Vol. 2 No. 4 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1039

## Comparison of the Health Service System and the Universal Health Insurance among Indonesia's Neighboring Countries
Jevon Agustinus Dwi Putra a,* & Amal Chalik Sjaaf b
a Program of Hospital Administration Studies, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Indonesia
b Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Indonesia

## Abstract
The healthcare system is a presuming indicator of the development of a country. The corporality of a welcome  healthcare system will provide welfare and health for every citizen. However, the reality is that not all countries have the same rights and access to health services. Therefore, to obtain equal basic needs, right, and access to health services for every citizen, various countries are trying to implement universal/national health insurance. The implementation of universal health insurance is still a challeng e for Indonesians. It is also related to the healthcare system that is still low compared to several other developing countries and Indonesia's neighboring  countries.  Therefore,  the  purpose  of  this  paper  is  to  find  a  comparison  between  the  healthcare  system  and  the implementation of universal health insurance among neighboring countries in Indonesia. The analysis of this study was conducted by the literature review method. Each country has unique and different characteristics, so the healthcare system and universal health insurance that apply in each country have advantages and disadvantages. Therefore, every homeland strives for its healthcare system and  instead  seeks  to  build  a  strong,  more  stable,  and  stable  health  system  so  that  every  citizen  can  enjoy  a  quality  and  quality healthcare system
Keywords: Healthcare System, Health Service, Universal Health Coverage

## 1. Introduction 1
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  dengan  perkiraan  17.504  pulau  dan  memiliki  penduduk  keempat terbanyak di dunia (Statistik, 2017) Untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan di negara kepulauan yang besar serta mewujudkan Indonesia Maju memiliki tantangan-tantangan yang besar. Salah satu aspek penting dalam pembangunan negara  adalah  aspek  kesehatan.  Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dan  hak  dasar  bagi  setiap  manusia  serta  telah diamanatkan di dalam UUD 1945 (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia & Indonesia, 1945). Di dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memiliki akses pelayanan kesehatan yang sama, setara, adil, aman, bermutu dan terjangkau (Republik Indonesia, 2009). Namun faktanya masih terdapat  kesenjangan  karena  tidak  semua  masyarakat  Indonesia  memiliki  akses  pelayanan  kesehatan  akibat  biaya kesehatan yang tinggi serta sistem pelayanan kesehatan yang belum handal di masa sebelum adanya Jaminan Kesehatan Semesta, di mana Indonesia disebut sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dibuktikan dengan angka out of pocket di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 60% di tahun 2012 (Statistik, 2017).
Jaminan Kesehatan Nasional merupakan sistem program pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang telah diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  (Republik Indonesia, 2004). Sistem JKN dikelola oleh sebuah badan hukum yang tertera dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem
* Corresponding author.
E-mail address : felixjevon@gmail.com
JKN  diselenggarakan  oleh  BPJS  sejak  1  Januari  2014  dan  terus  berkembang  hingga  saat  ini.  Berdasarkan  data  dari CEOWORLD Health Care Index (2021) mengenai sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia, Indonesia menempati peringkat  ke  57  dari  167  negara.  Dalam  upaya  membangun  sistem  kesehatan  yang  kuat,  bermutu  dan  berkualitas, sebagai  negara  berkembang  akan  menghadapi  berbagai  tantangan,  berupa  rasio  tempat  tidur  dan  jumlah  tenaga kesehatan terhadap populasi yang masih dibawah standar WHO, perubahan epidemiologis penyakit menular menjadi tidak  menular,  pembiayaan  kesehatan  yang  terus  meningkat,  sistem  pembiayaan  yang  belum  terbuka  bagi  fasilitas kesehatan, juga risiko terjadinya kecurangan ( fraud) (Statistik, 2017)).
Tantangan dalam sistem JKN, mengharuskan dan mendorong agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengendalikan mutu  dan  biaya  sehingga  pelayanan  kesehatan  dapat  terlaksana  secara  optimal  (Republik  Indonesia,  2011).  Sebagai bentuk upaya mengendalikan mutu pelayanan kesehatan yang optimal maka seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang akan  bekerja  sama  dengan  BPJS  wajib  melakukan  akreditasi.  Hal  ini  telah  didukung  oleh  pemerintah  dengan membentuk  lembaga  akreditasi  serta telah  merumuskan  standar  akreditasi  rumah  sakit  yang  diatur dalam  KMK  No HK.01.07/MENKES/1128/2022  (Kesehatan,  2022).  Aspek  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan  adalah  pengendalian biaya.  Biaya  yang  memadai  dan  sesuai  bagi  fasilitas  kesehatan  akan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  mutu pelayanan kesehatan. Namun realitanya pembiayaan kesehatan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara pendapatan rendah-sedang, sehingga mutu dan kualitas pelayanan tidak dapat mencapai hasil maksimal (Statistik, 2017). Menurut (Suhanda, 2015), kepuasan pasien terhadap layanan BPJS dan fasilitas kesehatan yang masih rendah  walaupun  status  kesehatan  dan  akses  pelayanan  kesehatan  sudah  mengalami  perbaikan.  Oleh  sebab  itu, pembiayaan kesehatan yang sesuai, memadai, stabil dan berkesinambungan memainkan peran penting bagi sistem JKN juga status pembangunan negara berdasarkan aspek kesehatan.

