## Wajah Hukum

## Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
Firya Oktaviarni 1* , Dwi Suryahartati 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia JL. TP. Sriwijaya Lrg. Kejayaan RT. 18 No. 18 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo, Jambi
* Correspondence email: firyaoktaviarni@unja.ac.id; dwisurya@unja.ac.id
Abstrak . Kota Sungai Penuh dan  Kabupaten  Kerinci  sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah yang didukung oleh keindahan alam dan keanekaragaman budaya masyarakat setempat. Memanfaatkan potensi alam dan budaya sebagai aset pendapatan keuangan daerah membutuhkan berbagai komponen bisnis pendukung, termasuk hotel, restoran, kuliner, biro perjalanan, seni kriya dan kerajinan, seni pertunjukan dan wisata alam  dan sebagainya, dimana semua komponen ini harus  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Termasuk  keberadaan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual. Atas dasar ini, masalah hukum utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penerapan Hak Kekayaan Intelektual dalam  bisnis  pariwisata  di  Kota  Sungai  Penuh  dan  Kabupaten  Kerinci.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  sosiologis  yang menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  sebagai  bahan  penelitian,  dan  bentuk  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitiannya memperlihatkan  keberadaan  hak kekayaan  intelektual  di kedua daerah  belum  berjalan optimal karena  masih  banyak  masyarakat yang  belum  memahami pentingnya keberadaan  hak kekayaan  intelektual sebagai  bagian dari perlindungan  hukum terhadap aset lokal dalam bisnis pariwisata di Indonesia. Dan pemerintah daerah dibantu dan didukung oleh akademisi harus mensosialisasikan pentingnya hak kekayaan intelektual kepada masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal.
Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Pemerintah Daerah; Bisnis Pariwisata; Perlindungan Hukum
Abstract.  The  city  of  Sungai  Penuh  and  Kerinci  Regency  rely  on  tourism  as  a  source  of  regional  income  supported  by  natural beauties  and  cultural  diversity  of  the  local  communities.  Utilizing  the  potential  of  nature  and  culture  as  assets  of  regional financial  income requires a  variety of supporting business components, including  hotels, restaurants, culinary, travel agencies, craft arts and its products, performing arts and natural tourism and so on, where all these components shall be utilized optimally. Legal protection of Intellectual Property Rights is needed as well. Based on that, the main legal problem raised in this article is the  application  of  Intellectual  Property  Rights  in  the  tourism  business  in  the  city  of  Sungai  Penuh  and  Kerinci  Regency.  This article  is  sociological  juridical  study  using  the  qualitative  analysis  method  and  both  primary  and  secondary  data  as  research materials. It  is  shown that the existence of intellectual property rights in  both  regions has not exercised optimally as there are lacks of understanding on the importance of the existence of intellectual property rights as part of legal protection for local assets in  the  tourism  business  in  Indonesia.  The  local  governments,  supported  by  academics,  shall  socialise  the  importance  of intellectual property rights to the community by using the local wisdom approach.

## Keywords: Intellectual Property Rights; local government; Tourism Business; legal protection

## PENDAHULUAN
Hak  kepemilikan  umum  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum  adalah  hak  atas  harta  benda,  yaitu  hak  pemilikan terhadap  benda  yang  dapat  dilihat.  Hak  ini  menjadi  cabang  hukum  harta  benda  (hukum  kekayaan).  Disamping  itu dikenal  juga  hak  kepemilikan  lainnya  yaitu  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) 1 .  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat diklasifikasikan  benda  bergerak  tidak  berwujud  ( intangible  movables )  yang  mula-mula  dikenal  di  negara menggunakan sistim hukum anglo saxon ( common law system ). Dalam bahasa Belanda HKI termasuk sebagai benda ( zaak ) yang dikenal dalam hukum perdata 2 . Benda adalah berbagai hal yang bisa dijadikan objek hukum ataupun bisa menjadi hak bagi seseorang berdasar hukum dan mempunyai nilai ekonomi, maka bisa beralih dari pihak satu ke pihak lainnya,  bisa  melalui  menjual  dan  membeli,  waris,  penghibahan,  ataupun  perjanjian  khusus  seperti  lisensi 3 .  Hak Kekayaan  Intelektual  umumnya  berhubungan  sebagai  upaya  melindungi  gagasan  dan  data-data  yang  mempunyai bernilai komersil. HKI sebagai kepemilikan dan perberlakuannya dipersamakan dengan jenis-jenis kekayaan lainnya 4 . Menurut  pendapat  Kesowo  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Khoirul  Hidayah,  HKI  merupakan  aset  yang bernilai,  karena  karya  hasil  intelektualitas  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra,  atau  teknologi  lahir  dengan mengorbankan  tenaga,  waktu,  dan  biaya  sehingga  menjadi  bernilai  dan  berharga.  Membawa  dampak  ekonomi  yang
1 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata , PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 107.
2 Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) , Setara Press, Malang, 2017, hlm 2.
3 Ibid .
4 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm.3.
Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
dapat  dinikmati,  sehingga  menciptakan  konsepsi  properti  atas  karya-karya  intelektual.  Dalam  konsep  bisnis,  karya- karya tersebut disebut aset perusahaan 5 .
Untuk  memperoleh  tanda  kepemilikan  dari  negara,  untuk  HKI  diperlukan  suatu  pendaftaran.  Pemahaman terhadap  karya  intelektual  menjadi  benda  tidak  berwujud  yang  dapat  dijadikan  aset  menimbulkan  kreativitas  usaha. HKI  merupakan  benda  tidak  berwujud  yang  tidak  dapat  dilihat  secara  fisik,  HKI  mempunyai  nilai  ekonomi  bagi pemiliknya dan pemilik mempunyai hak monopoli terhadap ciptaannya tersebut 6 .
Industri  pariwisata  dalam  pengembangan  pembangunan,  dengan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan orientasi pada pengembangan dan pemerataan daerah. Untuk memeratakan pengembangan  daerah,  terdapat  beberapa  aspek,  yaitu  sumber  daya  manusia,  memasarkan,  destinasi,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  hubungan  lintas  sektor,  bekerjasama  antarnegara  dan  provinsi,  memberdayakan  usaha kecil, serta bertanggungjawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan budaya 7 .
Kegiatan berwisata, pada masa sekarang ini  menjadi  vital, selepas melakukan aktivitas kesehariannya  mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Zakaria yang dikutip M. Arief Anwar, Kepariwisataan berupa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu kawasan wisata, ke kawasan lainnya, bersifat sementara dan bukan mencari uang 8 . Dengan berwisata diharapkan mampu menghilangkan kepenatan, rasa bosan dengan aktivitas sehari-hari. Aktivitas  pariwisata  yang  beragam  menimbulkan  bergeraknya  sector  bisnis  ditiap-tiap  wilayah  dan  beraneka ragam  investasi.  Investasi  mewujudkan  aktivitas  dengan  orientasi  mengembalikan  investasi  yang  cepat  dan  aman. Pariwisata  termasuk  salah  satu  bidang  yang  menjadi  tujuan  investasi.  Kegiatan  pariwisata  adalah  kegiatan  yang menyalurkan permintaan barang dan jasa pelayanan, seperti pengangkutan, konsultasi, konsumsi, rekreasi atraksi dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata 9 .
Pentingnya  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  bisnis  pariwisata  berhubungan  dengan  kenyataan  dari kegiatan bisnis berwisata melibatkan berbagai komponen bisnis pariwisata  seperti  penginapan, rumah makan, travel, wisata  tirta,  wisata  bahari,  pantai,  sungai,  rafting,  danau  dan  perairan  lainnya,  wisata  rekreasi,  wisata  alam, pertunjukan,  hiburan,  pertunjukan,  dan  berbagai  paket  atau  kemasan  produk  jasa  pariwisata.  Bidang-bidang  industri lain di luar pariwisata seperti kerajinan cideramata, furniture, seni musik, patung, koreografi, arsitektur, pertunjukan, dan bagian-bagiannya, garmen, tekstil, dan lain-lain. Serta banyaknya pihak asing yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata, sehingga banyak produk asing beredar di Indonesia, dan produk Indonesia beredar di luar negeri 10 .
Meningkatnya  kegiatan  bisnis  pariwisata  membuat  kekayaan  intelektual  milik  masyarakat  Indonesia  kurang mendapat perhatian. Beberapa kekayaan bahkan telah didaftarkan masyarakat  asing,  atau  terdapat  juga pelaku  usaha Indonesia yang menggunakan merek dagang asing tanpa rasa salah, atau membuat merek atau kemasan produk asing. Serta kebiasaan masyarakat memproduksi atau menggunakan merek atau kemasan produk jasa secara massal, dengan kemiripan atau bahkan kemasan yang sangat sulit diidentifikasi perbedaannya 11 .
Provinsi Jambi merupakan provinsi  yang memiliki  sumber  kekayaan alam yang menjadi  obyek wisata, seperti halnya  Kabupaten  Kerinci  dan  Kota  Sungai  Penuh.  Kerinci  merupakan  daerah  yang  memiliki  banyak  obyek  wisata sehingga menjadikannya sebagai branding Pariwisata di Provinsi Jambi. Beberapa obyek wisata yang terkenal adalah Gunung  Kerinci  (Gunung  Merapi  Tertinggi  di  Sumatera),  Danau  Kaco  (Danau  dengan  airnya  berwarna  biru  dan jernih),  Air  Terjun  Telun  Berasap,  Danau  Kerinci,  Air  Terjun  Pancuran  Rayo,  dan  lain  sebagainya.  Sungai  Penuh adalah wilayah pemekarandari Kabupaten Kerinci, memiliki obyek wisata yang tak kalah menarik, salah satu iconnya adalah  Bukit  Khayangan.  Serta  berbagai  macam  hasil  kreativitas  masyarakat  berupa  hasil  olahan  alam  baik  berupa makanan  maupun  minuman,  tari-tarian,  musik  dan  lagu,  batik  dan  budaya,  indikasi  geografis,  termasuk  ekspresi foklor , dan yang lainnya menjadi daya tarik pariwisata.
Kota  Sungai  Penuh  dan  Kabupaten  Kerinci  adalah  kawasan  dengan  mengandalkan  pariwisata  sebagai  sumber pendapatan  daerah  yang  didukung  oleh  keindahan  alam  dan  keanekaragaman  budaya  masyarakat  setempat. Memanfaatkan potensi alam dan budaya sebagai aset pendapatan keuangan daerah membutuhkan berbagai komponen
5 Khoirul Hidayah, Op.Cit , hlm 3.
6 Imas  Rosidawati  Wiradirja  dan  Fontian  Munzil, Pengetahuan  Tradisional  &  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Perlindungan Pengetahuan  Tradisional  Berdasarkan  Asas  Keadilan  Melalui  Sui  Generis  Intellectual  Property  System) ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2018, hlm 36.
7 Rahman Muslim Moro Saimima dkk, Pemetaan Industri Pariwisata Maluku Sebagai Landasan Perancangan Strategi Brand “Baronda Maluku”, Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata, Vol. 5 (1), (2018), hlm 88.
8 M. Arief  Anwar, dkk, Strategi Pengembangan  Wisata Berbasis  Kearifan Lokal di  Kalimantan Selatan, Jurnal  Kebijakan Pembangunan, Vol. 13 No. 2, (2018), hlm 189.
9 Lis  Julianti  dan  Rika  Putri  Subekti,  Standar  Perlindungan  Hukum  Kegiatan  Investasi  pada  Bisnis  Jasa  Pariwisata  di Indonesia, Kerta Wicaksana Vol. 12 No. 2, (2018).
10 Ida Bagus Wyasa Putra dkk, Op.Cit , hlm 141.
11 Ibid .

## Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan
Kabupaten Kerinci
bisnis  pendukung,  termasuk  hotel,  restoran,  kuliner,  biro  perjalanan,  seni  kriya  dan  kerajinan,  seni  pertunjukan  dan wisata alam dan sebagainya, dimana semua komponen ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Termasuk keberadaan perlindungan  hukum  dalam  bentuk  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  bisnis  pariwisata  di  kota  Sungai Penuh  dan  Kabupaten  Kerinci.  Masalah  hukum  utama  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah penerapan Hak Kekayaan Intelektual dalam bisnis pariwisata di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci?.

## METODE
Lokasi  penelitian  dalam  artikel  berada  di  Kota  Sungai  penuh  dan  Kabupaten  Kerinci.  Penentuan  lokasi  di Kabupaten  Kerinci  dan  Kota  Sungai  Penuh  merupakan  wilayah  dengan  banyak  destinasi  wisata.  Pendekatan  yang dipergunakan  dalam  artikel  ini  jenis  tipe  penelitian  yuridis  empiris,  untuk  mengamati  peraturan    yang  berkaitan dengan  HKI  dan  fakta  social  Bersifat  deskriptif  analitis,  dengan  mana  hasil  penelitian  diharapkan  bisa  memberi gambaran  tentang  aspek  hukum  dalam  pemanfaatan  HKI  di  Kota  Sungai  Penuh  dan  Kabupaten  Kerinci.  Bersifat deskriptif analtis karena pengolahan data akan dianalisis secara sistematis terhadap kesenjangan antara fakta  yang ada dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  memberikan  gambaran  keadaan  objek  pembahasan.  Sumber  data  ada  2, data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk  yuridis  kemudian  dianilisis  secara  kualitatif  yaitu  dengan  menganalisa  tanpa  perhitungan  sistematis  atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HKI  adalah  hak  kebendaan,  hak  atas  suatu  benda  yang  bersumber  dari  hasil  kerja  otak  dan  rasio.  Kerja  rasio manusia  yang  bernalar,  menghasilkan  benda  immaterial  atau  benda  tak  berwujud 12 .  HKI  merupakan  hak  untuk memanfaatkan hasil ekonomi kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah suatu karya yang lahir dari kemampuan  intelektual  manusia 13 .  Sistem  HKI  sebagai  hak  privat,  memberikan  kebebasan  kepada  seseorang  untuk mengajukan permohonan atan mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak, hal ini merupakan ciri khas HKI.
Dalam  kerangka  HKI  yang  dilindungi  adalah  haknya,  bukan  bentuk  fisik  dari  karya.  Bentuk  fisik  dari  HKI tersebut  dilindungi  oleh  hukum  benda  yang  materil  (benda  berwujud).  Secara  garis  besarnya,  HKI  terbagi  menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) 14 .

## Pengaturan Pariwisata
Sesuai  dengan  isi  dari  UU  Kepariwisataan,  diketahui  Wisata  sebagai  aktivitas  perjalanan  yang  dilakukan  oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang  dikunjungi  dalam  jangka  waktu  sementara 15 .  Undang-Undang Kepariwisataan  tidak  mendiskriminasikan  istilah  wisatawan/konsumen,  yang  berbeda  hanyalah  motif  pemenuhan kebutuhan  wisata.  Kebanyakan  motif  konsumen  berwisata  adalah  motif  pelepasan  ( escapism )  dari  kegiatan  rutinitas berupa  kegiatan  bersenang-senang  dengan  membawa  keluarga 16 .  Artikel  ini  mempergunakan  istilah  pengunjung, pengunjung atau pelancong sebagai warga negara Indonesia yang mengadakan aktivitas perjalanan ke objek pariwisata komersial dalam waktu satu hari pulang pergi ( one day trip ) tidak menginap di fasilitas komersial 17 .
Pariwisata merupakan fenomena yang mana terjadi interaksi antara wisatawan, bisnis dan pemerintah setempat, hal  ini  yang  menjadi  daya  tarik  wisatawan  datang  ke  suatu  destinasi  wisata 18 .  Objek  dan  daya  tarik  wisata diklasifikasikan menjadi dua, antara lain : Pertama, objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna. Kedua, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan
12 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan In telektual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 9
13 Direktorat  Jenderal  Hak  kekayaan  Intelektual,  2006, Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Jakarta:  JICA., 2003,hlm 3.
14 Much. NUrachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita, Jogjakarta: Buku Biru, 2012, hlm 22.
15 Pasal 1 angka (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
16 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2009, hlm 275.
17 https://www.researchgate.net/profile/HermansyahAndiWibowo/publication , diakses 1/11/2018.
18 Ari Kusu mah, Mendefenisikan Kembali Situ Mustika (Sebuat Analisis Revitalisasi Objek Wisata) , Ciamis: Program Studi Ilmu Administasi Publik, hlm 48..
Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
purbakala,  peninggalan  sejarah,  seni  budaya,  wisata  argo,  wisata  tirta,  wisata  buru,  wisata  petualangan  alam,  taman rekreasi, dan tempat hiburan 19 .
Meningkatnya  kebutuhan  berwisata  menarik  perhatian  banyak  investor  untuk  mengelola  industri  pariwisata, termasuk berbagai sarana ( resort ),  seperti  hotel, tempat rekreasi,  tempat hiburan ( amuisement ) dan lain-lain. Potensi ekonomis  pariwisata  lebih  banyak  mewarnai  kebijakan  pemerintah  di  bidang  pariwisata 20 .  Pariwisata  merupakan segala  macam  aktivitas  kewisataan  dan  dukungan  beraneka  macam  fasilitas  beserta  pelayanan  yang  tersedia  di masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 21 . Pariwisata sesuai dengan filosofi yang terdapat dalam UU Kepariwisataan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pariwisata merupakan  sarana untuk hiburan untuk memberikan  ketenangan  batin  masyarakat 22 .  Pariwisata  sebagai  setiap  kegiatan  yang  terkait  dengan  berwisata  yang berkarakter  multidimensi  serta  multidisiplin  sehingga  muncul  sebagai  perwujudan  kebutuhan  tiap-tiap  orang  dan negara  serta  hubungan  antara  wisatawan  dan  masyarakat  sekitar,  antar  wisatawan,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, dan pengusaha wisata. Peran dan fungsi Pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam mengembangkan pariwisata. Hal ini tertuang  dalam  Undang-Undang  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.    Pengembangan  pariwisata  tersebut mengarah  pada  perpercepatan  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pelayanan, memberdayakan  dan  peran  serta  masyarakat,  beserta  kemampuan  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 23 . Pasal  14  ayat  (1)  UU  Kepariwisataan  membagi  jenis  usaha  pariwisata  antara  lain:  daya  tarik  wisata;  kawasan pariwisata;  jasa  transportasi  wisata;  jasa  pejalanan  wisata;  jasa  makanan  dan  minuman;  penyediaan  akomodasi; penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan    rekreasi;  penyelenggaraan  pertemuan,  perjalanan  insentif,  konferensi,  dan pameran; jasa informasi; dan jasa konsultan.
Penyediaan  sarana  akomodasi  pariwisata  dalam  hal  ini  hotel  merupakan  prioritas  untuk  menyokong pembangunan  pariwisata.  Untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  menyajikan  produk  untuk  menarik  minat  konsumen, maka  pelaku  usaha  harus  berkreasi  dengan  menciptakan  layanan  yang  bersifat  khas  dan  unik.  Usaha  penginapan berlomba-lomba  memperkenalkan  rencana,  inovasi,  maupun  servis  eksklusif  dalam  menata  produk  dan  jasanya. Konsep perhotelan yang berkembang pada saat ini, mengemukakan konsep bermanfaat untuk lingkungan ( ecofriendly approach ) , ,  memberikan  pelayanan  pribadi  ( personalized  service ),  memberikan  identitas  syariah,  serta  hal-hal lainnya 24 .

## Penerapan HKI dalam Pariwisata di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Pariwisata di Provinsi Jambi belakangan ini  mengalami perkembangan yang signifikan. Objek-objek  wisata di Provinsi  Jambi  yang  dulunya  telantar  dan  tidak  dilirik  pengunjung,  saat  ini  semakin  dibenahi  dan  mulai  memikat pengunjung.  Kegiatan-kegiatan  wisata  di  Provinsi  Jambi  terus  bertambah  sehingga  memikat  wisatawan  untuk berkunjung  ke  Provinsi  Jambi.  Pembentukan  Kabupaten  Kerinci  didasarkan  Undang-Undang  No.  58  Tahun  1958, termasuk  kabupaten  pusat  dari  beberapa  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Jambi.  Sungai  Penuh  di  tahun  2008  yang awalnya merupakan ibukota dari Kabupaten Kerinci dan 4 (empat) kecamatan lainnya mengalami pemekaran sebagai kota  otonom  dan  saat  ini  menjadi  kota  madya  Sungai  Penuh.  Batas-batas  wilayah  di  Kabupaten  Kerinci  antara  lain: sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Solok  Selatan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Sebelah  selatan  berbatasan dengan  Kabupaten  Merangin  Provinsi  Jambi  dan  Kebupaten  Muko-Muko  Provinsi  Bengkulu.  Sebelah  timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Merangin  dan  Kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi.  Sebelah  barat  berbatasan  dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
Kabupaten Kerinci adalah daerah yang dominan dalam sektor pariwisata di Provinsi Jambi dengan jargon “Sakti Alam Kerinci”, yang memiliki sumber daya alam, budaya, Bahasa dan adat istiadat yng menarik minat wisatawan.
Menurut Tamara Nanayakkara, yang menyatakan bahwa:
“The  tools  of  the  intellectual  property  system  are  amply  applicable  to  the  tourism  sector.  Broadly  speaking developng  and  exploiting  brands  is  particularly  appropriate  to  the  service  sector  an  thus  to  the  tourism  sector. Core  to  developing  and  exploiting  a  brand  are  trademarks,  geographical  indications  (certification  marks,
19 Yusuf Shofie, Op.Cit , hlm 276.
20 Ibid, hlm 277.
21 Pasal 1 angka (3) UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan.
22 https://www.neliti.com/id/publications/173414 diakses 4/11/2018
23 Konsideran UU Pemerintahan Daerah, dikutip dalam https://www.neliti.com/id/publications/173414 diakses 4/11/2018
24 Anwar Basalamah, Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, Binus Business Review Vol 2 No. 2 November 2011, hlm 764.
Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
collective  marks  or  a  sui  generis  system)  or  industrial  designs  as  well  as  other  intellectual  property  such  as patents, copyrighta and trade secrets which contribute to the whole brand image. 25
Jenis Usaha Pariwisata yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, antara lain:
1. Daya tarik wisata yang terdiri dari;
a. Wisata alam, seperti pegunungan, danau, air terjun
b. Wisata budaya : adat istiadat, sejarah
c. Wisata buatan seperti Depati VII Kopi
2. Jasa makanan dan minuman adalah di Kota Sungai penuh dan Kabupaten Kerinci tersedia berbagai macam restoran untuk memenuhi kebutuhan kuliner wisatawan.
3. Penyediaan akomodasi adalah tersedia 16 akomodasi berupa hotel, pondok wisata dan homestay.
4. Penyelenggaraan aktivitas hiburan setiap satu tahun sekali dengan diadakan festival danau Kerinci.
5. Wisata tirta berupa kegiatan rafting.
Jika diidentifikasikan, maka klasifikasi bentuk kekayaan intelektual dalam bisnis pariwisata, antara lain:
1. Merek dagang yang digunakan oleh hotel, restoran, dan jenis-jenis usaha jasa pariwisata lainnya;
2. Rahasia  dagang,  sehubungan  dengan  berbagai  kemasan  produk  jasa,  baik  kemasan  paket  wisata,  kompilasi  data pariwisata,  daftar  konsumen,  formula  produk  boga,  dan  minuman  pada  restoran  dan  bar-bar,  dan  rahasia  dagang lainnya;
3. Ciptaan,  seperti  kebanyakan  karya  koreografi,  lukisan,  karya-karya  sastra,  arsitektur  dan  bagian-bagiannya, meubel, patung, garmen, souvenir, dan ciptaan-ciptaan lainnya, yang pada umumnya merupakan produk diluar jasa pariwisata, tetapi bersifat hubungan erat, menunjang atau bahkan sangat menentukan kekhasan atmosfir pariwisata secara  keseluruhan;  dan  bentuk-bentuk  kekayaan  intelektual  lainnya,  termasuk  desain  tata  letak  dan  sirkuit terpadu 26 .
Penerapan Merek dan Indikasi Geografis dalam Pariwisata
Kabupaten  Kerinci  ditetapkan  sebagai branding pariwisata  di  Provinsi  Jambi.  Perkataan city  branding tidak dapat dilepaskan dari berbicara tentang merek, city branding serupa dengan konsep merek itu sendiri 27 . Recent effort to brand places also knows as “destinations branding” has at its core a trademark, whether by virtue of a registered logo or  tagline.  As  incicated  earlier  branding  is  more  than  the  registered  logo  or  tagline  but  it  is  its  bedrock.  Also creating a fancy logo or catchy tag line is not enough for trademark purposes 28 .
Merek  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis    Pasal  1 angka1  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  memberikan  defenisi  merek,  yang  apabila  disimpulkan  bahwa  merek merupakan tanda yang ditampilkan dengan grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bisa berbentuk dua dimensi, dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)  atau lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan barang dan/atau  jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.
Defenisi  merek  menurut  Pasal  1  angka  5  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  diketahui  bahwa  Hak  atas  Merek merupakan hak yang  eksklusif  diberikan  negara kepada pemilik  suatu merek yang didaftarkan dengan jangka waktu tertentu,  dan  hak  ini  memberikan  kewenangan  kepada  pemilik  merek  untuk  menggunakan  sendiri  atau  memberikan izin  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya.  Ada  beberapa  jenis  merek  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Mengacu  dari jenis merek tersebut, maka terkait  dengan  merek  dodol  kentang  dan  minuman  kayu  manis  termasuk  merek  dagang  dan  hotel,  pondok  wisata, restoran.
Fungsi  utama  dari  suatu  merek  adalah  supaya  konsumen  menentukan  ciri-ciri  suatu  produk  (barang  maupun jasa)  yang  menjadi  milik  suatu  perusahaan  sehingga  bisa  diklasifikasikan  dari  produk  perusahaan  lain  yang  serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Terpuaskannya konsumen atas suatu produk tertentu, maka konsumen akan  membeli  atau  memakai  produk  tersebut  di  masa  yang  akan  datang.  Penentuan  terhadap  produk  hanya  bisa dilakukan jika pemakai dengan mudah mampu produk yang asli dengan produk yang membedakan  dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produki yang asli dengan produk-produk yang
25 Tamara Nanayakkara, Role of Intellectual Property in enhanching the Competitivenness of the Tourism Industry , diakses tanggal 6 Juli 2019.
26 Ida Bagus Wyasa Putra dkk, Op.Cit , hlm 141-142.
27 Aditya Yuli, Op.Cit , hal 53.
28 Tamara Nanayakkara, Op.Cit.
Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
identik atau yang mirip 29 .  Indonesia menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif. Apabila pendaftaran sudah dilakukan, maka undang-undang beranggapan bahwa dialah pemakai pertama dari suatu merek. Namun anggapan ini bisa  berubah  jika  pihak  lain  yang  berhak  atas  suatu  merek  bisa  membuktikan  bahwa  dialah  pemilik  merek  yang sebenarnya.  Untuk  penggunaan  suatu  merek,  tidak  diwajibkan  seseorang  mendaftarkan  mereknya  yang  dimilikinya, namun  untuk  memperoleh  perlindungan  berdasarkan  hukum  merek  maka  ia  harus  mendaftarkan  mereknya  tersebut. Kekuatan  pendaftaran  merek  dapat  dibatalkan  apabila  pihak  yang  berkepentingan  dapat  membuktikan  bahwa  dia merupakan  pemakai  pertama 30 . They  should  iddeally  be  registered  in  the  relevant  national  or  regional  register  for trademarks and depending on a variety of factors should also be registered internationally 31 .
Indikasi Geografis adalah tanda untuk menunjukan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada  barang  yang  dihasilkan. 32 Kabupaten  Kerinci  memiliki  Indikasi  geografis  yang  sangat  dikenal  seperti  teh  kayu Aro,  kentangnya  yang  dijadikan  dodol,  kayu  manis,  beras  payau  dan  lain  sebagainya.  Untuk  memberikan perlindungan  terhadap  hasil  kekayaan  alam  yang  ada  di  Kabupaten  Kerinci  diperlukan  upaya  perlindungan  hukum berupa pendaftaran indikasi geografis yang ada didaerah tersebut. Permohonan indikasi geografis merupakan langkah strategis dalam upaya memanfaatkan Sumber daya plasma nutfah yang melimpah; mengangkat potensi wilayah dalam mengkapitalisasi  sumber  daya  alam  untuk  kepentingan  masyarakat  serta  sebagai  upaya  bahwa  penciri  suatu  daerah tidak akan berpindah atau bahkan diklaim oleh pihak lain atau negara lain 33 .

## Penerapan Rahasia Dagang dalam Bisnis Pariwisata
Rahasia dagang sebagai suatu informasi yang tidak boleh diketahui umum dalam bidang teknologi atau bisnis, serta bernilai ekonomi, dan bermanfaat untuk aktivitas usaha dan menjaga kerahasiaannya. Untuk pengaturannya ada dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2000.  Untuk  di  Kabupaten  Kerinci  rahasia  dagang  selain  mengenai  kemasan produk  jasa  juga  terdapat  dalam  makanan  minuman  yaitu  formula  pembuatan  dodol  kentang  dan  formula  minuman kayu manis.
Perlindungan  rahasia  dagang  adalah  selama  rahasia  terjaga.  Jadi,  jangka  waktunya  tidak  bisa  dipastikan  lama atau  cepat.  Rahasia  Dagang  mendapat  perlindungan  apabila  informasi  tersebut  bersifat  rahasia,  mempunyai  nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Infomasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat 34 .

## Penerapan Hak Cipta (Copyrights) dalam Bisnis Pariwisata
Hak  Cipta  merupakan  suatu  hak  yang  terdapat  dalam  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra,  diwujudkan  dengan bentuk yang khas dan ditampilkan dalam suatu bentuk permanen. Hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau yang  menerima  hak,  bisa  diumumkan  atau  diperbanyak  ciptaannya  atau  mengizinkan  untuk  itu  dengan  tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 35 Pencipta atau pemegang hak  cipta,  adalah  orang  yang  memiliki  hak  cipta  atau  sesorang  yang  mendapatkan  hak  tersebut  dari  pencipta.  Hasil dari karya seseorang yang khas dan menunjukan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra disebut dengan  ciptaan.  Yang  melingkupi  hak  cipta  dalam  bisnis  pariwisata  seperti  budaya  tradisional,  pengetahuan tradisional,  karya  koreografi,  lukisan,  karya-karya  sastra,  arsitektur  dan  bagian-bagiannya,  meubel,  patung,  garmen, souvenir,  dan  ciptaan-ciptaan  lainnya.  Untuk  hak  cipta  dalam  batik  yang  dilindungi  adalah  motifnya,  seperti  motif tulisan  aksara  incung,  motif  daun  the  dan  lain  sebagainya  yang  mencirikan  Kerinci,  dan  ini  diatur  dalam  Pasal  40 UUHC.
Budaya  tradisional  merupakan  bagian  kehidupan  masyarakat  pemilik  budaya  tersebut.  Budaya  tradisional mengandung  nilai-nilai  ekonomi,  nilai-nilai  adat  (termasuk  spiritual),  maupun  nilai-nilai  komunal  yang  menjadi bagian  masyarakat  tradisional  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  terdapat  keterkaitan  kuat  antara  budaya  tradisional  dengan identitas masyarakat adat ditempat budaya itu hidup, tumbuh dan berkembang 36 .
29 Karta  Jayadi  dan  Dian Cahyadi., Buku  Ajar  Pengetahuan  HKI “ Sebuah  Pengantar  Memahami  HKI  dalam ... Desain ”, Deskomvis FSD UNM Press Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain UNM, 2015, hlm 16
30 Aditya Yuli, Op.Cit, hlm 36-37.
31 Tamara Nanayakkara, Op. Cit 32 Mujiyono  dan  Feriyanto, Buku  Praktis  Memahami  dan  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Sentra  HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm 42.
33 Ibid, hlm 44.
34 Ibid, hlm 47-48.
35 Ibid, hlm 6.
36 Affrilyanna  Purba, Pemberdayaan  Perlindungan  Hukum  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm 118.

## Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
Kota  Sungai  Penuh  dan  Kabupaten  kerinci  memiliki  budaya  tradisional  berupa  tari-tarian.  Beberapa  macam kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Sungai Penuh tersebut telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda yakni Rangguk Kumun, Lapeak Koto Dian, Kendiri Sko, Ntak Awo, Tari Iyo, Tari Asek dan Tale Nek Jei. Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci Tari Ngagah Harimau dari Pulau Tengah, Tari Tauh dari Lempur, Tupai Jenjang dan lainnya. Kesenian tari tersebut termasuk ke dalam traditional knowledge. Selain tari-tarian, di kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mempunyai foklor, ekspresi budaya yang menjadi tradisi turun temurun, peninggalan sejarah dan bersejarah. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta tersebut sudah diatur dalam Pasal 60 UUHC.

## SIMPULAN
Keberadaan hak kekayaan intelektual di kedua daerah belum berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang  belum  memahami  pentingnya  keberadaan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  bagian  dari  perlindungan  hukum terhadap  aset  lokal  dalam  bisnis  pariwisata  di  Indonesia.  Pemerintah  daerah  dan  pemerintah  provinsi  dibantu  dan didukung  oleh  akademisi  dalam  mensosialisasikan  pentingnya  hak  kekayaan  intelektual  kepada  masyarakat  dengan pendekatan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Affrilyanna Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm 118 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta: JICA. Endang Purwaningsih, 2012, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi , Bandung: CV. Mandar Maju. Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata , PT. Refika Aditama, Bandung. Imas  Rosidawati  Wiradirja  dan  Fontian  Munzil,  2018, Pengetahuan  Tradisional  &  Hak  Kekayaan  Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System) , PT. Refika Aditama, Bandung.
Karta Jayadi dan Dian Cahyadi., Buku Ajar Pengetahuan HKI “ Sebuah Pengantar Memahami HKI dalam ... Desain ”, Deskomvis FSD UNM Press Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain UNM Khoirul Hidayah, 2017, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) , Setara Press, Malang. Muhamad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) , Jakarta:Visimedia. Mujiyono  dan  Feriyanto,  2017, Buku  Praktis  Memahami  dan  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan In telektual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sulistyowati Irianto, 2012, dkk, Kajian Sosio-Legal, Pustaka Larasan, Jakarta. Tim Lindsey dkk, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , PT. Alumni, Bandung. Yusuf Shofie, 2009, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Aditya  Yuli,  City  Branding  Sebagai  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Merek  (Studi Kasus  City  Branding  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Sebagai  daerah  Tujuan  Wisata  Unggulan  di  Indonesia),

## Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1
Ahyani  Triyana  Kihin,  Peran  Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata  &  Kominfo  Kota  Samarinda  dalam  Pelestarian  Budaya Adat Dayak kenyah di Kawasan Budaya Pampang, ejurnal Ilmu Pemerintahan 2013 Anwar  Basalamah,  Hadirnya  Kemasan  Syariah  dalam  Bisnis  Perhotelan  di  Tanah  Air, Binus  Business  Review  Vol  2 No. 2 November 2011.
Lis  Julianti  dan  Rika  Putri  Subekti,  Standar  Perlindungan  Hukum  Kegiatan  Investasi  pada  Bisnis  Jasa  Pariwisata  di Indonesia, Kerta Wicaksana Vol. 12 No. 2, 2018.
M.  Arief  Anwar,  dkk,  Strategi  Pengembangan  Wisata  Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Kalimantan  Selatan, Jurnal Kebijakan Pembangunan, Vol. 13 No. 2 , (2018), 189.
Rahman  Muslim  Moro  Saimima  dkk,  Pemetaan  Industri  Pariwisata  Maluku  Sebagai  Landasan  Perancangan  Strategi Brand “Baronda Maluku”, Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata, Vol. 5 (1), (Juli 2018), 88. Selvi  Kasman,  Komodifikasi  Kesenian  Tradisional  Wacana  Estetika  Posmodern  dalam  Pariwisata, Jurnal  Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, Vol. 13 No. 2 Nopember 2011.

## Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Firya Oktaviarni dan Dwi Suryahartati, Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

## Makalah
Ari  Kusu mah,  Mendefenisikan  Kembali  Situ  Mustika  (Sebuat  Analisis  Revitalisasi  Objek  Wisata) ,  Ciamis:  Program Studi Ilmu Administasi Publik, hlm 48.
Tamara Nanayakkara, Role of Intellectual Property in enhanching the Competitivenness of the Tourism Industry