ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara
Resky Sirupang Kanuna 1, * ; Juanda Nawawi 2 ; Nurlinah 3 1,2,3, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia ; reskykanuna@gmail.com
* Correspondence : reskykanuna@gmail.com
Kata kunci
Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Peningkatan Kualitas Hidup
Keywords Evaluation, Family Hope Program, Quality of Life Improvement

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten  Toraja  Utara.    Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif. Adapun Fokus pada penelitian ini adalah model evaluasi dalam analisis kebijakan publik yang dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan di  Kecamatan  Sopai  Kabupaten  Toraja  Utara.    Ada  pun  kriteria  yang dikembangkan  oleh  William  N.  Dunn,  mencakup  evaluasi,  yaitu:  efektifitas, efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan  ketepatan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diluncurkannya PKH yaitu dengan harapan mampu meningkatkan kualitas hidup peserta PKH lewat partisipasi dalam kesehatan dan pendidikan.
.

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the Family Hope Program (PKH) in improving the quality of life of beneficiary families in Sopai District, North Toraja Regency. This type  of  research  is  a  qualitative  research.  The  focus  of  this  research  is  the evaluation  model  in  the  analysis  of  public  policies  associated  with  the implementation  of  the  Family  Hope  Program  policy  in  Sopai  District,  North Toraja Regency. There are also criteria developed by William N. Dunn, including evaluation, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. The results showed that the implementation of PKH has been going well in accordance with the purpose of launching PKH, namely in the hope of being able to improve the quality of life of PKH participants through participation in health and education.

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  masalah  publik  yang  kompleks,  dan  bersifat multidimensi.  Wrihatnolo  (2002)  menyatakan  bahwa  multidimensional  sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara.
Guna  mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia,  pemerintah  akhirnya  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  publik  dan program  yang  bertujuan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  melalui kesehatan  dan  pendidikan.  Salah  satu  program  pemerintah  meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup popular beberapa tahun belakangan ini, melalui Kementerian Sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018, Program  Keluarga  Harapan  adalah  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam  data terpadu  program  penanganan  fakir  miskin.    Program  Keluarga  Harapan  (PKH) berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga yang kurang  miskin  dan  rentan  di  Indonesia.  Program  ini  memberikan  bantuan  tunai kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dengan  catatan  mengikuti  persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia  yaitu  kesehatan  dan  pendidikan  sebagai  salah  satu  indikator  hidup sejahtera.
Salah  satu  tujuan  akhir  Program  Keluarga  Harapan  adalah  meningkatkan kualitas  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  baik  dari  kesehatan  keluarga  maupun meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah  anak  bagi  anak-anak  KPM,  serta  untuk mengurangi  pekerja  dibawah  umur  di  Indonesia.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, Program  Keluarga  Harapan  dalam  bidang  kesehatan  berupaya  memotivasi  para penerima bantuan untuk rutin melakukan pengecekan kesehatan anak dan ibu hamil di  Posyandu/Puskesmas  setempat.  Program  Keluarga  Harapan  dalam  bidang pendidikan  berupaya  memotivasi  Keluarga  Penerima  Manfaat  agar  mendaftarkan anak  anaknya  ke  sekolah-sekolah  dan  mendorong  mereka  untuk  memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar.
Program  ini telah  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  namun  demikian tidak terlepas dari hambatan, salah satunya yaitu mengenai semakin meningkatnya jumlah KPM PKH dalam 5 tahun belakangan dan  validitas data penerima manfaat PKH  di  lapangan.  Perihal  kevalidan  data  kelayakan  keluarga  kurang  mampu menjadi  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  temuan  yang  didapatkan  adalah  ada banyak  kasus  dimana  pada  kelompok  KPM  penerima  memiliki  perbedaan  terkait aset atau kondisi rumah tangganya. Misalnya ada diantara mereka yang kepemilikan asetnya tinggi, kondisi rumah tembok berkeramik, namun ada pula yang berdinding
bilik,  sehingga  dirasakan  perlu  untuk  mengklasifikasikan  dimana  posisi  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu berdasarkan kategori yang lebih bervariasi. Pada kasus yang lain, ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki penghasilan tetap lain  sehingga  menimbulkan  spekulasi  di  masyarakat  layak  dan  tidak  layaknya menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini juga ditunjang dengan kondisi bahwa  ada  beberapa  rumah  tangga  yang  tidak  masuk  dalam  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) PKH namun secara kondisi fisik rumah dan kondisi ekonomi lebih membutuhkan dibandingkan penerima PKH yang terdaftar sehingga dikhawatirkan terjadi ketidaktepatan sasaran.
Pelaksaan  PKH  di  Kabupaten  Toraja  Utara  telah  berjalan  selama  lima  tahun terhitung sejak 2015. Berdasarkan laporan data final closing UPPKH Kabupaten Toraja Utara  (2020)  diketahui  terdapat  peningkatan  jumlah  KPM  penerima  PKH  setiap tahunnya. Dalam lima tahun pelaksanaan program, terjadi peningkatan jumlah KPM PKH yang signifikan yaitu tahun 2015 jumlah penerima 5,625 KPM dan tahun 2020 sebanyak 12,308. Secara khusus untuk Kecamatan sopai, jumlah KPM penerima PKH tahun 2015 sebanyak 400 dan tahun 2020 sebanyak 823 KPM setara dengan 105.75%.
Program  PKH  hadir  sebagai  solusi  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  namun fakta  di  lapangan  peningkatan  KPM  PKH  yang  signifikan  menunjukkan  bahwa terjadi  peningkatan  jumlah  masyarakat  miskin  dalam  lingkup  Kabupaten  Toraja Utara.  Selain  dari hal  tersebut,  namun  dalam  pelaksanaan program  Keluarga Harapan  di  kecamatan Sopai terdapat  beberapa  masalah yang  dapat  menghambat tercapainya tujuan dari program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Yang pertama yaitu  proses  verifikasi yang  belum  sepenuhnya  dilaksanakan,  yang terjadi  di lapangan yaitu pihak sekolah atau pihak puskesmas / posyandu merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu pencairan dana yang  tidak  tepat,  hal  ini  berhubungan  dengan  proses  verifikasi, dikarenakan  data yang perlukan lamban, maka pencairan dana pun jadi terhambat dan ikut telat. Yang ketiga kurangnya koordinasi antar instansi pendukung.
Evaluasi    kebijakan  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dilakukan  karena  tidak semua  program  kebijakan  publik  dapat  meraih  hasil  yang  diinginkan  perlu dilakukannya  evaluasi  untuk  mengetahui  hasil  dari  suatu  program  kebijakan. Winarno (2011) menyatakan bahwa: secara umum evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi, substansi, implementasi dan dampak.  Dalam  hal  ini  evaluasi  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional, dimana evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahab akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab dari kegagalan suatu kebijakan yang dilaksanakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah  dilaksanakan  tersebut  sudah  bisa  meraih  hasil  yang  diinginkan.  Ada  pun kriteria  yang  dikembangkan  oleh  Dunn  (2003:610),  mencakup  Evaluasi,  yaitu Efektifitas (effectiveness) ,  berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil
(akibat)  yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.. Efisiensi (efficiency) ,  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Kecukupan (adequacy) , berkenaan dengan seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektifitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Perataan (equity). berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada  perataan  adalah  kebijakan  yang  akibatnya  (misalnya,  unit  pelayanan  atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat tertentu.  Ketepatan (appropriateness) ,  berhubungan  dengan  rasionalitas,  substantif, karena  pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan  dengan  satuan kriteria  individu  tetapi  dua  atau  lebih  kriteria  secara  bersama-sama.  Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Beberapa studi yang telah melakukan kajian ini seperti Purwanto (2013), yang terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari sudah berjalan dengan cukup baik. Sasmito (2019) mengenai evaluasi pelaksanaan PKH di Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Dari berbagai stdu yang telah ada maka penelitian penulis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari William dunn mencakup  Efektifitas (effectiveness) ,  Efisiensi (efficiency) ,  Kecukupan (adequacy) , Perataan (equity). Responsivitas (responsiveness) dan  Ketepatan (appropriateness) dengan  menitikberatkan  pada  pencapaian  peningkatan  kualitas  hidup  penerima manfaat  Program  Keluarga  Harapan  dari  segi  Pendidikan  dan  Kesehatan  yang bertujuan  untuk  mengevaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam peningkatan kualitas kualitas hidup keluarga penerima manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan terdiri dari unsur Pemerintah Setempat (Kepala Desa/Kelurahan), Pendamping PKH Kecamatan Sopai,  Koordinator  Pendamping  Kabupaten  Toraja  Utara,  Penerima  Bantuan  PKH Kecamatan  Sopai  yang  terdiri  atas  3  Desa,    Bidan  Posyandu  se-Kecamatan  Sopai perwakilan  dari  fasilitas  kesehatan,  dan  Guru  SD,  SMP  dan  SMA  dalam  lingkup Kecamatan Sopai perwakilan fasilitas pendidikan. Jenis data penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh melalui data primer dan data  sekunder.  Pengambilan  data  primer  dilakukan  dengan  metode  observasi, wawancara, FGD, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  interaktif  deskriptif  kualitatif,  terdiri dari  pengumpulan  data,  penyajian  data,  reduksi  data  dan  penarikan  kesimpulan
(Sudirman & Rifai, 2021; Sudirman et.,al 2021)). Adapun kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2003 : 610) mencakup lima kriteria yang disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1 Kriteria Evaluasi Kebijakan Tipe Kriteria Pertanyaan Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi Seberapa  banyak  usaha  yang  diperlukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan Seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang  diinginkan memecahkan masalah? Perataan Apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan  dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Responsivitas Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan  benar-benar berguna atau bernilai?
Sumber : Dunn (2003 : 610).

## Hasil dan Pembahasan

## Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sopai
Pada pelaksanaannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Toraja Utara, baru dimulai di tahun 2015 yang mana Kecamatan Sopai juga menjadi bagian dari wilayah  pelaksanaan  tersebut.    Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara sudah memasuki tahun kelima terhitung dari tahun 2015. Dari hasil penelitian pada evaluasi PKH di Kecamatan Sopai (Desa Langda,  Desa  Tombang  Langda,  Desa  Salu)  pada  Tahun  2020 diukur  berdasarkan kriteria evaluasi, William Dunn (2003) efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan didapatkan hasil yang cukup memuaskan.
Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah mampu meningkatkan kualitas hidup  keluarga  penerima  manfaat.  Hal  ini  membuktikan  pelaksanaan  PKH  di Kecamatan Sopai mampu memberikan hasil yang baik dengan terbantunya peserta PKH sebanyak 823 dalam mengurangi kebutuhan peserta walaupun hasil ini dirasa masih belum signifikan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan ini dapat di  katakan  bahwa  program  PKH  ini  juga  memberikan  kontribusi  dalam  dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup terutama dalam hal kesehatan dan  pendidikan  anak.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  dengan  adanya  program  yang masih berjalan sampai saat ini, nantinya rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama dapat berkurang.
Dalam mengukur tingkat keberhasilan pada pelaksanaan PKH sendiri, peneliti menggunakan kriteria evaluasi pada penelitian tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021. Adapun kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2003)  mencakup lima kriteria yang disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2 Evaluasi Pelaksanan PKH di Kecamatan Sopai Tahun 2015-2020 No Kriteria Evaluasi Hasil Pencapaian Kesimpulan 1 Efektivitas: a. Komitmen
b. Pencairan Dana
c. Pertemuan Bulanan a. Dalam  hal  Komitmen,  para  peserta  PKH diwajibkan  untuk  melakukan  komitmen terhadap  program,  ketentuannya  sudah ditentukan perkomponen yang ada di PKH baik  itu  bidang  pendidikan  ataupun kesehatan.  Sejauh  ini  di  Kecamatan  Sopai jarang ada peserta yang melanggar komitmen  karena  takut  bantuan  akan  di potong bahkan akan diblokir oleh pendamping jika terbukti peserta melanggar komitmennya. b. Pencairan dana PKH dilakukan 4 tahap, tiga bulan sekali di kantor pos Kabupaten Toraja Utara.  Sejak  tahun  2018  penyaluran  dana tidak  lagi  melalui  kantor  pos,  melainkan dengan  penyaluran  Bank  Mandiri  setiap peserta diberikan buku tabungan dan ATM yang memudahkan peserta menarik bantuan dimanapun  secara  online  baik  d  ATM maupun  d  Agen  Mandiri  yang  tersedia  di setiap desa/Kelurahan. c. Pertemuan  dilakukan  setiap  bulan dan  saat ada keadaan mendesak dilakukan pertemuan lanjutan, jadi terkadang di setiap kelurahan  ada  yang  berkumpulnya  satu bulan  dua  kali,  atau  bahkan  ada  yang  tiga kali. Sudah berjalan secara efektif
2 Efisiensi: a. Besaran  Bantuan PKH b. Waktub dan proses pencairan c. Kinerja pendamping a. Nominal  dana  yang  peserta  PKH  terima sudah  sesuai  dengan  data  yang  ada  di pendamping PKH dan itu pun telah sesuai dengan  pihak  penyaluran  dana  (pihak
Bank)
b. Peserta PKH paling lama menunggu sekitar tiga bulan lamanya untuk tahap pencairan. Proses  saat  ini  lebih  mudah  karena  sistem offline  dari  POS  berubah  menjadi  system online di Bank Mandiri c. Kinerja  pendamping  sudah  baik  dengan rutin  melakukan  kunjungan  pertemuan bulanan untuk mengecek komitmen anggota bahkan membantu anggota menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan PKH. Sudah berjalan secara efisien 3. Kecukupan mengacu pada tujuan diadakannya PKH Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu memecahkan masalah di Kecamatan Sopai baik itu  dari  segi  pendidikan  maupun  kesehatan,
Kecukupan sudah terpenuhi
yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, apakah PKH mampu memecahkan
masalah kemiskinan
karena  telah  terbukti  dengan  bertambahnya partisipasi  sekolah  anak  peserta  PKH  dan partisipasi  di  pelayanan  kesehatan  untuk  ibu hamil  dan  balita  yang  akan  meningkatkan kualitas hidup peserta PKH.
4. Penerataan mengacu pada apakah program ini sudah merata kepada rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan PKH Di  Kecamatan  Sopai  belum  semua  masyarakat miskin    mendapatkan  dana  bantuan  PKH dikarenakan    tidak  ada  komponen  untuk menjadi peserta PKH. Pelaksanaan PKH  Belum Merata 5. Responsivitas berkaitan dengan apakah PKH ini dapat Memberikan kepuasan bagi peserta PKH Pelak  sanaan  program  ini  berjalan  sesuai  yang diharapkan  dan  memberikan  kepuasan  kepada penerima dana bantuan PKH Kecamatan Sopai Sudah responsif 6. Ketepatan mengacu pada apakah tujuan atau nilai program ini sudah sesuai dengan fakta PKH di lapangan Pelaksanaan  program  ini  sudah  tepat  guna  di Kecamatan  Sopai,  karena  tujuannya  pun  untuk masyarakat  yang  tidak  mampu  yang  memiliki komponen kesehatan dan pendidikan. Disamping  itu  adanya  PKH  membuat  motivasi bagi  peserta  untuk  menyekolahkan  anak-anak mereka serta rutin mengecek kesehatan bagi ibu hamil dan balita sehingga tujuan program untuk peningkatan  kuliatas  hidup  masyarakat  lewat PKH bisa tercapai. Pelaksanaan sudah  tepat guna
Sumber : Hasil olah data primer, (2021)
Pada  dimensi Efektifitas  PKH  dapat  dilihat  dari  komitmen  peserta  untuk mematuhi  syarat  yang  sudah  ditetapkan.  Di  dalam  pedoman  umum  PKH  syarat komitmen ini yakni komitmen kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan informan, peserta PKH Desa Langda dan Desa Tombang Langda dalam hal komitmen  telah  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagai  peserta  PKH,  tidak semua namun mayoritas telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta keaktifan bagi anak didik peserta PKH di sekolah. Sehingga efektifitas pelaksanaan  PKH  di  Desa  Langda,  Desa  Tombang  dan  Desa  Salu  pun  sudah  bisa dikatakan  sudah  efektif.  Di  samping  itu  di  Kecamatan  Sopai,  pendamping  dan pemerintah  setempat  telah  bekerja  sama  untuk  mensukseskan  tujuan  program  ini yakni  peningkatan  kualitas  kesehatan,  kualitas  pendidikan  yang  tentunya  akan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dilihat  dari  graduasi  mandiri  yang dilakukan oleh beberapa angggota PKH di desa tersebut, artinya ada kesadaran yang
terbangun dalam diri para peserta PKH yang  sudah meningkat kuliatas hidupnya layak secara finansial untuk dinyatakan lulus dari program dan tidak bergantung lagi pada bantuan pemerintah lewat Program Keluarga Harapan.
Selanjutnya kriteria efisiensi mengacu pada waktu dan proses pencairan dana PKH.    Efisiensi  berkaitan  dengan  waktu  dan  proses  pencairan  dana  PKH  sudah efisien karena sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yakni 4 tahapan dalam 1 tahun pelaksanaan. Di samping itu ada peningkatan dalam dal pelayanan pencairan yang tadinya  bersifat  offline  lewat  PT  POS  yang  disalurkan  di  kantor  POS  sekarang berganti ke system online lewat kerja sama dengan Bank Mandiri setiap peserta PKH mendapatkan  buku  rekening  dan  ATM  yang  memudahkan  para  peserta  dalam menerima bantuan lewat ATM atau bahkan lewat agen-agen Mandiri yang tersedia di  setiap  kelurahan/desa  dalam  lingkup  Kabupaten  Toraja  Utara.  Kriteria  efisiensi selanjutnya  mengacu  pada  tenaga,  yang  berkenaan  dengan  kepuasan  peserta terhadap  kinerja  para  pendamping  PKH.  Pendamping  PKH  di  Kecamatan  Sopai setiap  bulannya  pendamping  dan  peserta  PKH  melakukan  pertemuan  untuk mengecek  apakah  ada  perubahan  yang  terjadi  kepada  para  peserta.  Pertemuan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh pendamping dan peserta PKH.
Kecukupan  program  keluarga  harapan  berkaitan  dengan  sejauh  mana kepuasan peserta PKH sebagai sasaran program di dalam mencukupi kebutuhannya dalam bidang  kesehatan  dan  pendidikan.    Dengan  adanya  PKH  beberapa  tujuan tersebut secara  tidak  langsung  akan  terbantu  misalnya  dalam  hal  pengurangan kemiskinan  dan kelaparan,  peningkatan  kualitas  pendidikan,  kesetaraan  gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.  Dengan  kata  lain  program  ini  sudah  mampu  menyelesaikan  dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat baik itu di bidang kesehatan maupun pendidikan. Begitupun di Kecamatan Sopai, program ini sudah berjalan dengan baik.
Perataan  program  keluarga  harapan  merupakan  manfaat  yang  diterima oleh peserta PKH disalurkan secara merata untuk Kecamatan Sopai dalam hal pemerataan belum  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan.  Hal  itu  ditandai  dengan  masih terdapatnya  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  bantuan  dari  PKH.  Data penduduk  miskin  sebanyak  1453  jiwa  penduduk  di  kecamatan  Sopai  yang mendapatkan  PKH  pada  tahun  2020  di  Kecamatan Sopai  sebanyak  823  penduduk dalam kategori balita, ibu hamil, siswa SD dan siswa SMP. Dari data tersebut dapat terlihat  bahwa  jumlah  masyarakat  prasejahtera  yang  mendapatkan  bantuan  dari PKH  belum  mencakup  semua  penduduk  pra  sejahtera  di  Kecamatan  Sopai  secara keseluruhan. Proses tidak meratanya sebaran peserta PKH disebabkan oleh konsep dasar  dari  PKH  yaitu  menjangkau  rumah  tangga  yang  sangat  miskin  dalam sebarannya jadi bisa dikatakan masyarakat yang masih tergolong miskin dalam hal social ekonomi belum bisa menjadi syarat untuk mendapatkan dana PKH. Mereka yang  tergolong  miskin  masih  bisa  mendapatkan  dana  bantuan  dari  program pemerintah yang lain misalnya dari Raskin, jamkesmas, BSM dan lain-lain
Dimensi  Responsivitas  memiliki pertanyaan  pokok  berupa  apakah  hasil kebijakan memuat preferensi / nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka. Sopai dari  segi  responsivitas  program  keluarga  harapan  berjalan  dengan  baik. Responsivitas berkenaan  dengan  seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok  masyarakat  tertentu. Responsivitas program  keluarga  harapan  merupakan  bentuk  respon  peserta  program keluarga harapan yang timbul akibat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan PKH. Hal itu terbukti dari respon para peserta keluarga harapan yang merasa puas dengan adanya program ini.
Dimensi  Ketepatan  memiliki pertanyaan  pokok  berupa  apakah  hasil yang dicapai  bermanfaat.  maka  indikator pada  dimensi  ini  yang  pertama menanyakan tentang  apakah  kriteria Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sudah tepat  sasaran terhadap KPM yang menjadi peserta PKH, dan indikator yang kedua menanyakan apakah proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan para peserta.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  (Ravanelly,  2016;  Sudirman et al., 2020)  bahwa  pelaksanaan  PKH  telah  terlaksana  dengan  baik  dan  memberikan manfaat  kepada  KSM  yang  menerima  bantuan  atau  disebut  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM). Manfaat yang diterima antara lain manfaat dalam mendorong KPM untuk peduli akan kesehatan dan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka sendiri. Dalam jangka panjang diharapkan program ini  mampu  memutus  rantai  kemiskinan  pada  keluarga  sangat  miskin  melalui tumbuhnya  kepedulian  dari  KPM  ini  terhadap  pentingnya  pendidikan  dan kesehatan  yang  sudah  dibiasakan  selama  pelaksanaan  PKH.  Hal  ini  juga  sejalan dengan hasil penelitian Purwanto (2013) bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap  tahapan  proses  pelaksanaannya  yang  berjalan  lancar.  Apabila  diihat  dari keadaan  penerima  bantuan  PKH  tersebut  mereka  menggunakannya  untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin,  serta  menyadarkan  peserta  PKH  akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sopai  Kabupaten  Toraja  Utara dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  kriteria  evaluasi  kebijakan  public  dengan dimensi  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan,  responsivitas  dan  ketepatan maka  keseluruhan  proses  pelaksanaan  PKH  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan tujuan diluncurkannya PKH yaitu dengan harapan mampu meningkatkan kualitas hidup peserta PKH lewat partisipasi dalam kesehatan dan pendidikan. Hal
ini  dibuktikan  dengan  naiknya  angka  partisipasi  sekolah  anak  dan  komponen kesehatan yaitu meningkatnya partisipasi ibu dan anak melakukan cek kesehatan di puskesmas,  meningkatnya  penerima  imunisasi  dan  meningkatnya  angka  harapan hidup. Penelitian terbatas hanya dilaksanakan di 3 desa percontohan dalam lingkup kecamatan  Sopai,  untuk  itu  disarankan  pada  penelitian  mendatang  sebaiknya menambah  objek  pengamatan  penelitian  untuk  menghasilkan  hasil  yang  lebih optimal.

## Referensi
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Toraja  Utara.(2020) Kecamatan  Sopai  dalam  Angka 2020. Toraja Utara: BPS Kab.Toraja Utara Sulawesi Selatan. Dunn,  William  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
G Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Islamy,  Irfan  M.  (2009). Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta: PT BumI Aksara.
Moleong,  Lexy  J.  (2004). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Mulyadi, Deddy.(2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cet 1; Bandung: Alfabeta
Patton, Michael Q. (2006). Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Purwasanti, Chatarina E.  (2011). Evaluasi Hasil Pelaksanaan PKH di Desa Tegal Waru Kecamatan Mayang Tahun 2007-2010 . Universitas Jember. Rais,  Amin  M.  (1995). Kemiskinan  dan  Kesenjangan  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Aditya Media.
Anggraeni,  R.  (2013). Evaluasi  Kebijakan  Publik  (Evaluasi  Terhadap  Proses  Pengadaan Anjungan  Mandiri  Kepegawaian  Berdasarkan  Perpres  No.  54  Tahun  2010  di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).. Riant Nugroho. (2009). Public Policy Jakarta: Elex Media Komputindo.
Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi kebijakan publik . PT Raja Grafindo Persada.
Soemitro, Sutyastie dkk. (2002). Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Subarsono,  AG.  (2010). Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,Teori  dan  Aplikasi). Cet.  V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudirman,  F.  A.,  &  Rifai,  R.  (2021).  Private  Sector  Contribution  in  Achieving  the Sustainable Development Goals (SDGs) 7 in Kendari, Indonesia. International Journal of Qualitative Research, 1(1), 55 – 60.
https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.319
Sudirman,  F.  A.,  Basri,  M.,  Huda,  K.,  &  Upe,  A.  (2020).  COLLABORATIVE

## GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA
HARAPAN  (PKH)  SEBAGAI  UPAYA  PENCAPAIAN  SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). Jurnal Neo Societal , 5 (4), 381 – 394.
Sudirman,  F.  A.,  Upe,  A.,  &  La  Ode  Herman,  F.  T.  S.  (2021).  Corporate  Social Responsibility (CSR) Contribution to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)  in  Southeast  Sulawesi. Proceedings  of  the  11th  Annual  International Conference  on  Industrial  Engineering  and  Operations  Management  Singapor . Retrieved from http://www.ieomsociety.org/singapore2021/papers/616.pdf Tim  Penyusun  Pedoman  Umum  PKH.  (2007).  Pedoman  Umum  PKH  2007.
JakartaTim  Penyusun  Pedoman  Umum  PKH.  (2007).  Pedoman  Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan. Jakarta
Tim  Penyusun  Pedoman  Umum  PKH.  (2007).  Pedoman  Operasional  PKH  Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan. Jakarta
Usman,  Sunyoto.  (1998). Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahab,  Solichin  A.  (2008). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang:  UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang