## PERAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2019
Oleh:
Nur Asmaiyah 1
Ris Yuwono Yudo Nugroho 2
1,2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
Email:
nurasmaiyah98@gmail.com

## ABSTRACT
BPS through its working paper publishes data on the highest Gini ratio in 2017, namely DI Yogyakarta province at 44 persen. Followed by North Sulawesi Province at  41  persen.  This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  the development of the financial sector on income inequality in Indonesia from 2011 to 2019. The study uses the theory of distribution inequality, namely the inverted U. The research uses a quantitative approach. The research method uses panel data analysis in 33 provinces. The best model of panel data regression estimation is the fixed  effect  model.  The  results  showed  that  commercial  bank  credit  and  MSME credit  were  significantly  positive  on  income  inequality,  while  GRDP,  open unemployment  rate  and  labor  force  were  significantly  negative.  Meanwhile,  the Democracy Index variable in this study does not have a significant effect on income inequality in Indonesia.
Keywords: Financial development, income inequality, panel data

## ABSTRAK
BPS melalui kertas kerjanya mempublikasi data rasio gini tahun 2017 yang paling tertinggi  yaitu  provinsi  DI  Yogyakarta  sebesar  44  persen.  Disusul  oleh  Provinsi Sulawesi  Utara  sebesar  41  persen.  Penelitian  bertujuan  mengetahui  dan menganalisis  pengaruh  pengembangan  sektor  keuangan  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia  tahun  2011  sampai  2019.  Studi  menggunakan  teori ketimpangan  distribusi  yaitu  U-terbalik. Penelitian  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Metode penelitian menggunakan analisis data panel pada 33 provinsi. Model  terbaik  dari  estimasi  regresi  data  panel  adalah fixed  effect  model. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kredit  bank  umum,  dan  kredit  UMKM  signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan PDRB, tingkat pengangguran terbuka  serta  angkatan  kerja,  signifikan  negatif.  Sedangkan  variabel  Indeks Demokrasi  dalam  penelitian,  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Kata Kunci : Pengembangan sektor keuangan, ketimpangan pendapatan, data panel

## A. PENDAHULUAN
World  Bank  pada  2015  mencatat  ketimpangan  ekonomi  di  Indonesia, termasuk tinggi di Asia Timur.  Satu persen penduduk Indonesia menguasai 49,3 persen  kekayaan  nasional.  Kesenjangan  ekonomi  antar  negara  maupun  antar pendapatan  dalam  satu  negara  tetap  menjadi  perhatian,  terlebih  situasi  saat perekonomian  global  berisiko,  dan  berada  pada  ketidakpastian.  Dalam  beberapa kasus, ketimpangan terbukti dapat memicu ketidakstabilan politik yang berdampak pada  volatilitas  ekonomi,  dan  hal tersebut  menyebabkan  perekonomian  semakin sulit terprediksi dari waktu ke waktu (Priyono dkk., 2019).
Masalah ketimpangan distribusi pendapatan merupakan persoalan yang harus diatasi  dalam  pembangunan,  sehingga  pengurangan  ketimpangan  menjadi  salah satu  target sustainable  Development  Goals ,  yang  ditandatangani  193  negara anggota  PBB,  termasuk  Indonesia.  Pada  bulan  Juni  2012  Bank  Indonesia bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Kementerian  Keuangan  mengeluarkan  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif. Strategi tersebut sejalan dengan Forum G20 dalam usaha menurunkan ketimpangan pendapatan. Batuo, M. E., Guidi, F., & Mlambo, K. (2010) menunjukkan  bahwa masyarakat  miskin  seringkali  tidak  memiliki  akses  yang  sama  terhadap  sektor keuangan, bahkan dapat memperburuk distribusi pendapatan (Fowowe & Abidoye, 2013).
Kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah  identik  dengan  usaha  kecil. Penelitian Navajas dkk (2000)  menunjukkan bahwa  bank umum dan usaha kecil mempunyai hubungan yang penting, yaitu sumber dana kredit usaha kecil berasal dari  bank  umum.  Usaha  kecil  juga  menggunakan  jasa  perbankan  tidak  terbatas dalam aktivitas pinjaman dan simpanan saja. Lebih jauh lagi, manfaat keberadaan bank di dalam bisnis juga untuk aktivitas transaksi seperti transfer, pembayaran dan
sebagainya.  Penelitian  peran  pengembangan  sektor  keuangan  terhadap ketimpangan  pendapatan  sudah  dilakukan  banyak  ahli  di  berbagai  tempat penelitian,  seperti  Clarke  dkk.  (2006),  Beck  dkk  (2007),  Law  dan  Tan  (2009), Kappel  (2010),  Khaliq  dkk  (2017),  Jung  dan  Cha  (2021),  Sethi  (2021),  Tekbas (2022).  Penelitian Anggraeni  dan  Nugroho  (2020),  di  Provinsi  Jawa  Timur, menunjukkan  bahwa  pengembangan  sektor  keuangan  signifikan  berpengaruh negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan. Penelitian  Fitriatinnisa  dan Khoirunurrofik  (2021),  menunjukkan  bahwa  inklusi  keuangan  berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.
Stabilitas demokrasi politik di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Lembaga yang lemah seperti korupsi yang tinggi,  dan  hak  milik  yang  tidak  didefinisikan  dengan  baik,  berpotensi menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan tidak terdapat perlindungan terhadap kaum  miskin,  serta  sistem  peradilan  yang  independen.  Mewujudkan  demokrasi ekonomi  yang  berkeadilan  menjadi  faktor  kunci  dalam  menjaga  stabilitas demokrasi  politik.  Hasil  penelitian  terdahulu menjadi  celah  dilakukan  penelitian selanjutnya,  dengan  menambahkan  variabel  Indeks  Demokrasi  Indonesia  dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Ketimpangan Pendapatan
Tingkat ketimpangan memiliki implikasi negatif bagi pembangunan ekonomi dan  aspek  kesejahteraan  (Atkinson,  A.B.  &  Bourgignon,  2014).  Kurva  Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk. Semakin dekat ke diagonal menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin  merata,  sebaliknya  jika  kurva  lorenz  semakin  jauh  dari  diagonal  maka menunjukan  keadaan  yang  semakin  buruk  dan  distribusi  pendapatan  nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsad,1997).
Menurut  Sukirno  (2007)  konsep  ketimpangan  absolut  adalah  konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Teori ketimpangan pendapatan berdasarkan hipotesis dari Simon Kuznet yaitu U- terbalik.  Hipotesis  kuznets  (Todaro,  2003)  menyatakan  bahwa  sejalan  dengan waktu  ketidak  merataan  meningkat  tetapi  kemudian  menurun  karena  adanya penetasan  ke  bawah,  sehingga  kurva  berbentuk  seperti  huruf  U  terbalik.  Pada kenyataanya  penetasan  kebawah  ( Trickle  Down  Effect) tidak  selalu  terjadi, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin makin besar.

## Pengembangan Sektor Keuangan
“Financial development as the factors, policies, and institutions that lead to effective financial intermediation and markets, as well as deep and broad access to capital  and  financial  services ”  (World  Eonomic  Forum,  2013).  Huang  (2010) menyebutkan  pengembangan  sektor  keuangan  sebagai  peranan  sistem  keuangan dalam  pembangunan  ekonomi,  dan  menjadi  salah  satu  evolusi  baru  ekonomi pembangunan  dalam  beberapa  dekade  terakhir.Sejalan  dengan  perkembangan sektor  keuangan,  kemampuan  sistem  keuangan  menjalankan  fungsi  intermediasi
mengalami  perkembangan.  Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi,  sebagian besar  aktivitas  intermediasi  cenderung  terkonsentrasi  pada  bank  umum.  Seiring perkembangan berjalan, bentuk-bentuk perantara keuangan baru bermunculan, dan bertahap mengambil peran fungsi intermediasi yang semakin (Perkins dkk., 2012).
Literatur  tentang  perkembangan  sektor  keuangan  dan  ketimpangan pendapatan  menyajikan  dua  saluran  yang menghubungkan  kedua  variabel,  yaitu saluran  langsung  dan  saluran  tidak  langsung.  Saluran  langsung  menunjukkan bahwa pembangunan sektor keuangan dipandang mengurangi kendala kredit dan memungkinkan  masyarakat  miskin  mengakses  layanan  keuangan,  sedangkan saluran  tidak langsung  menunjukkan  pembangunan  sektor  keuangan  mendorong pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi dan  rendah.  Kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah  identik  dengan  usaha kecil.  Penelitian Navajas dkk (2000) menunjukkan bahwa  bank umum dan usaha kecil  mempunyai  hubungan  yang  penting,  yaitu  sumber  dana  kredit  usaha  kecil berasal dari bank umum.
Penelitian  peran  pengembangan  sektor  keuangan  terhadap  ketimpangan pendapatan dilakukan beberapa ahli. Riset Khaliq dkk (2017) tentang ketimpangan pendapatan dan demokrasi di Indonesia, menunjukan  bahwa  stabilitas demokrasi politik penting untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar pelaku, kelompok dan  golongan  pendapatan.  Penelitian  Law  &  Tan  (2009)  menunjukkan  bahwa kualitas  kelembagaan  secara  statistik  signifikan  dalam  mengurangi  distribusi pendapatan  di  Malaysia.  Beck  dkk  (2007);  dan  Clarke  dkk.  (2006),  melakukan penelitian  pembangunan  sektor  keuangan  dengan  menggunakan  variabel  rasio kredit terhadap PDB. Kappel (2010) menggunakan variabel kredit yang disalurkan dari  pengumpulan  dana  pihak  ketiga  yang  di  himpun  oleh  perbankan,  serta kapitalisasi pasar modal terhadap PDB. Penelitian Anggraeni dan Nugroho (2020), menunjukkan  bahwa  di  Provinsi  Jawa  Timur,  pengembangan  sektor  keuangan signifikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  yang  digunakan adalah  regresi  data  panel.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  bersumber  dari Bank  Indonesia  (SEKI),  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SPI)  dan  Badan  Statistik Indonesia (BPS) tahun 2011-2019. Tipe data yang digunakan adalah time series dan cross section dengan variabel penelitian  adalah Gini Rasio, Kredit Bank Umum, Kredit  UMKM,  PDRB,  Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Angkatan  Kerja  dan Indeks Demokrasi Indonesia. Terdapat 4 model dalam penelitian. Model 1 (Kredit Bank Umum, PDRB, AK, IDI). Model 2 (Kredit UMKM, PDRB, TPT,IDI), Model 3 (Kredit Bank Umum, PDRB, TPT, IDI), Model 4 (Kredit UMKM, PDRB, AK, IDI).  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dalam  beberapa  tahap  yaitu: mengestimasi regresi data panel untuk menentukan model terbaik, Uji Chow untuk memilih model common effect atau fixed effect, Uji Hausman untuk memilih model random  effect  atau  fixed  effect ,  Uji asumsi  pada model terpilih,  Uji  signifikansi parameter, Interpretasi model akhir regresi data panel.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk memilih model common effect dan fixed effect. Hasil dari uji Chow Model 1 diketahui nilai probabilitas F, 0,0000 < 0,05. H 0 ditolak dan  H 1 di  terima  sehingga  model  yang  digunakan  adalah fixed  effect. Uji  Chow Model 2 diketahui nilai probabilitas F, 0,0000 < 0,05. H 0 ditolak dan H 1 di terima sehingga model yang digunakan adalah fixed effect. Uji Chow Model 3 diketahui nilai probabilitas F  0,0000 < 0,05. H 0 ditolak dan H 1 di terima sehingga model yang digunakan  adalah fixed  effect. Uji  Chow  Model  4  diketahui  nilai  probabilitas  F 0,0000 < 0,05. H 0 ditolak dan H 1 di terima sehingga model yang digunakan adalah fixed effect.

## Uji Hausman
Uji Hausman untuk menentukan model yang sesuai, antara fixed effect atau random effect.
• Model 1 mempunyai nilai probabilitas 0,0000 < 0,05, sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima, dan model terbaik yang digunakan adalah fixed effect.
• Model 2 mempunyai nilai probabilitas 0,0000 < 0,05, sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima, dan model terbaik yang digunakan adalah fixed effect.
• Model 3 mempunyai nilai probabilitas 0,0000 < 0,05, sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima, dan model terbaik yang digunakan adalah fixed effect.
• Model 4 mempunyai nilai probabilitas 0,0000 < 0,05, sehingga H 0 ditolak dan H 1 diterima, dan model terbaik yang digunakan adalah fixed effect .

## Uji Autokorelasi dan Heterokedastisitas
Berdasarkan  hasil  uji Wooldridge  Test  For  Autocorrelation, model  1 diperoleh nilai F tabel > F hitung sebesar 0,0113 < 0,05; model 2 diperoleh nilai F tabel > F hitung sebesar 0,0106 < 0,05; Model 3 diperoleh nilai F tabel > F hitung sebesar 0,0110 < 0,05; dan model 4 diperoleh nilai  F tabel > F hitung sebesar 0,0108   < 0,05. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  dari  empat  model  tersebut,  H 0 ditolak,  artinya  model tersebut terkena masalah autokorelasi.  Hasil uji heterokedastisitas terhadap model 1, diperoleh Prob > chi 2 (0,0000< 0,05). Model 2 diperoleh Prob > chi 2 (0,0000 < 0,05); model 3 diperoleh Prob > chi 2 (0,0000 < 0,05), sedangkan model 4 diperoleh Prob > chi 2 (0,0000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan dari empat model tersebut terkena  masalah  heterokedastisitas.  Untuk  mengatasi  maslah  autokorelasi  dan heterokedastisitas  bersamaan,  dapat  dilakukan  penyembuhan  dengan feasible generalized least squares . Hasil model robust terdapat pada Tabel 1.

## Estimasi Model
Berdasarkan estimasi model yang terdapat pada tabel 1, menunjukan bahwa model 1 Kredit Bank umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Apabila kredit Bank umum meningkat 1 persen, akan menyebabkan peningkatan  ketimpangan  0,24  persen.  PDRB  berpengaruh  negatif  terhadap
ketimpangan.  Apabila  PDRB  meningkat  1  persen akan menyebabkan  penurunan ketimpangan sebesar  0,075 persen. Angkatan Kerja berpengaruh positif. Apabila angkatan kerja meningkat 1 persen, akan menyebabkan peningkatan ketimpangan 0,003 persen.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  riset  Kumhof  dan  Ranciere  (2010)  yang menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  kredit  yang  tinggi  dan  krisis  keuangan  dapat terjadi  sebagai  akibat  dari  meningkatnya  ketimpangan  keuangan.  Kredit  bank umum cenderung menguntungkan orang kaya secara tidak proporsional sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Model  2,  Kredit  UMKM    berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia.  Apabila  kredit  UMKM  meningkat  1  persen  akan menyebabkan peningkatan ketimpangan 0.37 persen. PDRB berpengaruh negatif terhadap  ketimpangan.  Apabila  PDRB  meningkat  1  persen  akan  menyebabkan penurunan  ketimpangan  sebesar  0,081  persen.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka berpengaruh negatif. Hal ini berarti apabila angkatan kerja meningkat 1 persen akan menyebabkan penurunan ketimpangan 0,0037 persen.
Hasil positif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan tersebut, artinya kredit UMKM di Indonesia kurang  efektif dalam meningkatkan pendapatan  masyarakat  miskin  yang  menandakan  pengucilan  orang  miskin  dari inisiatif  keuangan  mikro  atau  mekanisme  penargetan  yang  buruk  dari  program keuangan  mikro,  serta  tidak  adanya  perbaikan  kelembagaan  yang  mencegah peningkatan kesejahteraan bahkan dengan kredit yang ditingkatkan.
Model  3,  Kredit  Bank  umum  berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia.  Apabila  kredit  Bank  umum  meningkat  1  persen  akan menyebabkan peningkatan ketimpangan 0,25 persen. PDRB berpengaruh negatif terhadap  ketimpangan.  Hal  ini  berarti  apabila  PDRB  meningkat  1  persen  akan menyebabkan penurunan ketimpangan sebesar 0,075 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif. Hal ini berarti apabila angkatan kerja meningkat 1 persen akan menyebabkan penurunan ketimpangan 0,003 persen. Kredit  bank  umum  sebagian  besar  menguntungkan  penduduk  perkotaan,
peningkatan  ketimpangan  pendapatan  secara  keseluruhan  menegaskan  bahwa menguntungkan kelompok penduduk lebih kaya. Penduduk pedesaan dihadapkan pada hambatan tertentu yang mencegah mereka menginvestasikan dana pinjaman ke  dalam  usaha  yang  menguntungkan  dan membuat  pembayaran  dana  pinjaman semakin  sulit.  Hasil  dari  penelitian  sama  dengan  penelitian  Mehta  dan Bhayyacharya  (2018),  yang  menunjukan  bahwa  kredit  bank  umum  signifikan negatif.  Artinya  semakin  tinggi  kredit  bank  umum  maka  akan  meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Model  4,  Kredit  UMKM  berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia.  Apabila  kredit  UMKM  meningkat  1  persen  akan menyebabkan peningkatan ketimpangan 0.36 persen. PDRB berpengaruh negatif terhadap  ketimpangan.  Hal  ini  berarti  apabila  PDRB  meningkat  1  persen  akan menyebabkan  penurunan  ketimpangan  sebesar  0,082  persen.  Angkatan  Kerja berpengaruh positif. Hal ini berarti apabila angkatan kerja meningkat 1 persen akan menyebabkan peningkatan ketimpangan 0,003 persen.
Tabel 1.

## Hasil Regresi Data Panel
Sumber: Output STATA. * Signifikansi 5 persen. t t-Statistik
Hasil  penelitian  sama  dengan  penelitian  yang  dikaji  oleh  Dolar  dan  Kraay (2003), dan Beck dkk. (2007) yang mengidentifikasi mengapa pembangunan sektor keuangan memperlebar ketimpangan pendapatan. Alasan penelitian tersebut yaitu tingginya biaya jasa keuangan yang berada diluar jangkauan masyarakat miskin. Kredit membatasi masyarakat miskin untuk mengakses pinjaman karena kurangnya koneksi  dan  agunan.  Kurangnya  pendidikan  formal  berperan  dalam  kegagalan untuk  mengakses  kredit  dari  lembaga  keuangan.  Karena  semua  aspek  tersebut masyarakat  miskin  akan  tetap  terkucilkan  dari  layanan  keuangan  sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan.
Pengaruh  tingkat  pengangguran  terbuka  terhadap  ketimpangan  sejalan dengan World Bank (2016). Sebagian tenaga kerja masyarakat Indonesia bekerja di sektor  informal  dengan  penghasilan  rendah  yang  menyebabkan  terjadinya pemerataan  pendapatan.  Namun,  dilihat  dari  pemerataan  ekonomi,  dengan tingginya  tingkat  pengangguran  terbuka  akan  berdampak  pada  penurunan ketimpangan, meskipun jika dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan di Indonesia. Pengangguran terbuka akibat akibat urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari perdesaan menuju daerah lebih besar atau perkotaan..
Pengaruh  angkatan  kerja  terhadap  ketimpangan  menunjukkan  signifikan dengan arah negatif, sejalan dengan penelitian Danawati dkk (2016). Hasil tersebut menunjuukan bahwa jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat akan mampu meningkatkan  output  yang  dihasilkan  dengan  asumsi  jumlah  tenaga  kerja  yang meningkat  disertai  dengan  tingkat  produktivitas  mengalami  peningkatan.  Jika output  yang  dihasilkan  semakin  menigkat  seiring  dengan  peningkatan
RASIO GINI MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 Konstanta 0,6296909* 0,9684772* 0,9695841 * 0,5983126* t 4,6 t 6,64 t 6,28 t 4,57 Kredit Bank Umum (X 1) 0,2483045* 0,250234* t 2,36 t 2,37 Kredit UMKM (X 2 ) 0,37073* 0,3664343* t 3,18 t 3,15 PDRB (X 3 ) -0,0757862* -0,081908* -0,0757439*  -0,0817572* t -5,48 t -6,48 t -5,47 t -6,49 TPT (X 4 ) -0,0037792* -0,0034503* t -2,68 t -2,42 AK (X 5 ) 0,0034227* 0,0037191* t 2,44 2,69 IDI (X 6 ) 0,0126829 0,0132364 0,0127038 0,013219 t 1,31 t 1,35 t 1,31 t 1,35 Chi 2 8,02 11,09 7,98 11,13 Prob > Chi 2 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 R 2 0,1853 0,1997 0,1855 0,1991
produktivitas,  maka  akan  mampu  meningkatkan  pendapatan  dan  mengurangi ketimpangan pendapatan.
Uji t-statistik, Uji F dan Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji-t  (parsial)  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  independen  yang berpengaruh  signifikan  secara individu  terhadap  variabel  dependen.  Berdasarkan Tabel 1 didapatkan taraf signifikansi α = 5 persen. Variabel X 1 sampai dengan X 5 signifikan,  sedangkan  X 6 yaitu  Indeks  Demokrasi  Indonesia,  tidak  signifikan mempengaruhi  model.  Uji  F  (simultan)  digunakan  mengetahui  pengaruh  semua variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 1 empat model secara simultan variabel independen mempengaruhi dependen.
Berdasarkan  Tabel  1  diperoleh  Model  1,  dengan  R-Square  sebesar  0,1853.
Hal  tersebut  menunjukan  variabel  terikat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  sebesar 18,53  persen. Model 2, dengan R-Square sebesar 0,1997. Hal tersebut menunjukan variabel  terikat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  sebesar  19,97    persen.  Model  3, dengan  R-Square  sebesar  0,1855.  Hal  tersebut  menunjukan  variabel  terikat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 18,55  persen. Model 4 R-Square 0.1991. Hal tersebut menunjukan variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 19,91 persen.

## E. SIMPULAN
Kredit Bank Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan  di  33  provinsi  Indonesia.  Kredit  UMKM  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  33  provinsi  Indonesia.  Faktor kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per kapita, faktor ketenagakerjaan dengan tingkat  pengangguran  terbuka,  angkatan  kerja,  serta  aspek  kelembagaan  dengan Indeks  Demokrasi  Indonesia.  Hasil  empiris menunjukkan  bahwa  variabel  PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. TPT  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  33  provinsi Indonesia. Variabel AK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di 33  provinsi  Indonesia.  Variabel  IDI  tidak  signifikan  dan  positif  terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi Indonesia.
Saran  kebijakan,  antara  lain  pemerintah  lebih  memfokuskan  dalam mengentaskan  ketimpangan  pendapatan,  dengan  cara  melihat  peran  dari pengembangan  sektor  keuangan  yaitu  kredit  bank  umum  dan  kredit  UMKM. Pemerintah  perlu  memperhatikan  faktor  makroekonomi  dan  ketenagakerjaan, seperti  PDRB,  tingkat  pengangguran terbuka,  serta  Indeks  Demokrasi  Indonesia yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, M. D., & Nugroho, R. Y. Y. (2020). Effects of financial development on income inequality in East Java Province. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 8 (5), 447-454.
Arsad,  Z.,  &  Andrew  Coutts,  J.  (1997). Anomali  harga  sekuritas  di  London International  Stock  Exchange:  perspektif  60  tahun. Ekonomi  Keuangan Terapan , 7 (5), 455-464.
Atkinson,  AB,  &  Bourguignon,  F.  (Eds.). (2014). Buku  Pegangan  distribusi pendapatan (Vol. 2). Elsevier.
Batuo, M. E., Guidi, F., & Mlambo, K. (2010). Financial development and income inequality: Evidence from African Countries. African Development Bank , 44 , 1-27.
Beck,  T.,  Demirguc¸-Kunt,  A.  &  Levine,  R. (2007).  Finance,  inequality  and  the poor. Journal Of Economic Growth , 12 (1) , 341–355.
Clarke, G.R.G., Xu, L.C. & Zou, H.-F. (2006). Finance and income inequality: what do the data tell us? Southern Economic Journal , 72 No. 3 , 578–596.
Dollar, D., & Kraay, A. (2003). Institutions, trade, and growth. Journal of monetary economics, 50 (1), 133-162.
Fitriatinnisa,  D.,  &  Khoirunurrofik,  K.  (2021).  Financial  inclusion,  poverty, inequality:  empirical  evidence  from  provincial  in  Indonesia. Economics Development Analysis Journal , 10(2), 205-220.
Fowowe, B,, & Abidoye, B. (2013). The effect of financial development on poverty and inequality in African countries. The Manchester School, 81 (4), 562-585.
Huang,  Y.  (2010). Determinants  of  financial  development .  Palgrave  Macmillan, New York.
Jung, S. M., & Cha, H. E. (2021). Financial development and income inequality: evidence from China. Journal of the Asia Pacific Economy, 26 (1), 73-95.
Kappel V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. Proceedings  of the  German  Development  Economics  Conference, (10/27)
Khaliq,  A.,  Ekonomi,  J.  I.,  &  Andalas,  U.  (2017).  Semua  Provinsi. Universitas Andalas ,  599–610.  http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional- perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota
Kumhof,  M.,  &  Rancière,  R.  (2010).    Levarging  inequality. Finance  & Development , 28-31. Halshs-00754409 .
Law,  S.  H  &  Tan,  H.  B.  (2009).  The  role  of  financial  development  on  income inequality in malaysia. Journal of Economic Development, 34 (2), 153–168.
Mehta, A., & Bhattacharya, J. (2018). Financial sector development and the poor in developing countries: revisiting the access to finance channel. Theoretical &
Applied Economics, 25 (3).
Navajas, S., Schreiner, M., Meyer, R.L., Gonzalez-Vega, C. & Rodriguez-Meza, J. (2000). Microcredit and the poorest of the poor: theory and evidence from bolivia. World Development , 28 , 333–346.
Perkins, D. H., Radelet, S. C., Lindauer, D. L., & Block, S. A. (2013). Economics of development . New York, N.Y: Norton.
Priyono,  A.  F.,  Pitriyan,  P.,  &  Heriyaldi,  I.  M.  (2019).  Ekspansi  Kredit  dan Dampaknya  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  pada  Provinsi  di Indonesia. Jurnal Economia , 15 (1), 82-95.
Sethi, P., Bhattacharjee, S., Chakrabarti, D., & Tiwari, C. (2021). The impact of globalization  and  financial  development  on  India’s  income  inequality. Journal of Policy Modeling , 43(3), 639-656.
Siong, S. H., & Tan, H. B.  (2009). The role of financial development on income inequality in malaysia. Journal of Economic Development , 34 (2), 153–168. Sukirno. (2007). Pengantar makroekonomi . Raja Grafindo.
Tekbaş, M. (2022). ASEAN-5 ülkelerinde ekonomik büyüme, finansal gelişme ve gelir  eşitsizliği  ilişkisi.  Mehmet akif  ersoy  üniversitesi  iktisadi  ve  idari bilimler fakültesi dergisi , 9 (2) , 717-741 . DOI: 10.30798/makuiibf.691416
Todaro,M.P., & Smith, S. C. (2003). Pembangunan ekonomi: Di dunia ketiga , Jilid 1.
World Bank (2016). Ketimpangan yang semakin Lebar . Jakarta: World Bank.
World  Economic  Forum.  (2013). The financial  development  report  2012 .  World Bank publications.