## ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : nurhidayahtamang097@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah dari penelitian ini adalah Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan  Tanah  (Studi  Kasus  Sengeta  Kepemilikan  Tanah  Desa  Garing  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Gowa).  Adapun  sub  masalahnya  yaitu  :  1)  Bagaimana  status kepemilikan tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ditinjau dari segi Hukum  Positif  ?;  2)  Bagaimana  status  kepemilikan  tanah  di  Desa  Garing  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Gowa  ditinjau  dari  segi  Hukum  Islam  ?  Hasil  peneilitian  ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang ada di Desa Garing Kecamatan Tompobulu diakui kepemilikannya dalam hukum positif dan hukum Islam sebagaimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 sehingga masyarakat berhak aats tanahnya. Bukti diakuinya kepemilikan masyarakat atas tanahnya dengan diberikan ganti kerugian atas tanah masyarakat yang termasuk dalam proyek pembangunan  bendungan  Karalloe.  Adapun  masyarakat  yang  menolak  nilai  ganti  kerugian yang diberikan uangnya di Konsnyasi.
Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah

## Abstract
The main problem in this research is the Analysis of Positive Law and Islamic Law on Land Ownership  (Case  Study  of  Land  Ownership  Dispute  in  Garing  Village,  Tompobulu  District, Gowa  Regency).  The  sub-problems  are:  1)  What  is  the  status  of  land  ownership  in  Garing Village,  Tompobulu  District,  Gowa  Regency  according  to  the  Positive  Law?  2)  What  is  the status of land ownership in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency according to Islamic  Law?  The  results  of  this  study  indicate  that  land  ownership  in  Garing  Village, Tompobulu District is recognized as ownership in positive law and Islamic law as in PP. 24 of 1997  so  that  the  community  has  the  right  to  their  land.  Proof  of  recognition  of  community ownership of their land by providing compensation for community land included in the Karalloe dam  construction  project.  Meanwhile,  people  who  refused  the  value  of  compensation  were given money in Konsnyasi.
Keywords: Ownership, Land.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, Pertama karena sifatnya yang merupakan  satu-satunya  benda  kekayaan  yang  meskipun  mengalami  keadaan bagaimanapun  bersifat  tetap  dalam  keadaannya  dan  bahkan  lebih menguntungkan.  Yang kedua, pada  faktanya  tanah  merupakan  tempat  tinggal  masyarakat,  memberikan penghidupan kepada masyarakat dan tempat dimana yang meninggal dunia dikebumikan. Di  dalam  Al-Qur’an  ada  beberapa  ayat  yang  berbicara  mengenai  tanah/bumi  sebagai karunia dari Allah Swt. kepada manusia. Sebagaimana banyaknya kata al-ard di dalam Al- Qur’an  salah satunya yang terdapat pada Q.S. An-Nahl : 16/65 yaitu :
َاللَّ ََُأَنََْ ََم نََا س مَاَِ  مَا َ  َََ  َي  اَ  ِه َاََ مَض  َََم َ مَا َ مَانۚنه َََّا َ  َ  لَك لَ ني ََ ً ل  مَوَن َ ََملَََا َۚاللَّ
Terjemahnya :
“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”. 1
Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. An-Nuur/24:42 yaitu :
َني َِنَا ََ    َي  اَ  ِه ََ َوه ََمَانۚنه لَو إلَا َ ن ََ ََ  لَْض َصَا نه
Terjemahnya :
lah kembali - lah Kerajaan Langit dan Bumi dan kepada Allah - Dan kepunyaan Allah 2 (semua makhluk).
Dalam  teori  kepemilikan,  Islam  memandang  Negara  sebagai  institusi  yang  mengelola masyarakat suatu Negara. Atas dasar inilah Islam memberikan hak a sekaligus kewajiban kepada Negara untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan
1 Mushaf  Al-Kamil, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, Edisi  Tahun  2002  (Jakarta  Timur:  Darus  Sunnah, 2015), h. 269
2 Mushaf Al-Kamil, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Tahun 2002, h. 356.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
masyarakat,  serta  hubungan  antara  masyarakat  dengan  Negara,  dalam  hal  ini  berkaitan dengan permasalahan tanah.
Dalam  hal  kepemilikan  tanah,  Islam  mengenal  istilah Ihyaa’ul  Mawaat (Menghidupkan tanah  mati), Tahjir (membuat  batas  pada  tanah),  dan Iqhta (pemberian  Negara  kepada Masyarakat). Ihyaa Al-mawaat yaitu hak memiliki tanah melalui aktivitas menghidupkan tanah mati. Tanah mati (ardun mawaat) menurut hukum Islam adalah tanah yang tidak ada pemiliknya atau tampak tidak pernah dimiliki oleh seseorang.
Tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) inilah tak jarang mengakibatkan perebutan hak atas tanah  yang  dapat  memicu  terjadinya  sengketa  yang  berkepanjangan  bahkan  terjadi pertumpahan  darah.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  bapak  Mochammad  Tauhid  :  “Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”.3
Mengenai pemilikan tanah, dalam UUPA telah ditentukan dalam pasal 6 bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Orang yang mempunyai benda, tanah supaya dapat memenuhi fungsi sosial dalam masyarakat. Kemudian dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 dimana pasal ini menjadi landasan dalam UUPA yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.4
Walaupun dalam pasal diatas tidak dicantumkan dengan jelas tafsiran mengenai kata fungsi sosial,  tetapi  dapat  kita  maknai  bahwa  fungsi  sosial  dari  hak  milik  tersebut  tidak  boleh dibiarkan merugikan rakyat. Namun pada kenyataannya berdasarkan observasi yang telah dilakukan terkait dengan kepemilikan tanah di desa garing kecamatan tompobulu kabupaten gowa  banyak  masyarakat  disana  yang  tidak  mendapatkan  ganti  rugi  atas  tanahnya  yang dileburkan untuk pengerjaan proyek bendungan karalloe karena terkait dengan kepemilikan tanah yang tidak memiliki sertifikat atas tanahnya.
3 Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Yogyakarta: STPN Press, 2009), h. 3
4 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 112
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
Kekuatan hukum yang dipegang oleh masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi terkait kepemilikan  tanah  yaitu  pada  PP  Nomor  24  Tahun  1997  pada  paragraf  kedua  pasal  24 mengenai  pembuktian  hak.  Pada  pasal  tersebut  mengatur  jika  seseorang  hendak mensertifikatkan tanahnya yang berasal dari hak lama maka hendak melengkapi alat bukti tertulis,  saksi-saksi,  atau  pernyataan  sendiri  yang  kadar  kebenarannya  dianggap  cukup. Berupa  penguasaan  fisik  selama  20  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  selama  tidak dipermasalahkan oleh orang lain dan dilakukan dengan ittikad baik.
Sehingga kasus tersebut diatas menimbulkan sengketa antara pemerintah dan masyarakat dalam hal status kepemilikan tanah yang dibebaskan. Lantas bagaimana dengan masyarakat Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang selama ini mengelola tanahnya sebagai  sumber  mata  pencaharian  secara  turun  temurun  dari  orang  terdahulu  dan  tidak mendapatkan  ganti  rugi  dari  tanah  yang  dibebaskan  untuk  Pembangunan  Proyek Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field research) dengan  pendekatan  normatif  syar’i  dan  pendekatan  perundang-undangan.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder. Dengan cara turun langsung kelapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Status Kepemilikan Tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu dalam Hukum Positif
Adapun jenis hak atas tanah dirumuskan dalam pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yaitu :
a. Hak  Milik,  yaitu  hak  turun  temurun,  terkuat,  dan  terpenuh  yang  dapat  dimiliki  oleh seseorang atas tanah. Hak milik dapat berlangsung secara terus menerus, diwariskan dari satu orang ke orang lainnya  yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, tidak mempunyai jangka waktu, tidak mudah dihapus, dan mudah dipertahankan. Yang dapat menjadi pemilik hak milik atas tanah adalah WNI asli, atau badan-badan hukum tertentu yang ditentukan
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
oleh pemerintah juga bisa memiliki hak milik. Hak milik terjadi karena pewarisan, hukum adat, pembukaan tanah, timbulnya lidah tanah, dan penetapan pemerintah.
b. Hak Guna Usaha (HGU), Hak guna usaha ini diberikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam bidang usaha pertanian, perikanan atau peternakan dan dan dengan jangaka waktu yang terbatas dan dapat diperpanjang maksimal 35  tahun. Hak  guna  usaha  ini  dapat  dihapus  jika  jangka  waktunya  berakhir,  dihentikan  jangka waktunya, dilepaskan oleh pemegangnya, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah.
c. Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.
d. Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung  negara.  Hak  ini  dapat  dimiliki  oleh  warga  negara  indonesia  dan  warga  negara asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia  dan  atau  badan  hukum  yang  ada  dan  didirikan berdasarkan hukum indonesia. 5
Dalam pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti pemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960 dan apabila  hak  tersebut  kemudian  beralih,  bukti  peralihan  hak  berturut-turut  sampai  ke  tangan pemegang hak waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan.
