Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......

## MAHAR PRODUKTIF DALAM PENALARAN TA’LILI
Mukhammad Nur Hadi
Mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hadinurmukhammad@gmail.com
Abstract
Sometimes,  Islamic  dowry  is  assumed  as  a  form  of  formalistic and symbolic in fulfilling marriage requirement. As a result, the orientation  of  dowry  is  identical  to  consumptive,  economic,  or esthetic  orientation,  by  ignoring  productive  orientation. Therefore,  this  article  attempts  to  explore  how  to  understand the  dowry  of  marriage  as  productive  dowry.  Based  on  ta’lili method, exploring ‘illat will be the key  to verify the essence of dowry. Through this method by considering various probability of  ‘illat,  in  truth  the  dowry  of  Islamic  marriage  is  productive oriented,  neither  consumptive  nor  economic  oriented,  even esthetic oriented. In fact, this dowry orientation is actually able to  complete  realization  of  marriage  direction  which  is madaniyyah oriented; building human civilization.
Keywords : Productive Dowry, Ta’lili.

## Abstrak
Mahar  dalam  perkawinan  Islam  terkadang  hanya  dianggap sebagai  sebuah  formalitas  dan  simbolik  belaka  dalam memenuhi  persyaratan  perkawinan.  Akibatnya,  orientasi mahar  dalam  perkawinan  identik  dengan  orientasi  konsumtif, eknomois,  atau  estetis,  tanpa  peduli  orientasi  produktif.  Oleh karena  itu,  artikel  ini  berupaya  untuk  mengeksplorasi bagaimana  memahami  mahar  perkawinan  sebagai  mahar produktif.  Berangkat  dari  metode  nalar  ta’lili,  penelusuran ulang‘illat  akan  menjadi  penentu  utama  untuk  memverifikasi esensi  mahar.  Melalui  metode  penalaran  ta’lili  dengan mempertimbangkan  berbagai  kemungkinan  jenis  ‘illat, sesungguhnya  mahar  dalam  perkawinan  Islam  berorientasi produktif,  bukan  berorientasi  konsumtif,  ekonomis,  ataupun estetis.  Pada  kenyataannya,  orientasi  mahar  itulah  yang mampu  menyempurnakan  realisasi  tujuan  perkawinan  yang berorientasi madaniyyah; membangun peradaban manusia. Kata Kunci: Mahar Produktif, Ta’lili.

## Pendahuluan
Dalam perkawinan Islam, Jumhur Ulama’ sepakat bahwa mahar merupakan  sesuatu  yang  esensial  sebagai  penentuan  sahnya  akad perkawinan,  mesikpun  mahar  bukan  bagian  dari  rukun  nikah,  baik dengan  disebutkan  maharnya (mahar  musamma) atau  tidak. 1 Oleh karena  begitu pentingnya mahar dalam perkawinan, dalam keadaan jika  seorang  suami  mentalak  istrinya  yang  belum  ditentukan maharnya  dan  belum  didukhul  ia  masih  punya  kewajiban  memberi mut’ah kepada istrinya. Berbeda halnya jika istrinya sudah didukhul kemudian ditalak dan juga belum ditentukan maharnya, maka suami berkewajiban  memberi  separuh  dari  mahar mitsl yang  berlaku. Ketentuan fiqih ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar bagi laki- laki tidak hanya ada dalam pernikahan, tetapi dalam posisi tertentu kewajiban  itu  bisa  berubah  menjadi  kewajiban  lain  yang  berhak didapatkan  oleh  wanita  sebagai  haknya  meskipun  sudah  tidak  ada lagi ikatan suami istri.
Terhadap  konsep  fiqh  tersebut,  Indonesia  juga  turut mengaturnya  melalui  Kompilasi  Huku  Islam  (KHI)  yang  meskipun nampaknya  terdominasi  oleh  nalar  madzhab Syafi’iyyah. Dalam parktiknya,  meskipun  pemerintah  telah  berupaya  merumuskan konsep mahar yang dianggap meringankan bagi kedua belah  pihak, tidak  sepenuhnya  dapat  memahamkan  esensi  mahar  yang sesungguhnya digagasnya oleh nabi dan sahabatnya. Faktanya, yang terjadi  justru  di  beberapa  tempat  dominasi  adat  seakan  mereduksi konsep  fiqh  mahar  yang  digagas  oleh  ulama’.  Akibat  dari  reduksi konsep  itu,  konsep  peruntukan  mahar  menjadi  bias.  Mahar  yang sejatinya  diperuntukkan  untuk  perempuan  menjadi  berubah peruntukannya karena dominasi dan otoritas adat. Jadi, mahar yang dulunya  berada  dalam  ranah  privat  bisa  beralih  ke  ranah  publik. Contoh fenomena ini sangat kentara dalam praktiknya di masyarakat ketika  orang  tua  hingga  sanak  saudara  terlibat  aktif  dalam penentuan  mahar  termasuk  dalam  pengolahan  harta  mahar, sehingga mahar tidak sepenuhnya mutlak menjadi hak milik istri.
Dalam  hal  jumlah  mahar  yang  harus  dibayarkan,  setiap masyarakat  mempunyai  standar-standar  tertentu,  terutama masyarakat  adat  yang  justru  peraturan  adat  mendominasi  dalam ranah perkawinan, meskipun sudah ada proses inkulturasi nilai-nilai
1 Ibnu  Rusydi, Bidayatu  al-Mujtahid  wa  Nihayatu  al-Muqtasid, cet.  ke-1 (Kairo: Dar as-Salam, 1995),  III: 1270.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
Islam  dan  memegang  teguh  prinsip  dasar  perkawinan  Islam. Standarisasi  penentuan  jumlah  mahar  itu  dalam  perkembangannya juga  abai  terhadap  esensi  mahar;  apakah  mahar  itu  hanya  sesuatu yang  konsumtif  atau  produktif.  Dua  konsep  nilai  mahar  tersebut belum  sepenuhnya  mendapat  perhatian  khusus  oleh  para  praktisi dalam bidang perkawinan.
Berdasarkan berbagai problematika di atas, penulis memahami bahwa  perlu  dilakukan  penelusuran  ulang  terkait ‘illat mahar perkawinan  untuk  memastikan  standar  esensi  mahar  yang  menjadi kewajiban kaum laki-laki. Sehingga dapat dimengerti apakah mahar itu  seustau  yang  cenderung  konsumtif  ataukah  produktif.  Oleh karena  penelusuran  kajian  ini  berbasis ‘illat ,  metode ta’lili dipilih karena metode ini mengurai secara khusus proses penelusuran ‘illat dengan  menampilkan  berbagai  sumber  terkait,  termasuk  konsesus ulama’.  Kemudian,  dalam  pembahasan  juga  akan  diuraikan pertimbangan  kemaslahatan  terhadap ‘illat mahar  sebagai  upaya verfikasi  penentuan ‘illat yang  dianggap  relevan  terhadap  makna mahar  yang  dimaksud.  Korelasi  dengan  tujuan  perkawinan  juga termasuk dalam uraian analisis dalam artikel ini.

## Pembahasan
Metode Penalaran Ta’lili
Perkembangan  hukum  Islam  yang  dinamis,  sejak  era  awal Islam hingga saat ini, tidak pernah terlepas dari ‘illat (alasan hukum). Keberadaan ‘illat 2 di  setiap  fenomena  hukum  menjadi  unsur  utama sebagai  penentu  ketetapan  hukum  karena  -sesuai  dengan  kaidah yang berkembang- hukum selalu berubah sesuai dengan berubahnya ‘ illat. Dalam kajian ushul fiqh , keberperanan ‘illat ini dikenal dengan penalaran ta’lili.
Penalaran ta’lili 3 adalah salah satu dari tiga metode penalaran dalam  kajian ushul  fiqh yaitu  penalaran bayani (berbasis  teks-teks hukum/ nas ),  penalaran ta’lili (berbasis ‘illat), dan  penalaran istislahi (berbasis  aspek  kemashlahatan . Penalaran ta’lili ,  sebagaimana  dikutip Romli,  menurut  Al  Yasa’  Abubakar  didasarkan  pada  asumsi  bahwa setiap ketentuan hukum yang diturunkan Allah yang bertujuan untuk mengatur  perilaku  manusia  selalu  memiliki  alasan  logis  (nilai hukum)  dan  hikmah  yang  hendak  dicapai. 4 Sebagaimana  diketahui bahwa Allah tidak menurunkan segala aturan atau ketentuan dengan sia-sia.  Semua  yang  Allah  turunkan  selalu  bertujuan  untuk
2 Al-Ghazali menyebutnya sebagai manatu al-hukmi.
3 Wahbah  az-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami, cet.  I,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr, 1986), II: 1040-1041
4 Romli, “ ’Illat dan Pengembangan Hukum Islam,” Intizar, Vol. 20: 2, 2014.
kemashalahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Namun, alasan- alasan  ketentuan  yang  diturunkan  Allah  swt  adakalanya  yang disebutkan secara jelas di dalam nusus dan ada juga yang disebutkan secara  samar.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  penalaran  lebih  lanjut untuk mengungkap segala hal yang masih perlu diperjelas.
