## PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Oleh Hananto Widodo
Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya hananto.widodo@gmail.com
Abstract  : Amendments  to  the  1945  Constitution  have  provided  support  to  the  DPR,  including strengthening the DPR's oversight function. Article 22 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia.  The  DPR's  supervisory  function  as  a  compilatory  composer  is elaborated in Article 79 paragraphs (2) and (3) of Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative  Assembly,  the  People's  Representative  Council,  the  Regional  Representative Council and the Regional People's Representative Council (MD3). In Article 79 paragraphs (2) and (3) of MD3 Law only norms are formulated which become the object of interpellation and the  questionnaire  rights are  legislation  and  policies.  The  formulation  of Article  79  paragraphs (2)  and  (3)  does  not  explain  the  parameters  used  by  the  DPR  to  request  policies  from  the Government.  The  purpose  of  this  article  is  to  provide  parameters  for  the  use  of  interpellation rights  and  questionnaire  rights  to  government  policies.  This  type  of  research  in  this  paper  is normative  research.  With  primary  legal  material  for  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia and Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative  Council,  the  Regional  Representative  Council  and  the  Regional  People's Representative  Council  (MD3).  The  parameters  of  the  right  of  interpellation  and  the  right  of questionnaire to government policies that were born from free government authority are general principles of good governance (AAUPB).
Keywords  : Parameters,  Parliamentary  Oversight,  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia
Abstrak  : Perubahan  UUD  1945  telah  memberi  penguatan  kepada  DPR,  termasuk  penguatan fungsi pengawasan DPR. Fungsi pengawasan DPR diatur secara tegas dalam Pasal 22 A ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945.  Fungsi  pengawasan  DPR  menjadi  problematik  ketika  dielaborasikan dalam  Pasal  79  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Dalam Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU MD3 hanya dirumuskan norma  bahwa  yang  menjadi  obyek  hak  interpelasi  dan  hak  angket  adalah  pelaksanaan  undang- undang  dan  kebijakan.  Rumusan  Pasal  79  ayat  (2)  dan  (3)  tidak  menjelaskan  parameter  yang digunakan oleh DPR untuk menguji kebijakan dari Pemerintah itu.  Tujuan dari penulisan artikel ini  untuk  memberikan  parameter  dari  penggunaan  hak  interpelasi  dan  hak  angket  terhadap kebijakan  pemerintah.  Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  normatif.    Dengan bahan  hukum  primer  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  UU  No.  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Parameter hak interpelasi dan hak angket terhadap kebijakan pemerintah  yang  lahir  dari  kewenangan  bebas  pejabat  pemerintah  adalah  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
Kata kunci : Parameter, Pengawasan DPR, UUD NRI Tahun 1945

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  kajian  hukum  tata  negara terkait  dengan  fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  lebih  banyak  diarahkan  pada fungsi  legislasi  DPR  dibandingkan  fungsi lainnya. Diskursus mengenai fungsi legislasi DPR menjadi semakin kuat pasca perubahan Undang-Undang  Dasar  1945,  sebab  salah satu  perubahan  yang  paling  penting  dalam perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah  terkait  dengan  pergeseran  kekuasaan legislasi  yang  sebelumnya  berada  di  tangan Presiden  menjadi  di  tangan  DPR.  Selain fungsi  legislasi  DPR,  sebenarnya  fungsi pengawasan DPR juga tidak kalah pentingnya. Jimly Asshidiqie bahkan berpendapat bahwa fungsi pengawasan DPR justru  lebih  penting  dibandingkan  dengan fungsi legislasi.
Menurut  Jimly  Asshidiqie, 1 diseluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah  fungsi  pengawasan  daripada  fungsi legislasi.  Hal  ini  terjadi  karena  sistem hukum  di  berbagai  negara  maju  sudah dianggap  cukup  untuk  menjadi  pedoman penyelenggaraan  negara  yang  demokratis dan  sejahtera,  sehingga  tidak  banyak  lagi produk hukum baru yang diperlukan.
1 Jimly Asshidiqie , Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II , Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal 36
Masih menurut Jimly Asshidiqie, 2 secara  teoritis  fungsi-fungsi  kontrol  atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan  rakyat  dapat  pula  dibedakan; 1.Pengawasan terhadap penentuan kebijakan ( control  of  policy  making );  2.Pengawasan terhadap  pelaksanaan  kebijakan  ( control  of policy  executing );  3.Pengawasan  terhadap penganggaran  negara  ( control  of  budget implementation );  4.Pengawasan  terhadap kinerja pemerintahan ( control of government performance ); 5.Pengawasan terhadap pengangkatan  pejabat  publik  ( control  of political  appointment  of  public  officials ) dalam  bentuk  persetujuan  atau  penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.
Menurut  John  Pieris,  dalam  literature diketahui  paling  tidak  ada  tiga  macam pengawasan :
a. Pengawasan  hukum,  yaitu  suatu bentuk  pengawasan  yang  ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum yang  berlaku ( gedelilijke controle );
b. Pengawasan administratif, yaitu suatu  bentuk  pengawasan  yang
2 Ibid
bertujuan  untuk  mengukur  efisiensi kerja;
c. Pengawasan  politik,  yaitu  suatu bentuk  pengawasan  yang  digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan
(d oelmatigheidescontrole ). 3
Pengawasan  DPR  lebih  memiliki  fungsi politis  dibandingkan  fungsi  hukum.  Fungsi politis  dari  pengawasan  DPR  karena  DPR berisikan  orang-orang  yang  berasal  dari partai  politik.  Fungsi  pengawasan  politis tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pengawasan hukum. Signifikansi pengawasan  politik  lebih  pada  fungsi check and  balances DPR  terhadap  Pemerintah. Secara teoritik dalam negara yang menganut sistem  presidensiil  akan  menempatkan kekuasaan pemerintah lebih kuat dibandingkan  dengan  cabang  kekuasaan yang lain.
Dalam sistem presidensiil, semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif, eksekutif  dan  judicial  memiliki  kedudukan yang  sama,  tetapi  dari  aspek  cakupan kekuasaan,  eksekutif  memiliki  kekuasaan yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan  judicial. Legislatif  hanya  memiliki  tiga  kewenangan,
3 John Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden , Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, Hal 186
yaitu kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran.  Sementara  itu,  kekuasaan  judicial hanya mencakup kewenangan mengadili dan memvonis.  Kekuasaan  eksekutif  merupakan kekuasaan residu dari dua cabang kekuasaan yang lain.
