INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1816-1826 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Praktik Pelarangan Organ Tunggal Dalam Pesta Pernikahan di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci : Studi Teori Communal Customary Law
Khairiah Aziz
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Email: kairiahaziz@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  semakin  populernya  pertunjukan  organ  tunggal  di  masyarakat umum. Hal ini seringkali memunculkan tingkah laku yang terkadang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, seperti banyak terjadi tawuran, perkelahian, hingga mabuk-mabukan sesama remaja maupun dewasa. Maka dari itu khususnya pemerintah adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci memberikan aturan  pelarangan  organ  tunggal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penegakan hukum  pertunjukan  hiburan  musik  organ  tunggal  di  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  dan implementasinya,  kemudian  bagaimana  pandangan  dan  perspektif  teori communal  costumary  law terhadap hukum adat yang ditegakkan ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian  normatif-empiris,  yaitu  sebagai  jalan  dalam  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip hukum,  sampai  kepada  doktrin  hukum  untuk  mencari  jawaban  dari  isu  hukum  organ  tunggal  ini. Kemudian untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan organ tunggal dalam masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci  secara  permanent  ini  dipatuhui  dan  ditaati  oleh  masyarakat  sekitar  dan  tidak  ada  konflik apapun yang terjadi, karena masyarakat Desa Koto Petai sangat kental dengan nilai keagamaan itu sendiri  sejak  zaman  dulu  hingga  saat  ini.  Larangan  tersebutpun  sebenarnya  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  dan  mengharmonisasikan  masyarakat.  Apabila  dikaitkan  dengan  teori communal  costumary  law,  maka  hukum  adat  ini  diakui  keberadaannya  di  masyarakat  dan  sejalan dengan  pemikiran  masyarakat.  Sehingga,  hukum  yang  ada  mesti  lebih  di  tegaskan  kembali  dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan pelaksanaan hukumnya.
Kata  Kunci:  Organ Tunggal; Masyarakat; Communal Costumary Law.
Abstract
This research is motivated by the increasing popularity of solo organ performances among the general public. This often gives rise to behavior that is sometimes not in accordance with applicable norms, such as lots of brawls, fights, and even drunkenness among teenagers and adults. Therefore, in particular, the traditional government of Koto Petai Village, Kerinci Regency, has issued regulations prohibiting single organs. The aim of this research is to determine the legal enforcement of solo organ music entertainment performances in Koto Petai Village, Kerinci Regency and its implementation, then what is the view and perspective of communal costumary law theory regarding this enforced customary law. The research method used in this paper is normative-empirical research, namely as a way to find legal rules, legal principles, and even legal doctrine to find answers to this single organ legal issue. The empirical legal method is a method used in legislative practice in Indonesia to study social phenomena related to law. The results of this research show that the ban on single organs in the community in Koto Petai Village, Kerinci  Regency  is  permanently  adhered  to  and adhered to by the  surrounding  community  and  no conflicts of any kind have occurred, because the people of Koto Petai Village are very strong in their own religious values from ancient times until now. This. This prohibition actually aims to protect society and harmonize  society.  If  linked  to  the  theory  of  communal  costumary  law,  then  this  customary  law  is recognized for its existence in society and is in line with community thinking. Thus, existing laws must be further reaffirmed and maintained and even the implementation of the law must be improved. Keywords: Single Organ; Public; Communal Costumary Law.

## PENDAHULUAN
Organ tunggal adalah pertunjukan musik yang dilakukan di atas panggung dengan alat musik yang besar berbentuk piano, dimana nada-nadanya dihasilkan menggunakan senar elektronik. Selain harganya yang murah, daya tarik hiburan organ tunggal ini banyak digunakan  oleh  masyarakat  untuk  kegiatan  tertentu  dikarenakan  jumlah  orang  yang memainkannya tidak banyak yaitu hanya satu orang. Sehingga, untuk menyelenggarakan acara  hiburan  inipun  tidak  menjadi  suatu  hal  yang  sulit.  Hiburan  organ  tunggal  ini seringkali  dinyanyikan  oleh  penyanyi  wanita  dengan  pakaian  terbuka  dan  dibumbui dengan gerakan-gerakan erotis yang akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak remaja maupun dewasa yang menontonnya (Eka Titi Andary  ani, 2011). Peristiwa organ tunggal  ini  juga  sering  kali  berlangsung  hingga  dini  hari.  Suara  alunan  musik  sangat mengganggu  jam  tidur  warga  setempat  di  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  yang tinggal di sekitar pelaksanaan pertunjukan organ tunggal yang sedang berlangsung. Fakta ini  membuat  seolah-olah  telah  terjadi  peristiwa  organ  tunggal  diskotik  terbuka  yang melanggar norma agama dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki moral masyarakat yang telah rusak tersebut (Eka Titi Andary  ani, 2011).
