Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## TATA KELOLA BERKELANJUTAN: STUDI TENTANG IDEALITAS MODEL TATA KELOLA DAERAH SULAWESI SELATAN, INDONESIA
Abdillah 1*, Zahra Ahmadi 2
Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonedia 1
University of Tehran, Kish International Campus, Iran 2 *E-mail: abdillah18001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
To overcome the conceptual ambiguity of Good Governance, based on the reinterpretation of the discourse 'from government to governance', this study uses analysis  from  Lange  et  al.  (2013)  on  sustainable  governance  that  focuses  on political  processes,  institutional  structures,  and  policies  in  the  government  of South  Sulawesi  as  an  industrial  area  of  Eastern  Indonesia.  This  study  uses  a qualitative-exploratory  research  method  with  a  case  study  approach,  using interactive  analysis  techniques  through  data  collection,  data  reduction,  data verification,  data  presentation,  and  conclusions  to  obtain  the  best  findings.  The results  of  this  study  find  that  sustainable  governance  in  the  South  Sulawesi Regional  Government  applies  a  multi-dimensional  approach  that  considers  the political  (political)  process,  government  structure  and  policies  that  adequately capture  the  complexity  of  the  phenomenon  of  governance  (local  governance)  in Eastern  Indonesia).  With  a  good  explanation  of  the  concept  with  a  sustainable governance  model  with  complex  multi-actor  interactions/cooperation  between local political elites, industry (private) & civil society, as well as on the process of institutional  structural  interaction  through  what  is  called  governance collaboration. This study contributes to recommending a sustainable governance model  for  local  government  with  local  wisdom  of  Bugis-Makassar  culture  in the value of siri na pacce (shame) as a value with high responsibility as a government in the South Sulawesi Government.
Keywords: New Government; Sustainable Development Governance; Regional Governance Model; Development Disparity

## ABSTRAK
Untuk  mengatasi  ambiguitas  konseptual  Good  Governance,  berdasarkan reinterpretasi  wacana  'from  government  to  governance',  penelitian  ini menggunakan  analisis  dari  Lange  et  al.  (2013)  tentang  tata  kelola  berkelanjutan yang  berfokus  pada  proses  politik,  struktur  kelembagaan,  dan  kebijakan  di pemerintahan  Sulawesi  Selatan  sebagai  kawasan  industri  Indonesia  Timur. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif-eksploratif  dengan pendekatan  studi  kasus,  menggunakan  teknik  analisis  interaktif  melalui pengumpulan  data,  reduksi  data,  verifikasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan  untuk  mendapatkan  temuan  terbaik.  Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  pemerintahan  yang  berkelanjutan di  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Selatan menerapkan  pendekatan  multi-dimensi  yang  mempertimbangkan  proses  politik
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
(politik),  struktur  pemerintahan  dan  kebijakan  yang  cukup  menangkap kompleksitas fenomena pemerintahan (pemerintahan lokal) di Timur. Indonesia). Dengan  penjelasan  konsep  yang  baik  dengan  model  pemerintahan  yang berkelanjutan  dengan  interaksi/kerjasama  multi  aktor  yang  kompleks  antara  elit politik  lokal,  industri  (swasta)  &  masyarakat  sipil,  serta  pada  proses  interaksi struktural kelembagaan melalui apa yang disebut kolaborasi tata kelola. Penelitian ini  memberikan  kontribusi  untuk  merekomendasikan  model  pemerintahan  yang berkelanjutan  bagi  pemerintah  daerah  dengan  kearifan  lokal  budaya  Bugis- Makassar  dalam  nilai siri  na  pacce (malu)  sebagai  nilai  dengan  tanggung  jawab yang tinggi sebagai pemerintah di Pemerintah Sulawesi Selatan.
Kata  Kunci :  Pemerintah Baru; Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan; Model Tata Kelola Wilayah; Disparitas Pembangunan

## PENDAHULUAN
Ada  konsensus  luas  dalam  perdebatan  ilmiah  dalam  politik  bahwa 'pemerintahan'  adalah  domain  penting  untuk  realisasi  proses  transformasi masyarakat  menuju  pembangunan  berkelanjutan  (Callway,  2013;  van  Zeijl ‐ Rozema, et al., 2008; Kemp, dkk., 2005; Komisi Eropa , 2009). Beberapa penulis menganggap  kurangnya  ide  keberlanjutan  yang  mencirikan  pola  pembangunan bersama sebagai krisis tata kelola (Adger & Jordan, 2009; Farrell et al., 2005; Van Zeijl-Rozema  et  al.,  2008).  Dengan  latar  belakang  tersebut,  melihat  lebih  jauh praktik tata kelola pemerintahan harus diorientasikan kembali ke SD ( Sustainable Development ).  Namun,  tetap  menjadi  pertanyaan  umum  tentang  bagaimana mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga keberlanjutan dapat dipupuk, atau seperti  yang  dikatakan  Lafferty  (2004:  2)  'di  mana,  kapan,  dan  bagaimana mempromosikan bentuk-bentuk lain dari pembangunan berkelanjutan?'.
Pemerintahan muncul  sebagai konsep  dalam  ilmu  politik,  serta  ilmu keberlanjutan,  dan  bidang  lainnya  dalam  menanggapi  meningkatnya  kesadaran bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang relevan dalam pengelolaan masalah  sosial  (lange,  2013).  Dalam  literatur  pemerintahan,  dikatakan  bahwa selama  dekade  terakhir  pemerintahan  semakin  menjadi  tanggung  jawab  bersama negara,  pasar,  dan  masyarakat  sipil  (Kooiman,  2003;  Pierre  &  Peters,  2019; Rhodes,  1997;  Stoker,  2018).  Sebagai  hasil  dari  perubahan  dalam  pemerintahan ini, berbagai model pemerintahan yang hidup berdampingan telah muncul dalam masyarakat modern.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Melihat  catatan  laporan  dokumen  evaluasi  tentang  gambaran  umum kondisi  daerah  dan  analisis  permasalahan  pembangunan,  permasalahan  utama  di Provinsi Sulawesi Selatan adalah "Sulawesi Selatan belum mencapai kondisi ideal yang  diinginkan  dan  diharapkan  oleh  masyarakat"  (Pemprov  Sulawesi  Selatan, 2018).  Berdasarkan  indikator  kinerja  pengembangan  wilayah  Sulawesi  Selatan yang  terkait  dengan  misi  dan  tujuan  pembangunan  daerah  sebagaimana  tertuang dalam  RPJMD  2018-2023.  Permasalahan  tata  kelola  pembangunan  daerah  di provinsi Sulawesi Selatan adalah:

## Gambar  1.  Masalah  Utama  Tata  Kelola  Pembangunan  Daerah  Sulawesi Selatan
Sumber: Diolah dari RPJMD 2018-2023 Sulawesi Selatan, 2021
Kita dapat menggambarkan permasalahan utama tata kelola pemerintahan pembangunan  di  Pemerintahan  Sulawesi  Selatan  sebagaimana  ditunjukkan  pada Gambar 1 di atas, yaitu: (1) Tata Kelola pemerintahan masih perlu diperbaiki; (2) Pembangunan  infrastruktur  masih  perlu  ditambah;  (3)  Pusat  pertumbuhan ekonomi  masih  perlu  dikembangkan;  (4)  Kualitas  sumber  daya  manusia  masih perlu ditingkatkan; (5) Kesenjangan sosial yang masih tinggi perlu dikurangi; (6) Produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam masih perlu dioptimalkan. Rangkaian  permasalahan  ini  nantinya  dapat  menjadi  kerangka  dasar  penetapan perencanaan kebijakan dan acuan evaluasi tata kelola pemerintahan berkelanjutan (Pemprov Sulawesi Selatan, 2018).
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Penting  untuk  mengembangkan  pemerintahan  berkelanjutan  di  Selawesi Selatan  mengingat  kesenjangan  regional  yang  tinggi,  pengembangan  kegiatan ekonomi  dan  karakteristik  wilayah  yang  tidak  menguntungkan.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahadismal, et al. (2014) yang menyatakan bahwa tingkat disparitas antar daerah dari tahun 2007 hingga 2011 masih sangat tinggi meskipun GRDP meningkat setiap tahunnya dan faktor penyebab disparitas regional  adalah  PDRB  per  kapita  provinsi  yang  tidak  merata  setiap  tahunnya, proporsi kontribusi ketimpangan atau kontribusi disparitas yang terjadi di Provinsi Sulawesi  Selatan,  lebih  disebabkan  oleh  antar  kabupaten  sendiri  (didalamnya) pada  tahun  2007  hingga  2009  dan  antar  kota  dengan  kabupaten  (antara)  pada tahun  2010  dan  2011  dan  masih  terjadi  disparitas  antar  daerah  (pemerintah sulawesi  Selatan,  2018;    Hasbi,  A.M.,  &  Semmaila,  B.,  2018).  Sektor  pertanian berkontribusi  paling  besar  terhadap  kegiatan  ekonomi  daerah  pembangunan  di Provinsi  Sulawesi  Selatan  dimana  Kota  Makassar,  Kabupaten  Luwu  Timur  dan Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi paling berkeadilan dibandingkan daerah lain namun memberikan perbedaan diversifikasi yang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan disparitas antar daerah. Luas wilayah berdasarkan  kemampuan  lahan  yang  dapat  dikembangkan  di  sektor  pertanian adalah  63  persen  dari  luas  daratan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Ahadismal,  dkk., 2014).
Cita-cita  dalam  membangun  pemerintahan  yang  ideal  adalah  keinginan seluruh  pemerintah  daerah,  termasuk  Pemerintah  Sulawesi  Selatan.  Penerapan regulasi  yang  efektif  dalam mengembangkan  role model  bagi  pemerintah  daerah perlu  dilakukan  mengingat  tingginya  disparitas  dalam  pembangunan  daerah, ketimpangan sosial di daerah, dan ketimpangan pemerintah yang tidak efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan, hal ini menjadi kabar buruk bagi pemerintah  (Hasbi/Semmaila,  2018).    Cita-citapemerintahan  dapat  mendorong kesejahteraan  masyarakat,  efisiensi  birokrasi  pemerintah  dalam  tata  kelola pemerintahan  yang  transparan,  dan  terwujudnya  kesejahteraan  sosial  daerah, untuk  meningkatkan  kualitas  demokrasi  lokal  (Azfar,  et  al.,  2018;  Meier,  dkk., 2019).  Hal  ini  telah  dicoba  di  Sulawesi  Selatan  sebagai  alasan  penelitian  ini
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
dilakukan.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  mendeskripsikan  model  tata  kelola pemerintahan  sekaligus  membentuk  model  tata  kelola  baru  yang  berkelanjutan yang  akan  berkontribusi  pada  implementasi  pemerintahan  daerah  di  Sulawesi Selatan maupun di pemerintah pusat Indonesia.
Pemerintahan  lokal  daerah  Sulawesi  Selatan  seperti  Pemerintahan Kabupaten  Luwu  Timur  menjalin  Kerjasama  dengan  PT  Vale  Tbk  untuk mendorong  kemandirian  masyarakat,  peretumbuan  ekonomi,  dan  pembangunan fasilitas  public,  dan  pariwisata  sebagai  bentuk  untuk  mengurangi  disparitas  yang tinggi  dalam  pembangunan  daerah  Sulawesi  selatan.  Bukan  hanya  kolaborasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Tbk di Sulawesi Selatan. Ada Juga  kolaborasi  Pemerintahan  Lokal  Kabupaten  Pangkep  dengan  PT  Tonasa  dan Kolaborasi  Pemerintahan  Lokal  Kabupaten  Maros  dengan  PT  Bosowa.  Hal  ini dilakukang  untuk  mendorong  tata  kelola  berkelanjutan  yang  ada  di  daerah Sulawesi  Selatan.  Dimana  tiap  pemerintahan  lokal  yang  ada  di  daerah  Sulawesi Selatan  berkolaborasi  dan  bermintra  dengan  industri  di  bidang,  ekonomi, pariwisata,  Pembangungan,  pengelolaan  lingkungan,  dan  pemberdayaan masyarakat sipil.
Pada saat yang sama, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi ambiguitas konseptual  tata  kelola  yang  umumnya  diterapkan,  khususnya  di  Pemerintah Daerah  Sulawesi  Selatan,  dengan  mengidentifikasi  cara-cara  yang  dapat dibuktikan untuk mendekati model tata kelola yang berkelanjutan. Mempertimbangkan  wawasan  dari  kontribusi  program  pemerintah  dan  publikasi tata  kelola  secara  umum,  penelitian  ini  menyajikan  kerangka  kerja  untuk mengkonseptualisasikan  model  tata  kelola  yang  baik.  Ini  dibangun  di  atas penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lange.  dkk.  (2014)  dengan  dimensi  yang  akan dimasukkan dalam konseptualisasi, menyoroti fitur-fitur utama yang dimungkinkan  untuk  mengeksplorasi  dimensi  proses  politik  ( politik ),  struktur kelembagaan  ( Struktur  Kelembagaan )  dan  konten  kebijakan  ( kebijakan ).
Kompleksitas  yang  melekat  pada  model  tata  kelola  dengan  demikian  akan terungkap  sebagai  hubungan  dinamis  antara  proses  politik  ( politik ),  struktur kelembagaan  ( Struktur  Kelembagaan )  dan  konten  kebijakan  ( kebijakan )  sebagai
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
analisis empiris dari model tata kelola dan kesesuaiannya untuk mempromosikan SD ( Pembangunan Berkelanjutan) (Rogge, K. S., & Reichardt, K. , 2016; Lynn Jr et  al.,  2001).    Semakin  baik  kompleksitas  yang  melekat  pada  model  tata  kelola dipahami,  semakin  mudah  untuk  mengeksplorasi  hubungan  antara  keduanya (Lange et al., 2013;  Rogge, K. S., & Reichardt, K. , 2016; Lynn Jr et al., 2001).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif-eksploratif  dengan  pendekatan fenomenologis (Creswell &Poth, 2016), untuk melihat reinterpretasi wacana 'from government to governance' dalam sebuah penelitian yang mengkaji kompleksitas isu-isu  tata  kelola  pembangunan  daerah  dalam  konsep  tata  kelola  pemerintahan berkelanjutan  di  Pemerintah  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  akan  mengungkap bagaimana  dinamika  hubungan  antara  proses  politik  (politik),  struktur kelembagaan (Struktur Kelembagaan) dan isi kebijakan (kebijakan) dalam model tata  kelola  daerah  provinsi  Sulawesi  Selatan  sebaga  Kawasan  industry  di Indonesia timur, dengan menggunakan teori tata kelola berkelanjutan dari  Lange et  al  (2013).  Data  dan  fakta  yang  digunakan  diperoleh  melalui  penelitian perpustakaan dengan mempelajari, membaca, mempelajari buku, jurnal, dokumen resmi  pemerintah  Sulawesi  Selatan,  situs  website  pemerintah  daerah  Sulawesi Selatan  dan  sumber  data  terkait  lainnya  sehingga  menghasilkan  penelitian  yang berkualitas.  Setelah  diperoleh,  data  kemudian  dianalisis  dan  ditafsirkan  seperti yang  dikembangkan  oleh  Miles  et  al.  (2018)  dengan  tahapan  pengumpulan  data, pengurangan data, penyajian data, verifikasi data, untuk menghasilkan kesimpulan berupa temuan baru yang bermanfaat bagi pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Relevansi  Keberlanjutan  dengan  Tata  Kelola  Pemerintahan  di  Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Tata kelola SD ( Sustainable Development) dapat dicirikan sebagai proses tata  kelola  sosial  politik  yang  berorientasi  pada  pencapaian  pembangunan berkelanjutan (Meadowcroft, 2007: 299). Bidang ini mencakup promosi bersama
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
proses  transformasi  masyarakat  oleh  pemerintah,  pelaku  pasar,  dan  masyarakat sipil.  Proses-proses  ini  terjadi  di  berbagai  tingkatan  (lokal  ke  internasional), mempengaruhi  area  kebijakan  yang  berbeda  (misalnya  energi,  perumahan,  atau sektor pertanian), dan mengacu pada beberapa skala temporal.
Di  dunia  akademis,  dua  istilah  'keberlanjutan'  dan  'tata  kelola'  berfungsi sebagai jembatan antar disiplin ilmu. Jumlah publikasi yang terdiri dari kedua ide tersebut  telah  berkembang  pesat  selama  beberapa  dekade  terakhir,  menunjukkan meningkatnya relevansi lapangan. Namun, baik keberlanjutan  maupun tata kelola dicirikan  oleh  ambiguitas  konseptual  (Lange,  et  al,  2013).  Dari  Kemp,  et  al. (2005:13)  berpendapat  bahwa  'tidak  satu  pun  dari  istilah-istilah  ini  yang  belum matang  atau  didefinisikan  dengan  jelas.  Mungkin  yang  lebih  penting,  tumpang tindih antara maknanya yang lebih luas tetap tidak terselesaikan.
Gagasan 'keberlanjutan' menyerukan untuk menghubungkan tujuan politik keadilan  global  dan  wacana  terkait  tentang  pembangunan  manusia  dengan  fakta- fakta  sumber  daya  lingkungan  yang  terbatas  dan  ekosistem  yang  rapuh. Keberlanjutan pada dasarnya adalah istilah hibrida yang menghubungkan normatif (intra  dan  keadilan  antargenerasi)  dengan  fondasi  sistemik  (mekanisme  interaksi atau  proses  manusia-alam  dalam  sistem  sosial-ekologis).  Selain  itu,  musyawarah dan negosiasi masyarakat juga masuk dalam SD ( Sustainable Development) selain aspek-aspek yang berkaitan dengan keadilan (Burger &Christen, 2011).
Sustainable  Development diartikan  sebagai  tujuan  kebijakan,  dua karakteristik  penting  dapat  diidentifikasi.  Pertama,  ada  kebutuhan  untuk mengarahkan  proses  transformasi  sosial  yang  mendalam  yang  membutuhkan tindakan  pada  berbagai  skala  temporal,  spasial  dan  struktural.  Kedua,  logika kemudi  menunjukkan  karakter  multidimensi  karena  tujuan  yang  tidak  pasti  dan ambivalen  (yang  juga  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu),  kebutuhan  akan perspektif  jangka  panjang,  dan  pertimbangan  berbagai  tingkatan,  sektor  dan instrumen  kemudi  (Baker,  2009;  Meadowcroft,  2007).    Dengan  demikian, pengejaran SD ( Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kasus paradigma untuk apa  yang  memotivasi  pendekatan  tata  kelola  secara  umum:  sifat  pembuatan kebijakan kontemporer yang  semakin kompleks, dinamis, dan saling bergantung.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Dengan  demikian,  konsep  SD  ( Pembangunan  Berkelanjutan) telah  memicu perdebatan  tentang  tata  kelola,  karena  pelembagaan  keberlanjutan  telah mendorong serangkaian pengaturan tata kelola baru.
Gagasan 'pemerintah' telah menjadi menonjol dalam perdebatan ilmiah dan politik.  Secara  umum,  ini  mengacu  pada  praktik  di  mana  masyarakat  diatur. Sedangkan  tata  kelola  pemerintahan  biasanya  dipahami  sebagai  kegiatan  yang melakukan  'upaya  yang  bertujuan  membimbing,  mengarahkan,  mengendalikan, atau  mengelola  suatu  sektor  atau  aspek  masyarakat'  (Kooiman,  2003).  Secara tradisional,  pemerintahan  telah  dikaitkan  dengan  pemerintahan  (lembaga  formal negara),  sedangkan  'tata  kelola  pemerintahan'  muncul  sebagai  konsep  untuk memahami  dinamika  baru  dalam  pemerintahan  (Bevir,  2011;  Pierre  &  Peters, 2019),  terutama  bentuk  non-hierarkis  seperti  pengaturan  jaringan  di  mana  batas- batas  antara  sektor  publik  dan  swasta  kabur  (Bellamy,  2011).  Pengaturan  ini sering  ditandai  dengan  interaksi  multi-aktor  yang  kompleks  di  seluruh  negara bagian,  pasar,  dan  masyarakat  sipil  dan  terjadi  di  berbagai  tingkatan  (Bache  & Flinders,  2016;  Hooghe  &  Marks,  2001).  Pada  tabel  2  di  bawah  ini,  akan dipaparkan  uraian  mengenai  proses  tata  kelola  sosial  politik  SD  ( Pembangunan Berkelanjutan) di Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan, sebagai berikut:
Tabel 1. Deskripsi Proses Tata Kelola Sosial Politik tentang Orientasi Pembangunan Berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Tidak Bentuk Pembangunan Berkelanjutan Masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah  Jangka  Panjang  Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 1. Proses transformasi masyarakat oleh pemerintah 1. Pengelolaan potensi pengembangan wilayah dan pengelolaan daerah rawan bencana. 2. Pelaku Pasar (Bisnis individu dan perusahaan besar) 1. Tata Kelola Kemampuan Ekonomi Daerah. 2. Tata Kelola Sarana Daerah/Prasarana Daerah. 3. Tata kelola investasi di kawasan ini 4. Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
3. Masyarakat Sipil 1. Tata  Kelola  Kesejahteraan  dan Pemerataan Ekonomi di Masyarakat. 2. Tata Kelola Kesejahteraan Masyarakat. 3. Tata  kelola  seni,  budaya,  dan olahraga komunitas.

## Sumber: Peneliti dari RPJMD Sulsel 2018-2023, 2022
Menurut  Lange,  dkk.  (2013)  relevansi  antara  Tata  Kelola  dan Keberlanjutan,  melihat  alternatif  untuk  mengeksplorasi  hasil  secara  langsung, yaitu menyelidiki output dan dampak tata kelola (tujuan yang disepakati dari aktor dan  tindakan  kolektif  mereka)  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang  hasil  yang (tidak)  berkelanjutan.  Lebih  tepatnya,  kami  berpendapat  bahwa  potensi keberlanjutan  dari  mode  tata  kelola  dapat  dieksplorasi  secara  empiris  sebagai berikut.  Mode  tata  kelola  harus  memenuhi  dua  persyaratan  untuk  berkontribusi pada SD ( Pembangunan Berkelanjutan ): (i) isinya harus konsisten dengan tujuan yang  berasal  dari  pengejaran  SD  ( Pembangunan  Berkelanjutan ),  yaitu, mencerminkan prasyarat fungsional dan normatif SD ( Pembangunan Berkelanjutan );  dan  (ii)  beberapa  bentuk  tindakan  kolektif  transformatif  harus didorong  (seperti  perubahan  dalam  manajemen  infrastruktur  atau  perilaku konsumen),  karena hanya dengan begitu tata kelola akan berdampak nyata pada keberlanjutan dalam praktiknya.
Menjelajahi  kedua  fitur  tersebut,  seseorang  dapat  meneliti  apakah  model tata  kelola  tertentu  umumnya  lebih  cocok  untuk  mengarah  pada  hasil  yang berkelanjutan.  Karena  mengeksplorasi  hasil  secara  langsung  hanya  memicu kesulitan,  penelitian  meta-framework  dalam  Lange,  et  al.  (2013)  memfasilitasi analisis hasil dan dampak tata kelola saat mereka mengungkapkan interaksi proses politik,  struktur  kelembagaan,  dan  konten  kebijakan.  Alhasil,  kerangka  kerja  ini tidak  hanya  secara  umum  cocok  untuk  mempelajari  fenomena  tata  kelola pemerintahan  tetapi  juga  sangat  cocok  sebagai  dasar  untuk  mengkaji  secara empiris hubungan antara mode tata kelola dengan Pembangunan Berkelanjutan .
Fenomena  di  pemerintahan  lokal  daerah  Sulawesi  Selatan  seperti Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang menjalin Kerjasama dengan PT Vale
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Tbk  untuk  mendorong  kemandirian  masyarakat,  peretumbuan  ekonomi,  dan pembangunan  fasilitas  public,  dan  pariwisata  sebagai  bentuk  untuk  mengurangi disparitas yang tinggi dalam pembangunan daerah Sulawesi selatan. Bukan hanya kolaborasi  Pemerintahan  Kabupaten  Luwu  Timur  dan  PT  Vale  Tbk  di  Sulawesi Selatan. Ada Juga kolaborasi Pemerintahan Lokal Kabupaten Pangkep dengan PT Tonasa  dan  Kolaborasi  Pemerintahan  Lokal  Kabupaten  Maros  dengan  PT Bosowa. Hal ini dilakukang untuk mendorong tata kelola berkelanjutan yang ada di  daerah  Sulawesi  Selatan.  Dimana  tiap  pemerintahan  lokal  yang  ada  di  daerah Sulawesi Selatan berkolaborasi dan bermintra dengan industri di bidang, ekonomi, pariwisata,  Pembangungan,  pengelolaan  lingkungan,  dan  pemberdayaan masyarakat  sipil.  Tata  Kelola  seperti  ini  menjadi  ambigu  di  Sulawesi  selatan dengan  dilemma  antara,  pembangunan  daerah  oleh  pemerintahan  lokal  di Sulawesi  Selatan,  Kepentingan  Pasar  Industri,  Aspirasi  dan  kepentingan Masyarakat desa, dan ancaman terhadap kelestarin Lingkungan.

## Mengkonseptualisasikan  Model  Tata  Kelola  Berkelanjutan  di  Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Sangat  mirip  dengan  gagasan  'pemerintahan',  tidak  ada  definisi  'cara pemerintahan'  yang  diterima  secara  universal  (Homeyer,  2006;  Diedrichs,  dkk., 2011). Namun, ada sedikit konsensus tentang model pemerintahan apa sebenarnya dan  seberapa  jauh  mereka  telah  berubah  selama  beberapa  tahun  terakhir (Smismans,  2006).  Beberapa  penulis  memahami  'model  pemerintahan'  pada tingkat masyarakat yang sangat abstrak dan agregat. Istilah ini kemudian mengacu pada  tiga  tipe  ideal  umum  yaitu  'hierarki',  'pasar',  dan  'jaringan'  (Lowndes  & Skelcher,  1998).  Namun,  memahami  pengaturan  tata  kelola  dunia  nyata  (dan hubungannya dengan SD) menuntut melampaui jenis abstrak tersebut. Penjelasan kategoris  yang  lebih  rinci  diperlukan  untuk  memahami  kondisi  untuk mewujudkan tujuan kolektif.
Langkah  pertama  yang  disarankan  oleh  Lange,  dkk.  (2013)  menuju kejelasan  yang  lebih  besar  adalah  mengusulkan  definisi  kerja  untuk  'model  tata kelola'.  Menurut  definisinya  tentang  'pemerintahan',  tujuan  inti  pemerintahan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
bermuara  pada  mewujudkan  tujuan  kolektif  melalui  tindakan  kolektif  (Stoker, 1998;  Lange  et  al  2013).  Akibatnya,  dalam  mendefinisikan  'model  ideal pemerintahan'  sebagai  bentuk  mewujudkan  tujuan  kolektif  melalui  tindakan kolektif'.

## Gambar 2. Model Tata Kelola Berkelanjutan Dari Lange et al. (2013)
Sumber: Disiapkan oleh para peneliti dari berbagai sumber, 2022
Tiga model pemerintahan ideal-tipikal pada gambar 2 di atas berbeda satu sama lain dalam sejauh mana aktor negara dan non-negara terlibat. Mengacu pada berbagai cara di mana para aktor ini dapat bekerja sama, lebih lanjut  Lange dkk. (2013)  menggambarkan  model  co-governance  ke  dalam Closed  co-governance dan open  co-governance (yang  pertama  menggambarkan  bentuk  yang  lebih terbatas,  terstruktur,  dan  tetap  dan  yang  terakhir  adalah  bentuk  pemerintahan bersama  yang  lebih  fleksibel  dan  otonom).  Hal  ini  menghasilkan  diferensiasi empat  model  tata  kelola  yang  membentuk  kontinum.  Menurut  Arnout  et  al. (2012),  mereka  menyempurnakan  mode  mereka  melalui  apa  yang  disebut 'pendekatan  penetapan  kebijakan'.  Ini  mengarah  pada  operasionalisasi  dimensi dalam hal aktor, kekuasaan, dan aturan (lihat Tabel 2).

## Tabel 2. Model Tata Kelola Berkelanjutan Arnouts et al. (2012)
Pemerintahan hierarkis Tata kelola bersama  yang tertutup Tata kelola bersama  yang terbuka Pemerintahan sendiri Aktor Terutama aktor pemerintah Pilih  grup  aktor campuran Grup aktor campuran besar Terutama aktor non-pemerintah
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Kekuatan Aturan Dengan  paksaan pemerintah Mengumpulkan kerja sama terbatas Kolaborasi fleksibel terdistribusi Dengan diperkenalkannya Non-pemerintah
Sumber: Diolah dari Arnouts, et al. (2012), 2022
Secara  definisi  seperti  yang  dibahas  di  atas,  dalam  melihat  'model  tata kelola'  sebagai  pengaturan  tata  kelola  yang  mencakup  berbagai  fitur  utama  yang dikelompokkan  di  sepanjang  dimensi  pemerintahan  yang  berbeda  yaitu  proses politik, struktur kelembagaan, dan konten kebijakan. Selain itu, Menurut Lange et al. (2013) menghindari terminologi yang menonjol dari model pemerintahan 'baru' karena  beberapa  model  mungkin  secara  historis  relatif  baru  di  beberapa  sektor tetapi  telah  menjadi  praktik  lama  dalam  konteks  lain  (Backstrand  et  al.,  2010). Berdasarkan klarifikasi terminologi ini, untuk membahas tugas mengkonseptualisasikan  model  tata  kelola.  Penelitian  ini  melihatnya  dalam  tiga langkah.  Karena  keragaman  model  pemerintahan  kontemporer  yang  dihasilkan dari  berbagai  perubahan  pemerintahan  yang  kompleks  selama  beberapa  dekade terakhir,  model  tata  kelola  berkelanjutan  dipilih  sebagai  model  ideal  untuk melaksanakan  praktik  pemerintahan  lokal  di  Sulawesi  Selatan  dengan  melihat interaksi proses politik, struktur kelembagaan, dan konten kebijakan.

## Gambaran  dinamika  proses  politik  di  Sulawesi  Selatan  yang  menjadi  ciri model pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan
Dapat  dikatakan  bahwa  model  pemerintahan  di  Pemerintah  Daerah Sulawesi  Selatan  adalah  model  kolaborasi  tradisional  kekerabatan.  Pada  bagian ini,  kami  akan  menjelaskan  bentuk  proses  politik  yang  menjadi  ciri  model pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan. Proses ini seperti yang dinyatakan oleh Bache & Flinders (2016) ditandai dengan interaksi multi-aktor yang kompleks di seluruh  negara  bagian,  pasar,  dan  masyarakat  sipil  dan  terjadi  di  berbagai tingkatan.  Lebih  lanjut,  proses  politik  ini  juga  dimaksudkan  untuk  melihat bagaimana  tata  kelola  model  pemerintahan  berkelanjutan  dengan  proses pembangunan berkelanjutan dapat dilihat, sehingga dapat dilihat model tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Melihat  apa  yang  ditemukan  Jurdi  (2019)  dalam  penelitiannya  tentang pergeseran  dan  konfigurasi  politik  setelah  hasil  eksi  legislatif    2019  tentang dinamika  politik  di  Sulawesi  Selatan.  Ia  menyimpulkan,  dinamika  politik  di Sulawesi  Selatan  pasca  Pemilihan  Umum  2019  di  Sulawesi  Selatan mengakibatkan  pergeseran  posisi  elit,  dari  total  85  anggota  DPRD  Provinsi Sulawesi  Selatan,  59  merupakan  pendatang  baru  (yang  pertama  terpilih  sebagai anggota  DPRD  Provinsi),  hanya  26  petahana  yang  masih  terpilih.  Pergeseran posisi  ini  disebabkan  oleh  meningkatnya  kesadaran  politik  warga  negara,  juga dipengaruhi oleh praktik klientelisme dan patronase. Sejumlah elite terpilih adalah kandidat  yang  tidak  terlalu  mengakar  kuat,  juga  bukan  elit  yang  menonjol  di masyarakat,  melainkan  faktor  "X"  yang  membawa  sejumlah  calon  ke  DPRD provinsi Sulawesi Selatan (Jurdi, 2019; Hasbi, A.M., & Semmaila, B., 2018).
Menurut  Jurdi  (2019),  in  pemilu  serentak  legislatif  2019  di  Sulawesi Selatan,  sejumlah  fenomena  unik  dan  menarik  terjadi  terkait  pergeseran kekuasaan  elit  politik.  Pergeseran  politik  yang  terjadi  memiliki  makna  paradoks antara  isu  teologi  agama,  isu  ekonomi,  integrasi  sosial,  dan  isu  kemanusiaan lainnya  dengan  kecenderungan  memilih  wakil  rakyat  dalam  e  leksi  2019  yang tidak  berdasar.  Gagasan-gagasan  politik  yang  muncul  dalam    e  leksi-leksi imultaneous    2019  relatif  tidak  ada  secara  masif  di  ruang  politik,  pada kenyataannya, isu-isu dan wacana politik dari p2019 e lections jauh lebih kuat dan dominan.  Pemilihan  partai  politik  dalam  pemilu  legislatif  merupakan  hasil pertemuan  antara  berbagai  aspek,  antara  lain  hubungan  antara  berbagai  wacana politik  nasional  yang  dibangun  selama  masa  kampanye  pemilu,  penetrasi  elit partai  politik  sebagian  efektif  dalam  mempengaruhi  keterikatan  warga  negara dengan partai politik dan kandidat (Jurdi, 2019).
Jurdi (2019) juga menjelaskan bahwa ketika ada perubahan politik, maka melibatkan perubahan struktur kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh pertukaran elit politik yang memiliki gaya dan model kepemimpinan pemerintah antara satu sama lain.  Konfigurasi  elit  politik  di  Sulawesi  Selatan  setelah  Pemilu  2014 menunjukkan  pergeseran  elit,  hasil  pemilu  menunjukkan  upaya  untuk "memotong"  dominasi  partai-partai  besar  dan  menggeser  mereka  menjadi
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
kekuatan  politik  yang  seimbang,  Partai  Nasdem  merupakan  fenomena  unik  di Sulawesi Selatan karena berhasil muncul sebagai kekuatan politik "besar",  pada Pemilu  2014  berhasil  menempatkan  wakilnya  pada  posisi  pimpinan  DPRD Provinsi, lompatan yang sangat signifikan melampaui suara dan kursi partai-partai besar  seperti  PDI-P,  PKB,  PPP,  PKS,  dan  partai-partai  lainnya.  Partai  baru mengorbit  elit  baru  dalam  posisi  strategis  di  parlemen,  ini  menggeser  kekuatan lama.
Tabel 3. Dinamika dan Bentuk Proses Politik di Sulawesi Selatan
Tidak.
Tren Perilaku Politik Warga Sulawesi Selatan 1. Rakyat  tidak  lagi  bergantung  pada  partai  politik  tertentu,  tetapi  orientasi  dan pilihan tokoh atau aktor politik menjadi praktik umum. 2. Regenerasi politik merupakan faktor penentu dalam pemilihan partai politik. 3. Preferensi  politik  rakyat  bukan  lagi  dalam  konteks  pengaruh  atau  ketenaran aktor  belaka,  melainkan  pada  hubungan  yang  intens  antara  rakyat  dan kandidat.
Sumber: Diolah dari Jurdi (2019), 2021
Berdasarkan  tabel  3.  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  proses  politik  yang menjadi  ciri  politik  di  Sulawesi  Selatan  adalah  pergeseran  politik  dalam pertukaran  elit  politik  yang  mengarah  pada  perubahan  struktur  kekuasaan  dan sedikit  banyak  mempengaruhi  model  pemerintahan  keluarga  tradisional. Fenomena  kegagalan  elit  berpengaruh  di  Pemilu  2019  menegaskan  bahwa popularitas  tidak  cukup  untuk  mendapatkan  dukungan  publik,  ketika  rakyat meningkatkan  kesadaran  politiknya,  jaringan  kekuasaan  dan  popularitas  yang dimiliki oleh para elit penguasa tidak memberikan jaminan pasti untuk pemilihan mereka dalam proses pemilu. Sehingga keberlanjutan politik perlu didukung oleh para elit politik di Sulawesi Selatan untuk terwujudnya pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan dalam hal ini perlunya interaksi/kerja sama multi-aktor yang kompleks, dan   para pelaku pasar (sektor swasta), dan masyarakat sipil.
Jika  melihat  proses  pembangunan  berkelanjutan  berbasis  RPJMD  Sulsel 2018-2023,  anda  melihat  proses  politik  harus  diikutsertakan  dalam  proses perencanaan,  melihat  masyarakat  sebagai  pemilih  untuk  menentukan  pilihannya dalam  pemilihan  kepala  daerah  (kontestasi  politik  daerah)  berdasarkan  program pembangunan  yang  ditawarkan  oleh  elit.  calon  kepala  daerah  atau  daerah.  Oleh
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
karena  itu,  rencana  pembangunan  harus  menggambarkan  agenda  pembangunan yang  berkepanjangan  (berkelanjutan)  ketika  kampanye  (proses  politik  lokal) tertuang dalam rencana keberlanjutan pemerintah Sulawesi Selatan.

## Struktur Kelembagaan Dasar Model Pemerintahan Lokal Sulawesi Selatan
Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk struktur kelembagaan Pemerintah Daerah  Sulawesi  Selatan.  Dalam  interaksi  struktur  kelembagaan  pemerintah  di Sulawesi  Selatan,  kita  dapat  melihat  dalam  dokumen  pemerintah  Rencana  Kerja (Renja)  Sulawesi  Selatan  2021  yang  membuat:  (1)  Dokumen  Referensi pelaksanaan pembangunan daerah; (2) Dokumen referensi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga yang menangani pendapatan daerah baik di pusat maupun di kabupaten/kota; (3) Dokumen  tolok  ukur  evaluasi  penilaian  kinerja  dan  pengendalian  kegiatan pembangunan  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).
Dalam  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah)  2015  interaksi kelembagaan  di  Sulawesi  Selatan  strive  untuk  terwujudnya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.  Misi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan memperkuat  government.  Arah  kebijakan  agenda  ini  terkait  dengan  misi  dan tujuan  yang  ditetapkan  dalam  RPJMD  2013-2018  yang  diarahkan  untuk memperkuat  institusi  pemerintah  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  dalam  arti  lembaga  yang  kuat,  andal,  dan  mandiri.  Penguatan kelembagaan  pemerintah  masih  mengacu  pada  prinsip-prinsip  dasar  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Meski  ada  dinamika  pembangunan  lingkungan  yang kuat,  namun  keberadaan  institusi  tetap  mampu  beradaptasi  secara  kreatif.  Upaya pemberdayaan  lembaga  pemerintah  akan  diprioritaskan  pada  pelayanan  publik dan  pembangunan  yang  diarahkan  pada  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan yang  berkelanjutan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Upaya  pemberdayaan  lembaga pemerintah  seperti;  strengthening  regional  government  institutions;    increasing
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
cooperation  between  regional  governments;    memberdayakan  government apparatus;    improving  qualitas  public  services;    research,  ssessment,  dan    d evelopment;      mengembangkan  development  planning;  dan  memberdayakan supervision    diharapkan  mampu  menciptakan  lembaga  pemerintah  terpercaya yang  transparan,  konsisten  dan  akuntabel  serta  efisien  dan  efektif  (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).
Upaya dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap keberadaan suatu lembaga  adalah  dengan  memahami  visi  dan  fungsi  utamanya  serta  mampu menerapkannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Hal  ini  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik sebagaimana  tersirat  dalam  berbagai  peraturan  tentang  pelayanan  publik.  Oleh karena  itu  perlu  mendapat  perhatian  agar  memiliki  kontribusi  yang  sangat signifikan  untuk  mencapai  kinerja  yang  lebih  baik  (Pemprov  Sulawesi  Selatan, 2015).
Membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  perlu  didukung keberadaan lembaga  kemasyarakatan, ekonomi,  dan  lembaga  sosial  budaya  yang memiliki perspektif gender.  Membangun kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri    dilakukan  dengan  membangun,  membentuk,  dan  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  menyediakan  segala  kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan lembaga sosial (organisasi keagamaan,  profesional,  dan  pemuda  dan  olahraga);  Pemberdayaan  dan Penguatan Lembaga Politik (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).
Penguatan  kelembagaan  dengan  perspektif  gender  sebagai  gambaran Strategi  Pengarusutamaan  Gender  sehingga  tetap  mampu  beradaptasi  secara kreatif  sehingga  keberadaannya  dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Keterlibatan  perempuan  dalam  pembangunan  dilakukan  dengan berusaha  mengintegrasikan  perempuan  ke  dalam  proses  pembangunan  dengan tujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan, sehingga mendukung pembangunan secara lebih efektif dan efisien (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015). Intinya, berdasarkan Renja (2015), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang interaksi  struktur  kelembagaan  berupaya  memfasilitasi  keterlibatan  lembaga
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
masyarakat  dalam  proses,  pelaksanaan,  pengawasan  pembangunan,  dan pembentukan  lembaga  yang  mampu  mengubah  potensinya  menjadi  keunggulan lokal,  mengelola  kekayaan  budaya  dan  seni  secara  berkelanjutan.  Selain  itu, terkait target kelembagaan ekonomi, diharapkan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat mandiri akan tumbuh dan berkembang secara sehat.
Jika  kita  melihat  apa  yang  dilakukan  Arnout  et  al.  (2012)  untuk membangun  pemerintahan  yang  berkelanjutan  dalam  proses  interaksi  struktural kelembagaan  dalam  model  tata  kelola  melalui  apa  yang  disebut  'policy  setting approach'.  Hal  ini  mengarah  pada  operasionalisasi  dimensi  dalam  hal  aktor, kekuasaan,  dan  aturan.  Dalam  hal  ini,  tidak  hanya  akan  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  di  Sulawesi  Selatan  dalam  proses  interaksi  struktural kelembagaan  tetapi  juga  akan  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang berkelanjutan ( Sustainable Governance ).

## Konten Kebijakan Mewarnai Model Pemerintahan Lokal Sulawesi Selatan
Di bawah ini akan dijelaskan terkait dengan isi kebijakan sebagai acuan/pedoman dalam tata kelola pemerintahan di kawasan, khususnya di Sulawesi Selatan, yang seperti yang dilakukan Arnout et al. (2012) untuk memperbaiki model tata kelola yang berkelanjutan lebih disukai melalui apa yang disebut 'pendekatan penetapan kebijakan'.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  interaksi  struktur  kelembagaan  dalam hal aktor, kekuasaan, dan aturan sebagai berikut:
Tabel 4. Uraian Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Dasar Operasional Tata Kelola Pemerintahan Daerah Selawesi Selatan
No.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah UU no. 33/2004 tentang Neraca Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan Daerah Peraturan  Provinsi Sulawesi Selatan No.  1/2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Provinsi  Selawesi Selatan 2018-2023
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
1. Para perumus dan pelaksana undang-undang ini berusaha menyeimbangkan kontekstualitas dan  keberadaan  pemerintah  daerah yang lebih bijaksana atau sebaliknya dalam  skema  sentralisasi  bayangan. Hal ini didukung dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari urusan pemerintahan yang absolut, serentak,  dan  umum.  Bentuk  negara kesatuan didefinisikan sebagai keseragaman daripada perbedaan. Peraturan ini merupakan bentuk penunjang pelaksanaan otonomi daerah. Memuat  Isu  dan  Isu Strategis Daerah 2. Peraturan  ini  menggunakan  konsep otonomi  daerah  melalui  sistem rumah  tangga  material  daripada sistem  rumah  kurma  formal  dan nyata (riil). Dengan demikian, dengan  adanya  dekonsentrasi,  suatu sistem pemerintahan memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan  isu-isu  strategis  di daerah,  dalam  hal  ini  termasuk Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Peraturan  ini  juga menjadi dasar penyediaan  sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dan tugas administrasi bersama  yang  diatur melalui keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menciptakan Visi, Misi  dan  Tujuan, Target Regional 3. Dalam  peraturan  ini,  pemerintah pusat  dan  provinsi  juga  diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota  atau  kabupaten.  Provinsi- provinsi  yang  sebelumnya  memiliki daya  tawar  yang  lemah  dan  terbatas diperkuat dengan menambahkan lebih  banyak  fungsi  dan  kekuasaan kepada gubernur. Artinya, Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Selawesi Selatan. Membuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, dan Program.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
4. Dalam  peraturan  ini,  efisiensi  dan efektivitas  diprioritaskan  dengan mengikis  otonomi  daerah  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi  masyarakat,  kesetaraan dan  keadilan,  serta  memperhatikan potensi  dan  keragaman  daerah diabaikan. Membuat  kerangka kerja pendanaan pembangunan dan program aparatur daerah. 5 Berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber, 2022
Pada  tabel  4  di  atas  dijelaskan  bahwa  aturan  main  mengenai  model  tata kelola  yang  ada  di  Pemerintah  Daerah  Sulawesi  Selatan  diatur  dalam  Undang- Undang  nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  &33  Tahun  2004 tentang  Keseimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang mengatur hubungan kewenangan,  pelaksanaan, dan urusan pemerintah pusat dan daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  bentuk  negara  kesatuan Indonesia .  Dalam penelitian  Yusdianto  (2015)  model  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  mengacu pada  UU  no.  23/2014  tentang  pemerintahan  daerah  yang  memuat  Eksistensi Pemerintah  (Sebagai  Penyelenggara  Isu  Sosial),  Otonomi  Daerah,  Otoritas Pemerintah,  serta  efektivitas  dan  efisiensi  tata  kelola  pemerintahan.  Dalam penelitian  Korry  (2018),  disebutkan  bahwa  UU  no.  33/2004  tentang keseimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  bentuk mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  daerah  Sulawesi  Selatan,  tdia Peraturan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2018-2023 merupakan dasar kebijakan orientasi program dan capaian pekerjaan pembangunan di Wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam  dinamika  kehidupan  sosial  masyarakat  Sulawesi  Selatan,  perlu didukung  model  yang  efektif  untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan,  yaitu mengatasi  ketimpangan  sosial  dan  efektivitastata  kelola  pemerintahan.    Tdia menawarkan  tentang  tata  kelola  berkelanjutan  konseptual  ( Tata  Kelola
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Berkelanjutan ) adalah penawaran terbaik di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan  kompleksitas  tingginya  masalah  yang  terjadi  that  menghambat pembangunan  daerah  termasuk  dalam  hal  pengembangan  sumber  daya  manusia, infrastruktur,  kematangan  demokrasi,  efektivitas  kebijakan  dan  pelestarian  tal lingkungan  yang  berkelanjutandi  wilayah  tersebut  menyorotis Kolaborasi  multi dimensi  tata  kelola  berkelanjutan yang  memperhitungkan  proses  politik ( politikal ),  struktur  kelembagaan  ( Institutional  Structure )  dan  konten  kebijakan ( policy )  yang  cukup  menangkap  kompleksitas  fenomena  Governance ( governance ) yang terjadi. Dengan menawarkan klarifikasi konseptual yang baik tentang model tata kelola SD ( Sustainable Governance ). Ada nilai kearifan lokal budaya  bugis-makassar  yang  mendorong  model  tata  kelola  berkelanjutan  di Pemerintahan  Sulawesi  Selatan  yaitu  falsafa Siri  Na  Pacce yaitu  rasa  malu terhadap  perbutan  tidak  bertanggung  jawab.  Asiz  et  al  (2015)  dan  Rusdi  (2016) menjelasakan  nilai  siri  na  pace  orang  bugis  makassar  yaitu  kode  etik  kearifan lokal sebagai pegangan hidup orang, sengga semua perbuatan tercelah yang tidak bertanggung  jawab  itu  harus  di  hindari  sebagai  orang  bugiis-makassar.  Nilai  ini lah yang dapat memperkuat eksistensi model tata kelola keberlanjutan di Sulawesi Selatan  yang  di  rekomendasikan  dalam  penelitian  ini,  dalam  mewujudkan good government govenance (dimana pemerintahan daerah dapat menarik manfaat yang bisa  dinikmati  oleh  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  pemerintah) (Shepherd, A., 2000).

## KESIMPULAN
Perdebatan  yang  hidup  saat  ini  tentang  bagaimana  mengatur  masyarakat  di  jalur yang  lebih  berkelanjutan  mencerminkan  permintaan  akan  tata  kelola pembangunan  berkelanjutan  yang  tepat  dan  para  pendiri  model  tata  kelola  (atau campuran model) mana yang paling cocok untuk mempromosikan prinsip-prinsip Pembangunan  Berkelanjutan  di  suatu  wilayah  atau  negara.  Namun,  sejauh  ini tidak  ada  kesepakatan  tentang  bagaimana  membedakan  dan  memahami  model secara bermakna. Selain itu, tidak ada dasar aspek yang akan dipilih untuk upaya ini  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  kita  dapat  mengatakan  berdasarkan  penelitian
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
ini  untuk  mengisi  kesenjangan  pada  kasus  tata  kelola  di  pemerinahan  Sulawesi Selatan  dengan  mengembangkan  meta-framework  sebagai  alasan  untuk mengkonseptualisasikan  model  tata  kelola  yang  baik.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  tata  kelola  pemerintahan  berkelanjutan  di  Pemerintah  Daerah  Sulawesi Selatan  menerapkan  pendekatan  multi  dimensi  yang  mempertimbangkan  proses politik  ( politik ),  struktur  kelembagaan  ( Struktur  Kelembagaan ),  dan  konten kebijakan  ( kebijakan )  yang  cukup  menangkap  kompleksitas  fenomena Pemerintahan  daerah  Sulawesi  Selatan  (form government  to  Sustainable governance ). Dengan klarifikasi konseptual yang baik dengan model Sustainable Governance  ( Sustainable  Governance) dengan  interaksi/kerja  sama  multi-aktor yang kompleks antara elit politik lokal, pelaku pasar (swasta) &masyarakat sipil, serta  pada  proses  interaksi  struktural  kelembagaan  melalui  apa  yang  disebut dengan pengaturan kebijakan 'pendekatan'. Sebagai Ciri Has Pemerintahan Daerah Sulawesi  Selatan  dalam  model  Tata  kelola  Pemeritnahan  daerah  berkelanjutan dengan  mendorong  tiap  pemerintahan  Lokal  melakukan  kolaborasi  dengan industry  sebagai  penyedia  dukungan  finansial  pembangunan  pemerintahan  lokal, masyarakat sipil sebagai pengguna penlayanan publik, sektor lingkungan dimana masyarakat  desa  hidup,  dan  Universitas  sebagai  penyedia  SDM  yang  berkualitas dan produsen pengetahun inovasi daerah. Selain itu untuk  mendorong model tata kelola berkelanjutan pemerintahan lokal di Pemerintahan Sulawesi Selatan, tokoh pemerintahan  Sulawesi  Selatan  memperkuat  nilai  budaya  kearifan  lokal siri  na pacce orang  bugis-makassar  sebagai  nilai  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam memerintah Sulawesi Selatan.

## REFERENSI
Adger,  W.  N.,  &  Yordania,  A.  (Eds.).  (2009). Mengatur  keberlanjutan . Cambridge University Press (dalam bahasa Inggris).
Ahadismal,  M.,  Salam,  M.,  Benyamin,  I.M.  (2014).  Disparitas  Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pasca.unhas , 1-16.
http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b70f8e5b6cae61e1ce72a87b181da8f4.pdf
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Arnouts,  R.,  Van  der  Zouwen,  M.  &  Arts,  B.  (2012)  Menganalisis  model  dan pergeseran  tata  kelola  –  Pengaturan  tata  kelola  dalam  kebijakan  alam  Belanda,
Kebijakan Hutan dan Ekonomi , 16. 43–50. doi: 10.1016/j.forpol.2011.04.001

## Asiz,  N.  A.,  Mangoting,  Y.,  &  Lutfillah,  N.  Q.  (2015).  MEMAKNAI INDEPENDENSI AUDITOR DENGAN KEINDAHAN NILAI-NILAI KEARIFAN  LOKAL  SIRI  NA  PACCE. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma ,  (1), 145-156.
Azfar,  O.,  Kahkonen,  S.,  Lanyi,  A.,  Meagher,  P.,  &  Rutherford,  D.  (2018). Desentralisasi,  tata  kelola  dan  layanan  publik:  dampak  dari  pengaturan kelembagaan.  Dalam Devolusi  dan  pembangunan (hlm.  45-88).  Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351160001-13/
Bache, I.,  Bartle, I., &  Flinders, M. (2016). Tata kelola multi-level. Dalam Buku Pegangan tentang teori-teori pemerintahan . Penerbitan Edward Elgar.
Bäckstrand, K., Khan, J., Kronsell, A., & Lövbrand, E. (2010). Politik lingkungan dan  demokrasi  deliberatif.:  mengkaji  janji  model-model  baru  tata  kelola lingkungan.
Baker, S. (2009, Juni). Dalam Mengejar Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Tata  Kelola.  Int.  In Conf.  dari  European  Society  for  Ecological  Economics Transformation,  inovasi  dan  adaptasi  untuk  keberlanjutan–Mengintegrasikan ilmu alam dan sosial, Ljubljana .
Bellamy,  R.  (2011).  Simposium  tentang  demokrasi  dan  model-model  baru pengenalan pemerintahan. Pemerintah dan Oposisi , 46 (1), 56-57. doi:10.1111/j.1477-7053.2010.01329.x
Bevir, M. (Ed.). (2010). Buku pegangan SAGE tentang pemerintahan . Sage.
Burger,  P.,  &  Christen,  M.  (2011).  Menuju  pendekatan  kemampuan keberlanjutan. Jurnal Produksi Bersih , 19 (8), 787-795.
doi:10.1016/j.jclepro.2010.06.019
Callway, R. (Ed.). (2013). Tata kelola pembangunan berkelanjutan: fondasi untuk masa depan . Earthscan ( dalam bahasa Inggris).
Christen,  M.,  &  Schmidt,  S.  (2012).  Kerangka  kerja  formal  untuk  konsepsi keberlanjutan–kontribusi  teoretis  terhadap  wacana  dalam  pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan , 20 (6), 400-410. doi:10.1002/sd.518
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Christou, G., & Simpson, S. (2009). Tata kelola baru, internet, dan domain tingkat atas  kode  negara  di  Eropa. Pemerintahan , 22 (4),  599-624.  doi:10.1111/j.1468- 0491.2009.01455.x
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016). Penyelidikan  kualitatif  dan  desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan . Publikasi sage.
Diedrichs,  U.,  Reiners,  W.,  &  Wessels,  W.  (Eds.).  (2011). Dinamika  perubahan dalam tata kelola UE . Edward Elgar.
Driessen, P. P., Dieperink, C., Van Laerhoven, F., Runhaar, H. A., & Vermeulen, W.  J.  (2012).  Menuju  kerangka  konseptual  untuk  studi  pergeseran  model  tata kelola  lingkungan–pengalaman  dari  Belanda. Kebijakan  dan  tata  kelola lingkungan , 22 (3), 143-160. doi:10.1002/eet.1580
Hasbi,  A.M.,  &  Semmaila,  B.  (2018).  Analisis  Disparitas  Tingkat  Hidup  Antar Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. JURNAL  SUMBER  DAYA EKONOMI , 1 (1), 31-45. https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JER/article/view/46
Hillman,  K.,  Nilsson,  M.,  Rickne,  A.,  &  Magnusson,  T.  (2011).  Membina teknologi  berkelanjutan:  kerangka  kerja  untuk  menganalisis  tata  kelola  sistem inovasi. Sains dan Kebijakan Publik , 38 (5), 403-415.
https://doi.org/10.3152/030234211X1296031526749
Homeyer,  I.  V.,  &  Framework,  E.C.  (2006).  Makalah  EPIGOV  No.  1,  Ekologi– . Institut Kebijakan Lingkungan Internasional dan Eropa: Berlin .
Hooghe,  L.,  &  Marks,  G.  (2001).  Jenis  tata  kelola  multi-level. Makalah  online integrasi Eropa (EIoP) , 5 (11). doi: 10.2139/ssrn.302786
Howlett, M., Rayner, J., & Tollefson, C. (2009). Dari pemerintahan ke tata kelola dalam  perencanaan  hutan?  Pelajaran  dari  kasus  inisiatif  British  Columbia  Great Bear Rainforest. Kebijakan dan ekonomi hutan , 11 (5-6), 383-391. doi:10.1016/j.forpol.2009.01.003
Jordan,  A.,  Wurzel,  R.  K.,  &  Zito,  A.  (2005).  Munculnya  instrumen  kebijakan 'baru'  dalam  perspektif  komparatif:  apakah  pemerintahan  telah  melampaui pemerintahan?. Studi politik , 53 (3), 477-496.
doi:10.1111/ j.1467- 9248.2005.00540.x
Jurdi, S. (2019). Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis  terhadap  Dinamika  Politik  di  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Politik  Profetik , 7 (2), 157-177. https://core.ac.uk/download/pdf/276535034.pdf
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Kemp,  R.,  Parto,  S.,  &  Gibson,  R.B.  (2005).  Tata  kelola  untuk  pembangunan berkelanjutan:  bergerak  dari  teori  ke  praktik. Jurnal  internasional  pembangunan berkelanjutan , 8 (1-2), 12-30. Doi: 10.1504/IJSD.2005.007372
Komisi  Eropa  (2009)  Pengarusutamaan  Pembangunan  Berkelanjutan  ke  dalam Kebijakan  UE:  Tinjauan  2009  tentang  Strategi  UE  untuk  Pembangunan Berkelanjutan. COM (2009) 400 final (Brussels: Komisi Eropa)
Kooiman, J. (2003). Pemerintahan sebagai pemerintahan . Sage.
Korry,  I.  N.  S.  (2018).  Revisi  Undang-Undang  No  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah Sebagai  Wujud  Implementasi  Perimbangan  Keuangan  Yang  Adil  Dan
Selaras. KERTHA WICAKSANA , 12 (1), 76-79.
https://doi.org/10.22225/kw.12.1.414.76-79
Lafferty,  W.M.  (2004).  Pendahuluan:  bentuk  dan  fungsi  dalam  tata  kelola pemerintahan  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam Governance  for Sustainable Development: Tantangan beradaptasi bentuk dengan fungsi (hlm. 1- 31). Edward Elgar Penerbitan Terbatas.
Lange,  P.,  Driessen,  P.  P.,  Sauer,  A.,  Bornemann,  B.,  &  Burger,  P.  (2013). Governing towards sustainability—mengkonseptualisasikan model tata kelola. Jurnal  kebijakan  &  perencanaan  lingkungan , 15 (3), 403-425. https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.769414
Lange,  P.,  Driessen,  P.  P.,  Sauer,  A.,  Bornemann,  B.,  &  Burger,  P.  (2013). Governing  towards  sustainability—mengkonseptualisasikan  mode  tata  kelola. Jurnal kebijakan & perencanaan lingkungan, 15(3), 403-425. https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.769414
Lowndes,  V.,  &  Skelcher,  C.  (1998).  Dinamika  kemitraan  multi-organisasi: analisis  perubahan  model  tata  kelola. Administrasi  publik , 76 (2),  313-333. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00103
Lynn  Jr,  L.  E.,  Heinrich,  C.  J.,  &  Hill,  C.  J.  (2001).  Meningkatkan  tata  kelola: Logika baru untuk penelitian empiris. Pers Universitas Georgetown.
Meadowcroft, J. (2007). Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tata kelola untuk pembangunan  berkelanjutan  di  dunia  yang  kompleks. Jurnal  Kebijakan  & Perencanaan Lingkungan , 9 (3-4), 299-314. doi:10.1080/15239080701631544
Meier, K. J., Compton, M., Polga-Hecimovich, J., Song, M., & Wimpy, C. (2019). Birokrasi  dan  kegagalan  politik:  Tantangan  terhadap  pemerintahan  yang
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
demokratis. Administrasi & Masyarakat , 51 (10), 1576-1605.
https://doi.org/10.1177/0095399719874759
Miles,  M.B.,  Huberman,  A.M.,  &  Saldaña,  J.  (2018). Analisis  data  kualitatif: Buku sumber metode . Publikasi sage.
Pemerintah  Sulawesi  Selatan.  (2015).  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Daerah (RKPD) Sulawesi Selatan 2015. Dalam Documen . Pemprov Sulawesi Selatan.
Pemerintah  Sulawesi  Selatan.  (2018).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Sulawesi  Selatan  2018-2023. Dalam  Documen .  Pemprov Sulawesi Selatan.
Rhodes,  R.  A.  (1997). Memahami  tata  kelola:  Jaringan  kebijakan,  tata  kelola, refleksivitas, dan akuntabilitas . Universitas Terbuka.
Rogge,  K.  S.,  &  Reichardt,  K.  (2016).  Bauran  kebijakan  untuk  transisi keberlanjutan:  Konsep  dan  kerangka  kerja  yang  diperluas  untuk  analisis.
Kebijakan Penelitian, 45(8), 1620-1635. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004
Rusdi,  M.  I.  W.  (2016). NILAI  BUDAYA  SIRI'NA  PACCE  DAN  PERILAKU KORUPSI (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
Seni,  B.,  Leroy,  P.,  &  Van  Tatenhove,  J.  (2006).  Modernisasi  politik    dan pengaturan  kebijakan:  kerangka  kerja  untuk  memahami  perubahan  kebijakan lingkungan. Tinjauan  organisasi  publik , 6 (2),  93-106.  doi:10.1007/s11115-006- 0001-4
Shepherd,  A.  (2000).  Governance,  good  government  and  poverty  reduction. International  Review  of  Administrative  Sciences,  66(2),  269-284.  Governance, Good Government and Poverty Reduction Andrew ShepherdFirst Published June 1, 2000 Research Article https://doi.org/10.1177/0020852300662004
Smismans,  S.  (2008).  Model  pemerintahan  baru  dan  mitos  partisipatif. Politik Eropa Barat , 31 (5), 874-895. doi:10.1080/01402380802234540
Stoker, G. (2018). Pemerintahan sebagai teori: lima proposisi. Jurnal Ilmu Sosial Internasional , 68 (227-228), 15-24. doi: 10.1111/issj.12189
van Zeijl ‐ Rozema, A., Cörvers, R., Kemp, R., & Martens, P. (2008). Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan: kerangka kerja. Pembangunan Berkelanjutan , 16 (6), 410-421. https://doi.org/10.1002/sd.367
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Yusdianto,  Y.  (2015).  Hubungan  Kewenangan  Pusat  dan  Daerah  Menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Jurnal Hukum Padjadjaran , 2 (3), 483-504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4