## Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sokaraja Kidul
¹ Dwi Rahayu Rubianti, 2 Wahyuningrat, 3 Simin Program Studi Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

## Abstract
Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  program  is  national  program  to  increase  infrastructure  acces  and basic  service  in  urban  slum  area.  Desa  Sokaraja  Kidul  is  one  of  the  areas  implementing  KOTAKU program. The purpose of this research is to find out how the implementation of  KOTAKU program at Desa  Sokaraja  Kidul  using    What’s  Happening  perspective  by  Ripley  and  Franklin.  This  research  is using  qualitative  descriptive  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Implementation  of Program KOTAKU (KOTAKU) in Desa Sokaraja Kidul based on dimensions in the perspective of What’s Happening by Ripley and Franklin hasn’t optimal. The following results of the research based on the perspective dimensions of What’s Happening: 1) The Profusion of actors, found that the role of actors at the community level such as BKM and KSM has not been optimal. 2) The Multiplicity and vagueness of  goals,  The  purpose  of  the  KOTAKU  Program  are  understandable  and  implementing  actors understand  the  program's  purposes.  3)  The  Poliferatin  and  complexity  of  government  programs, coordination  and  communication  have  been  effective,  policy  changes  that  occur  but  didn’t  have significant impact on the program implementation, Guidelines for program implementation have been made but actors at the community level are not aware of the guidance, the sustainability step in the implementation procedure has not optimally implemented. 4) Community Participation, the people of Desa  Sokaraja  Kidul  support  and  participate  in  the  implementation  of  the  program.  5)  Influencing factors,  the  funds  allocated  have  not  been  able  to  solve  all  slum  problems  and  social  and  cultural conditions are factors  driving implementation while economic conditions are becoming obstacles to implementation.
Keywords : Policy Implementation, Kota Tanpa Kumuh Programs (KOTAKU)

## Abstrak
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  adalah  program  nasional    yang  bertujuan  untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Desa Sokaraja merupakan salah satu wilayah mengimplementasikan program KOTAKU. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  implementasi  Program  KOTAKU  di  Desa  Sokaraja  Kidul dengan  menggunakan  perspektif What’s  Happening yang  dikemukakan  oleh  Ripley  dan  Franklin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sokaraja Kidul berdasarkan dimensi- dimensi  dalam  perspektif What’s  Happening yang  dikemukakan  oleh  Ripley  dan  Franklin  belum berjalan  dengan  optimal.  Berikut  merupakan  hasil  penelitian  berdasarkan  dimensi  perspektif What’s  Happening :  1)  Aktor  yang  terlibat,  ditemukan  bahwa  peran  aktor  di  tingkat  masyarakat seperti  BKM  dan  KSM  belum  optimal.  2)  Kejelasan  tujuan,  Tujuan  dari  Program  KOTAKU  sudah jelas  dan  aktor  pelaksana  telah  memahami  tujuan  program.  3)  Perkembangan  dan  kerumitan kebijakan, koordinasi dan komunikasi telah berjalan efektif, perubahan kebijakan yang terjadi tidak memiliki  dampak  signifikan  terhadap  program,  pedoman  pelaksanaan  program  telah  ada  namun aktor  di  tingkat  masyarakat  kurang  mengetahui  adanya  pedoman,  tahap  keberlanjutan  dalam prosedur implementasi belum berjalan. 4) Partisipasi mayarakat, masyarakat Desa Sokaraja Kidul mendukug  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program.  5)  Faktor  yang  mempengaruhi, dana yang dialokasikan belum  dapat mengatasi semua permasalahan kumuh  serta faktor kondisi
sosial  dan  budaya  menjadi  faktor  pendorong  implementasi  sedangkan  kondisi  ekonomi  menjadi kendala implementasi.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
*) Penulis Korespondensi E-mail : dwirahayurubianti@gmail.com

## PENDAHULUAN
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan  serta  sarana  dan prasarana  yang  tidak  memenuhi syarat  (Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan dan Kawasan Permukiman). Menurut  data  yang  dikumpulkan oleh  Direktorat  Cipta  Karya  tahun 2016 menunjukkan total permukiman  kumuh  yang  berada di Indonesia berjumlah 35.291 Ha. Maka dari itu, pemerintah mengadakan program-program sebagai  upaya  mengatasi  masalah permukiman kumuh,  Pada saat ini pemerintah melalui Diretorat Jenderal  Cipta  Karya  menjalankan Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU). Program  KOTAKU memiliki tujuan untuk meningkatkan  akses  terhadap infrastruktur  dan  pelayanan  dasar di  permukiman  kumuh  perkotaan untuk  mendukung  perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Program KOTAKU dilaksanakan  di  34  provinsi,  yang tersebar  di  269  kabupaten/kota. Kabupaten  Banyumas  merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan  program  KOTAKU. Luas  wilayah  permukiman  kumuh di  Banyumas  berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Nomor 050/1444  tahun  2014  tentang Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di  Kabupaten  Banyumas  sebesar
69,58  Ha  dari  total  wilayah Kabupaten  Banyumas  sebesar 17.504  Ha.  Terdapat  10  titik wilayah  yang  terindikasi  sebagai kawasan  kumuh  di  Kabupaten Banyumas,  berikut  merupakan daftar  wilayah  yang  terdeliniasi sebagai wilayah kumuh di Kabupaten Banyumas: No. Lokasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) Keterangan 1  Kelurahan Bancarkembar 5,13 kawasan kumuh sedang 2  Kelurahan Berkoh 10,93 kawasan kumuh sedang 3  Kelurahan Grendeng 5,12 kawasan kumuh sedang 4  Kelurahan Karangwangkal 1,22 kawasan kumuh sedang 5  Kelurahan Kedungwuluh 1,82 kawasan kumuh ringan 6  Kelurahan Kranji 1,47 kawasan kumuh ringan
Tabel 1. Daftar Lokasi Kumuh di Kawasan Kabupaten Banyumas Sumber : Lampiran SK Bupati Banyumas No.050/144 Tahun 2014
Pada  tabel.1  menunjukkan bahwa  Desa  Sokaraja  Kidul merupakan  kelurahan/desa  yang teridentifikasi  sebagai  wilayah kumuh  dan  menjadi  wilayah  titik fokus  pengentasan  permukiman pemerintah  Kabupaten  Banyumas. Dengan luas wilayah kumuh 19,57 Ha yang merupakan kelurahan/desa  dengan  jumlah wilayah  kekumuhan  terluas  di Kabupaten  Banyumas.  Maka  dari itu  Desa  Sokaraja  Kidul    dipilih sebagai  lokasi  penelitian.  Selain itu, dalam data lampiran SK Bupati Banyumas  No.050/144  Tahun 2014  wilayah  Desa  Sokaraja  Kidul dikategorikaan dalam kumuh sedang,  dimana  permasalahan kekumuhan  di  wilayah  ini  cukup kompleks.  Berikut  merupakan tabel  untuk  menunjukkan  kondisi kekumuhan di Desa Sokaraja Kidul :
Tabel 2. Kondisi Baseline (awal 2017) Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sokaraja Kidul Indikator Kriteria Kondisi Dilapangan Kondisi bangunan gedung. Ketidakteraturan bangunan. 72,11% (411 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul yang memiliki bangunan yang tidak teratur. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. 34,91% (199 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan. Kondisi jalan lingkungan. Cakupan pelayanan jalan lingkungan. 27,39% (2.124 meter) wlayah di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani jalan lingkungan. Kualitas permukaan jalan lingkungan. 12,25% (950 meter) jalan lingkungan di Desa Sokaraja Kidul memiliki kualitas jalan yang buruk. Kondisi penyediaan air minum Ketersediaan akses aman air minum 42,44% (306 KK) di Desa Sokaraja Kidul belum memiliki akses aman terhadap air minum. Tidak 7,63% (55 KK) di Desa Sokaraja Kidul 7  Kelurahan Mersi 7,58 kawasan kumuh ringan 8  Kelurahan Purwokerto Lor 14,72 kawasan kumuh sedang 9  Kelurahan Purwokerto Wetan 2,02 kawasan kumuh sedang 10   Sokaraja Kidul 19,57 kawasan kumuh sedang Jumlah 69,58
terpenuhinya kebutuhan air minum kebutuhan air minumnya tidak terpenuhi. Kondisi drainase lingkungan Ketidaktersediaan drainase 35,43% (2.403 meter) dari total panjang jalan yang ada di Desa Sokaraja Kidul belum dilengkapi dengan drainase. Tidak terpeliharanya drainase 64,57% (3.707 meter) drainase di Desa Sokaraja Kidul tidak terpelihara. Kualitas konstruksi drainase 30,64% (1759 meter) dari total drainase  yang ada di Desa Sokaraja Kidul memiliki kualitas konstruksi yang buruk. Kondisi pengelolaan air limbah Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis 22,33% (161 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Lanjutan Tabel 3. Kondisi Baseline (awal 2017) Kawasan Permukiman
Kumuh di    Desa Sokaraja Kidul Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis 41,47% (299 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kondisi pengelolaan persampahan Prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan persyaratan teknis 100% (721 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 47,02% (399KK) di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani sisem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan standar teknis. Tidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. 100% (721 KK) di Desa Sokaraja Kidul memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara. Kondisi proteksi Ketidaktersediaan prasarana proteksi 65,61% (374 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani
kebakaran kebakaran prasarana proteksi kebakaran. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 100% (570 unit) bangunan di Desa Sokaraja Kidul belum terlayani proteksi kebakaran. Sumber : Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Sokaraja
Kidul dan  Dokumen Simulasi Pengurangan Kumuh di Sokaraja Kidul Tahun 2019.
Program  KOTAKU  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2016  di Desa  Sokaraja  Kidul,  program pengentasan kota kumuh ini sudah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu  pada  tahun  2016  yang merupakan  tahap  persiapan  dan perencanaan,  serta  tahun  2017 dan  2019  merupakan  tahap pelaksanaan program. Pembangunan  infrastruktur  yang telah  dilakukan  selama  kurun waktu dua  tahun  di  Desa  Sokaraja Kidul untuk menangani kekumuhan  yaitu  pembangunan jalan,  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah (SPAL), septictank komunal,  drainase  dan  fasilitas pengolahan sampah. Namun implementasi  program  belum dapat  dikatakan  berjalan  dengan maksimal. Dimana setelah program berjalan sejak tahun 2017 masih terdapat beberapa permasalahan yang belum teratasi di  wilayah  tersebut.  Berikut merupakan  permasalahan  kumuh yang  masih  ada  di  Desa  Sokaraja Kidul :
Tabel 3. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sokaraja Kidul Indikator Kriteria Kondisi 2019 Kondisi Bangunan Gedung. Ketidakteraturan bangunan. 69,82%  (298  unit)  bangunan  di  Desa Sokaraja Kidul yang memiliki bangunan yang tidak teratur. Ketidaksesuaian dengan  persyaratan teknis bangunan. 32,63%  (186  unit)  bangunan  di  Desa Sokaraja  Kidul  tidak  sesuai  dengan persyaratan teknis bangunan. Kondisi Penyediaan Air Minum Ketersediaan  akses aman air minum 27,60%  (199  KK)  di  Desa  Sokaraja Kidul  belum  memiliki  akses  aman terhadap air minum. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem  pengelolaan air  limbah  tidak sesuai standar teknis 12,90%  (93  KK)  di  Desa  Sokaraja Kidul memiliki sistem pengelolaan air limbah  yang  tidak  sesuai  dengan persyaratan teknis. Prasarana dan sarana  pengelolaan air  limbah  tidak sesuai dengan persyaratan teknis 21,36%  (154  KK)  di  Desa  Sokaraja Kidul  memiliki  sarana  dan  prasarana pengelolaan  air  limbah  yang  tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kondisi Ketidaktersediaan 65,61%  (374  unit)  bangunan  di  Desa
Proteksi Kebakaran prasarana  proteksi kebakaran Sokaraja  Kidul  belum  terlayani prasarana proteksi kebakaran. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 100%  (570  unit)  bangunan  di  Desa Sokaraja  Kidul  belum  terlayani proteksi kebakaran. Sumber : Dokumen Simulasi Pengurangan Kumuh di Sokaraja Kidul. Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan peneliti, permasalahan  kekumuhan  yang masih  belum  teratasi  di  Sokaraja Kidul  tersebut  terjadi  karena masih belum maksimalnya keterlibatan implementor di tingkat masyarakat (Badan Keswadayaan  Masyarakat  (BKM) dan Kelopok Swadaya Masayarakat  (KSM)).  Dimana, tidak  semua  anggota  BKM  dan KSM berperan aktif dalam pelaksanaan  program  KOTAKU serta masih kurangnya pemahaman KSM sebagai pelaksana  di  lapangan  dalam  hal pelaksanaan  kegiatan  program seperti pembangunan infrastruktur. Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Program KOTAKU di Desa  Sokaraja  Kidul  dengan menggunakan  perspektif What’s Happening yang dikemukakan oleh Ripley  dan  Franklin.  Dimensi perspektif What’s  Happenning
yaitu  1)  Aktor  yang  terlibat,    2) Kejelasan tujuan, 3)Perkembangan dan  kerumitan  program,  4) Partisipasi  terhadap  program, 5)Faktor–faktor yang mempengaruhi implementasi. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini metode  yang  digunakan  adalah metode Deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian  ini  yaitu  Desa  Sokaraja Kidul khususnya di RW 1  (RT : 01,
06, 07, 08, 09), RW 2 (RT : 01, 07) dan RW 3 (RT : 01, 02, 04, 05, 06,
07,  08).  Lokasi  tersebut  dipilih karena menjadi fokus pengimplementasian Program KOTAKU  di  Desa  Sokaraja  Kidul. Teknik  pemilihan  informan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik purposive  sampling .  Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. serta metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif, yaitu pengumpulan  data,  kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Aktor yang Terlibat Teori  Ripley  dan  Franklin menyatakan bahwa dalam implementasi  kebijakan  publik aktor  yang  terlibat  dalam  proses implementasi  berperan  penting terhadap pencapaian tujuan implementasi kebijakan atau program.  Aktor  sendiri  dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu  terkait  dengan  pelaku  dan penentu  terhadap  suatu  kebijakan yang  berinteraksi  dan  melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan
proses kebijakan publik. Merekalah  pada  dasarnya  yang menentukan  pola  dan  distribusi kebijakan  yang  akan  dilakukan oleh  birokrasi  yang  di  dalam proses interaksi dan interrelasinya cenderung bersifat konfliktif dibandingkan  dengan  sifatnya yang  harmoni  dalam  proses  itu sendiri (Muhlis Madani, 2011 : 36- 37). Dalam sub aspek aktor yang terlibat,  aktor  yang  terlibat  dari kalangan pemerintah adalah Pokja PKP  (Kelompok  Kerja  Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Banyumas yang merupakan gabungan dari berbagai  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  di  Kabupaten Banyumas. Aktor yang berasal dari pihak swasta adalah askot Mandiri KOTAKU  dan  tim  fasilitator.  Aktor yang terlibat dari pihak masyarakat  adalah  BKM  (Badan Keswadayaan  Masyarakat)  Satria Bangun Mandiri dan KSM (Kelompok  Swadaya  Mayarakat). KSM yang terlibat dalam implementasi  program  KOTAKU diantaranya  KSM  Sejahtera  I,  KSM Sejahtera II, KSM Sejahtera III yang terlibat pada implementasi program  pada  tahun  2017  dan KSM  Maju,  KSM  Mandiri  yang terlibat pada implementasi program pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian apabila dikaitkan dengan pendapat Ripley dan Franklin dapat dikatakan bahwa program KOTAKU  cukup  rumit  karena melibatkan  banyak  aktor  dalam implementasinya. Sub  aspek  peran  aktor dalam pelaksanaan program, aktor yang  terlibat  dalam  implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul  telah  menjalankan  peran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam  program.  Dimana  aktor yang  memegang  peranan  paling besar dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul  adalah  aktor  di  tingkat lembaga  swadaya  masyarakat seperti  BKM  dan  KSM.  Namun dalam  implementasinya  terdapat beberapa permasalahan pada internal  masing  masing  aktor. Pertama, dalam internal Pokja PKP OPD yang masih memiliki peranan dominan hanya Badan Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah  (Bappeda)  dan  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  (Dinperkim)  saja. Kedua,  di  internal  aktor  di  tingkat Desa  seperti  BKM  dan  KSM terdapat  beberapa  anggota  yang pasif  yang  menyebabkan  anggota yang aktif harus meng- cover peran orang  yang  pasif  tersebut.  Selain itu,  KSM  yang  bersifat  insidental dianggap  kurang  efektif  karena pada  dasarnya  KSM  merupakan lembaga  yang  berperan  sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.
2. Kejelasan Tujuan Dalam  teori  Ripley  dan Franklin kejelasan tujuan berpengaruh terhadap pemahaman aktor pelaksana. Hogwood  dan  Gun  (1986:197) menyebutkan kegagalan implementasi disebabkan oleh tiga faktor  salah  satunya  kebijakan yang  buruk  ( bad  policy) dimana menurut  kedua  tokoh  tersebut
kebijakan  yang  buruk  ditandai dengan  salah  satunya  tujuan  dan target  kebijakan  atau  program yang  tidak  jelas.  Maka  dari  itu dalam  suatu  program  perlu memuat  tujuan  jelas  dan  mudah dipahami sehingga akan mempermudah  aktor  pelaksana dalam    implementasi  kebijakan untuk  mencapai  tujuan  kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Dalam  sub  aspek  kejelasan tujuan  dari  program  kota  tanpa kumuh,  tujuan  program  KOTAKU sudah  dimuat  jelas  dalam  SE
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya No.40  Tahun  2016  Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh yaitu untuk meningkatkan akses infrastruktur  pelayanan  dasar  di permukiman  kumuh  perkotaan yang  layak  huni,  produktif  dan berkelanjutan.  Selain  itu  di  dalam dokumen  tersebut  juga  dijelaskan mengenai  output  yang  diharapkan dari pelaksanaan program, sasaran program  dan  strategi  program untuk mencapai tujuan. Mengenai pemahaman implementor terhadap tujuan program yang ditetapkan, implementor juga sudah memahami  output  dari  kegiatan yang  dilaksanakan  yaitu  total wilayah  kumuh  0  dan  parameter nilai  dari  seluruh  indikator  yaitu kondisi  bangunan  gedung,  jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan  air  limbah  dan proteksi kebakaran dibawah 16. 3. Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan Dalam  teori  Ripley  dan Franklin  implementasi  kebijakan dapat dipengaruhi oleh perkembangan  dan  kerumitan kebijakan  itu  sendiri.  Dalam  teori ini kerumitan kebijakan bersangkutan  dengan  aturan  dari kebijakan  yang  bersangkutan. Dinamisnya  suatu  aturan  dalam sebuah  implementasi  kebijakan menyebabkan implementasi kebijakan  menjadi  lebih  rumit yang nantinya akan mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Kerumitan kebijakan dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  dari perkembangan  peraturan,  adanya pedoman  dan  prosedur  program. Selanjutnya perkembangan kebijakan  dalam  teori  Ripley  dan Franklin  dilihat  dari  manajemen dan koordinasi aktor pelaksana. Dalam sub aspek perkembangan peraturan/kebijakan program, selama  implementasi  program KOTAKU terdapat perubahan peraturan  yang  menjadi  acuan pelaksanaan program yaitu diubahnya Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  No.2  Tahun  2016  tentang Peningkatan  Kualitas  terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman  Kumuh  yang  diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas  Terhadap  Perumahan Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh. Selanjutnya  di  tatanan  teknis
pelaksanaan juga mengalami perubahan,  yaitu  pada  indikator nilai  kumuh  yang  dijadikan parameter  output  serta  jumlah fasilitator  yang  terlibat  dalam pengimplementasian program, yang  tadinya  40  orang  diubah menjadi    11  orang  pada  tahun 2019. Mengenai  pola  komunikasi dan  koordinasi  antar  aktor  dalam pelaksanaan  program,  koordinasi berperan penting dalam pelaksanaan  kegiatan  program karena  dengan  adanya  koordinasi aktor  pelaksana  dapat    mampu menyelaraskan  pelaksanaan  tugas maupun  kegiatan  dalam  suatu organisasi  (Awaluddin  Djamin dalam  Hasibuan,  2011:86).  Selain itu dalam pelaksanaan komunikasi memegang  peranan  penting  agar koordinasi  antara  aktor  pelaksana dapat berjalan dengan baik. Koordinasi  dalam  implementasi program  KOTAKU  telah  berjalan dengan baik dikarenakan di dalam pedoman  pelaksanaan  yaitu  Surat Edaran  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya  No.40  Tahun  2016  Tentang Pedoman  Kota  Tanpa  Kumuh sudah  diatur  dengan  jelas  garis koordinasi antara aktor pelaksana. Komunikasi  yang  dilakukan  antar aktor  yang  terlibat  sudah  efektif walaupun  intensitas  komunikasi secara  langsung  seperti  rapat masih minim. Selanjutnya  mengenai  sub aspek adanya pedoman pelaksanaan program, dalam program KOTAKU terdapat beberapa dokumen pedoman pelaksanaan  program  KOTAKU untuk menjadi pedoman bagi aktor
pelaksana  untuk  bertindak  yaitu Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya  No.40  Tahun  2016 Tentang  Pedoman  Kota  Tanpa Kumuh, Dokumen Petunjuk Pelaksanaan  Program  Kota  Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tingkat Kabupaten/Kota, Dokumen Petunjuk  Pelaksanaan  Program Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam  sub  aspek  prosedur implementasi program, implementasi  program  KOTAKU terdiri  dari  empat  tahapan  yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan dan  tahap  keberlanjutan.  Dalam setiap tahapan tersebut terdiri dari beberapa  item  kegiatan.  Apabila dikaitkan dengan kerumitan program  dalam  teori  Ripley  dan Franklin,  prosedur  implementasi program  KOTAKU  cukup  rumit karena  terdiri  dari  beberapa tahapan  dan  disetiap  tahapan tersebut terdiri dari beberapa item kegiatan  yang  harus  dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya implementasi program KOTAKU di Desa  Sokaraja  Kidul  telah  sesuai dengan  prosedur  yang  ditetapkan. Dimana telah melaksanakan kegiatan  di  tahap  persiapan, perencanaan  dan  pelaksanaan. Walaupun tiga tahapan implementasi  sudah  dijalankan dengan  baik,  namun  pada  tahap terakhir yaitu tahap keberlanjutan khususnya pada kegiatan operasional  dan  pemeliharaan belum  berjalan.  Hal  tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran  pihak  KPP  dan  BKM untuk  melakukan  pengawasan
untuk  kegiatan  operasional  dan pemeliharaan  serta  tidak  adanya kejelasan  mengenai  peran  dari masing-masing pihak yang terlibat dalam  tahap  keberlanjutan  di dalam pedoman pelaksanaan. Tidak  adanya  peran  dari  masing- masing  pihak  dalam  realisasi kegiatan operasional dan pemeliharaan ini akhirnya menimbulkan beberapa permasalahan di lapangan khususnya pada indikator persampahan dan drainase. 4. Partisipasi terhadap Program Ripley dan Franklin menyatakan bahwa adanya partisipasi terhadap program menjadi  dimensi  dalam  aspek what’s happening . Dalam penelitian  ini  partisipasi  yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam program. Masyarakat  Desa  Sokaraja  Kidul mendukung implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul.  Partisipasi atau peran serta masyarakat  dalam  implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul  juga  dapat  dikatakan  sudah baik.  Keterlibatan  masyarakat dalam implementasi program KOTAKU  di  Desa  Sokaraja  Kidul yaitu  keterlibatan  sebagai  tenaga kerja konstruksi, partisipasi swadaya seperti memberikan konsumsi kepada tenaga kerja dan partisipasi dengan cara menghibahkan  lahannya  untuk pembangunan infrastruktur. Partisipasi  masyarakat  di  Desa Sokaraja Kidul termasuk pastisipasi  bebas  yaitu  partisipasi dimana seorang individu
melibatkan dirinya secara sukarela dalam  suatu  kegiatan  tertentu (Dusseldrop,  1981:24).  Selain  itu bentuk  partisipasi  yang  dilakukan masyarakat  Desa  Sokaraja  Kidul merupakan partisipasi dalam bentuk  tenaga  dan  dalam  bentuk harta (Huraerah, 2011:116). 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Menurut Ripley dan Franklin terdapat beberapa faktor- faktor  di  luar  teknis  yang mempengaruhi jalannya implementasi. Faktor tersebut bisa berasal  dari  internal  maupun eksternal.  Pada  program  KOTAKU faktor yang mempengaruhi implementasi program yang berasal  dari  internal  adalah pendanaan  program.  Sedangkan faktor  yang  berasal  dari  eksternal yaitu mengenai kondisi sosial,ekonomi, budaya masyarakat. Dalam  sub  aspek  sumber dana program KOTAKU, pendanaan program dapat dikategorikan  sebagai  faktor  yang mempengaruhi implementasi program  dalam  teori  Ripley  dan Franklin.  Hal  tersebut  didukung oleh  pendapat  yang  dikemukakan Edward  III  yang  menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan  harus  didukung  dengan sumber  daya  yang  memadai. Selanjutnya Wahab (2012) menjelaskan sumber daya tersebut salah  satunya  adalah  sumberdaya finansial. Edward III dalam Widodo  (2010:100)  menyatakan bahwa  terbatasnya  dana  yang tersedia  menyebabkan  kualitas
pelayanan yang seharusnya diberikan  kepada  masyarakat  juga terbatas.  Dalam  implementasi progam  KOTAKU  di  Desa  Sokaraja Kidul  sumber  dana  dari  program
KOTAKU  berasal  dari  APBN  dan Swadaya.  Dana  yang  berasal  dari APBN  disebut  BDI  (Bantuan  Dana Investasi),  yang  dirubah  menjadi
BPM  (Bantuan  Pemerintah  untuk Masyarakat)  pada  tahun  2019. Sumber  dana  yang  digunakan dalam implementasi program KOTAKU  di  Desa  Sokaraja  Kidul berasal  dari  APBN  dan  swadaya. Pada  tahun  2017  dana  yang dialokasikan  dalam  Implementasi Program KOTAKU berjumlah Rp.507.562.000,00. Dana merupakan  alokasi  dari  dana  BDI sebesar  Rp.  500.000.000,00  dan dana swadaya sebesar Rp.7.562.000,00.  Sedangkan  pada tahun 2019 dana yang dialokasikan  dari  BPM    berjumlah RP.  1.000.000.000,00  dan  dari swadaya  masyarakat  berjumlah
Rp.  29.745.000,00.  Temuan  di lapangan  menunjukkan  bahwa dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  untuk  implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul  belum  dapat  mengatasi seluruh  permasalahan  kumuh  di Desa  Sokaraja  Kidul,  hal  tersebut terbukti  karena  masih  terdapat permasalahan  yaitu  mengenai proteksi kebakaran. Dalam  sub  aspek  kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat,  Teori  Ripley  dan Franklin menyatakan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi program  di  luar  teknis,  faktor tersebut  bisa  berasal  dari  luar (eksternal) kebijakan yaitu kondisi sosial,ekonomi,  budaya.  Suatu kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh organisasi atau sekelompok organisasi tidak terjadi pada ruang hampa, tetapi terjadi pada lingkungan  implementasi  tertentu. Lingkungan  implementasi  bisa berbentuk  kondisi sosial, ekonomi dan  budaya  dimana  kebijakan  itu diimplementasikan (Sofian Effendi:2000). Beranjak dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa  penerapan  suatu  kebijakan harus  memperhatikan  lingkungan dimana kebijakan itu di implementasikan,  maka  dari  itu kondisi  sosial,  ekonomi  dan budaya  memiliki  peran  dalam keberhasilan implementasi kebijakan.  Dalam  implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul  bahwa  kondisi  sosial  dan budaya  masyarakat  di  Desa Sokaraja Kidul menjadi faktor yang mendorong implementasi program KOTAKU  di  Desa  Sokaraja  Kidul.
Sedangkan, kondisi ekonomi warga  sekitar  menjadi  salah  satu hal yang menghambat implementasi program KOTAKU di Desa  Sokaraja  Kidul.  Kondisi ekonomi warga berpengaruh terhadap  tahap  keberlanjutan, dimana  terdapat  warga  yang merasa  keberatan  dengan  adanya iuran  sampah  untuk  pengelolaan sampah serta kurangnya pemahaman warga untuk penggunaan  tempat  sampah.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi ekonomi  warga  menyebabkan permasalahan pada sistem persampahan di tahap keberlanjutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  implementasi  program KOTAKU  di  Desa  Sokaraja  Kidul belum sepenuhnya berhasil apabila dikaji berdasarkan perspektif what’s  happening yang di  kemukaka  oleh  Ripley  dan
Franklin.  Dimana  pada  dimensi aktor  yang  terlibat,  dimensi perkembangan  dan  kerumitan program serta dimensi faktor yang mempengaruhi  program  belum berjalan  dengan  baik.  Dalam dimensi aktor yang terlibat, dalam pelaksanaannya peran aktor seperti  BKM  dan  KSM  belum optimal. Selanjutnya, dalam dimensi perkembangan dan kerumitan  program  khususnya dalam sub aspek prosedur program,  dimana  dalam  tahap keberlanjutan  program  masih belum  berjalan  dengan  baik.  Pada dimensi faktor yang mempengaruhi  program,  dalam sub  aspek  sumber  dana  yang dialokasikan untuk program masih belum  dapat  mengatasi  semua permasalahan  kumuh  di  Desa Sokaraja  Kidul,  hal  ini  terbukti belum  teratasinya  permasalahan proteksi  kebakaran.  Sedangkan dalam  sub  aspek  kondisi  sosial, ekonomi  dan  budaya  masyarakat, kondisi sosial dan budaya masyarakat  menjadi  faktor  yang mendorong implementasi program namun,  kondisi  ekonomi  menjadi kendala dalam implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. DAFTAR PUSTAKA Agus Purwanto,Erwan. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya  di  Indonesia. Yogyakarta : Gava Media Aji  Ratna  Kusuma,  Santi  Rande  & Sahria  Aprilliana.  (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa  Kumuh  (Kotaku) (Studi  Tentang  Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan  Teritip  Kota Balikpapan) . eJurnal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 1: 7034- 7048 Dijan Rahajuni dkk. 2017. Pengembangan  Kelompok Swadaya Masyarakat (Ksm)  Ekonomi  Pnpm- Mandiri  Perkotaan  Pasca Program  Studi  Kasus  Di
Kabupaten Banyumas.
Easton,  David.  1953 The  Political System .New York. Knopf
Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan,  M.Si,
Drs, 2003. Kebijakan Publik yang  Membumi,  Konsep, Strategi dan Kasus , Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
Hogwood,  Brian  W,  and  Lewis  A. Gunn, 1986, Policy Analysis for  the  Real  World ,  Oxford University Press.
Kusumanegara,  Solahuddin.2010. Model  Dan  Aktor  Dalam
Proses  Kebijakan  Publik . Yogtakarta. Gava Media.
Moleong,  Lexy  J.  2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The  Politics  of  Policy
Implementation ,  St.  Martin Press, New York.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace A.Franklin,  1986. Policy Implementation and Bureaucracy , second edition,  the  Dorsey  Press, Chicago-Illionis. Grindle (1980) Sri  Yuliani  dan  Gusty  Putri  Dhini Rosyida. (2017). Kolaborasi Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa  Kumuh  (Kotaku)  di Kelurahan
Semanggi  Kota  Surakarta .
Jurnal  Wacana  Publik, Volume  1,  Nomor  2: 33-47 Sudarmo. 2011. Isu-isu Administrasi  Publik  dalam Perspektif Governance . Solo: SmartMedia Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Tauhid. (2017). Implementasi Kebijakan  dan  Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neigborhood Upgrading and  Shelter  Sector  Project (NUSSP)  di  Kota  Bima . Jurnal Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3: 118-133 Wibawa,  Samodra.  2002. Evaluasi Kebijakan  Publik .  Raja Grafindo Persada: Jakarta.