajemen,  penelaahan  atas  semua  aktivitas  sesuai  dengan  perspektif manajer atau konsultan manajemen. Audit berorientasi manajemen dibedakan dari jenis-jenis lainnya  berdasarkan  cara  pandangnya,  bukan  dari  segi  prosedur  audit.  Audit  berorientasi manajemen  memfokuskan  diri  pada  membantu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Hasil  yang signifikan  adalah  membantu  manajer  mengelola  perusahaan  dengan  lebih  baik  dan  untuk membuat  manajer,  bukan  auditor,  kelihatan  baik.  Audit  berorientasi  manajemen  jangan disamakan  dengan  “audit  manajemen”,  yang  merupakan  audit  atas  manajer  itu  sendiri. Auditor  professional  menghindari  implikasi  seperti  ini  karena  penilai  sejati  atas  manajer adalah atasan mereka sendiri.
c. Audit  Partisipatif,  proses  yang  melibatkan  bantuan  klien  dalam  mengumpulkan  data, mengevaluasi  operasi,  dan  mengoreksi  masalah.  Jadi  audit  ini  merupakan  kemitraan  untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan.
d. Audit  Program,  penelaahan  atas  seluruh  program,  baik  perusahaan  publik  maupun  privat, untuk menentukan apakah manfaat yang diinginkan telah tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian rencana dan prosedur untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Istilah tersebut  berbeda  dari  penelaahan  atas  aktivitas  secara  terus-menerus  dalam  sebuah perusahaan.
Fungsi  audit  internal  merupakan  kegiatan  yang  bebas,  yang  terdapat  dalam  organisasi, yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain¸untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar–komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Menurut Sawyer (2005 : 32) fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut :
1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak.
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses pengambilan keputusan.
6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu.
7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan
Di  dalam  perusahaan,  audit  internal  merupakan  fungsi  staf,  sehingga  tidak  memiliki wewenang  untuk  langsung  memberi  perintah  kepada  pegawai,  juga  tidak  dibenarkan  untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan. Audit internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen, dan staf audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga  auditor internal  itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi  kesuksesan  organisasi.  Perumusan  fungsi  audit  internal  dalam  perusahaan  biasanya
menyangkut  sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko, dan proses tata kelola ( Good Corporate Governance ). Fungsi audit  internal  menjadi  semakin  penting  sejalan  dengan  semakin  kompleksnya  operasional perusahaan.  Manajemen  tidak  mungkin  dapat  mengawasi  seluruh  kegiatan  operasional perusahaan,  karena  itu  manajemen  sangat  terbantu  oleh  fungsi  audit  internal  untuk  menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatan. Audit internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudah meluas ke bidan laiinya seperti audit manajemen, audit lingkungan  hidup,  audit  kepatuhan  dan  sudah  mencakup  konsultasi  yang  di  desain  untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Fungsi audit internal menjadi semakin penting dengan sejalan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan. Manajemen tidak lagi  dapat  mengawasi  seluruh  kegiatan  operasional  perusahaan,  karena  itu  manajemen  sangat terbantu oleh fungsi audit intern untuk menjaga efisiensi dan efektivitas manajemen. Menurut Guy (2002: 410) ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”. Berikut ini adalah ruang lingkup audit internal yang meliputi tugas–tugasnya antara lain :
1. Menelaah  reliabilitas  dan  integritas  informasi  keuangan  dan  operasi  serta  perangkat  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  mengklasifikasi  serta  melaporkan  informasi semacam itu.
2. Menelaah  sistem  yang  ditetapkan  untuk  memastikan  ketaatan  terhadap  kebijakan, perencanaan,  prosedur  hukum  dan  peraturan  yang  dapat  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya.
3. Menelaah  perangkat  perlindungan  aktiva  dan  secara  tepat  meverifikasi  keberadaan  aktiva tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan efisien sumber daya yang digunakan.
5. Menelaah informasi atau progam untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau progaram itu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang direncanakan.
Ruang lingkup penugasan fungsi audit internal yang terdapat dalam Standard Profesi Audit Internal  yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004;20) yaitu “ fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance , dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh” Maksud dari pernyataan tersebut ialah audit internal membantu organisasi dengan cara  mengidentifikasi  dan  mengavaluasi  risiko  signifikan  dan  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasi penilaian risiko tersebut,  fungsi  audit  internal  mengevaluasi  kecukupan  dan  efektifitas  sistem  pengendalian internal, yang mencakup governance , kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi.

## Pengelolaan Asset
Menurut  A  Gima  Sugiama  dalam  bukunya  Manajemen  Aset  Pariwisata  (2013:15) pengelolaan asset atau  manajemen asset adalah  ilmu  dan  seni  untuk  memandu  pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan asset , mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan asset secara efektif dan efisien.
Sedangkan menurut Kaganova dan McKellar (dalam Hariyono, 2007) menjelaskan bahwa manajemen asset bisa didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan implementasinya sesuai dengan akuisisi, penggunaan dan pembagian dari asset tersebut.
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen asset merupakan langkah kongkrit  untuk  mengawasi  serta  mengelola  kekayaan  perusahaan  ataupun  negara  dari  mulai pengadaan hingga penghapusan yang juga dapat berdampak kepada pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan organisasi.

## Tujuan Manajemen Asset
Selain definisi tersebut para ahli juga menyebutkan berbagai tujuan dari manajemen asset . Salah satu pendapatnnya adalah dari Hambali (2010) yang menyatakan manajemen asset memiliki 5 tujuan seperti berikut ini.
 Menunjukan kejelasan status kepemilikan asset
 Menginventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai asset
 Mengoptimasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  untuk  meningkatkan  pendapatan  dimana asset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan
 Mengoptimasi asset agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukkan asset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola asset
 Pengamanan asset
 Sebagai dasar penyusunan neraca dalam akuntansi.

## Siklus Manajemen Asset
Dalam manajemen asset terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Setiap tahapan ini  terhubung  sehingga  membentuk  suatu  siklus.  Setidaknya  terdapat  delapan  tahapan  dari manajemen asset yaitu :
1. Perencanaan Kebutuhan Asset
Pada  tahap  ini  pihak  manajemen asset merencanakan  apa  saja  hal  yang  diperlukan  untuk pengelolaan asset .  Misalnya  kebutuhan  untuk  pengadaan,  inventarisasi,  perawatan  dan lainnya.
2. Pengadaan Asset
Kegiatan  pengadaan asset ini  merupakan  kegiatan  untuk  mendapatkan asset . Asset seperti barang atau jasa bisa didapatkan dengan menggunakan biaya sendiri atau dari pihak lain begitu juga dengan pelaksanaannya.
3. Inventarisasi Asset
Tahapan  ini  merupakan  rangkaian  kegiatan  mengidentifikasi  kualitas  dan  kuantitas asset secara fisik maupun non fisik, dan secara yuridis / legal. Setiap asset diberikan kodefikasi dan didokumentasikan untuk kepentingan pengelolaan asset bersangkutan.
4. Legal Audit Asset
Pada proses ini dilakukan pengauditan tentang status asset , sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur pengalihan. Selain itu juga dilakukan pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, sekaligus pencarian solusi  untuk  masalah tersebut atau  yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan asset .

## 5. Penilaian Asset
Sebuah  proses  kerja  untuk  menentukan  nilai asset yang  dimiliki,  sehingga  dapat  diketahui secara  jelas  nilai  kekayaan  yang  dimiliki,  atau  yang  akan  dialihkan  maupun  yang  akan dihapuskan.
6. Pengoperasian dan Pemeliharaan Asset Tahap  ini asset yang  dimiliki  dimanfaatkan  dalam  menjalankan  tugas  dan  pekerjaan  untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu segala bentuk asset juga dijaga dan diperbaiki agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan harapan.
7. Penghapusan Asset
Setelah melakukan penilaian maka akan terlihat  beberapa asset yang kira-kira tidak terlalu menguntungkan   bagi  perusahaan.  Nah asset tersebut  selanjutnya  akan  masuk  tahap pengahapusan. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

## Pengalihan Asset
Upaya  memindahkan  hak  dan  atau  tanggung  jawab,  wewenang,  kewajiban  penggunaan, pemanfaatan  dari  sebuah  unit  kerja  ke  unit  yang  lainnya  di  lingkungan  sendiri,  seperti penjualan, penyertaan modal, hibah, dll.
Pemusnahan Asset Upaya  untuk  mengurangi asset dengan  cara  dimusnahkan  atau  dihancurkan  karena  sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.
8. Pembaharuan/Rejuvinasi Asset
Selain dilakukan penghapusan, asset yang sudah tidak produktif tadi bisa kita perbaharui agar bisa  dimanfaatkan  lagi  hingga  umur  ekonomisnya  habis.  Peremajaan  ini  dapat  berupa perbaikan menyeluruh ataupun penggantian suku cadang dengan tujuan asset dapat beroperasi seperti pada keadaan semula

## PEMBAHASAN
Sistem Pengelolaan Asset
Pencatatan dan Inventarisasi Aset Proses Kerja pengelolaan asset di Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut : Unit serta Fakultas melakukan pendataan asset tetap yang sebelumnya telah diajukan dan dilakukan pengadaan oleh Direktorat Logistik melakukan :
Inventarisasi Data Asset
a. Operator asset menerima tanda bukti transaksi asset dari bagian distribusi Berita Acara Serah Terima Barang (BST) dari Pejabat Pengadaan;
b. Operator asset melakukan input data dari BST ke dalam aplikasi Oracle;
c. Data tersebut disimpan ke dalam aplikasi Oracle;
Setelah  unit  melakukan  input  oleh  unit  dan  fakultas  ke  dalam  oracle  maka  Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan pendataan sebagai berikut :
1. Pembuatan DIR dan KIB
a. Aplikasi Oracle akan meminta data untuk menginput Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
b. Aplikasi Oracle secara otomatis membuat Daftar Inventaris Ruangan atau Kartu Identitas Barang;
c. Apabila yang diinput berupa Daftar Inventaris Ruangan maka selanjutnya Oracle membuat labeling untuk asset .
2. Penempelan Label pada Asset tetap
a. Setelah proses labeling selesai, label ditempel pada asset tetap tersebut;
b. KIB yang telah dicetak diarsipkan oleh Penginventaris asset .
3. Opname Fisik
a. Penginventaris asset tetap melakukan opname fisik pada asset tetap yang ada;
b. Rekapitulasi  hasil opname fisik;
c. Mengklasifikasi asset tetap sesuai kondisi yang ada;
d. Melakukan perbaikan asset tetap yang rusak setelah mendapat persetujuan PPK;
e. Untuk asset tetap yang rusak berat diusulkan untuk dihapuskan.
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam  proses  kerja  Pengelolaan Asset di  Direktorat Sarana Prasarana dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :
1. Kodifikasi Asset tetap  dilakukan  untuk  memudahkan  identifikasi,  maka  setiap asset tetap diberikan  kode  dengan  cara  tertentu.  Pemberian  kode  barang  dilakukan  saat  barang  sudah diterima beserta bukti (kuitansi/faktur yang lengkap dengan spesifikasinya).
2. Labelisasi/Registrasi asset tetap untuk memudahkan mengidentifikasi asset tetap selain label barang, kode dalam label tersebut terdiri dari kode organisasi, tahun perolehan asset tetap dan kode barang.  Labelisasi  barang dilakukan bukan  hanya pada barang pembelian, tetapi  juga ada  barang  yang  didapat  dari  transfer  masuk  (barang  pemberian  dari  satu kementerian/lembaga),  barang  hibah  (barang  yang  didapat  dari  pemda/hibah  lembaga lain/hibah luar negeri)
3. Pemberian Tabel Kode Barang pada Oracle dilakukan setelah asset telah diberi label sehingga entry data disesuaikan dengan nomor yang telah ditetapkan. Tabel kode barang disebut juga kartu inventaris. Tabel kode barang dibuat tiap ruangan, apa saja asset yang ada di ruangan tersebut dimasukkan ke dalam tabel.
4. Mengecek  kondisi  barang,  Tahap  pengecekan  barang  merupakan  pengkategorian  yang dilakukan untuk mengetahui kondisi asset . Mengecek kondisi barang dilakukan tiap tri wulan atau semester, Kondisi asset dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat yang dientri nantinya dientri dalam Oracle. Apabila barang yang sudah rusak berat segera melakukan pengajuan untuk dilakukan penghapusan.
5. Daftar  barang  adalah  daftar  yang  digunakan  untuk  mencatat  mutasi asset secara berkesinambungan mulai dari asset itu pertama kali ada sampai dengan dihapuskannya. Daftar barang  juga  merekam history suatu  barang  dari  barang  tersebut  didapatkan  sampai  barang tersebut rusak dan kemudian dihapuskan.
6. Laporan  barang  adalah  laporan  yang  menyajikan  posisi asset pada  awal  dan  akhir  suatu periode  serta  mutasi asset yang  terjadi  selama  periode  tersebut.  Laporan  dilakukan  secara berkala di setiap semester.
7. Kartu  identitas  barang  (KIB)  adalah  kartu  yang  memuat  data asset yang  digunakan  untuk mengontrol asset tertentu yaitu antara lain :  Tanah, Gedung dan Bangunan, Alat Angkutan Bermotor, Alat Besar Darat dan Alat persenjataan api. Pada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB yang tercatat pada KIB hanya Tanah, gedung dan bangunan serta alat angkutan bermotor karena ITB tidak memiliki alat persenjataan api ataupun alat besar darat.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  operator  oracle  di  Direktorat  Sarana Prasarana  ITB,  diketahui  bahwa  sarana  prasarana  yang  mendukung  pengelolaan  oracle,  yaitu komputer,  disediakan  dengan  sangat  baik,  dengan  spesifikasi  yang  terbaru  yang  mendukung
berjalannya  software  oracle  dan  hal  ini  membuat  operator  oracle  tidak  terkendala  ketika mengerjakan penginputan pada software oracle.
Hal yang belum berjalan baik dalam pengelolaan oracle ini adalah pencatatan asset dalam Daftar  Barang.  Masih  banyak  barang  yang  tidak  memiliki  data  historis  dari  sejak  didapatkan sampai  dengan  rusak.  Hal  ini  berdampak  pada  bagian  penghapusan  yang  akan  sulit  membuat laporan atas data barang-barang tersebut.

## Penerimaan dan Pendistribusian Asset
Di  Institut  Teknologi  Bandung,  pengadaan  barang,  dalam  hal  ini  termasuk  pembelian, dilakukan oleh Direktorat Logistik, yaitu unit terpisah dari Direktorat Sarana Prasarana. Tugas dari Direktorat Sarana Prasarana hanya menerima asset yang dikirimkan oleh logistik dan kemudian mendistribusikannya ke unit-unit ataupun fakultas-fakultas yang melakukan pengajuan.
Alur  yang  dilakukan  apabila  ada  barang  masuk  ke  Direktorat  Sarana  Prasarana  adalah sebagai berikut :
1. Logistik mengirimkan barang serta BST 2 yang dibuat berdasarkan PO yang ditandatangani oleh Kasi Gudang serta Kasi Logistik.
2. Barang serta BST 2 tersebut diterima oleh bagian Distribusi asset Direktorat Sarana Prasarana.
3. Setelah menerima barang, bagian distribusi membuat BST 3, yang terdiri dari 3 lembar kertas berwarna putih, merah dan kuning.
4. Setelah BST 3 dibuat, para staff distribusi melakukan pendistribusian barang ke unit ataupun fakultas terkait.
5. Kemudian BST 3 tersebut ditandatangani oleh staf distribusi serta penerima ( user ) barang.
6. Kertas putih dan merah disimpan di bagian Distribusi sebagai arsip, sedangkan kertas kuning diberikan kepada penerima ( user ), unit ataupun fakultas terkait.
Dari  analisis  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  selama  ini  tidak  ada  kendala  dalam pendistribusian barang. Biasanya barang dikirim hari itu juga ketika BST 3 telah selesai paling lama  2  hari  disimpan  di  gudang,  kalau  untuk  pengiriman  jarak  jauh  yaitu  ke  ITB  Jatinangor, biasanya disimpan paling lama 3 hari setelah BST 3 dibuat.

## Penghapusan Asset
Asset mempunyai  umur  ekonomis,  dalam  penggunaannya asset tidak  dapat  dipergunakan terus menerus. Semakin lama, umur ekonomisnya semakin berkurang dan kondisi fisik asset pun semakin  tidak  baik.  Untuk  itu  dilakukanlah  penghapusan  bagi  barang-barang  yang  dinyatakan sudah tidak dapat dipergunakan lagi.
Direktorat  Sarana  Prasarana  pun  melakukan  penghapusan  dengan  tujuan  untuk  menjamin seluruh barang/ asset memiliki kemanfaatan optimal, sehingga untuk barang/ asset yang telah tidak memiliki  kemanfaatan  dan  biaya  pemeliharaan  yang  tinggi  perlu  dilakukan  penghapusan. Sehingga  barang/ asset yang  rusak  dan  tidak  memiliki  kemanfaatan  tidak  membebani gudang/ruang yang lebih.
Beberapa  kriteria  barang  yang  dapat  dihapuskan  berdasarkan  SK  Rektor  ITB  dengan rujuan induk PP RI Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 96 Tahun 2007 yakni :
1. Secara  fisik asset tersebut  tidak  dapat  digunakan  karena  rusak  dan  tidak  ekonomis  apabila diperbaiki.
2. Asset juga tidak dapat digunakan karena modernisasi.
3. Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa.
4. Asset mengalami  perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis,  aus  dan lain-lain sejenisnya.
5. Berkurang  barang  dalam  timbangan/ukuran  disebabkan  penggunaan/susut  dalam penyimpanan/pengangkutan.
Sedangkan untuk tanah ataupun bangunan kriteria yang diajukan sebagai berikut :
1. Barang  dalam  kondisi  rusak  berat  karena  bencana  alam  atau  karena  sebab  lain  di  luar kemampuan manusia.
2. Lokasi barang jadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota.
3. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
4. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.
Menurut  analisis  penulis,  kriteria  tersebut  telah  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang disarankan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.006/2007. Hanya saja dalam kegiatan operasionalnya penghapusan asset di  ITB   terkendala oleh tempat penyimpanan (gudang)  yang letaknya cukup jauh, yakni di ITB Jatinangor. Biaya operasional yang digunakan cukup besar dan itu menjadi kendala teknis karena anggaran yang disediakan tidak cukup untuk mencakup seluruh penghapusan yang harus dilaksanakan ITB. Dengan demikian, banyak barang-barang yang sudah seharusnya digudangkan masih tertumpuk di unit-unit terkait.
Alur dari Penghapusan Asset yang dilakukan di ITB adalah sebagai berikut :
a. Unit  kerja  (UKA,  UKP)  mengajukan  permohonan  penghapusan  ke  Direktorat  Sarana  dan Prasarana
b. Direktorat Sarana dan Prasarana, melakukan Verifikasi asset dan melakukan penarikan asset untuk disimpan ke gudang sementara
c. Direktorat Sarana dan Prasarana mengajukan Persetujuan Penghapusan
d. Direktorat Sarana dan Prasarana mengajukan penerbitan SK penghapusan
e. Direktorat  Sarana  dan  Prasarana  melalu  kantor  Wakil  Rektor  Bidang  Sumberdaya  dan Organisasi mengajukan jadwal dan pelaksanaan Penghapusan
f. Direktorat  Sarana  dan  Prasarana  melakukan  penjadwalan  dan  proses  pelelangan asset ITB serta menerbitkan Risalah Pelelangan
g. Direktorat  Sarana dan Prasarana melakukan pencatatan dan melakukan rekonsiliasi  dengan Direktorat Keuangan
SOP yang dijalankan sudah cukup baik, namun pengelola penghapusan seringkali terkendala oleh data Asset yang tidak lengkap dan formulir yang tidak terisi dengan baik. Dengan demikian pengelola  penghapusan  mau  tidak  mau  harus  mencari  satu-persatu  data  barang  yang  hendak dihapuskan.

