Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2614-8617 p-ISSN : 2620-7346 DOI: https://doi.org/10.31539/joeai.v3i2.1461

## EVALUASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI
Ni Luh Putu Gopi Janawati 1 , Asep Supena 2 , Zarina Akbar 3
Universitas Negeri Jakarta 1,2,3 gopijanawati14@gmail.com 1
Submit, 29-07-2020 Accepted, 27 - 12-2020 Publish, 28-12-2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  program  pendidikan inklusi  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Gerantung,  Lombok  Tengah.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  deskriptif  kualitatif  model  CIPP  ( Context, Input,  Process,  Product ).  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dengan  subyek  penelitian  adalah kepala  sekolah  dan  guru.  Hasil  Penelitian,  pada  evaluasi  konteks  menunjukkan sekolah melaksanakan pendidikan inklusi secara resmi karena telah mendapat izin serta  bimbingan  untuk  melaksanakan  program  inklusi  dari  dinas  pendidikan daerah.  Hasil  evaluasi  masukan  menunjukkan  terdapat  tiga  jenis  anak berkebutuhan  khusus  (ABK)  di  Sekolah  tersebut,  yaitu  lamban  belajar,  kesulitan belajar,  dan  hiperaktif.  ABK  mendapat  pembelajaran  menggunakan  kurikulum yang telah dimodifikasi oleh guru umum karena tidak memiliki guru pembimbing khusus.  Selain  itu  hasil  evaluasi  masukan  menunjukkan  bahwa  sekolah  telah memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  untuk  ABK  namun  tidak digunakan dengan baik. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa guru membuat perencanaan  pembelajaran  dan  pendampingan  terhadap  siswa  di  luar  jam pelajaran.  Hasil  evaluasi  produk  menunjukkan  bahwa  prestasi  akademik  siswa berkebutuhan  khusus  teringgal  dengan  siswa  normal  sedangkan  secara  prestasi non  akademik  siswa  berkebutuhan  khusus  dapat  bersaing  dengan  siswa  normal. Simpulan,  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  Gerantung sudah berjalan secara resmi, sudah adanya sarana dan prasarana penunjang ABK meskipun  belum  dimanfaatkan  secara  optimal,  guru  sudah  membuat  rencana pembelajaran.
Kata  Kunci:  Anak  Berkebutuhan  Khusus,  Evaluasi  Program,  Model  CIPP,

## Pendidikan Inklusi

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the implementation of inclusion education program in Gerantung  State  Elementary  School,  Central  Lombok.  The  approach  used  in  the research is descriptive qualitative CIPP model (Context, Input, Process, Product). Data  collection  in  this  study  using  interview,  observation,  and  documentation techniques with research subjects are principals and teachers. The results of the research, in the context evaluation showed that the school officially implemented inclusion  education  because  it  had  obtained  permission  and  guidance  to implement  inclusion  programs  from  the  regional  education  office.  The  results  of the  input  evaluation  showed  that  there  are  three  types  of  children  with  special
needs  (ABK)  in  the  school,  namely  slow  learning,  learning  difficulties,  and hyperactivity. ABK gets learning using a curriculum that has been modified by the general teacher because it does not have a special tutor. In addition, the results of input  evaluation  showed  that  the  school  already  has  supporting  facilities  and infrastructure  for  ABK  but  not  used  properly.  The  results  of  the  evaluation process  show  that  teachers  make  learning  planning  and  mentoring  to  students outside  of  lesson  hours.  Product  evaluation  results  show  that  the  academic achievement of students with special needs is left with normal students while non- academic  achievement  students  with  special  needs  can  compete  with  normal students. In conclusion, the implementation of inclusion education program at SD Negeri  Gerantung  has  been  running  officially,  there  are  already  facilities  and infrastructure  supporting  ABK  although  it  has  not  been  optimally  utilized, teachers have made a learning plan.
