## Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Settlement of Land Rights Disputes for Certified and Not Certified
Basyirah Mustarin Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email : basyirahbabas@gmail.com.
Info Artikel Abstract Diterima 29 September 2017 Revisi I 26 Oktober 2017

## Revisi II
24 Nopember 2017 Disetujui 20 Desember 2017 Keberadaan  sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  hasil  dari  proses pendaftaran  tanah.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (2) UUPA  bahwa  pendaftaran  tanah  meliputi  beberapa  rangkaian  kegiatan yang diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  sah.  Alat  pembuktian  yang  sah  bagi kepemilikan hak atas tanah adalah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Sertifikat  adalah  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  (untuk  pendaftaran tanah  sistemik)  atau  gambar  situasi  (untuk  pendaftaran  tanah  sporadik) yang dijahit menjadi satu dan bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian  maka  dapat  dikatakan  apabila  suatu  hak  atas  tanah  tersebut mempunyai  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  haknya.  Sebaliknya  apabila suatu  hak  atas  tanah  belum  mempunyai  sertifikat  berarti  tanah  tersebut didaftarkan  sebagaimana  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Keberadaan sertifikat hak atas tanah mempunyai arti penting yang menandakan bahwa hak atas tanah bersangkutan telah didaftarkan  dimana  hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya  (diterbitkannya) sertifikat oleh instansi yang berwenang.
Kata Kunci : Sertifikat, Tanah.
The  existence  of  the  land  title  certificate  is  the  result  of  the  land registration  process.  As  mentioned  in  Article  19  Paragraph  (2)  UUPA, that  land  registration  covers  several  series  of  activities  ending  with  the provision  of  proof  of  papers  valid  as  valid  evidence.  The  legal  proof  of ownership  of  land  rights  is  in  the  form  of  land  title  certificates.  The certificate  is  a  copy  of  a  land  and  measuring  book  (for  systemic  land registration)  or  a  situation  picture  (for  sporadic  land  registration) stitched  together  and  the  form  designated  by  the Minister.Thus  it  can be said  if  a  right  to  the  land  has  a  certificate  as  a  proof  of  its  right. Conversely,  if  a  right  to  land  does  not  have  a  certificate,  the  land  is registered  as  required  by  the  applicable  laws  and  regulations.  The existence  of  a  land  title  certificate  has  significance  indicating  that  the right to the land has been registered where it is proved by the issuance of certificate by the authorized institution.
Keywords: Certificate, land.

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin

## I. PENDAHULUAN
Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, dan tetap  mempertahankannya  apapun  yang  terjadi.  Tanah  dapat  dimiliki  siapa  saja, individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau aset perusahaan bahkan menjadi benda keramat untuk diperebutkan sebab memiliki  nilai  ekonomis  yang  akan  naik  nilainya  setiap  tahunnya  dan  hal  tersebutlah yang menimbulkan konflik tanah.
Tanah  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  dinamika  pembangunan,  maka didalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33  ayat  3  disebutkan  bahwa  Bumi  dan  air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Ketentuan  mengenai  tanah  juga  dapat  kita lihat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau  yang  biasa  kita  sebut  dengan  UUPA. 1 Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas,  maupun  kepemilikannya  dengan  harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian secara  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Mencuatnya  kasus-kasus sengketa  tanah  di  Indonesia  beberapa  waktu  terakhir  seakan  kembali  menegaskan kenyataan  bahwa  selama  62  tahun  Indonesia  merdeka,  negara  masih  belum  bisa memberikan  jaminan  hak  atas  tanah  kepada  rakyatnya.  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  baru  sebatas  menandai dimulainya  era  baru  kepemilikan  tanah  yang  awalnya  bersifat  komunal  berkembang menjadi kepemilikan individual.
Kasus-kasus  yang  menyangkut  sengketa  di  bidang  pertanahan  dapat  dikatakan tidak  pernah  surut,  bahkan  mempunyai  kecenderungan  untuk  terus  meningkat  didalam kompleksitasnya  maupun  kuantitasnya  seiring  dinamika  dibidang  ekonomi,  sosial,  dan politik. Bergulirnya reformasi yang dimulai pertengahan tahun 1998, akhirnya bergerak di  segala  bidang  termasuk  diantaranya  bidang  Pertanahan.  Sejak  dahulu  persoalan pertanahan  selalu  ada  dan  menarik  untuk  dibahas  penyelesaiannya.  Reformasi
1 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 112.
tampaknya menyadari sebagian masyarakat tentang penegakan tatanan Pemerintah yang mendasarkan  pada  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Sengketa  tanah  dalam  masyarakat seringkali terjadi dalam hal ini semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh  daerah  di  Indonesia  baik  di  daerah  perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini disebabkan oleh karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama  ini  telah  mengabaikan  aspek  struktural  penguasaan  tanah  yang  pada  akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa.
Dalam  melakukan  tindakan  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan  yang ada,  badan  pertanahan  nasional  merupakan  salah  satu  lembaga  mediasi  yang  dapat menyelesaikan  suatu  sengketa  pertanahan  dengan  mengedepankan  keadilan,  yaitu penyelesaian  konflik  melalui  musyawarah  mufakat  dengan  menghormati  hak  dan kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  yang  prinsip  dasarnya  adalah  solusi  sama- sama menang atau dikenal dengan istilah “win-win solution” atau normatifnya disebut jalan penyelesaian “Non-Litigation” atau Alternative Despute Resulution (ADR),  yang selanjutnya  untuk  mewadahi  pelaksanaan  ADR  tersebut  Pemerintah  melalui  Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan inilah yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya lembaga mediasi didalam penyelesaian konflik tanah. 2

## II. PEMBAHASAN

## Eksistensi Pemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Pertanah
Setelah  Indonesia  merdeka,  penguasaan  tanah  secara  umum  dikuasai  oleh Negara sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . Hal  ini bukan berarti rakyat  tidak  boleh  memiliki  hak  atas  tanah  baik  secara  individu  maupun  kelompok,
2 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 66.

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin
namun  demikian  Negara  yang  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  dan  pengaturan secara nasional atas tanah di Indonesia.
Dengan demikian setiap warga Negara, kelompok masyarakat atau badan hukum dapat  memiliki  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  jenis  yang  ditetapkan  dalam  ketentuan dimaksud.  Selain  dikenal  jenis-jenis  hak  tanah  juga  ditetapkan  bukti  kepemilikan  dan punguasahaan  hak  tanah  secara  sah,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  19  ayat  (1)  UU No.5  Tahun  1960  tentang  UUPA  yang  substansinya  menyatakan  bahwa: “Untuk menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah” . Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi  masyarakat  dalam  memiliki, menguasai  dan memanfaatkan tanah,  karena itu bagi penguasaan tanah  yang telah didaftarkan akan diterbitkan  surat tanda bukti hak berupa “sertifikat”.
Mengenai  pengertian  sertifikat  hak  atas  tanah  diatur  dalam  pasal  13  Peraturan Pemerintah  No.10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah,  khususnya  dalam  ayat  (3) dirumuskan,  bahwa: “Salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  setelah  dijahit menjadi  satu bersama-sama  dengan  suatu  kertas  sampul  yang  bentuknya  ditetapkan  oleh  Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak” . Selanjutnya dalam ayat (4) dikatakan: “Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA”. Ketentuan undang-undang dimaksud mengikat, sehingga setiap warga Negara (rakyat) atau masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah diwajibkan  untuk  mendaftarkan  tanah  yang  dikuasainya  dan  akan  diberikan  salinan buku  tanah  yang  disebut  “sertifikat”,  yang  merupakan  surat  tanda  bukti  hak.  Dengan demikian  “sertifikat”  sebagai  salinan  buku  tanah  yang  memiliki  ketentuan  hukum tertinggi.
Oleh  karena  itu  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  atau  badan  hukum  yang telah  menguasai  tanah  dan  memiliki  tanda  bukti  sertifikat  tanah  dapat  mengklaim dirinya  sebagai  pemilik  yang  sah,  namun  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  dan bukti-bukti lain di luar sertifikat yang dapat dilakukan secara serentak yang dipengaruhi kondisi masyarakat, kesiapan aparat dan pembiayaan, maka alat-alat bukti lain tersebut tetap  dapat  dijadikan  petunjuk  mengenai  adanya  hak  atas  tanah  milik  seseorang  atau badan  hukum.  Di  sini  lahir stelsel  negatif ,  yang  artinya  terbuka  kemungkinan  untuk
menggugurkan hak seseorang/ pihak sekiranya ada pihak/ orang lain yang lebih berhak atasnya.
Asas stelsel  negatif yang  dianut  hukum  agraria  nasional  adalah  bertujuan  untuk “memberikan  perlindungan  terhadap  pemilik  yang  berhak” .  Hal  ini  sangat  berbeda dengan  asas  positif  yang  memberikan  perlindungan  pada  pemilik  yang  terdaftar  atau tercantum dalam buku tanah. Jadi bukannya sertifikat yang menentukan hak suatu pihak atau  seseorang  atas  tanah,  sehingga  kekuatan  sertifikat  ditopang  dengan  adanya hubungan  hukum  dimaksud.  Artinya  dengan  stelsel  positif  maka  yang  namanya tercantum  dalam  sertifikat  tanah  adalah  dianggap  sebagai  orang  yang  benar-benar berhak  atas  tanah  terebut.  Sedang  apabila  ada  hak  orang  lain  di  atasnya,  maka pemegang hak atas tanah namanya tercantum dalam sertifikat wajib memberikan ganti rugi  kepada  yang  orang  berhak  jika  terjadi  pelanggaran  dalam  penguasaan  hak  atas tanah  tersebut,  tanpa  menggugurkan  hak  orang  yang  namanya  telah  tercantum  pada sertifikat tanah tersebut.
