## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 8, Nomor 1, Mei 2022, pp. 36-48 E-ISSN: 2776-6284
Received 08 Desember 2021●Revised 1 Juni 2022●Accepted 9 Juni 2022

## Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput
Lintang Yunisha Dewi 1 , Hizkia Laritza Novelina Sinaga 2 , Nur Aji Pratiwi 3 , Nur Widiyasono 4
123 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
4 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Siliwangi
Email Korespondensi: lintangyunishadewi@gmail.com
The level of public political participation in exercising their voting rights in the Pilkada  is  still  very  low  to  determine  the  success  of  democracy  in  Indonesia.  This  is indicated by the high number of abstentions, abstentions are present as a form of public apathy in Indonesian politics. The low level of public political participation is influenced by  various  factors,  one  of  which  is  the  lack  of  public  political  awareness.  The  General Election  Commission  (KPU)  exists  as  an  institution  that  can  raise  public  political awareness with its role as an agent of political socialization and education. In addition, the role of the KPU in providing simulations and accessibility makes it easier for the public to  participate  in  using  their  voices  in  the  Pilkada.  The  type  of  research  carried  out  is descriptive research because in this study a description of the role of the KPU in increasing political participation and minimizing abstentions. This research uses the literature study method. The data collection technique is done through secondary data with observations and analysis of various related studies in the form of relevant scientific articles. The results show that the KPU holds a very important role in increasing public political participation in the Pilkada and acts as an agent that minimizes the abstention chain that is carried out by  the  community  as  a  form  of  apathy.  KPU  has  a  role  in  increasing  neutrality, independence, and institutional integrity, conducting political socialization, and political education,  simulating  the  election  process  and  providing  accessibility  to  the  election process.
Keywords: Election Commission, Political Participation, Abstentions.
Abstrak
Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan angka golput yang masih tinggi, golput hadir sebagai bentuk apatisme masyarakat pada perpolitikan Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat. Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  hadir  sebagai  lembaga  yang  dapat  membangkitkan  kesadaran politik masyarakat dengan perannya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Selain itu  peran  KPU  dalam  memberikan  simulasi  serta  aksesbilitas  yang  memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan suaranya di Pilkada. Jenis penelitian yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  karena  dalam  penelitian  ini  dilakukan pendeskripsian  mengenai  peranan  KPU  dalam  meningkatkian  partisipasi  politik masyarakat dalam Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode  studi  literatur.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  melalui  data
sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang terkait berupa artikel ilmiah yang relevan. Hasil didapatkan bahwa KPU menggenggam peranan yang sangat penting dalam meningkatkan  partisipasi politik masyarakat di Pilkada serta berperan sebagai agen yang meminimalisir rantai golput yang dilakukan oleh masyarakat sebagai  bentuk  apatisme.  KPU  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  kenetralan, independensi, serta integritas lembaga, melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, simulasi proses pemilihan, dan menyediakan aksesbilitas proses pemilihan.
Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Golput.

## PENDAHULUAN
Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut  serta  ikut secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  jalan  memilih  pemimpin  negara,  dan secara  langsung  atau  tidak  langsung,  memengaruhi  kebijakan  pemerintah (public  policy) . (Budiarjo,  2008:  367).  Salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  adalah  memilih  pemimpin  dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil  bupati,  dan  walikota  dan  wakil  walikota.  Hal  ini  wujud  dari  negara  yang  demokratis. Namun,  tidak  semua  orang  memiliki  kesadaran  politik  yang  tinggi,  terdapat  beberapa  alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan  stigma “politik” yang identik dengan perebutan  kekuasan  menjadikan  masyarakat  seringkali  bersikap  apatis  terhadap  dunia  politik Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan partisipasi politik masyarakat kurang terutama dalam memberikan suaranya dalam pilkada, dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada di setiap daerah.
