## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PEMBERIAN  HAK  PELAYANAN  KESEHATAN  BAGI  NARAPIDANA DALAM KEADAAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Ruth Mirel Amabel, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail: subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Prisoners, Health Services, Overcrowded Overcrowded penitentiary housing has an impact on the health  conditions  of  inmates.  the  occupancy  rate  of prisoners  which  tends  to  increase  every  year  is  not proportional  to  the  number  of  Correctional  Institutions.
The problem of this research is how to grant the right to health services to convicts and what obstacles are faced in granting  the  right  to  health  services  to  overcrowded convicts  in  correctional  institutions.  This  research  is  a descriptive  study  with  a  qualitative  approach  using primary and secondary data sources. This research shows that granting the right to health services for convicts who are overcrowded in Correctional Institutions is an effort to improve  the  health  status  of  prisoners  through  health services  and  environmental  health  service  efforts  by increasing  human  resources  for  health  services,  health service  facilities,  health  service  financing,  availability  of drugs and equipment. -medical devices. Obstacles faced in granting the right to health services to prisoners in a state of  overcrowding  in  Correctional  Institutions  include limited  Human  Resources  for  Health  Service  Officers, Health  Service  facilities,  Health  Service  Financing, availability  of  Medicines  and  Medical  Devices  and  low awareness of prisoners in carrying out efforts to maintain health. Abstrak Kata kunci: Tahanan, Pelayanan Kesehatan, Overcrowded Overcrowded hunian Lembaga Pemasyarakatan berdampak  kepada  kondisi  kesehatan  narapidana. tingkat  hunian  tahanan  yang  cenderung  meningkat setiap  tahunnya  tidak  sebanding  dengan  jumlah Lembaga  Pemasyarakatan.  Permasalahan  penelitian  ini yaitu  bagaimana    pemberian  hak  pelayanan  kesehatan
Corresponding Author: Ruth Mirel Amabel, e-mail : bagi narapidana dan apa hambatan yang dihadapi dalam pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  menggunakan sumber  data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini meunjukkan  bahwa  pemberian  hak  pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam keadaan overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  upaya meningkatkan  derajat  kesehatan  narapidana  melalui pelayanan  Kesehatan  dan  upaya  pelayanan  kesehatan lingkungan dengan meningkatkan sumber daya manusia pelayanan  kesehatan,  fasilitas  pelayanan  kesehatan, pembiayaan  pelayanan  kesehatan,  ketersediaan  obat dan alat-alat kesehatan. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia  Petugas  Pelayanan  Kesehatan,  fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ketersediaan  Obat-Obatan  dan  Alat  Kesehatan  serta rendahnya kesadaran narapidana dalam melaksanakan upaya menjaga kesehatan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  selanjutnya  disebut  WBP  selama  mengikuti pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut Lapas)  mempunyai  hak-hak  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang terbaru tentang pemasyarakatan yaitu  No. 22 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa hak napi diantaranya, hak beribadah, hak mendapat kesehatan yang layak, hal pendidikan, hak mendapatkan remisi dan hak mendapat  pembebasan  bersyarat.  Pemenuhan  hak  WBP  menjadi  tanggungjawab Negara. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  hak  WBP  tersebut  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan merupakan  hak  WBP  disamping  hak-hak  yang  lain.  Pelayanan  kesehatan dibutuhkan  agar  WBP  dapat  menjalani  pembinaan  dengan  baik  sehingga  proses pemasyarakatan dapat dicapai hasil sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Kesehatan merupakan suatu kondisi sehat WBP. Kata sehat disini yakni sehat baik sehat fisik, sehat mental, sehat spritual hingga sehat secara sosial yang memungkinkan setiap WBP hidup dengan produktifitas baik bidang sosial dan ekonomi.
Pelayanan  kesehatan  bagi  WBP  mengalami  hambatan  ketika  terjadi Overcrowded. Overcrowded merupakan kondisi kelebihan jumlah WBP yang tidak sebanding  dengan  daya  tampung/kapasitas  hunian  yang  tersedia  atau  terjadi kepadatan  melebihi  batas.  Menurut  (  Novian,  Rully  et  al.,  2018:4) Overcrowded adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
Overcrowded hunian  Lembaga  Pemasyarakatan  berdampak  kepada  kondisi kesehatan narapidana. Berdasarkan data tahun 2019 sampai dengan 2022, angka kematian  WBP  sejumlah  1.448  jiwa.  Walaupun  angka  kematian  terjadi  secara
normal/alamiah,  namun  laporan  tersebut  juga  menyatakan  kematian  disebabkan karena  penyakit  yang  berkaitan  dengan  masalah  kebersihan  yang  buruk ( leptospirosis ) atau epidemi yang berhubungan dengan masalah kepadatan hunian ( tuberkulosis ) (Aksara, 2022).

## Rumusan Masalah
Mengingat  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  tersebut  maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  WBP  dalam  keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pemberian hak pelayanan kesehatan bagi WBP dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan?

## Tujuan Penelitian
Melihat  permasalahan  yang  telah  diutarakan  di  atas,  maka  dirumuskan  tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Mengetahui  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  WBP  dalam  keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengetahui  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemberian  hak  pelayanan kesehatan  bagi  WBP  dalam  keadaan overcrowded di  Lembaga Pemasyarakatan.

## Hasil DAN PEMBAHASAN
Banyak  Lembaga  Pemasyarakatan  mengalami overcrowded.    overcrowded berdampak  pada  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana.  Hal  ini diperparah  dengan  terbatasnya  jumlah  tenaga  medis  yang  berada  di  Lembaga pemasyarakatan.  Kondisi  tersebut  tidak  sebanding  dengan  jumlah  penghuni. Adapun  kasus  narapidana  sakit  di  Lembaga  Pemasyarakatan  didominasi  oleh penyakit scabies sebanyak 218 orang. Scabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh  kutu Sarcoptes  scabiei menunjukkan  kebersihan  yang  kurang  terjaga  yang dapat disebabkan oleh over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Sistem  mekanisme  dan  prosedur  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi narapidan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  :  PAS-14.OT.02.02  Tahun  2014  tentang  Standar  pelayanan Pemasyarakatan.  Pada  ketentuan  tersebut  ditentukan  bahwa  narapidana  baru masuk Lembaga Pemasyarakatan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik.  Narapidana yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Apabila  narapidana  dalam  keadaan  gawat  darurat, segera  diberikan  pertolongan  pertama  pada  kegawatdaruratan  dan  penanganan medis  lebih  lanjut.    Jika  tidak  dapat  ditangani  di  Lembaga  Pemasyarakatan, narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan (sesuai Protap rujukan yang berlaku). Narapidana yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik (Wicaksono, Adi Nugroho Nur (2020, Juli 25).
Pemberian  hak  pelayanan  keseahatan  bagi  narapidana  dalam  keadaan overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan  belum  berjalan  optimal  sehingga dilakukan upaya pelayanan kesehatan. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan
upaya  pemberian  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dalam  keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:
a. Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan
Sumber Daya Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan personil  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  bertugas  melakukan  berbagai upaya pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  pelayanan  kesehatan  guna  menjamin  terwujudnya  derajat  kesehatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang maksimal atau setinggi-tingginya. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara maksimal dibutuhkan tenaga pelayanan kesehatan yang cukup tidak hanya dokter dan perawat.
Untuk mengoptimalkan upaya pelayanan kesehatan pada aspek Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas  Kesehatan,  Puskesmas,  Kementerian  Agama  setempat.  Koordinasi  dengan Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai ketesediaan  tenaga  pelayanan  kesehatan  seperti  psikolog  dalam  hal  terdapat narapidana yang memerlukan pelayanan kesehataan mental.
b. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Upaya  pelayanan  kesehatan  tidak  akan  dapat  dilepaskan  dari  pembiayaan. Pembiayaan  upaya  pelayanan  kesehatan  merupakan  kegiatan  penghimpunan, penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber-sumber daya keuangan guna mendukung  pelayanan  kesehatan  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  derajat keseahatan  narapidana.  Pembiayaan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  tanpa pembiayaan  yang  cukup  mustahil  upaya  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana dapat diwujudkan.
c. Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan
Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan merupakan kondisi tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan sesuai dengan jumlah dan mutu  yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan guna mewujudkan tercapainya derajat kesehatan narapidana yang setinggi-tingginya.
Obat  merupakan  elemen  yang  sangat  penting  dalam  upaya  pelayanan kesehatan.  Obat  merupakan  bahan  yang  diramu  untuk  menyembuhkan  suatu penyakit dan atau meningkatkan ketahanan tubuh dari serangan penyakit.

## A. Pemberian  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana  dalam  Keadaan
Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan.
Pelayanan dasar perawatan kesehatan terdapat 4 (empat) poin pelayanan dasar perawatan  kesehatan  yakni  pelayanan  kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif  dan pelayanan kesehatan rehabilitatif.
Adapun  pelaksanaan  masing-masing  poin  pelayanan  dasar  perawatan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pelayanan  Kesehatan  Promotif,  merupakan  serangkaian  kegiatan  pelayanan kesehatan  yang  menitikberatkan  pada  kegiatan  yang  berorientasi  pada promosi kesehatan.
b. Pelayanan  Kesehatan  Preventif,  yakni  suatu  kegiatan  pelayanan  kesehatan yang  fokus  kegiatannya  lebih  menekankan  pada  upaya  pencegahan  suatu kesehatan yang bermasalah/penyakit.
c. Pelayanan Kesehatan Kuratif, yaitu serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan berupa  pengobatan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  menyembuhkan  suatu penyakit,  mengurangi  penderitaan  yang  disebabkan  oleh  penyakit,  upaya pengendalian suatu penyakit, atau pengendalian kecacatan akibat sakit agar dapat  ditingkatkan  dan  dijaga  kualitas  kesehatan  penderita  seoptimal mungkin.
d. Pelayanan  Kesehatan  Rehabilitatif,  merupakan  serangkaian  kegiatan pengembalian  bekas  penderita  ke  lingkungan  masyarakat  sehingga  dapat dikembalikan fungsinya sebagai anggota masyarakat agar dapat  berguna baik bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
Upaya  pelayanan  kesehatan  rehabilitatif  dilakukan  dengan  memberikan pemulihan kesehatan fisik, mental dan rehabilitasi terhadap ketergantungan napza. Untuk pelayanan kesehatan rehalitasi fisik dapat dilakukan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan
Berdasarkan  teori  kesehatan  jika  dihubungkan  dengan  pemberian  hak pelayanan kesehatan bagi narapidana maka faktor keturunan merupakan kondisi kesehatan  bawaan  narapidana  itu  sendiri  sebelum  yang  bersangkutan  menjalani pembinaan  di  dalaam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Selanjutnya  faktor  lingkungan, faktor  perilaku  dan  faktor  pelayanan  kesehatan  merupakan  kondisi  kesehatan narapidana terkait dengan pemberian hak pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Faktor  lingkungan  dan  perilaku  berkaitan  dengan  upaya    pemberian  hak pelayanan  kesehatan  yang  meliputi  sarana  gedung  Lembaga  Pemasyarakatan, sarana  air  bersih,  sarana  pembuangan  air  limbah,  sarana  pembuangan  sampah, kebersihan lingkungan, sarana ibadah, olahraga penyedian makan dan minum.
Sedangkan faktor perilaku merupakan perilaku narapidana dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang berpengaruh pada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor pelayanan kesehatan. Segala upaya pemberian hak pelayanan kesehatan tidak membawa hasil yang maksimal jika perilaku narapidana tidak memberikan dukungan positif bagi upaya pemberian hak pelayanan kesehatan.
Kondisi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan merupakan faktor lingkungan yang turut berpengaruh pada upaya pemberian hak pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu  adanya  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  melelaui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.
Secara prinsip dalam pelaksanaan aktivitas pemberian pelayanan kesehatan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan menghadapi gangguan pada waktu  jumlah  narapidana  mengalami  ketidakseimbangan  dengan  kapasitas Lembaga  Pemasyarakatan  atau  terjadi overcrowded .  Penuh  sesaknya  tingkat kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  menimbulkan  hambatan  bagi  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  maupun pembinaan.  Lebih  dari  itu  pada  tingkat  yang  parah  terjadinya  kelebihan  tingkat hunian ( over kapasitas ) dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian narapidana. Overcrowded atau  terjadinya  ketidakseimbangan  antara  jumlah  penghuni dengan  kapasitas  yang  tidak  seimbang  dengan  luas  (bangunan)  dan  hunian  (isi) dapat  mengakibatkan  narapidana  dan  tahanan  lebih  cepat  mengalami  serangan penyakit menular. Pada kondisi lain situasi keadaan  sanitasi yang buruk berdampak
pada lingkungan yang tidak sehat. Pada Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, menyebutkan bahwa over kapasitas mempunyai  hubungan  erat  dengan  tingkat  kematian  narapidana.  Hal  tersebut disebabka adanya over kapasitas menyulitkan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan sebagai fungsi yang diemban sistem pemasyarakatan.
Pemberiaan  hak  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  upaya pembangunan  kesehatan  dalam  mewujudkan  upaya  peningkatan  kualitas  hidup narapidana khususnya dan manusia pada umumnya.
B. Hambatan  yang  Dihadapi  dalam  Pemberian  Hak  Pelayanan  Kesehatan Bagi  Narapidana  Dalam  Keadaan Overcrowded di  Lembaga Pemasyarakatan
Upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  salah  satunya  yaitu pembangunan  kesehatan  yang  masih  juga  dihadapkan  pada  persoalan  mutu pelayanan  kesehatan,  pemenuhan  sarana  prasarana  dan  tenaga  kesehatan. Khususnya  dalam  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan masih menemui berbagai hambatan
Untuk  meminimalisir  hambatan  yang  ada  dengan  meningkatkan  upaya pelayanan  kesehatan  sebagai  sebuah  solusi  dari  hambatan  yang  dihadapi.  Guna untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana dilakukan upaya diantaranya  dengan  melakukan  upaya  pencegahan,  penyembuhan  serta peningkatan pelayanan kesehatan seperti upaya pemberantasan penyakit menular, peningkatan  pemberian  asuapan  gizi  melalui  makanan  dan  minuman  yang dikonsumsi narapidana, upaya peningkatan kesehatan lingkungan, meningkatkan ketersediaan  obat-obatan,  kegiatan  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran narapidana tentang kesehatan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta upaya penyediaan peralatan medis yang memadai.
Hal  tersebut  merupakan  upaya  guna  mendukung  proses  pemberian  hak pelayanan  kesehatan  bagi  narapdiana,  yang  penyelenggaraannya  dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna, tertib dan bertanggung jawab. Hal demikian  dimaksudkan  agar  taraf  kesehatan  narapidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan  semakin  meningkat.  Upaya  pemberian  hak-hak  pelayanan kesehatan bagi narapidana masih banyak yang hanya terbatas pada pengakuan saja sebagaimana  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  akan  tetaapi implementasinya masih jauh dari kenyataan dan harapan.
Hal tersebut mengingat pada praktik pelaksanaannya masih banyak hambatan yang  dihadapi,  seperti  kelayakan  bangunan  fisik,  sarana  dan  prasarana  lembaga pemasyarakatan,  keterbatasan  personil,  hingga  hambatan  yang  berhubungan dengan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemberian  hak  pelayanan kesehatan  bagi  narapidana  dalam  keadaan overcrowded merupakan  salah  saatu potret kondisi pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana. Berdasarkan hal  tersebut  maka  ke  depan  perlu  dilakukan  langkah-langkah  dan  upaya peningkatan elemen-elemen pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  ini  mengingat  hak  pelaayanan  kesehatan merupakan  hak  asasi  narapidana  yang  harus  diwujudkan  yaitu  meningkatnya derajat kesehatan narapidana.

## PENUTUP Kesimpulan
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana dalam keadaan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  Petugas  Pelayanan  Kesehatan,  fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ketersediaan Obat-Obatan dan  Alat  Kesehatan  serta  rendahnya  kesadaran  narapidana  dalam  melaksanakan upaya menjaga kesehatan. Upaya mengatasi hambatan tersebut merupakan bagian dari  pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  yang  meliputi peningkatan  sumber  daya  manusia  maupun  peningkatan  sarana  dan  prasarana pelayanan  kesehatan  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dengan  pelayanan kesehatan seperti dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit.

## Saran
Perlu adanya perhatian khusus dalam alokasi anggaran pelayanan kesehatan tidak  hanya  pada  pembelian  obat-obatan  pelayanan  kesehatan  dasar  tetapi  juga untuk  pembelian  obat-obatan  untuk  pelayanan  kesehatan  lanjutan  seperti pembelian obat-obatan untuk penanganan penyakit tertentu yang belum tersedia dalam poliklinik Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Suci, Satria Nurul (2017), Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan  Yang  Layak  Bagi  Narapidana  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Skripsi, Makasar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Latifah,  Marfuatul  (2019), Overcrowded  Pada  Rumah  Tahanan  Dan  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI,  Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019.