## PERLINDUNGAN  KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA OBAT OBATAN ILEGAL
Oleh: Yustrang Gowasa 1)
Julianto Daeli 2)
Jaminuddin Marbun 3)
Ria Shinta Devi 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
yustranggowasa@gmail.com 1)
Juliato0207daeli@gmail.com 2 )
jaminuddinmarbun@gmaol.com 3)
koksiasinthadevi@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Consumers  need  consumer  protection  because  of  issues  affecting  their  safety,  security  and physical and mental health. An item is considered illegal if it violates or is prohibited by law. The research "is  aimed at  clarifying what  kind  of  control  over the protection" of  the use of illicit drug products, to clarify the role of the South Nias District Office in controlling the use of illicit or illegal drug products, to identify solutions for the circulation of the use of illicit or illegal  drug  products  and  not  has  a  BPOM  label.  This  research  is  a "descriptive  research" with  a  "qualitative  approach  that  aims"  to  understand  the  phenomena  experienced  by research  subjects.  This  study  found  that  (1).  The  law  that  regulates  consumer  protection when  consuming  illegal  drugs  is  Law  Number  36  of  2009.  This  law  regulates  health  risks arising  from  the  use  of  these  substances,  and  regulates  steps  to  protect  the  public.  Illegal manufacture  or  sale  of  drugs  that  are  not  in  accordance  with  the  statutory  regulations  for drugs based on Article 196; manufacture or sale of drugs without the required expertise and authority  based  on  Article  198;  sales  of  drugs  by  companies  pursuant  to  Article  201.  The South  Nias  District  Health  Office  is  responsible  for  issuing  distribution  licenses  and certificates for drugs, food and other products in accordance with safety, efficacy/benefit and quality standards. In addition, the office is responsible for testing drugs and products food to ensure  they  meet  statutory  requirements.  There  are  rules  and  regulations  to  follow  when  it comes  to  health  and  safety.  Only  do  what  is  required  by  law  to  investigate  drug  and  food control matters.
Keywords: Legal Protection, Consumers, Illegal Drugs

## ABSTRAK
Konsumen  membutuhkan  perlindungan  konsumen  karena  masalah  yang  mempengaruhi keselamatan,  keamanan,  dan  kesehatan  fisik  dan  mental  mereka.  Suatu  barang  dianggap ilegal  jika  melanggar  atau  dilarang  oleh  undang-undang.  Penelitian ” bertujuan  untuk memperjelas  seperti  apa  pengawasan  perlindungan ” penggunaan  produk  obat-obatan terlarang,  untuk  memperjelas  peran  Kantor  Kabupaten  Nias  Selatan  dalam  penertiban penggunaan  produk  obat-obatan  terlarang  atau  ilegal,  Untuk  mengidentifikasi  solusi  untuk peredaran  penggunaan  produk  obat-obatan  terlarang  atau  illegal  dan  tidak  memiliki  label BPOM.  Penelitian  ini  adalah ” penelitian  deskriptif ” dengan  pendekatan ” kualitatif  yang bertujuan ” untuk  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian.  Studi  ini menemukan  bahwa  (1).  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang  ini  mengatur  tentang  risiko  kesehatan  yang  timbul  dari  penggunaan  zat-zat
tersebut,  dan  mengatur  langkah-langkah  untuk  melindungi  masyarakat.  Pembuatan  atau penjualan  obat  secara  ilegal  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  untuk obat berdasarkan Pasal 196;membuat atau menjual obat-obatan tanpa keahlian dan wewenang yang  dipersyaratkan  berdasarkan  Pasal  198;  penjualan  obat  oleh  perusahaan  berdasarkan Pasal  201.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias  Selatan  bertanggung  jawab  menerbitkan  izin edar  dan  sertifikat  obat,  makanan,  dan  produk  lainnya  sesuai  dengan  standar  keamanan, khasiat/manfaat,  dan  mutu.Selain  itu,  kantor  bertanggung  jawab  untuk  menguji  obat  dan produk  makanan  untuk  memastikan  mereka  memenuhi  persyaratan  undang-undang.  Ada aturan  dan  peraturan  yang  harus  diikuti  dalam  hal  kesehatan  dan  keselamatan.  Hanya melakukan  apa  yang  diharuskan  oleh  hukum  untuk  menyelidiki  masalah  pengawasan  obat dan makanan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Obatan Ilegal

## 1. PENDAHULUAN
Tingkat konsumsi masyarakat terhadap  obat-obatan  Indonesia  untuk produk-produk  bermerek  terkenal  telah mendorong  distributor  produk  tersebut untuk  menjual  produknya  dengan  harga yang lebih rendah tanpa mempertimbangkan aspek keamanan produk tersebut seperti pemasaran BPOM. ,  memberikan  peluang  untuk  menempuh jalan  yang  berbeda.  Mengizinkan.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pendapatan  masyarakat  di  daerah  dan ketidaktahuan  masyarakat,  yang  turut berkontribusi  pada  berlanjutnya  peredaran narkoba  secara  besar-besaran  tanpa  izin. Obat-obatan harus dijual di apotek dengan apoteker  yang akrab dengan obat tersebut. Saat  menjual  obat-obatan  di  Internet, sebagian besar tidak menggunakan apoteker dan memiliki sedikit pengetahuan tentang  obat-obatan.  Menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2009  Pasal  98  Ayat  2,  orang  tanpa
keahlian dan kewenangan dilarang melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan,  pengangkutan  dan  penjualan obat dan bahan obat. .
Saat  ini,  tidak  jarang  obat-obatan didistribusikan  secara  lokal,  terlepas  dari apakah  produk  tersebut  legal,  dikemas dengan  baik,  berlabel  halal,  atau  memiliki tanggal  kedaluwarsa.Seperti  yang  dilansir oleh  Kantor  Berita  Indonesia  penulis memperoleh  data    dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten Nias Selatan akan memusnahkan  pada  Senin  pukul  06.57 WIB. Produk tidak memiliki izin edar atau tidak  memenuhi  persyaratan  keamanan dan  mutu.  Made  Bagus  Gerameta,  Kepala BBPOM  Medan  I,  mengatakan  produk ilegal senilai miliaran rupiah itu merupakan  hasil  penegakan  hukum  sejak September  2020  hingga  September  2021. Sebanyak  316  jenis  (38.739  unit)  produk ilegal  diperoleh  dari  22  fasilitas  produksi dan  distribusi.  Terdiri  dari  58  jenis  obat- obatan  (16.648),  66  jenis  obat  tradisional
(6.234),  46  jenis  makanan  (4.369),  117 jenis  kosmetik  (6.622),  dan  29  jenis kemasan (4.866).
Mengetahui hal di atas, menyimpulkan bahwa konsumen memerlukan  tindakan  penegakan  hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen,  tetapi  yang  secara  inheren mencakup kekuasaan yang dilindungi oleh hukum.  Namun  perlindungan  hukum  juga harus  melindungi  keberadaan  produsen yang  sangat  penting  bagi  perekonomian negara.  Masalah  dengan  undang-undang perlindungan  konsumen  adalah  bahwa ketentuan  hukum  bisnis  tidak  melanggar hak  konsumen,  sehingga  bisnis  dapat melakukan  bisnis  tanpa  merugikan  salah satu pihak. Masalah perlindungan konsumen  hanyalah  masalah  pribadi  atau pribadi,  tetapi  ini  adalah  masalah  umum. Karena  setiap  orang  adalah  pengguna suatu  produk  atau  jasa,  pada  dasarnya setiap  orang  dapat  disebut  sebagai konsumen.
Masalah  perlindungan  konsumen banyak  dibicarakan  di  masyarakat  dan tidak  akan  selesai  selama  ada  konsumen yang  tersinggung.  Apabila  produk  yang diterima  mengalami  kerusakan,  baik  pada kemasannya  maupun  pada  isi  dari  produk itu  sendiri,  maka  kemungkinan  besar produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, jika produk yang  diterima  konsumen  rusak  seperti
diuraikan  di  atas  dan  pengusaha  tidak memberikan  informasi  tentang  kerusakan tersebut kepada konsumen, maka pengusaha dapat mengklaim telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak  akan  dimintai  pertanggungjawaban. .Kewajiban  entitas  ekonomi  atas  tindakan yang  dianggap  berbahaya  juga  dikenal sebagai  kewajiban  produk  atau  kewajiban produk.  Pada  prinsipnya  tanggung  jawab produsen  ditujukan  untuk  melindungi konsumen. Dalam Kamus Hukum Australia  Ringkas  Butterworth,  Peter  E. Nygh  dan  Peter  mengatakan  bahwa kewajiban produk adalah kewajiban hukum  yang  dikenakan  pada  pemilik bisnis,  dealer  atau  pemasok.  Agnes  M. Toar, di sisi lain, mendefinisikan penatagunaan  produk  sebagai  tanggung jawab  produsen  untuk  produk  yang ditempatkan  di  pasar  yang  menyebabkan atau menyebabkan kerusakan karena cacat bawaan pada produk.
Pasal 1 (3) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 (UUPK)  tentang  Perlindungan  Konsumen menjelaskan  bahwa  pengusaha  adalah orang  perseorangan  atau  badan  hukum yang  berada  di  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Orang sendiri  atau  bersama-sama  bertempat tinggal  atau  melakukan  kegiatan  usaha melalui  pengaturan  untuk  melakukan usaha di  berbagai  sektor ekonomi. Entitas
ekonomi yang dimaksud di sini antara lain pedagang, baik grosir, distributor, maupun pengecer  seperti  supermarket,  toserba, toko, kios, dan pengecer lainnya.Selanjutnya  Undang-Undang  RI tentang  Perlindungan  Pembeli  Pasal  3 huruf (e), untuk keamanan pembeli khusus berarti untuk membawa masalah pengusaha  bisnis  sehubungan  dengan pentingnya  jaminan  pembeli  sehingga sikap  yang  tulus  dan  penuh  perhatian mengisi  dalam  melakukan  pekerjaan. Untuk keadaan ini, pembeli juga memiliki hak  dan  kewajiban  pembeli  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pentingnya asuransi  yang  sah  bagi  pembeli  adalah karena  postur  negosiasi  pembeli  yang lemah.
Salah  satu  Pasal  4(a)  kebebasan pembelanja adalah pilihan untuk kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan saat  mengkonsumsi  tenaga  kerja  dan produk.  Namun,  banyak  pembeli  dan masyarakat umum tidak menyadari bahwa mereka  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban sebagai  pelanggan.  Meskipun  sangat beragam,  kebebasan  pembelanja  dapat secara  komprehensif  dibagi  menjadi  tiga hak  dasar.  pilihan  untuk  mendapatkan produk  atau  keuntungan  potensial  dengan nilai  yang  masuk  akal;  pilihan  untuk
mendapatkan  jawaban  yang  masuk  akal untuk setiap masalah yang dialami.
Selanjutnya,  UUPK  telah  mengatur kebebasan  dan  komitmen  pelanggan sebagai dealer atau pembuat yang bertekad untuk memberikan keyakinan dan asuransi kepada  pembeli  dan  pedagang,  khususnya pialang.  tenaga  kerja  dan  produk  yang dikonsumsi.  Aturan-aturan  yang  disusun sebagai aturan tertentu seringkali disalahgunakan  atau  tidak  ditegakkan secara  maksimal  di  mata  publik.  Masih banyak  barang  yang  membahayakan nyawa  dan  tidak  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## a) Perlindungan Konsumen
Perlindungan  Pembeli  Pasal  3  huruf (e),  untuk  keamanan  pembeli  khusus berarti untuk membawa masalah pengusaha  bisnis  sehubungan  dengan pentingnya  jaminan  pembeli  sehingga sikap  yang  tulus  dan  penuh  perhatian mengisi  dalam  melakukan  pekerjaan. Pentingnya asuransi yang sah bagi pembeli adalah  karena  postur  negosiasi  pembeli yang lemah.
