## PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA  KPP PRATAMA BANTUL

## Nanik fitriani
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa nanikfitriani28@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  total  and  publishing  Registered  Taxpayers Forced  letter  of  acceptance  in  the  KPP  Pratama  Bantul  Income  Tax.  Analysis  used  is multiple  regression  analysis.  Before using multiple  regression  analysis, performed  classical assumption  test.  Partial  hypothesis  test  results  (t-test)  showed  a  variable  amount  of Registered Taxpayers positive and significant effect issue of forced variable has no effect on income  tax  receipts.  Simultaneous  hypothesis  test  results  (F-test  )  shows  the  number  of Registered Taxpayers and variable force simultaneous issuance of a significant positive effect on  income  tax  receipts.  This  study  showed  35,1  %  income  tax  receipts  are  affected  by variable amounts  Registered  Taxpayers and  issue of Forced and 64,9 % explained by other factors outside the discussion.

## Keyword: the number of registered taxpayers, issue of forced labor, withholding tax

## PENDAHULUAN
Sumber  penerimaan  negara  Indonesia berasal  dari  rakyat  melalui  pungutan  pajak dan/atau  dari  hasil  kekayaan  alam  yang  ada di  dalam  negara  Indonesia.  Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan  umum  yang  juga  mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan  rakyat,  pendidikan,  kesejahteraan,
dan sebagainya. Salah satu penerimaan pajak potensial  adalah  pajak  penghasilan.  Dalam empat  tahun  terakhir  sejak  tahun  2008, penerimaan  pajak  mengalami  peningkatan, termasuk  pajak  penghasilan.  Data  yang menunjukkan penerimaan negara, penerimaan  pajak  dan  penerimaan  pajak penghasilan  (PPh)  dalam  kurun  waktu  2008 2011 adalah sebagai berikut :

