e-ISSN: 2597-5188 Volume 03 No. 02, November 2020

## TREND, EKSISTENSI, PERAN DAN FUNGSI MEDIA TELEVISI  SWASTA NASIONAL DALAM KONTEKS KESEJAHTERAAN SECARA EKONOMI DAN KEMANDIRIAN

## Hanafi
Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email : hn.hanafi@unibi.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini digunakan metode analisis framing, khususnya  dari pendekatan isi, ideology dan ekonomi media yang tidak hanya menganalisis wacana literature tetapi juga memaparkan segi analisis dan interpretasi tulisan terkait keberadaan dan bisnis media swasta nasional di Indonesia. Hasil kajian memberikan  penjelasan  mengenai  arti  keberadaan  media,  kebebasan  media  memunculkan  masalah pemusatan  kepemilikan  perusahaan  media  (konglomerasi),  yang  mengubah  wajah  kebebasan  media dan  kebutuhan  informasi  publik  menjadi  kebebasan  menguasai  pasar  media.  Dari  sisi  keterikatan ideologi,  kiprah  media  televisi  tidak  lepas  dari  pemikiran  dan  kepentingan  ideologis  dari  para  awak medianya. Secara ekonomi, pers diakui sebagai lembaga ekonomi, walaupun tujuannya hanya sebatas untuk  kesejahteraan  karyawan  (Pasal  3  Ayat  2  Undang-undang  Pers  tahun  1999).  Isi  Program Penayangan  Televisi , lebih  banyak  menayangkan  paket  dan  muatan  yang  di  setting  menurut kepentingan politik dan ekonomi pemilik media serta sesuai kerangka ideologis para awak medianya. Sementara  itu  dari  sisi  organisasi,  media  lebih  terikat  kepada  struktur  dan  hierarki  kekuasaan  (yang dibangun untuk kepentingan otoritas pemilik media) itu sendiri. Selanjutnya dari sisi kulturalis, maka media  telah  masuk  dalam  era  industri  global,  dan  ada batasan  struktural  yang  membuat  tidak  semua nilai idealis pers dapat diwujudkan.
Kata  kunci: Trend ,  eksistensi,  peran  dan  fungsi  media  televisi  swasta  nasional,  konteks  kesejarahan, ekonomi dan kemandirian

## Abstract
This  paper  uses  the  framing  analysis  method,  especially  from  the  content  approach, ideology  and  media  economy  which  not  only  analyzes  literary  discourse  but  also  describes  the analytical  and  interpretative  aspects  of  writing  related  to  the  existence  and  business  of  national private media in Indonesia. The results of the study provide an explanation of the meaning of media existence,  media  freedom  raises  the  problem  of  the  concentration of  ownership  of  media companies (conglomerates),  which  changes  the  face  of  media  freedom  and  the  need  for  public  information  to become the freedom to control the media market. In terms of ideological attachment, the progress of television media cannot be separated from the ideological thoughts and interests of its media crews. Economically,  the  press  is  recognized  as  an  economic  institution,  although  its  purpose  is  limited  to the welfare of employees (Article 3 Paragraph 2 of the 1999 Press Law). The content of the Television Broadcasting Program, shows more packages and contents that are set according to the political and economic  interests  of  the  media  owners  and  according  to  the  ideological  framework  of  the  media crews. Meanwhile, from the organizational side, the media is more tied to the structure and hierarchy of  power  (which  is  built  for  the  interests  of  the  authority  of  the  media  owners)  itself.  Furthermore, from the culturalist side, the media has entered into the global industrial era, and there are structural boundaries that make not all the idealistic values of the press can be realized.
Keywords: Trend, existence, role and function of national private television media, historical context, economy and independence
e-ISSN: 2597-5188 Volume 03 No. 02, November 2020

## 1. PENDAHULUAN
Memasuki  dua  dasawarsa  era  reformasi di  Indonesia,  media  massa  sebagai  salah  satu pilar  demokrasi,  khusunya  media  Kominfo mengalami perkembangan yang sangat masif dan bervariasi.      Dalam  proses  transisi  menuju demokratisasi  di Indonesia,  sebagai  salah  satu wadah  kemasyarakatan  yang  penting,  media kominfo  dalam  era kebebasan  pers  saat  ini bukanlah  sekedar  ‘kebebasan  dari’ (freedom from) absolutisme, kekuasaan otoriter, sebagaimana era Orde Baru melalui pemberlakuan
SIUPP (Surat
Izin Usaha Penerbitan  Pers,  Deppen  yang  indoktrinatif seperti penentuan Pemred sebuah Harian melalui fit and proper test yang mengikat, dan seterusnya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang  Nomor  40  tahun  1999  tentang Pers,  dan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2002 tentang  Penyiaran.    Saat  ini  media  kominfo, khususnya media televisi memikul juga tanggung jawab  sebagai  wadah  yang  sewajarnya  aktif merealisasikan prinsip freedom for information. Ada  krisis  kepercayaan  multidimensi yang  salah  satunya  adalah  krisis  terhadap  peran negara  terhadap  masyarakat  sebagai  pembela kepentingan  rakyatnya.  Ada  teori  bahwa  negara kuat  di  alam  demokrasi  mempunyai  peran  dan fungsi menyejahterakan rakyatnya dengan memberdayakan sumber daya alam yang dimiliki melalui  peran  serta  rakyat  dan  juga  melalui lembaga-lembaga negara sebagai perangkat yang dimilikinya. Hal ini mengingat amanat konstitusi UUD  1945,  yang  jelas  menegaskan  kepada negara untuk menguatkan peran tersebut sehingga  menimbulkan  atau  berbuah  kesuksesan pengelolaan  negara.  Media  massa  menjadi  salah satu  wadah  demokrasi  yang  memiliki  peran  dan fungsi  untuk  ikut  serta  dalam  pengelolaan persoalan  kenegaraan,  khususnya    orientasi  dan upaya  yang  menyentuh  kesejahteraan  dan kemandirian  seluruh  bangsa.    Pada  realitasnya kemandirian ekonomi adalah suatu hal yang sulit dan  hampir  tidak  mungkin  dilakukan  dengan kondisi  bangsa  Indonesia  saat  ini.  Pasti  bukan perkara  mudah  dan  tentunya  penuh  tantangan, apalagi  ini  bersinggunan  dengan  kepentingan asing  yang  tidak  secara  serta  merta  mendukung upaya dalam  hal ini. Di era keterbukaan saat ini, akan selalu ada infiltrasi dan intervensi kekuatan besar asing yang akan menghalang-halangi upaya bangsa Indonesia mewujudkan hal ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tidak dapat dipungkiri lagi, televisi yang sudah  menjadi  bagian  hidup  kita  dan  dunia penyiaran  terkait  pertelevisian  di  Indonesia semakin  berkembang  pesat.  Banyaknya  stasiun- stasiun  penyiaran  televisi  membuat  para  pekerja industri  pertelevisian  ini  harus  bersaing  dalam menyajikan  sebuah  tontonan  yang  menarik ditengah-tengah masyarakat. Tidak mengherankan  televisi  memiliki  daya  tarik  yang luar  biasa  apabila  sajian  program  dapat menyesuaikan  dengan  karakter  televisi  dan manusia  yang  mendapatkan  terpaan  media  ini. Namun  pada  kenyataannya,  yang  terjadi  adalah bahwa  stasiun-stasiun  televisi  di  Indonesia, terutama  stasiun  televise  swasta  nasional, terjebak pada apa yang menjadi selera pasar. Hal ini  dapat  dilihat  dari  fenomena  yang  muncul bahwa  tema  acara  yang  disajikan  di  hampir semua  saluran  televisi  ini  tidak  lagi  beragam namun  seragam.  Beberapa  format  acara  televisi yang  sukses  di  satu  stasiun  televisi  acapkali diikuti  oleh  televisi-televisi  lainnya,  hal  ini terjadi hampir pada seluruh format acara televisi. Baik  itu  berita  kriminal,  tayangan  misteri, infotainment, ajang pencarian bakat, music show dan lain-lain.
Maraknya  komunitas  televisi  swasta membawa cukup banyak dampak dalam kehidupan  bermasyarakat,    erb  angsa,  dan bernegara  baik  positif  atau  negatif.  Kehadiran merekapun  sering  menimbulkan  pro  dan  kontra dalam  masyarakat.  Pada  satu  sisi  masyarakat dipuaskan oleh kehadiran mereka yang menayangkan hiburan dan memberikan informasi,  namun  di  sisi  lain  mereka  pun  tidak jarang  menuai  kecaman  dari  masyarakat  karena tayangan-tayangan  mereka  yang  kurang  bisa diterima  oleh  masyarakat  ataupun  kelompok- kelompok  individu  tertentu.  Semua  stasiun berusaha  untuk  bisa  menggaet  pemirsa  dengan program-program  unggulannya.  Dari  segala macam  keanekaragaman  program  siaran  stasiun televisi,  siaran  berita  menjadi  salah  satu primadona  acara.  Terlebih  di  era  reformasi dengan  segala  keterbukaan  di  dalamnya  ini, berita  menjadi  suatu  kebutuhan  penting  dan pokok  bagi  khalayak.  Beragam  bentuk  paket informasi  diproduksi,  dikemas  dan  disajikan sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  salah  satu program  andalan.  Hal  ini  merupakan  upaya
e-ISSN: 2597-5188 Volume 03 No. 02, November 2020
media  televisi  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  media  massa.  Selain  itu  juga  merupakan suatu  kiat  menghadapi  persaingan  pasar  yang semakin kompetitf antara stasiun penyiaran yang ada.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  perhatian  khusus bagi  mereka  yang  berkecimpungan  dalam  media penyiaran ini untuk terus berupaya meningkatkan program siarannya.
Meskipun  fungsi  utama  berita  televisi adalah  memberikan  informasi,  namun  televisi juga  dapat  mengandung  segi  hiburan  untuk pemuasan  dan  sebagai  daya  tarik  agar  pemirsa menyaksikannya.  Sehingga  yang  terpenting bukan  saja  menyajikan  acara  yang  menghibur, tetapi juga memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat. Gencarnya tayangan televisi beberapa  tahun  terakhir  ini  di  Indonesia  sarat dengan  berbagai  masalah  dan  problem  sosial yang  ditimbulkannya  seperti,  konsumtivisme, erotisme,  sadisme,  pencurian,  pemerkosaan, perampokan,  kerusuhan  yang  bersifat  rasial, pemutusan  hubungan  kerja  secara  masal, demonstrasi  dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut dapat menyebabkan masyarakat bersikap semakin  ekstrim.  Disinilah  peran  dan  fungsi mulia televisi, yakni tugas untuk lebih menayangkan  berita  atau  informasi  yang  lebih bersifat  positif  dan  mendidik  di  masyarakat.  Di tengah  maraknya  tampilan  acara  yang  kurang mendidik,  maka  media  televisi  berusaha  untuk menyajikan  informasi  atau  acara  yang  mendidik dan berkualitas.

## 3. METODE PENELITIAN
Berdasarkan uraian dibagian pendahuluan,  bahwa  trend,  eksistensi,  peran  dan fungsi media dalam konteks kesejahteraan secara ekonomi  dan  kemandirian  selanjutnya  akan dibahas dalam uraian pembahasan berikut.
Kebebasan  media  massa,  khususnya televisi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan  pers,  media  massa  dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga  memperkuat  dan  mendukung  warga negara  untuk  berperan  di  dalam  demokrasi  atau disebut  civic  empowerment.  Banyak  jurnalis tidak  ragu-ragu  merasa  bahwa  secara  ideal profesi  mereka  adalah  memberikan  informasi, agar  warga  negara  mampu  memainkan  peran demokratiknya  secara  signifikan  (Subiyakto  & Rachmah, 2012: 114)
Terkait  keberadaan  media,  kebebasan media memunculkan masalah pemusatan kepemilikan  perusahaan  media  (konglomerasi), yang  mengubah  wajah  kebebasan  media  dan kebutuhan  informasi  publik  menjadi  kebebasan menguasai  pasar  media.  Padahal,  konglomerasi media  adalah  sesuatu  yang  sulit  atau  bahkan tidak bisa dihindarkan. Karena dengan penyatuan kepemilikan  media,  begitu  pula  integrasi  redaksi (newsroom  integration)  di  dalam  kelompok media  yang  sama  dapat  menjadikan  operasional industri media lebih efisien.
Ada  beberapa  ide  pokok  yang  dianggap menjadi gagasan terpenting dan paling mendasar dalam kapitalisme dewasa ini. Pertama, diakuinya  hak  milik  perorangan  secara  luas, bahkan  hampir  tanpa  batas.  Kedua,  diakui adanya  motif  ekonomi,  mengejar  keuntungan secara  maksimal,  pada  semua  individu.  Ketiga, adanya  kebebasan  untuk  berkompetisi  antar individu,  dalam  rangka  peningkatan  status  sosial ekonomi  masing-masing.  Keempat,  adanya mekanisme  pasar  yang  mengatur  persaingan  dan kebebasan tersebut (Rizki & Majidi, 2008: 216).
Kepemilikan berbagai macam perusahaan  media  massa,  baik  cetak,  online, maupun  elektronik,  oleh  satu  konglomerat tertentu  diyakini  membatasi  hak  publik  dalam memperoleh keberagaman informasi, pemberitaan,  dan  pandangan,  yang  sangat diperlukan dalam konteks berdemokrasi. Pemilik media  yang  terus-menerus  mencari  keuntungan akan berfokus pada profit semata, dan membatasi investasinya  dalam  menciptakan  berita  dan  juga konten  budaya  yang  dinginkan  dan  diperlukan dalam rangka edukasi, pembinaan, dan pendampingan kemandirian dalam rangka pemberdayaan  social  ekonomi  masyarakat. Dalam  hal  ini,  Baker  menyatakan  bahwa penyebab  utama  disfungsi  media  mencerminkan insentif  pasar  untuk  fokus  maksimal  pada keuntungan, bukan pada kualitas dan media yang orang  nilai.  Konglomerasi  media  seperti  pola- pola kepemilikan lainnya, menunjukkan perilaku disfungsi  kolektif  memaksimalkan  keuntungan. Jadi,  keragaman  media,  baik  pemasok  media maupun  konten,  dapat  terancam  dengan  pemilik media  yang  mencari  keuntungan  dan  bukannya mengutamakan  kepentingan  yang  dibutuhkan masyarakat (Rianto, dkk, 2012: 13).
Dalam  UU  Nomor  40  tahun  1999 menjamin  bahwa  pers  di  Indonesia  tidak  bisa dikenai  penyensoran  dan  pembreidelan.  Tapi,
e-ISSN: 2597-5188 Volume 03 No. 02, November 2020
untuk  media  televisi  dan  radio,  kebijakan pemerintah relatif tak banyak berubah. Izin untuk media  siaran  masih  diperlukan  karena  media televisi, memakai frekuensi yang, selain jumlahnya  sangat  terbatas,  termasuk  ranah publik. Hubungan antara media massa penyiaran dengan  massa  tersebut  diatur  oleh  hukum (Wiryawan, 2007: 66).
Dari  sisi  keterikatan  ideologi,  kiprah media  televisi  tidak  lepas  dari  pemikiran  dan kepentingan  ideologis  dari  para  awak  medianya. Ideologi  disini  diartikan  sebagai  kerangka berfikir  atau  kerangka  resensi  tertentu  yang dipakai  oleh  individu  untuk  melihat  realitas  dan bagaimana  mereka  menghadapinya.  Isi/program media  televise  merupakan  fungsi  dari  posisi ideologis  dan  mengatur status  quo:  Hegemony approach .  Ideologi  negara,  sistem  komunikasi internasional, aliran berita.
Secara  ekonomi  dan  bisnis,  pers  diakui sebagai  lembaga  ekonomi,  walaupun  tujuannya hanya  sebatas  untuk  kesejahteraan  karyawan (Pasal  3  Ayat  2  Undang-undang  Pers  tahun 1999).  Kebebasan  pers  di  Indonesia  pasca reformasi  mempunyai  beberapa  implikasi,  pada satu sisi media menjadi partisan, condong kepada salah  satu  kelompok  sosial.  Namun  pada  sisi yang  lain  muatan  berita  cenderung  bombastis, berkisar pada masalah seks, kekerasan, kejahatan dan  hiburan.  Tujuannya  adalah  untuk  menarik pangsa pasar yang luas, untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan cenderung mengarah menjadi industri padat modal, berteknologi tinggi dan profesionalisme manajemen,  semua  mengarah  pada  pers  industri yang tidak berbeda dengan pers pasar.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum  peran  dan  fungsi  media televise  swasta  nasional  sangat  minim  dalam menyajikan  pemberitaan  yang  menyangkut tentang kepedulian sosial, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dalam isi /  program-programnya,  media  televisi  sangat kurang mengemas acara-acara yang mengandung misi  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  serta kemandirian masyarakat yang menjadi pemirsanya. Misalnya, tentang program kreatifitas, kepedulian masyarakat, pendampingan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah (UMKM), pendampingan badan usaha kerakyatan (koperasi, badan perkreditan masyarakat)  dan  sebagainya.  Penayangan  seperti
ini  merupakan  fenomena  yang  berlaku  pada hampir  semua  media  televise  swasta  nasional kita,  yang  seolah  lupa  bahwa  media  tersebut sebenarnya  terkait  juga  dengan  peran  dan tanggungjawab  sebagai  lembaga  pemberdayaan dan  kesejahteraan social-ekonomi masyarakat.
Dengan  menyimak  trend  keberadaan berbagai  media  televisi  di  Indonesia  secara kontemporer,  ternyata  dinamika  media  televise swasta nasional antara lain :
a.  Penayangan  Isi/  Program  media televisi ditinjau berdasarkan: Pendekatan politik- ekonomi  ( the  political-economy  approach), Pendekatan organisasi (organisational approach), Pendekatan  kulturalis (culturalist approach), lebih banyak menayangkan isi/program yang di setting menurut  kepentingan politik  dan  ekonomi  pemilik  media  serta kerangka  ideologis  para  awak  medianya. Sementara itu dari sisi organisasi, isi media lebih terikat  kepada  struktur  dan  hierarki  kekuasaan yang  ada  dalam  organisasi  media  itu  sendiri. Selanjutnya  dari  sisi  kulturalis  (gabungan pendekatan  politik-ekonomi  dan  pendekatan organisasi,  maka  media  telah  masuk  dalam  era industri  global,  dan  ada  batasan  struktural  yang membuat  tidak  semua  nilai  idealis  pers  dapat diwujudkan.
Sebagai  salah  satu  focus  pengamatan, ternyata dalam penayangan program- programnya,  media  televisi  nasional  lebih banyak  mengaktualisasikan  diri  sebagai  media yang  memiliki  keterikatan  secara  organisasi kepada ideologi politik, organisasi dan kepemilikan media, daripada kepada pelaksanaan tanggungjawab  sebagai  media  massa  yang bertanggungjawab pada komitmen profesionalisme  jurnalistik,  komitmen  yuridis, dan  kode  etik  keberadaannya  sebagai  lembaga social.
Jika  dikaitkan  dengan  peran  dan  fungsi media  sebagai  salah  satu  alat  demokrasi  yang ikut menjalankan misi sebagai kekuatan kemandirian masyarakat luas seperti di amanatkan peraturan perundangan, yakni Undang-undang  Nomor  40  tahun  1999  dan Undang-undang  32  tahun  2002.  Semestinya media  televisi  lebih  memberikan  program- program  bernuansa  informasi  dan  edukasi  untuk membangkitkan  kemandirian  masyarakat  luas dibidang  ekomoni  dan  kemandirian  sosial.  Hal ini  mengingat  bahwa  Media  massa  itu  nsendiri juga  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan
e-ISSN: 2597-5188 Volume 03 No. 02, November 2020
masyarakat.  Media  televise  adalah  alat  control social  yang  bahkan  dalam  sistem  sosial,  media massa menjadi salah satu institusi yang memiliki potensi  dan  efek  sangat  besar  dalam  kehidupan sebuah    masyarakat.  Media  sebagai  sumber kekuatan  perubahan  yang  dapat  mempengaruhi kehidupan  sosial  politik    masyarakat  bangsa. Sebaliknya, media massa juga memiliki ketergantungan terhadap kehidupan politik (Arifin, 1992: 17).

## 5. KESIMPULAN
Terkait  keberadaan  media,  kebebasan media memunculkan masalah pemusatan kepemilikan  perusahaan  media  (konglomerasi), yang  mengubah  wajah  kebebasan  media  dan kebutuhan  informasi  publik  menjadi  kebebasan menguasai  pasar  media.  Dari  sisi  keterikatan ideologi,  kiprah  media  televisi  tidak  lepas  dari pemikiran  dan  kepentingan  ideologis  dari  para awak  medianya.  Secara  ekonomi,  pers  diakui sebagai  lembaga  ekonomi,  walaupun  tujuannya hanya  sebatas  untuk  kesejahteraan  karyawan (Pasal  3  Ayat  2  Undang-undang  Pers  tahun 1999).
Kebebasan pers di Indonesia, khusuisnya media  televisi  swasta  nasional  pasca  reformasi mempunyai  beberapa  implikasi,  pada  satu  sisi media  menjadi  partisan,  condong  kepada  salah satu kelompok sosial. Namun pada sisi yang lain muatan  berita  cenderung  bombastis,  berkisar pada  masalah  seks,  kekerasan,  kejahatan  dan hiburan. Tujuannya adalah untuk menarik pangsa pasar  yang  luas,  untuk  meraih  keuntungan sebesarbesarnya.  Bahkan  cenderung  mengarah menjadi industri padat modal, berteknologi tinggi dan profesionalisme manajemen, semua mengarah  pada  pers  industri  yang  tidak  berbeda dengan pers pasar.
Pengamatan secara umum terhadap trend eksistensi, peran dan fungsi media televisi sangat minim  dalam  menyajikan  pemberitaan  yang menyangkut tentang kepedulian sosial, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat.  Isi/  Program  Penayangan  Televisi , lebih  banyak  menayangkan  paket  dan  muatan yang  di  setting  menurut  kepentingan  politik  dan ekonomi  pemilik  media  serta  sesuai  kerangka ideologis  para  awak  medianya.  Sementara  itu dari  sisi  organisasi,  media  lebih  terikat  kepada struktur  dan  hierarki  kekuasaan  (yang  dibangun untuk  kepentingan  otoritas  pemilik  media)  itu sendiri.  Selanjutnya  dari  sisi  kulturalis,  maka
media telah masuk dalam era industri global, dan ada  batasan  struktural  yang  membuat  tidak semua nilai idealis pers dapat diwujudkan.
Jika  dikaitkan  dengan  peran  dan  fungsi media  sebagai  salah  satu  alat  demokrasi  yang ikut menjalankan misi sebagai kekuatan kemandirian masyarakat luas seperti di amanatkan peraturan perundangan, yakni Undang-undang  Nomor  40  tahun  1999  dan Undang-undang  32  tahun  2002.  Semestinya media  televisi  lebih  manampilkan  program- program untuk membangkitkan kemandirian  dan pemberdayaan masyarakat luas dibidang ekomoni dan social

## 6. REFERENSI
Albarran,  A.  B.  2002. Media  Economics: Understanding markets, industries and concepts. Ames : Iowa State University Press. Bari,  Habib.  1995. Teknik  dan  Komunikasi Penyiar  Televisi,  Radio,  MC .  Jakarta  :  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Darwanto.  2007. Televisi  Sebagai  Media Pendidikan . Yogjakarta : Pustaka Pelajar
Effendi, Onong U. 2007. Ilmu Komunikasi Teori dan  Praktek .  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Eriyanto.  2007 .   Analisis  Framing:  Konstruksi, Ideologi  dan  Politik  Media .  Yogyakarta:
LKiS Pelangi Aksara
Jauhari,  H.  2013 .  Jurnalisme  Televisi  Indonesia . Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
Mulyana,  Deddy.  2008.  Komunikasi  Massa  :
Kotroversi,  Teori,  dan  Aplikasi.  Bandung  :
Widya Padjadjaran
Mulyana, Deddy. 2012. Ilmu Komunikasi : Suatu
Pengantar . Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Wahyuni,  H.  I.  2000. Televisi  dan  Intervensi Negara  :  Konteks  Politik  Kebijakan  Publik Industri  Penyiaran  Televisi  Pada  Era  Orde Baru. Yogyakarta: Media Pressindo. Wibowo,  F.  2007. Teknik  Produksi  Program Televisi . Yogyakarta: Pinus BookPublisher.
Sumber-Sumber Lainnya :
Handout  Prof.  Dr.  Atie  Rachmiatie.  Dinamika Media dan Masyarakat Handout  Dr.  Kiki  Zakiah,  M.  Si. Materi  Media dan Jurnalistik Islam .
e-ISSN: 2597-5188 Volume 03 No. 02, November 2020