TANAH ULAYAT SEBAGAI SIMBOL EKSISTENSI ADAT-ISTIADAT: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik
Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi
Elpius Kalembang kalembangelpius@gmail.com

## Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

## Abstract
Border Conflict between RI-RDTL Bijaelsunan/Oelnasi Segment in Manusasi Village is a claim on  Ulayat  Land.  Various  settlement  efforts  have  been  made  but  have  not  satisfied  the  two conflicting groups, the division of zones into the disputed area, raises new problems, for without considering the ownership of customary land, such as the local customary agreement. This study aims to analyze the conflicts, resolutions that have been implemented and formulate the conflict resolution model of RI-RDTL border. The method used in this research is descriptive qualitative with  explorative  approach.  This  study  provides  a  model  of  social  capital  based  conflict resolution  that  is  through  Baefeto-Baemone  local  wisdom,  between  the  two  conflicting  groups. Reconciliation  based  on  local  wisdom  means  reconciliation  is  based  on  an  accurate understanding  of  border  history,  and  is  based  on  traditional  adat  speeches  and  traditional speeches  that  have  supernatural  powers.  The  medium  used  in  actualizing  Baefeto  baemone reconciliation  through  the  rites  that  accompany  the  season  cycle.  These  moments  make  it possible to greet each other, build the dialogues as described in the above season cycle rituals, including  when  gathered  in  traditional  ceremonial  events.  In  the  process  it  is  not  allowed  any coercion or political interests and with a sense of kinship (baefeto baemone) to reconciliation of conscience.
Key words : Conflict, Conflict Resolution,Baefeto-baemone Reconciliation, Timor.

## 1. Pendahuluan
Masyarakat perbatasan Republik
Indonesia  (RI)-Republik  Demokratik  Timor Leste (RDTL) adalah masyarakat tradisional yang  masih  menjunjung  tinggi  nilai-nilai adat  yang  mereka  anut.  Adat  dipahami sebagai  pandangan  hidup  yang  mengarah pada  sikap  dan  perilaku  masyarakatnya, adat-istiadat  mencerminkan  jiwa  suatu masyarakat  atau  bangsa  dan  merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa  (Farram,  2003).  Kepribadian  suatu masyarakat  atau  bangsa  dapat  ditelusuri melalui,  pengetahuan   maupun pemahaman masyarakat    mengenai  manusia,  dan bagaimana  manusia  berinteraksi  di  antara sesama  manusia  (Kluckhohn,  1962).  Adat sebagai  sebuah  ruang  interaksi  dengan segala  aturan  yang  melingkupinya,  memuat pola  hubungan  antara  manusia  dengan
manusia  atau  manusia  dengan  lingkungan fisiknya  (Kluckhohn,  1962).  Demikian  juga adat  sebagai  sebuah  bentuk  hubungan  yang teratur, menjadi wadah bagi masyarakat dan kelompoknya  membangun  interaksi,  baik interaksi  yang  terjadi  didalam  kelompoknya maupun  interaksi  yang  terbangun  sebagai bentuk  hubungan    dengan  kelompok- kelompok lainnya. Pengaturan yang mewadahi  kehidupan  bersama,  dan  telah terbentuk  secara  langsung  akan  melahirkan nilai/norma. Fukuyama (2000: 11)
menjelaskan bahwa norma terbentuk melalui tradisi,  sejarah,  tokoh  kharismatik  yang membangun suatu tatacara prilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai dan norma menjadi  landasan  dalam  perpikir,  bertindak serta menjadi acuan tingkah laku masyarakat pengikutnya,  terutama    dalam    membangun hubungan  baik  dengan  sesama  anggota
maupun  di  luar  anggota  kelompoknya. Kluckhohn  (1962)  berpendapat  bahwa sistem nilai budaya dalam setiap kebudayaan  megandung  lima  masalah  dasar dalam  kehidupan  manusia.  Kelima  masalah dasar itu adalah sebagai berikut.
1. Masalah hakikat dari hidup manusia.
2. Masalah hakikat dari karya manusia.
3.  Masalah  hakikat  dari  kedudukan manusia dalam ruang waktu.
4.  Masalah  hakikat  dari  hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5.  Masalah  hakikat  dari  hubungan manusia dengan sesamanya.
Dengan  demikian  nilai  atau  sistem nilai  menjadi  acuan  tingkah  laku  dalam mengatur  segala  aktivitas  hidup  serta pergaulan  masyarakat,  dan  sebagai  sumber dari  hukum  adat.  Hukum  Adat,  menurut Haar  B.  Ter,  (1962:  55)  merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat, berlaku secara spontan dalam masyarakat;  sedangkan  Vollenhoven  (1933) mengartikannya  sebagai  keseluruhan  aturan dan  tingkah  laku  masyarakat  yang  berlaku dan  mempunyai  sanksi.  Hukum  adat  yang paling  kuat  adalah  hukum  adat  mengenai tanah. Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu sebagai berikut.
1).  Karena  Sifatnya,  yakni  merupakan satu-satunya  benda  kekayaan  yang  meski mengalami  keadaan  yang  bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang  malah menjadi  lebih menguntungkan.
2). Karena Fakta, yaitu suatu kenyataan  bahwa  tanah  itu  (a)  merupakan tempat  tinggal  persekutuan,  merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung  persekutuan  kepada  roh  para leluhur  persekutuan  dan  (b)  memberikan penghidupan  kepada  persekutuan,  pun  (c) merupakan  tempat  di  mana  para  warga persekutuan  meninggal  dunia  (Haar,  1962; Hazairin, 1963).

