## TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2018
Ghausthauf Anas Mahendra Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ghausthaufanas@gmail.com

## Bambang Eka Cahya Widodo
Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bambangeka@umy.ac.id

## ABSTRACT
Community  political  participation  in  the  election  of  governors  and  deputy governors  is  a  form  of  democratic  process  in  a  democratic  country.  The election  of  the  governor  and  deputy  governor  in  Java  was  followed  by  two governor  and  deputy  governor  candidates.  Candidates  for  number  one  are Ganjar Pranowo and Taj Yasin. Then for the second serial number candidates are Sudirman Said and Ida Fauziah. The researcher used qualitative research methods. Data sources presented as authors are primary data and secondary data. Primary data obtained from observations or interviews conducted by the author  immediately  jumped  into  the  field.  Then  the  following  data  is secondary  data.  Secondary  data  obtained  by  researchers  from  the documentation and voter data obtained from Blora Regency KPU and Central Java Provincial Election Commission office. In collecting data, the author uses interview  and  observation  methods.  Data  analysis  is  done  in  several  ways, namely by combining data, reducing data, and then drawing conclusions. The results of the  study indicate that: the factors that influence participation are differences in the interests of candidates. Then the people did not really know the  governor  and  deputy  governor  candidates.  The  next  factor  is  that  the social  structure  of  the  community  at  the  village  level  also  opposes  people's interest  in  coming  to  the  tps.  Community  work  involving  farmers  and  at  the time of the election took place, in Blora district was harvesting so that farmers preferred  to  harvest  their  crops.  Community  political  organizations  strongly oppose  political  education  because  in  political,  social  and  other  community organizations  organizations  are  supporters  of  individual  or  group  quality. Community  members  who  are  experienced  in  organization  certainly  have good political education.
Keywords: political participation, gubernatorial election, abstentions
Partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur adalah  salah  satu  bentuk  proses  berdemokrasi  di  sebuah  negara  demokrasi. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di jawa tengah diikuti oleh dua calon gubernur  dan  wakil  gubernur.  Calon  nomor  urut  satu  yaitu  Ganjar  Pranowo dan Taj Yasin. Kemudian untuk calon nomor urut kedua adalah Sudirman Said dan  Ida  Fauziah.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Sumber data  yang  dijadiakan  sebagai  penulis  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  pengamatan  atau  wawancara  yang  dilakukan penulis  langsung  terjun  ke  lapangan.  Kemudian  data  yang  berikunya  yaitu data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  peneliti  dari  hasil  dokumentasi  dan data  pemilih  yang  diperoleh  dari  KPU  Kabupaten  Blora  serta  kantor  KPU Provinsi  jawa  Tengah.  Dalam  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan metode  wawancara  dan  observasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  beberapa cara,  yaitu  dengan  menggabungkan  data,  reduksi  data,  dan  kemudian menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  adalah  perbedaan  kepentingan  calon.  Kemudian masyarakat tidak begitu mengenal calon gubernur dan wakil gubernur. Faktor berikutnya  adalah  struktur  sosial  masyarakat  di  tingkat  pedesaan  juga menentang  minat  masyarakat  untuk  datang  ke  tps.  Pekerjaan  masyarakat yang melibatkan petani dan pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung, di kabupaten  blora  sedang  masa  panen  sehingga  para  petani  lebih  memilih untuk memanen hasil pertanian mereka. Organisasi politik masyarakat sangat menentang  pendidikan  politik  karena  dalam  organisasi  politik,  sosial,  dan organisasi masyarakat lainnya menjadi pendukung terhadap kualitas individu atau kelompok. Anggota masyarakat yang berpengalaman dalam berorganisai tentu memiliki pendidikan politik yang baik.

