## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA BENTENGRIWU KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

## Lusiana Priany Aliman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana lunaliman97@gmail.com Yohana Febiani Angi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana yfangi@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pengawasan. Penelitian ini dilakukan di desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Desa Benteng Riwu adalah salah satu desa yang mengalami kendala terkait pelaporan dana desa. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi langsung  di  lapangan  dan  dengan  wawancara  dengan  beberapa  informan  terkait.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  desa  dalam  mengelola  dana  desa. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  perencanaan  akuntabilitas  dan  bimbingan  / pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Sementara fase implementasi dan juga akuntabilitas masih perlu ditingkatkan untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik dan harus terus menerima panduan dari pemerintah kecamatan.
Kata kunci: Dana Desa, Perencanaan, pelaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan.

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  accountability  of  village  fund management which was seen from the planning, implementation, accountability to the guidance / supervision  stages.  This  research  was  conducted  in  BentengRiwu  village,  Borong  District,  East Manggarai  Regency.  BentengRiwu  Village  is  one  of  the  villages  that  experienced  obstacles related to the reporting of village funds. This research is descriptive qualitative. Data collection was  carried  out  by  direct  observation  in  the  field  and  by  interviews  with  several  related informants.  This  research  is  expected  to  be  able  to  provide  input  to  the  village  government  in managing  village  funds.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  system  of  planning accountability and guidance / supervision has been well implemented. While the implementation phase  and  also  accountability  still  need  to  be  improved  for  better  management  of  village  funds and must continue to receive guidance from the sub-district government.
Keywords:  Village  Funds  (DD),  Planning,  Implementation,  Accountability,  Coaching/ Supervision

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara berkembang dengan tingkat populasi penduduk  yang  tinggi  di  dunia.  Indonesia menganut  bentuk  negara  kesatuan  dengan system  pemerintahan  desentralisasi.  Artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan yang ada di daerah.
Melalui proses desentralisasi yang berjalan  sampai  saat  ini  telah  memberikan penyadaran tentang potensi lokal dan bagaimana daerah dapat meningkatkan kemandirian.  Adanya  desentralisasi  diyakini dapat  membantu  pemerintah  dalam  melihat prioritas  kebutuhan  masyarakat  serta  dapat melaksanakan  pembangunan  pedesaan  yang sesuai  dengan  masalah  yang  dihadapi,  potensi yang  dimiliki,  aspirasi  masyarakat  dan
prioritas  pembangunan  pedesaan  yang  telah ditetapkan.
Pemerintah
kemudian mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan  daerahnya  melalui  pemerintahan desa.
Pemerintahan  desa  merupakan  lingkup terkecil  dalam  suatu  pemerintahan  Republik Indonesia.  Meskipun  demikian,  pemerintah desa  memiliki  peranan  yang  cukup  besar dalam  pembangunan.  Jika  pembangunan disetiap  desa  berjalan  secara  maksimal,  maka tujuan dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan  dan  kesejateraan  akan  dapat terwujud (Miftahuddin, 2018)
Guna  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  dalam segala  aspeknya  sesuai  dengan  UU  Nomor  6 Tahun  2014  memberikan  mandat  kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana  Desa  tersebut  dianggarkan  setiap  tahun dalam  APBN  yang  diberikan  kepada  setiap desa  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan desa.  Kebijakan  ini  juga  memberikan  ruang bukan  hanya  untuk  pemerintah  pusat,  tetapi juga  pemerintah  desa  untuk  mengelola keuangan desa.
Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk
pelaksanaan pembangunan  dan  pemerdayaan  masyarakat desa.  Maksud  dari  pemberian  Dana  Desa adalah  sebagai  stimulan  atau  dana  peransang untuk  mendorong  dalam  membiayai  program pemerintah  desa  yang  ditunjang  dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintah  dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan desa (Azhar Fadhil, 2017).
Dikutip  dari  website  resmi  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian Keuangan  RI,  rincian  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2015-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan Dana Desa ini memiliki konsekuensi  terhadap  proses  pengelolaannya
yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manejemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya
penyimpangan,  penyelewengan  dan  korupsi.
Pada Tabel 1 menunjukkan presenta sepeningkatan  dana  desa  di  seluruh  wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
Tabel  1 Rincian  Dana  Desa  Berdasarkan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2015-2018 No Tahun Alokasi Dana Desa (Triliun) Kenaikan (%) 1 2015 Rp 20,67 - 2 2016 Rp 46,98 56 3 2017 Rp 60 21,7 4 2018 Rp 60 - Sumber : www.kemenkeu.go.id (Data diolah). Pada Tabel 1  menunjukan bahwa anggaran dan desa selalu mengalami peningkatan  setiap  tahunnya. Dari  tahun 2015 alokasi  dana  desa  sebesar  Rp20,67  triliun, pada  tahun  2016  naik  sebesar  56%  yaitu  Rp 46,98  triliun,  kemudia  nmengalami  kenaikan sebesar  21,7%    pada    tahun  2017  yaitu  Rp60 triliun  yang  diikuti  tahun  2018  sebesar  Rp60 triliun.
Berdasarkan  catatan  ICW  (Indonesia Corruption Watch) sejak 2015 hingga Semester  I  2017,  ada  110  kasus  korupsi anggaran  desa  (dana  desa,  alokasi  dana  desa dan pendapatan desa) yang telah diproses oleh penegak  hukum  dan  diduga  melibatkan  139 pelaku  dengan  jumlah  kerugian  negara mencapai  Rp30  miliar.  Sejumlah  bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan,  penyalahgunaan  anggaran  dan wewenang  pungutan  liar,  laporan  fiktif, pemotongan  anggaran,  dan  suap.  Sebagian kasus  korupsi  di  tingkat  desa  bukan  karena niat  kejahatan  kades,  melainkan  karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman dalam  pengelolaan  keuangan  desa  karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
sampai
dengan pertanggungjawaban.  Selain  itu  Permendagri No  20  Tahun  2018  ini  mengharuskan  agar pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  secara transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  serta tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel  merupakan  pengelolaan  keuangan yang  bisa  dipertanggungjawakan  mulai  dari kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  hingga  pelaporan  keuangan desa.  Terwujudnya  akuntabilitas  merupakan tujuan  utama  dari  reformasi  sector  publik. Secara  umum,  akuntabilitas  diartikan  sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan
sebuah keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan organisasi  dalam  mencapai  sasaran  yang  telah diterapkan  untuk  periode-periode  sebelumnya yang  dilakukan  secara  periodik  (Mustofa, 2012).
Peran  pemerintah  desa  dalam  mengelola keuangan  desa  merupakan  bentuk  pelayanan kepada  masyarakat  desa  dengan  menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka  dan  memberikan  pengawasan  dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan  pengelolaan  keuangan  yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah  desa  menjalankan  tugasnya  untuk kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat desa (Wardana, Ibnu: 2016) Pemberian Dana Desa merupakan stimulus  bagi  kemandirian  masyarakat  desa dalam  melakukan  pembangun  di  wilayahnya. Menurut Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten  Manggarai  Timur  Drs.  Sirajudin Paskalis,  pemerintah  Kabupaten  Manggarai Timur sangat mendukung “Desa Membangun” dan  berupaya  agar  program  desa  membangun sukses  di  wilayah  Kabupaten  Manggarai Timur.  Hal  ini  sejalan  dengan  Nawa  Cita
Presiden Jokowi yang ke-3 terkait pembangunan desa yaitu  “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah  dan  Desa  Dalam  Kerangka NKRI”.
Kabupaten  Manggarai  Timur  adalah Kabupaten  “bungsu”  setelah  mekar  dari wilayah Manggarai pada tahun 2007. Pembangunan pun gencar dilaksanakan sampai saat ini. Kecamatan Borong merupakan  wilayah  strategis  yang  menjadi pusat  perekonomian  Kabupaten  Manggarai Timur  sehingga  menjadi  perhatian  tersendiri. Dalam  hal  ini  peneliti  akan  meniliti  terkait Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan  Borong  Kabupaten  Manggarai Timur.
Ketertarikan  ini  dikarenakan  program Dana  Desa  merupakan  salah  satu  program pemrintah  yang  memiliki  pengaruh  terhadap pendidikan  maupun  bidang  pemerdayaan lainnya  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia,  khusunya  di  Kecamatan  Borong Kabupaten  Manggarai  Timur.  Berdasarkan laporan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Kabupaten  Manggarai  Timur,  anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Manggarai  Timur  dinilai  cukup  besar  dan mengalami  peningkatan  dari  tahun  ketahun. Peningkatan anggaran dana desa pada kabupaten Manggarai Timur ditampilkan pada
Tabel 2. Tabel  2 Anggaran  Dana  Desa  Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2018 No Tahun Jum- lah Desa Total Dana Desa (Rp.) Kenai kan (%) 1 2015 159 43.897.626.000 - 2 2016 159 98.520.263.000 55,44 3 2017 159 126.092.079.000 21,87 4 2018 159 160.856.109.000 22,44
Sumber : DPMD Kab. Manggarai Timur, (Data diolah peneliti)
Pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa anggaran Dana Desa di Kabupaten Manggarai
Aliman, et al : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.............
Timur selalu mengalami kenaikansetiap tahunnya.  Pada  tahun  2015  alokasi  dana  desa untuk kecamatan Borong
sebesar
Rp43.897.626.000,  tahun  2016  naik  sebesar 55,44%  yaitu  Rp98.520.263.000,  pada  tahun
2017  juga  naik  sebesar  21,87%  yaitu Rp126.092.079.000 dan pada tahun 2018 naik sebesar  22,44%  yaitu  Rp162.583.218.000. Dengan  peningkatan  alokasi  dana  desa  yang ada,  diharapkan  dalam  pengelolaanya  juga mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Namun didalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  di Kecamatan  Borong  masih  terdapat  banyak masalah.  Salah  satunya  adalah  penyerahan Laporan  Pertanggungjawaban  berupa  Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan  desa  di  wilayah  Kecamatan  Borong yang  tidak  tepat  waktu  atau  melewati  batas waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak  pada  pencairan  dana  pada  tahap selanjutnya  yang  mengakibatkan  rencana kegiatan  yang  telah  dirancang  tidak  sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hasil audit  BPK  RI  atas  pengelolaan  dana  desa tahun  2016  di  Kabupaten  Manggarai  Timur terdapat  penyimpangan  dana  desa  karena laporan  pertanggungjawaban  tidak  dibuat. Penyimpangan dana tersebut sudah diklarifikasi  dan  dituntaskan  oleh  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Manggarai  Timur  pada  bulanFebruari  2018 (www.kupang.tribunnews.com).  Temuan  BPK RI menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan  Kabupaten  Manggarai  Timur dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan desa terlebih khusus Dana Desa.
Desa  Benteng  Riwu  adalah  salah  satu desa  di  Kecamatan  Manggarai  Timur  yang mengalami masalah berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban dan sampai pada pencairan  tahap  pertama  tahun  2018  belum menyerahkan  Laporan  Pertanggungjawaban sehingga  menghambat  pencairan  Dana  Desa pada tahap selanjutnya.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  , peneliti  akan  melakukan  penelitian  dengan judul  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi  Kasus  di  Desa  Benteng  Riwu Kecamatan  Borong  Kabupaten  Manggarai Timur)  untuk  dapat  mendeskripsikan  dan menjelaskan akuntabilitas perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pembinaan  dan  pengawasan  dari  pengelolaan Dana  Desa  yang  terdapat  di  Desa  Benteng Riwu Kecamatan Borong
Kabupaten
Manggarai Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Agensi (Agency Theory)
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976) teori  agensi  adalah  kontrak  antara  manajer (agents) dengan pemilik (principals). Hubungan  kontraktual  ini  dapat  berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada  manajer.  Hubungan  keagenan  adalah pihak principals yang  memberikan  mandate kepada  piha  klain,  yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil
keputusan. Teori agensi memandang  bahwa  pemerintah  desa  yaitu kepala  desa  dan  aparat  desa  lainnya  sebagai agents bagi masyarakat desa ( principals ) akan bertindak  dengan  penuh  kesadaran  untuk kepentingan  mereka  sendiri.  Dalam  penelitian ini  hubungan  kontrak  yang  dimaksud  adalah pendelegasian  wewenang  kepada  aparat  desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab  kepada  pemerintah  yang telah  membuat  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa dan  menjadi  kepanjangan  dari  masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

## Definisi Otonomi Desa
Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan  hokum  adat,  dapat  menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus  rumah  tangga,  serta  memiliki kekayaan  dan  aset.  oleh  karenaitu,  eksistensi desa  perlu  ditegaskan  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi  dan  penataan  desa  pasca  beberapa kali  amandemen  terhadap  konstitusi  negara serta  peraturan  perundangannya  menimbulkan perspektif  baru  tentang  pengaturan  desa  di Indonesia.  Dengan di undangkannya Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  , sebagai sebuah kawasan yang  otonom
memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait Pengelolaan Keuangan  dan  Alokasi  Dana  Desa,  pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

## Akuntansi Pemerintah
Akuntansi  adalah  ilmu  yang  saat  ini berkembang  dengan  pesat,  khususnya  dalam bidang  akuntansi  pemerintahan.  Akuntansi pemerintahan  adalah  salah  satu  bidang  ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan  dan  pelaporan  transaksi-transaksi yang  terjadi  di  badan  pemerintahan.  Adanya tuntutan  akuntabilitas  dan  transparansi  atas pencatatan  transaksi-transaksi,  dan  pelaporan kinerja  pemerintahan  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan  sebuah  kebutuhan  yang  tidak lagi terelakkan saat ini (Ghozali, 2001: 5).

## Pemerintahan Desa
Semua  desa  memiliki  pemerintahannya sendiri. Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas  pemerintah  desa  (yang  meliputi  kepala desa  dan  perangkat  desa)  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  (Undang- Undang nomor 6 tahun 2014).

## Dana Desa
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan  Pemerintah  disebutkan  pula  bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung
berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan geografis (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015:
2).

## Konsep Akuntabilitas
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  RI  dalam  Subroto  (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  adalah  hal yang  penting  untuk  menjamin  nilai–nilai seperti  efisiensi,  efektifitas,  reliabilitas  dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum  melalui  seperangkat  prosedur  yang sangat  spesifik  mengenai  masalah  apasaja yang harus dipertanggungjawabkan.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pembinaan  dan  pengawasan  keuangan  desa berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 113  Tahun 2014  pasal  20,  24,  38,  dan  44  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Tipe  penelitian  ini berusaha  mendeskripsikan  gambaran  yang senyatanya  dari  fenomena  yang  terjadi  pada pengelolaan  dana  desa,  khususnya  Desa Benteng RiwuKecamatanBorong.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  primer  dan sekunder.  Di  dalam  penelitian  ini  data  primer diperoleh  melalui  wawancara  langsung.  Data sekunder diperoleh dari dokumen–dokumen di Desa  Benteng  Riwu dan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur. Fokus  penelitian  ini  adalah  pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban
dan
pengawasan  dan  kepatuhan  pengelolaan  Dana
Desa  sesuai  dengan  peraturan  dan  prioritas yang telahditetapkan.
Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive  samplin g  dan snowball sampling .  Informan  merupakan  orang  yang benar-benar  mengetahui  permasalahan  yang akan  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  2 kelompok  informan  kunci  dan  informan  non kunci.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian  lapangan  yaitu  dilakukan  untuk memperoleh data primer mengenai Pengelolaan  Dana Desa.
2. Penelitian  kepustakaan  yaitu  dilakukan dengan  mempelajari  buku-buku  referensi, laporan-laporan,  majalah-majalah,  jurnal- jurnal  dan  media  lainnya  yang  berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
3. Wawancara  yaitu  dilakukan  dan  diperoleh dengan menggunakan tanya jawab langsung  dengan  bagian-bagian  yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan  pengelolaan  Dana  Desa  yaitu perangkat  desa  dan  pendamping  desa sebagai  informan  utama  dan  masyarakat sebagai informan pendukung.
4. Observasi  diartikan  sebagai  pengamatan dan  pencatatan  secara  sistematik  terhadap gejala  yang  tampak  pada  objek  penelitian. Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan tes,  kuesioner,  rekaman  gambar,  dan rekaman suara pada saat wawancara.
5. Dokumentasi  yaitu  berupa  dokumen,  data soft  file,    foto  dan  arsip  lainnya  yang berkaitan  dengan  Dana  Desa  di  desa Benteng  Riwu  yang  dapat  digunakan sebagai  data  pelengkap  dari  data  yang diperoleh  dalam  kegiatan  wawancara  dan observasi.
6. Trianggulasi  diartikan  sebagai  teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumbert  data  yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan  data  dengan  triangulasi, maka  sebenarnya  peneliti  mengumpulkan yang  sekaligus  menguji  kredibilitas  data, yaitu  mengecek  kredibilitas  data  dengan berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan berbagai sumber data.
Teknik  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Data Collection (Koleksi Data)
2. Data  Reduction (Reduksi  Data).  Dalam penelitian  ini  peneliti  akan  melakukan wawancara  sehingga  data  yang  diperoleh banyak  dan  bisa  saja  berbeda.  Reduksi dapat dilakukan dengan proses pengkodean manual. Istilah coding merupakan  proses  penerapankode  pada data hasil wawancara sehingga data dapat saling  berhubungan  dengan  menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil wawancara.
3. Data  Display (Penyajian  Data).  Dalam penelitian  kualitatif,  penyajian  data  dapat dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sebagainya.
4. Conclusion Drawing / Verification.
Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman  adalah  penarikan  kesimpulan dan  verifkasi.  Simpulan  awal  masih bersifat  sementara,  Simpulan  ini  akan berubah bila ditemukan bukti-bukti pendukung  yang  kuat  selama  proses pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan  awal  didukung  oleh  bukti- bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat peneliti kembali kelapangan maka simpulan  yang  dikemukakan  di  awal merupakan simpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti  dari  Permendagri Nomor 113  tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa.  Dalam  peraturan  tersebut  memaknai bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pengawasan.
Pengelolaan  keuangan  desa  juga  harus dilakukan berdasarkan tata kelola
pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada tata kelola yang tepat sesuai dengan Permedagri No 20 Tahun 2018.
Dalam  pengelolaanya,  pemerintah  desa Benteng  Riwu  pun  telah  melaksanakan pengelolaan  keuangan  desa  secara  baik, dimana  terdapat  kesesuaian  antara  peraturan yang  ada  dengan  implementasi  di  lapangan. Dalam proses perencanaan dana desa, pemerintah desa Benteng Riwu juga menerapkan  prinsip  partisipasi  dan  juga transparansi  dengan  melibatkan  masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah desa membuka  kesempatan  untuk  masyarakat dalam  memberikan  aspirasinya  sekaligus sebagai  media  belajar  bagi  masyarakat terhadap  prinsip  akuntabilitas  pengelolaan dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dan transparansi dalam hal perencanaan pengelolaan  dana  desa  dapat  dikatakan  bahwa partisipasi masyarakat sangat baik.

## Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Seluruh  transaksi  penerimaan  maupun pengeluaran  keuangan  dilakukan  dengan menggunakan  rekening  kas  desa.  Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  desa Benteng  Riwu  pun  sudah  memiliki  rekening kas desanya, sehingga segala pembayaran pun dilakukan dengan transfer bank. Pada Permendagri  No  20  Tahun  2018  juga disebutkan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
Keterbukaan informasi pembangunan Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa tahun 2019  dilakukan dengan cara menyebarluaskan  beragam  informasi  tentang pembangunan  Desa,  salah  satunya  melalui papan  informasi  dan  baliho  APBDes.  Dari hasil  wawancara  dengan  informan,  di  desa Benteng  Riwu  sendiri  belum  membuat  papan informasi pada saat pembangunan berlansung.
Dilihat dari segi skala prioritas penggunaannya,  pelaksanaan  dana  desa  di desa  Benteng  Riwu  bisa  dikatakan  baik, dimana  program-program  yang  dilaksanakan telah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas masyarakat yang dibahas pada saat musyawarah.  Tingkat  partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan dana desa pun sangat baik, dimana  masyarakat  secara  aktif  turut  andil dalam pengerjaannya.

## Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Dana Desa
Pertanggungjawaban  Dana  Desa  di  desa Benteng
Riwu
terintegrasi dengan pertanggungjawaban  APBDes.  Hal  ini  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa . Pemerintah  desa  Benteng Riwu dalam hal ini kepala desa menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban berupa laporan realiasi,
laporan pertanggungjawaban  dan  laporan  konsolidasi ke Bupati setiap akhir tahun anggaran.
Dalam  mengelola  dana  desa  pemerintah harus  dapat  melakukan  pertanggungjawaban baik  kepada  pemerintah  kecamatan/kabupaten maupun  kepada  masyarakat  sebagai  bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola  keuangan  desa.  Salah  satu  yang perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  penata usahaan  administrasi  yang  dilakukakan  oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara,  penatausahaan  di  desa  Benteng Riwu telah dijalankan sesuai dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa  di  desa  Benteng  Riwu  yaitu  melalui SISKEUDES (Sistem KeuanganDesa).
Dalam proses pelaporan, pemerintah desa masih menemui hambatan
terkait keterlambatan  penyerahan  laporan  dan  proses penyelesaian  dokumen  yang  lama  dan  tidak terlepas  dari  kelelaian  pemerintah  desa. Sehingga  diharapkan  kedepannya  pemerintah desa  harus  memperhatikan  waktu  penyerahan laporan  sehingga  tidak  terjadi  keterlambatan pencairan.

## Pembinaan/Pengawasan  Pengelolaan  Dana Desa
Bentuk  pengawasan  dan  pembinaan pemerintah  kabupaten  Manggarai  Timur terhadap pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 pasal 16 tentang pembinaan dan pengawasan. Yaitu, dalam  menjalankan  fungsi  pembinaan  dan pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi. Proses
pengawasan dan pembinaan terhadap
pengelolaan Dana Desa di desa Benteng Riwu telah  dijalankan  dengan  baik  yang  tercermin dari hasil wawancara peneliti, dimana dijelaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  dana desa  di  desa  Benteng  Riwu,  telah  dilakukan pengawasan dan juga pembinaan dari pemerintah  daerah  berupa  pengawasan  yang dilakukakan  oleh  pendamping desa  mulai  dari proses  perencanaan  sampai  pada  proses pertanggungjawaban.  Selain  itu  pendamping desa juga melakukan pembinaan tim pengelola kegiatan (TPK) dan juknis untuk aparat dalam menunjang proses pengelolaan keuangan desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian  ini dan  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  dibuat  kesimpulan yaitu:
1. Tahap  perencanaan  Dana  Desa  di  desa Benteng  Riwu    telah  menerapkan  prinsip partisipasi  dan  transparansi.  Hal  ini dibuktikan  dengan  kehadiran  masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah  desa.  Selain  itu  dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka
untuk  menerima  segala  usulan  masyarakat yang hadir untuk berjalannya
pembangunan di desa terkait.
2. Tahap  pelaksanaan  program  Dana  Desa  di desa  Benteng  Riwu    Kecamatan  Borong belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa dikatakan  kurang  baik  karena  tidak  adanya informasi  yang  jelas  mengenai  jadwal pelaksanaan  fisik  yang  didanai  oleh  Dana Desa  yang  ditandai  dengan  dipasangnya papan  informasi  kegiatan.  Untuk  prinsip akuntabilitas  sudah  terlaksana  sepenuhnya karena  pertanggungjawaban  secara  fisik dan  administrasinya  sudah  selesai  dan lengkap.
3. Tahap  pertanggungjawaban  Dana  Desa yang  dilihat  dari  tahap  penatusahaan    baik secara  teknis  maupun  administrasi  sudah baik, namun harus tetap diberikan pelatihan dan  bimbingan  teknis    dari  pemerintah kecamatan  maupun  kabupaten  terkait kelengkapan  dokumen  dan  pelaporan  dan desa.
4. Tahap pengawasan dan pembinaan pengelolaan  dana  desa  di  desa  Benteng Riwu  telah  berjalan  dengan  baik  dimana pelaksanaanya dijalankan
dengan fungsional mulai dari inspektorat,
pendamping  desa,  pendamping  kecamatan dan juga BPD.

## Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,  maka  saran  yang  dapat  diberikan yaitu:
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengelolaan  dana  desa  di  desa  Benteng  Riwu sudah  dijalankan  dengan  baik.  Hal  ini  dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan juga pembinaan/pengawasan. Pada tahap perencanaan dan pembinaan/pengawasan sudah  dijalankan  sesuai  dengan  tata  kelola keuangan  desa  yaitu  Permendagri  No  20 Tahun  2018  dan  juknis  yang  tepat  sehingga perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa. Pada tahap  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban juga  telah  dijalankan  dengan  baik,  hanya  saja masih  terdapat  beberapa  masalah  yaitu  terkait
informasi  kepada  masyarakat  dan  proses pelaporan yang terlambat. Sehingga diharapkan  pemerintah  desa  Benteng  Riwu untuk  melakukan  perbaikan  secara  terus menerus  dengan  selalu  mengikuti  pedoman yang  berlaku.  Disamping  itu  pemerintah kabupaten  juga  perlu  melakukan  pembinaan terkaitpengelolaan  dana  desa  di  desa  Benteng Riwu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanto,  D.F  dan  Kurrohman.  2014. “ Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  KabupatenJember.” Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan, Universitas  Jember,  Vol.  12  No.  2, Januari 2013: 94-103 Bastian,  Indra.  2015. “Akuntansi  untuk
Kecamatan dan Desa.” Jakarta:
Penerbit Erlangga. Darise,  N.  2009.  “ Akuntansi  Keuangan Daerah . ” Jakarta: PT. Indeks. Dura,  J.  2016. “Pengaruh  Akuntabilitas
Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan  Desa,  dan  Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat  (Studi  Kasus  pada  Desa Gubug klakah Kecamatan Poncokusumo  Kabupaten  Malang).” Jurnal  Jibeka,  Vol.10  No.1  Agustus 2016 Hal 26-32. Fadly, Azhar. 2017. “Akuntabilitas
Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus di  Desa  Uekuli  Kecamatan  Tojo Kabupaten  Tojo  Una-Una).” Skripsi . Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasannudin Makassar. Dipublikasikan. Faridah. 2015. “Transparansi Dan
Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam Pengelolaaan  Anggaran  Pendapatan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa  Tahun  Anggaran  2013  di  Desa Sido Gedung Baru Kecamatan Sangkpuran Kabupaten Gresik).” Jurnal  Akuntansi,  Sekolah  Tinggi  Ilmu
Ekonomi Indonesia.
Ghozali,  I.  2001.  “ Pokok-pokok  Akuntansi Pemerintahan .” Yogyakarta: BPFE.
Indriantorodan  Supomo.  1999.  “ Metodologi Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  Dan
Manajemen . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Ibrahim. 2015. “ Metode Penelitian Kualitatif . ” Bandung: Alfabeta
Intan  Meutia,  Liliana.  2017. “Pengelolaan
Keuangan Dana Desa.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. Maisyah Kholmi. 2016. “Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi Kasus di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang).” Skripsi .  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Malang. Dipublikasikan.
Mardiasmo.  2002.  “ Akuntansi  Sektor  Publik.” Yogyakarta: Andi.
Moleong, J Lexy. 2005. “ Metodologi Penelitian  Kualitatif.” .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Mustofa.  2012. “Pengaruh  Penyajian  dan
Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang.”
Jurnal  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi Universitas  Negeri  Semarang,  Vol.  1
No. 1, Hal 1-6.
Nordiawan,  D.  2012.  “ Anggaran  disuatu Pemerintahan . ” Jakarta: Salemba
Empat.
Nurcholis,  Hanif.  2011.  “ Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa . ” Jakarta. Erlangga.
Peraturan  Bupati  Manggarai  Timur  No  4 Tahun  2017  Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan  Rincian  Dana  Desa  dan Alokasi  Dana  Desa.  Peraturan  Bupati
Manggarai  Timur  No  4  Tahun  2017
Tentang Dana Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentangDesa.
Permendagri  No  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri  No  114  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Permendes  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Rahmawati, M. 2012. “ Akuntansi pemerintah . ” Jakarta: Salemba Empat.
Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi
Dana  Desa  di  Kecamatan  Panarukan
Kabupaten  Situbondo  Tahun  2014.” Skripsi .  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dipublikasikan.
Sanusi,  Anwar.  2014.  “ Metodologi  Penelitian Bisnis .” Jakarta: Salemba Empat. Septian,  D.  2016.  “ Implementasi  Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai  Kecamatan  Dayun  Kabupaten Siak  Tahun  2015.” Jom  Fisip ,  Vol.  3 No. 2 Hal 92-101. Solekhan, M. 2012. “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas . ” Malang: Setara Press. Sri  Lestari.  2017. “Analisis  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi  Kasus  di  Wilayah  Kecamatan
Banyudono.” Skripsi . Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam.  Institut Agama Islam Negeri Surakarta.Dipublikasikan. Subroto, A. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa–Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung
Tahun  2008).”  Tesis .  Program  Studi Magister  Sains  Akuntansi  Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif,  dan  R  dan  D.  Bandung:
Alfabeta. Sulistiyani,  A.  Teguh.  2004.  “ Kemitraan  dan Model-model Pemberdayaan . ” Yogyakarta: Gava Media. Syachbrani,  Warka.  2012. “Akuntansi  dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.” Tesis. Program  Magister  sains  Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta.
Dipublikasikan.
Thomas.  2013.  “ Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  di  Desa  Sebawang Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana
Tidung.” Skripsi . Program S1
Pemerintah  Integratif.  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Universitas Mulawarman. Dipublikasikan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
06 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
www.manggaraitimurkab.go.id www.djpk.depkeu.go.id www.kupang.tribunnews.com Yulida  Medistiara.  2017.  “ ICW  Sebut  Pak Kades  Paling  Banyak  Korupsi  Dana Desa ,” http://www.m.detik.com, Diakses 6 Maret 2019.