## 2. Tanah Ulayat.
Konflik  perbatasan  NKRI  –RDTL segmen  Bijael  Sunan/Oelnasi  adalah  koflik tanah  ulayat.  Ada  berbagai  pandangan  para ahli  tentang  hak  ulayat.  Menurut    Harsono (1994:  215),  Hak  ulayat  adalah  hak  dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada  penguasa  adat  untuk  mengatur  dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat  hukum  tersebut.  Selanjutnya Sumardjono  (1993),  memberikan  definisi hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis, hak ulayat  adalah  hak  yang  melekat  sebagai kompetensi  khas  pada  masyarakat  hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus  dan  mengatur  tanah  seisinya, dengan daya laku ke dalam dan ke luar lebih jauh  Menurut  Ter  Haar  (1960),  Hak  Ulayat adalah  hak  untuk  mengambil  manfaat  dari tanah,  perairan  (sungai,  danau,  perairan pantai, laut), tanaman-tanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.Menurut Pasal 1 angka 4 RUU Agraria: Hak Ulayat adalah kewenangan  masyarakat  hukum  adat  untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah,  perairan,  tanaman  serta  binatang- binatang  yang  ada  di  wilayah  masyarakat hukum  yang  bersangkutan,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  Nasional. Dengan  demikian  hak  ulayat  adalah  hak masyarakat  hukum  adat  terhadap  tanah  dan perairan serta isinya yang ada di wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  tanah  dan  perairan  serta  lingkungan wilayahnya di bawah pimpinan kepala adat.
Dalam konteks ini konflik yang terjadi sebagai  akibat  dari  kuatnya  kepercayaan masyarakat  akan  sistem  nilai,  Kluckhohn (1962),  membagi  lima  sistim  nilai,  seperti yang  telah  disajikan  di  atas.  Wilayah  Bijael Sunan/Oelnasi    yang  disengketakan  diklaim oleh  masyarakat  Deasa  Manusasi  (RI), sebagai  milik ulayat  mereka, sebagai    Bukti bahwa  area  tersebut  adalah    Hak  ulayat
masyarakat  Manusiasi  dapat  di  telusuri melalui: Makam Leluhur masyarakat Manusasi,  air    pemali  (air  yang  digunakan untuk pelaksanaan ritual), baki (pagar Batu) dan  juga  perjanjian-perjanjian  adat  yang tidak tertulis. Keterikatan masyarakat terhadap  nilai-nilai  budaya,  dan  dominasi nilai  budaya  terhadap  aktivitas  masyarakat, turut  berperan  dalam  melahirkan  suatu konflik.  Para  tokoh  adat  menggunakan sarana adat (kearifan lokal) dalam pengertian,  tanah  yang  berdasarkan  tata aturan  setempat  adalah  milik  leluhur  dan merupakan  sesuatu  yang  bila  dilepaskan akan  menimbulkan  malapetaka  bagi  seluruh anggota  suku.  Konsep  ini  oleh  kepala  suku dan  jajarannya  dimaknai  dan    disampaikan kepada seluruh anggota suku untuk menggunakan berbagai cara dalam mendapatkan wilayah tersebut.  Kepala suku dan  tetua  adat  dalam  keyakinan  masyarakat setempat, sebagai “ Amaf Amnasi Afao Fefa ” (Bapak  Tua  penjaga  mulut),  memiliki peranan yang signifikan, karena kepala suku dan  tetua  adat  yang  memegang  kendali seluruh aktivitas anggota sukunya baik yang berhubungan  dengan  siklus  musim  dan siklus  hidup,  bagi  masyarakat  pengikutnya setiap  kegiatan  ritual  yang  berhubungan dengan  siklus  hidup  seperti  lahir  hingga meninggal ada dalam kekuasaan kepala suku serta  kegiatan    ritus  yang  berhubungan dengan  waktu  menanam  hingga  panen semuanya  merupakan  wewenang  kepala suku.  Begitu  pentingnya  peran  kepala  suku pada pengambilan keputusan-keputusan adat, menyebabkan lahirnya politik kebudayaan.  Politik  kebudayaan    yang dimaksudkan,  adalah  pandangan-pandangan hidup  berupa  doktrin  dan  sisitem  nilai  yang dianut,  diatur  secara  terstuktur  oleh  para pimpinan  adat,  untuk  kesejahteraan  atau kebaikan  masyarakat.  Proses  pengaturan nilai  maupun  doktrin  dalam  masyarakat, dilakukan  secara  hirarkis  dan  mengikat. Pimpinan  memiliki  peran  sentral  dalam mengatur dan mengorganisir, seluruh anggota  masyarakatnya  baik  secara  paksa
maupun dengan cara yang persuasive. Inilah yang memicu terjadinya konflik.
3.  Modal  Sosial  dan  Keadaan  Sosial Budaya Masyarakat
Modal sosial merupakan suatu hubungan  yang  terbentuk  melalui  norma- norma.
Norma-norma dalam pengembangannya  kemudian  melahirkan kualitas  maupun    kuantitas  hubungan  sosial dalam  masyarakat,  dalam  arti  yang  luas yaitu  sebagai  perekat  sosial  ( social  glue ) serta  berfungsi  menjaga  kesatuan  anggota masyarakat secara bersama-sama. Durkheim (1973)  menjelaskan  bahwa  modal  sosial merupakan energi kolektif dalam masyarakat  guna  mengatasi  permasalahan- permasalahan  bersama  dan  merupakan sumber  motivasi  untuk  mencapai  kemajuan bagi  suatu  masyarakat  atau  bangsa.  Pada konteks ini modal sosial berupa nilai, norma yang menjadi acuan pergaulan dan sekaligus sebagai  perekat  sosial  bagi  komunitas masyarakat lokal, dan menjadi modal dalam mengatasi  permasalahan  bersama  terutama dalam  membangun  komunikasi  melalui ruangpublik.  Modal  sosial  lebih  didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial yang umum,  dan  menjadi  tempat  meleburnya kepercayaan, yang bersandar pada  akar-akar kultural  (Fukuyama,  1996;  Putnam,  1993a: 167) memperkenalkan perbedaan antara dua bentuk dasar modal sosial yaitu menjembatani  dan  mengikat.  Modal  sosial yang mengikat cendrung mendorong identitas  eksklusif  untuk  mempertahankan homogenitas  sedangkan  modal  sosial  yang menjembatani  cendrung  menyatukan  orang dari  berbagai  ragam  ranah  sosial.  Modal sosial  yang  mengikat  adalah  sesuatu  yang baik  untuk  menopang  resiprositas  spesifik dan  memobilisasi  solidaritas,  sambil  pada saat  yang  sama  menjadi  semacam  perekat terkuat  sosial  dalam  memelihara  kesetiaan yang kuat dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas  spesifik.  Putnam  (2002) memandang  modal  sosial  sebagai  sesuatu yang fungsional; lebih lanjut Putnam (2002) menjelaskan  bahwa  menyangkut social
connection (keterhubungan  sosial),  modal sosial,  sebagai  jejaring  sosial  dan  norma- norma  erat  kaitannya  dengan  resiprositas (saling  memberi,  saling  merespon);  modal- modal  tersebut  dalam  kaitannya  dengan keadaan  sosial  budaya,  dapat  ditelusuri melalui mitos dan ritual suku.

## 3. 1. Mitos
Masyarakat  setempat  percaya  akan keesahan  Tuhan  ( uis  Neno ),    yang mempunyai  sifat-  sifat  sangat  tinggi  dan jauh  dari  jangkauan  ( Aneset  amnanu ), pusatnya  matahari  dan  bulan  ( ne  nana,  fun ana ),  pencipta  dan  pemelihara (amoet  ma amapakae ), bercahaya dan membakar ( apinat  ma  aklat ).  Hal  diatas  terungkap dalam mitos dan ritus masyarakat setempat,dimana  dalam  Doa-doa  mereka pada  saat  melaksanakan  upacara-upacara ritual  adat mereka selalu meminta pertolong kepada  para  leluhur,  untuk  menyampaikan permohonan  mereka  kepada  Tuhan,  ( Amoet Ma Amapakae ), supaya permohonan mereka diterima.
Kepercayaan  kepada  leluhur    sangat kuat,  mereka  kepercaya  bahwa  orang  yang telah  meninggal  hanya  berpindah  tempat  ke alam  gaib,  sehinga  para  leluhur  harus dihormati,  dipelihara  segala  peningalanya, dan  diberikan  bekal.    Nasib  semua keturunannya dipercayakan seluruhnya kepada para leluhur, yang telah dekat denga Tuhan ( Amoet Ma Amapakae ).

## 3. 2. Ritual
Mitos  dan  kepercayaan  masyarakat diungkapkan  dalam  wujud  tindakan  ritual. Dalam  kegiatan  keseharian  biasanya  di tandai  dengan  upacara-upacara  adat,  yang salah  satunya  adalah  untuk  mendapatkan kehidupan  yang  lebih  baik  ataupun  yang bersifat  menolak  bala.Upacara  adat  ini biasanya didahului dengan doa ( toe ) dimana sebelum  melaksakan  upacara  adat,    terlebih dahulu  dipersiapkan  kelengkapan  upacara seperti: hewan kurban, lilin, sopi, siri pinag, uang  perak.  Hewan  setelah  di  olah (dimasak)    dijadikan  bahan  persembahan
kepada  para  leluhur  ( teke ),  selanjutnya  teke dimakan bersama ( siom manikin ma oetene ). Dengan  demikian  ritual  sebagai  landasan prosedural  pada  pelaksanaan  prosesi  adat yang  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin ( ketua Adat/Tobe ).

## 3,3.  Relasi  Sosial  Budaya  Masyarakat Perbatasan
Dari  aspek  kultural,  kedua  kelompok komunitas  yang  berkonflik  diperbatasan memiliki  kesamaan.  Hal  ini  didasari  oleh kesamaan  asal-usul  yakni  berasal  dari  suku Atoni  Pa  Meto ,  bahasa  yang  sama,  diikat oleh  nilai  dan  norma  yang  sama.  Hubungan diantara kedua kelompok masyarakat dipengaruhi  oleh  faktor  kawin-mawin,  garis batas tidak menjadi halangan bagi keduanya karena  hubungan  kawin  mawin  yang  telah terjadi  selama  ini  menghasilkan  hubungan feto-mone (kaum  perempuan  dan  laki-laki.) dan  hubungan olef-tataf (kakak-adik)  yang terangkum  dalam  konsep Baefeto-Baemone . Berkaitan  dengan  konsep Baefeto-Baemone peneliti melakukan wawancara dan ditemukan  bahwa  konsep  ini  lahir  dari sistem  sosial  dan  sistem  kekerabatan  atas dasar faktor kawin-mawin. Bapak Ferdi Fay, 75 Th, Tokoh Adat, menjelaskan bahwa, konsep Baefeto-Baemone tidak muncul  begitu  saja  tetapi  didasarkan  pada faktor  perkawinan.  Jika    seorang  laki-laki dari  suku  tertentu  memperistri  seorang perempuan  dari  suku  lain  maka  laki-laki menjadi  anak  dari  keluarga  istri  (keluarga istri  menyapanya  sebagai  saudara  laki-laki) dan  istri  menjadi  anak  dari  keluarga  suami (keluarga suami menyapanya sebagai saudara  perempuan).  Sehingga  apabila  ada acara-acara  adat  yang  dilaksanakan  oleh keluarga  suami,  maka  yang  memperlancar acara  tersebut  adalah  istri  dan  keluarganya dan sebaliknya.
Lebih  jauh  dijelaskan  oleh  salah seorang Tokoh adat Joseph Naif bahwa,
“...konsep Baefet-Baemone lahir ketika terjadi perkawinan antara
seorang  anggota  keluarga  satu  suku dengan  seseorang  suku  yang  lainnya. Anggota  suku  yang  satu  karena perkawinan  diikat  secara  adat  untuk selalu  hadir  dan  turut  andil  dalam setiap kegiatan kultural. Dalam pengertian  ini  setiap  hajatan  maupun kematian kedua suku memiliki tanggungjawab.  Disinilah  tergambar potret Baefeto- baemone.”
Berdasarkan wawancara di atas,  dapat dikatakan  bahwa  penyatuan  dua  atau  lebih suku  melalui  hubungan  kawin-mawin  pada sistem  kekerabatan  dalam  pengembangnnya kemudian  memunculkan  nilai  dan  norma yang  mewajibkan  warga  masyarakat  untuk memandang  satu  sama  lain  sebagai  saudara laki-laki  dan  saudara  perempuan.  Inilah substansi dari Baefeto-Baemone . Pemahaman konsep Baefeto-Baemone didalamnya  terkandung  hubungan  yang setara,  saling  menghargai  satu  dengan  yang lainnya  atas  dasar  kekerabatan,  ada  ikatan kekeluargaan  yang  kuat,  ada  pertalian  rasa dan  ada  norma-norma  yang  mengatur  hal tersebut.  Konsep  ini  kemudian  diperluas bukan  hanya  pada  konteks  perkawinan antara  dua  keluarga  tetapi  antar  dua  suku, karena  itu  setiap  anggota  suku  yang melangsungkan pernikahan dimaknai sebagai penyatuan dua suku, dan memandang hubungan setiap anggota dalam kedua suku yang menyatu sebagai hubungan saudara  dan  saudari.  Dalam  bahasa  dawan (bahasa setempat), disebut sebagai hubungan
Baefeto-Baemone . Dalam
kehidupan  sosial,  relasi  antara  kedua kelompok  masyarakat  ini  sangat  erat. Sesama dipandang sebagai aok bian (bagian tubuh  yang  lain).  Keakraban  juga  tercipta melalui tradisi malo’et (saling menyuguhkan)  sirih  pinang,  tuak  dan tembakau.  Hal  ini  terpancar  pada  setiap pertemuan  baik  pertemuan  secara  spontan diantara sesama individu, maupun pertemuan dalam bentuk formal adat. Kedua kelompok  tidak  dibatasi  oleh  jarak  dan ruang  melainkan  hanya  dengan  melintasi
kebun  dan  sungai  serta  tidak  membutuhkan waktu  yang  lama  masyarakat  dari  kedua wilayah  ini  bisa  bersua,  saling  melayani undangan  pesta  dan  saling  memberikan dukungan  bila  salah  satu  pihak  mengalami kedukaan.Kesamaan  aspek  kultural,  sosial dan  ekonomi  itu  terangkum  dalam  filosofi “Makan  dari  satu  kebun    dan  Minum  Dari Satu Sumber Air”, Tah hun naka mese, tiun oe mata mese”

## 4.  Penyelesaian  Konflik  Menurut  Adat Masyarakat Dawan
Masyarakat  Dawan  sangat  kental dengan  budaya  gotong  royongnya.  Mereka mengenal  tiga  jenis  kerja  gotong  royong, yakni: Hone,  Meopbua, dan Okomama. Ketiga  jenis  adat  gotong  royong  ini bersumber dari landasan filsafat hidup orang Dawan  yakni  „ Tmeup  Tabua  Nekaf  Mese Ansaof  Mese ”  (Neonbasu  dan  Leu,  2011). Tmeup  Tabua  Nekaf  Mese  Ansaof  Mese berarti  „bekerja  sama  sehati-sepikiran.‟ Ungkapan  ini  dalam  praktek  merupakan motif  dasar  yang  mengilhami  setiap  bentuk kerjasama dalam masyarakat Dawan. Konsep  „bekerjasama  sehati-sepikiran‟  ini bertujuan mafiti/manpenen ,  yakni  saling meringankan  beban.  Penekanan  kerjasama ini  adalah  nilai  sosial  kemanusiaan  dan bukan  nilai  sosial  ekonomi  (upah).  Oleh karena itu dalam penyelesaian konflik selalu didasarkan  pada  kebersamaan.  Ada  dua bentuk penyelesaian konflik menurut masyarakat  dawan  yaitu  melalui  lembaga adat  dan  permulaan  ritus.  Penyelesaian konflik  melalui  lembaga  adat  biasanya menghadirkan  semua  tokoh  adat  dari berbagai  rumpun  suku.  Alasannya  adalah pengambilan  keputusan  menjadi  keputusan bersama  berdasarkan  tradisi  lisan  yang diturunkan  dari  nenek  moyang.  Masyarakat dawan memiliki hukum adat tersendiri  yang disebut  dengan  “ Tium  menu” sumpah  adat antara  satu  suku  dengan  suku  yang  lain dengan meminum darah yang telah diteteskan  di  dalam  gelas  berisi  air  dan diminum bersama sebagai tanda persaudaraan.  Ritus  ini  biasanya  memiliki
kekuatan magis yang besar sehingga bila ada yang  melanggar  sumpah  tersebut  menurut keyakinan masyarakat Dawan akan mendapatkan malapetaka. Penyelesaian konflik pada permulaan ritus, baik ritus yang berkaitan  dengan  siklus  hidup  maupun siklus  musim,  biasanya  dilakukan  sebagai tuntutan  kebersihan  hati  nurani  sebelum memulai  sebuah  ritus  agar  ritus  tersebut dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa.

## 5. Sejarah Konflik Tanah Ulayat
Untuk  mengetahui  tentang  sejarah Perbatasan  Indonesia–Timor  Leste,  lebih difokuskan pada peristiwa-peristiwa penting yang  berkenaan  langsung  dengan  konflik dan    penyepakatan  tapal  batas.  Pengaturan tahapan tersebut memiliki catatan bersejarah yang cukup panjang, namun dalam penyusunan  ini  akan  diringkas  sehingga mudah  direkam  dan  dicerna  oleh  pembaca, dengan  membaginya  ke  dalam  4  (empat) tahap sebagai berikut.

## 5.1. Zaman Kerajaan
Sesuai  dengan  (Profil  perbatasan: Kabupaten  Timor  Tengah  Utara,  2012:6) bahwa  Penyepakatan  batas  antara  kerajaan berupa  batas  alam,  seperti  gunung,  bukit, sungai  dan  juga  batas  artifisial  berupa baki (setumpukan batu yang disusun rapi dari beberapa lapis dan berbentuk bundar sebagai bukti  fisik  atau  tanda  adanya  perjanjian batas  wilayah  kekuasaan).  Kesepakatan batas  tersebut  kemudian  diikuti  dengan upacara  ritual  adat  sehingga  semua  pihak mentaatinya.  Ritual  adat  dimaksud  lalu ditindaklanjuti oleh masing-masing kerajaan untuk  mengontrol  batas  kedaulatannya dengan  upacara  adat  yang  disebut  dengan istilah Non Pah (periksa atau ronda wilayah), yaitu Ritual adat  yang dilakukan oleh setiap kerajaan untuk memastikan batas kerajaannya dalam keadaan aman.

## 5.2. Zaman Kolonial
Kehadiran  kolonialisme  di  tanah Timor  kemudian  mengambil  alih  kekuasaan politik raja-raja lokal dan berupaya
mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan  bersenjata  serta  taktik  mengadu domba  para  raja  lokal.  Dengan  demikian pihak  penjajah  lebih  mudah  melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah taklukannya.  Akibat  ekspansi  tersebut, beberapa  titik  batas  antar  kerajaan  pun kemudian menjadi kabur.
Pembagian pulau Timor ke dalam dua bagian ini diawali dengan sebuah perjanjian antara  Belanda  dan  Portugis  pada  abad  ke- 18  yang  disebut Kontrak  Paravicini .  Hal ini  dilandasi  dengan  menguatnya  gesekan kepentingan  masing-masing  pihak  untuk terus  memperluas  wilayah  kekuasaannya. Kesepakatan  batas  berdasarkan  traktat  1859 ini  kemudian  berubah  karena  baik  Portugis maupun  Belanda  selalu  berupaya  untuk memperluas  wilayah  kekuasaan  dengan menghasut dan memanfaatkan rakyat jajahannya  untuk  terus  menggeser  pal  batas yang  telah  disepakati.  Rakyat  jajahan masing-masing  diperalat  dan  dilibatkan dalam beberapa kali konflik antar masyarakat  lokal untuk mewujudkan ambisi politik keduanya. Kedua bangsa penjajah itu kemudian melakukan kesepakatan baru yang termaktub  dalam  traktat  1893.  Namun karena  adanya  benturan  kepentingan  yang dilakukan  kedua  bangsa  ini  yakni  adanya upaya sendiri-sendiri untuk menggeser batas atau  patok  yang  merka  telah  disepakati. Penyebabnya  adalah  masyarakat  setempat (lokal)  saling  klaim  atas  tanah  ulayat sehingga  pada  tahun  1904  kedua  bangsa penjajah ini bersepakat  untuk menggantikan traktat tersebut (Profil Perbatasan: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012:6) Kesepakatan  baru  yang  dihasilkan tertuang  dalam  traktat  mengenai  demarkasi batas  wilayah  kekuasaan  Belanda  dan Portugis di Pulau Timor yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1904, atau sekarang lebih  dikenal  dengan  sebutan  traktat  1904. Beberapa  titik  batas  terus  mengalami pergeseran.  Hal  ini  dibuat  berdasarkan kepentingan  kelompok  masing-masing  serta mengabaikan  hak  ulayat  masyarakat  lokal. Titik-titik  batas  yang  terus  mengalami
perubahan  salah  satunya  adalah  lokasi sekitar  Manusasi  (Bijael  Sunan/Oelnasi). Oleh  karena    tuntutan  untuk  mengakomudir hak  ulayat  masyarakat  setempat  tidak direspon  oleh  para  pihak  pembuat  traktat, dan  berakibat  pada  seringnyaterjadi  konflik horisontal.  Batas  baru  sesuai  ketentuan traktat  1904  terutama  diwilayah  Nilulat  dan sekitarnya  mengalami  pergeseran  masuk  ke wilayah  eks  kerajaan  Bikomi  di  Timor Belanda,  sehingga  tidak  saja  pihak  Belanda yang  dirugikan,  tetapi  pihak  yang  merasa paling  dirugikan  adalah  masyarakat  adat setempat  yang  wilayah  adatnya  terpaksa diserahkan  kepada  pihak  lain.  Pergeseran batas  inilah  yang  kemudian  menimbulkan kemarahan rakyat sehingga terjadilah konflik  antar  kedua  suku  dari  dua  wilayah jajahan yang berbeda.

## 5.3.  Zaman Integrasi
Secara  yuridis  formal,  tepatnya  pada tanggal  17  Juli  1976,  Timor  Timur  resmi berintegrasi  ke  wilayah  Republik  Indonesia sebagai  provinsi  termudah  atau  provinsi  ke- 27.  Batas  yang  digunakan  saat  itu  adalah batas  lama.  Akan  tetapi  ada  desakan  dari warga  Ambeno  kepada  pemerintah  daerah setempat  agar  diperbolehkan  menggarap lahan  di  lokasi  konflik  sebelumnya.  Karena itu,  pada  tahun  1988,  Tim  TNI  AD, Kepolisian dan BPN melakukan pemasangan  pilar  batas  yang  baru  sebagai tanda  batas  administrasi  antara  Provinsi Timor  Timur  dan  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.  Pada beberapa titik, batas yang baru ini  digeser  masuk  ke  wilayah  masuk provinsi NTT sejauh kira-kira 400-an meter.
Pergeseran  batas  ini  dilakukan  untuk menarik  simpati  warga  Ambeno  yang  baru bergabung  sebagai  bangsa  Indonesia.  Pada saat  itu,  masyarakat  Nilulat  dan  sekitarnya menolak  kebijakan  penggeseran  batas, namun pemerintah (TNI dan BPN) menyakinkan  rakyat  bahwa  tanah  hak  milik dan  tanah  ulayat  yang  ada  di  wilayah Ambeno  tetap  menjadi  milik  rakyat eks kevetoran Nilulat, sedangkan batas yang ada tidak mengganggu kepemilikan tanah karena
pilar  tersebut  hanya  sekedar  sebagai  tanda batas  administratif  wilayah.  Berdasarkan batas  baru  dimaksud  maka  masyarakat Ambeno  pun  beramai-ramai  masuk  ke  areal tersebut  untuk  menggarap  lahan  yang  ada. Hal ini kemudian memicu lagi konflik kedua belah  pihak  (Direktorat  Jenderal  Strategi Pertahanan  Direktorat  Wilayah  Pertahanan, 2013).

## 5.4. Pasca Referendum
Pasca referendum tahun 1999,
Provinsi ke-27 Timor Timur kemudian lepas dari NKRI dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka  setelah  mayoritas  penduduk  negeri itu  memilih  opsi  merdeka  yang  ditawarkan oleh  pemerintah  Indonesia.  Sambil  menanti pengresmiannya  sebagai  negara  merdeka, PBB  mengirim  UNTAET  ( United  Nations
Transitional Administration  for  East  Timor ) sebagai pengendali
administrasi pemerintahan  transisi  Timor  Timur.  Pada tahun  2000,  pihak  Indonesia  dan  UNTAET sepakat  membentuk  sebuah  badan  bersama pengelola  perbatasan  yakni Joint  Border Committee ( JBC )  di  Jakarta.  Badan  ini sedianya dirancang sebagai lembaga bersama yang berfungsi untuk
menyelesaikan  persoalan  delimitasi  dan demarkasi  perbatasan  kedua  negara  serta membangun  kerja  sama  dalam  berbagai bidang (Direktorat Jenderal Strategi
Pertahanan  Direktorat  Wilayah  Pertahanan 2013).  Sebagai  perpanjangan  tangan  JBC maka  selain  TSC,  dibentuk  pula Border Liaison  Committee (BLC)  di  tingkat Provinsi yang wilayahnya merupakan wilayah  perbatasan  negara.  Tugas  BLC adalah  sebagai  lembaga  perantara  yang membantu  JBC  untuk  menangani  urusan- urusan  perbatasan  negara.  Sebagai  langkah awal  kedua  negaramenandatangani  nota kesepakatan  untuk  menyelesaikan  persoalan perbatasan  darat,  dan  sebagai  langka awaldisepakatimenggunakan batas darat antara Provinsi NTT dengan Provinsi Timor Timur  sebagai  garis  batas  sementara sebelum adanya kepastian penentuan batas.
Ada  beberapa  titik  perbatasan  yang masih  bermasalah,  dan  hingga  kini  belum juga  mendapat  kepastian  penetapan  dan penegasan  batas.  Dasar  hukum  yang dijadikan  sebagai  acuan  penetapan  batas adalah  traktat  1904  dan  PCA  1914.  Setelah pengkajian bersama dasar hukum  penetapan batas, dilanjutkan dengan pelacakan bersama  jalur-jalur  batas  yang  tertuang dalam  kedua  aturan  produk  kolonial dimaksud.
Sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan  pengukuran  titik-titik  batas  dan survey  delineasi  batas,  Pemerintah  kedua negara  menandatangani  sebuah  perjanjian sementara tentang perbatasan darat ( Provisional agreemment between the goverment  of  the Republic of  Indonesia  and the  government  of  the  Republic  Democratic of  Timor  Leste  on  the  land  boundary ) . Kendati  telah  ditandatangani Provisional agreemment ,  ternyata  masalah  batas  pada beberapa  lokasi  belum  juga  selesai.  Titik batas  yang  tergolong unresolved  segments, salah satunya adalah Bijael Sunan/Oelnasi di Desa  Manusasi  Kabupaten  Timor  Tengah Utara.
Perbatasan yang sedianya adalah batas wilayah  administratif  antara  provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dan  Timor  Timur,  kini berubah  status  menjadi  batas  negara. Kehadiran  negara  baru  ini  memberikan warna  tersendiri  bagi  sejarah  perbatasan sekaligus  membawa  masalah  baru  bagi Indonesia  terutama  masalah  delimitasi  dan demarkasi  batas.  Sejarah  perbatasan  kedua negara  pasca  referendum  tentu  terkait dengan tendensi politik yang melekat dalam penentuan  batas  baik  pada  zaman  kolonial maupun  pada  zaman  integrasi.  Setiap  fase yang dilalui memiliki aroma politik tersendiri  seperti  yang  telah  diuraikan  pada bagian  tentang  zaman  kolonial  dan  zaman integrasi.
6.  Peta  Konflik  dan  Prediksi  Ulang Konflik
Untuk mengetahui tentang Peta Konflik  Perbatasan  Indonesia–Timor  Leste,
pada  titik  Bijael  Sunan/Oelnasi,  lebih difokuskan pada peristiwa-peristiwa penting yang  berkenaan  langsung  dengan  konflik dan    penyepakatan  tapal  batas.  Sesuai dengan  Profil  Perbatasan  Kabupaten  TTU (2012:  6),  batas  antara  kerajaan  Ambeno dengan kerajaan-kerajaan lainnya menggunakan  batas  alam,  namun  kehadiran kolonialisme  di  tanah  Timor  kemudian mengambil  alih  kekuasaan  politik  raja-raja lokal dan berupaya mempertahankan kekuasaan  dengan  kekuatan  bersenjata  serta taktik  mengadu  domba  para  raja  lokal (Farham, 2003). Batas baru sesuai ketentuan traktat 1904 terutama di wilayah Nilulat dan sekitarnya  mengalami  pergeseran  masuk  ke wilayah  eks  kerajaan  Bikomi  di  Timor Belanda,  sehingga  tidak  saja  pihak  Belanda yang  dirugikan,  tetapi  pihak  yang  merasa paling  dirugikan  adalah  masyarakat  adat setempat  yang  wilayah  adatnya  terpaksa diserahkan kepada pihak lain.
Kehadiran negara baru ini
memberikan  warna  tersendiri  bagi  sejarah perbatasan  sekaligus  membawa  masalah baru  bagi  Indonesia,  terutama  masalah delimitasi  dan  demarkasi  batas.  Sejarah perbatasan  kedua  negara  pasca  referendum tentu  terkait  dengan  tendensi  politik  yang melekat  dalam  penentuan  batas  baik  pada zaman  kolonial  maupun  pada  zaman integrasi.  Setiap  fase  yang  dilalui  memiliki aroma  politik  tersendiri  seperti  yang  telah diuraikan  pada  bagian  lain  tentang  zaman kolonial dan zaman integrasi.
Berkaitan  dengan  peta  konflik  tanah ulayat  di  perbatasan  RI-RDTL  segmen Bijaelsunan/Oelnasi,  dapat  dikatakan  bahwa koflik  perbatasan  dimulai  sejak  terjadinya hegemoni  penjajah  dalam  menentukan batas-batas  tanpa  memperhatikan  kearifan lokal  masyarakat  setempat,  dan  berlanjut sampai pada Pemerintahan regim Orde Baru di  bawah  Kepemimpinan  Presiden  Suharto, tepatnya  dimulai  sejak  tahun  1988,  ketika menteri  dalam  negeri  pada  saat  itu  dijabat oleh Rudini secara politis menentukan batas- batas administratif  provinsi. Menteri Rudini membangun tugu perbatasan dengan
harapan  menarik  perhatian  masyarakat Timor  Leste  bergabung  dengan  NKRI, penentuan  batas  ini  tanpa  melibatkan masyarakat setempat, namum dalam perjalannya mereka menjadi negara baru, hal ini  menjadi  masalah  karena  pihak  Timor Leste, menentukan batas sesuai dengan batas administratif antara Provinsi Nusa Tenggara
Timur dengan Profinsi Timor Timur (ketika Timor  Timur  masih  berintegrasi  dengan Republik Indonesia).
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat digambarkan peta konfliknya sebagai berikut.
Bagan 1. Peta Konflik RI-RDTL Segmen Manusasi
Keterangan:
: Hubungan Konflik langsung : Klaim Atas Batas : Netral (Pihak yang mendorong Penyelesaian) : Hubungan kerjasama : Hubungan Konsultasi : Hubungan nir kekerasan
Konflik  RI-RDTL  segmen  Manusasi adalah  koflik  hak  ulayat  antara  suku-suku di  perbatasan,  yaitu  suku  Fay,  Uskono  dan Lake  dengan  Suku  Malelat.  Konflik  ini tidak  diselesaikan  secara  definitif  antara kedua belah suku karena kepentingan kedua Pemerintah  dari  ke  dua  Negara.  Resolusi yang telah dilakukan adalah pembagian atas tiga  Zona  yang  dilakukan  oleh  PBB. Namum  isu  yang  berkembang  dan  menjadi bom  waktu  adalah  isu  hak  ulayat  dan kepemilikan atas hak ulayat.

## 7. Model Resolusi yang Diinginkan
Upaya-upaya  yang  telah  ditempu  oleh kedua  Pemerintah,  RI  dan  RDTL  dalam penyelesaian  konflik  perbatasan  segmen
Bijaelsunan/Oelnasi  di  Desa  Manusasi, sampai  saat  ini  belum  berhasil  secara maksimal  sebagaimana  harapan-harapan terutama harapan masyarakat yang berkonflik,  hal  ini  terlihat  dari  penerapan pendekatan  konvensional,  berupa  penerapan kebijakan  pembagian  areal  konflik  kedalam tiga  Zona,  yaitu  zona  1  milik  Indonesia, Zona  2  adalah  Zona  Steril  dan  Zona  tiga adalah  milik  Timor  Leste,    menurut pandangan  masyarakat  adat  dari  Desa Manusasi, telah melanggar bahkan bertentangan dengan perjanjian  kesepakatan para  leluhur  mereka,  dan  telah  menodai nilai-nilai  adat  yang  mereka  anut.  Berikut hasil FGD (20 April 2016), yang disampaikan  oleh  Bapak  Yosef  Naif,  79  th,
Suku Fay, Uskono dan Lake Pemerintah Indonesia (TNI) Suku Malelat PemerintahR DTL/CIPOL PBB Tanah ulayat
pendidikan  SR,  kepala  suku  dan  sekaligus sebagai Saksi Hidup konflik, sebelum Timor Timur,  bergabung  dengan  NKRI,  bahwa pada  saat  penetuan  batas  kami  bersitegang dengan  pihak  Timor  Leste  karena  mereka menganggap bahwa areal yang disengketakan  adalah  milik  mereka,  waktu itu saya marah dan hampir terjadi perkelahian.  Mantan  Camat,  Bapak  Thal yang  menegur  saya  untuk  tidak  melakukan tindakan  kekerasan  karena  masih  dalam proses perundingan. Kemudian saya dipanggil  oleh  petugas  dari  PBB  untuk diminta  keterangan,  dan  saya  mengatakan bahwa  kami  mempunyai  bukti-bukti  yang kuat,  yaitu  ada  kuburan  leluhur  kami,  ada tetu, baki, air pemali termasuk pohon-pohon hasil  kebun  kami.  Namun  mereka  tetap bersikeras  untuk  membagi  ke  dalam  zona yang  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  adat kami.”
Untuk  menghindari  konflik  yang semakin  membesar,  atas  prakarsa  badan internasional  kedua  pemerintah  melalui aparatnya  di  lapangan  turut  menyaksikan pembagian  bersama  batas-batas  negara  ke dalam  tiga  zona.  Dasar  pembagian  ini karena pihak Timor Leste hendak mengambil  semua  tanah  di  zona  satu,  dua dan tiga, sehingga diadakan negosiasi untuk menjaga  kemanan  sementara  maka  dibagi atas tiga zona.
Hal lain penyebab berlarutnya penyelesaian  konflik  diperbatasan,  salah satu  pemicunya  adalah  perbedaan  persepsi dan kepentingan kedua negara atas perbatasan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Bapak  Petrus  Obe,  68  th,  SD,  tokoh masyarakat,  pemilik  beberapa  bane  (bidang tanah)  dalam  areal  yang  disengketakan, bahwa
…  Ada  politik  kepentingan  di perbatasan  di  mana  suku-suku  yang  tidak memiliki  tanah  di  perbatasan  diatur  oleh pemerintahan  Timor  Leste,  Pemerintah Timor  Leste  mengutus  dan  menempatkan suku  lain  di  sekitar  kawasan  konflik  yang bukan pemilik kawasan, dan tidak mengenal sejarah dan keberadaan tanah/kawasan  yang
disengketakan  dalam setiap pertemuan  yang membahas  penyelesaian  sengketa  tanah ulayat di perbatasan. Inilah yang menghambat  proses  perdamaian  secara konvensional  di  mana  perjanjian  adat  di antara    suku  yang  berkonflik  di  perbatasan tidak ditaati.”
Berkenaan dengan upaya penyelesaian konflik tanah ulayat pada segmen Bijaelsunan/Oelnasi,  belum  berhasil  secara maksimal. Hal ini disebabkan karena  politik kepentingan  kedua  Pemerintah  dari  kedua negara  yang  berbatasan.  Pemerintah  Timor Leste  menempatkan  suku-suku  yang  tidak memiliki silsilah kepemilikan terhadap areal tanah  yang  dikonflikkan,  bahkan  suku-suku yang  bersangkutan  diutus  untuk  mewakili kepentingan  pemerintah  Timor  Leste  di perbatasan,  hal  ini  memperkeruh  situasi  di perbatasan.  Selain  itu  ada  berbagai  versi atau cara pandang  perbatasan, baik dari sisi sejarah  berdirinya  negara  Timor  Leste, maupun  kesepakatan-kesepakatan  adat  yang pernah dibuat, termasuk kesepakatan- kesepakatan  penjajah.  Dengan  demikian solusi konflik yang diinginkan oleh masyarakat  dari  Desa  Manusasi,  adalah Pemerintah Timor Leste, dalam membangun dialog  menuju  penyelesaian  konflik  yang definitif, menghadirkan komunitas masyarakat  (suku-suku)  dari  suku  Malelat, dan  bukan  dari  suku  Pasabe.  Hal  ini dikarenakan  suku  Malelat  yang  telah menyepakati perjanjian-perjanjian adat dengan  komunitas  masyarakat  (suku-suku) yang  berdomisili  di  segmen  Manusasi NKRI.
8.  Perjalanan  menuju  Resolusi  Konflik Deliberatif Berbasis Modal Sosial Baefeto-BaeMone Isu  konflik  dalam  pembahasan  diatas adalah  konflik  tanah  hak  ulayat  di  kawasan perbatasan
RI-RDTL segmen Bijaelsunan/Oelnasi. Peta konflik perbatasan RI-RDTL, dapat digambarkan bahwa terdapat perbedaan pandangan kedua kelompok  masyarakat  tentang  posisi  batas
antar  negara.  Masyarakat  Timor  Leste menggunakan  traktat  1904,  dan  pembagian Menteri  dalam  Negeri  Rudini  sebagai  dasar pijak penentuan batas, sedangkan masyarakat  Indonesia  menghendaki  agar penentuan  batas  juga  memperhatikan  aspek sosial  budaya.  Apabila      perbatasan  hanya ditentukan  dengan  mendasarkan    pada perjanjian/traktat  1904,  dan  penetuan  batas oleh Menteri dalam negeri ketika itu dijabat Rudini,  maka  rakyat  dan  negara  Indonesia akan dirugikan karena terdapat tanah ulayat, tempat  ritual  adat,  lahan  pertanian,  areal penggembalaan  ternak  dan  makam  leluhur milik  rakyat  Indonesia  yang    berada  dalam wilayah  Timor  Leste.  Upaya-upaya  resolusi yang telah dilaksanakan, dalam penyelesaian konflik  ditempuh  melalui  negosiasi  dan mediasi. Dalam hal negosiasi kedua Pemerintah  RI-RDTL,  telah  membangun kerja sama melalui,
(1).  Pelaksanaan    persidangan Joint Border  Committee ( JBC ) antara  RI-RDTL dan  ditindak  lanjuti  dengan  persidangan Pertama Joint  Border  Commite ( JBC ) Meeting  Between    the    Goverment    of    the Republica    of    Indonesia    and    the Government  of  the Republic Democratic of Timor  Leste ( RDTL ),  dilaksanakan    di Jakarta  pada tanggal 18-19 Desember 2002. Namun    belum  mampu    menyelesaikan masalah secara definitif.
(2).  Upaya  resolusi  yang  dilakukan melalui  perundingan  adat,  dan  himbauan- himbaun  dari  Pemerintah  belum  mampuh menyelesaikan persoalan sampai pada tataran mediasi.
Hasil  penelitian  berkaitan  dengan resolusi  melalui  mediasi  dapat  dijelaskan bahwa:    proses  mediasi  yang  diprakarsai oleh PBB belum memuaskan pihak Indonesia  karena  pihak  Indonesai  memiliki bukti-bukti yang kuat namun tidak diakomodir  dalam  penentuan  batas.  Inilah yang  memicu  meningkatnya  eskalasi  konflk yang  berkepanjangan  sampai  sekarang. Dalam  konteks  ini,  substansi  dari  mediasi tidak  ditemukan.  Mengenai  batas  wilayah negara  pada  segmen  Bijaelsunan/Oelnasi  di
Desa  Manusasi,  adalah  segmen  yang  masih menerapkan  perjanjian  sementara  dengan membagi  wilayah  ke  dalam  zona-zona sebagaimana telah disampaikan di atas,  oleh komunitas-komunitas  masyarakat  setempat terutama  masyarakat  yang  berdomisili  di wilayah  Republik  Indonesia,  menginginkan suatu  model  resolusi  yang  berbasis  pada kearifan-kearifan setempat, berupa rekonsiliasi  adat,  di  antara  suku-suku  dari negara Timor Leste yang pernah menyepakati  perjanjian  adat  dengan  suku- suku  yang  berada  di  Indonesia.  Namun  hal ini  tidak  dapat  dilaksanakan,  karena  pihak Pemerintah  Timor  Leste,  dalam  setiap pertemuan yang membahas tentang penentuan  batas  wilayah  negara,  khususnya segmen Bijaelsuna/Oelnasi, selalu mengutus suku-suku  di  luar  suku-suku  yang  pernah menyepakati  perjanjian  secara  adat,  dengan suku-suku  yang  berdomisili    di  wilayah Republik Indonesia, hal inilah yang menghambat proses perdamaian. Oleh sebab itu  penawaran  model  resolusi  konflik  yang disarikan  dari  berbagai  masalah  pada segmen  Bijaelsunan/Oelnasi  seperti  yang diuraikan  di  atas,  yakni  model  resolusi konflik Deliberatif “ Baefeto-baemone ” berupa  penyelesaian  masalah  perbatasan Segmen Bijaelsunan/Oenlasi sebaiknya dilakukan  dengan  menggunakan  model Deliberatif,    di  mana  setiap  warga masyarakat  tanpa  intervensi  pemerintah ataupun  lembaga  adat  menyampaikan  isi hatinya,  melalui  semangat  diskursus  ruang publik  sebagaimana  pandangan  Habermas (2007).
Semangat diskursus ruang publik yang didasarkan pada modal-modal sosial Baefeto-Baemone yaitu  didasarkan    pada konsep  sistem  kekerabatan,  kekeluargaan dan  religiositas  yang  ada  pada  ritus-ritus terutama  pada  ritus  siklus  musim.  Seperti pada  tahap  menebas  semak  belukar  atau membersihkan  kebun-ladang  ( ta’nelat  hun mau ).    Area  perladangan  yang  telah ditentukan  dikerjakan  secara  bersama-sama dalam  bentuk  gotong  royong,  dengan mengorbankan  hewan    kategori  sedang,
semisal kambing atau babi. Hal ini bertujuan untuk  memohonkan  kekuatan  dan  semangat serta  keselamatan  bagi  mereka  yang  sedang bekerja,  serta    terhindar  dari    hal-hal  yang buruk  seperti    sengatan  hewan  berbisa, tertimpa pohon serta luka akibat penggunaan benda-benda  tajam. Biasanya  sebelum melaksanakan  ritus,  diawali  dengan  upacara Bose  Fefa, acara  saling  memaafkan  satu dengan  yang  lain.  Setiap  orang  diberi kesempatan  untuk  menyampaikan    “isi  hati dan  pikirannya,”  apabila  sebelumnya  terjadi konflik.  Penekanan  dalam    ritus  ini  adalah “Saling  memaafkan  dan  saling  menerima,” sesama  dipandang  sebagai aok  bian (bagian tubuh  yang  lain),  hubungan olef-tataf (kakak-adik), melalui tradisi malo’et (saling menyuguhkan)  sirih  pinang,  tuak  dan tembakau.  Pada  pertemuan-pertemuan  ritual seperti  ini,  terbuka  peluang  bagi  kedua kelompok yang berkonflik merajut komunikasi, menyambung silaturrahmi, guna  menyatukan  kembali  hubungan olef- tataf (kakak-adik),  serta    membangun rekonsiliasi  melalui  diskursus baefeto- baemone .    Dalam  proses  tersebut  tidak diperkenankan  ada  pemaksaan  maupun kepentingan    politik  dan  dengan  rasa kekeluargaan ( baefeto baemone ), melakukan rekonsiliasi  hati  nurani,  berbasis  modal sosial  yang  ditujukan  kepada    kedua komunitas    masyarakat  yang  berkonflik. Rekonsiliasi  berbasis modal sosial,  artinya rekonsiliasi  didasarkan  pada  pemahaman sejarah perbatasan yang akurat dan didasarkan pada tuturan-tuturan adat original dan  tuturan  adat  yang  memiliki  kekuatan supranatural.

## 9. Simpulan
Tanah  Ulayat  merupakan  lambang eksistensi suku ataupun kelompok masyarakat  adat.  Tanah  Ulayat  secara ekstrinsik
mengungkapkan sejarah perjalanan  suku  dengan  segala  kegiatan sakral  yang  menyertai  proses  sejarah tersebut. Tanah ulayat memiliki nilai religius yaitu  menjadi  lambang  pemersatu  suku karena  segala  ritual  adat  dilakukan  dan
mengingatkan  tentang  keberadaan  generasi pendahulu  atau  nenek  moyang  mereka.  Isu konflik perbatasan yang terjadi pada segmen Bijaelsunan/Oelnasi  adalah  tanah  ulayat. Disebutkan bahwa tanah yang disengketakan adalah  tanah  leluhur  atau  nenek  moyang yang  direbut  atau  dipertahankan  dengan pertumpahan  darah,  dalam  artian  bahwa tanah  tersebut  adalah  tanah  leluhur  bernilai sejarah kehidupan suku dan secara imperarif mewajibkan anggota suku untuk mempertahankannya.  Penetapan  batas  baik oleh  pemerintah  kolonial  maupun  oleh Pemerintah  RI  di  bawah  Regim  Orde  Baru, menodai  rasa  kulturalisme  dari  masyarakat Desa  Manusasi.  Proses  penjembatanan komunikasi  dalam  penyelesaian  konflik telah  dilaksanakan  tetapi  hingga  kini  belum ada  kesepakatan  atau  kepastian  garis  batas yang jelas dan lokasi sengketa tetap menjadi bom  waktu  bagi  eskalasi  konflik  di perbatasan  RI-RDTL.  Upaya  penyelesaian melalui kesepakatan-kesepakatan oleh kedua Pemerintah  belum  berhasil  secara  maksimal dan  dapat  menjadi  pemicu  terjadi  konflik terbuka. Akar konflik perbatasan adalah hak tanah ulayat, pohon konflik adalah hegemoni  penjajah,  hegemoni  pemerintah Indonesia,  dan  keputusan  mediator  (PBB) sedangkan  ranting  konflik  adalah  masalah ekonomi  dan  ego  dari  masing-masing masyarakat yang berkonflik.

## Daftar Pustaka
Batubara, Harmen. 2013. Wilayah Perbatasan,  Konflik  Perbatasan  RI- Timor  Leste  Makin  Akut . Posted  on January 31st. ________. 2016. Wilayah Perbatasan Tertinggal &
Diterlantarkan . Bandung: Wilayahperbatasan.com.
Coleman,  James  S.  1988. Social  Capital  in The  Creation  of  Human  Capital , dalam  Parta  Daguspa  dan  Ismail Serageldin,  2000, Social  Capital, Multifaceted Perspective . Washington: World Bank.
Dahrendorf, Ralf. 1958. Toward a Theory of Social  Conflict . The  Journal  of Conflict  Resolution ,  Vol.  2,  No.  2
(Jun.,  1958),  pp.  170-183,  Sage Publications, Inc. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/172974.
________. 1995. Toward a Theory of Social Conflict, in Donald  Reading  in Contemporary  Sociological  Theory from  Modernity  to  Post-conflict. McQuarrie,  ed.  Englewood  Cliffs,
New Jersey: Prentice Hall.
Durkheim,  Emile.  1973. On  Morality  and Society . Chicago  and  London:  The University of Chicago Press.
Farram,  S.  G.  2003. From  “Timor Koepang”  to  “Timor  NTT”  The Political History West Timor, 1901 – 1967 . Northern
Terriotory
University.
Fisher,  Simon,  dkk.  2000. Mengelola Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi Untuk  Bertindak ,  Cetakan  Pertama, Alih  Bahasa  S.N.  Kartikasari,  dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.  Judul  asli Working  With Conflict:  Skills  and  Strategy  For Action , by Simon Fisher.
Fukuyama,  Francis.  2000. Social  Capital dalam  Harrison,  Lawrence  E  dan Samuel    P  Huntington, Culture Matters,  How  Values  Shape  Human Progress .  New York: Basic Books.
Galtung,  Johan.  2004. Violence,  War,  and Their  Impact  On  Visible  and  Invisible Effects of Violence Forum for Intercultural  Philosophy  5.  Online: http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm ISSN  1616-294  This  text  is  the  first part  of  a  prior  programmatic  article, After  Violence:  3R,  Reconstruction, Reconciliation,  Resolution.  Coping With  Visible  and  Invisible  Effects  of War  and  Violence,  available  online  at the  website  of  Transcend:  Peace  and Development Network.
________.  2000. Leaving  the  Twentieth Century,  Entering  the  Twenty-First: Some  Basic  Conflict  Formations . USA: Pluto Press.
Gramsci,  Antonio.  1976. Selections  From The  Prison  Notebooks .  Quintin  Hoare and  Nowell  Smith  (ed.).  New  York: International Publisher.
Haar,  B.  Ter.  1962. Adat  Law  in  Indonesia, Jakarta: Bratara.
Habermas, Jurgen. 1996. Between Facis and Norms:  Constribution  to  a  discursive theory  of  low  and  Democracy, W.
Rehg  (trans).  Cambrigde,  MA:  MIT Press.
________.  2007. Ruang  Publik:  Sebuah Kajian tentang Kategorisasi Masyarkat Borjuis, Yudi Santoso (penerjemah).  Bantul:  Kreasi  Wacana Bantul. Hal 44 – 66. Hardiman, F Budi. 2007. Filsafat
Fragmentaris . Yogyakarta: Kanisius.
Harsono,  Budi.  1994. Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  pembentukan  UU Pokok Agraria . Jakarta: Djambatan.
Hazairin.
1936. De Redjang: de Volksordening,  het  verwantschaps, huwelijks, en erfrecht, Bandoeng: Nix.
Kluckhohn,  Clyde.  1962 .  Culture  and Behavior. New York: Pluto Press.
Neonbasu,  dan  Anselmus  Leu.  2011.
Kebudayaan:  Sebuah  Agenda  dalam Bingkai  Pulau  Timor  dan  Sekitarnya .
Jakarta: Gramedia.
Nimer, M. 1999. Dialoque conflict resolution  and  change:  Arab-Jewish encounferes  in  Israel,  Sunni  series  in Israeli  studies .  New  York:  State
University of New York Press.
Nugroho.  2009. Mediasi  Sebagai  Alternatif
Penyelesaian Sengketa , Jakarta:
Telaga Ilmu Indonesia.
Putnam, Robert. 2002. Democracies in Flux: The  Evolution  of  Social  Capital  in
Contemporary  Society .  New  York: Oxford University Press.
Raharjo,  Sandy  Nur  Ikfal.  2014.  “Analisis dan  Upaya  Penyelesaian  Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah  Utara,  Indonesia  dengan Warga  Distrik  Oecussi,  Timor  Leste pada  2012-2013,” Pusat  Penelitian
Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan
Indonesia Jurnal  Pertahanan Maret 2014,  Volume  4,  Nomor  1,  hal.  155- 174.
Sumardjono.  1993. Dinamika  Pengaturan
Pengadaan Tanah di Indonesia . Yogyakarta: UGM Press.
Soepomo,  R.M.  1957, The  Future  of  Adat law in the reconstruction of Indonesia, dalam  P.W    Thayer  (ed)  Southeast Asia  in  the  coming  World,  Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Vollenhoven,  C.  Van.  1933. Het  Adatrecht van  Nederlandsch-Indie, 3  Volumes, Leiden: E.J. Brill.

## Dokumen
Direktorat  Jenderal  Strategi  Pertahanan Direktorat  Wilayah  Pertahanan.  2007. Optimalisasi  Penanganan  Wilayah Perbatasan  RI-RDTL  Dalam  Rangka
Menjaga Keutuhan Wilayah RI . Jakarta Desember 2007.
Ketetapan MPR  No. V/MPR/1999   tentang pencabutan    Ketetapan    MPR    No.
IV/1978
Direktorat  Jenderal  Strategi  Pertahanan
Direktorat Wilayah Pertahanan, 2013
RUU  SDA  Agraria  (Penyempurnaan  UU Pokok Agrari No 5 Th 1960).
Profil perbatasan:  Kabupaten Timor Tengah Utara, 2012:6