## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI  DIY
Oleh
Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin 1
Email: Email: eheriyani@gmail.com , prihatiyuniarlin@umy.ac.id

## ABSTRAK
Orang  yang  tidak  hadir  (afwezig)    sebagai  subyek  hukum  tidak  kehilangan  haknya dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah konsep  perlindungan  hukum bagi orang  yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian  harta warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY.
Hasil  penelitian menunjukkan  adanya konsep  perlindungan  hukum  terhadap ahli waris  yang  tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdata, yaitu hak orang  yang tidak  hadir  (afwezig) maupun    para  ahli  warisnya tidak  dapat  dihilangkan. Haknya atas  harta  warisan hanya  akan  hilang  karena  daluwarsa. Perlindungan  hukum  bagi afwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian  harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah  ada penetapan dari Pengadilan  Negeri yang menetapkan bahwa seseorang dalam keadaan tidak hadir (afwezig). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig), kawan warisnya,  tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan  hak  dari ahli  waris  yang afwezig. Jadi ahli  waris    yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
Kata kunci: Perlindungan hukum, afwezig, pembagian harta warisan.
1 Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum UMY.

## LEGAL PROTECTION FOR HERITIES EXPECTED (AFWEZIG) IN DISTRIBUTION OF PROPERTY INHERITANCE IN
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
Oleh

## Endang Heriyani and Prihati Yuniarlin
Email: eheriyani@gmail.com, prihatiyuniarlin@umy.ac.id

## ABSTRACT
The  people  who  are  not  present (afwezig) as  legal  subjects  do  not  lose  their  rights  in  the distribution of inheritance. The purpose of this study is to find out how the concept of legal protection for people who are absent (afwezig) in the distribution of inheritance according to the Indonesian  Civil  Code and  how  the  concept  is  implemented  in  Yogyakarta  Special Region.
The results of the study indicate that there is a concept of legal protection against the heirs who are absent (afwezig) regulated in Article 490-492 of the Indonesian Civil Code, that is the  rights  of  people  who  are  absent  (afwezig)  or  their heirs  cannot  be  eliminated.  Their right to inheritance will only be lost due to expiration. Legal protection for afwezig as heirs in the implementation of the distribution of inheritance in Yogyakarta Special Region can only be done after there is a determination/decession from the District Court which stipulates that a person is not present (afwezig). In the distribution of inheritance where there is an heir who is  absent (afwezig), his  inheritance,  does  not  set  aside  inheritance  which  is  the  right  of  the heirs afwezig. Finally, afwezig heirs are not getting proper legal protection.
Keyword: Legal Protection, afwezig, Distribution of Inheritance.

## I. PENDAHULUAN
Pasal 17  KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana orang tersebut menempatkan pusat kediamannya, jika orang tersebut tidak memiliki tempat tinggal utama,  maka  tempat  tinggalnya yaitu dimana  ia  menempatkan pusat  kediamannya. Tempat  tinggal dalam pengertian  yuridis adalah suatu tempat  dimana seseorang dipenuhi hak-haknya  dan melaksanakan kewajiban-kewajiban  hukumnya  (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1964: 24). Kegunaan tempat tinggal antara lain untuk kepastian hukum,  sehingga  setiap  orang  harus  memiliki tempat  tinggal  atau paling  tidak dapat ditentukan dimana seseorang tersebut bertempat tinggal.
Menurut  Satrio, afwezig mempunyai  arti tidak  hadir, sehingga orang  yang afwezig adalah  orang  yang    meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa  menunjuk  orang lain  untuk mewakili dan mengurus kepentingannya ( 1999: 208).
