## PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

## Fahri Saputra, Meyzi Heriyanto dan Lena Farida
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Management  of  Hotel  Taxes  and  Restaurant  Taxes  in  the  Context  of  Increasing Regional  Original  Income. This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  management  of  hotel taxes and restaurant taxes by the Regional Office of Financial and Asset Management Revenue in Siak  Regency  in  order  to  increase  Regional  Original  Revenue.  This  study  uses  a  qualitative descriptive  method  approach.  Primary  data  was  obtained  directly  through  interviews  from  key informants,  namely  the  Head  of  DPPKAD,  Secretary  of  DPPKAD,  Head  of  PAD  and  Balancing Funds,  Section  Head  of  Data  Collection  and  Determination,  Head  of  Billing  and  Receipt  of Receipts, and Head of Objection Examination Section and Legislation. Secondary data is obtained from research documents. The results showed that the Siak Regency Government had made efforts to improve hotel tax  management and restaurant taxes through intensification of hotel tax sources and restaurant taxes as well as extensification of hotel tax sources and restaurant taxes, but not yet optimal as cash inflows area.
Keywords: fiscal decentralization, hotel tax, restaurant tax, management
Abstrak:  Pengelolaan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  Dalam  Rangka  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Siak  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data  primer  diperoleh langsung  melalui  wawancara  dari  key  informan,  yaitu  Kepala  DPPKAD,  Sekretaris  DPPKAD, Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan, Kepala Seksi Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Kepala  Seksi  Penagihan  Penerimaan  Pendapatan  dan  Pelaporan,  dan  Kepala  Seksi  Pemeriksaan Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Siak  telah  melakukan  upaya-upaya peningkatan  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  melalui  kegiatan  intensifikasi  sumber- sumber pajak hotel dan pajak restoran serta ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pajak hotel dan pajak restoran, namun belum optimal sebagai pemasukan dana ke kas daerah.
Kata kunci: desentralisasi fiskal, pajak hotel, pajak restoran, pengelolaan

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  diberlakukannya  Un- dang-Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No- mor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dae- rah,  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewena- ngan  yang  demikian  luas  untuk  mengelola daerahnya  dengan  tujuan  agar  dapat  mem- percepat  pencapaian  kesejahteraan  masyara- kat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  Peme- rintah Daerah menyusun rencana pembangu-
nan  yang  dijabarkan  dalam  pendapatan  dan belanja  daerah.  Pajak  daerah  merupakan komponen  PAD  yang  dapat  dikelola  secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota. Pe- ningkatan  pajak  daerah  akan  sejalan  dengan pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Salah  satu sektor  industri  yang  mempengaruhi  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah jasa  perdagangan,  hotel,  dan  restoran.  Ke- tentuan  mengenai  pemungutan  pajak  daerah pun telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah.  Dalam  ketentuan  ini,  pajak  daerah yang  dapat  dipungut  oleh  pemerintah  kabu- paten/kota antara lain Pajak  Hotel  dan Pajak Restoran.
Abdullah  (2000)  mengemukakan  kon- tribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap  total penerimaan  daerah  relatif  kecil  dan  pada umumnya  total  penerimaan  daerah  didomi- nasi  oleh  sumbangan  pemerintah  pusat  dan sumbangan-sumbangan  lain  yang  diatur  de- ngan peraturan perundang-undangan. Kondi- si  ini  menyebabkan  daerah  kabupaten/kota sangat  tergantung  pada  pemerintah  pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap  total  penerimaan  daerah  bukan  di- sebabkan  oleh  karena  secara  struktural  dae- rah  memang  miskin  atau  tidak  memiliki sumber-sumber  keuangan  yang  potensial, akan  tetapi  lebih  banyak  disebabkan  oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang ber- pihak  kepada  daerah,  contoh  pajak-pajak yang  gemuk  menjadi  kewenangan  Pemerin- tah  Pusat,  misalnya  PPN  dan  Pajak  Peng- hasilan (PPh).
Berdasarkan  observasi  serta  data  awal yang  didapat  dari  Dinas  Pendapatan  Penge- lolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupa- ten  Siak  diketahui  sampai  dengan  Tahun 2015 jumlah hotel dan restoran yang telah di- data dan  menjadi  wajib  pajak  daerah  sejum- lah  20  hotel  dan  349  restoran.  Namun  de- mikian,  proses  pemungutan  pajak  hotel  dan restoran  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai dengan  target  pencapaian  setiap  tahunnya. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran ter- hadap total PAD Kabupaten Siak masih rela- tif  rendah.  Pajak  hotel  dan  pajak  restoran merupakan  jenis  PAD  strategis  yang  dipu- ngut  langsung  oleh  Pemerintah  Kabupaten Siak  dan  masih  dapat  dioptimalkan  lagi  sei- ring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabu- paten Siak  yang cenderung  meningkat.  Upa- ya  penggalian  potensi  kedua  pajak  daerah tersebut  belum  maksimal  dilakukan  oleh DPPKAD  Kabupaten  Siak  baik  dengan  cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Sehubungan dengan itu maka pertanya- an  penelitiannya  adalah  bagaimana  pengelo- laan  pajak  hotel  dan  restoran  dalam  pening- katan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten
Siak. Farida (2011) menyatakan bahwa kebi- jakan fiskal adalah kebijakan ekonomi untuk mengarahkan  kondisi  perekonomian  agar menjadi  lebih  baik  dengan  cara  mengubah penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan mone- ter untuk  mengatur  jumlah  uang  beredar,  te- tapi kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerin- tah.  Lebih  lanjut  Farida  (2011)  menyatakan bahwa  desentralisasi  fiskal  merupakan  salah satu mekanisme transfer dana dari APBN da- lam kaitan dengan kebijakan keuangan nega- ra, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan ( fiscal sustainability ) dan memberikan  stimulus  terhadap  aktivitas  per- ekonomian masyarakat, kebijakan desentrali- sasi  fiskal  diharapkan  akan menciptakan  pe- merataan  kemampuan  keuangan  antardaerah yang  sepadan  dengan  besarnya  kewenangan urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepa- da daerah otonom.
Menurut  Sinaga  dan  Siregar  (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi  berarti  pendelegasian  kewena- ngan  dan  tanggung  jawab  fiskal  dari  peme- rintah pusat kepada pemerintah daerah.
Andriani  dalam  Brotodiharjo  (1989) mendefinisikan  pajak  adalah  iuran  kepada negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  teru- tang oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan  dengan  tidak  mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditun- juk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  mem- biayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  ber- hubungan  dengan  tugas  negara  untuk  me- nyelenggarakan pemerintahan.
Menurut  George  R.  Terry  dalam  Soe- warno  Handayaningrat  (1981)  manajemen merupakan  suatu  proses  yang  membeda- bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan  dan  pengawasan  dengan  me- manfaatkan  baik  ilmu  maupun  seni  agar  da- pat menyelesaikan tujuan  yang telah ditetap- kan sebelumnya.
1. Perencanaan  ( planning )  yaitu  sebagai dasar  pemikiran  dari  tujuan  dan  penyu- sunan  langkah-langkah  yang  akan  dipa- kai  untuk  mencapai  tujuan.  Merencana- kan berarti mempersiapkan  segala kebu-
tuhan,memperhitungkan  matang-matang apa saja  yang menjadi kendala, dan me- rumuskan  bentuk  pelaksanaan  kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian  ( organization )  yaitu sebagai  cara  untuk  mengumpulkan orang-orang  dan  menempatkan  mereka menurut  kemampuan  dan  keahliannya dalam  pekerjaan  yang  sudah  direncana- kan.
3. Penggerakan  ( actuating )  yaitu  untuk menggerakan  organisasi  agar  berjalan sesuai  dengan  pembagian  kerja  masing- masing  serta menggerakan seluruh sum- ber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan bisa  berjalan  sesuai  rencana  dan  bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan  ( controlling )  yaitu  untuk mengawasi  apakah  gerakan  dari  organi- sasi  ini  sudah  sesuai  dengan  rencana atau belum. Serta mengawasi pengguna- an  sumber  daya  dalam  organisasi  agar bisa  terpakai  secara  efektif  dan  efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui  pengelolaan  pajak  hotel  dan  restoran yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Pengelo- laan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Siak.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Informan,  yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keua- ngan dan Aset Daerah, Sekretaris Dinas Pen- dapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Da- erah,  Kepala  Bidang  PAD  dan  Dana  Perim- bangan,  Kepala  Seksi  Pendaftaran,  Pendata- an  dan  Penetapan,  Kepala  Seksi  Penagihan Penerimaan  Pendapatan  dan  Penetapan,  dan Kepala  Seksi  Pemeriksaan  Keberatan  dan Peraturan  Perundang-undangan  Kabupaten Siak.  Metode  pengumpulan  data  yang  digu- nakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan  dokumentasi.  Analisis  data  mengguna- kan model interaktif dengan proses pengum- pulan  data,  reduksi  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL Kelembagaan, Tata Laksana, dan Sumber Daya
Aspek  kelembagaan,  tata  laksana,  dan sumber daya sebagai faktor utama yang men- dukung  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak restoran  belum  dapat  terpenuhi  oleh  Peme- rintah  Kabupaten  Siak.  Struktur  organisasi, Peraturan  Daerah  (Perda),  Peraturan  Bupati (Perbup), sumber daya, dan sarana prasarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran. Tidak  adanya System  Operating  Procedure (SOP)  pengelolaan  pajak  daerah  berdampak belum  optimalnya  pelaksanaan  pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.
SDM  merupakan  salah  satu  elemen penting  dalam  kegiatan  pengelolaan  pajak hotel dan restoran. SDM pengelola pajak me- rupakan ujung tombak Dinas Pendapatan Pe- ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena berhubungan  langsung  dengan  wajib  pajak dalam  fungsi  penerimaan  pajak.  Komposisi SDM  yang  tepat  dengan  kualitas  yang  baik akan  membantu  meningkatkan  penerimaan pajak daerah.
Jumlah  pegawai  di  DPPKAD  per  Desember 2016  sebanyak  177  orang  yang  terdiri  dari 108  orang  dengan  status  PNS  (61,02%  dari jumlah pegawai) dan 69 orang dengan status honorer (38,98% dari jumlah pegawai). Dari jumlah  tersebut,  jumlah  pega-wai  di  Bidang PAD  dan  Dana  Perimbangan  sebanyak  65 orang  yang  terdiri  dari  36  orang  PNS (55,38%)  dan  29  orang  honorer  (44,62%). Dari  65  orang  tersebut,  sebanyak  24  orang (36,92%)  bekerja  di  Kantor  Dinas  Penda- patan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Dae- rah dan sebanyak 41 orang (63,08%) bekerja di 5 (lima) UPTD.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Siak  telah  memiliki kebijakan  terkait  dengan  mutasi  pegawai. Mutasi  pegawai  di  DPPKAD  biasanya  dila- kukan  antar  bidang  seperti  pegawai  di  Bi- dang  PBB  dan  BPHTB  menjadi  pegawai  di Bidang  PAD  dan  Dana  Perimbangan  atau sebaliknya.  Mutasi  internal  pada  DPPKAD bertujuan  untuk  penyegaran  dan  perbaikan
kinerja.  Pemerintah  Kabupaten  Siak  belum memiliki  kebijakan bahwa  pegawai  yang  di- mutasi  harus  menyelesaikan  pekerjaan  di tempat  sebelumnya dan  melakukan  serah  te- rima pekerjaan kepada penggantinya. Selama ini pegawai yang dimutasi langsung menem- pati  posisi  baru  setelah  SK  diterbitkan,  aki- batnya  pekerjaan  di  tempat  sebelumnya  ter- bengkalai  dan  tidak  dapat  diselesaikan  oleh pegawai pengganti.
Di  sisi  lain,  penempatan pegawai  pada DPPKAD  tidak  melalui  analisis  kebutuhan ataupun  analasis  beban  kerja.  Penempatan pegawai  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bu- pati  berdasarkan  pertimbangan  dari  BKD. Penempatan  pegawai  hanyalah  bagian  dari mutasi secara umum. Namun seharusnya pe- nempatan  pegawai  mempertimbangkan  ke- mampuan  pegawai  dalam  melaksanakan  tu- gas  pelayanan.  Selain  itu,  kebutuhan  DPP- KAD  terhadap  pegawai  berlatar  belakang ekonomi  (akuntansi  dan  perpajakan)  masih kurang  (hanya 14 orang)  berdasarkan  Daftar Urut Kepangkatan (DUK) per Oktober 2016, padahal secara umum kegiatan perpajakan ti- dak  lepas  dari  akuntansi  dan  perpajakan. Dari  14  orang  tersebut  hanya  1  (satu)  orang yang  pekerjaannya  terkait  dengan  penge- lolaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  di Bidang  PAD  dan  Dana  Perimbangan.  Pega- wai  lainnya  dengan  latar  belakang  ekonomi tersebar  di  Sekretariat,  Bidang  Pembiayaan, Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan,  Bidang PBB dan BPHTB, dan Bidang Aset.
SDM yang memiliki kualitas dan kapa- bilitas  yang baik akan semakin lengkap apa- bila  didukung  dengan  ketersediaan  sarana prasarana yang memadai. Adanya SDM yang baik  dan  sarana  prasarana  yang  lengkap  di- harapkan  dapat  mengelola  sistem  informasi untuk mendukung pelayanan perpajakan dae- rah.
Proses  penyusunan  anggaran  dimulai dari pengajuan  usulan  program dan  kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang dituangkan dalam Rencana Ker- ja Anggaran (RKA). Belum ada standar yang digunakan oleh masing-masing bidang dalam pengajuan usulan program dan kegiatan. Pro- gram dan kegiatan yang diajukan merupakan
program dan kegiatan  yang sudah dilaksana- kan  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  RKA  dari masing-masing  bidang  selanjutnya  dibahas dalam  rapat  internal  DPPKAD,  untuk  me- nentukan  program  dan  kegiatan  yang  akan menjadi prioritas.
Alokasi  anggaran  yang  diperuntukkan untuk pengelolaan pajak hotel dan pajak res- toran  berupa  Program  Peningkatan  dan  Pe- ngelolaan  Keuangan  Daerah  dalam  bentuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sum- ber-sumber  pendapatan  daerah  yang  berkai- tan  dengan  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pa- jak restoran, sarana prasarana pendukung pe- ngelolaan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  be- lum  memenuhi  kebutuhan.  Ketersediaan  sa- rana  seperti  komputer,  laptop,  printer,  serta lemari  arsip  belum  memenuhi  kebutuhan untuk  pelayanan  perpajakan,  terlebih  masih didapatkan  sarana  kerja  dengan  kondisi  ru- sak.  DPPKAD  pun  belum  mengalokasikan ketersediaan  anggaran  untuk  pemenuhan  ke- butuhan  sistem  informasi  pengelolaan  pajak daerah.
Perhitungan Potensi Pajak dan

## Optimalisasi Penerimaan
Kegiatan perhitungan potensi pajak hotel dan pajak  restoran  tersebut  belum  dilaksanakan secara  memadai.  DPPKAD  belum  mengum- pulkan data yang cukup sebagai bahan perhi- tungan potensi pajak hotel dan pajak restoran sehingga  target  pendapatan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  yang  ditetapkan  belum realis- tis.  DPPKAD  juga  belum  mengoptimalkan penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran melalui  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  per- pajakan daerah.
Ekstensifikasi  pendataan  subjek  pajak hotel  dan  subjek  pajak  restoran  belum  me- nunjukkan  perbaikan  yang  signifikan  terha- dap database  wajib  pajak  yang  dimiliki  oleh DPPKAD.  Begitu  pula  dengan  kegiatan  in- tensifikasi  berupa  penyuluhan  dan  sosiali- sasi.  Selain  itu,  DPPKAD belum  melakukan proses  penagihan  yang  meru-pakan  bagian dari  kegiatan  intensifikasi  berupa  penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ataupun surat  peringatan  terhadap  wajib  pajak  yang tidak  melaksanakan  ketentuan  perpajakan.

## Pemungutan Pajak
Prosedur  pendaftaran  dan  pengukuhan wajib pajak telah diatur dalam Peraturan Bu- pati Siak Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pe- tunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan  Peraturan  Bupati  Siak  Nomor 28 Tahun 2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemu- ngutan Pajak Restoran. Dalam peraturan ter- sebut  dinyatakan  bahwa  setiap  wajib  pajak hotel dan wajib pajak restoran wajib mendaf- tarkan  usahanya  kepada  DPPKAD  dalam jangka  waktu  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari  sebelum  dimulainya  kegiatan  usahanya dan  apabila  wajib  pajak  tidak  melaporkan sendiri usahanya maka DPPKAD akan men- daftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
Pemungutan pajak hotel dan pajak res- toran  dilakukan  berdasarkan  metode self asessment .  Penggunaan  metode self  asess- ment menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  me- lakukan  perhitungan,  pelaporan,  dan  penye- toran  pajak  sendiri  kepada  DPPKAD  atau tempat lain yang ditunjuk.
Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  NP- WPD  diwajibkan  melakukan  pembayaran berdasarkan  bukti  transaksi  dan  rekapitulasi penerimaan  bulanan  dengan  menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) selambat-lambat- nya  tanggal  15  bulan  berikutnya.  Pelaporan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan SPTPD. Pelaporan dan penyetoran pajak ter- sebut harus dilengkapi dengan dokumen pen- dukung  berupa  bukti  transaksi  dan  laporan omzet  bulanan  usaha  yang  akan  dijadikan dasar  pengenaan  pajak.  Seksi  Pendaftaran Pendataan  dan  Penetapan  akan  melakukan verifikasi  atas  SPTPD  dan  dokumen  pendu- kungnya  untuk  meyakinkan  kebenaran  dasar pengenaan  pajak  dan  nilai  pajak  yang  akan disetor.

## Monitoring dan Evaluasi
Dalam  upaya  peningkatan  kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, DPPKAD telah melakukan berbagai kegiatan dalam  rangka  optimalisasi  penerimaan  pajak hotel  dan  pajak  restoran  melalui  kegiatan yang  bersifat  intensifikasi  dan  ekstensifikasi pajak  daerah.  Agar  DPPKAD  dapat  melak-
sanakan kegiatan yang direncanakan diperlu- kan adanya monitoring dan evaluasi.
Pencapaian  tingkat  keberhasilan  DPP- KAD  dalam  pengelolaan  pajak  daerah  dapat diukur melalui kegiatan monitoring dan eva- luasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan DPPKAD baru sebatas meman- tau  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  sedangkan  fungsi  monitoring atas  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak restoran secara keseluruhan belum dilaksana- kan.  DPPKAD  belum  memiliki  instrumen monitoring  dan  evaluasi  atas  pengelolaan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  misalnya  da- lam  bentuk  SOP  sehingga  belum  ada  acuan perbaikan  untuk  peningkatan  penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

## PEMBAHASAN
Peraturan  Daerah  yang  mengatur  me- ngenai pengelolaan pajak  hotel adalah Perda Kabupaten  Siak  Nomor  21  Tahun  2010  ten- tang Pajak  Hotel serta diatur lebih lanjut de- ngan  Peraturan  Bupati  Nomor  27  Tahun 2012  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemu- ngutan Pajak Hotel. Untuk pengelolaan pajak restoran  diatur  dalam  Perda  Kabupaten  Siak Nomor 20 Tahun  2010 tentang  Pajak  Resto- ran serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petun- juk  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Resto- ran. Ketentuan pokok yang termuat pada Per- da Hotel dan Perda Restoran memuat 12 ke- tentuan  pokok  yang  mengatur proses penge- lolaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  yaitu: 1) objek  pajak;  2) dasar pengenaan  dan  tarif pajak;  3)  wilayah  pemungutan,  masa  pajak, perhitungan  dan  saat  pajak  terutang;  4)  tata cara  pemungutan  dan  tata  cara  penetapan pajak;  5)  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD);  6)  tata  cara  pembayaran;  7)  tata cara  penagihan  pajak;  8)  tata  cara  pembetu- lan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi admi- nistratif;  9)  keberatan  dan  banding;  10)  pe- ngawasan; 11) pembukuan dan pemeriksaan; dan 12) insentif pemungutan.
Kegiatan  pengelolaan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  di  Kabupaten  Siak  dimulai dengan  proses  pendaftaran  usaha  untuk
memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak Daerah  (NPWPD)  dan  menjadi  Wajib  Pajak (WP).  Pemohon  mengisi  formulir  pendafta- ran  NPWD  dan  formulir  Surat  Pemberita- huan  Pajak  Daerah  (SPTPD)  disertai  doku- men pendukung berupa fotocopy KTP Pemi- lik  Usaha  atau  Surat  Kuasa  dan  copy  KTP dari  pemilik  jika  diwakilkan,  Surat  Domisili Usaha/Surat  Izin  Usaha  dan  jika  berbentuk badan  usaha  maka  menyertakan  akta  pendi- rian perusahaan. Formulir dan dokumen pen- dukung  diserahkan  ke  staf  verifikasi.  Hasil verifikasi  formulir  dan  kelengkapan  data pendukung disampaikan oleh Staf ke Kepala Seksi  Pendaftaran,  Pendataan,  dan  Peneta- pan, jika telah sesuai dan lengkap akan dibe- rikan  persetujuan.  Formulir  NPWPD  yang telah  disetujui  oleh  Kepala  Seksi  Pendafta- ran,  Pendataan,  dan  Penetapan  dikukuhkan dengan  Surat  Pengukuhan  Wajib  Pajak.  Su- rat Pengukuhan kemudian diparaf oleh Kepa- la Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Peneta- pan,  Kepala  Bidang  PAD  dan  Dana  Perim- bangan,  Sekretaris  DPPKAD, dan  ditandata- ngani  oleh  Kepala  DPPKAD.  Setelah  surat pengukuhan  ditandatangani  Kepala  DPP- KAD, kartu NPWPD dicetak dan diserahkan bersama surat pengukuhan ke WP.
Proses  pembayaran  Pajak  Hotel  dan Pajak  Restoran  dimulai  dari  WP  mengisi SPTPD  yang  ada  di  Bidang  PAD  dan  Dana Perimbangan dan di 5 UPTD. SPTPD secara online  belum  ada.  SPTPD  yang  telah  diisi dan  Laporan  Omzet  yang  dibawa  WP  dise- rahkan ke UPTD untuk kemudian diserahkan ke  staf  Bidang  PAD  dan  Dana  Perimbangan dhi.  Seksi  Pendaftaran  Pendataan  dan  Pene- tapan  untuk  dilakukan  pengecekan  atas  ke- lengkapan dokumen pembayaran.
