## EPISTEMOLOGI  HUKUM  ISLAM  KONTEMPORER
1
Mahfudz Junaedi 2
Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Wonosobo

## Abstrak
Epistemologi  atau  teori  pengetahuan  adalah  membahas  secara  mendalam  segenap  proses  yang terlihat  dalam  usaha  manusia  memperoleh  pengetahun.  Ilmu-ilmu  keIslaman  sejak  awal penyebaran  agama  ini  mengalami  dinamika  yang  progresif.  Diantara  indikator  dinamika  ilmu- ilmu  Islam  dalam  konteks  kekinian  adalah  berkembangnya  berbagai  disiplin  keilmuan  Islam termasuk  didalamnya  ilmu  fikih  atau  hokum  Islam.    Bahkan  secara  inklusif  ilmu-ilmu  keislaman tidak hanya terbatas pada satu rumpun ilmu saja, tetapi semua ilmu yang berkembang dewasa ini. Tulisan ini bermaksud membahas terhadap salah satu ilmu Keislaman, yakni ilmu fikih dari sudut epistemologinya.  Yakni  tentang  struktur  dan  cara  kerja  dari  ilmu  ini.  Epistemologi  menurut Koento  Wibisono  Siswomiharjo,  merupakan  salah  satu  penyangga  eksistensi  ilmu.  Disamping ontologi dan aksiologi. Dikemukakannya tulisan ini untuk menunjukkan bahwa ilmu fikih sebagai ilmu yang mempunyai dua sisi pendekatan yakni normativitas dan historisitas, merupakan disiplin ilmu  yang  tidak  ahistoris.  Maksudnya  terlepas  dari  logika-logika  yang  layaknya  terpakai  dalam sebuah  science.  Disamping  itu  fikih  juga  dinamis,  inklusif,  dan  terbuka  dalam  memberikan jawaban-jawaban  tentang  persoalan-persoalan  keumatan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  Episteme  yang  berarti  pengetahuan  dan  logos  yang berarti teori. Epistemologi sering diartikan teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Ada beberapa isu utama  dalam  bidang  epistemologi  ini,  yaitu  pertama,  apa  yang  maksud  dengan  pengetahuan (Ilmu) Fiqih?, kedua, apa sumber pengetahuan itu?, ketiga, dari mana asal usul pengetahuan itu dan  bagaimana  kita  mengetahuinya?,  keempat,  apakah  pengetahuan  yang  diperoleh  benar  ?. Tulisan  ini  bermaksud  menjawab  beberapa  pertanyaan  di  atas,  berkaitan  dengan  epistemology hukum Islam, yakni dibatasi pada masalah struktur pengetahuan hukum Islam dan cara kerjanya, dan bagaimana penerapan hukum Islam dalam konteks Fikih Indonesia. Kata kunci : Epistemologi, Hukum Islam, Fikih Indonesia.

## Abstract
Epistemology  or  theory  of  knowledge  discusses  deeply  the  visible  process  on  human’s  effort  to obtain knowledge. The science of Islam has experienced progressive dynamics since the beginning of its spread. Among the indicators of Islamic science within the present context, the development of  a  number  of  Islamic  science  disciplines  which  included  in  it  is  the  science  of  fikih  or  Islamic law. Even Islamic science is inclusively not limited on one science family only, but also on many developing knowledge today. This writing is intended to discuss one of Islamic sciences which is fikih science through its epistemological perspective. It is the structure and the ways of working of this science. According to Koento Wibisono Siswomiharjo, epistemology is one of props of science existence besides ontology and axiology. The statement of this writing is to show that fikih science is  a  science  with  two  sides  of  approaches,  they  are  normativity  and  historicity  which  are  not ahistorical discipline of science. It means to  be apart from the logics as much used in a science. Besides, fikih is also dynamic, inclusive, and open in delivering answers related to the problems of humanity.  As  it  is  comprehended  that  epistemology  is  originated  from  Greek,  Episteme  means knowledge  and  logos  means  theory.  Epistemology  is  often  described  as  theory  of  knowledge  or philosophy of science. There are some principal issues in this epistemology field, first, what does the meaning of fikih (science) knowledge? Second, what is the source of knowledge? Third, where is  the  origin  of  knowledge  and  how  do  we  know  it?  Fourth,  is  the  knowledge  obtained  correct? This writing has the intention to answer some questions above in the regard to the epistemology of Islamic law, which is limited on the issues of the structure of Islamic law and the ways of working, and how the application of Islamic law within the context of Indonesian Fikih. Keywords: Epistemology, Islamic Law, Indonesian Fikih
1 Judul  tulisan  di  atas  merupakan  bagian  serpihan  dari  tulisan  disertasi  yang  sedang  proses  penyelesaian  dari  tema besar “ Epistemologi fikih mazhab Indonesia : Studi atas Pemikiran Hazairin”.
2 Dosen Tetap Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Wonosobo

## A. Pendahuluan
Epistemologi,  dari episteme (pengetahuan)  dan logos (kata/pembicaraan/ilmu)  adalah  cabang “filsafat”  yang berkaitan dengan asal,  sifat,  karakter dan jenis “pengetahuan”. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau  Teori  Pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  hakikat  dari  ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui  akal  dan  panca  indera  dengan  berbagai  metode,  diantaranya;  metode  induktif,  metode deduktif,  metode  positivisme,  metode  kontemplatis  dan  metode  dialektis.  Bagaimana  dengan epistemologi hukum Islam sekarang ini, sehinga hukum Islam perlu didekatkan dengan teori sistem, dan metologi guna menjawab terhadap perkembangan masyarakat global sekarang ini.
Perjalanan  dan  perkembangan  hukum  Islam  tidak  hanya  terjadi  pada  masa  awal-awal    Islam, tetapi dinamika dan pembaharuan hukum Islam masih berlanjut sampai sekarang. Salah salah faktor yang  memungkinkan  terjadinya  pembaharuan  hukum  Islam  adalah  pengaruh  kemajuan  dan pluralitas  sosial-budaya  dan  politik  dalam  sebuah  masyarakat  dan  negara.  Semenjak  umat  Islam memasuki dunia modern – seiring dengan munculnya masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  –  para  pemikir  hukum  Islam    berpendapat  bahwa memegangi doktrin dari satu mazhab hukum saja tidak lagi memadahi. Karena itu kemudian mereka melakukan takhayyur dalam  menjawab  suatu  masalah  hukum  yang  dihadapi,  yaitu  proses  seleksi terhadap pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks zaman. Namun demikian, takhayyur bukan ijtihad, tetapi sebagai proses awal umat  Islam  meninggalkan  masa jumud dan  fanatik  mazhab  yang  hampir  delapan  setengah  abad (dari pertengahan abad 4 H sampai dengan akhir abad 13 H). 3
Langkah yang agak maju dari proses takhayyur adalah melakukan interpretasi khusus terhadap perintah-perintah  tertentu  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  sebagai  antisipasi  dalam  jawaban terhadap dinamika dan perkembangan masyarakat modern. Interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan  Sunnah  Nabi  pada  dasarnya  hanyalah quasi-ijtihad ,  karena  belum  menggunakan  metode, pendekatan  yang  sistematis  dan  konsisten.  Prinsip takhayyur dan quasi-ijtihad berusaha  untuk menghasilkan  ketetapan  hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  modern,  namun  keduanya tidak  ditopang  oleh  metodologi  yang  sistematis  dan  terpadu, 4 sehingga  sering  menimbulkan inkonsistensi  penalaran  dan memberi kesan oportunis  yang merupakan hanya sifat  sementara atau tumbal sulam bagi masalah hukum Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Tawaran  metodologi  dari  berbagai  ulama  dan  para  pemikir  hukum  Islam  yang  berbeda  dari metodologi  ulama  klasik  baru  muncul  pasca  Muhammad  Abduh  (w.  1905  M).  Atas  pengaruh pemikiran  Muhammad  Abduh  yang  rasional  dan  liberal  yang  kemudian  muncul  tawaran-tawaran metodologi baru yang berusaha menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya (al-Qur’an dan as- Sunnah)  untuk  menyesuaikan  dengan  dinamika  dan  perkembangan  kemajuan  zaman.  Perumusan tafsir dan kajian terhadap al-Qur’an selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan ekselerasi  perkembangan  kondisi  sosial-budaya  dan  peradaban  manusia.  Hal  ini  terbukti  dengan mnculnya  karya-karya  tafsir,  mulai  dari  yang  klasik  hingga  kontemporer,  dengan  berbagai  corak, metode, dan pendekatan yang digunakan.
Beberapa  tawaran  metodologi  baru  dalam  mengkaji    al-Qur’an  terutama    dari  kelompok Liberalisme Religius yang lebih menekankan pada hubungan dialektis antara perintah-perintah teks wahyu dan realitas masyarakat modern; pendekatan yang digunakan adalah memahami wahyu baik dari  sisi  teks  maupun  konteksnya.  Hubungan  antara  teks  wahyu  dan  masyarakat  modern  tidak
3 Awal  munculnya  pemikiran  hukum  Islam  pada  masa  modern    ini,  menurut  Abdul  Wahhab  Khallaf  dimulai  pada akhir abad 13 H di Turki Usmani dan kemudian di Mesir. Abd al-Wahhab Khallaf, Khulashah Tarikh at-Tasyri’ al- Islamiy (Jakarta : al-Majlis al-A’la al-Indunisi li ad-Da’wah al-Islamiyyah, 1968), hlm. 103-105.
4 Agus  Moh.  Najib, Evolusi  Syari’ah  :  Ikhtiar  Mahmoud  Taha  bagi  Pembentukan  Hukum  Islam  Kontemporer , (Yogjakarta, Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. 4
disusun  melalui  interpretasi  literalis,  melainkan  melalui  interpretasi  terhadap  jiwa  dan  pesan universal  yang  dikandung  oleh  teks  wahyu.  Tawaran  beberapa  metodologi  dalam    melakukan istimbath    hukum  Islam  sebagai  pengejawantahan  dari    pembaharuan    hukum    Islam  akan menambah semakin terbukanya hukum Islam  dalam memberikan solusi-solusi pemecahan masalah hukum Islam para era-global sekarang ini.
Kalau  dicermati  secara  historis  pembentukan  hukum  Islam  ( fiqh )  banyak  dipengaruhi  oleh kondisi  ruang/tempat  dan  kondisi  umat  Islam  dengan  mengambil  contoh  wilayah  yang  sekaligus dianggap sebagai mazhab, yakni Hijaz , Kufah, dan Mesir, maka jelas sekali peran dan pengaruhnya dari elemen-elemen sosial-budaya dan politik terhadap para fuqaha’ (para ahli hukum Islam) dalam merumuskan dan melakukan istimbath hukum Islam. Mereka sering kali merumuskan tafsiran ayat- ayat  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  dalam  konteks  sosial  budaya,  ekonomi  dan  politik. 5 Meskipun demikian, rumusan sistematika tafsiran itu – dalam teori hukum Islam ( Ushul Fiqh ) – baru muncul sejak  Asy-Syafi’i    (w.  204/820)  dengan  karyanya Ar-Risallah ,  yang  menawarkan  teori qiyas . Perkembangan berikutnya, pembaharuan hukum  Islam dirumuskan oleh Al-Ghazali (w. 505/1111) yang  mengembangkan  teori mashlahah ,  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh  Asy-Syathibi  (w. 90/1138).    Demikian    juga  muhammad  ‘Abduh  (w.1903)  sebagai  saah  satu  pembaharu  (awal modern) telah merekonstruksi rasionalisme klasik. 6
Pembaharuan hukum Islam tersebut terus dikembangkan dan sekaligus  telah mendorong para pemikir  muslim  kontemporer,  seperti  Fazlur  Rahman,  Muhammad  Arkoun,  Abdullah  Ahmed  an- Na’im,  Hassan  Hanafi,  Asghar  Ali  Engineer,  Nash  Hamid  Abu  Zaid,  dan  Muhammad  Syahrur untuk  mendekonstruksikan    dan  sekaligus  merekonstruksi  metodologi  hukum  Islam  dan menafsirkan  kembali al-Qur’an yang lebih sesuai dengan tantangan dan tuntutan  zaman.  Adapun untuk mengurai kembali dalam gerakan pembaharuan hukum Islam  dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok : Pertama , yakni kelompok yang menganut paham legal theorists 7 yang berpendapat bahwa  untuk  membenahi  ketertinggalan  hukum  Islam  dan  untuk  menyesuaikan  dengan  keadaan aktual harus membuka pintu ijtihad secara bebas tanpa terikat dengan aturan yang lebih dikenal di kalangan  para  mujtahid  tradisional.  Kelompok  ini  menghendaki  perubahan  total,  dan  tidak  peduli teks itu adalah al-Qur’an ataupun as-Sunnah. Untuk sampai kepada maksud tersebut, mereka sering kali  menciptakan  berbagai  kaidah-kaidah  baru.  Akan  tetapi,  upaya  penafsirannya  sering  dianggap sesat  –  walaupun  telah  memunculkan  corak  baru  dalam  pemikiran  hukum  Islam  –  karena  telah mampu  memberikan  tawaran  yang  meyakinkan,  baik  dari  segi  sumber,  metode  maupun aplikasinya. 8
Kedua , kelompok ahli hukum Islam yang menempatkan teks al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pijakan  utama  dalam  menemukan  segala  aktivitas  kehidupannya.  Ketentuan-ketentuan  teks  al-
5 A. Qodri A.Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogjakarta : Gema Media, 2002). Hlm., 32-33
6 Pendapat yang menyebutkan bahwa   As-Syafi’i sebagai pendiri ilmu ushul al-fiqh adalah berkembang di kalangan pengikut  mazhab  Asy-Syafi’i,  sedangkan  dikalangan  pengikut  mazhab  Hanafi,  Syabani,  dan  Abu    Yusuf    justru cenderung  memperoalkan  hal  tersebut  dan  telah  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  pengembangan ilmu ushul al-fiqh , jauh sebelum rumusan ilmu ushul al-fiqh dikembangkan oleh Asy-Syafi’i. Pendapat ini hanyalah dalam  penyusunan  ilmu ushul  al-fiqh mana  yang  lebih  sistematis  sebagai  rujukan  dalam  melakukan  istimabth (Ijtihad) hukum Islam.  Farouq Abu  Zaid, Hukum Islam Antara tradisonalis dan Modernis ( Jakarta, P3M,  1986), hlm, 1-10
7 Kelompok yang ahli dalam ilmu ushul al-fiqh . Kecenderungan kelompok ini mengutamakan akan daripada wahyu. Dalam ilmu ushul al-fiqh , tradisi berpikir ini telah dipelopori oleh ‘Umar, Abu Hanifah, Rasyid Ridla, Muhammad ‘Abduh,  Ahmad  Khan, dan ‘Ali  ‘Abd al-Raziq.  Leonard  Binder, Islamic  Liberalism  :  A  Critique  of  Development Ideologies (London ; The University of Chicago Press, 1988), hlm., 24-25; HasanAt-Turabi, Fiqh Demokratis; Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populi s, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 51-73
8 Satria  Effendi  M,  “Ijitihad  Sepanjang  Sejarah  Hukum  Islam:  Memposisikan  K.H.  Ali  Yafie”,  dalam  Jamal  D. Rahmad, (ed), Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 Tahun KH. Ali Yafie (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 154; Asy-Syafi’i mengatakan  bahwa  tekslah  yang  harus  dijadikan  pedoman  (baca; al-qiyas ),  bukan istihsan (atau maslaha h)  yang merupakan prosuk akal. Muhammad bin Idri Asy-Syafi’I, Ar-Risalah , Ahmad Muhammad Sakir (ed.) (Bairut : Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 507.
Qur’an  dan  as-Sunnah  yang  jelas  dan  rinci  dan  kitab-kitab  karya  ahli  hukum  Islam  tradisional diterima  tanpa  dilakukan  interpretasi  ulang.  Karena  cara  berpikirnya  tekstual  dan  ukuran kebenarannya hanya disesuikan dengan kehendak Allah ( Will of God ), kelompok ini dikategorikan sebagai pemikir “ tekstual-teosentris ” atau “ tekstual-tradisional ”. Cara berpikir inilah yang diyakini tidak akan mampu memberikan solusi yang memadahi dalam menjawab realitas konkret saat ini. 9 Berangkat  dari  latar  belakangan  pemikiran  di  atas,  penulis  hendak  memetakan  kembali pemikiran-pemikiran  hukum  Islam  kontemporer  dalam  rangka  menemukan  kembali  epistemologi hukum  Islam  kontemporer  dalam  menjawab  persoalan-persoalan  modern,  sehingga  cara  untuk mendapatkan  ilmu  pengetahuan  dalam  rangka  menemukan  kebenaran  hukum  Islam  yang  sesuai dengan realitas kekikinian

## B. Epistemologi, Pendekatan dan Metode Kajian.
Istilah  epistemologi  yang  digunakan  dalam  tulisan  makalah  ini,  seperti  yang  sering  dipahami banyak  kalangan,  adalah  sebuah  cabang  ilmu  filsafat  yang  secara  khusus  mengkaji  teori  ilmu pengetahuan  (hukum  Islam),  yang  meliputi  kajian  tentang  hakikat  ilmu,  sumber-sumber  ilmu ( sources og knowledge ), metode ( method ), dan uji kebenaran suatu ilmu pengetahuan (verifikasi). 10 Sedangkan “hukum Islam”,  adalah  mencakup semua aspek dan secara integral dari cakupan istilah dan  pengertian    dari  “ syari’ah ”,  “fiqh”,  dan  “ ushul  al-fiqh ”  sebagai  metode  dalam  melakukan istimbath (ijtihad)  sehingga  menghasilkan  hukum  Islam  (fiqh)  yang  meliputi  hampir  semua  aspek kehidupan  umat  manusia,  maupun  hal-hal  yang  masuk  kategori habl  min  Allah (hubungan  umat manusia dengan Allah). 11
Menurut Noel J. Coulson, 12 “hukum Islam” terbagi menjadi dua bagian : hukum Tuhan ( divine law ) dan hukum para faqih ( jurist law ). Yang pertama berkaitan dengan  hukum-hukum yang telah ditetapkan  oleh  Allah  dan  bersifat absolute ,  sedangkan  yang  kedua  adalah  hukum-hukum  yang diperoleh dari hasil pemahaman manusia yang bersifat historis dan tidak sakral. 13 Dengan demikian, epistemologi  hukum  Islam  pada  dasarnya  meliputi  pembahasan  “sumber  pengambilan  hukum, metode  yang  digunakan  untuk  mencetuskan  atau  menghasilkan  hukum,  dan  aplikasinya  dengan tujuan  mentransfromasikan  ketentuan-ketentuan  teks  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  menjadi  sebuah sistem norma-norma yang dapat ditegakkan di masa kini. Adapun upaya transformatif ini dilakukan dengan  menggunakan  teori-teori  ilmu  pengetahuan  ( kontemporer )  yang  telah  berkembang  dan dikembangkan oleh para pemikir Islam, termasuk teori dari hermeneutika fenomnologi .
Sedangkan  istilah  kontemporer  dalam  pembahasan  tulisan  ini  berarti  era  masa  kini,  zaman sekarang,  atau  yang  bersifat  kekinian.  Kontemporer  lahir  dari  modernitas  sehingga  istilah  modern dan  kontemporer,  mekipun  merujuk  para  dua  era,  kedunya  tidak  memiliki  penggalan  waktu  yang pasti. 14 Adapun batasan pemikiran kontemporer (terutama di dunia Arab) dimulai pada tahun 1967, yakni  sejak  kekalahan  dunia  Arab  oleh  Israel.  Saat  itu  pula  Arab  mulai  sadar  akan  dirinya,  lalu
9 Dalam kelompok ini garis utama ulama tardisional yang telah menyusun metodologi untuk menafsirkan Al-Qur’an As-Sunnah.  Dan  ulama  pertama  yang  meletakkan  dasar  metodologi  pembacaan  teks  adalah  Asy-Syafi’i  melalui kitabnya, Ar-Risalah . Bangunan ushul al-fiqh ini mencapai fase kematangannya dari para pengikutnya. Sebab, teori interpretasi  hukum  ini  memiliki  kesamaan  dengan  teori  interpretasi  para  ahli  hukum  Islam  ( fuqaha’ / mujtahid ) tradisional, walaupun mereka juga telah menerapkan teori nasikh dan mansukh , dan membedakan teks AlQur’an dan Sunnah yang qath’i dengan yang zahnni , serta ‘amm dengan yang khashsh .
10 Lhat Paul Edward (ed.), The Encyclopedia f Phiosophy, II ,  (New York : Mac-millan Publishing Co. 1972), hlm. 6; Harold H. Titus, dkk., Persoalan-Persoalan Filsafat , (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hlm. 87-188.
11 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional …., hlm. 1-4
12 Coulson, Conflicts and Tensions ….., hlm. 3
13 Menurut  Mohammed  Arkoun,  ajaran  Islam  terbagi  dua  bagian  : at-Turast dengan  T  besar  yang  dianggap  sakral, wahyu  Allah, absolute ,  dan at-Turast dngan  t  kecil  yang  tidak  sakral  dan  bersifat  historis  karena  produk  sejarah manusia. Mohammed Arkoun, Al-Fikr al-Islami Qura’ah ‘Ilmiyyah , terj, Hasyim  Shaleh  (Bairut : Markaz al-Inma al-Qaumi, 1987) hlm., 17 dan 18.
14 AS. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , (Britain: Oxford University Press, 1987), hlm. 184.
muncul berbagai kritik diri ( an-naqd adz-dzati ) di sana-sini untuk melakukan reformasi diri, antara lain dengan menjelaskan faktor-faktor penyebab kekalahannya atas  Israel. 15
Berdasarkan uraian di atas pendekatan dan metode kajian terhadap epistemologi hukum Islam kontemporer adalah menjelaskan secara komparatif tentang hakekat hukum Islam, serta bagaimana metode dan hasil (validitas) ijtihad hukum Islam yang muncul di era kontemporer. Jadi problem inti dalam  penulisan  makalah  ini  adalah  masalah  pemberian  makna,  produksi  makna,  dan  keabsahan dalam melakukan ijtihad dan penafsiran ( hermeneutika ) terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah.

## C. Konsep Syari’ah, Fiqh dan Hukum Islam

## 1. Syari’ah
Kata “syari’ah” semula mempunyai arti “jalan kepada sumber air” atau “lembah yang menurun menuju  air”  secara  harfiyah,  kata syara’a berarti  “menggambar  jalan  yang  jelas  menuju  kepada sumber air”. Dalam penggunaan  yang bersifat keagamaan, kata ini berarti  “jalan kehidupan yang baik”,  yakni  nilai-nilai  keagamaan  yang  dinyatakan  secara  fungsional  dan  dalam  makna  yang konkret, yang bertujuan mengarahkan perilaku kehidupan manusia. 16 Sedangkan istilah, “syari’ah” mempunyai  beberapa  pengertian  : Pertama ,  syari’ah  menurut  Mahmut  Syaltut,  adalah  hukum- hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditujukan bagi segenap hamba-Nya untuk  diikuti. 17 Kedua ,  syari’ah  menurut  Muhammad  Sa’id  ash-Ashmawi,  pada  awalnya  berarti “jalan  Allah  ( the  way  of  God ).  Pengertian  itu  mencakup  aturan-aturan  hukum  yang  diwahyukan dalam  Al-Qur’an  dan  aturan-aturan  yang  termuat  dalam  Hadits,  dan  selanjutnya  tafsir,  pendapat, ijtihad,  fatwa  ulama,  serta  keputusan  hakim. Ketiga ,  syari’ah,  menurut  Amir  Syarifuddin,  adalah hukum  atau  aturan  hukum  yang  ditetapkan  Allah  yang  menyangkut  tingkah  laku  manusia. Pengertian ini dibedakan dengan tasyri’ yang berarti penetapan hukum atau aturan tersebut. 18 Dan Keempat ,  Syari’ah,  menurut  An-Na’im  merupakan  hasil  penafsiran  yang  berjalan,  baik  secara lambat,  gradual  maupun  spontan  terhadap  al-Qur’an,  dan  juga  hasil  pengumpulan,  verifikasi  dan penafsiran terhadap Sunnah selama masa tiga abad pertama Islam.
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  pengertian  syari’ah  memiliki  makna  yang  luas  seluas  makna agama.  Namun  perkembangan  lebih  lanjut,  syari’ah  lalu  lebih  menyempit  pada  hal-hal  yang menyangkut  aturan-aturan  praktis,  materi  hukum,  yang  sudah  pasti  tiap-tiap  agama  memiliki syari’ah  yang  berbeda-beda,  dan  biasanya  berkaitan  dengan  kewajiban,  perintah  dan  larangan. Dalam  arti  yang  seperti  ini,  syari’ah  adalah  sebuah  ketentuan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  al- Qur’an dan Sunnah, atau sebuah ketentan hukum yang merupakan hasil interpretasi para ahli hukum Islam  terhadap  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  baik  yang  berhubungan  dengan  Allah  maupun  dengan sesama  manusia,  baik  persoalan  keagamaan  maupun  keduniaan.    Pergeseran  eksistensi syari’ah sebagai hukum-hukum ketetapan Allah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang  bersifat  pokok,  universal  yang  tidak  terbatas  pada  ruang  dan  waktu,  menjadi  hukum  yang temporer,  rinci  yang  hanya  mengatur  tentang  perbuatan  wajib,  larangan,  sunnah,  makrum,  dan muban  ( al-‘Af’alul  al-khamsah ).  Akan  mengurangi  hakekat  syari’ah  sebagai  hukum  yang  bersifat universal.
Memahami  makna syari’ah sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  An-Na’im  memiliki kesamaan dengan pandangan R.S. Khare yang mengatakan bahwa syari’ah adalah formulasi hukum yang  berjalan  dalam  waktu  lama.  Di  samping  itu,  pandangan  An-Na’im  juga  memiliki  kesamaan dengan pandangan dengan Ash-‘Ashmawi yang memasukkan unsur tafsir, ijtihad, fatwa ulama, dan
15 Issa J. Boulatta, Trends and Issues in Contemporary Thought ,(T.tp. : SUNY, 1990), hlm. x
16 Kata  syari’ah  menucul  dalam  beberapa  ayat  al-Qur’an  seperti  pada  surat  al-Ma’’idah  :  48;  asy-Syura  :  13  dan  al- Jasiyah  :  18  yang  mengandung  arti  jalan  yang  jelas  yang  membawa  kepada  kemenangan.  Fazlur  Rahman, Islam (Garden City : Anchor Books, 1968), hlm. 117; Amir Syarifuddin, “Pengertian da  Sumber Hukum Islam”, dalam Ismail Muhammad Syah, et.al. (peny.), Filsafat Hukum Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 11-12.
17 Mohammad  Syaltut, Al-Islam  :  ‘Akidah  wa  Syari’ah (terj)  Bustami  A.  Gani,  B.  Hamdany  Ali  (Jakarta  :  Bulan Bintang, 1968), hlm. 21
18 Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam”, dalam Ismail Muhammad Syah (et.al.), Filsafat Hukum Islam …., hlm. 13.
keputusan-keputusan  hakim  dalam  wacana  syari’ah. 19 Maka  dalam  konteks  ini, syari’ah merupakan hasil pemahaman tentang Islam yang dipengaruhi kondisi historis tertentu. Pemahaman pemikir modernis saat ini juga mungkin dan bisa dibenarkan dalam perspektif  Islam  sebagaimana halnya  rumusan  pemikiran    tradisonal    tentang syar’iah yang  telah  diterima  dan  diakui  di  masa lampau.
2. Fiqh
Secara harfiyah, kata fiqh berarti “ paham yang mendalam”. Bila kata paham dapat digunakan untuk  hal-hal  yang  bersifat  lahiriyah,  maka fiqh berarti  paham  yang  menyampaikan  ilmu  lahir kepada  ilmu  batin.  Karena  itu,  dapat  disebutkan  bahwa fiqh tentang  sesuatu  berarti  mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya. 20 Fiqhu (paham) itu tidak   sama pengertiannya dengan ilmu walaupun  timbangan lafadz -nya  adalah  sama.  Paham  adalah  pikiran  yang  baik  dari  segi kesiapannya menangkap sesuatu yang dituntut walaupun belum menjadi ilmu. Ilmu bukanlah dalam bentuk yang zhanni dalam dirinya.
A.Qodri  A.  Azizy  juga  menyebutkan  bahwa fiqh berarti  “paham”  ( understanding )  yang menjadi  kebalikan  dari,  dan  sekaligus  menjadi  suplemen  terhadap  “ ilm ”  (menerima  pelajaran) terhadap  al-Qur’an  dan  Sunnah.  “ ilm ”  diartikan  dengan  menerima  pelajaran,  karena  proses memperolehnya  melalui  riwayat  penerimaan,  seperti  menerima  esensi  al-Qur’an  atau  Sunnah. Penerimaan  ini  tidak  melalui  pemikiran  atau  pemahaman,  namun  melalui  riwayat.  Ini  berbeda dengan  memberi  hukum  terhadap  suatu  kasus  dengan  cara  menafsirkan  al-Qur’an  dan  Sunnah. 21 Dari  beberapa  istilah fiqh yang  dikemukakan  oleh  para  pemikir  Islam,  ulama  dan  sarjana  Islam, yang  pada  intinya,  fiqh  merupakan  sebuah  disiplin  ilmu  yang  membicarakan  suatu  pengetahuan hukum  Islam.  Sedangkan sebuah displin,  ia  adalah produk pengetahuan fuqaha’ (para  ahli hukum Islam)    atau mujtahid yang  didalamnya  diandaikan  adanya  proses  teoritik  untuk  menuju  produk akhir.  Maka  fiqh  sebagai  hasil  ijtihad  dalam  cara  memperoleh  dan  hasilnya  memiliki  dua kemungkinan yaitu : “benar” dan “salah” karena fiqh merupakan hasil pemahaman yang mendalam ( ijtihad ) yang tidak dapat dilepaskan dari teks dan konteks pada saat teks tersebut dipahami (ijtihad) disesuaikan dengan sosio-kultural, dinamika dan perkembangan masyarakat pada saat fiqh tersebut ditetapkan sebagai yurisprodunsi hukum Islam.

## 3. Hukum Islam
Secara  etimologis  maupun  terminologis,  istilah  hukum  Islam  adalah  mencakup  berbagai persoalan  hidup  manusia,  baik  yang  menyangkut  urusan  dunia  maupun  urusan  akhirat.  Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, syari’ah dan fiqh . Syari’ah memiliki ketekaitan yang lebih besar  dengan  wahyu  ilahi,  sedangkan fiqh merupakan  produk  akal  manusia  atau  pengetahuan tentang  ketentuan  praktis syari’ah yang  diambil  dari  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Dengan  demikian, hukum  Islam  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bagian: Pertama ,  ketentuan-ketentuan  (hukum) Islam  yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian  ini  merupakan  wilayah syari’ah . Kedua ,  ketentuan-ketentuan  Islam  yang  diformulasikan melalui penguaraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqh.
Beberapa  ulama’ atau pemikir hukum  Islam  berpendapat,  bahwa hukum  Islam  baik  dalam  al- Qur’an  dan  literatur  hukum  dalam  Islam,  kata  hukum  Islam    tidak  dijumpai  sama  sekali,  karena istilah  hukum  diartikan  sebagai  sebuah  kumpulan  aturan,  baik  berupa  hasil  pengundangan  formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota
19 Mengutif pendapat  An-Na’im menyitir pendaoat Taha, berpendapat : “Isi(pesan) al-Qur’an dan Sunnah melahirkan dua  level,  yang  pertama  merupakan  periode  awal  di  Makkah,  dan  bagian  berikutnya  periode  Madinah  …  Pesan, Makkah  sebenarnya  merupakan  pesan  abadi  dan  fundamental  dalam  Islam,  yang  menekankan  (pemeliharaan) martabat selueuh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras, dan lainnya.
20 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam , (Padang : Angkasa Raya, 1990), hlm. 15
21 A. Qodri A. Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional ….., hlm. 2-3
atau  subjeknya. 22 Kalau  pengertian  hukum  tersebut  dihubungkan  dengan  Islam,  maka  “hukum Islam” adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu dan Sunnah Rasul – baik yang langsung maupun yang tidak langsung – yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus  dikerjakan  oleh  umat  Islam. 23 Di  samping  itu,  hukum  Islam  juga  harus  memiliki  kekuatan untuk  mengatur,  baik  secara  politis  maupun  sosial,  sehingga  peran  negara  memiliki  kompetensi dalam menegakkan aturan tersebut.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  bisa  diklasifikasikan  menjadi  dua  tingkatan  : Pertama ,  hukum  Islam  yang  berarti al-nushush  al-muqaddasah (tek-teks  suci)  dalam    al-Qur’an dan Sunnah  al-Mutawatirah (Sunnah Mutawatir ). Kedua ,  hukum  Islam  yang  merupakan  produk penafsiran seseorang terhadap an-nushush al-muqaddasah (teks-teks suci)  yang terdapat dalam al- Qur’an  dan Sunnah al-Mutawatirah . 24 Dari  uraian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam yang berarti an-nushush al-muqaddasah –  yang meminjam istilah Iskandar Usman  – adalah pesan Islam  yang  abadi  dan  fundamental  ( the  eternal  and  fundamental  massage  of    Islam ),  sedangkan hukum  Islam  yang  bukan an-nushush  al-muqaddasah adalah  produk  interpretasi  (penafsiran) para ahli  hukum  Islam.  Dalam    hal    penafsiran    banyak  dipengaruhi  pada  paradigma,  sudut  pandang, serta kondisi sosio-kultural pada saat para ahli hukum Islam atau  mujtahid melakukan interpretasi atas teks al-Qur’an dan Sunnah.
Maka  hukum  Islam  mencakup  semua  persoalan  termasuk  masalah  keyakinan,  ibadah  ( ritual ), etika dan hukum itu sendiri, urusan yang menyangkut dunia maupun urusan akherat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, syari’ah dan fiqh . Penggunaan istilah syari’ah dan fiqh ini dalam praktiknya  selalu  dianggap  sama,  karena  sama-sama  mengatur  hukum  tentang  perbuatan  manusia yang telah memenuhi syarat sebagai taklif .

## D. Epistemologi Hukum Islam Kontemporer
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  depan,  bahwa  pembahasan  epistemologi  terhadap  hukum Islam ( fiqh ) adalah tentang struktur ilmu pengetahuan (hukum Islam) yang menelaah aspek sumber (al-Qur’an,  as-Sunnah),  metode    dan  aplikasinya.  Untuk  itu,  ilmu  pengetahuan  tidak  dapat dilepaskan  dari  sebuah  paradigma  dalam  setiap  disiplin  ilmu  diniscayakan  adanya  asumsi metodologis 25 ,  sehingga  teori  dan  sains  bergantung  pada  paradigmanya.  Demikian  juga perkembangan  sebuah  ilmu  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  dari  sebuah  paradigma.  Ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya hukum Islam ( al-fiqh ) yang dikembangkan proses ijtihad 26 di era modern  atau  kontemporer,  dengan  menggunakan  metodologi  ( ushul  al-fiqh )  sebagai  bentuk penemuan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  konteksnya.  al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  Islam dan    teks  atau  ayat    al-Qur’an  yang  terbatas  dengan  konteks  yang  tidak  terbatas  selalu  dilakukan upaya  oleh mujtahid atau mufassir sehingga  proses  menemukan  hukum  Islam  dan/  atau  tafsir merupakan  sebuah  proses  yang  tidak  pernah  selesai  sampai  hari  kiamat.  Proses  menemukan ( istimbath ) hukum Islam atau ijitihad , baik sebagai produk maupun proses ijtihad terus berkembang seiring  dengan  perkembangan  dan  perubahan  zaman.  Demikian  pula,  proses ijtihad melalui penafsiran  al-Qur’an  diupayakan  terus  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya  ilmu
22 Faturrahman Djail, Filsafat Hukum Islam ……, hlm. 12.
23 Hukum Islam sebagai koleksi daya upaya  para  ahli hukum untuk menerapkan syari’ah atas kebutuhan masyarakat; M.  Hasbi  ash-Shiddieqy, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta  :  Bulan  Bintang,  1975)  hlm.  44;  kata  hukum  Islam meruakan  terjemahan  dari  term  “ Islamic  law ”  yang  berasal  dari  pemikir  hukum  Barat  yan  disejajarkan  dengan istilah Roman Law , dan umumnya para sarjana Barat non-Muslim  menggunakan sebagai terjemahan dari fiqh atau fiqh Islam; Djamil, Filsafat Hukum Islam…., hlm. 11.
24 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam ….., hlm., 103-104
25 Asumsi  inilah  yang  akan  dipergunakan  dalam  analisisnya,  menurut  Thomas  Kuhn,  sebagaimana  dikutif  oleh  Ian Barbour.  Sehingga  istilah  “paradigma”  (paradigm)  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Yunani:  paradigma  dapat diartikan  sebagai  cara  memandang  sesuatu,  totalitas  preis-premis  dan  metodologis  yang  menentukan  suatu  suatu ilmiah.
26 Menurut Al-Syirazi : menemukan hukum Islam yang caranya dengan ijtihad , dan ijtihad meupakan salah satu topik yang tidak pernah dilewatkan dalam ilmu ushul al-fiqh .
pengetahuan  dan  perkembangan  paradigma  ilmu  pengetahuan  untuk  menemukan  kebenaran sebagaimana  yang  diisyaratkan  oleh  Allah  melalui  al-Qur’an.  Ada  beberapa  konstruk  dalam melakukan ijtihad dalam  rangka  menemukan  hukum  Islam  ( fiqh )  dan  tafsir  al-Qur’an  pada  era kontemporer ini,  antara lain :
1. Ijtihad dan Metode Tafsir Kontemporer.
Epistemologi sebagai cara memperoleh pengetahuan hukum Islam memiliki fokus pembahasan tentang  aspek  sumber,  metode  dan  aplikasi. 27 Jujun  S.  Suriasumantri  mengatakan  bahwa epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam seluruh proses yang terlihat dalam usaha  manusia  untuk  memperoleh  pengetahuan.  Karena  ilmu  merupakan  sebagaian  dari pengetahuan,  yaitu  pengetahuan  yang  memiliki  karakter  tertentu,  maka  ilmu  juga  dapat  disebut pengetahuan  keilmuan.  Sehingga  istilah  yang  digunakan  adalah science (ilmu)  untuk membedakannya dengan knowledge (pengetahuan). 28
Dari  segi  pengetahuan,  ilmu  lebih  bersifat  kegiatan  daripada  sekadar  produk  yang  siap dikonsumsi. Kata sifat “keilmuan” lebih mencerminkan hakikat ilmu daripada istilah ilmu sebagai kata  benda.  Kegiatan  ilmu  adalah  dinamis,  demokratis  dan  tidak  statis  –  walaupun  biasanya memiliki  aksentuasi  pada  persoalan  empiris. 29 Demikian  juga  kegiatan  keilmuan  dalam  bidang ijtihad  hukum  Islam  dapat  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  dalam menetapkan sumber,  teknik/metode dan aplikasinya, baik dalam teori hukum Islam ( ushul al-fiqh ) maupun hukum Islam ( fiqh ).
Kalangan  ulama  tradisional  telah  memunculkan  pembahasan  seputar  tiga  hal,  yaitu  aspek sumber,  metode  dan  aplikasi  dengan  pendekatan  pada  penekanan  problem  yang  lebih tekstual- partikular-teosentris ketimbang realitas-empiris-rasional . Bahwa sumber hukum Islam adalah teks al-Qur’an  sebagai  sumber  pertama  dan  Sunnah  sebagai  sumber  kedua,  khususnya  terhadap  teks rinci  dan  jelas  sebagai  pijakan  dasar  di  dalam  menghadapi  teks  yang  umum 30 .  Ulama  tradisional dalam mengkaji dan melakukan istimbath (mengeluarkan hukum Islam) dengan cara menggunakan keumuman  teks  (al-Qur’an  dan  Sunnah),  tetapi  selama  teks  yang ‘amm itu  tidak  ada  yang mengkhususkan.
Konsep qath’i al-dilalah dan zhanni al-dilalah yakni pembatasan atas teks (ayat) yang rinci dan jelas tidak memerlukan penafsiran dan atau ijtihad lagi, sedangkan teks (ayat) yang bersifat umum seperti  ayat-ayat  yang  diasumsikan zhanni  al-dilalah nya  diperlukan  ijtihad.    Kalau  ruang  lingkup ijtihad  dibatasi  pada  teks  rinci  dan  jelas,  sehingga  pada  perkembangan  berikutnya  tidak  ada keterbukaan dalam melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru dan kontemporer. Maka  dalam  bangunan  pemahaman  dan  paradigma  ijtihad  kontemporer  perlu  menempatkan  al- Qur’an sebagai, Pertama : Shalih li Kulli Zaman wa Makan , sehingga prinsip-prinsip universal al- Qur’an  akan senantiasa  relevan untuk  setiap waktu  dan tempat  ( shalih  li  kulli  zaman  wa  makan ). Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan  dapat  dijawab  oleh  al-Qur’an  dengan  cara  melakukan  kontekstualisasi  penafsiran  al-Qur’an secara  terus  menerus,  seiring  dengan  semangat  dan  tuntutan  problem  kontemporer.  Pada  sisi  lain, al-Qur’an  sebagai  petunjuk  dan  sumber  hukum  Islam  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  masyarakat
27 Yusdani, “Kata Penganar Penerjemah”, dalam Taha Jabir al-Alwani, Metodologi Hukum Islam ….., hlm. xiv- xv  :  maka  istilah  “Epistemologi”  sebagai  cabang  ilmu  filsafat  yang  secara  khusus  mengkaji  teori  ilmu  pengetahuan, yang  meliputi  kajian  tentang  hakikat  ilmu,  sumber-sumber  ilmu  ( sources  of  knowledge ),  metode  ( method ),  dan  uji kebenaran suatu ilmu pengetahuan ( verifikasi ).
28 Jujun S. Suriasumantri, “Tentang Hakekat Ilmu : Sebuah Pengantar Redaksi”, dalam Jujun S. Suriasumantri (peny), Ilmu  dalam  Perspektif ….,  hlm.  9;  Syamsul  Anwar,  “Pengembangan  Metode  Penelitian  Hukum  Islam”  dalam Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja …., hlm. 152
29 Jujun S. Suriasumantri, “Tentang Hakekat Ilmu : Sebuah Pengantar Redaksi”, dalam Jujun S. Suriasumantri (peny), Ilmu dalam Perspektif …., hlm. 9
30 Contoh dalam membicarakan tentang keadilan dalam masalah waris, maka konsep keadilan yang  dimaksud adalah  berdasarkan  teks  al-Qur’an  (QS.  An-Nisa’  [4]  :  11),  meskipun  keadilan  bersifat  universal  sebagai  pesan permanennya,  maka  ketika  berbicara  tentang  kewarisan,  konsep  keadilannya  berdasarkan  pada  teks  (ayat)  yang universal.
Arab saja, tetapi bagi orang-orang sekarang dan untuk dimasa yang akan datang,  sehingga  prinsip- prinsip universal al-Qur’an dapat dijadikan pijakan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan partikular.
Kedua ,  dengan  adanya  kodifikasi  al-Qur’an  maka  teks  kitab  suci  ini  menjadi  korpus  tertutup dan  terbatas  (teks  yang  statis  dan  konteks  yang  dinamis).  Padahal,  problem  umat  manusia  begitu kompleks  dan  tidak  terbatas.  Maka  untuk  mengantarkan  hukum  Islam  dapat  diterapkan  dalam situasi  dan  kondisi  yang  ada  diperlukan  ijtihad  dan  penafsiran  al-Qur’an  ke  dalam  konteks partikular era kontemporer yang sesuai dengan semangat zamannya. Dalam hal ini Fazlur Rahman menegaskan  bahwa  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  diturunkan  pada  waktu  tertentu  dalam  sejarah  – dengan  keadaan  umum  dan  khusus  yang  menyertainya  -    seringkali  menggunakan  ungkapan- ungkapan yang sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Menurut ayat-ayat tersebut tidak dapat direduksi  atau  dibatasi  oleh  situasi  historis  pada  saat  ia  diwahyukan.  Oleh  karena  ini,  Rahman kemudian  mengajukan model hermeneutika double movement . 31
Ketiga , memposisikan al-Qur’an sebagai kitab petunjuk, menurut Muhammad Abduh, produk- produk tafsir masa lalu telah kehilangan fungsinya  sebagai  kitab petunjuk bagi  umat manusia  dan tidak  lebih  sekedar  pemaparan  atas  berbagai  pendapat  para  ulama  yang  saling  berbeda  dan  pada akhirnya  menjauhkan  dari  tujuan  diturunkannya  al-Qur’an  sebagai  petunjuk  bagi  umat  manusia ( hudan  li  an-nas ). 32 Kecuali  beberapa  kitab  tafsir  yang  baik  dan  dapat  dipercaya. 33 Tafsir  harus berfungsi  menjadikan  al-Qur’an  sebagai  sumber  pentunjuk  ( mashdar  al-hidayah ),  bukan  untuk membela  ideologi  tertentu  dan  beberapa mufassir kontemporer  sedikit  banyak  telah  terpengaruh oleh gagasan Abduh dalam hal keinginannya untuk mengembalikan al-Qur’an sebagai petunjuk.
Keempat, bahwa  secara  normatif  al-Qur’an    diyakini  memiliki  kebenaran  mutlak,  namun kebenaran  produk ijtihad berupa fiqh maupun  penafsiran  al-Qur’an  bersifat  relatif  dan  tentatif. Sebab  ketika  melakukan ijtihad atau  menafsirkan  al-Qur’an  tidak  dapat  dilepaskan  dari  situasi, kondisi, dan problem sosial yang dihadapinya, sehingga ada jarak antara al-Qur’an dan penafsirnya. Oleh  karena  itu,  tidak  jarang  hasil  ijtihad  ulama  fiqh  banyak  dipengaruhi  oleh  situasi  subjektif, problem sosial, kultur, budaya dan adat istiadat setempat. Hukum Islam sebagai  hasil ijtihad (fiqh) atau  hasil  penafsiran  tidak  hanya  memproduksi  makna  pemahaman  baru  dan/atau  memproduksi makna  baru  teks.  Meskipun  teks  itu  tunggal,  tetapi  jika  dibaca,  dipahami  dan  ditafsirkan  oleh banyak  pembaca  maka  hasilnya  pun  bisa  bervariasi.  Dengan  demikian  hasil  ijtihad  maupun penafsiran  al-Qur’an    bersifat  relatif  dan  tentatif,  akan  membuka  peluang  untuk  melakukan rekonstruksi  pemahaman  dan  penafsiran  al-Qur’an  sesuai  dengan  konteks  dan  perkembangan zamannya.
2. Hermeneutika
Meminjam pemikiran Fazlur Rahman dalam menggunakan dua alat analisis hukum Islam untuk menghadapi perkembangan dan perubahan masa  modern, yaitu : Pertama , critrical history adalah sebuah pendekatan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari  nilai-nilai  tertentu  yang  terkandung  di  dalamnya.  Yang  ditekankan  metode  ini  adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. 34 Kedua ,  hermeneutika,  khususnya  hermeneutika  Betti,  yang  berpendapat  bahwa  proses penciptaan yang asal, bentuk-bentuk pemahaman atau penafsiran terhadap karya tulis harus dibawa
31 Lebih lanjut baca Fazlur Rahman, Islam and Modernity , hlm. 4-9 ; double movement dimaksudkan adalah seseorang dalam memahami atau menafsirkan Al-Qur’an disamping dapat menangkap makna teks, juga harus memperhatikan situasi sosio-historis masa lalu di saat teks itu turun, untuk kemudian di tarik lagi ke dalam situasi sekarang ini.
32 Muhammad ‘Abduh, Fatihah al-Kitab (Kairo : Kitab al-Tahrir, 1382 H), hlm. 13
33 Seperti ktab tafsir karya az-Zamakhsyari, ath-Thabari, al-Asfihani, dan al-Qurthubi
34 Akan tetapi, kalau data sejarah hanya dipaparkan kronologisnya saja, maka  model teori itu dinamakan pendekatan kesejarahan. Metode historis kritis ini juga berbeda dengan metode sosio-historis. Sekalipun kedua metode tersebut sama-sama  berusaha  menjawab  pertanyaan  mengapa.  Metode  pertama  mencari  jawabannya  pada  nilai-nilai  yang dominan  dalam  data-data  sejarah,  sedangkan  metode  yang  kedua  mencarikan  jawabannya  pada  konteks  dan  latar belakang peristiwa sejarah tersebut. Namun, kedua  metode itu sangatlah penting yang mana metode sosio-historis berperan  mengantarkan  kepada  metode  historiis-kritis;  Ghufron  A.  Mas’adi, Pemikiran  Fazlur  Rahman  tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam , (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 62-63.
kembali  pada  pikiran  yang  menciptakannya,  sebagai  satu  kesatuan  yang  koheren,  dan  dihidupkan kembali dalam pikiran subjek yang menafsirkan karya tulis. 35
Hermeneutika 36 sebagai metodologi dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur’an merupakan bagian  terpenting  dalam  epistemologi  hukum  Islam  kontemporer. 37 Terkait  dengan  hal  ini,  Roger Trigg  menyatakan  bahwa  hermeneutika  merupakan    suatu  model  penafsiran  terhadap  teks tradisional  (klasik),  di  mana  suatu  permasalahan  harus  selalu  diarahkan  supaya  teks  selalu  dapat dipahami dalamn konteks kekinian yang situasinya berbeda 38 . Nuansa hermeneutik yang menonjol dalam  paradigma  tafsir  kontemporer  meniscayakan  bahwa  setiap  teks  (baca;  penafsiran)  perlu dicurigai; ada kepentingan atau ideologi apa dibalik penafsiran teks tersebut.
Model pendekatan 39 hermeneutika menjadi menu alternatif dalam memahami dan menafsirkan al-Qur’an  pada  era  kontemporer  sekarang  ini,  sehingga  metode  hermeneutika  sebagai  bagian  dari rekonstruksi atas pendekatan pemahaman atau  dalam melakukan istimbath hukum  Islam dianggap memadahi  dan  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  hukum  Islam  kontemporer.  Maka konsekuensi  dari  digunakannya  model  pembacaan  dan  pemahaman  menggunakan  hermeneutika dalam  menafsirkan  al-Qur’an  tidak  hanya  mengandalkan  perangkat  keilmuan  klasik  seperti  yang digunakan  oleh  para  ulama  fiqh  ( fuqaha’ )  dan mufassir dahulu,  seperti  ilmu  nahwu-sharaf,  ushul fiqh, dan balaghah, tetapi  diperlukan juga perangkat  ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi,  antropologi, filsafat  ilmu,  dan  sejarah.  Dengan  demikian    meminjam  istilah  Amin  Abdullah  –  paradigma interkoneksi-integrasi  antara  disiplin  keilmuan  dalam  memahami  dan  menafsirkan  al-Qur’an menjadikan suatu hal yang niscaya.
Meski  demikian,  metode  hermeneutika  yang  dikembangkan  oleh  para  ahli  hukum  Islam  dan mufassir  kontemporer  sebenarnya  tidaklah  tunggal,  melainkan  beragam.  Keberagaman  ini  muncul bukan  hanya  karena  semakin  terbukanya  umat  Islam  terhadap  gagasan-gagasan  yang  berasal  dari luar, melainkan juga karena adanya dinamika dan kesadaran para  ahli hukum  Islam dan mufassir akan kekurangan-kekurangan metode dan pedekatan yang selama ini telah ada dan dikembangkan. Dengan  kentalnya  nuansa  hermeneutik  maka  peran  teks  pengarang,  dan  pembaca  menjadi berimbang  sehingga  kesewenang-wenangan  dan  pemaksaan  penafsiran  relatif  dapat  dihindari. Dengan demikian, meminjam istilah Abou el-Fadl, otoritarianisme lebih otoritatif, tidak otoriter dan juga  tidak  despotic. 40 Inilah  satu  implikasi  dari  digunakannya  metode    hermeneutika  dalam memahami teks Al-Qur’an maupun teks-teks lainnya.
Dalam tradisi pemahaman dan penafsiran  al-Qur’an yang menggunakan metode hermeneutika selalu terjadi dialog komunikatif yang berimbang antara dunia teks ( the world of text ), dunia penulis ( the world of outher ), dan dunia pembaca ( the world of reader ). Artinya, antara teks, konteks, dan kontekstualisasi  selalu  berdialektika  secara  sirkular.  Paradigma  hermeneutika  selalu  melihat  teks secara  kritis  dan  memosisikan  sebagai  sesuatu  yang  harus  dibaca  secara  produktif,  bukan  hanya reproduktif-repetitif.  Inilah  yang  oleh  Nashr  Hamid  disebut  dengan harakah  banduliyah (gerak pendulum), di mana seorang faqih dan mufassir berangkat dari realitas ( al-waqi ) untuk mengungkap
35 Mas’adi A. Ghufron, Pemikiran Fazlur Rahman …., hlm. 70
36 Hermeneutika  sebagai  metode  memiliki  fokus  kajian  pada  teori  umum  tentang  interpretasi  sebagai  metodologi dalam  ilmu-ilmu  sosial  ( geisteswissenschaften ).  Penggunaan  hermeneutika  sebagai  metode  ini  ditekankan  pada upaya  pencapaian  objektivitas.    Dalam  kategori  hermeneutika  metode  ini  yang  paling  mendekati  adalah hermeneutika F. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Emilio Betti.
37 Jika  era  klasik  lebih  menekankan  pada  praktik eksegetik yang  cenderung linier-atomistic dalam  menafsirkan  Al- Qur’an,  serta  menjadikan  kitab  suci  tersebut  sebagai  subjek  maka  tidak  demikian  halnya  pada  era  modern  dan kontemporer.  Paradigma  pemahaman  dan  penafsiran  Al-Qur’an  pada  era  kontemporer  cenderung  bernuansa hermeneutik dan lebih menekankan pada aspek epistemologi-metodologis.
38 Dikutif dari Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama , (Jakarta :  Paramadina, 1996) hlm, 161.
39 Ada  bebeapa  model  pendekatan  hermeneutik,  antara  lain  :  1)  hermeneutika  metode  dikembangkan  oleh  F. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Emilio Betti; 2) hermeneutika filosofis yang dianut oleh  Martin Heidegger, Gadamer; 3) hermeneutika kritis yang dikembangkan oleh Nietzsche, Jurgen Habermas
40 Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan; Seri Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif , terj. Cecep Lukma Yasin, ( Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004). Hlm. 62-63
apa  yang  ditunjukkan  oleh  teks  ( dalalah  an-nashsh )  masa  lalu,  untuk  kemudian  kembali  untuk membangun signifikansi ( maghza ). 41
Dilihat dari sisi sumber pemahaman dan penafsiran di era kontemporer bersumber ada teks al- Qur’an,  akal  (ijtihad), dan realitas empiris. Secara paradigmatik,  posisi  teks, akal,  dan realitas ini berposisi  sebagai  objek  dan  subjek  sekaligus.  Ketiganya  selalu  berdialektik  secara sirkular dan triadic . Ada peran  yang berimbang antara teks, pengarang, dan pembaca. Paradigma  yang dipakai dalam memandang teks, akal, dan realitas adalah paradigma fungsional bukan paradigma struktural yang cenderung saling menghegemoni satu sama lain.
Posisi  teks,  akal,  dan  realitas  dalam  paradigma  pemahaman  dan  tafsir  kontemporer  bisa digambarkan sebagai berikut :

## PARADIGMA FUNGSIONAL
Teks / Wahyu
Akal (ar-ra’yu)                                       Realiatas (al-waqa’i)
Hal  ini  berbeda  dengan  model  paradigma  pemahaman  dan  tafsir  klasik-tradisional  yang  pada umumnya  cenderung  bersifat  struktural  dalam  memosisikan  teks,  akal,  dan  realitas.  Sebagi perbandingan, posisi  teks, akal,  dan realitas dalam  paradigma  pemahaman hukum  Islam dan tafsir klasik-tradisional dapat digambarkan sebagai berikut :

## PARADIGMA STRUKTURAL
Teks / Wahyu
Akal (ar-ra’yu)                                       Realiatas (al-waqa’i)
Paradigma struktural ini bersifat deduktif, berbeda dengan paradigma  fungsional yang bersifat dialektik. Paradigma fungsional ini mengasumsikan bahwa sebuah pemahaman dan penafsiran harus terus menerus dilakukan dan tidak pernah mengenal titik final atau selesai.
3. Kontekstual dan Berorientasi pada Spirit al-Qur’an
Salah  satu  epistemologi  hukum  Islam  kontemporer  adalah  sifatnya  yang  kontekstual  dan berorientasi pada semangat al-Qur’an. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan dan bahkan tidak  segan-segan  mengganti  metode  dan  paradigma  pemahaman  dan  penafsiran  cara  lama.  Jika metode lama menggunakan metode  analitik  yang bersifat atomistik  dan  parsial  maka tidak halnya dengan  para  ahli  hukum  Islam  dan  mufassir  kontemporer  dengan  menggunakan  metode  tematik ( mawdhu’iy ).  Menggunakan  pendekatan  interdisipliner  dengan  memanfaatkan  perangkat  keilmuan modern, seperti filsafat bahasa, semantik, semiotik, antropologi, sosiologi dan sains.
Ada  diktum  yang  menjadi  jargon  para  ahli  hukum  dan  muafassir  kontemporer  berbunyi  :  al- Qur’an itu abadi, namun penyajiannya selalu kontekstual sehingga meskipun itu turun di Arab dan
41 Nashr Hamid Abu Zaid, Naqd al-Khithab ad-Diniy , (Kairo : Sina li an Nasyr, 1994), hlm. 144
menggunakan bahasa Arab, tetapi ia berlaku universal, melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia. Dengan demikian, para  ahli hukum  Islam  dan mufassir kontemporer menegaskan bahwa nilai  universal  yang  dimaksud  adalah  nilai  kebebasan  ( al-hurriyah ),  kemanusiaan  ( humanistic ), keadilan  ( al-adalah ),  dan  kesetaraan  ( al-musawah ).  Nilai-nilai  inilah  yang  ditekankan  oleh  al- Qur’an melalui berbagai ayatnya.  Jika ayat-ayat al-Qur’an itu dipahami secara literal, parsial dan sepotong-sepotong  tentu  saja  nilai-nilai  universal  ini  mustahil  bisa  ditemukan,  dan  dimensi humanistik  al-Qur’an  ini  menjadi  terabaikan.  Sehingga  konstruksi  epistemologi  hukum  Islam kontemporer menempatkan tujuan syari’ah ( maqashid asy-syari’ah ) sebagai pesan moral  yang ada “di  balik”  ungkapan  literal  atau  ungkapan harfiyah sebagaimana  yang  disampaikan  al-Qur’an seharusnya dapat pihami dengan baik.
Untuk  dapat  menangkap  pesan  moral  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  al-Qur’an,  Fazlur Rahman  mengusulkan  pentingnya  mengkaji  situasi  dan  kondisi  historis  yang  melarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur’an, baik berupa asbab an-nuzul maupun situasi sosial, politik, ekonomi, budaya,  dan  juga  peradaban  masyarakat  pada  saat  al-Qur’an  diturunkan.  Lebih  lanjut,  menurut Rahman,  ayat-ayat  al-Qur’an  adalah  pernyataan  moral,  religius,  dan  sosial  sehingga  Tuhan  yang merespon apa yang terjadi dalam masyarakat. Ideal moral inilah yang harus dijadikan acuan dalam memahami  ayat-ayat  al-Qur’an,  sehingga  berbagai  problem  kontemporer  dapat  dijawab  dengan menggunakan  pendekatan double  movement .  Ada  dua  langkah  yang  harus  ditempuh,  yakni  : Pertama , memahami makna suatu ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis yang muncul ketika  itu,  di  mana  pernyataan  ayat  tersebut  merupakan  jawabannya. Kedua ,  menggeneralisasikan jawaban-jawaban  spesifik  dan  menyatakannya  sebagai  pernyataan-pernyataan  yang  memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum. Setelah mengetahui apa yang terjadi “ideal moral” dari suatu ayat maka kita bisa menjawab problem kontemporer dengan pesan moral yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. 42
4. Reformulasi Metode Ijtihad Era Kontemporer.
Ada beberapa metode ijtihad yang telah diformulasikan oleh para mujtahid dan metode-metode ijtihad tersebut  selalu  diperdebatkan  tentang  legalitasnya  dalam  melakukan istimbath ( ijtihad ) hukum Islam ( fiqh ) untuk dilakukan rekonstruksi sesuai dengan paradigma dan perkembangan ilmu pengetahuan, antara lain : Pertama ,  formulasi konsep Makkiyah dan Madaniyah yang memberikan karakteristik  sebagai  respons  aktual  terhadap  keadaan  riil  Nabi  dan  respons  jangka  panjang  yang kebenaran  dan  fungsinya  bisa  diketahui  pada  masa  depan. Kedu a,  konsep  formulasi Nasikh dan Mansukh yang  secara  kebahasaan  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda-beda  sehingga  maksud dan  tujuan  dalam  penandaan  terhadap  ayat-ayat  yang  telah  di nasakh maupun  di mansukh perlu dipertegas. Ketiga ,  konsep  mashlahah  dan  istihsan,  dan Keempat ,  konsep ijma’ di  mana  konsep ijma’ sebagaimana  yang  konsepkan  oleh  ulama  fiqh  tradisional  memiliki  definisi  yang  berbeda sehingga  dalam  konteks  masyarakat  kontemporer  sekarang  ini  batasan ijma’ tidak  dapat dikontektualisasikan.
Reformulasi ulang terhadap konsep-konsep motode ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ahli hukum  Islam  ( faquha’ )  dijadikan  sebagai  bagian  dalam  menjawab  terhadap  problema-problema kontemporer  yang  sekarang  lebih  kompleks.  Sementara  ini,  metode-metode  ijtihad  klasik  sering dijadikan sebagai dogma atau sebagai produk dari masa lalu dan di masa sekarang produk-produk tersebut sudah tidak dapat diberlakukan karena situasi dan perkembangan umat Islam telah berubah.

## E. Penutup
Sebagai akhir dari pembahasan makalah dengan judul epistemologi hukum Islam kontemporer ini, sehingga yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah harus mampu menjawab problema- problema  masyarakat  modern  atau  kontemporer  dengan  cara  selalu  melakukan  pengkajian
42 Fazlur Rahman, Islam and Modernity , hlm. 5-6
dengan menggunakan pendekatan multidisipliner sesuai dengan paradigma perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembangan saat ini.
2. al-Qur’an sebagai teks yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia harus tetap aktual, yakni shalih li kulli zaman wa makan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi akan bersifat universal pada semua masyarakat di masa kini, esok dan  yang akan datang. Meskipun ada  keterbatasan  teks  pada  sisi  lain  perkembangan  dinamika  masyarakat  yang  terus berkembang,  perlu  dilakukan  pemahaman  dan  penafsiran  dengan  menggunakan  pendekatan- pendekatan keilmuan atau interdisipliner dan interkoneksi.
3. Menggunakan hermeneutika double movement sebagaimana  yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai upaya membaca al-Qur’an sebagai teks masa lalu dengan memperhatikan konteks sosio- historis  untuk  mencari  makna  otentik  ( original  maening )  dan  nilai-nilai  ideal  moral,  lalu kembali  ke  masa  sekarang  untuk  melakukan  kontekstualisasi  terhadap  pesan-pesan  universal dan eternal al-Qur’an tersebut yang hendak diaplikasikan di era kekinian atau kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Qodri Azizy, 2002, Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum , Yogjakarta : Gema Media. Abdullah  Ahmad  an-Naim,  1994, Dekonstruksi  Syari’ah .  Terj.  Amiruddin  ar-Rani,  Yogjakarta  : LKiS Abdul  Mustaqim,  2003, Madzahibut  Tafsir  ;  Peta  Metodologi  Penafsiran  Al-Qur’an  dari  Klasik hingga Kontemporer , Ygjakarta : Nun Pustaka.
----------------------, 2010, Epistemologi Tafsir Kontemporer , Yogjakarta : LKiS Agus  Moh.  Najib,  2007, Evolusi Syari’ah ; Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer , Yogjakarta, Pesantren Nawesea Press.
Amin  Abdullah,    2002.  “Paradigma  Alternatif  Pengembangan  Ushul  Fiqh  dan  Dampaknya  pada Fiqh Kontemporer”,  dalam Ainur Rofiq. Madzhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer , Yogjakarta: Ar-Ruzz Press
----------------------, 1994, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme , Yogjakarta : Pustaka pelajar.
---------------------,  (ed.  )  dkk,  2000, Antologi  Studi  Islam  :  Teori  dan  Metodologi ,  Yogjakarta  : Sunan Kalijaga Ali  Nurdin,    2006, Quranic  Society  :  Menelusuri  Konsep  Masyarakat  Ideal  dalam  Al-Quran , Jakarta : Erlangga.
Fathurrahman Djamil, 1999, Filsafat Hukum Islam , Jakarta : Logos Wacana Ilmu. Fazlur Rahman,  1982, Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition , Chicago : University of  Chicaqo Press.
---------------------, 1984, Islam . Terj. Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka. Ghufron  A.  Mas’udi,  1997, Pemikiran  Fazlur  Rahman  tentang  Metodologi  Pembaharuan  Hukum Islam , Jakarta : PT. Grafido Persada. Hasan  Hanafi,  2007, Metode  Tafsir  dan  Kemaslahatan  Umat ,  Terj.  Yudian  Wahyudi,  Yogjakarta, Nawesea English Pesantren.
Komaruddin Hidayat, 1996, Memahami Bahasa Agama , Jakarta : Paramadina. Muhyar  Fanani,  2010, Fiqh  Madani  :  Konstruksi  Hukum  Islam  di  Dunia  Modern ,  Yogjakarta  : LKiS.
Moh. Dahlan, 2009, Abdullah Ahmed an-Na’im : Epistemologi Hukum Islam , Yogjakarta : Pustaka Pelajar
Muhammad Arkoum, 1997, Berbagai Pembacaan A-Qur’an . Terj. Machasin, Jakarta ; INIS. ------------------------, 1994, Nalar Islam dan Nalar Modern : Berbagai Tantangan dan Jalan Baru . Ter. Rahayu S. Hidayat, Jakarta  INIS.
Muhammad  Syahrur,  2007, Prinsip  dan  Dasar  Hermeneutika  Hukum  Islam  Kontemporer ,  Terj. Sahiron Syamsuddin, Yogjakarta ; Sukses Offset. Nasr Hamid Abu-Zayd,  1997, Imam Syafi’i : Moderatisme  Eklektisisme Arabisme . Terj.  Khoiron Nahdliyin, Yogkarta : LKiS Sahiron  Syamsuddin,    2009, Hermeneutika  dan  Pengembangan  Ulumul  Qur’an ,  Yogjakarta, Pesantren Nawesea Press.
--------------------------,  2003, HermeneutikaAl-Qur’an  Mazhab  Yogja ,  Yogjakarta  :  Penerbit Islamika.
Yudian  Wahyudi,  2006, Ushul  Fikih  Versus  Hermeneutika  :  Membaca  Islam  dari  Kanada  dan Amerika , Yogjakarta, Nawesea English Pesantren.