Kekuasaan eksekutif yang bersifat residu bukan  berarti  cakupan  kekuasaan  eksekutif lebih sempit dibanding lainnya, tetapi justru kekuasaan residu ini mencakup segala hal di luar  kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan judicial. Dengan luasnya kekuasaan eksekutif ini maka potensi tindakan penyalahgunaan wewenang ( abuse of power )  lebih  besar  dilakukan  oleh  eksekutif dibanding dengan cabang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif harus mendapat pembatasan secara konstitusional agar kekuaasan yang dimilikinya tidak berubah menjadi kekuasaan yang tanpa batas.
Paling  tidak  ada  dua  pembatasan  yang dapat  dikenakan  pada  Pemerintah.  Pertama adalah pembatasan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua adalah  pembatasan  terhadap  pelaksanaan kewenangan. Pembatasan kewenangan pemerintah  melalui  perundang-undangan mengandung pengertian bahwa semua tindak  pemerintah  harus  didasarkan  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Sementara itu, dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, pemerintah berpotensi  melakukan  pelanggaran  hukum. Oleh  karena  itu  terhadap  pelaksanaan kewenangan  pemerintah  ini  harus  mendapat pengawasan.  Pengawasan  ini  dapat  berupa pengawasan hukum dan pengawasan politik.
Negara yang mendasarkan pemerintahannya  berdasarkan  hukum,  baik itu  negara  hukum  dengan  tipe Rechstaat maupun  negara  hukum  dengan  tipe Rule  Of Law selalu  memberi  ruang  bagi  masyarakat untuk  mempermasalahkan  secara  hukum setiap  keputusan  pemerintah  yang  dianggap merugikan  dirinya  melalui  pengadilan. Penyelesaian  keputusan  pemerintah  melalui pengadilan  akan  berujung  pada  sah  atau tidak  sahnya  suatu  keputusan.  Jika  putusan pengadilan  menyatakan  bahwa  keputusan pemerintah  itu  tidak  sah  maka  akibat hukumnya  keputusan  pemerintah  itu  tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
Negara  yang  menitikberatkan  bukan hanya  pada  pemerintahan  menurut  hukum (nomokrasi),  tapi  juga  pada  pemerintahan oleh  rakyat  (demokrasi)  maka  model pengawasannya  tidak  hanya  dilakukan pengadilan,  tetapi  juga  melalui  DPR.  Oleh karena  itu,  tolok  ukur  dari  negara  yang demokratis  tidak  hanya  dilihat  pada  proses pemilihan wakil-wakil rakyat melalui
pemilihan  umum,  tetapi  juga  akan  dilihat pada  pelaksanaan  fungsi  dari  lembaga perwakilan  rakyat  yang  anggotanya  telah dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Salah  satu pelaksanaan  fungsi  DPR  yang  paling signifikan  adalah  fungsi  pengawasan.  Jika DPR mampu memaksimalkan fungsi pengawasannya  terhadap  setiap  kinerja pemerintah,  maka  DPR  dianggap  telah melaksanakan asas kedaulatan rakyat melalui fungsi pengawasannya.
UUD  1945  hasil  perubahan  telah memberikan  penguatan  terhadap  fungsi pengawasan  DPR.  Pasal  20  A  ayat  (2) menyatakan  “      Dalam    melaksanakan fungsinya,  selain  hak  yang  diatur   dalam pasal-pasal    lain    Undang-Undang    Dasar ini,        Dewan    Perwakilan    Rakyat mempunyai    hak    interpelasi,    hak  angket, dan  hak  menyatakan  pendapat.”  Pengaturan terhadap  fungsi  pengawasan  DPR  sebelum perubahan  UUD  1945  hanya  diatur  dalam Penjelasan.  Fungsi  pengawasan  DPR  dalam Penjelasan  UUD  1945  juga  tidak  diatur secara spesifik, jenis pengawasan dari DPR.
Pengaturan  secara  spesifik  mengenai fungsi pengawasan DPR sebelum perubahan UUD  1945  diatur  dalam  UU  Susunan  dan Kedudukan  (Susduk)  MPR,  DPR  dan DPRD. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan fungsinya
sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai hak :
a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
b. Meminta keterangan (interpelasi);
c. Mengadakan penyelidikan (angket).
Pengaturan  secara  konstitusional,  fungsi pengawasan  DPR  dalam  perubahan  UUD 1945  merupakan  kemajuan  yang  signifikan. Pengaturan  fungsi  DPR  dalam  Pasal  dalam UUD  1945  merupakan  kemajuan  yang signifikan  karena  pengaturan  dalam  Pasal UUD  1945  memiliki  kekuatan  mengikat. Berbeda dengan pengaturan dalam Penjelasan  UUD  1945  tidak  memiliki  daya ikat  secara  yuridis,  sebab  Penjelasan  bukan merupakan norma hukum. Namun demikian, dalam  praktik  ketatanegaraan  sebelum perubahan UUD 1945 Penjelasan UUD 1945 sudah  terlanjur  dimaknai  sebagai  dasar hukum. 4
Pengaturan secara tegas fungsi pengawasan  DPR,  seperti  hak  interpelasi, hak  angket  dan  hak  menyatakan  pendapat dalam  UUD  1945  hasil  perubahan  tetap menyisakan masalah. Pengaturan hak interpelasi,  hak  angket  dan  hak  menyatakan pendapat terkesan hanya sekedar pengakuan terhadap  eksistensi  fungsi  pengawasan  yang
4 Hananto Widodo, Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , Jurnal Rechtsvinding, Volume. 1 No. 3, 2012. Hal. 425
dimiliki  oleh  DPR.  Secara  teoritik,  fungsi utama  dari  DPR  adalah  melakukan check and balances terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi ketidakjelasan pengaturan fungsi pengawasan DPR, baik hak interpelasi,  hak  angket  dan  hak  menyatakan pendapat  tetap  merupakan  problematik  dari aspek ketatanegaraan.
