## JIUBJ
Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik terhadap Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
Dessica Dwiyuliana, Mohammad Yani, Anang Sunardi, Ernawati Mursalim, Renie Dwi Sulistyani, Hamka Politeknik STIA LAN Jakarta Correspondence email: dyanie0806@gmail.com
Abstrak. Eksplorasi  ini  dilatarbelakangi oleh tidak efektifnya sistem penandaan yang  memanfaatkan  blangko bukti pelanggaran oleh  unit  petugas  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya  dalam  penanganan  pelanggar  lalu  lintas.  Untuk  itu  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya memanfaatkan program lain yang diberikan oleh Korlantas Polri, yaitu E-ticket khusus. Program e-ticket ini sudah berjalan sejak 16  Desember  2016.  Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan  sistem  tagging  menggunakan  e-ticket  masih  belum  ideal  dan  belum sesuai dengan  bentuknya.  Dengan cara  ini,  sebuah  tinjauan diarahkan untuk  menggambarkan penggunaan e-tilang  oleh pembeli petugas  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya,  unsur-unsur  yang  menghambat  penerapan  tiket  elektronik.  Pemeriksaan  ini  diarahkan menggunakan  pendekatan  investigasi  ekspresif,  serta  strategi  pengumpulan  informasi  dengan  berbicara,  memperhatikan  dan memeriksa catatan. Hasil penyelidikan menemukan bahwa penggunaan e-tiket masih belum optimal. Ini karena beberapa elemen, khususnya 1) Faktor Substansi Regulasi 2) Faktor Penegakan  Hukum. 3) Faktor Sarana atau Fasilitas. 4) Faktor Budaya Hukum Publik.  5)  Faktor  Alam  atau  Lingkungan.  Melihat  konsekuensi  dari  penjajakan  di  atas,  cenderung  diduga  pemanfaatan  e-ticket oleh petugas Ditlantas Polda Metro Jaya belum maksimal. Eksekusi di lapangan masih menemui hambatan, dari petugas lapangan maupun  lingkungannya,  karena  itu,  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  penindakan  dan pencegahan tindak pidana ringan.
Kata kunci : efektivitas penerapan e-tilang; e-tilang; Ditlantas Polda Metro Jaya; penindakan; pencegahan pelanggaran lalu lintas
Abstract. This examination is persuaded by the ineffectiveness of the ticketing process using a ticket blank by the Ditlantas officer unit of the Polda Metro Jaya in tackling traffic violators. For this reason, the Polda Metro Jaya Traffic Directorate uses a new program issued by the National Police Korlantas, namely E-tickets. This e-ticket program has been operating since December 16, 2016. However, in the implementation of the ticketing process using e-tickets, it is still not optimal and not as expected. Hence, a review was directed that aims to determine the description of the use of e-tlang by Ditlantas Polda Metro Jaya officers, the factors that  hinder  the  application  of  e-tickets.  This  exploration  was  directed  utilizing  a  subjective  methodology  utilizing  illustrative examination strategies, as  well as information assortment procedures by interviewing, observing and reviewing documents. The aftereffects of the investigation discovered that the utilization of e-tickets was still not ideal. This is because of a few variables, to be  specific  1)  Legal  Substance  Factors  2)  Law  Enforcement  Factors.  3)  Factors  of  Facilities  or  Facilities.  4)  Factors  of Community Legal Culture. 5) Natural or Environmental Factors. In light of the aftereffects of the examination above, it very well may be presumed that the utilization of e-tickets by Ditlantas Polda Metro Jaya officers has not been effective. Implementation in the field is still experiencing obstacles, both officers and the environment. In response to this, the Ditlantas Polda Metro Jaya has made efforts to increase the effectiveness of prosecution and prevention of criminal traffic offenses.
Keywords: effectiveness of application of e-tickets; e-tickets; Ditlantas Polda Metro Jaya; enforcement; traffic violations

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  globalisasi  yang membawa peningkatan inovasi data dan  surat menyurat, kemajuan kebutuhan daerah juga berkembang. Masyarakat umum tentunya membutuhkan manfaat yang lebih cepat, tepat, dan jelas. Manajemen kebijakan mutu, jelas,  sering  disinggung  sebagai  bantuan  utama,  yang merupakan  bantuan  terbaik  yang  memenuhi  aturan organisasi  mutu.  Standar  otoritatif  adalah  tolok  ukur yang  digunakan  sebagai  aturan  akomodasi  otoritatif  dan referensi  penilaian.  sifat  organisasi  sebagai  tanggung jawab  dan  tanggung  jawab  koperasi  ahli  kepada masyarakat. Organisasi publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan  kebutuhan  bantuan  dengan  pemahaman
dengan  pedoman  dan  aturan  untuk  setiap  penghuni  dan penyewa  barang,  organisasi,  dan  organisasi  tambahan lainnya. ditawarkan oleh pemasok dukungan. administrasi  publik  (UU  No.  25  Tahun  2009).  Secara umum, administrasi publik merupakan rangkaian latihan yang  dilakukan  oleh  otoritas  publik  dan  perangkatnya kepada  mitra  dalam  memahami  perluasan  kepuasan pribadi  mitra  sambil  memberikan  pemenuhan  kepada mitra  yang  dilayani.  Salah  satu  substansi  administrasi yang baik adalah terciptanya suatu alat bantu yang kuat, cakap  dan  bertanggung  jawab  dari  otoritas  publik  yang ditujukan kepada masyarakat. Otoritas publik seharusnya bekerja pada sifat administrasi publik dan meningkatkan dukungan  dinamis  dalam  memberikan  data  ke  daerah setempat dan diharapkan lebih berhasil. Hal ini membuat