## Kata kunci: partisipasi politik, pemilihan gubernur, golput

## I. Pendahuluan
Partisipasi masyarakat
merupakan dasar pelaksanaan demokrasi  sesuai  dengan  cita-cita  negara  demokrasi  yang mengedepankan  kesejahteraan  rakyat.  Sehingga  prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat merupakan kesatuan penting dalam rangka pembangunan tak terkecuali pembangunan di setiap daerah.  Partisipasi  politik  juga  merupakan  aspek  penting  dalam sebuah  tatanan  negara  demokrasi,  sekaligus  merupakan  ciri  khas adanya  modernisasi  politik.  Dalam  hubungannya  dengan demokrasi,  partisipasi  politik  berpengaruh  terhadap  legitimasi masyarakat  terhadap  jalannya  suatu  pemerintahan.  Pada  suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih.
Partisipasi  politik  rakyat  tentu  tidak  lepas  dari  kondisi  atau sistem  politik  yang  sedang  berproses.  Sistem  kepolitikan  bangsa
Indonesia  hingga  dewasa  ini  telah  berkali-kali  mengalami perubahan,  mulai  dari  orde  baru  sampai  pada  reformasi.  Disadari bahwa  reformasi  sering  dimaknai  sebagai  era  yang  lebih demokratis.  Sebagai  proses  dari  transformasi  politik,  makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme  check and balances di  antara  lembaga-lembaga  politik  dari  tingkat  pusat  sampai daerah,  masyarakat  mengharapkan  pula  agar  pilkada  dapat menghasilkan  kepala  daerah  yang  akuntabel,  berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.
Pada  Pemilihan  Gubernur  Jawa  Tengah  kali  ini,  hanya  ada  dua pasangan yang akan bersaing memperebutkan kursi gubernur dan wakilnya.  Dua  tokoh  yang  berkompetisi  sebagai  calon  pemimpin Jawa  Tengah  bukanlah  wajah  baru  di  panggung  politik  Ganjar Pranowo kembali  maju  pada  Pemilihan  Gubernur  periode  ini. Sebagai  calon  petahana,  Ganjar  dipasangkan  dengan  Taj  Yasin Maimun  atau  Gus  Yasin  anak  dari  pengasuh  Pondok  Pesantren Sarang, Rembang, KH Maimun Zubair. Pasangan Ganjar Yasin maju dengan dukungan PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Demokrat, PPP, dan  Golkar.  Lawannya,  Sudirman  Said,  mantan  Menteri  ESDM 2014-2016, didampingi Ida Fauziyah yang merupakan anggota DPR dari PKB. Pasangan ini diusung oleh koalisi Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.
Tabel 1 : partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur di kabupaten
Blora tahun 2018 NO KECAMATAN DPT HASIL  PUNGUTAN  SUARA  (PILGUB 2018) PEMILIH PROSENTASE PEMILIH PROSENTASE GOLPUT 1 BLORA 71264 47605 67% 33% 2 JEPON 49004 31810 65% 35% 3 BOGOREJO 20093 12848 64% 36% 4 BANJAREJO 47.670 28.112 59% 41% 5 TUNJUNGAN 36884 21940 59% 41%
6 CEPU 56868 37.692 66% 34% 7 JIKEN 31.117 18.552 60% 40% 8 SAMBONG 22481 14064 63% 37% 9 KEDUNGTUBAN 45316 25681 57% 43% 10 RANDUBLATUNG 59330 38285 65% 35% 11 KRADENAN 32417 20674 64% 36% 12 JATI 39851 27751 70% 30% 13 NGAWEN 47615 28438 60% 40% 14 KUNDURAN 52185 32708 63% 37% 15 TODANAN 50473 30870 61% 39% 16 JAPAH 28255 17162 61% 39% JUMLAH 690823 434192 63% 37%
Sumber: KPU Blora
Berdasarkan  tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih untuk golput masih tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  antusiasme  masyarakat  dalam pemilihan  umum  khususnya  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur cukup rendah.
Tabel 2 : partisipasi pemilih bupati dan wakil bupati Blora tahun
2015 NO KECAMATAN DPT HASIL  PUNGUTAN  SUARA  (PILKADA 2015) PEMILIH PROSENTASE PEMILIH PROSENTASE GOLPUT 1 BLORA 72.836 53.537 74% 26% 2 JEPON 49.236 37.172 75% 25% 3 BOGOREJO 20.397 15.351 75% 25% 4 BANJAREJO 48.562 34.885 72% 28% 5 TUNJUNGAN 37.125 28.026 75% 25% 6 CEPU 59.424 41.224 69% 31% 7 JIKEN 31.208 22.212 71% 29% 8 SAMBONG 23.965 15.801 66% 34% 9 KEDUNGTUBAN 46.253 32.669 71% 29%
10 RANDUBLATUNG 63.365 43.035 68% 32% 11 KRADENAN 33.274 23.432 70% 30% 12 JATI 41.008 28.220 69% 31% 13 NGAWEN 48.001 33.534 70% 30% 14 KUNDURAN 53.087 38.010 72% 28% 15 TODANAN 51.428 37.456 73% 27% 16 JAPAH 28.335 21.044 74% 26% JUMLAH 706.604  505.842  72% 28% Sumber: KPU Blora
Dari  kedua  tabel  di  atas,  angka  pemilih  pada  pemilihan gubernur  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  pemilih  pada  pemilihan bupati.  Pada  pemilihan  bupati  tahun  2015  silam,  masyarakat  yang datang  ke  TPS  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  jauh  lebih  banyak. Perilaku  pemilih  dalam kaitannya  dengan  keikutsertaan  negara  dalam pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  merupakan  serangkaian kegiatan dalam membuat keputusan .
Data  dari  tabel  1  dan  tabel  2  memberikan  gambaran  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  masih  rendah.  Angka  golput dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Blora mencapai 37%, dan  angka golput pada saat pemilihan  kepala  daerah  dalam  hal  ini  yaitu  bupati  tingkat  pemilih yang  golput  hanya  sebesar  28%.  Hal  ini  tentunya  menjadi  masalah dalam konteks pemilu karena masyarakat enggan untuk datang ke TPS dan memilih untuk golput. Dari perbandingan data diatas, pemilih pada pemilihan bupati pada tahun 2015 jauh lebih tinggi dibanding dengan pemilihan  gubernur.  Hal  ini  menjadi  perhatian  yang  menarik  bagi penulis  untuk  mengetahui  penyebab  masih  banyaknya  pemilih  yang golput di pilgub tahun 2018.

## II. Tinjauan Pustaka
a. Pengertian Partisipasi Politik
Yang  dimaksud  dengan  partisipasi  politik  menurut  Ramlan  Surbakti adalah  suatu  masyarakat  yang  ikut  serta  dalam  menentukan  keputusan
yang  berkaitan  dengan  kehidupannya.  Menurut  Merian  Budiarjo, mengungkapkan  bahwa  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  yang melibatkan sekelompok orang untuk ikut secara aktif kehidupan berpolitik.
b. Faktor-faktor Partisipasi Politik
1) Modernisasi
Yang  dimaksud  dengan  modernisasi  adalah  pembaruan  di  segala bidang  yang  berbanding  lurus  dengan  kemajuan  teknologi  dan perkembangan media masssa.
2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial
Munculnya kelas kelas baru sebagai akibat dari industrialisasi di kelas menengah dan kelas pekerja dan tidak lepas dari modernisasi.
3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi di massa modern.
Adanya  Ide  ide  yang  baru  seperti,  liberalisme,  yang  dapat membangkitkan tuntuntan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik.
Dalam  memperebutkan  dan  mencari  massa,  pemimpin  politik  selalu bersaing untuk mencapai suatu kemenangan.
5) adanya keikutserataan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi,sosial dan budaya
Pengaruh  dari  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  seringkali menumbuhkan  rangsangan  dari  organisasi  sosial  dan  mereka  selalu melakukan tuntutan.

## b. Budaya Politik
Budaya  politik  menurut  Gabriel  Almond  dan  Verba  adalah  suatu kemampuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  didalamnya  terdapat sikap dan orientasi politik didalam suatu sistem politik. Almond dan Verba membagi budaya politik menjadi 3 komponen:
1. Komponen  Kognitif,  yaitu  tingkat  kemampuan,  pemahaman,  dan keyakinan  terhadap  suatu  sistem  politik,  seperti  tokoh  politik, kebijakan,  dan  simbol-simbol  yang  berhubngan  dengan  sistem politik.
2. Komponen  Afektif,  yaituterkait  dengan  perasaan  warga  negara yang  nantinya  dapat  membuat  warga  negara  tersebut  dapat percaya dengan sistem politik tersebut.
3. Komponen Evaluatif, yaitu perasaan yang muncul dari masyarakat terhadap kepuasan objek politik.
Ada  beberapa  tipologi  kebudayaan  politik  yang  bersifat  murni,  maka dapat dibedakan tiga bentuk kebudayaan politik:
1. Kebudayaan Subyek-Parokiall
Kebudayaann  subyek  parokial  adalah  bentuk  dari  kebudayaan  politik yang  menjelaskan  bahwa  masyarakat  desa  ataupun  penduduk  di  suatu wilayah  dan  secara  turun  temurun  memilih  untuk  mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik.
2. Kebudayaan Partisipan-Subyekk
Kebudayaan partisipan-subyek ini merupakan sebuah bentuk peralihan dari kebudayaan yang diangap parokial menuju ke bentuk partisipan.
3. Kebudayaan Parokial-Partisipan
Masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di belahan dunia  yang  sedang  berkembang.  Dalam  negara  yang  berkembang, masyarakat  lebih  banyak  memilih  untuk  menganut  budaya  parokial yang rata-rata sangat dominan di dalam sebuah negara.

## c. Tipologi Budaya Politik
Ada  tiga  bentuk  tipologi  politik  yang  telah  di  jelaskan  oleh  beberapa tokoh, yaitu:
1. Budaya Politik Parokial
Budaya  politik  parokial  khusus  membahas  tentang  peranan  di  dalam politik  dan  partisipasi  nya  sangat  rendah.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak meningkatnya perkembangan di dalam sistem politik.
2. Budaya Politik Kaula
Budaya  politik  ini  membahas  mengenai  masyarakat  yang  sudah memiliki orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya.
3. Budaya Politik Partisipan
Yang  dimaksud  dengan  budaya  politik  partisipan  yaitu  masyarakat dianggap  aktif  dalam  kehidupan  politik.  Masyarakat  secara  sukarela  ikut andil dalam proses demokrasi di dalam suatu negara.

## d. Pemilu
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  pemilu  merupakan  mekanisme  penentuan pendapat  rakyat  melalui  sistem  yang  bersifat  langsung.  Dasim  Budiman Syah  mendefinisikan  Pemilu  sebagai  suatu  proses  di  mana  para  pemilih memilih  orang-orang  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  politik  tertentu. Sedangkan  Paimin  Napitupala  memberikan  pengertian  pemilu  adalah sebuah  mekanisme  politik  untuk  mengartikulasikan  inspirasi  dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin  pemerintah.  Lebih  jauh  diuraikan  oleh  beliau  bahwa  pemilu adalah  sebagai  suatu  sistem  dan  proses  bekerja  struktur  dan  fungsi elemen  atau  sub  sistem  elektual  laws  dan  elektual  progress  menuju terciptanya suatu representative government dan democratize government  yang  melibatkan  berbagai  organisasi  dan  pranata  baik  dari infra struktur pemerintahan maupun dalam supra struktur pemerintahan, mutlak  membutuhkan  suatu  kemampuan  dalam  menyelesaikan  proses konvensi input menjadi output yang mendatangkan outcome tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Dedi  Mulyadi  memberikan  pengertian  mengenai  Pemilu  yaitu  sebuah mekanisme  politik  modern  untuk  menginternalisasikan  aspirasi,  espektisi dan  kepercayaan  (truss)  masyarakat  dalam  menentukan  dan  memilih pemimpinnya  di  lembaga  legislatif  maupun  eksekutif  (pusat  dan  daerah) secara langsung.
Adapun fungsi pokok dari Pemilu adalah:
a. Fungsi  keterwakilan  (representative  ness)  yaitu  di  dalam masyarakat  terdapat  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  memiliki perwakilan  dan  ditinjau  dari  aspek  geografis,  fungsional,  dan  deskripsi wilayah.
b. Fungsi  integrasi,  yaitu  berarti  adanya  partai  yang  m,enerima partai lain dan masyarakat juga menerima partai tersebut.
c. Fungsi  mayoritas,  memiliki  cakupan  yang  sangat  besar  untuk menjamin  stabilitas  pemerintah  dan  kemampuannya  untuk  memerintah (govern ability).
Di  lain  pihak  Pamlian  menyatakan  ada  4  fungsi  dari  pemilihan  umum yaitu,
a. Pembentukan atau pemupukan kekuatan yang absah,
b. Mencapai tingkat ketaqwaan politik,
c. Pembudayaan politik,
d. Pelembagaan politik.
Di  samping  ke  empat  fungsi  di  atas  menurut  J.  Krisnadi  dapat ditambahkan  2  fungsi  lagi  yaitu:  fungsi  pengendalian  konflik  dan pendewasaan politik.
2.  Tujuan Pemilihan Umum
Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Arbi Samit adalah: pertama,  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  yang  menjamin  kepentingan semua  golongan,  kedua,  menentukan  wakil  rakyat  yang  sekaligus  harus melayani  penguasa  dan  rakyat  secara  seimbang,  ketiga,  membentuk pemerintahan  perwakilan  lewat  OPP  pemenang  (tunggal  atau  oposisi), keempat, penggantian atau pengakaran elit penguasa; kelima, pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi dalam pemilihan umum.
3.  Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## 4.  Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pemilihan  dilaksanakan  oleh  komisi  pemilihan  umum  sebanyak  lima tahun  sekali.  Pemilihan  ini  mencakup  banyak  hal,  diantaranya  yaitu dengan perencanaan program dalam proses pemilu itu sendiri. Dalam hal ini kpu dan bawaslu ikut andil secara penuh dalam proses pemilu.
Di  dalam  negeri  pemungutan  suara  dilaksanakan  pada  hari libur  atau hari yang diliburkan secara nasional. Sedangkan pemungutan suara di luar negeri  dapat  dilaksanakan  bersamaan  atau  sebelum  pemungutan  suara pada hari sebagaimana dimaksud di atas.
5.  Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum
Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemilu, untuk memilih  anggota  DPR,  DPRD  provinsi  dan  DPRD  kabupaten/kota diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.
Adapun  peserta  Pemilu  dapat  dikategorikan  dalam  Pemilu  untuk memilih  anggota  DPR,  DPRD  provinsi  dan  DPRD  kabupaten/kota  serta Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPD  (Dewan  Perwakilan  Daerah).  Pasal  7 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012  mengatur  bahwa  peserta  Pemilu untuk  memilih  anggota  DPR,  DPRD  provinsi  dan  DPRD  kabupaten/kota adalah  Partai  Politik.  Sedangkan  peserta  Pemilu  untuk  memilih  anggota DPD  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012  yaitu perseorangan.  Persyaratan  partai  politik  untuk  menjadi  peserta  Pemilu diatur  dalam  Pasal  8  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012,  namun  kedua  ayat  dari  pasal  8  ini  berdasarkan  keputusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  52/PUU-X/2012  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  lagi.  Namun  partai  politik  untuk  dapat  menjadi  peserta Pemilu harus mengajukan pendaftaran kepada KPU.

## e. Patronase
Patronase  adlah  salah  bentuk  yang  timbul  akibat  adanya  perjanjian politik  yang  dilakukan  oleh  beberapa  pihak.  Dapat  dikatakan  bahwa  ini merupakan  pembagian  keuntungan  antara  politisi  dan  para  pegiat kampanye  yang  dalam  proses  kampanye  calon  tersebut  mendapatkan
banyak  dukungan  dari  beberapa  pihak,  sehingga  secara  tidak  langsung pembagian keuntungan itu harus ada.

## f. Klientalisme
Klientalisme  tidak  sama  dengan  patronase,  hal  ini  dikarenakan  dalam penertian  klientalisme  secara  harfiah  memiliki  arti  bahwa  seseorang tersebut  merupakan  pengikut  yang  cukup  setia  terhadap  suatu  calon tertentu.

## III. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  metode penelitian  berupa  penelitian  kualitatif,  yang  artinya  dengan menganalisis  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  yang  kemudian akan diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan risetnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Blora.
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan.
2. Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti melalui  data  sebelumnya,  atau  data  yang  telah  dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian

## IV. Pembahasan
I. FAKTOR  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  TINGKAT  PARTISIPASI MASYARAKAT  KABUPATEN  BLORA  PADA  PEMILIHAN  GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
Partisipasi  politik  merupakan  suatu  aktivitas  tentu  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor.  Menurut  Ramlan  Surbakti  (1992:140)  menyebutkan  dua variable  penting  yang  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat  partisipasi politik seseorang.
Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga  negara.  Misalnya  hak  politik,  hak  ekonomi,  hak  perlindungan  hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.
Kedua,  menyangkut  bagaimana  penilaian  serta  apresiasi  terhadap kebijakan  pemerintah  dan  pelaksanaan  pemerintahnya.  Selain itu  ada  faktor yang  berdiri  sendiri.  Artinya  bahwa  rendahnya  kedua  faktor  itu  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  lain,  seperti  status  sosial,  afiliasi  politik  orang  tua,  dan pengalaman beroganisasi.
Tabel 1
no  Kecamatan Jumlah golput pilkada 2015 Prosentase Golput pilkada 2015 Jumlah golput pilgub 2018 Golput pilgub 2018 1 BLORA 19.299 26% 23659  33% 2 JEPON 12.064 25% 17194  35% 3 BOGOREJO 5.046 25% 7245  36% 4 BANJAREJO 13.677 28% 19558  41%
Dari penjelasan tabel diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten  Blora,  secara  kuantitaif  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur  lebih  rendah  dibandingkan  pemilihan  bupati pada  tahun  2015.  Di  kecamatan  Blora  sendiri,  jumlah  angka  golput  pada pilkada  sebesar  19.299  dan  pada  pemilihan  gubernur  masyarakat  yang memilih  golput  mencapai  23.659  suara.  Di  kecamatan  Jepon,  angka  golput pilkada  tahun  2015  mencapai  12.064  dan  pada  saat  pemilihan  gubernur angka  golput  jauh  lebih  tinggi  yaitu  sebanyak  17.194  suara.  Kecamatan Bogorejo  angka  golput  pada  saat  pilkada  sebanyak  5.046  suara,  dan  pada
saat  pilgub  angka  golput  juga  masih  tinggi  yaitu  sebesar  7245  suara. Kecamatan  banjarejo  memiliki  perbedaan  yang  sangat  besar  dimana  pada saat  pilkada  angka  golput  sebesar  13.667  dan  pada  saat  pilgub  mencapai 19.558.
Tabel 2 no  Kecamatan Jumlah golput pilkada 2015 Prosentase Golput pilkada 2015 Jumlah golput pilgub 2018 Golput pilgub 2018 1 TUNJUNGAN 9.099 25% 14944  41% 2 CEPU 18.200 31% 19176  34% 3 JIKEN 8.996 29% 12565  40% 4 SAMBONG 8.164 34% 8417  37%
Perbandingan  jumlah  suara  yang  tidak  digunakan  di  kecamatan tunjungan  pada  saat  pilkada  dan  pilgub  sangat  signifikan.  Pada  saat  pilkada angka golput mencapai 9.099 suara dan pada  saat pilkada mencapai 14.944 suara. Di kecamatan cepu, jumlah suara yang golput pada saat pilkada yaitu sebesar  18.200  dan  pada  saat  pilgub  sebesar  19.176  suara.  Di  kecamatan jiken  juga  terdapat  selisih  yang  cukup  banyak,  yaitu  pada  saat  pilkada berjumlah  8.996  suara  sedangkan  pada  saat  pilgub  mencapai  12.565  suara. Di  kecamatan  sambong  jumlah  pemilih  yang  memilih  untuk  golput  tidak begitu  besar,  taitu  8164  suara  pada  saat  pilkada  dan  8417  suara  pada  saat pilgub.
Tabel 3 no  Kecamatan Jumlah golput pilkada 2015 Prosentase Golput pilkada 2015 Jumlah golput pilgub 2018 Golput pilgub 2018 1 KEDUNGTUBAN 13.584 29% 19635  43% 2 RANDUBLATUNG 20.330 32% 21045  35% 3 KRADENAN 9.842 30% 11743  36% 4 JATI 12.788 31% 12100  30%
Dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati,  angka  golput  di  kecamatan kedungtuban  sebesar  13.584  suara  dan  pada  saat  pilgub  mencapai  19.635.
kemudian  kecamatan  randublatung  jumlah  suara  yang  tidak  dicoblos  saat pilkada sebesar 20.330 dan jumlah golput pada saat pilgub mencapai 21045 suara.  Untuk  kecamatan  kradenan  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan kecamatan lain, golput pada saat pilkada yaitu sebesar 9.842 suara dan pada saat pilgub mencapai 11.743 suara. Akan tetapi di kecamatan jati ada sedikit hal  yang  berbeda,  dimana  jumlah  golput  saat  pilgub  tahun  2018  lebih  kecil dibandingkan dengan pilkada tahun 2015.
Tabel 4 no  Kecamatan Jumlah golput pilkada 2015 Prosentase Golput pilkada 2015 Jumlah golput pilgub 2018 Golput pilgub 2018 1 NGAWEN 14.467 30% 19177 40% 2 KUNDURAN 15.077 28% 19477 37% 3 TODANAN 13.972 27% 19603 39% 4 JAPAH 7.291 26% 11093 39%
Partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  di Kecamatan  Ngawen  masih  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  pemilihan gubernur  di  tahun  2018.  Dimana  pada  saat  pilkada  angka  golput  sebesar 14.467  dan  pada  pilgub  mencapai  19.117  suara.  Kecamatan  Kunduran  juga tidak  jauh  berbeda  dengan  kecamatan  lainnya,  yaitu  pemilih  yang  memilih golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih besar dibandingkan dengan  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati.  Jumlah  pemilih  di  Kecamatan Todanan pada saat pemilihan bupati juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan  pemilih  di  pemilihan  gubernur  jawa  tengah  tahun  2018.  Kemudian untuk  kecamatan  japah,  terdapat  jarak  yang  begitu  besar  antara  jumlah pemilih yang golput, dimana pemilih yang golput di pemilihan  gubernur jauh lebih besar yakni sebesar 11.093 suara.
Pemilu demi pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang nantinya  diharapkan  untuk  dapat  merubah  kehidupan  agar  menjadi  lebih baik. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, masyarakat sangat mengharap adnya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan ikut memilih seorang pemimpin dengan cara pemilihan umum.
Dari  penjelasan  yang  dikemukakan  oleh  ketua  KPU  Kabupaten Kabupaten Blora, Muhammad Hamdun, bahwasanya banyaknya pekerja yang asalnya  dari  blora  kemudian  merantau  dan  tidak  kembali  ke  kampung halaman  untuk  melakukan  pencoblosan.  Masyarakat  lebih  memilih  untuk bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  ketimbang  datang  ke  tps. Masyarakat yang penulis wawancara juga menuturkan bahwa banyak saudara dari responden yang keluar kota untuk bekerja dan tidak kembali, dan rata- rata orang yang merantau akan pulang pada saat hari raya idul fitri atau idul adha.
Pelaksanaan  pemilihan  gubernur  jawa  tengah  menurut  beberapa responden  juga  tidak  tepat.  Hal  ini  terjadi  karena  di  daerah  kecamatan Kradenan  dan  kecamatan  Kedungtuban  pada  bulan  Juni  tahun  2018  sedang dalam  masa  panen  raya  dan  masyarakat  tidak  datang  ke  tps  dan  lebih memilih  pergi  ke  sawah  untuk  memanen  hasil  pertanian  mereka.  Kemudian banyak  juga  yang  mengemukakan  bahwa  masyarakat  tidak  mengenal  calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Responden juga menuturkan bahwa dari  pilgub  ke  pilgub  yang  dirasakan  juga  sama  saja,  tidak  ada  perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.
Pendidikan  politik  masyarakat  juga  masih  tergolong  cukup  rendah, karena  masyarakat  blora  sebagian  besar  bekerja  sebagai  petani.  Dalam  hal ini,  KPU  sebagai  lembaga  yang  secara  langsung  bergerak  sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik.
Keikutsertaan  dan  pengalaman  masyarakat  di  pedesaan  dalam berorganisasi  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi masyarakat dalam pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun  2018.  Orang  yang  berpengalaman  dalam  organisasi  kemasyarakatan, keagamaan,  hingga  politik  pasti  memiliki  kesadaran  bahwa  suara  mereka sangat  berguna  untuk  melakukan  perubahan  di  masa  yang  akan  datang. Apabila  masyarakat  sudah  memiliki  kesadaran  bahwa  satu  suara  mereka sangat  berguna  untuk  proses  demokrasi  dan  dapat  melakukan  perubahan, maka  sistem  demokrasi  di  indonesia  akan  berjalan  dengan  baik  dan  uang yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pemilu tidak terbuang dengan percuma.

## II.  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PANDANGAN  TERHADAP  OBYEK POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Komponen  Kognitif,  yaitu  kemampuan  yang  menyangkut  tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang atau masyarakat  terhadap  jalannya  sistem  politik  dan  atributnya,  seperti  tokoh- tokoh  pemerintahan,  kebijaksanaan  yang  mereka  ambil,  atau  mengenai simbol-simbol  yang  dimiliki  oleh  sistem  politiknya,  seperti  ibukota  negara, lambang  negara,  kepala  negara,  batas-batas  negara,  mata  uang  yang dipakai, dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  ini,  masyarakat  yang  memiliki  pendidikan  yang  baik dan  terbiasa  dalam  organisasi,  lebih  cenderung  untuk  dapat  menggunakan hak  pilihnya  dengan  bijak.  Meskipun  pemilu  bukan  merupakan  pemilu  yang wajib,  melainkan  pemilu  hak  setiap  individu,  akan  tetapi  apabila  seseorang aatau  anggota  masyarakat  yang  memiliki  pengalaman  yang  lebih,  maka  ia akan  memanfaatkannya  dengan  sebaik  mungkin.  Dalam  proses  pemungutan suara  seperti  pada  pemilihan  gubernur  ini,  satu  suara  pun  sangat  berarti untuk  melkukan  perubahan,  baik itu  perubahan  yang  secara  langsung  dapat dirasakan  oleh  masyarakat,  maupun  yang  tidak  langsung  dapat  dirasakan oleh masyarakat.
Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
Percaturan  politik  di  indonesia  mulai  dari  zaman  refolusi,  reformasi, hingga  orde  baru  banyak  meninggalkan  cerita  yang  mungkin  banyak dirasakan  oleh  warga  negara  Indonesia.  Pemilu  demi  pemilu  yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan untuk dapat merubah  kehidupan  agar  menjadi  lebih  baik.  Begitu  pula  dengan  pemilihan gubernur, masyarakat sangat mengharap adnya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan ikut memilih  seorang pemimpin  dengan  cara  pemilihan  umum.  Dengan  ikut  memilih,  otomatis masyarakat ikut andil dalam melakukan perubahan dan secara tidak langsung ikut dalam proses pembangunan.

## III. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN UMUM.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  pemilu  merupakan  mekanisme  penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Dasim Budiman Syah mendefinisikan  Pemilu  sebagai  suatu  proses  di  mana  para  pemilih  memilih orang-orang  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  politik  tertentu.  Sedangkan Paimin Napitupala memberikan pengertian pemilu adalah sebuah mekanisme politik  untuk  mengartikulasikan  inspirasi  dan  kepentingan  warga  negara dalam  proses  memilih sebagian  rakyat  menjadi  pemimpin  pemerintah.  Lebih jauh  diuraikan  oleh  beliau  bahwa  pemilu  adalah  sebagai  suatu  sistem  dan proses bekerja struktur dan fungsi elemen atau sub sistem elektual laws dan elektual  progress  menuju  terciptanya  suatu  representative  government  dan democratize  government  yang  melibatkan  berbagai  organisasi  dan  pranata baik  dari  infra  struktur  pemerintahan  maupun  dalam  supra  struktur pemerintahan, mutlak membutuhkan suatu kemampuan dalam menyelesaikan  proses  konvensi  input  menjadi  output  yang  mendatangkan outcome tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Dari  pendapat  yang  dijabarkan  oleh  ketua  KPU,  dari  proses sosialisasi  kpu  sudah  melakukannya  dengan  baik.  Kemudian  penulis melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  terkait  dengan  sosialisai  yang telah  dilakukan  oleh  KPU,  PPK,  maupun  PPS.  PPK  merupakan  lembaga  yang menyelenggarakan  pemilihan  di  tingkat  kecamatan,  dan  kinerjanya  diawasi oleh  panwascam,  kemudian  PPS  merupakan  lembaga  yang  melakukan  tugas untuk  melakukan  pemilihan  di  tingkat  desa.  Tidak  hanya  melakukan  proses pemilihan, akan tetapi PPK dan PPS juga ikut andil dalam proses sosialisasi.
Kemudian penulis melakukan wawancara dengan warga di kecamatan Tunjungan,  para  responden  berpendapat  bahwa  benar  PPK  dan  PPS  sudah melakukan  sosialisai  di  wilayah  mereka  masing-masing.  Sosalisasi  yang dilakukan  PPS  menyasar  anggota  masyarakat  yang  sedang  melakukan kegiatan  seperti  arisan  ibu-ibu  PKK,  ataupun  pengajian  yang  dilakukan  oleh bapak-bapak.
Di  setiap  kecamatan,  hiburan  dan  bentuk  sosialisasi  yang  di  lakukan oleh  KPU  juga  beragam.  Untuk  daerah  Cepu,  dalam  rangka  sosialisasi  yang bertujuan untuk menjaring partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS yaitu dengan diadakannya pentas wayang kulit semalam suntuk. Dalam wayangan ini,  sosialisasi  diadakan  langsung  oleh  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah.  Untuk
kecamatan  Kradenan,  sosialisasi  dilakukan  dengan  cara  hiburan  rakyat berupa  orgen  tunggal.  Sosialisasi  ini  dilaksanakan  oleh  PPK  kecamatan Kradenan dan diadakan di depan kantor kecamatan Kradenan.

## IV. FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  HUBUNGAN  TIMBAL  BALIK POLITIK
Patronase  adalah  sebuah  pembagian  keuntungan  di  antara  politisi untuk  mendistribusikan  sesuatu  secara  individual  kepada  pemilih,  para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.
Isu  money  politik  memang  selalu  menjadi  hal  sangat  menarik  saat menjelang  dan  setelah  terjadinya  pemilihan  umum,  pilkada,  pileg,  maupun pilgub. Masyarakat masih beranggapan bahwa yang memberikan uang maka itulah  yang  bersungguh  sungguh  untuk  menjadi  kepala  di  pemerintahan. Padahal  yang  terjadi  sebenarnya  apabila  calon  memberikan  uang,  maka tanggung  jawab  calon  yang  terpilih  nantinya  sudah  selesai,  karena  suara mereka sudah dibeli oleh calon tersebut.
Pada saat penulis melakukan penelitian dan terjun di lapangan, penulis menemukan  banyak  asumsi  bahwa  masyarakat  akan  memilih  jika  mereka diberikan uang. Sosialisasi dari KPU, Parpol, dan media massa lainnya seperti tidak  ada  gunanya  apabila  suara  masyarakat  masih  ditentukan  oleh  money politik.  Kesadaran  politik  masyarakat  harus  secara  sadar  terbentuk  dari  diri pribadi  masing-masing  dan  harus  memiliki  tanggung  jawab  sendiri  terhadap suara yang diberikan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Dikutip dari Tempo.co, pada hari senin tanggal 19 Februari 2018, calon gubernur  Sudirman  Said  melakukan  lawatan  ke  Kecamatan  Cepu  untuk melakukan proses kampanye. Dalam kampanye nya, Sudirman lebih memilih untuk  bertemu  dengan  petani    dan  sedikit  menyinggung  soal  kartu  tani. Kemudian,  pada  tanggal  04  April,  calon  gubernur  Ganjar  Pranowo  juga melakukan laawatannya ke kabupatennya, lebih tepatnya di kecamatan Blora. Dalam  lawatannya,  Ganjar  lebih  berfokus  pada  pedagang  tumpah  di  pasar blora dan petani tembakau. Dari kunjungan kedua calon gubernur tersebut, di kecamatan cepu angka pemilih cukup besar mencapai 66%, dan di kecamatan
Blora mencapai 67%. Dengan kata lain, dengan kedatangan calon gubernur, para masyarakat lebih antusian untuk datang dan berpartisipasi dibandingkan dengan daerah yang tidak di datangi oleh calon gubernur.
Golput  bisa  dilihat  dari  berbagai  segi  karena  cakupanya  yang  cukup luas,  Pertama  golput  teknis  yakni  mereka  yang  karena  sebab  sebab  teknis tertentu menjadi golput. Misalnya karena sakit parah dan tidak bisa memilih. Kedua,  golput  teknis  politis  yakni  golput  karena  kesalahan  teknis  dari  KPU atau  diri  sendiri.  Ketiga,  Golput  politis  yakni  mereka  yang  merasa  tidak mempunyai  pilihan  dari  kandidat  yang  tersediaatau  tidak  percaya  bahwa pemilu  aan  membawa  perubahan  atau  perbaikan.  Keempat,  golput  ideologis yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat  didalamnya  entah  karena  alasan  fundamentalisme  agama  maupun alasan politi ideologislainya.
alasan orang untuk memilih golput:
1.  Alasan  teknis  administrative,  yaitu  seseorang  memutuskan  tidak ikut  memilih  karena  tidak  ada  waktu  untuk  memilih  atau  berhalangan  hadir pada  saat  pemilihan,  seperti  harus  bekerja  di  hari  pemilihan,  sedang  ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Bisa juga karena  malas  pergi  ke  TPS  dan  keliru  atau  salah  dalam  proses  pencoblosan sehingga suaranya tidak sah.
Terkait dengan masalah administratif, yang lebih cocok untuk dijadikan alasan  untuk  tidak  datang  ke  TPS  adalah  banyaknya  msyarakat  yang merantau  ke  daerah  lain  sehingga  tidak  dapat  pulang  ke  kampung  halaman dan tidak dapat juga untuk mencoblos ke TPS.
2.  Faktor  teknis-politis,  seseorang  yang  terganjal  sistem  pendaftaran (registrasi) pemilih dan atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan penyelenggaraan. Karena untuk bisa memilih, umumnya calon pemilih harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Sistem pendaftaran yang rumit dan tidak teratur mengurangi minat orang dalam pemilihan.
Dalam  kasus  ini,  untuk  DPT  secara  keseluruhan  sudah  baik.  Melalui rekap  data  yang  dilakukan  mulai  dari  tingkat  PPS  sampai  tingkat  KPU Kabupaten  Blora  sudah  tidak  ada  masalah.  Hal  ini  diperjelas  oleh  hasil
wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  ketua  KPU  dan  anggota  PPK kecamatan Tunjungan.

## V. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RELASI POLITIK
“Dalam Pilgub tahun 2018, tingkat apatisme masyarakat selalu tinggi, pemilu  ke  pemilu,  masyarakat  melontarkan  tidak  ada  perubahan  sehingga masyarakat  tdk  mau  datang  ke  tps  sehingga  ini  menjadi  hambatan  dalam pilgub” wawancara oleh Pak Hamdun, ketua KPU Blora.
Dalam  hubungannya  dalam  relasi  politik,  masyarakat  lebih menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Basis  suara  masyarakat  berada  pada  lingkungan  terendah,  seperti  RT  dan RW,  sehingga  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  tidak  dapat  menjangkau secara  langsung  para  masyarakat,  sehingga  relasi  secara  langsung  tidak dapat  terjalin.  Yang  ditunggu  oleh  masyarakat  hanyalah  janji  politik  yang harus dilakukan memalui visi dan misi gubernur yang telah terpilih.

## VI. Kesimpulan Dan Saran

## KESIMPULAN
Dari uraian penjelasan diatas, maka  disimpulkan bahwa : faktor yang mempengaruhi  partisipasi  politik  yaitu  perbedaan  kepentingan  calon. Kemudian  masyarakat  tidak  begitu  mengenal  calon  gubernur  dan  wakil gubernur. Faktor berikutnya yaitu struktur sosial masyarakat khususnya di tingkat  pedesaan  juga  berpengaruh  terhadap  minat  masyarakat  untuk datang ke tps. Pekerjaan masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung, di kabupaten blora sedang masa  panen  sehingga  para  petani  mayoritas  lebih  memilih  untuk memanen  hasil  pertanian  mereka.  Organisasi  politik  masyarakat  sangat berpengaruh  terhadap  pendidikan  politik  karena  dalam  organisasi  politik, sosial,  dan  organisasi  masyarakat  lainnya  tentu  menjadi  pendukung terhadap  kualitas  individu  maupun  kelompok.  Anggota  masyarakat  yang berpengalaman dalam berorganisai tentu memiliki pendidikan politik yang baik.
Pendidikan  politik  masyarakat  khususnya  di  pedesaan  sangat  rendah, sehingga  kesadaran  politik  juga  rendah.  Organisasi  politik  masyarakat sangat  berpengaruh  terhadap  pendidikan  politik  karena  dalam  organisasi politik,  sosial,  dan  organisasi  masyarakat  lainnya  tentu  menjadi pendukung  terhadap  kualitas  individu  maupun  kelompok.  Anggota masyarakat  yang  berpengalaman  dalam  berorganisai  tentu  memiliki pendidikan politik yang baik.
Kemudian  faktor  yang  mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap  objek  politik  adalah  sikap  politik  calon  gubernur  dan  wakil gubernur.  Kepercayaan  politik  masyarakat  terhadap  calon  sangat mempengaruhi,  dan  adanya  hubungan  timbal  balik  politik.  Dalam  hal  ini masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  calon  yang  memberikan  uang (money politik) itulah nantinya yang akan dipilih oleh mereka.

## SARAN
Saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak antara lain:

## 1. Kepada KPU
Terkait  pelaksanaan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur,  KPU sebagai  penyelenggara  sudah  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya dengan  baik.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPU  juga  dinilai  cukup  baik karena  pada  tahun  2018  ini,  sosialisasi  sudah  dilaksanakan  dengan maksimal. Saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah  KPU  seyogyanya  melaksanakan  sosialisasi  secara  lebih  maksimal lagi  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  nantinya  masyarakat memiliki  kesadaran  untuk  datang  ke  TPS  untuk  melakukan  pencoblosan baik  itu  pemilihan  Presiden  dan  wakil  presiden,  DPR/DPRD,  DPD, Gubernur, maupun pilkada di tingkat kabupaten.

## 2. Kepada Masyarakat
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  sebaiknya  masyarakat lebih  mengetahui  arti  penting  pemilu,  karena  hal  pemilu  adalah  memilih wakilnya  sendiri  dan  masyarakat  seyogyanya  sadar  bahwa  satu  suara mereka sangat berharga untuk proses demokrasi.
3. Kepada pada peneliti berikutnya
Agar  peneliti  berikutnya  dapat  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat  khususnya  masyarakat  pedesaan  sehingga  msyarakat  di tingkat  bawah  juga  sadar  akan  pentingnya  suara  mereka  di  proses demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Almond,  Gabriel  A.  Dan  Sydney  Verba.  (1963).  The  Civic  Culture:  Political Attitudes  And  Democracy  In  Five  Nation.  Princeton  University  press: Princeton
Marijan,  Kacung,  (2003).  Demokratisasi  Di  Daerah:  Pelajaran  Dari  Pilkada Secara Langsung. Eurika. Surabaya
Marijan,  Kacung,  (2010).  Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi Pasca-Orde Baru. Prenada media. Jakarta
RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021

## Jurnal
Akbar,  M.  (2016).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Memilih  Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa s k r i p s i.
Andriyus.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Politik Masyarakat  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  2009  di  Keamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, 2(September).
Arianto,  B.  (2011).  Analisis  penyebab  masyarakat  tidak  memilih  dalam pemilu, 1(1), 51–60.
Darumurti,  A.,  &  Sulaksono.  (2014).  Pemetaan  Faktor  Yang  Mempengaruhi partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul.
Hendrik,  D.  (2008).  Variabel-variabel  yang  Mempengaruhi  Rendahnnya Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  Pilkada  Walikota  dan  Wakil Walikota Padang Tahun 2008, 137–148.
Muslimat,  A.  (2008).  Rendahnya  Partisipasi  Wanita  Di  Bidang  Politik  Ade Muslimat Universitas Serang Raya; Pusat Studi Wanita Provinsi Banten,
17–30.
Nurhayati,  S.  (2011).  Partisipasi  politik  masyarakat  sedulur  sikep  desa karangrowo kecamatan undaan kabupaten kudus skripsi.
Octavia,  G.  (2015).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Kota  Pekanabaru  Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, 2(1), 1–14.
Santi  Lusiani,  W.  &  M.  M.  (2017).  Partisipasi  Politik  Pada  Penduduk  Sirkuler Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, 2(1).
Suharyanto,  A.  (2014).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Tionghoa  dalam Pemilihan Kepala Daerah, 2(2), 166–175.
Tyesta,  L.  (2019).  Meningkatkan  Demokrasi  Konstitusional  Di  Indonesia  ( Studi  Terhadap  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  Di  Provinsi  Sulawesi Selatan Tahun 2015 )

## Data Internet
https://pilkada.tempo.co/read/1063143/di-blora-sudirman-said-sebut-kartu- tani-itu-malah-bikin-susah/full&view=ok
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953819/begini-janji-ganjar- agar-pasar-di-blora-tak-lagi-tumpah-ke-jalan