Pasal 79 UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis  Permusyaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (MD3) memang telah mengelaborasi pengaturan  dari  Pasal  22  A  ayat  (2)  UUD NRI Tahun 1945, namun  elaborasi  terhadap Pasal  22  A  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 tetap menyisakan masalah berupa kekaburan norma.  Pasal  79  ayat  (2)  UU  MD3 menyatakan  “hak  interpelasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  adalah  hak DPR  untuk  meminta  keterangan  kepada Pemerintah  mengenai  kebijakan  Pemerintah yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak luas  pada  kehidupan  berbangsa,  dan bernegara.  Sementara  itu,  hak  angket  DPR diatur  dalam  Pasal  79  ayat  (3)  yang menyatakan  “Hak  angket  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap  pelaksanaan  suatu  undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang
Hananto Widodo, Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Problematik  utama  fungsi  pengawasan DPR,  baik  itu  hak  interpelasi  maupun  hak angket  terletak  pada  parameter  dari  DPR untuk  menilai  kebijakan  pemerintahan  yang menjadi  sasaran  hak  interpelasi  dan  hak angket.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah untuk  menganalisis  sekaligus  memberi solusi terkait parameter yang dapat digunakan  DPR  dalam  melakukan  hak interpelasi dan hak angket terhadap kebijakan pemerintah.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer  yang  terdiri  dari  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (UU  MD3),  bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  literatur-literatur  yang
terkait  dengan  bahasan  penelitian.  Teknik analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  preskriptif  analitik. Preskriptif analitik digunakan untuk menganalisis masalah dengan menggunakan interpretasi  hukum,  konsep-konsep  hukum, nilai-nilai hukum dan norma-norma hukum.

## PEMBAHASAN

## Parameter  Pengawasan  DPR  Terhadap Kebijakan Pemerintah
Sebagaimana diketahui bahwa obyek sasaran  dari  hak  interpelasi  dan  hak  angket adalah  pelaksanaan  undang-undang  dan kebijakan  Pemerintah  yang  strategis  dan memberi dampak yang luas bagi masyarakat. Jika pelaksanaan terhadap suatu undang-undang maka Panitia Khusus (Pansus)  Interpelasi  Dan  Panitia  Khusus (Pansus)  Angket  bisa  langsung  mencari pasal-pasal  dari  undang-undang  manakah yang  telah  dilanggar  oleh  Pemerintah. Pansus  Interpelasi  dan  Pansus  Angket berperan  seperti  layaknya  penegak  hukum untuk  mencari  pasal-pasal  yang  telah dilanggar oleh Pemerintah.
Berbeda dengan pelanggaran terhadap  suatu  undang-undang  yang  diduga dilakukan  oleh  Pemerintah  maka  dalam menentukan  suatu  kebijakan  Pemerintah yang dianggap bertentangan dengan
peraturan  perundang-undangan  bukan  hal yang  mudah.  Seperti  kebijakan  Pemerintah dalam  menaikkan  harga  BBM  merupakan suatu  kebijakan  dari  Pemerintah  yang  sulit jika  diukur  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Seringkali  alasan  Pemerintah dalam menaikkan harga BBM dilatarbelakangi  oleh  harga  minyak  dunia yang  terus  naik  sehingga  mau  tidak  mau untuk  menyelamatkan  APBN,  Pemerintah harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM.
Kebijakan  Pemerintah  tidak  selalu hanya didasarkan pada peraturan perundang- undangan  saja  tetapi  juga  didasarkan  pada kewenangan  bebas  yang  melekat  padanya. Jika  kebijakan  Pemerintah  itu  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  maka tolok  ukur  untuk  menilai  keabsahan  dari kebijakan  Pemerintah  adalah  peraturan perundang-undangan. Namun jika kebijakan Pemerintah itu didasarkan pada kewenangan bebas  maka  tolok  ukurnya  bukan  peraturan perundang-undangan  tetapi  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
Pada  mulanya,  AAUPB  sebagai pembatasan penggunaan wewenang
pemerintah ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan  UU  dalam  mengikuti perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat. 5 Ketidakmampuan  UU  dalam memenuhi  hukum  masyarakat  ini  berakibat pada seringnya penyelenggara negara bertindak tanpa didasari oleh UU. 6 Penggunaan
AAUPB dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  didasarkan pada  prinsip  bahwa  dalam  negara  hukum demokratis tidak ada kekuasaan negara yang bebas tanpa batas. 7 Kekuasaan negara tidak saja tunduk  pada hukum tertulis,  tetapi  juga harus tunduk pada tidak tertulis berupa asas- asas hukum.
Unsur-unsur  AAUPB  pertama  kali dimasukkan dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU  tersebut  menyatakan  bahwa  keputusan tata  usaha  negara  dapat  digugat  jika  dalam keputusan  tersebut  terdapat  penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. 8
Namun  demikian,  pengaturan  mengenai AAUPB  sebagai  alasan  untuk  menggugat suatu  keputusan  tata  usaha  negara  dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU tersebut diatur secara terbatas. Asas penyalahgunaan wewenang  dan  asas  tidak  boleh  melakukan
5 Ach. Rubaie, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi , Laksbang, Surabaya, 2017, Hal 323
6 Ibid 7 Ibid , Hal 324
8 Philipus M Hadjon, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Himpunan Makalah Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 115-116
tindakan yang
sewenang-wenang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  53  ayat  (2) dan  (3)  UU  PTUN  merupakan  bagian  dari AUPB.
AAUPB mulai diatur secara tegas dalam UU  No.  9  tahun  2004  tentang  perubahan terhadap  UU  No.  5  Tahun  1986.  Alasan untuk  menggugat  keputusan  tata  usaha negara dalam Pasal 53 ayat (2) diubah bukan hanya  karena  keputusan  tata  usaha  negara yang  bertentangan  dengan  asas  tidak  boleh menyalahgunakan wewenang, tetapi menjadi jika  keputusan  tata  usaha  negara  yang bertentangan  dengan  AAUPB.  Oleh  karena itu  alasan  menggugat  suatu  keputusan  tata usaha  negara  yang  bertentangan  dengan AAUPB tidak hanya terbatas pada keputusan  yang  bertentangan  dengan  asas tidak  boleh  menyalahgunakan  wewenang dan asas tidak boleh sewenang-wenang.
AAUPB  mulai  mendapat  kepastian hukum  ketika  UU  No.  30  Tahun  2014 diundangkan.  Dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UU No.  30  Tahun  2014  diatur  mengenai AAUPB.  Pasal  10  ayat  (1)  UU  No.  30 Tahun  2014  menyatakan  bahwa  AAUPB meliputi :
1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan wewenang;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum;
8. Pelayanan yang baik.
Menurut  Sudarsono,  penyebutan  asas- asas  di  dalam  norma  hukum  positif,  di  satu sisi  memiliki  nilai  positif,  yaitu  adanya kepastian  hukum  dalam  penerapan  asas, tetapi  di  sisi  lain  dapat  mempersempit macam  asas  itu  sendiri. 9 Asas-asas  hukum dan  norma  hukum  memiliki  karakter  yang berbeda.  Perbedaan  antara  karakter  asas hukum  dan  karakter  norma  hukum  adalah sebagai berikut :
1) Asas-asas  hukum  bersifat  umum (abstrak),  sedangkan  norma  hukum bersifat khusus (konkret);
2) Asas-asas  hukum  memiliki  wilayah terapan  yang  lebih  luas  daripada norma hukum;
3) Asas-asas  hukum  memiliki  daya kerja tidak langsung dalam penemuan hukum, karena ia bukanlah  aturan  hukum.  Sedangkan norma hukum langsung dapat diterapkan  karena  ia  memiliki  isi yang lebih konkret;
9 Sudarsono, Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disampaikan Pada Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya, Malang, 26 Maret 2008, Hal 24
4) Asas-asas hukum memiliki kedudukan (posisi) yang
berdampingan satu dengan yang lain, sehingga tidak saling menyingkirkan. Sedangkan  norma  hukum  saling berdesakan atau saling menyingkirkan.  Asas-asas  hukum berada  sebagai  dasar  sistem  hukum, ia  berada  di  luar  sistem  hukum  akan tetapi  berpengaruh  terhadap  sistem hukum. 10
Secara  teoritik,  asas  hukum  dapat dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  asas hukum  yang  bersifat  tunggal  dan  asas hukum  yang  terdiri  dari  banyak  asas.  Salah satu  asas  hukum  yang  bersifat  tunggal adalah  asas  legalitas.  Asas  legalitas  disebut sebagai  asas  tunggal  karena  asas  legalitas tidak  diperlukan  rincian  berupa  asas-asas yang  menjadi  turunannya.  Sementara  itu, asas  hukum  yang  terdiri  dari  banyak  asas merupakan  asas  hukum  yang  diperlukan rincian  berupa  asas-asas  yang  menjadi turunannya.
Asas  hukum  yang  terdiri  dari  banyak asas ini dapat dibagi menjadi dua, yakni asas hukum  yang  bersifat  tetap  dan  asas  hukum yang  bersifat  terbuka.  Asas  hukum  yang bersifat  tetap  adalah  asas  hukum  yang  tidak bisa  lagi  bertambah  unsur-unsurnya  atau
10 Ibid , Hal 25
tidak  bisa  lagi  bertambah  komponennya. Asas  hukum  yang  bersifat  tetap  itu  antara lain  asas  preferensi.  Asas  preferensi  terdiri atas  tiga  asas,  yaitu  asas lex  superior derogat  legi  inferior , lex  specialist  derogat legi generalis dan asas lex posterior derogat legi priori .
Asas  hukum  yang  bersifat  terbuka merupakan  asas  hukum  yang  terdiri  dari beberapa  asas  yang  menjadi  turunannya. Asas  hukum  ini  terdiri  dari  beberapa  asas hukum  tetapi  jumlah  asas  hukum  yang menjadi  turunannya  tidak  bersifat  tetap. Jumlah  dari  asas  hukum  yang  menjadi turunan  dari  asas  hukum  induknya  ini  bisa bertambah  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat.
Menurut  Abdul  Latif,    asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  merupakan  konsep yang  terbuka  ( open  begrip )  oleh  karenanya asas  tersebut  berkembang  dan  disesuaikan dengan ruang dan waktu di mana konsep itu berada. 11 Oleh karena itu meskipun AAUPB telah  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014 tetapi  bukan  dalam  artian  bahwa  AAUPB yang  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014 adalah  limitatif.  Pasal  10  ayat  (2)  juga menegaskan  bahwa  AAUPB  yang  diatur  di luar  UU  No.  30  Tahun  2014  diakui
11 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi , Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hal 25
sepanjang  dituangkan  dalam  putusan  hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Philipus  M  Hadjon  bahkan  punya pendapat  yang cukup ekstrim terkait dengan perumusan  suatu  asas  dalam  UU.  Menurut Philipus M Hadjon, pada dasarnya UU berisi norma.  Hakikat  dari  asas  adalah  meta norma.  Oleh  karena  itu  asas  tidak  bisa dirumuskan  dalam  UU  karena  hakikat  asas adalah  meta  norma.  Kalaupun  dirumuskan dalam UU, maka tidak boleh dirinci. Dengan demikian,  jika  ada  pengaturan  mengenai AAUPB cukup disebutkan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” saja tanpa ada  rincian  asas-asas  tersebut. 12 Meskipun ada  penyebutan  rinci  AAUPB  dalam  UU Adpem,  tetapi  UU  Adpem  tidak  membatasi AAUPB  hanya  yang  disebut  dalam  UU Adpem.
Pada  awal  kemunculannya,  AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan  pemerintah,  yaitu  sebagai  dasar penilaian  dalam  peradilan  dan  upaya administrasi,  di  samping  sebagai  norma hukum tidak tertulis bagi tindak pemerintahan.
12 Philipus M Hadjon Dalam Arief Siddharta, Analisis Terhadap UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal 281-282
Menurut SF. Marbun, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :
1. Bagi pejabat administrasi, bermanfaat  sebagai  pedoman  dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan  yang  bersifat sumir, samar atau tidak jelas.
2. Bagi  masyarakat  sebagai  pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan  sebagai  dasar  gugatan sebagaimana  dimaksud  dalam  UU Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bagi Hakim PTUN, dapat dipergunakan  sebagai  alat  menguji dan  membatalkan  keputusan  yang dikeluarkan  badan  atau  pejabat administrasi.
4. Kecuali  itu,  AAUPB  tersebut  juga berguna  bagi  badan  legislatif  dalam merancang suatu undang-undang. 13
Berdasarkan  perkembangan  yang  terjadi dalam dunia peraturan perundang-undangan, penulis berpendapat bahwa AAUPB sebagai pedoman  bagi  badan  legislatif  dalam merancang  suatu  undang-undang  bukan merupakan hal yang utama lagi, sebab badan legislatif  dalam  merancang  suatu  undang-
13 Agustin Widjiastuti , Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggara Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN , Jurnal Perspektif, Volume 22 No. 2 Tahun 2017 Edisi Mei, Hal. 98-99
undang  telah  memiliki  asas-asas  hukum tersendiri  dalam  melakukan  perancangan terhadap  suatu  undang-undang,  yaitu  asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  5  UU  No.12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan adalah sebagai berikut :
1.  Asas Kejelasan Tujuan; 2.  Asas  Kelembagaan  atau  Pejabat Pembentuk Yang Tepat;
3.  Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan; 4.  Asas Dapat Dilaksanakan; 5.  Asas Kedayagunaan Dan
Kehasilgunaan;
6.  Asas Kejelasan Rumusan;
7.  Asas Keterbukaan.
Dalam  hukum  acara,  baik  itu  hukum acara  pidana,  perdata  maupun  tata  usaha negara,  hakim  dapat  melakukan  penemuan hukum  ( rechstvinding )  dengan  alasan  ada kekosongan hukum. Dalam hukum administrasi dan hukum  tata negara, pejabat publik  dan  DPR  ketika  melakukan  fungsi pengawasannya  dapat  juga  melakukan penemuan hukum jika asas hukum yang ada dalam UU tidak lengkap. Dengan demikian, fungsi  lainnya  dari  AUPB  bagi  Pansus
Angket  DPR  dan  Pansus  Interpelasi  DPR sebagai  dasar  dalam  menilai  kebijakan Pemerintah  yang  diduga  kuat  membawa dampak  yang  cukup  luas  di  masyarakat. Selain  itu  pejabat  publik  dapat  menemukan satu atau beberapa asas dalam AUPB di luar yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014.
Kewenangan  dari  Pansus  Angket untuk  menggunakan  AAUPB  sebagai  dasar dalam  menilai  suatu  kebijakan  Pemerintah dapat  dilihat  pada  pengertian  hak  angket sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  79  ayat  (3) UU  MD3  bahwa  hak  angket  itu  untuk menyelidiki  pelaksanaan  UU  dan  kebijakan Pemerintah  yang  penting,  strategis  dan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu Pansus Angket tidak hanya untuk menyelidiki atau menilai pelaksanaan undang-undang dari Pemerintah yang didasarkan  pada  kewenangan  terikat,  tetapi juga  untuk  menilai  kebijakan  Pemerintah yang didasarkan pada kewenangan bebas.
Panitia  Angket  juga  bisa  melakukan penemuan  terhadap  AAUPB  di  luar  yang diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014. Apalagi  jika  Pansus  Angket  bermaksud untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap kebijakan  Pemerintah  yang  diduga  kuat memenuhi  syarat  untuk  disebut  sebagai tindak  pidana  korupsi.  Namun  demikian,
Hananto Widodo, Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak  tertutup  kemungkinan  Pansus  Angket menggunakan  AAUPB  untuk  melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang  diduga  bertentangan  dengan  AAUPB tetapi bukan merupakan tindak pidana
Penyelidikan  atau  penilaian  terhadap suatu  pelaksanaan UU didasarkan pada asas legalitas.  Oleh  karena  itu  tolok  ukur  dalam melakukan  penilaian  terhadap  pelaksanaan dari  suatu  UU  adalah  dengan  UU.  Dengan demikian, penilaian atau penyelidikan terhadap  pelaksanaan  UU  oleh  Pemerintah yang diduga bertentangan dengan UU adalah agar  tercapai  pemerintahan  yang  didasarkan pada UU ( wetmatigheid van bestuur ).
Berbeda dengan penilaian atau penyelidikan  terhadap  suatu  pelaksanaan UU  yang  diduga  bertentangan  peraturan perundang-undangan yang hanya mendasarkan
penilaiannya atau penyelidikannya pada asas legalitas, penilaian  atau  penyelidikan  terhadap  suatu kebijakan yang didasarkan pada kewenangan  bebas  sulit  jika  hanya  diukur dengan  menggunakan  parameter  peraturan perundang-undangan. Penggunaan kewenangan  bebas  bukan  dalam  artian pejabat dalam mengeluarkan suatu kebijakan tidak  ada  dasar  hukumnya  dalam  peraturan perundang-undangan. Pejabat dalam menggunakan kewenangannya tetap
didasarkan pada peraturan perundang- undangan,  tetapi  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  bagi  pejabat pemerintah  dalam  mengeluarkan  suatu kebijakan memberi keleluasaan bagi pejabat untuk melakukan interpretasi terhadap suatu norma  yang  kabur  atau  untuk  melakukan kebebasan dalam bertindak.
Kewenangan bebas pejabat untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan,  karena  UU  sulit  untuk  menilai aspek realitas dalam masyarakat yang begitu kompleks yang tidak mungkin bisa diakomodasi  secara  keseluruhan  dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,  penyelidikan  atau  penilaian  terhadap suatu  kebijakan  yang  didasarkan  pada kewenangan  bebas  tidak  bisa  jika  hanya didasarkan pada peraturan perundang- undangan, tetapi juga harus didasarkan pada AAUPB. Tujuan penilaian atau penyelidikan dengan  menggunakan  AAUPB  terhadap kebijakan  pemerintah  yang  didasarkan  pada kewenangan  bebas  pejabat  pemerintah adalah  bukan  hanya  untuk  mencapai pemerintahan berdasarkan UU ( wetmatigheid  van  bestuur ),  tetapi  juga pemerintahan berdasarkan hukum ( rechtmatigheid van bestuur ).
Rechmatigheid van bestuur mengandung pengertian  yang  lebih  luas  di  bandingkan wetmatigheid  van  bestuur . Wetmatigheid van bestuur hanya mendasarkan pemerintahan pada hukum tertulis, sedangkan rechmatigheid van bestuur mendasarkan  pemerintahan  pada  spectrum yang  lebih  luas  dibandingkan wetmaigheid van  bestuur . Rechmtaigheid  van  bestuur juga  mendasarkan  pada  asas-asas  hukum lainnya dan etika pejabat. Dengan demikian, parameter pengujian terhadap rechmatigheid van  bestuur juga  didasarkan  pada  di  luar peraturan perundang-undangan.
Pergeseran dari wetmatigheid van bestuur menjadi rechtmatigheid van bestuur , karena pembuat UU tidak mungkin mengatur  segala  hak,  kewajiban  dan kepentingan secara lengkap dalam UU.  Atas dasar  tuntutan  yang  demikian  itu,  asas legalitas  yang  dulunya  hanya  dipahami sebagai wetmatigheid van bestuur kemudian dipahami sebagai rechmatigheid van bestuur . 14
AAUPB  merupakan  pedoman  bagi pejabat  administrasi  agar  tercapai  sebagai pemerintahan yang mendasarkan pada hukum ( rechtmatigheid van bestuur ).
