ISSN: 2654-847X http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea

## Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender

## Very Wahyudi
Staf pengajar di Jurusan Pemikiran Politik Islam, UIN Mataram Email: verywahyudi89@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data kepustakaan, dan kemudian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang  bagaimana  peran  politik  perempuan  dalam  dinamika perpolitikan Indonesia selama ini. Kemudian pembahan berawal dari budaya  patriarki  yang  dominan dalam  realitas  masyarakat  bahkan negara,  mengakibatkan  tidak  mudah  mengubah  pandangan  bahwa politik  adalah  wilayah  publik  yang  penting  dan bisa  dimasuki  oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama  ini  dikonstruksikan  untuk  lebih  maju  daripada  perempuan. Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi prosentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang.
Kata Kunci: Politik, Perempuan, Gender.
Abstract: Drawing on the literature, this study aims to shed some light on women’s role in the Indonesian political arena. The view that women have no room in politics is a result of the patriarchal culture within the society even across the state, undermining women, and legitimating the view  that  politics  is  an  important  public  sphere,  which  denies  their participation. As a consequence, there remains a small portion of women being able to compete with men, who have often been regarded superior over their female counterparts. The interest of women to partake in the political arena has indeed been exponential, yet the percentage remains low despite being legitimated by the constitutions.
Keywords: Politics, Women, Gender.
64 | Wahyudi, Peran Politik…

## Pendahuluan
Membangun  masyarakat  sipil  berarti  memperjuangkan  ruang publik  yang di  dalamnya mencakup  seluruh warga Negara baik  laki- laki  maupun  perempuan  tanpa  adanya  pengecualian.  Dalam  sistem politik  kita  selama  ini,  kebijakan  berlaku  menempatkan  perempuan hanya  sebagai second  person .    Rendahnya    partisipasi    perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan  perempuan  kurang  terakomodasi  dalam  sejumlah keputusan  politik,  karena  sejumlah  keputusan  politik  yang  dibuat cendrung  berwatak  maskulin  dan  kurang  bersfektif  gender, sementara  sebagaian  besar  keputusan  politik  yang  dibuat  selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.
Pengaturan  tentang  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  jumlah  perempuan  yang  duduk  di lembaga  legislatif  telah  diatur  dalam  beberapa  undang-undang  yang terkait  dengan  pemilu,  bahkan  bila  dibandingkan  dengan  beberapa pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal  tersebut  pada  Pemilu  2014  lebih  banyak  dan  rinci.  Meskipun demikian,  jumlah  perempuan  yang  pada  akhirnya  menjadi  Anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini  perlu  dicermati  secara  kritis  karena  hasil  yang  diperoleh berbanding  terbalik  dengan  tingkat  pencalonan  caleg  perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014  ini. 1 Perempuandan  laki-laki  mempunyai  tempatnya  masing- masing  di  dalam  kehidupan  kemasyarakatan.  Dan  kedua  jenis manusia  tersebut  dapat menempati  tempatnya masing-masing  tanpa menjadi  kurang  hak-sama,  karena  fikiran,  kecerdasan,  menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan wanita.
Reformasi  politik  di  Indonesia  sebenarnya  memberikan harapan  yang  besar  bagi  perempuan  yang  selama  ini  hak  politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha
1 Data  dapat  dilihat  diInfo  singkat  kesejahte  raan  sosial, kajian  singkat  terhadapa isu-isu  terkini  (penurunan  keterwakilan  perempuan  dalam  pemilu  2014) VOL,  VI,  No. 10/II/P3DI/Me i/2014
pemberdayaan  hak  perempuan  khususnya  hak  politik  yang destruktif.  Namun  era  reformasi  ini  tidak  bisa  menghilangkan apatisme  dan  ketidak  berdayaan  perempuan  yang  selama  puluhan tahun  dijebloskan  oleh  sistem  politik  hegomonik  dan  represif 2 .  Peta demografis  menunjukkan,  jumlah  penduduk  perempuan  di Indonesia  lebih  banyak  dari laki-laki,  demikian  pula  jumlah  pemilih perempuan.  Namun,  dalam  proses  politik  jumlah  itu  bukanlah jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan.
Dimulai  sejak  Pemilu  2004  dan  Pemilu  2009  tentang  kuota perempuan  sekurang-kurangnya  30%  baik  yang  duduk  sebagai pengurus  partai  politik,  sebagai  calon  anggota  KPU  maupun  sebagai calon  anggota  DPR/DPRD.  Sejak  saat  itulah  perempuan  Indonesia yang     selama      ini      tidak   sadar    kalau       sudah    terkena        getar gender (genderquake) mulai  bangkit  untuk  memperjuangkan kebijakan affirmative  action. Pada  pemilu  2014,  kaum  perempuan kembali  mendapat  kesempatan  lagi  bahwa  parpol  peserta  pemilu harus  memenuhi  syarat  untuk  menyertakan  sekurang-kurangnya 30%  keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan  parpol  tingkat pusat  (UU  No.8/2012,  pasal  15  huruf  d)  dan  pencalonan  anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal  55).
Berbicara  tentang  perempuan  tidak  dapat  terlepas  dari    peran dan  kedudukannya  dalam  masyarakat,  apalagi  dikaitkan  dengan masalah  politik.  Dalam  konteks  politik,  peran  dan  posisi  kaum perempuan  cukup  kentara  mengalami  diskriminasi,  masalah  peran dan  posisi  kaum  perempuan  di  wilayah  publik  merupakan    bagian dari  hak-hak  asasi  yang  setiap  manusia  berhak  memilikinya.  Namun yang  cukup  ironis,  kaum  perempuan  justru  banyak  yang  belum memahami  tentang  hak-hak  mereka.  Politik  Indonesia  yang  masih sarat  dengan  diskriminasi  gender.  Harus  diakui  bahwa  kaum perempuan  di  Indonesia,  yang  merupakan  mayoritas,  masih  buta terhadap  wacana  politik.  Peran  dan  posisi  mereka  di  wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma
2 Dikemukakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid Pada pe ngantar yang ditulisnya dalam (Perempuan  Politik di  Era  Parlemen,  Sebuah  Sketsa  Perjuangan  dan  Pemberdayaan 1999-2001).
66 | Wahyudi, Peran Politik…
yang  menempatkan  peran  dan  posisi  kaum  perempuan  amat disepelekan.