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa masih ada dua konsep kepemilikan atau penguasaan hak tanah, yakni penguasaan tanah yang telah terdaftar atau “bersertifikat” yang mendapatkan pengakuan utama, dan penguasaan tanah  yang belum terdaftar atau yang  “belum  bersertifikat”  yang  juga  mendapatkan  pengakuan  walaupun  lebih  rendah derajat pengakuannya.
Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  yang  merupakan  pengganti  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 dikatakan bahwa pendaftaran tanah dilakukan memiliki tujuan, antara lain:
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan,
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk Pemerintah  agar  dapat  dengan  mudah  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar,
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin
Apabila  dicermati  secara  mendalam  dari  ide  dasar  dan  tujuan  utama  ( main purpose )  penyelenggaraan  pendaftaran  hak  tanah  sebagaimana  tersebut  di  atas  maka dapat  dipahami  bahwa  pemilik  tanah  yang  telah  didaftarkan  lebih  memiliki  kepastian hukum  dan  terjamin  perlindungannya  secara  hukum  dibandingkan  dengan  yang  belum didaftarkan  (belum  bersertifikat).  Namun  demikian  bukan  berarti  tidak  mengakui  bagi pemilik  tanah  yang  belum  didaftarkan.  Apabila  terdapat  hak  orang  lain  maka  orang yang  berhak  tersebut  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Jika  terbukti  bahwa pihak  yang  tercantum  dalam  sertifikat  ternyata  tidak  berhak,  maka  pengadilan  dapat membatalkan  sertifikat  tersebut  dan  memerintahkan  penggantian  nama  orang  yang berhak atas tanah dalam sertifikat dimaksud. 3

## Jenis-Jenis Hak Atas Tanah
Pada tahun 1960 dengan dibentuknya Undang Undang Hukum Agraria Nasional, yakni  Undang-Undang  No.5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Peraturan  Dasar Agraria,  yang  dikenal  juga  sebagai  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 No.28) maka keberadaan hak eigendom yang diterapkan di  Indonesia selama masa penjajahan Belanda  dihapuskan,  meskipun  hukum  agrarian  nasional  yang  dibentuk  tersebut  juga masih  bersifat  pluralistik,  karena  yang  dijadikan  landasan  adalah  hukum  adat  yang bersifat  pluralistis.  Di  dalam  Undang-Undang  No.5  Tahun  1960  tentang  UUPA mengenai hak-hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 16 dimana dikenal adanya jenis- jenis hak atas tanah, antara lain :
1.   Hak Milik
Untuk  sekarang  ini,  Hak  Milik  adalah  yang  terkuat  dan  terpenuh,  dan  berlaku turun-temurun  dalam  jangka  waktu  yang  tidak  terbatas,  pemiliknya  warga  Negara Indonesia dan dimungkinkan badan hukum tertentu sesuai PP No. 38 Tahun 1963, dapat dialihkan  kepada  pihak  lain,  dapat  dijadikan  jaminan  hutang,  dapat  hilang  karena tanahnya  jatuh  kepada  Negara  yang  disebabkan  oleh  pencabutan  hak;  penyerahan sukarela; ditelantarkan; pengalihan kepada warga Negara/badan hukum asing.
3 Hartanto Andy J, hukum pertanahan karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya (Surabaya : Laksbang justitia Surabaya, 2014), h. 16.

## 2.   Hak Guna Usaha
Biasanya Hak guna usaha ini diberikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung  oleh  Negara  dalam  bidang  usaha  pertanian,  perikanan  atau  peternakan,  dan dengan  jangka  waktu  yang  terbatas  dan  dapat  diperpanjang  (maksimal  35  tahun). Pemiliknya  warga  Negara  Indonesia  dan  atau  badan  hukum  yang  ada  dan  didirikan berdasarkan  hukum  Indonesia,  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  serta  dapat  dijadikan jaminan  hutang.  Hak  guna  usaha  ini  dapat  dihapus  karena  jangka  waktunya  berakhir; dihentikan jangka waktunya; dilepaskan oleh pemegangnya; dicabut untuk kepentingan umum; ditelantarkan; tanahnya musnah.
3.   Hak Guna Bangunan
Hak  guna  bangunan  ini  berarti  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan  atas  tanah yang  bukan  miliknya  sendiri;  dengan  jangka  waktu  yang  terbatas  dan  dapat diperpanjang (maksimal 30 tahun). Pemiliknya warga Negara Indonesia dan atau badan hukum  yang ada dan didirikan berdasarkan hukum  Indonesia  yang dapat  memiliki hak tersebut; dapat dialihkan kepada pihak lain; dapat dijadikan jaminan hutang. Hak guna bangunan  ini  akan  tidak  berlaku  lagi  karena  jangka  waktunya  berakhir;  dihentikan jangka  waktunya;  dilepaskan  oleh  pemegangnya;  dicabut  untuk  kepentingan  umum; ditelantarkan; tanahnya musnah.
4.   Hak Pakai
Hak Pakai ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan warga Negara asing yang  berkedudukan  di  Indonesia  dan  atau  badan  hukum  yang  ada  dan  didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia  yang  dapat  memiliki  hak  tersebut  untuk  menggunakan  dan  atau  memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain dalam jangka  waktu  tertentu  selama  tanahnya  masih  diperlukan  (maksimal  25  tahun).  Hak pakai ini dapat dialihkan kepada pihak lain ataupun jaminan hutang.

## Pembuktian Kepemilikan Atas tanah
Dalam  penjelasan  Pasal  24  ayat  (1)  tersebut  dikemukakan  bahwa  pemilikan  itu pada  dasarnya  terdiri  atas  bukti  pemilikan  atas  nama  pemegang  hak  pada  waktu berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan apabila hak tersebut kemudian

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin
beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan.
Dalam  hal  yang  demikian,  pembukuan  haknya  dilakukan  melalui  penegasan konversi hak  yang lama  menjadi  hak baru  yang didaftar. Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan  ayat  (1),  bahwa  alat-alat  bukti  tertulis  yang  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat (1) di atas dapat berupa :
a. Grosse akta  hak  eigendom  yang  diterbitlkan  berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad  1834-27)  yang  telah  dibubuhi  catatan,  bahwa  hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi Hak Milik atau;
b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Ordonnantie tersebut sejak berlakunya  UUPA  sampai  tanggal  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  menurut Peraturan Pemerinta No.10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan atau;
c. Surat tanda bukti hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau;
d. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 atau;
e. Surat  keputusan  pemberian  hak  milik  dari  pejabat  yang  berwenang,  baik  sebelum atau  sejak  berlakunya  UUPA,  yang  tidak  disertai  kewajiban  untuk  mendaftarkan hak  yang  diberikan,  tetapi  telah  dipenuhi  semua  kewajiban  yang  disebut  di dalamnya atau;
f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh  Kepala  Adat/  Kepala  Desa/  Kelurahan,  yang  dibuat  sebelum  Peraturan Pemerintah  No.10  Tahun  1961,  yang  menentukan  bahwa  harus  ada  bukti  akta PPAT,  sejak  Peraturan  Pemerintahan  tersebut  mulai  dilaksanakan  di  suatu  daerah atau;
g. Akta  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT,  yang  tanahnya  belum dibukukan  (seharusnya  ditambahkan:  atau  tanahnya  yang  sudah  dibukukan,  tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya pada Kator Pertanahan) atau;
h. Akta  ikrar  wakaf/  surat  ikrar  wakaf  yang  dibuat  sebelumnya  atau  sejak  mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1977 atau;
i. Risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang  berwenang,  yang  tanahnya belum dibukukan (seharusnya ditambahkan:  atau tanahnya  yang sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya pada Kator Pertanahan) atau;
j. Surat penunjukan atau pembelian (seharusnya; pemberian kaveling tanah pengganti tanah yang diambik oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau;
k. Petuk  Pajak  Bumi/  Landrente,  girik,  pipil,  kekitir,  dan Verponding Indonesia sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961  (seharusnya: sebelum  berlakunya  UUPA.  Sejak  mulai  berlakunya  UUPA  tidak  dipungut  lagi Pajak Bumi, karena tidak ada lagi tanah Hak Milik Adat) atau;
l. Surat  keterangan  riwayat  tanah  yang  pernah  dibuat  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak Bumi dan Bangunan atau;
m. Lain-lain  bentuk  alat  pembuktian  tertulis  dengan  nama  apapun  juga  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  II,  Pasal  VI  dan  Pasal  VII  ketentuan-ketentuan  Konversi UUPA.
Dalam hak pemilihan bukti tertulis tersebut tidak lengkap, maka dapat dilakukan dengan  keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan  pemilik  tanah  yang  dapat  dipercaya kebenaranya  menurut  pendapat  Ajudikasi/  Kepala  Kantor  Pertanahan,  demikian dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Penjelasan  Ayat  (1)  Pasal  24  PP  No.24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Keterangan  saksi  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  mengenai  pemilikan  tanah itu  berfungsi  menguatkan  bukti  tertulis  yang  tidak  lengkap  tersebut,  atau  sebagai pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang  cakap  memberikan  kesaksian  dan  mengetahui  kepemilikan  tanah  yang bersangkutan.
Maka  mengenai  kepemilikan  itu  ada  tiga  kemumungkinan  alat  pembuktiannya, yaitu:
a. Bukti tertulisnya lengkap: tidak memerlukan tambahan alat bukti lain;
b. Bukti  tertulisnya  sebagian  tidak  ada  lagi;  diperkuat  keterangan  saksi  dan  atau pernyataan yang bersangkutan;
c. Bukti  tertulisnya  semuanya  tidak  ada  lagi:  diganti  keterangan  saksi  dan  atau pernyataan yang bersangkutan.

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin
Akan  tetapi,  semua  akan  diteliti  lagi  melalui  pengumuman  untuk  memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
Dalam  Pasal  24  ayat  (2)  diatur  pembukuan  hak  dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi tersedia  secara  lengkap  alat-alat  pembuktian  pemilikan  yang  tertulis,  kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan, sebagaimana yang disebut dalam ayat (1)  di  atas.  Dalam  hal  yang  demikian,  pembukuan  haknya  dapat  dilakukan  tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon  pendaftaran  dan  pendahuluan-pendahuluannya  selama  20  tahun  atau  lebih secara berturut-turut.
Dalam penjelasan ayat (2) tersebut, dirinci syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembukuan hak yang bersangkutan, yaitu:
a. Penguasaan  dan  penggunaan  tanah  yang  bersangkutan  dilakukan  dengan  itikad baik, secara nyata dan terbuka selama waktu yang disebut di atas;
b. Kenyataannya  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  tersebut  selama  itu  tidak diganggu gugat karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
c. Hal-hal  tersebut,  yaitu  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  yang  bersangkutan  srta tidak  adanya  gangguan,  diperkuat  oleh  kesaksian  orang-orang  yang  dapat dipercaya;
d. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
e. Telah  diberi  kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  mengajukan  keberatan  melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
f. Akhirnya  kesimpulan  mengenai  status  tanah  dan  pemegang  haknya  dituangkan dalam  Keputusan  berupa  poengakuan  hak  yang  bersangkutan  oleh  Panitia Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan.
Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentinagn pemegang hak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  data  fisik  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  data yuridis  yang  telah  didaftar  dalam  buku  tanah.  Memperoleh  sertifikat  adalah  hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961,  sertifikat  terdiri  atas  salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang
bersangkurtan,  dijilid  menjadi  suatu  dalam  sampul  dokumen  (Pasal  13).  Cara pembuatan  sertifikat  adalah  seperti  pembuatan  buku  tanah,  dengan  ketentuan  bahwa catatan-catatan,  yang  bersifat  sementara  dan  sudah  dihapus  tidak  dicantumkan.  Oleh karena  itu,  sertifikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat,  sebagaimana  dinyatakan dalam  pasal  19  UUPA.  Sehubungan  dengan  itu  apabila  masih  ada  ketidakpastian mengenai  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan,  yang  tercatat  dari  masih  adanya  catatan dalam  pembukuannya,  pada  prinsipnya  sertifikat  belum  dapat  diterbitkan.  Namun apabila  catatan  itu  belum  lengkap,  tetapi  tidak  disengketakan,  sertifikat  dapat diterbitkan.

## Praktek Penyelesaian Sengketa Tanah yang terjadi pada daerah pedesaan
Konflik  tanah  kerap  kali  terjadi  pada  tanah  yang  belum  didaftarkan kepemilkannya  kepada  Badan  Pertanahan,  hal  tersebut  akan  sering  kita  jumpai  pada tanah  yang terletak di daerah-daerah pedesaan atau daerah pelosok  yang masih kurang akan  SDM  yang  mengetahui  akan  pentingnya  pendaftaran  tanah  dilakukan.  Adapun peran  pemerintah  desa  dalam  bentuk  mendamaikan  secara  kekeluargaan,  mengajukan mediasi (adanya pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang harus berada pada posisi netral dan tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa,  Ia  harus  mampu  menjaga  kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua  belah  pihak  dengan  menyerahkan,  menjanjikan  atau  menahan  suatu  barang, mengakhiri  suatu  sengketa  yang  sedang  bergantung  atau  mencegah  timbulnya  suatu perkara,  dan  persetujuan  perdamaian  tidak  sah  melainkan  harus  dibuat  secara  tertulis dan  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  dijalankan  ini  memiliki  kelemahan,  dimana tidak mengikat, bahkan kedua belah pihak yang telah setuju mengambil jalur damaipun kadang menggugat kembali karena merasa tidak adil, dan bentuk penyelesaian sengketa tanah  ini  pun  tidak  memiliki  kepastian  hukum.  Penyelesaian  sengketa  tanah  dapat ditempuh melalui cara berikut ini :

## 1.   Musyawarah (Negotiation)
Musyawarah  atau  negosiasi  salah  satu  penyelesaian  sengketa  digunakan  oleh

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin
berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  cara  musyawarah  atau negoisasi disebutkan dalam pasal 6 ayat (2).
Musyawarah atau negoisasi  berasal  dari bahasa  Inggris, negotiation yang artinya perundingan.  Dalam  istilah  sehari-hari  negoisasi  sepadan  dengan  istilah  berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Penyelesaian secara musyawarah juga dikenal dengan sebutan penyelesaian secara bipartit yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berselisih. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator.
Dengan  demikian  musyawarah  atau  negosiasi  merupakan  bentuk  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  atau  non  litigasi  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pihak  yang bersengketa atau oleh kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari musyawarah atau negosiasi berupa penyelesaian kompromi ( compromise solution ) yang tidak mengikat secara hukum.
Jika  musyawarah  berhasil  dilakukan  dan  mencapai  kesepakatan,  maka  akan dibuatkan perjanjian bersama yang isinya mengikat para pihak. Sebaliknya, jika dalam waktu  14 hari tidak mencapai  kesepakatan maka  atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak, sengketa diselesaikan melalui konsiliasi ataupun mediasi. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah atau negosiasi memungkinkan dilakukan untuk sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar.

## 2.   Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  penyelesaian  konflik,  termasuk  konflik  pertanahan  yang ditengahi  oleh seorang atau lebih konsiliator  yang netral  yang dipilih atas kesepakatan para  pihak.  Konsiliator  tersebut  harus  terdaftar  di  kantor  yang  berwenang  menangani masalah  pertanahan,  dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan  itu  sendiri.  Konsiliator  harus dapat  menyelesaiakan  perselisihan  tersebut  paling  lama  30  hari  sejak  menerima permintaan  penyelesaian  konflik  tersebut.  Pada  kesempatan  pertama  tersebut, konsiliator  wajib  mendamaikan  para  pihak  terlebih  dahulu.  Jika  terjadi  kesepakatan damai,  maka  dibuatkan  perjanjian  bersama  untuk  kemudian  didaftarkan  di  pengadilan wilayah hukum mana kesepakatan itu dibuat.
Bila konsiliator gagal mendamaikan para pihak, konsiliator mengeluarkan anjuran penyelesaian  tertulis  paling  lambat  10  hari  kerja  sejak  sidang  konsiliasi  pertama. Persetujuan atau penolakan para pihak yang berkonflik tersebut harus disampaikan oleh para  pihak  yang  berkonflik  paling  lama  10  hari  kerja  sejak  menerima  anjuran  tertulis dari konsiliator.
Apabila  para  pihak  menyetujui  anjuran  tertulis  dari  konsiliator,  maka  dibuatkan lagi  perjanjian  bersama  untuk  didaftarkan  di  pengadilan  wilayah  mana  tanah  yang menjadi  objek  konflik  untuk  mendapatkan  akta  bukti  pendaftaran,  bahwa  konflik diantara  para  pihak  telah  diselesaikan  secara  konsiliasi.  Tetapi  bila  anjuran  tertulis tersebut  ditolak  oleh  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak,  maka  salah  satu  pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan setempat dengan mengajukan  gugatan.  Penyelasain  sengketa  dengan  cara  konsiliasi  tidak  cocok digunakan untuk sengketa tanah dengan objek tanah belum terdaftar.

## 3.   Arbitrase
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ini  merupakan  pengendalian  konflik  atau sengketa  yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak  yang bertentangan bersepakat untuk  menerima  atau  terpaksa  akan  hadirnya  pihak  ketiga  yang  akan  memberikan keputusan  bagi  mereka  dalam  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Dalam  penyelesaian secara arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar bagi konflik yang terjadi di antara para pihak. Dalam metode ini,  seorang  arbitrator  atau  majelis  arbitrator  adalah  orang  yang  berperan  untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Secara  umum  proses  persidangan  arbitrase  dapat  melalui  beberapa  tahap.  Mulai dari  upaya  damai,  jawaban  termohon,  tanggapan  pemohon,  pemeriksaan  bukti, keterangan  saksi  dam  ahli,  kesimpulan  akhir  para  pihak,  dan  terakhir  pembacaan putusan.  Putusan  arbitrase  bersifat  final,  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  serta mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding,  kasasi,  ataupun  peninjauan  kembali.  Metode  ini  mungkin  untuk  diterapkan dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  belum  terdaftar  tetapi  rumit  sehingga  tidak direkomendasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin

## 4.   Mediasi
Secara formal mediasi merupakan pengendalian sengketa dan konflik pertanahan yang  dilakukan  dengan  cara  membuat  konsensus  di  antara  dua  pihak  yang  berkonflik untuk  mencari  pihak  ketiga  yang  berkedudukan  netral  sebagai  mediator  dalam penyelesaian  sengketa  dan  konflik  pertanahan.  Penyelesaian  sengketa  pertanahan melalui  cara  mediasi,  kedua  belah  pihak  sepakat  mencari  nasehat  dari  pihak  ketiga. Mediasi dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak yang bersengketa bahwa masalah mereka akan diselesaikan melalui bantuan seorang atau beberapa penasehat ahli maupun seorang mediator. Pihak ketiga yang memberikan bantuan ini harus bersifat netral (tidak memihak) serta independen, dalam artian tidak dapat diintervensi oleh salah satu pihak. Penyelesaian  sengketa  tanah  belum  terdaftar  dengan  cara  mediasi  adalah  alternatif pilihan  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  yang  paling  tepat  untuk  digunakan  oleh mediator, dalam hal ini yang berlaku sebagai mediator adalah pihak Kantor Pertanahan itu sendiri. 4

## Wujud Penyelesaian Sengketa Tanah
Pada  hakikatnya,  kasus  pertanahan  merupakan  benturan  kepentingan  ( conflict  of interest ) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan  hukum  dan  lain  sebagainya.Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara  lain  dapat  diberikan  respons/reaksi/penyelesaian  kepada  yang  berkepentingan (masyarakat  dan  pemerintah).  Wujud  penyelesaian  sengketa  tanah  terbagi  atas  dua yaitu:
1. Perdamaian
Perdamaian  adalah  suatu  persetujuan  dimana  kedua  belah  pihak  dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.
4 Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan (Jakarta : Margaretha Pustaka. 2012), h. 335.

## 2. Keputusan
Keputusan  adalah  penarikan  kesimpulan  keterangan  dari  semua  pihak  yang bersengketa,  sehingga  adanya  atau  timbulnya  putusan  yang  kemudian  hasil  keputusan ini disampaikan kepala desa selaku mediator sekaligus hakim dalam permasalahan yang terjadi kepada para pihak yang bersengketa.

## III. PENUTUP
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur buku tanah yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam kurung  waktu  5  tahun  sejak  diterbitkanya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  kepala  Kantor  Pertanahan  yang bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai  penguasaan tanah  atau  penerbitan  sertifikat.  Hal  ini  berarti  bahwa  data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai  keterangan  yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  yang membuktikan  sebaliknya.  Dengan  demikian,  pengadilanlah  yang  berwenang memutuskan  alat  bukti  mana  yang  benar  dan  apabila  terbukti  sertifikat  tersebut  tidak benar,  maka  diadakan  perubahan  pembetulan  sebagaimana  mestinya.  Ketentuan  dalam Pasal 5 UUPA memberikan tempat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan kepemilikan atas tanah yang belum terdaftarkan ataupun belum memiliki  sertifikat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  nasional. Hukum  adat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  agraria  nasional  (yang  baru),  adalah merupakan  suatu  penegasan  pengakuan  terhadap  hukum  yang  dominan  dan  telah disempurnakan sesuai  dengan kepentingan masayarakat  dan negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional.

## Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat
Basyirah Mustarin

## DAFTAR PUSTAKA
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya . Sinar Grafika, Jakarta,
2007.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta : PT. Penerbit Djambatan, 2007.
Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia . PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
Hartanto Andy J. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya , Laksbang justitia Surabaya, Surabaya, 2014.
Ni’matul , Huda. Hukum Pemerintahan Daerah , Nusamedia, Bandung, 2010.
Hutagalung, Sukanti, Arie, dan Gunawan, Markus, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan , Radjawali Press, Jakarta, 2008.
Bernhard, Limbong. Konflik Pertanahan. Margaretha Pustaka. Jakarta. 2012
Suriansyah, Murhaini. Hukum Pemerintahan Daerah (Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus  Bidang  Pertanahan) ,  Penerbit  LaksBang  Grafika. Cet.  II;,  Perwakilan Jawa Timur dan Indonesia Timur, 2016.
Josef, Monterio Mario. Hukum Pemerintahan Daerah, Penerbit Pustaka Yustisia, Cet. I; Yogyakarta, 2016
Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah . Jakarta:

## Grasindo. 2005
Pemerintah Pertahankan Keberadaan Kantor Badan Pertanahan Nasional di Daerah ,
Harian Jawapos, Surabaya, 19 Juni 2003.
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan . 2003.
Purwo, Santoso. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif . Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2003.
Supriadi. HukumAgraria . Sinar Grafika. Jakarta, 2007
Bayu, Surianingrat. Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979 . Metro Pos,
Jakarta, 1980.
Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.