PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
SPIRAL OF SILENCE; Gerakan Elite Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Gambut Raya
Muhammad Luthfi Farizan 1 , Setia Budhi 2 , Ismar Hamid 3
Progam Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Email : 1710415310016@mhs.ulm.ac.id
Abstrak, Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya, apa saja alasan yang mendorong pemekaran, apa saja  strategi  yang  dilaksanakan,  bagaimana  dinamika-dinamika  yang  terjadi  pada  gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya dan seperti apa fenomena yang dihubungkan dengan teori spiral of silence pada gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dasar penelitian adalah studi kasus atau case study . Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu desk review dan penelitian lapangan dengan instrument observasi  dan  wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pada  gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya terdapat keterlibatan dan peran aktif dari pihak elite lokal yang  mempunyai  karakteristik spiral  of  silence .  Terdapat  alasan-alasan  yang  menjadi mendorong keinginan pemekaran, yakni pelayanan birokrasi, isu pembangunan dan kepadatan penduduk.  Strategi  yang  dilaksanakan  adalah  melakukan  pendekatan  dengan  sosialisasi terhadap  masyarakat  dan  pendekatan  dalam  bidang  media.  Hambatan  pada  gerakan  terbagi menjadi  dua,  internal  dan  eksternal,  internal  berkaitan  dengan  kondisi  internal  organisasi pemekaran  dan  eksternal  berkaitan  dengan  relasi  dengan  kabupaten  induk.  Dalam  kaitannya dengan  teori spiral  of  silence ,  media  menjadi  salah  satu  kekuatan  terbesar  gerakan  dimana tokoh-tokoh Gambut Raya terlibat langsung dengan pembentukan wacana di media. Terdapat juga bentuk-bentuk simbolisasi penguasaan wacana yang menjadikan pihak elite lokal Gambut Raya memiliki daya tawar sebagai mayoritas dalam pemekaran wilayah.
Kata kunci: spiral of silence , gerakan , elite lokal , pemekaran wilayah

## I. PENDAHULUAN
Berakhirnya masa kepemimpinan rezim Orde  Baru  pada  tahun  1998  menandai  fase baru  tatanan  kehidupan  bernegara  di Indonesia.  Tuntutan  agar  terbukanya  ruang- ruang  liberalisasi  politik  dan  perbaikan kualitas  pembangunan  di  tengah  kehidupan masyarakat  menjadi  sekian  dari  banyaknya agenda-agenda  besar  reformasi.  Konsekuensi mendasar dari agenda reformasi tersebut pun
kemudian  tercermin  pada  semangat  untuk melaksanakan  otonomi  daerah  yang  seluas- luasnya  (Huda  &  Heryansyah,  2019). Keinginan  kuat  agar  daerah  mempunyai kewenangan  untuk  mengatur  serta  mengurus daerahnya  sendiri  ini  berasal  dari  kritik terhadap sistem pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik pada pemerintah  pusat.  Besarnya  peran  pusat
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
terhadap  daerah  akhirnya  memunculkan dampak  pada  ketidakmampuan  daerah  untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dianggap  strategis  dan  penting.  Akibatnya ketika Indonesia mengalami masa-masa krisis, daerah yang bergantung (baik secara kebijakan maupun keuangan) terhadap pemerintah pusat mengalami ketidakberdayaan (Azikin, 2018).
Arah pembangunan negara pun mengalami  perubahan  dari  yang  sebelumnya sentralistik  menjadi  desentralistik  dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  (kemudian direvisi  pada  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014)  yang  mempertegas  kesempatan  dan peluang  otonomi  daerah  yang  lebih  luas. Adapun pengertian otonomi daerah berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui Undang- Undang tersebut juga menghadirkan paradigma  baru  konsep  pembangunan  yang sebelumnya  berprinsip  pada  efisiensi  dan pertumbuhan yang kemudian bergeser kepada prinsip  kemandirian  dan  juga  keadilan. Penerapan  nilai-nilai  dan  tujuan  otonomi daerah pada praktiknya kemudian dilaksanakan  dalam  bentuk  pemekaran wilayah  yang  merupakan  konsekuensi  dari perubahan  paradigma  pembangunan  negara (Muqoyyidin,  2016).  Pelaksanaan  pemekaran wilayah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  78  Tahun  2007  yang membahas  tentang  tata  cara  pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
Pemekaran wilayah kemudian dianggap merupakan  salah  satu  solusi  untuk  dapat mempercepat  pembangunan,  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dan  memangkas jarak birokrasi yang ada di suatu daerah. Tetapi pasca  reformasi  terdapat  realitas  bahwa wacana  pemekaran  suatu  wilayah  mengalami pergeseran  makna  dan  lebih  banyak  berkutat sebagai sebuah perwujudan gerakan elite (baik di  tingkat  pusat  ataupun  lokal).  Elite  sendiri menurut  pengertian  sosiolog  Italia  Vilfredo Pareto (1935) adalah merupakan orang-orang atau setiap individu yang berhasil serta mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan suatu masyarakat.  Masyarakat  sendiri  terdiri  dari  2 (dua) kelas, yaitu: (1) lapisan atas, yaitu elite, yang  terbagi  ke  dalam  elit  yang  memerintah ( governing elite , seperti politisi, birokrat dll.) dan  elite  yang  tidak  memerintah  ( non- governing elite , tokoh masyarakat, intelektual/akademisi, ormas dll.); (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite. Keterkaitan elite dengan pemekaran wilayah sendiri cukup kuat,  oleh  sebab  wacana  pemekaran  selalu dimulai  dari  aspirasi  elite-elite  lokal  dan kelompok-kelompok  masyarakat  di  suatu wilayah yang kemudian melibatkan penggalangan  massa  (Rohmah,  2018). Sehingga  kebijakan  pemekaran  wilayah cenderung  didominasi  oleh  proses-proses politis daripada proses teknokratis.
Selanjutnya, Rohmah (2018)
menyatakan pada prosesnya seringkali wacana pemekaran wilayah juga memunculkan konflik antara  elite  lokal  daerah  induk  dengan  elite lokal daerah pemekaran. Dalam hal ini konflik dapat terjadi secara manifes (terlihat) maupun laten  (tidak  terlihat).  Dimana,  konflik  antar kedua  belah  pihak  tersebut  lahir  sebagai
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
bentuk  respon  yang  dilandasi  oleh  berbagai faktor seperti faktor politis, sosiologis, religius hingga  historis  berkaitan  dengan  pemekaran wilayah.  Di  Indonesia  sendiri  tahapan pemekaran wilayah secara resmi dapat diawali dengan pengajuan proposal kepada pemerintah daerah  (eksekutif  dan  legislatif)  baik  yang berada di tingkat kabupaten/kota atau provinsi sebelum  akhirnya  melakukan  pengajuan kepada  pemerintah  pusat  melalui  DPR-RI, DPD-RI  dan  Kementerian  Dalam  Negeri. Namun, terdapat beberapa kondisi kekhususan dimana kebijakan untuk memekarkan wilayah berasal  dari  inisiatif  pusat  sendiri,  seperti pemekaran  3  (tiga)  provinsi  di  Pulau  Papua yang  disahkan  DPR-RI  pada  April  2022 dengan  membentuk  Provinsi  Papua  Selatan, Provinsi  Papua  Tengah,  dan  Provinsi  Papua Pegunungan  Tengah  (Nurita,  2022),  yang mana  pemekaran  ini  disebut  dengan  model pemekaran top-down atau berasal dari inisiatif elite. Terdapat juga pemekaran model bottom- up yang tidak diinisiasi oleh elite yang berada di pemerintahan (baik pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota),  tetapi  berasal  dari  aspirasi masyarakat  yang  kemudian  berubah  menjadi wacana  pemekaran  yang  pada  kemudian  hari ditampung  oleh  elite-elite  lokal  yang  berada diluar pemerintahan. Secara empiris, dinamika elite  lokal  seperti  pertarungan  wacana, negosiasi  dan  lobby-lobby  akan  lebih  terlihat pada model pemekaran bottom-up seperti ini.
Adanya keterlibatan elite baik di tingkat pusat  dan  lokal  dalam  setiap  wacana pemekaran  wilayah  merupakan  konsekuensi logis  dari  proses  demokratisasi  yang melibatkan  semua  unsur  dan  lapisan  kelas  di masyarakat.  Menurut  Muqoyyidin  (2016), keterlibatan elite dan aktor lokal sendiri pada
pemekaran merupakan usaha untuk mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  dan pengaruh,  baik  dalam  segi  politis  maupun kemasyarakatan  pada  wilayah  tersebut.  Pada konteks  merebut  legitimasi  kekuasaan  inilah para  aktor  dan  elite  lokal  melihat  pemekaran wilayah  sebuah  suatu  wadah  potensial  yang terbuka.  Dalam  usaha  untuk  menyukseskan gerakan  pemekaran  wilayah,  terdapat  begitu banyak  cara  salah  satunya  adalah  dengan memproduksi  wacana  dan  opini  di  tengah masyarakat  melalui  media,  terlebih  bagi daerah-daerah  yang  ingin  memekarkan wilayah dengan posisi bottom-up .
Hal  inilah  yang  dicetuskan  oleh Elisabeth  Noelle-Neumann  (1974)  sebagai teori spiral of silence atau spiral keheningan. Morrisan (2013), menyatakan spiral keheningan  adalah  sebuah  teori  media  yang mencoba  menjelaskan  bagaimana  suatu pandangan  mayoritas  mempunyai  kekuatan menekan pandangan minoritas. Dimana pihak- pihak yang cenderung “dianggap” berada pada posisi minoritas tidak tegas dalam menyampaikan  pandangannya.  Sebaliknya, mereka  yang  berada  pada  posisi  mayoritas mempunyai  kepercayaan  diri  terhadap pengaruh  dan  memiliki  dorongan  kuat  untuk menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat  lebih  luas.  Dalam  kaitannya dengan  pemekaran  wilayah,  terdapat  banyak kasus  dimana  pemekaran  wilayah  dianggap merupakan  salah  satu  gerakan  kolektif  untuk memajukan dan membawa keluar suatu daerah dari  ketertinggalan  pembangunan.  Aktor  dan elite yang berkepentingan terkadang memaknai pemekaran wilayah sebagai sebuah perjuangan  dan  pengabdian.  Hal  ini  yang membuat  apabila  terdapat  usaha  dari  pihak-
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
pihak luar yang mencoba untuk mempertanyakan  dan  menjatuhkan  rencana pemekaran  suatu  wilayah  dianggap  sebagai pihak yang bersebrangan/kontra, dan framing sebagai  pihak  yang  tidak  pro  terhadap kepentingan  masyarakat.  Anggapan  sebagai wakil  yang  sah  dari  aspirasi  masyarakat, menjadikan  aktor-aktor  pemekaran  wilayah memiliki  posisi  tawar  sebagai  mayoritas, sedangkan pihak yang kontra adalah minoritas.
Pada  dasarnya  keinginan  pemekaran tidak  dapat  dilepaskan  dari  dinamika  yang terjadi di daerah, baik yang berada di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Begitu juga  dengan  Provinsi  Kalimantan  Selatan, pada  masa  pasca  reformasi  daerah  ini  juga mengalami  beberapa  pemekaran  wilayah seperti,  pemekaran  Kota  Banjarbaru  dari Kabupaten Banjar (1999), pemekaran Kabupaten  Balangan  dari  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  (2003)  dan  pemekaran Kabupaten  Tanah  Bumbu  dari  Kabupaten Kotabaru  (2003).  Hingga  pada  dewasa  ini  di Provinsi Kalimantan Selatan kembali menguat keinginan untuk memekarkan wilayah, antara lain  rencana  pemekaran  Kabupaten  Gambut Raya  dari  wilayah  Kabupaten  Banjar  dan rencana pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang  Lima  dari  Kabupaten  Kotabaru. Hingga  saat  ini  rencana  tersebut  terus digulirkan,  dimana  pihak-pihak  yang  terlibat terus menggalang suara baik di tingkat daerah maupun pusat. Dimana salah satu yang penulis cermati  adalah  gerakan  pemekaran  wilayah Gambut Raya yang ada di Kabupaten Banjar.
Kabupaten Banjar adalah salah satu dari 13  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terdiri dari
20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa yang tersebar dan terdiri dari berbagai bentang alam seperti dataran rendah, pesisir hingga wilayah dataran tinggi (pegunungan Meratus). Sebagai kabupaten  yang  memiliki  problematika kewilayahan yang cukup kompleks, Kabupaten  Banjar  dihadapkan  pada  isu pembangunan  yang  masih  belum  merata, pelaksanaan  birokrasi  pemerintahan  terhadap masyarakat  yang  dianggap  masih  belum efektif (jarak terhadap ibukota kabupaten yang jauh)  dan  juga  faktor  kepadatan  penduduk  di beberapa  wilayah.  Faktor-faktor  tersebut kemudian  menjadi  pemicu  serta  menjadi aspirasi  yang  disuarakan  oleh  tokoh-tokoh masyarakat  yang  menghendaki  adanya pemekaran  pada  wilayah  bagian  barat Kabupaten  Banjar  dan  sekitarnya  menjadi kabupaten  tersendiri  bernama  Gambut  Raya. Gambut Raya sendiri direncanakan terdiri dari 6  (enam)  wilayah  kecamatan  Kabupaten Banjar  yaitu,  Kecamatan  Gambut,  Kertak Hanyar,  Sungai  Tabuk,  Aluh-Aluh,  Tatah Makmur serta Beruntung Baru, dan terdiri dari 86  desa  dan  6  kelurahan  (BPS  Kabupaten Banjar,  2022).  Menurut  Budhi  dan  Hidayah (2021),  daerah  ini  didominasi  oleh  lahan pertanian dan merupakan lumbung pangan di Kabupaten  Banjar.  Selain  sektor  pertanian terdapat  juga  berbagai  sektor  seperti  industri jasa, perhotelan, perumahan, pergudangan dan sektor swasta lainnya.
Sebagai  usul  pemekaran  yang  inisiatif nya  tidak  berasal  dari  elite  yang  berada  pada pemerintahan,  keinginan  pemekaran  Gambut Raya  awalnya  tidak  begitu  mendapat  respon yang  positif  dari  pihak  DPRD  Kabupaten Banjar, disebabkan banyaknya kendala aturan, sehingga  desakan  pemekaran  Gambut  Raya
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
mengalami pasang surut, kemudian menghilang dengan sendirinya (Radar Banjarmasin,  2017).  Bupati  Banjar  (2015- 2021)  juga  menunjukkan  ketidaksetujuannya terhadap  pemekaran  dengan  alasan  bahwa Gambut  Raya  belum  saatnya  untuk  menjadi daerah/kabupaten yang berdiri sendiri (Arfianty, 2019). Melalui hal ini, dapat terlihat bahwa  pada  proses  pembentukan  Gambut Raya  menunjukkan  sebuah  dinamika  antar elite, yakni antar elite lokal Gambut Raya dan elite  lokal  Kabupaten  Banjar.  Dalam  hal  ini, tokoh-tokoh  elite  lokal  Kabupaten  Banjar selama  dalam  beberapa  dekade  pemerintahan tidak menunjukkan dukungan untuk terjadinya pemekaran, sementara tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya berkepentingan dalam terbentuknya  Kabupaten  Gambut  Raya. Dimana  hal  ini  berdasarkan  kepercayaan tokoh-tokoh  elite  lokal  Gambut  Raya  bahwa daerah  ini  siap  dan  mempunyai  potensi  yang besar  untuk  menjadi  kabupaten  yang  berdiri sendiri, salah satunya dengan pemaparan data bahwa  kecamatan  yang  direncanakan  untuk mekar  menjadi  Gambut  Raya  memiliki  andil dalam menyumbangkan 35 persen Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  untuk  Kabupaten  Banjar (Fadhilah, 2018).
Wacana  pemekaran  Gambut  Raya sendiri muncul pertama kali pada tahun 1998. Munculnya gagasan pemekaran ini merupakan sebuah  kritik  dari  kondisi  pembangunan  di wilayah yang saat itu masih terdiri 4 (empat) kecamatan  (Sungai  Tabuk,  Kertak  Hanyar, Gambut  dan  Aluh-Aluh).  Namun,  pada  awal kemunculannya  wacana  pemekaran  Gambut Raya  memang  lebih  dominan  diinisiasi  oleh tokoh-tokoh elite lokal yang ada di lingkungan birokrat,  politik  dan  intelektual.  Syahruji
(dalam  Khaitami,  2016)  mengatakan  bahwa ketika  pertama  kali  muncul  wacana  Gambut Raya  nyaris  tidak  diketahui  oleh  masyarakat banyak, oleh sebab wacana ini hanya bergulir di  kalangan  elite  dan  nyaris  tidak  ada dukungan  kepala  desa  dan  tokoh  masyarakat (yang lebih luas). Begitu juga dengan susunan panitia  yang  terhimpun  dalam  Panitia Penuntutan  Pemekaran  Kabupaten  Gambut Raya (P3KGR) pada masa ini (2018-sekarang) yang  mayoritas  di  isi  oleh  tokoh-tokoh  elite lokal,  walaupun  pada  pelaksanaan  keinginan pemekaran  saat  ini  mengalami  perubahan strategi yang lebih mengedepankan pendekatan serta peran dari bawah (masyarakat).
Gerakan  pemekaran  Gambut  Raya merupakan salah satu fenomena gerakan yang memiliki karakteristik elite lokal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini tercermin dari  keterlibatan  dan  bagaimana  usaha-usaha elite  lokal  Gambut  Raya  dalam  gerakan pemekaran  wilayah.  Dalam  hal  ini,  peneliti fokus  mengkaji  apa  saja  motivasi-motivasi yang  mendorong  keinginan  pemekaran, bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh  elite  lokal  Gambut  Raya  dalam  usaha pemekaran dan bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi pada gerakan pemekaran wilayah itu  sendiri  yang  dikaji  dengan  teori spiral  of silence .  Penelitian  ini  mencoba  untuk memberikan  perspektif  tentang  bagaimana elite lokal Gambut Raya dalam melaksanakan gerakan  pemekaran  wilayah.  Subjek  dari penelitian  ini  adalah  pihak  elite  lokal  yang terlibat  dalam  gerakan  pemekaran  Gambut Raya, Provinsi Kalimantan Selatan.
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakkan  jenis penelitian  lapangan  dengan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Dasar  penelitian  ini sendiri  adalah  studi  kasus  atau case  study , menurut Sugiarto (2017: 12) studi kasus adalah sebuah  penelitian  kualitatif  yang  mendalam berkaitan  dengan  individu,  kelompok- kelompok,  institusi  dan  sebagainya  dalam jangka waktu tertentu. Dasar dari penelitian ini berusaha  untuk  dapat  menemukan  makna, meneliti  sebuah  proses,  serta  mendapatkan pengertian  serta  pemahaman  mendalam  dan utuh  dari  individu,  kelompok  atau  situasi tertentu.  Tahapan  penelitian  ini  dimulai dengan  melakukan desk  review atau menelurusi  data-data  yang  dianggap  relevan dengan topik penelitian. Salah satunya adalah dengan  memperhatikan  aktivitas,  pola  dan bagaimana pemberitaan media di internet yang berkaitan  dengan  pemekaran  Gambut  Raya. Melalui  hasil desk  review ini  penulis menemukan gambaran serta temuan awal yang berkaitan dengan rencana pemekaran Gambut Raya.
Penulis  melaksanakan  penelitian  dari Agustus 2021 s.d Maret 2022. Adapun lokasi penelitian  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan keberadaan  informan  yang  berada  di  Kota Banjarmasin  dan  Kecamatan  Kertak  Hanyar, Kabupaten Banjar. Informan dalam penelitian ini  adalah  para  tokoh-tokoh  Gambut  Raya yang  terlibat  dalam  rencana  pemekaran Gambut  Raya.  Pengumpulan  data  diperoleh dengan  menggunakan  teknik  observasi, wawancara mendalam, serta diperkuat dengan data sekunder dari desk review . Analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik
analisis model interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini melalui tiga langkah, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016: 246).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Tokoh-Tokoh Elite Lokal Yang Dominan
Dalam  Gerakan  Pemekaran  Wilayah Gambut Raya Dalam melaksanakan gerakan pemekaran wilayah Gambut Raya, para tokoh elite  lokal  Gambut  Raya  terhimpun  dalam sebuah  organisasi  internal  bernama  Panitia Penuntutan  Pemekaran  Kabupaten  Gambut Raya  (P3KGR).  Adapun  tokoh-tokoh  yang terlibat  dan  berperan  penting  dalam  gerakan pemekaran Gambut Raya adalah:
1. Dr.  (HC.)  H.  Supian  HK,  S.H.,  M.H.  – Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran  Gambut  Raya  dan  Ketua DPRD  Provinsi  Kalimantan  Selatan periode 2019-2023.
2. H.  Pangeran  Gusti  Abidinsyah,  S.Sos., M.M.  –  Wakil  Ketua  Umum  Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya dan anggota  DPRD  Provinsi  Kalimantan Selatan/Sekretaris  Komisi  III  DPRD Provinsi  Kalimantan  Selatan  periode 2019-2023.
3. H.  Muhammad  Yunani  D,  S.E  –  Wakil Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran  Gambut  Raya  dan  anggota DPRD Kabupaten Banjar/anggota Komisi
III  DPRD  Kabupaten  Banjar  periode 2019-2023.
4. H.  Suripno  Sumas,  S.H.,  M.H.  –  Tokoh pencetus/mantan  Ketua  Umum  Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya dan
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
anggota  DPRD  Provinsi  Kalimantan Selatan/Sekretaris  Komisi  I  DPRD Provinsi  Kalimantan  Selatan  periode 2019-2023.
5. H.  Aspihani  Ideris,  S.A.P.,  S.H.,  M.H.  – Sekretaris  Umum  Panitia  Penuntutan Pemekaran Gambut Raya, tokoh pencetus, akademisi, advokat dan tokoh LSM.
Selain figur-figur tokoh di atas, terdapat juga tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya lain yang  ikut  men-  support  gerakan  pemekaran Gambut  Raya  di  luar  dari  nama  tokoh-tokoh internal yang disebutkan, termasuk juga tokoh masyarakat, ulama, akademisi dan masyarakat pada umumnya.
Penulis  juga  menggunakan  istilah  elite lokal Kabupaten Banjar
sebagai penggambaran  tokoh-tokoh  kabupaten  induk yang ikut terlibat (dalam hal ini ikut mewarnai sejarah,  gagasan  dan  argumentasi)  terkait pemekaran  Gambut  Raya.  Adapun  tokoh- tokoh  yang  termasuk  elite  lokal  Kabupaten Banjar adalah mereka yang menduduki jabatan pemerintahan/publik  baik  eksekutif  (Bupati Banjar  sekarang/terdahulu),  legislatif  (DPRD Banjar  sekarang/terdahulu),  termasuk  politisi serta  pihak-pihak  yang  berdomisili  dan memiliki  afiliasi  terhadap  kepentingan  dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar. b.  Latar  Belakang  dan  Dinamika  Elite Lokal  Dalam  Gerakan  Pemekaran Wilayah (Motivasi, Strategi dan Hambatan)
Gerakan  pada  dasarnya  adalah  sebuah aktivitas  sosial  yang  secara  spesifik  berfokus pada isu-isu sosial, budaya, atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau
mengkampanyekan  sebuah  perubahan  sosial (Widyanta,  2002).  Dalam  sosiologi,  gerakan sendiri  dijelaskan  sebagai  bentuk  prilaku kolektif  yang  disebut  dengan  gerakan  sosial. Giddens  (1993:  642)  menjelaskan  bahwa gerakan  sosial  adalah  suatu  upaya  kolektif bertujuan  untuk  mengejar  suatu  kepentingan bersama,  atau  mencapai  tujuan  bersama melalui tindakan kolektif ( collective action ) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.
Gerakan  pemekaran  wilayah  yang  di inisiasi  oleh  elite  lokal  di  Indonesia  pada dasarnya terdiri dari berbagai alasan dan sebab yang  hadir  sebagai  pendorong.  Hal  ini  yang juga  terdapat  pada  wacana  Gambut  Raya. Kemunculan Gambut Raya yang pertama kali tercetus pada 23 Januari 1998 di Desa Gudang Hirang,  Kecamatan  Sungai  Tabuk.  Menurut para tokoh-tokoh yang terlibat kemunculannya didasari  oleh  berbagai  proses  dan  persoalan- persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. Permasalahan  seperti  pembangunan  yang tertinggal,  jarak  terhadap  ibukota  kabupaten (Martapura)  yang  sangat  jauh  dan  juga menyangkut terputusnya hubungan emosional yang  dipicu  oleh  kecemburuan  sosial  akibat mekarnya Kotif (Kota Administratif)
Banjarbaru,  menjadi  Kota  Banjarbaru  dari Kabupaten Banjar turut menguatkan sentimen “di  anak  tirikan”  bagi  daerah  ini.  Walaupun kemudian  wacana  pemekaran  ini  mengalami pasang  surut  dan  pucuk  pimpinan  yang  silih berganti  di  tingkat  Kabupaten  Banjar, permasalahan  pembangunan  dan  birokrasi dirasa masih menjadi hambatan utama. Bahkan setelah  kecamatan  yang  berada  di  daerah  ini sudah  berkembang  menjadi  6  (enam).  Salah satu  hal  yang  paling  disoroti  adalah  dalam proses  pencatatan  sipil  (KTP)  dimana
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
masyarakat wilayah 6 (enam) kecamatan harus ke  ibukota  kabupaten  Martapura  yang dianggap  jauh  dan  memakan  waktu.  Hal  ini yang menurut pihak elite lokal Gambut Raya bahwa hadirnya keinginan pemekaran wilayah ini  seharusnya  menjadi  bahan  refleksi  oleh pihak  elite  lokal  Kabupaten  Banjar,  bahwa terdapat  isu-isu  pembangunan  dan  kebutuhan masyarakat  yang  tidak  dapat  terpenuhi  di  6 (enam) wilayah kecamatan ini.
Alasan-alasan selanjutnya yang menjadi dasar  keinginan  pemekaran  juga  berkaitan dengan  penegasan  tujuan,  dimana  pihak  elite lokal  Gambut  Raya  mengatakan  bahwa gerakan  pemekaran  yang  dilaksanakan  oleh pihak panitia yang ada pada saat ini bukanlah sebuah gerakan yang dilaksanakan oleh pihak konglomerat/pemodal,  akan  tetapi  gerakan pemekaran ini dilaksanakan oleh orang-orang yang  memiliki  modal  kepercayaan  diri (semangat)  yang  tinggi.  Adapun,  modal kepercayaan  diri  ini  menyangkut  sebuah harapan  agar  masyarakat  yang  berada  di wilayah  Gambut  Raya  kelak  dapat  lebih sejahtera.  Keinginan  ini  juga  diperkuat  oleh tekad  bahwa  Gambut  Raya  tidak  boleh diciderai oleh kepentingan-kepentingan sementara dan individual yang mencoba untuk “menjual  Gambut  Raya”.  Hal  ini  ditegaskan bahwa  dalam  bergerak  panitia  Gambut  Raya mengandalkan  swadaya  dari  masyarakat  dan tidak  memiliki  donatur  dari  pihak  ketiga (Husaini,  2018).  Dengan  adanya  keberadaan Gambut Raya diharapkan akan membuat dana- dana dari pemerintah pusat akan masuk, yang akan membuat proses pembangunan berlangsung lebih cepat di wilayah ini.
