## HUKUMAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN

## Rokhmadi
Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: rokhmadi66@yahoo.com

## Abstract
Murder  in  the  Islamic  criminal  law  including  jarimah  qishas-diyat,  namely jarimah punishable by qishas (punishment commensurate/proportional) or punishment diyat (fines/restitution), the  specified limits his  sentence, but is categorized as a right adami  (human/individual),  in  which  the  victim  or  his  family  can  forgive  the perpetrators, so that the penalty (qishas-diyat) can remove altogether, because in qishas no entitlements for victims' families to act as "institutions forgiving", they can ask for their right to forgive or not forgive the criminal act. According to scholars' Salaf that the policy of punishment given is based on the viewpoint of the habit of Arab society  that never applies to the Muslim community early, namely regarding who is authorized to determine the wisdom qishas or of diyat is heavily influenced by the practice habits of Arab society in the 7th century M, both about social status, as well as the local culture, the sunnah and the practice  run early  Muslims who provide input or  benchmarks in detail the  principles  prinsp  Islamic criminal law  (jinayat), so that in  determining the sentence still is discrimination, whether social status, gender and religion. Therefore, in the  modern  era  according  to  scholars'  khalaf  that  sentencing  for  murder  should  be equated between the murder of men with women, killing of Muslims by non-Muslims, the murder of a father with his son, should remain punishable qishas and diyat amount laki- men with diyat amount for women should be equal, so that the position of human beings  are  equal  before  the  law  (there  is  no  discrimination;  social  status,  gender  and religion.
Keywords : Islamic Criminal Law, murder, and equality law

## Abstrak
Pembunuhan  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk jarimah  qishas- diyat, yaitu jarimah yang  diancam  dengan  hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding)  atau  hukuman diyat (denda/ganti  rugi),  yang  sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),  di  mana  pihak  korban  ataupun  keluarganya  dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman ( qishas-diyat) bisa hapus sama sekali, karena  dalam qishas ada  pemberian  hak  bagi  keluarga  korban  untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan  atau  tidak  memaafkan  terhadap  perbuatan  pelaku  tindak pidana.  Menurut ulama‟  salaf bahwa  kebijakan  hukuman  yang  diberikan
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 151
adalah  berdasarkan  sudut  pandang  kebiasaan  masyarakat  Arab  yang pernah berlaku pada masyarakat Muslim awal, yaitu mengenai siapa yang diberi  wewenang  untuk  menentukan  kebijaksanaan qishas atau  mengenai diyat adalah  sangat  dipengaruhi  oleh  praktek  kebiasaan  masyarakat  Arab pada abad ke-7 M, baik mengenai status sosial, maupun budaya setempat, maka  sunnah  dan  praktek  yang  dijalankan  Muslim  awal  ini  yang memberikan masukan atau tolok ukur secara rinci terhadap prinsip-prinsp hukum  pidana  Islam  ( jinayat), sehingga dalam  penetapan  hukumannya masih  bersifat  diskriminasi,  baik  status  social,  gender  dan  agama.  Oleh karena  itu,  di  era  modern  menurut ulama‟  khalaf bahwa  penetapan hukuman bagi pembunuhan harus disamakan antara pembunuhan laki-laki dengan  perempuan,  pembunuhan  orang  Muslim  dengan  non-muslim, pembunuhan seorang ayah dengan anaknya, harus tetap dikenai hukuman qishas dan jumlah diyat laki-laki  dengan  jumlah diyat untuk  perempuan harus sama, sehingga posisi manusia adalah sama di depan hukum (tidak ada lagi diskriminasi; status sosial, kesetaraan gender dan agama.
Kata kunci : Hukum Pidana Islam, pembunuhan, dan kesamaan hukum

## A. Pendahuluan
Pembunuhan  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk jarimah  qishas- diyat, yaitu jarimah yang  diancam  dengan  hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding)  atau  hukuman diyat (denda/ganti  rugi),  yang  sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),  di  mana  pihak  korban  ataupun  keluarganya  dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman ( qishas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam qishas ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk  memaafkan  atau  tidak  memaafkan  terhadap  perbuatan  pelaku tindak pidana ( restoratif) 1 . Dalam hal ini disebut dengan keadilan retributive- restitutive, 2 dan jarimah  ta ʻ zir juga  tidak  dikategorikan  sebagai  hak  Allah, karena hukumannya ditetapkan oleh pemegang kebijakan ( ٌٝٚ شِلأا ).
1 Restoratif yaitu  hak  korban  atau  walinya/keluarganya  untuk  memberikan  pemaafan/ pengampunan kepada pelaku tindak pidana, dan dengan prinsip inilah sesungguhnya yang menjadi landasan syari‟at Islam sebagaimana  isi yang terkandung dalam QS. al-Baqarah (2): 178. 2 Retributive yaitu  pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan  (pembalasan  setimpal).  Menurut Johannes  Andenaes  sebagaimana  dikutip  oleh  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  bahwa tujuan utama dari pidana ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan ( to satisfy the claims of justice ).  Lihat  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana , Bandung; PT. Alumni, hlm. 10-11. Sedangkan restitutive yaitu adanya kesempatan untuk
Akan  tetapi  menurut  Khallaf  pemerintah  masih  berhak  untuk memberikan  hukuman ta ʻ zir ,  jika  pelakunya  dimaafkan  oleh  korban (keluarga  korban). 3 Demikian  pula  menurut  Madzhab  Maliki  yang mewajibkan  pemberian  hukuman ta‟zir bagi  pelaku  pembunuhan  dan penganiayaan  yang  hukuman qishash dihapuskan  atau  yang  terhalang hukumannya. 4
Menurut ʻ Audah  hukuman qishas dijatuhkan  pada jarimah  al-qatl  al- ʻ amd dan al-jar ḥ al- ʻ amd yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak korban. Sedangkan hukuman diyat dijatuhkan pada jarimah al-qatl syibh al- ʻ amd, al-qatl al-kha ṭ a‟, dan al-jar ḥ al-kha ṭ a‟ . 5 Termasuk juga dalam keadaan qishas tidak bisa dilaksanakan, misalnya, meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya anggota badan pelaku yang akan di- qishas , taubatnya  pelaku,  perdamaian,  pengampunan,  diwariskan  hak qishas ,  atau kedaluwarsa masa hukumannya, 6 maka pelaku bisa dijatuhi hukuman diyat dan ta ʻ zir untuk kemaslahatan umum. Justru madzhab Maliki mewajibkan hukuman ta ʻ zir untuk  hukuman qishas yang  gugur  atau  terhalang  baik terhadap pembunuhan dan penganiayaan. 7
Demikian  pula,  jika  pihak  korban  memaafkan  pelakunya,  maka hukuman qishas sebagai  hukuman  pokok  ( al- ʻ uqubah  ashliyah )  menjadi gugur dan diganti dengan diyat sebagai hukuman pengganti ( al- ʻ uqubah al- badaliyah ),  sementara  pemegang  otoritas  ( ٌٝٚ شِلأا )  bisa  menjatuhkan hukuman ta ʻ zir yang  sesuai  dengan  perbuatan  pelaku  tindak  pidana. Sedangkan  pada  tindak  pidana  semi  sengaja  dan  tidak  sengaja,  maka hukuman  pokoknya  yaitu diyat .  Meskipun diyat merupakan  hukuman, namun  hukuman diyat seluruhnya  diserahkan  kepada  pihak  korban  atau walinya, jadi diyat atau ganti rugi tersebut tidak masuk ke kas negara. Dari sisi  ini diyat lebih  menyerupai  pengganti  kerugian  yang  diderita  pihak korban ( ض٠ٛعر ) yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan kerugian akibat
memberikan maaf dan kemungkinan terjadinya rekonsiliasi adalah sebagai prinsip dasar dari qishas, lihat,  Abu  Hafsin,  2010, Kontribusi  Konsep  Keadilan  Hukum  Pidana  Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif , Semarang: IAIN Walisongo, hlm. 82.
3 Khallaf, „Abd al-Wahhab, 1972, „Ilmu Ushul al-Fiqh , Jakarta-Indonesia: al-Majlis al-„Ala al-Indonesi li al-Da‟wah al-Islamiyyah, hlm. 2015.
4 „Audah,  „Abd al-Qadir, 2011, Al-Tasyri‟ al-Jina‟i  al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadl‟i ,
Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, hlm. 541.
5 „Audah, „Abd al-Qadir,  2011, Al-Tasyri‟…op cit , hlm. 538-541.
6 Ibid., hlm. 624.
7 Ibid. , hlm. 541.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 153
pembunuhan  atau  penganiayan  yang  diderita  korban.  Akan  tetapi,  di  sisi lain diyat tetap  merupakan  hukuman  yang  jika  dimaafkan  oleh  pihak korban  bisa  diganti  dengan  hukuman ta ʻ zir ,  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa diyat merupakan hukuman خثٛمع ) ) dan pengganti kerugian ( ض٠ٛعر ) sekaligus. 8
Kemudian,  ketentuan  mengenai  kriteria jarimah  qishas-diyat yang masih  menjadi  perdebatan  adalah  mengenai  prinsip  kesamaan  di  depan hukum (keadilan sosial), kesetaraan gender dan adanya diskriminasi agama harus  dikonstruksi  lagi.  Sebagai  contoh  adalah  jumlah diyat pembunuhan terhadap  seorang  perempuan  yang  semula  ditetapkan  setengah  dari diyat laki-laki, 9 harus disamakan dengan jumlah diyat laki-laki, diyat pembunuhan seorang non-muslim, harus disamakan dengan diyat seorang muslim, dan seorang  muslim  yang  membunuh  non-muslim,  harus  tetap  dikenai hukuman qishas . 10
Hal  ini  sebagaimana  pendapat jumhur  fuqaha‟ yang  menetapkan bahwa  hukuman qishas dapat  diberlakukan  kepada  pelaku,  jika  telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu;
1. Korban  (orang  yang  terbunuh)  harus  orang  yang  dilindungi keselamatannya  (darahnya)  ( ma‟shum  al-dam )  oleh  Negara.  Dengan demikian,  jika  korban  kehilangan  keselamatannya,  seperti; murtad , pezina muhshan ,  pembunuh,  pemberontak,  maka  pelaku  pembunuhan tidak  dapat  dikenai  hukuman qishas .  Sebagaimana  hadits  riwayat Muslim:
ٓع
ذجع الله يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : لا ًذ٠ َد بشِا ٍُغِ لائ ٜذداث سلاص : ت١ضٌا ْاضٌا , ظفٌٕاٚ ظفٌٕبث , نسبزٌاٚ ٕٗ٠ذٌ قسبفٌّا خعبّجٌٍ 11
Artinya: Dari „Abdillah berkara: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim,  kecuali  karena  tiga  perkara;  orang  yang  muhshan  berzina,  atau  orang  yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan  agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaahnya”.