## Tabel 1

## Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan
Tahun 2008   2011 (Dalam Milyar Rupiah) Tahun  Penerimaan Negara Total Penerimaan Pajak Penerimaan PPh 2008 979,305 658,701 327,498 2009 847,096 619,922 317,615 2010 992,249 723,307 357,045 2011 1,205,346 873,874 431,122 Sumber: BPS, 2013, data diolah.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa dalam  kurun  waktu  4  (empat)  tahun  mulai tahun  2008  sampai  tahun  2011  pajak memiliki  peran  penting  dalam  menyumbang penerimaan  Negara  (lebih  dari  separuh). Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa Pajak Penghasilan mendominasi total penerimaan  pajak,  yaitu  lebih  dari  separuh total penerimaan pajak. Meningkatnya penerimaan  pajak  penghasilan  merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat  yang  disertai  kesadaran  dari masyarakat  sebagai  Wajib  Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ( www.ekon.go.id ).  Kepatuhan  Wajib  Pajak yang semakin  baik tidak  terlepas  dari  sistem perpajakan  yang  saat  ini  diberlakukan,  yaitu self  assessment  system dimana  Wajib  Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar  dan  melaporkan  sendiri  pajak yang terutang.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan self assessment system dibutuhkan  beberapa  prasyarat  dari  Wajib Pajak,  antara  lain  kesadaran,  kejujuran, kemauan  membayar  pajak,  dan  kedisiplinan Wajib Pajak.  Kesadaran  Wajib Pajak meliputi  kesadaran  kewajiban  mendaftarkan diri  untuk  dicatat  sebagai  Wajib  Pajak  dan untuk  mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP)  pada  kantor  Direktorat Jenderal  Pajak.  Pendaftaran  NPWP  dapat dilakukan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  atau  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan dan  Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP)  yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Fasilitas yang  disediakan Direktorat Jenderal Pajak  adalah  layanan e-registration yang dapat diakses melalui http://www.pajak.go.id .
Pada  tahun  2008  Direktorat  Jenderal Pajak  juga  memberikan  fasilitas  berupa Sunset  Policy .  Upaya  ini  mendapat  respon positif  dari  masyarakat,  terbukti  dengan adanya  12  (dua  belas)  juta  lebih  masyarakat yang  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP (http://log.viva.co.id).
Adanya  berbagai  fasilitas  dan kemudahan  tersebut  diharapkan  akan  lebih
banyak  Wajib  Pajak  yang  mendaftarkan  diri untuk  memperoleh  NPWP  sehingga  target penerimaan pajak terutama
Pajak
Penghasilan  dapat  tercapai.  Semakin  tinggi kesadaran  masyarakat  untuk  mendapatkan NPWP diharapkan dapat menambah penerimaan negara dari sektor pajak terutama  pajak  penghasilan.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  Liswatin  (2005)  dalam Dewi  (2007), dari  hasil  perhitungan terdapat pengaruh  Wajib  Pajak  terdaftar  terhadap penerimaan Pajak Penghasilan adalah positif. Keadaan ini menjelaskan jika terjadi kenaikan  variabel  sebesar  satu  Wajib  Pajak terdaftar, maka penerimaan
Pajak Penghasilan akan mengalami kenaikan sebesar  0,364  milyar  atau  Rp  364.000.000 dengan  asumsi  variabel  lainnya  konstan. Gunawan (2012) menyatakan bahwa pengaruh jumlah kepemilikan NPWP terhadap  penerimaan  pajak  menunjukkan nilai  signifikansi  0,246  yang  berarti  nilai  ini lebih  besar  dari  0,05  sedangkan  t-hitung sebesar  1,182.  Hal  ini  berarti  kepemilikan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan.
Semakin  banyak  Wajib  Pajak terdaftar  maka  tanggung  jawab  Direktorat Jenderal Pajak juga semakin besar. Direktorat  Jenderal  Pajak  berkewajiban untuk  melakukan  pelayanan,  pengawasan, pembinaan/  penyuluhan,  dan  penerapan sanksi  pajak.  Pengawasan  dan  pembinaan yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak bertujuan untuk meminimalisir kelalaian  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya.  Kelalaian  Wajib  Pajak  secara sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan  kerugian  negara.  Sebagai upaya  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak, Direktorat  Jenderal  Pajak  berhak  melakukan penagihan  pajak  atas  hutang  pajak  yang ditanggung  Wajib  Pajak.  Direktorat Jenderal Pajak  dapat  melakukan  tindakan  penagihan pajak  apabila  jumlah  pajak  yang  terutang berdasarkan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP), Surat  Ketetapan Pajak Kurang  Bayar (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang
Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat
Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan
Keberatan,  Putusan  Banding,  serta  putusan Peninjauan  Kembali  yang  menyebabkan jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung  Pajak  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penerbitan  Surat  Paksa  diharapkan dapat  menambah  penerimaan  pajak terutama pajak penghasilan,  sesuai  dengan  pernyataan Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyatakan  bahwa  penagihan  pajak  dan surat  paksa  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel ini memberikan kontribusi pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung terhadap  penerimaan  PPh  Badan  yaitu penagihan  pajak  sebesar  15,01%,  dan  surat paksa  pajak  sebesar 8,78%.  Marduati (2012) dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  pencairan  tunggakan  pajak.  Hal  ini terbukti  pada  nilai  t  hitung  (2.345)  lebih besar  dari  nilai  t  tabel  (2.035)  dengan  nilai signifikansi  (0.025)  lebih  kecil    dari  batas signifikansi (0.05). Pada  variabel  surat paksa diperoleh  nilai  koefisien regresi  (b2)  sebesar 11840.459  atau  bertanda  positif  maka  dapat dikatakan  bahwa  jika  jumlah  surat  paksa yang  diterbitkan  mengalami  peningkatan maka  pencairan  tunggakan  pajak  di  KPP Pratama  Makassar  Barat  akan  meningkat. Hal ini berarti dengan bertambahnya pencairan  tunggakan  pajak  di  KPP  Pratama Makassar Barat maka penerimaan pajak juga meningkat.  Sedangkan  penelitian  Nugraha (2012)  menyatakan  bahwa  penerbitan  surat paksa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
Dari  uraian  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan  sementara  bahwa  jumlah  Wajib Pajak  yang  terdaftar  dan  penerbitan  Surat Paksa  tidak  selalu  menambah  penerimaan pajak,  terutama  pajak  penghasilan.  Padahal, jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  cukup menjanjikan  bagi  tercapainya  penerimaan Pajak  Penghasilan  yang  lebih  maksimal. Penerbitan Surat Paksa juga cukup menjanjikan  bagi  tercapainya  penerimaan
Pajak  Penghasilan  yang  lebih  maksimal sebab  Surat  Paksa  mempunyai  aturan  yang sangat tegas yaitu utang pajak  harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

## LANDASAN TEORI Definisi Pajak dan Pajak Penghasilan
Menurut  Undang-undang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1 ayat  (1),  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak Penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan atas penghasilan yang diterima.

## Objek Pajak Penghasilan
Objek  pajak  yaitu  sesuatu  yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran  pengenaan  pajak.  Objek  pajak penghasilan  adalah  penghasilan.  Pengertian penghasilan  menurut  Undang-undang  Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia, yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun.

## Subjek Pajak Penghasilan
Subjek  pajak yaitu  pihak pihak (orang maupun  badan)  yang  akan  dikenakan  pajak. Subjek  Pajak  Penghasilan  adalah  orang pribadi,  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai satu  kesatuan  menggantikan  yang  berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

## Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  Dan Tata  Cara  Perpajakan  STDD  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  Wajib

## JURNAL AKUNTANSI. VOL.1 NO.2 DESEMBER 2013

## Jumlah Wajib Pajak
Terdaftar (X1)
Penerbitan Surat Paksa (X2) Penerimaan
Pajak Penghasilan (Y)
Pajak  sebagai  sarana  dalam  administrasi perpajakan  yang  dipergunakan sebagai  tanda pengenal  diri  atau  identitas  Wajib  Pajak dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya.
Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau  badan meliputi pembayar  pajak, pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib
Pajak. Wajib Pajak terdaftar dalam penelitian ini adalah:
a) Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
b) Wajib Pajak telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau  identitas  Wajib  Pajak  serta  untuk menjaga ketertiban  dalam  pembayaran  pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa (PPSP)
Penagihan  pajak  dapat  dikelompokkan menjadi  2  (dua)  yaitu  penagihan  aktif  dan penagihan  pasif.  Penagihan  pajak  pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan  Pajak (STP),  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan  pajak  terutang  menjadi  lebih besar,  Surat  Keputusan  Keberatan  yang menyebabkan  pajak  terutang  menjadi  lebih besar,  Surat  Keputusan  Banding  yang menyebabkan  pajak  terutang  menjadi  lebih besar.  Jika  dalam  jangka  waktu  30  (tiga
puluh)  hari  tidak  dilunasi,  maka  7  (tujuh) hari  setelah  jatuh  tempo akan diikuti  dengan penagihan  pajak  secara  aktif  yang  dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak Dengan Surat Paksa, dijelaskan bahwa:
a) Surat Paksa diterbitkan apabila: 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. b) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

## Kerangka Pikir
Sekaran  dalam  Sugiyono  (2010:88) mengemukakan  bahwa  kerangka  berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai  faktor  yang  telah  diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Adapun kerangka pemikiran  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  menggambarkan suatu  fenomena  dengan  mendeskripsikan variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah yang  diteliti.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data sekunder  yang diperoleh  secara  langsung  dari  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bantul.  Sampel data  yang digunakan adalah laporan realisasi jumlah  Wajib  Pajak terdaftar  dan  penerbitan surat  paksa  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bantul  setiap  bulan  mulai  tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
Metode  pengumpulan  data  diperoleh dengan dokumentasi. Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian
Suatu Pendekatan  Praktik (2010)  menyatakan bahwa  metode  dokumentasi  adalah  mencari data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar, majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  lengger,
agenda  dan  sebagainya. Penelitian  ini menggunakan  data  berupa  laporan  realisasi penerimaan  pajak,  jumlah  Wajib  Pajak terdaftar  dan  jumlah  Surat  Paksa  yang diterbitkan.

## ANALISI DAN PEMBAHASAN
Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini adalah 48 bulan dengan jumlah  sampel  valid sebanyak  43  bulan.  Hal  ini  disebabkan karena terdapat 5 bulan dimana KPP Pratama Bantul  tidak  menerbitkan  surat  paksa, sehingga  data  dalam  SPSS  tereliminasi. Hasil  uji  asumsi  klasik  adalah  data berdistribusi  normal,  tidak  terjadi  problem heteroskedastisitas,  tidak  terjadi  problem autokorelasi,  dan  tidak  terjadi  problem multikolinieritas.  Selanjutnya  untuk  menguji hipotesis  yang  telah  dibuat  sebelumnya, peneliti  melakukan analisis  regresi linier, uji signifikansi  parameter  individual  (uji  t)  dan uji signifikansi simultan (uji F).

## Tabel 2 Output Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constan t) 2031344862. 881 1453960054. 434 1.397 .170 X1 129740.950 26179.231 .675 4.956 .000 X2 - 25317797.02 7 10657799.10 3 -.324 -2.376 .022
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  tabel  2  diketahui  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  (0,000  <  0,05) positif  antara  jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar dengan  penerimaan  Pajak  Penghasilan.  Hal ini  disebabkan  oleh  banyaknya  Wajib  Pajak efektif  baik  orang  pribadi  maupun  badan yang  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan
berupa  kewajiban  menghitung,  membayar dan  melaporkan  Pajak  Penghasilan  yang terutang.  Semakin  banyak  jumlah  Wajib Pajak  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Bantul maka  akan  semakin  menambah  penerimaan Pajak Penghasilan. Banyaknya bisnis UMKM  di  Bantul  juga  ikut  berperan  dalam menambah  penerimaan  Pajak  Penghasilan. Hasil  penelitian  ini mendukung hasil
penelitian  Hidayat  (2008)  yang  menyatakan bahwa  kegiatan  ekstensifikasi  (pemberian NPWP)  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yang dibuktikan  dengan  t-hitung  >  t-tabel  (3,75  > 2,132) dengan Koefisien Determinasi sebesar
0,05).
Suhendra  (2010)  menyatakan  bahwa penerimaan pajak penghasilan badan disebabkan  oleh  pengetahuan  wajib  pajak yang  meningkat.  Kondisi  seperti  itu  akan berdampak positif pada perilaku Wajib Pajak terhadap  kesadaran  dan  kepatuhan  dalam menghitung  dan  membayar  sendiri  utang pajak  yang  terutang,  serta  menyampaikan SPT  (Surat  Pemberitahuan)  tepat  pada waktunya  sehingga  akan  signifikan  positif terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan badan setiap tahunnya.
Variabel penerbitan surat paksa berdasarkan  tabel  2  diketahui  bahwa  tidak
terdapat  pengaruh  antara  penerbitan  surat paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Dalam  penelitian  ini,  nilai  t  hitung  adalah  - 2,376  (<  t  tabel  2,018)  sehingga  korelasinya berbanding  terbalik  dengan  penerimaan pajak  penghasilan.  Bila  surat  paksa  yang diterbitkan  bertambah  maka  penerimaan pajak  penghasilan  akan  menurun  dan sebaliknya, jika  surat  paksa yang  diterbitkan berkurang maka penerimaan pajak penghasilan  akan  bertambah.  Hal  ini  dapat disebabkan  karena  saat  diterbitkan  surat paksa Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya.  Sebab  lainnya  adalah  usaha sudah  tidak  lagi  beroperasi/  dilikuidasi  atau Wajib  Pajak tidak  memiliki  aset  untuk disita sehingga  pajak  yang  terutang  tidak  dapat ditagih  oleh  Juru  Sita.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  Nugraha  (2012)  yang menyatakan  bahwa  penerbitan  surat  paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
Tabel 3 Output Uji F

## ANOVA
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regressio n 194288099142866470 000.000 2 97144049571433230 000.000 12.35 4 .000 b Residual 314533182621241900 000.000 40 78633295655310479 00.000 Total 508821281764108400 000.000 42
a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1
Hasil uji F  menunjukkan F-hitung > F- tabel  (12,354  >  3,232),  menunjukkan  bahwa variabel  jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar  dan penerbitan  surat  paksa  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan.  Semakin  banyak  jumlah Wajib  Pajak  Terdaftar  yang  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dan  penerbitan Surat  Paksa  sebagai  penagihan  atas  utang pajak  terhadap  Wajib  Pajak  memberikan
dampak  yang  positif  terhadap  penerimaan Pajak  Penghasilan  pada  KPP  Pratama Bantul. Variabel  jumlah  Wajib Pajak Terdaftar  mempunyai  pengaruh  yang  sangat kuat terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Agung  (2012)  menyatakan  bahwa  secara simultan  terdapat  pengaruh  jumlah  Wajib Pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah surat  paksa  terhadap  penerimaan  pajak dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,005.
Tabel 4 Output Koefisien Determinasi Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .618 a .382 .351 2804162899.25016 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y Hasil koefisien
determinasi menunjukkan  35,1% penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bantul dijelaskan  oleh  variabel  jumlah  Wajib  Pajak Terdaftar  dan  penerbitan  surat  paksa. Sedangkan  sisanya  64,9%  dijelaskan  oleh variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## SIMPULAN
Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa jumlah Wajib  Pajak  Terdaftar  mempunyai  pengaruh signifikan  positif terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan  sedangkan  penerbitan  surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan  Pajak  Penghasilan.  Hasil  uji signifikansi  simultan  (uji  F)  menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar  dan  penerbitan  surat  paksa  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S,  2010, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Rineka Cipta Jakarta
Dewi, Ivana Puspa, 2007, Analisis Variabel - Variabel  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Batu), Skripsi, Universitas Brawijaya
Gunawan,  Rony,  2012, Pengaruh  Jumlah Kepemilikan  NPWP,  Pelaporan  SSP, dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak  Badan  Pada  KPP  Pratama
Karanganyar , Universitas Negeri Semarang
Hidayat,  A.G.A,  2008, Pengaruh  Kegiatan Ekstensifikasi  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi (Studi  Kasus Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di KPP Pratama Bandung-Tegallega) , Universitas Widyatama
http://log.viva.co.id
Marduati,  Andi,  2012, Pengaruh  Penagihan Pajak  Dengan  Surat  Teguran  Dan Surat  Paksa  Terhadap  Pencairan
Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa  Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan Petisah , Perpustakaan Unimed
Sugiyono,  2010, Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D) , Alfabeta Bandung
Suhendra,  Euphrasia  Susy,  2010, Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap  Peningkatan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan, Jurnal Ekonomi  Bisnis  Vol.15  No.1,  Edisi April,
Syahab,  Zakiah  M  dan  Gisijanto,  Hantoro Arief,  2008, Pengaruh  Penagihan Pajak,  dan  Surat  Paksa  Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan,
Jurnal  Ekonomi  Bisnis  No.2  Vol.  13, Edisi Agustus www.ekon.go.id