Implementasi  Program  Jaminan Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas) di Kabupaten  Bantul
Marita Ahdiyana dan Wasiti E-mail: marita_ahdiyana@yahoo.com
This research studies about implementation of Jamkesmas program in Bantul Regency to know how reality of implementation and problems surfaced in its implementation. This qualitative research results is that process of target group establishment has followed the procedure even though  in  the  field  it  is  constrained  by  not  updated  data.  Bantul  Regency  has  done  social security  (Jamkesos),  childbirth  security  (Jampersal),  life  saving  and  the  use  of  SKM.  In mechanism how to get service from PPK, significant constrain is not found because of clear SOP.  Mechanism  and  process  of  PPK  claim  verification  has  been  done  in  accordance  with provision even though it is often late. In the aspect of organization implementers’ capability, they  are  reliable  because  they  have  been  through  training.  Coordination  between  program implementers  and  11  hospitals  in  Bantul  is  done  once  in  every  two  months.  Meanwhile, infrastructure which supports implementation is adequate even though there is no specific fund. The outcome of the policy, in term of financial holding, is transparent and accountable even though it is still constrained by late claim payment. Improvement of the poor people’s access to health services is also caused by the presence of other programs beside Jamkesmas.
Keywords : implementation, Jamkesmas, and health service provider (PPK)
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28  dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin akses  penduduk miskin  terhadap pelayanan kesehatan  sebagaimana diamanatkan dalam  UUD  1945  tersebut,  pemerintah  telah  berupaya  untuk  membuat  kebijakan  melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas). Program Jamkesmas dilaksanakan di hampir semua rumah sakit pemerintah di Indonesia, salah satunya di Rumah Sakit Panembahan Senopati  Kabupaten  Bantul.  Pelaksanaan  Program  Jamkesmas  di  Kabupaten  Bantul berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  125/Menkes/SK/II/  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Kesehatan  Masyarakat  Tahun  2008,    tanggal  6 Februari    Tahun  2008  dan  Keputusan  Bupati  Bantul  Nomor  168  C  Tahun  2007  tentang Penetapan Jumlah Masyarakat Miskin sebagai Peserta Program Jamkesmas Kabupaten Bantul Tahun 2008, sehingga diharapkan pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan tujuan utamanya  dan  tepat  sasaran.  Namun  demikian  belum  diketahui  bagaimana  pelaksanaan program  Jamkesmas  tersebut,  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  memperoleh gambaran  pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Bantul.
Dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat miskin yang membutuhkan harus melengkapi persyaratan  dan  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditentukan  sehingga    ada  kesan  rumit  dan membingungkan bagi masyarakat miskin yang sebagian berpendidikan rendah. Meskipun telah ada  program  Jamkesmas,  warga  miskin  yang  sedang  sakit  masih  saja  terabaikan  dan  masih harus  membayar  biaya  perawatan  di  rumah    sakit,  bahkan  ditemukan  adanya  penolakan terhadap pasien Jamkesmas.  Sehingga di Bekasi pasien yang memiliki kartu Jamkesmas tetap dipungut bayaran  (Kompas, 25 Februari 2009).
Hasil    riset  yang  dilakukan Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  terhadap  program Jamkesmas  (Kompas, 3 Maret 2009),  menunjukkan bahwa ada beberapa  permasalahan yang ada  dalam  pelaksanaan  program  yaitu  data  peserta  masih  belum  akurat,  sosialisasi  belum optimal, dan adanya pungutan untuk mendapatkan kartu. Selain itu, permasalahan lain adalah adanya peserta yang tidak menggunakan kartu ketika berobat, adanya pasien Jamkesmas yang mengeluarkan biaya, dan masih buruknya kualitas pelayanan pasien Jamkesmas. Lebih lanjut dikemukakan  dari  868  responden  terdaftar  yang  dipilih  secara  acak  itu,  12,4  persen  tidak memiliki  kartu.  Ada  pula  3  persen  meninggal  dunia,  pindah  alamat  3,1  persen,  nama  tidak dikenal  9,9  persen  serta  sebanyak  22,1  persen  responden  tidak  dapat  verifikasi.  Temuan  ini jelas menunjukkan tidak ada pembaruan data dari pemerintah daerah. Seharusnya kuota peserta yang  telah  meninggal  atau  pindah  alamat  bisa  dipindahalihkan  kepada  masyarakat  miskin lainnya  yang  membutuhkan.  Sosialisasi  Jamkesmas  dinilai  belum  optimal,  25,8  persen  dari responden tidak mengetahui  apa itu Jamkesmas. Sehingga  ICW menuntut  adanya perbaikan oleh  Departemen  Kesehatan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat miskin, termasuk peningkatan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, rumah sakit, dan puskesmas.
Evaluasi  pelaksanaan  program  Jamkesmas  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  di  Kabupaten  Gresik  menunjukkan,    bahwa  banyak  kasus salah  sasaran  dalam  pelaksanaan  program  jamkesmas,  diantaranya  amburadulnya  pendataan warga  yang  berhak  menerima  program  tersebut,  sehingga  banyak  warga  miskin  yang seharusnya mendapatkan jatah pengobatan gratis tidak mendapatkan, sedangkan warga yang masuk  kategori  mampu  malah  tercatat    sebagai  penerima  program  jamkesmas.  Bahkan  ada warga yang berasal dari luar wilayah Gresik tercatat sebagai penerima program di kabupaten tersebut (Jawa Pos, 17 Desember 2009).
Penelitian  implementasi  program  Jamkesmas  di  Kabupaten  Karanganyar  dari perspektif  hukum  telah  dilakukan  oleh  Nugraha  (2008).  Dari  sisi  manajemen  administrasi pelayanan kesehatan, juga telah dilakukan penelitian oleh Ernawati Carisma  (2008). Namun
demikian, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi program Jamkesmas dari perspektif kebijakan  publik di Kabupaten Bantul, di mana peneliti sering berinteraksi dengan para peserta program Jamkesmas.
Ada berbagai pendekatan implementasi kebijakan menurut para ahli. Peter deLeon dan Linda  deLeon  (2001)  dalam  Nugroho  (2008:437-  438)  mengelompokkan  pendekatan- pendekatan  dalam  implementasi  kebijakan  publik  menjadi  tiga  generasi  yaitu: generasi pertama sekitar tahun 1970-an, implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan  di  sektor  publik, generasi kedua tahun  1980-an,  implementasi  kebijakan  yang bersifat top  down ,  dan generasi ketiga tahun  1990-an,  variabel  perilaku  aktor  pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga dari tiga generasi tersebut, terdapat berbagai macam teori implementasi, seperti dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), Elmore  dkk (1979),  Hogwood   dan Gunn (1978), Goggin (1990), Nakamura dan Smallwood (1980), serta model jaringan  (1997).
Dengan mendasarkan pada teori dan konsep beberapa ahli di atas, maka  yang dimaksud dengan  implementasi  program  Jamkesmas  di  Kabupaten  Bantul  adalah  proses  pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang dibuat oleh eksekutif berbentuk berbagai peraturan dan keputusan  yang  penting  dalam  mengatur  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  program Jamkesmas di Kabupaten Bantul. Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian ini dan untuk memudahkan dalam pencarian data maka penulis memfokuskan penelitian pada (1) mekanisme prosedur  dan  proses  penetapan  kelompok  sasaran  sebagai  peserta  program  Jamkesmas,  (2) mekanisme  peserta  program  Jamkesmas  mendapatkan  pelayanan  dari  pemberi  layanan kesehatan  (PPK) baik rumah sakit maupun Puskesmas, (3) mekanisme dan proses verifikasi klaim  PPK,  (4)  kemampuan  organisasi  pelaksana  kebijakan,  (5)  pencapaian  hasil  akhir ( outcomes )  kebijakan,  (6)  penyelenggaraan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam program, dan (7) permasalahan-permasalahan yang ada dalam  implementasi kebijakan.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tempat penelitian adalah Kabupaten  Bantul.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan    observasi,  dokumentasi,  dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  Program  Jamkesmas  di  Kabupaten  Bantul  berdasarkan  pada  Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  No.  125/Menkes/SK/II/2008  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Keputusan Bupati
Bantul  Nomor  168  C  Tahun  2007  tentang  Penetapan  Jumlah  Masyarakat  Miskin  sebagai Peserta Program Jamkesmas Kabupaten Bantul Tahun 2008. Tujuan Penyelenggaraan Program Jamkesmas secara umum adalah untuk memberikan akselerasi dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Secara khusus program Jamkesmas ditujukan untuk meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu guna mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit.  Melalui program  Jamkesmas    pula  diharapkan  akan  terjadi  proses  penyelenggaraan  pengelolaan keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  kepada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Program  Jamkesmas  berbentuk  bantuan  sosial  untuk  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  menyeluruh  bagi  masyarakat miskin.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  Program  Jamkesmas  meliputi  (1)  pembinaan, pengembangan  pembiayaan  dan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan,  (2)  pelayanan  kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin, dan (3) pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.
Kepesertaan  Program  Jamkesmas  Peserta  program  Jamkesmas  adalah  setiap  orang miskin  dan  tidak  mampu  selanjutnya  disebut  peserta  JAMKESMAS,  yang  terdaftar  dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada tahun 2010, sasaran program Jamkesmas diperluas kepada tiga kelompok sasaran baru yaitu orang miskin baru  akibat  tertimpa  musibah  bencana,  orang  miskin  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) dan di Rumah Tahanan (Rutan), orang-orang tua miskin yang tinggal di Panti Sosial, anak terlantar dan anak ‐ anak yatim piatu yang tinggal di panti ‐ panti asuhan. Jaminan kesehatan pada  kelompok  tersebut  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.1185 ‐ SK ‐ Menkes ‐ XII ‐ 2009  tertanggal  13  Desember  2009  Tentang  Penetapan  orang  miskin  di  Lapas ‐ Rutan, Orang ‐ orang tua miskin, anak terlantar dan yatim piatu di panti ‐ panti sosial, serta orang miskin akibat bencana dijamin oleh Jamkesmas.
Sasaran  Jamkesmas  di  setiap  Kabupaten/Kota  belum  dianggap  sah  apabila Bupati/Walikota  belum  menetapkan  peserta  Jamkesmas  Kabupaten/Kota  dalam  satuan  jiwa berisi  nomor,  nama  dan  alamat  peserta  dengan  bentuk  Keputusan  Bupati/Walikota.  Daftar peserta  Jamkesmas  dalam  keputusan  Bupati/Walikota  dikirim  kepada  PT.  Askes  (Persero) Provinsi  DIY  diserahkan  ke  Kantor  PT.  Askes  (Persero)  Cabang  Utama  Yogyakarta  untuk diterbitkan kartunya dan didistribusikan.
Mekanisme prosedur dan proses penetapan kelompok sasaran peserta program Jamkesmas Penetapan  indikator  keluarga  miskin  di  Kabupaten  Bantul  didasarkan  pada  Peraturan Bupati No. 21A tahun 2007, antara lain penghasilan tidak lebih Rp 800 ribu dalam satu bulan, seluruh  anggota  keluarga  tidak  mampu  makan  minimal  dua  kali  sehari,  tempat  tinggal  atau rumah berlantai tanah, berdinding bambu atau beratap rumbia. Berdasarkan kriteria tersebut, petugas BKKPP dan KB melakukan pendataan menggunakan formulir yang akan diskor untuk menentukan status keluarga apakah masuk dalam kategori tidak miskin (TM), rawan miskin (RM),  miskin  (M)  atau  miskin  sekali  (MS).  Penerima  Jamkesmas  adalah  keluarga  yang dikategorikan M dan MS. Berdasarkan data BPS tahun 2008, jumlah penerima Jamkesmas di Kabupaten  Bantul  mencapai  222.987  jiwa,  sama  dengan  jumlah  penerima  tahun  2009  dan 2010.
Indikator kelompok sasaran telah dibuat tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan. Masih ada warga miskin yang tidak mendapatkan Jamkesmas sementara warga yang lebih mampu mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh petugas yang tidak turun langsung untuk mendata warga miskin. Petugas mendapatkan data warga miskin dengan menanyai aparatur desa sehingga memungkinkan pemilihan calon peserta Jamkesmas berdasarkan kedekatan personal.  Selain itu, kriteria warga miskin  dilematis  dengan keadaan papan  Kabupaten  Bantul.  Pasca  gempa  tahun  2006,  banyak  warga  miskin  yang  menerima bantuan rumah permanen berlantai keramik. Aspek papan dalam indikator penentuan sasaran menjadi tidak valid.
Setelah  penentuan  sasaran  selesai,  mekanisme  penerbitan  dan  pendistribusian  kartu peserta  Jamskesmas  dilakukan  oleh  PT.  Askes  (Persero).  Mekanisme  ini  meliputi  proses registrasi  peserta,  penerbitan  dan  pendistribusian  kartu.  Bupati  membuat  SK  penerima Jamkesmas  berdasarkan  sasaran  kuota  kabupaten/kota.  Daftar  peserta  Jamkesmas  dalam keputusan Bupati Bantul dikirim kepada PT. Askes (Persero)  Cabang Utama Yogyakarta untuk diterbitkan kartunya dan didistribusikan.  Penerbitan Kartu Peserta Jamkesmas oleh PT. Askes (Persero)  tersebut  dimulai  dengan  proses  pencetakan  blanko,  entri  data,  penerbitan  dan distribusi  kartu  sampai  ke  peserta.  PT.  Askes  (Persero)  AAM  Kabupaten  Bantul  bertugas mengecek keabsahan data di 11 rumah sakit di Kabupaten Bantul yang menerima Jamkesmas.
Masalah  mekanisme  penerbitan  dan  pendistribusian  kartu  peserta  Jamskesmas  yang ditemui  di  lapangan  adalah  adanya  penduduk  yang  sudah  meninggal  tetapi  masih  terdaftar sebagai  peserta  Jamkesmas.  Penyebabnya  adalah  pemutakhiran  data  yang  dilakukan Kabupaten Bantul setiap tahun dan dikirim ke Departemen Kesehatan RI tidak menjadi acuan Jamkesmas  tahun  berikutnya.  Data  yang  digunakan  mengacu  pada  BPS  sehingga  walaupun
implementasi Jamkesmas telah mengacu pada mekanisme yang berlaku, masih ada warga yang sudah meninggal terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.
Selain peserta program Jamkesmas dari kelompok penduduk keluarga miskin, Pengelola program  Jamksesmas  di  Kabupaten  Bantul  juga  memasukan    kelompok  lain  seperti gelandangan,  pengemis,  anak  terlantar,  masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki  identitas, pasien sakit jiwa kronis dan penyakit kusta. Pendataan kategori penduduk ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan PT. Askes (Persero) dengan kerja sama pihak ketiga apabila dibutuhkan. Nama-nama yang pendataannya dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota ditetapkan oleh  Dinas  Sosial  Kab/Kota.  Sedangkan  nama-nama  hasil  pendataan  PT.  Askes  (Persero) setempat  dengan  pihak  Jamkesmas  Pusat  ditetapkan  dengan  tembusan  Tim  Pengelola Jamkesmas Kab/Kota.
Keberadaan  warga  lain  di  luar  masyarakat  miskin  ini  memungkinkan  nama  calon penerima  Jamkesmas  melebihi  kuota  daerah.  Di  dalam  Pedoman  Pelaksanaan  Jamkesmas (2008)  disebutkan  bahwa  apabila  kuota  Jamkesmas  melebihi  alokasinya,  maka  masyarakat miskin  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  setempat.  Pada  tahun  2012  Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengadakan Jamkesda. Program Jaminan persalinan (Jampersal) juga telah  dilaksanakan  di  Bantul  bagi  keluarga  miskin.  Kabupaten  Bantul  juga  merencanakan pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda)  dan  program live  saving atau program  untuk  masyarakat  miskin  di  Bantul  yang  menderita  lima  macam  penyakit  kronis, namun tidak masuk dalam program Jamkesmas maupun Jamkesos dapat diakses masyarakat dengan surat keterangan miskin (SKM)  dari RT/RW/Kelurahan.
Dari pembahasan tersebut,  di Kabupaten Bantul mekanisme bagi peserta program dari kelompok  lain  di  luar  masyarakat  miskin  sudah  dilakukan  mengacu  pada  ketentuan  yang berlaku. Sedangkan untuk jaminan bagi masyarakat di luar program Jamkesmas , Kabupaten Bantul melaksanakan Jamkesos dengan dana dari pemerintah DIY, Jampersal, dan baru akan melaksanakan program Jamkesda pada tahun 2012, serta program live saving untuk penderita lima penyakit kronis yang tidak menjadi peserta program kesehatan lain.

## Mekanisme  peserta  Jamkesmas  mendapatkan  pelayanan  dari  Pemberi  Pelayanan Kesehatan (PPK)
Pelayanan  yang  diberikan  dibagi  menjadi  empat  kategori,  yaitu:  Rawat  Jalan  Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dan Gawat Darurat. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan rujukan. Pelayanan  rawat  jalan  tingkat  pertama  diberikan  di  Puskesmas  dan  jaringannya  (Pustu). Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah
Sakit. Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga)  di  RS  Pemerintah  termasuk  RS  Khusus,  RS  TNI/POLRI  dan  RS  Swasta  yang melaksanakan program Jamkesmas.
PPK    yang  memberikan  pelayanan  Jamkesmas  telah  membuat  Perjanjian  Kerjasama (PKS)  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bantul,  yang  diketahui  Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi  DIY.  Namun  demikian  semua  PPK  wajib  memberikan  pelayanan  gawat  darurat ( emergency ) pada peserta program Jamkesmas meskipun tidak memiliki perjanjian kerjasama sebagai bagian dari fungsi sosial PPK. Selanjutnya segera setelah penanganan darurat pasien dapat  dirujuk  ke  RS  yang  memiliki  perjanjian  kerjasama.  Apabila  dalam  proses  pelayanan terdapat kondisi dengan diagnosa penyakit/tindakan  yang belum tercantum dalam paket dan tarif  yang  ditetapkan  dalam  aturan  pelayanan  Jamkesmas  maka  tim  RS  (Komite  medik  RS) membuat  penyetaraan  dengan  tarif  melalui  Keputusan  Direktur  RS/Kepala  Balai,  kemudian disampaikan ke Sekretariat Jamkesmas Pusat untuk dapat dipertimbangkan dan diberlakukan secara nasional. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) juga dapat didapat peserta Jamskesmas.
Untuk  mendapatkan  perawatan  di  Puskesmas  (PPK  I),  peserta  Jamkesmas  perlu membawa  kartu  Jamkesmas,  Kartu  Keluarga  (KK),  dan  Kartu  Tanpa  Penduduk  (KTP) sedangkan untuk di Rumah Sakit (PPK II/III) peserta Jamkesmas juga harus membawa surat rujukan dari Puskesmas dan Surat Keabsahan Peserta (SKP) yang diterbitkan oleh PT. Askes (Persero).
Di Kabupaten Bantul mekanisme peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan dari PPK telah terlaksana sesuai prosedur. Cara mendapatkan pelayananan dari PPK ini mudah apabila masyarakat telah mengikuti prosedur tersebut.

## Mekanisme mekanisme dan proses verifikasi klaim PPK
Verifikasi  dalam  penyelenggaraan  Jamkesmas  merupakan  sebuah  kegiatan  penilaian administrasi  terhadap  klaim  yang  diajukan  oleh  PPK,  seperti  rumah  sakit  dan  puskesmas. Verifikasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan Jamkesmas atau yang dalam istilah teknis dinamakan kendali biaya dan kendali mutu.
Pelaksana Verifikasi di Puskesmas oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bantul, sesuai  dengan  petunjuk  teknis  Jamkesmas  di  Puskesmas  dan  Jaringannya  tahun  2008  yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jendral  Bina  Kesehatan  Masyarakat  Depkes  RI.  Klaim  dari Puskesmas  dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan  ke  rumah  sakit  setempat  yaitu  RS Panembahan Senopati, disertai dengan kartu klaim atau kartu bukti penjaminan.  Klaim tidak akan dapat dipenuhi jika tidak ada kartu bukti penjaminan.
Sementara  untuk  Verifikasi  di  RS  dilaksanakan  dengan  melalui  mekanisme  sebagai berikut:  (1)  Verifikasi  keabsahan  peserta  Jamkesmas  menjadi  tanggung  jawab  PT.  Askes (Persero)  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  PT.  Askes  (Persero)  dengan  mengeluarkan  surat keabsahan peserta (SKP), (2) Verifikasi pelayanan dan keuangan dilaksanakan oleh petugas khusus  yang  independen  (Verifikator  Independen)  dengan  menggunakan  pedoman  yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat, dan (3) Entry data terkait pelayanan peserta Jamkesmas  di  RS/BKMM  menjadi  tanggung  jawab  dan  fungsi  petugas  klaim  RS/BKMM. Hasil entry data tersebut diserahkan kepada verifikator independen segera dilakukan verifikasi.
Berkaitan  dengan  kegiatan  verifikasi,  Menteri  Kesehatan  telah  mengeluarkan  Surat Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  124/  Menkes/SKN/2008  tentang  Tenaga  Pelaksana Verifikator Klaim Program Jamkesmas. Sebelumnya para tenaga verifikator juga harus melalui pelatihan terlebih dahulu.
Di Kabupaten Bantul, petugas yang bertugas melakukan verifikasi berasal dari petugas di PT Askes (Persero) AAM Bantul. Tenaga verifikasi tersebut sebelum melaksanakan proram sudah  melalui  program  pelatihan  tenaga  verifikator  yang  dilakukan  oleh  Departemen Kesehatan Pusat. Namun hanya ada empat tenaga verifikator yang harus mengecek keabsahan peserta  melalui  surat  keabsahan  peserta  ke  berbagai  rumah  sakit  yang  menyelenggarakan layanan  pogram  Jamkesmas.  Sementara  itu  tidak  tersedia  dana  tambahan  diluar  jam  kerja sehingga kadang tugas dilaksanakan sampai malam hari. Sehingga petugas verifikator dari PT Askes (Persero) AAM Bantul merasa terbebani karena mereka juga tetap menjalankan tugas di luar program Jamkesmas.
Dari pembahasan tersebut, mekanisme dan verifikasi klaim baik dari puskesmas maupun dari rumah sakit sudah dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, walaupun masih ada  kendala  berupa  keterbatasan  jumlah  tenaga  verifikator      dan  insentif  dana  bagi  tugas tersebut yang tidak dianggarkan tersendiri.

## Kemampuan organisasi pelaksana kebijakan
Kemampuan organisasi  pelaksana  kegiatan  dilihat  dari  tiga  hal,  yaitu  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  koordinasi  dan  komunikasi  di  antara  pelaksana  kebijakan,  dan  sarana  dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan.
Pertama, kemampuan  organisasi  pelaksana  Jamkesmas  dilihat  dari  kemampuan  SDM rumah sakit dan PT. Askes (Persero). Pelatihan juga telah diberikan kepada SDM Rumah Sakit dalam  melakukan  pelayanan  termasuk  di  RS  Panembahan  Senopati.  Dari  sisi  tenaga  medis, saat ini RS Panembahan Senopati didukung oleh dokter-dokter yang memiliki spesialisasi di bidangnya  masing-masing.  RS  tersebut  juga  didukung  oleh  peralatan-peralatan  modern.
Walaupun untuk menangani penyakit tertentu, masih harus di rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya seperti ke RSUP Dr. Sardjito.
Pelayanan Jamkesmas di RS dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Masalah  yang  muncul  hanya  pada  penggantian  perangkat  lunak  ( software )  yang  digunakan dalam  memberikan  pelayanan.  Pada  tahun  2011,  petugas  rumah  sakit  baru  saja  menguasai sistem perangkat lunak yang lama dalam pengajuan klaim PPK kepada Penjamin Pembiayaan di  pusat,  sistemnya  kemudian  berganti  sehingga  harus  belajar  kembali.  Selain  rumah  sakit, organisasi yang berperan adalah PT. Askes (Persero) yang juga telah melaksanakan pelatihan khususnya untuk tim verifikasi.
Keberadaan  Jamkesmas  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan.    Hal  ini  sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bagian Keuangan merangkap koordinator Jamkesmas RS Panembahan Senopati, Andriyandono, MM.   Diungkapkan bahwa dari sisi  efisiensi, program  Jamkesmas mampu  membuat  rumah  sakit  di  daerah,  khususnya  RSUD  Panembahan  Senopati  Bantul, terdorong untuk  bekerja lebih efisien karena program ini sudah terpola dan terstandardisasi, lebih efektif dalam bekerja sebab sudah ada standar kerja, serta dapat menjadi ajang promosi rumah sakit, selain itu pendapatan RS juga meningkat karena warga  miskin tidak ragu-ragu datang  ke  rumah  sakit,  dan  RS    juga  tidak  khawatir    terhadap  kepastian  pembayaran  sebab sudah ada yang menjamin.
Dari  pembahasan  tersebut,  sumber  daya  manusia  pelaksana  program  Jamkesmas  di Kabupaten  Bantul  terutama  di  RS  Panembahan  Senopati  memiliki  kemampuan  yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya karena sudah melalui proses pelatihan sebelumnya, hal tersebut juga berlaku bagi sumber daya manusia di instansi terkait misalnya PT Askes (Persero) AAM Bantul.
Kedua, kemampuan pelaksana  dilihat  dari  koordinasi  dan  komunikasi  di  antara  para pelaksana  kebijakan.  Dalam  rangka  koordinasi  implementasi  program  Jamkesmas  di Kabupaten  Bantul,    telah  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Bantul  Nomor  252  tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jamkesmas Kabupaten Bantul Tahun 2009 dan masih berlaku  hingga  saat  ini.  Tim  tersebut  mempunyai  tugas  (1)  menetapkan  arah  kebijakan koordinasi  dan  sinkronisasi  program  Jamkesmas      Kabupaten  Bantul,  (2)  melakukan pembinaan  dan  pengendalian  Program  Jamkesmas  Kabupaten  Bantul,  (3)  melaksanakan pertemuan  review/evaluasi  secara  berkala  sesuai  kebutuhan,  dan  (4)  menyelesaikan permasalahan Jamkesmas yang menyangkut lintas sektor di   Kabupaten Bantul.
Dalam  pelaksanaan,    setiap  2  bulan  sekali  diselenggarakan  rapat    koordinasi penyelenggaraan program Jamkesmas yang dilakukan oleh tim  pengelola Jamkesmas dengan
11  rumah  sakit,  dengan  koordinator  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bantul.  Permasalahannya hanya ada empat tenaga verifikator yang harus mengecek keabsahan peserta ke berbagai rumah sakit,  sementara  tidak  tersedia  dana  tambahan  diluar  jam  kerja  sehingga  kadang  tugas dilaksanakan  sampai  malam  hari.  Pihak  PT  Askes  (Persero)  AAM  Bantul  merasa  terbebani karena  mereka  juga  tetap  menjalankan  tugas  di  luar  program  Jamkesmas.  Namun  demikian karena  adanya  forum  pertemuan  tersebut  sehingga  menyebabkan  mereka  memiliki  kontak- kontak person di rumah sakit sehingga hal tersebut dapat memudahkan dalam berkomunikasi terutama ketika harus datang ke berbagai rumah sakit untuk melakukan cek keabsahan peserta.
Dari  pembahasan  tersebut,  koordinasi  antar  pelaksana  dan  pengelola  program  sudah dilakukan, walaupun hanya dua bulan sekali. Dukungan dana khusus untuk kerja tambahan di luar  jam  kerja  karena  program  tersebut  juga  tidak  ada.  Namun  demikian  sewaktu-waktu petugas  verifikasi  juga  sudah  melakukan  koordinasi  dengan  petugas  rumah  sakit  atau puskesmas untuk mengecek surat keabsahan peserta.
Ketiga, keberadaan  sarana  dan  prasarana  penunjang  organisasi  pelaksana  dalam mengimplementasikan  Jamkesmas.  Dari  sisi pemberi  pelayanan  kesehatan,  selain  11  rumah sakit  yang  siap  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  peserta  program Jamkesmas,  saat  ini  ada  27  puskesmas  di  Bantul.  Beberapa  puskesmas  bahkan  sudah memberikan  pelayanan  24  jam  dan  rawat  inap.  Masing-masing  puskesmas  juga  memiliki dokter gigi, dokter umum, apoteker, bidan, perawat, tenaga klinik laboratorium, serta tenaga administratif.
Dalam pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Bantul, PT Askes (Persero) AAM Bantul sebagai salah satu instansi terkait pengelola program selama ini  tidak memiliki  dana tersendiri untuk pengelolaan program. Demikian juga kantor BKKPP dan KB yang bertugas melakukan  pendataan  keluarga  miskin  juga  tidak  didukung  oleh  dana  tersendiri  untuk pengelolaan program tersebut. Bahkan dalam pelaksanaan kerja,  SK yang mengatur tentang tugas  dan  fungsi  lembaga  terkait  pun  tidak  ada.  Yang  ada  hanya  SK  Bupati  tentang  tim koordinasi. Hal tersebut menyebabkan pandangan beberapa pelaksana program dari berbagai instansi  merasa  mendapatkan  tambahan  beban  kerja  di  luar  tugas  pokok  mereka  dalam lembaganya.
Dari pembahasan tersebut, secara kelembagaan dukungan sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan  program  Jamkesmas  di  Kabupaten  Bantul  cukup  memadai,  baik  dari puskesmas maupun rumah sakit. Walaupun masih ada kendala tidak adanya dukungan dana khusus  untuk pelaksanaan program di beberapa instansi terkait pengelola program Jamkesmas. Pencapaian hasil akhir (outcomes) kebijakan
Pencapaian hasil  akhir  ( outcomes )  kebijakan  meliputi  beberapa  hal  berikut.
Pertama, penyelenggaraan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam  program. Peningkatan  pelayanan  kesehatan  selalu  diupayakan  oleh  pemerintah.  Demikian  juga  dalam hal  penyelenggaraan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  pada  pelaksanaan  program Jamkesmas. Setelah pada awal pelaksanaan program Jamkesmas menggunakan sistem paket dalam  pembayaran  klaim,  sejak  1  Januari  2009,  pemerintah  pusat  menerapkan  sistem Indonesian    Diagnosis  Related  Group  (INA–DRG)  dalam  upaya  kendali  biaya  dan  kendali mutu  pada  seluruh  Pemberi  Pelayanan  Kesehatan  (PPK).  Kalangan  penyedia  layanan kesehatan termasuk dokter, apoteker, dan rumah sakit telah mengikuti standar tarif berdasarkan kelompok  diagnosis  penyakit  ( Diagnosis  Related  Groups )  yang  diharapkan  akan mempermudah penyelesaian pembiayaan kesehatan. Dengan demikian berapa dana yang harus dipersiapkan  dan  kemungkinan  dana  yang  bisa  digunakan  akan  lebih    mudah dipertanggungjawabkan. Jika pada pelaksanaan prgram Askeskin pengelolaan atau penyaluran dana  dikirim  dari  Kantor  Pusat  Kas  Negara  (KPKN)  ke  rumah  sakit  melalui  PT  Askes (Persero),  kemudian  pada  pelaksanaan  Jamkesmas,  dana  langsung  ditransfer  KPKN  ke rekening rumah sakit.
Walaupun demikian,  hal tersebut menurut penilaian beberapa pihak, menambah beban fungsi  rumah  sakit  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  sekaligus  sebagai  pengelola pembiayaan  kesehatan.  Dari  sisi  sumber  daya  manusia  pelaksana  program,  hal  tersebut menyebabkan  klaim  yang  diajukan  rumah  sakit  di  seluruh  Indonesia  mengalami  tunggakan. Pada  SDM  pelaksana  program  di  RS  Panembahan  Senopati  hal  tersebut  menyebabkan  para petugas  rumah  sakit    yang  menangani  dan  mengelola  program  menjadi  keteteran.  Apalagi kemudian  Kementrian  Kesehatan  pada  September  2010  melakukan  penggantian  program komputerisasi  klaim  Jamkesmas  dari  INA-DRG  ke  Indonesia  Case  Based  Group  (INA- CBG’S). Selain membut keteteran, para petugas yang sudah menguasai software sebelumnya harus mempelajari software baru ini.
Dari  pembahasan  tersebut,    penyelenggaraan  dan  pengelolaan  dana  penyelenggaraan keuangan  program  Jamkesmas  sudah  dilakukan  oleh  PPK  di  Bantul  dengan  sistem komputerisasi klaim yang sudah memiliki  standar, sehingga  pengelolaan keuangan  bersifat terpusat dan terkendali dan tidak menimbulkan karut marut dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian permasalahan keterlambatan pembayaran tunggakan klaim masih dijumpai, bahkan menimbulkan    beban  petugas  pengelola  program  di  rumah  sakit  karena  adanya  pergantian software .
Kedua, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Pada saat ini Jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Bantul  Berdasarkan  Sensus  Penduduk/  BPS  Tahun  2010 Sebesar  910.572  Jiwa.  Dari  Jumlah  tersebut,  yang  mempunyai  jaminan  kesehatan  sebesar 414.183 jiwa yang terdiri dari Peserta Jamkesmas , Peserta Jamkesos, Peserta Askes PNS dan Peserta Jamsostek, dan jumlah penduduk yang belum mempunyai Jaminan kesehatan sebesar 496.389 Jiwa. Untuk mencapai Universal Coverage di perlukan Upaya pengembangan jaminan kesehatan salah satunya dengan program jaminan Kesehatan Daerah.
Di  RSUD  Panembahan  Senopati,  jumlah    total  jumlah  kunjungan  rawat  inap  di  tahun 2010 ada 20.155 pasien. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2009 yang hanya ada 17.673 pasien. Sedang untuk rawat jalan di 2010 ada 164.362 pasien dan tahun 2009 sebanyak 126.847 pasien.  Jaminan  pelayanan  kesehatan  bagi  penduduk  miskin  diharapkan  akan  mampu meningkatkan  akses  penduduk  miskin  terhadap  pelayanan  kesehatan , namun  belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin akibat fasilitas pelayanan kesehatan  dasar  yang  masih  belum  memadai  terutama  untuk  daerah  tertinggal,  terpencil, perbatasan dan kepulauan. Sampai dengan tahun 2008, jumlah rumah sakit yang telah terlibat dalam  pelayanan  Jamkesmas  telah  mencapai  70  persen  dari  jumlah  RS,  baik  RS  milik pemerintah maupun swasta.
Selain  itu,  dengan  akan  adanya  Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda)  di  Kabupaten Bantul sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Drs.Misbakhul Munir. Ditambahkan bahwa dengan adanya program pemberian jaminan kepada masyarakat miskin ini bisa meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Bantul, serta lebih leluasa untuk memberi pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Pemda  Kabupaten  sangat  memperhatikan  kesehatan masyarakat Bantul dengan selalu menggalakkan program peningkatan kesehatan. Untuk bisa menjangkau masyarakat miskin sebesar 64 ribu orang, Pemda Bantul telah memberikan dana stimulan untuk kesehatan.
Menurut Kepala Dinas Sosial Drs. H. Mahmudi, M. Si, sebagai daerah yang merupakan pemerintahan Empatic Governance , Bantul telah memberikan santunan Jamkesmas, Jamkesos juga  akan  ada  Jamkesda  yang  dikelola  oleh  Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Sosial.  Sampai sekarang ini, penerima Jamkesmas adalah sebanyak 222.987 jiwa. Pemberian santunan tersebut berdasar data dari BPS yang juga benar-benar dilakukan seleksi yang ketat. Dalam setahun bisa menyalurkan dana sebesar Rp 3 miliar kepada 2.400 pemohon. Dana stimulan untuk Jamkesda tersebut berasal dari dana APBD yang disalurkan melalui DAK (dana alokasi khusus). Dalam
pemberian dana pada tahun 2011 ini, sampai dengan bulan April 2011 sudah disalurkan dana sebesar Rp. 1,3 miliar.
Selain program tersebut, Kabupaten Bantul juga sudah dilaksanakan program Jampersal. Misalnya  yang  dialami  oleh  pasangan  suami  istri  Ginanti  dan  Bayu  Setyo  Nugroho  warga dusun Wintaos, Kirimulyo, Panggang, Gunungkidul. Pada awal bulan Agustus 2011, Ginanti melahirkan  bayi  laki-laki  kembar  tiga  dan  mendapatkan  pelayanan  secara  gratis  dari  RS Panembahan  Senopati.  Dikemukakan  oleh  Gandung  Bambang  Hermanto,    Wakil  Direktur Bagian Pelayanan RSUD Panembahan Senopati bahwa biaya melahirkan tersebut ditanggung Jampersal.
Dari  pembahasan  tersebut,  jaminan  pelayanan  kesehatan  bagi  penduduk  miskin  telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan , walaupun belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan masih adanya program-program jaminan pelayanan kesehatan yang belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Bantul karena keterbatasan dana. Namun demikian pemerintah kabupaten Bantul dinilai  telah    berusaha  mengusahakan  jaminan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  miskin misalnya  melalui  program life  saving bagi  penduduk  miskin  dengan  lima  macam  penyakit kronis, melalui mekanisme SKM, dan Jampersal.

## Permasalahan-permasalahan yang ada dalam  implementasi kebijakan
Dalam  pelaksanaan  program  Jamkesmas  di  Kabupaten  Bantul,  permasalahan  pertama yang  ditemui  di  lapangan  adalah  ketidaktepatan  sasaran  sebagai  peserta  program,  karena update  data  sebenarnya  sudah  dilakukan  kabupaten,  tetapi  di  pusat  datanya  tidak  dirubah, padahal penerima program ditetapkan berdasarkan kuota dari pusat. Permasalahan lain yang berkaitan  dengan  kepesertaan  adalah  belum  semua    sasaran  program    mendapatkan  kartu peserta. Kepala Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data dan Pengkajian Kantor BKKPP dan KB, Dra. Lestari Hardyaningsih menjelaskan bahwa luputnya warga miskin masuk program Jamkesmas  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  mungkin  yang  bersangkutan  adalah warga miskin baru sehingga namanya belum terda ftar dalam Jamkesmas. Karena data yang dijadikan  acuan  penerima  Jamkesmas  2011  menggunakan  data  sensus  BPS  tahun  2008. Sehingga bila ada yang belum masuk dalam program, karena pada waktu sensus belum masuk. Selain hal tersebut ada juga warga Bantul yang mendaftarkan diri menjadi warga miskin agar dapat menjadi peserta program Jamkesmas.
Selain  itu,  pemanfaatan  program  Jamkesmas  oleh  masyarakat  miskin  belum  optimal karena  masyarakat  tidak  menyimpan  kartunya  sebagai  syarat  mendapatkan  pelayanan  dari PPK. Masyarakat yang sudah memiliki kartu peserta Jamkesmas juga kadang tidak memiliki
kelengkapan syarat yang lain, misalnya KTP atau KTPnya sudah tidak berlaku lagi sehingga ketika sakit dan akan mengurus kelengkapan peserta menjadi terhambat.
Pendanaan  yang  bersifat  terpusat  menyebabkan  keterlambatan  pembayaran  klaim. Tunggakan  klaim  Jamkesmas  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  Juni  2011  RSUD Panembahan Senopati mencapai 8,4 miliar. Sedangkan untuk tahun 2010 ada 1,2 miliar yang belum cair dari total  klaim  sejumlah Rp 15 miliar. Sehingga saat ini baru cair Rp 13,8 miliar, karena  bulan  Desember  2010  belum  cair.  Kabag  Keuangan  RSUD  Panembahan  Senopati Andriyandono, SE, MM  mengatakan, tunggakan tersebut dikarenakan Kementrian Kesehatan pada September 2010 melakukan penggantian program komputerisasi klaim Jamkesmas dari INA-DRG ke INA-CBG’S. Akibatnya klaim yang diajukan rumah sakit di seluruh Indonesia mengalami tunggakan.  Bahkan sisa tunggakan di 2010 lalu baru  cair bulan Juli 2011.
Meskipun sudah 6 bulan klaim dari RSUD Panembahan Senopati belum terbayar, pihak Rumah  sakit  menjamin  pelayanan  bagi  peserta  Jamkesmas  tidak  akan  terpengaruh  atau terhenti. Karena rumah sakit dapat menggunakan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kasus yang terjadi di RSUD Sukoharjo karena anggaran jamkesda habis warga miskin harus membayar untuk  mendapatkan pelayanan obat  dan jasa dokter, yang gratis hanya sarana dan makan selama perawatan (KR, 21 Juli 2011).
Di  RSUD  Panembahan  Senopati,  jumlah    total  jumlah  kunjungan  rawat  inap  di  tahun 2010 ada 20.155 pasien. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2009 yang hanya ada 17.673 pasien. Sedang untuk rawat jalan di 2010 ada 164.362 pasien dan tahun 2009 sebanyak 126.847 pasien.
Permasalahan  yang  lain  muncul  karena  Kabupaten  Bantul  belum  memiliki  program Jamkesda bagi warga miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas. Padahal daerah lain  di  DIY  seperti  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten  Sleman  sudah  memiliki  program Jamkesta/Jamkesda. Sehingga  warga Bantul memiliki utang sebesar Rp 730 Juta di  RSUD Wirosaban  Kota  Yogyakarta  ,  dan  RS  akan  menagihnya    ke  Pemerintah  Kabupaten  Bantul. Masalah  ini  mengemuka  karena  Bantul  belum  melaksanakan  Jamkesda.  Jumlah  total  utang sebesar  Rp  730  juta  berasal  dari  sebanyak  310  warga  Bantul  yang  belum  melunasi    utang mereka di RSUD Kota Wirosaban. Dikemukakan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kota  Jogja  Anti  Suharyanti,  utang  tersebut  terbagi  dua.  Pertama,  berasal  dari  kepesertaan Askeskin  sebelum  adanya  Jamkesmas  dan  Jamkesos    pada  Januari  hingga  Agustus  2007. Tagihan obat pasien miskin mencapai Rp 305,8 juta dan bahan habis pakai medis sebesar Rp 181,2  juta,  utang  peserta  Askeskin  merupakan  tanggung  jawab  rumah  sakit  dan  pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan bagian kedua, berjumlah Rp 243 juta berasal dari masyarakat
umum  yang  tidak  memiliki  jaminan  kesehatan.  Hal  tersebut  dapat  mengganggu  keuangan RSUD  Kota  Wirosaban,  karena  jumlahnya  yang  tidak  sedikit.  Selain  Kabupaten  Bantul, sebenarnya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga memiliki permasalahan yang sama, namun  utang    tersebut  langsung  ditalangi    oleh  Jamkesda.  Sedangkan  Bantul  belum melaksanakan program  Jamkesda sehingga agak rumit penyelesaiannya.
Dari  pembahasan  tersebut,  permasalahan  yang  masih  dijumpai  dalam  pelaksanaan program Jamkesmas terutama adalah dari sisi ketepatan penetapan kelompok sasaran karena data yang tidak diupdate oleh pusat. Selain itu juga kurang optimalnya pemanfaatan program karena pengetahuan masyarakat yang kurang dalam memahami kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan  pelayanan  dari  PPK,  serta  pengelolaan  dana  terpusat  yang  menyebabkan keterlambatan pembayaran klain PPK sehingga harus hutang terlebih dahulu.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Dari pembahasan tentang pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Bantul, dapat diambil  kesimpulan  secara  umum  bahwa  pelaksanaan  program  Jamkesmas  sudah  sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, walaupun dalam implementasinya di lapangan  masih  ditemui  berbagai  macam  permasalahan. Pertama , dalam  mekanisme  proses penetapan kelompok sasaran sebagai peserta program Jamkesmas sudah mengikuti prosedur yang  ditetapkan  walaupun  di  lapangan  terkendala  data  yang  tidak  di update .  Sedangkan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat  calon  peserta,  terkadang  keadaan  yang ditetapkan tidak menunjukan kriteria yang akan diungkap, misalnya kondisi bangunan. Setelah terjadinya  gempa  di  Kabupaten  Bantul  banyak  masyarakat  memiliki  bangunan  permanen karena bantuan.
Kedua, mekanisme  penerbitan  dan  pendistribusian  Kartu  Peserta  oleh  PT.  Askes (Persero) sudah dilakukan melalui  ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk jaminan masyara kat di luar program Jamkesmas, Kabupaten Bantul telah melaksanakan Jamkesos, Jampersal, serta life saving bagi penderita lima macam penyakit kronis, dan penggunaan SKM. Sedangkan Jamkesda baru akan dilaksanakan pada tahun 2012.
Ketiga, Mekanisme peserta program Jamkesmas mendapatkan pelayanan dari PPK  baik rumah sakit maupun Puskesmas tidak menemui kendala berarti karena sudah ada SOP  yang jelas di RS atau Puskesmas, serta jika masyarakat memiliki persyaratan yang lengkap.
Keempat, Mekanisme dan proses verifikasi klaim PPK  sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku walaupun sering mengalami keterlambatan karena terbatasnya tenaga verifikasi dan tidak adanya dukungan dana.
Kelima, Kemampuan  organisasi  pelaksana  kebijakan  dapat  diandalkan  karena  sudah melalui pelatihan terlebih dahulu, walaupun pergantian software menyebabkan petugas sedikit keteteran  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Koordinasi  juga  dilakukan  setiap  dua  bulan  sekali antar pelaksana progam dan 11 RS di Bantul. Sedangkan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang  pelaksanaan  program        dari  masing-masing  lembaga  terkait  cukup  memadai walaupun masih  ada kendala karena tidak adanya dana khusus  untuk pelaksanaan program Jamkesmas di masing-masing instansi terkait.
Keenam, Pencapaian  hasil  akhir  ( outcomes )  kebijakan,  dalam  hal  penyelenggaraan keuangan  sudah  transparan  dan  akuntabel  karena  dana  bersifat  terpusat,  walaupun  masih terkendala  keterlambatan  pembayaran  klaim.  Ada  peningkatan  akses  masyarakat  miskin terhadap layanan kesehatan karena pelaksanaan program layanan kesehatan bagi  masyarakat miskin  di  luar  program  Jamkesmas  juga  sudah  dilakukan  di  Bantul  seperti  Jampersal, life saving, mekanisme SKM, dan akan dilaksanakannya Jamkesda.
Ketujuh , Permasalahan-permasalahan  yang  ada  dalam    implementasi  kebijakan didominasi  oleh  kendala  ketidaktepatan  sasaran  karena  data  yang  tidak  di update ,  kurang optimalnya  pemanfaatan  program    karena  pengetahuan  masyarakat  yang  kurang  untuk melengkapi  persyaratan,  dan  pengelolaan  dana  terpusat  yang  menyebabkan  keterlambatan pembayaran kalim.

## Saran
Update data  yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten setiap tahun hendaknya menjadi pedoman pelaksana di tingkat pusat yaitu Departemen Kesehatan RI dalam penentuan peserta sehingga tepat sasaran. Seharusnya ada juga dukungan dana khusus bagi instansi terkait pelaksana program. Perlu dirumuskan indikator yang lebih akurat untuk menentukan kriteria miskin dan penentuan prosedur baru dalam pengelolaan keuangan yang bersifat komprehensif, menyeluruh dan terpadu mengacu pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. ( 2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Bungin, Burhan. ( 2009). Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Dinas  Kesehatan  Propinsi  DIY  (2007). Realisasi,  Kendala  dan  Masalah  Pelayanan  Publik Bidang  Kesehatan  . Disampaikan  dalam  Seminar  dan  Lokakarya  Pemetaan  Masalah Pelayanan Publik, Yogyakarta, 9 Januari 2007
Goggin, Malcolm L., Ann O’m Bowman, James P. Lester, Laurence J. O’Toole, Jr. (1990). Implementation  Theory  and  Practic e Toward  a  Third  Generation .Scott, Forresman/Little,  Brown  Higher  Education  A  Division  of  Scott,  Forresman  and Company Glenview, Illionis, London, England.
Gulo, W. (2004). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grasindo. Islamy,  M.  Irfan  (  2001). Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta:  Sinar Grafika.
Nugraha,  Anselmus  Karhendra  Oka  Tyas  (  2008).  Implementasi  Program  Jamkesmas  di Kabupaten Karanganyar. Fakultas Hukum, UNS.
Nugroho, Riant ( 2008). Public Policy. Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Putra, Fadilah ( 2003). Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Republik  Indonesia.  2008. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  125/Menkes/SK/II/2008 Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat . Jakarta.
Salim, Agus (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.  Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif Ed. Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Silverman, David (2005). Doing Qualitative Research 2 nd Edition. SAGE Publications. Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet (2007). Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharno.  (2010). Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik.  Kajian  Proses  dan  Analisis Kebijakan. Yogyakarta: UNY Press.
Surat  Keputusan  Bupati  Bantul  No.  137  Tahun  2009    tentang  Penetapan  Peserta  Pengganti Kartu Jamkesmas Kabupaten Bantul 2009
Surat  Keputusan  Bupati  Bantul  Nomor  252  tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Program Jamkesmas Kabupaten Bantul Tahun 2009
Suryabrata, Sumadi (1998). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sugiyono (2007). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Undang ‐ Undang Dasar 1945.
Undang ‐ Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Wahab,  Solichin  Abdul  (  2002). Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: SinarGrafika. Widodo,  Erna  dan  Mokhtar  (  2000). Konstruksi  ke  Arah  Penelitian  Deskriptif. Yogyakarta: Avyrouz.
Winarno, Budi  (2007). Kebijakan Publik , Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Pressindo.

## Dari Internet dan Media Massa
Jamkesda  Kabupaten  Bantul  Mempermudah  Masyarakat  Mendapat  Perawatan  Kesehatan, (Online),  (http://www.bantulkab.go.id/berita/1075.html,  diakses  tanggal  4  November 2011, pukul 13.00 WIB).
Tentang jamkesmas , (Online), (http://dinkes.jogjaprov.go.id/index.php/cjamkes.html, diakses tanggal 31  Desember 2009, pukul  12.20 WIB).
Tim Pengelola Jamkesmas , (Online),
(http://www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=106:pengo rganisasian&catid=56&Itemid=28, diakses tanggal 22 Oktober 2011 Jam 14.00 WIB).