Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan
Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih Program Studi Manajemen, STIE Kesuma Negara Jl. Mastrip No. 59 Blitar, 66111, Jawa Timur

## Abstrak
Pemberian  Kredit  merupakan  tujuan  suatu  bank  dalam  memberikan  kredit untuk  memperoleh  suatu  keuntungan  maksimal  dan  resiko  yang  minimal. Analisis  ini  diupayakan  untuk  mengetahui  kemampuan  peminjam  dan iktikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penilaian  rinsip  5C  dalam Pemberian  Kredit  terhadap  Non  Performing  Loan  Guna  Menilai  Tingkat Kesehatan  Bank  pada  PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan.  Metode  penelitian yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif yaitu  penelitian tentang riset  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah Menganalisa  Prosedur  Dalam  Pemberian  Kredit,  Menganalisa  Pelaksanaan Dalam  Prosedur  Pemberian  Kredit,  Menganalisa  Data  Pembayaran  Kredit Terhadap  Nasabah,  Menganalisa  Pengendalian  Internal  dan  Menganalisa Penyelesaian Kredit Bermasalah. Hasil penelitian ini adalah tingkat kolekbilitas (NPL) di PT. BPR Harta Swadiri Pandaan pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan  karena  disebabkan  kurang  teliti  dan  selektif  dari  petugas  (AO) dalam proses analisa kredit dan pengambilan keputusan realisasi kredit kepada calon debitur. Selain itu, dari segi pengendalian internal harus membentuk tim satuan  pengendalian  internal  untuk  bagian  kredit  untuk  menganalisa  secara seksama layak tidaknya kredit diberikan. Diharapkan untuk selalu berpacu pada prinsip  5C  untuk  meminimalisir  terjadinya  kredit  bermasalah.  Untuk pengawasannya  lebih  baik  pimpinan  perusahaan  mengadakan  monitoring terhadap  bagian  kredit  secara  rutin  dan  bertahap  sehingga  pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif.
Kata kunci: prinsip Pemberian Kredit, Kesehatan Bank

## PENDAHULUAN
Penggerak  sektor  ekonomi  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  suatu  negara adalah  sistem  perbankan.  Perbankan  merupakan  suatu  lembaga  yang  ada  di  Indonesia yang  memiliki  peranan  penting  bagi  kelangsungan  perekonomian  Indonesia.  Bank
berfungsi  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  untuk  membantu  kebutuhan  dana  yang menunjang  pengembangan  usaha  dan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Apalagi dengan adanya regulasi baru dari Bank Indonesia yang saat ini lebih memudahkan bank umum  untuk  melakukan  ekspansi  usahanya  yang  membuat  persaingan  menjadi  tidak sehat  dengan  LKM  karena  segmentasi  pasarnya  hampir  sama.  Salah  satunya  adalah proses pemberian kredit kepada calon debitur yang di tuntut adanya kehati-hatian dalam proses awal dan analisa kreditnya. Resiko yang diakibatkan pemberian kredit sangatlah besar  sehingga  memerlukan  banyak  pertimbangan  untuk  menilai  dan  menganalisis apakah calon debitur tersebut layak diberikan kredit.