Istilah  Kesetaraan  gender  adalah  istilah  yang  banyak  diucapkan oleh  para  aktivis  sosial,  kaum  feminis,  politikus,  bahkan  oleh  para pejabat  negara.  Istilah  kesetaraan  gender  secara  praktis  hampir  selalu diartikan  sebagai  kondisi  "ketidaksetaraan"  yang  dialami  oleh  para perempuan.  Maka,  istilah  kesetaraan  gender  sering  terkait  dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan  gender  juga  berarti  adanya  kesamaan  kondisi  bagi  laki- laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  serta  hak- haknya  sebagai  manusia,  agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi dalam  kegiatan  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan dan  pertahanan  dan  keamanan  nasional    (hankamnas),    serta kesamaan  dalam menikmati  hasil pembangunan  tersebut.  Kesetaraan gender  juga  meliputi  penghapusan  diskriminasi  dan  ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
Oleh  karena,  banyak  bermunculan  program  atau  kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan,  yang  biasanya  berupa  pelatihan  tentang  isu-isu  gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam  segi  kehidupan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Pemerintah  pun juga  tidak  tinggal  diam  di  dalam  melakukan  pencapaian  hasil  dari kesetaraan gender.
Kita  patut  bangga  dan  menghargai  atas  perjuangan  kaum perempuan  di  legislatif,  para  aktivis  perempuan  dan  para    feminis yang  menginginkan  semua  pihak  bersedia  mendukung  affirmative action  dengan  harapan  agar    ada    perimbangan    antara    laki-laki dengan  perempuan  di  lembaga  legislatif  maupun  lembaga-lembaga pengambilan  keputusan,  sehingga  kebijakan-kebijakan  publik/politik tidak  akan  bias  jender  tetapi  justru  akan  mendinginkan  suhu  politik yang semakin hari kian memanas.
Berbicara  tentang    perempuan    dan    politik,    merupakan bahasan  yang  menarik.  Sebab,  peran  politik  perempuan  dari perspektif  kalangan  feminisme  radikal  adalah  dimana  terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan)  peran
perempuan  di  ranah  domestik  ke  ranah  publik.  Atau  dalam  bahasa populernya,  kesetaraan  gender.Dominasi  budaya  patriarkhi  seolah memberi  garisan  tegas  bahwa  antara  perempuan  dan  politik, merupakan  dua  dunia  yang  berbeda  dan  tidak  dapat  bersinergi  satu dengan  yang  lainnya.  Dunianya  perempuan  adalah  di  rumah  yang meliputi  wilayah domestik,  mengurus anak-anak  dengan segala tetek bengeknya  dan  kalaupun  berkarir  di  luar  rumah  maka pekerjaan/karir  bukanlah  hal  yang  utama.  Perempuan  diharuskan siap  memainkan  peran  ganda,  sebagai  ibu  dan  perempuan  bekerja. Sedangkan  politik  adalah  tempat  yang  cocok  bagi  laki-laki  karena penuh  dengan  intrik-intrik  berbahaya,  terlihat  macho,    penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan.
Dengan  kondisi  seperti  ini,  perempuan  jelas    tidak    memiliki nilai tawar menawar. Terjun  ke  dunia  politik bagi perempuan bukan berarti  harus  menjadi  anggota  legislatif,  bupati,  walikota  atau presiden.  Namun  berperan  aktif  di  ranah  politik  meru•pakan pembuktian  kemampuan  intelegensia  sekaligus  aktualisasi  diri  bagi kaum  Hawa.  Keterlibatan  perem•puan  dengan  politik  berarti membukakan  akses  bagi  perempuan  untuk  ikut  menentukan kebijakan  publik.  Sebab  masalah  yang  dihadapi    masyarakat    selama ini  juga  merupakan  masalah  perempuan.  Sebaliknya,  masalah perempuan  juga  persoalan  masyarakat.  Untuk  itulah    perempuan wajib  menentukan  sikap  dalam  pengambilan  keputusan  tersebut  dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.
Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  juga  sangat  penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas  legislasi  yang  dihasilkan  lembaga  Negara  dan    publik.  Selain itu  juga  akan  membawa  perempuan  pada  cara  pandang  yang berbeda  dalam  melihat  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender.Signifikansi  keberadaan  perempuan  di  parlemen  juga  akan berdampak  pada  perumusan  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan  sebagai  bagian  dari  agenda  nasional  yang  akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan  Gender.
Gender   merupakan   dimensi  yang  harus  dimasukkan  dalam semua   kebijakan-kebijakan,   serta  dalam   perencanaan   dan proses-
68 | Wahyudi, Peran Politik…
proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap,  kebutuhan-kebutuhan,  dan  peran-peran  perempuan  dan laki-laki  dalam  masyarakat  menurut  faktor-faktor  sosial,  dan permasalahan  di  atas  menunjukkan  bahwa  antara  teks  dan  konteks beserta  pemaknaan  yang  terjadi  sangatlah    menunjukkan ketimpangan  dan  bahkan  menggiring  berbagai  pihak  untuk melakukan  multitafsir  terhadap  peran  perempuan  di  pentas  politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan  hak-hak  perempuan.  Hal  ini  patut  untuk  dilakukan analisis  kritis  dan  logis  untuk  memberikan  pemaknaan  yang mendalam,  baik  secara  yuridis,  filosofis  dan    sosiologis    terhadap adanya  teks  keterwakilan  perempuan  di  politik  yang  selama    ini hanya  dimaknai  secara  parsial  dan  hanya  dari  kebutuhan  para  pihak saja. Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  terkandung  bahwa NegaraRepublik  Indonesia  adalah  Negara  yang  berkedaulatan  rakyat berdasar  atas  kerakyatan  dan  permusyawaratan  perwakilan.  Oleh karena  itu,  sistem  negara  yang  terbentuk  dalam  Undang-Undang Dasar  harus  berdasar  atas  kedaulatan  rakyat  dan  berdasar  atas permusyawaratan perwakilan.   Berdasarkan    paparan  latar   belakang di  atas  maka  dapat  ditarik  masalah  tentang  bagaimana  peran  politik perempuan dalam presfektif gender?

## Pembahasan

## 1. Pemberdayaan Politik Perempuan
Perempuan  Indonesia  lebih  banyak  bekerja  disektor  domestik rumah  tangga.  Perempuan  yang  bekerja  diranah  publik  pada umumnya  masih  harus  mengurus  rumah  tangga,  walaupun perjuangan  emansipasi  wanita  yang  mengupayakan  kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Secara umum perempuan yang bekerja diranah  publik  masih  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan, perempuan lebih cendrung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan  jabatan,  disamping  sering  dipandang  kurang  kredibel dalam  memegang  pekerjaan-pekerjaan  penting.Secara  tradisi, perempuan  ditempatkan  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitasrumah tangga. Bahkan ada
semacam  jargon  orang  tua  yang  enggan  untukmenyekolahkan  anak perempuannya  karena  paling  nanti  hanya  akan  diambil  istri  dan mengurusi  rumah  tangga  saja  Hal  semacam  ini  terus-menerus diturunkan  padasetiap  generasi  sehingga  menjadi  sebuah  nilai  yang berlaku  dalam  masyarakatyang  menempatkan  laki-laki  lebih  tinggi kedudukannya dibandingkan denganperempuan.
Secara umum ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini terjadi  yaitu,  kultur  dan  pemaham  tentang  agama  yang  merupakan faktor  klasik  keterbelakangan  perempuan  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Dunia  perempuan  adalah  dunia    yang    berbeda dengan laki-laki,  terlihat dari segi kebutuhan  yaitu adanya perbedaan kebutuhan  antara  perempuan  dan  laki-laki,  sehingga  solusi  dari setiap  permasalahan  perempuanhanya  bisa  dijawab  oleh  perempuan karena  laki-laki  tidak  akan  bisa  memahami  kebutuhan  perempuan. Yang  menjadi  persoalan  adalah  kelemahan  perempuan  dibidang politik,  maka  ketika  perempuan  mampu  terjun  ke  dunia  politik  dan mampu  menunjukkan  prestasinya  maka  salah  satu  persoalaan perempuan  telah  terjawab.  Karena  perempuan  lebih  diposisikan  di belakang  laki-laki,  partisipasi  perempuandalam  dunia  politik  dinilai tidak  lebih  dari  sekedar  pemberian  hak  pilih  atau  pemberian  suara pada  pemilu,  hal  ini  juga  lebih  kepada  peran  untuk    berpartisipasi yang  di  mobilisasi (mobilized  participation) daripada  partisipasi  yang bersifat  otonom (autonomous  participation) yang  mencerminkan  hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas.
Kebijakan  politik  memang  sangan  diperlukan  dalam  upaya pemberdayan  perempuan  karena  melalui  keputusan  politik,  segala aktifitas  kehidupan  dapat  ditentukan.  Sehingga  dengan  adanya one gate  policy atau  kebijakan  satu  pintu  yang  digagas  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  untuk  mengkoordinir  kegiatan  yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan.
Prospek  positif  bagi  keterwakilan  politik  perempuan  harus diimbangi  dengan  tanggung  jawab  moral  baik  secara  idealisme maupun  implementasinya.  Semua  tergantung  dari  seberapa  kuat idealisme  dan  dan  konsistensi  perjuangan  kaum  perempuan  dalam panggung politik. Prospek keterwakilan perempuan di parlemen
70 | Wahyudi, Peran Politik…
sangat tergantung pada sejumlah korelasi kuat antara system pemilu, partai  politik,  mekanisme  pencalonan  dan  elemen  teknis  pemilu seperti  formula  penentuan  calon  terpilih  dan  tata  cara  pemberian suara.
Kebijakan affirmative action yang memberi kemudahan pada perempuan  untuk  berpartisipasi  lebih  luas  bagi  perempuan  sejak tahun  2004,  sistem  ini  memberikan  peluang  munculnya  wakil-wakil perempuan  di  parlemen.  Aspek-aspek  dalam  sistem  pemilu  perlu diperhatikan  untuk  melihat  peluang    keterwakilan    perempuan adalah:  batasan  daerah  pemuli  (DAPIL),  mekanisme  pencalonan, metode  pemberian  suara,  pormula  penetapan  calon  terpilih.    Di tingkat  nasional,  partisipasi  perempuan  dalam  politik  dijamin sepenuhnyadalam  Revisi  Undang-Undang  Politik.  DalamUndang- undang  nomor  2  tahun  2008  tentangPartai  Politik  tersebut, pembentukan  dankepengurusan  partai  politik  di  tingkat  pusatharus menyertakan  30%  untuk  keterwakilanperempuan  (pasal  2  tentang pembentukanpartai  politik),  serta  ketentuan  untukmemperhatikan minimal  30%  keterwakilanperempuan  dalam  kepengurusan  di tingkatpropinsi  dan  kabupaten/kota  (pasal  20).  Kemudian  dengan adanya  putusan  MK  yang  menganulir  pasal  214  UU  No.10/2008 dimana  penentuan  calon  tidak  lagi  berdasarkan  no  urut  melainkan berdasarkan  suara  terbanyak  dianggap  telah  mematisurikan keterwakilan  politk  perempuan  di  DPR/DPRD,  sebagaimana  yang dimaksud dalam UU  No. 10/2008  pasal 56  menyatakan bahwa  daftar calon  yang  diajukan  parpol  memuat  paling  sedikit  30  persen keterwakilan perempuan. 3
Sebagai  tindak  lanjut  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik.
Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar- dasar yang fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia
3 Baswir R. 2009, Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 147.
keterlibatan  perempuan  dalam  level  manajemen  partai  masih sangat rendah dan system ini masih belum dapat dilaksanakan.
b. Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus harus dengan affirmative action.
Artinya  harus  ada  kuota  yang  mengharuskan  perempuan dilibatkan  dalam  aktifitas  politik.  Dibeberapa  Negara    dalam proses  pemilihan  kandidat  untuk  anggota  parlemen  masing- masing  partai  politik  memberikan  kuota  kepada  kandidat perempuan.  Seperti  di  Argentina  yang  memberikan  kuota  30%, Brazil 20%, India 33%. 4
Namun  untuk  merealisasikan  keduanya  bukanlah  sesuatu  hal yangmudah  karena  proses  transisinya  harus  melibatkan  seluruh kelompok  masyarakat,  bukan  hanya  elit  politik.  Untuk  itu  apabila upaya  pemberdayaan  didukung  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat, maka akan muncul system politik yang sensitive gender.
