Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.1 , Februari 2021

## OPTIMALISASI PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MASA PERUBAHAN MELAWAN COVID-19 DI INDONESIA
Optimizing the implementation of public services during the transition time against covid-19 in indonesia
Diana Setiyo Dewi 1 , Tiur Nurlini Wenang Tobing 2
Program Studi Manajemen 1 , Program Studi Manajemen 2
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta 1 , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta 2
Email : dianasjaya@gmail.com 1 , tiurlaya@gmail.com 2
Abstract: This study focuses on COVID-19 as a global pandemic that has a negative impact on  various  government  fields.  The  government  made  a  new  online-based  policy  on  public service delivery. Public services before COVID-19 are seen as not optimal, the improvement needs are piling up in line with the delays during the COVID-19 pandemic, it is very necessary to  optimize  the  implementation  of  good  governance, problems  we  are  facing  now are  the threat of COVID-19 against the deterioration of the country, new policies that do not produce solutions, difficulties in implementing online-based work policies due to uneven technological progress in each region, increasing COVID-19 cases, and the pile-up task of improving public service  delivery. Current  pandemic  situations  in  Indonesia ;  an  increasing  number  of COVID-19  cases  in  Indonesia  with  a  total  of  93,657  on  July,  23 rd 2020;  The  government- issued social distancing policies, physical distancing, work from home and PSBB to break the chain of COVID-19; Conducting community intelligence through online and offline COVID- 19 prevention education; Java island as the  most populated area in Indonesia (SUPAS 2015) experienced  a  prolonged  red  zone  until  the  implementation  of  the  PSBB;  it's  affected  the economic  turnover. The  Impact  of  the  COVID-19  Pandemic  on  Public  Service  Delivery; Limited  access  for  providing  community  services;  Issued  a  new  policy;  Closure  of  schools, markets,  public  facilities,  restrictions  on  transportation  passengers,  and  others;  Providing online-based services. The conclusions and suggestions in this study are the application and development of the E-Government system; Creating new reliable policy standards; Employee training regarding online-based work systems; Efforts to distribute technology and information to every remote area in Indonesia
Keywords:  Covid  19  pandemic  in  Indonesia,  Implementation  of  public  services  in    New normal era, good governance.

## I. PENDAHULUAN
Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) telahmenjadi pandemi global yang mempengaruhi 185 negara dan lebih 3.000.000 pasien di seluruh dunia pada 28 April 2020 dengan 7.775 kasus di Indonesia pada 24 April 2020.  Persebaran  COVID-19  yang  cepat  memberikan  dampak  yang  mengganggu  di  berbagai  bidang
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.1 , Februari 2021
pemerintahan  negara.  Dalam  menghadapi  masalah  pandemi  COVID-19  pemerintah  dituntut  untuk  membuat kebijakan  strategis  untuk  menyesuaikan  kehidupan  normal  baru.  Salah  satunya  dalam  pengambilan  kebijakan yang  strategis  terhadap  peningkatan  kesiagaan  pusat  pelayanan  kesehatansebagai  upaya  penanganan  dan pencegahan.  Pemerintah  juga  dengan  cepat  mengeluarkan  kebijakan  mengenai social  distancing,physcial distancing, work from home dan implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang termasuk juga pelayanan  publik,    untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19.  Semua  pembatasan  ini  juga  menjadi tantangan,  karena  pada  faktanya  tidak  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan  mampu  diterapkan  oleh  masyarakat dan  terlebih  lagi  mengingat  kemampuan  setiap  pemerintah  daerahdi  seluruh  Indonesia  belum  merata  sehingga dirasakan ketimpangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal.
Pelayanan  publik  yang  bertujuan  menyejahterakan  kehidupan  masyarakat  dalam  pemenuhan kepentingan  sehari-hari  juga  terbentuk  dalam  hukum  agar  terdapat  panduan  yang  jelas  dan  tidak  terjadi kesimpangsiuran  dalam  masyarakat.  Hal  ini  disebutkan  pada  Pasal  1  Ayat  1  Nomor  25  Tahun  2009, bahwapelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau pelayanan administratif  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Selanjutnya,pada Pasal 5 ayat 2 dan 3disebutkanmengenai  ruang lingkup pelayanan publik  meliputi pelayanan  barang publik dan jasa publik  serta  pelayanan  administratif  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi pendidikan,  pengajaran,  pekerjaan  dan  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi,  lingkungan  hidup, kesehatan, energi, jaminan sosial, perbankan, parawisata, perhubungan, sumber daya alam, dan sektor strategis lainnya.  Penyelenggaran  pelayanan  publik  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada masyarakat  agar  fungsinya  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Para  penyelenggara  pelayanan  publik  sudah menyusun  segala  mekanisme  dan  peraturan-peraturan  dibidangnya,  namun  masih  banyak  keluhan-keluhan masyarakat  atas  kinerja  pelayanan  publik  yang  mereka  rasakan.  Masyarakat  masih  mengeluhkan    kurangnya respon  yang  terjadi  hampir  seluruh  tingkatan  unsur  pelayanan  bahkan  terkadang  diabaikan,  lambatnya penyampaian berbagai informasi, akeses yang terlalu jauh dari jangkauan masyarakat, kebijakan yang tumpang tindih, persyaratan yang terlalu bertele-tele, biayanya mahal, dan masalah lainnya.
Berbagai  masalah  yang  menumpukdalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  memang  tidak  bisa dihindari,  namunselalu  dilakukan  berbagai  macam  evaluasi  agar  dapat  mengoptimalkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  secara  global  ini  juga  membuat  hambatan  baru bagi  seluruh  sektor  pemerintahan,  termasuk  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pemerintah  diharuskan menyesuaikan  segala  kebijakan-kebijakan  dengan  keadaan  normal  baru  (new  normal),  akibatnya  banyak kebijakan  yang  harus  diubah  bahkan  dihapuskan.  Namun  di  sisi  lain  pihak  penyelenggara  pelayanan  publik dituntut  agar  tetap  dapat  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  selalumemperhatikan  hak  dan kewajiban pihak terkait.
Masalah  yang  menjadi  hambatan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  sekaligus  menjadi tantangan  dalam  masa  pandemi  COVID-19.  Keluhan-keluhan  yang  dirasakan  masyarakat  dapat  berdampak kepada kinerja pemerintahan  yang akan  menghilangkan  kepercayaan dari  masyarakatnya.  Olehkarena  itu hasil evaluasi  yang  dilakukan  dapat  dijadikan  acuan  perbaikan  kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat dengan  mengoptimalkan prinsip-prinsip kerja good governance . Penjelasan pada  Peraturan  Pemerintah  N0.  101  tahun  2000  mengenai  pengertian good  governance ialah  tatakelolayang mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat. Upaya optimalisasi pada penyelenggaraan pelayanan publik dengan good gorvernance diharapkan  mampu menciptakan pelayanan yang lebih baik dengan segala pembatasan ruang gerak bekerja selama masa pandemi COVID-19.

## II. MATERIAL
Pandemi  COVID-19  menimbulkanancaman  buruk  kepada  seluruh  sektor  (pelayanan  barang  publik, jasa  publik,  dan  administratif)  pemerintah  yang  melahirkan  berbagai  macam  kebijakan  sebagai  upaya penyesuaian  kehidupan  normal baru. Tidak sedikit  kebijakan  yang justru dirasa  sulit  untuk diimplementasikan oleh  masyarakat  sehingga  kebijakan  tidak  berjalan  sesuai,  terutama  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  publik. COVID-19  yang  menyerang  kesehatan  manusia  telah  menjadikan  penyelenggara  pelayanan  publik  bidang
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.1 , Februari 2021
pemerintahan  memberikan perhatian  khusus kepada pusat pelayanan kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Mengingat COVID-19 sudah menyebar hampir diseluruh daerah di Indonesia, menjadi tantangan  baru  bagi  pemerintah  untuk  mempercepat  pemerataan  peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan, terlebih  daerah  tertinggal  yang  memiliki  akses  sulit  untuk  dijangkau  oleh  pemerintah  pusat.    Sulitnya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan beban kerja tenaga kesehatan yang semakin bertambah seiring bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia menjadi hambatan baru dalam bidang kesehatan untuk melakukan tugasnya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarkat.
DisampingdampakterhadapbidangpelayananKesehatan,  pemberlakuan  peraturan  mengenai social distancing, physcial distancing, work from home dan PSBB yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah  juga menjadi tantangan baru di bidang pendidikan. Metode belajar online yang dirasa kurang efektif meningkatkan hambatan baru yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga yang semakin memburuk  karena  harus  membeli  kuota  internet.Masalah  lain  bertambah  bagi  masyarakat  di  pelosok  desa tertinggal  dengan  akses  jaringan  internet  yang  kurang  memadai.  Walaupun  himbauan  untuk social distancing dan physcial  distancing harus  dilakukan  namun  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  terpaksa harus  melakukan  pekerjaan  di  luar  rumah.  Tak  sedikit  juga  masyarakat  yang  mengabaikan  protokol  kesehatan dan  kurangnya  informasi  mengenai  upaya  pencegahan  COVID-19  menjadikan  kasus  di  Indonesia  semakin bertambah setiap harinya. Jika kasus semakin bertambah, maka setiap sektor pemerintahan yang terdampak akan sulit  mengoptimalkan  kebijakan  yang  sudah  dibuat.  Sebagaiakibatnya,  keluhan  masyarakat  akan  kinerja penyelenggaran pelayanan publik dapat semakin memburuk.

## III.    PEMBAHASAN

## 3.1 Kondisi Pandemi COVID-19 Di Indonesia
Perkembangan  terbaru  pada  tanggal  23  Juli  2020  dilaporkan  terdapat  tambahan  kasus  COVID-19  di Indonesia  sebanyak  1.906  kasus,  sehingga  total  kasus  di  Indonesia  per  tanggal  23  Juli  2020  sebanyak  93.657. Virus  COVID-19  yang  menular  melalui  kontak  mata,  hidung  dan  mulut  membuatnya  semakin  mudah  untuk menyebar karena tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Upaya pemerintah dalam melakukan pencerdasan masyarakat  melalui  edukasi  penegahan  COVID-19  juga  semakin  rutin  dilakukan.  Melalui  sebaran  media televisi, media online dan offline dengan bahasa yang mudah dimengerti dari usia anak-anak hingga dewasadan pemerintah  juga  sudah  mengeluarkan  kebijakan social  distancing,physcial  distancing,  work  from  home dan PSSB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Hasil  Survey  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  2015  menunjukkanpenduduk  Indonesia  lebih  banyak hidup  di  Pulau  Jawa,  sehinggatidak  mengherankan  jika  pulau  Jawa  merupakan  daerah  yang  memiliki  jumlah kasus  COVID-19  tertinggi  di  Indonesia.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  perputaran  ekonomi  yang  berfokus  di pulau  Jawa  karena  kebijakan  PSBB.  Selain  itu  kurang  meratanya  pembangunan  disetiap  daerah  membuat informasi  mengenai  protokol  kesehatan  dan  kebijakan  pemerintah  terkait  juga  menjadi  tidak  tersebar  rata. Penurunan sektor ekonomi di berbagai negara  termasuk Indonesia telahmempengaruhi penyelenggaraan publik di bidang transportasi, penerbangan dan perhotelan.

## 3.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Semenjak diberlalukannya kebijakan social distancing , physcial distancing,work from home dan PSBB telahmembuat  keterbatasan  ruang  gerak  dalam  melakukan  aktivitas  di  luar  rumah.  Peraturan-peraturan  baru sebagai  upaya  penyesuaian  kehidupan  normal  baru  pun  banyak  terbentuk.  Salah  satunya  ialah  Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menutup sekolah, pasar, fasilitas umum,  pembatasan  penumpang  transportasi  umum,  membatasi  aktivitas  yang  menimbulkan  kerumunan  orang dan  lainnya.  Hal  ini  berdampak  pada  terhambatnya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  kemudian  harus digantikan dengan metode online yang dirasa cukup sulit bagi masyarakat awam yang tidakterbiasamenggunakan  computer  atauteleponpintar.  Kurang  cepatnya  tanggapan  pemerintah  dalam menetapkan  COVID-19  sebagai  pandemi  global  membuat  Indonesia  semakin  tertinggal  dari  negara-negara tetangga lainnya.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.1 , Februari 2021

## 3.3 Tantangan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Saat Pandemi COVID-19
Tantangan melawan COVID-19 yang ada di Indonesia banyak bermunculan dari berbagai faktor, tidak hanya  muncul  dari  masyarakat  namun  juga  muncul  dari  kebijakan-kebijakan  yang  masih  belum  matang. Koordinasi  antar  bidang  yang  masih  kurang  baik  kerap  dianggap  membuat  masyarakat  kebingungan,  banyak kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  dianggap  belum  bisa  mengatasi  masalah  sebelumnya.Pemerintah  telah mendesain „ new normal’ sebagai alternatif agar  masyarakat Indonesia tetap  melakukan aktivitas di luar rumah dengan  sejumlah  protokol  yang  harus  dipenuhi,  denganharapanakanmenghasilkankekebalanalamiah  (Herd immunity) namun hingga hari ini pertambahan kasus di Indonesia masih meningkat setiap harinya.
Banyaknya  penutupan  sektor  ekonomi  membuat  masyarakat  kalangan  bawah  semakin  mengalami keterpurukan, menyebabkanbanyakdiantaramereka melanggar kebijakan pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah. Pelanggaran tentang larangan mudik jelang lebaran karena penerapan lockdown juga tidak begitu efektif karena  banyaknya  laporan  kasus  COVID-19  yang  berasal  dari  pelaku  perjalanan  dari  luar  daerah.  Walaupun pemerintah juga  sudah  mengupayakan pemberian bantuan  sosial berupa uang tunai  dengan Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  dan  kebutuhan  pokok  sehari-hari,  namun  banyaklapisanmasyarakat  belum  merasakan  secara merata  karena  alasan  pendataan  yang  kurang  lengkap.  Hal  lainnya  karena  masih  terjadi  ambiguitas  antara prioritas  bagi  kelompok  yang  berisiko  terkena  COVID-19  atau  kelompok  yang  berhak  mendapatkan  BLT. Setiap  kegiatan  yang  digantikan  secara online juga  menjadi  hambatan  bagi  masyarakat  awam  di  daerah tertinggal.Disampingitu,  belum  ditemukannya  vaksin  COVID-19  juga  menuntut  pemerintah  agar  tetap  dapat menjaga kestabilan negara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Pelaksanaan  birokrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  masa  normal  baru  tak  luput  dari kritikan  masyarakat  yang  menganggap  birokrasi  dirasa  berbelit-belit,  respon  yang  berlangsung  lama  dan ketidakpastian  dalam  pengambilan  kebijakan  sehingga  menimbulkan  masalah  baru.  Egoisme  antar  lembaga yang tidak sejalan menimbulkan pertentangan pada peraturan penanganan COVID1-19  yang dikeluarkan oleh pemerintah  Indonesia,  dapat  dilihat  pada  peraturan  PSBB  hanya  sektor  kesehatan,  keuangan,  logistik,  pangan, komunikasi,  energi,  sektor  industri  strategis  dan  kebutuhan  sehari-hari  namun  muncul  Surat  Edaran Perindustrian untuk mengizinkan pabrik dapat beroperasi di masa PSBB.

## 3.4 Upaya Pemerintah Dalam Menangani Dampak Penyelenggaran Pelayanan Publik Saat Pandemi COVID-19
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  hanya  sekedar  membuat  kebijakan  baru  yang  lebih  sesuai dengan  kehidupan  normal  baru.  Pemerintah  harus  tetap  menjalankan  tugasnya  sebagai  penyedia  pelayanan publik  untuk  kepentingan  masyarakat  sehingga  mengubah  pelayanan  publik  pemerintah  atau  swasta  agar difokuskan kepada pelayanan yang menghindari peningkatan jumlah kasus COVID-19. Berbagai cara dilakukan pemerintah,  penutupan  objek  wisata,  anjuran  tidak  pulang  kampung,  memberikan  bantuan  sosial  kepada keluarga  yang  terdampak  COVID-19,  menyediakan  APD  bagi  para  tenaga  kesehatan,  mengubah  sarana  olah raga  Wisma  Atlet  menjadi  fasilitas  untuk  Orang  Dengan  Pantauan  (ODP),  mengubah  hotel-hotel  menjadi penginapan para tenaga kesehatan dan anggota DPR dipotong gaji untuk sumbangan dana pandemi COVID-19. Selainitu, untukmenjagakestabilanekonomi agar kehidupanmasyarakattidakmenjadisemakinsulit, pemerintahtelahmemberikankesempatanpadabeberapapihak agar rodaekonomitetapberjalan. Hal initampakdaridiijinkannyabeberapatempatwisatauntukdibukabagiumummelaluipenerapan  protocol  Kesehatan yang ketat, pusatperbelanjaan yang mulaiberfungsi, dantransportasiumumberjalanKembali.

## 3.5 Upaya  Masyarakat  Dalam  Menangani  Dampak  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Saat Pandemi COVID-19
Kreatifitas yang diekspresikan melalui poster ataupun video-video edukasi yang tersebar dimasyarakat dapat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Para pelajar, pemuka agama dan sektor lainnya membantu melakukan edukasi masyarakat disekitar lingkungan mereka, memberikan contoh penerapan berbagai protokol dan  memanfaatkan sumber daya manusia untuk membuat masker bersama ataupun produk lainnya. Hal yang harus ditekankan ialah masyarakat harus mengedepankan untuk selalu patuh dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memahami langkah mencuci tangan dengan baik,  menggunakan  masker  dan  menjaga  kesehatan  tubuh  agar  tetap  sehat  dengan  ruang  gerak  yang  terbatas. Para penyandang dana memberikanbantuanuntuksektorKesehatandanekonomimasyarakatbawah.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.1 , Februari 2021
Pembelajaranmenggunakantelponpintardan
computer telahdiberikanolehmereka yang pedulipadaPendidikankepadamasyarakatkurangmampudanmemilikiketerbatasan.

## III. KESIMPULAN
Terdapat  tiga  kunci  yang  harus  dipertimbangkan  untuk  tetap  bertahan  dan  optimal  selama  masa pandemi  COVID-19  dalam  jangka  pendek.  Pertama,  menyebarluaskan  tes  cepat  (rapid  test) untukmengidentifikasiCOVID-19  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia  agar  mudah  melakukan tracing untuk mendeteksi  kemungkinan  kasus  baru,  karena  belum  lama  ini  banyak  kasus  COVID-19  tanpa  gejala bermunculan.Hal ini  sudah diterapkan pemerintah Korea dan dapat  membantu  melandaikan  kurva  COVID-19. Kedua, melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan penggunaan masker danjaga jarak antar individu untuk  meratakan  kurva  COVID-19  di  Indonesia.  Walaupun  akan  berdampak  kepada  ekonomi  masyarakat namun  merupakan  tantangan  bagi  pemerintah  untuk  memperkaya  kumpulan  data  agar  bantuan  sosial  dapat tersalurkan  dengan  adil.  Ketiga,  pemerintah  melakukan  perlindungan  khusus  kepada  kelompok  rentan  seperti masyarakat kurang mampu, masyarakat berusia lanjut, pemilik usaha kecil dan pengangguran.
Pada masa ini, Indonesia memfokuskan pada pelayanan publik yang menunjang untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 jangka pendek maupun jangka.  Menerapkan lockdown pada daerah-daerah zona merah; dan pemberlakukan PSBB menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melawan COVID-19. Penerapan E-Goverment (layananan  berbasis  eletronik)  sudah  mulai  diberlakukan  untuk  menunjang  kebijakan work  from home agar  birokrasi  tetap  berjalan  sebagai  upaya  pertahanan  dalam  memberikan  pelayanan  maksimal  di  era normal baru. Mengoptimalkan teknologi, informasi dan komunukasi  dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun  masih  perlunya  dilakukan  evaluasi  dan  pengembangkan  pada  sistem  dan  aplikasi  yang  tersedia  di Indonesia  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang  tetapprima  kepada  masyarakat.Disampingitu, menciptakan  standar  kebijakan  yang  pasti  sebagai  acuan  kebijakan  lainnya  agar  tidak  terjadi  kesalahan koordinasi  serta  pelatihan  kepada  setiap  lapisan  pegawai-pegawai  penyelenggara  pelayanan  publik  terkait pengoperasian sistem.
Gotong royong  bersama antara masyarkat dan  pemerintah harus berjalan dengan baik untuk  bersama menciptakan negara yang produktif dan tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.     Tanpa henti melakukan upaya pemerataan  diseluruh pelosok daerah Indonesia yang masih tertinggal merupakan kunci keberhasilan. REFERENSI
[1] K. J. Clerkin et al. , “COVID-19 and Cardiovascular Disease,” Circulation , vol. 2019, pp. 1648–1655, 2020.
[2] S. R. Apresian, “Responding to the COVID-19 Outbreak in Indonesia: Lessons from European Countries and South Korea,” J. Ilm. Hub. Int. , vol. 2019, pp. 53–57, 2020.
[3] S. Amalia, “Reformasi Birokrasi 4.0 : Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” J. Wacana Kinerja Kaji. Prakt. Kinerja dan Adm. Pelayanan Publik , vol. 21, no. 2, pp. 1–18, 2018.
[4] S. Syafrida, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia,” SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i , vol. 7, no. 6, 2020.
[5]  D. I. E. R. A. Covid-, “Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era covid-19,” vol. 2, pp. 1–18, 2020.