INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2822-2831 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Terkait Kepailitan Terhadap Yayasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)
Aman Wibawa Gintings 1 ✉ , Elisatris Gultom 2 , Anita Afriana 3
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Email: Aman19001@mail.unpad.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Yayasan  selaku  badan hukum  dapat  dipailitkan  jika tidak  dapat  membayar  utang-utangnya.  namun, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dinyatakan tidak pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung disaaat tidak dapat membayar utangnya terhadap para kreditornya. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung yang mengadili kasus kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis dengan metode yuridis normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipailitkan, dimana  Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  memiliki  dua  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  utang- utangnya  sesuai  tempo  yang  sudah  ditentukan,  serta  harta  kekayaan  Yayasan  yang  tersisa  setelah putusan Mahkamah Agung haruslah digunakan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya agar adil bagi para kreditor dan hak yang dimiliki oleh para kreditor dapat terpenuhi.
Kata Kunci: Kepailitan ; Utang ; Yayasan

## Abstract
Foundations as legal entities can go bankrupt if they cannot pay their debts. however, the Sandi Karsa Hospital Foundation was declared not bankrupt based on a Supreme Court decision when it was unable to pay its debts to its creditors. Therefore, this study aims to analyze the decisions of the Commercial Court  and  the  decisions  of  the  Supreme  Court  which  tried  the  bankruptcy  case  of  the  Sandi  Karsa Hospital Foundation. This research is based on a normative juridical approach and then analyzed with a qualitative  normative  juridical  method.  The  results  of  the  study  show  that  basically  the  Sandi  Karsa Hospital  Foundation  has  fulfilled  the  elements  for  bankruptcy,  where  the  Sandi  Karsa  Hospital Foundation has two creditors and does not pay off its debts according to a predetermined time, as well as the remaining assets of the Foundation after the decision The Supreme Court must be used by the Sandi Karsa Hospital Foundation to pay off its debts to its creditors so that it is fair for creditors and the rights owned by creditors can be fulfilled.
Keywords: Bankrupty ; Debts ; Foundation

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang  kuat  di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren lambat. Hal ini dapat dilihat pada triwulan  IV  2022  yang  mencatat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tetap  tinggi  sebesar 5,01% year on Year (yoy). Pertumbuhan ini jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 3,70% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap kuat untuk tahun-tahun berikutnya karena sejalan dengan membaiknya  prospek untuk melanjutkan usaha para pelaku usaha.
Pelaku usaha sebagai penggerak roda perekonomian memiliki peran penting untuk memastikan bahwa roda perekonomian berjalan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  pelaku  usaha  yang  dimaksud  di  Indonesia  adalah yayasan.  Pasal  1  Nomor  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan  ( selanjutnya disebut sebagai UU Yayasan ) pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai  anggota. Dikarenakan tujuan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,  dan kemanusiaan maka yayasan  tidak berfokus  untuk  mencari keuntungan. Kendati demikian, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU Yayasan yang menyatakan kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan , lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.
Sebelum  melakukan  kegiatan  usaha  untuk  menunjang  pencapaian  maksud  dan tujuannya,  yayasan  tentu  perlu  modal.  Pada  praktiknya  tidak  sedikit  yayasan  yang meminjam  kepada  pihak  lain  (orang  atau  badan  hukum  )  untuk  dijadikan  modal dikarenakan yayasan tidak dapat menyediakan modalnya sendiri. Apabila seseorang atau badan  hukum  memperoleh  pinjaman  dari  pihak  lain,  maka  pihak  yang  memperoleh pinjaman  disebut  debitor,  sedangkan  yang  memberi  pinjaman  disebut  dengan  kreditor (Sjahdeni, 2002). Dengan kata lain, perjanjian utang piutang telah terjadi antara yayasan sebagai  debitor  dan  pihak  lain  sebagai  kreditor  yang  mengakibatkan  lahirnya  suatu perikatan dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.
Yayasan  sebagai  debitor  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  utangnya sebagai prestasi yang harus dipenuhi, namun pada pelaksanaannya, tidak jarang yayasan gagal untuk membayar utangnya kepada kreditor. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian terhadap kreditor, sehingga diperlukanlah cara untuk menyelesaikan utang piutang antara kreditor dan debitor. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah utang piutang ialah dengan perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan (Sastrawidjaja, 2010).
Dalam hal kepailitan, yayasan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat melakukan tindakan-tindakan  keperdataan  seperti  mengelola  dan  mengurus  segala  kekayaan  dan asset-asetnya.  Hal  ini  berhubungan  dengan  ketidakmampuan  yayasan  untuk  membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kepailitan sendiri berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang ( selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU ) adalah sita umum atas semua kekayaan  debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas.  UU  KPKPU  dibentuk  untuk  memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak memenuhi prestasinya, dengan harapan bahwa kreditor dapat mengakses harta kekayaan dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Tetapi perlindungan yang diberikan oleh UU KPKPU bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai  merugikan  kepentingan  debitor  yang  bersangkutan  (Amrih  dan  Poesoko,  2016). Permohonan  pailit  sendiri dapat dimohonkan jika memenuhi syarat yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya “
Yayasan yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya suatu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  sudah  memenuhi  syarat  yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU untuk dapat dimohonkan pailit kepada pengadilan. Sebagai  contoh  kasus  kepailitan  tergambar  pada  kasus  yang  terjadi  antara  PT.  Mulya Husada jaya terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki  utang  kepada  PT.  Mulya  Husada  Jaya  dan  PT.  Internusa  Dua  Medika.  Akibat ketidakmampuan  dalam  menjalankan  usahanya,  Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Oleh sebab itu, PT. Mulya Husada mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk mempailitkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa agar PT. Mulya Husada selaku kreditor terlindungi hak nya sesuai tujuan dibentuknya UU KPKPU. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan perkara, hakim memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Tidak berhenti sampai disitu, terhadap putusan niaga tersebut, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa  mengajukan  upaya  hukum  berupa  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Selanjutnya, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit (pembatalan pailit).
Berdasarkan penjabaran di atas, Peneliti akan menganalisis kasus tersebut di atas sehubungan  terdapatnya  disparitas  putusan  antara  Pengadilan  Niaga  dan  Mahkamah Agung. Sebagai sebuah badan hukum, yayasan pada prinsipnya dapat dipailitkan, namun Mahkamah Agung berpendapat lain, pada akhirnya disparitas putusan dalam perkara ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Maka dari itu, pokok dari penelitian jurnal ini akan membahas 2 (dua) pokok bahasan yakni bagaimana pertimbangan hukum dari hakim  Mahkamah  Agung  yang  mengadili  Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  tidak  pailit berdasarkan  UU  KPKPU  dan  UU  Yayasan  dan  bagaimana  akibat  hukum  dari  putusan Mahkamah Agung terhadap Harta Kekayaan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berdasarkan UU KPKPU dan UU Yayasan.
Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisa disparitas dari sebuah putusan antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung untuk menemukan kepastian hukum dan meningkatkan pemahaman terkait hukum kepailitan dan hukum yayasan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam Menyusun jurnal ini adalah menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  titik  berat  dari  penelitian adalah penggunaan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Penulisan pada jurnal ini sendiri  menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  yang  berarti  penelitian  dalan  jurnal  ini memberikan gambaran secara rinci dan komprehensif yang disajikan secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala unsur penelitian baik perundang-undangan maupun teori hukum ( Soemitro & Hanitijo, 1983) . Adapun data-data yang akan digunakan dalam jurnal ini dikumpulkan  oleh  peneliti  menggunakan  studi  kepustakaan.  Artinya  pengumpulan  data umumnya didapatkan dari buku, jurnal dan dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum yayasan dan kepailitan. Serta, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif kualitatif. Hal ini berarti penelitian didasarkan pada asas dan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi sebagai hukum positif ( Amiruddin & Asikin, 2004) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Agung pada perkara nomor 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 yang Mengadili Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang Yayasan?
Azas nirlaba adalah tidak mencari keuntungan, dimana keuntungan dapat diperoleh jika modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Nirlaba sendiri adalah dimana modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk  kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  (Suparmono,  2008).  Yayasan  sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba tentu harus menjalankan kegiatannya berlandaskan azas nirlaba, tetapi bukan berarti yayasan dapat menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasinya.
Menjadi  badan  hukum  yang  bersifat  nirlaba  tidak  serta-merta  membuat  yayasan tidak boleh memperoleh keuntungan. Bersifat nirlaba memiliki arti bahwa yayasan dalam memperoleh  keuntungannya  harus  mendedikasikannya  untuk  menunjang  maksud  dan tujuan dari yayasan itu dibentuk. Maksud dan tujuan yayasan dalam pemenuhannya tentu memerlukan  modal,  yang  dimana  yayasan  dapat  memeperoleh  modal  yang  dimilikinya melalui  pinjaman  dari  pihak  lain.  Pinjaman  yang  diperoleh  yayasan  menjadikan  yayasan sebagai debitor dan pihak yang meminjamkan sebagai kreditor. Sebagai debitor, yayasan tentu harus memenuhi prestasi yang dimilikinya terhadap para kreditor-krediornya.
Utang sebagai prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor adalah hak dari kreditor untuk diselesaikan tepat waktu. Debitor yang tidak memenuhi prestasinya tepat waktu tentu menimbulkan kerugian kepada pihak kreditor. Hal ini membuat kreditor harus mengambil tindakan agar hak nya dapat terpenuhi sepenuhnya, yang salah satunya adalah kepailitan. Kreditor  mengambil  langkah  kepailitan  dengan  harapan  bahwa  apa  yang  seharusnya menjadi hak nya dapat terpenuhi, tetapi pada praktiknya hal tersebut tidak selalu berjalan dengan baik.
Pada kasus  kepailitan antara Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dengan PT Mulya Husada Jaya, yayasan selaku debitor tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya yang mengakibatkan PT Mulya Husada Jaya mengambil tindakan hukum pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Pada proses pencocokan piutang, ditemukan bahwa terdapat dua kreditor konkuren dan setelahnya dilanjutkan pada pengajuan rencana perdamaian. Debitor mengajukan  rencana  perdamaian  dengan  hanya  mengakomodir  utang  pokok  saja  dan tidak dengan tagihan denda, hal ini tentu tidak adil untuk para kreditor dan oleh alasan tersebut kreditor meminta kepada debitor untuk mengakomodir utang pokok dan seluruh tagihan denda sesuai yang seharusnya dibayarkan oleh debitor.
Debitor  tidak  dapat  menyanggupi  permintaan  dari  kreditor  sehingga  kreditor menolak  rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitor  yang  mengakibatkan  debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan Pengadilan Niaga sudah tepat berdasarkan prosedur yang tercantum pada UU KPKPU dan tidak bertentangan dengan UU Yayasan, tetapi hakim Mahkamah Agung berpendapat lain. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kreditor memiliki niat yang buruk sejak awal untuk mempailitkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dikarenakan kreditor tidak menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor  dan menganggap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa sebagai badan hukum yang bergerak dibidang keamanusiaan Sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakit tidak semata-mata  mencari  keuntungan,  lebih  pada  usaha  kemanusiaan,  maka  seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya  kepada  Para  Kreditornya,  oleh  karena  itu  terhadap  Debitor  yang menyelenggarakan usaha rumah sakit tidak dipailitkan.
Pertimbangan  Mahkamah  Agung  seakan-akan  mengkesampingkan  fakta  bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki utang yang harus dibayar dan membuat yayasan seperti kebal hukum dikarenakan sifatnya yang nirlaba. Pasal 62 UU Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat dibubarkan  oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa yayasan pada hakikatnya dapat dipailitkan
dan  berdasarkan  prosedur  kepailitan  dimana  rencana  perdamaian  ditolak  dalam  rapat pemungutan  suara  maka  hakim  pengawas  wajib  segera  memberitahukan  penolakan  itu kepada  Pengadilan  Niaga  dengan  menyerahkan  risalah  rapat,  dalam  hal  demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit (Shubhan,2008).
Oleh  sebab  itu,  penulis  beranggapan  bahwa  Mahkamah  Agung  kurang  tepat mengadili  Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  tidak  pailit,  dikarenakan  yayasan  pada hakikatnya dapat dipailitkan sesuai Pasal 62 UU Yayasan dan semua prosedur kepailitan seperti yang tertera pada UU KPKPU sudah terpenuhi. Maka Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa seharusnya sah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
Bagaimana  akibat  hukum  dari  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1262  K/PDT.SUS- PAILIT/2022  terhadap  Harta  Kekayaan  Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
Kepailitan berdasarkan Pasal 1 nomor 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di bawah  pengawasan  hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini. Pembentuk  Undang-undang  beranggapan  bahwa  perlu  untuk  memungkinkan  adanya eksekusi massal dengan cara melakukan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor (Hidayah dkk., 2013).  Kepailitan  sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai keadaan dimana debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada  para  kreditor  dan  berdasarkan  putusan  pengadilan  dilakukan  sita  umum  atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.  Sita  umum  yang  dilaksanakan  begitu  putusan  pengadilan  sudah  dikeluarkan diharapkan dapat memenuhi hak-hak dari kreditor yang seharusnya dipenuhi oleh debitor pailit.
Pada  azasnya,  putusan  kepailitan  adalah  serta-merta  atau  dapat  dijalankan  lebih dahulu meskipun terhadap putusan kepailitan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut (Hidayah dkk., 2013). Hal ini dikarenakan kepailitan pada dasarnya digunakan sebagai  alat  atau  sarana  untuk  mempercepat  likuidasi  terhadap  harta  kekayaan  debitor pailit  yang  digunakan  sebagai  pembayaran  utang-utangnya.  Demikian  pula,  kepailitan sebagai sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang  tidak  legal  dari  para  kreditor  serta  menghindari  perlombaan  kreditor  untuk memperoleh harta kekayaan debitor di mana yang akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga untuk
menghindari penguasaan harta oleh kreditor yang memiliki kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut. Sehingga saat putusan pengadilan sudah keluar, maka sita umum terhadap harta kekayaan debitor dapat dilaksanakan meskipun nantinya akan terdapat upaya hukum.
Harta kekayaan debitor yang masuk kepada harta pailit merupakan sitaan umum beserta harta yang diperoleh selama kepailitan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 UU KPKPU yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap  harta  pailit  oleh  debitor  yang  memiliki  kemungkinan  akan  merugikan  para kreditornya. Sitaan umum terhadap harta pailit tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk  melakukan  sita  tersebut,  berbeda  dengan  sitaan  lain  dalam  hukum  perdata  yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum (Hidayah dkk., 2013).
Pada kasus  kepailitan antara Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dengan PT Mulya Husada Jaya, pada saat Pengadilan Niaga memutus pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa jika dilihat secara hukum kepailitan memang tidak menyebabkan bubarnya yayasan, karena dalam sistem kepailitan hanya mempermasalahkan persoalan utang-piutang yang belum dapat dibayarkan. Oleh karenanya, sitaan umum terhadap harta kekayaan yayasan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum, sebab putusan pailit yang memiliki  sifat  serta-merta.  Harta  kekayaan  yayasan  sendiri  awalnya  berasal  dari  harta kekayaan  pribadi  yang  dipisahkan  dan  dimasukkan  ke  dalam  yayasan,  sehingga  harta tersebut menjadi sepenuhnya milik yayasan yang tidak bebas lagi dipergunakan oleh orang perorangan (Meliala dkk., 2013). Melihat pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan kekayaan yayasan bersumber dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau  barang  dan  kekayaan  yang  diperoleh  dari  sumbangan  atau  bantuan  yang  tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Seluruh harta  kekayaan  yayasan  yang  bersumber  berdasarkan  Undang-Undang  ini  yang  akan menjadi harta pailit dan dilakukan sitaan umum.
Sitaan  umum  yang  dilakukan  terhadap  harta  kekayaan  yayasan  adalah  sah  demi hukum sebab putusan pailit memiliki sifat serta-merta, meskipun nantinya putusan pailit tersebut  dibatalkan  dalam  suatu  upaya  hukum  dan  sudah  ada  kreditor  yang  terlanjur
dibayar utang-utangnya. sebab pada hakikatnya, suatu utang haruslah tetap dibayar baik dalam status pailit  maupun tidak pailit. Melihat  pada kasus,  Yayasan Rumah Sakit  Sandi Karsa  melakukan  upaya  hukum  ketingkat  kasasi  yang  pada  memori  kasasi  meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan dirinya pailit.  Berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  Mahkamah  Agung  menyetujui  permintaan tersebut  dan  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  serta  mengadili  sendiri  dengan menyatakan  bahwa  Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  tidak  pailit.  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung ini, maka kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung tetap sah.
Sehingga, setelah dinyatakan tidak pailit, yayasan dapat  melangsungkan kegiatan usahanya  dan  harus  melunasi  utang-utangnya  dengan  sisa  harta  kekayaan  yang  masih dimilikinya. Jika kemudian ditemukan bahwa ternyata harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya maka yayasan tidak layak untuk dipertahankan, karena yayasan kemungkinan sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuannya.  Ditambah  pengalaman  yayasan  yang  pernah  dinyatakan  pailit,  akan mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  yayasan  apabila  tetap  berdiri  dan beroperasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  kepada  pemaparan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  dalam  memutus  Yayasan  Rumah  Sakit Sandi  Karsa  tidak  pailit  adalah  kurang  tepat,  sebab  Mahkamah  Agung  sekan-akan mengkesampingkan fakta bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki utang yang harus dibayar kepada  para kreditornya dan berdasarkan pertimbangannya memberikan kesan  bahwa  yayasan  sebagai  badan  hukum  bersifat  nirlaba  dapat  dengan  mudah menghindari kewajibannya dalam membayar utang.
Oleh sebab itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berakhir dan dapat melanjutkan kegiatan usahanya kembali, tetapi Yayasan  Rumah  Sakit  Sandi  Karsa  harus  tetap  membayar  utang-utang  yang  dimilikinya kepada para kreditornya dengan sisa harta kekayaan yang masih dimilikinya. Jika kemudian ditemukan bahwa ternyata harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya maka yayasan tidak layak untuk dipertahankan, karena yayasan kemungkinan sama sekali tidak  dapat  melakukan  kegiatan  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuannya.  Ditambah pengalaman  yayasan  yang  pernah  dinyatakan  pailit,  akan  mempengaruhi  kepercayaan
masyarakat terhadap yayasan apabila tetap berdiri dan beroperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Raja Grafindo
Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, Windha, (2013), pertanggungjawaban pengurus yayasan terhadap  pailitnya  yayasan  menurut  undang-undang  no.  16  tahun  2001  serta perubahannya  (undang-undang  no.  28  tahun  2004  tentang  yayasan, TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I, No. 2, Feb-Mei 2013, 1-8 Gatot Suparmono. (2008). Hukum yayasan di Indonesia. Jakarta: rineka Cipta.
Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. (2016). Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor  Separatis  atas  Benda  Jaminan  Debitor  Pailit.  Cetakan  Kedua.  Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
Man  S.  Sastrawidjaja.  (2010). Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.
Nur  Hidayah,  Rambli  Siregar,  Windha,  (2013),  Pertanggungjawaban  Organ  Yayasan  Atas Pailitnya  Yayasan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Jo  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan,  TRANSPARENCY:  Jurnal  Hukum Ekonomi, Vol. II, No. 1, Juni 2013, 1-12
Soemitro dan Ronny Hanitijo. (1983). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro dan Ronny Hanitijo. (1983). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Departemen  Komunikasi.  2023.  PERTUMBUHAN  EKONOMI  INDONESIA  TETAP  KUAT. Diambil  maret  16.  2023.  Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/newsrelease/Pages/sp_252823.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan %20Pusat%20Statistik.global%20yang%20dalam%20tren%20melambat .