Salah  satu  Pasal  4(a)  kebebasan pembelanja adalah pilihan untuk kenyamanan,  kesejahteraan  dan  keamanan saat  mengkonsumsi  tenaga  kerja  dan produk.  Namun,  banyak  pembeli  dan masyarakat  umum tidak menyadari bahwa
mereka  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban sebagai  pelanggan.  Meskipun  sangat beragam,  kebebasan  pembelanja  dapat secara  komprehensif  dibagi  menjadi  tiga hak  dasar.  pilihan  untuk  mendapatkan produk  atau  keuntungan  potensial  dengan nilai  yang  masuk  akal;  pilihan  untuk mendapatkan  jawaban  yang  masuk  akal untuk setiap masalah yang dialami.
Selanjutnya,  UUPK  telah  mengatur kebebasan dan komitmen pelanggan sebagai dealer atau pembuat yang bertekad untuk memberikan keyakinan dan asuransi kepada  pembeli  dan  pedagang,  khususnya pialang.  tenaga  kerja  dan  produk  yang dikonsumsi.  Aturan-aturan  yang  disusun sebagai aturan tertentu seringkali disalahgunakan  atau  tidak  ditegakkan secara  maksimal  di  mata  publik.  Masih banyak barang yang membahayakan nyawa  dan  tidak  sesuai  dengan  aturan yang berlaku. Adalah hak konsumen untuk menuntut bahwa tanggung jawab produsen timbul  atas  persediaan  barang-barang produsen  yang  diterima  konsumen  untuk keuntungan  dan  sebaliknya  untuk  produk. Menurut  hukum,  semua  klaim  kewajiban harus memiliki dasar. Yaitu, yang menetapkan  hak  hukum  untuk  menuntut yang lain, dan yang meminta pertanggungjawaban orang lain atas kewajiban  hukum  mereka.  Ada  dua  jenis kewajiban  dasar  dalam  hukum  perdata: kewajiban  tanpa  kesalahan  dan  kewajiban
tanpa  kesalahan,  juga  dikenal  sebagai kewajiban ketat atau kewajiban ketat.

## 2. Produk
Item  adalah  item  yang  rumit,  jelas atau  teoretis,  termasuk  bundling,  biaya, perbedaan organisasi, dan manfaat perusahaan  yang  diperoleh  pembeli  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kebutuhan mereka.  Kemudian,  bagi  item  yang sebenarnya menjadi dua klasifikasi: administrasi dan produk. Barang administrasi  harus  dirasakan  (immaterial), namun  produk  harus  terlihat  dan  terasa (tidak salah lagi). Definisi item yang lebih luas  mencakup  variasi,  biaya,  bundling, pamer,  keunggulan  pembuat,  kejayaan pengecer,  dan  apa  yang  dilihat  pembeli dan pengecer sebagai memuaskan kebutuhan atau kebutuhan pembeli.. Seperangkat  karakteristik  berwujud  dan tidak  berwujud  yang  mencakup  pelayanan yang disediakan.

## 3. Obat Obatan Ilegal
Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  36,  Pasal  1, Ayat  8,  produk  obat  adalah  zat  yang dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  atau mempelajari sistem fisiologis atau keadaan patologis  sehubungan  dengan  keputusan diagnostik.  ,  pencegahan,  penyembuhan, pemulihan, promosi kesehatan, kontrasepsi.  Menurut  Keputusan  Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 193/Kab/B.VII/71,  obat  adalah  zat  atau kombinasi  zat  yang  dimaksudkan  untuk menegakkan diagnosis, pencegahan, pengurangan, eliminasi, atau penyembuhan  suatu  penyakit.  .  Untuk memperbaiki penyakit atau gejala penyakit,  cedera  atau  kelalaian  fisik  dan kondisi  mental  manusia  atau  hewan,  dan untuk  melestarikan  atau  memperindah tubuh atau bagian tubuh.
Menurut Hari Sasangka, obat  adalah setiap bahan alami (hewan atau tumbuhan) atau  kimia  yang  mampu  menyembuhkan, mengurangi  atau  mencegah  penyakit  atau gejalanya  pada  dosis  yang  sesuai  atau wajar.  Pada  zaman  dahulu,  obat-obatan dibuat  dari  tumbuhan.  Pengetahuan  terus dipelajari  dan  dikembangkan.  Abad  ke-20 melihat  penemuan  bahan  kimia  sintetis baru  seperti  salvarsan  dan  aspirin.  Suatu barang dianggap ilegal jika melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu,  obat  terlarang  adalah  obat  yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan izin  edar  atau  konten  yang  seharusnya. Registrasi  adalah  proses  pendaftaran  dan evaluasi suatu produk obat untuk mendapatkan izin edar. Standar Administrasi Registrasi Obat adalah bentuk  kewenangan  registrasi  obat  yang beredar di wilayah Indonesia. Dari sini kita dapat  menyimpulkan  bahwa  kriteria  obat- obatan terlarang adalah: dalam sirkulasi.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Teknik eksplorasi ini adalah semacam  pemeriksaan  yang  pasti  dengan metodologi  subjektif.  Eksplorasi  subjektif perlu  menangkap  kekhasan  wawasan subjek. Aktivitas, Persepsi, Motif,
Perilaku, dan sebagainya. Menggambarkan artifisial  dan  jelas  dalam  struktur  verbal dan  fonetik  yang  melibatkan  teknik  logis yang  berbeda  dalam  pengaturan  normal yang luar biasa.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian  yang  diarahkan  secara  sengaja yang  menggabungkan  berbagai  jenis informasi yang  berhubungan  dengan masalah yang sedang dibicarakan. Sumber informasi  yang  digunakan  dalam  ulasan ini:
1. Sumber-sumber  yang  sangat  sah, khususnya  informasi  yang  diperoleh sebagai peraturan, adalah KUHPerdata  yang  digunakan  dalam tinjauan  ini,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999. keamanan pembeli.
2. Bahan sah opsional adalah informasi yang  diperoleh  dari  arsip  yang disurvei  sejawat  seperti  laporan, buku,  majalah,  data  dari  media,  dan lain-lain tentang pokok bahasan yang
dibicarakan.
3. sumber  hukum  tersier  seperti  data dari ensiklopedia, bahan dari bibliografi internet;
Analisis data melibatkan pengorganisasian  data  dari  wawancara, catatan,  bidang,  dan  dokumen  ke  dalam kategori,  menggambarkannya  dalam  unit- unit,  mensintesiskannya,  mempolakannya, dan  memilih  apa  yang  penting  dan  apa yang  tidak  dipelajari.Proses  pencarian  dan pencocokan  secara  sistematis  Kesimpulan yang  dapat  dimengerti  oleh  Anda  dan orang lain.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Konsumen  Yang Menggunakan Produk Obat- Obatan Ilegal
UUPK memperhatikan bahwa pengertian pembelanja diatur dalam pengaturan Pasal 1(2). Ketentuan membaca:  Sebagaimana  dirujuk  dalam klarifikasi  Pasal  1(2),  istilah  pembeli terakhir dan pembeli  tengah jalan terkenal dalam penulisan moneter. Pembeli terakhir adalah pembeli terakhir, kemudian pembeli  tengah jalan adalah pembeli  yang melibatkan satu barang sebagai komponen jalannya  barang  lainnya.  Yang  dimaksud dengan  pelanggan  dalam  peraturan  ini adalah  pembeli  terakhir.  Sesuai  UUPK, pemanfaatan pemahaman pelanggan diharapkan  membatasi  penyertaan  barang.
Pembeli  mendapatkannya,  meskipun  sulit untuk  dicirikan  oleh  dan  oleh  untuk mengambil  sikap.  Istilah  pembeli  akhir dan  pelanggan  perantara  penting  dalam penulisan  bisnis.  Pembeli  akhir  adalah pembeli  atau  penerima  terakhir  suatu barang,  sedangkan  pelanggan  perantara adalah pembeli yang memanfaatkan barang  tersebut  sebagai  komponen  proses pembuatan lainnya. Upaya penataan UUPK  telah  membawa  lahirnya  Undang-
Undang
Perlindungan
Konsumen,
khususnya lahirnya Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  yang  memaknai pembeli  dalam  Pasal  1  Ayat  2  Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun  1999  UUPK.  Republik  Indonesia sebagai  berikut:  Selesai.  Seseorang  yang memiliki barang dagangan serta administrasi  yang  dapat  diakses  secara lokal  untuk  tujuan  non-bisnis,  baik  untuk melayani  dirinya  sendiri,  keluarganya, orang lain, atau hewan hidup lainnya.
Undang-undang Perlindungan Konsumen  dinyatakan:  Pembeli  akhir adalah  pembeli  atau  penerima  terakhir suatu  barang,  sedangkan  pembeli  delegasi adalah  pelanggan  yang  memanfaatkan suatu  barang  sebagai  komponen  siklus penciptaan  barang  yang  berbeda.  Yang dimaksud  pembeli  dalam  peraturan  ini adalah  pelanggan  terakhir.  Kebetulan, bagaimana  pembeli  menafsirkan  UUPK lebih  luas  daripada  bagaimana  pembeli
menafsirkan  tagihan  jaminan  pelanggan. hewan lain. Artinya UUPK dapat memberikan jaminan kepada nasabah non- manusia (makhluk dan tumbuhan).
Pemahaman  yang  luas  ini  sangat  relevan untuk  memberikan  jaminan  yang  paling luas jangkauannya kepada pembeli.
Peraturan  asuransi  pembeli  adalah bagian luar biasa dari peraturan pelanggan. Peraturan keamanan pembeli adalah pedoman  keseluruhan  atau  memutuskan yang  mengontrol  dan  melindungi  pembeli di  antara  pemasok  dan  klien  dalam aktivitas  publik.  Sesuai  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  pembeli  adalah setiap  klien  produk  dan  administrasi  yang dapat  diakses  tidak  seluruhnya  ditetapkan untuk  mencari  keuntungan.  .  Cobalah untuk  tidak  menukar  keluarganya,  orang lain,  atau  hewan  yang  berbeda.  Istilah pembeli akhir dan pelanggan pusat penting dalam  penulisan  bisnis.  Pembeli  akhir adalah  pelanggan  atau  penerima  terakhir dari  suatu  barang,  sedangkan  pembeli setengah  jalan  adalah  pembeli  yang menggunakan  suatu  barang  sebagai  ciri siklus  pembuatan  barang  yang  berbeda. kebebasan  pembeli  di  atas,  masalah akomodasi,  keamanan,  dan  kesejahteraan pembeli  adalah  hal  yang  paling  mendasar dan  utama  dalam  jaminan  pembeli. Pembeli  diberikan  pilihan  untuk  memilih
produk  dan  administrasi  yang  mereka butuhkan dengan mempertimbangkan eksposur  yang  valid,  jelas,  dan  sah.  dari data. Jika terjadi penyimpangan yang tidak bersahabat, pembeli berhak untuk didengarkan,  untuk  perlindungan,  nasihat, perlakuan  yang  adil,  pembayaran  dan pengobatan.
Selain  mendapatkan  keistimewaan- keistimewaan tersebut, menjadi keseimbangan komitmen pelanggan sebagaimana  diarahkan  dalam  Pasal  lima Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya: Membaca  dan  mematuhi  pedoman  dan sistem  pencantuman  pemanfaatan  atau penggunaan.  barang  dagangan  dan/atau administrasi, untuk keamanan dan keselamatan;  Memiliki  niat  yang  benar- benar  murni  dalam  melakukan  pertukaran untuk membeli produk dan/atau administrasi;  Bayar  secara  bersamaan menggunakan  standar  konversi  yang disetujui;  Ikuti  upaya  untuk  memastikan keseragaman  jaminan  pembeli  dikelola dengan benar. Untuk memberikan ketenangan  yang  sejati  bagi  para  ahli keuangan  dan  selaras  dengan  kebebasan yang  diberikan  kepada  pembeli,  pengelola uang diberikan hak istimewa sebagaimana diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu:
Menerima sinkronisasi angsuran menggunakan  pertunjukan  berdasarkan ketentuan  dan  skala  penukaran  produk dan/atau  administrasi  yang  dipertukarkan; Memperoleh keamanan administratif sesuai  dengan  aktivitas  nasabah  secara tulus; Lakukan pelestarian diri yang sesuai pada pembayaran kembali aturan simultan pembelanja;  Rehabilitasi  nama  baik  jika tidak terbukti secara sah bahwa kemalangan pembeli tidak disebabkan oleh barang  dagangan  dan/atau  jasa  yang dipertukarkan;  Keistimewaan  diarahkan dalam  pengaturan  peraturan  dan  pedoman yang  berbeda.  Selain  itu,  sebagai  akibat dari hak-hak pelanggan, pelaku bisnis juga dituduh melakukan komitmen sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya: melanjutkan pekerjaan; Memberikan penyertaan  yang  sah,  nyata  dan  dapat diandalkan berdasarkan kondisi dan keamanan  barang  dagangan  dan/atau manfaat  dan  memberikan  data  tentang penggunaan, reklamasi, dan pemeliharaan; Memperlakukan  atau  melayani  pembeli dengan  cara  yang  legal  dan  dapat diandalkan serta tidak memihak; menjamin sifat  produk  dan/atau  administrasi  yang dibuat  dan/atau  dipertukarkan  dari  prinsip mutu barang dagangan dan/atau administrasi yang bersangkutan;
Menyediakan pintu terbuka yang potensial bagi  pembeli  untuk  menguji  dan/atau mencoba barang dagangan dan/atau manfaat tertentu, dan memberikan asuransi dan/atau  memastikan  untuk  produk  yang dibuat  dan/atau  ditukar;  Memberikan imbalan, membayar ganti rugi yang timbul karena penggunaan dan penggunaan barang dan/atau administrasi yang dipertukarkan;  Memberikan  pembayaran, pembayaran  dan/atau  penggantian  jika produk dan/atau administrasi yang diperoleh  atau  digunakan  tidak  sesuai dengan pengertian.
Asas Perlindungan Hukum Konsumen  di  Indonesia,  menyatakan bahwa:  lambannya  peningkatan  keamanan konsumen  di  negara-negara  berkembang yang perkembangan modernnya baru pada tahap awal dengan alasan bahwa mentalitas otoritas publik secara keseluruhan masih belum menjaga kepentingan  industri.  yang  merupakan dasar  perhitungan  kemajuan  suatu  negara. Karena  jaminan  kepentingan  modern  di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengaturan sah yang diharapkan dapat  memberikan  keamanan  kepada pembeli  atau  individu  dari  masyarakat umum tidak berjalan seperti yang diharapkan  karena  tidak  diterapkan  secara ketat.  Bagaimanapun  juga,  tidak  dapat disangkal  bahwa  upaya  otoritas  publik untuk  memberikan  keamanan  kepada
pembeli  telah  selesai  cukup  lama,  hanya saja kadang-kadang tidak dipahami bahwa pada  dasarnya  langkah-langkah  tertentu yang dilakukan oleh otoritas publik adalah pekerjaan yang harus dilakukan. melindungi kepentingan pelanggan.
Selain  itu,  untuk  menjamin  dan menjaga  kepentingan  pembeli  atas  produk yang dibeli, sebelum UUPK lahir, peraturan dan pedoman yang mengaturnya adalah  sebagai  berikut:  KUH  Perdata  dan KUH Niaga (KUHD). merupakan peninggalan  provinsi  Belanda,  namun telah  menjadi  aturan  dalam  penyelesaian kasus  untuk  melindungi  pelanggan  yang mengalami  kemalangan  karena  cacat barang  dagangan  yang  dibeli.  Meskipun KUHPerdata  dan  KUHD  tidak  mengenal istilah  pembelanja,  mereka  mengandung ungkapan "pembeli", "penghuni", "dijaga", atau  "pelancong",  yang  tidak  mengenali apakah  mereka  pembeli  terakhir  atau tengah  pelanggan  jalan;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1961  tentang Barang.  Peraturan  ini  berencana  untuk mengontrol  dan  mengarahkan  semua produk  yang  dipertukarkan  Indonesia. Undang-undang  Tidak  Resmi  Nomor  9 Tahun  1964  tentang  Standar  Industri. Pedoman  administrasi  ini  merupakan pelaksanaan  dari  UU  No.  10  Tahun  1961.
Salah  satu  sasaran  norma  modern  adalah mengupayakan  kualitas  dan  pelaksanaan bisnis.

## B. Peran

## Dinas
Kesehatan Kabupaten  Nias  Selatan  Dalam Mengawasi Obat- Obatan Ilegal Sesuai  UU  Farmasi  no.  7  Tahun 1963,  bahan  restoratif  adalah  bahan  terapi yang  diproduksi  dengan  menggunakan bahan  yang diperoleh dari makhluk hidup, tumbuhan,  mineral,  dan  bahan  restoratif rekayasa.  Sesuai  permintaan  Menteri Kesehatan.  25/Kab/B.VII/71  tanggal  9 Juni 1971, Narkoba adalah setiap zat untuk menganalisa,  meredakan,  atau  mengobati, cedera,  penyakit  yang  sebenarnya,  atau masalah  mental.  .  Menertawakan  tubuh atau  bagian  tubuh  manusia  atau  makhluk. Berkonsentrasi  pada  pengaturan  fisiologis neurotik penentuan, penangkal, atau pengobatan. campuran bahan-bahan perhiasan  yang  mengandung  item  non- eksklusif. , pemulihan, peningkatan kesejahteraan,  kontrasepsi  untuk  individu. Dari  definisi  ini  kita  dapat  melihat  bahwa pengobatan berhubungan dengan pemulihan fisik atau mental atau perbaikan bentuk  kehidupan  yang  hidup.  Perbaikan obat sangat cepat dengan cara seperti itu.
Untuk  mencapai  tujuan  normalisasi dan  sertifikasi  cukup  jauh  sesuai  dengan pemanfaatan inovasi yang semakin disempurnakan,  otoritas  publik  harus
berperan  dalam  pergantian  peristiwa, variasi dan pengecekan pelaksanaan pedoman  yang  ada.  Tujuan  perbaikan suatu  bangsa  cukup  dapat  dicapai  melalui hukum  dan  pengawasan  yang  tidak  resmi. Otoritas publik melindungi pembeli dengan  memperkenalkan  kontrol  dengan layar pembuatan, penjualan, dan penyebaran  makanan  sehingga  pelanggan tidak dirugikan secara solid atau finansial. Agar  Kebijakan  Kedokteran  Nasional dapat mencapai tujuannya, cakupan Kebijakan Medis Nasional KONAS mencakup  peningkatan  bidang  klinis, pelaksanaan  peningkatan  kesejahteraan, dan  pemeliharaan  nilai  SDM.  KONAS meliputi  subsidi,  aksesibilitas  dan  nilai, kewajaran  obat,  penentuan  obat  dasar, penggunaan obat secara objektif, manajemen, kerja inovatif, pengembangan aset manusia, pengamatan dan penilaian.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias Selatan  merupakan  salah  satu  instansi otoritas  publik  di  bawah  Kementerian Kesehatan yang kewajiban dan kemampuannya melengkapi sebagian tenaga  pengobatan  juga  makanan,  Sesuai dengan  peraturan  yang  ditetapkan  bahwa Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan dalam  melakukan  kewajibannya  sesuai pedoman yang tepat, khususnya: Ordonansi Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  1997  tentang obat illegal.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias Selatan  yang  berhubungan  dengan  Badan POM  ditetapkan  sebagai  LPND  yang mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintah di bidang Pengawasan  Obat  dan  Makanan  sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman terkait,  sehingga  pengelolaannya  lebih terkoordinasi,  jelas  akan  ada  pembagian antara  kemampuan  dan  spesialis.  menjadi LPND harus lebih nyata dan dititikberatkan serta lebih ditekankan pada strategi pengawasan di wilayah kewenangan  publik  di  bidang  pengobatan dan  kuliner,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nias Selatan yang terkait dengan melibatkan  Badan  POM  sebagai  LPND memiliki  kemampuan  dan  kedudukan untuk  membuat  pedoman  di  bidang pengelolaan obat dan Pangan, baik sebagai peraturan  maupun  pedoman  yang  secara bertahap di bawahnya untuk berhasil, jelas membutuhkan aset yang dapat menyelesaikan permintaan dan melaksanakan  prinsip  atau  pengaturan peraturan dan pedoman ini. Konsekuensinya, dalam melaksanakan tugas  pokok  dan  kemampuan  administrasi di bidang pengobatan dan kuliner.
Meski demikian, dalam menjalankan tugas  pokok  tersebut,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Nias  Selatan  bersama  BPOM mengalami  kendala,  baik  dari  kalangan pengusaha, pembeli maupun pejabat
publik.  Hambatan  kewenangan  publik adalah  masih  adanya  campur  tangan pemerintah  untuk  menjaga  kepentingan masyarakat dan perkumpulan, yang membuat  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nias  Selatan  tidak  mampu  membantu BPOM untuk menyelesaikan kewajibannya dengan baik.
Demikian pula pemanfaatan kewenangan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nias  Selatan  terkait  dengan  pemanfaatan Badan POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal  69  Perpres  Nomor  103  Tahun  2001 bahwa  kewenangan  Dinas  Kesehatan
Kabupaten
Nias Selatan
terkait pemanfaatan Badan POM meliputi:
Pengertian  skala  nasional  di  bidangnya, Perumusan  strategi  di  bidangnya  untuk membantu  perbaikan  pada  tingkat  skala penuh,  Pembentukan  kerangka  kerja  yang nyata  di  bidangnya,  Penetapan  kebutuhan penggunaan  zat  tambahan  (obat)  hanya untuk pangan dan landasan aturan pengawasan  peredaran  obat  dan  kuliner, Administrasi pengelolaan dan pengendalian  industri  obat  dan  obat, Penetapan  aturan  penggunaan  proteksi, pengelolaan kemajuan tanaman restoratif Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten  Nias  Selatan  terkait  pelibatan Badan  POM  sebagai  Lembaga  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LPND)  ditegaskan Keputusan  Presiden  Nomor  110  Tahun 2001. Pengawasan barang-barang
bermanfaat  ,  opiat,  psikotropika  dan  obat- obatan,  Pengawasan  obat  konvensional, produk perawatan kecantikan, item integral/peningkatan kuliner dan,
Pengawasan sanitasi dan bahan yang tidak aman.  Kewenangan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terkait pemanfaatan  pemberian  sosialisasi  barang dan surat wasiat sesuai pedoman kesejahteraan dan kebutuhan, manfaat/manfaat  pada  dan  mutu,  serta koordinasi  pengujian  obat  dan  kuliner dengan menggunakan pengaturan peraturan  pedoman;  memimpin  ilmu  dan pemeriksaan  di  bidang  pengawasan  Obat dan  Makanan  secara  serentak  dengan memanfaatkan  pengaturan  peraturan  dan pedoman;  disiplin  otoritatif  memberi imbalan  secara  bersamaan  menggunakan pengaturan hukum.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nias Selatan  memiliki  kekuatan  untuk  situasi dalam  membentuk  strategi  klinis  dan makanan  terkait  dengan  pelaksanaan pengelolaan  obat  dan  makanan  keliling  di Kabupaten  Nias  Selatan  sebagai  tim dengan instansi POM. Kedudukan Badang POM  sebagai  lembaga  pemerintah  non- keagamaan  adalah  untuk  mengajukan dorongan  yang  sah  kepada  Presiden sebagai kantor pemerintah non-gereja yang berada di bawah kendali langsung Presiden sehubungan dengan perkembangan peraturan dan pedoman di Indonesia. Jenis
rekomendasi kesiapan peraturan dan pedoman,  sejauh  mempengaruhi  divisi pemerintah  di  bidang  obat  dan  makanan, sebanding  dengan  kepastian  strategi  yang terkait  dengan  peraturan  dan  pedoman terkait.
UUPK  menjamin  kebebasan  dan komitmen  pembeli  dan  perantara.  Ini memberi  pembeli  opsi  untuk  menghapus data  dari  pengirim,  dan  dealer  harus menyetujui  peraturan  dan  pedoman  yang berlaku  untuk  tenaga  kerja  dan  produk yang  mereka  tukarkan.  Selain  itu,  negara juga  telah  menyelesaikan  sosialisasi  dan pengelolaan  kepada  masyarakat  secara umum terkait peredaran obat-obatan terlarang.  Meski  demikian,  kewaspadaan pembeli  juga  diperlukan  agar  tidak membantu  penyebaran  dan  penggunaan obat-obatan  terlarang.  Sesuai  Pasal  45 UUPK,  nasabah  yang  merasa  haknya disalahgunakan dapat menyelesaikan perdebatannya dengan pelaku bisnis di luar pengadilan  umum,  kantor  penyelesaian pertanyaan  pembeli,  atau  pengadilan umum.

## C. Upaya Penyelesaian Sengketa
Obat-obatan  Ilegal  dan  Yang Tidak Memiliki Label BPOM Penyelesaian keserentakan yang terjadi  pada  manajer  keuangan  yang menjual obat pereda nyeri sebagai pil yang dinyatakan  haram  dan  tidak  bertanda
BPOM,  dalam  menyelesaikan  pertanyaan ini,  pada  intinya  kita  harus  memahami terlebih  dahulu  seperti  apa  keserempakan itu, dan kewajiban apa yang akan diemban. oleh  ahli  keuangan.  Terlepas  dari  risiko kriminal  dan  umum  yang  harus  dilakukan oleh  pelaku  bisnis,  ada  beberapa  cara penyelesaian simultan pembeli  yang dapat diambil,  khususnya  dengan  menggunakan teknik penyelesaian simultan pelanggan di luar pengadilan dan penyelesaian simultan pembeli melalui pengadilan yang luas.
Penyelesaian  serentak  secara  diam- diam  dengan  sidang-sidang  Penyelesaian serentak  pembel.  Dalam  sidang-sidang perdebatan,  khususnya  bisnis  penghibur dan pembeli tanpa melalui pengadilan atau tujuan  pembeli  organisasi  simultan,  dan selama  tidak  berjuang  dengan  peraturan keamanan  pelanggan.  Memang,  bahkan dalam klarifikasi artikel tersebut, dinyatakan  bahwa  dalam  setiap  istilah dilakukan upaya untuk melibatkan jawaban  damai  untuk  dua  pertemuan debat.
Klarifikasi mensyaratkan
penyelesaian secara diam-diam, merupakan  upaya  yang  sah  yang  pada awalnya  harus  diusahakan  oleh  majelis untuk  berdebat,  sebelum  majelis  secara serentak  melalui  eksekutif  hukum  ketika mereka tidak setuju untuk mengakomodasi,  Penyelesaian  simultan BPSK membuat tujuan pertanyaan pembeli  cepat,  sederhana  dan  sederhana.
Sesuai  regulasi,  BPSK  mensyaratkan tenggang  waktu  21  hari  kerja  sebelum menentukan  pilihan,  jadi  bertindak  cepat. Ini sederhana karena meja kerja dan siklus dinamis sangat sederhana. Yang sederhana adalah biaya pengadilan yang masuk akal. Pembeli  yang  merasa  terganggu  oleh penghibur uang dapat mendokumentasikan keluhannya secara langsung kepada BPSK melalui agen atau penerima manfaat utama mereka.  Keluhan  oleh  agen  yang  disetujui atau  penerima  manfaat  mereka  harus didokumentasikan  dalam  hal  pelanggan yang  bersangkutan  lemah,  binasa,  lebih tua,  di  bawah  umur  atau  tidak  dikenal. Protes dapat disampaikan secara lisan atau direkam dalam bentuk hard copy ke kantor BPSK  tempat  tinggal  pembelanja  atau kota/wilayah terdekat dengan rumah pelanggan. Penyelesaian pertanyaan pembeli di BPSK secara eksklusif ditujukan  untuk  menyetujui  struktur  dan ukuran  remunerasi  atau  kegiatan  yang berpotensi  luar  biasa  untuk  menjamin bahwa  kemalangan  yang  dialami  pembeli tidak terulang. Tingkat kemalangan material  yang  dialami  oleh  pelanggan tergantung pada sejauh mana pemanfaatan produk/administrasi mempengaruhi pembeli.  Jenis  jaminan  yang  dimaksud adalah  sebagai  pernyataan  tertulis  bahwa Anda  tidak  akan  mengulangi  kegiatan yang  merugikan  pembeli.  Penyelesaian perdebatan  pembeli  di  pengadilan  (kasus).
Pembeli  yang  terkena  dampak  dapat menuntut  manajer  melalui  badan  yang dipercayakan untuk menyelesaikan pertanyaan  di  antara  pembeli  dan  bisnis, atau  melalui  pengadilan  lokal  yang berbeda.  Mempertimbangkan  Pasal  48 UUPK, penyelesaian pertanyaan pembelanja  secara  sah  mengacu  pada pengaturan pengadilan umum yang disetujui.Oleh karena itu, proses penyelesaian  sengketa  mengarah  pada tuntutan hukum atas pelanggaran, pelanggaran janji/non-kinerja, atau kelalaian kontraktor/produsen yang mengakibatkan  cedera,  kematian,  atau kehilangan  konsumen  utama.  Gugatan perdata  ini  akan  dibawa  ke  pengadilan negeri  domisili  konsumen.  Konsumen sebagai  penggugat.  UU  Sanitasi  No.  36 Tahun 2009, Pasal 197, mengatur peredaran obat secara ilegal dan pelanggaran  tidak  berlabel  BPOM,  dalam hal  ini obat  tanpa izin edar., dalam hal  ini obat tanpa izin edar..

## 5. SIMPULAN
1. Perlindungan konsumen yang menggunakan  produk  obat-obatan ilegal Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan,
yaitu pelanggaran pembuatan atau penjualan obat yang tidak memenuhi standar obat yang diatur dalam Pasal
196,  pelanggaran  pembuatan  atau penjualan  obat  tanpa  izin  edar menurut Pasal 197. , pembuatan atau penjualan obat-obatan tanpa keahlian dan  wewenang  diatur  dalam  pasal 198,  dan  pembuatan  atau  penjualan obat  oleh  perusahaan  diatur  dalam pasal 201.
2. Peran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nias Selatan dalam mengawasi obat- obatan  yang  beredar  baik  legal maupun ilegal sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1963  Tentang  Farmasi  di  wilayah Kabupaten  Nias  Selatan  sesuai ketentuan perundang undangan, adapun  tugas  dan  fungsi  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Nias  Selatan Khususnya  perumusan  kebijakan pelayanan  kesehatan,  pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan, pelaksanaan pengkajian dan pelaporan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan,  dan  pelaksanaan  fungsi lain  yang  berkaitan  dengan  masalah kesehatan  masyarakat  dan  keluarga, kesehatan  jiwa.  Dinas  kesehatan  ini juga bertindak sebagai penjamin dan pengawas  fasilitas  kesehatan  di lapangan,  seperti  rumah  sakit,  alat kesehatan, kefarmasian, dokter,
klinik dan apotek.
3. Adanya  upaya  hukum  terhadap
peredaran  obat-obatan  terlarang  dan merek  BPOM,  Penghibur  keuangan bertanggung  jawab  untuk  menebus kemalangan, pencemaran, dan kemalangan pembeli karena penggunaan  barang  dagangan  dan keuntungan  tambahan  yang  dibuat atau  ditukar.  Mengingat  Pasal  197 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  remunerasi  dapat  berupa potongan harga atau substitusi produk serta administrasi yang setara atau  sama,  atau  sebagai  perawatan kesehatan.  dan  tambahan  membayar sesuai dengan peraturan dan pedoman  yang  sesuai.  Pembayaran akan  diberikan  dalam  waktu  7  hari sejak  tanggal  penukaran.  Pengaturan pembayaran tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana mengingat tambahan bukti komponen  kesalahan.  Pengaturan dalam  ayat  (1)  dan  (2)  tidak  akan berpengaruh  signifikan  jika  pelaku bisnis  dapat  menunjukkan  bahwa pelanggan  bertanggung  jawab  atas kesalahan tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku, dan Jurnal
Kurniawan, Arief Rakhman. 2014. Pemasaran  Lengkap,  Yogyakarta:
Kobis.
Mertokusumo,
Sudikno. 2003.
Mewujudkan  Hukum  adalah  Sebuah
Pengantar, Yogyakarta: Liberti
Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2011,
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Jakarta, Sinar Graphic
-------------------------------------------------- - -----.  2014.  Peraturan  Asuransi Pembeli, Rajawali Press, Jakarta
Moeleong, Lexy J. 2011. Metode
Penelitian  Subyektif  Edisi  Revisi.
Bandung: PT. Pemuda Rosdakarya.
Nasution,  AZ.  2001.  Undang-Undang Perlindungan Pembeli
Sebuah Pengantar,  Jakarta,  Penerbit  Diadit Media, 2001 ----------------. 2004. Undang-undang
Perlindungan Pembeli: Sebuah
Pengantar,  Ctk.  Pertama,  Diadit
Media, Jakarta
Perreault,  D.  juga,  McCarthy,  E.  Jerome William, 2012. Menampilkan Intisari Desain  Manajerial  Global,  Edisi Terjemahan. Jakarta:
Sastra Binarupa. Rusli, Tamu. 2012. “Item Tanggung Jawab dalam UU Perlindungan Konsumen”.  Lembaga  Yang  Sah Volume  7  Nomor  1  Januari.  Bandar Lampung:
Universitas Bandar
Lampung.
Sugiono,  2018.  Strategi  riset  campuran.
Bandung : ALFABETA.
Suryani,  Tatik.  2013.  Perilaku  Pembeli.
Edisi  pertama.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Susanto,  Selamat.  2005.  “Hak  Pembeli Jika  Dirugikan”.  PT.  Transmedia Fokus, Jakarta
Zulham,  2013.  Hukum  Perlindungan Pembeli,  Ctk.  Pertama,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta

## B. Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan