## Analisis Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kawasan Konservasi Perairan di Bagian Timur Indonesia

## Analysis of Inclusive Economic Growth Index in Marine Conservation Areas
of Eastern Indonesia
Oleh:
Iqbal S. Gultom 1* , T. Danny Anggoro 1 , A.S. Kenyo Handadari 1 , Priagung Wicaksono 1 , R.B. Adhitya Nugraha 1
1 Direktorat Jasa Kelautan, Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
* email: iqbal.gultom@kkp.go.id
Received: November 14, 2022;   Revised: December 27, 2022; Accepted: February 27, 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  analisis  Indeks  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  (IPEI)  pada  30 kabupaten/kota  di  9  provinsi  di  wilayah  timur  Indonesia  yang  beririsan  dengan  kawasan  konservasi perairan.  IPEI  menunjukkan  1  (satu)  daerah  yang  mengalami  tren  menurun  pada  periode  2019-2021 yaitu  Sorong  Selatan,  25  daerah  yang  mengalami  tren  menurun  pada  periode  2019-2020  dan  4 kabupaten/kota  yang  konsisten  mengalami  kenaikan  pada  periode  2019-2021.    Posisi  relatif  IPEI  18 daerah  menunjukkan  masih  berada  di  bawah  rata-rata  nasional  IPEI  2021.    Raja  Ampat  dan  Sorong Selatan merupakan daerah yang masuk kategori “Tidak Memuaskan” berdasarkan IPEI 2021.  Prioritas 5 (lima) daerah adalah Sorong Selatan, Raja Ampat, Kepulauan Aru, Kaimana, dan Seram Bagian Barat. Prioritas  intervensi  dilakukan  pada  Dimensi  Akses  dan  Kesempatan,  kecuali  pada  Kaimana  yang memiliki prioritas Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi untuk diintervensi.
Kata kunci: Inklusif, Pertumbuhan, Kawasan, Konservasi, Perairan

## ABSTRACT
This research analyzes the Inclusive Economic Growth Index (IPEI) in 30 regencies/cities in 9 provinces in eastern Indonesia adjacent to marine conservation areas. IPEI shows one location that experienced a  downward  trend  in  the  2019-2021  period,  namely  South  Sorong,  25  regions  that  experienced  a downward  trend  in  the  2019-2020  period  and  four  districts/cities  that  consistently  experienced  an increase  in  the  2019-2021  period.  The  relative  position  of  IPEI  18  regions  shows  that  they  are  still below the national average of IPEI 2021. Raja Ampat and South Sorong are regions that fall into the "Unsatisfactory" category based on IPEI 2021. Priority five regions are Sorong Selatan, Raja Ampat, Kepulauan Aru, Kaimana, and Seram Bagian Barat. The focus of intervention is on the Dimensions of Access and Opportunity, except for Kaimana, which focuses on the Dimensions of Economic Growth and Development for intervention.
Keywords: Inclusive, Growth, Marine, Protected, Area

## PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  adalah  kawasan yang  mempunyai  ciri  khas  tertentu  sebagai satu  kesatuan  ekosistem  yang  dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan  (Peraturan  Menteri  Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan
Konservasi).
Indonesia memiliki target penetapan kawasan  konservasi  perairan  sebesar  32,50 juta  hektar  (10%  dari  luas  perairan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia). Saat ini telah dibentuk kawasan konservasi perairan seluas 28,4 juta hektar (KKP, 2022), yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan ekosistem dengan berbagai pembatasan aktivitas pemanfaatan di dalamnya.  Kawasan tersebut dikelola langsung oleh unit khusus pemerintah  atau  pemerintah  daerah  melalui satuan kerja Unit Pelaksana  Teknis. Kawasan konservasi perairan di bagian timur Indonesia  dikelola  oleh  Unit  Pelaksana Teknis  KKP  melalui  Balai  Kawasan Konservasi  Perairan  Nasional  (BKKPN) Kupang, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melalui Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  dan  Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Pemerintah  Provinsi  Gorontalo,  Sulawesi Tengah,  Sulawesi  Tenggara,  Papua,  Papua Barat,  dan  Nusa  Tenggara  Timur.      Daftar kabupaten/kota disajikan pada Tabel 1.
Pengelolaan kawasan konservasi perairan  merupakan  pengelolaan  sumber daya.  Salah  satu  prinsip The  Convention on Biological  Diversity menyebutkan  bahwa tujuan  pengelolaan  tanah,  air  dan  sumber daya  adalah  pilihan  masyarakat,  sehingga keberhasilan  tujuan  pengelolaan  kawasan konservasi untuk mencegah degradasi lingkungan bergantung pada pilihan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan (Zainol, Ramli & Amin, 2011). Shiferaw dan Bantilan (2004)  menemukan  masyarakat  yang  hidup di  bawah  garis  kemiskinan  menjadi  aktor sekaligus  korban  kerusakan  lingkungan, sehingga  pengentasan  kemiskinan  memiliki korelasi  positif  dengan  tujuan  kawasan konservasi perairan.
Ketimpangan  dan  kemiskinan  telah menjadi  perhatian  global  sejak  pertengahan tahun 1980an.
Beberapa penyebab ketimpangan adalah eksploitasi sumber daya,
diskriminasi dan monopoli kekuasaan (akses sumber  daya)  yang  seluruhnya  dipengaruhi oleh  institusi  dan  keputusan  politik  seperti sistem  pajak,  hubungan  industri,  dan  pasar tenaga kerja (Jacobs dan Mazzucato, 2016).

## Tabel 1.
Daftar Nama Kabupaten dan Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan di Bagian Timur Wilayah Indonesia
No Provinsi Kawasan Konservasi Perairan Kota/Kabupaten 1 Gorontalo KKD Teluk Gorontalo Bone Bolango Gorontalo Kota Gorontalo Pahuwoto 2 Maluku SAP  Kepulauan Aru Kepulauan Aru KKN  TWP  Laut Banda, KKN SAP Aru Tenggara dan KKD  Pulau  Kei Kecil Maluku Tengah Maluku Tenggara Seram Bagian Barat 3 Maluku Utara KKD Pulau Mare Morotai 4 Nusa Tenggara Timur KKD Selat Pantar  dan  TNP Laut Sawu Alor
Kota Kupang Kupang
Lembata Rote Ndao Sabu Raijua 5 Papua KKN TWP Padaido Biak Numfor 6 Papua Barat KKN SAP Kepulauan  Raja Ampat, KKN SAP  Kepulauan Waigeo  Sebelah Barat  dan  KKD Kepulauan  Raja Ampat Kaimana Raja Ampat Sorong Selatan Teluk Bintuni 7 Sulawesi Selatan TWP Kapoposang Pangkajene  Dan Kepulauan 8 Sulawesi Tengah KKD Banggai Dalaka Banggai Banggai Kepulauan 9 Sulawesi Tenggara KKD Teluk Moramo
Buton Kolaka Utara Konawe Selatan Konawe Utara
Kota Kendari Muna

## Wakatobi
Sumber: KKP, 2021 Keterangan: KKD  :  Kawasan Konservasi Daerah SAP  :  Suaka Alam Perairan
TWP  :  Taman Wisata Perairan KKN  :  Kawasan Konservasi Nasional
Pemerintah  memiliki  peran  untuk mengatasi  ketimpangan  dan  kemiskinan dengan  bentuk  pembangunan  yang  inklusif. Rauniyar  and  Kanbur  (2010)  menyebutkan bahwa  pembangunan  yang  inklusif  bersifat meningkatkan kesejahteraan bersama sekaligus meningkatkan rata-rata pencapaian pembangunan.    Benner  dan  Pastor  (2016) menyebutkan  definisi  ekonomi  inklusif sebagai  upaya  memperluas  peluang  untuk kemakmuran  bersama,  terutama  bagi  pihak yang  menghadapi  hambatan  terbesar  untuk meningkatkan  kesejahteraan.    Selanjutnya ekonomi  inklusif  memiliki  5  (lima)  ciri utama  yaitu  keadilan,  partisipatif,  tumbuh, berkelanjutan dan stabil.  Ciri tersebut dapat diidentifikasi  pada  suatu  wilayah  melalui indikator  pertumbuhan  ekonomi,  tenaga kerja  produktif,  infrastruktur  ekonomi, ketimpangan  pendapatan  dan  kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kemampuan
manusia,  dan  perlindungan  sosial  yang selanjutnya dapat dihitung komposit menjadi Indeks  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif (McKinley,  2010).    Bappenas  (2019) menggambarkan bahwa
Indeks
Pembangunan  Ekonomi  Inklusif  (IPEI) merupakan  alat  untuk  mengukur  dan memantau tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.  IPEI  mengukur  inklusivitas pembangunan  di  Indonesia  melalui  aspek pertumbuhan  ekonomi,  ketimpangan  dan kemiskinan,  serta  akses  dan  kesempatan. Bappenas  telah  menyusun  IPEI  untuk mengukur keberhasilan pembangunan inklusif  yang  diukur  dengan  angka  indeks yang terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 2.

