JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Proses Pemilihan Alternatif Kebijakan Daerah (Studi Kasus  tentang Komite Ekonomi Kreatif)

## ¹Sri Iwandari Putri,  ²Alizar Isna, ³Slamet Rosyadi
¹³³ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122

## Abstract
The  Banyumas  Regency  government  intends  to  develop  the  potential  of  economy  creative  in  their region  through  the  Banyumas  Regent  Decree  No.050/462/Year  2018  about  creative  economy committee. In connection with the stipulation of the policy, was reviewed the process of selecting the Banyumas  Regent  Decree  Number  050/462/Year  2018  concerning  Banyumas  Creative  Economy Committee as a regional policy, the election of the Banyumas Regent Decree Number 050/ 462/Year 2018 concerning the Banyumas Creative Economy Committee  based on criteria technical feasibility; political viability; economic and financial possibility; and  administrative operability, and to find out whether there are other criteria used by the Banyumas Regency Government when determining the Banyumas Regent Decree  Number 050/462/Year  2018. The research method  used  in this study is a qualitative method. The selection of informants uses purposive sampling and snowball sampling. Data is  collected  through  in-depth  interviews,  observation  and  documentation.  The  data  analysis  method used  is  an  interactive  analysis  method.  To  accomplish  the  validity  of  the  data,  the  criteria  for  the degree of trust, transferability, dependability and certainty were used.
The  results  showed  that  the  alternative  policy  was  chosen  based  on  the  criteria  for  selecting  the alternative policy: 1) Technical feasibility, it was found that the purpose of establishing KEK was as a forum for ecraf’s actors. 2) Economic and financial, KEK doesn’t receive any special funds and no goals have  been  achieved.  3)  Political  viability,  this  policy  doesn’t  contradicting  with  the  applicable regulations. 4) Administrative Operability policy is realistic, but the support from the nine offices has not been maximal. 5) The criteria chosen are based on the success of the other regions and then it is adopted. It is the main criteria in the process of selecting and determining KEK as an alternative policy for the development of creative economy potentian in Banyumas Regency
Keywords: alternative policies, creative economy, creative economy committee

## Abstrak
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  bermaksud  mengembangkan  potensi  ekonomi  kreatif  di daerahnya  melalui  Keputusan  Bupati  Banyumas  Nomor  050/462/Tahun  2018  Tentang  Komite Ekonomi Kreatif (KEK). Sehubungan dengan penetapan kebijakan tersebut, dikaji  proses pemilihan KEK  Banyumas  sebagai  alternatif  kebijakan  daerah.  Kajian  tentang  pemilihan  dan  penetapan  KEK Banyumas  berdasarkan  kriteria  technical  feasibility;  political  viability;  economic  and  financial possibility;  dan    administrative  operability,  serta  kriteria-kriteria  lain  yang  digunakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  ketika  menetapkan  KEK.  Metode  penelitian  adalah  metode kualitatif.  Pemilihan  informan  menggunakan  purposive  sampling  dan  snowball  sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang  digunakan  metode  analisis  interaktif.  Keabsahan  data  menggunakan  kriteria  derajat kepercayaan,  keteralihan,  kebergantungan,  dan  kepastian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa alternatif kebijakan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria untuk menyeleksi alternatif kebijakan:
1) Technical feasibility, ditemukan tujuan pembentukan KEK yaitu sebagai wadah bagi pelaku-pelaku ekonomi  kreatif.  2)  Economic  and  financial  possibility,  KEK  tidak  mendapatkan  dana  khusus  dan belum  ada  tujuan  yang  tercapai.  3)  Political  viability,  kebijakan  ini  tidak  bertentangan  dengan peraturan yang berlaku. 4) Administrative Operability, kebijakan bersifat realitis, namun dukungan dari sembilan dinas belum maksimal. 5) Kriteria lainnya yang digunakan untuk menetapkan Komite Ekonomi  Kreatif  adalah  berdasarkan  keberhasilan  kebijakan  serupa  di  daerah  lain  yang  kemudian diadopsi untuk Kabupaten Banyumas. Adopsi kebijakan serupa dari daerah lain merupakan kriteria utama  dalam  proses  pemilihan  dan  penetapan  KEK  sebagai  alternatif  kebijakan    pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.
Kata kunci: alternatif kebijakan, ekonomi kreatif, komite ekonomi kreatif.