Setiap  orang dimana  saja ia berada, adalah  subyek  hukum  atau  pembawa  hak (Subekti,  1996:  12). Persoon atau  subyek  hukum  adalah  siapa  saja  yang  dapat  menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (Satrio, J., 1999: 13). Subyek hukum berupa  manusia  mempunyai  berbagai  hak  dalam  kehidupannya. Misalnya; hak atas kelangsungan hidup sejak  dalam  kandungan,  hak  atas  nama  baik, hak untuk  memiliki  harta benda, baik  karena  usaha  sendiri  maupun  dari harta  warisan  kerabatnya.  Mulainya sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sejak lahir ke dunia. Pasal 2 KUHPerdata  menentukan pengecualiannya, seorang bayi  yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap mempunyai  kewenangan  hukum  bila  ada  kepentingan  yang  menghendaki  dan  nantinya dilahirkan  dalam  keadaan  hidup.  Hal  ini  merupakan  perkecualian    yang  ditentukan  dalam Pasal  2  KUHPerdata  yang  menyatakan  “Anak  yang berada  dalam  kandungan  seorang perempuan  dianggap    telah  dilahirkan jika anak dalam  kandungan  tersebut mempunyai kepentingan. Anak yang  meninggal  dunia pada waktu  dilahirkan, maka dianggap tidak pernah  tel ah  ada”. Aturan yang  tercantum dalam Pasal  2  KUHPerdata  tersebut  sering dinamakan rechtsfictie,  karena  hukum  membuat fictie atau  anggapan  bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya telah dilahirkan (Syahrani, 1992: 45, dan (Satrio, J,1992:27).
Seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban akan berakhir jika ia telah meninggal  dunia. Jadi selama  seseorang  masih  hidup, selama  itu  pula  ia mempunyai  kewenangan  berhak. Dalam Pasal  3  KUHPerdata ditentukan  bahwa “Ti dak  ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak keperdataan ”. Jadi  orang  yang dalam keadaan tidak  hadir  (afwezig) tidak menghapuskan  kedudukannya  sebagai  subyek  hukum, dalam  arti sebagai  pendukung hak dan kewajiban. Dengan  demikian orang  yang tidak  hadir  (afwezig) tetap mempunyai kewenangan hukum maupun kewenangan bertindak terhadap harta kekayaannya. Orang  yang tidak  hadir  (afwezig) dalam  kedudukannya  sebagai  subyek  hukum  yang mempunyai  kewenangan  hukum, dapat  menerima  bermacam-macam hak keperdataan; seperti hak  untuk  melangsungkan  perkawinan, hak  mendapatkan  barang-barang  sebagai hadiah, hak untuk mendapatkan wasiat ataupun barang-barang warisan dari kerabatnya.
Syarat untuk menjadi ahli waris adalah adalah harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 836 KUHPerdata yang menentukan bahwa ” Agar dapat berkedudukan sebagai ahli waris, maka seseorang tersebut harus ada atau
lahir  ketika harta warisan telah  terbuka ”. Artinya  seseorang untuk dapat  berkedudukan menjadi ahli waris syaratnya harus ada yaitu telah dilahirkan dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
Seseorang  yang tidak  hadir  (afwezig) sulit dipastikan masih  hidup  ataukah sudah meninggal  dunia. Dalam pembagian  harta  warisan  yang  terjadi  dalam  praktek kehidupan masyarakat, kadangkala ada ahli warisnya yang tidak hadir (afwezig).
Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika diantara ahli waris ada yang tidak hadir  (afwezig),  maka dapat menyebabkan    kesukaran  jika tidak menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya dalam mengatur harta kekayaannya dan segala urusannya. Hal tersebut dapat  menimbulkan hambatan    pada  saat  keluarga  melakukan pembagian  harta warisan.
Harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris secara individual, masih merupakan hak kepemilikan bersama  dari semua ahli  waris, sehingga termasuk kepemilikan bersama  yang terikat atau gebonden mede eigendom (Satrio, J., 1998:30). Jadi dalam mengurus pembagian harta warisan, membutuhkan persetujuan atau kerelaan dari para ahli  waris. Semua  ahli  waris memberikan  persetujuan  dengan memberikan  tanda  tangan atau  cap ibu  jari  tangan  kiri  dari  masing-masing  ahli  waris  dalam  Surat  Keterangan  Ahli Waris dan  dalam Surat  Pernyataan  Pembagian  Harta  Warisan.  Dalam  pembagian  harta warisan,  semua ahli waris mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris biasanya membayar pajak warisan, dan biaya pengurusan harta warisan.
Harta  warisan  yang dimiliki  oleh para  ahli  waris  yang  belum dibagi  dapat  menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan, antara lain;
1. Permasalahan  diantara para  ahli  waris;  misalnya  dalam  menentukan  besarnya  bagian hasil  yang  diperoleh  dari  barang  warisan  (panen    padi/  hasil  pertanian  lain,  hasil  uang sewa rumah). Bagi ahli waris yang afwezig, berapa besar bagian yang harus diterima dan siapakah yang menerima bagiannya/haknya, atau siapakah yang harus menyimpannya.
2. Permasalahan  ahli  waris  dengan anggota masyarakat  setempat.  Harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang tidak hadir (afwezig) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan  penggunaannya, dapat menyebabkan masyarakat yang  berada  di sekitarnya dapat  terganggu.  Misalnya;  harta  warisan  yang  berupa  tanah  pekarangan  yang diterlantarkan    digunakan sebagai tempat pembuangan  sampah  yang  tidak  pada tempatnya.  Demikian  juga  bila  harta  warisan  berupa bangunan  yang  tidak berpenghuni dan  hanya  dibiarkan  saja  jika  terjadi  kerusakan,  dapat  menyebabkan  masyarakat
sekitarnya  terganggu  dengan  pandangan  yang  tidak  nyaman  dan  membuat lingkungan sekitar tidak sedap dipandang.
3. Permasalahan  antara ahli  waris  dengan  pemerintah  setempat;  misalnya  dalam  masalah pajak. Pegawai dari  kelurahan terkadang kesulitan  dalam  menyerahkan SPPT  (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB jika pemilik harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tidak hadir/ tidak di tempat (afwezig).
Seseorang dalam praktek kehidupan masyarakat, dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin keluarganya terlebih dahulu, ataupun memberikan surat kuasa kepada kerabatnya agar dapat mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala  kepentingannya. Hal  ini biasanya  dikarenakan berbagai  alasan,  misalnya  seseorang tersebut menderita sakit jiwa, sehingga orang tersebut pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menyadari  tempat  yang  ditujunya. Selain  itu ada  juga yang meninggalkan  tempat tinggalnya  untuk  mencari  pekerjaan,  tanpa  memberikan  kabar  kepada  keluarganya  dimana telah mendapatkan pekerjaan.
Adanya  orang  yang tidak  hadir  (afwezig) dimungkinkan      selalu    dapat    ditemui, dikarenakan  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  rawan  ditimpa bencana alam. Gunung  meletus,  gempa  bumi  disertai    tsunami,  kecelakaan pesawat  terbang,  kapal yang karam, banjir bandang maupun tanah yang longsor. Berbagai bencana alam tersebut apabila terjadi dapat menyebabkan  seseorang dapat terpisah dari saudaranya, sehingga  bagi kerabat yang ditinggalkan,  kedudukannya   menjadi orang yang tidak hadir (afwezig).
Berkaitan  dengan uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya maka dapat  dirumuskan permasalahan yaitu:
1. Bagaimanakah  konsep  perlindungan  hukum  bagi ahli  waris yang afwezig dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata?
2. Bagaimanakah  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi ahli  waris yang afwezig dalam pembagian harta warisan di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta?

## II. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif.  Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan data  sekunder  atau  yang  disebut  penelitian  kepustakaan. Dalam penelitian hukum  normatif dikaji  secara  konseptual  meliputi asas-asas, dan  norma    serta peraturan  perundangan  yang
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian  harta  warisan yang  diatur  dalam KUHPerdata. Untuk  melengkapi  data  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan  penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan dikaji mengenai praktek perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian harta warisan di DIY.

## B. Data dan alat penelitian.
Data  yang  diperoleh meliputi data sekunder dan data primer.
Data sekunder terdiri dari:
1). Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
a) Kepustakaan mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris.
b) Jurnal mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga  dan Hukum Waris.
c) Makalah mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris.
3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.
Dalam  penelitian  ini    alat  yang    dipergunakan  untuk  memperoleh  data  dari      penelitian kepustakaan  adalah   dengan   studi   dokumen, yaitu    dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.
Alat yang digunakan untuk memperoleh data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan  dengan  melakukan  wawancara  dengan responden.  Wawancara  dilakukan  dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah  disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari  beberapa  pertanyaan  kemudian  diperdalam  agar  diperoleh  keterangan  lebih  lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.
Adapun uraian dalam penelitian lapangan adalah:
a) Lokasi penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta.
b) Cara pengambilan sample dilakukan dengan penunjukan langsung (purposive sampling) oleh  peneliti  dari  populasi  masyarakat    yang melakukan  pembagian harta  warisan dimana  ada ahli warisnya yang tidak hadir (afwezig).
c) Responden  dalam penelitian ini adalah :
1) Pihak  yang menjadi kawan waris dari ahli waris yang afwezig.
2) Hakim Pengadilan Negeri di  Daerah Istimewa Yogyakarta.
3) Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Teknik Analisis Data
Data  dari  penelitian  kepustakaan    yang  merupakan  data  sekunder,  disusun  secara sistematis,  sehingga  diperoleh  gambaran  menyeluruh  mengenai  asas-asas,    dan  ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Data dari hasil penelitian lapangan  yang merupakan data primer  yang diperoleh dari wawancara  diteliti  mengenai  kelengkapan  jawabannya,  kemudian  dikelompokkan  menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis.
Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dari  penelitian    kepustakaan  dan  hasil  penelitian  lapangan dianalisis    dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  memperhatikan fakta-fakta  yang  ada  dalam  praktek, kemudian  dibandingkan    dengan  data  sekunder, selanjutnya ditafsirkan sehingga diperoleh jawaban atas  permasalahan yang diajukan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Penyebab Adanya Orang yang afwezig di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat diketahui bahwa  orang  dalam keadaan afwezig atau  meninggalkan  tempat  tinggalnya dengan  tidak  memberi  kuasa  kepada  seorang  wakil guna  mewakili  dirinya  dan  mengurus  harta  kekayaannya,  maupun  kepentingannya, dikarenakan  sebelumnya menderita gangguan jiwa. Akibatnya orang tersebut tanpa disadari meninggalkan  tempat  tinggalnya.  Selain  itu juga dapat  disebabkan karena pergi  bekerja  ke luar  daerah  pada  jaman  penjajahan  sebelum  kemerdekaan. Keadaan    tersebut    berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya, sehingga tidak diketahui dimana keberadaan/domisilinya.
B. Prosedur Pengajuan Permohonan afwezig di Pengadilan Negeri.
Seseorang  yang  meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa  memberikan  surat  kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta benda maupun kepentingannya dapat menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Apalagi  bila  kepergiannya  tersebut  dalam  jangka  waktu  yang  lama dan  tanpa  memberikan  kabar  mengenai  keadaannya  maupun  keberadaannya,  dapat menghambat urusan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Pihak-pihak  yang  berkepentingan  seperti  keluarga  sedarahnya,  isteri/suaminya,  atau krediturnya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status orang  yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri agar  ditetapkan sebagai orang yang afwezig yang meninggal dunia secara hukum.
Menurut  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri,  prosedur  pengajuan  permohonan afwezig adalah:
1. Pemohon mengajukan permohonan penetapan afwezig bagi orang yang meninggalkan tempat tinggal, yang ditujukan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri.
Permohonan ini diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.
2. Membayar biaya panjar perkara melalui Bank ke rekening Pengadilan (rekening uang pihak ketiga). Selain itu pemohon juga harus membayar biaya pengumuman di surat kabar  sebagai  salah  satu  syarat  pengajuan  penetapan afwezig.  Adapun  yang menentukan  dan  menyelenggarakan  pengumuman  di  surat  kabar  adalah  pihak Pengadilan Negeri.
3. Kepaniteraan Perdata mendaftar permohonan pemohon dalam register perkara dan menentukan nomor perkara.
4. Ketua Pengadilan Negeri menentukan hakim yang menyidangkan perkara.
5. Hakim menentukan hari sidang.
6. Jurusita melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang.
7. Pelaksanaan persidangan. Persidangan dimulai dengan beberapa tahapan yaitu:
a. Hakim memerintahkan untuk memanggil orang yang tidak ditempat (afwezig) melalui radio atau media massa.
b. Panggilan dilakukan sebanyak tiga kali, panggilan pertama ketika pertama kali sidang, selanjutnya  panggilan  diperintahkan  dalam  materi  sidang,  panggilan  bisa  dilakukan melalui  radio  atau  media  massa,  atau  keduanya.  Jika  pemanggilan  melalui  radio, panggilan dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu bulan atau setiap minggu, demikian seterusnya  pemanggilan  dilakukan  selama tiga  bulan  berturut-turut.  Tetapi  jika pemanggilan  dilakukan  melalui  media  massa,  pemanggilan  dilakukan  sebulan  sekali berturut-turut selama tiga bulan.
c. Hakim  tetap  memerintahkan  termohon tetap  hadir  pada  persidangan  berikutnya, walaupun kenyataannya termohon tidak hadir karena tidak ada ditempat.
d. Pada  pemanggilan  ke  tiga,  apabila  termohon  tidak  hadir,  maka  persidangan dilanjutkan dengan acara verstek.
e. Persidangan dilanjutkan secara terbuka.
f. Dilanjutkan  pembacaan  permohonan,  dalam  persidangan ini  pemohon  diberi kesempatan  untuk  merubah,  menambah,  atau  mengurangi  isi  permohonan,  jika  ada perubahan  pada  isi  permohonan,  maka  perubahan  tersebut  langsung  disampaikan dalam  persidangan  dan  hakim  akan  menuliskan  dalam  permohonan dengan  cara
memberi ‘ catatan  sah  diganti ’ atau ‘ sah  ditambah ’ ,  atau ‘ sah  dicoret ’ ,  kemudian diparaf oleh pemohon dan hakim.
g. Hakim memerintahkan pada pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya.
h. Pembuktian harus  didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.
i. Penetapan permohonan oleh hakim.
C. Konsep  perlindungan  hukum  bagi ahli  waris  yang afwezig dalam    pembagian  harta warisan menurut KUHPerdata.
Selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak.
Dengan  demikian  keadaan  tidak  di  tempat  atau afwezig tidak  menghilangkan  statusnya sebagai  penyandang    hak  dan  kewajiban.  Hal  tersebut  berarti  orang  yang afwezig tetap wenang  berhak  dan  wenang      berbuat      atas  harta    bendanya.    Orang  yang afwezig sebagai penyandang atau pembawa hak, dapat menerima warisan dari keluarganya.
Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezig terdapat dalam Pasal 490-492 KUHPerdata  yang mengatur  mengenai ‘ Hak-hak  yang  beralih  kepada orang yang tidak hadir  yang  tidak  ada  kepastian  mengenai  hidupnya  ataupun  kematiannya ’ . Pasal  490 KUHPdt menentukan:
“Jika  pada  seorang  tak  hadir,  yang  disangsikan  masih  hidup  atau  tidaknya,  jatuh  sebuah warisan  atau  suatu  hibah  wasiat,  yang  mana,  sekiranya  si  tak  hadir  di waktu  itu  telah  tidak hidup,  orang-orang  lainlah  sedianya  berhak  atas  warisan  atau  hibah  itu,  atau,  dengan merekalah  barang-barang  itu  sedianya  harus  dibaginya,  maka  bolehlah  mereka  mengambil dalam kekuasaan mereka barang- barang itu, seolah-olah si tak hadir telah meninggal dunia, dengan  tiada  kewajiban  membuktikan  telah  meninggalnya  si  tak  hadir,  sementara  itu  harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya terletak  rumah  kematiannya,  Pengadilan  mana  yang  harus  memerintahkan  pemanggilan- pemanggilan  umum    dan  memerintahkan  pula  tindakan-tindakan  pengamanan  secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan”.
a) Pasal 491 KUHPdt menentukan:
Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal  yang lalu tak mengesampingkan hak menuntut warisan-warisan dan hak-hak lainnya, yang kemudian kiranya ternyata telah tiba pada si tak hadir  atau  para  penggantinya.  Hak-hak  hanyalah  akan  menjadi  hilang,  karena  perlewatan waktu yang diharuskan bagi kedaluwarsa.
b) Pasal 492 KUHPerdata menentukan:
Jika kemudian si tak hadir pulang  kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka  pengembalian  hasil-hasil  dan  pendapatan-pendapatan  boleh  diminta  terhitung  mulai hari tatkala hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan dalam Pasal 482.
Dari  ketentuan  pasal  490-492  KUHPerdata    tersebut, dapat  diketahui  konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezig yaitu:
1) Jika seorang afwezig yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan sebelum memberikan ijin, memerintahkan pemanggilan umum  dan tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan.
2) Hak  orang  yang afwezig dan  para  penggantinya  tidak  dapat  dikesampingkan.  Haknya hanya akan hilang karena daluwarsa.
3) Jika kemudian si afwezig pulang  kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka si afwezig dapat  menuntut  pengembalian  hasil-hasil  dan  pendapatan-pendapatan, terhitung mulai hari ketika hak itu tiba padanya atas dasar   ketentuan Pasal 482.  Adapun menurut ketentuan Pasal 482 KUHPerdata apabila afwezig pulang kembali dalam waktu 15 tahun sejak keputusan pengadilan tersebut, ahli waris harus mengembalikan ½ bagian dari hasil/pendapatan yang telah diterima. Apabila orang tersebut pulang kembali setelah lewat 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun maka yang dikembalikan ¼ bagiannya, dengan mengingat  banyak  sedikitnya  harta  peninggalan  yang  ditinggalkan,  Pengadilan  Negeri dapat menentukan lain.
D.  Pelaksanaan perlindungan hukum bagi ahli  waris  yang afwezig dalam pembagian  harta warisan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Orang yang afwezig tidak kehilangan  statusnya sebagai subyek hukum, yaitu sebagai penyandang    hak  dan  kewajiban.  Dengan demikian  orang  yang afwezig tetap  wenang berhak. Orang  yang afwezig sebagai  penyandang  atau  pembawa  hak  dapat menerima    harta warisan dari keluarganya, walaupun keberadaannya tidak diketahui dengan pasti.
Dalam  praktek  pembagian  harta  warisan  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta,    apabila salah satu ahli waris ada dalam keadaan afwezig maka ahli waris yang afwezig tersebut tetap mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan.  Dalam  pembagian  harta  warisan  tidak  boleh menyampingkan hak ahli waris yang lain, selama ahli waris tersebut memenuhi syarat untuk menjadi  ahli  waris. Jadi  keadaan afwezig tidak  menyebabkan  kehilangan  hak  warisnya, hanya  saja  keadaan afwezig seorang  ahli  waris  harus  dibuktikan  dengan  adanya  penetapan
dari  hakim  pengadilan  Negeri.  Setelah  ada  penetapan  hakim  pengadilan  Negeri,  maka pembagian  harta  warisan  baru  dapat  dilaksanakan.  Sebagai  contoh    kasus    ini, terdapat dalam Penetapan  Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pdt.P/2006/PN.YK.
Hakim  dalam  penetapan  tersebut  telah  memberikan  kepastian  hukum  dengan menetapkan  seseorang    yang  telah  meninggalkan  tempat  tinggalnya  dinyatakan  dalam keadaan  tidak ada  ditempat (afwezig).  Dalam  prakteknya  setelah  keluar  penetapan    hakim, harta warisan dijual, dan ternyata dari hasil penjualan dibelikan rumah yang ditempati oleh para  ahli  waris,  yaitu  isteri  dan  seorang  anaknya.  Pada  mulanya  para  ahli  waris  bermaksud menyisihkan bagian untuk ahli waris yang afwezig tapi karena nilai dari harta warisan terlalu sedikit,  maka  si afwezig tidak  diberi  bagian  harta warisan.  Jadi  tidak  ada  bagian  yang disisihkan untuk ahli waris  yang afwezig. Dengan demikian dalam praktek pembagian harta warisan dalam  kasus  ini  orang  yang afwezig kurang  mendapatkan  perlindungan  hukum. Dalam  pembagian  harta  warisan  tidak  boleh  menyampingkan  hak  ahli  waris  yang  lain, selama  ahli  waris  tersebut  tidak  terhalang  untuk  menjadi  ahli  waris.  Jadi  keadaan afwezig tidak menyebabkan kehilangan hak warisnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berawal  dari rumusan  masalah  yang  ditetapkan,  dan  setelah  dilakukan analisis terhadap hasil penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut:
1. Konsep  perlindungan  hukum  bagi orang  yang  tidak  hadir  (afwezig) dalam    pembagian harta  warisan  menurut    KUHPerdata,  diatur  dalam  Pasal  490-492  KUHPerdata, yang menentukan bahwa:
a) Jika seorang afwezig disangsikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, terluang suatu  harta warisan  atau  suatu  hibah  wasiat,  harus  terlebih  dahulu memperoleh  ijin  dari  Pengadilan  Negeri.  Pengadilan  sebelum  memberikan  ijin, memerintahkan  pemanggilan-pemanggilan dan  memerintahkan  pula  tindakan pengamanan secukupnya.
b) Orang  yang tidak  hadir  (afwezig) maupun  ahli  warisnya,  haknya  terhadap  harta warisan  tidak  dapat  dihilangkan. Keadaan  daluwarsa  yang  hanya  dapat menghapuskan haknya.
c) Orang  yang tidak hadir (afwezig) jika kembali pulang ke tempat tinggalnya, maka dapat  menuntut pengembalian harta  warisannya  maupun    hasil    dan pendapatannya terhitung sejak saat ia memperoleh hak atas harta warisan keluarganya 2. Perlindungan Hukum bagi afwezig dalam pembagian harta warisan di DIY.
Dalam  praktek  pembagian  harta  warisan  di  DIY    apabila  salah  satu  ahli  waris  ada dalam keadaan afwezig maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan afwezig dari hakim pengadilan Negeri.
Ternyata  dalam  pembagian  harta  warisan dimana  ada  ahli  waris  yang  tidak  hadir  (afwezig), kawan warisnya,  tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari  ahli waris yang afwezig. Jadi ahli  waris    yang afwezig tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang semestinya.
B. Saran
1. Perlu adanya penyuluhan  dalam  masyarakat  yang    mempunyai keluarga yang hilang/ meninggalkan  tempat  tinggalnya  (afwezig) untuk mengajukan  penetapan afwezig kepada  hakim  agar  kedudukan  orang  yang  hilang/meninggalkan  tempat  tinggalnya menjadi jelas, sehingga tidak menghambat dalam pembagian harta warisan.
2. Agar  pemerintah mengeluarkan  peraturan mengenai hak-hak  seorang  yang  telah ditetapkan  sebagai  orang  yang afwezig,  yang  ternyata  kembali  ke  tempat  tinggalnya, terhadap  harta  peninggalannya  yang  telah  diwaris  oleh  keluarganya,  sehingga  dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang yang afwezig.
3. Hakim  seyogyanya dalam  memberikan  penetapan yang  berkaitan  dengan afwezig memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat ikut memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang afwezig dalam pembagian harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Ali,  1986, Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian,  Bina    Aksara, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Amanat, Anisitus, 2000, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-pasal  Hukum  Perdata BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andreae, Fockema, 1983, Kamus  Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Belanda- Indonesia, (diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk), Bina Cipta.
Burght, Gregor  van  der, 1995, Hukum  Waris  Buku  Kesatu, diterjemahkan  oleh  Tengker, F.,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hadikusuma, Hilman, 1996, Hukum  Waris  Indonesia  Menurut:  Perundangan,  Adat,  Hukum Negeri Hindu-Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Syahrani, Riduan, 1992, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung
Satrio, J., 1992, Hukum  Waris, Alumni, Bandung.
_______, 1993, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
_______,1998, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
_______,1999, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Simanjuntak, P.N.H,  1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.
Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan  Marthalena  Pohan,  1995, Hukum  Orang  dan        Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya.
Sofwan, Sri  Soedewi  Masjchoen, 1964, Hukum  Badan  Pribadi, Yayasan  Badan  Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
Subekti, 1996, Perbandingan Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Sjarif,  Surini  Ahlan dan  Nurul  Elmiyah,2005, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat  Pewarisan Menurut  Undang-undang, Kencana  dan  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

## DAFTAR PERATURAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.