## Pengendalian Internal Pengelolaan Aset
Dalam hal sistem pengendalian internal, institusi pemerintah diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Berikut analisis dari sistem pengendalian internal pengelolaan aset di Direktorat Sarana dan Prasarana ITB :

## 1. Riviu atas Kinerja
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  menurut  seluruh  informan,  selama  ini  jarang dilakukan reviu atas kinerja terutama dalam pelaksanaan penggunaan Oracle. Hal ini dikarenakan
kurangnya  komunikasi  dan  koordinasi  selama  ini  antara  atasan  dengan  para  staff.  Namun demikian,  menurut  para  pegawai  Direktorat  Sarana  Prasarana  yang  baru  saja  melakukan pergantian  kepemimpinan,  terlihat  bahwa  kepimpinan  saat  ini  lebih  bisa  berkomunikasi  dan berkoordinasi dalam hal apapun. Diharapkan dengan adanya pergantian kepemimpinan tersebut, reviu-reviu atas kinerja dapat dilakukan secara rutin.

## 2. Pengendalian atas pengelolaan sistem operasi
Sistem operasi merupakan seperangkat program  yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk  aplikasi perangkat lunak yang dalam hal ini adalah software Oracle. Agar software dapat dijalankan sesuai dengan  yang diharapkan, hardware yang mendukungnya pun harus memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan software tersebut.
Pengendalian  fisik  pun  (dalam  hal  ini  komputer)  sudah  dilakukan  dengan  baik  oleh Direktorat Sarana Prasarana Institut Teknologi Bandung. Dalam pengadaan komputer, ITB selalu berusaha  menyediakan  komputer-komputer  dengan  spesifikasi  terbaru.  Dengan  demikian, software Oracle dapat dengan mudah dijalankan tanpa ada kendala apapun.
Tujuan pengendalian sistem operasi dapat dilihat sebagai berikut:
a. mencegah  akses  oleh  pengguna  atau  aplikasi  yang  dapat  mengakibatkan  penggunaan  tak terkendali atau pun merugikan sistem operasi atau arsip data.
b. Mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agar seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsi program atau data pengguna lainnya.
c. Mencegah  arsip-arsip  atau  program  seorang  pengguna  dirusak  oleh  program  lainnya  yang digunakan oleh pengguna yang sama.
d. Mencegah  sistem  operasi  dari  bencana  yang  disebabkan  oleh  kejadian  eksternal,  seperti kerusakan pada pembangkit listrik. Juga agar sistem dapat memulihkannya kembali jika hal ini sampai terjadi.

## 3. Pengendalian fisik atas asset
Kenyataan  di  lapangan  menyebutkan  bahwa  Direktorat  Sarana  Prasarana  Institut Teknologi Bandung menyerahkan pengendalian fisik atas aset pada unit-unit terkait. Seperti yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  ketika  barang  diterima  oleh  Direktorat  Sarana  Prasarana, bagian  penerimaan  melakukan  kembali  pengiriman  kepada  unit-unit  maupun  fakultas-fakultas yang sebelumnya sudah mengajukan pengadaan aset. Sejauh ini aset-aset yang berada di tiap unit atau fakultas menjadi tanggung jawab masing-masing atas pengelolaannya. Yang menjadi kendala dalam  pengelolaan  fisik  aset  ITB  adalah  tidak  adanya  kartu  identifikasi  tiap  barang  yang menyatakan informasi mengenai data-data barang tersebut, yang menyebabkan sulitnya pendataan ketika akan dilakukan proses penghapusan.

## 4. Penyesuaian Tenaga dan Beban Kerja
Menurut  analisis  yang  dilakukan  dilapangan,  Direktorat  sarana  prasarana  yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset hanya memiliki seorang operator oracle dan seorang staf administrasi  untuk  pencatatan  persediaan.  Dari  data  yang  didapat,  dikatakan  bahwa  Direktorat Sarana dan Prasarana kekurangan sumber daya  manusia dalam kegiatan operasionalnya, hal  itu menyebabkan para pegawai yang menanggung banyak pekerjaan.

## 5. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pencatatan  merupakan  hal  yang  vital  dalam  sistem  akuntansi.  Ini  artinya  pencatatan akuntansi  sangat  penting,  dengan  tidak  melakukan  pencatatan  direktur  tidak  akan  mampu mengelola instansi secara baik akibat minimnya informasi yang ada serta diragukannya reliabilitas dari informasi  yang dimilikinya. Aset  yang merupakan salah satu akun dalam neraca pun harus memiliki pencatatan yang akurat dan juga tepat agar dapat dilaporkan secara baik dalam laporan keuangan.
Sejauh ini pencatatan aset sudah cukup baik dan tepat waktu, namun pada waktu-waktu tertentu  terutama  pada  akhir  periode,  pencatatan  menjadi  sedikit  terhambat  dikarenakan terlambatnya  input  dari  unit-unit  yang  berada  di  ITB  dan  terdapat  beberapa  aset  yang  masih menggantung, belum dilakukan tindakan apapun oleh unit tersebut.

## Satuan Pengawas Internal dalam Pengelolaan Aset ITB
Satuan Pengawas Internal atau biasa dikenal dengan singkatan SPI adalah salah satu unsur pembantu  Rektor  yang  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengawasan  internal  kegiatan  ITB untuk  semua  unsur  Wakil  Rektor,  Satuan  Penjamin  Mutu,  Pelaksana  Akademik,  Penunjang Akademik,  Pelaksana  Administrasi,  Badan  Pengelola  Usaha    dan  Dana  Lestari,  dan  unsur  lain yang diperlukan.
Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas untuk :
a. Mengembangkan sistem pengawasan internal kegiatan ITB
b. Melaksanakan pengawasan internal kegiatan ITB
c. Mendampingi  KA,  akuntan  publik,  yang  ditunjuk  oleh  MWA  dan/atau  badan  pemeriksa pemerintah yang berhak dalam melakukan audit atas kegiatan ITB
d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor dengan tembusan kepada  KA dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.
Satuan Pengawas Internal melakukan kegiatan pengawasan rutin pada setiap unit di ITB, termasuk  di  Direktorat  Sarana  dan  Prasarana.  Pengelolaan asset dalam  hal  ini  menjadi  fokus pengawasan  dalam  setiap  kegiatan  rutin  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Pengawas  Internal  ITB. Dalam satu tahun Direktorat Sarana dan Prasarana membuat laporan asset setiap bulan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa audit internal adalah:
a. Suatu aktivitas pemeriksaan yang independent dan objektif.
b. Aktivitas pemberian keyakinan yang memadai ( assurance ) dan konsultasi.
c. Dirancang  untuk  memberikan  suatu  nilai  tambah  serta  meningkatkan  kegiatan  operasional perusahaan.
d. Membantu organisasi dalam mencapai usahanya.
e. Memberikan suatu pendekatan disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan risiko manajemen, pengendalian dan pengelolaan organisasi.
Hal yang belum dapat dilakukan dengan baik dari kelima elemen internal audit tersebut oleh Satuan  Pengawas  Internal  yakni  menjadikan  departemen  tersebut  tempat  untuk berkonsultasi  tentang  bagaimana  seharusnya  melakukan  pencatatan  maupun  pengelolaan internal yang baik terutama di bidang pengelolaan asset . Hal ini dikarenakan para auditor internal di SPI bukan berasal dari unit-unit ITB sebelumnya, jadi banyak hal  yang masih dipelajari  terutama sistem  yang digunakan oleh  ITB serta pedoman peraturan pemerintah yang  sering  berubah-ubah,  terutama  untuk  pengelolaan  asset  bagi  ITB  yang  berstatus PTNBH.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  dalam  makalah  ini,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Adanya Oracle memudahkan para pengelola aset yang pada awalnya di lakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. Proses kerja Oracle yang dilakukan di Direktorat Sarana Prasarana, adalah sebagai berikut : kodifikasi aset, labelisasi/registrasi aset, pemberian tabel kode barang, pengecekan kondisi barang, daftar barang, laporan barang dan kartu identitas barang. Semua proses  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan.  Penentuan  beban kerja  operator  oracle  belum  diimbangi  dengan  penambahan  tenaga  kerja  sehingga penyelesaian pekerjaan kurang efektif.
2. Direktorat Sarana Prasarana hanya menerima, mendistribusikan dan melakukan penghapusan terhadap aset. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada unit atau fakultas masing-masing. Dalam  proses  penghapusan  terdapat  beberapa  kendala  yang  terjadi  yakni  gudang penyimpanan  yang  letaknya  terlalu  jauh,  hal  ini membuat  diperlukannya  biaya  operasional yang  besar  sedangkan  anggaran  yang  disediakan  tidak  mencukupi,  serta  tidak  lengkapnya data-data aset yang hendak dihapuskan.
3. Satuan  Pengawas  Internal  melakukan  kegiatan  pengawasan  rutin  pada  setiap  unit  di  ITB, termasuk di Direktorat Sarana dan Prasarana. Pengelolaan asset dalam hal ini menjadi fokus pengawasan dalam setiap kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal ITB. Hal yang belum dapat dilakukan dengan baik dari kelima elemen internal audit tersebut oleh Satuan Pengawas Internal yakni menjadikan departemen tersebut tempat untuk berkonsultasi tentang bagaimana seharusnya melakukan pencatatan maupun pengelolaan internal yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Hariyono. 2007. Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah .
Mulyadi. 2002. Auditing Buku 1 .Jakarta :Salemba Empat.
Panggabean,  Maralus.  2011. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dan  Satuan Pengawasan Intern (SPI).
Sudarmanto,  Gunawan.2011. Good  University  Governance:  “Pemahaman  Pengertian  dan Bagaimana Seharusnya Implikasi dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi”. Bandung : ITB.
Sugiama,  A  Gima  (2013:15). Manajemen  Aset  Pariwisata:  Pelayanan  Berkualitas  Agar Wisatawan Puas dan Loyal . Bandung : Guardaya Intimarta.
Sukirman.2011. Peran Internal Audit dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance di Unnes .Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi,Vol. 4. Hal. 64-71.
Tugiman, Hiro.1997. Standar Profesional Audit Internal .Yogyakarta : Kanisius.
Wijatno, Serian. 2009. Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan . Jakarta : Salemba Empat