Menurut  S.F.  Marbun,  AAUPB  disebut
14 Moh. Fadli, Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia , (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2012), hlm 103
sebagai  asas,  karena  AAUPB  tersebut mengandung  dua  unsur  penting,  yakni, pertama asas tersebut mengandung asas-asas yang bersifat etis normatif. Kedua, asas-asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. 15
Etika  sebagai  moralitas  fokusnya  adalah hukum, sedangkan moral pemerintah fokusnya  pada  karakter  dan  sifat-sifat pejabat  administrasi  secara  individual  yang tidak  terdapat  di  dalam  peraturan-peraturan hukum. 16 Oleh  karena  itu,  AAUPB  bukan merupakan  kecenderungan  etis  dan  bukan pula merupakan kecenderungan moral pemerintahan umum, tetapi sebaliknya dapat ditegaskan  bahwa  AAUPB  adalah  bagian dari  hukum  karena  arahannya  ditujukan kepada  sikap  lahir  pejabat  administrasi negara  dengan  disertai  adanya  beban  hak dan  kewajiban  yang  bersifat  memaksa  dan sanksi  yang  tegas  serta  konkrit  bagi  yang melanggarnya. 17
AAUPB  sebagai  asas  yang  bersifat normatif  dapat  menjadi  batu  uji  terhadap tindakan Presiden yang dianggap melakukan perbuatan  tercela.  Frasa  “perbuatan  tercela” dalam  rumusan  Pasal  7A  hingga  kini  oleh para pakar hukum tata negara masih bersifat
15 S.F. Marbun, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak , FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hal. 6 16 Ibid
17 Ibid , Hal. 10
debatable  karena  sifatnya  yang  multi  tafsir. Suatu  rumusan  norma  yang  multi  tafsir dapat berpotensi pada ketidakpastian hukum.
Rumusan Pasal 7A,
frasa “pengkhianatan terhadap negara”, “korupsi”, “penyuapan”, “tindak pidana berat lainnya”, juga  merupakan  norma  yang  bersifat abstrak. Namun demikian, frasa-frasa tersebut  telah  diatur  secara  lebih  konkrit dalam  UU.  Oleh  karena  itu,  jika  Presiden diduga  melakukan  pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan  dan  tindak pidana  berat  lainnya,  maka  DPR  dalam melakukan  penyelidikan  dapat  langsung merujuk  pada  KUHP  dan  UU  yang mengatur tentang tindak pidana lainnya.
Rumusan  frasa  “apabila  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dianggap  tidak memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden,”  bisa  dibuktikan  dengan merujuk  pada  persyaratan  sebagai  Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Berbeda dengan  frasa  pelanggaran  hukum  pidana oleh Presiden dan/atau  Wakil Presiden serta frasa  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang dapat  dirujuk  pengertiannya  dalam  UU, maka frasa “perbuatan tercela”, yang diduga dilakukan  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil
Presiden  tidak  ada  satu  pun  UU  yang  dapat dijadikan  rujukan  pengertiannya.  Oleh karena  itu,  dalam  menentukan  seorang Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga melakukan  perbuatan  tercela,  maka  AUPB bisa digunakan sebagai tolok ukurnya.
Berdasarkan aspek hukum administrasi,  perilaku  buruk  dari  seorang pejabat publik terkait dengan maladministrasi. Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI menyatakan :
“Maladministrasi  adalah  perilaku  atau perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang,  menggunakan  wewenang  untuk tujuan  lain  dari  yang  menjadi  wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban  hukum  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara  Negara  dan  Pemerintahan, termasuk  perseorangan  yang  membantu pemerintah  memberikan  pelayanan  publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau  immateriil  bagi  masyarakat  dan orang perorangan.”
Berdasarkan  pengertian  maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3  UU  Ombudsman  RI  di  atas,  maka pengertian  maladministrasi  tidak  hanya sebatas  pada  buruknya  pelayanan  publik, tetapi  lebih  luas  daripada  sekedar  buruknya
pelayanan  publik.  Maladministrasi  sebagai sesuatu yang memiliki makna yang luas dan mencakup antara lain :
a.  Kesalahan  dalam  bertindak  atau melayani;
b.  Mengabaikan  prosedur  atau  hukum yang berlaku;
c.  Kesalahan dalam memberikan informasi;
d.  Pencatatan yang tidak memadai; e.  Kesalahan dalam penyelidikan;
f.  Kesalahan dalam menjawab;
g.  Pernyataan  yang  menyesatkan  atau tidak akurat;
h.  Kurangnya penghubung; i.  Kurangnya konsultasi; j.  Ingkar janji. 18
Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945  menyatakan  “Presiden  Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”  Dari  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  di  atas,  maka kekuasaan atau kewenangan Presiden bersumber  pada  UUD,  sehingga  Presiden memiliki  kewenangan  yang  paling  tinggi dibandingkan  pejabat  pemerintahan  lainnya. Karena kewenangan Presiden yang langsung bersumber  pada  UUD,  maka  Presiden
18 Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Hukum Kepegawaian , UII Press, Yogyakarta, 2018,  Hal. 141-142
merupakan penanggungjawab tertinggi dalam  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan. Sebagai  pejabat  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan, maka Presiden juga berpotensi untuk melakukan tindakan maladministrasi. Dengan demikian, tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Presiden dapat dikategorikan sebagai perbuatan  tercela,  tetapi  kategori  perbuatan tercela  yang  dilakukan  oleh  Presiden  tidak hanya sekedar maladministrasi.
Menurut  Firmansyah,  ada  empat  hal yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan tercela  oleh  Presiden.  Yaitu,  perbuatan tercela terkait dengan jabatan, tidak memenuhi  kewajiban  konstitusi,  perbuatan yang  melanggar  norma  yang  hidup  di masyarakat, dan melanggar sumpah jabatan. 19 Maladministrasi  merupakan perbuatan  tercela  terkait  dengan  jabatan. Dengan  demikian,  maladministrasi  hanya merupakan  bagian  dari  kategori  perbuatan tercela  yang  dilakukan  oleh  Presiden.  Oleh karena itu, AAUPB sebagai tolok ukur untuk menilai  dugaan  perbuatan  tercela  hanya sebatas  pada  dugaan  maladministrasi  yang dilakukan oleh Presiden.
19 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8394/defini si-perbuatan-tercela-sebaiknya-dalam-pasal-tersendiri, diunduh tanggal 27 Januari 2019
Luasnya  kategori  dugaan  perbuatan tercela  yang  dilakukan  oleh  Presiden membuat penafsiran terhadap dugaan perbuatan  tercela  yang  dilakukan  oleh Presiden  menjadi  lebih  luas.    Perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden memang merupakan  norma  kabur (vage  normen ).
Kesulitan  terhadap  tafsir  frasa  “perbuatan tercela”  ini  antara  lain  karena  belum  ada praktik  hak  angket  DPR  terhadap  Presiden yang  diduga  melakukan  perbuatan  tercela. Namun  demikian,  tetap  harus  ditetapkan suatu  tolok  ukur  bahwa  seorang  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  melakukan perbuatan tercela.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  79  ayat (3) UU MD3, hak angket dilakukan jika ada pelaksanaan  UU  dan/  atau  kebijakan Pemerintah  diduga  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, kebijakan Pemerintah  bisa  lahir  dari  kewenangan bebas karena adanya norma yang kabur atau yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak. Peraturan perundangan sulit untuk dijadikan parameter  untuk  menilai  suatu  kebijakan yang  didasarkan  pada  kewenangan  bebas pejabat  pemerintah.  Oleh  karena  itu, seharusnya  rumusan  Pasal  79  ayat  (3)  UU MD3  hak  angket  dilakukan  jika  ada
pelaksanaan  UU/atau  kebijakan  Pemerintah diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik.  Kemudian dalam  Penjelasan  Pasal  79  ayat  (3)  itu dirumuskan frasa “yang dimaksud asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  adalah  asas- asas  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU No.30 Tahun 2014.
DPR  merupakan  lembaga  politik, sehingga  setiap  pertimbangan  utamanya dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap dugaan  perbuatan  tercela  oleh  Presiden dan/atau
Wakil
Presiden selalu menggunakan pertimbangan politik.
Pertimbangan  politik  dapat  mengarah  pada tindakan  yang  tanpa  batas,  karena  tidak  ada ukuran  yang  jelas  bagi  DPR  dalam melakukan tindakan politik, kecuali kepentingan  politik  dari  faksi-faksi  yang berkepentingan  di  DPR.  Penggunaan  hak angket  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan kedaulatan  rakyat.  Paham  kedaulatan  rakyat atau demokrasi harus sejalan dengan  paham negara  hukum  atau  nomokrasi.  Dengan demikian, setiap pelaksanaan asas demokrasi,  seperti  penggunaan  hak  angket DPR  harus  dijalankan  berdasarkan  norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.
Apabila Pansus Angket DPR menyimpulkan telah terjadi dugaan
perbuatan  tercela  yang  dilakukan  oleh Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, maka DPR  bisa  menindaklanjuti  dengan  hak menyatakan  pendapat.  Hasil  dari  hak menyatakan pendapat ini akan diserahkan ke MK  untuk  diperiksa,  diadili  serta  diputus. MK  dapat  menggunakan  AAUPB  sebagai batu  uji  dalam  melakukan  pengujian terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden yang diduga melakukan perbuatan tercela.
AAUPB  juga  bisa  digunakan  untuk menilai  seorang  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  korupsi.  Pelanggaran  AAUPB  yang sering  dilakukan  oleh  pejabat  publik  terkait dengan  tindak  pidana  korupsi  adalah  asas dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Unsur menyalahgunakan kewenangan  dalam  tindak  pidana  korupsi merupakan spesies delict dari unsur melawan  hukum  sebagai genus  delict akan selalu  berkaitan  dengan  jabatan  publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. 20
Menurut  S.F.  Marbun,  beberapa faktor  penyebab  korupsi  pada  masa  Orde Baru,  karena  politik  hukum  Orde  Baru sangat banyak memberikan wewenang bebas
20 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam … op.cit ., Hal. 41
kepada  pemerintah  ( vrij  bestuur ),  untuk mengatur  berbagai  hal  melalui  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang- undang ( delegating proviso ) dan memberikan wewenang melakukan interpretasi terhadap peraturan pelaksanaannya. 21 Akibatnya, pejabat administrasi  negara dengan bebas dan tanpa batas menggunakan wewenang bebas tersebut,  sehingga  menimbulkan  berbagai penyakit  kronis,  seperti  korupsi,  kolusi  dan nepotisme yang dapat melemahkan berbagai sendi  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 22
Kewenangan  bebas  yang  begitu banyak diberikan kepada pejabat administrasi  negara  berakibat  pada  tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Pejabat administrasi negara tidak lagi  dapat  membedakan  antara  kepentingan dinas  dan  kepentingan  pribadi.  Akhirnya pejabat  administrasi  negara  rentan  terhadap berbagai tindakan pelanggaran hukum pidana, seperti suap dan korupsi. 23
Indriyanto  Seno  Adji,  memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam  kaitannya  dengan  “detournement  de
21 S.F.Marbun, Pembentukan dan Pemberlakuan AAUPL Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Rangka Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih di Indonesia , Jurnal Hukum,  No. 18 VOL.8-2001, hlm 61 22 Ibid
23 Ibid , Hal. 61-62
pouvoir”  dengan  “Freies  Ermessen”  dalam tiga wujud sebagai berikut :
1. Penyalahgunaan  kewenangan  untuk melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan  pribadi,  kelompok  atau golongan.
2. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah benar diajukan untuk
kepentingan umum, tetapi
menyimpang dari tujuan apa kewenangan  tersebut  diberikan  oleh undang-undang atau peraturan- peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan  prosedur  lain  agar terlaksana. 24
Inti  dari  pengertian  penyalahgunaan kewenangan  seperti  yang  diuraikan  di  atas adalah bahwa pejabat publik telah menggunakan  kewenangannya  tidak  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Penyalahgunaan kewenangan itu tidak mesti
24 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam …., op.cit ., hlm 30
sama  dengan  korupsi.  Dalam  korupsi  harus memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  dan  merugikan  keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan adalah cara  dari  pejabat  publik  dalam  melakukan suatu tindak pidana korupsi.
Penyebab  lainnya  yang  menyebabkan seorang  pejabat  publik  melakukan  tindak pidana  korupsi  seperti  kekurang  hati-hatian atau  penyebab  lainnya.  Oleh  karena  itu AAUPB  akan  terus  bisa  berkembang  dalam praktek  pemerintahan.  AAUPB  tidak  bisa dibatasi oleh suatu norma peraturan perundang-undangan  karena  AAUPB  bukan norma hukum tetapi  asas hukum.
AAUPB  sebagai  tolok  ukur  yang  bisa digunakan  oleh  Pansus  Angket  juga  akan sangat  penting  jika  digunakan  untuk melakukan  penyelidikan  terhadap  dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan  pelanggaran  hukum  berupa tindak  pidana  korupsi,  suap,  tindak  pidana berat lainnya dan perbuatan tercela sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  A UUD  NRI  Tahun  1945.  Dalam  konteks pelanggaran hukum pidana, Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  dijerat dengan  Pasal  7A  UUD  NRI  Tahun  1945 meskipun yang melakukan adalah bukan dia tetapi bawahannya seperti Menteri.
Berdasarkan  teori  hukum  administrasi, kewenangan  pejabat  publik  dapat  diperoleh dengan  cara  pelimpahan,  yaitu  delegasi  dan mandat.  Delegasi  merupakan  peralihan wewenang  dari  pejabat  publik  kepada pejabat  lainnya  dan  tanggungjawab  juga beralih  kepada  pejabat  yang  menerima wewenang  tersebut.  Sementara  itu  mandat merupakan peralihan wewenang dari pejabat publik  kepada  pejabat lainnya  tetapi tanggungjawab tetap pada pemberi wewenang. Tidak adanya peralihan tanggungjawab  kepada  penerima  mandat karena  dalam  mandat,  pelaku  mandat  hanya melaksanakan  perintah  dari  pejabat  atasan, sehingga tanggungjawab tetap pada pemberi mandat.
Seorang Menteri yang melakukan tindak pidana  korupsi  berdasarkan  atas  perintah Presiden  maka  DPR  dapat  membentuk Pansus Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang  diduga  melibatkan  Presiden  walaupun tidak  dilakukan  sendiri  oleh  Presiden. Kemungkinan  ke  arah  sana  cukup  terbuka lebar,  karena  ada  kalanya  seorang  Presiden adalah  pejabat  tertinggi  dari  suatu  parpol dan  Menteri  bawahannya  juga  berasal  dari parpol  yang  sama  atau  partai  politik  mitra koalisinya.

## SIMPULAN
Fungsi  pengawasan  DPR,  baik  itu hak  interpelasi  maupun  hak  angket  telah mengalami  penguatan  pasca  Perubahan UUD  1945.  Namun  demikian,  pengaturan hak  interpelasi  dan  hak  angket  DPR sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  79  ayat  (2) dan  (3)  UU  MD3  sebagai  elaborasi  dari Pasal  22  A  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 tetap  menyisakan  masalah.  Problematik  itu muncul  ketika  tidak  ada  parameter  yang dapat  digunakan  oleh  DPR  untuk  menguji kebijakan  DPR  yang  lahir  dari  kewenangan bebas pejabat pemerintah dengan menggunakan  hak  interpelasi  dan  hak angket.  Parameter  yang  dapat  digunakan oleh  DPR  dalam  menggunakan  fungsi pengawasannya  baik  itu  hak  interpelasi  dan hak angket adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  :  (1)  Bagi pejabat  pemerintah,  AAUPB  dapat  menjadi pedoman  bagi  pejabat  pemerintah  dalam mengeluarkan  suatu  keputusan,  (2)  Bagi masyarakat,  AAUPB  dapat  menjadi  dasar bagi  masyarakat  untuk  melakukan  gugatan terhadap suatu keputusan pejabat pemerintah,  (3)  Bagi  hakim,  AAUPB  dapat menjadi  dasar  bagi  hakim  dalam  menguji suatu  keputusan  pejabat  pemerintah.  Fungsi AAUPB  menjadi  bertambah,  yaitu  bagi
DPR, khususnya bagi Pansus Interpelasi dan Pansus  Angket,  AAUPB  dapat  dijadikan dasar  bagi  Pansus  Interpelasi  dan  Pansus Angket untuk menguji kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Latif,  2014, Hukum  Administrasi Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi , Prenada Media Grup, Jakarta. Ach.  Rubaie,  2017, Putusan  Ultra  Petita Mahkamah Konstitusi , Laksbang, Surabaya.
Jimly  Asshidiqie,  2006, Pengantar  Hukum Tata  Negara  Jilid  II ,  Penerbit  Konstitusi Press, Jakarta.
John
Pieris, 2007,
Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden , Pelangi Cendekia, Jakarta.
Philipus M Hadjon, 1994, Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik Dalam
Himpunan  Makalah  Azas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Philipus  M  Hadjon  Dalam  Arief  Siddharta,
2008, Analisis  Terhadap  UU  No.  10
Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan ,  PT.
Refika Aditama, Bandung.
Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap,  2018, Hukum  Kepegawaian , UII Press, Yogyakarta.
S.F.  Marbun,  2014, Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Layak ,  FH  UII Press, Yogyakarta.

## Jurnal dan karya ilmiah lain
Agustin  Widjiastuti, Peran  AAUPB  Dalam Mewujudkan Penyelenggara Pemerintahan  Yang  Bersih  Dan  Bebas Dari  KKN ,  Jurnal  Perspektif,  Volume 22 No. 2 Tahun 2017 Edisi Mei Hananto  Widodo, Politik  Hukum  Hak Interpelasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Republik
Indonesia , Jurnal
Rechtsvinding,  Volume.  1  No.  3,
Desember 2012.
Moh.  Fadli, Perkembangan  Peraturan Delegasi  Di  Indonesia ,  (Disertasi,
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2012). Sudarsono , Pilihan
Hukum Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha Negara  Di  Peradilan  Tata  Usaha Negara ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi  Negara  Pada  Fakultas
Hukum
Universitas
Brawijaya,
Disampaikan Pada Rapat Terbuka Senat Universitas  Brawijaya,  Malang,  26 Maret 2008.
S.F.Marbun, Pembentukan dan Pemberlakuan AAUPL Melalui
Penyelenggaraan  Pemerintahan  dalam Rangka  Menjelmakan  Pemerintahan Yang  Baik  Dan  Bersih  di  Indonesia ,
Jurnal Hukum,  No. 18 VOL.8-2001

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
Website
https://www.hukumonline.com/berita/baca/h ol8394/definisi-perbuatan-tercela- sebaiknya-dalam pasal-tersendiri,
diunduh tanggal 27 Januari 2019