Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6 Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021

## Efektivitas dan Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Effectiveness and Efficiency of Expenditure at Bappeda, Central Sulawesi Province
1 Mulvita Suriatman*, 2 Syamsul
1,2 STIE Panca Bhakti Palu, Indonesia.
(*) Email Korespondensi: syamsulsyahrir@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi.  Data  yang  dianalisis  adalah  data  anggaran  dan realisasi  belanja  periode  2015-2019.  Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  rata-rata  tingkat efektivitas  belanja  daerah  lebih  dari  90  persen,  artinya  masuk  dalam  kriteria  efektif.  Sedangkan  tingkat efisiensi belanja rata-rata di atas 60 persen dinilai sangat efisien. Kemudian dari sisi pertumbuhan efektivitas lima tahunan di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan cukup berbeda dari periode ke periode. Begitu pula dalam hal efisiensi belanja, tampaknya juga sedikit berbeda dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan  pemanfaatan  anggaran  di  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  cukup  baik.  Hasil  analisis  ini berguna sebagai sumber acuan bagi pengambil kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja di  masa  mendatang.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memperkaya  referensi  dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
Kata Kunci: Efektivitas, Efesiensi, Anggaran dan Realisasi Belanja

## Abstract
This study aims to evaluate the level of effectiveness and efficiency of spending at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Central Sulawesi Province. This type of research is descriptive research. The data collection method uses documentation. The data analyzed were budget data and expenditure realization for  the  period  2015-2019.  Based  on  the  analysis  results  show  that  the  average  level  of  effectiveness  of regional spending is more than 90 percent, meaning that it is included in the effective criteria. Meanwhile, the average level of spending efficiency above 60 percent is considered very efficient. Then, in terms of the five-year  effectiveness  growth  at  Bappeda  of  Central  Sulawesi  Province,  it  can  be  said  that  it  is  quite different  from  period  to  period.  Likewise,  in  terms  of  spending  efficiency,  it  also  seems  to  vary  quite  a  bit from  year  to  year.  However,  overall  budget  utilization  at  Bappeda  of  Central  Sulawesi  Province  is  quite good. The results of this analysis are useful as a source of reference for policy makers in order to increase the  effectiveness  and  efficiency  of  future  spending.  In  addition,  this  research  is  also  expected  to  enrich references in the development of subsequent research.
Keywords: E ffectiveness, Efficiency, Budget and Expenditure Realization
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  ditandai  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, kemudian diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hakikat diberlakukannya  otonomi  daerah  adalah peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan perekonomian daerah (Mardiasmo,  2004:59),  yang  pada  gilirannya mempercepat  peningkatkan  kesejahteraan masyarakat  (Syamsul,  2020).  Penerapan konsep  ini,  ditandai  dengan  diberikannya keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur dan menentukan sendiri penggunaan  dana  dalam  melaksanakan urusan-urusan daerah (Mardiasmo, 2004:26). Argumentasinya, pemerintah daerah dianggap  mampu  lebih  efektif  dan  lebih efisien  dalam  mengalokasikan  sumber  daya (dana)  sesuai  dengan  kondisi  daerahnya dibandingkan  dengan  pemerintah  pusat (Syamsul  &  Fifiani,  2019).  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  dipercaya  menetapkan besaran  dana  yang  dialokasikan  untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Implementasi dari kewenangan tersebut tercermin dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya.
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, disebutkan  bahwa  APBD  adalah  rencana keuangan  tahunan  derah  yang  ditetapkan dengan  peraturan  daerah  (Perda).  Pada regulasi  tersebut,  juga  disebutkan  bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan  APBD  sesuai  dengan  potensi dan  kebutuhan  dalam  daerah.  APBD  adalah wujud  nyata  anggaran  pemerintah  daerah dalam  organisasi  sektor  publik.  Mardiasmo (2009:62)  menjelaskan  bahwa  anggaran publik (pemerintah) disusun untuk membantu menentukan  tingkat  kebutuhan  masyarakat. Nusarifa Tantri and Irmawati (2018) mengemukakan bahwa pada dasarnya anggaran publik adalah dokumen yang berisi estimasi  kinerja,  yang  memuat  penerimaan dan  pengeluaran,  yang  dinyatakan  dalam ukuran  moneter  yang  akan  dicapai  pada periode  waktu  tertentu,  dan  dilengkapi  data periode sebelumnya sebagai wujud
pengendalian dan penilaian kerja.  Disisi lain, Mardiasmo  (2009:65)  juga  mengemukakan bahwa salah satu fungsi disusunnya anggaran publik  adalah  sebagai  alat  penilaian  kinerja, utamanya  dari  segi  efektivitas  dan  efisiensi penggunaan anggaran oleh lembaga pemerintah (Khusaini, 2018; Meiriki,
Musharianto,  &  NS,  2020).  Efektivitas merujuk  kepada  berapa  besar  yang  dicapai dikaitkan  dengan  anggaran  yang  telah ditetapkan. Sementara itu efesiensi didasarkan  pada  berapa  besar  sumber  daya yang  digunakan  dalam  rangka  mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  disebutkan  bahwa  belanja  daerah digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan  daerah  dan  pelaksanaan  tugas organisasi  yang  ditetapkan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  serta  harus memiliki  dasar  hukum  yang  melandasinya. Kemudian, didalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja daerah  adalah  semua  pengeluaran  dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas  dana,  merupakan  kewajiban  daerah dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  akan diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh daerah.  Lebih  lanjut  di  dalam  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, sebagai telah diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Dijelaskan, belanja daerah menurut kelompok  belanja,  yaitu  belanja  tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung  adalah  belanja  yang  dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  terdiri dari  belanja  pegawai,  belanja  bunga,  bunga subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi  hasil,  bantuan  keuangan,  dan  belanja tidak terduga. Sementara itu, belanja langsung  adalah  belanja  yang  dianggarkan berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  terdiri
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan jasa, serta belanja modal.
Penelitian  Prasetyo  &  Nugraheni, (2020) bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Magelang  tahun  2015-2019. Mereka menggunakan metode analisis deskriptif.  Hasilnya  menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  belanja  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Magelang  bervariasi.  Presentase  tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93  persen  dengan  kategori  efektif.  Tingkat efektivitas  terendah  di  tahun  2017  dengan presentase  76,91  persen  (kurang  efektif). Kemudian,  rerata  tingkat  efisiensi  belanja pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Magelang dinilai tidak efisien.
Panggabean  et  al.  (2020)  meneliti tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  belanja  di UPT  Balai  Latihan  Kerja  Deli  Serdang. Penelitian  ini  mengunakan  metode  analisis deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah  data kuantitatif.  Data  yang  dianalisis  adalah  data anggaran  dan  realisasi  belanja  di  UPT  Balai Latihan  Kerja  Deli  Serdang  periode  2015- 2017.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa tingkat  efisiensi  pada  tahun  2015  sebesar 86,57  persen,  tahun  2016  sebesar  88,69 persen, dan tahun 2017 sebesar 89,25 persen. Kemudian,  tingkat  efektivitasnya  pada  tahun 2015  sebesar  97,22  persen,  tahun  2016 sebesar  93,50%  dan  tahun  2017  sebesar 97,31%. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi belanja  sudah  cukup  efisien  tetapi  belum optimal,  dan  tingkat  efektivitas  belaja  sudah sangat  efektif  dan  optimal  di  UPT  Balai Latihan Kerja Deli Serdang.
Pratama  &  Pikri  (2020)  menelusuri efisiensi  dan  efektivitas  belanaj  pada  RSUD Cicalengka  Kabupaten  Bandung  2015-2018. Berdasarkan  analisis  deskriptif,  mereka menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  pada
tahun 2015 sebesar 82,19 persen, tahun 2015 sebesar  83,71  persen,  tahun  2017  sebesar 82,06  persen,  dan  tahun  2018  sebesar  84,27 persen. Kemudian, tingkat efektivitas belanja pada tahun 2015 sebesar 66,64 persen, tahun 2016  sebesar  81,13  persen,  tahun  2017 sebesar 72,11 persen, dan tahun 2018 sebesar 80,33  persen.  Dengan  demikian,  mereka menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi anggaran  belanja  pada  RSUD  Cicalengka Kabupaten  Bandung  sudah  cukup  efisien. Sedangkan,  tingkat  efektivitas  masih  kurang efektif, mendekati kriteria tidak efektif.
Rampengan et al. (2016)
menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan  anggaran  belanja  di  Bappeda Kota  Manado  tahun  2011-2015.  Mereka menggunakan  metode  analisis  deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas  belanja  pada  tahun  2011  sebesar 79,77  persen,  tahun  2012  sebesar  79,1 persen,  tahun  2013  sebesar  75,57  persen, tahun  2014  sebesar  83,2  persen,  dan  tahun 2015  sebesar  86,64  persen.  Sementara  itu, tingkat  efisensi  pada  tahun  2011  sebesar 52,07  persen,  tahun  2012  sebesar  13,09 persen,  tahun  2013  sebesar  58,69  persen, tahun  2014  sebesar  64,41  persen,  dan  tahun 2015  sebesar  57,35  persen.  Temuan  ini, mereka  simpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas anggaran  belanja  pada  Bappeda  Kota Manado  sangat  bervariasi.  Kemudian,  dalam pelaksanaan  anggaran  belanja  Bappeda  Kota Manado  secara  keseluruhan  sudah  diolah secara efisien.
Sementara itu, penelitian ini mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi belanja  di  Bappeda  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Lebih  lanjut,  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah  merupakan  salah  satu organisasi  perangkat  daerah  yang  berperan dalam  perumusan  kebijakan  teknis  dalam lingkup  perencanaan  pembangunan  daerah dan  pelayanan  penunjang  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja g Realisasi (Rp) g (%) 2015 33.563.938.447,00 32.821.962.989,00 - - 2016 36.644.778.964,25 34.830.558.723,00 2.008.595.734,00 6,12 2017 34.448.568.403,00 33.421.327.654,00 - 1.409.231.069,00 -4,05 2018 34.406.203.203,00 31.531.923.584,00 - 1.889.404.070,00 -5,65
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
2019 35.845.500.563,00 33.793.126.313,00 2.261.202.729,00 7,17
Sumber: Data diolah, 2020
Dari  tabel  1  terlihat  bahwa  anggaran dan  realisasi  belanja  di  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah  tahun  2015-2019.  Selama periode  tersebut,  tercatat  bahwa  anggaran tertinggi  berada  pada  tahun  2016  sebesar Rp36.644.778.964,25,  dan  terendah  pada tahun  2015  sebesar  Rp33.563.938.447,00. Sementara itu, realisasi belanja tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp34.830.558.723,00 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp31.531.923.584,00.  Pada  tabel  tersebut,
juga  terlihat  terjadi  peningkatan  realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar Rp2.008.595.734,00 atau sebesar 6,12 persen dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2017  mengalami  penurunan  sebesar  Rp- 1.409.231.069,00  atau  sebesar  -4,05  persen. Begitupula, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan  pertumbuhan  belanja  dari  tahun sebelumnya  sebesar  Rp-1.889.404.070,00 atau  setara  dengan  -5,65  persen,  dan  pada tahun  2019  mengalami  peningkatan  realisasi belanja  sebesar  Rp2.261.202.729,00  atau sebesar  7,17  persen  dari  tahun  2018.  Angka dan persentase pada tabel tersebut,
mengindikasikan
bahwa tingkat
perkembangan  belanja  di  Bappeda  Provinsi Sulawesi Tengah cukup berfluktuasi, dengan kata  lain  terjadi  perubahan  anggaran  dan realisasi  yang  cukup  berarti  dari  tahun  ke tahun.
Dengan demikian, menarik ditelusuri lebih  jauh  untuk  memperjelas  dari  segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran  pada  lembaga  pemerintah  daerah tersebut,  apakah  juga  cukup  baik  atau  tidak? Untuk  itu,  diperlukan  kajian  lebih  lanjut untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut.  Lebih dari  itu,  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah adalah salah satu ujung tombak pembangunan  daerah,  sehingga  penting dilakukan analisis terkait penggunaan sumber daya yang optimal dalam rangka pembangunan  daerah  di  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Optimalisasi  pengunaan  anggaran dapat  dinilai  melalui  tingkat  efektivitas  dan efisiensi  belanja  di  lembaga  tersebut. Penelitian ini penting dalam
menginformasikan  tingkat,  kualifikasi,  dan pertumbuhan efektivitas dan efisiensi belanja di  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Informasi  ini  bermanfaat  sebagai  sumber rujukan  bagi  pengambil  kebijakan  dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi  belanja  di  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah  pada  masa  mendatang.  Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah  referensi  dalam  pengembangan penelitian berikutnya.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif, dengan  tujuan  mendeskripsikan  efektivitas dan  efisiensi  belanja  pada  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif. Data  kuantitatif  adalah  laporan  realisasi anggaran belanja. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan  realisasi  anggaran  belanja  pada Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun 2015-2019.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi.  Tekni  dokumentasi  dengan melakukan  pengumpulan  data  dari  beberapa dokumen  tertulis,  yaitu  berupa  laporan realisasi  anggaran  belanja  yang  disusun  oleh Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang dijadikan sumber data penelitian ini.
Metode  analisis  yang  digunakan adalah  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam pengukuran  pelaksanaan  anggaran  belanja, dengan  menghitung  target  belanja  dengan realisasi  belanja  langsung  yang  tertuang dalam  laporan  realisasi  anggaran  belanja  di Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun 2015-2019. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran  belanja  dengan  target  anggaran belanja  (Mahsun,  2009), formulanya  sebagai berikut:
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
Efektivitas = Realisasi Anggaran Belanja X 100% Target Anggaran Belanja
Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan  realisasi  anggaran  belanja langsung  dengan  realisasi  anggaran  belanja (Mahsun, 2009), rumusnya berikut ini. Efisiensi = Realisasi Anggaran Belanja Langsung x 100% Realisasi Anggaran Belanja Tabel 2. Kriteria Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah Persentase Pengukuran Efektivitas Efisiensi 100% ke atas Sangat Efektif Tidak Efisien 90% sampai 100% Efektif Kurang Efisien 80% sampai 90% Cukup Efektif Cukup Efisien 60% sampai 80% Kurang Efektif Efisien Kurang dari 60% Tidak Efektif Sangat Efisien
Sumber:  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  Tahun  1996  diikuti  oleh  (Nusarifa  Tantri  & Irmawati, 2018; Panggabean et al., 2020; Prasetyo & Nugraheni, 2020; Pratama & Pikri, 2020; Rampengan et al., 2016; Sumenge, 2013)
Selanjutnya,  dilakukan  analisis  tren untuk  menganalisis  tingkat  pertumbuhan masing-masing  program/kegiatan  anggaran
belanja daerah dalam suatu periode, rumusnya sebagai berikut: ∆ Xi = Xit – Xit (t – 1) x 100 % Xit (t – 1) Keterangan. △ Xi :  Rasio  pertumbuhan  komponen anggaran belanja Xit :  Jumlah  setiap  komponen  anggaran belanja tahun ke ts Xit (t-1) :  Jumlah  setiap  komponen anggaran belanja tahun ke t-1 HASIL Tingkat  Efektivitas  Belanja  di  Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Efektivitas adalah ikatan antara capaian  dengan  target  yang  harus  dicapai. Oleh  karena  itu,  kegiatan  operasional  dapat dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan memenuhi sasaran akhir akhir kebijakan.
Tabel 3. Tingkat Efektivitas Realisasi Belanja Tidak Langsung di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2019 Belanja Rasio Efektivitas Rerata Kriteria Tidak Langsung 2015 2016 2017 2018 2019 Gaji dan Tunjangan 99,97 93,68 97,52 93,08 97,49 96,35 Efektif Tambahan Penghasilan PNS 98,64 91,21 100 92,8 91,46 94,82 Efektif Rerata 99,31 92,45 98,76 92,94 94,48 95,59 Efektif
Sumber: data diolah, 2020
Tabel  3  menunjukkan  pada  rasio efektivitas realisasi belanja tidak langsung di Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Tahun 2015-2019 terlihat berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Belanja gaji dan tunjangan rerata rasio efektivitasnya sebesar 96.35 persen, kriterianya  efektif.  Kemudian,  tambahan penghasilan PNS rerata efektifitias
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
realisasinya  sebesar  94.82 persen  dan  masuk kriteria  efektif.  Secara  keseluruhan  untuk rasio  efektivitas  belanja  tidak  langsung termasuk  dalam  kualifikasi  efektif,  artinya
realisasi  anggaran  sudah  mencapai  target yang  diharapkan  walaupun  penyerapan anggarannya belum mencapai 100 persen.
Tabel 4. Tingkat Efektivitas Realisasi Belanja Langsung di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2015-2019 Belanja Rasio Efektivitas Rerata Kriteria Tidak Langsung 2015 2016 2017 2018 2019 Program pelayanan administrasi perkantoran 90,65 94,58 88,8 88,8 93,1 91,19 Efektif Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 98,82 98,14 99,45 99,45 88,04 96,78 Efektif Program peningkatan sumber daya aparat perencana 79,82 81,35 85,5 85,5 97,65 85,96 Cukup Efektif Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 98,69 98 96,46 96,46 97,5 97,42 Efektif Program perencanaan pembangunan daerah 96,9 93,01 95,54 95,54 95,95 95,39 Efektif Program perencanaan pembangunan ekonomi 97,92 99,2 95,77 95,77 97,62 97,26 Efektif Program perencaan sosial budaya 97,97 98,38 94,98 94,98 96,67 96,60 Efektif Program perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam 97,98 96,61 96,3 96,3 95,08 96,45 Efektif Program pengendalian, monitoring dan evaluasi 96,9 95,64 92,83 92,83 97,69 95,18 Efektif Rerata 95,07 94,99 93,96 93,96 95,48 94,69 Efektif
Sumber: data diolah, 2020
Selanjutnya, uraian tabel 4
menunjukkan  tahun  2015-2019  rerata  rasio efektivitas  anggaran  belanja  langsung  untuk setiap  programnya  berfluktuasi. Secara keseluruhan  rerata  rasio  efektivitas  belanja langsung  masuk  dalam  kriteria  efektif.
Namun  demikian,  terdapat  satu  yaitu program  peningkatan  sumber  daya  aparat perencana  memiliki  rasio  efektivitas  paling rendah  dari  program  lainnya  hanya  sebesar 88.16 persen, dan termasuk dalam kualifikasi cukup efektif.
Tabel 5. Tingkat Efektivitas Realisasi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
Tahun Anggaran Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Rasio Kriteria 2015 33.563.938.447,00 32.821.962.989,00 97,79 Efektif 2016 36.644.778.964,25 34.830.558.723,00 95,05 Efektif 2017 34.448.568.403,00 33.421.327.654,00 97,02 Efektif 2018 34.406.203.203,00 31.531.923.584,00 91,65 Efektif 2019 35.845.500.563,00 33.793.126.313,00 94,27 Efektif
Sumber: data diolah, 2020
Kemudian, pada tabel 5 terlihat selama periode  anggaran  tahun  2015-2019  tingkat efektivitas  anggaran  belanja  di  Bappeda Provinsi  Sulawesi  Tengah  cukup  landai  dari periode  ke  periode.  Artinya,  mengalami
penurunan  sampai  peningkatan  tidak  terlalu signifikan. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya  97,79  persen,  tahun  2016 turun menjadi 95,05 persen, tahun 2017 naik 97,02  persen,  tahun  2018  mengalami
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
penurunan  sampai  91,65  persen,  tahun  2019 naik  lagi  menjadi  94,27  persen.  Namun, rerata pelaksanaan anggarannya sudah masuk pada  kriteria  efektif  (Nusarifa  Tantri  &
Irmawati,  2018;  Panggabean  et  al.,  2020;
Prasetyo  &  Nugraheni,  2020;  Pratama  & Pikri,  2020;  Rampengan  et  al.,  2016; Sumenge, 2013)

## Tingkat  Efisiensi  Belanja  di  Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Efisiensi  menampilkan  perbandingan antara  output  dengan  input  yang  dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan  efisien  apabila  suatu  produk  atau hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai  dengan penggunaan  sumber  daya  dan  dana  yang serendah-rendahnya.  Tabel  6  menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja di Bappeda Provinsi  Sulawesi  Tengah  selama  5  tahun berturut-turut.  Data  tiga  tahun  pertama  yaitu
tahun  2015,  2016,  dan  2017  pencapaiannya masing-masing  64,05  persen,  64,28  persen, dan  60,42  persen,    artinya  masuk  dalam kriteria  efisien.  Kemudian,  pada  tahun  2018 dan 2019 pencapaiannya mengalami penurunan  yaitu  49,99  persen  dan  57,75 persen keduanya masuk dalam kriteria sangat efisien.  Artinya,  secara  rerata  selama  lima tahun  efisiensi  belanja  sangat  mendekati kualifikasi  sangat  efisien  (Nusarifa  Tantri  & Irmawati,  2018;  Panggabean  et  al.,  2020; Prasetyo  &  Nugraheni,  2020;  Pratama  & Pikri,  2020;  Rampengan  et  al.,  2016; Sumenge, 2013).
Tabel 6. Efisiensi Belanja di Bappeda  Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
Tahun Realisasi Belanja Langsung Realisasi Belanja Daerah Efisiensi Kriteria 2015 21.020.839.663,00 32.821.962.989,00 64,05 Efisien 2016 22.389.085.940,00 34.830.558.723,00 64,28 Efisien 2017 20.192.290.411,00 33.421.327.654,00 60,42 Efisien 2018 15.762.573.364,00 31.531.923.584,00 49,99 Sangat Efisien 2019 19.516.562.671,00 33.793.126.313,00 57,75 Sangat Efisien Sumber: data diolah, 2020

## PEMBAHASAN
Tingkat  Pertumbuhan  Efektivitas  dan Efisiensi  Belanja  di  Bappeda  Sulwesi
Tengah
Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi
adalah tercermin dari
pertumbuhan anggaran belanja setiap tahunnya.  Jika  persentase  anggaran  belanja
setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan,  maka dikatakan  bahwa  organisasi  tersebut  mampu mengelola anggaran belanjanya dengan baik. Sebaliknya  jika  terus  mengalami  penurunan, maka  hal  itu  merupakan  salah  satu  indikasi bahwa  suatu  organisasi  tidak  mampu mengelola anggaran belanja dengan baik.

## Tabel 7. Pertumbuhan Efektivitas Realisasi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2015-2019 Tahun Belanja Tidak Langsung g Belanja Langsung g Belanja Daerah g 2015 99,31 - 94,96 - 97,78 - 2016 92,45 -6,91 94,99 0,03 95,04 -2,8 2017 98,76 6,83 96,41 1,49 97,01 2,07 2018 92,94 -5,89 93,96 -2,54 91,64 -5,54 2019 94,48 1,66 95,48 1,62 94,27 2,87
Sumber: data diolah, 2020
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
Pada tabel 7 dapat dilihat pertumbuhan anggaran  belanja  tidak  langsung  di  Bappeda Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun  2015-2019. Tahun  2016  pertumbuhannya  -6,91  persen, tahun  2017  meningkat  6,83  persen,  tahun 2018 kembali mengalami penurunan pertumbuhan menjadi -5,89 persen dan tahun 2019  tumbuh  positif  menjadi  1,66  persen. Singkatnya,  pertumbuhan  belanja  tidak langsung  masih  berfluktuasi,  tertinggi  pada tahun  2017  yaitu  6,83  persen  dan  terendah tahun 2016 sebesar -6,91 persen.
Selain itu, pada tabel 7 juga menunjukkan  pertumbuhan  belanja  langsung pada  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah tahun 2015-2019.
Berdasarkan hasil perhitungan  tergambar  bahwa  pertumbuhan belanja  langsung  pada  tahun  2016  sebesar 0,03 persen, tahun 2017 sebesar 1,49 persen, tahun  2018  sebesar  -2,54  persen  dan  tahun 2019  sebesar  1,62  persen.  Uraian  tersebut menunjukkan  pertumbuhan  belanja  langsung selama  lima  tahun  berturut-turut  masih sangat  beragam,  tertinggi  pada  tahun  2019 dan terendah tahun 2018.
Kemudian,  tabel  7  juga  menunjukkan secara keseluruhan hasil perhitungan pertumbuhan  tingkat  efektivitas  belanja  di
Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun 2015-2019.  Tahun  2016  pertumbuhannya sebesar  -2,80  persen,  tahun  2017  sebesar 2,07 persen, tahun 2018 sebesar -5,54 persen dan  tahun  2019  sebesar  2,87  persen.  Oleh karena itu, mayoritas pertumbuhan efektivitas  anggaran  belanja  daerah  selama lima  tahun,  dapat  dikatakan  tidak  berbeda dari periode ke periode.
Selanjutnya,  efisiensi  berkaitan  erat dengan  konsep  produktivitas.  Rasio  efisiensi mencerminkan tingkat penghematan anggaran  yang  dilakukan  pemerintah.  Tabel 8  menggambarkan  pertumbuhan  efisiensi anggaran  belanja  di  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah  tahun  2015-2019.  Tahun 2016  tingkat  pertumbuhannya  sebesar  0,37 persen,  tahun  2017  mengalami  penurunan sebesar  -6,02  persen,  tahun  2018  menurun lagi  hingga  -17,27  persen  dan  tahun  2019 pertumbuhannya  meningkat  menjadi  sebesar 15,55 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan efisiensi anggaran  belanja  dari  tahun  ke  tahun bervariasi  dari  yang  terendah  -17.27  persen pada  tahun  2018  dan  yang  tertinggi  15,55 persen pada tahun 2019.
Tabel 8. Pertumbuhan Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2019 Tahun Rasio Efisiensi Pertumbuhan 2015 64,04 - 2016 64,28 0,37 2017 60.41 -6,02 2018 49,98 -17,27 2019 57,75 15,55 Sumber: data diolah, 2020

## KESIMPULAN
Secara umum penelitian ini membahas tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  belanja  di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan  analisis  deskriptif,  ditemukan bahwa  rerata  realisasi  anggaran  belanja  di Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  berada pada  kisaran  91,65  persen  sampai  dengan 97,79  persen.  Artinya,  tingkat  efektivitas belanja  di  Bappeda  Provinsi  Sulawesi Tengah  termasuk  dalam  kualifikasi  efektif. Kemudian, rerata tingkat efisiensi belanjanya
berada  pada  rentang  49,99  persen  sampai dengan  64,28  persen.  Singkatnya,  tingkat efisiensi  belanja  di  Bappeda  Provinsi Sulawesi  Tengah  kualifikasi  sangat  efisien. Kemudian, dari segi pertumbuhan efektivitas lima  tahun  di  Bappeda  Provinsi  Sulawesi Tengah,  dapat  dikatakan  cukup  berbeda  dari periode  ke  periode.  Begitupula,  dari  segi efisiensi  belanjanya  terlihat  cukup  bervariasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara keseluruhan penggunaan anggaran di
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sudah dapat dikatakan cukup baik.

## SARAN
Analisis pada riset ini, bermanfaat bagi pengambil  kebijakan  sebagai  bahan  evaluasi dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  pelaksanaan  anggaran  di  Bappeda
Provinsi  Sulawesi  Tengah  pada  tahun-tahun yang  akan  datang.  Penelitian  terbatas dilakukan  pada  satu  organisasi  pemerintah daerah.  Oleh  karena  itu,  saran  untuk penelitian selanjutnya untuk dapat mengambil  lokasi  penelitian  lebih  dari  satu instansi  atau  lembaga  sehingga  terlihat perbandingan  antara  instansi  yang  satu dengan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  I.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik (Tiga). Jakarta: Erlangga. Halim,  A.,  &  Kusufi.  (2012). Akuntansi Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Haryanto,  Sahmuddin,  &  Arifuddin.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Khusaini,  M.  (2018). Keuangan  Daerah . Malang: Press, Universitas Brawijaya.
Mahmudi.  (2015). Manajemen  Sektor  Publik (Ketiga).  Yogyakarta:  UPP  STIM
YKPN. Mahsun,  M.  (2009). Pengkuran  Kinerja Sektor Publik (BPFE, ed.). Yogyakarta. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik (Kempat). Yogyarkarta: CV ANDI. Meiriki,  A.,  Musharianto,  A.,  &  NS,  N.  L. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. Musamus Journal of Publik Administration , 3 (1), 10–19. https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.31 40
Nordiawan,  D.  (2006). Akuntansi  Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A.  (2010).
Akuntansi  Sektor  Publik (Ketiga).
Jakarta: Salemba Empat.
Nusarifa  Tantri,  S.,  &  Irmawati,  P.  (2018). Analisis  Kinerja  Anggaran  Belanja
Pada Dinas Kebudayaan Daerah
Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2012  – 2016. Jati:  Jurnal  Akuntansi  Terapan Indonesia , 1 (1), 27–37. https://doi.org/10.18196/jati.010103
Panggabean,  F.  Y.,  Siregar,  O.  K.,  & Nasution,  A.  A.  S.  (2020).  Analisis Efisiensi  dan  Efektivitas  Pemanfaatan Dana  Belanja  Daerah  di  UPT  Balai Latihan  Kerja  Deli  Serdang. Jurnal Akuntansi  Bisnis  &  Publik , 11 (1),  1– 12. Retrieved from http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php /akuntansibisnisdanpublik/article/view /957 Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis  Realisasi  Anggaran  Belanja Dalam  Rangka  Mengukur  Efektivitas Dan  Efisiensi  Penyerapan  Anggaran Belanja  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  (  DISDUKCAPIL  ) Kota  Magelang  Periode  2015  –  2019. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi , 11 (1), 1–10.
Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.p hp/S1ak/article/view/24639
Pratama,  Y.,  &  Pikri,  F.  (2020).  Efisiensi Dan  Efektivitas  Anggaran  Belanja Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Cicalengka Kabupaten Bandung. Ministrate: Jurnal Birokrasi &
Pemerintahan  Daerah , 02 (02),  2714– 8130. Retrieved from https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ ministrate/article/view/9385 Rampengan,  M.,  Nangoi,  G.  B.,  &
Manossoh, H. (2016). Analisis Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pelaksanaan Anggaran  Belanja  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3),  616–623.  Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ jbie/article/view/13530
R ahman,  A.,  Rajindra,  R.,  &  Mayangsari,  N. S.  (2020).  ANALISIS  EFEKTIVITAS KERJA  PEGAWAI  PADA  DINAS
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 6
LINGKUNGAN  HIDUP  PROVINSI
SULAWESI  TENGAH. Jurnal  Sinar Manajemen , 7 (1), 34–41
Rajindra, Rajindra, Guasmin, G., & Burhanuddin,  B.  (2020).  Financial Performance Analysis of Shares Returns  in  Cosmetics  and  Household Purposes Companies (Studies on companies  listed  on  the  Indonesian
Stock Exchange). International Journal of  Health,  Economics,  and  Social Sciences (IJHESS) , 2 (4), 196–204.
Republik  Indonesia  (1996)  ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327  Tahun  1996  Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan’. Jakarta: Sekretariat
Negara.
Republik  Indonesia  (2006)  ‘Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah’. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia  (2011)  ‘Permendagri Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah’. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia  (2004)  ‘Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah’. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia  (2014)  ‘Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah’. Jakarta: Sekretariat Negara. Sumenge,  A.  S.  (2013).  Analisis  Efektivitas dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran Belanja Badan Perenanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA , 1 (3),
74–81. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ emba/article/view/1941 Syamsul.  (2020).  Desentralisasi  Fiskal  dan
Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia. Akuntabel , 17 (1), 140–147. https://doi.org/10.29264/jakt.v17i1.73
35
Syamsul,  S.,  &  Fifiani,  L.  (2019).  Review Pendapatan  Asli  Daerah:  Pendekatan Analisis  Horisontal  Dan  Vertikal. Gorontalo  Development  Review , 2 (2), 82–96. https://doi.org/https://doi.org/10.32662 /golder.v2i2.566