Untuk lebih memperjelas metode penelaran ini, hal yang perlu dipertegas adalah bahwa dalam penalaran ta’lili ada tiga hal penting yang  dibahas. Pertama, pembahasan  mengenai  makna  filsofi ta’lili. Kedua,  pembahasan  mengenai masaliku  al-‘illat (cara  menetapkan ‘illat ), jenis ‘illat , termasuk kriteria ‘illat yang dapat diterima dan juga memberi  pengaruh  terhadap  hukum. Ketiga, pembahasan  tentang dampak/pengaruh ‘illat terhadap  hukum. 5 Ketiga  pembahasan  ini adalah  bagian  terpenting  yang  harus  terurai  dalam  melakukan penalaran ta’lili. Tujuannya  tidak  lain  untuk  menemukan  dan menentukan ‘illat yang  dianggap  relevan  sebagai  pijakan  dalam perkembangan, perluasan, maupun pembatalan hukum.
Terkait  pemaknaan ta’lili,  Mustafa  asy-Syalabi mendefinisikan ta’lili sebagai  bentuk  memperjelas ‘illat atas  sesuatu (tabyinu  ‘illati ays-syar’i). Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud asy-Syalabi adalah mengungkap ‘illat dan juga bagaimana cara menemukannya. Melalui definisi  ini, asy-Syalabi memakanai  metode ta’lili sebagai  metode yang tidak hanya sekedar membahas qiyas tetapi bisa juga yang lain,
6 seperti maslahah atau istihsan. Karena  luasnya  makna ‘illat itu, Abdul  Wahab  al-Khallaf yang  menghubungkan ‘illat dengan penalaran qiyas, merekomendasikan untuk menggunakan penalaran ta’lili terlebih  dahulu  sebelum  menggunakan  penalaran  berbasis ra’yu lainnya. 7 Maka  sangat  penting,  sebelum  menggunakan penalaran ini, mujtahid menentukan jenis ‘illat terhadap kasus atau teks  yang  akan  dianalisis,  baik  untuk  menentukan  pengembangan hukumnya atau keberlakuan hukumnya.
Rekam Jejak Mahar Perkawinan pada Masa Rasulullah Legalitas  mahar  dalam  perkawinan  juga  dapat  terdeteksi melalui beberapa hadits Nabi. Hadits-hadits yang akan disampaikan
5 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013),  28.
6 Mustafa  asy-Syalabi, Ta’lil  al-Ahkam, (Beirut:  Dar  an-Nahdhah  al- ‘Arabiyyah, 1981),  12
7 Abdul  Wahab  Khalaf, Masadiru  at-Tasyri’  al-Islami  Fi  Ma  La  Nassa  Fih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993),  19.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
di  sini  berusaha  untuk  melihat  kembali  praktik  permaharan  yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya.
a. Mahar Rasulullah saw Saat Menikahi Istri-istrinya
هللا ىلص يبنلا ءاسن قادص ناك مك ةشئاع تلأس :لاق ةملس يبأ نع له اشنو ةيقوأ ةرشع يتنثا هجاوزأ يف هقادص ناك :تلاق ؟ملسو هيلع نبا  هاور  (  .مهرد ةئامسمخ كلذو ةيقوأ فصن وه  ؟شنلا  ام  يردت )هجام . 8
“Dari  Abu  Salamah:  Saya  bertanya  kepada  Aisyah,berapa  mahar istri-isti  Nabi  saw?Aisyah  menajawab:  Mahar  Rasulullah  saw  sat menikahi istri-istrinya sebesar 12 uqiyyah dan nasyy, dan tahukah kamu berapa satu nasy itu? Yaitu separuh uqiyyah yang jumlahnya 500 dirham”.
Dengan  memahami  kandungan  hadits  di  atas,  maka  mahar  Nabi untuk menikahi istri-istrinya saat itu jika dirupiahkan, dengan harga 1  dirham  sebesar  Rp  4.142,84,  maka  maharnya  senilai  Rp 51.785.500.
b. Mahar dengan Cincin Besi dan al-Qur’an
تعمس  :لوقي  مزاح  ابأ  تعمس  نايفس  انثدح  هللا  دبع نب  ىلع انثدح ىلص هللا لوسر دنع موقلا يفل ينإ( :لوقي يدعاسلا دعس نب لهس تبهو  دق  اهنإ  هللا  لوسر  اي  :تلاقف  ةأرما  تماق  ذإ  ملسو  هيلع  هللا هللا لوسر اي :تلاقف تماق مث ،أيش اهبجي ملف ،كيأر اهيفرف كل اهسفن تبهو دق اهنإ
ةثلاثلا تماق مث ،أيش اهبجي ملف ،كيأر اهيفرف كل اهسفن لجر ماقف  ،كيأر اهيفرف كل اهسفن تبهو دق اهنإ هللا لوسر اي :تلاقف :لاق ،لا :لاق ؟ئيش نم كدنع له :لاق ،اهينحكنأ ،هللا لوسر اي :لاقف ام  :لاقف  ،ءاج  مث  بلطف  بهذف  ،ديدح  نم  امتاخ  ولو  بلطاف  بهذا خ لاو أيش تدجو
:لاق ؟ئيش نآرقلا نم كعم له :لاقف ،ديدح نم امتا نم  كعم  امب  اهكتحكنأ  دقف  بهذا  :لاق  ،اذك  ةروسو  اذك  ةروس  يعم )يراخبلا هاور( نآرقلا 9
Hadits ini bercerita tentang keinginan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita tetapi tidak memiliki sesuatu pun
8 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, cet. ke- 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), II: 437, hadits nomor 1886. Lihat juga, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj  al Qusayiri an-Naisaburi, Sahih Muslim, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), II: 344-345.
9 Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Amman:
Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998),  600, hadits nomor 5149.
kecuali  beberapa  ayat  yang  ia  hafal.  Tahap  pertama  yang Rasulullah  saw  anjurkan  adalah  mencari  barang  yang  masih  ia punya,  walaupun  hanya  sebuah  cincin  dari  besi.  Terkait minimalitas  mahar  yang  dirupakan  dengan  cincin  besi, Ibnu Qudamah memiliki  pandangan  yang  berbeda. Ibnu  Qudamah - salah  satu  ulama’ Hananbilah -  berpendapat  bahwa  mahar  boleh hanya  dengan  sepasang  sandal  dan  segenggam  makanan  yang sedang dipegang. 10 Berdasarkan pada percakapan pada hadits ini, maka  tidak  menyebutkan  mahar  dalam  pernikahan  itu diperbolehkan akan  tetapi ulama’ sepakat  lebih baik disebutkan dengan alasan penyebutan mahar lebih bermanfaat bagi wanita 11 . Melalui  uraian  ini  dapat  dimengerti  bahwa  bagaimanapun keadaannya,  suami  harus  tetap  memberikan  mahar  kepada istrinya meskipun dalam kadar yang sangat minimal.
Hal  terpenting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hadits  ini adalah  konteks  haditsnya.  Ibnu  ‘Arabi  -Ulama’ Malikiyyah , berpendapat bahwa perintah untuk mencari cincin saat itu adalah hal  yang  mudah  untuk  dilakukan. 12 Akan  tetapi,  faktanya  pada cerita  tersebut  laki-laki  yang  diperintah  Rasulullah  saw  tidak menemukan harta benda satupun yang ia miliki, termasuk cincin yang  mudah  ditemukan.  Maka,  dapat  dipahami  bahwa  kadar minimal  mahar  dalam  hal  ini  karena  adanya  ketidaksanggupan memenuhi  standar  mahar  yang  dianjurkan  saat  itu  sehingga kebolehan  mahar  dengan  jasa  pengajaran  al-Qur’an-bisa dipahami- hanya dalam keadaan tertentu.
c. Mahar Emas Sebesar Biji Kurma
هللا يضر اسنأ عمس هنأ :ديمح ينثدح :لاق نايفس انثدح :يلع انثدح ،فوع  نب  نمحرلا  دبع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لأس  :لاق  هنع ىلع :لاق  .اهتقدصأ  مك  :نع هللا  يضر راصنلأا  نم  ةأرما  جوزتو ةاشب ولو ملوأ ،كل هللا كراب :لاق ،بهذ نم ةاون نزو
13
10 Abu  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Qudamah, al-Mugni, Juz  X,  cet.  ke-2  (Kairo:  Hajr,  1992),  IX:  99-100.  Lihat  juga  Ahmad  bin Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-‘Asqalani, Bulugu  al-Maram  min  Adillati  al-Ahkaam, (Beirut: al-Kitab al-‘Alami, 2007 M/1428 H),  193, hadis nomor 1065. 11 Ahmad  bin  ‘Ali  bin  Hajar  al-‘Asqlani, Fathu  al-Bari, (Kairo:  Dar  al-Hadis|, 2004), VII: 242.
12 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqlani, Fathu al-Bari., 243. 13 Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih Bukhari, (Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998),  602, nomor hadis 5167.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
Dari Anas r.a bahwa Nabi saw melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas  berwarna  kekuning,  kuningan,  lalu  beliau  bertanya,  “Apa ini?”  Dia  menjawab,  “Saya  telah  kawin  dengan  seorang  wanita dengan  mahar  emas  sebesar  biji  kurma”.  Beliau  berkata,  “Mudah- mudahan  Allah  memberi  berkah  kepadamu.  Adakanlah  walimah walaupun  hanya  dengan  menyembelih  seekor  kambing.  (HR Bukhari)
d. Mahar Kebun
هللا لوسر ىلإ سيق نب تباث ةأرما تئاج :لاق هنأ لاق سابع نبا نع تباث ىلع بتعأ لا ينإ ،هللا لوسر اي :تلاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص :تلاق  ،؟هتقيدح  هيلع  نيدرتف  ،هقيطأ  لا  ينكلو  ،قلخ  لاو  نيد  يف معن . 14
“Ibnu Abbas berkata, “Istri Tsabit bin Qais dating kepada Rasulullah saw  seraya  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah  saw,  aku  tidak  mencela agama  dan  akhlak  Tsabit,  tetapi  aku  tidak  kuat  (hidup) dengannya.’  Maka  Rasulullah  saw  bertanya,  ‘Apakah  engkau  mau mengembalikan  kebunnya?’  (Maharnya  dahulu  adalah  berupa kebun). 15 Dia menjawab, ‘Mau’”. (HR Bukhari)
e. Mahar Seratus Ribu Dirham
:لجرل  لاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  :رماع  نب  ةبقع  نع نأ  نيضرتأ  :ةأرملل  لاقو  ،معن  لاق  ؟ان  لاف  كجوزأ  نأ  ينضرتأ ،لجرلا اهب لخدف ،هبحاص امهدحأ جوزف ،معن :تلاق ؟انلاف كجوزأ ،ةيبيدحلا  دهش  نمم  ناكو  ،أيش  اهدعي  ملو  ،اقادص  اهل  ضرفي  ملو مهس  هل ةيبيدحلا دهش  نم  ناكو نإ  :لاق  ةافولا  هترضح املف ،ربيخب اقادص اهل ضرفأ ملو ةنلاف ينجوز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،ربيخب يمهس اهقادص نم اهتيطعأ ينأ مكدهشا ينإو ،أيش اهطعأ ملو
فلا ةئامب هتعابف امهس تذخأف . 16
Dari  Uqbah  bin  Amir,  bahwa  Nabi  saw.  berkata  kepada  seorang laki-laki,  “Maukah  aku kawinkan  engkau  dengan  si  Fulanah?”  Dia menjawab,  “Mau”.  Dan  beliau  berkata kepada  si  wanita,  “Maukah aku kawinkan engkau dengan si Fulan?” Dia menajwab, “Mau”. Lalu
14 Ibid., 615, nomor hadis 5275
15 Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-Asqalani, Fathu  al-Bari:  Syarhu  Sahihi  al- Bukhari, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), II: 1094.
16 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as| as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, cet. ke- 3 (Beirut: Dar Kutub al-Imliyyah, 2011), II: 104.
beliau  mengawinkan  mereka.  Lantas  si  laki-laki  mencampuri  si wanita, tetapi dia belum menentukan mahar untuknya, dan belum memberinya,  dan  dia  termasuk  orang  yang  mengikuti  peristiwa Hudaibiyyah, sedang orang yang mengikuti peristiwa Hudaibiyyah mendapat  bagian  (kebun)  di  Khaibar.  Maka  ketika  dia  akan meninggal  meninggal  dunia,  dia  berkata,  “Rasulullah  saw  telah mengawinkan  aku  dengan  si  Fulanah,  tetapi  aku  belum menentukan  maharnya  dan  belum  memberinya  sesuatu  pun,  dan aku persaksikan kepada kalian bahwa aku memebrinya maskawin yang  berupa  bagianku  di  Khaibar.”  Lalu  wanita  itu  mengambil bagian itu dan menjualnya dengan harga seratus ribu dirham. (HR Abu Dawud)
Berdasarkan  hadits  di  atas,  maka  mahar  yang  digunakan  saat itu, dengan kurs rupiah yang sama, sebesar Rp 414.284.000. Melihat kalkulasi ini mahar sahabat lebih tinggi dari mahar Nabi saw.
Penulis memahami, dari berbagai sumber hadits di atas, bahwa mahar  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  ataupun  yang  dicontohkan  oleh sahabat  dengan  persetujuan  Nabi  tentunya  bukan  hanya  sebagai simbol  kejumawaan  tetapi  lebih  kepada  bentuk  pemulyaan  wanita setelah sekian lama tidak memiliki hak untuk memiliki harta secara mandiri. Merunut pada praktik mahar pra Islam, posisi mahar dalam perkawinan  adalah  sebagi  alat  tukar  dalam  pernikahan  karena pernikahan dianggap sebagai transaksi jual beli. Logikanya, semakin tinggi  kualitas  barang  maka  harga  mahar  yang  harus  dibayarkan semakin  tinggi.  Alat  tukar  pun  selayaknya  harus  yang  bisa menguntungkan  bagi  penerima  mahar;  logisnya  tidak  sekali  pakai habis tetapi memiliki nilai fungsi yang cukup tahan lama. Maka tidak heran, paradigma ini nampaknya juga masih ada dalam pembayaran mahar  dengan  beragamnya  jenis  mahar.  Namun  dalam perkembangannya,  perbedaan  itu  bukan  hanya  karena  faktor historis, tetapi juga karena latar belakang mata pencaharian masing- masing individu, entah itu berdagang ataupun berkebun.
Merujuk  pada  apa  yang  diklasifikasikan  oleh  Nourouzzaman Shiddiqie,  sebagaimana  dikutip  Khoiro  Ummatin,  masyarakat  Arab pra  Islam  itu  mempunyai  sifat  positif  dan  negative.  Salah  satu  sifat positifnya adalah punya kedermawanan yang tinggi yang sebenarnya tumbuh karena ingin dipuji. Semakin dermawan seseorang semakin mendapatkan posisi yang tinggi di masyarakat. Namun, ketika Islam
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
datang  paradigma  itu  dirubah  menjadi  paradigma  yang  anti pamrih. 17 Meskipun paradigma kedermawanan telah dirubah, dalam pengamalannya  agaknya  masyarakat  Arab  saat  itu  masih  terbawa oleh  kebiasaan  kedermawanannya  sehingga  masih  ada  yang memberikan  mahar  dengan  nilai  yang  cukup  besar.  Hal  inilah  juga yang menjadi penyebab perbedaan mahar perkawinan Islam saat itu. Maka juga tidak heran kalau jumlah mahar yang dinarasikan dalam hadits cukup bernilai tinggi di eranya.

