INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9180-9195 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka
Gugu Alam 1 ✉ , Mulyati Pawennai 2 , Satrih Hasyim 3
Universitas Muslim Indonesia Email: Gugu.alam@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai bagaian dari hak asasi manusia bagi tahanan dan Untuk mengetahui dan  menganalisis  kendala  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  Tahanan  di  Rutan  Kelas  I Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian bahwah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan  bantuan  hukum  gratis  terkait  pelayanan pemberian  bantuan  hukum  dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pembernian layanan bantuan hukum dan Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi  Hukum,  Penegak  Hukum  dan  Budaya  Hukum,  dan  kurangnya pendanaan  atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum  melalui  surat  permohonan  bantuan  hukum  yang  ditujukan  kepada  advokat,  mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat  dan  juga  antara  pengadilan  dengan  advokat  dalam  penunjukkan  advokat  sehingga penunjukkan advokat tidak merata.
Kata Kunci: Pemberian Bantuan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia

## Abstract
The aim of this research is to  find out and analyze the implementation of providing legal aid at the Makassar Class I Detention Center as part of human rights for prisoners and to find out and analyze the obstacles to the implementation of providing legal aid for prisoners at the Makassar Class I Detention Center. The method used by researchers here is this type of research which is qualified as an empirical legal research type, namely a legal research method which functions to be able to see the law in real terms  and  examine  how  the  law  works  in  society.  The  results  of  the  research  show  that  the implementation of the provision of legal aid for detainees at the Makassar Class I Detention Center is in accordance  with  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  (Permenkumham)  No.  4/2021 concerning Legal Aid Service Standards where these standards are benchmarks used as guidelines in providing legal aid services to the community. In implementation in the field, those who receive free legal aid related to legal aid services can be assured that there will be no fees charged for providing aid services. Law and the obstacles faced in  providing legal assistance to detainees in Makassar Class I Detention Center include, among other factors, Legal Substance, Law Enforcement and Legal Culture, and lack of funding or budget, lack of control and supervision, less efficient mechanisms in terms of requests for legal assistance through letters requesting legal aid addressed to advocates, administrative mechanisms that do not provide easy access to obtain legal aid for defendants, mechanisms and systems for obtaining complicated budgets that must go through a long process that must be gone through by LBH, and lack of coordination between investigators with advocates and also between the court and advocates in appointing advocates so that the appointment of advocates is uneven.
Keywords: Providing Legal Aid, Protection of Human Rights

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan oleh sebab itu Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machtsstaat).  Sebagaimana telah  diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD 1945. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di dalam penjelasan  UUD  1945,  dalam  perubahan  ketiga  UUD  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3),  yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi ketentuan ini adalah  bahwa  setiap  sikap,  kebijakan,  dan  perilaku  alat  negara  dan  penduduk  harus berdasar  dan  sesuai  dengan  hukum.  Sekaligus  ketentuan  ini  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan  dan  arogansi  kekuasaan,  baik  yang  diakukan  oleh  alat  negara maupun  penduduk.  Perbedaan  yang  paling  asasi  dari  Negara  hukum  Indonesia  hanya terletak pada dasar bertumpu yaitu keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebagai negara hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum
dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.  Perwujudan  dari  kedudukan  yang sama  dimuka hukum  dan pemerintah tersebut telah dijamin dalam upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Penegakkan hukum pidana  formil  di  Indonesia  yang  dijadikan  dasar  pijakan  bagi  penegak  hukum  dalam beracara  adalah  Hukum  Acara  Pidana,  yang  telah  berlaku  sejak  dibentuknya  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang selanjutnya disebut KUHAP.
KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana  yang  berisi  ketentuan  tata  tertib  proses penyelesaian  penanganan  kasus  tindak  pidana,  sekaligus  telah  memberi  “legalisasi  hak asasi”  kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  membela  kepentingannya  didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi manusia yang  melekat  pada  diri  mereka,  merupakan  jaminan  yang  menghindari  mereka  dari tindakan sewenang-wenang. Upaya dari penegakan hukum di Indonesia berbanding lurus dengan  Hak  asasi  manusia  itu  sendiri.  Penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusi  telah secara tegas dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesiatahun  1999  Nomor  165,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) selanjutnya disebut UU HAM. Dalam UU  HAM  dijelaskan  bahwa  Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dan orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang  pengadilan  dan  diberikan  segala  jaminan  hukum  yang  diperlakukan  untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orang yang diperiksa  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  sejak  saat  penyidikan  sampai  adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment).  Perspektif  penerapan pemberian bantuan hukum, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi
produk  hukum  yang  ada,  yaitu  dengan  memberikan  pendidikan  hukum  dan kewarganegaraan  bagi  masyarakat  (civil  education).    Bantuan  hukum  bersifat  membela kepentingan  tersangka  atau  terdakwa  agar  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusai tetap terjaga terlepas dari latar belakang, agama etnisitas, asal usul keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin maupun kelompok orang yang dibelanya. Saat ini sebenarnya  sudah  terdapat  undang-undang  yang  mengatur  tentang  bantun  hukum terutama kepada masyarakat yang tidak mampu yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5248)  kemudian  disebut  UU Bantuan Hukum. Selain UU bantuan hukum juga terdapat undang- undang nomor 18 Tahun 2003  tentang  advokat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) kemudian dalam penelitian ini  disebut  UU  Advokat.  Dimana  dalam  UU  Advokat  ada  kewajiban  dari  advokat  untuk memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak mampu. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan  (access  to  justice)  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum  (equality  before  the  law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga  dibentuknya  undang-  undang  tentang  bantuan  hukum  ini  menjadi  dasar  bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk  mendapatkan  akses  keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum.  Oleh  karena  itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum ini.
Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma  kepada  Penerima  Bantuan Hukum. Pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur Menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM :
1. Mengawasi  dan  memastikan  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dan  pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang- undang ini; dan
2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan  untuk  memenuhi  kelayakan  sebagai  Pemberi  Bantuan  Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  bahwa  Pemberi  Bantuan  Hukum  adalah lembaga  bantuan  hukum  atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan bantuan hukum berdasarkan aturan dan mekanisme undang- undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Bukan hanya amanat dari UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, namun melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,  Kementerian  hukum  dan  Ham  telah  menjelaskan  bagaimana  mekanisme pemberian bantuan hukum. Tidak sampai disitu untuk turunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku Unit Eselon I pada Kementerian Hukum  dan  HAM  juga  mengeluarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-07.Ot.02.02 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Penyuluhan Hukum Dan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara sebagai wujud dari keseriusan pemerintah untuk menjamin  setiap  tahanan  mendapatkan  hak  atau  akses  yang  sama  terhadap  Bantuan hukum. Penahanan pada Rumah Tahanan Negara sering pula disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia luar Rutan. Bahkan untuk mendapatkan kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Dibalik keterbatasan tersebut pihak Rutan sebagai wadah tahanan pada tingkat  peyidikan,  penuntutan dan pradilan. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun  1983  tentang  pelaksanaan  KUHAP  dan  Peraturan  Menteri  Kehakiman  No.  M.04. UM.01.06  Tahun  1983  mengatur  fungsi  rutan  baik  yang  bersifat  penerimaan  tahanan maupun pengeluaran tahanan. Dalam peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06 Tahun  1983    tersebut    pasal  19  menentukan  bahwa  tahanan  yang  masih  dalam  proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dan Mahkama Agung.
Penahanan  merupakan  persoalan  yang  paling  esensial  dalam  sejarah  kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna:
1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusian dan harkat martabat manusia
3. Menyangkut nama baik dengan sendirinya pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.
Di satu sisi, penahanan merupakan Tindakan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa, akan tetapi disisi lain merupakan tindakan yang bertujuan melindungi ketertiban umum baik untuk kepentingan tersangka atau terdakwa agar terhindar dari balas dendam keluarga  korban  maupun  untuk  memperlancar  proses  penyelesaian  perkara  pidana. Dengan  demikian,  penahanan  sedapat  mungkin  dilakukan  apabila  dipandang  perlu. Penahanan  sebagai  suatu  upaya  yang  bertujuan  untuk  memperlancar  proses  peradilan pidana,  tidak  dapat  dijadikan  sarana  untuk  mengurangi  apalagi  mencabut  harkat  dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi  yang  sederajat  di  depan  hukum  dan  dihindarkan  dari  segala  bentuk  perlakuan sewenang-wenang. Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah  dibentuk  dan  meratifilkasi  instrumen  internasional  HAM  yang  berkaitan  dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrumen internasional HAM  tersebut,  tidak  lain  dimaksudkan  untuk  memberantas  segala  bentuk  praktik penegakan  hukum  yang  selalu  memandang  para  tahanan  sebagai  objek  pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang .
Sejalan  dengan  UU  HAM  maka  dalam  KUHAP  juga  telah  mengangkat  dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sederajat dan dihormatinya hak-haknya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, dimana seorang yang disangka atau didakwa sebagai  pelaku  tindak  pidana  mulai  dari  pemeriksaan  ditingkat  penyidikan  sampai pemeriksaan persidangan dapat menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apa hak-hak tersebut diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh  dalam  menegakkan  ketertiban  hukum  masyarakat,  namun  sekaligus  juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Hal yang menarik dari proses pemberian bantuan hukum pada Rutan adalah bagaimana seorang tahanan dapat mengakses Bantuan Hukum sedangkan akses mereka terhadap dunia luar terbatasi karena mereka sedang menjalani Penahanan, Maka dari itu perlu adanya analisis mengenai proses dan mekanisme pemberian Bantuan Hukum dan Kaitannya Pada Pemenuhan HAM tersangka pada Rutan yang penulis fokuskan pada lokus Rutan kelas I Makassar.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  serta meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  dimasyarakat.    Dalam  hal  ini  penulis  akan menganalisis  dan  mengakaji  mengenai  analisis  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum, Pada Rutan kelas I Makassar Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka.
Jenis dan Sumber Data
Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah:
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  penelitian  secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

## Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  dan  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Tahanan  dan  Petugas  Pemasyarkatan.  Melihat  jumlah  populasi  yang  sangat  besar jumlahnya,  maka  untuk  memudahkan  penelitian  ini,  penulis  menerapkan  teknik  penarik sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa hanya  yang  memenuhi  unsur-unsur  tertentu  dan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang dijadikan sampel penelitian.
Dengan demikian sampel dalam penelitian ini antara lain:
1. Pegawai rutan kelas 1 makassar 10 orang
2. Kasubsi BHP
3. Warga binaan 5 orang
4. Advokat Pengacara LBH 10 Orang
Teknik Pengumpulan Data
Dalam usaha mengumpulkan data Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang bersifat primer. Dalam hal ini  Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  yakni mendatangi langsung sumber yang terkait dan mewawancarainya, dalam hal ini WBP dan Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas I Makassar.
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha melakukan penelusuran kepustakaan yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  untuk  mencari  konsep-konsep,  teori- teori,  pendapat  ataupun  penemuan-penemuan  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan. Melalui sumber-sumber berikut;
1. Perundang-undangan;
2. Karya ilmiah para sarjana;
3. Berbagai literatur; dan
4. Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh Penulis.

## Teknik Analisa Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif Kualitatif
Setelah  bahan-bahan  hukum  berhasil  dikumpulkan  lalu  dilakukan  secara  berturut- turut kegiatan sistematisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum sesuai dengan kelompok permasalahan yang diajukan. Selanjutnya dicari ide yuridis, diinterpretasi, dianalisis  dengan  analisis  hukum  dalam  bentuk  argumen  hukum  dan  dilengkapi dengan analisis teoretik dan analisis filosofis. Metode analisis yang digunakan adalah metode  deduktif  untuk  kajian  normatifnya  sedangkan  untuk  analisis  teoretik  dan filisofisnya digunakan metode induktif. Teknik penelitian ini dikenal dengan metode deskriptif analisis.
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif
Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan pada variabel Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui  indikator  mana      yang  lebih  dominan  berdasarkan  persentase  skor  isian responden.  Langkah-langkah  analisis  yang  dilakukan  adalah  menentukan  skor ideal/kriterium yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan/pernyataan memberi jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya, jumlah skor  total  variabel/indikator  variabel  penelitian  dibagi  dengan  skor  ideal  sehingga diperoleh  hasil berupa  persentase  variabel/indikator variabel dari yang  diharapkan.
Adapun  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  analisis  data  kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui tabel distribusi frekuensi untuk dijadikan bahan pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan warga binaan yaitu: “Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi  bantuan  hukum  yang  disampaikan  melalui  Kepala  RUTAN  baik  secara  tertulis maupun secara lisan”.
1. Pemberian  bantuan hukum  diselenggarakan  oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  Hukum  dan  HAM  dan  dilaksanakan  oleh  Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan).
2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala RUTAN secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat  yang  setingkat  di  tempat  tinggal  Tahanan/Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat/Bantuan  Langsung  Tunai/Kartu  Beras  Miskin/Dokumen  lain  sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. Kepala RUTAN meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum  yang  telah  lulus  verifikasi  dan  akreditasi  yang  ditetapkan  dengan  Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;
4. Pemberi  Bantuan  Hukum  memeriksa  kelengkapan  persyaratan  dalam  waktu  paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum
5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
7. Petugas  RUTAN  mencatat  tahanan  yang  menerima  bantuan  hukum  dan  pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum.
8. Kepala  RUTAN  melaporkan  Tahanan  yang  memperoleh  bantuan  hukum  hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9. Apabila  permohonan  bantuan  hukum  ditolak,  Pemberi  Bantuan  Hukum  wajib memberikan  alasan  penolakan  secara  tertulis  kepada  Kepala  RUTAN  dalam  waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
10. Kepala  RUTAN  menyampaikan  penolakan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Litigasi  oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan.
11. Kepala  RUTAN  melaporkan  penolakan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  pemberi bantuan  hukum  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  R.I  Cq.  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  utama  Kasubsi  BHP  yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada umumnya melakukan sebagian tugas pokok Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sulawesi  Selatan  yang melaksanakan  program  kerja  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tugas  Rumah  Tahanan Negara Kelas I Makassar yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, antara lain:
1. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan serta pengeluaran tahanan.
2. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Melaksanakan program perawatan dan pelayanan tahanan.
4. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN dan menjatuhkan serta memberikan hukuman disiplin.
5. Melaksanakan pengelolaan RUTAN.
6. Melaksanakan Urusan Tata Usaha.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan utama petugas (dalam hal ini Kasubsi  BHP)  Bahwah:  “Selama  ini  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  Makassar  senantiasa melakukan usaha-usaha secara maksimal dalam rangka menciptakan kondisi yang cepat dan  tepat  dalam  proses  peradilan  Dalam  mengimplementasikan  hak-hak  tahanan  maka pokok pembicaraan adalah bagaimana hak-hak tahanan dapat dilaksanakan dengan baik
sesuai peraturan yang berlaku, pada kenyataannya banyak didapatkan hal tersebut sering kali tidak menjadi perhatian dan terbengkalai oleh petugas atau aparat penegak hukum. Walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam proses penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang- wenang”. Dengan adanya pengaturan mengenai hak -hak tahanan, maka menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi petugas atau aparat untuk mengabaikan bahkan  melanggar  hak-hak  tersebut  dan  jika  dilanggar,  maka  tindakan  tersebut  dapat diartikan sebagai tindak pidana. Perlu diketahui bersama bahwasanya hak-hak yang dimiliki oleh tahanan merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu harus dihormati dan  dihargai.  Penulis  juga  mengutip  dari  kemenkumham  wilayah  sulawesi  selatan  yaitu: “Dalam  rangka  mengetahui  dan  menjamin  pelaksanaan  kualitas  standar  layanan  (starla) bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) kepada penerima bantuan hukum, Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sulawesi  Selatan  (Kanwil  Kemenkumham Sulsel) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan bantuan hukum di kota Makassar selama 2 (dua) hari berturut-turut. Selain itu, tim monev juga melakukan verifikasi faktual  berkas  yang  terkait  dengan  perkara  klien  yang  ditangani  oleh  pemberi  bantuan hukum untuk memastikan bahwa berkas yang diunggah di aplikasi Sidbankum telah sesuai dengan berkas asli yang ada pada OBH masing-masing.
Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama petugas (dalam hal ini Kasubsi BHP) Bahwa: “Faktor -faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Informan menyatakan bahwa, Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum,  salah  satunya  yakni  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan. Dalam Undang-Undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Selain itu, perlu diperjelas lagi mengenai paralegal, dosen, mahasiswa fakultas  hukum  yang  dalam  Undang-Undang  ini  dilibatkan  dalam  penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang ini juga perlu dikaji kembali. Mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan harus menempuh verifikasi, akreditasi, dan lain-lain  yang  melalui  proses  panjang  yang kurang  efisien”.  Substansi  (legal  substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
Berdasarkan  Wawancara  penulis  dengan  salah  satu  informan    Warga  binaan  yaitu bahwa:  “Faktor  penghambat  lain  yakni  faktor  penegak  hukum  dari  segi  eksternal menunjukkan  bahwa,  banyak  advokat  yang  belum  pernah  memberikan  bantuan  hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di  kepolisian  atau  dari  pengadilan  kepada  advokat  yang  bersangkutan,  sebagaimana prosedur  pemberian  bantuan  hukum  yang  berlaku.  Pada  umumnya,  di  Polres  Makassar memang  tidak  ada  list  nama-nama  advokat  yang  bisa  dihubungi  untuk  memberikan bantuan hukum”. “Penyidik menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan faktor pertemanan antara penyidik dengan advokat, sehingga informasi serta koordinasi  antara  penyidik  dengan  advokat  lainnya  belum  dapat  berjalan  dengan  baik, sehingga  penunjukkan advokat tidak  merata dan  advokat yang  ditunjuk adalah advokat yang  sama  dan  terkesan  itu-itu  saja.  Hal  ini  menunjukkan  kurangnya  koordinasi  antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadil an dengan advokat dalam penunjukkan”. Penegakan  hukum  merupakan  rangkaian  proses  penjabaran  ide  dan  cita  hukum  yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam  mewujudkannya  membutuhkan  suatu  organisasi  seperti  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  unsur  klasik  penegakan  hukum  yang dibentuk  oleh  negara,  dengan  kata  lain  bahwa  penegakan  hukum  pada  hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Penegakan  hukum  atau  yang  di  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  law enforcement. Menurut Black’s Law Dictionary, law enforcement diartikan sebagai the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carriying out of a mandate or command. Secara  sederhana Muladi menyatakan bahwa  penegakan hukum (law  enforcement)  merupakan  usaha  untuk  menegakkan  norma-norma  hukum  dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi  dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making  process).Penegakan hukum yang berkeadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:
a. Perlindungan HAM;
b. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum; dan
c. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan sebaiknya di tingkat penyidikan,
bantuan  hukum  melalui  pendampingan  advokat  dapat  dinikmati  tersangka  pada  saat
tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan  sebelum  hadirnya  advokat.  Integritas,  moralitas,  idealisme,  dan  profesionalitas aparat  penegak  hukum  harus  lebih  ditingkatkan  lagi.  Perlu  adanya  ketentuan  untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Pembatasan- pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus  ditinjau  kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (access to legal counsel) dan asas equality before the law.

## Relevansi Teori dengan hasil penelitian
Dalam teori di bawah ini penulis melakukan relevansi atau hubungan antara teori yang di gunakan dengan hasil pembahasan dalam penelitian ini dan telah di anggap relevan dan sesuai dengan pengkajian dalam penelitian yaitu Teori Keadilan, Teori Efektivitas Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Bantuan Hukum.

## 1. Analisis dalam Teori Keadilan
Menurut  Aanalisis  penulis  Dalam  teori  keadilan  penulis  menggunakannya  karena diaggap  sesuai  dengan  hasil  pebnelitian  yang  mengkaji  tentang  nilai-nilai  dalam keadilan proses bantuan hukum kepada masyarakat. Sebagai aliran posiitivisme juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan  sebagai  doktrin  yang  disebut  hukum  alam.  Doktrin  hukum  alam beranggapan  bahwa  ada  suatu  keteraturan  hubungan-hubungan  manusia  yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.
2. Analisi dalam Teori Efektivitas Hukum
Menurut  analisis  penulis  menggunakan  teori  Efektivitas    karena  dalam  penelitian empiris  sosiologis  peneliti  mengkaji  di  lapangan  terhadap  budaya  dan  sosial  di masyarakat sehingga telah dianggap relevan dengan teori yang  di  gunakan  dalam hasil  penelitian  ini.  Efektivitas  penegakan  hukum  sangat  berkaitan  erat  dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan apparat penegak hukum untuk  menegakan  sanksi  tersebut.  Suatu  sanksi  dapat  diaktualisasikan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kekuatan  (compliance),  dengan  kondisi  tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor
hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas hukum.
3. Analisis dalam Teori perlindungan hukum
Menurut  analisis  penulis  adalah  sangat  sesuai  menggunakan  teori  perlindungan hukum  karena  dalam  hasil  penelitian  tesis  ini  peneliti  banyak  mengkaji  tentang bantuan-bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  dimana  kajian  tersebut  relevan dengan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  contohnya Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH),  Sehingga  dianggap  telah  relevansi  dengan pembahasan  dalam  penelitian  tesis  ini.  Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan  pancasila  haruslah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk  sosial  dalam  wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.
4. Analisis dalam Teori Bantuan Hukum
Menurut  analisis  penulis  bahwa  teori  bantuan  hukum  telah  sesuai  dengan  hasil pembahasan dalam penelitian tesis ini karena objek kajian utama adalah penerapan bantuan  hukum  terhadap  masyarakat,  motivasi  pemberian  bantuan  hukum  bukan hanya charity atau rasa  kemanusiaan  kepada  orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi  modern.  Perkembangan  mutakhir,  konsep  bantuan  hukum  kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai  bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengenai konsep dan gagasan akan bantuan  hukum  sampai  sebelum  adanya  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Adnan Buyung Nasution sendiri telah berkembang dengan  cepat  dengan  sangat  menyayangkan  bahwa  ketentuan-ketentuan  hukum untuk  dipakai  sebagai  dasar  hukum  bagi  kegiatan  bantuan  hukum  dan  program- program  masih  sangat  kurang.    Sejak  Indonesia  merdeka,  pemerintah  RI  telah mengeluarkan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam hal  ini tentang  bantuan hukum  di muka peradilan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  (Permenkumham)  No 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak  ukur  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam  pemberian  layanan  bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan bantuan hukum gratis terkait pelayanan pemberian bantuan hukum dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pembernian layanan bantuan hukum. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi Hukum, Penegak Hukum dan Budaya Hukum, dan kurangnya pendanaan atau  anggaran,  kurangnya  kontrol  dan  pengawasan,  mekanisme  yang  kurang  efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan- kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan  juga  antara  pengadilan  dengan  advokat  dalam  penunjukkan  advokat  sehingga penunjukkan advokat tidak merata.

## DAFTAR PUSTAKA
Julianto, D. R., & Thalib, H. (2021). Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 509-517.
A. J Prastya, Nawi, & Qahar. (2022). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara  Cuma-cuma  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan  di  Kota  Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5), 1184 – 1195.
Hambali,  A.  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal, 2(1), hal 69 – 77.
Hasrul, H., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  Menempatkan  Keterangan  Palsu  Dalam  Akta  Otentik.  Journal  of  Lex Philosophy (JLP), 3(2), 312 – 327.
Rasdiyanah,  Sufirman  Rahman,  N.  A.  (2023).  Penegakan  Hukum  Delik  Aduan  Di  Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. Journal Of Lex Generalis, 4(2), 405 – 414.
Said,  A.,  Thalib,  H.,  &  Syarifuddin,  S.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum Pemidanan Perlindungan Anak. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 372-385.
Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(1), 66-74.
Salle,  S.,  Syalman,  A.  A.,  &  Muzakkir,  A.  K.  (2020).  Pengamanan  Intelijen  Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 136- 148.
Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 104-118.
Mastura, M., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 253-267.
Syarif, A. M. A., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial:  Studi  Kasus  Di Polrestabes Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(9), 1522-1538.
Zainuddin,  Z.,  &  Khalid,  H.  (2020).  Legal  Perception  of  the  Community  Regarding Productive Zakat and Its Utilization in Makassar. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 69-82.
Khalid, H. (2020). Legal Perception of the Community Regarding. Jurnal Ilmu Hukum, 14(1). Rasjid, I., Sampara, S., & Arsyad, N. (2020). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Disiplin Pegawai di Pemerintah Kota Palopo. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 19-40.