## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kepastian Dan Perlindungan Hukum
Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria
Oleh :
Jawakil Butarbutar SH., M.Hum 1

## Abstract
This  research  is  related  to  the  Basic  Agrarian Law  which  regulates  land  rights  including property rights by registering the rights to their land  to  obtain  ownership  rights  intended  for maintain legal certainty and legal protection for holders  of  property  rights  over  land.  For  this reason,  it  is  important  to  socialize  the importance  of  registering  uncertified  land  to become  certified  land  for  legal  certainty  and protection  of  holders  of  property  rights  on  the land to avoid land problems in the community. For  this  reason  legal  certainty  and  protection are needed so that the status of land owned by the  people  is  clear  as  well  as  all  actions  taken relating  to  the  land  such  as  transfer, inheritance,  transfer  of  rights,  revocation  / exemption and abolition of the land rights. With the  certificate,  the  government  has  a  definite role  to provide  legal  protection  to  the    holders of property rights because the certified land has been registered at the landoffice and it becomes an obligation for the government to protect it.
Keywords: Legal  Certainty  and  Protection, Holders  of  Certificates  of  Ownership,    Agrarian Basic Law.

## Abstrak
Dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah termasuk  hak  milik  dengan  mendaftarkan  hak atas tanahnya untuk memperoleh hak milik yang bertujuan  untuk  menyelenggarakan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  hak  milik  atas  tanah.Untuk  itu  perlu disosialisasikan pentingnya pendaftaran tanah
1 Dosen Universitas Al-Azhar Medan
yang  belum  bersertifikat  menjadi  tanah  yang bersertifikat  untuk  adanya  kepastian  hukum serta  perlindungan  terhadap  pemegang  hak milik  atas  tanahtersebut  agar  tidak  timbul permasalahan  tanah  dalam  masyarakat.  Untuk itulah  maka  dibutuhkan  akan  kepastian  hukum serta  perlindungannya  agar  jelas  status  tanah yang  dimiliki  orang  tersebut  maupun  segala tindakan  yang  dilakukan  yang  berhubungan dengan tanah tersebut baik peralihan,pewarisan ,pemindahan hak, pencabutan/pembebasan serta  hapusnya  hak  atas  tanah  tersebut. Dengan  adanya  sertifikat  maka  pemerintah memiliki  peranan  yang  pasti  untuk  memberi perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak milik  karena  tanah  yang  telah  bersertifikat  telah terdaftar  di  kantor  pertanahan  dan  menjadi kewajiban
bagi
pemerintah untuk melindunginya.
Kata  Kunci  : Kepastian  dan  Perlindungan Hukum, Pemegang Sertifikat Hak Milik,
Undang-Undang Pokok Agraria

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber daya  alam  yang  sangat  penting  di  dalam kehidupan  manusia.  Tanah  merupakan  bagian dari  bumi  sebagai  karunia  dari  Tuhan  Yang Maha Esa, karenanya harus dilestarikan , dijaga dan  dikelola  dengan  baik  untuk  generasi sekarang maupun untuk generasi
mendatang.Sebagai  sumber  daya  yang  sangat menunjang  kehidupan  manusia,  maka  setiap masyarakat  memiliki  aturan  atau  norma  dalam penggunaan,penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Berkembangnya  penduduk  dan  pola  pikir manusia mendorong terbentuknya satu aturan di bidang pertanahan yang dapat diterima bersamasebagai  landasan  hukum  terutama dalam  pemilikan  tanah.  Sebagai  landasan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kebijakan  di  bidang  pertanahan,pasal  33  ayat  3 Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  : ”Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  tekandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat 2 .
Perwujudan  dari  ketentuan  pasal  33 ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria’  merupakan  perangkat  hukum pertanahan  sebagai  sendi  dan  landasan  baik baik  hukum  nasional  maupun  kepastian  hukum pada politik dan sistim pertanahan nasional.
Pemberian  beberapa  macam  hak  atas tanah  baik  kepada  perorangan  atau  badan hukum,  juga  ada  kewajiban  untuk  mengelola tanah  sesuai  dengan  yang  dimilikinya  dan kepada pemegang hak-hak tersebut dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya  dalam  rangka  tercapainya  kepastian hukum.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dengan seperangkat  peraturan  pelaksananya  bertujuan untuk  terwujudnya  jaminan  kepastian  hukum terhadap  pemilik  hak-hak  atas  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia. Jika dikaitkan dengan usaha- usaha  pemerintah  dalam  rangka  penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan  tanah,  maka  pendaftaran  hak  atas tanah  merupakan  suatu  sarana  penting  untuk terwujudnya  kepastian  hukum  dan  sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah terdapat  dalam  pasal  19  ayat  (1)  Undang-
2 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  UUPA  Isi  dan  Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, 2005, hal.3.
Undang  Pokok  Agraria  yang  berbunyi  sebagai berikut:
”Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 3 .
Pendaftaran  tanah  diatur  lebih  lanjut dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961  yang  kemudian  disempurnakan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemerintan mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh Indonesia  yang  bertujuan  untuk  memberikan jaminan  kepastian  hukum  hak  atas  tanahdan sebagai  jaminan  kepastian  hukum  tersebut dibandingkan dengan alat bukti lain seperti Akta Camat dan akta Notaris. Namun persoalan tidak sesederhana  itu,  dalam  praktek  di  masyarakat pemegang  sertifikat  Hak  Milik  atas  tanah  tidak dilindungi  seperti  yang  dijanjikan  pemerintah maka akan ada komplikasi.

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  status  hukum  Hak  Milik  atas tanah  dan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
2.  Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin  kepastian  hukum  sertifikat  Hak Milik atas tanah.
3.  Bagaimana  bentuk  sumbangan  pemikiran bagi masyarakat mengenai masalah kepastian dan perlindungan hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah.
3 Ibid, hal.574.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  Metode Penelitian

## 1.  Jenis dan Sifat Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti mengenai  kepastian  dan  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  sertifikat  hak  milik  atas tanah berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
Dalam  studi  putusan  tersebut  penulis menggunakan  penelitian  hukum  secara  yuridis normatif.  Penelitian  hukum  secara  normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum  identik  dengan  norma-norma  tertulis yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga atau  pejabat  yang  berwenang.  Konsep  ini memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem normatif  yang  bersifat  mandiri,  tertutup  atau terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  yang nyata. 4

## 2.  Sumber Bahan Hukum
Data yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder yaitu,yang terdiri dari :
a.  Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang isinya  memiliki  kekuatan  hukum    mengikat. Dalam  penelitian  ini  antara  lain,  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan
Undang-Undang  No.5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
b.  Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu buku, doktrin, serta
bahan lain yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah.
c.  Bahan hukum tersier
4 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14
Bahan  hukum  tersier  yaitu  yaitu  bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalah, memberikan  kejelasan  terhadap  apa  isi informasi,  dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  bukan  yang ada  dalam  kajian  bahan  hukum,  namum dapat  dijadikan  bahan  analisa  terhadap penerapan  kebijakan  hukum  dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan- bahan  lainnya  yang  sifatnya  seperti  karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 5

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
a.  Studi kepustakaan
Studi kepustakaan adalah pengumpulan data  berupa  bahan  pustaka  bertujuan  untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan  permasalahan  yang  terdapat  dalam penelitian ini.
b.  Studi dokumen
Studi  dokumen  adalah  pengumpulan berupa  dokumen-dokumen  seperti  putusan pengadilan  yang  berkaitan  dengan  agraria ataupun  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  dan sebagainya.

## II.  PEMBAHASAN
A.  Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
1.  Pengertian Hak Milik Atas Tanah dan
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Hak-hak perorangan dan Badan Hukum atas  tanah  memperoleh  pengakuan  yang  kuat dalam sistim dan tata hukum Indonesia. Pasal 4
5 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.151

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa: Hak-hak  atas  tanah  yang    dimaksud dalam  ayat  1  pasal  ini  memberi wewenang untuk mempergunakan tanah  yang  bersangkutan,  demikian pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang yang ada diatasnya, sekedar di perlukan    untuk  kepentingan  yang langsung berhubungan dengan penggunaan  tanah  itu  dalam  batas- batas  menurut  undang-undang  ini  dan peraturan-peraturan  hukum  lain  yang lebih  tinggi 6 .
Pengertian  pada  pasal  4  ayat  2 tersebut,  menjelaskan  hak  atas  tanah  adalah hak  atas  permukaan  bumi,  tepatnya  hanya meliputi  sebagian  tertentu  permukaan  bumi yang terbatas yang disebut dengan tanah. Azas yang  hanya  mengakui  hak  atas  tanah  adalah terbatas  pada  hak  atas  permukaan  bumi  saja disebut  dengan  azas  pemisahan  horizontal. Azas pemisahan horizontal adalah azas  dimana pemilikan  atas  tanah  dan  segala  sesuatu  yang ada  diatas  tanah  itu  adalah  terpisah.  Azas pemisahan  horizontal  memisahkan  tanah  dan benda yang ada diatasnya.
Azas pemisahan horizontal adalah azas yang  didasarkan  pada  hukum  adat  dan maerupakan azas yang dianut oleh UUPA.
Berbeda  dengan  azas  yang  dianut  oleh UUPA,  KUH  Perdata  menganut  azas  pelekatan baik yang sifatnya pelekatan horizontal maupun pelekatan  vertikal,  yang  menyatakan  bahwa benda  bergerak  yang  tertancap  atau  terpaku pada  benda  tidak  bergerak,  berdasarkan  azas asesi  maka  benda-benda  yang  melekat  pada benda  pokok,  secara  yuridis  harus  dianggap sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari benda  pokoknya.  Hak-hak  atas  tanah  yang
6 A.P.Parlindungan, Komentar Atas Undang- Undang  Pokok  Agraria ,  Mandar  Maju,  Bandung,  2008, hal.43 .
diakui  oleh  UUPA  salah  satunya  adalah  hak milik.  Hak  milik  atas  tanah  adalah  bagian  hak- hak  kebendaan  yang  dijamin  dalam  konstitusi.
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil
amandemen  kedua  pasal  28  h  menyatakan bahwa :
Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak pribadi  dan  Hak  Milik  Pribadi  tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun 7 .
Hak  Milik  adalah  hak  turun  temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas  tanah,  memiliki  fungsi  sosial  serta  dapat dialihkan  dan  beralih.  Arti  Hak  Milik mempunyai fungsi  sosial  ialah  bahwa  Hak  Milik  yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh dipergunakan  semata-mata  untuk  kepentingan pribadi  atau  perorangan  ,  tetapi  juga  untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi Hak Milik itu  harus  mempunyai  fungsi  kemasyarakatan yang memberikan berbagai hak bagi orang lain. Hak  Milik  atas  tanah  mengandung  unsur  hak kebendaan  dan  hak  perorangan.  Sebagai  hak kebendaan  ,  hak  milik  atas  tanah  memiliki  ciri- ciri  bersifat  absolut,  jangka  waktunya  tidak terbatas,  hak  mengikuti  bendanya  ( droit  de suite )  dan  memberi  wewenang  yang  luas  bagi pemiliknya seperti dialihkan,dijaminkaan, disewakan  atau  dipergunakan  sendiri.  Sebagai hak  perseorangan,  ciri-cirinya  adalah  bersifat relatif,  jangka  waktunya  terbatas,  mempunyai kekuatan  yang  sama  tidak  tergantung  saat kelahirannya  hak  tersebut,  memberi  wewenang terbatas pada pemiliknya.
Perolehan  Hak  Milik  atas  tanah  diikuti dengan  pemberian  sertifikat  sebagai  bukti
7 Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepemilikan  hak.  Memperoleh  sertifikat  adalah hak  pemegang  Hak  Milik  atas  tanah  yang dijamin  oleh  undang  -undang.    Sertifikat  Hak Milik  merupakan  suatu  tanda  bukti  hak  atas kepemilikan suatu bidang tanah yang dibukukan dan  diberikan  Pemerintah  kepada  pemegang Hak  Milik  untuk  melindungi  haknya.    Sertifikat berisi  salinan  dari  Buku  Tanah  dan  Surat  Ukur yang  dijilid  menjadi  satu  disampul  yang bentuknya  ditetapkan  dengan  undang-undang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,  sertifikat  adalah  satu  lembar  dokumen sebagai  suatu  tanda  bukti  yang  memuat  data fisik  maupun  data  yuridis  objek  yang  didaftar untuk  Hak  Milik  atas  tanah  yang  dibukukan dalam buku tanah.
Data fisik dan data yuridis mengandung pengertian sebagai berikut:
a.  Data  fisik  yaitu  keterangan  mengenai  letak, batas,  dan  luas  bidang  tanah  yang  didaftar termasuk  keterangan  mengenai  adanya bangunan atau bagian bangunan ndiatasnya.
b.  Data  Yuridis  yaitu  keterangan  mengenai status  hukum  bidang  ntanah  yang  di  daftar pemegang  Hak  Milik  atas  tanah  dan  hak pihak  lain  serta  beban-beban  lain  yang membebaninya.

## 2.  Cara Peralihan Hak Milik Atas Tanah
Hak Milik atas tanah mengandung unsur hak  kebendaan  dan  hak  perorangan.  Sebagai hak  kebendaan,  hak  atas tanah memiliki  ciri-ciri bersifat absolut, jangka waktunya tidak terbatas, hak  mengikuti  bendanya  ( droit  de  suite ),  dan memberi  wewenang  yang  luas  bagi  pemiliknya seperti  dialihkan,  dijaminkan,  disewakan  atau dipergunakan sendiri. Sebagai hakm perorangan,  cir-cirinya  adalah  bersifat  relatif,
jangka waktunya terbatas, mempunyai kekuatan yang sama  tidak tergantung  saat kelahirannya hak tersebut, memberi wewenang terbatas pada pemiliknya.  Dalam  UUPA  dikenal  dua  cara peralihan  Hak  Milik  Atas  tanah  yaitu  dengan cara  pewarisan  (berdasarkan  undang-undang dan berdasarkan wasiat) dan pemindahan hak.

## 3.  Peralihan Hak Milik atas tanah karena Pewarisan
Peralihan  Hak  Milik  atas  tanah  dapat terjadi  karena  pewarisan  (berdasarkan  undang- undang  atau  berdasarkan  wasiat).  Menurut hukum  perdata  jika  pemegang  suatu  Hak    Milik atas  tanah  meninggal  dunia,  hak  tersebut karena  hukum  beralih  kepada  ahli  warisnya, inilah yang disebut dengan pewarisan berdasarkan  undang-undang (ab  intestato) .
Peralihan  tersebut  kepada  para  ahli  warisnya yaitu  siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris, berapa  bagian  masing-masing    dan  bagaimana cara  pembagiannya  diatur  oleh  hukum  waris almarhum  pemegang  hak  yang  bersangkutan, bukan oleh hukum tanah.
Hukum  Tanah  memberikan  ketentuan mengenai  penguasaan  tanah  yang  berasal  dari warisan  dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda  bukti  pemilikannya  oleh  para  ahli  waris. Dalam  pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, menyatakan dalam waktu 6 bulan  sejak  meninggalnya  pemegang  hak,  para ahli  war  isnya  wajib  meminta  pendaftaran peralihan  hak  dalam  rangka  memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris.
Hukum  juga  mengenal  satu  lagi  cara peralihan  hak  atas  tanah  dengan  pewarisan yaitu  peralihan  berdasarkan  surat  wasiat (testamenter) yang  memuat  pernyataan  dari pemegang  Hak  Milik  tentang  apa  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikehendakinya  terhadap  hak  tersebut  setelah dia meninggal dunia. Pendaftaran peralihan hak karena  pewarisan,  mengenai  hak  bidang  tanah yang sudah didaftar wajib diserahkan oleh yang menerima  hak  sebagai  warisan  kepada  Kepala Kantor Pertanahan ,sertifikat yang bersangkutan,  surat  kematian  orang  yang namanya  tercatat  sebagai  pemegang  haknya dan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris.  Jika penerima  warisan  terdiri  dari  satu  orang pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada orang  tersebut  berdasarkan  surat  tanda  bukti sebagai  ahli  waris  yang  bersangkutan.  Apabila penerima waris lebih dari satu orang dan  waktu peralihan  hak  tersebut  didaftarkan  disertai dengan  akta  pembagian  waris  yang  memuat keterangan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  jatuh kepada  seorang  penerima  warisan  tertentu, pendaftaran peralihan haknya dilakukan langsung  kepada  penerima  warisan  yang bersangkutan  berdasarkan  surat  tanda  bukti sebagai  ahli  waris  dan  akta  pembagian  waris tersebut  tanpa  alat  bukti  peralihan  hak  lain, misalnya  akta  PPAT.  Akta  pembagian  waris tersebut  dapat  dibuat  dalam  bentuk  akta dibawah  tangan  oleh  semua  ahli  waris  dengan kesaksian  oleh  dua  orang  saksi  atau  dengan akta notaris.
Berbeda  dengan  beralihnya  Hak  Milik atas  tanah  karena  pewarisan  yang  terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak,  dalam  perbuatan  hukum  pemindahan  hak, hak tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada  pihak  lain.  Bentuk  pemindahan  haknya bisa :
a.  Jual beli
b.  Tukar menukar c.  Hibah
d.  Pemberian menurut adat
e.  Pemasukan dalam perusahaan
f. Hib ah wasiat atau ” legaat”
Perbuatan-perbuatan itu dilakukan pada waktu  pemegang  haknya  masih  hidup  dan merupakan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya bahwa  dengan  dilakukannya  perbuatan  hukum yang  bersangkutan  tersebut,  hak  milik  atas tanah  yang  bersangkutan  berpindah  kepada pihak  lain  yaitu    penerima  hak.  Dalam  hibah wasiat  hak  milik  atas  tanah  yang  bersangkutan beralih  kepada  penerima  wasiat  pada  saat pemegang  haknya  meninggal  dunia.  Jual  beli, tukar  menukar,  hibah,  pemberian  menurut  adat dan  pemasukan  dalam  perusahaan,  demikian juga dalam pelaksanaan hibah wasiat dilakukan oleh  para  pihak  dihadapan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Ketika dibuatnya perbuatan hukum yang bersangkutan dihadapan pejabat yang berwenang  dipatuhilah  syarat  terang  (bukan perbuatan  hukum  yang  gelap  yang  dilakukan secara  sembunyi-sembunyi).  Akta  yang  ditanda tangani  para  pihak  menunjukkan  secara  nyata atau  riil  perbuatan  hukum  jual  beli  yang dilakukan, dengan demikian ketiga sifat jual beli yaitu  tunai,  terang,  dan  riil  dipenuhi.  Akta tersebut  membuktikan,  bahwa  benar  telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, karena  perbuatan  hukum    yang  dilakukan merupakan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak, maka akta tersebut secara implisit membuktikan bahwa  penerima  hak  menjadi  pemegang haknya  yang  baru,  tetapi  hal  ini  baru  diketahui oleh  dan  karenanya  juga  baru  mengikat  para pihak  dan  ahli  warisnya  karena  administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.
4.  Pembebasan  dan  Pencabutan    Hak

