## Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pemberian Keterangan Palsu Oleh Kepolisian
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKO No. 32 /Pid.B/2012/PN.BK.)
Kadarudin, Adi Wijaya, Mochamad Rifa’i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda kadarudin@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2021 Accepted: June 30, 2021 False information given by one of the police members based on the consideration of the judge based on the case study of the  verdict  of  the  case  on  behalf  of  the  defendant  Tamba Tua  Sagala  No.  32/Pid.B/2012/PN.  bk.  Bangko  District Court, it becomes interesting to be studied analytically on the legal  considerations  given  by  judges  to  members  of  the judiciary who have committed violations of the law, because as  it  is  known  the  police  is  one  of  the  most  important components  in  the  criminal  justice  system  against  law enforcement.  This  research  is  a  normative  juridical  law research. The technique used in this study is by inventorying primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials,  and  this  type  of  research  uses  a statute  approach  with  data  analysis  methods  using qualitative approaches. Keywords:
Consideration Of The Judge, False Information, Police

## Abstrak
Keterangan  palsu  yang  diberikan  oleh  salah  satu  anggota  kepolisian  berdasarkan pertimbangan  hakim  berdasarkan  studi  kasus  terhadap  putusan  perkara  atas  nama terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  No.  32/Pid.B/2012/PN.BK.  Pengadilan  Negeri  Bangko, menjadi  menarik  untuk  ditelaah  secara  analisa  terhadap  pertimbangan  hukum  yang diberikan  oleh  hakim  kepada  anggota  kepoilisian  yang  telah  melakukan  pelanggaran hukum,  karena  seperti  diketahui  kepolisian  merupakan  salah  satu  komponen terpenting  dalam  sistem  peradilan  pidana  terhadap  penegakan  hukum.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan tipe penelitian ini menggunakan pendekatan undang - undang  (statute  approach)  dengan  metode  analisa  data  menggunakan  pendekatan kualitatif.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Palsu, Kepolisian

## LATAR BELAKANG
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Adapun  makna  dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraaan. 1
Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  tatanan  kehidupan  masyarakat  dan melindungi  segenap  komponen  dalam  masyarakat.  Hukum  yang  mengatur masyarakat  mengenai  suatu  sistem  norma-norma  mana  (hal  yang  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut disebut hukum pidana. 2
Kepercayaan  akan  kebenaran  isi  keterangan  yang  diletakkkan  diata  sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis:
1.  Sebagai  bangsa  yang  religius,  adanya  kepercayaan  terhadap  sanksi dosa  dan  kutukan  dari  Tuhan  kepada  orang  yang  dengan  sengaja melanggar sumpah.
2.  Adanya  sanksi  hukum  pidana  yang  menentukan  sanksi  pidana maksimum  7  (tujuh)  sampai  9  (sembilan)  tahun  penjara  bagi  yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.
Begitu  sakralnya  perkara  sumpah  ini,  sehingga  seseorang  tidak  boleh  main- main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu. 3
Salah satu komponen sistem peradilan adalah Kepolisian yang memiliki fungsi sangat  strategis  dalam  bidang  keamanan,  kestabilan,  ketertiban  sosial,  dan penegakan  hukum.  Kepolisian  senantiasa  hadir  untuk  mengiringi  perubahan masyarakat  dan  mengantisipasi  setiap  potensi  konflik  yang  menyertainya. Kepolisian  memiliki  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  karena  tugas- tugas  pokoknya  adalah  menciptakan  stabilitas  nasional  yaitu  sebagai pembimbing,  pengayom,  dan  pelayan  masyarakat.  Hal  ini  tercantum  dalam pasal  13  UU  RI  No.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Kepolisian memiliki prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian dapat dimaknai sebagai suatu  tindakan  yang  didasarkan  pada  ketelitian,  kecermatan,  kewaspadaan sesuai  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  yang  berlaku.  Berpedoman  pada norma  yang  berlaku  berarti  tindakan  yang  dilakukan  menggunakan pertimbangan  yang  matang  sesuai  prosedur  dan  urutan  tindakan  yang  benar. Prinsip  ini  mengehendaki  agar  dalam  melakukan  tindakan,  kepolisian  didasari sikap hati -hati  atau  cermat  dalam  bertindak,  sehingga  tidak  menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupun materil, dan prinsip kehati-hatian
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
2 P.A.F  Lamintang  (1).  (1997). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Citra  Aditya Bakti. Bandung. hlm. 3.
