## REALISASI INSENTIF PPH FINAL UMKM YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DI MASA PANDEMI COVID-19

## Ropinov Saputro
Administrasi Pajak K. Batang, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

## Abstrak
UMKM berperan vital dalam ekonomi nasional. Sektor ini menyumbang PDB lebih dari 60% dan menurunkan pengangguran lebih dari 95%. Pandemi COVID-19 menyurutkan UMKM. UMKM  perlu  didukung  agar mampu bertahan  melewati  tekanan  akibat  COVID-19.  Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung Pemerintah selama 6 bulan, sejak bulan April sampai September 2020 yang diperpanjang menjadi Masa Pajak Desember 2020 berdasarkan PMK 110 Tahun 2020. Tujuan dari pengabdian ini antara lain mensosialisasikan, sehingga masyarakat memahami, mampu mengimplementasikan, melaporkan insentif PPh final (DTP) ditanggung pemerintah di masa Pandemi. 15 pelaku UMKM mengikuti sosialisasi, kemudian mereka mengisi kuesioner evaluasi di Google Form yang dianalisisa dengan SWOT. Hasil SWOT berada pada Kuadran I (5,2) yang disimpulkan bahwa pemerintah dapat menerapkan strategi  agresif  dalam  mengelola  perpajakan  UMKM.  Saran  yang  dihasilkan  antara  lain pemerintah  memperpanjang  masa  insentif  pajak  UMKM,  pelatihan  realisasi  insentif, pelatihan  ketentuan  perpajakan  UMKM,  pengembangan  UMKM,  kebijakan  Pro  UMKM, pemberian bantuan UMKM.
Kata  Kunci :  UMKM,  Pajak,  Pajak  UMKM,  PPh  Final  ditanggung  Pemerintah,  Pandemi Covid-19

## Abstract
MSMEs play a vital role in the national economy. This sector accounts for more than 60% of  GDP  and  reduces  unemployment  by  more  than  95%.  The  COVID-19  pandemic  has discouraged  MSMEs.  MSMEs  need  to  be  supported  in  order  to  be  able  to  survive  the pressures  caused  by  COVID-19.  The  MSME  Final  Income  Tax  (PPh)  is  borne  by  the Government  for  6  months,  from  April  to  September  2020  which  was  extended  to  the December 2020 Tax Period based on PMK 110 of 2020. The purpose of this service is to socialize, so that the public understands, is able to implement, report PPh incentives. final payment  (DTP)  is  borne  by  the  government  during  the  Pandemic.  15  MSME  actors participated  in  the  socialization,  then  they  filled  out  an  evaluation  questionnaire  on  the Google Form which was analyzed with SWOT. The SWOT results are in Quadrant I (5.2) which  concludes  that  the  government  can  implement  an  aggressive  strategy  in  managing MSME taxation. The suggestions generated include the government extending the MSME tax incentive period, training on the realization of incentives, training on MSME tax provisions, developing MSMEs, Pro MSME policies, providing MSME assistance.
Keywords: MSMEs, Taxes, MSME taxes, Final Taxes borne by the Government, the Covid- 19 pandemic
Correspondence author: Ropinov Saputro, ropinov@lecturer.undip.ac.id, Semarang, Indonesia
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
KPP  Pratama  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  Kabupaten  Batang,  Jawa  Tengah, mentarget  penerimaan  pajak  tahun  2020  di  Kabupaten  Batang  dan  Kabupaten Kendal mencapai Rp1,01 triliun. Target penerimaan tahun ini Rp1,01 triliun, diharapkan dapat diperoleh dari KPPP Batang Rp600 miliar dan sisanya dari KPPP Kendal. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kabupaten Batang sempat mengalami anjlok pada 2019 yakni  hanya  sebesar  80,08%  dari  target  yang  telah  ditetapkan  atau  Rp.496,466 miliar.  Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pada 2019, kata dia, adalah sudah selesainya proyek pembangunan jalan tol dan PLTU Batang. Saat ini,  realisasi  penerimaan  pajak  di  Kabupaten  Batang  hanya  mengandalkan  Pajak Penghasilan. Selain target realisasi penerimaan pajak, kata dia, KPP Pratama Batang, juga menargetkan tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat meningkat. (Istibsaroh & Kutnadi, 2020)
Pemerintah  berjuang  memacu  peningkatan  penerimaan  pajak dari  para  pelaku UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  di  Indonesia,  melihat  masih  minimnya kontribusi  pajak  dari  sektor  tersebut  meskipun  secara  kuantitas  jumlah  pelaku  usaha UMKM  terbilang  mayoritas.  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  mengatakan bahwa hingga saat ini, UMKM menempati hingga 65% dari kategori  jumlah pelaku usaha dalam  perekonomian  Indonesia,  namun  dari  kategori  jumlah  pembayar  pajak,  baru mencapai  1,8  juta  UMKM  (Sukarno,  2019).  Kondisi  ini  membuat  pemerintah menawarkan  kemudahan  dalam  pembayaran  pajak  bagi  UMKM.  Fasilitas  tersebut tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  yang  menurunkan  pajak penghasilan  (PPh)  Final  UMKM  dari  1%  menjadi  0,5%  (Meikhati  &  Kasetyaningsih, 2019). Dengan penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% tentunya diharapkan dapat meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  mampu  meningkatkan penerimaan  pajak  di  sektor  UMKM  yang  akan  mendukung  pembangunan  nasional (Hartadi, Suryono, & Mildawati, 2020).
Dalam rangka mengatasi ekonomi yang terdampak pandemi covid-19, Pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  dari  0,5%  menjadi  0%.  Skema  keringanan  pajak  yang  diambil,  berupa  PPh ditanggung  pemerintah  (DTP),  sejak  April  hingga  September  mendatang.  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan,  dengan  skema  ini,  UMKM  akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPh final selama enam bulan (Laoli et al, 2020).
Pada tahun 2016 Kabupaten Batang menempati posisi 3 sebagai Kota/Kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak se-Jawa Tengah. Terlebih lagi dewasa ini di Batang, muncul  wirausahawan-wirausahawan  baru  berbasis  teknologi  yang  sebagian  juga mendirikan  bisnis start  up (Rintisan)  yang  didukung  dan  didorong  oleh  Pemerintah Kabupaten Batang melalui kebijakan seperti pendampingan pemasaran produk UMKM Batang, Mewajibkan ASN membeli produk UMKM dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan pemerintah  Kabupaten  Batang  dalam  rangka  merangsang  pertumbuhan  UMKM  dan membantu UMKM bertahan dari tekanan pasar global. Dengan jumlah dan pertumbuhan UMKM  yang  sangat  besar  tentunya  UMKM  Kabupaten  Batang  mampu  memberikan kontribusi perpajakan UMKM yang juga besar. Hal itu sejalan dengan program prioritas mencetak 1.000 wirausahawan baru. (Saputro & Meivira, 2020)

## METODE PELAKSANAAN

## Waktu dan Tempat
Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober hingga 5 Desember  2020,  termasuk  di  dalam  rentang  waktu  ini  adalah  penjajakan,  survei,  dan wawancara  terhadap  Camat  Batang  dan  perwakilan  UMKM  di  Kecamatan  Batang. Mengingat  masa  Pandemi  Covid-19,  maka  kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  secara daring dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

## Alat yang Digunakan
Seluruh  alat  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini merupakan  perangkat  lunak  dari  TIK,  diantaranya  Laman  situs  pajak.go.id,  aplikasi whatsapp, Youtube, Google Form, dan Laptop/ Smartphones dari masing-masing peserta.

## Metode Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  dengan mengambil topik Pajak UMKM 0,5% dan Kecamatan Batang tentunya yang menjadi objek/peserta kegiatan ini adalah Pelaku UMKM yang berdomisili di Kecamatan Batang dimana data Pelaku UMKM diperoleh dari Kantor Kecamatan Batang. Populasi berjumlah 88 UMKM yang  terdiri  dari  berbagai  kegiatan  usaha  UMKM,  jumlah  modal,  sarana  usaha,  usia UMKM, kontak dan lain-lain. Purposive sampling menurut Sugiyono (2011:68), adalah sebagai  berikut:  “Sampling  purposive  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu”.  Berdasarkan  landasan  tersebut  penulis  menentukan  15  peserta yang memenuhi syarat, Wajib Pajak yang aktif memanfaatkan teknologi internet dalam usaha UMKM. Modul yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini  adalah  sebuah  modul  elektronik  berwujud  video  yang  diunggah  pada  platform Youtube.  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya  pembatasan  sosial  terkait  dengan  Pandemi Corona Virus Desease Covid-19 , selain juga perwujudan semangat Revolusi Industri 4.0 yang secara tidak langsung merupakan sosialisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada para peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pertanyaan  tertulis  kepada  responden  untuk dijawabnya  (Sugiyono,  2011:  142).  Kuesioner  yang  dipergunakan  dalam  kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  adalah  kuesioner  yang  diketik  berdasarkan  pada indikator-indikator penguasaan materi/modul kegiatan, yang diubah ke dalam kuesioner elektronik  menggunakan  platform  Google  Form  yang  memuat  10  pertanyaan  pilihan ganda dan 2 pertanyaan essay terkait dengan topik kegiatan ini. Dalam rangka mencapai luaran  kegiatan  berupa  saran  strategi  perpajakan  UMKM  kepada  Pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  sebagai  pengelola  pengembangan  UMKM,  kegiatan  ini menggunakan Analisis SWOT ( Strength Weakness Opportunity Threat ).
Tabel 1. Student Distribution Frequency Kriteria Penilaian Jawaban Kuesioner
No Pernyataan Persentase Jawaban SS + S + CS STS TS
CS S SS 1. Anda  menjadi  paham  bahwa  UMKM  yang sebenarnya  wajib  membayar  pajak,  di  masa pandemi  Covid-19  ini  pajak  anda  ditanggung pemerintah  namun  anda  harus  tetap  melaporkan realisasi  insentif  (penghematan)  pajak  UMKM
yang telah anda peroleh 0 0 0 33.3%  66.7%  100%
2. Anda menjadi paham alur penyampaian realisasi insentif  PPh  final  UMKM  (DTP)  di  masa Pandemi Covid-19 dan ingin belajar lebih 0 0 0 33.3%  66.7%  100% 3. Anda  memahami  cara  penyampaian  realisasi insentif  PPh  final  UMKM  (DTP)  di  masa Pandemi Covid-19 melalui e-reporting 0 0 53.3%  20%  26.7%  100% 4. Anda ingin melaporkan realisasi insentif PPh final UMKM (DTP) karena Pandemi Covid-19 melalui e-reporting/konsultasi ke KPP Pratama 0 6.7% 26.7%  33.3%  33.3%  93.3% 5. Sampaikan  pelatihan  apa  saja  yang  dibutuhkan oleh usaha anda 1. Utang 2. Pemasaran online marketing medsos 3. penjualan dan pajak murah 4. modal 5. Menambah modal 6. Pelatihan mencari modal 7. Bantuan pemasaran di masa corona
8. Latihan marketing online meningkatkan jualan 9. Cara mengelola bawahan 10. Cara melatih bawahan 11. Pemasaran 12. Latihan memimpin usaha, pemasaran online 13. Pelatihan memimpin anak buah 14. Butuh pelatihan online penjualan dan modal 15. Diklat mengelola organisasi/karyawan dan keuntungan membayar pajak Tabel 2. Indikator Analisis SWOT SWOT No INDIKATOR BOBOT Strength (Internal) a Insentif PPh Final UMKM sangat membantu UMKM 5 b Kemudahan penyampaian realisasi melalui e-reporting 5 Weakness (Internal) c Lemahnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM 6 d Kurangnya Pembinaan dan pelatihan UMKM 4 Opportunity (Eksternal) e Banyaknya UMKM yang bertahan di masa pandemi 4 f Banyaknya bantuan UMKM dari pemerintah pusat 6 Threat (Eksternal) g Menurunnya jumlah konsumen karena pandemi 7 h UMKM sulit mengembangkan usaha karena pandemi 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tahap Identifikasi Masalah
Pada  awal  perencanaan  kegiatan,  pemilihan  topik  dilakukan  melalui  identifikasi masalah sesuai topik yang dibidik dengan melakukan wawancara secara daring kepada Camat  Batang,  dan  beberapa  perwakilan  pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Batang.  Hasil wawancara ini divalidasi dengan sumber literatur peraturan realisasi insentif PPh Final dan juga berita-berita relevan.
Melalui  FGD  yaitu  dengan  membandingkan  data  dengan  literatur  yang  ada, diputuskanlah  topik  kegiatan  ini  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  di  bidang  realisasi  insentif  PPh  Final  yang  ditanggung  pemerintah  (DTP) khususnya untuk pelaku UMKM Kecamatan Batang.

## Tahap Sosialisasi
Setelah topik dan subjek kegiatan ditentukan, tim membuat modul dan narasinya. Dilanjutkan dengan membuat modul digital berupa video sosialisasi realisasi insentif PPh yang  ditanggung  pemerintah  (DTP).  Untuk  memonitoring  dan  mengevaluasi  kegiatan, tim  meminta feedback peserta kegiatan berupa kuesioner daring  dengan  media Google
Form.  Link  modul  digital  dan  kuesioner  disampaikan  kepada  para  peserta  melalui Whatsapp. Sementara data UMKM di dapat dari Kecamatan Batang.

## Tahap Pelatihan
Peserta  melihat  modul  digital  melalui  media  Youtube  yang  didalamnya  terdapat pendahuluan  seperti  kondisi  UMKM  di  Indonesia  pada  umumnya,  dan  UMKM  di Kecamatan Batang pada Khususnya. Dilanjutkan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak dahsyat kepada UMKM termasuk UMKM di Kecamatan Batang. Tim menjelaskan  mengenai  potensi  perpajakan  UMKM  yang  potensial  dalam  membantu pembangunan negara. Masuk pada inti modul digital, berisi mengenai tata cara pelaporan realisasi insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah (DTP).

## Gambar 1 Sosialisasi Realisasi Insentif PPh DTP UMKM Kecamatan Batang
Mayoritas peserta kegiatan telah memiliki NPWP, dimana ini menjadi salah satu indikator pengetahuan pelaku UMKM Kecamatan Batang terhadap ketentuan perpajakan. Namun,  meski  telah  menikmati  insentif  pajak  namun  baru  1  peserta  yang  sudah menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final UMKM, dimana hal ini terjadi karena peserta  belum  banyak  paham  mengenai  cara  pelaporan  realisasi  insentif  melalui  e- reporting.  Minat  pelaporan  realisasi  insentif  PPh  Final,  pendataan  NPWP  baru  dan peningkatan penyampaian SPT merupakan basis data pajak yang dapat digunakan sebagai sumber  informasi  untuk  mengembangkan  dan  membina  UMKM  kedepan  utamanya perpajakannya.

## Monitoring dan Evaluasi
Dalam rangka menunjang monitoring dan evaluasi, peserta yang sudah memahami dan  mempraktekkan  modul  digital  diminta  untuk  memberikan feedback melalui kuesioner di media Google Form yang sekaligus merupakan daftar presensi bagi peserta kegiatan.  Data  yang  terkumpul  kemudian  di  analisa  dengan  SWOT.  Hasil  pengolahan data menghasilkan kondisi perpajakan UMKM Kecamatan Batang berada pada Kuadran I yang merupakan kesempatan bagi Stakeholders seperti pemerintah pusat,  pemerintah daerah  Kabupaten  Batang,  pelaku  UMKM  serta  pihak  lainnya,  untuk  menerapkan kebijakan  agresif  dalam  mendorong  UMKM  Kecamatan  Batang  termasuk  bidang perpajakannya. Kebijakan agresif ini diprediksi mampu membantu UMKM Kecamatan Batang  bertahan  di  masa  Pandemi  Covid-19,  menaati  peraturan  perpajakan  yang  pada akhirnya membantu pembangunan negara khususnya di masa Pandemi.
Gambar 2 Kuadran Analisis SWOT

## SIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara daring dengan tema Workshop Realisasi Insentif PPh Final UMKM yang Ditanggung Pemerintah (DTP) di  Masa  Pandemi  Covid-19  ini  dikategorikan  berhasil  dan  menghasilkan  beberapa temuan.  Temuan  utamanya  adalah  70%  dari  peserta  kegiatan  menjawab  sesuai persyaratan keberhasilan atas pertanyaan kuesioner daring dalam Google Form, setelah peserta mengikuti modul pelatihan secara daring di youtube, yang mana ini merupakan kriteria/indikator  keberhasilan  kegiatan.  Temuan  tambahan  lainnya  yang  menjadi keberlanjutan  kegiatan  ini  adalah  adanya  kebutuhan  dari  peserta  kegiatan  mengenai pendidikan dan pelatihan terkait UMKM yang mereka jalankan, antara lain: pemasaran online UMKM di masa pandemi Covid-19, kepemimpinan dan organisasi UMKM, serta pengembangan dan permodalan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartadi,  G.,  Suryono,  B.,  &  Mildawati,  T.,  (2020).  Pemahaman  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  Terhadap  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1),
2020, 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.824
Istibsaroh,  Nur  &  Kutnadi.  Batang  targetkan  penerimaan  pajak  Rp1,01  triliun.
Antaranews.com.  https://jateng.antaranews.com/berita/298970/batang-targetkan- penerimaan-pajak-rp101-triliun, diakses pada 7 Agustus 2020
Kasetyaningsih,  S.W.  &  Meikhati,  E.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  PP  23  Tahun  2018 Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  UMKM.  Prosiding  Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS. Surakarta: 4 September 2019. Hal. 050-059 Laoli  et  al.  (2020,  Mei  2).  Terdampak  corona,  PPh  UMKM  0,5%  ditanggung  negara selama  6  bulan.  Kontan.co.id.  https://nasional.kontan.co.id/news/terdampak- corona-pph-umkm-05-ditanggung-negara-selama-6-bulan, diakses pada 7
Agustus 2020
Saputro,  R.  &  Meivira,  F.  (2020).    Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Pemilik,  Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Jurnal  EMBA  Vol.8 No.4  Oktober  2020,  Hal.  1059-1068. DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (p68142). Bandung: Afabeta
Sukarno,  PA.  (2019,  Mei  2).  Masih  Minim,  Penerimaan  Pajak  dari  Sektor  UMKM. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih- minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm, diakses pada 7 Agustus 2020
Wulandari, L.A. (2020, Januari 8). Perpajakan Dasar untuk UMKM Pemula. Pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula,  diakses pada 7 Agustus 2020