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
e-Government  atau  pemerintahan  berbasis  elektronik mengambil bagian yang tidak dapat disangkal signifikan dalam pemerintahan saat ini. Dengan adanya administrasi  publik  yang  memaksa,  akan  mengurangi biaya  fungsional  otoritas  publik.  Untuk  mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berkualitas  dengan biaya  rendah,  Pemerintah  Indonesia  telah  memberikan pendekatan  dan  teknik  publik  untuk  penyempurnaan pemerintahan  elektronik  melalui  Inspres  No.  03/2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan  Nasional. e-Government Indonesia khususnya pemanfaatan korespondensi dan inovasi data dalam proses pemerintahan  yang  dapat  lebih  mengembangkan kecakapan  dan  kecukupan  serta  administrasi  dengan menggunakan  inovasi  data  secara  ideal.  Inovasi  data membuat  otoritas  publik  lebih  yakin  untuk  menangani administrasi ke daerah dengan lebih benar dan efektif.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri) sebagai  salah  satu  lembaga  negara  yang  berkaitan dengan Administrasi Negara memiliki kapasitas pemerintahan  negara  di  bidang  bantuan  masyarakat. Kemajuan  dalam  inovasi  data  akibat  globalisasi dimanfaatkan  oleh  otoritas  publik  wilayah  khususnya Polri  untuk  memahami  dan  menggarap  administrasinya, Kapolri  berupaya  membina  administrasi  publik  berbasis IT  melalui  administrasi  penandaan  elektronik  (e-Tilang) berbasis  aplikasi.  Tiket  elektronik  yang  biasa  disebut  e- ticket  ini  merupakan  digitalisasi  dari  sistem  penandaan, dengan  menggunakan  inovasi,  diyakini  seluruh  siklus penandaan  akan berubah menjadi sebuah perkembangan yang  dapat  membantu  polisi  dalam  administrasi penuntutan  dan  pembayaran  denda.  untuk  tindak  pidana lalu  lintas  dan  akan  lebih  produktif  dan  menarik  dalam membantu kepolisian dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang  berwibawa.  Aplikasi  e-tiket  ini memudahkan  pelanggar  untuk  mengurus  masalah  sah yang  mereka  hadapi  dengan  perubahan  administrasi yang sukses dan kepastian hukum dalam hal denda tiket yang  didapat  oleh  pelanggar.  Selain  bekerja  pada administrasi terbuka, aplikasi e-tiket seharusnya mencegah  tindakan  memfasilitasi  dalam  pendakwaan tindak pidana lalu lintas, program E-tagging adalah salah satu  lompatan  maju  yang  dibentuk  oleh  Korps  Lalu Lintas  Mabes  Polri  untuk  menjebak  pengiklan  polisi. Berbagai  penelitian  sebelumnya  tentang  efektivitas  e- tilang  telah  dilakukan.  Penelitian  Pertiwi  (2020)  telah menilai  kecukupan  e-tiket  dalam  menangani  tindak pidana  lalu  lintas  di  Polres  Bandung  didapatkan  hasil bahwa  e-tilang  diniliai  belum  efektif  sebab  terkendala sarana  dan  prasarana.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian Apriliana  (2019)  bahwa  e-tilang  dinilai  belum  efektivif dikarenakan beberapa  kendala diantaranya SDM, kantor dan  yayasan  terbatas,  dan  intensitas  sosialisasi  e-tilang. Penelitian-penelitian  tersebut  berfokus  pada  efektivitas e-tiket  selama  waktu  yang  dihabiskan  untuk  menuntut tindak  pidana  ringan.  Sampai  sejauh  ini  yang  peneliti ketahui, belum ditemukan penelitian mengenai
efektivitas  e-tilang  terhadap  profesionalisme  kinerja Polri.  Maka  peneliti  bermaksud  mengetahui  efektivitas e-tilang  terhadap  profesionalisme  kinerja  Anggota  Polri Ditlantas PMJ.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi subjektif.  Ini  menyiratkan  bahwa  informasi  yang dikumpulkan  tidak  dalam  kerangka  berpikir  informasi matematika,  tetapi  informasi  yang  berasal  dari  skrip wawancara,  catatan  lapangan,  laporan  individu,  catatan atau  pengingat  ilmuwan  dan  catatan  otoritas  pendukung lainnya.  Objek  eksplorasi  ini  adalah  Direktorat  Lalu Lintas  Polda  Metro  Jaya.  Teknik  pemilahan  informasi yang digunakan oleh analis meliputi:
1. Persepsi. Persepsi langsung adalah pendekatan untuk mengumpulkan  informasi  menggunakan  mata  tanpa bantuan  perangkat  standar  lain  untuk  alasan  ini. Persepsi  atau  persepsi  sangat  mungkin  merupakan prosedur  eksplorasi  yang  utama.  Alasan  penggunaan teknik  ini  adalah  untuk  mencatat,  melakukan, perbaikan, dan lain-lain terkait penggunaan e-ticket. 2. Wawancara. Pertemuan adalah diskusi dengan alasan tertentu.  Wawancara  diarahkan  dengan  mengajukan pertanyaan semi-terorganisir.  Konsekuensi  dari pertemuan  sebagai  sumber  informasi  penting  yang akan  digunakan  untuk  menjawab  masalah  dalam tinjauan ini.
3. Dokumentasi.  Dokumentasi  merupakan  salah  satu strategi  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  file, arsip,  peraturan  dan  pedoman,  buku  dan  sumber referensi lain yang membantu pemeriksaan ini.
Metode  investigasi  informasi  subjektif  adalah agar  para  ahli  mendapatkan  arti  penting  hubungan  antar faktor  sehingga  sangat  baik  dapat  dimanfaatkan  untuk menjawab  masalah  yang  direncanakan  dalam  tinjauan. Hubungan  antara  semantik  sangat  penting  karena  dalam pemeriksaan  subjektif,  analis  tidak  melibatkan  angka seperti  dalam  penyelidikan  kuantitatif.  Aturan  utama pemeriksaan  informasi  subjektif  adalah  memproses  dan menyelidiki  informasi  yang  dikumpulkan  menjadi informasi  yang  efisien,  tepat,  terorganisir,  dan signifikan.

## HASIL
Pengaturan  E-Ticket  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Perda  No.  22/2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  secara  keseluruhan  dan  tidak  secara nyata  dan  tegas  dalam  pelaksanaannya,  sehingga pendirian  atau  yayasan  yang  komponen  dan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  untuk  mengakui  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang terlindungi, metodis, dan lancar. 1. Mekanisme  E-Tiket.  Instrumen  merupakan  suatu metode untuk menghasilkan sesuatu secara konsisten untuk  menciptakan  suatu  contoh  atau  bentuk  untuk
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
mencapai  hal  yang  diinginkan.  Menurut  Lorens Bagus sistem dapat dimaknai menjadi 4 pengertian. a. Komponen adalah pandangan bahwa  kerja  sama bagian-bagian dengan berbagai bagian dari suatu keseluruhan atau sistem tanpa membuat persiapan atau batasan yang sesuai target.
b. Komponen  adalah  hipotesis  bahwa  semua keanehan  dapat  dipahami  dengan  aturan  yang dapat  digunakan  untuk  memahami  mesin  tanpa panduan  pemahaman  sebagai  pemikiran  atau norma kerja.
c. Sistem  ialah  hipotesis  bahwa  seluruh  kekhasan normal  adalah  fisik  yang  dapat  dipahami sehubungan  oleh  perubahan  material  atau material yang bergerak.
d. Komponen  yaitu  usaha  untuk  menjelaskan mekanisme,  khususnya  dengan  gerakan  di dekatnya dari bagian-bagian yang secara inheren permanen  untuk  konstruksi  bagian  dalam barang-barang normal dan untuk seluruh alam.
Setelah komponen dan Standar Operasional
Prosedur  (SOP)  lalu  lintas,  Polri  kemudian melakukan program e-tiket di seluruh Indonesia.
2. Jenis  E-tiket.  E-Tilang  adalah  kerangka  penandaan tindak  pidana  lalu  lintas  yang  melibatkan  gadget elektronik  sebagai  kontrak  atau  ponsel  berbasis Android.  E-Tilang  merupakan  digitalisasi  sistem penandaan,  dengan  inovasi  yang  dilakukan  diyakini seluruh  siklus  penandaan  akan  lebih  mahir  dan selanjutnya membantu kepolisian dalam administrasi.75  Jenis-jenis  e-tiket  sesuai  dengan mengikuti:
a. Tiket  elektronik.  Penandaan  elektronik  adalah tiket  yang  memanfaatkan  inovasi  mulai  dari sistem yang mendasarinya hingga tahap terakhir yang  dilakukan  secara  elektronik.  Seperti  yang diungkapkan  Ninggar  (2021)  mengatakan  E- Tilang  atau  E-TLE  ( Electronic  Traffic  Law Enforcement ) adalah sebuah framework elektronik yang menggunakan framework CCTV  sebagai  pengelolanya.  Kerangka  E- Tilang  atau  E-TLE  tidak  diragukan  lagi  dapat mempercepat  sistem  penandaan  dan  menjauh dari  alam  liar  di  kota.  Kemudian,  pada  saat  itu, tiket  elektronik  memastikan  aplikasi  sah  serupa untuk  semua  pertemuan  yang  terlibat  dalam kemacetan  jam  sibuk.  Selanjutnya  adalah  Rifan Aditya.  E-TLE  adalah  framework  yang  akan merekam, mengidentifikasi, dan foto pelanggaran  di  jalan  melalui  kamera  CCTV. Dalam arti lain, E-TLE adalah kamera pengintai yang  akan  merekam  pelanggaran  lalu  lintas kriminal  yang  dilakukan  oleh  pengemudi. Nantinya, kamera ini akan langsung dihubungkan ke kantor Polda di setiap kota.
b. Tiket  Reguler  atau  Manual..  Sanksi  tilang  biasa adalah  denda  yang  dilakukan  oleh  Anggota
Polisi  secara  langsung  di  lapangan,  misalnya menghentikan pelanggaran yang tidak menggunakan  jam  tangan,  rambu  lalu  lintas, berhenti,  tidak  memakai  pelindung  kepala, melawan aturan stempel jalan dan lain-lain.
