Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 - 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Israr Hirdayadi Hery Diansyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

## Abstrak
Perkara  perdata  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  untuk diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  sangat  banyak.  Umumnya  perkara yang diajukan oleh para pihak memerlukan waktu yang lama untuk dapat diadili  dan  diputus  oleh  hakim.  Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang prosesnya lebih cepat dan murah.  Pertanyaan  penelitian  dalam  Artikel  ini  adalah  bagaimana penerapan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan bagaimana efektifitas  mediasi  serta  apa  saja  yang  menjadi  hambatan  dalam menjalankan  proses  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  ( field  research ) yang  bersifat  kualitatif  dengan  rancangan  studi  kasus  yang  bertujuan untuk menjelaskan makna di balik realita. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya  penerapan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh telah diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 atau  dengan  kata  lain  telah  sesuai  dengan  prosedur.  Efektifitas  mediasi pada  tahun  2013,  mediasi  yang  berhasil  hanya  26  (11,25%)  sedangkan tingkat kegagalan mencapai 117 (50,64%). Sedangkan pada tahun 2014, mediasi  yang  berhasil  dilakukan  hanya  25  (9,57%)  sedangkan  tingkat kegagalan  meningkat  mencapai  144  (55,17%).  Sedangkan  hambatan dalam  menjalankan  proses  mediasi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di antaranya tidak hadirnya para pihak, tingkat kerumitan perkara, tidak ada i’tikad baik dari para pihak untuk berdamai.
Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, dan Perma No. 1 Tahun 2008

## Pendahuluan
Manusia  selain  merupakan  makhluk  individu,  juga  berperan sebagai makhluk sosial.  Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat  melakukan  kerjasama  dengan  orang  lain  agar  tercipta  sebuah kehidupan  yang  damai.  Agar  hubungan  manusia  dapat  berjalan  dengan selaras  diperlukan  aturan  untuk  mengatur  masyarakat,  maka  dibuatlah aturan atau yang disebut norma. Norma merupakan salah satu aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Namun  dengan  adanya  norma,  tidak  menutup  kemungkinan timbul  permasalahan  antar  sesama  warga  negara  baik  itu  dengan masyarakat  atau  dengan  orang  luar  negeri.  Salah  satu  perselisihan  yang terjadi  di  kalangan  masyarakat  adalah  perkara  perdata.  Yang  dimaksud perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu  dengan  pihak  lainnya  dalam  hubungan  keperdataan.  Dalam hubungan  keperdataan  antara  pihak  yang  berperkara  umumnya  jika perkara  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan  di  desa  maka,  perkara  tersebut akan  diselesaikan  melalui  pengadilan  untuk  mendapat  keadilan  yang seadil-adilnya. 1
Dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak  perkara  perdata  yang diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  yang  biasa  disebut  sebagai penggugat  untuk  diperiksa  dan  diadili  oleh  Pengadilan.  Hal  inilah  yang menyebabkan perkara menumpuk di Pengadilan, maka umumnya perkara yang  diajukan  oleh  para  pihak  memakan  waktu  yang  lama  untuk  dapat diadili  dan  diputus  oleh  hakim.  Hal  inilah  yang  mendorong  pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Penyelesaian  perkara  perdata  melalui  jalur  litigasi  diharapkan menjadi  solusi  terbaik  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  kepastian hukum,  dengan  berdasarkan  asas  sederhana,  cepat  serta  biaya  ringan. Namun  dalam  praktik  tidak  demikian,  karena  penyelesaian  perkara perdata  di  pengadilan  dapat  berlarut-larut  dengan  proses  yang  sulit  dan membutuhkan  biaya  yang  banyak.  Untuk  itu  perlu  adanya  mediasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG yang menyebutkan  bahwa  hakim  mewajibkan  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa  terlebih  dahulu  sebelum  proses  persidangan  dilaksanakan. Hakim yang mengabaikan pasal tersebut dan langsung memasuki tahapan pemeriksaan  tanya-jawab,  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  tata tertib  beracara  sehingga  putusan  hakim  dianggap  tidak  sah dan pemeriksaan dinyatakan batal demi hukum.
Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki  pokok  perkara.  Hal  ini  sesuai  dengan  trend  umum  yang berlaku  dalam  beracara.  Di  samping  itu,  aktualisasi  pranata  perdamaian ini  akan  lebih  merangsang  berkembangnya  cara-cara  menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
Dengan  demikian  Mahkamah  Agung  (MA)  menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  pengadilan.  Hal  ini  sebagai  dasar  untuk
1 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik , (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mentaati  Pasal  130  HIR  dan  154  RBG,  yang  dapat  dijadikan  pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada  Perma poin (B) yang menjelaskan bahwa:
“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan  dapat  menjadi  salah  satu  instrument  efektif  mengatasi masalah  penumpukan  perkara  di  pengadilan  serta  memperkuat  dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).”
Dalam  Perma  tersebut  diatur  bahwa  sebelum  diadakannya proses sidang, terlebih dahulu para pihak wajib mengikuti proses mediasi. Di  mana  pihak-pihak  dipertemukan  di  ruang  mediasi  yang  disediakan oleh  pengadilan,  tidak  menempuh  prosedur  mediasi  berdasarkan peraturan  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  130  HIR dan  atau  pasal  154  RBG  yang  mengakibatkan  putusan  batal  demi hukum. 2
Perma  ini  merupakan  perubahan dari  Perma  sebelumnya,  yaitu Perma No. 2 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak  efektif  dalam  penerapannya  di  pengadilan.  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Perma  No.  1  Tahun  2008  sebagai  upaya  mempercepat, mempermurah,  dan  mempermudah  penyelesaian  sengketa  serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. 3
Keberadaan  Perma  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian, ketertiban, serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan  suatu  perkara  perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengidensifkan serta mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara  di  pengadilan.  Mediasi  mendapat  kedudukan  penting  dalam Perma,  karena  proses  mediasi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  proses  berperkara  di  pengadilan.  Hakim  wajip  mengikuti  prosedur penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Bila  hakim  melanggar  atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi  hukum  (pasal  2  ayat  3  Perma).  Oleh  karenanya  hakim  dalam pertimbangan  putusannya  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang bersangkutan  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara perdata yang bersangkutan. 4
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  bahwasanya  disebutkan  dalam  Pasal  49,
2 Ketentuan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2008.
3 Syahrizal Abbas , Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional , (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 310.
4 Ibid ., hlm. 311.
Israr Hirdayadi, Diansyah
peradilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. 5
Selanjutnya  Berdasarkan  pasal  4  Perma,  jenis  perkara  yang dimediasi  adalah  semua  perdata  kecuali  perkara  yang  diselesaikan melalui  prosedur  pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  indusrial, keberatan  atas  putusan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.
Dari data yang penulis dapat pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,  pada  tahun  2013  tingkat  keberhasilan  mediasi  hanya  11,25% sedangkan tingkat kegagalan mencapai 50,64%  serta yang  masih dalam proses  mediasi  mencapai  38,1%.  Sedangkan  pada  tahun  2014  mediasi yang  berhasil  dilakukan  hanya  9,57%  sedangkan  tingkat  kegagalan meningkat  mencapai  55,17%  serta  yang  masih  dalam  proses  mencapai 35,24%. 6

## Pengertian dan Prinsip Mediasi
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu mediare yang  berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjukan  kepada peran  yang  bertindak  sebagai  mediator.  Mediator  dalam  menjalankan tugasnya  berada  di  tengah-tengah  para  pihak  yang  bersengketa,  berada pada  posisi  netral  serta  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa dan  harus  mampu  menjaga  kepentingan  pihak  yang  bersengketa  secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. 7
Selain  itu  kata  mediasi  juga  berasal  dari  bahasa  inggris  “ mediation ”  yang  artiya  penyelesain  sengketa  yang  melibatkan  pihak  ke tiga sebagai penengah, atau penyelesain sengketa secara menengahi, yang menengahinya  dinamakan  mediator  atau  orang  yang  menjadi  penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa,  yang  merupakan  kesepakatan  ( konsensus )  bersama  yang diterima  para  pihak  yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  melalui proses  mediasi  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan  berupaya  menemukan  berbagai  pilihan  solusi  penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara
5 Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006.
6 Rekapitulasi  data  laporan  hasil  mediasi  Mahkamah  Syariah  Banda  Aceh perkara yang diputus Tahun, 2013 dan 2014.
7 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat dan Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 2.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bersama-sama.  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  tersebut,  hasilnya dituangkan  dalam  kesepakatan  tertulis,  yang  juga  besifat  final  dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan i’tikad baik. 8
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, serta dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk meyelesaikan perselisihan tersebut.
Banyak  pihak  mengakui  bahwa  mediasi  adalah  proses  untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  bantuan  pihak  ketiga.  Peranan  pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembankan  sebuah  proposal.  Proposal  tersebut  diharapkan  dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 9
Dalam  Perma,  pengertian  mediasi  disebutkan  dalam  Pasal  1 butir  7,  yaitu  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh mediator. 10 Dan pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Perdamaian  adalah  suatu  persetujuan  yang  berisi  bahwa menyerahkan,  menjanjikan,  atau  menahan  suatu  barang,  kedua  belah pihak  mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa  pengadilan ataupun  mencegah  timbulnya  suatu  perkara,  persetujuan  ini  hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”. 11
Menurut  Gary  Goodpaster  mengemukakan  bahwa  mediasi adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  di  mana  pihak  luar  yang tidak  memihak  ( impartial )  dan  netral  bekerja  dengan  pihak  yang bersengketa  untuk  membantu  memperoleh  kesepakatan  perjanjian  yang memuaskan.  Berbeda  dengan  hakim  dan  arbiter  mediator  tidak mempunyai  wewenang  untuk  memutuskan  sengketa  antara  para  pihak. Namun  dalam  hal  ini  para  pihak  menguasakan  kepada  mediator  untuk membantu  mereka  menyelesaikan  persoalan-persoalan  di  antara
8 Rachmadi  Usman, Mediasi  di  Pengadilan  Dalam  Teori  dan  Praktik,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.
9 Gatot  Sumartono, Undang-Undang  Tentang  Arbritase  Dan  Mediasi  Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 119.
10 Ketentuan pasal 1 ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2008.
11 Edi  As’Adi, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Perspektif  Mediasi  (ADR)  di Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 4.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mereka. 12 Jadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui pendiskusian atau perudingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  mediasi seperti  prinsip-prinsip  dasar  dalam  melaksanakan  mediasi.  Peraturan perundang-undangan menjelaskan beberapa prinsip mediasi, yaitu : a. Kerahasiaan
Kerahasiaan (confidentiality ),  yaitu  bahwasanya  segala  sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan diputus  (pihak-pihak  yang  bertikai)  bersifat  rahasia.  Prinsip  kerahasiaan ini dapat dilihat dalam Perma No. 1 Tahun 2008 BAB 1 ayat (12), yaitu proses  mediasi  tertutup  adalah  bahwasanya  pertemuan-pertemuan mediasi  hanya  dihadiri  para  pihak  atau  kuasa  hukum  mereka  dan mediator  atau  pihak  lain  yang  diizinkan  oleh  para  pihak  serta  dinamika yang  terjadi  dalam  pertemuan  tidak  boleh  disampaikan  kepada  publik terkecuali atas izin para pihak.
b. Sukarela ( volunter )
Masing-masing  pihak  yang  bertikai  datang  ke  mediasi  atas keinginan  serta  kemauan  mereka  sendiri  secara  sukarela  dan  tidak  ada paksaan  juga  tekanan  dari  pihak-pihak  lain  atau  pihak  luar.  Prinsip sukarela  ini  dibangun  atas  dasar  bahwa  orang  akan  mau  bekerja  sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, ini terjadi bila mereka datang ketempat perundingan atas kemauan sendiri.
c. Pemberdayaan Para Pihak
Dalam  proses  mediasi  para  pihak  yang  bersengketa  didorong untuk  sedapat  mungkin  menemukan  sendiri  solusi  terbaik  atas permasalahan  mereka.  Perma  No.  1  Tahun  2008  Pasal  15  ayat  (4) menjelaskan  bahwa  mediator  wajib  mendorong  para  pihak  untuk menelusuri  dan  menggali  kepentingan  mereka  serta  mencari  berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa. d. Netralitas atau Tidak Berpihak ( Impartiality )
Perma  No.  1  Tahun  2008  Pasal  1  ayat  (6)  menjelaskan  bahwa mediator  ialah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan  guna  mencari  berbagai  solusi  atau  kemungkinan penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus atau  memaksa sebuah  penyelesaian.  Artinya,  seorang  mediator  sebagai  pihak  ketiga yang  merancang  dan  memimpin  jalannya  proses  mediasi  harus  bersikap netral serta tidak memihak.
e. Solusi yang Unik ( a unique solution )
12 Gary Goodpaster , Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Solusi  yang  dihasilkan  dari  proses  mediasi  tidak  harus  sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua  belah  pihak,  yang  terkait  erat  dengan  konsep-konsep pemberdayaan masing-masing pihak. 13

## Dasar Hukum Mediasi dalam Islam.
Dalam hukum Islam, secara terminologis pengertian perdamaian  atau  perdamaian  disebut  dengan  istilah islah yang  berarti memutuskan  suatu  perkara  persengketaan.  Menurut  syara’  perdamaian ialah  suatu  akad  dengan  tujuan  mengakhiri  suatu  persengketaan  antara dua pihak yang saling bersegketa. 14
Perdamaian ( Al-Shulh ) ialah suatu proses penyelesaian sengketa di  mana  para  pihak  besepakat  untuk  mengakhiri  perkara  mereka  secara damai.  Pada  masa  ke  Khalifahan  Umar  Ibn  Khatab  beliau  mewajibkan Hakim  untuk  mengajak  para  pihak  melakukan  perdamaian  ( islah ),  baik pada  tahap  pertama  proses  perkara  diajukan,  maupun  pada  tahap persidangan di pengadilan. 15
a. Al-Qur’an
Perdamaian ( al-shulh )  disyari’atkan  oleh  Allah  SWT sebagaimana FirmanNya dalam Al-Quran :
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                       
Artinya:  Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu berperang  hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  tapi  kalau  yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah. kalau  Dia  telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang- orang yang Berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujrat: 9)
b. Al- Sunnah
13 Muslih MZ, “ Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek ” dalam Mukhsin Jamil (ed), Mengelola  Konflik Membangun  Damai ,  (Semarang:  Walisongo  Mediation  Center,
2007), hlm. 111.
14 As-Sayyid  Sabiq, Fiqh as-Sunnah,  Juz 3, (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1992),  hlm.
305.
15 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam...., hlm. 162.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dalam  penyelesaian  sengketa,  Rasulullah  SAW  menganjurkan langkah  pertama  yang  ditempuh  adalah  jalan  damai,  seperti  disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:
ّلّإ نهطورش يلع ىىولسولاو ،اهارح ّلحأ ؤأ لّلاح مّرح احلص  ّلّا ييولسولا ييب زئ اج حلّصلا اهارح ّلحأ وأ لّلاح مٌرح اطرش . Artinya:  “Perdamaian  adalah  boleh  antara  kaum  muslimin kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan yang  haram,  dan  kaum  muslimin  itu  wajib  konsisten  pada  syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalakan yang haram.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 16
Dasar  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan (Court Connected Mediation).
Di  Indonesia  mediasi/perdamaian  yang  bersifat  wajib  sampai saat  ini  hanya  diberlakukan  untuk  sengketa-sengketa  perdata  yang diajukan  ke  Pengadilan  Negeri/Agama.  Penggunaan  prosedur  mediasi wajib  ini,  dimungkinkan  karena  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di Indonesia,  HIR  dan  RBG  Menyediakan  dasar  hukum  yang  kuat.  Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur,  sehingga  ada  kekosongan  yang  perlu  diatur  oleh  Mahkamah Agung  untuk  kelancaran  jalannya  peradilan.  Oleh  sebab  itu  dan  untuk lebih  mengoptimalkan  penggunaan  pasal  tersebut,  dikeluarkan  SEMA No. 1 tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara,  dengan  sungguh-sungguh  mengusahakan  perdamaian  dengan menerapkan  ketentuan  pasal  130  HIR/154  Rbg,  tidak  hanya  sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. 17
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  bahwasanya  disebutkan  dalam  Pasal  49, peradilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan
16 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  Tirmidzi ,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),  hlm. 310.
17 Susanti  Adi  Nugroho,  2009. Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,. (Jakarta: Telaga Ilmu, 2009), hlm. 168.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Sadaqah dan
i. Ekonomi syariah 18
Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Perkara Perdata.
Dengan  ditetapkannya  Perma  No.  1  tahun  2008  Mahkamah Agung  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi  sebelum perkara diputus oleh hakim. Kebijakan
Mahkamah Agung memberlakukan  mediasi  ke  dalam  proses  perkara  di  pengadilan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu : 19
Pertama : proses mediasi diharapkan dapat menjadi solusi atau juga  dapat  mengatasi  masalah  penumpukan  perkara  di  pengadilan.  Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim,  jumlah  perkara  yang  harus  diperiksa  oleh  hakim  akan  berkurang pula.  Jika  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  perdamaian,  para  pihak tidak  akan  menempuh  upaya  hukum  kasasi  karena  perdamaian merupakan  hasil  dari  kehendak  bersama  para  pihak,  sehingga  mereka tidak  akan  mengajukan  upaya  hukum.  Sebaliknya  jika  perkara  diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian  hakim  belum  tentu  sejalan  dengan  pandangan  para  pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasai. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke  Mahkamah  Agung  yang  mengakibatkan  terjadinya  penumpukan perkara.
Kedua  :  proses  mediasi  dipandang  sebagai  cara  penyelesaian sengketa  yang  lebih  cepat  dan  murah  dibandingkan  dengan  proses litigasi.  Jika  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  perdamaian,  maka  para pihak  dengan  sendirinya  dapat  menerima  hasil  akhir  karena  merupakan hasil  kerja  mereka  yang  mencerminkan  kehendak  bersama  para  pihak. Sebaliknya  jika  perkara  tersebut  diputus,  pihak  yang  kalah  sering  kali mengajukan  upaya  hukum,  banding  maupun  kasasi,  sehingga  membuat
18 Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
19 Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan , (Jakarta: IICT, 2008), hlm. 7.
Israr Hirdayadi, Diansyah
penyelesaian  perkara  dapat  memakan  waktu  bertahun-tahun  dari semenjak  pemeriksaan  di  pengadilan  tinngkat  pertama  hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Ketiga  :  pemberlakuan  mediasi  diharapkan  dapat  memperluas akses  para  pihak  untuk  memperoleh  rasa  keadilan.  Rasa  keadilan  tidak hanya  dapat  diperoleh  melalui  proses  litigasi,  tetapi  juga  melalui  proses musyawarah  mufakat  oleh  para  pihak,  dengan  diberlakukannya  mediasi ke  dalam  sistem  peradilan  formal,  masyarakat  yang  mencari  keadilan pada  umumnya  para  pihak  yang  bersengketa  pada  khususnya  terlebih dahulu  dapat  mengupayakan  penyelesaian  atas  sengketa  mereka  melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seoarang pihak netral atau yang disebut mediator.
Keempat  :  proses  mediasi  ke  dalam  sistem  peradilan  dapat memperkuat  serta  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dalam penyelesaian  sengketa.  Jika  pada  masa  lalu  fungsi  lembaga  pengadilan lebih  menonjol  pada  fungsi  memutus,  namun  dengan  diberlakukannya perma  tentang  mediasi  diharapkan  fungsi  mendamaikan  atau  memediasi para pihak yang bersengketa dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi  memutus.  Perma  tentang  mediasi  diharapkan  dapat  mendorong perubahan  cara  pandang  para  pelaku  dalam  proses  peradilan  perdata, yaitu  hakim  dan  advokad,  bahwasanya  lembaga  peradilan  tidak  hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma ini memberikan panduan atau cara untuk mencapai sebuah perdamaian.
Adanya  Perma  No.1  Tahun  2008  secara  fundamental  telah merubah  praktek  peradilan  yang  berkenaan  dengan  perkara-perkara perdata.  Sebelum  adanya  peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut,  upaya mendamaikan  para  pihak  dilakukan  secara  formalitas  oleh  hakim  yang memeriksa  perkara,  tetapi  sekarang  majelis  hakim  wajib  menundanya untuk  memberi  kesempatan  kepada  mediator  mendamaikan  pihak-pihak yang  berperkara.  Diberikan  waktu  dan  ruang  khusus  untuk  melakukan mediasi  bagi  para  pihak.  Upaya  damai  ini  bukan  hanya  sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian,  karena  itu  diberikan  waktu  sendiri  untuk  melaksanakan mediasi  sebelum  perkara  diperiksa  lebih  lanjut.  Mediasi  merupakan upaya  para  pihak  yang  berberkara  untuk  berdamai  demi  kepentingan pihak-pihak  itu  sendiri,  bukan  kepentingan  hakim  maupun  pengadilan bahkan  mediator,  sehingga  segala  biaya  yang  timbul  karena  proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.
Adapun  penerapan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh menggunakan sistem court annexed resolution. Penerapan mediasi selalu disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan dan disosialisasikan  kepada  para  pihak  yang  berkepentingan,  terkait  dengan
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
suatu  perkara  gugatan  yang  didaftarkan  dengan  catatan  perkara  gugatan yang diajukan diharuskan untuk dilakukan mediasi (ada lawan). 20
Langkah pertama : Para pihak (penggugat) mengajukan gugatan dan  mendaftarkan  perkara  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh. Setelah  perkara  tersebut  diajukan  dan  mendapat  nomor  register selanjutnya  berkas  tersebut  diserahkan  kepada  ketua  pengadilan, selanjutnya ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, dan majelis hakim menentukan jadwal penetapan hari sidang.
Langkah kedua : Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah  pihak  (  penggugat  dan  tergugat)  ketua  majelis  hakim  mendorong para  pihak  untuk  berdamai,  apabila  upaya  majelis  hakim  untuk mendamaikan  para  pihak  tidak  berhasil  maka  selanjutnya  majelis  hakim menyerahkan  nama-nama  hakim  mediator  untuk  melaksanakan  mediasi. Para pihak dapat memilih sendiri hakim mediator atas kesepakatn kedua belah  pihak.  Jika  para  pihak    tidak  sepakat  atau  tidak  memilih  hakim mediator yang telah disediakan oleh majelis hakim, maka majelis hakim langsung  menunjuk  hakim  mediator  yang  menurut  mejelis  hakim berkompeten  dalam  memediasi  perkara  tersebut,  selanjutnya  majelis hakim  segera  memberitahu  hakim  mediator  yang  terpilih  untuk melaksanakan  tugasnya  dan  majelis  hakim  menunda  persidangan  untuk memberi  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  melaksanakan  proses mediasi.
Selanjutnya  para  pihak  diarahkan  menuju  ruang  mediasi  untuk menjumpai  hakim  mediator.  Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh mediator  yaitu  memperkenalkan  diri  dengan  para  pihak,  selanjutnya mediator  memberitahu  tugasnya  yaitu  sebagai  soerang  mediator  atau penengah  untuk  menempuh  jalan  damai  antara  para  pihak  yang memuaskan  bagi  kedua  belah  pihak,  bukan  sebagai  seorang  hakim  yang memutus  perkara  antara  kedua  belah  pihak.  Selain  itu  mediator  juga memberitahu aturan dasar dalam proses mediasi, serta menginformasikan kerahasiaan  dan  pertanyaan,  selanjutnya  mediator  menentukan  jadwal untuk proses pelaksanaan mediasi.
Langkah  ketiga  :  Dalam  proses  mediasi  mediator  mendorong para pihak untuk menelusuri serta menggali kepentingan para pihak untuk bisa  menemui  jalan  damai  antar  para  pihak.  Dalam  proses  mediasi, apabila ada para pihak yang tidak berhadir dapat dipanggil paling banyak dua  kali,  jika  setelah  dipanggil  sebanyak  dua  kali  secara  berturut-turut tidak hadir, maka mediasi dianggab gagal.
Proses  mediasi  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu :
20 Wawancara dengan H. Hasanudin Jumadil M.h Hakim Madya  Pratama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 15 juli 2016, pukul 09:15
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 1. Berhasil Mediasi
Jika mediasi yang dijalankan antara para pihak beserta mediator berhasil,  maka  selanjutnya  para  pihak  beserta  mediator  melaporkan kepada  majelis  hakim.  Selanjutnya  mejelis  hakim  membuat  akta  damai yang  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  setelah  itu  pihak penggugat mencabut gugatan.
2. Gagal Mediasi
Apabila  mediasi  gagal,  maka  para  pihak  beserta  mediator melaporkan  kepada  majelis  hakim  atas  kegagalan  proses  mediasi  yang ditempuh.  Selanjutnya  mejelis  hakim  segera  melanjutkan  proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penerapan  mediasi  yang  dilakukan  pada  Mahkamah  syar’iyah Banda Aceh telah diterapkan sebagaimana yang diatur oleh perma No. 1 Tahun 2008, atau dengan kata lain penerapan perma tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Efektivitas Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam Penyelesaian Perkara Perdata.
Perma  sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui mediasi  secara  konseptual  atau  esensialnya  sama  dengan  upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg.  Oleh  sebab  itu,  jika  para  pihak  maupun  hakim  pemeriksa  tidak mematuhi  peraturan  tersebut.  Maka  hal  itu  dimaknai  sebagai  bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal  demi  hukum.  Penggunaan  mediasi  secara  wajib  tidak  diartikan bahwa  para  pihak  diwajibkan  mencapai  atau  menghasilkan  perdamaian. Perdamaian  tidak  dapat  dipaksakan  atau  diwajibkan,  tetapi  harus merupakan  hasil  kesadaran  dan  keinginan  bersama.  Pengaturan  tentang hal-hal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  Mahkamah  Agung  sebagai penyelenggara  peradilan  diatur  dalam  Undang-Undang  Tentang Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2004  (selanjutnya  disebut  sebagai Undang-undang  Mahkamah  Agung).  Lahirnya  suatu  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  tujuan  untuk  kelancaran dalam proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 32  ayat  (1)  Undang-Undang  Mahkamah  Agung.  Sebagai  lembaga  yang memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya  peradilan  di  semua lingkungan  peradilan  dengan  tujuan  agar  proses  peradilan  terselenggara dengan  seksama  dan  wajar  serta  tetap  berpedoman  pada  asas  peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Peran lainnya juga sebagai fungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-Undang Mahkamah  Agung  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kekosongan  hukum  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan peradilan.  Tujuan  dari  pembuatan  suatu  Peraturan  Mahkamah  Agung adalah sebagai bentuk penerapan dari Pasal 79 Undang-Undangan No. 5 Tahun  2004  Tentang  Mahkamah  Agung  yang  berisi  ketentuan  bahwa Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan.  Mediasi  dilakukan  sebagai tahap awal proses persidangan, di mana hakim mediator akan memproses sebuah  perkara  setelah  sebelumnya  diberitahukan  oleh  Ketua  Majelis. Sedangkan  hasil  dari  proses  mediasi  hanya  ada  dua  kemungkinan  yaitu berhasil dan tidak berhasil.
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menetukan  keberhasilan mediasi
a. Faktor kesediaan atau kerelaan para pihak b. Kadar masalah adanya penyebab sengketa c. Faktor keterampilan yang dimiliki mediator
d. Faktor pihak ketiga
Untuk  mengetahui  tolak  ukur  efektivitas  Perma  No.  1  Tahun 2008 di Mahkamah Syari’yah Banda Aceh dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.
Tabel I Laporan Hasil Mediasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Perkara yang diputus Tahun 2013
BULAN JUM L AH PERKA R A JU M LAH P ERKARA YA NG BIS A DIME DIA S I JU M LAH P ERK ARA YANG TIDAK BIS A DIM EDIASI HASIL MEDIASI SISA PERK ARA KET TIDAK BERHASIL M EDIASI BERHASIL BERHASIL M EDIASI BERHASIL S EBAGIA N M ASIH P ROSE S
JANUARI 2 8 1 2 1 6 6 1 0 5 FEBRUARI 2 6 1 8 8 4
2 0 1 2 MARET 2 2 2 1 1 7 5 0 9 APRIL 3 2 1 1 1 0 9
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1 1 0 1 MEI 3 0 2 5 5 1 7 2 0 6 JUNI 3 6 2 3 1 3 2 2 1 0 0 JULI 3 0 1 3 1 7 7 0 0 6 AGUSTUS 2 5 1 4 1 1 8 0 0 6 SEPTEMBER 3 4 1 4 2 0 6 2 0 6 OKTOBER 2 5 1 9 6 6 1 0 1 2 NOVEMBER 3 7 3 0 7 8 5 0 1 7 DESEMBER 3 0 2 1 9 1 5 6 0 0 JUMLAH 3 54 2 31 1 23
1 17
2 6 0 8 8
Sumber : Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 2013
Dari data  pada tabel 1  (satu)  penulis  menguraikan  bahwa  pada tahun  2013  tingkat  keberhasilan  mediasi  hanya  26  (11,25%)  sedangkan tingkat  kegagalan  mencapai  117  (50,64%)  yang  masih  dalam  proses mediasi  mencapai  88  (38,1%).  Sisa  perkara  yang  masih  dalam  proses mediasi  pada  tahun  2013  yaitu  sebanyak  88  perkara,  pada  bulan  juni tahun  2014  perkara  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  jumlah  perkara yang  berhasil  dimediasi  sebanyak  5  perkara  dan  sisanya  sebanyak  83 berakhir dengan gagal.
Selain  itu  pada  tahun  2013  ada  satu  kasus  eksekusi  syariah, yang  dimaksud  dengan  eksekusi  syariah  adalah  tindakan  menjalankan putusan  pengadilan  yang  telah  secara  paksa  dan  resmi  berdasarkan perintah  ketua  pengadilan,  oleh  karena  tergugat  tidak  bersedia menjalankan putusan pengadilan secara suka rela.
Kasusnya yaitu yang terjadi di Desa Tibang Kecamantan Syiah kuala,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  melaksanakan  sita  eksekusi pada  tanggal  11  juli  2013,  antara  pihak  Bank  Mega  Syariah  (pemohon) dengan pihak nasabah (termohon). Eksekusi tersebut terjadi karena pihak nasabah  telah  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji  karena  tidak memenuhi isi akad pembiayaan al-murabahah yang telah ditandatanganinya  dahulu,  oleh  karena  itu  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  telah  pula  melaksanakan  sidang  aanmaning  untuk  menegur
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
termohon  eksekusi    supaya  dapat  melunasi  hutang  pada  bank  mega syariah, namun sidang tersebut tidak dapat dipenuhi oleh termohon. 21
Tabel II Laporan Hasil Mediasi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Perkara yang Diputus Tahun 2014
B UL
AN JUM
L AH PERKA R A JU M LA H P E R K A R A Y A N G B IS A D IM ED I JUM L AH PE R KA R A YANG T IDAK B ISA D IME DI ASI
HASIL MEDIASI SISA
PER KAR A KE T T IDAK B E R HA SIL ME DI ASI BERHASIL B E R HA SIL ME DI ASI
B E R HA SIL SEBAGI AN MA SIH PR
OSE S JANUARI
3 7 2 7 1 0
1 1
4 0 1 2 FEBRUARI 3 4 2 4 1 0 1 5 2 0 7 MARET 4 1 2 4 1 7 6 2 0 1 6 APRIL 3 8 2 8 1 0 1 9 2 0 7 MEI 3 1 2 2 9 9 3 0 1 0 JUNI 3 8 2 1 1 7 1 4 2 0 5 JULI 2 9 1 5 1 4 1 1 0 0 4 AGUSTUS 2 4 1 3 1 1 9 0 0 4 SEPTEMEBR 3 8 2 0 1 8 1 1 3 0 6 OKTOBER 3 2 1 6 2 0 1
21 Wawancara  dengan  H.  Hasanudin  Jumadil  M.h  Hakim  Madya  Pratama  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 10 Febuari 2017, pukul 09:45
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
7 0 7 2 NOVEMBER 3 4 2 6 8 1 9 2 0 5 DESEMBER 3 5 2 1 1 4 1 4 3 0 4 JUMLAH 4 16 2 61 1
55
1 44
2 5 0 9 2
Sumber : Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 2014
Sedangkan pada tabel 2 (dua) tahun 2014 mediasi yang berhasil dilakukan  hanya  9,57%  sedangkan  tingkat  kegagalan  meningkat mencapai  55,17%  serta  yang  masih  dalam  proses  mencapai  35,24%. 22
Selanjutnya  pada  bulan  april  tahun  2015  perkara  yang  masih  dalam proses  pada  tahun  2014  dapat  diselesaikan  dengan  jumlah  perkara  yang berhasil di mediasi sebanyak 11 perkara dan sisanya sebanyak 81 perkara gagal.
Berdasarkan  presentase  data  ini  mediasi  di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  belum  menunjukan  keberhasilan  yang memuaskan. Karena tujuan diterbitkannya Perma yaitu untuk mengurangi penumpukan  perkara  di  Pengadilan.  Sementara  angka  yang  diperoleh  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh masih sedikit.
Maka  dari  itu  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  berdasarkan data  mediasi  pada  tahun  2013  keberhasilan  mediasi  hanya  11,25% sedangkan tingkat kegagalan mencapai 50,64%  serta yang  masih dalam proses  mediasi  mencapai  38,1%.  Sedangakan  pada  tahun  2014  mediasi yang  berhasil  dilakukan  hanya  9,57%  sedangkan  tingkat  kegagalan meningkat  mencapai  55,17%  serta  yang  masih  dalam  proses  mencapai 35,24%.  dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan mediasi  di  Mahkamah  Syari’iyah  Banda  Aceh  belum  efektif.  Hal  ini disebabkan  karena  masih  banyak  perkara  yang  gagal  dimediasi  serta perkara yang menumpuk atau masih dalam proses.

## Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
22 Rekapitulasi Data Laporan Hasil  mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh, Perkara yang Diputus Tahun,  2013 dan 2014.
Israr Hirdayadi, Diansyah
Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah dilakukan  dengan  upaya-upaya  maksimal  untuk  mencapai  sebuah keberhasilan mediasi, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh  pihak  mediator  terutama  dari  pihak  yang  bersengketa.  Adapun faktor–faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  keberhasilan  mediasi  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu sebagai berikut: 23

## 1. Kehadiran para pihak
kehadiran  para  pihak  yang  berperkara  sangatlah  penting  dalam pelaksanaan  mediasi,  seringkali  para  pihak  menunda-nunda  atau  tidak berhadir  pada  saat  proses  mediasi  walaupun  mereka  telah  dipanggil secara patut dan berturut-turut.
2. Pengetahuan para pihak tentang proses mediasi.
Tidak pahamnya para pihak tentang proses mediasi, para pihak menganggab mediasi hanyalah sebuah prosedur  ataupun tata cara dalam menjalankan  proses  persidangan,  para  pihak  mengikuti  proses  mediasi bukan  karena  keinginan  hati,  karena  pada  dasarnya  upaya-upaya  damai telah mereka lakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan, para pihak hanya mengikuti mediasi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.
3. Kurangnya i’tikad baik dari para pihak
Mediasi  melibatkan  orang-orang  yang  mempuyai  watak  dan sifat  yang  berbeda-beda,  banyak  diantara  para  pihak  yang  merasa terpaksa  menjalani  proses  mediasi  hanya  karena  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  pengadilan.  Pihak  yang  merasa  terpaksa  menjalani prosedur  mediasi  ini  menunjukan  sikap  sepele  atau  menganggab  remeh proses mediasi tersebut.
4. Adanya pihak ketiga
Adanya  pihak  ketiga  yang  bisa  timbul  dari  manapun,  bisa  saja pihak advokat yang tidak memberi dukungan dalam menjalankan proses mediasi,  selain  itu  ada  juga  pihak  luar  yang  memperkeruh  suasana mediasi, karena pihak tersebut ingin mengeruk keuntungan dari sengketa tersebut.
5. Tingkat kerumitan perkara
23 Wawancara  dengan  Yusri  M.h,  Hakim  Mediator  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Juli 2016, Pukul 14: 30 WIB.
Israr Hirdayadi, Diansyah
Tingkat  kerumitan  perkara  menjadi  salah  satu  kendala  yang paling  serius  yang  ada  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  bukan hanya  perkara  perceraian  yang  rumit  diselesaikan  tetapi  juga  masalah ekonomi syariah karena persoalan ekonomi syariah masih dianggab baru bagi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan juga perkara ekonomi syariah ini  jarang  terjadi,  sehingga  pihak  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh sering  melakukan  seminar-seminar  tentang  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah.
Dari  adanya  beberapa  hambatan  tersebut  yang  menghalangi pelaksanaan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  hakim mediator mempunyai beberapa cara tertentu untuk menanganinya yaitu :
1. Dalam berkomunikasi, mediator harus berbicara dengan tenang serta meyakinkan para pihak,
2. Mediator  harus  bersikap  empati,  yaitu  memperlihatkan  rasa pengertian dan tanpa memperlihatkan keberpihakan.
3. Mediator  menghindari  berbincang-bincang  dengan  salah  satu  pihak sebelum  atau  pada  waktu kedatangan  pihak  lain,  bila  hal  ini  terjadi dapat menimbulkan kesenjangan antara para pihak.
4. Pernyataan  humor  dari  mediator  perlu  untuk  merefleksikan  suasana perundingan,  tetapi  tidak  menjadiakan  salah  satu  pihak  sebagai bahan humor atau hal-hal sensitif bagi para pihak.
5. Dalam  mengatasi  emosi  yang  tinggi  dari  para  pihak,  mediator memberikan waktu istirahat sejenak.
6. Dalam perundingan mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang mencari penyelesaian terbaik bukan mediator.

## Penutup
Penerapan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh menggunakan  sistem court annexed  resolution atau  penerapan  mediasi selalu disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan dan disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan
Berdasarkan persentase perkara yang dimediasi pada Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Persentase  angka  mediasi  selama  2 tahun  (2013,2014)  belum  menunjukkan  keberhasilan  mediasi  yang memuaskan.  Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tingkat keberhasilan    mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  belum
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memuaskan atau  belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara  yang    menumpuk  serta  gagal  dimediasi.  Adapun  faktor-faktor yang  menjadi  hambatan  dalam  menjalankan  mediasi  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:
a. Ketidakhadiran para pihak
b. Kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi
c. Kurangnya i’tikad baik dari para pihak
d. Adanya pihak ketiga
e. Tingkat kerumitan perkara

## Daftar Pustaka
Abbas  Syahrizal, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan Hukum Nasional. Jakarta, Kencana, 2011.
Alija  Afri,  “ Implementasi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Pada Tahun  2011-2013  di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho” ,  (Skripsi yang  tidak  dipublikasikan).  Fakultas  Syari’ah,  UIN  Ar-Raniry, 2014.
As’Adi  Edi, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Perspektif  Mediasi  (ADR)  di Indonesia ,Yokyakarta, Graha Ilmu, 2012.
Bugin  Burhan, Metode  Penelitian  Kualitatif, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, 2001.
Buku  Komentar  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun  2008
Tentang  Pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan,  Jakarta,  IICT,
2008.
Dahlan  Aziz  Abdul, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Cet.  Ke-1, Jakarta,  PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Emerzon  Joni, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,
Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2001.
Goodpaster  Gary ,  Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  pedoman  Negosiasi dan  penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi, Jakarta,  ELIPS
Project, 1993.
Hadi Sutrisno, Metodologi Research 1. Yokyakarta,  Andi Offset, 1995.
Hakim  Nurul, “Efektivitas    Pelaksanaan    Sistem  Arbitrase    dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan
Lembaga Peradilan” dapat  dilihat  di http://www.badilag.net
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
diakses tanggal 20 Febuari 2015.
Handayaningrat Soewarno, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta, CV. Haji Masagung, 1994.
Harahap  Yahya, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  System  Peradilan  Dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
Harahap  Yahya, Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksa  Kasasi,
Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Indrati  Maria  farida, Ilmu  Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi,  Dan Muatan. Yogyakarta, Kanisius, 2007.
Kurniawan  Agung, Transformasi    Pelayanan    Publik. Yogyakarta,
Pembaruan, 2005.
Manan  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan
Peradilan Agama, jakarta, Kencana, 2005.
Margono  Suyud ,  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  &  Arbiterase Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum, Jakarta,  Ghalia
Indonesia, 2000.
Muhadjir  Noeng, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta,  Rake
Sirasi, 1996.
Mz  Muslih,    “ Pengantar  Mediasi:  Teori  dan  Praktek ”  dalam  Mukhsin Jamil  (ed), Mengelola  Konflik Membangun  Damai ,  Semarang,
Walisongo Mediation Center, 2007.
Nawawi  Hadari, Metode  Penelitian  Sosial ,  Yogyakarta,  Gajah  Mada University, Press, 1993.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia    No.  1  Tahun  2008
Tentang Mediasi, Jakarta, 2008.
Rekapitulasi  Data  Laporan  Hasil  Mediasi  Mahkamah  Syariah  Banda
Aceh Perkara yang diputus Tahun, 2013 dan 2014.
Sabiq Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.
Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  Teori  Dan  Praktik .  Jakarta,  Sinar
Grafika, 2012.
Subagyo Joko P, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik , Jakarta, PT
Rineka Cipta, 2003.
Sugiyono , Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D , Bandung,
Alfabeta, 2008.
Sumartono  Gatot, Undang-Undang  Tentang  Arbitrase  dan  Mediasi di Indonesia. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Israr Hirdayadi, Diansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Syaibah  Qadir  Abdul  Al-hamd, Fiqhul  Islam,  Syarah  Bulugh  Al-maram Jilid 5 , Jakarta, Darul Haq, 2005.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
Usman  Rachmadi, Mediasi  di  Pengadilan  Dalam  Teori  dan  Praktik,
Jakarta, Sinar Grafika, 2012.