Pendahuluan
Perubahan device teknologi  komu- nikasi sangat bervariasi dan berlangsung dalam waktu yang cepat. Industri “hilir” dalam teknologi komunikasi ini mempe- ngaruhi  industri  lain  yang  berkaitan, termasuk industri penyiaran. Inovasi ini juga  merupakan  salah  satu  faktor  kuat yang  mendorong  perubahan  teknologi
penyiaran dari analog ke digital. Apabila masa  sebelumnya  pesawat  penerima siaran  hanya  melalui fix  television (TV yang  ada  di  rumah),  sekarang  dengan ditemukannya  tablet  dan smartphone . Akibatnya  aktivitas  menonton  televisi bisa  dilakukan  di  mana  saja.  Perilaku menonton TV pun mulai berubah. Rata- rata  menonton  TV  di  rumah  hanya

## Era Penyiaran Digital: Pengembangan
atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?

## Agung Prabowo

## Dosen Ilmu Komunikasi - UPN Veteran Yogyakarta

## Abstrak
Migrasi  TV  digital  masih  menyimpan  banyak  pertanyaan  yang  belum  ditemukan jawabannya. Perkembangan  terakhir Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing  (LP3M)  di  7  zona  sudah  ditetapkan.  Masih  tersisa  8  zona  yang  lain. Pemenang  penyelenggara  multipleksing  adalah  pelaku broadcasting yang  saat  ini menguasai pertelevisian di Indonesia. Investasi membangun multipleksing yang akan berfungsi  memancarkan  sinyal  digital  ini  merupakan  kunci  dalam  bisnis  TV  digital. Semua broadcaster harus menyewa untuk bisa siaran. Hal inilah yang menimbulkan masalah  bagi  TV  lokal  maupun  komunitas.  Untuk  menyewa  mux  (multipleksing) angkanya  diperkirakan  40  juta  per  bulan.  Belum  lagi  mereka  harus  berinvestasi peralatan  untuk  program  yang  berbasis  digital.  Untuk  permasalahan  ini  diperlukan campur tangan pemerintah. Harus ada regulasi yang melindungi pelaku yang lemah dari  sisi  permodalan,  namun  memiliki  keberpihakan  kepada  masyarakat  seperti  TV komunitas.
Kata kunci : TV digital, TV analog, TV komunitas, TV lokal, set top box

## Abstract
Digital TV migration still save a lot of questions that have not found the answer. Recent developments The Institution of Broadcasting Services Multiplexing (LP3M) in 7 zones have been established. Remaining 8 other zones. Winners multiplexing organizers are actors who currently control the broadcasting of television in Indonesia. Investments that will build multiplexing function emits a digital signal is a key in the digital TV business. All  broadcasters  must  hire  to  be  broadcast.  This  has  caused  problems  for  local  and community TV. For rent mux (multiplexing) estimated the figure of 40 million per month. Not  to  mention  they  have  to  invest  in  equipment  for  digital-based  programs.  For  this problem required government intervention. There should be regulations that protect the weak actors from the capital side, but has a bias to the community such as community TV.
Key  words :  digital  television,  analog  television,  community  television,  local television, set top box
sekitar 2,5 jam. Selebihnya aktivitas yang berhubungan  dengan  media  dilakukan melalui tablet maupun smartphone. Melihat perubahan teknologi serta  perilaku  konsumsi  media  itulah mendo rong  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  migrasi  penyiaran  analog ke  digital.  Hingga  Agustus  2012, langkah  pemerintah  untuk  memasuki era  penyiaran  digital,    dilakukan melalui Peraturan  Menteri  Kominfo
No.  05  tahun  2012 dengan  mengadopsi standar  penyiaran  televisi  digital terestrial Digital  Video  Broadcasting  - Terrestrial  second  generation (DVB-T2). Sebelumnya, melalui Keputusan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor: 07/P/  M.KOMINFO/3/2007  tanggal  21 Maret  2007  tentang  Standar  Penyiaran Digital  Terestrial  untuk  Televisi  Tidak Bergerak  di  Indonesia,  pemerintah menetapkan standar DVB-T ( Digital Video
Broadcating-Teresterial )  sebagai  standar penyiaran televisi digital teresterial tidak bergerak di Indonesia.
Keunggulan  DVB-T2  dibanding DVB-T  atau  teknologi digital  terrestrial television (DTT)  yang  lain  di  antaranya adalah  sinyal  yang  lebih  kuat  sehingga bisa diterima oleh antena in door maupun out  door .  Bisa  digunakan  untuk  siaran berkualitas Standard  Definition TV, High Definition TV (HDTV), mobile TV secara bersamaan, coverage -nya  lebih  luas, power  device  reciever -nya  lebih  hemat dan  sebagainya.  Teknologi  DVB-T2
ini  memungkinkan  munculnya  era konvergensi TV. Namun untuk memasuki era  konvergensi  TV  perlu  perubahan budaya mengkonsumsi media.