c. Macam-Macam  Pelanggaran  E-Ticket.  Berbagai macam  pelanggaran  yang  menjadi  titik  fokus pelaksanaan  E-Tilang.  Sesuai  Noverdi  (2021) mengungkapkan  bahwa  di  antaranya  adalah. melewati  lampu  lalu  lintas,  memanfaatkan  HP saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman,  tidak  memakai  tutup  SNI,  abaikan rambu  dan  rambu  lalu  lintas,  mengendarai banyak,  pelanggaran  batas  kecepatan,  jalan lama,  batas  dan  aspek  penyampaian  yang meluap-luap, dan arus melawan
d. Kendala  E-Tiket.  Ada  beberapa  variabel  yang menarik  dalam  pemanfaatan  e-tiket  termasuk: terjadi  blunder  atau  kesalahan  informasi,  tidak adanya  pengawasan  dari  aparat  kepolisian, sosialisasi sepihak dari otoritas publik dan polisi, otorisasi  pelanggaran  yang  tidak  semestinya, metode  penyelesaian  tiket  elektronik  masih kacau,  masalah  plat  mesin  kendaraan  di  luar kota jambi, berkenaan dengan kepemilikan yang menyalahgunakan  peraturan  lalu  lintas,  terkait seperti  persewaan  sepeda  motor  atau  kendaraan bank  yang  cicilan  E-TLEnya  BRI,  tapi  juga multi-manage rekening dengan tujuan bekerjasama dengan masyarakat untuk membayar denda lalu lintas, dan Pemanfaatan E- TLE  seharusnya  tidak  hanya  menjadi  tugas awal/permanen,  tetapi  harus  menjadi  program yang  sangat  tahan  lama  untuk  memperkuat pelaksanaan ERP ( Electronic Road Pricing ). 3. Sanksi  Hukum  E-Ticket.  Sanksi  adalah  pengalaman yang  diberikan  atau  ditimbulkan  dengan  sengaja oleh seseorang sebelum suatu pelanggaran, kesalahan  atau  kesalahan  terjadi.  Persetujuan  dapat diartikan  sebagai disiplin bagi pelanggar pengaturan undang-undang. Sedangkan perbuatan pidana merupakan  hasil  hukum  dari  pelanggaran  pidana sebagai  perbuatan  salah  dan  kegiatan  tambahan. Kewenangan  yang  sah  bagi  tindak  pidana  ringan menurut  UU  No.  22/2009  adalah  sebagai  berikut: Pelanggaran  rambu  lalu  lintas:  denda  Rp  500.000 atau  kurungan  selama  2  bulan,  Pelanggaran  marka jalan:  denda  Rp  500.000  atau  kurungan  paling  lama 2 bulan, Pelanggaran penggunaan handphone: denda Rp 750.000 atau penahanan cukup lama, Pelanggaran  terhadap  arus:  denda  Rp  500.000  atau penahanan  cukup  lama,  Pelanggaran  tidak  memakai topi  pelindung:  denda  Rp  250.000  atau  kurungan selama  satu  bulan,  Pelanggaran  legitimasi  STNK: Rp  500.000  atau  penahanan  dalam  waktu  yang sangat  lama,  dan  Pelanggaran  tidak  memakai  sabuk pengaman:  Rp  250.000  atau  kurungan  selama  satu
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
bulan.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  sangat  beralasan bahwa  pemberian  izin  yang  sah  bagi  pelanggar  lalu lintas yang menggunakan aplikasi e-tiket telah diatur secara mendalam oleh UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Standar Operasional Prosedur  yang  besar  (SOP)  oleh  Kapolri.  Sehingga dipercaya  bahwa  otorisasi  regulasi  angkutan elektronik  atau  kerangka  E-tiket  dapat  bekerja  pada aplikasi  dan  pemanfaatan  lalu  lintas,  lebih mengembangkan disiplin lalu lintas, mengurangi laju kecelakaan mobil. Sejak E-Tilang sebagai pemolisian  di  bidang  lalu  lintas  yang  dinilai  sangat berhasil.
4. Alasan  E-Ticket.  Alasan  pelaksanaan Electronic Traffic  Law  Enforcement (ETLE),  antara  lain: membuat  budaya  lalu  lintas  di  mata  masyarakat., Perbaiki  metode  yang  terkait  dengan  penandaan pekerja,  Ada  kewajiban  yang  melanggar  hukum  di kota, Membedakan tindak pidana ringan secara cepat dengan  memanfaatkan  APILL,  dan  Menjadikan organisasi masyarakat yang terorganisir.
Mengingat  alasan  e-tiket  di  atas,  sangat  mungkin diduga bahwa e-tagging berencana untuk memberikan akomodasi, penghiburan, dan kesadaran publik  dari  pedoman  yang  ada,  pedoman  lalu  lintas, namun  semua  pedoman  yang  ada  dalam  kehidupan individu sehari-hari. rutinitas.
Efektifitas  Penerapan  Tiket  Elektronik  Terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  di  Wilayah  Hukum  Polda Metro Jaya
Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) adalah  kerangka  persyaratan  regulasi  transit  dalam kaitannya  dengan  inovasi  data  yang  melibatkan  gadget elektronik  sebagai  kamera  yang  dapat  membedakan berbagai  jenis  tindak  pidana  lalu  lintas  dan  menyajikan data  kendaraan  bermotor  secara  normal  ( Automatic Recognition ).  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi dikenali  dari  kamera  E-Police  dan  kamera  Check  Point, kamera  E-Police  dapat  mendeteksi  pelanggaran  marka jalan  dan  lampu  lalu  lintas,  sedangkan  kamera  Check Point dapat membedakan pelanggaran ganjil genap, tidak menggunakan  sabuk  pengaman  dan  menggunakan  sel bantuan pemerintah. oleh pengemudi minimal kendaraan bermotor  roda  empat.  Wilayah  di  mana  kamera  ETLE dinaikkan  yang  dapat  bertahan  pelanggaran  lalu  lintas tahun 2019 adalah kamera E-Police yang menggabungkan  4  (empat)  dan  8  (delapan)  kamera Check  Point  dengan  posisi,  khusus  kamera  E-Police diletakkan  di  Jalan  Merdeka  Selatan  (rambu  lalu  lintas Patung  Kuda),  Jalan  Gajah  Mada  (rambu  lalu  lintas Plaza  Gajah  Mada),  lampu  lalu  lintas  Sarinah  untuk bundaran Hotel Indonesia, dan lampu lalu lintas Sarinah untuk Monumen Nasional. Sementara itu, kamera Check Point  dipasang  di  Jembatan  Penyeberangan  Orang Kementerian  Pariwisata,  Jalan  Medan  Merdeka  Selatan
(rambu  lalu  lintas  patung  kuda),  lampu  lalu  lintas Sarinah  untuk  bundaran  Hotel  Indonesia,  di  bawah  Fly Over  Non  Tol  untuk  Semanggi,  di  bawah  Layang  Non. Tol  menuju  Bundaran  Hotel  Indonesia,  Jembatan Penyeberangan Rakyat Kementerian PAN RB, Jembatan Penyeberangan Rakyat Ratu Plaza, Jembatan Penyeberangan  Rakyat  Hotel  Sultan.  Electronic  Traffic Law  Enforcement  (ETLE)  dapat  mengenali  kendaraan mekanik  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, khususnya Pasal 287 ayat (1) tentang Kamera pada Alat Persinyalan  Lalu  Lintas  (APIL)  dan  lampu  lalu  lintas, pelanggaran  marka  jalan  dan  rencana  permainan  ganjil genap, Pasal 289 tentang pelanggaran penggunaan sabuk pengaman,  Pasal  283  tentang  pelanggaran  penggunaan telepon saat mengemudi, Pasal 287 ayat (5) tentang batas kecepatan,  Pasal  291  tentang  tidak  termasuk  penutup pelindung  bagi  pengendara  sepeda  motor  dan  Pasal  300 tentang pemanfaatan jalur Busway adalah pengecualian.
Strategi  atau  kerangka  pelaksanaan  Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  sebagaimana tertuang dalam  Keputusan  Kapolda  Metro  Jaya  Nomor: Kep/671/VIII/2019  tanggal  29  Agustus  2019  tentang Standar  Operasional  Prosedur  Penegakan  Hukum  Lalu Lintas Elektronik (ETLE), sebagai berikut:
1. Tahap  pemeriksaan  dan  pemeriksaan,  khususnya membedah  akibat  dari  rekaman  kamera  ETLE terlepas dari apakah itu tindak pidana lalu lintas dan memanfaatkan informasi kendaraan mekanis dengan kumpulan data pada ERI;
2. Tahap  pembuatan  dan  pengiriman  surat  penegasan, khususnya  pembuatan  surat  penegasan  sebagai akibat  dari  pemeriksaan  dan  pemeriksaan  informasi dan  kemudian  mengirimkannya  ke  lokasi  pemilik kendaraan  atau  pelanggar  lalu  lintas  melalui organisasi  sarana  transportasi  atau  media  elektronik seperti email, SMS atau aplikasi kurir;
3. Tahap sertifikasi, yaitu desakan yang dilakukan oleh pemilik  kendaraan  bermotor  atau  pelanggar  lalu lintas  setelah  mendapat  surat  penegasan,  yang ditutup dengan mengirimkan kembali surat penegasan atau langsung mengunjungi Posko ETLE, Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya atau penegasan secara  hati-hati  melalui  alamat  situs  https://etle  - pmj.info  sesuai  nomor  referensi  dalam  surat penegasan;
4. Tahapan  kegiatan  memberikan  izin  kepada  pemilik kendaraan  mekanik  atau  pelanggar  lalu  lintas  yang telah  ditegaskan  bergabung  dengan  mengirimkan kode  Briva  ke  nomor  serbaguna  pemilik  atau pelanggar lalu lintas;
5. Tahap  angsuran  denda  tilang  adalah  setelah pengembangan  kendaraan  bermotor  atau  pelanggar lalu lintas mendapat bantuan kode Briva melalui M- Banking, ATM atau Teller Bank BRI;
6. Tahap  Permohonan  Penghalang  adalah  permohonan
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
pemblokiran  pendaftaran  kendaraan  oleh  Petugas ETLE kepada Samsat per rumah kendaraan bermotor apabila  pemilik  kendaraan  bermotor  atau  pelanggar lalu lintas tidak memberikan penegasan dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja atau tidak membayar denda dalam batas waktu 5 sampai 7 hari kerja;
7. Tahap  unblocking  adalah  permohonan  pembukaan blokir  STNK  oleh  Petugas  ETLE  kepada  Samsat sesuai  kedatangan  kendaraan  mekanik  apabila pemilik  kendaraan  mekanik  atau  pelanggar  lalu lintas membayar denda melalui Bank BRI atau telah membayar denda di Kejaksaan.
Mengingat tata cara atau sistem tilang elektronik melalui  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE) untuk tindak pidana lalu lintas dimaksud, Petugas ETLE Sub  Direktorat  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Polda Metro  Jaya  telah  mengambil  langkah  terhadap pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  melakukan pelanggaran  sejak  November  2019  sampai  dengan Desember  2020,  khususnya  pelanggaran  pengaturan ganjil  genap  lebih  dari  6.726  pelanggaran,  pelanggaran pengaturan penggunaan sabuk pengaman sampai dengan 23.427 pelanggaran, pelanggaran pengaturan penggunaan  telepon  seluler  di  atas  1.435  pelanggaran, dan pelanggaran pengaturan lampu lalu lintas atau marka jalan  di  atas  33.166  pelanggaran.  Tindak  pidana  lalu lintas  yang  dibedakan  dengan  kamera  ETLE  kemudian ditindaklanjuti  oleh  Petugas  ETLE  Sub  Direktorat Jenderal  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya  sesuai  dengan komponen  atau  strategi  yang  tidak  seluruhnya  bersifat baku dengan seluk-beluk khususnya penegasan terhadap ETLE.  Posko  untuk  15.923  pelanggar,  penegasan melalui situs ke atas 16.179 pelanggar, membayar denda Tiket  melalui  Bank  BRI  8.990  pelanggar,  membayar denda  di  Kejaksaan  lebih  dari  4.269  pelanggar,  dan jumlah pelanggar yang telah dikeluarkan dari Pengadilan dan  telah  mendapatkan  putusan  sebanyak  28.718 pelanggar.  Pemilik  kendaraan  mekanis  atau  pelanggar lalu lintas yang tidak menentukan pelanggaran lalu lintas kriminal,  khususnya  yang  menegaskan  atau  membayar denda  tilang  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang ditentukan  sebelumnya,  nomor  pendaftaran  kendaraan untuk  kendaraan  mekanis  akan  dihalangi  dengan  halus, khususnya  aplikasi  untuk  menghalang  ke  atas  36.728 unit,  jumlah  jumlah  yang  terhambat  sebanyak  23.610 unit,  polsek  272  unit,  blokir  aplikasi  4.677  unit, kendaraaan  polisi  1.200  unit,  dan  6.498  unit  kendaraan mekanik yang merambah kembali.
Selain  itu,  menilik  informasi  tentang  penataan, penyelesaian,  dan  penghambatan  tindak  pidana  lalu lintas di lingkungan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  Polda  Metro  Jaya,  bahwa  dari  total  67.754 kegiatan tindak pidana ringan, terdapat 32.102 pelanggar yang  ditegaskan.  yang  tidak  tegas  sebanyak  35.652 pelanggar.  .  Kemudian  dari  32.102  pelanggar  yang menegaskan,  ada  13.259  pelanggar  yang  sudah membayar  denda  tilang,  sedangkan  yang  belum
membayar  denda  tilang  sebanyak  18.843  pelanggar. Selain itu, dari 35.652 pelanggar yang tidak mengiyakan, terdapat 36.728 kendaraan yang mengajukan pemblokiran  dan  23.610  kendaraan  yang  dihalangi, namun  ada  1.200  nomor  urut  kendaraan  yang  tidak ditemukan  dan  272  kendaraan  yang  tidak  terhalang sehingga  menghambat  aktivitas.  tidak  bisa  diberikan. Melihat gambaran pemanfaatan Tiket Elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
sebagaimana  digambarkan  di  atas,  maka  cenderung beralasan bahwa penggunaan penandaan elektronik pada tindak  pidana  lalu  lintas  di  lingkup  Polda  Metro  Jaya melalui Undang-Undang Lalu Lintas Elektronik Enforcement (ETLE) belum diperkuat dalam menangani tindak  pidana  lalu  lintas.  di  antarnegara  bagian,  dengan alasan  bahwa  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  dapat  membedakan  jenis  pelanggaran  tertentu, khususnya pelanggaran pengaturan ganjil-genap, pelanggaran  pengaturan  penggunaan  sabuk  pengaman, pelanggaran  pengaturan  tidak  menggunakan  sel  telepon saat mengemudi, dan pelanggaran lampu lalu lintas atau marka  jalan.  Demikian  pula  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  tidak  bisa  bergerak  dalam kerangka  penandaan  dan  penghadangan  STNK  bagi kendaraan bermotor yang berangkat dari luar lingkungan Polda  Metro  Jaya  dengan  alasan  pengaturan  penandaan elektronik hanya diatur di SK Kapolda Metro Jaya.
Demikian  pula  penggunaan  Tiket  Elektronik tidak  dapat  dilakukan  terhadap  pengemudi  atau  pemilik kendaraan  bermotor  yang  tidak  mengikuti  sistem penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  sesuai  dengan jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  khususnya  yang menegaskan  tindak  pidana  ringan  termasuk  kendaraan bermotor  yang  diidentifikasi  oleh  ETLE.  kamera,  baik langsung  mengunjungi  ETLE  Command  Post.  atau sebaliknya  secara  online  sehingga  kemungkinan  tidak akan  terkena  sanksi,  dan  tidak  membayar  denda  sesuai besaran yang ditentukan dalam UU No, 22/2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Penandaan  elektronik juga tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang  menggunakan  rambu  nomor  kendaraan  yang  tidak sesuai  dengan  nomor  pendaftaran  kendaraan  bermotor yang  disimpan  di  samsat,  sehingga  pengemudi  atau pemilik  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  tindak pidana  lalu  lintas  tidak  dapat  dikenakan  denda.  atau menghalangi kewenangan dalam hal tidak menyelesaikan tindak pidana ringan.
Derajat skill yang luar biasa dari individu Polri di PMJ terhadap administrasi hingga ke daerah
Kepiawaian Polri yang luar biasa tertuang dalam Peraturan  Kapolri  No.  14/2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Polri.  Pelaksanaan  pedoman  ini  mengikat  polisi dalam  untuk  menawarkan  jenis  bantuan  ke  daerah setempat.  Pelaksanaan  pedoman  ini,  setiap  kali diterapkan dalam tiket elektronik, ternyata jelas di mana individu  Polri  diharapkan  menyelesaikan  pekerjaan
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
sesuai  kemampuannya.  Sementara  itu,  menurut  Budi sebagai  seorang  pengendara  jalanan,  kepiawaian  Polri dalam  kemacetan  di  jam-jam  sibuk  harus  terlihat  dari pelaksanaan  rambu-rambu  lalu  lintas  dan  berkurangnya waktu  pemerasan  yang  dilakukan  oknum  Polri  dengan sanksi  penandaan  elektronik,  namun  perlu  diingatkan bahwa  proses  penandaan  elektronik  harus  sesuai  SOP terkait  agar  tidak  berhasil.  salah  tiket,  salah  foto,  dll. Dengan kemajuan tiket elektronik ini, telah mengembangkan  keterampilan  yang  luar  biasa  dari Polisi,  namun  itu  tidak  ideal  karena  beberapa  individu dari  Polisi  sebenarnya  menyalahgunakan  disiplin  dan prinsip-prinsip umum.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penggunaan  Tiket Elektronik  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
Gambaran  sistem  atau  strategi  penggunaan Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  terhadap tindak pidana lalu lintas yang terjadi di lingkungan Polda Metro  Jaya  yang  telah  digambarkan,  maka  variabel- variabel  yang  mempengaruhi  pemanfaatan  electronic tagging  melalui  Electronic  Traffic  Law  Enforcement akan diperiksa. ETLE) untuk tindak pidana lalu lintas di lingkungan  Polda  Metro  Jaya  yang  terdiri  dari  faktor substansi yang sah, faktor kepolisian, faktor perkantoran atau  perkantoran,  unsur  sosial  hukum  wilayah  setempat dan  variabel  normal  atau  ekologi  yang  dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Faktor  Substansi  Yang  Sah,  adalah  komponen  yang berasal  dari  undang-undang  yang  sebenarnya, khususnya  substansi  peraturan  dan  pedoman materil (ius constitutum) yang berhubungan dengan pengaturan  penggunaan  tiket  elektronik.  Saat  ini pengaturan  mengenai  penandaan  elektronik  pada umumnya  diatur  dalam  UU  No.  22/2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  khususnya  Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana pengaturan pasal tersebut  tidak  memberikan  rangkaian  tindakan  yang memuaskan  yang  terhubung  dengan  sistem  untuk mengeksekusi penandaan elektronik. terhadap tindak pidana lalu lintas dan hanya mengelola pemanfaatan perangkat  keras  elektronik  sebagai  bukti  tindak pidana lalu lintas di pengadilan.
2. Pemolisian,  adalah  faktor-faktor  yang  berhubungan dengan polisi  yang melakukan pengaturan peraturan dan  pedoman  yang  tepat,  untuk  situasi  ini  individu lalu  lintas  yang  melakukan  pemolisian  melalui pemanfaatan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  terhadap  tindak  pidana  lalu  lintas  sejak tahap awal tindak pidana lalu lintas. yang  kemudian dilanjutkan  ke  tahap  penegasan,  tahap  kegiatan dengan  pemberian  tilang,  hingga  tahap  terakhir penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  oleh pelanggar,  khususnya  dengan  membayar  denda tilang  dalam  rentang  waktu  yang  telah  ditentukan baik  melalui  Bank  BRI  maupun  melalui  kejaksaan
sesuai  berapa  denda  tilang.  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  22/2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
3. Faktor  Kantor  atau  Fasilitas,  adalah  faktor-faktor yang  berhubungan  dengan  kantor  atau  kantor  yang digunakan  untuk  membantu  pelaksanaan  kewajiban perseorangan dari Ditlantas Polda Metro Jaya dalam kepolisian melalui penggunaan penandaan elektronik terhadap tindak pidana lalu lintas Penegakan Hukum Lalu  Lintas  Elektronik,  khususnya  perlengkapan pokok  dan  perangkat  keras.  terdiri  dari  kamera  E- Police  dan  kamera  Check  point,  PC,  server  ETLE, aplikasi ETLE, Database Electronic Registration and Identification (ERI), printer, organisasi web, aplikasi E-Tilang,  kode  Briva,  tempat  tiket,  alat  tulis  kantor dan PC lainnya dan perangkat  keras elektronik serta kedua  kantor  pendukungnya  Back  office  dan  ETLE Subdirektorat  Jenderal  Hukum  dan  Pengabdian Masyarakat  terdiri  dari  Back  office,  Subdirektorat Jenderal  Hukum  ETLE,  Call  Center  dan  Posko ETLE.
4. Faktor  Budaya  Hukum  daerah  setempat,  merupakan komponen  yang  berhubungan  dengan  keadaan  alam daerah  setempat  dimana  pengaturan  mengenai penandaan elektronik untuk tindak pidana lalu lintas berlaku  untuk  keadaan  daerah  setempat  sebagai pengemudi kendaraan bermotor di lingkungan Polda. Metro  Jaya.  Secara  umum,  keadaan  individu  yang tinggal  di  wilayah  DKI  Jakarta  dan  wilayah perkotaan  sekitarnya  berkumpul  sebagai  jaringan metropolitan,  khususnya  individu  yang  tinggal  atau tinggal  di  wilayah  kota  besar  dengan  berbagai latihan  dan  latihan  yang  mempengaruhi  cara berperilaku  dan  karakter  masyarakat.  daerah  dalam menjalankan  kehidupan  untuk  mengatasi  persoalan- persoalan kehidupan sehari-hari. hari yang umumnya akan individualistis dan hanya fokus pada keuntungan  mereka  sendiri  tidak  peduli  apa  elemen lingkungan mereka.
5. Faktor  Reguler  atau  Lingkungan  alam,  yang dihubungkan  dengan  pola  cuaca  di  sekitar  atau tempat  di  mana  kamera  ETLE  diperkenalkan  yang dapat mempengaruhi faktor kamera ETLE, misalnya pola  cuaca  badai  dengan  energi  terfokus  yang membuat  kamera  ETLE  tidak  dapat  mengenali kendaraan  yang  menyampaikan  lalu  lintas  di  jalan raya,  serta  pola  cuaca  lainnya  sehingga  gadget kamera  ETLE  tidak  dapat  bekerja  seperti  yang diharapkan atau mengalami pengaruh yang mengganggu,  misalnya  sambaran  petir  yang  dapat membuat  kamera  ETLE  rusak,  perusahaan  atau organisasi  kewalahan oleh  hujan dan gadget  kamera ETLE  jaringan  korsleting  sehingga  tidak  dapat bekerja atau gangguan biasa lainnya sehingga server turun  atau  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  gadget kamera  ETLE  yang  diperkenalkan  di  area  yang cenderung melakukan tindak pidana ringan.
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

## SIMPULAN
Pelepasan  kerangka  penandaan  elektronik  (e- Tilang)  diterima  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  kepada  polisi.  Administrasi  publik  yang menjadi  pusat  perhatian  adalah  di  bidang  lalu  lintas. Masih  banyak  tindakan  penanganan  dan  pemaksaan sebagai  persoalan  yang  harus  diselesaikan.  Dengan perkembangan  ini,  dia  yakin  kepercayaan  masyarakat terhadap  polisi  akan  meningkat.  Pelanggar  lalu  lintas yang  di-tag  bisa  langsung  membayar  denda  ke  bank terdekat  tanpa  harus  menjalani  sidang.  Tidak  hanya  itu, program ini merupakan panggung dan karya polisi untuk mengurangi dan membatasi pemaksaan dan misrepresentasi oleh oknum polisi di lapangan. Variabel- variabel yang mempengaruhi kelangsungan pemanfaatan penandaan  elektronik  terhadap  tindak  pidana  lalu  lintas di  lingkungan  Polda  Metro  Jaya  chunking  unsur-unsur zat yang sah dimana saat ini pengaturan terhadap sistem penandaan  elektronik  hanya  diatur  dalam  Keputusan Menteri.  Kapolda  Metro  Jaya  dan  belum  terkontrolnya pola  pikir  Kapolri  sehingga  tidak  dapat  dijadikan landasan pengaturan untuk melakukan tindakan terhadap kendaraan  bermotor  yang  dimulai  dari  luar  lingkup Polda  Metro  Jaya.  Perpolisian  adalah  pejabat  yang menerapkan  Tiket  Elektronik  yang  belum  diselesaikan oleh  oknum  Sub  Direktorat  Lalu  Lintas  Gakkum  Polda Metro  Jaya  mengingat  tidak  ada  unit  atau  segmen  luar biasa  yang  menangani  Tiket  Elektronik  dalam  desain hirarkis Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Faktor kantor  atau  kantor  menjadi  penghambat  sorot  kamera ETLE  yang  dapat  mengidentifikasi  jenis  pelanggaran tertentu  sehingga  tidak  sampai  pada  pelanggaran  yang berbeda-beda  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. budaya  sah  daerah  setempat,  khususnya  membuka perhatian terhadap perubahan nama penegasan tanggung jawab  kendaraan  dan  pemanfaatan  rambu  nomor kendaraan bermotor sesuai  nomor pendaftaran. Variabel normal  atau  ekologis,  khususnya  pola  cuaca,  misalnya hujan  lebat,  petir  dan  banjir  yang  membuat  gadget kamera  ETLE  menjadi  rusak,  serta  kondisi  di  sekitar area gadget kamera ETLE, misalnya pertunjukan anarkis dan  pemusnahan.  kamera  ETLE  sehingga  tidak  dapat mengidentifikasi lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adya Ninggar P. 2021, Apa Itu Tilang Elektronik. Publis
Tribun 30 Maret 2021/ https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/3 0/apa-itu-tilang.
Arifin,  R.  2020.  Crimes  and  Society,  How  Do  the  Law Respond  to  Disruptive  Conditions?. Law Research Review Quarterly, 6 (1), 1- 4
Arifin, R. 2020. Legal Protection and Law Enforcement:
The  Unfinished  Works. Indonesian  Journal  of Advocacy  and  Legal  Services,  2 (1),  1-4. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035
Arifin,  R.  2020.  Legal  Reform  Discourse  in  Indonesia and  Global  Context:  How  Does  The  Law Respond  to  Crime. Journal  of  Law  and  Legal Reform, 1 (2), 193-196. https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057
Ashshofa  Burhan,  2004, Metode  Penelitian  Hukum , Jakarta : PT.Rineka Cipta Asshidiqie  Jimly,  2009, Menuju  Negara  Hukum  yang Demokrasi, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer Atmasasmita  Romli,  2011, Sistem  Peradilan  Pidana Kontemporer, Jakarta : Kencana Campbell Henry, 1998, Black’s Law Dictionary; Seventh Edition, St. Paulmin West Publicing. Co Chazawi  Adhami,  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana; Bagian  1  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo, Jakarta Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, 1998, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta Hamzah  Andi,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di Indonesia  &  Perkembangannya, PT.  Softmedia, Jakarta,
Hiariej Eddy O.S, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Karjadi  M,  1981, Kejahatan,  Pelanggaran  dan Kecelakaan, Politiea, Bogor Lutfina  Zunia  Apriliana,  2019,  Efektivitas  Penggunaan E–Tilang  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Polres Magelang. 5(2)
Marzuki  Peter  Mahmud,  2013, Penelitian  Hukum,
Jakarta : Kencana
Poerwodarminto  W.J.S,  1986, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Rahardjo  Satjipto,  2009, Penegakan  Hukum  ;  Suatu Tinjauan  Sosiologis, Yogyakarta  :  Genta Publishing Soekanto Soerjono, 2011, Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta  : RajaGrafindo
Setiyanto,  Gunarto  &  Wahyuningsih,  2017.  Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Etilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan  (Studi  di  Polres  Rembang),
Khaira Ummah, 2 (2), 742-766
Tobing,  Daniel  V.H.  2004.  Penegakan  Hukum  terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  dengan  Sistem  Tilang pada Polres Kudus. Skripsi , STIK-PTIK Domisili, Semarang: Akpol.
Masyhar,  A., & Arifin, R. 2018. Urgensi Pembentengan Masyarakat  dari  Radikalisme  dan  Terorisme (Upaya    Terhadap  Jamiyyah  Nahdlatul  Ulama Kecamatan  Bonang  Kabupaten  Demak). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia 1 (1), 1-12.
Millennia,  N.  I.,  Anan,  Y.,  Lestari,  I.,  Arifin,  R.,  & Hidayat,  A.  2020.  Punk  Community  in
Dessica  Dwiyuliana  et  al.,  Efektivitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  terhadap  Penindakan  dan  Pencegahan  Pelanggaran  Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
Criminology  Study  (Study  in  Ngaliyan  District,
Semarang City). Law Research Review
Quarterly, 6 (1), 37-52. Noverdi,  P.  S. 2021.  Electronic Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  dan  Permasalahannya.

## Jurnal Info Singkat
Pratiwi.  2020.  The  Effectiveness  of  the  E-Ticketing
Program  in  Handling  Traffic  Violations  at  the Bandung Police Jurisdiction.
journal.akademikepolisian.com