Riwayat Artikel: Tanggal diajukan: 3 Oktober 2020
Tanggal diterima: 4 Desember 2020
Tanggal dipublikasi daring: 28 Desember 2020
Kata  kunci: badan  usaha milik  desa  (BUMDes);  kinerja; praktik tata kelola.

## Pengutipan:
Sofyani,  Hafiez,  Ali,  Uji  Nury Nur  Azlin,  &  Septiari,  Dovi. (2020).  Implementasi  Prinsip- Prinsip  Tata  Kelola  yang  Baik dan Perannya terhadap Kinerja di  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). JIA  (Jurnal  Ilmiah Akuntansi), 5(2): 325-359.
Keywords: governance practices;  performance;  village- owned enterprise.
JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 2, Hal: 325-359 • Desember 2020

## Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Hafiez Sofyani 1* , Uji Nury Nur Azlin Ali 2 , Dovi Septiari 3 1,2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, DIY, Indonesia 3 Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* ( hafiez.sofyani@umy.ac.id )

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  sejauh mana penerapan transparansi, daya tanggap, profesionalisme,  supremasi  hukum,  dan  visi  strategi telah  dilaksanakan  dan  kemudian  berkontribusi terhadap  kinerja  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif eksploratif  dengan  metode  wawancara  yang  dilakukan pada  empat  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  melibatkan direktur, staf, lurah, dan anggota masyarakat setempat sebagai  nara  sumber.  Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa praktik tata kelola dengan prinsip transparansi, responsivitas, profesionalisme, rule of law , dan strategi visi  dapat  mempengaruhi  kinerja  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes). Studi ini memberikan kita pengetahuan  tentang  literatur  praktik  tata  kelola  dan perannya  dalam  upaya  pencapaian  kinerja  Badan Usaha Milik Desa.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  investigate  the  extent  to implementation of transparency, responsiveness, professionalism,  rule  of  law,  and  vision  strategies  have been implemented and then contribute to performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This study used on explorative  qualitative  approach  with  the  interview methods  conducted  on  four  Village-Owned  Enterprises (BUMDes)  in  Special  Region  of  Yogyakarta  by  involving the  director,  staff,  headman,  and  the  local  community members as resource. The result of this study found that governance practices with the principles of transparency, responsiveness,  professionalism,  rule  of  law,  and  vision strategies  can  influence  the  performance  of  Village- Owned  Enterprises  (VOE).  This  study  gives  us  the knowladge  about  governance  practice  literature  and  its role  in  efforts  to  achieve  performance  in  Village-Owned Enterprises.

## PENDAHULUAN
Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  oleh  pemerintah merupakan  salah  satu  usaha  untuk memandirikan  desa  dalam  mengatur perekonomian desa. Membangun daerah  pedesaan  yang  dapat  dicapai melalui
pemberdayaan masyarakatnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  adalah  salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 (Anggraeni, 2016).
BUMDes  merupakan  lembaga usaha  desa  yang  dikelola  oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi
desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang  no  6  tentang  Desa tahun  2014,  BUMDes  menjadi  salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan  perekonomian  desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan  pengelolaan  potensi
desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  serta  diharapkan  dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi  desa  (Pratama  &  Pambudi, 2017).
Beberapa  literatur  menjelaskan bahwa salah satu aspek penting yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah desa dan BUMDes dalam
menciptakan  kinerja  BUMDes  yang berkualitas adalah dengan diterapkannya  prinsip-prinsip  tata kelola  yang  baik  ( good  governance principle )  (Elahi,  2009) . United  Nation
Development
Programme (UNDP) tahun  1997  menyatakan  bahwa prinsip  tata  kelola  yang  baik  terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, responsivitas,  responsibilitas, rule  of law , profesionalitas, efisiensi, efektivitas,  partisipasi  masyarakat, dan strategic  vision (Elahi,  2009).
Namun,  fokus  poin  yang  akan  diteliti pada  penelitian  ini  hanya  akan berfokus  pada  lima  prinsip  saja  yang terdiri atas transparansi, responsivitas,  profesionalitas, rule  of law , dan strategy vision .
Penerapan  tata  kelola  yang sesuai dengan prinsip
good governance belum banyak di terapkan di  BUMDes  karena  masih  minimnya sumber daya manusia yang memadai. Seperti  yang  terjadi  pada  salah  satu BUMDes  di  daerah  Gunung  Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.  Kurang  transparannya
BUMDes  tersebut  dalam  mengelola aset ekonomi membuat banyak pihak mulai  hilang  kepercayaan.  Berpijak kepada  AD/ART  yang  ada,  BUMDes tersebut  mestinya  taat  dan  patuh kepada aturan yang sudah disepakati. Selain itu, kurang bertanggung jawabnya  pihak-pihak  yang  terkait
dalam  BUMDes  ini  juga  menjadi faktor  buruknya  kinerja  BUMDes tersebut.  BUMDes ini bahkan jarang melaporkan  kegiatan  yang  dilakukan kepada Kepala Desa Bejiharjo.
Masalah  serupa  juga  terjadi pada  BUMDes  di  Daerah  Balikpapan dimana  terjadi  tindak  korupsi  oleh ketua  BUMDes  itu  sendiri.  Tindakan ini  dapat  terjadi  diakibatkan  karena tidak  adanya  transparansi  mengenai pengelolaan  keuangan  BUMDes  itu sendiri  yang  menyebabkan  tindak kecurangan  atau  fraud  dapat  dengan mudah  dilakukan  serta  tidak  adanya sikap  berttanggung  jawab  dari  ketua BUMDes  dengan  tidak  memberikan laporan  pertanggungjawaban.  Kasat Reskrim Polres PPU Daerah Balikpapan  mengungkapkan,  berkas perkara  tersangka  (Ketua  BUMDes)
telah  dilimpahkan  ke  Kejaksaan Negeri  (Kejari)  Penajam  (Prokal.com, 2017) 1 .
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kurniasih  (2014) ditemukan  bahwa  buruknya  kinerja
BUMDes  ini  disebabkan  oleh  tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan responsivitas.  Hal  tersebut  ditandai dengan  kurang  optimalnya  sumber daya  lokal  desa  dalam  pengelolaan
1 Https://Balikpapan.Prokal.Co/Read/News/222300- Dugaan-Korupsi-Bumdes-Dilimpahkan-Ke-Kejari- Penajam
BUMDes serta lemahnya peran masyarakat  desa  dalam  pengelolaan BUMDes.  Menurut  Sofyani,  et  al. (2019) faktor-faktor yang dapat membantu  keberhasilan  dari  kinerja
BUMDes ialah adanya jiwa patriotism semangat, adanya keterampilan,
dilakukannya pelatihan, tingkat pendidikan,  pengalaman,  kejujuran (perilaku  etis),  adanya  rasa  tanggung jawab, keseriusan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, kerja tim yang baik, komunikasi yang transparan  antara  manajer  BUMDes, sikap pantang menyerah dalam upaya mencapai  target  kinerja,  religiusitas, kepuasan  kerja,  gaya  kepemimpinan visioner (transformasional), dan kehadiran mekanisme insentif.
Sejauh  ini,  terdapat  beberapa penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  mengenai  implementasi tata  kelola  terhadap  kinerja  suatu organisasi,  seperti  pada  penelitian Suryadi  (2010)  yang  menyatakan bahwa  penerapan  akuntabilitias  dan transparansi yang baik dapat membantu dalam peningkatan kinerja organsasi  yang  ditunjukkan  dengan terbukanya organisasi dalam memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari masarakat  secara  langsung.  Hal serupa  juga  ditemukan  oleh  Styawan (2010) bahwa responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas
merupakan  faktor-faktor  yang  dapat meningkatkan  hubungan  pemerintah dengan
masyarakat (pelayanan publik).  Hal  ini  terjadi  karena mudahnya akses pengaduan terhadap pemerintah dan tersedianya informasi yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat menunjukkan  bahwa  kinerja  dari organisasi pemerintahan adalah baik.
Menurut Siahaan (2010) pengerjaan  sesuatu  yang  sesuai dengan bidangnya merupakan tindakan yang profesionalitas. Adapun tindakan profesionalitas merupakan  salah  satu  faktor  penting yang  menyebabkan  suatu  kinerja organisasi menjadi berkualitas.
Berbeda  dengan  Riantiarno  &  Azlina (2011)  yang  menyatakan  bahwa peraturan  perundang-undangan  dan sistem  hukum  yang  berlaku  di  suatu
Negara dapat dijadikan  sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan  organisasi.  Segala  sesuatu aktivitas  yang didasarkan pada peraturan  perundangan,  termasuk didalamnya aturan-aturan yang terkait dengan peraturan dari organisasi  sebaiknya  ditaati  untuk mencapai  tujuan  organisasi  tanpa cacat.  Hal  ini  disebabkan  karena ketaataan terhadap perundangan atau
hukum yang berlaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  suatu
instans atau organisasi.
Penelitian yang berkaitan tentang  hubungan  prinsip  tata  kelola dan  kineja  BUMDes  ini  masih  sangat sedikit  di  lakukan  di  Indonesia.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  BUMDes  ini memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil penelitian-
penelitian  terdahulu  dapat  dilihat bahwa penelitian mengenai hubungan tata  kelola  ( good  governance )  dengan kinerja  kebanyakan  dilakukan  di organisasi  lain  seperti  perusahaan dan  lembaga  pemerintahan  (Titin  & Amin,  2017). Melihat fenomena
BUMDes  yang  cukup  masif  dan penelitian  yang  jarang  dilakukan, maka  penelitian  terkait  investigasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola  yang  baik  dan  perannya terhadap  kinerja  BUMDes  penting untuk dilakukan.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode
kualitatif dengan  penelitian  bersifat  deskriptif eksploratif.  Data  di  peroleh  dengan melakukan  wawancara  dengan  pihak yang  berkompeten  yang  mengetahui secara  baik  tentang  Badan  Usaha Milik  Desa  di  Yogyakarta.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi  praktik  tata  kelola dengan menggunakan prinsip transparansi, responsivitas,
profesionalitas, rule  of  law ,  dan strategic  vision berperan  terhadap kinerja  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDes). Hasil penelitian ini berkontribusi  terhadap  pengetahuan terkait  literature  praktik  tata  kelola dan perannya terhadap upaya pencapaian  kinerja  di  Badan  Usaha
Milik  Desa  yang  notabene  masih sangat  minim.  Penelitian  ini  dapat
menjadi bahan masukan atau evaluasi  dalam  upaya  meningkatkan kinerja  BUMDes  melalui  penguatan implementasi  praktik  tata  kelola  dan diharapkan  mampu  menjadi  sarana informasi  bagi  masyarakat  yang terkait.