PENDAHULUAN Pertumbuhan  ekonomi  kreatif pada  dasarnya  digerakkan  oleh kapitalisasi  kreativitas  dan  inovasi dalam  menghasilkan produk  atau jasa dengan  kandungan  kreatif.  Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan  manusia  yang  berhubungan dengan  hasil  daya  cipta,  produksi, distribusi,  pertukaran,  dan  konsumsi barang  dan  jasa,  artistik,  estetika, intelektual,  dan  emosional  bagi  para pelanggan  di  pasar    dapat  dikatakan sebagai  ekonomi  kreatif  (Simatupang, 2019).
Ekonomi  kreatif  diharapkan mampu  menjadi  kekuatan  ekonomi nasional  baru  di  masa  mendatang.
Ekonomi  kreatif  didesain  dengan tujuan  untuk  membantu  membangun perekonomian nasional yang berasaskan  kekeluargaan,  keadilan, kemandirian,  dan  kesatuan  ekonomi nasional. Ekonomi kreatif di Indonesia mulai  mendapat  perhatian  dari pemerintah  setelah  dikeluarkannya Instruksi  Presiden  No.  6  tahun  2009
tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.  Kemudian  pada  tahun  2011 sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dibentuklah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peran pemerintah sangat diperlukan  dalam  mengembangkan ekonomi  kreatif  karena  sektor tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan potensi-potensi kreatif  di  suatu  daerah  tidak  bisa apabila  hanya  ditangani  oleh  satu pihak  saja.  Diperlukan  dukungan simultan  dari  semua  elemen  baik pemerintah, pelaku ekonomi maupun masyarakat (Carta, 2007).
Kabupaten  Banyumas  pada tahun  2017  diusulkan  menjadi kota/kabupaten  kreatif  bersamaan dengan  delapan  kota/kabupaten lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Jawa Tengah  yaitu  Semarang,  Pekalongan, Solo,  Wonosobo,  Jepara,  Salatiga, Tegal,  dan  Magelang.  Pemerintah
Kabupaten Banyumas memiliki concern terhadap  ekonomi  kreatif. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun 2018–2023    Kabupaten  Banyumas. RPJMD Kabupaten Banyumas memiliki  kedudukan  yang  sangat strategis dan akan menentukan masa
*) Penulis Korespondensi E-mail : sriiwandari@gmail.com
depan  masyarakat  dan  Kabupaten Banyumas  selama  kurun  waktu  lima tahun  sejak  tahun  2018  sampai dengan tahun 2023.
Perkembangan  dan  dinamika pelaku ekonomi kreatif yang berbasis pada  daya  kreasi  dan  daya  cipta individu pada akhirnya dapat mendukung  pengembangan  ekonomi di  Kabupaten  Banyumas.  Oleh karenanya,  kegiatan  yang  berbasis pada  kreativitas,  keterampilan,  dan bakat  individu  memerlukan  wadah pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah  Kabupaten  Banyumas menimbang  hal  tersebut  sehingga pada  tahun  2018  menetapkan Keputusan  Bupati  Banyumas  Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Komite  Ekonomi  Kreatif  (KEK) Banyumas.  Fungsi  KEK  yaitu:  (1) melakukan komunikasi dengan pemangku  kebijakan  dan  pelaku ekonomi  kreatif  serta  pihak  yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten  Banyumas;  (2) penguatan jaringan  kerja  dan  koordinasi  antar komunitas kreatif se-Kabupaten Banyumas maupun dengan komunitas  kreatif  nasional  dan internasional: (3) melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten  Banyumas  dalam  bentuk rekomendasi; dan (4) menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan  ekonomi  kreatif  Banyumas secara  berkala  atau  sewaktu-waktu kepada  Bupati  Banyumas  melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan  di  tingkat  daerah merupakan alternatif  kebijakan yang dipilih  oleh  Bupati  Banyumas  untuk mewujudkan  kemandirian  ekonomi dengan menggerakkan ekonomi kreatif daerah. Pemilihan dan penetapan Keputusan Bupati Banyumas  Nomor  050/462/Tahun 2018  Tentang  KEK  Banyumas  dalam proses kebijakan publik masuk dalam tahapan  formulasi  kebijakan  publik, khususnya proses pemilihan alternatif  kebijakan.  Pemilihan  salah satu  alternatif  dari  sekian  alternatif yang  dikembangkan  dalam  sub tahapan pengembangan dan pemilihan alternatif kebijakan adalah mendasarkan  pada  kriteria-kriteria tertentu.
Penetapan  kebijakan  daerah yaitu  menetapkan  KEK  sebagai pilihan  alternatif  kebijakan  belum berjalan, yang  tampak  pada  belum adanya  program  yang  jelas  yang ditetapkan  dan  dilaksanakan  oleh  KEK.
Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemilihan  KEK  Banyumas  sebagai kebijakan daerah, mendeskripsikan pemilihan  KEK  Banyumas  berdasarkan kriteria  Bardach  ( Patton  and  Sawicky,
1986  dalam (Keban,  1995)  yaitu:
technical  feasibility;  political  viability; economic  and  financial  possibility;  and administrative operability , serta mendeskripsikan    kriteria-kriteria lain yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ketika menetapkan kebijakan KEK. METODE PENELITIAN Penelitian ini mengambil lokasi  di  Kabupaten  Banyumas. Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu: aparatur  di  bagian  ekonomi  kreatif
Bidang  Ekonomi  Bappedalitbang Kabupaten  Banyumas,  Ketua  Komite Ekonomi  Kreatif  dan  sekaligus sebagai  perwakilan  informan  dari komite ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas,  pelaku  ekonomi  kreatif, pihak-pihak lainnya, yang berdasarkan  informan  sebelumnya, dinyatakan  sebagai  pihak  yang memahami  fokus  penelitian  ini. Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Metode analisis
menggunakan  model  interaktif  dari Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2005)

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Technical Feasibility Proses  perumusan  kebijakan dihadapkan  dengan  berbagai  pilihan alternatif  yang  nantinya  salah  satu alternatif  dipilih  untuk  dijadikan kebijakan  yang  diharapkan  mampu “untuk  memecahkan  masalah  publik.
Perumusan  kebijakan  terdiri  dari kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan  yang  perlu  dilakukan  untuk memecahkan masalah, meliputi: kegiatan  mengidentifikasi  alternatif; mendefinisikan  dan  merumuskan alternatif;  menilai  masing-masing alternatif  yang  tersedia;  dan  memilih alternatif yang terbaik atau memungkinkan  untuk  dilaksanakan”
(Islamy, 1988).
KEK    merupakan  kebijakan yang diperlukan sebagai wadah untuk pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kabupaten  Banyumas.  Hal  tersebut dikarenakan di Kabupaten Banyumas belum  ada  wadah,  sehingga  apabila ada  wadah  maka  akan  memudahkan stakeholder dalam  berkomunikasi, melakukan  kegiatan,  dan  berdiskusi mengenai  pengembangan  ekonomi kreatif  di  Kabupaten  Banyumas. Namun,  semenjak  terbentuknya  KEK belum memberikan dampak terhadap pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kabupaten  Banyumas  karena:  (a) belum  ada  program  dan  kegiatan yang  dikerjakan;  (b)  KEK  dan Pemerintah belum berjalan seiringan, sehingga  perlu  niat  dari  pemerintah dan  kesadaran  anggota  KEK  untuk mengembangkan  potensi  yang  ada;
(c)  belum  terbangunnya  ekosistem yang supportive dalam KEK. Belum adanya dampak pembentukan  KEK  mempengaruhi pemecahan  permasalahan  yang  ada. Sampai  saat  ini  masalah  mengenai pengembangan  ekonomi  kreatif  di
Kabupaten  Banyumas  belum  dapat diselesaikan,  karena  masih  ada masalah  di  internal  KEK.  KEK  sudah melakukan pemetaan potensi-potensi ekonomi kreatif namun hanya sampai tahap pembuatan roadmap , dan tidak ada follow-up nya . Technical feasibility dari penetapan  Keputusan  Bupati  ini supaya ada wadah untuk pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kabupaten  Banyumas.  Kebijakan  ini belum  dapat  mencapai  apa  yang diinginkan  baik  jangka  panjang  atau pendek, langsung atau tidak langsung. Sebagai wadah, KEK belum melakukan  apapun  untuk  yang diwadahinya sehingga  belum mampu memecahkan  persoalan  ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Economic and Financial Possibility Selama dua tahun kepengurusannya,  KEK  Kabupaten Banyumas  belum  dapat  mewujudkan tujuan pembentukan wadah tersebut. KEK  tidak  memperoleh  dana  khusus untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.  Rencana  melibatkan  KEK dalam program-program dinas terkait    belum  terealisasikan.  KEK tidak  bisa  bergerak  sendiri  karena harus  bergerak  bersama  pemerintah daerah.  Namun  dinas-dinas  terkait belum  melakukan  pertemuan  dan melibatkan  KEK  dalam  pembahasan program-programnya sehingga sampai saat ini belum ada tujuan KEK yang tercapai. Dengan  demikian,  jika  dilihat dari  kriteria economic  and  financial possibility , pembentukan KEK Kabupaten  Banyumas  tidak  tercapai
karena  tidak  dilakukan  pembahasan mendalam  mengenai  pembentukan wadah  tersebut.  Kebijakan  KEK dipilih hanya berdasarkan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas, dan mengadopsi kebijakan  dari  daerah  lain  tanpa memikirkan lebih jauh aspek ekonomisnya.
Political Viability
Surat  Keputusan  (SK)  Bupati Banyumas tentang KEK  dimaksudkan untuk  mewujudkan  keadilan  dan mempromosikan  pemerataan  bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Pelaku ekonomi kreatif di Banyumas  dapat  memberikan  saran kepada  KEK  yang  kemudian  akan disampaikan  kepada  Pemerintah Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya perlu sosialisasi mengenai KEK  dan  pemerintah  kabupaten menjadi supporting system . Tidak ada syarat  khusus  bagi  pelaku  ekonomi kreatif  di  Kabupaten  Banyumas apabila membutuhkan bantuan. Namun  sayangnya  KEK  belum berjalan,  sehingga  belum  dapat mempromosikan  pemerataan  dan keadilan bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas. Kebijakan KEK tidak bertentangan  dengan  peraturan- peraturan  yang  berlaku.  Bahkan kebijakan  KEK  merupakan  turunan dari kebijakan pusat dalam pengembangan  ekonomi  kreatif.  KEK sebagai  alternatif  kebijakan  yang dipilih  dibutuhkan  oleh  para  pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas  karena  belum  adanya wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif. Argumen pembentukan  KEK  tersebut  diterima oleh  aktor-aktor  yang  hadir  pada rapat perumusan dan pengembangan ekonomi  kreatif.  Namun,  ada  aktor atau  pelaku  ekonomi  kreatif  yang tidak mengikuti rapat sehingga masih ada  ketidaksepemahaman  tentang
apa  yang  akan  dilakukan  KEK.  Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan  yang  timbul  bagi berlangsungnya KEK. Administrative Operability Surat  Keputusan  (SK)  Bupati Banyumas tentang KEK telah menetapkan susunan keanggotaan KEK,  mulai  dari  pembina,  dewan pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua-ketua  bidang  hingga  anggota- anggota  bidang  Kelembagaan  dan
Kerjasama, Pengembangan Sumber Daya  Kreatif,  serta  Pemasaran  dan Komunikasi.  SK  Bupati  tersebut  juga menjelaskan tugas-tugas dari
keanggotaan  KEK.  Meski  demikian, semenjak  pembentukannya  hingga saat  ini,  KEK  belum  memperoleh organizational  support dari sembilan dinas  yang  berkedudukan  sebagai dewan pengarah KEK.
Kebijakan  daerah  tentang promosi, mutasi, atau rotasi Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  Kabupaten Banyumas  juga  memiliki  implikasi pada  KEK.  Pergantian  posisi  dewan pengarah  karena  kebijakan  mutasi menyebabkan  dewan  pengarah  yang baru    harus  mempelajari  tugas  dan fungsi  KEK.  Dengan  demikian, aktivitas  dewan  pengarah  itupun kembali  dimulai  dari  awal  karena proses  penyesuaian  dewan  pengarah yang  baru.  Proses  penyesuaian tersebut  akan  semakin  terganggu manakala  dewan  pengarah  baru tersebut lebih memprioritaskan penyesuaiannya dengan tugas, pokok, dan fungsinya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru ia tempati.  Dengan  demikian,  situasi dan  kondisi  tersebut  akan  ikut mempengaruhi  aktivitas  dan  roda organisasi KEK.
Pilihan kebijakan KEK sangatlah  realistis.  Namun  demikian, karena  tidak  ada  pembahasan mendalam  mengenai  arah  kebijakan KEK,  melainkan  hanya  mengadopsi kebijakan  daerah  lain,  menyebabkan KEK  di  Kabupaten  Banyumas  belum seperti  yang  diharapkan  ketika kebijakan tersebut ditetapkan. Kriteria-Kriteria  Lainnya  untuk Memilih dan Menetapkan Alternatif Kebijakan Komite Ekonomi Kreatif (KEK) KEK sebagai alternatif kebijakan yang dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengacu pada daerah lain yang sudah berhasil mengembangkan ekonomi  kreatif  daerahnya  melalui KEK.  Keberhasilan  daerah  tersebut menjadi  acuan  para  aktor  yang berdiskusi mengenai pilihan apa yang terbaik untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas.  Akhirnya  Pemerintah Kabupaten Banyumas pun menetapkan membentuk wadah yaitu Komite Ekonomi Kreatif. Penelitian ini membahas tentang pemilihan alternatif kebijakan yaitu pembentukan Komite Ekonomi Kreatif. Sebenarnya pembentukan komite ekonomi kreatif di  Kabupaten  Banyumas  memiliki prospek  yang  bagus,  studi  ini mendukung studi Fahmi (2017) yang menjelaskan bahwa Bandung berhasil dalam pengembangan ekonomi kreatifnya  karena  sangat  didukung oleh  akademisi  dan  masyarakat  yang benar-benar  ingin  bereksperimen dengan  kebijakan.  Bandung  memberi wawasan  bahwa  ekonomi  kreatif sebagai  ide  yang  relatif  baru, mengembangkan tidak hanya sebagai wacana, tetapi juga sebagai kerangka kerja  yang  bisa  diterapkan  untuk kebijakan pembangunan.
Anggota  KEK  di  Kabupaten Banyumas sudah terdiri dari
akademisi, pemerintah, swasta, komunitas, dan media. Namun, belum ada  program  atau  kebijakan  yang dibuat  untuk  pengembangan  ekraf  di Kabupaten  Banyumas.  Pembentukan KEK merupakan adopsi dari keberhasilan  daerah  lain  dalam pengembangan ekraf. Temuan penelitian  ini  menunjukkan  jika sebuah  alternatif  kebijakan  dipilih hanya  berdasarkan  keberhasilan daerah lain, kemudian diadopsi tanpa memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung, maupun persamaan dan perbedaan dari kedua daerah  maka  kebijakan  tersebut berpotensi  tidak  berjalan  atau  tidak mampu mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, adopsi  kebijakan  KEK  yang  berhasil dilaksanakan  di  daerah  lain,  tidak secara otomatis akan berhasil mengembangkan  ekonomi  kreatif  di daerah  yang  mengadopsi  kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN
Pembentukan  KEK  sebagai pilihan alternatif kebijakan  mengacu pada  keberhasilan  daerah  lain  dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya. Selain pertimbangan tersebut, pilihan Kabupaten  Banyumas  membentuk KEK  juga  didasarkan  pada  potensi ekonomi kreatifnya yang besar.
Penetapan  Keputusan  Bupati Banyumas  Nomor  050/462/Tahun 2018 untuk mengembangkan ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas melalui pembentukan KEK belum  tercapi.  Belum  tercapainya tujuan  tersebut  dikarenakan  tidak ada kegiatan signifikan yang dilaksanakan oleh KEK serta kurangnya pertemuan dan koordinasi rutin pada KEK sejak pembentukannya  dua  tahun  yang lalu. KEK  tidak  memiliki  program atau  kegiatan    yang  bisa  dilaksanan
sehingga belum memberikan multiplier  effect yang  diharapkan. KEK  tidak  bisa  menyusun  program dan kegiatannya karena tidak memiliki  anggaran  sendiri.  Oleh karenanya  diperlukan  kerjasama dengan  pemerintah  daerah  agar  KEK dapat  terlibat  dalam  program- program  pengembangan  ekonomi kreatif  yang  dilaksanakan  OPD
Kabupaten  Banyumas.  OPD  yang berkedudukan sebagai dewan pengawas  KEK  perlu  memahami fungsi  dan  tujuan  KEK  agar  dapat dilibatkan  dalam  program-program pengembangan  ekonomi  kreatif  OPD, tanpa  menyalahi  fungsi  dan  tujuan KEK.
Tidak  semua  anggota  KEK fokus  pada  pengembangan  ekonomi kreatif, karena anggota tersebut tidak memahami  potensi  ekonomi  kreatif di  Kabupaten  Banyumas.  Ketika ekonomi kreatif disandingkan dengan bidang  lain,  ekonomi  kreatif  belum menjadi fokus utama sehingga belum ada  capaian  yang  jelas  dari  anggota KEK  dalam  pengembangan  ekonomi kreatif.  Para  anggota  KEK  masih merencanakan program-program yang akan dilaksanakan KEK sehingga belum ada konsep pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten  Banyumas,  sementara pengembangan  potensi  ekonomi kreatif membutuhkan konsep pengembangan yang jelas. KEK sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif dibutuhkan  oleh  pelaku  ekonomi kreatif. Namun sampai saat ini, belum ada kegiatan yang dilaksanakan  KEK untuk  pelaku  ekonomi  kreatif  di Kabupaten  Banyumas.    SK  Bupati Banyumas Tentang KEK tidak bertentangan  dengan  perundang- undangan  yang  berlaku,  bahkan mendukung  kebijakan  pemerintah pusat tentang pengembangan
ekonomi kreatif.
Pembentukan  KEK  sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif sangat realistis karena keberhasilan pelaksanaannya di daerah  lain.  Namun  anggota  KEK belum  memahami  potensi  dan pengembangan  ekonomi  kreatif  yang disebabkan tidak adanya sinergi pada internal KEK. Kemampuan KEK dalam mengelola  keuangan  program  tidak dapat  dinilai  karena  KEK  mengelola program  pengembangan  ekonomi kreatif.  OPD  yang  tugas  pokok  dan fungsinya pada bidang pengembangan ekonomi kreatif, belum melaksanakan program- programnya  karena  belum  ada konsep  dan  rencana  pengembangan ekonomi kreatif yang definitif.

## PENGHARGAAN
Terima  kasih  kepada  semua informan  yang  telah  membantu peneliti untuk menggali penelitian ini.

## REFERENSI
Anderson,  J.  E.  (2003). Public  Policy Making . Boston: Houghton Mifflin Company.
Carta,  M.  (2007). Creative  City: Dynamics,  Innovation,  Action,.
Palermo:list.
Dunn,  W.  N.  (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Fahmi, F. Z. (2017). Creative Economy Policy  in  Developing  Countries:
The Case of Indonesia. The Case of Infonesia .
Howkins,  J.  (2001). The  Creative Economy. London: Penguin Press.
Islamy, I. (1988). Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Karunika. Kariada,  N.,  Martuti,  T.,  Budi,  A., Setiawan,  &  Sumaryanto,  T.
(2018). Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam  Pengembangan  Ekonomi Kreatif.
Keban,  Y.  T.  (2004). Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik.
Yogyakarta: Gava Media.
Moleong,  L.  J.  (2005). Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Neuman,  W.  (2003). Social  Research
Methods. Boston:  Allyn  and Bacon.
Nugroho,  R.  (2011). Public  Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Nugroho, S., Susila, I., & Setyawan, A.
A.  (2018).  Surakarta  Creative Economy  Development  Model As  An  Effort  To  Create  A  New Economic Resources.
Pamungkas, R. (2016). Evaluasi Kinerja
Kebijakan Sektor Pariwisata dalam mendukung Kota Bandung sebagai Kota Kreatif. Peters,  M.  A.  (2004).  Education  and ideologies  of  the  knowledge economy. Europe and Politics of Emulation,  Social  Work  &
Society , 162-164.
Sahid,  A.,  Rakhmat,  &  Kesuma,  A.  I.
(2016). Bureaucracy Accountability in Public Administration at Creative Economy and Tourism Department  of  Makassar  in
Indonesia.
Simatupang, T. M. (2019).
Perkembangan Industri Kreatif.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Sulistio,  E.  B.  (2012). Studi  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak.
Sururi,  A.  (2017).  Inovasi  Model Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten.
Sutopo.  (2006). Metodologi  Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
Toffler, A. (1970). New York: Random
House.
UNDP.  (2013).  Creative  Economy
Report. widening local
developement pathways , 17.
Winarno,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik.
In Teori Proses dan Studi Kasus.
Yogyakarta: CAPS.

## Dokumen dan Sumber Lain:
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif.
Surat  Keputusan  Bupati  Banyumas  Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Komite
Ekonomi Kreatif.