## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1444-1450 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3306
Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021
Yoga Muslim Irmanda*, Yunanto Universitas Diponegoro, Semarang *Correspondence: yogairmandaa@gmail.com
Abstrak. Minat masyarakat terhadap jaminan fidusia semakin meningkat dan menimbulkan peluang terjadinya beberapa permasalahan, salah satunya yaitu eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Dalam proses eksekusi tersebut seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur yang menyebabkan kerugian debitur. Polemik permasalahan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan adanya uji materi terhadap UU Jaminan Fidusia. Dari uji materi tersebut dikeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.  Di  lain  sisi,  putusan  tersebut dianggap menyebabkan  kerugian  pada pihak kreditur.  Hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Penulis menggunakan  metode  yuridis  normatif  untuk  menelaah  lebih  lanjut  mengenai  kepastian  hukum  bagi  kreditur atas  adanya  Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019  dan  Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia tetap harus dilakukan oleh kreditur sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  apabila  memenuhi  syarat  berupa adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) dan kedua yaitu pemberi fidusia (debitur) dengan  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka  eksekusi.  Dengan  adanya  Putusan  MK diharapkan  perjanjian  antara  kreditur  dan  debitur  dibuat  secara  lebih  rinci  terutama  pada  poin  wanprestasi debitur.
Kata kunci : eksekusi; fidusia; jaminan; wanprestasi
Abstract. Public interest in fiduciary guarantees is increasing and creates opportunities for several problems to occur,  such  as  the  execution  of  fiduciary  guarantees  when  the  debtor  breach  the  contract.  In  the  execution process, the creditors often done an arbitrary action that cause the debtor suffers a loss. The polemic over the execution  of  fiduciary  guarantees  has  led  to  a  judicial  review  of  the  Fiduciary  Guarantee  Law.  From  the judicial  review,  MK  Decision  Number  18/PUU-XVII/2019  and  MK  Decision  Number  2/PUU-XIX/2021  were issued. On the other hand, the decision is considered to have caused a loss to the creditor. The law is expected to  create  justice  and  provide  legal  certainty  to  all  people.  The  author  uses  a  normative  juridical  method  to further  examine  legal  certainty  for  creditors  regarding  the  existence  of  the  Constitutional  Court  Decision Number  18/PUU-XVII/2019  and  the  Constitutional  Court  Decision  Number  2/PUU-XIX/2021  in  carrying  out the  execution  of  fiduciary  guarantee  objects.  Execution  of  fiduciary  guarantees  must  still  be  carried  out  by creditors  in  accordance  with  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantees  if  they  fulfill  the conditions  in  the  form  of  an  agreement  about  a  breach  of  contract  and  secondly,  namely  the  fiduciary  giver (debtor)  voluntarily  surrenders  the  fiduciary  guarantee  object  in  the  context  of  execution.  With  the Constitutional Court's decision, it is hoped that the agreement between the creditor and the debtor will be made in more detail, especially on the point of default of the debtor.
Keywords : breach of contract; execution; fiduciary; guarantee

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang secara  terus-menerus  melakukan  pembangunan nasional  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  yang merata materiil dan spiritual dengan berlandaskan  pada  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Salah  satu  bidang  yang berpengaruh  dalam  akselerasi  pembangunan nasional  adalah  bidang  ekonomi.  Pembangunan
perekonomian  nasional  yang  kuat  tentu  akan mendukung  tercapainya  tujuan  pembangunan nasional.  Sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  Indonesia  sebagai negara  hukum (rechtstaat) selanjutnya  dapat diartikan  bahwa  dalam  setiap  kehidupan bermasyarakat  di  Indonesia  tidak  akan  terlepas dari hukum melalui produk-produk hukum yang ada.  Begitu  pula  dalam  sektor  perekonomian yang akan selalui mematuhi hukum yang dianut
di  Indonesia.  Pembangunan  ekonomi  akan mudah  dilaksanakan  apabila  hukum  diterapkan secara  efektif,  namun  jika  penerapan  hukum tidak  efektif  maka  pembangunan  ekonomi  akan terdampak  (Zaini,  2012).  Hukum  berfungsi untuk  memberi  petunjuk  tingkah  laku  manusia, alat  untuk  menyelesaikan  konflik  serta  alat untuk rekayasa sosial ekonomi (Suhardi, 2002).
Salah satu kegiatan utama yang mendorong  laju  pembangunan  perekonomian Indonesia  adalah  pemberian  kredit.  Seiring dengan masifnya kegiatan pembangunan nasional maka pendanaan yang dibutuhkan juga semakin besar. Pemberian kredit yang dilakukan oleh  perusahaan  pembiayaan  sangat  membantu masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun pengembangan usahanya. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992  tentang  Perbankan  tepatnya  pada  pasal  1 ayat  11  menjelaskan  bahwa  kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah  jangka  waktu  dengan  pemberian  bunga. Oleh  karena  itu,  di  dalam  kredit  terdapat  dua pihak  yang  terlibat  yaitu  kreditur  dan  debitur, serta  terjadi  suatu  hubungan  yang  saling menguntungkan (Rivai dkk, 2007).
Pada umumnya ketika dilakukan pengajuan  kredit  maka  akan  disertai  dengan penyerahan jaminan. Penyerahan jaminan bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  kepentingan  kreditur  dan  debitur. Seperti  yang  diatur  dalam  hukum  perdata, jaminan  sebagai  lembaga  hukum  melahirkan asas-asas  hukum  yang  mempunyai  kedudukan penting  dalam  dunia  ekonomi  (Fathoni  dkk, 2016). Salah satu pilihan jaminan yang digemari masyarakat adalah fidusia. Menimbang kebutuhan  yang  sangat  besar  dan  terus meningkat  bagi  dunia  usaha  atas  tersedianya dana,  perlu  diimbangi  dengan  adanya  ketentuan hukum  yang  jelas  dan  lengkap  yang  mengatur mengenai lembaga jaminan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia  (selanjutnya  disebut  UU Jaminan  Fidusia).  Menurut  pasal  1  ayat  (2)  UU Jaminan  Fidusia,  “jaminan  fidusia  adalah  hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan utang tertentu atau kewajiban tertentu (Badriyah, 2016).
Jaminan  Fidusia  telah  digunakan  di Indonesia  sejak  zaman  penjajahan  Belanda sebagai  suatu  bentuk  jaminan  yang  lahir  dari yurisprudensi.  Fidusia  diminati  masyarakat karena dianggap cocok dengan kebutuhan dunia usaha ataupun pemenuhan kebutuhan masyarakat  dengan  prosesnya  yang  relatif mudah,  cepat,  terjangkau,  serta  penguasaan jaminan  yang  tetap  berada  pada  pemilik jaminan(Sayuti,  Erwita,  dan  Hidayah  2020, 186).  Objek  fidusia  yang  tetap  dikuasai  oleh pemberi jaminan selaras dengan prinsip jaminan fidusia  yaitu constitutum  possessorium yang dapat diartikan bahwa pemberi fidusia tetap bisa menikmati  objek  fidusia  meskipun  statusnya tidak  lagi  sebagai eigenaar melainkan  sebagai detentor ( houder )  (Rufaida  dan  Sacipto,  2019) . Pada  pasal  5  ayat  (1)  UU  Jaminan  Fidusia, ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  kreditur  maupun debitur,  pengikatan  jaminan  fidusia  harus dituangkan dalam akta otentik.
Meningkatnya minat masyarakat terhadap  jaminan  fidusia  dalam  proses  kredit tentunya  juga  menimbulkan  peluang  terjadinya beberapa  permasalahan.  Salah  satunya  terkait eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi.  Dalam  proses  eksekusi  tersebut seringkali  terjadi  tindakan  sewenang-wenang dari pihak kreditur yang menyebabkan kerugian debitur. Polemik permasalahan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan adanya uji materi terhadap UU  Jaminan  Fidusia.  Dari  uji  materi  tersebut dikeluarkan  Putusan  MK  Nomor  18/PUU- XVII/2019  dan  Putusan  MK  Nomor  2/PUU- XIX/2021. Dalam putusan MK tersebut ditegaskan  bahwa  kreditur  tidak  dapat  lagi melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  secara paksa apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia.  Di  sisi lain, terbitnya putusan tersebut akan memunculkan peluang timbulnya hambatan bagi dunia  usaha  keuangan  karena  proses  untuk eksekusi  atau  menjual  objek  jaminan  fidusia
tidak  semudah  sebelum  adanya  putusan  MK tersebut.  Menurut  kreditur,  adanya  putusan  MK tersebut  berdampak  pada  hak  konstitusional yang  dimiliki  oleh  kreditur.  Oleh  karena  itu dalam  makalah  ini  selanjutnya  akan  dibahas lebih  lanjut  mengenai  kepastian  hukum  bagi kreditur  atas  adanya  Putusan  MK  Nomor 18/PUU-XVII/2019  dan  Putusan  MK  Nomor 2/PUU-XIX/2021  dalam  melakukan  eksekusi objek jaminan fidusia.

## METODE
Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif. Metode  yuridis  normatif  merupakan  penelitian yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Sunggono 2003).  Data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini  meliputi  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 717/PUU- XIX/2021.  Bahan  hukum  sekunder  dalam penelitian  ini  meliputi  buku-buku,  jurnal-jurnal, serta  dokumen  lain  yang  membahas  mengenai jaminan fidusia. Sedangkan bahan hukum tersier yang  dipakai  berupa  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum  primer  ataupun  bahan  hukum  sekunder, seperti  kamus,  majalah,  koran,  dan  lain-lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  untuk mengumpulkan data-data terkait topik penelitan. Analisa  data  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  analisa  kualitatif  dengan  metode deskriptif  analisis  dimana  peneliti  menjabarkan secara obyektif eksekusi jaminan fidusia setelah adanya keputusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

## HASIL

## Urgensi Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pada  pasal  1  ayat  (1)  UU  Jaminan Fidusia  disebutkan  bahwa  “fidusia  adalah pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa
benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan  pada  pasal  1  ayat  (2)  dijelaskan bahwa “jaminan fidusia hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Pada  dasarnya  dalam  jaminan  fidusia dilakukan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda  berdasarkan  kepercayaan  antara  pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia,  dimana  pemberi fidusia  percaya  bahwa  penerima  fidusia  mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya  setelah  pemberi  fidusia  melunasi utangnya  (Badriyah,  2020).  Jaminan  fidusia merupakan  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi kelemahan dari jaminan gadai yang mensyaratkan  penguasaan  objek  jaminan  gadai oleh  kreditur  sehingga  debitur  tidak  dapat memperoleh manfaat dari objek jaminan tersebut (Karelina,  2022).  Jaminan  Fidusia  termasuk dalam  perjanjian  ikutan (accesoir) dari  suatu perjanian  pokok  berupa  perjanjian  kredit  yang menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk memenuhi suatu prestasi.
Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia menegaskan  bahwa  sertifikat  Jaminan  Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam ketentuan  ini,  yang  dimaksud  dengan  kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakan putusan  tersebut  (RI,  1999).  Pasal  itu  baik karena  melindungi  kreditur  dari  debitur  yang cidera janji. Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai  penerima  fidusia mempunyai  hak  untuk menjual  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Namun  sebaliknya  karena  jaminan fidusia  tidak  didaftarkan,  kurang  menjamin kepentingan  pihak  yang  menerima  fidusia. Debitur  sebagai  pemberi  fidusia  mungkin  saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia  kepada  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan penerima  fidusia.  Dalam  undang-undang  ini,
diatur tentang  pendaftaran jaminan  fidusia  guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang  berkepentingan  dan  pendaftaran  jaminan fidusia  memberikan  hak  yang  didahulukan (preferen)  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan  hak  kepada  pihak  pemberi  fidusia untuk  menguasai  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  berdasarkan  kepercayaan,  maka diharapkan  sistem  pendaftaran  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  dapat  memberikan jaminan  kepada  pihak  penerima  fidusia  dan pihak  yang  mempunyai  kepentingan  terhadap benda tersebut.
Pada  pasal  5  ayat  (1)  UU  Jaminan Fidusia  disebutkan  bahwa  pembebanan  benda dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan akta  Jaminan  Fidusia.  Akta  Jaminan  Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang- kurangnya  memuat:  (1)  identitas  pihak  pemberi dan  penerima  fidusia;  (2)  data  perjanjian  pokok yang dijamin fidusia; (3) uraian mengenai benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia;  (4)  nilai penjaminan;  dan  (5)  nilai  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  adalah bagian  dari  asas  publikasi  yang  merupakan pengamalan  dari  Pasal  12  UU  Jaminan  Fidusia merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  bagi kreditor penerima fidusia, karena dengan adanya pendaftaran  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia, maka debitor selaku pihak pemberi fidusia yang memiliki  itikad  tidak  baik,  tidak  mudah  begitu saja  untuk  mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia atau  memfidusiakan  ulang  atau  menjual  kepada pihak  ketiga  yang  beritikad  baik  (Astuti,  2017). Sertifikat  jaminan  fidusia  akan  diterbitkan apabila  jaminan  fidusia  yang  sudah  terdaftar dalam  buku  daftar  fidusia.  Pada  sertifikat jaminan fidusia terdapat kalimat “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  yang  memiliki  makna  adanya  kekuatan eksekutorial  pada  sertifikat  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  sudah  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Konsekuensi  yuridis  atas  dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia seperti halnya yang tercantum  dalam  pasal  2  UU  Jaminan  Fidusia bahwa yang menjadi pemilik benda agunan ialah kreditur penerima fidusia, meskipun secara fisik debitur  pemberi  fidusia  menguasai  benda tersebut.  Kedudukan  pemberi  fidusia  yang sebelumnya  menjadi  pemilik  berubah  menjadi beziter .  Pendapat  ini  memberikan  arti  bahwa
adanya  pemisahan  hak  milik  jaminan  secara yuridis  dan  hak  milik  jaminan  secara rill (Kamelo, 2014). Akibat hukum tidak didaftarkannya  jaminan  fidusia  menyebabkan kreditur  tidak  memiliki  hak  yang  didahulukan atau  hak preference dan  tidak  memiliki  hak eksekutorial  untuk  mengeksekusi  langsung barang  jaminan  yang  ada  dalam  penguasaan debitur,  perjanjian  dengan  jaminan  fidusia tersebut  hanyalah  berupa  akta  di  bawah  tangan yang  tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial, sehingga  kreditur  hanya  sebagai  kreditur konkuren, yaitu kreditur yang memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  kreditur-kreditur lainnya  dalam  pemenuhan  piutangnya,  serta tidak  memiliki  sifat droit  de  suit yang  melekat pada objek jaminan fidusia tersebut (Lestari dkk, 2020).

## Eksekusi Jaminan Fidusia
Sebelum  adanya  uji  materiil  atau judicial  review terhadap  pasal  15  ayat  (2)  dan pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan  fidusia  dilakukan  atas  dasar  pasal  29 ayat  (2).  Kreditur  penerima  fidusia  dapat melakukan  eksekusi  secara  sepihak  atau  parate eksekusi apabila debitur wanprestasi. Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat dilakukan  dengan  tiga  cara,  yaitu  sebagai berikut:  (1)  pelaksanaan  titel  eksekutorial sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) oleh  Penerima  Fidusia;  (2)  penjualan  Benda yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas kekuasaan  Penerima  Fidusia  sendiri  melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya  dari  hasil  penjualan;  dan  (3) penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan para pihak.
Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud  dalama  ayat  (1)  huruf  c  pasal  29  UU Jaminan  Fidusia  bisa  dilakukan  setelah  lewat waktu  1  (satu)  bulan  sejak  diberitahukan  secara tertulis  oleh  pemberi  dan  atau  penerima  fidusia kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang  tersebar  di  daerah  yang  bersangkutan. Pasal  30  UU  Jaminan  Fidusia  menjelaskan bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam sertifikat  jaminan  fidusia  yang  berbunyi  demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  merupakan  pernyataan  yang  mengandung suatu  kewenangan  bahwa  dokumen  (naskah) telah  memiliki  kekuatan  eksekusi  (pelaksanaan secara  paksa)  dengan  bantuan  alat  negara.  Atas adanya  titel  eksekutorial  tersebut  pemegang jaminan  fidusia  dapat  mengajukan  permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan akan memenuhinya dengan prosedur eksekusi (Kamelo,  2014)    Seperti  yang  kita  ketahui, beberapa  lembaga  pembiayaan  memilih  untuk menggunakan  jasa debt  collector dalam  proses eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut menggiring  opini  publik  yang  menyalahkan lembaga pembiayaan sebagai pihak yang arogan dan melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum meskipun pada kenyataannnya  jika  kronologisnya  diuraikan dapat  dikatakan  bahwa  lembaga  pembiayaan telah  memberikan  toleransi  waktu  yang  cukup bagi  nasabah  atau  konsumen  yang  lalai  untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada  lembaga  pembiayaan  (Rufaida  dan Sacipto, 2019)
Uji  materi  yang  diajukan  kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 ayat (2) dan  pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia, dimana  pemohon  berpendapat  bahwa  beberapa frasa  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut  bertentangan  dengan  UUD  1945. Pemohon  mendalilkan  bahwa  frasa  kekuatan eksekutorial  sama  dengan  putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal  15  ayat  (2)  dan  frasa  “cidera  janji”  yang terdapat  pada  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan Fidusia  seakan-akan  memberikan  kekuasaan atau  legitimasi  kepada  penerima  fidusia  atau kreditur terhadap objek fidusia dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi). (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)
Terkait  dalil  Pemohon  tersebut,  Wakil
Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan  hukum  menyebutkan,  bahwa dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan  MK  Nomor  2/PUU-XIX/2021  dan Putusan Nomor 717/PUU-XIX/2021, Mahkamah  telah  jelas  menguraikan  mengenai prosedur  penyerahan  objek  fidusia.  Dalam  uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan  bahwa:  (Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)
1. Menyatakan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “kekuatan  eksekutorial”  dan  frasa  “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap”  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada kesepakatan tentang cidera janji
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap”;
2. Menyatakan  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3889)  sepanjang  frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 dan  tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai  “terhadap  jaminan  fidusia  yang tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap”;
Berdasarkan  putusan  di  atas  maka kekhawatiran  para  Pemohon  mengenai  akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan  semena-mena  yang  dilakukan  oleh kreditur,  tidak  akan  terjadi.  Sebab,  Mahkamah juga  telah  mempertimbangkan  mengenai  tata cara  eksekusi  sertifikat  jaminan  fidusia  yang diatur  dalam  ketentuan  lain  dalam  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 agar disesuaikan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019.  Dengan  demikian,  pihak kreditur  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat  kepolisian,  apabila  mengenai  cidera  janji
(wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur  dan  debitur  keberatan  menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.
Perjanjian  fidusia  adalah  hubungan hukum  yang  bersifat  keperdataan  (privat).  Oleh karena itu,  kewenangan  aparat  kepolisian hanya terbatas  mengamankan  jalannya  eksekusi  bila diperlukan,  bukan  sebagai  bagian  dari  pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung  unsur-  unsur  pidana  maka  aparat kepolisian  baru  mempunyai  kewenangan  untuk penegakan  hukum  pidananya.  Oleh  karena  itu, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam  Penjelasan  Pasal  30  UU  42/1999  adalah dimaknai  “pengadilan  negeri”  sebagai  pihak yang  diminta  bantuan  untuk  melaksanakan eksekusi tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)
Pasca  keluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai judicial  review Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia  menjelaskan  bahwa  Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  tetap  berlaku.  Kesepakatan  tentang cedera  janji  atau  wanprestasi  antara  pemberi fidusia  (debitur)  dengan  penerima  fidusia (kreditur)  harus  tertuang  dalam  isi  perjanjian pokok.  Eksekusi  jaminan  fidusia  oleh  penerima fidusia  (kreditur)  dapat  dilakukan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yakni pertama adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji (wanprestasi)  dan  kedua  yaitu  pemberi  fidusia (debitur)  dengan  sukarela  menyerahkan  objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi.Sedangkan  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021,  Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan  bahwa  eksekusi  sertifikat  jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah  sebagai  sebuah  alternatif.  Kemudian berdasarkan  Perkara  Mahkamah  Konstitusi Nomor  71/PUU-XIX/2021,  dalam  putusan perkara  tersebut  pada  tanggal  24  Februari  2022 dinyatakan antara lain bahwa, frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  “pengadilan  negeri”
(Humas Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, 2022) Di  lain  sisi,  Putusan  MK  Nomor 18/PUU-XVII/2019  dan  Putusan  MK  Nomor 2/PUU-XIX/2021 dianggap mengurangi
perlindungan hak-hak kreditur, dimana pengertian  cidera  janji  atau  wanprestasi  telah berubah  yang  mengakibatkan  proses  eksekusi tidak  dapat  segera  dilakukan  oleh  kreditur sehingga  mengganggu  siklus  ekonomi  kreditur karena  kedudukan  objek  jaminan  fidusia  di tangan  debitur  dan  membuka  kemungkinan terjadinya  perselisihan  di  antara  para  pihak debitur  dan  kreditur.  Selain  itu  kedua  putusan MK  tersebut  juga  tidak  mengatur  mengenai kepastian  hukum  bagi  kreditur  mengenai  tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dan mempersulit kreditur untuk melaksanakan jaminan fidusia. Kemudian, adanya ketidakjelasan  mengenai  yang  dijanjikan,  yang memperlambat  proses  eksekusi  objek  jaminan fidusia.  Oleh  karena  itu,  keputusan  ini  hanya menguntungkan  satu  pihak,  yaitu  debitur (Sanjaya dan Tamsil, 2022).

## SIMPULAN
Berdasarkan
pembahasan terkait permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya,  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh penerima  fidusia  (kreditur)  dapat  dilakukan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  jika  memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yakni pertama adanya  kesepakatan  tentang  telah  terjadinya cidera  janji  (wanprestasi)  dan  kedua  yaitu pemberi  fidusia  (debitur)  dengan  sukarela menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  dalam rangka  eksekusi.  Kreditur  dilarang  untuk melakukan  eksekusi  sendiri  secara  paksa, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi  hak  fidusia  (debitur)  terhadap  kreditur yang  masih  belum  diakui  oleh  debitur  dan debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela benda  yang  menjadi  objek  dalam  perjanjian fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Nanin  Koeswidi,  2017,  Analisis  Yuridis Terhadap  Tindak  Pidana  Pengalihan
Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan  Penerima  Fidusia. Jurnal
Hukum to-ra , 3(1), 493–502. Badriyah, Siti  Malikhatun, 2016, Sistem
Penemuan  Hukum  Dalam  Masyarakat
Prismatik . Jakarta: Sinar Grafika. Badriyah,  Siti  Malikhatunm,  2020. Buku  Ajar Hukum  Jaminan .  Semarang:  Yoga
Pratama. Fathoni, Ridwan, Siti Malikhatun Badriyah, dan R Suharto, 2016. Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia  Secara  Elektronik  Terhadap Pembiayaan  Bank  Syariah  (Studi  Pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah  Ummat  Kabupaten  Semarang). Diponegoro Law Journal 5(3).
Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2022. Masyarakat Perlu Tahu !!!
Ini  Efektivitas  Pendaftaran  Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi. https://portal.ahu.go.id/id/detail/75- berita-lainnya/3002-masyarakat-perlu- tahu-ini-efektivitas-pendaftaran- jaminan-fidusia-pasca-putusan- mahkamah-onstitusi#:~:text= Kamelo,  Tan.  2014. Hukum  Jaminan  Fidusia Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan . Cetakan Pe. Bandung: Alumni. Karelina,  Natalia,  Lastuti  Abubakar,  dan  Tri Handayani.  2022.  Implikasi  Hukum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU/XVII/2019  dan  Penegasannya Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan  Klausula  Perjanjian. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 187–201.
Lestari,  Kadek  Cinthya  Dwi,  I  Nyoman  Putu Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari Ujianti. 2020. Hilangnya Objek Jaminan Fidusia  yang  Tidak  Didaftarkan. Jurnal Analogi Hukum 2(3), 383–87. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 . Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.
Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 . Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Putusan Nomor 717/PUU-XIX/2021 . Rivai,  Veithzal,  Andria  Permata,  dan  Ferry  N
Idroes.  2007. Bank  and  Financial
Institution Management . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Rufaida,  Khifni  Kafa,  dan  Rian  Sacipto.  2019. Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi Objek  Jaminan  Fidusia  Tanpa  Titel Eksekutorial  yang  Sah. Refleksi  Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 4(1), 21–40.
Sanjaya,  Dicky  Bagus,  dan  Tamsil.  2022.
Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia
(Kreditur). Jurnal Novum (18), 107–121. Sayuti,  Ageng  Triganda,  Yenni  Erwita,  dan  Lili Naili  Hidayah.  2020.  Parate  Eksekusi
Jaminan
Fidusia : Urgensi dan
Rekonstruksi  Hukum  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019. Soumatera  Law  Review 3(2), 185–196. Suhardi, Gunarto. 2002. Peranan Hukum Dalam Pembangunan  Ekonomi .  Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Sunggono,  Bambang.  2003. Metode  Penelitian Hukum . Edisi 1
Ce. Jakarta:
Rajagrafindo.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Zaini,  Zulfi  Diane.  2012.  Perspektif  Hukum
Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah
Pendekatan  Filsafat). Jurnal  Hukum,
28(2).