## IMPLIKASI PENGATURAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015

## Fegha Fannissa Dyananto E-mail: Feghafannissa@gmail.com@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto

## E-mail: maspran7@gmail.com@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Article Information Abstract
Keywords:  Shared  property; Mixed  marriage;  Agreement After mating
Kata Kunci: Harta Kekayaan Bersama; Perkawinan campuran; perjanjian setelah kawin. This article aims to assess the implications of the arrangement of property distribution along with the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015. This article is included in the type of legal research, which is prescriptive and applied. The source of legal  materials  used  are  primary  legal  materials  and  secondary legal  materials,  by  way  of  library/document  studies,  technical analysis  of  legal  materials  using  silogism  and  interpretation methods. The results showed that the positive implications whereby the different nationalities who would be married would be likely to make a marriage treaty, to govern their property as desired by both parties. So this decision does not harm them, which in this is entitled to possess land with property rights, and the existence of legal certainty for mixed marriage actors. The negative implications of the post MK decree No. 69/PUU-XIII/2015 because it has not been socialized optimally, it is not uncommon for notary to make marriage  agreements  after  marriage,  both  between  CITIZEN- FOREIGNER and the spouse of WNI-WNI, because it can cause harm to third parties.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pengaturan pembagian harta bersama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015. Artikel ini termasuk ke dalam jenis adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implikasi positif dimana orang yang berbeda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan cenderung akan membuat perjanjian perkawinan, untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak. Sehingga keputusan ini tidak merugikan mereka, yang dalam ini berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik, dan adanya kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Implikasi negatifnya pasca Putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015 karena belum tersosialisasikan secara optimal, tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, baik antara WNI-WNA maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat berakibat merugikan bagi pihak ketiga.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu bentuk “perikatan” antara seorang pria dan wanita (Hilman Hadikusuma, 2007:6). Perikatan yang dimaksud tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, dikenal sebagai “hukum perkawinan” yang merupakan himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur serta memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia di dalam perkawinan (Achman Ihsan, 1986:18).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974) telah diatur berbagai konsekuensi hukum, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gonogini). Perkawinan itu sendiri  membawa akibat menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu  hubungan hukum antara suami istri, akibat hukum terhadap harta perkawinan dan  hubungan hukum antara orang tua dengan anak (Herni Widanarti, 2018:162).
Berkembangnya globalisasi saat ini telah memperluas makna dari perkawinan, dengan suatu keadaan perkawinan antara dua individu lintas batas semacam itu dikenal dengan “Perkawinan Campuran”. Perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat umum di kalangan masyarakat saat ini. Di Indonesia sendiri, perkawinan campuran di dominasi oleh perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) (Winda Pebrianti, 2012:2).
Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut dengan Prenuptial Agreement menurut Rebecca Glass “Prenuptial agreements are the main types of the contracual agreements couples make in the context of marriage.” yang artinya adalah jenis utama perjanjian kontrak antara kedua pasangan yang dibentuk untuk tujuan khusus dalam konteks pernikahan (Rebecca Glass. 2004: 218). Salah satu problematika yang timbul adalah berkaitan dengan terjadinya Harta Bersama sebagai akibat hukum yang timbul karena dilangsungkannya perkawinan tersebut (Adhitya Dimas Pratama, 2018:248).
Hal lain yang sempat menimbulkan permasalahan dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, dimana keduanya tidak sempat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan yang menyebabkan pasangan tersebut terbelit masalah kepemilikan tanah. Tanpa dilakukannya
perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan akan menjadi harta bersama, namun dalam kasus kepemilikan tanah hanya WNI yang dapat diizinkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960) (http:// kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi- yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/). Hal ini menyebabkan pasangan yang berkewarganegaraan WNI tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik dan berjuang keras untuk dapat menyuarakan permasalahan yang banyak dilalui oleh pasangan perkawinan campuran lainnya. Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diijinkan oleh Undang-Undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti Perjanjian Pernikahan atau Prenuptial Agreement. (Olivia Fitrah Rulvi Yandra, 2019:42).
Melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebagai solusi permasalahan terkait yang telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah merombak tatanan hukum perkawinan, yang sebelumnya hanya mengizinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan (Prenuptial Agreement), dengan membolehkan juga pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan itu berlangsung (Postnuptial Agreement).
Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai bagaimana implikasi pengaturan pembagian harta bersama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus.Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:183).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Harta bersama terjadi sejak saat dilangsungkan perkawinan antara suami dan istri, sejauh tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian perkawinan. Selama masa perkawinan, dalam Pasal 119 KUHPerdata menjelaskan bahwa harta bersama tidak dapat ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 120, yang merupakan harta bersama meliputi: barang-barang bergerak, barang- barang tidak bergerak suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali apabila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.
Harta bersama diatur dalam bab VI Pasal 119-138 KUHPerdata yang terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama tentang Harta Bersama Menurut Undang- Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) serta Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama Dan Hak Untuk Melepaskan Diri Dari Padanya (pasal 126-138). Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi:
“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”
Adapun perihal yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai adanya pemisahan atau persatuan harta kekayaan, hutang piutang maupun untung rugi antara suami dan istri sepanjang disepakati dan atas persetujuan bersama.(http://intisari.grid.id/read/0332876/kasus-perjanjian-kawin- yang-tak-sah-ini-penting-untuk-disimak-pasangan-yang-akan-dan-sudah- nikah?page=all diakses pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 pukul 12.03 WIB).
Latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiakan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.
Ketentuan pembentukan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembentukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Pengaturan yang tertuang dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Isi Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ditinjau berdasarkan aspek kepastian hukum, maka ketentuan perjanjian perkawinan, baik menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara tegas, bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat maupun diubah setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Perjanjian kawin
harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dengan akta Notaril, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal dengan sendirinya (Pasal 147 ayat (1) KUHPerdata). Perjanjian kawin tersebut berlaku antara suami dan istri pada saat perkawinan dilangsungkan, suatu perjanjian kawin sudah tidak dapat diubah dengan cara apapun juga (Pasal 147 ayat (2) dan Pasal 149 KUHPerdata). Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:
1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami atau istri)
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami atau istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.
Apabila disetujui bersama oleh mereka yang menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kawin, termasuk pula pihak yang memberikan “bantuan” dan harus dilakukan juga dengan akta notariil (Pasal 148 KUHPerdata). Sedangkan jika sudah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian kawin tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, karena hal itu akan dapat merugikan pihak ketiga. Di samping itu juga untuk menjamin kepastian hukum tentang keutuhan harta kekayaan perkawinan yang tidak dapat diubah dengan mengubah perjanjian kawin. Dengan adanya ketentuan tersebut mengakibatkan persatuan harta antara suami dan istri terjadi secara otomatis. Jika tidak dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai perpisahan harta, tidak memungkinkan adanya pemisahan harta diantara keduanya setelah perkawinan tersebut dilaksanakan.
Dengan sejalannya perkembangan praktek di dalam masyarakat dapat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibentuk pada saat perkawinan itu berlangsung dengan alasan-alasan tertentu. Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.
Alasan dalam kasus pemohon Ike Farida, saat akan melangsungkan perkawinan ia tidak mengetahui adanya hal yang mengatur pemisahan harta yang ternyata sangat berdampak di masa depan untuk dirinya, terlebih karena ia menikah dengan seorang WNA, serta tidak terlintas di pikirannya bahwa kelak ia akan memutuskan dan mampu untuk membeli sebuah rusun untuk ia huni bersama keluarganya karena saat itu ia masih cukup muda dengan harta pribadi yang tidak banyak.  Hal yang demikian pula dibenarkan oleh hokum dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus didahului dengan
mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan penetapan dari hakim.
Dalam petitumnya terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Ny. Ike Farida memohon agar MKRI menafsirkan frasa “harta bersama” menjadi “harta bersama kecuali harta benda berupa HM dan HGB yang dimiliki oleh WNI yang kawin dengan WNA”. Apabila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Sehingga jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian yang bersangkutan tersebut.
Terlepas dari ketidaksempurnaan petitum yang disusun oleh Ny. Ike Farida, konsep yang ditawarkan menarik untuk dibahas. Konstruksi berpikir dari konsep ini dilandaskan pada syarat untuk memiliki HM dan HGB (serta HGU). Hanya WNI yang bisa memilikinya. WNA tidak bisa memiliki HM dan HGB (serta HGU). Dengan demikian, meski perkawinan terjadi dan mengakibatkan adanya percampuran harta, maka HM dan HGB (serta HGU) tidak bisa turut tercampur ke dalam bundel harta bersama.
Mengenai apa saja batasan dari isi perjanjian perkawinan tidak disebutkan secara mutlak pada Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, itu berarti perjanjian perkawinan mengacu pada asas-asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asa kebebasan berkontrak, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hokum, asas keseimbangan, asas kepastian hokum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan yang mana perjanjian perkawinan dapat dikatakan sangat luas jangkauannya selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan dibuat atas kehendak dari kedua belah pihak suami istri tersebut.
Sebagai contoh, apabila suami istri menghendaki perjanjian perkawinan dimana harta masing-masing dijadikan satu menjadi harta bersama, kemudian dari harta bersama tersebut digunakan sebagai modal usaha perusahaan milik keluarga dan keuntungan yang akan didapat nantinya dibagi sesuai perjanjian terlampir. Hal tersebut akan tetap sah menjadi suatu perjanjian kawin, sebab para pihak secara mutlak menghendaki adanya tujuan tersebut tanpa mengurangi esensi dari perjanjian di dalam perkawinan diantara keduanya.
Contoh lain yang dapat diaplikasikan dalam perjanjian perkawinan yaitu pasangan suami istri membuat perjanjian pemisahan harta bersama, kemudian dari masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum secara pribadi atas segala bentuk harta yang mengatasnamakan masing- masing dan salah satu pihak itu mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk membangun sebuah usaha dengan harta pribadinya itu, maka ia tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya dan hal tersebut harus diketahui oleh pihak ketiga.
Diatas adalah contoh dari bentuk perjanjian perkawinan yang memperlihatkan bahwa suatu perjanjian harus merefleksikan adanya kesepakatan antara pihak
yang bersangkutan dengan tidak mengesampingkan pihak ketiga.  Adapun yang perlu menjadi perhatian terkait pembuatan perjanjian perkawinan pemisahan harta yakni isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asalkan substansi perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas- luasnya sesuai dengan asas hokum “kebebasan berkontrak”.
Pada dasarnya dalam perkawinan suami-istri dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama berkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama antara kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung di mana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secaraa khusus dibuat untuk itu.
Pihak dapat menyatakan bahwa diantara mereka tidak ada percampuran harta dan di samping secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi. Dengan adanya pemisahan harta sama sekali, maka harta masingmasing pihak (suami-istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Di samping itu, oleh karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka (suami-istri) peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami istri.
Dampak dibuatnya suatu perjanjian perkawinan dapat berupa hubungan antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masingmasing pihak yang membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang- Undang Perkawinan Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 jika salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki hak atas tanah selama kurang dari satu tahun. Tapi sebaliknya jika dibuat suatu perjanjian perkawinan, maka aset bisa dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya dan juga hak warisnya juga mengikuti hukum Indonesia. Suatu alasan yang sangat penting sehingga perlu diadakannya perjanjian pra nikah bagi para pihak yang akan menikah, ialah jika salah satu pihak (suami/istri) sebelumnya pernah menikah, maka perjanjian perkawinan ini sangatlah penting karena
jika tidak dibuat perjanjian ini, maka mempelai kedua tersebut akan memiliki/ memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya.
Menyikapi akibat perjanjian perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas, dalam kaitan dengan lahirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, khususnya terhadap penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 ayat (3) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Sedangkan, Pasal 29 ayat (4) UUP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian perkawinan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstistusi, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Fenomena yang terjadi di masyarakat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut. Sehingga akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu terjadinya perubahan terhadap status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga.
Terbitnya Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, setelah perkawinan dilangsungkan dengan dibuktikan akta notaris sesuai Pasal 3 Ayat (2) PP No. 103 Tahun 2015. Keputusan ini memberikan jaminan kesetaraan hak dalam hal ini hak untuk dapat memiliki tanah hak milik, dan kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena belum tersosialisasikan secara optimal. Serta, tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan baik antara WNI-WNA maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Mengingat luasnya cakupan atau substansi perjanjian perkawinan yang belum ada batasan dengan tegas, disarankan agar pemisahan harta yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) PP No. 103 Tahun 2015 harus dijelaskan secara terperinci, serta Pemerintah dalam hal ini Kementrian
Hukum dan HAM seharusnya dapat menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015 terkait pelaksanaan tugas notaris selaku pejabat umum yang membuat atau mengesahkan perjanjian perkawinan.
Sejak putusan mahkamah konstitusi dan dicatat dalam berita negara maka terhadap perjanjian kawin tersebut dapat dibuat atau diajukan perjanjian kawin yang tidak hanya pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin berdasarkan ayat (4), berkaitan dengan harta perkawinan dan juga perjanjian lainnya di luar harta perkawinan yang dapat diperjanjikan. Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlakunya mulai perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain bahwa harta sebelum adanya perjanjian perkawinan juga ikut serta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung (dalam ikatan perkawinan). Meskipun demikian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak (suami/ istri) terhadap harta perkawinan yang ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat, memberikan peluang untuk tidak diperjanjikan karena adanya frasa dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut.
Pengecualian tersebutlah yang memberikan peluang atau perlindungan bahwa harta kekayaan atau yang lainnya yang ada sebelum perjanjian kawim dibuat tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan tersebut. Sehingga perjanjian perkawinan mulai berlakunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing berkaitan dengan harta perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga.

## D.  Simpulan
Implikasi Pengaturan Pembagian Harta Bersama dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terbagi menjadi dua yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positifnya adalah terhadap orang yang berbeda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan, cenderung akan membuat perjanjian perkawinan, untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak. Sehingga keputusan ini tidak merugikan mereka, yang dalam ini berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik, dan adanya kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan  campuran. Implikasi negatifnya pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena belum
tersosialisasikan secara optimal, tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, baik antara WNI-WNA maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat berakibat merugikan bagi pihak ketiga.

## E. Saran
Agar Notaris (sebagai pihak yang membantu pembuatan Perjanjian Perkawinan) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi: 1. Meminta daftar inventaris (daftar barang-barang, bahan, fasilitas yang ada di seluruh bagian, termasuk gedung dan isinya), 2. Membuat pernyataan bahwa harta-harta (yang disebut dalam Perjanjian Perkawinan) belum atau tidak pernah ditransaksikan dengan cara maupun bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

## F.  Daftar Pustaka
Achman Ihsan. 1986. Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Hilman Hadikusuma, 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Jakarta: Mandar Maju. Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Seksi Perdata Barat, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Adhitya Dimas Pratama, “Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta”. Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.2, Desember  2018.
Herni Widanarti, Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpansar N0.536/Pdt.P/2015/PN.Dps), Dipenegoro Private Law Review, Vol.2, No.1, Maret 2018.
Olivia Fitrah Rulvi Yandra, Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur yang di buat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor:379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015), Jurnal Lex Certa, Vol.5,No.1, 2019.
Rebecca Glass,  “Trading Up: Postnptial Agreements, Fairness and Principled New Suitor for California”. California Law Review, Volume 92 Issue 1 2004.. California: University of California
Winda Pebrianti, Tinjauan Hukum atas Hak dan Status Kewarganegaraan Perempuan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia karena Perkawinan Campur”. Bengkoelen Justice,Vol 2 No. 2, 2012

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015
http://intisari.grid.id/read/0332876/kasus-perjanjian-kawin-yang-tak-sah-ini- penting-untuk-disimak-pasangan-yang-akan-dan-sudah-nikah?page=all diakses pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 pukul 12.03 WIB