Dan berdasarkan Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dari Ibnu „Abbas;
8 Ibid. , hlm. 542.
9 Al-Kahlani,  Mu ḥ ammad  bin  Isma„il,  t.th., Subul  al-Salam,  Syarh  Bulugh  al-Maram:  min Adilah al-Ahkam , Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 250.
10 Ridho,  Achmad  Ainur,  2010,  Hermeneutika  Qur‟an  Versi  Amina  Wadud  Muhsin, dalam Hermeneutika al-Qur„an dan Ḥ adits , editor; Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: elSAq Press, hlm. 183.
11 Muslim, 1983, Sha ḥ i ḥ Muslim , Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 1302-1303.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016
ٓع ٓثا طبجع ٟضس الله بّٕٙع يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : ِٓ يذث ٕٗ٠د ٍٖٛزلبف 12
Artinya:  Dari  Ibnu  „Abbas  ra.,  berkata;  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.
2. Korban  tidak  bagian  dari  pelaku  pembunuhan.  Maksudnya,  antara keduanya  tidak  ada  hubungan  darah  antara  anak  dan  bapak.  Dengan demikian,  jika  ayah  membunuh  anaknya,  maka  tidak  dapat  dihukum qishas . 13 Alasannya,  berdasarkan  hadits  yang  diriwayatkan  al-Tirmidzi dan al-Kahlani:
ٓع شّع ٓث ةبطخٌا يبل : ذعّع يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع يٛم٠ : لا دبم٠ ذٌاٌٛا ذٌٌٛبث 14
Artinya:  Dari  „Umar  bin  al-Khaththab  berkata;  saya  mendengar  Rasulullah  saw. bersabda: “tidak diqishas orang tua yang membunuh anaknya”.
ٓع ٓثا طبجع ٓع ٟجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع يبل : لا ًزم٠ ذٌاٌٛا ذٌٌٛبث 15
Artinya: Dari Ibnu „Abbas dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya”.
Dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:
ٓع ذجع الله ٓثا ٚشّع يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : ذٔأ ٚ هٌبِ ه١ثلأ
16
Artinya: Dari  „Abdillah  Ibnu  „Amru  berkata: Rasulullah  saw. bersabda: “Kamu  dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.
3. Korban  harus  sederajat  (keseimbangan)  dengan  pelaku,  baik  agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan atau perempuan, kemudian pelakunya  adalah  merdeka,  muslim  dan  laki-laki,  maka  tidak  dapat dihukumi qishash . Jumhur fuqaha‟ berpendapat bahwa asas perlindungan ( خّظعٌا )  adalah  keislaman,  kecuali  mereka  yang  melakukan  perjanjian ( kafir dzimmi/mu‟ahad ) dan yang terlindungi darahnya ( َٛظعِ َذٌا ) yang
12 Al-Bukhari  al-Ja‟fy, Imam Abi „Abdillah Mu ḥ ammad bin Isma„il Ibn Ibrahim bin al- Mughirah  bin  Bardzabah,  1992, Sha ḥ i ḥ al-Bukhari ,  Juz  VIII,  Beirut-Libanon  :  Dar  al- Kutub al-„Ilmiyyah, hlm. 372.
13 „Audah, „Abd al-Qadir, 2011, Al-Tasyri‟…op cit , Juz II,  hlm. 93.
14 Al-Tirmidzi, Abi „Isa Mu ḥ ammad bin „Isa bin Saurah, t.th., al-Jami„ al-Sha ḥ i ḥ , Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, hlm. 12.
15 Al-Kahlani, th., Subul al-Salam , op cit, hlm. 233.
16 Ibn Majah, Abi „Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, t.th., Sunan Ibnu Majah , Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 769.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ... | 155
paling tinggi adalah muslim itu sendiri. 17 . Alasan jumhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Kahlani;
ٓع ٚشّع ٓث ت١عش ٓع ٗ١ثأ ٓع ٖذج ٓع ٝجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٍُعٚ يبل : لا ًزم٠ ِٓإِ شفبىث 18
Artinya: Dari „Amru bin Syu„aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw.  bersabda:  “Seorang  muslim  tidak  boleh  dibunuh  (diqishas),  karena  membunuh seorang kafir”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  penetapan  hukuman qishas menurut pendapat jumhur fuqaha‟ untuk zaman sekarang ini tidak tepat, karena  menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan,  baik  berkaitan dengan  persamaan  hak  seseorang  dimuka  hukum,  prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hak asasi manusia.
Oleh  karena  itu,  pendapat jumhur  fuqaha‟ sangat  perlu  untuk direkonstruksi, agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum Islam itu kaku,  statis,  dan  tidak  fleksibel,  sehingga  semua  bentuk  diskriminasi harus dihapuskan agar ketentuan hukum pidana Islam dapat memenuhi keadilan, tuntutan konstitusional dan HAM di dunia modern.
B. Hukuman Qishas menurut Ulama’ Salaf
1) Pengertian Qishas
Qishas dalam  bahasa  Arab  adalah عجزر شصلأا ,  artinya,  menelusuri
jejak, 19 atau ضزمِ ) شصلأا ) ),  artinya,  pencari  jejak. 20 Pengertian  tersebut digunakan  untuk  arti  hukuman,  karena  orang  yang  berhak  atas qishas mengikuti  dan  menelusuri  tindak  pidana  terhadap  pelaku. Qishas juga diartikan: خٍصبٌّّا artinya, keseimbangan dan kesepadanan. 21
Dari pengertian kedua inilah, kemudian diambil pengertian qishas menurut  istilah.  Menurut  istilah, qishas ialah  memberikan  balasan
17 „Audah,  „Abd al-Qadir,  2011, Al-Tasyri‟…op cit , Juz II, hlm. 97-99.
18 Dawud, al-Imam al- Ḥ afidz al-Mu ṣ annif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy„a ṡ al-Sajastanī  al-Azdi,  1988, Sunan  Abi  Dawud ,  Juz  IV,  t.tp.:  al-Dar  al-Mi ṣ riyyah  al- Libaniyyah, hlm. 71. Lihat al-Tirmidzi, Abi „Isa Mu ḥ ammad bin „Isa bin Saurah, t.th., al- Jami„  al-Sha ḥ i ḥ ,  Juz  IV,  Beirut-Libanon:  Dar  al-Kutub  al-„Ilmiyyah,  hlm.  17.  Dan  lihat juga Al-Kahlani, t.th., Subul al-Salam , op cit, hlm. 233.
19 Unais, Ibrahim, et.al , t.th. al-Mu„jam al-Wāsi ṭ , Juz II, t.tp.: Dār Ihya at-Turā ṡ al-„Arabī, hlm. 739. 20 Munawwir, A ḥ mad Warsūn, 1997, al-Munawwir , op cit, hlm. 1126.
21 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu , Juz VII, Damaskus: Dar al- Fikr, hlm. 5661.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016
kepada  pelaku  sesuai  dengan  perbuatannya,  yaitu  membunuh  ( حاصبجِ
ٝٔبجٌا ًضّث ٍٗعف , ٛ٘ٚ ًزمٌا ). 22
Ibrahim Unais memberikan definisi berikut ini;
صبظمٌا ٛ٘ ْأ علٛ٠ ٍٝع ٝٔبجٌا ًضِ ٕٝجبِ 23
Artinya:  Qishas  yaitu  menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  persis/sama  seperti  apa yang dilakukannya.
Sedangkan  menurut  Abū  Zahrah, qishas adalah  memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban. 24
2) Dasar Hukuman Qishas
Hukuman qishas disyari ʻ atkan  berdasarkan  al-Qur‟ān,  al-Sunnah dan Ijmā‟.
1) Qishas berdasarkan al-Qur‟ān di antaranya;
a) QS. al-Baqarah (2): 178-179;
ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلاَو ِّرُحْلاِب ُّرُحْلا ىَلْ تَقْلا يِف ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّ يَأاَي ٍناَسْحِإِب ِهْيَلِإ ٌءاَدَأَو  ِفوُرْعَمْلاِب ٌعاَبِّ تاَف ٌءْيَش ِهيِخَأ ْنِم ُهَل َيِفُع ْنَمَف ىَثْ نُلأاِب ىَثْ نُلأاَو ٌميِلَأ ٌباَذَع ُهَلَ ف َكِلَذ َدْعَ ب ىَدَتْعا ِنَمَف ٌةَمْحَرَو ْمُكِّبَر ْنِم ٌفيِفْخَت َكِلَذ
( 178 ) َنوُقَّ تَ ت ْمُكَّلَعَل  ِباَبْلَلأا يِلوُأاَي ٌةاَيَح ِصاَصِقْلا يِف ْمُكَلَو ( 179 )
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka, hamba dengan  hamba,  dan  wanita  dengan  wanita,  maka  barangsiapa  yang  mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula),  yang  demikian  itu  adalah  suatu keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat,  barangsiapa  yang  melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam  qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (Depag RI, 1971: 43-44).
b) QS. al-Māidah (5): 45; اَنْبَتَك َو ْ هِ ْ َ َ اَ  هِف نَّ َ َ ْ نَّنا هِ ْ نَّنااهِب َ ْ َ ْا  َو هِ ْ َ ْااهِب َ ْنَ ْا  َو هِ ْنَ ْااهِب َ ذُ ذُ ْا  َو هِ ذُ ذُ ْااهِب نَّ سِّلا  َو سِّ سِّلااهِب َووذُ ذُ ْا  َو صٌااَ هِ ۚ ْ َ َف َ نَّ َ َت هِ هِب َوذُ َف صٌ  َ انَّ َك ذُ َا ۚۚ ْ َ  َو ْ َا ْ ذُك ْ َ اَ هِب َ  َ ْنَ ذُنَّ َ هِ   َاوذُ َف ذُ ذُ َ وذُ هِاانَّلا 22 Ibid .
23 Unais, Ibrahim, et.al , t.th. al-Mu„jam al-Wāsi ṭ , loc cit , hlm. 740.
24 Zahrah, al-Imām Mu ḥ ammad Abū, t.th., al-„Uqūbah , op cit, hlm. 335.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 157
Artinya:  Dan  Kami  telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka  (pun)  ada  qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa  baginya, barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang diturunkan  Allah,  maka  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  zalim  (Depag  RI, 1971: 167).
2) Qishas berdasarkan al-Sunnah/al- Ḥ adits, di antaranya;
a). Ḥ adits riwayat Muslim:
ٓع ذجع الله يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : لا ًذ٠ َد بشِا ٍُغِ لائ ٜذداث سلاص : ت١ضٌا ْاضٌا , ظفٌٕاٚ ظفٌٕبث , نسبزٌاٚ ٕٗ٠ذٌ قسبفٌّا خعبّجٌٍ 25
Artinya: Dari „Abdillāh berkara: Rasūlullāh saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang  muslim,  kecuali  karena  tiga  perkara;  orang  yang  muhshan  berzina,  atau orang  yang  membunuh  jiwa  karenanya  ia  harus  dibunuh,  atau  orang  yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya”.
b). Ḥ adits riwayat Abu Dawud:
ٓع ٓثا ذ١جع يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : ِٓٚ ًزل اذّع ٛٙف دٛل 26
Artinya: Dari Ibnu „Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas”.
3) Syarat-Syarat Hukuman Qishas Menurut Ulama’ Salaf Hukuman qishas tidak  dapat  dilaksanakan,  jika  syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan ( ًربمٌا ), korban yang dibunuh ( يٛزمٌّا ), perbuatan pembunuhannya ( ًزمٌا ) dan wali dari korban ( ٌٝٚ ً١زمٌا ).
Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
1) Syarat-Syarat Pelaku ( ًربمٌا )
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  untuk  dapat diterapkan hukuman qi ṣ ā ṣ menurut az-Zu ḥ aili ada 3 (tiga) macam, 27
yaitu;
a)  Pelaku harus orang mukallaf , yaitu balig dan berakal. Dengan  demikian,  hukuman qishas tidak  dapat  dijatuhkan terhadap  anak  yang  belum  balig  dan  orang  gila.  Berdasarkan Ḥ adits riwayat al-Bukhari, Abu Dawud dan    at-Tirmiżi di bawah ini:
25 Muslim, 1983, Ṣ a ḥ i ḥ Muslim , Juz III, op cit , hlm. 1302-1303.
26 Dawud, al-Imam al- Ḥ afi ẓ al-Mu ṣ annif al-Mutqan  Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy„a ṡ as-Sajastani  al-Azdi,  1988, Sunan  Abi  Dawud ,  Juz  IV,  t.tp.:  al-Dar  al-Mi ṣ riyyah  al- Libaniyyah, 182. 27 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami, op cit, hlm. 5665-5666.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016
ٓع ٍٝع ْأ يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٍُعٚ يبل : عفس ٍُمٌا ٓع خصلاص : ٓع ُئبٌٕا ٝزد طم١زغ٠ , ٚ ٓع ٟجظٌا ٝزد نسذ٠ ( تش٠ , شجى٠ ,) ٓعٚ ْٕٛجٌّا ٝزد ك١ف٠ ( ًمع٠ , أشج٠ ) 28
Artinya:  Dari  „Ali  Bahwasannya  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Dibebaskan ketentuan hukum dari tiga perkara: orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai ia dewasa, dan orang yang gila sampai ia sembuh”.

## b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
Menurut jumhur bahwa  pelaku  yang  melakukan  pembunuhan menghendaki  (adanya  niat)  hilangnya  nyawa,  tetapi  menurut Mālik  tidak  mensyaratkan  adanya  niat  melainkan  hanya mensyaratkan  kesengajaan  dalam  melakukannya.  Alasan jumhur adalah hadits yang berbunyi:
ذّعٌا دٛل ّلائ ْأ ٛفع٠ ٌٟٚ يٛزمٌّا
Artinya:  Pembunuhan  sengaja  itu  harus  diqishas,  kecuali  jika  wali  korban memberikan pengampunan.
c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat ini dikemukakan oleh Ḥ anafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di qishas , tetapi  menurut jumhur bahwa  orang  yang  dipaksa  untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi qishas.
2) Syarat-Syarat untuk Korban ( يٛزمٌّا ) Penerapan  hukuman qishas kepada  pelaku  harus  memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zu ḥ aili ada 3 (tiga) macam, 29 yaitu;
1)  Korban  (orang  yang  terbunuh)  harus  orang  yang  dilindungi keselamatan darahnya  ( َٛظعِ َذٌا ) oleh Negara.
Dengan  demikian,  jika  korban  kehilangan  keselamatannya, seperti;  murtad,  pezina mu ḥ shan ,  pemberontak,  maka  pelaku pembunuhan  tidak  dapat  dikenai  hukuman qishas .  Sebagaimana Ḥ adits riwayat Muslim di atas.
2)  Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya,  antara  keduanya  tidak  ada  hubungan  darah  antara anak  dan  bapak.  Dengan  demikian,  jika  ayah  membunuh
28 Al-Bukhari  al-Ja‟fy,  1992, Ṣ a ḥ ih ḥ al-Bukhari ,  Juz  VIII, op  cit , hlm.  336.  Lihat  Dawud,
1988, Sunan Abi Dawud , op cit , hlm. 1137-139. Dan lihat juga Al-Tirmiżi, t.th., al-Jami„ a ṣ - Ṣ a ḥ i ḥ , op cit, hlm. 24. 29 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami, Juz VII, op cit, hlm. 5666-5669.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ... | 159
anaknya,  maka  tidak  dapat  dihukum qishas .  Ini  adalah  pendapat jumhur yang diikuti oleh „Audah. 30 Alasannya, berdasarkan Ḥ adits riwayat at-Tirmiżi, al-Kahlani dan Ibnu Majah:
ٓع شّع ٓث ةبطخٌا يبل : ذعّع يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع يٛم٠ : لا دبم٠ ذٌاٌٛا ذٌٌٛبث 31
Artinya: Dari „Umar bin al-Kha ṭṭ ab  berkata; saya  mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak diqishas orang tua yang membunuh anaknya”.
ٓع ٓثا طبجع ٓع ٟجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع يبل : لا ًزم٠ ذٌاٌٛا ذٌٌٛبث 32
Artinya: Dari Ibnu „Abbās dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya”.
ٓع ذجع الله ٓثا ٚشّع يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : ذٔأ ٚ هٌبِ ه١ثلأ 33
Artinya: Dari „Abdillah Ibnu „Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.
Menurut  Imam  Malik,  ayah  yang  membunuh  anaknya  dengan sengaja  harus  tetap  dihukumi qishas ,  kecuali  tidak  ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran. 34
3)  Korban  harus  sederajat  (keseimbangan/ إفبىزٌا )  dengan  pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.
Dengan  demikian,  jika  korban  itu  sebagai  budak,  atau  non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka  tidak  dapat  dihukumi qishas .  Ini  adalah  pendapat jumhur berpendapat  bahwa  asas  perlindungan  ( خّظعٌا )  adalah keislamannya,  kecuali  mereka  yang  melakukan  perjanjian  ( kafir żimmi/mu‟a ḥ ad )  dan  yang  terlindungi  darahnya  ( َٛظعِ َذٌا )  yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri. Pendapat inilah  yang  diikuti  juga  oleh  „Audah. 35 Alasan jumhur adalah Ḥ adits  riwayat  al-Bukhari,  Abu  Dawud,  al-Tirmiżi  dan  al- Kahlani:
30 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 93.
31 Al-Tirmiżi, t.th., al-Jami„ a ṣ - Ṣ a ḥ i ḥ , Juz IV, op cit, hlm. 12.
32 Al-Kahlani, t.th., Subul as-Salam , op cit, hlm. 233.
33 Ibnu Majah, t.th., Sunan Ibnu Majah , Juz II, Mesir: Dar al-Fikr hlm. 769.
34 Ibnu  Rusyd,  al-Imam  Abi  al-Walid  Mu ḥ ammad  bin  A ḥ mad  bin  Mu ḥ ammad  bin A ḥ mad bin Rusyd  al-Qur ṭ ubi, 1988, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah  al-Muqta ṣ id , Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, hlm. 401. 35 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 97-99.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016
ٓع ٚشّع ٓث ت١عش ٓع ٗ١ثأ ٓع ٖذج ٓع ٝجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٍُعٚ يبل : لا ًزم٠ ِٓإِ / ٍُغِ شفبىث 36
Artinya: Dari „Amru bin Syu ʻ aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda:  “Seorang  mukmin/muslim  tidak  boleh  dibunuh  (diqishas),  karena membunuh seorang kafir”.
Ḥ adits tersebut dikuatkan oleh Ḥ adits riwayat Abu Dawud: ِْٕٛإٌّا أفبىر
ُ٘ؤبِد
37
Artinya: Orang-orang mukmin itu sederajat darahnya.
Menurut Ḥ anāfiyyah  tidak  mensyaratkan  keseimbangan  dalam kemerdekaan  dan  agama.  Alasannya  adalah  keumuman  ayat  al- Qur‟an  tentang qishas yang  tidak  membeda-bedakan  antara  jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. al-Maidah (5): 45 dan al-Baqarah
(2): 178.
3)  Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan ( ًزمٌا ) harus Langsung . Persyaratan ini adalah menurut Ḥ anāfiyyah yang berpendapat bahwa pelaku  disyaratkan  perbuatan  pembunuhan  itu  harus  perbuatan langsung  ( حششبجِ ),  bukan  perbuatan  tidak  langsung  ( تّجغر ),  jika perbuatannya  tidak  langsung,  maka  hukumannya diyat ,  tidak qishas , karena  perbuatan  pembunuhan  tidak  langsung  termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, jika orang membuat sumur kemudian ada orang jatuh ke dalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman qishas , tetapi hanya diyat .
Menurut jumhur tidak  mensyaratkan  masalah  ini,  alsannya  bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qishas , seperti pembunuhan langsung. 38
4) Syarat-Syarat Wali (Keluarga) Korban ( ٌٝٚ ً١زمٌا ). Ḥ anafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak qishas harus  jelas  diketahui,  jika  wali  korban  tidak  diketahui,  maka hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqaha‟ lainnya tidak mensyaratkannya. 39
36 Al-Bukhari  al-Ja‟fy,  1992, Ṣ a ḥ i ḥ al-Bukhari ,  Juz  VIII, op  cit ,  hlm.  365.  Lihat  Dawud, 1988, Sunan Abi Dawud , Juz IV, op cit , hlm. 171. Lihat atTirmiżi, t.th., al-Jami„ a ṣ - Ṣ a ḥ i ḥ , Juz IV, op cit, hlm. 17. Dan lihat Al-Kahlani, t.th., Subul as-Salam , op cit., hlm. 233.
37 Dawud, 1988, Sunan Abi Dawud , Juz IV, op cit , hlm. 179.
38 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami, Juz VII , op cit, hlm. 5674.
39 Ibid. , hlm. 5675.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 161

## C. HUKUMAN QISHAS DI ERA MODERN

## 1) Sejarah Hukuman Qishas
Sebelum penulis menguraikan mengenai beberapa permasalahan  tersebut,  penulis  akan  menjelaskan  bahwa  sistem hukuman qishas dalam  Islam  memang  berpedoman  pada  teks-teks yang  ada  dalam  al-Qur‟an  yaitu;  QS.  al-Baqarah  (2):  178-179  dan sebuah ayat dalam Kitab Taurat yang diberitakan lagi dalam QS. al- Maidah (5): 45. Dengan demikian, bahwa hukuman qishas itu berarti memperlakukan  pelaku  tindak  pidana  ( ٝٔبجٌا )  yang  melakukan pembunuhan dan penganiayaan sengaja, dihukum dengan hukuman qishas , yaitu hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku; nyawa  (membunuh)  dibalas  dengan  nyawa,  dan  anggota  badan dengan anggota badan yang sama.
Menurut al- Ṣ abuni bahwa QS. al-Maidah (5): 45 tersebut asbab an-nuzul -nya adalah pada masa Jahiliyah, jika ada seorang hamba dari perkampungan  yang  terpandang  dan  disegani  itu  dibunuh  oleh warga  dari  perkampungan  lain,  maka  pihak  perkampungan  yang terpandang  dan  disegani  itu  berikrar  bahwa  kami  akan  membunuh orang  merdeka  mereka  sebagai  balasannya,  dan  jika  yang  dibunuh itu perempuan, maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh laki-laki mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu laki- laki,  maka  mereka  berkata  bahwa  kami  akan  membunuh  mereka semua sebagai balasannya. 40
Berdasarkan  QS.  al-Maidah  (5):  45  di  atas,  menunjukkan bahwa  Islam  memberantas  tindakan  balas  dendam  yang  sangat mengerikan,  yang  pernah  dilakukan  oleh  orang-orang  pada  masa Jahiliyah,  sehingga  dalam  ayat  di  atas  dapat  dikatakan  sebagai batasan tingkat keadilan yang seadil-adilnya.
Hal  ini  menurut ilmu  u ṣ ul  al-fiqh dapat  ditetapkan  dengan
kaidah “ عششٌا ِٓ بٍٕجل ” (syari ʻ at sebelum kita), maka menurut jumhur ulama‟ Ḥ anafiyyah,  Malikiyyah  dan  Syafi ʻ iyah  memandangnya sebagai syari ʻ at yang harus diikuti oleh umat Islam, selama tidak ada dalil  yang  membatalkannya.  Dan  sebagian  ulama‟  ada  yang mengatakan  bahwa  bukan  sebagai  syari ʻ at  bagi  umat  Islam.  Sebab
40 Al-Sabuni, Muhammad Ali, t.th., Rawail al-Bayan , Tafsir Ayat al-Ahkam, Mesir: Dar al- Kutub al-“ilmiyah, hlm. 171-172.
syari ʻ at  Islam  kita  adalah  me nasakh (membatalkan)  syari ʻ at  yang telah ditetapkan kepada umat sebelum kita. 41
2) Penerapan Hukuman Qishas-Diyat  tidak  Mengenal Diskriminasi
Istinba ṭ hukum ulama‟  salaf ,  sebagaimana  yang  pendapat
„Audah  yang  digunakan  dalam  mengkonstruksi jarimah qishas-diyat adalah berdasarkan na ṣ terutama QS. al-Māidah (5): 45 dan QS. al- Baqarah  (2):  178  adalah  sudah  tepat.  Akan  tetapi,  yang  menjadi permasalahan  dan  perhatian  pada  masa  sekarang  ini  (modern) adalah mengenai penerapan hukumannya;
1)  Apakah  masih  diperlukan  pembedaan  (diskriminasi)  hukuman mengenai  status  sosial  dan  gender  dalam  pembunuhan;  antara orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan  dengan  perempuan  dalam  menetapkan  hukuman qishas-diyat.
2)  Apakah  masih  diperlukan  diskriminasi  agama  dalam  penetapan hukuman qishas-diyat.
3)  Apakah masih diperlukan diskriminasi keluarga dalam penetapan hukuman qishas-diyat.
4)  Apakah masih diperlukan diskriminasi gender tentang persaksian dalam penetapan tindak pidana.
5)  Apakah  masih  diperlukan  diskriminasi  tentang  hukuman pembunuhan sekelompok orang atas satu orang.
Berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka menurut penulis yang sangat mendesak untuk direkonstruksi adalah sebagai berikut;
1) Orang  merdeka  membunuh  budak,  atau  laki-laki  membunuh perempuan  harus  tetap  di- qishas (tidak  ada  pembedaan
(diskriminasi)  mengenai  status  sosial  dan  gender  dalam penetapan qishas-diyat.
Mengenai  ketentuan  penetapan  hukuman qishas atau diyat yang  sejajar  (tidak  membeda-bedakan)  antara  orang  merdeka dengan merdeka, budak dengan budak (status sosial), dan antara laki-laki  dan  perempuan  (kesetaraan  gender)  adalah  harus
41 Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1986, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami , Bandung: al-Ma„arif, hlm. 116.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 163
dimodifikasi  atau  disesuaikan  dengan  dunia  Islam  modern  yang sejalan  dengan  tuntutan  konstitusional  dan  hak  asasi  manusia. Jika  aturan  hukum  pidana  Islam  masih  ingin  eksis  dan  sebagai bahan  untuk  dipertimbangkan  di  dalam  pembuatan  perundang- undangan suatu negara, maka masalah tersebut harus dihapuskan atau ditinggalkan dalam ketentuan hukum pidana Islam modern. Sebagaimana  yang  diikuti  oleh  „Audah  bahwa  penjatuhan hukuman qishas-diyat itu  harus  sesuai  ( بئفبىِ )  antara  status pembunuh  dengan  terbunuh.  Misalnya,  jika  seorang  laki-laki membunuh  seorang  perempuan,  maka  tidak  dibunuh  (di- qishas ) seorang  laki-laki  dan diyat nya  adalah  separuh diyat laki-laki. 42
Demikian juga jika seorang merdeka membunuh seorang budak dan  non  muslim,  maka  tidak  dibunuh  seorang  merdeka  itu  dan diyat nya adalah separuh dari diyat seorang merdeka.
Pendapat tersebut berdasarkan Ḥ adits riwayat Abu Dawud: ٓع ٚشّع ٓث ت١عش ٓع ٗ١ثأ ٓع ٖذج ٓع ٝجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٍُعٚ يبل : خ٠د ذ٘بعٌّا فظٔ خ٠د شذٌا
43
Artinya:  Dari  „Amru  bin  Syu ʻ aib  dari  ayahnya  dari  kakeknya  dari  Nabi Muhammad saw. bersabda: “Diyat mu ʻ ahad (kafir żimmi) adalah setengah dari diyat orang merdeka”.
Ḥ adits riwayat al-Kahlani:
ٌٗٛمث ٍٝط الله ٗ١ٍع ٍُعٚ ٟف ش٠ذد دبعِ : خ٠د حأشٌّا فظٌٕا ِٓ خ٠د ًجشٌا 44
Artinya:  Nabi  saw.  bersabda  di  dalam ḥ adī ṡ Mu ʻ ad  bahwa  diyat  seorang perempuan adalah setengah dari diyat laki-laki.
ٓع ٚشّع ٓث ت١عش ٓع ٗ١ثأ ٓع ٖذج ْأ بثأ شىث ٚ شّع ْبو لا ْلازم٠ شذٌا ذجعٌبث , ٚ ِٓ ش٠ذد ٍٝع ٝضس الله ٕٗع : ِٓ خٕغٌا ْأ لا ًزم٠ شد ٖذجعث 45
Artinya:  Dari  „Amru  bin  Syu ʻ aib  dari  ayahnya  dari  kakeknya  bahwa  Abū Bakar  dan  „Umar  keduanya  tidak  memberikan  hukum  mati  (qi ṣ ā ṣ )  yang dilakukan  oleh  orang  merdeka  terhadap  orang  budak  dan ḥ adī ṡ dari  „Alī  ra. yang  berasal  dari  al-Sunnah  bahwa  tidak  dibunuh  seorang  merdeka  yang membunuh budaknya.
Meskipun  beberapa ḥ adits  tersebut  juga  berdasarkan  teks QS. al-Baqarah (2): 178 yang menjelaskan bahwa hukuman qishas itu diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai status sosial
42 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 97.
43 Dawud, 1988, Sunan Abi Dawud , op cit , hlm.193.
44 Al-Kahlani, t.th., Subul as-Salam , op cit, hlm. 250. 45 Ibid. , hlm. 232.
yang  sama,  yaitu  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  budak dengan  budak,  dan  perempuan  dengan  perempuan,  menurut Syaltut QS. al-Baqarah (2): 178 tersebut adalah ayat Madaniyyah yang  menyempurnakan  ayat  Makkiyyah  (QS.  al-Isra‟  (17):  33) yang  menjelaskan  hukuman  pembunuhan  secara  umum, kemudian baru QS. al-Baqarah (2): 178 menjelaskan syarat-syarat dan menguraikannya secara rinci serta menyempurnakan hukum- hukumnya.  Atau  dapat  dikatakan  bahwa  ayat  Madaniyyah  itu turun  dengan  membawa  hukum  khusus  sesuai  dengan  tuntutan kehidupan baru dengan bertambah luasnya perkembangan negeri Islam bercampurnya orang-orang mukmin dengan non mukmin dalam keadaan damai atau perang. 46
Syaltut  mengatakan  bahwa  ayat  Makkiyyah  untuk mengobati  pengaruh  kejahatan  pembunuhan  di  dalam  jiwa  wali korban sendiri, maka dihibur hatinya akibat penganiayaan berupa pembunuhan  atas  keluarganya.  Oleh  karena  itu,  wali  tersebut merupakan orang yang harus dikasihani, mendapat bantuan dari Allah  dan  manusia,  sehingga  ia  diberi  kekuasaan  untuk menyembuhkan duka hatinya itu, tetapi dilarang dengan cara-cara yang  berlebihan  dalam  menggunakan  kekuasaan  itu,  dan  harus ingat batas-batasnya. Sedapat mungkin memberikan maaf kepada pelakunya,  sehingga  bentuk  kejahatan  tersebut  bukan al-qishas (pembalasan  setimpal),  tetapi al-qatl (pembunuhan).  Sedangkan dalam  ayat  Madaniyyah  berbunyi:  “Wahai  orang-orang  yang beriman,  diwajibkan  atas  kamu qishas ...”  di  mana  hukuman  itu disebut qishas , yaitu kata-kata yang mengandung dengan jelas arti keadilan  dan  persamaan  yang  wajib  dilaksanakannya. Dibukakannya  pintu  maaf  adalah  untuk  menggerakkan  hati manusia,  maka  disebutlah  kata-kata  saudara  seagama.  Demikian itu  untuk  mendorong  supaya  bertoleransi  dan  berlapang  dada, mencabut rasa kebencian dari hati kedua belah pihak. Jika setelah itu ternyata mereka mengadakan pembalasan, maka mereka akan diberi siksaan yang pedih. Setelah itu kebijaksanaan Tuhan dalam mensyari ʻ atkan qishas bukan  semata-mata  untuk  keuntungan
46 Syaltut, Ma ḥ mud, 1966, al-Islam „Aqidah wa Syari„ah , op cit, hlm. 340.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 165
korban  atau  keluarganya,  tetapi  membentengi  masyarakat  untuk memelihara suatu kehidupan yang nyata benar. 47
Adapun  arti qishas yang  diwajibkan  oleh  Allah  atas  kaum muslimin  dalam  hal  pembunuhan,  yaitu  pembunuhan  terhadap pembunuh  yang  dilakukan  tanpa  berlebihan,  seperti  yang dinyatakan oleh ayat Makkiyyah. Ini sesuai dengan apa yang juga diwajibkan  oleh  Allah  dalam  Kitab  Taurat  bahwa  “jiwa  dibalas dengan jiwa”, sebagaimana dijelaskan QS. al-Maidah (5): 45, yaitu suatu  hak  yang  diakui  dalam  pembunuhan  setiap  jiwa  yang dilakukan secara sengaja dan aniaya tanpa hak. 48
Syaltut  berpendapat  bahwa  QS.  al-Baqarah  (2):  178  telah menyebutkan secara khusus beberapa hal secara terperinci, yaitu; “merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita”    adalah  hanya  sebagai  penegasan  atas  pembatalan  apa yang  mereka  lakukan  pada  zaman  jahiliyah  yang  tidak mencukupkan  sekedar  membunuh  kepada  pembunuh  saja. Pengkhususan  ini  bukanlah  penjelasan  bagi  arti  “ qishas” dalam pembunuhan,  karena  hal  itu  sudah  jelas  tidak  membutuhkan penjelasan,  sebagaimana  menyebutkan  sifat-sifat  ini  bukanlah menjadi dasar bagi wajibnya dilakukan qishas . Alasan  pendapat  Syaltut  bahwa َٛٙفٌّا ٝف صٛظٌٕا (pengertian  di  dalam na ṣ ) QS.  al-Baqarah  (2):  178  tidak menunjukkan bahwa tidak boleh dibunuh orang merdeka sebagai pembalasan  atas  pembunuhan  budak,  orang  laki-laki  sebagai pembalasan  atas  pembunuhan  wanita,  juga  tidak  menunjukkan kepada kebalikannya. Oleh karena itu, pengertian yang ada dalam
na ṣ ( َٛٙفٌّا ٝف صٛظٌٕا )  harus  dipegangi,  jika  tidak  nampak sesuatu  maksud  dari  pengkhususan,  kecuali  kekhususan mengenai hukum. 49
Dengan  demikian,  menurut  penulis  pemberian  hukuman qishas yang masih membedakan status sosial sebagaimana QS. al- Baqarah (2): 178, sangat penting untuk ditiadakan, karena sudah tidak  relevan  dengan  kondisi  sekarang.  Hal  tersebut  juga kontradiksi dengan spirit QS. an-Nisa‟ (4): 92, yang mewajibkan
47 Ibid. , hlm. 342-343.
48 Ibid. , hlm. 377.
49 Ibid. , hlm. 378.
kepada pembunuh tidak sengaja untuk memerdekakan budak. Ini berarti  secara  tidak  langsung  syari ʻ at  Islam  menghilangkan  atau menghapus  perbudakan,  sehingga  diharapkan  pada  zaman modern tidak  ada lagi perbudakan. Hal ini berdasarkan  QS. an- Nisa‟: 92;
اَ  َو َ اَك نٍ هِ  ْ ذُ هِا َ َ ذُتْ َ اًنهِ  ْ ذُ نَّ هِ اً َط َخ َ  َو َ َتَ اًنهِ  ْ ذُ اً َط َخ ذُ   هِ  ْ َتَف نٍ َبَ  َ نٍ َنهِ  ْ مُّ صٌ َ هِ  َو صٌ َ نَّ َلمُّ ىَاهِ هِ هِ ْ َ نَّ هِ َ ْ وذُ نَّ نَّ َ هِإَف َ اَك هِ نٍ  ْوَ وٍّوذُ َ ْ ذُكنَّا َوذُ  َو صٌ هِ  ْ ْ ذُ   هِ  ْ َتَف نٍ َبَ  َ نٍ َنهِ  ْ مُّ هِ  َو َ اَك هِ نٍ  ْوَ ْ ذُكَنْ َب ْ ذُ َنْ َب َو صٌ اَي سِّ صٌ َ هِ َف صٌ َ نَّ َلمُّ ىَاهِ هِ هِ ْ َ ذُ   هِ  ْ َت َو نٍ َبَ  َ ً َنهِ  ْ مُّ َ َف ْ نَّا ْ هِ َ ذُ اَ  هِ َف هِ ْ َ ْ َ هِ ْ َ هِباَتَتذُ ً َب ْوَت َ سِّ هِاللّهِ َ اَك َو ذُاللّهِ اً  هِ َ اً  هِك َ ﴿ ٩٢ ﴾
Artinya:  Dan  tidak  layak  bagi  seorang  mukmin  membunuh  seorang  mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang  mukmin  karena  tersalah  (hendaklah)  ia  memerdekakan  seorang  hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya  (si  terbunuh)  serta  memerdekakan  hamba  sahaya  yang  beriman,
barangsiapa  yang  tidak  memperolehnya,  maka  hendaklah  ia  (si  pembunuh) berpuasa  dua  bulan  berturut-turut  untuk  penerimaan  taubat  dari  pada  Allah, dan  adalah  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana  (Depag  RI,  1971: 135).
Maksud  dari  pernyataan: “barangsiapa  yang  tidak memperolehnya” dalam  ayat  tersebut  adalah  tidak  mempunyai budak; tidak memperoleh budak yang beriman atau tidak mampu membeli untuk dimerdekakan, maka menurut sebagian ahli tafsir, puasa  dua  bulan  berturut-turut  itu  adalah  sebagai  ganti  dari pembayaran diyat dan memerdekakan budak. 50
Oleh  karena  itu,  siapapun  yang  melakukan  pembunuhan harus  dijatuhi  hukuman  yang  sama  ( qishas ),  meskipun  yang  ia seorang  pimpinan  atau  majikan  dengan  seorang  bawahan  atau pembantunya,  atau  sebaliknya.  Demikian  pula,  dalam menjatuhkan  hukuman qishas tidak  boleh  membedakan  jenis kelamin (diskriminasi gender), siapapun yang membunuh apakah laki-laki  membunuh  perempuan  atau  perempuan  membunuh laki-laki,  jika  ia  telah  terbukti  bersalah,  maka  harus  dijatuhi
50 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemahan/Pentafsiran  al-Qur‟an,  1971, Al-Qur‟an  dan Terjemahannya , Depag RI, hlm. 135.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ... | 167
hukuman qishas .  Hal  ini  sebagaimana  Allah  swt.  telah memberikan  hak  dan  kewajiban  yang  sama  antara  laki-laki  dan perempuan,  tanpa  membeda-bedakan  jenis  kelaminnya.  Hal  ini berdasarkan  QS.  Ali  „Imran  (3):  195,  an-Nisa‟  (4):  124  dan  al- Ḥ ujurat (49): 13;
ۖ  َٰٝضُْٔأ  َْٚأ ٍشَوَر  ِِْٓ ُُْىِِْٕ ًٍِِبَع ًَََّع ُع١ِضُأ  َلا َِّٟٔأ ُُُّْٙثَس ٌَُُْٙ  َةبَجَزْعبَف ِٟف اُٚرُٚأَٚ ُِِْ٘سبَ٠ِد  ِِْٓ اُٛجِشْخُأَٚ اُٚشَجبَ٘  َٓ٠ِزٌَّبَف ۖ ٍضْعَث  ِِْٓ ُُْىُضْعَث ِِْٓ ِٞشْجَر ٍدبََّٕج ٍََُُِّْٕٙخْدُ َلأَٚ ُِِْٙربَئِّ١َع َُُْْٕٙع  ََّْشِّفَوُ َلأ اٍُِٛزُلَٚ اٍَُٛربَلَٚ ٍِٟ١ِجَع ِةاََّٛضٌا  ُْٓغُد َُٖذِْٕع ُ َّاللهَٚ  ۗ ِ َّالله ِذِْٕع  ِِْٓ ببًثاََٛص ُسبََْٙٔ ْلأا بَِٙزْذَر Artinya:  Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan berfirman):  Sesungguhnya  Aku  tidak  menyia-nyiakan  amal  orang-orang  yang beramal  di  antara  kamu,  baik  laki-laki  atau  perempuan,  (karena)  sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang  diusir  dari  kampung  halamannya,  yang  disakiti  pada  jalan-Ku  yang berperang  dan  yang  dibunuh,  pastilah  akan  Ku-hapuskan  kesalahan-kesalahan mereka  dan  pastilah  Aku  masukkan  mereka  ke  dalam  surga  yang  mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik (Depag RI, 1971: 110) .
ْ َ  َو ْ َ  ْ َ َ هِ هِاا َ هِاانَّ ا ْ هِ نٍ َكَ ْوَ ىَيْنذُ َوذُ  َو صٌ هِ  ْ ذُ َ هِ   َاوذُ َف َ وذُ ذُخْ َ َ نَّن َ ْا َ  َو َ وذُ َ ْلذُ ً  هِ َن
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan  sedang  ia  orang  yang  beriman,  maka  mereka  itu  masuk  ke  dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (Depag RI, 1971: 142).
اَ اَ مُّ َ ذُ انَّنا انَّنهِ ْ ذُكاَنْ َ  َخ ْ هِ نٍ َكَ ىَيْنذُ  َو ْ ذُكاَنْ َ  َ  َو اًبوذُ ذُ َ هِ اَبَ  َو وذُف َ اَ َتهِا نَّ هِ ْ ذُكَ  َ ْكَ َ ْنهِ هِنَّ ْ ذُكاَ ْتَ نَّ هِ َنَّ صٌ  هِ َ صٌ  هِبَخ
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal,  sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  di antara  kamu,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Mengenal (Depag RI, 1971: 847).
Dari  3  ayat  tersebut  di  atas,  dapat  dipakai  dengan  jelas bahwa  spirit  al-Qur‟an  tidak  membeda-bedakan  umatnya  dari jenis  kelamin,  suku  bangsa,  merdeka,  dan  budak  sebagai  status sosialnya.
2)  Orang  muslim  membunuh  orang  non  muslim  harus  tetap  di- qishas (tidak  ada  diskriminasi  mengenai  agama  dalam  penetapan qishas-diyat).
Pada  umumnya,  praktek  hukum  sebelum  Islam  datang berorientasi dan mencerminkan kepentingan elite dari komunitas masyarakat.  Ketimpangan semacam itu sesuai dengan kenyataan bahwa struktur masyarakat Arab pra Islam itu, sebenarnya sangat didominasi oleh kaum aristokrat dan borjuis. Hal ini terlihat jelas dalam  penerapan  hukuman qishas-diyat antara  seorang  muslim sebagai  penguasa  dengan  non  muslim  kaum  minoritas  sebagai musuhnya.
Mengenai  diskriminasi  agama,  mayoritas fuqaha‟ perintis mengatakan  bahwa  seorang  muslim  yang  membunuh  non muslim tidak dijatuhi hukuman qishas , misalnya, asy-Syafi ʻ i pada saat  itu  mensyaratkan  adanya  kesetaraan  dua  darah  ( أفبىزر ٓ١١ِزٌا )
dalam  status  kemerdekaan  dan  status  agama  bagi  penjatuhan hukuman qishas, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: “Seorang muslim itu sederajat darahnya dengan seorang muslim dan seorang żimmi, tidak  dibunuh  seorang  mukmin  membunuh  seorang  kafir” Jika  seorang merdeka  membunuh  seorang  budak,  atau  seorang  muslim membunuh  seorang  non  muslim,  maka  menurutnya  tidak  ada hukuman qishas. 51 Pendapat  ini  masih  diikuti  oleh  mayoritas fuqaha‟ .
Abu Ḥ anifah  berbeda  pendapat  dengan  mayoritas fuqaha‟ bahwa  ia  tidak  mensyaratkan أفبىزر ٓ١١ِزٌا dalam  masalah penjatuhan  hukuman qishas ,  maka  siapapun  yang  terbukti membunuh  harus  dijatuhi  hukuman qishas. Hal  ini  didasarkan kepada  keumuman  hukuman qishas, sebagaimana  dalam  QS.  al-
Baqarah  (2):  178.  dan  QS.  al-Maidah  (5):  45. 52 Akan  tetapi, pendapat Abu Ḥ anifah tersebut tidak diterima oleh „Audah. Oleh  karena  itu,  penulis  sepakat  dengan  pendapat  Abu Ḥ anifah yang telah sesuai dengan tuntutan konstitusional Negara modern, yang tidak membedakan status kemerdekaan dan status agama  terhadap  si  pelaku  kejahatan  pembunuhan.  Mengenai kebijakan  hak  (kewenangan)  pemberian  hukuman  atau memaafkan hukuman qishas yang disebut dengan istilah “ ٌٝٚ َذٌا ”,
menurut  Imam  Malik  bin  Anas,“ ٌٝٚ َذٌا ”  adalah  para  ahli  waris dari pihak laki-laki saja, demikian juga pendapat imam asy-Syafi ʻ i.
51 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 99.
52 Ibid.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ... | 169
Sedangkan  Imam  Abu Ḥ anifah  berpendapat  bahwa  “ ٌٝٚ َذٌا ” adalah  ahli  waris  korban,  baik  dari  pihak  laki-laki  maupun  dari pihak perempuan. 53
Ketentuan  hukuman qishas dalam  hukum  pidana  Islam oleh  para fuqaha‟ perintis  sebagaimana  yang  diikuti  oleh  „Audah juga  masih  membeda-bedakan  antara  pembunuhan  seorang muslim  atas  non  muslim  (kafir)  tidak  kafir żimmi atau mu ʻ ahad , maka pembunuh jika membunuh orang non muslim tidak dapat dijatuhi  hukuman qishas , 54 berdasarkan ḥ adits  riwayat  Abu Dawud, at-Tirmiżi & al-Kahlani;
ٓع ٚشّع ٓث ت١عش ٓع ٗ١ثأ ٓع ٖذج ٓع ٝجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٍُعٚ يبل : لا ًزم٠ ِٓإِ شفبىث 55
Artinya: Dari „Amru bin Syu ʻ aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda:  “Orang  muslim  tidak  boleh  dibunuh  (di-qishas),  karena  membunuh orang kafir”.
Menurut hemat penulis, eksistensi Ḥ adits  tersebut di atas sangat  perlu  untuk  dipertimbangkan,  karena  berpijak  atas  rasa keadilan  dan  persamaan  hak  di  muka  hukum,  seorang  muslim yang membunuh dengan sengaja terhadap  seorang non muslim, baik  ia  kafir  maupun  kafir żimmi atau mu ʻ ahad (ada  perjanjian dengan  Islam),  harus  dijatuhi  hukuman qishas ,  jika  keluarga terbunuh  tidak  memaafkan.  Penulis  sependapat  dengan  Abu Ḥ anifah yang dikutip al-Mawardi, 56 dan dikuatkan oleh Ma ḥ mud Syaltut bahwa seorang muslim yang membunuh dengan sengaja terhadap  seorang  non  muslim  harus  dikenakan  hukuman qishas. Ini didasarkan kepada keumuman hukuman qishas , yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 178. dan al-Maidah (5): 45. 57
Dalam  masalah  tersebut, istinba ṭ hukum  Syaltūt  dalam ber ijtihad adalah beralasan bahwa QS. al-Baqarah (2): 178 dalam teks: صبظمٌا ٝف ٍٝزمٌا ُى١ٍع تزو memberikan pemahaman adanya persamaan  dalam  melakukan  pembalasan.  Lebih  lanjut  ia memperkuat  argumentasinya  bahwa  perintah  kepada  mereka
53 Al-Mawardi, 1970, Al-A ḥ kam as-Sul ṭ aniyyah, op cit, hlm. 231.
54 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 97-100.
55 Dawud, 1988, Sunan Abi Dawud , op cit , hlm. 171, At-Tirmiżi, t.th., al-Jami„ a ṣ - Ṣ a ḥ i ḥ , Juz IV, op cit, hlm. 17. Dan Al-Kahlani, t.th., Subul as-Salam , op cit , hlm, 233.
56 Al-Mawardi, 1970, Al-A ḥ kam as-Sul ṭ aniyyah, op cit, hlm. 231.
57 Syaltut, Ma ḥ mud, 1966, al-Islam „Aqidah wa Syari„ah , op cit, hlm. 382.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016
(kaum  mukmin)  untuk  menjalankan  hukuman qishas dalam pembunuhan,  tidak  ada  kaitannya  dengan  iman  seseorang  yang terbunuh atau kekafirannya. 58
Syaltut  menegaskan  bahwa  arti  persaudaraan  yang terkandung  dalam  QS.  al-Baqarah  (2) : 178  tersebut  tidak  harus berarti  saudara  dalam  satu  agama  (keimanan)  saja,  tetapi  boleh dengan  pengertian  yang  luas,  yaitu  saudara  sesama  manusia, bukankah manusia ini seluruhnya dari keturunan Adam. 59 Syaltut lebih  berpegang  pada  ayat-ayat  yang  menyuruh  untuk  berbuat adil, yaitu. QS. al-Maidah (5) : 8 menegaskan;
اَ اَ مُّ َ َ  هِ نَّا وذُنَ آ وذُنوذُك َ  هِ   نَّوَ هِنَّ هِ َا َ َ ذُ هِط ْلهِ ْااهِب ۖ َ  َو ْ ذُكنَّنَ  هِ  ْ َ ذُ  َنَ نٍ  ْوَ ىَ َ نَّ َ وذُاهِ  ْ َت ۚ وذُاهِ  ْ َوذُ ذُ  َ ْ َ َوْ نَّت هِا ۖ وذُ نَّت  َو َنَّ ۚ نَّ هِ َنَّ صٌ  هِبَخ اَ هِب َ وذُ َ  ْ َت
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil  dan janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu untuk  berlaku  tidak  adil,  berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada takwa  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 1971: 159).
Ayat tersebut di atas menurut Syaltut, keadilan itu bersifat universal  tidak  dibatasi  oleh  sekat-sekat  kemasyarakatn  maupun sosial  keagamaan  atau  atribut-atribut  lainnya. 60 Ini  berbeda dengan An-Na ʻ im yang mengatakan bahwa semua aspek syari ʻ ah historis  yang  berhubungan  dengan  non  Islam  adalah  melanggar prinsip-prinsip persamaan di depan hukum. Jika seorang muslim membunuh seorang non muslim, maka seorang muslim tersebut tidak  dibunuh,  karena  dianggapnya  bahwa  non  muslim  tidak sama/sebanding ( al-musamah ) dengan seorang muslim. Demikian juga  dalam  masalah  pembayaran diyat kepada  non  muslim  lebih rendah daripada pemberian diyat kepada seorang muslim. 61
Oleh karena itu, menurut penulis bahwa berbagai implikasi diskriminasi  tersebut  jelas  mengandung  konsekuensi  psikologis
58 Ibid. , hlm. 384.
59 Ibid.
60 Ibid . hlm. 382.
61 An-Na„im, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari„ah: op cit, hlm. 173.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 171
dan  sosial  yang  mencolok,  sehingga  ketentuan  tersebut  harus dipertimbangkan atau bahkan wajib dihilangkan.
3)  Orang  tua  membunuh  anaknya  atau  anak  membunuh  orang tuanya  tetap  (harus)  di- qishas (tidak  ada  diskriminasi  keluarga dalam penetapan hukuman qishas.
Menurut jumhur  „ulama‟ (Abu Ḥ anifah,  asy-Syafi ʻ i  dan A ḥ mad) sebagaimana diikuti „Audah bahwa ketentuan penetapan hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan adalah jika orang tua membunuh anaknya, maka ayah yang membunuh anaknya tidak dikenakan hukuman qishas , tetapi hanya dengan hukuman ta ʻ zīr . 62
Pendapat jumhur  ulama‟, berdasarkan ḥ adits  riwayat  at- Tirmiżi dan al-Kahlānī:
ٓع شّع ٓث ةبطخٌا يبل : ذعّع يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع يٛم٠ : لا دبم٠ ذٌاٌٛا ذٌٌٛبث 63
Artinya: Dari „Umar bin al-Kha ṭṭ āb  berkata; saya  mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya”.
ٓع ٓثا طبجع ٓع ٟجٌٕا ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع يبل : لا ًزم٠ ذٌاٌٛا ذٌٌٛبث 64
Artinya: Dari Ibnu „Abbās dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya”.
Dan Ḥ adits riwayat Ibnu Majah:
ٓع ذجع الله ٓثا ٚشّع يبل : يبل يٛعس الله ٍٝط الله ٗ١ٍع ٚ ٍُع : ذٔأ ٚ هٌبِ ه١ثلأ 65
Artinya: Dari „Abdillāh Ibnu „Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.
Berdasarkan Ḥ adits  tersebut  di  atas  menurut  „Audah, jumhūr berpendapat  bahwa  hukuman qishas tidak  dijatuhkan terhadap seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya, karena membunuh anaknya mengandung unsur syubhat (tidak ada sandaran  hukum  yang  jelas)  di  dalamnya,  sehingga  harus dihindari. 66
62 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 93.
63 At-Tirmiżi, t.th., al-Jami„  a ṣ - Ṣ a ḥ i ḥ , op cit , hlm. 12. 64 al-Kahlani, t.th., Subul as-Salam , op cit , hlm, 233.
65 Ibnu Majah, t.th., Sunan Ibnu Majah, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah hlm. 769. 66 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 93.
Pernyataan tersebut di atas dikuatkan Syaltut bahwa orang tua  yang  membunuh  anaknya  tetap  dikenakan  hukuman qishas secara  mutlak. 67 Istinba ṭ hukum  yang  digunakan  Syaltut  adalah dalil mengenai keumuman ayat qishas QS. al-Baqarah (2): 178 dan pelaksanaan  ayat  tersebut  sesuai  dengan  ayat-ayat  yang memerintahkan  untuk  berbuat  adil  kepada  siapapun  termasuk kepada kelurganya, di antaranya QS. al-Maidah (5): 8.
Dengan ditetapkan hukuman qishas terhadap seorang ayah yang  membunuh  anaknya  akan  memberikan  rasa  keadilan  dan sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri, yaitu;
1)  Menjaga keutamaan dan melindungi masyarakat dari kehinaan, dan untuk dapat mencapai kemaslahatan secara umum. 68
2)  Di  samping  itu  juga  mempunyai  nilai  preventif  dan  edukatif bagi kelompok masyarakat. 69
Syaltut  menyatakan  bahwa  orang  tua  tidak  di qishas karena membunuh  anaknya,  majikan  (tuan,  pejabat,  atau  atasannya) tidak  di qishas karena  membunuh  hambanya  (budak,  batur  atau pesuruhnya).  Orang  merdeka  tidak  di qishas karena  membunuh budaknya,  seorang  laki-laki  tidak  di qishas karena  membunuh seorang  perempuan  dan  orang  Islam  tidak  di qishas karena membunuh orang non muslim, itu semua sebenarnya tidak sesuai dengan  prinsip-prinsip  umum  syari ʻ ah  yang  ada  dalam  syari ʻ at Islam.  Dengan  demikian,  berdasarkan  materi  hukum  dan semangat  perundang-undangan,  hukuman qishas harus  berlaku terhadap semua orang tanpa ada diskriminasi . 70
4)  Persaksian  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama  (tidak  ada diskriminasi gender tentang persaksian dalam penetapan perdata dan tindak pidana).
Jika mengacu pada prinsip umum syari ʻ ah yang didasarkan kepada  beberapa  ayat  al-Qur‟an,  nilai  kesaksian  perempuan setengah dari kesaksian nilai laki-laki berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 282 menyatakan:
67 Syaltut, Ma ḥ mud, 1966, al-Islam „Aqidah wa Syari„ah , op cit, hlm. 380.
68 Zahrah, al-Imam Mu ḥ ammad Abū, t.th., al-„Uqubah , Mesir: Dār al-Fikr al-„Arabī, hlm.
33. 69 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid I, op cit., hlm. 610-611.
70 Syaltut, Ma ḥ mud, 1966, al-Islam „Aqidah wa Syari„ah , op cit, hlm. 322.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 173
ُُْىَْٕ١َث  ْتُزْىَ١ٌَْٚ ۚ ُُٖٛجُزْوبَف ٝبًَّّغُِ ًٍَجَأ  ٌَِٰٝئ ٍْٓ٠َذِث ُُْزَْٕ٠اَذَر اَرِئ إَُِٛآ  َٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َأ بَ٠
ًٍُِِّْ١ٌَْٚ  ْتُزْىَ١ٍَْف ۚ ُ َّالله ٍَََُّّٗع بََّو  َتُزْىَ٠  َْْأ  ٌتِربَو  َةْأَ٠  َلاَٚ ۚ ِيْذَعٌْبِث  ٌتِربَو ِْٗ١ٍََع ِٞزٌَّا  َْبَو  ِْْاَف ۚ ببًئْ١َش ُِِْٕٗ  ْظَخْجَ٠  َلاَٚ َُّٗثَس َ َّالله ِكَّزَ١ٌَْٚ ُّكَذٌْا ِْٗ١ٍََع ِٞزٌَّا ۚ ِيْذَعٌْبِث ُُّٗ١ٌَِٚ ًٍُِّْْ١ٍَْف َُٛ٘ ًَُِّّ٠  َْْأ ُع١ِطَزْغَ٠  َلا َْٚأ ببًف١ِعَض َْٚأ ببًٙ١ِفَع ُّكَذٌْا ِْبَرَأَشِْاَٚ ًٌُجَشَف ِْٓ١ٍَُجَس بَُٔٛىَ٠ ٌَُْ  ِْْاَف ۖ ُُْىٌِبَجِس  ِِْٓ ِْٓ٠َذ١َِٙش اُٚذِْٙشَزْعاَٚ ۚ  َٰٜشْخُ ْلأا بَُّ٘اَذْدِئ َشِّوَزُزَف بَُّ٘اَذْدِئ ًَِّضَر  َْْأ ِءاَذَُّٙشٌا  َِِٓ  ََْْٛضْشَر  َِِّّْٓ ابًش١ِجَو َْٚأ ابًش١ِغَط ُُٖٛجُزْىَر  َْْأ اَُِٛأْغَر  َلاَٚ ۚ اُٛعُد بَِ اَرِئ ُءاَذَُّٙشٌا  َةْأَ٠  َلاَٚ َْْأ  َّلاِئ ۖ اُٛثبَرْشَر  َّلاَأ  َْٰٝٔدَأَٚ ِحَدبََّٙشٌٍِ ََُْٛلَأَٚ ِ َّالله َذِْٕع ُطَغْلَأ ُُْىٌِ َٰر ۚ ٍَِِٗجَأ  ٌَِٰٝئ ۗ بَُ٘ٛجُزْىَر  َّلاَأ ٌحبَُٕج ُُْىْ١ٍََع  َظْ١ٍََف ُُْىَْٕ١َث بََُٙٔٚش٠ِذُر بًحَشِضبَد بًحَسبَجِر  َُْٛىَر ٌقُٛغُف َُِّٗٔاَف اٍَُٛعْفَر  ِْْئَٚ ۚ ٌذ١َِٙش  َلاَٚ  ٌتِربَو َّسبَضُ٠  َلاَٚ ۚ ُُْزْعَ٠بَجَر اَرِئ اُٚذِْٙشَأَٚ ٌُ١ٍَِع ٍءَْٟش ًُِّىِث ُ َّاللهَٚ  ۗ ُ َّالله ُُُىٍَُِّّعُ٠َٚ ۖ َ َّالله اُٛمَّراَٚ  ۗ ُُْىِث
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskan-nya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkan-nya, maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah  Tuhannya, dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya mengimlakkan  dengan  jujur,  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari orang-orang  laki-laki  (di  antaramu),  jika  tak  ada  dua  orang  laki-laki,  maka (boleh) seorang laki-laki dan  dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil… (Depag RI, 1971: 70).
Berdasarkan ayat tersebut, terutama teks yang artinya; “jika tidak  ada  dua  orang  laki-laki,  maka  (boleh)  seorang  laki-laki  dan  dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya”, ternyata beberapa ayat al- Qur‟an  masih  mengikuti  budaya  Arab  yang  masih  memandang sebelah  mata  mengenai  kemampuan  seorang  perempuan,  hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat abad ke- 7  Masehi,  perempuan-perempuan  pada  umumnya  belum berpendidikan  sebagaimana  laki-laki.  Akan  tetapi,  menurut penulis  bahwa  beberapa  ketentuan  umum  syari ʻ ah  yang  masih diskriminatif  tersebut  harus  dihilangkan,  karena  pada kenyataannya  tidak  semua  kemampuan  perempuan  selalu  lebih rendah dari laki-laki.
Pendapat  penulis  menggarisbawahi  pernyataan  Syaltut bahwa misi dari ayat tersebut, yaitu QS.al-Baqarah (2): 282 adalah berkaitan  dengan  soal  kepercayaan  mengenai  transaksi  utang piutang, bukan berkaitan dengan persoalan di depan pengadilan. Ayat  tersebut  juga  memberikan  cara  dan  jalan  yang  sebaik- baiknya  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  para  pihak  yang melakukan transaksi.  Mengenai disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu seorang laki-laki dan dua orang perempuan, karena saat itu (secara  sosiologis)  perempuan  tidak  terbiasa  terjun  dalam perniagaan,  sehingga  daya  ingatnya  dikhawatirkan  agak  lemah dibandingkan dengan laki-laki yang saat itu menekuninya. Syaltut menegaskan  bahwa  al-Qur‟an  diwahyukan  pada  saat  itu  kaum perempuan  tidak  lazim  aktif  dalam  berbagai  transaksi  finansial dan kurang akrab dengan masalah perniagaan di banding dengan kaum  laki-laki.  Oleh  karenanya  daya  ingat  kaum  perempuan  itu dalam  urusan  keuangan  lemah,  sebaliknya  dalam  urusan  rumah tangga  perempuan  lebih  unggul.  Sudah  menjadi  watak  manusia pada  umumnya  bahwa  daya  ingatnya  itu  kuat  dalam  persoalan yang sedang ditekuninya, berkonsentrasi dan terlibat di dalamnya. Syaltūt menegaskan lagi bahwa jika kaum perempuan itu berada dalam posisi dan tradisi ikut terlibat dalam urusan perdagangan, keuangan,  transaksi  utang  piutang  dan  lembaga  peradilan,  maka tentu  saja  mereka  berhak  untuk  disejajarkan  dan  mendapatkan kepercayaan  dalam  kesaksian  sebagaimana  kepercayaan  yang diperoleh seorang laki-laki. 71
Mengenai  saksi  dalam  penetapan  perzinaan  (pidana) „Audah  mendasarkan  kepada  QS.  al-Baqarah  (2):  282  yang mensyaratkan bahwa saksi dalam perzinaan harus ada 4 (empat) orang laki-laki semua, jika tidak ada, maka nilainya seorang laki- laki  sama  dengan  dua  orang  perempuan.  Ia  beralasan  bahwa kesaksian  perempuan  adalah syubhat (samar-samar  atau  masih dalam keraguan), dan perkara syubhat dilarang untuk menetapkan hukuman ḥ udud , karenanya bersikap hati-hati ( ikhiya ṭ ) itu adalah wajib  hukumnya  di  dalam  masalah ḥ udud. Pendapat „ Audah
71 Ibid. , hlm. 248-250.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ... | 175
berdasarkan kaidah; دبٙجشٌبث أسذر دٚذذٌا ْأ artinya: bahwa hukuman ( al- ḥ udud ) harus ditinggalkan/dihindari karena samar-samar. 72
Meminjam  istilah  dari  Abd.  Salam  Arief,  yang menyimpulkan  bahwa  para  ulama‟  perintis  termasuk  „Audah menjadikan  ayat-ayat  yang  semestinya  bersifat sosiologis telah dipatenkan  menjadi  ayat-ayat teologis yang  bersifat  absolut. Menurut penulis, masalah persaksian ini harus sama antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  ketentuan  hukum  pidana  Islam modern. 73
Inilah yang menjadi keprihatinan dan perhatian An-Na ʻ im bahwa  hukum  syari ʻ ah  tentang  pembuktian  masih  membeda- bedakan  saksi  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  agama.  Sementara tidak  ada  batasan  apapun  bagi  saksi  laki-laki  muslim  yang dianggap  selalu  berlaku  adil  dalam  kesaksiannya  menurut syari ʻ ah. 74
5)  Pembunuhan  massal  terhadap  seorang  tetap  (harus)  di qishas (tidak  ada  diskriminasi  pembunuhan  sekelompok  orang  atas seorang dalam penetapan hukuman qishas.
Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara  bersama-sama  terhadap  seorang  diri,  menurut  pendapat jumhur  ulama‟ (Malik,  asy-Syafi ʻ i  dan  A ḥ mad),  pembalasannya adalah  pembunuhan  atas  mereka  itu  semua  sebagai  pembalasan atas  pembunuhan  satu  orang  saja  di  antara  mereka.  Hal  ini sebagaimana  yang  diikuti  oleh  „Audah  bahwa طبظمٌا ِٓ خعبّجٌا
ذداٌٍٛ , artinya: hukuman qishas terhadap sekelompok orang adalah hanya  satu  orang  saja.  Alasan jumhur adalah  bahwa  kesaksian mereka semua itu hanya diterima satu saja sebagai kesaksiannya. 75
Hemat  penulis  harus  tetap  dihukumi qishas bagi  semua orang  yang  terlibat  dalam  pembunuhan  tersebut,  berdasarkan ijma ʻ sahabat. 76 Jika hal tersebut tidak ditetapkan hukuman qishas , bisa  terjadi  preseden  buruk  bahwa  pada  kenyataannya  banyak orang  yang  mengadakan  pembunuhan  terhadap  seseorang  yang
72 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 338-339.
73 Arief,  Abd.  Salam,  2003, Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta  dan  Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Ma ḥ mud Syaltut), Yogyakarta: LESFI, hlm. 104.
74 An-Na„im, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari„ah: op cit, hlm. 174.
75 „Audah, „Abd al-Qadir , 2011, At-Tasyri„ al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 177.
76 Syaltut, Ma ḥ mud, 1966, al-Islam „Aqidah wa Syari„ah , op cit, hlm. 381.
dilakukan secara bersama-sama, dengan tujuan agar mereka tidak dapat dijatuhi hukuman qishas secara bersama-sama.
Ini  sejalan  dengan  pemikiran  Syaltut  yang  menjelaskan bahwa  „Umar  ra.  telah  membunuh  7  (tujuh)  orang  laki-laki  dari penduduk  San ʻ a  yang  telah  membunuh  seorang  laki-laki  dan „Umar  ra.  berkata:  “Sekiranya  penduduk  San ʻ a  membunuhnya secara  bersama-sama,  maka  akan  saya  bunuh  mereka  semua”. 77
Pada  saat  itu,  tidak  ada  seorangpun  yang  membantah  putusan tersebut,  karena  itu  menurut  Syaltūt  dapat  dikatakan  bahwa putusan  itu  merupakan ijma ʻ .  Hukuman  itu  bukanlah  sekedar berdasarkan kepada arti ayat saja, tetapi juga karena maksud dari teks  ( na ṣ )  itu  sendiri,  yaitu  bahwa qishas bukanlah  berarti pembalasan  satu  jiwa  dibalas  satu  jiwa,  tetapi qishas itu  adalah membunuh pembunuh. Pembunuh itu mungkin satu orang dan mungkin  banyak  orang,  dan  kewenangan  menuntut  juga diberikan oleh Allah kepada wali korban telah mengatur tentang pembunuhan,  tidak  disebutkan  pembunuh  itu  seorang  atau lebih. 78
Menurut Syaltut bahwa agama Islam ini diturunkan untuk kepentingan  (kemaslahatan)  manusia,  baik  untuk  kehidupan  di dunia maupun di akherat, sebagaimana ia menyatakan;
بّف ْبو َلاعلإا لائ بٕ٠د داش٠ ٗث ش١ثذر خٌبظِ دبجعٌا ٚ ك١مذر خٌاذعٌا ظفدٚ قٛمذٌا
79
Artinya:  Islam  itu  semata-mata  agama  yang  dikehendaki  darinya  pengaturan mengenai  kemaslahatan  manusia, merealisir  keadilan  dan  untuk  menjaga  hak- hak (seseorang).
Kemudian Syaltut menegaskan bahwa:
دبٙزجلإا ٜزٌا ش١غز٠ بعجر خذٍظٌٍّ 80
Artinya: Ijtihad itu berubah disesuaikan dengan kemaslahatan yang ada.
Di  sini  terlihat  jelas,  bahwa  Syaltut  meletakkan  nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai dan pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip خٌبظٌّا خغّخٌا yang dicetuskan oleh asy-Sya ṭ ibi dengan istilah عّٛجِ دب٠سٚشضٌا salah
77 Ibid. 78 Ibid.
79 Ibid., hlm. 491.
80 Ibid., hlm. 505.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ... | 177
satu dari prinsipnya adalah hifd al-nafs ( ظفد ظفٌٕا ). 81 Hal ini sesuai kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:
ش١غر ٜٛزفٌا ٚ بٙفلازخا تغذث ش١غر خِٕصلأا ٚ خٕىِلأا ٚ ياٛدلأا خ١ٌٕاٚ ذئاٛعٌاٚ
82
Artinya:  Berubah  dan  berbedanya  fatwa  itu  sesuai  dengan  perubahan zaman,  tempat,  kondisi  sosial,  niat  (kemauan)  dan  adat  istiadat  yang berlaku.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, penerapan hukuman pembunuhan dalam hukum  pidana  Islam  tidak  hanya  berdasarkan  nash  al-Qur‟an  dan  al- Hadits  secara letterlejk (apa  adanya)  semata-mata  yang  hanya  dipahami sebagai  hukum  yang  berlaku  secara  normative  sebagai  ayat-ayat teologis yang  bersifat  absolut,  tetapi  harus  memperhatikan  juga  aspek-aspek, historis-sosiologis,  perkembangan  zaman  sebagai  tuntutan  konstitusional dan hak asasi manusia. Hal ini penulis tidak mempunyai maksud apa-apa kecuali  untuk  membela  dan  mempertahankan  eksistensi  hukum  pidana Islam  yang  lebih  aplikatif,  elastis,  tidak  melangit  atau  ketentuannya membumi  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  modern,  sehingga memungkinkan  sebagai  bahan  pertimbangan  sumber-sumber  hukum pidana modern.
81 Asy-Sya ṭ ibi, Abi Is ḥ aq, 2004, al-Muwafaqat  fi U ṣ ul asy-Syari„ah , Beirut-Libanon: Dar al- Kutub al-„Ilmiyyah, hlm. 222.
82 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,  t.th., I‟lam al-Muwaqi‟in, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al- „Ilmiyyah,  hlm. 1.

## DAFTAR PUSTAKA
„Audah,  „Abd  al-Qadir,  2011, Al-Tasyri‟  al-Jina‟i  al-Islami  Muqaranan  bi Qanun  al-Wadl‟i ,  Juz  I  dan  II,  Beirut-Libanon:  Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyyah.
Abu Hafsin, 2010, Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan  Konsep  Keadilan  Hukum  Pidana  Positif ,  Semarang:  IAIN Walisongo.
Al-Bukhari  al-Ja‟fy,  Imam  Abi  „Abdillah  Mu ḥ ammad  bin  Isma„il  Ibn Ibrahim  bin  al-Mughirah  bin  Bardzabah,  1992, Sha ḥ i ḥ al-Bukhari , Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar     al-Kutub al-„Ilmiyyah. Al-Kahlani,  Mu ḥ ammad  bin  Isma„il,  t.th., Subul  al-Salam,  Syarh  Bulugh  al- Maram: min Adilah al-Ahkam , Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Mawardi,  Abi  al- Ḥ asan  „Ali  bin  Mu ḥ ammad  bin Ḥ abib  al-Ba ṣ ri  al- Bagdadi,  1970, Al-A ḥ kam  as-Sul ṭ aniyyah  wa  al-Walayat  ad-Diniyyah ,
Mesir: Dar al-Fikr.
Al-Sabuni,  Muhammad  Ali,  t.th., Rawail  al-Bayan,  Tafsir  Ayat  al-Ahkam,
Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.
Al-Tirmidzi,  Abi  „Isa  Mu ḥ ammad  bin  „Isa  bin  Saurah,  t.th., al-Jami„  al- Sha ḥ i ḥ , Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah. An-Na„īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari„ah: Wacana Kebebasan Sipil,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
Arief,  Abd.  Salam,  2003, Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta dan  Realita  (Kajian  Pemikiran  Hukum  Syaikh  Ma ḥ mud  Syaltut),
Yogyakarta: LESFI. Asy-Sya ṭ ibi,  Abi  Is ḥ aq,  2004, al-Muwafaqat    fi  U ṣ ul  asy-Syari„ah ,  Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.
Az-Zuhaili,  Wahbah,  2002, Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adilatuhu ,  Juz  VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
Dawud,  al-Imam  al- Ḥ afidz  al-Mu ṣ annif  al-Mutqan  Abi  Dawud  Sulaiman ibn  al-Asy„a ṡ al-Sajastanī  al-Azdi,  1988, Sunan  Abi  Dawud ,  Juz  IV,
t.tp.: al-Dar al-Mi ṣ riyyah al-Libaniyyah Ibn  Majah,  Abi  „Abdillah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwini,  t.th., Sunan Ibnu Majah , Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,  t.th., I‟lam al-Muwaqi‟in, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Rokhmadi , Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum ...
| 179
Ibnu  Rusyd,  al-Imam  Abi  al-Walid  Mu ḥ ammad  bin  A ḥ mad  bin Mu ḥ ammad  bin  A ḥ mad  bin  Rusyd  al-Qur ṭ ubi,  1988, Bidayah  al- Mujtahid  Wa  Nihayah  al-Muqta ṣ id ,  Juz  II,  Beirut-Libanon:  Dar  al- Kutub al-„Ilmiyyah. Khallaf, „Abd al-Wahhab, 1972, „Ilmu Ushul al-Fiqh , Jakarta-Indonesia: al- Majlis al-„Ala al-Indonesi li al-Da‟wah al-Islamiyyah.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana , Bandung; PT. Alumni.
Muslim,  al-Imām  Abī  al- Ḥ usain  Muslim  bin  al- Ḥ ajjāj  al-Qusyairī  an- Naisābūrī, 1983, Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim , Juz III, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr. Ridho, Achmad Ainur, 2010, Hermeneutika Qur‟an Versi Amina Wadud Muhsin,  dalam Hermeneutika  al-Qur„an  dan Ḥ adits ,  editor;  Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: elSAq Press.
Unais, Ibrahim, et.al , t.th. al-Mu„jam al-Wāsi ṭ , Juz II, t.tp.: Dār Ihya at-Turā ṡ al-„Arabī.
Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1986, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami , Bandung: al-Ma„arif.
Yayasan  Penyelenggara  Penterjemahan/Pentafsiran  al-Qur‟an,  1971, Al- Qur‟an dan Terjemahannya , Depag RI. Zahrah,  al-Imām  Mu ḥ ammad  Abū,  t.th., al-Jarimah  wa al-„Uqūbah ,  Mesir: Dār al-Fikr al-„Arabī.