## Pilar Keberhasilan Pembangunan Inklusif
Pilar Dimensi Subpilar Indikator 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi 1.1. Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertumbuhan  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) riil per kapita,
2. Share Manufaktur Terhadap PDRB,
3. Rasio Kredit Perbankan Terhadap PDRB 1.2. Kesempatan Kerja 1. Tingkat Kesempatan Kerja 2. Persentase Penduduk Bekerja Penuh 3. Persentase  Tenaga  Kerja  dengan  Tingkat  Pendidikan Menengah ke Atas 1.3. Infrastruktur Ekonomi 1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik 2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam
3. Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang 2 Pemerataan Pendapatan  dan Pengurangan Kemiskinan 2.1. Ketimpangan 1. Rasio Pendapatan Gini
2. Sumbangan Pendapatan Perempuan
3. Rasio  Rata-rata  Pengeluaran  Rumah  Tangga  Desa  dan Kota 2.2. Kemiskinan 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari 3 Perluasan Akses dan Kesempatan dengan Sub Pilar 3.1. Kapabilitas Manusia 1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Persentase  Balita  yang  Mendapatkan  Imunisasi  Dasar Lengkap
3. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan 3.2. Infrastruktur Dasar 1. Persentase  Rumah  Tangga  dengan  Sumber  Air  Minum Layak 2. Persentase  Rumah  Tangga  dengan  Fasilitas  Tempat Buang Air Sendiri 3.3. Keuangan Inklusif 1. Rasio  Jumlah  Rekening  Dana  Pihak  Ketiga  terhadap Penduduk Usia Produktif 2. Rasio  Kredit  Perbankan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah
Sumber: Bappenas, 2019
Intervensi
pemerintah
yang
menghasilkan  kebijakan  publik  diperlukan untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang inklusif.  Kebijakan Publik adalah suatu tindakan  pemerintah  untuk  menetapkan sesuatu  yang  dapat  atau  tidak  dapat dilakukan  tentang  masalah  atau  isu  yang dihadapi  publik  (Kraft  dan  Furlong,  2018). Kebijakan  publik  dapat  memiliki  banyak bentuk implementasi yang ditetapkan dalam peraturan  perundang-undangan.    Bentuk kebijakan publik diantaranya belanja pemerintah untuk kepentingan umum seperti bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, subsidi, pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pengeluaran  pemerintah  tidak  berorientasi menghasilkan  profit  seperti  halnya  sektor swasta  dan  dikendalikan  oleh  kepentingan politik sehingga sering kali tidak dibelanjakan  untuk  hal  yang  produktif (Stiglitz  dan  Rosengard,  2015).    Idealnya kebijakan  publik  tidak  hanya  dikendalikan oleh  mandat  politik  saja  namun  juga dilandaskan  pada  bukti-bukti  ilmiah  (Sucha dan Sienkiewicz, 2020).
Kebijakan  publik  dapat  berbentuk program pemerintah berupa bantuan pemerintah  dan  pembangunan  infrastruktur. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme  Pelaksanaan  Anggaran  Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga, dijelaskan bahwa bantuan pemerintah  diartikan  sebagai  bantuan  yang tidak  memiliki  kriteria  bantuan  sosial  yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan,  kelompok  masyarakat  atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan pemerintah dapat berupa uang, jasa pelatihan,  beasiswa  atau  barang  untuk mendukung usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan  pemerintah  adalah  bentuk intervensi untuk mempercepat pengembangan  ekonomi  masyarakat.    Pada kondisi  keterbatasan  anggaran,  pemerintah perlu  menetapkan  prioritas  wilayah  yang akan diberikan bantuan pemerintah.   Indeks Pertumbuhan Inklusif pada satuan
kabupaten/kota  pada  9  (sembilan)  provinsi dapat  menjadi  dasar  pemerintah  dalam menetapkan  prioritas  dan  memilih  bentuk program  pemerintah  di  sekitar  kawasan konservasi perairan.

## METODE PENELITIAN
Seluruh  data  yang  digunakan  adalah data sekunder yang diterbitkan oleh
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional
Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat  Statistik  dan  sumber  resmi  lain  yang bersifat  terbuka  untuk  umum.      Data-data tersebut selanjutnya dijabarkan dalam statistik deskriptif bentuk tabulasi dan grafik serta dinarasikan secara kualitatif.  Menurut Yusuf  (2014)  studi  kualitatif  digunakan dengan  tujuan  melihat  dan  mengungkapkan suatu keadaan atau objek dalam konteksnya serta  menemukan  makna  yang  mendalam tentang masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, berupa gambar, kata,  maupun  kejadian  serta  dalam  keadaan alami.
