## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG
Nadia Astriani email : nadia.astriani@unpad.ac.id

## Abstract
As a vehicle for social interaction, open spaces are expected to be able to link all of members of society (or  the  local  community)  without  differentiating  between  their  social,  economic  and  cultural background. Green open space forms part of the urban space available in a region that has been filled with  plants  in  order  to  bring  ecological,  social,  cultural  and  aesthetic  benefits.  From  the  research conducted previously, it may be gathered that reaching the green open space proportion of 30% in the  city  region  could  only  have  been  accomplished  by  involving  many  stakesholders,  especially  the local community members. This phenomenon piqued the interest of the researchers to conduct further research  into  the active participation  of  society  (local community members)  in the  management of green open space and into the policies issued by the government to increase this effort.   The outcome shows that the active participation of the local community members in the utilization of green open space  serves  not  only  to  supervise  the  government  policies,  but  it  also  plays  an  important  role  in managing and maintaining the green open space in their neighborhood. The  expansion of the local community’s  grasp  of  the  concept  being  not  only  the  party  affected  by  its  impact,  but  also  as  the interest  and  pressure  group  broadening  its  active  participation  by  participating  in  managing  the green  open  space,  and  even  expanding  the  green  open  space  by  making  agreements  with  the government. On the other hand, the government itself has been making various efforts to increase the active  participation  from  society  by  encouraging  the  usage  of  Corporate  Social  Responsibility  to manage the green open space and offer training sessions and courses to the local community involved.
Keywords : Spatial Planning, Green Open Space, Community Participation

## Abstrak
Ruang terbuka, sebagai wahana interaksi sosial diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, diketahui bahwa pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar  30%  di  kawasan  perkotaan,  hanya  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  berbagai stakesholder, terutama masyarakat. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai  bentuk  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  dan  kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil penelitian menunjukkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka  Hijau  tidak  lagi  hanya  sekedar  mengawasi  kebijakan  pemerintah,  tapi  berperan  aktif dalam  menata  dan  merawat  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  ada  di  lingkungannya.  Perluasan pengertian  masyarakat  yang  tidak  semata-mata  pihak  yang  terkena  dampak,  tapi  juga  sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Di sisi lain pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong  penggunaan CSR untuk mengelola RTH dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Partisipasi Masyarakat

## Pendahuluan
Ruang  terbuka,  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  5  Tahun  2008, didefinisikan  sebagai  ruang-ruang dalam  kota  atau  wilayah  yang  lebih luas,  baik dalam  bentuk  area/kawasan,  maupun  dalam  bentuk  area  memanjang/jalur,  di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Berdasarkan  tutupan  lahan  dan  fungsinya,  ruang  terbuka  dapat  diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu 1 :
1. Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH),  yaitu  area  memanjang  (jalur)  dan/atau mengelompok,  yang  penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman,  baik  yang  tumbuh  tanaman  secara  alamiah,  maupun  yang  secara sengaja ditanam.
2. Ruang  Terbuka  Non  Hijau  (RTNH),  yaitu  ruang  terbuka  di  wilayah  perkotaan yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  RTH,  dengan  tutupan  lahan  yang didominasi oleh lahan yang diperkeras maupun badan air.
Ruang  terbuka menciptakan  karakter  masyarakat  kota.  Sebagai  wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.
Pentingnya peran Ruang Terbuka Hijau terlihat dari kewajiban ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota  paling  sedikit  30%  dari  luas  wilayah  kota,  terdiri  dari  ruang  terbuka  hijau publik  sebesar  20%  dan  sisanya  merupakan  ruang  terbuka  hijau  privat. Pengelolaan  RTH  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  dokumen perencanaan  penataan  ruang  daerah,  dengan  ruang  lingkup  mencakup perencanaan  pemanfaatan  RTH,  pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian,  dan evaluasi.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi  timbulnya  konflik  kepentingan  dalam  pemanfaatan  ruang.  Tujuan  akhir
1 BAPPEDA,  Laporan  Master  Plan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Bandung  2012-2032,  hlm.  2-20, Bandung
penataan  ruang,  baik  RTRW  maupun  RTR  Kawasan  dan  RRTR  adalah  untuk kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Lebih  lanjut  Hardjasoemantri mengatakan  apabila  tindakan-tindakan  diambil  untuk  kepentingan  masyarakat dan  apabila  masyarakat  diharapkan  untuk  menerima  dan  patuh  pada  tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya 2 .
Melihat fungsi dari ruang terbuka hijau, maka pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal ini menghasilkan pertanyaan bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Bandung?; dan  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  mendorong  peran  serta  masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau?

## Pembahasan
Kota  merupakan  lambang  peradaban  kehidupan  manusia,  tempat pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi dan kreasi, pusat kebudayaan dan wahana untuk  peningkatan  kualitas  hidup 3 .  Janice  Perlman,  pengarang  dan  pendiri  dari Proyek Mega-Kota, mengatakan:
“Dunia ini akan lebih didominasi oleh kota. Pada tahun 1800, hanya 3% dari populasi dunia tinggal di area kota. Pada 1950 angkanya menjadi 29% dan segera setelah tahun 2000, lebih dari 50% orang akan tinggal di kota-kota.”
