## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1,  No. 2, Desember 2019, pp 77-88 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.298

## Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pembinaan Warga Binaan
Elvi Susansi 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone, Email: elvisusantievi@gmail.com
Artikel info
Artikel history: Received; 18-09-2019 Revised:21-10-2019 Accepted: 05-11-2019 Published: 31-12-2019
Keywords: Supervision, Judge, Assisted Citizens
Kata Kunci: Pengawasan, Hakim, Warga Binaan
Abstract . This  study  aims  to  analyze  the  supervisory  function  of  judges against  court  decisions.  The  research  is  based  on  the  fact  that supervision  at the stage of implementation of the verdict in the criminal justice system can be carried out after the existence of a court decision that has permanent legal force (incraht).  The  research  method  used  is  a  normative  research  method.  The results  of  the  study  showed  that  the  function  of  supervising  supervisors  and observers  (Kimwasmat) towards  fostering  the  assisted  citizens  (Wabi)  was to provide assurance of the guarantee of the protection of the human rights of the assisted people (Wabi); provide legal certainty against the implementation  of judges' decisions; guarantee of fostering fostered citizens (Wabi) in the context of social reintegration in the community.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fungsi  pengawasan hakim  terhadap  putusan  pengadilan.  Penelitian  didasari  pada  bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum  tetap  (incraht).  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  normative.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Fungsi pengawasan  hakim  pengawas  dan  pengamat  (Kimwasmat)  terhadap pembinaan  warga  binaan  (Wabi)  adalah  memberikan  kepastian  terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga binaan (Wabi); memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan hakim; jaminan pembinaan warga binaan (Wabi) dalam rangka reintegrasi sosial di masyarakat .
Coresponden author:
* Email: elvisusantievi@gmail.com A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas … ( Susanti ) | 78

## PENDAHULUAN
Pengawasan  pada  tahap  pelaksanaan  putusan  merupakan  tahapan  akhir  dalam  proses  sistem peradilan  pidana (Timoera,  2014) .  Pengawasan  pada  tahap  pelaksanaan  putusan  dalam  sistem peradilan  pidana  dapat  dilakukan  setelah  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap (incraht). Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan melalui kegiatan observasi (Mukti, 2017) .
Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sebagaimana  mestinya (Suratman,  2016) .  Dalam pelaksanaan  putusan  pemidanaan  bersyarat,  pengawasan  dilakukan  guna  mengetahui  apakah syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan  pengadilan  telah  terpenuhi  yaitu  dari masa percobaan  terpidana  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  karena  dalam  pelaksanaan putusan  pemidanaan  bersyarat  harus  dilakukan  dengan  pengawasan  dan  pengamatan  yang sungguh-sungguh.
Dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan tersebut terhadap putusan pidana  bersyarat  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  lebih  bersifat  administratif  dan  pasif  yaitu menunggu  laporan  dari  Jaksa  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  putusan  pengadilan (Firmansyah,  2016) .  Filosofi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  hakim  pengawas  adalah memastikan terlindunginya hak asasi warga binaan (Warga Binaan). Undang-Undang Republik Indonesia  No  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dalam  penjelasannya dapat dibaca celaan pembuat undang-undang terhadap hukum acara pidana yang terdapat dalam HIR  (berasal  dari  IR  1848  dan  diperbaharui  dengan  S.1941-44).  Antara  lain  dikatakan  bahwa HIR”...  belum  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia sebagaimana  wajarnya  dimiliki  oleh  suatu  Negara  hu kum”.  Dan  untuk  menegaskan  bahwa KUHAP  ini  berbeda  dengan  HIR,  maka  penjelasan  tersebut  a.l.  menunjukkan  pentingnya “...penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun  hak serta kewajiban Negara”
Merujuk kepada penjelasan diatas maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dari pasal- pasal dalam KUHAP harus selalu ditafsirkan dengan memperlihatkan HAM. Meskipun rumusan pasal-pasal KUHAP tidak secara jelas merupakan rumusan HAM untuk tersangka dan terdakwa, namun sikap batin (spirit) peraturan perundang-undangan ini menolak pelanggaran HAM dalam setiap tahap dari system peradilan pidana.
Hak Asasi Manusia juga sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia. sehingga tanpa hak-hak itu, kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity) (Haling, et,al, 2018) . Oleh karena itu, dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable). Mukadimah UDHR mulai dengan kata-kata, yaitu : ...."recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all  members  of  the  human  family...." (Lawler,  2005) . Kata "equa? disini  menunjukkan  tidak  boleh adanya  diskriminasi  dalam  perlindungan  Negara  atau  jaminan  Negara  atas  hak-hak  individu tersebut.  Karakteristik  inilah  yang  membedakan  HAM  dari  hak-hak  lain  yang  diberikan  oleh hukum (legal  rights). Pembedaan  antara  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  dengan  HAM  adalah penting,  karena  hak  yang  diberikan  oleh  hukum (legal  rights) dapat  diberikan  pembatasan sedangkan human rights tidak. Hak-hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan undang- undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (Matompo, 2014).
Pandangan  yang  menyebutkan  hak  ini  tidak  perlu  selalu  dibayangi  dengan  pengertian  adanya kewajiban, sehingga menjadi “hak dan kewajiban asasi manusia”, bermula dari pemahaman kita bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Hal ini adalah benar, namun perlu diingat bahwa simetris  ini  tidak  berada  dalam  diri  individu  yang  sama.  Dalam  pengertian  HAM,  hak-hak tersebut  melekat  pada  manusia  dan  hanya  dapat  dimiliki  oleh  individu.  Sedangkan  kewajiban yang merupakan  bagian simetri terdapat pada Negara, karena hanya Negara yang mempunyai kekuasaan  memelihara  dan  melindungi  hak-hak  individu  ini.  Karena  itu,  apabila  kita  ingin memakai istilah "hak dan kewajiban asasi manusia", maka pemahamannya adalah adanya hak
79 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
pada  individu-manusia  dan  adanya  kewajiban  pada  pemerintah-negara.  HAM  pada  individu menimbulkan  kewajiban  pada  pemerintah  atau  negara  untuk  melindungi  individu  tersebut terhadap  setiap  kemungkinan  pelanggaran,  termasuk  pelanggaran  dari  negara  atau  aparat pemerintah sendiri (Kartayasa, 2017).
Oleh karena itu, maka penegakan hukum pun harus senantiasa menghormati HAM. Meskipun tidak secara khusus dirumuskan dalam pasal-pasal KUHAP, tetapi dalam penjelasannya terdapat sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap “keluhuran harkat serta martabat manusia”.
Asas-asas  ini,  selaras  dengan  apa  yang  juga  diminta  oleh "the  international  bill  of  human  rights". Adapun  salah  satu  asas  tersebut  adalah  “Hak  terpidana  mendapat  jaminan  pelaksanaan kewajiban  pengadilan  untuk  mengendalikan  pelaksanaan  putusan- putusannya”.  Maksud mengawasi  "...apakah  pembinaan  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan)  benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu antara lain apakah warga binaan (Warga Binaan)  memperoleh  hak-haknya...".  Dengan  menunjuk  pada  SEMA  7  Tahun  1985  dan kesimpulan Hakim Agung diatas, maka sebenarnya telah diciptakan penafsiran yang lebih jelas tentang istilah "pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan* dalam UU No 14/1970 (Pasal 33 ayat  2)  dan  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  terhadap  putusan  pengadilan  yang menjatuhkan  pidana  perampasan  kemerdekaan  dalam  KUHAP  (Pasal  277).  Penafsiran  itu adalah hakim ini harus aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang  memperoleh  putusan  pidana  penjara.  Inilah  inti  peran  dan  tanggungjawab  utama  Hakim Pengawas dan Pengamat (Bahrun, Nggeboe & Nuraini, 2019).
Pada  dasarnya,  pengawasan  dan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  ini  untuk  mengawasi  pemenuhan  hak-hak  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan) sebagai  manusia  yang  bermartabat  walaupun  kebebasannya  dirampas  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  dijatuhkan  kepadanya.  Sehingga  asas  yang  digunakan  oleh  Hakim  Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  Penelitian  hukum  normatif  dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana;  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan;  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman; Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan  Pemasyarakatan.  Sedangkan  pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach). Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkut  paut  dengan  diversi.  Pendekatan  konseptual (Conceptual Approach) bahwa pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

## PEMBAHASAN

## A.   Perwujudan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan hakim
Pengawasan  dan  pengamatan  ini  harus  berperi  kemanusiaan  dan  peri  keadilan.  Selain  itu pengawasan dan pengamatan ini juga untuk mengawasi apabila adanya kesewenang-wenangan pejabat  yang  tidak  bertanggungjawab  dan  menekan  residivis  kembali  melakukan  kejahatan. Sehingga perlu adanya laporan yang, nyata, dan hendaknya ketua Pengadilan Negeri ikut aktif memperhatikan  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengamatan  dengan  meminta  laporan  hasil pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  putusan  pengadilan  ini  dari  Hakim  Pengawas  dan Pengamat secara berkala.
Kepastian  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan  hukum,  terutama  untuk  norma hukum  tertulis.  Hukum  kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak  digunakan  sebagai pedoman perilaku bagi Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.
Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas … ( Susanti ) | 80
Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006), bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:
a. Tersedia  aturan-aturan  hukum  yang  jelas  atau  jernih,  konsisten  dan  mudah  diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Kelima  syarat  yang  dikemukakan  Jan  M.  Otto  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepastian  hukum dapat  dicapai  jika  substansi  hukumnya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Aturan  hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo (2007), kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak  identik  dengan  keadilan.  Hukum  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang,  bersifat menyamaratakan,  sedangkan  keadilan  bersifat  subyektif,  individualistis,  dan  tidak menyamaratakan.
Kepastian  hukum  adalah  salah  tujuan  utama  dan  sistem  peradilan  hukum  di  Indonesia. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan sebagian orang, beranggapan bahwa  keadilan  itu  adalah  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  dapat  tercapai  setelah  proses peradilan telah selesai (adanya putusan pengadilan).
Kepastian hukum adalah "sicherkeit des Rechts selbsf yang bermakna kepastian tentang hukum itu sendiri.  Ada  empat  hal  yang  berhubungan  dengan  makna  kepastian  hukum.  Pertama,  bahwa hukum  itu  positif,  artinya  bahwa  hukum  itu  adalah  perundang-undangan (gesetzliches  recht). Kedua,  bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada  fakta (tatsachen), bukan  suatu  rumusan  tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", “kesopanan”. Ketiga, bahwa  fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang,  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat  adalah  kepastian  dari  adanya  peraturan  itu  sendiri  atau  kepastian  peraturan (sicherkeit  des rectos).
Pelaksanaan  putusan  /eksekusi  adalah  putusan  pengadilan  yang  dapat  dilaksanakan.  Putusan pengadilan  yang  dapat  dilaksanakan  adalah  putusan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap (in  kracht  van  gewijsde) (Djanggih  &  Hipan,  2018) . Putusan  yang  sudah  berkekuatan  tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum berupa, banding, dan kasasi.
Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti yaitu apabila  tidak  mungkin  atau  tidak  diadakan  perbandingan  seketika  diucapkan  di  muka  umum, kecuali  apabila  terdakwa  mohon  pertangguhan  menjalankan  putusan  selama  empat  belas  hari dalam  tempo  mana  terhukum  berniat  akan  memajukan  permohonan  grasi  kepada  Presiden. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa,  yang  untuk  itu  Penitera  mengirimkan  salinan  surat  putusan  kepada  jaksa  (Pasal  270 KUHAP).
Eksekusi  putusan  pengadilan  baru  dapat  dilakukan  oleh  jaksa,  setelah  jaksa  menerima  salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas
81 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.
Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: "jaksa",  berbeda  dengan  pada  penuntutan  seperti  penahanan,  dakwaan,  tuntutan  dan  lain-lain disebut  "penuntut  umum".  Dengan  sendirinya  ini  berarti  Jaksa  yang  tidak  menjadi  Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.
Hasil Penelitian di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Victor Kepala lapas Gowa yaitu diketahui bahwa setiap Hakim Pengawas dan Pengamat telah diberikan tugas tambahan untuk mengetahui  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan Lembaga Pemasyarakatan. Sampai mengetahui keadaan, yang. sebenarnya pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan atau tidak terhadap warga binaan (Warga Binaan) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewljsde). Hakim Pengawas dan Pengamat harus turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan karena para warga binaan (Warga Binaan) di dalam Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  orang-orang,  yang,  telah  dirampas  ha-hak  dan kemerdekaannya  secara  legal,  warga  binaan  (Warga Binaan)  harus  tetap  memperoleh  keadilan yang  sesuai  dengan  kedudukannya  sebagai  seorang  yang  telah  dinyatakan  bersalah  menurut hukum.  Dalam  keadaan  ini  bukan  berarti  para  warga  binaan  (Warga  Binaan)  yang  sedang menjalani  pidana  penjara  tidak  memiliki  hak-hak  yang  perlu  dilindungi  sebagai  manusia  yang mempunyai hak asasi, akan tetapi hak-haknya yang dibatasi oleh hukum harus diberikan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak victor Kepala lapas Gowa itu pula, diketahui bahwa pada  dasarnya  pengawasan  dan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengawas  dan Pengamat di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi pemenuhan hak-hak  terhadap warga  binaan  (Warga  Binaan)  sebagai  manusia  yang  bermartabat  walaupun  kebebasannya dirampas  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan  kepadanya.  Sehingga  asas  yang digunakan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan pengamatan  ini  harus  berperi  kemanusiaan  dan  peri  keadilan.  Selain  itu  juga  pengawasan  dan pengamatan  ini  juga  untuk  mengawasi  apabila  adanya  kesewenang-wenangan  oknum  pejabat dan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  sebagai  penekanan pula  untuk  residivis  supaya  tidak  kembali  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Sehingga perlu  adanya  laporan  yang  nyata  yang  telah  dilakukan  dengan  terjun  ke  lapangan  Lembaga Pemasyarakatan, dan hendaknya ketua Pengadilan Negeri ikut aktif memperhatikan pelaksanaan pengawasan  dan  pengamatan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dengan  cara  meminta berbagai hasil pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Negeri ini dari Hakim Pengawas dan Pengamat secara berkala, dan nantinya dijadikan evaluasi bersama serta harus di tindak lanjuti bersama pula.
Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mengadakan  pengawasan  guna  memperoleh  kepastian  bahwa putusan  pengadilan  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Di  dalam  pengamatan  Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap warga binaan (Warga Binaan) selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan  para  petugas  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  diri  warga  binaan  (Warga Binaan)  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  hakim  selain  akan  dapat  mengetahui  sampai  dimana putusan  pengadilan  tampak  hasil  baik  buruknya  pada  diri  warga  binaan  (Warga  Binaan)  yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.
Hal  ini  diperkuat  dengan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman,  memandang  perlu  adanya  pengawasan  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  jo  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua
Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas … ( Susanti ) | 82
Pengadilan  yang  bersangkutan  berdasarkan  Undang-undang.  Jika  memperhatikan  fungsi  dari tugas yang dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (yang sangatlah baik bagi pembinaan dan penilaian terhadap perilaku warga binaan  (Warga Binaan) selama mereka menjalani masa pidananya
Peran  dan  kedudukan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  sangat  berkaitan  erat  dengan  lembaga pemayarakatan  yang  menjalankan  fungsi  pembinaan  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan). Menurut  pasal  277  KUHAP  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  adalah  membantu  ketua pengadilan  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  pelaksanaan  putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.
Pasal  280  ayat  (1)  KUHAP  menentukan  bahwa  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  Tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  hanya  sebagai  tugas  sekunder,  bukan  tugas yang pokok jadi seorang hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dibebaskan dari tugas pokok yaitu memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata,  staf  yang  ditunjuk  untuk  membantu  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  pun  tetap  harus melaksanakan  tugas-tugas  pokoknya  sehari-hari.  Dalam  mekanisme  pelaksanaan  tugas  Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat hanya sekedar memenuhi tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi  peranan  yang  diharapkan  yaitu  Untuk  memperoleh  kepastian  putusan  dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Mengenai  fungsi  dan  tugas  pengawasan  dan  pengamatan  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam penjelasan  Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  (KUHAP).  Penjelasan  tentang  hal  tersebut dicantumkan  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor: M.01.PW.  07.03  tahun  1982  tentang  pedoman  pelaksanaan  KUHAP  Bab  III  No.8  pengawas yang dimaksud adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.
Di samping melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat juga  bertugas  untuk  melakukan  pengamatan  sebagai  bahan  penelitian  demi  ketetapan  yang bermanfaat  bagi  pemidanaan  yang  akan  datang.  Pengamatan  ini  mengenai  perilaku  warga binaan  (Warga  Binaan)  atau  pembinaan  lembaga  pemasyarakatan  serta  pengaruh  timbal  balik terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan)  selama  menjalani  pidananya (Sipahutar  & Siallagan,2018). Tugas pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam surat keputusan Menteri tersebut.
Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dilaporkan  kepada  Ketua  Pengadilan,  akan  tetapi  tidak  saja  dapat  menentukan  kebijaksanaan pembinaan warga binaan (Warga Binaan) di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada warga binaan (Warga Binaan) penjara dapat  bermanfaat  dan  apakah  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan) yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi warga binaan (Warga Binaan), yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar  warga  binaan  (Warga  Binaan)  tidak  melakukan  kejahatan  lagi  setelah  selesai  menjalani masa hukuman pidana penjara (Poernomo, 1982).
Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mengadakan  pengawasan  guna  memperoleh  kepastian  bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan  pengamatan  untuk  bahan  penelitian  demi  ketetapan  yang  bermanfaat  bagi pemidanaan,  yang  diperoleh  dan  perilaku  warga  binaan  (Warga  Binaan)  atau  pembinaan Lembaga  Pemasyarakatan  serta  pengaruh  timbal  balik  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan) selama  menjalani  pidananya.  Pengematan  tersebut  tetap  dilaksanakan  setelah  terpidana  selesai menjalani  pidananya.  Pengawasan  dan  pengamatan  tersebut  berlaku  juga  bagi  terpidana bersyarat  (Pasal  280  KUHAP).  Atas  permintaan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang
83 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
perilaku warga binaan (Warga Binaan) tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Jika dipandang  perlu  demi  pendayagunaan  pengamatan,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan warga binaan (Warga  Binaan)  tertentu  (Pasal  282  KUHAP).  Hasil  pengawasan  dan  pengamatan  dilaporkan oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  kepada  Ketua  Pengadilan  secara  berkala  (Pasal  283 KUHAP).
KUHAP  merumuskan  secara  eksplisit  bahwa  pengawasan  dan  pengamatan  oleh  hakim  itu dimaksudkan  agar  diperoleh  kepastian  bahwa  putusan  pengadilan  telah  benar-benar dilaksanakan  (Pasal  280).  Hasil  yang  diperoleh  dari  pengawasan  itu  akan  menjadi  bahan penelitian  untuk  memperoleh  manfaat  apakah  yang  dapat  ditemukan  dari  pemidanaan  itu terhadap  perilaku  si  warga  binaan  (Warga  Binaan).  Dari  hasil  penelitian  itu,  akan  dapat  pula diketahui bentuk dan cara pembinaan apa yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik  terhadap  cara  hidup  si  terpidana  selama  dalam  menjalani  hukumannya  di  lembaga pemasyarakatan.  Bahkan,  bisa  jadi  hasil  penelitian  itu  pun  akan  berguna  juga  sampai  dengan setelah si terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke  masyarakat.  Untuk maksud seperti itulah maka hakim pengawas dapat meminta kepada atau diberikan sebagai laporan oleh kepala LP secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada si terpidana. Konsultasi dan konseling koordinatif antara hakim pengawas dengan  kalapas  dapat  dilakukan  terhadap  cara  pengawasan  dan  pembinaan  terpidana  tertentu dengan mengetahui kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya.
Ketentuan  KUHAP  tentang  pengawasan  dan  pengamatan  di  atas  itu  menunjukkan  bahwa hukum acara pidana yang dianut Indonesia kini, tidak lagi bertujuan untuk menghukum sebagai balas dendam atas kejahatan si terpidana. Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan  sebagai  bagian  peradaban  hukum  masa  lalu.  Ajaran  hukum  terkini  yang  dianut Indonesia  adalah  bahwa  pelaksanaan  hukum  merupakan  satu  rehabilitasi  dan  reintegrasi  bag! terpidana  agar  kembali  hidup  normal  ke  dalam  peradaban  masyarakat  umum.  Dengan  ajaran yang diyakini itu, maka yang dulunya penjara telah diganti nama jadi lembaga pemasyarakatan (LP).  Nuansa  substansi  dalam  konsep  LP  menjadi  sebentuk  klinik  penyembuhan  penyakit masyarakat  dalam  bentuk  kejahatan  yang  diidap  oleh  si  terpidana.  Jumlah  dan  lama hukumannya  menjadi  sebentuk  resep  obat  dengan  kadar  kualitas  tertentu,  yang  jika  resep  itu telah dipenuhi, maka seharusnya orang yang bersangkutan sudah akan sehat, normal, kembali ke masyarakat setelah keluar dari LP.
Adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani.  Hakim  dapat  mengikuti  perkembangan  terpidana  sebagai  warga  binaan  (Warga Binaan) dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.
Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam lalu lintas peradilan pidana Indonesia tidak terlepas  dari  kebutuhan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  sebagaimana dikatakan H. Oemar Seno Adjie bahwa pelaksanaan putusan  pengadilan negeri dalam perkara pidana  dilakukan  oleh  jaksa,  namun  demikian  "inschackelen"  ketua  pengadilan  suatu  tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan yang dimaksudkan agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya (Adji, 1984) .
Artinya  agar  pembinaan  dan  perlindungan  warga  binaan  (Warga  Binaan)  dilaksanakan  sesuai dengan prinsip  pemasyarakatan yang telah diatur dalam undang-undang sekaligus  pengawasan terhadap petugas Pembina yang membina dan membimbing warga binaan (Warga Binaan) agar tidak melanggar hak-hak asasi mereka dan menjunjung tinggi hak-hak asasi yang melekat pada setiap  warga  Negara.  Ikut  campurnya  hakim  dalam  pengawasan  dan  pengamatan  yang dimaksud,  maka  selain  hakim  akan  dapat  mengetahui  apakah  putusannya  telah  dilaksanakan (dieksekusi) atau belum juga dapat mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil, baik bentuknya pada diri warga binaan (Warga Binaan) masing-masing yang bersangkutan
Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas … ( Susanti ) | 84
dan  juga  penting  bagi  bahan  penelitian  demi  ketetapan  yang  bermanfaat  dalam  pemidanaan selanjutnya.
Hakim Pengawas dan Pengamat ini memiliki tugas yang sangat berat untuk meletakkan norma- norma perlakuan terhadap warga binaan (Warga Binaan) ini. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  untuk  menyelesaikannya  secara  khusus  melalui pengadilan. Mardjono Reksodiputro (1984) menjelaskan mengapa "beban" ini harus diserahkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat Senior. Terhadap pendapat ini juga penulis sependapat, karena  dengan  kesenioritasan  tersebutlah  tentunya  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  memiliki kepekaan yang cukup untuk mengevaluasi proses yang sedang dijalani oleh warga binaan (Warga Binaan). Sehingga karena tugasnya yang berat tersebut maka tidaklah cukup bahwa tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ini diserahkan kepada hakim junior yang belum memiliki jam terbang yang cukup. Pengawasan dan pengamatan memang sebuah kata yang terlihat sangat sederhana, akan  tetapi  memiliki  makna  yang  dalam.  Pengawasan  yang  dilakukan  Hakim  Pengawas  dan Pengamat kepada warga binaan (Warga Binaan) dengan melihat apakah tidak ada hak-hak dari warga binaan (Warga Binaan) yang dilanggar serta pengamatan adalah melihat apakah bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada warga binaan (Warga Binaan) bisa membuat warga binaan (Warga Binaan) menjadi sadar ketika sudah kembali kemasyarakat.

## B.   Pembinaan Warga binaan (Warga Binaan)
Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001 tentang Pola  Pembinaan  Warga  binaan  (Warga  Binaan)/Tahanan  menyatakan  pengertian  pembinaan adalah  pembinaan  meliputi  tahanan,  pelayanan  tahanan,  pembinaan  warga  binaan  (Warga Binaan) dan bimbingan klien.
a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinaan  warga  binaan  (Warga  Binaan)  adalah  semua  usaha  yang  di  tujukan  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  akhlak  (budi  pekerti)  para  warga  binaan  (Warga  Binaan) yang berada di dalam lembaga pemasyrakatan/ rutan.
c. Bimbingan  klien  adalah  semua  usaha  yang  di  tujukan  untuk  memperbaiki  akhlak  (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok
Sebagai  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  maka pemerintah  membuat  dan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Tujuan  dari  Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  warga  binaan (Warga Binaan) dan anak didik pemasyarakatan. Program ini di peruntukkan bagi klien.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa  program  pembinaan  dan  pembimbingan meliputi  kegiatan  pembinaan  dan  pembimbingan  kepribadian  serta  kemandirian  yang  meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Intelektual
d. Sikap dan perilaku
e. Kesehatan jasmani dan rohani
f. Kesadaran hukum
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
h. Keterampilan kerja
i. Latihan kerja dan produksi

## 85 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Sebagai  suatu  program,  maka  pembinaan  yang  di  laksanakan  dilakukan  melalui  beberapa tahapan pembinaan di laksanakan melalui 3 tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:
1) Pembinaan Tahap awal, meliputi:
a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2) Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3) Pembinaan tahap akhir, meliputi:
a) Perencanaan program integrasi;
b) Pelaksanaan program integrasi;
c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
Pada  tahap  akhir  tidak  di  laksanakan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  tetapi  di  lua  lembaga pemasyarakatan yaitu balai pemasyarakatan. Adapun ruang lingkup pembinaan dapat dilakukan dalam dua bidang yakni:
1) Pembinaan  kepribadian  yang  meliputi:  Pembinaan  kesadaran  beragama,  Pembinaan kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  Pembinaan  kemampuan  intelektual  (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2) Pembinaan kemandirian Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:
a) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri.  misalnya  kerajinan  tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
c) Keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  bakatnya  masing-masing.  Misalnya bagi  mereka  memiliki  kemampuan  di  bidang  seni,  maka  disalurkan  ke  perkumpulan seniman untuk data mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.
d) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  atau  kegiatan  pertanian (perkebunan)  dengan  menggunakan  teknologi  madya  atau  teknologi  tinggi,  misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak dan usaha tambak udang.
Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  pembinaan  warga  binaan  (Warga  Binaan)  khususnya perkembangan dalam praktek. Apabila kita ketahui bahwasanya untuk mengadakan pembinaan warga  binaan  (Warga  Binaan)  yang  menjalani  pidananya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  bukan hanya difokuskan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan (Warga Binaan) tersebut bukan saja tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat yang diberi tugas oleh Ketua Pengadilan, akan tetapi aparat yang lebih berwenang adalah aparat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan itu  sendiri,  sejauhmana  mengadakan  pembinaan  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan)  yang menjalani  pidananya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  itu  sendiri.  Demikian  pula  kalau  kita perhatikan dalam uraian di atas hal ini dapat dikatakan bahwasanya kerja sama antara Hakim Pengawas  dan  Pengamat  dengan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  inilah  yang  diharapkan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Dalam  menjalankan  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  sebagai  aparat  yang  berwenang dalam  menjalankan  pembinaan  warga  binaan  (Warga  Binaan)  di  Lembaga  Pemasyarakatan, biarpun  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  tidak  hadir  ataupun  belum  pernah  memberikan pembinaan  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan)  akan  tetapi  Staf  dari  pada  Lembaga Pemasyarakatan  terus  mengadakan  pembinaan  terhadap  warga  binaan  (Warga  Binaan)  yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang khususnya di Lembaga Pemasyarakatan
Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas … ( Susanti ) | 86
Dengan  memperhatikan  perkembangan  bahwasanya  pembinaan  warga  binaan  (Warga  Binaan) belum  dapat  dikatakan  sebagai  hasil  yang  dilakukan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  karena Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  itu  belum  dapat  menjalankan  tugasnya  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Perundang-undangan,  hal  ini  diakibatkan  oleh  karena  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  tersebut  masih  bersifat  pasif  dan  belum  mempunyai  suatu  mata  anggaran  tersendiri serta belum mempunyai Staf untuk mengurusi data-data para warga binaan (Warga Binaan) yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang lebih berperan di dalam pembinaan narapaidana adalah para Staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri  yang secara langsung turun tangan untuk mengadakan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.
Namun  demikian  kalau  kita  lihat  sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Hakim  Pengawas  dan Pengamat yang mengatakan bahwa tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat itu bukan hanya untuk mengadakan pembinaan saja akan tetapi mengadakan wawancara secara langsung dengan  para  warga  binaan  (Warga  Binaan),  dengan  para  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan, mengadakan  observasi  terhadap  keadaan,  suasana  dan  kegiatan-kegiatan  yang  berlangsung  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Dengan  demikian  atas  dasar  itulah  dimana  hubungan  antara Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  perlu  sekali mengadakan musyawarah yang kontinyu baik mengenai cara pengawasan dan pengamatan yang dilakukan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dan  cara  pembinaan  yang  akan  dilakukan  sebagai suatu kesatuan aparat yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. Sehingga pembinaan  warga  binaan  (Warga  Binaan)  baik  bersifat  pengawasan  dan  pengamatan  yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap warga binaan (Warga Binaan) di dalam Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  berjalan  lebih  sempurna  sebagaimana  yang  diterapkan  dalam Undang-undang.
Sesuai dengan uraian di atas apa yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  penulis  juga  menganggap  bahwa  pembinaan  yang dilakukan  oleh  para  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat perlu  membuat  suatu  petunjuk  sehingga  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  yang  tidak  setiap harinya mengawasi dan mengamati  pelaksanaan putusan pemidanaan terhadap terpidana yang menjalani  pidananya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  bisa  agar  bisa  mengawasi  dan  mengamati secara choking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau Hakim Pengawas dan Pengamat memeriksa  kebenaran  dari  berita  acara  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  yang  ditanda  tangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana secara kontinyu.
Pengawasan  dan  pengamatan  tersebut  secara  garis  besarnya  dititikberatkan  pada  usaha pembinaan dan perlindungan warga binaan (Warga Binaan) agar diperlakukan secara manusiawi dan  pemberian  keterampilan  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi dirinya dan keluarganya.
Jadi pelaksanaan pengawasan dan pengamatan bukan saja hanya melihat-lihat namun membuat suatu  kegiatan  psikologis  yang  bertujuan  untuk  mengangkat  harga  diri  warga  binaan  (Warga Binaan).  Banyak  macam  dalam  usaha  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  warga  binaan (Warga  Binaan)  seperti  pemberian  keterampilan  yang  tepat  sesuai  dengan  bakat  yang  dimiliki dan  selaras  dengan  masa  pidana  yang  akan  ia  jalani  sehingga  secara  tidak  langsung  akan menampilkan  pengakuan  bakat  yang  dimiliki  serta  sebagai  bekal  hidupnya  dimasa  yang  akan datang sekembalinya warga binaan (Warga Binaan) ke tengah-tengah masyarakat.

## SIMPULAN
Fungsi  pengawasan  hakim  pengawas  dan  pengamat  (Kimwasmat)  terhadap  pembinaan  warga binaan  (Wabi)  adalah  memberikan  kepastian  terhadap  jaminan  perlindungan  hak  asasi  warga binaan  (Wabi);  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  putusan  hakim; jaminan  pembinaan  warga  binaan  (Wabi)  dalam  rangka  reintegrasi  sosial  di  masyarakat.

## 87 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Pengawasan  dan  pengamatan  tersebut  secara  garis  besarnya  dititikberatkan  pada  usaha pembinaan dan perlindungan warga binaan (Warga Binaan) agar diperlakukan secara manusiawi dan  pemberian  keterampilan  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi dirinya dan keluarganya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone yang telah mendorong kepada penulis  sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini menjadi bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku / Jurnal
Adji, O. S. (1981). Hukum [acara] pidana dalam prospeksi . Penerbit Erlangga.
Bahrun, B., Nggeboe, F., & Nuraini, N. (2019). IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  TERHADAP  NARAPIDANA  PADA  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KELAS  II  A JAMBI. Legalitas: Jurnal Hukum , 11 (2), 258-287.
Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui  Media  Sosial  (Kajian  Putusan  Nomor:  324/Pid./2014/PN.  SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), 93-102.
Firmansyah,  H.  (2016).  Peran  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  Sebagai  Penilai  Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum PRIORIS , 4 (2), 115-130.
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361-378.
Kartayasa, M. (2015). Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legilasi dan Hak Asasi Manusia . Kencana.
Mukti,  H.  (2017).  PERANAN  HAKIM  PENGAWAS  DAN  PENGAMAT  DALAM  PEMBINAAN NARAPIDANA. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum , 2 (1), 117-123 .
Lawler, R. (2005). The Great Life: Essays on Doctrine and Holiness . Emmaus Road Publishing.
Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. Media Hukum , 21 (1), 57-72.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, ediskelima. Yogyakarta: Liberty .
Poernomo, B. (1982). Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP. Yogyakarta: Liberty .
Reksodiputro, M. (1994). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana . Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sidharta, A. (20016). Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Alumni.
Sipahutar,  H.,  &  Siallagan,  J.  H.  (2018).  Analisa  Pengaruh  Pengawasan  Kinerja  Pengamanan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Sibolga. Juripol , 1 (1), 81-97.
Suratman, T. (2016). Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1), 66-81.
Timoera,  D.  A.  (2014).  PERAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  HAKIM  WASMAT  TERKAIT PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN. JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI , 14 (1), 43-58 .
Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas … ( Susanti ) | 88