Data  Indeks  Pertumbuhan  Ekonomi Inklusif  (IPEI)  yang  digunakan  pada penelitian  ini  diperoleh  dari  publikasi  dari Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya      dilakukan  analisis  deskriptif terhadap:
1. Tren  IPEI  dan  pilar  penyusunannya selama 3 tahun terakhir untuk menentukan mengidentifikasi  lokasi  yang  mengalami pertumbuhan/ kemunduran ekonomi; dan
2. Urutan IPEI 2021 dan pilar penyusunnya untuk menetapkan prioritas wilayah yang perlu diberikan bantuan pemerintah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  Indeks  Pertumbuhan  Ekonomi Inklusif  (IPEI)  menunjukkan  terdapat  1 (satu)  kabupaten/kota yang mengalami tren penurunan  IPEI  tahun  2019  –  2021  yaitu Sorong Selatan. Sebanyak 25 kabupaten/kota yang  beririsan  dengan  kawasan  konservasi
perairan  mengalami  penurunan  IPEI  dari tahun 2019 hingga 2020 yang diduga terjadi akibat  bencana  pandemi  COVID-19  dan meningkat  kembali  pada  tahun  2021. Terdapat  kabupaten/kota  yang  konsisten
mengalami  kenaikan  IPEI  pada  periode 2019-2021  yaitu  Kabupaten  Gorontalo, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Konawe Selatan.

## Tabel 3.
Analisis Tren Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2021
No Kota/Kabupaten IPEI Kategori IPEI 2021 2019 2020 2021 Tren 1. Bone Bolango 4,93 4,85 4,88 Memuaskan 2. Gorontalo 5,43 5,44 5,45 Memuaskan 3. Kota Gorontalo 6,04 6,00 6,10 Memuaskan 4. Pahuwoto 5,25 5,17 5,38 Memuaskan 5. Kepulauan Aru 4,28 4,18 4,32 Memuaskan 6. Maluku Tengah 5,43 5,26 5,52 Memuaskan 7. Maluku Tenggara 5,54 5,44 5,49 Memuaskan 8. Seram Bagian Barat 4,57 4,62 4,53 Memuaskan 9. Morotai 4,51 4,50 4,63 Memuaskan 10. Alor 4,93 4,93 5,22 Memuaskan 11. Kota Kupang 4,70 4,61 4,71 Memuaskan 12. Kupang 6,06 5,85 5,96 Memuaskan 13. Lembata 4,91 4,78 4,91 Memuaskan 14. Rote Ndao 4,60 4,61 4,86 Memuaskan 15. Sabu Raijua 4,42 4,39 4,59 Memuaskan 16. Biak Numfor 5,16 5,16 5,35 Memuaskan 17. Kaimana 3,81 4,11 4,33 Memuaskan 18. Raja Ampat 3,97 4,05 3,98 Tidak Memuaskan 19. Sorong Selatan 3,91 3,71 3,67 Tidak Memuaskan 20. Teluk Bintuni 5,88 5,88 6,01 Memuaskan 21. Pangkajene Dan Kepulauan 5,89 5,65 5,86 Memuaskan 22. Banggai 5,64 5,53 5,75 Memuaskan 23. Banggai Kepulauan 4,69 4,66 4,92 Memuaskan 24. Buton 5,00 4,77 5,10 Memuaskan 25. Kolaka Utara 4,98 4,87 4,94 Memuaskan 26. Konawe Selatan 4,82 4,85 4,96 Memuaskan 27. Konawe Utara 4,93 4,84 4,99 Memuaskan 28. Kota Kendari 6,18 6,08 6,39 Memuaskan 29. Muna 5,60 5,19 5,54 Memuaskan 30. Wakatobi 5,04 5,18 5,18 Memuaskan
Sorong Selatan juga merupakan daerah dengan  IPEI  terendah  di  antara  wilayah konservasi  perairan  pada  tahun  2020  dan 2021  menggantikan  Kabupaten  Kaimana yang  merupakan  IPEI  terendah  pada  tahun 2019.  Kota  Kendari  merupakan  wilayah dengan  IPEI  tertinggi  sejak  tahun  2019 hingga tahun 2021.  Berdasarkan IPEI 2021 tidak  terdapat  wilayah  dengan  kategori “Unggul” dan hampir
seluruh
kabupaten/kota masuk kategori
“Memuaskan”  serta  hanya  terdapat  2  (dua)
kabupaten  yang  masuk  kategori  “Tidak Memuaskan”  dengan  skor  IPEI  <  4 (Kabupaten  Raja  Ampat  dan  Sorong Selatan).  Daftar IPEI tahun 2019, 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 3.  Data IPEI rata- rata  nasional  seluruh  kabupaten/kota  tahun 2021 diketahui sebesar 5,29.
Terdapat  12  kabupaten/kota  yang berada  di  atas  nilai  rata-rata  IPEI  nasional 2021 dan 18 daerah lainnya masih di bawah rata-rata  nasional (Gambar 1).

## Gambar 1.
IPEI Tahun 2021 Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Rerata IPEI Nasional Tahun 2021 (Sumber: Bappenas, 2022, diolah)
Berdasarkan  nilai  pilar  IPEI  tahun 2021  diketahui  Dimensi  Pertumbuhan  dan Perkembangan  Ekonomi  (Pilar  1)  untuk seluruh  Kabupaten/Kota  masuk  kategori “Memuaskan”,  kecuali  Kabupaten  Sabu Raijua  dan  Kabupaten  Sorong  Selatan  yang masuk  kategori  “Kurang  Memuaskan”. Capaian  Dimensi  Pemerataan  Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan (Pilar 2) untuk seluruh  Kabupaten/Kota  masuk  dalam kategori  “Memuaskan”.    Capaian  Perluasan Akses  dan  Kesempatan  (Pilar  3)  untuk seluruh  Kabupaten/Kota  masuk  dalam kategori  “Memuaskan”,  kecuali  Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Morotai, Kabupaten  Raja  Ampat  dan  Kabupaten Sorong Selatan yang masuk kategori “Tidak
Memuaskan”.    Hal  ini  berarti  keempat kabupaten/kota  tersebut  masih  memiliki kendala pada infrastruktur dasar, kapabilitas manusia  dan  keuangan  inklusif.  Daftar Indeks  Pilar  1,  Pilar  2  dan  Pilar  3  disajikan pada Tabel 4.
Secara  umum  (Amalina,  Hutagaol,  & Asmara, 2013) menemukan bahwa pertumbuhan  inklusif  di  bagian  timur Indonesia  belum  terjadi  hingga  tahun  2013. Diaurrochmah dan Mulyanto (2021) menemukan  pertumbuhan  inklusif  pada periode  2017-2019  seluruh  provinsi  belum ada  yang  mencapai  kategori  “Memuaskan”, dimana  bagian  timur  Indonesia  memiliki indeks  pertumbuhan  inklusif  relatif  lebih rendah dibanding bagian barat Indonesia.
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 B o n e B o la n go G o ro n ta lo K o ta G o ro n ta lo P ah u w o to K e p u la u an Ar u M al u ku Te n ga h M al u ku Te n gg ar a
Se ra m B ag ia n B ar at M o ro ta i Al o r K o ta K u p an g K u p an g Le mb at a R o te Nd ao Sa b u R ai ju a B ia k Nu mf o r K ai ma n a R aj a A m p at So ro n g Se la ta n Te lu k B in tu n i P an gk aj e n e D an …
B an gg ai B an gg ai K e p u la u an B u to n K o la ka Uta ra K o n aw e S el ata n K o n aw e Uta ra K o ta K e n d ar i M u n a Wa ka to b i IPEI 20 2 1 Kabupaten Kota IPEI2021 Rata-rata IPEI 2021
Tabel 4.
Indeks Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3 Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi
Perairan Tahun 2021 No Kota/Kabupaten PILAR (2021) P1 Kategori P2 Kategori P3 Kategori 1. Bone Bolango 4,81 Memuaskan 5,81  Memuaskan  4,20 Memuaskan 2. Gorontalo 4,76 Memuaskan 5,83  Memuaskan  6,66 Memuaskan 3. Kota Gorontalo 5,76 Memuaskan 5,99  Memuaskan  6,97 Memuaskan 4. Pahuwoto 4,76 Memuaskan 5,93  Memuaskan  6,21 Memuaskan 5. Kepulauan Aru 4,07 Memuaskan 5,63  Memuaskan  3,75  Tidak Memuaskan 6. Maluku Tengah 4,90 Memuaskan 6,37  Memuaskan  6,10 Memuaskan 7. Maluku Tenggara 4,75 Memuaskan 6,12  Memuaskan  6,57 Memuaskan 8. Seram Bagian Barat 4,58 Memuaskan 5,90  Memuaskan  4,04 Memuaskan 9. Morotai 4,42 Memuaskan 5,99  Memuaskan  3,92  Tidak Memuaskan 10. Alor 4,47 Memuaskan 6,10  Memuaskan  6,10 Memuaskan 11. Kota Kupang 5,40 Memuaskan 6,47  Memuaskan  6,71 Memuaskan 12. Kupang 4,15 Memuaskan 5,83  Memuaskan  4,90 Memuaskan 13. Lembata 4,47 Memuaskan 5,81  Memuaskan  5,04 Memuaskan 14. Rote Ndao 4,44 Memuaskan 5,60  Memuaskan  5,05 Memuaskan 15. Sabu Raijua 3,87 Tidak Memuaskan  6,02  Memuaskan  4,90 Memuaskan 16. Biak Numfor 4,76 Memuaskan 5,59  Memuaskan  6,47 Memuaskan 17. Kaimana 4,19 Memuaskan 5,63  Memuaskan  4,33 Memuaskan 18. Raja Ampat 4,07 Memuaskan 5,51  Memuaskan  3,98  Tidak Memuaskan 19. Sorong Selatan 3,76 Tidak Memuaskan  5,32  Memuaskan  3,67  Tidak Memuaskan 20. Teluk Bintuni 5,03 Memuaskan 5,59  Memuaskan  6,01 Memuaskan 21. Pangkajene dan Kepulauan 5,29 Memuaskan 6,50  Memuaskan  6,47 Memuaskan 22. Banggai 5,06 Memuaskan 6,57  Memuaskan  6,49 Memuaskan 23. Banggai Kepulauan 4,50 Memuaskan 6,59  Memuaskan  4,39 Memuaskan 24. Buton 4,67 Memuaskan 6,34  Memuaskan  4,90 Memuaskan 25. Kolaka Utara 4,96 Memuaskan 5,90  Memuaskan  6,73 Memuaskan 26. Konawe Selatan 4,63 Memuaskan 6,06  Memuaskan  4,66 Memuaskan 27. Konawe Utara 4,74 Memuaskan 7,00  Memuaskan  5,02 Memuaskan 28. Kota Kendari 5,72 Memuaskan 6,73  Memuaskan  7,55 Memuaskan 29. Muna 4,71 Memuaskan 6,37  Memuaskan  6,67 Memuaskan 30. Wakatobi 4,70 Memuaskan 6,63  Memuaskan  4,93 Memuaskan Sumber: Bappenas, 2022 (diolah) Keterangan:
P1: Pilar 1 (Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi) P2: Pilar 2 (Dimensi Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan) P3: Pilar 3 (Dimensi Perluasan Akses dan Kesempatan)
Secara teoritis peningkatan IPEI berarti menurunkan  angka  kemiskinan  sehingga dapat  mengurangi  tekanan  pada  kawasan konservasi perairan (Bille, Lapeyre, &Pirard, 2012).  Fan, et al. (2022) menemukan bahwa konservasi  sumber  daya  alam  di  daerah dengan tingkat kemisikian tinggi membutuhkan  kompensasi  ekologi  agar tujuan konservasi tercapai.  Bentuk kebijakan publik untuk kompensasi yang dapat diambil pemerintah  diantaranya  adalah  program pemerintah  berupa  pemberian  bantuan pemerintah  dan  pembangunan  infrastruktur
pada  kabupaten/kota  yang  beririsan  dengan kawasan
konservasi perairan.
Kusumaningrum dan Yuhan (2019) menemukan  bahwa  rasio  kredit  UMKM terhadap  PDRB,  peningkatan  nilai  ekspor dan infrastruktur yang termasuk Pembentukan  Modal  Tetap  Bruto  secara signifikan  berkorelasi  positif  dengan  IPEI. Ketiga  nilai  tersebut  dapat  diintervensi  oleh pemerintah melalui program berupa pemberian bantuan pemerintah dan pembangunan infrastruktur.
Pelaksanaan program pemerintah tersebut pada kabupaten/kota dapat dilakukan  dengan  skala  prioritas  melalui kriteria:
1. Semakin kecil nilai IPEI kabupaten/kota maka semakin tinggi prioritas
memperoleh bantuan pemerintah; dan
2. Semakin kecil nilai indeks pilar kabupaten/kota  maka  semakin  tinggi prioritas memperoleh bantuan pemerintah.
Berdasarkan  2  (dua)  kriteria  di  atas maka daerah yang menjadi 5 (lima) prioritas pertama program pemerintah adalah Kabupaten  Sorong  Selatan,  Kabupaten  Raja Ampat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten  Kaimana  dan  Kabupaten  Seram Bagian  Barat.    Fokus  program  pemerintah pada  wilayah  tersebut  adalah  peningkatan Dimensi  Akses  dan  Kesempatan  (P3), kecuali pada Kabupaten Kaimana yang fokus pada peningkatan Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan  Ekonomi  (P1).    Program pemerintah yang fokus pada P1 dapat berupa
bantuan pemerintah dengan outcome peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan  jalan,  peningkatan  akses pendidikan  menengah  atas,  peningkatan akses elektrifikasi, peningkatan infrastruktur telepon  seluler,  peningkatan  akses  fasilitas kredit  perbankan  dan  kesempatan  kerja. Program  pemerintah  pada  P3  dapat  berupa bantuan pemerintah dengan outcome peningkatan kapabilitas sumber daya manusia,  peningkatan  akses  modal  usaha, peningkatan  akses  jaminan  kesehatan  dan penyediaan  infrastruktur  dasar  (air  bersih, fasilitas  tempat  buang  air).    Perkembangan teknologi  telekomunikasi  berkorelasi  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  namun perkembangan  infrastruktur  telekomunikasi harus diikuti dengan pengembangan fasilitas elektrifikasi,  transportasi  dan  air  bersih sehingga  pertumbuhan  ekonomi  dapat terwujud (Myovella, Karacuka, dan Haucap, 2019).   Daftar prioritas pelaksanaan program pemerintah  pada  kabupaten/kota  yang  yang beririsan dengan kawasan konservasi perairan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5.
Prioritas Bantuan Pemerintah pada Kabupaten/Kota yang Beririsan dengan Kawasan Konservasi
Perairan Kota/Kabupaten PILAR (2021) Prioritas Urutan Prioritas Dimensi 2021 P1 P2 P3 Sorong Selatan 3,67 3,76 5,32 3,67 1 P3 Raja Ampat 3,98 4,07 5,51 3,98 2 P3 Kepulauan Aru 4,32 4,07 5,63 3,75 3 P3 Kaimana 4,33 4,19 5,63 4,33 4 P1 Seram Bagian Barat 4,53 4,58 5,90 4,04 5 P3 Sabu Raijua 4,59 3,87 6,02 4,90 6 P1 Morotai 4,63 4,42 5,99 3,92 7 P3 Kota Kupang 4,71 5,40 6,47 6,71 8 P1 Rote Ndao 4,86 4,44 5,60 5,05 9 P1 Bone Bolango 4,88 4,81 5,81 4,20 10 P3 Lembata 4,91 4,47 5,81 5,04 11 P1 Banggai Kepulauan 4,92 4,50 6,59 4,39 12 P3 Kolaka Utara 4,94 4,96 5,90 6,73 13 P1 Konawe Selatan 4,96 4,63 6,06 4,66 14 P1 Konawe Utara 4,99 4,74 7,00 5,02 15 P1 Buton 5,10 4,67 6,34 4,90 16 P1 Wakatobi 5,18 4,70 6,63 4,93 17 P1
Kota/Kabupaten PILAR (2021) Prioritas Urutan Prioritas Dimensi 2021 P1 P2 P3 Alor 5,22 4,47 6,10 6,10 18 P1 Biak Numfor 5,35 4,76 5,59 6,47 19 P1 Pahuwoto 5,38 4,76 5,93 6,21 20 P1 Gorontalo 5,45 4,76 5,83 6,66 21 P1 Maluku Tenggara 5,49 4,75 6,12 6,57 22 P1 Maluku Tengah 5,52 4,90 6,37 6,10 23 P1 Muna 5,54 4,71 6,37 6,67 24 P1 Banggai 5,75 5,06 6,57 6,49 25 P1 Pangkajene Dan Kepulauan 5,86 5,29 6,50 6,47 26 P1 Kupang 5,96 4,15 5,83 4,90 27 P1 Teluk Bintuni 6,01 5,03 5,59 6,01 28 P1 Kota Gorontalo 6,10 5,76 5,99 6,97 29 P1 Kota Kendari 6,39 5,72 6,73 7,55 30 P1 Sumber: Bappenas, 2022 (diolah)

## SIMPULAN
Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada  30  kabupaten/kota  yang  beririsan dengan kawasan konservasi perairan
menunjukkan 1 (satu) daerah yang mengalami tren menurun pada periode 2019- 2021  yaitu  Kabupaten  Sorong  Selatan,  25 daerah  yang  mengalami  tren  menurun  pada periode  2019-2020  dan  4  kabupaten/kota yang  konsisten  mengalami  kenaikan  pada periode  2019-2021.    Posisi  relatif  IPEI  18 daerah menunjukkan masih berada di bawah rata-rata  nasional.    Raja  Ampat  dan  Sorong Selatan  merupakan  daerah  yang  masuk kategori  “Tidak  Memuaskan”  berdasarkan IPEI 2021.
Analisis  IPEI  2021  dan  indeks  Pilar penyusunnya  menghasilkan  daftar  daerah untuk prioritas pelaksanaan program pemerintah.    Dari  30  daftar  kabupaten/kota yang  beririsan  dengan  kawasan  konservasi perairan  maka  prioritas  5  (lima)  daerah pertama  adalah  Kabupaten  Sorong  Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kepulauan  Aru,  Kabupaten  Kaimana,  dan Kabupetan  Seram  Bagian  Barat.      Prioritas intervensi  dilakukan  pada  Dimensi  Akses dan  Kesempatan,  kecuali  pada  Kabupaten Kaimana  yang  memiliki  prioritas  Dimensi Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Ekonomi untuk diintervensi.

## SANWACANA
Terima kasih diucapkan kepada Direktorat Jasa Kelautan atas saran masukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalina, D. H., Hutagaol, M., & Asmara, A. (2013).  Pertumbuhan  Inklusif  : Fenomena  Pertumbuhan  Inklusif  Di Kawasan  Indonesia  Bagian  Barat Dan Indonesia Bagian Timur. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembanguan , 85-112.
Bappenas.  (2019). Pembangunan  Ekonomi Inklusif .  Retrieved  from  Inklusif Bappenas:
http://inklusif.bappenas.go.id/indeks #pembangunanEkonomi
Bappenas. (2022, Agustus 1). Pembangunan
Ekonomi  Inklusif .  Retrieved  from Inklusif
Bappenas: http://inklusif.bappenas.go.id/data
Bille,  R.,  Lapeyre,  R.,  &  Pirard,  R.  (2012).
Biodiversity conservation and poverty alleviation: a way out of the deadlock? Surveys  and  Perspectives Integrating Environment and Society , P1-P15.
CBD.  (2007,  2  7).  Retrieved  from https://www.cbd.int/ecosystem/princ iples.shtml
Diaurrochmah,  F.,  &  Mulyanto.  (2021). Analisis Indeks Pertumbuhan Inklusif Di  Kawasan  Barat  Indonesia  Dan Kawasan  Timur  Indonesia. Ekonomi dan  Kebijakan  Publik  Indonesia , 178-195.
Fan, L., Feng, C., Wang, Z., Tian, J., Huang, W.,  &  Wang,  W.  (2022).  Balancing the Conservation and Poverty Eradication:  Differences  in  the Spatial Distribution Characteristics of Protected  Areas  between  Poor  and Non-Poor Counties in China. Sustainability , 1-14.
Jacobs,  M.,  &  Mazzucato,  M.  (2016).
Rethinking  Capitalism  :  Economics and Policy for Sustainable and. West Sussex:  The  Political  Quarterly Publishing Co. Ltd.
KKP. (2021). SatuPeta KKP . Retrieved from
SatuPeta KKP: https://satupeta.kkp.go.id/gis/apps/w ebappviewer/index.html?id=61efef2 04e6a4cbc858aa320494e12d9
KKP. (2022, July 1). Kementerian Kelautan dan  Perikanan .  Retrieved  from Kementerian Kelautan dan Perikanan: https://kkp.go.id/kkp/artikel/41874- kkp-optimis-penuhi-32-5-juta-ha- kawasan-konservasi-perairan-di- 2030 Kraft,  M.,  &  Furlong,  S.  (2018). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. California:  Sage  CQ
Press.
Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019).
Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit. Jurnal Ekonomi &
Kebijakan Publik , 1-17. McKinley,  T.  (2010). Inclusive  Growth Criteria and Indicators: An Inclusive. Manila: Asian Development Bank Myovella,  G.,  Karacuka,  M.,  &  Haucap,  J. (2019).  Digitalization  and  economic growth:  A  comparative  analysis  of Sub-Saharan  Africa  and  OECD economies. Telecommunications
Policy , 1-12.
Rauniyar,  G.,  &  Kanbur,  R.  (2010). INCLUSIVE  DEVELOPMENT:  Two Papers on Conceptualization, Application,  and  the  ADB  Per spective. New York: AgEcon Search. Shiferaw,  B.,  &  Bantilan,  C.  (2004).
Agriculture,  rural  poverty,  and natural  resource management  in  less favored. Food, Agriculture & Environment , 328-339.
Stiglitz,  J.,  &  Rosengard,  J.  (2015).
Economics of the Public Sector. New York: W.W.Norton & Company, Inc. Sucha,  V.,  &  Sienkiewicz,  M.  (2020).
Science for Policy Handbook. Oxford: Elsevier. Yusuf,  A.  (2014). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana. Zaionol, L., Ramli, R., & Amin, L. Biopiracy and  states  sovereignty  over  their biological resources. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (58), 12395- 12408