## Milik Atas Tanah
Mengenai  hak  kepemilikan  atas  tanah sifatnya  tidak  mutlak,  artinya  jika  kepentingan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
negara  atau  kepentingan  umum    menghendaki, hak kepemibebaskan dengan pemilikan perorangan  atau  badan  usaha  atas  sebidang tanah  dapat  dibebaskan  dengan  pemberian ganti rugi.
Pasal  18  UUPA  berbunyi:  ”Untuk kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut  cara  yang  diatur  dengan  Undang- Undang”.
Kepentingan umum ini termasuk kepentingan  Negara  dan  kepentingan  bersama rakyat sebagai syarat pertama dan utama dalam pencabutan  hak  ini  untuk  dapat  diperlakukan pasal  6  UUPA,  sehinbgga  tidak  mungkin pembebasan  untuk  perorangan.  Kepentingan swasta  yang  berdampak  kepada  kepentingan umum, atau kepentingan negara dan kepentingan  bersama  dapat  juga  dikatagorekan memenuhi  syarat  pertama  ini.  Pengertian  layak juga harus yang objektif dan harga dasar adalah berdasarkan  penetapan  pemerintah  daerah berdasarkan  minimal  Nilai  Jual  Objek  Pajak (NJOP).
Sebagai  pelaksanaan  pasal  18  UUPA tata  cara  pelepasan  dan  penyerahan  hak tesebut  diatur  dalam  Keputusan  Presiden Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum.  Dalam  pasal  5  Kepres  ini disebutkan  sejumlah  ketentuan-ketentuan  yang dianggap sebagai kepentingan umum :
1.  Jalan umum
2.  Saluran pembuangan air
3.  Waduk
4.  rumah sakit umum
5.  pelabuhan atau bandar udara
6.  tempat peribadatan
7.  tempat pendidikan atau sekolah
8.  pasar umum
9.  tempat pemekaman umum
10.  fasilitas keselamatan umum
11.  pos dan telekomunikasi
12.  sarana olah raga
13.  stasiun penyiaran radio
14.  televisi 15.  kantor pemerintah dan 16.  fasilitas angkatan bersenjata Pembebasan ialah melepaskan
hubungan  hukum  yang  semula  terdapat  pada pemegang  hak  dengan  diberi  ganti  rugi. Perbedaan  mendasar  antara  pembebasan  hak dengan pencabutan hak adalah pada pelaksanaannya, dalam pembebasan hak kewenangan  terlaksananya  melalui  proses musyawarah  dan  mufakat,  dengan  kata  lain terjadi  karena  adanya  kesepakatan  bersama dan  sukarela  yang  dicapai melalui musyawarah sedangkan  dalam  pencabutan  hak  pihak  yang mempunyai  tanah  berhadapan  bukan  dengan sesama  pihak  yang  kedudukan  hukumnya sederaja melainkan berhadapan dengan Penguasa  yaitu  Presiden  Republik  Indonesia yang  dilakukan  dengan  Surat  Keputusan Presiden.  Pencabutan  hak  menyatakan  bahwa yang haknya dicabut itu tidak dapat menyatakan tidak bersedia haknya dicabut dan kalaupun dia diberikan  hak  untuk  banding  maka  bandingnya kepada  Pengadilan  Tinggi  hanya  mengenai jumlah  ganti  rugi  yang  ditawarkan  Pemerintah, yang bersangkutan tidak dapat  meminta Pemerintah membuktikan tentang adanya unsur kepentingan  umum  dalam  pencabutan  hak dimaksud, artinya dalam pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ini berdasarkan kewenangannya Pemerintah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan upaya paksa walupun dengan unsur itikad  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  ganti  rugi yang layak.
5.  Kepastian  dan  Perlindungan  Hukum

## Pemegang  Setifikat  Hak  Milik  atas Tanah
Seperti diuraikan diatas bahwa sertifikat Hak  Milik  atas  tanah  merupakan  suatu  tanda bukti  hak  atas  kepemilikan  suatu  bidang  tanah yang  dibukukan  dan  diberikan  Pemerintah kepada  pemegang  Hak  Milik  untuk  melindungi haknya.  Sebagai  kelanjutan  dari  pemberian perlindungan  hukum  kepada  para  pemegang sertifikat  hak milik  atas  tanah  dinyatakan  dalam pasal 32 ayat (2):
Ketika  atas  suatu  bidang  tanah  sudah diterbitkan  sertifikat  secara  sah  atas  nama orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara myata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai  hak  atas  tanah  ini  tidak  dapat  lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila dalam  waktu5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya sertifikatitu  tidak  mengajukan  keberatan  secara tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  danKepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun tidak  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan mengenai  penguasaan  tanah  dan  penerbitan sertifikat tersebut 8 .
Adanya  pernyataan  tersebut  maka Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan  dalam  rangka  memberikan jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan, sungguhpun  sistim  publikasi  yang  digunakan adalah sistim negatif.
8 Bahtiar  Efendi, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia dan  Peraturan  Pelaksananya ,  PT.  Alumni,  Bandung,  1983, hal. 33.
Kelemahan sistim negatif adalah ,bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang  hak  dalam  buku  tanah  dan  sertifikat selalu  menghadapi  kemungkinan  gugatan  dari pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  tanah itu.Untuk mengatasi kelemahan sistim negatif ini dalam  pendaftaran  tanah  hukum  adat  sebagai sumber  hukum  tanah  nasional  menggunakan lembaga rechtverwerking (lembaga  yang berwenang mengatur sebab pemegang hak atas tanah  bisa  kehilangan  haknya).  Dalam  Hukum Adat  bahwa  jika  seseorang  selama  sekian waktu  membiarkan  tanahnya  tidak  dikerjakan kemudian  tanah  itu  dikerjakan  orang  lain  yang memperolehnya  dengan  itikad  baik  maka dianggap telah melepaskan haknya atas bidang tanah  yang  bersangkutan  dan  karenanya hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.
6.  Tanggung  Jawab  Badan  Pertanahan terhadap  Penerbitan  Sertifikat  Hak Milik yang Bermasalah
Di bidang pertanahan jaminan kepastian hukum  merupakan  salah  satu  tugas  yang diemban oleh Pemerintah, untuk dapat melaksanakan tugasnya Pemerintah
membentuk  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) sebagai  instansi  yang  khusus  menangani pelaksanaan dalam pemberian jaminan tersebut termasuk  dalam  penerbitan  dan  pemeliharaanb sertifikat  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan  hak atas tanah.
Pendaftaran  yang  secara  sistematik dilakukan  sebelum  penerbitan  sertifikat  oleh Kepala
Kantor
Pertanahan, dalam pelaksanaannya  dibantu  oleh  Panitia  Ajudikasi. Ajudikasi  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemeriksaan  kebenaran  data  fisik  dan  data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah untuk kepentingan  keperluan  pendaftarannya.Panitia Ajudikasi  dibentuk  oleh  Menteri,  susunan Panitianyasebagai  dimaksud  pada  pasal  8  ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terdiri dari :
(1)  Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang  dijabat  oleh  seorang  pegawai  Badan Pertanahan Nasional;
(2)  Beberapa anggota yang terdiri dari: a.  seorang  pegawai  Badan  Pertanahan
Nasional  yang  mempunyai  kemampuan pengetahuan  di  bidang  pendaftaran tanah;
b.  seorang  pegawai  Badan  Pertanahan
Nasional  yang  mempunyai  kemampuan
pengetahuan  di  bidang  hak-hak  atas tanah; c.  Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Sebelum  penerbitan  sertifikat,  peta
bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai  hasil  pengukuran  yang  dilakukan Panitia  Ajudikasi  diumumkan  selama  30  (tiga puluh)  hari  dalam  pendaftaran  tanah  secara sistematis  atau  60  (enam  puluh)  hari  dalam pendaftaran  tanah  secara  sporadis,  untuk memberi  kesempatan  kepada  pihak  yang berkepentingan mengajukan keberatan.
Pengumuman  dilakukan  di  Kantor  Kepala Desa/Kelurahan  letak  tanah  yang  bersangkutan dalam  pendaftaran  tanah  secara  sitematis  atau di  Kantor  Petanahan  dan  Kantor  Kepala Desa/Kelurahan  letak  tanah  yang  bersangkutan dalam  pendaftaran  tanah  secara  seporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa/Keseluruhan dari kegiatan
tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari BPN  sebagai  institusi  penjamin  kepastian hukum  di bidang pertanahan untuk memberikan kebenaran  atas  data  yang  disajikan.  Apabila terjadi masalah terhadap sertifikat yang diberikan  oleh  BPN,  dan  dapat  dibuktikan bahwa  masalah  tersebut  terjadi  sebagai  akibat dari  tidak  dilaksanakannya  salah  satu  prosedur dalam  penerbitan  sertifikat  maka  pertanggung jawaban atas masalah tersebut dapat
dibebankan kepada BPN atau Kantor
Pertanahan sebagai instansi vertikal dari BPN. B.  Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Kepastian  Hukum    Sertifikat  Hak  Milik Atas Tanah
1.  Pendaftaran Tanah
Secara  histori  pendaftaran  tanah  yang dikenal  di  dunia  ini    berasal  dari  Mesir  kuno ,ketika  raja  Firaun  memerintahkan  pegawai kerajaannya  untuk  mengembalikan  patok-patok batas  tanah  pertanian rakyat  yang  hilang  akibat meluapnya  sungai  Nil.  Dari  segi  istilah, ditemukan  istilah  pendaftaran  tanah  dalam bahasa  latin  disebut  ” Capitastrum ”  ,  di  Jerman dan Italia disebut ”Catastro”, di Perancis disebut ” kadastrale ”  atau  ”kadaster”.  Maksud  dari Capitastrum atau  kadaster  dari  segi  bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang diperbuat  untuk  pajak  tanah  Romawi,  yang berarti  suatu  istilah  teknis  untuk  record (rekaman)  yang  menunjuk  kepada  luas  ,  nilai dan kepemilikan atas sebidang tanah.
Di  Indonesia  pendaftaran  tanah  masi8h baru  atau  boleh  disebutkan  tidak  tumbuh bersama  adanya  Hak  Milik  maasyarakatdi negara  ini.  Dalam  catatan  sejarah  pendaftaran tanah  di  Indonesia  ada  sejak  Ordonansi  Balik Nama yang mulai di berlakukan sejak tanggal 2 April 1834.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 2.  Tujuan Pendaftaran Tanah
Berdasarkan pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka
dapatdirincikan  tujuan  dari  pendaftaran  tanah adalah :
a.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dsan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu kepada pemegang hak Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar. Penyajian  data  tersebut  diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan.
b.  Tertib administrasi pertanahan, terselenggaranya pendaftaran tanah dengan baik merupakan
perwujudan tertib
administrasi  di  bidang  pertanahan.  Untuk mencapai  tertib  administrasi  tersebut  setiap bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.

## 3.  Upaya Hukum Pemegang Sertifikat atas Tanah Apabila Terjadi Masalah
Ketika  terjadi  masalah  terhadap  sertifikat Hak  Milik  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah memberikan  kesempatan  bagi  para  pihak  yang merasa  haknya  dirugikan  oleh  pihak  lain  untuk dapat  membuktikan  adanya  hak  yang  dikuasai berdasarkan itikat baik  tersebut, dengan melakukan beberapa upaya hukum berikut ini:
a.  Pemegang  Sertifikat  Hak  atas  tanah  yan  g merasa  keberatan  atau  merasa  dirugikan aatas  adanya  Putusan  terhadap  hak  yang
bersangkutan,  dapat  melakukan  upaya hukum  Perlawanan  ( verzet) atas  Putusan tersebut.
b.  Melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata
Usaha  Negara  terhadap  Badan  Pertanahan Nasional.
Badan  Pertanahan  Nasional  adalah instansi  yan  g  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk melaksanakan  kegiatan  pendaftaran  tanah dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  di bidang  pertanahan  termasuk  dalam  penerbitan tanda  buktinya  dan  pemeliharaannya.  Kegiatan pendaftaran  tanah  merupakan  kegiatan  tata usaha negara, karenanya instansi yang bertugas  dibidang  pelaksanaan  pendaftaran tanah  yang  merupakan  kegiatan  dibidang Eksekutif/Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai instansi Tata Usaha Negara.
Sertifikat  adalah  tanda  bukti  atas kepemilikan hak atas tanahyang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, karenanya sertifikat  dinyatakan  sebagai  Surat  Keputusan Tata  Usaha  Negara.  Sebagai  surat  keputusan  , sertifikat  dinyatakan  sebagai  alat  pembuktian yang  kuat,  tetapi  tidak  berlaku  mutlak  artinya apabila  ada  pihak  yang  dapat  membuktikan sebaliknya  maka  sertifikat  tersebut  dapat dibatalkan  .BPN  sebagai  satu-satunya  instansi yang bewrwenang menerbitkan surat Keputusan Tata  Usaha  Negara  tersebut  harus  dapat dimintai  pertanggung  jawaban  secara  perdata dan diminta ganti rugi atas sertifikat yang dalam penerbitannya ternyata bermasalah dan permasalahan tersebut dapat dibuktikan berasal dari adanya kesalahan penelitian dan prosedural  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Badan Pertanahan Nasional

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## III.  Kesimpulan
1.  Hak milik atas tanah adalah sebagai bagian dari  hak-hak  kebendaan  yang  dijamin keberadaannya  oleh  konstitusiyan  g  di  atur dalam  pasal  28  h  UUD  1945  yang  telah  di amandemen  bahwa  setiap  orang  berhak mempunyai  Hak  Milik  pribadi  dan  tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun. Hak milik adalh hak yang terkuat, turun  temurun  dan  terpenuh  yang  dipunyai seseorang  dan  berazaskan  fungsi  sosial. Dalam rangka kepastian hukum Pemerintah mengadakan  pendaftaran  tanah    yang bertujuan untuk menciptakan jaminan kepastian hukum atas pemilikan tanah.
2.  Pemerintah  memberi  kepastian  hukum kepada  pihak  yang  dengan  itikad  baik menguasai  sebidang  tanah  dan  didaftar sebagai  pemegang  hak  dalam  buku  tanah dengan  sertifikat  sebagai  tanda  buktinya yang menurut Undang-Undang Pokok
Agraria  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2004. Boedi Harsono, Hukum Agraria,Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya ,  Djambatan,  Jakarta, 2005. Effendi Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya , PT.Alumni, Bandung, 1983,
Gautama  Sudargo, Tafsiran  Undang-Undang Pokok  Agraria ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1990.
Parlindungan  A.P, Komentar  Atas  Undang- Undang  Pokok  Agraria ,  Mandar  Maju Bandung, 1991.
---------------------- Konversi Hak-Hak Atas Tanah , Mandar Maju, Bandung,1990.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Soerodjo,  Irawan, Kepastian  Hukum  Hak  Atas Tanah  di  Indonesia ,  Arloka,  Surabaya, 2003.