Jika  kita  berbicara  mengenai  pemberdayaan  atau  partisipasi politik  perempuan,  maka  sedikitnya  ada  dua  faktor  utama, sebagaimana  diajukan  oleh Center  For  Asia-Pasific  Women  In  Folitics, yang  menjadi  hambatan  utama.  Adapun  dua  faktor  yang  dimaksud adalah: 5
a. Pengaruh  dan masih  mengakarnya  peran dan pembagian  gender antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tradisional  yang  membatasi atau
menghambat partisipasi perempuan dibidang
kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau  keputusan.
b. Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas  akses  perempuan  terhadap  kekuasaan  yang  tersebar diberbagai kelembagaan sosial dan politik.
Partisipasi  politik  perempuan  adalah  stereotipe  gender  yang berkaitan  dengan  masalah  perempuan  dan    politik,    khususunya dalam hal kepemimpinan politik, dimana stereotipe ini memiliki dua kata gori yakitu:
4 Soetjipto A.W. 2011, Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan  Indonesia Pasca Reformasi), Tange rang: PT Wahana Aksi Kritika. hlm.20 5 Subono N.I. 2013, Perempuan dan Partisipasi Politik , Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP). hlm 21.
72 | Wahyudi, Peran Politik…
a. Perempuan  tidak  terlalu  pas  untuk  masuk  dalam  dunia  politik, dan yang lebih khusus lagi duduk di dalam posisi kepemimpinan politik.
b. Tuntutan  yang  tinggi  bahwa  perempuan  yang  terlibat  dalam kekuasaan dan otoritas harus mampu  segalanya.
Secara  tradisi  yang  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  atau buatan  manusia,  ranah  publik  adalah  ranahnya  laki-laki  dan  ranah privat  adalah  ranahnya  perempuan.  Selama  ini  pada  umumnya diasarkan  pada  keyakinan  bahwa  perempuan  mengelola  segala  hal dalam  rumah  tangga,  misalnya  mengurus  orang  tua/mertua,  suami dan anak-anak. Sehingga kegiatan perempuan di yang bekerja di luar seperti  mencari  nafkah  baik  uang  maupun  yang  lainnya,  aktif  di dalam organisasi atau komunitas, atau bahkan di dunia politik,  selalu dilihat  sebagai  tanggung  jawab  skunder.  Selama  semua  itu  tidak meninggalkan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  ibu  rumah  tangga, istri,  anak  perempuan  yang  berada  di  ranah  privat  sehingga aktivitasnya di ranah publik bisa  diterima.
Keadaan  perempuan  belakangan  ini  mulai  memperlihatkan perubahan,  termasuk  keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  ranah politik,  tetapi  yang  menjadi  persoalan  bahwa  seringkali    aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat karena mereka  tetap  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  sepenuhnya    di ranah  privat  yaitu  menjalani  kodrat  sebagai  perempuan  yaitu mengurus rumah tangga.
Kita  sudah  bisa  melihat  perempuan  duduk  memegang  posisi- posisi  strategis  diberbagai  bidang  baik  itu  sosial  maupun  politik hingga  ekonomi,  tetapi  persoalannya  akan  berbeda  ketika  ketika menyangkut  dengan  perempuan.  Harapan  tuntutan  masyarakat terhadap  perempua  sebagai  sebagai  pemimpin  memiliki  perbedaan bila  dibandingkan  dengan  laki-laki,    masyarakat    memandang pemipin  perempuan  dengan  standar  harapan  dan  tuntutan  yang tinggi,    misalkan  kalangan    perempuan  meskipun  sukses menunjukkan  kemampian  di  dalam  bidang  kepemimpinan  tetapi mereka harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah
tangga dan keluarga mereka. Merekapun dituntut dengan kualifikasi yang tinggi untuk diktan layak sebagai seorang pemimpin 6 .

## 2. Gender dan Demokrasi
Stereotipe  gender  adalah  kategori  yang  merefleksikan    kesan dan keyakinan tentang apa prilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Contoh stereotif gender dalam  masyarakat: 7
Feminim Cantik Seksi Pe nuh kasih sayang Pe nuh rasa simpati Imaginatif Berdasarkan intuisi Me nawan Lembut Artistik Bersuara lembut Se nsitif Kemampuan berbicara Manis Se ntime ntil Kreatif Kecil mungil Mudah bersosialisasi  Pe nuh rasa cinta Maskulin Atletis Selalu ingin bersaing Analisis Besar dan tegap Kurang se nsitif Hebat dalam urusan angka Berotot Me ndominasi Abstrak (tidak artistik) Tinggi Petualang Pintar dalam memecahkan masalah secara logika/ analitis Bersuara tinggi Agresif Pintar memberi alasan Kuat Berani Tidak berdasarkan intuisi Sumber : Rokhmansyah, Alfian. 2016, PENGANTAR GENDER DAN FEMINISME, Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Garuda Wacana: Yogyakarta
Masalah atau isu gender seperti lemahnya pemahaman tentang gender,  tidak  hanya  terjadi  di  tingkat  masyarakat  akan  tetapi  ini menjadi persoalan hingga tingkat pengambilan keputusa baik tingkat
6 Misalnya  di  sini  yang  dilihat  adalah  latar  belakang  pe  ndidikannya,  kine  rja profe sionalnya, atau keaktifannya di berbagai organisasi baik sosial, politik maupun ekonomi. Belum lagi mereka selalu dilihar model ideal seorang perempuan, itri dan ibu  yang  bisa  membag  waktu,  pandai,  figur  publik  tetapi  tetap  tidak  lupa  de  ngan kodratnya di ranah domestik.
7 Rokhmansyah,  Alfian.  2016, PENGANTAR  GENDER  DAN  FEMINISME, Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Garuda Wacana: Yogyakarta. hlm 10-11.
Pemikiran Sifat Kondisi Fisik Dimensi
Identitas Gender
74 | Wahyudi, Peran Politik…
legislatif maupun yudikatif. Isu gender terjadi akibat dari perbedaan peran, sifat biologis, hak dan posisi serta kuatnya nilai sosial budaya dan  patriarkhi  yang  menempatkan  laki-laki  dan  perempuan  pada kedudukan dan peran yang berbeda atau tidak setara.
Di  Indonesia  sendiri,  isu  kesetaraan  gender  dan  anti  kekerasan dan isu-isu lain yang  mengusung  tema-tema  persamaan  dan keadilan pada  ranah  perkawinan  dan  seksual  terus  didengung-dengungkan. Historitas  adanya  pembedaan  gender  ini  terjadi  melalui  proses  yang sangat  panjang  dan  beragam,  diataranya  adalah  karena  dibentuk, disosialisasikan,  diperkuat,  bahkan    dikonstruksi    secara    sosial maupun  kultural,  baik  melalu  interpretasi  teks-teks  keagamaan ataupun olen Negara.
Era  reformasiadalah  era  baru  perubahan    sosial    bangsa Indonesia  pasca  lengsernya  presiden  Soeharto  oleh gerakan reformasi yang  diprakarsai  kaum    intelektual    dan    mahasiswa,    kesetaraan gender  dan  dan  partisipasi  kaum  perempuan  diranah  publik  pasca reformasi  merupakan  isu  yang  menarik  karena  sebelumnya    peran dan  akses  mereka  sangat  terbatas.  Kultur  dan    sistem    politik    yang telah  berubah  pada  masa  reformasi  memunculkan  perempuan- perempuan  hebat,  tokoh-tokoh  perempuan  yang  berkiprah  diranah politik  terus  bertambah  ketika  DPR  membuat  Undang-undang  baru yang  mengharuskan  partai  politik  melibatkan  30%  kepengurusan partai diisi oleh kaum perempuan. 8
Untuk  mewarnai  proses  demokratisasi  di  Indonesia,  gerakan perempuan yang terdiri dari beragam organisasi dan keompok, ikut serta memanfatkan momentum emas ini dan mendesakkan beragam pembaharuan  yang  lebih  baik  upaya  pembaharuan  dilakukan  lewat serangkaian  proposal  serta  advokasi  kepada  elit  politik  untuk mendorong  peningkatan  representasi  dan  partisipasi  perempuan  di aren  politik. 9 Secara  historis,  telah  terjadi  perlakuan  yang  tidak seimbang,  yang  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  lebih rendah dibandingkan laki-laki.
8 Hamdi S. 2014, Nahdlatul Wathan di Era Reformasi (Agama, Konflik Kumunal dan Peta Rekonsiliasi), Yogyakarta: KKS Yogyakarta.hlm 158. 9 Soetjipto A.W. 2011, Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan Indo nesia Pasca Re formasi ), Tange rang: PT Wahana Aksi Kritika. hlm 113.
Sejarah peradaban manusia banyak  didominasi oleh kaum laki- laki,  sehingga  laki-laki  mendominasi  semua  peran  di  masyarakat sepanjang  sejarah,  kecuali  dalam  masyarakat  yang  matriarkal  yang jumlahnya  sangat  sedikit.  Jadi,  sejak  awal  sudah    terjadi ketidaksetaraan  gender  yang    menempatkan    perempuan    pada wilayah  yang  marginal.  Peran-peran  yang  dimainkan  kaum perempuan  hanyalah  peran-peran  di  sekitar  rumah    tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di  tengah-tengah  masyarakat.  Dari  sini  muncullah  doktrin ketidaksetaraan  antara  laki-laki  dan    perempuan.    Perempuan dianggap  tidak  cocok  memegang  kekuasaan  ataupun  memiliki kemampuan  seperti  yang  dimiliki  laki-laki  dan    karenanya perempuan  tidak  setara  dengan  laki-laki.  Laki-laki  harus    memiliki dan mendominasi perempuan.
Perempuan  dan  politik  merupakan  hal  yang  sulit  dibayangkan terutama  di  Negara-negara  berkembang,  hal  ini  dikarenakan  telah terbentuknya  manusia  oleh  budaya 10 ,  yang  menjadikan  perempuan hanya  dibatasi  pada  urusan  rumah  tangga,  sedangkan  politik  yang selalu  dikaitkkan  dengan  kekuasaan  selalu  dilihat  lebih    pantas digelutu  oleh  kaum  laki-laki  karena  anggapan  bahwa  perempuan masih  dianggap  tabu  dan  kontoversial  terhadap  kepemimpinan. Untuk  itu  sosialisasi  tentang  konsep  memberdayakan  perempuan menjadi  sangat  dibutuhkan,  terlebih  utama  pada  sektor  mengenai hak-hak  politik  sebagai  penguatan  diranah  publik  harus  terus diupayakan  secara  lebih  seirus  lagi  supaya  lebih    terjamin efektifitasnya.
Semangat  demokrasi  yang  penting  seperti  representasi, kesetaraan,  menghargai  perbedaan  dan  pendapat  telah  dertuang dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan
10 Kebudayaan  yang  me  ne  mpatkan  laki-laki  melebihi  perempuan  pada  lini ke  hidupan  dan  dijadikan  sebagai  parameter  ke  hidupan.  Budaya  patriarkhi merupakan suatu tatanan dalam masyarakat yang le bih memihak atau me ndahulkan laki-laki  daripada  perempuan,  kare  na  laki-laki  dalam  pandangan  masyarakat dianggap lebih kuat dan rasional se hingga dipandang lebih berhak me ndominasi atau melindungi perempuan sebagai mahluk irasional dan lemah.
76 | Wahyudi, Peran Politik…
kewajiban  Negara  dan  warga  Negara.  Seks  dan  juga  seksualitas, barangkali  setua  dengan  umur  manusia  itu  sendiri.  Hanya    saja sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di berbagai kalangan.  Asosiasi  gender  selama  ini  membuat  ketakutan  baik  laki- laki  maupun  perempuan  yang  terlalu  picik  bahwa  gender  identic dengan  “melawan  laki-laki”  atau  “menentang  kodrat  Tuhannya sendiri  sebagai  perempuan”. 11 Perbedaan  gender (gender  differences) pada  proses  berikutnya  melahirkan  peran  gender (gender  role) dan dianggap  tidak  menimbulkan  masalah,  maka  tak  pernah  digugat. Semua  manifestasi 12 ketidak  adilan  gender  tersebut  saling  berkaitan dan secara dialektika saling mempengaruhi.
Diskriminasi terhadap perempuan (terlepas dari konsep Negara) sebagai  seseorang  warganegara (citizen) dan  sebagai    actor    politik sudah  berlangsung  sejak  lama,  meskipun  gerakan  perempuan 13 telah bermunculan.  Dengan  menggunakan  analisis  gender  hal  tersebut akan  menimbulakan  ketidak  adilan  dalam  manifestasinya  seperti berikut: 14
a. Terjadinya  marjinalisasi  (pemiskinan  ekonomi)  terhadap  kaum perempuan   dikarenaka  pekerjaan-pekerjaan   yang   bias  gender
11 Febriasih H.B. (Eds) / 2008, Gender dan Demokrasi, seri ke-8. Malang: Averros Press. hlm 3.
12 Manife  stasi  ketidak  adilan  itu  “tersosialisasi”  kepada  kaum  laki-laki  dan perempuan  secara  mantap,  yang  lambat  laun  akhirnya  baik  laki-laki  maupun perempuan  me  njadi  terbiasa  dan  akhirnya  di  percaya  bahwa  peran  ge  nde  r  itu seolah-olah merupakn kodrat.
13 Pemahaman  politik  dari  gerakan  perempuan  dan  persepsi  mereka  atas peranan  Negara  sangat  bervariasi.  Feme  nis  Liberal  dan  Feminis  Soialis  melihat Negara sebagai alat yang berguna untuk me nge mukakan wacana terkait hak-hak perempuan  dan  kualitas  hidup.  Sebaliknya,  Feminis  radikal  bersikap  lebih  skeptis terhadap Negara dan lebih me ne kankan kekuatan perempuan itu se ndiri. Feminis Radikal  dan  sebagian  Femini  Sosial  beranggapan  bahwa  Negara  itu  bersifat patriarkal dan me nginple mentasikan kapitalisme, sebagai re fleksi atas dominasi laki- laki dalam masyarakat, yang kemudian membatasi kepe ntingan perempuan. Baca Ani  Soetjipto,  Politik  Harapan,  Perjalan  politik  Perempuan  Pasca  Reformasi,  (Gerakn Perempuan di Indonesia: Politik dan Pemerintahan (1998-2008). 2011, Hal: 17
14 Febriasih  H.B.  (Eds)  /  2008, Gender  dan  Demokrasi, seri  ke-8.  Malang:  Averros Press. hlm 8.
seperti program Revolusi Hijau yang akhirnya mediadakan peren perempuan karena petani identik dengan laki-laki.
b. Terjadinya  subordinasi  pada  salah  satu  jenis  kelamin  khususnya perempuan  yang  mendasarkan  pada  adat  dan  budaya,  agama, serta  stereotip  yang  ditimpakan  pada  perempuan  yang  seringkali dianggap lemah, emosional, bodoh, dan sebagainya.
c. Pelabelan  negatif  (stereotype)  pada  jenis  kelamin  tertentu  yang akhirnya  membawa  ketidak  adilan  misalnya  dalam  sekala  kecil laki-laki tidak boleh menangis.
d. Kekerasan  pada  jenis  kelamin  tertentu  baik  fisik  maupun pemukulan  dan  pemerkosaan  dan  bentuk  halus/psikis,  yakni pelecehan  seksual  khususnya  pada  permpuan.  Bahkan  wariapun tidak luput dari kekerasan seperti ini.
e. Beban  kerja  yang  lebih  lama  dan  banyak  dalam  rumah  tangga karena peran gender perempuan adalah identik mengelola rumah tangga, dan akan terjadi dobel beban kerja ketika perempuan juga bekerja  di  luar rumah.  Ada kecendrungan  karena  proses  yang  di sosialisasikan  terus  menerus,  seringkali  perempuan  merasa bersalah  jika  tidak  melaksanakan  pekerjaan  domestik,  padahal  ia juga  bekerja  di  luar.  Sebaliknya  sebagian  lelaki  tidak  merasa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik itu.

## 3. Politik Gender Orde Baru
Secara  global, perempuan  masih  dikesampingkan  dari struktur kepengurusan  yang  menentukan  prioritas    politikdan    legislatif. Selama  ini  perempuan  benar-benar  ditinggalkan  dalam  proses pembangunn  yang  berfokus  utama  pada  manusia,  perempuan  lebih banyak menjadi objek pembangunan dari pada subjek pembangunan, bahkan  perean  serta  keterlibatan  perempuan  hanya  pada  tatanan konsep,  perempuan  tidak  diberikan  ruang  untuk  menentukan kebijakan  bahkan  yang  menyangkut  dengan  kepentingannya.  Isu kesetaraan  jender  juga  mendapatkan  perhatian  yang  luas  dalam perdebatan politik diIndonesia menjelang Pemilu tahun  2004.
Hal  iniberdampak  pada  penerapan  UU  Pemilu  yang telahmengakomodasi aksi afirmasi kuota minimal 30
78 | Wahyudi, Peran Politik…
persenpencalonan  perempuan  dalam daftar.  Aksi  afirmasi  dalam UU Pemilu  ini  berkembang  pada  Pemilu  2009  dengan  diterapkannya kolaborasi  sistem  kuota  dengansistem  zipper.    Perempuan    tidak hanya  dicalonkandengan  angka  kuota  30  persen,  tetapi  juga harusdisertakan  dalam  daftar  minimal  satu  perempuan  diantara  tiga calon.  Sayangnya,  kebijakan  afirmasi  initidak  lagi  berlaku  sejak diterapkannya  judicial  reviewatas  UU  Pemilu  No.12  Tahun  2003  di penghujungtahun 2008.
Berbicara  tentang  perempuan  Indonesia  dansejarah  bangsanya adalah  dua  hal  yang  tidakdapat  dipisahkan.  Sejak  zaman  pra kemerdekaan,  perempuan  telah  memiliki  peran  yang  amat  penting jika  dihubungkan  dengan  dunia  politik.  Sebut    sajabeberapa pahlawan  wanita  pada  zaman  pendudukanBelanda  seperti  Cut  Nyak Dien,  Siti  Manggopoh,Rohana  Kudus  dan  sebagainya.  Mereka adalahpahlawan-pahlawan  perempuan  yang  turut  serta  diMedan perang  dalam  memperjuangkan  kemerdekaanbangsa.  Jika  beberapa nama  tersebut  lebih  menitikberatkan  pada  perjuangan  dengan  fisik, maka  berbedalagi  dengan  RA.  Kartini.Perempuan  dalam  perjuangan mengangkat senjata memiliki  tempat dan kedudukan yang tidakjauh berbeda  dengan  laki-laki.  Terbukti  tidak  adanyalarangan  bagi  kaum perempuan  untuk  ikut  serta  dalamberperang.  Mereka  tidak  hanya berperan sebagaiperawat tetapi juga sebagai bagian dari pasukanpeperangan itu sendiri.
Krisis ekonomi  yang melanda Indonesia sejak tahun  1997  telah banyak  mempengaruhi  kehidupan  kaumperempuan  dan  anak- anak 15 .Kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan bagi kaum dan  kelompok-kelompokperempuan  juga  disoroti  sebagai  kendala besarterhadap  partisipasi  politik   perempuan.  Minimnya  dukungan
15 Akibat krisis itu antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi, buruknya kondisi kese hatan anak, me ningkatnya arus pekerja migran perempuan (Tenaga Kerja Wanita/TKW), serta meningkatnya angka drop-out sekolah dan angka pe ngangguran khususnya perempuan. Dampak buruk itu telah me ningkatkan kesadaran te ntang perlunya me nyusun sebuah age nda  politik yang lebih peka  je nde r (gender sensitive) . Ke  hadiran  kaum  perempuan  dalam  dunia  politik  merupakan  prasyarat  bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan je nde r. Selanjutnya baca Nina Andriana,  dkk,  dalam  Bukunya  Yang  berjudul  Perempuan,  Partai  Politik,  dan Parleme n: Studi Kine rja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. 2012, Hal: 5
juga  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitaskerja  perempuan  di lembaga-lembaga  politikkhususnya  dalam  upaya  merekrut  kader politik perempuan.
Partai  politik  sering  digambarkan  sebagai  “penjara  gerbang” untuk  terpilihnya  seseorang  menjadi  wakil.  Basis  mereka  dalam masyarakat,  cara  mereka  dikelola  dalam  prosedur  pemilihan  calon merupakan  faktor-faktor  kritis  bagi  masuknya  perempuan  ke  dalam lembaga legislatif.Permasalahan keterlibatan warga negara (perempuan) dibidang  politik  di  Indonesia  telah  lama  menjadi perhatian  masyarakat  terutama  bagi  yang  memperjuangkan kesetaraangender.  Sebenarnya  keinginan  tersebut  tidak  menjadi monopoli  sebagai  masyarakat  saja  tetapisudah  menjadi  tuntutan  dan cita-cita  kita  semua  yaitu  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  punyahak yang sama (khususnya dibidang politik).
Secara rinci keterlibatan perempuan bisa dikelompokkan dalam berbagai  bidang  misalnya  bagaimana  upayapemberdayaannya, pendidikan  politiknya (kesadaran  atas  hak  sipil  dan  politik) danpartisipasinya  sebagai  pemilih  dan  yang  dipilih,    serta keterwakilan perempuan. Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan  untuk  terlibat  secara  di bidang politik adalah:
a. Faktor  Manusianya,  dalam  hal  ini  diri  perempuan  sendiri  yang selama  ini  belumterkondisikan  untuk  terjun  dan  berperan  di arena  apolitik  dan  kehidupan  publik,karena  sejak  kecil  lebih dibiasakan  atau  ditempatkan  dalam  lingkup  kehidupanrumah tangga  dan  keluarga,  yang  selalu  dinilai  lebih  rendah  daripada yang  dikerjakanoleh  laki-laki  di  lingkup  kehidupan  publik;  dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki.  Akibatnya,  perempuanlebih  berperan sebagai objek dan  pelaksana,  serta  tidak  mendapat  akses/kesempatanuntuk berperan  sebagai  pengambil  keputusan  dan  penentu  kebijakan publik,  sehinggaperempuan  tertinggal  di  berbagai  bidang kehidupan  dan  tidak  menerima  manfaat  yang  sama  guna mencapai persamaan dan keadilan ( Gender Equality and Justice ).
b. Hambatan  Nilai-nilai  Sosial  Budaya,  yaitu  nilai-nilai,  citra- baku/Stereotype,pandangan dalam masyarakat yang
80 | Wahyudi, Peran Politik…
dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang “menempatkan”  laki-laki  di  posisi  pemimpin,  penentu  dan pengambil  keputusan  dengan  kedudukan  “superior”,  sehingga perempuan  menjadi  warga  negara  kelas  2,didiskriminasikan  dan dimarginalkan (Isu  Gender), termasuk  tafsir    ajaran    agama yangbias  gender.  Akibatnya,  posisi-posisi  penentu  kebijakan publik di lembaga-lembagaperwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik.
c. Hambatan  struktural  dan  kelembagaan,  termasuk  dalam pengertian  ini  ialah  systempolitik  Indonesia  yang  maskulin, peraturan  perundang-undangan  yang  diskriminatifdan  bias gender,  sistem  quota  dalam  UU  Pemilu  yang  setengah  hati. Sistemperencanaan  pembangunan  nasional  yang  “ Top-down ”  dan tata  pemerintahan  yangtidak  tanggap  gender;  belum  optimalnya “ Political  Will ”  dari  para  penentu  kebijakandi  pusat  dan  daerah untuk melaksanakan Gender Mainstreamin dalam
merumuskanprogram/proyek  pembangunan.  Akibatnya,  yang Subordinat (perempuan) tetap dibawah dan  terpinggirkan.
Ketiga  faktor  di  atas  saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi, sehingga  intervensi  terhadap  ketiganya  harus  dijalankan  serempak (Simultaneously) ,  baik  dari  segi  manusianya,lingkungan  nilai  budaya dan struktur/kelembagaannya.
Zaman  kaum  perempuan  bergerak  di  Indonesia  di  awali  oleh fikiran  Kartini  sampai  terbangunya  organisasi-organisasi  perempuan pada  tahun  1912,  sejak  itu  kaum  perempuan  melangkah  memasuku priode  ke  priode  dalam  bentuk  gerakan  perempuan.  Setelah proklamasi  kemerdekaan  diumumkan  para  perempuan  dengan organisasi  mereka  masing-masing  saling  bahu  membahu  bersama dengan  pejuang  lain  mempertahankan  kemerdekaan,  akan  tetapi kemerdekaan  politik  untuk  bangsa  dan  Negara  ini  belum memperlihatkan perubahan tatanan masyarakat yang mau mendudukan antara perempuan dan laki-laki secara lebih setara.
Selama  ini  peran  perempuan  dirumuskan  oleh  Orde    Baru dalam Phanca Dharma Wanita, rumusan ini yang mengadopsi nilai-
nilai tradisi, agama dan budaya, membatasi tugas perempuan pada peran-peran:
a. Wanita sebagai pendamping suami
b. Wanita sebagai pendidik dan Pembina generasi muda
c. Wanita sebagai pengatur ekonomi rumah  tangga
d. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
e. Wanita sebagai anggota masyarakat
Perbedaan dalam merumuskan persoalan perempuan mempunyai  implikasi  pada  perencanaan  strategi  dan  kegiatan, organisasi-organisasi  seperti  Dharma  Pertiwi,  Dharma  Wanita  dan PKK  ditekankan  untuk  melakukan  kegiatan  sosial  sebagai  istri daripada  memikirkan  persoalan  sebagai  perempuan.  Kegiatan organisasi  perempuan  seperti  LSM  lebih  beragam  dan  tidak tergantung pada program-program pemerintah.

## Penutup
Di  Indonesia  sejak  reformasi,  partisipasi  politik  perempuan khususnya  keterwakilan  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan menjadi  agenda  penting  pemerintah    dan    legislatif.    Berbagai kebijakan  afirmasi  dan  penguatan  terus  diupayakan.    Dalam demokrasi  inklusif,  masyarakat  sebagai  salah  satu  pilar  penting demokrasi  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk mewujudkan  partisipasi  politik  perempuan  yang  lebih  luas  dan bermakna.Partisipasi  perempuan  dalam  politik  sangatlah  penting. Sebab  keberadaan  mereka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi  agenda  dan  proses  pembuatan  kebijakan,  serta  turut serta  dalam  proses  pembangunan.  Namun  dalam  praktiknya representasi  politik  perempuan  di  parlemen  masih  di  bawah  target kuota 30%.
Tidak  dapat  dimungkiri,  dalam  konteks  Indonesia  persoalan mengenai  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  masih  menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga  negara  seluruh  hak  kaum  perempuan  dijamin  konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik.Kendala-kendala
82 | Wahyudi, Peran Politik…
internal  antara  lain  berupa  masih  lemahnya  kualitas  sumber  daya manusia sebagian besar kaum perempuan, terbatasnya jumlah kaum perempuan  yang  memiliki  kualitas  dan  kualifikasi  mumpuni  di bidang  politik,  dan  rasa  kurang  percaya  diri  untuk  bersaing  dengan kaum  laki-laki.  Sementara  itu,  kendala-kendala  eksternal  antara  lain adalah  kultur  masyarakat  Indonesia  yang  cenderung  patriarki, ketiadaan  kemauan  politik  elite-elite  partai  untuk  membuka  ruang luas  bagi  keterlibatan  kaum  perempuan,  dan  sikap  sebagian  kaum laki-laki yang meremehkan  kemampuan kaum perempuan di bidang politik.
Adapun  kendala  ideologis  dan  psikologis  yang  akan  dihadapi ketika  akan  masuk  ke  parlemen,  adalah  Pertama,masih  adanya ideologi  gender  dan  pola-pola  kultural  maupun  peran  sosial  yang ditetapkan  sebelumnya  diberikan  kepada  perempuan  dan  laki-laki. Kedua,  kurangnya  kepercayaan  diri  perempuan  untuk  mencalonkan diri.  Budaaya  ketakuta (culture  of  fear) mencegah  perempuan berkompetisi  dalam  pemilihan  dan  berpartisipasi  dalam  kehidupan politik.
Meskipun  demikian,  harus  diakui  secara  umum  parpol  di Indonesia  belum  bersikap  lapang  dada  dan  maksimal  dalam menerima tindakan afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga  legislatif.  Diperlukan  perbaikanperbaikan  mendasar  dengan memberikan  “tekanan  politik”  melalui  perangkat  regulasi  kepada parpol  sehingga  dapat  memaksa  mereka  untuk  lebih  menghargai tindakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.Usaha  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di parlemen  hasil  pemilu  2014  sejauh  ini  dapat  dikatakan  berhasil. Keberadaan  UU  No  8  Tahun  2012  dan  PKPU  Nomor  7  Tahun  2013 berhasil  memaksa  parpol  untuk  memenuhi  kuota  30  persen keterwakilan  perempuan.  Hal  itu  tercermin  melalui  jumlah  caleg perempuan di daftar calon tetap untuk DPR periode 2014-2019.
Ada  tiga  modal  sekaligus  tantangan  yang  harus  dihadapi  dan ditindaklanjuti  oleh  caleg  perempuan,  yakni  modal  politik,  modal sosial,  dan  modal  ekonomi,  yang  menjadi  kendala  caleg  perempuan adalah  mengenai  persoalan  ideologis  dan  psikologis,  seperti  masih adanya ideologi gender, dan pola kultural-sosial yang bersifat
tradisional  (budaya  patriarki);  kurangnya  kepercayaan  diri  dan pengalaman,  serta  kapasitas  caleg  perempuan  dalam  berhubungan dengan  kerja-kerja  politik,  termasuk  kemampuan  berorganisasi  di partai politik.

## Daftar Pustaka
Andriana N. 2012, Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif. Jakarta: PT. Gading Inti Prima. Baswir  R.  2009, Kepemimpinan  Nasional,  Demokratisasi,  dan  Tantangan Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih M. 2001, Analisis Gender dan Transpormasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Febriasih  H.B.  (Eds)  /  2008, Gender  dan  Demokrasi, seri  ke-8.  Malang: Averros Press.
Hadiz,  Liza.  2004,  Perempuan  dalam  Wacana  Politik  Orde  Baru, Jakarta: LP3ES Hamdi  S.  2014, Nahdlatul  Wathan  di  Era  Reformasi  (Agama,  Konflik Kumunal dan Peta Rekonsiliasi), Yogyakarta: KKS Yogyakarta.

## Rokhmansyah, Alfian. 2016, PENGANTAR GENDER DAN
FEMINISME,  Pemahaman  Awal  Kritik  Sastra  Feminisme, Garuda
Wacana: Yogyakarta.
Soetjipto  A.W.  2011, Politik  Harapan  (Perjalanan  Politik  Perempuan Indonesia Pasca Reformasi), Tangerang: PT Wahana Aksi Kritika.
Subono  N.I.  2013, Perempuan  dan  Partisipasi  Politik ,  Jakarta  Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
Utami T.S. 2001, Perempuan Politik di Parlemen (Sebuah Sketsa Perjuangan  dan  Pemberdayaan  1999-2001), Yogyakarta:  Bama Media.