## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)

## Lola Septiana
Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: lolaseptiana01@gmail.com

## Efrizal Syofyan
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: efrizal_syofyan@yahoo.com

## Henri Agustin
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: : henri_feunp@yahoo.co.id

## Abstract
This  research  aims  to  determine:  (1)  the  effect  of  the  the  Human  Resources  competencies  toward  the  Local Government  Finance  Report  quality,  (2)  the  effect  of  the  role  of  internal  audits  toward  the  Local  Government Finance Report. Type of this research is causative. The population of the reseach were 27 units of Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  in  Sawahlunto.  The  technique  of  sample  collection  is  total  sampling  method.  The sources  of  the  data  of  this  research  is  the  primary  data.  The  technique  of  the  the  data  collection  is questionnaires. The data were analyzed using multiple regression analysis using SPSS version 20. The results of the reseach showed that: (1) Human resources competencies positively and significantly effect on the quality of LKPD,  (2)  the  role  of  internal  audit  is  does  not  a  positively  and  significantly  effect  on  the  quality  of  LKPD. Suggestions  of  this  are:  to  the  next  researchers  should  be  able  to  use  the  model  of  other  researches,  such  as, using  an  intervening  variable,  moderating  variables,  or  control  variables  and  replace  other  independent variables  which  may  be  affect  the  quality  of  financial  statements  and  are  expected  to  expand  the  area  of researches.
Keywords : local government financial statements, human resources, internal audit.

## 1. Pendahuluan
Laporan  keuangan  merupakan  laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dikatakan baik  apabila  telah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  telah ditetapkan. Salah satunya yaitu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Di dalam PP No.  71  tahun  2010  disebutkan  bahwa karakteristik  laporan  keuangan  yaitu:  relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Menurut  Wahyono  (2004:  12)  dalam menghasilkan  suatu  informasi  yang  bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi  yang  dihasilkan  serta  Sumber  Daya yang  menghasilkannya.  Informasi  harus  dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya  informasi.  Mudah  dipahami disini  menyangkut  Sumber  Daya  Manusia yang menghasilkannya. Sumber Daya Manusia  pengguna  sistem  dituntut  untuk memiliki  tingkat  keahlian  akuntansi  yang
memadai  atau  paling  tidak  memiliki  kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan Sumber  Daya  Manusia  itu  sendiri  sangat berperan  dalam  menghasilkan  informasi  yang bernilai (dapat dipahami).
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  Sumber
Daya  Manusia  yang  berkompeten  untuk menghasilkan  sebuah  laporan  keuangan  yang berkualitas. Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian  Negeri  Sipil  No.  46  A  tahun 2003  tentang  pedoman  penyusunan  standar kompetensi jabatan struktural  Pegawai  Negeri Sipil  disebutkan  bahwa  kompetensi  adalah kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya,  sehingga  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara profesional, efektif, dan efesien.
Selain kompetensi Sumber Daya Manusia, salah satu faktor lain yang mempengaruhi keterandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah  adalah  peran  audit  internal.  Peran audit
internal berkaitan  langsung  dengan  kualitas  laporan keuangan  dalam  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara  tersirat  dalam  pasal  9 (1)  UU  No.  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa dalam menyelenggarakan  pemeriksaan  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara,  BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Inspektorat  Kabupaten/Kota  melakukan pengawasan  terhadap  seluruh  kegiatan  dalam rangka  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi SKPD  Kabupaten/Kota  yang  didanai  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  tersebut.  Pengawasan  intern yang  dilakukan  yaitu  melalui  audit,  reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan  lainnya.  Kegiatan  audit,  reviu, evaluasi,  dan  pemantauan merupakan  kegiatan yang  berkaitan  langsung  dengan  penjaminan kualitas  ( quality  assurance )  (PP  No.  60  tahun 2008).
Didalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  60  tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dalam  Pasal 57  ayat  3  disebutkan  bahwa  Inspektorat Kabupaten/Kota  melakukan  reviu  atas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota sebelum  disampaikan  Bupati/Walikota  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Oleh  karena  itu dapat  dikatakan  bahwa  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  juga  bergantung kepada  peran  Inspektorat  Kabupaten/Kota selaku audit internal pemerintah.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan mendapat  penilaian  berupa  opini  dari  Badan Pengawas  Keuangan  (BPK).  Pemeriksaan  atas LKPD  bertujuan  memberikan  pendapat/opini atas  kewajaran  informasi  keuangan  yang disajikan  dalam  LKPD  berdasarkan  pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan ( adequate disclosure ),
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,  dan  efektivitas  atau kehandalan Sistem Pengendalian Intern.
Terdapat  lima jenis opini  yang  diberikan  BPK yaitu  :  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP),  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian Dengan  Paragraf  Penjelas  (WTP  DPP),  opini
Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  opini Tidak  Wajar  (TW),  dan  pernyataan  menolak memberi  opini  atau  Tidak  Memberi  Pendapat (TMP)  ( dislaimer  of  opinion ).  Ketika  BPK memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan  bahwa  laporan  keuangan  suatu entitas  pemerintah  daerah  tersebut  disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, karena  opini  WTP  adalah  opini  audit  yang diterbitkan  jika  laporan  keuangan  dianggap memberikan  informasi  yang  bebas  dari  salah saji meterial.
Opini  yang  diberikan  atas  suatu  LKPD merupakan  cermin  bagi  kualitas  akuntabilitas keuangan  atas  pelaksanaan  APBD.  Adanya perubahan peningkatan opini laporan keuangan suatu  pemerintah  daerah,  misalnya  dari  WDP ke  WTP  secara  umum  telah  menggambarkan adanya  perbaikan  akuntabilitas  keuangan  oleh pemerintahan daerah tersebut dalam menyajikan  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan prinsip yang berlaku.
Berdasarkan  laporan  BPK  pada  Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  tahun 2015,  masih  banyak  LKPD  di  Indonesia  yang memperoleh  opini WDP  dibandingkan  dengan WTP.  Di  Sumetera  Barat  pada  IHPS  I  tahun 2015  masih  banyak  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WDP dari  BPK,  walaupun  pemerintah  Provinsi  nya mendapatkan  opini  WTP.  Secara  umum permasalahan  dalam  hasil  pemeriksaan  BPK atas LKPD ini timbul karena lemahnya Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  salah satu  bagiannya  yaitu  kelemahan  pada  Struktur Pengendalian Intern.
Alasan peneliti mengambil objek penelitian  pada  pemerintah  daerah  Kota Sawahlunto,  karena  berdasarkan  data  pada IHPS I Tahun 2015 dari tahun 2010-2014 opini tehadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota  Sawahlunto  masih  memperoleh  opini WDP  secara  berturut-turut,  ini  menunjukkan bahwa  tidak  ada  perubahan  atau  peningkatan opini  BPK  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Kepala  Perwakilan  menyampaikan  hasil pemeriksaan  dari  masing-masing  pemerintah daerah,  di  Kota  Sawahlunto  menunjukkan adanya  beberapa  permasalahan  yang  perlu mendapat  perhatian  Pimpinan  DPRD,  Kepala Daerah,  dan  Inspektur  Kabupaten/Kota,  yaitu hasil  pemeriksaan  atas  manajemen  aset  Tahun Anggaran  2014  dan  Semester  I  2015  pada
pemerintah
Kota Sawahlunto masih menunjukkan  beberapa  kelemahan  antara  lain, terdapat  aset  yang  dicatat  sebagai  BMD, namun  belum  didukung  bukti  kepemilikan, aset tetap dicatat ganda dan diantaranya dicatat dengan  nilai  perolehan  yang  berbeda  ( diakses melalui Padang.bpk.go.id 14 / 02 / 2016 ).
Berdasarkan  “Identifikasi  Permasalahan Tugas  dan  Fungsi  SKPD  DPPKAD  Kota Sawahlunto” yang
diakses melaui ( dppkad. sawahluntokota .go.id/file/sewareklam e.pdf pada  tanggal 11/11/2015) salah  satu faktor yang menyebabkannya yaitu terbatasnya kualitas  dan  kuantitas  staf.  Terbatasnya  staf DPPKAD  yang  mempunyai  latar  belakang pendidikan  dibidang  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah,  terbatasnya  staf  DPPKAD yang  mengikuti  diklat/pemagangan  dibidang pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  sesuai dengan  perubahan  regulasi  dari  pusat,  dan terbatasnya  staf  DPPKAD  yang  menguasai teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi DPPKAD.
Selain permasalahan kualitas dan kuantitas  staf  permasalahan  lainnya  yaitu masih  rendahnya  pemahaman  dan  kesadaran berbagai  pihak  terkait  untuk  menyelesaikan hasil temuan BPK dan koordinasi antar SKPD yang  masih  perlu  ditingkatkan.  Permasalahan diatas  tidak  lepas  dari  pentingnya  SDM  yang berkompeten dan peran audit internal terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  Kota  Sawahlunto  agar Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Sawahlunto  diharapkan  dapat  mengalami peningkatan  opini  BPK  dari  WDP  menjadi WTP pada tahun berikutnya.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang mendukung  penelitian  ini  diantaranya  yaitu penelitian  Sudiarianti  (2015)  yang  melakukan penelitian  pada  SKPD  Pemerintah  Kabupaten Tabanam  menunjukkan  bahwa  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  positif tehadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah Pemerintah  Kabupaten  Tabanam.  Penelitian Roviyantie  (2012)  yang  melakukan  penelitian pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten Tasik  Malaya  juga  menunjukkan  bahwa kompetensi  SDM  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian terdahulu yang mendukung  bahwa  peran  audit  internal  dapat mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah
penelitian  Yuliani  (2010)  pada  Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini menunjukkan bahwa  peran  internal  audit  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Penelitian  Dian  (2014)  yang  meneliti  pada SKPD  di  Kota  Pariaman  juga  menunjukkan bahwa  peran  internal  audit  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuaraikan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Peran Audit  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Sawahlunto)”.
Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan  pengetahuan  dibidang  Sektor  Publik khususnya  mengenai  pengaruh  kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan  sebagai  dasar  dan  acuan  bagi  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  pengelolaan keuangan daerah khususnya kepada pihak yang menyusun laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas  baik.  Sedangkan  bagi  akademisi, dapat  memberikan  kontribusi  pengembangan literatur  akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia, dan  menambah  referensi  bagi  penelitian selanjutnya.
2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis 2.1 Kualitas Laporan Keuangan

## Pemerintah
Didalam  PP  No.  71  tahun  2010  tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  defenisi laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik  berikut  ini  merupakan  prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 tahun 2010) :
1. Relevan. Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna dengan  membantu  mereka  mengevaluasi peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini,  dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di masa lalu.
2. Andal. Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan. Informasi  yang  termuat  dalam  laporan keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami. Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah yang  disesuaikan  dengan  batas pemahaman para pengguna.

## 2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi adalah perpaduan
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik  pribadi  lainnya  yang  diperlukan untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan  standar  yang  telah  disepakati, dan  yang  dapat  ditingkatkan  melalui  pelatihan dan  pengembangan.  Kompetensi  meliputi aspek intent (niat), action (tindakan),  dan outcome (hasil) (Marwansyah, 2012).
Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian  Negeri  Sipil  No.  46  A  tahun 2003  tentang  pedoman  penyusunan  standar kompetensi  jabatan  struktural  Pegawai  Negeri Sipil  disebutkan  bahwa  kompetensi  adalah kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya,  sehingga  Pegawai  Negeri  Sipil tersebut  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara profesional, efektif, dan efesien.
Kompetensi  dapat  dilihat  dari  latar belakang  pendidikan,  pelatihan-pelatihan,  dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan  tugas.  Kompetensi  merupakan suatu  karakteristik  dari  seseorang  yang
memiliki  keterampilan  ( skill ),  pengetahuan ( knowledge ),  dan  kemampuan  ( ability )  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  (Havesi,  2005 dalam Celviana 2010).
2.3 Peran Audit Internal Pemerintah (Inspektorat) Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat  pengawasan  intern  pemerintah  yang bertanggungjawab langsung
kepada
Bupati/Walikota.  Inspektorat  Kabupaten/Kota melakukan  pengawasan  terhadap  seluruh kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  SKPD  Kabupaten/Kota  yang didanai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  tersebut. Pengawasan  intern  yang  dilakukan  yaitu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan  pengawasan  lainnya.  Kegiatan  audit, reviu,  evaluasi,  dan  pemantauan  merupakan kegiatan  yang  berkaitan  langsung  dengan penjaminan  kualitas  ( quality  assurance )  (PP No. 60 tahun 2008).
Setelah melaksanakan tugas
pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah  wajib  membuat  laporan  hasil pengawasan  dan  menyampaikannya  kepada pimpinan  instansi  pemerintah  yang  diawasi. Secara  berkala,  Inspektorat  Jenderal  atau Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar  laporan  hasil  pengawasan  kepada menteri/pimpinan  lembaga,  Gubernur,  atau Bupati/Walikota  sesuai  dengan  kewenangan dan  tanggung  jawabnya  dengan  tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara.  Laporan  hasil  pengawasan dapat berupa  laporan  hasil  audit,  laporan  hasil reviu, laporan hasil evaluasi, atau laporan hasil pemantauan.  Inspektorat  sebagai  pengawas intern pemerintah harus berkompeten, independen, dan objektif. Independen maksudnya  adalah  aparat  pengawasan  intern pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari  pengaruh  pihak  manapun  (PP  No.  60 tahun 2008).
Jadi, dapat disimpulkan peran inspektorat  adalah  melakukan  pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah  agar  terciptanya  penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efesien, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan Penelitian terdahulu yang juga
membahas  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang dilakukan  oleh  Yuliani  (2010)  mengenai pengaruh  pemahaman  akuntansi,  pemanfaatan Sistem  Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan  peran  internal  audit  terhadap  kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  ( Studi pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Hasilnya menunjukkan  bahwa  pemahaman  akuntansi, pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah,  dan  peran  internal  audit secara  simultan  maupun  parsial  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Kota Banda Aceh.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devi (2012)  yang  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia dan  penerapan  Sistem  Akutansi  Keuangan Daerah  terhadap  kualitas  laporan  keunagan pemerintah daerah pada Oerganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya juga menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi
SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.5 Kerangka Konseptual
Untuk melihat keterkaitan antar variabel, maka  dapat  digambarkan  kerangka  konseptual sebagai berikut :

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2.6 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  kerangka  konseptual  di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H2a :  Peran audit internal berpengaruh positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  pada penelitian kausatif.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang ada  di  Kota  Sawahlunto  yang  berjumlah sebanyak  27  SKPD.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  kepala  dan  staf  bagian keuangan  pada  SKPD.  Jumlah  responden sebanyak  54  orang  dari  27  SKPD  yang  ada  di Kota  Sawahlunto,  setiap  SKPD  terdiri  dari  2 responden.
3.3  Jenis, Sumber, dan

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah data  subjek.  Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner.
3.4   Jenis dan Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel  dependen  (variabel  terikat) dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan variabel  independen  terdiri  dari  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  dan  peran  audit internal (X 2 ).
Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Instrumen penelitian  yag  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

## 3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas Sebelum  kuisioner  dibagikan  kepada responden,  terlebih  dahulu  diakukan  uji pendahuluan  ( pilot  test ),  yang  dilakukan  pada 30  orang  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas  Negeri  Padang  yang  telah  lulus mata  kuliah  Akuntansi  Sektor  Publik.  Uji validitas dapat dilihat dari corrected item-total colleration ,  jika  r hitung r tabel ,  maka  no.  item tersebut  dikatakan  valid,  dimana  nilai  r  tabel untuk n=30 adalah 0,3061.

## 2. Uji Reliabilitas
Suatu kuisioner dikatakan reliabel
(andal)  jika  jawaban  seseorang  terhadap pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009).
Kompetensi Sumber Daya Manusia Peran audit internal Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Sekaran (2003: 205), cara untuk mengukur  reliabilitas  dengan Cronbach’s Alpha menggunakan kriteria sebagai berikut : a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel.
b. 0,6 - 0,7 dapat diterima.
c. 0,7 - 0,8 baik.
d. Lebih dari 0,8 reliabel.
3. Uji Asumsi Klasik
3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov
dengan melihat
signifikansi  pada  taraf  signifikan  5%.  Dasar pengambilan  keputusan  jika  nilai Sig ≥  0,05 maka dikatakan berdistribusi normal, jika nilai Sig <  0,05  maka  dikatakan  berdistribusi  tidak normal.

## 3.2 Uji Multikolinearitas
Deteksi  multikolinieritas  pada  suatu model  dapat  dilihat  jika  nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak  kurang  dari  0,1,  maka model  tersebut  dapat  dikatakan  terbebas  dari multikolinieritas (Ghozali, 2009).

## 3.3 Uji Heterokedastisitas
Untuk mendeteksi ada tidaknya
heterokedastisitas,  penelitian  ini  menggunakan uji Glejser. Dalam  uji  ini,  apabila  signifikansi lebih  dari  5%  berarti  tidak  mengandung heterokedastisitas.

## 3.4 Teknik Analisis Data
3.4.1 Analisis Deskriptif
a. Verifikasi Data
Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  responden untuk  memastikan  apakah  semua  pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

## b. Menghitung Nilai Jawaban
Karena penelitian ini  menggunakan  data primer  maka  nilai  jawaban  dihitung  dengan menggunakan rumus :
Rata-rata skor = 5(SS)+4(S)+3(KK)+2(JS)+1(TP) jumlah responden
Dimana :
SS =  Sangat Sering
S     =  Sering
KK =  Kadang-Kadang JS =  Jarang Sekali
TP =  Tidak Pernah
Maka  Tingkat  Capaian  Responden  (TCR) dihitung dengan :
TCR =    Rata-rata Skor      x 100 Skor Maksimum
3.5 Metode Analisis 3.5.1 Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui kontribusi dari variabel  bebas terhadap  variabel terikat dilihat dari adjusted R square nya.

## 3.5.2 Analisis Regresi Berganda
Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  pada penelitian  ini  digunakan  teknik  analisis berganda.  Persamaan  analisis  regresi  berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y =  α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e
Dimana : Y : Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah α  : Konstanta
X 1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
X 2 : Peran Audit Internal β 1 β 2 : Koefesien Korelasi e : error
3.5.3 Uji F ( F-test )
Uji F-statistik pada dasarnya
menunjukkan  apakah  semua  variabel  bebas dalam  model  berpengaruh  secara  bersama- sama terhadap variabel terikat. Setelah F-garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F-tabel. Untuk menentukan  nilai  F-tabel,  tingkat  signifikansi yang digunakan adalah sebesar α = 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n- k)  dimana  n  adalah  jumlah  observasi  dan  k adalah jumlah variabel termasuk intersep.
Jika F-hitung > F-tabel, maka ini berarti variabel  bebas  mampu  menjelaskan  variabel terikat  secara  bersama-sama.  Sebaliknya  jika F-hitung  <  F-tabel,  maka  hal  ini  berarti variabel  bebas  secara  bersama-sama  tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.
3.5.4 Uji T (Hipotesis) Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh  secara  parsial  antara  variabel  bebas terhadap variabel terikat
dengan mengasumsikan  variabel  lain  adalah  konstan. Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:
1. Jika  sig  <  α,  t hitung >  t tabel dan  koefisien  β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika  sig  <  α,  t hitung >  t tabel dan  koefisien  β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika  sig  >  α,  t hitung <  t tabel ,  maka  hipotesis ditolak.
3.6 Definisi Operasional 3.6.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan  agar  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  tersebut  dapat dipahami  dan  memenuhi  kebutuhan  pemakai nya  dalam  pengambilan  keputusan,  bebas  dari pengertian  yang  menyesatkan,  kesalahan material  serta  dapat  diandalkan,  sehingga laporan  keuangan  tersebut dapat  dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

## 3.6.2  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM)
Kompetensi  SDM  adalah  perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik  pribadi  lainnya  yang  dimiliki seseorang  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam sebuah  pekerjaan,  yang  bisa  diukur  dengan menggunakan  standar  yang  telah  disepakati, dan  yang  dapat  ditingkatkan  melalui  pelatihan dan pengembangan.

## 3.6.3 Peran Audit Internal
Peran  audit  internal  adalah  melakukan pengawasan  intern,  merevieu,  mengevaluasi, memantau, seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan  sesuai  tolak  ukur  yang  telah ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien  untuk kepentingan  pimpinan  dalam  mewujudkan pertanggungjawabannya. Audit internal berperan  dalam  memberikan  nilai  tambah terhadap  sebuah  organisasi  atau  perusahaan. Inspektorat  selaku  audit  internal  berperan dalam  mewujudkan  laporan  keuangan  yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna  sesuai  dengan  SAP  yang  telah ditetapkan di masing-masing SKPD.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Jumlah  populasi  sasaran  atau  sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan  Kota  Sawahlunto,  yang  terdiri
dari  dinas,  kantor,  badan,  dan  inspektorat daerah.  Setiap  sampel  masing-masing  terdiri dari  2  responden.  Dari  27  sampel  tersebut, disebarkan  sebanyak  54  kuesioner.  Hingga batas  akhir  pengumpulan  data,  kuisioner berhasil diterima seluruhnya. Kuesioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung.

## 4.2 Statistik Deskriptif
Sebelum  dilakukan  pegujian  data  secara statistik  dengan  lebih  lanjut,  terlebih  dahulu dilakukan  pendiskripsian  terhadap  variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang  masing-masing variabel  yang  akan  diteliti.  Dalam  penelitian ini yang menjadi variabel independen (varaibel bebas)nya  adalah  kompetensi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dan  peran  audit  internal,  dan variabel  dependen  (variabel  terikat)nya  adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut adalah tabel yang  menyajikan deskripsi variabel penelitian secara statistik.

## Tabel 1 disini

## 4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas
4.3.1 Uji Validitas
Untuk  melihat  validitas  dari  masing- masing  item  kuesioner,  digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika r hitung > r tabel , maka dapat  dikatakan  valid,  dimana  r tabel untuk  N  = 54 adalah 0, 2262.

## Tabel 2 disini

## 4.3.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui  sejauh  mana  hasil  penelitian  tetap konsisten.  Secara  umum,  keandalan  kurang dari  0,60  dianggap  tidak  reliabel,  keandalan kisaran  0,6-0,7  bisa  diterima,  keandalan kisaran  0,7-0,8  dikatakan  baik,  dan  keandalan lebih dari 0,8 dikatakan  reliabel.

## Tabel 3 disini
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan One  Sample  Kolmogrov-Smirnov  Test ,  yang
mana jika nilai sig. > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal dan sebaliknya jika nilai sig. <  0,05  maka  data  tidak  terdistribusi  secara normal.

## Tabel 4 disini

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel independen  (bebas).  Untuk  menguji  adanya multikolinearitas  dapat  dilihat  melalui  nilai Variance Inflantion Factor (VIF) dan tolerance  value untuk masing-masing variabel independen.  Apabila tolerance  value di  atas 0,10 dan VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai  VIF  untuk pengujian multikolinearitas  antara  sesama  variabel  bebas dapat dilihat pada

## Tabel 5 disini

## 3. Uji Heterokedasitas
Uji  heterokedasitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual atau atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka disebut  homokedasitas  dan  jika  berbeda disebut  heterokedasitas.  Untuk  mendeteksi adanya  heterokedasitas  pada  penelitian  ini menggunakan  uji Glejser. Dalam  uji  ini apabila  hasil  sig  >  α  =  0,05  atau  5%,  maka dapat  dikatakan  tidak  terjadi  heterokedasitas pada model penelitian. Model yang baik adalah tidak  terjadi  heterokedasitas.  Adapun  hasil pengujian heterokedasitas dapat dilihat pada

## Tabel 6 disini
4.4 Hasil Penelitian
4.4.1 Koefesien Determinasi (R 2 ) Analisis
koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  model mampu  menjelaskan  variasi  variabel  terikat. Hasi  analisis  koefesien  determinasi  dapat dilihat  pada output  model  summary dari  hasil analisis regresi berganda pada
Tabel 7 disini
Dari tabel 7 dapat dilihat nilai Adjusted R Square
adalah 0,293. Hal ini mengindikasikan  bahwa  konstribusi  variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran audit  internal  terhadap  variabel  terikat  yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah  adalah  sebesar  29,3%,  sedangkan 70,7%  ditentukan  oleh  faktor  lain  diluar model  yang  tidak  terdeteksi  dalam  penelitian ini.

## 4.4.2 Model Estimasi Regresi
Analisis  regresi  berganda  digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui    besarnya  perubahan  variabel terikat  yang  disebabkan  oleh  perubahan  yang terjadi pada variabel bebas. Kegiatan perhitungan  statistik  menggunakann  SPSS versi  20.  Secara  rinci  hasil  pengujian  regresi dapat dilihat pada

## Tabel 8 disini
Dari tabel  8 dapat  dilihat    hasil  analisis model estimasi sebagai berikut :
Ŷ = 23,348 + 0,533X 1 + 0,185X 2 + e Dimana :
Ŷ  =  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah X 1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X 2 = Peran Audit Internal
e = Standar error
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

## a. Nilai konstanta
Nilai  konstanta  sebesar    23,348    artinya adalah    jika  variabel  independen  yaitu kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan peran  audit  internal  secara  bersamaan nilainya 0, maka kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  nilainya adalah sebesar 23,348.
b. Koefesien regresi (X 1 )
Koefesien  regresi  variabel  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  sebesar  0.533, artinya adalah setiap peningkatan kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  satu satuan  akan  mengakibatkan  peningkatan kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  sebesar  0,533  dengan  asumsi veriabel lain konstan.
c. Koefesien regresi (X 2 )
Koefesien  variabel  peran  audit  internal sebesar  0,185,  artinya  adalah  setiap peningkatan peran audit internal satu satuan akan  mengakibatkan  peningkatan  kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah sebesar  0,185  dengan  asumsi  veriabel  lain konstan.

## 4.4.3 Uji F (F-test)
Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  apakah secara  serentak  variabel  independen  mampu menjelaskan  variabel  dependen  secara  baik atau  untuk  menguji  apakah  model  yang digunakan  telah fix atau  tidak.  Uji  F  dapat dilakukan  dengan  membandingkan  F hitung dengan  F tabel atau  membandingkan  antara  nilai sig  dengan  α  =  0,05.  Hasil  pengolahan  uji  F dapat dilihat pada :

## Tabel 9 disini
Dari  hasil  pengolahan  data  pada tabel  9 didapat  nilai  Fhitung  >  Ftabel  yaitu  11,978  > 3,18,  dengan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kompetensi Sumber Daya
Manusia  dan  peran  audit  internal)  secara bersama-sama  (simultan)  mampu  menjelaskan pengaruhnya  terhadap  variabel  dependen (kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
4.4.4 Uji Hipotesis ( t-test )
Uji t statistik atau t-test bertujuan untuk mengetahui  hubungan  yang  signifikan  dari masing-masing  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Pengujian  hipotesis  secara masing-masing  atau  parsial  ini  dilakukan dengan  cara  membandingkan  nilai  thitung dengan nilai ttabel. Nilai ttabel untuk α = 0,05 dengan derajat bebas (db) = n-k = 54-3 = 51 = 1,675.  Berdasarkan  hasil  analisis  pada tabel  8 diatas, maka dapat diketahui pengaruh variabel independen  secara  parsial  terhadap  variabel dependen pada uraian berikut ini:

## a. Pengujian Hipotesis 1
Pengujian  hipotesis  1  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  thitung  dengan  nilai ttabel.  Hipotesis  diterima  jika  thitung  >  ttabel atau nilai sig < 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah  1,675.  Untuk  variabel  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (X1)  nilai  thitung adalah  3,915  dan  nilai  sig  adalah  0,000.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa thitung  >  ttabel  yaitu  3,915  >  1,675  atau  nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (X1)  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Sehingga  hipotesis  pertama  dalam  penelitian ini (H1) diterima.

