## HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017
Muhammad Resky Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar reskiyoo@gmail.com
Zulhas’ari Mustafa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persoalan hate  speech dalam  media  sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sudut pandang fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  tentang  Hukum  Pedoman Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa hate  speech dalam  media  sosial,  baik  berupa  bentuk  dan  sifatnya,  hukumnya  haram.  Fatwa  ini kemudian  mendorong  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memberikan  rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan hate speech, serta menjadikan fatwa ini menjadi landasan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  menanggulangi  dan menangani  ujaran hate  speech di  media  sosial,  walaupun  fatwa  MUI  dalam  system perundang-undangan sifatnya tidak mengikat.
Kata kunci : Hate Speech ;media sosial;muamalah.

## Abstract
This paper aims to analyze the problem of hate speech in social media that occurs on the people. The  approach  used  is  the  perspective  of  the  fatwa  of  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI) Number 24 of 2017 about the Law on Guidelines for Muamalah in Social Media. The result of analysis  shows  that  hate  speech  in  social  media,  both  in  its  form  and  nature,  is  haram.  This fatwa  encouraged  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  to  provide  recommendations  to  the government  to  pay  more  attention  to  the  forms  of  communication  on  social  media,  especially that related to hate speech, and making this fatwa become a basicon legislation for handling hate speech on social media, even though the MUI’s fatwa on the legislation system didn’t binded.
Keywords: Hate Speech; Social Media; Muamalah.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  yang  berlandaskan  hokum berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Masyarakat  di  Indonesia  umumnya bebas mengeluarkan pernyataan dan pendapat, serta berekspresi selama masih dalam  batas  koridor  dan  berlandaskan  hukum  yang  berlaku  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1
Masyarakat  di  Indonesia  pada  umumnya  belum  banyak  memahami perbedaan  antara  kebebasan  mengekspresikan  pendapat  dan  menyebarkan kebencian. Sering terjadi polemik yang menyebabkan friksi atau pertentangan dalam  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  menjadi  terkotak-kotak. Norma-norma  kemasyarakatan  seolah  hilang  dengan  perilaku  kebebasan berekspresi,  apalagi  dengan  mudahnya  seseorang  memperoleh  dan menyebarkan  informasi  dan  komunikasi  yang  belum  tentu  benar  serta bermanfaat, yang bias menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kalimat hujatan,  umpatan,  penistaan,  dan  penodaan  mudah  sekali  tersebar  di masyarakat  salah  satunya  dengan  melalui  teknologi  media  Informasi  dan Komunikasi. 2
Inovasi  besar  di  bidang  teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  yang sangat  mempengaruhi  pola  hidup  masyarakat  modern  terutama  di  Indonesia adalah  media  internet,  yakni  saluran  komunikasi  modern  yang  mampu mentransfer “paket data” melalui jaringan nirkabel yang serba cepat dan lintas batas. Internet menandai era komunikasi baru di dunia terutama di Indonesia.
Internet  pada  perkembangannya  tidak  hanya  didukung  oleh  mesin pencarian  informasi  seperti Google .  Belakangan  banyak  sekali  media  social
1 Sidney  Jones. Sisi  Gelap  Demokrasi  Kekerasan  Masyarakat  Madani  di  Indonesia (Jakarta: Paramadina, 2015),  h. 62.
2 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.
berbasis  internet  yang  bertugas  men- share berbagai  informasi  atau  konten apapun  berupa  gambar  dan  video dari  berbagai  situs  yang  tersebar  di  dunia. Perkembangan  berikutnya  lagi,  adalah  munculnya  media  social  berbasis internet  yang  terintegrasi  dengan  telepon  genggam.  Media  social  berperan menyebarkan  berbagai  informasi  yang  tersebar  di  seluruh  negara  di  dunia untuk  kepentingan  tertentu,  baik  antar  individu  maupun  kelompok masyarakat. 3
Indonesia  sebagai  negara  muslim  terbesar  di  dunia  juga  menjadi  salah satu  pengguna  media  social  berbasis  internet  terbesar.  Data  dari  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  menunjukkan,  jumlah  user internet  di  Indonesia  untuk  tahun  2012  mencapai  63  juta  Orang  atau  22,58% dari  penduduk  Indonesia.  Tahun  2013  jumlah  ini  menjadi  82  juta  user,  tahun 2014  menjadi  107  juta  dan  pada  tahun  2015  sudah  mencapai  139  juta  atau sekitar 50% dari total penduduk Indonesia. 4
Perkembangan  sosial  media  selalu  mempunyai    “dua  sisi  mata  uang”. Satu  sisi,    sangat  membantu  dalam  meringankan  urusan  masyarakat  dalam mengakses  dan  mencari  informasi  dengan  sangat  mudah.  Namun  di  sisi  lain, sosial  media  dapat  merugikan  masyarakat  itu  sendiri  dengan  menjadi  sarana untuk penyebaran Informasi yang tidak benar. 5
Dalam media social dikenal istilah ujaran kebencian atau dikenal dengan Hate  Speech ,  yang  makin  popular  saat  ini,  fenomenainidisebabkanperbedaan yang mewakilikepentingankelompok-kelompoktertentubaikSuku, Agama, Ras, Etnis, dan Golongan. Media sosialbukansajamenjadisarana yang
3 Annisa Ulfa Haryati,  Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech , Skripsi (UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 5.
4 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Hasil Survei Profil Pengguna Internet Indonesia . Dikutip  dalam  situs https://apjii.or.id/hasil  survei/profil-pengguna-internet-indonesia- 2016/ .(Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2017).
5 Agus  SB, Deradikalisasi  Dunia  Maya  Mencegah  Simbiosis  Terorisme  dan  Media (Jakarta:  Daulat Press, 2016), h. 17.
mudahuntukmenghubungkanantarmanusia, namun juga mengakibatkansemakinmudahtersebarnyaujarankebencian. Masalahujarankebencianmungkintidakpernahdibayangkan oleh
ilmuanmaupunpakarpencipta  media  sosialkarena  media  sosial  pada prinsipnyadimaksudkanuntukmempermudahkomunikasiantarmanusia di berbagaibelahan dunia. 6
Ujarankebencianakanlebihmudahmemicukerusuhan  dan  konflik  di tengah-tengahmasyarakat. Upayapencegahan oleh negara melaluiaparatpenegakhukumperludilakukan. Tidakkalahpentinglangkahmengedukasimasyarakattentangbahayaperilakuters ebut dan dampaknyabagikehidupansosialekonomimasyarakat. Hal initelahdijelaskandalamperaturanperundang-undangan di Indonesia,
diantaranya:
1. Kitab Undang-undangHukumPidana
2. Undang-undangNomor  2  Tahun  2012  TentangKepolisian  Negara Republik Indonesia
3. Undang-undangNomor  19  Tahun  2016  tentangInformasi  dan TeknologiElektronik
4. Undang-undangNomor 7 Tahun 2012
tentangPenangananKonflikSosial.
5. PeraturanKepalaKepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2013 tentangTeknisPenangananKonflikSosial.
6. Surat
EderanKaPolriNomor: SE/6/X/2015
tentangPenangananUjaranKebencian (Hate Speech). 7
6 Fathur  Rohman, Analisis  Meningkatnya  Kejahatan  Cyberbullying  dan  Hate  Speech  Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya , Vol. 3 No. 3, SNIPTEK 2016, h. 382.
7 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Ederan KapolriNomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) (Jakarta:  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Markas Besar, 2015), h. 4.
Saatini, ujarankebencianmerebakbak bola saljumelalui media seperti Twitter , Facebook , Instagram ,  dan  lain  sebagainya.  Masing- masingbaikantarindividuataukelompok lain denganliarnya. Bilakitamembacadenganseksamaujarankebenciantersebuttidakakanpernahadah abisnya, dan isikalimatnyasangatprovokatif dan dapatberpotensimenimbulkanbentrokanfisikbahkankerusuhanetnis yang merugikanbangsa dan negara. 8 Masalahujarankebencian yang muncul dan menjaditopikhangatditengahkehidupanmasyarakat Indonesia beberapawaktuterakhirinimenunjukkanperkembanganmasyarakat yang
semulalebihsederhanamenujukondisi  yang  semakin  modern.  Masyarakat memasukibudayabaru yang
belumsepenuhnyadisadarikelebihanmaupunkelemahanya.
Apa yang dialamimasyarakatsaatiniadalahbelumadanyapemahamantentangbagaimanam enggunakan media sosial dan mengambilsisipositifnya, sertabagaimanamenghindaridampaknegatifnya. Media sosialseolah- olahmembawamasyarakatke wilayah luas dan hampirtanpabatasberkomunikasi. Kondisi yang
tanpatatapmukanamuncepatmengantarkanpesaninikemudianberkembangpesat dan  bahkan  liar  kerana  sulitdisensor.  Kondisiinikemudiandimanfaatkan  oleh orang-orang
yang tidakbertanggungjawabgunamenebarkanujarankebencianuntukmenyerang orang lain demi kepentingandiri dan/ataukelompoknya. 9
Oleh  karenanya,  fenomena Hate  Speech perludisikapisecaracerdas  oleh masyarakat agar masyarakattidakmudahterhasutdenganujaran-
8 Mohammad Teja, Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi , Vol. IX, No. 11, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI 2017, h. 10.
9 Hartini Retnaningsi, Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan  Masyarakat , Di Kutip dalam Situs. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November- 2015-28. (Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017)
ujarankebencian di media massa dan media sosial. Perluditanamkanpemahamanedukasidalamaspek agama
kepadamasyarakatterutamamasyarakatmuslim  di  Indonesia  oleh  pihak-pihak yang  terkait  salah  satunya  oleh  lembagaMajelis  Ulama  Indonesia  (MUI) bahwaujaran-ujarankebencianakanberdampaknegatif yang dapatmerusaktatanankehidupanberbangsa, bernegara, dan beragama.
Sebagaimana Allah swt, berfirmandalam Q.S. al-Hujurat/49:6, yaitu:
ْإُثيِصُت  ٌَأ  ْإََُُّٰٓيَثَتَف  ٖإَثَُِت  ُُۢقِساَف  ۡىُكَءَٰٓاَج  ٌِإ  ْإََُُٰٓياَء  ٍَيِذَّنٱ  آَُّيَأَٰٓ َي
ٖةَه ََٓجِت  ا َُۢي َٕۡق ٍَيِيِد ََ  ۡىُتۡهَعَف اَي   ىَهَع ْإُحِث ۡصُتَف Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  jikadatangkepadamu  orang Fasikmembawasuatuberita,
Makaperiksalahdenganteliti
agar kamutidakmenimpakansuatumusibahkepadasuatukaumtanpamengetah uikeadaannya yang menyebabkankamumenyesalatasperbuatanmuitu.” 10
Allah swt jugaberfirman Q.S. al-Hujurat/49:12, yakni:
ْإُسَّسَجَت  َلَ َٔ  ٞۖ ىۡثِإ  ٍَِّّظنٱ  َض ۡعَت  ٌَِّإ  ٍَِّّظنٱ  ٍَِّي ا ٗزيِثَك ْإُثَُِت ۡجٱ ْإَُُياَء  ٍَيِذَّنٱ آَُّيَأَٰٓ َي َّت  ةَت ۡغَي  َلََٔ اٗتۡيَي  ِّيِخَأ  َى ۡحَن  َمُكۡأَي  َمُكۡأَي  ٌَأ  ۡىُكُدَحَأ  ُّةِحُيَأ  ۚاًض ۡعَت  ىُكُض ۡع ىي ِحَّر   بإََّت َ َّللّٱ  ٌَِّإ َۚ َّللّٱ ْإُقَّتٱَٔ ًُُُِٕۚتِْۡزَكَف
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilahkebanyakanpurba-sangka (kecurigaan),
karenasebagiandaripurba-sangkaitudosa. dan janganlahmencari-carikeburukan orang dan janganlahmenggunjingkansatusama  lain.  Adakahseorangdiantarakamu yang sukamemakandagingsaudaranya yang sudahmati? Makatentulahkamumerasajijikkepadanya. dan bertakwalahkepada Allah. Sesungguhnya Allah MahaPenerimataubatlagiMahaPenyayang.” 11
MUI  Sebagailembagakemasyarakatan  yang  lahir  pada  tanggal,  7  Rajab 1396  Hijriah,  bertepatandengantanggal  26  Juli  1975  yang  mewadahi  Ulama,
10 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia,
2012), h. 743.
11 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 745.
Zu‟ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia dalammembimbing, membina, dan mengayomikaummuslimin di seluruh Indonesia, memilikitujuanmemberikanedukasi  (pendidikan)  agama  Islam  berupanasehat dan fatwa mengenaimasalah-masalahkeagamaan
dan
kemasyarakatankepadapemerintah dan masyarakat, merasaperlumengelurakan fatwa tentangmasalahujarankebencian di media sosial. 12 Hal initelahdibuktikandengantelahdikeluarkannya  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Nomor  24  Tahun  2017  tentangHukumPedomanBermuamalahMelalui Media  Sosial.Berdasarkanuraianini,  penulismerasapentinguntukmeneliti  dan menganalisis hate  speech denganmenggunakansudutpandangFatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentangHukumPedomanBermuamalahMelalui Media
Sosialdalammenanggulangifenomenaujarankebencian dimedia sosial.

## B. RumusanMasalah
Berdasarkanuraiandalamlatarbelakangmasalahdi atas,makatulisaniniakanmencobamengetengahkansatutopikutamayang menjadipokokmasalahdalamtulisanini,
yaknibagaimanakedudukansertaanalisishukumterhadap hate  speech dalamfatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentangHukumPedomanBermuamalahMelalui Media Sosial? Adapunyang menjadi sub
masalahdaripersoalanpokok di atasadalahsebagaiberikut:
1. Bagaimanaeksistensidankedudukan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017?
12 Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Sejarah MUI ,Dikutip dalam Situs
https://mui.or.id//profil-organisasi-sejarah-mui/ (Diakses 25 Oktober 2017).

## 2. BagimanaAnalisisHukum
IslamdanHukumPositifTerhadappenerapan  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) tentang hate speech di media sosial?

## II. PEMBAHASAN
A. AnalisisHukum  Islam  TerhadapPenerapanFatwa  MUI  Tentang  Hate Speech di Media Sosial.
Berkembangnyateknologiinformasi di masa kini, sangatmemberikankemudahan dan
juga aksesinformasibagi para penggunanyadalammemperolehinformasi.
Tentunyakemudahanberkomunikasiinibanyakmendatangkanmanfaatbagimasy arakat, khususnyaumat Islam, yang mana melaluikomunikasi yang mudah dan cepatinidapatmenjadikanhubunganpersaudaraansemakinerat,
perkembanganekonomi, pendidikansertakegiatanpositiflainnya juga mengalamikemajuan yang sangatpesat.
Berkaitandengankemajuanteknologi  pada  masa  sekarangini,  Islam bukanlah  agama  yang  melarangdenganmenutupdiridarikemajuanteknologi, tetapi Islam juga tidakmelepaskannyabegitusajatanpaadabatasan-batasan  yang harusdijadikanpedomandalamberinteraksisosial
di masyarakat. Dengandemikian, jikaterdapathal-hal yang dapatmengundangkemudharatanataubahayamakaharusdihindari demi terciptanyakeharmonisan dan kerukunandalambermasyarakat.
Hal inisejalandengankaidahfikih yang berbunyi:
لازي رزضنا
Terjemahnya:
“Bahayaituharusdihilangkanataudihindari”. 13

## حناصًنا ةهج ىهع ودقي دسافًنا ءرد
Terjemahnya:
“Mengindarikerusakanlebihdidahulukandaripadamendatangkankepenti nganumum (maslahat)”. 14
Duakaidah di atas, memperlihatkanbahwa Islam benar-
benaringinmenghindaribahayasemaksimalmungkin. Bahkan, pada kaidahkeduadipahamibahwaapabila  pada  waktu  yang  samadihadapkan  pada pilihanmenolakkemafsadatanataumeraihkemaslahatan,  maka  yang  harus  di dahulukanadalahmenolakkemafsadatankarenadenganmenolakkemafsadatanbe rarti juga meraihkemaslahatansesuaidengantujuanhukum Islam yakniuntukmeraihkemaslahatan di dunia dan akhirat. Ketikateknologidatang di kalanganmasyarakattetapitidakdidukungpengetahuan yang baikterkaitpenggunaanya salah satunya media sosial,
makaakanmenyebabkanpenyimpangan  di  dalamnya.  Hal  initerjadi  pada kasusseseorang yang melakukanpersekusikepada orang lain yang dengansengajamem posting status di salah satu media sosial yang beirisihinaan dan  ujarankebencian  ( hate  speech ).  Demikian  juga  ttindakan bullying atauperundungan,
penyebaran hoax , fitnah,
namimah , dan bahkanpenyebarankebencian ( hate speech ) permusuhanantarindividu, individudengankelompok dan antarkelompoksampaiketingkatpemerintah. Para pengguna media sosial juga seringkalimenerimaataumenyebarkaninformasi yang belumtentukebenaransertamanfaatnya yang
13 As-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazhoir (Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz, 1997), Juz, h. 140.
14 Abdul  Hamid  Hakim, Mabadi  Awwaliyyah  fi  Ushul  al-Fiqh  wa  al-Qowaid  al-Fiqhiyyah (Jakarta: Maktabah As-Sa‟adiyyah Putra, 2008), h. 34.
dapatmenimbulkankeresahandalammasyarakat.  Melalui  media  sosial  orang- orang
yang berniattidakbaikdenganmudahmenjalankanstrateginyadenganmenebarkanujar ankebencian ( hate speech ) kepadainviduataukelompoktertentu, sebagaisaranaprovokasi dan mengambilkeuntunganpolitiksertaekonomiuntukdirinya.  Melaluirealita  yang terjadiditengahmasyarakatdewasaini,
sehinggamembuatmasyarakatresahmendorongMajelis Ulama Indonesia menjawabpersoalantersebutdenganmenetapkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017.
Kasusinimenjadihal  yang  menarikdalamkajian  Islam  karena  media sosialbarusajamuncul di abadke- 19 M yang mana tidakterdapatdalil nash secaraeksplisitmenjelaskanhalini. Namun, persoalaninidapatdianalogikandenganprinsip-prinsipberkomunikasidalam Islam yang telahadaseperti yang telahdijelaskandalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Pada  prinsipnyainteraksisosialmelalui  media  sosial  yang  dimaksudkan.  MUI denganberkomunikasiatauberinteraksisosialsamasaja, tetapi yang menjadiperbedaanadalahbentukkomunikasinya. Fatwa merupakan
salah satuinstitusidalamhukum Islam untukmemberikanjawaban  dan  solusiterhadap  problem  yang  dihadapiumat. Bahkanumat  Islam  pada  umumnyamenjadikan  fatwa  sebagairujukan  di dalambersikap dan
bertingkahlaku.
Sebabposisi fatwa di kalanganmasyarakatumum, laksanadalil di kalangan para mujtahid ( al Fatwa fi Haqqil  ‘Ami  kalAdillah  fi  Haqqil  Mujtahid ),  artinya,  kedudukan  fatwa bagikebanyakan,
sepertidalilbagi
mujtahid. 15 Syariat Islam dengansegalateksrujukan dan kaidahnya, sesaat pun
15 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.
tidakpernahmandekmenghadapikenyataan-kenyataanhidup yang terusberubah, sejak masa para sahabatsampaigenerasisetelahmereka. 16
Fatwa  mempunyaikedudukanpentingdalam  agama  Islam.  Fatwa atauketetapan ulama dipandangmenjadisatualternatif yang bisamemecahkankebekuandalamperkembanganhukum  Islam.  Hukum  Islam yang  dalampenetapanyatidakbisaterlepasdaridalil-dalilkeagamaan  ( al-nushush al-syari’iyah )
menghadapipersoalanseriusketikaberhadapandenganpermasalahan yang semakinberkembang  yang  tidaktercakupdalamnash-nashkeagamaan.  Nash- nashkeagamaantelahberhentisecarakuantitasnya, akantetapi diametral permasalahan
dan kasussemakinberkembangpesatseiringdenganperkembangan zaman. 17 Dalamkondisisepertiinilah
fatwa menjadi salah satualternatifjalankeluarmenguraipermasalahan dan peristiwa yang muncul. Pada hakikatnyadilihatdarisegihukum, fatwa
MUI sebagaisebuahpendapathukumtidakbersifatmengikatdalamartitidakmemilikisa nksisehinggatidakharusditaati  oleh  seluruhumat  Islam.  Oleh  karenaitu, dilihatdarikedudukanyadalamhukum  Islam  fatwa  dalamdefinisiklasikbersifat “ ikhtiyariah ” (pilihan yang tidakmengikatsecara legal ).FatwaMUI barubisamengikatapabilapendapathukumdiadopsisebagaisebuahjawabanputus anhukumdalamsuatukasusatausengketapengadilanataudijadikanundang- undangdalamsuatu negara makadisebutqadha‟
yang mempunyaikekuatanhukum dan mengikatbagisemuaumat Islam.
Setiapkeputusan  fatwa  harusmempunyaidasaratas kitabullah dan  sunnah Rasul  yang mu’tabarah sertatidakbertentangandengankemaslahatanumat.  Pada
16 Misbahuddin, Etika  Reformasi  Hukum:  Suatu Tinjauan Teologis (Makassar:  Aluddin  University Press, 2011), h. 68.
17 Maslihan Mohammad Ali, “Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa”. Dalam A. Dimyati, dkk., Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22.
fatwa  MUI  No.  24  Tahun  2017,  Komisi  Fatwa  telahmerumuskandalil- dalilterkaitinterkasisosialkhususnya  di  media  sosialdalammencegah  salah satunyaujarankebencian ( hate speech ) yang terdapatdalamnash al-Qur‟an dan al-
Sunnah. Diantaranyaadalahfirman Allah SWT yang
memerintahkanpentingnya tabayyun (klarifikasi)  ketikamemperolehinformasi agar  supayatidakmendatangkanpermusuhan,  dan  kebencian  ( hate  speech )
dalaminformasitersebut, yaitudalam Surah al Hujuratayat 6,
yakniayattersebutmenjelaskanetikabagiseorangmuslimketikamendapatkansebu ahberita (informasi)
hendaknyamelakukanklarifikasiterlebihdahulukepadasumbernyalangsungsupa yamendapatkebenaranberitatersebutsecaraakurat,
terlebihlagijikaberitatersebutdatangdari  orang  fasikataubahkan  orang  kafir yang secarajelasmembenci orang Islam. 18
Terdapat pula firman Allah dalam Surah al-Nur/24:11:
َّن   ز ۡيَخ  َُْٕ  ۡمَت  ٞۖىُكَّن ا ّٗزَش ُُِٕثَس ۡحَت  َلَ  ۚۡىُكُِّي   ةَث ۡصُع  ِكۡفِ ۡلۡٱِت ُٔءَٰٓاَج  ٍَيِذَّنٱ  ٌَِّإ ِّمُكِن  ۚۡىُك ىي ِظَع  ٌباَذَع ۥَُّن  ۡىُُِٓۡي ۥَُِزۡثِك   ىَّنََٕت يِذَّنٱَٔ  ِۚىۡثِ ۡلۡٱ  ٍَِي  َةَسَت ۡكٱ اَّي ىُُِّٓۡي  ٖ يِز ۡيٱ
Terjemahnya: Sesungguhnya orang-orang yang membawaberitabohongituadalahdarigolongankamu juga. Janganlahkamukirabahwaberitabohongituburukbagikamubahkaniaadala hbaikbagikamu. Tiap-
tiapseseorangdarimerekamendapatbalasandaridosa  yang  dikerjakannya. Dan  siapa  di  antaramereka  yang  mengambilbahagian  yang terbesardalampenyiaranberitabohongitubaginyaazab yang besar. 19
Intisaridarikisahiniadalahtentang  fitnah  yang  dilancarkan  oleh sekumpulan orang
munafikkepadaSayyidah
„Aisyah ra bahwadiatelahberselingkuhdenganseorangsahabat  yang  bernamaShafwan  bin
18 Lihat Fatwa MUI No. 24 Tahun  2017, h. 2.
19 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahanya , h. 745.
Mu‟aththal al-Sulami. TuduhaninibermuladarisebuahfaktabahwaShafwanmasukkekota Madinah bersamaSayyidah „Aisyah yang ketikaituketinggalamrombonganpasukan pada saatitu di peperangan Bani Musthaliq. Melaluidalilal- Qur;aninimemberikanpemahamankepadapenulistentanglaranganmenyebaraka nkebencianmelaluiberitabohongtentangseseorang yang
bertujuanmenjatuhkanharkat  dan  martabatnya  di  depan  orang  lain.
Tentuiniadalahciri-ciriakhlaktercela yang haruskitahindari dan perbuatantercela.Dalil al-Qur‟an inijuga
memberikanpemahamankepadapenulistentanglaranganmenyebarkanujarankeb encian  ( Hate  Speech )  sertamenyebarkanberitabohongtentangseseorang  yang bertujuanmenjatuhkanharkat dan martabatnya di depan orang lain terutama di media sosial.
Penguatandasarhukum  Islam  dalampenetapan  fatwa  MUI  ini,  juga didasarkan ijma‟, pendapat ulama yang mu‟tabar, dan dalil- dalilhukumlainnyaseperti maslahahmursalah , sadd al-dzari’ah yang relevandengan fatwa ini, diantaranyapenulismengutippendapat
yang dapatmenguatkandalilyaitudengan ijma’ ulama dalam kitab Irsyad al-‘IbadilaSabil al-Rasyad karangan  Zain  al-Din  bin  „Abd  al-„Aziz  al-Malibarybahwa  ulama sepakattentanghukum ghibah , namimah , dan penyebaranpermusuhan (ujarankebencian) adalah haram bahkanmerekamemasukannyakedalamkategoridosa yang besar yang berkonsekuensiterhadapsiksa  yang  amatberat. 20 Kemudiandalamkitabnya al- Ijma’ karanganIbnu al-Mundzirmenyatakanbahwa para Imam madzhabsepakatadudombaataumemprofokasi yang merupakanbentuk-
20 Zain  al-Din  bin  „Abd  al-„Aziz  al-Malibary, Irsyad  al-‘Ibad  ila  Sabil  al-Rasyad (Jakarta:  Dar  al- Kutub al-Islamiyyah, 2010), h. 144.
bentukujarankebencian  ( hate  speech )  hukumnya  haram  dan  para  ulama telahsepakatbahwaperbuataninitermasukbagiandosabesardisisi Allah SWT. 21
Lebihjauhlagipenulismengemukakankaidah sadd al-Dzari’ah yang digunakan  oleh  MUI  dalammenetapkan  Fatwa hate  speech dimediasosial, menyatakansegalahal yang menjadiperantaraperbuatan yang haram makadihukumisamasepertiperbuatantersebut. Hal inidilakukansebagaibentuk preventif oleh para ulama supaya orang mukmintidaksampaiterjerumuskedalamlubangmaksiat yang berujungkepadadosa dan nerakasemata demi kepentinganumatsertauntukmengurangitindakkriminal yang terjadiakibatpenyalahgunaan media sosial
salah satunyapenyebaranujarankebencian ( hate speech ).
Penulismengutipbeberapakaidah-kaidahFiqh yang relevan, diantaranya:
ىيزحتنا ىهع ميند لدي ىتح ةحاتلۡا ءايشلأا ىف مصلأا
Terjemahnya: “Segalaperbuatan yang tidakadadalil yang mengaharamkanyamakadihukumibolehdilakukan. 22
Kaidahinimenunjukanbahwakebolehanberinteraksisosialmelalui  media sosialseperti Facebook,Instagram , Twitter , Whatsapp ,  dan  lain  sebagainya  yang telahberkembangpesat di masa modern ini. Hanyasaja,jikaterbukakemungkinanancaman pada
tujuansyari‟ ( maqasidussyari’ah )
makaperbuatanitumenjaditerlarangdalamrangkategaknyatujuandarisyariat.
Inilah yang menjadilarangandalam Islam terkaitisi-isikonten media sosial yang bertentangandengantujuansyariat  salah  satunyaadalahujarankebencian  ( hate speech ).
21 Zain al-Din bin „Abd al-„Aziz al-Malibary, Irsyad al-‘Ibad ila Sabil al-Rasyad , h. 146.
22 Muhammad Nuruddin, al-Dararul Bahiyyah fi Idhohil Qowaid al-Fiqhiyyah , 68.

## رزض لَ رازض لَٔ
Kaidahinimenjelaskanbahwasetiapindividutidakbolehmemosisikanbaha
ya pada dirinya dan juga kepada orang lain. Jikadikaitkandengantindakanmenyimpang dimedia sosialyaknipenyebaranujarankebencian ( hate speech ), bukanhanyaberimbaskepada  orang  lain  tetapi  juga  dirinya  dan  orang-orang disekitarnya.
Selayaknyadalamkehidupannyata  dan  dalamberinteraksi  di  media sosialdimanadalamberkomunikasi,
seharusnyamenjagatutur kata. Memposisikan orang lain maupunkelompokmasyarakatdengantidakmenyakitidalamhalmenyebarkankeb encianbaikberupaucapan/ujarankebencian,
memperolok,
menebarkanberitabohong.
Selainmengemukakandalil-dalil nash dan juga pendapat para ulama yang menghasilkanprodukhukum  Islam  melalui  proses  ijtihad,  MUI  juga mencantumkanpendapat-pendapat
para ahli
yang berhubungandenganmasalahini. 23 ProdukhukumIslam  yang  dihasilkan  oleh para  ulama  mujtahid  tentunyamelalui  proses  ijtihad.  Proses  ijtihad iniakanberjalandenganbenarapabilamenggunakanmetedologi yang benar. Metedologidalamhukum Islam adalahbidangushulfiqh yang darinyamengacukepadakaidah-kaidahushulfiqh. Dalamkhazanahkeilmuan Islam M. AthoMudzhardalampengantarbuku yang berjudulProblematikaHukumKeluarga Islam
Kontemporermenjelaskanbahwaushulfiqhmemilikiempatprodukhukum  yang dihasilkan,  yaitufiqh,  fatwa,  qadha  (yurisprudensi)  dan  perundang- undangan. 24 Jadi, yang penulismaksuddenganhukum Islam
23 Lihat Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 h. 10-11.
24 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Analisis  Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 27.
adalahfikihsebagaimana yang tertulis pada kitab-kitab fikih, sehinggadengandemikian  yang  penulisuraikanadalahbagiamana  fatwa  di dalamhukum Islam.
Melaluipemaparandalil-dalilhukum  Islam  terkait  Fatwa  MUI  No.  24 Tahun 2017 terlihatbahwa MUI menetapkanmetodeIstinbathhukum Islam yang telahditetapkanyasecarakonsisten.  Hal  initerlihatdaribanyaknyadalil-dalil  al- Qur‟an,  al-Hadits  dan  kaidah-kaidahfikih,  bahkandipaparkan  juga  pendapat para ulama serta para ahli yang berkompetendalambidangini. Oleh karenaitu, penulismengambilkesimpulandalambahwaberinterkasi di media sosialhukumnyabolehdengansyaratbahwa proses berinteraksitersebuttidakmengandung hate speech (ujarankebencian)
berupa fitnah , ghibah , namimah , bullying , penyebarankonten yang berisikanpermusuhan,  hal-hal  yang  tidakbenarataumenyesatkan  orang  lain, kebencianataupenyebarankontenkebohongan ( hoax ).

## B. AnalisisHukumPositifTerhadapPenerapan  Fatwa  MUI  Tentang  Hate Speech di Media Sosial
Pasal 1 ayat (2) UU No. 12/2011
tentangPembentukanPeraturanPerundangUndanganmenyebutkanbahwaPerat uranPerundang-Undanganadalahperaturantertulis  yang  memuatnormahukum yang  mengikatsecaraumum  dan  dibentukatauditetapkan  oleh  lembaga  negara ataupejabat yang berwenangmelaluiprosedur yang ditetapkandalamperaturanperundang-undangan. BerkaitandenganbunyiPasal 1 ayat (2) inimaka yang dimaksuddenganhirarkiPerundang-Undanganadalah:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat.
c. Undang-Undang/PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang.
d. PeraturanPemerintah.
e. PeraturanPresiden.
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
SelainhierarkiPeraturanPerundang-Undangansebagaimanadisebutdi atas, beberapaperaturanperundang-undangan lain seperti:
a. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR
b. Peraturan yang ditetapkan oleh DPR
c. Peraturan yang ditetapkan oleh DPD
d. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
e. Peraturan yang ditetapkan oleh MahkamahKonstitusi
f. Peraturan yang ditetapkan oleh Badan PemeriksaKeuangan
g. Peraturan yang ditetapkan oleh KomisiYudisial
h. Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
i. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri
j. Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  badan  lembagaataukomisi  yang setingkat yang
dibentukdenganUndang-
UndangatauPemerintahatasperintah UU
k. Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi
l. Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur
m. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/kota
n. Peraturan yang ditetapkan oleh Bupat/Walikota
o. Peraturan yang ditetapkan oleh KepalaDesaatau yang setingkat.
Mencermatiperaturan  yang  dapatdikeluarkan  oleh  lembaga  negara sebagaimanadisebutdi  atas,maka  fatwa  MUI  tidaktermasukdalam  salah satuprodukPeraturanPerundang-undangan,sehingga fatwa MUI bukanperaturan  yang  mengikatkarena  MUI  merupakanorganisasialim  ulama umat  Islam  dan  bukanmerupakaninstitusimilik  Negara,  bahwa  fatwa  MUI
bukanmerupakanhukum negara yang bisadipaksakan dan tidakmemilikisanksi dan harusditaati oleh seluruhwarga negara. 25
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalamketatanegaraan  Indonesia beradadalaminfrastrukturketatanegaraan,  karena  pada  dasarnya  MUI adalahorganisasikumpulan  Ulama  Islam  yang  ada  di  Indonesia  yang mempunyaitugas  dan  fungsiuntukpemberdayaanmasyarakatkhususnyaumat Islam. Artinya, MUI adalahorganisasi yang adadalammasyarakat,
bukanmerupakanintitusimilik negara ataumerepresentasikan negara. Iniberartibahwa fatwa MUI bukanlahhukum
negara yang mempunyaikedaulatan  yang  bisadipaksakanbegiseluruhrakyat.  Fatwa  MUI juga tidakmempunyaisanksi dan tidakharusditaati oleh seluruhwarga negara.
MUI sebagaisebuahkekuatansosialpolitik
yang adadalaminfrastrukturketetanegaraan,  fatwanyahanyamengikat  dan  ditaati oleh  komunitasumat  Islam  yang  merasamempunyaiikatanterhadap  MUI itusendiri.
Legalitas fatwa MUI
pun tidakbisa dan
tidakmampumemaksaharusditaati  oleh  seluruhumat  Islam.  Fatwa  itusendiri pada  hakikatnyataklebihdarisebuahpendapat  dan  pemikiran,  dariindividu ulama
maupuninstitusikeulamaan,
yang
bolehdiikutiataujustrudiabaikansamasekali. Mahfud  MD  mengatakanbahwadarisudutkonstitusi  dan  hukum,  fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidakmengikat dan tidakbisadipaksakanmelaluipenegakhukum.
Fatwa itutidaklebihdaripendapathukum  ( legal  opinion )  yang  bolehdiikuti  dan bolehtidakdiikuti.  Pada  sudutperaturan  yang  bersifatabstrak,  fatwa barubisamengikatkalausudahdiberibentukhukumtertentu  oleh  lembaga  yang berwenang,
misalnyadijadikanundang- undangatauperaturandaerah,sehinggaberubahmenjadihukumpositif.
25 Ainun  Najib,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Persfektif  Pembangunan  Hukum Responsif. Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahim , Vol. 4, No. 2 (2012), h. 375.
Bahwaada orang Islam yang maumelaksanakan fatwa itubisasajasebagaikesadaranberagamasecarapribadi,
bukansebagaikewajibanhukum.
Fatwa MUI di depanpengadilanmempunyaikedudukan dan bisadijadikanketerangan dan ataupendapatahli, bahkandoktrin, dalamrangkapembuktiankonkrit-individual ( in concerto ), bukansebagaiperaturan yang abstrak-umum ( in abstracto ).
Meskipun Fatwa MUI bukanmerupakan salah satujenisperaturanperundang-undangan yang diakui di Indonesia,namundalamperkembanganya,  beberapa  fatwa  yang  dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakanhukumpositif yang mengikat. Sebab, keberadaanyaseringdilegitimasilewatperaturanperundang-undangan oleh
lembagapemerintah,  sehinggaharusdipatuhipelakuekonomisyariah.  Jadi  fatwa MUI
itutidakmengikatbagiwarga
negara, tetapibisasajabersifatmengikatselamadiserapkedalamperaturanperundang- undangan.
Hal inieratkaitanyadengan salah satuputusan MUI yakni fatwa MUI NO. 24  Tahun  2017  tentangHukum  dan  PedomanBermuamalahmelalui  media sosialdengan  UU  ITE  No.  11  Tahun  2008.Keterkaitaninididasari  pada perkembanganArusTeknologi  dan  Informasi,  pada  dasarnya  UU  ITE berlakuuntuksetiap
orang yang melakukanperbuatanhukumsebagaimanadiaturdalam UU ini, baik yang berada di wilayah Indonesia
maupundiluar wilayah Indonesia, yang memilikiakibathukum  di  wilayah  Indonesia  dan/atau  di  luar  wilayah  hukum Indonesia dan merugikankepentingan Indonesia.
Media sosialadalah salah satu media yang
digunakandalamteknologiinformasi dan melakukantransaksielektronik.
Perkembanganpenggunaan  media  sosial  pada  saatinisangatpesat.  Media
sosialmenjadikebutuhansehari-harimanusiadalamberkomunikasi.
Hampirseluruhlapisanmasyarakatsaatinitelahmenggunakan
media sosialsebagai media komunikasi yang lebihcanggih.
Pengguna media sosialsekaranglebihbebasmengutarakanpendapatpribadikeranahpublik. Dengandemikian,terkadangperbuatanpenggunamedia sosial yang sepertiinimengakibatkanhal-hal yang tidakdiinginkanterjadi.
Misalnya,mengakibatkanketersinggungan  dan  perasaanterhinaterhadap  orang lain,  penyebaranujarankebencian  ( hate  speech )  diakibatkanpengguna  media sosialbelummemilikiilmutentangpenggunaan  media  sosial  yang  baik  dan benar,namunsudahmenggunakan media sosialkarena media tersebutsudahtersedianamunpenggunaandenganalasanmengikutiperkembanga nteknologi yang pada dasarnyahadiruntukmemberikemudahandalammemberikaninformasi dan
bertransaksielektronik.
Melihattidaksemuamasyarakat
Indonesia sebenarnyasiapmenerimaperkembanganmasyarakat modern,dalamhaliniteknologiinformasi,sehinggaharusadaperaturanbaikdariseg ipemahaman agama yakniadanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017  dan  darisegikenegaraandenganAdanya  UU  ITE  No.  11  Tahun  2008  agar tumbuhkesadarandalambermediasosial.
Denganhanyamengikutiperkembanganteknologitanpamengetahuiilmu dan
peraturanbaikmengikat dan tidakmengikatakanmengakibatkanterjadinyakerugianterhadapdirisendiri  dan orang
lain,sehinggaterjadilahpenyalahgunaanteknologimelalui media sosialyakniujarankebencian ( hate speech ).
Dalamkeputusan  fatwa  MUI  NO.  24  Tahun  2017,  dalamberinterkasi  di media  sosial  (muamalah)  hukumnyabolehdengansyaratbahwa  proses berinteraksitersebuttidakmengandung hate
speech (ujarankebencian)
berupa fitnah , ghibah , namimah , bullying , penyebarankonten yang berisikanpermusuhan,  hal-hal  yang  tidakbenarataumenyesatkan  orang  lain, kebencianataupenyebarankontenkebohongan
( hoax ). Hal ini juga dijelaskandalamUndang-Undang  ITE  Nomor  11  Tahun  2018  pasal  28  yang berbunyi:
a. Setiap  Orang  dengansengaja  dan  tanpahakmenyebarkanberitabohong dan menyesatkan
yang mengakibatkankerugiankonsumendalamTransaksiElektronik.
b. Setiap  orang  dengansengaja  dan  tanpahakmenyebarkaninformasi  yang ditujukanuntukmenimbulkan rasa kebencian ( hate speech )
ataupermusuhanindividu
dan/ataukelompokmasyarakattertentuberdasarkanatassuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Perbuatan yang melanggarpasal 28 tersebutakanmendapatkanhukumansesuaiketentuanpidana yang adadalamPasal 45 yang berbunyi: Setiap Orang
yang memenuhiunsursebagimanadimaksuddalamPasal  28  ayat  (1)  atauayat  (2) dipidanadenganpidanapenjara  paling  lama  (6)  tahun  dan/ataudenda  paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). 26
Berkaitandenganhalini,
pemerintahberupayamemperhatikankemajuanteknologiterutama  di  media sosialdenganmemperhatikansisikeamanan dan kepastianhukumdalampemanfaatanteknologiinformasi,  media  sosial,  dan komunikasi agar dapatberkembangsertakearah yang baik. Oleh karenaitu,dalamsistemperaturanperundang-undangan di Indonesia,
adatigapendekatan yang digunakandalammenjagakeamananpenggunaan media  sosialyaknipendekatanaspekhukum,  aspekteknologi,  aspeksosial,
26 Republik  Indonesia,  Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 2.
budaya, dan etika. Untukmengatasigangguankeamanandalampenyelenggaransisteminformasiteru tama media sosial, pendekatanhukumbersifatmutlakkarenatanpakepastianhukum, persoalanpemanfaataninformasimenjaditidak optimal
bahkanmerusaktatanananinteraksisosial dan komunikasimasyarakat. 27
Peranaparatkeamanandalampenanganan hate  speech atauujarankebencian juga sangatpenting, dalamhaliniKaPolriselakuaparat negara yang memilikitugasmemeliharakeamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakanhukumsertaperlindungan, pengayoman, dan pelayanankepadamasyarakat,  mempunyailangkah-langkahpenanganan  yang tertuangdalam Surat EdaranKaPolrinomor SE/06/X/2016, dan apabiladitemukanperbuatan yang berpotensimengarah pada tindakpidanaujarankebencian,
setiapanggotaPolriwajibmelakukanberbagaitindakanpreventif.
Jikapenyelesainnyatidakmenyelesaikanmasalah,
makadapatdilakukanmelaluiupayapenegakkanhukumsesuaidengan KUHP, UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentangInformasi  dan  TransaksiElektronik. 28 Dalam KUHP  dan  ketentuanpidanalainnya  di  luar  KUHP  Pasal-pasal  yang mengaturtindakan hate speech terhadapseseorangsemuanyaterdapat di dalamBuku I KUHP BAB XVI khususnya pada pasal 310, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaanataupencemarannamabaikterhadappemerintah,
organisasi, atausuatukelompokdiaturdalampasalpasalkhusus, yaitu:
27 Republik  Indonesia,  Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 3.
28 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran, No:SE/06/X/2015 tentangPenanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ), h. 4-5.
1. Penghinaanterhadapkepala  negara  asing  (Pasal  142  dan  Pasal  143 KUHP)
2. Peghinaanterhadapsegolonganpenduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
3. Penghinaanterhadappegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaanterhadapkekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)
Ketentuanhukumlainnya diluar KUHP, terdapat
pada peraturanperundang-undangan  pada  Undang-UndangNomor  11  Tahun  2008 tentangInformasi dan TransaksiElektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2).
Intinyabahwadalamsistemperundang-undangan di Indonesia, hate speech
di media sosialmempunyaiaturanhukum yang mengikat dan diperkuatdalamkeputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  24  Tahun
2017 tentangHukum
dan Pedomanbermuamalahmelalui media sosial,khususnyadalampenanggulangandan  penangananujarankebencian  ( hate speech ), meskibelumdiserapkedalamperaturanperundang-undangan yang diakui di Indonesia, sehinggasifat fatwa tersebuttidakmengikat.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Hate
speech atauujarankebencianmerupakantindakankomunikasiyangdilakukanolehs uatuindividuataukelompokdalambentukprovokasi, hasutan,
ataupunhinaankepadaindividuataukelompokyang lain
dalamberbagaiaspeksepertiras,  warnakulit,  etnis,  gender,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.Penggunaan mediasosial yang cenderunglebihbebasdalammengutarakanpendapatpribadikeranahpublikberda mpak pada hal-hal yang bersifatnegatifbagipara penggunanya,
sehinggadapatmenimbulkansuatupersoalanhukum.  Misalnya,  penggunaan media
sosial yang tidakterkendalidapatmengakibatkanketersinggungandanperasaanterhinabagi orang lain.Realitas yang terjadiditengahmasyarakatinikemudianmendorongMajelisUlama Indonesia
(MUI)  menjawabpersoalantersebutdenganmenetapkan  Fatwa  MUI  No.  24 Tahun 2017 yang mengharamkanpenyebaran hate speech di media sosial.
Penetapan  fatwa  MUI  tersebutdidasarkanpadadalil-dalil  al-Qur‟an  dan al-Haditsyang  jugadikuatkanolehijma‟,  pendapatulama  yang  mu‟tabar, dandalil-dalilhukumlainnyaseperti maslahahmursalah , sadd  al-dzari’ah yang relevandenganfatwa tersebut. Dalil-dalilhukum Islam
yang dipergunakanterkait  FatwaMUI  No.  24  Tahun  2017  memperlihatkanbahwa MUI  konsistendalammenggunakanmetode Istinbath hukum  Islam.  Konsistensi MUI initerlihatdarirekomendasinyaterhadappemerintahbahwadalamproses berinteraksi di sosial
media tidakbolehmengandungunsur hate speech berupafitnah, ghibah , namimah , bullying ,  penyebarankonten  yang berisikanpermusuhan,  dan  hal-hal  yang  tidakbenarataudapatmenyesatkan orang lain,sertamengandungunsurkebencian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,Maslihan  Mohammad.  “Sejarah  Revitalisasi  Pemikiran  Hukum  dalam Metodologi  Fatwa”.  Dalam  A.  Dimyati,  dkk., Rekonstruksi  Metodologi Fatwa Perbangkan Syariah , Pati: CSIF, 2015.
Ali,Zainuddin. Hukum Ekonomi Syari’ah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. al-Malibary,  Zain  al-Din  bin  „Abd  al-„Aziz. Irsyad  al-‘Ibad  ila  Sabil  al-Rasyad , Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
As-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazhoir , Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz, 1997. Hakim,  Abdul  Hamid. Mabadi  Awwaliyyah  fu  Ushul  al-Fiqh  wa  al-Qowaid  al- Fiqhiyyah , Jakarta: Maktabah As-Sa‟adiyyah Putra, 2008. Haryati,  Annisa  Ulfa,  Persfektif  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Undang- undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech, Skripsi , UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info/ singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-
P3DI-November-2015-28. (Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017)
https://apjii.or.id/hasil survei/profil-pengguna-internet-indonesia- 2016/.(Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2017)
https://mui.or.id//profil-organisasi-sejarah-mui/ (Diakses 25 Oktober 2017). Jones,  Sidney. Sisi  Gelap  Demokrasi  Kekerasan  Masyarakat  Madani  di  Indonesia , Jakarta: Paramadina, 2015.
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahanya ,  Jakarta:  PT.  Sinergi Pustaka Indonesia, 2012. Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia, Panduan  Optimalisasi  Media Sosial  Untuk  Kementerian  Perdagangan  RI ,  Jakarta:  Pusat  Hubungan Masyarakat, 2014.
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Surat  Ederan  KAPOLRI  Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) , Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015. Komisi Fatwa MUI , Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia , Jakarta: Sekretariat MUI, 2005. Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ,  Jakarta:  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, 2015.
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Buku  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) , Jakarta: Komnas HAM, 2015. Majelis Ulama Indonesia, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia , Jakarta: Sekertariat MUI, 1995.
......................., Gambaran  Umum  Organisasi  MUI  dalam  Pedoman  Penyelengaraan Organisasi MUI , Jakarta: Sekertariat MUI, 2012.
........................, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI  dan Himpunan Fatwa MUI , Jakarta: Sekertariat MUI, 2010.
Misbahuddin, Etika  Reformasi  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Teologis ,  Makassar: Aluddin Unversity Press, 2011. Mudzhar,Muhammad  Atho. Fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Sebuah  Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 , Jakarta: INIS, 1993. Muhammad  Hafiz,  danM.  Choirul  Anam. SE  KAPOLRI  Tentang  Penanganan Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  dalam  kerangka  Hak  Asasi  Manusia .  Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, 2015. Mungin,Burhan. Konstruksi Sosial Media Massa , Jakarta: Mizan, 2015. Najib, Ainun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahim , Vol. 4, No. 2, 2012. Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rohman,  Fathur. Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hate Speech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya , Vol. 3 No. 3, SNIPTEK 2016.
SB,Agus. Deradikalisasi  Dunia  Maya  Mencegah  Simbiosis  Terorisme  dan  Media , Jakarta: Daulat Press, 2016
Suhariyanto,  Budi. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (CYBERCRIME) ,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Teja,Mohammad. Media  Sosial:  Ujaran  Kebencian  dan  Persekusi ,  Vol.  IX,  No.  11, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI 2017. Zein,Satria  Effendi  M. Probelmatika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah , Jakarta: Prenada Media, 2005.