## 2. Method
Dalam  mencapai  kendali  mutu  dan  kendali  biaya  dalam  sistem  JKN  di  Indonesia,  penulisan  ini  dilakukan  dengan metode kajian literature review untuk membandingkan sistem kesehatan dari mutu dan pembiayaan diberbagai negara tetangga  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  sistem  kesehatan  masing-masing  negara  tetangga  di  Indonesia. Kata kunci yang digunakan adalah “ universal health insurance AND asean” di dalam Google Scholar. Hasil pencarian tersebut  dipilah  mulai  dari  judul  yang  sesuai,  kemudian  melalui  pembacaan  abstrak  dari  masing-masing  artikel. Akhirnya mendapatkan 6 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisa

## 3. Results
Dari hasil kajian literatur, didapatkan enam artikel yang berkaitan dengan perbandingan sistem pelayanan kesehatan dan  penerapan  jaminan  kesehatan  semesta  antar  negara  tetangga  Indonesia.  Selain  itu,  penuli  juga  menambahkan beberapa data berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia pada masing-masing negara terkait Jaminan Kesehatan Semesta. Keenam artikel tersebut menunjukkan bahwa negara-negara tetangga Indonesia juga negara Indonesia sedang dan telah menerapkan Jaminan Kesehatan Semesta. Indonesia memiliki pola sistem Jaminan Kesehatan Semesta yang serupa dengan negara Filipina karena bersifat kepulauan. Namun, negara Filipina telah menjalankan sistem Jaminan Kesehatan Semesta  yang  lebih  lama  maka terjadi  perubahan dan pengembangan dari sistem  jaminan tersebut. Beda sekali  dengan  negara  Malaysia,  awalnya  sistem  Jaminan  Kesehatan  Semesta  dikelola  hampir  sepenuhnya  oleh pemerintah. Namun, dengan meningkatnya pengetahuan dan keinginan akan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik oleh warga negara Malaysia  maka saat ini  jaminan kesehatan seluruh warga  berfokus pada sektor swasta. Tentunya sistem Jaminan  Kesehatan Semesta negara Singapura, yang sebagai  negara  maju, juga dengan populasi  yang sedikit dari Indonesia memiliki strategi yang berbeda, di mana warga negara Singapura telah membayar jaminan kesehatannya melalui pajak yang telah ditentukan.

## 4. Discussion

## 4.1. Sistem Kesehatan di Indonesia
Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam ras, etnis, budaya, dan agama, juga negara kepulauan terbesar di dunia dan  populasi  keempat  terbanyak  di  dunia.  Dengan  bentuk  negara  yang  unik  dan  beragam  di  tengah-tengah  Asia Tenggara, Indonesia memiliki angka penduduk miskin yang masih relatif tinggi di tahun 2011, yaitu sebanyak 30 juta
orang  (Statistik, 2022). Hal  ini  mengakibatkan akses pelayanan kesehatan  masih tidak dapat dicapai  seutuhnya oleh seluruh  warga  negara  Indonesia,  terutama  bagi  fakir  miskin  yang  sama  sekali  tidak  dapat  membiayai  kebutuhan kesehatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam UUD 1945 telah mengamanatkan agar seluruh warga negara dapat memperoleh hak yang sama dan setara dalam akses pelayanan kesehatan.
Dengan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional berupa Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS sejak 1  Januari  2014,  status  kesehatan  Indonesia  juga  tampak  mengalami  tren  naik  dan  turun.  Beberapa  indikator  status kesehatan seperti angka harapan hidup di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1990 hingga 2020 adalah dari usia rata-rata 63 tahun menjadi 73,4 tahun, secara berurutan (Statistik, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), angka kematian bayi per 1.000 bayi hidup adalah 28,6 di tahun 2011 menjadi 17,6 di tahun 2020. Selain  itu,  epidemiologis  penyakit  di  Indonesia  juga  mengalami  perubahan  yang  signifikasi  dari  penyakit  menular menjadi penyakit tidak menular, tetapi juga dilanda dengan penyakit menular baru, yaitu COVID-19 sejak tahun 2020. Semua ini menimbulkan keresahan dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia (Statistik, 2022)
Pembiayaan sistem kesehatan Indonesia bersifat campuran, dari pemerintah dan swasta. Biaya kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan besar yaitu meningkat sebesar 222% dalam kurun waktu 8 tahun ((Kharisma, 2020). Walaupun pengeluaran biaya kesehatan mengalami peningkatan, namun anggaran biaya kesehatan dari GDP hanya sebesar 3,6% berdasarkan  laporan  dari  tahun  2014.  Langkah  komitmen  dari  pemerintah  berupa  meningkatkan  anggaran  biaya kesehatan menjadi 5% dari pusat, sedangkan anggaran biaya kesehatan dari daerah hingga 10%. Selain itu, BPJS juga menargetkan  pada  tahun  2019  seluruh  warga  negara  Indonesia  dapat  memperoleh  jaminan  kesehatan  yang  disebut sebagai cakupan semesta (Universal coverage) (Statistik, 2022) (Thabrany, 2012) . Di dalam UU SJSN, jaminan sosial memiliki 5 program, yaitu jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, dan 4 program lain meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (Eka Putri, 2014)
Khusus  di  dalam  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  iuran  merupakan  tulang  punggung  pendanaan  SJSN  yang  harus dibayarkan  oleh  peserta  dan  bersifat  wajib.  Peserta  JKN  dapat  dibagi  menjadi  2  kelompok,  yaitu  Peserta  Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditujukan bagi fakir miskin dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Jaminan yang  ada  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan,  pembayaran  iuran  akan  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  dan  penerima  upah dengan persentase yang telah ditetapkan. Selain menerima iuran dari peserta, BPJS juga akan melakukan pembiayaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan melalui dua metode, yaitu kapitasi dan casemix. Pembayaran kapitasi ditujukan pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP),  sedangkan casemix ditujukan  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL) (Eka Putri, 2014).
Menurut (Alanri, 2015) dan (Ruslang, n.d.), kendala yang terdapat dalam sistem pelayanan Indonesia adalah kurangnya dana serta peningkatan kebutuhan dana. Kekurangan dana dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ketidakpatuhan bagi peserta Non PBI untuk membayar iuran secara rutin, pembayaran denda iuran yang besar bagi masyarakat sehingga terjadi out  of  pocket  (OOP) ,  alokasi  dana  yang  kurang  tepat,  adanya  kemungkinan  tindakan fraud, dan  sistem pembayaran casemix yang  belum  ada  standar.  Pembiayaan  secara casemix tidak  tampak  jelas  misalnya  cara menentukan tarif biaya, tarif biaya tidak senantiasa meningkat sesuai dengan harga kondisi pasaran, rincian tarif biaya, dan  standar  penggunaan  dan  berlakunya  kode  diagnosis  ICD-10  yang  berbeda-beda.    Peningkatan  kebutuhan  dana terutama  terjadi  akibat  butuhnya  sistem  teknologi  yang  terus  berkembang  untuk  mendukung  penegakkan  diagnosis berdasarkan  bukti, supply-demand yang  semakin  tinggi.  Dengan  tuntutan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan berkualitas,  sedangkan  biaya  bagi  fasilitas  kesehatan  belum  memadai,  akhirnya  menimbulkan  banyak  fasilitas kesehatan yang tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi pasien.

## 4.2. Sistem Kesehatan di Singapura
Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang maju, kecil, dengan jumlah populasi sebanyak di kota Bandung. Anggaran biaya bagi kesehatan nasional sebesar 4,47% dari GDP di tahun 2016  (Tan, Lam, Matchar, Zee, & Wong, 2021) Negara Singapura telah mencapai kesehatan cakupan semesta (Universal Health Coverage) melalui sistem  pembiayaan  campuran  dan  memiliki  sistem  pelayanan  kesehatan  yang  baik.  Berdasarkan  data CEOWORLD Health Care Index (2021), Singapura memperoleh sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia dengan peringkat ke- 15. MediShield Life merupakan salah satu asuransi kesehatan yang bersifat wajib dimiliki oleh seluruh warga Singapura dan  memberikan  perlindungan  seumur  hidup  terhadap  biaya  kesehatan  yang  tinggi  dari  pelayanan  rawat  inap  dan beberapa  pelayanan  rawat  jalan.  Asuransi  tersebut  tidak  menanggung  pelayanan  pada  layanan  rawat  jalan  tingkat primer  serta  spesialistik  dan  obat  peresepan.  Pembayaran  iuran  sebagian  disubsidi  oleh  pemerintah  berdasarkan
pendapatan  warga,  tetapi  juga  ada  tabungan  wajib  kesehatan  yang  disebut  sebagai Medisave.  Medisave merupakan tabungan  wajib  bagi  seluruh  pekerja  dan  residen  permanen  sebesar  8  hingga  10,5%  tergantung  dari  usia.  Terakhir adalah MediFund biaya dari negara ketika warga Singapura dan Medisave tidak dapat atau cukup menanggung biaya kesehatan tersebut (Tan et al., 2021) (Tikkanen, Osborn, Mossialos, Djordjevic, & Wharton, 2020).
Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak dipengaruhi oleh kelas perawatan,  namun  keputusan  tergantung  pada  pemilihan  ruang  rawat  pada  pasien.  Apabila  pasien  memilih  ruang rawatan dengan 8 tempat tidur di satu ruangan, maka akan disubsidi 85%, jika pasien memilih ruang rawatan 1 tempat tidur di satu ruangan, maka tidak disubsidi. Sedangkan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat primer seperti di poliklinik, maka akan disubsidi sebesar 75%, dan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan. Layanan pasien di gawat darurat akan ditanggung seluruhnya. Selain itu, di dalam Medishield Life juga menentukan maksimal klaim per tahun, tetapi tidak ada batasan untuk seumur hidup. Penggunaan MediSave juga dibatasi agar memiliki biaya yang cukup untuk membiayai kebutuhan dasar di saat usia tua. Melalui strategi-strategi di atas, maka terdapat biaya lebih yang dapat digunakan kembali untuk mensubsidi  silang  bagi  warga negara Singapura. Demikian  juga warga negara Singapura dapat mengurangi biaya OOP (How & Fock, 2014) (Tikkanen et al., 2020).
Kendala  yang  dialami  dalam  Sistem  Kesehatan  di  Singapura  berupa  populasi  yang  semakin  menua,  sehingga menimbulkan risiko terjadinya kekurangan biaya  di dalam MediSave. Dengan risiko tersebut, pemerintah Singapura telah merencanakan berbagai paket asuransi untuk membantu warga negara usia lanjut, seperti The Pioneer Generation Package dan The  Merdeka  Generation  Package. Untuk  mempertahankan  mutu  layanan  kesehatan, maka  Singapura telah menerapkan “Satu Pasien, Satu Rekam Medik”, di mana keseluruhan Rekam Medik dilindungi dan dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta mengurangi biaya dan pemeriksaan yang tidak diperlukan (How & Fock, 2014) (Tikkanen et al., 2020).

## 4.3. Sistem Kesehatan di Malaysia
Malaysia  merupakan  sebuah  negara  demokrasi  parlementer  yang  memiliki  pendapatan  negara  menengah  ke  atas. Populasi di Malaysia adalah sekitar 30an juga di tahun 2020. Angka harapan hidup di Malaysia sekitar adalah 73 tahun. Anggaran biaya kesehatan Malaysia sebesar 4,6% dari GDP di tahun 2016 (Yorulmaz & Mohamed, 2019). Berdasarkan data  dari CEOWORLD  Health  Care  Index (2021),  Malaysia  menempati  peringkat  ke-40  dengan  sistem  pelayanan kesehatan  terbaik  di  dunia.  Penyebab  kematian  di  Malaysia  terutama  disebabkan  oleh  penyakit  tidak  menular dibandingkan penyakit menular. Penyebab utama kematian di Malaysia adalah penyakit iskemik jantung  (Safurah et al., 2013) (Yorulmaz & Mohamed, 2019)
Malaysia  juga  memberikan  pelayanan  kesehatan  cakupan  semesta  ( Universal  Healthcare) bagi  seluruh  warga  dan presidennya. Namun, sistem ini tidak berdasarkan dari program asuransi nasional. Awalnya asuransi kesehatan nasional Malaysia  telah  dibentuk  sejak  tahun  1990an  dan  ditanggung  oleh  pemerintah,  saat  ini  tanggungan  asuransi  justru didominasi oleh sektor swasta. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan biaya, pajak, dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap mutu dan kualitas layanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan Malaysia diolah melalui 3 kelompok sector rumah sakit yang dibedakan berdasarkan kepemilikan rumah sakit, yaitu rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit swasta, dan rumah sakit swasta non-profit (Yorulmaz & Mohamed, 2019). Biaya untuk pemerintah diperoleh dari pajak pendapatan umum, sedangkan sektor swasta memperoleh biaya dari asuransi kesehatan swasta dan OOP pasien. Oleh sebab  itu,  biaya  asuransi  kesehatan  bagi  warga  negara  Malaysia  kebanyakan  berasal  dari  OOP  pasien  juga  dari turis/wisatawan  (Safurah et al., 2013). Data dari IMTJ Medical Travel  Awards (2020) ,  negara Malaysia  merupakan pemenang dari health and medical tourism: destination of the year.
Kementerian  Kesehatan Malaysia  berfokus  memberikan pelayanan dari promosi kesehatan, pencegahan, kuratif dan rehabilitasi  yang  lebih  menitikberatkan  pada  pelayanan  promosi.  Sedangkan  sektor  kesehatan  swasta  focus  pada wilayah  perkotaan  dan  kuratif.  Saat  ini  pemerintah  juga  menyetujui  beberapa  rumah  sakit  umum  untuk  menerima perawatan pribadi sehingga meningkatkan biaya professional untuk menangani pasien pribadi mereka. Dalam hal ini, Malaysia  terus  meningkatkan  wisatawan  kesehatan.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan Malaysia adalah kebutuhan tenaga kesehatan. Namun, hal ini diantisipasi oleh pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah tenaga kesehatan melalui universitas-universitas (Awards, 2020); (Safurah et al., 2013).

## 4.4. Sistem Kesehatan di Thailand
Thailand  merupakan  negara  berpenghasilan  menengah  ke  atas  dengan  jumlah  populasi  sekitar  66  juta  orang (Tangcharoensathien, Tisayaticom, Suphanchaimat, Vongmongkol, Viriyathorn, & Limwattananon, 2020). Kebijakan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC ) berjalan dengan baik dan mencapai sepenuhnya sejak tahun 2002. Dalam waktu satu decade penerapan  UHC, angka  harapan  hidup  menjadi  meningkat dari 71,8 menjadi 74,2 tahun (tahun 2001-2011). Angka kematian bayi  juga  mengalami penurunan  yang signifikan,  yaitu dari 100 per 1000 bayi lahir di tahun 1970 menjadi 9,5 per 1000 bayi lahir di tahun 2017. Kepuasan kebijakan bagi penyedia serta peserta secara konsisten terus tinggi sejak tahun 2011. Hal ini didukung dengan tiga perencanaan yang berbeda, yaitu (i) warga sipil  memperoleh tanggungan  medis dari kementerian keuangan  berupa the Civil  Servant  Medical Benefit Scheme (CSBMS) , yang meliputi 5,7 juga orang, (ii) jaminan sosial direncanakan dan ditanggung dalam kementerian tenaga kerja berupa Social Health Insurance (SIH) , sebanyak 12,3 juta, dan (iii) sisanya ditanggung oleh kementerian kesehatan  berupa Universalh  Coverage  Scheme  (UCS) ,  sebesar  47,8  juta  atau  setara  dengan  72%  populasi (Sumriddetchkajorn et al., 2019); (Tangcharoensathien et al., 2020).
Biaya iuran untuk jaminan kesehatan semesta (UHC) dibiayai melalui pajak umum pemerintah. Terkhusus fakir miskin akan memperoleh prioritas serta subsidi dari pemerintah.  Namun kendala yang dihadapi oleh negara Thailand adalah angka kemiskinan  yang  masih tinggi. Selain  itu, populasi di Thailand  mengalami perubahan  menjadi populasi  yang menua serta perubahan bentuk penyakit akibat dari perubahan pola hidup modernisasi. Akses jalan dan kendaraan yang minim  menimbulkan  kematian  kedua  tertinggi  di  dunia  akibat  kecelakaan  lalu  lintas.  Strategi  kebijakan  yang direncanakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  kesehatan  adalah  meningkatkan  biaya  pajak  rokok,  alkohol  dan minuman manis agar konsumen produk bahaya tersebut dapat berkurang. Dalam upaya efisiensi dalam menggunakan pendapatan kesehatan, pemerintah juga membuat pedoman pengkajian pada kondisi medis yang membutuhkan biaya tinggi tanpa mengurangi kesejahteraan. Pemerintah juga berhasil menurunkan harga dari obat-obat antiretroviral, lensa katarak, obat eritropoietin dan stent coronary yang akhirnya telah berhasil menghematkan sekitar 257 juta dolar AS di tahun 2016  (Sumriddetchkajorn et al., 2019); (Tangcharoensathien et al., 2020)

