## KETIMPANGAN DAN KONTINUITAS PATRONASE DALAM LINTASAN SEJARAH: MENELUSURI SEJARAH PERUBAHAN AGRARIA DI MALANG SELATAN

## INEQUALITY AND CONTINUITY OF PATRONAGE IN THE COURSE OF HISTORY: TRACING THE HISTORY OF AGRARIAN TRANSFORMATION IN SOUTH MALANG

## Grace Leksana
(Kandidat Doktor Universitas Leiden/ Royal Netherlands Institute of South East Asia and Carribean Studies (KITLV)/ Netherlands Institute for War, Genocide and Holocaust Studies)
Abstract: Opinions that perceive villages ( desa ) as solid entity, traditional, reservoir of labor and foodcrops, have been intensively criticized. On the contrary, villages are f illed with social-political tension, class dif- ference, and became areas where large conflicts in history also took place. This article develops the second argument, which tries to trace agrarian transformation through history: from the colonial period, inde- pendence and the New Order. By presenting a case study in South Malang, East Java, this article aim to show that village dynamics are controlled by patronage relation, where agrarian policies only benef ited certain groups in the village. Historical analysis also shows how patronage relation persisted, although the state had changed. Violence that occurred in regime change did not necessarily transform the patronage relation in the village, instead strengthened it through the formation of new alliances. Agrarian policies that are going to be developed in the present should notice this power relation. The question of ‘who gets what’ should be continuously raised by agrarian studies experts and policy makers.
Keywords : patronage relation, clientelism, class inequality, 1965 violence, colonial plantation, Malang- East Java
Intisari: Pandangan yang melihat desa sebagai entitas solid, tradisional, reservoir tenaga kerja dan pangan, telah banyak dikritik. Sebaliknya, desa dipenuhi dengan ketegangan sosial-politik, perbedaan kelas dan area dimana konflik-konflik besar dalam sejarah juga terjadi. Artikel ini mengembangkan pandangan kedua, dan berusaha menelusuri perubahan agraria dari masa ke masa: periode kolonial, kemerdekaan dan Orde Baru. Dengan mengambil studi kasus di Malang Selatan, Jawa Timur, artikel ini menunjukkan bahwa dinamika desa dikuasai oleh relasi patronase, sehingga kebijakan-kebijakan agraria hanya menguntungkan kelompok tertentu di desa. Analisa historis juga memperlihatkan bagaimana relasi patronase terus bertahan, meskipun negara (dalam hal ini sistem pemerintahan) telah berubah. Kekerasan yang terjadi dalam perubahan-perubahan rezim tidak mengubah relasi patron di tingkat desa, namun justru memperkuatnya dengan memunculkan aliansi-aliansi baru. Kebijakan-kebijakan agraria yang akan diambil pada masa kini seyogyanya memperhatikan relasi kuasa tersebut, sehingga pertanyaan ‘siapa mendapat apa’ harus kerap dikedepankan oleh para pegiat studi agraria dan para pengambil kebijakan.
Kata kunci : relasi patronase, klientelisme, ketimpangan kelas, kekerasan 1965, perkebunan kolonial, Malang-Jawa Timur
BHUMI: Jurnal  Agraria dan Pertanahan Received: March 18, 2019; Reviewed: April 4, 2019; Accepted: May 3, 2019.
To cite this article: Grace, L 2019, ‘Ketimpangan dan kontinuitas patronase dalam lintasan sejarah: menelusuri sejarah perubahan agraria di Malang Selatan’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm. 54-68.
DOI: http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.319
Copyright: ©2019 Grace Leksana. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Com- mons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Grace Leksana, Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase ... 54-68

## A. Pendahuluan
Ketika krisis moneter 1998 terjadi di Indone- sia, sejumlah studi menunjukkan bahwa kesempatan kerja di sektor agraria meningkat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pandangan ini dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa pertanian dan pedesaan menjadi semacam cadangan tenaga kerja ( reservoir of labor ), karena para petani kerap berpindah dari desa ke kota, mengerjakan lahannya di saat musim tanam dan panen, lalu berpindah ke sektor non-agraris untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di luar musim- musim tersebut (Breman & Wiradi 2002, 4). Pemikiran seperti ini telah dikritik berbagai pihak (Breman & Wiradi 2002, 13), 1 terutama karena mengandung asumsi bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencari pendapatan dari sektor agraria. Kritik mendasar terletak pada kenyataan bahwa kehidupan desa sangat terdiferensiasi sejak zaman pra-kolonial (White & Huskens 1989), yang kemudian diperparah dengan masuknya industri kolonial. Pedesaan harus dilihat sebagai area yang mengandung kerumitan ekonomi politik dan penuh ketimpangan. Dengan demikian, perubahan agraria bukan semata-mata persoalan perkembangan teknik pertanian, populasi atau komersialisasi, tetapi juga harus melihat bagaimana ketimpangan dan relasi kuasa bekerja dari masa ke masa. Hal ini juga berarti negara berada di dalam proses diferensiasi agraria, bukan sebagai kekuatan eksternal yang semata-mata berpengaruh melalui kebijakan.
Gillian Hart (1989, 31) juga menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan agraria yang menyasar pada peningkatan komersialisasi dan teknologi berakar dari anggapan bahwa negara berada di luar proses ekonomi agraria, sehingga pedesaan seringkali
dilihat sebagai entitas tanpa kuasa dan politik. Sebaliknya, Hart menekankan bahwa negara hadir di tingkat pedesaan melalui relasi patronase, dimana kelompok dominan yang ada di desa digunakan oleh negara untuk merealisasikan agenda-agendanya. Relasi ini tidak hanya mem- pengaruhi ekstrasi dan akumulasi di sektor agraria, tetapi juga menimbulkan ketegangan dan konflik yang menjadi unsur utama dalam perubahan dan diferensiasi agraria (Hart 1989). Relasi patronase yang dimaksud memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertukaran antara sumber daya dan solidaritas atau kesetiaan; sifat tak bersyarat dan kewajiban atau kredit jangka panjang; solidaritas (bisa jadi kuat, lemah atau ambivalen); informal/tidak legal; berbasis sukarela; mencakup individu atau kelom- pok dalam posisi vertikal dan bukan kelompok- kelompok yang terorganisir; dan memiliki elemen ketimpangan serta perbedaan relasi kuasa yang kuat (Eisenstadt & Roniger 1980, 49-50). Dalam konteks Indonesia, relasi patronase ini sudah ada sejak masa pra-kolonial, namun berubah dari relasi personal-afektif antara patron dan klien di masya- rakat kolonial menjadi jaringan patronase yang ada dalam institusi birokratis Orde Baru (Nordholt 2015, 168-177). Hingga saat ini, patronase tetap menjadi ciri yang kuat di Indonesia, sehingga beberapa akademisi berpendapat bahwa patronase dapat berdampingan dengan demokrasi dan sekaligus memperparah def isit-def isit demokrasi seperti ketimpangan ekonomi dan sosial (Klinken 2009, 156).
Artikel ini berusaha memotret perubahan agraria melalui kerangka di atas: bagaimana diferensiasi dan ketimpangan agraria di Indonesia secara kontiniu dibentuk melalui relasi-relasi patronase. Terlebih lagi, periodisasi dalam sejarah seringkali membatasi analisa historis, sehingga memotong kesinambungan relasi patronase dalam konteks agraria yang terbentuk dari masa ke masa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pen- dekatan sejarah-antropologis dalam studi agraria mikro, untuk memperlihatkan kontinuitas ketim- pangan agraria dari masa kolonial hingga Order Baru, yang diperparah dengan munculnya koalisi- koalisi antara elit desa dengan ‘negara’. Dua peris-
1 Jan Breman dan Gunawan Wiradi (2002) melalui studi kasus di Jawa Barat, telah menunjukkan bahwa tena- ga kerja yang terbuang dari perkotaan tidak mampu men- dapatkan tempat di daerah pedesaan, karena berbagai fak- tor, di antaranya biaya produksi pertanian yang meningkat (misalnya 300% untuk pupuk dan 700% untuk pestisida) dan produksi pertanian yang sejak bertahun-tahun sebe- lumnya telah mengurangi proporsi tenaga kerja.
56 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
tiwa kekerasan, yaitu perang kemerdekaan dan operasi militer 1965-1966, menjadi titik balik terbentuknya koalisi-koalisi tersebut yang menjadi tak tergoyahkan dengan hancurnya kekuatan-kekuatan kiri yang berusaha menentangnya di tahun 1960an. Siapa yang terlibat dalam memelihara dan menentang ketimpangan tersebut? Bagaimana peristiwa- peristiwa kekerasan dalam sejarah kita berpenga- ruh pada ketimpangan agraria? Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan rezim di Indo- nesia tidak serta merta membawa perubahan dalam relasi patronase masyarakat agraria.
Lokasi studi ini terletak di Kecamatan Donomul- yo, Malang Selatan, yang terletak 34 km dari ibukota Kabupaten Malang, yaitu Kepanjen. Luas Kecamatan Donomulyo adalah 192,6 km² atau 6.47% dari seluruh luas area Kabupaten Malang (BPS Kabupaten Malang 2018, 12). Dengan jumlah penduduk 62.627 orang, kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya 325,17 orang/km², yang men- jadikan Donomulyo sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Malang. Kecamatan ini juga berada di nomor urut kedua di Kabupaten Malang sebagai area penyedia buruh migran (BPS Kabupaten Malang 2018, 129). Terdapat 10 desa dan 39 dusun di Donomulyo, namun karena pertimbangan teknis, hanya tiga desa dan enam dusun yang tercakup dalam pene- litian ini. Terkait dengan unsur kerahasiaan, nama area penelitian dan para narasumber di artikel ini telah disamarkan. Ketiga desa yang menjadi cakupan penelitian ini akan disebut sebagai daerah Banyujati.
Studi ini menggunakan sumber arsip dan lisan yang berbeda-beda, seperti dokumen-dokumen koleksi arsip nasional di Belanda dan Indonesia, dokumen-dokumen perusahaan Belanda, skripsi- skripsi tentang landreform di tahun 1960an, wawancara lisan penduduk Donomulyo, serta berbagai literatur terkait. Meskipun menggunakan perpaduan sumber yang beragam, penyusunan sejarah Donomulyo yang komprehensif tetaplah menjadi tantangan. Sumber-sumber di masa kolonial tersebar di beberapa tempat, dan sulit menemukan informasi yang secara spesifik berbi-
cara tentang Donomulyo. Akan tetapi, terdapat banyak sumber yang berbicara tentang Kecamatan Sengguruh, dimana Donomulyo menjadi salah satu wilayah administratifnya. 2 Untuk masa perang kemerdekaan hingga Orde Baru, informasi dikumpulkan melalui koran, laporan penelitian dan wawancara sejarah lisan.

## B. Awal Sebuah Desa
Berdasarkan sumber-sumber lisan di Donomul- yo, asal daerah ini terkait dengan perang melawan kolonialisme pada abad 18 dan 19 di Jawa Tengah. Para warga desa percaya bahwa orang-orang perta- ma yang melakukan babad alas areal ini adalah bekas prajurit dan pengungsi perang Jawa yang bermigrasi lalu membangun kehidupan di Jawa Timur. Sayangnya, sulit untuk mengetahui dengan pasti perihal perang Jawa mana yang dimaksud. Dalam beberapa wawancara, warga desa menyebut Pangeran Samber Nyawa atau Pangeran Mangku- negara I, yang lebih dikenal dengan Mas Said dari Surakarta. Ia dikenal sebagai f igur utama dalam beberapa pemberontakan di Jawa pada abad 18 terhadap VOC yang beraliansi dengan kelompok aristokrat Jawa Tengah (Ricklefs 2001, 127-8). Dalam kesempatan lainnya, para informan memberita- hukan bahwa pencetus desa adalah bekas prajurit Diponegoro yang terlibat dalam perang Jawa lainnya pada abad 19 melawan pemerintah kolonial (Carey  2007, Ricklefs 2001, 151-2). Meskipun sulit untuk menelusuri lebih lanjut kisah asal mula desa di Donomulyo, kedua versi tersebut menyiratkan gelombang migrasi yang terjadi akibat perang kolonial di Jawa Tengah dan tumbuhnya desa-desa baru di Jawa Timur–sebuah akibat kapitalisme glo- bal yang masih serupa di masa kini. Hingga kini, makam para pencetus desa menjadi situs sakral, tempat tujuan para peziarah dan pusat berbagai aktivitas tradisional, seperti bersih desa.
Sistem kepemilikan tanah sejak abad 19 dibatasi oleh aturan-aturan komunal di desa. Hiroyoshi
2 Wilayah administrasi pada zaman kolonial adalah sebagai berikut: sub-distrik: Pagak, distrik: Sengguruh, Kabupaten: Malang, karesidenan: Pasuruan.
3 Survei ini disebut Eindresume van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond (Rangkuman akhir survei terhadap hak atas tanah populasi pribumi). Ia
Grace Leksana, Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase ... 54-68
Kano (1977) , melalui analisanya terhadap hasil sur- vey kolonial di 1868-69 3 , menunjukkan bahwa kepemilikan individual dan komunal tetap dipengaruhi oleh keputusan komunitas desa. Dalam sistem kepemilikan komunal, atau yang lebih dikenal dengan gogol di daerah Malang, individu atau keluarga menggunakan sebagian tanah yang merupakan bagian dari tanah komunal desa atau dusun. Dengan demikian, individu atau keluarga tersebut tidak diperbolehkan menjual atau mewariskan tanah tersebut (Kano 1977, 15). Meskipun kepimilikan tanah gogol melibatkan rotasi dan hanya berlaku untuk periode terbatas, di Malang, penentuan periode kepemilikan dan jumlah bagi hasil adalah tetap. Hal ini membuat sistem kepemilikan komunal di Malang hampir sama dengan kepe- milikan individual, namun tanpa hak untuk mengalihkan lahan (hak jual/sewa dan waris) (Kano 1977, 17). Kano juga mencatat bahwa sistem kepemilikan tanah di masa itu telah menunjukkan ketimpangan dan relasi kelas. Misalnya, bagian tanah yang lebih besar diberikan pada orang-orang yang memiliki lebih banyak ternak (Kano 1977, 19). Dalam kasus lainnya, kepala desa memiliki kuasa untuk menentukan pembagian tanah komu- nal, yang seringkali mengutamakan kepentingan pribadinya (Kano 1977, 20). Akan tetapi, Kano ber- argumen bahwa meskipun relasi kelas tercermin dalam kepemilikan tanah, ini belum memper- lihatkan adanya sistem tuan tanah ( landlord sys- tem ). Situasi berubah seiring dengan perkembangan ekonomi komersial, terutama ekonomi perke- bunan masa kolonial, yang mempertajam lebih
lanjut hubungan pemilik tanah dan penyewa melalui perpindahan tanah garapan dan penetrasi terhadap relasi kelas di desa (Kano 1977, 40). 4
Setidaknya ada tiga kelompok yang berkembang menjadi tuan tanah atau elit desa di masa kolonial. Pertama adalah para aparat desa. Mereka berperan sebagai perantara yang menghubungkan warga dengan pemerintah kolonial, misalnya untuk mengumpulkan pajak dari warga atau merekrut petani penggarap untuk menjadi tenaga kerja perkebunan (Breman 1983, 6). Di Kecamatan Karanglo, Pakis, Sengguruh, Turen, dan Gondanglegi seorang petinggi menerima f 2,50-f 5 per bau 5 dari perusahaan untuk jasa mereka dalam membantu persewaan tanah (Welvaartcommissie 1907, 125). Pegawai administrasi desa mendapatkan f 0,50-f 2 untuk perannya dalam pengaturan kontrak dengan buruh dan kuli angkut (Welvaartcommissie 1907, 125). Tidak jarang, posisi para petinggi dan aparat desa sebagai perantara digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Di Distrik Sengguruh, praktik- praktik penyimpangan dilakukan oleh kepala desa, seperti penggelapan pajak dan penipuan penye- waan tanah (Welvaartcommissie 1907, 161-2). Kelompok kedua yang berkembang menjadi tuan tanah adalah para haji. Di Sumberpucung, misal- nya, haji memiliki tanah tegal/kebun hingga 50 bau (Welvaartcommissie 1907, 18-19). Kelompok ketiga adalah keluarga para perintis desa. Studi Elson tentang industri gula di Pasuruan pada awal abad 19 menunjukkan bahwa generasi penerus para perintis desa tidak membagi tanah mereka kepada pendatang-pendatang baru, sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang tak bertanah, bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap bagi pemilik tanah (Elson 1984, 13). Ini adalah gambaran relasi patron di masa kolonial, dimana para elit desa (aparat, haji, atau keluarga perintis desa)
dilakukan oleh otoritas kolonial Belanda pada 1872 dan menghasilkan laporan tiga jilid. Tujuan utama survei ini adalah menyelidiki praktik-praktik kepemilikan tanah orang Indonesia (atau pribumi pada masa itu). Wilayah survei mencakup seluruh karesidenan di Jawa dan Madura, kecuali Batavia, Kedu, Yogyakarta dan Solo. Tidak semua desa di setiap Karesidenan diperiksa, tapi setidaknya dua desa dipilih sebagai sampel. Untuk Kabupaten Malang, kecamatan yang dipilih adalah Gondanglegi, Pakis, Pe- nanggungan, Karanglo dan Ngantang.
4 Secara resmi, tanah-tanah gogol berubah menjadi hak milik individu setelah reforma agraria di 1960. Akan tetapi, implementasinya berbeda di setiap daerah. Misal- nya, studi Edmunson di dua desa di Malang menyebutkan bahwa perubahan gogol menjadi hak milik terjadi sejak
1958, sedangkan di Blitar, sistem gogolan masih berlang- sung hingga 1964 dengan rotasi tetap tanah komunal. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah gogol memberikan kesempatan bagi petani yang tak ber- tanah untuk memiliki lahan, sebagaimana dijelaskan Saptari 1995, 109-110.
5 1 bau = 0,7 hektar.
58 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
berada pada relasi patronase dengan negara, dalam hal ini pemerintah kolonial. Di satu sisi mereka menjadi bentuk konkrit ‘negara’ di tingkat lokal dan bekerja untuk memenuhi kebijakan kolonial sambil menikmati berbagai keuntungan yang didapat dari hubungan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini dilakukan dengan cara- cara represif terhadap warga yang serta merta memperkuat posisi para tuan tanah secara ekonomi maupun kultural.
Perubahan dalam kepemilikan tanah terjadi seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mengizinkan perusahaan- perusahaan swasta untuk memperoleh tanah tak berpenghuni dengan menyewanya dari pemerintah hingga 75 tahun (Paulus 1917, 18). Di Malang, perusahaan swasta membuat investasi, khususnya pada industri kopi dan gula. Pada 1881 hingga 1884, hampir sepertiga produksi kopi di Jawa berasal dari Malang, dan pada 1922, Kabupaten Malang menyumbangkan 19,6% dari seluruh produksi kopi di Jawa dan Madura (Kanô  1990). Donomulyo serta merta menjadi bagian dari industri tersebut, seiring dengan berdirinya perusahaan kopi dan karet “N.V. Kali Tello” yang beroperasi di bagian utara Dono- mulyo. Diawali dengan 370 bau tanah, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan di tahun- tahun awal produksi mereka, seperti kekeringan, penyakit tanaman dan rendahnya harga kopi di pasar ekonomi (Verslag Over Het Boekjaar 1895). 6
Kondisi ini mulai berubah melalui ekspansi (peru- sahaan menambah 130 bau kebun kopi) dan diver- sifikasi jenis tanaman (kakao dan lada) pada 1902 (Verslag Over Het Boekjaar 1902). Pada 1910, perusahaan tersebut memulai investasi pada industri karet dengan menanam lebih dari 17.000 pohon karet dan membangun pabrik karet dua tahun kemudian (Verslag Over Het Boekjaar 1910). Pada 1922, Kali Tello menguasai 1465 bau lahan di Kecamatan Donomulyo, dimana 207 bau diguna- kan untuk pabrik, rumah, kampung dan jalan, dan 1258 bau digunakan untuk perkebunan kopi dan karet. Beberapa tahun kemudian, NV Kali Tello mengakuisisi beberapa perusahaan lain, seperti
perkebunan kopi Poerwodadie (yang terletak bersebelahan dengan Kali Tello), perkebunan karet Soember Nongko I-IV, dan perkebunan kapuk Kali Gentong (keduanya di Kediri). Akan tetapi, kondisi ini menurun sejak 1929, seiring dengan jatuhnya harga global kopi dan karet. NV. Kali Tello mengalami def isit, yang berdampak pada penurunan 10% gaji seluruh staf Eropanya dan penghentian produksi karet di Soember Nongko pada 1931 (Verslag Over Het Boekjaar 1931). Perusa- haan ini juga tercatat menggunakan alat-alat pengolahan modern yang beroperasi dengan lis- trik, misalnya kereta gantung satu lajur ( kabelbaan ) sepanjang 2600 m untuk mengangkut kopi dari perkebunan Poerwodadi ke pabrik di Kali Tello (Verslag Over Het Boekjaar 1925).
Tabel 1. Luas tanah, jumlah pohon dan panen NV

## Kali Tello pada 1928
Sumber: Verslag Over Het Boekjaar 1931. 1928. Inv. ZK 60163. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA). Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Netherlands.
Berdirinya perkebunan-perkebunan baru di Malang Selatan meningkatkan jumlah migran ke daerah tersebut. Antara 1880-1985, populasi di Sub- Distrik Pagak menjadi tiga kali lipat seiring dengan berdirinya perkebunan-perkebunan kopi baru di Sengguruh, Turen, dan Gondanglegi dan dipermu- dah dengan dibukanya jalur kereta api Malang- Surabaya (Welvaartcommissie 1907, 5). Selain buruh-buruh yang datang dari Jawa Tengah, orang- orang Madura juga tercatat sebagai imigran yang datang ke area ini, bahkan lebih disukai dan diper- caya dibandingkan orang-orang lokal (Welvaart- commissie 1907, 83-4). Migrasi tampaknya mening- katkan cadangan tenaga kerja, namun tidak diikuti dengan bertambahnya kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan jatuhnya upah buruh dalam rentang waktu 20 tahun:
6 Kopi kualitas terbaik dikirim ke Belanda, sedangkan kualitas rendah didistribusikan di Surabaya.
Perkebunan
Kopi
Karet Luas Tanah ( bau ) Jumlah Pohon Panen 1928 (pikul) Jumlah pohon Panen1928 (dalam ½ kg) Kali Tello 1460 932900 14688 103526 486630 Poerwodadie 1568 699572 5008 146773 934364 Soember Nongko 833 86649 304030 Total 3861 1632472 19696 336948 1725024
Table 2. Upah Buruh pada 1880 dan 1900
Sumber: Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandse bevolking op Java en Madoera.
Samentrekking van de afdelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen naar handel en nijverheid in de residenties Besoeki, Pasoeroean en Soerabaja. 1907. Ministerie van Koloniën: Collectie Grijs. Inv. 2.10.64. Box 21, folder 21.4. Nationaal Archief, The Hague, Netherlands, hlm. 80.
Tanpa kontrak kerja yang mengikat dan kepas- tian upah, para pekerja berpindah dari satu peker- jaan ke pekerjaan lain, tergantung pada jumlah upah dan fasilitas yang mereka dapatkan. Manajemen Kali Tello berulang kali melaporkan kesulitan mencari buruh, karena upah tinggi yang ditawarkan oleh perkebunan-perkebunan lain, khususnya industri gula, atau karena para petani memilih menggarap tanah mereka sendiri (Verslag Over Het Boekjaar 1913). Untuk mengatasi masalah ini, selain mena- warkan upah tinggi, perusahaan juga menyediakan fasilitas seperti perumahan dan layanan kesehatan (Verslag Over Het Boekjaar 1927). 7 Selain itu, cara- cara non-koersif lainnya juga ditempuh untuk men- jaga ketergantungan pekerja dengan perusahaan. Sebuah informasi menarik diceritakan oleh Pram- bodo, yang lahir pada 1933 di perkebunan karet Gledekan Pancur, Dampit, Kabupaten Malang. Ia adalah anak seorang mandor tinggi, yang mengko- ordinir beberapa mandor rendah di berbagai divisi. Prambodo besar di perkebunan, tetapi bersekolah di Kota Malang dan kembali ke perkebunan di saat libur sekolah. Ketika tinggal di perkebunan, ia melihat bahwa manajemen perusahaan menyedia- kan hiburan sebagai salah satu cara untuk membuat
para pekerja tetap tinggal di area tersebut:
[para buruh] upahnya per minggu. Tiap hari Sabtu [diberikan]. Apa yang dikerjakan mandor-mandor kecil, dikumpulkan sama mandor besar, datanya disetorkan ke pabrik/ sinder, yang bagian upah. Tiap hari Sabtu, pintarnya Belanda, [karena] mereka tinggal di perkebunan, daerah terpencil, dikasih hiburan. Istilahnya tandak, menari, ada orang main dadu, sehingga saya amati pekerja itu disibukkan dengan hal itu. Belandanya pergi ke Malang. Lalu pekerja itu uangnya habis. Karena habis, Senin mulai lagi cari duit. … Pekerja-pekerja di perkebunan mesti banyak orang Madura. … Sifatnya orang Madura senang main, jadi main dadu, ayam, jadi dibiarkan sama Belanda. Dengan begitu, uangnya habis. Sering terjadi perkelahian. Polisi datang dengan sepeda motor. Ngambil or- ang yang berkelahi, lalu dibawa ke Dampit (Komunikasi dengan Prambodo, 29 Juli 2016).