Berkaca pada potensi kewilayahan yang ada di 6 (enam) kecamatan, tokoh-tokoh elite lokal Gambut Raya melihat bahwa wilayah ini memiliki  peranan  yang  sama  dengan  daerah Jabodetabek,  dimana  Gambut  Raya  akan memiliki  peran  sebagai  daerah  penyangga untuk  Kota  Banjarmasin  atau  yang  lebih dikenal dengan istilah Banjarbakula. Banjarbakula sendiri adalah salah satu wilayah metropolitan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini meliputi Kota Banjarmasin dan daerah penyangganya seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar,
Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.  Dimana  sebagian  wilayah  Kabupaten Banjar  yang  termasuk  Banjarbakula  adalah Kecamatan  Kertak  Hanyar,  Gambut,  Sungai Tabuk,  Aluh-  Aluh  dan  Beruntung  Baru (Anugrah  dan  Anward,  2020).  Potensi kewilayahan  yang  menjadi  ciri  khas  Gambut Raya  sendiri  adalah  terletak  pada  sektor pertanian nya, dimana mayoritas wilayah enam kecamatan ini didominasi oleh pertanian serta merupakan  daerah  produksi  pertanian  bagi Kabupaten  Banjar.  Sehingga  setengah  dari lahan pertanian Kabupaten Banjar berada pada wilayah  ini  (Budhi  dan  Hidayah,  2021). Perbedaan karakteristik sosio-budaya dan alam juga  menjadi  salah  satu  pertimbangan pemekaran.  Hal  ini  yang  menurut  tokoh  elite lokal  Gambut  Raya  bahwa  tata  kehidupan masyarakat antara daerah Gambut Raya (yang didominasi  oleh  wilayah  pertanian  dataran rendah/pesisir)  dan  daerah  induk  Kabupaten Banjar  (yang  berada  di  daerah  pegunungan) memiliki perbedaan. Oleh karenanya perbedaan ini seharusnya di akomodir dengan membentuk  daerah  dengan  pola  kebudayaan dan  kehidupan  yang  sama,  sehingga
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
pembangunan  dapat  menyesuaikan  dengan identitas kewilayahan daerah itu sendiri.
Selain  potensi  pertanian,  potensi ekonomi di wilayah Gambut Raya juga diakui cukup  besar,  dimana  terdapat  sebuah  konsep kemandirian  bahwa  daerah  ini  tidak  akan  di topang oleh industri ekstraktif (pertambangan) ataupun  perkebunan  monokultur  (sawit). Sehingga fokus nya adalah pada perencanaan tata  ruang  dan  pendapatan  daerah  yang mempersiapkan daerah-daerah yang memiliki potensi  investasi  seperti  pada  sektor  jasa, perumahan,  pelabuhan,  pemerintahan  hingga pendidikan.  Peningkatan  pendapatan  daerah yang  bersumber  dari  retribusi  melalui  pajak reklame,  hotel  dan  tempat  hiburan  juga memiliki  potensi  untuk  dapat  menghidupi keuangan daerah, diluar dari dana yang masuk dari pemerintah pusat ataupun dana Corporate Social  Responsibility (CSR).  Sehingga Gambut  Raya  menjadi  daerah  mandiri  yang memiliki pelayanan administrasi dan investasi yang  baik.  Hal  ini  yang  disoroti  oleh  tokoh- tokoh  Gambut  Raya  bahwa  potensi  ini  yang saat  ini  belum  dikembangkan  oleh  pihak kabupaten induk.
Ketika  dikaitkan  dengan  isu  politis, apakah gerakan ini berkaitan dengan motivasi untuk  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  di Gambut Raya kelak, tokoh elite lokal Gambut Raya  berpandangan  bahwa  isu  tersebut  hadir sebagai upaya untuk mendiskreditkan gerakan ini.  Sebab  keinginan  pemekaran  ini  sendiri lahir  sebagai  perwakilan  aspirasi  masyarakat dan  bukan  wujud  keinginan  perorangan.  Hal ini  dijelaskan,  bahwa  ketika  nanti  Gambut Raya  terbentuk  yang  menjadi  kepala  daerah (bupati)  adalah  Penjabat  Bupati  (Pj)  yang
ditunjuk  oleh  Gubernur  Provinsi  Kalimantan Selatan yang berasal dari jajaran Aparatur Sipil Negara  (ASN)  dan  bukanlah  pihak  panitia Gambut Raya. Dalam hal ini tokoh elite lokal Gambut Raya mengatakan belum tentu pihak mereka  yang  “berjuang  habis-habisan”  akan otomatis menjadi kepala daerah. Hal ini karena pemilihan  kepala  daerah  melalui  mekanisme pemilihan  umum,  yang  memperbolehkan semua  orang  yang  mempunyai  kemampuan, kapasitas dan potensi untuk mencalonkan diri. Seperti  yang  disampaikan  oleh  informan sebagai berikut:
“Kalau  ditakunakan  handak  jadi  bupati, seberataan  handak  jadi  bupati,  ya  kalo, siapa  yang  kada  handak,  tapi  ikuti mekanisme  nya,  siapa  aja  silahkan,  asal memenuhi syarat”
Artinya,  kalau  ditanya  mau  jadi  bupati, semuanya  ingin  jadi  bupati,  ya  kan,  siapa yang  tidak  mau,  tapi  ikuti  mekanisme  nya, siapa saja silahkan, asal memenuhi syarat.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat bahwa  elite  lokal  Gambut  Raya  memang belum fokus terhadap outcome yang berkaitan dengan isu-isu kepemimpinan daerah, dimana saat ini pihak elite lokal Gambut Raya masih berfokus  pada goals untuk  menyukseskan gerakan melalui target-target kerja yang sudah ditentukan,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan mendapatkan rekomendasi dari pihak kabupaten  induk  melalui  DPRD  Kabupaten Banjar  dan  Bupati  Kabupaten  Banjar.  Dari penjabaran
mengenai alasan-alasan munculnya  keinginan  pemekaran,  terlihat bahwa  terdapat  beberapa  permasalahan berkaitan dengan basic needs masyarakat yang coba  dipenuhi  melalui  pemekaran  wilayah

## PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Gambut  Raya.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dijelaskan  oleh  Praktino  dan  Hanif  (dalam Santoso, 2006: 5-6) bahwa alasan dan isu yang sering  dipakai  dalam  pemekaran  adalah  1) kebutuhan  untuk  melaksanakan  pemerataan pembangunan  2)  wilayah  geografis  yang terlalu luas 3) basis identitas yang berbeda 4) gagalnya  pengelolaan  konflik  komunal berkaitan  dengan  argumentasi  dan  aspirasi politik.  Burhan  (2020)  juga  menjelaskan, bahwa  argumentasi  “terisolasi”  baik  secara ekonomi  maupun  pembangunan  menjadi gagasan  yang  punya  dampak  besar  terhadap perkembangan  isu  mengenai  pemekaran  itu sendiri di tengah masyarakat.
Selain alasan-alasan yang hadir sebagai penguat keinginan pemekaran wilayah seperti yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  tokoh-tokoh elite  lokal  Gambut  Raya  juga  melaksanakan berbagai strategi untuk menyukseskan gerakan pemekaran  wilayah.  Namun,  berdasarkan pengalaman  sejarah,  tokoh-tokoh  Gambut Raya  menyadari  dan  memahami  bahwa kelemahan terbesar gerakan ini ketika muncul pertama  kali  pada  tahun  90an  adalah  pada pendekatan  kepada  elemen  masyarakat, sehingga  membuat  gerakan  ini  rentan mengalami  pasang-surut.  H.  Syahruji  (dalam Widodo,  2016)  yang  juga  merupakan  salah satu  tokoh  awal  dan  pihak  panitia  Gambut Raya  juga  mengkonfirmasi  bahwa  wacana pembentukan  Gambut  Raya  pada  waktu  itu (90an) cenderung hanya berkembang ditingkat elite dan gerakan berlangsung secara tertutup. Berkaca  pada  pengalaman  itu,  ketika  wacana Gambut  Raya  muncul  kembali  pada  medio tahun  2013  maka  terjadi  perubahan  cara  dan strategi  gerakan  yang  lebih  mengedepankan keterlibatan elemen masyarakat.
Adapun,  pendekatan-pendekatan  yang dilaksanakan oleh tokoh panitia adalah seperti melaksanakan  sosialiasi  dan  pertemuan  yang memperkenalkan tentang wacana pembentukan  Gambut  Raya.  Dalam  hal  ini pihak  Gambut  Raya  melakukan  pendekatan kepada tokoh-tokoh alim ulama, kepala desa, masyarakat,  kelompok  pemuda/organisasi  di 86  desa  dan  6  kelurahan  yang  berada  di  6 (enam)  wilayah  kecamatan.  Pelibatan  elemen masyarakat ini bertujuan agar terjadi kesamaan visi  tentang  Gambut  Raya  dan  bagaimana solusi yang dianggap tepat terkait pemekaran wilayah  ini.  Selain  itu,  kegiatan  ini  juga bertujuan  agar  Kepala  Desa  dan  BPD  dapat memberikan  rekomendasi  dan  dukungan kepada  rencana  pemekaran  Gambut  Raya. Menurut tokoh Gambut Raya, pendekatan ini terbukti berhasil karena sebagian kepala desa sudah  membuat  surat  pernyataan  mendukung terbentuknya Gambut Raya melalui hasil-hasil musyawarah  desa  yang  sudah  dilakukan. Seperti  yang  disampaikan  oleh  informan sebagai berikut:
“Kalau  kita  ingin  hitung  jumlah  karena  di enam  kecamatan  itu  ada  92  desa  dan kelurahan,  maka  berarti  minimal  harus (mendapat dukungan) 80%, itu harus sekitar 74  rekomendasi  (dari  desa  dan  kelurahan) yang  harus  kami  penuhi,  karena  di kementerian juga tidak menyertakan 100%, tapi  hanya  80%  dari  pemerintah  desa  nya mendukung.  (Dan  itu)  sudah  kita  lakukan, kita  sudah  lakukan,  tapi  tidak,  belum mencapai  80%,  belum  mencapai  80% karena waktu itu kan kita tidak fokus kesana. Dan  itu  akan  kita  lanjutkan  sehingga  kita berharap  dukungan  terdahulu  dengan dukungan  yang  sekarang  ini  kalau  di
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
jumlahkan  akan  memenuhi  80%  desa  dan kelurahan yang ada di Gambut Raya.”
Selanjutnya, strategi yang dilaksanakan oleh  pihak  panitia  pemekaran  Gambut  Raya adalah dengan melakukan pendekatan kepada pihak media, baik surat kabar (cetak/online), radio  dan  sosial  media  lainnya  ( Whatsapp Group , Facebook  Group & Youtube ). Pendekatan  melalui  media  juga  dianggap memberi impact yang cukup besar, sehingga dapat  membumingkan  wacana  ini  di  tengah- tengah  masyarakat,  dan  kemunculannya signifikan  dirasa  terjadi  pada  tahun  2015. Pada  strategi  ini  penulis  melihat  pihak  elite lokal  Gambut  Raya  sangat  aktif  dan  terlibat langsung  dengan  pembentukan  wacana  di media baik itu berkaitan dengan perkembangan,  tanggapan  dan  argumentasi mengenai pembentukan Gambut Raya.
Keterlibatan  politisi  senior  Kalimantan Selatan  H.  Supian  HK  sebagai  ketua  umum pada  pemekaran  Gambut  Raya  juga  turut memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kemajuan  gerakan  ini.  Sebagai politisi  senior  yang  menjabat  sebagai  Ketua DPRD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  periode 2019-2024,  kemampuan  yang  dimiliki  tokoh ini  diakui  sangat  besar  dan  strategis,  hal  ini berdasarkan  pemaparan  oleh  tokoh  Gambut Raya  yang  lain  bahwa  perkembangan  dan progress kegiatan yang dilaksanakan semenjak  H.  Supian  HK  bergabung  Gambut Raya  jauh  melebihi  apa  yang  tokoh  Gambut Raya  lakukan  dalam  15  tahun  sebelumnya. Pengalaman  nya  dalam  menghadapi  proses pemekaran  juga  diakui  bukan  kali  ini  saja, diketahui  bahwa  tokoh  yang  bersangkutan juga  pernah  mengakui  ikut  ambil  bagian
dalam  pemekaran  Kabupaten  Balangan  dari Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  pada  tahun 2003  (Suara  Kalimantan,  2018).  Dalam  hal ini, Vilfredo Pareto (1935) menyatakan bahwa kehadiran  elite  di  tengah  masyarakat merupakan  sebuah  keniscayaan  atau  kodrati, hal  ini  disebakan  karena  elite  dianggap mempunyai  kapasitas  personal  yang  lebih unggul  dibandandingkan  dengan  orang kebanyakan  (massa).  Gaetano  Mosca  (1939) juga  berpendapat  bahwa  keberhasilan  elite untuk  dapat  berkuasa  bukan  saja  karena mempunyai  kelebihan  personal,  tetapi dikarenakan  relatif  teorganisir  (memiliki perencanaan)  dalam  berpolitik.  Dalam kaitannya  dengan  pemekaran  Gambut  Raya terlihat  bahwa  kehadiran  tokoh-tokoh  elite politik  merupakan  hal  yang  penting  dan merupakan salah satu aspek penunjang dalam kesuksesan dalam melaksanakan gerakan.
Tokoh-tokoh  Gambut  Raya  kemudian mencoba  mengajukan  permohonan  bantuan terhadap  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan, permintaan bantuan ini sendiri tidak berbentuk  dana  untuk  Gambut  Raya,  namun pihak panitia meminta bantuan dalam bentuk penelitian  yang  membahas  kelayakan  6 (enam)  kecamatan  untuk  menjadi  Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui penelitian yang dilaksanakan  oleh  Badan  Penelitian  dan Pengembangan
Daerah (Balitbangda), sehingga  pihak  panitia  Gambut  Raya  akan menerima hasil kajian dari penelitian tersebut. Namun,  pada  tahun  anggaran  2019  hal tersebut  tidak  dapat  dianggarkan  karena terjadi refocusing anggaran terhadap penanganan pandemi COVID-19 di
Kalimantan  Selatan.  Baru  ketika  memasuki anggaran  tahun  2020-2021  permintaan  ini
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
mendapatkan  alokasi  anggaran.  Hasilnya melalui  kerjasama  yang  berlangsung  2  (dua) kali antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat Studi
Kebijakan  Publik  Universitas  Lambung Mangkurat  diperolehlah  hasil  bahwa  daerah ini layak untuk dimekarkan dengan 86 persen masyarakat  di  wilayah  6  (enam)  kecamatan mendukung wacana pemekaran. Melalui hasil tersebut  pihak  panitia  percaya  hal  itu dikarenakan  berkat  pendekatan-pendakatan mereka  yang  berhasil  mensosialisasikan  dan memperkenalkan wacana pemekaran Gambut Raya  ini  di  tengah  masyarakat  (6)  enam kecamatan.
Dengan  hasil  kerjsama  penelitian tersebut  yang  menyatakan  wilayah  Gambut Raya  layak  menjadi  kabupaten  tersendiri, maka  langkah-langkah  yang  selanjutnya diambil  oleh  pihak  panitia  Gambut  Raya adalah dengan menghadap Bupati Kabupaten Banjar  dan  DPRD  Kabupaten  Banjar  untuk menyampaikan aspirasi dan dapatnya keluarnya  rekomendasi  untuk  pelepasan wilayah 6 (enam) kecamatan dari Kabupaten Banjar.
Gerakan pemekaran Gambut Raya juga tentu  mengalami  berbagai  hambatan  dan dinamika  dalam  melaksanakan  pemekaran wilayah. Berdasarkan riwayatnya, hambatan- hambatan  yang  dirasakan  oleh  pihak  elite lokal Gambut Raya sudah ada sejak pertama kali keinginan untuk memekarkan daerah ini muncul pada tahun 1998. Bukan tanpa sebab, keinginan pemekaran sendiri juga menghadirkan  pro  dan  kontra  di  tengah masyarakat  hingga  kepada  elite  lokal  yang
berada  di  kabupaten  induk.  Menurut  tokoh- tokoh panitia Gambut Raya, hambatan dalam gerakan  ini  terbagi  kepada  dua  bentuk  yaitu internal  dan  eksternal,  dimana  permasalahan di  dalam  dua  hal  ini  saling  berhubungan dengan satu sama lain.
Berkaitan  dengan  hambatan  internal, hambatan  ini  dimulai  dari  permasalahan persyaratan  administrasi  pemekaran  wilayah yang  terjadi  pada  fase-fase  awal  gerakan, dimana  jumlah  kecamatan  yang  tergabung dalam  Gambut  Raya  masih  berjumlah  4 (empat)  kecamatan  dari  seharusnya  5  (lima) kecamatan  sesuai  dengan  UU  No.  22  Tahun 1999  dan  jumlah  penduduk  yang  saat  itu belum proporsional untuk terjadinya pemekaran. Hambatan itu kemudian berlanjut kepada segi pendekatan yang saat itu terkesan elitis  dan  kurang  masif  dalam  penggalangan massa yang menyebabkan pihak panitia tidak begitu mendapat support maksimal dari pihak masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh  elite  politik.  Hal  ini  yang menurut pihak panitia Gambut Raya dijadikan sebagai  isu  oleh  pihak  yang  kontra  terhadap wacana  pemekaran,  bahwa  pemekaran  ini adalah  bagian  dari  kepentingan-kepentingan pribadi elite yang mengatasnamakan masyarakat.  Susunan  kepanitiaan  yang  kala itu  didominasi  oleh  para  birokrat/ASN semakin  menguatkan  anggapan  bahwa pemekaran  ini  adalah  upaya  untuk  mengejar jabatan yang lebih tinggi.
Terdapat  juga  persoalan-persoalan internal  organisasi  yang  ikut  menghambat gerakan  pemekaran  wilayah  Gambut  Raya pada masa itu, dalam hal ini adalah berkaitan dengan  meninggal  dunia  nya  Ketua  Umum

## PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya hasil  Musyarawah  Besar  (Mubes)  22  Juni 2003  yang  ke-1  yaitu  Drs.  Husaini  Baderi. Kepergian tokoh ketua umum ini yang diakui kemudian  menyebabkan  kepengurusan  dan gerakan  pemekaran  tidak  berjalan  dengan maksimal.  Kepengurusan  pun  disepakati dilanjutkan  oleh  H.  Suripno  Sumas,  S.H., M.H.  pada  tahun  2007-2008  sebagai  ketua. Pada medio kepengurusan ini juga diakui oleh pihak  tokoh  Gambut  Raya  bahwa  terjadi bentuk-bentuk  hambatan  yang  berasal  dari luar  (eksternal)  kepengurusan  panitia,  dalam hal  ini  adalah  bagaimana  respon  oleh kabupaten induk melalui Pemerintah Kabupaten Banjar yang dianggap mempunyai sikap  bersebrangan  dan  aktif  untuk  meng counter gerakan  ini  di  ranah  media.  Seperti yang dijelaskan oleh informan:
“Nah  di  perjalanan,  kami  masih  tetap  di counter oleh mereka yang tidak sependapat tadi,  sehingga  aktivitas  kita  itu  selalu,  di lawan atau di counter lah. Misalnya (ketika) kita ekspose di koran, maka nanti ada (juga) counter  di  koran,  kita  di  wawancarai  oleh TVRI  (Kalimantan  Selatan),  dua-tiga  hari kemudian Humas dari Pemerintah Kabupaten Banjar juga wawancara dengan
TVRI,  begitu  juga  apa  namanya  (ketika kami)  berbicara  di  (radio)  Nusantara  FM dan  RRI,  mereka  juga  mengambil  langkah (yang sama). Nah sehingga perjalanan kita itu  selalu  terhalang,  nah  maka  kami, akhirnya  banyak  yang  sepakat,  kami  tidak melakukan aktivitas yang gencar tapi kami tetap  membuat  perencanaan-perencanaan secara internal”
Akibat dari begitu aktif nya usaha untuk meng counter gerakan ini dari pihak kabupaten induk  yang  lalu  kemudian  menyebabkan gerakan  berjalan  di  tempat,  hal  ini  yang kemudian berpengaruh terhadap faktor internal gerakan  yang  juga  mengalami  berbagai dinamika,  seperti  tokoh  panitia  yang  terlibat dalam  pemekaran  sudah  banyak  yang berkurang, yang mana seperti meninggal dunia serta  pindah  domisili  (keluar  dari  wilayah enam kecamatan).
Dengan  jumlah  pengurus  yang  sudah berkurang  banyak,  maka  pada  tahun  2013- 2015 terjadi usaha untuk kembali menghidupkan wacana ini dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan  pada  gerakan pemekaran  Gambut  Raya.  Pembaharuan  ini berkaitan  dengan  strategi  pendekatan  dari bawah  yang  sudah  dibahas  pada  bagian sebelumnya.  Namun  pendekatan  ini  juga mengalami  hambatan  pada  pelaksanaannya, seperti  yang  dijelaskan  oleh  tokoh  elite  lokal Gambut  Raya,  bahwa  selain  penolakan  yang dilakukan  oleh  elite  lokal  Kabupaten  Banjar, terdapat  juga  pada  masa  itu  penolakan  dan upaya-upaya untuk menghalangi yang datang dari  beberapa  pihak  Kepala  Desa  atau Pambakal yang berada di 6 (enam) kecamatan. Penolakan  ini  berkaitan  dengan  sikap  untuk tidak menerima sosialisasi ataupun memberikan  dukungan  terhadap  rencana pemekaran  Gambut  Raya,  walaupun  pada perkembangannya  penolakan  di  tingkat  desa ini diakui tidak berlangsung begitu lama.
Pergantian pucuk pimpinan di Pemerintah  Kabupaten  Banjar  pada  tahun 2015  juga  tidak  menunjukkan  perubahan posisi  dan  sikap  kabupaten  induk  dalam
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
memandang  wacana  Gambut  Raya.  Hal  ini terlihat  dari  usaha-usaha  yang  pernah dilakukan  oleh  pihak  Gambut  Raya  dalam mengirim  surat  permintaan  untuk  audiensi ataupun  pertemuan/dialog  terhadap  pihak eksekutif  dan  legislatif,  dimana  hasilnya permintaan  pihak  Gambut  Raya  tidak  pernah ditanggapi  oleh  pemerintah  kabupaten.  Sikap elite lokal Kabupaten Banjar yang digambarkan sebagai “dingin” oleh pihak elite Gambut  Raya  tersebut  juga  menjadi  kendala dalam  melaksanakan  gerakan  pemekaran. Dimana,  bupati  Banjar  pada  masa  itu  yang masih dijabat oleh K.H. Khalilurrahman juga menunjukkan penolakan dengan tegas, bahwa daerah  Gambut  Raya  belum  saatnya  menjadi daerah tersendiri, selain itu Bupati Banjar juga berpendapat bahwa persyaratan untuk memekarkan  suatu  wilayah  tidak  mudah. Berkaca  pada  kenyataan  ini  pihak  Gambut Raya berpandangan bahwa keengganan pihak Kabupaten  Banjar  melepas  enam  kecamatan ini disebabkan daerah ini memiliki kontribusi besar terhadap pemasukan keuangan Kabupaten  Banjar.  Adapun  perbedaan- perbadaan  pandangan  antar  dua  belah  pihak akan dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.
Tabel 1 Tabel Perbedaan Sikap Tokoh Gambut Raya dan Kabupaten Banjar
Elite Lokal Gambut Raya Elite Lokal Kabupaten Banjar Mendukung dan memperjuangkan wacana pemekaran wilayah Gambut Raya Menolak, tidak mendukung dan tidak memberikan respon terhadap wacana pemekaran wilayah Gambut Raya Terdapat permasalahan pembangunan di wilayah enam kecamatan sehingga harus di mekarkan menjadi kabupaten tersendiri Setuju dengan permasalahan pembangunan yang ada di wilayah enam kecamatan tetapi memandang pemekaran wilayah bukan sebagai solusi Wilayah enam kecamatan harus dimekarkan karena memiliki potensi ekonomi yang besar Wilayah enam kecamatan harus dipertahankan karena memiliki kontribusi besar dalam pendapatan daerah Kabupaten Banjar Keinginan pemekaran wilayah Gambut Raya bukanlah kepentingan elite tetapi kepentingan masyarakat Keinginan pemekaran jangan hanya berdasarkan ego politik sektoral Gambut Raya layak dimekarkan
berdasarkan hasil riset dan kajian dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pusat Studi
Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat Harus ada studi kelayakan, riset pembanding dan tanggapan publik yang komprehensif terkait pemekaran Gambut Raya

## PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Pada  tanggal  1  Januari  2022,  Bupati Banjar  periode  2021-2024  H.  Saidi  Mansyur menerima audiensi pihak panitia Gambut Raya yang  menandai  pertama  kali  pertemuan terbuka  antara  pihak  Kabupaten  Banjar  dan pihak  Gambut  Raya.  Pada  pertemuan  ini bupati  menerima  hasil  kajian  awal  terkait pemekaran yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung  Mangkurat.  Bupati  Banjar  juga menyambut dan mempersilahkan untuk pihak Gambut Raya mempersiapkan segala keperluan  terkait  pengajuan  kepada  pihak kabupaten induk, untuk segera di proses secara pemerintahan. Beberapa bulan kemudian pada tanggal 23 Maret 2022, pihak panitia Gambut Raya  melakukan  pertemuan  kembali  dengan pihak  DPRD  Kabupaten  Banjar  dengan  hasil bahwa rencana pemekaran Gambut Raya akan dibahas  di  lingkup  pimpinan  DPRD Kabupaten  dan  akan  terjadi  pembentukan Panitia  Khusus  (Pansus)  sesuai  dengan  ranah DPRD  Kabupaten  Banjar.  Melalui  dua pertemuan  ini  juga  dapat  dimaknai  sebagai berakhirnya  fase  argumentasi  dan  perdebatan panjang  yang  selama  ini  mewarnai  sejarah wacana pemekaran wilayah ini. Meyer (2012) mengatakan bahwa kompromi merupakan satu proses yang paling produktif untuk mengatasi ataupun  menghindari  konflik  atas  dasar konsensus  (kesepakatan  bersama).  Dalam  hal ini  sikap  untuk  berkompromi  dan  diplomatis Kabupaten  Banjar  yang  diwakili  oleh  bupati dan  pihak  DPRD  Kabupaten  Banjar  terhadap kehadiran  elite-elite  lokal  Gambut  Raya memberikan  ruang  untuk  menghadirkan konsensus  ataupun  kesepakatan-kesepakatan baru di wilayah Kabupaten Banjar.
Berdasarkan prosesnya setelah rekomendasi  dari  Kabupaten  Banjar  keluar maka  tahapan  akan  berlanjut  di  tingkat eksekutif  dan  legislatif  Provinsi  Kalimantan Selatan,  yang  kemudian  akan  dilanjutkan  ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, DPR-RI Komisi II dan DPD RI Komisi I  yang  membidangi  tentang  urusan  dalam negeri (pemekaran wilayah). Setelah proses itu selesai dilaksanakan maka pihak panitia hanya tinggal  menunggu  apakah  usulan  ini dipertimbangkan ataupun ditolak. Mengingat, moratorium  pemekaran  wilayah  juga  belum dibuka  oleh  pemerintah  pusat,  maka  tujuan dari  gerakan  ini  adalah  pada  mempersiapkan daerah apabila kebijakan moratorium dicabut, sehingga Gambut Raya dapat dipertimbangkan menjadi daerah kabupaten persiapan. Pertimbangan  pemekaran  wilayah  menurut tokoh  Gambut  Raya  juga  berkaitan  dengan potensi  keuangan/finansial  negara  ataupun pertimbangan politik lainnya.
c. Spiral  of  Silence Pada  Gerakan
Pemekaran Gambut Raya Pada bagian sebelumnya, sudah dijelaskan  bahwa  salah  satu  strategi  yang digunakan  oleh  pihak  panitia  Gambut  Raya untuk  membumingkan  wacana  ini  ditengah masyarakat adalah dengan melalui pendekatan media.  Berkaca  pada  penggunaan  nya  yang begitu masif dan aktif, penulis melihat bahwa media  menjadi  salah  satu  kekuatan  terbesar gerakan  ini  dimana  tokoh-tokoh  yang tergabung  dalam  gerakan  Gambut  Raya berkontribusi  untuk  membuat  wacana  ini memiliki  daya  tawar  di  tengah  kehidupan masyarakat, media ataupun pemerintahan. Hal ini  tentu  dapat  dipahami  bahwa  apabila gerakan ini tidak di inisiator oleh tokoh-tokoh
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
elite  yang  berada  pada  ruang  lingkup pemerintahan, tentu gerakan ini akan kesulitan untuk  mencapai goals nya.  Sehingga  adanya kehadiran  tokoh-tokoh  yang  berasal  dari pemerintahan maupun politik (elite) merupakan  sebuah  hal  yang  penting  dan krusial bagi sebuah gerakan pemekaran.
Berdasarkan  observasi  penulis,  tokoh- tokoh  yang  tergabung  dalam  Gambut  Raya terlibat langsung dengan pembentukan wacana di  media,  dalam  hal  ini  tokoh-tokoh  Gambut Raya  aktif  menyampaikan  perkembangan, tanggapan dan argumentasi tentang pentingnya pembentukan  Gambut  Raya.  Sehingga  dalam pembentukan wacana di tingkat lokal, tokoh- tokoh  Gambut  Raya  terbukti  mendominasi pemberitaan dan menjadi pihak yang berada di garis  terdepan  terhadap  hal-hal  yang menyangkut  pembentukan  Gambut  Raya. Berkaitan  dengan  posisi  itu,  penempatan  diri sebagai  “wakil  dari  masyarakat/perwakilan masyarakat”  juga  memainkan  peran  yang penting  dalam  psikis  pelaksanaan  gerakan. Argumentasi  ini  kemudian  menjadikan  pihak panitia  Gambut  Raya  yang  dalam  hemat penulis  gambarkan  berada  pada  posisi kelompok  mayoritas.  Dimana  ini  sesuai dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Noelle- Neumann  (1991)  bahwa  mereka  yang  berada dalam kelompok mayoritas memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat mereka.
Hal ini yang berbanding terbalik dengan sikap pihak elite lokal Kabupaten Banjar yang selama  ini  terkesan  lebih  banyak  diam,  tidak merespon  dan  tidak  menggubris  keinginan pemekaran  wilayah.  Berdasarkan  analisa penulis,  hal  ini  dapat  dipahami  sebagai  suatu
cara dari pihak-pihak elite lokal di Kabupaten Banjar  untuk  menghindari  perdebatan  yang dapat  menyebabkan  polemik  berkepanjangan dan  konflik  terbuka.  Sikap  ini  juga  sebagai cara  menjaga  citra  dihadapan  publik  dan menghindari kerugian politik dengan kehilangan  suara  di  wilayah  6  (enam) kecamatan,  yang  mana  dalam  data  BPS Kabupaten  Banjar  (2022)  daerah  ini  dihuni 213.220 jiwa penduduk. Walaupun tidak bisa menjadi justifikasi bahwa dengan menujukkan opini  kontra/menolak  terhadap  wacana pemekaran  Gambut  Raya  berpengaruh terhadap  perolehan  suara  pemilihan,  tetapi tentu  ini  menjadi  pertimbangan  politik  untuk para  kandidat-kandidat  yang  berlaga  di  6 (enam) kecamatan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan pencalonan politik  mereka  sendiri.  Hal  ini  yang  apabila dihubungkan  dengan  teori spiral  of  silence , sikap “diam” ini yang memasukkan pihak elite lokal  Kabupaten  Banjar  sendiri  dalam  spiral keheningan tersebut. Dimana konsekuensi nya adalah  penempatan  posisi  sebagai  pihak minoritas  berkaitan  dengan  pemekaran wilayah  Gambut  Raya  di  media.  Berbeda dengan  pihak  elite  Gambut  Raya  yang mendominasi pemberitaan, disinilah elite lokal Kabupaten Banjar tidak begitu banyak terlibat dan  merespon  (baik  secara  publik/media). Dalam  hal  ini,  Noelle-Neumann  (1991) mengatakan  mereka  yang  berada  pada  posisi minoritas biasanya lebih berhati-hati dan tidak tegas  dalam  menyampaikan  pendapat  atau diam.
Melalui sikap diam nya tokoh-tokoh elite lokal  Kabupaten  Banjar  ini  kemudian menjadikan  tokoh-tokoh  elite  lokal  Gambut Raya  lebih  mudah  untuk  melemparkan
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
wacana,  karena  daya  tawar  dan  konsekuensi yang  akan  didapatkan  lebih  rendah  karena menguasai  argumentasi  di  ranah  media. Seperti rencana yang pernah dilemparkan oleh tokoh-tokoh  Gambut  Raya  yang  mengatakan akan memimpin warga untuk melakukan demo apabila Bupati Banjar mengabaikan permintaan audiensi pemekaran
(Koranbanjar.net, 2021). Yang mana ini dapat dimaknai bahwa pihak mayoritas (masyarakat) memegang  kekuasaan  terhadap  mereka  yang tidak sepakat (minoritas) melalui seperangkat tindakan-tindakan  tekanan  (Noelle-Neumann, 1991).  Simbolisasi  dari  pengerahan  dan penggalangan  massa  ini  sendiri  dapat dimaknai  sebagai  sebuah  wujud  penguasaan terhadap  wacana  (mayoritas)  dan  merupakan pembuktian  dari  pihak  Gambut  Raya  bahwa keinginan  pemekaran  ini  bukan  hanya keinginan  para  tokoh-tokoh  elite  yang  ada  di panitia,  tetapi  juga  merupakan  bagian  dari aspirasi masyarakat di 6 (enam) kecamatan.
Walaupun pada prosesnya Bupati Banjar H.  Saidi  Mansyur  menerima  dan  menyambut kehadiran para tokoh Gambut Raya pada awal Januari 2022, argumentasi tentang pemekaran ini  kembali  memanas  setelah  DPRD Kabupaten  Banjar  H.  Muhammad  Rofiqi memberikan  pernyataan  di  media  bahwa pemekaran  wilayah  bukan  merupakan  solusi dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Banjar. Selain  itu  Ketua  DPRD  Kabupaten  Banjar tersebut  mengatakan  bahwa  dalam  proses pemekaran ini harus melibatkan semua pihak, termasuk  ulama.  Hal  ini  yang  kemudian menjadi  polemik  dan  menuai  berbagai tanggapan  termasuk  tokoh-tokoh  Gambut Raya. Dalam hal ini pihak tokoh Gambut Raya
menganggap  bahwa  apa  yang  disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Banjar adalah sebuah kalimat  penolakan  dan  merupakan  salah  satu bentuk menghalang-halangi proses pembentukan Gambut Raya. Berkaitan dengan hal  inilah  yang  kemudian  Noelle-Neumann (1993) sebut sebagai tindakan pihak the hard core ,  dimana the  hard  core merupakan kelompok-kelompok atau individu yang tidak memedulikan  akan  ancaman  ataupun  isolasi pihak awam. The hard core sendiri merupakan kelompok/individu  yang  mencoba  melawan cara  berpikir  dominan  dengan  berbicara melawan  opini  mayoritas.  Dalam  hal  ini, keberanian  untuk  menyampaikan  pendapat juga berkaitan dengan posisi tokoh bersangkutan  sebagai  salah  satu  pimpinan lembaga  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten Banjar,  sehingga  menjadikan  opini  tokoh tersebut  diperhitungkan  secara  politik  dan media.
Pada dasarnya, pemekaran Gambut Raya saat ini praktis hanya memerlukan rekomendasi  dan  persetujuan  pelepasan  dari pihak  Kabupaten  Banjar  sebagai  kabupaten induk. Sebagai gerakan yang mayoritas di isi oleh  tokoh-tokoh  yang  berada  di  legislatif tingkat provinsi, tentu kesepakatan- kesepakatan  diyakini  akan  lebih  mudah tercapai  apabila  sudah  sampai  di  tingkat provinsi  ketimbang  proses  yang  saat  ini berlangsung  di  tingkat  kabupaten  induk. Proses  juga  tidak  akan  melalui  argumentasi perdebatan  yang  begitu  panjang.  Proses  ke pusat juga sudah dilaksanakan secara informal, hal ini terlihat dari sudah tercatatnya Gambut Raya  dan  Tanah  Kambatang  Lima  (daerah rencana pemekaran dari Kabupaten Kotabaru) di Dirjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
bahwasanya  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan menginginkan  pemekaran  wilayah  (Hanafi, 2022).  Pendekatan  terhadap  tokoh  elite  di legislatif  pusat  juga  sudah  terjalin,  hal  ini sesuai  dengan  pemaparaan  tokoh  Gambut Raya  bahwa  ada  anggota  DPR-RI  yang  akan menyumbangkan  lahan  nya  yang  ada  di Kecamatan  Gambut  seluas  50  hektar  untuk dijadikan  lokasi  perkantoran  pemerintah Gambut  Raya  (Aliando,  2022).  Hal  ini menandakan  bahwa  dalam  melaksanakan gerakan  nya,  pihak  elite  lokal  Gambut  Raya sudah bergerak jauh kedepan dalam senyapnya untuk  mendukung  rencana  terbentuknya Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  bernama Gambut Raya.

## IV. SIMPULAN
Pada  gerakan  pemekaran  wilayah Gambut Raya terdapat keterlibatan dan peran aktif  dari  pihak  elite  lokal  yang  mempunyai karakteristik spiral of silence . Terdapat alasan- alasan  yang  menjadi  mendorong  keinginan pemekaran,  yakni  pelayanan  birokrasi,  isu
pembangunan  dan  kepadatan  penduduk. Strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pendekatan  dengan  sosialisasi  terhadap masyarakat  dan  pendekatan  dalam  bidang media.  Hambatan  pada  gerakan  terbagi menjadi  dua,  internal  dan  eksternal,  internal berkaitan  dengan  kondisi  internal  organisasi pemekaran  dan  eksternal  berkaitan  dengan relasi  dengan  kabupaten  induk.  Dalam kaitannya dengan teori spiral of silence , media menjadi salah satu kekuatan terbesar gerakan dimana  tokoh-tokoh  Gambut  Raya  terlibat langsung  dengan  pembentukan  wacana  di media. Terdapat juga bentuk-bentuk simbolisasi penguasaan wacana yang
menjadikan  pihak  elite  lokal  Gambut  Raya memiliki daya tawar sebagai mayoritas dalam pemekaran  wilayah.  yang  menjadi  sumber barang  dagangan  bagi pagandeng .  Ketiganya saling  terkait  dan  saling  membutuhkan, hubungan  antara  produsen,  distributor  dan konsumen.  Aktor  yang  berperan  sebagai produsen  adalah  petani  dan  pemilik home industry ,  sementara  distributornya  adalah pagandeng , dan konsumennya adalah masyarakat yang mayoritas ibu rumah tangga.

## REFERENSI
Aliando,  Anas.  (26  Februari  2022).  Supian HK:  Dua  Langkah  Lagi  Gambut Raya  Terwujud . Retrieved  from https://www.gatra.com/news- 536804-Kalimantan---supian-hk- dua-langkah-lagi-gambut-raya- terwujud.html
Anugrah, M. Y. M., & Anward, R. J. (2020).
Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Kota Dan Kabupaten Pada Kawasan Metropolitan Banjarbakula. JIEP:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi dan Pembangunan , 3 (1), 129-143. Arfianty, Desy. (23 Desember 2019). Pasang Surut Wacana Gambut Raya Serius Atau  Sekadar  Bargaining  Politik. Retrieved
from https://www.kanalkalimantan.com/ pasang-surut-wacana-gambut-raya-
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
serius-atau-sekadar-bargaining- politik/
Azikin,  A.  (2018).  Makna  Otonomi  Daerah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  Pada  Era Reformasi. Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan), 35-41.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Banjar, (2022).  Kabupaten  Banjar  dalam Angka  2022.  Martapura:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.
Budhi, S., Hidayah, S., Hamid, I., Aulia, S., &  Suwandi,  M.  A.  (2021).  Food Security of Banjar People In Facing Climate  Change  In  Sungai  Batang Village,  Banjar  District,  South Kalimantan. International  Journal of  Politic,  Public  Policy  and Environmental Issues , 1 (01), 37-44.
Burhan, R. (2020). Pemekaran sebagai arena konflik Ekonomi: Studi kasus Pada rencana  pemekaran  Provinsi  Luwu Raya. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 24-33.
Eriyanto, E. (2017). Teori Spiral Kesunyian dan  Negara  Transisi  Demokrasi: Sebuah  Pengujian  di  Indonesia. Jurnal  Komunikasi  Indonesia ,  13-
22.
Fadhilah,  Anang.  (5  Agustus  2018).  Lepas dari  Kabupaten  Banjar,  Gambut Raya  Ditarget  Berdiri  2022. Retrieved from https://kumparan.com/banjarhits/lep as-dari-kabupaten-banjar-gambut- raya-ditarget-berdiri-2022- 1533295225512257978/full
Giddens,  Anthony.  (1993).  Sociology.
Oxford: Polity Press .
Hanafi,  Imam.  (23  Januari  2022).  DOB Tanah  Kambatang  Lima  Murni Keinginan  Masyarakat.  Retrieved from https://kalsel.antaranews.com/berita /308213/dob-tanah-kambatang- lima-murni-keinginan-masyarakat Hendra, Y. (2019). Spiral of Silence Theory Versus  Perkembangan  Masyarakat suatu  Penjelasan  dan  Kritik  Teori. JURNAL  SIMBOLIKA:  Research and  Learning  in  Communication Study (E-Journal) , 5 (2), 106-117. Huda,  N.  matul,  &  Heryansyah,  D.  (2019).
Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan  Negara  Federal  Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 238–258 . Husaini, Ahmad. (5 Agustus 2018). Terganjal Aturan,  Pemekaran  Gambut  Raya Tidak  Bisa  Tancap  Gas.  Retrieved from https://jejakrekam.com/2018/08/05/ terganjal-aturan-pemekaran- gambut-raya-tidak-bisa-tancap-gas/
Khaitami,  Mustain.  (27  September  2016).
Tokoh  Gambut  Raya  Optimistis  3 Tahun  Terbentuk.  Retrieved  from https://banjarmasin.tribunnews.com /2016/09/27/tokoh-gambut-raya- optimistis-3-tahun-terbentuk
Koranbanjar.net.  (29  Desember  2021).  Jika Bupati  Banjar  Abaikan  Audensi Pemekaran,  Warga  Gambut  Raya Akan  Demo . Retrieved  from https://koranbanjar.net/jika-bupati- banjar-abaikan-audensi-pemekaran- warga-gambut-raya-akan-demo/
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Meyer,  Thomas.  (2012).  Kompromi:  Jalur Ideal  Menuju  Demokrasi. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) .
Morissan. (2013). Teori Komunikasi Individu Hingga  Massa .  Jakarta:  Kencana Prenada. Media Grup. Mosca, Gaetano. (1939). The Rulling Class.
New York: McGraw Hill .
Muqoyyidin,  A.  W.  (2016).  Pemekaran wilayah  dan  otonomi  daerah  pasca reformasi  di  Indonesia:  Konsep, Fakta  Empiris  dan  rekomendasi  ke Depan. Jurnal  Konstitusi,  10(2), 287-310 .
Noelle‐Neumann,  E.  (1974).  The  Spiral  of Silence A Theory of Public Opinion.
Journal  of  communication,  24(2), 43-51 .
Noelle-Neumann, E. (1991). The Theory Of
Public  Opinion:  The  Concept  Of The Spiral Of Silence. Annals of the International Communication Association , 14 (1), 256-287.
Noelle-Neumann,  E.  (1993). The  spiral  of silence: Public opinion--Our social skin . University of Chicago Press.
Nurita,  Dewi.  (12  April  2022).  Rapat Paripurna  Setujui  Tiga  RUU  DOB Papua  Jadi  Usul  Inisiatif  DPR. Retrieved from
https://nasional.tempo.co/read/1581 262/rapat-paripurna-setujui-tiga- ruu-dob-papua-jadi-usul-inisiatif- dpr/full&view=ok
Pareto,  Vilfredo.  (1935).  The  Mind  and Society. New York: Harcourt, Brace and World, 169-170.
Radar  Banjarmasin.  (30  September  2017). Berawal Tahun 90-an, Ini Nih Cerita Panjang  Gambut  Raya.  Retrieved
from https://kalsel.prokal.co/read/news/1 1485-berawal-tahun-90-an-ini-nih- cerita-panjang-gambut-raya/12
Rahmawati, R., Wibowo, B. Y., & Musahwi,
M.  (2018).  Spiral  of  silence  theory dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah. Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika , 4 (1), 13-24.
Rohmah, N. S. (2018). Elit Dan Pemekaran Daerah;  Konflik  Antar  Elit  Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. CosmoGov:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 4(1), 90-105.
Santoso,  Purwo,  Dkk.  2006. Perjuangan Menuju  Puncak  Kajian  Akademik Rencana  Pembentukan  Kabupaten Puncak  Pemekaran  Kabupaten Puncak  Jaya  Provinsi  Papua . Yogyakarta: Polgov Research Centre For Politics and Government FISIPOL UGM.
Suara Kalimantan. (5 Agustus 2018). Supian HK  Pimpin  Penuntutan  Pemekaran Gambut  Raya.  Retrieved  from https://www.suarakalimantan.com/ 2018/08/05/supian-hk-pimpin- panlak-gambut-raya/
Sugiarto,  E.  (2017). Menyusun  Proposal Penelitian  Kualitatif:  Skripsi  Dan Tesis . Yogyakarta: Suaka Media. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Utomo,  F.,  &  Pasha,  J.  A.  (2020).  Politik
Etnosentris  Semu  Dalam  Kasus Upaya  Pemekaran  Provinsi  (Studi Pada  Gerakan  Pemekaran  Provinsi Cirebon). Empower: Jurnal
PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index
Pengembangan  Masyarakat  Islam , 5 (1).
Widodo,  Hari.  (26  September  2016).  Ini
Penyebab  Wacana  Gambut  Raya
Tahun  1999  Gagal.  Retrieved  from https://banjarmasin.tribunnews.com /2016/09/26/ini-penyebab-wacana- gambut-raya-tahun-1999-gagal Widyanta, A. B. (2004). Problem Modernitas Dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel . Yogyakarta  :  Cinelaras  Pustaka Rakyat Cerdas.