## Collaborative Governance dalam

## Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

## Liliek Winarni, Ika Nur Afni, Riska Wirawan
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Slamet Riyadi Info Artikel Abstrak Diterima  : 30 April 2021
Direvisi   : 7 Oktober 2021
Disetujui : 1 Desember 2021

## Kata Kunci:
Collaborative Governance Pemberdayaan Disabilitas Kelompok masyarakat disabilitas merupakan warga negara yang harus  mendapatkan  hak  yang  sama,  namun  mereka  sering terpinggirkan dan hidup kurang layak. Permasalahan disabilitas bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  saja, namun  stakeholder  lain  juga  bertanggung  jawab.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  peran  yang dilakukan  oleh  stakeholder  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang  ada.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui collaborative  governance  yang  dilakukan  oleh  pmerintah  Desa Maron dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten  Temanggung,  KSM  Tali  Kasih  serta  pihak  swasta yaitu  komunitas  lokal  dalam  pemberdayaan  masyarakat disabilitas.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan  masyarakat  disabilitas  serta  dokumen  sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
collaborative  governance  dalam  pemberdayaan  masyarakat disabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator collaborative governance menurut DeSeve yang belum tercapai  yaitu  belum  adanya  komitmen  yang  kuat  pada  semua stakeholder,  belum  adanya  kepercayaan  yang  kuat  antar stakeholder,  belum  adanya  aturan  resmi  terkait  kolaborasi pemberdayaan masyarakat disabilitas serta belum akses  sumber daya  yang  masih  terbatas  terutama  anggaran  dan  juga prasarana.  Rekomendasi  pada  penelitian  ini  adalah  pemerintah dapat  membuat  program  bantuan  nasional  untuk  disabilitas, pemerintah  bekerjasama  dengan  UMKM  untuk  pemberdayaan disabilitas .

## Abstract
Keywords: Collaborative Governance Empowerment Disability Corresponding Author: Riska Wirawan riskawirawan91@gmail.com HP: 082243508720
People  with  disabilities  are  citizens  who  must  get  equal  rights, but they are often marginalized and live less properly. Disability issues  are  not  only  the  responsibility  of  the  central  government, but  other  stakeholders  are  also  responsible.  The  purpose of  this study  is  to  find  out  how  far  the  role  played  by  stakeholders  in solving  existing  problems.  This  study  aims  to  determine  the collaborative  governance  carried  out  by  the  Maron  Village government  with  the  Wonosobo  District  Social  Service,  the Temanggung  District  Social  Service,  Tali  Kasih  KSM  and  the private  sector,  namely  the  local  community  in  empowering people with disabilities. Methods This research uses a qualitative approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out  through interviews with stakeholders involved in empowering people with
disabilities and documents as secondary data. The results of the study show that collaborative governance in empowering people with  disabilities  has  not  gone  well.  This  can  be  seen  from  the indicators of collaborative governance according to DeSeve that have  not  been  achieved,  namely  the  absence  of  a  strong commitment  to  all  stakeholders,  the  absence  of  strong  trust between  stakeholders,  the  absence  of  official  rules  related  to collaboration  for  empowering  people  with  disabilities  and  not having  access  to  resources  that  are  still  limited,  especially  the budget.  and  infrastructure.  The  recommendation  in  this  study  is that the government can create a national assistance program for disability, the government cooperates with MSMEs for disability empowerment.

## PENDAHULUAN
Penyandang  disabilitas  di  Indonesia hidup  dalam  kondisi  rentan,  terbelakang  dan miskin  yang  disebabkan  oleh  minimnya pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas oleh  pemerintah.  Berdasarkan  data  Susenas pada  tahun  2018  terdapat  14,2  persen  atau 30,38 juta penduduk Indonesia hidup dengan disabilitas.  Selain  itu  permasalahn  yang sering  dijumpai  adalah  keterbatasan  akses baik dari fasilitas publik, pekerjaan, kesehatan,  transportasi  serta  kehidupan  yang layak (Sholehah, 2017).
Pada  era  global  ini  sumber  daya manusia  merupakan  unsur  utama  dalam mencapai  kesuksesan  pembangunan,  dan penyandang disabilitas  merupakan salah satu sumber  daya  yang  perlu  diberdayakan  pada sektor jasa (Waruwu, Ketut and Adhi, 2019). Setiap  kelompok  masyarakat  membutuhkan upaya  pemberdayaan  khusus  sesuai  dengan kelompok,  usaha,  aktivitas  ekonomi  mereka (Widiastuti and Handayani, 2014).
Penyandang disabilitas juga merupakan bagian  masyarakat  yang  berhak  memperoleh kedudukan,  hak,  kewajiban  dan  peran  yang sama untuk memperoleh pendidikan, kehidupan  yang  layak  dan  mempunyai kemampuan  yang  berkarya  (Andayani  and Afandi,  2019;  Baturangka,  Kaawoan,  J  and Singkoh,  2019).  Pada  kenyataanya  sampai saat  ini  penyandang  disabilitas  masih menghadapi persoalan tentang kesejahteraannya. Kondisi yang lebih ekstrim ketika  penyandang  disabilitas  ini  berada  di pedesaan, mereka mengalami stigma diskriminatif dan sebagian dari mereka hidup
di bawah garis kemiskinan (Susilawati, 2016; Siregar and Purbantara, 2020).
Pemenuhan kebutuhan untuk penyandang disabilitas merupakan salah satu hak  yang  dijamin  Pemerintah.  Pemerintah Indonesia telah memberi jaminan kesempatan  untuk  kelompok  disabilitas melalui  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  yang didalamnya  mengatur  kuota  pekerjaan  untuk mereka. Seiring dengan meningkatnya kesadaran  umum  atas  hal  tersebut,  berbagai jenis  pelayanan  sosial  bagi  kelompok disabilitas  kini  mulai  dilihat  dan  disediakan masyarakat selain negara/pemerintah (Syobah,  2018;  Surwanti  and  Puspitosari, 2019).
Pemberdayaan  yang  dapat  dilakukan seperti pemberian ilmu pengetahuan, pelatihan  ketrampilan  dan  semangat  untuk terus  berjuang.  Hal  ini  dilakukan  untuk pemberian  daya  kekuatan,  melalui  diri mereka  sendiri  atau  kemampuan  dari  pihak yang  dianggap  mampu  memberikan  daya (Didin Putra Pradana, 2019). Pemberian daya kepada  penyandang  disabilitas  ini  bisa dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  swasta dalam bentuk kolaborasi.
Collaborative  governance merupakan salah  satu  strategi  atau  cara  yang  dapat dilakukan  dalam  permasalahan  penyandang disabilitas  ini.  Suatu  kebijakan  atau  program harus  melibatkan stakeholder lain  secara keseluruhan dalam perumusan dan partisipatif  pada  implementasinya  (Yashinta, 2020). Collaborative  Governance sebagai sebuah strategi yang dinilai mampu
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 137 - 143
mewujudkan  dan  mempercepat  penyelesaian permasalahan  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat.  Konsep  ini  merupakan  sebuah proses yang didalamnya melibatkan stakeholder terkait untuk mengusung kepentingan  masing-  masung  instansi  dalam mencapai  tujuan  bersama  (Febrian,  2016; Mafaza and Setyowati, 2017).
Kabupaten  Wonosobo  terdapat  3.913 penyandang disabilitas dengan rincian sebagai  berikut:  Tuna  Rungu  sebanyak  461 jiwa  (11,8%),  Tuna  Netra  414  jiwa  (10,6%), Tuna  Daksa  1.768  jiwa  (45,2%),  Disabilitas Ganda  (Fisik  dan  Mental)  230  jiwa  (5,9%), Tuna  Laras  417  jiwa  (10,7%)  serya  Tuna Grahita  623  jiwa  (15,9%)  (Dinsos  Kab. Wonosobo  Tahun  2020).  Desa  Maron  yang merupakan  salah  satu  Desa  yang  ada  di Kecamatan  Garung  Kabupaten  Wonosobo berupaya  mengatasi  permasalah  tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa.  Desa Maron  yang  memiliki  jumlah  penyandang disabilitas stakeholder sekitar  29  orang membuat berbagai kegiatan untuk memberdayakan kaum disabilitas.
Upaya pemberdayaan disabilitas dilakukan  Desa  Maron  melalui  kerjasama dengan berbagai stakeholder . Kerjasama atau yang  biasa  dikenal  dengan collaborative governance ini  dilakukan  sebagai  upaya memaksimalkan  pemberdayaan  yang  ada. Collabortive  governance yang  terjalin  yaitu antara  Pemerintah  Desa  Maron,  Kelompok Tali  Asih  serta  komunitas  lokal  yang  ada  di Desa  Maron.  Penelitian  ini  melihat  dan menganalisis  untuk  mengetahui  bagaimana proses collaborative governance yang terjalin antar
stakeholder terkait
pemberdayaan  masyarakat  disabilitas  serta faktor apa saja yang menjadikan collaborative governance belum maksimal.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualititatif  dengan pengumpulan  data  dilakukan  selama  kurang lebih  dua  bulan.  Data  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara  dan  observasi  secara
langsung dengan stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron.  Wawancara  yang  dilakukan  adalah wawancara  semi  struktural  yang  mempunyai tujuan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih mendalam  (Cresswell,  2012).  Peneliti  tidak membatasi  jumlah  informan  yang  ada, namun  berpatokan  kedalam  informasi  yang diperoleh. Informasi yang peneliti gali adalah informasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat  disabilitas  di  Desa  Maron. Peneliti  melihat  sejauh  mana  tugas,  fungsi, kemampuan, program, hambatan yang dihadapi  dari  beberapa  organisasi  yang terlibat  dalam  pemberdayaan  masyarakat disabilitas di Desa Maron.
Penelitian ini juga menggunakan model collaborative  governance dari  DeSeve  yang terdiri  dari  delapan  indikator  antara  lain; Network  Structure , Commitment  to  a Common  Purpose (Komitmen  Terhadap Tujuan), Trust  among  the  participants (ada saling  percaya  diantara  para stakeholder ), Governance , Access  to  Authority (Akses
Terhadap Otoritas), Distributive Accountability atau Responsibility (Pembagian Akuntabilitas dan Responbilitas), Information Sharing (Penyampaian Informasi), Access to Resources (Akses Terhadap Sumberdaya).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  delapan  indikator  yang  digunakan untuk  pengukuran Collaborative  governance yang  berjalan  di  Desa  Maron.  Indikator  ini digunakan untuk melihat sejauhmana keadaan  yang  terjadi  dalam  pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron.
1. Network Structure
Gambar 1. Network Structure Pemberdayaan  kaum  disabilitas  secara garis  besar  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Maron  Garung  Wonosobo.  Pemerintah  Desa melakukan  kolaborasi  dengan  beberapa stakeholders  seperti  Dinas  Sosial  Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Temanggung, KSM Tali Kasih serta komunitas lokal yang ada di Desa  Maron.  Kolaborasi  dalam networked structure tidak  ada  hierarki,  kolaborasi  yang dijalankan hanya sebatas kesepakatan bersama  dan  belum  ada  sesuatu  yang mengikat.  Hal  ini  juga  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kumalasari (2017)  tentang  pemberdayaan  penanganan gangguan jiwa di Desa Papringan Kabupaten Ponorogo (Kumalasari and Dewi, 2017).
Pada  kolaborasi  yang  terjalin  terdapat stakeholder yang  dominan  yaitu  Pemerintah Desa  dan  juga  komutitas  lokal  yang  ada  di sana,  sedangkan Network  Administrative Organization yaitu untuk mengelola jaringan itu  sendiri,  di  dalam  jaringan  ini  aktor  yang terlibat tidak terlalu banyak, jarang melakukan  pertemuan,  tidak  ada  struktur yang mengikat dan tidak ada yang mendominasi sehingga terjadi perpaduan dari jaringan self organization dan lead organization .
2. Commitment  to  a  Common  Purpose ( Komitmen Terhadap Tujuan )
Kolaborasi  pemberdayaan  masyarakat disabilitas  yang  terjalin  antar stakeholder ini memiliki  tujuan  bahwa  masyarakat  memiliki hak akses ke semua lini yang ada di berbagai
bidang.  Desa  Maron  yang  merupakan  salah satu  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Wonosobo menjadikan  semua  kalangan  masyarakat dapat mengakses sumber daya alam dan bisa terlibat dalam pengelolaan pariwisata setempat.  Kolaborasi  yang  terjalin  antara Pemerintah  Desa,  Dinas  Sosial  Kabupaten Wonosobo,  KSM  Tali  Kasih  dan  juga Komunitas  lokal  yang  ada  memberikan kesempatan untuk hak tersebut.
Masyarakat  penyandang  disabilitas  di Desa  Maron  diberikan  kegiatan  berupa pembuatan  batik  ciprat  yang  rutin  dilakukan setiap  hari  sabtu  di  atap  Balai  Desa  Maron yang didampingi oleh Pemdes dan juga KSM Tali  Kasih.  Dinas  Sosial  sendiri  “sedikit” terlambat  untuk  ikut  andil,  namun  tetap memberikan  bantuan  dana  untuk  membeli perlengkapan  membatik.  Komunitas  lokal juga  ikut  mengajak  masyarakat  dengan disabilitas  untuk  mengelola  pariwisata  yang ada  di  Desa  Maron.  Beberapa  dari  mereka ikut  membantu  menjaga  penitipan  helm bahkan ada juga yang menjadi petugas parkir yang  ada  di  Kawasan  Objek  Wisata  Telaga Menjer.  Dari  penelitian  ini  dapat  kita  lihat bahwa komitmen terhadap tujuan sudah baik terutama  dari  Pemereintah  Desa  dan  juga Komunitas lokal yang ada di Desa Maron.
3. Trust  among  the  participants  ( adanya saling percaya antara para stakeholder ) Stakeholder lebih  fokus  kepada  tugas dan  kepentingan  masing  –  masing  dalam pekerjaan mereka, misalnya ketika kelompok lokal  ini  mengadakan  acara  pelatihan  untuk masyarakat  disabilitas  maka  mereka berjalan sendiri  karena  koordinasi  dengan  kelompok lain  dianggap  kurang  efisien,  sehingga  dapat dikatakan bahwa kolaborasi antar stakeholder kurang saling percaya satu  sama lain. Namun  ketika  ada  kegiatan besar pihak pemerintah  daerah  mengaku  bahwa  bahwa batik ciprat yang diproduksi oleh masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron merupakan binaan dari mereka. Dalam hal ini dapat kita lihat beberapa stakeholder cenderung berfikir individualistis  karena  tidak  mau  mendengar dari stakeholder lain. Stakeholder yang
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 137 - 143
terlibat  harus  ada  rasa  saling  percaya,  jika mereka  saling  curiga,  memfitnah,  maka  hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang ada sekrang sudah tidak sehat.

## 4. Governance
Governance meliputi  batas  –  batas siapa  yang  boleh  terlibat  dan  siapa  yang belum  terlibat,  aturan  main  yang  jelas  yang disepakati  bersama,  kebebasan  menentukan bagaimana kolaborasi dilakukan. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak  jelas  bagaimana  aturan  tersebut  dibuat karena  belum  adanya Momerandum  of Understanding (MoU)  tetapi  aktor  hanya menempatkan  diri  sesuai  dengan  wewenang dari  masing  –  masing  instansi.  Setiap stakeholder diberikan  kebebasan  untuk menangani masyarakat disabilitas dan penderita  gangguan  jiwa  sesuai  dengan  visi masing  –  masing.  Maka  dapat  diketahui bahwa  dalam  penelitian  ini  belum  terdapat kesepakatan  dari  kolaborasi,  dan  tidak adanya pengawasan untuk melihat berjalannya kolaborasi ini ataupun sanksi jika melanggar kesepakatan.
5. Access  to  Authority  ( Akses  Terhadap Otoritas )
Akses terhadap otoritas yakni tersedianya  ukuran  –  ukuran  ketentuan prosedur  yang  jelas  yang  diterima  secara luas.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Wonosobo memiliki  ukuran  ataupun  standar  sendiri terkait  pemberdayaan  masyarakat  disabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Otoritasnya  yaitu  memberikan  fasilitas  dan juga wadah bagi mereka. Namun yang terjadi yang  memberikan  hal  itu  justru  Pemereintah Desa,  Komunitas  lokal  serta  organisasi swasta. Misalnya ada akses terhadap pengelolaan  tempat  wisata,  Karang  Taruna setempat  yang  memberikan  kesempatan  dan merangkul  masyarakat  disabilitas  untuk mengelola  beberapa  hal  ditempat  wisata tersebut, sedangkan
Dinas Sosial
Temanggung dan juga KSM Tali Kasih yang memberikan  dukungan  dan  pendampingan lainya.
6. Distributive Accountability and Responsibility ( Pembagian Akuntabilitas dan Responbilitas ) Pembagian Akuntabilitas dan
Responbilitas  ditujukan  untuk  melakukan forum  komunikasi  diadakannya  pertemuan apabila  terdapat  hal  –  hal  atau  agenda  saja. Pemberdayaan  dan  kegiatan  rutin  yang dilakukan  sejauh  ini  dan  adalah  batik  ciprat maka  koordinasi  antar  pengurus  biasanya bersifat  insidental.  Untuk  komunitas  lokal seperti  Karang  Trauna  terkait  kegiatan pengelolaan  pariwisata  ada  pertemuan  yang dilakukan  setiap  satu  bulan  sekali  sesuai jadwal  yang  sudah  disepakati  komunitas, sedangkan dengan Pemerintah Daerah dalam hal  ini  Dinas  Sosial  Kabupaten  Wonosobo juga apabila diperlukan saja, tidak ada jadwal rutin  setiap  bulannya.  Dari  penejelasan  di atas  mengenai  pembagian  akuntabilitas  dari masing-masing  stakeholders  hanya  sesuai dengan  tanggungjawab  masing-  masing intansi  tidak  secara  bersama  membagi tanggung jawab.
7. Information Sharing (Penyampaian
Informasi) Penyampaian  informasi  yang  terjadi antar aktor tidak secara keseluruhan tersampaikan, hanya antara Pemerintah Desa, KSM  Tali  Kasih  serta  Komunitas  lokal  saja yang  berjalan  dengan  baik  sedangkan  aktor yang  lain  masih  memiliki  hambatan  yaitu kurang terjalin komunikasi untuk penyampaian kolaborasi pemberdayaan masyarakat  dengan  disabilitas  di  Desa Maron.

## 8. Access  to  Resources  (Akses  Terhadap Sumberdaya)
Akses  terhadap  sumberdaya  yaitu ketersediaan  sumber  daya  keuangan,  teknis, manusia,  dan  sumber  daya  lainnya  yang diperlukan  untuk  mencapai  tujuan network . Suatu  kegiatan  akan  berjalan  ketika  di didukung oleh sumberdaya yaitu ketersediaan keuangaan dan manusia. Sayangnya  dalam  realita  yang  ada,  sumber daya  manusianya  pun  belum  bisa  dikatakan cukup, walaupun jumlah yang dimiliki sudah mencukupi. Stakeholder yang  terlibat  ada
dari  pemerintah  dan  juga  swasta.  Untuk pengetahuan  dan  keterampilan  yang  mereka miliki sudah mampu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di  Desa  Maron.  Namun  dari  sumber  daya anggaran masih belum mendukung, meskipun  terdapat  sektor  pariwisata  sebagai sumber  pendapatan,  tetapi  belum  mampu menyokong  secara  keseluruhan.  Sedangkan untuk  sumber  daya  prasarana  juga  belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan membatik  masih  dilakukan  di  atap  Balai Desa  Maron.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi produksi  batik  ciprat  itu  sendiri.  Apabila musim hujan maka produksi jadi terhambat.

## SIMPULAN
Collaborative Governance dalam pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di  Desa  Maron  yang  terjalin  antara Pemerintah  Desa  Maron,  Dinas  Sosial
Kabupaten
Wonosobo, Dinas Sosial
Kabupaten  Temanggung,  KSM  Tali  Kasih serta komunitas lokal belum optimal. Hal ini berdasarkan  analisis  terhadap  delapan  faktor pengukur  keberhasilan  kolaborasi  menurut DeSeve  (2007)  hanya  dua  indikator  yang berjalan  dengan  baik  yaitu,  tidak  adanya aktor  yang  mendominasi  terhadap  network dan  keterlibatan  antar  aktor  sesuai  dengan otoritas  masing  –  masing  instansi.  Indikator yang  tidak  tercapai  yaitu,  kurang  adanya komitmen  dari  beberapa  stakeholder,  belum ada  kepercayaan  diantara  aktor,  Belum  ada Mou yang mengikat kolaborasi yang dijalankan  antar  aktor,  secara  keseluruhan keterlibatan  aktor  tidak  berjalan  secara merata,  Forum  Komunikasi  dan  kurang berjalan  secara  rutin,  keterbatasan  Sumber daya anggaran, dan fasilitas.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Slamet
Riyadi  yang  telah  memberikan  dukungan fasilitas dan juga dana.
DAFTAR PUSTAKA
Andayani,  A.  dan  Afandi,  M.  2019. Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. Aplikasi: Jurnal  Aplikasi  Ilmu  –  Ilmu Agama 16 (2): hlm 153.
Doi: 10.14421/aplikasia.v16i2.1178. Baturangka,  T.,  Kaawoan,  J.  E.,  Singkoh,  F.
2019. Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Jurnal Eksekutif 3 (3): 1 – 9. Cresswell,  J.  W.  2012.  Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed. Edited by A. Fawaid.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Febrian, R. A. 2016. Collaborative
Governance Dalam Pembangunan
Kawasan  Pedesaan  (Tinjauan  Konsep dan  Regulasi). Jurnal  Pemerintahan,
Politik dan Birokrasi 2(1): 200 – 208. Kumalasari, I. dan Dewi, U. 2017. Collaborative Governance Dalam
Penanganan  Kasus  Gangguan  Jiwa  di Desa  Paringan  Kecamatan  Jenangan Kabupaten  Ponorogo. Jurnal  Abdi Negara 6 (5).
Mafaza,  A.  dan  Setyowati,  K.  2017. Collaborative Governance Dalam
Pengembangan  Desa  Wisata. Jurnal Kebijakan Publik 11 (1): 7 – 12.
Pradana,  D.  P.  dan  Aji,  G.  G.  2019.  Strategi
Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi  Kasus  pada Kelompok Swadaya Masyarakat  Sambung  Roso  Simbatan, Kecamatan  Nguntoronadi,  Kabupaten Magetan. Jurnal Commercium 01 (02): 95 – 98.
Sholehah,  Iffatus.  2017.  Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach . Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat 1 (1): 183 – 205.
Siregar,  N.  A.  M  dan  Purbantara,  A.  2020. Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi  Pemberdayaan  Penyandang Disabilitas  di  Desa  Panggungharjo.
Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat:
Media Pemikitan dan Dakwah Pembangunan 4 (1): 23 – 44.
Doi: 10.14421/jpm.2020.041-02
Surwanti,  A.  dan  Puspitosari,  W.  A.  2019.
Peningkatan Peran Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 3 (3): 305 – 314. Doi:10.12928/jp.v3i3.1105 Susilawati, Ika. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Lembah Singkong” di Kabupaten  Ponorogo. Jurnal  Lentera
14 (2): 224 – 242.
Syobah,  Nurul  Sy.  2018.  Pemberdayaan Penyandang  Disabilitas  di  Provinsi Kalimantan  Timur.  Jurnal  Nuansa  15 (2): 252 – 272. Doi:10.19105/nuansa.v15i2.2057 Waruwu,  Dermawan  dan  Adhi,  N.  K.  J.
2019. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas  Pada  Objek  Wisata  Kuta
Bali.  Jurnal  Civics:  Media  Kajian
Kewarganegaraan 16 (1): 51 – 58.
Widiastuti,  W.  dan  Handayani,  A.  2014.
Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir  di  Jawa  Tengah  (Studi  Kasus Kabupaten  Batang  dan  Pati). Jurnal Litbang  Provinsi  Jawa  Tengah 12(2):
187 – 197. doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
Yashinta, P. N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial
4 (1): 1 – 23. Doi: 10.38043/jids.v4i1.2219