## Sinergi Desentralisasi Fiskal pada Dunia Pendidikan di Pedesaan
Oleh: Umi Suswati Risnaeni Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: umis105@gmail.com
A. Gufron Wahid Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: gufron@iaisyarifuddin.ac.id

## Abstrak:
Adapun  tujuan  pembahasannya  adalah:  1)  Untuk  mengetahui  Apa yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal; 2) Untuk mengetahui Bagaimana sinergi  desentralisasi  fiskal  dengan  dunia  pendidikan  di  pedesaan;  Adapun kesimpulan  yang  diperoleh  adalah;  1)  desentralisasi  fiskal  merupakan pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber pendapatan,  hak  untuk  menerima  transfer  dari  pemerintahan  yang  lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. 2) peran desa juga sangat penting  untuk  sekedar  mengembangbiakkan  sistem  pendidikan  yang  akan berdampak pada kualitas yang tinggi, sehingga dunia pendididikan di pedesaan akan  mencuat  dan  bersinergi  dengan  sirkulasi  perekonomian  di  Indonesia. Sehingga  dampak  desentralisasi  fiskal  untuk  dunia  pendidikan  di  pedesaan akan  tampak  jika  benar-benar  di  sinergikan  dengan  kebijakan  fiskal  dari perangkat desa.
Kata Kunci : sinergi, desentralisasi fiskal, dunia pendidikan pedesaan

## Pendahuluan
Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia memulai babak baru  penyelenggaraan  pemerintahan,  dimana  Otonomi  Daerah dilaksanakan  di  seluruh  Dati  II  (kota  dan  kabupaten)  yang  jumlahnya mencapai  336.  Hampir  seluruh  kewenangan  pemerintah  pusat diserahkan  pada  daerah,  kecuali  lima  bidang;  Politik  Luar  Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal dan Agama.
Otonomi  daerah  ini  berarti   pemerintah  pusat  memberikan kewenangan  yang  lebih  luas,  lebih  nyata  dan  bertanggung   jawab, terutama  dalam  mengatur,  memanfaatkan  ,  dan  menggali  sumber- sumber   potensi  yang  ada  di  daerahnya  masing-masing.  Dengan adanya  otonomi  daerah  ini  maka  diharapkan  bahwa  pembangunan ekonomi  di  masing-masing  daerah  akan  semakin  baik  dan  tidak terdapat  kesenjangan  ekonomi  antar  daerah  karena  masing-masing daerah  dapat  mengupayakan  kesejahteraannya  dengan  menggali sebanyak  mungkin  potensi  yang  ada  di  daerahnya.  Dengan  adanya otonomi  daerah  ini,  maka   pemerintahan  yang  semulanya tersentralisasi  di  pusat  didesentralisasikan  kepada  daerah-daerah. Proses  dari  desentralisasi  itu  sendiri  masih  terus  berjalan  hingga  saat ini di Indonesia. Dikenal ada empat proses desentralisasi yang terjadi di Indonesia yaitu desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, desentralisasi  administrasi,  dan  desentralisasi  ekonomi.  Keempat desentralisasi tersebut akan saling terkait dan tidak terlepas antara satu dengan  yang  lainnya.  Desentralisasi  fiskal  sendiri  merupakan  salah satu  implementasi  dari  paradigma  hubungan  pemerintah  pusat  dan daerah. Untuk dapat mencapai tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut maka  dikembangkan  adanya grand  design dari  desentralisasi  fiskal  itu sendiri  dimana  visi  desentralisasi  fiskal  yang  hendak  dicapai  pada
tahun  2030  adalah  “Alokasi  Sumber  Daya  Nasional  yang  Efisien Melalui  Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  Transparan  dan Akuntabel”.
Dari  sana  perlu  adanya  analisis  yang  sangat  terperinci  tentang desentralisasi  fiskal  ini,  sudah  berjalan  dengan  baikkah  atau  malah tersendat-sendat  dan  tidak  sesuai  dengan  yang  direncanakan  oleh pemerintah.
Penganalisaan  ini  diperkirakan  sangat  penting  karena  sebagai media  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  sejauh  mana  peran  pemerintah pusat  dalam  menjalankan  program  desentralisasi  fiskal  hingga  ke daerah-daerah  bawah  di  pelosok  negeri.  Bagaimanapun  juga,  daerah- daerah  terpencil  salah  satunya  pedesaan  juga  berhak  merasakan bagaimana  program  otonomi  daerah  dalam  ruang  lingkup desentralisasi  fiskal  berjalan  sesuai  harapan.  Hal  ini  juga  akan berdampak  pada  sirkulasi  perekonomian  baik  di  daerah  kabupaten maupun  pedesaan.  Jika  dipandang  secara  detail,  perekonomian pedesaan  juga  akan  b erperan  sebagai  “pembantu”  penyeimbangan perekonomian  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  kebijakan  fiskal  juga dibutuhkan oleh pemeran-pemeran  perekonomian yang  berdomisili  di daerah-daerah khususnya di desa.

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah  untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan,  hak  untuk menerima  transfer  dari  pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya, pemerintah daerah diberikan  kesempatan  untuk  menentukan  regulasi  terhadap anggarannya  sendiri.  Adapun  beberapa  tujuan  dari  adanya desentralisasi fiskal ini adalah; pertama , mengurangi kesenjangan fiskal
antara   pemerintah  puusat  dan  pemerintah  daerah (vertical  fiscal imbalance) dan  antar  daerah (horizontal  fiscal  imbalance) ; kedua , meningkatkann  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah  dan  mengurangi kesenjangan   pelayanan  publik  antar  daerah; ketiga , meningkatkan efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya  nasional.  Dengan  adanya desentralisasi  fiskal  maka  diharapkan  tata  kelola  keuangan  menjadi transparan  dan  akuntabel  serta  dalam   pelaksanaan  kegiatan pengalokasian  transfer  ke  daerah  menjadi  tepat  sasaran,  tepat  waktu, efisien,  dan  adil.  Desentralisasi  fiskal  ini  merupakan  salah  satu implementasi  dari  hubungan  antara   pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Beberapa  kebijakan  telah  dikeluarkan  terkait dengan  desentralisasi  fiskal  ini.  Kebijakan  awal  yang  muncul  adalah Undang-Undang   Nomor  22  dan  Nomor  25  Tahun  1999  antara  lain ditandai  dengan  dialokasikannya  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Bagi  Hasil  (DBH),  dan  diberikannya  otoritas  pajak  yang  terbatas kepada  pemerintah  daerah.  Selanjutnya  undang-undang  tersebut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  dimana  menitikberatkan  pada mekanisme  pemantauan  oleh  pemerintah  pusat  dan  perbaikan pertanggungjawaban   pengeluaran  pemerintah  daerah.  Perubahan kebijakan  desentralisasi  fiskal  tersebut  menjadi  cerminan  bahwa kebutuhan fiskal di tingkat daerah semakin membesar.
Dalam grand  design -nya,  visi  dari  desentralisasi  fiskal  Indonesia adalah  “Alokasi  Sumber  Daya  Nasional  yang  Efisien  Melalui Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  Transparan  dan Akuntabel”.  Untuk  mencapai  visi  tersebut,  maka  ada  beberapa  misi yang ditetapkan pemerintah yaitu:
1. Mengembangkan  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang meminimumkan ketimpangan vertical dan horizontal
2. Mengembangkan  sistem  pajak  daerah  yang  mendukung  alokasi sumber daya nasional yang efisien
3. Mengembangkan  keleluasaan  belanja  daerah  yang  bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum
4. Harmonisasi  belanja   pusat  dan  daerah  untuk  penyelenggaraan layanan  publik  yang  optimal.  Sejalan  dengan  visi  dan  misi  dari desentralisasi fiskal tersebut dan untuk mengatasi kebutuhan fiskal di  tingkat  daerah yang  semakin  meningkat  maka pada  tahun  2015 ini,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan   perundangan  sebagai bentuk  dari  perluasan  otonomi  daerah  yaitu  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Sebelum   berlakunya  undang- undang  tersebut,  desa  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  stdtd  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  dimana desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Untuk dapat mengetahui desentralisasi fiskal yang ada di desa maka dapat dilihat  dari  sistem  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari   proses penyusunan sampai dengan penetapan APB Desa.
Secara  umum  diyakini  bahwa  desentralisasi  fiskal  akan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pendapat  ini  dilandasi  oleh pandangan  yang  menyatakan  kebutuhan  masyarakat  daerah  terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih  baik  dibandingkan  bila  langsung  diatur  oleh  pemerintah  pusat. Namun  kecenderungan  kearah  tersebut  tidak  nampak  karena  hingga saat ini sebagian besar Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan  Kabupaten  di  Indonesia  merespon  desentralisasi  fiskal  dengan menggenjot kenaikan PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi peningkatan  efektifitas  pengeluaran  APBD.  Langkah  kebijakan semacam  ini  dapat  berpengaruh  buruk  terhadap  penyelenggaraan pendidikan  di  tingkat  daerah  serta  kesejahteraan  masyarakatnya.  Bagi
sebagian besar propinsi, masalah diatas merupakan agenda pokok yang perlu segera ditangani, karena (i) jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan  selama  krisis  ekonomi,  dan  (ii)  keberadaan  sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (terdidik dan terlatih) di masa depan merupakan kebutuhan tak terhindarkan dalam menghadapi persaingan global.

