## PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN- MUI
M. Sholeh Mauluddin, M.Ei.
soleh.mauludin@yahoo.co.id

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aplikasi pembiayaan murabahah di LKS telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam. Secara praksis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada LKS agar  mampu mengaplikasikan pembiayaan mudharabah yang benar-benar bebas bunga.
Dalam menganalisa permasalahan diatas, penulis menggunakan metode analitik evaluatif. Jenis penelitian yang  digunakan merupakan penelitian yang  digunakan merupakan penelitian lapangan. Artinya penelitian diarahkan pada aplikasi murabahah di LKS. Obyek yang dijadikan penelitian adalah BPR Syariah Rossa. Teknis sampel yang digunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.
Melalui penelitian yang dilakukan, aplikasi murabahah di BRI Syariah Pare menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpangan murabahah terletak pada akad wakalah yang digunakan dalam pembiayaan murabahah. Akad wakalah ini memposisikan nasabah mewakilkan dirinya sendiri untuk membeli barang  yang dibutuhkan.  Dalam keadaan seperti ini nasabah mempunyai dua posisi,  yakni  yang  mewakilkan dan  yang  mewakili. Suatu akad harus dilakukan oleh berbilang pihak.  Ada  pihak  yang  mewakilkan dana dan pihak lain yang  mewakili.  Dengan demikian akad jual beli murabahah  di BPR  Syariah  Rossa tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad, serta tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

## Abstract:
This study aims to examine whether the application of murabahah financing at LKS is in line  with  the  MUI  DSN  Fatwa.  The  results  of  this  study  theoretically  are  also  expected  to contribute ideas in the treasures of Islamic intellectuals. Practically, it is expected to be able to contribute  ideas  to  LKS  in  order  to  be  able  to  apply  mudharabah  financing  that  is  truly interest-free.
In the process of analyzing the problems, the author uses analytical evaluative methods. The  type  of  research  used  is  the  field  research.  This  means  that  research  is  directed  at murabahah applications  on  LKS.  The  object  used  for  the  study  was  BPR  Syariah  Rossa.  The sample  technique  used  was  purposive  sampling.  Data  collection  is  done  by  interview techniques and documentation.
Through the research carried out, murabahah applications at BRI Syariah Pare deviate from the provisions in the MUI DSN Fatwa. Murabahah bias is in the wakalah contract used in murabahah financing. This contract of time positions the customer to represent himself to buy the  items  needed.  In  this  situation  the  customer  has  two  positions,  namely  the  representative and the representative. A contract must be carried out by various parties. The parties who give the  representation  and  other  parties  who  represent.  Thus,  the  murabahah  sale  and  purchase contract  in  BPR  Syariah  Rossa  is  invalid  because  it  does  not  meet  the  requirements  and harmonious contract, and is not in line with the MUI DSN Fatwa.

## Keywords: murabahah, fatwa, wakalah
JANUARI  2018

## PENDAHULUAN
BPR Syariah Rossa yang berdiri sejak tahun  2004 dan  berada  di  Kecamatan  Pare mempunyai  beberapa  produk  pembiayaan, diantaranya  adalah pembiayaan murabahah.
Sebagai  lembaga  keuangan  syari’ah , BPR
Syariah Rossa diharapkan  menjalankan operaional  usahanya  sesuai  dengan  Fatwa DSN  MUI sehingga  tidak  menimbulkan kerugian di natar pihak bank dan nasabah.
Pembiayaan murabahah merupakan salah  satu  produk  unggulan  yang  dimiliki oleh BPR Syariah Rossa karena mempunyai resiko yang kecil dimana bank mendapatkan keuntungan  dari  margin  keuntungan  atas barang  yang  menjadi  obyek  pembiayaan murabahah. Walaupun produk beresiko kecil akan  tetapi  dalam  aplikasinya diindikasikan masih  belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN MUI.  Salah  satu  indikatornya  barang  yang menjadi  obyek  pembiayaan murabahah tidak  disediakan  oleh  bank,  akan  tetapi disediakan oleh pihak ketiga. Maka penelitian  ini  akan  mencoba  sejauh  mana praktek  pembiayaan murabahah ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

## LANDASAN TEORI
A. Pembiayaan Murabahah.
Secara  etimologi  kata ﺔﺤﺑاﺮﻣ berasal  dari  bahasa  Arab ﺢﺑﺮﯾ  ﺢﺑر dengan sighat masdar ﺢﺑﺮﻟا yang mempunyai  arti  untung,  tambahan  atau sesuatu  yang  tumbuh  dalam  dagangan. 1

## Bagi orang Arab seseorang itu dianggap
1 Ahmad  Warson  Munawwir, al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.463.
beruntung jika aset dagangannya bertambah.  Hal  ini  senada  dengan  ayat al- Qur’an Surat al -Baqarah ayat 16:
Artinya: “ Mereka  Itulah  orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk,  Maka  tidaklah  beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk ” . Ibnu Rusyd mengartikan murabahah sebagai  proses  jual  beli dimana  penjual    menjelaskan  kepada pembeli  tentang  harga  pokok  barang dan  keuntungan  yang  akan  diraihnya. 2
Sedangkan  menurut  Abdu  al-Rahman al-Jaziry, murabahah adalah  penjualan suatu  barang  dengan  menarik  margin keuntungan  dari  modal. 3 Wahbah  al- Zuhaili mendefinisikan murabahah dengan  kata- kata    “menjual  suatu barang dengan harga pembelian ditambah  dengan  keuntungan”.  Ulama Malikiyah  menggambarkan murabahah sebagi  bentuk  jual  beli  dimana  pemilik barang  menjelaskan  kepada  pembeli tentang  harga  pokok  pembelian  dan keuntungan  yang  diraihnya.  Sedangkan ulama Hanafiah mendefinisikan murabahah sebagai perpindahan barang sesuai  dengan  kontrak  dan  harga  yang disepakati di awal dengan
2 Ibnu  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid, juz  II (Semarang: Toha Putra, tt), h. 161.
3 Abd  al-Rahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fi qh  ‘Ala al-Madzahibi  al- ‘Arba’a, juz  II  (Mesir:  Tijariya  al- Kubro, tt), h. 152.
JANUARI  2018
menambahkan
keuntungan yang disepakati. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah mengartikan murabahah sebagai  suatu  proses  jual  beli  dengan harga  pokok  di  tambah  keuntungan dengan  syarat  penjual  dan  pembeli sama-sama  mengetahui  harga  pokok barang. 4
Dari  beberapa    pendapat  ulama tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa murabahah adalah  proses  jual beli  suatu  barang  dimana  penjual menjelaskan  harga  pokok  dan  besarnya keuntungan  yang  disepakati.  Karena dalam definisinya selalu disebut adanya keuntungan  yang  disepakati  maka murabahah mempunyai  ciri  penjual harus  memberitahu  pembeli  tentang harga pembelian barang dan menjelaskan  jumlah  keuntungan  yang diambil.
B. Dasar hukum.
Perjanjian murabahah
diperbolehkan oleh syara’ dan dibenarkan  oleh  sahabat, tabiin dan sebagian besar ulama berbagai madzhab. Beberapa dalil yang memperbolehkannya adalah :
1. Al- Qur’a n.
Al- Qur’an  tidak  pernah  secara langsung membicarakan tentang murabahah,  hanya  sejumlah  acuan
4 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa Adillatuh, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 3765.; al-Syarbini  al-Khatib, Mugnhi  al-Muhtaj, juz  II (Mesir: Mustafa al-Baab, 1958), h. 77.
tentang  jual  beli,  laba,  rugi  dan perdagangan,  yang  diantaranya  QS  al- Baqarah ayat 275 :
Artinya  : “ Orang-orang  yang makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat berdiri  melainkan  seperti  berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah Telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  Maka  baginya  apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang  larangan);  dan  urusannya (terserah)  kepada  Allah. Orang  yang kembali  (mengambil  riba),  maka  orang itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka. Mereka kekal di dalamnya ” .
Begitu pula halnya dengan referensi hadits,  tidak  ditemukan  adanya  hadits yang menjelaskan  secara  langsung tentang murabahah. Walaupun demikian  ada  beberapa  hadits  yang dapat  menjadi  rujukan,  di  antaranya adalah :
JANUARI  2018
- ﻼﻓ - , ,

## 2. Ijma.
Transaksi  ini  lazim  digunakan  oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. 5 Para ulama membenarkan keabsahan murabahah  dalam  ijma’  u lama,  seperti Ibnu  Rusyd  (Ulama Malikiyah) 6 yang mengklaim  bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang dibolehkan (halal) oleh  mayoritas  ulama  dalam  bentuk ijma’.
Di  samping  itu  ada  banyak  alasan sistem jual beli murabahah ini diterima oleh  banyak kalangan  dan  menjadi dominan  pada  waktu  itu,  diantaranya adalah  karena  sistem  ini  bersifat amanah, sehingga pembeli yang kurang memahami  spesifikasi  barang  dan harganya  terbantu  oleh  penjual  yang jujur.
5 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan  Keuangan (Jakarta:  PT  Raja Grafindo  Persada, 2004), h. 113.
6 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, h. 161.

## C. Syarat dan Rukun Murabahah
Murabahah sebagai  salah  satu proses  jual  beli  mempunyai  beberapa syarat sebagai berikut :
1. Mengetahui  harga  pokok.  Dalam murabahah disyaratkan harga pokok  diketahui  oleh  pembeli karena  merupakan  syarat  sahnya jual beli.
2. Mengetahui  besarnya  keuntungan.
Margin  keuntungan  juga  harus diketahui  oleh  si  pembeli.  Karena margin keuntungan termasuk bagian  dari  harga.  Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
3. Harga  pokok  merupakan  sesuatu yang  dapat  diukur,  dihitung  dan ditimbang,  baik  pada  waktu  terjadi jual  beli  dengan  penjual  yang pertama  atau  setelahnya,  seperti dengan dinar, dirham dan lain-lain.
4. Kontrak  murabahah  harus  bebas dari  praktek  riba.  Jika  dalam kontrak  tersebut  terdapat  unsur riba, maka keuntungan yang didapat tergolong riba.
5. Kontrak jual beli pertama harus sah secara  syara’.  Jika  kontrak  pertama batal atau tidak sah, maka murabahah
tidak dapat
dilaksanakan. 7
7 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh, h. 370.
JANUARI  2018
Adapun  rukun  dalam  jual  beli murabahah sama dengn rukun pada jual beli  umumnya,  yaitu: 8 1) Penjual,  2) Pembeli,
3) Barang yang
diperjualbelikan,  4) Harga barang,  5) Ijab qabul, yaitu pernyataan persetujuan kedua belah pihak. Ijab adalah pernyataan  si  penjual,  sedang qabul adalah pernyataan si pembeli.
Menurut madzhab Hanafi, rukun jual  beli  hanyalah ijab dan qabul yang menunjukkan  adanya  pertukaran  atau kegiatan  saling  memberi.  Dengan  kata lain rukun jual beli ini adalah pekerjaan yang  menunjukkan  keridhoan  atau kerelaan  terhadap  adanya  pertukaran harta  milik,  baik  berupa  perkataan maupun perbuatan.
Rukun jual beli yang terdiri dari lima  unsur  di  atas,  masing-masing mempunyai syarat, yaitu :
1. Syarat orang yang berakad
Para  ulama  fiqh  sepakat  bahwa orang  yang  melakukan  akad  jual  beli harus memenuhi  syarat-syarat :
a. Berakal.  Oleh  karena  itu  jual beli  yang  dilakukan  oleh  anak kecil  yang  belum  berakal  dan orang gila  hukumnya  tidak sah. 9 Adapun  anak  kecil  yang sudah mumayyiz, menurut ulama  Hanafiyah,  apabila  akad
8 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh, h. 347.
9 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 3 (ttp: Dar al-Fikr, 1983), h. 129.
yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, shadaqah dan wasiat,  maka  akadnya  sah. Sebaliknya,  apabila  akad  itu membawa kerugian bagi dirinya,  seperti  meminjamkan hartanya  kepada  orang  lain, mewakafkan atau
menghibahkannya, maka tindakan  tersebut  hukumnya tidak boleh dlaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan  anak  kecil  yang mumayyiz mengandung
manfaat dan mudarat sekaligus,  seperti  jual  beli, sewa menyewa, maka transaksi tersebut  hukumnya  sah  jika walinya  mengizinkan.  Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang mumayyiz benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan  anak  kecil  itu. 10
Ulama  Syafiiyyah  berpendapat bahwa  orang  yang  melakukan akad  jual  beli  itu  harus  baligh dan  berakal.  Apabila  orang yang berakad itu masih mumayyiz,  maka  jual  belinya tidak  sah  walaupun  mendapat izin walinya. 11
10 Wahbah  al-Zuhaily,  al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h. 355.
11 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam, h. 359.; al-Kasani, Kitab Bada’i , h. 202
b. Yang  melakukan  akad  itu adalah  orang  yang  berbeda. Artinya,  seseorang  tidak  dapat bertindak bertindak dalam
waktu  yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
Misalnya,  Pak  Arif  menjual sekaligus  membeli  barangnya sendiri.  Jual  beli  seperti  ini tidak sah. 12
2. Syarat atas barang yang diakadkan.
Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain :
a. Barang  itu  harus  suci.  Oleh karena  itu,  jual  beli  barang- barang  yang  najis,  seperti khamr,  bangkai  dan  babi  itu diaramkan. 13
b. Barang  itu  harus  bermanfaat.
Jaul beli  serangga,  ular  dan tikus  itu  tidak  boleh  kecuali untuk  dimanfaatkan.  Demikian juga  tidak  boleh  jual  beli kucing,  lebah,  beruang,  singa dan  binatang  lainnya  kecuali untuk dimanfaatkan. 14
c. Barang
itu dapat
diserahterimakan  maka  tidak boleh  dijual,  seperti menjual ikan  yang  masih  berada  di dalam  air,  menjual  burung
12 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam, h, 383.
13 Al-Sayydi  Sabiq,  Fiqh al-Sunnah,  III,  h. 129; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam, IV, h. 393
14 Abd al-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh, II, h. 150; Ibn Qudamah, al-Mughni, V, h. 8
yang  sedang  terbang,  dan  lain- lain. 15
d. Barang itu adalah milik sendiri (penjual).  Jika  jual  beli  yang berlangsung  sebelum  ada  izin dari  pemilik  barang,  maka  jual beli  iti  dinamakan  ba’I  al - fudulli, seperti  menjual  barang milik  istrinya  tanpa  izin  dari istrinya. 16
e. Barang  tersbut  ada  pada  saat akad  berlangsung  atau  tidak ada  di  tempat,  tetapi  pihak penjual menyatakan kesanggupannya  untuk  segera mendatangkan  barang  tersebut. oleh karena itu ba’i al - ma’d um (jual beli  barang  yang  belum dimiliki)  itu  dilarang,  seperti menjual  janin  (hewan)  yang masih dalam kandungan induknya,  menjual  susu  yang masih dalam kantungannya. 17
3. Syarat nilai tukar (harga barang)
Nilai  tukar  dari  barang  yang dijual  (untuk  sekarang  adalah  uang) termasuk unsur terpenting dalam perjanjian  jual  beli.  Terkait  dengan masalah ini, para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al- si’r .
15 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h. 385; al-Sayyid sabiq, Fiqh al-Sunnah, III, h. 134
16 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h. 383; Ibn al-Qudamah, al-Mughni, V, h. 18
17 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h. 385; al-Kasani, Ki tab bada’i, IV , h. 207
JANUARI  2018
Menurut  mereka, al-tsaman adalah harga  pasar  yang  berlaku  di  tengah- tengah masyarakat secara umum.
Sedangkan al- si’r adalah  modal  yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum  dijual  kepada  konsumen. 18
Dengan  demikian,  harga  barang  itu  ada dua,  yaitu  harga  antar  pedagang  dan harga  pedagang  dengan  konsumen (harga jual di pasar)
Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan  para  pedagang  adalah al- tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan  syarat-syarat  al-tsaman sebagai berikut :
a. Harga  yang  disepakati  kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 19 b. Dapat  diserahkan  pada  waktu akad,  sekalipun secara  hokum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang  itu  dibayar  kemudian (berhutang) maka
pemabayarannya harus jelas
c. Dalam  jual  beli al-amanah, baik ba’i  al -murabahah, al- tauliyah dan al- wadi’ah ,  harga beli  harus  diketahui  oleh  yang melakukan akad.
d. Apabila  yang  diperjualbelikan itu  benda  bergerak,  maka
18 Nasrun Haroen, Fiqh Muaammalah, h. 118
19 Wahbah  al-Zuhaili.    al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h.
386.
barang  itu  boleh  langsung dikuasai  pembeli  dan  harga barang dikuasai penjual. Sedangkan  bila  berupa  barang tidak  bergerak,  maka  boleh dikuasai  pembeli  setelah  surat- menyuratnya diselesaikan sesuai urf setempat. 20
e. Apabila  jual  beli  itu  dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah), maka barang  yang  dijadikan  nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’.
4. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
Para ulama fiqh sepakat menyatakan  bahwa  unsur utama  dari jual  beli  dalah  kerelaan  kedua  belah pihak yang dapat diketahui dari ijab dan qabul  yang  dilangsungkan.  Menurut mereka, ijab  qabul perlu  diungkapkan secara  jelas  dalam  transaksi-transaksi yang  bersifat  mengikat  kedua  belah pihak, seperti akad jual-beli, akad sewa- menyewa  dan  akad  nikah.  Terhadap transaksi (akad) yang sifatnya mengikat salah  satu  pihak,  seperti  wasiat,  hibah dan  wakaf,  tidak  perlu qabul karena akad  ini  cukup ijab saja.  Apabila  ijab dan  qabul  telah  diucapkan  dalam  akad jual beli, maka kepemilikan barang atau
20 Wahbah  al-Zuhaili.    al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h. 386.
JANUARI  2018
uang  telah  berpindah  tangan  dari pemilik semula. 21
Para  ulama  fiqh  mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul antara lain:
a. Qabul  sesuai  dengan  ijab.
Misalnya penjual mengatakan : “  Saya  jual  buku  in i  seharga
Rp. 30.000,- ”. Pembeli
menjawab , “saya beli buku ini dengan  harga  Rp. 30.000,- ”.
Apabila  antara  ijab  dan  qabul tidak  sesuai,  amak  jual  beli tidak sah.
b. Ijab dan qabul itu  dilakukan
dalam  satu  majelis.  Artinya, kedua belah pihak yang melakukan  jual  beli  hadir  dan membicarakan topik yang
sama. 22 Apabila
penjual mengerjakan aktivitas lain yang  tidak  terkait  dengan masalah  jual  beli,  kemudian  ia mengucapkn qabul, maka menurut  kesepakatan ulama fiqh,  jual  beli  ini  tidak  sah, sekalipun  mereka  berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung denagn qabul. Dalam hal  ini,  ulama  Hanafiyah  dan Malikiyah  mengatakan  bahwa
antara ijab dan qabul boleh diselingi waktu yang
21 Nasrun Haroen, Fiqh Muammalah, h. 116.
22 Wahbah  al-Zuhaili.    al-Fiqh  al-Islam,  IV,  h. 384; Ali Fikri, al-Muammalah, I, h. 32
diperkirakan bahwa pihak pembeli  sempat  utnuk  berfikir. Namun  lama  Syafi’iyah  dan Hanabilah  berpendapat  bahwa jarak  antara ijab dan qabul tidak  boleh  terlalu  lama,  yang dapat menimbulkan dugan bahwa obyek pembicaraan telah  berubah. 23 Di zaman modern,  perubahan  ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tapi dilakukan  dengan  mengambil sikap  barang    dan  membayar uang dari pembeli seta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual  tanpa  ucapan  apapun. Dalam  fiqh  Islam,  jual  beli seperti  ini  disebut  dengan bai’ al- muth’ah . 24 Terkait  dengan ijab dan qabul ini  adalah  jual beli  melalui  perantara,  baik melalui  orang  yang  diutus maupum  melalui  media  cetak, seperti  surat-menyurat,  dan media elektronik, sepeti telepon  dan  faximile.  Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui
23 Ibn  al-Qudamah,  al-Mughni,  IV,  h. 5; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam, IV, 363
24 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam, IV, 363; Ali Fikri, al-Muammalah, I, h. 29, bai al- Muth’ah ini diwujudkan  dengan  kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli  atas  barang  yang  dijual  dan  harga  barang tanpa ucapan apapun dri kedua belah pihak. Misalnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan.
JANUARI  2018
perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui  surat-menyurat  adalah sah  apabila ijab dan qabul sejalan. 25 Menurut mereka, satu majelis  tidak  harus  diatikan sama-sama  hadir dalam  satu tempat secara lahir, tetapi dapat diartikan  dengan  satu  situasi dan  kondisi,  sekalipun  antara keduanya  berjauhan,  namun topik yang  dibicarakan  dalah jual beli tersebut. 26 D. Murabahah Dalam Perbankan

## Syariah
Murabahah merupakan  salah satu  jalan  keluar  drai  terlibat  dengan amalan  riba  pada  masa  ini.  Contoh, seorang  yang  hendak  membeli  sebuah rumahseharga  500  juta  rupiah,  terpaksa meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan  dengan  dikenkan  biaya  lebih sebanyak  8  %  hingga  15  %  setahun dalam tempo  yang dikenakan lebih dari 2  kali  lipat  jumlah  hutang  pokok  dan harga  tersebut  adalah  riba.  Akan  tetapi, melalui  Bank  Islam  membeli  rumah yang sama dengan harga 500 juta rupiah tunai kemudian menjual kepada pembeli secara  murabahah  yaitu  500  juta ditambah  biaya  200  juta  menjadi  harga belinya  700  juta.  Pembeli  boleh  berjual
25 Al-Sayyid  Sabiq,  Fiqh  al-Sunnah,  III,  h. 128; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam, IV, h. 365
26 Ali Fikri, al-Muammalah, I, h. 33
beli  secar  hutang  dengan  Bank  Islam sebanyak  700  juta  dengan  bayarn angsuran  selama  beberapa  tahun  yang disepakati  dengan  pihak  bank  tanpa dikenakan  bunga  atas  hutang  tersebut. Maka terlepaslah pembeli dan bank dari praktek riba.
Dalam  perbankan  syariah pembiayaan  murabahah  juga  digunakan dalam  urusan  import  melalui  L/C  dan juga pembiayaan modal melalui pembelian  stok,  alat  ganti,  bahan mentah, serta barang setengah jadi. 27
E. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pengertian Fatwa.
Fatwa berasal dari bahasa arabal-fatwa yang  artinya jawaban terhadap  sesuatu  yang  musykil  dalam bidang  hukum. 28 Menurut  Zamakhsary, al-fatwa adalah  penjelasan  hukum syara’  tentang  suatu masalah  atas pertanyaan seseorang mauoun kelompok. 29 Qurais Shihab mengartikan fatwa sebagai penjelasan hukum tentang persoalan yang musykil.Sedangkan fatwa  menurut  MUI  adalah  jawaban atau  penjelasan  dari  ulama  mengenai masalah  keagamaan  atau  berlaku  untuk umum.