Adanya  regulasi  baru  dari  Bank  Indonesia  yang  memudahkan  bank  umum  untuk melakukan  ekspansi  usahanya  membuat  persaingan  tidak  sehat  dengan  Lembaga Keuangan Mikro. Untuk itu pengelolaan manajemen yang baik dalam analisa kredit dan prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  pemberian  kredit  itu  perlu  diperhatikan  untuk menghadapi  persaingan  dan  untuk  mengurangi  resiko  kerugian  suatu  bank.  Salah  satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan suatu bank adalah pertumbuhan kualitas  kredit.  Akan  tetapi,  dengan  adanya  perubahan  regulasi  yang  baru  dari  Bank Indonesia,  banyak  karyawan  suatu  bank  hanya  fokus  pada  pertumbuhan  kredit  dalam menghadapi  persaingan  yang  tidak  sehat.  Akan  tetapi  mereka  mengabaikan  prinsip kehati-hatian dalam analisa kredit 5C untuk proses pemberian kredit pada calon nasabah yang mengakibatkan tingkat Non Performing Loan menjadi tinggi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kriteria  5C  adalah  penilaian  terhadap Character,  Capacity,  Capital,  Collateral, dan Condition of Economy (Laily, 2014). NPL diketahui  dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 5C pada  pemberian  kredit  usaha  menengah  pada  PT  Bank  UMKM  BPR  Jatim  Cabang Lumajang sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C  antara  lain Character,  Capacity,  Capital,  Collateral ,  dan Condition  of  Economy . Kemampuan  dan  kesediaan  calon  nasabah  usaha  menengah  dapat  membayar  kembali pembiayaan kredit sesuai dengan perjanjian pembiayaan

## Fungsi kredit
Menurut  Kasmir (2008  :  100)  menyebutkan  bahwa  pemberian  suatu  fasillitas  kredit mempunyai tujuan tertentu. Tunjuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :
1. Mencari Keuntungan
Yaitu  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  dari  pemberian  kredit  tersebut  terutama dalam  bentuk  bunga  yang  diterima  oleh  bank  dan  biaya  administrasi  kredit  yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah
Yaitu  untuk  membantu  usaha  nasabah  yang  memerlukan  dana,  agar  dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin  baik,  karena  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak,  membuka  kesempatan kerja,  meningkatkan  jumlah  barang  dan  jasa,  serta  menghemat  dan  meningkatkan devisa negara.
Selain tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

## 1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan  adanya  kredit  dapat  meningkatkan  daya  guna  uang  maksudnya  jika  uang hanya  disimpan  saja  tidak  akan  menghasilkan  sesuatu  yang  berguna.  Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah  lainnya  sehingga  suatu  daerah  yang  kekurangan  uang  dengan  memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  akan  dapat  digunakan  oleh  si  debitur  untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
Kredit  dapat  pula  menambah  atau  memperlancar  arus  barang  dari  satu  wilayah  ke wilayah  lainnya  sehingga  jumlah  barang  yang  beredar  dari  satu  wilayah  ke  wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya  kredit  yang  diberikan  akan  menambah  jumlah  barang  yang  diperlukan  oleh masyarakat. Kemudian kredit  dapat  pula  membantu  dalam  mengekspor  barang  dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin  banyak  kredit  yang  disalurkan,  akan  semakin  baik,  terutama  dalam  hal meningkatkan  pendapatan.  Jika  sebuah  kredit  diberikan  untuk  membangun  pabrik, maka  pabrik  tersebut  akan  membutuhkan  tenaga  kerja  sehingga  dapat  pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkakan pendapatannya seperti  membuka warung atau menyewa rumah kontarakan atau jasa lainnya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
Dalam  hal  pinjaman  internasional  akan  dapat  meningkatkan  saling  membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.
Menurut  Kasmir  (2012:89)  selain  memiliki  tujuan  pemberian,  suatu  fasilitas  kredit juga memiliki beberapa fungsi, antara lain :
1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan  adanya  kredit  dapat  meningkatkan  daya  guna  uang  maksudnya  jika  uang hanya disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit  uang  tersebut  menjadi  berguna  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  oleh  si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah  lainnya  sehingga  suatu  daerah  yang  kekurangan  uang  dengan  memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  akan  dapat  digunakan  oleh  debitur  untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

## 4. Meningkatkan peredaran barang
Kredit  dapat  pula  menambah  atau  memperlancar  arus  barang  dari  satu  wilayah  ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya  kredit  yang  diberikan  akan  menambah  jumlah  barang  yang  diperlukan  oleh masyarakat. Kemudian kredit  dapat  pula  membantu  dalam  mengekspor  barang  dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memiliki modal yang pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin  banyak  kredit  yang  disalurkan  akan  semakin  baik  terutama  dalam  hal meningkatkan  pendapatan.  Jika  sebuah  kredit  diberikan  untuk  membangun  pabrik, maka  pabrik  tersebut  tentu  membutuhkan  tenaga  kerja  sehingga  dapat  pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan  pendapatannya  dengan  membuka  warung  atau  menyewa  rumah kontrakan atau jasa lainnya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam  hal  pinjaman  internasional  akan  dapat  meningkatkan  saling  membutuhkan antara  si  penerima  kredit  dengan  pemberi  kredit.  Pemberian  kredit  oleh  negara  lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya

## Jenis-jenis Kredit
Menurut  Kasmir  (2012:90)  jenis-jenis  kredit  dapat  dilihat  dari  berbagai  segi  antara lain sebagai berikut :
1. Dilihat dari segi kegunaan
a. Kredit Investasi Biasanya  digunakan  untuk  keperluan  perluasan  usaha  atau  membangun proyek/pabrik  baru  atau  untuk  keperluan  rehabilitasi.  Contoh  kredit  investasi misalnya  untuk  membangun  pabrik  atau  membeli  mesin-mesin.  Masa pemakaiannya untuk periode yang lebih lama.
b. Kredit modal kerja Digunakan  untuk  keperluan  meningkatkan  produksi  dalam  operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji  pegawai  atau  biaya-biaya  lainnya  yang  berkaitan  dengan  proses  produksi perusahaan.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit Produktif
Kredit  yang  digunakan  untuk  peningkatan  usaha  atau  produksi  atau  investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
b. Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan,  karena  memang  digunakan  oleh konsumen  untuk  tujuan  konsumtif  misalnya  pembelian  kendaraan  bermotor, renovasi rumah, pembelian tanah.
c. Kredit Perdagangan
Kredit  yang  digunakan  untuk  perdagangan,  biasanya  untuk  membeli  barang dagangan  yang  pembayarannya  diharapkan  dari  hasil  penjualan  barang  dagangn tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit Jangka Pendek
Merupakan  kredit  yang  memiliki  jangka  waktu  kurang  dari  1  tahun  atau  paling lama  1  tahun,  dan  biasanya  digunakan  untuk  keperluan  modal  kerja.  Contohnya kredit untuk peternakan ayam.
b. Kredit Jangka Menengah
Merupakan  kredit  yang  memiliki  jangka  waktu  kredit  berkisar  antara  1  tahun sampai  dengan  3  tahun,  dan  biasanya  kredit  ini  digunakan  untuk  melakukan investasi.
c. Kredit Jangka Panjang
Merupakan  kredit  yang  masa  pengembaliannya  paling  panjang.  Kredit  jangka panjang  waktu  pengembaliannya  di  atas  3  tahun  atau  5  tahun.  Misalnya  kredit untuk  perkebunan  karet,  manufaktur  atau  kredit  konsumtif  seperti  pembangunan perumahan.
4. Segi Jaminan
a. Kredit dengan jaminan
Merupakan  kredit  yang  diberikan  dengan  suatu  jaminan.  Jaminan  tersebut  tidak berwujud  atau  jaminan  orang.  Artinya  setiap  kredit  yang  dikeluarkan  akan dilindungi  minimal  senilai  jaminan  atau  jaminan  tersebut  harus  melebihi  jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.
b. Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis  ini  diberikan  dengan  melihat  prospek  usaha,  karakter,  serta  loyalitas  atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
a. Kredit Pertanian
Merupakan kredit untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
b. Kredit peternakan
Merupakan  kredit  jangka  pendek  misalnya  peternakan  ayam  dan  jangka  panjang untuk peternakan sapi.
c. Kredit industri
Merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
d. Kredit pertambangan
Merupakan  kredit  untuk  membiayai  jenis  usaha  pertambangan  seperti  tambang emas, minyak, atau timah yang memiliki jangka waktu panjang.
e. Kredit pendidikan
Merupakan kredit untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
f. Kredit profesi
Merupakan  kredit  yang  diberikan  untuk  para  profesional  seperti  dokter,  dosen, atau pengacara.
g. Kredit perumahan Merupakan kredit untuk membiayai perumahan
Hubungan  Prinsip  5C  dalam  Pemberian  Kredit  terhadap Non  Performing  Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank
Pemberian  Kredit  merupakan  tujuan  suatu  bank  dalam  memberikan  kredit  untuk memperoleh  suatu  keuntungan  maksimal  dan  resiko  yang  minimal.  Analisis  ini diupayakan  untuk  mengetahui  kemampuan  peminjam  dan  iktikadnya  untuk mengembalikan  kredit  yang  diterima.  Kesehatan  Bank  adalah  kemampuan  suatu  bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Non  Performing  Loan atau  biasanya  bisa  disebut  kredit  bermasalah  adalah  suatu  kredit dimana  debiturnya  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya. Sehingga  hubungan  kedua  variabel  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Penilaian  Prinsip 5C  Dalam  Pemberian  Kredit  berpengaruh  terhadap Non  Performing  Loan Guna  Menilai Tingkat  Kesehatan  Bank karena  Penilaian  Prinsip  5C  merupakan  prosedur  yang  wajib dilakukan  oleh  pejabat  bank  dalam  hal  analisa  kredit  sebelum  memutuskan  keputusan kredit dan untuk menghindari terjadinya Non Perfoarming Loan.

## METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Prinsip  Penilaian  5C  Terhadap Non  Performing Loan ” ini dilakukan selama Tanggal 11 November 2017 S/d 28 Agustus 2018. Penelitian akan dilakukan di PT. BPR Harta Swadiri yang beralamat di Jl. DR Soetomo, Kelurahan Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

## Sampel
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  data  prosedur  pemberian  kredit,  sistem pengendalian internal dan data kredit bermasalah sebanyak 20 nasabah diatas pinjaman 10  juta  karena  yang  dominan  pada  PT  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  yang  di  dapat  dari sistem perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data perusahaan
Koperasi  Bank  Perkreditan  Rakyat  Harta  Swadiri  Pandaan  berdiri  pada  tanggal  3 Desember 1991 yang mana pendirinya dirintis oleh beberapa orang pengusaha kecil yang berada  di  kabupaten  Pasuruan,  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  usahanya sekaligus membantu para pengusaha kecil yang lain yang berada di kabupaten Pasuruan Di  samping  itu  juga  ditunjang  oleh  situasi  di  mana  pemerintah  menerbitkan  kebijakan yang  memberikan  kemudahan  dalam  pendirian  BPR  yang  terkenal  dengan  kebijakan Pakto 88. KBPR Harta Swadiri Pandaan berdiri pada tanggal 03 Desember 1991 dengan status  badan  hukum  koperasi  No.  7177/BH/II/1991  dan  memulai  kegiatan operasionalnya  pada  tanggal  17  Februari  1992  dengan  Surat  Keputusan  oleh  Menteri Keuangan  melalui  Bank  Indonesia  No.044/KM/13/1992,  dengan  jumlah  anggota (Pemegang Saham) sebanyak 20 orang. Jumlah total karyawan sebanyak 60 orang yang terbagi dari karyawan marketing sebanyak 27 orang, dan karyawan operasional sebanyak 23 orang.

## Pembahasan
1. Analisa Prosedur Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan. Analisis  prosedur  dalam  pemberian  kredit  pada  PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan menunjukkan  bahwa  penyebab  kredit  macet  yang  terjadi  di  PT.  BPR  Harta  Swadiri
Pandaan  dapat  disebabkan  oleh  tingginya  pinjaman  kredit  yang  diberikan  kepada debitur  dan  juga  suku  bunga  sebesar  24%  yang  dianggap  terlalu  besar  oleh  debitur, serta  pengawasan  dan  juga  monitoring  yang  lemah  dari Account  Officer menjadi penyebab utama terjadinya kredit macet pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan. Analisa  perbandingan  antara flowchart dari  PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  dengan flowchart usulan  dari  penulis  adalah  pada  bagian Account  Officer (AO)  belum mencantumkan  wawancara  kepada  calon  debitur.  Maka  dari  itu  penulis mencantumkan  wawancara  kepada  calon  debitur  ke  bagian  AO.  Pihak  staff  kredit belum  memiliki  bagian  rekomendasi  kredit  untuk  menilai  dari  sisi  psikologi  calon debitur  dan  latar  belakangnya  untuk  membantu  dalam  pemutusan  kredit.  maka penulis  memberikan  usulan  untuk  mencantumkan bagian  rekomendasi  kredit.  Pihak komisaris  seharusnya  memberikan  surat  pemberitahuan  dari  komisaris  dan diserahkan  kepada  bagian  administrasi.  Dalam  pencairan  kredit  bagian  administrasi seharusnya sesuai dengan surat pemberitahuan komisaris.
2. Analisa  Data  Pembayaran  Kredit  Terhadap  Nasabah  Pada  PT.  BPR  Harta  Swadiri Pandaan
Berdasarkan  pembayaran  kredit  terhadap  nasabah  pada  PT.  BPR  Harta  Swadiri Pandaan  selama  tahun  2015  -  2017  menunjukkan  bahwa  pembayaran  kredit  sudah baik, hal itu ditunjukkan dengan jumlah asset dan juga laba yang terus meningkat. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  perusahaan  memiliki  nasabah  yang  loyalitas  namun nasabah yang kurang lancar, diragukan dan juga macet mengalami peningkatan. Hal ini  menjadi  perhatian  khusus  bagi  perusahaan  agar  jumlah  kredit  macet  yang  ada diperusahaan dapat ditekan dan diminimalisir oleh sistem pengendalian prosedur dan pengawasan internal yang efektif.
3. Analisa Pengendalian Internal Pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan
Pengawasan terhadap AO juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan karena masih kurang teliti dan tidak selektif pada saat memberi persetujuan realisasi kredit kepada calon  debitur.  Selain  itu  bagian account  officer kurang  memperhatikan  secara  teliti dalam  mengecek  kebenaran  dan  orisinalitas  dokumen-dokumen  misalnya  surat permohonan  kredit,  fotokopi  identitas  diri,  akta  nikah,  kartu  keluarga,  slip  gaji  dan fotokopi surat jaminan. Penyebab kredit macet juga terjadi karena adanya kecurangan antara calon debitur dengan pihak account officer , sehingga analisa yang dilakukan oleh AO hanya formalitas dan tidak obyektif. Jadi, setiap permohonan kredit yang diterima harus dianalisis secara seksama untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan dan PT. BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  harus  lebih  berhati-hati  terhadap  setiap  pengeluaran keuangan baik dari sisi kredit atau lainnya.
4. Menganalisa Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. BPR Harta Swadiri Pandaan Menganalisa  penyelesaian  kredit  bermasalah  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan strategi  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  BPR  Harta  swadiri  Pandaan  dalam  menghadapi permasalahan  meningkatnya  kredit  bermasalah.  Adanya  kredit  tentulah  akan mengalami  resiko,  dan  hal  tersebut  tidak  dapat  di  pungkiri,  pada  PT.BPR  Harta Swadiri  Pandaan  memiliki  beberapa  cara  untuk  menyelesaikan  Kredit  Bermasalah ( Non  Performing  Loan) yang  dihadapi,  adapun  langkah-langkah  yang  di  tempuh  oleh PT. BPR Harta Swadiri Pandaan yaitu :
a. Penanganan Watch List
b. Pengalihan c. Pembinaan
d. Penyelamatan
PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  dalam  upaya  penyelesaian  Kredit  yang  sudah bermasalah ini menggunakan beberapa rangkaian cara yaitu :
1. Pelunasan Kredit Bermasalah
2. Pengalihan atas hutang, dapat dilakukan dengan menggunakan Novasi (pembaharuan Hutang), Subrogasi, dan Cessie
3. Likuidasi Agunan
4. Menggunakan pihak ke-3
5. Non Performing Loan (NPL) Diopsal
6. Hapus Buku
7. Hapus Tagih
Berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung  dari  penulis  kepada  20  nasabah  kredit bermasalah  bisa  disimpulkan  adanya  kelalaian  dari  petugas  ( Account  Officer )  dalam prosedur  penggunaan  prinsip  5C.  Jadi,  untuk  mencapai  target  yang  dipatok  oleh perusahaan,  para  petugas  ( Account  Officer )  menggunakan  segala  cara  supaya  kredit  itu bisa  direalisasi  tanpa  memikirkan  resiko  jangka  panjang  yang  akan  merugikan perusahaan PT. Bank Harta Swadiri Pandaan. Jadi untuk kedepannya diharapkan untuk para petugas ( Account Officer ) lebih berhati-hati dan teliti dalam menggunakan prosedur prinsip  5C.  Di  sisi  lain  juga  perlu  adanya  tim  OTS  ( On  The  Spot )  yang  bertugas  untuk mengawasi  kegiatan  para  petugas  dan  nasabah  guna  meminimalisir  terjadinya penyalahgunaan keuangan yang mungkin akan terjadi. (data terlampir).
Pada tahun 2016 pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru tentang petunjuk pelaksanaan  lelang  yakni  PMK  27/PMK.06/2016.  Sesuai  yang  tertera  dalam  diktum, PMK baru ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil dan menjamin kepastian  hukum.  Hal  ini  sangat  berpengaru  positif  terhadap  PT.  BPR  Harta  Swadiri Pandaan  karena  sangat  membantu  dalam  hal  penanganan  kredit  bermasalah  dan penagihan kredit  dengan melampirkan laporan penilaian dan  dokumen ringkasan hasil penilaian yang dilengkapi dengan tanggal penilaian dan kelengkapan permohonan lelang untuk  jenis  lelang  Eksekusi  pasal  6  UUHT,  lelang  eksekusi  fiducia  dan  lelang  eksekusi harta pailit.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  yang  telah diuraikan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini :
1. Permasalahan  di  PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  adalah  meningkatnya  tingkat kolekbilitas  (NPL)  dari  tahun  2015-2017. Hal  ini  disebabkan  karena  petugas  ( Account Officer )  masih  kurang  teliti  dan tidak selektif  pada  saat  proses  pemberian  kredit  dan juga dalam mengambil keputusan realisasi kredit kepada calon debitur.
2. Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Harta Swadiri Pandaan sudah sangat  baik  karena  prosesnya  sudah  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  dang  sangat ketat dalam proses analisisnya. Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Harta  Swadiri  Pandaan  yaitu  dari  penentuan  target customer ,  pendekatan customer , permohonan  kredit,  verifikasi  dokumen,  penilaian  agunan,  menyusun  nota  analisis kredit,  keputusan  final,  penyampaian  Surat  Penawaran  Pemberian  Kredit  (SPPK), penandatanganan  perjanjian  kredit,  pengikatan  agunan,  aktivasi  rekening,  pencairan kredit  dan  monitoring.  Akan  tetapi  ada  beberapa  bagian  yang  kurang  dalam menganalisa  calon  debitur  sesuai  prinsip  5C  seperti  pada  prinsip  ekonomi  tidak menilai kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang apakah stabil atau
tidak.  Selain  itu  juga  bisa  dilihat  dari  segi  riwayat  hutang  piutang  karena  akan menghambat dalam pembayaran kredit kedepannya.
3. Kurangnya pengawasan dan monitoring dari pimpinan perusahaan terhadap prosedur pemberian  kredit  yang  menyebabkan  pengendalian  internal  perusahaan  belum berjalan secara efektif.
4. Belum  tercantumnya  satuan  pengendalian  internal  khusus  dalam  pemberian  kredit dan rekomendasi kredit.

## SARAN
1. PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  harus  meningkatkan  kualitas  kredit  dengan meningkatkan  penanganan Non  Performing  Loan (NPL),  dan  menurunkan  Rasio Non Performing  Loan (NPL)  di  sektor-sektor  yang  berada  pada  kategori  bahaya.  Sehingga pada  periode-periode  selanjutnya Non  Performing  Loan (NPL)  dapat  lebih diminimalisir.
2. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti sesuai dengan prinsip 5C, sehingga dapat  meminimalisir  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kredit  bermasalah  pada  PT. BPR Harta Swadiri Pandaan.
3. PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  seharusnya  mencantumkan  satuan  pengendalian internal  terutama  untuk  bagian  kreditnya  dan  menyediakan  bagian  rekomendasi kredit agar tidak tumpang tindih dalam tugas yang diberikan bagian kredit.
4. Kebijaksanaan  pengawasan  internal  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  dengan  meninjau kembali jaminan dan aktivitas pembayarannya.
5. Setiap  permohonan  kredit  yang  diterima  sebaiknya  dianalisis  secara  seksama  untuk menilai  layak  tidaknya  kredit  diberikan  dan  PT.  BPR  Harta  Swadiri  Pandaan  harus lebih berhati-hati  terhadap pengawasan petugas ( Account Officer ) untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan keuangan ( fraud ).

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani. 2011. Manajemen Perbankan . Rajawali Pers. Jakarta Ernawati.  2014.  Analisa  Pengaruh  Penilaian  Prinsip  5C  Terhadap Non  Perfoarming  Loan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Baranangsiang Bogor. Skripsi . Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian. Bogor Hasibuan. 2011. Dasar-dasar Perbankan . Cetakan Kedelapan. PT. Bumi. Jakarta Hariyani, Iswi. 2010. Dasar-dasar Perbankan . Rajawali Pers. Jakarta Ismail. 2010. Dasar-dasar Perbankan . Rajawali Pers. Jakarta Kencana,  Septian  Surya.  2013.  Analisis  Pengaruh  Karateristik  Debitur  Berdasarkan Prinsip 5C Terhadap Non Perfoarming Loan Pada PT Mega Central Finance Cabang Bangka. Jurnal. Vol 14, No.2. Bangka Kasmir. 2013. Dasar-dasar Perbankan . PT Grafindo Persada. Jakarta Kasmir. 2007. Dasar-dasar Perbankan . Rajawali Pers. Jakarta Laily,  Muhammad  Ichwan  Noer.  2014.  Analisis  Prinsip  5C  Terhadap  Pemberian  Kredit (Kredit  Menengah,  Kredit  Kecil,  Kredit  Mikro)  Dan  Kaitannya  dengan Non Perfoarming  Loan Pada  PT.  Bank  UMKM  BPR  Jatim  Cabang  Lumajang. Skripsi . Program Studi Fakultas Ekonomi. Jember Pratiwi. 2012. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap NonPerfoarming Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero),Tbk Cabang Makasar. Skripsi . Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.Makassar
Pritasari,  Andita.  2014.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Prinsip  5C  Dalam  Analis Pemberian  Kredit  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Pencegahan  Terjadinya Non Perfoarming Loan Pada PT. Bank X Tbk Cabang Bogor. Skripsi . Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Bogor Rivai. 2013. Commercial Bank Management . Rajawali Pers. Jakarta Rosmilia. 2009. Manajemen Perbankan . Rajawali Pers. Jakarta Stuart, G.M Verryn. 2008. Bank dan Non Bank, www.perekonomianindonesiaraya.blogspot.com/2008/11/ekonomi.html ,  24  september 2009.
Taswan. 2010. Dasar-dasar Perbankan . Rajawali Pers. Jakarta