Prambodo menggambarkan suasana hidup perkebunan yang biasanya tidak tercatat di doku- men-dokumen resmi. Ia mendeskripsikan kebera- daan pekerja Madura (yang juga disebutkan dalam dokumen kolonial) dan hiburan yang disediakan oleh perusahaan. Menurut Prambodo, ini adalah strategi ‘halus’ untuk menjaga para pekerja agar tetap bekerja di dalam perkebunan. Praktik demikian juga terjadi di daerah-daerah lain, seperti di perkebunan tembakau di Sumatera (Breman 1989).

## C. Para Pekerja Perkebunan
Warga Banyujati juga turut serta menjadi pekerja di Perkebunan Kali Tello. Beberapa dari mereka menjadi buruh, namun ada juga yang menjadi mandor rendah. Perbedaan posisi ini masih tampak dalam generasi kedua para pekerja perkebunan yang saya temui dalam penelitian lapangan. Burmudji, lahir pada 1952, adalah pensiunan guru sekolah dasar dan staf dinas pendidikan Kabupaten Malang. Ayahnya, Darsa, lahir pada 1917 dan merupakan salah satu keturunan perintis desa. Ia menyelesaikan sekolah Ongko Loro dan Ongko Telu (sekolah Belanda untuk pribumi), dan menjadi guru di Kebon Agung, kecamatan lain di Kabupaten Malang. Sekitar 1930, Darsa menjadi Katolik, dan sebagai bagian dari misi Katolik, Darsa ditugaskan
7 Obat-obatan tidak dipungut biaya, dan pasien dengan penyakit serius diantar ke klinik di Malang kota. Pada 1927, sebuah klinik didirikan di dekat Kali Tello dan Purwodadi, dengan seorang dokter yang datang dua kali seminggu dari Malang.
Tipe pekerjaan Upah Buruh 1880 1900 Penghasilan keseluruhan per hari ƒ 0,40 and ƒ 0,75 (laki-laki) ƒ 0,30 and ƒ 0,50 (perempuan) ƒ 0,20 (laki-laki) ƒ 0,30 (perempuan) Memetik kopi ƒ 0,75 – ƒ 1,25 ƒ 0,50 – ƒ 0,60 Penanaman per bau (sekitar 30 hari kerja)
ƒ 20- ƒ 25 ƒ 15
Mengolah tanah untuk penanaman (sekitar 90 hari kerja) ƒ 50- ƒ 60 ƒ 40
60 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
menjadi guru di sekolah Katolik Donomulyo. Setelah beberapa tahun, ia mendirikan sekolah di desa lain. Bersama dengan dua orang Katolik lainnya, Darsa dihormati sebagai perintis umat Katolik di Donomulyo. Kemampuannya membaca, menulis, dan berhitung juga membawanya pada posisi mandor rendah di Perkebunan Kali Tello.
Kebetulan ayah waktu di Banyujati masih ada perkebunan, posisi ayah saya mandor. Koman- dan kelompok. Misalnya pekerja 10, ayah saya komandannya. Meskipun sekolahnya Ongko Loro, dianggap terpelajar. Sehingga mesti ada tanda tangan, administrasinya-lah. Tugasnya membagikan gaji. Meskipun kami miskin, tapi tidak miskin-miskin amat [ditekankan oleh Bur- mudji] kalau dibandingkan dengan masyarakat sekitar saya (Komunikasi dengan Burmudji, 6 Desember 2016).
Burmudji sepenuhnya sadar dengan status keluarganya. Latar belakang pendidikan Darsa menjadikan ia guru, mandor, sekaligus tokoh umat Katolik di desa. Kasus keluarga Burmudji menun- jukkan bagaimana Perkebunan Kali Tello berkon- tribusi pada pembentukan status dan kelas para penduduk desa.
Bekerja untuk perkebunan juga membuat para penduduk desa mampu memperluas kepemilikan modal mereka. Ini dialami oleh ayah Ny. Aji Marlan. Aji Marlan sendiri adalah mantan sekretaris desa di era Orde Baru dan anak seorang pengusaha lokal yang berdagang ternak (sapi). Ayah mertuanya kemudian bergabung dalam usaha tersebut dan kedua orang tua mereka kemudian menjadi ‘orang kaya desa’. Menurut Marlan, ayahnya juga seorang tokoh agama, dengan jaringan haji di sekitar daerah ini karena usaha dagangnya. Ayah Aji Marlan mendirikan masjid pertama di dusun mereka, dan Marlan kemudian menjadi aktivis Ansor. Baik ayah kandung maupun mertua Aji Marlan sudah memperlihatkan kemampuan manajemen ekonomi bahkan sebelum mereka berkolaborasi dalam usaha dagang. Hal ini tampak sejak ayah mertua Aji Marlan bekerja di perkebunan.
Mbah saya jualan getuk, dan lain-lain, Mbah putri. Dia jualan di perkebunan. Ayah saya cuma
[anak] satu-satunya. Tapi kerja nderes (menyadap) karet, bukan mandor. Terus dikasih bungkusan makanan, gak dimakan, tapi dijual ke temannya. Makannya ikut mbah saya. Lama-lama dikumpulkan, bisa beli sawah. Dari nol mertua saya. Tapi sejak kecil sudah orang ekonomi. Dia kerja ikut Belanda, kalau ada ransum–dari Belanda ada jatah makanan–dijual ke temannya. Dia makan ikut ibunya. Belanda kalau ngerjain orang dibayar harian. Upahnya sedikit (Komunikasi dengan Ibu Aji Marlan, 15 Mei 2017).
Meskipun upah buruh rendah, ayah Ny. Aji Marlan dapat mengatasinya dengan menjual jatah makanannya. Upah yang didapat dari bekerja di perkebunan, dan juga dari usaha dagang ternaknya, digunakan untuk membeli tanah di Desa Banyujati. Hal ini, ditambah dengan jaringan tokoh-tokoh Is- lam, membuat keluarga Aji Marlan masuk ke dalam kategori elit desa.
Selain mereka, ada pula warga desa yang bekerja di perkebunan namun berada di luar kelompok elit ini. Keluarga Marwono memperlihatkan perbe- daan dengan keluarga Aji Marlan dan Burmudji. Marwono dilahirkan sekitar 1936-37, saat ini bekerja sebagai petani yang memiliki sepetak tanah. Kebun- nya ditanam dengan beberapa jenis tanaman pangan, seperti singkong dan kakao, namun juga kayu sengon. Dalam percakapan kami, ia mengakui bahwa masa kecilnya sulit. Ia besar tanpa menge- tahui orang tuanya dan kehilangan tante yang mengurusnya.
Saya lahir di Beji Rejo (area di Kecamatan Kasembon, Malang). Ada perkebunan kopi dan karet di sini. Bude dan nenek saya bekerja sebagai buruh di pabrik. Ada pabrik, dan ada perkebunan. Mereka memetik kopi saat panen, dan di waktu lainnya hanya jadi buruh biasa. … Saat saya kecil, saya ingat nenek dan Bude bekerja di perkebunan. Kakak dan Pakde juga bekerja di sana, pulang membawa kayu bakar. Mereka jual itu [kayu bakar]. Upahnya rendah, tapi saya ndak ingat seberapa. Yang pasti tidak cukup untuk hidup kita semua. Kami lebih banyak makan sayur-sayuran. Harga kayu bakar ndak tetap. Kadang kami tukar dengan ma- kanan, tiwul, untuk tambahan menu. … Orang- orang yang bekerja di pabrik berasal dari daerah sekitar. Belanda yang punya pabrik, tapi man- dornya kebanyakan orang Jawa. … Biasanya ada
Grace Leksana, Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase ... 54-68
perayaan saat libur, semua pekerja dikumpulkan di pabrik. Beberapa hasil panen, seperti jagung, dibagi-bagikan ke pekerja. Saya pernah bakar jagung sampai kering (Komunikasi dengan Marwono, Donomulyo, 16 September 2016).
Keluarga Marwono pindah ke area Banyujati karena kesempatan kerja yang ditawarkan perke- bunan. Sama seperti Aji Marlan, Marwono mene- kankan upah rendah dari kerja perkebunan, khu- susnya untuk keluarga besar Marwono. Keluar- ganya harus bertahan hidup dengan upah yang rendah, menjual kayu bakar dan hasil panen yang dibagikan oleh perkebunan. Situasi keluarga Marwono berbeda jauh dengan keluarga Aji Marlan dan Burmudji. Kedua keluarga ini mampu mem- perbesar kepemilikan dan kapital mereka, sedang- kan Marwono tetap mengalami kesulitan ekonomi. Melalui sejarah keluarga-keluarga ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi kolonial turut mem- pertajam perbedaan sosial di desa.

## D. Perang Kemerdekaan 1945-1950
Jejak perkebunan Kali Tello sulit ditemukan di Donomulyo saat ini. Bangunan, bekas kabelbaan , atau pohon kopi dan karet telah hilang dari daerah Banyujati. Satu-satunya bekas keberadaan perke- bunan kolonial adalah jalan raya yang menghu- bungkan beberapa desa di Banyujati. Berdasarkan cerita-cerita masyarakat desa, saya menangkap bahwa penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan telah menghancurkan seluruh properti NV. Kali Tello. Marwono adalah orang pertama yang menje- laskan secara detil masa perang tersebut.
Ketika saya sekolah, perkebunan sudah tidak ada, diduduki warga. Orang-orang tidak punya tanah, dan Belanda sudah diusir. … Kalau tidak kita hancurkan, mereka [Belanda] akan kem- bali, begitu katanya. Seluruh pohon kopi dan karet dihancurkan, lalu ditanami tanaman pangan, untuk makan. [Grace: Bapak lihat wak- tu dihancurkan?] Saya masih kecil, gak terlalu ngerti. Saya lihat orang-orang lari, membakar pabrik, kayak kerusuhan. Ada pemimpinnya, tapi saya gak tau itu siapa. Pabriknya dibakar, tapi gak tau oleh siapa. …. Saya juga gak tau soal pembagian tanah, tapi kayaknya ada yang mengatur. [Grace: Keluarga Bapak dapat berapa?] Kalau gak salah satu hektar. Mereka
hitung jumlah keluarga, kecil atau besar (Ko- munikasi dengan Marwono, Donomulyo, 16 September 2016).
Kejadian dalam ingatan masa kecil Marwono ini terjadi pada 1947. Pada masa perang kemer- dekaan 1945-1950, sebagian besar perkebunan di Malang Selatan dihancurkan. Prambodo, yang menghabiskan masa kecilnya di perkebunan karet Gledekan Pancur, Dampit, juga turut menyaksikan bagaimana Jepang menghancurkan pohon-pohon karet dan membawanya pergi. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, sebagian besar pohon karet telah hilang, sehingga para warga mulai mengalih- kan tanah yang terbengkalai menjadi tanah pertanian. Bahkan orang-orang dari luar Dampit pindah ke daerah bekas perkebunan, menghan- curkan pohon-pohon yang masih tersisa, dan mendirikan lahan pertanian untuk mereka sendiri. Pada 1948, pabrik karet di Dampit dibom oleh tentara gerilya. 8 Bahan-bahan bangunan dari pabrik, seperti seng, dijarah untuk dijual atau digunakan sebagai bahan bangunan rumah tinggal warga. Menurut Prambodo, pada masa- masa itu hukum tidak tampak bekerja. Orang- orang hanya mengambil apa yang mereka mau, bahkan rumah keluarga Prambodo juga dibangun dengan menggunakan bahan dari pabrik. Prambodo juga menyebutkan bahwa para tentara, gerilyawan dan pengungsi dari luar desa juga meng- gunakan tanah-tanah bekas perkebunan karena mereka harus bertahan hidup (Komunikasi dengan Prambodo, 29 Juli 2016). Sebuah laporan dari NV Kooy & Coster van Voorhout menyebutkan bahwa bekas TNI turut beraliansi dalam pembentukan NV. Sumi yang menggunakan tanah-tanah bekas perkebunan Wonokoio, Banduardjo, Alas Tledek, Donowarie and Kali Tello (NV. Kooy & Coster van Voorhout 1951). 9 Pada masa ini juga terjadi per-
8 Penghancuran pabrik adalah bagian dari taktik bumi hangus, strategi gerilya tentara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencegah rekonstruksi ekonomi Belan- da (Nasution 1953, 20). Laporan tahunan NV Kali Tello pada 1941-1949 juga menyatakan bahwa pabrik, perke- bunan dan tempat tinggal mereka dihancurkan sebagai hasil taktik bumi hangus.
9 Kelompok ini bersaing dengan kelomopok TNI pimpinan Oemar Maksim yang memiliki koneksi kuat dengan ALS ( Algemeen Landbouw Syndicaat) .
62 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
saingan antara kelompok-kelompok tentara untuk melegalkan kepemilikan atas tanah-tanah bekas perkebunan.
Areal tinggal baru yang menggunakan tanah- tanah bekas perkebunan dikenal dengan nama desa darurat, yang pada 1950an menjadi sumber konflik dengan perusahaan dan pemerintah dalam proses reklamasi dan nasionalisasi. Pendudukan tanah menjadi perseteruan karena di satu sisi, tindakan ini danggap sebagai bentuk progresif landreform, namun di sisi lain, pemilik perkebunan dan peme- rintah melihatnya sebagai tindakan pencurian (Lund and Rachman 2016, 1317). Ketika pada akhir- nya pemerintah ‘mentolerir’ pendudukan tanah masif ini, mereka dihadapkan pada ketidaksi- nambungan antara ‘situasi riil, peraturan resmi dan sistem registrasi negara’ (Bedner 2016, 41). Kali Tello merupakan salah satu contoh perkebunan di Malang Selatan yang tak bersisa, namun ada banyak perkebunan lain di daerah tersebut yang selamat dari penghancuran, lalu dinasionalisasikan, bahkan masih bertahan hingga saat ini. Dalam proses nasionalisasi tersebut, peran organisasi-organisasi kiri sangat kuat, dan seringkali menghasilkan kebuntuan karena pihak-pihak terkait (negara, pemilik perkebunan dan serikat buruh) tidak men- capai kesepakatan tentang dana kompensasi untuk tanah perkebunan (Keppy 2010, 212). 10
Ketika warga Banyujati mulai tinggal di atas tanah-tanah bekas perkebunan, kehidupan ekono- mi mereka tidak serta merta bertambah baik. Hilangnya perkebunan berarti hilangnya sumber pendapatan bagi sebagian warga, termasuk kehi- langan berbagai infrastruktur (listrik, perumahan) dan fasilitas (layanan kesehatan). Mereka juga mengalami kesulitan dalam menggarap tanah karena perubahan kualitas humus setelah eksploi- tasi kopi dan karet. Karakter tanah yang kering dan rendahnya curah hujan menyebabkan kesulitan panen, sehingga tidak heran ketika Jawa Timur
mengalami krisis pangan pada 1963, warga Dono- mulyo jatuh ke dalam malnutrisi ekstrim (Anonim 1964, 4). Selain itu, hilangnya industri perkebunan tidak mengubah relasi kelas yang ada di desa. Se- baliknya, secara umum, industri perkebunan kolo- nial di Indonesia berakibat pada meningkatnya diferensiasi sosial ekonomi, konsentrasi tanah yang menyingkirkan petani tak bertanah atau hampir tak bertanah, semi-proletarianisasi, dan munculnya tenaga kerja modern (Slamet-Velsink 1988, 167). Parahnya situasi ini tercermin dalam ungkapan yang sering terdengar di masa pasca kemerdekaan: “ Kapan yo entekne merdeka ?” (Kapan ya selesainya merdeka?) (Komunikasi dengan Burmudji, 6 Desember 2016). Pernyataan ini tidak berarti bahwa para warga desa berharap dijajah kembali, namun bagi mereka, kemerdekaan tersebut tidak memba- wa kemajuan pada kehidupan pedesaan.

## E. Menentang Perbedaan Kelas:

## Kelompok Kiri dan Reforma Agraria
Adalah kelompok kiri, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI), yang mulai menentang dan mengkritik ketim- pangan di desa. Sebagian warga mengungkapkan bahwa BTI menjadi aktif di Banyujati karena reforma agraria, yang ditandai dengan diterbit- kannya Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960. Akan tetapi, advokasi BTI terhadap isu-isu tanah sudah dimulai sebelum UU tersebut diterbitkan. Pada 1951, BTI mengkritik pemerintah Indonesia yang baru berdiri karena kelambanan mereka dalam melegalisir tahan-tanah bekas perke- bunan yang telah diduduki warga. BTI mendesak pemerintah agar lebih agresif, bahkan mengusulkan menyerahkan secara sepihak tanah-tanah tersebut kepada warga (Tj 1951, 3-4). Mereka juga mendu- kung advokasi dan aksi massa oleh orang-orang yang membela tanah mereka (dalam hal ini desa darurat) yang dibangun di atas tanah hutan di masa perang kemerdekaan. Mereka mengutuk pegawai kementerian kehutanan yang masih berpendapat bahwa tanah hutan yang diduduki harus dikemba- likan tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup penduduk yang tinggal di atasnya (Sardju 1957, 2). Selain itu, BTI juga mengkritik mekanisme
10 Misalnya saja, di saat perkebunan harus dikem- balikan pada pemiliknya, Sarbupri meminta f 42.500 dalam kasus pengembalian perusahaan Margomulio di Kediri. Meskipun pada akhirnya perusahaan membayar f 10.000, kasus ini menunjukkan kuatnya posisi serikat buruh pada masa itu.
Grace Leksana, Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase ... 54-68
yang tidak demokratis dalam pembentukan otoritas desa. Praktik-praktik yang berlangsung saat itu menggunakan relasi keluarga untuk memilih aparat desa. BTI kemudian mendesak dibentuknya Undang-undang Desa untuk mengatasi masalah ini (Djojohadiwikarso 1951, 19).
Advokasi BTI terhadap kepemilikan tanah dan kritik terhadap administrasi desa yang feodal, kemungkinan besar menyumbang pada kesuksesan PKI di pemilu legislatif 1955. Di Kabupaten Malang, Partai NU memperoleh suara tertinggi (231.918 suara), diikuti oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 193.297 suara, dan PKI dengan 164.159 suara (Panitia Pemilihan Indonesia 1955). 11 Bertentangan dengan hasil di tingkat provinsi, PKI meraih suara tertinggi di Kecamatan Donomulyo, yaitu 12.981 suara. Posisi kedua diisi oleh PNI dengan 3609 suara, dan diikuti oleh NU di posisi ketiga dengan 591 suara (Hasil Pemungutan Suara di Kabupaten Malang 1955, 2). Dominasi PKI juga terlihat di tingkat desa, di mana para Kepala Desa Banyujati berasal dari PKI.
Mobilisasi BTI menjadi semakin intensif ketika implementasi UUPA dianggap lamban. Pada 1963, Komite Pusat Landreform mencatat hanya 153.043 Ha. tanah yang terdistribusi dari total 403.000 Ha. tanah pemerintah (Asmu 1964). Hingga akhir 1964, Kementerian Agraria mencatat sejumlah kesulitan dalam implementasi UUPA, seperti keterbatasan registrasi tanah, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya UU tersebut, dan dihambatnya peran signifikan organisasi tani di dalam komite (Utrecht 1969, 78-79). Dalam kasus-kasus ekstrim, peno- lakan dari tuan tanah memunculkan praktik-prak- tik penyimpangan, seperti mengubah tanah sur- plus menjadi hibah palsu; perceraian, sewa, bahkan kematian palsu yang diikuti dengan pewarisan tanah (Asmu 1964). Komplikasi dalam implementasi undang-undang tersebut membuat PKI melan- carkan aksi-aksi sepihak yang meliputi serangan fisik terhadap tuan tanah (yang diikuti dengan aksi balasan kepada para petani), perampasan tanah,
atau penolakan untuk menyerahkan hasil panen pada pemilik tanah.
Di Kecamatan Donomulyo, terdapat 41.001 Ha. tanah yang sudah terdata sebagai tanah kelebihan dan 75 orang tercatat sebagai kandidat penerima redistribusi tanah tersebut (Sagijati 1968). 12 Tidak ada informasi lebih lanjut apakah redistribusi ini berhasil diimplementasikan atau tidak. Akan tetapi, kebijakan landreform memunculkan reaksi yang bertentangan di antara penduduk Banyujati. Bagi para kapitalis desa, kebijakan ini dinilai mengancam hak milik mereka. Inilah yang diungkapkan oleh Burmudji saat ia menjelaskan posisinya terhadap kebijakan tersebut.
Ayah saya adalah ketua Partai Katolik. Dia tokoh yang menentang. Kebijakan kepala desa [yang PKI] selalu dia tentang. Di depan rumah saya ada papan nama “Ketua Partai Katolik”, dan di sebelahnya “Ketua Pemuda Katolik”. Ayah saya berani. “Jika saya mati, saya mati dalam nama Yesus”. … Dulu ada kebijakan namanya land- reform. … Di masa itu, ayah saya memimpin perlawanan terhadap kepala desa, karena land- reform benar-benar membuat orang sengsara.
… Tanah dikuasai oleh birokrat. … Jadi meskipun saya mewarisi tanah, para birokrat yang akan menentukan ‘tanahmu hanya sekian’. Saya gak bisa ngapa-ngapain, karena dibatasi. Kepemi- likan perorangan dibatasi, karena pengaruh PKI. Ada janji bahwa anggota BTI akan meneri- ma sebidang tanah, yang diperoleh dari mengu- rangi kepemilikan tanah melalui landreform. … Ayah saya mendukung orang-orang yang me- rasa dicelakakan [oleh kebijakan landreform], jadi dia mengambil peran sebagai pemimpin. Ayah saya punya dua misi, selain membela mereka yang tertindas, dia juga punya agenda sendiri. Dengan menaruh simpati, orang-orang akan menjadi Katolik (Komunikasi dengan Burmudji, 6 Desember 2016).
Menurut Burmudji, reforma agraria adalah ancaman terhadap kepemilikan privat keluarganya. Dia melihat keluarganya sebagai korban dari UUPA dan menyalahkan PKI sebagai inisiator UU tersebut
11 Jumlah pemilih di Jawa Timur terbilang kecil (478.454 orang) dibandingkan dengan populasi penduduk di propinsi tersebut (1.226.754 orang). Tidak ada penje- lasan tentang perbedaan ini.
12 Lihat catatan kaki 4. Reforma agraria juga mendo- rong konversi tanah-tanah gogol menjadi tanah hak milik. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa di Malang konversi tersebut sudah terjadi bahkan sebelum berlakunya UUPA.
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
(Mortimer 1972, 16-17). 13 Selain itu, kisah Burmudji juga menunjukkan bagaimana isu tanah berkelit kelindan dengan agama. Ayahnya menggunakan advokasi menentang landreform sebagai strategi untuk memperluas pengikut Katolik di desa terse- but. Di daerah lainnya, aksi sepihak berubah men- jadi konflik agama karena sebagian besar pemilik tanah juga tergabung dalam organisasi keagamaan (Mortimer 1972, 50-51). Hal ini dipertajam dengan propaganda agama, misalnya melihat komunis sebagai ateis dan dengan demikian, menjadi ancaman terhadap Islam atau Katolik.
Dalam wawancara yang saya lakukan, hampir semua penduduk desa menyatakan bahwa ada kebencian di antara kelompok kiri (PKI dan BTI) dan kelompok agama (NU, Partai Katolik), namun tidak ada konflik terbuka di desa. Hal ini berbeda dengan tempat-tempat lain di Jawa Timur, di mana kekerasan terjadi di antara kedua kubu tersebut. Aji Marlan, mantan sekretaris desa, menggambar- kan bahwa mobilisasi dan persaingan biasanya muncul di acara-acara publik. Misalnya, saat perayaan hari kemerdekaan, setiap organisasi yang ada di desa berparade keliling kecamatan, meng- gunakan kostum dan memegang bendera masing- masing. Aji Marlan sendiri pernah turut berpar- tisipasi dalam drum band Ansor. Acara seperti ini biasanya menjadi ajang untuk saling memamerkan kekuatan masing-masing organisasi, yang biasanya terlihat dari jumlah peserta dan penampilan mereka dalam parade. Ejekan dan ancaman antara BTI dan NU atau Partai Katolik biasanya muncul saat parade, karena masing-masing pihak berusaha menonjolkan dirinya. Saling mengancam mewarnai kehidupan mereka sehari-hari, namun penduduk menggambarkan bahwa aktivitas di desa tetap berjalan seperti biasa. Kerja komunal atau soyo ,
serta berbagai tradisi masyarakat seperti bersih desa, tetap dihadiri oleh semua orang, termasuk pihak-pihak yang berseteru. Dengan latar belakang ini, sulit untuk mempercayai bahwa konflik di antara kubu-kubu tersebut dapat berujung pada pembunuhan massal di 1965 tanpa campur tangan kekuatan eksternal, dalam hal ini, militer.

## F. Transformasi di Masa Orde Baru
Pangdam VIII Brawijaya, Basuki Rachmat, mengeluarkan Perintah Operasi no. 5 Pancasila pada 21 Oktober 1965, yang memberikan komando untuk meneruskan pengganyangan kelompok kontra revolusionar G30S hingga ke akar-akarnya untuk menciptakan situasi aman dan tertib di Jawa Timur (Perintah Operasi No. 05 Pantja Sila 1965). 14 Operasi ini baru dimulai pada 29 November 1965 di Kecamatan Donomulyo yang dipimpin oleh Kapten Hasan Basri dengan akhir sebagai berikut (Komando Distrik Militer 0818 Pos Komando Malang Selatan 1966, 2):
Di daerah Donomulyo keadaan PKI 90% yang juga disinyalier bahwa di batas barat dari Donomulyo ada 12 pucuk senjata api. …. Dan dalam pemeriksaan oleh team pemeriksa yang terdiri dari Tjatur tunggal tertip sekali untuk mendapatkan adanya pengakuan tentang senjata api tersebut. Selain tokoh-tokoh yang telah diamankan di Batu masih terdapat 24 tokoh PKI, PR, BTI dan Lekra yang di dalam screeningnya adalah positif untuk diselesaikan (penekanan dari pengarang). Sisa-sisa dari anggota PKI dalam 8 desa Donomulyo telah membubarkan diri.
Berdasarkan wawancara dengan penduduk Donomulyo, para anggota dan simpatisan PKI serta BTI hilang, ditangkap atau bahkan dibunuh. Mereka yang tidak ditangkap namun dituduh sebagai pendukung kelompok-kelompok kiri ini harus menjalani wajib lapor ke Koramil setempat sebagai bagian dari program Bina Mental. Pada
13 Pendapat ini tidak tepat. Dalam perdebatan di Dewan Pertimbangan Agung dan parlemen, PKI memiliki beberapa keberatan terhadap beberapa pasal dalam UU tersebut. Meskipun demikian, PKI tetap memilih untuk pengesahan UUPA. Menurut Rex Mortimer, PKI memain- kan politik consensus, menjaga aliansi mereka dengan Presiden, dan menunjukkan pada kelompok elit bahwa PKI adalah kelompok moderat dan bertanggun jawab. Dengan kata lain, PKI tidak mempengaruhi perwakilan partai-partai politik di Parlemen, tapi mereka menye- suaikan diri dengan negosiasi terhadap UU tersebut.
14 Perintah operasi tersebut juga menyatakan bahwa tenaga sipil yang “telah nyata-nyata mendukung ABRI dalam penumpasan Gerakan 30 September” dapat digu- nakan untuk keperluan operasi. Perintah Operasi No. 05 “Pantja Sila”. No. Inventaris 316-a. Arsip Komando Daerah Militer V/Brawijaya.
Grace Leksana, Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase ... 54-68
1997, tercatat 2.731 penduduk Donomulyo yang masih harus menjalankan wajib lapor (“Surat Kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Jawa Timur 1998), namun berkurang menjadi 1.850 orang pada 1999 (Daftar Nama WNRI yang Terlibat G30S/PKI (Walap) atau Organisasi Terlarang Lainnya (ELA) di Wilayah Kecamatan Donomulyo, Kabupaten DATI II Malang 1999). Hilangnya organisasi kiri di tingkat desa juga berhasil men-depolitisasi kehidupan desa, termasuk kehidupan kebudayaannya. Berdasarkan sebuah wawancara, pegiat Ketoprak di daerah Donomulyo mengalami pemantauan ketat dari Babinsa. Mereka juga diminta menyampaikan pesan-pesan pemerintah setempat dalam pentas mereka.
Pasca G30S, kebijakan agraria mengalami perubahan mendasar; dari konsep Ekonomi Berdikari yang digagas Sukarno, menjadi ekonomi kapitalistik pada masa Orde Baru. Pada 1965-1968, para teknokrat Bappenas diyakinkan oleh IMF akan ideologi ekonomi pasar bebas, dimana peran negara dibatasi dalam memberikan kondisi f iskal dan moneter untuk akumulasi kapital, dan menyerah- kan sepenuhnya pada mekanisme pasar untuk meraih pertumbuhan maksimum (Robison 1986, 133). Ketika Bappenas mengeluarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun/Repelita, 60% anggaran program tersebut berasal dari pinjaman asing (Robison 1986, 137-8). 15
Perubahan kebijakan ekonomi ini berpengaruh terhadap kebijakan agraria. Dengan menekankan pada peningkatan produksi pangan, Orde Baru menciptakan salah satu program intensifikasi yang dikenal dengan BIMAS atau Bimbingan Massal. Dimulai pada 1965-1966, program ini berubah arah di bawah Orde Baru dengan pelibatan perusahaan multinasional (Utrecht 1973, 161). 16 Perusahaan
seperti Swiss Ciba dan Jerman Barat Hoechst, dikontrak oleh negara dan membayar sekitar $50 per hektar untuk menyediakan fasilitas yang mendukung revolusi hijau, seperti pupuk, insekti- sida, dan varietas padi baru/IR. Petani diminta untuk membayar kredit ini seperenam dari panen mereka ke sebuah agen nasional (White & Huskens 1989, 252). Meskipun BIMAS meningkatkan produksi beras, ia hanya bertahan hingga akhir 1980an karena berbagai masalah, termasuk korupsi (Utrecht 1973, 161; Crouch 1988, 290-1). Sebuah studi di Kecamatan Gondanglegi, Malang Selatan, menyimpulkan bahwa BIMAS lebih disukai oleh petani kelas menengah dan atas karena kelompok ini cenderung memiliki tanah dan modal lebih besar untuk mengakses kredit tersebut, dibandingkan dengan petani kelas bawah (Kano 1990, 120-1).
Sementara itu, UUPA tahun 1960 masih digu- nakan oleh Orde Baru, meskipun prinsip kontrol negara telah berubah makna. Distribusi lahan dijalankan di bawah politik patronase dan kontrol top-down sehingga konsesi lahan tersentralisir di bawah aliansi antara elit pemilik properti dengan pemerintah yang didukung tentara (Lund and Rachman 2016, 1320). Campur tangan militer dapat dilihat, misalnya, dalam kasus sengketa tanah antara warga desa dengan PT. Swadaja/Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) di Ampelgading, Kabupaten Malang pada 1968. Warga desa yang tinggal di desa darurat bekas tanah perkebunan dipaksa untuk mengembalikan tanah kepada perusahaan dan merelokasi tempat tinggal mereka ke daerah lain. Untuk menjalankan hal ini, Korem 083 mengeluarkan surat perintah yang segera diikuti oleh surat keputusan dari Panitia Landre- form Jawa Timur. Kedua surat tersebut memerin- tahkan penghentian proses sertifikasi tanah-tanah bekas perkebunan yang telah diduduki warga, bahkan sertif ikat yang telah dikeluarkan harus diperiksa ulang (Sagijati 1968). 17
Di Donomulyo, dengan mengganti seluruh aparat desa, militer dan para elit desa membentuk
15 Pada Desember 1966, delegasi pemerintah Indone- sia membuat pernyataan dalam konferensi Inter-Govern- mental Group on Indonesia (IGGI) di Paris yang mem- pengaruhi dibukanya kembali akses terhadap jaringan keuangan internasional.
16 BIMAS dimulai pada tahun 1965-66 di bawah perusahan negara Pertani dengan tujuan memberikan informasi, bibit, pupuk, insektisida dan bajak serta kredit pertanian.
17 Dokumen-dokumen tersebut meliputi Surat Perintah 001/10/1967 oleh Korem 083, dan Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Djawa Timur No.7/Agr/Lf/ 01/67 yang dikeluarkan pada 12 June 1967.
66 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
aliansi baru. Setelah kekerasan 1965, patron lokal yang semula ditentang oleh kelompok kiri, menjadi tak tergoyahkan dengan aliansi ini. Hal ini berujung pada tindakan sewenang-wenang, misalnya penyi- taan lahan atas nama landreform. Ayah mertua Marwono kehilangan 18 are tanahnya oleh aparat desa yang kemudian mereka bagikan di antara mereka sendiri dan tentara setempat. Keluarga Marwono tidak mampu menolak, karena Marwono dan ayah mertuanya masih mengikuti wajib lapor di saat itu. “Tanah disita karena dia [ayah mertua] dituduh BTI. Hanya satu alasan, anggota BTI pasti PKI”, kata Marwono. Patron lokal berulang kali menggunakan label komunis untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri tidak hanya melalui penyitaan lahan, tapi juga melalui kontrol atas distribusi kredit pertanian. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana elit desa di era Orde Baru menjadi agen politik dan ekonomi negara di daerah pedesaan dan terkooptasi ke dalam struktur kuasa yang lebih besar sebagai klien yang bergantung pada negara, dan sebagai imbalan atas layanan mereka dan pengaturan atas wilayah pedesaan, para elit desa mendapat akses terhadap subsidi, fasilitas, perizinan, harga, dan lainnya (Hart 1989, 33).

## G. Kesimpulan
Sejarah Donomulyo menunjukkan bagaimana ketimpangan desa bertahan dalam beberapa periode sejarah. Hal ini juga menunjukkan kelom- pok elit desa yang perlahan-lahan muncul dan ber- tahan sebagai patron lokal karena aliansi mereka dengan negara. Di sisi lain, negara juga menggu- nakan kelompok-kelompok ini untuk melang- gengkan kekuasaan mereka. Pada masa kolonial, aliansi antara pamong desa dengan administrasi perkebunan kolonial atau pemerintah kolonial telah memperparah ketimpangan sosial ekonomi di Donomulyo. Pada era kemerdekaan, kelompok- kelompok kiri yang didominasi oleh PKI dan BTI, menjadi garda depan yang menentang ketim- pangan desa ini. Usaha progresif ini hilang seiring dengan operasi anti-komunis pada 1965 dan berdirinya Orde Baru. Alih-alih merombak relasi patronase desa, Orde Baru malah menciptakan aliansi patronase baru antara elit lokal dan militer
yang masih bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, relasi kuasa dan patronase perlu selalu dikede- pankan dalam studi maupun perumusan kebijakan- kebijakan agraria. Pertanyaan ‘siapa mendapat apa?’ ( who gets what ) akan membantu para pegiat agraria untuk mampu membangun kebijakan agra- ria yang inklusif.

## Ucapan Terima Kasih
Artikel ini merupakan salah satu bab dari diser- tasi yang berjudul “ Embedded Remembering: Memory Culture of 1965 Violence in East Java’s Agrar- ian Society ”. Saya berterima kasih pada Sebastiaan Coops dan Mark van de Water yang membantu menganalisa arsip kolonial dan memberikan ide- ide baru dalam diskusi.

## Daftar Pustaka
Anonim 1955, 4 October, ‘Hasil pemungutan suara di Kabupaten Malang’, Suara Masjarakat Anonim 1964, January 25, ‘Notes ketjil dari Malang
Selatan: tragedi busung lapar perlu perhatian, Trompet Masjarakat.
Arsip Badan Perencanaan Daerah Jawa Timur. Asmu 1964, 29 June, ‘Keterangan Asmu tentang aksi sepihak: aksi sepihak kaum tani, karena ada aksi sepihak tuan tanah II, Bintang Timur. Bedner, A 2016, ‘Indonesian land law: integration at last? And for whom?’ In J. F. R. Mccarthy, Kathryn (Ed.), Land and development in Indo- nesia: searching for the people’s sovereignty,
ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore,
Singapore.
Breman, J 1983, Control of land and labour in colo- nial Java: A case study of agrarian crisis and re- form in the region of Cirebon during the f irst decades of the 20th century, Dordrecht Foris &
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden.
_____1989, Taming the coolie beast: plantation soci- ety and the colonial order in Southeast Asia, Oxford UP, Delhi.
Breman, J & Wiradi, G 2002, Good times and bad times in Rural Java: Case study of socio-eco- nomic dynamics in two villages towards the end
Grace Leksana, Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase ... 54-68
of the twentieth century, KITLV, Leiden. Crouch, H 1988, The army and politics in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca, N.Y. Djojohadiwikarso, K 1951, 31 Djanuari, Okupasi tanah, Suara Tani , tahun VI.
Eisenstadt, SN & Roniger, L 1980, Patron—client relations as a model of structuring social ex- change’, Comparative studies in society and his- tory, 22 (1), 42-77. doi:10.1017/ S0010417500009154.
Elson, R 1984, Javanese peasants and the colonial sugar industry: impact and change in an East Java Residency, 1830-1940, Oxford University Press, Singapore.
G30S/PKI tahun 1965. Inventaris 316-a. Arsip Ko- mando Daerah Militer V/ Brawijaya.
Hart, G, Turton, A & Fegan, B 1989, Agrarian trans- formations: local processes and the state in Southeast Asia, University of California Press, Berkeley, Calif.
Indonesia, PP 1955, Daftar angka-angka hasil pemi- lihan umum DPR, th. 1955, Pantitia Pemilihan Indonesia, Jakarta.
Kano, H 1977, Land tenure system and the desa com- munity in nineteenth-century Java (IDE special paper: no. 5, Institute of Developing Econo- mies, Tokyo.
____ 1990, Pagelaran: anatomi sosial ekonomi pela- pisan masyarakat tani di sebuah desa Jawa Timur, Gadjah Mada University Press, Yogya- karta.
Keppy, P 2010, The politics of redress: war damage compensation and restitution in Indonesia and the Philippines, 1940-1957, : KITLV Press, Leiden.
Klinken, GV 2009, ‘Patronage democracy in Pro- vincial Indonesia’, In N. W. a. K. S. Olle Tornquist (Ed.), Rethinking popular represen-
tation, Palgrave Macmillan, New York.
Lund, CRN 2016, ‘Occupied! property, citizenship and peasant movements in Rural Java’, Devel- opment and Change, 47 (6), 1316-1337.
Malang, BPSK 2018, Kabupaten Malang dalam Angka
2018, BPS Kabupaten Malang, Malang.
Mortimer, R 1972, The Indonesian Communist Party and land reform, 1959-1965, Monash University,
Victoria. Nasution, AIAI 1953, Fundaments of guerilla war- fare: related to the Indonesian defense system in the past and in the future , Indonesian Army Information, Djakarta.
Nederlansche Handel Maatschappij. 2.20.01. Inven- tory 11636. National Archief. The Hague, Belanda.
Nordholt, HS 2015, ‘From contest state to patron- age democracy: the longue durée of clientelism in Indonesia’, In Henley, D & Peter, B (Ed.), Environment, trade and society in Southeast Asia: A longue dureìe perspective, Brill, Leiden. Paulus, J 1917, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie: Eerste Deel A-G, Martinus Nijhoff & Brill, ‘s- Gravenhage & Leiden.
Ricklefs, M 2001, A history of modern Indonesia since c. 1200, Palgrave, Basingstoke.
Robison, R 1986, Indonesia: the rise of capital : S.l.
Asian Studies Association of Australia, Allen
& Unwin, Sydney.
Sagijati 1968, ‘Pelaksanaan Undang-undang Pokok
Agraria termasuk landreform dalam hu- bungannja dengan transmigrasi di daerah yang padat penduduknya (Kabupaten Malang), Skripsi Sarjana Muda pada Akademi Agraria, Jogjakarta.
Slamet-VIS 1988, Views and strategies of the Indo- nesian peasant movement on the eve of its anni- hilation in 1965-1966. unknown: unknown.
Saptari, R 1995, Rural women to the factories: conti- nuity and change in East Java’s Kretek Cigarette Industry, Dissertation: University van Amster- dam.
Sardju, I 1957, Juli, ‘Aksi-aksi kaum tani memper- tahankan tanah bekas kehutanan jang sudah lama dikerdjakan, Suara Tani , Tahun VIII no.
8.
Tj 1951, 31 Djanuari, Okupasi tanah, Suara Tani , tahun VI.
Utrecht, E 1973, ‘Land reform and Bimas in Indo- nesia. Journal of Contemporary Asia, 3 (2), 149- 164. doi:10.1080/00472337308566863
Verslag Over Het Boekjaar 1895-1950. Inv. ZK 60163.
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA). Internationaal Instituut voor Sociale
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
Geschiedenis, Amsterdam, Netherlands. Welvaartcommissie, Dutch East Indies 1907,
Onderzoek Naar de Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera. [IX, Economie van de Desa]: Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de Uitkomsten Der Onderzoekingen, H.M. van Dorp, Batavia. White, BFH 1989, ‘Java: social differentiation, food production, and agrarian control’ In Hart, GT, Andrew & White, B (Ed.), Agrarian transfor- mations: local processes and the state in South- east Asia, University of California Press, Cali- fornia, Berkeley.