## TELAAH LITERATUR
Stewardship  Theory  dan  Social

## Enterprise
Teori ini menggambarkan situasi dimana  para  abdi    ( steward )  tidak termotivasi  oleh  tujuan  individu melainkan  menetapkan  tujuan  pada kepentingan organisasi untuk mencapai  sasaran  atau  target  yang diinginkan (Donaldson & Davis 1991). Teori ini juga menggambarkan bahwa steward akan  berperilaku  sesuai dengan kepentingan bersama. Apabila kepentingan  antara  abdi  ( steward ) tidak  sama  dengan  pemiliknya,  maka steward akan  lebih  memilih  untuk bekerja  sama  dibandingkan  dengan menentangnya, karena steward merasa  kepentingan  bersama  dan berperilaku sesuai  dengan  perilaku pemilik  merupakan  pertimbangan
yang  rasional  karena steward lebih melihat pada  usaha  untuk   mencapai tujuan organisasi (Kumar
& Sivaramakrishnan, 2008).
Stewardship  Theory berperilaku steward sebab ia berpedoman dengan perilaku tujuan organisasi yang dapat dicapai. Steward berusaha meningkatkan kinerja dalam organisasi  agar  menghasilkan  suatu kepuasan  dan  mampu  memuaskan sebagian besar organisasi lain, dikarenakan mempunyai kepentingan yang  telah  dilayani  dengan  baik dengan  adanya  suatu  peningkatan kemakmuran  yang  diraih  organisasi (Donaldson & Davis 1991).
Teori  tersebut  sesuai  untuk diterapkan pada penelitian ini dikarenakan adanya suatu keterkaitan  terhadap  pelayan  atau abdi  selaku stewardship dengan fungsi  mengelola  sumber  daya  dan rakyat selaku prinsipal . Terjadi kesepakatan antara abdi
(stewardship) dan  rakyat (principal) tentang  kepercayaan  sesuai  tujuan organisasi.  Abdi  mengelola  kekayaan daerah,  pendapatan  daerah  berupa aset  kesejahteraan  rakyat  seperti kekayaan alam yang dapat
dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan rakyat.  Dari  penjelasan Stewardship
Theory maka dapat digunakan didalam penelitian ini.

## Tidak  jauh  berbeda  dengan
Social Enterprise
yang memiliki konsep  sosial  yang  berfokus  kepada pemberian  manfaat  sosial  daripada manfaat  finansial.  Konsep  social enterprise lebih menitkberatkan terhadap pemberian fasilitas terhadap perusahaan sosial dengan melibatkan dampak sosial dan lingkungan mereka melalui penggunaan alat yang disediakan  (Duff  &  Southcombe, 2012). Konsep ini selaras dengan teori stewardship  dimana  masing-masing dari  konsep  dan  teori  ini  lebih mementingkan  kepentingan  bersama. Dalam  hal  ini,  BUMDes  adalah perusahaan  yang  berperan  sebagai bentuk usaha sosial dengan
memberikan  manfaat  sosial  kepada masyarakat.

## Kinerja  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  Pasal  1  ayat  6 menyatakan bahwa:
“BUMDes adalah badan usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”
Dengan  adanya  BUMDes  ini diharapkan  dapat  membantu  desa dan pemerintah desa dalam meningkatkan  perekonomian  desa. Desa  dapat  menjadi  mandiri  dalam mengelola serta menjalankan perekonomian desa. Sehingga dengan hal  tersebut  tujuan  Indonesia  dapat terpenuhi melalui desa, yaitu memajukan  kesejahteraan  umum (kesejahteraan desa). Berdasarkan penetapan undang- undang tentang desa dapat memperjelas  tugas,  peran  dan  fungsi desa  dalam  mengelola,  memberikan pelayanan  bagi  masyarakat  serta menjalankan  pemerintah  desa  demi mencapai  kesejahteraan  masyarakat yang berdaya.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas  hidup  masyarakat  desa, dengan memanfaatkan
seluruh kemampuan  ekonomi  desa, lembaga perekonomian,  potensi  sumber  daya alam,  dan  kompetensi  sumber  daya manusia , maka  pemerintah  Desa membentuk  BUMDes  (Irawati  &
Martanti, 2018). Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dapat menguatkan  kedudukan  desa  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Undang-undang tersebut  memperjelas  tugas,  peran dan  fungsi  dalam  mengelola  desa, memberikan pelayanan untuk masyarakat dan melaksanakan
pemerintahan  desa  guna  tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berdaya (Bender, 2016). Pembangunan  pada  hakekatnya bertujuan
untuk membangun
kemandirian  termasuk  pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah  membangun  daerah  pedesaan
yang dapat dicapai melalui pemberdayaan  masyarakatnya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat sebagaimana  hal  tersebut  sesuai dengan  tujuan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  antara  lain  adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa (Rahman, Ulfah, & Hakim, 2018).
Pembangunan di Indonesia akan
maksimal  jika  mencermati  posisi strategis desa sebagai harapan kehidupan  Indonesia.  Di  dalam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  yang  mengatur  Pemerintah Daerah  tentang  desentralisasi  desa
guna untuk menjalankan pembangunan  desa  yang  sesuai dengan  karakteristik  masing-masing
yang dimiliki oleh tiap desa.
Undang-Undang Desa akan dapat  menimbulkan  desa  yang  kuat secara  sosial,  politik  dan  ekonomi bermartabat  secara  budaya  yang biasa  dikenal  dengan  Catur  Sakti Desa, apabila hal tersebut siterapkan
dengan  baik.  Diharapakan  dengan adanya  undang-undang  desa  ini dapat  menjawab  beraneka  macam permasalahan  di  desa  yang  terdiri dari  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi, dan  mengembalikan  asas  kehidupan masyarakat desa serta bisa memperkuat desa sebagai wujud dari kemandirian desa (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018). Tata Kelola Tata kelola merupakan seperangkat proses yang diberlakukan didalam organisasi yang kemudian  hal  tersebut  dijadikan sebagai  prinsip  dalam  pelaksanaan kegiatan organisasi.
Penerapan prinsip  tata  kelola  yang  baik  dan sesuai  aturan  mampu  meningkatkan kinerja suatu organisasi dan membantu  dalam  pencapaian  tujuan organisasi  (Yee,  Sapiei,  &  Abdullah, 2018).  Tata  kelola  terdiri  dari  lima prinsip yakni
transparansi, responsivitas,  profesionalitas, rule  of law dan strategy vision .
Pinsip transparansi atau keterbukaan diartikan sebagai keputusan yang diambil dan pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang sudah  di  tentukan  oleh  organisasi. Transparansi  juga  berarti  bahwa informasi  yang  berkaitan  dengan organisasi  dapat  dilihat  oleh  semua
pihak  secara  mudah  dan  bebas  serta bisa diakses oleh berbagai pihak guna memperoleh informasi ataupun pihak-pihak  yang  terkena  dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut (Benawan, Saerang, & Pontoh, 2018). Menurut  Supriatna  &  Kusuma (2009)
dalam penelitiannya, organisasi  yang  menerapkan  tata kelola dari good governance yang baik akan menghasilkan kualitas kerja dan kinerja yang baik pula pada organisasi  tersebut.  Semakin  tinggi nilai good governance yang diterapkan dalam  suatu  organisasi,  maka  akan semakin  tinggi  pula  tingkat  ketaatan perusahaan
dan menghasilkan kinerja yang baik dan efektif. Organisasi yang memiliki pengelolaan yang baik adalah organisasi  yang  mampu  menyerap aspirasi  dari  lingkungan  sekitarnya. Responsivitas  sebagai  prinsip  kedua, merupakan  pelayanan  kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan  masyarakat,  menjawab permaslahan dari masyarakat,
menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program publik sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Dalam  hal  ini  organisasi harus  merespon  secara  cepat  agar tidak  tertinggal  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya (Suryadi, 2010).
Dalam  suatu  organisasi,  tindak responsif  dari  anggota  atau  internal organisasi memang sangat di perlukan. Tingginya tingkat responsive dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal  (masyarakat).  Hal  ini  juga dikemukakan  oleh  Suryadi  (2010) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa responsivitas merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan kinerja
suatu organisasi  baik.  Pada  era  reformasi seperti sekarang ini, terselenggaranya penanganan  pengaduan  yang  efektif akan mampu meningkatkan interaksi yang  baik  antara  masyarakat  dengan pemerintah.
Profesionalitas  merupakan  sikap
professional seseorang terhadap profesi yang sedang ditekuni.
Biasanya  seseorang  yang  memiliki sifat  profesionalitas  akan  cenderung mendukung  secara  penuh  tujuan organisasinya  dengan  menunjukkan kemampuan  kerjanya  dalam  bidang atau  profesinya  (Siahaan,  2010). Menurut Suryandari & Alfianto (2015) seseorang  dikatakan  profesional  jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan  tugas  sesuai  dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan
menetapkan  standard  di  bidang profesi yang bersangkutan dan
menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi  Etika  Profesi  yang  telah ditetapkan  oleh  organisasi  maupun aturan hukum.
Rule of law merupakan penyelenggaraan  kekuasaan  harus sesuai  dengan  aturan  dan  hukum yang  berlaku.  Artinya  setiap  lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada  di  dalam  Negara  tersebut  dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum  pula  (Riantiarno  &  Azlina, 2011). Strategy Vision atau perencanaan  strategi  adalah  proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan  untuk  mengalokasikan sumber  dayanya  dan  sumber  daya manusia  untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan (Mucharomah, 2012). Perencanaan  strategi  ini  biasanya dituangkan  daalam  sebuah  wadah yang  dikenal  dengan  Visi  dan  Misi. Visi  adalah  pandangan  jauh  tentang suatu  perusahaan  ataupun  lembaga yang kemudian akan mengatur jalannya  pelaksanaan  kerja  suatu organisasi. Menurut Elahi (2009), visi juga  dapat  di  artikan  sebagai  tujuan perusahaan  atau  lembaga  dan  apa yang harus dilakukan untuk mencapai  tujuannya  tersebut  pada
masa  yang  akan  datang  atau  masa depan. Sedangkan  Misi  adalah  suatu pernyataan  tentang  apa  yang  harus dikerjakan  oleh  perusahaan  atau lembaga  dalam  usaha  mewujudkan Visi  tersebut.  Misi  perusahaan  di artikan  sebagai  tujuan  dan  alasan mengapa  perusahaan  atau  lembaga itu dibuat. Misi juga akan memberikan  arah  sekaligus  batasan- batasan proses pencapaian tujuan.

## Penelitian Terdahulu
Riswanda  &  Pambudi  (2017) pada  penelitiannya  tentang  kinerja BUMDes  Panggung  Lestari  dalam peningkatan pendapatan desa menunjukkan  bahwa  transparansi,
responsivitas, dan responsibilitas merupakan  faktor-faktor  yang  sangat mendukung keberhasilan dari kinerja BUMDes  itu  sendiri.  Ketersediaan informasi  yang  dapat  diperoleh  oleh masyrakat  menjadikan  masyarakat tidak  buta  akan  perkembangan  dari BUMDes  itu  sendiri.  Selain  itu, kemampuan organisasi dalam mengenali  kebutuhan  masyarakat,
menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program  pelayanan  publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi  masyarakat  serta  kegiatan yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip- prinsip  administrasi  yang  benar  atau sesuai  dengan  kebijakan  organisasi
adalah poin penting dalam terlaksananya kinerja BUMDes dengan baik. Dalam penelitian Kurniasih (2014) problematika pengelolaan BUMDes  pada  kabupaten  Banyumas menyimpulkan bahwa rendahnya kinerja  BUMDes  pada  kabupaten tersebut  diakibatkan  oleh  masih rendahnya penerapan nilai efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan pemberdayaan  masyarakatnya  yang masih  sangat  kurang  yang  artinya kinerja  BUMDes  belum  mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diharapkan  oleh  masyarakat.  Dalam penelitian  Kasila  &Kolopaking  (2018) tentang  partisipasi  pemuda  desa dalam perkembangan usaha BUMDes menunjukan  hasil  bahwa  partisipasi masyarakat  dan  komunikasi  yang baik  antara  masyarakat  desa  dengan pengelola  BUMDes  dapat  menjadi faktor  yang  memberikan  kemajuan terhadap perkembangan BUMDes dari segi kelembagaan, kemampuan anggota dan pemasaran produk.
Terselenggaranya  kinerja  yang baik dari suatu organisasi merupakan tujuan  dari  organisasi  itu  sendiri. Akuntabilitas,
Transparansi, dan ketaatan terhadap perUndang- Undangan  yang  berlaku  diyakini mampu  menjadikan  suatu  organisasi menjadi  organisasi  yang  sukses  pada bidangnya.  Penyelenggaraan  kegiatan
yang  sesuai  dengan  prinsip  yang diterapkan akan mendapat dukungan dari  publik.  Hal  tersebut  akan menimbulkan kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan,  direncanakan,  dan dilaksanakan oleh organisasi (Riantiarno & Azlina, 2011).
Menurut  Suryandari  &  Alfianto (2015)  dalam  penelitiannya  yang membahas  tentang  pengaruh  tingkat profesionalitas atas kinerja organisasi menyatakan bahwa tingkat profesionalisme seseorang akan mempengaruhi  tingkat  kinerja  dari suatu organisasi. Hal tersebut
dibuktikan dengan diadakannya penelitian  pada  kantor  audit  di Daerah Semarang yang menghasilkan kesimpulan  bahwa  seseorang  akan dikatakan professional apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan  tugas  sesuai  dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standard baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi  Etika  Profesi  yang  telah ditetapkan  pada  kode  etik.  Adanya keahlian  tersebut  akanberpengaruh terhadap  kinerja  yang  dihasilkan. Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi tingkat profesionalitas seseorang maka  semakin  tinggi  pula  kinerja
yang akan dihasilkan
untuk organisasi.
Organisasi yang baik merupakan organisasi  yang  setiap  aktivitasnya dijalankan  sesuai  dengan  aturan  dan memiliki  pegawai  dengan  tingkat profesionalitas yang tinggi. Profesionalisme  dari  pegawai  dapat diartikan  sebagai  sikap  atau  perilaku seseorang
dalam menjalankan profesinya  dengan  kesungguhan  dan tangung  jawab  agar  dapat  mencapai kinerja sebagaimana yang di atur oleh organisasi.  Profesionalisme  seseorang di  dalam  organisasi  mengartikan bahwa  setiap  pegawai  diwajibkan untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menghindari  sikap  lalai  dan  tidak jujur  yang  akan  mengakibatkan kerugian pada
organisasi (Prabayanthi & Widhiyani, 2018).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Cahyani,  Guspul  &  Wijayanti (2019)  pada  BUMDes  Srikandi  Desa
Ropoh, Kabupaten Wonosobo menyatakan  bahwa    keberadaan BUMDes  adalah  penting  sebagai program
baru dalam usaha meningkatkan  perekonomian  desa berdasarkan  kebutuhan  masyarakat dan  potensi  desa,  oleh  desa,  dan untuk desa. Serta cara kerja BUMDes dengan  menampung  kegiatan  atau usaha  ekonomi  masyarakat  dalam
bentuk  kelembagaan  atau  badan usaha    harus  di    dikelola  secara professional. Selain sikap professional, BUMDes juga memerlukan pendampingan dan pengawasan dari pihak yang memiliki wewenang atas hal tersebut.
Keikutsertaan masyarakat dan aparat desa  dalam  mengawasi  jalannya BUMDes  juga  berperan  penting karena  dapat  meminimalisir  tingkat kecurangan  yang  dapat  terjadi  di kemudian hari.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menginvesitgasi  peran  implementasi tata  kelola  terhadap  kinerja  di BUMDes. Penelitian ini menggunakan Teori Stewardship. Dari teori tersebut dapat ditelaah bahwa kinerja Bumdes pemerintah desa wajib untuk bergerak  sesuai  dengan  visi  dan  misi organisasi  serta  tata  kelola  yang berlaku  yang  dimana  tata  kelola tersebut dapat berupa prinsip-prinsip yang  harus  ditaati  yang  kemudian dapat membantu berjalannya pelaksanaan  Bumdes  dengan  baik. Terdapat  beberapa  prinsip  tata  kelola yang mempengaruhi
efektivitas kinerja  Bumdes  antara  lain:  1)
Transparansi,  2)  Responsivitas,  3)
Responsibilitas,  4)  Profesionalitas,  5)
Rule  of  law ,  dan  6) Strategy  Vision .
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian Mahmudah (2018) dan Benawan et al.
(2018)  yang  menyatakan  bahwa
terpenuhinya  tata  kelola  yang  baik
(transparansi,
responsivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas publik)  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  organisasi.  Hal  serupa  juga dikatakan  oleh  Suryandari  &  Alfianto (2015)  bahwa  tindakan  responsif dalam menjawab pengaduan masyarakat dan bekerja secara professional sesuai kebijakan organisasi dapat menciptakan kinerja yang berkualitas.

## METODE
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan  penelitian  bersifat  deskriptif eksploratif.
Penelitian
deskriptif eksploratif  adalah  metode  penelitian yang  dilakukan  secara  alamiah  yang kemudian  akan  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  individu  dan  perilaku yang  sedang  diteliti  (Pujihastuti, 2010).
Adapun studi kasus yang
digunakan dalam penelitian ini adalah    adalah  studi  multi-kasus ( multiple  case  study) yang  dimana, multiple case study merupakan kegiatan  dalam  meneliti  beberapa kasus  untuk  memahami  persamaan dan  perbedaan  antar  kasus  yang diteliti  (Pamela  &  Jack,  1990).  Oleh karena  itu,  peneliti  mengunakan desain penelitian ini untuk
memperoleh  kesimpulan  penelitian dengan  mencari  persamaan  atau perbedaan  praktik  implementasi  tata kelola  yang  terdiri  dari  transparansi, responsivitas, responsibilitas, profesionalitas, rule  of  law ,  dan strategy  vision dalam  pengaruhnya terhadap kinerja BUMDes yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan data primer. Data Primer adalah data yang  di  peroleh  secara  langsung  dari pihak  pertama  atau  narasumber pertama  dengan  cara  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  (Hanifah
&  Sugeng,  2015).  Data  diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam  yang  dilakukan  secara langsung dengan pihak yang berkompeten  dan  mengetahui  secara baik  tentang  Badan  Usaha  Milik Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  wawancara. Wawancara merupakan suatu
percakapan  yang  dilakukan  oleh  dua pihak,  yaitu  pihak  pewawancara
( interviewer ) yang memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancara ( interviewee ) yang memberikan tanggapan atau jawaban yang diberikan. Wawancara penelitian ini  menggunakan  wawancara  semi terstruktur,  dimana  wawancara  ini akan melibatkan kepala desa,
pengelola BUMDes, masyarakat setempat  ataupun  individu-individu yang memiliki peranan penting lainnya didalam BUMDes.
Objek  penelitian  ini  adalah praktik  prinsip  tata  kelola  yang  baik ( good  governance )  dan  perannya dalam  pencapaian  kinerja  BUMDes. Sementara  subjek  penelitian  yang digunakan  adalah  BUMDes  yang berada di Daerah Istimewa
Yogyakarta  (DIY).  BUMDes  di  DIY dipilih  sebagai  subjek  penelitian mengingat perkembangan BUMDes di provinsi  ini  cukup  baik,  khususnya jika  dilihat  dari  segi  penatakelolaan. Kondisi  ini  menjadikan  beberapa BUMDes  di  DIY  menjadi role  model
dari pengelolaan BUMDes
di Indonesia  (lihat:  Sofyani  dkk.  2018). Dengan demikian, hasil riset ini dapat menjadi  masukan  bagi  BUMDes terkait  isu  pelaksanaan  praktik  tata kelola yang baik di BUMDes.
BUMDes  yang  dipilih  sebagai subyek  penelitian  didasarkan  pada grade yang  telah  dikeluarkan  oleh Biro  Bina  Pemberdayaan  Masyarakat PEMDA  DIY  2019  dengan  kategori maju  (A),  berkembang  (B),  dan  baru merintis  (C).  Pemilihan  Subjek  ini dilakukan  dengan  teknik purposive sampling . Purposive sampling merupakan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu
(Sugiyono,  2017).  Adapaun  jumlah
Bumdes yang peneliti gunakan terdiri atas empat bumdes yaitu BUMDes A, BUMDes  B,  BUMDes  C  dan  BUMDes D  dengan  melibatkan  Kepala  Desa, Direktur/Pengelola BUMDes, dan masyarakat  setempat  sebagai  subjek dan narasumber yang diwawancarai.
Data  dianalisis  menggunakan model  interaktif.  Pertama,  dilakukan reduksi  data,  yakni  suatu  proses pemilihan,  pemisahan,  pemusatan perhatian  untuk  penyederhanaan, kemudian  melakukan  transformasi data  kasar  yang  telah  diperoleh  dari lapangan.  Data  yang  berasal  dari hasil  wawancara  dengan  subyek penelitian akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data tersebut kemudian di reduksi  maka  akan  mendapatkan suatu  gambaran  yang  jelas  dan  agar mempermudah  peneliti  melakukan suatu  pengumpulan  data  (Sofyani  et al.,  2019).  Dalam  penelitian  ini reduksi  data  dilakukan  dengan  cara melakukan  transkip  wawancara  yang kemudian  diberikan  kode  ( coding ) pada  setiap  subjek  dan  objek  yang telah  di  transkip.  Pada  proses transkip wawancara rumusan masalah  dalam  penelitian  dijadikan sebagai  instrument  yang  digunakan untuk  memilah  data  yang  dapat dimasukkan  ke  dalam  penelitian.
Data  relevan  yang  dapat  menjawab rumusan  masalah  akan  dimasukkan ke  dalam  penelitian,  dan  data  yang
tidak  relevan  akan  di  eliminasi. Pengelompokkan  hasil  dari  transkip wawancara  akan  dilakukan  setelah proses  coding  dan  dikelompokkan berdasarkan prinsip-prinsip tata Kelola  yang  dibahas  di  dalam penelitian seperti transparansi,
responsivitas,  profesionalitas, rule  of law , dan strategy vision .
Kedua,  model  penyajian  data adalah  sekumpulan  informasi  yang terstruktur, yang memungkinkan untuk
dilakukan penarikan kesimpulan.  Penyajian  data  kualitatif ini  biasanya  berbentuk  teks  naratif atau  deskriptif  (Sofyani  et  al.,  2019).
Pada  penelitian  ini,  data  disajikan dalam  bentuk  teks  naratif  yang mengulas tentang hasil dan informasi yang  didaparkan  berdasarkan  hasil transkip  wawancara  yang  telah  di coding.  Kodifikasi  dan  penganoniman data dilakukan untuk menjaga privasi dan kemanan para informan penelitian ini. Terakhir,  dilakukan  penarikan kesimpulan dan verifikasi pengumpulan data, penelitian
kualitatif  akan  mencari  makna  dari setiap  gejala  yang  didapatkan  di lapangan, melakukan pencatatan pola penjelasan  dan  konfigurasi  yang mungkin  ditemukan,  alur  hubungan sebab akibat dan proposisi. Data yang diperoleh  di  lapangan  membutuhkan
perlakuan  khusus,  maka  dari  itu setiap data perlu dilakukan pencatatan,  pemisahan,  penyajian dan membuat konklusi dari data yang didapatkan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Untuk  memudahkan  pembaca dalam  menemukan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka disajikan  Tabel  1  sebagai  panduan pembaca  dalam  menemukan  kutipan percakapan informan.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  sifat keterbukaan pemerintah dalam mengungapkan  hal-hal  yang  sifatnya material secara berkala kepada pihak- pihak  yang  memiliki  kepentingan, dalam  hal  ini  yaitu  masyarakat  luas sehingga  prinsip  keterbukaan  yang memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi  seluas-luasnya  (Hanifah  & Sugeng, 2015).
Penerapan transparansi ini adalah  penting  bagi  BUMDes  untuk adanya  keselarasan  informasi  yang didapatkan oleh banyak pihak seperti pihak pemerintah desa yang berperan sebagai stakeholder .
Tabel 1. Format Coding
Format Coding Variabel (TR, RV, RB, PS, ROL, SV) Desa (1, 2, 3, 4) Informan (a, b, c, d) No urut disesuaikan Transparansi (TR) A (1) Kepala Desa (a) 1, 2, 3, 4,… Responsivitas (RV) B (2) Direktur BUMDes (b) 1, 2, 3, 4,… Profesionalitas (PS) C (3) Pengelola BUMDes (c) 1, 2, 3, 4,… Rule of law (ROL) D (4) Masyarakat (d) 1, 2, 3, 4,… Strategy Vision (SV) 1, 2, 3, 4,… Faktor pendukung dan penghambat
Contoh Coding:
*transkrip transparansi BUMDes D oleh kelapa desa = TR4.a *transkrip Responsivitas BUMDes C oleh sekertaris /pengelola = RV3.c

## Tabel 2. Penerapan Prinsip Transparansi pada BUMDes
Variabel Nama BUMDes Transparansi Grade A Grade A Grade B Grade C BUMDes A (1) BUMDes B (2) BUMDes C (3) BUMDes D (4) Dengan Indikator: Penyediaan informasi yang jelas melalui media sosial, media cetak, atau pamflet  -   Kemudahan dalam mengakses informasi     Adanya publikasi perihal kegiatan yang sedang dilaksanakan  -   Adanya informasi terkait laporan program berjalan     Selain  itu  transparansi  ini  juga bisa meminimalisir tingkat kecurangan serta dapat meningkatkan  kepercayaan  terhadap organisasi.
Dalam penelitiannya,
Coryanata  (2016)  menyatakan  bahwa organisasi  yamg  memiliki  tingkat transparansi  yang  tinggi  adalah organisasi yang baik dan patut untuk diberikan kepercayaan.
BUMDes  merupakan  salah  satu
contoh organisasi yang harus
menerapkan prinsip transparansi karena  BUMDes  merupakan  usaha milik  desa  yang  tentu  saja  akan diawasi  secara  langsung  oleh  pihak desa dan masyarakat desa.
Penerapan  transparansi  di  BUMDes yang berada di DIY dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan memiliki tingkat  transparansi  yang  berbeda- beda pula. Adapun penerapan praktik transparansi  pada  empat  BUMDes disajikan pada tabel 2.
Merujuk  pada  Tabel  2,  secara umum
penerapan prinsip transparansi  pada  empat  BUMDes tersebut  sudah  cukup  baik.  Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya indikator-indikator yang ada.  Adanya  kemudahan  dalam mengakses informasi
mengenai BUMDes  merupakan  salah  satu contoh  indikator  yang  telah  dipenuhi
oleh  BUMDes.  Hal  ini  selaras  dengan yang  disampaikan  oleh  direktur
BUMDes  di  salah  satu  desa  yang menjadi objek penelitian. Kemampuan Sumber Daya (pengelola) dalam menjalankan
prinsip transparansi  merupakan  salah  satu faktor  yang  mendukung  BUMDes berkinerja dengan baik.
“Sebenarnya  kita  ada  yang mengurus  di  bidang  media. Orangnya ada, dan Alhamdulillah kompeten, bagus.    Kita  sudah  ada youtbe.  Kita  itu  pernah melakukan talkshow di youtube ….” “Selain di youtube  di  facebook  juga ada. Pokoknya di internet itu ada.  Ada  kok website -nya.” (TR4b-2)
Menurut  Sekertaris  BUMDes  A, keterbukaan  terhadap  masyarakat adalah  salah  satu  kunci  yang menjadikan  usaha  desa  sukses  dan panjang umur. Hal tersebut dijadikan sebagai  pegangan  untuk  BUMDes dalam menjalankan usahanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber ketika
dilakukan wawancara. ‘’....Jadi  setiap  tahun  kita itu  masih  ada  rapat  kerja melaporkan pembukuan kepihak desa dan perwakilan masyarakat agar kita sama-sama tahu perkembangan BUMDes kita  ini.  Dan  kalau  rapat rutin  pengurus  itu  tiap
bulan  ada,  bisa  sebulan  2x atau  sebulan  1x  tergantung kepentingan  sih  ya  dan  itu sifatnya internal.” (TR1c-1)
Tidak  hanya  itu,  penerapan transparansi  juga  dilakukan  melalui beberapa  media  seperti  media  sosial dan  media  cetak.  Selain  untuk memberikan  informasi,  hal  tersebut juga dilakukan BUMDes untuk kepentingan  pemasaran  pariwisata Puri Mataram dan Agronema. “…Informasi  yang  untuk masyarakat ini kita sebarkan  melalui  media sosial kita seperti insatgram,  facebook ,  dan website ,  kita  juga  bikin baliho  dan  banner  banner yang  ditempel  di  pinggir- pinggir  jalan  sama  yang paling  sering  dibuat ya ini pamflet  ini. Ya jadi  media sosial  dan pamflet ini  juga sudah  termasuk  ke  strategi pemasaran  kita.    Karena yang paling besar pengaruhnya  ini ya dari media sosial”. (RV1c-2).
Hal  serupa  juga  di  sampaikan oleh  Kepala  Desa  di  Desa  A.  Dalam wawancaranya kepala desa mengatakan bahwa tingkat transparansi  yang  dimiliki  BUMDes ini  sudah  cukup  karena  semua aktivitas  atau  kegiatan  BUMDes selama program berjalan akan disampaikan  secara  detail  dalam rapat kerja tiap tahunnya.
“Dalam rapat kerja dilaporkan semua, jadi nanti pengurus bumdes tau semua,  pihak  desa  tau semua, msyarakat tau semua,  karna  BUMDes  ini kan  saham,  jadi  51%  itu dari  pemerintah  desa,  49% adalah  dari  bumdes,  dari bumdes  sendiri  terdiri  dari tokoh masyarakat, pengelola  BUMDes,  warga masyarakat, pengusaha setempat gitu lo ”. (TR1a-1) Penerapan transparansi pada BUMDes  sangat  dijunjung  tinggi  oleh semua  pihak  yang  terlibat  didalam BUMDes  itu  sendiri.  Hal  tersebut ditunjukkan  dengan  segala  informasi baik  itu  yang  menyangkut  tentang peraturan, kebijakan, kendala, maupun keuangan akan disampaikan secara terbuka oleh Direktur BUMDes dalam  Rapat  Kerja  (Raker)  atau pertemuan  bersama  dengan  BPD, Pihak Desa, Karang Taruna, dan ibu- ibu  PKK.  Tidak  hanya  itu,  BUMDes juga  selalu  melibatkan  masyarakat dalam setiap kegiatan seperti dijadikannya  masyarakat  menjadi pengelola  yang  dimana  pengelola BUMDes  ini  terdiri  atas  perwakilan dari  masyarakat  Tridadi,  Karang Taruna, dan Kelompok PKK.
Berbeda dengan yang terjadi pada BUMDes  B  di  Desa  B.  BUMDes  yang berdiri  semenjak  2018  ini  ternyata belum menerapkan
prinsip
transparansi secara maksimal.  Selain tidak  adanya  sumber  daya  yang
kompeten dalam membantu menjalankan BUMDes, tidak disediakannya  informasi  yang  jelas juga  merupakan  salah  satu  contoh dari tindakan BUMDes tidak menjalankan  praktik  transparansi secara  baik.  Pelaporan  mengenai laporan finansial hanya akan diserahkan  ke  pihak  desa  tanpa melakukan  rapat  kerja  tahunan.  Hal tersebut  dibuktikan  dari  informasi yang diberikan oleh pengelola BUMDes  dan  Kepala  Desa  secara langsung.  Kepala  Desa  mengatakan bahwa BUMDes Tamanan Jaya sudah memiliki standar pelaporan yang jelas karna  sudah  berbadan  hukum  dan memiliki aturan tetap, namun selama berjalannya BUMDes tersebut laporan yang  diberikan  oleh  BUMDes  hanya laporan  hasil  laba  secara  kasarannya dan tidak pernah memberikan laporan  neraca  secara  utuh  karena kendala kurangnya sumber daya yang mampu  dalam  merancang  laporan keuangan  sedemikian  rupa.  Hal  ini menjadi salah satu faktor penghambat  yang  mengakibatkan
BUMDes  tidak  membuat  laporan dengan baik dan menyebabkan pihak desa  tidak  mengetahui  secara  pasti bagaimana perkembangan dari BUMDes secara keseluruhannya.
Laporan  laba  yang  diserahkan  ke pihak  desa  tersebut  hanya  sebaga
alat  formalitas  dalam  menyelsaikan pertanggung jawaban saja.
“Nah  ini,  orangnya  nggak ada  orang  yang  bisa  buat sih.  Standar  pelaporan  kan sudah ada semacam AD/ART, udah ada semacam  aturanya,  lah  ini masalahnya  seharunya  kan ada laporan tahunan, perkembangannya seperti apa.  Makanya  sekarang  ini dengan adanya permasalahan itu tadi sekarang  kita  (BUMDes) sedang  di  periksa,  diproses di kepolisian. Padahal sebelum resmi menjadi bumdes  setiap  tahun  ada laporan hasilnya serta pengunaanya, malah sebelum ada bumdes laporan pertanggungjawaban dilakukan.  Lah  ini  pas sudah ada BUMDes pelaporan  malah  tidak  ada. (TR2a-1) Kurangnya transparansi dan koordinasi  antara  pihak  desa  dan BUMDes  tersebut  berdampak  pada pengambilan  keputusan  yang  kurang tepat  pada  program  yang  akan dijalankan selanjutnya. Selain
pengambilan  keputusan  yang  tidak tepat,  kurangnya  nilai  transparansi ini  menyebabkan  beberapa  masalah timbul
seperti kurangnya
kepercayaan  masyarakat  terhadap BUMDes  karena  hasil  laba  yang disampaikan  tidak  sesuai  dengan keadaan dan tidak berjalannya program  usaha  dengan  baik,  tidak
adanya  laba  yang  masuk  ke  desa karena  kecilnya  jumlah  laba  yang diperoleh  BUMDes,  dan  tidak  ada penyampaian  hasil  kerja  sehingga tidak  pernah  diadakan  evaluasi. Diketahu  pada  saat  ini  BUMDes  B sedang diperiksa oleh Badan
Kepolisian  Daerah  Bantul  akibat diduga  melakukan  penyalahgunaan anggaran  BUMDes  dan  pelanggaran terhadap  penyalahgunaan  jabatan yang  dilakukan  oleh  salah  satu pengelola BUMDes.

## Responsivitas
Merujuk pada Tabel 3, menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang dilakukan oleh empat BUMDes di Daerah Yogyakarta sudah cukup baik dilihat dari segi kemampuan BUMDes dalam menerima  masukan  dan  memberikan realisasi yang nyata terhadap masyarakat  desa.  Tidak  hanya  itu, masyarakat  juga  akan  ikut  berperan dalam  pengelolaan  BUMDes  sebagai bentuk  partisipasi  dan  membantu dalam  menciptakan  inovasi-inovasi yang  baru  meskipun  ada  dari beberapa  BUMDes,  masih  belum menerapkan  prinsip  responsivitas secara maksimal.
Adanya  tindakan  responsivitas yang  baik  dapat  mengindikasikan BUMDes tersebut menghasilkan
kinerja   yang   baik,   karena   selain

## Tabel 3. Penerapan Prinsip Responsivitas pada BUMDes
Variabel Nama BUMDes Responsivitas Grade A Grade A Grade B Grade C Dengan Indikator: BUMDes A (1) BUMDes B (2) BUMDes C (3) BUMDes D (4) Adanya respon yang cepat dalam menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat     Diciptaknnya inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat  -   Adanya wadah, sarana dan prasarana atau media pengaduan untuk masyarakat  -  - Musyawarah bersama masyarakat terkait apirasi yang disampaikan - -   Adanya partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan BUMDes    
memenuhi  peran  tata  kelola terkait  responsivitas,  juga  dapat dijadikan  sebagai  alat  oleh masyarakat  untuk  mengawal
jalannya BUMDes sehingga dapat meminimalisir tindakan kecurangan dalam BUMDes. BUMDes  A,  BUMDes  C,  dan  D merupakan beberapa contoh dari BUMDes yang menjalankan prinsip responsivitas secara baik. Hal  tersebut  terbukti  dari  hasil kerja yang dihasilkan dan hubungan komunikasi yang baik antara  BUMDes  dan  pihak masyarakat yang terjalin. Contohnya  seperti  yang  terjadi pada BUMDes C, dalam wawancaranya salah satu pengelola  BUMDes  menyatakan bahwa  aspirasi  dari  masyarakat adalah  penting  untuk  diterima dan  dipelajari  untuk  kemajuan
BUMDes dan kesejahteraan warga. “…Kalau  aspirasi  itu  pasti kita  selalu  menerima.  Kita terbuka.  Tapi  kalau  untuk aspirasi seperti pembentukkan program baru  itu  biasanya  agak lebih lama ya, karena harus di rapatkan dulu, dibicarakan modalnya berapa,  tempatnya  dimana, dll.  Tapi  masukan  dari masyarakat selalu kita usahakan.  Bagaimanapun kan itu udah kayak amanah gitu”. (RV3c-1) Hal yang serupa juga terjadi pada BUMDes A yang menjalankan prinsip responsivitas dengan cara memberikan  sarana  dan  prasarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui
media  sosial,  website  resmi  BUMDes, ataupun  secara  langsung.  Adapun BUMDes  akan  menerima  aspirasi
masyarakat  dalam  bentuk  masukan, keluhan,  kritik  dan  saran.  Adapun hal  ini  disampaikan  secara  langsung oleh  kepala  desa  dan  pengelola BUMDes.
“… yah selain  itu,  kan  kita juga  punya  kotak  saran (kotak aspirasi) yang di Puri Mataram, terus punya
Instagram  juga.  Itu  bisa digunakan oleh warga kalau memang  ada  yang  kurang atau bagaimana, karna kita juga  punya  orang  yang khusus  mengurus  itu.  Ya tapi kalau bisa sih masyarakatnya  datang  aja, langsung  aja ngomong gitu. Sekalian ngobrolin kan , kan lebih  efektif.  Kita  langsung bisa dengar langsung”.
(RV1a-1)
“… kan bagaimanapun  puri mataram  ini  juga  ada karena masukan masyarakat. Dan tambahan mas,  tiap  hari  Minggu  itu kita  ada  pasar,  namanya Pasar  Ndelik  nanti  itu pesertanya  warga  dari  desa ini dengan menjual makanan khas, jajanan pasar  gitu  lah  mas  kayak Putu,  Nagasari  gitu.  Ini dikelola sama anak-anak karang  taruna,  paling  yang jualan  hanya  dikenakan uang  kebersihan  Rp.5000. begitu.  Jadi  kan  lumayan jadi  punya  penghasilan”. (RV1c-1)
Lain  halnya  dengan  yang  terjadi
pada BUMDes B. Penerapan
responsivitas pada BUMDes ini cukup rendah  karena  tidak  disediakannya
sarana  dan  prasarana  atau  wadah pengaduan  bagi  masyarakat,  idak adanya musyawarah bersama masyarakat  setempat,  dan  BUMDes akan  menerima  masukan,  kritikan, maupun  saran  dari  masyarakat hanya ketika melakukan rapat untuk pembahasan program sehingga kritik, masukan  ataupun  saran    dari masyarakat hanya dapat dilakukan 1 tahun sekali dengan cara tatap muka dan  tidak  melalui  media  lainnya. Adapun  website  resmi  yang  dimiliki oleh  BUMDes  tidak  menyediakan wadah  pengaduan  dan  hanya  di peruntukkan untuk mempublish kegiatan  desa,  sehingga  tidak  adanya wadah  pengaduan  bagi  masyarakat mengakibatkan  masyarakat  sungkan dalam  mengapresiasikan  diri  dan menjadi acuh terhadap program yang dilaksanakan BUMDes.
Pada tahun 2018, sampah plastik  menjadi  problem  utama  yang ada  di  Desa  B.  Dan  pengolahan sampah plastik menjadi barang serba guna merupakan tugas yang diberikan  oleh  masyarakat  untuk
BUMDes.  BUMDes  dalam  menyikapi hal  tersebut  langsung  turun  tangan dengan melakukan pemeriksaan lokasi secara langsung
dan mencairkan  dana  dari  pemerintah desa  untuk  perencanaan  program pengolahan  sampah.  Namun,  hingga di     akhir     2019     realisasi     dari

## Tabel 4. Penerapan Profesionalitas pada BUMDes
Variabel Nama BUMDes Profesionalitas Grade A  Grade A  Grade B  Grade C Dengan Indikator: BUMDes A (1) BUMDes B (2) BUMDes C (3) BUMDes D (4) Adanya keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.  -   Pelaksanaan tugas atau profesi sesuai dengan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan  -   Pelaksanaan tugas sesuai dengan etika profesi yang sudah disepakati atau sesuai dengan kode etik (jika ada).  -  -
pengolahan  sampah  oleh  BUMDes belum  terlihat  oleh  masyarakat.
Diketahui  dana  untuk  pengolahan sampah yang diberikan oleh pemerintah  desa  sudah  dijadikan anggaran  dan  diserahkan  kepada pihak BUMDes. Tidak adanya realisasi nyata dari BUMDes menjadikan  masyarakat  dan  pihak desa menanyakan akuntabilitas modal untuk program sampah.
Hingga  diawal  tahun  pada  bulan Januari 2020 BUMDes Tamanan Jaya sedang di periksa oleh pihak berwajib dengan dugaan adanya kasus penyalahgunaan anggaran
dan penyalahgunaan jabatan.

## Profesionalitas
Tindakan  profesionalitas  dapat ditunjukkan dengan kemampuan dari individu atau kelompok dalam
mempertanggung  jawabkan  profesi
yang  sedang  digeluti.    Adapun penerapan  profesionalitas  dari  empat
BUMDes di Yogyakarta disajikan pada tabel 4.
Dilihat  dari  Tabel  4,  beberapa BUMDes pada umumnya telah menjalankan  unit  usahanya  sesuai dengan  kemampuan  dan  keahlian dari  masing-masing  pengelola  dan sudah  sesuai  dengan  standar  kerja yang  ditetapkan.  Pemilihan  pengelola dari BUMDes akan dilakukan langsung  oleh  pihak  desa  dan BUMDes  yang  diambil  dari  warga sekitar  berpengalaman  dan  pekerja professional  yang  memiliki  keahlian dalam bidang tertentu yang diperlukan  oleh  BUMDes,  misalnya seperti  seseorang  yang  memiliki pengetahuan dalam bidang Akuntansi yang  kemudian  dapat  ditetapkan menjadi bendahara guna memudahkan BUMDes dalam mengelola  keuangan  dan  menyusun pelaporan.
“kami  disini  lebih  mencari pengelola  yang  memang  dia
itu mampu dan punya latar belakang  yang  baik  dalam segi  kemampuan  di  dalam bidangnya. Ngga harus warga  sini,  asal  dia  sesuai sama  apa  yang  dibutuhkan ya  kami  terima.  Seperti yang  saya  katakan  tadi,
bendahara  kami  saja  harus yang  punya  latar  belakang pendidikan  ekonomi  atau yang mengerti soal pelaporan”. (PS4b-1) Tidak  jauh  berbeda  dengan  yang disampaikan oleh salah satu pengelola  BUMDes  yang  ada  di  Desa A  yang  menyatakan  bahwa  pengelola BUMDes adalah warga desa setempat.
“…pengelola  yang  ada  di puri  mataram  ini  ada  kita angkat  dari  karang  taruna dan  ibu  pkk  nya,  itu  yang parkiran saja kita kasih hak penuh  untuk  masyarakat mengelola  dengan  catatan harus  tetap  melapor  biar kita juga kan tau”. (PS1c-1) Meskipun demikian, dalam penerapan profesionalitas kerja dalam
BUMDes  ini  masih  ada  yang  tidak berjalan  sesuai  dengan  regulasi  atau aturan kerja yang sudah di tetapkan. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya profesi  ganda  yang  dilakukan  oleh salah  satu  BUMDes  di  Yogyakarta yakni  BUMDes  B,  di  Desa  B.  Pada BUMDes  ini  beberapa  pengurus  yang mengelola  BUMDes  adalah  aparat desa  yang  sudah  memiliki  jabatan  di kantor  kelurahan  seperti  sekertaris
BUMDes  yang  juga  menjabat  sebagai staff tetap di kantor kelurahan. Selain itu, BUMDes ini juga tidak menerapkan  praktik  profesionalitas sesuai  dengan standar  kerja  ataupun etika  profesi  yang  berlaku.  Karena pihak  pendamping  untuk  BUMDes yang  merupakan  penasihat  dan konsultan  BUMDes  adalah  warga setempat dan tidak berasal dari pihak kabupaten yang sesuai dengan ketetapan standar kerja yang mengatur tentang pendampingan terhadap  BUMDes.  hal  tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan modal untuk kepentingan pribadi dan tidak berjalannya program usaha. “Sebenarnya dari kabupaten itu ada pendamping  bumdes  yang resmi,  tapi  disini  malah pendampingnya semacam koordinator  dan  berasal dari warga desa. Tapi karna pendamping itu mendampingi beberapa tempat,  akhir  akhir  ini malah  ada  masalah.  Saat ini dana modal bundes yang seharusnya  dikelola  itu,  di dibawa  mereka  dan  malah jadi  tidak  jelas.  Sebenarnya pendamping  itu  tidak  boleh pegang  bumdes,  tapi  karna pengelola sudah saling percaya  ya  kita  sudah percaya saja.” (PS2a-1).
“apabila ada pengelola yang baik,  maka  ada  manajemen yang  baik,  ternyata  tidak karena  pendampingnya  di
bumdesnya  apayaa,  bahasa indonesianya  mletoo apa  ya hahah, sehingga ada pendampingnya  ada  yang melenceng,  sehingga  apa yang sudah kita rencanakan  baik,  karena pendamping yang tidak bener shingga untuk semetara bumdes desa tamanan tidak dapat berjalan  seperti  itu.”  (PS2a- 2). Dari  dua  kutipan  diatas,  peneliti menyimpulkan
bahwa masih rendahnya  tingkat  profesionalitas  di unit  usaha  BUMDes  tersebut  karena masih  dianggapnya  aturan  sebagai hal yang sepele. Hal ini menunjukkan bahwa  adanya  kualitas  sumber  daya manusia  yang  tidak  mampu  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi sesuai bidangnya.  Adanya  sosialisasi  dan pendampingan  terhadap  pengelola secara  resmi  merupakan  salah  satu jalan  keluar  yang  dapat  dilakukan pemerintah daerah terhadap BUMDes dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pengelola) BUMDes.

## Rule of law (Aturan Hukum)
Pentingnya  keberadaan  hukum didalam  organinsasi  seperti  BUMDes dapat  membantu  pengelola  dalam menjalankan tugas dan fungsi secara mudah  karena  adanya  aturan  yang jelas.  Adapun  aturan  ini  harus  dapat memerintah
BUMDes
dalam
menjalankan semua kegiatannya agar dapat dipertanggung jawabkan.
Secara  umum  BUMDes-BUMDes pada penelitian ini telah menjalankan tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan aturan  yang  sudah  di  tetapkan. Secara  garis  besar,  AD/ART  dan PERDes  merupakan  aturan  tertulis yang wajib dimiliki oleh BUMDes dan dijadikan pedoman dalam menjalankan unit usahanya.
Meskipun  demikian  AD/ART  tidak dapat  dikatakan  sebagai  aturan  yang memiliki  regulasi  yang  tinggi  karena aturan tersebut dirancang dan dibentuk oleh badan usaha itu sendiri melalui  musyawarah  desa.  Berbeda dengan  PERDes  yang  kedudukan hukumnya  sudah  jelas  dan  dibentuk oleh pemerintah desa beserta BPD.
“…Dan  untuk  standarisasi pelaporan  kan  kita  sudah ada  PERDes  dan  AD/ART. Ya  kita  membuat  laporan sesuai dengan apa yang ada di  PERDes  atau  AD/ART dengan melaporkan keadaan  rill  dari  BUMDes baik  itu  masalah  finansial ata non finansialnya”. (ROL3c-1) “laporan kinerja juga ada di laporkan dalam setiap laporan,  perkembangangan- nya  bagaimana,  kerjanya bagaimana, kesulitan-nya bagaimana, penyelesaian- nya  bagaimana.  Termasuk juga  laporan  perencanaan kerja”. (ROL1a-1)
Tabel 5. Penerapan Prinsip Rule of law pada BUMDes Variabel Nama BUMDes Rule of law Grade A Grade A Grade B Grade C Dengan Indikator: BUMDes A (1) BUMDes B (2) BUMDes C (3) BUMDes D (4) Adanya PERDes sebagai payung hukum yang mengatur j BUMDes     Adanya standarisasi yang jelas dalam pembuatan AD/ART     Kegiatan dilakukan berdasarkan aturan dan tidak melanggar hukum  -   Adanya penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan - - - - Pembentukkan kebijakan, pelaksanaa  kegiatan,  pembentukkan program,  pembagian  laba,  serta pengambilan  keputusan  yang  di selaraskan  dengan  aturan  yang tercantum dalam AD/ART dan PERDes merupakan salah satu bentuk  ketaatan  BUMDes  terhadap aturan  hukum.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengelolaan  BUMDes  yang
sesuai dengan aturan hukum
merupakan  salah  satu  faktor  yang mengindikasikan badan usaha tersebut  menjalankan  unit  usahanya dengan baik. Secara umum, organisasi  akan  memberikan  sanksi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam AD/ART atau PERDes terhadap  pengelola  yang  melaanggar
aturan. Namun pada BUMDes-
BUMDes  yang  diteliti,  pemberian sanksi hanya diberikan dalam bentuk teguran secara lisan.
“saat ini, dari awal kita ada beberapa  unit  usaha  yang
dijalankan  sesuai  dengan AD/ART kita itu”. (ROL3c-2) “yah untuk mekanisme pertanggung jawabannya ya,  kita  kebetulan  sudah pakai pelaporan secara online. Jadi kita bisa dipantau  setiap  hari  baik itu pemasukan atau pengeluarannya”. (ROL3c-3)
Namun  faktanya  tidak  semua BUMDes  dapat  mematuhi  aturan PERDes  dan  AD/ART  yang  telah dibuat.  BUMDes  B  merupakan  salah satu  contoh  BUMDes  yang  tidak menjalankan peraturan sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku. Dalam  wawancara  yang  dilakukan dengan  kepala  desa  menyatakan bahwa  BUMDes  B  telah  menyalahi aturan  hukum  yang  tertulis  pada PERDes  bahwa,  BUMDes  dalam melakukan  pendampingan  dilakukan langsung  oleh  warga  desa  dan  tidak berasal  dari  pihak  kabupaten  yang resmi.  Diketahui  bahwa  pendamping dalam  hal  ini  campur  tangan  dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan finansial BUMDes. “Sebenarnya dari kabupaten itu ada pendamping bumdes  yang  resmi,  tapi disini malah pendampingnya semacam koordinator dan berasal dari warga  desa.”  “…Saat  ini dana  modal  bundes  yang seharusnya  dikelola  itu,  di dibawa  mereka  dan  malah jadi  tidak  jelas.  Sebenarnya pendamping  itu  tidak  boleh pegang  bumdes,  tapi  karna pengelola sudah saling percaya  ya  kita  sudah percaya saja.” (ROL2a-1) Adanya  campur  tangan  dan pelanggaran  tindakan  profesionalitas yang  dilakukan  oleh  BUMDes  dapat menimbulkan kerugian secara
finansial. Hal  ini menunjukkan bahwa  lemahnya  aturan  hukum  ( rule of law ) menjadikan BUMDes berkinerja secara buruk. Dan
sebaliknya,  kuatnya  aturan  hukum ( rule  of  law )  pada  BUMDes  dapat mendorong BUMDes untuk berkinerja dengan baik.

## Strategy Vision
Strategy vision merupakan praktik  tata  kelola  yang  digunakan untuk membangun daerah berdasarkan  visi  misi  dan  strategi yang  jelas  dengan  mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga
merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan  daerahnya. Strategy  vision biasanya akan diawali dengan perancangan perencanaan yang dituangkan  dalam  sebuah  wadah yang  dikenal  sebagai  program  kerja terpilih yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan visi dan misi dimana  visi  dan  misi  tersebut  akan dijadikan sebagai acuan dalam mencapai tujuan dari BUMDes.
Berdirinya BUMDes secara umum dikarenakann  adanya  kepentingan bersama  yang  ingin  dicapai  yaitu mensejahterakan  masyarakat  dan membantu pembangunan desa.
Secara  garis  besar,  masing-masing BUMDes  telah  memiliki  visi  dan  misi yang  jelas  dan  strategi  perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja perperiode.  Adanya  visi  dan  misi  dan strategi  perencanaan  adalah  penting bagi BUMDes untuk dijadikan sebagai patokan  dalam  pengelolaan  BUMDes itu  sendiri.  Biasanya  perencanaan kerja  dan  penentuan  program  akan dilaksanakan dengan melakukan
musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.
“Untuk  Visi  dan  Misi  kita sudah ada. Jadi visi misi ini jadi salah satu patokan kita dalam menajalankan BUMDes juga selain memperhatikan tupoksi lainnya. (SV2c-1)
Tabel 6. Penerapan Prinsip Strategy vision pada BUMDes Variabel Nama BUMDes Strategy vision Grade A Grade A Grade B Grade C Dengan Indikator: BUMDes A (1) BUMDes B (2) BUMDes C (3) BUMDes D (4) Adanya visi dan misi  -    Pembuatan rencana kerja per-priode  -   Adanya kegiatan jangka panjang berkelanjutan     Tercapainya visi dan misi  -    Keterlibatan  masyarakat  dalam hal  ini  adalah  penting  karena masyarakat  juga  merupakan  pihak yang bertanggung jawab dalam program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes.  Hal  ini  selaras  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  pengelola BUMDes  dalam  wawancara  yang dilakukan.
“…BUMDes  punya  visi  misi dari  awal,  karena  BUMDes itu kepanjangan tangan dari desa  untuk  mengebangkan modal  yanga  ada  untuk memperoleh keuntungan agar  meningkatkan  PAD (pendapatan  asli  desa)”. (SV1a-1)
“Awal  dibentuknya  dulu kita  sudah  ada  visi  misi yang perancangannya dibantu  juga  oleh  pihak desa.  Ini tuh dibuat  biar kita  yang  di  sini  (BUMDes) punya  patokan gitu mba”.
(SV4b-1)
Walaupun  demikian,  masih  ada beberapa  BUMDes  yang  sejak  awal didirikan tidak memiliki visi dan misi karena  dianggap  tidak  penting  dan
hanya  lebih  memfokuskan  BUMDes pada  tujuan  yang  ingin  dicapai. BUMDes  B  merupakan  salah  satu contoh  BUMDes  yang  tidak  memiliki visi  dan  misi.  Selain  itu,  BUMDes  ini juga tidak menetapkan dan membuat perencanaan  program  kerja  per- periode  yang  mengakibatkan  adanya alokasi  anggaran  dana  yang  tidak jelas  dan  mengakibatkan  tingkat partisipasi masyarakat menjadi
rendah.
“visi misi apa toh mba, tidak ada  visi  misi  karna  Cuma “ngapusi” (membohongi) saja. Jadi saya yang penting itu  kerja,  kerja  dan  kerja”.
(SV2a-1)
Dari  kutipan  tersebut  dapat dibuktikan  bahwa  dari  pemerintah desa  juga  menganggap  visi  dan  misi dalam BUMDes tidak terlalu
dibutuhkan.  Karena  yang  diperlukan adalah bukti nyata dari realisasi kerja yang dilakukan.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Praktik Tata Kelola BUMDes
Secara  umum  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  merupakan  salah satu  faktor  yang  dianggap  paling berpengaruh dalam pelaksanaan praktik  tata  kelola  pada  empat
BUMDes  yang  telah  diteliti.  SDM
menjadi  senjata  utama  BUMDes dalam  menjalankan  usaha  karena keberadaannya dianggap penting kedudukannya.  Meskipun  demikian, keberadaan  dari  SDM  juga  harus diimbangi  dengan  kualitasnya.  SDM dengan  kualitas  yang  baik  dapat menjadi  faktor  yang  mendukung berjalannya  praktik  tata  kelola  pada BUMDes.  Selain  tersedianya  SDM, dukungan dari masyarakat dan pihak desa  juga  merupakan  faktor  yang dapat  mendukung  BUMDes  dalam berkinerja  secara  apik  dan  sesuai dengan
tuntutan masyarakat.
Sebaliknya, kualitas SDM yang buruk dan  kurangnya  dukungan  dari  pihak desa  dan  masyarakat  dapat  menjadi hambatan  untuk  BUMDes  dalam menjalankan praktik tata kelola.  Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Johan dalam wawancara yang dilakukan.
“Faktor  pendukungnya  ya itu  adalah  sumber  daya manusianya  ya,  orang  yang rajin,  disiplin,  tempat  yang strategis,  dukungan  dari berbagai pihak seperti
pihak  dari  desa  maupun masyarakatnya, dari pemda,  dari  kementrian. Nah  kita  ini  kan  sudah dikenal  oleh  banyak  pihak. Kemarin  aja  kita  dapat bantuan  dari  pihak  PU  ya untuk  membangun  ini,  ada juga  yang  dari  BNI  dari program  CSRnya,  dari  BRI juga”. (Rm1c)
Selain  dari  segi  SDM  dan dukungan dari beberapa pihak, modal juga  menjadi  salah  satu  faktor pendukung  pada  beberapa  BUMDes dalam mengelola unit usaha, meskipun  pada  beberapa  BUMDes lainnya  modal  merupakan  salah  satu faktor  yang  menjadi  kendala  utama dalam menjalankan usaha.
“Pemerintah kan punya program untuk mensejahterakan masyarakat.  Dan  kebetulan waktu  itu  punya  modal. Sebenarnya  desa  sudah sejak lama memeliki usaha, tapi  resminya  bumdes  ini baru  satu  tahun.  Kan berdiri tahun 2018. (Rm2a) “Yang jadi faktor penghambat  ya  modal,  kalo faktor  pendukung  adalah masyarakat sangat mendung  usaha  bumdes ini,  semua  masyarakat  ikut berpartisipasi  aktif  dalam pengelolaan  bumdes  itu sendiri”. (Rm1a) Pada  beberapa  BUMDes  yang diteliti,  modal  merupakan  menjadi unsur yang cukup penting.
Ketidaksiapan  BUMDes  dan  desa dalam memenuhi modal awal menjadi hambatan utama dalam mengembangkan  unit  usaha.  Modal yang berasal dari desa dan masyarakat  dianggap  belum  dapat memenuhi modal awal dalam menjakankan BUMDes. “Sebenarnya  kalau  untuk modal  dari  masyarakat  itu sudah di atur dalam AD/ART,  tapi  sejauh  ini belum  sih  ya  mas.  Belum ada masyarakat yang memberikan modal. (Rm4c)
Tidak  hanya  keberadaan  modal, kurangnya  Sumber  Daya  Manusia yang  kompeten  juga  menjadi  salah satu  faktor  yang  dapat  menghambat jalannya BUMDes. Hal
ini disampaikan  oleh  Bapak  kepala  desa di  Desa  B  yang  menyatakan  bahwa
SDM  yang  ada  pada  desa  berjumlah banyak,  tetapi  untuk  SDM  yang memiliki pengetahuan dan
kemampuan khusus dalam mengelola BUMDes masih minim. “Ya  pengelola,  banyak  sih dari  warga  sekitar.  Ya minimal lulusan SLTA (SMA) yang punya keahlian. Kalo ahlinya di foto copy ya di foto copy, di warnet ya di warnet. Tapi memang susah nyari-nya mas, soalnya jarang  juga  yang  ngerti orang-orangnya. (Rm2c)
“Ya  begini.  Kalau  foto  copy itu yang pegang Keriluhu ya namanya, kalau sampah itu Suratno, kemudian Desamart  itu  Wawan.  Tapi yang  sekarang  yang  baru bisa  berjalan  dan  bisa menghasilkan  laba  itu  ya itu foto copy dan warnet itu, yang lain belum bisa berjalan.  Di  samping belum bisa  berjalan  karna  ada keterbatasan juga (SDM) Pembahasan Peran praktik tata kelola
merupakan  prinsip  akuntansi  yang diterapkan  oleh  beberapa  organisasi untuk  menghasilkan  kinerja  yang baik tidak terkecuali pada unit usaha BUMDes.  Tata  kelola  tersebut  terdiri atas prinsip transparansi,
responsivitas,  responsibilitas, rule  of law , dan strategy vision (Elahi, 2009).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  pada  empat  BUMDes  di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
ditemukan bahwa pelaksanaan prinsip  tata  kelola  yang  baik  sudah cukup  memuaskan,  meskipun  masih ada  beberapa  indikator  yang  belum dijalankan secara maksimal. Penerapan praktik tata kelola tersebut  tidak  lepas  dari  partisipasi masyarakat dan sumber daya manusianya sebagai faktor pendukung berjalannya BUMDes. Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  Yee et al. (2018) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penerapan
prinsip  tata  kelola  yang  baik  mampu meningkatkan kinerja dari organisasi.
Secara  umum,  BUMDes  telah menjalanakan  praktik  tata  kelola secara baik. Dilihat dari segi transparansi dan responsivitas BUMDes sudah mampu dalam mememnuhi  kedua  prinsip  tersebut. Pelaksanaan
rapat kerja dan musyawarah  desa  merupakan  salah satu  cara  BUMDes  berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga memberikan kemudahan akses dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal  ataupun  eksternal.  Tindakan dari  BUMDes  ini  berbanding  lurus dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Benawan et al. (2018) yang menyatakan bahwa keterbukaan
atau transparansi dalam suatu organisasi  di  lihat  dari  mudahnya akses  informasi  yang  disediakan organisasi  bagi  masyarakat,  dengan adanya komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat. Dilihat  dari  segi  profesionalitas, BUMDes secara umum telah mengimplementasikan
prinsip tersebut  dengan  baik.  Adanya  aturan tertulis  yang  mengatur  organisasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam menjalankan  unit  usaha  dalam BUMDes.  Kemampuan  SDM  nya dalam  mengelola  BUMDes  sesuai
dengan  bidang  keahlian  dan  aturan serta  kebijakan  yang  ditetapkan adalah  poin  penting  yang  dapat digaris  bawahi.  Pasalnya hal  tersebut akan meminimalisir tingkat kecurangan  yang  dapat  terjadi  pada organisasi,  tidak  terkecuali  pada BUMDes.  Menurut  Siahaan  (2010) kemampuan  dari  individu  dalam bekerja  sesuai  dengan  pengetahuan dan  keahlian  yang  dimiliki  akan membantu pertumbuhan suatu organisasi secara pesat dalam mencapai  tujuan  organisasi.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  diamana  tujuan dari  organisasi  adalah  tanggung jawab bersama dengan tidak memasukkan kepentingan individual. Dilihat dari segi ketaatan BUMDes terhadap hukum dan strategy  vision dalam  aktivitasnya telah  dilaksananakan  dengan  cukup baik.  Secara  umum  BUMDes  telah memiliki  visi  misi,  PERRDes,  dan AD/ART  yang  dijadikan  sebagai pedoman  dalam  menjalankan  usaha. Taat terhadap aturan dan menjalankan  program  usaha  sesuai strategi  perencanaan  program  awal dapat membantu meningkatkan kinerja  organisasi  secara  pesat. Pengelolaan  dengan  metode  tersebut dapat  memudahkan  BUMDes  dalam mengontrol  pengelola  dan  dapat menilai secara langsung aktivitas dari
BUMDes.  Ketaatan  terhadap  hukum merupakan  salah  satu  cara  mudah untuk  menghasilkan  kinerja  yang baik.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh Riantiarno  &  Azlina  (2011)  dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa  negara  dalam  menjalankan tugas  hendaknya  di  selenggarakan berdasarkan  aturan  hukum  agar dapat dipertanggung jawabkan.
Penerapan-penerapan praktik dari prinsip  tata  kelola  ini  diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam  BUMDes.  Hal  ini  selaras dengan teori stewardship yang menunjukkan bahwa pelayan ( steward )
dalam menjalankan tugasnya  didalam  organisasi  tidak termotivasi  oleh  tujuan  individu melainkan  menetapkan  tujuan  pada kepentingan  organisasi  (Donaldson  & Davis, 1991). Selain itu, penelitian ini juga  selaras  dengan  konsep social enterprice yang  menyatakan  bahwa
organisasi berdiri tidak hanya berorientasi  pada  unsur  finansial melainkan
organisasi didirikian sebagai  perusahaan  sosial  yang memiliki  peluang  untuk  memberikan manfaat  sosial  kepada  masyarakat seperti  memandirikan  masyarakat (Kasim  &  Hudson,  2006).  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Teori Stewardship dan Social  Enterprise saling  berhubungan  karena  sama- sama  memiliki  konsep  sosial  yang
menitikberatkan  pada  kepentingan organisasi secara keseluruhan.
Namun  baik  Teori Stewardship maupun  konsep Social  Enterprise ini berbanding  terbalik  dengan  apa  yang terjadi  pada  BUMDes  B  di  Desa  B Kabupaten Bantul. Bahwasannya masih  adanya  tujuan  individu  yang diletakkan  diatas  tujuan  organisasi seperti  penyalahgunaan  modal  usaha yang  digunakan  untuk  kepentingan pribadi  yang  mengakibatkan  tidak berjalannya  program  sesuai  rencana. Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya profesi  ganda,  dimana  pendamping BUMDes  yang  tidak  memiliki  hak dalam  turut  serta  dalam  pengelolaan BUMDes diberikan hak dalam mengelola modal yang mengakibatkan tidak jelasnya alokasi modal BUMDes. Selain  adanya  pelanggaran  profesi kerja,  BUMDes  juga  melakukan pelanggaran  terhadap  aturan  hukum dimana  BUMDes  memperkerjakan pendamping  yang  tidak  berasal  dari pihak  kabupaten  melainkan  adalah warga desa. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi akibat rendahnya komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip dari praktik  tata  kelola.  Kualitas  SDM yang rendah juga dapat menjadi salah satu  faktor  pendukung  pengelola tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara professional.
Tidak  di  sediakannya  akses  yang mudah  dalam  memperoleh  informasi serta  pelayanan  publik  yang  kurang maksimal  merupakan  salah  satu bukti dari tidak diterapkannya prinsip transparansi dan responsivitas secara maksimal.  Faktor  yang  menjadikan kinerja  dari  BUMDes  ini  buruk  ialah tidak  adanya  komunikasi  yang  baik antara  pemerintah  desa  dengan BUMDes mengakibatkan miskomunikasi  antara  kedua  belah pihak.  Selain  itu,  tidak  dibentukknya visi  misi  dan  perencanaan  program kerja  yang  jelas  dalam  BUMDes  juga menjadi  faktor  dari  tidak  dapat berjalannya  BUMDes  dengan  baik karena  tidak  ada  acuan  tetap  yang dapat dijadikan pedoman oleh pengelola dalam menjalankan
BUMDes.  Pelanggaran  aturan  terkait profesi  ganda  yang  ada  dalam BUMDes  juga  membawa  dampak buruk  dimana  adanya  kerugian  yang ditanggung  BUMDes  dalam  jumlah besar dan tidak berjalannya program- program usaha yang dapat merugikan semua  pihak,  khususnya  desa.  Yang terjadi pada BUMDes B ini menunjukkan bahwa tidak
diterapkannya  praktik  tata  kelola mengakibatkan  BUMDes  tidak  dapat menghasilkan  kinerja  yang  baik. Pemberian  nilai  atau  grade  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah pada  BUMDes  yang  berada  di
Yogyakarta belum dapat menunjukkan  kualitas  yang  selaras antara grade dan hasil kerja.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganilisis implementasi,
determinan  dan  peran  praktik  tata kelola terhadap kinerja BUMDes yang dilaksanakan  pada  pada  empat
BUMDes di Daerah Istimewa
Yogyakarta  yang  terdiri  atas  BUMDes A,  BUMDes  B,  BUMDes  C,  dan BUMDes  D  yang  dilakukan  dengan sistem wawancara dengan melibatkan Kepala  Desa,  Staff  Desa,  Pengelola BUMDes,  dan  masyarakat  setempat terkait sebagai narasumber.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan  bahwa  implementasi praktik tata kelola dengan
menggunakan  prinsip  transparansi, responsivitas,  profesionalitas, rule  of law ,  dan strategy  vision berperan terhadap  kinerja  dari  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Hal  ini ditunjukkan dengan tingginya penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola di dalam BUMDes dapat menghasilkan BUMDes yang berkinerja baik, sebaliknya
rendahnya  praktik  tata  kelola  pada BUMDes dapat menghambat BUMDes berkinerja secara baik. Adapun faktor
yang  mendukung  dari  terlaksananya prinsip  tata  kelola  dalam  BUMDes adalah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  berkualitas  dan  dukungan  dari masyarakat  setempat.  Sedangkan faktor  yang  menjadi  penghambat untuk  BUMDes  dalam  menerapkan praktik tata kelola adalah keberadaan modal  usaha  yang  masih  sulit  dan kurangnya  SDM  yang  berkompeten pada  beberapa  BUMDes  yang  diteliti. Sehingga setelah dilakukan penelitian,  peneliti  menyimpulkan bahwa  secara  umum  BUMDes  telah menjalankan  praktik  tata  kelola secara  baik  dilihat  dari  capaian  dan laba yang dihasilkan meskipun masih ada  beberapa  BUMDes  yang  dalam kegiatannya belum menerapkan prinsip  tata  kelola  secara  maksimal dikarenakan  SDM yang kurang kompeten. Oleh karena itu,
diperlukan  sosialisasi  dan  pelatihan mengenai  pentingnya  praktik  tata kelola  terhadap  pengelola  ataupun pihak  desa  guna  meningkatkan kinerja BUMDes.
Terdapat  beebrapa  keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, Subjek penelitian  yang  digunakan  hanya mencakup  empat  BUMDes  di  DIY, sehingga  kesimpulan  dari  penelitian tidak  dapat  digeneralisasikan  untuk seluruh  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) di Indonesia. Kedua,
Operasionalisasi  konstruk  kinerja  di
penelitian  ini  belum  dirumuskan secara  khusus.  Hal  ini  dikarenakan ukuran  kinerja  BUMDes  berbeda dengan perusahaan bisnis dan Lembaga  pemerintah  karena  sifat BUMDes yang merupakan bagian dari Sosioenterprise.
Karenanya pembahasan  mengenai  peran  prinsip tata  kelola  terhadap  kinerja  hanya didasarkan  persepsi  secara  umum dari yang dirasakan informan. Ketiga, adanya  kendala  dalam  melakukan wawancara  langsung  bersama  staf desa pada dua BUMDes mengakibatkan penelitian tidak
memenuhi  jumlah  informan  sesuai target  dan  menyebabkan  beberapa pertanyaan  tidak  terjawab.  Ketiga, penelitian  ini  tidak  menggali  aspek kultural
masyarakat dan hubungannya  yang  mungkin  krusial terhadap kinerja BUMDes.
Berdasarkan  keterbatasan  yang diuraikan  di  atas,  saran  untuk penelitian berikutnya adalah: pertama studi  terkait  isu  tatakelola  yang  baik pada  BUMDes  di  regional  lain  perlu dilakukan.  Hal  ini  agar  memperkaya wawasan  mengenai  sejauh  mana praktik  tata  kelola  yang  baik  telah berjalan  pada  konteks  cakupan wilayah  yang  lebih  luas,  yakni Indonesia. Kedua, penelitian selanjutnya  perlu  menguji  hubungan prinsip tata kelola dengan pendekatan lain yang lebih dalam
mengoperasionalisasi konstruk penelitian, misalnya dnegan pendekatan  survey  yang  melibatkan lebih banyak BUMDes sebagai sampel.  Terakhir,  pengkajian  aspek kultural  masyarakat  dan  kaitannya terhadap  kinerja  BUMDes  juga  perlu mendapatkan perhatian.

## REFERENSI
Anggraeni,  M.  R.  R.  S.  (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  pada  Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. MODUS , 28 (2),  155– 167. https://doi.org/10.24002/modus .v28i2.848
Anton,  F.  (2010).  Menuju  Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah INFORMATiKA , 1 (2), 61–80.
Benawan,  E.  T.  P.,  Saerang, D.  P.  E., &  Pontoh,  W.  (2018).  Pengaruh Pengawasan,  Akuntabilitas  dan
Transparansi Keuangan terhadap Kinerja  Pegawai  (Studi  Kasus pada  Dinas  Perhubungan  Kota Tidore Kepulauan). Going Concern:  Jurnal  Riset  Akuntansi , 13 (3), 72–79. https://doi.org/10.32400/gc.13. 03.19995.2018 Bender, D. (2016). DESA - Optimization of Variable Structure  Modelica  Models  Using Custom  Annotations. EOOLT  ’16: Proceedings of the 7th International Workshop on Equation-Based Object-Oriented Modeling  Languages  and  Tools , 45–54. https://doi.org/https://doi.org/1 0.1145/2904081.2904088
Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R.  (2019).  Analisis  Pengaruh Bumdes dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo  (Studi  Empiris  pada BUMDes  Silatri  Indah  Desa
Beran dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh). Journal  of  Economic, Business  and  Engineering , 1 (1),
32–39.
Coryanata,  I.  (2016).  Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi  Kebijakan  Publik Sebagai  Pemoderasi  Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan  Daerah. Journal  of
Accounting and Investment , 12 (2),
110–125.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991). Stewardship  Theory  or  Agency Theory:  CEO  Governance  and Shareholder  Returns. Australian Journal  of  Management , 16 (1), 49–65. https://doi.org/10.1177/031289 629101600103
Elahi,  K.  Q.  I. (2009).  UNDP on Good Governance. International Journal of Social Economics , 36 (12), 1167– 1180. https://doi.org/10.1108/030682 90910996981
Hanifah,  S.  I.,  &  Sugeng,  P.  (2015).
Akuntabilitas  dan  Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal  Ilmu  &  Riset
Akuntansi , 4 (8), 1–15.
Irawati,  D.,  &  Martanti,  D.  E.  (2018). Transparasi  Pengelolaan  Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan  Aset  Desa  (Studi Fenomenologi Pada BUMDes
Desa  Karangbendo  Kec  Ponggok Kab  Blitar). UNEJ  E-Proceeding  - Seminar  Nasional  Ekonomi  Dan Bisnis  (SNAPER-EBIS  2017) ,  41–
51. Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.p hp/prosiding/article/view/6665
Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,
Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan  Daerah. JPPUMA:
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan Sosial  Politik  Universitas  Medan Area , 6 (1), 14–24. https://doi.org/10.31289/jppum a.v6i1.1520
Kasila,  M.,  &  Kolopaking,  L.  M.
(2018).  Participation  of  Rural
Youth  in  Business  Development of  BUMDes  “Tirta  Mandiri.”
Jurnal  Sains  Komunikasi  Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] , 2 (1), 43–58. https://doi.org/10.29244/jskpm.
2.1.43-58
Kasim,  R.,  &  Hudson,  J.  (2006).  FM as  A  Social  Enterprise. Facilities ,
24 (7/8),
292–299. https://doi.org/10.1108/026327 70610666143 Kumar,  P.,  &  Sivaramakrishnan,  K. (2008). Who Monitors the Monitor?  The  Effect  of  Board Independence on Executive Compensation  and  Firm  Value. The  Review  of  Financial  Studies ,
21 (3), 1371–1401.
Kurniasih, D. (2014). Problem Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  di  Kabupaten Banyumas. Jurnal  Administrasi Publik Dan Politik , 1 (3), 182–188.
Mahmudah,  S.  (2018).  Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Badan  Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa  Sungon  Legowo  Bungah Gresik). Jurnal Ecopreuner Fakultas Ekonomi , 1 (2), 52–56.
Mucharomah,  S.  (2012).  Pengaruh Perencanaan  Strategis  terhadap
Efektivitas  Kerja  Pegawai  pada Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten Majalengka. Cendikia: Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara ,
5 (2), 32–60.
Pamela,  B.,  &  Jack,  S.  (1990). Qualitative Case Study Methodology:  Study  Design  and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report , 13 (4), 544–559. Prabayanthi, P. A., & Widhiyani, N. L. S. (2018). Pengaruh Profesionalisme, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi  pada  Kinerja  Auditor. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 22 (2), 1059–1084. https://doi.org/10.24843/eja.20 18.v22.i02.p09 Pratama, R. N., & Pambudi, A. (2017). Kinerja  Badan  Usaha  Milik  Desa Panggung Lestari dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa  di  Desa  Panggungharjo Kecamatan  Sewon  Kabupaten Bantul. Jurnal  Adinegara:  Jurnal Elektronik (e-Jurnal) Program Studi  Ilmu  Administrasi  Negara  - S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas  Negeri  Yogyakarta , 6 (2), 105–116.
Pujihastuti, I. (2010). Prinsip
Penulisan  Kuesioner  Penelitian. CEFARIS:  Jurnal  Agribisnis  Dan Pengembangan Wilayah , 2 (1), 43–
56.
Rahman, F., Ulfah, I. F., & Hakim, L. (2018).  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Desa  di  Desa  Slamet Kecamatan  Tumpang  Kabupaten Malang. J-ABDIMAS  -  Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,
5 (1), 12–16.
Riantiarno,  R.,  &  Azlina,  N.  (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten
Rokan Hulu). Pekbis  Jurnal , 3 (3),
560–568.
Ridley ‐ Duff,  R.,  &  Southcombe,  C. (2012).  The  Social  Enterprise Mark:  a  critical  review  of  its conceptual  dimensions. Social Enterprise Journal , 8 (3), 178–200. https://doi.org/10.1108/175086 11211280746 Siahaan, V. (2010). Pengaruh Profesionalisme Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Auditor  (Studi  Pada  Kantor Perwakilan  Bpk-Ri  Provinsi  Aceh
). Jurnal  Telaah  Dan  Riset Akuntansi , 3 (1), 10–28.
Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B.
(2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia:  An  Exploratory  Study. Journal of Accounting and Investment , 20 (2). https://doi.org/10.18196/jai.200 2116 Styawan,  S.  (2010).  Penanganan Pengaduan  (  Complaint  Handling ) Dalam Pelayanan Publik ( Studi Tentang Transparansi , Responsivitas , Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya  II  ). Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 1 (2), 293.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Supriatna,  N.,  &  Kusuma,  A.  M. (2009). Pengaruh Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 1 (1), 1–10.
Suryadi. (2010). Penanganan Keluhan Publik  pada  Birokrasi  Dinas
Perijinan. Masyarakat, Kebudayaan  Dan  Politik , 23 (4), 293–303.
Suryandari,  D.,  &  Alfianto,  S.  (2015). Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi dan Struktur  Audit  terhadap  Kinerja Auditor. Accounting Analysis Journal , 4 (1), 1–9. https://doi.org/10.15294/aaj.v4i 1.7732 Titin, L., & Amin, R. M. (2017). Peran Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Perekonomian melalui Badan USAha Milik Desa (Bumdes)  Mitra  USAha  Mulya  di
Desa  Marga  Mulya  Kecamatan Rambah  Samo  Kabupaten  Rokan Hulu Tahun 2014  – 2015. Jurnal Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , Vol. 4, pp. 1–8. https://doi.org/10.1017/CBO97 81107415324.004 Yee,  C.  S.,  Sapiei,  N.  S.,  &  Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance,
Corporate  Governance  and  Firm Value  in  The  Digital  Era. Journal of  Accounting  and  Investment , 19 (2), 162–175. https://doi.org/10.18196/jai.190 299