## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3298/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN KETERANGAN PALSU
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021)
Virginia Sekar Rizky, Flora Dianti Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 April 2022 Publish : 05  Juli 2022
Surat Keterangan Waris is a basis for inheritance distribution to heirs that has right to such inheritance.  This  study  aims to analyze  liability of  Notary to  make Surat  Keterangan  Waris which does not include a heir due to false information and incomplete documents as stated in Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor
03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 .  This  study  uses  normative  juridical  approach which carries out literature studies or secondary data. In this case, there is bad faith from F against  Notary  SA  to  make Surat  Keterangan  Waris based  on  false  information  and incomplete  documents.  Notary  SA  has  carried  out  all  the  necessary  procedures  in  making Surat Keterangan Waris , however, there is legal defect arises in such document, but Notary SA is not liable against such defect. If a Notary does not know that what F brought are fake documents, such Notary cannot be held criminally, civilly, and administratively liable. A step that can be taken by a Notary in case there is Surat Keterangan Waris to be made, Notary can request that the  client need to submit a written application which states that all documents and information to be provided by the client are the truth and can be guaranteed.
Keywords:
Waris, Surat Keterangan Waris,
Pertanggungjawaban Notaris
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 28 April 2022 Publis : 05  Juli 2022 Surat  Keterangan  Waris  merupakan  dasar  pembagian  warisan  terhadap  ahli  waris  yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab  Notaris  terhadap  pembuatan  suatu  Surat  Keterangan  Waris  yang  kurang mencantumkan  ahli  waris  dikarenakan  adanya  keterangan  palsu  dan  dokumen  yang  tidak lengkap sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah  Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka atau data sekunder. Dalam kasus ini terdapat itikad buruk penghadap F dalam menghadap Notaris SA untuk  membuat  Surat  Keterangan  Waris  berdasarkan  keterangan  palsu  dan  dokumen  yang tidak  lengkap.  Notaris  SA  telah  melakukan  segala  prosedur  yang  diperlukan  dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, namun di kemudian hari timbul cacat hukum pada Surat Keterangan  Waris  tersebut,  Notaris  tidak  serta  merta  bertanggung  jawab  atas  hal  tersebut. Notaris  yang  tidak  mengetahui  jika  dokumen  yang  diberikan  oleh  penghadap  F  adalah dokumen  palsu,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban secara  pidana,  perdata  dan  administratif.  Langkah  yang  dapat  diambil  oleh  Notaris  adalah jika  terdapat  permintaan  untuk  dibuatkan  Surat  Keterangan  Waris  dapat  meminta  agar penghadap  melakukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  bahwa  semua  dokumen  dan keterangan yang akan diberikan oleh penghadap adalah asli dan dapat dijamin kebenarannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Virginia Sekar Rizky Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  terdapat  tiga  sistem  hukum  waris  yang  masih  berlaku,  yaitu  sistem  hukum waris  perdata  barat,  sistem  hukum  waris  adat  dan  sistem  hukum  waris  Islam  [1].  Menurut Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam,  harta  warisan  seseorang  yang  meninggal  dunia,  akan  beralih namun  dengan  perhitungan  bahwa  sisa  dari  harta  warisan  dikurangi  dengan  utang-utang  atau kewajiban  si  pewaris  [2].  Berbeda  dengan  Hukum  Perdata,  sebagaimana  tercantum  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  “KUHPerdata”),  bahwa warisan  akan  beralih  seluruhnya  meliputi  juga  utang-utang  atau  kewajiban  dari  pewaris  [3]. Menurut KUHPerdata, warisan yang dapat diwariskan adalah aktiva dan pasiva, bedakan dengan
Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  bahwa  yang  diwariskan  adalah  suatu  budel  [3].  Maka berdasarkan  uraian  yang  disebutkan  di  atas,  para  ahli  waris  dapat  memilih  satu  di  antara  tiga sikap yaitu:
1. Menerima  secara  keseluruhan,  jadi  inklusif  utang  Pewaris.  Apabila  ahli  waris  menerima keseluruhan  harta  warisan,  maka  ahli  waris  harus  bertanggung  jawab  terhadap  segala kekayaannya  untuk  bagiannya  termasuk  juga  jika  terdapat  utang/kewajiban  yang  harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
2. Menerima dengan syarat: warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si Pewaris akan  dibayar  berdasarkan  harta  benda  yang  diterima  si  ahli  waris.  Dalam  hal  menerima dengan  syarat  atau  menerima  secara beneficial ,  maka  apabila  harta  warisan  diketahui memiliki  saldo  yang  merugikan  ( nadelig  saldo ),  maka  ahli  waris  hanya  akan  membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta warisan.
3. Menolak waris tidak mau tahu tentang pengurusan/penyelesaian warisan tersebut. Dalam hal ahli waris menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa.
Sistem  pewarisan  yang  akan  dibahas  dan  yang  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian  ini didasarkan pada KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, kependudukan Indonesia dibagi menjadi tiga golongan , yakni:
1. Golongan Eropa;
2. Golongan Bumiputra; dan
3. Golongan Timur Asing [4].
Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa sampai saat ini sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia belum mencapai taraf unifikasi, dikarenakan sistem hukum waris di Indonesia masih sarat dengan adanya golongan  yang mana menyebabkan adanya perbedaan sistem kewarisan di setiap kelompok masyarakat[1, 5]. Pada peraturan sebagaimana dimaksud terdapat empat macam penundukkan, yaitu:
1. Penundukkan pada seluruh hukum perdata Eropa;
2. Penundukkan pada sebagian hukum perdata Eropa;
3. Penundukkan mengenai “suatu perbuatan hukum tertentu” dan
4. Penundukkan secara “diam-diam”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sistem  hukum  kewarisan  perdata  barat  berlaku  bagi golongan  Timur  Asing  Tionghoa  serta  orang-orang  yang  menundukkan  diri  terhadap  Hukum Perdata  Barat[6].    Pewarisan  berdasarkan  Hukum  Perdata  Barat  diatur  dalam  Buku  II KUHPerdata  tentang  Benda,  namun  di  dalam  KUHPerdata,  tidak  memiliki  definisi  pewarisan secara  tersendiri[7].  Pasal  830  KUHPerdata  perlu  diingat,  pewarisan  memiliki  3  (tiga)  faktor penting, yaitu:
1. Pewaris
2. Ahli Waris
3. Harta Peninggalan
Hukum  waris  perdata  barat  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata  mengatur  mengenai Benda[4, 6]. Dalam KUHPer di Indonesia terdapat dua cara orang untuk berhak mendapat harta warisan, yaitu:
1. Sebagai ahli waris menurut kententuan Undang-Undang ( ab instestato );
2. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat ( testamentair ).
Di  dalam  Undang-Undang  dibahas  mengenai  pewarisan ab  intestato dan  kemudian  baru pewarisan  dengan  surat  wasiat,  namun  Undang-Undang  tidaklah  menganggap ab  intestato berlaku  lebih  dahulu  daripada  pewarisan  dengan  surat  wasiat.  Perbedaan ab  intestato adalah berdasarkan  hubungan  darah,  sedangkan  dasar  pewarisan  dengan  surat  wasiat  adalah  kemauan pewaris [8]. Jika dilihat dari Pasal 832 KUHPer, bahwa  yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama [4]. Namun dalam hal keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama sudah tiada, maka semua harta peninggalan tersebut menjadi milik negara, namun
dari  harta  peninggalan  tersebut  wajib  untuk  melunasi  utang-utang  dari  orang  yang  meninggal tersebut sejauh harta peninggalan mencukupi untuk kewajiban-kewajiban tersebut.
Syarat-syarat untuk pewarisan adalah sebagai berikut.
1. Meninggalnya pewaris berdasarkan Pasal 830 KUHPer, termasuk “ada dugaan hukum sudah meninggal”;
2. Adanya  ahli  waris  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia  berdasarkan  Pasal  836  KUHPer, dalam arti kata bahwa ahli waris secara nyata harus ada dan hidup, baik ahli waris menurut Undang-Undang, menurut perjanjian nikah, maupun menurut surat wasiat, dan;
3. Kecakapan ahli waris;
4. Harta warisan[1, 5].
Pada  asasnya,  orang  mempunyai  kebebasan  untuk  mengatur  mengenai  apa  yang  akan terjadi  dengan  harta  kekayaannya  setelah  ia  meninggal.  Namun  ahli  waris  yang  dapat menjalankannya  haknya  atas  bagian  yang  dilindungi  undang-undang  dinamakan  “legitimaris”, sedangkan  bagian  yang  dilindungi  undang-undang  itu  dinamakan  “ Legitieme  Portie ” (bagian mutlak). Legitieme Portie ialah bagian tertentu atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris, oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka Legitieme Portie diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/ testament [5].
Hukum  kewarisan  sendiri  dibuat  agar  masyarakat  mendapat  kepastian  hukum  mengenai siapa  yang  berhak  dan  siapa  yang  tidak  atas  pembagian  harta  peninggalan  pewaris.  Surat Keterangan  Hak  Mewaris  atau  biasa  disebut  dengan  Surat  Keterangan  Waris  (“SKW”)  adalah surat  yang berisi keterangan  yang dibuat oleh Notaris mengenai pihak-pihak  yang  menjadi ahli waris dari seorang pewaris [9].
SKW  sendiri  dibuat  agar  para  ahli  waris  dapat  mengetahui  dengan  jelas  seperti  adakah harta peninggalan berupa warisan  yang ditinggalkan, adakah wasiat yang ditinggalkan pewaris, bagaimanakah  status  perkawinan  terakhir  pewaris,  siapa  saja  pihak  yang  dapat  menerima warisan, perhitungan jumlah bagian warisan dan juga penghitungan bagian yang tetap (legitieme portie) atas para ahli waris [9]. Berdasar dari hal tersebut, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar atas perhitungan pembagian warisan para ahli waris yang akan diterima dan ditulis dalam SKW.  Dalam  prakteknya  pembuatan  SKW  masih  sering  ditemukan  kesalahan,  baik  yang disengaja oleh Notaris maupun yang tidak disengaja[10–16]. Pada pembahasan Putusan Majelis Pengawas  Wilayah  Notaris  Provinsi  DKI  Jakarta  ini,  akan  dibahas  mengenai  pembuatan  SKW yang  dibuat  oleh  Notaris.  Dalam  putusan  ini,  kesalahan  antara  lain  adalah  karena  isi  dari dokumen  yang  diberikan  oleh  penghadap  adalah  tidak  benar  dan  tidak  lengkap,  yang  mana menyebabkan kesalahan dalam pembuatan SKW.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  pokok  permasalahan yang  akan  dibahas  adalah  Akibat  Hukum  yang  dibuat  dari  Dokumen  Palsu  dan Pertanggungjawaban  Notaris  atas  SKW  yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  palsu  dan kurangnya  dokumen,  yakni  Akta  Kelahiran  KP  (Putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  jurnal  ini  adalah  dengan  metode pendekatan  yuridis-normatif,  yaitu  penelitian  hukum  terhadap  asas-asas  hukum,  norma  dan kaidah-kaidah  hukum.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka atau penelitian yang sumber datanya berdasarkan dokumen tertulis seperti data sekunder, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Melalui metode ini, akan digunakan ilmu hukum dan informasi yang berkaitan dengan tesis ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  Putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021,  bahwa  IN  melaporkan  Notaris  SA  dengan  dasar bahwa  Notaris  SA  telah  mengeluarkan  Surat  Keterangan  Hak  Waris  Nomor  1/SA/KHW- TAK/VII/2020 dimana di dalam surat keterangan hak waris tersebut tidak mencantumkan nama KP  sebagai  ahli  waris  yang  sah  berdasarkan  hukum[10].  Dikarenakan  terbitnya  SKW  tersebut, klien Notaris SA mengambil semua dana pada Almarhum IR sehingga mengakibatkan kerugian bagi ahli warisnya yang bernama KP tersebut. IN menjelaskan bahwa IR telah meninggal dunia pada  29  Maret  2020,  bahwa  Almarhumah  telah  menikah  sebanyak  2  (dua)  kali  yang  mana pernikahannya  dengan  suami  pertama  tidak  didaftarkan  secara  resmi  pada  pengadilan  dan  dari perkawinan pertama tersebut telah lahir seorang putri bernama KP. Sedangkan pada perkawinan kedua  telah  lahir  2  (dua)  orang  anak  yang  bernama  KDF  dan  KFD.  IN  menjelaskan  bahwa sebelum  kematian  adiknya,  IR,  Almarhumah  IR  membeli  asuransi  pendidikan  dari  Sinar  Mas Life  dan  Asuransi  Kesehatan  Prudential untuk  ketiga  anaknya.  IN  yang  bertindak  sebagai  wali yang  sah  berdasarkan  Surat  Penetapan  Pengadilan  Jakarta  Barat,  mewakili  KP  dalam  segala sesuatu yang berhubungan atas anak Almarhumah IR.
