Suhardi,  Tatok  Sudjiarto,  Armunanto  Hutahaean  (2023) Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurrcus Realis), (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBARENGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (CONCURRCUS REALIS)

## Suhardi, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: namakusuhardi@yahoo.com

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  memperkaya konsep  dan  pemahaman  dari teori-teori  hukum  mengenai  Tindak  Pidana  Korupsi yang dilakukan pejabat negara terutama mengenai penegakkan hukum beradasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan, untuk  memberikan  gambaran  serta  masukan  mengenai  penyidikan  dalam  tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis  normatif  yang  hanya  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  yang bersumber  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Adanya  peran tersangka Ervan Fajar Mandala sebagaimana dibahas sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1621 K/Pidsus/2013. Oleh karena perbuatan melawan hukum  tersebut  telah  terbukti  memenuhi  unsur  sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU  No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau pasal 3 UU RI No.15 Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 KUHP  jo Pasal 64 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang.
Kata Kunci: Korupsi, PT. Askrindo, Ervan Fajar Mandala, Penyidik Polri

## Abstrak
The  purpose  of  this  research  is  to  contribute  ideas  and  enrich  the  concepts  and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials,  especially  regarding  law  enforcement  based  on  Law  no.  20  of  2001  in conjunction  with  Law  no.  31  of  1999  concerning  the  Eradication  of  Corruption Crimes. For the development of science, to provide an overview and input regarding investigations  into  criminal  acts  of  corruption  by  the  police.  This  research  uses normative juridical research which only uses secondary data as data sourced from primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The  role  of  the  suspect Ervan  Fajar  Mandala  as  properly  regulated  in  the  Supreme  Court  decision
Syntax Literate , Vol. 8, No. 10, Oktober 2023
Number: 1621 K/Pidsus/2013. Because the unlawful act has been proven to fulfill the elements as stipulated in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and/or Article 3 of RI Law No.15 of 2002 concerning Money Laundering Crimes as amended by RI Law No. legally and convincingly committed the crime of corruption together with the crime of money laundering.
Keywords: Corruption, PT. Askrindo, Ervan Fajar Mandala, POLRI Investigators.

## Pendahuluan
Di Indonesia, tindak pidana korupsinya sampai sekarang ini masih menjadi salah satu  faktor  yang  menyebabkan  keterpurukan  sistem  perekonomian  secara  meluas  dan sistemik,  dengan  demikian  bukan  hanya  menyebabkan  kerugian  terhadap  keuangan Negara dan kondisi perekonomian, namun juga melanggar semua hak sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara luas. Oleh karenanya, berlebihan dan tidak salah jika dinyatakan bahwa  peristiwa  maraknya  tindak  pidana  korupsi  yang  dialami  di  Indonesia  menjadi penyakit yang sulit sembuh.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dijalankan lebih dari 60 tahun, baik di zaman lama, orde baru, ataupun reformasi, serta era baru pemerintahan sekarang ini. Namun demikian, segala daya dan upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah dan semua  lapisan  masyarakat  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  belum menunjukkan hasil yang diinginkan (Siregar et al., 2021).
Korupsi bersifat universal. Itu mempengaruhi semua wilayah di dunia dan semua lapisan  masyarakat,  tetapi  dampaknya  paling  besar  di  negara-negara  berkembang. Dampak korupsi sangat luas: dapat merusak  stabilitas politik, social dan ekonomi, dan pada akhirnya mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.
Berbagai  faktor  menjadi  penyebab  terjadinya  hal  tersebut  seperti  kurangnya lapangan  pekerjaan,  butuhnya  pengeluaran  pribadi  yang  besar,  rendahnya  moral  dan perilaku serta kurang ketatnya dalam menyeleksi calon-calon pejabat pemerintahan. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 disebutkan Indonesia adalah negara  hukum,  dengan  adanya  pasal  tersebut  mengandung  konsekuensi  bahwa  segala persoalan yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, namun dalam kenyataan ternyata hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, sebab para pelaku sudah semakin pintar dalam menyamarkan berbagai bukti tindak kejahatan yang dilakukannya, termasuk hasil-hasil kejahatan yang berupa harta benda.
Saat  ini,  pelaku  kejahatan  semakin  canggih  dalam  mengelola  harta  benda  hasil kejahatan dengan upaya menyembunyikan asal-usulnya. Namun, aparat penegak hukum seringkali tidak mampu secara efektif mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pencegahan yang efektif dalam menghadapi pencucian uang yang dilakukan oleh  pelaku  untuk  menyembunyikan  kejahatannya.  Pencucian  uang  bukan  kejahatan biasa, akan tetapi merupakan kejahatan yang terorganisir dan sistematis, dengan demikian penanganannya dibutuhkan kecermatan dan keseriusan yang tinggi.
Korupsi dan pencucian uang terkait erat. Pelanggaran korupsi, seperti penyuapan atau pencurian barang publik, menghasilkan uang dalam jumlah besar yang perlu dicuci - atau "dibersihkan" - untuk masuk ke sistem keuangan tanpa stigma ilegalitas. Pada saat yang  sama,  korupsi  dapat  memfasilitasi  pencucian  uang:  pejabat  yang  korup  dapat mempengaruhi proses dimana hasil (terlepas dari kejahatan yang menghasilkan aset yang mereka peroleh) dicuci, dan memungkinkan pencuci untuk lolos dari semua kontrol dan sanksi.  Penelitian  staf  IMF  telah  menunjukkan  bahwa  negara-negara  dengan  tingkat kontrol  korupsi  yang  rendah  cenderung memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  lebih  rendah terhadap standar anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme.
Dalam upaya penegakan hukum untuk kasus kejahatan korupsi serta pencucian uang berbagai pihak turut serta mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Serta ada  juga  Kepolisian  atau  Polri  yang  bertugas  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  atas semua tindak pidana, yang di sini Tindak Pidana tersebut diatas termasuk di dalamnya (Suprasetya, 2021).
Kepolisian  Negara  Indonesia  merupakan  suatu  institusi  yang  berfungsi  dalam melayani  masyarakat  dituntut  untuk  bisa  memberi  pelayanan  yang  terbaik  pada masyarakat  melalui  memberikan  kinerja  kesatuan  yang  profesional  dan  handal  di bidangnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  yakni  penelitian  yuridis  normatif  yang  mempergunakan  data sekunder  sebagai  data  dimana  spesifikasi  dan  metode  pendekatan,  yang  didapatkan melalui membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan  terhadap  masalah  yang  dibahas,  sebagai  data  sekunder  yang  mencakup dipergunakan juga yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan primer. Data yang sudah  didapatkan  kemudian  dinalisa  secara  kualitatif  yakni  dengan  menjelaskan menggunakan kata-kata sehingga membentuk kalimat yang bisa dipahami tidak memakia angka-angka  dan  rumusan  rumusan  statistika  selanjutnya  hasil  tersaji  secara  deskriptif analisis.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  tahun  2013  terdakwa  Ervan  Fajar  Mandala  sebagai  mantan  Direktur  PT. Reliance Asset Management terpidana tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga milyaran rupiah kabur dan masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Lalu  pada  Februari  2021  Indonesia  kembali  dihebohkan  oleh  tertangkapnya  buronan Ervan  Fajar  Mandala  dan  terpidana  kasus  korupsi  itu  dibekuk  di  tempat  tinggalnya  di kawasan Bintaro Menteng, Tangerang. Kini terdakwa telah ditahan di Lapas Salemba.
Berawal pada kurun waktu 2004 sampai 2009, saat itu, Ervan menjabat sebagai Direktur Utama PT. RAM yang bertindak sebagai Manajer Investasi (MI) bersama-sama dengan beberapa pejabat PT Askrindo (Persero) melakukan bisnis investasi, dimana PT Askrindo dengan sengaja menempatkan dana sekitar Rp.439 miliar setidaknya kepada 6
perusahaan investasi termasuk di PT. RAM milik terpidana, yang ternyata berseberangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  putusan  No  1621  K/Pidsus/2013  tanggal  8  Oktober  2013,  Ervan secara  bersama-sama  telah  terbukti  melakukan  korupsi  dan  pencucian  uang.  Ervan dijatuhi pidana selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar serta membayar uang pengganti sebanyak Rp 796,387 juta.
Berdasarkan  uraian  yang  diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  mengangkat  kasus tersebut dengan menjelaskan inti-inti gambaran terkait pengaturan tindak pidana korupsi yang  terkait  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dalam kaitannya pada Undang-Undang Nomor 3l tahun l999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 200l  dan    Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  UU  No.  8  Tahun  20l0 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Indonesia  memiliki  landasan  hukum  yang  menjadi  acuan  dan  landasan  dalam upaya memerangi korupsi, baik dari segi pencegahan maupun penegakan hukum. Salah satu  hasil  yayasan  ini  adalah  berdirinya  KPK  sebagai  lembaga  utama  dalam  upaya memerangi  korupsi  di  Indonesia.  Landasan-Landasan  hukum  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  yaitu:  Undang-Undang  No  3  Tahun  1971  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto memimpin,  Ketetapan  MPR  No  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  KKN,  UU  No.28  tahun  l999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas KKN, UU No.20 Tahun 200l jo UU No. 3l/l999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  Peraturan  Pemerintah  No  7l  Tahun  2000  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  No.30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  No.l5  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  Peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun  20l8  tentang  Strategi  Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perbuatan Terdakwa EF, bersama sama dengan ZL, DPO, MS, HA, BA, CT dan UZ  sudah  membuat  kerugian  keuangan  negara  Cq.  PT.  ASKRINDO  mencapai Rp90.000.000.000 berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas  dugaan  Tipikor  dalam  Penempatan  Investasi  PT.  Askrindo  pada  PT.  HAM,  PT. RAM,  PT.  JS  dan  PT.  JI  Tahun  2004-2009  No  :  SR-7l75/PW09/5/20l1  tertanggal  5 September 20l1.
Bahwa terdakwa sudah didakwakan oleh penuntut umum melalui dakwaan yang terbentuk  subsideritas  yaitu  primair  di  mana  Perbuatan  Terdakwa  seperti  halnya  yang diancam dan diatur pidana pada Pasal 2 ayat (l) jo pasal l8 ayat (l) UU Nomor : 3l Tahun l999  tentang  Pemberantasan  Tipikor  seperti  halnya  yang  dganti  menjadi  UU  No:  20 Tahun 200l Tentang Perubahan Atas UU No: 3l Tahun l999 Jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l jo Pasal 64 ayat (l) KUHP.
Upaya yang dilaksanakan untuk memperkuat pemberantasan tipikor di antaranya membuat, merevisi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan terkait Pemberantasan Tipikor
untuk menjerat koruptor. Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana tentu tergantung dari aparat penegak hukum. Polri memiliki wewenang melaksanakan tugas Penyidikan kasus Korupsi. Selain KPK, Kejaksanaan, dan Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap  kasus  Tipikor.  Polri  bertugas  melakukan  Penyidikan  kasus  Korupsi  selalu berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum mencegah adanya perkara yang berulang. Guna mempercepat penyidikan kasus tipikor. Pada pemberantasan Tipikor dan hambatan yuridis  yang  dialami  Polri  dalam  melaksanakan  penyidikan  Tipikor.  Lalu  dilakukan analisis dan dipaparkan dengan cermat Kewenangan Polri pada Pemberantasan Tipikor. Metode pendekatan yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif yakni menganalisis hukum dengan cara tertulis, studi dokumen dan bahan kepustakaan menjadi bahan utama sedangkan  data  lapangan  melalui  wawancara  menjadi  data  pelengkap/pendukung. Analisis  Data,  sesudah  seluruh  data  sekunder  didapatkan  dari  library  research  (studi kepustakaan), dan data pendukung dari hasil wawancara, diperiksa dan dievaluasi untuk mengetahui  validitasnya,  lalu  datanya  dikategoriasikan  data  sejenis.  Data  kualitatif ditafsirkan  deng  sistematis,  lgois,  dan  yuridis  dengan  metode  induktif  dan  deduktif. Induktif  artinya  dari  generalisasi  mengalami  perkembangan  pada  Kewenangan  Polri sebagai  penyidik  Tipikor.  Metode  deduktif  artinya  kebijakan-kebijakan  yang diberlakukan  dengan  cara  umum  meskipun  tidak  pasti  mutlak,  tapi  menjadi  landasan hukum  dalam  menyelesaikan  kasus  Tipikor.  Melalui  penggunaan  metode  induktif  dan deduktif, didapatkan kesesuaian mengenai bagaimana sesungguhnya Kewenangan Polri sebagai  penyidik  Tipikor  Hasil  penelitian  menunjukkan  Wewenang  Polri  sebagai Penyidik melakukan pemberantasan Tipikor diberikan wewenang dan tugas oleh undang- undang melaksanakan Penyidikan/ Penyelidikan pada seluruh tindak pidana berdasarkan peraturan.  Pada  pelaksanaan  Penyidikan  Polri  menghimpun  bukti  dan  menemukan tersangka  Tipikor  berdasarkan  Pasal  5  dan  Pasal  7  UU  No.8  tahun  l98l  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Inpres  No.5  tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi,  dan  UU  nomor  2  tahun  2002  tentang  Polri.  Sementara Wewenang  Jaksa  selaku  penuntut  umum,  Penyidik  pada  Tindak  Pidana tertentu  sesuai dengan  undang-undang  berdasarkan  Pasal  30  UU  No.l6  Tahun  2004.  Dibandingkan dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  kewenangnya  sangat  luas  melaksanakan penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan pada Tipikor dan kasus yang ditangani terkait kerugian Negara paling sedikit Rp1000.000.000,-.
Unit  Tipikor  Kepolisian  berdasarkan  pasal  l  ayat  l  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisisan  yaitu  kepolisian  merupakan  seluruh  hal  ikhwal  yang berhubungan  terhadap  lembaga  dan  fungsi  polisi  berdasarkan  Pepu.  Kepolisian  masuk dalam fungsi pemerintahan negara pada bidang ketertiban masyarakat dan pemeliharaan keamanan,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pelayanan,  dan  pengayoman  kepada masyarakat.
Berdasarkan Barang bukti yang didapatkan EF sudah turut serta atau melakukan sejumlah  tindakan  yang  memiliki  hubungan  sedemikian  rupa  dengan  demikian  harus dilihat isebag suatu tindakan berlanjut, yang bertujuan menguntungkan suatu korporasi, orang lain, atau diri sendiri menyalahgunakan sarana, kesempatan, atau kewenangan yang
terdapat padanya dikarenakan kedudukan atau jabatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap  perekonomian  Negara  atau  keuangan  negara.  Sehinga  isi  dari  pasal  itu  sudah dipenuhi.
Bahwa terdakwa sudah didakwakan oleh penuntut umum melalui dakwaan yang terbentuk  subsideritas  yaitu  primair  di  mana  Perbuatan  Terdakwa  seperti  halnya  yang diancam dan diatur pidana pada Pasal 2 ayat (l) jo pasal l8 ayat (l) UU Nomor : 3l Tahun l999  tentang  Pemberantasan  Tipikor  seperti  halnya  yang  dganti  menjadi  UU  No:  20 Tahun 200l Tentang Perubahan Atas UU No: 3l Tahun l999 Jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l jo Pasal 64 ayat (l) KUHP.
Berdasarkan Barang bukti yang didapatkan EF sudah turut serta atau melakukan sejumlah  tindakan  yang  memiliki  hubungan  sedemikian  rupa  dengan  demikian  harus dilihat isebag suatu tindakan berlanjut, yang bertujuan menguntungkan suatu korporasi, orang lain, atau diri sendiri menyalahgunakan sarana, kesempatan, atau kewenangan yang terdapat padanya dikarenakan kedudukan atau jabatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap  perekonomian  Negara  atau  keuangan  negara.  Sehinga  isi  dari  pasal  itu  sudah dipenuhi dan menjadi dasar analisis tuntutan.
Untuk menganalisis Putusan, diikarenakan seluruh unsur pada dakwaan Primair penuntut umum telah dipenuhi, dengan demikian majelis berkeyakinan bahwa terdakwa sudah  dibuktikan  dengan  sah  dan  meyakinkan  melaksanakan  perbuatan  sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum pada dakwaan Primer melanggar yaitu melanggar pasal 2 ayat (l) jo pasal l8 UU No.3l tahun l999 seperti halnya yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 200l Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l Jo. Pasal 64 ayat (l) KUHP yakni paling sedikit empat Tahun sementara untuk dakwaan  kedua  yakni  melakukan  pelanggaran  pasal  6  ayat  (l)  Undang-Undnag  TPPU dengan hukamannya paling sedikit 5 tahun
Menimbang  bahwa  permintaan  banding  dari  Penuntut  Umum  Pada  Kejaksaan Negeri  Jakarta  Pusat  maupun  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  nyatanya  diajukan  pada menurut cara dan tenggang waktu dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan undang- undang, dengan demikian bisa diterima permintaan banding itu dengan cara formal.
Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding sesudah mencermati secara seksama berkas  perkara  banding  a  quo  yang  meliputi  keterangan  saksi  ataupun  pendapat  ahli, berita acara sidang, barang bukti dan surat, keterangan Terdakwa, salinan resmi Putusan Pengadilan  Tipikor  terhadap  PN  Jakarta  Pusat  No32/PID.B/TPK/20l2/PN.JKT.PST. Tertanggal 22 Oktober 20l2 memori banding dari para pembanding dan surat lain yang berkaitan terhadap kasus ini, dengan demikian pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Tingkat  Pertama  pada  keputusan  tersebut,  yang  menarik  kesimpulan  Dakwaan  Kesatu Primer  terbukti  yakni  sudah  benar  dan  tepat  dan  melalui  persetujuan  Majelis  Hakim Tingkat  Banding,  sehingga  pertimbangan  dan  alasan  hukum  Maajelis  Hakim  Tingkat Pertama  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat  banding  dan menganggap terdakwa sudah dibuktikan bersalah berbuat Tindak Pidana seperti halnya yang didakwakan terhadap dakwaan kesatu primair.
Pertimbangan dan Vonis Hakim jika dianalisis dari sisi vonis dan pertimbangan hakim selayaknya Hakim pada pemutusan perkara sesuai dengan Pasal 7 PERMA No.l tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberatasan Tipikor, menyebutkan  bahwa:  Tingkat  keuntungan,  dampak,  dan  kesalahan  dibagi  menjadi  3 kategori antara lain : a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah.
Sesuai dengan Pasal 7 PERMA No.l tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Pemberatasan  Tipikor  dipaparkan  bahwa  ada  keuntungan, dampak,  dan  tingkat  yang  menjadi  kategori  dalam  hakim  memberi  vonis  hukum  pada terdakwa. Lalu selanjutnya pada Pasal 10 PERMA  No.l tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Pemberatasan  Tipikor.  Sesuai  dengan  Pasal  10 PERMA  No.l  tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU Pemberatasan Tipikor itu dihubungkan terhadap Putusan No: 1/PID/20l3/PT.DKI, sesuai dengan hal itu tersebut berdasarkan penulis hakim sudah tepat pada vonisnya yakni:
• Terdakwa,  EF  dibuktikan  dengan  sah  dan  meyakinkan  bersalah  berbuat tipikor dengan cara berlanjut, seperti halnya didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primer.
• Terdakwa,  tidak  terbukti  dengan  sah  dan  meyakinkan  bersalah  berbuat tindak pidana sepertinya didakwakan pada Dakwaan Kedua.
• Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua.
• Menjatuhkan pidana pada Terdakwa, dipidana penjara 7 tahun, dan pidana denda  sejumlah  Rp.400.000.000,-  atau  diganti  pidana  kurungan  4  bulan  apabila  tidak dibayarkan sejumlah ketentuan tersebut.
• Menghukum  Terdakwa,  membayarkan  uang  pengganti  sejumlah  Rp.
796.387.077,- di mana ketentuannya jika uang pengganti itu tidak dibayarkan pada waktu sebulan sesudah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan  demikian harta benda Terdakwa bisa dilelang dan disita oleh Jaksa guna menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta itu, dengan demikian Terdakwa dipenjara 6 bulan.
• Menetapkan  Terdakwa  tetap  ditahan.  Masa  penahanan  ditetapkan berdasarkan  yang  sudah  dijalankan  Terdakwa  dikurangi  seluruh  dari  pidana  yang diberikan.
Dari paparan yang sudah dijelaskan diatas, Tipikor yang dilaksanakan terdakwa EF dibuktikan bersalah berbuat tipikor dengan cara berlanjut dan bersama- sama, seperti halnya seperti halnya pada pasal 2 ayat (l) jo. Pasal l8 ayat (l) UU No.3l tahun l999 tentang Pemberantasan  Tipikor  seperti  halnya  diganti  menjadi  UU  No:  20  tahun  200l  tentang Perubahan atas UU No: 3l tahun l999 jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l jo. Pasal 64 ayat (l) KUHP. dan  TPPU  SECARA  BERSAMA-SAMA  SEBAGAI  PERBUATAN  BERLANJUT seperti halnya pasal 6 ayat (l) UU No.l5  tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti halnya yang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.l5 tahun 2002, jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (l) KUHP.

## Kesimpulan
Korupsi  terus  menjadi  masalah  di  Indonesia  dan  semakin  diperparah  dengan kurangnya  penegakan  hukum  yang  tegas  untuk  menghukum  mereka  yang  telah merugikan  keuangan  negara.  Undang-undang  yang  ada  menguraikan  hukuman  yang sangat berat bagi mereka yang dihukum, namun sering kali tidak ditegakkan dengan baik bagi mereka yang melakukan kejahatan ini. Polisi memiliki peran penting dalam proses penyidikan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Penyidik  dalam  kasus  seperti  yang disebutkan di atas telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti, barang bukti, mewawancarai saksi dan tersangka, dan berhasil menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda satu miliar  Rupiah  (Rp  1  Miliar).  Jika  denda  tidak  dibayar,  maka  akan  dikenakan  pidana tambahan  berupa  pidana  penjara  selama  enam  bulan  dan  membayar  uang  pengganti sebesar Rp 796.387.077,-.

## BIBLIOGRAPHY
Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M. P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, Studi Kasus Hukum Acara Pidana, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1986)
Andi Hamzah (b), Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana,
Perbandingan  dengan  Beberapa  Negara,  cet.  1,  (Jakarta:  Universitas  Trisakti, 2010)Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.
Luhut M. P. Pangaribuan, et. al, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran PERADI untuk Draft RUU-KUHAP, cet.1, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010)
Makarim, Emon, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003), Marpaung, Laden Tipikor Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
Muzakkir,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001).
P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
R. Abdussalam dan Zen Zanibar M.Z., Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan  dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara, cet. 1, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998)
Rukmini, Mien, Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Asas Praduga Tidak  Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum, cet. 2, (Bandung: PT Alumni, 2007)
Siregar, E. F., Helvis, H., & Markoni, M. (2021). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  First  Travel. Jurnal  Syntax Transformation , 2 (11), 1560–1573
Suprasetya,  G.  (2021).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Hukum  Adat  dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Papua. Jurnal Syntax Transformation , 2 (07),
971–984
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  1983, Rajawali Press, Jakarta
Sudarto, Hukum Pidana: Jilid I A (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973)
Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung,
Susmono Sumowardojo, Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana, cet. 1, (Semarang: SS Semarang, 1969)
W.J.S  Poerwadaminta,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,Cetakan  Pertama  Edisi  III, (Jakarta; BalaiPustaka).
Wirjono  Projodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Bandung:  Reflika Aditama 2003,
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI and Crime. Money Laundering Financial Action Task Force. “History of the FATF

## Copyright holder:
Suhardi, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: