## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SAHAM DI PASAR

## MODAL
Eni Dasuki Suhardini Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Abstrak
Pasar  modal  adalah  pasar  yang  memperdagangkan  efek  dalam  bentuk instrument keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal (equity) dan utang. Transaksi repurchase agreement (repo) merupakan salah satu bentuk kegiatan jual beli  saham  di  pasar  modal,yaitu  transaksi  jual  efek  dengan  janji  untuk  membeli kembali  dalam  waktu  tertentu.Permasalahan  dalam  transaksi  repo  ini    terjadi manakala  saat jatuh tempo pihak pembeli tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada  pemilik  awal  karena  sahamnya  tersebut  telah  dijual  kembali(re-repo) kepada investor/pihak ketiga. Bagaimana kewajiban dari pemegang repo terhadap pemilik saham serta tanggung jawabnya terhadap investor/ pihak ketiga ? Pemerintah  telah  berupaya  untuk  terselenggaranya  pasar  modal  yang transparan, adil, akuntabel yang dapat memberikan perlindungan kepada investor dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Kata kunci : Pasar modal ;Repurchase agreement ; Investor.

## PENDAHULUAN
Pasar  modal (  capital  market) menjadi  sumber  pembiayaan  yang  sangat dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  yang  memerlukan  tambahan  modal,  juga  sebagai alternative pembiayaan bagi masyarakat /investor. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrument keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal ( equity) dan utang. 1 Dana jangka panjang maksudnya adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.
Salah  satu  instrument  efek  pasar  modal  yang  paling  umum  untuk diperdagangkan adalah saham. Saham ( equity) merupakan instrument penyertaan modal  seseorang  atau  Lembaga  dalam  suatu  perusahaan.  Pemilik  saham  berarti turut  memiliki  perusahaan  sehingga  berhak  hadir  dalam  rapat  umum  pemegang saham dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. 2
Keadaan saham perusahaan menjadi tolok ukur keberhasilan emiten, sehingga banyak  perusahaan  yang  mencari  alternative  lain  untuk  meningkatkan  kembali harga  saham  yang  telah  jatuh.  Bila  hal  ini  dibiarkan  maka  besar  kemungkinan perusahaan  akan  mengalami  kebangkrutan.  Salah  satu  cara  unuk  menghindari kebangkrutan  adalah  dengan  melakukan  transaksi  jual  efek  dengan  janji  untuk membeli kembali saham tersebut dalam suatu waktu tertentu, traansaksi ini dikenal Repurchase Agreement ( Repo).
1 M. Irsan Nasarudin , Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet ke 8, Kencana , Jakarta,2014. Hlm 182.
2 Iswi Hariyani dan R.Serfianto , Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal , Transmedia Pustaka, Jakarta, Hlm 198.
Repo juga dapat dikatakan sebagai kontrak jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam kurun waktu tertentu, baik nilai maupun masa pembeliannya disepakati bersama. Umumnya pembelian kembali ini dilakukan dengan harga yang lebih  tinggi  atau  juga  bisa  dengan  perjanjian  yang  berisikan  kondisi-  kondisi tertentu dan dengan harga tertentu pula.
Salah satu  permasalahan yang terjadi dalam transaksi repo, manakala pembeli repo  mengalihkan  hak  kepemilikan  atas  saham/  efek  kepada  pihak  ketiga,  yang berakibat pihaknya tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menjual kembali saham kepada pemilik sebelumnya pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Transaksi repo dituangkan dalam perjanjian tertulis namun tetap berisiko terjadinya wanprestasi, manipulasi atau penipuan yang berakibat investor dirugikan. Adanya berbagai permasalahan dalam transaksi repo, perlu mendapatkan perhatian dari  lembaga  pengawas    sekaligus  regulator  di  bidang  pasar  modal  ,  bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi repo di pasar moda? Pasar  modal  memiliki  peran  besar  bagi  perekonomian  suatu  negara  karena pasar  modal  menjalankan  dua  fungsi  sekaligus,  yaitu  fungsi  ekonomi  dan  fungsi keuangan.  Pasar  modal  dikatakan  memiliki  fungsi  ekonomi  karena  menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan antara pihak investor dan pihak issuer. Sedangkan  fungsi  keuangan    dari  pasar  modal  karena  pasar  modal  memberikan kemungkinan  dan  kesempatan  memperoleh  imbalan  bagi  pemilik  dana  sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 3
Manfaat pasar modal antara lain 4 :
1) Menyediakan  sumber  pembiayaan  (  jangka  panjang)  bagi  dunia  usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal
2) Memberikan  wahana  investasi  bagi  investor  sekaligus  memungkinkan upaya verifikasi
3) Merupakan  indikator  kemajuan  perekonomian  suatu  negara  serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan
4) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah
5) Penyebaran kepemilikan , keterbukaan dan professional , menciptakan iklim perusahaan yang sehat
6) Menciptakan lapangan kerja/ profesi yang menarik
7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek
8) Alternative investasi memberikan potensi keuangan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan , likuiditas dan verifikasi investasi
9) Membina  iklim  keterbukaan  bagi  dunia  usaha,  memberikan  akses  control social
10) Pengelolalan  perusahaan  dengan  iklim  keterbukaan,  mendorong pemanfaatan manajemen professional.
Manfaat pasar modal bagi emiten , antara lain 5 :
3 Tjiptono Darmadji dan Hendi M Fakhrudin , Pasar Modal di Indonesia,Pendekatan Tanya Jawab , Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hlm 2.
4 OK Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, Hukum Investasi dan Pasar Modal , Prenada Medina, Jakarta,2019, Hlm 51-52.
5 Ibid , Hlm 52
1) Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar
2) Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai
3) Tidak  ada covenant sehingga  manajemen  dapat  lebih  bebas  dalam pengelolaan dana/ perusahaan
4) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
5) Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil.
Manfaat pasar modal bagi investor , antara lain  :
1) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain
2) Memperoleh  deviden  bagi  mereka  yang  memiliki/  memegang  saham  dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi
3) Sekaligus  melakukan  investasi  dalam  beberapa  instrument  yang mengurangi risiko.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Lembaga keuangan adalah sumber dari pertumbuhan karena fungsi sentralnya membantu  akumulasi  dari  sumber  dana  untuk  produksi.  Berdasarkan  UU  No  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal  sebagai otoritas pengawas  pasar  modal  diberi  kewenangan  yang  luar  biasa  terkait  dengan kewenangan  untuk  membuat  peraturan,  melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan, menjatuhkan  sanksi  administratif  dan  denda.  Dengan  demikian  Bapepam  dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas  membina, mengatur, dan mengawasi dalam kegiatan pasar modal sehari- hari serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan d, standarisasi teknis di bidang Lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  serta  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kewenangan tesebut  beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) , setelah diundangkannya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan beralihnya  pengawasan  dan  pengaturan  pasar  modal  ke  OJK,  diharapkan  pasar modal menjadi lebih independent. 6
Berdasarkan  Pasal 8 UU OJK , OJK berwenang untuk :
a) Menetapkan pearturan pelaksanaan UUOJK
b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
f) Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga keuangan
h) Menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  seta  mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
6 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Kencana,Jakarta, 2019, Hlm 54.
i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Selain untuk menegakkan pengaturan dan pengawasan pasar modal , OJK melalui penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penyidikan atas indikasi adanya tindak pidana pasar modal.
Transaksi  repo  saham  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  berlangsung  di pasar modal. Transaksi  di pasar modal adalah memperdagangkan sekuritas, yang memiliki karakteristik  :
1) Produk  sekuritas  merupakan  produk  yang  diciptakan,  bukan  produk  yang diproduksi. Sekuritas dapat dikeluarkan dengan jumlah yang tidak terbatas dan sekuritas tidak akan bernilai apa- apa selain dari apa yang diwakilinya
2) Produk sekuritas tidak dapat dimanfaatkan oleh pembelinya secara langsung atau  seketika  setelah  mereka  bertransaksi.  Produk  sekuritas  ini  lebih dimanfaatkan  sebagai  uang,  yang  kemudian  diperdagangkan  di  bursa sebagai pasar sekunder dengan harga yang berfluktuasi. 7
Transaksi repo merupakan perikatan yang lahir karena adanya perjanjian. Terdapat perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari undang-  undang adalah terletak pada kehendak  yang diwujudkan dalam  kesepakatan.  Dalam  setiap  perjanjian,  para  pihak  mempunyai  hubungan hukum  karena  ada  kesepakatan.  Sementara  perikatan  yang  lahir  dari  undang- undang tidak didasari kesepakatan para pihak.