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat adalah peran Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam  mensosialisasikan  berjalanya  sistem  pemilihan  umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU  memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di  Indonesia.  Indonesia  dengan  sistem  demokrasi  dalam  menentukan  pemimpin  dilakukanlah pemilu,  artinya  setiap  pemimpin  dipilih  melalui  suara  rakyat  dalam  agenda  Pemilihan  Umum. Untuk  mengindikasikan  keberhasilan  suatu  pemilu  dibutuhkan  masyarakat  yang  menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa paksaan serta tanpa ancaman yang sesuai dengan  UUD  1945  Pasal  22E  tentang  Pemilihan  Umum,  mengenai  pesta  demokrasi  yang diwujudkan  dalam  bentuk  pemilu  yang  berlandaskan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berhasil dibutuhkan peran KPU dalam menanamkan kesadaran berpolitik masyarakat terutama dalam menggunakan hak pilihnya.
KPU  merupakan  garda  terdepan  dalam  sebuah  negara.  Apalagi  dalam  penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan  langsung  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  luas.  (Moad,  Yeswanto,  2018:  286). Peran KPU haruslah dioptimalkan guna menghindari terjadinya tindakan golput dari masyarakat. Golongan  putih  atau  yang  dikenal  sebagai  golput  adalah  tindakan  pemilih  untuk  tidak menggunakan suaranya. Golput sendiri berawal saat para mahasiswa melakukan sebuah tindakan protes dengan tidak memilih dalam Pemilu 1971, yaitu pada masa rezim Orde Baru.
Golput  menurut  Arif  Budiman  bukan  sebuah  organisasi  tanpa  pengurus  tetapi  hanya merupakan  pertemuan  solidaritas.  Sedangkan  Arbi  Sanit  mengatakan  bahwa  golput  adalah gerakan  protes  politik  yang  didasarkan  pada  segenap  problem  kebangsaan,  sasaran  protes  dari
gerakan  golput  adalag  penyelenggaraan  pemilu.  (Arianto,  Bismar,  2011:  53).  Pasca  reformasi, Pemilu  dianggap  lebih  demokratis  dan  golput  mengalami  perubahan  makna  menjadi  sebuah bentuk  apatisme  politik.  sikap  apatisme  dalam  sebuah  ranah  demokrasi  adalah  hal  yang  salah, demokrasi menuntut partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan di sebuah negara. Oleh karena  itu,  peran  KPU  sangat  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam berpolitik terutama dalam memberikan suara pada pilkada dengan memutus rantai golput.

## LANDASAN TEORI
Penelitian terdahulu, telah banyak dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang melakukan analisis dan observasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada yang masih rendah. Seperti  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Meyliana,  Inggried  dan  Erowati  Dewi , (2020) bahwa penurunan yang terjadi  pada  rentang pilkada 2010 dan 2015  di Kabupaten Tana Toraja menunjukan partisipasi politik masyarakat masih kurang, hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor  di  antaranya  rendahnya  kesadaran  pada  setiap  individu  mengenai  demokrasi  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara.  Hal  ini  ditunjukan  oleh  masyarakat  yang  melakukan pemilihan berdasarkan oleh keluarga, agama, status sosial, kader partai politik, dan yang hanya ikut-ikutan saja, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat  terhadap  kesadaran politik juga menjadi salah satu faktor terbesar yang ada pada setiap masyarakat pemilih. (Meyliana, Inggried dan Erowati, Dewi, 2020)
Dalam  penelitian  yang  masih  sama  disebutkan  pula  apa  saja  faktor  yang  memengaruhi rendahnya  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pilkada  di  Kabupaten  Toraja.  Selain karena  faktor  yang  terdapat  pada  diri  masyarakat  itu  sendiri,  faktor  lainnya  adalah  kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat mengenai jalannya pilkada, kurangnya kredibilitas para bakal calon bupati yang dirasa tidak transparan. (Meyliana, Inggried dan Erowati, Dewi, 2020)
Hal ini kemudian turut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Dian A, dan  Sukmariningsih,  Retno  M,  (2020) yang  mengatakan  bahwa  KPU  sangat  berperan  dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan;
a. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat,
b. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga,
c. Sosialisasi Melalui Media Massa, seperti radio dan surat kabar,
d. Program Relawan Demokrasi,
e. Sosialisasi Mobil Keliling. (Nugroho, Dian A, dan Sukmariningsih, Retno M, 2020). Rendahnya  tingkat  partisipasi  turut  didukung  oleh  tingginya  angka  golput  dalam  setiap Pilkada yang diselenggarakan. Namun, di sisi lain mengenai tindakan golput yang dilakukan oleh
sebagian  masyarakat  terjadi  karena  masyarakat  menganggap  bahwa  itu  haknya  dalam  memilih seseorang/kelompok.  Seperti  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lestari,  Ketut  Andita  P, (2021) mengatakan bahwa,
“Golput sendiri merupakan hak politik. Selain tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan perbuatan kriminal. Yang dilarang dan dapat terkena delik hukum adalah bila terbukti mengajak orang tidak memilih atau melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.” (Lestari, Ketut Andita P, 2021).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  karena  dalam  penelitian  ini dilakukan  pendeskripsian  mengenai  peranan  KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat dalam Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Mengutip dari metode penelitian yang dilakukan oleh Dezara Judhitia Handriani, Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. (elibrary.unikom.ac.id). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang terkait, penelitian berupa jurnal mengenai peran KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat,  jurnal  mengenai  partisipasi  politik masyarakat dalam Pilkada serta jurnal mengenai pengaruh golput.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekolompok orang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik yang bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin  maupun  secara  tidak  langsung  memengaruhi  kebijakan  publik (public  policy) . (Budiarjo,  2008:  367).  Partisipasi  politik  masyarakat  dapat  dilakukan  baik  secara perorangan/individu maupun berkelompok dalam memberikan suara/pandangan/pendapat/kritik/saran  kepada  ruang  lingkup  pemerintah  dan  lembaga-lembaga di bawah pemerintah.
Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh semua warga negara Indonesia terutama  berusia  dewasa  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  adalah  memberikan suara pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Namun, dilihat dari berbagai daerah yang melaksanakan  pilkada  untuk  memilih  gubernur-wakil  gubernur,  bupati-wakil  bupati,  walikota- wakil  walikota,  memberikan  fakta  bahwa  pada  dasarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pilkada masih  sangat  kurang.  Terdapat  faktor-faktor  yang  memengaruhi  partisipasi  politik  pada  setiap individu di masyarakat, di antaranya:
1. Rendahnya Kesadaran Pada Setiap Individu
Rendahnya  kesadaran  pada  setiap  individu  mengenai  demokrasi  dan  kewajibannya
sebagai warga negara ditunjukan oleh masyarakat yang melakukan pemilihan berdasarkan oleh  keluarga,  agama,  status  sosial,  kader  partai  politik,  dan  yang  hanya  ikut-ikutan  saja. Dalam hal ini jelas masyarakat melakukan partisipasi bukan berdasar pada kesadaran dirinya pribadi mengenai haknya sebagai warga negara untuk memilih kepala daerah atau pemimpin yang  sesuai  dengan  hati  nuraninya,  melainkan  karena  faktor  psikologis  yang  ada  pada individu itu sendiri.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesadaran Politik
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran politik juga menjadi salah satu faktor terbesar yang ada pada setiap masyarakat pemilih. Hal ini sangat berpengaruh karena pada dasarnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai haknya sebagai  warga  negara,  dan  bagaimana  haknya  dalam  keputusan  politik  pemimpin. Masyarakat tidak memiliki pemahaman betapa pentingnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Karena kurangnya pengetahuan turut berpengaruh pada kesadaran berpolitik individu itu sendiri.
3. Kurangnya Sosialisasi yang Dilakukan oleh KPU
Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat mengenai jalannya pilkada  turut  memengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkada.    KPU  dianggap kurang mensosialisasikan kegiatan politik seperti kampanye para calon yang merupakan hal yang harus diketahui setiap masyarakat pemilih terutama dalam visi-misi serta tujuan yang ingin  disampaikan  para  bakal  calon  pemimpin,  kurang  tersosialisasikannya  proses pemilihan, serta panduan untuk pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.
4. Kurangnya Kredibilitas Para Bakal Calon Pemimpin
Kurangnya kredibilitas para bakal calon pemimpin yang dirasa tidak transparan sehingga membuat masyarakat enggan untuk menyumbangkan suaranya, para calon yang melakukan kampanye  masih  memiliki  kekurangan  dalam  mengkomunikasikannya  pada  masyarakat. Selain  itu,  masyarakat  pun  tidak  terlepas  dari  stigma  bahwa  siapapun  yang  terpilih  tidak dapat  memberikan  perubahan  mengenai  kondisi  kehidupannya  untuk  menuju  kehidupan yang ideal.
5. Rendahnya Rasa Percaya Pada Pemerintah
Rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  terhadap  partai  politik, terhadap calon pemimpin daerah yang dianggap janji-janji, visi-misi yang diutarakan pada saat kampanye adalah janji palsu yang akan dilupakan setelah duduk di tahta pemimpin. Hal ini  dirasa  sudah  biasa  bagi  para  pemimpin  yang  terpilih  ketika  menduduki  jabatannya. Kesejahteraan  masyarakat  akan  tergantikan  oleh  kesejahteraan  pribadi  dan  golongan
tertentu. Akibatnya, masyarakat memiliki masalah kepercayaan terhadap pemerintah.
Faktor yang menjadi pengaruh dalam rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada politik, akan  bertambah  ketika  hadirnya  tindakan  golput  dari  masyarakat  sebagai  bentuk  kurangnya kesadaran berpolitik masyarakat dan dianggap sebagai sebuah sikap apatisme terhadap politik di Indonesia. Golput pertama kali muncul pada tahun 1971 sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terutama  mahasiswa  pada  masa  rezim  Seoharto,  yang  melihat  bahwa  sistem  pemerintahan  dan sitem  politik  tidak  akan  ada  perubahan  atau  perbaikan  baik  untuk  masyarakat  maupun  untuk negaranya.  Namun,  pada  masa  kini,  golput  sering  terjadi  dikarenakan  pertama  faktor  teknis, misalnya, pemilih tidak bisa hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sesuatu hal, seperti tidak  adanya  kartu  undangan  pemilihan,  ataupun  masalah  masyarakat  yang  tidak  mempunyai Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  hal  ini  menjadi  gambaran  ke-apatisme-an  masyarakat.  Kedua, golput  ideologis,  artinya  golput  yang  dilakukan  dengan  kesadaran  diri  sendiri,    dalam  hal  ini masyarakat  menilai  tidak  ada  kontestan  yang  pantas  untuk  diberi  mandat,  hal  ini  bisa  disebut sebagai  sikap  protes  terhadap  sistem/lembaga/pemerintahan  yang  berjalan,  hal  ini  menunjukan adanya  kesadaran  berpolitik  dalam  masyarakat  yang  ditunjukan  dengan  golput  sebagai  sikap protes dirinya.
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan golput, pertama, faktor  sosial-ekonomi,  hal  ini  menyangkut  latar  belakang  sosial  maupun  keadaan  ekonomi pemilih, kedua, faktor psikologis menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian  seseorang  terhadap  calon  atau  kandidat,  serta  faktor  rasional  yang  menyangkut rasionalitas  pemilih  dalam  menentukan  pilihan  berdasarkan  untung  rugi  serta  pertimbangan- pertimbangan yang matang.
Dilihat  dari  segi  dampaknya,  golput  sendiri  akan  berpengaruh  terhadap  proses  demokrasi dalam negara Indonesia, karena partisipasi masyarakat adalah kunci utama dari sebuah demokrasi yang berjalan di suatu negara, apabila, tingkat golput mencapai  angka yang tinggi, maka suatu negara  dianggap  gagal  dalam  demokrasi  karena  tidak  dapat  mengajak  rakyatnya  untuk  aktif memilih pemimpinnya. Apabila penyaluran suara melalui pilkada saja diwarnai dengan golput, maka,  penyaluran  aspirasi  masyarakat  untuk  pemerintah  dan  pemimpin  daerah  tidak  dapat berjalan  sesuai  harapan  masyarakat.  Maka  dari  itu,  tindakan  golput  yang  masih  sering  terjadi haruslah diminimalisir demi tatanan demokrasi yang berjalan dengan baik, dibutuhkanlah peran dari setiap sisi, baik itu masyarakat, partai politik, pemerintah daerah, dan salah satunya adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peran KPU begitu penting dalam setiap proses pemilu, sosialisasi yang dilakukan KPU harus bisa menyadarkan setiap individu  masyarakat  untuk  turut memberikan suaranya dalam pemilu, termasuk  pilkada.  Berikut  adalah  peran  dan  upaya  KPU  dalam  mewujudkan  pilkada  yang
demokratis serta dapat memutus rantai golput.

## 1. Meningkatkan Netralitas, Integritas dan Independensi KPU
KPU  sebagai  salah  satu  pemegang  kunci  pemilu  yang  demokratis  dengan menyelenggarakan  pemilu  yang  jujur,  dan  adil  harus  bisa  bersikap  netral  artinya  tidak memihak  pada  salah  satu  kelompok  tertentu  atau  kepada  pihak  tertentu.  Kenetralan  KPU dapat membuat masyarakat sebagai pemilih hak pilih tidak akan memberi pandangan pada sistem  pemilu  yang  kotor,  atau  curang,  dikarenakan  sikap  KPU  yang  netral.  Partisipasi politik  masyarakat  dalam  hal  ini  akan  menyumbangkan  faktor  keberhasilan  pemilu  yang diselenggarakan.  Selain  itu,  dalam  diri  KPU  integritas  dan  independensi  antar  anggota sangatlah penting. Kesatuan sebagai lembaga yang menyelanggarakan pemilu tanpa adanya paksaan atau ancaman serta sesuai dengan hati nuraninya merupakan bentuk independensi lembaga KPU.
2. Peranan KPU dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Sehat kepada Pemilih
Pendidikan  politik  ditujukan  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  hak  pilih  dalam meningkatkan  kesadaran  serta  pemahaman  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  pemilu, terutama kesadaran masyarakat dalam partisipasi memilih Kepala Daerah. Pendidikan politik menjadi  tanggung  jawab  KPU  guna  memberikan  pengetahuan  serta  pemahaman  politik kepada  masyarakat  untuk  turut  menggunakan  hak  pilihnya  sesuai  dengan  hati  nuraninya masing-masing.  Dalam  pendidikan  politik  yang  dilakukan,  KPU  harus  bisa  memberikan pemahaman  mengenai  apa  itu  Pilkada,  bagaimana  mengetahui  calon  pemimpin  yang berkualitas, dan apa manfaat  yang akan didapatkan masyarakat  setelah menggunakan  hak pilihnya.  Pada  dasarnya,  tidak  semua  masyarakat  memiliki  pengetahuan  mengenai  sistem Pilkada yang benar, pemilihan kepala daerah yang  terkadang tidak berasal dari hati nurani masyarakat  itu  sendiri,  melainkan  karena  faktor  money  politic,  atau  yang  hanya  sekedar mengikuti pilihan orang lain. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU dapat juga melatih masyarakat untuk mengenal para calon berdasarkan visi-misinya saat berkampanye, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka.
3. Peranan KPU dalam Sosialisasi Pilkada kepada Masyarakat
Peranan  KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pilkada  yang memiliki  tingkat  keefektifan  serta  keberhasilan  yang  tinggi  adalah,  melakukan  sosialisasi Pilkada kepada khalayak umum. Sosialisasi  dilakukan dengan mengutamakan masyarakat yang  memiliki  pemahaman  politik  paling  rendah,  sosialisasi  dilakukan  dengan  membuat komunikasi  dua  arah  dengan  masyarakat,  masyarakat  dapat  melakukan  diskusi  mengenai sistem  kampanye,  ataupun  sistem  pemilihan.  Sosialisasi  dilakukan  tidak  hanya  pada  satu golongan masyarakat tertentu tetapi dapat dilakukan pada setiap tingkatan masyarakat, tanpa
memandang jenis kelamin, usia, ataupun tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi bukan  berarti  masyarakat  tersebut  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  partisipasi politiknya dalam memilih pemimpin.  Tidak terkecuali pada partai politik, KPU pun turut melakukan sosialisasi kepada partai politik untuk memberitahukan atau membimbing dalam sistem pencalonan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dalam melakukan sosialisasi pemilu, KPU  harus  bisa  berdialog  dengan  menggunakan  bahasa  yang  santun,  dan  dapat  dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, KPU dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui media massa, relawan demokrasi dan berbagai cara yang dapat menarik perhatian masyarakat.
4. Peran KPU dalam Melakukan Simulasi Proses Pemilihan
Salah satu cara yang masih jarang dilakukan KPU  adalah melalukan kegiatan simulasi proses  pemilihan  calon  pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Daerah.  Masyarakat seringkali  membutuhkan  panduan  atau  bimbingan  tertentu  sebelum  menggunakan  hak pilihnya  dalam  memilih  kepala  daerah.  Terutama  bagi  pemilih  pemula  yang  melakukan pemilihan untuk pertama kalinya seringkali membutuhkan arahan atau panduan bagaimana melakukan proses pemilihan. Dalam hal ini, peran KPU tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai  kampanye  para  calon  atau  berdiskusi  mengenai  jalannya  proses  pemilihan. Namun,  alangkah  baiknya  KPU  turut  menyertakan  gambaran  mengenai  proses  pemilihan kepada  masyarakat,  apa  yang  harus  dilakukan  pertama  kali,  bagaimana  caranya  untuk memberi tanda kepada calon yang dipilih. Hal tersebut bersifat dasar, namun begitu penting untuk mengetahui serta memahami bagaimana proses pemilu berjalan dan proses pemilihan akan berjalan lancar.
5. Menyediakan Aksesbilitas ke Tempat Pemungutan Suara
Penyediaan  fasilitas  serta  aksesbilitas  bagi  masyarakat  pemilih  merupakan  kewajiban KPU,  termasuk  penyediaan  aksesbilitas  yang  memudahkan  bagi  penyandang  disabilitas tertentu  untuk  tetap  menggunakan  hak  pilihnya.  Hal  ini  merupakan  pencerminan  dalam persamaan  hak  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  termasuk  bagi  penyandang  disabilitas sekalipun.  KPU  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan  pemilihan  umum  harus  bisa menyediakan  fasilitas  bagi  masyarakat  berkebutuhan  khusus.  Sehingga  tingkat  partisipasi masyarakat dapat terus mengalami peningkatan sebagai kepuasan atas peran KPU.
Peran  KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  mendorong  kesadaran  politik masyarakat dalam Pilkada sangat penting untuk mencegah dan memutus rantai tindakan golput masyarakat.  Sehingga,  sikap  apatisme  masyarakat  mengenai  kesadaran  politiknya  yang  rendah dan  kepercayaan  pada  pemerintah  juga  rendah,  dapat  ditingkatkan  menjadi  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasi/suara/pendapat  yang  ingin  disampaikan  kepada pemerintah,  dapat  dijadikan  masukan  dan  dukungan  oleh  pemerintah  sehingga  menghasilkan
kebijakan-kebijakan publik yang demokratis. Peran KPU yang sangat vital bagi tingkat partisipasi masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  membuat  kinerja  KPU  selalu  diperhatikan  dan dinilai  oleh  masyarakat,  bahkan  pemerintah,  dalam  perannya  mewujudkan  pemilu  yang demokratis,  bersih,  jujur  dan  adil.  Ketika  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilihnya  di  Pilkada  tinggi  atau  meningkat,  memberikan  kesadaran  bersama bahwa  demokrasi  di  Indonesia  dapat  berhasil  ketika  masyarakat  turut  andil  dalam  memilih pemimpin yang diberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Daerah, atau bahkan sebagai Presiden sekalipun.

## KESIMPULAN
Tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  di  Pilkada  masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi  Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan angka  golput  yang  masih  tinggi,  golput  hadir  sebagai  bentuk  apatisme  masyarakat  pada perpolitikan Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat di  antaranya  adalah  kurangnya  kesadaran  politik  masyarakat,  rendahnya  pengetahuan  politik masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, kurangnya kredibilitas para calon, dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh karena itu peran Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  sebagai  lembaga  independen  yang  menyelenggarakan  pemilihan  umum  kepala daerah,  DPR,  DPD,  DPRD,  dan  Presiden  sebagai  pemangku  kekuasaan  eksekutif  tertinggi memiliki  peranan  yang  sangat  vital  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dengan menjadi  lembaga  independen  netral  serta  berintegritas  yang  melaksanakan  pendidikan  politik, sosialisasi  politik,  simulasi  pemilu,  dan  penyedia  aksesbilitas  dalam  proses  pemilu,  membuat peran KPU sangat diharapkan untuk terus dioptimalkan demi mencapai demokrasi yang berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Adityananingsih, D. P. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 60-64.
http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64
Anonime. (2019). Apa Sih Golput Itu? medium.com. https://medium.com/sayagolput/apa-sih- golput-itu-b2d4e3ee22a6
Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Pemerintahaan , 51-60. https://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL- ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66.pdf
Dany. (2018). “Mengetahui dampak Negatif Jika Banyak Terjadi Golput di Setiap Acara Pemilu Indonesia. "Bombastis.com. https://www.bombastis.com
Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomenan Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia. JIPP , 163- 184.https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/LL/1378
Hemafitria, et. al . (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Parapakan Kabupaten Sambas. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , - .https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article/download/45310/pdf
Kadir, A. (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih pada Pemilihan Legislatif. JPPUMA , 54-64. https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/552/879
Lestari, P. A. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Di Kala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan HAM. Ganesha Civic Education Journal , 37-45. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/download/352/227/
Meyliana, I. F. & Erowati, Dewi. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan KEpala Daerah Pilkada Tahun 2020. Jurnal Academia Praja , 168-181. http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia- praja/article/download/183/141/
Moad, Y. (2018). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 285-291. https://journal.ikippgriptk.ac.id
Nugroho, D. A. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Jurnal Juristic , 22-32. https://jurnal.untagsmg.ac.id
Prasetyo, F. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017.
- , -.https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/21961/20208
R. A. Yusuf, M. (2010). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik. Ganec Swara , 13-16.
Sa'ban, L. A. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi. Medialog: Jurnal Kajian Komunikasi , 35-43. https://jurnal- umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/download/275/210/
Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. Nizham , 252-261. https://download.garuda.ristekdikti.go.id
Solihin, R. et.al . (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 di Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda.
Jurnal Administrative Reform , 495-505. http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/536/488
Yanuarti, S. (2009). Golput dan Pemilu Indonesia. JPP , 21-32. https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327
Yulia, E. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran 2015. Jurnal Unigal , 188-199. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/865/769