## b. Pengujian Hipotesis 2
Pengujian  hipotesis  2  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  thitung  dengan  nilai ttabel.  Hipotesis  diterima  jika  thitung  >  ttabel atau nilai sig < 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah  1,675.  Untuk  variabel  peran  audit internal  (X2)  nilai  thitung  adalah  1,039  dan nilai sig adalah 0,303. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  thitung< ttabel  yaitu  1,039 < 1,675 atau nilai signifikansi 0,303 > 0,05. Hal ini  menunjukkan  bahwa  peran  audit  internal (X2)  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis  kedua    dalam  penelitian  ini  (H2) ditolak.

## 4.5 Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan  untuk  menjelaskan  hasil  penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini :
4.5.1 Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  terhadap  Kualitas  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Hal  ini  mengindikasikan,  semakin baik  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  yang dimiliki  SKPD,  maka  semakin  baik  pula kualitas Laporan Keuangan yang hasilkan oleh pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  bukti bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini diharapkan kepada pemerintah daerah Kota Sawahlunto  agar  lebih  dapat  meningkatkan kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  khususnya pada    pegawai  di  SKPD-SKPD  yang  bekerja pada bagian keuangan dan akuntansi.
Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan pemberian  pelatihan-pelatihan,  menempatkan pegawai  dengan  latar  belakang  pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, dan pengadaan
fasilitas  yang  memadai  agar  menghasilkan laporan  keuangan  yang  lebih  berkualitas sehingga  bisa  memperoleh  opini  WTP  dari BPK.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori yang  diungkapkan  oleh  Wahyono  (2004), dalam  menghasilkan  suatu  informasi  yang bernilai,  menyangkut  dua  elemen  pokok  yaitu informasi  yang  dihasilkan  serta  sumber  daya yang  menghasilkannya.  Informasi  harus  dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya informasi. Menyangkut Sumber Daya Manusia yang menghasilkannya tentunya bagian penatausahaan keuangan SKPD sebagai pengguna  sistem  dituntut  untuk  memiliki tingkat  keahlian  akuntansi yang  memadai  atau paling  tidak  memiliki  kemauan  untuk  terus belajar  dan  mengasah  kemampuan  dibidang akuntansi.  Disini  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  itu  sendiri  sangat  berperan  dalam menghasilkan  informasi  yang  bernilai  (dapat dipahami). \
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah yang  baik  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  harus  memiliki  SDM  yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan  yang  sesuai  dengan  bidang  tugas yang  dijalankannya.  Kegagalan  SDM  akan berakibat  buruk  pada  hasil  penyusunan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang berdampak  pada  kualitas  laporan  keuangan yang tidak baik.
Untuk  itu,  agar  terciptanya  laporan keuangan yang berkualitas hendaknya didukung  oleh  aparatur  pemerintah  yang memahami  akuntansi  pemerintah  itu  sendiri, orang-orang  yang  melaksanakan  tugas  dalam menyusun  laporan  keuangan  yaitu  para pegawai  yang  terlibat  dalam  aktivitas  tersebut harus  benar-benar  memahami  dan  mengerti bagaimana  proses  dan  pelaksanaan  akuntansi itu  dijalankan  dengan  berpedoman  kepada ketentuan yang berlaku.
Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian  Negeri  Sipil  No.  46  A  tahun 2003  tentang  pedoman  penyusunan  standar kompetensi  jabatan  struktural  Pegawai  Negeri Sipil  disebutkan  bahwa  kompetensi  adalah kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya,  sehingga  Pegawai  Negeri  Sipil
tersebut  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara profesional, efektif, dan efesien.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devi  (2012) yang  berjudul  Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas
Laporan  Keuangan  Daerah  yang  melakukan penelitian  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya yang memberikan  hasil  bahwa  secara  parsial kompetensi  SDM  berpengaruh  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah. Artinya  bahwa  semakin  kompeten  SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  yang dihasilkan. Begitu juga dengan hasil penelitian Desy  (2014),  yang  melakukan  penelitian  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  yang  memberikan  hasil bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pada tabel distribusi frekuensi kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  nilai TCR terendah  yaitu  sebesar  79,63%  yang  berarti bahwa  apabila  ada  masalah  dalam  pekerjaan penyusunan laporan keuangan, bagian penatausahaan SKPD belum mampu mengatasinya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penatausahaan keuangan SKPD Kota Sawahlunto perlu  meningkatkan keterampilan yang dimiliki, dan TCR tertinggi yaitu sebesar 88,89%  yang  berarti  bahwa  penatausahaan keuangan  SKPD  Kota  Sawahlunto  memiliki sikap  yang  baik  yang  didukung  oleh  rasa tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  tugas yang diberikan.
Jika dilihat dari rata-rata tingkat capaian responden  variabel  kompetensi  Sumber  Daya Manusia  berada  pada  kategori  baik  yaitu sebesar 83,85%, ini menandakan bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten  akan  meningkatkan  kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mengingat  pentingnya  kompetensi  SDM, pemerintah  kota  Sawahlunto  sebaiknya  secara rutin  mengadakan  diklat  penyusunan  laporan keuangan  dan  sosialisasi  atas  peraturan  yang berkaitan  dengan  keuangan  mengingat  staf
bagian  keuangan  dan  akuntansi  memiliki  latar belakang  pendidikan  yang  beragam  dan sebagian besar non ekonomi.
4.5.2 Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa aktif/tidaknya  peran  audit  internal  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  laporan keuangan  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Hasil  penelitian  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  penulis  kemukakan  sebelum dilakukannya  penelitian.  Meski  diketahui bahwa  nilai  dari  rata-rata  TCR  variabel  peran audit  internal  ini  di  kategorikan  baik,  tetapi hipotesis kedua didalam penelitian ini ditolak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan sebuah  pernyataan  mengenai  pengertian  audit internal yang diungkapkan Institute of Internal Auditor yaitu  audit  internal  merupakan aktivitas  independen,  keyakinan  objektif,  dan konsultasi  yang  dirancang  untuk  memberikan nilai tambah terhadap organisasi dan meningkatkan operasi organisasi. Namun pada penelitian ini, tidak terbukti bahwa peran audit internal (inspektorat) memberikan nilai tambah kepada  sebuah  organisasi,  karena  hasil  dari penelitian  ini  peran  inspektorat  selaku  audit internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  juga  menolak  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dian  (2014) dan  Yuliani  (2010)  yang  meneliti  pada pemerintah  daerah  Kota  Pariaman  dan  Banda Aceh  hasil  penelitian  mereka  menunjukkan bahwa  peran  audit  internal  memberikan pengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Meskipun  TCR  peran  audit  internal didalam penelitian ini sangat baik, namun pada pengujian  hipotesisnya  tidak  terbukti  bahwa peran  audit  internal  dapat  meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Mengingat  pentingnya  peran  inspektorat dalam  melakukan  revieu  terhadap  laporan keuangan  pemerintah  daerah  agar  terciptanya laporan  keuangan  yang  lebih  berkualitas, hendaknya  inspektorat  harus  lebih  melakukan pengawasan  kepada  masalah  yang  menunjang
untuk  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan, salain  itu  sebaiknya  inspektorat  juga  dapat bertindak  sebagai problem solver bagi  satker sehingga  apabila  satker  mendapatkan  masalah ataupun  kendala  dalam  penyusunan  laporan keuangan,  inspektorat  dapat  membantunya dengan  hasil  akhir  Kota  Sawahlunto  dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP yang berlaku.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
2. Peran  audit  internal  tidak  berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Adjusted  R  Square dalam  penelitian  ini tergolong  rendah,  yaitu  hanya  sebesar 29,3%.
2. Penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  salah satu  wilayah  di  Sumatera Barat,  yaitu  pada SKPD yang ada di Kota Sawahlunto saja.

## 5.3 Saran
Berdasarkan  keterbatasan  yang  ada, maka penulis menyarankan :
1. Karena adjusted R Square dalam penelitian ini  tergolong  rendah,  disarankan  kepada peneliti  selanjutnya  untuk  dapat  memakai model penelitian lain, seperti menggunakan variabel intervening ,  variabel moderating , atau  variabel  kontrol.  Dan  mengganti variabel  independen  lain  yang  mungkin lebih mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas  daerah  penelitian,  tidak  hanya meneliti pada satu tempat saja.

## Daftar Pustaka
Ali, Biana. 2015. Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan, Kompetensi Aparatur,  dan  Peran  Audit  Internal terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan  dengan  Sistem  engendalian Intern sebegai Variable Moderating (Stusi Empiris  pada  SKPD-SKPD  di  Pemprov NTB) .  SNA  18  Medan.  Diakses  melalui http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/file s/2015/09/SNA-18-087.pdf [03/02/16].
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015.
“Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I tahun 2015”. Melalui
http://www.bpk.go.id/ihps [17/11/15].
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga .  Jakarta:
Erlangga
Celviana.  2010. Pengaruh  Sumber  Daya Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi  terhadap  Keterandalan  dan Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi  (Studi  Empiris  di  Pemda Subosukawonosraden) . SNA XIII, Purwokerto. Diakses melalui asp.trunojoyo.ac.id/wp-
content/uploads/2014/03/ASP_18.pdf [03/02/16].
Desiana.  2014. Pengaruh  Kompetensi  SDM, Penerapan  SAP,  dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas
Laporan Keuangan Daerah. Vol. 2 No. 2 .
Diakses melalui ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/ar ticle/download/2972/2463 [24/02/15].
Dewi dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan
Keuangan  Daerah  pada  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten Empat  Lawang  Sumatera  Selatan .  Jurnal Ekonomi,  Manajemen  dan  Akuntansi  I
Vol. 24.
Diakses melalui
jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal- ekonomi/article/.../62/58 [15/04/16].
Diani, Irma Dian. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Infoemsi akuntansi  Keuangan  daerah,  dan  Peran Internal audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (studi empiris  pada  SKPD  Kota  Pariaman) . Jurnal FE UNP. Diakses melalui ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/ article/download/897/647 [14/12/15].
Dppkad.sawahluntokota.go.id/file/sewareklam e/.pdf [11/11/15].
Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS .
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Hery.  2016. Auditing  dan  Asurans .  Jakarta: Grasindo.
Ihsanti,  Emilda.  2014. Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah  (studi  empiris  pada  SKPD  Kab. Lima  Puluh  Kota). Jurnal  FE  UNP . Diakses melalui ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/ article/download/897/647 [14/12/15].
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil  No.  46  A  Tahun  2003  tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi  Jabatan  Struktural  Pegawai Negeri Sipil . Melalui
http://www.goegle.com [14/02/16].
Mahmudi.  2007. Analisis  Laporan  Keuangan Daerah:  Panduan  bagi  Eksekutif,  DPRD, dan  Masyarakat  dalam  Pengambilan Keputusan  Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik . Yogyakarta: UPP STIM TKPN.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Bandung: Alfabeta.
Marwansyah.  2012. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Yogyakrta: Andi.
Padang.bpk.go.id . [14/02.16].
Peraturan  Menteri  No.  23  tahun  2007  Pasal  2 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah .
Melalui
http://www.goegle.com [19/01/16].

## No. 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat  Daerah .  Melalui http://www.goegle.com [19/01/16].
Peraturan  Pemerintah  No.  101  tahun  2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil .  Melalui http://www.goegle.com [14/02/16].

## No. 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . .
Melalui
http://www.goegle.com [14/02/16].
No. 71 tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Melalui http://www.goegle.com
[14/02/16].
Riduwan.  2010. Metode  &  Teknik  Menyusun Tesis . Bandung: Alfabeta.
Roviyantie. 2012. Pengaruh Kompetensi
Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah . Diakses
melalui www.jounal.unsil.ac.id/download.php?id =186 [24/12/15].
Sawyer, Lowrence B. 2005. Internal Auditing . Terjemahan  Desi  Adhariani.  Edisi  5. Jakarta: Salemba Empat.
Sari,  Lusi  Novita.  2014. Pengaruh  Kapasitas SDM dan Peran Auditor Internal terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada SKPD  Kabupaten  Kerinci) .  Jurnal  FE UNP. Diakses melalui
ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/ article/download/1556/1179 [14/12/15].
Sudiarianti. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  pada  Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  serta Implikasinya  pada  Kualitas  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah .  SNA  18.
Medan. Diakses melalui multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/ 201 5 /09/SNA-18-117.pdf [03/02/16].
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Edisi Ketiga Yogyakarta: BPFE. Syarifuddin Akhmad. 2014. Pengaruh
Kompetensi  SDM  dan  Peran  Audit  Intern terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  Variable Intervening  Sistem  Pengendalian  Internal
Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Pemkab Kebumen) .  Jurnal  Fokus  Bisnis  Volume 14 . No. 2 Diakses melalui http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.
php/fokbis/article/view/22/19 [24/12/15].
Tantriani Sukmaningrum. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Diakses melalui eprints.undip.ac.id/35305/ [19/11/15]. Undang-Undang  No.  17  tahun  2003.  tentang Keuangan Negara . Melalui http://www.google.com .[11/11/15 ].

## No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab KeuanganNegara . Melalui http://www.google.com .  [14/02/16].
Wahyono,  Teguh.  2004. Sistem  Informasi Akuntansi: Analisis Desain dan Pemograman Komputer . Yogyakarta: Andi. Yuliani. Syafrida. 2010. Pengaruh Pemahaman  Akuntansi,  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah,  dan  Peran  Internal Audit terhadap Kualitas Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Banda  Aceh .  Jurnal  Telaah  dan  Riset Akuntansi.  Vol. 3  No.  2. Diakses  melalui jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/340
[24/12/15]
.

## LAMPIRAN
Tabel 1.  Statistik Deskriptif

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Sumber : Data olahan SPSS, 2016
Tabel 2. Uji Validitas
Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil Instrumen Variabel Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) 0,275 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) 0,432 Peran Audit Internal (X 2 ) 0,593
Sumber : Data olahan SPSS, 2016
Tabel 3. Uji Reliabilitas Nilai Cronbach’s Alpha
Instrumen Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah (Y) 0,821 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) 0,900 Peran  Audit  Internal (X 2 ) 0,896
Sumber : Data olahan SPSS, 2016

## Descriptive Statistics
N Min  Max  Mea n Std. Dev Y 54 43 60 51,1 3 4,642 X1 54 31 50 41,9 3 4,330 X2 54 23 35 29,3 9 3,322 Valid N (listwis e) 54
Tabel 4. Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Tabel 6. Uji Heterokedasitas Coefficients a Mode l Unstandar dized Coefficien ts Standa rdized Coeffi cients t Sig. B Std. Error
Beta
1 (C ons tan t) 7,1 14 3,59 6 1,97 8 ,053 X1 ,00 0 ,082 ,000 - ,003 ,997 X2 - ,14 0 ,107 -,197 - 1,30 4 ,198 a. Dependent Variable: RES2 Sumber : Data olahan SPSS, 2016
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 ,826 1,210 X2 ,826 1,210 a. Dependent Variable: Y Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,565 a ,320 ,293 3,903 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Tabel 7 . Koefesien Determinasi (R 2 )
Adjusted R Square
Sumber : Data olahan SPSS, 2016
Tabel 8. Model Estimasi Regresi
Koefesien Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standardize d Coefficient s T Sig. B Std.
Error Beta 1 (Const ant) 23,3 48 5,941 3,930  ,000 X1 ,533 ,136 ,497 3,915  ,000 X2 ,185 ,178 ,132 1,039  ,303 a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data olahan SPSS, 2016
Tabel 9. Uji F Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig . 1 Regres sion 365,012 2  182,506 11, 978 ,00 0 b Residu al 777,080 51 15,237 Total 1142,093 53 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1
Sumber : Data olahan SPSS, 2016