Untuk  laporan  omzet,  personil  yang memverifikasi tidak meneliti perhitungan ni- lai omzet bulanan  yang telah dilaporkan dan tidak  meminta  Laporan  Omzet  dicetak  (di- print )  pada  kertas  yang  dilengkapi  dengan kop  perusahaan  hotel  dan  tetap  menerima Laporan  Omzet  yang  tidak  dilengkapi  tanda tangan  dan  nama  sebagai  identitas  resmi  la- poran  serta  tidak  adanya  stempel  hotel  atau perusahaan  hotel.  Hasil  verifikasi  pun  ter- kadang tidak dilengkapi dengan tanda tangan
dan  nama  petugas  DPPKAD  (verifikator) yang  telah  memverifikasi  dokumen  yang  di- persyaratkan  jika  akan  melakukan  pembaya- ran.  Setelah  diverifikasi,  SPTPD  dan  Lapo- ran  Omzet  kemudian  dicatat  secara  manual (belum  ada  peng input an  ke  dalam  Sistem Informasi).  Kemudian,  Surat  Tanda  Setoran (STS)  akan  diberikan  oleh  UPTD  kepada WP  untuk  dilakukan  pembayaran  ke  Kas Daerah  yang  ada  di  Bank  Riau  Kepri.  WP kemudian  membayar  di  Bank  Riau  Kepri. Setelah  dilakukan  pembayaran,  Bendahara Penerimaan  akan  memberikan  Tanda  Bukti Pembayaran  (TBP)  kepada  WP.  Pemerintah Kabupaten  Siak  semestinya  dalam  pengelo- laan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  dileng- kapi  dengan  struktur  organisasi,  Perda,  Per- bup, SOP Pengelolaan Pajak Daerah, sumber daya,  dan  sarana  prasarana  yang  memadai. Untuk  mendukung  kelancaran  kegiatan  pe- ngelolaan pajak hotel dan pajak restoran, di- perlukan  struktur  organisasi  yang  secara lengkap  mengatur  kewenangan  setiap  unit kerja  dan  secara  jelas  mengatur  koordinasi antar unit kerja. Pengelolaan pajak hotel dan pajak  restoran  juga  harus  didukung  dengan Perda dan  Perbup  yang  selaras  dengan  pera- turan perundang-undangan, tidak multi tafsir, dan  tidak  memiliki  celah  hukum.  Untuk menjamin pelayanan yang terstandarisasi dan seragam  kepada  seluruh  masyarakat,  penge- lolaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  harus didukung  dengan  SOP  yang  lengkap  dan memenuhi persyaratan SOP  yang baik. Pada akhirnya,  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak restoran  tidak  akan  efektif  jika  tidak  didu- kung dengan sumber daya manusia dan sara- na  prasarana  yang  memadai  secara  jumlah dan kualitas.

## SIMPULAN
Kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak  res- toran  telah  didukung  dengan  peraturan  dae- rah  dan  peraturan  bupati  tetapi  memiliki dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang  lengkap  dan  jelas,  serta  sumber  daya manusia  (SDM)  dan  sarana  prasarana  yang mendukung  pengelolaan  pajak  hotel  dan pajak restoran belum cukup dan berkualitas.
Perhitungan potensi  pajak  dan  optima- lisasi  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  res- toran belum menghasilkan target pendapatan yang  realistis  dan  belum  didukung  dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terprogram  baik,  serta belum  melakukan  pe- nerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ataupun  surat  peringatan  terhadap  wajib pajak  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan perpajakan.
Kegiatan  pemungutan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  dijumpai  kelemahan  antara lain penetapan pajak terutang belum dilaksa- nakan sesuai dengan aturan yang berlaku, da- tabase wajib pajak hotel dan wajib pajak res- toran  belum  lengkap  dan  mutakhir,  kegiatan pemeriksaan pajak belum dilaksanakan seca- ra rutin dan terjadwal.
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  be- lum  mendukung  sepenuhnya  pengelolaan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  yang  ditun- jukkan  dengan  belum  tersedianya  instrumen dan  sistem  pelaporan  yang  lengkap,  belum dilaksanakannya  kegiatan  monitoring  dan evaluasi  pencapaian  target  kinerja secara  ru- tin  dan  terjadwal,  dan  belum  pernah  dilaku- kan  pemeriksaan  sebagai  bahan  perbaikan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

## DAFTAR RUJUKAN
Brotodiharjo  R,  Santoso,  (1989). Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak ,  Bandung,  PT Eresco.
Handayaningrat,      Soewarno,      (1981). Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung. Rahmawati,  Farida,  (2008).    Desentralisasi Fiskal:    Konsep,  Hambatan  dan
Prospek. Malang: Penerbit Bayumedia.
Sidik,  Machfud,  (2002).  Optimalisasi  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam Rangka  Meningkatkan  Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan  secara  Orasi  Ilmiah. Bandung. 10 April 2002. Sinaga, BM. dan H.Siregar, (2005). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia . Bogor:
Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian Pada  Masyarakat,  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi.  Bogor:  Institut Pertanian.