Dilihat  dari  sifat  penggunaannya, jenis  penyiaran  sebenarnya  ada  empat. Pertama ,  TV Tradisonal, yaitu penyiaran televisi yang seperti dikonsumsi saat  ini. Televisi  hanya  ditonton  tanpa  variasi aktivitas  yang  lain. Kedua Hibryd  TV, yaitu  siaran  yang  bersamaan  antara TV  dan  internet.  Internet  diharapkan akan  bisa bridging dengan  TV.  Perilaku masyarakat    dalam  mengkonsumsi TV  dan  internet  berbeda.  Mereka Mengkonsumsi  internet  bisa  enam  jam lebih.  Sementara  nonton  TV  hanya berkisar  satu  jam  saja.  Penyiaran hibryd dilakukan  Untuk  memenuhi  perilaku yang  seperti  ini,  sehingga  mereka yang  sedang  main  internet  bisa  juga melakukan aktivitas menonton TV. Ketiga TV Interaktif yaitu penyiaran yang tidak hanya  satu  arah,  tetapi  bisa  digunakan dua  arah.  Penonton  TV  bisa  melakukan interaksi  dengan  program  yang  sedang ditonton.  Keempat  TV  Konvergensi, yaitu penyiaran konvergensi tidak hanya berbasis  internet  tetapi  juga  berbasis  IT platform  lain  seperti  misalnya  di  smart phone, mobil. Penyiaran ini akan mampu menyesuaikan  adanya  berbagai  macam device yang  ada  di  masyarakat  untuk menerima siaran TV, termasuk mobile TV . Saat ini sepertinya masyarakat Indonesia masih berada pada TV Tradisional.
Gambar 1. Sifat Teknologi Penyiaran Single Platform Multi Platform One Way Traditional TV Hybrid TV Two Way Interactive TV Media Convergence
Sementara  sesuai  dengan  saluran yang  digunakan,  teknologi  penyiaran digital dapat digolongkan ke dalam tiga jenis,  yaitu  penyiaran  digital  melalui satelit,  penyiaran  digital  melalui  kabel optik  dan  penyiaran  melalui  frekuensi radio  ( terestrial ).  Dilihat  dari  potensi teknologinya, penyiaran melalui kabel  optik  sebenarnya  lebih  unggul dibanding yang lain, karena teknologi ini memungkinkan adanya menu interaktif.
Namun  apabila  saat  ini  yang  menjadi topik  diskusi  yang  hangat  adalah penyiaran terestrial, hal ini tidak terlepas dari  sifat  frekuensi  ini  yang  merupakan domain  publik.  Wilayah  publik  inilah yang menjadi alasan harus adanya aturan main serta kebijakan yang dapat menjaga kepentingan  publik  selain  kekuatannya dalam membentuk masyarakat informasi. Sifat  publik  ini  juga  menjadikan  proses migrasi  penyiaran  tidak  bisa  berjalan mulus sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.
Ketidakmulusan  tahapan  sesuai yang  sudah  ditetapkan  terlihat  dari realisasi yang terjadi hingga pertengahan tahun  2013  ini.  Sesuai  dengan roadmap migrasi  penyiaran  digital,  pada  tahun 2012  mestinya swich  off sudah  dimulai di  DKI  Jakarta  dan  daerah  ekonomi maju  seperti  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah dan  Jawa  Timur.  Langkah  pelelangan Lembaga  Penyiaran  Penyelenggara Penyiaran  Multipleksing  (LP3M)  sudah dilakukan.  Pemenang  LP3M  sudah ditetapkan. Hardiyanto Saroso, sekretaris perusahaan  SCTV  yang  menjadi  salah satu  LP3M  yang  memenangkan  di  zona DKI  dan  Jawa  Timur  mengaku  bahwa pihaknya  sudah  menyiapkan  perangkat pemancar  digital  ( multyplexer )  sejak  uji coba 2008 dan sudah bersiaran rutin sejak September  2012.    Namun  karena  belum ada  kesiapan  perangkat  pendukung
yang  lainnya  seperti  receiver  ( Set  Top Box )  maka  siaran  ini  belum  banyak diketahui  oleh  masyarakat.  Kondisi  ini menimbulkan  dilema  di  pihak  LP3M.
Perangkat  pemancar  digital  yang memakan  investasi  tidak  sedikit  (konon hingga  400  Milyar  Rupiah)  belum  bisa dimanfaatkan  secara  optimal.  Untuk menjaga dari ancaman kerusakan, biaya pemeliharaan  pemancar  inipun  tidak sedikit (30 – 60 juta per bulan).
Masyarakat pun masih belum benar- benar paham mengenai penyelenggaraan penyiaran  digital.  Informasi  yang disosiali sasikan  lebih  berisi  mengenai keun tungan  dari  kualitas  gambar  pe- nyiaran  digital.  Sementara  pemahaman mengenai device -nya (pesawat televisinya) belum  dipahami  secara  baik.  Situasi ini  sering  dimanfaatkan  oleh  penjual pesawat  televisi  untuk  menghabiskan stok penjualan televisi analog. Sementara informasi  yang  memadai  mengenai spesifikasi  televisi  yang  kompatibel dengan  teknologi  penyiaran  digital sepertinya  sengaja  tidak  diberikan  oleh penjual pesawat televisi.
Langkah  proses  digitalisasi  pe- nyiaran televisi di Indonesia sebenarnya terlihat  dari  adanya  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  : 27/P/M.Kominfo/8/2008  tentang  Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi  Digital,  tertanggal  5  Agustus 2008.  Dalam  peraturan  menteri  tersebut digariskan uji coba yang akan dilakukan mengubah  pola  penerimaan  televisi pelanggan. Dalam uji coba yang dilakukan, ada  beberapa  hal  yang  akan  dievaluasi, antara  lain  model  penyelenggaraan siaran  televisi  digital,  model  regulasi dan  kelembagaan,  program  siaran  dan fitur layanan televisi digital, serta kinerja perangkat dan sistem.
Semua  negara  harus  telah  mene- tapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran  analog  ( analog  switch-off )  dan beralih  ke  siaran  digital.  Kondisi  global menunjukkan bahwa 85% wilayah dunia sudah  mulai  mengimplementasikan televisi digital. Jepang melakukan analog switch off pada Juli 2011, Korea Desember 2012, China tahun 2012, UK Oktober 2012, Brunei  Juni  2014,  Malaysia  Desember 2015, Singapura tahun 2015, Thailand dan Pilipina  2015,  sementara  Vietnam  tahun 2020 ( http://www.tvdigital.kominfo. go.id ).  Indonesia  merencanakan switch off pada  2012.  Namun  rencana  tersebut sepertinya masih belum jelas mengingat hingga pertengahan 2013, analog switch off belum bisa dilaksanakan.
Kondisi Global Implementasi TV Digital Sumber: http://www.newupower.com Dalam roadmap implementasi penyiaran  televisi  digital,  pemerintah merencanakan  bahwa  tahun  2018  akan dilakukan analog cut off secara nasional. Migrasi setiap zona berbeda. Oleh karena itu,  sejak  saat  ini  masyarakat  dan  para pelaku  industri  agar  mempersiapkan diri  untuk  melakukan  migrasi  dari  era penyiaran  TV  analog  menuju  era penyiaran TV digital.
Pemerintah  telah  menetapkan  tiga tahap  yang  akan  dilalui  dalam  pelak- sanaan  migrasi  ke  penyiaran  digital. Tahap pertama akan dimulai 2008 -2012 meliputi  tahap  uji  coba;  penghentian izin  lisensi  baru  untuk  TV  analog setelah  beroperasinya  penyelenggara
infrastruktur  TV  digital;  dimulai  lisensi baru  untuk  penyelenggara  infrastruktur TV  digital;  pemetaan  lokasi  dimulainya siaran  digital  dan  dihentikannya  siaran analog;  mendorong  industri  elektronik dalam negeri dalam penyediaan peralatan penerima TV digital.
Tahap  kedua,  ditargetkan  mulai tahun    2013-2017  dengan  kegiatan  meli- puti  penghentian  siaran  TV  analog  di kota-kota  besar  dilanjutkan  dengan daerah  regional  lain;  serta  intensifikasi penerbitan  izin  bagi  mux  operator  yang awalnya beroperasi analog ke digital.
Tahap ketiga atau tahap terakhir me- rupakan  periode  dimana  seluruh  siaran
TV  analog  dihentikan,  siaran  TV  digital beroperasi penuh pada band IV dan V, dan kanal 49 ke atas digunakan untuk sistem telekomunikasi nirkabel masa depan. Rangkaian  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  dalam  rangka  migrasi siaran analog ke digital di antaranya: soft launching uji  coba  siaran  TV  digital  di wilayah Jabodetabek oleh Wakil Presiden Jusuf    Kalla  pada  tanggal  13  Agustus 2008  di  TVRI.  Kemudian  secara  resmi Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono melakukan Grand  Launching uji  coba siaran TV digital pada tanggal 20 Mei 2009, bertepatan  dengan  Hari  Kebangkitan Nasional  yang  pelaksanaannya  dipu- satkan di Studio SCTV Jakarta. Kegiatan uji  coba  ini  merupakan  hasil  kerjasama antara  pemerintah  dengan  Konsorsium TV  Digital  Indonesia  (KTDI)  yang anggotanya  terdiri  dari  6  TV  swasta nasional  yang  ada  di  Indonesia  (SCTV, TransTV,  Trans7,  ANTV,  TVOne  and
Metro).  Kemudian  pada  tanggal  3
Agustus 2009, Menteri Kominfo waktu itu, Muhammad Nuh,  meresmikan uji coba lapangan siaran digital untuk penerimaan TV bergerak ( Mobile TV ) yang dilakukan oleh  Konsorsium  Tren  Mobile  TV  dan Konsorsium  Telkom  –  Telkomsel  – Indonusa. Pada awal tahun 2010, Menteri Komunikasi  dan  Informatika,  Tifatul Sembiring meresmikan uji coba lapangan penyiaran  TV  digital  untuk  wilayah Bandung  dan  sekitarnya.  Pada  kegiatan yang  dilaksanakan  di  Sasana  Budaya Ganesha  tersebut,  sebanyak  kurang lebih  1000 set  top  box diberikan  kepada masyarakat  Bandung  sebagai  bentuk sosialisasi  dan  dukungan  pemerintah dalam  mensukseskan  migrasi  dari penyiaran TV analog ke TV digital.
Pengalaman  di  negara  lain  dalam melakukan migrasi penyiaran analog ke
digital  menunjukkan  banyak  hal  yang harus  dipikirkan  dan  dikelola  secara cermat.  Di  Inggris  misalnya,  persiapan untuk proses tersebut dilakukan selama 17 tahun dengan mengadakan sekian serial studi  mendalam  dan  simultan  tentang perilaku penonton, daya beli masyarakat, cost  benefit  analysis ,  aksesibilitas  masya- rakat  terhadap  teknologi  tersebut, kesiapan  teknologi,  standardisasi  tekno- logi,  sampai  pada  serangkaian  regu lasi yang  harus  dipersiapkan  untuk  me nga- turnya.  Bahkan  di  Inggris,  juga  diper- siapkan langkah-langkah jangka panjang untuk  mengelola  pesawat  TV  analog yang tidak dipakai lagi oleh masyarakat.
Bagi  pelaku  industri  penyiaran, migrasi  ke  TV  digital  ini  tidak  ubahnya seperti meninggalkan rumah sendiri yang sudah  dibangun  nyaman  dan  lengkap, untuk selanjutnya harus menyewa rumah orang  lain  yang  harga  sewanya  tidak murah’. Menurut perhitungan kasar salah satu  LP3M,  harga  sewa mux berkisar  40 juta  rupiah  setiap  bulannya.  Artinya broadcaster harus  menyediakan  dana sebesar itu untuk tetap bisa memancarkan programnya. Bagi pemain besar di dunia penyiaran, dana sebesar ini tentu bukan masalah. Hal ini menjadi masalah ketika ditimpakan  kepada  TV  lokal  serta  TV komunitas  yang  sebenarnya  mulai bergairah.  Permasalahannya  adalah bagaimana masa depan TV lokal dan TV komunitas di era digital?

## Model Bisnis TV Digital
Keputusan  pemerintah  untuk  me- ngadopsi  teknologi  penyiaran  digital meng gantikan  teknologi  televisi  analog memang  dapat  dipahami.  Teknologi penyiaran  digital  telah  menjadi  tren teknologi  global  sehingga  harus  diikuti apabila  bangsa  Indonesia  tidak  ingin tertinggal  dan  terkucil.  Sementara  itu,
data  saat  ini  di  Indonesia  terdapat 11  TV  berizin  siaran  nasional,  97  TV berizin regional, 30 TV berlangganan (60 persen  TV  kabel,  20  persen  satelit  dan 20  persen  Terestrial)  serta  ada  sekitar 300  izin  baru  yang  tak  terlayani  karena sudah tak tersedia lagi kanal TV (Antara News,  2008).  Teknologi  penyiaran digital kemudian menjadi jawaban yang masuk  akal  karena  teknologi  ini  dapat memperbanyak kanal televisi.
Teknologi  penyiaran  televisi  digital sangat berbeda dengan teknologi televisi analog  yang  ada  selama  ini.  Teknologi televisi  digital  akan  mengakibatkan konvergensi  media  yang  semakin  tajam dan  intensif.  Konvergensi  tersebut  tidak hanya terjadi di dalam aspek teknologinya saja  melainkan  juga  akan  terjadi  pada tataran  pengelolaan  dan  implikasinya. Konvergensi teknologi penyiaran digital sekaligus  akan  membawa  implikasi sosial,  politik  dan  ekonomi  di  bidang penyiaran yang sangat siginifikan. Seperti ditegaskan oleh Tadayoni  & Skuby (1999) berikut ini:
Technological  innovations  like  digi- talization,  audio  and  video  coding technologies computerization and broadband infrastructure, such as cable and  satellite  networks  ,  make  service provision across the sectoral boundaries possible. This Also imposes new political and  regulatory  challenges  and  makes re-thinking  and  re-design  of  existing regulatory framework for communication anecessity  (Reza  Tadayoni  and  Knud Erik Skouby, 1999, Telecommunications Policy 23, 175-199). Beberapa keuntungan utama dari  pemakaian  sistem  digital  pada dunia  televisi,  adalah    :  (1)  Kualitas transmisi  meningkat  karena  sinyal- sinyal  digital  tidak  terlalu  rentan terhadap  gangguan  dan  distorsi,  (2) berlimpahnya  saluran  ( channe l),  yang
dimungkinkan  karena  adanya  kompresi digital  ( digital  compression ).  Kompresi video  memungkinkan  untuk  mengirim 10 program acara secara serempak pada saluran-saluran  yang  hanya  memiliki satu  progam  acara.  Puncaknya  adalah terwujudnya  sistem  video  sesuai permintaan ( video on demand ) atau secara umum media sesuai permintaan ( media on demand ) karena banyaknya saluran yang tersedia.  (3)  Pengawasan  oleh  pemakai. Melimpahnya  pilihan  menimbulkan tantangan  baru  :  pemakai  menjadi pengawas  yang  mengendalikan  pilihan. Portal,  mesin  pencari,  dan  program penyaringan  (seperti V-Chip )  yang memungkinkan  menyaring  program berbau  seksual  dan  kekerasan,  menjadi solusi.  (Straubhaar dan LaRose, 2000: 22- 23).
Selain  itu,  menurut  Weber  &  Tom
(2007:  xvi)  keuntungan  TV  digital  bagi konsumen  :  (1)  Peningkatan  kualitas video  (termasuk  reproduksi  warna yang lebih baik, resolusi pixel yang lebih tinggi,  frame  gambar    yang  progresif. High Definition TV (HDTV) menawarkan lebih dari enam kali  resolusi gambar TV analog.  (2)  Pilihan  audio  yang  banyak,
(3)  Dapat  dikoneksikan  dengan personal computer ,  (3)  Tersedianya Random  Acces
Storage yang memungkinkan akses lebih cepat, (4) Time Shifting (pelanggan dapat mengintervensi siaran, misalnya dengan memberikan  respon  secara  langsung). Adapun  keuntungan  bagi  operator  atau distributor  :  (1) Bandwidth yang  lebih efisien,  (2) Storage yang  berkurang  (3) Lebih  mudah,  termasuk  bagi  pengiklan untuk  mengkreasikan  iklannya,  (4) Manajemen  arsip  akan  lebih  tertata,  (5) Tersedianya multi  use  hardisc .  Revolusi TV  digital  bersamaan  dengan  revolusi internet  juga  melahirkan  IPTV (Internet Protocol  Television )  (Weber  &  Tom,  2007:
xviii).
Selain  menjanjikan  beragam  keun- tungan,  migrasi  teknologi  dari  analog ke  digital  membawa  konsekuensi  yang tidak  sederhana,  baik  dari  segi  teknis, politis,  sosial  dan  budaya.  Pengalaman di  Amerika  Serikat,  televisi  digital membawa perubahan fundamental pada bagaimana  TV  diproduksi,  diedit,  dan disiarkan.  TV  digital  mempersyaratkan perubahan  infrastruktur  secara  massif untuk  pembuatan  dan  transmisi  sinyal digital,  termasuk  juga  penggantian pesawat TV analog ke pesawat digital. Di AS lebih dari 200 juta pesawat TV analog harus  diganti.  Transisi  dari  analog  ke digital dimulai tahun 1990, era TV analog diputuskan  untuk  diakhiri  oleh The
Federal  Communication  Commision pada Desember  2008  (Weber  &  Tom,  2007: xvii). Kompleksitas  persoalan  migrasi teknologi digital pada televisi, dipengaruhi  oleh  aspek  bisnis  industri televisi itu sendiri. Menurut (Drury, et all, 2001:14-18),  bisnis  televisi  dipengaruhi oleh  (1)  infrastruktur  penyiaran,  (2) regulasi,  dan  (3)  masalah  komersial. Infrastruktur  penyiaran  terdiri  dari beberapa  bagian  yang  saling  terkait, yaitu : (1) program dan produksinya, (2) kompilasi  program  dalam  jadwal  iklan, (3)  jaringan  transmisi,  (4)  emisi  atau radiasi  sinyal  dari  transmitter  terrestrial atau satelit, dan (5) infrastruktur industri televisi. Regulasi dibutuhkan untuk mengontrol  akses  terhadap spectrum yang  terbatas  dan  menjamin  bahwa spectrum itu  digunakan  oleh  orang  atau organisasi  yang  bertanggung  jawab terhadap  kepentingan  publik.    Regulasi diterapkan  dengan  pendekatan  yang berbeda-beda,  misalnya  pendekatan
yang  lebih  dikendalikan  kepentingan komersial seperti di AS, atau kepentingan publik  di  Eropa  secara  umum,  atau pendekatan lain yang lebih menekankan kontrol  negara  dan  lembaga  penyiaran dijalankan  untuk  kepentingan  politik  . Efek  teknologi  digital  yang  membawa konvergensi  di  antara  media  penyiaran, telekomunikasi,  dan  industri  komputer, menyebabkan  badan-badan  regulator mendapat  tantangan  karena  munculnya tumpang tindih jurisdiksi dan hubungan di  antara  mereka.  Masalah  komersial selalu muncul karena broadcasting adalah bisnis.  Kepentingan  ekonomi  selalu dihadapkan  dengan  kepentingan  sosial publik. (Drury, et all, 2001: 17).
Aspek bisnis televisi digital menjadi sentral  perbincangan  dalam  migrasi tekologi  tersebut,  sehingga  perancangan model bisnis yang paling tepat diterapkan menjadi agenda besar. Digital Multimedia
Broadcasting (DMB)  sebagai  produk teknologi baru tidak hanya dilihat sebagai produk teknologi semata, tetapi penting untuk dilihat dari aspek teknis, ekonomis dan  regulasi.  Munculnya  DMB  telah mempengaruhi  generasi  lingkungan jaringan  masa  depan  ( a  next  generation network environment ).  Shin (2006) mengkaji bagaimana DMB menjadi pemicu dalam perubahan  stuktur  industri,  pasar  dan politik  di Korea. Selain itu ditelaah juga apa faktor-faktor apa yang menyebabkan cepatnya perkembangan DMB di Korea. DMB Korea merupakan hasil dari strategi proaktif operator telekom dan kebijakan pemerintah  untuk  mendukung  strategi itu. Perspektif socio-technical menyediakan framework  yang  kuat  karena  bersifat integatif dan holistik.
Perspektif socio-technical ini didasari oleh teori social construction yang melihat persoalan  teknologi  sebagai  persoalan teknis  dan  sosial  sekaligus.  Hubungan
antara  teknologi  dan  masyarakat, antara  artefak  teknis  dan  wacana  yang melingkupinya  adalah  hal  penting  bagi teknologi  sepeti  DMB  untuk  didisain, dikembangkan  dan  digunakan.  Sawyer dalam  Shin  (2006)  menyebutkan  bahwa socio-technical perspective adalah kerangka kerja  yang  baik  untuk  menginvestigasi hubungan  yang  kompleks  antara  teknis dan proses sosial sebagai fenomena yang serius untuk mempertimbangkan asepek detail  teknis  dan  sosial  dalm  teknologi informasi.  Pendekatan  sistem socio- technical digunakan  secara  luas  dalam mendisain  sistem  kerja  dan  mendasari sub sistem teknis dan sistem sosial. Kedua sub sub sistem ini bersifat interdependent dan  jika  digabungkan  dalam  sebauh disain  maka  keseluruhan  sistem  akan berjalan optimal (Sitter et al dalam Shin, 2006).
Teori socio-technical memberi  kontri- busi  dalam  memahami  interaksi  sosial dan  artefak  teknis  (Shin,  2005).  Teori ini  digunakan  juga  dalam  redesain organisasi  (Pasmore  et  al  dalam  Shin, 2006).  Tujuan  teori  ini  adalah  mengem- bangkan  desain  organisasi  secara  opti- mal  yang  memungkinkan  komponen yang ada bekerja sama secara baik. Kom- ponen itu adalah : sub sistem sosial, sub sistem teknik, dan sub sistem lingkungan. Dengan tiga komponen ini perspektif socio technical digunakan untuk menginvestigasi integrasi  teknologi,  proses,  sumber  daya manusia, dan struk tur organisasi (Posmore dalam Shin, 2006).
Teori Socio-technical  system melihat implementasi  sebuah  produk  teknologi dalam  tiga  subsistem  yaitu  :  sub  sistem teknis  (infrastruktur,  peralatan,  aplikasi dan  layanan),  sub  sistem  sosial  (pasar, pelanggan, dan industri), dan lingkungan (regulasi,  kebijakan  dan  masyarakat). Studi yang dilakukan Shin (2006) melihat
hubungan  antara  subsistem-subsistem itu  untuk  melihat  dinamika  perubahan teknologi dengan mencermati hubungan interaksi  sosial  dan  pilihan  teknologi. Dalam konteks ini, televisi digital dapat dilihat  sebagai  sebuah  artefak  sosio- teknis yang memiliki keterkaitan dengan kultur, politik, industri dan masyarakat. Masing-masing  sub  sistem  teknis,  sosial dan  lingkungan  itu  dijelaskan  untuk menjadi  referensi  faktor  lain.  Sehingga teknologi  tidak  dapat  dilihat  sebagai teknologi semata. Berdasarkan  studi  Shin  (2006), pengalaman  pengembangan Digital Multimedia  Broadcasting di  Korea menunjukkan  bahwa  regulasi  seolah menjadi  kembali  ke  belakang  seperti di  masa  awal  pembangunan.  Karena ketiadaan  konsep  yang  jelas  tentang konvergensi dan kebijakan yang relevan, regulasi dan layanan konvergensi, DMB di Korea menghadapi overlaping regulasi di  satu  kasus  dan  ketiadaan  regulasi  di kasus  yang  lain.  Regulator  penyiaran Korea  memainkan  peran  penting  untuk regulasi  DMB  seperti  lisensi,  spektrum,
dan  regulasi  lainnya.  Socio-technical perspective memperlihatkan aspek DMB dan interaksi dinamis antara technology, service, market , regulation, dan pengguna.  Keseluruhan  pengembangan DMB  di  Korea  memperlihatkan  bahwa teknologinya  relatif  dikembangkan, tetapi aspek lain seperti pasar, pengguna dan regulasi tidak dikembangkan secepat pengembangan teknologi.
Teknologi  penyiaran  digital  yang mampu menampung siaran lebih banyak, membuka  peluang  untuk  munculnya bisnis yang men- support untuk menopang kemungkinan  siaran  yang  muncul. Gambaran  sederhananya  di  Zona  6 Jateng  DIY.  Di  zona  ini  akan  kebagian enam  kanal  frekuensi.  Dalam  teknologi ini  setiap  frekuensi  bisa  menampung  12 siaran.  Artinya  apabila  berjalan  secara optimal,  di  wilayah  ini  saja  akan  ada 72  stasiun  TV  yang  beroperasi.  Untuk memenuhi  kebutuhan  siaran  stasiun sebanyak  itu  membutuhkan suporting Industry seperti Production  House (PH). Oleh  karenanya  model  bisnis  TV  digital bisa digambarkan dalam gambar berikut.

## Rantai Produksi TV Digital TT
Dari gambar di atas tampak memung- kinkan munculnya pemain-pemain baru dalam  bisnis  penyiaran  televisi  digital terestrial.  Pemain-pemain  baru  itu adalah  penyedia  konten,  penyelenggara
program siaran atau  Lembaga Penyiaran Penyelenggara  Program  Siaran  ( LP3S) , multiplekser/  Lembaga  Penyiaran  Pe- nyelenggara  Penyiaran  Multipleksing (LP3M) dan  penyedia  menara  dan  pe-
rangkat.  Semakin  banyaknya  pemain dalam  bisnis  penyiaran  digital  terestrial ini menjadi semakin berkurang kemung- kinan  monopoli  dari  hulu  sampai  ke hilir  bisnis  televisi.  Idealnya  dengan berkurangnya  monopoli  secara  alamiah ini  akan  meningkatkan  kinerja  bisnis dalam industri televisi digital.
Konten,  akan  diproduksi  oleh  pe- nyedia  jasa  produksi content siaran televisi.  Penyedia  jasa  produksi  konten ini  bisa  individu  ataupun  kelom pok. Program  Siaran,  merupakan  gabungan dari  kontent-konten  yang  disusun berdasarkan  jadwal  tertentu  dan disiarkan.  Multiplekser,  merupakan sistem perangkat untuk menya- lurkan  beberapa  program  siaran  dari para  Penyelenggara  Program  Siaran yang  kemudian  dipancarkan  kepada masyarakat/penonton  melalui  suatu perangkat  transmisi.  Transmisi    meru- pakan  perangkat  untuk  meman- carkan  siaran  dari  multi plekser  kepada masyarakat/penonton  dengan  meng- gunakan media spectrum frekuensi radio. Perangkat  penerima,  dapat  berupa pesawat  penerima  televisi  digital  atau pesawat  penerima  televisi  analog  yang dilengkapi dengan set top box (STB).
Dilihat  model  bisnisnya,    pelaku utama dalam sistem penyiaran semacam itu  terletak  pada  Lembaga  Penyiaran Penyelenggara  Program  Siaran  ( LP3S)
dan Lembaga  Penyiaran  Penyelenggara Penyiaran  Multipleksing  (LP3M) . Dari keduanya,LP3M  lah  yang  memiliki ‘kuasa’  dalam  penyelenggaraan  siaran. Oleh  karenanya  tidak  mengherankan ketika  proses  pelelangan  penyelenggara multiplekser  menjadi  isu  penting  dalam proses  migrasi  TV  digital.  Nantinya semua LP3S harus menyewa LP3M agar dapat  menyelenggarakan  siaran.  Karena
secara bisnis lebih visible dan menjanjikan, isu  untuk  menjadi  LP3M  lebih  seru daripada isu tentang LP3S.hingga saat ini isu untuk menjadi LP3S berhembus tidak sekencang LP3M.
Pembagian blok dalam model gambar di  atas  diharapkan  akan  menghasilkan efisiensi  biaya  ( cost ),  fokus  atas  bisnis sesuai dengan fungsi-fungsinya dan ter- jadi  kompetisi  yang  sehat  antara  para pemainnya.  Penyelenggara  program siaran  dan  penyelenggara  Multiplekser yang juga sebagai pemegang Hak Peng- gunaan Frekuensi memiliki lisensi tersen- diri  dan  tidak  harus  dimiliki  oleh  satu badan hukum tertentu.
Izin penyelenggaraan multiplekser/ transmisi  akan  diberikan  melalui  me- kanisme  seleksi  atau  lelang  ( beauty contest ).  Izin  penyelenggara  Program Siaran  berlaku  untuk  wilayah  jang- kauan  siaran  sesuai  wilayah  jangkauan siaran  yang  tercantum  dalam  IPP setiap  Penyelenggara  Program  Siaran, sedangkan  izin  Penyelenggara  Multi- plekser berlaku untuk satu zona layanan. Dalam  satu  wilayah  jangkauan siaran, Penyelenggara Multipleks hanya  boleh  menggunakan  satu  kanal frekuensi. Penyelenggara Program Siaran (PS)  Swasta  hanya  boleh  menyiarkan satu  program  siaran  yang  disalurkan melalui  Penyelenggara  Multipleks  yang beroperasi  dalam  wilayah  jangkauan siaran  sebagaimana  tercantum  pada  IPP yang dimiliki PS tersebut. Tidak boleh ada kepemilikan  silang  pada  Penyelenggara Multipleks dalam 1 (satu) zona layanan.
Tujuh  dari  15  zona  layanan  telah dilakukan  pelelangan.  Pemenang  pada masing-masing zona tersebut dalam tabel berikut :
Hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) Zona Layanan Perusahaan Nama Sebutan zona layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh RCTI Network PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam ANTV Medan PT. Trans7 Medan Palembang Trans7 Medan PT. Media Televisi Banda Aceh Metro TV Aceh PT. Indosiar Medan Televisi Indosiar Medan zona layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda Trans7 Samarinda PT. GTV Tujuh Global TV PT. Lativi Mediakarya Manado dan Sa- marinda TVOne Samarinda PT. Media Televisi Banjarmasin Metro TV Kalsel PT. Surya Citra Multikreasi SCTV Banjarmasin Zone Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT Banten Sinat Dunia Televisi BSTV PT Lativi Media Karya TVOne PT Media Televisi Indonesia Metro TV PT Surya Citra Televisi SCTV PT Televisi Transformasi Indonesia Trans TV Zone Layanan 5 (Jawa Barat) PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu ANTV Bandung PT Indosiar Bandung Televisi Indosiar Bandung PT Media Televisi Bandung Metro TV Jabar PT RCTI Satu RCTI Network PT Trans TV Yogyakarta Bandung Trans TV Bandung Zone Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT GTV Dua Global TV PT Indosiar Televisi Semarang Indosiar Semarang PT Lativi Mediakarya Semarang-Padang TVOne Semarang PT Media Televisi Semarang Metro TV Jawa Tengah PT Trans TV Semarang  Makassar Trans TV Semarang Zone Layanan 7 (Jawa Timur). PT Cakrawala Andalas Televisi ANTV PT Global Informasi Bermutu Global TV PT Media Televisi Indonesia Metro TV PT Surya Citra Televisi SCTV PT Televisi Transformasi Indonesia Trans TV Zone Layanan 15 (Kepulauan Riau). PT RCTI Sepuluh RCTI Network PT Surya Citra Pesona Media SCTV Batam PT Trans TV Batam Kendari Trans TV Batam
Tabel tersebut menunjukkan bahwa  pemenang  penyelenggara  multi- plexing  adalah  pelaku  lama  yang  saat ini  menguasai  pertelevisian  nasional.
Hampir  bisa  dipastikan  bahwa  di  era digital nantinya tetap akan dikuasai oleh industri  pertelevisian  besar,  sehingga harapan untuk adanya diversity of content maupun ownership tetap  kalah  oleh mekanisme liberal semacam ini.

## Prospek TV Lokal dan TV Komunitas
Data  belanja  iklan  media  di Indonesia sepanjang tahun 2012 menurut AC  Nielsen  mengalami  pertumbuhan sebesar  20%  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya.  Nilainya  mencapai Rp  87  triliun,  dengan  media  televisi mendominasi 64% dari total belanja iklan, diikuti surat kabar sebesar 33%, dan 3% di  majalah  atau  tabloid.  Selain  menjadi pangsa  belanja  iklan  terbesar,  belanja iklan  di  media  televisi  juga  mengalami pertumbuhan  sebesar  24%,  tertinggi dibandingkan  media  cetak  seperti  surat kabar  dan  majalah  yang  hanya  tumbuh 14% dan 7%.
Angka  64%  untuk  televisi  tersebut merupakan angka kotor, belum dikurangi diskon  atau  harga  khusus.  Angka  yang benar-benar  masuk  adalah  sekitar  36%. Untuk  TV  lokal  lebih  kecil  lagi.  Biaya investasi  yang  cukup  besar,  biaya  sewa yang tidak sedikit serta sistem produksi yang harus berstandar digital menjadikan lembaga  penyiaran  yang  bermodal  pas- pasan tidak akan mampu bersaing di era digital.  Praktis  peralatan  yang  dimiliki sekarang yang msih berbasis analog tidak bisa  digunakan  lagi. Broadcaster harus berinvestasi  untuk  memenuhi  standar digital.
Realitas  semacam  ini  dikeluhkan oleh TV lokal hampir di seluruh penjuru
tanah  air.  Menjamurnya  TV  lokal  yang sepertinya  sedang  berusaha  untuk meramaikann  industri  pertelevisian, sepertinya  harus  tiarap  lagi.  Ketika TV  lokal  saat  ini  sedang  menemukan bentuknya dan mulai bisa bertahan, harus menerima  kenyataan  merubah  model bisnis  dari  yang  selama  ini  dijalankan. Asosiasi  TV  Lokal  menilai,  adanya kewajiban menyerahkan sejumlah uang  jaminan  sampai  miliaran  rupiah merupakan  hal  yang  memberatkan  bagi TV lokal. Pada tahap prakualifikasi, calon peserta  LP3M  wajib  menyerahkan  uang jaminan Rp 1 miliar. Kemudian, jika lulus tahap prakualifikasi, calon peserta LP3M menyerahkan  jaminan  lagi  sebesar  Rp  7 miliar agar bisa masuk proses kualifikasi. Selain  itu,  ATVLI  mengeluhkan  standar infrastruktur  yang  harus  digunakan sebuah  lembaga  siaran  yang  wajib disesuaikan  dengan  standar  penyiaran pemerintah (Kontan.co.id diakses tanggal 22 Mei 2013).
Biaya  investasi  yang  cukup  tinggi menjadikan  TV  lokal  kesulitan  untuk beradaptasi  dengan  teknologi  digital. Jogja  TV  mengaku,  untuk  bertahan pada  situasi  sekarang  saja  masih  berat. Pendapatan  baru  mampu  menutup biaya  operasional.  Untuk  berinvestasi tentunya  membutuhkan  suntikan  dana dari  pihak  lain.  Sementara  dilihat  dari prospek  pendapatan  juga  dirasakan masih  berat.  Selama  TV  nasional  masih mendominasi  siaran  di  daerah,  upaya TV lokal untuk merebut iklan akan berat. Untuk mengatasi kendala investasi yang mahal ini, teknologi yang dikembangkan sepertinya  mengarah  ke  televisi  satelit dengan menggunakan dekoder.
Nasib yang sama akan menimpa TV komunitas. Untuk menyewa multiplekser seharga 40 juta rupiah setiap bulan sangat
mustahil  dilakukan.  Sementara  untuk mengharapkan  diberikannya  frekuensi secara  gratis  juga  tidak  mungkin. Kondisi  ini  yang  sekarang  menghantui penyelenggara  TV  Komunitas.  Salah satu  alternatif    yang  muncul  adalah melakukan  siaran  bersama  dalam  satu mux  dengan  sharing  waktu.  Artinya beberapa  TV  Komunitas  menyewa  satu mux  untuk  digunakan  bersama-sama.
Namun  masalah  yang  akan  muncul adalah alokasi waktunya. Dari  dilema  ini,  yang  menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah  era  TV  digital  akan  menambah dan  meningkatkan  jumlah  industri  TV atau  sebaliknya  justru  memberangus penyiaran yang sekarang sudah ada.

## Simpulan
Teknologi penyiaran digital merupakan  era  yang  baru  baik  dari segi  produksi,  distribusi    maupun bisnis.  Dari  aspek  produksi,  peralatan pendukung teknologi ini adalah berbasis digital. Broadcaster yang  sekarang  ini menggunakan  teknologi  analog,  mau tidak  mau  harus  berinvestasi  untuk peralatan  digital.  Aspek  ini  sepertinya bukan mejadi masalah besar dalam dunia penyiaran  di  Indonesia,  karena  80  % program  sudah  berbasis  digital.  Aspek kedua  masalah  distribusi  berkaitan dengan device penerimanya.  Saat  ini masyarakat belum paham betul mengenai device penerima siaran digital. Sehingga ketika  belanja  pesawat  televisi  aspek teknologi ini tidak menjadi pertimbangan. Ketiga  masalah  bisnis.  Model  bisnis televisi  digital  titik  sentral  industrinya adalah  pelaksana  multiplekser.  Untuk membangun multiplekser membutuhkan modal  yang  besar.  Sementara  pelaksana
broadcasting -nya harus menyewa pemilik multiplekser tersebut.
Bagi broadcaster besar  seperti  yang ada  sekarang  ini,  investasi  TV  digital hampir  bukan  merupakan  masalah. Namun bagi TV lokal dan TV komunitas investasi sebesar itu merupakan masalah yang  serius.  Biaya  sewa  multiplekser masih menunggu kebijakan  pemerintah. Namun  berdasarkan  perhitungan  bisnis pemenang  pelaksana  multipleksing, sewanya  berkisar  40  juta  setiap  bulan. Tanpa  keberpihakan  pemerintah,  jelas TV  lokal  dan  TV  komunitas  tidak  akan mampu  menyewa. Diversity  of  content dan  diversity  of  ownership hanya  menjadi sebuah  wacana  tanpa  ujung.  Sekali lagi  perlu  campur  tangan  pemerintah diharapkan untuk menyelamatkan pertelevisian  nasional  dari  dominasi kuasa modal.

## Daftar Pustaka
Braet,  Olivier,  Ballon,  Pieter,  (2008), Cooperation  Models  for  Mobile Television  in  Europe ,  Telematics  and Informatics 25 (2008), 216-236 Drury,  Godon,  Markarian,  Garik, Pickavance,  Keith,  (2001), Coding and  Modulation  for  Digital  Television, Kluwer Academic Publishers, Norwell Massachusetts Shin,  Dong  H,  (2006), Socio-Technical Challenges in The Development of Digital Multimedia Broadcasting : A Survey of Korean Mobile Television Development , Technological Forecasting and Social Change, 73 (2006), 1144-1160
Strabhaar,  LaRose,  (2000),  Media  Now, Communication  Media  in  Information A ge, Wadsworth, Belmont USA.
Tayadoni,  Reza,  Skuby,  Knud,  Erik, (1999), Terrestrial Digital Broadcasting: Convergence  and  Its  Regulatory Implications , Telecommunications Policy 23 (1999) : 175-199 Weber,Joseph,  Newberry,  Tom,  (2007), IPTV  Crash  Course ,  McGraw  Hill, New York :