## Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers
Analisis Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Rumah Tangga
Gabriella Sandra S. 1) ; Noenik Soekorini 2)
1,2,) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Email: 1 Sandrasangergabriella17@gmail.com ; 2) Noenik.soekorini@unitomo.ac.id
ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2023] Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Keberadaan Pekerja Wanita atau Pekerja Rumah Tangga sudah tidak asing di Indonesia baik di perkotaan    maupun    di    pedesaan.  Kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  terhadap  Pekerja Rumah  Tangga  yang  mayoritas  perempuan,  membuat  banyak  dari  mereka  menjadi  korban tindak  pidana  kekerasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  rumah  tangga  yang  mendapatkan  kekerasan  seksual  dan  mengetahui  sanksi pidana  yang  didapatkan  oleh  pelaku  kekerasan  seksual.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  normatif,  yang  meliputi  pendekatan  perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dikaji  dan  ditelaah  secara  sistematis  dan diklasifikasikan  hingga  menghasilkan  suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara eksplisit Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban KDRT mendapatkan perlndungan dari beberapa peraturan Peru\ndang-Undangan namu\n tidak secara mendetail mengatur bentuk perlindungannya,  baik  terkait  hubungan  kerja,  diskriminasi,  kekerasan,  upah,  dan  sebagainya. Tidak  seperti  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Dan KUHP (Kiltab Undang-Undang Hukum Pidana), bailk secara  preventif  maupun  represif  menunjukkan  adanya  perlindungan  pada  Pekerja  Rumah Tangga selbagai bagian dari anggota keluarga. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2004  Telntang  Penghapusan  Kelkeerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dirumuskan  se=cara alternatif,  yaitu  pidana  penjara  atau  pidana  denda.  Artinya  pelaku  tindak  pidana  kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dilkenakan pidana penjara atau pidana denda.

## ABSTRACT
The existence of Women Workers or Domestic Workers is familiar in Indonesia both in urban and rural  areas.  The  government's  lack  of  attention  to  domestic  workers,  the  majority  of  whom  are women, has made many of them victims of violent crimes. This study aims to determine the legal protection  of  domestic  workers  who  get  sexual  violence  and  find  out  the  criminal  sanctions obtained by perpetrators of sexual violence. This type of research is qualitative research using a normative  approach,  which  includes  a  statutory  approach  (statute  approach)  and  a  conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary  legal  materials,  and  tertiary  materials.  The  legal  material  that  has  been  collected  is then  reviewed  systematically  and  classified  to  produce  a  conclusion.  The  results  showed  that explicitly domestic workers who are victims of domestic violence receive protection from several laws  and  regulations  but  do  not  specifically  regulate  the  form  of  protection,  both  related  to employment relations, discrimination, violence, wages, and so on. Unlike Law No. 23 of 2004 on the  Elimination  of  Domestic  Violence  and  the  Criminal  Code,  both  preventive  and  repressive means protection for domestic workers as part of their family. Criminal sanctions in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence are formulated alternatively, namely imprisonment or fines. This means that perpetrators of domestic sexual violence can be subject to imprisonment or fines.
KEYWORDS legal protection, domestic worker, sexual violence
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, setiap orang dilahirkan dengan status dan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun  perempuan.  Namun  karena  perbedaan  kedudukan,  banyak  orang  yang  beranggapan  bahwa perempuan  lebih  lemah  dari  laki-laki.  Karena  dianggap  rentan,  perempuan  seringkali  mengalami perlakuan diskriminatif di semua lapisan masyarakat, termasuk dalam melakukan aktivitas dalam bentuk pekerjaan, terutama bagi perempuan yang memilih bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga.
Perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  yang  semakin  pesat  membuat  kebutuhan  rumah  tangga semakin  meningkat.  Kurangnya  pendapatan  yang  dihasilkan  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga  dan pencari nafkah membuat sebagian besar wanita ikut serta bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. dengan latar pendidikan yang minim, membuat sejumlah wanita mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan  yang  dimilikinya.  dalam  sektor  industri  domestik  banyak  dijumpai  wanita  bekerja  baik sebagai buruh pabrik, pekerja rumah tangga, buruh cuci, dan lain-lain. keputusan untuk mengambil dua
peran  berbeda  yaitu  di  rumah  tangga  dan  di  tempat  kerja  tentu  diikuti  dengan  tuntutan  dari  dalam  diri sendiri  dan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi.  Tuntutan  dari  diri  sendiri  dan  kebutuhan  hidup  ini menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut. Pekerja Wanita atau buruh wanita  yang  bekerja  di  perusahaan  saat  sekarang  ini  mengalami  situasi  dramatis.  Situasi  dilematis secara progresif cenderung memiliki dampak «marginalisasi» dan «privatisasi» Pekerjaan Wanita,  serta mengkonsentrasikan  di  dalam  bentuk  pekerjaan  pelayanan  yang  tidak  produktif.  Kenyataan  ini menimbulkan  fenomena  menurunnya posisi kaum  wanita dalam  bidang  pekerjaan.  Kekerasan  terhadap perempuan merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu, hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.  Namun hingga saat ini ada sebagian orang yang tidak mengetahui jika sesungguhnya PRT itu masuk dalam lingkup rumah tangga karena menilai lingkup rumah tangga hanya Ayah, Ibu, dan Anak saja.
Rumah tangga memiliki pengertian yaitu merupakan kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, mertua, dan orang lain yang menempati rumah tersebut. Terwujudnya rumah tanggga  yang  sah  terjadi  setelah  akad  nikah  atau  perkawinan,  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  khususnya  Undang-Undang  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT meliputi :
1.  Suami, istri, dan anak;
2.  Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
3.  Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut.
Sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan,persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau Dalam lingkup rumah tangga yang berada di Pasal 2 UU PKDRT PRT termasuk dalam lingkup rumah tangga dan merupakan bagian dari  keluarga,  yang  berarti  jika  PRT  mengalami  kekerasan  oleh  anggota  rumah  tangga  yang  la  tinggali atau la tempati kekerasan tersebut akan masuk dalam kategori KDRT.
Dalam Pasal 285 KUHP terdapat kata “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “memaksa” dan “di luar perkawinan”.  Kekerasan  di  sini  diartikan  menggunakan  tenaga  atau  kekuatan  jasmani  sekuat  mungkin secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang pingsan, seperti karena pembiusan atau  membuat  orang  tidak  berdaya,  dengan  diikat  misalnya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “ancaman  kekerasan”  adalah  membuat  diri  korban  yang  diancam  tersebut  menjadi  ketakutan  dan tertekan.
Baik pelaku maupun korban dalam tindak kekerasan seksual pada hakikatnya dapat saja berjenis kelamin  perempuan  ataupun  pria,  namun  dalam  kenyataannya  tentu  saja  dapat  dikatakan  bahwa mayoritas  perempuanlah  yang  menjadi  korbannya.  Fakta  tersebut  membuat  prilaku  kekerasan  seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Mengenai kekerasan terhadap  perempuan  ini,  World  Health  Organization  dalam  penelitian  mengenai  prevalensi  kekerasan terhadap  perempuan  secara  global  dan  regional,  menyatakan  bahwa  kekerasan  fisik  dan  seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara  global.  Kekerasan  terhadap  perempuan  telah  bersifat  meluas  dan  merasuk,  menembus  wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat.
Laporan  penelitian  WHO  tersebut  menyebutkan  bahwa  sekitar  35%  wanita  di  dunia  telah mengalami  kekerasan  fisik  dan/  atau  seksual  yang  dilakukan  oleh  pasangannya  dan  juga  oleh  orang yang  bukan  pasangannya.  Dari  angka  tersebut,  hampir  sepertiga  dari  wanita  di  dunia  mengalami kekerasan  dari  pasangannya  sendiri.  Sementara  itu  sekitar  7%  wanita  di  dunia  mengalami  kekerasan seksual oleh orang selain pasangannya. Menurut catatan data Komnas Perempuan , kekerasan terhadap perempuan  masih  sering  terjadi,  apalagi  menyangkut  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan/hubungan pribadi, KDRT/RP .
Berdasarkan  3  sumber  data  kekerasan  yang  tercatat  yaitu  komnas  perempuan  3.833  kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama 327.639 kasus hingga sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan mencapai 338.496 menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir, Lalu Pada Tahun  2022,  terdapat  83%  yaitu  1.721  kasus.  Laporan  Komnas  Perempuan  merinci  bahwa  pada  2020 sebanyak 79 persen kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal. Dari jumlah tersebut, 50  persen  atau  3.221  kasus  berupa  kekerasan  terhadap  istri,  20  persen  atau  1.309  kasus  kekerasan dalam  pacaran,  15  persen  atau  954  kekerasan  terhadap  anak  perempuan  ,  sisanya  adalah  kekerasan oleh  mantan  pacar,  mantan  suami,  serta  kekerasan  terhadap  pekerja  rumah  tangga.  Kasus  kekerasan seksual menempati urutan yang tinggi, meskipun bukan urutan tertinggi dari jenis tindak kekerasan dalam ranah  personal.  Sebanyak  1.983  kasus  kekerasan  seksual  terjadi  pada  perempuan.  Selain  itu,  dari
sejumlah  1.731  kasus  kekerasan  di  ranah  komunitas  ada  empat  jenis  kekerasan,  yaitu  seksual  ,  yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain dengan 371 kasus.
Kondisi  rill  yang  menimpa  para  Pekerja  Rumah  Tangga,  serta  keberadaan  PRT  dalam perlindungan  hukum  yang  bersifat  lex  spesialis  di  Indonesia  belum  mendapatkan  pelngakuan  yang konsisten  dalam  peratulran  perundang-undangan  yang  seharusnya  melnjadi  faktor  pendorong  lahirnya kesadaran  pemerintah  tentang  perlunya  sebuah  peraturan  khusus  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga.  Yang mengakibatkan  PRT  tidak  berhak  dalam  mendapatkan  jaminan  Kesehatan,  jaminan  Ketelnagakerjaan serta  tildak  memiliki  wadah  hukum  dan  tidak  di  jamin  perlindungannya  oleh  hukum.  Jika  dilihat  daril kacamata awam sejatinya PRT memiliki risiko yang besar mendapat  kekerasan baik secara fisik, psikis maupun  seksual  karena  terkait  tugasnya  untuk  diperintah-perintah  oleh  Majikan  yang  merasa  memiliki posisi lebih tinggi dari PRT. Menurut perkiraan ILO (International Labour Organization), hanya ada 0,9% pekerja  rumah  tangga  di  negara  maju,  dengan  Amerika  Latin  dan  Karibia  memiliki  persentase  tertinggi sebesar  11,9%,  diikuti  oleh  Timur  Tengah  sebesar  8,0%,  dan  Afrika  4,9%,  dan  3,5%  di  Asia.  ILO menyatakan  bahwa  terdapat  52,6  juta  pekerja  di  seluruh  dunia,  jika  dilihat  berdasarkan  data  bahwa pekerja  rumah  tangga  merupakan  sumber  pekerjaan  yang  penting.  Bahkan  menurut  ILO  (International Labour  Organization),  94%  pekerja  rumah  tangga  selcara  global  tidak  memiliki  akses  ke  program perlindungan sosial, hanya 6% pekerja rumah tangga yang memiliki akses terhadap perlindungan sosial, yang  mencakup  pembayaran  warisan,  keluarga,  melahirkan,  cacat,  hari  tua,  dan  kecelakaan  kerja. (Azhari dan Halim 2021).
Salah  satu  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di  tahun  2022  tepatnya  2  November  yang  dialami  oleh PRT  akibat  perbuatan  majikan  yaitu  bernama  Rohimah  yang  baru  bekerja  selama  lima  bulan  setelah berpisah  dengan  sang  suami  demi  menghidupi  anak  sulungnya,  Rohimah  mengalami  luka  di  bagian wajah akilbat penganiayaan yang di lakukan oleh sepasang suami istri bernama Yulio Kristiawan berusia 29  Tahun  dan  Loura  Francilia  yang  juga  berusia  29  Tahun.  Perjalanan  Rohimah  bekelrja  di  rumah pasangan suami istri diawali Rohimah yang terhimpit masalah ekonomi dan demi perekonomian keluarga yang  harus  tetap  berjalan  Rohimah  menerima  ajakan  salah  seorang  tetangganya  yang  menawarinya bekerja  di  bandung  sebagai  ART  (  Asisten  Rumah  Tangga  )  yang  bertempat  tinggal  di  Kecamatan Baubur Limbangan, Garut, Rohimah yang selama lima bulan bekerja baru hanya menerima upah selama tiga bulan dengan upah yang tidak sesuai sebesar 1,2 juta di bulan pertama, kemudian Rp 1 Juta dan Rp 800  ribu  di  bulan  selanjutnya.  Bahkan  jika  melakukan  kesalahan  sedikit  gaji  Rohimah  dipotong  Rp  100 ribu  sebagai  contoh  jika  telat  menyabut  pompa  air,  telat  masak,  tidak  mencuci  tangan  ketika menggendong bayi, setrika baju tidak rapi dengan alhasil gaji rohimah tidak tetap, kejadian yang di alami Rohimah  mulai  dari  penyekapan  hingga  penganiayaan  baik  dengan  tangan  kosong  maupun  dengan benda-benda  di  sekitar  rumah  mulai  dari  panci,  ember,  teflon,  box  penyimpanan  bayi,  centong  masak, sapu dengan gagang yang potong dan sebulah peniti itu berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 2022.  Para  terdakwa,  pasangan  Yaitu  Istri  Yulio  dan  Luora,  dituntut  berdasarkan  Pasal  44  Undang- Undang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  UU  23  Tahun  2004,  Pasal  333  (1)  juncto  Pasal  55  tentang perampasan  kemerdekaan,  juga  seperti  pasal  351  tentang  penganiayaan  terhadap  orang  lain.  (Detik News 2023)
Pelembagaan  pekerja  rumah  tangga  yang  rentan  terjadi  karena  berbagai  alasan  dan  ada  kasus yang muncul dari kelompok buruh melalui perantara informal (teman/broker) atau perusahaan distribusi. Banyak  contoh  telah  menunjukkan  bahwa  perantara  adalah  omong  kosong.  Selain  meminta  pekerja rumah  tangga  untuk  melakukan  kejahatan,  perantara  membuat  ancaman  dan  ancaman  pelecehan  jika pekerja  gagal menjawab  pertanyaan  yang  dianggap protektif  oleh pekerja  atau majikan,  sehingga  akan ditangani dengan intimidasi seksual.
Perlindungan hukum bagi PRT merupakan ukuran kepastian hukum, tidak hanya bagi PRT tetapi juga  bagi  majikan  dan  agen  sementara.  Perlindungan  hukum  juga  akan  menghasilkan  kejelasan  status hukum  PRT  di  bidang  keluarga  serta  hak  konstitusionalnya  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  27  ayat. Ayat  (2)  dan  pasal  28D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesila  Tahun  1945  dan Undang-Undang 23 Tahun 2004.
Mengingat  kekerasan  seksual  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  dalam  lingkup  keluarga  atau rumah tangga dalam bekerja masih sering terjadi dan upaya hukum yang belum jelas dan tepat  seperti latar  belakang  diatas.  Penulis    membahas  serta  membedah  Analisis  Hukum  terhadap  Pekerja  Rumah Tangga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hak  pekerja  rumah  tangga yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaiman sanksi hokum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual bagi pekerja rumah tangga dalam bekerja.

## LANDASAN TEORI
Perlindungan  Hukum  Adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman,  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya  sebagai manusia. (Homonilm, 2023).
Menurut  Satijipto  Raharjo  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  di  berikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satijipto Raharjo, 2017).
Kata "pelrlilndulngan" telrmasulk dalam kellas kata belnda, yang artilnya dapat melruljulk pada apa saja  yang  melrulpakan  objelk,  telrmasulk  orang,  telmpat,  dan  belnda.  Pelrlilndulngan  pada  kata  belnda ataul  yang  bilsa  dil  selbult  delngan  nomilna  melmillilkil  makna  selbagail  telmpat  belrlilndulng,  hal (pelrbulatan dan selbagailnya) melmpelrlilndulngkan.(Melrry Gulrul, 2023).
Perlindungan  hokum  dapat  diartikan  dari  gabungan  dua  definisi,  yakni  perlindugnan  dan  hokum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hokum dapat diartikan sebagai  peraturan  atau  ketentuan  yang  secara  resmi  atau  dapat  dianggap  sebagai  hal  yang  mengikat yang dibentuk dan secara langsung ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.
Secara umum rumah tangga diketahui ialah organisasi terkecil dalam masyarakat  yang terbentuk karena  adanya  ikatan perkawinan.  Pengertian  “rumah tangga”  tidak  tercantum pada  ketentuan  khusus, yang  bias  kita  temui  ialah  pengertian  “keluarga”  yang  tercantum  pada  Pasal  1  ke  30  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal kitan undang-undang hokum acara pidana, yang berbunyi keluarga artinya mereka  yang  memiliki  hubungan  darah  hingga  derajat  tertentu  atau  hubungan  perkawinan.  Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk memberikan ilustrasi perihal apa yang menajdi objek perbincangan perihal kekerasan terhadap wanita.
Masalah  tilndak  kelkelrasan  adalah  satul  masalah  sosilal  yang  sellalul  melnarilk  dan  melnulntult pelrhatilan  yang  selriluls  daril  waktul  kel  waktul.  Telrlelbilh  lagil,  melnulrult  asulmsil  ulmulm  selrta  belbelrapa  hasill pelngamatan  dan  pelnelliltilan  belrbagail  pilhak,  telrdapat  kelcelndelrulngan  pelrkelmbangan  pelnilngkatan  daril belntulk dan jelnils tilndak kelkelrasan telrtelntul, bailk selcara kulaliltas maulpuln kulantiltasnya.
Tilndak kelkelrasan adalah sulatul pelrbulatan yang dilselngaja ataul sulatul belntulk aksil ataul pelrbulatan yang  melrulpakan  kellalailan,  yang  kelselmulanya  melrulpakan  pellanggaran  atas  hulkulm  krilmilnal,  yang dillakulkan  tanpa  sulatul  pelmbellaan  ataul  dasar  kelbelnaran  dan  dilbelril  sanksil  olelh  Nelgara  selbagail  sulatul tilndak pildana belrat ataul tilndak pellanggaran hulkulm yang rilngan.(Santoso Topo, 2003).
Ilstillah kelkelrasan selksulal belrasal daril bahasa Ilnggrils selxulal hardnelss , dalam bahasa Ilnggrils kata hardnelss melmillilkil  artil  kelkelrasan,  tildak  melnyelnangkan,  selrta  tildak  belbas.(John  M  Elchols  dan  Hassan Shadilly, 1997) selmelntara kata selxulal melmillilkil artil selsulatul yang belrkailtan delngan selksulaliltas. selhilngga ilstillah selxulal hardnelss belrartil pelrbulatan selksulal yang tak dililngilnkan olelh sil pelnelrilma, dilmana telrdapat ancaman, telkanan, tildak melnyelnangkan selrta tildak belbas. telrnyata dalam Kiltab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pildana  tellah  melngatulr  pelrilhal  kelkelrasan  yailtul  Pasal  89  yang  melndelfilnilsilkan  kelkelrasan  belrartil melnggulnakan  telnaga  ataul  kelkulatan  jasmanil  tildak  kelcill  selcara  sah,  contohnya  melnelndang,  melmulkull melnggulnakan tangan ataul melnggulnakan selgala macam selnjata. (R. Soelsillo, 2013).
Kelkelrasan  selksulal  telrhadap  wanilta  (dalam  rulmah  tangga)  ilalah  kelnyataan  yang  dilalamil  wanilta selmelnjak pelradaban manulsila ada. namuln barul dil akhilr abad kel-20 (1993), kelkelrasan selksulal telrhadap wanilta  dilakulil  selcara  global  selbagail  pellanggaran  hak  asasil  manulsila.  Seldangkan  kelkelrasan  selksulal yang  telrjadil  selcara  telruls  melnelruls,  belrullang-ullang  pada  waktul  telrtelntul  selrta  massal  dilgolongkan melnjadil  keljahatan  kelmanulsilaan.  selbab  iltul  kelbelradaan  Ulndang-Ulndang  No  23  tahuln  2004  pelrilhal Pelnghapulsan Kelkelrasan dalam Rulmah Tangga yang dalam satul  rulmulsannya melmasulkkan kelkelrasan selksulal, belrartil pelmelrkosaan dalam pelrkawilnan tellah melnjadil sulatul dellilk.
Pada Ulndang-Ulndang No 23 Tahuln 2004 pelrilhal Pelnghapulsan Kelkelrasan Selksulal dalam rulmah Tangga  pada  Pasal  5  melnjellaskan,  seltilap  orang  dillarang  mellakulkan  kelkelrasan  dalam  rulmah  tangga telrhadap orang dalam lilngkulp rulmah tangganya, delngan cara:
a.  Kelkelrasan filsilk b.  Kelkelrasan psilkils c.  Kelkelrasan selksulal, ataul d.  Pelnellantaran rulmah tangga.
Kelmuldilan diljellaskan dalam Pasal 8 telntang kelkelrasan selksulal yang belrbulnyil Kelkelrasan selksulal selbagailmana yang dilmaksuld dalam Pasal 5 hulrulf c mellilpultil: a.   Pelmaksaan hulbulngan selksulal yang dillakulkan telrhadap orang yang melneltap dalam lilngkulp rulmah tangga telrselbult
b.  Pelmaksaan hulbulngan selksulal telrhadap salah selorang dalam lilngkulp rulmah tangganya delngan orang lailn ulntulk tuljulan komelrsill dan/ataul tuljulan telrtelntul.
Kelmuldilan diljellaskan kelmbalil dalam Pasal 46, 47 dan 48 telntang keltelntulan pildana daril kelkelrasan selksulal.  Pasal  46  belrbulnyil, seltilap  orang  yang  mellakulkan  pelrbulatan  kelkelrasan  selksulal  selbagailmana yang dilmaksuld dalam Pasal 8 hulrulf a dilpildana delngan pildana pelnjara palilng lama 12 (dula bellas) tahuln ataul  delnda  palilng  banyak  Rp.36.000.000,00  (tilga  pullulh  elnam  julta  rulpilah).  Pasal  47  belrbulnyil,  seltilap orang  yang  melmaksa  orang  yang  melneltap  dalam  rulmah  tangganya  mellakulkan  hulbulngan  selksulal selbagailmana  dilmaksuld  dalam  Pasal  8  hulrulf  b  dilpildana  pelnjara  palilng  silngkat  4  (elmpat)  tahuln  dan pildana pelnjara palilng lama 15 (lilma bellas) tahuln ataul delnda palilng seldilkilt Rp. 12.000.000,00 (dula bellas julta  rulpilah)  ataul  delnda  palilng  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tilga  ratuls  rilbul  rulpilah). Pasal  48  belrbulnyil, dalam  hal  pelrbulatan  selbagailmana  dilmaksuld  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47  melngakilbatkan  korban melndapat lulka yang tildak melmbelril harapan akan selmbulh sama selkalil, melngalamil ganggulan daya pilkilr ataul  keljilwaan  selkulrang-kulrangnya  sellama  4  (elmpat)  milnggul  telruls  melnelruls  ataul  (satul)  tahuln  tildak belrtulrult-tulrult,  gulgulr  ataul  matilnya  janiln  dalam  kandulngan,  ataul  melngakilbatkan  tildak  belrfulngsilnya  alat relprodulksil,  dilpildana  delngan  pildana  pelnjara  palilng  silngkat  5  (lilma)  tahuln  dan  dilpildana  palilng  lama  20 (dula  pullulh)  tahuln  ataul  delnda  palilng  seldilkilt  Rp.  25.000.000,00  (dula  pullulh  lilma  julta  rulpilah)  dan  delnda palilng banyak Rp. 500.000.000,00 (lilma ratuls julta rulpilah).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih  metode  kepenulisan  yuridis  normatif,  Penelitian  Hukum Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

## Metode yang Digunakan
Dalam penelitian yuridis normatif digunakan pendekatan melalui peraturan Perundang-undangan , dilakukan dengan cara menelaah semua undang -undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum  yang  sedang  berlangsung.Pendekatan  konseptual  ,  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian  -pengertian  hukum.  Pemahaman  akan  pandangan  -pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut merupakan dasar peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan kasus (case Approuch ) yang berfungsi untuk mempelajari norma-norma dan kaidah hukum yang diterapkan dalam melakukan praktik hukum.

## Data dan Sumber Data Penelitian
Penelitian  hukum  normatif  tidak  mengenal  data  sehingga  istilah  yang  digunakan  yaitu  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  pustaka  atau  undang-undang  itu  sendiri  bukan  dari  hasil  data  lapangan. Dalam  pengumpulan  bahan  hukum  penulis  mengambil  sumber-sumber  yang  dibedakan  menjadi  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## Teknik Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan  bahan melalui  Kepustakaan (library  Research ),  yaitu  dengan  pemahaman  perundang-undangan,  yang mendukung,  buku-buku,  jurnal  hukum,  serta  aturan-aturan  yang  terkait  dengan  perlindungan  Hukum kekerasan seksual terhadap pekerja rumah tangga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selcara  ulmulm  korban  melmillilkil  hak  dilantaranya  yailtul  melndapat  ataul  melnolak  kompelnsasil  atas pelndelriltaan  yang  dapat  diltelrilma  olelh  dilrilnya  selndilril  maulpuln  olelh  ahlil  warilsnya  jilka  korban  telrselbult suldah  melnilnggal  dulnila,  melndapat  pelmbilnaan  dan  pelmullilhan  atas  keladaannya  dan  hak  millilknya, melnolak  ulntulk  melnjadil  saksil  dil  prosels  pelradillan  billa  dilrasa  hal  telrselbult  melmbahayakan,  melndapat
pelrlilndulngan  atas  selgala  ancaman,  melndapat  pelnasilhat  hulkulm,  dan  melnggulnakan  ulpaya  hulkulm. Adapuln  kelwajilban  korban  selcara  ulmulm  mellilpultil  kelwajilban  ulntulk  tildak  mailn  hakilm  selndilril,  melncelgah tilmbullnya lelbilh banyak korban lagil dil masyarakat, belrseldila ulntulk dillakulkannya pelmbilnaan atas dilrilnya, dan melnulntult kompelnsasil yang selsulail delngan kelmampulan pellakul(Gosilta Arilf 1985).
Adanya  pelratulran  hulkulm  melmbawa  konselkulelnsil  kelpada  masyarakat  ulntulk  selnantilasa melntaatilnya, olelh karelna hulkulm iltul belrsilfat mellilndulngil selkalilguls melmaksa bagil seltilap manulsila (hulkulm selbagail peldang belrmata dula). Dalam laporan hulkulm onlilnel, diljel laskan: “Pelmelrilntah melneltapkan bahwa majilkan  pelmbantul  rulmah  tangga  dapat  dilklasilfilkasilkan  selbagail “pelmbelril  kelrja”, namuln tildak telrgolong badan ulsaha dan pelngulsaha dalam artilan UlUl ”. Olelh karelna iltul bahwa pelkelrja rulmah tangga dilanggap tildak dilpelkelrjakan olelh pelngul saha, dan “UlUl Keltelnagakelrjaan” tildak melmbelril melrelka pelrlilndulngan bagil pelkelrja selktor ilnformal. Maka sellama ilnil hak pelkelrja rulmah tangga tildak dillilndulngil olelh Ulndang-Ulndang, dan ilkatan delngan majilkan selbatas kelpelrcayaan antar keldulanya. Pelkelrja adalah seltilap pelnduldulk dalam ulsila kelrja yang mellakulkan kelgilatan elkonomils, bailk dalam hulbulngan kelrja dil pelrulsahaan maulpuln dil lular hulbulngan  kelrja  selpelrtil  pelkelrja  mandilril,  pelkelrja  kellularga  dan  pelkelrja  dil  selktor  ilnformal  lailnnya.  dalam pasal  1  angka  3  UlUl  Keltelnagakelrjaan  mel nyatakan  bahwa  “Pelkelrja  adalah  seltilap  orang  yang  belkelrja delngan melnelrilma ulpah ataul ilmbalan dalam belntulk lail nnya” dan Pasal 1 angka 4 UlUl Keltelnagakelrjaan mel nyatakan  “Pelmbelril  kelrja  adalah  orang  pelrselorangan,  pelngulsaha,  badan  hulkulm,  ataul  badan-badan lailnnya yang melmpelkelrjakan telnaga kelrja delngan melmbayar ulpah ataul ilmbalan dalam belntulk lail n.” Dan dalam  Pelratulran  Melntelril  Keltelnagakelrjaan  Nomor  2  Tahuln  2015  tellah  melmulat  telntang  Hak  Pelkelrja Rulmah  Tangga  pada  Pasal  7  dan  kelwajilban  pelkelrja  rulmah  tangga  pada  pasal  8.  Sellailn  iltul  julga  pada Pasal 5 pelratulran ilnil melngatulr bahwa para pilhak haruls melncapail kelselpakatan telrtullils ataul lilsan, yang belrbulnyil “Pelnggulna dan PRT wajilb melmbulat  pelrjanjilan kelrja telrtullils ataul lilsan yang melmulat hak dan kelwajilban dan dapat dilpahamil olelh keldula bellah pilhak selrta dilkeltahulil olelh Keltula Rulkuln Teltangga ataul delngan selbultan lail n”.
Dalam  Pelratulran  Pelrulndang-Ulndangan  Kelbelradaan  PRT  melrulpakan  bagilan  daril  pelkelrja  dil Ilndonelsila, belbelrapa Nelgara tellah mellakulkan pelrlilndulngan selcara spelsilfilk telrhadap PRT. Langkah yang masilh  diltelmpulh  Ilndonelsila  adalah  melratilfilkasil  konvelnsil  yang  dildalamnya  telrdapat  Pelrlilndulngan  PRT. Konvelnsil ilntelrnasilonal yang tellah dilratilfilkasil olelh pelmelrilntah Ilndonelsila delngan pelngatulran dildalamnya bahwa  seltilap  manulsila  adalah  seljajar  dan  melmillilkil  hak  asasil  yang  sama  telrmasulk  Pelkelrja  Rulmah Tangga. Konvelnsil telrselbult antara lailn:
Delklarasil  Ulnilvelrsal  Hak  Asasil  Manulsila  (Ulnilvelrsal  Delclaratilon  of  Hulman  Rilght).  DUlHAM melnyatakan dalam keltelntulan Pasal 23 yaknil :
1.  Seltilap  orang  belrhak  atas  pelkelrjaan,  belrhak  delngan  belbas  melmillilh  pelkelrjaan,  belrhak  atas  syarat- syarat pelrbulrulhan yang adill dan melngulntulngkan selrta belrhak atas pelrlilndulngan daril pelnganggulran.
2.  Seltilap orang, tanpa dilskrilmilnasil, belrhak atas pelngulpahan yang sama ulntulk pelkelrjaan yang sama.
3.  Seltilap orang yang belkelrja belrhak atas pelngulpahan yang adill dan melngulntulngkan, yang melmbelrilkan jamilnan  kelhildulpan  yang  belrmartabat  bailk  ulntulk  dilrilnya  selndilril  maulpuln  kellularganya,  dan  jilka  pelrlul diltambah delngan pelrlilndulngan sosilal lailnnya.
4.  Seltilap  orang  belrhak  melndilrilkan  dan  melmasulkil  selrilkat-selrilkat  pelkelrja  ulntulk  mellilndulngil kelpelntilngannya.
Delngan adanya keltelntulan dilatas maka pelkelrja rulmah tangga belrhak melndapatkan pelrlilndulngan telrhadap  pelkelrjaan  yang  dilpillilhnya,  ulpah  yang  adill  tanpa  dilskrilmilnasil  atas  pelkelrjaan  yang  sama selhilngga  melmbelrilkan  jamilnan  kelhildulpan  bagil  kellularganya,  pelkelrja  rulmah  tangga  julga  dilbelrilkan  hak ulntulk  belrkulmpull  dan  belrpelndapat  mellalulil  selrilkat  kelrja.  Delklarasil  Ulnilvelrsal  Hak  Asasil  Manulsila melrulpakan  belntulk  pelratulran  yang  melndasaril  diladakannya  pelrlilndulngan  telrhadap  hak  asasil  manulsila selbagailmana dalam UlndangUlndang Dasar Nelgara Relpulblilk Ilndonelsila Tahuln 1945 dan Ulndang-Ulndang No. 39 Tahuln 1999 telntang Hak Asasil Manulsila.
Konvelnan  Ilntelrnasilonal  telntang  Hak-hak  Elkonomil,  Sosilal,  dan Buldaya    (Ilntelrnatilonal  Convelnant on Elconomilc, Socilal and Culltulral Rilghts/IlCElSCR) yang tellah dilratilfilkasil melnjadil Ulndang-Ulndang No. 11 Tahuln 2005.
Keltelntulan dalam konvelnsil Pasal 7 mel nyatakan bahwa: “Nelgara Pilhak pada Kovelnan ilnil melngakuli hak  seltilap  orang  ulntulk  melnilkmatil  kondilsi-kondilsi  kelrja  yang  adill  dan  melngulntulngkan,  dan  melnjamiln khulsulsnya:
1.  Ilmbalan yang melmbelrilkan selmula pelkelrja, selkulrang-kulrangnya delngan:
a.  Ulpah yang adill dan ilmbalan yang sama ulntulk pelkelrjaan yang selnillail tanpa pelmbeldaan apapuln, khulsulsnya kelpada pelrelmpulan yang diljamiln kondilsil kelrja yang tildak lelbilh relndah darilpada yang dilnilkmatil lakil-lakil delngan ulpah yang sama ulntulk pelkelrjaan yang sama.
b.  Kelhildulpan  yang  layak  bagil  melrelka  dan  kellularga  melrelka,  selsulail  delngan  keltelntulan-keltelntulan konvelnan ilni.
2.  Kondilsil kelrja yang aman dan selhat;
3.  Kelselmpatan yang sama bagil seltilap orang ulntulk dilpromosilkan kel tilngkat yang lelbilh tilnggil yang telpat tanpa pelrtilmbangan-pelrtilmbangan apapuln sellailn selniloriltas dan kelmampulan.
4.  Ilstilrahat,  hilbulran  dan  pelmbatasan  jam  kelrja  yang  wajar,  dan  lilbulran  belrkala  delngan  gajil  maulpuln ilmbalan-ilmbalan lailn pada haril lilbulr ulmulm
Belrdasarkan  pada  konvelnsil  ilntelrnasilonal  dilatas,  pelnjamilnan  pelrlilndulngan  telrhadap  pelkelrja belrkailtan  delngan  kondilsil  kelrja  yang  adill  dan  melngulntulngkan.  Dalam  Ulndang-Ulndang  No.  23  Tahuln 2004  telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga,  belntulk  dilskrilmilnasil  pelnganilayaan  bilsa jadil  salah  satul  bagilan  daril  kelkelrasan.  Kelkelrasan  dalam  Ulndang-Ulndang  No.  23  Tahuln  2004  telntang Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  dilbagil  melnjadil  4  belntulk  kelkelrasan  yailtul  kelkelrasan filsilk, kelkelrasan selksulal dan kelkelrasan psilkils dan telrmasulk julga pelnellantaran rulmah tangga.(Al-Syilqaq 2015)  Selbagailmana  dilatulr  dalam  keltelntulan  Pasal  1  angka  1  Ulndang-Ulndang  No.  23  Tahuln  2004 telntang Pelnghapulsan Kelkelrasan dalam Rulmah Tangga mel nyatakan bahwa: “Kelkelrasan dalam Rulmah Tangga  adalah  seltilap  pelrbulatan  telrhadap  selselorang  telrultama  pelrelmpulan,  yang  belrakilbat  tilmbullnya kelselngsaraan  ataul  pelndelriltaan  selcara  filsilk,  selksulal,  psilkologils,  dan/ataul  pelnellantaran  rulmah  tangga telrmasulk  ancaman  ulntulk  mellakulkan  pelrbulatan,  pelmaksaan,  ataul  pelrampasan  kelmelrdelkaan  selcara mellawan hulkulm dalam lilngkulp rul mah tangga.”
Belrdasarkan keltelntulan dilatas dapat dilkatakan bahwa Ulndang-Ulndang No. 23 Tahuln 2004 telntang Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  melrulpakan  pelratulran  yang  lelbilh  melnjangkaul  belntulk pelrlilndulngan pelkelrja rulmah tangga telrhadap dilskrilmilnasil yang belrulpa kelkelrasan dilbandilngkan delngan Pelratulran Melntelril No. 2 Tahuln 2015 telntang Pelrlilndulngan Pelkelrja Rulmah Tangga. Adapuln pelngelrtilan keltilga kelkelrasan telrselbult adalah:
Kelkelrasan filsilk (physilcal abulsel) Pada kelkelrasan filsilk melnulnjulkkan pada celdelra yang diltelmulkan, bulkan karelna sulatul kelcellakaan teltapil celdelra telrselbult adalah hasill daril pelmulkullan delngan belnda ataul belbelrapa  pelnyelrangan.(Gulltom  2017)  Belntulk-belntulk  kelkelrasan  filsilk  dapat  belrulpa  pelmulkullan, diljambak, dillelmpar, dililkat, diltelndang, dilbantilng, dilselrelt, dilsillelt, dilbacok, diltulsulk, dilcakar.
Kelkelrasan  filsilk  dalam  keltelntulan  Ulndang-Ulndang  No.  23  Tahuln  2004  telntang  Pelnghapulsan Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  diljellaskan  pada  Pasal  6  yang  melnya takan bahwa :  “Kelkelrasan filsilk selbagailmana  dilmaksuld  dalam  Pasal  5  hulrulf  a  adalah  pelrbulatan  yang melngakilbatkan  rasa  sakilt,  jatulh sakilt, ataul lulka bel rat.”
Apabilla  kelkelrasan  filsilk  telrjadil  pada  lilngkulp  rulmah  tangga  maka  akan  ada  ancaman  sanksil  atas pelrbulatan telrselbult selbagailmana dalam dalam keltelntulan Pasal 44 Ulndang-Ulndang No. 23 Tahuln 2004 telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  yang  mel nyatakan bahwa: “Seltilap orang yang mellakulkan pelrbulatan kelkelrasan filsilk dalam lilngkulp rulmah tangga selbagailmana dilmaksuld dalam Pasal 5  hulrulf  a  dilpildana  delngan  pildana  pelnjara  palilng  lama  5  (lilma)  tahuln  ataul  delnda  palilng  banyak  Rp 15.000.000,00  (lilma  bellas  julta  rulpil ah).”Ancaman  sanksil  pildana  pellakul  kelkelrasan  filsilk  dalam  rulmah tangga  dapat  dilpelrbelrat  melnjadil  pildana  pelnjara  palilng  lama  10  (selpullulh)  tahuln  ataul  delnda  palilng banyak  Rp  30.000.000,00  (tilga  pullulh  julta  rulpilah)  apabilla  kelkelrasan  filsilk  telrselbult  melnilmbullkan  lulka belrat  dan  korban  jatulh  sakilt  atas  tilndakan  kelkelrasan  telrselbult.  lulka  belrat  dalam  keltelntulan  Ulndang- Ulndang  No.  23  Tahuln  2004  telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  tildak  diljellaskan melngelnail pelngelrtilannya, namuln dalam keltelntulan Pasal 90 Kiltab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pildana yang dilnyatakan selbagail lulka belrat belrartil:
1.  Jatulh  sakilt  ataul  melndapat  lulka  yang  tildak  melmbelril  harapan  akan  selmbulh  sama  selkalil,  ataul  yang melnilmbullkan bahaya mault;
2.  Tildak mampul, telruls-melnelruls ulntulk melnjalankan tulgas jabatan atau l pelkelrjaan pelncarilan;
3.  Kelhillangan salah satul pancailndelra;
4.  Melndapat cacat belrat;
5.  Melndelrilta sakilt lulmpulh;
6.  Telrganggulnya daya pilkilr sellama elmpat milnggul lelbilh;
7.  Gulgulr ataul matilnya kandulngan selorang pelrelmpulan.
Namuln  apabilla  korban  kelkelrasan  filsilk  dalam  rulmah  tangga  hilngga  melngalamil  kelmatilan  maka ancaman sanksil pildana dilpelrbelrat kelmbalil delngan ancaman pildana pelnjara palilng lama 15 (lilma bellas) tahuln  ataul  delnda  palilng  banyak  Rp  45.000.000,00  (elmpat  pullulh  lilma  julta  rulpilah).  Jilka  pelrbulatan telrselbult  dillakulkan  sulamil  telrhadap  ilstril  ataul  selbalilknya  hilngga  melnilmbullkan  pelnyakilt  ataul  halangan dalam  melnjalankan  mata  pelncaharilan  ataul  kelgilatan  selharil-haril  maka  pildana  pelnjara  palilng  lama  4 bullan. Dalam UlUl PKDRT telrcantulm hak korban dalam Pasal 10 dan Pasal 26 yang mellilpultil:
1.  Pelrlilndulngan  daril  kellularga,  kelpolilsilan,  keljaksaan,  advokat,  pelngadillan,  lelmbaga  sosilal,  ataul  pilhak lailn belrdasarkan pelneltapan pelngadillan;
2.  Pellayanan kelselhatan selsulail kelbultulhan meldils;
3.  Pelnanganan khulsuls yang belrkailtan delngan rahasila korban;
4.  Pelndampilngan olelh pelkelrja sosilal dan melndapat bantulan hulkulm selsulai l tilngkat prosels pelmelrilksaan dil pelngadillan;
5.  Pellayanan bilmbilngan rohanil;
6.  Mellaporkan  KDRT  kelpada  Kelpolilsilan  yang  belrada  dil  telmpat  korban  belrada  maulpuln  dil  telmpat keljadilan;
7.  Melmbelrilkan kulasa kelpada kellularga ataul orang lailn ulntulk mellaporkan KDRT yang melnilmpanya.
Delngan  adanya  pasal-pasal  yang  melmulat  hak-hak  korban  ilnil  dilharapkan  korban  KDRT  akan melndapat  pelrlilndulngan  daril  masyarakat,  daril  nelgara  maulpuln  daril  aparat  yang  telrkailt.  Pelrlilndulngan telrselbult  dilmaksuldkan  agar  korban  KDRT  khulsulsnya  PRT  telrhilndar  daril  ancaman  kelkelrasan  ataul kelkelrasan  yang  belrkelpanjangan  keldelpannya  dan  melnghilndaril  dampak traulmatils  yang melndalam  bagil PRT.  Ulntulk  kelwajilban  korban  dalam  UlUl  PKDRT  tildak  dilatulr  lelbilh  lanjult,  namuln  dalam  Pasal  15 melngatulr  kelwajilban  anggota  masyarakat  yang  belrbulnyil “Seltilap  orang  yang  melndelngar,  mellilhat,  ataul melngeltahulil  telrjadilnya  Kelkelrasan  Dalam  Rulmah  Tangga  wajilb  mellakulkan  ulpaya-ulpaya selsulail  delngan batas kelmampulannya, ulntulk:
1.  Melncelgah belrlangsulngnya tilndak pildana;
2.  Melmbelrilkan pelrlilndulngan kelpada korban;
3.  Melmbelrilkan pelrtolongan darulrat;
4.  Melmbantul prosels melngajulkan pelrmohonan pelneltapan pelrlilndulngan.
Pelrlilndulngan  hulkulm  telrhadap  korban  dilatulr  dalam  UlUl  PKDRT  yang  telrcantulm  dalam  Pasal  17 yang  belrbulnyil “Dalam  melmbelrilkan  pelrlilndulngan  selmelntara  kelpolilsilan  dapat  belkelrjasama  delngan telnaga kelselhatan, pelkelrja sosilal, rellawan pelndampilng, dan/ataul pelmbilmbilng rohanil ulntulk melndampilngil korban.”. Daril pasal telrselbult telrcelrmiln bahwa ada 6 (elnam) pilhak yang belkelrjasama ulntulk mellilndulngil korban KDRT delngan fulngsil masilng-masilng yailtul:
1.  Kelpolilsilan, yang diljellaskan lelbilh lanjult dalam Pasal 18 sampail Pasal 20 UlUl PKDRT yang belrfulngsil melmbelrilkan  keltelrangan  pada  korban  melngelnail  hak-haknya  ulntulk  melndapat  pellayanan  dan pelndampilngan,  mellakulkan  pelnyellildilkan,  dan  kelwajilban  ulntulk  mellilndulngil  korban.  Dalam  Kelpolilsilan telrdapat ulnilt khulsuls ulntulk melmbelrilkan pelrlilndulngan kelpada PRT yang melnjadil korban KDRT yailtul ulnilt Pellayanan Pelrelmpulan dan Anak (PPA). Kelpolilsilan haruls melnggulnakan rulangan khulsuls dalam melmbelrilkan pellayanan kelpada korban KDRT;
2.  Telnaga Kelselhatan, yang diljellaskan dalam Pasal 21 UlUl PKDRT yang belrfulngsil ulntulk melmelrilksa dan melmbulat laporan telrtullils telrkailt kelselhatan korban yang belrbelntulk vilsulm elt relpeltulm atas pelrmilntaan pelnyildilk polilsil yang nantilnya laporan telrselbult akan dilgulnakan ulntulk alat bulktil dil dalam sildang;
3.  Pelkelrja  Sosilal,  yang  diljellaskan  dalam  Pasal  22  UlUl  PKDRT  yang  belrfulngsil  melmbelrilkan  konsellilng dan melngulatkan  korban,  melmbelrilkan  ilnformasil  yang  dilbultulhkan  korban,  dan melngantarkan  korban kel rulmah aman millilk pelmelrilntah jilka korban melrasa telrancam;
4.  Rellawan  Pelndampilng,  yang  diljellaskan  dalam  Pasal  23  UlUl  PKDRT  yang  belrfulngsil  ulntulk melndampilngil korban dil pelngadillan dan melmbantul korban melmaparkan KDRT yang dilalamilnya, dan melmbelrilkan pelngulatan selcara psilkologils dan filsilk korban;
5.  Pelmbilmbilng Rohanil, yang diljellaskan dalam Pasal 24 UlUl PKDRT yang belrfulngsil ulntulk melmbelrilkan pelnjellasan  kelpada  koran  melngelnail  hak,  kelwajilban,  dan  melmbelrilkan  pelngulatan  ilman  dan  taqwa kelpada korban;
6.  Pellayanan  Advokat,  yang  diljellaskan  dalam  Pasal  25  UlUl  PKDRT  yang  belrfulngsil  ulntulk  melmbelrilkan konsulltasil  hulkulm,  melndampilngil  korban  dil  tilngkat  pelnyildilkan,  pelnulntultan,  dan  pelmelrilksaan  dil pelngadillan maulpuln saat meldilasil selrta mellakulkan koordilnasil delngan selsama pelnelgak hulkulm.
Pelrlilndulngan  olelh  aparat  pelnelgak  hulkulm  telrselbult  barul  dapat  dillakulkan  seltellah  adanya  adulan daril PRT yang melnjadil korban KDRT, karelna UlUl PKDRT melrulpakan dellilk adulan dilmana selbulah tilndak pildana  barul  dapat  dilprosels  jilka  tilndak  pildana  telrselbult  diladulkan  olelh  orang  yang  melrasa  dilrulgilkan olelhnya.  Olelh  karelna  iltul  PRT  harulslah  melmbulat  adulan  telrlelbilh  dullul  pada  Kelpolilsilan  ulntulk  dapat dillakulkannya  pelrlilndulngan  dan  jilka  tildak  adanya  adulan  daril  PRT  maka  Kelpolilsilan  tildak  dapat melmprosels  tilndak  pildana  KDRT.  Pelrlilndulngan  pelrlul  dillakulkan  telrkailt  delngan  KDRT  yang  melrulpakan hilddeln  crilmel  /  keljahatan  yang  telrselmbulnyil  karelna  pellakul  maulpuln  korban  sama-sama  melrahasilakan olelh  karelna  iltullah  pelrlul  pelrlilndulngan  yang  telgas  dan  melnjamiln  hak  korban  agar  korban  tildak  takult
mellapor  dan  tildak  takult  ulntulk  keljahata  yang  dillakulkan  olelh  orang  telrdelkatnya  dil  prosels  dil  pelngadillan ulntulk melnghilndaril hal telrselbult telrjadil lagil dil masa delpan.(Soelroso 2010).
Pelrlilndulngan Hulkulm telrhadap seltilap orang tellah diljamiln selcara konstiltulsilonal dalam Pasal 28 D sampail  delngan  Pasal  28  G  Ulndang-Ulndang  Dasar  Nelgara  Relpulblilk  Ilndonelsila  1945.  Pelkelrja  Rulmah Tangga  julga  muldah  melndapatkan  pelrlakulan  kelkelrasan  selcara  Psilkologils  belrulpa  eljelkan,  hilnaan,  dan kondilsil  kelhildulpan  yang  tildak  layak  yang  melnonjolkan  domilnasil  dan  kondilsil  yang  dilmillilkil  majilkan telrhadap para pelkelrja rulmah tangga dan melngulkulhkan statuls yang dilpandang relndah yang dilsandang pelkelrja  telrselbult  dil  dalam  rulmah  tangga  majilkan  melrelka.  Belrdasarkan  hal  telrselbult  dilkeltahulil  bahwa kelkelrasan  yang  dilgulnakan  adalah  selbagail  alat  ulntulk  melngontrol  dan  melngilntilmildasil  pelrelmpulan  dan melmellilhara statuls sosilal melrelka selbagail bawahan.  Sellailn iltul,  keltiladaan kontrak telrtullils,  praktelk illlelgal olelh  majilkan  dan  agelnsil  pelrelkrultan,  kelbiljakan  pelmelrilntah  yang  tildak  melmbantul  selrta  keltiladaan pelratulran  pelrulndang-ulndangan  yang  melmbelrilkan  pelrlilndulngan  yang  melmadail  telrhadap  PRT. Selhilngga,  PRT  yang  melnjadil  korban  kelkelrasan  ilnil  akan  melrasa  bahwa  melrelka  tildak  melmillilkil  pillilhan ulntulk  melnilnggalkan  pelkelrjaan  melrelka,  dan  julga  tildak  melmillilkil  cara  ulntulk  melnghelntilkan  pellanggaran yang telruls belrlangsulng.
Pelnelrbiltan  Pelrmelnakelr  No.  2  tahuln  2015  telntang  pelrlilndulngan  PRT  pada  tanggal  18  Janularil 2015 melrulpakan  selbulah telrobosan hulkulm ulntulk mellilndulngil kelbelradaan PRT dil Ilndonelsila.  Sellama ilnil bellulm  ada  ulndang-ulndang  khulsuls  yang  melngatulr  melngelnail  pelkelrja  domelstilk  ataul  selktor  rulmah tangga. Olelh karelna iltul telrobosannya adalah Pelrmelnakelr ilnil selcara sulbstansilal iln lilnel delngan seljulmlah keltelntulan yang telrkailt delngan pelrlilndulngan telnaga kelrja selcara ilntelrnasilonal. Pelrmelnakelr No. 2 tahuln 2015  ilnil  melngultamakan  pelrlilndulngan  delngan  melnggulnakan  skelma  pellaksanaan  hak-hak  normatilf selbagail  pelkelrja  namuln  teltap  melnghormatil  kelbilasaan,  buldaya  dan  adat  ilstiladat  yang  belrlakul dilmasyarakat  seltelmpat.  Pelrmelnakelr  No.  2  Tahuln  2015  ilnil  bellulm  bilsa  melnjangkaul  UlUl  No.  13  Tahuln 2003  dalam  hulbulngan  kelrja,  karelna  PRT  dilanggap  PRT  tildak  dilpelkel rjakan  “pelngulsaha”,  PRT  tildak melndapatkan  pelrlilndulngan  yang  dilbelrilkan  ulndang-ulndang  telrhadap  pelkelrja  lailnnya.  Dilsampilng  iltul, aksels telrhadap melkanilsmel pelnyellelsailan pelrsellilsilhan kelrja, selpelrtil pelngadillan ilndulstrilal yang dilbelntulk melnulrult  UlUl  No.  22  tahuln  2004  telntang  Pelnyellelsailan  Pelrsellilsilhan  Hulbulngan  Ilndulstrilal.  Ilstillah  tilndak pildana  kelkelrasan  ilnil  dalam  masyarakat  dilkelnal  delngan  ilstillah  kelkelrasan  yang  diltulnjulkan  kelpada pelrelmpulan,  selhilngga  ilstillahnya  adalah  culkulp  delngan  kelkelrasan  telrhadap  pelrelmpulan,  tanpa  adanya ilstillah  tilndak  pildana.  Ilstillah  kelkelrasan  telrhadap  pelrelmpulan  ilnil  suldah  dilkelnal  dilsellulrulh  bellahan  dulnila dan  melrulpakan  normatilvel,  selbagailmana  dalam  Relsolulsil  PBB  No.  48/104,  20  Delselmbelr  1993  telntang Delsclaratilon  on  thel  Ellilmilnatilon  of  Vilolelncel  agailnst  Womeln. Delklarasil  ilnil  melnyelbult  tilndak  pildana  ataul keljahatan  telrhadap  pelrelmpulan  selbagail  kelkelrasan  telrhadap  pelrelmpulan.  Delklarasil  ilnil  melngakulil  pulla telntang  kelkelrasan  yang  telrjadil  dalam  rulmah  tangga,  yang  dapat  dilkeltahulil  daril  sulbstansil  pelrbulatan telrselbult dan melnanggullangil nya mellalulil kelbiljakan nelgara (Kulswardanil, 2017: 421).
Belrdasarkan  Ulndang-Ulndang  Nomor  23  Tahuln  2004  Telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan  Dalam Rulmah  Tangga  maka  pelrlul  dillilhat  pelngatulran  telntang  tilndak  pildana  kelkelrasan  selksulal  dalam  rulmah tangga  belrdasarkan  Ulndang-Ulndang  Nomor  23  Tahuln  2004  telrselbult.  Hulkulm  posiltilf  melmbelrilkan pelngatulran  telrhadap  kelkelrasan  selksulal  dalam  rulmah  tangga  dalam  belrbagail  pelratulran  pelrulndang- ulndangan dilantaranya Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2004 Telntang Pelnghapulsan Kelkelrasan Dalam Rulmah Tangga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pelrlilndulngan  Hulkulm  bagil  Pelkelrja  Rulmah  Tangga  yang  melnjadil  korban KDRT  selcara elksplilsilt melndapatkan  pelrlilndulngan  daril  belbelrapa  pelratulran  Pelrulndang-Ulndangan  namuln  tildak  selcara melndeltaill  melngatulr  belntulk  pelrlilndulngannya  daril  belrbagail  masalah  Pelkelrja  Rulmah  Tangga  bailk hulbulngan kelrja, dilskrilmilnasil, kelkelrasan, ulpah, dan lailnnya. Tildak selpelrtil Ulndang-Ulndang No 23 Tahuln 2004 Telntang Pelnghapulsan Kelkelrasan Dalam Rulmah.
Tangga Dan KUlHP (Kiltab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pildana) bailk selcara   prelvelntilf maulpuln relprelsilf yang  selcara  elksplilsilt  melnulnjulkkan  adanya  pelrlilndulngan  pada  Pelkelrja  Rulmah  Tangga  selbagail  bagilan daril  anggota  kellularga.  Diltilnjaul  daril  UlUl  PKDRT,  pelrlilndulngan  ulntulk  PRT  yang  melnjadil  korban  KDRT mellilpultil  pelrlilndulngan  daril  pilhak  Kelpolilsilan,  Telnaga  Kelselhatan,  Pelkelrja  Sosilal,  Rellawan  Pelndampilng, Pelmbilmbilng Rohanil, dan Pellayanan Advokat.
Sanksil  pildana  dalam  Ulndang-Ulndang  Nomor  23  Tahuln  2004  Telntang  Pelnghapulsan  Kelkelrasan Dalam  Rulmah  Tangga  dilrulmulskan  selcara  altelrnatilf,  yailtul  pildana  pelnjara  ataul  pildana  delnda.  Artilnya telrhadap  pellakul  tilndak  pildana  kelkelrasan  selksulal  dalam  rulmah  tangga  bilsa  dilkelnakan  delngan  pildana pelnjara ataul delngan pildana delnda.

## Saran
1.  Sebaiknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus diberlakukan secara efektif terhadap pelaku Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sehingga  dapat  me\mberikan  efek  jera  bai\k  terhadap  si  pelaku, maupu\nbagi  masyarakat  luas  lainnya.  Selain  itu,  di  perlukan  Undang-Undang  khu\sus  bagi  Pelkerja Rumah  Tangga  yang mengatur  segala hal  yang  berkaitan dengan  hak-hak,  kewajilban, perlindungan hukum yang efektif bagi Pekerja Rumah Tangga.
2.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  penyelesai=an  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  untuk  melakukan  sosialisasi pelaksanaan  Undang-Undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  agar  ada  peningkatan  kesadaran hukum bagi pihak korban untulk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diprosels sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Wahid, Irfan Muhammad. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung. Adam, Chazawil. 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada. Al-Syilqaq, Mustaming. 2015. PERLINDUNGAN HUKUlM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN. Djjanah Fathul, Dkk. 2003. Kekerasan Terhadap Isteri. Anon. 2022. “Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.” PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Anonim. 2011. “Konvensi Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.” Azharil,  Muhammad  Y afi,  dan  Abdul  Halim.  2021.  “Hak-Hak  Pekerja  Rumah  Tangga  dan  Perlindungan Hukum di Indonelsila.” Media Iuris 4(2):173. doi: 10.20473/mil.v4il2.25492.
BAKRI,  Sidi  Nazar.  1993.  kunci  keutuhan  rumah  tangga.  Cet.  1.  Disunting  oleh  S.  N.  BAKRI.  Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya.
Detik News. 2023. “Majikan di bandung barat.” Yuga Hassanil.
Gosita  Arif.  1985.  “Masalah  Korban  Kejahatan  kumpulan  karangan.”  Hlm.  53  dalam  Masalah  Korban Kejahatan kumpulan karangan.
Gultom, Maidin. 2017. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN.
J.C.T Simorangkir. 2021. “Pengertian Hukum.” Kumparan.Com.
Herkutanto.  2000.  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dalam  Sistem  Hukum  Pidana,  dalam  buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.
John M Elchols dan Hassan Shadilly. 1997. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. kbbi.lektur.id. “2 arti kata perlindungan di kamus besar bahasa indonesia.” KBBI.
Komnas  perempuan.  2020.  “siaran  pers  komnas  perempuan  peringatan  hari  pekerja  rumah  tangga internasional .” Perempuan Komnas.
Komnas Perempuan. 2021. “Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020.” Komnas Perempuan. Merry, Guru. 2023. “HONONIM.” majalah pendidikan.com.
Nawawi, Arief Barda. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta.
Pendidikan  Nasional,  Departemen.  2003.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  4  ed.  Disunting  oleh  P.  R.
Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.