Keywords:  Children  with  Special  Needs,  Program  Evaluation,  CIPP  Model, Inclusion Education

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  berkembang  yang  telah  merdeka  memiliki  cita- cita  luhur  yang  ingin  diwujudkan,  salah  satunya  adalah  yang  tercantum  dalam amanat  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  alinea  ke-4  yaitu  mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, dinyatakan bahwa  setiap  warga  Negara  berhak  mendapat  pendidikan  yaitu  diberikan  hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini  sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia  yaitu  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Setiap warga Negara berhak menerima pendidikan yang sama dengan baik, termasuk  juga  pada  warga  Negara  yang  memeliki  keterbatasan  fisik,  emosional, mental  dan sosial,  atau  yang lebih dikenal  dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2006, penyandang disabilitas adalah setiap orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,dan/atau  sensorik dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat mengalami  hambatan dan kesulitan untuk  berpartisipasi  secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ( Hanur & Avif, 2019). Dalam UU No 19 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, sebagai upaya melindungi, menghormati,  memajukan,  dan  memenuhi  hak-hak  penyandang  disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with  Disabilities (Konvensi  mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  pada tanggal  30  Maret  2007  di  New  York.  Isi  dari  konvensi  tersebut  adalah  setiap penyandang  disabilitas  harus  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  kejam, tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat  manusia,  bebas  dari  eksploitasi, kekerasan  dan  perlakuan  semenamena,  serta  memiliki  hak  untuk  mendapatkan penghormatan  atas  integritas  mental  dan  fisiknya  berdasarkan  kesamaan  dengan orang  lain.  Termasuk  didalamnya  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan pelayanan  sosial  dalam  rangka  kemandirian,  serta  dalam  keadaan  darurat. Penyandang  disabilitas  memerlukan  perlakuan  khusus  karena  keterbatasan  yang
dimilikinya,  karena  itu  penyandang  disabilitas  di  sekolah  sering  juga  disebut dengan istilah Anak berkebutuhan khusus (ABK) ( Basuki, 2012).
Anak  berkebutuhan  khusus  (ABK)  adalah  anak  yang  dalam  pendidikan perlu  pelayanan  yang  spesifik,  berbeda  dengan  anak  pada  umumnya.  Secara umum  rentangan  anak  berkebutuhan  khusus  ada  dua,  yaitu  anak  yang  memiliki kebutuhan khusus  yang bersifat permanen akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan  khusus  yang  bersifat  temporer,  yaitu  mereka  yang  mengalami hambatan  belajar  dan  perkembangan  yang  disebabkan  kondisi  dan  situasi lingkungan  (Garnida,  2018).  Menurut  UU  No  8  Tahun  2016  Pasal  40  ayat  2, Penyelenggaraan  dan/atau  fasilitasi  pendidikan  untuk  Penyandang  Disabilitas dilaksanakan  dalam  sistem  pendidikan  nasional  melalui  pendidikan  inklusi  dan pendidikan khusus.
Sekolah  Inklusi  adalah  sekolah  regular  (non-SLB)  yang  juga  melayani pendidikan  untuk  anak  berkebutuhan  khusus.  Di  sekolah  reguler,  anak-anak berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  anak-anak  reguler  lainnya,  dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32 ribu  sekolah  reguler  yang  menjadi  Sekolah  Inklusi  di  berbagai  daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, 2019).
Konsep  pendidikan  inklusi  muncul  dimaksudkan  untuk  meberi  solusi adanya  perlakuan  diskriminatif  dalam  layanan  pendidikan  terutama  bagi  anak- anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya ( Maimunah, Prasetyaningrum, & Suwandayani, 2018).
Tujuan  diselenggarakannya  pendidikan  inklusi  adalah  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  semua  peserta  didik  yang  memiliki kelainan  fisik,  emosional,  mental,  dan  sosial  atau  memiliki  potensi  kecerdasan dan/atau  bakat  istimewa  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuannya,  serta  mewujudkan  penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  perlu  mendapatkan  layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya ( Setiawan & Apsari, 2019).
Sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  mengembangkan  pendidikan bagi  anak  berkebutuhan  khusus,  pemerintah  telah  menunjuk  sekolah-sekolah negeri sebagai penyelenggara pendidikan Inklusi, salah satunya adalah SD Negeri Gerantung.  SD  Negeri  Gerantung  adalah  SD  Negeri  yang  terletak  di  kecamatan Praya  Tengah  kabupaten  Lombok  Tengah  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  SD Negeri  Gerantung  merupakan  satu-satunya  sekolah  yang  ditunjuk  sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. SD Negeri Gerantung telah menyelenggarakan program  pendidikan  inklusi  sejak  tahun  2013.  Sebagai  penyelenggara  program pendidikan  inklusi,  SD  Negeri  Gerantung  mendapat  dukungan  oleh  pemerintah setempat.
Dukungan  tersebut  berupa  pemberian  bantuan  untuk  fasilitas  satu  ruang khusus,  alat  peraga  dan  alat  pembantu  pembelajaran  yang  dapat  membantu terselenggaranya  program  pendidikan  inklusi  dengan  optimal.  Selain  sarana  dan prasarana  yang  menunjang,  ketersediaan  Guru  Pembimbing  Khusus  (GPK)  juga sangat diperlukan, namun pemerintah setempat belum mampu memfasilitasi GPK sehingga  pihak  sekolah  menunjuk  satu  orang  guru  kelas  sebagai  GPK  dengan mengikuti pelatihan selama 1 tahun di Surabaya.
Dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi, masih banyak sekolah yang  melaksanakan  program  pendidikan  inklusi  belum  sesuai  dengan  amanat Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009.  Hasil   kajian sistemik  review  terkait  aksesibilitas  sekolah  inklusi  di  Kalimantan  Selatan  oleh Ombudsman  RI  Perwakilan  Kalimantan  Selatan  baru-baru  ini  menemukan sejumlah  potensi  maladministrasi,  diantaranya  penetapan  sekolah  inklusi  oleh Pemerintah  Provinsi/Pemerintah  atau  Kabupaten/Kota  tidak  disertai  dengan perlengkapan  baik  sarana  parasarana,  maupun  guru  pembimbing  khusus  bagi ABK  (Firhansyah,  2018).  Hal  tersebut  juga  selaras  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Muazza, Hadiyanto, Delvia, Heny, Mukminin, Habibi, dan Sofwan yang  mengungkapkan  bahwa  tidak  ada  persiapan  penerimaan  murid  baru  dan kurangnya  perhatian  pemerintah  atas  dukungan  sarana  prasarana  pada  sekolah inklusi di Jambi (Muazza et al ., 2018).
Tersedianya sarana prasarana dan guru pembimbing khusus tidak menjamin sekolah dapat melaksanakan pendidikan inklusi dengan optimal. Seperti halnya di SD  Negeri  Gerantung  yang  sudah  memiliki  fasilitas  pendukung  namun  tidak pernah  dimanfaatkan  untuk  keperluan  siswa  berkebutuhan  khusus.  Jumlah  siswa inklusi  pada  tahun  ajaran  2019/2020  adalah  sebanyak  empa  belas  orang  yang berada  di  kelas  1-6.  Tidak  dimanfaatkannya  sarana  ruang  khusus  untuk pendampingan  siswa  inklusi  karena  menurut  guru  pembimbing  khusus,  siswa inklusi  di  sekolah  tersebut  adalah  mampu  didik  dan  mampu  latih.  Namun  fakta berbeda  disampaikan  oleh  salah  satu  guru  kelas  bahwa  siswa  inklusi  tersebut tergolong dalam anak yang lamban belajar, dilihat dari aktivitasnya dalam belajar yang sulit memahami maksud dari pembelajaran, belum dapat membaca di kelas tinggi,  dan  usia  yang  sudah  tidak  seharusnya  berada  di  sekolah  dasar  sehingga memerlukan pendampingan khusus.
Dalam  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  tidak  semata-mata  hanya  menerima siswa berkebutuhan khusus di kelas regular, namun sekolah harus mempersiapkan berbagai  akomodasi  dan  penyesuaian  agar  anak  berkebutuhan  khusus  dapat mengikuti  proses  pembelajaran  dengan  baik  tanpa  mengacuhkan  jenis  hambatan belajar yang dialaminya.  Berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan program pendidikan  inklusi,  terdapat  delapan  hal  yang  harus  diperhatikan  sekolah,  yaitu pengelolaan  peserta  didik,  kurikulum,  pembelajaran,  penilaian,  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,  dan  sumberdaya masyarakat.  Tersedianya  perangkat  pedukung  tersebut  merupakan  suatu  bentuk komitmen sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
Dukungan  orang  tua  dan  masyarakat  sekitar  juga  merupakan  perangkat pendukung  pendidikan  inklusi.  Namun  masih  banyak  orang  tua  dan  masyarakat sekitar  SD  Negeri  Gerantung  belum  memahami  tentang  pendidikan  inklusi. Minimnya  tingkat  pendidikan,  rendahnya  pendapatan  ekonomi  dan  kurangnya sosialisasi  pihak  sekolah  menjadi  faktor  penyebab  munculnya  stigma  negatif
tentang  anak  berkebutuhan  khusus  masih  melekat,  masyarakat  beranggapan bahwa  anaknya  akan  tertular  dengan  anak  berkebutuhan  kusus.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasanah,  Ni’matuzahroh  &  Nurhamida menunjukkan adanya hubungan negatif antara sikap siswa siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan kecenderungan bullying yang artinya semakin negatif  sikap  siswa  reguler  terhadap  siswa  berkebutuhan  khusus  maka  semakin tinggi kecenderungan perilaku bullying (Hasanah, Ni’matuzahroh, & Nurhamida,
2015).
Salah satu kasus bullying yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung memperlihatkan bahwa kelas inklusi yang menghadirkan siswa berkebutuhan  khusus  menjadikan  siswa  reguler  melakukan  hal-hal  yang  tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang siswa sekolah dasar, yaitu seperti mengolok- olok  siswa  berkebutuhan  khusus  dan  ejekan  lainnya.  Karena  hal  tersebut  anak berkebutuhan  khusus  di  SD  Negeri  Gerantung  terlihat  seringkali  menyendiri karena  dikucilkan. Bullying tidak  hanya  dilihat  secara  fisik  saja  melainkan  juga secara verbal dikerenakan bullying secara verbal  akan lebih menyakitkan dengan adanya  sikap  kurang  menghargai  sehingga  mengejek  dengan  kata-kata  yang kurang  pantas  dan  tertawaan  yang  menyakitkan.  Sedangkan  tujuan  dari diterapkannya  sistem  pendidikan  inklusi  adalah  untuk  menciptakan  sistem pendidikan  yang  menghargai  keanekaragaman,  tidak  diskriminatif,  serta  ramah terhadap pembelajaran.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Gerantung menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh  gambaran  perbandingan  pencapaian  program  dengan  standar mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah  inklusi  di  SD  Negeri  Gerantung  dengan  standar  pelayanan  minimum sekolah  inklusi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi pelaksanaan  program  pendidikan  inklusi  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Gerantung, Lombok Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  evaluasi  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif  dengan  model  CIPP  ( Context,  Input,  Process,  Product) .  Penelitian  ini ditujukan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  program  inklusi  di  SD  Negeri Gerantung  Lombok  Tengah.  Model  CIPP  yang  digunakan  memiliki  empat  unsur yang  berkesinambungan.  Pertama,  evaluasi  konteks,  evaluasi  input,  evaluasi proses dan evaluasi produk (Mahmudi, 2011).
Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di  SD  Negeri  Gerantung  Kecamatan  Gerantung Kabupaten Lomok Tengah. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan guru.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Uji  keabsahan  yang  digunakan  adalah  triangulasi  sumber  dan triangulasi  teknik.  Triangulasi  sumber  digunakan  untuk  mendukung  hasil wawancara.
Hasil  wawancara  guru  dicocokan    ( cross  check) dengan  hasil  wawancara kepala  sekolah  dengan  instrument  pertanyaan  yang  sama.  Triangulasi  teknik digunakan untuk mencocokan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  sebelum penelitian,  selama  penelitian  dan  sesudah  penelitian.  Analisis  data  selama
dilapangan  dilakukan  secara  terus  menerus  hingga  datanya    jenuh  dan memperoleh  hasil  yang  di  inginkan.  Aktivitas  tersebut  meliputi  reduksi  data, display  data  dan  kesimpulan  atau  verifikasi  yang  kemudian  akan  di  bawa  untuk analisis setelah penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  ajaran  2019/2020  jumlah  siswa  berkebutuhan  khusus  di  SD Negeri  Gerantung  Lombok  Tengah  berjumlah  14  orang  siswa  dari  174  orang siswa  yang  tersebar  dalam  semua  tingkatan  kelas.  Jumlah  siswa  berkebutuhan khusus  dapat  diketahui  guru  melaui  pengamatan  yang  dilakukan  masing-masing guru  kelas  pada  saat  pembelajaran  berlangsung.  Jenis  kebutuhan  khusus  yang dimiliki  anak  pada  sekolah  tersebut  adalah  lambat  belajar,  kesulitan  belajar,  dan hiperaktif.  Terdapat  delapan  orang  siswa  dalam  kategori  lambat  belajar,  lima orang siswa dalam kategori kesulitan belajar dan terdapat satu orang  yang dalam kategori hiperaktif.

