Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Bruto Sektor Industri dan Inflasi Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Gatot Sasongko 1* , Yosep Agung Supriyanto 2 , Yustinus Wahyudi 3
1,2,3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

## A B S T R A K
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pengaruh  dari  upah  minimum,  PDB  sektor  industri  dan inflasi  terhadap  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  penerima  upah tahun  2000-2017.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang bersumber  dari  Laporan  Tahunan  PT.  Jamsostek  (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan  tahun  2000-2017  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tahun  2018  dan  2019.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis time  series ,  yaitu  data  18  tahun  (2000-2017).  Upah minimum  dan  PDB  sektor  industri  memiliki  pengaruh  positif  secara signifikan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah tahun  2000-2017.  Sedangkan  variabel  inflasi  tidak  berpengaruh terhadap  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  penerima  upah  tahun 2000-2017.

## A B S T R A C T
The purpose of this study was to find out and analyze the effect of minimum wages, industrial sector  of  GDP  and  inflation  on  the  wage  earning  participants  of  BPJS  Ketenagakerjaan  from  2000- 2017.  This  study  used  secondary  data  sourced  from  the  Annual  Report  of  PT.  Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan from 2000-2017 and Badan Pusat Statistik (BPS) in 2018 and 2019. The analysis used in this study was a time series analysis, with 18 observations. The minimum wage and industrial sector of GDP have a significant positive influence on the  wage earning participants of BPJS  Ketenagakerjaan  from  2000-2017.  While,  the  inflation  variable didn’t  have  effect  on  the  wage earning participants of BPJS Ketenagakerjaan from 2000-2017.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: GatotSasongko13@gmail.com (Gatot Sasongko)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 May 2019 Received in revised form 16 June 2019 Accepted 15  July 2019 Available online 26 August 2019

## Kata Kunci:
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Upah Minimum, PDB Sektor Industri, Inflasi.
Keywords: Partisipation of BPJS Ketenagakerjaan, Minimum Wages, Industrial Sector of GDP, Inflation.

## 1. Pendahuluan
Dalam  rangka  melaksanakan  tujuan  negara  yang  telah  tercantum  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945,  pemerintah  dengan  gencar  melaksanakan  pembangunan  disegala  bidang  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sumber  daya  manusia  (SDM),  dalam  hal  ini  tenaga  kerja merupakan salah satu bagian terpenting dari proses produksi juga tak luput dari perhatian pemerintah. Perusahaan, dalam hal ini adalah sebagai pemberi kerja tentu berkewajiban untuk memberikan rasa aman pada  pekerjanya  agar  produktivitas  pekerjanya  juga  akan  meningkat.  Salah  satu  hal  yang  dapat meningkatkan  produktivitas  dari  pekerja  adalah  ada  tidaknya  jaminan  sosial  yang  didapatkan  ketika melaksanakan proses produksi. Jaminan sosial juga merupakan bentuk perhatian dari perusahaan untuk para pekerjanya, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Terjaminnya  dasar  kehidupan  layak  bagi  masyarakat  terlihat  pada  adanya  perlindungan  sosial. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial dinyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional yaitu program yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat;  untuk mewujudkan tujuan dari sistem jaminan sosial nasional tersebut, diperlukan badan penyelenggara yang berbentuk  badan  hukum  dengan  berdasarkan  prinsip  kegotongroyongan,  keterbukaan,  dana  amanat, nirlaba, akuntabilitas, kehati-hatian, profitabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta.
BPJS  Ketenagakerjaan  pada  awalnya  disebut  PT  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  atau  disingkat  PT Jamsostek (Persero) dan mulai resmi disebut BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014. Sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  BPJS  Ketenagakerjaan  dibentuk  untuk menyelenggarakan 4 (empat) program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  bersifat  wajib  bagi  pekerja,  dengan  maksud  agar  terlindungi dari  berbagai  resiko  sosial  ekonomi  yang  bisa  sewaktu-waktu  menimpa.  Namun  demikian,  penerapan dalam  proses  kepesertaan  tetap  disesuaikan  dengan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  dan  pemerintah serta kelayakan dalam penyelenggaraan program. Setiap individu  dalam masyarakat,  dalam hal ini juga termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia dan yang telah membayar iuran  sudah  dapat  disebut  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dibedakan menjadi  2  (dua),  yaitu  Peserta  Penerima  Upah  (PU)  dan  Peserta  Bukan  Penerima  Upah  (BPU).  Peserta yang termasuk dalam kategori Penerima Upah (PU) adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh gaji, upah,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain  dari  pemberi  kerja  (BPJS  Ketenagakerjaan  2019).  Kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah pekerja penerima upah di Indonesia selama 18 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel  1. Pekerja  Penerima  Upah  dan  Peserta  Aktif    BPJS  Ketenagakerjaan  Penerima  Upah  tahun  2000- 2017
Tahun Pekerja Penerima Upah (buruh/karyawan/ pegawai) Peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah Proporsi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah terha-dap jumlah Pekerja Penerima Upah (%) 2000 29.498.039 8.104.333 27,47 2001 26.579.000 8.450.425 31,79 2002 25.049.793 8.018.710 32,01 2003 24.149.886 8.332.057 34,50 2004 25.459.554 7.762.219 30,49 2005 26.027.953 7.791.730 29,94 2006 26.821.889 7.665.985 28,58 2007 28.042.390 7.857.111 28,02 2008 28.183.773 8.092.360 28,71 2009 29.114.041 8.292.914 28,48 2010 32.521.517 9.464.157 29,10
2011 36.912.535 10.116.935 27,41 2012 40.868.630 11.094.713 27,15 2013 41.123.849 11.927.458 29,00 2014 42.382.148 16.100.961 37,99 2015 44.434.390 18.988.996 42,73 2016 45.827.785 21.254.010 46,38 2017 48.047.068 24.527.863 51,05
Sumber: BPS (2018) dan Laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan tahun 2000-2017, data diolah.
Besarnya jumlah pekerja penerima upah cenderung mengalami kenaikan setiap tahun, begitu pula halnya  dengan  jumlah  peserta  aktif  BPJS  Ketenagakerjaan  penerima  upah  yang  dari  tahun  ketahun mengalami  peningkatan.  Kenaikan  peserta  aktif  penerima  upah  terbesar  terjadi  di  tahun  2014,  yaitu sebesar  25,92%  dari  tahun  2013  atau  naik  dari  angka  11,93  juta  jiwa  menjadi  16,10  juta  jiwa  ditahun 2014.  Pada  tahun  itu  pula  terjadi  transformasi  dari  PT  Jamsostek  (Persero)  menjadi  BPJS Ketenagakerjaan.  Perubahan  tersebut  memberikan  dampak  secara  signifikan  terhadap  kenaikan  jumlah peserta  penerima  upah  BPJS  Ketenagakerjaan.  Meski  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  mengalami peningkatan,  namun  angka  tersebut  masihlah  rendah  jika  dibanding  jumlah  pekerja  penerima  upah  di Indonesia.  Terlihat  dari  tahun  2000-2016,  belum  ada  50%  dari  pekerja  penerima  upah  yang  terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baru ditahun 2017 mampu mencapai angka 51,05%. Hal tersebut membuktikan  bahwa  masih  rendahnya  kesadaran  baik  dari  pihak  perusahaan  maupun  pekerja  dalam menanggapi jaminan sosial. Hal ini juga yang menjadikan masalah karena pada dasarnya sudah ditetapkan oleh undang-undang bahwa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban bagi pekerja, namun saat melihat proporsi dari pekerja penerima upah terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan, faktanya tidak demikian. Tentu hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mendorong perusahaan maupun tenaga kerja untuk mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  Beberapa  faktor  tersebut  antara  lain  adalah  upah  minimum,  Produk  Domestik  Bruto (PDB) sektor industri dan inflasi.
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  dan  semakin  maraknya  perusahaan-perusahaan  industri, tentu  jaminan  sosial  menjadi  hal  penting  yang  wajib  diperhatikan  bagi  pemberi  kerja  dan  pekerja. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap pengaruh  upah minimum terhadap kepesertaan suatu program jaminan sosial atau asuransi jiwa. Penelitian Rohmawati et al. (2014) di Surakarta, Ariska et al. (2016) di Kabupaten Jember, Puspitasari (2017) di Kabupaten Jamber dan Hasibuan (2017) di Provinsi DKI  Jakarta  mengungkapkan  bahwa  upah  minimum  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap kepesertaan  jaminan  sosial.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  upah  yang  diterima masyarakat  akan  meningkatkan  kepesertaan  dari  suatu  jaminan  sosial.  Melihat  dari  sisi  internasional, penelitian  Burić et  al. (2017)  di  6  negara  Balkan  Barat  tahun  2005-2015  menemukan  pengaruh  positif antara upah minimum terhadap kepesertaan asuransi jiwa yang berlaku di negara masing-masing. Namun penelitian  dari  Gultom  (2016)  di  Indonesia,  Prasetyo  (2016)  di  Kabupaten  Sintang  tahun  2015  dan Pangestika et  al. (2017)  di Kota  Pekalongan  mengungkapkan  bahwa  upah  minimum  tidak  berpengaruh terhadap  kepesertaan  jaminan  sosial.  Saat  kondisi  upah  mengalami  kenaikan  maupun  penurunan,  hal tersebut tidak ada pengaruhnya bagi kepesertaan jaminan sosial. Hasil penelitian yang berbeda menjadi pendorong  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  upah  minimum  terhadap  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan penerima upah tahun 2000-2017.
Melihat  dari  sisi  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  penelitian-penelitian  sebelumnya  menunjukkan perbedaan hasil. Penelitian Ward dan Zurbruegg (2002) di 37 negara yang tergabung dalam Organization for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  dan  Asia  periode  1987  –  1998,  Kugler  dan  Ofoghi (2005) di Inggris selama periode 1966-2003, Adams et al. , (2005) pada Swedia untuk periode 1830-1998, Arena  (2006)  di  56  negara  industri  dan  berkembang,  Njegomir  dan  Stojić  (2010)  di  Yugoslavia  untuk periode  2004-2008,  Kjosevaki  (2012)  pada  14  negara  Eropa  Tengah  dan  Tenggara  tahun  1998-2010, Zouhaier  (2014)  pada  23  negara  anggota  OECD  tahun  1990-2011  dan  Burić et  al. (2017)  di  6  negara Balkan Barat periode 2005-2015, menunjukkan bahwa PDB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepesertaan  jaminan  sosial  atau  asuransi  jiwa.  Tidak  hanya  dikawasan  internasional,  Prihantoro et  al. (2013) yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan bahwa PDB Indonesia pada tahun 2006-2011 memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepesertaan  asuransi  jiwa.  Hasil  berbeda  ditemukan  oleh  Gultom (2016)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  PDB  dengan  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  pada  tahun  1997-2015.  Hasil  penelitian  yang  berbeda  ini  menjadi  pendorong  untuk
melakukan penelitian ulang tentang pengaruh PDB terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah tahun 2000-2017.
Penelitian  mengenai  pengaruh  inflasi  terhadap  kepesertaan  jaminan  sosial  yang  dilakukan  oleh Boubaker  dan  Sghaier  (2012)  dalam  jangka  panjang  pada  14  negara  maju  tahun  1965-2008  dan Prihantoro et  al. (2013)  di  Indonesia  tahun  2006-2011  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif signifikan  antara  tingkat  inflasi  dengan  kepesertaan  jaminan  sosial.  Saat  terjadi  inflasi  tinggi,  akan menurunkan  minat  atau  permintaan  keikutsertaan  pada  program  jaminan  sosial.  Namun  hasil  berbeda ditemukan  oleh  Nesterova  (2008)  dari  data  historis  11  tahun  terhadap  14  negara  di  Eropa  Timur  dan Kjosevaki (2012) pada 14 negara Eropa Tengah dan Tenggara tahun 1998-2010 yang dalam penelitiannya menyatakan  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kepesertaan  jaminan  sosial.  Hal  inilah  yang mendorong  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  pengaruh  inflasi  Indonesia  terhadap  kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah tahun 2000-2017.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh upah minimum,  PDB  sektor  industri  dan  inflasi  terhadap  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  penerima  upah tahun 2000-2017.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya BPJS Ketenagakerjaan agar mengeluarkan kebijakan yang tepat dengan melihat faktor-faktor makro ekonomi di  Indonesia,  sehingga  perusahaan  maupun  pekerja  akan  semakin  tertarik  untuk  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan, diharapkan semakin sadar akan pentingnya jaminan sosial, sehingga perusahaan  akan  mengikutsertkan  seluruh  pekerjanya  pada  program  jaminan  sosial  BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  pedekatan  secara  kuantitatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang menggambarkan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel  melalui  pengujian  hipotesis,  dengan menggunakan metode analisis statistik regresi berganda.
Variabel  –  variabel  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  terdiri  dari  variabel  terikat  yaitu variabel  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  penerima  upah  dan  variabel  bebas  terdiri:  upah  minimum, PDB sektor industri dan inflasi. Pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan PT. Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2000-2017 dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dan 2019.
Data  yang  dienelisis  merupakan  data time  series ,  yaitu  data  18  tahun  (2000-2017).  Guna mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel  terikat  terhadap  variabel  bebas,  maka  pada  penelitian  ini memakai  model  Regresi  Linier  Berganda (Multiple  Regression) dengan  tujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  variabel-variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Regresi  linier,  dimana  sebuah  variabel  terikat  (variabel  Y)  dihubungkan  dengan  dua  atau  lebih variabel  bebas  (variabel  X)  dapat  disebut  juga  dengan  regresi  linier  berganda.  Secara  umum,  bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y t = ß 0 + ß 1 X 1t + ß 2 X 2t + ß 3 X 3t + e t dimana:
Y = Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah (jiwa) X 1 = Upah minimum (rupiah) X 2 = PDB sektor industri (miliar rupiah) X 3 = Inflasi (%)
β 0 = intersept (konstanta) β 1 , β 2 , β 3 = koefisien regresi variabel bebas e = error term Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  analisis  data  pada  penelitian    dilakukan  melalui  model ekonometrika dengan bantuan program Eviews 9. Adapun tahap-tahap analisis meliputi uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.
Alat Analisis
Sebelum melakukan analisis data, dipastikan terlebih dahulu bahwa data yang akan digunakan telah lolos  uji  asumsi  klasik,  yaitu  data  terdistribusi  normal,    data  terbebas  dari  gejala  heteroskedastisitas, gejala  multikolinearitas,  dan  gejala  autokorelasi  (Gujarati  2012).  Setelah  data  sudah  lolos  uji  asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  memberikan  kepastian  bahwa  persamaan  regresi  yang  diperoleh  mempunyai ketepatan  dalam  estimasi,  tidak  bias  dan  konsisten.  Pengujian  asumsi  klasik  dibutuhkan  untuk mengetahui  apakah  data  berdistribusi  secara  normal  dan  hasil  estimasi  regresi  yang  dilakukan  benar- benar  bebas  dari  adanya  gejala  heteroskedastisitas,  gejala  multikolinearitas,  dan  gejala  autokorelasi (Gujarati 2012). Berikut adalah hasil uji normalitas data:

## Uji Normalitas
Tujuan  dilakukannya  pengujian  normalitas  adalah  untuk  melihat  normal  tidaknya  data  yang dianalisis. Model regresi yang baik semestinya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam uji normalitas, dapat dilihat melalui uji Jerque-Bera ( JB – test ). Jika diketahui bahwa nilai probability > α (0.05), maka data tersebut  berdistribusi normal. Namun jika nilai probability < α (0.05), maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal (Gujarati 2012).
0 1 2 3 4 5 6 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
Series: Residuals Sample 2000 2017 Observations 18 Mean -2.47e-15 Median -0.009717 Maximum 0.257461 Minimum -0.226510 Std. Dev. 0.120738 Skewness 0.355420 Kurtosis 3.011295 Jarque-Bera 0.379066 Probability 0.827345 Sumber : Lampiran 1
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas melalui uji Jerque-Bera ( JB – test ) diketahui bahwa nilai probability > α (0,05 atau 5%), yaitu 0.8273 > 0.05, maka data berdistribusi normal (Gujarati 2012).

## Uji Multikoliniearitas
Uji  multikoliniearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  terdapat  korelasi  antar variabel  bebas  atau  tidak.  Seharusnya,  model  regresi  yang  baik  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel bebas.  Menurut  Gujarati  (2012),  jika  koefisien  korelasi  antar  variabel  bebas  lebih  dari  0,8  maka  dapat disimpulkan  bahwa  model  mengalami  masalah  multikolinearitas.  Sebaliknya,  jika  koefisien  korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

## Tabel 2. Hasil Uji Multikoliniearitas
UMP PDBLN INFLASI UMP 1 -0.15185221154 0.11483248737 PDBLN -0.15185221154 1 -0.51772522005 INFLASI 0.11483248737 -0.51772522005 1 Sumber: Lampiran 2
Uji multikoliearitas menyatakan koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas adalah kurang dari 0,8 yang berarti model bebas dari multikolinearitas (Gujarati 2012)

## Uji Heteroskedastisitas
Pengertian dari heteroskedastisitas adalah kondisi dimana penyebaran data yang tidak sama atau tidak  samanya  variansi  sehingga  uji  siginifikansi  tidak  valid.  Tujuan  dari  uji  heteroskedastisitas  guna mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  residual  (kesalahan penganggu)  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  (Gujarati  2012).  Dalam  menguji heteroskedastisitas  ini  menggunakan White  test ,  dimana  jika Prob.  Chi-Square <  α  (0.05),  maka  terjadi
gejala  heteroskedastisitas,  sebaliknya  jika Prob.  Chi-Square >  α  (0.05),  maka  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas (homoskedastisitas).
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.703100 Prob. F(9,8) 0.0394 Obs*R-squared 14.51567 Prob. Chi-Square(9) 0.1051 Scaled explained SS 8.830674 Prob. Chi-Square(9) 0.4530 Sumber: Lampiran 3
Heterokedastisitas menggunakan White test menghasilkan nilai Prob. Chi-Square > α , yaitu 0.4530 > 0.05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau data tersebut homoskedastisitas (Gujarati 2012).
Uji Autokorelasi Autokorelasi  merupakan  korelasi  antara  anggota  serangkaian  observasi  yang  diurutkan  menurut  deret waktu.  Pengujian  yang  sering  dilakukan  untuk  mendeteksi  autokorelasi  adalah Breusch-Godfrey  Serial Correlation LM Test dimana jika Prob. Chi-Square < α = 0.05, maka terjadi gejala autokorelasi, sebaliknya jika Prob. Chi-Square > α (0.05), maka tidak terjadi gejala autokorelasi (Gujarati 2012).
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.451177 Prob. F(2,12) 0.6473 Obs*R-squared 1.258869 Prob. Chi-Square(2) 0.5329 Sumber : Lampiran 4
Uji  autokorelasi  menggunakan Breusch-Godfrey  Serial  Correlation  LM  Test menunjukkan Prob.  Chi- Square > α , yaitu 0.5329 > 0.05, maka penelitian ini bebas autokorelasi (Gujarati 2012).

## 3. Hasil dan pembahasan
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan  melihat  nilai probability. Apabila nilai probability < α  5%  maka koefisien  variabel  tersebut  signifikan  mempengaruhi  variabel  terikat  dan  sebaliknya  (Gujarati  2012). Hasil dari uji t tersebut dapat dilihat dari hasil regresi pengolahan data berikut.
Tabel 5. Hasil Regresi Pengolahan Data
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. UMP 2.69E-15 7.19E-16 3.745822 0.0022 PDBLN 0.460292 0.049197 9.356148 0.0000 INFLASI -0.003867 0.009891 -0.390939 0.7017 C 9.895961 0.712413 13.89077 0.0000
Variabel upah  minimum menunjukkan nilai probability 0,0022, lebih  kecil dari α = 0.05, sehingga variabel  upah  minimum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan penerima  upah.  Ini  berarti  saat  upah  minimum  mengalami  kenaikan,  jumlah  peserta  BPJS Ketenagakerjaan penerima upah juga mengalami kenaikan.
Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Rohmawati et al. (2014) di Surakarta, Ariska et al. (2016) di Kabupaten Jember, Puspitasari (2017) di Kabupaten Jamber dan Hasibuan (2017) di Provinsi DKI Jakarta menyatakan  bahwa  kenaikan  dari  upah/pendapatan  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap keikutsertaan pekerja menjadi peserta jaminan sosial/asuransi jiwa.
Upah  minimum  di  Indonesia  ditetapkan  oleh  pemerintah  provinsi  masing-masing  berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan mengalami perubahan setiap tahun dan selalu meningkat setiap tahun. Upah  minimum  yang  banyak  pihak  dianggap  membebani  perusahaan  dan  dapat  mengakibatkan  terjadi Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  dalam  kasus  di  Indonesia,  hasil  perhitungan  menunjukkan pengaruhnya  positif  dan  signifikan.  Hal  ini  terjadi  karena  Indonesia  pasar  tenaga  kerja  cenderung merupakan pasar monopsoni.Ju,lah pencari kerja jumlah sangat banyak semenrtara jumlah  perusahaan
yang membutuhkan tenaga kerja relative sedikit. Pada Grafik 1 di bawah, penetapan upah pada saat ME L = MRP L , di titik A. Berdasarkan pertimbhangan tersebut, penetapan upah pada pasar monopsoni W 0 dengan kesempatan kerja E 0 .. Pada saat pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Wm (berada di atas W 0 ) yang terjadi bukan terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi jurtru kesempatabn kerja bertamnbah dari E 0 menjadi Em (Ehrenberg  dan  Smith  2012).  Dengan  tambahan  kesempatan  kerja,  dapat  dimengerti kaluaa peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah juga meningkat.
Grafik 1. Upah Minimum pada Pasar Monopsoni (Ehrenberg dan Smith 2012)
Variabel  PDB  sektor  industri  menunjukkan  nilai probability 0,0000,  lebih  kecil  dari  α  (0,05  atau 5%),  sehingga  variabel  PDB  sektor  industri  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. Ini berarti saat PDB sektor industri mengalami kenaikan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah juga akan mengalami kenaikan.
Melihat penelitian sebelumnya, tampak bahwa PDB negara juga akan berimbas pada keikutsertaan masyarakat pada asuransi jiwa. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Ward dan Zurbruegg (2002) di 37 negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Asia periode 1987 – 1998, Kugler dan Ofoghi (2005) di Inggris selama periode 1966-2003, Adams et al. , (2005) pada Swedia untuk periode 1830-1998, Arena (2006)  di  56  negara industri dan berkembang, Njegomir dan Stojić (2010) di Yugoslavia untuk periode 2004-2008, Kjosevaki (2012) pada 14 negara Eropa Tengah dan tenggara tahun 1998-2010, Zouhaier (2014) pada 23 negara anggota OECD tahun 1990-2011, Burić et al. (2017)  di  6  negara  Balkan  Barat  periode  2005-2015  dan  penelitian  Prihantoro et  al. (2013)  di Indonesia.
Sumbangan  PDB  sektor  industri  pengolahan  terhadap  total  PDB  Indonesia  dari  tahun  2000-2017 mencapai  angka  sekitar  20%  dan  kerap  masuk  dalam  jajaran  sektor  penyumbang  PDB  tertinggi  (BPS 2019).  Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  dalam  mengembangkan  dunia  industri  di Indonesia,  apalagi  sekarang  Indonesia  sedang  fokus  untuk  program Making Indonesia  4.0.  Diketahui bahwa  jumlah  pelaku  usaha  di  Indonesia  sangatlah  besar  dan  selalu  bertambah  setiap  tahunnya  (BPS 2019). Peserta  penerima upah  BPJS Ketenagakerjaan didominasi para  pekerja yang bekerja pada usaha skala besar (BPJS Ketenagakerjaan 2019).  Berikut data jumlah pekerja usaha besar.
Sumber : BPS 2019, data diolah
Grafik 2. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Besar 2000-2017 (jiwa)
Jumlah  pekerja  pada  usaha  besar  cenderung  mengalami  kenaikan  setiap  tahun.  Hal  ini  sejalan dengan jumlah  kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah  yang cenderung  mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (2019), jumlah perusahaan yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ditahun 2017 sebesar 488.118 perusahaan yang didominasi oleh perusahaan besar. Dengan kontribusi PDB sektor industri yang besar dan peningkatan tenaga kerja pada usaha besar serta sejalan  dengan  kenaikan  jumlah  peserta  penerima  upah  BPJS  Ketenagakerjaan,  hal  ini  menunjukkan bahwa  PDB  sektor  industri  memang  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  kepesertaan penerima upah BPJS Ketenagakerjaan tahun 2000-2017.
Variabel inflasi menunjukkan nilai probability 0,7017 dan lebih besar dari α (0,05 atau 5%), artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. Ini berarti perubahan  angka  inflasi  pengaruhnya  tidak  signifikan  terhadap  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan penerima upah.
Hasil ini sesuai dengan penelitian Nesterova (2008) data historis 11 tahun terhadap 14 negara di Eropa Timur, Boubaker dan Sghaier (2012) dalam jangka pendek dan Kjosevaki (2012) pada 14 negara Eropa  Tengah  dan  Tenggara  tahun  1998-2010  yang  menyatakan  bahwa  infalsi  tidak  berpengaruh terhadap kepesertaan jaminan sosial di tempat yang mereka teliti.
Inflasi Indonesia dari tahun 2000-2017 berfluktuasi setiap tahun atau dapat dikatakan tidak stabil. Dari  tahun  2000-2017  diketahui  bahwa  inflasi  tertinggi  terjadi  ditahun  2005  dengan  tingkat  inflasi sebesar  17,11%  dan  terendah  terjadi  ditahun  2009  dengan  tingkat  inflasi  sebesar  2,78%,  serta  inflasi mulai stabil diangka 3% tahun 2015-2017 (BPS 2019).

## Grafik 3Tingkat Inflasi Indonesia 2000-2017
Kondisi inflasi Indonesia tahun 2000-2017 tidak mempengaruhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. Inflasi tinggi menyebabkan perusahaan terdorong untuk menyerap tenaga kerja karena tingginya  harga-harga  barang  sehingga  produksi  akan  meningkat.  Sedangkan  ketika  inflasi  rendah, perusahaan terdorong untuk melakukan PHK bagi pekerjanya karena harga-harga yang cenderung rendah sehingga produksi cenderung turun.
Kenyataannya,  saat  inflasi  berfluktuasi,  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  cenderung  mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan saat inflasi mencapai angka 17,11% ditahun 2005, hal tersebut  malah menyebabkan penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah sebesar 1,64% dan saat ditahun  2009  dengan  tingkat  inflasi  sebesar  2,78%  malah  meningkatkan  jumlah  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  penerima  upah  sebesar  2,48%,  sehingga  fluktuasi  dari  inflasi  tidak  mempengaruhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah.

## 4. Simpulan dan saran
Upah  minimum  berpengaruh  positif  dan  sitgnikan  terhadap  Kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan penerima  upah.  Kesejahteraan  merupakan  hak  setiap  rakyat,  terkhusus  pekerja.  Kesejahteraan  tidak hanya diukur dari seberapa besar upah  yang diterima,  namun juga rasa aman saat bekerja.  Pemerintah harus tegas pada pihak pemberi kerja akan kewajiban untuk menguikut sertakan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
PDB sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penerima  upah.  Meningkatnya  PDB  akan  diikuti  dengan  meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja  yang dipergunakan. PDB sektor industri lebih banyak didukung industri besar dan sedang. Bagi industri besar dan  sedang  wajib  mengikut  sertakan  karyawannya  pada  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  Dapat dimengerti  dengan  semakin  meningkat  PDB  sektor  industri  akan  diikuti  denagn  semkin  meningkatnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

## Daftar Rujukan
Adams,  Mike,  Jonas  Andersson,  Lars-Fredrik  Andersson,  and  Magnus  Lindmark.  2005.  The  Historical Relation between Banking , Insurance , and Economic Growth in Sweden : 1830 to 1998. University of Wales Swansea Working Paper, UK.
Arena, Marco. 2006. Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross Country Study for  Industrialized  and  Developing  Countries. World  Bank  Policy  Research  Working  Paper  No. WPS4098.
Ariska,  Nova,  Eri  Witcahyo,  and  Erdi  Istiaji.  2016.  Analisis  Demand  Masyarakat  Pesisir  Terhadap Kepesertaan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2016 (Demand Analysis of Membership in Coastal Community to the National Health Insurance at Puger Subdistrict Jember 2016). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2016 Universitas Jember .
Boubaker, Heni, and Nadia Sghaier. 2012. How Do the Interest Rate and the Inflation Rate Affect the Non- Life Insurance Premiums? Bulletin Français D’Actuariat 12 (24): 87–111. http://www.ressources- actuarielles.net/EXT/IA/sitebfa.nsf/0/C99AEA67ECBF21ECC1257AA3006E93DD/$FILE/24_Articl e4.pdf?OpenElement.
Badan Pusat Statistik. 2019a. Inflasi Indonesia. Retrieved January 11, 2019, from https://www.bps.go.id Badan  Pusat  Statistik.  2019b.  Penduduk  Usia  15  Tahun  Keatas  Menurut  Status  Pekerjaan  Utama.
Retrieved January 11, 2019, from https://www.bps.go.id
Badan Pusat Statistik. 2019c. Produk Domestik Bruto  Atas Dasar Harga  Konstan.  Retrieved  January 11,
2019, from https://www.bps.go.id.
Badan  Pusat  Statistik.  2019d.  Upah  Minimum  Indonesia.  Retrieved  January  11,  2019,  from https://www.bps.go.id
BPJS Ketenagakerjaan. 2006. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan. 2007. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2008. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2009. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2010. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2011. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2012. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2013. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2014. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2015. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2016. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2017. Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS  Ketenagakerjaan.  2019.  Peserta  Penerima  Upah  dan  Bukan  Penerima  Upah.  Retrieved  from https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Burić, Milijana Novović, Julija Cerović Smolović, Milena Lipovina Božović, and Ana Lalević Filipović. 2017. Impact of Economic Factors on Life Insurance Development in Western Balkan Countries. Zbornik Radova  Ekonomskog  Fakulteta  u  Rijeci:  Časopis  Za  Ekonomsku  Teoriju  i  Praksu  /  Proceedings  of Rijeka  Faculty  of  Economics:  Journal  of  Economics  and  Business 35  (2):  331–52. https://doi.org/10.18045/zbefri.2017.2.331.
Ehrenberg, R. G., and R. S. Smith. 2012. Modern Labor Economics: Theory Public Policy. Pearson Education, Inc. New York City.
Gujarati,  Damodar  N.  2012. Dasar-Dasar  Ekonometrika .  Jakarta:  Salemba  Empat,  Buku  2,  Edisi  5 terjemahan Mangunsong, R.C.
Gultom,  Ratih  Yasnuarni.  2016.  Pengaruh  Perkembangan  Makro  Ekonomi  Indonesia  terhadap Pertumbuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1.
Hasibuan,  Zharifah  Putri  Masturah.  2017.  Analisis  Faktor  Sosial  Ekonomi  Tenaga  Kerja  Yang Memengaruhi Perusahaan Menyediakan Jaminan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Institut Pertanian Bogor.
Kjosevski, Jordan. 2012. The Determinants of Life Insurance Demand in Central and Southeastern Europe. International
Journal of Economics and Finance 4 (3): 237–47. https://doi.org/10.5539/ijef.v4n3p237.
Kugler, Maurice, and Reza Ofoghi. 2010. Does Insurance Promote Economic Growth: The Evidence from Ex-Yugoslavia Region. Ekonomska Misao i Praksa 1 (January 2016): 31–48. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=83216.
Nesterova, Daria. 2008. Determinants of The Demand for Life Insurance: Evidence From Selected CIS and CEE Countries. National University Kyiv-Mohyl Academy 14–15.
Njegomir,  Vladimir,  and  Dragan  Stojic.  2010.  Determinants  of  Insurance  Market  Attractiveness  For Foreing Investments : The Case Of Ex-Yugoslavia. Ekonomska Istraživanja, Vol. 23 (2010) No. 3(96- 110) Monopolies 22: 96–110.
Pangestika,  Viona  Febya,  Sutopo  Patria  Jati,  and  Ayun  Sriatmi.  2017.  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan Dengan  Kepesertaan  Sektor  Informal  Dalam  BPJS  Kesehatan  Mandiri  Di  Kelurahan  Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal) Volume 5,
Nomor 3, Juli 2017 ISSN: 2356-3346 5: 39–49.
https://media.neliti.com/media/publications/163373-ID-faktor-faktor-yang-berhubungan- dengan-ke.pdf.
Prasetyo,  Budi.  2016.  Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Kepesertaan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  Mandiri  pada  Masyarakat  Kelurahan  Tanjung  Puri  Tahun  2015. Jurnal Wawasan Kesehatan – ISSN 2087 – 4995 Volume 3 81-89, Nomor 1 .
Prihantoro,  Imam  Basuki,  and  Kasir  Iskandar.  2013.  Analisis  Faktor-Faktor  Makro  Ekonomi  dan Demografi terhadap Fungsi Permintaan Asuransi Jiwa di Indonesia. Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko 1 No: 1: 16–41.
Puspitasari, Yuli. 2017. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  Di  Desa  Kasiyan  Timur  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Kasiyan Kabupaten Jember
Tahun 2016. Digital Respiratory Universitas
Jember . http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80978.
Republik  Indonesia.  1995.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1995  tentang  Penetapan  Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Republik  Indonesia.  2011.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (c.1).
Rohmawati, Desy. 2014. Hubungan Pengetahuan Sikap dan Sosial Ekonomi dengan Pemilihan Jenis Iuran Keikutsertaan  JKN  Mandiri  pada  Wilayah  Cakupan  JKN  Tertinggi  di  Surakarta. Artikel  Penelitian Universitas Muhammadiya Surakarta .
Ward,  Damian,  and  Ralf  Zurbruegg.  2002.  Law,  Politics  and  Life  Insurance  Consumption  in  Asia.:  UEA Library  Search - Books, Articles and More. The Geneva  Papers on Risk and Insurance 27 (3): 395– 412. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=bf920622-4a83-46fb-84b9- b0977828ee58%40sessionmgr103&vid=0&hid=121.
Zouhaier,  Hadhek.  2014.  Insurance  and  Economic  Growth. Journal  of  Public  Economics 38  (2):  249–64. https://doi.org/10.1016/0047-2727(89)90028-5.