## 4.5. Sistem Kesehatan di Filipina
Filipina  mirip  seperti  di  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan,  dengan  populasi  sekitar  104,9  juta  orang  di  tahun 2017. Filipina menempati peringkat 13 sebagai populasi terbanyak di dunia. Negara Filipina juga menjadi salah satu negara  Asia  yang  mengalami  peningkatan  ekonomi  secara  pesat.  Angka  harapan  hidup  di  Filipina  juga  menjadi meningkat  dari  62,2  menjadi  69,1  tahun  di  tahun  1980  –  2016.  Filipina  saat  ini  mengalami triple  burden, yaitu  (i) sebagai  negara  peringkat  ketiga  di  dunia  yang  memiliki  risiko terpapar  dengan  angina  topan  kuat  akibat  perubahan iklim,  (ii)  perubahan  pola  hidup  yang  menimbulkan  peningkatan  kematian  akibat  penyakit  tidak  menular,  dan  (iii) penyakit menular yang belum tuntas (Dayrit, Lagrada, Picazo, Pons, & Villaverde, 2018)
Sistem  pelayanan  kesehatan  di  Filipina  dibenahi  oleh  dual  sistem,  sector  umum  dan  swasta.  Sektor  publik/umum terutama  mendapatkan  biaya  melalui  sistem  perpajakan.  Sedangkan  sektor  swasta  memperoleh  dana  dari  pemberi pelayanan  kesehatan  profit  dan  nirlaba.  Asuransi  kesehatan  sosial  di  Filipina  adalah Philippine  Health  Insurance Corporation ( PhilHealth) yang dimulai sejak tahun 1995 untuk memberikan proteksi bagi warga Filipina. Dalam waktu 5 tahun, kepesertaan  mencapai  semesta (UHC). Di dalam PhilHealth cakupannya  hanya  meliputi pasien rawat inap beserta pasien rawat jalan yang miskin. Berhubungan dengan proteksi finansial yang terbatas, maka OOP masih tinggi di Filipina dan mengakibatkan akses pelayanan kesehatan yang terbatas (Philippines, 2021)

## 5. Conclussions
Sistem pelayanan kesehatan di setiap negara sangat bervariatif, hal tersebut disebabkan oleh jumlah populasi, bentuk sistem pemerintahan negara, pendapatan negara, dan status profil negara. Walaupun bervariasi, namun setiap negara sama-sama ingin memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap manusia, mencapai jaminan kesehatan semesta (UHC), memiliki hak akses yang sama, meningkatkan profil kesehatan dari masing-masing negara. Dalam upaya peningkatan sistem pelayanan kesehatan, setiap negara menghadapi berbagai kendala  persoalan  juga  memiliki  strategi  yang  berbeda-beda  dalam  mengantisipasi  permasalahan  sistem  pelayanan kesehatan, di mana setiap strategi yang direncanakan memiliki kelebihan dan kekurangan serta perlu pengkajian lebih dalam dan lanjut untuk memperoleh strategi terbaik bagi masing-masing negara.
Di Indonesia sendiri yang adalah negara berkembang masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi agar dapat mengejar  dan  meningkatkan  profil  kesehatan  bagi  setiap  warga  negara  sehingga  dapat  menciptakan  Indonesia  yang Maju. Beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan serta dilakukan perencanaan terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah pembiayaan JKN, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan antara kota dan desa yang tidak merata, serta mutu dan kepuasan pasien terhadap BPJS dan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, perlu mempelajari dan menganalisa  lebih  rinci  mengenai  sistem-sistem  pelayanan  kesehatan  yang  telah  berjalan  di  negara-negara  maju ataupun  berkembang  untuk  memperoleh  strategi  terbaik  dalam  mengembangkan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang lebih baik. Akhirnya, mampu mencapai amanat dari UUD 1945.

## References
Alanri,  Fitri. (2015). Analisis Mutu  Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Jaminan Kesehatan  Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan .
Awards, IMTJ Medical Travel. (2020). The IMTJ Medical Travel Award Winners in 2020. Retrieved April 2020.
Dayrit,  Manuel  M.,  Lagrada,  Liezel  P.,  Picazo,  Oscar  F.,  Pons,  Melahi  C.,  &  Villaverde,  Mario  C.  (2018). The Philippines health system review .
Eka Putri, Asih. (2014). Seri Buku Saku–1: Paham Sistem Jaminan Sosial Nasional . Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
How, Choon How, & Fock, Kwong Ming. (2014). Healthcare in Singapore: the present and future. Singapore Medical Journal , 55 (3), 126.
Indonesia,  Republik.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI .
Indonesia,  Republik.  (2009).  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  36 tahun  2009 tentang  Kesehatan. Jakarta Republik Indones .
Indonesia,  Republik.  (2011).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta (ID): RI .
Indonesia, Undang Undang  Dasar Negara Republik, & Indonesia, Undang  Undang Dasar Negara  Republik. (1945). Tahun 1945. Jakarta, Gramedia .
Kesehatan, Kementerian. (2022). Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Republik Indonesia .
Kharisma, Dinar Dana. (2020). Indonesian Health System Performance Assessment: The Association between Health Insurance  Expansion  with  Health  Status  and  Health  Care  Access. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (3), 312–326.
Philippines,  Ministry  of  Foreign  Affairs  of.  (2021). Health  Care  in  The  Philippines.  Philippines:  Orange  Health Consultants .
Ruslang,  Hasnidar.  (n.d.). MUTU  PELAYANAN  KESEHATAN  PESERTA  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL DENGAN MODEL BRADY AND CRONIN DI PUSKESMAS KABUPATEN WAJO .
Safurah,  J.,  Kamaliah,  M.  N.,  Khairiyah,  A.  M.,  Nour  Hanah,  O.,  Healy,  J.,  Kalsom,  M.,  &  Zakiah,  M.  S.  (2013).
Malaysia health system review. Health Systems in Transition , 3 (1), 44.
Statistik, Badan Pusat. (2017). Statistik Indonesia 2016 .
Statistik, Badan Pusat. (2022). Statistik Indonesia 2021 . Badan Pusat Statistik.
Suhanda, Rachmad. (2015). Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: “Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan? TEMU ILMIAH: KONSEP MUTAKHIR TATALAKSANA BERBAGAI PERSOALAN MEDIS . Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
Sumriddetchkajorn, Kanitsorn, Shimazaki, Kenji, Ono, Taichi, Kusaba, Tesshu, Sato, Kotaro, & Kobayashi, Naoyuki.
(2019). Universal health coverage and primary care, Thailand. Bulletin of the World Health Organization , 97 (6), 415.
Tan, Chorh Chuan, Lam, Carolyn S. P., Matchar, David B., Zee, Yoong Kang, & Wong, John E. L. (2021). Singapore’s health-care system: key features, challenges, and shifts. The Lancet , 398 (10305), 1091–1104.
Tangcharoensathien, V., Tisayaticom, K., Suphanchaimat, R., Vongmongkol, V., Viriyathorn, S., & Limwattananon, S.  (2020). Financial  Risk  Protection  of  Thailand  Universal  Health  Coverage:  results  from  series  of  national household surveys between 1996 and 2015.
Thabrany,  Hasbullah.  (2012). Peta  Jalan  Menuju  Jaminan  Kesehatan  Nasional  2012-2019 .  Dewan  Jaminan  Sosial Nasional.
Tikkanen, Roosa, Osborn, Robin, Mossialos, Elias, Djordjevic, Ana, & Wharton, George A. (2020). International health care system profiles. The Commonwealth Fund [Internet] .
Yorulmaz,  Mehmet,  &  Mohamed,  Nur  Nabilah.  (2019).  Malaysia  health  system  review:  Overviews  and  opinions. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) , 5 (1), 45–57.