Muhammadiyah Law Review 6 (1),Januari 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE

## Sumarsih

## Advokat

## ABSTRAK
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, baik oleh Lembaga Bantuun Hukum maupun Advokat secara perseorangan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam pembahasan ini  merujuk pada  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Sebagimana,  negara  bertanggung  jawab  terhadap  pemberian  bantuan  hukum  bagi orang  miskin.  Sebagai  perwujudan  akses  terhadap  keadilan.  Pengaturan  mengenai  bantuan  hukum  yang diselenggarakan oleh negara. Harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum merupakan  instrument  penting  dari  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Dengan  metode    kualitatif    dengan    berfokus pada  fenomena  sosial  yang  berkembang  di  masyarakat.  Penelitian  ini  diterapkan  dengan  menggunakan  penelitian hukum  normatif  empiris.  Melihat  sejauh  mana  lembaga  bantuan  hukum  berperan  serta  dalam  tercapainya  fungsi bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan serta peranya dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai access to justice.
Kata Kunci: LBH, Access To Justice

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  negara  hukum  ( rule  of  law ).  Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa  terkecuali.  Selain  menganut  sistem rule  of  law ,  Indonesia  juga  merupakan  negara  yang berdasar  hukum  ( recht  staa t)  Dasar  pijakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum tertuang dalam Undangundang Dasar 1945 (UUD 1945)
UUD  1945  dengan  tegas  memberikan  jaminan  secara  konstitusional  terhadap  golongan lemah dan miskin, yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut  dinyatakan  dalam  Pasal  34  UUD  1945.  Hal  tersebut  merupakan  sebagai  hak konstitusional warga Negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah Negara 1 .
*Coresponding author.
E-mail address : danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum , Jakarta: KontraS, 2014, hlm. 1

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE SUMARSIH
Negara  menjamin  hak  konstitusional  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum sebagai  sarana  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Oleh  Karena  itu,  negara  bertanggung  jawab terhadap  pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang  miskin  sebagai  perwujudan  akses  terhadap keadilan.  Pengaturan  mengenai  bantuan  hukum  yang  diselenggarakan  oleh  negara  harus berorientasi  pada  terwujudnya  perubahan  sosial  yang  berkeadilan.  Bantuan  hukum  merupakan instrument penting dari perlindungan hak asasi manusia.
Dengan harapan dapat  tercapai keadilan dan tidak memihak ( due process of  law ).  Bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  (UU  16/2011)  Pasal  1  Bantuan  Hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum.  2.  Penerima  Bantuan Hukum  adalah  orang  atau  kelompok  orang  miskin.  3.  Pemberi  Bantuan  Hukum  adalah  lembaga bantuan  hukum  atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan  Bantuan  Hukum berdasarkan  UU  ini.  Pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  sering  disebut  dengan  istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang  memerlukan  pembelaan  secara  cuma-cuma  baik  diluar  maupun  di dalam  pengadilan  secara pidana,  perdata,  dan  tata  usaha  negara  dari  seseorang  yang  mengerti  pembelaan  hukum,  kaidah hukum, serta hak asasi manusia.
Keberadaan  UU  16/2011  tentang  Bantuan  Hukum  merupakan  upaya  dari  beberapa kalangan  penggiatan  pekerja  bantuan  Hukum.  Merupakan  bagian  dari  agenda  reformasi  hukum. Untuk  mendapatkan  hak  bagi  warga  negara  atara    keadilan  ( access  to  justice) dan  hak  untuk mendapatkan  peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak  ( fair  trial )  diantaranya  melalui  pemberian bantuan  hukum.  Metode  yang  dipergunakan  adalah  normatif-empiris,  dimana  selain  mengkaji peraturan  tertulis  yakni  UU  16/2011  tentang  Bantuan  Hukum,  juga  dikaji  terkait  implementasi ketentuan  hukum  normatif  UU16/2011  tentang  Bantuan  Hukum    dalam  aksinya  dalam  peristiwa lembaga  bantuan  hukum  dalam access  to  justice penyelenggaraan  bantuan  hukum.  Tujuan  UU 16/2011  tentang  Bantuan  Hukum  ini  menjadikan  sebuah  payung  hukum  bagi  lembaga-lembaga bantuan  hukum.  Agar  memiliki  legetimasi  dalam  memberikan  bantuan  hukum  pada  masyarakat luas  khususnya  masyarakat  yang  tergolong  masyarakat  tidak  mampu.  Selain  itu,  jaminan  untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia didalam Pasal  17, 18, 19 dan 34.  Indonesia juga telah meratifikasi  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipol- International Covenant on  Civil  and  Political  Right).  Pasal  16  dan  Pasal  24  Konvensi  itu  menjamin  akan  persamaan
kedudukan di depan hukum (equality before the law). 2

## 1. METODE PENELITIAN
Metodologi    ini    menggunakan    metode    kualitatif    dengan    berfokus    pada  pemahaman terhadap  fenomena  sosial  di  masyarakat. 3 Adapun  teknik  atau  pendekatan  yang  dilakukan  ialah dengan  cara  Teknik  Pengumpulan  Data  dengan  Dokumen,  dimana  disini  penulis  mengumpulkan Undang-undang,   Buku   Literasi   dan  Jurnal    Ilmiah  sebagai   bahan   data  untuk  memudahkan penulis  dalam  melakukan  analisis.  Penelitian  ini  diterapkan  dengan  menggunakan  penelitian hukum normatif empiris.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  sebuah  negara  hukum  ( recht  staat ).  Segala  bentuk  persoalan  yang  menyangkut urusan  antara  warga  negara  dengan  warga  negara  atau  warga  negara  dengan  negara  harus didasarkan  pada  hukum.  Ini  merupakan  konsekuensi  sistem  ru le  of  law dan recht  staat, oleh karena  itu  setiap  warga  negara  juga  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa terkecuali. Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu- satunya alat untuk menilai baik buruknya, adil tidak adil. 4
Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara oleh negara memiliki makna bahwa kata “dipelihara” tidak hanya diberikan kebutuhan sebatas  sandang  dan  pangan  semata,  akan  tetapi  juga  diberikan  akses  pada  keadilan  berupa pemberian  bantuan  hukum  meskipun  cuma-cuma.  Dengan  kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa prinsip equality before the law selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum. Implemtasinya  dilaksanakan  dalam    UU  16/2011  tentang  Bantuan  Hukum  yakni  menjamin  hak konstitusional  bagi  setiap  orang  atau  warga  negaranya  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum  sulit  tercapai  terutama  terutama  golongan  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Miskin  secara ekonomi,  politik,  maupun  pengetahuan  hukum.  Karena  tidak  mengetahui  hak-haknya.  Karena mengagap berurusan hukum juga bertkitan dengan finasial, biaya yang mahal.
Oleh  karena  itu  selayaknya,  Pengadilan  sebagai  pelaksana  hukum  adalah  suatu  lembaga yang  akan  memberikan  keadilan  bagi  mereka  yang  mencari  keadilan,  tidak  peduli  siapapun  dan bagaimanapun  latar  belakangnya.  Namun  pada  kenyataannya  hukum  sejak  semula  selalu
2 YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum , Jakarta: YLBHI, 2006, hlm. 47
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2008. hlm. 45
4 Ali., Mahrus, Membumikan Hukum Progresif , Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE SUMARSIH
mengandung  potensi  untuk  cenderung  memberikan  keuntungan  kepada  mereka  dari  golongan yang  lebih  mampu  secara  finansial. 5 Realitasnya,  Pengadilan  yang  seharusnya  menjadi  tempat untuk  menemukan  keadilan  berubah  menjadi  medan  perang  untuk  mencari  kemenangan  ( to  win the case). 6
Konsep  negara  hukum  yang  menganut  paham role  of  law ,menurut  Dicey  mengandung  3  (tiga) unsur, yaitu: 7
1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat Undang-Undang;
2. Persamaan di muka hukum ( equality before the law );
3. Supremasi  aturan-aturan  hukum  dan  tidak  ada  kesewenang-wenangan  tanpa  ada  aturan  yang jelas.
Konsep access  to  justice yang  ada  di  Indonesia  bertitik  tumpu  kepada  tujuan  yakni  sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi konsep access to justice yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi. 8
Rawls  di  dalam A  Theory  Of  Justice memberikan  suatu  konsep  keadilan  sosial,  dimana keadilan  sosial  dipandang  sebagai  sebuah  instansi  pertama,  standar  dari  mana  aspek  distributif suatu  struktur  dasar  masyarakat  dinilai. 9 Unsur-unsur  pokok  keadilan  sosial  menurut  Rawls mencakup  (1)  prinsip  pokok  keadilan  sosial  adalah  equality  atau  kesamaan;  yaitu:  (2)  kesamaan dalam  distribusi;  atas  (3)  nikmat-nikmat primer ( primary  goods );  namun  (4)  ketidaksamaan ( inequalities )  dapat  ditoleransi  sejauh  menguntungkan  semua  pihak.  Oleh  sebab  itulah,  terbukti bahwa konsepsi teori keadilan Rawls pada intinya meliputi aspek kesamaan ( equality ) dan ketidak samaan  ( inequality ).  Dengan  didasarkan  pada  konsepsi  keadilan  sosial  Rawls  ini  dapat mengakibatkan  apabila  terjadi  suatu  ketidaksamaan  dapat  saja  ditoleransi  apabila  dapat menguntungkan  semua  pihak  terutama  golongan  tertinggal.  Pada  hakikatnya,  hukum  merupakan norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai yang tidak lain sebenarnya merupakan moral atau dalam lingkup yang lebih luas, moralitas. 10
Sebagai Pelopor pertama pendirian LBH di Indonesia, Adnan Buyung Nasution, memaknai bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga
5 Rahardjo., Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta: Buku Kompas, 2003, hlm. 177
6 Sudirman., Antonius, Hati Nurani Hakim dan Putusannya , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 53-54
7 Gultom,. Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , PT Refika Aditama, 2008. hlm. 11
8 Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), Access To Justic e: Book I, Supra Note 1, pp.1-7.
9 Rawls, John. A Theory Of Justice (Teori Keadilan) , Cetakan Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 201. hlm. 9.
10 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir , Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 76-77

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE SUMARSIH
aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat  yang  lebih  mampu  memberikan  nafas  yang  nyaman  bagi  golongan  mayoritas.  Oleh karenanya  bantuan  hukum  bukanlah  masalah  sederhana,  melainkan  sebuah  rangkaian  tindakan guna  pembebasan  masyarakat  dari  belenggu  struktur  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  sarat dengan  penindasan.  Menurut  Adnan  Buyung  Nasution  bantuan  hukum  adalah Legal  Aid ,  yang berarti  pemberian  jasa  dibidang  hukum  kepada  seseorang  yang  terlibat  dalam  suatu  kasus  atau perkara:
1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara Cuma-Cuma,
2. Bantuan  jasa  dalam  legal  aid  lebih  dikhususkan  bagi  yang  tidak  mampu  dalam  lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian, motivasi utama dalam legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela  kepentingan  hak  asasi  rakyat  kecil  yang  tak  punya  dan  buta  hukum.  Pemberian bantuan  hukum  Cuma-Cuma  (pro  bono  public)  merupakan  hak  setiap  warga  Negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh Negara, terutama bagi orang miskin yang tidak mampu menghadirkan advokat untuk mendampinginya dalam perkara dalam setiap pemeriksaan. 11
Menilik  Sejarah,  Awal  pembentukan  LBH  Jakarta  berasal  dari  gagasan Adnan  Buyung Nasution untuk  memberikan  pembelaan  terhadap  masyarakat  tidak  mampu.  Gagasan  tersebut kemudian  disampaikan  dalam  Kongres  III  Persatuan  Advokat  Indonesia  (PERADIN)  pada  tahun 1969.  Gagasan  tersebut  kemudian  diajukan  dan  disetujui  oleh  Dewan  Pimpinan  Pusat  Peradin melalui  surat  Keputusan  nomor  001/KEP/10/1970  tertanggal  26  Oktober  1970,  yang  berisi penetapan  pendirian  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Lembaga  Pembela  umum  di  wilayah  DKI Jakarta  yang  kemudian  menjadi pilot  project Peradin.  Namun  secara  resmi  LBH  Jakarta  baru mulai berdiri menempati kantor pertamanya di jl. Kiai Haji Zainul arifin 3 Ketapang Jakarta Pusat pada  tanggal  1  April  1971. 12 Pembentukan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Jakarta  mendapatkan dukungan  dari  berbagai  kalangan,  termasuk  Ali  Sadikin  (Alm.)  yang  pada  masa  itu  menjabat Gubernur  DKI  Jakarta.  Sebagai  representasi  dari  pemerintah  DKI  Jakarta,  Gubernur  Ali  Sadikin mengukuhkan secara resmi keberadaan LBH Jakarta melalui SK Gubernur No. Ib.3/31/70 Tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (legal Aid/Public Defender) dalam  wilayah  DKI  Jakarta  tertanggal  14  November  1970. 13 Bukan  hanya  sekadar memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat  tidak  mampu,  tetapi  juga
11 Nasution, dkk Adnan Buyung, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan , Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm.13
12 ..... 25 Tahun LBH: Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi , YLBHI, 1995
13 Klinik Hukum, Majalah TEMPO, 6 Maret 1971

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE SUMARSIH
membela  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  agama,  suku,  etnis,  keyakinan  politik  telah  menjadi prinsip  utama  LBH  Jakarta  yang  dipegang  secara  teguh.  LBH  Jakarta  tidak  hanya  menjadi pembela dibidang hukum  saja, tetapi  memadukan dengan  gerakan pemberdayaan rakyat.  Konsep pembelaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  oleh  Prof.  Paul  Moedikdo  Moeliono dinamakan  sebagai  gerakan  Bantuan  Hukum  Struktural  (BHS) 14 yang  kemudian  identik  dengan LBH Jakarta yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum  pada  hakikatnya  adalah  program  yang  tidak  hanya  merupakan  aksi  kultural  akan  tetapi juga  aksi  struktural  yang  diarahkan  pada  perubahan  tatanan  masyarakat  yang  tidak  adil  menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh  karna  itu  bantuan  hukum  bukanlah  masalah  sederhana.  Ia  merupakan  rangkaian  tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik,ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan 15 Peranan LBH sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelasaian dan pendampingan,  layanan  hukum  yang  dapat  diberikan  mencakup  layanan  bantuan  hukum  litigasi dan  nonlitigasi.    Proses  litigasi  (melalui  peradilan)  menempatkan  para  pihak  saling  berlawanan satu  sama  lain,  selain  itu  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  merupakan  sarana  akhir  (ultimum remidium)  setelah  alternatif  penyelesaian  sengketa  lain  tidak  membuahkan  hasil. 16 Sedangkan Non  litigasi penyelesaian  sengketa  juga  dapat  diselesaikan  di luar  pengadilan  (non litigasi),  yang  lazim  dinamakan  dengan Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  atau  Alternatif Penyelesaian Sengketa. 17
Dasar Hukum Bantuan Hukum.
a. UUD  1945  Pasal  27  Ayat  (1)  yaitu:  “Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  dalam hukum  dan  Pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”  dalam  Pasal  27  Ayat  1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untum memperoleh persamaan  kedudukan  dalam  bidang  hukum,  yaitu  berupa  kesempatan  yang  sama  guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masalah mengenai bantuan hukum  terdapat  dalam bab empat syarat  dan tata cara pemberian bantuan hukum  pada Pasal 14  Ayat  (1)  dan  (2),  hubungan  pasal  tersebut  dengan  bantuan  adalah  menjelaskan  tentang persyaratan  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  dan  tata  cara  mengajukan  permohonan  baik secara lisan maupun tertulis.
14 Nasution., Adnan Buyung, Bantuan Hukum di Indonesia , LP3ES, 2007, hlm. 136
15 Winarta, Frans Hendra, Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Jakarta, 2009, hlm.21
16 Winarta,. Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Sinar Grafika. , 2012 , hlm. 1-2.
17 Usman., Rachmadi,. Mediasi di Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 8

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE
SUMARSIH
c. Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Penjelasan  tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut  dengan  bantuan  hukum  adalah  seseorang  yang  diperiksa  berhak  mandapatkan bantuan  hukum  sejak  saat  penyidikan  sampai  nadanya  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pengaturan  teknis  terdapat  pada  Perturan  pemerintah  No  83  Tahun  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  Penjelasan  tentang  antuan  hukum  bagi masyarakat  yang  tidak  mampu  terdapat  dalam  Pasal  2,3,5,10,  dan  12. Hubungan  Pasal  2  dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma  kepada  lapisan  masyarakat  pencari  keadilan  dengan  tidak  memandang  dari  pangkat, jabatan  maupun  golongan,  ataupun  status  sosial  lainnya  yang  ada  didalam  masyarakat.  Pasal  3 Ayat  (1)  dan  (2)  hubungannya  dengan  bantuan  hukum  bahwasanya  yang  dimaksud  dengan bantuan  hukum  yang  diberikan  secara  cuma-cuma  berlaku  disetiap  tingkatan  proses  peradilan, baik  didalam  maupun  diluar  persidangan.  Pasal  5  hubungannya  dengan  bantuan  hukum  adalah suatu  permohonan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  boleh  diajukan  secara  bersama-sama  oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10 hubungannya  dengan  bantuan  hukum  adalah  advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  harus  memberikan  perlakuan  yang  sama  dengan  pemberian  bantuan  hukum  yang dilakukan  dengan  pembayaran  atau  honorarium.  Pasal  12  Ayat  (1)  dan  (2)  hubungannya  dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan  apabila  terjadi  penolakan  permohonan  pemberian  bantuan  hukum,  maka  permohonan  dapat mengajukan  keberatan  kepada  organisasi  advokat  atau  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang bersangkutan.

## 1. PENUTUP
Dengan  demikian,  diharapkan  keberadaan  lembaga  bantuan  hukum  dapat  berperan  serta sebagai  salah  satu  wadah access  to  justice. Didalamnya    wadah  bantuan  hukum  baik  bantuan hukum di dalam persidangan ( litigasi ) maupun bantuan hukum di luar persidangan ( non litigasi ), di  beberapa  pengadilan  pada  akhirnya  dapat  membantu  masyarakat  khususnya  masyarakat  yang tidak  mampu.  Membangun  kesadaran  hukum  melalui  pendidikan  dan  melatih  masyarakat  untuk menghadapai permasalahn hjukum secara mandiri.

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE SUMARSIH
Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang  yang dijamin secara konstitusional. Setiap  orang  dan  merupakan  suatu  jaminan  atas  persamaan  di  muka  hukum  ( equality  before  the law ).  Pemberian dan pendampingan bantuan hukum ini sebagai perwujudan dari access to justice dan justice  for  all .  Ruang  lingkup  dalam  pemberian  bantuan  hukum  diperuntukan  kepada masyarakat  yang  kurang  mampu.  Realitanya  masayarakat  yang  kurang  mampu  tidak  memili,mi akses  pengetahuan  dan  hubungan  dengan  kelembagaan  hukum.  Darisanalah  tidak  memiliki kesadaran  akan    hak  yang  sama  di  muka  hukum.  Oleh  sebeb  itu,  senagaimana  yang  diamantkan konsitusi,  bantuan  hukum  diperlukan  peranan  besar  dari  pemerintah  agar  tercapai  pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga  bantuan  hukum  berperan  besar  dalam access  to  justice bagi  masyarakat  yang  tidak mampu  karena  berperan  besar  dalam  memberikan  solusi  dari  tingkat  konsultasi,  pemdidikan, tingkat  pendampingan  bagi  masyarakat  di  luar  pengadilan  ( non-litigasi )  hingga  tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan ( litigasi ). Dengan adanya peranan lembaga bantuan  hukum  ini  diharapkan  dapat  berperan  serta  dalam  tercapainya  fungsi  bantuan  hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja  yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai access to justice
Daftar Pustaka
Buku:
YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum , Jakarta: YLBHI, 2006
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung, Alfabeta, 2008 Ali., Mahrus, Membumikan Hukum Progresif , Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
Rahardjo., Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta, Buku Kompas, 2003.
Sudirman., Antonius, Hati Nurani Hakim dan Putusannya , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
Gultom,. Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, 2008.
Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), Access To Justice : Book I, Supra Note 1 Rawls, John. A Theory Of Justice (Teori Keadilan), Cetakan Ke-2, Bandung, Pustaka Setia, 2011
Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir , Bandung, Refika Aditama, 2006
Nasution., Adnan Buyung, Bantuan Hukum di Indonesia , LP3ES, 2007
Winarta, Frans Hendra , Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum . Jakarta, 2009.
Winarta,. Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Sinar Grafika. , 2012 . Usman., Rachmadi,. Mediasi di Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Jurnal:
Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses:

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE
SUMARSIH
Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum , Jakarta: KontraS, 2014 Nasution, dkk Adnan Buyung, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan , Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
Paper: . .... 25 Tahun LBH: Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi , YLBHI. Klinik Hukum, Majalah TEMPO, 6 Maret 1971