…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  MERDEKA  BELAJAR  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

## Oleh
Seif Malik Aziz
UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Email: seifmalikaziz@gmail.com
Article History: Received: 2 1-0 5 -2023
Revised: 29 -05-2023 Accepted: 2 4 -06-2023
Abstract: This  research  will  discuss  abouth  what  is meant  by  freedom  to  learn,  what  are  the  aims  of  the freedom to learn policy and what are the implications of  the  policy  of  freedom  to  learn  in  efforts to  improve the  quality  of  education  in  Indonesia.  The  research method  used  is  a  descriptive  qualitative  research method  using  literature  study.  Research  data  will  be analyzed  descriptively  based  on  theories  and  new findings resulting from literature review.
The research results reveal that freedom to learn is the freedom for education (schools, teachers and students) to  innovate,  be  independent  and  creative.  The  aim  of independent learning is so that teachers, students and parents  can  have  a  happy  atmosphere.  Some  of  the implications  of  the  independent  learning  policy  in  an effort  to  improve  the  quality  of  education  include; Student-oriented  learning,  teacher  commitment, curriculum management and learning processes.
Keywords: Freedom to Learn, Quality, Education

## PENDAHULUAN
Pada  abad  21  ini  kompetisi  dalam  dunia  Pendidikan  semakin  tinggi,  sehingga Lembaga  Pendidikan  dituntut  untuk  lebih  cepat  dan  tepat  dalam  mengembangkan pengetahuan,  sikap  dan  ketrampilan  siswa  yang  dibutuhkan  sekolah  dan  masyarakat khusunya  dunia  semata, 1 namun  juga  harus  sesuai  dengan  era  revolusi  Industri  4.0,  era society  5.0.  Hal  ini  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  besar  pemerintah  pada  sektor Pendidikan.  Peningkatan  mutu  dan  kualitas  pendidikan  saat  ini  menjadi  prioritas  utama agar  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  untuk  menghadapi  globaliasi. 2 Dalam  cakupan  Pendidikan  secara  nasional,  maka  pendidikan  nasional  Indonesia  saat  ini menghadapi  berbagai  tantangan  yang  sangat  berat  khususnya  dalam  upaya  menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global, pembangunan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  unggul  turut  mendukung  kemajuan  bangsa,
1 Bamalli, H.S. (2013). Competencies and Strategies for the Teaching of 21st Century Learners in Vocational Home Economics Education. Journal of Educational and Social Research, 3 (9) : 105-108
2 Baro'ah,  S.  (2020).  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Sebagai  Strategi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Jurnal Tawadhu, 4(1), 1063-1073

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
terlebih  dalam  menghadapi  era  revolusi  industri  seperti  sekarang  ini,  bangsa  Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.
Menurut  Mulyasa  dewasa  ini  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  terus dilakukan oleh  berbagai  pihak  dalam  rangka  mengembangkan  sumber  daya  manusia  dan pengembangan  watak  bangsa. 3 Peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  sasaran pembangunan  dibidang  pendidikan  nasional  dan  merupakan  bagian  integral  dari  upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diwujudkandalam proses pendidikan.
Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pendidikan ialah membuat kebijakan baru terkait kurikulum. Kurikulum yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah  khususnya  menteri  pendidikan  adalah  kurikulum  merdeka  belajar.  Konsep kurikulum  merdeka  belajar  ini  menekankan  pada  pemberian  kebebasan  di  bidang Pendidikan. 4 Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih jauh tentang apa yang  dimaksud  merdeka  belajar,  apa  tujuan  kebijakan  merdeka  belajar  dan  bagaimana implikasi  kebijakan  merdeka  belajar  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  Pendidikan  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  metode  kualitatif,  penelitian  kulitatif  adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dasar teori di manfaatkan  sebagai  pemandu  juga  bermanfaat  untuk  memberikan  gambaran  umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jenis pendekatan penelitian  yang  diguakan  yaitu  metode  deskriptif,  yaitu  suatu  metode  meneliti  status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yag diselidiki.