3 Adami  Chazawi.  (2006). Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi .  PT.  Alumni. Bandung. hlm. 50-51.
atau kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota kepolisian untuk tidak  dengan  mudah  gegabah  atau  ceroboh  dalam  mengambil  keputusan bertindak  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  per-orang,  badan hukum  atau  lembaga  kepolisian  sendiri,  dimana  tindakan  dimaksud mengandung resiko hukum.
Berdasarkan  prinsip  tersebut,  maka  ketika  pihak  kepolisian  melakukan pelanggaran  hukum  justru  menimbulkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  mengalami  penurunan.  Oleh  karenanya,  polisi sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  harus  memberi  contoh  yang  baik karena  hal  itu  turut  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan hukum  yang  berlaku  juga  mempengaruhi  citra  polisi  di  mata  masyarakat Indonesia.
Salah  satu  pelanggaran  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian adalah  memberikan  keterangan  palsu  dipersidangan.  Dalam  penelitian  ini peneliti  melakukan  pengamatan  studi  kasus  terhadap  putusan  pengadilan mengenai  keterangan  palsu  dibawah  sumpah  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  di  depan  pengadilan  adalah  bukti  adanya  ketidak  sinkronan antara harapan dan kenyataan dalam proses peradilan terjadi pada bulan April 2012 di wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang dilakukan oleh Briptu Tamba Tua  Sagala,  anggota  Polres  Merangin  yang  menjadi  terdakwa  dalam  perkara sumpah  palsu  saat  memberikan  keterangan  terkait  kasus  pencurian  bahan bakar  minyak  (BBM)  di  SPBU  Sungai  Misang,  terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melanggar  Pasal  242  ayat  2  KUHP,  yaitu  memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Majelis hakim juga berpendapat, terdakwa merupakan  seorang  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Polisi  yang  seharusnya memberi  contoh  untuk  menjunjung  tinggi  kejujuran.  Namun  terdakwa  justru memberikan  keterangan  palsu  dibwah  sumpah  yang  dimana  sumpah  adalah hal yang sakral . 4

## METODE
Berdasarkan  latar  belakang  dan  pokok  permasalahan,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis-normatif, 5 yaitu peniltian  terhadap  keseluruhan  data  sekunder  hukum  yang  terdiri  atas  bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan amandemennya,  kemudian  Undang-Undang  dan  peraturan  pelaksanaan  yang terkait  dengan  permasalahan  dalam  penilitian  ini  antara  lain  KUHP  (yang disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana),  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  bahan  hukum  sekunder  (beberapa
4 Briptu Sagala Divonis 19 Bulan Penjara,
https://jambi.tribunnews.com/2012/04/25/briptu-sagala-divonis-19-bulan-penjara
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tujuan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.
buku,  jurnal,  serta  makalah  yang  berkaitan  dengan  memberikan  keterangan palsu oleh Kepolisian) dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia).
Ditinjau  dari  sifatnya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala, 6 dalam hal ini gejala yang berkaitan dengan memberikan  keterangan  palsu  oleh  Kepolisian  untuk  mendapatkan  identifikasi serta solusi dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  yuridis-normatif  adalah  dengan menggunakan  studi  dokumen,  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  adalah ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan  yang  mengikat  dan  berkaitan dengan materi penelitian, 7
Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok  masalah  dalam  penelitian  ini,  baik  berbentuk  monograf  (buku), rancangan  undang-undang,  laporan  penelitian,  skripsi,  tesis,  dan  desertasi, putusan pengadilan, artikel media massa maupun elektronik dan sebagainya, 8 berupa  beberapa  buku,  jurnal  serta  makalah  yang  berkaitan  dengan memberikan  keterangan  palsu  oleh  kepolisian.  Bahan  hukum  tersier  adalah bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus,  ensiklopedia, abstrak, dan sebagainya. 9
Data  yang  terkumpul  diolah  secara  sistematis  kemudian  dianalisis  dengan pendekatan  kualitatif  melalui  studi  kasus  terhadap  putusan  hakim,  yakni meneliti  analisa  yuridis  memberikan  keterangan  palsu  oleh  kepolisan,  serta konstruksi  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara memberikan  keterangan  palsu  oleh  kepolisian  dalam  peraturan  yang  ada  dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan. Hasil dari pengelolaan data akan berbentuk analisa deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkara  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  pelanggaran  sebagaimana diatur  dalam  pasal  242  KUHP  yaitu  tindak  pidana  memberikan  Keterangan Palsu.  Terdakwa  dalam  perkara  ini  adalah  Tamba  Tua  Sagala,  seorang anggota Kepolisian. Berawal dari persidangan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan  terdakwa  Doni  Iskandar  bin  Bahudin  di  Pengadilan  Negeri  Bangko  dalam agenda mendengarkan keterangan saksi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012  dalam  perkara  tindak  pidana  pencurian  minyak  jenis  premium  di  SPBU
6 Soerjono Soekanto. (2010). Op.Cit., hlm. 10.
7 Sri  Mamudji,  et  al.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum,  cet.  1 .  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. hlm. 30.
8 Ibid. hlm. 31.
9 Ibid.
24.373.29  Sungai  Misang,  Kelurahan  Dusun  Bangko,  Kecamatan  Bangko, Kabupaten Merangin. 10
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko memerintahkan terdakwa Tamba Tua Sagala  bin  L.  Sagala  untuk  mengucapkan  sumpah  (janji)  sesuai  dengan keyakinan/agama  terdakwa  Tamba  Tua  Saga  bin  L.  Sagala  yaitu  Kristen. Setelah  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  mengucapkan  sumpah (janji), kemudian majelis Hakim Pegadilan Negeri Bangko dan Jaksa Penuntut Umum secara berurutan bertanya kepada terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala  yang  saat  itu  sebagai  saksi  dalam  perkara  tindak  pidana  pencurian minyak  jenis  premium  sebagaimana  yang  didakwakan  terhadap  terdakwa Darus  Tamin  bin  Tayib  dan  terdakwa  Doni  Iskandar  bin  Bahudin,  kemudian terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  didepan  persidangan menjawab/memberikan  keterangan  secara  lisan  didepan  persidangan  atas seluruh  pertanyaan  majelis  hakim  dan  jaksa  penuntut  umum  yang  pada pokoknya  menerangkan  bahwa  ia  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU 24.379.29 Sungai Misang, Kelurahan  Dusun  Bangko,  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten  Merangin  karena terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  tidak  terlibat/tidak  ikut  serta bersama-sama  dengan  terdakwa  Darus  Tamin  bin  Tayib  dan  terdakwa  Doni Iskandar bin Bahudin, saksi Saipul Anwar, saksi Suryanti als Ayu, saksi Ahmad Sabli,  saksi  Sumanto  als  Kamto,  saksi  Holil  mengambil  minyak  jenis  premium sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin.
Bahwa  atas  keterangan  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  tersebut kemudian  majelis  hakim  melakukan  cross  cek  dengan  keterangan  saksi Marmuji  bin  Zaimun  yang  pada  pokoknya  didepan  persidangan  menerangkan bahwa  saksi  Marmuji  bin  Zainun  ikut  serta  mengambil  minyak  jenis  premium bersama-sama  dengan  terdakwa  Darus  Tamin  bin  Tayib  dan  terdakwa  Doni Iskandar bin Bahudin, saksi Saipur Anwar, saksi Suryati als Ayu, saksi Ahmad Sabli,  saksi  Sumanto  als  Kamto,  saksi  Holil,  pada  hari  Minggu  tanggal  13 Nopember  2011  sekira  pukul  02.00  Wib  di  SPBU  24.373.29  Sungai  Misang, Kelurahan  Dusun  Bangko,  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten  Merangin  karena disuruh  oleh  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  dengan  cara melakukan pengecoran ke dalam 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen (+ satu ton) milik  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  dengan  menggunakan  mobil milik terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala, selanjutnya terdakwa Tamba Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  menjual  minyak  tersebut  kepada  saksi  Marmuji  bin Zainun  sebanyak  5  (lima)  jerigen  hal  ini  bersesuaian  dengan  terdakwa  Darus
10 Perkara No. 32/Pid.B/2012/PN.BK.di Pengadilan Negeri Bangko.
Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin didepan persidangan menyatakan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin, saksi Saipur Anwar, saksi Suryati als Ayu, saksi Ahmad Sabli, saksi Sumanto als Kamto, saksi Holil telah bersama-sama dengan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala mengambil minyak jenis premium pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU 24.373.29 Sungai Misang,  Kelurahan  Dusun  Bangko,  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten  Merangin sebanyak + 7.200 (tujuh ribu dua ratus) liter tanpa seizin pemilik pemilik SPBU 24.373.29  Sungai  Misang,  Kelurahan,  Dusun  Bangko,  Kecamatan  Bangko, Kabupaten Merangin yaitu H. Faisal Rachman yang diwakili oleh saksi Wariono selaku pengurus/pengawas SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan, Dusun Bangko,  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten  Merangin.  Atas  keterangan  saksi Marmuji bin Zainun tersebut didepan persidangan terdakwa Tamba Tua Sagala bin  L.  Sagala  membantahnya  dan  menyatakan  tetap  pada  keterangannya sehingga  terdakwa  Darus  Tamin  bin  Tayib  dan  terdakwa  Doni  Iskandar  bin Bahudin  didepan  persidangan  menyatakan  merasa  dirugikan  atas  keterangan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala yang tidak mengakui perbuatannya itu  sehingga  sehingga  majelis  hakim  mengeluarkan  penetapan  dan menetapkan  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  bin  L.  Sagala  sebagai  tersangka karena  diduga  telah  memberikan  keterangan  palsu  didepan  persidangan dengan dibawah sumpah.
Selanjutnya bunyi amar putusan dalam perkara ini adalah Putusan perkara No. 32/Pid.B/2012/PN.BK.  dengan  terdakwa  Tamba  Tua  Sagala  dibacakan  pada hari  Rabu,  25  April  2012  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum,  yang mana amar putusannya antara lain:
1. Menyatakan terdakwa TAMBA TUA SAGALA Bin L. SAGALA terbukti secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU .
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
• Uang  Tunai  sebanyak  Rp.  28.584.000,-  (dua  puluh  delapan  juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
• 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
• 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
• 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
• 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;
•
26  (dua  puluh  enam)  lembar  uang  kertas  pecahan  lima  ribu rupiah;
• 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
• 2 (dua) lembar kertas catatan nama-nama pengambil minyak An. Darus DKK dan perincian uang pembelian minyak;
• 1 (satu) buah kunci gudang tempat stop kontak penghidup mesin pompa minyak SPBU merk SES warna silver;
• 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau;
• 8 (delapan) buah gallon atau jerigen kosong;
Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  sebagai  barang bukti dalam perkara ataas nama terdakwa Holil bin Abdullah Wahab, dkk;
• 1  (satu)  unit  mobil  Minibus  merk  Suzuki/ST  150  Futura  Cary warna  merah  nomor  polisi  BH  1196  AQ  nomor  mesin  G15A-IA- 505109 Nomor rangka MHYESL415YJ505109;
• 1  (satu)  lembar  STNK  mobil  mibus  merk  Suzuki/ST  150  Futura
Cary warna merah nomor polisi BH 1196 AQ an. Suharti, S;
Dikembalikan kepada saksi Darus Tamin bin Tayib.
• Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
Pertimbangan  hakim  kemudian  berbunyi  bahwa  yang  menjadi  pertimbangan hakim  dalam  putusan  perkara  pidana  No.32/Pid.B/2012/PN.BK.  mengenai memberikan keterangan palsu dimuka pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Bahwa  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pasal  242  ayat  (2)  KUHP  dimana unsur-unsur yang telah terpenuhi adalah:
a.  Barang Siapa;
b.  Dalam  keadaan  dimana  undang-undang  menentukan  supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
c.  Dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu  diatas  sumpah,  secara lisan  atau  tulisan,  secara  pribadi  maupun  oleh  kuasanya  yang ditunjuk untuk itu;
d.  Jika  keterangan  palsu  diatas  sumpah  diberikan  dalam  perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka.
2. Bahwa  karena  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  selama  pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan  pembenar  yang  dapat  menghapuskan  pidana,  baik  pada  diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.
3. Bahwa  sebum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa akan  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  hal-hal  yang  memberatkan  dan yang meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:
• Perbuatan  terdakwa  yaitu  memberikan  keterangan  palsu  dibawah sumpah masuk kategori “Contempt of Court” atau “penghinaan terhadap Pengadilan”  sehingga  perbuatan  terdakwa  telah  menurunkan  wibawa dan martabat Pengadilan.
• Terdakwa  sebagai  anggota  Polri  seharusnya  menjaga  ketertiban termasuk  didalamnya  mengawasi  distribusi  premium  di  SPBU  Sungai Misang,  namun  dalam  hal  ini  terdakwa  justru  ikut  terlibat  dalam pengambilan  minyak  jenis  premium  tanpa  izin  pemiliknya  di  SPBU Sungai Misang dalam jumlah yang lumayan besar.
• Terdakwa adalah penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh tauladan  untuk  menjunjung  tinggi  kejujuran,  namun  terdakwa  justru memberikan  keterangan  palsu  dibawah  sumpah  di  dalam  persidangan yang seharusnya adalah “sakral”
Hal-hal yang meringankan: • Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Berdasarkan  uraian  kasus  posisi  terhadap  pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam memutus perkara No.32/Pid.B/2012/PN.BK. Pengadilan Negeri Bangko, maka  dapat  peneliti  analisa  bahwa  keterangan  palsu  telah  tertuang  dalam KUHP,  dimana  perbuatan  yang  dilakukan  Tamba  Tua  Sagala  dam  kasus  ini adalah  memberikan  keterangan  palsu  dimuka  pengadilan.  Perbuatan  tersebut diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Barang  siapa  dalam  keadaan  dimana  undang-undang  menentukan  supaya memberi  keterangan  diatas  sumpah  atau  mengadakan  akibat  hukum  kepada keterangan  yang  demikian,  dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu  diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang  khusus  ditunjuk  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun”
Untuk  dapat  mengetahui  bentuk  memberikan  keterangan  palsu  di  muka pengadilan  yang  terdapat  dalam  Pasal  242  ayat  (1)  ini,  terlebih  dahulu  akan dijabarkan unsur-unsur pasal tersebut.
a.  Barang siapa;
b.  Dalam  keadaan  dimana  undang-undang  menentukan  supaya memberi  keterangan  diatas  sumpah  atau  mengadakan  akibat  hukum kepada keterangan yang demikian;
c.  Dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu  diatas  sumpah,  secara lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu;
Unsur  yang  pertama adalah “barang  siapa” atau  pelaku  dari  tindak  pidana (dader). Menurut J.M van Bemmelen, yang dimaksud dengan pelaku adalah ia yang  melaksanakan  bagian-bagian  dari  delik,  yang  memenuhi  semua  syarat yang  dirumuskan  dalam  rumusan  delik.  Dalam  hukum  pidana,  pelaku berhubungan erat dalam hal pertanggungjawaban pidana. 11 Bagian umum kitab undang-undang  hukum  pidana  mengajukan  syarat  untuk  dapat  dipidananya seorang pelaku bahwa si pelaku mampu bertanggung jawab. Pembuat undang-
11 J.M.  Van  Bemmelen.  (1987). Hukum  Pidana  1:  Hukum  Pidana  Material  Bagian Umum, cet. 2 . Binacipta IKAPI. Bandung. hlm. 230.
undang  menganggap  umumnya  manusia  tidak  menderita  penyakit  jiwa,  jadi mampu bertanggung jawab. 12
Pelaku  dalam  perkara  ini  bernama  Tamba  Tua  Sagala  berdasarkan  identitas yang terdapat dalam putusan, Tamba Tua Sagala adalah seorang laki-laki yang berusia 34 tahun, dan pekerjaannya adalah polri. Dilihat dari identitas tersebut, Tamba  Tua  Sagala  dapat  dikatakan  sebagai  seorang  pelaku  tindak  pidana yang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatannya. Terlebih profesinya sebagai anggota kepolisian membuktikan bahwa ia adalah salah satu penegak hukum,  yang  berarti  tidak  menderita  jiwa  sehingga  ia  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Unsur  yang  kedua adalah “dalam  keadaan  dimana  undang-undang menentukan  supaya  memberi  keterangan  diatas  sumpah  atau mengadakan  akibat  hukum  kepada  keterangan  yang  demikian”. Di  dalam bidang  pidana,  keterangan  seperti  itu  ialah  misalnya  keterangan  yang  harus diberikan  oleh  seorang  ahli  didepan  sidang  pengadilan.  Di  dalam  pasal  160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara dan  agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya. Juga dalam pasal 160 ayat (4) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  juga  telah  ditentukan  sebagai  berikut  : jika  pengadilan  menganggap  perlu,  seorang  saksi  atau  ahli  wajib  bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.
Dalam  perkara  ini  Tamba  Tua  Sagala  pada  hari  Selasa  tanggal  21  Februari 2012  sekira  pukul  14.00  telah  memberikan  keterangan  didalam  ruang  sidang Pengadilan  Negeri  Bangko  yaitu  sebagai  saksi  dalam  perkara  tindak  pidana pencurian minyak jenis premium di SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun  Bangko,  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten  Merangin  pada  hari  Minggu tanggal  13  Nopember  2011  sekira  pukul  02.00  WIB  dengan  terdakwa  Darus Tamin  bin  Tayib  dan  terdakwa  Doni  Iskandar  bin  Bahudin.  Sebelum memberikan  keterangan  Tamba  Tua  Sagala  mengucapkan  sumpah  atau  janji sesuai dengan keyakinannya  yaitu agama Kristen.
Selaku  saksi  dalam  persidangan,  Tamba  Tua  Sagala  pada  pokoknya menerangkan bahwa tidak ikut terlibat dalam aksi pengambilan minyak di SPBU Sungai  Misang  tanpa  izin  pemiliknya  pada  hari  Minggu,  13  Nopember  2011 sekira pukul 02.00 WIB. Menurut Majelis Hakim keterangan Tamba Tua Sagal selaku  saksi  diduga  kuat  adalah  keterangan  palsu  setelah  di  cross  check dengan  keterangan  saksi  lain  yaitu  saksi  Marmuji  dan  saksi  Saipur, bersesuaian  dalam  Pasal  174  ayat  (1)  KUHAP  maka  ketua  Majelis  Hakim
mengingatkan  dengan  sungguh-sungguh  agar  supaya  Tamba  Tua  Sagala memberikan  keterangan  yang  sebenarnya,  dan  tidak  lain  daripada  yang sebenarnya,  dan  mengingatkan  Tamba  Tua  Sagala  apabila  memberikan keterangan  palsu  maka  bisa  diancam  pidana  dengan  ancaman  keterangan palsu  dibawah  sumpah.  Akan  tetapi  Tamba  Tua  Sagala  tetap  pada keterangannya  selaku  selaku  saksi.  Atas  keterangan  tersebut  Majelis  Hakim menanyakan  kepada  terdakwa  Darus  Tamin  dan  terdakwa  Doni  Iskandar, menurut  Darus  Tamin  dan  Doni  Iskandar  keterangan  Tamba  Tua  Sagala adalah tidak benar.
Unsur  yang  ketiga adalah “Dengan  sengaja  memberi  keterangan  palsu diatas  sumpah,  secara  lisan  atau  tulisan,  secara  pribadi  maupun  oleh kuasanya  yang  ditunjuk  untuk  itu”. Dalam  ilmu  hukum  pidana  pada umumnya dibedakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan opzet, yaitu:
a.  Kesengajaan sebagai tujuan ( opzet alsoogmerk), adalah terjadinya suatu tindakan  pidana  atau  akibat  tertentu  dari  perbuatan  itu  merupakan pewujudan  dari  maksud  dan  tujuan  yang  dikehendaki  oleh  pelaku. Menurut  Jonkers  kesengajaan  ini  merupakan  bentuk  paling  murni  dan sederhana. 13
b.  Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian ( opzet met bewustheid van  zekerheid  of  noodzakelijkheid ),  adalah  suatu  tindakan  atau perbuatan  dari  pelaku  yang  telah  dapat  diketahui  atau  dipastikan  oleh pelaku  bahwa  perbuatan  itu  mempunyai  kepastian  akan  menimbulkan akibat tertentu.
c.  Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ( opzet met waarschjnklijkheid )  adalah  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dengan  adanya  kesadaran  mengenai  kemungkinan  terjadinya  suatu tindakan  dan  akibat  yang  terlarang  yang  mungkin  akan  terjadi  apabila perbuatan dilakukan.
Terungkap fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari saksi Marmuji, saksi Saipur, skasi Darus Tamin dan saksi Doni Iskandar, bahwa keterangan Tamba Tua  Sagala  pada  saat  menjadi  saksi  dalam  persidangan  atas  nama  terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar adalah keterangan palsu atau tidak sesuai  dengan  fakta  yang  sebenarnya,  dihubungkan  dengan  keterangan Tamba  Tua  Sagala  serta  dikaitkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  ke persidangan  maka  diperoleh  fakta  hukum  berkaitan  dengan  kejadian pengambilan  minyak  jenis  premium  tanpa  izin  pemiliknya  di  SPBU  Sungai Misang pada 13 Nopember 2011.
13 Hamzah Hatrik. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia  (Strict  Liability  dan  Vicarious  Liability). Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta. hlm. 89.
Berdasakan  keterangan  Tamba  Tua  Sagala,  Tamba  Tua  Sagala  memberikan keterangan  palsu  di  persidangan  pada  saat  menjadi  saksi  dalam  persidangan terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar adalah karena takut terlibat dalam perkara pencurian BBM jenis premium di SPBU Sungai Misang pada hari Minggu  tanggal  13  Nopember  2011  sekitar  pukul  02.00  WIB  karena  apabila terlibat  Tamba  Tua  Sagala  takut  kehilangan  pekerjaannya  sebagai  seorang polisi.  Majelis  Hakim  menilai  kesengajaan  yang  dilakukan  Tamba  Tua  Sagala masuk kedalam kategori kesengajaan dengan tujuan.
Kemudian  analisa  selanjutnya  berdasarkan  KUHAP,  dalam  memberikan keterangan  palsu  dalam  KUHAP  diatur  dalam  Pasal  174  KUHAP  yang berbunyi:
“Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka  sebagai  suatu  keterangan  yang  palsu  (tidak  benar),  maka Hakim  Ketua  secara  ex  officio  (karena  jabatannya)  memperingatkan  saksi tersebut  untuk  memberikan  keterangan  yang  benar  dan  juga  mengingatkan akan  adanya  sanksi  pidana  apabila  saksi  tersebut  tetap  memberikan keterangan palsu.
Selanjutnya,  apabila  saksi  tersebut  tetap  mempertahankan  keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya), atau atas permintaan  jaksa  penuntut  umum  atau  terdakwa  (maupun  Penasihat Hukumnya)  dapat  memberi  perintah  agar  saksi  tersebut  ditahan,  kemudian panitera  pengadilan  akan  membuat  berita  acara  pemeriksaan  sidang  yang ditandatangani  oleh  Hakim  Ketua  dan  panitera,  dan  selanjutnya menyerahkannya  kepada  penuntut  umum  untuk  dituntut  dengan  dakwaan sumpah palsu.”
Supaya  dapat  dihukum  pembuat  (saksi  yang  diduga  memberikan  keterangan palsu)  harus  mengetahui,  bahwa  ia  memberikan  suatu  keterangan  dengan sadar  bertentangan  dengan  kenyataan  dan  bahwa  ia  memberikan  keterangan palsu  ini  di  atas  sumpah.  Jika  pembuat  menyangka  bahwa  keterangannya  itu sesuai  dengan  kebenaran,  akan  tetapi  akhirnya  keterangan  ini  tidak  benar, dengan  lain  perkataan,  jika  ternyata  bahwa  ia  sebenarnya  tidak  mengenal sesungguhnya  mana  yang  benar,  maka  ia  tidak  dapat  dihukum.  Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan  palsu  itu  menyatakan  keadaan  lain  dari  pada  keadaan  yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja). 14
Dalam  kasus  ini  Majelis  menduga  Tamba  Tua  Sagala  telah  melakukan  tindak pidana memberikan keterangan palsu setelah melakukan croos check dengan keterangan  saksi  lain,  kemudian  Majelis  mengingatkan  dengan  sungguh- sungguh  agar  supaya  Tamba  Tua  Sagala  memberikan  keterangan  yang sebenarnya  dan  tidak  lain  dari  pada  sebenarnya,  dan  mengingatkan  apabila memberikan  keterangan  palsu  maka  bisa  diancam  pidana  dengan  ancaman memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.
14 R. Soesilo. Op.Cit.
Sesuai dengan hasil diskusi Albert Aries, S.H., M.H. dengan Asep Iwan Iriawan (mantan Hakim) 15 , maka dalam praktiknya Hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan  saksi  sebagai  salah  satu  alat  bukti.  Secara  teknis,  saat  seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika  musyawarah  tersebut  mencapai  kesepakatan,  maka  majelis  hakim  akan mengeluarkan penetapan.
Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum  majelis  hakim  mengeluarkan  penetapan  untuk  menahan  saksi  yang diduga  bersumpah  palsu  tersebut.  Tentunya  dengan  ketentuan  bahwa sebelumnya  hakim  harus  memperingatkan  saksi  tersebut  untuk  memberikan keterangan  yang  benar  dan  mengingatkan  adanya  saksi  pidana,  dalam  hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang tidak benar.
Dengan  demikian,  ketegasan  seorang  hakim  sangat  diperlukan  dalam menegakkan  tujuan  hukum  acara  pidana,  yaitu  mencari  kebenaran  materiil, khususnya  dalam  hal  ini  untuk  mencari  kebenaran  yang  sesungguhnya  dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.
Sebaliknya,  jika  saksi  yang  diduga  memberikan  keterangan  palsu  tersebut merasa  bahwa  keterangan  yang  diberikannya  adalah  benar  atau  tidak  palsu, namun  tetap  diproses  sebagai  tersangka  atau  terdakwa,  maka  berpadanan pada  asas  Presumption  of  Innocence  (praduga  tak  bersalah),  soal  bersalah atau  tidak  bersalahnya  seorang  saksi  yang  diduga  memberikan  keterangan palsu  di  bawah  sumpah  tersebut  adalah  bergantung  sepenuhnya  dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.
Selanjutnya  analisa  dilakukan  berdasarkan  Kode  Etik  Kepolisian,  bahwa  dari hasil  pemaparan  posisi  kasus  sebelumnya,  secara  yuridis  perbuatan  anggota kepolisian  Tamba  Tua  Sagala  telah  melanggar  kode  etik  kepolisian,  dimana tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 6  butir  b  dan  g  Perkappolri  No.  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
Setiap Anggota Polri wajib:
a. menjaga  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
b. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas.
15 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51171a4fed786/sumpah-palsu- dan-pembuktiannya/
Pasal 7 ayat (1) butir a dan b Perkappolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
Setiap Anggota Polri wajib:
a.  setia  kepada  Polri  sebagai  bidang  pengabdian  kepada  masyarakat, bangsa,  dan  negara  dengan  memedomani  dan  menjunjung  tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
b.  menjaga  dan  meningkatkan  citra,  soliditas,  kredibilitas,  reputasi,  dan kehormatan Polri;
dan  Pasal  22  Perkappolri  No.  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
1.  Sanksi  administratif  berupa  rekomendasi  PTDH  dikenakan  melalui Sidang KKEP terhadap:
a.  Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
b.  Pelanggar  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 21 ayat (3)
2.  Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam  pasal  21  ayat  (3)  huruf  a  sampai  dengan  huruf  d,  dan  huruf  f diputuskan  melalui  Sidang  KKEP  setelah  terlebih  dahulu  dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.huruf  e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
Identitas  Tamba  Tua  Sagala  dalam  putusan  perkara  No.  No. 32/Pid.B/2012/PN.BK adalah seorang yang bekerja sebagai Polri. Dalam pasal (1)  Perkappolri  No.  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia, “Kode  Etik  Profesi  Polri  adalah  norma-norma  atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan  dengan  perilaku  maupun  ucapan  mengenai  hal-hal  yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  jabatan” maka Kode Etik ini berlaku bagi Tamba Tua Sagala. Tindak pidana memberikan keterangan  palsu  Tamba  Tua  Sagala  lakukan  ketika  menjadi  saksi  dalam persidangan terdakwa terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar yang diselenggarakan  di  Pengadilan  Negeri  Bangko  pada  hari  Selasa  tanggal  21 Februari 2012 dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium di SPBU  24.373.29  Sungai  Misang,  Kelurahan  Dusun  Bangko,  Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Perbuatan Tamba Tua Sagala selain dapat diproses melalui jalur hukum, juga dapat  diproses  melalui  sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  untuk  memeriksa  dan memutus  perkara  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  dilakukan  oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik

## KESIMPULAN
Perbuatan terdakwa dalam perkara No. 32/Pid.B/2012/PN.BK. dinyatakan telah terbukti  melanggar  ketentuan  Pasal  242  ayat  (2)  KUHP.  Tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Tamba  Tua  Sagala  sebagai  seorang  anggota  Kepolisian  telah melanggar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbuatan Tamba Tua  Sagala  dalam  memberikan  keterangan  palsu  di  muka  pengadilan  tidak mencerminkan  sikap  sebagai  seorang  penegak  hukum  yang  seharusnya memberikan  contoh  tauladan  untuk  menjunjung  tinggi  kejujuran,  namun terdakwa  justru  memberikan  keterangan  palsu  dibawah  sumpah  di  dalam persidangan yang seharusnya adalah “sakral”.

## REFERENSI
Herlina  Usman,  Nidya  Chandra  Muji  Utami,  &  Otto  Fajarianto.  (2019).  Model Bahan  Ajar  Bahasa  Inggris  Untuk  SD  Berbasis  Pendekatan  Kontekstual. JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan . https://doi.org/10.21009/jtp.v21i3.11392 Muhammad,  R.  (2007). Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer,  cet.  1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mulyadi,  L.  (2007). Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik,  dan Permasalahannya. Bandung: PT. Alumni.
Mulyadi, L. (2008). Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Praktik, cet.1. Bandung: PT. Alumni. Mulyadi, L. (2010). Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia:  Perspektif,  Teoritis,  Praktik,  Teknik  Membuat  dan Permasalahannya, cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nasional,  T.  P.  (1983). Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana. Jakarta:  Sinar Harapan.
Paul, A. (2003). Evidence-Practice and Procedure, ed. 3. Malayan Law Jurnal . Prakoso,  D.  (1988). Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  didalam  Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty. Prodjohamidjojo,  M.  (1998). Pembahasan  Hukum  Acara  Pidana:  Dalam  Teori dan Praktek. Jakarta: Pradnya Paramita. Reksodiputro,  M.  (1999). Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Peran  Penegak Hukum  Melawan  Kejahatan  dalam  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: UI Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Reksodiputro,  M.  (2007). Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan Karangan  Buku  Kedua. Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI.
Rukmini,  M.  (2007). Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah dan  Asas  Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT. Alumni. Sadjiono.  (2005). Fungsi  Kepolisian  Dalam  Pelaksanaan  Good  Goovernance. Yogyakarta: Laksbang.
Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
Thamrin,  Husni;  Fajarianto,  Otto;  Ahmad,  A.  (2021).  PELATIHAN PEMROGRAMAN  CSS  DAN  HTML  DI  SMK  AVICENA. Abdimas  Awang
Long , 1 (1), 34–38.

## Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Internet
https://jambi.tribunnews.com/2012/04/25/briptu-sagala-divonis-19-bulan-penjara https://putusan3.mahkamahagung.go.id/