Kondisi  tersebut  dapat  dirasakan  saat  ini,  dimana  kota  menanggung  beban teramat  berat  bagi  penduduk  kotanya.  Permasalahan  kota  yang  sangat  komplek, menimbulkan  gagasan  pembentukan  kota  berkelanjutan,  yaitu  kota  yang  dalam perkembangan  dan  pembangunannya  mampu memenuhi  kebutuhan  masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian  lingkungan,  vitalitas  sosial,  budaya,  politik  dan  pertahanan
2 A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 221.
3 Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan , PT. ALUMNI, Bandung, hlm. 21.
keamanannya,  tanpa  mengabaikan  atau  mengurangi  kemampuan  generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka 4 .
Pendekatan  pembangunan  kota  berkelanjutan  (kota  hijau)  harus dilaksanakan  dengan  mengombinasikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dan ramah  lingkungan (pro  green  growth) ,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (pro  poor) ,  menyediakan  lapangan  kerja  yang  ramah  lingkungan (pro  green  job) dan  dalam  bingkai  menjaga  kelestarian  lingkungan (pro  environment). Membangun kota hijau dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi dan jasa ekosistem yang memungkinkan kota dikelola secara cerdas dan berlanjut. 5
Ruang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  manusia  baik  secara  psikologis, emosional  ataupun  dimensional.  Manusia  berada  dalam  ruang,  bergerak, menghayati,  dan  berpikir,  juga  membuat  ruang  untuk  menciptakan  dunianya. Sampai  saat  ini  pemanfaatan  ruang  masih  belum  sesuai  dengan  harapan  yakni terwujudnya  ruang  yang  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan.  Menurunnya kualitas  permukiman  di  perkotaan  bisa  dilihat  dari  kemacetan  yang  semakin parah,  berkembangnya  kawasan  kumuh  yang  rentan  dengan  bencana banjir/longsor  serta  semakin  hilangnya ruang  terbuka (open  space ) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Tanpa ruang-ruang publik masyarakat, yang terbentuk  adalah  masyarakat maverick yang non  konformis-individualis-asosial , yang  anggota-anggotanya  tidak  mampu  berinteraksi  apalagi  bekerja  sama  satu sama lain.
Ruang    Terbuka    Hijau    (RTH)    kota    adalah    bagian    dari    ruang-ruang terbuka  suatu    wilayah    perkotaan    yang    diisi    oleh    tumbuhan,    tanaman,  dan vegetasi      (endemik,      introduksi)      guna    manfaat      langsung  dan/atau  tidak langsung  yang  dihasilkan  oleh  RTH  dalam  kota  tersebut  yaitu  keamanan, kenyamanan,    kesejahteraan,    dan    keindahan    wilayah    perkotaan  tersebut. Penyediaan  RTH  kawasan  perkotaan  dapat  dilakukan  berdasarkan  perhitungan
4 Id., hlm. 22 dan 27.
5 Nirwono Joga, Gerakan Kota Hijau, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 3-4.
terhadap  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  atau  kebutuhan  akan  fungsi  tertentu, sebagai berikut:
1. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah.
Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% dari luas wilayah, yang  terdiri  dari  20%  RTH  publik  dan  10%  RTH  privat.  Proporsi  tersebut dinilai  sebagai  ukuran  minimal  yang  dibutuhkan  untuk  keseimbangan ekosistem  kota,  termasuk  sistem  hidrologi,  mikroklimat,  maupun  sistem ekologis  lainnya,  terutama  dalam  meningkatkan  ketersediaan  udara  bersih yang diperlukan masyarakat serta meningkatkan nilai estetis kota.
2. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk.
Penghitungan  kebutuhan  dilakukan  dengan  mengalikan  jumlah  penduduk yang  dilayani  dengan  standar  luas  RTH  per  kapita  sesuai  peraturan  yang berlaku.
3. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Fungsi tertentu yang dimaksud di sini antara lain adalah untuk perlindungan atau  pengamanan  sarana  dan  prasarana,  misalnya  perlindungan  kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki, serta membatasi perkembangan dalam  penggunaan  lahan  agar  fungsi  utamanya  tidak  teganggu.  RTH  dalam kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengaman sumber air baku/mata air.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  menyebutkan  kewajiban  pihak  Pemerintah Daerah  untuk  melakukan  pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  dalam  rangka menjaga  keberadaan  dan  keberlangsungan  RTH.  Pengelolaan  RTH  dilakukan berlandaskan  pada  asas  manfaat,  selaras,  seimbang,  terpadu,  keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.
Pengaturan  pengelolaan  RTH  dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman dan  arahan  dalam  rangka  tertib  pengelolaan  RTH,  serta  menyelenggarakan
pengelolaan  RTH  secara  secara  terencana,  sistematis,  dan  terpadu.  Pengaturan tersebut  juga  bertujuan  menjamin  kepastian  hukum  dalam  menjaga  dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan serta meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut:
1. Menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
3. Mewujudkan  keseimbangan  antara  lingkungan    alam dan  lingkungan  buatan di perkotaan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
5. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.
Pengelolaan  RTH  diarahkan  untuk  meningkatkan  fungsinya,  baik  fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika, sebagai berikut 6 :
1. Fungsi Ekologis, terdiri dari:
 pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 pengendali  pencemaran  dan  kerusakan  tanah,  air  dan  udara  pengendali tata air.
2. Fungsi Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 tempat rekreasi;
 sarana pengembangan budaya daerah;
 sarana  peningkatan  kreativitas  dan  produktivitas  warga  kota  sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
3. Fungsi Ekonomi, terdiri dari:
 sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif;
6 Id. , hlm. 2-24.
 sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
4. Fungsi Estetika, terdiri dari:
 sarana  dalam  rangka  meningkatkan  kenyamanan  dan  keindahan lingkungan;
 sarana dalam rangka meningkatkan  harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.
Peningkatan  fungsi  RTH  sebagaimana  tersebut  di  atas  harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup:
1. Manfaat  langsung  yang  bersifat  nyata (tangible) dan  cepat,  dalam  bentuk keindahan  (estetika)  dan  kenyamanan,  sarana  penelitian,  pendidikan  dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif;
2. Sarana  aktivitas  sosial  bagi  warga  kota,  serta  sarana  ruang  evakuasi  untuk keadaan darurat; dan
3. Manfaat  tidak  langsung  yang  berjangka  panjang  dan  bersifat  tidak  nyata (intangible), yaitu  persediaan  cadangan  air  tanah,  pengendali  polusi  udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.
Pengelolaan  RTH  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari dokumen perencanaan penataan ruang daerah, dengan ruang lingkup mencakup perencanaan  pemanfaatan  RTH,  pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian,  dan evaluasi.  Objek  pengelolaaan  RTH  yang  dimaksud  di  sini  meliputi  seluruh  RTH yang ada dalam lingkup wilayah Kota Bandung. Perencanaan pemanfaatan RTH meliputi  kebijakan  penyusunan master  plan, kebijakan  penetapan  tipologi  RTH dan  jenis  RTH,  kebijakan  penyusunan  desain  teknis,  kebijakan  penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH, dan penjadwalan.
Peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dapat dibedakan  berdasarkan  sifatnya,  yaitu  yang  bersifat  konsultatif  dan  bersifat kemitraan.  Dalam  peran  serta  masyarakat  dengan  pola  hubungan  konsultatif antara  pihak  pejabat  pengambil  keputusan  dengan  kelompok  masyarakat  yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar
pendapatnya  dan  untuk  diberi  tahu,  dimana  keputusan  terakhir  tetap  berada  di tangan  pejabat  pembuat  keputusan  tersebut.  Sedang  dalam  konteks  peran  serta masyarakat  yang  bersifat  kemitraan,  pejabat  pembuat  keputusan  dan  anggota- anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama  membahas  masalah,  mencari  alternatif  pemecahan  masalah  dan membahas  keputusan.  Karenanya,  peran  serta  masyarakat  tidak  saja  digunakan sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  tetapi  juga  digunakan  sebagai  tujuan (participation is an end itself) 7 .
Masyarakat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2010  tentang Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang  adalah  orang perseorangan,  kelompok  orang  termasuk  masyarakat  hukum  adat,  korporasi, dan/atau  pemangku  kepentingan  non  pemerintah  lain  dalam  penataan  ruang. Peran  masyarakat  diartikan  sebagai  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang.  Bentuk  peran  masyarakat  adalah  kegiatan/aktivitas  yang  dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Peran  serta  masyarakat  dapat  dipandang  (sebagai  suatu  upaya)  untuk membantu  Negara  dan  lembaga-lembaganya  guna  melaksanakan  tugas  dengan cara  yang  lebih  dapat  diterima  dan  berhasil  guna.  Peran  serta  masyarakat  ini mensyaratkan pemberian informasi kepada masyarakat dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan diantaranya:
1. Kepastian penerimaan informasi;
2. Informasi  lintas  batas (transfrontier  information) terutama  berkaitan  dengan dampak kegiatan pada daerah perbatasan termasuk batas Negara;
3. Informasi tepat waktu (timely information);
4. Informasi lengkap (comprehensive information); dan
5. Informasi yang dapat dipahami (comprehensible information).
7 Departemen  Kimpraswil,  Pedoman  Pelibatan  Masyarakat  dalam  Pemanfaatan  Ruang,  hlm.  3-4, Jakarta, 2001.

## Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung
Penaatan  ruang  pada  dasarnya  mengatur  kegiatan  masyarakat  dalam  ruang. Dalam  hal  ini,  masyarakat  tidak  hanya  merupakan  pihak  yang  mendapatkan manfaat dari penataan ruang, namun juga merupakan pihak yang memiliki andil terhadap  penataan  ruang  wilayahnya.  Masyarakat  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk menentukan kualitas ruang yang ditinggalinya. Empat dasar pemikiran bagi peran serta masyarakat adalah 8 :
1. Memberi  informasi  kepada  pemerintah.  Peran  serta  masyarakat  ini  terutama akan  menambah  perbendaharaan  pengetahuan  pemerintah  mengenai  suatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta ini sangat  diperlukan  untuk  memberi  masukan  kepada  pemerintah  tentang masalah  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  suatu  rencana  tindakan  pemerintah, termasuk  berbagai  kepentingan  yang  dapat  terkena  tindakan  tersebut  yang perlu  diperhatikan  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  keputusan  dan  tindakan-tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah  dan  lembaga-lembaganya  menyangkut  rencana  tertentu  seperti untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk tentunya penetapan RTRW.
2. Meningkatkan  kesediaan  masyarakat  untuk  menerima  keputusan.  Warga masyarakat  yang  telah  memperoleh  kesempatan  untuk  berperan  serta  dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli, akan  cenderung  memiliki  kesediaan  yang  lebih  besar  untuk  menerima  dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Lebih penting lagi ialah bahwa peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  akan mengurangi  kemungkinan  timbulnya  berbagai  pertentangan  (konflik),  dengan pengertian bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat. Perlu dicatat,  bahwa  keputusan  tidak pernah memuaskan  semua  kepentingan
8 A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 176.
dan  semua  golongan  warga  masyarakat,  tetapi  kesediaan  masyarakat  untuk menerima keputusan pemerintah dapat ditingkatkan.
3. Membantu  perlindungan  hukum.  Apabila  suatu  keputusan  akhir, memperhatikan  keberatan-keberatan  (termasuk  saran-saran)  yang  diajukan oleh  masyarakat  selama  proses  pengambilan  keputusan  berlangsung,  maka dalam  banyak  hal  tidak  akan  ada  keperluan  untuk  mengajukan  perkara  ke pengadilan. Selanjutnya dikemukakan, bahwa apabila sebuah keputusan dapat mempunyai  konsekuensi  begitu  jauh,  maka  sangat  diharapkan  bahwa  setiap orang  yang  terkena  akibat  keputusan  itu  perlu  diberitahukan  dan  diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan itu diambil.
4. Mendemokratisasikan  pengambilan  keputusan.  Sehubungan  dengan  peran serta  masyarakat  ini,  ada  yang  berpendapat  bahwa  dalam  pemerintahan dengan  sistem  perwakilan,  hak  untuk  melaksanakan  kekuasaan  ada  pada wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih  oleh  rakyat,  sehingga  tidak  ada  keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Argumentasi lain, bahwa dalam sistem perwakilan,  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan administratif dapat menimbulkan masalah keabsahan demokrasi, karena warga masyarakat,  kelompok  atau  organisasi  yang  turut  serta  dalam  proses pengambilan keputusan tersebut, tidak dipilih atau diangkat secara resmi.
Peran  masyarakat  dalam  kegiatan  penataan  ruang  ini  juga  telah diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  yang  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:
1. menjamin  terlaksananya  hak  dan  kewajiban  masyarakat  di  bidang  penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
3. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

## Hak Masyarakat
Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat memiliki hak untuk:
1. mendapatkan  informasi  dan  akses  informasi  tentang  pemanfaatan  ruang melalui media komunikasi;
2. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
4. memberikan  tanggapan  dan  masukan  kepada  pemerintah  daerah  mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
6. memperoleh  penggantian  yang  layak  atas  kerugian  yang  timbul  akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
7. mengajukan  keberatan  kepada  pejabat  berwenang  terhadap  pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
8. mengajukan  tuntutan  pembatalan  izin  dan  penghentian  pembangunan  yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
9. mengajukan  gugatan  kepada  pemerintah  dan/atau  pemegang  izin  apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Dalam mendukung masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan  pelaksanaannya,  Pemerintah  Daerah  wajib  mengumumkan  dan menyebarluaskan  RTRW  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Pengumuman  atau penyebarluasan tersebut diselenggarakan melalui penempelan/pemasangan peta rencana  tata  ruang  yang  bersangkutan  pada  tempat-tempat  umum  dan  kantor- kantor  pelayanan  umum,  penerbitan booklet atau  brosur,  pengunggahan  pada situs pemerintah daerah, atau pada media cetak dan elektronik lainnya yang sah.
Masyarakat  dapat  menikmati  manfaat  ruang  dan/atau  pertambahan  nilai  ruang berupa  manfaat  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  dilaksanakan  atas  dasar pemilikan,  penguasaan,  atau  pemberian  hak  tertentu  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain  itu  jika  terdapat  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  sesuai  RTRW yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian  atas  masyarakat,  maka  masyarakat berhak  memperoleh  penggantian  yang  layak  yang  diselenggarakan  secara musyawarah  dengan  pihak  terkait  dan  tetap  memperhatikan  kepentingan masyarakat.  Namun  jika  tidak  tercapai  kesepakatan  mengenai  penggantian  yang layak  maka  penyelesaiannya  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## Kewajiban Masyarakat
Dalam kegiatan penataan ruang kota, kewajiban masyarakat adalah sebagai berikut:
1. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  persyaratan  izin  pemanfaatan ruang; dan
4. memberikan  akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Sementara  itu  pelaksanaan  kewajiban  masyarakat  dalam  penataan  ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan  penataan  ruang  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kaidah  dan  aturan  pemanfaatan  ruang  yang dipraktekkan  masyarakat  secara  turun  temurun  dapat  diterapkan  sepanjang memperhatikan  faktor-faktor  daya  dukung  lingkungan,  estetika  lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

## Bentuk dan Tata Cara Peran masyarakat
Bentuk  dan  tata  cara  peran  masyarakat  dalam  kegiatan  penataan  ruang sifatnya kontekstual, tergantung pada tingkat dan proses kegiatan penataan ruang (perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang).  Pelibatan masyarakat  dalam  kegiatan  penataan  ruang  setidaknya  memperhatikan  hal berikut:
1. Masyarakat  yang  terlibat  dan  dilibatkan  harus  mewakili  semua  kelompok kepentingan dengan komposisi yang proporsional termasuk juga kepentingan kelompok yang terpinggirkan;
2. Penentuan  masyarakat  yang  terlibat  dan  dilibatkan  dilakukan  secara  acak dengan  melakukan  analisis stakeholder berdasarkan  kriteria  sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, berupa:
1. Masukan  mengenai  persiapan  penyusunan  rencana  tata  ruang,  penentuan arah  pengembangan  wilayah  atau  kawasan,  pengidentifikasian  potensi  dan masalah  pembangunan  wilayah  atau  kawasan,  perumusan  konsepsi  rencana tata ruang dan/atau penetapan rencana tata ruang.
2. Kerja  sama  dengan  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau  unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Dalam  perencanaan  tata  ruang,  bentuk  peran  masyarakat  dapat  berupa masukan  mengenai  beberapa  aspek  dan  kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Masukan dari masyarakat dalam perencanaan tata ruang adalah mengenai aspek-aspek sebagai berikut:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
Bentuk  peran  masyarakat  dalam  pemanfaatan  ruang  menurut  Pasal  8 Peraturan Pemerintah  Nomor 68 Tahun 2010 dapat berupa:
1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerja  sama  dengan  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  dan/atau  sesama  unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan  keserasian  dalam  pemanfaatan  ruang darat,  ruang  laut,  ruang  udara,  dan  ruang  di  dalam  bumi  dengan memperhatikan  kearifan  lokal  serta  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan  menjaga  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan  serta  memelihara dan  meningkatkan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya alam; dan
6. kegiatan  investasi  dalam  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota dapat berbentuk:
1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  dan/atau  sesama  unsur  masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan  keserasian  dalam  pemanfaatan  ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan  menjaga  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan  serta  memelihara dan  meningkatkan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya alam; dan
6. kegiatan  investasi  dalam  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran masyarakat dalam pengelolaan RTH diantaranya:
1. Menjaga keberadaan RTH dengan cara:
a) Tidak membangun pada jalur sempadan sungai;
b) Tidak mengubah fungsi taman yang ada; dan
c) Tidak menebang pohon pada jalur hijau sempadan jalan.
2. Memelihara RTH pada Kawasan Perumahan;
3. Turut  mengawasi  proses  pemeliharaan  dan  keberadaan  RTH  dengan memberi  masukan  kepada  instansi  pengelola  jika  terjadi  penyimpangan penggunaan RTH;
4. Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
5. Memberikan  bantuan  dalam  mengidentifikasi  komponen  RTH  yang  ada maupun yang potensial dikembangkan; dan
6. Memberikan  informasi,  saran,  pertimbangan  atau  pendapat  dalam penyelenggaraan RTH
Bentuk  peran  masyarakat  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang menurut  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2010  tentang  Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dapat berupa:
1. masukan  terkait  arahan  dan/atau  peraturan  zonasi,  perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. keikutsertaan  dalam  memantau  dan  mengawasi  pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. pelaporan  kepada  instansi  dan/atau  pejabat  yang  berwenang dalam  hal  menemukan  dugaan  penyimpangan  atau  pelanggaran kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  melanggar  rencana  tata  ruang yang telah ditetapkan; dan
4. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap  pembangunan  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan rencana tata ruang.
Sedangkan  peran  masyarakat  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang, dapat berbentuk:
1. masukan  terkait  arahan  dan/atau  peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. keikutsertaan  dalam  memantau  dan  mengawasi  pelaksanaan  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan.
Masyarakat kota Bandung dapat berperan serta dalam pembangunan RTH melalui tiga jenis bentuk partisipasi, sebagai berikut:
1) Komunitas Hijau, yaitu melalui pembentukan kegiatan, panitia, atau kelompok hijau yang akan mengelola RTH secara swadaya. Kegiatan yang dapat  diikuti antara  lain:  inventarisasi  potensi  lahan  untuk  RTH,  konfirmasi  kondisi lapangan;  serta  pemeliharaan  jangka  panjang  secara  swadaya  dalam  skala lingkungan.
2) Perusahaan,  yaitu  melalui  pembentukan  program  peduli  lingkungan  dan masyarakat  ( corporate  social  responsibility ).  Kegiatan-kegiatan  yang  dapat melibatkan pihak perusahaan antara lain: bantuan pengadaan lahan, melalui hibah  lahan  perusahaan  untuk  RTH;  bantuan  pengadaan  bibit  tanaman; bantuan  dana  kegiatan  sosialisasi,  kampanye,  dan    pengabdian  masyarakat; serta pemeliharaan dalam jangka panjang.
3) Pribadi/privat, antara lain melalui:
a) pengadaan  RTH  pekarangan,  pengadaan  (atau  mempertahankan)  taman makam keluarga;
b) serta penghijauan skala bangunan seperti vertical  garden dan roof garden .

## Upaya  Pemerintah  dalam  rangka  Mendorong  Peran  Serta  Masyarakat  di Kota Bandung
Pengelolaan  RTH  di  kota  Bandung  melibatkan  berbagai  dinas  dalam pemerintahan kota. Dinas-dinas yang terkait antara lain BAPPEDA Kota Bandung, Dinas  Tata  Ruang  dan  Cipta  Karya  (Distarcip)  Kota  Bandung,  Dinas  Pemakaman
dan Pertamanan (DPP) Kota Bandung, dan Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung.
Tugas  dan  fungsi  BAPPEDA  dalam  pengelolaan  RTH  ialah  merencanakan RTH  dalam  tata  ruang  daerah  Kota  Bandung  dan  melakukan  koordinasi  dengan BAPPEDA Provinsi untuk membuat peraturan mengenai tata ruang, insfrastuktur regional,  dan  pembinaan.  BAPPEDA  hanya  melakukan  perencanaan  terkait  tata ruang  secara  keseluruhan  Kota  Bandung.  BAPPEDA  telah  membuat  Kajian Masterplan RTH, tetapi hal tersebut hanya sebatas konsep. Untuk implementasi di lapangan dilakukan oleh dinas-dinas terkait. 9
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  RTH  di  Kawasan  Perkotaan  RTH  terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan sesuai dengan tipologinya, sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini.
Dinas  Pemakaman  dan  Pertamanan  (DPP)  terlibat  langsung  dalam mengelola  RTH.  Pengelolaan  dengan  cara  memberikan  pelatihan  ke  masyarakat yang berhubungan dengan RTH.
Bagan: Tipologi Ruang Terbuka Hijau
Sumber: Pedoman Penyiapan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
9 Wawancara dengan Bapak Andri, Bagian Fisik BAPPEDA Kota Bandung.
Pemeliharaan  RTH  Kota  Bandung  yang  dilakukan  DPP  sangat  ditunjang dari  APBD.  Tetapi  seringkali  dana  yang  dikeluarkan  tidak  cukup  untuk pemeliharaan  RTH  di  Kota  Bandung  sehingga  perlu  adanya  bantuan  dari  pihak swasta.  Saat  ini  Pemerintah  Kota  Bandung  mewajibkan  pihak  swasta  mengelola RTH  yang  ada  di  sekitar  wilayahnya  menggunakan  dana  CSR.  Diharapkan kebutuhan  untuk  pemeliharaan  RTH  di  Kota  Bandung  dapat  dipenuhi  dengan bantuan dana tersebut. Pemerintah Kota Bandung juga merencanakan pembuatan taman tematik di seluruh wilayah Kota Bandung seperti misalnya Taman Maluku yang akan dijadikan Taman Lansia Gaul, Taman Cikapayang yang akan dijadikan Taman  Musik,  hingga  Taman  Sukajadi  yang  akan  dijadikan  sebagai  Taman Lampion. 10
Dalam  Ruang  Terbuka  Hijau,  Distarcip  memiliki  kewenangan  melakukan perencanaan  RTH  di  Perumahan.  Distarcip  membuat  ketentuan  mengenai kewajiban  kepada  setiap  komplek  untuk  memberikan  40%  dari  lahan  komplek untuk  RTH.  Apabila  pihak developer tidak  memenuhi  aturan  tersebut  maka  izin untuk membuat komplek tidak akan dikeluarkan. 11
DPKAD memiliki kewenangan untuk membeli lahan untuk dijadikan RTH. Biasanya  lahan  yang  akan  dibeli  sebelumnya  telah  direncanakan  oleh  Bappeda Kota  Bandung  sehingga  DPKAD  akan  langsung  berkoordinasi  dengan  Bappeda terkait tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang akan dijadikan RTH. Pembelian lahan  untuk  RTH  tersebut  disesuaikan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lahan-lahan yang sudah  dibeli  oleh  DPKAD    kemudian  digunakan  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan  oleh  Bappeda  Kota  Bandung.  Pemanfaatan  lahan  oleh  Pemerintah Daerah  dapat  digunakan  untuk  sewa,  bangun  guna  serah,  pinjam  pakai,  serta kerjasama  pemanfaatan.  Dalam  pemanfaatan  lahan  tersebut  masyarakat  dapat ikut  berpartisipasi.  Di  Kota  Bandung  banyak  masyarakat  yang  menyewa  lahan kepada Pemerintah Daerah. Misalnya saja di sepanjang jalan Dipati Ukur dimana
10 Wawancara dengan Ibu Rike, Bagian Pertamanan DPD Kota Bandung
11 Wawancara dengan Bapak Hendy, Pelayanan Informasi Rencana Kota Distarcip Kota Bandung
lahan di wilayah tersebut disewa oleh masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal hingga gedung perkantoran. Begitu pula dengan Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) dimana  lahan  tersebut  merupakan  milik  Pemerintah  Daerah  dan  disewa  oleh pihak  lain,  yakni  ITB.  Perjanjian  yang  dilakukan  untuk  sewa  menyewa  lahan  ini merupakan  sewa  –menyewa  biasa  dengan  jangka  waktu  5  tahun.  Setelah jangka waktu  habis,  apabila  pihak  penyewa  masih  ingin  menggunakan  lahan  milik pemerintah,  maka  pihak  penyewa  harus  memperpanjang  perjanjian  sewa- menyewa tersebut. Tidak ada mekanisme pemberian insentif untuk pemanfaatan lahan karena di dalam Peraturan Daerah juga belum diatur mengenai hal tersebut.
Untuk  mendorong  peran  serta  masyarakat,  Pemerintah  Daerah berkewajiban  melaksanakan  standar  pelayanan  minimal  dalam  rangka pelaksanaan  peran  masyarakat  dalam  penataan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut antara lain:
1. Dalam proses perencanaan tata ruang.
Memberikan  informasi  dan  menyediakan  akses  informasi  kepada  masyarakat tentang  proses  penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang  melalui  media komunikasi  yang  memiliki  jangkauan  sesuai  dengan  tingkat  rencana, melakukan  sosialisasi  mengenai  perencanaan  tata  ruang,  menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang, dan memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan  tata  ruang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Dalam pemanfaatan ruang kota.
Memberikan  informasi  dan  menyediakan  akses  informasi  kepada  masyarakat tentang  pemanfaatan  ruang  melalui  media  komunikasi,  melakukan  sosialisasi rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan,  melaksanakan  pemanfaatan  ruang sesuai  peruntukannya  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana  tata  ruang,  dan memberikan  tanggapan  kepada  masyarakat  atas  masukan  mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Memberikan  informasi  dan  menyediakan  akses  informasi  kepada  masyarakat tentang  pengendalian  pemanfaatan  ruang  melalui  media  komunikasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang,  memberikan  tanggapan  kepada  masyarakat  atas  masukan  mengenai arahan  dan/atau  peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian  insentif  dan disinsentif,  serta  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, dan menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam  menyampaikan  pengaduan  atau  laporan  terhadap  dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Selain  kewajiban  tersebut  di  atas,  dalam  kegiatan  penataan  ruang Pemerintah  Daerah  mengemban  tanggung  jawab  dalam  pembinaan  dan pengawasan  pelaksanaan  peran  masyarakat  yang  dilaksanakan  sesuai  standar pelayanan minimal. Pembinaan yang dimaksud antara lain meliputi:
1. sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  bidang  penataan ruang;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
3. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
4. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
5. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
Upaya  peningkatan  peran  masyarakat  juga  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah  Daerah.  Terkait  hal  tersebut,  Pemerintah  Daerah  perlu  membangun sistem  informasi  dan  komunikasi  penyelenggaraan  penataan  ruang  yang  dapat diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Sistem informasi dan komunikasi ini harus memuat paling sedikit:
1. informasi  tentang  kebijakan,  rencana,  dan  program  penataan  ruang  yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
2. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
3. informasi  arahan  pemanfaatan  ruang  yang  berisi  indikasi  program  utama jangka menengah lima tahunan;
4. informasi  arahan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  berisi  arahan/ ketentuan  peraturan  zonasi,  arahan/ketentuan  perizinan,  arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
5. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota menjadi tanggung jawab Walikota. Adapun SKPD yang bidang tugasnya terkait dengan penataan  ruang  dapat  memberikan  fasilitasi  pembangunan  sistem  informasi dan komunikasi di daerah.
Pelibatan masyarakat juga menjadi salah strategi pembangunan RTH Kota Bandung, yang berbentuk:
1) Penyusunan arahan teknis untuk RTH privat berkaitan dengan luas RTH kota keseluruhan,  misalnya  arahan  mengenai  penanganan  area  parkir,  lapangan olahraga, posyandu, gedung pemerintahan, sekolah, dan museum.
2) Melakukan  kerjasama  pembangunan  ruang  terbuka  hijau  dengan  institusi- institusi  yang  memiliki  program  tanggung  jawab  dan  lingkungan (corporate social responsibility).
3) Melakukan  pemetaan  para  pemangku  kebijakan (stakeholders) yang  terkait dengan  kegiatan  peningkatan  RTH  kota,  baik  komunitas,  forum,  maupun individu,  agar  masing-masing  dapat  berperan  serta  secara  seimbang  dalam pembangunan RTH kota.
4) Menjadikan pembangunan dan pengembangan RTH melibatkan semua unsur masyarakat.
5) Memberikan  insentif  kepada  warga  yang  bersedia  menjadikan  seluruh  atau sebagian lahan miliknya sebagai lahan RTH, baik publik maupun privat.
6) Memberikan  insentif  kepada  warga  yang  terlibat    dalam  berbagai  kegiatan penghijauan kota, seperti beasiswa, pengakuan, publikasi, serta lomba/piala.

## Penutup
Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya  mengawasi  kebijakan  pemerintah,  tapi  berperan  aktif  dalam  menata  dan merawat  Ruang  Tebuka  Hijau  yang  ada  di  lingkungannya.  Perluasan  pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut  melakukan  pengelolaan  bahkan  penambahan  Ruang  Terbuka  Hijau  melalui perjanjian  dengan  pemerintah.  Kolaborasi  antar  warga  sangat  membantu  dalam membuat  RTH  berfungsi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  di  sekitarnya. Meskipun demikian kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH masih perlu ditingkatkan karena masih banyak lahan yang merupakan RTH digunakan untuk aktivitas lain di luar peruntukannya misalnya digunakan sebagai lahan parkir atau berdagang (PKL).
Untuk  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  Ruang Terbuka  Hijau,  pemerintah  terus  melakukan  berbagai  cara  untuk  meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong melakukan kerjasama pembangunan ruang  terbuka  hijau  dengan  institusi-institusi  yang  memiliki  program  tanggung jawab  dan  lingkungan (corporate  social  responsibility) yang  menjadikan pembangunan  dan  pengembangan  RTH  melibatkan  semua  unsur  masyarakat. Memberikan  insentif  kepada  warga  yang  bersedia  menjadikan  seluruh  atau sebagian  lahan  miliknya  sebagai  lahan  RTH,  baik  publik  maupun  privat. Memberikan  insentif  kepada  warga  yang  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan penghijauan kota, seperti beasiswa, pengakuan, publikasi, serta lomba/piala.
Pelibatan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  dan  Penataan  RTH  mutlak diperlukan,  karena  itu  komunikasi  yang  intensif  antara  pemerintah  dan  para stakeholder lainnya perlu dilakukan. Munculnya komunitas-komunitas yang peduli terhadap Ruang Terbuka Hijau di kota Bandung merupakan suatu fenomena yang dapat  dimanfaatkan  pemerintah  sebagai  wadah  untuk  berkolaborasi  dimana
pemerintah  melihat  masyarakat  sebagai  mitra  yang  sejajar,  sehingga mempermudah kerjasama yang dilakukan.

## Daftar Pustaka
Buku:
A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia Group, Jakarta,
2014.
Budihardjo, Eko dan Sujarto, Djoko, Kota Berkelanjutan, PT. Alumni, Bandung. Hasni,  Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2008
Hans  Kelsen,  Hukum  dan  Logika  (Essays  in  Legal  and  Moral  Philosophy), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, cetakan kedua, Bandung, 2002.
Nirwono Joga, Gerakan Kota Hijau, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013. Maria  S.W  Sumardjono,    Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,  makalah  pada Seminar  tentang  Metodologi  Penelitian  bagi  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, 12 April, Yogyakarta, 1989.
Ronny  Hanitijo,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia  Indonesia, cetakan kedua, Jakarta, 1988.
Sunaryati  Hartono,  Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994
Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum:  Sebuah  Pengantar,  Liberty,  edisi pertama, Yogyakarta, 1996
Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
BAPPEDA, Laporan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung 2012-2032,
Bandung
Departemen  Kimpraswil,  Pedoman  Pelibatan  Masyarakat  dalam  Pemanfaatan Ruang, Jakarta, 2001

## Wawancara:
Wawancara dengan Bapak Andri, Bagian Fisik BAPPEDA Kota Bandung Wawancara dengan Ibu Rila, Bagian Ruang Terbuka Hijau DPP Kota Bandung
Wawancara dengan Ibu Rike, Bagian Pertamanan DPD Kota Bandung Wawancara  dengan  Bapak  Hendy,  Pelayanan  Informasi  Rencana  Kota  Distarcip Kota Bandung
Wawancara  dengan  Bapak  Deni,  Bagian  Kepala  Seksi  Pengamanan  dan Penanganan Sengketa DPKAD Kota Bandung Wawancara dengan Kandi Sekarwulan, Penggagas Komunitas Sahabat Kota
Lain-lain:
BAPPEDA, Laporan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung 2012-2032, Bandung
Departemen  Kimpraswil,  Pedoman  Pelibatan  Masyarakat  dalam  Pemanfaatan Ruang, Jakarta, 2001