IN  yang  ingin  mendapatkan  informasi  mengenai  asuransi  pendidikan  mendatangi  Bank Sinar  Mas  dan  menanyakan  kapan  dana  asuransi  tersebut  bisa  cair,  namun  didapati  bahwa rekening atas nama IR telah ditutup oleh pihak asuransi. Bahwa F yang merupakan suami dari IR telah  menutup  rekening  tersebut  dengan  menyerahkan  dokumen  Surat  Keterangan  Hak  Waris Nomor  1/SA/KHW-TAK/VII/2020  yang  tidak  mencantumkan  nama  KP  yang  dikeluarkan  oleh Notaris SA. IN pun mendatangi kantor Notaris SA dan Notaris SA pun menjelaskan bahwa pada saat  pembuatan  surat  keterangan  ahli  waris  tersebut,  F  tidak  memberikan  data  dokumen  yang lengkap dan benar kepada Notaris SA.
Dalam  jawaban  dari  Notaris  SA  di  dalam  pemeriksaan  didapat  bahwa  Notaris  SA  telah menerima dari F dokumen-dokumen yaitu:
1. Copy Surat Kematian Almarhumah IR;
2. Copy KTP F;
3. Copy KTP Almarhumah IR;
4. Copy Akta Kelahiran atas nama:
a. KDF
b. KFDF
5. Copy Kartu Keluarga; dan
6. Copy Akta Nikah F dengan Almarhumah IR.
Notaris  SA  menjelaskan  bahwa  ia  telah  melakukan  pengecekan  surat  keterangan  wasiat atas nama Almarhumah IR ke Seksi Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator  Negara,  Direktorat  Perdata  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, namun tidak didapati adanya akta wasiat atas nama IR. Notaris SA kembali menanyakan kepada F  yang  hadir  dalam  pembuatan  akta  dan  Notaris  SA  menanyakan  apakah  ada  ahli  waris  lain selain  tersebut  di  atas  dan  penghadap  F  tidak  memberikan  informasi  mengenai  keberadaan  KP dari  perkawinan  pertama  Almarhumah  IR.  Berdasarkan  permintaan  saudara  F  dibuatlah  Akta Pernyataan/Pengakuan Waris Nomor 9 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris SA dengan penghadap yang turut ikut menandatangani di dalam akta tersebut, yaitu:
1. F (suami dari IR) yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku wali dari anak- anaknya yang masih di bawah umur yaitu KDF dan KFDF, dan;
2. DPH (selaku saksi I); dan
3. DC (selaku saksi II).
Notaris  SA  menjelaskan  bahwa  berdasar  dari  Akta  Pernyataan  tersebut,  dibuatlah  Akta Keterangan  Hak  Waris  Nomor  1/SA/KHW-TAK/VII/2020  yang  intinya  menyatakan  jika terdapat ahli waris dari IR, maka F akan bertanggungjawab sepenuhnya dan memberikan haknya sesuai dengan ketentuan hukum.
Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta [10], bahwa:
PERTAMA:  Pengaduan IN tidak cukup bukti.
KEDUA     :  Notaris  SA  sudah  menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) butir a.
SKW  juga  mencakup  besaran  masing-masing  bagian  para  ahli  waris  serta  pihak-pihak mana  yang  berhak  atas  warisan  tersebut.  Dengan  adanya  SKW  maka  dapat  dikatakan  bahwa seseorang  ditetapkan  sebagai  orang  yang  berhak  atas  besarnya  sebuah  warisan  [9,  17].  Notaris dalam membuat SKW berdasar pada dokumen-dokumen serta keterangan penghadap yang ingin dibuatkan SKW. Bahwa guna memenuhi perkembangan hukum, maka untuk golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Tionghoa, apakah Notaris berwenang membuat SKW tersebut? Bahwa dalam hal tersebut diperbolehkan asal memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHPerdata; dan
2. Proses pewarisan yang didasarkan kepada alat bukti yang autentik [18].
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  SKW  dalam  Surat Direktur Jenderal  Agraria  atas  nama  Menteri  Dalam  Negeri tanggal  20  Desember 1969  Nomor Dpt/12/63/12/69  tentang  surat  keterangan  warisan  dan  pembuktian  kewarganegaraan,  bahwa Notaris salah satu dari tiga pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat SKW[19]. Lebih lanjut dalam Pasal 36 jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
Pasal 36
(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
Pasal 42 ayat (1)
Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997:
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
a. Bagi  WNI  penduduk  asli  dibutuhkan  SKW  yang  dibuat  oleh  para  ahli  waris  dengan disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh  Kepala  Desa/Kelurahan  dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
b. Bagi  Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa  yang  dibutuhkan  Akta  Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris.
c. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya yang dibutuhkan adalah SKW dari Balai Harta Peninggalan.
Dalam  Pasal  1048  KUHPer,  dikatakan  bahwa  penerimaan  warisan  dapat  dituangkan  ke dalam suatu akta autentik atau akta yang dibuat di bawah tangan [4].  Lebih lanjut diatur dalam KUHPer bab ketujuh tentang pemisahan harta peninggalan juga dijelaskan bahwa instansi yang berwenang dalam pembuatan SKW. Namun sebenarnya di dalam KUHPer tidak diatur atau tidak disebutkan  mengenai  SKW  yang  diwajibkan  dibuat  oleh  Notaris  atau  terdapat  ketentuan  yang memerintahkan  Notaris  untuk  membuat  suatu  SKW[7].  Dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya pembuatan keterangan waris tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  15  ayat  3  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (untuk  selanjutnya  disebut sebagai “UUJN”), bahwa Notaris memiliki kewenangan yang diatur di luar dari UUJN asalkan dirumuskan  atau  berdasar  dari  suatu  perundang-undangan  [20].  Oleh  karenanya  berdasarkan uraian  di  atas  bahwa  dasar  hukum  kewenangan  bagi  Notaris  diatur  di  luar  UUJN.  Sebelum Notaris membuat SKW, Notaris akan membuat Akta Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris mengenai  subjek  yang  menjadi  ahli  waris  sesuai  dengan  Pasal  38  UUJN.  Dalam  hal  Akta Pernyataan  dibuat  berdasarkan  keterangan  yang  tidak  benar,  maka  Notaris  tidak  perlu bertanggung  jawab,  bahwa  yang  bertanggung  jawab  adalah  penghadap  yang  memberikan keterangan palsu.
Hal  ini  mejuruk  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  702  K/Sip/1973,  tanggal  5 September 1973   [21] dinyatakan, “Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa  yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak terdapat kewajiban  pada  Notaris  untuk  menyelidiki  secara  materiil  apa  (hal)  yang  dikemukakan  oleh penghadap  di  hadapan  Notaris  tersebut.”  Apabila  Notaris  membuat  akta  sesuai  dengan keterangan  penghadap  tanpa  mengurangi  atau  melebih-lebihkan  keterangan  yang  diberikan tersebut Notaris tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya[22].
Penyusunan  pembuatan  SKW  harus  didahului  dengan  pembuatan  Akta  Pernyataan  yang disaksikan oleh 2 (dua) penghadap lainnya yang membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh ahli waris yang bersangkutan[17, 18]. Dimana Akta Pernyataan tersebut berisi mengenai:
1. Perihal kematian Pewaris, dibuktikan dengan akta kematian;
2. Perkawinan  selama  Pewaris  hidup,  dengan  menyebutkan  berapa  kali  Pewaris  pernah melangsungkan  perkawinan,  nama  pasangan,  tempat  dan  tanggal  perkawinan  serta  bukti berupa akta perkawinan;
3. Apakah perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan atau tidak;
4. Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  pewaris,  diikuti  dengan  penyebutkan  nama, tempat  lahir,  tanggal  lahir,  sudah  dewasa  atau  belum  disertai  dengan  bukti  berupa  akta kelahiran;
5. Penegasan  bahwa  Pewaris  tidak  mengangkat  anak,  tidak  mempunyai  keturunan  dan keturunan  lainnya,    tidak  pernah  mengadopsi  anak,  dan  tidak  pernah  mengesahkan  anak luar kawin;
6. Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris; dan
7. Keterangan  ada  atau  tidaknya  wasiat  atas  nama  Pewaris,  yang  didasarkan  pada  proses pengecekan  wasiat  oleh  Notaris  di  Daftar  Pusat  Wasiat  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI.
Di dalam Akta Pernyataan juga diuraikan apabila terdapat penolakan warisan atau terdapat ahli  waris  yang  tidak  patut  mewaris,  yang  mana  keduanya  didukung  oleh  bukti-bukti  tertentu yang  turut  diperlihatkan  kepada  Notaris[17].  SKW  pada  umumnya  dapat  dibuat  dalam  bentuk dibawah  tangan,  namun  SKW  dapat  juga  dibuat  sebagai  akta  notariil.  Dalam  praktek, berpedoman pada buku kedua pedoman Mahkamah Agung, jika seseorang telah meninggal dunia dan  meninggalkan  deposito  di  bank  atau  tabungan,  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan tersebut  diperbolehkan  membuat  surat  keterangan  secara  di  bawah  tangan  dan  kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri[20]. Dalam pembuatannya, seluruh ahli waris akan menghadap Notaris  dan  di  dalam  akta  tersebut  menguraikan  mengenai  kepemilikan  deposito  pewaris  dan kesepakatan  para  ahli  waris  untuk  melakukan  perbuatan  terhadap  deposito  yang  ditinggalkan oleh pewaris[17, 18].
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar notaris dapat membuat SKW [18]adalah:
1. Menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW:
a. Fotokopi identitas pewaris, ahli waris, dan saksi penghadap;
b. Fotokopi akta perkawinan pewaris dengan istri/suami;
c. Fotokopi akta perkawinan para ahli waris;
d. Akta perjanjian perkawinan (dalam hal di dalam perkawinan tersebut disepakati adanya akta perjanjian perkawinan);
e. Fotokopi akta kelahiran ahli waris;
f. Surat  keterangan  pengangkatan  atau  pengakuan  anak  luar  kawin  (dalam  hal  pewaris semasa hidupnya pernah mengangkat anak dan mengakui anak luar kawin);
g. Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris;
h. Fokotopi akta kematian pewaris;
i. Surat  keterangan  dari  Pusat  Daftar  Wasiat  Subdirektorat  Harta  Peninggalan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  mengenai  ada  atau tidaknya wasiat dari pewaris.
2. Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris;
3. Menjelaskan  pembagian  harta  peninggalan  si  pewaris  sesuai  dengan  ketentuan  dalam KUHPerdata;
4. Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang menolak harta warisan; dan
5. Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang tidak patut.
Berdasarkan  tahapan  yang  perlu  dilalui  Notaris  dalam  membuat  SKW  sehingga terbentuknya  SKW  yang  sempurna,  berikut  adalah  hal-hal  yang  akan  membuat  SKW  menjadi cacat hukum sehingga dapat menjadi perkara di kemudian hari:
1. Tidak lengkap mencantumkan ahli waris yang sah;
2. Pembagian  harta  warisan  yang  tidak  sesuai,  disebabkan  oleh  salahnya  menetapkan  ahli waris,  salah  menerapkan  ketentuan  hukum  terkait  dengan  anak  di  luar  kawin,  adopsi,  dan pengesahan anak, tidak menerapkan konsep harta bersama;
3. Tidak  jelas  apakah  sudah  terdapat  pembagian  harta  pada  perkawinan  pertama,  apabila Pewaris dalam kondisi perkawinan kedua;
4. Terdapat dokumen-dokumen yang kurang atau palsu; dan
5. Tidak melakukan pengecekan wasiat yang terdaftar terlebih dahulu [23].
Perlu  diingat  bahwa  keterangan  ahli  waris  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  hanya menerangkan  para ahli  waris  yang  namanya  tercantum  dalam  SKW  tersebut  merupakan  orang- orang  yang  berhak  atas  warisan.  Keterangan  tersebut  tidak  memberikan  jaminan  berdasarkan undang-undang.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  berdasarkan  Pasal  15  UUJN  diberikan  wewenang  untuk membuat  SKW,  dalam  hal  ini  Notaris  memiliki  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugasnya tersebut [13]. Dalam kasus ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata serta administratif  jika  dalam  melakukan  tugasnya  terdapat  penyimpangan  atau  ketidaksesuaian baik[24]. Perbedaan dari ketiga pertanggungjawaban di atas adalah:
1. Tanggung jawab perdata.
Jika  dianalisa  secara  perdata,  maka  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata,  “Tiap  perbuatan melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain  oleh  karena  kesalahan seseorang maka orang itu wajib mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab pidana. Jika dianalisa secara  pidana, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. 264 ayat (1) angka 1 terkait dengan pemalsuan akta autentik dan/atau Pasal 55 ayat (1) angka 1e Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (untuk  selanjutnya  disebut  “KUHP”)  mengenai  penyertaan  dalam melakukan tindak pidana.
3. Tanggung jawab administratif Jika  dianalisa  secara  administratif,  maka  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN, “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban  untuk  bertindak  jujur,  saksama, mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum.”
3.1. Tanggung Jawab Notaris SA Secara Perdata
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  dalam  membuktikan  Notaris  SA  dapat pertanggung  jawab  secara  perdata  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  unsur-unsur  perbuatan melawan hukum yaitu:
a. Adanya suatu perbuatan
Bahwa  perbuatan  yang  dimaksud  disini  adalah  perbuatan  Notaris  SA  dalam  membuat SKW.  Dalam  kaitannya  dengan  kasus  ini,  subjek  hukum  dalam  konsep  Perbuatan Melawan  Hukum  benar-benar  berbuat.  Perbuatan  dimana  tidak  mencantumkan  anak dari  perkawinan  pertama  Pewaris,  yakni  KP.  Bahwa  yang  tertera  dalam  SKW  yang dibuat  oleh  Notaris  SA  hanyalah  berisi  F  (suami  dari  perkawinan  kedua),  KDF,  dan KFD.
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
Bahwa  sejak arrest kasus Lindenbaum-Cohen tertanggal  31  Januari  1919,  pengertian melawan hukum [25] diartikan lebih luas sebagai berikut:
(a) Melanggar hak orang lain;
(b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
(c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
(d) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.
Dari 4 (empat) unsur melawan hukum tersebut, Notaris SA dalam membuat SKW yang  cacat  hukum  karena  tidak  mencamtumkan  salah  satu  anak  dari  perkawinan pertama, yakni KP:
(1) Melanggar hak orang lain
Dengan  diterbitkannya  SKW  tersebut,  hak  KP  sebagai  penerima  dana  pendidikan dari  asuransi  pendidikan  yang  seharusnya  menjadi  harta  peninggalan  ibunya menjadi  terenggut.  Dikarenakan  SKW  tersebut,  KP  tidak  bisa  menggunakan  dana pendidikan  tersebut  dikarenakan  didapati  rekening  telah  ditutup  dan  tidak  bisa diakses  oleh  wali  dari  KP,  dan  ternyata  F  telah  mengambil  semua  dana  pada rekening  Almarhumah  IR,  bukan  hanya  tidak  dapat  diakses  tetap  harta  tersebut telah habis diambil oleh F.
(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata:
Menurut  undang-undang  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ialah  keluarga  sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini[18].
Maka  jika  dihubungkan  dengan  kasus  ini,  yang  berhak  menjadi  ahli  waris adalah  anak-anaknya  yakni  KDF,  KFD,  dan  KP  serta  F  dikarenakan  prinsip  dari Pasal  832  KUHPerdata  terdapat  pengecualian  terhadap  suami  atau  istri  Pewaris, dimana  di  dalam  kasus  ini  adalah  F  (suami  dari  perkawinan  kedua).  Namun  di dalam  putusan,  terbukti  bahwa  SKW  tersebut  tidak  tercantum  nama  KP,  sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum di dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang seharusnya KP adalah ahli waris yang berhak dan seharusnya disebutkan di dalam SKW yang dibuat oleh Notaris SA.
(3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
Bahwa berdasarkan hal ini, norma kesusilaan adalah peraturan hidup  yang berasal dari  suara  hati  sanubari  manusia.  Norma  kesusilaan  mendorong  manusia  untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk. Namun jika dikaitkan dengan kasus di atas, bahwa sebenarnya Notaris SA tidak bermaksud melakukan hal yang buruk,  dikarenakan  Notaris  SA  disini  tidak  dengan  sengaja  melakukan  hal  jahat tersebut  terhadap  KP.  Dikarenakan  pada  putusan  tersebut,  Notaris  SA  telah melakukan hal-hal secara prosedur dalam pembuatan SKW tersebut.
(4) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain
Notaris  SA  disini  telah  menerbitkan  SKW  yang  cacat  hukum  yang  mana  SKW tersebut  bertentangan  dengan  hak  KP  yang  seharusnya  mendapatkan  dana pendidikan. Dengan adanya SKW yang cacat hukum tersebut bertentangan dengan kepatutan  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  dimana  dapat  menimbulkan
ketidakpercayaan  terhadap  pekerjaan  Notaris,  karena  SKW  tersebut  seharusnya menimbulkan kepastian hukum. Namun di dalam kasus ini malah membuat adanya perkara baru dan SKW yang dibuat berdasarkan keterangan palsu/dokumen palsu.
c. Timbul kerugian bagi korban Berdasarkan  putusan  Nomor  03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021,  SKW  yang cacat  hukum  tersebut  membuat  KP  mengalami  kerugian,  karena  KP  yang  seharusnya berhak untuk menerima dana pendidikan dari pewarisnya, namun karena SKW tersebut terbit dan tidak mencantumkan nama KP sebagai ahli waris yang berhak, membuat KP tidak  dapat  memiliki  akses  terhadap  dana  pendidikan  yang  telah  ditinggalkan  oleh  IR (ibu dari KP).
d. Hubungan kausal antara perbuatan dan akibat Diterbitkannya  SKW  Nomor  1/SA/KHW-TAK/VII/2020  yang  cacat  hukum menyebabkan  kerugian  materiil  terhadap  KP,  dikarenakan  nama  dari  KP  tidak tercantum  di  SKW  sehingga  tidak  memiliki  akses  untuk  mengakses  dana  pendidikan tersebut.
Notaris  SA  yang  membuat  SKW  tidak  mencantumkan  nama  KP  sebagai  ahli waris,  namun  sebetulnya  telah  melakukan  hal-hal  yang  disyaratkan  dalam  pembuatan Akta  Pernyataan  dan  Surat  Keterangan  Waris,  yakni  dengan  sudah  menerima  dan meneliti  kelengkapan  dokumen  dalam  halnya  pembuatan  SKW  tersebut.  Notaris  SA juga  sudah  melakukan  semua  prosedur  yang  diperlukan  dalam  membuat  SKW,  yakni dokumen  yang  telah  diserahkan  dan  diteliti  sesuai  dengan  apa  yang  ditanyakan,  telah tercantum  di  dalam  Akta  Pernyataan.  Ada  pun,  Akta  Pernyataan  tersebut  tidak mengandung  unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum,  dikarenakan  tidak  ada  unsur kesengajaan dan tidak ada unsur kelalaian, mengingat Notaris SA menerima dokumen- dokumen yang sudah dianggap asli dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702  K/Sip/1973,  tanggal  5  September  1973,  Notaris  tidak  memiliki  kewajiban  hukum untuk mengecek kebenaran materiil setiap dokumen dari penghadap, karena hal tersebut tergantung dari kejujuran dan itikad baik para penghadap dalam memberikan dokumen dan keterangan [21, 22].
Setelah  diuraikan  semua  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana tertulis di Pasal 1365 KUHPerdata, salah satu unsur yang tidak dapat dibuktikan adalah mengenai  “perbuatan  tersebut  melawan  hukum”,  dikarenakan  Notaris  SA  tidak melakukan  hal yang bertentangan dengan kesusilaan. Notaris SA tidak dengan sengaja memasukkan  keterangan  palsu  tersebut,  dan  Notaris  SA  juga  dalam  membuat  SKW telah melakukan pengecekan ke semua dokumen yang telah diberikan oleh F, sehingga diasumsikan  bahwa  dokumen-dokumen  yang  telah  diserahkan  oleh  F  sebagai  dasar untuk pembuatan SKW adalah asli dan sesuai dengan fakta yang ada.
3.2. Tanggung Jawab Notaris SA Secara Pidana
Untuk  dapat  melihat  jika  perbuatan  Notaris  SA  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana mengenai pemalsuan SKW atau penyertaan Notaris SA dalam membuat SKW yang tidak  sesuai  dengan  fakta  yang  ada,  maka  perlulah  diuraikan  mengenai  unsur-unsur  dari Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP:
a. Unsur Barangsiapa.
Bahwa  unsur  barang  siapa  dalam  hal  ini  adalah  subjek  hukum  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana,  yang  telah  memenuhi  seluruh  unsur  Pasal  263  ayat  (1) KUHP dan atau Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP [4]. Dalam kasus aquo subyek hukum yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  adalah  Notaris  SA  dan  pihak  yang menghadap Notaris SA, yaitu F.
b. Unsur Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat. Bahwa  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang  berjudul Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal [26]  menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara:
a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
b. Memalsukan surat: mengubah surat sehingga substansinya menjadi lain dari isi yang asli.  Caranya  dengan  mengurangkan,  menambah  atau  merubah  sesuatu  dari  surat tersebut.
c. Memalsukan tanda tangan.
d. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Bahwa  dalam  kasus  ini,  memang  benar  SKW  tersebut  seperti  membuat  surat  palsu dan memalsukan surat yang mengandung pernyataan yang tidak benar, dengan tidak mencantumkan KP sebagai ahli waris namun bukanlah tujuan awal dari Notaris SA untuk membuat SKW secara tidak benar.
c. Unsur Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.
Bahwa maksud “surat” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya.
Lebih  lanjut  berdasarkan  buku  R.  Soesilo  bahwa  surat  yang  dipalsukan  itu  harus  surat yang:
a. Dapat menimbulkan sesuatu hak;
b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang; atau
d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa[26]. Mengenai  poin  d,  “surat  yang  digunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu perbuatan  atau  peristiwa”  di  dalamnya  terdapat  dua  hal  yakni  mengenai peruntukannya  sebagai  bukti  dan  tentang  suatu  hal.  Mengenai  “peruntukannya sebagai  bukti”,  dengan  dibuatnya  SKW  tersebut,  maka  menjadi  bukti  adanya pembagian warisan di dalamnya. Sedangkan “mengenai suatu hal”, adalah berupa kejadian  atau  peristiwa  tertentu  yang  karena  diadakan  maupun  peristiwa  alam, peristiwa  mana  mempunyai  suatu  akibat  hukum,  dalam  hal  ini  adanya  kematian yang menyebabkan terbukanya pewarisan.
Jika  mengacu  kepada  buku  R.  Soesilo,  SKW  yang  diterbitkan  oleh  Notaris SA termasuk ke dalam unsur surat karena memberikan hak kepada ahli waris yang namanya ditulis di dalam SKW tersebut untuk mengambil dana pendidikan di Bank Sinar Mas, untuk ahli waris  F,  KDF, dan  KFD.  Berdasarkan SKW tersebut ketiga ahli  waris  yang  namanya  tercantum  dapat  mengakses  dana  pendidikan  di  bank tersebut.  SKW  tersebut  juga  sebagai  keterangan  mengenai  peristiwa  pembagian warisan kepada para ahli waris Almarhumah IR.
d. Dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro [27], bahwa kesengajaan ( opzet ), terbagi menjadi tiga jenis:
1. Kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ( opzet  als  oogmerk ).  Kesengajaan  itu  memiliki tujuan,  bahwa  pelaku  benar-benar  menghendaki  mencapai  akibat  yang  menjadi pokok  alasan  diadakan  ancaman  pidana.  Kesalahan  dalam  unsur  ini  merupakan kesengajaan  dengan  jenis  kesengajaan  sebagai  maksud,  artinya  kesengajaan  ini jelas  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan  kata  lain  antara  motivasi  pelaku, perbuatan dan akibat benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan  secara  keinsafan  kepastian  ( opzet  bij  zekerheids-bewustzijn ),  bahwa kesengajaan  ini  terjadi  bila  si  pelaku  dengan  perbuatannya  tidak  bertujuan  untuk mencapai  akibat  yang  menjadi  dasar  dari  delik  pidana,  tapi  pelaku  tahu  bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan  keinsafan  kemungkinan  ( opzet  bij  mogelijkheids-bewustzijn ),  bahwa kesengajaan ini dianggap dapat terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada
bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.
Namun  dalam  kasus  ini  Notaris  SA  tidak  memiliki  niat  atau  kesengajaan  dalam membuat SKW yang berisikan keterangan palsu tersebut. Jadi, unsur ini tidak dapat dibuktikan,
e. Unsur Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Mengutip  pada  HR  22  April  1907,  menurut  tafsiran  dari  Lamintang  [23],  bahwa pemakaian  tidak  harus  secara  langsung  menimbulkan  kerugian  namun  cukup  ada kemungkinan  kerugian.  Dalam  kasus  ini,  pemakaian  SKW  ternyata  berimplikasi  cacat hukum telah menimbulkan kerugian terhadap ahli waris yang namanya tidak tercantum, yakni KP. Dengan tidak dicantumkannya KP ke dalam SKW, KP tidak memiliki akses ke dana pendidikan di Bank Sinar Mas yang seharusnya diwariskan oleh Almarhumah IR. Dalam Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, dikatakan bahwa:
(1) Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun,  jika dilakukan terhadap akta-akta autentik.
Mengingat kembali pengertian Akta Autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuatnya[16].  Dikarenakan  SKW merupakan  suatu  Akta  Autentik  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Balai  Harta Peninggalan yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta  peninggalan,  dan  hak  bagian  masing-masing  ahli  waris.  Ada  pun  pemalsuan surat yang dilakukan terhadap SKW dapat menggunakan Pasal 264 ayat (1) angka (1) ini dalam hal Pasal 263 ayat (1) terbukti.
Berkaitan  dengan  unsur  pada  poin  b  dan  d  Pasal  263  ayat  (1)  jo.  Pasal  264 ayat (1), Notaris SA sama sekali tidak memiliki maksud untuk menaruh keterangan palsu  atau membuat  SKW  yang  palsu  karena  sudah  dibuat  berdasarkan  dokumen- dokumen  yang  telah  diterima,  Notaris  SA  sudah  meyakini  bahwa  apa  yang diterimanya  telah  benar  dan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Dapat dikatakan  bahwa  Notaris  SA  tidak memenuhi  unsur  “membuat  secara tidak  benar atau memalsukan surat” dan “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  palsu”,  atau  tidak dapat  dibuktikan.  Dapat  disimpulkan,  karena  unsur  Pasal  264  tersebut  tidak terpenuhi, Notaris SA tidak perlu bertanggungjawab secara pidana mengenai SKW yang tidak mencantumkan KP.
Pembuatan  SKW  oleh  Notaris  SA  didahului  dengan  memeriksa  dan mengecek  dokumen-dokumen  yang  bersangkutan,  seperti  akta  kematian Almarhumah IR, akta perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan Almarhumah IR  semasa  hidupnya,  perjanjian  perkawinan  (jika  ada),  akta-akta  kelahiran  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  Almarhumah  IR  semasa  hidupnya,  keterangan bahwa Almarhumah IR semasa hidupnya tidak pernah memiliki anak di luar kawin yang telah disahkan atau mengadopsi anak, keterangan dari F bahwa tidak ada lagi dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan IR, dan Notaris SA telah melakukan pengecekan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia. Bahwa  F  lah  yang  tidak  memberikan  dokumen  yang  lengkap  dan  benar,  tidak memberikan informasi bahwa perkawinan dengan F merupakan perkawinan kedua. Bahwa  telah  ditutupi  fakta  jika  Almarhumah  IR  telah  memiliki  seorang  anak  sah bernama  KP  dari  perkawinan  pertama  dan  F  tidak  pernah  menyebutkan  ataupun membawakan Akta Kelahiran KP tersebut.
Untuk membuktikan adanya penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan  yang  menyuruh  lakukan,  atau  turut  melakukan  perbuatan  itu”.  Lebih
lanjut,  Prof.  Dr.  Wirjono  Prodjodikoro,  S.H.,  menjelaskan  mengenai  perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”[1]. Menurutnya berdasarkan subjektivitas,  ada  dua  ukuran  yang  dipergunakan.  Dalam  “turut  melakukan”  ada kerja  sama  yang  disadari  antara  para  pelaku  dan  mereka  bersama-sama melaksanakan  kehendak  tersebut,  sedangkan  dalam  “membantu  melakukan”, kehendak  dari  orang  yang  membantu  hanyalah  untuk  membantu  pelaku  utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.
Pasal  mengenai  penyertaan  ini  juga  tidak  dapat  dibuktikan,  karena  baik Notaris SA dan F tidak bekerjasama untuk membuat SKW tersebut dan Notaris SA juga tidak membantu F dalam membuat SKW yang berisi keterangan palsu. Lebih lanjut, dikarenakan penyertaan  tidak dapat berdiri sendiri, harus mengikuti adanya tindak  pidana  utama  terlebih  dahulu.  Maka  penyertaan  tidak  dapat  terbukti, dikarenakan  Notaris  SA  melakukan  tugasnya  yaitu  menuangkan  keterangan  dan melakukan  pengecekan  dokumen-dokumen  yang  telah  didapati  dari  penghadap  F dan  menuangkannya  ke  Akta  Pernyataan.  Maka  disini  pertanggungjawaban pemalsuan  keterangan  tersebut  tidaklah  pada  Notaris  SA,  melainkan  kepada penghadap  F.  Dengan  demikian,  Notaris  SA  tidak  turut  andil  dalam  melakukan penyertaan atas suatu tindak pidana pemalsuan SKW tersebut.

## 3.3. Tanggung Jawab Notaris SA Secara Administratif
Notaris  SA  yang  menjadi  pihak  Terlapor  pada  putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah Notaris  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021  dalam perkara  antara  IN  melawan  Notaris  SA  [10],  namun  dalam  putusan  tersebut  diputuskan bahwa  Notaris  SA  sudah  menjalankan  jabatannya  sesuai  UUJN  Pasal  16  ayat  (1)  butir  a, “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban  untuk  bertindak  jujur,  saksama, mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum.” Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Notaris SA tidak melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a, dikarenakan ia telah melakukan hal-hal sesuai prosedur, serta meneliti fakta  hukum dan  menyesuaikan  antara  dokumen  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  F  sebagai penghadap.
1. Jujur.    Notaris  SA  telah  mengemukakan  semua  fakta  berdasarkan  dokumen  dan keterangan  yang  telah  diterima  tanpa  adanya  kesengajaan  untuk  menulis  fakta  yang tidak benar;
2. Saksama.  Notaris  harus  menguasai  serta  memahami  aturan  serta  dasar  hukum  dalam pembuatan surat yang akan ia terbitkan, Notaris SA telah menerima dokumen-dokumen berkaitan dengan Almarhumah IR, kemudian diteliti terlebih dahulu dan dituangkan ke dalam Akta Pernyataan sesuai dengan dokumen dan keterangan yang dituangkan secara hati-hati  dan  dikutip  dari  putusan  di  atas,  bahwa  Notaris  SA  tidak  hanya  mengecek dokumen-dokumen yang dibawa oleh F tetapi juga telah mengajukan pengecekan surat keterangan  wasiat  atas  nama  Almarhumah  IR  ke  Seksi  Daftar  Pusat  Wasiat  Sub Direktorat  Harta  Peninggalan  dan  Kurator  Negara,  Direktorat  Perdata  di  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah terbit surat keterangan wasiat atas nama IR dengan No. AHU.2-AH.04.01-6182 tanggal 26 Juli 2020 (tidak terdaftar akta wasiat atas nama tersebut);
3. Mandiri.    Bahwa  Notaris  dituntut  oleh  UUJN  untuk  tidak  memihak.  Notaris  SA  tidak memiliki kepentingan dan bukan merupakan salah satu pihak di dalam hubungan hukum itu.
4. Tidak  berpihak.  Notaris  SA  tidak  berpihak  kepada  penghadap  F  yang  memberikan dokumen yang tidak lengkap dan keterangan palsu;
5. Menjaga kepentingan pihak. Notaris telah menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak dan menerangkan dari para ahli waris bagiannya masing-masing yang tak terbagi sesuai dengan dokumen dan keterangan yang telah diterima, serta Notaris SA telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan menjaga kepentingan para pihak.
Dengan  memenuhi  kewajiban  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN  dan putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  Provinsi  DKI  Jakarta  Notaris  SA  tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

## 4. KESIMPULAN
Notaris  tidak  dapat  dikatakan  bersalah  dikarenakan  Notaris  bertanggung  jawab  pada kebenaran formil bukan kebenaran materiil dan surat/dokumen/keterangan yang diberikan oleh penghadap  di  luar  lingkup  pertanggungjawaban  notaris.  Dalam  halnya  pembuatan  Surat Keterangan Waris sebetulnya Notaris tidak memiliki kewajiban untuk mengecek apakah suatu keterangan  berdasarkan  kebenaran  materiilnya.  Dalam  kasus  ini  sebenarnya  dokumen  yang diberikan  oleh  penghadap  adalah  tidak  lengkap.  Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  aspek hukum  pidana,  Notaris  tidak  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana,  dikarenakan  tidak terbuktinya  unsur  utama  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  jo.  264  ayat  (1)  angka  1  terkait  dengan pemalsuan  akta autentik  dan/atau  penyertaan  pada  Pasal  55  ayat  (1)  angka  1e  KUHP.  Kedua, Notaris  SA  juga  tidak  dapat  bertanggung  jawab  secara  perdata  dikarenakan  tidak  terbuktinya unsur  “perbuatan  tersebut  melawan  hukum”.  Terakhir  berdasarkan  tanggung  jawab  secara administratif sebagaimana diputus dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021,  Notaris  SA  sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a. Oleh karena itu, Notaris SA tidak  dapat  diberikan  sanksi  karena  F-lah  yang  dari  awal  tidak  beritikad  baik  yaitu  tidak menyerahkan semua dokumen dan keterangan yang benar mengenai KP sebagai ahli waris dari Almarhumah IR dan Notaris SA sama sekali tidak mengetahui mengenai kepalsuan tersebut.
Notaris  dapat  menambahkan  syarat  untuk  penghadap  yang  akan  membuat  SKW,  yakni dengan adanya surat secara tertulis yang berisi bahwa penghadap berkehendak untuk membuat SKW dan di dalam surat tersebut juga diberikan tambahan keterangan bahwa semua dokumen dan  keterangan  yang  akan  diberikan  oleh  penghadap  adalah  asli  dan  dapat  dijamin kebenarannya. Hal ini agar mengurangi penghadap yang akan berbuat curang atau memberikan keterangan/dokumen  palsu.  Dengan  demikian  pembuatan  SKW  akan  dilaksanakan  dalam empat tahapan, yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, pembuatan Akta Pernyataan dan yang  terakhir  adalah  pembuatan  SKW,  hal  ini  diharapkan  dapat  melindungi  Notaris  dari perkara hukum.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  saya  sampaikan  kepada  Dr.  Flora  Dianti,  S.H., M.H.,  yang  sudah  meluangkan  waktunya  untuk  memberi  masukkan  dan  arahan  terhadap penulisan  jurnal  ini.  Terima  kasih  juga  saya  ucapkan  kepada  Magister  Kenotariatan,  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] W. Prodjodikoro, Hukum Warisan Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1983.
[2] I. Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat . Yogyakarta: Liberty, 1978.
[3] B. Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . .
[4] S.  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan Hoge Raad . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
[5] Z. Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
[6] S.  A.  Sjarif  and  N.  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat:  Pewarisan  Menurut Undang-Undang . Jakarta: Prenada Media, 2005.
[7] M. Fuady, Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
[8] J. Satrio, Hukum Waris . Bandung: Alumni, 1992.
[9] Balai  Harta  Peninggalam,  “Surat  Keterangan  Hak  Waris,” Layanan  Publik
Kemenkumham . [Online].
Available:
https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/surat-keterangan-hak-
waris.
[10]  S.  Ardita,  “Keterangan  Palsu  Pada  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  (Studi  Putusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  121/PID/2017/PT.DKI),”  Universitas  Indonesia, 2019.
[11]  L.  Suryani,  “Pembagian  Warisan  Dimana  Salah  Satu/Lebih  Ahli  Waris  Tidak Diikutsertakan  dan  Penjualan  atas  Boedel  yang  Belum  Terbagi  (Studi  Kasus:  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2725/K/PDT/2013),”  Universitas Indonesia, 2017.
[12]  A.  W.  Febriyantoro,  “Pertanggungjawaban  dan  Bentuk  Perlindungan  Notaris  Terhadap Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Yang  Tidak  Lengkap  Mencantumkan  Ahli  Waris (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1026/Pdt/2018),” Indones. Notary , vol. 3, no. 2, 2021.
[13]  R.  Juwita, “Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  dengan Keterangan  Palsu  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 178/Pid/2017/Pt.DKI),” Universitas Indonesia, 2018.
[14]  N.  Fikritcinta,  “Keabsahan  Surat  Keterangan  Waris  Yang  Dalam  Pembuatannya Menggunakan  Dokumen  Palsu  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  577/Pdt.G/2020/Pn  Sby),” Indones. Notary , vol. 3, no. 2, p. 627, 2021.
[15]  L.  Hanafiah, “Penyelesaian Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami pada Golongan  Tionghoa  (Studi  Kasus:  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST),” Universitas Indonesia, 2017.
[16]  A.  R.  Putri,  “Kedudukan  Akta  Keterangan  Hak  Mewaris  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris Berdasarkan  Keterangan  Sebagian  Ahli  Waris  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 2180K/Pdt/2017),” Indones. Notary , vol. 2, no. 3, 2020.
[17]  I.  G.  Purwaka, Pembahasan  Dan  Contoh  Akta  Pernyataan  Surat  Keterangan  Mewaris Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan Dalam Kasus Ahli Waris Gologan I . Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
[18]  Alwesius, Hukum  Waris  Perdata  dan  Teknik  Pembuatan  Akta  Terkait .  Jakarta:  LP3H INP, 2019.
[19]  W.  van  Straftrecht, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1976.
[20]  T.  T.  Kie, Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris  Buku  II .  Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
[21]  Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung . Indonesia.
[22]  D.  Miranti,  “Tanggung  Jawab  Notaris  atas  Atas  Pernyataan  Keputusan  Rapat  yang Diputus Batal Demi Hukum di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG),” Indones. Notary , vol. 3, no. 2, p. 689, 2021.
[23]  A. Sofian, “Tafsir Atas Delik Pemalsuan,” Rubric of Faculty Members Binus University , 2017.  [Online].  Available:  https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik- pemalsuan/.
[24]  E.  O.  S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2016.
[25]  H.  Soerjopratiknjo, Hukum  Waris  Tetamenter ,  2nd  ed.  Yogyakarta:  Seksi  Notariat Fakultas Hukum Universitas Gagjah Mada, 1984.
[26]  R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentar  Lengkap. Pasal Demi Pasal . Jakarta: Penerbit Politeia, 1985.
[27]  W.  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung:  Refika  Aditama, 2011.