## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Strategi Funding Financing Profesionalisme

## Pekerja Migran Indonesia Sebagai Solusi Defisit Neraca Transaksi Berjalan

## Financing Funding Strategy Professionalism of
Indonesian Migrant Workers As the Current Account

## Deficit Solution
Reny Fitriana Kaban 1)
Selamet Riyadi 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pebanas 1, 2) email: reny.fitriana@perbanas.id selamet.riyadi@perbanas.id

## Abstract
This  research  aims  to  describe  the  phenomenon  of  the  current  account deficit  problem  in  Indonesia  especially  service  balance  for  the  last  ten years  due  to  a  low  number  of  migrant  workers  in  the  formal  sector, despite  the  increase  of  remittance  numbers.  The  research  method  is descriptive  exploratory,  which  describes  and  analyses  accurate  data such as BI annual reports, data from BP2MI (previously BNP2TKI), and data from related institutions also some supportive kinds of literature. The Result  shows  the  professionalism  of  Indonesian  Migrant  Workers  has proven in making a significant contribution to increase the remittance and solve the deficit of the current account. Authors recommend the Synergy and  Coordination  of  Funding  Financing  (SCFF)  strategy  concept  which involves various concerning sectors as a solution for the current account deficit. Keywords : Deficit; Current Account; Remittance; Migrant Worker

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fenomena masalah defisit transaksi neraca berjalan di Indonesia khususnya neraca jasa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dikarenakan rendahnya jumlah Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  di  sektor  formal,  meskipun  nilai remitansi mengalami peningkatan. Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  ekploratif,  yakni  mendeskripsikan  dan  menganalisa data-data akurat seperti laporan tahunan BI, data BP2MI (sebelumnya BNP2TKI)  dan  data  lembaga  terkait  serta  literatur  penunjang.  Hasil penelitian  menunjukkan  profesionalisme  PMI  terbukti  telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan remitansi dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Penulis merekomendasikan  konsep  strategi  Sinergi  dan  Koordinasi Funding Financing (SKFF) yang melibatkan berbagai sektor yang berkepentingan sebagai suatu solusi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.
Kata kunci: Defisit; Neraca Transaksi Berjalan; Remitansi; Pekerja Migran Indonesia
Submit : 7 September 2020; Direvisi; 27 September 2020; Publish ; 29 Oktober 2020

## 1. PENDAHULUAN
Ekonomi negara di dunia di era globalisasi saat ini tak bisa terlepas dari transaksi perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antar negara  menjadi  faktor  penting  yang  berdampak  pada  perkembangan ekonominya  (Astuti,  Oktavilia,  &  Rahman,  2015).  Perdagangan internasional,  perdagangan  antar  atau  lintas  negara  yang  mencakup ekspor dan impor, dibagi menjadi dua kategori yakni perdagangan barang (fisik)  dan  perdagangan  jasa  (Tambunan,  2011).  Semua  transaksi perdagangan  internasional  negara-negara  di  dunia  dicatat  dalam transaksi  neraca  berjalan  yang  merupakan  bagian  dari  neraca pembayaran internasional atau Balance of Payments (Leonufna, Kumaat, Mandeij, & Ratulangi, 2016) yang merefleksikan perubahan dan transfer modal terkait dengan situasi di luar negeri (Sandu, 2015) .
Situasi  atau  keadaan  perekonomian  di  suatu  negara  dapat digambarkan  dari  transaksi  neraca  berjalannya  ( current  account ), sehingga data yang terdapat di dalamnya memiki nilai urgensi yang tinggi, disamping  defisitnya  neraca  transaksi  berjalan  dapat  mengakibatkan krisis  negara  yang  bersangkutan  (Lapian,  Rotinsulu,  &  Wauran,  2018). Neraca  transaksi  berjalan    terdiri  dari  empat  komponen,  yaitu  neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, neraca pendapatan, dan neraca  transfer.  Defisit  atau  surplus  neraca  transaksi  berjalan  sangat ditentukan oleh kondisi defisit atau surplus dalam empat neraca tersebut (Fahmi,  2020).  Saat  ini  Indonesia  mengalami  defisit  baik  pada  neraca perdagangan maupun neraca jasa.
Bank  Indonesia  (BI)  menanggulangi  defisit  dengan  cara menjalankan  kebijakan  moneter  yakni  melakukan  penyesuaian  pada tingkat  suku  bunga.  Namun,  kebijakan  ini  bersifat  jangka  pendek. Sementara  dalam  jangka  panjang,  pemerintah  menjalankan  kebijakan struktural diantaranya dengan menggenjot laju ekspor dan menekan laju impor  karena  keduanya  menjadi  faktor  utama  terjadinya  defisit (Keuangan,  2018).  Untuk  neraca jasa  di  Indonesia masih terjadi  defisit yang  cukup  besar  antara  ekspor  dan  impor.  Hingga  tahun  2019  defisit mencapai  7.784  juta  USD.  Walaupun  trennya  sejak  2013  mengalami penurunan  nilai.  Penurunan  ini  dikarenakan  peningkatan  ekspor  jasa yang terus digenjot oleh pemerintah. Namun pada saat yang sama terjadi peningkatan impor jasa ke Indonesia. Walaupun sempat turun di tahun 2015,  namun  terus  mengalami  kenaikan  kembali  hingga  tahun  2019. Pada Gambar 1 terlihat tren positif ekspor jasa, peningkatan impor dan defisit neraca jasa dalam sepuluh tahun terakhir ini.
