## STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG NIKAH BERSYARAT
Vevi Alfi Maghfiroh, Syaefullah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon vevialfi26@gmail.com
Abstract
Marriage is the process by which two people make their relationship public, official, and permanent. It is the joining of two people in a bond that putatively lasts until death. Marriage is the foundation of the building, and its position is very important according to the Qur’an, based on the number of verses that talk about marriage relations. Before the wedding, sometimes there are conditions agreed upon by the bride and groom or from the bride’s parents whose purpose is for the good of them.The law to make marriage agreements (conditional marriage) is permissible (muba > h } ). It may or may not be done, but if the agreement is done, then the law of its implementationwas debated by the scholars.Based on the background and data analysis obtained from the research findings mention that there are two groups who have different views about conditional marriage. They are Ibn Qudamah who is a H { anbali scholar and the majority of scholars (Jumhur ulama) which includes Ima > m Sya > fi’i, Ima > m Ma > lik. and Ima > m H { anafi. This problem of dissent needs to be examined, with the opinion of Ibn Qudamah as a scholar (pentarjih). He firmly argued that if the marriage conditions had been stated, the law must be implemented. It was viewed from the istidlal method then accordingto the argument of Al-Qur’an: Al-Maídah verse 1, Al-Isra verse 34, and An-Nah } l verses 91-92, Hadiṡ Uqbah bin Amir, Fatwa Sahabat that becomes an ijma ‘, also Qiyasbecause keeping promises is a demand ofsyara’.
Keywords : Conditional Marriage, Ibnu Qudamah, Agreement
Abstrak
Pernikahan  adalah  fondasi  bangunan  dan  posisinya  sangat  penting  menurut  Al-Qur’an, berdasarkan jumlah ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan. Sebelum pernikahan, kadang-kadang ada kondisi yang disepakati oleh mempelai laki-laki atau perempuan atau dari orang tua pengantin perempuan yang tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Adapun hukum  untuk  membuat  perjanjian  pernikahan  (Nikah  bersyarat)  diizinkan  (mubah).Boleh dilakukan dan boleh juga tidak, namun apabila dilakukan perjanjian tersebut, maka hukum melaksanakannya inilah yang menjadi perbedaan para ulama.Berdasarkan latar belakang dan analisis data yang diperoleh dari temuan penelitian disebutkan bahwa ada dua kelompok yang memiliki  pandangan  berbeda  tentang  nikah  bersyarat.  Mereka  adalah  Ibnu  Qudamah  yang merupakan ulama Hanbali dan mayoritas ulama (Jumhur ulama) yang termasuk Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Hanafi. Permasalahan perbedaan inilah yang menurut penulis perlu diteliti yakni pendapat Ibnu Qudamah selaku ulama pentarjih yang dengan tegas menyatakan bahwa  apabila  syarat  nikah  telah  diucapkan  maka  wajib  hukumnya  melaksanakannya. Sedangkan pendapat lain mengatakan tidak boleh membuat perjanjian apapun yang tidak tertulis dalam kitab Allah. Ibnu Qudamah dengan tegas berargumen bahwa jika syarat dalam pernikahan  telah  dinyatakan,  maka  hukum  harus  diterapkan.  Hal  tersebut  berdasarkan metode istidlal yakni: Al-Qur’an Al-Ma’dah ayat 1, Al-Isra ayat 34, dan An-Nah } l ayat 91-92, Hadits Uqbah bin Amir, Fatwa Sahabat yang menjadi ijma ‘, juga Qiyas karena menepati janji adalah tuntutan syara’.
Kata kunci: Nikah Bersyarat, Ibnu Qudamah, Perjanjian

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x =
ṣ ¾ = l
` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª =
‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw
( ËC )

## A. Pendahuluan
Hukum agama yang sahih dan pikiran yang sehat mengakui pernikahan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan,  pernikahan  menjadi  dinding kuat, yang memelihara manusia dari dosa- dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram. 1
Islam menganjurkan pernikahan mengandung  manfaat  baik  bagi  yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada  umumnya.  Di  antara  manfaat pernikahan  adalah  bahwa  pernikahan dapat  menentramkan  jiwa,  menahan emosi,  menutup  pandangan  dari  segala yang  dilarang  Allah,  dan  untuk  menjaga kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah. 2
Sesuai  dengan  firman  Allah  dalam surat Ar-Rum ayat 21 :
َمْمُكَنْيَبَلَعَجَواَهْيَلِإاوُنُك ْسَتِلاًجاَوْزَ ْمُك ِسُفْنَأْنِمْمُكَلَقَلَخْنَأِهِتاَيآْنِمَو )12  : مورلا( َنوُرَّكَفَتَيٍمْوَقِلٍتاَي َلَكِلَٰذيِفَّنِإ ًةَمْحَرَوًةَّدَو “Dan  diantara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya ialah  Dia  menciptakan  pasangan-pasangan untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadaya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. 3 Undang-Undang  No  1  tahun  1974 pada  Bab  1  Pasal  1  telah  menyebutkan bahwa:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
1 H.S.M  Nasruddin  Latif, Ilmu  Perkawinan  Seputar Keluarga dan Rumah Tangga ,(Bandung: Pustaka Hidayat,
2001). H. 4.
2 S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah alih bahasa Agus Salim, Hukum Perkawinan Islam ,(Jakarta: Pustaka, 1998). H.16.
3 Al-qur’an dan Terjemahannya , Kementerian Agama Republik Indonesia,(Jakarta: Wali, 2012). H. 406.
Yang  Maha  Esa”. 4 Dengan  demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwi > j dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Apabila  dua  orang  pria  dan  wanita terikat  dalam  perkawinan,  keduanya akan  hidup  nyaman  dan  tentram,  dua sejoli yang hidup menjadi suami isteri dengan  hak  dan  kewajiban  bersama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera, saling tolong-menolong, saling kasih dan mencintai. Apabila akad itu telah dilangsungkan maka landasan untuk berpijak dalam membangun suatu keluarga  sejahtera  telah  terpancang, sehingga tercapailah suatu keluarga sejahtera, aman dan tentram. 5 Sebelum dilangsungkannya perni- kahan,  terkadang  ada  syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak keluarga mempelai. Hal ini bertujuan untuk kebaikan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selanjutnya, hukum melakukan perjanjian dalam  pernikahan  itu  mubah,  boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat disini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan  qabul.  Maksudnya  ijab  akan  terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat. 6 Persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan syarat pernikahan, dalam kitab us } u > l  fiqh karya  Ábd  al-Wahhab Khala > f, syarat terbagi atas dua bagian; al-
4 Undang-Undang Perkawinan
di Indonesia,(Surabaya : Arkola).H. 5. 5 Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek
Kemasyarakatan ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2000). H. 141.
6 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu juz 9, alih  bahasa  Abdul  Hayyie  al-kattani,  dkk,  Cetakan  I, (Jakarta : Gema Insani, 2011). H.59.
syart } al-syarí dan al-syart } al-ja’li.  Al-Syart } al-Syarí adalah syarat yang penetapannya berdasarkan hukum syara’. Sedangkan al- Syart } al-Jali’ adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf. 7 Dalam  kitab-kitab  fiqih  mengartikan syarat dalam perkawinan adalah
ِرَخَ ْلا  َلَع  ِ ْينَجْوَّزلا  ُدَحَأ ُهُطَ َتْشَي اَم  َيِه ِجاَوَّزلا  ِف  ُطْوُ ُشلا
8 ٌضْرَغ ِهْيِف ُهَل  َّمِم “Sesuatu  yang  disyaratkan  oleh  salah  satu pihak  mempelai  atas  suatu  yang  lain,  yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan”
Adapun yang dinamakan nikah bersyarat disini adalah pernikahan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Ada akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa perjanjian.Ada perjanjian yang sesuai dengan tujuan akad dan adapula yang  berlawanan  dengan  tujuan  akad. Ada perjanjian yang manfaatnya kembali kepada  pihak  perempuan,  dan  ada  pula yang dilarang oleh syara’, masing-masing perjanjian memiliki hukum sendiri.
Para  ulama  ahli  fikih  memberikan penjelasan  mengenai  hal  itu.  Mereka berbeda pendapat mengenai adanya syarat yang digantungkan pada ijab qobul. Menurut mayoritas mazhab menyebutkan bahwa  jika  syaratnya  benar  dan  sesuai dengan  akad,  serta  tidak  bertentangan dengan hukum-hukum syariat maka wajib dipenuhi,  namun  jika  syaratnya  rusak, yakni syarat yang tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum- hukum  syariat,  maka  akad  nikahnya  sah dan syaratnya batal sendiri. 9
7 Ábd  al-Wahhab  Khala > f, Ílmu Us } u > l Fiqh ,(Azhar: Maktabah Da’wah al-Isla > miyyah, t.th). H. 165.
8 Wahbah al-Zuhayli > , Al-Fiqh Al-Isla > m Juz VII . (Beirut : Da > r Al-Fikr, 1989). H. 53.
9 Sayyid Sa > biq, Fiqih Sunnah jilid III, alih bahasa Abu Syauqina, dkk, Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). H. 262.
Namun,  jika  sebelum  pernikahan terdapat syarat-syarat yang diperjanjikan oleh  salah  satu  pihak  saja,  misalnya syarat yang diajukan oleh pihak istri untuk  melindungi  hak-haknya.  Misalnya, suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya  atau  dari  kampungnya,  tidak berpergian  dengan  membawanya,  atau tidak menikah atasnya (berpoligami), dan sebagainya. 10 Maka hukum pelaksanannya inilah yang menjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa  nikahnya  sah,  dan  syarat  ini ditiadakan dan suami tidak mesti memenuhinya. Ada juga yang berpendapat bahwa  suami  wajib  untuk  memenuhi janjinya kepada sang istri, dan jika tidak dilaksanakan  maka  terjadi  fasakh  dalam nikahnya.
Permasalah  perbedaan  inilah  yang menurut penulis perlu diteliti. Dengan pendapat Ibnu Qudamah selaku ulama pentarjih yang dengan tegas menyatakan bahwa  apabila  syarat-syarat  dalam perjanjian  sudah  diucapkan  maka  wajib hukumnya untuk melaksanakan.
Melihat  dari  adanya  perbedaan pendapat tersebut. Hal inilah yang kemudian menginspirasi penelitian ini untuk menyelami pemikirannya berkaitan dengan nikah bersyarat. Karenanya rumusan judul dalam penelitian ini adalah: “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah  Bersyarat,” dimana penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan  latar  belakang  masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu:
a.  Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat?
b.  Bagaimana analisis terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang
10 Syaikh al-Isla > m Abi > Muh } ammad  Muwaffaq  ad- Di > n Abd Alla > h bin Qudamah al-Maqdisi > , Al-Mughni Juz 9, (Beirut : Da > r al-Kutb al-Alamiyah, t.th). H. 483.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i =
r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong:
ay ( ÐC )
aw ( ËC )
nikah bersyarat dan metode istidlal hukumnya? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a.  Mendeskripsikan  tinjauan  hukum Islam terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat
b.  Mengetahui analisis terhadap

## pemikiran Ibnu Qudamah tentang
nikah bersyarat
B.Metodologi Penelitian Jenis data yang penulis sajikan dalam penulisan penelitian ini adalah data  kuantitatif,diperoleh  dari  beberapa literatur baik berbahasa Indonesia maupun  berbahasa  Arab,  yang  relevan dengan rumusan masalah seperti : a.  Pengertian nikah bersyarat b.  Pemikiran  Ibnu  Qudamah  tentang nikah bersyarat c.  Metode istidla > l hukum Ibnu Qudamah Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dengan perincian sebagai berikut: a.  Sumber Data Primer, yakni dalam hal ini adalah buku karya Ibnu Qudamah, yaitu: 1) Kitab al-Mughni  fi  al-fiqh (Da > r al- Fikri, Beirut, Lebanon, 1984) 2) Kitab al-Syarh  al-Kabir  ‘ala  Matni al-muqni’ (Maktabah  al-Akhyan  : Riyadh)
b.  Sumber  Data  Sekunder,  yaitu  data dari beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer, antara lain:
1)  Wahbah Zuhayli > , al fiqh al-Isla > mi > wa adillatuhu (Da > r al-Fikri : Damaskus) 2)  Sayyid Sa > biq, Fiqh sunnah Jilid 3 Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library  Research), 11 maka penelitian ini
menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder. 12

## 1.  Tehnik Analisa Data
Penelitian  ini  menggunakan  tehnik analisis  data  dengan  metode  deskriptif analitik  dan  metode  deduktif.  Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. 13 Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan  anlisa  terhadap  pemikiran,  biografi, dan kerangka metode pemikiran Ibnu Qudamah. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat.Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan  pada  dalil  atau  qaidah  yang digunakan oleh setiap argument ,  dan statement-statement yang berkaitan dengan topik bahasan untuk menuju dalil atau statement yang lebih spesifik.

## 2.  Cara Pendekatan
Untuk  memudahkan  dalam  mengkaji bahasan  dalam  penelitian  ini,  maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  tekstual  dan  normatif. Pendekatan  tekstual  yaitu  pendekatan terhadap masalah yang menitikberatkan pada teks dalil dimana penulis melakukan penyimakan kalimat terhadap teks-teks penelitian. Lihat : Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005). H. 61. 12 Winarto  Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1980). H. 162. 13 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). H. 51.

## yang terdapat pada buku-buku/literatur-
literatur yang menjadi sumber data pada penelitian ini. 14 Sedangkan pendekatan normatifyaitu  pendekatan  dengan  cara melihat terhadap pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup di masyarakat. 15

## C. PEMBAHASAN
1.  Pemikiran  Ibnu  Qudamah  tentang Nikah Bersyarat
Biografi Ibnu Qudamah
Dia adalah salah seorang pemikir dari mazhab H { ambali dan ulama besar dari mazhab tersebut. Nama lengkapnya adalah Muwaffaq  al-Di > n  Abu  Muh } ammad Abd Alla > h bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Ibn  Miqdam Ibn Na > s } ir Ibn Abd Alla > h  al-Maqdisi  al-Dimasyqi. 16 Seorang ulama  besar  di  bidang  ilmu  fiqih,  yang kitab-kitab  fiqihnya  merupakan  standar bagi mazhab Hambali,
Beliau lahir pada bulan Sya’ban tahun 541 H/1147 M di Jamail Damaskus Suriah. Dan  ia  meninggal  di  kota  Damaskus,  6 Jumadil Akhir 620 H atau 6-7 Juli 1233 M dan dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng diatas Jami’ al-H { anabilah. Ibnu Qudamah adalah sosok ulama besar serta penulis kitab-kitab fiqih dari mazhab H { ambali. 17 Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok H { ambaliyah yang  zuhud,  wara  dan  ahli  ibadah  serta menguasai  semua  bidang  ilmu,  baik  Al- Qur’an dan tafsirnya, ilmu hadiṡ, fiqh dan ushul  fiqh,  fara > id } ,  nahwu,  h } isa > b dan lain
14 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. H. 8. 15 Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer , (Surabaya: Arkola, 1994). H. 526.
16 Abdul  Qadir  Badran, Terjemah  Syekh  Muwafaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth). H. 2.
17 Hasan Muarif Ambari, et.al, Suplemen Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966). H. 212.
sebagainya. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, tawadhu, sayang pada orang miskin, dan dicintai teman-teman sejawatnya. Sebagai seorang ulama’ besar dikalangan madzhab H { ambali,  ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab H { anbali. Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh Abdul Azi > z  Abd  al-Rah } ma > n al-Sa’i > d, seorang tokoh fiqh arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karyadalam ukuran besar dan kecil. 18
Ibnu  Qudamah,  dalam  bidang  fiqih, meninggalkan karya tulis diantaranya adalah  (1)  Kitab Muqaddimah  fi > al-Fara > id } dan (2) Kitab Manasik al-Haj . 19 (3) Kitab al- ‘Umdat fi al-Fiqh (4) Kitab al-Muqni’ fi > al-fiqh (5) Kitab al-Ka > fi > fi > al-Fiqh (6) Kitab al-Mughni > fi > al-Fiqh. Keistimewaan  kitab al-Mughni > adalah bahwa pendapat kalangan madzhab H { anbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab H { anbali berbeda dengan mazhab lainnya,  senantiasa  diberikan  alasan dari ayat atau hadist yang menampung pendapat mazhab hambali itu.

## Pengertian  Umum  tentang  Nikah Bersyarat
Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab حاكن sinonimnya جوزت kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan  perkawinan.  Kata  “Nikah”  telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. 20 Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atas hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.
18 M.  Ali  Hasan, Perbandingan  Mazhab, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2002). H. 281.
19 Abd  al  ‘Aziz  ibn  al-Rahman, Ibnu  Qudamah  wa Atsaruhu al Ushuliyyah Juz I , (Riyadh : t.p, 1979). H.  93.
20 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakaht 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H.10.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab
Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC ) aw ( ËC )

## Al-Fara
> ’ mengatakan: Än-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan.
Adapun menurut istilah: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.  Para  ulama  ahli  fikih  berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inka > h } atau tazwi > j . 21 Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat  yang  dibawa  Rasulullah  SAW, yaitu penataran hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan  sepintas  lalu,  pada  batang tubuh  ajaran  fikih,  dapat  dilihat  adanya empat garis besar dari penataan itu yakni : (a) Rubál-ibadat , yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
(b) Rubál-Muámalat , yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari (c) Rubál-Munakahat , yaitu untuk menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan (d) Rubál- jinayat ,  yang  menata  pengamanannya dalam suatu tertib pergaulannya yang menjamin ketentramannya.
Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang  akan  melakukannya,  karena  lebih bersifat  subjektif.  Namun  demikian,  ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan,  yaitu  untuk  memperoleh kebahagian dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 22 Hukum  Islam  menjelaskan,  bahwa nikah bersyarat merupakan susunan yang terdiri dari dua suku kata: Nika > h } dan  Syarat . Nika > h } yang berarti akad serah
21 H.M.A  Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). H.8.
22 Slamet  Abidin,  Aminuddin, Fiqih  Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). H. 12.
terima antara laki-laki dan   perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera . Sedangkan yang dimaksud dengan Sharath dalam  kaitannya  dengan  perkawinan adalah apa-apa yang disyaratkan oleh salah satu kedua mempelai kepada yang lain karena adanya tujuan ( ghard ) tertentu yang ingin dicapai. 23 Dilihat  dari  waktu  pengajuan  syarat, maka syarat dapat dikelompokkan menjadi dua: Syarat yang diajukan sebelum akad nikah  berlangsung,  dan  syarat  yang diajukan ketika prosesi akad. Hal ini senada  dengan  perkataan  Muhammad Shalih Ibn Al-Utsmain:
ْوَأ ، ِدْقَعْلِل ةَنِراَقُم َنْوُكَت ْنَأ ُبتْعي ِحاَكِّنلا  ِف َطْوُ ُّشلا َّنَأ ْمَلْعاَو
24 ِهِب ةَقِح َل  َل ـ ِهْيَلَع ةَقِباَس “Ketahuilah  bahwa  persyaratan  yang diajukan  dalam  nikah  hanya  ternilai  ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad  nikah,  bukan  menyusul  setelah  akad nikah.”

## 2.  Macam-Macam  Pelaksanaan  Nikah Bersyarat
a.  Syarat  Yang  Diajukan  Sebelum

## Pernikahan
Pada  dasarnya  setiap  akad,  baik nikah  maupun  jual  beli,  syarat  yang diperhitungkan adalah syarat yang bersamaan (al-muqa > rin) dengan akad. Namun jika syarat tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka syarat tersebut berstatus seperti halnya syarat yang al-muqa > rin (bersamaan). Artinya akad yang terdapat syarat tersebut menjadi akad yang terbatasi
23 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wa AdillatuhuVol 7 , (Beirut : Dar Al-Fikr, 1985). H.53.
24 Muhammad  bin  Salih  al-Utsmayn, Al-Syarh  Al- Mumti’  ‘ala  Zad  al-Mustaqni’  Vol.  12, (Beirut:  Dar  ibn  al- Jauzi, 1427 H). H. 163.
(muqayyad) keberlangsungannya dengan terlaksananya syarat tersebut. Lebih jelas lagi Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak ke pihak lain sebelum akad berlangsung berhukum sah dan luzum selagi syarat tersebut belum dibatalkan sampai akad nikah berlangsung. Lebih lanjut  beliau  mengatakan,  pendapat tersebut adalah pendapat z } a > hir- nya madhab H { anafi, Ma > liki, dan selainnya yang berlaku di semua akad. Serta satu  wajah  dari  pendapat-pendapat di kalangan Sya > fi’iyyah  dengan mengesampingkan masalah maskawin secara rahasia dan tidak.
Pendapat  ini  juga  berlaku  dikalangan Ima > m Ma > lik dan Ima > m Ah } mad dalam hal  ibadah,  sebab  menurut  keduanya niat yang al-mutaqaddimah (terdahulu) berhukum seperti al-muqa > rin (yang bersamaan). Di samping pendapat tersebut di kalangan Ima > m Ah } mad, terdapat satu pendapat lagi yang sangat berbeda dengan pendapat sebelumnya,  yakni  syarat  yang diajukan sebelum akad nikah tidak memiliki pengaruh apapun pada keberlangsungan akad. 25
b.  Syarat  yang  Diajukan  Ketika Pernikahan
1)  Madhab H { anafi Di  kalangan  Madhab  H { anafi,  syarat dikelompokkan menjadi dua; syarat yang s } ah } i > h } (dapat  dibenarkan)  dan syarat yang fa > sid (rusak).  Syarat yang s } ah } i > h } adalah syarat yang menyempurnakan  tuntutan  akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara’. Sedangkan syarat yang fa > sid adalah syarat yang justru menafikan tuntutan akad, serta bertentangan dengan hukum-hukum
25 Ibnu  taymiyah, Ahka > m  al-Zawaj, (Beirut:  Da > r al- Kutub al-Ilmiyah, 1988). H. 182.
shara’. Akibat hukum dari syarat yang s } ah } i > h } adalah adanya kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akibat hukum dari syarat yang fa > sid adalah syarat tersebut menjadi batal serta akadnya tetap berhukum sah. 26
2)  Madhab Ma > liki Pendapat  ini  sedikit  berbeda  dengan pendapat di kalangan madhab H { anafi. Sebab disamping pembagian s } ah } i > h } dan fa > sid sebagaimana di atas. Di kalangan Madhab Ma > liki membagi s } ah } i > h } menjadi s } ah } i > h } yang makruh dan tidak makruh. al-s } ah { i > h } at  ghayr  al-makru > hat, adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, sebagaimana syarat memberikan nafkah pada istri. Sedangkan al-s } ah } i > h } at al-makru > hat adalah syarat yang tidak ada kaitannya dengan akad, juga tidak menafikan tuntutan akad, tapi hanya menyempitkan pihak yang menerima syarat,  sebagaimana  syarat  untuk tidak keluar rumah yang di ajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki,
3)  Madhab Sya > fi’i Dalam pandangan Sya > fi’iyyah  tidak jauh berbeda dengan pandangan H { anafiyyah,  yakni  membagi  syarat menjadi syarat s } ah } i > h } dan syarat fa > sid.
Syarat s } ah } i > h } menurut Sya > fi’iyyah adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, serta syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan nikah, namun tidak memiliki hubungan dengan tujuan (ghard) nikah,  sebagaimana ucapan: “jangan engkau memakan ini”. Sedangkan syarat fa > sid di kalangan sya > fi’íyyah dapat dikategorikan menjadi dua:
a)  Syarat yang bertentangan dengan tuntutan  nikah,  namun  tidak sampai menghilangkan maksud asli nikah yaitu watí. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah
26 Wahbah, al-Fiqh al-Isla > mi > Vol 7 , H. 54.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab
Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh
L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )

## tetap sahnya akad dan gugurnya syarat. Sebagaimana syarat untuk
tidak perlu memberi nafkah.
b)  Syarat yang bertentangan dengan tuntutan  nikah,  sekaligus  juga menghilangkan maksud asli dari nikah. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah batalnya akad nikah. Sebagaimana syarat untuk tidak watí. 27 4)  Mazhab H { anbali H { anbali sebagaimana sya > fi’í  juga membagi syarat menjadi s } ah } i > h } dan fa > sid, namun  perinciannya  berbeda, yakni: a)  al-Syuru > t } al-s } ah } i > h } ah ,  yakni  syarat yang menjadi tuntutan akad, serta syarat yang tidak menjadi tuntutan akad  namun  memiliki  manfaat bagi salah satu pihak selama syara’ tidak melarang dan selama tidak menghilangkan maksudnya akad. Syarat  ini  harus  dipenuhi,  sebab terdapat  manfaat  di  dalamnya. Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya untuk tidak memberi nafkah.
b)  al-syuru > t } ghayr  al-s } ah } i > h } ah ,  yakni syarat yang dilarang oleh syara’ yang bertentangan dengan tuntutan akad.
(1)  Syarat yang batal dan tetap sah akadnya. Seperti syarat yang diajukan oleh pihak laki-laki untuk  tidak  memberi  mahar, dan  tidak  memberi  nafkah. Syarat ini berhukum tidak sah,  sebab  di  samping  syarat ini  menafikan  tuntutan  akad juga mengandung pembatalan hak-hak  yang  wajib  sebab akad sebelum akad tersebut dilakukan.
(2)  Syarat  yang  secara  asli sudah membatalkan akad.
27 Wahbah, al-Fiqh al-Isla > mi > , vol 7, H. 56-57.

## Seperti mengajukan syarat
pembatasan  jangka  waktu nikah (nikah mutáh) 28
Dari pemaparan diatas dapat penulis tarik  kesimpulan,  yakni  jika  syarat  yang dibuat  bertentangan  dengan  syariát  atau hakikat  perkawinan  apapun  bentuknya maka syarat tersebut tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak  bertentangan  dengan  syariát  dan hakikat  pernikahan,  maka  hukumnya boleh atau sah.

## 3.  Pemikiran  Ibnu  Qudamah  tentang Nikah Bersyarat
Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitab  al-Mughni > ,  bahwa  Jika  seorang lelaki  menikahi  perempuan,  dan  ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah  ataupun  negerinya,  tidak  dibawa untuk  perjalanan  jauh,  tidak  dimadu (menikah  lagi  dengan  perempuan  lain), maka  semua  syarat  yang  manfaat  dan faidahnya  kembali  kepada  perempuan tersebut harus dipenuhi. 29 Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka difasakh.
Ibnu Qudamah juga berpendapat: Äpabila syarat pada suami tidak menikah selain istri tersebut dan kemudian suami  menikah,  maka  terjadi  perceraian ( fira > q )”. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW  melalui  Uqbah  bin  Amir. 30 Dalam penjelasan ini, Ibnu Qudamah berpendapat mengenai nikah bersyarat adalah sah dan syaratnya tidak sia-sia, mengikat dengan akad, apabila syarat tersebut tidak ditepati oleh suami kepada isteri pada waktu akad nikah termasuk perjanjian tersebut diatas
28 Wahbah, al-Fiqh al-Isla > mi > , vol 7, H. 56-57. 29 Ibnu  Qudamah, Al-MughniJuz  9 alih bahasa Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi, Cetakan - I . (Jakarta Pustaka Azzam, 2012). H.434.
30 Ima > m Bukha > ri > , S { ah } i > h } Bukha > ri > Juz II … H. 276.
tergolong syarat rusak dan mengikat dengan akad.
Ibnu Qudamah memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang  dihadapi  umat,  misalnya  tentang nikah bersyarat yang dilakukan oleh istri untuk suami agar tidak dipoligami. Beliau tidak menentang atau menolak poligami, tetapi membolehkan istri memberi syarat kepada suami untuk tidak dipoligami.
Pendapat  Ibnu  Qudamah  itu  tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal (Syuriah), dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa  akan  sangat  sulit  mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota  keluarga.  Laki-laki  di  Syuriah mengutamakan kenikmatan semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, permasalahan ini sesuai dengan kaidah fiqih “mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan.”
Pendapat  ini  juga  sesuai  dengan Ima > m Ah } mad bin H { anbal yang ditegaskan kembali oleh Ibnu taymiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka menganggap bahwa syarat yang disebutkan di dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya daripada syarat dalam akad jual beli, sewa-menyewa, atau akad- akad  lainnya.  Oleh  karena  itu  kewajiban menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan. 31 Madzhab  H { ambali membagi persya- ratan  dalam  nikah  menjadi  tiga  bagian, salah satunya adalah persyaratan yang harus  ditunaikan,  yaitu    persyaratan yang  manfaat  dan  faedahnya  kembali kepada  sang  wanita.  Misalnya  sang wanita  mempersyaratkan  agar  sang suami  tidak  membawanya  merantau atau  tidak  berpoligami.  Maka  wajib  bagi suami untuk memenuhi dan menunaikan persyaratannya.  Jika  tidak,  maka  sang
31 Sayyid Sa > biq, Fiqih Sunnah vol III, alih bahasa Abu Syauqina,  Abu  Aulia  Rahma.  Cetakan  I.  (Jakarta:  Tinta Abadi Gemilang, 2013). H. 354.
wanita  berhak  untuk  membatalkan  tali pernikahan.  Pendapat  ini  diriwayatkan dari  Umar  bin  Al-Khatta > b,  Saád  bin  Abi > Waqas } ,  Muáwiyyah,  dan  Ámr  bin  al-Ásh rad } ialla > hu ánhum. 32
Zainab h } asan  Syarqa > wi > berpendapat menguatkan  pendapat  para  fuqaha mazhab H { ambali karena kuatnya dalil- dalil yang mereka gunakan dan syarat- syarat  ini  mengandung  manfaat  bagi wanita,  sementara  syarat  tersebut  tidak mengandung madhorot bagi pihak laki- laki,  dan  ia  telah  rela  menyepakatinya, pemenuhan syarat-syarat ini juga akan menambah kasih sayang dan ketentraman hubungan suami isteri sehingga mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia. 33
4.  Metode Istidla > l Hukum Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat. Metode  istidla > l yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai pengikut mazhab H { ambali,  dari  beberapa  sumber  juga sebagaimana yang disebutkan H { asan Abu > T { a > lib,  bahwa  dalam  melakukan  istinbat hukumnya telah menggariskan dasar- dasar us } u > l  fiqh ,  yaitu: Pertama Al-Qurán. Kedua , a-Sunnah . Ketiga , al-Ijma’ . Keempat , al-Qiyas . Kelima , al-Istis } ha > b . Keenam , al-Mas } a > lih al-Mursalah , dan Ketujuh Sad al-Z { ariah . Kedelapan , Pendapat S } ah } a > bi > . 34 Adapun metode istidla > l hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum tentang nikah bersyarat sebagai berikut: Pertama: Al- Qurán  menempati  posisi  yang  sangat fundamental  dalam  istidla > l,  alasannya terdapat  dalam  firman  Allah  surat  Al- Maidah ayat: 1
32 Ibnu  Qudamah, Al-Muqni’ Vol III ,  (Riyadh: Maktabah Al-Akhyar, t.th). H. 44.
33 Zainab Hasan Syarqawi, Fiqh Seksual Suami Isteri, (Solo: Media Insani Press, 2003). H.  93.
34 Romli  SA, Studi  Perbandingan  Ushul  Fiqh,
( Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2014),  48-49  lihat  juga Muchis M. Hanafi, Biografi Imam 5 Mazhab Imam Ahmad, (Jakarta: Lentera Hati, 2013). H. 113

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l
` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª =
‘ Ç = h
=
=
Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
ِماَعْنَ ْلا ُةَميِهَب ْمُكَل  ْتَّلِحُأ  ِدوُقُعْلاِب اوُفْوَأ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي ُمُكْحَي َهَّللا َّنِإ  ٌمُرُح ْمُتْنَأَو ِدْي َّصلا  ِّلِحُم َ ْيَغ ْمُكْيَلَع ٰ َلْتُي اَم  َّلِإ ُديِرُي اَم “Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali  yang  akan  disebutkan  kepadamu. Dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika kamu  sedang  berihram  (haji  atau  umrah). Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” 35
Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan ya  ayyuhalladi > na a > manu adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah. Panggilan semacam ini bukan hanya panggilan mesra,  tetapi  juga  dimaksudkan  agar diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Dalam konteks ini diriwayatkan  bahwa  sahabat  Nabi,  Ibnu Masúd ra berkata, “Jika anda mendengar panggilan Ilahi ya ayyuhalladi > na a > manu maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu,  karena  sesungguhnya ada kebaikan yang dia perintahkan atau keburukan yang dia larang.
Kata aufu perintah ayat ini menunjukkan  betapa  Al-Qurán  sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna kalau perlu melebihkan dari seharusnya serta mengecam mereka yang menyia-nyiakan. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara  pribadi  atau  kolektif  tidak  dapat dipenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.Sedemikian  tegas  Al-Qurán  dalam kewajiban  memenuhi  akad  hingga  setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun itu merugikannya.
Jikalau melepaskan ikatan perjanjiandibenarkan,  maka  rasa  aman masyarakat akan terusik dan kerugian akibat  seseorang  memenuhi  perjanjian, terpaksa ditetapkan demi memelihara
35 Al-qur’an dan Terjemahannya , Kementerian Agama RI. (Jakarta: Wali, 2012). H. 106.
rasa aman dan ketenangan anggota masyarakat, dan sudah menjadi keharusan jika kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan. Dijelaskan dalam surat al-Isra > Ayat 34 dan surat al-Nah } l ayat 91-92. dalam nas } - nas } tersebut menunjukkan atas wajibnya memuliakan bumi orang-orang yang mempunyai perjanjian, dan ayat itu juga menjaga orang untuk menepati perjanjian itu. 36 Allah juga menjadikan hak perjanjian diatas setiap hak.
Sayyid Sa > biq  mengatakan  bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya  positif  dan  peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian,  dan  sangat  urgen  dalam mengatasi  kemusyrikan,  menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan. Dalam  bentuk  apapun,  pelanggaran terhadap janji dianggap dosa besar yang perlu diberi sanksi. 37 Kedua: Hadiṡ.  Ibnu  Qudamah mengambil  hadiṡ  dari  Uqbah  bin  Amir. Rasulullah SAW, bersabda: 38
ديزينع ثيل انثدح ، كللما دبع نب ماشه ديلولا اوبأ انثدح هللا لص يبنلا نع ةبقع نع يخلا ﺑﻰأ نع بيبح ﺑﻰأ نب ِهِب اْوُفْوُت ْنأ  ِطْوُ ُّشلا َنِم ْمُتْيَفْوَأ اَم قّحأ(( لاق ملسو هيلع
39 ))ِجْوُرُفْلا ِهِب ْمُتْلَلْحَت ْساَام “Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al- Khair dari Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah  Saw  bersabda:  Syarat  yang  lebih
36 Hudari Bik, Tarikh Al-Tasyri’Al-Islami, alih bahasa Mohammad Zuhri. (Indonesia: Darul Ikhya, t.th). H. 147.
37 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah vol III, alih bahasa Abu Syauqina,  Abu  Aulia  Rahma.  Cetakan  I,  (Jakarta:  Tinta Abadi Gemilang, 2013). H. 99.
38 Ibnu Qudamah, Al-Mughni9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi,  Dudi  Rosadi,  Cetakan-  I . (Jakarta:  Pustaka Azzam), 2012. H.448.
39 Ima > m Bukha > ri > , S { ah } i > h } Bukha > ri > Juz III, (Beirut: Da > r Al-Fikri, t.th). H. 267. lihat juga S >{ ah } i > h } Muslim Juz II, 1035, Sunan Nasa > ’i  Juz  III ,  92-93,  dan Sunan  at-Tirmidzi  Juz  II , H.298.
patut  untuk  dipenuhi  yaitu  perjanjian yang  menyebabkan  halalnya  kehormatan perempuan”. (HR Riwayat Bukha > ri > ).
Hadiṡ  ini  s } ah } i > h } dan  diriwayatkan Bukha > ri > dan  Muslim,  namun  demikian menurut paham yang masyhur dalam kalangan ulama ushul fiqh mempergunakan khusus  dan  mengalahkan  yang  umum, yaitu memenuhi yang disyaratkan itu.
Ketiga: Ijma’. Ibnu Qudamah berkata: adapun pendapat yang kami dengar dari para sahabat setahu kami tidak ada yang berlainan  di  zaman  mereka,  bahkan sudah  menjadi  ijma’,  diantara  ulama berpendapat  wajib  dipenuhi  apa  yang sudah disyaratkan kepada istrinya. Umar bin Khatta > b, Sa’ad bin Waqqas } , Muawiyah, Amru bin A <<<< s } , Umar bin Abdul Azi > z, Ja > bir bin Zaid, Tawas, Azuai, Isha > q, dan golongan H { ambali. Keempat: Qiyas. Pada surat Al-Maidah ayat 1, Al-Isra’ ayat 34 dan hadits riwayat Uqbah  bin  Amir  semuannya  terdapat adanya ‘illat atau dasar yang dapat dijadikan  hukum  pada  permasalahan  ini, yaitu menepati janji yang merupakan tuntutan syara’.

## 5.  Kritik  Ulama  terhadap  Pendapat Nikah Bersyarat Ibnu Qudamah
Secara logika sesungguhnya jika syarat  yang  diminta  oleh  wanita  dalam akad nikahnya mengandung manfaat dan maksud  si  wanita,  tidak  bertentangan dengan maksud pernikahan, maka syarat itu sah dan tetap baginya ia berhak membatalkan bila syarat itu tidak ditepati.
Namun syarat-syarat yang dikemukakan diatas dianggap mengharamkan  yang  halal  seperti, menikah, poligami, dan berpergian, ketiga hal itu halal dan syarat tersebut tidak akan menambah kebaikan akad, tidak termasuk dalam kemaslahatan dari akad nikah, dan bukan tujuan akad, maka kenapa seolah- olah syarat tersebut mengalahkan sunnah
menikah. Hal ini yang menjadikan syarat tersebut rusak dan tidak dapat dipenuhi, sama halnya dengan mensyaratkan untuk tidak menyerahkan dirinya (untuk digauli).
Syarat tersebut ditolak oleh al-Zuhri, Qatadah, Hisya > m bin Úrwah, Ma > lik bin al- Laiṡ, Tsuari, al-Sya > fi’í, Ibnu al-Munz } i > r, As } h } a > b al-Ra     yi dan para filosof. Abu > H { anifah dan al-Sya > fi’í berkata: dalam hal ini yang rusak bukanlah akadnya akan tetapi maharnya,  sehingga  bagi  perempuan mahar  yang  sepadan.  Mereka  berhujjah dengan sabda Nabi SAW:
وُرْمَعو ةَيِواَعُمو صاَقَو  ِﺑﻰَأ نْب دَع َسو باَّطَخلا  ِِنب رَمُع  ْنَع ِف  َسْيَل َطْ َش  ُّلُك:  م.ص  ُىِبَنلا  َلاَق .ْمُهْنَع  ُﷲ ِ ِﺿَر صاَعلا ِنْب
40 ٍطْ َش َةَئاِم َناَك ْنِإَو ٌل ِطاَب َوُهفﷲ ِباَتِك “Dari Umar r.a dan Sa’ad bin Abi Waqazdan Muawiyah  dan  Amru  bin  Ash  ra.  Nabi  Saw bersabda:  Semua  syarat  yang  tidak  sesuai dengan  kitabulllah  maka  syarat  itu  batal meskipun seratus syarat”.
Sedangkan syarat ini tidak terdapat dalam  kitab  Allah,  karena  syariat  tidak menghendakinya. Nabi bersabda:
م.ص  َﷲ  َلو ُسَر نَّأ ُهْنَع  ُﷲ  َ ِﺿَر  ِﻧَزَلما فْوَع  ِنْب وُرْمَع  ْنَع َمَّرَح ْوَأ اًماَرَح  َّلَحأ ًاطْ َش  َلِّإ ْمِهِطْوُ ُش  َلَع َنْوُمِل ْسُلما :   َلاَق
41 ًل َلاَح “Dari  Umar  bin  Auf  al-Mazani  r.a bahwa  Sesungguhnya  Rasulullah  Saw telah  bersabda:“Orang  Islam  itu  terikat dengan  syarat  yang  mereka  buat,  kecuali syarat  menghalalkan  yang  haram  dan mengharamkan yang halal.”
Ulama  berpendapat  bahwa  akad nikahnya  tetap  sah,  tetapi  syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Pendapat ini dianut
40 Imam  Bukhari, S { ah } i > h } Bukha > ri > .  Beirut  Lebanon: Da > r al-Kutub al-Alamiyah, 1992. H. 251 lihat juga Sunan Nasa > ’i “Kita > b bath-Thalaq Ba > b Khiya > r al-Ummah Tu’taqu wa Zaujuhu mamlukun”,Jilid VI : 165, hadiṡ nomor 3451
41 Isma > ’il  al-Kahlani, Subul al-Sala > m,  juz  III , (Semarang:  Toha  Putra,  2003).  H.  59  lihat  juga S { ah } i > h } Bukha > ri > , kita > b al-Ija > rah, Ba > b Ujr al-Simsarah, Jilid II. H. 43.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h = = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
oleh mazhab Sya > fi’i,  Mazhab  H { anafi,  dan Ma > liki 42 .  Namun,  keadaan  seperti  ini, Maliki  dan  Hanafi  mengatakan  suami wajib  memberi  mahar miṡil ,  yaitu  yang lazim bagi wanita, bukan mahar musamma , yaitu mahar yang disepakati bersama.
Di  dalam  kitab  al-Umm  Ima > m Sya > fi’i berpendapat 43 : sebuah persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, karena  Rasulullah  Saw  membatalkan setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah Yang Maha mulia pujian-Nya, apabila ada dalam kitab Allah atau Sunnah Rasulullah  SAW  yang  menyalahinya. beliau  juga  beralasan  bahwa  Allah  SWT menghalalkan kepada seorang laki-laki mengawini  empat  orang  wanita,  apabila isterinya  mensyaratkan  padanya.  Bahwa suami tidak boleh kawin lagi, maka isteri itu melarang hak suami tentang apa yang  telah  dilapangkan  oleh  Allah  SWT kepadanya.
6.  Analisis Penelitian Ibnu Qudamah sebagai seorang pemikir dan ulama besar dari mazhab H { ambali,  telah  berpendapat  bahwa: Pernikahan  yang  memiliki  syarat  yang manfaatnya kepada istri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami. Seperti syarat istri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak berpergian bersama istri,  tidak  akan  kawin  lagi,  dan  tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak  dipenuhi  suami,  maka  perempuan atau istri dapat meminta fasakh terhadap suami.
Hal ini juga sependapat dengan beberapa ulama lainnya, seperti Imam Ah } mad bin H { anbal,  Ibnu  Taymiyah,  Sayyid Sa > biq,  dan  Wahbah  al-Zuhayli > .  Pendapat ini berdasarkan dalil Al-Qur’an surat Al-
42 Wahbah al-Zuhayli > , al-Fiqh al-Isla > m wa ‘Adilatuhu, Juz VII , (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). H. 46 – 47.
43 Muhammad  Ibnu  Idris  Asyafi’i, al-Umm  (Kitab Induk)  Jilid  7, alih bahasa Ismail Yakub. SelangorDarul Ehsan:Victory Agency, 2010). H. 334.
Maidah ayat 1 tentang kewajiban menepati janji. Terdapat juga pada surat Al-Isra > Ayat 34,Surat An-Nah } l ayat 91-92, dan hadiṡ s } ah } i > h } yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang merupakan dalil khusus. Semuanya memiliki ‘illat sama, yakni menepati janji sebagai wujud tuntutan syara’. Pendapat  ini  juga  merupakan  Ijma’ yang tidak bertentangan dengan para sahabat.  Ulama  yang  berpendapat  wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya, diantaranya adalah Umar bin Khatab, Saad bin Waqqas, Muawiyah, Amru bin A < s } , pendapat dari syuraih, Umar bin Abdul Azi > z, Ja > bir bin Zaid, Tawas, al- Auza > i > , Isha > q, dan golongan H { ambali. Istidla > l Hukum Ibnu Qudamah mengenai nikah bersyarat juga tidak terlepas dari latar belakang kondisi masyarakat Syuriah tempat beliau tinggal. Disana  poligami  merajalela.  Beliau berkesimpulan  bahwa  akan  sangat  sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Syuriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata  dan  menuruti  hawa  nafsunya. Oleh  karena  itu,  pendapat  ini  sesuai berdasarkan  kaidah  fiqh “Mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan.” Dan merujuk pada pendapat Wahbah Zuhayli > di dalam bukunya al-Fiqh al-Isla > m wa Adillatuhu , mensyaratkan agar suami tidak berpoligami sah dimasukkan ke dalam syarat ta’lik. Karena syarat tersebut tidak termasuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram kerana ia hanya sebuah perkara yang diperbolehkan.
Adapun perbedaan pendapat dengan mayoritas madzhab disebabkan karena pertentangan dalil yang umum dengan yang khusus. Seperti pada hadist yang diriwayatkan  oleh  Uqbah  bin  Amir  yang merupakan dalil khusussedangkan hadist
A < isyah  bersifat  umum,  dan  keduanya merupakan hadits s } ah } i > h } riwayat Bukha > ri > Muslim.  Namun  menurut  paham  yang masyhur dalam kalangan ulama ushul fiqh, dalam pertentangan tersebut seharusnya mempergunakan khusus dan mengalahkan yang  umum,  yakni  memenuhi  perjanjian yang disyaratkan itu.
Pernyataan  jumhur  ulama  yang menolak dan mengatakan bahwa syarat ini mengharamkan yang halal. Ibnu Qudamah menjawab,  bahwa  syarat  tersebut  tidak mengharamkan  yang  halal,  akan  tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hakberpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.
Begitupun pada pernyataan madzhab Sya > fi’í:  “Syarat  tersebut  bukanlah bagian  dari  kemaslahatan  perkawinan.” Ibnu  Qudamah  menjawab  bahwa  pada dasarnya hal yang merupakan bagian dari  kemaslahatan  perempuan,  bukan hanya kemaslahatan bagi yang berakad saja, akan tetapi kemaslahatan bagi akad itu  sendiri.  Layaknya  syarat  dalam  gadai dan  penjaminan  dalam  jual  beli,  lalu dibatalkan dengan tambahan atas mahar semisal yang berupa mata uang asing.
Jika  telah  ditetapkan  bahwa  syarat- syarat diatas wajib dipenuhi, akan tetapi suaminya tidak memenuhi syarat tersebut, maka  ia  berhak  mengajukan  fasakh. Karena syarat tersebut merupakan syarat yang  wajib  dipenuhi  dalam  pernikahan yang  dapat  menyebabkan  adanya  fasakh apabila  tidak  dapat  dipenuhi,  seperti halnya gadai dan penjaminan dalam jual  beli.  Hak  fasakh  istri  tersebut  tetap berlaku dan tidak gugur, kecuali jika dia menggugurkan hak itu dan ridha dengan apa yang tidak terpenuhi dari suaminya.
Begitu  pula  dengan  pendapat  Ibnu Taimiyah di dalam al-Ikhtiya > rat al-Fiqhiyah dan juga mazhab Ima > m Ah } mad. Syarat yang menguntungkan isteri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Ibnu Qudamah dan Sayyid
Sa > biq  misalnya,  membolehkan  si  isteri menuntut fasakh apabila suami melanggar perjajian tersebut, 44 karena penghormatan terhadap perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian  tersebut  pengaruhnya  positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara  perdamaian,  mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan. Dari  pernyataan  tersebut,  dapat kita  pahami  bahwa  suami  mempunyai tanggung  jawab  kepada  isterinya. Artinya, isteri telah mensyaratkan kepada suami untuk menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah,  bila  tidak  ditepati,  maka  suami telah melanggar hak isteri atau suami meninggalkan kewajibannya.
Berdasarkan  pada  pandangan  ulama yang  mengatakan  bahwa  syarat  tersebut harus  ditunaikan  oleh  sang  suami.  Para ulama mengambil kesimpulan pada dasar hukum terdapat didalam surat al-Maidah ayat 1 dan dari riwayat ‘Uqbah bin Ibn Amr bahwa yang dimaksud dengan akad nikah ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya yaitu, apa-apa yang telah diharamkan dan apa-apa yang dihalalkan apa-apa yang telah diwajibkan dan apa-apa yang telah dibataskan dalam Al-Qur’an  seluruhnya  bahwa  semua  itu tidak boleh dilanggar.
Menurut  Ibnu  Qudamah  juga mengatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama pada akad nikah bila  tidak  ditepati,  maka  akan  terjadi masalah  atau  konflik  di  antara  kedua belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian, maka yang terjadi adalah timbulnya akibat hukum dimana salah satu pihak ada yang dirugikan. Adapun perjanjian dan syarat tersebut dapat dibatalkan atas keridhaan orang yang memberi syarat dan kesepakatan kedua belah pihak.
44 Ibnu  Qudamah, al-Mughni > ……H.448,  Lihat  juga, Ahmad  Rafiq, Hukum Islam di Indonesia .  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997). H. 169.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC ) aw ( ËC )

## Dari pemaparan metode istidla
> l yang  digunakam  Ibnu  Qudamah,  penulis berpendapat  bahwa  pendapat  ini  bisa diterima karena memiliki sumber hukum dari nash juga latar belakang kehidupan  sosial  masyarakatnya,  adapun perbedaan pendapat diantara para ulama madzhab disebabkan oleh perbedaan mempertentangkan dalil yang umum dengan yang khusus, juga perbedaan atas pengambilan dan pemahaman pada nash yang berlaku sesuai kondisi masyarakat tempat berlakunya produk hukum tersebut.
Nikah bersyarat sama seperti perjanjian  perkawinan  yang  sifat  dan status  hukumnya  tidak  wajib  dan  tidak diharamkan.  Perjanjian  perkawinan  itu mubah  (boleh-boleh  saja).  Hal  ini  dapat dijadikan sebagai tindakan preventif untuk mengatasi  terjadinya  konflik  sebelum melakukan  perkawinan,  sarana  untuk meminimalkan (mempersulit) perceraian, menjamin  hak-hak  istri,  dan  melindungi mereka  dari  perlakuan  diskriminatif  dan sewenang- wenang laki-laki (suami).
Begitu  juga  dengan  nikah  bersyarat yang diajukan perempuan untuk tidak dipoligami boleh saja dilakukan sepanjang suami menyetujui syarat tersebut. Sepanjang  tidak  adanya  pemasalahan, maka suami harus menepati syarat yang sudah  disepakatinya,  dan  istri  memiliki hak  fasakh  jika  suami  melanggar  syarat tersebut.
Syarat untuk tidak dipoligami juga sebenarnya sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang monogami terbuka, yakni suami dianjurkan memiliki satu istri saja, kecuali jika diperbolehkan oleh istri pertama dan sesuai hukum agama serta memenuhi persyaratan tertentu yang disahkan oleh pengadilan agama.
Dari  pemaparan  diatas,  penulis menyimpulkan  bahwa  nikah  bersyarat
Ibnu Qudamah sama dengan perjanjian perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia secara tujuan dan maksudnya. Sepanjang suami sepakat atas syarat istri tanpa paksaan, maka perjanjian perkawinan dan syarat dalam pernikahan tersebut boleh saja dilakukan.
Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan: Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  dan  Instruksi  Presiden Kompilasi Hukum Islam. Kedua calon mempelai suami-isteri dalam  KUH  Perdata  berhak  menyiapkan beberapa penyimpangan peraturan undang-undang seputar persatuan harta kekayaan,  asalkan  perjanjian  tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum. 45 Dalam  UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal  perjanjian  perkawinan  diatur  dalam Bab  V  tentang  Perjanjian  Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pasal tersebut  menyatakan  bahwa  pada  waktu sebelum  perkawinan  dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan.
Perjanjian  perkawinan  tidak  hanya sebatas masalah harta dan uang, ada hal lain yang penting dan perlu diperjanjikan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Perjanjian perkawinan sifat dan status  hukumnya  tidak  wajib  dan  tidak diharamkan.  Perjanjian  perkawinan  itu mubah (boleh-boleh saja).
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam  Indonesia  (KHI),  perjanjian perkawinan diatur dalam BAB VII tentang Perjanjian  perkawinan  yang  dijelaskan
45 Soesilo  dan  Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,  Terj.  Burgelijk  Wetboek.  (RhedBook Publisher. 2008). H. 333.
pada pasal 45 sampai pasal 52. Pasal-pasal tersebut  menyatakan  bahwa  perjanjian perkawinan  dapat  berbentuk  taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Berdasarkan  tiga  peraturan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian perkawinan  ada  dan  diatur  dalam sistem  hukum  perkawinan  di  Indonesia. Sedangkan  dalam  fikih  klasik  tidak ditemukan bahasa khusus dengan nama perjanjian  perkawinan.  Yang  ada  dalam bahasan  Fikih  dan  diteruskan  dalam sebagian  kitab  Fikih  dengan  maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau Syuru > t } fi > al-Nika > h } . Setelah mengetahui pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat dan kemudian disingkronkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang dikenal dengan UU No 1 tahun 1974 maka secara tujuan dari nikah bersyarat tersebut memiliki kesamaan dengan perjanjian  perkawinan,  yakni  dengan membuat  perjanjian  perkawinan,  suami istri mempunyai kesepatan untuk saling terbuka.  Mereka  dapat  membagi  rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak.
Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 pasal  29  menyebutkan  bahwa,  perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian  perkawinan  tidak  dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan juga mengikat dan tidak dapat dirubah,  kecuali  ada  persetujuan  antara kedua belah pihak untuk merubahnya. Pada  konteks  ini  maka  semua  perjanjian boleh saja dilaksanakan sepanjang syarat tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama kedua belah pihak.
Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan  tidak  diatur  secara  khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Tidak  hanya  sebatas masalah harta dan uang, ada hal lain yang penting  dan  perlu  diperjanjikan,  hal  ini sejalan dengan UU perkawinan yang tidak memberi batasan pada perjanjiannya. Nikah bersyarat seperti perjanjian perkawinan  yang  sifat  dan  status hukumnya  tidak  wajib  dan  tidak diharamkan.  Perjanjian  perkawinan  itu mubah  (boleh-boleh  saja).  Hal  ini  dapat dijadikan sebagai tindakan preventif untuk mengatasi  terjadinya  konflik  sebelum melakukan  perkawinan,  sarana  untuk meminimalkan (mempersulit) perceraian, menjamin  hak-hak  istri,  dan  melindungi mereka  dari  perlakuan  diskriminatif  dan sewenang- wenang laki-laki (suami).
Begitujuga  nikah  bersyarat  yang diajukan perempuan untuk tidak dipoligami boleh saja dilakukan sepanjang suami menyetujui syarat tersebut. Sepanjang  tidak  adanya  pemasalahan, maka suami harus menepati syarat yang sudah  disepakatinya,  dan  istri  memiliki hak  fasakh  jika  suami  melanggar  syarat tersebut.
Namun jika terdapat permasalahan dari  pihak  yang  memberi  syarat,  dalam pembahasan  ini  adalah  pihak  istri, apabila  suami  mendapati  bahwa  istri yang dinikahinya menderita Rataq , Qaran , Áfal ,  dan Fataq maka yang bersangkutan (pihak  suami)  juga  boleh  memilih  untuk membatalkan  pernikahan  walau  syarat tersebut sudah disepakati.
Hal ini dikarenakan cacat-cacat tersebut dapat menghalangi kenikmatan yang merupakan tujuan nikah. adapun jika keduanya berselisih pendapat tentang cacat pada istri maka harus diperlihatkan kepada  beberapa  wanita  lain  yang  dapat dipercaya lalu diterima ucapan mereka

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw
( ËC )
sebagai ucapan satu perempuan untuk membuktikan kebenarannya. Nikah bersyarat pemikiran Ibnu Qudamah bisa sangat relevan untuk Negara darurat  poligami,  seperti  latar  belakang kondisi masyarakat Syuriah tempat Ibnu Qudamah tinggal sehingga produk hukum ini  ditetapkan  dalam  Undang-Undang al-Ah } wa > l Syakhs } iyyah  Syiria  (Pasal  140), karena dalam masyarakat poligamus tidak hanya menyangkut jaminan keadilan dalam satu keluarga tetapi seluruh kepala keluarga yang ada.
Adapun  Undang-Undang  perkawinan di Indonesia tidak mencantumkan secara khusus tentang syarat-syarat tersebut. Negara Indonesia yang bukan mayoritas poligamus  memiliki  asas  perkawinan monogami  terbuka,  yakni  suami  dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu.
Dari  pemaparan  diatas,  penulis menyimpulkan  bahwa  nikah  bersyarat sama  dengan  perjanjian  perkawinan secara  tujuan  dan  maksudnya,  namun berbeda dari sisi pelakunya. Pada redaksi UUP  tentang  perjanjian  perkawinan disebutkan dengan kata “kedua belah pihak atas persetujuan bersama” sehingga bisa disimpulkan pihak suami dan istri ikut andil dalam membuat perjanjian. Sedangkan dalam nikah bersyarat pemikiran Ibnu Qudamah, syarat tersebut untuk kepentingan satu pihak saja yaitu pihak  istri,  contohnya  janji  suami  untuk mempergauli istrinya dengan baik dan memenuhi semua hak dan kewajibannya. Sepanjang suami sepakat atas syarat istri  tanpa  paksaan,  maka  perjanjian perkawinan itu boleh saja dilakukan.
Adapun hukum pelaksanaan Nikah bersyarat jika dilihat dari metode istidlal maka  sesuai  dengan  dalil  nash  (Al-qurán dan Sunnah). Namun sejauh ini tidak ditetapkan secara khusus dalam Undang-
Undang  Perkawinan  di  Indonesia,  hal ini dikarenakan latar belakang kondisi sosial masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Negara Syuriah tempat Ibnu Qudamah tinggal.

## D. Penutup
Berdasarkan pembahasan dan analisa dari penelitian yang berjudul: Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Nikah Bersyarat, dapat diambil kesimpulan:
1.  Nikah bersyarat menurut pemikiran Ibnu Qudamah sependapat dengan pemikiran beberapa ulama lainnya seperti  Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Ibnu  Taymiyah,  dan  Sayyid  Sa > biq, juga didukung dalam kitabnya Wahbah al-Zuhayli > . Namun mayoritas ulama  madzhab  (Ima > m Sya > fi’i,  Ima > m Ma > liki,  dan  Ima > m H { anafi)  berbeda pendapat  dengan  syarat  tersebut, hal ini disebabkan oleh perbedaan atas pengambilan dan pemahaman pada nash yang berlaku juga kondisi masyarakat tempat pemberlakuan produk hukum tersebut.
2.  Metode  istidla > l yang digunakan Ibnu Qudamah dalam nikah bersyarat adalah Al-Qurán surat Al-Isra > Ayat 34 dan Surat An-Nah } l  (91-92), Hadiṡ KUH Perdata yang diriwayatkan oleh Uqbah  bin  Amir,  yang  merupakan hadits  shahih  dan  diriwayatkan  oleh Bukhârî  dan  Muslim, Fatwa Sahabat yaknipendapat  Umar  bin  Khatta > b, Sa’ad bin Waqqas } , Muawiyah, Amru bin As } , Umar bin Abdul Azi > z, Ja > bir bin Zaid, Tawas,  Azua’i,  Ishaq,  dan  golongan H { ambali yang kemudian menjadi Ijma’ karena tidak ada pertentangan pendapat pada zamannya. Juga Qiyas dengan ‘illat dan dasar yang dapat dijadikan hukum pada permasalahan ini,  yaitu  menepati  janji  yang merupakan tuntutan syara’.

## Dari beberapa uraian penulisan
penelitian  tersebut,  maka  penulis  dapat memberikan saran-saran kepada semua pihak, yaitu:
1.  Bagi  civitas  akademika,  hendaknya mengkaji  tentang  nikah  bersyarat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam khususnya hukum perkawinan, dimana dalam pembahasannya mengarah pada perihal nikah bersyarat  (perjanjian  perkawinan) sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan.
2.  Untuk  lembaga  hukum  di  Indonesia, Penelitian  ini  bisa  membantu  dalam pengambilan kebijakan dan keputusan hukum seputar nikah bersyarat dan  perjanjian  perkawinan,  dan hendaknya pendapat dan argumentasi ini  juga dijadikan studi banding dalam membuat Undang-Undang dan peraturan baru tentang perjanjian perkawinan yang masih bersifat luas.
3.  Untuk  masyarakat,  penelitian  ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang pentingnya nikah bersayarat/perjanjian
perkawinan
yang masih jarang dilakukan oleh  masyarakat  Indonesia,  dan menyarankan kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk membuat  perjanjian  perkawinan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-qur’an dan Terjemahannya , Kementerian Agama RI, Jakarta: Wali, 2012. al-Rah } ma > n, Abd al ‘Azi > z ibn. Ibnu Qudamah wa Aṡaruhu al Us } u > liyyah Juz I , Riyad } : t.p, 1979.
Ábd  al-Wahhab  Khala > f  Khala > f. Ílmu Us } u > l Fiqh .  Azhar:  Maktabah  Da’wah  al- Islamiyyah, t.th.
Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2005.
H { amdani,  (al). Risalah Nikah alih bahasa Agus Salim. Hukum  Perkawinan  Islam . Jakarta: Pustaka, 1998.
Ambari,
Hasan Muarif. Suplemen Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966.
Badran,  Abdul  Qadir. Terjemah  Syekh Muwafaq  Muallif  Al-Mughni  dalam  Al- Mughni. Beirut-Libanon:  Dar  al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
Hasan, M Ali. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
H { amdani,(al). Risalah Nikah. alih bahasa Agus  Salim, Hukum  Perkawinan  Islam . Jakarta: Pustaka, 1998
H.M.A  Tihami,  Sohari  Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010.
Hudari  Bik. Ta > rikh  Al-Tasyri > ’al-Isla > mi > , alih bahasa Mohammad Zuhri. Darul Ikhya: Indonesia, t.th.
Ibnu Qudamah, al-Mughni > Juz 9, alih bahasa Mamduh  Tirmidzi,  dan  Dudi  Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
Ibnu Qudamah. al-Muqhni > ’ Vol III. Riya > d: Maktabah Al-Akhyar, t.th.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h = = Ð = y Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG ) ū ( ËE ) Bunyi dipotong: ay ( ÐC ) aw ( ËC ) Ima > m  Bukha > ri > . S { ah } i > h } Bukha > ri > .  Beirut Lebanon:  Da > r  al-Kutub  al-Alamiyah, 1992. Isma > ’il al-Kahlani. Subul al-Sala > m,  juz  III .
Semarang: Toha Putra, 2003. Latif,  Nasruddin. Ilmu  Perkawinan  Seputar Keluarga dan Rumah Tangga . Bandung: Pustaka Hidayat, 2001. Muh } ammad bin S { a > lih } al-Uṡmayn. al-Syarh Al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’  Vol. 12. Beirut: Da > r ibn al-Jauzi, 1427 H. Muh } ammad Ibnu Idris al-Sya > fi’i. al-Umm (Kitab Induk) Jilid 7. alih bahasa Ismail Yakub. Victory Agency: Selangor Darul Ehsan, 2010. Pius A Partanto, dan M. Dahlan Al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994. Romli  SA. Studi Perbandingan Ushul Fiqh . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Hanafi, Muchis M. Biografi Imam 5 Mazhab Imam Ahmad. Jakarta:  Lentera  Hati, 2013. Saebani,  Beni  Ahmad. Fiqih Munakaht 1. Bandung: Pustaka Setia, 2009. Sayyid Sa > biq. Fiqih Sunnah jilid III. alih bahasa  Abu  Syauqina,  dkk.  Cetakan  I Jakarta: TInta Abadi Gemilang, 2013. Slamet Abidin, Aminuddin. Fiqih Munakahat. Bandung:  Pustaka  Setia, 1999. Surakhman,  Winarto. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito, 1980. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Soesilo  dan  Pramudji. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata . Terj. Burgelijk Wetboek. RhedBook Publisher.2008. Syaikh al-Isla > m Abi > Muh } ammad Muwaffaq
ad-Di > n Abd Alla > h bin Qudamah al-
Maqdisy. al-Mughni > Juz  9. Beirut:  Da > r al-Kutb al-Alamiyah, t.th. Taymiyah,  Ibnu. Ah } ka > m  al-Zawaj .  Beirut: Da > r al-Kutub al-Ilmiyah, 1988. Wahbah  al-Zuhayli > . al-Fiqh al-Isla > m  wa
‘Adilatuhu, Juz VII . Beirut: Da > r al-Fikr, 1989. ________________. Fiqih Isla > m wa Adillatuhu juz  9. alih bahasa Abdul Hayyie al- kattani. dkk. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani, 2011. Zainab H { asan Syarqa > wi > . Fiqh Seksual Suami Isteri. Solo: Media Insani Press, 2003. -

## PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL MAHAKIM
Berikut panduan penulisan naskah jurnal Mahakim disajikan dalam bentuk gambaran artikel yang sudah jadi, dimulai dari judul sampai dengan Daftar Pustaka. JUDUL WAJIB BERBAHASA INGGRIS TIDAK BOLEH MELEBIHI 20 KATA (Times New Roman 14, Bold, 1 Spasi & UPPERCASE) 1 Nama Penulis, 2 Nama Penulis Kedua, 3 dst... (Times New Roman 12, Tanpa Gelar, Bold, Center) Nama Lembaga Penulis Pertama Alamat Lembaga Penulis Pertama Email: Email penulis yang telah terdaftar di Google Schoolar (Times New Roman 12, Center, 1 spasi) Abstract (Times New Roman 12, bold, italic, 1 spasi) Abstract  dibuat dalam  bahasa Inggris  (Wajib) dan/atau Bahasa Indonesia. Abstract memuat Ikhtisar atau ringkasan dari sebuah artikel dari hasil penelitian. Abstract dalam bahasa Inggris  harus dicetak miring. Abstract    setidaknya harus memuat tujuan, metode singkat, dan temuan penting. Abstract dibuat hanya satu paragraf yang terdiri dari 200 s/d 250 kata. Abstrak ini ditulis menggunakan 1 spasi dengan font: Times New Roman dengan ukuran 12pt. Awal paragraf dimulai dari 5 ketukan. Abstract dibuat dengan ringkas, jelas, utuh, tidak ada acuan pustaka, gambar, dan tabel, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Tidak disarankan diterjemahkan dengan Google Translate. Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, dst...
(Kata kunci / Keyword: merupakan kata baku yang dipilih secara cermat supaya mampu mencerminkan konsep artikel terkait. Kata kunci berfungsi untuk mempermudah akses artikel yang bersangkutan oleh mesin pencari) Abstrak (Times New Roman 12, bold, italic, 1 spasi)
Abstrak dalam bahasa Indonesia TIDAK dicetak miring. Abstrak setidaknya harus memuat tujuan, metode singkat, dan temuan penting. Abstrak dibuat hanya satu paragraf yang terdiri dari 200 s/d 250 kata. Abstrak ini ditulis menggunakan 1 spasi dengan font: Times New Roman dengan ukuran 12pt. Awal paragraf dimulai dari 5 ketukan. Abstrak dibuat dengan ringkas, jelas, utuh, tidak ada acuan pustaka, gambar, dan tabel, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3, dst...

## A. Pendahuluan
Berisi uraian singkat terkait dengan latar belakang masalah penelitian rumusan masalah,
dan teori yang digunakan sebagai acuan dalam artikel.