Transaksi  repo  termasuk  kedalam  perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli kembali, yang diatur Pasal 1519 KUH Perdata :
“ Bahwa kekuasaan untuk membeli kembali benda yang telah dijual terbit dari suatu janji, dimana penjual diberi hak untuk mengambil kembali benda yang dijualnya, dengan  mengembalikan  harga  pembelian  asal  disertai  segala  penggantian  yang diatur oleh Pasal 1532 KUHPerdata “.
Selanjutnya  Pasal    1532  KUH  Perdata  menyatakan  :  “Bahwa  penjual  yang menggunakan  janji  membeli  kembali  tidak  saja  wajib  mengembalikan  seluruh harga pembelian semula, tetapi juga wajib mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu  pula  biaya  yang  perlu  untuk  pembetulan-  pembetulan  dan  biaya  yang menyebabkan  barang-  barang  yang  dijual  bertambah  harganya,  yaitu  sejumlah tambahannya”.
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, mengakibatkan benda tidak boleh diasingkan kepada pihak ketiga. Tetapi manakala obyeknya benda bergerak dan dilanggar, maka benda yang sudah ada ditangan pihak ketiga yang membelinya dengan itikad baik, akan dilindungi oleh Pasal 1977 KUH Perdata.
Hak membeli kembali berdasarkan Pasal 1520 KUH Perdata ditetapkan dengan jangka  waktu  selama  maksimal  5  (  lima)  tahun,  tetapi  kalau  diperjanjikan  lebih lama,  maka  waktu  itu  akan  diperpendek  menjadi  5  (  lima)  tahun.  Adam  Smith menyatakan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak  atas  yang  diperolehnya  sebagai manusia  dan  tidak  seorangpun  dibenarkan  untuk  merampasnya,  kecuali  dengan
7 H.Jusuf Anwar , Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia. Seri Pasar Modal 2, Alumni, Bandung, 2008, Hlm 81.
alasan  yang  sah,  misal  untuk  menegakkan  keadilan.  Pandangan  Adam  Smith  ini dipengaruhi  masdzab  hukum  alam  (Grotius)  yang  menyatakan  bahwa  kebebasan berkontrak merupakan suatu hak alamiah atau kodrati. 8
Fungsi OJK sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  terhadap  investor bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif.
Pasal 28 UUOJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian investor dan masyarakat, yaitu   :
a) Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya
b) Meminta  Lembaga  jasa  keuangan  untuk  menghentikan  kkegiatannya apabila kegiatannya berpotensi merugikan masyarakat
c) Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  dalam  transaksi  repo,  dalam  hal  pembeli saham repo menjual kembali sahamnya/ merepokan kembali kepada pihak ketiga, sehingga pembeli ini gagal jual kembali kepada pemilik saham sebelumnya pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan. Tindakan ini selain merugikan pemilik saham awal  karena  tidak  dapat  membeli  kembali  sahamnya,  juga  merugikan  investor/ pihak ketiga karena bisa terjadi tidak mengetahui bahwa saham yang di belinya itu merupakan saham repo.
Terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  investor/  pihak  ketiga  yang membeli  saham  dari  pemilik  saham  repo,  dilindungi  ,  artinya  dapat  menuntut kerugian kepada pihak pemegang saham  repo, namun  harus dapat  membuktikan bahwa  tindakan  yang  dikakukannya  itu  dididasarkan  itikad  baik,  sesuai  yang dinyatakan dalam Pasal 1977 KUH Perdata. Dalam rangka memberikan kepastian hukum  kepada  pelaku  transaksi  repo,  OJK  telah  menerbitkan  Peraturan  Nomor 9/POJK.04/2015  tentang  Pedoman  Transaksi Repurchase  Agreement bagi Lembaga  Jasa  Keuangan.  Lembaga  Keuangan  adalah  sumber  dari  pertumbuhan karena  fungsi  sentralnya  yang  membantu  akumulasi  dari  sumber  dana  untuk produksi.
Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK , mengatur bahwa suatu perjanjian transaksi repo wajib memuat mengenai peralihan hak atas kepemilikan efek. Ketentuan ini berdampak pada kewenangan pemiliknya, seperti yang tertuang dalam Pasal 570 KUHPerdata, bahwa pemegang hak milik atas suatu benda memiliki kewenangan untuk  menikmati  suatu  barang  secara  lebih  leluasa  dan  untuk  berbuat  terhadap barang itu secara bebas, sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak  mengganggu  hak-hak  orang  lain,  kesemuanya  itu  tidak  mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Transaksi repo berdasarkan ketentuan OJK di atas , didalamnya mensyaratkan adanya  peralihan  hak,  artinya  setiap  transaksi  repo  ,  hak  milik  beralih  kepada
8 Ridwan Khairandy , Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum , FH UII Press,2017.
pembeli,  meskipun  terbatas  pada  jangka  waktu  yang  telah  disepakati,  tidak melebihi 5 ( lima ) tahun, seperti dinyatakan dalam Pasal 1520 KUH Perdata. Permasalahannya  adalah  apakah  boleh  pembeli  repo  menjual  kembali sahamnya kepada pihak ketiga dalam kurun waktu (maksimal 5 tahun) itu, padahal masih terikat dengan kesepakatan  menjual kembali pada pemilik saham pada saat jatuh tempo. Berkaitan dengan tindakan tersebut , apabila pada saat jatuh tempo pemilik saham akan  membeli kembali sahamnya, namun saham sudah dijual/ dire- repokan,kepada  investor  /pihak  ketiga  maka  pembeli  saham  repo  tersebut  harus bertanggung jawab dan apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya , maka dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum/ wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 29 UUOJK  yang  menyatakan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif adalah  jika  terjadi  sengketa  antara  konsumen  dengan  perusahaan  industri  jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  perlindungan  konsumen sektor  jasa  keuangan,  pada  Pasal  2  menyatakan  bahwa  perlindungan  konsumen harus menerapkan prinsip tranparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi , serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. OJK pun dapat menerapkan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha,  serta  pencabutan  izin kegiatan usaha.
Untuk mengurangi terjadinya permasalahan dalam transaksi repo, OJK telah berupaya    memberikan  kepastian  hukum  kepada  investor  dengan  meluncurkan market  standard untuk  bertransaksi  repo  ,  pada  Mei  2019. Market  standard itu diatur dalam Global Master Repurchase Agreement (GMRA), yang bertujuan untuk melindungi investor dan memiliki kekuatan hukum yang baku.

## PENUTUP
Tingginya potensi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal, maka perlu penataan  kembali  struktur  pengelola  pasar  modal  maupun  peraturan  perundang- undangan dalam kegiatan di dalamnya perlu diberi landasan hukum yang memadai agar pelaksanaannya mendapat kepastian. Bahwa  transaksi repo merupakan salah satu bentuk kegiatan investasi di pasar modal. Investor pada transaksi repo masih rentan  terhadap  kemungkinan  risiko  yang  timbul  di  kemudian  hari    sekalipun kegiatan  ini  merupakan  perjanjian  /  kontrak  jual  saham/  efek  dengan  perjanjian akan  dibeli  kembali  dalam  kurun  waktu  tertentu  baik  nilai  maupun  masa pembeliannya telah disepakati bersama.
UU    No,8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dan  UU  No  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan    telah  memberikan  perlindungan  terhadap  para pelaku  di  pasar  modal/  investor.  Perlindungan  terhadap  investor  juga  termuat dalam Peraturan OJK Nomor 1/P.OJK.07/2013, Peraturan OJK No.9/POJK.04/2015 dan menerbitkan Market Standard 2019 (GMRA).

## DAFTAR PUSTAKA
Asril Sitompul , Pasar Modal ,Penawaran Umum dan Permasalahannya, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
H.Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia,Seri Pasar modal 2 , Alumni, Bandung, 2008
Iswi  Hariyani  dan  R,Serfianto,  Buku Pintar  Hukum  Bisnis  Pasar  Modal,
Transmedia Pustaka,Jakarta, 2010. M.Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet ke 8, Kencana, Jakarta, 2014
Mas Rahmah , Hukum Pasar Modal ,Kencana, Jakarta, 2019 OK Saidin dan Yessi Serena Rangkuti ,, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sebuah Kajian Kritis, Prenada Media, Jakarta, 2019 Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Kontrak  di  Berbagai  Sistem  Hukum, FH UII Press, Yogjakarta, 2017
Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia,Pendekatan Tanya Jawab, Salemba Empat,Jakarta,2001