## PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR BAGI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN DAN SISTEM HUKUM KEBENDAAN NASIONAL
Oleh :
Usman Arif Murtopo, S.H., M.H. Email : muntilaner@yahoo.com

## Abstract
Term National Development  Plan for  2005-2025 is a  series  of sustainable  development efforts covering all aspects of society, nation and state. The series of the development effort includes development activities that take place endlessly, by raising the level of welfare of generation after generation. Implementation of the efforts made in the context of fulfilling the needs  of the  present without compromising  the ability  of future  generations. One  form  of Islamic financial instruments which have been widely published both by corporate and state securities is based on sharia principles, or internationally known as Sukuk. Islamic financial instruments is  different  from  the conventional  securities. Another difference between  the principle of securities based on sharia principles in exchange for not using the concept of interest as it is known in the international financial instruments.
Keywords : Utilization, State Property, Islamic State Securities.

## PENDAHULUAN
Landasan perencanaan  pembangunan nasional  sebagaimana  telah  dilaksanakan dalam  praktek  ketatanegaraan  selama  ini. Menjadi landasan  hukum  bagi  Presiden untuk  dijabarkan  dalam  bentuk  Rencana Pembangunan  Lima  Tahunan  dengan memperhatikan  secara  sunguh-sungguh saran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR  RI)  dan  selanjutnya Pemerintah  bersama  DPR  RI  menyusun APBN 1 .
Perubahan UUD 1945 yang mengatur Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN secara pendekatan politik  memandang  bahwa pemilihan Presiden adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya  berdasarkan  progam-progam pembangunan  yang  ditawarkan  masing- masing calon Presiden. Rencana pembangunan  adalah  penjabaran  dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan  Presiden  pada  saat  kampanye kedalam rencana pembangunan 2 .
1 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun    2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  bagian Umum paragraf kedua dasar pemikiran.
2 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun    2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  bagian proses perencanaan.
Sesuai  dengan  tujuan  didirikannya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  tersurat  dalam  naskah Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial 3 .
Untuk  mencapai  tujuan  bernegara tersebut  hanya dapat  dicapai  dengan  cara melaksanakan  pembangunan  nasional. Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Nasional  Tahun  2005-2025  yang dimaksud  dengan  pembangunan  nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambugan  yang  meliputi  seluruh aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan  tujuan  nasional  sebagaimana dirumuskan  dalam  Pembukaan  UUD  1945. Rangkaian  upaya  pembangunan  tersebut memuat  kegiatan  pembangunan  yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dari generasi  demi  generasi.  Pelaksanaan  upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi
kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan  generasi  yang  akan  datang untuk memenuhi kebutuhannya 4 .
Untuk  melaksanakan  pembangunan diperlukan  dana  yang sangat besar,  dalam laman  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Kementerian  Keuangan, APBN  2011 disebutkan  dana  yang  dibutuhkan  untuk belanja  negara  sebesar  Rp.1.229.558,5 (dalam miliar rupiah) sedangkan pendapatan negara  dan  hibah  sebesar  Rp.1.104.902,0 (dalam  miliar  rupiah),  sehingga  ada  defisit sebesar  Rp. 8.979,8  (dalam  miliar  rupiah). Kekurangan  dana/defisit  tersebut  ditutup dari  pembiayaan  dalam  negeri  dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri  terdiri  dari  perbankan  dalam  negeri dan non-perbankan dalam negeri.
Pembiayaan  luar  negeri  terdiri  dari penarikan  pinjaman  luar  negeri  ( bruto ), penerusan pinjaman (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 5 .
Untuk  mengurangi  ketergantungan dengan  dana  dari  luar  negeri  diperlukan pemikiran  yang  kreatif cara  mendapatkan dana  yang  lebih  murah  dengan  disertai upaya  pengelolaan  keuangan  negara  secara optimal.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  melalui peningkatan  efisiensi  dalam  pengelolaan
4 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025 bagian umum paragraf kelima. 5 Diakses dari halaman elektronik www.perbendaharaan.go.id
aset  negara  dan  pengembangan  sumber pembiayaan  anggaran  negara,  guna meningkatkan  daya  dukung  APBN  dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan 6 .
Menurut  penjelasan  umum  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Surat  Berharga  Syariah Negara  selanjutnya disebut UU SBSN, pengembangan berbagai alternatif  instrumen  pembiayaan  anggaran negara, salah satunya instrumen pembiayaan yang  berdasarkan  prinsip  syariah  guna memobilisasi  dana  publik  secara  luas  perlu segera  dilaksanakan.  Instrumen  keuangan yang  akan  diterbitkan  harus sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Tujuan  hal  tersebut  antara  lain:  (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan  berbasis  syariah  di  dalam  negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara;  (3)  menciptakan benchmark instrumen  keuangan  syariah baik  di  pasar keuangan  syariah  domestik  maupun internasional; (4) memperluas dan mendersivikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi  baik  bagi  investor  dalam  negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan  berbasis  syariah;  dan  (6)
6 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  bagian  umum  paragraf pertama.
mendorong  pertumbuhan  pasar  keuangan syariah di Indonesia 7 .
Konsep  keuangan  Islam  didasarkan pada  prinsip  moralitas  dan  keadilan.  Dasar operasionalnya  yakni  syariah  Islam  yang bersumber  Al  Quran,  Hadist  dan  Ijma. Instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan  memenui  prinsip  syariah,  yaitu  antara lain  transaski  yang  dilakukan  oleh  para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib , dan maslahat.  Transaski  dalam  keuangan  Islam harus  terbebas  dari:  (1) riba ,  yaitu  unsur bunga  atau return yang  diperoleh  dari penggunaan  uang  untuk  mendapatkan  uang ( money for money ); (2) maysir , yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan  (3) gharar ,  yaitu  unsur  ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas,  kuantitas.  Karakteristik  lain  dari penerbitan  instrumen  keuangan  syariah yaitu  memerlukan  adanya  transaksi pendukung  ( underlying  transaction ),  yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan  berbeda  dengan  transaksi keuangan pada  umumnya. Mengingat  instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda  dengan  instrumen  keuangan konvensional, maka perlu adanya pengaturan  secara  khusus,  baik  yang
7 Penjelasan  atas  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  bagian  umum  paragraf kedua.
menyangkut  instrumen  maupun  perangkat yang diperlukan 8 .
Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah  yang  telah  banyak  diterbitkan  baik oleh  korporasi  maupun  negara  adalah  surat berharga  berdasarkan  prinsip  syariah,  atau secara  internasional  dikenal  dengan  istilah Sukuk .  Instrumen  keuangan  syariah  ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain  surat  berharga  berdasarkan  prinsip syariah  menggunakan  konsep  imbalan bukan  bunga  sebagaimana  dikenal  dalam instrumen  keuangan  internasional  dan diperlukannya  sejumlah  tertentu  aset  yang digunakan sebagai  dasar  untuk  melakukan transaksi 9 .

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan  maupun  teknologi.Penelitian memiliki  tujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.Penelitian  hukum  berbeda  dengan penelitian  sosial  karena  hukum  tidak termasuk  kategori  ilmu  sosial. Ilmu  hukum
8 Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  bagian  umum  paragraf ketiga.
9 Penjelasan atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  bagian  umum  pargraf keempat.
adalah sui  generis 10 artinya  hukum merupakan  ilmu  yang  mempunyai  karakter sendiri.
Metode  pendekatan  masalah yang digunakan,  adalah  pendekatan  Perundang- undangan  ( statute  approach ),  yaitu  suatu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  segala peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  isu-isu  hukum  yang  diteliti. Pendekatan  Konsep  ( conceptual  approach ) yaitu  beranjak  dari  padangan  sarjana  dan doktrin-doktrin  hukum  yang  terkait  dengan isu-isu  hukum. Penelitian hukum  yuridis normatif  yang  menggambarkan  berbagai permasalahan  hukum  berkaitan  dengan Surat  Berharga  Syariah  Negara. Penelitian hukum  dilakukan  untuk  memecahkan  isu hukum  yang  timbul. Hasil  yang hendak dicapai  adalah memberikan preskipsi mengenai apa yang seyogianya 11 .

## PEMBAHASAN
1. Makna dari hak manfaat yang dimaksud dalam UU SBSN
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata makna  mempunyai  arti  “arti  atau  maksud suatu  kata-kata,”  sedangkan  definisi
10 Philipus  M.  Hadjon,  Tatik  Sri  Djatmiati, 2005, Argumentasi  Hukum ,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 1.
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana: Jakarta, 2008,hlm. 89.
mempunyai arti “kalimat yang menjelaskan tentang makna, keterangan atau arti tentang sesuatu istilah.”Hak manfaat terdiri dari dua suku kata hak dan manfaat. Menurut kamus bahasa  Indonesia  hak  berarti  “betul,  benar, kuasa atas suatu benda” sedangkan manfaat berarti  “guna,  faedah,  laba 12 .”  Dengan demikian  arti  kata  hak  manfaat  dapat diartikan  kuasa  atas  suatu  benda  yang berguna.
Penggunaan BMN sebagai aset SBSN dilakukan  Menteri  Keuangan  dengan  cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN  atau  cara  lain  yang  sesuai  dengan akad  yang  digunakan  dalam  penerbitan SBSN 13 . Aset SBSN dimaksud dapat disewa kembali oleh Menteri Keuangan berdasarkan  suatu  akad 14 .  BMN  yang  akan menjadi aset SBSN jika sedang dipergunakan  oleh  instansi  pemerintah, maka  Menteri  Keuangan  terlebih  dahulu memberitahukan kepada instansi pemerintah pengguna BMN 15 . Jangka waktu penyewaan aset  SBSN  oleh  pemerintah  kepada perusahaan penerbit  SBSN  ditetapkan
12 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Indrawan WS, Lintas Media, Jombang
13 Pasal  11  ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
14 Pasal  11  ayat 2  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
15 Pasal  11  ayat  3  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
paling  lama  60  (enam  puluh)  tahun 16 .
Menteri  Keuangan  wajib  membeli  kembali aset  SBSN,  membatalkan  akad,  dan mengakhiri  akad  penerbitan  SBSN  lainnya pada  saat  SBSN  jatuh  tempo 17 .  Pembelian kembali aset SBSN, pembatalan akad sewa dan pengakhiran  akad  penerbitan  SBSN lainnya, Menteri Keuangan membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain  sesuai  akad  penerbitan  SBSN  kepada pemegang SBSN 18 .
Sesuai  Pasal  1  angka  16  UU  SBSN yang  dimaksud  dengan  ”Hak  Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan  hak  penuh  atas  pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas  kepemilikan  dan  hak  tersebut” 19 .  Dari pengertian  tersebut  dapat  diambil  beberapa unsur sebagai berikut:
1) hak  untuk  memiliki  dan  mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset;
2) tanpa  perlu  dilakukan  pendaftaran  atas kepemilikan dan hak tersebut.
Menurut penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU  SBSN  penggunaan  BMN  sebagai  aset SBSN  dengan  cara  menjual  atau
16 Pasal  11  ayat  4  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
17 Pasal  12  ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
18 Pasal  12  ayat  2  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
19 Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
menyewakan hak manfaat atas BMN adalah “pemindahtanganan  BMN  bersifat  khusus dan  berbeda  dengan  pemindahtanganan BMN  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Sifat
pemindahtanganan dimaksud, antara lain:
(i) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan  hanya  atas  Hak  Manfaat
BMN;
(ii) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan ( legal title ) BMN;
(iii) tidak  dilakukan  pengalihan  fisik  BMN sehingga tidak menganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan.
Penjualan  dan  penyewaan  Hak Manfaat  BMN  dilakukan  dalam  struktur SBSN Ijarah. Cara lain yang sesuai dengan akad  yang  digunakan  dalam  rangka penerbitan  SBSN  antara  lain,  penggunaan BMN  sebagai  bagian  penyertaan  dalam rangka  kerja  sama  usaha  dalam  struktur SBSN Musyarakah ( partnership ) 20 .
Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN tidak  mengurangi  kewenangan  instansi pengguna  BMN  untuk  tetap  menggunakan BMN  sesuai  dengan  penggunaan  awalnya, sehingga tanggung jawab untuk pengelolaan BMN  ini  tetap  melekat  pada  instansi pengguna BMN sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan
20 Penjelasan  Pasal  11  ayat  1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
penggunaan  BMN  sebagai  Aset  SBSN kepada instansi Pemerintah pengguna BMN bukan  merupakan  permintaan  persetujuan atau  pertimbangan 21 .  Berdasarkan  struktur SBSN Akad  Ijarah - Head  Lease  and  Sub Lease , jangka waktu penyewaan Aset SBSN dari Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN  lebih  panjang  dari  jangka  waktu penyewaan SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN  kepada  Pemerintah 22 .  Kewajiban pembayaran  lain  sesuai  akad  penerbitan SBSN antara lain berupa sisa Nilai Nominal SBSN yang pelunasannya dilakukan dengan cara  amortisasi  dan  Imbalan  yang  belum dibayarkan 23 .
Pemanfaatan BMN sebagai aset SBSN merupakan  bentuk  khusus  pemanfaatan BMN yang diatur dalam UU SBSN.Semula BMN  yang  hanya  merupakan  kekayaan negara  yang  tidak  mempunyai  nilai ekonomis,  karena  hanya  digunakan  untuk menunjang tugas dan fungsi kepemerintahan. Berdasarkan  UU  SBSN konsep  BMN  yang  tidak  mempunyai  nilai ekonomis  diubah  menjadi  BMN  yang mempunyai  nilai  ekonomis  dengan  tidak menghilangkan fungsi BMN sebagai sarana
21 Penjelasan  Pasal  11  ayat  3  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
22 Penjelasan  Pasal  11  ayat  4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
23 Penjelasan  Pasal  12  ayat  1  dan  ayat  2  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
untuk  menunjang  tugas  dan  fungsi kepemerintahan. Pemunculan nilai ekonomis  BMN didasarkan  dengan munculnya  hak  manfaat.Dalam  konsep penerbitan  SBSN  hak  manfaat  inilah  yang dijual  atau  disewakan  kepada  perusahaan penerbit  SBSN.Perusahaan  penerbit  SBSN menurut  UU  SBSN  adalah  badan  hukum yang  didirikan  berdasarkan  ketentuan undang-undang  SBSN  untuk  melaksanakan kegiatan  penerbitan  SBSN 24 . Perusahaan penerbit  SBSN  bertindak  selaku  wali amanat,  dalam  hal  SBSN  diterbitkan  oleh perusahaan penerbit SBSN 25 .
Wali  amanat  adalah  pihak  yang mewakili  kepentingan  pemegang  SBSN sesuai  dengan  yang diperjanjikan 26 .  Wali amanat mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan  perikatan  dengan  pihak  lain untuk kepentingan pemegang SBSN;
b. mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN;
c. mewakili  kepentingan  lain  pemegang SBSN,  terkait  dengan  perikatan  dalam rangka penerbitan SBSN 27 ;
24 Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
25 Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
26 Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
27 Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara.
Apabila  ditelusuri  lebih  lanjut  latar belakang  munculnya  hak  manfaat  adalah tidak  diperbolehkannya  pemindahtanganan BMN  yang  sedang  digunakan  untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan  dan  larangan  BMN  untuk diserahkan  kepada  pihak  lain  sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat/daerah  dan larangan BMN digadaikan atau  dijadikan  jaminan  untuk  mendapatkan pinjaman.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut penciptaan  hak  manfaat  yang  kemudian dijual  atau  disewakan  kepada  perusahaan penerbit  SBSN  adalah  mirip  atau  identik dengan proses sekuritisasi aset.
Pengertian  sekuritisasi  adalah  proses transformasi  dari  aset-aset  keuangan (biasanya  tagihan  atau  piutang)  yang  tidak dapat  segera  diubah  menjadi  dana  likuid, dengan  cara  menerbitkan  efek  yang  mudah dijual  kepada  investor  dengan  jaminan  aset tersebut.  Tujuan  dari  proses  sekuritisasi adalah meningkatkan kemampuan likuiditas kreditur  awal.  Dari  sisi  kepentingan investor,  sekuritisasi  aset  ini  dapat memberikan peluang hasil yang bagus, jika investor  memutuskan  untuk  membeli  efek beragun  aset  ini.  Sekuritisasi  dilakukan dengan  cara  kreditur  awal  menjual  aset keuangannya  kepada  badan  hukum  yang khusus  ( special  purpose  vehicle )  didirikan untuk itu. Badan hukum tersebut membiayai
pembelian dengan menerbitkan efek dengan jaminan yang dibeli sebelumnya 28 .
Menurut Adrian Sutedi, pada dasarnya sesuai  UU  SBSN  dan best  practice , transaksi atas aset SBSN hanyalah terhadap hak manfaatnya saja ( beneficial ownership ), dan tidak terjadi peralihan kepemilikan atas fisik  aset  tersebut,  sehingga  transaksi tersebut  tidak  memiliki  nilai  tambah. 29 Menurut  Gunawan  Widjaja,  dalam  tradisi hukum Anglo Saxon yang mengakui court of equity , sejalan dengan pengakuan dua jenis kepemilikan,  dikenal  juga  dua  jenis pengalihan hak milik. Pengalihan hak milik yang  pertama  adalah  pengalihan  hak  milik yang  sempurna,  melalui  mekanisme true sale ,  yang  mengalihkan  kedua  jenis pemilikan tersebut. Sementara itu, pengalihan hak milik yang tidak memenuhi true  sale hanya  mengalihkan beneficial ownership saja,  tanpa  pengalihan legal ownership . Dalam  hal  ini  jelaslah  bahwa pengertian  pengalihan  hak  milik  dalam tradisi hukum Anglo Saxon berbeda dengan pengertian  peralihan  hak  milik  menurut tradisi hukum Eropa Kontinental. 30
28 M.  Irsan  Nasarudin,  dkk, Aspek  Hukum  Pasar Modal  Indonesia ,  Kencana,  Jakarta,  2008,  hlm 200.
29 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 142.
30 Gunawan  Widjaja, Transplantasi Trust  Dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal  Indonesia ,  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,
2008, hlm 526.
Sesuai  risalah  sidang  pengujian undang-undang  nomor  143/PUU-VII/2009 tanggal  16  Februari  2010  saksi  ahli  dari Pemerintah  Saudara  Ary  Zaulfikar,  S.H. menyampaikan  dasar  penerbitan  SBSN  ini didasarkan  pada  hukum  positif  kita  yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dan yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2008  yang  merupakan lex  specialis dari penggunaan aset BMN itu sendiri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara atau Daerah.
Ada  empat  hal  yang  ingin  kami sampaikan  dalam  kesempatan  sidang  pleno ini, yaitu pertama penggunaan BMN dalam penerbitan  SBSN  atau  sukuk  negara  sesuai Undang-Undang SBSN, kedua BMN dalam penerbitan  sukuk  negara  bukan  sebagai collateral atau  jaminan.  Jadi  BMN  dalam penerbitan  ini  tidak  dibebankan  satu  hak pembebanan apapun terkait dengan hak-hak keperdataan, ketiga dalam hal kondisi event of  default oleh  Pemerintah  dalam pembayaran  imbalan  maupun  nilai  sukuk apakah  BMN  dapat  dieksekusi  oleh investor? Dan yang  keempat,  dokumen- dokumen yang diperlukan dalam penerbitan sukuk negara.
1. Penggunaan  BMN  dalam  penerbitan
SBSN atau sukuk negara sesuai Undang- Undang SBSN:
a. Bahwa  di  dalam  penggunaan  BMN dalam  penerbitan  SBSN.  SBSN adalah  surat  berharga  negara  yang merupaka  instrumen  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  dan bertujuan  untuk  membiayai  APBN. Jadi  sebagaimana  tadi  disampaikan juga  keterangan  oleh  Pemerintah pada gilirannya karena ini merupakan  instrumen  pembiayaan untuk  membiayai  APBN,  pada gilirannya  akan digunakan  juga untuk  menyediakan  fasilitas  yang layak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
b. Dasar  penerbitan  SBSN  adalah  aset SBSN,  yang  berupa  BMN  yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir  3  dan  Pasal  10,  Pasal  11 Undang-Undang SBSN juncto Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  69 sampai  dengan  72.  Apa  yang dimaksud  dengan  dasar  penerbitan SBSN? Artinya, nilai ekonomis atas BMN  dijadikan  dasar  dalam menetapkan    nilai  nominal  sukuk negara.
c. Atas penggunaan BMN tersebut juga wajib memperoleh persetujuan DPR,
Pasal  9  ayat  (1) juncto Pasal  8  ayat (1)  Undang-Undang  SBSN.  Jadi
dengan demikian di dalam penggunaan  BMN  itu  sendiri
Pemerintah juga mendapatkan persetujuan  dari  DPR  sebagaimana diamanatkan baik di dalam Undang- Undang  SBSN  maupun  Undang- Undang Perbendaharaan Negara.
d. Mekanisme penggunaan BMN dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN atau  cara  lain  sesuai  dengan  akad yang digunakan. Penekanan di dalam penjualan dan penyewaan adalah hak manfaat,  sebagaimana  tadi  telah diampaikan  oleh  Pemerintah  bahwa pemindahan  BMN  dalam  konteks aset  BMN  bersifat  khusus.  Pertama penjualan dan/atau penyewaan dilakukan  hanya  atas  hak  manfaat, kedua  tidak  terjadi  pemindahan  hak kepemilikan ( legal title ), ketiga tidak dilakukan  pengalihan  fisik  BMN sehingga sama sekali tidak menganggu  penyelenggaran  tugas Pemerintah.  Hal  sebagaimana  diatur juga  di  dalam  penjelasan  dalam paragraf 1 Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang SBSN.
2. BMN  bukan  sebagai collateral atau jaminan.  Mengingat  sukuk  negara merupakan  surat  berharga  negara  maka pembeli  sukuk  negara  (investor)  hanya memegang  bukti  kepemilikan  baik
dalam  bentuk  warkat  atau  tanpa  warkat vide Pasal 2 berikut Penjelasan Undang- Undang SBSN. Investor tidak memegang  jaminan  kebendaan  atas BMN.  Investor  hanya  memiliki  bukti kepemilikan  surat  berharga  yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah,  merujuk  Pasal  9  ayat  (2) dan  ayat  (3)  Undang-Undang  SBSN. Sehingga  dengan  demikian,  dalam struktur  sukuk  negara  tidak  ada  aset SBSN  atau  BMN  yang  dijaminkan dalam  bentuk  jaminan  kebendaan,  hak tanggungan  atau  bentuk  lainnya,  gadai dan lain sebagainya kepada investor.
3. Dalam  hal  terjadi  kondisi event  of default ,  Pemerintah  wajib  menyediakan pembayaran  imbalan  dan  nilai  nominal dalam  APBN,  hal  tersebut  diatur  di dalam  Pasal  9  ayat  (3)  dan penjelasannya juncto Pasal  12  Undang- Undang SBSN. Dalam Pasal 12 ayat (1)
Undang-Undang Perbendaharaan Negara,  APBN  dalam  satu tahun anggaran  meliputi  salah  satunya penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.  Artinya  Pemerintah  dalam konteks  penerbitan  SBSN  ini  sudah mengalokasikan  pembayaran  terhadap imbalan  maupun  nilai  nominal  apabila jatuh tempo sukuk negara tersebut.
Dalam  hal  terjadi event  of  default, pemegang  sukuk  sekali  lagi  tidak mempunyai  hak  untuk  mengeksekusi aset SBSN, mengingat aset SBSN bukan objek  jaminan  dan  investor  tidak memegang  hak  jaminan  kebendaan, sehinggan  investor  hanya  dapat menuntut  Pemerintah  untuk  membayar kewajiban  atas  imbalan  dan  nilai nominal  dari  sumber-sumber  lain  dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang SBSN. Mekanisme  dari  pembayaran  kembali jika  jatuh  tempo,  Pemerintah  akan membeli  kembali  hak  manfaat  atas  aset SBSN  yang  dijadikan  dasar  penerbitan dari  sumber  dana  yang  dialokasikan dalam APBN. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang SBSN.
4. Dokumen-Dokumen  Yang  Diperlukan Dalam Penerbitan Sukuk Negara SBSN yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah adalah SBSN Ijarah sell and lease back .
Dalam  penerbitan  SBSN  ini  ada  tiga transaksi,  transaksi  pertama  dilakukan secara bersamaan.
a. Antara Pemerintah dengan perusahaan penerbit SBSN Indonesia.  Perusahaan  penerbit SBSN Indonesia ini adalah perusahaan yang
didirikan berdasarkan  PP  Nomor  57  Tahun 2008.  Antara  Pemerintah  dengan
perusahaan penerbit SBSN Indonesia menandatangani suatu perjanjian jual beli akad  ba’i atas  hak  manfaat BMN dari Pemerintah selaku penjual kepada  perusahaan  penerbit  SBSN Indonesia selaku pembeli.
Perusahaan  penerbit  SBSN  ini adalah  perusahaan  yang  didirikan oleh Pemerintah. Dimana Pemerintah  menjual  hak  manfaat atas  BMN  kepada  perusahaan penerbit SBSN Indonesia.
b. Kemudian  perusahaan  penerbit SBSN  menerbitkan  SBSN  sebagai bukti  atas  bagian  penyertaan terhadap  aset SBSN. Jadi dari dasar nilai ekonomis terkait dengan  BMN itu dijadikan dasar dalam penerbitan sukuk  nilai  nominal  sama  dengan nilai aset BMN.
c. Pada  saat  yang  bersamaan  juga antara  perusahaan  penerbit  SBSN dan  Pemerintah  menandatangani suatu perjanjian sewa menyewa akad ijarah, dimana Pemerintah menyewa aset  SBSN  kepada  perusahaan penerbit  SBSN  Indonesia  untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan umum pemerintahan
dan/atau untuk kepentingan Pemerintah.  Pemerintah  selaku penyewa aset SBSN juga melakukan fungsi  perawatan  dan pengelolaan
atas  aset  SBSN  berdasarkan
perjanjian pengelolaan
aset.
Sehingga  pada  saat  awalnya transaksi  pertama  dilakukan akad ba’i pada  saat  yang  bersamaan  juga dilakukan perjanjian sewa menyewa, akad ijarah .

## 2. Pengertian Hak Kebendaan
Menurut  Purwahid  Patrik,  Hak Kebendaan  adalah  hak  mutlak  atas  suatu benda  yaitu  yang  dapat  dipertahankan terhadap siapapun dan mempunyai “ droit de suite ”. 31 Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan,    hak  kebendaan  ( Zakelijkrecht ), ialah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak  itu  memberikan  kekuasaan  langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap  siapapun  juga.  Hak  kebendaan  itu adalah hak mutlak ( hak absoluut ), lawannya ialah  hak  yang  nisbi  ( hak  persoonlijk )  atau hak  relatif. Keduanya  merupakan  bagian dari hak perdata.
1. Hak mutlak ( hak absolut ), terdiri atas:
a. hak  kepribadian,  misalnya:  hak  atas namanya,  kehormatannya,  hidup, kemerdekaan dan lain-lain.
b. hak-hak yang  terletak  dalam  hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena  adanya  hubungan  antara
31 Purwahid  Patrik, Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan (Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian  Dan  Dari Undang-Undang) ,  Mandar  Maju,  Bandung,  1994, hlm. 7.
suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
c. hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.
2. Hak  nisbi  (hak  relatif)  atau hak persoonlijk ,  yaitu  semua  hak  yang timbul  karena  adanya  hubungan perutangan  sedangkan  perutangan  itu timbul  dari perjanjian,  undang-undang dan lalin-lain 32 .

## 3. Ciri-ciri Hak Kebendaan
Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan,  ciri  perbedaan-perbedaan  antara hak kebendaan  dan  hak  perorangan  ( hak persoonlijk ) adalah sebagai berikut:
1. Hak  kebendaan  merupakan  hak  yang mutlak,  yaitu  dapat  dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang mengikuti),  artinya:  hak itu  terus mengikuti  bendanya  dimanapun  juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada.  Hak  itu  terus  saja  mengikuti orang  yang  mempunyainya.  Hak perorangan  tidak  demikian  halnya,  kita hanya dapat melakukan (mempertahankan) hak tersebut terhadap seseorang,  dengan  adanya  pemindahan
32 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda , Liberty, Yogyakarta, 1981.hlm 24.
hak atas benda tersebut maka lenyaplah, berhentilah hak perorangan itu.
3. Sistem  yang  terdapat  pada  hak kebendaan  ialah  mana  yang  terlebih dahulu  terjadinya,  itu  tingkatnya  adalah lebih  tinggi  daripada  yang  terjadi kemudian.  Pada  hak  perorangan  mana yang  lebih  dulu  terjadi  atau  kemudian itu sama saja tingkatnya.
4. Hak  kebendaan  mempunyai droit  de preference (hak  terlebih  dahulu), sedangkan  hak  perorangan  tidak mempunyai hak mendahulu.
5. Mengenai kemungkinan untuk mengadakan  gugat  itu juga  berlainan. Hak  kebendaan  gugatnya  itu  disebut gugat  kebendaan.  Pada  hak  kebendaan ini  orang  mempunyai  macam-macam actie jika  terdapat  gangguan  atas haknya.  Pada  hak  perorangan  orang hanya  dapat  mengajukan  gugatan terhadap pihak lawannya ( wederpartij ).
6. Kemungkinan  untuk  memindahkan  itu juga  berlainan.  Kemungkinan  untuk memindahkan  hak  kebendaan  itu  dapat secara  sepenuhnya  dilakukan.  Pada  hak perorangan kemungkinan untuk memindahkan  hak  perorangan  itu terbatas.

## PENUTUP Simpulan
Makna dari hak manfaat sebagaimana dimaksud dalam UU SBSN adalah hak yang secara  hukum  sengaja  diciptakan  untuk mendukung  penerbitan  SBSN/Sukuk  yaitu sebagai underlying  asset atau  yang  secara syariah  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan transaksi  riil,  sehingga  memenuhi  unsur syariah  dari  penerbitan  SBSN/Sukuk.  Hak manfaat  sengaja  diciptakan  sebagai  aturan yang  khusus  dalam  pemanfaatan  dan pejualan  BMN. Pada  dasarnya  sesuai  UU SBSN dan best practice , transaksi atas aset SBSN  hanyalah  terhadap  hak  manfaatnya saja ( beneficial ownership ), dan tidak terjadi peralihan  kepemilikan  atas  fisik  aset tersebut,  sehingga  transaksi  tersebut  tidak memiliki nilai tambah.
1. Hak Manfaat Merupakan Hak
Kebendaan Baru diluar  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Hak  manfaat juga  memenuhi  unsur- unsur hak kebendaan, yaitu :
a. Ketentuan  yang  mengatur  hak manfaat  diatur  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2008 Tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara.
b. Hak  manfaat  dapat  beralih  atau dipindahtangankan.
c. Hak yang mutlak.
d. Hak yang mengikuti bendanya.
2. Azas-azashukum yang terkandung dalam UU SBSN.
Azas-azas hukum perdata  yang terdapat dalam  Undang-Undang  SBSN  antara lain:
a. Azas lex  specialis  derogate  legi generali .  Azas  ini  diterapkan  pada Pasal 10, 11 dan 12 UU SBSN.
b. Azas pacta  sunt servanda atau  azas itikad  baik.  Penerapan  azas  ini  di dalam  UU  SBSN  termuat  dalam
Pasal 9 dan Pasal 12.

## Saran
1. Pemerintah  membuat  aturan  hukum untuk  menunjang  kegiatan  ekonomi sesuai  dengan  kebutuhan  hukum masyarakat
meskipun harus mengadopsi  atau  menyerap  azas-azas atau  prinsip-prinsip  hukum  yang berkembang  di  luar  Indonesia,  namun tidak  bertentang  dengan  dasar  Negara dan  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia.
2. Penciptaan  suatu  hak  kebendaan  baru di luar ketentuan yang sudah ada, baik di  buku  kedua  KUH  Perdata  maupun peraturan  perundang-undangan  yang lain  harus  memperhatikan  kebutuhan yang  nyata  di  masyarakat  dan  tidak bertentangan dengan dasar Negara dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.
3. Pembuatan  peraturan  perundang- undangan  setingkat  undang-undang seyogyanya melalui kajian yang sangat mendalam  dengan  melibatkan  semua komponen yang mempunyai kemampuan  dan  ahli  dibidang tersebut,  praktisi  yang  akan  menjadi obyek  hukum  serta  melalu  kajian akademis yang ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum Dagang  tentang  Surat-Surat Berharga ,  PT  Citra  Aditya, Bandung, 2007.
Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Obligasi dan  Sukuk ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009.
Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas Hukum  Muamalat ( Hukum
Perdata  Islam ),    UII  Press, Yogyakarta, 2009.
Agus Yudh Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak  Komersial ,  LaksBang Mediatama
Yogyakarta,
Yogyakarta, 2008. Burhanuddin S, Hukum Surat Berharga
Syariah
Negara dan Pengaturannya , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Fathurrahman  Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam
Transaksi di Lembaga
Keuangan  Syariah ,  PT  Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Bisnis: Efek  Sebagai  Benda ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Herowati  Poesoko, Parate  Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsestensi,  Konflik  Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT) ,  Laksbang  PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
J.  Satrio, Hukum  Jaminan  Hak-Hak Jaminan  Kebendaan ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
M. Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia ,
Kencana, Jakarta, 2008.
Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia ,  PT  Refika  Aditama,
Bandung, 2011.
Nazaruddin  Abdul  Wahid, Sukuk Memahami  dan  membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah , Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2008.
______, Pengantar  Ilmu  Hukum , Kencana, Jakarta, 2008.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda , Liberty, Yogyakarta, 1981.
______, Hak  Jaminan  Atas  Tanah , Liberty, Yogyakarta, 1981.
______, Hukum  Jaminan  di  Indonesia Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan dan Jaminan Perorangan , Liberty  Offset,  Yogyakarta, 2001.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
1) Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2008  Tentang  Surat  Berharga Syariah Negara;
5) Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2006 Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah;
6) Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  38  Tahun  2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2006  Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan,  Penghapusan,  dan Pemindahtanganan  Barang  Milik Negara; 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tentang
Pengelolaan  Aset  Surat  Berharga Syariah  Negara  Yang  Berasal  Dari Barang Milik Negara.
3. Putusan Pengadilan:
1) Putusan sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-
VII/2009  tanggal  3  Mei  2010 Tentang  Permohonan  Pengujian Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.

## 2) Risalah  Sidang  Perkara  Nomor
143/PUU-VII/2009

## Perihal
Pengujian  Undang-Undang  Nomor
19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, Acara  Mendengarkan  Keterangan Pemerintah,  DPR,  Saksi dan  Ahli dari  Pemohon  dan  Pemerintah  (III), hari  Selasa  tanggal  16  Februari 2010.
4. Internet:
1) www.perbendaharaan.go.id.
2) http://kuliahade.wordpress.com/2010 /06/15/hukum-perdata-asas-asas- umum-hak-kebendaan/.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Usman  Arif  Murtopo,  S.H.,  M.H. Menyelesaikan  pendidikan  Master  dan memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.