SOSIALISASI PAJAK NATURA BAGI KARYAWAN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
Hendro Lukman 1 , Purnamawati Heln Wijaya 2 , dan Amanda Young 3
1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Eknomi & Bisnis, Univesitas Tarumanagara Jakarta Email:hendrol@fe.untar.ac.id
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univetsitas Tarumanagara Jakarta Email: purnamawatih@fe.untar.ac.id
3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Univetsitas Tarumanagara Jakarta Email: amandayangg14@gmail.com/089601694553

## ABSTRACT
Natura is a reward or enjoyment given by an employer to its employees not in the form of money. Intrinsically, receiving rewards can increase the economic capabilities of the recipient. However, not all in kind provided by the company can be a burden for the company. The regulation of giving in kind has been regulated by tax law since the tax reform was carried out in 1983, but looking at its implementation there is still uncertainty. In line with the increase in state income, Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66 of 2023 concerning Natura Tax was issued. This PMK aims to provide certainty in Natura tax arrangements for companies and employees. The new PMK will be issued at the end of June 2023. The Community Service Team for the Undergraduate Accounting Study Program provides outreach to stakeholders, one of which is the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Central Park branch. This Community Service method is to provide socialization. The purpose of this socialization is so that employees know the Natura rules well, and prepare annual tax return (SPT) for year 2023. The socialization was carried out at partner offices and was attended by 11 participants. This socialization was considered to have gone well and provided participants with a better understanding. This can be seen from the results of the evaluation carried out at the end of the socialization. This activity is a community outreach activity for stakeholders, including foreign companies operating in Indonesia by Tarumanagara University.
Keywords : Natura, Tax, PMK 66 Year 2023, Universitas Tarumanagara, Industrial and Commercial Bank of China.

## ABSTRAK
Natura merupakan suatu imbalan atau kenikmatan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerjanya tidak dalam bentuk uang. Secara intrinsik, penerimaan imbalan dapat meningkatkan kemampuan ekonomis bagi penerimanya. Namun tidak semua natura yang diberikan perusahaan dapat menjadi beban bagi perusahaan. Pengaturan pemberian natura ini sudah diatur oleh undang-undang perpajakan sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, namun melihat implementasinya masih terdapat ketidakjelasan. Seiring dengan peningkatan pendapatan negara, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2023 tentang Pajak Natura. PMK ini bertujuan memberikan kepastian pengaturan perpajakan Natura bagi perusahaan dan karyawan. PMK yang baru dikeluarkan akhir Juni 2023. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Akuntansi memberikan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, salah satunya kepada Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) cabang Central Park . Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan sosialisasi. Tujuan sosialisasi ini adalah agar karyawan mengetahui aturan Natura dengan baik, dan menyiapkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2023 dengan benar. Sosialisasi dilakukan di kantor mitra yang diikuti oleh 11 peserta. Sosialisasi ini dinilai berjalan dengan baik dan telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta. Ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan di akhir sosialisasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan, termasuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia oleh Universitas Tarumanagara.
Kata kunci : Pajak, Natura, PMK 66 Tahun 2023, Universitas Tarumanagara, Industrial and Commercial Bank of China,

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan komponen yang penting dalam penerimaan negara. Postur penerimaan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari pajak sebesar lebih dari 80% dari penerimaan negara. Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak serta terutang kepada pemerintah dengan tidak kontraprestasi, dan diberdayakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum (Hanum, 2017). Pemerintah mendapatkan pajak dapat berasal transaksi pelaku usaha dan penghasilan orang pribadi secara individu.
Pajak dari transaksi usaha berhubungan dengan Wajib Pajak Badan (WPB) di mana pajak yang diadministrasikan oleh WPB dapat bersifat pajak final, Kredit Pajak dan pajak dari laba hasil usaha. Pajak final yang dikumpulkan WPB seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk tertentu, Pajak Cukai, dan lainnya. Sedangkan Kredit Pajak adalah pajak yang dibayarkan oleh WPB akan dikompensasi dengan pajak dibebankan atau penghasilan dari WPB. Misalnya PPN atas Pembelian (PPN Masukan) akan dikompensasi dengan PPN dari Penjualan (PPN Keluaran), angsuran pajak penghasilan, pajak impor dan pendapatan lainnya yang akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan hasil usaha pada akhir periode pajak. Selain WPB membayar pajak atas usahanya, WPB juga mempunyai tugas untuk menghitung dan menyetorkan pajak atas penghasilan karyawannya yang berasal dari WPB.
Penghasilan dari seorang warga negara juga merupakan objek pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penghasilan seorang atau individu dikelompokkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). WPOP lebih banyak berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan WPOP dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghasilan dari usaha sendiri dan penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja, atau sebagai karyawan/buruh. Penghasilan dari pemberi kerja ini terkait dengan penghasilan dalam bentuk natura.
Natura adalah pemberian dalam bentuk barang yang tidak bentuk uang (Isnaniati, 2021) dari perusahaan kepada karyawannya . Definisi natura dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984, adalah “adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja” (Tekkat, 2015). Selanjutnya Undang-undang Cipta Kerja tahun 2020 menegaskan natura yang diberikan kepada karyawan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa akan menambah kemampuan ekonomis yang diperoleh tidak dalam bentuk uang (Isnaniati, 2021). Pemberian natura kepada karyawan merupakan penghargaan terhadap sumber daya manusia dalam perusahaan. Kehadiran sumber daya manusia adalah sebuah harta perusahaan yang mampu menggerakkan semua kegiatan usaha (Wijaya dan Dewanto, 2018). Natura dapat juga merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani yang secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan produktivitas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun, 2003). Dengan demikian, natura dapat meningkatkan kemampuan ekonomis, maka sesuai dengan pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan, bahwa penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis adalah penghasilan yang merupakan objek pajak.
Permasalahan yang timbul dari pemberian natura kepada karyawan (WPOP) adalah pemberian kenikmatan barang atau fasilitas ini tidak dianggap sebagai peningkatan kemampuan ekonomis. Menurut UU No.7 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjelaskan imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan penghasilan (HPP, 2021). Kenikmatan itu yang diterima karyawan merupakan hal yang wajar untuk menunjang pekerjaan atau jabatan. Di sisi lain, kenikmatan atas barang atau fasilitas yang diberikan perusahaan (WPB) kepada karyawan akan menjadi biaya atau beban operasional perusahaan. Pilihan pemberian natura akan menjadi alat untuk mengukur efisiensi perpajakan bagi perusahaan (Kuaumowati dan Rejeki, 2020) karena pemberian natura merupakan beban personalia (Johanis dkk., 2018) maka biaya ini dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Permasalahan bagi WPOP dan WPB ini yang perlu mendapatkan pemahaman bagi WPOP dan WPB karena natura merupakan unsur pendapatan bagi WPOP tetapi biaya atau beban bagi perusahaan, maka pemberian natura ini diatur dalam undang-undang perpajakan.
Industrial and Commercial Bank of China
Aturan pajak atas pemberian Natura kepada karyawan diatur oleh undang-undang perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2007 pada Pasal 4 ayat (3) huruf d, disebutkan bahwa imbalan atau pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kepada karyawan tidak dikelompokkan sebagai penghasilan bagi yang menerima atau karyawan, sehingga natura tersebut tidak dapat dikurangkan atas penghasilan bruto, namun terdapat beberapa pengecualian yang menjadikan bentuk natura menjadi beban atau biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan (Isnaniati, 2021). Dalam undang-undang disebutkan adanya pengecualian, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2018, peraturan-peraturan yang menunjukkan karakteristik natura yang dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Pada pasal 2 ayat 3 pada PMK tersebut dijelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan dapat dibebankan atau dibiayakan oleh perusahaan jika natura kepada karyawan yang merupakan keharusan karena sifat pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut yang mengharuskan (PMK 67) misalnya pakaian dan peralatan kerja bagi karyawan yang bekerja sebagai petugas keamanan, (Isnaniati, 2021), proyek, produksi dan sebagainya. Selain dari sifat pekerjaan, pemberian natura yang dapat dikecualikan adalah natura yang diberikan kepada karyawan yang ditempatkan pada daerah tertentu. Pengertian daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis layak dikembangkan tetapi kondisi prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai, sulit dijangkau oleh transportasi umum baik darat, laut dan udara (PMK-03, 2009). Untuk memperjelas perlakuan natura dan meningkatkan potensi penerimaan negara dari pajak, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 66 tahun 2023, tentang “Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan” yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2021, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2023 dan berlaku sejak 1 Juli 2023.
Pada PMK Nomor 66 tahun 2023, mengatur jenis natura atau kenikmatan yang dapat dibebankan atau dibiayakan oleh perusahaan (WPB), dan menegaskan kembali bahwa pemberian natura atau kenikmatan sebagai penghasilan bagi karyawan (WPOP). Hal ini dijelaskan pada pasal 2 huruf (1), menyatakan “Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan” (PMK 66, 2023). Lebih lanjut pada pasal 2 huruf (b) dijelakan “biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai (PMK 66, 2023). Pasal ini menegaskan kenikmatan atau imbalan natura bahwa perusahaan dapat membiayakan atas pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan. Sedangkan bagi karyawan (WPOP), penerimaan natura atau kenikmatan pada pasar 3 huruf (a) menyatakan bahwa “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan” (PMK 66, 2023). Tetapi tidak semua natura atau kenikmatan yang diterima karyawan (WPOP) merupakan penghasilan. Pasal 4 dalam PMK Nomor 66 tahun 2023 ini mengatur pengecualian natura yang dianggap bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, yaitu meliputi a) makanan/minuman, bahan makanan/minuman diberikan kepada seluruh karyawan, b) natura dan/atau kenikmatan diberikan yang disediakan di
daerah tertentu, 3) natura atau kenikmatan karena pelaksanaan pekerjaan, 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah/desa, e) natura/kenikmatan dengan batasan tertentu (PMK 66, 2023). Dengan PMK Nomor 66 tahun 2023 ini, kiranya karyawan sebagai WPOP harus mengetahui apa saja penerimaan natura atau kenikmatan yang diperoleh dari perusahaan (WPB) yang akan menambah penghasilan mereka yang pada akhirnya berpengaruh kepada besarnya pajak terutang dan jumlah uang dibawa pulang setiap tahunnya.
PMK Nomor 66 tahun 2023 yang memperjelaskan perlakuan natura atau kenikmatan bagi perusahaan (WPB) dan karyawan (WPOP), kiranya perlu diketahui oleh setiap WPOP yang memiliki penghasilan sebagai karyawan. Juga masa berlaku per tanggal 1 Juli, yang berarti wajib pajak, khususnya WPOP harus memisahkan atau menjelaskan natura atau kenikmatan yang diperoleh sebelum 1 Juli 2023, dan setelah 1 Juli 2023 pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Permasalahan ini menjadi perhatian bagi karyawan (WPOP) untuk mengetahui perlakuan PMK Nomor 66 tahun 2023.
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sebagai mitra adalah badan usaha, juga akan mengimplementasikan PMK Nomor 66 ini bagi karyawannya. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kantor pusat belum ada rencana melakukan sosialisasi PMK Nomor 66 tahun 2023 ini kepada karyawannya, namun ketentuan ini yang akan berlaku 1 Juli 2023 akan berdampak pada karyawan dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024, di mana menurut aturan perlu dilakukan catatan pemisahan natura sebagai penambahan penghasilan sejak 1 Juli 2023 dan tidak sebagai penambahan penghasilan bila karyawan menerima natura sebelum 1 Juli 2023. ICBC cabang Central Park merasa perlu sosialisasi PMK ini segera kepada staf yang bertugas di ICBC cabang Central Park agar dapat mempersiapkan administrasi natura yang diperolehnya sejak 1 Juli 2023 sehingga tidak mengalami kesulitan saat pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 pada Maret 2024. Hal ini menjadi kesempatan bagi Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan sosialisasi PKM nomor 66 tahun 2023 setelah ICBC Cabang Central Park memperoleh izin dari kantor pusat untuk melakukan kegiatan sosialisasi PMK 66 nomor tahun 2023.
Tujuan sosialisasi ini selain agar karyawan mitra mengetahui perlakuan natura baik yang diterimanya, juga sebagai pengetahuan dalam melakukan analisis laporan keuangan nasabah sebagai debitur. Dengan pemberian sosialisasi ini, diharapkan membawa implikasi kepada karyawan mitra untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghasilan dari natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh dari perusahaan, serta mempersiapkan data dari natura/kenikmatan yang diterima sebelum tanggal 1 Juli 2023 guna pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 agar tidak menjadi masalah saat dilakukan pelaporan akhir tahun pajak 2023. Bagi perusahaan, dapat mempersiapkan administrasi perpajakan yang terkait dengan pemberian natura/kenikmatan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dosen dan mahasiswa dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara. Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui beberapa tahap. Secara garis besar tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:
Tahap 1: Mengidentifikasi kebutuhan mitra dan menetapkan solusi yang akan diberikan ke mitra.
Industrial and Commercial Bank of China
Tahap 2 : Menyusun bahan yang berhubungan dengan penjelasan PMK Nomor 66 tahun 2023 dengan contoh kasus yang sering dihadapi perusahaan Tahap 3 : Menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Tahap 4 : Melakukan sosialisasi
Sosialisasi dengan memberikan penjelasan yang diikuti oleh semua karyawan mitra secara tatap muka. Tempat penyelenggaran di tempat Mitra pada jam setelah jam pelayanan kepada nasabah atau setelah jam kantor. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman apa itu natura, latar belakang dikeluarkannya PMK Nomor 66 Tahun 2023, menjelaskan hal yang penting dari PMK Nomor 66 Tahun 2023 baik dari sisi Perusahaan maupun Karyawan. Pembahasan diikuti dengan contoh kasus yang sering dihadapi perusahaan dan karyawan dalam pemberian natura dan/atau kenikmatan. Selama sosialisasi juga dilakukan tanya jawab mengenai kasus-kasus yang mereka hadapi.
Sosialisasi diakhiri dengan pengisian kuesioner evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penjelasan dalam sosialisasi. Kuesioner yang diberikan dalam bentuk google form lebih menjamin independensi pendapat peserta.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 diikuti oleh semua staf kantor ICBC Cabang Central Park dan Kepala Kantor Cabang Lainnya. Sosialisasi berlangsung dengan durasi sekitar 2 jam 30 menit. Berikut dokumentasi sosialisasi pajak natura di ICBCI Cabang Central Park . Dibawa ini beberapa dokumentasi dalam acara sosialisasi.

## Gambar 1
Foto Kegiatan
Tampak Depan Kantor Mitra Kaprodi S1 Akuntansi membuka acara
Sedang pemberian Penjelasan PMK No. 66
Seluruh peserta setelah sosialisasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosialisasi yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada sesi tanya jawab banyak peserta yang bertanya berkisar administrasi pemberian natura oleh pihak perusahaan (WPB). Begitu pula bagi karyawan (WPOP), khususnya untuk pelaporan SPT Tahunan tahun 2023, di mana periode semester pertama tahun 2023 perusahaan belum melakukan pencatatan pemberian Natura yang dapat menjadi penghasilan karyawan. Pemberian informasi mengenai natura dengan peraturan menteri keuangan ini, cukup bermanfaat bagi peserta. Hal terlihat pada hasil evaluasi.
Kuesioner evaluasi yang diberikan ke peserta dalam bentuk link google form , telah diisi oleh semua peserta sosialisasi. Di bawah ringkasan hasil evaluasi:
Tabel 1.
Rekapan Evaluasi Sumber : Formulir Evaluasi – Diolah Penulis No. Pertanyaan Sangat tidak Jelas Tidak Jelas Netral Jelas Jelas sekali 1 Kesesuaian materi 0 0 1 5 5 2 Cara Pembahasan 0 0 0 4 7 3 Alur Pembahasan 0 0 0 6 5 4 Pemahaman setelah sosialisasi 0 0 0 11
Pada Tabel 1 menunjukkan materi sesuai dengan kebutuhan peserta mitra, yang menyatakan jelas dan sangat jelas jumlahnya 10 (91 % dari 11). Artinya materi mengenai natura berdasarkan PMK Nomor 66 tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan mitra. Untuk cara pembahasan dan alur pembahasan hampir peserta menyatakan sangat baik, yaitu jumlah yang menyatakan jelas dan jelas sekali 100%. Terakhir adalah evaluasi seminar secara keseluruhan, peserta menilai 100 % untuk sangat jelas. Pada jawaban atas pertanyaan terakhir, menunjukkan bahwa masalah natura bagi karyawan, khususnya karyawan ICBC Cabang Central Park merupakan hal yang penting diketahui. Dari hasil evaluasi ini, menunjukkan pengetahuan dan pemahaman peserta setelah diberi sosialisasi PMK nomor 66 tahun 2023 lebih memahami perlakukan natura menurut aturan ini, dan dapat mempersiapkan administrasi pendapatan natura mereka ketika perusahaan menerapkannya. Dengan pemahaman ini, disimpulkan karyawan ICBC Cabang Central Park sebagai WPOP siap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil evaluasi, kegiatan ini dapat disimpulkan mempunyai manfaat mitra yaitu mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai pengaturan pemberian natura, khususnya dari segi karyawan berdasarkan peraturan perpajakan yang baru. Bagi Universitas Tarumanagara, khususnya Program Studi Sarjana S1 Akuntansi merupakan bukti nyata dalam melakukan salah satunya tri dharma perguruan tinggi, yaitu memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pemangku kepentingan, khusus bagi mereka yang ada di sekitar kampus, termasuk bagi pemangku kepentingan dari perwakilan negara asing yang ada disekitar kampus.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgment)
Pada kesempatan ini, kami hendak menyampaikan apresiasi kami kepada Kepala Cabang ICBC Central Park dan Kantor Pusat ICBC yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi Pajak Natura kepada karyawan Kantor Cabang Central Park . Selain itu kami juga berterima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang mendukung kegiatan ini.
Industrial and Commercial Bank of China
Lukman, et al.

## REFERENSI
Hanum, Z (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Jurnal Kultura, Volume 8 (1), 2-17
Isnaniati, S. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Studi Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo). Ekuivalensi Vol.7(2) , 295-309. Johanis, A, S., Nangoi, G,B., dan Tirayoh,V, Z (2018). Perencanaan Pajak Dengan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada Pt. Bank Sulut Go . Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 180-189 Kuaumowati, E., dan Rejeki, D. (2020). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Pt Wahana Elok Langgeng Lestari “Well”. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana. Vol. 7 (2). 1-16.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 (PMK 83). (2009). Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 (PMK 83). (2009). Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 (PMK 76). (2018). Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 (PMK 66). (2023) Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tekkat, A, A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang Manado. Jurnal EMBA, Vol.3 (3), .429-440.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (HPP). 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Wijaya, S., dan Dewanto, D, B. (2018). Analisis Tax Planning Melalui Natura Dan Kenikmatan (Kasus PT A). Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 5 (2). 086-181.