Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 215 Volume 05 Nomor 02 Februari 2021 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2853

## Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19  Di Indonesia
Herni Marina Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro marinaherni09@gmail.com

## ABSTRACT
Until the end of 2020, the Covid-19 curve in Indonesia has not decreased, and even continues to increased. This indicate something wrong with government policy.  With  the  form  of  the  state  of  Indonesia  as  a  nation  state “decentralized”,  national  policies  become  the  reference  policies  in  local policies.  Its  be  a  determining  factor  in  facing  this  pandemic.  This  paper discusses  the  inconsistency  of  national  policies  with  implications  for  local governments.  The  research  used  a  qualitative  approach  by  utilizing descriptive  analysis  methods.  Data  sources  used  are  secondary  data  from journals, books, government websites, electronic media, legislation, and other studies. Data collection techniques using the method of document review. The results  of  the  research  identified  inconsistencies  in  national  policies,  namely unclear  direction  of  regional  quarantine  policies,  rapidly  changing transportation  policies,  and  government  lack  of  transparency  in  health policies.  The  result  of  this  inconsistency  has  implications  for  local governments  into  deficit  budget,  an  increase  in  the  number  of  positive patients in the regions, a decrease in public awareness of obeying regulations. Based on this, the pattern of policy relations built by the government in terms of handling Covid-19 in Indonesia is centralized (Top-Down).
Keywords  :  Inconsistency  Policy,  Governance  Relations,  Central Government, Local Government, Covid-19

## ABSTRAK
Sampai akhir Tahun 2020, kurva Covid-19 di Indonesia belum juga melandai bahkan  terus  naik.  Hal ini  bisa  jadi  mengindikasikan  ada yang  salah  dengan kebijakan  pemerintah.  Dengan  bentuk  negara  Indonesia  sebagai  negara kesatuan  “terdesentralisasi”,  kebijakan  pemerintah  pusat  menjadi  hulu kebijakan-kebijakan  di  daerah,  yang  mana  hal  ini  menjadi  faktor  penentu dalam  menghadapi  pandemi  ini.  Tulisan  ini  mendiskusikan  inkosistensi kebijakan pemerintah pusat implikasinya pada pemerintah daerah. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif    dengan  sumber  data 0 yang  digunakan adalah data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  jurnal,  buku,  website pemerintah,  media  elektronik,  Perundang-Undangan,  dan  kajian  lainnya. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  telaah  dokumen.  Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat inkonsistensi kebijakan pusat yaitu tidak
jelasnya  arah  kebijakan  karantina  wilayah,  kebijakan  transportasi  yang berubah-berubah  dengan  cepat,  serta  ketidaktransparan  pemerintah  pada kebijakan  kesehatan.  Akibat  dari  inkosistensi  ini  berimplikasi  pada  daerah antara lain daerah kekurangan anggaran, meningkatnya jumlah pasien positif di  daerah,  menurunnya  kesadaran  masyarat  mematuhi  aturan.  Berdasarkan hal  tersebut,  Pola  hubungan  kebijakan yang  dibangun  pemerintah  dalam  hal penanganan Covid-19 di Indonesia adalah sentralistik (Top Down).
Kata  Kunci:  Inkosistensi  Kebijakan,  Hubungan  Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Covid-19

## I. Pendahuluan
Kini  dunia  menghadapi  musuh  besar  bersama  yang  tidak  terduga mampu  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  bahkan  negara yaitu Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19).  Masalah  Covid-19  menjadi agenda  besar  negara-negara  dunia,  bukan  hanya  menjadi  isu  kesehatan, bahkan  isu  sosial,  ekonomi  bahkan  menjadi  isu  politik.  Virus  ini  telah menginfeksi  seluruh  negara  di  Dunia  dengan  jumlah  pasien  positif  mencapai 75 juta orang dengan angka kematian hampir 1,8 juta orang pada akhir 2020 ini,  bahkan  jumlah  ini  terus  mengalami  lonjakan  tiap  harinya.  Baik  negara maju, berkembangan dan miskin semuanya mengalami kegagapan kebijakan menghadapi pandemic Covid-19 ini. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya tercatat sebagai negara dengan kasus tertinggi Covid-19.
Tercatat  konfirmasi  pertama  munculnya  penularan  Covid-19  di  Kota Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Cina  yang  mempunyai  riwayat  pernah  mengunjungi pasar  ikan  Huanan  pada  Desember  2019.  Pada  Januari  2020  mulai  terjadi konfirmasi  kasus  Covid-19  diluar  Cina,  yaitu  dimulai  dari  Thailand,  Jepang yang  kemudian  akhirnya World  Health  Organization (WHO)  menetapkan wabah ini menjadi menjadi darurat kesehatan global. Pada tanggal 23 Januari 2020 dilakukan penutupan Kota Wuhan oleh Cina.
Indonesia  sampai  saat ini  dapat  dikatakan menjadi  salah  satu  negara penyumbang  angka  positif  dan  meninggal  terbesar  di  dunia  bahkan  menjadi terbesar  di  Asia  Tenggara.  Kasus  konfirmasi  pertama  Covid-19  di  Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020 dengan mengkonfirmasi 2 orang positif Covid-19. Dan terhitung hanya butuh 38 hari saja Covid-19 menginfeksi seluruh provinsi di  Indonesia.  Padahal  sebelumnya  WHO  sebenarnya  telah  menegur pemerintah  Indonesia  yang  terkesan  lamban  menanggapi  pandemic  korona. Bahkan  pada  awal  Februari  2020  WHO  menyangsikan  bahwa  belum  adanya
konfirmasi  Covid-19  di  Indonesia  dikarenakan  ketidakmampuan  pemerintah Indonesia  untuk  mendeteksi  Covid-19.  Direktur  Jenderal  WHO,  Tedros Ghebreyesus meneken Surat kepada Presiden Joko Widodo tanggal 10 Maret 2020 yang isinya antara lain mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia  mengatasi  dampak  virus  korona,  pentingnya  koordinasi  dan kolaborasi  pemerintahan,  pentingnya  deteksi  dini  melalui  desentralisasi pengujian  spesimen  virus  sehingga  dapat  dengan  cepat  memetakan penyebaran virus, dan segera mendeklarasikan darurat nasional Covid-19.
Sampai  akhir  Tahun  2020,  kurva  Covid-19  di  Indonesia  belum  juga melandai  bahkan  terus  naik.  Terhitung  menurut  situs  resmi  pemerintah melalui covid19.go.id per Tanggal 14 Desember 2020 terdapat 623.309 orang pasien  terkonfirmasi  positif  covid-19  dengan  jumlah  pasien  meninggal sebanyak 18.956 orang dengan Provinsi 3 terbanyak untuk konfirmasi positif adalah  DKI  Jakarta  152  ribu    kasus,  Jawa  Timur  70  ribu  kasus  dan  Jawa Tengah 66 ribu kasuh. Jumlah ini akan terus naik bahkan kasus positif harian mengalami kenanikan tiap harinya dengan rekor harian tertinggi mencapai 8 ribu orang positif.
Begitu  masifnya  gempuran  pandemi  Covid-19  menghadapkan pemerintah Indonesia berbagai macam persoalaan mulai dari adanya simpang siurnya informasi yang diterima masyarakat berkaitan dengan Covid-19, tidak sesuainya jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 antara pusat dan daerah, penentuan status kedaruratan daerah, PHK besar-besaran, karantina wilayah, vaksinasi  dan  lain  sebagainya  yang  menyebabkan  kegaduhan  di  pemerintah dan  masyarakat.  Hal  ini  bisa  jadi  mengindikasikan  ada  yang  salah  dengan kebijakan pemerintah.
Dengan  bentuk  negara  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan “terdesentralisasi”,  kebijakan  pemerintah  pusat  menjadi  hulu  kebijakan- kebijakan di daerah menjadi faktor penentu menghadapi pandemi ini. Praktek desentralisasi yang diterapkan di Indonesia mendapat tantangan besar dalam menghadapi pandemi ini karena pusat terkesan memonopoli kebijakan tetapi dilain  sisi,  daerah  menghadapi  kegaduhan  akibat  tumpang  tindihnya kebijakan yang diterapkan pusat. Hal ini menurut penulis penyebabnya salah satunya adalah tumpang tindihnya peran pemerintah pusat dan daerah.
Tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah bukan hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Indonesia yang menganut sistem negara Kesatuan
memberikan  hak  otonomi  daerah  pada  pemerintah  daerahnya  sering dihadapkan  dengan  persoalan  tumpang  tindih  kewenangan  ini.  Menurut  UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  mengamanatkan  bahwa urusan  pemerintan  itu  terbagi  atas  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan pemerintahan  konkuren.  Urusan  pemerintahan  absolut  dilaksanakan  mutlak oleh  pemerintah  pusat  yaitu  urusan  hubungan  luar  negeri,  pertahanan, keamanaan,  yustisi,  agama,  moneter  dan  fiskal,  sedangkan  urusan pemerintahan  konkuren  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota  yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Salah satu urusan pemrintahan konkuren  adalah  urusan  kesehatan.  Dengan  adanya  urusan  yang  diurus bersama  hal ini membuat  terkadang  urusan ini  menjadi tumpang  tindih.  Hal ini  bisa  jadi  karena  urusan  tersebut  tidak  secara  jelas  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan  dan  bisa  juga  karena  prilaku  aktor  pemerintahan  yang sekaligus  aktor  politik  dan  menjalin  relasinya  antar  pemerintah  tinggi  dan rendah.
Menurut  Mas’udi  dan  Astriana  di  level  negara  sinergi  antar  lembaga baik  yang  bersifat  horizontal  maupun  vertikal  menjadi  kunci  efektifitas penanganan.  Namun  hal  ini  tidak  mudah  ketika  dihadapkan  pada  sistem politik  dan  pemerintahan  yang  bersifat  desentralisasi  dan  plural,  terlebih secara  politik  mengalami  fragmentasi,  sinergi  dan  koordinasi  pemerintah menjadi tantangan utama yang harus dikelola. Ini terlihat di Indonesia yaitu terjadinya  politisasi  pandemi  diantara  aktor-aktor  kunci  pemerintah  (Mas'udi & Winanti, 2020).
Indonesia pada awal mulanya dapat dikatakan menyepelekan virus ini, bahkan  menurut  Wijayanto  selaku  Direktur  Center  untuk  Media  Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) 1 terdapat 37  pernyataan blunder pemerintah  berkaitan  dengan  virus  Covid-19  ini  dari sejak masa pra krisis, awal krisis, masa krisis. Hal ini menghasilkan sentimen yaitu  pemerintah  tidak  serius  menghadapi  pandemi  Covid-19,  selain  itu masyarakat gagal memepersiapkan diri menghadapi Covid-19.
1 Kajian Online LP3ES Petaka Karena Kata : Blunder Komunikasi Politik, Kabinet Jokowi di Era Pandemi Tanggal 6 April 2020

## II. Tinjauan Pustaka
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gustomy mendapati bahwa Polarisasi  politik  dan  agama  di  Twitter  masih  terus  terjadi  dipandemi (Gustomy,  2020).  Hal  ini  juga  diperparah  menurut  Agustino  (2020)  karena sense  of  crisis pemerintah  tidak  ada  pada  penyebaran  covid-19  melalui pernyataan  para  menterinya  sehingga  keputusan  yang  diambil  menjadi lambat.  Selain  itu  pengendalian  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  menjadi tidak efektif ditambah lagi dengan lemahnya koordinasi pusat dan daerah dan ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah. Menurut Muis transparansi negara  dunia  cara  jitu  menghadapi  Covid-19  (Muis,  2020).  Hal  ini  sama dengan  hasil  analisis  dan  paparan  yang  dilakukan  oleh  Drone  Emprit  pada sosial  media  dan  portal  berita  online  mengenai  Analisis  Persepsi  dan  Emosi Publik Terhadap Penanganan #COVID19 Oleh Pemerintah (7-13 Maret 2020) ( https://pers.droneemprit.id/analisis/ diakses pada 19 Juni 2020 )
menemukan  bahwa  masalah  utama  yang  dihadapi  pemerintah  adalah  soal kepercayaan publik kepada pemerintah. Tidak dibukanya data ke pada publik karena  takut  menimbulkan  kepanikan  pada  publik  diawal  pandemi,  ternyata tidak terbukti.
Senada dengan hal tersebut berdasarkan temuan Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP)
UGM  melalui  Laboratorium Big  Data  Analytics yang  menganalisis perbincangan  pada  platform  Twitter  dalam  rentang  14  Mei  hingga  18  Mei 2020  pada  twitter  yang  diamplifikasi  oleh  publik  melalui  tagar #indonesiaterserah  dan  #terserahindonesia  mengintepretasikan pertama , masalah  kepercayaan  publik  dan  sinisme  terhadap  pemerintah  atas penanganan  Covid-19  di  Indonesia  yang  dianggap  tidak  konsisten; kedua , publik  mulai  cemas  terhadap  arah  perkembangan  perilaku  masyarakat  yang mulai  mengabaikan  protokol  kesehatan  yang  ada  (Kurniawan,  Prastyo, Pamungkas, Ardianto, & Farid, 2020).
Pembahasan  Covid-19  ini  cukup  baru  dan  menjadi  topik  cukup  yang hangat baik dikaji dalam ilmu kesehatan maupun ilmu sosial. Tulisan ini hadir mengisi kekosongan yang belum digali oleh penulis sebelumnya seperti Yunus dan  Rizki  membahas  kebijakan lockdown diperlukan  dalam  memutus penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  dan  dengan  kerja  sama  pemerintah  dan masyarakat  diperlukan  untuk  meminimalisir  dampak  negatifnya  (Yunus  & Rezki,  2020).  Hal  serupa  juga  dibahas  Samudro  dan  Majid  kebijakan PSBB dan  Gugus  Tugas lebih  tepat  ketimbang Lockdown. Sementara itu  kebijakan pelaksanaan rapid test, karantina maupun operasional RS untuk penanganan Covid-19  dan  kebijakan physical  distancing  /  social  distancing dapat menurunkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia (Samudro & Madjid, 2020).
Sementara  itu  disisi  kebijakan  daerah  Rembulan  dkk  membahas  klasterisasi Covid-19  di  provinsi  di  Indonesia  (Rembulan,  Wijaya,  Palullungan,  Alfina,  & Qurthuby,  2020).  Kemudian  Ginanjar  membahas  bahwa  Desentralisasi  di bidang  kesehatan  menyebabkan  standar  layanan  kesehatan  dasar  di  daerah bervariasi  tergantung  pada  komitmen  dan  kemampuan  fiscal  di  daerah (Ginanjar, 2020). Sulistiani dan Kaslam yang mengambil studi di Jawa Tengah mendapati  bahwa  Kebijakan  Jogo  Tonggo  kurang  berhasil  karena  kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  bahaya  wabah  Covid-19.  (Sulistiani  & Kaslam, 2020). Covid-19 dan Normal Baru mempengaruhi RPJMN Indonesia. Pemerintah  punya  3  opsi  kebijakan  pertama  tetap  pada  rencana  semula, revisi sebagian, atau mengganti total RPJMN (Muhyiddin, 2020).
Tulisan  ini  cukup  berbeda  dengan  tulisan  sebelumnya  karena  ingin menggali  pada  inkonsistensi  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  berimplikasi pada  kegaduhan  penanganan  Covid-19  di  Daerah.  Inkonsitensi  kebijakan pusat  sangat  berdampak  luar  biasa  terhadap  daerah  karena  sebagai  negara
kesatuan daerah diwajibkan patuh terhadap kebijakan pusat dan tidak boleh bertentangan  dengan  kebijakan  yang  lebih  tinggi.  Hal  yang  cukup  menarik yang  dapat  diamanati  dalam  hal  hubungan  pemerintah  dalam  bencana pandemi  Covid-19  ini  adalah  manuver  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  ini  yang  menimbulkan  gesekan antar kewenangan pusat dan daerah serta sangat berimplikasi pada kebijakan daerah.

## III. Kajian Teori
1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  18  ayat  (1)  dan  (2) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah yang diatur dengan undang. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan azas otonomi daerah dan azas pembatuan. Menurut Hoessein, dkk (2004) Indonesia adalah negara  kesatuan  yang  terdesentralisasi  ( decentralized  unitary  state ;
Gedecentraliseerde Eenheidsstaat ). Sebagai konsekuensinya berarti pemerintahan  daerah  merupakan  subdivisi  dari  pemerintah  pusat  (Nurcholis, 2007). Yang artinya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan yang tidak bisa dipisahkan.
Ahli  yang  terkenal  mendefinisikan  konsep  desentralisasi  dan  sampai dengan  sekarang  definisinya  masih  dipakai  adalah  Dennis  A.  Rondenelli. Dalam  bukunya  yang  berjudul Decentralization  in  Developing  Countries  A Review  of  Recent  Experience menyatakan  :  “ Decentralization  can  be  defined as  the  transfer  of  responsibility  for  planning,  management  and  resource raising  and  allocation  from  the  central  government  and  its  agencies  to:  (a) field units of central government ministries or agencies, (b) subordinate units or  levels  of  government,  (c)  semiautonomous  public  authorities  or corporations,  (d)  areawide,  regional  or  functional  authorities,  or  (e) nongovernmental  private  or  voluntary  organization ”  (Rondenelli,  Nellis,  & Cheema,  1983).  Jadi  desentralisasi  menurut  Rondenelli  adalah  transfer
tanggung  jawab  dari  pemerintah  pusat  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pengelolaan  pemerintah,  sumber  daya  yang  ada  dan  juga  alokasi  dana kepada  unit  yang  pemerintahan  yang  lebih  rendah,  semiotonom  otororitas publik  atau  perusahaan,  otororitas  regional  ataupun  daerah,  organisasi  non pemerintahan ataupun LSM.
Sedangkang  menurut  Dimce  Nikolov  (Setiawan,  2018)  desentralisasi adalah  pengalihan  fungsi  publik  berupa  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari pemerintah  pusat  kepada  daerah, civil  society dan non  government organization (NGO) lainnya.
Lain  halnya  dengan  Nikolov,  Logemann  menyebutkan  desentralisasi  sebagai pelimpahan  kekuasaan  dari  penguasa  negara  kepada  perserikataan pemerintahan mandiri. Lebih lanjut dekonsentrasi ( ambtelijke decentralisatie ) merupakan bagian dari desentralisasi (Karianga, 2013).
Secara  rinci  Rondenelli  (Rondenelli,  Nellis,  &  Cheema,  1983)  telah membagi  desentralisasi  menjadi  4  tipe  yang  telah  diterapkan  dibeberapa pemerintahan baik diterapkan secara bersamaan adapula dengan waktu yang berbeda  sesuai  dengan  hasil  evaluasi  pemerintahan  negara-negara  yang menerapkan desentralisasi, yaitu :
1. Dekonsentrasi  adalah  penyerahan  atau  pengalihan  sejumlah wewenang dan tanggung jawab administrasi kepada tingkat yang lebih rendah  dalam  organisasi  atau  otoritas  pemerintah  pusat  di  daerah dengan  panduan  dan  arahannya  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat. Dalam  implementasinya  pemerintahan  daerah  dimungkinkan  untuk mengidentifikasi  masalah,  merumuskan  perencanaan  dan  penerapkan kebijakan  tetapi  harus  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan pemerintah pusat.
2. Delegasi adalah pengalihan tanggung jawab manajerial seperti fungsi- fungsi  pemerintahan  tertentu  kepada  organisasi  diluar  struktur birokrasi  yang  secara  tidak  langsung  dikendalikan  oleh  pemerintah pusat  atau  perusahaan  publik,  badan  otoritas  regional  atau  disebut lembaga semi otonom.
3. Devolusi  adalah  penciptaan  atau  penguatan  unit  pemerintah  daerah secara  finansial  maupun  legal  yang  secara  substansi  berhak  tidak dikontrol  oleh  pemerintah  pusat.  Dalam  devolusi  pemerintah  daerah sifatnya  otonom  dan  independen  dan  secara  status  hukum  terpisah
dari  unit  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah  mempunyai  batas geografis  sebagai  daerah  otoritasnya,  menjalankan  fungsi  eksekutif, memiliki  sumber  daya  dalam  hal  meningkatkan  pendapatan  dan pengeluaran daerah, orientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah  tidak  hanya  bawahan  secara  administrasi  pemerintah  pusat tapi bisa berinteraksi timbal balik dengan pemerintah pusat.
4. Privatisasi  yaitu  pelepasan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  pada perusahaan swasta, LSM dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
2. Implementasi Kebijakan
Terdapat  3  pendekatan  teoritis  berbeda  dalam  studi  implementasi
kebijakan  publik  dalam Handbook  of  Public  Policy  Analysis  Theory,  Politics, and Methods (Fischer, Miller, & Sidney, 2007) yaitu :

## 1. Pendekatan top-down
Yaitu  memberikan  penekanan  utama  pada  kemampuan  para pengambil keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang objektif dan mengendalikan  pada  tahap  implementasinya.  Pendekatan  top-down, implementasi  kebijakan  dimulai  dengan  keputusan  yag  dibuat  oleh pemerintah pusat. Para ahli dalam pendekatan top-down yaitu Pressman dan Wildavsky  (1973),  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975),  Bardach  (1977),  serta Sabatier  dan  Mazmanian  (1979,  1980,  1983).  Mereka  mengasumsikan hubungan sebab akibat langsung antara kebijakan dan hasil yang diamati dan cenderung  mengabaikan  dampak  pelaksana  terhadap  proses  delivery kebijakan.  Dalam  pendekatan  ini  kebijakan  sebagai  input  dan  implementasi sebagai  faktor  output.  Menurut  deLeon  menggambarkan  pendekatan  top- down sebagai "fenomena elit yang mengatur".
Menurut  Sabatier  dan  Mazmanian  menetapkan  enam  kriteria  untuk implementasi  yang  efektif:  (1)  tujuan  kebijakan  jelas  dan  konsisten,  (2) program  didasarkan  pada  teori  kausal  yang  valid,  (3)  proses  implementasi terstruktur  dengan  memadai,  (4)  pejabat  pelaksana  berkomitmen  untuk tujuan  program,  (5)  kelompok  kepentingan  dan  kedaulatan  (eksekutif  dan legislatif)  mendukung,  dan  (6)  tidak  ada  perubahan  yang  merugikan  dalam kondisi kerangka sosial ekonomi.

## 2. Pendekatan bottom-up
Awalnya  merupakan  kritik  terhadap  pendektan  top-down,  beberapa studi  menunjukkan  kebijakan  yang  sifatnya  top-down  tidak  dapat  mencapai tujuan  kebijakan.  penelitian  ini  biasanya  dimulai  dari  "bawah"  dengan mengidentifikasi  implementator  kebijaka.  Mereka  menolak  gagasan  bahwa kebijakan didefinisikan di tingkat pusat dan bahwa daerah sebagai pelaksana harus  berpegang  teguh  pada  tujuan-tujuan  ini  serapi  mungkin.  Sebaliknya, Birokrasi  daerah  dianggap  lebih  dekat  dengan  masalah  dari  pada  pembuat kebijakan  ditingkat  pusat.  Peneliti  bottom-up  klasik  adalah:  Peneliti  Amerika Lipsky (1971, 1980) dan Elmore (1980) Hjern, Porter dan Hull (1982). Lipsky berpendapat  bahwa  analis  kebijakan  perlu  mempertimbangkan  interaksi langsung antara aktivis sosial dan warga negara.

## 3. Pendekatan hybrid
Untuk mengatasi kesenjangan antara dua pendekatan lainnya dengan memasukkan unsur top-down, bottom-up dan model teoritis lainnya.

## IV. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  diskriptif  kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  menurut  Denzin  dan Lincoln  adalah  penelitian  dengan  latar  ilmiah  dengan  tujuan  untuk menafsirkan  fenomena  yang  ada  dengan  beberapa  metode  (Anggito  & Setiawan,  2018).  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode dokumentasi  atau  biasa  dikenal  studi  pustaka.  Studi  pustaka  digunakan karena keterbatasan ruang gerak penulis yang dikarenakan kondisi pandemic Covid-19  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan  wawancara langsung.  Selain  itu  mendukung  program  pemerintah  untuk  tetap  produktif walau dikondisi yang terbatas. Oleh karena itu sumber data 0 yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari jurnal,  website  pemerintah,  media  elektronik,  Perundang-Undangan,  dan kajian lainnya.

## V. Pembahasan
Kecepatan  dan  konsistensi  kebijakan  pemerintah  dalam  menghadapi Pandemi  Covid-19  menjadi  ujung  tombak  keberhasilan  negara-negara  dunia mengendalikan  dan  menekan  penyebaran  virus  Covid-19 ini.  Memperhatikan wabah  ini  tidak  peduli  dengan  kerumitan  dan  kelembagaan  dan  struktur pemerintah  yang  berlapis-lapis.  Menurut  McConnel  Gagalnya  sinergi  dan koordinasi  antar  elemen  dalam  merespon  ancaman  pandemi  akan  dibayar mahal dengan krisis kemanusian yang mendalam  (Mas'udi & Winanti, 2020). Apalagi  musuh  yang  kita  hadapi  pada  pandemi  tidak  terlihat  dan  diperlukan deteksi  medis  yang  rumit  membuat  negara-negara  dituntut  tidak  gagap menggambil kebijakan yang strategis.
Penulis  menemukan  menemukan  beberapa  inkonsitensi  kebijakan pemerintah  Pusat  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  ini  yang  berujung pada krisis hubungan pemerintah pusat dan daerah :

## 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar VS New Normal
Diawal  pandemi  ini  pemerintah  mengalami  kegundahan  dalam menentukan  kebijakan  apakah  akan  melakukan Lockdown seperti  yang dilakukan  negara-negara  dunia  lainnya  yang  menelan  anggaran  yang  cukup besar  atau  melalukan  tes  massal  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  sama-sama menelan  anggaran  yang  besar  atau  membiarkan  saja  Covid-19  mematikan rakyatnya. Kemudian diambillah kebijakan “pengindonesiaan” Lockdown yang sekarang  kita  kenal  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  mana kebijakan  ini  di  hulu  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Keputusan Menteri  Kesehatan  dan  dihilirnya  dilakukan  oleh  pemerintah  Daerah.  Aturan PSBB  tercatat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  yang  didalamnya mengamanatkan  pembatasan  meliputi  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan,  pembatasan  pada  fasilitas  umum, pembatasan  acara  budaya,  pembatasan  transportasi  umum.  Sedangkan Lockdown berarti  kondisi  dimana  masyarakat  tidak  boleh  meninggalkan tempat  tinggal  sama  sekali  kecuali  untuk  hal  yang  bersifat  urgent (Septiasputri,  2020). Menurut  Pengamat  Kebijakan  Publik  Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi menjelaskan, PSBB dan Lockdown sebenarnya hampir  sama  yang  membedakan  cakupan  wilayah
dan  sanksi.  PSBB  lebih  lokal  cakupannya  kabupaten/Kota  atau  beberapa Kabupaten/Kota saja sementara Lockdown bisa satu negara seperti Spanyol,
Italia. Sedangkan sanksi PSBB lebih ringan ( Soft) ditentukan oleh pemerintah daerah  sedangkan Lockdown keras (Hard) (Zilkhair,  2020).  Menurut  data Gugus  Tugas  Percepatan  Penangan  Covid-19  terdapat  24  wilayah  yang menerapkan  PSBB  yaitu  4  Provinsi  dan  20  Kabupaten/Kota  dan  sampai dengan  tanggal  1  Juni  2020  tersisa  4  Provinsi  dan  15  Kabupaten  Kota  yang masih  menerapkan  PSBB  dan  data  terakhir  pada  7  Desember  2020  hanya tersisa 2 Provinsi dan 5 kabupaten/kota yang masih masih menerapkan PSBB ini (BNPB, 2020).
Provinsi  Pertama  yang  ditetapkan  menerapkan  PSBB  adalah  DKI Jakarta  yaitu  pada  tanggal  10  April  2020.  Kebijakan  PSBB  diberikan  dengan masa  berlaku  selama  14  hari  dan  dapat  diperpanjang  sesuai  dengan permintaan dan hasil Evaluasi Tim Gugus Tugas Pusat bersama Kemeneterian Kesehatan.  PSBB  di  ajukan  Kabupaten/Kota  kepada  Provinsi  yang  kemudian diteruskan  kementerian  Kesehatan  untuk  ditetapkan  melalui  keputusan Menteri  Kesehatan.  Dan  sampai  sekarang  DKI  Jakarta  masih  dengan  status PSBB.
Kebijakan  PSBB  sebenarnya  cukup  terlambat  diambil  pemerintah. Karena banyak Daerah yang telah melakukan penetapan kejadian Luar Biasa Covid-19 (KLB) dan melakukan karantina lokal ataupun pembatasan aktifitas warganya.  Sebut  saja  Kota  Tegal  yang  melakukan  Local Lockdown pada  22 Maret  2020  jauh  sebelum  adanyanya  kebijakan  PSBB  yang  sempat  menjadi konflik antar pemerintah Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah salah satunya hanya  jalan-jalan  provinsi  saja  yang  dapat  dilalaui  bebas  sedangkan  jalan kota  ditutup  penggunaannya.  Kota  Tasikmalaya  juga  melakukan Lockdown daerah  pada 31 Maret 2020 pasca ditemukannya 5 pasien positif. Papua yang menutup  seluruh  akses  masuk  dan  keluar  Papua  pasca  ditemukannya  1 Pasien  positif  Covid-19  yaitu  ditutupnya  Bandara  Sentani  Papua  (Suwandi, 2020).
Hal dilematis lain yang dialami daerah yang menerapkan PSBB adalah kurangnya  Anggaran.  Dengan  menerapkan  PSBB  daerah  bertanggungjawab memberikan  insentif  berupa  bantuan  sosial  baik  tunai  ataupun  bahan  pokok makanan  kepada  masyarakat  yang  terkena  imbas  PSBB.  Sayangnya  banyak
daerah  di  Indonesia  mengalami  defisit  anggaran  yang  menyebabkan  banyak daerah  enggan  menerapkan  PSBB.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial memang  mengganggarkan  Rp.  203,9  triliun  (Kementerian  Keuangan,  2020) untuk  perlindungan  sosial  tetapi  tidak  dapat  mengakomodasi  masyarakat secara keseluruhan yang terkena dampak salah satunnya akibat PHK.  Hal ini yang  menyebabkan  pada  awal-awal  penerapan  PSBB  banyak  daerah  tidak melakukannya  yang  membuat  kebijakan  implementasi  PSBB  didaerah dilakukan  secara  parsial  saja  yaitu  hanya  daerah  yang  mampu  saja, sementara  daerah  yang  tidak  mampu  tidak  menerapkannya  karena memerlukan anggaran yang cukup besar.
Belum  selesai  dengan  PSBB  Indonesia  kini  Indonesia  menggencarkan kebijakan New  Normal atau  Normal  Baru.  Dalam  pernyataan  Presiden  Joko Widodo  yang  menyatakan  bahwa  kita  harus  berdamai  dan  hidup berdampingan  dengan  virus  Covid-19  dengan  cara  melaknasanakan New Normal .  Pernyataan  ini  cukup  mendapat  kritikan  salah  satunya  mantan presiden Jusuf Kalla yang mengkritik penggunaan kata berdamai menurutnya “virus  ganas  dan  tidak  milih-milih  siapa  dan  tidak  bisa  diajak  berdamai bilamana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kalau kita hanya ingin damai,  tapi  virusnya  endak  bagaimana?”.  Dalam  penangan  ini  pemerintah harus serius dan bukan berarti menjadikan damai dengan virus dengan resiko mati (Priadmojo  &  Permadi,  2020).  Kemudian  muncul  aksi  penolakan  dari publik  terkhususnya  dari  tenaga  kesehatan  yang  sempat  viral  melalui  sosial media  #indonesiaterserah  dan  #terserahindonesia  yang  mengindetifikasi kekecewaan publik terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah.
Kebijakan New  Normal sendiri  mau  tidak  mau  diterapkan  ditengah gempuran  Covid-19  di  Indonesia.  Hal  ini  menurut  pemerintah  karena  PSBB berkepanjangan ternyata  menimbulkan  efek  ekonomi  yang  cukup  besar  bagi Indonesia. Tercatat terjadi ribuan buruh di PHK, perusahaan bangkrut, sektor ekonomi  terpuruk  yang  akhirnya  berimbas  pada  masuknya  perekonomian pada resesi pada kuartal ke-3 Tahun 2020 ini. Resesi menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  adalah  kelesuan  dalam  kegiatan  dagang,  industri,  dan sebagainya  (seolah-olah  terhenti);  menurunnya  (mundurnya,  berkurangnya) kegiatan  dagang  (industri).  Menurut  Julius  Shikin  (Rodeck,  2020),  Resesi ditandai  dengan  adanya  penurunan  PDB  secara  dua  kuartal  berturut-turut.
Resesi ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia saja, banyak negara besar yang  juga  terkena  resesi  sebut  saja  Singapura,  Amerika  Serikat  dan  Negara lainnya.
Menurut para ahli berdasarkan sejarah wabah Flu Spanyol tahun 1919 yang  banyak  menelan  korban  mematikan  adalah  serangan  wabah  ini  pada gelombang  kedua.  Dimana  masyarakat  dan  pemerintah  mulai  acuh  dan menyepelepakan  infeksi  ini  akibat  eforia  kebebasan.  Sebenarnya  Indonesia telah  diperingatkan  WHO  tentang    gelombang  kedua  Covid-19.  Banyak kritikan  para  ahli  salah  satunya  epidemiologi  Universitas  Indonesia,  Pandu Riono  (Rahim,  2020).  Menurutnya  dasar  penerapan New  Normal ini  adalah angka  reproduksi yang menurun. Untuk  dapat menghitung  angka  reproduksi virus Covid-19 ini  dibutuhkan  data-data  persebaran  yang  akurat.  Saat  ini belum tepat untuk melaksanakan New Normal .
Dengan  banyaknya  kabar  simpang  siur  dan  perdebatan  tentang New Normal Gugus  Tugas  Pusat  Percepatan  Penanganan  COVID-19  pada  Bulan Juni memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Kabupaten Kota tersebut merupakan  rekomendasi  dari  tim  pakar  melalui  berbagai  pendekatan. Pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan  masyarakat  dan  pelayanan  kesehatan  sesuai  rekomendasi  Badan Kesehatan  Dunia  (WHO).  Pemerintah  menggunakan  frase  “kegiatan masyarakat  produktif  dan  aman  COVID-19”  untuk  mengadopsi  istilah New Normal .  Dan  kemudian  berubah  kembali  dengan  yang  sekarang  kita  kenal menjadi  adaptasi  kebiasaan  baru  dengan  penerapan  3T.  3T  sendiri  yaitu Tracking, Testing dan Treatment .
Menurut  data  yang  dipaparkan  Ismail  Fahmi 2 berkaitan  dengan Kampanye New Normal dari tanggal 16 Mei – 6 Juni 2020, terdapat kenaikan trend  percakapan New  Normal sejak  tanggal  26  Mei  2020  yang  bermakna bahwa  “tidak  ada  orang  yang  bisa  melawan  secara  opini  kebijakan New Normal ini”. Selain itu percakapan New Normal didorong oleh 3 aktivitas yaitu tim  kampanye New  Normal oleh  tim  media  pemerintah,  Tim New  Normal
2 Webinar LP3ES : Pemaparan Hasil Big Data LP3ES tentang Kebijakan New Normal Tanggal 9 Juni
Jaringan  Humas  Polri,  dan  respon  publik  yang  tidak  yakin  Indonesia  siap dengan New Normal. Hal ini juga bisa kita identifikasikan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakannya sifatnya Top-Down. Pemerintah menggunakan  saluran-saluran  publik  untuk  mempengaruhi  kebijakan  yang diambil  dengan  cara  kampanye  media  sosial,  media  massa  yang  mau  tidak mau membuat kebijakan tersebut tak terbantahkan untuk dilaksanakan atau terkesan “memaksa secara halus”. Ciri khas ini sama dengan kebijakan yang sifatnya Top-Down .

## 2. Kebijakan Transportasi yang Labil
Selanjutnya  inkonsentasi  yang  terjadi  yaitu  berkaitan  dengan kebijakan  transportasi.  Pertama,  kebijakan  pelarangan  mudik,  terhitung  per tanggal 21 April 2020, pemerintah menetapkan larangan mudik untuk seluruh masyarakat  yang  terhitung  efektif  mulai  tanggal  24  April  2020  melalui Permenhub  Nomor  25  Tahun  2020.  Sebelumnya  polemik  ini  makin  rumit ketika  Presiden  Jokowi  mengungkapkan  bahwa  mudik  dan  pulang  kampung itu berbeda pada wawancara di Program Mata Najwa Trans 7 Tanggal 22 April 2020.  Menurut  Presiden  Jokowi  pulang  kampung  dan  mudik  berbeda  karena berbeda  waktunya,  pulang  kampung  dilakukan  karena  warga  tidak  punya pekerjaan  lagi  dikota  kemudian  pulang  ke  desanya  sedangkan  mudik dilaksanakan  untuk  merayakan  hari  raya  idul  fitri.  Tapi  kemudian  argument ini  diluruskan  kembali  oleh  Najwa  Shihab  dalam  akun  Twitternya  bahwa pernyataan  Jokowi  dilakukan  sebelum  adanya  rapat  terbatas  21  April  yang menetapkan mudik dan pulang kampung dilarang.
Polemik mudik ini terus berlanjut, pasca penetapan pelarangan mudik yang merupakan tindakan yang sejalan dengan PSBB yang sedang gencar di lalukan daerah untuk menekan penyebaran virus ini dengan penutupan pintu masuk dan keluar masuk daerah dengan dihentikannya aktifitas penerbangan, pelabuhan  dan  transportasi  darat,  tiba-tiba  pemerintah  merombak  kembali aturan  ini  dan  melonggarkan  masyarakat  untuk  bepergian  dengan  alasan khusus  yang  berimplikasi  pada  dibukanya  kembali  Bandara,  Pelabuhan, Stasiun  Kereta  Api,  Terminal  Bus  melaui  Surat  Edaran  Gugus  Tugas  Nomor 4/2020  tentang  Pembatasan  Perjalanan  Orang  Dalam  Rangka  Percepatan penangan Covid-19 dan Surat Edaran Ditjen Hubla yang berlaku 7 Mei 2020. Yang terjadi adalah membludaknya penumpang di bandara Soekarno Hatta 14
Mei 2020 yang tentunya menjadi viral yang mengenaskan. Menurut Alvien Lie (m.antaranews.com 14 Mei 2020) aturan Pembatasan perjalanan ini judulnya saja  pembatasan  tapi  sebenarnya  membuka  peluang  siapa  saja  boleh berpergergian.
Aturan  transportasi  kemudian  berubah  lagi  demi  menyesuaikan New Normal yang menurut pemerintah sudah layak dilakukan di Indonesia sebagai cara memulihkan industry tranportasi melaui Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Kriteria  dan Persyaratan  Perjalanan  Orang  Dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Menuju Masyarakat  Produktif  dan  Aman  Corona  Virus  Desease  2019  (Covid-19) masyarakat  yang  akan  berpergian  menggunakan  transportasi  udara  wajib melakukan Rapid Tes atau memiliki hasil Tes Swab PCR Negatif.
Dan yang terbaru untuk menghadapi libur natal dan tahun baru 2021 pemerintah  melalui SE  Menteri  Perhubungan  Nomor  22  Tahun  2020 menjadikan rapid antigen sebagai salah satu syarat keluar masuk pulau jawa diatur  melalui  dan  berlaku  mulai  20  Desember  2020. Rapid  Tes  yang sebelumnya  mengambil  sempel  darah  atau  disebut  rapid  tes  antibodi sedangkan  rapid  tes  antigen  ini  mengambil  sampel  dari  cairan  tenggorokan dan hidung. Kebijakan ini diambil karena rapid tes sebelumnya dianggap tidak efektif mendeteksi Covid-19 sedangkan dengan rapid tes antigen lebih efektif dan  membutuhkan  waktu  yang  lebih  sedikit  ketimbang  tes  swab  PCR  yang memakan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya.
Kemudian  apa  yang  terjadi  di  daerah  akibat  begitu  cepatnya perubahan  kebijakan  transportasi  ini?  Ternyata  banyak  kasus  terjadi  di Daerah akibat dari berpergian dari luar kota. akibatnya muncul klaster-klaster baru  yang  bersinggungan  yaitu  klaster  keluarga  dan  klaster  perkantoran. Karena  interaksi  yang  paling  banyak  dari  mutasi  orang  dari  satu  tempat ketempat lain bersinggungan dengan keluarga dan teman kantor. Belum lagi pada  awal-awal  pemberlakuan  syarat  Rapid  Tes  sebagai  syarat  naik  moda trasportasi  terjadi  lonjakan  permintaan  rapid  tes  yang  membuat melambungnya  harga  Rapid  tes  di  daerah  hingga  mencapai  jutaan  rupiah. Akhirnya  daerah-daerah  yang  sebelumnya  belum  terinfeksi  kini  hampir seluruh  daerah  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  pasien  Covid-19. Akibatnya  Rumah  sakit  di  daerah  kelebihan  kapasitas  pasien,  bahkan
beberapa  rumah  sakit  tutup  akibat  tenaga  kesehatannya  terinfeksi  virus Covid-19. Dengan  adanya  kebijakan  rapid tes  antigen  yang  terbaru  ternyata hal  ini  kembali  terulang.  Salah  satunya  yang  terjadi  di  Bandara  Soekarno Hatta pada Tanggal 20 Desember 2020 terjadi ledakan antrian rapid antigen.
3. Monopoli Kebijakan Kesehatan oleh Pemerintah
Pandemi  Covid-19  memanglah  bukan  hanya  masalah  masalah kesehatan saja tapi multi masalah yang patut diperhatikan yang menjadi data rujukannya tentulah data yang  berasal dari data kesehatan. Banyak bentuk monopoli  kebijakan  kesehatan  yang  dilakukan  pemerintah  yang  akhirnya membuat pemerintah lamban dan inkonsisten. Pertama, penggunaan masker kesehatan.  Awal  mula  konfirmasi  Covid-19  dinyatakan  bahwa  masker kesehatanlah  yang  mampu  menangkal  virus  Covid-19,  yang  berakibat  pada kegaduhan  masyarakat  kenaikan  harga  masker,  aksi  borong  besar-besaran sampai penimbunan masker. Dengan adanya kericuhan ini Menteri Kesehatan mengeluarkan pendapatnya bahwa masker hanya digunakan oleh orang yang sakit  dan    yang  sehat  tidak  perlu  menggunakan  masker  karena  dengan kekuatan Doa Indonesia terbebas dari Covid-19 yang berujung pada blunder. Kemudian  akhirnya  atas  rekomendasi  WHO  penggunaan  masker  kain  wajib untuk  masyarakat  yang  beraktifitas  diluar  ruangan  dana  dal  ruangan  serta penggunaan masker kesehatan digunakan oleh tenaga kesehatan dan pasien positif.
Kedua, monopoli  pengujian  Laboratorium  Spesimen  pasien  Virus Covid-19.  Kita  tahu  diawal  Maret  2020  hanya  laboraturium  Kementerian Kesehatan  yang  berkedudukan  di Jakarta  saja  yang  bisa  menguji Spesimen virus ini. Akibatnya angka positif Covid-19 yang terdeteksi sedikit tapi tingkat kematiannya tinggi diatas rata-rata dunia. Selain itu hal ini berimplikasi pada ketidakakuratan  data  pasien  positif  Covid-19.  Sudah  beberapa  kali pemerintah  melalui  Jubir  Gugus  Tugas  Penanganan  Percepatan  Covid-19 merevisi  pengumumannya  dan  pemerintah  daerah  konfirmasi  kasus  yang tidak sesuai antara data pusat dan daerah. Dan hingga sekarang antara data satgas  Covid-19,  Situs  WHO,  dan  situs  pemerintah  daerah  sering  terjadi ketidak sinkronan data tersebut.
Selain  itu  mengenai  konfirmasi  kasus  positif  ini  juga  pemerintah terkesan tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan pengumuman pada masa awal  bahwa  pemerintah  tidak  mengumumkan  secara  terbuka  keterkaitan
kontak  antar  satu  pasien  dengan  pasien  lainnya.  Bahkan  perkembangan kasus harian Covid-19 ini sejak akhir September tidak diumukan lagi melalui siaran langsung pada TV Nasional. Padahal dengan tidak transparannya data ini menurut IDI yang mengakibatkan memperparah jumlah tenaga kesehatan yang  tertular  Covid-19  dari  pasien  yang  ditangani  (Eko,  2020)  karena masyarakat  merasa  sudah  mulai  aman  dan  menganggap  biasa  Covid-19  ini. Menurut  data  IDI  pertanggal  15  Desember  2020  terdapat  363  tenaga kesehatan  yang  meninggal  dengan  rincian  dokter  yang  meninggal  dunia tersebut terdiri dari 107 dokter umum (4 guru besar), 92 dokter spesialis (7 guru besar), 2 dokter residen dan 1 masih dalam verifikasi, 5 dokter gigi dan 146 perawat (Pranita, 2020) .
Ketiga, Monopoli pemerintah pada Rumah Sakit Darurat Khusus Covid- 19.  Terhitung  pemerintah  mendirikan  2  Rumah  Sakit  Darurat  Khusus  Covid- 19 yaitu di Wisma Atlet Jakarta dan Rumas Sakit Darurat Khusus Covid-19 di Pulau  Galang  Batam.    Pasien  yang  bisa  masuk  kedalam  fasilitas  ini  adalah yang mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat. Seperti yang belum lama terjadi  pada  Rumah  Sakit  Darurat  Khusus  Covid-19  Pulau  Galang  Batam, keadaan  rumah  sakit  di  wilayah  Kota  Batam  mengalami  over  kapasitas sehingga merujuk pasien Covid-19 ke Rumah Sakit Darurat Khusus Covid-19 Pulau Galang Batam tapi hal ini ditolak operasional rumah sakit dikarenakan pengoperasiannya  hanya  untuk  menangani  TKI  dan  kru  kapal  yang  pulang dari  luar  negeri  (Maulana,  2020).  Baru  setelah  mendapat  protes  keras  dari pemko  Batam  dan  Provinsi  Kepulauan  Riau  pasien  positif  dapat  diterima. Sangat disayangkan, ketika aturan mengalahkan rasa kemanusian.
Selanjutnya, tentang Vaksin. Sampai sekarang masih vaksin Covid-19 ini masih terkesan parsial di Dunia. Amerika Serikat, Inggris dan Arab Saudi Akhir  Desember  ini  akan  melakukan  vaksinasi  kepada  warganya.  Indonesia sendiri  juga  akan  menempuh  hal  yang  sama  melalui 2  kategori  vaksin  yaitu melalui  vaksin  buatan  sendiri  dan  vaksin  Impor.  Untuk  pembuatan  vaksin sendiri  melalui  program  vaksin  merah  putih  baru  akan  uji  klinis  pada  tahun 2021. Sedangkan vaksin impor, pemerintah melalui Bio Farma bekerja sama dengan  SINOVAC  salah  satu  produsen  vaksin  asal  Cina  telah  melakukan  uji klinis  tahap  ketiga  vaksin  Covid-19  yaitu  melalui  penyuntikan  kepada  1620 relawan di Bandung (Sulistyawati, 2020). Uji klinis ini dilakukan melalui 2 kali
suntikan  yaitu  pertama  dalam  rentang  waktu  Agustus-September.  Dan suntikan kedua pada Oktober-November (CNN Indonesia, 2020).
Vaksin  Covid-19  Sinovac  sampai  dengan  Desember  2020  belum mengeluarkan evaluasi hasil uji klinis yang dilakukan. Badan Pengawas Obat dan  Makanan  (BPOM)  rencananya  mengeluarkan Emergency  Use  Of Authorization (EUA) untuk  vaksin  Covid-19  pada  pekan  ketiga  Januari  2021 berdasarkan  hasil  uji  klinis  sementara.  (BBC  Indonesia,  2020)  (CNN Indonesia, 2020). Persoalan yang timbul adalah pemerintah pada 6 Desember 2020  pemerintah  Indonesia  telah  mengimpor  1,2  juta  dosis  vaksin  dengan hasil uji yang masih sampai sekarang belum jelas. Akibat dari ketidakjelasan izin  ini  adalah  terjadi  penolakan  dari  tenaga  kesehatan  yang  merupakan kelompok prioritas dari penerima vaksin ini karena dianggap tidak aman.
Polemik lainnya adalah berdasarkan Kepmenkes Nomor
HK01.07/Menkes/9860/2020  Tanggal  3  Desember  2020  pemberian  vaksin Covid-19  di  Indonesia  melalui  2  skema  yaitu  gratis  ditanggung  pemerintah melalui Kementerian  Kesehatan  dengan  jumlah  penerima  32  Juta  orang  dan berbayar  mandiri  yang  akan  dikoordinir  oleh  Kementerian  BUMN  dengan target  75  juta  orang.  Kebijakan  ini  cukup  menjadi  polemic  dan  mendapat tentangan  berbagai  pihak  sehingga  menjadi  bola  liar  di  masyarakat.  Karena untuk  membentuk  kekebalan  kelompok  sebagai  tujuan  vaksinasi  dibutuhkan minimal  67%  orang  divaksinasi  dalam  suatu  negara.  Bayangkan  saja vaksinasi  yang  gratis  di  Indonesia  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak melakukan  vaksinasi  apalagi  bila  berbayar.  Contoh  saja  untuk  vaksin  polio yang  sudah  gratis  di  Indonesia,  baru  47.1%  warga  Indonesia  yang mendapatkan vaksinasi.
Akhirnya  pada  tanggal  16  Desember  2020,  presiden  Joko  Widodo mengumumkan  bahwa  vaksin  Covid-19  akan  gratis  diterima  oleh  semua rakyat  Indonesia  dan  siap  untuk  menjadi  orang  pertama  yang  disuntikan vaksin.  Menurut  penulis  langkah  ini  cukup  bijak  diambil  untuk  mengakhiri polemik  vaksin  ini.  Karena  seperti  yang  dipaparkan  pada  latar  belakang bahwa  masalah  yang  dialami  oleh  masyarakat  adalah  kepercayaan  pada pemerintah.  Hanya  saja  menurut  saya  ,  pemerintah  harus  membuat kebijakan  yang  dikaji  berbagai  sumber  dan  sudut  pandang  berbagai  ilmu pengetahuan.  Sehingga  kebijakan  yang  diambil  bukan  kebijakan  yang mengedepankan  ego  sektoral  semata.  Karena  dimasa  seperti  ini  yang
dibutuhkan  masyarakat  adalah  pemerintah  yang  mampu  menjamin masyarakatnya baik itu jaminan keselamatan maupun jaminan kepercayaan.

## VI. Kesimpulan Dan Saran
Pandemi Covid-19 bukan hanya masalah pemerintah pusat saja tetapi juga  menjadi  masalah  bersama  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah sebagai  unsur  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  sangat erat  tanggung  jawabnya  pada  masyarakatnya.  Inkonsistensi  kebijakan pemerintah  pusat  mau  tidak  mau  berbuah  kekacauan  di  daerah.  Tumpang tindihnya  aturan  yang  dibuat  pemerintah  pusat  serta  begitu  cepatnya perubahan  aturan  membuat  daerah  selaku  implementator  didaerah mengalami posisi dilematis. Disatu sisi pemerintah daerah harus taat dengan aturan  dengan  aturan  yang  dibuat  pusat  disisi  lain  desakan  masyarakat menghasilkan aksi protes di daerah.
Kebijakan  latah  pemerintah  pemerintah  yang  membuat  daerah tergagap  gagap  bahkan  menggagalkan  daerah  untuk  dapat  menekan penyebaran  virus  Covid-19  ini.  Pola  hubungan  yang  dibangun  pemerintah dalam hal penangan Covid-19 ini juga haruslah partisipatif Bottom Up bukan seperti selama ini yang tergambar yaitu sentralistik Top Down. Ini tercermin berdasarkan  kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  tergambar bahwa  menggunakan  pendekatan  Top-Down.  Sebenarnya  tidak  salah menggunakan  pendekatan  Top-Down  hanya  harus  disyaratkan  konsistensi dalam  pengambilan  kebijakan.  Inkosistensi  dalam  kebijakan  bukan  hanya membuat  kebijakan  itu  tidak  efektif  tetapi  makin  membuat  banyak  korban baik  korban  manusia  dan  juga  korban  sistem.  Karena  dengan  makin banyaknya  inkonsistensi  membuat  masyarakat  semakin  apatis  dengan masalah  pandemi  ini  yang  makin  menimbulkan  semakin  meningkatnya masyarakat  yang  terinfeksi.  Karena  biaya  untu  mengobati  satu  pasien memerlukan  biaya  yang  cukup  besar  yang  harus  ditanggung  negara. Tanggungan  negara  secara  tidak  langsung  juga  menjadi  tanggungan masyarakat.
Dalam  sistem  pemerintahan  Negara  kesatuan  memang  Pemerintah Pusat  menjadi Center arah  kebijakan  pemerintahan  tapi  dengan  dengan Negara Kesatuan yang terdesentralisasi Daerah punya peran lebih besar dari pemerintah pusat karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya dan  dalam  penanganan  Covid-19  seperti  ini  episentrum  penyebaran  virus adalah daerah. Dengan penerapan kebijakan yang inkonsistensi dan dampak dari  negara  kesatuan  yang  mewajibkan  daerah  wajib  patuh  dengan pemerintah pusat menjadikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat haruslah  sifatnya  koordinatif  bukan  manipulatif.  Sehingga  kebijakan  yang diambil akan meningkatkan kepercayaan berbagai sektor sebagai jalan keluar terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak.
Fischer, E. b., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods. Boca Raton: CRC Press.
Hoessein, B., Maksum, I. R., Riduansyah, M., & Hanafi, P. N. (2004). Naskah Akademik  Tata  Hubungan  Kewenangan  Pemrintah  Pusat  dan  Daerah.
Jakarta:  Pusat  Kajian  Pembangunan  Administrasi  Daerah  dan  Kota FISIP UI.
Karianga,  H.  (2013). Politik  Hukum  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jakarta: Kencana.
Kurniawan,  N.  I.,  Prastyo,  W.,  Pamungkas,  W.  A.,  Ardianto,  V.,  &  Farid,  M.
(2020). Policy  Brief  : Kepercayaan  Publik  terhadap  Pemerintah  dalam Penanganan Covid-19. Yogyakarta: PolGov.
Mas'udi,  W.,  &  Winanti,  P.  S.  (2020). Tata  Kelola  Penangan  COVID-19  di Indonesia : Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nurcholis,  H.  (2007). Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.
Jakarta: PT. Grasindo.
Rondenelli,  D.  A.,  Nellis,  J.  R.,  &  Cheema,  G.  S.  (1983). Decentralization  in Developing Countries A Review of Recent Experience . Washington DC:
The World Bank.
Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: WR.

## Jurnal
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19  : Pengalaman  Indonesia  . Jurnal  Borneo  Administrator,  16  (2), ,  253-
270.
Ginanjar,  D.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  Pada  Penanganan  Covid-19  .
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 13 No. 1 , 52-68.
Gustomy,  R.  (2020).  Pandemi  ke  Infodemi:  Polarisasi  Politik  dalam  Wacana
Covid-19  Pengguna  Twitter. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan
Volume 5,Nomor 2 , 190-205.
Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia  . The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning  Volume IV No. 2 – Juni , 240-252.
Muis,  A.  R.  (2020).  Transparansi  Kebijakan  Publik  Sebagai  Strategi  Nasional Dalam  Menanggulangi  Pandemi  Covid-19. SALAM;  Jurnal  Sosial  &
Budaya Syar-I Vol. 7 No. 5 , 439-454.
Rembulan,  G.  D.,  Wijaya,  T.,  Palullungan,  D.,  Alfina,  K.  N.,  &  Qurthuby,  M. (2020). Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID- 19)  di  Setiap  Provinsi  di  Indonesia  Berdasarkan  Analisis  Klaster  . Journal of Industrial Engineering Systems Vol. 13, No. 2 , 74-86.
Samudro,  E.  G.,  &  Madjid,  M.  A.  (2020).  Pemerintah  Indonesia  Menghadapi Bencana  Nasional  Covid  -19  Yang  Mengancam  Ketahanan  Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 26, No. 2, Agustus 2020 , 132-154.
Sulistiani, K., & Kaslam. (2020). Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa  Tengah  dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19  . Vox  Populi Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 , 31-43.
Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi  Penyebaran  Corona  Virus  Covid-19. SALAM;  Jurnal  Sosial  & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3 , 227-238.

## Data Internet
BBC  Indonesia.  (2020,  Desember  15).  Diambil  kembali  dari  BBC  Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55304188
BNPB.  (2020,  Desember 15). BNPB_Indonesia .  Diambil kembali  dari  Twitter: https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1338771402166476800
CNN  Indonesia.  (2020,  November  18). CNN  Indonesia .  Diambil  kembali  dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118121754-20-
571291/unpad-sebut-uji-klinis-vaksin-sinovac-berakhir-mei-2021
CNN  Indonesia.  (2020,  Desember  17). CNN  Indonesia .  Diambil  kembali  dari CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201216182000-199-
583106/alasan-vaksin-corona-sinovac-brazil-duluan-keluar-dari-ri Eko.  (2020,  Desember  16). Merdeka .  Diambil  kembali  dari  Merdeka: https://www.merdeka.com/peristiwa/idi-minta-pemerintah-buka-data- pasien-covid-19-kepada-tenaga-medis.html
Kementerian Keuangan. (2020). www.kemenkeu.go.id . Dipetik Desember 21, 2020, dari https://www.kemenkeu.go.id/covid19
Maulana,  H.  (2020,  April  27). kompas.com .  (A.  Gabrillin,  Editor)  Diambil kembali dari https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/06522141/fakta- pasien-corona-ditolak-rs-khusus-covid-19-pulau-galang-dianggap- karena?page=all Pranita,  E.  (2020,  Desember  16). Kompas .  (H.  K.  Sumartiningtyas,  Editor) Diambil kembali dari Kompas: https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/16/070200323/363- tenaga-medis-meninggal-karena-covid-19-ini-3-saran-dari- idi?page=all
Priadmojo, D., & Permadi, E. (2020, Mei 19). viva.co.id . Diambil kembali dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1276643-jk-kritik-jokowi-soal- berdamai-dengan-corona
Rahim,  A.  (2020,  Mei  30). kompas.tv .  Diambil  kembali  dari  kompas.com: https://www.kompas.tv/article/83856/full-ahli-epidemiologi-kritik- kebijakan-new-normal
Rembulan,  G.  D.,  Wijaya,  T.,  Palullungan,  D.,  Alfina,  K.  N.,  &  Qurthuby,  M. (2020). Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID-

## 19)  di  Setiap  Provinsi  di  Indonesia  Berdasarkan  Analisis  Klaster  .
Journal of Industrial Engineering Systems Vol. 13, No. 2 , 74-86.
Septiasputri,  M.  D.  (2020,  April  23). rri.co.id .  Diambil  kembali  dari  rri.co.id: https://rri.co.id/humaniora/info-publik/826381/mengenal-perbedaan- psbb-dan-lockdown
Sulistyawati,  R.  L.  (2020,  Oktober  23). Republika .  Diambil  kembali  dari Republika:  https://republika.co.id/berita/qinqqw396/idi-relawan-yang- ikut-uji-klinik-vaksin-sinovac-sedikit
Suwandi,  D.  (2020,  Maret  26). kompas.com .  Diambil  kembali  dari ional.kompas.com/read/2020/03/26/10424101/cegah-penyebaran- corona-di-papua-bandara-sentani-ditutup-hingga-9-april
Zilkhair, A. (2020, April 20). IDN Times Jabar . Dipetik April 20, 2020, dari IDN Times: https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis- zilkhairil/pengamat-unpad-psbb-dan-lockdown-hampir-sama-bedanya- psbb-lebih-soft/4

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah