Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro

## Research Article
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia
Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno * , Cantika Assyifani Primastito Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* putriayusutrisno@live.undip.ac.id

## ABSTRACT
The  phenomenon  of  failure  to  pay  insurance  policies  by  insurance  companies  is  widespread  in Indonesia, one of which is the State-Owned Enterprise, namely PT. Jiwasraya Insurance. This research was  conducted  to  find  out  and  examine  the  factors  that  cause  insurance  policy  failures  to  occur  in Indonesia, and analyze the role of the OJK as a supervisory body for insurance business activities, as well as the government's efforts to save PT. Asuransi Jiwasraya.  This research is normative juridical legal  research  with  a  descriptive  analysis  approach.  The  results  of  this  research  show  that  internal company factors and weak supervision from the supervisory agency, namely the OJK, are factors that influence the phenomenon of default in insurance companies. The OJK institution carries out direct and indirect supervision of insurance companies regularly. The government's efforts to save the Jiwasraya Insurance  Company  and  its  customers  are  through  the  Jiwasraya  insurance  policy  restructuring program followed by the transfer of assets belonging to Jiwasraya Insurance to the IFG Life Company as  a  new  debtor.  The  Jiwasraya  policy  transfer  process  is  carried  out  through  three  stages:  the Announcement  stage,  the  Socialization  stage,  and  the  Closing  stage.  Currently,  the  restructuring program has reached its final stage. By finding these driving factors, insurance company defaults can be prevented, as well as improving weaknesses in OJK supervision. They can help efforts to save the Jiwasraya Insurance Company and its customers.
Keywords : Role of OJK, Restructuring; Policy; Insurance; Jiwasraya.

## ABSTRAK
Fenomena  gagal  bayar  polis  asuransi  oleh  perusahaan-perusahaan  asuransi  marak  terjadi  di Indonesia,  salah  satunya  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yaitu  PT.  Asuransi  Jiwasraya. Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  faktor  penyebab  terjadinya  gagal  bayar  polis asuransi  di  Indonesia,  dan  untuk  menganalisis  peran  OJK  sebagai  badan  pengawas  kegiatan perasuransian,  serta  upaya  pemerintah  menyelamatkan  PT.Asuransi  Jiwasraya.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  internal  perusahaan  dan  lemahnya  pengawasan  dari  lembaga  pengawas OJK  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  fenomena  gagal  bayar  pada  perusahaan  asuransi.  OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi secara berkala. Upaya  pemerintah  menyelamatkan  PT.Asuransi  Jiwasraya  dan  nasabahnya  melalui  program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya dan diikuti pengalihan aset-aset PT.Asuransi Jiwasraya kepada PT.IFG Life sebagai debitur baru.  Proses pengalihan polis Jiwasraya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu  tahap  Pengumuman,  tahap  Sosialisasi,  dan  tahap  Closing.  Ditemukannya  faktor  pendorong tersebut  dapat  dilakukan  pencegahan  gagal  bayar  pada  perusahaan  asuransi,  serta  dapat memperbaiki  kelemahan  pengawasan  OJK,  dan  dapat  membantu  upaya  penyelamatan  PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.
Kata Kunci : Peran OJK, Restrukturisasi; Polis; Asuransi; Jiwasraya.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Asuransi  bukanlah  kata  yang  asing  dalam dunia  bisnis.  Hal  ini  dikarenakan  para  pelaku bisnis  sering  sekali  berhadapan  dengan  risiko yang  tidak  pasti  dalam  menjalankan  kegiatan bisnisnya.  Risiko  tidak  hanya  ditemui  oleh  para pebisnis  saja,  namun  setiap  elemen  masyarakat pun juga hidup berdampingan dengan risiko-risiko yang  ada.  Menurut  Soemarno,  risiko  adalah kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh  konsekuensi  tidak  menguntungkan  yang mungkin  akan  terjadi  (Putra,  Norken,  & Harmayanti, 2018). Sedangkan Subekti berpendapat  bahwa  risiko  merupakan  kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak (Suharto,  Pertiwi,  &  Tirtasari,  2015).  Menurut  J Francois  Outreville,  risiko  merupakan  dasar  dari asuransi,  dimana  adanya  peluang  kerugian  atau adanya  kombinasi  bahaya  atas  ketidakpastian suatu peristiwa yang menimbulkan dua atau lebih kemungkinan (Outreville, 1998).
Adanya  kemungkinan-kemungkinan  buruk (risiko)  yang  akan  terjadi,  menjadi  dasar  adanya perjanjian  asuransi,  dimana  perjanjian  asuransi merupakan  suatu  perjanjian  antara  perusahaan asuransi  sebagai  tertanggung  dan  pemegang polis  sebagai  tertanggung.  Isi  dari  perjanjian asuransi  adalah  untuk  mengalihkan  kerugian akibat  peristiwa  tidak  terduga  yang  diderita  oleh tertanggung  kepada  penanggung,  dan  sebagai
gantinya  tertanggung  harus  membayar  premi kepada penanggung (Yikwa, 2015). Sebagaimana  Pasal  246  KUHD,  asuransi  atau pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian  dimana sorang  penanggung  dengan  menikmati  suatu premi  mengikatkan  dirinya  kepada  tertanggung untuk  membebaskannya  dari  kerugian  karena kehilangan,  kerusakan  atau  ketidakuntungan yang  diharapkan,  yang  akan  dideritanya  karena kejadian yang tidak pasti. Sedangkan  pengertian asuransi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  adalah perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan asuransi  sebagai  imbalan  untuk:  (Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian, 2014).
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau  pemegang  polis  karena  kerugian, kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung  atau  pemegang  polis  karena terjadinya  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti;
atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada hasil pengelolaan dana.
Definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa ada  beberapa  unsur  yang  terdapat  dalam asuransi yaitu (Suryono, 2009):
1. terdapat  dua  pihak  dalam  asuransi,  yaitu penanggung dan tertanggung.
2. adanya  peralihan  risiko  dari  tertanggung kepada penanggung
3. adanya  premi  yang  harus  dibayarkan tertanggung kepada penanggung
4. adanya unsur peristiwa yang tidak pasti
5. dan  adanya  unsur  ganti  rugi  apabila  terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti
Dengan  kata  lain,  perjanjian  asuransi merupakan  perjanjian  timbal  balik  antara perusahaan  asuransi  sebagai  tertanggung  dan pemegang  polis  sebagai  tertanggung,  dimana  isi dari perjanjian tersebut adalah untuk mengalihkan kerugian  akibat  adanya  resiko-resiko  yang kemungkinanan  akan  diderita  oleh  tertanggung kepada  penanggung,  dan  sebagai  gantinya tertanggung  harus  membayar  premi  kepada penanggung  berdasarkan  prinsip  imdenitas  atau keseimbangan  untuk  mencapai  keadilan  antara tertanggung dengan penanggung.
Teori Keadilan menurut Jhon Rawls adalah kesetaraan  ( fairness )  dimana  terpenuhi  hak-hak dasar,  kekuasaan,  kebebasan,  pendapatan, kewibawaan,  kesejahteraan  dan  pendapatan  di dalam  masyarakat  (Deriyanti,  Wahjuni,  & Adonara,  2022).  Tujuan  dari  hukum  adalah  agar
tercapainya  keadilan  didalam  masyrakat.  Nilai- nilai keadilan yaitu:
1. Keadilan  distributif,  merupakan  hubungan keadilan  antara  negara terhadap  warganya, dimana negara yang wajib memenuhi keadilan dalam  bentuk  keadilan  membagi,  dalam bentuk  kesejahteraan, bantuan,  subsidi,  serta kesempatan  didalam  hidup  bersama  yang didasarkan pada hak dan kewajiban;
2. Keadilan  legal  (keadilan  bertaat),  merupakan hubungan  keadilan  antara warga  negara terhadap  negara  dan  didalam  masalah  ini pihak  warga  yang wajib  untuk  memenuhi keadilan  didalam  bentuk  menaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  didalam negara; dan
3. Keadilan  komunikatif,  merupakan  hubungan keadilan  antara  warga  satu dengan  lainnya secara  timbal  balik  (Deriyanti,  Wahjuni,  & Adonara, 2022).
Dengan  demikian,  Perusahaan  Asuransi sebagai  subyek  hukum  dalam  perjanjian  harus memenuhi  prestasi  dalam  perjanjian  asuransi, karena  perjanjian  yang  sah  berlaku  layaknya hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam  perjanjian  tersebut (asas  pacta  sun servanda). Agar  tercapainya  keadilan  bagi  para pihaknya.  Selain  itu,  salah  satu  fungsi  dan manfaat  keberadaan  Perusahaan  Asuransi  di Indonesia  adalah  untuk  melindungi  tertanggung dengan  cara  mengalihkan  kemungkinan- kemungkinan  buruk  (resiko)  yang  akan  terjadi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
dimasa  yang  akan  datang  antara  lain  risiko kecelakaan,  risiko  kematian  anggota  keluarga, risiko dalam investasi, risiko ancaman kesehatan. Sehingga  dengan  adanya  asuransi  dapat melindungi  tertanggung  untuk  mewujudkan rencana  di  masa  yang  akan  datang.  Namun faktanya  banyak  kasus  terkait  Perusahaan Asuransi  yang  mengalami  gagal  bayar  klaim asuransi oleh nasabah (Syamsiar, 2013).
Beberapa  kasus  Perusahaan  asuransi yang  mengalami  kasus  gagal  bayar  antara  lain yaitu  Perusahaan  Asuransi  Bakrie  Life  yang mengalami  gagal  bayar  pada  tahun  2008, sehingga  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut  dibuat  kesepakatan  baru  bahwa perusahaan  asuransi  Bakrie  Life  akan mengangsur  kewajibannya,  namun  hingga  tahun 2016  perusahaan  Bakrie  life  tidak  mampu  untuk mengembalikan  dana  nasabahnya,  sehingga Lembaga  OJK  mencabut  izin  operasional  dari Perusahaan  Asuransi  Bakrie  Life  (Kamdani,  & Sumriyah, 2023)
Selain  itu,  Perusahaan  Asuransi  Kresna Life  yang  mengalami  gagal  bayar  pada  dua produknya yaitu Kresna Link Investa dan Protecto Investa  Kresna.  Hal  ini  disebabkan  karena Peerusahaan Kresna Life memperpanjang secara sepihak polis asuransinya selama 6 bulan, namun dipertengahan  jalan  yaitu  pada  tanggal  14  Meu. Perusahaan  Kresna  Life  menghentikan  manfaat yang  menyebabkan  OJK  mengeluarkan  sanksi pembatasan  kegiatan  usaha  (PKU)  kepada
Kresna Life. Pada tahun 2023 OJK mencabut izin usaha  Kresna  Life  karena  belum  memenuhi persyaratan  Rencana  Penyehatan  Keuangan (RPK).
Disamping  itu,  Otoritas  Jasa  Kuangan (OJK)  mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa Perusahaan  asuransi  yang  bermasalah  dan sudah  dicabut  izin  usahanya  pada  tahun  2023, sehingga  perlu  dilakukan  proses  likuidasi.  Hasil dari  pengawasan  khusus  tersebut,  terdapat  4 perusahaan  asuransi  untuk  dilakukan  Rencana Penyehatan  Keuangan.  Diketahui  bahwa kesebelas Perusahaan asuransi yang bermasalah terdiri  dari  enam  asuransi  jiwa,  tiga  asuransi umum,  satu  reasuransi,  dan  satu  perusahaan asuransi dalam likuidasi.
Selain  itu,  terdapat  perusahaan  asuransi milik  negara,  yaitu  Perusahaan  Asuransi Jiwasraya  yang  juga  mengalami  gagal  bayar dalam  pembayaran  klaim  polis  milik  nasabah  JS Saving Plan yang sudah jatuh tempo sebesar 802 Miliar  Rupiah.  Diketahui,  Kementerian  BUMN mengaku  melaporkan  kepada  Kejaksaan  Agung bahwa  ada  indikasi  kecurangan  yang  dilakukan oleh  Jiwasraya  dengan  melihat  secara  rinci laporan  keuangan  perusahaan  yang  dinilai  tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi  yang  dilakukan  oleh  Jiwasraya  banyak ditaruh  pada  saham-saham  gorengan,  yang menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya (Haryanti, 2023).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
Banyaknya  permasalahan  Perusahaan Asuransi  yang  mengalami  gagal  bayar  dalam klaim  asuransi  yang  diajukan  oleh  nasabah, menjadi topik penelitian yang menarik untuk dikaji terkait faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan  gagal  bayar  yang  dilakukan  oleh perusahaan asuransi, selain itu bagaimana peran OJK  sebagai  pengawas  jasa  keuangan  di Indonesia  serta  upaya  pemerintah  untuk penyelamatan Perusahaan Asuransi.
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait permasalahan  gagal  bayar  dalam  klaim  polis asuransi  oleh  nasabah  telah  ditemukan  oleh penulis antara lain penelitian yang dilakukan oleh Abd.  Majid  dan  Sumriyah  pada  tahun  2023 dengan  judul  penelitian  Perlindungan  Hukum Terhadap  Nasabah  Akibat  Gagal  Bayar Perusahaan Asuransi, berdasarkan hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  nasabah asuransi  termasuk  konsumen  dari  produk  jasa asuransi sehingga memperoleh jaminan perlindungan  hukum  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yaitu  melalui  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen,  sebagai  akibat  tidak  dipenuhinya kewajiban  oleh  Perusahaan  Asuransi  terhadap dana  nasabah  yang  telah  dipercayai  untuk dikelola,  sehingga  menyebabkan  kerugian  pada pihak nasabah (Majid, & Sumriyah, 2023).
Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yeremia  Wijaya  dan  Vera  W.S.  Soemarwi  pada tahun  2022  dengan  judul  penelitian  Analisis
Kebijakan  Program  Restrukturisasi  Polis  PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Perjanjian  (Studi  Kasus:  Putusan  Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No.
09/Pdt.G.S/2021/PN.JKT.PST),  dengan  hasil penelitian  bahwa  Program  Restrukturisasi  Polis PT.Asuransi Jiwasraya merupakan restrukturisasi utang  yang  dalam  penerapan  program  tersebut ditemukan pelanggaran terkait dengan asas-asas perjanjian  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  (Wijaya,  &  Soemarwi, 2021).
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  Tumbur Halomoan  pada  tahun  2022  dengan  judul Pertanggungjawaban OJK Terhadap Gagal Bayar Perusahaan Asuransi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  OJK  dalam  menangani kasus  gagal  bayar  perusahaan  jiwasraya  belum maksimal,  fokus  utama  pemerintah  adalah mengembalikan  uang  para  nasabah  yang  telah mengajukan  klaim.  Bahwa  pengawasan  yang dilakukan  oleh  OJK  belum  maksimal.  Otoritas Jasa Keuangan dibebankan tanggungjawab agar dikemudian hari tidak ada lagi kasus gagal bayar seperti  yang  dialami  oleh  perusahaan  asuransi (Halomoan, 2022).
Penelitian  terdahulu  dari  Inggris  yang dilakukan oleh Sarah Paterson pada tahun 2023, yang  membahas  terkait  perusahaan-perusahaan besar  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  akan mencari perlindungan moratorium untuk menciptakan  stabilitas  dan  likuiditas  ketika
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
manfaat  yang  dihasilkan  lebih  besar  daripada masalah  sinyal  dan  pemrosesan  informasi. Perusahaan  besar  menganggap  perlindungan moratorium sebagai hal yang paling berguna jika perlindungan  tersebut  dapat  menstabilkan  bisnis dan menciptakan likuiditasi (Paterson, 2023).
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Richard A. Derrig dengan judul penelitian Insurance Fraud pada tahun 2002. Penelitian ini membahas terkait penipuan  asuransi  yang  menjadi  masalah  besar di  Amerika  Serikat  pada  awal  abad  ke-21. Individu  dan  kelompok  selalu  bersedia  dan mampu  mengajukan  klaim  palsu.  Masalah mendasar  bagi  perusahaan  asuransi  dalam menghadapi  penipuan  dan  penyalahgunaan sistemik  adalah  merancang  mekanisme  yang secara  efisien  memilah  klaim  ke  dalam  kategori yang memerlukan perolehan informasi tambahan dengan biaya tertentu (Derrig, 2002)
Dengan demikian dari  beberapa penelitian sebelumnya, ada novelti atau kebaharuan dalam penelitian  ini  yaitu  pada  penelitian  ini  akan mengkaji faktor-faktor penyebab marak terjadinya gagal  bayar  oleh  perusahaan  asuransi  di Indonesia  serta  peran  OJK  sebagai  pengawas kegiatan  bisnis  perasuransian,  serta  upaya pemerintah  sebagai  bentuk  penyelamatan Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang merupakan badan usaha milik negara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis  normatif  (Benuf,  &  Azhar,  2020),  yang memfokuskan  kajian  penelitiannya  pada  data sekunder melalui studi kepustakaan yang berupa bahan  hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No.4 Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan,  Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas jo.  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, serta  peraturan  perundang-undangan  terkait dengan isu tersebut, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, serta bahan hukum tertier  berupa  kamus.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  pendekatan  deskriptif  analitis  (Saskia, 2015) yaitu  dengan  menggambarkan  fenomena atau fakta hukum terkait gagal bayar yang terjadi pada  perusahaan  asuransi  dan  mengkajinya dengan  membuat  uraian  atau  gambaran  secara sistematis  faktual  dan  tepat  berkaitan  dengan faktor-faktor  gagal  bayar  pada  perusahaan asuransi dan peran OJK sebagai pengawas, serta upaya  pemerintah  dalam  menyelamatkan  PT. Asuransi  Jiwasraya  dan  para  nasabahnya  dan dikaji  dengan  peraturan  perundang-undangan dan doktrin hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan melalui wawancara dengan  nara  sumber  yaitu  salah  satu  pejabat OJK  sebagai  data  pendukung  dalam  penelitian, yang  kemudian  hasil  dari  penelitian  tersebut disusun secara runtut dan sistematis.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Gagal

## Bayar Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia
Fenomena  gagal  bayar  pada  klaim  polis asuransi  yang  ajukan  para  nasabah  asuransi sangat  sering  terjadi,  sehingga  menjadi  sebuah pertanyaan besar apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya  fenomena  tersebut.  Adapun  yang dimaksud  dengan  kondisi  gagal  bayar  adalah suatu  keadaan  tidak  dapat  terpenuhinya kewajiban  oleh  perusahaan  asuransi  kepada nasabah  asuransi  yaitu  ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk mengembalikan dana nasabah  sebagai  bentuk  pengalihan  resiko  oleh tertanggung (Malasari, Adam, & Hanafi, 2020).
Adapun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya gagal  bayar  dalam  perusahaan  asuransi  antara lain:
a. Faktor internal  perusahaan, yaitu faktor-faktor dari  dalam  perusahaan  yang  menyebabkan terjadinya  gagal  bayar,  berupa  kegagalan perusahaan  dalam  mengelola  perusahaan selama menjalankan kegiatan usaha
(Setiawan, 2020)
b. Tidak  diterapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam mengelola  dana  para  nasabah,  sehingga merugikan para  nasabah  asuransi (Elfahra, & Joesoef, 2021).
c. Adanya ketidaktransparan perusahaan asuransi  dalam  memberikan  informasi  terkait
produk  yang  ditawarkan  kepada  nasabah (Rambe, & Sekarayu, 2022).
d. Adanya  tekanan  likuiditas  portofolio  investasi atau  aset  perusahaan  asuransi  (Suhayati, 2023).
e. Adanya  itikad  buruk  direksi,  komisaris, pemegang  saham,  atau  pengelola  usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya
f. Faktor  Lemahnya  lembaga  pengawas  dalam mengawasi kegiatan bisnis asuransi.
Tentunya  fenomena  ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam mengembalikan dana nasabah  atau  kondisi  gagal  bayar  yang  terjadi dalam  kegiatan  bisnis  asuransi  telah  merugikan nasabahnya  yang  berhak  untuk  mendapatkan kembali dananya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian  (Suhayati,  2023).  Disamping  itu, fenomena gagal bayar pada perusahaan asuransi memberikan  dampak  buruk  pada  perekonomian negara, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  kegiatan usaha asuransi.
Agar  kegiatan  bisnis  asuransi  dapat berjalan  efektif,  maka  pemerintah  perlu mengambil  sikap  melalui  kebijakan-kebijakan strategis  yang  mengatur  terkait  pengelolaan kegiatan  bisnis  asuransi,  dari  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur terkait dengan kegiatan perasuransian, pendirian serta  izin  usaha,  serta  manajemen  pengelolaan bisnis  tersebut.  Didukung  dengan  adanya pembinaan  dan  pengawasan  selama  kegiatan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
bisnis  tersebut  berlangsung  oleh  badan pengawas  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  yaitu OJK.
Disamping  itu,  dengan  banyaknya  kasus gagal  bayar  menunjukkan  perlunya  dilakukan upaya  perlindungan  terhadap  nasabah  asuransi melalui  pengawasan  ketat  terhadap  perusahaan asuransi  oleh  OJK  untuk  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri asuransi  dan  penguatan  pada  pengaturan perlindungan  konsumen  di  sektir  keuangan. Selain itu, upaya perlindungan terhadap nasabah asuransi  yaitu  melalui  program  penjaminan  polis yang bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung  atau  peserta  dari  perusahaan asuransi sebagaimana diatur UU Nomor 4 Tahun 2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
2. Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Sebagai Pengawas Kegiatan Bisnis Asuransi
Dengan  disahkannya  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  maka  beralih  pula  segala pengawasan  Kementerian  Keuangan  dan Bapepan-LK  terhadap  seluruh  kegiatan  di  sektor jasa keuangan baik pada sektor perbankan, pasar modal,  serta  sektor  jasa  keuangan  non-bank seperti  asuransi,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya kepada lembaga OJK.
Lembaga  OJK  merupakan  lembaga independen  yang  bebas  dari  campur  tangan
pihak  manapun.  Tujuan  dibentuknya  lembaga OJK  adalah  agar  seluruh  kegiatan  di  sektor keuangan dapat terselenggara secara tertur, adil, transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu,  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh secara  berkelanjutan  dan  stabil,  serta  mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  Tugas  dari  OJK  yaitu  melakukan pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  segala kegiatan jasa keuangan baik disektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non  Bank.  Selain  itu,  OJK  memiliki  fungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  seluruh kegiatan disektor jasa keuangan (Sari, 2018).
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh OJK  kepada  perusahaan  asuransi  berupa pengawasan  secara  langsung  dan  pengawasan tidak langsung (Sarhan, 2016). Pada pengawasan  langsung  yang  dilakukan  oleh  OJK yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara  langsung  ke  perusahaan  asuransi  untuk melihat  keadaan  faktual  di  perusahaan  asuransi tersebut.  Adapun  tujuan  dari  pengawasan langsung  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran keadaan  keuangan  pada  perusahaan  asuransi dan  untuk  memantau  tingkat  kepatuhan perusahaan  asuransi  terhadap  peraturan  yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek  yang  tidak  sehat  yang membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan asuransi. Sedangkan pada
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
pengawasan  tidak  langsung,  OJK  akan melakukan pemantauan dan penelaahan dengan meminta laporan keuangan perusahaan asuransi secara  berkala,  atau  melalui  laporan  lain termasuk pengaduan nasabah sebagai konsumen (Sari et al., 2023).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  Pengaturan  dan  pengawasan  yang dilakukan oleh OJK yaitu mencakup pengawasan pada keseluruhan kegiatan bisnis baik mengenai kelembagaan,  seperti  perizinan  untuk  pendirian, pembukaan  kantor,  anggaran  dasar,  rencana kerja,  kepemilikan,  kepengurusan,  dan  sumber daya  manusia,  merger,  konsolidasi  dan  akuisisi, serta  pencabutan  izin  usaha,  maupun  kegiatan usaha  seperti  sumber  dana,  penyediaan  dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di  bidang  jasa. Dengan  kata  lain,  pengaturan  dan  pengawasan OJK  terhadap  perusahaan  asuransi  meliputi perizinan  pendirian  perusahaan  manajemen perusahaan  asuransi,  operasional  perusahaan asuransi,  serta  tata  kelola  perusahaan  asuransi tersebut.  Selain  itu,  OJK  juga  melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan perusahaan  asuransi  yang  meliputi  likuiditas, rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio  dan kecukupan modal minimum, serta laporan terkait kesehatan dan kinerja perusahaan asuransi. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga jasa  keuangan  terkait  dengan  produk-produk
asuransi  yang  dikeluarkan  oleh  Perussahaan Asuransi sebagai bentuk fungsi pengawasan.

## 3. Upaya  Pemerintah  dalam  Penyelamatan BUMN PT. Jiwasaraya
Asuransi sebagai bentuk manajemen risiko utama  yang  digunakan  untuk  menghindari kemungkinan  terjadinya  kerugian  yang  tidak tentu.  Dilaksanakan  dengan  menerapkan beberapa  asas,  yaitu  asas  indemnitas,  asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) ,  asas  kejujuran,  dan  asas  subrogasi (Siswadi, 2018).
Asas  indemnitas,  artinya  dalam  perjanjian asuransi,  tertanggung  memberi  ganti  kerugian kepada pihak  tertanggung  tidak  boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi  lebih  diuntungkan  dari  posisi  sebelum menderita  kerugian,  dan  hanya  sampai  pada kondisi semula (Santri, 2019).
Asas Kepentingan
Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest), artinya bahwa pihak  tertanggung  mempunyai  keterlibatan sedemikian  rupa  dengan  akibat  dari  suatu peristiwa  yang  belum  pasti  terjadinya  dan  yang bersangkutan  menjadi  menderita  kerugian (Navisa, 2020).
Asas  kejujuran  yang  sempurna  dalam perjanjian  asuransi,  merupakan  itikad  baik  para pihak  dalam  membuat  perjanjian  dan  yang menjadi  dasar  utama  dan  kepercayaan  yang melandasi  setiap  perjanjian  asuransi  (Wulansari, 2021).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
Asas utmost good faith merupakan  prinsip dimana  setiap  tertanggung  berkewajiban  untuk memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala  fakta  yang  berkaitan  dengan  objek  yang diasuransikan, serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini berkaitan dengan asas itikad baik  dalam  kejujuran  menyampaikan  informasi secara  detail  dan  jujur  tanpa  ada  yang disembunyikan terkait fakta-fakta yang sebenarnya  atas  objek  yang  asuransikan (Hartono, 2005).
Asas  subrogasi  adalah  penggantian kedudukan  tertanggung  oleh  penanggung  yang telah  membayar  ganti  kerugian  dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ke  tiga  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian. Akan  tetapi  kemungkinan  terjadinya  kerugian yang  diderita  oleh  tertanggung  tidak  diganti sepenuhnya  oleh  penanggung.  Subrogasi  dalam asuransi  merupakan  subrogasi  yang  terjadi karena ketentuan undang-undang. Sehingga asas ini  hanya  dapat  dilaksanakan  jika  memenuhi unsur-unsur  sebagai  berikut  (Pramukti,  & Panjaitan, 2016) :
1. Apabila  tertanggung  di  samping  mempunyai hak terhadap penanggung, masih mempunyai hak terhadap pihak ketiga
2. Hak  tersebut  timbul  karena  terjadinya  suatu kerugian.
Dalam  kasus  ini,  Perusahaan  Asuransi Jiwasraya sebagai penanggung telah mengalami kegagalan pembayaran klaim yang diajukan oleh
pemegang polis asuransi (tertanggung).
Perusahaan  Asuransi  Jiwasraya  pada  kasus  ini tidak  melaksanakan  kewajiban  dan  perannya sebagai  penanggung  dalam  perjanjian  asuransi dikarenakan  adanya  indikasi  kecurangan  yang dilakukan  oleh  Asuransi  Jiwasraya  dengan melihat  secara  rinci  laporan  keuangan perusahaan  yang  dinilai  tidak  transparan.  Selain itu,  tidak  adanya  pedoman  terkait  tata  kelola kegiatan investasi, yang mengakibatkan penempatan  dana  ke  aset-aset  yang  bersiko tinggi  dan  tidak  likuid,  adanya  masalah solvabilitas dan likuiditas sejak tahun 2008-2017, serta terdapat penyebab-penyebab lain terjadinya gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya. Beberapa permasalahan tersebut yang menjadi faktor-faktor yang  menyebabkan  Perusahaan  Asuransi Jiwasraya  mengalami  gagal  bayar  (Suryono,  & Rahadat, 2020).
Berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan Investigatif  Ketua  BPK  dalam  Rangka Perhitungan  Kerugian  Negara  atas  Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.Asuransi Jiwasraya  (Persero)  Tahun  2008  s.d.  2018 kepada  Kejaksaan  Agung,  Negara  Indonesia mengalami kerugian sebesar 16,81 Triliun Rupiah atas  kasus tersebut.  BPK  menyimpulkan  adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas proses perencanaan dan  pelaksanaan  pengelolaan  investasi  saham
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
dan  reksadana  di  PT.Asuransi  Jiwasraya (Persero) (Solichin, 2021).
Bentuk  upaya  yang  dilakukan  negara mengatasi  kerugian  tersebut  adalah  dengan mengadakan  program  restrukturisasi  polis asuransi  Jiwasraya.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengembalikan  dana  nasabah  Jiwasraya,  dan untuk memperkecil kerugian negara.  Pengembalian dana  nasabah Jiwasraya dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  Tim Percepatan  Restrukturisasi  melalui Indonesia Financial  Group (IFG)  Life.  PT.  IFG  Life  telah ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk  menerima  dan melanjutkan  kewajiban  dari  polis  restrukturisasi PT.  Asuransi  Jiwarasraya  untuk  melaksanakan program restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan  nasabah  Jiwasraya  (Haryanti, 2023).
Restrukturisasi  usaha  merupakan  suatu upaya  untuk  melakukan  penataan  kembali terhadap  nilai  seluruh  mata  rantai  bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan  kompetisi.  Restrukturisasi  usaha  dapat dilakukan dengan cara merger dan akuisisi, atau dengan  mengatur  kembali  Perusahaan  holding dan  konsolidasi,  atau  dengan  cara  melakukan kerja  sama  operasional  (menejemen),  atau dengan melakukan kerjasama strategis, selain itu dapat  dilakukan  dengan  mengurangi  beberapa usahanya  atau  produk-produknya,  atau  cabang perusahaannya, atau dengan memecah perusahaan menjadi beberapa Perusahaan, atau
dengan  melakukan  likuidasi  (Hidayah,  &  Fitriah, 2022).
Konsep  restrukturisasi  menurut  Tarigan adalah  kegiatan  dan  tindakan  yang  digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui  perbaikan  untuk  mendapatkan  dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan  eksistensi  perusahaan  serta agar  perusahaan  dapat  bersaing  dan  memenuhi keinginan pasar (Sari, 2019).
Perombakan  secara  mendasar  atas  mata rantai  bisnis  perusahaan  tersebut  tidak  semata- mata untuk menjadikan perusahaan tersebut agar tetap  eksis,  melainkan  juga  untuk  memenuhi tuntutan  pasar  baik  ditingkat  nasional  maupun internasional.  Alasan  dilakukan  restrukturisasi pada  suatu  perusahaan  antara  lain  dikarenakan fundamental  keuangan  yang  memburuk,  kinerja pendapatan  yang  buruk,  pendapatan  penjualan yang  lesu,  utang  yang  berlebihan,  dan perusahaan  tidak  lagi  kompetitif,  atau  terlalu banyak  persaingan  dalam  industri  (Surya,  & Suyatma, 2014).
Perusahaan Asuransi Jiwasraya merupakan  perusahaan  asuransi  tertua  di Indonesia.  Mayoritas  saham  Perusahaan Asuransi Jiwasraya dimiliki oleh negara, sehingga perusahaan  ini  merupakan  salah  satu  badan usaha  milik  negara  (BUMN).  Sumber  modal  dari Perusahaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang  dipisahkan.  Penyertaan  modal  tersebut
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
dapat  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  kapitalisasi  cadangan,  atau sumber  lainnya  (Haryutama,  2021).  Oleh  karena itu,  di  samping  untuk  menyelamatkan  pemegang polis, Program Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya  dilakukan  dengan  tujuan  untuk penyelamatan  penyertaan  modal  negara,  dan menghindarkan  kerugian  besar  pada  negara (Deriyanti, Wahjuni, & Adonara, 2022).
Pelaksanaan  program  restrukturisasi  polis asuransi Jiwasraya dilakukan dengan penggantian  kontrak  lama  oleh  suatu  kontrak baru,  yang  menyebabkan  kontrak  lama  dihapus, sehingga  yang  berlaku  selanjutnya  adalah kontrak  baru  dengan  perubahan  terhadap  syarat dan  kondisinya,  dan/atau  dengan  perubahan terhadap para pihak dalam kontrak tersebut, atau sering disebut novasi. Pada program restrukturisasi dilakukan dengan Novasi Subjektif Pasif,  dimana  ada  debitur  baru  yang  ditunjuk untuk  menggantikan  debitur  lama,  dan  kreditor setuju  bahwa  debitor  lama  dibebaskan  dari kewajibannya.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya pihak debitur baru, yaitu Perusahaan IFG Life  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk menggantikan  debitur  lama,  yaitu  Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Tentunya dengan persetujuan  para  kreditur,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  sebagai  pemegang  saham  terbesar dan  para  nasabah  Jiwasraya.  Adapun  bentuk persetujuan  dari  para  nasabah  yaitu  dengan keikutsertaan  para  nasabah  Jiwasraya  pada
program  restrukturisasi  seperti  Restrukturisasi Polis  Bancassurance,  Restrukturisasi  korporasi, Restrukturisasi  Ritel,  melalui  website  resmi  milik Jiwasraya mengumumkan bahwa manajemen PT Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  mulai  melakukan pengalihan  polis  hasil  restrukturisasi  ke  PT. Asuransi  Jiwa  IFG  Life  sejak  diterbitkannya  izin dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku  regulator (Deriyanti, Wahjuni, & Adonara,2022).
Proses  restrukturisasi  polis  asuransi Jiwasraya  dilakukan  dilakukan  secara  bertahap dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku  (Wijaya,  &  Soemarwi,  2021).  Dalam  hal ini Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), UU  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian,  serta  peraturan  perundang- undangan terkait lainnya. Selain itu, berdasarkan surat  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  S- 387/NB.2/2021,  IFG  Life  telah  mulai  menerima pengalihan  polis  dari  Jiwasraya  Dalam prosesnya, polis yang dialihkan telah dilakukan due diligence untuk memastikan bahwa polis yang dialihkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta  memitigasi  segala  risiko  yang  berpotensi memengaruhi  kelayakan  finansial,  operasional, dan going  concern kegiatan  usaha  IFG  Life.  Hal tersebut  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan prinsip  kehati-hatian.  Dengan  kata  lain,  PT. Jiwasraya  dan  PT.  IFG  Life  dalam  menjalankan tugas,  fungsi  dan  kegiatan  restrukturisasi  sudah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
bersikap  hati-hati.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk melindungi  dana  para  pemegang  polis  yang sudah  terkumpul.  Selain  itu  agar  memperoleh kembali  kepercayaan  para  pemegang  polis  dan kepercayaan masyarakat Indonesia.
Tahap-tahap  yang  dilalui  dalam  proses restrukturisasi  polis  Jiwasraya  dimulai  dari  tahap pengumuman,  tahap  sosialisasi,  hingga  tahap penutupan  polis  baru  atau closing .  Pada  tahap pertama  atau  pengumuman,  pemegang  polis melakukan  registrasi  data  yang  nantinya  data tersebut akan digunakan oleh Tim Satuan Tugas Restrukturisasi  Polis  Jiwasraya  di  tahap sosialisasi atau tahap dua, dan pada tahap akhir yaitu  berupa  penutupan  polis  baru,  disertai dengan  pengalihan  portofolio  (polis)  dari Jiwasraya kepada IFG life (Hartono, 2005).
Proses  restrukturisasi  polis  asuransi Jiwasraya  tidak  hanya  berkenaan  dengan penggantian  kontrak  lama  oleh  suatu  kontrak baru,  melainkan  diikuti  dengan  pengalihan  aset- aset milik asuransi Jiwasraya kepada Perusahaan IFG  Life  sebagai  debitur  baru  (Wijaya,  & Soemarwi,  2021).  Sebagaimana  telah  dijelaskan bahwa  restrukturisasi  usaha  dapat  dilakukan melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi.
Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 109 angka 1  UU  Cipta  Kerja  mendefinisikan  merger  atau penggabungan  sebagai  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  satu  perseroan  atau  lebih  untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang
telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari  perseroan  yang  menggabungkan  diri  beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan,  dan  selanjutnya  status  badan hukum  perseroan  yang  menggabungkan  diri berakhir karena hukum.
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  Jo.  Pasal  109  angka  1  UU  Cipta  Kerja mendefinisikan  akuisisi  atau  pengambilalihan sebagai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh badan  hukum  atau  perseorangan  untuk mengambil  alih  saham  perseroan  yang mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  atas perseroan tersebut.
Pasal  1  angka  10  UU  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan konsolidasi  atau  peleburan  sebagai  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  perseroan  atau lebih  untuk  meleburkan  diri  dengan  cara mendirikan  satu  perseroan  baru  yang  karena hukum  memperoleh  aktiva  dan  pasiva  dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum  perseroan  yang  meleburkan  diri  berakhir karena  hukum.  Secara  sederhana,  konsolidasi dapat  diartikan  sebagai  penggabungan  dua perseroan  atau  lebih  dengan  cara  mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama.
Dari definisi tersebut diketahui karakteristik yang  membedakan  ketiga  proses  restrukturisasi perusahaan yaitu (Hendardini, 2021):
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168                                               Universitas Diponegoro
Merger Akuisisi Konsolidasi 1. Terdapat minimal dua perusahaan yang menggabungkan diri. 1. Dilakukan dengan mengambil alih saham. 1. Terdapat  minimal  dua Perusahaan yang menggabungkan diri. 2. Adanya peralihan aktiva dan pasiva ke Perusahaan yang menerima penggabungan. 2. Adanya  pengalihan  kendali atau  kekuasaan  kepada Perusahaan yang mengambil alih  sebagian  besar  aset atau saham bisnis, sehingga terdapat peralihan aset.
2. Aset-aset  dari  perusahaan yang  menggabungkan  diri akan  diambil  alih  serta dengan hak dan kewajiban dari  dua  Perusahaan  yang telah berakhir sebelumnya.
3. Perusahaan yang menerima penggabungan masih tetap
hidup, sedangkan perusahaan yang setuju untuk menggabungkan diri
berakhir.
3. Perusahaan  yang  diakuisisi masih  tetap  hidup  dan beroperasi, begitu pula Perusahaan yang mengakuisisi  juga  tetap hidup dan beroperasi sebagai  badan  hukum  yang independent. 3. Perusahaan-perusahaan yang  menggabungkan  diri akan  hilang,  dan  muncul entitas baru atau perusahaan  dengan  nama baru.
Dari  definisi  serta  dari  karakteristik  yang membedakan  proses  restrukturisasi  melalui pengambilalihan  perusahaan,  maka  dapat  dilihat bahwa  Restrukturisasi  Asuransi  Jiwasraya dilakukan dengan cara merger atau penggabungan,  dimana  merger  merupakan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  satu perseroan  atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri dengan perseroan lain yang telah ada dalam hal ini  yaitu  Perusahaan  PT.  IFG  Life,  yang mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari  perseroan yang  menggabungkan  diri  beralih  karena  hukum kepada perseroan yang menerima
penggabungan,  dan  selanjutnya  status  badan hukum  perseroan  yang  menggabungkan  diri berakhir karena hukum.
Program restrukturisasi Asuransi Jiwasraya telah  memasuki  tahap  akhir,  yang  ditandai dengan rencana pengalihan polis disertai dengan pengalihan  aset  dan  liabilitas  dari  Jiwasraya kepada  IFG  life.  Selain  itu,  manajemen perusahaan juga tengah mempersiapkan rencana pengembalian izin Perusahaan kepada regulator. Dengan  kata  lain,  dengan  pengembalian  izin perusahaan  akan  menjadi  penanda  berakhirnya seluruh  rangkaian  Program  Restrukturisasi
Jiwasraya.  Status  polis  para  nasabah  Jiwasraya yang telah mengikuti program restrukturisasi akan dialih kepada Perusahaan baru yakni IFG Life.
Tentunya  baik  proses  pengalihan  polis maupun  pengalihan  aset  milik  PT  Jiwasraya kepada PT IFG Life tetap harus dilakukan dengan prinsip  kehati-hatian,  dan  mengikuti  peraturan yang  berlaku.  Di  dalam  pengalihan  aset perusahaan  harus  tetap  mematuhi  peraturan perundang-undangan  berupa  UU  Nomer  19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, karena  PT.  Asuransi  Jiwasraya  dan  PT.IFG  Life merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang melakukan  kegiatan  usaha  dalam  bidang asuransi,  sehingga  harus  tunduk  pula  pada  UU Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian, dan  Peraturan  OJK  No.71  Tahun  2016  Tentang Kesehatan  Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan  Reasuransi,  dan  Persetujuan  OJK Terkait  Rencana  Keuangan  (RPK)  Jiwasraya, Selain  itu  juga,  dalam  pengalihan  aset  tersebut harus mematuhi Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas. Hal ini dikarenakan  meskipun  Perusahaan  Jiwasraya dan  IFG  Life  merupakan  badan  usaha  milik negara,  namun  badan  usaha  ini  merupakan badan  hukum  yang  terdiri  dari  persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang  tebagi  dalam  saham-saham  atau  disebut Perseroan  Terbatas.  Oleh  karena  itu,  berlaku Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas
Adapun yang dimaksud dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian  yaitu  dalam menjalankan  tugas,  fungsi,  dan  kegiatan usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  dalam  rangka melindungi  dana  pemegang  polis  yang  telah dipercayakan  (Oktaria,  2019).  Selain  itu,  dalam melaksanakan kegiatan pengalihan polis dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  UU Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian, POJK  No.71  Tahun  2016  Tentang  Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,  dan  Persetujuan  OJK  Terkait Rencana  Keuangan  RPK  Jiwasraya.  Hal  ini dilakukan  untuk  melindungi  dana-dana  para nasabah Jiwasraya yang terlah terkumpul.
Dengan  demikian,  upaya  pemerintah dalam  menyelamatkan  PT.  Asuransi  Jiwasraya yaitu  dengan  melakukan  restrukturisasi  polis  ke IFG Life, yang mana keputusan ini telah disetujui oleh para pemegang polis atau nasabah asuransi PT.Jiwasraya,  dan  dianggap  sebagai  solusi terbaik saat ini.

## D. SIMPULAN
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  gagal bayar  pada  perusahaan  asuransi  di  Indonesia disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu  faktor internal  perusahaan,  tidak  diterapkan  prinsip kehati-hatian  dalam  mengelola  dana  para nasabah,  adanya  ketidaktransparan  dalam penyampaian  informasi  terkait  produk  yang ditawarkan  kepada  nasabah,  adanya  tekanan
likuiditas  portofolio  investasi  atau  aset perusahaan  asuransi,    adanya  itikad  buruk direksi,  komisaris,  pemegang  saham,  atau pengelola  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan bisnisnya,  serta  faktor  lemahnya  lembaga pengawas  dalam  mengawasi  kegiatan  bisnis asuransi. Sehingga merugikan nasabah asuransi dan memberikan dampak buruk pada perekonomian  negara,  serta  menyebabkan hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap kegiatan  usaha  asuransi.  Oleh  karena  itu perlunya  dilakukan  upaya  perlindungan  terhadap nasabah  asuransi  dan  pengawasan  ketat terhadap perusahaan asuransi oleh OJK .
Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai pengawas  kegiatan  bisnis  asuransi  yaitu melakukan  pengawasan  baik  secara  langsung maupun  pengawasan  tidak  langsung  dengan melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara langsung  ke  perusahaan  asuransi  untuk  melihat keadaan  faktual  di  perusahaan  asuransi,  serta melakukan  monitoring  dan  evaluasi  laporan keuangan  perusahaan  asuransi  secara  berkala dan  pengaduan  nasabah  sebagai  konsumen. Selain  itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk meningkatkan  dan  memaksimalkan  peran  OJK dalam  pengaturan  dan  pengawasan  perusahaan asuransi baik melalui  pengawasan langsung  dan tidak  langsung  terhadap  pengelolaan  dana nasabah yang sudah terkumpul.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah sebagai solusi dalam menyelamatkan PT.  Asuransi  Jiwasraya  yaitu  dengan  proses
restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya dilakukan dengan  penggantian  kontrak  lama  oleh  suatu kontrak  baru  atau  novasi.  Dalam  program restrukturisasi  dilakukan  dengan  novasi  subjektif pasif,  dimana  debitur  baru  (IFG  Life)  ditunjuk untuk  menggantikan  debitur  lama  (Jiwasraya), dan  kreditor  setuju  bahwa  debitor  lama dibebaskan dari kewajibannya, dan diikuti dengan pengalihan  aset-aset  milik  asuransi  Jiwasraya kepada  perusahaan  IFG  Life  sebagai  debitur baru.  Dan  selanjutnya  diikuti  dengan  pengalihan aset-aset  milik  asuransi  Jiwasraya  kepada perusahaan IFG Life sebagai debitur baru melalui proses  merger  atau  menggabungkan  dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan  diri  berakhir  karena  hukum. Proses  restrukturisasi  polis  asuransi  Jiwasraya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan prinsip  kehati-hatian,  yaitu  dengan  patuh terhadap  peraturan-peraturan  yang  berlaku. Dalam  hal  ini  Kitab  Undang-Undang  Perdata (KUH  Perdata),  UU  Nomor  40  Tahun  2014 Tentang Perasuransian, serta peraturan perundang-undangan  terkait  lainnya.  Selain  itu, berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor  S-387/NB.2/2021,  serta  patuh  pada Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Yikwa,  I.  (2015).  Asuransi  Hukum  Pelaksanaan Perjanjian  Asuransi. Lex  Privatum ,  Vol.3,
(No.1),p.136.https://ejournal.unsrat.ac.id/in dex.php/lexprivatum/article/view/7033 Elfahra,  Redhina.,  &  Joesoef,  Iwan  Erar.  (2021).
Tanggung  Jawab  Negara  (Pemerintah) Atas  Gagal  Bayar  PT.  Asuransi  Jiwasraya (Persero):  Studi  Perlindungan  Nasabah.
JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora ,Vol.8,(No.2),pp.304–312. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.304- 312
Wijaya,  Yeremia.,  &  Soemarwi,  Vira.  W.  S.
(2021).  Analisis  Kebijakan  Program
Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya  (Persero)  Ditinjau  Dari  Aspek Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst). Jurnal  Hukum Adigama ,Vol.5 , (No.1),pp.51–73.
https://journal.untar.ac.id/index.php/adigam a/article/view/19599/12000
Suhayati,  M.  (2023).  Gagal  Bayar  Perusahaan
Asuransi Dan Upaya Pelindungan Nasabah Asuransi. Info  Singkat  (Kajian  Singkat Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis) , Vol.XV,(No.3/I/P3DI/Februari/2023). https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category /Info%20Singkat/id/1406
Suharto,  Eunike  Selend.,  Pertiwi,  Nike  Dian,  &
Tirtasari,  Yurike  Adelya.  (2015).  Risiko Dalam  Perjanjian  Kredit  Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan
Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum.
Privat Law ,
Vol.07, pp.36-41. https://www.neliti.com/publications/26593/ri siko-dalam-perjanjian-kredit-perbankan- menurut-peraturan-bank-indonesia- nomor#cite
Sari,  Merina  Puspita.,  Rafsanjani,  Abdurahman.,
Fatwa, Andi Mumtaz Jamaluddin.,
Kharisma,  Nesya  Arsalia.,  &  Rifqi, Muhammad  Jazil.  (2023).  Analisis  Fungsi Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Perusahaan  Asuransi. Jurnal Fundamental  Justice ,  Vol.4,  (No.1),  pp.1– 16.https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i 1.2598
Rambe,  Soraya  Hafidzah.,  &  Sekarayu,
Paramitha.  (2022).  Perlindungan  Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat
Ketidaktransparanan
Informasi Polis Asuransi. Jurnal  Usm  Law  Review ,  Vol.5 , (No.1),p.93.https://doi.org/10.26623/julr.v5i
1.4073
Putra,  Ketut  Asmara.,  Norken,  I  Nyoman.,  &
Harmayanti, Kadek Diana. (2018). Analisis Risiko  Pada  Rencana  Pemanfaatan  Mata Air  Metaum  Di  Desa  Marga  Kabupaten Tabanan. Jurnal  Spektran ,  Vol.6 , (No.1),
pp.28–37.
https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/19843 Majid,  Abd.,  &  Sumriyah.  (2023).  Bentuk perlindungan  hukum  terhadap  nasabah akibat  gagal  bayar  perusahaan  asuransi. Jurnal  Hukum  Dan  Sosial  Politik , Vol.1,(No.3),pp.125–134.
https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya. v1i3.557
Sari,  Annisa  A.  (2018).  Peran  Otoritas  Jasa Keuangan  Dalam  Mengawasi  Jasa
Keuangan  Di  Indonesia. SUPREMASI Jurnal  Hukum ,  Vol.1,  (No.1),  pp.23–33. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.15 4
Deriyanti,  Karin  Jihananda.,  Wahjuni,  Edi.,  & Adonara,  Firman  Floranta.  (2022).  Prinsip Keadilan  Terhadap  Nasabah  Akibat
Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya. Jurnal  Ilmu  Kenotariatan , Vol.3,(No.1),p.23. https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34962
Derrig, Richard A. (2002). Insurance Fraud. The Journal of Risk and Insurance , Vol. 69 ,
(No.3),pp. 271–287. https://www.jstor.org/stable/1558678 Halomoan,  T.  (2022).  Pertanggungjawaban
Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Kasus Gagal  Bayar  Perusahaan  Asuransi.
Dharmasisya; Jurnal  Program  Magister Hukum FHUI , Vol.2, pp.215–226. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol 2/iss1/17/
Paterson,  S.  (2023).  Restructuring  moratoriums through  an  information-processing  lens. Journal  of  Corporate  Law  Studies ,  Vol.23,
(No.1).pp.37-67.
https://doi.org/10.1080/14735970.2023.224 9149
Kamdani, Farida Ayu., & Sumriyah. (2023). Studi
Kasus  PT.  Asuransi  Jiwa  Bakrie  Life. Hakim:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Sosial , Vol.1 , (No.3),pp.132–140. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3
Malasari,  Dessy.,  Adam,  Mohamad.,  &  Hanafi,
Agustina.  (2020).  Rasio  keuangan  dan kemungkinan  gagal  bayar  dengan  metode KMV  Merton  pada  perusahaan  non keuangan  di  Bursa  Efek  Indonesia. DeReMa  Jurnal  Manajemen ,  Vol.15 , (No.1),pp.120–135.
http://dx.doi.org/10.19166/derema.v15i1.17 64
Navisa,  Fitria  D.  (2020).  Karakteristik  Asas Kepentingan  (Insurable  Interest)  Dalam Perjanjian Asuransi. Negara Dan Keadilan , Vol.9,(No.2),p.188.
https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7490
Suryono, Kelik Endro., & Rahadat, Brandon Alfin.
(2020).  Tanggung  Jawab  Hukum  PT Jiwasraya  Terhadap  Nasabah. Jurnal Meta-Yuridis ,Vol.3,(No.2),pp.47–70.
https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5860
Syamsiar,  R.  (2013).  Manfaat  Dan  Mekanisme Penyelesaian  Klaim  Asuransi  Prudential. FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol. 7 (No.1),pp355–362.https://doi.org/10.25041 /fiatjustisia.v7no1.365
Setiawan,  I.  (2020).  Bedah  Kasus  Gagal  Bayar Dan  Kerugian  Pt.  Asuransi  Jiwasraya (Persero). Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis Indonesia  (JABISI) ,  Vol.1, (No.1),  pp.  34–
41. https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i1.38
Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan  PT  Asuransi  Jiwasraya  dengan Analisis  Fraud  Pentagon. Sanskara Akuntansi  Dan  Keuangan ,  Vol.1 , (No.02), pp.92–99. https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70
Hidayah,  Ardiana.,  &  Fitriah.  (2022).  Kebijakan Restrukturisasi  Perusahaan  Asuransi.
Solusi ,Vol.20,(No.2),pp.252–258.
https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.594
Surya,  Satrisca  Sagitha.,  &  Suyatma,  I  Nyoman.
(2014).  Akibat  Hukum  Bentuk-bentuk Restrukturisasi  Perusahaan  Di  Indonesia.
Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum ,
Vol.2,(No.5),pp.1–6.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasema ya/article/view/9553
Solichin,  Rizky  A.  (2021).  Critical  Review  Legal Protection  towards  the  Beneficiaries  of  PT Asuransi  Jiwasraya  due  to  Payment
Defaults of the Jiwasraya Savings Plan : A Critical  Review. Unnes  Law  Journal , Vol.7,(No.2),pp.257–286. https://doi.org/10.15294/ulj.v7i2.47548
Suryono,  A.  (2009).  Asuransi  Kesehatan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1992. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
Vol.9 , (No.3),pp.213–221.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.232
Siswadi.  (2018).  Prinsip-Prinsip  Hukum  Dalam
Praktik Asuransi Sebagai Solusi
Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi  Pada  Lembaga  Perasuransian.
Jurnal  Ummul  Qura ,  Vol.  XI , (No.1), pp.152–160.
https://doi.org/10.55352/uq.v11i1.433
Santri,  Selvi  H.  (2019).  Penerapan  prinsip indemnitas  pada  asuransi  kendaraan bermotor. UIR  Law  Review ,  Vol.3, (No.1),
pp.31–37.
https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlr ev.2019.vol3(01).3418
Hendardini, Raden Roro C. (2021). Akuisisi, Mer Akuisisi,  Merger,  Konsolidasi  Perusahaan Dalam  Pasar  Modal. Indonesian  Notary ,
Vol.3,(No.33),pp.733–734.
https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/ 33/
Benuf,  Kornelius.,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).
Metode  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal  Gema  Keadilan , Vol.7,(No.1),pp.20–33.
https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Saskia,  R.  (2015).  Kajian  Hukum  Terhadap Perspektif  Peranan  Pengawasan  Hukum Pasar  Modal  di  Indonesia. Lex  et Societatis ,Vol.3 , (No.2),pp.17–25.
https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v 3i2.7311

## PROSIDING NASIONAL
Wulansari,  R.  (2021).  Pelanggaran  Prinsip Kejujuran  dalam  Perjanjian  Asuransi  Jiwa dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Para Pihak. Prosiding Seminar Nasional Hukum
Perdata : Isu  Aktual  Hukum  Bisnis  Pasca Berlakuka UU Ciptakerja: Problematika dan Perkembangan  Keperdataan  dan  Bisnis  di Indonesia (pp.79-85).  Yogyakarta:  FH  UII
Press.  Retrieved  from  https://law.uii.ac.id/ pelanggaran-prinsip-kejujuran-dalam- perjanjian-asuransi-jiwa-dan-upaya- perlindungan-hukum-bagi-para-pihak/

## SKRIPSI
Haryutama,  Hasna  I.  (2021). Restrukturisasi  PT.
Asuransi  Jiwasraya  Melalui  Pembentukan Holding  BUMN  Asuransi .  Skripsi  Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
Sarhan, A. (2016). Analisis Pengawasan Otoritas jasa  Keuangan  Pada  PT  Asuransi  Takaful Umum Cabang Bengkulu . Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu.
Sari,  Anggun  M.  (2019). Perbandingan  Kinerja Keuangan  Perusahaan  Sebelum  dan Sesudah  Melakukan  Spin-Off  Tang
Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia .  Skripsi Fakultas  Ekonomi.  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta.

## THESIS
Hartono,  B.  (2005). Prinsip  Utmost  Good  Faith Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Asuransi
Jiwa,  Pt.  Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  Di
Regional Office Semarang. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
BUKU
Oktaria,  Eka  T.  (2019). Prinsip  Mengenal Nasabah  sebagai  Bentuk  Penerapan Prinsip  Kehati-Hatian  dalam  Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan ;
Perkembangan  Hukum  di  Indonesia . Bandar  Lampung:  Publikasi  Universitas Bandar Lampung
Pramukti,  Angger  Sigit.,  &  Panjaitan,  Andre Budiman.  (2016). Pokok-Pokok  Hukum Asuransi . Bogor: Pustaka Yustisia.
Outreville,  J.  F.  (1998). Theory  and  Practice  of Insurance .  France:  Kluwer  Academic Publisher.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara 2007 Nomor 106
UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014  Tentang
Perasuransian.  Lembaran  Negara  RI Tahun 2014 Nomor 337 1 (2014)
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 111
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan
UU Nomer 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara