licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Reorientasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Abdurrakhman Alhakim 1 , Tantimin 2 , Intan Feronika Manurung 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, e-mail: Alhakim@uib.ac.id 1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, e-mail: 2051074.intan@uib.edu

## ABSTRACT
This study aims to review the legal aspects or  legal reorientation towards children  who are determined as perpetrators of narcotics crimes in Indonesia. This research is very important to be carried out conceptually to be able to provide measurable firm sanctions in accordance with the provisions of the Law on Narcotics and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. This research is a normative juridical research using primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study found that re-orientation of the legal aspects  of  children  as  perpetrators  of  narcotics  crimes  is  very  important  to  do  because  there  is  ambiguity related to the process of punishing children as drug offenders. First, the use of the Law on Narcotics as a basic object  is  still  borne  by  the  perpetrator  in  accordance  with  the  stipulated  articles,  evidence  that  results  in criminal sanctions according to the provisions. Second, for minors, the defense is still carried out in accordance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System, where there is a reduction in sanctions that take into account the mental and physical condition of the child. When the verdict has been determined, the offender must be placed in a special correctional institution for children and given the right to medical rehabilitation and  social  rehabilitation  because  they  consider  the  child's  future.  Third,  the  rehabilitation  aspect  can  be prioritized as is the case when children are only designated as victims, or there is no evidence against them as the main perpetrators of Narcotics.
Keywords Legal Orientation; Child; Narcotics; Indonesia Cite This Paper Alhakim, A., Tantimin, & Manurung, I. F. (2024). Reorientasi Hukum  Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History:
Received: 2023-09-26
Accepted: 2024-01-15
Corresponding Author: Intan Feronika Manurung, 2051074.intan@uib.edu
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:

## Layout Version:
V8.202 4

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  yang  responsif  dan  berkeadilan  merupakan  wujud  dari pembentukan  karakter  bangsa  dalam  mencapai  perubahan  sosial. 1 Penegakannya  diatur dalam instrumen  hukum yang  dilihat  secara  normatif dan  realistis,  sehingga  penegakkan hukum secara aktual dapat terpenuhi berdasarkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan
1 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 138 – 49.
kemaslahatan sosial dalam kehidupan. 2 Proses penegakan norma-norma hukum dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku untuk menilai realitas penegakan hukum dalam suatu perkara, penegakannya  berupaya  untuk  mendamaikan  hubungan  antara  nilai-nilai  yang  terwujud dan sikap yang kokoh  melalui proses persidangan hingga tahap akhir untuk  memelihara, menciptakan dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai. 3
Berbicara  mengenai  penegakan  hukum  perlu  untuk  dikaji  ulang  tentang  bagaimana suatu  hukum  dapat  terbentuk  (re-orientasi  hukum),  diawali  dari  orientasi  atau penggambaran arah yang jelas berdasarkan pengalaman, metode, banyak kasus, masukan dan  pengkajian  mendalam  untuk  meminimalisir  suatu  kejadian  sehingga  muncul  produk hukum  berdasarkan  norma-norma  yang  berkeadilan,  kepastian  dan  kebermanfaatan hukum. 4 Berangkat dari produk hukum yang telah tersedia, maka dilaksanakan penegakan yang kongkrit atau praktek penegakan hukum positif dengan cara yang seharusnya. 5 Oleh karena  itu,  menegakkan  keadilan  dalam  suatu  kasus  memerlukan  penetapan  hukum  in concreto  untuk  menjaga  dan  menjamin  dipatuhinya  hukum  materil  melalui  penggunaan prosedur  yang  ditentukan  oleh  hukum  formal. 6 Suatu  orientasi  diartikan  sebagai  istilah untuk  menggambarkan  arah  atau  fokus  terhadap  suatu  objek,  sedangkan  re-orientasi dijabarkan sebagai upaya menelaah, menganalisis, dan mengkaji ulang suatu produk yang telah ada/tersedia. 7
Menurut Rahardjo, suatu pengkajian ulang dalam penegakan hukum ditujukan untuk memastikan penerapan konsep keadilan, kepastian, kebenaran dan kebermanfaatan sosial. 8 Sehingga  pada  akhirnya  dari  segi  hukum  publik,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk mewujudkan konsep dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. 9 Hal ini dilakukan dalam proses orientasi produk hukum baru yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan sesuai dengan proporsi dan ruang lingkupnya atas dasar gotong royong dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. 10
Dalam penelitian ini, pembahasan reorientasi hukum ditujukan untuk mengkaji ulang suatu produk hukum yang dikhususkan kepada anak yang terlibat kasus pidana narkotika. Pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  pasal  112  dan  127 dijelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  menderita  akibat  pemakaian  obat  golongan  I  dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Sedangkan  bagi  anak  yang  menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 dan uraian hukuman pidana dibatasi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anal Pasal 79 yang menjelaskan bahwasanya pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang
2 Sek ti Pahlevi Farida, “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” Justicia Islamica 3, no. 2 (2016): 1 – 15. 3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum , V (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004).
4 Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” Journal of Judicial Review 24, no. 2 (2022): 289, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
5 Republik In donesia Ombudsman, “Peran Ombudsman Dalam Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional,” Ombudsman Republik Indonesia, 2022, https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--peran- ombudsman-dalam-reorientasi-pembangunan-hukum-nasional.
6 Retno Saraswati, “Reorientasi Hukum Pemilukada Yang Mensejahterakan Rakyatnya,” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): 359 – 67, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.303.
7 Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 3
(2018): 449, https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470.
8 S Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. (Sidoarjo: Genta Publishing, 2009).
9 Robinson Butar-Butar, Hukum Pertambangan Dan Lingkungan Hidup (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2010).
10 Silvia Hainia and Abdurrakhman Alhakim, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Hukum Sasana 8, no. 1 (2022): 145 – 52, https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1048.
anak paling banyak ½ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.
Peluang  tumpang  tindih  regulasi  terlihat  ketika  adanya  upaya  perlindungan  anak ketika  anak  ditetapkan  sebagai  pelaku,  pengedar  dan  pemakai  narkotika.  Upaya perlindungan  dijelaskan  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan sanksi setengah dari hukuman maksimal pelaku dewasa. 11 Ketika seorang anak terjerat kasus tindak pidana narkotika, Undang-Undang tersebut tidak dapat  melindungi  secara  penuh  karena  ada  kekosongan  norma  yang  tidak  tertera  secara jelas bagaimana perlindungan yang ditujukan kepada anak yang terkena tindak kejahatan narkotika. 12
Dari sini seringkali muncul kesempatan jual-beli sanksi hukuman yang dilakukan oleh aktor-aktor  yang  tidak  bertanggungjawab  dalam  menangani  perkara  narkotika  anak. 13 Penegakan  hukum  terhadap  anak  menjadi  tidak  bermakna  ketika  dampak  negatif  yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan ini diperlukan untuk dilakukan pengkajian  ulang  atau  reorientasi  hukum,  mengingat  penanggulangan  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui  penggunaan  hukum  pidana  sangat  potensial terhadap penderitaan anak secara fisik ataupun mental anak.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pengkajian  ulang  tentang  kebijakan  alternatif  yang seharusnya dilakukan, mengingat adanya aturan (Beijing Rules) dari United Nations tahun 1985 tentang “The United Nations Standart Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice”, pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan. Disisi lain, muncul perdebatan ketika seorang anak hampir mendekati usia dewasa maka hukum yang berlaku sudah dapat disesuaikan dengan pelaku dewasa. Atau metode hukum campuran dapat dilakukan dengan pola hukuman pidana anak yang ditetapkan sementara dan  pidana  umum  diterapkan  ketika  telah  mencapai  usia  dewasa  untuk  menjera  anak sebagai pelaku narkotika. 14
Berangkat dari perdebatan-perdebatan yang terjadi serta peningkatan kasus narkotika anak mencapai 2.2 juta kasus atau 24-28% pengguna dan pengedar narkotika adalah anak- anak/remaja, 15 diperlukan upaya reorientasi hukum untuk menindak tegas perilaku anak, meminimalisir  penggunaan  dan  peredaran  narkotika,  meminimalisir  pengaruh  yang ditimbulkan kepada anak-anak lainnya, dan meminimalisir bertambahnya anak-anak yang ikut  dalam  narkotika  sehingga  terciptanya  suatu  produk  hukum  yang  adil,  bermanfaat, berkepastian,  dan  memiliki  pengaruh  baik  bagi  kelangsungan  hidup  anak  dan  seluruh lapisan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  “reorientasi  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika”  berdasarkan  konsep  keadilan, kebermanfaatan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang ekplisit, komprehensif dan terbuka tentang keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika serta sanksi hukuman yang seharusnya diberikan. Dasar analisis difokuskan kepada bagaimana proses, tahapan dan hasil akhir dari
11 Putu Krisna Widya Sujana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati K arma, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” Jurnal Analogi Hukum 4, no. 2 (2022): 193 – 97, https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6209.
12 Hana Renata Tan Peiru and Abdurrakhman Alhakim, “Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana,” Jurnal Komnunitas Yustisia 4, no. 3 (2021): 1024 – 34, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742.
13 Ciptono Ciptono, “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia,” Adil Indonesia Jurnal 1, no. 1 (2019): 51 – 60.
14 N. E Baskoro, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana (Bandung: Refika Aditama, 2019).
15 I Itszah, “Benarkah Narkoba Dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan?,” ITS.ac.id, 2022, https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/.
reorientasi hukum terkait keterlibatan anak dalam narkotika sehingga tercipta suatu upaya untuk mencegah bertambah terjerumusnya anak dalam jaringan narkotika di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Penggunaan  pendekatan  teoritis  dan  analisa putusan mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku narkotika sebagai instrumen permasalahannya,  kemudian  menggunakan  aspek  tujuan  penegakan  hukum  sebagai tinjauannya  yang  mengacu  kepada  konsep  hukum  positif  di  Indonesia. 16 Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, penelitian ini secara ekplisit dapat bermanfaat bagi pembangunan kebijakan dan konstruksi hukum mengenai narkotika khususnya bagi anak di Indonesia. 17
Pengumpulan  bahan  hukum  dimulai  dengan  membuat  daftar  peraturan  perundang- undangan,  mengutip,  meringkas,  serta  mengkaji  masalah  yang  dibahas.  Setelah  bahan hukum  diperoleh  dan  dikumpulkan,  bahan  hukum  tersebut  diolah  dan  dianalisis  dengan pembahasan  hukum  berdasarkan  logika  hukum  induktif-deduktif  (umum  dan  khusus). Terakhir, peneliti mendeskripsikan secara jelas untuk menarik kesimpulan yang logis sesuai dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Telaah Undang-Undang tentang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Anak
Penyalahgunaan  narkotika  dalam  modernisasi  zaman  dan  pengaruh  globalisasi semakin  menjadi  permasalahan  serius  bagi  bangsa  Indonesia.  Peningkatan  jumlah  kasus penggunaan  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  telah  melampau  batasan umur,  strata  sosial,  pekerjaan,  jenis  kelamin  dan  lainnya.  Sehingga  dibutuhkan  pengutan regulasi  atau  aturan,  pengawasan  pemerintah,  aktor  keamanan  dan  orangtua  untuk memastikan anggota keluarganya jauh dari narkotika. 18
Dari segi peredarannya, produksi dan konsumsi menjadi perhatian serius untuk pihak kemananan karena semakin maraknya transaksi jual-beli internasional dan domestik, serta tidak pernah diketahui dimana barang-barang tersebut di produksi. Hal ini mengakibatkan peredaran  narkotika  tidak  hanya  pada  daerah  urban,  melainkan  juga  beredar  luas  pada daerah  pedesaan-pedesaan  di  Indonesia.  Dampaknya  adalah  secara  cepat  mampu mempengaruhi dan menyasar anak-anak muda. 19
Berdasarkan  data  dari  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  jumlah  penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak remaja mencapai 4.5% atau mencapai 6 juta orang pada 15 provinsi  di  Indonesia.  Peningkatan  ini  termasuk  sangat  signifikan  mengingat  pada  tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan yang konsisten  dari 3.2% (2018), 3.7 %(2019), 4.0  %  (2020).  Hal  ini  merupakan  pencapain  negatif  dari  cepatnya  peredaran  narkotika
16 Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.”
17 Ikhsan Ikhsan et al., “Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan ‘New Normal’ Selama Pandemi COVID- 19 Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (August 21, 2020): 225, https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7933.
18 Darmadi Djufri and Derry ANgling Kesuma, “Telaah Kritis Penegakan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Mereduksi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Menjadikan Anak Dibawah Umur Menjadi Kurir Narkotika,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2019): 981 – 88.
19 Sujana, Dewi, and Karma, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”
secara  nasional  dan  lemahnya  mitigasi,  penanganan  dan  upaya  pemberantasan  yang dilakuan oleh pemerintah secara nasional. Data-data tersebut dapat meningkat secara terus menerus, mengingat peredaran dan konsumsi narkotika yang semakin marak pada beberapa tahun belakang.
Dengan  adanya  peningkatan  stabil  dari  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia, khususnya  yang  dilakukan  oleh  anak-ank  menjadi  perhatian  serius  dari  pemerintah  dan pihak keamanan. Tindakan preventif dan represif sangat dibutuhkan untuk menekan angka peredaran  dan  konsumsi  penyalahgunaan  narkotika  yang  semakin  bertambah  setiap tahunnya. Indikasi rusaknya masa remaja dan masa muda anak-anak semakin terlihat, ini menjadi  ancaman  serius  bagi  masa  depan  mereka  jika  tidak  dengan  segera  dilakukan penanganan yang tepat.
Selain  tindakan  represif,  peluang  dilakukan  tindakan  pembinaan  untuk menyelamatkan  masyarkat  masih  dapat  untuk  dilangsungkan.  Melalui  peran  pemerintah yang  memiliki  sumber data  aparat penegak  hukum  dan  fasilitas  lainnya  dituntun  dengan serius  dapat  menanggulangi  permasalahan  tersebut.  Adapun  tindakan  pembinaan  juga tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Pasal  54  yang menjelaskan  bahwa  “pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib menajalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial”.  Hal  i ni  bertujuan  memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan dapat diterima kembali di sosial masyarakat.
Selanjutnya, terdapat perdebatan mengenai penyalahgunaan narkotika dan pencandu penggunaan  narkotika.  Pada  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika diatur  pada  pasal  127  ayat  1  mengenai  hukuman  dan  sanksi  pidana  bagi  seorang penyalahgunana narkotika karena merupakan bagian dari pecandu narkotika. 20 Disisi lain juga  dapat  dipandang  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika  karena  di  paksa  atau dibujuk rayu dengan ancaman oleh lingkungannya. 21
Kerancuan  pada pasal 111  dan  pasal  115  terdapat  instruksi  yang  menatur  pecandu narkotika  untuk  didakwa  hukuman  penjara.  Kerancuan  ini  tentusaja  menjadi  persoalan serius bagi keadilan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika yang dipandang sebagai korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yatu orang yang ditetapkan sebagi pecandu narkotika diharuskan menjalankan rehabilitasi sosial dan  rehabilitasi  medis.  Akan  tetapi,  karena  adanya  tabrakan  pasal,  pecandu  atau  korban narkotika  juga  memiliki  kesempatan  kehilangan  haknya  karena  dibayang-bayangi  sanksi pidana penjara.
Selanjutnya, bagaimana dengan narkotika yang menyangkut anak dibawah umur atau anak  yang  belum  cukup  umur?  Pada  Undang-Undang  Narkotika  dijelaskan  bahwasanya narkotika merupakan suaru kejahatan yang sangat merugikan dan memberikan ancaman besar  bagi  manusia,  masyarakat,  lingkungan,  dan  ketahanan  nasional.  Bagi  anak  yang tersangkut  atau  menjadi  pelaku  terhadap  narkotika  sebagai  pencandu  narkotika  ada polemik sanksi hukum yang ditetapkan.
Dalam analisis dan pidana hukum yang digunakan, ketika anak menjadi pecandu dan pengedar narkotika, maka sanksi yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  dibebankan  kepada  pelaku.  Akan  tetapi,  penggunaan  restorative juga sangat dapat dilangsungkan untuk membela anak dan meringankan hukuman pidana anak.  Selain  itu,  penggunaan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  juga  digunakan sebagaimana  mestinya,  mengingat  seorang  anak  dan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang
20 Singgih Aditya Utama, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika,” Badamai Law Journal 3, no. 2 (September 1, 2018): 224, https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6051.
21 Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, “Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2 (April 23, 2021): 104 – 24, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077.
Sistem Peradilan Anak. 22 Bahkan ketika seorang anak sudah ditetapkan amar putusannya oleh  hakim,  maka  pelaku  wajib  melangsungkan  dan  menjalankan  proses  pemidanaan  di lapas yang dikhususkan kepada anak. 23
Keadilan  restoratif  yang  dimaksudkan  adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam penyeleseian  perkara  tindak  pidana  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  saling  berkaitan  untuk  secara  kolektif  mencari penyeleseian  yang  adil  dan  bijak  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  kembali  pada keadaan  semula,  dan  bukan  pemba-  lasan.  Restoratif  justice  menawarkan  solusi  terbaik dalam  menyelesaikan  kasus  kejahatan  dengan  memberikan  keutamaan  pada  inti permasalahan dari suatu kejadian. Pada kasus Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan  keadilan  restorative  untuk  tercapainya  diversi  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi pelaku narkotika. 24
Upaya diversi merupakan pengalihan penyeleseian perkara yang melibatkan anak dari proses peradilan pidana kepada proses diluar proses peradilan pidana. Adanya komitmen untuk menerapkan restoratif justis harus didasarkan kepada penghargaan terhadap anak sebagai seorang individu yang memiliki kehormatan untuk diadili. Sebagai negara hukum, Indonesia adalah suatu negara sebagai pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sehingga seharusnya sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Berkorelasi  dengan  anak  yang  menjadi  pelaku  narkotika,  seorang  anak  juga  dapat dikuasakan sebagai korban karena ketidaktahuan atau karena alasan berada dibawah umur sesuai  ketentuan  Undang-Undang  yang  belum  paham,  matang dalam proses  berpikir dan bersikap,  sehingga  penggunaan  pendekatan  restoratif  justice  sangat  diupayakan  untuk tercapainya  suatu  upaya  diversi.  Pada Pasal  7 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## Polemik Penetapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Narkotika
Terdapat  perdebatan  terkait  penetapan  anak  sebagai  terdakwa  dan  dilakukan pemidanaan,  banyak  pihak  mengalami  perdebatan  terkait  upaya  yang  dilakukan  dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak dan merupakan suatu tindakan yang  tidak bijak sehingga  perlu  untuk  dilakukan  pengkajian  ulang.    Akan  tetapi,  banyak  juga  pihak  yang setuju dengan sanksi yang diberikan karena upaya pemidanaan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku narkotika sangat penting dan harus di lakukan agar sikap tidak terpuji anak dapat diperbaiki dengan segera, serta memberikan efek jera bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. 25
Upaya  yang  dilakukan  dalam  penetapan  pidana  anak  karena  memiliki  konsekuensi yang luas dan menyangkut individu dan sosial dalam berinteraksi pada masyarakat sehingga pandangan  yang  muncul  terhadap  anak  dapat  berubah-ubah.  Adanya  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada penerapan pemidanaan
22 Baskoro, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana .
23 Sujana, Dewi, and Karma, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”
24 Abdurrakhman Alhakim, “Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In Indonesia,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 2 (December 14, 2022): 147, https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102.
25 Eva Achjani Zulfa, Akbari Anugerah Rizki, and Samad Zakky Ikhsan, Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  sistem  peradilan  yang  diberlakukan terhadap anak berfungsi sebagai upaya pembinaan dan melindungi anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahu  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  pada prinsipnya menganut sistem dua jalur (doube track system), yaitu mengatur sanksi pidan dan  mengatur  tindakan  pemidanaan.  Sehingga  melalui  sistem  dua  jalur  sanksi  yang dibebankan lebih dominan kepada penegakan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat umum.  Maka  dari  itu,  apabila  pelanggar  telah  berada  pada  proses  persidangan  dan penetapan sanksi yang dibebankan dalam hukuman pidana, maka perkara dianggap telah berakhir.  Pandangan  demikian,  telah  memposisikan  keadilan  dalam  penegakan  hukum pidana adalah sanksi pidana yang dibebankan sebagaimana yang diancamkan dalam pasal- pasal yang dilanggar.
Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika tidak secara jelas mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, akan  tetapi  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  yang  ditetapkan  sebagai terdakwa  pelaku  peredaran  narkotika,  menjdi  kurir  untuk  menjalankan  peredaran narkotika  tetap  dibebankan  dengan  pasal-pasal  yang  ditentukan  dalam ketentuan  pidana Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  tidak  mengecualikan  atau mengkesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tahun 2012, tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP  namun  membuat  sanksi  secara  tersendiri.  Peneliti  melampirkan  jenis-jenis  sanksi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkanoleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi  atas  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  yang  termasuk  pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1, Pidana-pidana tersebut  terdiri  dari 26 :  pidana  peringatan;  pidana  dengan  syarat  yang  meliputi  pidanaan diluar lembaga, pelayanan masayrakat dan penagwasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan pidana penjara.
Menurut  Bagir  Manan  selaku  ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  periode 2001-2008 menyebutkan bahwa: anak-anak yang tersangkut dalam lapangan hukum pidana diberlakukan  sebagai  orang  dewasa  kecil,  yang  dimana  seluruh  proses  perkaranya dilakukan sama dengan orang dewasa kecuali pada lembaga permasyarakata. Perlakukan yang berbeda diberikan kepada anak hanya pada saat dilakukan pemeriksaan awal hingga persidangan.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang,  sidang  perkara  yang  ditetapkan kepada anak diatur dalam Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan metode sidang tertutup, dan para hakim serta jaksa tidak menggunakan toga persidangan. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan sidang terhadap anak ditujukan untuk menjaga sosial, fisik, dan mental anak yang dipersidangkan.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, pada dasarnya tindakan yang diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tersangkut dalam masalah hukum dalam  hal  ini  adalah  permasalahan  narkotika  yang  tergolong  darurat,  sangat  diharuskan untuk mengambil tindakan yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, maksud dan  tujuannya  adalah  pelaksanaan  proses  dari  awal  hingga  persidangan  dan  penetapan amar  putusan  hakim  harus  diputuskan  secara  adil,  bijak  dan  proporsional,  atau  tidak
26 Joni Mohammad and Z. Tanamas Zulchaina, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
semata-mata  atas  pertimbangan  hukum  tetapi  juga  atas  faktor-faktor  yang mempengaruhinya seperti lingkungan, sosial anak, keadaan keluarga dan kesehatannya.
Hakim  dan/atau  dalam  proses  penegakan  hukumnya  dan  pemutusan  harus  benar- benar  dipertimbangkan  bahwa  keputusan  yang  diambil  sudah  menjadi  sangat  bijak  dan menjadi  satu  dasar  yang  kuat  untuk  memberikan  keadilan  dalam  mengatur  anak  dalam mencapai  masa  depan  yang  baik  untuk  mengembangkan  dirinya  dapat  diterima  kembali oleh masyarakat dan mampu secara bijak bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara.

## PENUTUP
Reorientasi  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  narkotika    sangat  penting  untuk dilakukan mengingat semakin tingginya peran anak sebagai pelaku dan korban konsumsi narkotika. Hal ini menjadikan aspek penting dalam pengaturan hukum untuk menindak anak yang digunakan perannya untuk membantu mengedarkan narkotika secara luas. Akibatnya adalah  hampi  4.5  juta  anak  di  Indonesia  telah  pernah  atau  ikut  berpartisipasi  dalam peredaran narkotika.
Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  temukan  terkait  dengan  tema  penelitian,  maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sangat penting dilakukan upaya represif dan preventif  untuk  menekan  peredaran  narkotika  dan  menjadikan  anak  sebagai  kurir  atau pelaku  dari  peredaran  narkotika  di  Indonesia.  Berdasarkan  instruksi  Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  seluruh  pelaku  dibebankan  dengan  aturan tersebut  sebagai  dasar  hukum  pelanggaran  yang  memberatkan.  Kemudian  untuk meringankan  sanksi  dan  seterusnya  khususnya  pada  anak mendapatkan  hak-hak  melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, proses dan rangkaian hukum tetap dijalankan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Baskoro,  N.  E. Rekonstruksi  Hukum  Terhadap  Anak  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana , Refika Aditama, Bandung, 2019
Butar-Butar, Robinson. Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup , Remaja Rosdakarya,
2010
Koesparmono  Irsan,  Armansyah. Panduan  Memahami  Hukum  Pembuktian  Dalam  Hukum Perdata Dan Hukum Pidana , Gramata Publishing, Bekasi, 2016
Mohammad,  Joni,  and  Z.  Tanamas  Zulchaina. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Rahardjo, S. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Sidoarjo, 2009.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum . V, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2004
Zulfa, Eva Achjani, Akbari Anugerah Rizki, and Samad Zakky Ikhsan. Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

## Artikel Jurnal
Alhakim, Abdurrakhman. “Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In Indonesia.” Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum 11,  no.  2  (December  14,  2022):  147. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102 .
Athallah,  Akwila  Arif,  and  Kayus  Kayowuan  Lewoleba.  “Pemidanaan  Terhadap  Pecandu
Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum.” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2020): 17 – 32. https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.195 . Ciptono, Ciptono. “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia.” Adil Indonesia Jurnal 1, no. 1 (2019): 51 – 60.
Disemadi,  Hari  Sutra.  “Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies.” Journal  of  Judicial  Review 24,  no.  2  (2022):  289. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280 .
Djufri ,  Darmadi,  and  Derry  ANgling  Kesuma.  “Telaah  Kritis  Penegakan  Undang -Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dalam  Mereduksi  Tindak  Pidana Peredaran  Narkotika  Yang  Menjadikan  Anak  Dibawah  Umur  Menjadi  Kurir Narkotika.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2019): 981 – 88.
Farida, Sekti Pahlevi. “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” Justicia Islamica 3, no. 2 (2016): 1 – 15.
Hainia, Silvia, and Abdurrakhman Alhakim. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak  Pidana  Narkotika.” Jurnal  Hukum  Sasana 8,  no.  1  (2022):  145 – 52. https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1048 .
Ikhsan,  Ikhsan,  Hari  Sutra  Disemadi,  Syukri  Kurniawan,  and  Pujiyono  Pujiyono.  “Upaya Perlindungan  Anak  Dalam  Peradilan  Pidana  Di  Era  Pemberlakuan  ‘New  Normal’ Selama Pandemi COVID- 19 Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (August 21, 2020): 225. https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7933 .
Moho,  Hasaziduhu.  “Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian  Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 138 – 49.
Pangestu,  Dimas,  and  Hafrida  Hafrida.  “Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika  Dalam Perspektif Viktimologi.” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 2 (April 23, 2021): 104 – 24. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077 .
Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrakhman Alhakim. “Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur K orban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana.” Jurnal Komnunitas  Yustisia 4,  no.  3  (2021):  1024 – 34.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742 .
Saraswati,  Retno.  “Reorientasi  Hukum  Pemilukada  Yang  Mensejahterakan  Rakyatnya.”
Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): 359 – 67. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.303 .
Sujana, Putu Krisna Widya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Analogi Hukum 4, no. 2 (2022): 193 – 97. https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6209 .
Susilo,  Agus  Budi.  “Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 2,  no.  3  (2018):  449. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470 .
Utama,  Singgih  Aditya.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Ketergantungan Penyalahgunaan  Narkotika.” Badamai  Law  Journal 3,  no.  2  (September  1,  2018): 224. https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6051 .
Itszah,  I.  “Benarkah  Narkoba  Dan  Remaja  Tidak  Bisa  Dilepaskan?”  ITS.ac.id,  2022.
https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak- bisa-dilepaskan/.
Ombudsman,  Republik  Indonesia.  “Peran  Ombudsman  Dalam  Reorientasi  Pembangunan
Hukum Nasional.” Ombudsman Republik Indonesia, 2022.
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--peran-ombudsman- dalam-reorientasi-pembangunan-hukum-nasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.