INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9934-9944 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Melatiaisyiyah Wilayah

## Sumatera Utara
Raslina Solin 1 ✉ , Kamila 2 , Nurul Jannah 3
Universitas Islam Sumatra Utara Email : raslinasolin1@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  mengetahui  bagaimana  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Organisasi  Nirlaba  Pada    Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (  LKSA  )  Melati  Aisyiyah  Wilayah Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini  yaitu penelitian kualitatif. Penelitian menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1. Penerapan transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  laporan  keuangan LKSA  Melati  Aisyiyah  Wilayah  Sumatera utara  terlaksana  cukup  baik,  dibuktikan  dengan  adanya  laporan  keuangan  setiap  bulan  yang  di sampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan seperti Pimpinan, Donatur dan masyarakat.  Untuk transparansi dapat dilihat dari terbukanya akses informasi yang dengan mudah di dapatkan melalui media sosial, website ataupun meliha secara langsung. 2 pada laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera utara belum menerapkan atau membuat laporan keuangan sesuai dengan konsep ISAK No. 35 dikarenakan dalam organisasi Aisyiyah sudah mempunyai standar pelaporan keuangan sendiri sehinga tidak menerapkan ISAK No 35 dan  bendahara juga mengakui keterbatasan  pengetahuan  Pengurus  LKSA  Melati  Aisyiyah  Wilayah  Sumatera  Utara  mengenai bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35 Tersebut.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas Dan Laporan Keuangan

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  Transparency  and  Accountability  of  Non-Profit Financial Organization Reports in the Child Welfare Institution (LKSA) Melati Aisyiyah, North Sumatra Region. The type of data used in this research is qualitative research. Research produces descriptive data in the form of written or spoken words from observable people's behavior. The subject of this research is the management of the Melati Aisyiyah Child Social Welfare Institution (LKSA) for the North Sumatra Region. Data collection techniques in this study using observation techniques, interviews and documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  1.  The  application  of  transparency  and accountability to the financial reports of LKSA Melati Aisyiyah for the North Sumatra Region has been implemented quite well, as evidenced by the monthly financial reports submitted to parties who need financial  reports  such  as  leaders,  donors  and  the  community. Transparency  can  be  seen  from  the openness of access to information which is easily obtained through social media, websites or seeing it in person. 2 on the financial reports of LKSA Melati Aisyiyah for the North Sumatra Region have not implemented or made financial reports in accordance with the concept of ISAK No. 35 because the Aisyiyah organization already has its own financial reporting standards so that it does not apply ISAK No.  35  and  the  treasurer  also  recognizes  the  limited  knowledge  of  the  LKSA  Melati  Aisyiyah Management for the North Sumatra Region regarding how financial reports are in accordance with ISAK No. 35.
Keywords: Transparency, Accountability And Financial Statements

## PENDAHULUAN
Organisasi  dapat  dipahami  sebagai  wadahperkumpulan  banyak  orang  untuk mencapai tujuan tertentu. oleh sebab itu, organisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada  kehidupan  bermasyarakat.  Terdapat  banyak  jenis  organisasi  di  indonesia  salah satunya  adalah  organisasi  nirlaba.  Organisasi  nirlaba  merupakan  organisasi  yang  tidak mementingkan pendapatan suatu laba atau keuntungan saat melaksanakan kegiatannya. Organisasi  ini  lebih  bertujuan  untuk  mengutamakan  kepentingan  masyarakat umum.(Munte  &  Rahmah,  2017).  Organisasi  nirlaba  baik  lembaga  Swadaya  masyarakat (LSM)  maupun  Non-Governmental  Organization  (NGO)  dibuat  dengan  tujuan meringankan  penderitaan,  mengentaskan  kemiskinan,  memelihara  lingkungan  hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan aktivitas pengembangan masyarakat. Organisasi nirlaba ini pula dibentuk oleh sekumpulan masyarakat rakyat berdasarkan nilai- nilai  sosial  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  serta  didukung  oleh  adanya  kepedulian terhadap nasib sesama manusia baik dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan dan kesehatan.  Organisasi  nirlaba  pula  sebagai  ujung  tombak  perubahan  sosial,  melalui perubahan dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan publik.(Wiratnadi et al., 2019).
