Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN
I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)
Muhammad Arif Rinaldi Basri 1 , Zainab Ompu Jainah 2 , Indah Satria 3
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  menjadi  permasalah  di  hampir  seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara  fisik,  kesehatan  mental,  emosi  dan  sikap  dalam  masyarakat.
Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa  sehingga  menjadi  suatu  kejahatan  yang  terorganisir  dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  apa  yang  menjadi  faktor  penyebab  pelaku  dan  bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif dan  pendekatan  empiris.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Prosedur pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka  dan  studi. Setelah data  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan kesimpulan  dari  permasalahan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan  pidana  sehingga  diantara  keduanya  berhubungan  erat.  Maka perbuatan  terdakwa  Rendy  Yuspriatama  Bin  Hendri  diklasifikasikan memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  berdasarkan  teori  kesengajaan  dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; tindak pidana; narkotika
Cite this paper: Muhammad Arif Rinaldi Basri, Z. O. J. I. S., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu  selalu  diikuti  proses  penyesuaian  diri  yang  kadang-kadang  proses  tersebut  terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin  sering  terjadi  dan  kejahatan  semakin  bertambah,  baik  jenis  maupun  bentuk
polanya  semakin  kompleks.  Perkembangan  masyarakat  itu  disebabkan  karena  ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.
Masyarakat  berusaha  mengadakan  pembaharuan-pembaharuan  di  segala  bidang. Namun  kemajuan  teknologi  tidak  selalu  berdampak  positif,  bahkan  ada  kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah  kejahatan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  canggih.  Hal  tersebut merupakan  tantangan  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  mampu  menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Akhir- akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi  yang  tinggi  dan  teknologi  yang  canggih,  aparat  penegak  hukum  di  harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya  tidak  di  bawah  pengawasan  dan  petunjuk  tenaga  kesehatan  yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu.  Hal  ini  tidak  saja  merugikan  bagi penyalahgunaan,  tetapi  juga  berdampak  sosial,  ekonomi  dan  keamanan  nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
Penyalahgunaan  narkotika  mendorong  adanya  peredaran  gelap,  sedangkan peredaran  gelap  narkotika  menyebabkan  penyalahgunaan  yang  makin  meluas  dan berdimensi internasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  dan  upaya  pemberantasan  peredaran  gelap  mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.
Penanggulangan  adalah  suatu  tindakan  atau  usaha  untuk  mencegah  kejahatan. Menanggulangi masalah kejahatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu pre emtif, preventif ,  dan represif .  Secara preventif berarti  menghindari  masyarakat  dari  jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Secara represif, penanggulangannya  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  (secara substantif). Sedangkan pre emtif berupa social engineering , maksudnya aparat penegak hukum ikut serta dalam menata kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. 10
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana  yang  diatur  di  dalamnya  adalah  tindak  kejahatan,  akan  tetapi  tidak  perlu disangsikan  lagi  semua  tindak  pidana  di  dalam  undang-undang  merupakan  kejahatan.
10 Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembagnan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39-40.
Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. 1
Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus  segera  dicarikan  solusi  yang  rasional  untuk  suatu  pemecahannya,  karena  sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh  perorangan  secara  berdiri  sendiri,  melainkan  dilakukan  secara  bersama-sama bahkan  dilakukan  oleh  sindikat  yang  terorganisasi  secara  mantap,  rapi  dan  sangat rahasia.  Salah  satu  usaha  rasional  yang  digunakan  untuk  menanggulangi  peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.
Ketentuan  Undang-undang  Nomor  35  2009  tentang  Narkotika  ada  upaya pemberantasan  dan  pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika  (Bab  XI  Pasal  64  sampai Pasal 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan  (Bab  XII  Pasal  73  sampai  Pasal  103)  serta  diikut  sertakannya  peran  serta masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika (Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108). Menurut Pasal 54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  tentang rehabilitasi,  bahwa  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 2
Masalah  penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang  perlu mendapat  perhatian  bagi  negara  Indonesia,  melainkan  juga  bagi  dunia  Internasional . Memasuki  abad  ke-20  perhatian  dunia  internasional  terhadap  masalah  narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada  tahun  1961.  Masalah  ini  menjadi  begitu  penting  mengingat  bahwa  obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. 13
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  narkotika yang ancam hukumannya dengan pidana yang tinggi dan berat dengan memungkinkan terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.
1 Akhyar Ari Gayo. 2014. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika . Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, hlm.33.
2 Zainudin Hasan. 2017. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  I  Way  Huwi  Provinsi  Lampung .  Keadilan  Progresif Volume  8  Nomor  2  April  2017.  Fakultas  Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
13 Kusno Adi. 2009. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak . UMM Press, Malang, hlm. 30.
Mengingat  tindak  pidana  narkotika  termasuk  dalam  jenis  tindak  pidana  khusus  maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua)  jenis  pidana  pokok  sekaligus,  misalnya  pidana  penjara  dan  pidana  denda  atau pidana mati dan pidana denda.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), penjatuhan  2  (dua)  hukuman  pokok  sekaligus  memang  tidak  dimungkinkan  sehingga tidak  ada  hukuman  yang  dijatuhkan  berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda  karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika, hakim diperbolehkann untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.
Menurut  Wirjono  Projodikoro    menyatakan  bahwa  tindak  pidana  itu  adalah  suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Strafbaar feit adalah suatu tindakan  melanggar  hukum  yang  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seseorang  yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum ( wederrechttelijk ) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 3
Guna menunjang penelitian pada karya ilmiah ini terkait dengan tindak pidana tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan  pemufakatan  jahat  untuk  menguasai  narkotika golongan I bukan tanaman dapat dilihat dalam Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, dengan terdakwa atas nama Rendy Yuspriatama Bin Hendri yang mana dalam tuntutan pidana terbukti secara sah dan menyakini bersalah melakukan tinak pidana melakukan pemufakatan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung mentafetamina  berupa  sabu-sabu    +  0,02838  gram,  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo . Pasal 132 Ayat (1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Terdakwa  melakukan  pemufakatan  jahat (samenspanning) dikarenakan  faktor keinginan  secara  tanpa  hak  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  yang  mengandung  mentafetamina berupa sabu-sabu untuk dipakai dan dijual demi kepentingan pribadi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3 Wirdjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Eresco, Jakarta,    hlm. 50.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat  untuk  Menguasai  Narkotika  Golongan  I  Bukan  Tanaman  (Studi  Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan  sebagai berikut :
a. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan  tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?
b. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?

## METODE
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer  dan  data  sekunder.  Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi pustaka  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  buletin,  jurnal,  dan  lain sebagainya  dan  studi  lapangan  diperoleh  melalui  wawancara  secara  langsung  dengan informan.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  atau  Melawan Hukum  Melakukan  Pemufakatan  Jahat  untuk  Menguasai  Narkotika  Golongan  I Bukan Tanaman
Tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  terutama  di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
Tidak  adanya  suatu  pendirian  yang  tetap  dalam  suatu  kepribadian  akan menyebabkan  seseorang  mudah  terpengaruh  oleh  hal-hal  negatif  khususnya penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika.  Sebab  pada  pribadi  yang  semacam  ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif.Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan  yang  negatif,  sebab  orang-orang  semacam  ini  tidak  dapat  memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.
Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Kompol Wahyudi Sabhara selaku Kabag Binopsnal Ditres Narkoba Polda Lampung menjelaskan bahwa terjadinya penyalahgunaan  narkotika  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  dimana  salah  satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor  kecerdasan,  usia,jenis  kelamin  serta  masalah-masalah  yang  dihadapi.  Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dapat dibedakan  atas  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.
Lebih lanjut Bapak Kompol Wahyudi Sabhara menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di latar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu :
1. Untuk  membuktikan  keberanian  dalam  melakukan  tindakantindakan  yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalamanpengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandarsyah selaku Kasi Narkotika dan Zat
Adiktif Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Lampung menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika antara lain:
1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari;
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
3. Keinginan untuk bersenang-senang;
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup;
5. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok;
6. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup;
7. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
8. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika;
9. Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak” pada narkotika dan psikotropika. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa faktor penyebab  pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk  menguasai  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  secara  umum  memperlihatkan banyaknya  variasi  serta  bermacam-macam  aspek  yang  dapat  mendukung  sehingga terjadinya  tindak  pidana  narkotika,  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  tindak
pidana narkotika khususnya Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
Berdasarkan uraian di atas, dipidananya terdakwa tidak cukup apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan,  hal  tersebut  belum  memenuhi  syarat  untuk  penjatuhan  pidana.  Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective guilt ). Dimana kesalahan terdiri atas adanya  kemampuan  bertanggungjawab  pada  si  terdakwa (Schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit) , artinya keadaan jiwa si terdakwa harus normal, hubungan batin antara si terdakwa dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) .  Hal  ini  disebut  bentuk-bentuk  kesalahan  dan  tidak  adanya  alasan  yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Tujuan pemidanaan dari aliran neo klasik yaitu aliran yang memiliki basis yang sama dengan  aliran  klasik  yaitu  kepercayaan  pada  kebebasan  kehendak  manusia  dalam melakukan  perbuatannya,  namun  tidak  bebas  sepenuhnya,  jadi  walaupun  manusia  itu bebas  menentukan  kehendaknya  dalam  melakukan  kejahatan  namun  dapat  pula dipengaruhi hal-hal lain seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa  dan  keadaan-keadaan  tertentu,  oleh  karena  itu  hukuman  yang  dijatuhkan  harus dikombinasikan antara pidana/ punishment dengan tindakan/ treatment .
Menurut  analisis penulis bahwa faktor penyebab  pelaku melakukan tindak  pidana tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  pemufakatan  jahat  untuk  menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor  internal  seperti  faktor  psikologis,  faktor  usia,  pendidikan,  serta  faktor  genetic. Sedangkan faktor eksternal beberapa  diantaranya adalah faktor lingkungan  (pengaruh teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum  Melakukan  Pemufakatan  Jahat  untuk  Menguasai  Narkotika  Golongan  I Bukan Tanaman
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Wahyudi Sabhara selaku Kabag Binopsnal  Ditres  Narkoba  Polda  Lampung  mengatakan  bahwa  pertanggungjawaban pidana  bagi pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan pemufakatan  jahat  untuk  menguasai  narkotika Golongan  I  bukan  tanaman  dilakukan melalui  proses  peradilan  pidana  yaitu  diajukan  seseorang  di  muka  pengadilan  untuk mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  yang  kemungkinan  akan  berakhir  dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya  indikasi  atau  penunjuk  bahwa  seseorang  tersebut  telah  melakukan  suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Lebih  lanjut  Kompol  Wahyudi  Sabhara  menerangkan  bahwa  pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu  perbuatan  yang  tercela  oleh  masyarakat  dan  itu  dipertanggungjawabkan  oleh  si
pembuatnya  dengan  kata  lain  kesadaran  jiwa  orang  yang  dapat  menilai,  menentukan kehendaknya,  tentang  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  berdasarkan  putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas  terlebih  dahulu  siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  ini  berarti  harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.
Menurut  Bapak  Zuhairi  mengatakan  bahwa  terkait  dengan  pertanggungjawaban pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan pemufakatan  jahat  untuk  menguasai  narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  diperlukan adanya  pertanggungjawaban  seseorang.  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan kemampuan  bertanggungjawab  seseorang  terhadap  kesalahannya  telah  melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat dan bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat.
Berdasarkan  tuntutan  pidana  dari  Jaksa  Penuntut  Umum,  dapat  diketahui  bahwa tuntutan  pidana  tersebut  merupakan  sebuah  upaya  penanggulangan  tindak  pidana khususnya  narkotika  sebagaimana  dijelaskan  oleh  G.P.  Hoefnagels  yang  dikutip  oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara :
1. Penerapan hukum pidana ( Criminal Law Application ).
2. Pencegahan tanpa pidana ( Prevention Without Punishment )
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa ( Influencing Views Of Society On Crime and Punishment /Mass Media ). Pada  butir  (1)  di  atas  menitikberatkan  pada  upaya  yang  bersifat  Represif (Penindakan  /  Pemberantasan)  yaitu  upaya  yang  dilakukan  sesudah  kejahatan  terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada  upaya  yang  bersifat  Preventif  (Pencegahan  /  Penangkalan)  yaitu  upaya  yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana Non Penal. Upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  “penal”  lebih  menitikberatkan  pada  sifat “Represif”  (penindasan/penumpasan/  pemberantasan)  sesudah  kejahatan  terjadi, sedangkan  jalur  “nonpenal”  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  “Preventif” (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, atau menitikberatkan pada sifat Treatment (perlakuan)  dengan  menggunakan  hukum  pidana,  hukum  administrasi (tindakan),  hukum  perdata,  dan  lain-lain.  Dikatakan  sebagai  perbedaan  secara  garis besar,  karena  tindakan  represif  pada  hakikatnya  juga  dapat  dilihat  sebagai  tindakan preventif dalam arti luas.
Menimbang,bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,Terdakwa  dapat  dinyatakan    telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didkwakan kepadanya.
Menurut  Bapak  Zuhairi  menjelaskan  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap terdakwa  mampu  bertanggung  jawab  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana. dalam perkara terhadap Terdakwa telah dikenakan pengakapan dan penahanan yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terahadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup ,maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan Terdakwa:
1. Keadaan yang memberatkan :
a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peyalahgunaan Narkotika;
b. Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri.
2. Keadaan yang meringankan :
a. Terdakwan belum pernah dihukum;
b. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulai lagi;
c. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
d. Terdakwa masih berusia mudah sehingga masih bisa memperbaiki dirinya.
Lebih lanjut  Bapak Zuhairi menjelaskan bahwa memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo . Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHAP serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan,  maka  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut :
1. Menyatakan  Terdakwa  Rendy  Yuspriatama  Bin  Hendri  tersebut  diatas,  terbukti secara  sah  dan  menyakitkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  atau melawan  hukum  melakukan  permufakatan  jahat  untuk  menguasai  Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurungkan selutuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkaara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  pemufakatan  jahat untuk  menguasai  narkotika  golongan I bukan  tanaman  berkaitan  dengan  kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya  berhubungan  erat.  Menurut  teori  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah  kehendak membuat suatu tindakan
dan  kehendak  menimbulkan  suatu  akibat  dari  tindakan  itu,  artinya  seseorang  dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  yaitu  kesengajaan.  Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan  memenuhi unsur- unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  pemufakatan  jahat  untuk  menguasai  narkotika  golongan I bukan  tanaman serta  berdasarkan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim,  Majelis  Hakim  menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan  6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dngan  pidana  penjara selama 3 (tiga) Bulan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :
1. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor  psikologis,  faktor  usia,  pendidikan,  serta  faktor  genetic.  Sedangkan  faktor eksternal  beberapa  diantaranya  adalah  faktor  lingkungan  (pengaruh teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.
2. Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari  tindakan  itu,  artinya  seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  dan  dapat dipertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  sehingga  dapat  dipidana  apabila  telah memenuhi  unsur-unsur  kesalahan  yaitu  kesengajaan.  Maka  perbuatan  terdakwa Rendy  Yuspriatama  Bin  Hendri  diklasifikasikan  memenuhi  unsur-unsur  kesalahan berdasarkan  teori  kesengajaan  dengan  maksud  yang  artinya  perbuatan  terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan  jahat  untuk  menguasai  narkotika  golongan I bukan  tanaman  serta berdasarkan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim,  Majelis  Hakim  menjatuhkan pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dngan  pidana  penjara  selama  4  (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan sebagai  berikut :
1. Hendaknya kepada aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait  dan  pemerintah  daerah,  terutama  koordinasi  antar  unsur criminal  justice system ,  sehingga  upaya  penanggulangan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung akan tercapai dengan sangat baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Lampung dengan cara melaporkan jika terjadi tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Kusno. 2009. Kebijakan Kriminal  dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak . Malang: UMM Press.
Arief,  Barda  Nawawi.  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  -  Perkembagnan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Gayo,  Akhyar  Ari.  2014. Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika .  Jakarta:  Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
Hasan, Zainudin.  2017. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung .  Keadilan  Progresif Volume  8  Nomor  2  April  2017.  Fakultas  Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
Prodjodikoro, Wirdjono. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta: Eresco.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.