27 Veithzal Rivai, Islmic Banking: Sebuah teori, konsep  dan  Aplikasi  (Jakarta:  PT. Bumi  Aksara, 2010), h. 391.
28 Ali  bin  Muhammmad  Abu hasan  al-Jurjani, al- Ta’rifat (Cet.  I; Beirut: Dar  al-Kutub  al  Ilmiyah, tt), h. 32
29 Al-Zamakhsyari,  Tafsir  al-Kasysyaf,  jilid  I, (Kairo), h. 305
JANUARI  2018
Dari  beberapa  definisi  yang dikemukakan  di  atas  dapat  disimpulkan bahw  fatwa  adalah  jawaban  dari  suatu pertanyaan  atau  penjelasan  hukum tentang  persoalan  yang  musykil,  yang diberikan  seseorang  atu  lembaga  yang diakaui kredibilitasnya secara umum, di mana  fatwa  tersebut  merupakan  hasil ijtihad mufti.
Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
Dewan  Syariah  Nasional  adalah lembaga  yang  dibentuk  oleh  MUI,  yan memounyai fungsi melaksanakan tugas- tugas  MUI  dalam  menangani  masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan aktifitas  lembaga  keuangan  syariah. Salah  satu  tugas  pokok  DSN  adalah mengkaji,  menggali  dn  merumuskan nilai  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam (syariah)  dalam  bentuk fatwa  untuk dijadikan  pedoman  dalam  kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui Dewan Pengawas
Syariah,  DSN  melakukan  pengawasan terhadap  penerapan  prinsip  syariah dalam  sistem  dan  manajemen  LKS. DSN  diharapkan  dapat  berfungsi  untuk mendorong  penerapan  ajaran  Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan secara pro-aktif dalam
menanggapi  perkembangan  masyarakat
Indonesia  yang  dinamis  dalam  bidang ekonomi dan keuangan.
Struktur organisasi DSN  terdiri dari  Pengurus  Pleno  (56  anggota)  dan Badan Pelaksana Harian  (17  orang anggota).  Ketua  DSN  MUI  dijabat  Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris  DSN  MUIdijabat  Ex  Officio Sekretaris  Umum  MUI.  Keanggotaan DSN  diambil  dari  pengurus  MUI, Komisi  Fatwa  MUI,  ormas  Islam, Perguruan  Tinggi  Islam,  Pesantren  dan para  praktisi  perekonomian  syariah yang  memenuhi  kriteria  dan  diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN MUI. 30

## Tugas dan Wewenang DSN
Berdasarkan keputusan  MUI, Dewan Syarah Nasional bertugas :
1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai  syariah  dalam  kegiatan perekonomian  pada  umumnya  dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan  fatwa  atas  produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi  penerapan  fatwa  yang telah dikeluarkan.
Sedangkan wewenang DSN adalah:
30 Muh.  Ghafur,  Dinamika  fatwa-fatwa  MUI  di bidang  ekonomi  keuangan  dan  impiksainya  terhadp kehidupan  umat  Islam,  dalam  Asy- Syir’ah,  vol.  41. No  1    (Yogyakarta:  Fak.  Syari’ah  UIN  Kal ijaga, 2007), h. 33
JANUARI  2018
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat
Dewan Pengawas Syariah di masing-masing  lembaga  keuangan syariah  dan  menjadi  dasar  tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi landasan  bagi  ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang bewenang, seperti Kementrian
Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan  rekomendasi  dan/atau mencabut  rekomendasi  nama-nama yang  akan  duduk pada  suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan  suatu  masalah  yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi  syariah,  termasuk  otoritas moneter/lembaga  keuangan  dalam maupunluar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga  keuangan  syariah  untuk menghentikan  penyimpangan  dari fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh DSN.
6. Mengusulkan  kepada  instansi  yang berwenang untuk mengambil
tindakan  apabila  peringatan  tidak diindahkan. 31

## F. Mekanisme penetapan fatwa di MUI
Seperti telah  disebutkan  diatas, fatwa  adalah  jawaban  atas  penjelasan
31 Tim  Penulis  Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  DSN  MUI (Jakarta:  Intermasa, 2003), h, 283
dari ulama mengenai masalah keagaman dan  berlaku  untuk  umum.  Pembahasan atas suatu masalah di MUI dilaksanakan oleh  Komisi  Fatwa.  Sidang  komisi diadakan  jika  ada  (a)  permintaan atau pertanyaan  dari  masyarakat  yang  oleh Dewan  Pimpinan  MUI  dianggap  perlu untuk  dibahas  dan  diberikan  fatwanya, (b) permintaan atau pertanyaan  dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
Adapun dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah:
1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah  rsul  yang mu’tabarah ,  serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika  tidak  terdapat  dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan  pada  pasal  2  ayat  1, keputusan  fatwa  hendaklah  tidak bertentangan dengan ijma’ qiyas dan mu’tabar dan dalil-dalil hukum yang lain,  seperti istihsan,  maslahah mursalah, sadd al- dzari’ah.
3. Sebelum  pengambilan keputusan fatwa, hendaklah meninjau pendapat- pendapat  para  ulama  tentang  dalil- dalil hukum maupun yang berhubungan  dengan  dalil  yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
JANUARI  2018
4. Pandangan  tenaga  ahli  dalam  bidang masalah yang akan diambil keputusan fatanya dipertimbangkan.
5. Setiap  masalah  yang  disampaikan kepada  komisi  hedaklah  terlebih dahulu  dipelajari  dengns  seksama oleh  para  anggota  komisi  atau  tim khusus sekurang-kurangnya
seminggu sebelum disidangkan.
Mengenai  maslah  yang  telah  jelas hukumya  ( qat’iy )  hendaklah  komisi menyampaikan  sebagaimana  adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah di  kalangan  madzhab, maka  yang  difatwakan  adalah  hasil tarjih,  setelah  memperhtikan fiqih muqaran (perbandingan) dengan menggunakan  kaidah-kaidah  ushul fiqh  muqaran yang  berhubungan
dengan pen-tarjih-an. Setelah
melakukan pembahasan secara mendalam  dan  komprehensif  serta memperhatikan pendapat dan pandangan  yang  berkembang  dalam sidang, komisi menetapkan
keputusan fatwa.
Setiap  Keputusan  Fatwa  harus di-tanfiz-kan setelah ditandatangani oleh  dewan  pimpinan  dalam  bentuk Surat  Keputusan  Fatwa  (SKF).  SKF harus  dirumuskan  dengan  bahasa  yang dapat  dipahami  dengan  mudah  oleh masyarakat  luas.  Dalam  SKF  harus dicantumkan  dasar-dasarnya  disertai
uraian  dan  analisa  secara  ringkas,  serta sumber  pengambilannya.  Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan  tindak  lanjut  dan  rekomendasi dan/atau  jalan  keluar  yang  diperlukan sebagai  konsekuensi  dari  SKF  tersebut. Setelah SKF dikeluarkan, maka dilakukanlah  sosialisasi  fatwa  tersebut kepada masyarakat. Sehubungan dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia,  MUI membentuk  DSN  yang  secara  khusus menangani permasalahan yanh dihadapi lembaga keuangan syariah tersebut. Teori Akad
1. Syarat terbentuknya akad :
Dalam  hukum  Islam,  syarat-syarat yang  terkait  dengan  rukun  akad disebut syarat terbentuknya akad dan jumlahnya ada delapan yaitu : 32
a. Tamyiz:  Dalam  semua  akad disyaratkan  bahwa  kedua  belah pihak bukan termasuk anak-anak.
b. Berbilang  pihak:  dalam  akad tersebut terdapat dua pihak.
c. Persesuaian  ijab  dan  kabul:  tanda tangan kedua belah pihak menunjukkan adanya kesepakatan  atau  ijab  kabul. Menurut  fatwa  DSN,  persesuaian ijab kabul didokumentasikan lewat tulisan. 33
32 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari’ah, Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007 ), h. 98
33 Fatwa  DSN  NO:  08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH .
JANUARI  2018
d. Kesatuan majlis akad: yang dimaksud  adalah  penutupan  akad harus  terjadi  dalam  satu  majelis yang  sama. 34 Umumnya,  suatu akad  yang  ditandatangani  oleh kedua  pihak  dan  di  saksikan  oleh para  saksi,  dilakukan  dalam  satu waktu dan tempat.
e. Objek  dapat  diserahkan:  objek akad  disyaratkan    harus  dapat diserahkan  apabila  objek  tersebut berupa  barang  seperti  dalam  akad jual  beli,  atau  dapat  diambil manfaatnya  apabila  objek  itu berupa  manfaat  benda  seperti dalam sewa menyewa benda. 35
f. Objek  akad tertentu  atau  dapat ditentukan:  objek  akad  tertentu artinya  diketahui dengan  jelas oleh  para  pihak  sedemikian  rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. 36
g. Objek  dapat  ditransaksikan:  suatu objek  dapat  ditransaksikan  dalam hukum  Islam  apabila  memenuhi kriteria-kriteria berikut:
1) Tujuan  objek  tersebut  tidak bertentangan dengan transaksi,  dengan  kata  lain sesuatu tidak dapat
34 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah,
h. 146
35 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah ,
h.191.
36 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , h.202.
ditransaksikan
apabila transaksi tersebut bertentangan  dengan  tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
2) Sifat  atau  hakikat  dari  objek tersebut  tidak  bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan  apabila  sifat atau  hakikat  sesuatu  itu  tidak memungkinkan transaksi.
3) Objek tersebut tidak bertentangan dengan
ketertiban umum. 37
h. Tujuan  akad  tidak  bertentangan dengan syara’ :  tujuan  akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. 38
2. Syarat keabsahan akad.
Untuk  sahnya  suatu  akad,  maka rukun  dan  syarat  terbentuknya  akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna  yang  menjadikan  suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut  syarat  keabsahan  akad.  Syarat keabsahan  ini dibedakan  menjadi  dua macam,  yaitu  syarat-syarat  keabsahan umum  yang  berlaku  terhadap  semua akad  atau  paling  tidak  berlaku  terhadap kebanyakan  akad,  dan  syarat-syarat
37 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , h.205 38 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , h.218.
JANUARI  2018
keabsahan  khusus  yang  berlaku  bagi masing-masing aneka akad khusus. 39
a. Syarat-syarat keabsahan  umum meliputi :
1) Tidak  ada  paksaan:  syarat keabsahan ini merupakan penyempurna dari syarat terbentuknya akad yang berupa  persesuaian  ijab  dan kabul. 2) Tidak menimbulkan kerugian: merupakan penyempurna dari “objek akad dapat diserahkan”.
3) Tidak  mengandung gharar: merupakan penyempurna dari
“objek akad tertentu”
4) Bebas dari syarat-syarat fasid: merupakan penyempurna dari
“objek  akad  harus  dapat ditransaksikan”.
5) Bebas dari riba.
Akad  yang  telah  terpenuhi rukunnya,  syarat  terbentuknya  dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad  yang  sah.  Jika  syarat-syarat keabsahan  diatas  tidak  terpenuhi,  maka akad  tersebut  tidak  sah  dan  disebut dengan  akad fasid. Menurut  para  ahli hukum  Hanafi,  akad fasid adalah  akad yang  menurut  syara’  sah  pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. 40
39 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , h.99. 40 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , h.100
b. Syarat-syarat  keabsahan  khusus meliputi :
1) Aspek kontrak atau akad.
2) Aspek pelaku akad. 3) Aspek modal dan keuntungan.
4) Aspek barang jaminan. 41
3. Syarat berlakunya akibat hukum
Apabila  telah  memenuhi  rukun- rukunnya,  syarat-syarat  terbentuknya, dan  syarat-syarat  keabsahannya,  maka suatu  akad  dinyatakan  sah.  Akan  tetapi meskipun  sudah  sah,  ada  kemungkinan bahwa  akibat-akibat  hukum  tersebut belum  dapat  dilaksanakan.  Untuk  dapat dilaksanakan  akibat  hukumnya,  akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu:
a. Adanya  kewenangan  sempurna atas objek akad.
b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. 42
4. Syarat mengikatnya akad.
Pada  dasarnya,  akad  yang  telah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya serta syarat  berlakunya  akibat  hukum – yang karena  itu  akad  tersebut  sah  dan  dapat dilaksanakan akibat hukumnya – adalah mengikat  para  pihak  dan  tidak  boleh salah  satu  pihak  menarik  kembali persetujuannya  secara  sepihak  tanpa
41 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari’ah , h.84
42 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , h.101
JANUARI  2018
kesepakatan  pihak  lain.  Namun  ada beberapa  akad  yang  menyimpang  dari asas  ini  dan  tidak  serta  merta  mengikat meskipun  rukun  dan  semua  syaratnya telah terpenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat  akad  itu  sendiri  atau  oleh  adanya hak khiyar pada salah satu pihak. 43

## PEMBAHASAN
Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah,
BPR Syariah Rossa melakukannya dengan  cara  akad wakalah. Pihak BPR  Syariah Rossa  mewakilkan langsung  kepada  nasabah  untuk  membeli barang  yang  akan  dibelinya.  Kemudian nasabah menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak BPR Syariah Rossa.
Sebagai  contoh,  Pak  Rudi yang merupakan  salah  satu  nasabah, mengajukan pembiayaan murabahah kepada BPR Syariah Rossa guna  membeli laptop  Axio seharga 5  juta. BPR  Syariah Rossa dan  Pak Rudi  sepakat  untuk  melakukan  akad pembiayaan murabahah sebesar  6  juta dengan  perincian  5  juta  untuk  biayalaptop Axioo dan 1 juta sebagai margin keuntungan. Pak Rudi harus mengembalikan pembiayaan  tersebut  dalam  jangka  waktu  1 tahun.  Setelah  kesepakatan  selesai, BPR Syariah Rossa mewakilkan kepada Pak Rudi untuk  membeli  barang  tersebut.  Setelah barang  dibeli  dan  dilakukan survei  oleh pihak BPR Syariah Rossa untuk memastikan kebenaran  pembelian  tersebut,  Pak  Rudi
43 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah ,
menyerahkan  nota  pembelian  kepada  pihak BPR Syariah Rossa.
Untuk  menganalisa  apakah  akad murabahah  di BPR  Syariah Rossa sesuai atau tidak dengan  Fatwa  DFSN  MUI  N0 4 Tentang  Murabahah,  maka dapat  dianalisa sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum
Murabahah dalam Bank Syariah
1. Bank  dan  nasbah  harus  melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang  yang  diperjualbelikan  tidak diharamakn oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai  sebagain  atau  seluruh harga  pembelain  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan nasabah  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank  harus menyampaikan semua hal yang  berkaitan denga npembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah  (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus  keuntungannya.  Dalam kaitan ini Bank  harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
JANUARI  2018
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika  bank  hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
Dalam Fatwa DSN  tersebut dikatakan bahwa barang tidak diharamkan oleh syariat. Ini dapat dipahami bahwa  yang  dimaksud adalah tidak  haram  dari sisi dzat maupun cara perolehannya. Maka tidak diperbolehkan akad murabahah dengan obyek akad berupa hewan  yang  najis, misalnya babi atau anjing. Demikian juga bila barang tersebut barang curian. Jika nasabah mengetahui hal tersebut tetapi tetap meneruskan akadnya, maka akad tersebut batal. Dalam Pasal  2  akad jual beli murabahah disebutkan bahwa barang  yang diperjualbelikan atau  yang  menjadi obyek akad adalah sebuah  laptop  Axioo. Secara dzat, barang tersebut tidak dilarang oleh syariat. Dari  Pasal  2  tersebut juga dapat dipahami bahwa BPR  Syariah Rossa membiayai seluruh harga pembelian laptop Axioo seharga 5 juta.
Dalam hal BPR  Syariah Rossa mewakilkan pembelian barang yang menjadi obyek akad kepada nasabah.  Praktek ini belum memenuhi rukun jual beli murabahah karena secara prinsip barang belum menjadi
milik BPR  Syariah Rossa. Ketentuan murabahah nomer 4 dalam Fatwa DSN MUI berbunyi  “Bank membeli barang  yang diperlukan nasbah atas nama  bank  sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ketika akad murabahah dilaksanakan barang sebagai obyek akad harus sudah menjadi milik penyedia dan atau bank.
Dalam jual beli murabahah, BPR Syariah Rossa tidak menyediakan barang yang  dibutuhkan oleh nasabah,  akan tetapi BPR  Syariah Rossa mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang yang  dibutuhkan. Hal ini dikarenakan  agar nasabah lebih leluasa memilih barang  yang dibutuhkan.
Praktek murabahah seperti  di  atas dapat diartikan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara nasabah mewakilkan dirinya sendiri untuk membel ibarang  yang dibutuhkan.  Dalam keadaan seperti ini nasabah mempunyai dua posisi,  yakni  yang mewakilkan dan yang mewakili. Suatu akad harus dilakukan oleh berbilang pihak.  Ada pihak  yang  mewakilkan dan ada pihak lain yang  mewakili.  Dengan demikian akad jual beli murabahah di BPR  Syariah Rossa tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad,  serta tidak sesuai dengan Fatwa  DSN  MUI,  khususnya ketentuan murabahah nomor 4 dan nomor 9.
Pasal 4 dalam contoh akad murabahah mengatakan bahwa nasabah membayar
JANUARI  2018
obyek akad dengan harga Rp. 6.000.000 dengan cara diangsur selama  12 bulan. Margin  keuntungan  yang  didapatkan BPR Syariah Rossa sebesar satu  juta dengan harga pembelian 5  juta. Dengan demikian sudah sesuai dengan Ketentuan Umum Murabahah nomor 7 dan no 5 dalam Fatwa DSN MUI.
Dari tinjauan akad, contoh pembiayaan jual beli murabahah sudah memenuhi syarat  terbentuknya  akad,  yaitu: tamyiz, berbilang  pihak,  persesuaian  ijab dan kabul, kesatuan majlis akad, objek dapat diserahkan,  objek  akad tertentu  atau  dapat ditentukan,  objek  dapat  ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki / mutaqawwim dan mamluk)  dan  tujuan  akad tidak bertentangan dengan syara’. 44
Demikian juga sudah memenuhi syarat keabsahan umum. Hanya dalam syarat keabsahan khusus  yang tidak terpenuhi. Dalam akad murabahah disyaratkan bahwa barang  yang  menjadi obyek akad harus sudah menjadi milik  LKS. Namun dalam contoh akad  yang  ada,  syarat itu tidak terpenuhi seperti penjelasan di atas.

## Kedua: Ketentuan Murabahah kepada
Nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu
44 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah,
h. 98
aset  yang  dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji  yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;  kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini  bank  dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,  biaya riil  bank  harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian  yang  harus ditanggung oleh bank,  bank  dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut,  ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli,  uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;  dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi
kekurangannya.
JANUARI  2018
Di  dalam contoh akad jual beli murabahah  yang  ada, tidak terdapat pasal- pasal  yang  mengatur proses  sebelum tercapainya kesepakatan akad murabahah. Menurut Bapak Rudi,  pihak  bank  tidak mensyaratkan adanya kesepakatan awal. 45
Seharusnya BPR  Syariah Rossa dalam menyalurkan pembiayaan ini  menerapakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh  LKS  dalam penyaluran pembiayan dilkukan dengan melakukan analisa pembiayaan. Beberapa prinsip  yang dapat dijadikan panduan dalam analisa pembiayaan adalah prinsip  5  C  (character, capacity,  collateral dan condition). Dengan adanya kesepakatan ini akan meminimalkan ketidakjujuran nasabah.
Ketiga :Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank  dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Keempat:Utang dalam Murabahah:
1. Secara prinsip,  penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain  yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.  Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian,  ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
45 Wawancara  dengan Bapak  Rudi,  selaku nasabah  pembiayaan  murabahah BPRSyariah  Rosa pada tanggal 7 Mei 2018.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,  ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.  Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
1. Nasabah  yang  memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja,  atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## Keenam:Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,  bank harus menunda tagihan utangs ampai ia menjadi sanggup kembali,  atau berdasarkan kesepakatan.
Hukum  Islam mengakui kebebasan berakad,  yaitu  suatu  prinsip  hukum  yang menyatakan bahwa  setiap  orang  dapat membuat  akad  jenis  apapun  tanpa  terikat kepada  nama-nama  yang  telah  ditentukan
JANUARI  2018
syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam  akad  yang  dibuatnya  itu  sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat  makan  harta  sesama  dengan  jalan batil. 46 Bila  jaminan  bertujuan  untuk memberikan  rasa  aman  bagi  kedua  belah pihak, maka jaminan dapat dijadikan klausul dalam  kontrak murabahah tersebut. Pasal 6 dan  8  dalam  contoh  akad murabahah mengatur  kesepakatan  tentang  jaminan. Nasabah  diharuskan  menyediakan  jaminan dan  dilarang  memindahtangankan  jamianan tersebut. Jaminan  tersebut akan  menjadi milik BPR  Syariah Rossa selama  nasabah tidak  mampu  menyelesikan  kewajibannya baik  disebabkan  kelalaian  maupun  bencaba alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri,  Abd  al-Rahman, Kitab  al-Fiqh
‘Ala al -Madzahibi al- ‘Arba’ah,
(Mesir: Tijariya al-Kubro, tt).
Al-Jurjani, Ali bin Muhammmad Abu hasan,
al- Ta’rifat, (Cet.  1; Beirut: Dar al- Kutub al Ilmiyah, tt)..
al-Syarbini  al-Khatib, Mugnhi  al-Muhtaj (Mesir: Mustafa al-Baab, 1958).
Al-zamakhsyari,  Tafsir  al-Kasysyaf, jilid  I,
Kairo,
al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh  al-Islam  wa
Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
46 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari’ah,
hal 84
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah,  Studi Tentang  Teori  Akad dalam  Fikih  Muamalat, (Jakarta  :  PT. Rajagrafindo, 2007).
Fatwa  DSN  NO:  08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN

## MUSYARAKAH
Ghafur, Muh, Dinamika fatwa-fatwa MUI di bidang ekonomi keuangan dan impiksainya  terhadp  kehidupan  umat Islam, dalam Asy- Syir’ah, vol. 41. No 1 (Yogyakarta:  Fa k.  Syari’ah  UIN Kalijaga: 2007).
Karim, Adiwarman, Bank  Islam: Analisis Fiqh  Dan  Keuangan (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004).
Munawwir, Ahmad  Warson, al-Munawwir,
Kamus  Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
Rivai, Veithzal,  Islmic Banking:  Sebuah teori, konsep dan Aplikasi (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2010.
Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid (Semarang : Toha Putra, tt).
Sabiq,  Sayyid, Fiqh  al-Sunnah,  jilid  3, (ttp: Dar al-Fikr, 1983).
Tim  Penulis  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,
Himpunan  Fatwa  DSN  MUI, (Jakarta: Intermasa, 2003).