## Perlindungan  Hukum  Bаgi  Korbаn  Tindаk  Pidаnа  Penipuаn  Jual  Beli  Online  di
Indonesia

## Dea Larissa
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia, Email: dea.larissa@uin-alauddin.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 07-10-2020
Revised     : 30-10-2020 Accepted : 08-11-2020 Published  : 08-11-2020

## Keywords:
Legal Protection Criminal Fraud Online Buying and Selling The  world  economy  and  current  international  trade  competition  can have negative implications for consumer protection in online trading in Indonesia.  This  research  aims  to  find  out  how  legal  protection  for victims  of  online  buying  and  selling  scams  in  Indonesia.  The  research method uses a descriptive qualitative approach that is by understanding various  concepts  found  in  the  research  process,  research  techniques using content analysis and library research. The results showed that Law No. 8 of 1999 on consumer protection from online fraud in the sale and purchase  in  e-commerce  transactions  in  Indonesia,  especially  when regulatory  concerns  about  consumer  protection  against  online  trading actions of companies in e-commerce still need to be increased.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 07-10-2020
Direvisi      : 30-10-2020 Disetujui : 08-11-2020 Diterbitkan : 08-11-2020

## Kata Kunci:
Perlindungan Hukum
Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online
Ekonomi dunia dan persaingan perdagangan internasional saat ini dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen pada jual beli online  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual  Beli  Online  Di  Indonesia.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan  cara  memahami  berbagai konsep  yang  ditemukan  dalam  proses  penelitian,  teknik  penelitian menggunakan  content  analysis  dan  library  research.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  UU  Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  dari  penipuan  online  dalam  penjualan  dan  pembelian  dalam transaksi  e-commerce  di  Indonesia,  terutama  ketika  kekhawatiran regulasi  tentang  perlindungan  konsumen  terhadap  tindakan  jual  beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan.

## PENDAHULUAN
Internet membawa ekonomi global ke dalam putaran baru yang lebih populer dengan istilah  ekonomi  digital.  Kehadiran  mereka  ditandai  dengan  peningkatan  aktivitas  ekonomi, yang  menggunakan  Internet  sebagai  sarana  komunikasi.  Perdagangan,  misalnya,  semakin bergantung pada e-commerce sebagai sarana transaksi. 1
1 Richardus  Eko  Indrajit, E-Commerce:  Kiat  dan  Strategi  Bisnis  di  Dunia  Maya ,  (Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2001), 33.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Globalisasi  ekonomi  saat  ini  membuat  dunia  usaha  berkembang  pesat,  salah  satu bisnis  online.  Globalisasi  ekonomi  berdampak  pada  dunia  perdagangan.  Efek  dengan  isi mengarah  ke  Internet,  lalu  dibawa  ke  Internet  atau  daring.  Bisnis  online  adalah  sistem berbasis bisnis online, media yang digunakan dalam pemasaran produk adalah situs web dan / atau  aplikasi.    Saat  ini,  konsumen  praktis  tidak  menginginkan  apa  pun  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena ini, perusahaan online akan berdampak besar. 2
Munculnya  media  internet,  bentuk  jarak  dan  waktu  tidak  lagi  menjadi    hambatan setiap    orang    untuk    melakukan    transaksi.    Selain    untuk  berkomunikasi,  internet  di  luar dugaan  sebelumnya  telah  berkembang  menjadi  media  untuk  berbisnis.  Transaksi  jual  beli yang  dilakukan  melalui  media  internet  pada  dasarnya  sama  dengan  transaksi  jual  beli  pada umumnya. 3
Kemudahan  yang  ditawarkan  internet  adalah  suatu  hal  yang  wajar  ketika  transaksi jual  beli  konvensional  mulai  ditinggalkan.  Saat  ini  transaksi  melalui  media  internet  lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya  internet,  menjanjikan  sejumlah  keuntungan,  namun  pada  saat  yang  sama  juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian di Indonesia. 4
Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih serius karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah  berkaitan  dengan  ekonomi  dunia  dan  persaingan  perdagangan  internasional  dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. 5
Masalah perlindungan bagi konsumen dalam jual beli online merupakan aspek yang penting  untuk    diperhatikan,    karena    beberapa    karakteristik    khas  jual  beli  online  akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan di antaranya:
1. Perusahaan  di  internet  (the  internet  merchant)  tidak  memiliki  alamat  secara fisik  di  suatu  negara  tertentu,  sehingga  hal  ini  akan  meyulitkan  konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Produk  yang  dibeli  konsumen  ada  kemungkinan  tidak  sesuai  atau  tidak kompatible dengan perjanjian awal.
2 Esther Dwi Magrifah, Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce , (Yogyakarta: Pustaka Media, 2007) 1.
3 Imam Sjaputra, Problematika Hukum Internet Indonesia (Jakarta: Prenhallindo, 2002) 92
4 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 342
5 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000) 3.
Di  dalam  jual  beli  melalui  internet,  seringkali  terjadi  kecurangan.  Kecurangan- kecurangan  tersebut  dapat  terjadi  yang  menyangkut  keberadaan  pelaku  usaha,  barang  yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. 6
Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi para pelaku perdagangan melalui internet adalah  terjadinyan  resiko  penipuan.  Sepanjang  2019,  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber Bareskrim  mencatat  1.617  kasus  penipuan online  di Indonesia.  Rinciannya,  sebanyak  534 kasus  terjadi  di  Instagram,  413  di  Whatsapp,  dan  sisanya  304  kasus  terjadi  di  Facebook. Peringkat  Indonesia  dalam  kejahatan  di  dunia  maya  (menggunakan  internet)  telah menggantikan  posisi  Ukraina  yang  sebelumnya  menduduki  posisi  pertama.  Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. 7
Penipuan  yang  sering  terjadi  antara  lain  berupa  penjual  yang  tidak  memberikan informasi  secara  lengkap    dan     benar      mengenai      barang      yang      dijual,      penjual     yang tidak  mengirimkan    barang    setelah    pembeli    melakukan    pembayaran,    atau    penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
Dengan  adanya  tindakan  oleh  aparat  penegak  hukum,  diharapkan  kejahatan  tidak semakin  meluas,  apapun  peraturan  perundangundangan  yang  ada  pada  akhirnya  tergantung pada aparat penegak hukumnya. 8 Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  penipuan  jual  beli  Online  di Indonesia.
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan  cara memahami  berbagai  konsep  yang  ditemukan  dalam  proses  penelitian,  teknik  penelitian menggunakan  content  analysis  dan  library  research.  pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis dan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  artikel  dan  buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Aktivitas  jual  beli  online  saat  ini  semakin  meningkat,  apalagi  situs  yang  digunakan untuk  melakukan  transaksi  bisnis  online  semakin  membaik.  Namun,  kita  juga  tahu  bahwa
6 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) 4.
7 Satria  Nur  Fauzi  dkk,  “Tindak  Pidana  Penipuan  dalam  Transaksi  di  Situs  Jual  Beli  Online  (E-Commerce)”, Recidive Journal 7, no. 3 (2018) 250
8 Vivi  Arfiani  Siregar  dkk,  “Regulasi  Perlindungan  Hukum  Sebagai  Wujud  Peningkatan  Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Riau Law Journal 4, no. 1, (2020) 106.
dalam  sistem  jual  beli  produk  yang  disediakan  hanya  dalam  bentuk  penjelasan  untuk spesifikasi  barang  dan  gambar  yang  tidak  dapat  menjamin  kebenaran.  Jadi  sebagai  pembeli, sangat penting untuk mengetahui kebenaran apakah barang yang ingin Anda beli sesuai atau tidak.jual  beli  adalah  persetujuan  saling  mengikat  antar  penjual,  yakni  pihak  yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. 9
Jual  beli  online  adalah  persetujuan  saling  mengikat  melalui  internet  antara  penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak  yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara  langsung  antara  penjual  dan  pembeli.  Jual  beli  dilakukan  meleui  suatu  jaringan  yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 10
Beragam  kasus  yang  muncul  di  Indonesia  berkaitan  dengan  pelaksanaan  transaksi terutama  faktor  keamanan  dalam  e-commerce  pada  sosial  media  tentu  sangat  merugikan konsumen.  Padahal  jaminan  keamanan  transaksi  e-  commerce  sangat  diperlukan  untuk menumbuhkan  kepercayaan  konsumen  penggunanya.  Pengabaian  terhadap  hal  tersebut  akan mengakibatkan  pergeseran  terhadap  falsafah  efisiensi  yang  terkandung  dalam  transaksi  e- commerce  menuju  ke  arah  ketidakpastian  yang  nantinya  akan  menghambat  upaya pengembangan pranata jual beli online. Risiko ini muncul karena transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa melalui face to face, tetapi melalui media internet (dunia maya) yang seringkali sulit dilacak keberadaannya. 11
Contoh  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  Ialah  cukup  melegakan  bagi  konsumen. Setelah  deal  transaksi,  penjual  memberikan  nomer  resi  (airwaybill  number)  untuk  proses pengecekan di website layanan ekspedisi. Mungkin kita akan sedikit bernafas lega karena itu artinya  penjual  tidak  menipu.  Namun  barang  tidak  kunjung  tiba,  setelah  dicek  di  website ternyata  resi  invalid  atau  mungkin  barang  datang  hanya  saja  sangat  jauh  berbeda  atau  tidak sesuai. Sebagai contoh, seorang wanita bernama Intan yang berprofesi sebagai wedding singer Jakarta melakukan pembelian baju dress yang akan digunakan ketika bekerja sebagai wedding singer.  Mengingat  instagram  menjadi  social  media  yang  juga  dimanfaatkan  sebagai  online shop  dengan  banyak  pilihan  Intan  memilih  baju  dress  yang  terdapat  di  instagram  dengan nama @RauffaApparel. Setelah menentukan pilihannya dan melakukan transaksi pembayaran
9 Depertemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Edisi  IV  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka, 2008) 589.
10 Misbahuddin, E-Commerce dan hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012) 32.
11 Melisa Monica Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online”, Lex Crimen II, no. 4 (2013) 252.
dengan total nominal Rp.1.000.000 rupiah. Intan menunggu barang yang dia beli di instagram dan  setelah  barang  sampai  ternyata  tidak  sesuai  harapan.  Baju  dres  yang  dipilih  intan  di instagram tidak sesuai dengan kondisi fisik baju dress yang dia dapatkan baik dari segi warna maupun bahan yang dijanjikan. Hal ini salah satu kasus yang sering terjadi dalam transaksi e- commerce,  produsen  melakukan  penipuan  dengan  menggunakan  foto-foto  palsu  untuk menarik  perhatian  konsumen  sedangkan  barang  yang  dijanjikan  tidak  sesuai  perjanjian  baik dari segi bahan, ukuran maupun warna. 12
Dari  kasus  contoh  tersebut  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan  hukum perlindungan konsumen dilihat dari pendekatan utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE).  PP  PSTE  sendiri merupakan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elekronik (UU ITE). 14
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  konsumen  ialah  berupa beberapa  hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen  sebagaimana  yang  dijabarkan  didalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Hak-hak  tersebut  diatur  dalam  pasal  4  yang  merumuskan sebagai berikut: 15
1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
12 Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Studi Kasus E-Commerce MelaluiSosial Media Instagram”, Paper , UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik
15 Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Hak  untuk  diperlakukan  dan/atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 16
Pelaku  usaha  melanggar  hak-hak  konsumen  yang  tertera  pada  pasal  4  UU ketidaksesuaian  spesifikasi  barang  yang  diterima  dengan  barang  tertera  dalam  iklan/foto penawaran  barang  pada  kasus  diatas  merupakan  bentuk  pelanggaran/larangan  bagi  pelaku usaha  dalam  memperdagangkan  barang  begitu  juga  dengan  pelanggaran  hak-hak  konsumen yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. 17 Pada kasus tersebut diatas konsumen sesuai Pasal 4 huruf  h  UU  PK  tersebut  berhak  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya. 18 Pasal 4 huruf h tersebut berbanding lurus dengan rumusan pasal 19 ayat  (1)  UUPK  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  yang  disumuskan  bahwa:  “Pelaku usaha  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.”
Perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan. 19 Pada dasarnya  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  perlindungan  konsumen  terhadap penipuan komersial online dalam transaksi e-commerce. Sejauh ini, peraturan yang digunakan untuk  melindungi  hak  konsumen  adalah  UU  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen, tetapi undang-undang ini tidak secara khusus mengatur Hak konsumen di e-commerce.
Konsumen  merasa  kesulitan  untuk  menuntut  perusahaan  e-commerce  berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  8  tahun  1999  karena  akses  ke  bisnis  e-commerce sangat  sulit.  Sedangkan  regulasi  yang  digunakan  untuk  mengatur  transaksi  e-commerce
16 Rai  Agustina  Dewi,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Melalui Online”, Journal Kertha Semaya 4, no 2 (2016) 7.
17 Samsul  Inosentius, Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab  Mutlak ,  Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
18 Didik  M.  Arif  Mansyur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  (Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi) ,  (Bandung: Rafika Aditama, 2005) 144.
19 Kiki  Rizky  Syamsir,  “ Tinjauan  Hukum  Perbuatan  Wanprestasi  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Dalam Transaksi E-commerce Melalui BBM dan Instagram ”, Jurnal 3, no. 2 (2015).
adalah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik, dalam  Undang-Undang  ini,  tidak  ada  ketentuan  dalam  Mengatur  perlindungan  konsumen secara  khusus  terhadap  penipuan  komersial  online  (melalui  transaksi  e-commerce.  UU  11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik harus diubah dengan perkembangan e- commerce, termasuk jumlah kerugian konsumen yang timbul di masyarakat akibat penipuan.
Tanggung jawab perusahaan yang melakukan penipuan jual beli online di Indonesia pada  konsumen  yang  menjadi  korban  pada  umumnya  dapat  menjadi  dua  bentuk,  yaitu pemulihan  uang  dan  penggantian  barang  baru.  Padahal,  biasanya  butuh  waktu  lama  untuk mengganti barang dengan barang baru, sehingga konsumen sering merasa terabaikan.
Masalah  pentingnya  perlindungan  korban  kejahatan  memperoleh  perhatian  serius, dapat  dilihat  dengan  dibentuknya Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of Crime  and  Abuse  of  Power ,  yang  mana  dalam  salah  satu  rekomendasinya  menyebutkan, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan saja tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan. 20
Hal  terpenting  yang  perlu  diperhatikan  bagi  konsumen  yang  mengalami  kerugian adalah  berani  mengajukan  keluhan  kepada  pelaku  usaha  yang  bersangkutan,  karena  dengan mengajukan keluhan konsumen telah berupaya menggugat dan memperjuangkan hak-haknya. Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  korban  penipuan  tindak  pidana  jual  beli  online  yaitu  : bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli online di Indonesia pada dasarnya    dilakukan   melalui   upaya   penal   dan   non   penal.   Upaya   penal   dapat   ditempuh melalui   upaya   represif,   sedangkan   non   penal   ditempuh   melalui   jalur   preventif.  Upaya represif   dilakukan   dengan   cara   yaitu   korban   dapat   melaporkan   tindak  pidana  penipuan dengan  cara  mendatangi  instansi  penegak  hukum  untuk  di  proses  lebih   lanjut.   Selanjutnya upaya  preventif  dilakukan  dengan  memberikan sosialisasi  peraturan  perundang-undangan dan   penyuluhan   hukum   terkait  penggunaan   teknologi   serta   budaya   untuk   tidak merespon   terhadap   permintaan  informasi   pribadi   lewat   e-mail.   Faktor   yang mempengaruhi   perlindungan   bagi  korban   penipuan   jual   beli   online   terfokus   pada minimnya   sarana   dan   prasarana  yang   memadai,   belum   maksimalnya   sosialisasi peraturan   perundang-undangan  terkait   tindak   pidana   cybercrime   kepada   masyarakat,
20 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita , (Bandung: Rajawali Pers, 2008) 20.
kualitas  sumberdaya  aparatpenegak  hukum  serta  kultur  masyarakat  yang  enggan  untuk memberikan  laporan dan kesaksian.

## KESIMPULAN
Perlindungan konsumen dari penipuan online dalam penjualan dan pembelian dalam transaksi e-commerce, terutama ketika kekhawatiran regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan jual beli online perusahaan di e-commerce masih perlu ditingkatkan. Pada dasarnya  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  perlindungan  konsumen  terhadap penipuan komersial online dalam transaksi e-commerce. Sejauh ini, peraturan yang digunakan untuk  melindungi  hak  konsumen  adalah  UU  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen, tetapi  undang-undang  ini  tidak  secara  khusus  mengatur  hak  konsumen  jual  beli  online  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah,  Abdul  Halim, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Transaksi  E- Commerce Lintas Negara di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Depertemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Edisi  IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
Dewi,  Rai  Agustina,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”, Journal Kertha Semaya 4, no 2 (2016).
Fauzi, Satria Nur, dkk, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)”, Recidive Journal 7, no. 3 (2018).
Imam, Sjaputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, Jakarta: Prenhallindo, 2002.
Indrajit, Richardus Eko, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
Khadafi,    Muhammad,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  E Commerce (Studi Kasus E-Commerce MelaluiSosial Media Instagram)”, Paper , UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
Magrifah,  Esther  Dwi, Perlindungan  Konsumen  dalam  E-Commerce ,  Yogyakarta:  Pustaka Media, 2007.
Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Mansyur,  Didik  M.  Arif  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  (Aspek  Hukum  Teknologi Informasi) , Bandung: Rafika Aditama, 2005.
Mansyur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Kejahatan  Antara Norma dan Realita , Bandung: Rajawali Pers, 2008.
Misbahuddin, E-commerce dan hukum Islam , Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Ramadhani, Pipit Ika, “Bareskrim Catat Ada 1.617 Kasus Penipuan Online pada 2019 Paling Banyak di Instagram”, Liputan6.com , 29 September 2020.
Samsul,  Inosentius, Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab Mutlak , Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
Siregar,  Vivi  Arfiani,  dkk,  “Regulasi  Perlindungan  Hukum  Sebagai  Wujud  Peningkatan Pendayagunaan  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”, Riau  Law  Journal 4,  no.  1 (2020).
Sumenge,  Melisa  Monica.  “Penipuan  Menggunakan  Media  Internet  Berpura  Jual  Beli Online”. Lex Crimen II, no. 4, (2013).
Syamsir,  Kiki  Rizky,  “Tinjauan  Hukum  Perbuatan  Wanprestasi  Terhadap  Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce Melalui BBM dan Instagram”, Jurnal 3, no 2 (2015).
Syawali,  Husni  dan  Neni  Sri  Imaniyati, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Bandung:  CV. Mandar Maju, 2000.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen