## JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 15, No. 1, Juli 2019 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## EFEKTIVITAS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jumania Septariani 1
1 STIE Rahmaniyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, jseptariani@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  Effectiveness  of  Local  Revenue  Sources  in  Increasing  the Regional  Financial  Independence  of  Musi  Banyuasin  Regency  at  the  Regional  Levy  Tax Management  Agency  in  Musi  Banyuasin  Regency.  The  method  used  in  this  study  is  quantitative which  is  qualified  by  using  primary  and  secondary  data  in  the  form  of  PAD  budget  realization reports,  that  is  by  analyzing  data  and  information  relevant  to  the  problem,  using  effectiveness ratios and independence ratios in the form of fiscal autonomy ratios and routine capability index ratios. Based on the ratio of effectiveness of Local Revenue (PAD) on average from 2014-2017 to 89 , 48%, stated to be less effective because it is less than the standard, which is 90%. Based on the Independence Ratio seen from the ratio of fiscal autonomy, PAD is realized on an average of 8% with very less criteria, seen from the ratio of routine ability index to the average realized 8% with  criteria  also  very  low,  which  means  the  Regional  Government  of  Musi  Banyuasin  Regency depend  on  funds  from  the  Central  Government.  Although  the  level  of  effectiveness  and independence  is  still  lacking  or  low.  However,  in  total  regional  income,  PAD  is  quite  good  in promoting financial independence of the Regional Government of Musi Banyuasin Regency.
Keywords : Effectiveness; Source of Revenue; PAD; Regional Financial Independence.

## PENDAHULUAN
Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  otonomi  daerah.  Adanya otonomi  daerah  diharapkan  masing-masing  daerah  dapat  mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan daerahnya  masing-masing.  Untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan bertanggungjawab,  diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan  menggali  sumber  keuangan  sendiri yang  didukung  oleh  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, maka dibutuhkan kesiapan dana yang relatif cukup  besar,  sehingga  daerah  diharapkan  mampu  menggali  berbagai  potensi  sumber-sumber keuangan  daerah.  Sumber-sumber  keuangan  daerah  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
PAD  selalu  dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk  mengukur
ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  maka  akan  menunjukkan  semakin  kecil ketergantungan  daerah  kepada  pusat.  PAD  itu  sendiri  terdiri  dari,  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Dengan  demikian  maka suatu  daerah  yang  kinerja  keuangannya  dinyatakan  baik  berarti  daerah  tersebut  memiliki kemampuan  keuangan  untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Dengan  kemampuan perolehan  PAD  mencerminkan  kemampuan  daerah  tersebut  dalam  pengelolaan  sumber-sumber penerimaan  daerahnya,  juga  menunjukkan  kemandirian  keuangan  daerahnya  semakin  baik. Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  PAD  dibandingkan  dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain  seperti  DAK,  DAU,  dan  DBH,  untuk  melihat efektifitas  PAD  tersebut  dengan  membandingkan  antara  PAD  yang  dianggarkan  dengan  realisasi PAD sehingga dapat diketahui kondisi riil daerah.
Dengan  rasio  efektifitas  dapat  digambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan.  Semakin  tinggi  rasio  efektifitas,  kemampuan  daerah  semakin  baik.  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  memiliki  porsi  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  bantuan  yang diberikan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah tersebut dapat dikatakan mandiri.
Melalui  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD)  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang merupakan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  pemecahan  dari  Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang  khusus  menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka Desentralisasi di bidang pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah,  diharapan  BPPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin  di  dalam pelaksanaan  tugasnya  dapat  lebih  fokus  dalam  mengelola  PAD  yang  ada  di  Kabupaten  Musi Banyuasin. Pelaksanaan pemerintah daerah yang otonom, menuntut penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan  prinsip  keterbukaan  ( transparansi ),  mengutamakan  partisipasi  masyarakat  dan meningkatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat ( accountability ).

## METODE PENELITIAN
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  ditempuh  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan  dengan  menggunakan  alat  tertentu.  Untuk    memperoleh  data  yang  objektif  dan  valid maka  perlu  teknik  pengumpulan  data  sebagai  landasan  pemecahan  masalah.  Menurut  Subagyo (2010:37), ada beberapa prosedur pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu:
1.  Studi Kepustakaan ( Library Research )
Studi kepustakaan yaitu studi atau penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan  jalan  membaca,  mempelajari  literatur-literatur  berupa  buku-buku,  catatan  kuliah  dan
sumber  bacaan  lain  berupa  tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan  dengan  masalah dalam penelitian.
2.  Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian    ini    bertujuan    untuk  mendapatkan    data    yang    akurat    mengenai  gambaran  umum perusahaan  dan  data-data  yang  relevan  dengan  objek  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mendatangi  ke  tempat-tempat  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
a. Wawancara
Merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengadakan  tanya    jawab    secara langsung    kepada    para    pejabat    yang  berwenang  atau  pada  bagian  yang  berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
b.  Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui naskah-naskah kearsipan, dan dokumen-dokumen tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Data yang diperoleh  dengan  teknik  dokumentasi  ini  yaitu  meneliti  bahan-bahan  tulisan  yang  ada  di BPPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang  kemudian  diolah  menjadi  data  penunjang  dalam pembahasan penelitian ini.
Menurut  Sanusi  (2011:115),  teknik  analisis  data  adalah  mendeskripsikan teknik  analisis apa    yang    akan    digunakan    oleh    peneliti    untuk  menganalisis    data  yang  telah  dikumpulkan, termasuk  pengujiannya.  Analisis  data  mempunyai  tujuan  untuk  menjawab  permasalahan  yang diajukan  pada  suatu  penelitian.  Teknik    analisis    merupakan    cara    yang    digunakan    untuk mencapai  tujuan dalam  suatu  penelitian  dengan  menggunakan  metode  atau  alat  tertentu.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  kualitatif yaitu  dengan  menganalisis  data  atau  informasi  pada  BPPRD  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yaitu berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagai  sumber  data  dengan    menggunakan    teori-teori    yang relevan dengan permasalahan tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

## ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN
Teknis  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  kuantitatif yang  dikualitatifkan  yaitu  dengan  menganalisis  data  atau  informasi  secara  jelas  mengenai permasalahan  yang  ada  dengan  menggunakan  data-data  dan  informasi  yang  relevan  dengan permasalahan  tersebut,  dengan  menggunakan  rasio  efektivitas,  otonomi  fiskal  dan  indeks kemampuan  rutin.  Rasio  keuangan  tersebut  dapat  digambarkan  dalam  tabel  1  dan  tabel  2,  rasio pengukuran efektivitas dan rasio kemandirian serta kriteria pengukurannya sebagai berikut :
Tabel 1 Rasio Pengukuran Efektivitas VARIABEL PENGUKURAN SKALA RASIO EFEKTIFITAS PAD Realisasi PAD x 100% Target Anggaran PAD Rasio Sumber : Halim (2004 : 284) Tabel 2 Rasio Kemandirian VARIABEL PENGUKURAN SKALA OTONOMI FISKAL Total Pendapatan Asli Daerah x 100% Total Pendapatan Daerah Rasio INDEKS KEMAMPUAN RUTIN Pendapatan Asli Daerah x 100% Belanja Rutin Rasio Sumber : Halim (2004 : 284) Tabel 3 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kriteria Rasio efektivitas (%) Sangat Efektif >100 Efektif 100 Cukup Efektif 90 – 99 Kurang Efektif 75 – 89 Tidak Efektif <75 Sumber : Halim (2004 : 284) Tabel 4 Kriteria Rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Rendah Sekali 0 – 25 Rendah >25 – 50 Sedang >50 – 75 Tinggi >75 – 100 Sumber : Halim (2004 : 284)

## Rasio Pengukuran Efektivitas
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam    merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah dengan rumus :

## Realisasi Penerimaan PAD
Efektivitas  =                                                                                                                  x 100%
Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugasnya  dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapai mencapai  minimal  sebesar  1  (satu)  atau  100  persen.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  maka menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  semakin  baik  karena  semua  rencana  benar-benar terlaksana dan hal  itu bearti  bahwa kinerjanya terbukti. Efektivitas kemampuan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Tabel 5 berikut :
Tabel 5
Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014-2017 (dalam rupiah) Tahun Anggaran PAD Realisasi PAD Rasio Efektivitas Standar Kriteria 2014 187.662.566.249,91  172.924.886.329,95 92,15 % 90-99 Cukup Efektif 2015 209.791.395.154,85  181.795.444.466,14 86,66 % 75-89 Kurang Efektif 2016 194.791.249.316,31  169.012.416.526,06 86,77 % 75-89 Kurang Efektif 2017 226.673.797.781,00  209.343.119.213,73 92,35 % 90-99 Kurang Efektif Jumlah rata-rata 89,48% 75-89 Kurang Efektif
Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah
Pada  Tabel  5  di  atas,  dapat  dilihat  dan  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 4 (empat) tahun terakhir (2014-2017) apabila dinilai dari kriteria  penilaian,  maka  efektifitas  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  termasuk dalam  2  (dua)  kategori  yaitu,  pada  Tahun  2014  dan  2017  rasio  efektivitas  PAD  masuk  dalam kategori  cukup  efektif,  hal  ini  dipicu  oleh  adanya  beberapa  event  di  Kabupatem  Musi  Banyuasin pada Tahun 2014 dan Tahun 2017 penetapan target anggaran sudah sesuai dengan kondisi rill yang ada.
Sedangkan pada Tahun 2015 dan 2016 rasio efektivitas PAD masuk dalam kategori kurang efektif  karena  pada  tahun  tersebut  banyak  jenis  objek  pajak  yang  tidak  tercapai  realisasinya  dari target anggaran yang ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  rasio  efektivitas  PAD  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin pada  Tahun  2014-2017,  tingkat  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin
secara  rata-rata  sebesar  89,48%  termasuk  kurang  efektif,  karena  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam merealisasikan potensi rill yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih kurang.

## Rasio Kemandirian
Suatu  daerah  yang  otonom,  harus  mempunyai  kemampuan  keuangan  dalam menyelenggarakan  pemerintahan.  Daerah  yang  telah  mandiri  ditandai  dengan  berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Meningkatkan  PAD  merupakan  salah  satu  cara  dalam meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  belanja  rutin  dan pembangunan.
Semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap  APBD  maka  semakin  besar  kemampuan  daerah dalam  melaksanakan  otonomi.  Untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah,  salah  satunya  bisa  diukur  melalui  kinerja/kemampuan  keuangan  daerah.  Untuk  mengukur kemampuan  keuangan  daerah  bisa  dilakukan  dengan  meghitung  rasio-rasio  keuangan.  Beberapa rasio  yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan  yang bersumber dari APBD antar lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio Indeks Kemampuan Rutin.
Tabel 7 Rasio Kemandirian VARIABEL PENGUKURAN SKALA OTONOMI FISKAL Total Pendapatan Asli Daerah x 100% Total Pendapatan Daerah Rasio INDEKS KEMAMPUAN RUTIN Pendapatan Asli Daerah x 100% Belanja Rutin Rasio
Sumber : Halim (2004 : 284)

## 1. Rasio Otonomi Fiskal
Rasio  otonomi  fiskal  merupakan  salah  satu  rasio  untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam menjalankan  otonomi  daerah,  dengan  cara  melalui  kinerja/kemampuan  keuangan  daerah.  Untuk perhitungan rasio Otonomi fiskal dapat dilihat dari perhitungan berikut :
OF = Otonomi Fiskal
TPAD = Total PAD
TPD = Total Pendapatan daerah
R = rata-rata
Perhitungan kemandirian daerah menggunakan rasio otonomi fiskal pada :
Tahun 2014 : Rp. 172.924.886.329,95 OF =                                              x 100% Rp. 2.970.744.827.254,56
OF 1 =  6 %
Tahun 2015 : Rp. 181.795.444.466,14 OF =                                            x 100% Rp. 1.852.605.900.101,48
OF 2 =  10 %
Tahun 2016 : Rp. 169.012.416.526,06 OF =                                             x 100% Rp. 2.471.242.780.879,00
OF 3 =  7 %
Tahun 2017 : Rp. 209.343.119.213,73 OF =                                            x 100% Rp. 2.471.242.780.879,00
OF 4 =  9 %
Maka rata-rata persentase dari Tahun 2014-2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut :
OF 1 + OF 2 + OF 3 + OF 4 / 4 = R
6 + 10 + 7 + 9 / 4 x 100% = 8 %
Kemandirian  daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dihitung  dengan  rasio  otonomi  fiskal selama Tahun 2014-2017 memperoleh nilai rata-rata 8 % dan jika dilihat dalam skala interval rasio otonomi fiskal masuk dalam kategori sangat kurang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 6 dan Tabel 7 yang merupakan rekapitulasi serta skala interval rasio otonomi daerah.
Tabel 6 Rekapitulasi Perhitungan Kemandirian Daerah dalam Rasio Otonomi Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 -2017 Tahun Total Pendapatan Daerah Total PAD Rasio Otonomi Fiskal Standar Skala 2014 2.970.744.827.254,56  172.924.886.329,95 6 % 00,00- 10,00 Sangat kurang 2015 1.852.605.900.101,48  181.795.444.466,14 10 % 00,00- 10,00 Sangat kurang 2016 2.471.242.780.879,00  169.012.416.526,06 7 % 00,00- 10,00 Sangat kurang 2017 2.433.365.970.889,00  209.343.119.213,73 9 % 00,00- 10,00 Sangat kurang Jumlah Rata-rata 8 % 00,00- 10,00 Sangat kurang
Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah
Dengan  menggunakan  perhitungan  rasio  otonomi  fiskal  Tabel  6  di  atas  dapat  disimpulkan, bahwa perhitungan rasio otonomi fiskal Kabupaten Musi Banyuasin dalam kategori sangat kurang yang  artinya  Pemerintah  Daerah  masih  sangat  ketergantungan  dari  dana  pusat  berupa  pendapatan transfer dan lain lain pendapatan yang sah dalam menjalankan Pemerintahan otonom.

## 2. Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Rasio  Indeks  Kemampuan  Rutin,  merupakan  salah  satu  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  kemampuan  belanja  melalui  perspektif  pengeluaran  pada  suatu  Pemerintahan  Daerah, dengan menggunakan rasio indeks kemampuan rutin ini juga kita dapat melihat dan menyimpulkan bagaimana  kemampuan  belanja  melalui  perspektif  pengeluaran  pada  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Untuk  perhitungan  rasio  indeks  kemampuan  rutin  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dapat  dilihat  dari perhitungan berikut :
IKR = Indeks Kemampuan Rutin
TPAD = Total PAD
TBR = Total Belanja Rutin
R = Rata-rata
Perhitungan kemandirian daerah menggunakan rasio indeks kemampuan rutin :
Tahun 2014 : Rp. 172.924.886.329,95 IKR =                                              x 100% Rp. 3.517.904.364.388,05
IKR 1 =  5 % Tahun 2015 : Rp. 181.795.444.466,14 IKR =                                            x 100% Rp. 1.899.319.701.303,00
IKR 2 =  10 %
Tahun 2016 : Rp. 169.012.416.526,06 IKR =                                             x 100% Rp. 2.625.127.073.243,89
IKR 3 =  6 %
Tahun 2017 : Rp. 209.343.119.213,73 IKR =                                            x 100% Rp. 2.340.644.994.246,46
IKR 4 =  9 %
Maka rata-rata persentase dari Tahun 2014-2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut :
IKR 1 + IKR 2 + IKR 3 + IKR 4 / 4 = R 0,05 + 0,10 + 0,06 + 0,09 / 4 = 0,08 %
Sama  halnya  dengan  rasio  otonomi  fiskal,  perhitungan  untuk  melihat  kemampuan  belanja melalui  perspektif  pengeluaran  dengan  menggunakan  rasio  indeks  kemampuan  rutin  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan rata-rata 8 % dan dalam skala interval rasio  indeks  kemampuan  rutin  masuk  dalam  kategori  sangat  kurang.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada rekapitulasi Tabel 7 di bawah ini :
Tabel 7 Rekapitulasi
Perhitungan Belanja Rutin dalam Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 -2017 (dalam rupiah) Tahun Total Belanja Rutin Total PendapatanAsli Daerah Indeks Kemampuan Rutin Standar Kriteria 2014 3.517.904.364.388,05  172.924.886.329,95 5 % 00,00- 20,00 Sangat kurang 2015 1.899.319.701.303,00  181.795.444.466,14 10 % 00,00- 20,00 Sangat kurang 2016 2.625.127.073.243,89  169.012.416.526,06 6 % 00,00- 20,00 Sangat kurang
2017 2.340.644.994.246,46  209.343.119.213,73 9 % 00,00- 20,00 Sangat kurang Jumlah Rata-rata 8 % 00,00- 20,00 Sangat kurang

## Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 data diolah
Dilihat  dari  skala  interval  rasio  indeks  kemampuan  rutin,  Kabupaten  Musi  Banyuasin, kemampuan  belanja  melalui  perspektif  pengeluaran  sebesar  8%  masuk  dalam  kategori  sangat kurang,  yang  artinya  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  tidak  dapat  menutupi kebutuhan  belanja  rutin.  Ketergantungan  terhadap  dana  transfer  dan  pendapatan  daerah  lainnya yang sah merupakan penunjang utama dan penentu pada kemampuan belanja rutin.
Dengan  menggunakan  rasio-rasio  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  dilihat  kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah, apakah sumber  pendapatan  asli  daerah  dalam  meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah    Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif atau belum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penulis  menyimpulkan  hasil  dari  analisis  sebagai  berikut  :  Rasio  Efektivitas  PAD  secara rata-rata  dari  Tahun  2014  sampai  Tahun  2017  sebesar  89,48  %,  hal  ini  dapat  dikatakan  kurang efektif  karena  dengan  target  yang  ditetapkan  bernilai  kurang  dari  90  %.  Dengan  realisasi pendapatan  asli  daerah  secara  rata-rata  90%  maka  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  baru  dapat  dikatakan  efektif.  Untuk  Rasio  Kemandirian,  secara  rata-rata  rasio  otonomi Fiskal  sebesar  0,08%  atau  8%  dengan  kriteria  sangat  kurang.  Hal  ini  berarti  kecenderungan kemampuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  masih  sangat rendah,  dan  jika  dilihat  dari  Indeks  Kemampuan  Rutin  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  dari  Tahun  2014-2017  secara  rata-rata  sebesar  0.08%  atau  8%  dengan  kriteria  juga sangat  kurang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin memiliki  ketergantungan  dengan  Pemerintah  Pusat.  Meskipun  tingkat  efektivitas  dan  kemandirian masih  kurang  atau  rendah,  namun  secara  total  pendapatan  daerah  bahwa  PAD  cukup  baik  dalam mendorong kemandirian keuangan Pemerintah Daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  hendaknya  melakukan  langkah  optimalisasi pemungutan  pendapatan  asli  daerah  khususnya  di  bidang  pajak  daerah  yaitu  pada  pajak  air  tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan, mengingat dari realisasi pendapatan pajak daerah kedua objek pajak tersebut dari tahun ke tahun realisasinya selalu di bawah target dari anggaran yang telah ditetapkan.
Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  diharapkan  melakukan  upaya  dalam  optimalisasi yaitu  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  professional masih sangat diperlukan serta pengoptimalan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dalam rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  guna  mewujudkan  kemampuan  pembiayaan  keuangan daerah.
Berdasarkan perhitungan secara Rasio Otonomi Fiskal yang hanya mencapai 0,08% dengan kriteria  sangat  kurang,  maka  hendaknya  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dapat  merangkul Perusahaan Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu sumber pemasok dana ke kas daerah harus lebih  professional  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  juga  akan  meningkat,  guna  menunjang  ekonomi  kerakyatan  untuk  mendorong  laju pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  secara  maksimal  dengan  sumber keuangan yang ada.

## REFERENSI
Bratakusumah dan Solihin, 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta Gramedia Halim, Abdul, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta. Salemba Empat ________ 2004. Metode Penelitian Bisnis. : Alfabeta, Bandung Sugiyono, 2012. Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta Suparmoko, 2011. Keuangan Negara , Edisi keenam.Yogyakarta: BPFE-UGM Bogdan.  dan  Taylor.  2004.  Dalam    Maleong. Metode  Penelitian ,  Carbondale:Southern  Illiona University Press
Sanusi, 2011, Metode Penelitian Bisnis , Jakarta .Salemba Empat Bisma,  I  Dewa  Gde  &  Susanto,  Hery.  2010.  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran  2003-3007. Jurnal  Ganec  Swara  Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004. Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Jakarta
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dirjen Perpajakan Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2002  tentang  Pembentukan  Organisasi  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Organisasi  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Peraturan  Bupati  Nomor  83  Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Suryadi.  2012.    Analisis    Kemandirian    Keuangan    Daerah    Di    Era  Otonomi  Pada  Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Luigi L.D.B. 2015. Analisis PAD di Kota Jaya Pura.
Asoka,  Rano.  2016.  Analisis    Pendapatan    Daerah    (PAD)    Terhadap    Kemampuan  Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.