## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)

## Oleh:
Mesias J.P. Sagala 1

## Anggota Tim:
Indah Cahyana Sari, Irvan Ebenezer Sibagariang, Totasio Butarbutar

## Abstract
Indonesia  is  a  legal  state  where  all  aspects  of people's lives in nation have norms that must be obeyed.  These  norms  aim  to  prevent  criminal acts.  Criminal  act  is  an  act  that  is  prohibited  by the  rule  of  law,  and  the  prohibition  is accompanied  by  threats  and  sanctions  in  the form  of  criminal  violations  of  such  prohibitions, such  as  gambling  which  is  an  act  of  betting deliberately  carried  out  to  benefit  from  a  match, game or event that is uncertain about the result. For  example,  jackpot  gambling  games  that  use machine  technology  are  played  by  inserting coins  in  the  form  of  chips  of  money  that  have been  exchanged  for  a  certain  value  of  money and  inserted  into  the  machine  and  then  pulled by  the  player,  then  waiting  for  the  combination image  to  come  out  simultaneously  on  the jackpot  machine  and  if  the  image  is  the  same, then it is considered to win a different cash prize depending  on  the  interest  or  image  that  the player  gets.  This  game  is  a  chancy  game  that can  be  said  as  gambling  because  of  bets between players.

## Keyword:  Criminal  Act,  Gambling,  Jackpot
Gampling
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan  bernegara  memiliki  norma-norma  yang harus  ditaati.  Norma-norma  tersebut  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana. Tindak   pidana   serta   perbuatan   pidana memiliki   arti   yang   sama   yaitu   suatu perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum dan   larangan   tersebut   disertai   dengan ancaman   dan   sanksi   berupa   pidana   yang melanggar   larangan   tersebut,  seperti  tindak pidana  perjudian  yang  merupakan  suatu kegiatan  pertaruhan  yang  dengan  sengaja dilakukan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari hasil  suatu  pertandingan,  permainan  atau kejadian yang belum pasti hasilnya. Contohnya permainan  judi  jackpot  yang  menggunakan teknologi  mesin  yang  dimainkan  dengan  cara memasukkan koin yang berupa cips uang yang sudah  ditukarkan  dengan  nilai  uang  tertentu dan  dimasukkan  kedalam  mesin  tersebut  dan lalu  di  putar/ditarik  oleh  pemain,  setelah  itu menunggu  gambar  kombinasi  yang  keluar bersamaan  di  mesin  jackpot  dan  apabila gambar itu sama, maka dianggap memenangkan  hadiah  berupa  uang  tunai  yang berbeda  tergantung  dari  bunga  atau  gambar yang pemain dapatkan. Permainan ini merupakan  permainan  untung-untungan  yang bisa  dikatakan  perjudian  karena  adanya taruhan antar pemain.
Kata  kunci :  Tindak  pidana,  perjudian, permainan judi jackpot

## I. Pendahuluan
A.  Latar Belakang
Hukum  yang  bersifat  mengikat  sangat
mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dalam mencari kebutuhan
hidupnya. Akibatnya, perubahan sikap,
pandangan,  dan  orientasi  warga  masyarakat mempengaruhi kesadaran  hukum  dan  penilaian terhadap  suatu  tingkah  laku  yang  akan berdampak pada masalah-masalah sosial.
Seiring perkembangannya, usaha perbaikan dan pembaharuan sistem hukum oleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemerintah  sangat  diperlukan.  Sistem  hukum yang baru akan berperan penting menggantikan sistem-sistem yang lama yang telah ketinggalan zaman. Selain itu, pembaharuan seperti ini juga dibutuhkan  guna  meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang pola tingkah lakunya.
Perkembangan  teknologi  berdampak pada  revolusi  kejahatan  yang  konvensional menjadi lebih modern, jenis kegiatannya mungkin  sama,  tetapi  dengan  media  yang berbeda  yaitu  dalam  hal  ini  adalah  wahana permainan  keluarga  (mesin  permainan),  namun dalam  hal  ini  manusia  telah  menyalahgunakan fungsi  dari  wahana  permainan  tersebut.  Oleh karena itu, perlu adanya sarana penal (perundang-undangan) karena dipandang bahwa hukum  itu  adalah  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan. 2
Perjudian  adalah  suatu  bentuk  dari patologi  (masalah)  sosial,  yaitu  pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, 3 menjadi  potensi  ancaman  yang nyata  terhadap  norma-norma  sosial  sehingga mempengaruhi berlangsungnya ketertiban sosial.  Perjudian  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  dalam  proses  sejarah  hingga perkembangannya  sangat  susah  diberantas. Dengan  demikian,  perjudian  dapat  menjadi penghambat dalam tujuan pembangunan nasional  yakni  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  perjudian  harus  ditangani  dengan cara  yang  rasional.  Salah  satu  usaha  yang rasional  tersebut  adalah  dengan  pendekatan kebijakan  penegakan  hukum  serta  proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.
2 Mohammad  Kholid, Kriminalisasi  Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin , Jurnal Mahkamah, Vol XX, No. 1 April 2008, hal. 18
3 Kartini  Kartono, Patologi  Sosial ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2003, hal. 72
Judi atau permainan judi atau ’perjudian’  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  permainan  sebagai  dengan memakai  uang  sebagai  taruhan.  Berjudi  ialah mempertaruhkan  sejumlah  uang  atau  harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah  uang  atau  harta  yang  lebih  besar daripada  jumlah  atau  harta  semula. 4 Menurut Kartini  Kartono,  perjudian  adalah  pertaruhan dengan  sengaja  yakni  mempertahankan  satu niali atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko  dan  harapan-harapan  tertentu  pada peristiwa-peristiwa  permainan,  pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. 5
Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Perkembangan perjudian di Indonesia  telah  dilakukan  sejak  dulu.  Oleh karena  itu,  setiap  perkembangan  perjudian  di Indonesia  perlu  untuk  ditangani  secara  serius oleh  aparat  penegak  hukum  demi  terlaksana dan terjalinnya kehidupan sosial yang mendukung  pembangunan  yang  lebih  baik. Penegakan  hukum  pidana  dalam  penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respon  dikalangan  masyarakat  terkait  sulitnya aparat  penegak  hukum  untuk  menegakkan hukum pidana.
Definisi  perjudian  yang  diatur  dalam Pasal  303  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  mengatur  permainan yang digolongkan sebagai judi ialah. 6
Yang  disebut  permainan  judi  adalah  tiap- tiap  permainan,  dimana  pada  umum  nya kemungkinan mendapat untung bergantung pada  peruntungan  belaka,  juga  karena
4 Poerwardamninta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua , Balai Pustaka, Jakarta, hal. 419
5 Kartono  Kartini, Patologi  Sosial ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2013, hal. 58
6 Lihat  Pasal  303  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemainnya  lebih  terlatih  atau  lebih  mahir. Disitu  termasuk  segala  pertaruhan  tentang keputusan  perlombaan  atau  permainan lain-lainnya  yang  tidak  diadakan  antara mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Dari  ketentuan  KUHP  tersebut  diatas dapat  dilihat  bahwa  dalam  permainan  judi, terdapat  unsur  keuntungan  (untung)  yang bergantung pada peruntungan (untung- untungan)  atau  kemahiran/kepintaran  pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. 7
Perjudian (gambling) dalam  kamus Webster  didefinisikan  sebagai  suatu  kegiatan yang  melibatkan  elemen  risiko.  Dan  risiko didefinisikan  sebagai  kemungkinan  terjadinya suatu  kerugian.  Sementara  Robert  Carson  & James  Butcher  (1992)  dalam  buku Abnormal Psychology  and  Modern  Life, mendefinisikan perjudian  sebagai  memasang  taruhan  atas suatu  permainan  atau  kejadian  tertentu  dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan  dapat  saja  berupa  uang,  barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.
Setiap  pasal  yang  mengatur  mengenai perbuatan  perjudian  memiliki  kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan  status  pelaku  atas  perbuatan  yang termasuk  dalam  jenis  mana  yang  telah  ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses  hukum  yang  akan  ia  jalani  dan memperjelas  tindakan-tindakan  hukum  yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa  unsur  agar  dapat  dikatakan  sebagai
7 Ilman  Hadi, Permainan  Yang  Memenuhi  Unsur
Pidana Judi , Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc475308e6a0/ permainan-yang-memenuhi unsur-pidana-judi,  diakses  pada tanggal 13 Januari 2019.
bentuk  perbuatan  perjudian  seperti  adanya pengharapan  untuk  menang,  sifatnya  untung- untungan  saja  dan  pengharapan  itu  jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. 8
Adapun  unsur-unsur  yang  terkandung dari  beberapa  pengertian  tentang      perjudian, yaitu adanya unsur :
1.  Permainan/perlombaan.
Permainan/perlombaan  yaitu  perbuatan yang  dilakukan  yang  biasanya  berbentuk permainan  atau  perlombaan  yang  dilakukan semata-mata  untuk  bersenang-senang  atau kesibukan  untuk  mengisi  waktu  senggang  guna menghibur  hati.  Jadi  bersifat  rekreatif  dan  para pelaku  harus  terlibat  aktif  dalam  permainan tersebut.
2.  Untung-untungan.
Untung-untungan yaitu dalam permainan  tersebut  si  pelaku  permainan  atau perlombaan  ini  lebih  banyak  digantungkan kepada  unsur  spekulatif/kebetulan  atau  untung- untungan.  Dalam  permainan  untung-untungan ini  ada  faktor  kemenangan  maupun  kerugian yang  diperoleh  ketika  melakukan  permainan tersebut.
3.  Taruhan.
Pengertian  taruhan  dalam  permainan untung-untungan  yaitu  memiliki  ejaan  dan pelafalan yang  sama tetapi maknanya  berbeda. Taruhan  memiliki  arti  dalam kelas  nomina  uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam  permainan  atau  perlombaan  ini,  ada taruhan  yang  dipasang  oleh  para  pihak  pemain atau  bandar,  baik  dalam  bentuk  uang  ataupun harta  benda  lainnya.  Akibat  adanya  taruhan maka  tentu  saja  ada  pihak  yang  diuntungkan
8 Geraldy Waney, Kajian  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana  Perjudian  (Penerapan  Pasal  303,  303  Bis  KUHP) , Volume V, Nomor 3, Maret 2016, hal 30.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  ada  yang  dirugikan.  Unsur  ini  merupakan unsur  yang  paling  utama  untuk  menentukan apakah  sebuah  perbuatan  dapat  disebut sebagai judi atau bukan.
Sebagai  suatu  masalah  yang  termasuk kebijakan,  maka  penggunaan  (hukum)  pidana sebenarnya  tidak  merupakan  suatu  keharusan. Keberhasilan polisi dalam penanganan kejahatan  harus  disyaratkan  pada  integralitas berbagai  pendekatan,  yang secara  garis besarnya  dapat  dibagi  menjadi  pendekatan penal,  melalui  penerapan  hukum  pidana  dan upaya  non-penal,  yaitu  kebijakan  penanganan tanpa  penerapan  hukum  pidana,  melainkan dititikberatkan  pada  berbagai  kebijakan  sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.
Selain melanggar aturan, banyak kerugian  yang  disebabkan  oleh  hal  ini.  Waktu, tenaga,  uang  terbuang  sia-sia.  Sekalipun perjudian  tersebut  hanya  melalui  mesin  jackpot bisa  saja  menghasilkan  uang  yang  banyak, akan  tetapi  hasilnya  bukanlah  sesuatu  yang halal  (haram).  Perjudian  melalui  permainan jackpot  juga  bisa  saja  mengakibatkan  perilaku yang menyimpang lainnya dari si pelaku, seperti pencurian,  penipuan,  perampasan,  dan  lain-lain yang  disebabkan  kebutuhan  modal  untuk melakukan perjudian.
Kepolisian merupakan salah satu institusi  negara  yang  sangat  penting  yang mengemban  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat  (pasal  2).  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak  hukum  terutama  bertugas  memelihara keamanan  dalam  negeri,  dalam  menjalankan
tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Sebagai alat negara, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  juga mempunyai  kewajiban  untuk  menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sebagai  salah  satu  institusi  penegak hukum,  Kepolisian  bertanggungjawab  untuk melakukan penegakkan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti tindak  pidana  perjudian  dengan  modus  mesin permainan  yang  dilakukan  oleh  kalangan masyarakat  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia antara lain sebagai berikut: 9
1.  Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;
2.  Menegakkan hukum;
3.  Memberi  perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa tahun terakhir, pihak
kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan  seperti  penanaman  nilai/moral terhadap  masyarakat  khususnya  remaja,  guna meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak  kriminalitas  perjudian,  namun  upaya  ini belum cukup konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, karena adanya pola pemikiran  yang  selalu  ingin menghasilkan  uang dengan  cepat  dan  disertai  dengan  adanya kecanduan  akan  permainan judi  khususnya  judi jackpot.
Yang menjadi kendala oleh pihak yang berwajib  dalam  mengungkap  kasus  ini  adalah pembuktian  bahwa  mesin  permainan  yang diselenggarakan ada unsur perjudiannya,
9 Pasal  13  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
karena  pemilik  dari  mesin  permainan  ini  selalu beralasan  bahwa  mesin  permainan  yang disediakan  dipergunakan  untuk  permainan  saja dan  diperkuat  dengan  surat  perizinan  yang dimiliki oleh penyelenggara. Sehingga dalam hal pembuktiannya  sulit  untuk  diperoleh  dalam mengungkap  kebenaran  tentang  tindak  pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP.
Oleh  karena  itu,  upaya  penanganan kejahatan perjudian tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata,  tetapi  juga  melihat  akar  lahirnya persoalan  kejahatan  ini  dari  persoalan  sosial, sehingga  kebijakan  sosial  juga  sangat  penting dilakukan sebagai solusi dari setiap masalah. 10
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian mengenai Tinjauan Yuridis
Terhadap  Tindak  Pidana  Permainan  Judi
Jackpot  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN) dianggap penting untuk  dilakukan  mengingat  hal-hal  sebagai berikut :
1.  Maraknya  tindak  pidana  perjudian  di lingkungan masyarakat sudah sangat meresahkan  dan  yang  menjadi  pelaku  judi juga  berasal  dari  hampir  seluruh  kalangan, hal  ini  dikhawatirkan  dapat  menghambat pembangunan  dan  pola  pikir  masyakarat khususnya kalangan pelajar yang seharusnya  di  didik  menjadi  generasi penerus bangsa.
2.  Penanganan  kasus  tindak  pidana  perjudian dinilai kurang efektif mengingat bahwa pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian dianggap tidak
dapat mencakup
keseluruhan aturan-aturan yang dapat menjadi  delik  hukum  dalam  pengembangan kasus perjudian di Indonesia.
10 Harianto  Abbas, Penanganan  Tindak  Pidana Perjudian  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Bolaang Mongondow , Jurnal Ilmiah, hal. 2.
3.  Penelitian  ini  juga  perlu  dilakukan  untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku perjudian  agar  dapat  merasakan  efek  jera dari  setiap  tindakan  perjudian  yang  pernah dilakukan.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan pada permasalahan yangtelahdiuraikan dilatar belakang, maka dapat dirumuskan  rumusan  masalah  dengan  tujuan agar penelitian  ini dapat lebih terarah dan dapat dengan  mudah  dipahami.  Adapun  rumasan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1.  Bagaimana Faktor-Faktor yang Menyebabkan  Terjadinya  Tindak  Pidana Perjudian Dikalangan Masyarakat ? 2.  Bagaimana Hambatan Para Penegak Hukum  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Perjudian  Sesuai  Pasal  303  KUHP Tentang
Perjudian ?
3.  Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  Dalam
Memutuskan  Tindak  Pidana  Judi  Jackpot Dalam Putusan PN No. 45/Pid.B/2017/PN.MDN ?

## C.  Metode Penelitian
Metode penelitian ialah langkah-langkah yang  secara  terstruktur  atau  sistematis  yang dilakukan  dalam  mengumpulkan  informasi  atau data  untuk  mendapatkan  jawaban  dari  objek yang  diteliti.  Adapun  jenis  penelitian  dalam penulisan  jurnal  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif  ( normative  legal  research )    yaitu penelitian berdasarkan buku hukum dan undang-undang, yang tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum, namun hanya  menelaah  data  sekunder,  yang  bersifat deskriptif  analitis,  karena  diharapkan  mampu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan  dengan  obyek  yang  akan  diteliti. Penelitian  yuridis  normatif  ( normative  legal research )  yaitu  penelitian  berdasarkan  buku hukum dan undang-undang, yang tidak mengkaji  pelaksanaan  implementasi  hukum, namun hanya menelaah data sekunder.
Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa penelitian  hukum  normatif  terdiri  dari  penelitian terhadap  :  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah
pendekatan  perundang-undangan  dan  analisa konsep  hukum.  Menurut  Prof.  Abdul  Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai norma  atau  kaedah  yang  berlaku  didalam masyarakat.
Norma  hukum  yang  berlaku  dapat berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi,
Undang-
Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan  norma hukum bentukan lembaga peradilan serta norma hukum bentukan
pihak-pihak yang berkepentingan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  yang  diperoleh  dari  data  sekunder yakni  data  yang  bersumber  dari  buku.  Data sekunder ini terdiri dari :
1.  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan yang bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang terdiri dari : a.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana b.  Putusan PN Nomor 45/Pid.B/PN.MDN
2.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  sumber-sumber  lain  yang dapat  berupa  buku-buku,  jurnal,  laporan, pendapat  para  ahli  yang  telah  dibukukan
secara  relevan  serta  berkaitan  dengan penelitian ini.
Dalam  pengumpulan  data  penelitian secara  normatif  digunakan  metode  kajian kepustakaan  atau  studi  dokumenter.  Peneliti yang  hendak  melakukan  studi  kepustakaan harus  memperhatikan  bahan  atau  data  yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer  ataupun  bahan  sekunder,  dimana  kedua bahan  tersebut  mempunyai  karakteristik  dan jenis  yang  berlainan. 11 Oleh  sebab  itu,  teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan ( library research ).
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  yang  analisa  data  bersifat kualitatif, yang fokus pada hal tertentu dan tidak berupa  angka-angka,  disusun  secara  sistematis berdasarkan  hasil  penelitian  pustaka  terhadap data sekunder.
II.  Hasil dan Penelitian A.  Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

## Dikalangan Masyarakat
Perjudian  yang  terjadi  di  masyarakat Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yang  mendukung  tindak  pidana  tersebut. Adapun beberapa faktor yakni :
1.  Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya masalah sosial yang mengacu  pada  kesenjangan  sosial  dalam masyarakat.  Terjadinya  suatu  tindak  kejahatan yang diakibatkan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Bagi masyarakat  yang  dengan  status
11 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam Praktek , Sinar Grafika, 2002, Jakarta hal.50

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ekonomi  yang  rendah,  mengganggap  bahwa perjudian  ialah  suatu  cara  untuk  meningkatkan taraf  hidup.  Namun,  banyak  juga  masyarakat yang  status  ekonominya  menengah  ke  atas melakukan  perjudian  hanya  untuk  bersenang- senang.
2.  Faktor Agama
Agama  merupakan  salah  satu  aspek dalam  kehidupan  sosial  dan  bagian  dari  sistem sosial  suatu  masyarakat  yang  harus  diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok. Di satu  sisi,  agama  dipandang  sebagai  sumber nilai  dan  moral,  sedangkan  disisi  lain  dianggap sebagai  sumber  konflik.  Kurangnya  keimanan dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa dapat  menyebabkan  terjadinya  masalah  sosial termasuk perjudian.
Agama  menjadi  dasar  kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan  dan  ditaati.  Hal  itu  bertujuan  agar masyarakat tidak menyimpang  dari  norma  yang ada.  Dalam  kenyataannya,  banyak  masyarakat yang  menyimpang  dari  norma  agama,  yang diakibatkan  kurangnya  iman  seseorang  akan agamanya.  Sanksi  bagi  yang  melanggar  norma agama  akan  di  dapat  di  akhirat  kelak  oleh Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Jadi  di  dunia,  kurang dapat  dirasakan  sanksinya,  maka  masyarakat tidak  segan-segan  lagi  untuk  melakukan  tindak pidana perjudian.
3.  Faktor Budaya
Budaya  diartikan  sebagai  hal-hal  yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor ini  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  masalah sosial  yang  dikarenakan  ketidak  sesuaian pelaksanaan  nilai,  norma,  dan  kepentingan sosial  yang  diakibatkan  adanya  perubahan sosial  dan  pola  pengertian  masyarakat  yang multikultural atau beraneka ragam.
Permainan judi merupakan budaya yang bersifat negatif  yang  sering  terjadi  karena  gagalnya mempertahankan budaya Indonesia yang santun  akan  nilai  dan  norma,  disebabkan masuknya berkembangnya budaya asing negatif yang dapat menimbulkan masalah sosial.
4.  Faktor Lingkungan
Kondisi lingkungan yang menjadi pemicu perilaku berjudi ialah tekanan untuk ikut serta  dari  teman-teman  atau  kelompok  yang sering  melakukan  perjudian.  Tekanan  tersebut mempengaruhi  calon  penjudi  merasa  tidak menghargai  sesamanya  jika  tidak  menuruti  apa yang diinginkan oleh kelompoknya.
Sementara itu, para pengelola perjudian yang  selalu  mengekspose  para  penjudi  yang berhasil  menang  memberikan  kesan  kepada calon  penjudi  bahwa  kemenangan  dalam perjudian  adalah  suatu  yang  biasa,  mudah  dan dapat  terjadi  pada  siapa  saja.  Peran  media massa seperti internet, televisi yang menunjukkan  keahlian  para  penjudi  yang “seolah-olah”  dapat  mengubah  setiap  peluang menjadi kemenangan atau mengagung- agungkan sosok sang penjudi, yang menyebabkan  banyaknya  para  pemula  yang kecanduan untuk bermain judi.
5.  Faktor Belajar
Faktor  belajar  memiliki  efek  yang  besar terhadap  perilaku  berjudi,  karena  belajar merupakan  suatu  proses  terhadap  potensi perilaku  terkait  pengalaman.  Seseorang  karena telah belajar dan mempunyai pengalaman maka ia  bermain judi.  Apa  yang  pernah  dipelajari  dan menghasilkan  sesuatu  yang  menyenangkan akan  terus  tersimpan  dalam  pikiran  seseorang yang  sewaktu-waktu  ingin  diulang  kembali. Dalam teori belajar disebut dengan Reinforcement  Theory yakni  perilaku  tertentu akan  cenderung  diperkuat/dulangi  bilamana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diikuti  oleh  pemberian  hadiah/sesuatu  yang menyenangkan.
6.  Faktor  Adanya Peluang Untuk Menang Adanya  peluang  untuk  menang  yang akan  diperoleh  para  penjudi  sulit  meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang.  Pada  umumnya  penjudi  merasa sangat  yakin  akan  kemenangan  yang  akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang  tersebut  sangat  kecil  berdasarkan suatu  situasi  atau  kejadian  yang  tidak  menentu dan sangat subyektif.
Ditinjau  dari  segi  moral,  perjudian  yang memiliki sifat untung-untungan dapat
mengganggu kreativitas kerja, juga mengganggu  moralitas  kehidupan  keluarga serta  masyarakat.  Cara  berpikir  yang  irasional akan  menimbulkan  budaya  mistik  akan  suatu hal yang mengarah kepada kemusrikan sehingga masyarakat yang tingkat
pendidikannya  relatif  rendah  sering  menjadi korban dari perjudian.
7.  Faktor Keterampilan
Penjudi  yang  merasa  dirinya  sangat terampil  dan  ahli  dalam  salah  satu  atau beberapa jenis permainan judi akan menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan  dalam  permainan  judi  adalah karena keterampilan ataupun keahliannya dalam  bermain  judi.  Mereka  menilai  bahwa keterampilan  ataupun  keahlian  yang  dimiliki akan  membuat  mereka  mampu  mengendalikan
berbagai situasi untuk
mencapai kemenangan (illusion  of  control) .  Mereka  sulit untuk  membedakan  mana  kemenangan  yang diperoleh  karena  keterampilan  dan  yang diperoleh  dari  kebetulan  sesaat.  Bagi  mereka
kekalahan  yang  dialami  dalam  perjudian  tidak pernah  dianggap  sebagai  suatu  kekalahan melainkan  "hampir  menang",  sehingga  mereka terus  melakukan  perjudian  tersebut  untuk memperoleh kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.
B.  Hambatan  Para  Penegak  Hukum  Dalam
Penanganan  Tindak  Pidana  Perjudian Sesuai Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian Dalam menangani tindak pidana perjudian  pemerintah  memiliki  peran  yang sangat  penting,  dalam  hal  nya  penegakan hukum yang telah diterapkan pemerintah dalam pasal  303  KUHP  tentang  perjudian  memiliki beberapa  hambatan  dalam  proses  penanganan tindak  pidana  tersebut,  Adapun  hambatan- hambatan  dalam  penanganan  tindak  pidana perjudian ialah :
1.  Minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, serta minimnya tingkat kepedulian masyarakat  yang  acuh  tak  acuh terhadap  lingkungan  sekitar  dan  kurang kerjasama  dengan  pihak  penegak  hukum yang  mengakibatkan  informasi  tentang perjudian  yang  diperoleh  pihak  penegak hukum sulit diketahui keberadaannya sehingga  para  penjudi  berpindah  tempat melakukannya. Hal tersebut dapat menyebabkan  meningkatnya  tindak  pidana seperti  halnya  tindak  pidana  perjudian. Akibatnya  masyarakatpun  tergoda  dan  ikut dalam permainan perjudian tersebut.
2. “Backing” .
Backing  atau  yang  sering  disebut  dengan dukungan  sangat  berpengaruh  terhadap hambatan yang  dialami  oleh  pihak  penegak hukum dalam mengungkap adanya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjudian di daerah tertentu. Informasi yang terkait  dengan  perjudian  menjadi  tak  jelas keberadaannya  membuat  pihak  penegak hukum  sulit  menangani  perjudian.  Adanya dukungan dari pihak tertentu sangat berpengaruh  untuk  mencari  barang  bukti dan  saksi  serta  menetapkan  pelaku  tindak pidana perjudian tersebut.
3.  Pembudayaan  judi  di  daerah  tertentu.
Adanya  pihak-pihak  yang  bersedia  sebagai penyedia tempat perjudian membuat masyarakat  tertarik  untuk  melakukan  tindak pidana  tersebut,  budaya  ini  lah  yang merusak  pola  pikir  masyarakat  Indonesia yang  menjadikan  kebiasaan  buruk  tersebut sebagai  salah  satu  hal  yang  wajar-wajar saja.

## C.  Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan
Tindak  Pidana  Judi  Jackpot  Dalam Putusan PN No. 45/Pid.B/2017/PN.MDN
Kasus  ini  merupakan  kasus  terhadap tindak  pidana  perjudian  yang  dilakukan  oleh terdakwa  Maruli  Simanjuntak  alias  Uweng  di Jalan Matahari Raya No. 09 Kelurahan Helvetia Tengah,  Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota Medan.
a.  Posisi Kasus
Pengadilan  Negeri  Medan  memeriksa dan  mengadili  perkara  pidana  pada  pengadilan tingkat  pertama  dengan  acara  pemeriksaan biasa  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut  dalam  perkara  Terdakwa  bernama Maruli Simanjuntak alias Uweng bertempat lahir di  Sidempuan  berumur  42  tahun;  bertanggal lahir  15  Februari  1974;  jenis  kelamin  laki-laki; berkebangsaan  Indonesia;  beralamat  di  Jalan Matahari  Raya  No.09  Kelurahan  Helvetia Tengah,  Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota
Medan;  beragama  Islam;  pekerjaan  jualan; pendidikan SMA.
Bahwa dia
Terdakwa Maruli Simanjuntak  alias  Uweng,  pada  hari  Senin  05 September  2016  sekitar  pukul  14.40 WIB,  atau setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan September  tahun  2016  bertempat  di  dalam warung  kopi  Jln  Tanjung  Blok  III  Kel.  Helvetia Tengah  Kec.  Medan  Helvetia,  atau  setidak- tidaknya  di  suatu  tempat  lain  yang  masih termasuk  dalam  daerah  Hukum  Pengadilan Negeri  Medan,  “ dengan  sengaja ”  melakukan sebagai  usaha  menawarkan  atau  memberikan kesempatan  untuk  bermain  judi  atau  dengan sengaja  turut  serta  di  dalam  sesuatu  usaha semacam  itu,  perbuatan  mana  dilakukan  oleh Terdakwa.
b.  Dakwaan
Terdakwa  Maruli  Simanjuntak  alias Uweng,  pada  hari  Senin  05  September  2016 sekitar  pukul  14.40  WIB,  atau  setidak-tidaknya pada  waktu  lain  dalam  bulan  September  tahun 2016  bertempat  di  dalam  warung  kopi  Jln Tanjung  Blok  III  Kel.  Helvetia  Tengah  Kec. Medan  Helvetia,  atau  setidak-tidaknya  di  suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum  Pengadilan  Negeri  Medan,  “ dengan sengaja ” melakukan sebagai usaha menawarkan  atau  memberikan  kesempatan untuk  bermain  judi  atau  dengan  sengaja  turut serta  di  dalam  sesuatu  usaha  semacam  itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa.
Bermula  pada  hari  Senin  tanggal  29 Agustus  2016,  teman  Terdakwa  dengan panggilan  Wendy  Siregar  (belum  tertangkap) mendatangi  warung  milik  Terdakwa  Maruli Simanjuntak alias Uweng yang terletak di dalam warung kopi di Jln Tanjung Blok III Kel. Helvetia Tengah  Kec.  Medan  Helvetia  dan  menawarkan kepada  Terdakwa  untuk  memainkan mesin  judi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jackpot  miliknya  di  dalam  warung  kopi Terdakwa  tersebut  dengan  perjanjian  Wendy Siregar  tersebut  memberikan  upah  kepada Terdakwa  sebesar  25%  dari  jumlah  uang  hasil penjualan  judi  jackpot  setiap  kali  putaran  dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016  sekira  pukul  24.00  WIB,  Wendy  Siregar tersebut  mengantarkan  2  (dua)  unit  mesin  judi jackpot  di  dalam  warung  kopi  milik  Terdakwa yang  terletak  di  dalam  warung  kopi  di  Jln. Tanjung  Blok  III  Kel.  Helvetia  Tengah  Kec. Medan Helvetia dan selanjutnya oleh Terdakwa menjalankan  usaha  permainan  judi  jackpot tersebut  dengan  cara  menjual  koin-koin  judi jackpot  dengan  cara  menjual  koin-koin  jackpot kepada  para  pemain  yang  datang  ke  warung kopi  terdakwa  seharga  Rp.  1.000,-  (seribu rupiah) untuk 1 (satu) buah koin. c.  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah mendengar tuntutan  dari Jaksa Penuntut  Umum  yang  diajukan  di  persidangan pada  hari  Selasa  tanggal  28  Februari  2017 yang  pada  pokoknya  memohon  kepada  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini memutuskan :
1)  Menyatakan  Terdakwa  Maruli  Simanjuntak Alias  Uweng  bersalah  melakukan  tindak pidana  dengan  sengaja  menawarkan  atau memberikan  kesempatan  kepada  khalayak umum  untuk  bermain  judi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  ke-2e KUHP, dalam dakwaan Subsidair.
2)  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
Maruli  Simanjuntak  Alias  Uweng  oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun  penjara  dikurangi  selama  Terdakwa menjalani masa penahanan.
3)  Menyatakan barang bukti berupa:
- Uang  tunai  sebesar  Rp.  99.000,00
(sembilan  puluh  sembilan  ribu  rupiah)
dirampas untuk negara
- 400 (empat ratus) keping koin
dimusnahkan
4)  Menetapkan  supaya  Terdakwa  dibebani membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah).
d.  Pertimbangan dan Putusan Hakim
Dalam proses untuk menentukan perbuatan  itu  salah  atau  tidak  yang  dilakukan olesh  individu  maupun  kelompok,  hanya  pihak yang  berwenang  yakni  hakim  yang  bisa  diberi wewenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili setiap perkara untuk diadili. 12 Setiap pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara  telah  dipikirkan  dan  dianalisis  dengan baik  sesuai  dengan  proses  pembuktian  yang telah  dilakukan  dipersidangan. 13 Dalam  kasus ini, hakim telah :
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan  berbentuk  Subsidaritas  yaitu  Primair melanggar  Pasal  303  ayat  1  ke  1(e)  KUHP subsider  yaitu  melanggar  Pasal  303  ayat  1  ke 2(e) KUHP.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan  Dakwaan  Primair  terlebih dahulu  yaitu  melanggar  Pasal  303  ayat  1  ke 1(e) KUHP dalam Dakwaan Primair yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
1.  Barangsiapa;
2.  Dengan  sengaja  melakukan  sebagai usaha,  menawarkan  atau  memberikan kesempatan  untuk  bermain  judi  atau
12 M.  Natsir  Asnawi, Hermeneutik  Putusan  Hakim Pendekatan  Multidispliner  Dalam  Memahami  Putusan Pengadilan , UII Press, Yogyakarta , 2014, hal. 3 13 Mas  Soebagio, Permasalahan  Dalam  Bidang Hukum  Pidana,  Perdata,  Dagang ,  Alumni,  Bandung,  1976, hal. 5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  sengaja  turut  serta  didalam sesuatu usaha semacam itu;
Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
(1) Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan  barangsiapa  dalam  unsur  ini  ialah subjek  hukum  sebagai  pendukung  hak-hak kewajiban  dapat  berupa  orang-perorangan, masyarakat,  kelompok,  orang,  atau  suatau badan  hukum  bahwa  dari  fakta-fakta  yang terungkap dipersidangan;
(2) Unsur kedua : “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada  khalayak  ramai  untuk  bermain  judi atau  dengan  sengaja  turut  serta  didalam suatu  usaha  semacam  itu  dengan  tidak memandang
apakah
pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat  atau  pada  pengetahuan  mengenai sesuatu cara atau tidak”;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu : Hal-hal yang memberatkan :
- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  meresahkan masyarakat;
- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  menghambat program  pemerintah  dalam  memberantas perjudian;
Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa  Terdakwa  mengakui  dan  menyesali perbuatannya;
Memperhatikan  Pasal  303  ayat  1  ke  2(e) KUHP  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I
1.  Menyatakan  Terdakwa  Maruli  Simanjuntak alias  Uweng  sebagai  tersebut  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan di dalam dakwaan primair;
2.  Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu dari dakwaan primair tersebut;
3.  Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  memberikan kesempatan  kepada  kahalayak  ramai  untuk bermain judi;
4.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa oleh  karena  itu,  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa tahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
6.  Menetapakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7.  Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan  puluh  sembilan  ribu  rupiah)
dirampas untuk negara; - 400 (empat ratus) keping koin
dimusnahkan;
8.  Membebankan  Terdakwa  membayar  biaya perkara  sejumlah  Rp.  5.000,00  (lima  ribu rupiah).
e.  Analisis putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.Mdn Semua tindakan memiliki aturan ataupun norma yang harus ditaati. Sanksi yang tegas  dan  mengikat  harus  diberikan  kepada para  pelaku  tindak  kejahatan.  Perjudian  yang merupakan  salah satu tindak pidana diperlukan tindakan  yang  serius  dalam  memberantasnya. Karenanya pemerintah melakukan segala

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
upaya  dengan  menetapkan  peraturan  yakni penjagaan  dan  juga  pengawalan  terhadap kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu dengan melakukan penggerebekan  tempat-tempat  perjudian  dan penangkapan para pelaku perjudian.
Seperti halnya dalam putusan
Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.B/2017, pihak
Kepolisian  melakukan  penangkapan  setelah mendapatkan informasi yang kemudian melakukan  penyelidikan  lalu  penangkapan  dan dilakukan  penggeledehan  terhadap  tempat perjudian  tersebut  dan  menemukan  barang bukti  di  tempat  Terdakwa  Maruli  Simanjuntak alias Uweng. Terhadap kejadian tersebut Hakim Pengadilan  Negeri  mengadili  dan  menjatuhkan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  2  (dua) bulan kepada Terdakwa.
Hakim  sebelum  mengadili  Terdakwa memiliki  pertimbangan-pertimbangan  seperti barang bukti yang dihadirkan jaksa dipersidangan  beserta  keterangan-keterangan saksi  yang  memberatkan  si  Terdakwa  yang berperan  sebagai  penyedia  tempat  perjudian dengan menawarkan atau memberikan kesempatan  bermain  judi.  Oleh  karena  itu, penulis  sependapat  dengan  pertimbangan Hakim dalam mengadili si Terdakwa.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## A.  Kesimpulan
Dari  penulisan  artikel  ini,  disimpulkan, bahwa :
1.  Tindak  pidana  perjudian  dipengaruhi  oleh faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun memicu masyarakat menjadi pelaku  perjudian,  yakni  :  faktor  ekonomi, faktor agama, faktor budaya, faktor lingkungan,  faktor  belajar,  faktor  adanya peluang untuk menang, dan faktor
keterampilan.
Faktor-faktor tersebut merupakan faktor terutama terjadinya tindak pidana.
2.  Dalam  menangani  tindak  pidana  perjudian, para  penegak  hukum  sangat  sulit  untuk melakukannya dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami. Hambatan tersebut berupa minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya,  minimnya  tingkat  kepedulian masyarakat  yang  acuh  tak  acuh  terhadap lingkungan  sekitar  dan  kurang  kerjasama dengan pihak penegak hukum yang mengakibatkan  informasi  tentang  perjudian yang  diperoleh  pihak  penegak  hukum  serta adanya “backing” dari  pihak  tertentu  dan pembudayaan  perjudian  yang  semakin marak dimasyarakat.
3.  Setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana yakni perjudian, dilihat  dari  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  proses  persidangan,  yaitu  adanya saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  barang bukrti  serta  alat  bukti  yang  dinilai  secara yuridis  dalam  hal  untuk  meringankan  dan atau  memberatkan  yang  sesuai  dengan keyakinan  hakim.  Dalam  penulisan  artikel ini,  penulis  sependapat  dengan  Hakim Pengadilan  Negeri  Medan  yang  dalam putusan No. 45/Pid.B/20217 dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap  pelaku  perjudian,  yakni  Maruli Simanjuntak  alias  Uweng  dengan  pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  2  (dua) bulan.

## B.  Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  dalam artikel ini, yakni :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Untuk  mengurangi  terjadinya  tindak  pidana
perjudian,  masyarakat  dan  pemerintah harus  berperan  aktif  dengan  melakukan kegiatan-kegiatan  positif  seperti  sosialisasi ke  daerah-daerah  yang  dianggap  dapat menimbulkan  adanya  perilaku  perjudian, serta  membuka  lapangan  kerja  untuk menyejahterahkan perekonomian masyarakat.
2.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  saling bekerjasama  dalam  menangani  hambatan- hambatan  yang  dialami  para  penegak hukum  agar  perjudian  dapat  diberantas secepat mungkin.
3.  Para  pelaku  tindak  pidana  perjudian  harus
memperbaiki diri dari kesalahan- kesalahan yang  telah  dilakukan  agar  tidak  terjerumus kembali  untuk  melakukan  tindak  pidana terutama perjudian.

## Daftar Bacaan
A.  Buku
Abbas  Harianto, Penanganan  Tindak  Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  Bolaang  Mongondow ,  Jurnal Ilmiah.
Asnawi  M.  Natsir, Hermeneutik  Putusan  Hakim Pendekatan Multidispliner Dalam Memahami  Putusan  Pengadilan ,  UII
Press, Yogyakarta , 2014.
Kartono  Kartini, Patologi  Sosial ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2013.
Kholid  Mohammad, “Kriminalisasi  Persiapan Melakukan  Tindak  Pidana  Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan
Sedini Mungkin” , Jurnal Mahkamah, Vol
XX, No. 1 April 2008. Poerwardamninta, Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  Edisi  Kedua ,  Balai  Pustaka Jakarta. Soebagio  Mas, Permasalahan  Dalam  Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang ,
Alumni, Bandung, 1976.
Waney Geraldy, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana  Perjudian  (Penerapan  Pasal 303,  303  Bis KUHP) ,  Volume V,  Nomor 3, Maret 2016. Waluyo  Bambang, Penelitian  Hukum  dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## C.  Internet
Ilman  Hadi, Permainan  Yang  Memenuhi  Unsur Pidana Judi , Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc4 75308e6a0/permainan-yang-memenuhi-unsur- pidana-judi, diakses pada tanggal 13 Januari