## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.IV., No.2, Oktober 20 20 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
ANALISIS KESESUAIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA ARAHAN PENATAAN RUANGDI KABUPATEN KONAWE UTARAPROVINSI SULAWESI TENGGARA
Muhamad Yusuf Baso 1) ,Sitti Marwah 2) , Lukman Yunus 3)
1) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2015
2) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan Pascasarjana UHO
3) Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO Email: yusufbaso82@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kawasan  hutan  lindung  berdasarkan  analisis skoring di Kabupaten Konawe Utara, menentukan arahan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten  Konawe  Utara,  mengevaluasi  kesesuaian  kawasan  hutan  lindung  yang  telah ditetapkan  melalui  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  dengan  kondisi arahan  kawasan  hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara,  dan  mengevaluasi  kesesuaian  kawasan hutan  lindung  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan  tata  ruang  (RTRW)  Kabupaten Konawe  Utara  dengan  peta  perkembangan  kawasan  hutan.  Metode  atau  teknik  pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja ( purposive sampling ), berdasarkan kondisi lapangan melaui kajian Ground  Chek .  Sampel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  pengelola  kawasan  hutan, kelompok  masyarakat,  dan  kawasan  hutan  lindung  yang  terletak  di  Kecamatan  Asera  dan Kecamatan  Lasolo  Kepulauan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan analisis overlay peta. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Keseluruhan ruang administrasi Kabupaten  Konawe  Utara,  kawasan  yang  terklasifikasi  sebagai  kawasan  hutan  lindung berdasarkan kriteria hasil skoring  yaitu seluas 152.627,00 Ha atau 34,52 % dari luas wilayah Kabupaten  Konawe  Utara;  (2)  Arahan  kawasan  hutan  lindung  di  Kabupaten  Konawe  Utara adalah  seluas  147.996,36  Ha  yang  terdapat  Kecamatan  Langgikima,  Molawe,  Oheo, Wiwirano,  Motui,  Sawa,  Lembo,  Lasolo,  Andowia,  Lasolo  Kepulauan,  dan  Asera.;  (3) Kawasan  hutan  lindung  yang  telah  ditetapkan  melalui  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan Lingkungan  Hidup  dengan  kondisi  arahan  kawasan  hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara;  dan (4)  Berdasarkan  kesesuaian  kawasan  hutan  lindung  yang  ditetapkan  dalam  dokumen perencanaan  tata  ruang  (RTRW)  Kabupaten  Konawe  Utara  dengan  peta  perkembangan kawasan  hutan  terjadi  perbedaan  luasan  kawasan  hutan  antara  peta  perkembangan  dengan SK/6028/Menlhk-pktl/2017 dan peta pola ruang karena pola ruang Kabupaten Konawe Utara masih menggunakan SK. 465/Menhut-II/2011 seluas 10.950,92 Ha.
Kata  Kunci  : Arahan  Kawasan  Hutan,  Kawasan  Hutan  Lindung,  dan  Perkembangan Kawasan Hutan

## ANALISIS KESESUAIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA ARAHAN PENATAAN RUANGDI KABUPATEN KONAWE UTARAPROVINSI SULAWESI TENGGARA
Muhamad Yusuf Baso 1) ,Sitti Marwah 2) , Lukman Yunus 3)
1) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2015
2) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan Pascasarjana UHO
3) Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO Email: yusufbaso82@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  (1)  to  determine  protected  forest  areas  based  on  scoring  analysis  in  North Konawe  District,  (2)  to  determine  the  direction  of  protection  forest  designation  in  North Konawe  District,  (3)  evaluate  the  suitability  of  protected  forest  areas  that  have  been determined through a Minister of Forestry Decree and Environment with the condition of the direction  of  forest  area  in  North  Konawe  Regency,  and  (4)  evaluating  the  suitability  of protected  forest  areas  stipulated  in  the  North  Konawe  Regency  spatial  planning  document (RTRW)  with  maps  of  forest  area  development.  The  method  or  technique  of  sampling  is determined  intentionally  (purposive  sampling),  based  on  field  conditions  through  a  Ground Check  Ground  study  to  determine  field  conditions.  The  sample  in  this  study  consisted  of forest area managers, community groups, and protected forest areas located in Asera District and  LasoloKepulauan  District.  This  research  uses  descriptive  analysis  and  map  overlay analysis.  The  results  showed  that  (1)  The  entire  administrative  area  of  North  Konawe Regency,  the  area  classified  as  protected  forest  area  based  on  the  scoring  criteria  was 152,627.00  Ha  or  34.52%  of  the  area  of  North  Konawe  Regency;  (2)  The  direction  of  the protected forest area in North Konawe Regency is 147,996.36 Ha which includes Langgikima, Molawe, Oheo, Wiwirano, Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Andowia, Lasolo Islands, and Asera Districts; (3) The suitability  of protected forest  areas that have been determined through the Decree of the Minister of Forestry and the Environment with the condition of the direction of the forest  area in  North Konawe Regency is  that there is  a protected forest  area (based on  a map of the direction of the forest area) allocated (in the map of forest area development) into a cultivation area (HP) covering an area of 3,493.46 Ha, there are Other Use Areas (APL) in protected forest maps of forest area development covering 10.31 Ha, and there are protected forest areas (in forest area development maps) allocated (based on forest area landing maps) become a cultivation area (HPT) covering an area of 8,051.78 hectares spread throughout the sub-district, so that a limited production forest area of 8,051.78 hectares; and (4) Based on the suitability of the protected forest  area stipulated  in  the North Konawe Regency Spatial  Plan (RTRW)  with  a  map  of  the  forest  area  development  there  is  a  difference  in  the  area  of  the forest area because the North Konawe Regency spatial pattern still uses SK. 465 / Menhut-II / 2011 covering an area of 10,950.92 Ha.
Keywords : Forest Area Direction, Protected Forest Area, and Forest Area Development

## PENDAHULUAN A.  Latar Belakang
Hutan  merupakan  sumberdaya  alam anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  yang tidak  terhingga  nilainya  bagi  seluruh  umat manusia. Sebagai anugerah,hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi  kepentingan  umat  manusia.  Dengan segala  kekayaan  alam  yang  dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi terutama bagi umat manusia. Nilai  filosofi  hutan  tersebut  terus  menerus mengalami  penurunan.  Hal  ini  disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan  arti  dan  hakekat  yang terkandung  pada  filosofi  hutan  sehingga kelestarian  lingkungan  hidup  menjadi terganggu  dan  pengelolaan  hutan  lebih mengejar keuntungan ekonomi semata ( Didi, 2009) .
Kawasan  hutan  secara  fungsional mengandung  arti  sebagai  suatu  kesatuan lahan  atau  wilayah  yang  karena  keadaan bio-fisiknya  dan/atau  fungsi  ekonomisnya dan/atau  fungsi  sosialnya  harus  berwujud sebagai  hutan(Suhendang,  2005).  Karena sifatnya  yang  demikian  itu,  peruntukan lahan  tersebut harus  ditetapkan  dan dipertahankan sebagai hutan untuk selamanya.  Kawasan  hutan  secara  yuridis diartikan  sebagai  wilayah  tertentu  yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah (pusat) untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU No. 41Tahun 1999).
Salah  satu  pemanfaatan  ruang  yang sangat  penting  adalah  pemanfaatan  ruang untuk  sektor kehutanan.  Data resmi terbaru yang  diterbitkan  Departemen  Kehutanan menyatakan  bahwa  peruntukan  secara hukum  kawasan  hutan  adalah  120  juta hektar,  atau  sekitar  62%  dari  luas  daratan Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada  proses ’harmonisasi’ dengan melibatkan Departemen  Kehutanan  dan  Pemerintah Daerah  dengan  menggabungkan  Tata  Guna Hutan  Kesepakatan  (TGHK)  dan  Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).
Secara garis besar TGHK dimaksudkan  sebagai  kerangka  acuan dalam perencanaan pemanfaatan
sumberdaya  hutan  secara  lestari  untuk menentukan  bentuk  pengelolaan  yang sesuai  berdasarkan  fungsi  kawasannya. Pada kenyataannya, penataan hutan menurut fungsinya dalam TGHK umumnya tidaksesuai  dengan  kondisi  biofisik  dan daya dukung wilayahnya. Hal ini disebabkan dalam perencanaan
penatagunaan  fungsi  hutan  tersebut  tidak memperhatikan  keragaman  kondisi  biofisik hutan disetiap wilayah, ukuran dan keakuratan  data  dan  peta  yang  digunakan pada  skala  kecil,  kurang  lengkapnya  data mengenai  kondisi  biofisik  wilayah  serta banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah  daerah  yang  dibuat  hanya  atas dasar  kesepakatan  berbagai  pihak  untuk kepentingan  berbagai  sektor  di  daerah (Teguh, 2008).
Ruang merupakan sumberdaya alam ( resource )  yang  harus  dikelola  bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33 ayat  (3)  UUD  1945  yang  menegaskan bahwa  bumi  dan  air  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  digunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam  konteks  ini  ruang  harus  dilindungi dan  dikelola  secara  terkoordinasi,  terpadu, dan  berkelanjutan  selanjutnya  dari  sudut pandang  penataan  ruang,  salah  satu  tujuan pembangunan  yang  hendak  dicapai  adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman,produktif, dan berkelanjutan.
Ruang  kehidupan  yang  nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan  nilai-nilai  sosial  budaya dan  fungsinya  sebagai  manusia.Produktif mengandung  pengertian  bahwa  proses produksi  dan  distribusi  berjalan  secara efisien  sehingga  mampu  memberikan  nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat  sekaligus  meningkatkan  daya
saing. Sementara berkelanjutan mengandung  pengertian  dimana  kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan  dapat  ditingkatkan,  tidak  hanya untuk  kepentingan  generasisaat  ini,  namun juga  bagi  generasi  yang  akan  datang. Keseluruhan  tujuan  inidiarahkan  untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dansejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya  buatan  dengan  memperhatikan sumberdaya  manusia;  dan  mewujudkan perlindungan  fungsi  ruang  dan  mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan(Dardak, 2005).
Dalam  konteks    penataan  ruang, sumberdaya  hutan  memiliki  peran  ganda yaitu  peran  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi yang didefinisikan dalam kawasan hutan  produksi  dan  manfaat  ekologi  yang didelinasi  sebagai  kawasan  hutan  lindung dan  hutan  yang  masuk  dalam  kawasan lindung  lainnya  seperti  cagar  alam,  taman nasional,  suaka  margasatwa,  dan  lain-lain. Fungsi  sumberdaya  hutan  yang  sedemikian membawa  konsekuensi  pengelolaan  hutan yang komprehensif dan  melibatkan  seluruh stakeholders ,  khususnya  masyarakat  yang berada disekitar hutan itu sendiri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang,  fungsi  utama  kawasan  dalam penataan ruang dibedakan menjadi kawasan lindung  dan  budidaya.  Kawasan  lindung adalah  kawasan  yang  dimanfaatkan  untuk perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan hidup  yang  mencakup  sumberdaya  alam dan sumberdaya buatan, sedangkan kawasan  budidaya  adalah  kawasan  yang dimanfaatkan  untuk  budidaya  atas  dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam.Dalam  kaitan  ini  maka  kegiatan evaluasi penataan ruang khususnya dibidang  penatagunaan  kawasan  hutan  dan kawasan lindung lainnya memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan ruang  kehidupan  yang  menjamin  tingkat
produktifitas  yang  optimal  dengan  tetap memperhatikan  aspek  keberlanjutan  agar memberikan  kenyamanan  bagi  masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan
lingkungan
( environmentalsustainability ).
Pada  kenyataannya,  perencanaan tata  ruang  di  daerah  sering  tidak  sesuai dengan
kondisi bentanglahan/biogeofisik/lanskap  dan  daya dukung  wilayahnya.  Hal  ini  disebabkan antara lain karena perencanaan penatagunaan fungsi kawasan tersebut tidak memperhatikan keragaman kondisi bentanglahan  di  setiap  wilayah,  serta banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah  daerah  yang  dibuat  hanya  atas dasar  kesepakatan  berbagai  pihak  untuk kepentingan  berbagai  sektor  di  daerah. Gejala seperti ini tampak terjadi di berbagai tempat  termasuk yang terjadi  di  Kabupaten Konawe Utara.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan No. 6028/Menlhk/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan
Hutan  di  Wilayah  Provinsi  Sulawesi Tenggara  diperoleh  kawasan  hutan  seluas 3.830.579 Ha. Sementara itu kawasan hutan di  Kabupaten  Konawe  Utara  hanya  seluas 450.134,39  ha  atau  11,75%  dari  wilayah Propinsi  Sulawesi  Tenggara.  Kawasan  ini terdiri  dari  kawasan  Hutan  Produksi  (HP), Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT),  Hutan Produksi Konservasi (HPK), Hutan Lindung  (HL),  Taman  Wisata  Alam  Laut (TWAL), dan Daerah Resapan
Air.Sementara kawasan hutan di Kabupaten Konawe  Utara  terdiri  dari  tubuh/badan  air,
Area  Penggunaan  Lain  (APL),  Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konservasi (HPK), Hutan
Produksi  Terbatas  (HPT),  dan  Taman Wisata  Alam  Laut  (TWAL).  Luasan tubuh/badan  air  adalah  635,68  Ha,  Area Penggunaan  Lain  (APL)  seluas  58.596,73 Ha,  hutan  lindung  seluas  208.295,93  Ha, Hutan Produksi seluas 66.046,70 Ha, Hutan
Produksi  Konservasi  seluas  37.630,45  Ha, Hutan  Produksi  Terbatas  seluas  83.024,79 Ha,  serta  Taman  Wisata  Alam  Laut  seluas
107,41  Ha.  Total  luas  kawasan  hutan Kabupaten Konawe Utara
seluas 454.337,69 Ha.
Dari  kawasan  hutan  tersebut  belum adanya  kajian  penentuan  kawasan  hutan lindung  berdasarkan  kondisi  bentanglahan di Kabupaten Konawe Utara, menyebabkan belum  diketahuinya  luas  dan  sebaran kawasan  hutan  lindung  di  Kabupaten Konawe Utara yang harus tetap dipertahankan  sebagai  kawasan  hutan lindung. Kajian ini membutuhkan pengetahuan mengenai kriteria-kriteria bentanglahan  yang  harus  dipenuhi  dalam penentuan  kawasan  hutan  lindung.  Pada kenyataannya  di  lapangan  sering  terjadi ketidaksesuaian  antara  penentuan  kawasan hutan lindung dengan kondisi bentanglahan (berdasarkan  Keppres  No.  32  Tahun 1990/Kepmentan  No.  837  Tahun  1980). Hingga  kini  belum  ada  suatu  evaluasi kawasan hutan lindung (yang telah ditetapkan)  di  Kabupaten  Konawe  Utara berdasarkan kondisi bentanglahan, baik dari kawasan  hutan  lindung  yang  ditetapkan melalui  Keputusan  Menteri  Kehutanan, maupun  yang  ditetapkan  melalui  dokumen rencana tata ruang wilayah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka diperlukan  bagian  sebagai  berikut  1) Untuk  menentukan  kawasan  hutan  lindung menurut  analisis  skoring  di  Kabupaten Konawe  Utara;  (2)  Menentukan  arahan penatapan  kawasan  hutan  lindung  di Kabupaten Konawe Utara; (3) Mengevaluasi  kesesuaian  kawasan  hutan lindung  yang  telah  ditetapkan  melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan  Hidup  dengan  kondisi  arahan kawasan  hutan  di  Kabupaten  Konawe Utara;  dan  (4)  Mengevaluasi  kesesuaian kawasan  hutan  lindung  yang  ditetapkan dalam  dokumen  perencanaan  tata  ruang (RTRW)  Kabupaten  Konawe  Utara  dengan peta perkembangan kawasan hutan.

## METODE PENELITIAN A.  Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Konawe Utara yang merupakan salah satu Kabupaten  di  Propinsi  Sulawesi  tenggara, merupakan daerah pemekaran dari kabupaten konawe pada tahun 2007. Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di  bagian  Utara  Khatulistiwa,  melintang dari  Utara  ke  Selatan  antara  02 o 97’  dan 03 o 86’  lintang  Selatan,  membujur  dari Barat ke Timur antara 121 o 49’ dan 122 o 49’ bujur  Timur.Luas  wilayah  Kabupaten Konawe  Utara  yaitu  ±  50.0339  Ha  atau  ± 5.003,39  km 2 (13,38%)  dari  luas  wilayah Sulawesi  Tenggara.  Berdasarkan  luasan wilayah  Kabupaten  Konawe  Utara,  hutan lindung  memiliki  luasan  yang  terluas  yaitu 208.295,93 Ha. Selain itu, banyak pemanfaatan lain di  hutan lidung, misalnya Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dan perkebunan kelapa sawit.Penelitian dilaksanakan selama bulan mulai bulan Juli sampai dengan September 2018.

## B. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan wilayah  kawasan  hutan  di  Kabupaten Konawe  Utara,  pengelola  kawasan  hutan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Sampel adalah sebagian dari wilayah penelitian yang menjadi sampel pengamatan  dan  masyarakat  di  wilayah penelitian yang menjadi responden. Metode atau  teknik  pengambilan  sampel  ditetapkan secara
sengaja ( purposive sampling )berdasarkan kondisi lapangan melaluikajian Ground  Chek .Sampel  dalam penelitian ini terdiri dari pengelola kawasan hutan,  kelompokmasyarakat,  dan  kawasan hutan  lindung  yang  terletak  di  Kecamatan Asera dan Kecamatan Lasolo Kepulauan.

## C. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  dari
wawanacara/pendapat  para  ahli  diantanya Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara,  KPH  Konawe  Utara,  KTH Konawe Utara, Masyarakat  dalam kawasan hutan  lindung,  Pengelola  Tambang,  dan Pengelola  Perkebunan.  Data  sekunder dikumpulkan  dari  berbagai  instansi  sesuai dengan  atribut  yang  akan  dikaji,  yaitu  dari Bappeda  Kabupaten  Konawe  Utara,  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Konawe Utara,  serta  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Data  sekunder  yang dikumpulkan  berupa  peta-peta,  laporan- laporan  penelitian  terkait  sebelumnya, peraturan/perundangan  yang  berlaku  dan data numerik lainnya.

## D.  Analisis Data
1.    Penentuan  Kawasan  Hutan  Lindung Berdasarkan Hasil Skoring
Analisis untuk menentukan kawasan hutan lindung dari kriteria pertama dilakukan  dari  hasil  penjumlahan  3  (tiga) parameter fisik lingkungan, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas  curah  hujan  dimana  setiap parameter skornya dihasilkan dari perkalian antara nilai kelas masing-masing parameter dengan  bobotnya.  Nilai  akhir  dari  skoring diperoleh  dengan  cara  menjumlahkan  nilai semua  parameter.Proses  penilaian  tersebut dapat  dijabarkan  dengan  rumus  sebagai berikut:
Skor = Jumlah (kelas kemiringan lereng x
20) + (kelas jenis tanah x 15) + (kelas intensitas curah hujan x 10)
2. Penentuan Arahan

## Penetapan Kawasan Hutan Lindung
Untuk  melakukan  penentuan  arahan penetapan  kawasan  hutan  lindung  terhadap peta  kawasan  hutan  lindung  versi  Keppres No.  32  Tahun  1990/Kepmentan  No.  837 Tahun  1980,  maka  dilakukan  terlebih dahulu  analisis  tingkat  kesatuan  ( unity ) hamparan kawasan hutan lindung berdasarkan lokasinya. Analisis ini bermaksud untuk pertimbangan kemudahan
dalam  pengelolaan  atau  manajemennya. Dari analisis tersebut akan diperoleh output berupa  kelompok  kawasan  hutan  yang kompak  atau  dalam  satu  hamparan  pada lokasi tertentu.
3. Evaluasi
Kesesuaian terhadap Kawasan  Hutan  Lindung  yang Telah Ditetapkan Oleh Kepmenlhk Evaluasi  kesesuaian  kawasan  hutan lindung  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan Keputusan  Menteri  Kehutanan  dilakukan dengan  teknik overlay (antara  peta  arahan kawasan hutan lindung yang telah dihasilkan  dengan  peta  perkembangan kawasan  hutan  menurut  SK  Menhut  No. 6028/Menlhk/2017  di  Kabupaten  Konawe Utara).  Berdasarkan  analisis  ini  akan diketahui ketidaksesuaian antara peta arahan  kawasan  hutan  lindung  dengan  peta penetapan  kawasan  hutan  lindung  dalam penunjukan  kawasan  hutan  (SK  Menhut No.  6028/Menlhk/2017)  di  Kabupaten Konawe Utara.
4.   Evaluasi Kesesuaian Kawasan Hutan
Lindung  yang  Telah  Ditetapkan dalam Pola Ruang

## RTRW Kabupaten Konawe Utara
Untuk  evaluasi  kesesuaian  kawasan hutan  lindung  yang  telah  ditetapkan  dalam peta pola ruang RTRW Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan tahap-tahap sebagai  berikut:  (1)  Evaluasi  peta  pola ruang  Kabupaten  Konawe  Utara  dilakukan dengan  teknik overlay antara  peta  pola ruang  Kabupaten  Konawe  Utara  dengan peta  perkembangankawasan  hutan  (SK
Menhut No. 6028/Menlhk/2017) di
Kabupaten Konawe Utara; (2) Evaluasi peta pola  ruang  Kabupaten  Konawe  Utara dilakukan dengan teknik overlay antara peta pola  ruang  Kabupaten  Konawe  Utara dengan peta arahan kawasan hutan lindung; (3)  Penyusunan  rekomendasi  peta  kawasan hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  yang dilakukan dengan teknik overlay antara peta pola  ruang  Kabupaten  Konawe  Utara dengan  peta  arahan  kawasan  hutan  lindung
berdasarkan  hirarki  untuk  perlindungan sumberdaya alam.
5.  Analisis Deskriptif Kualitatif Analisis ini digunakan untuk mendukung  analisis  skoring  dan  analisis evaluasi  hutan  lindung.  Analisis  deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dengan Kepala
Dinas
Kehutanan  Propinsi  Sulawesi  Tenggara,
KPH  Konawe  Utara,  KTH  Konawe  Utara,
Masyarakat  dalam  kawasan  hutan  lindung, Pengelola Tambang, dan Pengelola
Perkebunan  berupa  peran  dan  kegiatan dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.    Analisis  Skoring  Kawasan  Hutan Kabupaten Konawe Utara
Penentuan kawasan hutan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria fisik lingkungan  seperti  yang  tercakup  dalam Keppres  No.  32  Tahun  1990/Kepmentan
No.  837  Tahun  1980.  Teknik  analisis penentuan kawasan hutan dilakukan dengan cara  menggunakan  skoring  kawasan  hutan dengan pembobotan parameter fisik lingkungan  (kelerengan,  jenis  tanah,  dan intensitas  curah  hujan)  yang  memiliki  nilai skor  lebih  dari  175,  memiliki  kemiringan lebih  dari  40  %,  serta  memiliki  ketinggian lebih dari 1500 mdpl.
Analisis untuk menentukan kawasan hutan lindung dari kriteria pertama dilakukan  dari  hasil  penjumlahan  3  (tiga) parameter fisik lingkungan, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas  curah  hujan  dimana  setiap parameter skornya dihasilkan dari perkalian antara nilai kelas masing-masing parameter dengan  bobotnya.  Nilai  akhir  dari  skoring diperoleh  dengan  cara  menjumlahkan  nilai semua  parameter.  Skor  merupakan  nilai indeks  kawasan  hutan  yang  kemudian dievaluasi  untuk  ditentukan  fungsinya seperti  yang  tertera  pada  Tabel  1.
Tabel  1.Klasifikasi  fungsi  kawasan  hutan  dan  luas  berdasarkan  hasil  skoring  di  Kabupaten
Konawe Utara No Skor Klasifikasi Fungsi Kawasan Hutan Luas (Ha) 1  124 Hutan Produksi (HP) 147.395,66 2 125 – 174 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 257.022,63 3  175 Hutan Lindung (HL) 49.919,40 Total 454.337,69 Sumber: Hasil Olahan, 2019
Berdasarkan  hasil overlay antara peta  hasil  skoring  dengan  batas  peta  peta perkembangan kawasan hutan maka diperoleh peta kawasan hutan yang mempunyai  skor  ≥  175  dan  fungsinya
diklasifikasikan  sebagai  hutan  lindung seluas  49.919,40  Ha.  Sebaran  dan  luas kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara hasil  skoring  tersaji  pada  Tabel  2.
Tabel 2. Luas kawasan hutan hasil overlay skoring dan Peta Perkembangan Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019
Fungsi Hutan Hasil Skoring Jumlah HL HP HPT APL 4.652,16 30.450,88 23.493,69 58.596,73 HL 108.421,73 22.173,70 78.490,59 209.086,02 HP 6.501,97 36.039,91 23.457,82 65.999,70 HPK 1.601,55 16.275,44 19.753,46 37.630,45
HPT 22.595,35 18.256,96 42.172,48 83.024,79 Total 143.772,76 123.196,89 187.368,04 454.337,69
Sumber: Kementerin LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017
Berdasarkan  hasil overlay antara hasil  skoring  dan  peta  perkembangan kawasan hutan bahwa ada beberapa wilayah misalnya di Blok Boenaga yang dikategorikan  sebagai  hutan  lindung  dalam peta perkembangan kawasan hutan sedangkan  dalam  hasil  skoring  merupakan hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Hasil groundchek menunjukkan  bahwa Blok Boenaga terdapat kegiatan pertambangan  yang  terdiri  dari  20  Izin
Usaha Pertambangan (IUP), namun berdasarkan kondisi kelerengan Blok Boenaga  layaknya  sebagai  hutan  lindung untuk melindungi Taman Wisata Alam Laut yang  ada  diantara  Pulau  Labengki  Besar dan Blok Boenaga.

## B.    Penentuan  Arahan  Penetapan Kawasan Hutan Lindung
Penentuan arahan penetapan
kawasan  hutan  lindung  dilakukan  dengan memperhatikan  3  aspek,  yaitu  :  (1) hamparan kawasan hutan (kelompok kawasan hutan); (2) hirarki untuk
perlindungan  sumberdaya  alam  (HL,  HPT, HP);  dan  (3)  dominasi  luas  dari  fungsi hutan  yang  terklasifikasi.  Analisis  terhadap kesatuan hamparan kawasan hutan dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan
dalam pengelolaan/manajemennya.  Urutan  hirarki diperlukan  untuk  melihat  fungsi  yang paling baik untuk perlindungan sumberdaya alam. Hirarki tersebut  yang pertama adalah Hutan  Lindung  (HL),  kemudian  Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan yang terakhir Hutan  Produksi  (HP).  Sementara  itu perhitungan untuk dominasi luas dari fungsi hutan terklasifikasi bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual bentanglahan yang dikaji.
Arahan kawasan hutan dapat ditentukan dengan cara pembagian hamparan hutan, pembagian kawasan hutan (HL, HP, HPT), kemudian berdasarkan luas kawasan  hutan  maka  kawasan  hutan  yang terluas  menjadi  arahan  kawasan  hutannya. Adapun  sebaran  arahan  kawasan  hutan berdasarkan  hasil  skoring  di  Kabupaten Konawe  Utara  disajikan  pada  Gambar  1.
Gambar 1. Sebaran Arahan Kawasan Hutan Berdasarkan Hasil Skoring di Kabupaten Konawe Utara

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

## C.  Evaluasi Kesesuaian Kawasan Hutan Lindung  yang  Telah  Ditetapkan dalam Kepmenlhk
Evaluasi  kesesuaian  kawasan  hutan lindung  yang  telah  ditetapkan  dilakukan dengan  teknik overlay antara  peta  arahan kawasan hutan versi Keppres No. 32 Tahun
1990/Kepmentan  No.  837  Tahun  1980 dengan  peta perkembangan kawasan hutan. Secara Keseluruhan hasil analisis kesesuaian  peta  perkembangan  kawasan hutan  dengan  peta  arahan  kawasan  hutan tersaji pada Tabel 3.
Tabel  3.  Kesesuaian  Penunjukan  Kawasan  Hutan  dengan  Arahan  Kawasan  Hutan  di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019
Perkembangan Kawasan Hutan Arahan Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Jumlah APL HL HP HPT APL 57.470,95 259,30 101,70 1,36 57.833,32 HL 10,31 205.291,81 559,80 - 205.861,91 HP 39,73 3.493,46 50.426,57 11.823,61 65.783,38 HPK 74,42 977,06 15.797,58 20.781,39 37.630,46 HPT 59,58 8.051,78 2.658,82 72.254,60 83.024,77 TWAL - 107,41 - - - Total 57.654,99 218.073,41 69.544,48 104.860,95 454.337,69 Sumber: Kementerin LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017 Hasil overlay menunjukkan  adanya
perbedaan  fungsi  kawasan  hutan,  yaitu terdapat kawasan hutan
lindung (berdasarkan  peta  arahan  kawasan  hutan) yang dialokasikan (dalam peta
perkembangan  kawasan  hutan)  menjadi kawasan  budidaya  (HP)  seluas  3.493,46 Ha.Selain  perbedaan  di  atas,  terdapat kawasan  hutan  lindung  (dalam  peta perkembangan kawasan hutan) yang dialokasikan  (berdasarkan  peta  arahan kawasan  hutan)  menjadi  kawasan  budidaya (HPT)  seluas  8.051,78  Ha  yang  tersebar  di seluruh kecamatan, sehingga kawasan hutan produksi  terbatas  seluas  8.051,78  Ha seharusnya  dikategorikan  sebagai  kawasan hutan lindung.
D.  Evaluasi Kesesuaian Kawasan Hutan Lindung  yang  Telah  Ditetapkan dalam Pola Ruang
RTRW

## Kabupaten Konawe Utara
Berdasarkan  peta  pola  ruang  di dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  20  tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  (RTRW)  tahun  2012-2032,  luas kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara seluas  454.337,69  Ha  yang  terdiri  dari kawasan  hutan  produksi,  hutan  produksi terbatas, hutan lindung, dan hutan konservasi.Luas  kawasan  hutan  dalam  pola ruang  Kabupaten  Konawe  Utara  dapat dlihat pada Tabel 4. Tabel 4.  Luas Kawasan Hutan dalam Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara No Pola Ruang Luas (Ha) Persentase %) 1 Areal Penggunaan Lain 64.534,63 14,18 2 Hutan Lindung 212.542,89 46,86 3 Hutan Produksi 65.297,87 14,35 4 Hutan Produksi Konversi 32.055,28 7,04 5 Hutan Produski Terbatas 79.907,02 17,56 Total 454.337,69 100
Berdasarkan  hasil overlay antara peta  perkembangan  kawasan  hutan  dengan peta  pola  ruang  dalam  RTRW  Kabupaten Konawe  Utara,  terdapat  perbedaan  luas kawasan  hutan  dan  perbedaan  fungsi kawasan  hutan.  Dalam  hal  ini  terdapat kawasan  hutan  (dalam  peta  perkembangan kawasan  hutan)  yang  dialokasikan  untuk kawasan  non-hutan  (area  penggunaan lain/APL)  dalam  pola  ruang  RTRW Kabupaten  Konawe  Utara,  yaitu  seluas
9.597,16  Ha  (HP  seluas  5.481,5  Ha,  HPT seluas  3  2.095,29  Ha,  dan  HL  seluas 2.020,37  Ha).  Terjadinya  perbedaan  luasan kawasan  hutan  antara  peta  perkembangan dan  peta  pola  ruang  karena  pola  ruang Kabupaten Konawe Utara masih menggunakan SK. 465/Menhut-II/2011
sedangkan dalam penelitian ini menggunakan peta perkembangan SK/6028/Menlhk-pktl/2017. Perbedaan tersebut secara lengkap tersaji pada Tabel 5.
Tabel  5.  Perbedaan  Perkembangan  Kawasan  Hutan  dengan  Pola  Ruang  dalam  RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019
Perkembangan Kawasan Hutan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara (Ha) Jumlah (Ha) HL HP HPK HPT APL APL 2.866,50 22.648,11 691,14 2.847,46 29.126,09 58.179,30 HL 186.198,07 4.069,15 17,48 17.972,72 2.020,37 210.277,79 HP 5.660,32 49.178,80 2.917,47 2.344,29 5.481,50 65.582,38 HPK 5.792,04 18.545,68 6.375,83 825,29 5.747,89 37.286,73 HPT 20.672,97 11.112,67 63,16 48.964,15 2.095,29 82.908,24 TWAL 38,81 0,01 - - 64,43 103,25 Total 221.228,71 105.554,42 10.065,08 72.953,91 44.535,57 454.337,69
Sumber: Kementerin LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017
Kawasan  hutan  lindung  dalam  peta pola  ruang  RTRW  Kabupaten  Konawe Utara seluas 35.030,63 ha yang dialokasikan dalam peta pola ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi kawasan hutan produksi, kawasan permukiman,  dan  kawasan  perkebunan. Berdasarkan  Tabel  5.  kawasan  seluas 35.030,63  Ha  tersebut  merupakan  taman wisata alam laut (38,81 Ha), hutan produksi terbatas  (20.672,97  Ha),  hutan  produksi (5.660,32  Ha),  hutan  produksi  konversi (5.792,04  Ha),  dan  area  penggunaan  lain (2.866,50 Ha).
Berdasarkan hasil groundchek bahwa  terdapat  kegiatan  masyarakat  dalam hutan  lindung  yang  terdapat  di  Desa  Paka Indah Kecamatan Oheo. Selain itu,
berdasarkan hasil overlay peta perkembangan  kawasan  hutan  dengan  peta pola  ruang  bahwa  terdapat  APL  dalam hutan  lindung.  APL  yang  dimkasud  adalah kegiatan  perikanan  yang  terdapat  di Kecamatan  Lasolo,  Molawe,  dan  Motui; kegiatan  perkebunan  yang  terdapat  di Kecamatan  Asera,  Lasolo,  Lembo,  dan Molawe;  permukiman  yang  tersebar  di seluruh kecamatan, dan lain sebagainya.
Berdasarkan Tabel 6. diperoleh hasil bahwa  terdapat  kawasan  hutan  lindung (berdasarkan  peta  arahan  kawasan  hutan) yang  dialokasikan  dalam  peta  pola  ruang menjadi  kawasan  APL  seluas  2.223,7  Ha, HP  seluas  7.320,06  Ha,  dan  HPT  seluas 17.971,61 Ha.

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

## Tabel  6.    Kesesuaian  Pola  Ruang  dengan  Arahan  Kawasan  Hutan  di  Kabupaten  Konawe Utara Tahun 2019
Arahan Kawasan Hutan Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara (Ha) Jumlah (Ha) HL HP HPK HPT APL APL 2.642,60 22.480,27 675,55 2.870,79 28.984,08 57.653,29 HL 195.155,90 7.620,06 18,78 17.921,61 2.223,70 222.940,05 HP 4.064,80 43.701,15 9.227,84 5.160,82 6.912,08 69.066,69 HPT 19.405,53 31.968,79 144,21 46.950,62 6.208,51 104.677,66 Total 221.268,83 105.770,27 10.066,38 72.903,84 44.328,37 454.337,69
Sumber: Kementerin LHK, 2017; RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, 2017
Berdasarkan  hutan  lindung  dalam peta  arahan  kawasan  hutan  terdapat  APL dalam  peta  pola  ruang.  Kegiatan-kegiatan APL  dalam  pola  ruang  tersebut  adalah perikanan, perkebunan, permukiman, pertanian  lahan  basah,  pertanian  lahan kering,  dam  sungai.  Kegiatan  yang  paling dominan adalah permukiman seluas 1.410,19 Ha.
E.    Penyusunan  Peta  Rekomendasi
Kawasan  Hutan  untuk  Peta  Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara Penyusunan peta rekomendasi kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan teknik overlay antara peta arahan  kawasan  hutan  dan  peta  pola  ruang Kabupaten  Konawe  Utara  yang  didasarkan pada hirarki untuk perlindungan sumberdaya  alam.  Dalam  hal  ini  urutan hirarki  diperlukan  untuk  melihat  fungsi yang  paling  baik  untuk  perlindungan sumberdaya  alam.  Hirarki  tersebut  yang pertama  adalah  Hutan  Lindung  (HL), kemudian  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT), dan  yang  terakhir  adalah  Hutan  Produksi (HP).
Kawasan hutan hasil overlay tersebut kemudian  dikelompokkan  ke dalam  40  kelompok  hutan  untuk  dianalisis kemudahan dalam pengelolaan/manajemennya.
Setiap kelompok  hutan  hasil overlay tersebut dianalisis  dominasi  luas  fungsi  kawasan
hutannya untuk ditentukan fungsi kelompok hutan tersebut.
Hasil overlay diperoleh peta rekomendasi  kawasan  hutan  untuk  pola ruang  Kabupaten  Konawe  Utara.  Peta rekomendasi pola ruang Kabupaten Konawe Utara secara utuh berdasarkan peta rekomendasi  kawasan  hutan  hasil  analisis.
Dalam  Peta  rekomendasi  pola  ruang Kabupaten Konawe Utara tersebut, kawasan hutan lindung yang
direkomendasikan  adalah  kawasan  yang hanya ada di dalam kawasan hutan, adapun untuk  kawasan  lindung  di  luar  kawasan hutan tidak dilakukan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  klasifikasi kawasan  hutan  (HL,  HPT,  dan  HP)  dalam pola  ruang  tidak  sesuai  dengan  klasifikasi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan  kawasan  hutan  dan  hasil analisis skoring, sehingga peta perkembangan  kawasan  hutan  dan  hasil skoring  seharusnya  dijadikan  pedoman dalam  penyusunan  dan  klasifikasi  kawasan hutan  dalam  peta  pola  ruang  RTRW Kabupaten  Konawe  Utara.  Adapun  peta rekomendasi  kawasan  hutan  untuk  pola ruang  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini sudah  mempertimbangkan  semua  aspek tersebut.  Hasil  rekomendasi  dari  hasil overlay peta  menunjukan  bahwa  Blok Boenaga  mayoritas  sebagai  hutan  lindung.
Hal  ini  dimaksudkan  agar  wisata  alam  laut dan  kawasan  Pulau  Labengki  tetap  terjaga karena  kondisi  eksisting  bahwa  Blok
Boenaga didominasi oleh kegiatan pertambangan sehingga menimbulkan pencemaran  laut  yang  merupakan  TWAL.
Gambar 2.Rekomendasi pola ruang Kabupaten Konawe Utara

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Keseluruhan ruang administrasi
Kabupaten  Konawe  Utara,  kawasan yang  terklasifikasi  sebagai  kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria hasil skoring    yaitu  seluas  152.627,00  Ha atau  34,52  %  dari  luas  wilayah Kabupaten Konawe Utara.
b. Arahan  kawasan  hutan  lindung  di Kabupaten Konawe Utara adalah seluas
147.996,36 Ha yang terdapat Kecamatan Langgikima, Molawe, Oheo, Wiwirano, Motui, Sawa, Lembo, Lasolo,  Andowia,  Lasolo  Kepulauan, dan Asera.
c. Kesesuaian  kawasan  hutan  lindung yang telah ditetapkan melalui
Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan Lingkungan  Hidup  dengan  kondisi
arahan  kawasan  hutan  di  Kabupaten Konawe Utara adalah terdapat kawasan hutan lindung (berdasarkan peta arahan kawasan  hutan)  yang  dialokasikan (dalam  peta  perkembangan  kawasan hutan) menjadi kawasan budidaya (HP) seluas  3.493,46  Ha,  terdapat  Areal Penggunaan  Lain  (APL)  dalam  hutan lindung  peta  perkembangan  kawasan hutan  seluas  10,31  Ha,  dan  terdapat kawasan  hutan  lindung  (dalam  peta perkembangan  kawasan  hutan)  yang dialokasikan  (berdasarkan  peta  arahan kawasan  hutan)  menjadi  kawasan budidaya  (HPT)  seluas  8.051,78  Ha yang  tersebar  di  seluruh  kecamatan, sehingga  kawasan  hutan  produksi terbatas seluas 8.051,78 Ha.
d. Berdasarkan kesesuaian kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Konawe Utara  dengan  peta  perkembangan kawasan hutan bahwa terjadi perbedaan
luasan  kawasan  hutan  lindung  antara peta perkembangan dengan SK/6028/Menlhk-pktl/2017  dan  peta pola ruang karena pola ruang
Kabupaten Konawe Utara masih
menggunakan SK. 465/Menhut-II/2011
seluas 10.950,92 Ha.

## B. Saran
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini adalah a. Perlu adanya perubahan fungsi kawasan  hutan  pada  peta  penunjukan kawasan hutan khususnya dalam penetapan  kawasan  hutan  lindung sesuai dengan kondisi aktual bentanglahan
b. Penentuan skoring kawasan hutan tetap mengacu  pada  Keppres  No.  32  Tahun 1990/Kepmentan  No.  837  Tahun  1980 namun  harus  memperhatikan  kondisi lapangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Planologi  Kehutanan.  2005.  Kajian Penataan  Ruang  dalam  Rangka Pemantapan Kawasan Hutan. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
Badan Pusat Statistik Konawe Utara, 2018. Konawe  Utara  dalam  Angka  2018.
Wanggudu Dardak,  A.  H.  2005.  Pemanfaatan  Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang SebagaiUpaya  Perwujudan  Ruang Hidup  yang  Nyaman,  Produktif  dan Berkelanjutan,  disampaikan  dalam Seminar Nasional “Save  Our
Land”for  The  Better  Environment ,
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 10 Desember 2005. Bogor.
Didi  Herwanto,  2009.  Pengelolaan  Hutan Desa Sebagai Satu Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Terutama Dalam Kaitanya  Dengan  Wacana  Otonomi Daerah,  Khususnya  Otonomi Desa. Jurnal Lingkungan Hidup Djajono  A.  2005.  Kompleksitas  Tenurial dalam Perencanaan Ruang Kehutanan. Buletin Planologi Departemen Kehutanan. Jakarta Epi Syahadat dan Subarudi, 2012. Permasalahan Penataan Ruang Kawasan  Hutan  dalam  Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi.  Jurnal  Analisis Kebijakan  Kehutanan  Vol.  9  No.  2, Agustus 2012 : 131 – 143
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan  SK.  6082/Menlhk/2017 tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Jakarta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan  Hutan  Kesepakatan (TGHK)
Pemerintah  Republik  Indonesia,  1999.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41  Tahun  1999  tentang
Kehutanan. Jakarta, Sekretariat Negara Pemerintah  Republik  Indonesia,  2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataaan Ruang. Jakarta, Sekretariat Negara
Ruslan  Wirosoedarmo,  Jhohanes  Bambang Rahadi Widiatmono, Yoni Widyoseno,  2014.  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan  Berbasis  Kemampuan Lahan. Jurnal Agritech, Vol. 34, No. 4 Sari Marlina, 2016. Arahan Fungsi Kawasan  Hutan  yang  Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan  Analisis  Spasial.  Media Ilmiah  Teknik  Lingkungan  Volume 1, Nomor 1, Februari 2016
Setia  Hadi,  2006.  Penataan  Ruang  untuk Pemantapan Kawasan Hutan. Modul Pelatihan  dan  Penyusunan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Hijau  dan  Perencanaan  kehutanan Berbasis  Penataan  Ruang.  Bogor. Departemen Kehutanan.
Suhendang,  E.  2005.  Arah  dan  Skenario Pengembangan dan Pemantapan Kawasan  Hutan.  Jakarta.  Buletin Planologi Departemen Kehutanan.
Teguh  Yuwono,  2008.  Governance  Brief (Inikah  Akar  Terbentuknya  KPH). PEH  BPKH  Wilayah  IV  Samarinda