## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Hukum Kewarisan Di Indonesia
Sitti Mashitah Tualeka 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Shita348@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 11, 2023 Revised :  May 18, 2023 Accepted :  June, 15 2023 Available online    :   July 04, 2023
How to Cite:  Sitti Mashitah Tualeka and Oyo Sunaryo Mukhlas (2023) “Inheritance Law in Indonesia”, al- Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), pp. 324–336. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.749.

## Inheritance Law in Indonesia
Abstract.    This  study  aims  to  know  the  development  of  Islamic  inheritance  law  in  Indonesia. Inheritance law is a crucial part of the legal system that governs the transfer of property and rights owned by individuals who have passed away to their heirs. This research employs a document analysis method to investigate the legal regulations and legislations related to inheritance in Indonesia, such as Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles and Law No. 16 of 2019 on Evidence. Additionally, this  study  involves  relevant  literature  review  and  case  studies  to  understand  the  application  of inheritance  law  in  Indonesia.  The  results  of  this  research  reveal  that  the  inheritance  law  system  in Indonesia is based on customary, religious, and national law principles. The development of Islamic inheritance law in Indonesia has changed along with changes in the socio-cultural and legal context in this country. Initially, Islamic inheritance law in Indonesia was based on classical fiqh principles based on the texts of the Qur’an and hadith, but overtime there has been an update in Islamic inheritance

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
law.  One  of  the  important  development  in  Islamic  inheritance  law  in  Indonesia  is  through  the application of a compilation of Islamic law that has been in force sin 1991. The compilation of Islamic law  regulates  various  aspects  of  Islamic  inheritance  law  which  includes  the  separation  of  assets, distibution of inheritance, wills and grants.

## Keywords: Islamic Inheritance Law, Indonesia, Development, Compilation of Islamic Law
Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Hukum warisan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur transfer harta benda dan hak-hak yang dimiliki oleh individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Jenis penelitian ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual  dan  pendekatan  kasus  untuk  menghasilkan  kesimpulan  yang  disajikan  secara  deskriptif analitis tentang perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum warisan di Indonesia didasarkan pada prinsip hukum adat, agama, dan hukum nasional. Perkembangan  Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia  mengalami  perubahan  seiring  dengan  perubahan sosial,  budaya,  dan  konteks  hukum  di  negara  ini.  Awalnya,  Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip fikih klasik yang mendasarkan pada nash-nash Al-Quran dan hadis. Namun, seiring dengan waktu, terjadi pembaruan dalam Hukum Waris Islam yang mengakomodasi kebutuhan  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  hidup  dalam  keragaman  etnis,  budaya,  dan  agama. Salah satu perkembangan penting dalam Hukum Waris Islam di Indonesia adalah melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sejak tahun 1991. KHI mengatur berbagai aspek hukum waris Islam yang mencakup pemisahan harta, pembagian warisan, ahli waris, wasiat, dan hibah.
Kata Kunci:  Hukum Waris Islam, Indonesia, Perkembangan, Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara keseluruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  keluarga.  Hukum  waris sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum  yang  selanjutnya  timbul,  dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Idris Ramulyo, 1982:154).  Penyelesaian  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.  Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam).
Di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berlaku  bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris  Barat  yang  tercantum  dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW).  Keanekaragaman hukum  ini  semakin  terlihat  karena  hukum  waris  adat  yang  berlaku  pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat  dan  sistem  kekeluargaan  masyarakat  Indonesia.  Hukum  kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip- prinsip  hukum  ini  memberikan  pedoman  bagi  individu  dan  keluarga  dalam melaksanakan penyelesaian warisan serta melindungi hak-hak pewaris dan ahli waris.

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas Hukum Kewarisan Di Indonesia
Hukum warisan mengatur mengenai transfer harta benda dan hak-hak yang dimiliki oleh individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya  (Wartini, 2016:46).
Hukum waris yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik. Ada tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu Hukum Waris Islam yang terdapat dalam buku II Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Hukum  Waris  Barat  yang  tercantum  dalam  KUH Perdata  dan  Hukum  Waris  Adat.  Sistem  hukum  waris  yang  beragam  tersebut tentunya  akan  membawa  konsekuensi  terhadap  pilihan  hukum  (choice  of  forum) yang  harus  ditempuh  Ahli  waris  dalam  penyelesaian  sengketa  kewarisan.  Padahal masing-masing sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang  sebab-sebab  mendapatkan  warisan,  urutan  ahli  waris,  dan  bagian  masing- masing ahli waris. Dalam sejarah hukum di Indonesia, kewenangan peradilan agama untuk  menyelesaikan  sengketa  waris  didasarkan  pada  Staatblad  1882  Nomor  152. Kewenangan ini kemudian direduksi dengan staatblad Nomor 116 dan 610 Tahun 1937. Lahirnya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 kembali memberikan kewenangan absolut penyelesaian sengketa waris. Pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang  waris.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  fokus  kajian  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  perkembangan  hukum  waris Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  (library  research)  yang  bersifat yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah ayat, hadis, kitab, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari  buku-buku,  jurnal,  karya  ilmiah  atau  hasil  penelitian  yang  sudah  ada  terlebih dahulu yang berkaitan dengan kewarisan di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori hukum. Data yang diperoleh diolah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (konseptual approach), dan pendekatan kasus (Case  Approach)  untuk  menghasilkan  kesimpulan  yang  disajikan  secara  deskriptif analitis tentang  perkembangan hukum waris Islam di Indonesia (Moleong, 1990:12).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Waris di Indonesia
a. Pengertian Hukum Waris
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  hukum  waris  di  Indonesia  masih beraneka  warna  coraknya,  dimana  tiap-tiap  golongan  penduduk  tunduk  kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan  makna  hukum  waris.  Namun  demikian,  apabila  berbicara  mengenai  hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta  peninggalan  (kekayaan)  pewaris  yang  disebut  warisan;  adanya  pewaris  yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu (Soekanto & Wirjono, 2016:59). Berikut beberapa pengertian hukum waris:

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas Hukum Kewarisan Di Indonesia
1) Menurut  H.  Abdullah  Syah  dalam  hukum  kewarisan  Islam  (hukum  faraidh), pengertian  hukum  waris  menurut  istilah  bahasa  ialah  takdir,  qadar/ketentuan, dan  pada  syara’  adalah  bagian  yang  diqadarkan/ditentukan  bagi  waris.  Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’ (Abdullah Syah, 1994:67)
2) Menurut  Soepomo  ditinjau  dari  hukum  adat,  pengertian  hukum  waris  adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang- barang yang tidak berwujud Immateriele Goederen dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya (Soepomo, 1996:72).
Jadi dapat dipahami bahwa hukum kewarisan adalah bagian dari hukum yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya setelah adanya kematian seseorang. Konsep ini mencakup hak dan kewajiban terkait dengan pewaris (orang yang meninggal) dan ahli waris (mereka yang menerima harta warisan). Hukum kewarisan menetapkan aturan dan prosedur untuk membagi harta warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sudikno, 2017).
b. Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia
Di  Indonesia,  hukum  kewarisan  diatur  oleh  beberapa  peraturan  hukum, termasuk Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUH  Perdata), Undang-Undang No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  dan Hukum  Waris  Islam  berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadits.  Hukum  kewarisan  di Indonesia menganut sistem waris adat, Islam, dan juga dapat mencakup ketentuan hukum yang berlaku bagi warga negara asing. Selain itu, praktik-praktik kewarisan tradisional juga dapat mempengaruhi penyelesaian harta warisan di beberapa daerah (Pratomo, 2019:12). Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris  Adat,  dan  Hukum  Waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (BW).
Ada beberapa aspek utama yang mengatur sistem hukum waris di Indonesia, yaitu:  pertama,  ahli  waris.  KUH  Perdata  mengakui  adanya  beberapa  kategori  ahli waris yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan, antara lain anak, cucu, orang tua, saudara kandung, dan suami/istri. Dalam beberapa kasus, apabila pewaris tidak  memiliki  ahli  waris  dalam  kategori  tersebut,  harta  peninggalan  dapat ditetapkan sebagai harta negara. Kedua, pembagian harta. Hukum waris di Indonesia menganut sistem pewarisan yang bersifat proporsional. Hal ini berarti bahwa harta peninggalan akan dibagi secara adil di antara para ahli waris berdasarkan perhitungan yang  ditetapkan  oleh  KUH  Perdata.  Pewaris  juga  memiliki  hak  untuk  mengatur pembagian harta dalam surat wasiat, tetapi harus mematuhi batasan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Ketiga, ketentuan adat. Di Indonesia, terdapat pula pengaturan hukum waris yang didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan setempat. Hukum waris adat ini berlaku  bagi  masyarakat  yang  menganut  sistem  hukum  adat  atau  memiliki  latar belakang budaya tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, ketentuan adat juga harus sejalan  dengan  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku.  Keempat,  penyelesaian sengketa  waris  melalui  pengadlan.  Dalam  hal  terjadi  sengketa  terkait  warisan,  UU

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas Hukum Kewarisan Di Indonesia
Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  memberikan  wewenang  kepada pengadilan  agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan  antara  orang- orang  yang  beragama  islam salah satunya  dalam  bidan waris.  Pengadilan memiliki tugas untuk memutuskan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Romli, 2019: 76).
Dalam  hukum  waris  Islam  dikenal  ada  tiga  sebab  sehingga  terwujud  hak kewarisan :
1. Sebab hubungan keturunan (al-Nasab), mereka adalah ayah, ibu, anak saudara, paman dan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka.
2. Sebab  pernikahan  (al-Mushahaah)  yaitu  perkawinan  sah  antara  suami  isteri sekalipun belum sempat berhubungan badan.
3. Sebab Pembebasan budak (al-wala), yaitu kekerabatan yang terjadi secara hukum karena kemerdekaan seorang budak oleh tuannya, sehingga tuan dalam keadaan tertentu menjadi waris dari bekas budaknya itu.

## Sejarah Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia
Pengaruh Islam di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sistem hukum, termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris Islam mengacu  pada  aturan  yang  diambil  dari  Al-Qur'an,  Hadis,  dan  interpretasi  para ulama  Islam  mengenai  pembagian  harta  warisan.  Berikut  ini  adalah  pembahasan mengenai sejarah perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk  ke  Indonesia  pada  abad  ke-7  melalui  jalur  perdagangan  dengan  pedagang Arab. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan melibatkan interaksi antara pedagang, penyebar agama, dan masyarakat setempat. Dalam proses ini, nilai- nilai  Islam,  termasuk  hukum  waris,  mulai  diterapkan  oleh  masyarakat  Muslim  di wilayah-wilayah  yang  telah  masuk  Islam.  Selama  periode  awal  penyebaran  Islam, hukum adat masih mendominasi dalam sistem hukum waris di Indonesia. Hukum adat  berbasis  pada  tradisi,  kebiasaan,  dan  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat sebelum masuknya Islam (Sodiki, 2010: 98).
Oleh  karena  itu,  praktik  waris  Islam  mulai  bercampur  dengan  adat  istiadat setempat, sehingga terbentuklah sistem hukum waris Islam yang bersifat lokal dan bervariasi di setiap daerah. Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, peran ulama dalam menjelaskan dan mengajarkan hukum Islam semakin penting. Ulama menjadi penjaga  dan  penafsir  ajaran  agama,  termasuk  dalam  hal  hukum  waris.  Mereka memberikan  pengajaran  dan  fatwa  mengenai  prinsip-prinsip  hukum  waris  Islam kepada  umat  Muslim,  serta  memberikan  pedoman  tentang  bagaimana menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pada  masa  penjajahan  kolonial, terutama  pada  masa  Hindia  Belanda,  otoritas  kolonial  menerapkan  hukum  Barat, termasuk dalam hal hukum waris. Namun, dalam beberapa kasus, hukum waris Islam masih  diakui  dan  diterapkan  oleh  komunitas  Muslim  yang  kuat.  Pada  era kemerdekaan Indonesia, upaya dilakukan untuk mengakui dan mengatur lebih lanjut hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional (Kamaruddin, 2015: 23).
Dalam  pembentukan  sistem  hukum  nasional  Indonesia,  khususnya  dalam peraturan  perundang-undangan,  hukum  waris  Islam  secara  bertahap  diakui  dan diatur dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi umat Muslim.

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas Hukum Kewarisan Di Indonesia
Salah satu contohnya adalah peraturan yang mengatur waris perempuan, termasuk pembatasan  adanya  perbedaan  perlakuan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam pembagian harta warisan. Dalam perkembangannya, hukum waris Islam di Indonesia terus  mengalami  perubahan  dan  penyesuaian  (Hendrikus,  2012).  Beberapa  faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah: pertama, fatwa ulama. Fatwa- fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  ulama  Indonesia  turut  memengaruhi  praktik  hukum waris  Islam.  Fatwa-fatwa  ini  memberikan  panduan  tentang  interpretasi  dan implementasi hukum waris Islam dalam konteks Indonesia.
Kedua,  kehendak  dan  adat  lokal.  Di  Indonesia,  terdapat  keragaman  budaya dan  adat  istiadat  yang  menjadi  bagian  penting  dari  kehidupan  masyarakat.  Dalam konteks  hukum  waris  Islam,  adat  istiadat  lokal  kadang-kadang  mempengaruhi praktik pembagian warisan di komunitas Muslim tertentu. Ketiga, perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Perkembangan sosial, perubahan nilai-nilai, dan modernisasi juga  mempengaruhi  perkembangan  hukum  waris  Islam  di  Indonesia.  Nilai-nilai kesetaraan  gender,  hak-hak  anak,  dan  penyesuaian  terhadap  perkembangan  sosial menjadi pertimbangan dalam merumuskan aturan hukum waris yang lebih inklusif dan  adil.  Seiring  waktu,  pemerintah  Indonesia  juga  terus  berupaya  mengatur  dan mengatur  ulang  hukum  waris  Islam  melalui  berbagai  kebijakan  dan  perundang- undangan.  Peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya telah mengatur beberapa aspek hukum waris Islam di Indonesia (Sodiki, 2010: 99-100).

## Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia
Pembaruan  hukum  waris  Islam  di  Indonesia  merujuk  pada  upaya  untuk mengatur ulang atau mengubah ketentuan hukum waris Islam yang ada, baik dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku. KHI merupakan salah satu upaya  pembaruan  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan umat  Muslim,  termasuk  hukum  waris  Islam.  KHI  mengatur  tentang  hak  waris, pembagian harta warisan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Pembaruan hukum waris Islam dalam KHI dilakukan  untuk mengklarifikasi dan memperbarui tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan (Abdullah, 2010).
Pembaruan hukum waris Islam juga mencakup perubahan dalam pembagian warisan. Misalnya, terdapat perubahan dalam perhitungan pembagian bagi ahli waris perempuan, yang sebelumnya menerima porsi warisan yang lebih kecil dibandingkan dengan  ahli  waris  laki-laki.  Pembaruan  hukum  waris  Islam  bertujuan  untuk menciptakan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi dalam pembagian harta  warisan.  Pembaruan  hukum  waris  Islam  juga  mengakui  dan  mengatur  lebih lanjut tentang kehendak wasiat (wasīyah) dalam pembagian harta warisan. Kehendak wasiat memungkinkan pewaris untuk mengatur pembagian harta secara berbeda dari ketentuan hukum waris yang berlaku, tetapi tetap mematuhi batasan dan persyaratan hukum yang berlaku. Pembaruan hukum waris Islam di Indonesia dilakukan melalui proses  legislasi  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  seperti  ulama,  akademisi,  praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbarui

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
dan menyempurnakan  ketentuan hukum waris Islam yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman (Umiarso, 2016; 34).
a. Ahli Waris Pengganti
Dalam fikih klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit. Dalam sistem waris Islam yang didasarkan pada sumber-sumber hukum seperti Al- Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tidak terdapat penjelasan atau ketentuan khusus mengenai  ahli  waris  pengganti.  Namun,  dalam  perkembangan  hukum  waris  di Indonesia,  terdapat  pengaturan  mengenai  ahli  waris  pengganti  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  185.  Pasal  185  KHI  menyebutkan  bahwa  jika  ahli  waris meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris,  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya,  kecuali  jika  anak  tersebut  melakukan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 173 KHI. Ketentuan ini mengakui adanya ahli waris pengganti dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.
Pengakuan terhadap ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185 dapat menjadi upaya  pembaruan  dalam hukum  waris  Islam  untuk  mengatasi  situasi  di  mana  ahli waris utama meninggal sebelum pewaris dan memastikan agar harta warisan tidak terbengkalai.  Hal  ini  memberikan  kesempatan  bagi  anak  dari  ahli  waris  yang meninggal lebih dahulu untuk menggantikan posisi sebagai ahli waris utama, kecuali jika anak tersebut melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI. Pada dasarnya, pengaturan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185 merupakan inovasi  hukum  yang  diadopsi  dalam  konteks  hukum  waris  Islam  di  Indonesia. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas dalam mengatasi situasi di mana ahli waris utama  tidak  dapat  atau  menolak  menerima  warisan.  Namun,  penting  untuk memahami  bahwa  pengakuan  terhadap  ahli  waris  pengganti  ini  tidak  didasarkan pada  konsep  yang  ada  dalam  fikih  klasik.  Perkembangan  hukum  waris  Islam, termasuk  pengakuan  terhadap  ahli  waris  pengganti,  merupakan  hasil  dari interpretasi dan adaptasi hukum Islam yang dilakukan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di Indonesia.
Dalam hal ahli waris Pengganti, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan yang  menganggap  cucu  pewaris  atau  anak  dari  ahli  waris  dapat  menjadi  ahliwaris pengganti  tercermin  dari  Putusan  Nomor  86  K/Ag/2001,  Putusan  Nomor  59 K/Ag/2005 dan Putusan Nomor 152 K/Ag/2006.
b. Kedudukan anak perempuan yang menghalangi saudara
Dalam  kajian  fikih  klasik,  anak  perempuan  tidak  menghijab  saudara. Kedudukan  saudara  akan  menjadi  ashabah  Setelah  harta  waris  diambil  oleh  anak perempuan  (bersama  suami/istri).  Tradisi  fikih  ini  telah  diperbarui  oleh  KHI  dan menjadi norma hukum waris saat ini. Dalam KHI, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kata anak disebut secara mutlak tanpa keterangan laki-laki/perempuan. Ini berarti kalua ada anak, tanpa dibedakan apakah anak laki-laki atau anak perempuan, maka menghijab terhadap saudara-saudara kandung pewaris.
Dalam  beberapa  putusan  Kasasi  tentang  kewarisan  yang  bersinggungan dengan anak perempuan, menunjukan ada pembaruan pemikiran hukum kewarisan

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
melalui yurisprudensi. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa putusan diantaranya : Putusan Kasasi Nomor : 86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, Putusan kasasi nomor 184/K/AG/1994 tanggal 30 September 1996 dan Putusan kasasi Nomor 327/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998. Dalam putusan tersebut Majelis hakim Kasasimempertimbangkan  keberadaan  anak  perempuan  sebagai  ahli  waris menyebabkan saudara terhalang menerima warisan.

## c. Wasiat Wajibah
Wasiat  wajibah  merupakan  salah  satu  konsep  yang  penting  dalam  hukum Islam  yang  mengatur  tentang  pewarisan  harta  setelah  seseorang  meninggal  dunia. Dalam hukum waris Islam, pewaris memiliki hak untuk membuat wasiat yang dapat mempengaruhi  pembagian  harta  warisan.  Wasiat  wajibah  adalah  jenis  wasiat  yang dianggap  wajib  atau  diharuskan  dilakukan  oleh  pewaris  dalam  beberapa  kondisi tertentu. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diharuskan atau wajib dilakukan  oleh pewaris  dalam  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini,  pewaris  mengeluarkan  wasiat  yang mempengaruhi  pembagian  harta  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam. Terdapat  beberapa  kondisi  tertentu  yang  memungkinkan  atau  mengharuskan pewaris untuk membuat wasiat wajibah. Contohnya, jika seseorang memiliki utang atau  kewajiban  tertentu  yang  belum  terpenuhi,  maka  dapat  dianggap  wajib  bagi pewaris untuk membuat wasiat yang mengalokasikan sebagian harta warisan untuk melunasi utang tersebut.
Wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan pewaris. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Al-Qur'an  (Surah  An-Nisa'  4:11)  yang menyebutkan bahwa pewaris tidak diperbolehkan mencabut hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, wasiat wajibah tidak dapat digunakan untuk mengubah bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris yang berhak. Pewaris  yang  membuat  wasiat  wajibah  harus  memastikan  bahwa  wasiat  tersebut dilaksanakan  setelah  kematiannya.  Pewaris  juga  dapat  menunjuk  seorang  wasiat executor yang bertanggung jawab untuk menjalankan wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam menerapkan wasiat wajibah, sangat penting untuk memahami ketentuan hukum  Islam yang berlaku, termasuk batasan jumlah wasiat dan persyaratan yang harus dipenuhi. Konsultasikan dengan ahli hukum Islam atau ulama yang terpercaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang wasiat wajibah dalam hukum waris Islam (Affandi, 2005).
d. Warisan bagi Anak atau Orang Tua Angkat
Salah satu pembaruan yang signifikan dalam hukum waris Islam di Indonesia adalah pengakuan anak atau orang tua angkat. Sebelumnya, hukum waris Islam di Indonesia secara tegas hanya mengakui ahli waris Muslim. Namun, dengan adanya pembaruan, hukum waris Islam memberikan hak kepada anak atau orang tua angkat untuk  mendapatkan  bagian  dalam  harta  warisan  secara  proporsional  dengan  ahli waris Muslim. Dalam fiqih klasik, anak angkat atau orang tua angkat tidak memiliki jalan  untuk  mendapatkan  warisan.  Dalam  KHI Pasal  209  ayat  1  dan  2  menegaskan bahwa  orang  tua  angkat  atau  anak  angkat  berhak  mendapatkan  warisan  melalui mekanisme wasiat wajibah (Wardani, 2017: 19).

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas Hukum Kewarisan Di Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 M jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  02  PK/  Pdt/2013  tanggal  18  Juli  2013,  telah memberikan  hak  kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat  untuk  menikmati  peninggalan pewaris  berdasarkan  wasiat  wajibah.  Sebelumnya  pemberian  harta  warisan  kepada anak  angkat  telah  disebutkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  368 K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 jo. Putusan PTA Jawa Timur Nomor 238/Pdt.G/1998/ PA.Sby tanggal 2 Desember 1998 dan putusan PA Malang Nomor 1034/Pdt.G/PA.Mlg tanggal 2 September 1998. Dalam putusan tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Diantara pertimbangan dalam putusan tersebut adalah bahwa seseorang tidak hanya dipandang sebagai anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan, tetapi anak yang dipelihara, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris.
e. Pemberian Harta Warisan untuk ahli Waris beda Agama
Dalam konteks pembagian waris, hukum islam menerpakan ketentuan yang sangat  ketat,  sehingga  tidak  semua  ahli  waris  itu  diakui  eksistensinya  sebagai  ahli waris  dan  menerima  bagian  harta  waris  apabila  salah  satu  persyaratannya  tidak terpenuhi, seperti ahli waris beda agama.(OS. Mukhlas, 2022:287). Dalam fikih klasik, terdapat  pandangan  bahwa  pembagian  warisan  dapat  terhalang  jika  ahli  waris memeluk agama yang berbeda. Hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa harta warisan  akan  digunakan  untuk  mendukung  agama  yang  berbeda  dan  dapat menyebabkan  gangguan  dalam  keluarga.  Oleh  karena  itu,  ada  pandangan  yang menganggap bahwa anak non-Muslim tidak berhak menerima bagian dari warisan (Ahmad, 2017: 32).
Dalam KHI Pasal 171 huruf (c), disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada  saat  Pewaris  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum untuk menjadi ahli waris.
Ketentuan ini menguatkan larangan memberikan bagian harta waris kepada ahli  waris  non  muslim  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  hadis  dan  kesepakatan jumhur ulama. Dalam hukum islam, larangan untuk saling mewarisi itu tidak serta merta menghalangi untuk peduli memelihara hubungan keluaragaan dan hubungan kemanusiaan. Dengan dasar itu, maka pada saat harta peninggalan dibagikan kepada ahli  waris  yang  berhak  menerimanya,  dianjurkan  agar  anggota  keluarga,  baik  dari keluarga  inti/kecil  maupun  dari  keluarga  besar  yang  hadir  ikut  meyaksikan  atau mengikuti  dan  memantaunya  dieprhatikan  dan  diebri  jatah  qismah  (OS.  Mukhlas, 2022:287)
Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  kewarisan  di  pengadilan,  Penerapan saling tolong menolong dijadikan illat hukum dalam masalah kewarisan beda agama. Semangat  berbagi  melalui  qismah  tidak  sekedar  dipahami  sebgai  pemberian  ala kadarnya  tetapi  sudah  jauh  ditafsirkan  sebagai  pemberian  bagian  yang  kadarnya dapat setara dengan bagian yang diterima oleh ahli waris beragama islam. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk memberikan porsi bagian dari harta warisan kepada  ahli  waris  non  muslim  adalah  melalui  wasiat  atau  hibah.  Wasiat  adalah pernyataan  tertulis  dari  pewaris  yang  berisi  keinginannya  terkait  pembagian  harta warisan setelah meninggal. Hibah, di sisi lain, adalah pemberian harta secara sukarela

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
oleh  pewaris  kepada  pihak  lain  selama  masih  hidupnya.  Dalam  memberikan  harta warisan  kepada  anak  non-Muslim  melalui  wasiat  atau  hibah,  terdapat  beberapa ketentuan  yang  harus  diperhatikan.  Menurut  hemat  penulis,  pemberian  harta warisan  kepada  anak  non-Muslim  melalui  wasiat  atau  hibah  tidak  boleh  melebihi tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Artinya, bagian yang diterima oleh anak non- Muslim  haruslah  sejalan  dengan  pembagian  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum waris Islam (Bachtiar, 2017: 76).
Pada prinsipnya, pemberian harta warisan kepada anak non-Muslim melalui wasiat atau hibah harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Hal ini bertujuan  untuk  menjaga  keseimbangan  dan  keadilan  dalam  pembagian  warisan, serta  mencegah  terjadinya  konflik  di  antara  ahli  waris.  Dalam  praktiknya,  jika terdapat  ketidaksepakatan  atau  perselisihan  mengenai  pemberian  harta  warisan kepada  anak  non-Muslim,  pihak-pihak  yang  terlibat  dapat  mencari  solusi  melalui musyawarah  atau  bantuan  dari  ahli  hukum  Islam  yang  berkompeten.  Tujuannya adalah  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam (Ahmad, 2014: 19). Penerapan mekanisme pemberian harta warisan kepada anak non- Muslim melalui wasiat atau hibah dalam KHI menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya kesempatan  bagi  anak  non-Muslim  untuk  menerima  bagian  warisan  yang  mereka layakkan  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  hukum  waris  Islam.  Ketentuan mengenai  pemberian  harta  warisan  kepada  non-Muslim  juga  dapat  berbeda  di negara-negara  lain,  tergantung  pada  hukum  waris  yang  berlaku  di  masing-masing negara.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mempertimbangkan  konteks  hukum  waris yang berlaku di negara tersebut dan memperoleh nasihat dari ahli hukum Islam atau lembaga hukum Islam yang berkompeten (Ali, 2015: 27).
Sejumlah  hakim  agung  telah  memberikan  terobosan  hukum  dengan memberikan bagian harta waris kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah.  Filosofi  dan  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasarnya  adalah  bahwa pemberian harta peninggalan kepada ahli waris non-muslim semata-mata demi rasa kemanusiaan dan untuk menegakan rasa keadilan. (OS. Mukhlas, 2022: 288) Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  368/K/AG/1995,  merupakan  putusan  yang  mengandung terobosan  hukum  dalam  bidang  waris,  dimana  berdasarkan  putusan  tersebut, Mahkamah  Agung,  memberikan  bagian  harta  peninggalan  kepada  anak  kandung yang non muslim, sama kedudukannya dengan hak anak kandung beragama Islam. Putusan  tersebut  selanjutnya  diikuti  oleh  Putusan  Kasasi  Nomor  51/K/Ag/1999, Putusan  kasasi  Nomor  368  K/Ag/1999  ,  Putusan  kasasi  Nomor  16  K/AG/2010  dan Nomor  331  K/Ag/2018.  Ahli  waris  yang  pindah  agama  dan  tidak  seagama  dengan Pewaris, dipertimbangkan dengan porsi bagian yang sama dengan ahli waris lainnya yang seagama dengan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Selain pemberian harta warisan kepada anak kandung beda agama, terdapat pula yurisprudensi Mahkamah Agung  yang  memberikan  bagian  harta  warisan  kepada  ayah  kandung  non  muslim yang  beda  agama  dengan  Pewaris.  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 07/Pdt.G/2000/PTA.JK tanggal 21 Juni 2000 dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 54/Pdt.G/1999/PA.JU tanggal 13 Oktober 1999. Dalam putusan tersebut,

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
seorang ayah yang beragama non muslim mendapatkan hak atas harta peninggalan anaknya yang beragama Islam.
f. Musyawarah dalam Pembagian
Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  fikih  klasik,  yang  mencakup  rincian  bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan nash (teks hukum) dan dalil-dalil sekunder yang  lain.  Namun,  dalam  konteks  hukum  waris  di  Indonesia,  terdapat  pengaturan mengenai  musyawarah  dalam  pembagian  harta  warisan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Pasal  183.  Pasal  183  KHI  menyebutkan  bahwa  para  ahli  waris  dapat melakukan  musyawarah  atau  berunding  dalam  pembagian  harta  warisan  setelah mengetahui  bagian  masing-masing.  Hal  ini  berarti  bahwa  ahli  waris  memiliki kebebasan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan dalam hal pembagian harta warisan, meskipun rasio pembagian yang semula mungkin berbeda (Muid, 2013: 65).
Dalam  prakteknya,  musyawarah  dalam  pembagian  harta  warisan  dapat memungkinkan adanya perubahan dari pembagian awal yang ditentukan dalam fikih klasik.  Contohnya,  jika  pembagian  awalnya  mengikuti  perbandingan  2:1  (misalnya, dua ahli waris mendapatkan dua pertiga dan satu ahli waris mendapatkan sepertiga), melalui  musyawarah,  mereka  dapat  mencapai  kesepakatan  untuk  mengubah pembagian  menjadi  1:1  (setiap  ahli  waris  mendapatkan  separuh).  Namun,  penting untuk  dicatat  bahwa  perubahan  ini  harus  dilakukan  dengan  kesepakatan  semua pihak  yang  terlibat.  Pengaturan  mengenai  musyawarah  dalam  pembagian  harta warisan dalam KHI Pasal 183 memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi ahli waris untuk menjalin komunikasi dan mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian harta warisan (Abdullah, 2010).
Prinsip  musyawarah  ini  juga  sejalan  dengan  semangat  musyawarah  dan kesepakatan dalam Islam yang mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  musyawarah  dalam  pembagian  harta warisan  tidak  boleh  melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang mendasarinya,  seperti  pembagian  yang  telah  ditetapkan  oleh  nash  atau  dalil-dalil yang  jelas.  Musyawarah  harus  dilakukan  dalam  batas-batas  yang  ditetapkan  oleh syariat Islam dan dengan tetap memperhatikan hak-hak masing-masing ahli waris. Dalam  praktiknya,  jika  terjadi  ketidaksepakatan  dalam  musyawarah,  pihak-pihak yang berselisih dapat mencari penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui bantuan ahli hukum Islam untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Latif, 2015: 76).

## KESIMPULAN
Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia  yang  mengatur  transfer  harta  benda  dan  properti  dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya. Prinsip-prinsip hukum ini memberikan pedoman bagi individu dan  keluarga  dalam  melaksanakan  penyelesaian  warisan  serta  melindungi  hak-hak pewaris dan ahli waris. Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan konteks hukum di negara ini. Awalnya, Hukum Waris Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip fikih

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
klasik  yang  mendasarkan  pada  nash-nash  Al-Qur’an  dan  hadis.  Namun,  seiring dengan waktu, terjadi pembaruan dalam Hukum Waris Islam yang mengakomodasi kebutuhan  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  hidup  dalam  keragaman  etnis, budaya, dan agama. Salah satu perkembangan penting dalam Hukum Waris Islam di Indonesia  adalah  melalui  penerapan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  berlaku sejak tahun 1991. KHI mengatur berbagai aspek hukum waris Islam yang mencakup pemisahan  harta,  pembagian  warisan,  ahli  waris,  wasiat,  dan  hibah.  Pembaruan dalam Hukum Waris Islam di Indonesia juga tercermin dalam pendekatan yang lebih inklusif terhadap perempuan sebagai ahli waris. Terdapat peningkatan kesadaran dan upaya untuk memberikan hak-hak waris yang setara kepada perempuan dalam sistem hukum waris Islam. Selain itu, perkembangan hukum waris Islam di Indonesia juga dipengaruhi  oleh  perkembangan  hukum  positif  yang  ada  di  negara  ini,  termasuk ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perdata, dan kebijakan pemerintah terkait hukum waris. Dalam perkembangan kontemporer, ternyata  yurisprudensi  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembentukan  hukum waris di Indonesia. Meskipun terdapat perkembangan dan pembaruan dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, penting untuk terus mengkaji dan memperbaharui hukum tersebut  agar  tetap  relevan  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  Muslim Indonesia yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2015). Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
Abdullah, Amin. (2010). Hukum Waris Islam di Indonesia: Sejarah, Pembaruan, dan Tantangan. Jurnal Hukum UI.
Affandi,  Faisal.  (2005).  Analisis  Terhadap  Pengaturan  Ahli  Waris  Pengganti  dalam Hukum Waris Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Yudisia.
Ahmad, Sarwat, Dr. (2017).  Pewarisan Bagi Anak Non-Muslim dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Al-Ihkam, Volume 12, Nomor 1.
Ahmad,  K.  A.  (2014).  Pemberian  Warisan  kepada  Ahli  Waris  Non-Muslim  dalam Hukum Islam. Jurnal Istinbath, Volume 1, Nomor 1.
Ali, A. (2015). Hukum Islam di Indonesia: Dari Kolonialisme sampai Globalisasi. Gema Insani Press.
Artha,  I.  G.  A.  P.  (2018).  Pengaturan  Hukum  Waris  Adat  dan  Implikasinya  dalam Penerapan Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media.
Bachtiar, H. (2017). Hukum Waris Islam: Sebuah Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group.
Djoyohadikusumo, H. (2007). Hukum Waris Nasional Indonesia. Jakarta: PT Sinar Grafika.
Hadisumarto, A. (2017). Sengketa Warisan dalam Perspektif Hukum Adat. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Hendrikus. (2012). Pengaruh Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum Waris Islam di

## Indonesia. Jurnal Yudisia.
Latif, Abdul. (2015). Wasiat Wajibah dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Media Syariah.

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Kewarisan Di Indonesia
Kamaruddin,  Syaukat.  (2015).  Sejarah  Perkembangan  Hukum  Waris  Islam  di Indonesia. Jurnal Media Syariah.
Muid, Abdul. (2013). Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam. Medan: Cetakan Buku. Mukhlas,  Oyo  Sunaryo.  HUKUM  KEWARISAN  ISLAM  INDONESIA  (Norma  Dasar,
Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara’idh dan Kompilasi Hukum Islam), Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022
Pratomo, A. (2019). Hukum Kewarisan Indonesia: Perspektif Sistem Hukum Nasional. Riwu, H. (2016). Dinamika Sengketa Waris dan Implikasinya terhadap Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Jurnal Hukum.
Romli, R. M. (2019). Hukum Waris Islam di Indonesia: Studi Kritis atas Pelaksanaan
Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama. Jakarta: Jurnal Hukum UI.
Saragih, M. N. (2012). Hukum Waris dalam Tinjauan Sosiologis dan Filosofis. Jurnal Hukum Perdata.
Sodiki,  Ahmad.  (2010).  Hukum  Waris  Menurut  Al-Qur'an  dan  Hadis.  Jakarta:  PT. Press.
Soekanto, S., & Wirjono, S. (2016). Pokok-Pokok Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suhendri,  R.  (2020).  Konflik  Sengketa  Waris  dalam  Perspektif  Hukum  Adat  dan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Penerbit Andi.
Umiarso.  (2016).  Pembaruan  Hukum  Waris  Islam  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam: Analisis Kritis terhadap Pembagian Harta Warisan. Jurnal Yudisia.
Wardani.  (2017).  Pembaruan  Hukum  Waris  Islam  dalam  Rangka  Mewujudkan
Keadilan Gender. Jakarta: Grafindo Persada.
Wicaksono, A. (2020). Sengketa Waris di Indonesia: Perspektif Hukum, Agama, dan Sosial Budaya. Yogyakarta: Deepublish.