Dalam hal demikian, pembukuan haknya dilakukan dengan penegakan konversi hak yang lama menjadi hak baru yang didaftar. Adapun alat-alat bukti tertulis yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu :
1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Statsblad  1834-27)  yang  dibubuhi  catatan,  bahwa  hak  eigendom  yang  bersangkutan dokonversi menjadi hak milik.
2. Grosse akta  hak  eigendom  yang  diterbitkan  berdasarkan Ordonnantie tersebut  sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan.
5 Malaka, Zuman. "Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat Dan Hukum Islam." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21.1 (2018): 101-124.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
3. Surat  tanda  bukti  hak  milik  yang  diterbitkan  berdasarkan  Peraturan  Swapraja  yang bersangkutan.
4. Sertifikat  hak  milik  yang  diterbitkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agararia  No.  9 Tahun 1959.
5. Surat keputusan pemeberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya.
6. Akta  pemindahan  hak  yang  dibuat  dibawah  tangan  yang  dilengkapi  dengan  tanda kesaksian dari kepala Adat / kepala Desa / Kelurahan yang dibuat sebelum Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961  yang menentukan bahwa harus ada bukti akta PPAT sejak peraturan tersebut mulai dilaksanakan di suatu daerah.
7. Akta  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  tanahnya  belum dibukukan.
8. Akta  ikrar  wakaf  atau  surat  ikrar  wakaf  yang  dibuat  sebelum  atau  mulai dilakasanakannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1977.
9. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan.
10. Surat penunjukan atau pembelian.
11. Petuk Pajak Bumi/  Landrente, girik, sipil, kerikil dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.
12. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Alat bukti lainnya yang sesuai dalam pasal II, pasal VI dan pasal VII terkait ketentuan- ketentuan konversi UUPA.
Jika bukti tertulis tersebut tidak lengkap maka dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan atau  pernyataan  pemilik  tanah  yang  dapat  dipercaya  kebenarannya  menurut  pendapat Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan. Lebih jelasnya lagi dijelaskan dalam pasal 24 PP No. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. 6 Dijelaskan  bahwa  jika  bukti  tertulis
6 Mustarin, Basyirah. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): 397-412.h. 404
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
kepemilikan  hak  tersebut  sudah  tidak  tersedia  secara  lengkap  maka  dalam  hal  demikian pembukuan haknya dapat dilakukan tidak dengan didasarkan pada bukti tertulis melainkan dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik tanah tersebut oleh pemohon dan pendahulunya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu : 1. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dilakukan dengan ittikad baik secara nyata dan terbuka selama waktu yang ditentukan.
2. Pada kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut tidak diganggu gugat atau di akui juga oleh pihak lain.
3. Tidak adanya gangguan dari pihak lain diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.
4. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran tersebut dan pihak lain telah diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  melalui  pengumuman  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 26.
5. Status tanah dan pemegang haknya akan dituangka dalam Keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  mengenai  kepemilikan  tanah  maka  ada  tiga  kemungkinan  alat pembuktiannya yaitu :
1. Jika bukti tertulisnya lengkap maka tidak memerlukan tambahan alat bukti lainnya.
2. Jika bukti tertulisnya tidak sebagian tidak ada lagi maka diperkuat dengan keterangan saksi dan pernyataan yang bersangkutan.
3. Jika  bukti  tertulisnya  semuanya  tidak ada  lagi  maka  diganti  dengan  keterangan  saksi dan pernyataan yang bersangkutan.
Yang ketiga kemungkinan tersebut akan diteliti lagi malalui pengumuman untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai apa saja bukti kepemilikan yang dimiliki masyarakat,  dari  hasil  wawancara  bapak  Tasmin  S.Pd.I  selaku  Sekretaris  Desa  Garing Kecamatan  Tompobulu  adapun  bukti  kepemilikan  yang  dimiliki  masyarakat  bahwa  “ada masyarakat  yang  memiliki  sertifikat  namun  masih  bisa  dihitung  jari  jumlahnya  karena  yang memiliki  sertifikat  ini  mereka  mendapatkannya  karena  program  pemerintah  bukan  inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya masing-masing untuk disertifikatkan. Ada juga Akta
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
Tanah yang dibuat dari kecamatan, ada juga akta jual beli jika ada masyarakat yang memohon kepemerintah setempat untuk dibuatkan akta jual beli atau akta hibah, ada juga warisan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yaitu bukti pembayaran pajak tanah dari nenek moyang nah  kebanyakan  masyarakat  disini  menjadikannya  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  tanahnya. Namun secara admisnistrasi SPPT tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan” 7 . Dan  juga  keterangan  dari  Masyarakat  H.  Mile  terkait  bukti  kepemilikan tanah  yang  dimiliki mengatakan  bahwa “tena  iyya  punna  sertifikat,  ka  punna  kokoa  kinne  mae  kamma  tena ngasengja surat2na ka butta battuji ri tutoayya saksiji nia punna na nipassareangmo buttayya” yang jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia berarti “Kalau sertifikat tidak ada, karena kalau  kebun  disini  hampir  semuanya  tidak  memiliki  surat  sertifikat,  karena  tanah  disini  itu warisan dari orang tua dan kalau diwariskan hanya ada saksi”. 8
Dari penjelasan tersebut diatas dan dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan maka tanah masyarakat di Desa Garing jika kepemilikannya dilihat dari bukti tertulis yang ada maka tidak cukup  untuk  dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam UUPA, namun jika dilihat dari penguasaan secara fisik maka tanah tersebut bisa diakui sebagai tanah hak milik masyarakat dengan bukti penguasaan secara fisik dan pendahulu-pendahulunya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan diakui kepemilikannya oleh masyarakat setempat. Sehingga jika terjadi pembebasan tanah maka masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi atas tanahnya karena memiliki hak atas tanah yang dihaki tersebut.

## 2. Status Kepemilikan Tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Dalam Konsep

## Hukum Islam
Manusia  diciptakan  oleh  Allah  swt.  dimuka  bumi  ini  sebagai  penguasa,  selayaknya  sebagai penguasa  maka  manusia  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  dan  memperhatikan kekayaan dimuka bumi ini. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-An’am ayat 165 yaitu :
7 Muh. Tasmin S.Pd.I, Sekretaris Desa Garing, Wawancara, di Dusun Garing (16 Januari 2021)
8 H. Mile Masyarakakat Desa Garing, Wawancara , di Dusun Bangkengtakbing (16 Januari 2021)
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
مَا ََم  ذلَي َملَإ لَضَن ً ومَا َاََ  ً لْ َََ  َ   مَم  ذلَأََ َََ َمَم َا ََ  َي  اَ  ِه  ََََ َََت  ذلَأَإَََا كَمننه  َملََ ََ لَماللَّ ََْْ  َونَ َا نََا َ  ذلَيمَُِ  لذض َ  َا  لاملَإَنَن لَانلَا ََ َ مَوََ نه
Terjemahnya :
“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cemat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi Maha Penyayang. 9
Islam mengakui dan menghargai kepemilikan tanah yang selaras dengan fitrah dan tabiat serta keinginan manusia yang tinggi untuk memiliki suatu benda. Terutama benda tersebut sangat menunjang  kelangsungan  hidup  manusia  baik  dalam  jangka  waktu  pendek  maupun  jangka waktu panjang. Mencari kekayaan bukanlah sesuatu yang dilarang jika dilakukan dengan cara yang legal. Seperti bekerja, mengelola atau mengembangkan tanah kosong yang tak bertuan.
Islam sebagai agama yang kompleks mengatur mengenai cara menghidupkan, mengelola dan mengembangkan tanah kosong yang tak bertuan yang dikenal dengan Ihyaa Al-Mawaat. Yang bertujuan  agar  lahan-lahan  yang  gersang  menjadi  tertanami,  lahan  yang  tidak  produktif  agar produktif, ataupun di didirikan bangungan diatasnya. Sebidang tanah bisa dikatakan produktif jika menghasilkan atau memberi manfaat bagi masyarakat. Cara seseorang menunjukkan ittikad baik  terhadap  tanah  dengan Ihyaa  al-mawaat yaitu  dengan  menghidupkan  atau  mengelola sesuatu  yang  tidak  produktif  dengan  menggarap  tanah  tersebut  untuk  diperuntukkan  untuk keperluan pertanian atau perkebunan dengan dicangkul atau dibuatkan irigasi dan sebagainya.
Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang dijadikan sebagai salah satu dasar Ihyaa al- mawaat, yang  artinya  “Barangsiapa  yang  membangun  sebidang  tanah  yang  bukan  hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu”. (HR. Imam al-Bukhari)
Dan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud,  an-Nasai  dan  at-Turmudzi  Rasulullah  saw.
9 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Wanita Shakila (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), h. 150.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
bersabda yang artinya “Barangsiapa yang membuka tanah yang kosong, maka tanah itu akan menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi).10
Dengan  menelaah  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan  dalam  hukum islam maka ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut di tetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan  dengan  optimal  untuk  kepentingan  rakyat  atau  masyarakat  keseluruhan,  serta dalam  rangka  menjamin  tercapainya  tujuan  politik  ekonomi  islam  yakni  adanya  jaminan kepentingan  kebutuhan  pokok  bagi  setiap  anggota  masyarakat  sekaligus  menjamin  adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. Hukum pertanahan dalam islam dapat ditemui dengan 3 istilah yaitu hak kepemilikan (milkiyyah), hak pengelolaan (tasarruf), dan hak pendistribusian (tauzi’). Pengakuan islam terhadap tanah inilah yang menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas tanah yaitu; Al-milkiyyah (Hak Milik), Ijarah (Hak  Sewa), Muzara’ah (Hak  Pakai/Hak  Bagi  Hasil), Ihyaa’  al-mawaat (Membuka Tanah), dan Rahn ( Hak Gadai Atas Tanah). Dalam hal ini Ihyaa al-Mawaat dapat manjadi Al- milkiyyah (Hak  Milik). milkiyyah (Hak  Milik)  dalam  Hukum  islam  mengakui  adanya kepemilikan  manusia  dalam  hal  kepemilikan  tanah  namun  hanya  terbatas  pada  legalitas pengelolaan  dan  pemanfaatannya  saja  dan  Allah  sebagai  pemilik  yang  sebenarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ali-Imran : 3/109

## لَاملَالَ  ِه لَمَا  ْلَِ َ ني َِنَا ََ س  َي  اَ  ِه ََم مَا ََ َوه ََمَانۚنه ََم مَا َ ن ََ ََ
Terjemahnya :
“Kepunyaa Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu”. 11
Allah memberikan hak dan wewenang untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada termasuk yang ada di dalam bumi dan  segala isinya yang merupakan karunia  dari  Allah  swt.  konsep  hak  milik  atau  kepemilikan  dalam  islam,  dalam  fikih  sering disebut  dengan  kata milkiyyah. Kata al-milkiyyah berasal  dari  kata malaka-yamliku yang
10 Arifin, Ratih Putriani, and Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim. "Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong”.h. 99-10.
11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
mempunyai arti adanya hubungan antara orang dan harta yang ditetapkan oleh syara’ sehingga yang  memilikinya  dapat  bertindak  dan  memanfaatkan  harta  itu  sesuai  dengan  kehendaknya. Menurut terminologi berasal dari kata hak dan milik. Dimana hak adalah menetapkan sesuatu dan memastikannya. Hak milik dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam yaitu :
a. Al-Milk al-Tam
Yaitu hak yang meliputi zat benda sekaligus manfaat benda tersebut. Sehingga dalam hal ini pemilik  memiliki  atau  menguasai  suatu  benda  sekaligus  mendaptkan  manfaatnya.  Bentuk kepemilikan ini dikategorikan sebagai kepemilikan yang sempurna, karena pemililnya memiliki otoritas untuk menguasai materi suatu benda dan manfaatnya. Pemilikan ini tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain.
b. Al-milk al-naqis
Yaitu  hak  milik  yang  dimana  seseorang  hanya  memiliki  bendanya  saja  sedangkan  manfaatnya diserahkan  kepada  orang  lain  atau  sebaliknya.  Seseorang  hanya  memiliki  hak  memanfaatkannya  saja sedangkan hak miliknya dikuasai oleh orang lain. 12
Maka  sejalan  dengan  hal  tersebut  kepemilikan  tanah  yang  ada  di  desa  garing  kecamatan tompobulu merupakan hak bagi masyarakat yang dasar perolehannya melalui Ihyaa al-mawaat dan kemudian secara turun temurun diwariskan kepada ahli warisnya secara sah dan di akui dalam  hukum  islam.  Hukum  islam  mengakui  adanya  hak  milik  individu  sebagai  hak  milik gharizah atau tabiat manusia itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisaa :4/29:
َأ َامَََِ ََملَأَِ   ََك  ناَا َتَأمَل نمََ  ذلَأَا ضََ  ذلَأَنه َم اَك هملَإلَي ََِ  َا هملَاَاُ ََّاللََّمننه مَاااللََّك ه   ً يه ََِْ   ََّ
مَاض َ  َا  ذلَأََ ََمَي َ ني نََا س  ذلَأَۚلَإ لَك هملَإلَك وَِ  َا ََ س  ذلَأ اَا
Terjemahnya :
“Wahai orang-orang  yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar)  kecuali  dengan  perdagangan  yang  berlaku  atas
12 Nurhayati, A. "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria." AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5.1 (2017), hal. 34-35
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha Penyayang kepadamu”. 13
Agama islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan yang tidak boleh diganggu gugat. Hak milik individu ini jika banyak maka wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama dan negara. Kepemilikan yang sah dalam hukum islam adalah kepemilikan yang terlahir dar proses yang disahkan menurut syariat. Dimana  kepemilikan  dalam  fiqih  islam  terjadi  karena  menjaga  hak  umum,  transaksi pemindahan hak dan penggantian posisi kepemilikan.