Organisasi  nirlaba  yaitu  wujud  dari  organisasi  masyarakat  yang  berjalan  berasal masyarakat  kembali  pada  masyarakat  itu  sendiri  dan  dituntut  untuk  dapat  menyajikan laporan keuangan secara transparan serta mampu dipertanggung jawabkan.(Purba et al., 2022).  Terkait  dengan  konsep  akuntabilitas  dimana  akuntansi  menjadi  sarana pertanggungjawaban akuntabilitas, maka laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba. sehingga dengan adanya laporan keuangan pengguna laporan keuangan dapat menilai  kinerja  pengurus  atas  tugas  serta  kewajiban.  Selain  itu  dengan  adanya  laporan keuangan  yang  jelas  serta  transparan  dapat  memberikan  kemudahan  kepada  para pengurus untuk menghasilkan sebuah pertanggung jawaban kepada pengguna laporan. Didalam  Organisasi  Nirlaba  tidak  akan  terlepas  dari  aspek  keuangan,  walaupun  tidak melihat pada untung namun aspek keuangan sangat penting untuk diperhatikan.(Hasanah, 2019).
Laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  sendiri  memiliki  tujuan,  yaitu  menilai kemampuan  organisasi  serta  menyajikan  informasi.  Laporan  keuangan  ini  mempunyai kepentingan bersama pada rangka menilai beberapa hal. seperti, jasa yang diberikan oleh organisasi  nirlaba  dan    kemampuannya  untuk  menyampaikan  jasa  tersebut,  dan    cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain asal kinerja mereka. Tanpa kita sadari  dalam  kehidupan  sehari-hari  sekarang  semakin  banyak  organisasi  nirlaba  yang didirikan,  baik  itu  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  sosial  dan    lain-lainya. Perkembangan  yang  pesat  ini  terjadi  dikarenakan  kebutuhan  warga    serta  organisasi nirlaba yang semakin berkembang.(Mursidi, 2020)
Organisasi nirlaba tentu juga memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan,  melalui  penerbitan  laporan  keuangan  menjadi  suatu  ukuran  kinerja organisasi,  seperti  halnya  dengan  organisasi  bisnis.  sudah  seharusnya  penyusunan dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  standar  pelaporan  keuangan  yang berlaku umum , karena melihat betapa pentingnya peran laporan keuangan pada suatu organisasi.  Standarisasi  pelaporan  keuangan  menjadi  penting,  supaya  ada  kesamaan ukuran pada menilai kelayakan suatu pelaporan keuangan.
Laporan  keuangan  yang  baik  dan  benar  adalah  yang  sesuai  dengan  SAK  yang berlaku umum. SAK yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada  entitas  nirlaba  adalah  ISAK  No.  35  yang  disahkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAT) pada tanggal 28 September 2018 yang menjelaskan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  entitas  berorentasi  non  laba.(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007) Laporan keuangan organisasi non laba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset
neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.
Salah satu organisasi nirlaba (Non Profit) adalah Panti Asuhan atau sekarang disebut dengan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA).  LKSA  ini  Merupakan  salah  satu organisasi  nirlaba  yang  berada  dalam  kalangan  masyarakat  yang  bergerak  untuk pengentasan kemiskinan dan anak terlantar. Anak merupakan makhluk sosial yang dapat dikatakan rentan dan lemah sehingga memerlukan perlindungan dan bantuan dari orang dewasa untuk dapat membimbing dan merawat mereka. Umumnya, orang dewasa yang memiliki  hak  untuk  menjaga  anak  adalah  orang  tua  atau  orang  lain  yang  memiliki hubungan darah/biologis atau secara hukum dapat disebut sebagai keluarga. Di beberapa kondisi,  seorang  anak  tidak  bisa  mendapatkan  hak  atas  perlindungan  dari  keluarga sehingga  seorang  anak  tersebut  memerlukan  alternatif  perlindungan  lain.  Alternatif perlindungan ini dapat diperolehnya dari negara maupun swasta melalui yitu salah satunya Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dapat diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar.  Santoso memberikan pengertian sebuah panti asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak  yang  tidak  memiliki  keluarga  ataupun  yang  tidak  tinggal  bersama  dengan keluarga. Jadi LKSA ini merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan  perlindungan  terhadap  hak  anak-anak  sebagai  wakil  orang  tua  dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk  mengembangkan  diri  sampai  mencapai  tingkat  kedewasaan  yang  matang  serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara.
Salah satu organisasi nirlaba (Non Profit) yang menjadi fokus penelitian ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara, yang beralamat  di  Jalan  Masjid  Raya  Al-Firdaus  No.  806  Pasar  9  Tembung  Kabupaten  Deli Serdang  Sumatera  Utara.  Dalam  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  LKSA  termasuk operasionalnya, pembangunan atau renovasi LKSA dan lain lain sebagainya, memperoleh dukungan pendanaan dari berbagai pihak, baik pihak swasta, organisasi dan donatur yang terikat maupun yang tidak terikat. Jadi Pengurus LKSA wajib melakukkan pencatatan dana agar dapat mengontrol dana masuk dan juga dana keluar. Karena dana yang diperoleh dari donasi tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan, namun seluruh dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional LKSA. Jadi Kegiatan seperti ini merupakan salah satu  wujut  pertanggungjawaban  terhadap  orang-orang  yang  telah  memberikan sumbangan dalam keberlangsungan oprasinal LKSA. Sama halnya dengan tujuan instusi
sektor  publik  lainnya  yaitu    seluruh  asset  yang  terdapat  di  LKSA  wajib  di  catat  oleh pengurus. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kemakmuran  LKSA  adalah  dengan  menyajikan  catatan  dana  yang  transparan  dan akuntabel. Agar dana tersebut tidak disalah gunakan oleh pengurus, maka perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, Oleh sebab itu diperlukan adanya laporan keuangan. Selain untuk mencegah penyalahgunaan dana, laporan keuangan juga berfungsi bagi para donatur dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk melakukan pengawasan dana yang sudah diberikan telah mencapai sasaran yang ditetapkan.(Purba et al., 2022)
Akuntanbilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan oleh penerima amanat dan merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan  oleh  seseorang  ataupun  organisasi  dapat  dipertanggungjawabkan  secara terbuka kepada masyarakat. Sementara Transparansi adalah pengungkapan lembaga atau otoritas pada publik dan pemangku kepentingan menerima informasi yang akurat, jujur, dan  adil  serta  memiliki  akses  yang  mudah  dan  keterbukaan  dalam  menginformasikan laporan keuangan kepada publik, contohnya memberikan informasi dengan menggunakan website.(Nasution  et  al.,  2022)  Akuntanbilitas  dan  transparansi  yang  baik  dapat  dilihat melalui  tiga  unsur  yakni  pertanggungjawaban  dana  publik,  ketepatan  waktu  dalam penyajian  dan  adanya  pemeriksaan  atau  audit  yang  baik  dari  internal  maupun eksterna.(Andreani & Syafina, 2022)
Namun nyatanya Tuntutan akan akuntabilitas untuk organisasi nirlaba khususnya Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  bukanlah  hal  yang  mudah.  Sering  sekali pengelola  khususnya  bendahara  sebuah  lembaga  sosial  adalah  seseorang  yang  punya pengalaman dalam bidang akuntansi bisnis, tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam akuntansi.  Pengurus  lembaga  mengharapkan  bendahara  keuangan  dapat  menangani keuangan secara layak, meskipun mereka mungkin memiliki sedikit pengetahuan dalam akuntansi dan pada praktek bagian keuangan masih belum memahami bagaimana konsep yang seharusnya dapat lebih baik untuk dilakukan. Yang mana akan menyebabkan ketidak sesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan yaitu sesuai dengan konsep ISAK No 35.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  yang  berkaitan  dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu penelitian yang di lakukan  oleh  Budi  Prihatminingty as,  Dkk  (  2021)  dengan  judul  “Transparansi  Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kabupaten Malang”. Dimana hasil penelitian mengatakan bahwa Laporan keuangan panti asuhan al-maun desa ngajum kabupaten malang masih belum sesuai dengan PSAK No.
45, karena laporan keuangan hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran kas, selain itu masih belum tergolong akuntabel, karena kurangnya pemahaman pengelola panti asuhan tentang  manajemen  keuangan,  namun  sudah  tergolong  transparan  yang  sederhana. Penelitian  Selanjutnya  juga  dilakukan  oleh  Novita  Alaika  Sari  Dkk  (2022)  yang  berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya Masjid Sabilillah telah menerapkan beberapa bentuk akuntabilitas dan juga transparansi, mulai dari bentuk perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pertanggung  jawaban  keuangan  sudah  dilakukan secara terbuka dihadapan para jamaah dan juga pimpinan. Namun terkait dengan laporan keuangan yang dibuat masih belum berpedoman pada ISAK 35 dan masih mengacu pada standar yang lama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  Lembaga  Kesejahteran  Sosial Aanak  Melati  Aisyiyah  Wilayah  Sumatera  Utara,  LKSA  tersebut  telah  membuat  laporan keuangan dengan maksimal di mana  bendahara LKSA setiap bulan melaporkan keuangan kepada  ketua  LKSA  dan  setiap  tiga  bulan  sekali  melaporkan  kepada  Pimpinan  Wilayah Aisyiyah  Sumatera  Utara,  untuk  menjadi  pertanggungjawaban  pengurus  LKSA  kepada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara.
“Untuk laporan keuangan LKSA atau amal usaha lainnya, ketentuan pelaporannya tiap bulan dilaporkan kepada ketua LKSA dan tiga bulan sekali dilaporkan ke Pimpinan Wilayah Aisyiyah dan untuk laporannya hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran LKSA  nya  saja.” (Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Sarah  Sandra  selaku  bendahara  LKSA, tanggal 06 Maret 2023).
Namun sampai saat ini belum diketahui bagaimana transparansi/keterbukaan LKSA kepada para  donatur  dan  masyarakat  umum  mengenai  Laporan  Keuangan  LKSA  tersebut  dan apakah  LKSA  Melati  Aisyiyah  Wilayah  Sumatera  Utara  dalam  pelaporan  keuangannya sudah sesuai dengan ISAK No 35 atau belum. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara”

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( Lksa ) Melati Aisyiyah Wilayah  Sumatera  Utara.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  yang mendeskripsikan  data  menggunakan  rangkaian  kalimat.  Sifat  penelitian  yang  akan dilakukan peneliti bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan secara rinci tentang suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode studi yang digunakan adalah studi
kasus, yang berusaha  menjaga keutuhan objek penelitian. Penelitian ini  mengacu  pada sumber data yang dikumpulkan dari kunjungan langsung ke objek penelitian, dalam hal Ketua  Lembaga  Kesejahateraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Melati  Aisyiyah  Wilayah  Sumatera Utara.Sekretaris  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Melati  Aisyiyah  Wilayah Sumatera  Utara  dan  Bendahara  Lemabaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Melati Aisyiyah  Wilayah  Sumatera  Utara,  serta  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan.Untuk mengumpulkan  data yang akurat,  digunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian. Proses analisis data peneliti meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini  menggunakan  kombinasi  triangulasi  teknik  dan  triangulasi  sumber  untuk  menguji keabsahan data dan menganalisis data berdasarkan sumber data .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transparansi  Laporan  Keuangan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara
Setiap  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  organisasi  baik  organisasi  bisnis, maupun  non  bisnis  perlu  dilakukan  secara  transparansi.  Termasuk  dalam  pelaporan keuangan  LKSA  Melati  Aisyiyah  Sumatera  Utara.Transparansi  menjadi  tuntunan  dalam pengelolaan  keuangan  pada  organisasi  nirlaba.  Atmaja  (2013)  menyatakan  transparansi sebagai bentuk keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi akan berjalan  dengan  baik,  apabila  pihak  pemberi  dan  yang  diberi  amanah  berimana  dan bertaqwa  kepada  Allah  SWT.  Dengan  berimana  dan  bertaqwa,  keduanya  akan  saling menjaga hak dan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing. Transparansi memiliki arti  keterbukaan  dalam  proses  perencanaan,  penyusunan,  dan  pelaksanaan  anggaran. Transparansi  atau  keterbukaan  adalah  prinsip  untuk  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan  dan  rahasia  negara.  Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  organisasi nirlaba sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, donatur dan pimpinan.
Transparansi  dalam  penelitian  ini  berarti  adanya  keterbukaan  informasi  terkait dengan seluruh kegiatan atau pun laporan keuangan yang mudah di akses oleh siapa saja yang  berupa  keterbukaan  sumber  dana  beserta  jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan pertanggungjawaban  harus  jelas  sehingga  bisa  memudahkan  pihak-pihak  yang
berkepentingan  untuk  mengetahuinya.  Dan  diera  digitalisasi  saat  ini  terjadi  perubahan yaitu  pemberian  informasi  yang  dilakukan  secara  digital,  Terdapat  banyak  jenis  yang dimanfaatkan LKSA seperti website untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan digitalisasi untuk memperoleh transparansi dan akuntabilitas.(Irwan et al., 2020)
Dari pendapat diatas menunjukan bahwa LKSA sudah transparansi yaitu informasi yang dapat di akses oleh siapa saja karena Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di LKSA dapat dilihat melalui media sosial, website ataupun melihat secara langsung di LKSA dan untuk Laporan keuangan LKSA yaitu di sampaikan saat melaksankan rapat rutin bulanan dimana  seluruh  pengurus  wajib  hadir  dan  harus  mengetahui  laporan  keuangan  LKSA tersebut dan untuk kepada pimpinan Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara di sampaikan tiga bulan sekali.
Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara
Akuntailitas  dalam  prespektif  islam  tidak  hanya  ditujukan  kepada  masyarakat melainkan juga  pertanggungjawaban kepada Allah  SWT.  Kata akuntabilitas berasal dari account  (hitung).  Dalam  agama  islam.  Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  di  dunia  akan dihisab (hitung) walaupun sebesar biji Dzarrah di khirat kelak. Islam memiliki pandangan bahwa  akuntabilitas  adalah  pertanggungjawabn  seseorang  manusia  sebagai  khalifah  di bumi kepada sang pencipta, karena apapun yang telah dititpkan kepada manusia adalah amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Akuntabilitas  juga  terkait  dengan  peran  sosial  bahwa  meyakini  hukum  syariah  telah dilaksankan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas sebuah organisasi.
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan  kinerja  dan  tindakan  sesorang/badan  hukum/pemimpin  suatu  organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Misi Instansi yang bersangkutan (Siahaan 2012). Dalam menjaga akuntabilitasnya LKSA Melati Aisyiyah Wilayah  Sumtera  Utara  melaksanakan  3  tahap  pelaksanaannya  Yaitu  perolehan  dana, pemanfaatan  dana  dan  pencatatan  dana  dilakukan  dengan  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan  baik  kepada  pemerintah,  donatur,  maupun  pihak  lain  yang memerlukannya. Walaupun pengelola LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumtera Utara tidak memiliki  kompetensi  akuntansi  secara  khususu,  akan  tetapi  pengelola  juga  berusaha maksimal  untuk  dapat  menyajikan  laporan  pengelolaan  dana  secara  terperinci  sesuai
kondisi ril dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari pencatatan dan pelaporan. Akuntabilitas dalam  pencatatan  LKSA  dilhat  dengan  adanya  dokumentasi  dan  informasi  dalam pengelolaan dana sudah diterapkan di  LKSA Melati Aiysiyah Wilayah Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan pendapat bendahara LKSA bahwa beliau mengatakan di LKSA  tersedia dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  seperti  laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan adanya bukti fisik seperti kwuitansi.Akuntabilitas  dalam  pelaporan  keuangan  dibuat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban kepada donatur, masyarakat dan orang yang berkepentingan dan laporan tersebut di buat oleh bendahara  LKSA. Dan laporan pertanggungjawban tersebut di samapaikan setiap bulan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua dan bendahara lksa, bahwa setiap organisasi nirlaba ataupun organisasi non nirlaba haruslah amanah serta bertanggungjawab penuh dalam membuat laporan sesuai dengan format dalam buku pedoman dari pimpinan pusat Aisyiyah.
Dari  pendapatan  diatas  menunjukkan  bahwa  penerapan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara sudah cukup baik dengan adanya dokumen-dokumen dari setiap pengeluaran dan pemasukan dari para donatur dan masyarakat, kemudian pemberian informasi kepda pihak yang berkepentingan mengenai informasi  dan  juga  kegiatan  pelaporan  mempertanggungjawabkan  setiap  penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapka oleh pimpinan.
Kesesuaian Laporan Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara Dengan ISAK No. 35
Dari  hasil  analisis  laporan  keuangan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA) Melati  Aisyiyah  Sumatera  Utara  dapat  diketahui  kesesuaian  laporan  keuangan  tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku pada ISAK NO 35. Sebuah organisasi nirlaba perlu setidaknya  menyusun  lima  jenis  laporan  keuangan,  diantaranya  yaitu  laporan  posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK).
Namun  berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  laporan keuangan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Melati  Aisyiyah  Sumatera  Utara belum  menerapkan  dan  belum  sesuai  dengan    ISAK  No  35  karena  mereka  hanya melakukan  pencatatan  pemasukan  dan  pengeluaran  secara  manual.  Jadi  dapat disimpulkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Sumatera Utara masih  membutuhkan  pemahaman  mengenai  manajemen  keuangan  dan  penyusunan
laporan keuangan berdasarkan ISAK NO 35.

## SIMPULAN
Penerapan transparansi terhadap laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera  utara  terlaksana  secara  baik,  dapat  dilihat  dari  cara  pengurus  LKSA menyampaikan  informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  maupun  laporan  keuangannya. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di LKSA dapat dilihat melalui media sosial, website ataupun meliha secara langsung di LKSA karena mereka membuat seperti papan mading dimana  semua  kegiatan  terlihat  jelas  di  laksankan.  Sementara  Laporan  keuangan  LKSA yaitu di sampaikan saat melaksankan rapat rutin bulanan dimana seluruh pengurus wajib hadir dan harus mengetahui laporan keuangan LKSA tersebut dan untuk kepada pimpinan Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara di sampaikan tiga bulan sekali.Penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya laporan keuangan setiap bulan yang disusun oleh pihak pengurus dan mereka juga menyatakan adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut seperti masyarakat dan donatur tetap.
Kesesuaian Laporan Keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Melati Aisyiyah Wilayah Sumatera Utara Dengan ISAK No. 35.Pada laporan keuangan LKSA Melati Aisyiyah  Wilayah  Sumatera  Utara  belum  menerapakan  ISAK  No.  35  dikarenakan  dalam organisasi Aisyiyah sudah mempunyai standar pelaporan keuangan sendiri sehinga tidak menerapkan  ISAK  No  35  dan  bendahara  juga  mengakui  keterbatasan  pengetahuan Pengurus  LKSA  Melati  Aisyiyah  Wilayah  Sumatera  Utara  mengenai  bagaimana  laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No 35 Tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. 1(2), 203 – Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntanbilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis 209.
Hasanah, B. N. (2019). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan psak no.45 pada panti asuhan ‘aisyiyah nganjuk. 45.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba 4.
Irwan, M., Nasution, P., & Kamilah, K. (2020). Face Recognition Login Authentication for
Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic. 18 – 21. https://doi.org/10.1109/IC2IE50715.2020.9274654
Munte,  F.  B.,  &  Rahmah,  M.  (2017).  PERLAKUAN  AKUNTANSI  ORGANISASI  NIRLABA
TERKAIT DENGAN PSAK NO. 45 TAHUN 2017 PADA GEREJA HKBP MARANATHA. 45, 29 – 36.
Mursidi,  R. (2020). Analisis Penerapan Psak  No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Medan). 45.
Nasution, I. W., Kamilah, & Jannah, N. (2022). Pengaruh Transparansi, pengetahuan, dan religiusitas  terhadap  rendahnya  minat  masyarakat  muslim  untuk  membayar  zakat pada baznas kabupaten ashan. 2(1), 180 – 193.
Purba, S., Nazara, I., Gulo, S., Ratna, V., Sembiring, H., Sinurat, B., Arya, A., & Zebua, J. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Panti Asuhan Sendoro Medan. 2(1), 284 – 291.
Wiratnadi, P., Meitriana, M. A., & Indrayani, L. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi nirlaba ( Studi Pada organisasi kakak asuh bali). 11(2)