## PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) OLEH DINAS TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA BANJAR

## INE NITA

## ABSTRAK
Penelitian di latarbelakangi oleh permasalahan belum optimalnya pengawasan oleh Dinas Tenaga  Kerja  pada  perusahaan  swasta  dikota  Banjar  dalam  pelaksanaan  Upah  Minimum  Kota (UMK). Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan di Kota Banjar yang belum membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan, padahal dari pihak dinas sudah mengamanatkan  kepada  setiap  perusahaan  agar  semua  perusahaan  melaksanakan  upah  sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan  jumlah  informan  9  orang.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  pengumpulan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalag reduksi data, penyajian data, dan Verifikasi yang diinterprestasikan secara kualitatif yang bersumber dari observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan pelaksanaan Upah Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  secara umum  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Tetapi,  1  dari  10  indikator  belum  dilaksanakan  kurang baik  yaitu,  permintaan  laporan  dan  informasi  secara  lisan  dari  pegawai.  Adapun  hambatan- hambatan  yang  ditemukan  dalam  pengawasan  pelaksanaan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  yaitu  1)  Terbatasnya  jumlah pengawas ketenagakerjaan 2) Kurangnya sosialisasi dari Dinas terhadap pihak karyawan maupun manajemen  perusahaan  3)  Tidak  kesesuainya  laporan  atau  informasi  mengenai  pengupahan pegawai  4)  Pihak  manajen  perusahaan  kurang  sigap  dalam  memberikan  perintah  untuk memperbaiki laporan yang kurang atau salah. Dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan  tersebut,  yaitu  1)  Memaksimalkan  pegawai  yang  ada  dengan  melakukan peningkatkan  potensi  2)  Melakukan  sosialisasi  dan  pemahaman  dengan  melakukan  pembinaan terhadap karyawan maupun pihak manajemen perusahaan 3) Memverifikasi serta laporan dengan relita  yang  ada  dilapangan  4)  Memaksimalkan  pembinaan  terhadap  pengusaha  dalam  rangka meningkatkan kompetensi untuk memperbaiki laporan yang kurang atau salah.
Kata kunci : Pengawasan, Pelaksanaan, Upah Minimum Kota (UMK)

## A. PENDAHULUAN
Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah mengenai  pelaksanakan  Upah  Minimum  Kota (UMK) bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi para pekerja. Disamping  itu  untuk  mendidik  pengusaha  dan pekerja agar selalu tertib melaksanakan ketentuan perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan sehingga  stabilitas  ekonomi  yang  kuat  bisa tercapai.  Dalam  hal  pengawasan  diatur  dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada  Perusahaan  Swasta  di  Kota  Banjar  belum optimal,hal  ini  terlihat  dari  masih  adanya perusahaan di  Kota  Banjar yang  belum membayar  upah  sesuai  dengan  Upah  Minimum Kota  (UMK)  yang  telah  ditetapkan,  padahal  dari
pihak dinas sudah  mengamanatkan kepada setiap perusahaan agar semua perusahaan melaksanakan upah  sesuai  dengan  Upah  Minimum  Kota (UMK).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  dan melakukan  penelitian  atas  pengawasan  yang  di lakukan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Banjar mengenai pelaksanaan Upah
Minimum Kota(UMK)  ke  dalam  Jurnal    ilmiah  yang berjudul “Pengawasan  Pelaksanaan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  pada  Perusahaan  Swasta  di  Kota Banjar”

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pengawasan  pelaksanaan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga kerja pada perusahaan swasta di Kota Banjar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam  pengawasan  pelaksanaan Upah  Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas
Tenaga  kerja pada perusahaan swasta  di Kota Banjar?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  pada pengawasan  pelaksanaan  Upah  Minimum Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  kerja  pada perusahaan swasta di Kota Banjar?

## B. LANDASAN TEORITIS
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Siagian  (Makmur,  2011:176)  menyatakan  bahwa Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan  yang sedang  dilakukan  berjalan sesuai dengan rencana yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Selain  dari pada  itu  yang  dikemukakan  oleh  Situmorang (Adisasmita,  2014  :  21)  menyebutkan  bahwa Pengawasan  adalah  setiap  usaha  dan  tindakan dalam  rangka  untuk  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
Disamping itu, Terry  (Torang, 2014 : 176) mengungkapkan ‘Controlling is as the process of determining what’s being accomplished, evaluating  it,  and  if  necessary  applying corrective  measures  so  that  performance  takes place  accoreding  to  plans’. Jadi  Pengawasan adalah sebagai proses penentuan apa yang sedang di capai, mengevaluasi, dan jika perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan sehingga kinerja yang terjadi sesuai dengan rencana. Menurut Siagian (2014:115-116) mengemukakan  bahwa  terdapat  dua  fokus  kajian atau  faktor  teknik  yang  sangat  menentukan proses pengawasan yang pada dasarnya dilakukan  oleh  administrasi  dan  manajemen, yaitu  sebagai  berikut,  Pengawasan  langsung (Inspeksi langsung,
On the spot observation/pengamatan  ke  tempat  kerja,  On  the spot  repot/penggalian  informasi  ke  tempat  kerja) dan Pengawasan tidak langsung (tertulis, lisan)
Upah  didefinisikan  sebagai  harga  yang dibayarkan  untuk  suatu  jenis  kerja  atau  jasa tertentu  yang  diberikan  kepada  seorang  pegawai (Sinambela,  2012  :  49).  Sedangkan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  merupakan  standar  upah atau batas minimum upah  yang harus dibayarkan oleh  perusahaan  kepada  pekerjanya  sesuai dengan ketetapan pemerintah melalui mekanisme tertentu.

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian Metode  dalam penelitian ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif,Menurut  pendapat Sugiyono  (2014  :  9  )  penelitian  kualitatif  adalah sebagai berikut :
Metode penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagian  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  intrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menemukan makna dari pada generalisasi.
2. Waktu dan Tempat
Dalam penelitian ini,
peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja  Kota  Banjar.  Penelitian  ini  dilaksanakan selama  6  bulan,  yaitu  dari  bulan  Desember  2016 sampai dengan bulan Mei 2017.
3. Data dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibedakan  menjadi  sumber  data  primer  dan sekunder.sumber  data  primer  menurut  Silalahi (2009  :  289)  adalah  “suatu  objek  atau  dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut first  hand  informantion .  Data  yang  dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi”.Sedangkan sumber  data sekunder adalah, “Data  yang  dikumpulkan  dari  tangan  kedua  atau sumber-sumber  lain  yang  telah  tersedia  sebelum penelitian  dilakukan.Sumber  sekunder  meliputi komentar,  interpretasi,  atau  pembahasan  tentang materi original”. (Silalahi, 2009 : 291).
Sumber data primer  yang merupakan salah satu  informan  atau  narasumber  untuk  penelitian ini  sebanyak  9  orang.  Adapun  sumber  data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut,    Pegawai  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Banjar  berjumlah  3  Orang  (Kadis  Tenaga  Kerja Kota  Banjar,  Kabid  Perlindungan  Tenaga  Kerja, Pengawas  Provinsi  Kota  Banjar)  dan  Perusahaan Swasta  berjumlah  6  Orang  (Manajer  PT.  Alba Priangan  Lestari,  Manajer  PR.  Kamal,  Manajer PR. Padud  Jaya,  Manajer  PT.  Samudra,  Manajer PT.  Baninza  Cineplex,  Manajer  CV.  Cahaya Simpati).  Sementara  itu  untuk  data  sumber sekunder  meliputi dokumen-dokumen, peraturan- peraturan,  yang  berkaitan  dengan  pengawasan pelaksanaan  dan  Upah  Minimum  Kota.Data sekunder diperlukan untuk melengkapi pembahasan  serta  untuk  mendukung  data  primer yang berasal dari sumber aslinya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  berupa observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen.
5. Teknik Pengolahan/ Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  berupa observasi  dan  wawancara  dan  pengumpulan dokumen-dokumen.Kegiatan analisis data kualitatif  dilakukan  meliputi  tiga  tahap  yaitu reduksi  data  (reduction),  penyajian  data  (data display), dan conclusion drawing/ verification.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian
1.1 DeskrIpsi  Kantor  Dinas  Tenaga

## Kerja Kota Banjar
Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Banjar  adalah instansi  yang  mengawasi  pelaksanaan  upah minimum  kota  (  UMK).  Halini  tertulis  dalam peraturan  mengenai pengawasan  Upah Minimum Kota  (UMK)  menyatakan  tugas  Dinas  Tenaga Kerja yaitusebagai berikut:
a) Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  menyatakan pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  oleh pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang mempunyai  kompetensi  dan  independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
b) Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan disebutkan  bahwa  pengawasan  pemburuhan diadakan guna mengawasi berlakunya Undang-Undang  dan  peraturan-peraturan khususnya mengenai perburuhan.
c) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 tentang  serikat  pekerja  salah  satunya menyatakan bahwa serikat pekerja merupakan  syarat  untuk  memperjuangkan, melindungi,  dan  membela  kepentingan  dan kesejahteraan  pekerja  beserta  keluarganya, serta  mewujudkan  hubungan  industrial  yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
2. Pembahasan Hasil Penelitian
2.1 Pengawasan  pelaksanaan  Upah Minimum  Kota (UMK)  oleh Dinas
Tenaga  kerja  pada  perusahaan swasta di Kota Banjar. Pada  bagian  ini  penulis  akan  membahas mengenai pengawasan pelaksanaan upah minimum  kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja
pada  Perusahaan  di  Kota  Banjar.  Dilihatdari faktor  yang  menjadi  penentu  berhasil  atau tidaknya  suatu  proses  Pengawasan  ,  yang meliputi dimensi- dimensi antara lain:
1.  Pengawasan Langsung
1) Inspeksi Langsung
a.   Adanya  Pengawasan  Berkala  yang Dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik
kesimpulan bahwa mayoritas informan mengungkapkan pelaksanaan pengawasan melalui  pemeriksaan  secara  berkala  yang dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  mengenai pelaksanaan  UMK  pada  perusahaan  swasta  di Kota  Banjar  sudah  baik.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan
pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Banjar dilakukan dengan baik.
Berdasarkan penelitian  dan teori tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya pengawasan berkala yang dilakukan oleh Dinas Tenaga  Kerja  terhadap  perusahaan  di  Kota Banjar telah dilaksanakan sesuai dengan proses pengawasan.
b. Adanya pengawasan mendadak (sidak)  yang  dilakukan  oleh  Dinas Tenaga Kerja
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  mengenai  fokus  kajian pengawasan  mendadak  ini  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  pengawasan  mendadak sudah  dilakukan  oleh  pegawai  Dinas  Tenaga Kerja  dengan  cukup  baik  sesuai  dengan  lebih banyaknya  jumlah  informan  yang  menjawab bahwa pelaksanaan inspeksi mendadak
dilakukan dengan cukup baik Berdasarkan penelitian  dan teori tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya pengawasan berkala yang dilakukan oleh Dinas Tenaga  Kerja  terhadap  perusahaan  di  Kota Banjar telah dilaksanakan sesuai dengan proses pengawasan.
2)On The Spot Observation/ Pengamatan ke tempat kerja 1) Adanya Observasi/ Pengamatan Terhadap Proses Pelaksanaan Upah. Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan bahwa mengenai observasi/pengamatan terhadap proses
pelaksanaan  upah  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  sudah  dilakukan dengan  cukup  baik.  Sesuai  dengan  lebih banyaknya  jumlah  informan  yang  mengatakan hal tersebut.
Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya Observasi/ Pengamatan Terhadap Proses Pelaksanaan  Upah  yang  dilakukan  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  terhadap  perusahaan  di  Kota Banjar telah dilaksanakan sesuai dengan proses pengawasan. 2) Adanya  Arahan Apabila Terjadi Penyimpangan pada Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa,  pelaksanaan  pengawasan melalui pemberian arahan bagi adanya penyimpangan pelaksanaan UMK sudah dilakukan dengan cukup baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Banjar  dalam  pelaksanaan  UMK pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  sudah dilakukan dengan dengan cukup baik.
Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan  bahwa  indikator  adanya  arahan apabila terjadi penyimpangan pada pelaksanaan Upah  Minimum  Kota  (UMK)  yang  dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  terhadap  perusahaan di  Kota  Banjar  telah  dilaksanakan  sesuai dengan proses pengawasan.
3) On  The  Spot  Report/  Penggalian Informasi ke tempat kerja
a. Adanya PermintaanLaporan dan Informasi dari Pegawai tentang Berbagai Hal yang Menyangkut dengan  Pelaksanaan  Upah  Minimum
Kota (UMK) Dalam hal ini Upah yang di Terima
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  mengenai  adanya  permintaan laporan  dan  informasi  dari  pegawai  tentang berbagai hal yang menyangkut dengan pelaksanaan  Upah  Minimum  Kota  (UMK) dalam  hal  ini  upah  yang  di  terima.bahwa dilakukan dengan baik. Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya
permintaan laporan dan informasi dari pegawai tentang  berbagai  hal  yang  menyangkut  dengan pelaksanaan  Upah  Minimum  Kota  (UMK) dalam  hal  ini  upah  yang  di  terima  yang dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  terhadap perusahaan  di  Kota  Banjar  telah  dilaksanakan sesuai dengan proses pengawasan.
b. Pengecekan  Atas  Kebenaran  Laporan dan  Informasi  yang  Diperoleh  saat Observasi.
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan
melalui  pengecekan  kebenaran  laporan  atau informasi  mengenai  pengupahan  pegawai dilakukan dengan cukup baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Banjar  dalam  pelaksanaan  UMK pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  sudah dilakukan dengan baik.
Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan  bahwa  indikator  Pengecekan Atas  Kebenaran  Laporan  dan  Informasi  yang Diperoleh  saat  Observasi  yang  dilakukan  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  terhadap  perusahaan  di Kota  Banjar  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan proses pengawasan.
2 Teknik Pengawasan Tidak Langsung 1)Tertulis
a. Adanya  Pengecekan  Atas  Kebenaran Laporan Tertulis
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan melalui  pengecekan  kebenaran  laporan  secara tertulis mengenai pengupahan pegawai dilakukan  dengan  baik.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Banjar dalam pelaksanaan UMK pada perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  sudah dilakukan dengan  baik. Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya pengecekan  atas  kebenaran  laporan  tertulis yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja terhadap  perusahaan  di  Kota  Banjartelah dilaksanakan sesuai
dengan proses pengawasan.
b. Adanya  Perintah  Untuk  Melakukan Perbaikan  terhadap  Laporan  yang Kurang atau Salah
Dari  hasil  penelitian,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan melalui  perintah  untuk  melakukan  perbaikan terhadap  laporan  yang  kurang  atau  salah  telah dilakukan  dengan  kurang  baik.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Banjar  dalam  pelaksanaan  UMK pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  masih kurang baik.
Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan  bahwa  indikator  adanya  perintah untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  laporan yang  kurang  atau  salah  yang  dilakukan  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  terhadap  perusahaan  di Kota  Banjar  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan proses pengawasan.
2) Lisan
a. Adanya  Permintaan  dan  Informasi secara Lisan dari Pegawai
Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan melalui  permintaan  laporan  dan  informasi secara  lisan  dari  pegawai  perusahaan  dinilai kurang baik. Dengan demikian, dapat
disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Banjar  dalam pelaksanaan  UMK  pada  perusahaan  swasta  di
Kota Banjar dinilai masih  kurang baik.
Berdasarkan penelitian  dan  teori  tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya permintaan  dan  informasi  secara  lisan  dari pegawai  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja terhadap perusahaan di Kota Banjar telah dilaksanakan sesuai dengan proses pengawasan. b. Adanya Pengecekan Kebenaran

## Laporan dan Informasi Lisan
Dari  hasil  penelitian,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan melalui  pengecekan  kebenaran  laporan  dan informasi  lisan  dinilai    sudah  baik.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  pengawasan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Banjar  dalam  pelaksanaan  UMK pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar  dinilai sudah baik. Berdasarkan penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa indikator adanya pengecekan  kebenaran  laporan  dan  informasi lisan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja terhadap  perusahaan  di  Kota  Banjar  telah dilaksanakan sesuai dengan proses pengawasan. 2.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam  pengawasan  pelaksanaan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas Tenaga  kerja  pada  perusahaan  swasta  di Kota Banjar
Untuk  dapat  menganalisis  hambatan- hambatan dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum  kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  pada  Perusahaan  di  Kota  Banjar.  Dilihat dari  faktor  yang  menjadi  penentu  berhasil  atau tidaknya  suatu  proses  Pengawasan  ,  sebanyak dua dimensi.Adapun hambatan-hambatan
tersebut antara lain:
1. Jumlah  pengawas  ketenagakerjaan  di  Kota Banjar yang terbatas;
2. Dari  pihak  perusahaan  banyak  alasan  jika dimintai  keterangan  dalam  hal  pemenuhan Upah  Minimum  Kota  (UMK)  ataupun dalam hal lainnya;
3. Adanya  ketidaksesuaian  laporan/informasi mengenai pengupahan pegawai di perusahaan;
4. Kurang  sigapnya  manajemen  perusahaan dalam  memberikan    perintah  untuk memperbaiki laporan yang kurang/salah;
2.3 Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  kerja pada perusahaan swasta di Kota Banjar.
Untuk  dapat  menganalisis  hambatan- hambatanpadapengawasan  pelaksanaan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  kerja pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar.Penulis mengacu  kedalam  dua  dimensi,  sehingga  upaya yang dilakukan berdasarkan hambatanyang ada.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan pada pengawasan
pelaksanaan  upah  minimum  kota  (UMK)  oleh Dinas  Tenaga  Kerja  Pada  perusahaan  swasta  di Kota Banjar adalah sebagai berikut :
1. Memaksimalkan pegawai yang ada dengan melakukan peningkatan kompetensi dengan  berbagai  pelatihan  dan  pendidikan lebih lanjut;
2. Melakukan  pendekatan  dan  memberikan pemahaman  kepada  pihak  pengusaha bahwa  dalam  pembayaran  upah  minimum itu wajib dilaksanakan sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  peraturan  perundangan- undangan.
3. Memverifikasi  kebenaran  informasi  serta laporan  yang  ditujukan  kepada  Dinas Tenaga  Kerja  baik  yang  datangnya  dari manajemen perusahaan, karyawan maupun dari  pihak  masyarakat  umum,  hal  tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan (mewawancarai) terhadap para karyawan  perusahaan  sehingga  dapat ditemui kesesuaian jawaban antara laporan dari  manajemen  perusahaan  dengan  realita karyawan dilapangan;
4. Memaksimalkan pembinaan terhadap pengusaha  dan  manajemen  perusahaan dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi serta  memperbaiki  laporan-laporan  terkait pengupahan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja pada  perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  itu
terbukti dari 10 indikator yang diteliti, 10 indikator teknik-teknik pengawasan
(39%)  dilaksanakan    dengan  baik,  9 indikator teknik-teknik pengawasan
(38%)  dilaksanakan  dengan  cukup  baik, selain  itu  adapun  8  indikator  teknik- teknik  pengawasan  (23%)  dilaksanakan dengan  kurang  baik,  terutama  pada indikator permintaan laporan dan informasi secara lisan dari pegawai.
2. Hambatan-hambatan yang  ditemukan dalam  pengawasan  pelaksanaan  Upah
Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di
Kota Banjar, yaitu :
1. Jumlah  pengawas  ketenagakerjaan  di Kota Banjar yang terbatas;
2. Dari  pihak  perusahaan  banyak  alasan jika  dimintai  keterangan  dalam  hal pemenuhan  Upah  Minimum  Kota (UMK) ataupun dalam hal lainnya;
3. Adanya ketidaksesuaian laporan/informasi mengenai pengupahan pegawai di perusahaan; 4. Kurang sigapnya manajemen perusahaan dalam memberikan perintah  untuk  memperbaiki  laporan yang kurang/salah;
3. Upaya-upaya  yang telah  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-  hambatan  yang ditemukan dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota
(UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  pada
Perusahaan Swasta di Kota Banjar, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, yaitu : 1. Memaksimalkan  pegawai  yang  ada dengan melakukan peningkatan
kompetensi dengan berbagai pelatihan dan pendidikan lebih lanjut; 2. Melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha bahwa dalam pembayaran  upah  minimum  itu  wajib dilaksanakan  sesuai  dengan  yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; 3. Memverifikasi  kebenaran  informasi serta  laporan  yang  ditujukan  kepada Dinas  Tenaga  Kerja  baik  yang datangnya dari manajemen perusahaan,  karyawan  maupun  dari pihak  masyarakat  umum,  hal  tersebut dapat  dilakukan  dengan  melakukan pengecekan  (mewawancarai) terhadap para  karyawan  perusahaan  sehingga dapat  ditemui  kesesuaian  jawaban
antara laporan dari manajemen perusahaan  dengan  realita  karyawan dilapangan;
4. Memaksimalkan  pembinaan  terhadap pengusaha dan manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta memperbaiki  laporan-laporan  terkait pengupahan.

## Saran
Berdasarkan  analisis  diatas,  maka  saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota  (UMK)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja pada  Perusahaan  Swasta  di  Kota  Banjar, pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Banjar, seharusnya  lebih  mengefektifkan  lagi pengawasan terhadap proses pelaksanaan Upah, arahan apabila terjadi penyimpangan  pada  pelaksanaan  Upah Minimum  Kota (UMK),  pengecekan atas kebenaran  laporan  dan  informasi  yang diperoleh  saat  observasi  harus  lebih ditingkatkan lagi agar lebih efektif lagi.
2. Untuk  menghindari  terulangnya  kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam  Pengawasan  pelaksanaan  Upah Minimum  Kota  (UMK)  oleh  Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di
Kota  Banjar,  maka  pihak  Dinas  Tenaga Kerja Kota Banjar harus lebih meningkatkan  lagi  pembinaan  terhadap tenaga pegawai dinas agar lebih meningkatkan  kompetensi  dari  setiap pegawainya dan menambah tenaga pengawas karena wilayah kerjanya cukup luas  dan  perusahaan  yang  harus  diawasi cukup banyak.
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar hendaknya  melakukan  upaya  lebih  lanjut mengenai Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum  Kota  (UMK)  di  Kota  Banjar terutama  dalam  hal  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  pegawai,  sosialisasi  dan pemahaman dengan melakukan pembinaan  secara  menyeluruh  terhadap karyawan  serta  manajemen  atau  pemilik perusahaan  swasta  di  Kota  Banjar, menambah lagi tenaga pengawas, kecermatan  dalam  melakukan  verifikasi data yang masuk ke dinas berupa laporan tentang upah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggapan Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu
Makmur.  2011. Efektivitas  Kebijakan Kelembagaan  Pengawasan .  Bandung  :  Refika Aditama
Siagian.  2008. Filsafat  Administrasi . Jakarta : Bumi Aksara Silalahi, Umber. 2009. Metode Penelitian Sosial . Bandung : PT Refika aditama Sinambela,  Lijan  Poltak.  2012. Kinerja
Pegawai . Yogjakarta : Graha Ilmu
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian Kuantitatif-Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung  : Alfabeta Torang,  Syamsir.  2014. Organisasi  dan manajemen . Bandung : Alfabeta

## IDENTITAS PENULIS
INE  NITA  YULITA,  Lahir  di  Banjar,  24  Juli 1995.  Adalah  Mahasiswa  Program  Studi  Ilmu Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu PolitikUnigal Ciamis. Tinggal di Lingkungan  Cimenyan  II  RT  004  RW  010
Kelurahan/ Desa Mekarsari Kecamatan Banjar.