Gambar 1. Data Export Impor Jasa Sumber : Data NPI- Bank Indonesia, diolah Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah defisit jasa adalah dengan meningkatan pendapatan
16670 21888 23660 22944 23123 22221 23324 25328 28003 31603 -26461 -31691 -34224 -35016 -33656 -30918 -30407 -32707 -35071 -39387 -9791 -9803 -10564 -12072 -10533 -8697 -7083 -7379 -7068 -7784
Data Expor Impor Jasa di Indonesia tahun 2010-2019  (Juta Dollar)
Expor Impor Defisit Linear (Expor)
atau Funding dari sektor ekspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Palmer, selain untuk mengatasi masalah pengangguran, strategi pemerintah dalam pengiriman TKI ke luar negeri bertujuan untuk mendapatkan sumber devisa luar negeri (Raharto, 2017) . Peningkatan  nilai personal  transfer dalam  bentuk  remitansi atau pendapatan  yang  diperoleh  dari  PMI  sebagai  bukti  akan  hal  ini, sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Hingga tahun 2019 nilai personal transfer telah mencapai 7.277 juta Dollar, setelah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun sebelumnya yakni sebesar 4.095 juta USD di tahun 2016 dan 4.089 juta USD di tahun 2017.
Gambar 2.Personal Transfer Sumber : Data NPI- Bank Indonesia, diolah
Namun  sayangnya  nilai  transfer  personal  (remitansi)  yang meningkat dalam tiga tahun terakhir tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan  dari  jumlah  PMI.  Menurut  data  yang  diperoleh  dari  Bank Indonesia, jumlah PMI pada tahun 2019 sebesar 3,742 juta orang. Jumlah ini sedikit peningkatan (sekitar 3.7%) dari tahun sebelumnya yakni 3,65 juta  orang.  Dalam  10  tahun  terakhir  ini  jumlah  PMI  terus  menurun sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.
Gambar 3. Data Pekerja Migran Indonesia Sumber : Data NPI- Bank Indonesia, diolah
Penurunan  jumlah  PMI  ini  dikarenakan  adanya  kebijakan pemerintah berupa moratorium Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moratorium bermakna penundaan atau penangguhan.  Adapula  yang  mengartikan  moratorium  sebagai penghentian  yang  bersifat  sementara.  Oleh  karena  itu,  moratorium  TKI bermakna  sebagai  penghentian  sementara  pengiriman  TKI  ke  negara tertentu.  Sejak  Agustus  2011,  Pemerintah  Indonesia  sudah  melakukan moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi. TKI informal adalah
4857 4645 4616 4802 5632 6415 4095 4089 6508 7277 0 2000 4000 6000 8000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Personal Transfer (Juta Dollar) Tahun 2010-2019 Personal Transfer Linear (Personal
Transfer)
4201 4088 4022 4016 3944 3686 3511 3549 3650 3742 3000 4000 5000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Data Pekerja Migran Indonesia (TKI)

## (Ribu Orang)
Indonesia (TKI)
Linear (Indonesia (TKI))
TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan. Bahkan pada tahun 2015, moratorium  TKI  informal  tidak  hanya  terhadap  Arab  Saudi  akan  tetapi juga  18  negara  lainnya  di  Timur  Tengah  melalui  Keputusan  Menteri Ketenagakerjaan  No.  260  Tahun  2015  tentang  Penghentian  dan Pelarangan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  Pengguna Perseorangan  di  Negara-Negara  Kawasan  Timur  Tengah.  Moratorium dilakukan karena banyaknya jumlah kasus kekerasan yang dialami TKI informal dan lemahnya jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara- negara di kawasan Timur Tengah terhadap TKI informal.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh Pranowo  (2019)  mengenai  kondisi  neraca  pembayaran di  Indonesia  dan masalah  defisit  transaksi  neraca  berjalan,  hasilnya  menunjukkan terdapat  pengaruh  positif  variabel  Net  Ekspor  dan  Pendapatan  Primer terhadap  variabel  Rasio  Neraca  Transaksi  Berjalan.  Net  Ekspor  adalah peningkatan  ekspor  dan  pengurangan  impor,  terkait  tulisan  ini  maka perlu dilakukan peningkatan ekspor, salah satunya dari sektor jasa untuk menangani masalah defisit transaksi neraca berjalan. Sejalan dengan itu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitri  (2014)  menyimpulkan  perlu penyesuaian  untuk  memperbaiki  kondisi  neraca  transaksi  berjalan menuju  keseimbangan . Sementara  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Prihanto (2013) menunjukkan pada periode penelitian adanya penurunan jumlah  PMI  sebesar  0,2%  padahal  terjadi  peningkatan  pertumbuhan remitansi  PMI  sebesar  0,6%  dan  hasil  penelitiannya  menunjukkan pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  besarnya  pekerja  migran  sektor formal, besarnya pekerja migran sektor informal, dan negara penempatan pekerja  terhadap  remitan  yang  dikirimkan.  Hasil  penelilitian  ini khususnya  tentang  implikasi  jumlah  PMI  sektor  formal  terhadap peningkatan  jumlah  remitansi  sejalan  dengan  temuan  penulis  sebagai bahan awal penelitian.
Kontradiksi antara kebutuhan ekspor jasa PMI sebagai salah satu solusi menangani defisit transaksi neraca berjalan dan fakta penurunan jumlah PMI dikarenakan adanya moratorium TKI informal padahal di sisi lain terjadi peningkatan remitansi, merupakan suatu masalah yang perlu dicari  solusinya.  Sedangkan  pada  penelitian  terdahulu  belum  ada pembahasan  mengenai  kedua  hal  berikut  ini.  Pertama  belum  ada  yang menganalisa tentang urgensi dari peningkatan profesionalisme PMI, agar digeser  dari  tenaga  kerja  informal  menjadi  formal,  sebagai  jalan  keluar dari  permasalahan  ini.  Kedua,  belum  ada  analisa  atas  upaya  yang sungguh-sungguh  dari  berbagai  lintas  sektor  baik  pemerintah  maupun swasta,  baik  dari  sisi  pendanaan  ( funding) maupun  pembiayaan ( financing )  terhadap  peningkatan  profesionalisme.  Dalam  tulisan  ini penulis  membahas  kedua  hal  tersebut  dan  merekomendasikan  konsep kepada stakeholder sebagai salah satu bahan rujukan dalam mengambil kebijakan yang efektif terkait profesionalisme PMI. Konsep strategi sinergi dan koordinasi funding- financing profesionalisme PMI ditawarkan sebagai solusi defisit neraca transaksi berjalan berdasarkan analisa fakta dan data pendukung yang diperoleh dari referensi terkait.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  eksploratif  yang berupaya  mencari  solusi  atas  sebuah  permasalahan  yang  ada. Rancangan  kegiatan  penelitian  berawal  dari  mengangkat  sebuah
fenomena  penting  yang  menjadi  permasalahan  bangsa  yakni  masalah defisit transaksi neraca berjalalan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Berangkat  dari  pemasalahan  tersebut  kemudian  dicari  data-data sekunder yang relevan dengan fenomena yang ada, dalam hal ini penulis memfokuskan  pada  salah  satu  bagian  dari  neraca  transaksi  berjalan yakni  neraca  jasa.  Selain  data  defisit  neraca  jasa  terdapat  pula  data peningkatan jumlah remitansi dan data penurunan jumlah PMI selama kurun  waktu  sepuluh  tahun  terakhir,  yang  mana  data-data  tersebut adalah  rangkaian  dari  masalah  penelitian  yang  ada.  Tahapan  terakhir dari  penelitian  ini  adalah  merekomendasikan  konsep  strategi  atas permasalahan  yang  ada  dengan  dukungan  data-data  yang  menunjang konsep tersebut.
Data penelitian khususnya defisit transaksi neraca berjalan dalam hal ini defisit neraca jasa diolah dari selisih jumlah ekspor dan impor jasa di Indonesia selama kurun waktu  2010-2019. Data diperoleh dari Laporan Neraca  Pembayaran  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  BI.  Dari  laporan tersebut juga diperoleh data tentang jumlah remitansi PMI dan jumlah PMI di Indonesia tahun 2010-2019. Sementara data penunjang untuk di pembahasan  yaitu  data  mengenai  jumlah  penempatan  PMI  di  sektor formal dan informal, remitansi PMI berdasarkan negara tujuan, jumlah penempatan PMI berdasarkan provinsi, penempatan PMI program GTG ke Korea Selatan dan Jepang serta jumlah Nurse dan Careworker yang lulus ujian Nasional di Jepang yang diambil dari Data Penempatan dan Pelindungan  PMI  Periode  Mei  2020  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun data dari Badan Nasional  Penempatan  dan  Pelindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI)  di  tahun  2019.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan eksploratif  sumber-sumber  data  sekunder  dan  dokumen  lainnya  yang diolah mandiri dan disajikan dengan gambar maupun tabel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  dari  BP2MI  (sebelumnya  disebut  BNP2TKI), penempatan  PMI    untuk  sektor  formal  di  bulan  Mei  2020  adalah  812 orang, jumlah ini jauh menurun dibandingkan dua  tahun sebelumnya dikarenakan  kondisi  pandemi  Covid  19  yang  melanda  dunia.  Pada  Mei 2019 dimana belum terjadi pandemi jumlah PMI di sektor formal cukup besar  yakni  15.020  orang.  Sementara  untuk  sektor  informal  terjadi penurunan  yang  cukup  drastis  juga  dari  tahun  sebelumnya  sebanyak 14.159 pada Mei 2019 orang menjadi hanya 2.399 pada Mei 2020 yang disebabkan  oleh  kebijakan  penghentian  PMI  di  masa  pandemi  selain dipicu oleh kebijakan moratorium pemerintah. Artinya pemerintah telah berusaha  mengurangi  jumlah  PMI  sektor  informal  dan  meningkatkan penempatan PMI di sektor formal.
Gambar 4. Penempatan PMI di Sektor Formal dan Informal Sumber : Data BP2MI, Mei 2020
11508 13943
25451 15020 14159 29179 812 2399 3211 F O R M A L I N F O R M A L T O T A L

## PENEMPATAN PMI DI SEKTOR FORMAL & INFORMAL
Mei 2018 Mei 2019 Mei 2020
Sedangkan  penempatan  PMI  berdasarkan  jabatan  lima  besarnya ada  pada  posisi domestic  worker atau  Asisten  Rumah  Tangga  (ART), caregiver (pengasuh), operator,  worker (buruh)  dan plantation  worker (tukang  kebun).  Sayangnya  untuk  pekerjaan  yang  jabatan  profesional seperti teknisi, nurse , terapis dsb belum merupakan jabatan yang banyak ditempatkan, padahal jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia cukup tinggi. Sementara penempatan PMI dalam kurun tiga tahun  terakhir  berdasarkan  Kelompok  Lapangan  Usaha  Indonesia terbesar  ada  pada  sektor  usaha  jasa  kemasyarakatan,  sosial  dan perorangan,  dilanjutkan  oleh  industri  pengolahan  dan  yang  ketiga pertanian,  peternakan,  kehutanan,  perburuan  perikanan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sektor  usaha  informal  masih  lebih  mendominasi dibandingkan yang formal. Namun tidak berarti pekerjaan yang ada pada sektor informal tidak memerlukan profesionalisme.
Profesionalisme  suatu  pekerjaan  dapat  dibentuk  melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan SMK di Indonesia bertujuan untuk menciptakan  lulusan  yang  siap  kerja.  Namun  berdasarkan  data  BPS (Jayani,  2020)  tingkat  pengangguran  dari  lulusan  SMK  paling  tinggi dibanding  dengan  lulusan  dari  jenjang  pendidikan  lainnya.  Angka pengangguran  dari  lulusan  SMK  pada  Februari  2019  mencapai  8,63% (lihat Gambar 5).
Gambar 5. Lulusan SMK Mendominasi Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber : Katadata.co.id
Tingginya angka pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh  tidak  seimbangnya  daya  serap  industri  dengan  jumlah  angkatan kerja  dari  SMK.  Selain  itu,  banyak  guru  yang  tidak  menguasai  bidang ajaran,  terutama  untuk  mengajar  ketrampilan  bagi  siswa.  Sebab  guru- guru SMK saat ini masih banyak dari guru yang hanya menguasai ilmu murni. Untuk itu diperlukan upaya terobosan guna mencetak calon guru sesuai  bidang,  seperti  pertanian,  kelautan,  ekonomi  kreatif  maupun teknologi informasi melalui pendidikan dan pelatihan agar tercipta guru- guru  yang  professional  (Sahari,  2015).  Kondisi  tingginya  angka pengangguran dari lulusan SMK ini menjadi kontradiktif apabila ditelaah besarnya demand atau  permintaan  tenaga  kerja  siap  pakai  yang berkualitas untuk dikirim ke luar negeri. Oleh sebab itu perlu dirumuskan strategi  peningkatan  kualitas  PMI  yang  salah  satunya  bisa  merupakan lulusan  SMK  melalui  penguasaan  keterampilan  dan  teknologi  untuk menghasilkan komoditas ekspor yang bernilai tambah tinggi.
Selain  latar  belakang  pendidikan  dan  keterampilan  PMI  yang rendah  yang berdampak secara tidak langsung terhadap defisit neraca
jasa  masalah lain berasal dari sisi funding atau pengumpulan remitansi PMI.  Ada masalah mendasar yakni biaya  pengiriman remitansi PMI yang tinggi  dibandingkan  dengan  jumlah  yang  dikirim  ke  tanah  air  serta kurangnya  informasi  produk  perbankan  yang  dapat  mereka  gunakan. Saat  ini  PMI  umumnya  mengirim  secara  tunai  remitansinya,  karena pengiriman lewat perbankan maupun secara online masih membebankan biaya  transfer  yang  cukup  mahal.  Sementara  penghasilan  yang  tidak tinggi akibat bekerja di sektor informal menyebabkan PMI terbebani oleh biaya  transfer  tersebut.  Hal  itu  menjadi  salah  satu  penyebab  alur remitansi di Indonesia tidak tercatat dengan jelas nilainya, karena adanya transaksi shadow  banking yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  biaya transfer. Contohnya menitipkan uang tunai kepada kawan yang pulang kampung  lalu  ditransfer  antar  rekening,  menggunakan  jasa  transfer sesama  orang  Indonesia  dengan  kurs  tengah  yang  disepakati  sehingga PMI tersebut tinggal mentransfer dalam nominal negara asal ke rekening bank lokal  dan dana tersebut ditransfer antar rekening di Indonesia ke rekening penerima. Pengiriman dengan cara menitipkan sangatlah rawan dengan  penipuan.  Selain  itu  uang  yang  diterima  biasanya  habis terkonsumsi  dan  tidak  dimanfaatkan  secara  berencana  dan  maksimal. Padahal  perencanaan  keuangan  yang  baik  sangat  diperlukan  untuk kesejahteraan baik PMI maupun keluarganya, sehingga taraf kehidupan mereka di masa depan juga membaik (Mandiri Institute, 2018).
Atas  dasar  permasalahan  di  sisi funding terkait  dengan pengkolektifan  remitansi  PMI  maupun  di  sisi financing terkait peningkatan  profesionalisme  PMI  sebagai  modal  yang  signifkan  untuk meningkatkan  devisa  negara  yang  pada  akhirnya  dapat  menanggulangi masalah  defisit  neraca  transaksi  berjalan  maka  penulis  menawarkan sebuah  konsep  strategi.  Konsep  ini  dinamakan  dengan  Sinergi  dan Koordinasi  Funding  Financing  (SKFF)  yang  akan  melibatkan  berbagai sektor  yang  berkepentingan  untuk  memecahkan  masalah  yang  ada. Berikut bagan atau gambaran dari strategi SKFF.
Strategi Financing

## Sektor Keuangan
1. Kebijakan  pengurangan  biaya  jasa remitansi dengan subsidi pemerintah
2. Kebijakan operasional Lembaga Keuangan  Digital  sebagai  layanan remitansi non bank
Strategi Funding Sektor Pendidikan & Pelatihan
1. Penggiatan Wajib belajar 12 tahun, prioritas masuk & lulus SMK siap kerja
2. Intesitifitas pelatihan formal  & informal 3. Penelitian dan penguatan teknologi untuk evaluasi program

## Sektor Perbankan
1. Membuka  kantor  cabang  bank  di negara-negara  penempatan PMI dan di  kota atau desa asal PMI
2. inovasi  produk investasi dan transfer perbankan untuk PMI Sektor Ketenagakerjaan 1. Diversifikasi  MoU Penempatan PMI 2. Ekstensi  negara- negara baru penempatan  PMI professional Sektor Hubungan Luar Negeri  serta Hukum & HAM 1. Peningkatan kerjasama & Diplomasi 2. Integrasi  akses &  administrasi data Sektor Komunikasi & Informasi 1. Sosialisasi Program- program seluruh sektor 2. Inovasi aplikasi online
3.1. Strategi Funding Profesionalisme Pekerja Migran Indonesia
Funding atau pengumpulan devisa sebagai pemasukan kas negara yang  berasal  dari  sektor  tenaga  kerja  khususnya  PMI  dilakukan  oleh sektor  perbankan  Indonesia  dan  diawasi  oleh  kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Dari  sisi funding penulis menawarkan sinergi dan koordinasi kedua sektor yakni keuangan  dan  perbankan.  Adapun  strategi  yang  bisa  dilakukan  oleh sektor keuangan melalui kebijakan yang dikeluarkan. Sementara strategi di sektor perbankan adalah memberikan fasilitas  yang dibutuhkan PMI demi kemudahan dan kelancaran pengiriman uang.
Di sektor keuangan, kebijakan pertama terkait dengan kebijakan remitansi  penerimaan  yang  dihasilkan  oleh  PMI  yakni  kebijakan pengurangan  biaya  jasa  remitansi  dengan subsidi  pemerintah.  Keluhan yang dirasakan oleh PMI terkait pengiriman uang ke Indonesia maupun dari Indonesia ke negara lain adalah besarnya biaya jasa remitansi. Biaya yang timbul dari jasa pengiriman remitansi terbagi dalam dua jenis, yaitu: 1.Biaya  transaksi:  Biaya  yang  timbul  atas  pelayanan  jasa  pengiriman uang yang berbeda pada masing-masing penyedia layanan jasa. 2. Biaya komisi:  Biaya  yang  timbul  atas  aktivitas  jual-beli  valuta  asing  yang digunakan  dalam  transaksi.  Pemerintah  dapat  mengurangi  biaya  jasa remitansi  ini  dengan  menurunkan  biaya-biaya  ini  atau  memberikan subsidi (OJK, 2018).
Kebijakan  kedua  yakni  terkait  dengan  efektifitas  Lembaga Keuangan  Digital  (LKD)  atau  yang  umum  dikenal  dengan financial technology (fintech) sebagai layanan penyedia jasa pengiriman uang dalam hal  ini  badan  usaha  yang  menyediakan  jasa  pengiriman  uang  dan memiliki lisensi dari otoritas setempat. LKD mengintegrasikan pelayanan bank dan teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler dan/atau web). Fintech mampu  melayani  electronic  money,  virtual  account, agregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya (Rizal, Maulina, & Nenden, 2018). Layanan ini awalnya diterapkan dengan didasari  statistik  bahwa  jumlah  penduduk  yang  memiliki  akses telekomunikasi melalui telepon seluler lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang memiliki akses perbankan. Layanan ini sukses diterapkan di  banyak  negara  berkembang  seperti  Bangladesh,  Botswana,  Brazil, Burkina  Faso,  Kenya,  Mali,  Pakistan,  Peru,  Somalia,  dan  Zimbabwe. Beberapa  operator  telekomunikasi  di  Indonesia  saat  ini  sudah menjembatani layanan remitansi bekerjasama dengan operator remitansi global. Biaya remitansi yang dibebankan relatif lebih rendah dari layanan remitansi perbankan (Arif Perdana, n.d.).
Sementara  di  sektor  perbankan,  setelah  melakukan  identifikasi awal penempatan PMI dari berbagai hal, penulis menawarkan dua strategi yang  dapat  dilakukan  oleh  sektor  perbankan.  Strategi  pertama  yakni membuka kantor cabang bank di negara-negara penempatan PMI juga di kota  atau  desa  asal  PMI.  Mengacu  pada  identifikasi  penempatan  PMI berdasarkan negara tujuan, negara-negara di Asia Pasifik seperti Taiwan, Malaysia dan Hongkong merupakan tiga terbesar  penempatan PMI saat ini. Oleh karena itu kantor cabang bank perlu dibuka di banyak wilayah negara-negara  tersebut  demi  mendongkrak  penerimaan  remitansi  PMI dengan  tidak  mengabaikan  negara  lainnya  yang  banyak  juga penempatannya.
Sebagai informasi, porsi pengiriman uang PMI yang bekerja di Asia Pasifik mencapai hampir 70 persen dari total remitansi pada tahun 2018. Total  pengiriman  remitansi  dari  Asia  Pasifik  mencapai  US$  6,6    miliar,
diikuti kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mencapai US$ 4,4 miliar lalu Amerika 20,1 juta US$ dan terakhir Eropa 30,4 juta US$. Remitansi dari Asia Pasifik masih didominasi oleh Malaysia di susul Hong Kong dan Taiwan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Remitansi Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2016-218 (Dalam US$)
Sumber : Data BNP2TKI, Juni 2019
Selain mempertimbangkan negara penyumbang remitansi terbesar bagi  Indonesia  sehingga  bank  dapat  fokus  untuk  membuka cabang/kantor luar negeri di negara tersebut, yang tidak kalah penting adalah memperkuat kondisi kantor cabang dan kanwil tempat kantung asal  pekerja migran  berasal.    Namun  tetap  tidak  mengabaikan  provinsi lainnya  yang  juga  banyak  mengirimkan  PMI.  Data  pada  tabel  2 menunjukkan tiga provinsi yang paling banyak penempatan PMI dalam tiga tahun terakhir adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Tabel 2. Penempatan PMI berdasarkan Provinsi PROVINSI 2018  2019  2020 Mei Mei Mei Jawa Timur 6.169  6.819  1.489 Jawa Tengah 5.618  6.392 848 Jawa Barat 5.405  6.366 564 Sumber : Data BP2MI, Mei 2020
Strategi kedua yang ditawarkan di sektor perbankan adalah inovasi produk  investasi  dan  transfer  di  perbankan  untuk  PMI.  Setelah melakukan identifikasi atas struktur penempatan PMI berdasarkan sektor formal  dan  informal  serta  jabatan  dan  kelompok  linkungan  usaha Indonesia,  ada  beberapa  produk  yang  potensial  untuk  ditawarkan. Produk-produk  tersebut  adalah  yang  mempunyai  tujuan  transaksi kebutuhan  sehari-hari  (transfer  dalam  bentuk  tabungan  untuk kebutuhan  hidup,  tabungan  pendidikan  anak,  investasi  jangka  pendek untuk tujuan tertentu (dana mudik, naik haji), maupun investasi jangka panjang  (cicil  emas,  tabungan  reksadana,  membuat  usaha  setelah kembali ke tanah air, kredit rumah/kendaraan bermotor di tanah air).
Produk  yang  ditawarkan  juga  perlu  disosialisasikan  dengan  baik kepada  PMI.  Beberapa  program  seperti  tabungan  haji  atau  umroh  bisa ditawarkan  kepada  yang  beragama  Islam.  Adanya  program  istimewa seperti  biaya  transfer  yang  rendah  saat  bulan  Ramadhan,  akhir  tahun ataupun  hari  raya  Imlek,  sesuai  dengan  negara  dan  trend  penerimaan bonus  di  sana.  Produk  yang  terkait  investasi  seperti  cicil  emas  dan reksadana,  perlu  diberikan  sosialisasi  mengenai  jenis  investasi  dan resikonya. Untuk para PMI yang hendak kembali ke Indonesia, perlu juga dilakukan  pembekalan  keterampilan  yang  diperlukan  seusai  mereka kembali  ke  tanah  air  (bisnis  membuka  salon/kuliner/penyewaan kendaraan) maupun cash management dan cara dasar mengelola bisnis
Negara 2016 2017 2018 Asia Pasifik            4.682.203.043      3.924.576.508       6.557.840.950 Timteng & Afrika    3.422.238.938      5.124.262.838       4.362.474.502 Amerika                    651.811.878         163.151.342            20.094.815 Eropa                        100.555.646           69.642.081            30.397.660 Total 8.856.809.505 8.761.207.216   10.970.807.926
tersebut  (pembukuan  dasar  dan  perpajakan  untuk  UKM).  Dengan demikian,  PMI  akan  merasakan  langsung  manfaatnya  dan  hasil  kerja keras  mereka  dapat  dimonitor  baik  penggunaannya  maupun penyalurannya (Mandiri Institute, 2018).
Remitansi sangat bermanfaat bagi PMI, dan pemanfaatannya dapat digolongkan menjadi dua  yaitu untuk investasi  konsumsi  dan  investasi produktif. Kegiatan investasi konsumsi akan memberikan dampak secara mikro,  sedangkan  investasi  produktif  akan  berdampak  secara  makro (Dewandaru,  Rahmadi,  &  Husniati,  2019).  Remitan  secara  berkala menunjukkan  peningkatan  yang  stabil  temuan  dalam  penelitian menunjukkan  bahwa  remitan  memiliki  dampak  positif  terhadap peningkatan  lapangan  kerja  dan  pengembangan  ekonomi  (Zheng  & Musteen, 2018)
3.2 Strategi Financing Profesionalisme Pekerja Migran Indonesia
Financing atau pembiayaan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan  program-program  yang  diajukan  sehingga  target  yang diharapkan dapat tercapai. Terkait penciptaan Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas baik yang professional di sektor formal maupun terampil di sektor informal perlu dianalisa dari sektor hilir hingga ke hulunya. Di sektor  hilir  adalah  sumber  awal  penciptaan  PMI  tersebut.  Untuk mendapatkan  PMI  yang  berkualitas  dapat  diperoleh  melalui  sektor Pendidikan  dan  Pelatihan.  Sektor  hulu  adalah  penempatan  para  PMI tersebut,  dan  yang  berperan  adalah  sektor    Tenaga  Kerja.  Sementara keberlangsungan  proses  PMI  ini  akan  dikawal  oleh  sektor  Luar  Negeri serta Hukum dan Ham. Seluruh program-program yang dijalankan oleh sektor-sektor  tersebut  akan  dibantu  sosialisasinya  oleh  sektor komunikasi dan Informasi.
Strategi  yang  ditawarkan  untuk  pembiyaan  di  sektor  Pendidikan adalah sebagai berikut :
1. Penggiatan Wajib belajar 12 tahun, prioritas masuk & lulus SMK siap kerja
2. Intesitifitas pelatihan formal & informal
3. Penelitian dan penguatan teknologi untuk evaluasi program
Strategi pertama yang ditawarkan adalah berdasarkan fakta tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK, sementara di sisi lain kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di negara lain sangat tinggi. Program SMK adalah  menyiapkan  lulusan  yang  terampil  dan  siap  kerja.  Pembiayaan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu lulusan SMK dengan memperbaiki input pendukungnya seperti kurikulum, guru atau pendidik  professional  dan  fasilitas  belajar  mengajar.  Pelatihan  terbukti mempunyai kontribusi signifikan bagi profesionalisme guru (Widya & Pd, 2017). Orientasi input pendukung atas tantangan permintaan bekerja di luar negeri perlu dipertajam, sehingga lulusan yang dihasilkan dari SMK ( output ) dapat menjadi solusi atas masalah yang ada. Untuk strategi ini perlu  sinergi  dan  koordinasi  antara  kementerian  Pendidikan  bersama Kementerian Tenaga Kerja dengan kementrian Keuangan.
Strategi  kedua  adalah  intensitifitas  pelatihan  formal  dan  informal, khususnya bagi mereka yang lulusan non SMK baik jenjang yang setara (SMA), di atasnya (diploma dan sarjana) maupun dibawahnya (SMP& SD). Strategi  ini  sangat  penting  demi  menyiapkan  PMI  yang  handal  dan berketrampilan  sebagaimana permintaan user di  negara  tujuan.  Sinergi dan  koordinasi  antara  kementerian  Pendidikan  (formal  dan  nonformal)
bersama  Kementerian  Tenaga  Kerja  dengan  kementrian  Keuangan Koordinasi antara kementerian Pendidikan juga diperlukan untuk strategi ini.
Strategi  ketiga  adalah  penelitian  dan  penguatan  teknologi  untuk evaluasi  program.  Penelitian  yang  dimaksud  adalah  segala  hal  yang berhubungan  dengan  peningkatan funding dan financing terkait  PMI. Strategi  ini  akan  dilakukan  oleh  kementrian  riset  dan  teknologi Pendidikan  tinggi  (Ristekdikti)  dan  bersinergi  dengan  departemen keuangan untuk pembiayaannya.
Di sektor ketenagakerjaan, strategi yang ditawarkan mengacu pada ulasan  tentang  program-program  BP2MI  untuk  PMI  terampil  dan profesional. Mereka yang memiliki kualifikasi ini akan mendapatkan “gaji’ yang  lebih  tinggi  daripada  yang  tidak  atau  kurang  berkualifikasi.  Oleh sebab itu perlu ditingkatkan pembiayaan di program-program ini seperti program G to G atau G to P yakni program penempatan milik Pemerintah Indonesia dengan negara lain (Pemerintah/Swasta) yang sudah memiliki MoU  seperti  Korea  Selatan,  Jepang  dan  Taiwan.  Program  G  to  G  Korea Selatan membuka kesempatan bagi Calon PMI yang ingin bekerja ke Korea Selatan pada sektor Manufacturing , Perikanan, Pertanian dan Bangunan. Jumlah  penempatan  PMI  yang  lulus  program  G  to  G  ke  Korea  selatan terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 3).
Tabel 3. Penempatan PMI Program G to G Korea Selatan BULAN 2017 2018  2019 April 803 519 935 Mei 261 516 256 Juni 224 211 817 Total 1.288 1.246 2.008 Sumber : Data BNP2TKI Juni 2019
Sementara Program G to G ke Jepang tersedia untuk jabatan nurse dan careworker di  Rumah  Sakit  pemerintah  Jepang.  Untuk  bisa mengikuti  program  ini  calon  PMI  harus  memiliki  ijasah  Pendidikan serendah-rendahnya  D3  Keperawatan.  Jumlah  penempatan  PMI  yang lulus  program  G  to  G  ke  Jepang  untuk    juga  mengalami  peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Penempatan PMI Program G to G Jepang Tahun 2017-2019
TAHUN NURSE CAREWORKER TOTAL L P L P 2017 7 22 94 201 324 2018 11 20 110 188 329 2019 15 23 99 201 338 L/P 33 65 303 590 991 TOTAL 98 893 991 Sumber : Data BP2MI, Mei 2020
Perawat Indonesia yang lulus ujian nasional perawat dan bersertifikat di Jepang  mendapatkan  gaji  sekitar Rp21-30  juta per  bulan.  Sedangkan yang belum lulus diupah di bawah Rp20 juta, di bawah upah minimum di Tokyo.  PemerintahJepang  mensyaratkan nurse dan careworker yang berasal  dari  luar  harus  menempuh  ujian  nasional  perawat  agar  dapat bekerja  profesional  di  rumah  sakit  dan  panti  orang  lanjut  usia.  Terjadi
peningkatan nurse dan care worker yang lulus ujian nasional tiga tahun terakhir.
Tabel 5. Jumlah Nurse dan Careworker Lulus Ujian Nasional Tahun 2017-2019 Tahun Nurse Careworker Total 2017 21 68 89 2018 29 62 91 2019 15 78                 93 Total          65 208 279 Sumber : Data BP2MI, Mei 2020
Program G  to  P  ke  Taiwan  tersedia  untuk perawat  ke  Rumah Sakit Geriatri di Taiwan. Syarat mengikuti program ini harus lulusan D3/D4/ S1 Keperawatan  + Ners dan harus mempunyai STR yang dikeluarkan oleh Kementerian  Kesehatan  atau  yang  sudah  mempunyai  nomor  surat keterangan lulus ujian kompetensi. Sementara data penempatan PMI G to P to Taiwan belum tersedia.
Selain  penguatan  pada  pembiayaan  untuk  program-program BP2MI yang telah ada perlu juga pembiayaan yang dikhususkan untuk strategi Diversifikasi MoU Penempatan PMI dan Ekstensi negara- negara baru penempatan PMI professional. Artinya sektor ketenagakerjaan perlu memperluas ragam kesepakatan penempatan PMI professional di banyak lingkup  kerja  dan  industri.  Saat  ini  yang  baru  berjalan  adalah  lingkup Manufacturing , Perikanan, Pertanian dan Bangunan di Korea Selatan dan Kesehatan di Taiwan dan Jepang. Padahal masih banyak negara-negara lain yang membutuhkan PMI professional seperti negara-negara di Eropa dan banyak di negara lainnya di Timur Tengah, Afrika dan Australia.
Di  sektor  hubungan  luar  negeri  serta  hukum  dan  HAM,  strategi pertama  adalah  Peningkatan  Kerjasama  &  Diplomasi.  Strategi  kedua adalah Integrasi akses & administrasi data. Pembiayaan di kedua strategi tersebut perlu dilakukan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang terikat dengan aturan dan kesepakatan Lembaga-lembaga resmi di dunia  yang  ada  baik    regional  seperti  ASEAN,    maupun  internasional seperti  PBB.  Dengan  pembiayaan  di  kedua  strategi  sektor  ini  akan semakin memudahkan proses penempatan dan perlindungan PMI serta dapat  mengatasi  permasalahan  PMI  sangat  kompleks,  baik  yang menyangkut permasalahan administratif, teknis, hukum, sosial, ekonomi, keluarga yang ditinggal dan jaminan masa depan. Permasalahan tersebut ada  yang  berada  dalam  wilayah  tanggungjawab  Pemerintah  Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI), Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah  Desa,  bahkan  pihak  swasta  (Widiyahseno,  Rudianto,  & Widaningrum, 2017).
Terakhir,  di  sektor  komunikasi  &  informasi,  ada  dua  strategi  yang ditawarkan  untuk  pembiayaannya.  Strategi  pertama  yaitu  sosialisasi program-program  seluruh  sektor  dan  strategi  kedua  Inovasi  aplikasi online . Kedua strategi ini untuk mendukung pemasaran dan peningkatan literasi  masyarakat  khususnya  PMI.  Kementrian  komunikasi  dan informasi  akan  bersinergi  dengan  seluruh  sektor  yang  ada  seperti Keuangan,  Perbankan,  Pendidikan,  Tenaga  Kerja,  Luar  Negeri  serta Hukum dan HAM.

## 4. PENUTUP
Meskipun  telah  ada  upaya  dari  pemerintah  Indonesia  dalam meningkatkan jumlah PMI di sektor formal, faktanya jumlahnya di sektor informal masih mendominasi. Oleh karena itu diperlukan terobosan yang serius di sektor pendidikan khususnya SMK untuk menciptakan lulusan siap kerja yang profesional di bidangnya agar dapat dikirim ke luar negeri. Profesionalisme  PMI  menjadi  kata  kunci  untuk  mendongkrak  nilai remitansi yang berkontribusi bagi devisa negara. Konsep Strategi Sinergi dan  Koordinasi Funding  Financing (SKFF)  antar  berbagai  sektor  yang berkepentingan terkait peningkatan profesionalisme PMI yang ditawarkan oleh penulis dapat menjadi rujukan bagi stakeholder sebagai suatu solusi atas masalah defisit neraca transaksi berjalan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Website :
Arif Perdana. (n.d.). Remitansi dan Layanan Keuangan Digital. Retrieved from https://tirto.id/remitansi-dan-layanan-keuangan-digital-coov Jayani, D. H. (2020). Lulusan SMK Mendominasi Tingkat Pengangguran Terbuka. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/07 OJK 2018. (n.d.). Layanan Jasa Pengiriman Uang (Remitansi). Retrieved fromhttps://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownloa
d/434
Pranowo, Y. (2019). Kondisi Neraca Pembayaran Indonesia Serta Masalah
Defisit  Neraca  Transaksi  Berjalan .  Bandung.  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/338101559
Jurnal :
Astuti,  I.  P.,  Oktavilia,  S.,  &  Rahman,  A.  R.  (2015).  The  International Balance of Payments Role in the Economy of Indonesia, 8 (2), 173 – 182. Dewandaru,  B.,  Rahmadi,  A.  N.,  &  Husniati,  E.  (2019).  Pemanfaatan Remitansi  Pekerja  Migran  Indonesia  Serta  Peran  Usaha  Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk. Warmadewa Economic Development Journal , 2 (2).
Fahmi,  A.  (2020).  Analisis  kausalitas  antara  neraca  transaksi  berjalan, pertumbuhan PDB , nilai tukar , dan investasi modal asing langsung,
22 (1), 1 – 10. Fitri,  W.  (2014).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI NERACA TRANSAKSI BERJALAN : STUDI KASUS INDONESIA TAHUN 1990-2011. Economics Development Analysis Journal , 3 (1). Keuangan,  K.  (2018).  Langkah  Negara  Kendalikan  Neraca. Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal , XIII (134).
Lapian, M., Rotinsulu, T. O., & Wauran, P. C. (2018). ANALISIS FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  NERACA  TRANSAKSI  BERJALAN DI  INDONESIA  PERIODE  2010 :  Q1-2017 :  Q4  INDONESIA  PERIOD
2010 : Q1-2017 : Q4. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (02), 193 – 203. Leonufna, L., Kumaat, R., Mandeij, D., & Ratulangi, U. S. (2016). ANALISIS PENGARUH  PEMBAYARAN  NERACA  INTERNASIONAL  TERHADAP TINGKAT KURS RUPIAH / DOLLAR AS MELALUI CADANGAN DEVISA DALAM  SISTEM  KURS  MENGAMBANG  BEBAS  DI  INDONESIA,
16 (02), 315 – 324. Prihanto, P. H. (2013). Pengarus Status Pekerja dan Negara Penempatan Terhadap  Remitansi  Pekerja  Migran  Indonesia. Jurnal  Paradigma Ekonomika , 1 (7), 33 – 41.
Raharto,  A.  (2017).  PENGAMBILAN  KEPUTUSAN  TENAGA  KERJA
INDONESIA ( TKI ) PEREMPUAN UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI : KASUS  KABUPATEN  CILACAP  (  DECISION  MAKING  TO  WORK OVERSEAS AMONG INDONESIAN WOMEN, 12 (1), 39 – 54. Rizal, M., Maulina, E., & Nenden, K. (2018). FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM ABSTRAK. AdBispreneur :
Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  Dan Kewirausahaan , 3 (2), 89 – 100.
Sahari.  (2015).  Pengaruh  Pendidikan,  Pelatihan,  dan  Pengalaman Mengajar  terhadap  Profesionalisme  Guru  Di  SMAN  I  Likupang.
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM IQRA , 9 , 62 – 86. Sandu, C. (2015). sandu. Procedia Economics and Finance , 32 , 763 – 768. Retrieved from https://pdf.sciencedirectassets.com/282136/1- Widiyahseno,  B.,  Rudianto,  &  Widaningrum,  I.  (2017).  Paradigma  Baru Model  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Dalam  Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. Sosio Informa , 4 (3), 501 – 513.
Widya,  M.  A.,  &  Pd,  M.  (2017).  Pengaruh  Pelatihan  Terhadap Profesionalisme  Guru  Sekolah  Dasar  Di  Tulungagung. JUPEKO (Jurnal Pendidikan Ekonomi) , 2 (2), 64 – 74. Zheng,  C.,  &  Musteen,  M.  (2018).  The  Impact  of  Remittances  On Opportunity  Based  and  Necessity-based  Entrepreneurial  Activities. Academy  of  Entrepreneurship  Journal , 24 (3).  Retrieved  from https://www.abacademies.org/articles/the-impact-of-remittances- on-opportunity-based-and-necessitybased-entrepreneurial-activities- 7548.html
Buku : Tambunan, T. (2011). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Bank Indonesia. (2014). Laporan NPI TW IV  Final (2010-2014) . Bank Indonesia. (2015). Laporan NPI TW IV 2015 . Bank Indonesia. (2016). Laporan NPI TW IV 2016 . Bank Indonesia. (2017). Laporan NPI TW IV 2017 . Bank Indonesia. (2018). Laporan NPI TW IV 2018 . Bank Indonesia. (2019). Laporan NPI TW IV 2019 . BNP2TKI.  (2019). Data  Penempatan  dan  Pelindungan  PMI  Periode  Juni 2019 .
BP2MI. (2020). Data Penempatan & Pelindungan PMI Periode Mei 2020 . RI, Menteri Ketenagakerjaan. Kepmen Ketenagakerjaan RI No 260 Tahun 2015.