Jenis  metode  deskriptif  yang  dilakukan  yaitu  penelitian  perpustakaan  merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yag dianggap baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Penelitian perpustakaan berarti sumber data diambil dari berbagai sumber data yang relefan dengan topik yang diangkat yaitu merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu Pendidikan.
3 Mulyasa. Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan). Bandung Rosda. Cetakan Ke-IX. 2010.
4 Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme Konstruktivisme, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran,12 (2): 155-164
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Merdeka Belajar
Merdeka belajar adalah kebebasan untuk Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam  berinovasi,  mandiri  dan  kreatif.  Terobosan  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  tentang  merdeka  belajar  dimaksudkan  untuk  memajukan mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Tujuan  merdeka  belajar  adalah  agar  para  guru,  peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. ―Merdeka belajar itu bahwa proses  pendidikanharus  menciptakan  suasana-suasana  yang  membahagiakan.  Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia  untuk  semua  orang. 5 Merdeka  Belajar  merupakan  proses  pembelajaran  secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Diperlukan belajar merdeka terlebih dahulu karena bisa jadi masih ada hal-hal yang membelenggu rasa kemerdekaan, rasa belum merdeka dan  ruang gerak  yang  sempit  untuk  merdeka.  Esensi  Merdeka  Belajar  adalah  menggali potensi  terbesar  para  guru  dan  siswa  untuk  berinovasi  dan  meningkatkan  kualitas pembelajaran  secara  mandiri.  Mandiri  bukan  hanya  mengikuti  proses  birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan. 6

## B. Mutu Lembaga Pendidikan
Mutu berarti “Karat” baik bur uknya sesuatu, kualitas, taraf/derajat (kepandaian, kecerdasan). 7 Mutu  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  menentukan  kepuasan pelanggan  dan  upaya  perubahan  ke  arah  perbaikan  terus  menerus  sehingga  dikenal dengan  Q  =Match  (Quality  = Meets  Agreed  Terms  and  Changes ). 8 Dalam  mutu  adalah gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari  barang  atau  jasa  yang  menunjukan kemampuannnya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang  diharapkan  atau  tersirat.  Dalam konteks  pendidikan,  pengertian  mutu  mencakup, input,  proses  dan  output pendidikan. 9 Pengertian  mutu  lebih  spesifik  sebagaimana  dijelaskan  Nanang  dalam  tulisannya  yang menyatakan  bahwa  mutu  adalah  kemampuan  ( ability )  yang  dimiliki  suatu  jasa  yang dapat  memenuhi  kebutuhan,  kepuasan  ( satisfaction ),  pelanggan  ( customers )  dalam pendidikan. Customors dikelompokan menjadi dua yaitu internal customer dan eksternal customer . Interneal  customer yaitu  siswa  dan customer  eksternal yaitu  masyarakat  dan dunia  industri. 10 mutu  tidak  bisa  berdiri  sendiri  melainkan  perlu  adanya  hal-hal  atau faktor  yang  dapat  membantu  dalam  pencapaian  dan  pemeliharaannya.  Dalam  hal  ini maka penjaminan mutu ( Quality Assurance System ) sangat dibutuhkan.
Sementara  pendidikan  adalah  perbuatan  mendidik  jadi  secara  etimologi  mutu pendidikan adalah kualitas perbuatan mendidik, perbuatan disini adalah interaksi antara
5 Syukri  Bayumie,  AP.,SE.,M.Si.  2020.  Menakar  Konsep  Merdeka  Belajar(https://intens.news/menakar- konsep-merdeka-belajar/diakses Tanggal 30 Mei 2020 Pukul 10.30 wita
6 Prayogo.    2020. Peluang    Reformasi    Pendidikan   Di    Tengah    Pandemi    Covid-19. https://www.y. prayogo.kalderanews.com/2020/05/peluang-reformasi-pendidikan-di-tengah-pandemi-covid-19-begini-kata- mendikbud/. Diakses tanggal 30 Mei 2020 Pukul 12. 43
7 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), 604
8 Vincent Gasperz, Total Quality Manajemen, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2003), 5 9 Depdiknas, Manajemen  Penjaminan  mutu  berbasis  Madrasah,  Buku  I  Konsep  dan  Pelaksana, (Jakarta  : 2001), 24 10 Nanang Fatah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. (Bandung :Remaja Rosdakarya.2013), 2

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
guru dan murid dalam proses belajar mengajar dikelas. 11 Dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan  masyarakat.  Dalam  pengertian  yang sederhana  makna  pendidikan  sebagai  usaha  manusia  untuk  menumbuhkan  dan mengembangkan  potensi-potensi  pembawaan  baik  jasmani  maupun  rohani  sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. 12
Dengan  demikian  pendidikan  merupakan  suatu  bimbingan,  pengarahan,  dan tuntunan  yang  dilakukan  oleh  pendidik  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal dan integral, baik aspek jasmani, rohani, aspek  sensual  logis  (ranah  kognisi),  sensual  empiris  (ranah  psikomotorik),  maupun aspek  moral-transendental  (ranah  afektif),  baik  dalam  lingkungan  keluarga,  sekolah, maupun masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengahsilkan lulusan yang  memilki  kemampuan  dan  kompetensi,  baik  kompetensi  akademik  atupun kompetensi  kejuruan,  yang  dilandasi  oleh  kompetensi  personal  dan  sosial,  serta  nilai- nilai  akhlak  mulia  yang  keseluruhan  merupakan  kecakapan  hidup (Life  Skill ) selain  itu menghasilkan manusia yang seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia yang pribadi integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu dan  amal. 13 Adapun  pengertian  lembaga  pendidikan  Islam  adalah  adalah  tempat  atau organisasi  yang  menyelenggarakan  pendidikan  Islam,  yang  mempunyai  struktur  yang jelas  dan  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  pendidikan  Islam. 14 Oleh  karena  itu, lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  harus  dapat  menciptakan  suasana  yang memungkinkan  terlaksananya  pendidikan  dengan  baik,  menurut  tugas  yang  diberikan kepadanya,  seperti  sekolah  (madrasah)  yang  melaksanakan  proses  pendidikan  Islam agar  mutu  pendidikan  Islam  terus  lebih  baik.  Maka  menurut  penulis  mutu  pendidikan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: kesiapan siswa, ketersediaan tenaga  pengajar,  sarana  dan  prasarana,  metode  pembelajaran,  relevansi  pendidikan dengan  kebutuhan,  susana  lingkungan  dan  iklim  sekolah.  Mutu  pendidikan  yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pendidikan islam dalam mendayagunakan sumber-sumber  pendidikan  untuk  meningkatkan  kemampuan  belajar  seoptimal mungkin.
11 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), h. 604
12 Abd Rahman, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, Yumriani. Pengertian Pendidikan, Ilmu  Pendidikan  Dan  Unsur-Unsur  Pendidikan.  Al  Urwatul  Wutsqa:  Kajian  Pendidikan  Islam.  Volume  2,  Nomor  1, Juni 2022. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul. 1-8
13 Hari  Sudrajat, Manajemen  Peningkatan  mutu  berbasis  sekolah;  Peningkatan  mutu  Pendidikan  melalui Implementasi KBK (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), h.112
14 Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia. Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 06 No.11, Januari 2017. 59-71
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Mutu Pendidikan sangatlah ditentukan oleh manajemen kurikulum, SDM, maupun proses  pembelajaran.  Ketiga  unsur  ini  akan  ditentukan  oleh  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan  Kepala  Madrasah  yang  harus  mengacu  pada  kebutuhan  dan  kemampuan madarasah  dalam  hal  meningkatkan  mutu.  Kebijakan  kebijakan  juga  harus memperhatikan  semua  unsur  kebutuhan  madrasah  mulai  dari  siswa,  guru  dan  wali murid. Hal ini sesuai yang ungkapkan Mulyasa yang menyatakan bahwa Pendidikan yang bermutu  bukan  hanya  dilihat  dari  kualitas  lulusanya  tetapi  juga  mencakup  bagaimana lembaga  pendidikan  mampu  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  sesuai  dengan  standar mutu  yang  berlaku.  Pelanggan  dalam  hal  ini  adalah  pelanggan  internal  (peserta  didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan). 15 Peningkatan mutu madrasah juga harus dilakuan secara konsisten, terencana dan memiliki target yang jelas yang akan dicapai. Pencapaian  mutu  secara  total  dan  berkesinambungan  serta  melibatkan  semua  unsur secara terpadu ini dikenal dengan istilah total quality manajement (TQM). Total  Quality  Manajement  merupakan  budaya  peningkatan  mutu  pendidikan secara terus menerus, fokus pada stakeholder sekolah demi kepuasan jangka panjangnya dan  partisipasi  warga  sekolah,  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah. 16 Maka  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  harus  ada  beberapa  unsur  dalam penerapannya  dalam  lembaga  pendidikan  Islam  seperti  Madrasah,  unsur-unsur  yang dimaksud adalah:
1. Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang  dewasa  atau  siapa  saja  yang  bertanggung  jawab  dalam  rangka  membimbing dan  mempersiapkan  anak  dengan  atas  nama  Allah  SWT  serta  bertanggung  jawab kepadanya
2. Bahwa yang dibimbing merupakan generasi muda dengan seluruh kelengkapan dasar dan  potensi-potensi  fitrahnya  agar  tumbuh  kembang  secara  bertahap,  yaitu kekhalifahan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT
3. Berpedoman  k epada  Al  Qur’an,  sehingga  secara  konseptual  dan  praktis,  maka metode,  pelaksanaan,  materi,  evaluasi  dan  alat-alatnya  dapat  dijabarkan  dan dikembangkan dari Al Qur’an. 17
Untuk  menentukan  dan  menjamin  mutu  pendidikan  secara  nasional,  maka pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengkalirifikasi 8 standart mutu yang selanjutnya akan dilakukan akreditasi  pada  setiap  jenjang  dan  satuan  pendidikan  untuk  menentukan  kelayakan program satuan pendidikan. Ke delapan standar standar nasional itu adalah:
1. Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  Kompetensi  merupakan  seperangkat  sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  harus  dimiliki,  dihayati  dan  dikuasai  oleh peserta  didik setelah mempelajari  suatu  muatan  pembelajaran,  menamatkan  suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
15 Mulyasa, Menjadi Kepala  Sekolah Profesional dalam konteks Mensukseskan MBS dan KBK, (Bandung  : (PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.226
16 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Teori Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 459
17 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 32

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
2. Standar  Isi,  Standar  isi  yaitu  kriteria  mengenai  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar  Proses,  Standar  proses  yaitu  kriteria  mengenai  pelaksanaan  pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar  Pendidik  dan  Tenaga  kependidikan,  Standar  Pendidik  dan  Kependidikan yaitu kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar  Sarana  dan  Prasarana,  Standar  sarana  dan  prasarana  yaitu  kriteria mengenai  ruang  belajar,  tempat  berolahraga,  tempat  ibadah,  perpustakaan, labolatorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi serta sumber  belajar  lain,  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses  pembelajaran, termasuk pengunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar  Pembiayaan  Pendidikan,  Standar  pembiayaan  adalah  kriteria  mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan dalam satu tahun.
7. Standar  Pengelolaan,  Standar  Pengelolaan  adalah  kriteria  mengenai  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan, kabupaten/  kota,  provinsi  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Standar Penilaian, Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. 18
Delapan standar nasional pada ahirnya akan bermuara pada suatu tujuan untuk menjamin  mutu  pendidikan  nasional  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kedelapan unsur ini diterapkan dalam lembaga pendidikan baik disekolah umum maupun di Madarasah.

## C. Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan.
Kebijakan merdeka belajar sebagaimana dicanangkan pemerintah mempunyai 4 kebijakan  merdeka  belajar  yakni;  penyelenggaraan  Ujian  Berbasis  Nasional  (USBN) diganti ujian (assesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, penggantian UN (Ujia Nasional) sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan peserta didik menjadi asesmen  Kompetensi  Minimum  dan  Survei  Karakter,  guru  diberi  kebebasan  dalam mengembangkan  format  RPP  (Rencan  Pelaksanaan  Pembelajaran)  dan  perarutan tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  yang  sebelumnya  zonasi  menjadi  lebih fleksibel  utuk  mengakomodasi  berbagai  kondisi  di  daerah.  Hal  ini  juga  disampaikan Unifah 19 dalam  pemaparan  seminar  Nasional  bertajuk  Merdeka  Belajar;  Aplikasinya dalam  Manajemen  Pendidikan  &  Pembelajaran  di  Sekolah,  menyampaikan  4  Kebijakan Pendidikan Nasional "MERDEKA BELAJAR"
18 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan .  (Jakarta:  Sinar Grafik,2013 ). 2
19 Unifah Rosyidi, Ketua PGRI, Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan &Pembelajaran di  Sekolah  (  makalah  Seminar  Nasional)  Pasca  Sarjana  UNJ  Jakarta,  10  Maret  2020. https://pps.unj.ac.id/wp- content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ-proses.pdf
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
NO KEBIJAKAN DESKRIPSI 1 USBN menjadi asesmen oleh sekolah menilai  kompetensi  siswa,  melalui  tes  tertulis  dan  bentuk penilaian lain yang komprehensif.  Guru  dan  sekolah  lebih  merdeka  dalam  menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah. 2 UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum &
Survei Karakter
tidak  mengukur  penguasaan  materi  mapel  dlm  kurikulum seperti  yang  diukur  melalui  UN  selama  ini.  UN  ke  depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum  literasi  &  numerasi  siswa,  dan  memperkuat  aplikasi pembelajaran
yang  diukur  oleh  PISA  dan  TIMSS.  Dilakukan  di  tengah  jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11). 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Guru  bebas  memilih,  membuat,  mengembangkan,  dan menggunakan format RPP  atas  prakarsa  dan  inovasi  sendiri.  RPP  dipersingkat  yang berisi tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru  punya  waktu  untuk  menyiapkan  dan  evaluasi  proses pembelajaran secara terarah 4 Sistem Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel mengatasi  ketimpangan  akses  dan  kualitas  di  berbagai  daerah. Ada patokan  standar  PPDB  antar-daerah,  yaitu:  jalur  zonasi menerima siswa
minimal  50%,  jalur  afirmasi  minimal  15%,  jalur  perpindahan maksimal 5%,
dan  jalur  prestasi  atau  sisa  0-30%,  sesuai  dengan  kondisi daerah. "Daerah
berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.
Beberapa implikasi dari kebijakan merdeka belajar sebagaimana dalam tabeldi atas dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan madrasah diantaranya:
1. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa
Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu  perencanaan  yang  sistematis,  sedangkan  mengajar  hanya  salah  satu  penerapan strategi  pembelajaran  diantara  strategi-strategi  pembelajaran  yang  lain  dengan  tujuan

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
utamanya  menyampaikan  informasi  kepada  peserta  didik. 20 Kalau  diperhatikan, perbedaan kedua istilah ini bukanlah hal yang sepele, tetapi telah menggeser paradigma pendidikan,  pendidikan  yang  semula  lebih  berorientasi  pada  “mengajar”  (guru  yang lebih banyak ber peran) telah berpindah kepada konsep “pembelajaran” (merencanakan kegiatankegiatan  yang  orientasinya  kepada  siswa  agar  terjadi  belajar  dalam  dirinya). Pembelajaran  merupakan  proses  komunikasi  dua  arah,  mengajar dilakukan  oleh  pihak huru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Pembelajaran  sebagai  proses  belajar  yang  dibangun  oleh  guru  untuk  mengembangkan kreativitas  peserta  didik  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  berpikir peserta  didik, serta  dapat  meningkatkan  kemampuan  mengkonstruksi  pengentahuan  baru  sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran.
2. Komitmen Guru
Komitmen  guru  adalah  keterikatan  emosional  seorang  guru  dengan  sekolah dimana ia bekerja sehingga ia bersedia bertahan, mengidentifikasi diri dan terlibat untuk mencapai tujuan sekolah. Terdapat beberapa jenis komitmen yang terkait dengan guru yaitu: komitmen profesi, komitmen pada anak didik dan komitmen pada masyarakat. 21 Guru  yang  berkomitmen  mengembangkan  pengetahuan,  sikap  yang  diinginkan  dan keterampilan yang dibutuhkan. 22 Sebagian guru di Indonesia melihat komitmen mereka sebagai bagian dari identitas profesional mereka sehingga mereka mendapatkan banyak kenikmatan  dari  komitmen  tersebut,  namun  tidak  sedikit  guru  menganggap  bahwa komitmen  sebagai  guru  membutuhkan  investasi  pribadi  yang  besar  dan  melihatnya sebagai  pekerjaan  yang  berat  sehingga  merasakan  berat  dalam  menjalani  komitmen tersebut.
3. Manajemen Kurikulum
Kurikulum  adalah  rencana  program  pengajaran  atau  Pendidikan  yang  akan diberikan  kepada  anak  didik  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  akan  diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibaratkan  orang  yang  akan  membangun  rumah,  kurikulum  adalah  blue  print  (gambar cetak birunya). Kurikulum atau program pendidikan inilah sebenarnya ditawarkan atau dijual  oleh  suatu  lembaga  pendidikan  kepada  masyarakat.  Menurut  Azhari 23 ruang lingkup  manajemen  kurikulum  terdiri  dari  beberapa  bagian,  aitu:  (a)  manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum; (b) manajemen pelaksanaan kurikulum; (c) supervisi  pelaksanaan  kurikulum;  (d)  pemantauan  dan  penilaian  kurikulum;  (e) perbaikan  kurikulum;  (f)  desentralisasi  dan  sentralisasi  pengembangan  kurikulum;  (g) masalah.  aktivitas  manajemen  kurikulum  inimerupakan  kolaborasi  antara  kepala sekolah  dengan  wakil  kepala  sekolah  beserta  peran  guru  dalam  melakukan  kegiatan
20 Evelin Siregar & Hartini Nara. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
21 Hussen, A. A., & Teshome, T. Z. (2016). Teachers Professional Commitment Towards Students Learning , Their  Profession  and  The  Community  In  Eastern  Ethiopian  Secondary  Schools.  Journal  Of  Teacher  Education  And Educators, 5(3), 289 – 314
22 Jane, J. S. A. M., & Kumar, S. P. (2017). Teacher Commitment and Student Achievement In Chemistry At Higher Secondary Level. International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME), 2(1), 37 – 40
23 Azhari, Muhammad. (2017). Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Analytica Islamica. Vol. 6 No. 2.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
manajerial  agar  perencanaan  berlangsung  dengan  baik.  Dari  definisi  manajemen kurikulum  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  manajemen  kurikulum  merupakan  sebuah proses  kerjasama  dalam  mengelola  kurikulum  untuk  mencapai  tujuan  kurikulum  atau tujuan  pendidikan  secara  efisien  dan  efektif  ketenagaan  dalam  pengembangan kurikulum serta model-model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang dinamis dewasa ini.

## D. Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Mutu Pendidikan
Faktor pendukukung tercapainya mutu pendidikan dalam sebuah madrasah akan sangat  ditentukan  beberapa  faktor,  diantaranya  tujuan  yang  akan  dicapai,  konsistensi pemegang kebijakan, kerjasama semua pihak, manajemen madrasah dan lain sebagainya. Hal inipulalah yang duungkapkan Nanang Fatah yang menyatakan bahwa grand desain mutu  pendidikan  akan  ditentukan  oleh:  Kepemimpinan  yang  visioner  ( Visionary Leadership ),  Pembelajaran  berfokus  pada  pendidikan  ( Learning  Centered  Education ), Pembelajaran  perorangan  dan  organisasi  ( Organizational  and  Personal  Learning ), Menghargai tenaga pendidik, staf dan mitra kerja ( Valuing Faculty, staff dan Partners ), Kegesitan ( Agility ), Fokus pada masa depan, Mengelola inovasi, Manajemen berdasarkan fakta, Pertanggungjawaban sosial dan Persepektif keislaman. 24
Selain  adanya  pendukung  dalam  meningkatkan  mutu,  maka  juga  terdapat beberapa faktor yang akan menjadi hambatan tercapainya mutu pendidikan madarasah, sebagaimana  diungkapkan  Maslikhah  yang  mengemukakan  beberapa  faktor  yang menyebabkan mutu lembaga pendidikan tidak tercapai, yaitu:
1. Fungsi dan tujuan pendidikan yang kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan
2. Prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  yang  demokratis,  berkeadilan  dan  tidak diskriminatif tidak dijadikan prinsip yang menjunjung tinggi
3. Masyarakat  seringkali  diberlakukan  sebagai  komunitas  untuk  melegalkan  sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan madrasahnya
4. Evaluasi pendidikan sering dibelokan dengan kepentingan tertentu. 25
Dari  semua  pembahasan  dari  berbagai  aspek  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan  merdeka  belajar  hakikatnya  memberikan  solusi  dalam  meningkatkan  mutu Pendidikan  di  Indonesia,  baik  dari  aspek  pembelajaran,  guru  maupun  kurikulum. Keberadaan  merdeka  belajar  memberikan  terobosan  baru  dalam  melakukan  inovasi pembelajaran  yang  lebih  bermutu  serta  adaptif  terhadap  perubahan  menjadikan Lembaga Pendidikan di Indonesia lebih maju dan bermutu.

## KESIMPULAN
Merdeka  belajar  adalah  kebebasan  untuk  Pendidikan  (sekolah,  guru  dan  murid) dalam  berinovasi,  mandiri  dan  kreatif.  Tujuan  merdeka  belajar  adalah  agar  para  guru, peserta  didik,  serta  orang  tua  bisa  mendapat  suasana  yang  Bahagia.Kebijakan  merdeka
24 Nanang Fatah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ..( Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013). 4. 25 Maslikhah, Pendidikan  Multikultural,  Rekontruksi  Pendidikan  berbasis  kebangsaan, (Salatiga:  STAIN Salatiga, 2007) h. 889

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
belajar  sebagaimana  dicanangkan  pemerintah  mempunyai  4  kebijakan  merdeka  belajar yakni;  penyelenggaraan  Ujian  Berbasis  Nasional  (USBN)  diganti  ujian  (assesmen)  yang diselenggarakan  oleh  sekolah  masing-masing,  penggantian  UN  (Ujia  Nasional)  sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan peserta didik menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan  Survei  Karakter,  guru  diberi  kebebasan  dalam  mengembangkan  format  RPP  (Rencan Pelaksanaan Pembelajaran) dan perarutan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi lebih fleksibel utuk mengakomodasi berbagai kondisi di daerah.  Kebijakan  merdeka  belajar  hakikatnya  memberikan  solusi  dalam  meningkatkan mutu  Pendidikan  di  Indonesia,  baik  dari  aspek  pembelajaran,  guru  maupun  kurikulum. Beberapa  implikasi  dari  kebijakan  merdeka  belajar  dalam  upaya  meningkatkan  mutu Pendidikan  diantaranya;  Pembelajaran  yang  berorientasi  pada  siswa,  komitmen  guru, manajemen kurikulum dan proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
[1] Depdiknas,  Manajemen  Penjaminan  mutu  berbasis  Madrasah,  Buku  I  Konsep  dan Pelaksana, Jakarta : 2001.
[2] Evelin Siregar & Hartini Nara. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
[3] Hari  Sudrajat,  Manajemen  Peningkatan  mutu  berbasis  sekolah;  Peningkatan  mutu Pendidikan melalui Implementasi KBK Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005.
[4] Husaini  Usman,  Manajemen  Teori,  Praktik  dan  Teori  Pendidikan  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2006.
[5] Kumar,  R.  (2011).  Research  Methodology  A  Step-By-Step  Guide  For  Beginners  (3rd Edition). California:  Learning,  Their  Profession  and  The  Community  In  Eastern Ethiopian Secondary
[6] Maslikhah,  Pendidikan  Multikultural,  Rekontruksi  Pendidikan  berbasis  kebangsaan, Salatiga: STAIN Salatiga, 2007.
[7] Mulyasa,  Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional  dalam  konteks  Mensukseskan  MBS  dan KBK, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
[8] Mulyasa.  Menjadi  Guru  Profesional  (Menciptakan  Pembelajaran  Kreatif  dan Menyenangkan).
[9] Nanang Fatah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.2013.
[10] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Jakarta: Sinar Grafik,2013.
[11] Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
[12] Vincent Gasperz, Total Quality Manajemen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
[13] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
[14] Zulkarnain,  Transformasi  Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008.
Jurnal:
[15] Abd  Rahman,  Sabhayati  Asri  Munandar,  Andi  Fitriani,  Yuyun  Karlina,  Yumriani. Pengertian Pendidikan, Ilmu  Pendidikan  Dan  Unsur-Unsur  Pendidikan.  Al  Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam. Volume 2, Nomor 1, Juni 2022. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul. 1-8 Analytica Islamica. Vol. 6 No.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
2. 1-8.
[16] Azhari, Muhammad. (2017). Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal  Analytica Islamica. Vol. 6 No. 2.
[17] Bamalli,  H.S.  (2013).  Competencies  and  Strategies  for  the  Teaching  of  21st  Century Learners in Vocational Home  Economics  Education.  Journal  of  Educational  and  Social Research, 3 (9) : 105-108
[18] Baro'ah,  S.  (2020).  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Sebagai  Strategi  Peningkatan  Mutu Pendidikan. Jurnal Tawadhu,  4(1), 1063-1073
[19] Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme Konstruktivisme, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran,12 (2): 155-164
[20] Hussen,  A.  A.,  &  Teshome,  T.  Z.  (2016).  Teachers  Professional  Commitment  Towards Students
Learning,  Their  Profession  and  The  Community  In  Eastern  Ethiopian
Secondary Schools. Journal Of Teacher Education And Educators, 5(3), 289–314
[21] Ibrahim  Bafadhol,  Lembaga  Pendidikan  Islam  Di  Indoesia.  Jurnal  Edukasi  Islami  Jurnal Pendidikan Islam Vol. 06 No.11, Januari 2017. 59-71
[22] Jane, J. S. A. M., & Kumar, S. P. (2017). Teacher Commitment and Student Achievement In Chemistry  At Higher Secondary Level. International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME), 2(1), 37–40.
[23] Prayogo.  2020.  Peluang  Reformasi  Pendidikan  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19. https://www.y .  prayogo.kalderanews.com/2020/05/peluang-reformasi-pendidikan-di- tengah-pandemi-covid-19 begini-kata-mendikbud/.
[24] Unifah Rosyidi, Ketua PGRI, Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan &Pembelajaran di Sekolah  (  makalah  Seminar  Nasional)  Pasca  Sarjana  UNJ  Jakarta,
10 Maret 2020. https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ- proses.pdf
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN