INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10585-10594 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang  Kecamatan Tebo Ulu
Nana Suryani 1 ✉ , Gisha Dilova 2 , Lukman Firnando Putra 3
Program Studi Hukum, Falkultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia Dharmasraya
Email: nanasuryani040@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penulisan  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Proses  Penyelesaian  Kasus  Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, lalu untuk mengetahui apa saja hambatan dalam proses penyelesaian kasus perzinahan yang di selesaikan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang di Kecamatan Tebo Ulu, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian deskriftif. Jenis data yang digunakan meliputi: wawancara,observasi lapangan dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya.  Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan  belum  cukup  baik,  karena  masih  ada  sebagian  palaku  perzinahan  yang  tidak  mau membayar denda adat, pelakunya kabur karena keberatan membayar denda adat yang ada di Desa Pulau Panjang, ini terjadi karena pelaku tersebut kurang memahami mengenai aturan adat yang ada di Desa  Pulau  Panjang,  upaya  yang  dilakukan  Lembaga  Adat  Desa  Pulau  Panjang  adalah  memberikan sanksi kepada pelaku perzinahan, serta melakukan sosialisasi tentang aturan adat yang ada di Desa Pulau Panjang.
Kata kunci: Penyelesaian, Perzinahan, Hukum Adat, Lembaga Adat

## PENDAHULUAN
Istilah zina dalam hukum adat sering disebut dengan sumbang. Zina menurut hukum adat merupakan suatu tindak pidana adat yang menggoncangkan neraca keseimbangan masyarakat, melanggar  kehormatan  golongan  kerabat,  mengganggu  kesucian  masyarakat  dan  merusak tatanan kehidupan, serta norma agama. (Ishaq 2017)
Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau  adat  istiadat  dan  aspek  hukum.  Setiap  aspek  tersebut  memiliki  kesamaan  terkait  dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan  oleh  setiap  manusia.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  setiap  aspek  di  dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari  itu sudah selayaknya  bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan. (Sahran Hadziq 2019)
Tindak  pidana  perzinahan  adalah  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  masalah kesusilaan.  Defenisi  singkat  dan  sederhana  ini  apabila  dikaji  lebih  lanjut  untuk  mengetahui seberapa luas ruang lingkupnya tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan ini cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. (Sri Wahyuni Laia 2019).

## Abstract
This legal writing aims to find out how the process of settling adultery cases is reviewed according to customary law at the Pulau Panjang Village Traditional Institution, Tebo Ulu District, then to find out what are the obstacles in the process of resolving adultery cases which were completed by the Pulau Panjang Village Traditional Institute in Tebo Ulu District, This legal research is a qualitative research and when viewed  from  the  point  of  view,  it  is  included  in  descriptive  research.  The  types  of  data  used  include: interviews, field observations and literature studies in the form of books, laws and regulations, documents and so on. Based on this research, it can be concluded that it is not good enough, because there are still some adulterers who do not want to pay customary fines, the perpetrators run away because they object to paying the customary fines in Pulau Panjang Village, this happens because the perpetrators do not understand the customary rules in the village. Pulau Panjang, the efforts made by the Pulau Panjang Village Traditional Institute are to give sanctions to perpetrators of adultery, as well as to socialize the customary rules that exist in Pulau Panjang Village.
Keywords: Settement, Adultery, Customary Law, Customar Institutions
Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, di akui dan di hargai akan tetapi juga di taati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat  tergantung  pada  masyarakat  yang  mendukung  adat  istiadat  tersebut  yang  terutama berpangkal pada perasaan keadilan. (Hilman Syahrial Haq 2020)
Hukum  adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang- undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama. Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. (Islah 2021)
Di Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ulu Desa Pulau Panjang adat istiadat dan hukum adat  merupakan  kemufakatan  musyawarah  untuk  mengatur  tata  cara  kehidupan  seseorang dengan orang lain lingkungan kehidupannya satu dengan yang lainnya terhadap dalam sekitarnya, terhadap masyarakat, harta  benda maupun terhadap luar  lingkungannya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Adat Desa Pulau Panjang No 11 Tahun 2016 Tentang Adat Istiadat Ico Pakai dan Hukum Adat Desa Pulau Panjang.
Hukum  adat  pada  dasarnya  hanya  berlaku  pada  masyarakat  tertentu  saja,  yakni  hanya berlaku pada masyarakat yang menaati hukum adat tersebut. Tanpa masyarakat yang menaanti, maka hukum adat itu tidak akan sempurna dalam aspek pelaksanaannya. Pada dasarnya suatu hukum adat itu memiliki tokoh adat yang mengakamodir pelaksanaannya, salah satunya adalah adanya tokoh adat selaku pemimpin atau pengendali hukum adat dalam kehidupan sosial. Tokoh adat  ini  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar,  seperti  menyelesaikan  sengketa  adat, menegakkan  sanksi  adat,  menjamin  berjalannya  fungsi  adat,  serta  penyambung  bagi  aspirasi masyarakat  hukum  adat  terkait  problematika  yang  sedang  di  hadapinya.(Muhammad  Aris Munandar 2019)
Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, yang  tumbuh dan berkembang di tengah dalam masyarakat hukum adat tertentu  dengan wilayah hukum  dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta Lembaga Adat berhak mengatur, mengurus, menyelesaikan berbagai masalah kehidupan adat istiadat setempat dengan aturan hukum yang berlaku.
Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Perangkat Desa Pulau Panjang, perbedaan  itu  di  selesaikan  secara  musyawarah/mufakat.  Apabila  tidak  berhasil  di  selesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Perangkat Desa  Dan Lembaga Adat ke Lembaga Pemerintahan yang  lebih  tinggi  tingkatannya  dengan    memperhatikan  kepentingan  masyarakat  setempat
sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat.
Kedudukan  dan  peranan  Lembaga  Adat  mempunyai  tugas  diantaranya,  adalah memfasilitasi pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, menyelesaikan  sengketa    dalam  antar  masyarakat  hukum  adat,  dan  memberikan  putusan  atas penyelesaian sengketa adat. Lembaga Adat berwenang dalam mengelola hak dan harta kekayaan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat. (Rizal Akbar Maya Putra 2021)
Berdasarkan  pasal  6  huruf  (c)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tebo  No  42  Tahun  2001 Tentang  Pemberdayaan,  Pelestarian  Dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  Dan  Lembaga  Adat dijelaskan  “Lembaga  adat  mempunyai  hak  dan  wewenang  menyelesai kan  perselisihan  yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan”.
Dalam hukum pidana adat terhadap suatu anggapan jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok  masyarakat  adat,  maka  perbuatan  tersebut  dipandang  sebagai  sebuah  perbuatan pidana menurut adat dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. (Semuel Sabat 2018)
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muhammad  Syarif  selaku  ketua Lembaga  Adat  Desa  Pulau  Panjang  mengatakan,  penerapan  sanksi  adat  terhadap  pelaku perzinahan  yang  terikat  perkawinan,  di  wilayah  Desa  Pulau  Panjang  sudah  diterapkan.  Namun seiring  berjalannya  waktu  penerapan  sanksi  tersebut  tidak  berjalan  optimal,  dikrenakan  pelaku perzinahan  yang  terikat  perkawinan,  maupun  tidak  terikat  perkawinan,  yang  tidak    memenuhi hukuman  atau  denda  adat.  Di  dalam  proses  penyelesaian  kasus  perzinahan  yang  diselesaikan Lembaga  Adat  Desa  Pulau  Panjang,  terdapat  pelaku  perzinahan  yang  membayar  denda  adat kurang dari aturan adat yang berlaku di Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muhammad  Syarif  selaku  ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang mengatakan, juga terdapat bagi pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan yang dilakukan oleh bujang gadis, terkadang kedua orang tua pelaku belum mengizinkan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang untuk menikahkan kedua pelaku perzinahan, jika aturan yang telah ditetapkan Lembaga Adat tentu saja tidak boleh di abaikan dalam memberikan hukuman  atau  denda  adat,  agar  upaya  dalam  proses  penyelesaian  kasus  perzinahan  tersebut
dapat berjalan dengan baik, hal itu sangat penting untuk memberikan effek jera kepada pelaku perzinahan  dan mencegah agar masyarakat  yang ada di  Desa Pulau Panjang takut melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun perbuatan yang dilarang adat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Nasrun  selaku  Anggota  Lembaga Adat Desa Pulau Panjang mengatakan bahwa, secara umum masyarakat adat yang ada di Desa Pulau Panjang, ternyata lebih cenderung kepada hukum adat yang sudah menjadi adat istiadat, yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo UlU. Setiap permasalahan  hukum  adat  baik  itu  berbentuk  pelanggaran  atau  kejahatan  yang  menganggu ketentraman  masyarakat  yang  berupa  perzinahan,  maka  penyelesaiannya  selalu  menurut  adat yang berlaku.
Namun pada kenyataannya bukanlah berarti masyarakat Desa Pulau Panjang Keacamatan Tebo  Ulu,  tidak  memahami  hukum  nasional  atau  hukum  islam,  akan  tetapi  setiap  kejadian pelanggaran jarang sekali diselesaikaan menurut hukum nasional kerena apabila Lembaga Adat telah  menemukan  kebenaran  bahwa  kesalahan  pelaku  yang  melanggar  norma-norma  yang berlaku pada masyarakat di Desa Pulau Panjang.
Bila dilihat dari tiap-tiap daerah penyelesain kasus perzinahan yang di selesaikan secara hukum  adat  berbeda- beda  cara  penyelesaiannya,  seloko  adat  mengatakan  “Lain  lubuk  lain ikannya, lain padang lain pula ilalangnya”. Berat ringannya hukuman y ang di tetapkan tergantung dari peraturan di lingkungan pemerintahan dalam masyarakat adat setempat. Sehubungan dengan uraian  di  atas  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul.  “PENYELESAIAN  KASUS PERZINAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DI LEMBAGA  ADAT DESA PULAU PANJANG KECAMATAN TEBO ULU”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum,  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  asas, prinsip  hukum  maupun  doktrin  dalam  hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  di  hadapi. Terkait dengan penulisan proposal ini tentu penulis secara ilmiah agar lebih memahami susunan untuk  memperoleh  bahan,  data,  maupun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  pendekatan  yuridis (hukum  dilihat  sebagai  norma  atau das  sollen),  karena  dalam  pembahasan  permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan das sein). Sifat  penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memecahkan masalah aktual  yang  dihadapi  sekarang.  Sumber  Data  Penelitian  Dalam  penelitian  hukum  ini  peneliti
menggunakan  penelitian yuridis empiris yang merupakan  salah satu  sumber data  penelitian hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Studi Pustaka dan  Studi  Lapangan  .  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  kualitatif,  yakni menguraikan  data  secara  berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Alam  Basri  selaku  Anggtota Lembaga  Adat  Desa  Pulau  Panjang,  adapun  proses  penyelesaian  kasus  perzinahan  di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang sebagai berikut : 1) Ketua lembaga adat memanggil kedua belah pihak yaitu pelaku, keluarga, ahli waris dari pelaku, apabila pihak pelaku atau salah satu pihak  tidak  datang,  maka  lembaga  adat  akan  tetap  melanjutkan  persidangan  dengan konsekuensi pelaku perzinahan yang tidak datang harus menerima hasil dari keputusan adat. 2) Ketua Adat juga menghadirkan saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian pelaku perzinahan  dengan  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  terjadi.  3)  Kemudian  ketua Lembaga adat akan membuka persidangan, yang akan disidangkan oleh para Lembaga Adat, ninik mamak, Perangkat Desa dan juga dihadiri Kepala Desa Pulau Panjang. Jika salah satu Perangkat Adat tidak datang, persidangan tetap dilaksanakan. 4) Selama persidangan, para Lembaga Adat berbincang-bincang untuk bermusyawarah, untuk menemukan kata mufakat. 5) Ketua Adat yang memimpim persidangan, lansung menjatuhkan hukuman atau denda adat untuk  kedua  pelaku  perzinahan.  6)  Jangka  waktu  yang  berikan  kepada  pelaku  perzinahan untuk membayar denda adat yang di tetapkan oleh lembaga adat adalah 7 hari atau 14,  hari atau 21 hari paling lama. Jika pelaku perzinahan belum juga membayar denda adat dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pelaku perzinahan akan di usir dari kampung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin, S.pd selaku kepala Desa Pulau Panjang, adat istiadat yang dipakai di Desa Pulau Panjang menganut  sistem adat sebagai berikut; Adat yang sebenar adat, Adat yang di adatkan, Adat istiadat
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammmad Syarif selaku Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, macam-macam proses penyelesaian kasus perzinahan yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang.
1. Proses penyelesaian kasus perzinahan terhadap pasangan  yang terikat   perkawinan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Alam  Basri  selaku  Anggota
Lembaga  Adat  Desa  Pulau  Panjang,  perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh  pasangan  terikat perkawinan tersebut merupakan, suatu kesalahan besar. Adapun sanksi adat yang tidak tertulis untuk pelaku perzinahan yang terikat perkawinan yang ada di Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, yakni: Dikenakan 1 (satu) ekor kerbau, Membayar Beras 100 gantang (300 kg beras), Kain  putih,  16  kayu  sebilah  keris  atau  sebilah  pisau  cap  garpu,  Selamak  semanis  sepedas seasinnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrun selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau  Panjang.  Adapun  tahap-tahap  dalam  proses  cuci  kampung  untuk  pasangan  terikat perkawinan:
a. Pelaku  perzinahan  yang  terikat  perkawinan  di  suruh  meminta  maaf  keseluruh  warga masyarakat Desa Pulau Panjang, dan   berjanji untuk  tidak kan mengulangi kesalahan yang diperbuat.
b. Penyembelihan 1 ekor kerbau, yang disembelih karena allah swt, bukan karena lainnya.
c. Memasak beras 100 gantang (300kg), daging kerbau yang  disembelih dengan selemak semanis sepedas seasin segaram, serta  bahan-bahan  yang lainnya.
d. Berkumpul bersama, masakan yang telah dimasak dihidangkan yang dinamakan makan bayar hutang adat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Alam  Basri  selaku  Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang. Adapun tujuan diadakannya proses cuci kampung yang dilaksanakan  oleh  Lembaga  Adat,  agar  Desa  Pulau  Panjang  tersebut  bersih  dan  suci  dari perbuatan  zina,  penerapan  cuci  kampung  yang  dilakukan  agar  ada  efek  jera  bagi  pelaku perzinahan maupun yang belum melakukan agar tidak berbuat zina.
2. Proses  penyelesaian  untuk  pelaku  perzinahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan    yang  tidak terikat prkawinan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrun selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, Adapun tahapan-tahapan dalam proses cuci kampung untuk pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan:
a. Pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan di suruh meminta maaf ke warga Desa Pulau Panjang, untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang diperbuat.
b. Penyembelihan  2  ekor  kambing,  yang  disembelih  karena  Allah  swt,  bukan  karena yang lainnya.
c. Memasak beras 16 gantang (48kg), daging kambing yang disembelih dengan selemak semanis sepedas seasin segaram, dan bahan-bahan yang lainnya.
d. Makan  bersama  oleh,  Kepala  Desa,  Lembaga  Adat,  dan  Ninik  Mamak  serta Masyarakat Desa Pulau Panjang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alam Basri selaku anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, yang mebedakan yang membedakan dalam proses penyelesaian kasus perzinahan sebagai berikut:
a. Apabila belum ada ikatan pernikahan, maka akan dinikahkan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang.
b. Apabila sudah menikah, maka akan di kembalikan kepada pasangannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muhammad  Syarif  selaku  Ketua
Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, sepanjang kasus perzinahan yang tidak terikat perkawinan yang di selesaikan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, dari tahun 2019 sampai tahun 2022,  di  dalam  penerapan  sanksi  adat  terhadap  pelaku  perzinahan  yang  tidak  terikat perkawinan sudah diterapkan, namun pada kenyataannya belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh Lembaga Adat, dalam mengambil suatu  keputusan  terhadap  pelaku  zina,  seperti  pertimbangan-pertimbangan  sosial  dan kemasyarakatan, seperti dalam penyelesaian kasus perzinahan yang tidak terikat perkawinan, yang  dilakukan  oleh  bujang  atau  gadis  menurut  sanksi  adat  di  Desa  Pulau  Panjang  harus dinikahkan,  Namun  pada  kenyataannya  orang  tua  pelaku  perzinahan  belum  mengizinkan Lembaga Adat untuk menikahkan kedua pelaku perzinahan, dikarenakan pelaku perzinahan masih duduk dibangku pendidikan, faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan.
B. Hambatan Yang Di Alami Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Di Desa Pulau Panjang Di Kecamatan Tebo Ulu
Dalam  penyelesain  kasus  perzinahan  tidak  terlapas  dari  hambatan-  hamabatan.
Adapun  hambatan  tersebut  berdasasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Muhammad  Syarif selaku ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang  sebagai berikut:
1. Pelaku perzinahan melarikan diri
Sebelum membayar denda adat kerap sekali pelaku perzinahan ini melarikan diri karna keberatan  membayar  denda,  dan  lagi  dalam  prosesi  penyelasaian,  jangka  waktu  yang diberikan  Lembaga  Adat  terlalu  lama  dengan  jangka  waktu  paling  lama  21  hari.  Ini  akan menyebabkan  perkaranya  berkepanjangan  karena  bagaimana  kasus  perzinahan  tersebut diselesaikan apabila pelakunya melarikan diri.

## 2. Faktor penegak Hukum
Kendala  yang  sering  dihadapi  para  Lembaga  Adat  Desa  Pulau  Panjang  adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku perzinahan yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga Lembaga Adat enggan memberikan denda terlalu berat,  lemahnya  penerapan  sanksi  adat  terhadap  pelaku  perzinahan,  dengan  golongan ekonomi rendah dapat dengan mudah memicu  terjadinya perbuatan zina, dan muncul rasa ketidak adilan bagi masyarakat lain dalam penerapan sanksi adat bagi masyarakat lain.

## 3. Saksi
Kendala  ini  sangat  mempengaruhi  dalam  penerapan  sanksi  adat  yang  ada  di  Desa Pulau  Panjang  Kecamatan  Tebo  Ulu  yaitu,  adanya  sebagian  masyarakat  setempat  yang mengetahui  langsung  kasus  perzinahan  tersebut,  namun  enggan  melaporkan  ke  pihak Lembaga Adat Desa Pulau Panjang. Hal ini di sebabkan takut adanya ancaman dari pelaku perzinahan,  dan  tidak  mau  terlibat  dalam    penyelesaian  kasus  perzinahan  tersebut  untuk dijadikan saksi, jika melapor kejadian yang sebenarnya ke Lembaga Adat. Sehingga pelaku perzinahan merasa tidak peduli dengan aturan adat yang  ada di Desa Pulau Panjang.

## 4. Perdebatan Antara Lembaga Adat
Dalam  mengambil  keputusan  adat  kerap  sekali  terjadi  perbedaan  pendapat,  yang menimbulkan  perdebatan  antara  Lembaga  Adat  dalam  memberikan  sanksi  kepada  pelaku perzinahan, perdebatan terjadi di karenakan adanya salah satu anggota Lembaga Adat atau beberapa Anggota Lembaga adat, yang memberikan pembelaaan kepada pelaku perzinahan, karena ada hubungan keluarga dengan pelaku perzinahan.

## SIMPULAN
Upaya  yang dilakukan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang dalam proses penyelesaian kasus perzinahan yang terikat perkawinan maupun yang tidak terikat perkawinan, berdasarkan data penulis dapatkan serta tambahan informasi yang penulis dari beberapa responden di dalam penyelesaian kasus perzinahan yang diselesaikan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan  Tebo  Ulu,  belum  berjalan  dengan  baik,  dikarenakan  dalam  penyelesaian  kasus
perzinahan yang terikat perkawinan tidak memenuhi hukuman atau denda adat, dan tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Desa Pulau Panjang, karena terkendala masalah keuangan, bahkan di dalam penyelesaian kasus perzinahan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan  juga  belum berjalan  secara optimal, seperti yang dilakukan oleh bujang/gadis, orang tua pelaku tidak mengizinkan Lembaga Adat untuk menikahkan pelaku, karena masih duduk dibangku pendidikan.
Hambatan Lembaga Adat dalam meyelesaikan proses kasus perzinahan yang ada di Desa  Pulau  Panjang:  Pelaku  perzinahan  melarikan  diri,  Faktor  Penegak  Hukum,  Saksi, Perdebatan Antara Lembaga Adat

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zainal Asikin. 2019. Pengantar Metode PenelitianHukum. Depok: Pt RajaGrafindo Persada
Atik Husniawati. 2018. Penerapan Sanksi Hukum Adat. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi
B. Ah. Saebani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia
Fatahuddin Aziz Siregar. 2018. Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. Al-Maqasaid, vol. 4 Hilman Syahrial Haq. 2020. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Jawa Tengah: Lakeisha
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi.Bandung: Alfabeta,
Islah.  2021.  Penyelesaian  tindak  pidana  perzinahan  dalam  hukum  adat  di  kabupaten batanghari,” wajah Huk., vol. 5, doi: 10.33087/wjh.v5i1.443.
Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian  Hukum.  Mataram-Nusa  Tenggara  Barat:  Mataram University Press
Muhammad Aris Munandar. 2019. Pohon Impian Masyarakat Hukum ADAT. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
Rizal Akbar Maya Putra. 2021. Masyarakat Hukum Adat. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021. Sahran Hadziq. 2019. Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law,” Renaissance, vol. 4
Semuel Sabat. 2018. Proses Penyelesaian Tindak Perzinahan,” Gatra Nusant., vol. 16, no. 2 Sri Wahyuni Laia. 2019. Menyelesaikan Kasus Perz inahan,” vol. 7, no. 4