## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 2, Maret 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis
UPAYA  MEMINIMALISIR  KASUS  INTOLERANSI  DALAM  PENDIRIAN TEMPAT  IBADAH  DEMI  TERCIPTANYA  KOHESI  SOSIAL  PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KALIMANTAN TENGAH
Ali Sunarno 1 ,Firman 2 ,Asep Ikbal 3 ,Lala Indrawati 4 1,2,3,4 Universitas Palangka Raya
alisunarno@fkip.upr.ac.id 1 , firman@fkip.upr.ac.id 2 , asepikbal@fkip.upr.ac.id 3 , lalaindrawati789@gmail.com 4

## Abstrak:
Maraknya  kasus  intoleransi  dalam  mendirikan  tempat  ibadah  masih  sering  terjadi  di Indonesia.  Sikap  toleransi  sangat  diperlukan  untuk  meminimalisir  adanya  “nafsu intoleransi”  dalam  pluralisme  dan  multikulturalisme  Indonesia.  Artikel  ini  membahas tentang  peranti  “kohesi  sosial”  untuk  meminimalisir  terjadinya  kasus  intoleransi  dalam pendirian tempat ibadah. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah serta upaya untuk meminimalisir kasus tersebut.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  kualitatif  inkuiri  filosofis  ( philosophical inquiry) yang melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai menjadi nyata, mengidentifikasi toleransi, dan studi tentang hakikat toleransi.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  penyebab terjadinya kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah yaitu: masih bertumpu pada pemahaman distingtif, sika p  fanatisme yang  berlebihan,  rumitnya  prosedur  perizinan pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, serta minimnya kesadaran akan sikap toleransi. Perlunya kolaborasi peran antara pihak pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam upaya meminimalisir permasalahan ini.
Kata Kunci : Intoleransi, tempat ibadah, kohesi sosial .

## Abstract:
Increasing cases of intolerance in building places of worship still occur frequently in Indonesia. An attitude  of  tolerance  is  needed  to  minimize  the  "lust  of  intolerance"  in  Indonesian  pluralism  and multiculturalism. This article discusses the tools of "social cohesion" to minimize cases of intolerance in the establishment of places of worship. This paper aims to identify and find out cases of intolerance in building places of worship as well as efforts to minimize these cases. This paper is the result of a qualitative philosophical inquiry which involves the use of intellectual analytical mechanisms to clarify
meaning, make values real, identify tolerance, and study the nature of tolerance. Collecting data using interviews, observation, and documentation studies. The results showed that there were several factors causing  cases  of  intolerance  in  building  places  of  worship,  namely:  still  relying  on  distinctive understanding, excessive fanaticism, complicated licensing procedures for the establishment of places of worship for minority groups, and the lack of awareness of tolerance. The need for collaborative roles between the government, the community, and academics in an effort to minimize this problem. Keywords : Intolerance, places of worship, social cohesion.

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  keberagaman  suku,  ras,  bahasa, budaya,  dan  agama.  Keberagaman  adalah  suatu  kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  di dalamnya  terdapat  perbedaan,  ketidaksamaan  pada  berbagai  bidang  (Lintang,  2022). Dalam  hal  keberagaman  agama,  pemerintah  Indonesia  mengakui  adanya  enam  agama yaitu: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Setiap warga negara memiliki hak untuk beragama dan telah mendapat jaminan melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Permasalahan  intern  umat  beragama  sejauh  ini  dapat  diatasi  dengan  baik  bagi masing-masing  agama  di  Indonesia  namun  tidak  dengan  permasalahan  antar  umat beragama. Permasalahan antar umat beragama ini dapat menjadi isu krusial karena dapat berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Data terbaru SETARA Institute (2023) dari  Januari  2022  hingga  akhir  September  2022  menunjukkan,  terdapat  setidaknya  32 peristiwa gangguan rumah ibadah. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan data annual pada kategori yang sama dalam lima tahun terakhir, yaitu 44 peristiwa (2021), 24 peristiwa (2020), 31 peristiwa (2019), 20 peristiwa (2018), dan 17 peristiwa (2017).
Beberapa kasus terkait dengan intoleransi pendirian tempat ibadah yang terkenal antara lain: (1) Kasus penolakan pembangunan gereja di Bogor pada tahun 2008. Gereja Yasmin di Bogor mengalami kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari pihak pemerintah  setempat  dan  juga  mendapatkan  penolakan  dari  sejumlah  kelompok masyarakat  yang  menuntut  pembubaran  gereja  tersebut  (Tirto.id,  2008).  (2)  Kasus penolakan  pembangunan  vihara  di  Tanjung  Balai,  Sumatera  Utara  pada  tahun  2016. Kelompok  masyarakat  setempat  menolak  pembangunan  vihara  karena  dianggap  dapat mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah (Tempo.co, 2016). (3) Kasus penyerangan dan pembakaran masjid di Sampang, Madura pada tahun 2012. Sebuah masjid di Sampang diserang oleh sekelompok orang yang tidak setuju dengan keberadaan masjid tersebut di wilayah mereka (Kompas.com, 2012). (4) Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP di Bekasi  pada  tahun  2010.  Gereja  HKBP  Filadelfia  di  Bekasi  mengalami  penolakan  dari sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap gereja tersebut tidak memiliki izin yang sah dan dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah (Detiknews.com, 2010).
Kasus intoleransi dalam pendirian tempat ibadah juga sempat terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu di sebuah desa (Desa X) di Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan wawancara dengan tokoh Desa X,  masyarakat desa terbagi atas berbagai macam etnis, suku, dan agama yang heterogen dengan rincian 7% umat Kristen, 2% umat Kong Hu Chu, dan
91% memeluk agama Islam. Di Desa X umat yang beragama Kristen dan Kong Hu Chu, ketika ingin beribadah harus pergi ke ibu kota kabupaten yang berjrak lebih dari 50 km. Mereka tidak dapat mendirikan tempat ibadah di desanya karena ada larangan sosial untuk mendirikan  tempat  ibadah  selain  untuk  umat  Muslim.  Permasalahan  semacam  ini menimbulkan  pertanyaan  “Apakah  penerapan  konsep  kerukunan  hidup  antarumat beragama selama ini berjalan baik sesuai dengan ketulusan para tokoh dan pemeluk agama masing-masing atau hanya kamuflase yang dipaksakan”?
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam  kerukunan  umat  beragama  sebab  penduduknya  sangat  plural  yang  terdiri  atas berbagai etnik dan agama. Setiap ada letupan kecil memungkinkan terjadinya disharmoni dalam  masyarakat,  meskipun  pola  berpikir  setiap  insan  pasti  berbeda,  akan  tetapi perbedaan tersebut setidaknya harus saling dimengerti satu sama lainya karena perbedaan dianggap sebagai suatu realitas  yang harus dihargai dan dihormati. Maka dari itu, sikap toleransi  diperlukan  untuk  menekan  “nafsu  intoleran”  dan  menjadi  pedoman  seluruh aktor yang bergerak didalamnya (Saihu 2022, 639).
Secara hakikat, toleransi adalah manifestasi hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai keberagaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan toleransi beragama  mengalami  dinamika  pasang  surut,  naik  turun,  yang  sering  diwarnai  oleh pemahaman distingtif yang  bertumpu  pada  relasi  “mereka”  dan  “kita”,  “mayoritas”  dan “minoritas”.  Namun,  yang  perlu  diingat  bahwa  toleransi  tidak  hanya  selalu  berkutat tentang latar belakang agama, melainkan golongan pun memiliki andil yang cukup besar. Toleransi tidak bisa dibangun atas dasar kesadaran agama saja, namun butuh kesadaran dari semua kalangan untuk saling berkontribusi dan merangkul (Atmaja, 2020).
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan titik temu bahwa konflik sosial menjadi pertanda bahwa toleransi saja tidak cukup kuat untuk menjadi “peranti” kohesi sosial.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  untuk  meredam  “nafsu  intoleransi”  perlu  adanya dukungan  dari  berbagai  pihak  seperti  pemerintah,  masyarakat,  dan  akademisi  (Arifin, 2020). Dalam hal ini, permasalahan utama adalah  persoalan dalam membumikan sikap toleransi di Kalimantan Tengah dengan mengambil wujud nyata toleransi dari Masjid Al- Azhar  Komplek  Amaco  dan  Gereja  Nazaret  yang  berdiri  secara  berdampingan  di  Kota Palangka Raya.

## B. Kajian Teori
Intoleransi  merupakan  tantangan  nyata  bagi  bangsa  yang  multikultur  seperti Indonesia. Secara teoritis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sikap intoleransi antara lain: (1) ketidaksepakatan dan ketegangan antara kelompok yang berbeda (Hewstone,  2014),  individu  yang  sangat  terikat  dengan  identitas  kelompoknya  (Jetten, 2012), adanya faktor psikologis seperti prasangka, stereotipe, dan diskriminasi (Dovidio, 2017) serta komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara kelompok yang berbeda dapat menyebabkan intoleransi (Kim, 2019).
Sebagai upaya mengatasi tindakan intoleransi, menjadi perlu untuk membumikan sikap  toleransi  di  kalangan  masyarakat.  Toleransi  adalah  kemampuan  dan  sikap  untuk menerima  perbedaan  dan  menghargai  hak-hak  orang  lain  untuk  berbeda  dengan  kita. Terdapat beberapa kajian teori yang menjelaskan tentang toleransi, di antaranya adalah:
a. Teori Identitas Kolektif
Teori  ini  menyatakan  bahwa  toleransi  dapat  meningkat  ketika  orang  merasakan identitas kolektif yang kuat dengan kelompok yang lebih besar daripada identitas kolektif yang  lebih  kecil.  Dalam  pandangan  ini,  penting  untuk  memperkuat  rasa  identitas  dan solidaritas nasional untuk meningkatkan toleransi (Morselli, 2020)
b. Teori Empati
Teori  ini  menyatakan  bahwa  kemampuan  untuk  memahami  dan  merasakan perasaan orang lain dapat meningkatkan toleransi. Dalam pandangan ini, penting untuk mengembangkan  empati  sebagai  keterampilan  sosial  dalam  menghadapi  perbedaan (Batson, 2015).

## c. Teori Penalaran Moral
Teori  ini  menyatakan  bahwa  kemampuan  untuk  memahami  dan  mengambil keputusan  moral  dapat  meningkatkan  toleransi.  Dalam  pandangan  ini,  penting  untuk mengembangkan kemampuan penalaran moral sebagai keterampilan dalam menghadapi perbedaan (Lind, 2019).
d. Teori Norma Sosial
Teori ini menyatakan bahwa norma sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku toleransi.  Dalam  pandangan  ini,  penting  untuk  memperkuat  norma  sosial  yang mendukung toleransi (Cohrs, 2019).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  sikap  toleransi  dapat  dilakukan  dengan  cara memperkuat identitas dan solidaritas, mengembangkan empati sebagai keterampilan sosial, mengembangkan  kemampuan  penalaran  moral,  serta  memperkuat  norma  sosial  yang mendukung toleransi dalam menghadapi perbedaan.

## C. Metode
Penelitian  dalam  artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  inkuiri  filosofis ( philosophical inquiry) yang melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai menjadi nyata, mengidentifikasi toleransi, dan studi tentang hakikat toleransi. Peneliti filosofis mempertimbangkan ide atau isu-isu ( idea or issue) dari  semua  perspektif  dengan  eksplorasi  ekstensif  atas  literatur,  menguji  atau  menelaah secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban (Umar, 2019).
Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tepatnya di Jalan Galaxy dimana terdapat dua buah tempat ibadah dari agama yang berbeda Masjid Al-Azhar  Komplek  Amaco  dan  Gereja  Nazaret  berdiri  secara  bersebelahan.  Fakta  ini menggambarkan  tingkat  toleransi  dan  kerukunan  umat  beragama  yang  sangat  tinggi. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pengurus/pengelola, ataupun  Kyai  dari  Masjid  Al-Azhar  Komplek  Amaco  dan  Pendeta  dari  Gereja  Nazaret. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk menganalisis peran pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam membumikan sikap toleransi.

## D. Hasil dan Pembahasan
a. Faktor  Penyebab  Kasus  Intoleransi  dalam  Mendirikan  Tempat  Ibadah  di Indonesia
Pada  dasarnya  keberagaman  menjadi  sebuah  pokok  permasalahan  yang  hangat dibicarakan  pada  kurun  waktu  beberapa  dekade  terakhir,  tak  terkecuali  keberagaman beragama.  Berdasarkan  persentase  pemeluk  agama  di  Indonesia  terdiri  86,96%  Islam, 7,74%  Kristen,  3,08%  Katholik,  1,71  Hindu,  0,74  Budha,  dan  0,03  Kong  Hu  Chu (Kusnandar, 2022). Permasalahan keberagaman agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif untuk disentuh karena berkaitan dengan keyakinan seseorang. Berbicara masalah agama  erat  kaitannya  dengan  kata  “toleransi”  dan  “intoleransi”,  kasus  intoleransi  di Indonesia  masih  sering  terjadi,  apalagi  terkait  dengan  masalah  pembangunan  atau pendirian tempat ibadah.
Sikap  toleransi  kadang  tidak  membumi  dengan  baik.  Masyarakat  paham  akan maksud dari toleransi itu sendiri akan tetapi dalam hal pengaplikasiannya masih sangat minim. Beberapa faktor penyebab kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah yaitu: masih bertumpu pada pemahaman distingtif berupa relasi “mereka” dan “kita”, “mayoritas” dan  “minoritas”,  sikap  fanatisme  yang  berlebihan  sehingga  enggan  menerima  adanya kemajemukan  yang  bersifat  pluralisme  apalagi  multikulturalisme,  rumitnya  prosedur perizinan dalam mendirikan rumah ibadah di lingkup “mayoritas”,  dan kesadaran akan sikap toleransi masih terlalu minim.
Keberagaman  dapat  dijadikan  hal  positif  sebagai  perekat  tali  persaudaraan  yang tidak  memandang  pluralitas  agama  sebagai  kemungkinan  yang  harus  diperdebatkan. Namun,  dilihat  secara  optimis  sebagai  potensi  untuk  membumikan  sikap  toleransi. Toleransi  merupakan  sikap  yang  dapat  menjembatani  ketegangan  antara  pihak  yang berseberangan dalam hal paham dan kepentingan.
Indahnya sikap toleransi dapat tergambar dari Masjid Al-Azhar Komplek Amaco dan Gereja Nazaret yang berdiri secara bersebelahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Masjid Al-Azhar Komplek Amaco Ustad Alwi Syihad, bahwa dari awal berdirinya masjid dan gereja tidak ada sedikitpun masalah atau kasus mengenai intoleransi, karena toleransi di lingkungan ini sangat tinggi. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ruben Noya selaku pengelola dari Gereja Nazaret. Tidak jarang mereka melakukan kegiatan rutin secara beriringan seperti  ketika setiap hari Jum’at malam pukul 18.00 s/d selesai, umat muslim melakukan kegiatan pengajian rutin sedangkan umat Kristen melakukan ibadah rutin. Pihak masjid tidak mengumandangkan shalawat sebelum adzan karena menghormati kaum  Nasrani  yang  sedang  beribadah.  Begitu  pula,  dengan  kaum  Nasrani  mereka  akan menutup  semua  jendela  dan  pintu  ketika  melaksanakan  ibadah  agar  suaranya  tidak terdengar sampai keluar. Ketika ada hari besar misalnya maulid nabi, lebaran, dan paskah. Pihak pengelola masjid atau gereja akan mengirimkan sebuah surat sebagai pemberitahuan bahwa ada kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan.

## b. Upaya  Menimalisir  Kasus  Intoleransi  dalam  Mendirikan  Tempat  Ibadah  di Kalimantan Tengah
Kasus  intoleransi  memang  sangat  marak  terjadi  tak  terkecuali  di  Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius dan urgent bagi berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah di Kalimantan Tengah:
1. Peran Pemerintah
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  6  Tahun  2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007
tentang  Pedoman  Pembentukan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  Provinsi  dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan  umat  beragama  untuk  kerukunan  dan  kesejahteraan.  FKUB  berperan sebagai  tempat  dimusyawarahkannya  berbagai  masalah  keagamaan  lokal  dan  dicarikan jalan keluarnya. FKUB  ini akan  bertugas melakukan dialog  dengan pemuka agama dan masyarakat,  menampung,  dan  menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan  masyarakat  dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan, memelihara, dan membiasakan kerukunan hidup umat beragama salah tugas FKUB adalah melakukan forum dialog  (Kontiarta, 2018). Peran pemerintah dalam meminimalisir kasus intoleransi adalah dengan cara menggalakkan upaya sosialisasi tentang  FKUB  Kalimantan  Tengah  agar  tepat  sasaran  dan  terjangkau  ke  daerah-daerah lingkup kecil.
2. Peran Masyarakat
Peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  meminimalisir  terjadinya  kasus intoleransi,  terlebih  tokoh  masyarakat  seperti  Kyai  atau  Pendeta  sangat  penting  dalam membina  kerukunan  hubungan  toleransi  antar  umat  beragama.  Tokoh  agama  sangat diperlukan sebagai figur yang mampu menjadikan penanaman moral baik dalam bertindak dan berperilaku di kehidupan sosialnya. Tokoh agama dianggap sebagai orang yang lebih tahu dalam masalah agama diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat, sehingga muncul sikap toleransi. Toleransi ada karena perbedaan pandangan dan cara menghormati perbedaan.  Dengan  adanya  peran  tokoh  agama  akan  memberikan  rasa  aman  kepada masyarakat dari konflik yang disebabkan oleh antar umat beragama ( Sarbini, 2020).
3. Peran Akademisi
Peran akademisi sangat dibutuhkan untuk menyumbangsihkan solusi kreatif demi meminimalisir kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah di Indonesia. Akademisi dapat  menunjukkan  bagaimana  sikap  dan  pandangannya  serta  peran  penting  mereka ditengah  masyarakat  yaitu  sebagai Agent  of  Change,  Social Control, dan Iron  Stock (Prima, 2021). Sebagai Agent of Change, akademisi harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan dibidang social dalam kehidupan masyarakat dengan cara membumikan toleransi melalui FKUB Kalteng (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan berperan aktif dalam forum tersebut. Sebagai Social Control, akademisi hendaknya menjadi penengah dan menjembatani  aspirasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  akademisi berperan sebagai pengontrol peraturan, kebijakan dan kegiatan pemerintah melalui FKUB Kalteng  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama).  Sebagai Iron  Stock, akademisi  diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan, akhlak mulia, dan sikap toleransi sebagai generasi penerus bangsa.

## Kesimpulan
Pembahasan dalam  artikel ini  menunjukkan bahwa toleransi menjadi salah satu aspek  penting  bahkan  mendasar  untuk  ditanamkan  sebagai  bentuk  terwujudnya  sikap saling menghargai sistem sosial, yang terdiri dari latar belakang agama, suku, ras, bahasa, budaya,  dan  adat  istiadat.  Hakikat  dari  toleransi  dilihat  dari  permasalahan  yang  lazim
terjadi  adalah  mengizinkan  perbedaan  tetap  ada  tanpa  memaksa  yang  berbeda  menjadi sama.
Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya  lain selain toleransi untuk meredam terjadinya erotisisme intoleransi yang masih marak terjadi. Tulisan terbatas pada saran yang berupa upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk meminimalisir kasus intoleransi dalam pendirian tempat ibadah. Oleh karena itu diharapkan pada peneliti selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  lebih  mendalam    tentang  strategi  dan  model implementasi gagasan tersebut demi menghasilkan bukti konkret kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Arifin, Nor. 2020. Perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan  (Studi  Peran  dan  Sumbangsih  dalam  Mewujudkan  Kerukunan  Umat Beragama). Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
Atmaja.  2020.  “Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha  Vol.  8  No.  1  (Februari, 2020).”  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha  8,  no.  1:  35–46. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372.
Batson, C. D., Lishner, D. A., Carpenter, A., Dulin, L., Harjusola-Webb, S., Stocks, E. L., &  Gale,  S.  (2015).  “…  As  you  would  have  them  do  unto  you”:  Does  imagining yourself  in  the  other's  place  stimulate  moral  action?.  Personality  and  Social Psychology Bulletin, 41(11), 1451-1465.
Cohrs,  J.  C.,  &  Stelzl,  M.  (2019).  The  more  the  merrier:  The  role  of  group  size  and normative influence in tolerance. Journal of Applied Social Psychology, 49(10), 606- 618.
Detiknews.com.  2010.  "Fakta  Kasus  Penolakan  Gereja  HKBP  Bekasi".  Detiknews.com. https://news.detik.com/berita/d-1486212/fakta-kasus-penolakan-gereja-hkbp- bekasi. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
Dovidio, J. F., Love, A., Schellhaas, F. M. H., & Hewstone, M. (2017). Reducing intergroup bias through intergroup contact: Twenty years of  progress and future directions. Group Processes & Intergroup Relations, 20(5), 606-620.
Hewstone,  M.,  Tausch,  N.,  Cairns,  E.,  &  Niens,  U.  (2014).  Intolerance  of  intolerance: Testing the tools of democratic tolerance in social contexts. Personality and Social Psychology Review, 18(1), 1-21.
Jetten, J., Haslam, C., & Haslam, S. A. (2012). The case for a social identity analysis of health and well-being. In S. A. Haslam, J. Jetten, & T. Postmes (Eds.), The social cure: Identity, health and well-being (pp. 61-78). Psychology Press.
Kim, Y. Y., & Yun, S. (2019). Communication and intercultural conflict. In Intercultural communication competence (pp. 91-108). Routledge
Kompas.com.  2012.  "Sampang,  Madura:  Kasus  Penyerangan  Masjid".  Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2012/08/27/18203834/sampang.madura.ka sus.penyerangan.masjid. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
Kontiarta, I Wayan. 2018. “Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali.” Jurnal Sosiologi Agama 12, no. 1: 99–132.
Kusnandar, Viva Budy. 2022. “Penduduk Indonesia,” 1.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693- penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021.
Lind,  G.  (2019).  Teaching  for  Tolerance:  The  Role  of  Moral  Reasoning  in  Fostering Positive Attitudes Toward Differences. Journal of Moral Education, 48(3), 298-311.
Lintang,  F  &  Najicha,  F.U.  2022.  “Nilai-Nilai  Sila  Persatuan  Indonesia  Dalam
Keberagaman Kebudayaan Indonesia.” Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 1: 79–85.
https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469.
Morselli, D., & Passini, S. (2020). Collective identity and tolerance: The role of national identification  in  reducing  prejudice.  Group  Processes  &  Intergroup  Relations, 23(6), 839-859.
Prima, Hafidz, FAJAR (Jurnal Ilmu Hukum). 2021. “Jurnal Ilmu Hukum” 5, no. 2: 57–70. Saihu, Made. 2022. “Moderasi Pendidikan: Sebuah Sarana Membumikan Toleransi dalam Dunia Pendidikan.” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 02: 629–48. https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2651.
Sarbini,  Noval  Setiawan.  2020.  “Toleransi  dan  Kerukunan  Antarumat  Beragama.” Academic Journal of Da’wa and communication 01, no. 01: 58–75.
SETARA Institute. 2023. Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang  Disampaikan Presiden Jokowi. Siaran Pers SETARA Institute, 17 Januari 2023. diakses pada 21 Maret 2023.
Tempo.co. 2016. "Tolak Pembangunan Vihara di Tanjungbalai, Warga Berunjuk Rasa". Tempo.co.  https://nasional.tempo.co/read/767949/tolak-pembangunan-vihara- di-tanjungbalai-warga-berunjuk-rasa. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
Tirto.id.  2008.  "Polemik  Gereja  Yasmin,  Bogor:  Kronologi  dan  Fakta-Fakta".  Tirto.id. https://tirto.id/polemik-gereja-yasmin-bogor-kronologi-dan-faktafakta-dnM1. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
Umar,  Sidiq.  2019.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  di  Bidang  Pendidikan.”  Diedit  oleh Mujahidin Anwar. Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9: 228. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode  penelitian  kualitatif  di bidang pendidikan.pdf.