## Mahar dalam Pandangan Imam Madzhab
Membahas  tentang  komoditas  mahar,  terkait  jenis  dan macamnya,  tentu  hal  penting  yang  perlu  diketahui.  Ulama’  telah menentukan  beberapa  syarat  umum  yang  harus  terpenuhi  dalam mahar, yaitu; pertama, harus berupa barang yang dapat dimiliki dan diperjualbelikan,  maka  tidak  boleh  menggunakan  barang  yang haram. Kedua, maharnya  harus  jelas,  baik  berupa  barang  atau  jasa, kecuali  pada  nikah  tafwid  yang  tidak  menentukan  mahar  dalam pernikahan. Ketiga, mahar  harus  terbebas  dari  bentuk  penipun apapun (gharar), seperti  mengggunakan  burung  yang  terbang  di langit, atau ikan di lautan. 18
Ulama’ empat madzhab, memilki argumen yang berbeda terkait jenis  komoditas  yang  dapat  dijadikan  mahar. Hanafiyyah berpendapat bahwa yang bisa dijadikan mahar adalah sesuatu yang memiliki  nilai  untuk  diambil  manfaatnya,  baik  manfaatnya  berupa jasa  atas  seseorang  atau  benda;  seperti  jasa  perawatan  sawah  atau jasa sewa rumah. Untuk jasa pengajaran al-Qur’an, Hanafiyyah yang semula  tidak  memperbolehkan  karena  tidak  bisa  dirupakan  dalam bentuk  harta  kemudian  memperbolehkan  dengan  alasan  adanya perubahan  kondisi  dimana  para  pengajar  al-Qur’an  atau  keilmuan Islam  cenderung  mendedikasikan  atau  mengabdikan  dirinya  tanpa melihat  seberap  besar  upahnya  bahkan  mungkin  tidak  dibayar sekalipun. 19 Malikiyyah berpandangan  bahwa  mahar  adalah  barang  yang dapat  dimiliki  secara  syara’  seperti  harta  dagangan,  hewan,  atau tanah  atau  tempat  tinggal,  yang  suci  serta  dapat  dimanfaatkan  dan memiliki  nilai  jual,  serta  dapat  diterima  dan  terindrawi. Malikiyyah termasuk  kelompok  yang  tidak  setuju  dengan  mahar  berupa  jasa
17 Khoiro  Ummatin,  “Tiga  Model  Interaksi  Dakwah  Rasulullah  Terhadap Budaya Lokal”, Journal Dakwah, Vol: 15, 1 (2014),  190.
18 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004) , IX: 6767
19 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu .,  6767
seperti  yang  diagagas  oleh Hanafiyyah ataupun Syafi’iyyah. 20 Bagi Syafi’iyyah dan Hanabilah ,  yang  bisa  dijadikan  maahar  adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan meskipun sedikit, baik berbentuk barang atau jasa; mengajarkan al-Qur’an, mengajarkan tulis menulis, atau training kerajinan  atau  jasa  lain  yang  bisa  memberikan kemanfaatan bisa dijadikan mahar. 21 Dari sini dapat dipahami bahwa hanya Malikiyyah yang tidak setuju atas jasa sebagai bentuk mahar perkawinan.
Berdasar uraian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan beberapa nilai  esensi  mahar  dalam  perspektif  fiqh. Pertama, mahar  harus berupa  sesuatu  yang  memiliki  nilai  atau  bisa  diambil  manfaatnya. Kedua, mahar  harus  berupa  barang  yang  dapat  dimiliki  dan  nyata bentuknya. Ketiga, mahar adalah sesuatu yang bisa diperjual belikan. Dengan  demikian,  mahar  dalam  konteks  ini  adalah  bernilai produktif, bukan konsumtif.

## Kajian Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam
Setelah mengetahui ulasan dalam tafsir dan fiqh terkait makna mahar serta komoditasnya, pengecekan makna juga perlu dilakukan pada Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu produk hukum yang berlaku  di  Indonesia.  Pembahasan  mahar  pernikahan  dalam  KHI dibahas secara khusus dalam pasal 30 sampai pasala 38. Akan tetapi, konsep  mahar  dalam  ranah  kuantitas,  kualitas,  serta  pemberian mahar dibahas pada pasal 30 sampai pasal 32. Berikut uraiannya:
30) Calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon mempelai  wanita  yang  jumlah,  bentuk,  dan  jenisnya disepekati oleh kedua belah pihak. 31) Penentuan  mahar  berdasarkan  atas  kesederhanaan  dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam
32) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wania dan sejak itu menjadi hak pribadinya
Berdasarkan  ketiga  pasal  di  atas,  setidaknya  ada  tiga  poin terkait mahar yang seharusnya terimplementasi di Indoneesia yang diinterpretasikan oleh KHI, yaitu (1) tidak ada batasan kualitas dan kuantitas dalam mahar, (2) mengutamakan asas kesederhanaan dan sukarela,  dan (3) mahar  diterima  dan  dikelola  secara  langsung  dan pribadi oleh wanita.
20 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu .,  6771-6772 21 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu .,  6772
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
Asas  mahar  berdasar  KHI  ini  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh sumber  yang  digunakan  dalam  penyusunan  KHI  yang  cenderung berfikih  Syafi’I  tetapi  juga  berdasar  pada  perbedaan  kebiasaan mahar yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bisa  saja  pasal  32  KHI  itu  sebenarnya  juga  sedang  mengkritik keikutsertaan keluarga istri dalam penentuan mahar karena bisa saja ketika  orang  tua  atau  saudara  yang  lain  turut  bermusyawarah menentukan mahar mereka sesungguhnya juga meminta bagian dari mahar  itu.  Apalagi,  jika  penentuan  mahar  sampai  mempersulit perkawinan,  seperti  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah  timur Indonesia,  maka  pasal  dalam  KHI  ini  semakin  nyata  kehadirannya dalam mengkritik fenomena mahar perkawinan di Indonesia. Dalam ranah  inilah  sesungguhnya  KHI  melalui  sumber  pengambilannya berusaha untuk menghambat hingga menghentikan praktik ‘urf fasid (kebiasaan yang cacat) dalam perkawinan Islam di Indonesia. Karena KHI adalah hasil ijtihad ulama’ Indonesia yang tentunya lebih  mengarah  ke  konteks  keIndonesiaan,  maka  basis kesederhanaan  mahar  dalam  pasal  ini  mengandung  kemaslahatan tersendiri  bagi  masyarakat  Indonesia.  Namun,  konteks  dan  situasi Indonesia  saat  ini  telah  mengalami  perubahan.  Tidak  hanya  dari aspek  sosio-ekonomi,  tetapi  juga  dalam  hal  sosio-kultural.  Menurut hemat  penulis,  hasil  kesepakatan  ulama’  dalam  KHI,  khususnya tentang permaharan, yang sering digunakan pedoman  para praktisi di KUA dan peradilan agama hendaknya dilakukan penafsiran ulang secara  lebih  holistik.  Sehingga,  pemahaman  masyarakat  terhadap hukum  perkawinan  pada  umunya  bisa  dipahami  dan  dilaksanakan dengan lebih dinamis.
Menalar Mahar Produktif dengan Nalar Ta’lili Pembahasan  pada  bagian  ini  akan  diawali  dengan  proses penalaran ta’lili terhadap mahar perkawinan Islam. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan pada tahap ini adalah menentukan ‘illat mahar dengan menggunakan teori masaliku al-‘illat yang telah diuraikan  sebelumnya.  Berangkat  dari  ketidakjelasan ‘illat tentang mahar baik dalam al-Qur’an maupun hadits, maka dalam hal ini perlu dilakukan penyelidikan terhadap ‘illat dengan metode as-sibru wa at- taqsim dan munasabah. Metode  ini  dipilih  karena  banyaknya kemungkinan ‘illat mahar  yang  terdapat  dalam nusus itu  perlu dimunculkan  untuk bisa  memahami ‘illat yang  sesungguhnya diharapkan oleh nash.
Karena ‘illat diperoleh  melalui  metode  research, ‘illat mahar termasuk  jenis ‘illat  mustanbatah. Artinya, ‘illat bisa  diperoleh karena  ada  ijtihad  untuk  memperolehnya.  Terlebih  lagi,
ketidakjelasan ‘illat dalam  pembahasan  mahar  ini  karena  teks- teksnya  bukan  termasuk  kategori qat’i  s|ubut yang  tidak memerlukan  perubahan.  Apalgi qat’i  s|ubut lebih  sering  mencakup pembahasan  hal-hal  yang  bersifat  prinsip  dalam  agama, ‘ubudiyyah yang  tidak  bisa  dianalogikakan.  Oleh  karenanya,  tidak  ada  wilayah yang subur untuk melakukan ijtihad dalam ketegori nas ini. Berikutnya,  tahap  yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan memunculkan  berbagai  kemungkinan ‘illat yang  bisa  dipahami melalui nusus yang  telah  diuraikan  untuk  memperoleh ‘illat yang dimaksudkan.  Tahap  ini  dikenal  dengan takhriju  al-manat .  Merujuk pada nusus yang  telah  diuraikan  sebelumnya , barang-barang  yang dijadikan  mahar  terkatgeori  menjadi  tiga  jenis. Pertama, mahar berupa mata uang. Kedua, mahar berupa perhiasan atau harta benda, termasuk  harta  rampasan  perang. Ketiga, mahar  berupa  tanah perkebunan.  Mahar  dengan  mata  uang  memiliki  nilai  fungsi  yang tidak hanya untuk alat alat tukar dalam transaksi jual beli, tetapi juga bisa  diinvestasikan  atau  ditabung  untuk  keperluan  masa  depan. Begitu  juga  dengan  perhiasaan,  baik  berupa  cincin  emas,  perak, mutiara,  intan,  atau  sejenisnya,  tidak  hanya  memiliki  nilai  estetika atau  sekadar  untuk  mempercantik  diri  wanita,  tetapi  kesemua  itu juga  bisa  diinvestasikan.  Apalagi,  jika  menelusuri  nilai  jual  emas, misalnya, yang selalu naik, emas memiliki potensi nilai produktivitas yang  tinggi.  Mahar  dengan  tanah  perkebunan  juga  bisa  memiliki fungsi  dalam  jangka  panjang.  Apalagi  bisnis property yang  kini sedang  melestari  bisa  membuat  harga  jual  tanah  terus  meningkat. Melalui  mahar  jenis  tanah  perkebunan  ini,  penerima  mahar  akan bisa  memperoleh  lebih  banyak  penghasilan  jika  tanah  perkebunan bisa dikelola dengan baik. Sehingga seorang istri bisa hidup mandiri dengan  mahar  yang  diperolehnya.  Kehidupan  mandiri  istri  dengan mahar  tersebut  –dalam  pandangan  penulis-  diproyeksikan  sebagai bentuk instrumen devisa rumah tangga, utamanya, ketika suatu saat mengalami ketidakstabilan dalam perekonomian.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  memahami  bahwa ‘illat yang diinginkan dari mahar yang diverivikasi oleh Rasulullah adalah mahar  yang  memiliki  nilai  produktif.  Meskipun  ada  nilai-nilai ekonomis, konsumtif, atau estetika, tetapi nilai produktivitas mahar lebih  tepat  dan    lebih  sesuai  dengan  maksud  perintah  pemberian mahar.  Jadi  hanya  nilai  produktif  yang  sepatutnya  lebih dipertimbangkan  daripada  memprioritaskan  nilai-nilai  lain  dalam
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
menentukan  mahar.  Penentuan  inilah  yang  kemudian  disebut sebagai metode tanqihu al-manat.
Sampai  tahap  kedua  ini,  seorang  mujtahid  sudah  bisa memahami  jenis ‘illat apakah  yang  telah  didapatkan.  Oleh  karena makna  produktif  menyangkut  berbagai  hal  yang  memiliki  nilai produktif,  maka  keporduktifitasan  mahar  tidak  hanya  berasal  dari komoditas-komoditas yang dijelaskan dalam hadits saja. Akan tetapi, mahar  juga  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  lain  yang  juga memiliki  nilai  produktifias,  seperti  berupa  saham  (surat  berharga), hotel,  uang  digital,  hingga  berupa  bitcoin.  Bisa  jadi,  dua  contoh mahar  terakhir  yang  disebutkan  masih  dalam  perdebatan.  Namun seiring  perkembangan  zaman  mahar  jenis  uang  digital  maupun bitcoin  bisa  saja  akan  menjadi  sebuah trend baru  bagi  para pengusaha,  khususnya  pengguna  bitcoin. 22 Bahkan,  bisa  jadi  suatu saat  jenis-jenis  mahar  yang  muncul  juga  akan  melampui  contoh- contoh yang ada saat ini, namun masih tetap memiliki asas produktif. Dengan  memahami  logika  ini,  maka  jenis ‘illat yang  dimaksudkan dalam konteks ini adalah ‘illat tasyri’i.
Terkait ‘illat  tasyri’I, merujuk  pada  definisinya,  dalam penggunannya bisa menggunakan dua logika penalaran, yaitu untuk keberlakuan  hukum  atau  untuk  perubahan  hukum.  Dalm  hal perubahan  hokum  sendiri  bisa  dilihat  melalui  dua  perspektif,  yaitu perspeketif  perluasan  hukum  dan  perspketif  pembatalan  hukum. Dalam  hal  perluasan  hukum, ‘illat yang  ditentukan  bisa mengakomodir  perkembangan  fenomena  hukum  Islam  karena luasnya  pemaknaan ‘illat yang  ditentukan.  Dalam  hal  pembatalan hukum,  dengan  masih  merujuk  pada  pemaknaan ‘illat yang ditentukan  sebelumnya,  hukum  yang  berlaku  tampaknya  harus dilakukan  perubahan  atau  sudah  tidak  lagi  relevan  karena ‘illat nampaknya mengalami kesukaran untuk mengakomodir perkembangan  fenomena  yang  ada. Oleh sebab itu,  perubahan ‘illat dengan  merevisi ‘illat diperlukan  agar  hukum  bisa  lebih mengakomodir.  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  logika ‘illat  tasyri’i yang ada dalam konteks ini adalah logika perluasan hukum.
Dengan  metode munasabah,  ‘illat dalam  mahar  ini  juga  bisa disimpulkan  sebagai  bentuk ‘illat mahar  produktif.  Cara mendetektsinya  adalah  dengan  menentukan ‘illat yang  lebih cenderung  sejalan  dengan maslahah yang  mana  ketika  hukum disandarkan  kepada ‘illat itu  akan  terwujud  tatanan  yang
22 https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/@kumparanstyle/ant i-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin.amp?espv=1, akses 20 Januari 2019.
dikehendaki  oleh  hukum  sehingga  terwujud  kemaslahatan. 23 Intinya, ‘illat yang dihasilkan dari proses ini harus mengandung nilai kemaslahatan  untuk  kepentingan  publik.  Dengan  berdasar  pada ragam  komoditas  mahar  yang  ada  pada  hadits-hadits  nabi;  uang, emas,  tanah  perkebunan,  dan  cincin  besi, ‘illat yang  justru  paling sesuai adalah ‘illat yang mengandung  nilai produktif. Karena hanya melalui  nilai  produktif,  penerima  mahar  akan  memperoleh kemaslahatan  yang  lebih  banyak  daripada  hanya  sekedar  nilai konsumtif, estetika, atau ekonomis.
Sehubungan  dengan  penentuan ‘illat melalui  metode munasabah, dengan  merujuk  pada  pembagian ‘illat berdasarkan kesesuiannya maka ‘illat yang dihasilkan melalui metode ini disebut dengan ‘illat al  munasib  al-mursal yaitu  kesesuaian ‘illat yang berbasis kemaslahatan. Maksudnya, nas maupun ijma’ tidak pernah menyebutkan,  membenarkan,  atau  membatalkan  bahwa ‘illat tersebut memiliki kesesuaian dengan nas maupun ijma’. Asalkan bisa mewujudkan  kemaslahatan  sesuai  dengan  prinsip maqasid  asy- syari’ah maka ‘illat tersebut bisa diakui sebagai ‘illat hukum. Karena itu,  basis  kemaslahatan  yang  harus  mengacu  pada maqasid  asy- syari’ah tidak hanya sekedar penjagaan terhadap lima nilai universal tujuan dasar sebagaimana gagasan asy-Syatibi: menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, tetapi juga bisa mencakup beberapa nilai lain. Jika merujuk pada Ibnu Asyur, yang juga menjadi nilai universal maksud  hukum  –selain  yang  nilai  universal  yang  digagas  oleh asy- Syatibi- adalah hifzu  al-hurriyah (menjaga  kebebasan)  dan hifzu  al- musawah (menjaga kesetaraan). Nasr Hamid Abu Zaid dalam hal ini justru  berbeda  dengan  dua  tokoh  itu.  Ia  menganggap  rasionalitas (akal),  kebebasan  ( hurriyah ),  dan  keadilan (al-‘adalah) yang  cocok untuk  dijadikan  nilai  universal.  Sedangkan  apa  yang  digagas  oleh asy-Syatibi justru cocoknya menjadi nilai parikular. Sehingga, semua aspek  kemaslahatan  pada  nilai  partikular  selalu  mengandung  tiga nilai  universal  tersebut;  rasionalitas,  kebebasan,  dan  keadilan.  Oleh karena itu, apa yang diajukan Nasr Hamid Abu Zaid nampaknya lebih fleksibel  dan  memiliki  dinamika  yang  luas  untuk  diterapkan  dalam memahami esensi keproduktifitasan mahar perkawinan Islam.
Berangkat  dari  gagasan  nilai  universal  Nasr  Hamid  Abu  Zaid, maka  penentuan  mahar  produktif  harus  dilihat  melalui  nilai rasionalitas,  kebebasan,  dan  keadilan  yang  dampaknya  bisa
23 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan, 163.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
mewujud dalam kehidupan rumah tangga. Rasionalitas dalam hal ini bisa  mewujud  melalui  cara  mendapatkan  nilai  produktifitas  mahar yang  rasional;  tidak  menabrak  akal  sehat  dan  norma  yang  berlaku. Nilai kebebasan dalam  konteks mahar  produktif  tidak hanya dalam aspek  pengolalaan  dan kekuasaan mutlak  yang harus di pihak istri, tetapi  nilai  produktifitas  itu  bisa  membantu  istri  atau  mungkin keluarga untuk bebas bergerak dan berkembang baik dalam bidang keagamaan,  pendidikan,  ataupun  aspek  kehidupan  yang  lain, khususnya  bagi  istri  sendiri.  Dari  sinilah  muncul  ide  bahwa  mahar produktif  adalah  langkah  awal  bagi  istri  untuk  melakukan pemberdayaan  secara  mandiri.  Begitu  juga  dengan  nilai  keadilan yang  harusnya  bisa  mewujud  pada  peran  dalam  keluarga.  Karena mahar merupakan transformasi kedudukan wanita dalam Islam dari budaya  jahiliyyah,  maka  dengan  mahar  produktif  seharusnya  lelaki bisa  memahami  bahwa  pemulyaan  terhdap  wanita  tidak  hanya sekedar  simbolitas  sesaat  tetapi  pemulyaan  itu  harus  eksis  dalam kehidupan  berkeluarga.  Tidak  ada  bentuk  penindasan  baik  dalam pendidikan,  peran  publik,  serta  peran-peran  lain  yang  mendukung perkembangan wanita dalam membangun rumah tangga.

## Mahar Produktif dan Tujuan Perkawinan Islam
Sabagaimana  diketahui  bahwa  Nabi  dan  sahabatnya  sudah memfigurkan  diri  sebagai  kelompok  penggagas  anti  diskriminasi wanita.  Mereka  secara  nyata  telah  mencontohkan  untuk memulyakan  wanita  dengan  memberikan  kebebasan  mutlak pengelolaan  harta  terhadap  kaum  wanita  yang  dahulunya  sangat terbatasi. Tentunya, para wanita saat itu tidak hanya merasa senang dan  bangga,  tetapi  mereka  juga  merasa  bahwa  hak-hak  mereka dalam  bermuamalah  dan  pengelolan  perekonomian  telah terakomodasi.
Nabi  bersama  sahabatnya  telah  mengawali  langkah  di  eranya untuk  menghentikan  pengabaian  terhadap  perempuan,  karena perempuan  adalah  permata  yang  harus  dirawat.  Qurasih  Shihab menuturkan  bahwa  pengabaian  perempuan  adalah  bentuk  dari pengabaian  setengah  dari  potensi  masyrakat,  dan  melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh umat manusia. 24 Dalam konteks ini,  memprioritaskan  mahar  perkawinan  secara  produktif  adalah bentuk  perhatian  serius  yang  digagas  oleh  Nabi.  Prioritas  mahar terhadap  perempuan  bukanlah  media  pembayaran  karena  adanya hubungan  suami  istri  sebab  pernikahan  saja,  tetapi  juga  sebagai bentuk  simbol  kepada  wanita  dan  keluarganya  bahwa  pemenuhan
24 M. Quraish Shihab, Perempuan, cet. ke-9 (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 33
kebutuhan kehidupan rumah tangga adalah kewajiban suami hingga titik  darah  penghabisan. 25 Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa dengan  meprioritaskan  mahar  produktif  menandakan  bahwa  lelaki memberikan kesempatan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif  mandiri  bagi  perempuan.  Apalagi  melihat  situasi  saat  ini, dengan  modernisasi  yang  disertai  dengan  kecenderungan materialisme  yang  cukup  sulit  untuk  dibendung  telah  melahirkan banyak kebutuhan dan keinginan baru yang mendesak keluarga, dan mungkin  hal  inilah  salah  satu  penyebab  perempuan  memiliki kesempatan  untuk  berperan  ganda. 26 Maka  dari  itu,  mahar  yang berpotensi produktif adalah hal yang patut diperhitungkan, tentunya dengan menyesuaikan konteks kemampuan ekonomi para lelaki atau kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Kesesuaian  dengan  konteks kemampuan ekonomi serta kategori pekerjaan inilah yang juga bisa dipahami  melalui  berbagai  hadits  yang  menjelaskan  tentang  mahar yang telah dipaparkan sebelumnya dengan tidak mengabaikan nilai kemaslahatan.
Transformasi  budaya  mahar  tidak  hanya  mengurusi peruntukan  mahar,  jenis,  dan  jumlah  kategori  mahar,  tetapi transformasi  juga  terjadi  pada  esensi  mahar  perkawinan.  Esensi mahar  yang  dahulu  dipahami  sebagai  alat  transaksi  jual  beli  dalam pernikahan  kemudian  dipahami  dengan  berbagai  perspektif  oleh berbagai  ulama’  tafsir.  Karena  itu,  kalau  merujuk  pada  uraian pendapat  ulama’  tafsir  tentang  esensi  mahar  ini,  maka  bisa disimpulkan  beberapa  poin  di  antaranya,  mahar  sebagai; (1) lambang  kemampuan  seorang  suami  menafkahi  istri  dan  anak- anaknya,  secara  lahir  dan  batin, (2) janji  untuk  tidak  membuka rahasia  kehidupan  rumah  tangga,  baik  suami  maupun  istri, (3) lambang  cinta  dan  kasih  sayang  suami  kepada  istrinya, (4) bentuk rumus  kebahagiaan  bagi  suami  sitri  sekaligus  bukti  pemulyaan terhadap  seorang  wanita,  dan (5) tanda  hubungan  yang  kuat  di antara  sepasang  suami  istri.  Berdasarkan  pemaknaan  esensi  mahar tersebut,  ada  dua  persepktif  yang  bisa  diuraikan  terkait  esensi mahar. Pertama, terkait mahar dengan tanggung jawab suami dalam rumah tangga dan kedua, terkait mahar dengan tujuan perkawinan.
25 Maulana Wahiddun Khan, Woman in Islamic Shari’ah, cet. ke-2 (New Delhi: Ar-Risalah Books, 1995),  83.
26 M. Quraish Shihab, Perempuan, 147
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
Memaknai  mahar  sebagai  simbol  atau  lambang  kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri adalah langkah awal dalam memahami  konsep  integrasi  kewajiban  suami  dalam  berumah tangga.  Konsep  ini  bisa  dipahami  dari  pendapat  Sya’rawi,  al  Jauzi, serta al-Mawardi, yang memaknai nihlah sebagai sebuah pemberian yang  wajib.  Ketika  seorang  suami  mampu  menunaikan  kewajiban maharnya  dalam  perkawinan,  maka  sudah  menjadi  konsekuensi logis seorang suami juga mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, baik  secara  lahir  maupun  batin.  Dalam  hal  ini,  mahar  bisa  menjadi salah  satu  ukuran  penting  terkait  kemampuan  finansial,  meskipun tidak  seutuhnya.  Karena  pada  umumnya,  kuantitas  dan  kualitas mahar  menggambarkan  kuantitas  dan  kualitas  perekonomian seseorang. Maka tidak heran, bagi orang-orang kaya mahar menjadi sebuah “kegengsian” tersendiri.
Untuk  mengidentifikasi  kaitan  mahar  dengan  tujuan perkawinan,  setidaknya  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa menjadi pijakan awal.  Dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  1 dijelaskan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hampir  senada  dengan  rumusan  UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  KHI  merumuskan  pada pasal  3  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah .
Apa  yang  dirumuskan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  KHI  terkait  tujuan  perkawinan  memiliki  implikasi yang  berbeda.  Pada  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tujuan  perkawinan  yang  hendak  dicapai  hanya  berdasar  pada  dua indikator yaitu kebahagiaan dan kekekalan atau kelanggengan dalam berumah  tangga.  Sedangkan  pada  KHI,  ada  tiga  indikator  yang digunakan  yaitu,  adanya sakinah,  mawaddah, dan rahmah . Sakinah dalam hal ini diartikan sebagai bentuk ketenangan, baik secara batin maupun  lahir. Mawaddah bisa  diartikan  sebagai  sebuah  cinta  yang istimewa  atau  cinta  yang  berbunga-bunga.  Sedangkan rahmah bisa dimaknai sebagai kasih sayang atau saling mengasihi.
Husnu  as-Sayyid  Hamid  Khitab  membagi  tujuan  perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum perkawinan yaitu menghasilkan keturunan, ketenangan, kebahagiaan, menjaga nasab, dan menyambung antara keluarga dan
kabilah lain. Sedangkan tujuan khususnya yaitu pemenuhan syahwat, nafkah, dan mendidik anak. 27
Berdasar  tafsiran  tujuan  perkawinan  tersebut,  jika  mahar dimaknai  sebagi  bentuk  janji  untuk  tidak  membuka  rahasia kehidupan  rumah  tangga,  lambang  cinta  dan  kasih  sayang  suami kepada istrinya, rumus kebahagiaan bagi suami sitri sekaligus bukti pemulyaan terhadap seorang wanita, dan tanda hubungan yang kuat di  antara  sepasang  suami  istri,  maka  makna  tersebut  sudah  sangat sesuai  dengan  tujuan  perkawinan.  Artinya,  mahar  dalam  hal  ini sesungguhnya ingin mengingatkan bahwa suami istri harus berusaha untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  perkawinan  yang  secara  implisit dapat dipahami melalui mahar.
Jawaban  mengenai  apakah  komoditi  dan  kualitas  juga berpengaruh dalam tujuan perkawinan perlu dilakukan penguraian. Pada  dasarnya,  kuantitas  serta  kualitas  memang  bukanlah  ukuran untuk  menjamin  kebahagiaan.  Namun,  ketika  wanita  menerima mahar  yang  sangat  istimewa,  baik  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas, wanita  akan  merasa  tersanjung.  Seorang  wanita  yang  naluri alamiahnya memang condong pada harta akan merasa termulyakan dengan pemberian harta yang spesial yang dirupakan dalam bentuk mahar, apalagi maharnya memiliki nilai produktivitas yang tinggi. Ia akan  merasa  mendapatkan  bukti  cinta  yang  seutuhnya.  Saat  itulah, cinta  akan  tumbuh  dan  bersemi  dalam  sebuah  keluarga  sehingga tujuan  perkawinan  yang  berporos  pada sakinan,  mawaddah, dan rahmah bisa terealisasikan.
Dalam  konteks  yang  lain,  pengabaian  terhadap  mahar  bisa menimbulkan  yang  lebih  polemik  bagi  wanita.  Ketika  mahar  pada akhirnya  tidak  juga  diberikan,  tentu  istri  akan  melakukan pemberontakan untuk menuntut haknya. Bahkan bisa jadi, keluarga dari  pihak  istri  juga  akan  ikut  terlibat  dalam  kegaduhan  itu. Ketidaktenangan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  inilah  yang mencederia tujuan perkawinan. Lebih parahnya lagi, jika suatu saat suami  betul-betul  melalaikan  kewajiban  dalam  membayar  mahar hingga istri membunuh suaminya dengan alasan jika suami terbunuh hak  maharnya  akan  tertunaikan,  maka  istri  bisa  mendapatkan diskriminasi  lagi  akibat  perbuatannya  itu.  Oleh  karena  itu,  sah-sah saja  perempuan  meminta  mahar  yang  bisa  memiliki  nilai
27 Husnu  as-Sayyid  Hamid  Khitab, Maqasidu  an-Nikah  wa  As|ariha:  Dirasah Fiqhiyyah Muqranah, (tt:tt, 2009),  10.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
produkifitas  asal  sesuai  kewajaran  dan  sesuai  dengan  kemampuan ekonomi  suami.  Hal  ini  sesuai  dengan  narasi  yang  menejelaskan bahwa  Nabi  mengecam  mahar  yang  berlebih-lebihan  karena ditakutkan ada impilkasi-implikasi buruk yang tidak terkontrol oleh kaum  laki-laki, 28 Nabi  juga  mengecam  seseorang  yang  maharnya terlalu sedikit. 29
Karena  begitu  pentingnya  mahar  dalam  kehidupan  rumah tangga  yang  penuh  kebahagiaan,  mahar  yang  bernilai  produktif dalam  konteks  ini  lebih  dianjurkan.  Selain  berdasar  pada ‘illat hukum  yang  ada,  mahar  produktif  nampaknya  cenderung  lebih berkontribusi  dalam  mewujudkan  tujuan  perkawinan.  Ketika seorang  perempuan  mendapatkan  mahar  bernilai  produktif,  mahar yang  mutlak  menjadi  haknya  bisa  membantu  untuk  pemenuhan pendidikan  bagi  anak-anak,  devisa  rumah  tangga,  serta  ekonomi masa depan rumah tangga jika ia mau ikut berkontribusi dalam hal finansial.  Sehingga,  dalam  hal  ini,  perempuan  bisa  mendapatkan kontrol  yang  lebih  banyak  terhadap  kondisi  dan  keadaan  hidupnya untuk  bisa  lebih  membantu  pemberdayaan  keluarga  dan perekonomiannya. 30 Apalagi  kalau  melihat  orientasi  perkawinan yang  berorientasi madaniyyah (membangun  peradaban  ummat manusia), 31 maka  dengan  memprioritaskan  mahar  produktif  dalam perkawinan  pembangunan  peradaban  manusia  akan  mudah terwujud dengan baik. Perwujudan ini tentunya akan tampak nyata lebih baik dengan memperhatikan peran wanita terhadap apa  yang ia kuasai, baik dalam harta maupun yang lainnya, karena salah satu indicator majunya peradaban dilihat dari bagaimana cara para lelaki memulyakan kaum wanita di eranya.

## Kesimpulan
Melalui  uraian  di  atas,  pemahaman  terhadap  mahar  yang kadangkala  hanya  dianggap  sebagai  sebuah  simbolik  dan  bernilai konsumtif  bisa  tereformasi  dengan  tepat  dengan  mengggunakan metode ta’lili. Dengan menggunakan metode penelusuran ‘illat yang berbasis riset, metode as-sibr wa at-taqsim menunjukkan bahwa ‘illat yang  didapatkan  termasuk  jenis ‘illat  tasyri’i yaitu ‘illat yang
28 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 2002),  109.
29 Ahmad  bin  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-‘Asqalani, Bulugu  al-Maram  min Adillati  al-Ahkam, (Beirut: al-Kitab al-‘Alimi, 2007 M/1428 H),  193, hadis nomor 1065.  Lihat  juga  Mushthafa  al-‘Adadi, Jami’u  Ahkami  an-Nisa’, (Riyadh:  Dar  Ibnu ‘Affan, 2008), III:322.
30 Zakiyah,  “Pemberdayaan  Perempuan  oleh  Lajnah  Wanita  dan  Putri  Al- Irsyad Surabaya,” Analisa, Vol. 9:1 (Januari 2010),  44.
31 Mukti Ali dkk., Fikih Kawin Anak, 24.
digunakan  untuk  memperluas  hukum.  Karena ‘illat yang  dipilih adalah ‘illat  tasyri’i maka  jenis  mahar  yang  digunakan  terus mengalami perkembangan asalkan mengacu pada nilai produktifitas sebagaimana  yang  dapat  dipahami  melalui  berbagai  sumber  yang telah  ditemukan.  Kalau  menggunakan  metode munasabah, karena metode ini landasannya berbasis maslahat maka ‘illat yang diperoleh adalah ‘illat al  munasib  al-mursal yaitu  kesesuaian ‘illat yang berbasis  kemaslahatan  yang  mewujudkan  kemaslahatan  sesuai dengan  prinsip maqasid  asy-syari’ah .  Dengan  demikian  jelaslah bahwa produktfitas mahar lebih mengacu pada kemaslahatan.
Dalam konsep integrasi kewajiban dalam perkawinan, mahar adalah  indikator  awal  yang  menandakan  bahwa  ketika  seseorang mampu membayar mahar maka sejatinya ia telah mampu menafkah keluarganya.  Karena  itu,  kualitas  dan  kuantitas  mahar,  meskipun tidak  sepenuhnya  dijadikan  pijakan,  bisa  menjadi  dasar  penentu kemampuan  ekonomi  suami.  Karena  itu,  mahar  dalam  konteks  ini bukan  hanya  sebagai  simbolik  saja  tetapi  lebih  kepada  pembuktian lelaki.
Dalam penulisan artikel ini,  penulis juga menemukan bahwa mahar  produktif  lebih  berpotensi  untuk  mewujudkan  tujuan perkawinan, baik tujuan yang khusus  maupun yang umum. Dengan memulyakan  seorang  wanita,  dalam  hal  ini  salah  satunya  dengan memberikan  mahar  yang  bernilai  produktif,  kehidupan  rumah tangga  bisa  menjadi  bahagia.  Karena  ketika  seorang  wanita memperoleh  harta  yang  bernilai  produktif  dalam  bentuk  mahar,  ia merasa  bahwa  dirinya  telah  dihormati  dengan  penuh  kesungguhan dan kasih sayang. Pada akhirnya, wanita juga akan turut membangun relasi  kasih  sayang  yang  dibangun  oleh  suaminya.  Lebih  dari  itu, keberadaan mahar yang bernilai produktif akan menjadikan wanita lebih  percaya  diri  dalam  mengelola  harta  pribadinya,  sehingga  jika seorang  wanita  mau  berperan  dengan  sukarela,  perekonomian keluarga  juga  bisa  tersokong  melalui  hasil  produktifitas  maharnya. Dari  sinilah  peradaban  kemanusiaan  mulai  bisa  terkontribusi  oleh peran  wanita  dengan  hal  yang  ia  kuasai,  termasuk  mahar perkawinan.  Karena  itu  menjadi  jelaslah  tujuan  perkawinan  yang berorientasi madaniyya; membangun peradaban ummat manusia.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......

## DAFTAR PUSTAKA
‘Adadi,  Mushthafa  al-, Jami’u  Ahkami  an-Nisa’, Riyadh:  Dar  Ibnu ‘Affan, 2008.
‘Asqalani, Ahmad bin Ahmad bin Ali bin Hajar al-, Bulugu al-Maram min Adillati al-Ahkam, Beirut: al-Kitab al-‘Alimi, 2007.
Amidi, ‘Ali bin Muhammad al-, al-Ihkam Fi Usuli al-Fiqh, Riyadh: Dar as-Sami’I, 2003.
Abu  Dawud  Sulaiman  bin  al-Asy’as|  as-Sijistani, Sunan  Abu  Dawud, cet. ke-3 (Beirut: Dar Kutub al-Imliyyah, 2011), II: 104.
Abu Zahrah, Muhammad, Usulu al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al’Arabi, tt .
Abu  Zaid,  Nasr  Hamid, al-Khitab  wa  at-Ta’wil, Beirut:  al-Markaz  al- Huquq al-‘Arabi, 2008.
Ahmad  bin  ‘Ali  bin  Hajar  al-‘Asqlani, Fathu  al-Bari, Kairo:  Dar  al- Hadis|, 2004
Ahmad  bin  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-‘Asqalani, Bulugu  al-Maram min Adillati al-Ahkam, Beirut: al-Kitab al-‘Alami, 2007.
Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathu al-Bari: Syarhu Sahihi al- Bukhari, cet. ke-2 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
Ali, Mukti,  dkk, Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak, Jakarta: Rumah Kitab, 2016.
Andalusi,  Abu  al-Walid  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin Ahmad  bin  Rusydi  al-Qurtbi  al-, Bidayatu  al-Mujtahid  wa Nihayatu al-Muqtasid, Kairo: Dar as-Salam, 1995.
Bahri, Samsul, dkk., Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
Boullata, Issa J., Dekonstruksi Tradisi: Gelagar Pemikiran Arab Islam, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2012.
Bukhari,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Isma’il  al-, Sahih  Bukhari, Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998.
Haifaa  A.  Jawad, Otentisitas  Hak-hak  Perempuan, alih  bahasa  Annni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, dan H. baidran, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
Jauzi, Jamaluddin bin Abdurrahman bin A’li al- Zadu al-Masir fi I’lmi at-Tafsir, Bierut: Dar al-Kutub al-I’lmiyyah, 2002.
Jum’ah, Ali, Tarikhu Usuli al-Fiqh, Kairo: Dar al-Muqatim, 2015.
Khalaf, Abdul  Wahab, ‘Ilmu  Usuli  al-Fiqh, Beirut:  Dar  al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2010.
Khalaf, Abdul  Wahab, Masadiru  at-Tasyri’  al-Islami  Fi  Ma  La  Nassa Fih, Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
Khitab,  Husnu  as-Sayyid  Hamid, Maqasidu  an-Nikah  wa  As|ariha: Dirasah Fiqhiyyah Muqranah, tt:tt, 2009.
Khusairi,  Ahmad. Evolusi  Ushul  Fiqh:  Konsep  dan  Pengembangan Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
Mawardi, Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-, an-Nukatu wa al-‘Uyun, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
Maragi, Ahmad Must{afa al-, Tafsir al-Maragi, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2006.
Muhammad,  Husein, Fiqh  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2002.
Naisaburi,  Abu  Husain  Muslim  bin  al-Hajjaj  al  Qusayiri  an- Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
Qudamah, Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, al-Mugni, Kairo: Hajr, 1992.
Ridha,  Muhammad  Rasyid, Tafsiru  al-Mannar, Beirut:  Dar  al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
Romli, “ ’Illat dan  Pengembangan  Hukum  Islam,” Intizar, Vol.  20 Nomor 2 2014.
Mukhammad Nur Hadi , Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili......
Sa’di,  Abdul  Hakim  Abdurrahman  As’ad  as- Mabahis|u  al-‘illat  fi  al- Qiyas  ‘inda  al-Usuliyyin, Beirut:  Dar  al-Basyar  al-Islamiyyah, 2000.
Sabil, Jabbar Menalar  Hukum  Tuhan;  Akar  Penalaran  Ta’lili  dalam Pemikiran al-Ghazali, Banda Aceh: LKAS, 2009.
Sabiq,Sayyid, Fiqhu as-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
Shihab, M. Quraish, Perempuan, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
Shihab, M. Qurasih Tafsir al-Misbah, Tangerang: Lentera Hati, 2016
Suyut{i,  Jalaluddin  Abdurrahman  bin  Abu  Bakar  as-, ad-Dur  al- Mans|ur fi at-Tafsir al-Ma’su|r , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
Sya’rawi, Mutawalli, Tafsir asy-Sya’rawi, tt:tt, 2009.
Syalabi,  Mustafa  asy-, Ta’lil  al-Ahkam, Beirut:  Dar  an-Nahdhah  al- ‘Arabiyyah, 1981.
Syed  Mussawar  Hussain  Bukhari  dan  Muhammad  Asim,  “Women Empowerment  in  a  Muslim  Society:  A  practical  Observation , ” Interdiciplinary  Journal  of  Contemporary  Research  in  Business , Vol. 5: 1, (Mei 2013), hlm. 771.
T{abrasi, Abu ‘Ali al-Fadhl bin al-Hasan at-, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
Ummatin,  Khoiro,  “Tiga  Model  Interaksi  Dakwah  Rasulullah Terhadap Budaya Lokal”, Jurnal Dakwah, Vol. 15, Nomor 1  2014, hlm. 190.
Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqhu  al-Islami Wa  Adillatuhu, Beirut:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
Wahiddun Khan, Maulana, Woman in Islamic Shari’ah, cet. ke-2 (New Delhi: Ar-Risalah Books, 1995), hlm. 83.
Yanggo, Hazemah  Tahido, Fikih  Perempaun  Kontemporer, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2010.
Zakiyah,  “Pemberdayaan  Perempuan  oleh  Lajnah  Wanita  dan  Putri Al-Irsyad Surabaya,” Analisa, Vol.9, Nomor 1 Januari 2010.
Zuhaili,  Wahbah  az-, Usul  al-Fiqh  al-Islami, Damaskus:  Dar  al-Fikr, 1986.
Zuhaili, Wahbah az-, at-Tafsir al-Munir fi al-‘aqidah wa as-Sari’ah wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.