## IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DI KOTA PALOPO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Ashar Sinilele, Suriyadi, Muhammad Fachrul Rahman Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Ashar.Sinilele@uin-alauddin.ac.id 1 , Suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id
2 , Muhfachrulrahman16@gmail.com 3

## Abstrak
Sertifikasi  halal  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan  tidak  terkecuali  bagi  pelaku  usaha  mikro,  akan  tetapi faktanya  masih  banyak  pelaku  usaha  mikro  yang  tidak  melaksanakan  sertifikasi halal  terhadap  produknya  khususnya  di  Kota  Palopo.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual  dan  pendekatan kasus.  Implementasi  kewajiban  sertifikasi  halal  pelaku  usaha  mikro  di  Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya pelaku usaha mikro yang  minim  pengetahuan  tentang  jaminan  produk  halal  sedangkan  pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan bentuk pernyataan  halal.  Implementasi  kewajiban  sertfikasi  halal  juga  didorong  oleh kenyataan bahwa belum dilakukan sanksi terhadap pelaku usaha padahal di dalam peraturan  perundang-undangan  diatur  mengenai  sanksi  terhadap  pelanggaran jaminan produk halal salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal meskipun  tidak  secara  detail  menyebutkan  sanksi  terhadap  tidak  dilakukannya sertifikasi  halal  oleh  pelaku  usaha  yang  hanya  menyebutkan  bahwa  diancam dengan  sanksi  administratif.  Jaminan  produk  halal  akan  berjalan  optimal  jika terjadi  sinergi  antara  para  pihak  terkait  seperti  pemerintah,  pelaku  usaha  dan konsumen bahwa program ini adalah tanggung jawab dan tugas bersama.
Kata Kunci: Halal, Usaha Mikro, Perlindungan Konsumen

## Abstract
Halal  certification  is  an  obligation  stipulated  in  the  laws  and  regulations,  not least  for  micro-business  actors,  but  the  fact  is  that  there  are  still  many  micro- business  actors  who  do  not  carry  out  halal  certification  of  their  products, especially in Palopo City. The research method used in this research is empirical normative  legal  research  using  statutory,  conceptual  and  case  approaches.  The implementation  of  the  halal  certification  obligations  of  micro-business  actors  in Palopo  City  has  not  been  fully  carried  out  due  to  the  large  number  of  micro- business  actors  who  have  minimal  knowledge  about  halal  product  guarantees while  the  government  provides  convenience  for  halal  certification  for  micro- business  actors  in  the  form  of  halal  statements.  The  implementation  of  halal certification  obligations  is  also  driven  by  the  fact  that  sanctions  have  not  been imposed  on  business  actors  even  though  the  laws  and  regulations  regulate sanctions for violations of halal product guarantees, one of which is not carrying
out  halal  certification  obligations  even  though  they  do  not  specifically  mention sanctions  for  not  carrying  out  halal  certification  by  business  actors,  which  only mention  that  they  are  threatened  with  administrative  sanctions.  Halal  product guarantees will run optimally if there is synergy between related parties such as the  government,  business  actors  and  consumers  that  this  program  is  a  shared responsibility and task.
Keywords: Halal, Micro Business, Consumer Protection

## A. Pendahuluan
Islam  sebagai  rahmatan  lil  alamin  memberikan  pedoman  dan  panduan terhadap  manusia  dalam  menjalankan  kehidupannya  baik  dalam  ranah  ibadah dalam  bentuk  ritual  maupun  dalam  bentuk  hubungan  manusia  dengan  manusia dalam  rangka  melangsungkan  hidupnya  dan  lain-lain  dalam  ranah  muamalah. Muamalah  dalam  islam  sendiri  berisikan  aturan-aturan  yang  diatur  oleh  syariat yang berisikan larangan-larangan dalam melakukan muamalah.
Larangan  dalam  muamalah  diatur  secara  komprehensif  yang  dapat  dilihat dari  sumber  hukum  islam  baik  Al-Qur’an,  Hadist,  Ijma  dan  Qiyas  bahwa  pada dasarnya  hukum  muamalah  dibolehkan  sepanjang  tidak  ada  larangan.  Larangan- larangan dalam muamalah bukan hanya terkait dengan proses atau perbuatan yang dilarang  akan  tetapi  juga  terkait  dengan  zat  makanan  atau  minuman  yang  tidak dapat dikomsumsi oleh umat Islam.
Makanan dan minuman yang dikomsumsi oleh manusia juga merupakan hal yang diatur oleh syariat tentang apa yang boleh (halal) dan apa yang tidak boleh (haram)  untuk  dikomsumsi  bagi  umat  Islam.  Makanan  dan  minuman  halal  wajib dikomsumsi  oleh  umat  islam  sebagai  bentuk  ketakwaan  kepada  Allah  SWT sebagaimana firmannya di dalam Q.S Al-Baqarah 2:168 :
اَهُّيَأَٰٓ َي ُ ساَّنلٱ ُ او ل ك اَّمِم ىِف ُ ِض أرَ ألۡٱ ًُل َلَح اًبِ يَط َُل َو ُ او عِبَّتَت ُِت  َو ط خ ُ ِن َطأيَّشلٱ ُ هَّنِإ ُۥ ُأم كَل ُ دَع ُ و ُ نيِبُّم
Artinya :
Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik  yang terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap surah ini yaitu disebutkan  wahai manusia!  Makanlah  dari  makanan  yang  halal,  yaitu  yang  tidak haram,  baik  zatnya  maupun  cara  memperolehnya.  Selain  halal  makanan  juga harus  baik,  yaitu  sehat,  aman  dan  tidak  berlebihan.  Makanan  yang  dimaksud adalah  yang  terdapat  di  bumi  yang  diciptakan  oleh  Allah  untuk  seluruh  umat manusia  dan  janganlah  kamu  mengikuti  Langkah-langkah  setan  yang  selalu merayu  manusia agar  memenehui  kebutuhan  jasmaninya  dengan  cara  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  Allah.  ada  larangan  “danُ janganlahُ kamuُ mengikutiُ langkah-langkahُ setan”ُ karenaُ setanُ mempunyaiُ jejakُ Langkahُ danُ iaُ menjerumuskan  manusia  Langkah  demi  Langkah,  tahap  demi  tahap.  Setan  pada
mulanya  akan  mulai  mengajak  manusia  untuk  melangkah  selangkah  dan  setelah itu disusul Langkah yang lain hingga akhirnya msuk sampai ke neraka. 1
Indonesia  sebagai  negara  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  islam, dalam  rangka  melindungi  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  konsumen  muslim membuat  aturan  yang  spesifik  terhadap  makanan  dan  minuman  dalam  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (Undang-Undang  JPH)  merupakan  salah  satu perwujudan  pemerintah  dalam  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada konsumen  muslim  agar  supaya  produk  makanan  dan  minuman  yang  beredar mempunyai  kepastian  hukum  dalam  peredaran  makanan  halal  dan  non-halal. Persepsi  masyarakat  Indonesia  yang  masih  banyak  berfikir  bahwa  zat  haram hanya  terbatas  pada  daging  semata  tidak  dapat  lagi  digunakan  bahwa  konsep daripada halal haram harus jelas oleh umat muslim. 2
Pemerintah  telah membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam rangka jaminan produk halal di Indonesia. Pada  tahun  2020  pemerintah  bersama  dengan  lembaga  legislatif  (DPR) mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dan dilanjutkan  dengan  peraturan  pelaksana  berupa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.
Pasal  4  Undang-Undang  JPH  mengatur  mengenai  “produk  yang  masuk, beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikasi  halal”. Ketentuan  tersebut  tidak  menyebutkan  skala  usaha  tapi  langsung  menyebut produk  sehingga  mencakup  keseluruhan  pelaku  usaha  baik  usaha  makro  dan pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Pasal  48  Undang-Undang Cipta  kerja  kemudian  mengubah  dan menambah  ketentuan  jaminan  produk  halal yang sudah ada dalam Undang-Undang JPH seperti dalam pasal 4a yang mengatur “untuk  pelaku  usaha  Mikro  dan  Kecil  ,  kewajiban  bersertifikasi  halal  sebagai mana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  JPH  didasarkan  atas  pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
Kota  Palopo  sebagai  salah  satu  kota  yang  terpadat  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2020  menunjukkan  data jumlah penduduk sebanyak 184.681 jiwa. 3 Penyelenggaran  jaminan produk halal mencakup  seluruh  wilayah  Indonesia  tidak  terkecuali  Kota  Palopo,  sebagai  kota yang mempunyai penduduk muslim yang cukup besar sehingga peredaran produk makanan dan minuman perlu untuk memberikan kepastian dan kenyemanan akan kehalalan produknya.
Pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  merupakan  segmentasi  pelaku  usaha  yang banyka  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  konsumen  sehingga  peredaran produk  makanan  dan  minumannya  perlu  memperhatikan  kehahalan  produk  dari segi  proses  maupun  zat  yang  terkandung  sehingga  dapat  memberikan  informasi
1 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah  (Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an) , Volume 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005). h. 379-380
2 Nurulُ Najla’Athirah  Muhamad  Nazari,  Elistina  Abu  Bakar,  and  Afida  Mastura Muhammadُ Arif,ُ “CONSUMERُ PROTECTIONُ AGAINSTُ THEُ FALSEُ DESCRIPTIONُ OFُ HALAL IN E-COMMERCE,”ُ UUM Journal of Legal Studies 14, no. 2 (2023): 657–75.
3 BPS, www.palopokota.bps.go.id diakses 7 Januari 2023
dalam  kemasan  produk  terhadap  produk  halal  (untuk  konsumen  muslim)  dan produk non-halal (untuk konsumen non muslim).
Undang-Undang  JPH  dan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  memerintah untuk  pelaku  usaha  melakukan  sertifikasi  halal  tapi  pertanyaannya  apakah ketentuan  ini  telah  terimplementasi  khususnya  di  Kota  Palopo  terkhusus  pelaku usaha  yang  klasifikasi  usahanya  mikro  dan  kecil.  Berangkat  dari  latar  belakang tersebut,  peniliti  mengangkat  isu  hukum  dengan  judul  “Implementasi  Jaminan Produk  Halal  Terhadap  Pelaku  Usaha  Kecil  di  Kota  Palopo  Pasca  Undang- Undang Cipta Kerja”

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian secara normatif empiris, penelitian hukum normative digunakan untuk tujuan  problem  solving  dan  memberikan  preskripsi  dimana  berfungsi  untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. 4 Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  kasus  yaitu  dengan mengkaji  implemetasi  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  terhadap  pelaku usaha  kecil  di  Kota  Palopo.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menganalisis  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu hukum  yang  diangkat  sehingga  didapatkan  kesimpulan  untuk  menjawab problematikan  hukum  di  dalam  permasalahan  yang  diangkat.  Pendekatan konseptual  dilakukan  dengan  menggunakan  doktrin-doktrin  dari  pakar  hukum yang keilmuannya relevan dengan isu hukum yang diangkat. 5

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  Pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil di Kota Palopo
a) Dasar Hukum Kewajiban Serifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Konsep  halal  berasal  dari  syariat  Islam  yang  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  dan Hadis yang menyatakan seorang muslim wajib untuk makan makanan yang halal dan  bersih  (tayyib)  sambal  menjauhkan  diri  dari  makanan  yang  disebutkan terlarang  berdasarkan  Q.S  Al-Baqarah  2:173. 6 Indonesia  sebagai  negara  hukum berdasarkan  konstitusi,  maka  di  dalam  pengaturan  produk  halal  maka  harus dituangkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  agar  mempunyai  sifat mengatur,  mengikat  dan  memaksa.  Kepercayaan  masyarakat  akan  suatu  produk akan  meningkatkan  rasa  aman  dan  nayaman  bagi  industry  untuk  berkembang sehingga  meningkatkan  kepercayaan  dan  tidak  selamanya  haram  ini  terkait dengan  zat  melainkan  juga  salah  satu  yang  paling  penting  adalah  proses  yang
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005). H. 171-173
5 Ibid. H. 113
6 MohamedُMُMostafa,ُ“AُKnowledgeُDomainُVisualization Review of Thirty Years of Halalُ Foodُ Research:ُ Themes,ُ Trendsُ andُ Knowledgeُ Structure,”ُ Trends  in  Food  Science  & Technology 99 (2020): 660–77.
dilaluinya  hingga  sampai  kepada  konsumen  seperti  bahan  baku,  pemrosesan pengemasan, pelabelan, penyimpanan sampai nantinya ke tangan konsumen. 7
Sertifikasi  halal  merupakan  bentuk  dari  upaya  pemerintah  dalam memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  terhadap  konsumen  muslim  di Indonesia.    Dalam  rangka  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  kepada pemeluk agama islam di Indonesia terhadap makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya maka terbitlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk  Halal.  Di  dalam  Pasal  4  UU  Jaminan  Produk  Halal  menyebutkan  bahwa produk  yang  masuk  ke  Indonesia,  beredar  di  Indonesia  dan  diperdagangkan  di wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikasi  halal.  Ketentuan  tersebut  menjadi  umum apabila melihat kemajemukan yang ada pada masyarakat dimana Indonesia tidak hanya  mengakui  agama  islam  akan  tetapi  juga  mengakui  beberapa  agama sehingga diberikan hak-hak sebagai warga negara yang sama dengan umat Islam sehingga  zat-zat  makanan-makanan  tertentu  yang  tidak  boleh  dikomsumsi  oleh umat  Islam  tetap  boleh  beredar  dan  diperdagangkan.  Mengatasi  hal  demikian maka  digunakanlah  sebuah  pembeda  untuk  memberikan  keterangan  non  halal pada  produk-poduk  tertentu  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat muslim dan ini berbeda dengan produk yang tidak mencantumkan label halal. 8
Pemerintah  Bersama  dengan  DPR  pernah  mengeleuarkan  sebuah  Undang- Undang  yang  mengubah  beberapa  ketentuan  Undang-Undang  yang  dirangkum melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Di  dalam UU  Cipta  Kerja  terdapat  beberapa  penambahan  terkait  dengan  jaminan  produk halal  salah  satunya  terdapat  pada  Pasal  48  menyisipkan  ketentuan  tentang kewajiban  sertifikasi  halal  terhadap  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM)  dimana  pada  UU  JPH  hanya  menyebutkan  setiap  produk  tapi  tidak menyebutkan secara spesifik tentang pelaku UMKM. 9 Luasnya cakupan Undang- Undang Cipta Kerja menyebabkan banyak ketentuan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bermasalah.
Peraturan  pelaksana  tentang  jaminan  produk  halal  juga  diterbitkan  oleh pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. PP 39 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana  terhadap  ketentuan  Pasal  48  UU  Cipta  Kerja  yang  menjabarkan  lebih detail  tentang  bagaimana  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  di  Indonesia. Ketentuan PP 39 Tahun 2021 mengatur mengenai produk halal dan proses produk halal,  proses  sertifikasi  halal,  peran  dan  fungsi  beberapa  lembaga  di  bidang jaminan  produk  halal  seperti  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH),  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH), Auditor Halal, Penyelia Halal dan Akreditasi Halal.
Pada Tahun 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  dan  ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
7 Faqiatul  Mariya  Waharini 1 andُ Anissaُ Hakimُ Purwantini,ُ “Modelُ Pengembanganُ IndustriُHalalُFoodُDiُIndonesia,”ُ2018.
8 Lihat ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
9 Lihat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cpta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada UU 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan  Pasal  1  UU  Jaminan  Produ  Halal  dan  ketentuan  mengenai  sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil diperjelas bahwa pelaku usaha tersebut wajib untuk melakukan sertifikasi halal akan tetapi diperlakukan berbeda dengan pelaku usaha  menengah  dan  besar  dimana  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro  sertifikasi halalnya  dilakukan  dengan  pernyataan  halal  ( self  declare )  dengan  standar  yang ditetapkan oleh BPJPH.
Di  dalam  ketentuan  Pasal  48  Undang-Undang  No.6  Tahun  2023  yang menyisipkan ketentuan di dalam Pasal 4 UU 33 Tahun 2014 menyatakan karena pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  juga  tidak  dikecualikan  dari  kewajiban  sertifikasi halal  dan  agar  supaya  tidak  memberatkan  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro  maka kewajiban sertifikasi halal dapat dilakukan dengan pernyataan halal ( self declare ). Pernyataan  halal  sebagai  bentuk  pencapaian  jaminan  produk  halal  bagi  pelaku usaha  mikor  dan  kecil  meskipun  disebutkan  bahwa  pernyataan  halal  harus berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH akan tetapi masih terdapat permasalahan terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan berdasarkan pernyataan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan  telah  mengatur  secara  komprehensif  mengenai  jaminan  produk  halal sehingga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  dan  juga  pelaku  usaha tentang  produk  halal.  Perintah  undang-undang  tidak  hanya  memfokuskan  pada pelaku usaha menengah dan besar terhadap sertfikasi halal, akan tetapi termasuk keseluruhan  pelaku  usaha  termasuk  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil,  hanya  bentuk dan  prosesnya  yang  sedikit  berbeda  dengan  pelaku  usaha  menengah  dan  besar. Perbedaan  proses  dan  bentuk  sertifikasi  halal  dari  segi  golongannya  adalah merupakan bentuk atau upaya pemerintah untuk menjamin produk yang beredar di masyarakat  telah  tersertifikasi  halal  bahwa  biaya  sertifikasi  halal  dibebankan kepada pelaku usaha sehingga untuk pelaku usaha mikro dan kecil bisa dilakukan dengan pernyataan halal dengan ketentuan sesuai dengan standar BPJPH.
b) Klasifikasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  adalah  bentuk  klasifikasi  pelaku usaha berdasarkan omzet usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM mendorong perekonomian  negara  sehingga  perlu  diperhatikan  agar  pelaku  usaha  UMKM dapat eksis dan berkembang serta bertumbuh. Pengelompokkan jenis pelaku usaha berdasarkan  penghasilan  perlu  dilakukan  karena  bentuk  dan  stimulus  yang diberikan tidak dipersamakan baik dalam hal perpajakan ataupun stimulus lainnya yang diberikan untuk penguatan UMKM. Salah satu bentuk stimulus bagi pelaku UMKM  adalah  akses  terhadap  pembiayaan/kedit/pinjaman  meskipun  masih terdapat  kednala  terhadap  akses  pelaku  UMKM  terhadap  kredit  perbankan. 10 UMKM  menurut  world  Bank  mewakili  sekitar  90%  binsin  dan  lebih  dari  50%
10 LuhُPutuُPremaُShantiُPutriُSaraswati,ُ“PERANANُPERUSAHAANُPENJAMINANُ DALAM  MENGATASIPERMASALAHAN  UMKM  MENGAKSES  KREDIT  DI  SEKTOR PERBANKAN  (SETELAH  BERLAKUNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  2016 TENTANGُPENJAMINAN),”ُ Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 2 (2021): 512–22.
pekerjaan  di  seluruh  dunia  sehingga  UMKM  memainkan  peran  utama  di sebagaian besar perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang. 11
Berikut  dibawah  ini  dikelompokkan  jenis  UMKM  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah: 12 Tabel 1 Kriteria Pelaku Usaha No  Kriteria Pelaku Usaha Kekayaan bersih Omzet Tahunan 1 Pelaku Usaha Mikro Memiliki kekayaan bersih  paling  banyak Rp.  50.  Juta  tidak termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha Penjualan tahunan maksimal Rp. 300 Juta 2 Pelaku Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih  Rp.  50  juta  s/d Rp.  500.  Juta  tidak termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha Penjualan  tahuan Rp.300  juta  s/d Rp. 2,5 milyar 3 Pelaku Usaha Menengah Memiliki kekayan bersih Rp. 500 juta s/d Rp.  10  Milyar  tidak termasuk  tanah  dan bangunan Penjualan tahunan Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 50. Milyar
Data  dalam  tabel  diatas  merupakan  klasifikasi  yang  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan,  meskipun  terdapat  sebuah  prasa  yang menyebutkan  bahwa  besaran  dapat  menyesuaikan  dengan  peraturan  presiden.  Di eropa  sendiri  standar  yang  ditetapkan  untuk  pelaku  usaha  kecil  menengah  atau yang  biasa  disebut  small  and  medium-sized  enterprises  kategori  pelaku  usaha mikro  dengan jumlah  staff  kurang  dari  10,  pelaku  usaha  kecil  jumlah  staf  10-50 orang, dan pelaku usaha menengah dengan staff 50-250 orang. 13 Indikator untuk klasifikasi  UMKM  eropa  berbeda  dengan  Indonesia  yang  tidak  menjadikan jumlah  staff  atau  pekerja  sebagai  indikator  utama  untuk  menentukan  klasifikasi melainkan  dengan  nominal  kekayaan  atau  omzet.  Tantangan  terhadap  UMKM global  di  negara-negara  maju  dan  berkembang  pada  era  globalisasi  ini  adalah
11 Diakses dari halaman htps://worldbank.org/en/topic/smefinance
12 Lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah
13 EmilُBlixtُHansenُandُSimonُBøgh,ُ“ArtificialُIntelligenceُandُInternetُofُThings in Small  and  Medium-Sizedُ Enterprises:ُ Aُ Survey,”ُ Journal  of  Manufacturing  Systems 58  (2021): 362–72.
terkait  dengan  ketidakstablian  modal, inovasi,  izin,  peraturan,  pajak,  hak  pekerja dan daya saing. 14
Dalam rangka pengembangan UMKM pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  melakukan  pembinaan  dan  kemudahan  perizinan bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil. 15 Terdapat  banyak  stimulus  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro  seperti  pajak  khusus  UMKM, akses terhadap pembiayaan/kredit serta stimulus-stimulus lainnya supaya UMKM dapat bertumbuh.
c) Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palopo Halal  sebuah  produk  tidak  hanya  dilihat  dari  zat  yang  terkandung  dalam produk  tersebut  melainkan  juga  mencakup  proses  pengolahan  suatu  produk sehingga untuk mengeluarkan setifikat halal suatu produk akan diperiksa zat dan proses yang dilalui produk tersebut. Peryelenggaraan jaminan produk halal adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Penyelenggaran  Jaminan  Produk Halal (BPJPH) yang berada dalam lingkup Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri. 16
Majelis Ulama Indonesia sebelum dibentuknya BPJPH merupakan lembaga yang  mempunyai  kewenangan  di  dalam penyeenggaraan  sertifikasi  halal,  setelah dibentuknya BPJPH maka kewenangan sertifikasi halal penyelenggaraannya tidak lagi  dilakukan  oleh  MUI  akan  tetapi  sertifikat  halal  hanya  bisa  diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Pihak-pihak yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah :
i. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH),  lembaga  ini dibentuk oleh pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri  dan  dipinpin  oleh  kepadal  badan. 17 BPJPH  dibentuk  berdasarkan amanat  dari  UU  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  produk  Halal,  lembaga ini yang mempunyai peran dalam melaksanakan jaminan produk halal.
ii. Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH),  merupakan  lembaga  yang  yang melakukan  kegiatan  pemeriksaan  dan  atau  oengujian  terhadap  kehalalan produk;
iii. Auditor  halal  merupakan  orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  pemeriksaan  kehalalan  produk,  Auditor  halal  yang  nantinya akan  turun  untuk memeriksan zat  dan  proses  suatu  proudk  yang  diajukan sertifikasi halal;
iv. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  adalah merupakan  sebuah  lembaga  yang menjadi wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang  dalam  proses  sertifikasi  halal    menjadi  lembaga  yang  mengadakan
14 Sisira Kumara Naradda Gamage  etُal.,ُ“AُReviewُofُGlobalُChallengesُandُSurvivalُ StrategiesُofُSmallُandُMediumُEnterprisesُ(SMEs),”ُ Economies 8, no. 4 (2020): 79.
15 Lihat  ketentuan  Pasal  39  peraturan  pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah
16 Lihat  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan di Bidang Jaminan Produk Halal
17 Lihat  ketentuan  Pasal  45  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Nomor  2015  Tentang Kementerian Agama
siding  fatwa  berdasarkan  data  dari  LPH  untuk  mengeluarkan  fatwa  halal atau tidak halal terhadap suatu yang diajukan proses halal;
v. Sertifikat  halal,  sebagai  suatu  bentuk  pengakuan  yang  dikeluarkan  oleh BPJPH atas fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI yang diberikan kepada pelaku  usaha  bahwa  produk  pelaku  usaha  yang  di  mohonkan  sertifikasi halal  pada  dasarnya  halal  secara  zat  dan  halal  secara  proses  setelah  diuji oleh LPH dalam hal ini Auditor Halal;
vi. Label  halal  atau  logo  halal  merupakan  sebuah  tanda  yang  memberikan informasi kepada konsumen yang dicantumkan dalam suatu produk bahwa produk tersebut halal baik secara zat maupun secara proses.
Kewajiban  sertifikasi  halal  sebagaimana  telah  diuraikan  pada  sub  bab sebelumnya  adalah  merupakan  perintah  agar  seluruh  produk  yang  beredar  telah bersertfikiasi halal dan produk yang memang pada dasarnya mengandung zat yang tidak halal perlu untuk memberikan tanda pada produknya bahwa produk tersebut tidak halal. Kota Palopo sebagai salah satu kota administratif di wilayah Provinsi Sulawesi  Selatan  berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun  2022 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 190.867 jiwa 18 dan berdasarkan data dari lembaga BPS juga menunjukkan antara tahun 2019 jumlah penganut Agama Islam di  Kota  Palopo  151.540  jiwa  dari  total  penduduk  175.868  jiwa  pada  tahun  2019 atau  sekitar  86,16%  dari  total  penduduk,  data  tersebut  disajikan  dalam  tabel  di bawah ini : 19
Tabel  2 Data Penduduk Kota Palopo Berdasarkan Agama Tahun 2019 Kecamatan Islam Protestan  Katolik  Hindu  Budha  Lainnya Wara Selatan 12573 373 50 13 3 - Sendana 6720 84 62 - - - Wara 23089 6202 639 79 171 2 Wara Timur 33249 443 74 38 63 - Mungkajang 7327 923 97 13 - - Wara Utara 20220 2560 734 155 125 20 Bara 27365 4401 656 128 1 1 Telluwanua 14926 2034 318 - - - Wara Barat 6071 3695 135 17 19 - Jumlah 151540 20715 2765 443 382 23
Melihat  jumlah  penduduk  muslim  yang  besar  di  Kota  Palopo  maka  sangat penting  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  terhadap  konsumen muslim  dengan  jaminan  produk  halal,  hal  ini  bukan  dalam  rangka  diskriminasi terhadap  penganut  agama  lain  karena  makanan  tidak  halal  bukan  dilarang  untuk beredar  hanya  perlu  untuk  memberikan  informasi  produk  tersebut  bahwa mengandung zat tidak halal bagi umat muslim dalam bentuk tanda atau logo tidak halal.
18 Badan  Pusat  Statistik, https://palopokota.bps.go.id/indicator/12/86/1/jumlah- penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-palopo.html , diakses 15 Juli 2023
19 Badan  Pusat  Statistik, https://palopokota.bps.go.id/indicator/27/131/1/jumlah- penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html diakses 15 Juli 2023
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  beberapa  pelaku  usaha mikro  yang  yang  ada  di  Kota  Palopo  dimana  respondennya  merupakan  pelaku usaha  dengan  jenis  usaha  makanan  dan  minuman  dengan  jumlah  responden  20 sampel maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :
I. Para pelaku usaha umumnya awam terkait sertifikasi halal dan sekitar 80% pelaku  usaha  tidak  mengetahui  tentang  bagaimana  cara  mengajukan sertifikasi halal;
II. Sekitar 85% pelaku usaha mengemukakan bahwa konsumen yang membeli barang  dagangannya  tidak  memperhatikan  label  halal  pada  makanan  dan minuman yang dibeli;
III. Sekitar 20% pelaku usaha telah mengajukan proses sertifikasi halal dimana produknya adalah makanan dan minuman;
Dari data yang telah diuarikan diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya pelaku usaha mikro di Kota Palopo yang telah mengajukan proses sertifikasi halal. Rendahnya  minat  pelaku  usaha  mikro  untuk  melakukan  sertfikasi  halal  terhadap produknya  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa banyak  pelaku  usaha  yang  berasumsi  mengenai  ribetnya  dalam  melakukan pengurusan  sertifikasi  halal  dan  takut  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk pengajuan  sertifikasi  halal  sedangkan  berdasarkan  ketentuan  terbaru  mengenai sertfikasi halal khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil diberikan kemudahan berupa sertifikasi halal yang dilakukan dengan pernyataan halal.

## 2. Peran  Pemerintah  dan  Faktor  Penghambat  Sertifikasi  Halal  Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Kewajiban  sertifikasi  halal  pelaku  usaha  yang  diberikan  oleh  pemerintah pada  dasarnya  tidak  hanya  dalam  bentuk  perintah  tanpa  adanya  upaya  yang dilakukan untuk mencapai  tujuan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah  agar  seluruh  produk  yang  beredar  di  pasar  telah  bersertifikasi  halal (kecuali  untuk  produk  non  halal)  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan mengeluarkan  kebijakan  sertfiikasi  halal  gratis  bagi  pelaku  usaha  tertentu. Sertifikasi halal pada dasarnya harus memperhatikan pertama tentang bahan yang harus  halal,  kedua  semua  binatang  yang  halal  harus  disembelih  sesuai  dengan syariat  Islam,  ketiga  selama  penyimpanan,  pengangkutan,  penyiapan  atau penyajian,  bahan  halal  tidak  boleh  dicampur  dengan  zat  haram  (babi,  anjing, khamr dll). 20
Program  sertifikasi  halal  gratis  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui BPJPH  menyasar  pelaku  usaha  Mikro,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  persyaratan  yang ditentukan  untuk  program  sertifikasi  halal  gratis  yang  mensyaratkan  omzet maksimal  Rp.  500  juta  dalam  setahun  jika  dilihat  dari  klasifikasi  pelaku  usaha maka  omzet  tersebut  mengkualifikasi  pelaku  usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagai sasaran program sertifikasi halal gratis.
Pada  awalnya  proses  sertifikasi  halal  merupakan  tugas  dan  wewenang  dari Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dengan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-
20 Zakiahُ Samori,ُ Amalُ Hayatiُ Ishak,ُ andُ Nurulُ Himmahُ Kassan,ُ “Understandingُ theُ Development  of Halal Food Standard:ُ SuggestionُforُFutureُResearch,”ُ International  Journal  of Social Science and Humanity 4, no. 6 (2014): 482–86.
obatan, Kosmetika (LPPOM) MUI akan tetapi sejak lahirnya BPJPH maka tugas dan peran tersebut beralih dimana tugas dari MUI adalah melakukan sidang fatwa tentang suatu produk sedangkan LPPOM MUI yang sebelumnya menjadi pemeran utama  dalam  sertifikasi  halal  saat  ini  menjadi  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH). Pembentukan  BPJPH  adalah  merupakan  bentuk  daripada  upaya  pemerintah  di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal meskipun di sisi yang lain terdapat sebuah  pendapat  tentang  peran  BPJPH  ini  dikarenakan  sebelumnya  jaminan produk  halal  telah  menjadi  gawai  dari  pada  Majeli  Ulama  Indonesia  dengan LPPOM nya.
BPJPH  melalui  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelengagran  Jaminan  Produk Halal  No.  22  Tahun  2023  Tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Badan Penyelenggaran Jaminan produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis  Pendamping  proses  Produk  Halal  Dalam  Penentuan  Kewajiban Bersertifikat  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  didasarkan  Atas Pernyataan  Pelaku  Usaha,  peraturan  ini  merupakan  tindak  lanjut  atas  kewajiban sertifikasi  halal  untuk  seluruh  pelaku  usaha  tanpa  memandang  klasifikasi  pelaku usaha.  Klasifikasi  pelaku  usaha  akan  berdampak  pada  bentuk  proses  sertifikasi halal  dimana  pelaku  usaha  Mikro  dan  Kecil  dianggap  perlu  untuk  diberikan kebijakan  agar  dapat  memenuhi  kewajiban  sertifikasi  halal  dengan  cara pernyataan halal ( self declare ).
Gambar 1 Alur Sertifikasi Halal Gratis BPJPH 21
21 Diakses  dari  halaman  website  BPJPH http://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal tanggal 15 Juli 2023
Infografis  diatas  dapat  dilihat  proses  sertifikasi  halal  gratis  sebagai  bagian dari  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan  sertifikasi  halal  pelaku  usaha  Mikro dan  kecil  dalam  bentuk  pernyataan  halal.  Dalam  proses  sertifikasi  halal  yang dilakukan secara regular terdapat unsur LPH sebagai pihak yang akan memeriksa produk  dan  tempat  produksi  pelaku  usaha  yang  diajukan  permohonan  sertifikasi halal  sedangkan  di  dalam  pernyataan  halal  dalam  sertfikasi  halal  gratis  tidak terdapat  LPH  melainkan  terdapat  unsur  Pendamping  Proses  Halal  (PPH)  yang akan  melakukan  verifikasi  dan  validasi  atas  pernyataan  halal  yang  dibuat  oleh pelaku  usaha  yang  kemudian  diverifikasi  Kembali  oleh  BPJPH  sebelum  PPH menyerahkan laporan kepada Komite Fatwa Produk Halal untuk dilakukan siding fatwa  (fatwa  halal  atau  tidak  halal)  yang  akan  diserahkan  kepada  BPJPH  untuk dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat halal.
Peraturan Kepala BPJPH No. 150 Tahun 2022 mengatur beberapa kuaifikasi terhadap sistem sertifikasi halal dengan bentuk pernyataan halal yaitu :
I. Omzet maksimal Rp. 500 Juta, kualifikasi untuk jenis pelaku usaha Mikro dan Kecil
II. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
III. Tidak  mengandung  unsur  hewan  sebelihan  kecuali  unsur  hewan sembelihan  yang  digunakan  oleh  pelaku  usaha  didapatkan  dari produsen/rumah potong yang telah bersertifikasi halal;
IV. Pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  menggunakan  peralatan sederhana,  teknologi  sederhana  atau  semi  otomatis  (kualifikasi  usaha rumahan bukan usaha pabrik);
V. Proses  pengawetan  produk  dilakukan  secara  sederhana  dan  tidak menggunakan kombinasi dari 1 metode pengawetan.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala  BPJPH  Makassar 22 menyebutkan  persyaratan  dalam  pernyataan  halal  adalah  sesuai  dengan  yang dicantumkan  di  dalam  peraturan  Kepala  BPJPH  No.  150  Tahun  2022  dimana syaratnya  ada  maksimal  omzet,  memiliki  izin  edar  dan  kehalalannya  telah dibuktikan oleh PPH yang ditugaskan.
Peraturan  Kepala  BPJPH  No  22  Tahun  2023  menyebutkan  mengenai  jenis makanan  dan  minuman  yang  dapat  diajukan  berdasarkan self  declare ,  sehingga diluar yang dimuat di dalam lampiran peraturan tersebut tidak dapat diajukan self declare dalam  rangka  proses  sertifikasi  halal  secara  gratis.  Terdapat  ketentuan khusus  mengenai  sistem  self  declare  dimana  mensyaratkan  maksimal  jumlah produk yang dijual adalah 10 (jenis produk yang dijual), tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan dengan catatan unsur hewan sembelihan didapatkan dari produsen yang telah bersertifikat halal dan bahan bukan merupakan daging giling. Catatan  tersebut  bukan  berarti  bahwa  pelaku  usaha  yang  disebutkan  tidak  dapat mengajukan  sertifikasi  halal  melainkan  proses  sertifikasi  halal  tidak  bisa dilakukan dengan sistem pernyataan ( self declare ).
Program  jaminan  produk  halal  adalah  merupakan  tugas  pemerintah  dalam menjamin  dan  melindungi  konsumen  muslim  yang  ada  di  Indonesia,  tapi  tidak
22 Wawancara  dengan  Muhammad  Nur,  kepala  BPJPH  Kanwil  Kementerian  Agama provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 juli 2023
hanya pemerintah melainkan juga butuh sinergi dari berbagai pihak dalam rangka mencapai  jaminan  produk  halal  termasuk  pelaku  usaha  dan  konsumen  tentunya. Salah  satu  hal  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses  sertifikasi  halal  pelaku usaha  di  Kota  Palopo  adalah  pengetahuan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  tentang kewajiban sertifikasi halal khususnya pelaku usaha kecil berdasarkan observasi di lapangan  terdapat  beberapa  pelaku  usaha  kecil  yang  tidak  mengetahui  tentang label halal.
Dari  uraian  sebelumnya  disebutkan  bahwa  dari  17  dari  20  sampel  pelaku usaha  mikro  yang  dijadikan  sebagai  informan  dalam  penelitian  ini  awam  terkait dengan sertifikasi halal, jangankan proses bahwa 16 sampel sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai logo halal dalam suatu produk sehingga untuk mengajukan pertanyaan  tentang  kewajiban  sertifikasi  halal  akan  sulit  dalam  waktu  yang singkat.
Dari  salah  satu  wawancara  dengan  pelaku  usaha  makanan  dan  minuman Wawan  mengatakan  “ُ bahwa  dia  sedikit  tahu  tentang  sertifikasi  halal  dan sementara ini  sedang  mengajukan  sertifikasi  halal  produknya  bahwa  menurutnya dengan  label  halal    menjadikan  konsumennya  merasa  nyaman  dengan  peroduk yang  dia  beli,  wawan  juga  berhadap  pemerintah  sering  memantau  para  pelaku UMKُdanُmelalukanُsosialisasiُterkaitُdenganُsertifikasiُhalal”.
Dari  wawancara  salah  satu  informan  pelaku  usaha  sosis  telur  ibu  Marda mengemukakan  bahwa  dia  tidak  mengetahui  tentang  sertifikasi  halal  sehingga tidak  pernah  memperhatikan  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal,  bahkan menurutnyaُ“mungkinُkaluaُusahaُkecilُsepertiُsayaُtidakُperluُsertifikasiُhalalُ karena  usaha  kecil-kecilanُ bukanُ usahaُ besar..”ُ Mengimplementasi  ketentuan Undang-Undang  tentang  jemainan  produk  halal  di  Indonesia  mengingat  untuk menerapkan  ,  mengakomodir  kebuthan  dan  keinginan  dari  banyak  pihak merupakan  suatu  tantangan  besar. 23 Jika  melihat  yang  terjadi  di  negara-negara dimana muslim  sebagai  agama minoritas  nilai  pasar  produk  halal  tumbuh  secara signifikan  bahwa  pola  perilaku  konsumen  non  muslim  juga  menerima  dan mengkomsumsi  makanan  halal  atas  dasar  keamanan,  nutrisi  dan  kualitas makanan. 24
Dari  beberapa  sampel  diatas  menunjukkan  salah  satu  faktor  utama penghambat  jaminan  produk  halal  pelaku  usaha  mikro  di  Kota  Palopo  adalah terkait  dengan  pemahaman  pelaku  usaha  tentang  sertifikasi  halal  sehingga ketidaktahuan akan berdampak kepada kemauan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi  halal  atas  produknya,  hal  ini  berbeda  dengan  pelaku  usaha  menengah dan  yang  lebih  besar  dimana  pemahaman  tentang  kewajiban  sertfikasi  halal dipahami baik oleh pelaku usaha disamping sebagai kewajiban juga terkait dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen khususnya yang beragama Islam.
Sertifikasi  Halal  merupakan  kewajiban  dari  pelaku  usaha  (kecuali  pelaku usaha  yang  memproduksi  produk  non  halal  dengan  kewajiban  memberikan
23 HeruُSusetyoُetُal.,ُ“RegulatingُHalalُProductsُinُIndonesia:ُBetweenُReligiousُNeedsُ and Socio-EconomicُChallenges,”ُ Mazahib , 2019, 1–43.
24 Vinicius  Antonio  Machadoُ Nardiُ etُ al.,ُ “Predictingُ Foodُ Choice:ُ Aُ Meta-Analysis BasedُonُtheُTheoryُofُPlannedُBehavior,”ُ British Food Journal 121, no. 10 (2019): 2250–64.
keterangan label non halal)mengingat produk berasal dari pelaku usaha yang akan didistribusi  kepada  konsumen,  akan  tetapi    pelaku  usaha  juga  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  edukasi,  pembinaan  dan  pelayanan  . 25 Jaminan  produk  halal akan  optimal  jika  terjadi  sinergi  antara  pemerintah,  pelaku  usaha  dan  konsumen bahwa  ketiganya  mempunyai  peran  yang  penting  bukan  berbicara  tentang  siapa yang harus bertanggung jawab mutlak tetapi bersama-sama dalam penyelenggaraab jaminan produk hala di Indonesia.

## D. Penutup
Implementasi  kewajiban  sertifikasi  halal  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  di Kota Palopo sampai penelitian ini dibuat belum berjalan dengan baik berdasarkan hasil  penelitian  dikarenakan  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  pemahaman pelaku  usaha  khususnya  pelaku  usaha  mikro  yang  kurang  mengetahui  tentang kewajiban  sertifikasi  halal  bagi  setiap  pelaku  usaha  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya dengan  memberikan  kemudahan  kepada  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  dalam proses  sertifikasi  halal  dengan  bentuk  pernyataan  halal  ( self  declare )  dengan syarat-syarat  tertentu  yang  tidak  dimungkinkan  sertifikasi  dilakukan  dengan metode pernyataan halal.
25 hayyunُDurrotulُFaridah,ُ“Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,”ُ Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember (2019), h. 68.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an) . Volume 1. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

## Jurnal
Durrotul,  Hayyun  Durrotul  Faridah.  “Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia :  Sejarah,
Perkembangan , Dan Implementasi.” Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (2019): 68.
Hansen,  Emil  Blixt,  and  Simon  Bøgh.  “Artificial  Intelligence  and  Internet  of Things  in  Small  and  Medium-Sized  Enterprises:  A  Survey.” Journal  of Manufacturing Systems 58 (2021): 362–72.
Mostafa,  Mohamed  M.  “A  Knowledge  Domain  Visualization  Review  of  Thirty Years  of  Halal  Food  Research:  Themes, Trends  and  Knowledge  Structure.” Trends in Food Science & Technology 99 (2020): 660–77. Naradda Gamage, Sisira Kumara, E M S Ekanayake, GAKNJ Abeyrathne, RPIR Prasanna, JMSB Jayasundara, and P S K Rajapakshe. “A Review of Global Challenges  and  Survival  Strategies  of  Small  and  Medium  Enterprises (SMEs).” Economies 8, no. 4 (2020): 79.
Nardi,  Vinicius  Antonio  Machado,  William  Carvalho  Jardim,  Wagner  Ladeira, and Fernando Santini. “Predicting Food Choice: A Meta-Analysis Based on the Theory of Planned Behavior.” British Food Journal 121, no. 10 (2019): 2250–64.
Nazari,  Nurul  Najla’Athirah  Muhamad,  Elistina  Abu  Bakar,  and  Afida  Mastura Muhammad  Arif.  “Consumer  Protection  Against  The  False  Description  of Halal  In  E-CommercE.” UUM  Journal  of  Legal  Studies 14,  no.  2  (2023): 657–75.
Samori, Zakiah, Amal Hayati Ishak, and Nurul Himmah Kassan. “Understanding the Development of Halal Food Standard: Suggestion for Future Research.” International Journal of Social Science and Humanity 4, no. 6 (2014): 482– 86.
Saraswati, Luh Putu Prema Shanti Putri. “Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasipermasalahan  UMKM  Mengakses  Kredit  di  Sektor  Perbankan (Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Penjaminan).” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 2 (2021): 512–22. Susetyo,  Heru,  Farida  Prihatini,  Iffah  Karimah,  and  Ahmad  Ghozi.  “Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges.” Mazahib , 2019, 1–43.
Waharini 1 ,  Faqiatul  Mariya,  and  Anissa  Hakim  Purwantini.  “Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia,” 2018.
Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 96-111

## Websites
http://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal https://palopokota.bps.go.id/indicator/27/131/1/jumlah-penduduk-menurut- kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha
Mikro, Kecil dan menengah
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 .tentang Jaminan Produk Halal
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Jaminan Produk Halal