## PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh: Joel Morgan Sinaga 1)
Wina Finely Putri Simangunsong 2)
Muhammad Ansori Lubis 3)
Fitriani 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
joelmorgansinaga@gmail.com 1) winaputrisimangunsong@gmail.com 2) ansoriboy67@gmail.com 3)
Fitrianish89@yahoo.com 4)

## ABSTRACT
This research aims at discussing the countermeasures carried out by the Tamiang Hulu Sector Police in eradicating narcotics crimes in the Aceh Tamiang Regency area. The type of method used in this research is a combination of normative legal research and sociological legal research. The type of data used is primary data and secondary data. The  results  showed  that  the  factors  of  illicit  circulation  of  narcotics  crime  in  the Tamiang  Hulu  POLSEK  legal  area  were  factors  from  within  the  individual  (internal) namely  Education  Level,  Religious  Factors,  Psychology  and  Factors  originating  from outside the individual (external), namely economic factors, factors Association, Family Environment, Constraints and Police Efforts in Eradicating the Circulation of Narcotics Crimes  in  the  Legal  Territory  of  the  Tamiang  Hulu  Police,  Aceh  Tamiang  District, namely Unity, Limited Funds, Facilities and Infrastructure and communication tools. Keywords: Countermeasures, Crime, Narcotics.

## ABSTRAK
Peneltian  ini  bertujuan  membahas  tentang  penanggulangan  yang  dilakukan  polsek tamiang  hulu  dalam  pemberantasaan  tindak  pidana  narkotika  di  wilayah  Kabupaten Aceh  Tamiang.  Jenis  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  gabungan antara  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  sosiologis.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Faktor-Faktor Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLSEK Tamiang Hulu adalah Faktor dari dalam diri individu (intern) yaitu Tingkat Pendidikan, Faktor Agama , Psikologi dan Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) yaitu Faktor  ekonomi,  Faktor  Pergaulan,  Lingkungan  keluarga,  Kendala  dan  Upaya Kepolisian  Dalam  Memberantas  Peredaran  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Wilayah Hukum  Polsek  Tamiang  Hulu  Kabupaten  Aceh  Tamiang  yakni  Bidang  kesatuan, Keterbatasan Dana, Sarana dan Prasarana serta alat komunikasi.
Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika.
1. PENDAHULUAN
Peredaran  gelap  Narkotika
dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya  sangat  cepat  dan meluas.  Peredarannya  di  kota  dan  desa yang menyedihkan anak-anakpun sudah
memakai nakotika. Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan  karena  jaringannya  sangat luas  dan  tersusun  rapi.  Berbagai  cara telah    dilakukan  Aparat  Kepolisian untuk  memberantas  Narkotika  namun belum  juga  memuaskan.  Berbagai keberhasilan  yang  telah  dilakukan  oleh Polri  untuk  mengungkap  para  pelaku tindak  pidana  Narkotika  di  Indonesia tidak membuat para pelaku tersebut jera justru kasus Narkotika terus meningkat.
Peredaran  gelap  Narkotika dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya  sangat  cepat  dan meluas.  Peredarannya  di  kota  dan  desa yang menyedihkan anak-anakpun sudah memakai nakotika. Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan  karena  jaringannya  sangat luas  dan  tersusun  rapi.  Berbagai  cara telah    dilakukan  Aparat  Kepolisian untuk  memberantas  Narkotika  namun belum  juga  memuaskan.  Berbagai keberhasilan  yang  telah  dilakukan  oleh Polri  untuk  mengungkap  para  pelaku tindak  pidana  Narkotika  di  Indonesia tidak membuat para pelaku tersebut jera justru kasus Narkotika terus meningkat.
Peredaran narkoba di
Provinsi  Aceh  masih  tergolong  tinggi.
Tanah  di  Aceh  cukup  subur  yang memungkinkan  untuk  mengembangkan narkoba  berjenis  tanaman.  Salah  satu peredaran terbesar ialah narkoba berjenis  tanaman  ganja  yang  sering tertangkap  berasal  dari  Aceh,  Aceh Tamiang  merupakan  sebuah  Kabupaten yang  berada  pada  Provinsi  Aceh. Peredaran narkoba juga sering terjadi di Aceh Tamiang, khususnya pada
Kecamatan  Tamiang  Hulu.  Mengingat Kabupaten  Aceh  Tamiang  merupakan salah  satu  jalan  lintas  yang  digunakan untuk  keluar  dan  masuk  provinsi  Aceh. Pengangkutan  narkoba  dapat  dilakukan melalui  jalur  laut  dan  darat,  sehingga memudahkan pengedar untuk
menyelundupkan narkoba dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan,  peneliti menyimpulkan  bahwa  modus  pasokan atau  peredaran  narkoba  di  Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan menggunakan  kapal  ataupun  perahu nelayan dengan alasan mereka mengangkut  kayu  dan  rempah-rempah dari  negara  tetangga.  Barang  tersebut disusun  rapi  pada  bagian  tertentu, misalnya di bawah air dek kapal/perahu sehingga  dapat  mengelabui  petugas pada  saat  pemeriksaan.  Selain  itu  ada juga  yang  melakukan  pengangkutan melalui jalur darat dengan
menyimpannya  pada  tangki  kendaraan yang telah dimodifikasi. Sasaran empuk dari  bandar  narkoba  adalah  kalangan remaja.
Berdasarkan  survey  di  kantor polsek  tamiang  hulu  kabupaten  aceh tamiang  data  menunjukkan  bahwa terdapat 4 (empat) kasus di tahun 2018, 7  (tujuh)  kasus  di  tahun  2019,  3  (tiga) kasus  di  tahun  2020,  dan  9  (sembilan) kasus  di  tahun  2021  penyalahgunaan narkotka  (shabu-shabu  dan  ganja), ironisnya  tidak  hanya  kalangan  orang dewasa  yang  memakai  atau  menyalah gunakan  narkotika  ini,  namun  di  antara kasus  tersebut  terdapat  juga  anak  di bawah umur sebagai pemakai/pengguna narkotika  tersebut  Peran  Polri  sebagai penegak hukum di  tuntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika prafesi dan menjunjung tinggi Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Etika  profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peran Polri sebagai penegak hukum dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara HAM terseut berpokok pada asas anggapan tidak
bersalah ( prusumtion  of  innocen )  yang  dianut
oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  Dalam  pelaksanaannya sudah  jelas  bahwa  Polri  merupakan garda  terdepan  dalam  hal  pencegahan dan  pemberantasan  Narkotika  bahkan
Polri sendiri telah menempatkan
Narkotika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan,
namun  tugas  berat  tersebut  tentunya tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya dukungan dari semua element masyarakat.
Ditempatkannya Polri sebagai garda  terdepan  dalam  menjalankan fungsi  penegakan  hukum,  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat serta  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan masyarakat harus memberikan  rasa  aman,  kebenaran  dan keadilan  serta  menjunjung  tinggi  Hak Asasi Manusia yang merupakan hakikat tujuan jiwa pengabdian dan
profesionalisme  Polri  untuk  mencegah dan  menanggulangi  tindak  pidana Narkotika.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Narkotika
Napza  adalah  singkatan  dari Narkotika  alcohol  psikotropika  dan  zat adiktif  lainnya.  Napza  ini  kadang  kala disebut juga dengan istilah
“NARKOBA”  singkatan  dari  narkoba dan  obat  berbahaya.  Narkotika  secara etimologi  berasal  dari  bahasa  yunani yaitu Narkoum ,  yang  berarti  membuat lumpuh  atau  mati  rasa.  Sedangkan dalam  bahsa  inggris narcotic lebih mengarah keobat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika adalah  zat  yang  dapat  menimbulkan pengaruh  tertentu  bagi  mereka  yang menggunakannya dengan cara memasukkan  obat  kedalam  tubuhnya, pengaruh  tersebut  berupa  pembiasan,
hilangnya rasa sakit rangsangan,
semangat dan halusinasi Pengertian Kepolisian Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Pasal  5  ayat  (1)  mengatur  bahwa
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga Polri mempunyai  tugas  sebagaimana  diatur pada  Bab  III  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia: Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;
a) Menegakkan hukum;dan b) Membertikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjelasakn fungsinya tersebut, Polisi harus memperhatikan  penegakan  Hak  Asasi Manusia,  hukum  dan  keadilan.  Begitu juga masyarakat kiranya dapat berpartisipasi  dengan  Kepolisian  agar dalam  menjelaskan  fungsinya  tercapai seoptimal mungkin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak Iptu Delian Putra SH. MA selaku
Kapolsek Tamiang Hulu, beliau mengatakan  tidak  ada  tim  khusus  yang di  bentuk  untuk  penanganan  narkoba karena masalah narkotika di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang  menjadi  salah  satu  masalah yang  sarius  dan  untuk  menangani  atau menanggulangi  masalah  ini  Kepolisian
Polsek Tamiang Hulu melakukan beberapa  upaya  yang  tergabung  dengan unit  narkoba  Polres  Aceh  Tamiang
seperti melakukan rajia terhadap daerah-daerah  yang  tinggi  terjadinya kasus narkotika dan melakukan
penyuluhan  terhadapat  masyarakat  agar menjalani hidup sehat tanpa narkoba Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit , yaitu istilah yang terdapat dalam KUHP Belanda  demikian  juga  dalam  KUHP Indonesia,  tetapi  tindak  ada  pelajaran secara rinci mengenai pengertian strafbaar  feit ,  tersebut.  Dalam  bahasa Belanda, strafbaar  feit, itu  terdiri  dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan  sebagai  pidana  atau  hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, feit diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, secara harfiah, strafbaarfeit dapat  diartikan sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana.
Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan  dosis  (overdose)  dan  gejala bebas  pengaruh  (withdrawal  syndrome) dan kalangan medis, obatan yang sering disalahgunakan  itu  di  bagi  ke  dalam  5 (lima) kelompok yaitu:
a. Kelompok  Narkotika,  pengaruhnya menimbulkan euphurnia, rasa ngantuk  berat,  penciutan  pupil mata,  dan  sesak  napas.  Kelebihan dosis  akan  mengakibatkan  kejang- kejang,  koma,  napas  lambatdan pendek.  Gejala  bebas  pengaruhnya adalah gampang marah, gemetasan, panic  serta  berkeringat,  obatnya seperti  :  metadon,  kodein,  dan hidrimorfon.
b. Kelompok  Depresent,  adalah  jenis obat  yang  berfungsi  mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat  membuat  si  pemakai  merasa tenang  dan  bahkan  membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
c. Kelompok  Stimulant,  antara  lain kokain,  ampetamin,  pentazin,  dan
metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan  kewapadaan  yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan,  euphoria,  percepatan denyut nadi fan peningkatan tekanan  darah,  susah  tidur,  dan kehilangan nafsu makan.
d. Kelompok  Hallucinogen,  antara lain  LSD,  meskalin  dan  piyot, bermacam-macam ampetamin berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan  ilusi  dan  halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu.
e. Kelompok  Cannabis,  antara  lain ganja kering, hashis, minyak hashis,  dan  tetrahidrokanabinol. Semua  bahan-bahan  berasal  dari tanaman  cannabis  dikenal  juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria,  dikuasai  perasaan  santai, peningkatan  nafsu  makan,  dan tingkah laku disorientasi.

## Peristiwa Pidana
Istilah  ini  digunakan  oleh  Mr.  R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Menurut beliau, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan  dengan  Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap  perbuatan  mana  diadakan tindakan penghukuman.

## Peristiwa Pidana
Istilah  ini  digunakan  oleh  Mr.  R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Menurut beliau, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan  dengan  Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap  perbuatan  mana  diadakan tindakan penghukuman.

## Delik
Istilah  ini  sebenarnya  berasal  dari bahasa  Latin  yaitu delictum. Dalam bahasa  Jerman  disebut delict, dalam bahasa  Prancis  disebut delit, dan  dalam bahasa  belanda delict. Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  arti  kata “delik”  diberi  batasan  yaitu  “perbuatan yang  dapat  dikanakan  hukuman  karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

## Perbuatan Pidana
Digunakan  oleh  Mr.  Moeljatno  dalam bebagai  tulisan  beliau  seperti  dalam buku Asas-asas hukum pidana. Menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum,  larangan  mana  disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu,  bagi  barang  siapa  melanggar larangan tersebut.
3. METODE PELAKSANAAN
Jenis metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  gabungan antara  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  sosiologis.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan data  skunder.  Sumber  data  primer diperoleh  dari  Polsek  Tamiang  Hulu Kabupatn  Aceh  Tamiang  dan  sumber data  Skunder  diperoleh  dari  bahan hukum  Primer  yakni,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana,  Undang-Undang    Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  dan  juga  peraturan lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian nantinya.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  bahan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini seperti  buku-buku,  majalah,  Koran, hasil-hasil  seminar  atau  pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi
atau  pendapat  dari  kalangan  pakar hukum  yang  relevan  dengan  objek telaahan  penelitian  ini.  Bahan  hukum tersier,  yaitu  bahan  hukum  penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  seperti  kamus umum,  kamus  hukum,  yang  menjadi tambahan bahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian  ini.  Alat  pengumpul  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  melakukan  penelusuran kepustakaan (library  research) yaitu mengumpulkan  data  dan  informasi dengan  bantuan  buku  karangan  ilmiah dan  juga  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  materi  penelitian  dan pengumpulan  data  juga  dilakukan melalui penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari Polsek Tamiang Hulu  Kabupatn Aceh Tamiang.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Faktor-Faktor  Peredaran  Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLSEK

## Tamiang Hulu
Secara  demografis  jumlah  penduduk  di wilayah  hukum  polsek  tamiang  hulu berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  dari dinas  kependudukan  setempat  pada tahun 2020 berjumlah 18,197 jiwa (laki- laki  9,249  jiwa  dan  perempuan  8,948 jiwa), lebih lanjut diketahui juga bahwa penganut  kepercayaan  penduduknya terdiri  dari  agama  Islam  sekitar  90 (sembilan  puluh)  persen,  agama  Budha sekitar  7  (tujuh)  persen,  dan  agama Kristen ssekitar 3 (tiga) persen, sementara  penyebaran  suku  terlihat  di bawah ini :
 Gayo : 51,8%  Jawa : 28,7%  Aceh : 10,25%  Tamiang : 3,32%
 Minang : 2,29%
 Batak : 1,88%
 China : 1,34%
 Lainnya : 0,32% Berdasarkan penjabaran tersebut hematnya perbandingan penduduk dengan polri di tamiang hulu terdiri dari
1  :  587  jiwa  dimana  polsek  Tamiang Hulu  terdapat  31  (  tiga  puluh  satu) personil,  yang  mana  semua  personil dituntut  untuk  bekerja  keras  dan maksimal sesuai dengan Tri Brata Polri, semua  personil  Polri  berbakti  kepada nusa  dan  bangsa  dengan  penuh  rasa ketaqwaan  kepada  Tuhan  yang  maha esa,  menjunjung  tinggi  kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta senantiasa  melindungi,  mengayomi  dan ketertiban  ditengah-tengah  masyarakat dan  1:350  jumlah  efisien  dalam perbandingan  antara  kepolisian  dan masyarakat.
Faktor-faktor penyebab peredaran gelap tindak pidana narkotika secara khusus di wilayah hukum Polsek Tamiang Hulu disebabkan oleh beberapa  hal  yang  dapat  dikatakan  erat hubungannya  dengan  sebab-sebab  yang menimbulkan  kejahatan.  Dalam  hal untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan ini tentunya ilmu kriminologi tetap  menjadi  pegangannya.  Arti  dari kriminoligi ini merupakan ilmu pengetahuan  yang  menpelajari  tentang sebab  musabab  terjadinya  kejahatan seluas-luasya.  Melalui  definisi  tersebut, Bonger membagi kriminologi ini mejadi kriminologi murni yang mencakup:
1. Antropologi  kriminil  ialah  ilmu pengetahuan  tentang  manusia yang  jahat  (somatis).  Ilmu pengetahuan  ini  memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang  jahat  dalam  tubuhnya mempunyai  tanda-tanda  seperti apa?  Apakah  ada  hubungan
anatar  suku  bangsa  dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi  kriminil  ialah  ilmu pengetahuan  tentang  kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
Pokok  persoalan  yang  dijawab oleh  bidang  ilmu  ini  adalah sampai  dimana  letak  sebab- sebab kejahatan dalam masyarakat. 3. Psikologi  kriminil  ialah  ilmu pengetahuan  tentang  penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya 4. Psikopatologi dan Neuropatologi  kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi  ialah  ilmu  tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
Selanjutnya  di  samping  itu  terdapat kriminologi terapan berupa: 1. Higiene  kriminil  Usaha  yang bertujuan untuk mencegah terjadinya  kejahatan.  Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan  yang  dilakukan semata-mata  untuk  mencegah terjadinya kejahatan. 2. Politik Kriminil Usaha penanggulangan  kejahatan  di mana  suatu  kejahatan  telah terjadi.  Di  sini  dilihat  sebab- sebab seorang melakukan kejahatan.  Bila  disebabkan  oleh faktor  ekonomi  maka  usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka  lapangan  kerja.  Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik  (policie  scientific) yang  merupakan  ilmu  tentang pelaksanaan  penyidikan  teknik
kejahatan dan pengusutan kejahatan. Pendapat ahli lain ialah Sutherland  merumuskan  kriminologi sebagai  keseluruhan  ilmu  pengetahuan yang  bertalian  dengan  perbuatan  jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses proses pembuatan hukum, pelanggaran  ukum  dan  reaksi  atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya  dibagi  menjadi  tiga  cabang ilmu utama yaitu:
1. Sosiologi hukum Kejahatan  itu  adalah  perbuatan yang  oleh  hukum  dilarang  dan diancam  dengan  suatu  sanksi.
Jadi  yang  menentukan  bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). 2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi  yang  mencari  sebab musabab  dari  kejahatan.  Dalam kriminologi,  etiologi  kejahatan merupakan  kajian  yang  paling utama.
3. Penology Pada  dasarnya  merupakan  ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland  memasukkan  hak-hak  yang berhubungan dengan usaha
pengendalian  kejahatan  baik  represif maupun preventif.
Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas  dengan  memasukkan conduct
norms sebagai  salah  satu  lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya  disini  lebih  sebagai gejala  sosial  dalam  masyarakat.  Akan tetapi  Paul  Mudigdo  Mulyono  tidak sependapat dengan definisi yang
diberikan  oleh  Sutherland.  Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan  gambaran  bahwa  pelaku kejahatan  itupun  mempunyai  andil  atas terjadinya  suatu  kejahatan,  karena terjadinyakejahatan  bukan  semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya
dorongan dari si pelaku untuk melakukan  perbuatan  yang  ditentang oleh  masyarakat  tersebut.  Karenanya Paul  Mudigdo  memberikan  definisi kriminologi  sebagai  ilmu  pengetahuan yang  mempelajari  kejahatan  sebagai masalah manusia.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli- ahli  diatas  maka  terkait  dengan  faktor- faktor terjadinya peredaran gelap narkotika/tindak  pidana  narkotika  di wilayah  hukum  Polsek  Tamiang  Hulu dipahami  dari  sosiologi  kriminilnya yang  mana  pokok  persoalan  yang dijawab  oleh  bidang  ilmu  ini  adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan  dalam  masyarakat.  Oleh karenanya  secara  garis  besar  faktor- faktor  yang  dapat  menimbulkan  tindak pidana judi togel terdiri atas dua bagian, yaitu  faktor  faktor  yang  bersumber  dari dalam  diri  individu  (intern)  dan  faktor yang  bersumber  dari  luar  diri  individu (ekstern), sebagai berikut:
1. Faktor  dari  dalam  diri  individu
(intern) a) Tingkat Pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula intelegensinya.  Pendidikan  yang lebih tinggi memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran  seseorang,  sehingga mengerti  sebab  akibat  apa  yang akan  dilakukannya.  Misalnya seseorang  yang  pendidikannya tinggi  dia  akan  tahu  bahwa dengan  bermain  judi  maka  ia akan tahu akibatnya.
b) Faktor  Agama  dimana  peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia  pada  kebaikan  dan kebenaran. Didalam ajaran agama  terkandung  nilai-nilai, perintah  maupun  larangan  yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya.  Agama  merupakan salah  satu  kontrol  sosial  yang utama  melalui  organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia  sesuai  dengan  nilai keagamaannya.
c) Psikologi yakni adanya kelainan-kelainan  kejiwaan  atau dengan kejiwaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga  mendorong  melakukan tindak  pidana  judi  togel.  Faktor psikologis menggambarkan jenis kepribadian  individu  tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi,  sikap  curiga,  takut, malu-malu,  suka  bergaul  ramah, menyenangkan seringkali dipakai  untuk  menggambarkan keadaan tersebut. 2. Faktor  yang  bersumber  dari  luar individu (ekstern)
a) Faktor ekonomi dimana masalah ekonomi  sangat  mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan  ekonomi,  orang  dapat menyimpang  dari  norma  norma yang ada di masyarakat
sehingga  dia  mau  menjadi  agen
judi togel, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu  tanda  kegagalan  individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka  dari  itu  tidaklah  mustahil apabila seseorang mendapat tekanan  ekonomi  akan  berbuat kejahatan. Sulitnya orang mendapatkan  nafkah  yang  bisa menyebabkan orang berspekulasi  main  judi  togel atau  karena  perbedaan  tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan  dalam  penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup  serba  kecukupan  dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. b) Faktor Pergaulan halmana
Manusia  adalah  makhluk  sosial yang didalam kehidupannya tidak  dapat melepaskan  diri  dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan  apabila  lingkungan tempat  tinggalnya  baik  maka akan  baik  pula  manusianya, namun sebaliknya apabila lingkungannya  buruk  atau  jahat maka  manusianya  pun  akan bobrok dan jahat.
c) Lingkungan  keluarga  dimana keluarga memiliki pengaruh
yang  kuat  dalam  pembentukan kepribaian  seseorang.  Disinilah seseorang  lahir  dan  dibesarkan, serta  mempelajari  hal-hal  baru dan  mengambil  model  anggota keluarganya yang dianggap punya  teladan  untuk  dicontoh.
Apabila  anggota  keluarga  yang diambil itu teladannya itu berbuat menyimpang, maka dipastikan  akan  berpengaruh juga  pada  diri  seseorang  itu
apabila  didukung  dari  tendensi dari  diri  seseorang  tersebut. Meningkatnya  penyalahgunaan narkotika  ini  membawa  dampak yang  buruk  bagi  kehidupan rumah tangga. Banyaknya kasus-kasus  yang  sering  terjadi kebanyakan  korbannya  adalah keluarga  atau  kerabat  dekatnya sendiri. B.  Kendala  dan  Upaya  Kepolisian Dalam  Memberantas  Peredaran Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah  Hukum  Polsek  Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang
Polri khususnya Polsek Tamiang Hulu  dalam  hal  menangani  suatu  kasus harus  berpegang  pada  aturan  hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Begitu  pula dalam  proses  menangani  suatu  tindak pidana narkotika, polri
harus melaksanakan  aturan  yang  ada  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Polsek  Tamiang  Hulu  dalam melaksanakan  tugas  segala  urusan danvkegiatan  yang  menyangkut  tugas sehari hari sesuai dengan kesatuan yang ada,  adapun  kendala  ataupun  hambatan yang  dihadapi  oleh  Personil  Polsek Tamiang Hulu adalah:
Peredaran tindak pidana
narkotika  ini  pada  wilayah  hukum polsek  Tamiang  Hulu  dengan  cara pembelian  terselubung  yang  mana adanya  penyusupan  yang  merupakan suatu  operasi  penyidikan  yang  sifatnya tertutup  dan  dirahasiakan,  kegiatan  ini disamarkan  sedemikian  rupa  sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatanya  tidak  boleh  menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi.
Hematnya terdapat beberapa kendala  ataupun  hambatan  Polsek Tamiang  Hulu  dalam  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya  (tupoksi)
sebagaimana yang diamanahkan undang undang, yakni
1. Bidang kesatuan
Dimana  dengan  jumlah  personil Polsek  Tamiang  Hulu  yang  saat  ini dimiliki  masih  kurang  dari  yang diharapkan,  mengingat  Polsek  Tamiang Hulu  memiliki  9  (sembilan)  desa  yaitu
Kaloy,  Alur  Tani  Satu,  Alur  Tani  Dua, Bandar  Khalifa,  Bandar  Setia,  Harum Sari, Wono Sari, Rongoh, dan Perkebunan  Pulau  Tiga    yang  letaknya jauh  dari  Mapolsek  Tamiang  Hulu  dan dimasing-masing  des  memiliki  tingkat kerawanan kejahatan/tindak pidana yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan  ada  beberapa  Personil Polsek  Taming  Hulu  mengemban  tugas rangkap.
2. Keterbatasan  Dana,  Sarana  dan
Prasarana  serta  alat  komunikasi  Yang dirasakan  dalam  keterbatasan  dana adalah  pada  saat  penanganan  kasus kasus  tindak  pidana  dimana  pelaku kejahatan  masil  dalam  status  Daftar Pencarian  Orang  (DPO)  telah  diketahui keberadaan diluar wilayah hukum Polda Aceh,  dengan  keberadaan  pelaku  yang demikian  kendala  yang  dihadapi  adalah biaya  transportasi  dan  akomodasi  yang harus  disiapkan  oleh  Polsek  Tamiang Hulu  untuk  mendapat  pelaku  kejahatan tersebut.
Dalam  sarana  dan  prasarana yang  dianggap  menjadi  hambatan  bagi personil khususnya pada saat penanganan  Tindak  Pidana  Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan penyidikan  dalam  hal  perlengkapan yang  belum  dimiliki  adalah  Koper  Kit (Alat olah TKP). Penyalahgunaan narkotika ataupun tindak pidana narkotika merupakan  salah  satu  dari  beberapa kejahatan extraordinary crime
sedangkan  kejahatan itu  sendiri  sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan  masyarakat.  Oleh  karena
itu  tidak  boleh  dibiarkan  begitu  saja tumbuh  dan  berkembang  dengan  subur ditengahtengah  masyarakat  khususnya di  wilayah  hukum  Polsek  Tamiang Hulu.
Polsek  Taming  Hulu  disamping melakukan  penindakan  terhadap  pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun tindak  pidana  narkotika  dalam  wilayah hukumnya akan tetapi tetap
mengandalkan  upaya  pencegahan  judi togel  yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan pendekatannya dilakukan  dengan  bantuan  kerjasama dari  masyarakat.  Karena  hanya  upaya inilah yang diharapkan Polsek Tamiang Hulu  bisa  meminimalisir  peredaran gelap narkotika.
Usaha  pencegahan  yang  bersifat preventif  ini  dimaksudkan  sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkingan  timbul  serta  meluasnya peredaran gelap narkotika dalam masyarakat,  jadi  berusaha  mencegah seseorang sebelum melakukan
kejahatan  tindak  pidana  narkotika, karena  bila  seseorang  telah  terjerumus melakukan  suatu  kejahatan  akan  sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali,  sebab  kecenderungan  untuk mengurangi  perbuatan  yang  pernah dilakukan adalah sangat kecil. Berdasarkan  hasil  wawancara,  kegiatan pencegahan  tersebut  dilakukan  dengan beberapa cara yaitu:
Melakukan  penyuluhan  hukum kepada  masyarakat.  Hal  ini  kesadaran hukum  alam  masyarakat  masih  saja sangat  kurang  dirasakan,  sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya
berkembang  baik  suatu  sikap  dan perasaan  yang  taat  terhadap  peraturan peraturan  agar  setiap  orang  menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun  sebagai  anggota  masyarakat. Salah  satu  usaha  dari  berbagai  upaya
untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan  penyuluhan.  Penyuluhan ini  dapat  berupa  memberikan  informasi dan  arahan  atau  masukan  kepada masyarakat  tentang  kesadaran  hukum sehingga  dinilai  dapat  mengurangi kejahatan  atau  tindak  pidana  perjudian. Penyuluhan  kesadaran  tersebut  juga mengenai  tanggung  jawab  bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan  melaporkan  kepada  yang  berwajib apabila  terjadi  tindak  pidana  narkotika. Dengan memberikan penyuluhan tentang  hukum  diberbagai  pelosok diharapkan  tindak  pidana  narkotika dapat  berkurang  sesuai  dengan  harapan pemerintah.  Untuk  lebih  jelasnya  di bawah  ini  kegiatan  penyuluhan  yang telah  dilaksanakan  Polsek  Tamiang Hulu adalah sebagai berikut:

## 5. SIMPULAN
1. Peran kepolisian dalam memberantas peredaran  tindak  pidana  narkotika  di wilayah  polsek  pangkalan  berandan yakni  upaya  preventif  (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan penyuluhan ke masyarakat,
khususnya  bagi  para  pelajar  di sekolah, seperti SMPN 1 TAMIANG HULU, SMPN 3 TAMIANG HULU, MTSN TAMIANG HULU, SMAN 1
TAMIANG HULU, SMAN 2 TAMIANG  HULU,  MA  SWASTA TAMIANG HULU. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah dengan tindakan  represif  berupa  menangkap pelaku yang telah terpenuhinya bukti permulaan  yang  cukup  ataupun tertangkap tangan halmana
sebagaimana  terlihat  pada  kasus bernama  Suherman  Als  Bobi  Bin Alm. MHD yang tertangkap membawa  narkotika  jenis  sabu dengan  berat  sekitar ⁄ ji  (gram) dijadikan sebagai barang bukti.
2.  Kendala  yang  dihadapi  kepolisian dalam memberantas peredaran tindak pidana  narkotika  di  wilayah  polsek Taming Hulu yakni kurangnya Personil  Polri  dimana  perbandingan penduduk dengan Polri di Pangkalan Berandan  terdiri  dari1  :  587  jiwa dimana  Polsek  Pangkalan  Berandan terdapat  hanya  31  (tiga  puluh  lima) personil  saja.  Selain  itu  keterbatasan dana,  sarana  seperti  alat  komunikasi perlengkapan  yang  belum  dimiliki adalah  seperti  Koper  Kit  (Alat  olah Tempat Kejadian Perkara).

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Bonger,  W.A, Pengantar  Tentang Kriminologi , Pustaka Sarjana,
Jakarta: 1995,  Diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen.
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I  Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas  Berlakunya  Hukum Pidana, PT.  Rajagrafindo
Persada, Jakarta: 2017 devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020. Hamzah,  Andi, Bunga  Rampai  Hukum Pidana  dan  Acara  Pidana ,
Ghalia  Indonesia,  Jakarta: 1999 Hamzah,  Andi,  dan  RM,  Surachman, Kejahatan Narkotika dan
Psikotropika ,  Sinar  Grafika,
Jakarta: 1994
Kanter,  E.Y,  dan  S.R.,  Sianturi, Asas- Asas  Hukum  Pidana  Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta: 2012 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung: 1984 Lisa, Julianan, dan Nengah, Sutrisna W, Narkoba,  Psikotropika  dan gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta: 2019 Marpaung,  Leden, Asas-Teori-Prakti Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 2005 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI,
Medan, Maret 2021.
R,  Tresna, Asas-asas  Hukum  Pidana , Tiara, Jakarta: 2002
Santoso,  Topo,  dan  Eva  Achjani,
Kriminologi ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta: 2009 Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesai ,  Gunung  Agung, Jakarta: 1998 Sitompul, D.P.M, dan Edwar Syahperenong, Hukum Kepolisian Di Indonesia Suatu Bunga Rampai , Tarsito: 1985 Soesilo, R, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal ,  Politeia,  Bogor: 1987 Sudarto, Hukum Pidana , Alumni, Bandung: 2002 Sudarto,  M,  dan  K,  Wantjik  Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  1981 , Ghalia Indonesia, Jakarta Timur: 1981 W. Bawengan, Gerson, Penyidik Perkara dan Teknik Interogasi , Pradnya Paramita, Jakarta: 1997

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Acara Pidana Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Kesatuan Republik Indonesia