## Evaluasi Konteks
Evaluasi konteks terhadap penyelenggaraan inklusi di SD Negeri Gerantung meliputi    unsur  penilaian  terhadap  latar  belakang  dan  tujuan  pendidikan  inklusi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Gerantung dimulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pada tahun  2013  oleh  Dinas  Pendidikan  Lombok  Tengah.  Penetapan  SD  Negeri Gerantung  sebagai  sekolah  inklusi  berawal  dari  pengajuan  yang  diminta  oleh dinas  pendidikan  sebagai  tindak  lanjut  atas  deklarasi  Bupati  yang  menyatakan Lombok Tengah  sebagai Kota Inklusi. Diselenggarakannya pendidikan inklusi di Sekolah  adalah  suatu  bentuk  dukungan  terhadap  pemerintah.  Selain  itu, penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  adalah  untuk  membantu  masyarakat  di lingkungan  sekitar  yang  memiliki  anak  berkebutuhan  khusus  agar  daapat bersekolah seperti anak normal lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar dan menempuh  jarak  jauh  untuk  ke  sekolah.  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  SD Negeri Gerantung menyelenggarakan pendidikan inklusi secara resmi karena izin penyelenggaraan  program  inklusi  disekolah  ini  sudah  ada  dan  sekolah  ditunjuk secara  langsung  oleh  dinas  pendidikan  untuk  menyelenggarakan  program pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

## Evaluasi Input
Evaluasi  input  terhadap  penyelenggaraan  inklusi  di  SD  Negeri  Gerantung meliputi   unsur penilaian terhadap siswa, guru, kurikulum, dan sarana prasarana. Pada penyelenggaraan sekolah inklusi, siswa regular ditempatkan bersama dengan siswa  berkebutuhan  khusus  dalam  kelas  yang  sama  dan  menerima  pembelajaran dengan  kurikulum  yang  sama.  Sasaran  program  inklusi  di  SD  Negeri  Gerantung adalah anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tinggal disekitar sekolah. Hal ini bertujuan agar anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan yang sama  dengan  siswa  regular  lainnya  tanpa  harus  mengeluarkan  biaya  yang  mahal untuk  biaya  sekolah  dan  biaya  transportasi  akibat  jarak  sekolah  yang  jauh  dari tempat tinggalnya.
Pada proses penerimaan peserta didik baru sekolah tidak melakukan proses seleksi  pada siswa  yang  mengalami  kebutuhan khusus. Sekolah tidak melakukan
seleksi  karena  keterbatasan  Guru  Pembimbing  Khusus  yang  kurang  memahami prosedur  dalam  seleksi  peserta  didik.  Menurut  Guru  Pembimbing  Khusus  di  SD Negeri  Gerantung  anak  berkebutuhan  khusus  yang  diterima  secara  umum  masih bisa  mengikuti  pelajaran  atau  arahan  guru,  mandiri,  percaya  diri,  dan  bisa mengikuti  proses  pembelajaran  dengan  anak  normal.  Sekolah  menerima  anak berkebutuhan  khusus  dengan  menyesuaikan  pada  jenis  kebutuhan  atau  kelainan yaitu  kategori  ringan,  dan  dimana  anak  berkebutuhan  khusus  berdomisili  dekat lingkungan sekolah dan sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 5 ayat  1  yaitu  sekolah  menerima  peserta  didik  dengan  kelainan  dan/atau  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  atas  pertimbangan  terhadap  sumber  daya yang dimiliki sekolah tersebut.
Siswa  berkebutuhan  khusus  di  SD  Negeri  Gerantung  dapat  diterima  dan berteman  dengan  baik  bersama  siswa  regular  seperti  anak-anak  pada  umumnya. Namun  memiliki  keterbatasan  mengakibatkan  siswa  berkebutuhan  khusus  di  SD Negeri  Gerantung  tidak  terlalu  aktif  dalam  lingkungan  sosialnya,  mereka cenderung  lebih  pasif  dalam  bergaul.  Sesekali  siswa  berkebutuhan  khusus menerima bullying dari teman-temannya. Bullying tidak hanya dilihat secara fisik saja  melainkan  juga  secara  verbal  dikerenakan bullying secara  verbal  akan  lebih menyakitkan dengan adanya sikap kurang menghargai sehingga mengejek dengan kata-kata yang kurang pantas dan tertawaan yang menyakitkan. Kekurangan yang dimiliki siswa dalam kesulitan belajar  yang mengakibatkan mereka belum lancar dalam  membaca  sering  dijadikan  bahan  ejekan  dan  tertawaan  oleh  teman- temannya.  Namun  menurut  salah  satu  guru  di  SD  Negeri  Gerantung, kecenderungan bullying secara  verbal  tidak  hanya  diterima  oleh  siswa berkebutuhan  khusus,  siswa  regular  pun  menerima  hal  yang  sama  dari  teman sebayanya.  Menurutnya  kecendrungan  adanya bullying di  Sekolah  diakibatkan belum matangnya proses berpikir anak sehingga belum dapat menyaring apa yang seharusnya dapat dikatakan dan tidak pada temannya.
Saat  awal  ditetapkannya  SD  Negeri  Gerantung  sebagai  sekolah  inklusi, dinas pendidikan setempat mengutus satu orang Guru Pendamping Khusus (GPK) yang  merupakan  lulusan  pendidikan  guru  luar  biasa  (PLB)  untuk  melakukan pendampingan. Guru Pendamping Khusus (GPK) tersebut datang ke sekolah dan melakukan  pendampingan  hanya  dua  kali  dalam  seminggu.  Namun  sayangnya pendampingan  ini  hanya  berlangsung  selama  satu  bulan  saja,  dan  selanjutnya tidak  tersedia  Guru  Pendamping  Khusus  (GPK).  Selain  itu,  dinas  pendidikan daerah  juga  memberikan  pelatihan  kepada  guru  umum.  Pelatihan  yang  diberikan hanya berlangsung selama satu minggu.
Materi yang diberikan selama pelatihan hanya berbentuk pengenalan tentang sekolah  inklusi  dan  anak  berkebutuhan  khusus.  Sedangkan  bagaimana  bentuk pelaksanaan dan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak diberikan. Pelatihan yang berlangsung singkat ini dirasa sangat tidak efektif sehingga untuk meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  pendidikan  inklusi,  pihak  sekolah  mengirim satu orang guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai pendidikan inklusi selama  satu  tahun  di  Kota  Surabaya.  Setelah  usai  mengkuti  pelatihan,  guru tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  Guru  Pendamping  Khusus  (GPK)  dan memberikan pelatihan kepada guru lainnya sehingga para guru memiliki kesiapan dan  pemahaman  yang  lebih  baik  untuk  melayani  peserta  didik  berkebutuhan khusus di kelas.
Namun  pada  pelaksanaannya  guru  umum  yang  ditunjuk  sebagai  GPK merasa  cukup  berat  untuk  menjadi  wali  kelas  sekaligus  GPK  di  sekolah.  Beban mengajar dan beban administrasi yang dimiliki sebagai guru kelas mengakibatkan ia tidak dapat mengakomodir semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Ia hanya dapat menangani siswa berekbutuhan khusus yang ada di kelasnya saja, sehingga  siswa  berkebutuhan  khusus  lainnya  ditangani  oleh  guru  kelas  masing- masing  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  luar  biasa  maupun mendapat pelatihan khusus.
Kurikulum  yang  digunakan  pada  SD  Negeri  Gerantung  Lombok  Tengah adalah  kurikulum  2013.  Kurikulum  yang  digunakan  untuk  anak  yang berkebutuhan  khusus  sama  dengan  kurikulum  umum.  Guru  tidak  membedakan kurikulum  dan  materi/bahan  ajar  secara  terstruktur.  Guru  melakukan  modifikasi untuk  pembelajaran  terhadap  anak  inklusi.  Menurut  ibu  J  yang  merupakan  wali kelas  satu  sekaligus  yang  menjadi  Guru  Pendamping  Khusus  di  sekolah  tersebut menyatakan  bahwa  dibutuhkan  modifikasi  terhadap  kurikulum  yang  digunakan, karena  anak  inklusi  yang  ada  pada  sekolah  tersebut  adalah  anak  mampu  didik sehingga  masih  bisa  menyesuaikan  dengan  siswa  regular  lainnya.  Sekolah melakukan penyesuaian (modifikasi) dengan meringankan materi, dan pemberian atau  pelayanan  tambahan  terhadap  siswa  berkebutuhan  khusus.  Dalam penggunaan  kurikulum  dan  pemberian  soal  latihan  tetap  sama  tapi  penyesuaian dilakukan  secara  individu  dalam  hal  evaluasi  dan  pelayanan  lainnya.  Bagi  siswa berkebutuhan  khusus  biasanya  standar  nilai  dibedakan  dan  disesuaikan  yaitu diturunkan  dari  standar  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  siswa  normal  pada umumnya.
Sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di SD  Negeri  Gerantung,  pemerintah  memberikan  dukungan  berupa  pembangunan jalan  landai  untuk  akses  kursi  roda  dan  ruang  sumber  yang  dapat  digunakan sebagai ruang layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Ruang sumber ini digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan siswa berkebutuhan khusus sepanjang waktu. Namun ruang sumber di  SD  Negeri  Gerantung  ini  jarang  digunakan  atau  bahkan  tidak  pernah.  Hal tersebut  dikarenakan  tidak  adanya  Guru  Pendamping  Khusus  yang  benar-benar memiliki  peran  untuk  mendampingi  siswa  berkebutuhan  khusus.  Guru  umum yang  diberi  pelatihan  dan  ditunjuk  seagai  guru  pendamping  khusus  tidak  dapat secara  maksimal  melakukan  pendampingan  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus karena  beban  mengajar  dan  beban  administrasi  yang  dimilikinya  cukup  banyak, sehingga  tidak  dapat  membagi  perannya  dengan  maksimal.  Selain  itu,  rata-rata guru  kelas  menyatakan  bahwa  siswa  berkebutuhan  khusus  di  kelasnya  masih dalam kategori mampu didik, sehingga masih dapat belajar bersama siswa regular dalam kelas yang sama.

## Evaluasi Proses
Evaluasi  proses  terhadap  penyelenggaraan  inklusi  di  SD  Negeri  Gerantung meliputi    unsur  penilaian  terhadap  perencanaan  pembelajaran  dan  pelaksanaan pembelajaran.  Perencanaan  pembelajaran  adalah  sebuah  proses  mengembangkan pengajaran secara sistematik  yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran  dan  pengajaran  untuk  menjamin  kualitas  pembelajaran  untuk mencapai tujuan pembelajaran (Majid, 2011). Sebelum melaksanaan pembelajaran
Guru  di  SD  Negeri  Gerantung  biasanya  membuat  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan sebagai pedoman saat mengajar.
Perencanaan  pembelajaran  di  SD  Negeri  Gerantung  disesuaikan  dengan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan pedoman pembelajaran  bagi  anak  berkebutuhan  khusus.  Efektivitas  pembelajaran  anak berkebutuhan  khusus  di  sekolah  dimulai  dengan  perencanaan  yang  baik.  Maka kepala  sekolah  dan  guru  melakukan  koordinasi  untuk  memastikan  perencanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.
Perencanaan  pembelajaran  di  SD  Negeri  Gerantung  dimulai  dengan  tahap identifikasi  pada  siswa  berkebutuhan  khusus.  Identifikasi  dilakukan  oleh  guru kelas  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  seorang  anak  memiliki  kebutuhan khusus  dari  segi  fisik,  sosial,  intektual,  dan  emosional/tingkah  laku.  Identifikasi dilakukan  untuk  melakukan  penyesuain  terhadap  pembelajaran  yang  akan diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut.
Pada  pelaksanaan  pembelajaran,  siswa  berkebutuhan  khsusus  belajar bersama-sama  dengan  siswa  regular  secara  penuh  dalam  kelas  yang  sama.  Pada saat  proses  pembelajaran  di  kelas,  anak  berkebutuhan  khusus  cenderung  sulit mengikuti  pelajaran.  Seringkali  anak-anak  tersebut  susah  berkonsentrasi  saat pelajaran  berlangsung.  Pada  pelaksanaan  pembelajaran  dikelas  guru  melakukan pengaturan tempat duduk. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan didepan.  Hal  itu  dilakukan  agar  guru  mudah  memberikan  perhatian  pada  anak berkebutuhan  khusus.  Pendampingan  pembelajaran  dilakukan  terhadap  anak berkebutuhan  khusus  pada  saat  pembelajaran  berlangsung  namun  belum sepenuhnya  karena  keterbatasan  kemampuan  guru.  Pada  saat  pembelajaran kelompok, guru cenderung menempatkan anak berkebutuhan khusus dengan siswa yang  memiliki  prestasi  akademik  agar  dapat  membimbing  anak  berkebutuhan khusus  tersebut.  Pendampingan  pembelajaran  dilakukan  diluar  pelajaran  disaat jam tambahan.

## Evaluasi Produk
Evaluasi  pada  komponen  produk  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan inklusi  di  SD  Negeri  Gerantung  berupaya  untuk  melakukan  penilaian  terhadap prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa berkebutuhan khusus. Prestasi akademik menurut Bloom (Sugiyanto, 2010) merupakan hasil perubahan perilaku yang  meliputi  ranah  kognitif,  ranah  afektif,  dan  ranah  psikomotorik  yang merupakan  ukuran  keberhasilan  siswa.  Sedangkan  prestasi  non  akademik merupakan keunggulan yang dimiliki siswa diluar materi pelajaran wajib sekolah, seperti  kegiatan  ekstrakulikuler  yang  merupakan  kegiatan  diluar  jam  pelajaran berlangsung.
Secara  kognitif  siswa  berkebutuhan  khusus  di  SD  Negeri  Gerantung mengalami  kesulitan  dalam  mengikuti  pelajaran.  Ranah  kognitif  meliputi kemampuan  menyatakan  kembali  konsep  atau  prinsip  yang  telah  dipelajari  yang berkenaan  dengan  kemampuan  berpikir,  pemahaman,  konseptualisasi,  dan penalaran.  Kemampuan  dalam  memahami  pelajaran  di  kelas  menjadi  kesulitan yang tampak saat guru memberikan penjelasan dan memberikan tugas-tugas untuk diselesaikan.  Anak  berkebutuhan  khusus  cenderung  lebih  lambat  dan  kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru sehingga mereka tertinggal dengan anak-anak lainnya. Tidak ada perbedaan antara kurikulum dan jenis materi
pelajaran  yang diberikan kepada siswa normal dan berkebutuhan khusus. Namun untuk  siswa  berkebutuhan  khusus,  guru  memberikan  tugas-tugas  dengan  bobot yang  lebih  mudah  dan  nilai  ketuntasan  yang  lebih  rendah  dari  anak  normal lainnya. Walaupun demikian, siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung masih mengalami ketertinggalan dari siswa normal lainya.
Prestasi  siswa  tidak  hanya  dilihat  dari  prestasi  akademiknya  saja,  namun prestasi  non  akademik  siswa  juga  patut  untuk  diapresiasi.  Siswa  berkebutuhan khusus  yang  mengalami  ketertinggalan  pada  bidang  akademik  tidak  mengalami ketertinggalan  di  bidang  non  akademik.  Siswa  berkebutuhan  khusus  mampu bersaing dengan siswa normal lainnya dalam bidang non akademik, seperti dalam kemampuan  melukis  dan  olahraga.  Siswa  berkebutuhan  khusus  di  SD  Negeri Gerantung  sempat  mewakili  sekolah  dalam  lomba  melukis  dan  menjadi  juara  3 dalam  perlombaan  tersebut  dan  satu  orang  siswa  yang  termasuk  dalam  kategori hiperaktif terbilang unggul dalam bidang olahraga. Ketika bermain bola ia mampu memimpin  timnya  dan  unggul  dalam  permainan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Gerantung dapat bersaing dalam bidang non akademik dengan siswa reguer lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusi  di SD  Negeri  Gerantung  sudah  berjalan  secara  resmi,  sarana  dan  prasarana penunjang  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  sudah  ada  meskipun  belum dimanfaatkan  secara  optimal,  guru  sudah  membuat  rencana  pembelajaran,  dan untuk  hasil  pendidikan  berupa  prestasi  akademik  ABK  tertinggal,  namun  untuk prestasi non akademik anak ABK bisa bersaing dengah anak normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  U.  (2012).  Perlindungan  HAM  dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Studi Ratifikasi  Konvensi  Hak-hak  Disabilitas  (Convention  on  The  Rights  of Persons with Disabilities). Jurnal Sosio-Religia , 10 (1). Firhansyah, M. (2018). Pendidikan Inklusi “Dianaktirikan.” Ombudsman Republik Indonesia . Retrieved from https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-- pendidikan-inklusi-dianaktirikan
Garnida, D. (2018). Pengantar Pendidikan Inklusif . Bandung: PT Refika Aditama. Hanur, B. S., & Avif, S. (2019). Melayani dengan Hati: Menghapus Diskriminasi dan  Segregesi  antara  Anak  Reguler  dengan  Anak  Berkebutuhan  Khusus melalui  Sekolah  inklusif  YBPK  Kota  Kediri. Al-Hikmah:  Jurnal Kependidikan Dan Syariah , 6 (2), 27-40.
Hasanah,  U.,  &  Nurhamida,  Y.  (2018).  Sikap  Siswa  Reguler  terhadap  Siswa Berkebutuhan Khusus dan Kecenderungan Bullying di Kelas Inklusi. UNISIA , 37 (82), 88-102.
Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. Jurnal At- Ta’dib , 6 (1), 118.
Maimunah,  S.  M.,  Prasetyaningrum,  S.,  &  Suwandayani,  B.  I.  (2018). Implementasi  Model  Pendidikan  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar  Kota Batu. Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE) , 4 (2), 71-79.
Majid,  A.  (2011). Perencanaan  Pembelajaran  Mengembangkan  Kompetensi
Guru . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muazza,  Hadiyanto,  Delvia,  Henny,  L.,  Mukminin,  A.,  Habibi,  A.,  &  Sofwa. (2018).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Inklusi:  Studi  Kasus  di  Sekolah Dasar Jambi. Jurnal Kependidikan , 2 (1).
https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968.
Setiawan,  E.,  &  Apsari,  N.  C.  (2019).  Pendidikan  Inklusif:  Upaya  Mewujudkan Kesetaraan  dan  Non  Diskriminatif  di  Bidang  Pendidikan  bagi  Anak Dengan Disabilitas (AdD). Sosio Informa , 5 (3). Sugiyanto.  (2010). Model-Model  Pembelajaran  Inovatif .  Surakarta:  Yuma Pustaka.