Dari  beberapa  sumber  data  yang  penulis  temukan,  organ  tunggal  dapat memberikan efek negatif dalam masyarakat. Contohnya seperti telah terjadinya kericuhan pada  saat  diadakannya  organ  tunggal  hingga  menyebabkan  maut,  hal  ini  terjadi  di Lampung  tepatnya  pada  tanggal  10  februari  2023.  Kronologi  awal  kejadian  tersebut adalah korban ditusuk seseorang yang tidak dikenal ketika kericuhan terjadi di tengah keramaian. Selanjutnya kericuhan juga terjadi di Kudus pada saat dilaksanakannya organ tunggal  pada  5  juni  2023  kemarin.  Dengan  banyaknya  kasus  tawuran  yang  terjadi  ini membuat banyak dari masyarakat resah dan takut untuk pergi meramaikan pertunjukan organ tunggal tersebut. Setelah melihat 2 kasus kericuhan yang telah terjadi di atas, tentu saja hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah setempat, untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi ini dan mencegah kericuhan- kericuhan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas agar pelaku mendapatkan efek jera, ini dilakukan untuk melindungi masyarakat itu sendiri.
Dalam hal yang telah terjadi di atas, sama halnya dengan yang terjadi di masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, peraturan yang telah di buat oleh tokoh adat ninik mamak Desa Koto petai Kabupaten Kerinci, kemudian disepakati bersama oleh seluruh masyarakat  di  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci.  Aturan  adat  di  desa  inipun  berisi pelarangan kepada masyarakat untuk melaksanakan organ bukan hanya di malam hari saja, namun juga di siang hari. Artinya organ tunggal tersebut dilarang dan ditiadakan sepenuhnya  dalam  hukum  adat  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci,  hal  utama  yang menjadi alasan pelarangan organ tunggal adalah karena mayoritas masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini adalah agamis, banyak tokoh-tokoh agama, sehingga tontonan seperti organ tunggal ini dilarang.
Anggota masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa di Desa Koto Petai, Kabupaten Kerinci, nilai-nilai kemanusiaan dan agama sangat di junjung tinggi, bahkan tokoh adat ninik mamak Desa Koto Petai di Kabupaten Kerinci ini terkenal dengan banyaknya tokoh agama, dan ulama yang populer dari zaman dahulu hingga saat ini. Tradisi masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dari generasi ke generasi adalah selalu  menyekolahkan  anaknya  ke  sekolah-sekolah  yang  memiliki  pendidikan  agama seperti  Pondok  Pesantren.  Karena,  keyakinan  agama  yang  ada  di  Desa  Koto  Petai Kabupaten Kerinci sangat kental dan menonjol di masyarakat. Oleh karena itu, para tokoh adat ninik mamak Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci akan untuk memberikan sanksi atau hukuman sesuai adat istiadat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci apabila terjadi perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan agama (Wawancara dengan Annisa, 2023).
Organ tunggal ini dipandang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan adat  setempat  yang  kemudian  masyarakat  juga  akan  diberikan  sanksi  atau  hukuman
apabila melanggar ketentuan adat yang telah ditetapkan tersebut (Septiana Murni, 2021). Praktik organ tunggal menimbulkan banyak pro maupun kontra di tengah masyarakat pada  umumnya.  Namun,  praktik  pelaksanaan  orgen  tunggal  di  Desa  Koto  Petai Kabupaten  Kerinci  sedikit  berbeda  dari  aturan  hukum  adat  di  desa  lain  yang  ada  di Kabupaten  Kerinci.  Sejak  dari  zaman  dahulu  kala,  organ  tunggal  sudah  dilarang pemerintah adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci untuk dilakukan. Pelarangan tersebut kemudian menjadi sebuah adat kebudayaan masyarakat yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan pelarangan organ tunggal dalam pesta perkawinan itu sendiri, kemudian  apakah  akan  menimbulkan  konflik  dan  permasalahan  dalam  masyarakat ataukah sejalan dengan  pemikiran masyarakat,  serta bagaimana apabila permasalahan pelarangan organ tunggal ini ketika dikaitkan dengan teori communal costumary law.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang normatif. Sistem  ini  dibentuk  dengan  kaidah  asas,  norma,  peraturan  perundang-undangan,  dan putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  lebih  kepada  menitikberatkan  pada  kaidah  atau peraturan hukum sebagai sistem yang dibangun terkait dengan peristiwa hukum. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  argumentasi  hukum  sebagai  dasar  untuk menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut ditangani secara hukum, kemudian mengkaji fenomena-fenomena sosial yang berkaitan  dengan  hukum  (Noor  Muhammad  Aziz,  2012).  Studi  ini  dirancang  untuk memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai  konteks,  situasi/kondisi,  faktor  atau interaksi  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dengan  individu,  kelompok  maupun lembaga (Zainudin Ali, 2014). Lebih lanjut, untuk memaksimalkan penelitian ini, penulis menggunakan  3  pendekatan  terfokus,  yaitu  pendekatan  teoritis  yang  mengaitkan permasalahan  ini  dengan  teori communal  customary  law,  pendekatan  komparasi khususnya  pada  daerah-daerah  lain  yang  juga  memberlakukan  pelarangan  organ tunggal, dan pendekatan antropologi hukum yang merupakan suatu pendekatan yang mempelajari sejarah, keanekaragaman masyarakat, dan budaya dalam masyarakat (Dedi sumanto, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Organ Tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci
Permasalahan  terkait  organ  tunggal,  dalam  hal  ini  sudah  sangat  banyak  di masyarakat. Kebanyakan masyarakat memilih organ tunggal karena harga penyewaannya yang jauh lebih murah dibandingkan alat musik tradisional yang membutuhkan banyak orang  untuk  terlibat  dalam  memainkannya  (Dessy  Pratiwi,  2020).  Banyak  masyarakat menilai bahwa organ tunggal adalah suatu bentuk pemeriah yang akan mendatangkan banyak  penonton.  Namun,  melihat  adanya  dampak  negatif  yang  terjadi  akibat pelaksanaan organ tunggal tersebut, maka pemerintah adat setempat memberikan suatu batasan terkait dilaksanakannya organ tunggal dibeberapa daerah yang ada di Kerinci, seperti hanya boleh dilaksanakan pada siang hari atau sampai batas maksimal di sore hari. Hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  untuk  mengantisipasi  terjadinya kemudharatan atau dampak negatif dari acara organ tunggal tersebut. Pertunjukan organ tunggal  seringkali  tidak  mementingkan  suara  yang  merdu,  namun  kebanyakan masyarakat lebih memperhatikan tubuh penyanyi organ tunggal. Beberapa masyarakat berpandangan  negatif  dengan  pertunjukan  organ  ini  dan  ada  pula  yang  tidak mempermasalahkan organ tunggal, selama dalam pertunjukan organ tunggal tersebut masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Maka, agar terjaminnya nilai- nilai  keamanan  dalam  masyarakat,  sangat  penting  bagi  pemerintah  setempat memperhatikan  kemanan  warga  sekitar  yang  tengah  melaksanakan  organ  tunggal tersebut.
Organ  tunggal  sangat  erat  kaitannya  dengan  pornografi,  yang  bisa  membunuh pikiran  generasi  muda.  Banyak  dari  generasi  muda  yang  meramaikan  organ  tunggal namun  berakhir  mabuk-mabukan  sehingga  menimbulkan  kerusuhan  dan  perkelahian antar remaja yang mengganggu ketentraman tetangga ketika sedang beristirahat. Atas adanya kejadian diatas, tentu kerusuhan ini perlu mendapatkan perhatian lebih oleh tokoh adat setempat agar dapat memberikan aturan maupun sanksi bagi anak-anak muda yang membuat  kekacauan  dan  keributan  pada  saat  organ  tunggal  ini  berlangsung.  Bukan hanya  itu,  kebanyakan  lagu  yang  dibawakan  saat  organ  tunggal  ini  juga  tidak  sesuai dengan nilai-nilai Islam maupun nilai kesopanan yang ada dalam masyarakat. Dampak negatifnya  adalah  menimbulkan  kekacauan,  perkelahian,  mabuk-mabukan,  hingga adanya interaksi tanpa batas antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas,  meskipun  organ  tunggal  ini  sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya, namun tokoh adat ninik mamak di Desa Koto Petai  Kabupaten  Kerinci  ini  tidak  memperbolehkan  adanya  kegiatan  organ  tunggal tersebut  dan  melarang  dengan  tegas  atas  kegiatan  tersebut  baik  di  siang  maupun  di
malam  hari,  karena  dianggap  merusak  moral  bagi  generasi  muda  di  masa  yang  akan datang.
Eksistensi  pelarangan  pelaksanaan  pesta  organ  tunggal  di  Desa  Koto  Petai Kabupaten Kerinci ini berawal sejak tahun 2003, dan masih terus dilaksanakan aturannya oleh  tokoh  adat  ninik  mamak  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  hingga  saat  ini (Wawancara  dengan  Abdul  Aziz,  2023).  Tokoh  adat  ninik  mamak  Desa  Koto  Petai Kabupaten Kerinci dalam menangani permasalahan yang terjadi, merumuskan kebijakan tentang  keramaian  organ  tunggal  yang  dilaksanakan,  karena  sangat  menggangu ketenangan dan ketertiban masyarakat sekitar. Sehingga, ninik mamak Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci berinisiatif untuk menerapkan aturan yang tidak tertulis namun hidup dalam masyarakat, namun harus ditaati oleh seluruh masyarakat adat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci itu sendiri. Aturan ini bersifat memaksa setiap masyarakat adat untuk mentaatinya dan ada sanksi yang akan diberikan apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan ini.
Hukuman  yang  diberikan  bagi  masyarakat  yang  melanggar  pelarangan  organ tunggal ini adalah pelaku diberi peringatan dan didenda uang tunai sebesar jumlah yang sudah ditentukan dan disepakati oleh tokoh adat masyarakat setempat. Tokoh Agama Desa Koto  Petai  Kabupaten Kerinci  mengatakan  bahwa  di  Desa  Koto Petai  Kabupaten Kerinci, masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dapat berupa denda uang sebesar  Rp.  10.000.000  hingga  Rp.  15.000.000  atau  beberapa  ekor  kambing  sebagai penggantinya.  Hal  ini  sudah  sesuai  berdasarkan  keputusan  dan  musyawarah  mufakat bersama  oleh  tokoh  adat  ninik  mamak  di  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  dalam memberikan kebijakan hukuman seadil-adilnya kepada pelaku (Wawancara dengan Abdul Aziz, 2023). Menurut pendapat penulis, apabila terjadi kericuhan sesama remaja, bahkan hingga  mabuk-mabukan  saat  pelaksanaan  organ  tunggal,  namun  hanya  diberikan peringatan  saja  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka  tentu  akan  ada  repetisi kericuhan kembali yang dilakukan oleh pihak remaja akibat kurangnya sanksi tegas yang diberikan,  dan  membawa  dampak  lebih  negatif  dan  tentu  akan  dicontoh  oleh  para generasi  muda  dimasa  yang  akan  datang.  Sehingga,  pemberian  peringatan  saja  tidak cukup  dalam  menertibkan  kericuhan  yang  terjadi.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  sanksi tambahan seperti hukuman kurungan  penjara  dalam waktu 1 hari hingga  7  hari untuk mengurangi  pelaku-pelaku  yang  suka  melakukan  kericuhan  pada  saat  organ  tunggal dilakukan, serta memberikan efek jera bagi anak-anak muda yang membuat kericuhan ditengah masyarakat.
Kasus organ tunggal ini banyak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak remaja
maupun  dewasa,  seperti  dalam  konteks  permasalahan  sosial  banyak  sekali  ditemukan masyarakat  yang  masih  mabuk-mabukan  pada  saat  pertunjukan  organ  tunggal  itu berlangsung, hingga terjadi tawuran sesama remaja. Hal tersebut pun dianggap sangat bertentangan  dengan  agama  dan  hukum  yang  ada  di  masyarakat,  sehingga  perlu diberikan  sanksi  agar  pelaku  mendapatkan  efek  jera  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya. Secara umum, tradisi yang berlaku di suatu daerah tentu memiliki peraturan dan tata tertib serta mengikat seluruh masyarakat yang melaksanakannya. Seperti tradisi budaya melarang dilakukannya organ dalam pesta pernikahan yang ada di Desa Koto Petai  Kabupaten  Kerinci,  tradisi  ini  telah  dipraktikkan  sejak  zaman  kuno  dan  masih dipraktikkan hingga saat ini. Budaya  pelarangan organ tunggal  ini merupakan budaya besar yang sangat menonjol dan berpengaruh dikalangan masyarakat sekitar dan bersifat demokratis, dan komprehensif.
Kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini sangat berbeda dengan mayoritas budaya yang ada di indonesia, budaya yang berkembang ini lebih kepada hal-hal yang dapat melindungi masyarakat adat Desa Koto Petai itu sendiri. Dengan adanya hukum ini, diharapkan mampu mengatasi konflik maupun permasalahan pada saat pelaksanaan organ tunggal yang ada di masyarakat. Terutama masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini yang mayoritas sangat agamis, tontonan organ tunggal dinilai melanggar norma dan agama juga tidak memiliki nilai edukasi yang hanya merusak jiwa masyarakat terutama generasi muda (Al- Qur’an Surah Al - A’raf ayat 56 ).
B. Pelarangan Organ Tunggal Di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci Dalam Pandangan Teori Communal Customary Law
Communal  customary  law  merupakan  suatu  bentuk  hukum  yang  berlaku  dalam kehidupan sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat  ini. Communal  customary  law  hingga  kini  dapat  kita  lihat  keberadaannya  di masyarakat, yaitu masih dipertahankannya peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan, kepolisian, hingga lembaga. Seperti halnya yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, communal customary law dirumuskan oleh masyarakat untuk mengatur seluruh rangkaian adat istiadat, dan apabila aturan tersebut dilanggar maka aturan adat itu akan berlaku bagi masyarakat itu sendiri dan  dikenakan  sanksi  bagi  siapapun  yang  melanggarnya. Communal  customary  law merupakan hukum yang tidak tertulis dan mempunyai landasan dasar untuk membahas bagaimana hukum adat diterapkan dalam Masyarakat (Suardi Mukhlis, 2021). Communal customary law dalam hukum Indonesia disebut dengan hukum adat, yang merupakan bagian  dari  banyaknya  hukum  yang  sering  disebut  dengan  sebuah  system  (Soerjono
Soekanto, 1983) . Menurut Soepomo “setiap hukum merupakan sebuah sistem yang berisi aturan  yang  berdasarkan  pada  sebuah  kesepakatan  dan  keputusan  bersama,  yang memiliki kesamaan dengan hukum adat” (Soerjono Soekanto, 1983). Ketika melaksanakan aturan hukum adat, yang tujuannya dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran, maka masyarakat adat seharusnya mempunyai sebuah sistem pemerintahan yaitu tokoh adat dalam menjamin terlaksananya hukum adat yang sudah dirancang tersebut.
Cornelis  Van  Vollen  Hoven  memetakan  nusantara  dengan  mempelajari  budaya- budaya  tertentu  yang  diterapkan  pada  wilayah  adat.  Ciri-ciri  tersebut  ditentukan  oleh hukum  adat  dan  satuan  kesatuan  wilayahnya  yang  diperkirakan  berjumlah  19  wilayah hukum adat. Salah satu diantaranya adalah adat Kerinci yang termasuk salah satu bagian dari masyarakat hukum adat Indonesia Di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, hukum adat mengatur  semua  tata  aturan  dalam  hidup  bermasyarakat  yang  diciptakan  oleh masyarakat  itu sendiri kemudian  disepakati bersama dan diterapkan  dalam kehidupan masyarakat  adat  disertai  sanksi  yang  akan  diterima  oleh  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran.  Ketika  masyarakat  melanggar  ketentuan  adat  yang  sudah  ditetapkan tersebut,  maka  masyarakat  itu  sendiri  akan  dikenakan  sanksi  yang  tegas  atas perbuatannya yang melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku. Itulah alasan penulis memilih teori communal costumary law, (Suardi Mukhlis, 2021) untuk melihat adat yang ada  di  masyarakat  itu  sendiri.  Hukum  adat  di  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  ini merupakan  aturan  hukum  adat  yang  tidak  tertulis.  Namun,  meskipun  hukumnya  tidak tertulis, masyarakat adat setempat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini sangat ditaati masyarakat dari turun temurun yang hukumnya memiliki landasan yang kuat.
Apabila  mengacu  pada  teori communal  costumary  law,  maka  tujuan  pelarangan organ tunggal ini merupakan upaya untuk melindungi dan mengharmoniskan masyarakat adat. Hukum adat pelarangan pelaksanaan organ tunggal yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dalam hal ini berkembang di masyarakat dan di anggap sebagai suatu hal yang baik dan di terima oleh masyarakat. Dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang  melanggar  pelarangan  organ  tunggal,  mayoritas  masyarakat  setuju  dengan pemberian sanksi hukum adat yang diberikan, karena budaya ini sudah lama diterapkan sejak nenek moyang dan menjadi kebiasaan masyarakat yang turun temurun hingga saat ini  serta  tidak  ada  pertentangan  dalam  masyarakat.  Hukum  ini  sangat  dipatuhi  dalam hidup  masyarakat  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  dan  perlu  untuk  dipertahankan bahkan  ditingkatkan  lagi  hukum  yang  telah  berlaku  ini  untuk  kedepannya.  Apabila penegakan hukumnya lebih dimaksimalkan lagi oleh tokoh adat ninik mamak setempat, maka  tentu  pelaksanaan  hukumnya  akan  menjadi  lebih  baik  dan  masyarakat  akan sejahtera  juga  merasa  aman  dari  keurusuhan-kerusuhan  yang  tidak  lagi  yang
mengganggu ketentraman masyarakat. Cita-cita hukum adat  bagi masyarakat di Desa Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  yang  terutama  adalah  keamanan  bagi  masyarakat. Sehingga, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka penting untuk menegakkan hukum yang tegas bagi masyarakat yang terbukti melanggar.
Anggota adat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar dan melakukan organ tunggal di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini dilakukan para tokoh adat ninik mamak dan masyarakat untuk ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Koto Petai. Maka, demi  terlaksananya  hukum  yang  baik  dalam  adat  istiadat  Desa  Koto  Petai  Kabupaten Kerinci, maka Ninik Mamak di Desa Koto Petai, Tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Kerinci  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  ketertiban.  Karena, hukum adat ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada keterlibatan tokoh adat dan masyarakat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci (Wawancara dengan Samsul, 2023).
Selanjutnya,  tokoh  agama  Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  ini  juga menyampaikan bahwa peraturan adat Di Desa Koto Petai ini adalah suatu peraturan yang tidak tertulis sehingga tidak ada manuskrip yang ditulis secara adat resmi namun sanksi adat tetap diberlakukan sesuai ketentuan adat walaupun tidak ditulis. Di Desa Koto Petai ketika terjadi suatu pelanggaran adat, maka ninik mamak ninik tokoh adat masyarakat Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  akan  melakukan  musyawarah  mufakat  untuk menetapkan  sanksi  yang  pantas  untuk  diberikan  dan  berlakukan  kepada  pelaku (Wawancara dengan Abdul Aziz, 2023). Hal ini sesuai dengan communal customary law yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa walaupun hukum dari communal customary law ini tidak tertulis, namun ia mengikat setiap masyarakat adat untuk mentaatinya.
Penulis melakukan komparasi terhadap aturan penegakan hukum yang dilakukan oleh daerah lain, lebih tepatnya di Desa selain Koto Petai Kabupaten Kerinci, yaitu desa hiang Kabupaten Kerinci. Desa ini merupakan desa yang melarang pelaksanaan organ tunggal hanya dari sore hingga malam hari. Sementara di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci  melakukan  pelarangan  organ  tunggal  secara  permanent,  baik  siang  maupun malam hari. Sehingga, dapat dilihat bahwa aturan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci berbeda dengan aturan pelarangan adat hiang. Aturan pelarangan organ tunggal dalam hukum  adat  desa  koto  petai  dinilai  sangat  kental  dan  diaati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat. Sejauh ini, tidak ada masyarakat yang berani melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut.
Ada 3 landasan hukum yang menjadi pertimbangan penerapan adat istiadat dalam masyarakat sebagai berikut:
1. Diterima atau tidaknya suatu adat oleh masyarakat

## 2. Apakah adat ini digunakan dalam masyarakat
3. Apakah adat itu baik atau buruk (Devrian Ali Putra, 2014).
Dari ketiga landasan hukum diatas, Ketika dikaitkan dengan hukum adat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat yang diberikan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini dapat diterapkan dalam masyarakat dan dapat diterima dalam masyarakat itu sendiri, kemudian adat istiadat tersebut dapat digunakan dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  dipandang  sangat  baik  di  mata  masyarakat  itu sendiri.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  penulis  berkesimpulan  bahwa  dalam masyarakat adat, perlu dilakukan pengoptimalan dalam penegakan hukum yang ada di masyarakatt adat. Meskipun hukum adatnya tidak tertulis, masyarakat adat setempat di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci ini sangat ditaati masyarakat dari turun temurun yang hukumnya  memiliki  landasan  yang  kuat.  Apabila  mengacu  pada  teori communal costumary law, maka tujuan pelarangan yang dilakukan ini adalah untuk melindungi dan mengharmoniskan masyarakat adat. Adat pelarangan pelaksanaan organ tunggal yang ada di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci dalam hal ini berkembang di masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang baik dan diterima oleh masyarakat. Sehingga, aturan adat yang diberlakukan ini tidak bertentangan sama sekali dengan masyarakat. Hal utama yang menjadi alasan pelarangan organ tunggal adalah karena mayoritas masyarakat di Desa  Koto  Petai  Kabupaten  Kerinci  ini  adalah  agamis,  banyak  tokoh-tokoh  agama, kemudian tontonan organ tunggal seringkali membuat kericuhan antar remaja. Sehingga, tontonan organ tunggal ini dilarang di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci.
Berdasarkan 3 landasan penerapan adat yang dijelaskan pada pembahasan diatas, maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  adat  istiadat  yang  diberikan  di  Desa  Koto  Petai Kabupaten  Kerinci  ini  dapat  diterapkan  dalam  masyarakat  dan  dapat  diterima  dalam masyarakat itu sendiri, kemudian adat istiadat tersebut dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dipandang sangat baik di mata masyarakat itu sendiri
Dengan adanya hukum ini, akan mengatasi konflik pada saat pelaksanaan organ tunggal  yang  ada  di  masyarakat.  Terutama  masyarakat  di  Desa  Koto  Petai  Kabupaten Kerinci  ini  yang  mayoritas  sangat  agamis,  tontonan  organ  tunggal  dinilai  melanggar norma dan agama, juga tidak memiliki nilai edukasi, dan hanya merusak jiwa masyarakat terutama generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Devrian Ali Putra.(2014). Hukum Dan Ekologi.Tangerang: Cinta Buku Media.
Soerjono SoekantO. (1983) Hukum Adat Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Zainudin Ali. (2014) Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
Dedi sumanto. (2018) “Hukum Adat  Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi
Hukum” Jurnal ilmiah syari’ah, Vol. 17.
Dessy  Pratiwi  (2020).  Pertunjukan  Organ  Tunggal  Pada  Acara  Pernikahan  di  Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ili, Jurnal Empirika Vol.5 No.2.
Eka  Titi  Andaryani.  (2013).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pertunjukan  Musik  Dangdut Organ Tunggal Harmonia. Vol.11, No.2.
Jurnal Media.(2021). Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 4. No. 02.
Noor  Muhammad  Aziz,  (2012)  “Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,” Jurnal RechtsVinding BPHN, Vol. 1 No. 1.
Septiana  Murni  (2021).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Padang  Pariaman Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Ketenteraman  Dan  Ketertiban  Umum  Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang), Jurnal Integrasi Syari’ah, Volume II, Nomor 1.
Suardi  Mukhlis.(2021). Application  Of  Customary  Law  In  Preserving  The  Karampuang Traditional Forest, Jurnal Ilmiah Administrasita P,: Jilid 12, No. 01.
Wulan Larasaty. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo, E-Jurnal Sendratasik Fbs Universitas Negeri Padang Vol 2 No 1.
Organ  Tunggal  Di  Lampung  Timur  Berujung  Maut,  Pelaku  Masih  Buron https://news.republika.co.id/berita/rq12w4349/organ-tunggal-di-lampung-timur- berujung-maut-pelaku-masih-buron
Viral,  Aksi  Tawuran  Pemuda  Nonton  Organ  Tunggal  di  Rahtawu  Kudus  Hingga  Pagar Ambrol https://jurnalpantura.id/viral-aksi-tawuran-pemuda-nonton-organ- tunggal-di-rahtawu-kudus-hingga-pagar-ambrol/
Wawancara  dengan  Abdul  Aziz,  Tokoh  Agama  Dan  Masyarakat  Desa  Koto  Petai Kabupaten Kerinci, 1 November 2023.
Wawancara dengan Annisa, Masyarakat Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci, 20 Oktober 2023.
Zainudin Ali. (2014) Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.