Adapun  cara  memperoleh  hak  milik  atas  tanah  dalam  hukum  islam  yaitu  dengan Ihyaa  al- mawaat, akad, waris dan hibah. Maka sejalan dengan hal tersebut maka kepemilikan tanah yang ada  di  Desa  Garing  Kecamatan  Tompobulu  sejalan  dengan  hukum  islam  yang  diakui kepemilikannya dan masyarakat berhak atas tanah yang dihaki tersebut.

## 3. Analisis  Kepemilikan  Tanah  di  Desa  Garing  Kecamatan  Tompobulu  Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Pembangunan Bendungan Karalloe
Dilihat dari status kepemilikan tanah masyarakat desa garing masyarakat memiliki hak atas tanah yang dihaki  tersebut  yang  diakui  kepemilikannya  dalam  hukum  positif  dan  hukum  islam.  yang  kemudian perlu untuk di analisis yaitu bagaimana status bagi tanah yang dibebaskan dan untuk kepentingan umum yang  dalam  hal  ini  pembebasan  tanah  bagi  masyarakat  Desa  Garing  Kecamatan  Tompobulu  dalam pembangunan  Bendungan  Karalloe.. Yang  kemudian  terjadi  pada  masyarakat  Desa  Garing Kecamatan  Tompobulu  masih  ada  beberapa  orang  yang  belum  mendapatkan  ganti  rugi  atas tanahnya.  Berdasarkan  keterangan  dari  masyarakat  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi ini menolak jumlah ganti rugi yang diberikan. Dari  hasil  wawancara  dengan  H.  Nurung  selaku  tokoh  masyarakat  Dusun  Bangkengtakbing Desa Garing Kecamatan Tompobulu penulis mendapatkan keterangan bahwa “Pengadaan tanah yang  dilakukan  oleh  pihak  BPN  Kabupaten  Gowa  telah  sesuai  dengan  prosedural penggantirugian.  Dimana  mayoritas  masyarakat  telah  sepakat  terhadap  nilai  ganti  rugi  yang diberikan. Dan memang benar bahwa masih ada beberapa orang yang belum mendapatkan ganti
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 83.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
rugi atas tanahnya tersebut, karena menolak jumlah gantirugi yang diberikan karena tidak sesuai dengan permintaan masyarakat yang menolak ini”. 14
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  dengan  ibu  Fatimah  Nadir  dari  Badan Pertanahan Kabupaten Gowa bahwa “proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada 4 tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahap penggantirugian itu  masuk  kedalam  tahap  pelaksanaan.  BPN  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  Ketua  panitia pengadaan tanah. Mengenai penentuan jumlah ganti rugi ditentukan oleh pihak Aprasial.
Untuk  kasus  bendungan  Karalloe  itu  sudah  tahap  pengerjaan  dan  sudah  diberikan  ganti  rugi kepada masyarakat dan yang belum mendapatkan gantikerugian karena menolak nilai ganti rugi yang diberikan, uangnya dititpkan pada Pengadilan Negeri setempat sebagai Konsinyasi”. 15 Pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Karalloe saat ini sudah sampai pada tahap pengerjaan dan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi atas tanahnya.
Dalam hukum positif di Indonesia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Yang dijelaskan bahwa  pengadaan  tanah  merupakan  kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara  pemberian penggantirugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak.  Pengadaan  tanah  dilakukan dengan berdasar pada rencana tata ruang yang dilanjutkan dengan pengadaan tanah dengan cara pelepasan  hak.  Pengadaan  tanah  dalam  UU  ini  dilakukan  guna  memberikan  sarana  untuk kepentingan umum. Proses pengadaan tanah dilakukan untuk memperoleh status hukum baru dalam pemilikan hak atas tanah melalui pelepasan hak dengan memberikan ganti kerugian.
Dalam  pasal  3  UU  Nomor  2  tahun  2012  tujuan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat degan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
Dari tujuan pengadaan tanah tersebut maka sejalan dengan UU 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa “Bumi air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Pembangunan  Bendungan  Karalloe  bertujuan
14 H. Nurung, Masyarakat, Wawancara di Dusun Bangkengtakbing Desa Garing (16 Januari 2021)
15 Fatimah Nadir Kepala Seksi Pertanahan BPN Gowa, wawancara di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa (28 Januari 2021)
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
untuk  melayani  kepentingan  umum  untuk  menunjang  kesejahteraan  masyarakat  di  bidang pertanian  sebagai  pemasok  sumber  daya  air  dan  listrik  untuk  pengairan  masyarakat  guna menunjang  proses  pertanian.  Salah  satu  keresahan  warga  di  sana adalah  suplai  air ke  sawah yang hanya bisa menanam padi saat musim hujan saja.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini tidak mungkin dilakukan tanpa pemindahan hak milik. Yaitu hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh masyarakat. Dan kepemilikan tersebut akan berpindah kepada pemerintah karena akan difungsikan sebagai kepentingan umum bukan pribadi. Yang kemudian status kepemilikan tanahnya yang perlu dikaji adalah tanah masyarakat yang belum mendapatkan gantirugi atas tanahnya. Dari keterangan yang penulis dapatkan dari hasil  wawancara  dengan  Ibu  Fatimah  Nadir  dari  pihak  BPN  Kabupaten  Gowa  bahwa “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan bendungan karalloe, jadi ketika masyarakat dibayar ganti ruginya berbarengan dengan pelepasan haknya menjadi tanah milik negara, namun terhadap pihak yang menolak nilai ganti kerugian yang diberikan tidak  boleh  menghalangi  pembangunan  makanya  uangnya  dititip  di  pengadilan  negeri, seyogyanya  yang  bersangkutan  tidak  menolak  penggantirugian  tersebut  uang  ganti  kerugian tersebut  sudah  diterima,  karena  negara  sudah  menyiapkan  uang  tersebut  dan  dititipkan  di pengadilan.  Dalam  hal  ini  ada  pelepasan  hak  secara  sepihak  oleh  kepala  kantor  pertanahan. Karena dalam hal ini masyarakat minoritas yang menolak penggantirugian tersebut tidak boleh menghalangi pembangunan”. 16
Sejalan dengan  hal tersebut sebagaimana dalam pasal 6 UUPA, menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa hak atas tanah  apapun  itu  yang  ada  pada  seseorang  tidaklah  dapat  dibenarkan  bahwa  tanah  tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi menyangkut hak banyak orang.
Dalam pasal 33 ayat 3 UU 1945 bahwa bumi, air dan seluruh yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbicara mengenai kemakmuran rakyat penulis menganggap  bahwa  dengan  adanya  kemakmuran  dalam  pasal  tersebut  maka  diadakannya pembangunan    bendungan  tersebut  semata-mata  untuk  kepentingan  masyarakat  luas  dan menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
Pengadaan tanah dalam hukum islam adalah proses perolehan hak atas tanah dan penyerahan kembali tanah tersebut kepada pemerintah apabila tanah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat untuk umum. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan  hak  atas  tanah  tersebut  dari  hak  milki  individu  menjadi  hak  negara.  Pada esensinya  pengadaan  tanah  dalam  hukum  positif  dan  hukum  islam  adalah  sama  yaitu  demi kemaslahatan atau kemanfaatan umum yang dirasa kemafaatan ini lebih banyak dibandingkan ketika tanah masih tetap dimiliki oleh individu.
Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam hukum islam adalah kepentingan mayoritas ummat. Yang dimana kepentingan umum ini pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan ummat. Adapun batasan kepentingan umum dalam hukum islam dilihat dari fungsi dan kemanfaatan yang akan diperoleh dari pengadaan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan ketentuan dharuriyah.
Dalam  fiqh  kepentingan  umum  disebut  dengan al-maslahah  al-ammah, mayoritas  ulama setidaknya menetapkan 5 kriteria al-maslahah al-ammah yaitu :
1. Kepentingan  umum  ini  sesuatu  yang  manfaatnya  disarankan  oleh  sebagian  besar masyarakat, bukan kelempok tertentu.
2. Selaras dengan tujuan syariah yang terangkum dalam alkhulliyat al-khams
3. Manfaat yang dimaksud harus nyata bukan sebatas pikiran
4. Tidak boleh bertentangan dengan al-qur’an, hadis, ijma, dan qiyas.
5. Tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi lebih besar.
Untuk  pembangunan  Bendungan  Karalloe  untuk  kepentingan  umum  penulis  bersepahaman menggunakan  dalil maslahah  mursalah dimana  hal  tersebut  merupakan  bagian  persoalan- persoalan  kemasyarakatan  atau  dalam  istilah  fiqh  dikenal  dengan  muamalah  yang  bukan termasuk masalah ritual keagamaan dan ibadah.
Qawaid  al-fiqhiyah atau  kaidah-kaidah  hukum  islam  merupakan  kaidah-kaidah  umum  yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nash alqur’an dan hadis. Yang kemudian  kaidah-kaidah  ini  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  menentukan  hubungan berbagai  peristiwa  atau  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  manusia. Kaidah-kaidah pokok tersebut yaitu :
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
1. Al-umuuru bimaqoosidiha (segala sesuatu bergantung pada niat (tujuannya)).
2. Ad-dhoraru yuzaal (kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan).
3. Al-‘aadatu mahkamatun (adat kebiasaan bisa menjadi hukum).
4. Al-yaqiinu laa yuzaalu bis-syakk (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).
5. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir i (kesukaran atau kesulitan mendatangkan kebaikan).
Permasalahan  yang  menyangkut  hak-hak  manusia,  pada  dasarnya  digambarkan  dalam  islam dengan  istilah Taklif (pembebanan  suatu  kewajiban)  yang  menetapkan  adanya Fardhu  ‘ain (kewajiban  individu)  dan fardhu kifayah (kewajiban  kolektif).  Yang  sehubungan  dengan  hal tersebut  maka  dibalik  tiap-tiap  kewajiban  itu  terdapat  hak,  yang  sejalan  dengan  hal  tersebut secara garis besar ada hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. 17
Maka dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk dalam salah satu obyek yang  dapat  diselesaikan  dengan maslahah  mursalah. Pembangunan  bendungan  karalloe tersebut bertujuan untuk maslahat umat sebagaimana sejalan dengan hukum positif tujuan dari UUPA sebagai induk dari landreform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para  petani  penggarap  tanah,  sebagai  landasan  atau  prasarat  untuk  menyelenggarakan pembangunan  ekonomi  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  pancasila. 18 yang bertujuan untuk mensejahterakan negara, bangsa dan masyarakat.

## D. Penutup
Status  kepemilikan  tanah  di  Desa  Garing  Kecamatan  Tompobulu  dalam  hukum  positif sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 status tanah masyarakat disana tidak memiliki  sertifikat sebagai bukti tertulis sebagai bukti kepemilikan yang terkuat berupa sertifikat,  dari analisis terhadap ayat 1 pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 untuk tanah yang telah dikuasai  selama  20  tahun  atau  lebih    secara  berturut-turut,  penguasaan  dan  penggunaan
17 Roiqoh, Surur. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012) . Diss. Universitas Islam Indonesia, 2013.
18 Nurjannah, St. "Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3.2 (2014): 193-205.
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
tanah  yang  bersangkutan  dilakukan  dengan  ittikad  baik,  di  akui  kepemilikannya  oleh masyarakat dengan tidak adanya gangguan dari pihak lain, maka pembuktiannya didasarkan pada  bukti  penguasaan  secara  fisik  selama  20  tahun  atau  lebih  secara  brturut-turut  bisa mendaftarkan tanahnya untuk dibuatkan sertifikat hak milik.
Konsep  maslahah  mursalah  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pembebasan tanah  untuk  kepentingan  umum  karena  belum  ada  yang  mengatur  secara  rinci  mengenai aturan hukumnya sehingga dibutuhkan aturan hukum lain. Dengan tetap disandarkan pada aturan hukum islam yang disandarkan pada qiyas untuk dapat berijtihad.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an dan Terjemah
Mochammad  Tauhid, Masalah  Agraria  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan  Kemakmuran Rakyat Indonesia (Yogyakarta: STPN Press, 2009) Sutedi, Adrian. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

## Jurnal
Malaka, Zuman. "Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat Dan Hukum Islam." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21.1 (2018)
Mustarin,  Basyirah.  "Penyelesaian  Sengketa  Hak  atas  Tanah  Bersertifikat  dan  Tidak Bersertifikat." Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 4.2  (2018): 397-412.
Nurhayati,  A.  "Hak-Hak  Atas  Tanah  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Pokok Agraria." AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab 5.1 (2017)
Nurjannah,  St.  "Undang-Undang  Pokok  Agraria  (Uupa)  sebagai  Induk  Landreform." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3.2 (2014): 193-205.

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Arifin, Ratih Putriani, and  Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim. "Hak  Kepemilikan Atas Tanah Kosong”.
Roiqoh,  Surur. Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  (Kajian  Perbandingan  Antara
Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)
Nur Hidayah, Istiqamah
Hukum Islam Dalam Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012) . Diss. Universitas Islam Indonesia, 2013 .

## Peraturan Perundang-Undangan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
Presiden  Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

## Wawancara
Muh. Tasmin S.Pd.I, Sekretaris Desa Garing, Wawancara (16 Januari 2021)
H. Mile Masyarakakat Desa Garing, Wawancara , Garing (16 Januari 2021)
H. Nurung, Masyarakat, Wawancara (16 Januari 2021)
Fatimah Nadir Kepala Seksi Bidang Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Gowa,
wawancara (28 Januari 2021)