## Dampak bagi Dunia Pendidikan di Desa
Setiap  Negara  pastilah  mempunyai  tujuan  yang  sama  persis dalam  bidang  pendidikan,  yaitu  memperbaiki  sumber  daya  manusia baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  di  dunia  pendidikan. Pertumbuhan  ekonomi  pun  akan  anjlok  jika  tidak  diimbangi  dengan sistem pendidikan yang berkualitas.
Oleh  karena  itu,  dunia  pendidikan  sangat  penting  bagi pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara  untuk  memberdayakan  sumber daya  alam  maupun  manusianya  agar  tercipta  keseimbangan  dalam aspek sirkulasi perekonomian.
Kebijkan  pemerintah  dalam  aspek  fiskal  pun  sangat mempengaruhi  dunia  pendidikan  khususnya  di  desa.  Dipandang secara  kebanyakan  karakterisitik  masyarakat  pedesaan  dan  ditilik secara  fakta yang  ada  dalam  lapangan,  masyarakat  pedesaan  biasanya tidak  lebih  mementingkan  pendidikan  dan  lebih  mementingkan  daya hidup.  Contohnya,  masyarakat  pedesaan  lebih  mementingkan  kerja untuk  membelanjakan  uangnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari  daripada  digunakan  untuk  menyekolahkan  anaknya.  Jadi, kebijakan  fiskal  dari  pemerintah  khususnya  dalam  bidang perekonomian sangat mempengaruhi daya juang pendidikan di desa.
Hal ini
menimbulkan peningkatan tanggungjawab
penyelenggaraan  pemerintahan  (penyediaan  barang  publik  dan
pembangunan  ekonomi)  di  tingkat  daerah  yang  sangat  besar, khususnya  pada  bidang  pendidikan  yang  merupakan  unsur  esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan  dan  meningkatkan  penyelenggaraan  pendidikan tersebut  dapat  dikatakan  sangat  terbatas,  mengingat  peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah  kota/kabupaten  dan  kesiapan  sumber  daya  manusia  (SDM) serta  kemampuan  manajemen  sektor  pendidikan  di  tingkat  daerah masih sangat terbatas.
Pergeseran  kewenangan  dan  penyelenggaraan  berbagai  tugas pemerintahan  tersebut  menempatkan  Pemda  (Pemda  kota  dan kabupaten  sebagai  ujung  tombak  implementasi  Otonomi)  pada  posisi yang sulit. Selain keterbatasan kemampuan keuangan dan SDM, Pemda juga dihadapkan pada lingkungan usaha yang semakin dinamis sebagai akibat gelombang globalisasi ekonomi. Arus globalisasi ini nyaris tidak terbendung,  menjalar  ke  berbagai  pelosok  daerah  melalui  wahana travel , transport and telecomunication , yang semakin murah dan nyaman bagi penggunanya. Proses globalisasi tersebut telah membuka peluang dan  kesempatan  bagi  para  pelaku  ekonomi  untuk  mengembangkan usahanya, baik yang telah berjalan selama ini maupun jenis usaha baru. Akibatnya  pihak  Pemda  juga  dihadapkan  pada  tuntutan  dunia pendidikan  agar  memberikan  respon  kebijakan  secara  memadai terhadap  rezim  informasi  yang  semakin  terbuka  dan  dilakukannya pergeseran  pendekatan  dalam  pembangunan  sektor  pendidikan  di daerah.
Salah  satu  kunci  utama  penentu  keberhasilan  Pemda  dalam menjawab  berbagai  tantangan  diatas  adalah  respon  Pemda  terhadap desentralisasi  fiskal  yang  merupakan  bagian  penting  dalam
implementasi  otonomi  daerah.  Dua  sisi  ekstrim  dari  respon  dimaksud adalah  (a)  apakah  Pemda  memusatkan  perhatiannya  untuk memperbesar  peranan  PAD  dalam  struktur  penerimaan  daerah  guna meningkatkan  kemandirian  keuangannya  ataukah  (b)  Pemda mementingkan  peningkatan  efektivitas  pengeluaran  nya  ( expenditure policy ) di bidang pendidikan.
Dua  bentuk  respon  diatas  dapat  merupakan  pilihan  yang masing-masing  berdiri  sendiri  ( mutualy  exclusive )  sehingga  memilih salah  satu  berarti  tidak  memilih  yang  lain.  Namun,  juga  sangat mungkin untuk dipilih bersama, yaitu bila setiap tindakan peningkatan penerimaan jelas tujuan penggunaan dananya.
Hingga  saat  ini  kecenderungan  yang  nampak  adalah  terjadinya pilihan,  dan  pilihan  lebih  banyak  jatuh  pada  bentuk  respon mengupayakan  peningkatan  PAD.  Dengan  kata  lain,  perhatian  pada aspek  peningkatan  efektivitas  sisi  pengeluaran  APBD  untuk  bidang pendidikan  relatif  lebih  rendah.  Kondisi  ini  nampaknya  banyak dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:
1. Keterlambatan  pemerintah  pusat  dalam  mengeluarkan  berbagai peraturan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dan  Perimbangan Keuangan  antara  Pusat  dan  daerah.  Peraturan  pemerintah  (PP) yang  berkaitan  dengan  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah baru ditetapkan pada bulan November 2000, atau hanya selang dua bulan  sebelum  jadwal  pelaksanaan  otonomi  daerah  (Januari  2001).
Akibatnya adalah keterlambatan pihak Pemda untuk mempersiapkan diri menghadapi otonomi daerah. Hingga saat ini, sebagian  besar  Pemda  kota/kabupaten  masih  disibukkan  dengan upaya penataan ulang struktur organisasi.
2. Peraturan pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah  Otonom
tidak mengatur kewenangan dan tugas daerah kota dan kabupaten secara langsung, sehingga menimbulkan keraguan atas kesungguhan implementasi otonomi daerah.
3. Hingga  saat  ini  ketidakpastian  kecukupan  dana  alokasi  umum (DAU)  masih  cukup  tinggi,  sebagai  akibat  pelimpahan  pegawai pusat ke daerah, kenaikan gaji pegawai yang berlaku surut dan isue pengalihan bentuk DAU dari uang menjadi kertas obligasi.
Maka  dalam  hal  ini,  untuk  mempengaruhi  pendidikan  yang berada  dalam  desa,  maka  haruslah  ada  pengucuran  APBD  terhadap desa  yang  memadai  untuk  digunakan  sebagai  wadah  yang  akan membantu bertumbuhkembangnya pendidikan di desa.
Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, dapat dilihat terkait proses  penyusunan  sampai  dengan  penetapan  APBDesa.  Dalam permendagri  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Rancangan  APBDesa  (R- APBDesa)  disusun  dengan  mengacu  kepada  Rencana  Kerja Pembangunan  (RKP)  Desa  yang  merupakan   penjabaran  dari  Rencana Pembangunana  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa.  Penyusunan  RPJM Desa  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  sesuai  dengan  visi  misinya  saat terpilih. Dari RPJM Desa tersebut dijabarkan ke dalam RKP Desa yang disusun melalui partisipasi masyarakat desa secara langsung di dalam forum  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  (musrenbang). Dengan proses penyusunan R-APBDesa yang demikian, seharusnya R- APBDesa  yang  disusun  dapat  dikatakan  aspiratif  dan  kental  dengan kepentingan  umum  karena  di  awal   proses  penyusunannya  telah melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, karena desentralisasi desa bersifat terbatas, maka R-APBDesa tetap harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati/Walikota
untuk dievaluasi.
Jika
Bupati/Walikota setuju, atau evaluasi telah melewati batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan R-APBDesa menjadi APBDesa.
Pembangunan  desa  secara  partisipatif  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  unsur  masyarakat  desa,  dimana  harus berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Desa dan paling sedikit memuat visi dan misi dari Kepala Desa. RPJM Desa ini nantinya akan dijabarkan  dalam  RKP  Desa  dan  digunakan  dalam   penyusunan APBDesa.  Terkait  dengan  pendapatan  desa,  terdapat  tambahan  dalam UU  Nomor  6  Tahun  2014  yaitu  selain  dari  seluruh  jenis  pendapatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, pendapatan desa  juga  bersumber  dari  alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi dari APBN bersumber  dari  Belanja  Pusat  dengan  mengefektifkan   program  yang berbasis  desa  secara  merata  dan  berkeadilan.  Dalam  UU  Nomor  6 Tahun  2014   juga  menetapkan  bahwa  bagian  hasil  pajak  dan  retribusi daerah  kabupaten/kota  paling  sedikit  sebesar  10%  dari  realisasi penerimaan  diserahkan  ke  desa,  dimana  dalam   permendagri  alokasi sebesar 10% hanya diatur untuk bagi hasil berupa pajak. Pengalokasian hasil  pajak  dan  retribusi  berdasarkan  ketentuan  sebesar  60%  dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara  proporsional sesuai  realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi  dari  desa  masing- masing.  Terkait  dengan  alokasi  dana  desa  diberikan  paling  sedikit sebesar  10%  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota dalam  APBD  setelah  dikurangi  dengan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Terkait dengan belanja desa, diatur bahwa   belanja desa diprioritaskan untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  yang  disepakati  dalam musyawarah  desa  dan  sesuai  dengan   prioritas  pemerintah  daerah kabupaten/kota,   pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Dalam PP  Nomor  43  Tahun  2014  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  belanja  desa digunakan  dengan  ketentuan  paling  sedikit  70%  untuk  mendanai penyelenggaraan  pemerintah  desa,   pembinaan  kemasyarakatan  desa,
dan   pemberdayaan  masyarakat  desa;  serta  paling   banyak  30% digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  Desa  dan perangkat  Desa,  operasional  pemerintah  desa,  tunjangan  dan operasional  BPD,  serta  insentif  RT  dan  RW.  Adapun  terkait pembiayaan  desa  tidak  dijelaskan  secara  rinci  dalam  UU  Nomor  6 Tahun  2014  maupun dalam  PP  Nomor  43 Tahun  2014.  Terkait dengan Alokasi Dana Desa terdapat perbedaan antara sebelum dengan sesudah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014. Setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun  2014,  ADD  berlaku  paling  sedikit  sebesar  10%  dari  dana perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  APBD  setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun terkait dengan ADD minimal dan  proporsional  belum  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  peraturan. Terkait  dengan  pertanggungjawaban  APBDesa,  Kepala  Desa menyampaikan  dua  laporan  yaitu  laporan  realisasi  APBDesa  semester paling  lambat  akhir  Juli  dan  akhir  Januari  serta  laporan  realisasi APBDesa  tahunan  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  realisasi tersebut di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
Berbagai  hal  telah  diatur  secara  lebih  mendetail  dalam  UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 khususnya terkait desentralisasi  fiskal dalam pembahasan  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  agar pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan  dapat  melaksanakan  otonomi  desa  dengan  lebih  transparan  dan akuntabel  sesuai  dengan  visi  dari  desentralisasi  fiskal.  Namun,  hal tersebut  tidak  akan  dapat  tercapai  apabila  kapasitas  dari  perangkat desa  dan  kesiapan  warga  untuk  terlibat  aktif  dalam  proses perencanaan  dan  kemampuannya  untuk  memonitoring  program- program  yang  dilakukan  di  desa  masih  lemah.  Hal  ini  bisa  terjadi karena  otonomi  berkorelasi  dengan  kapasitas,  kesiapan,  dan kemampuan.  Apabila  ketiga  hal  tersebut  masih  lemah  maka  tujuan
otonomi desa bukannya menguatkan tetapi   justru akan memperlemah sendi-sendi otonomi desa. Oleh karena itu, otonomi desa ini juga harus dibarengi  dengan  penyiapan  kapasitas   perangkat  desa,  masyarakat desa, serta aturan-aturan desa sehingga tujuan dari otonomi desa secara umum  dan  tujuan  dari  desentralisasi  fiskal  secara  khusus  dapat tercapai dengan maksimal.
Jika  sudah  seperti  ini,  maka  perlunya  juga  anggaran  yang tercantum  pada  R-APBDesa  untuk  pendidikan.  Meskipun  dunia pendidikan sudah dialiri anggaran dari dinas pendidikan, namun peran desa  juga  sangat  penting  untuk  sekedar  mengembangbiakkan  sistem pendidikan yang akan berdampak pada kualitas yang tinggi, sehingga dunia  pendididikan di  pedesaan akan  mencuat  dan  bersinergi dengan sirkulasi  perekonomian  di  Indonesia.  Sehingga  dampak  desentralisasi fiskal  untuk  dunia  pendidikan  di  pedesaan  akan  tampak  jika  benar- benar di sinergikan dengan kebijakan fiskal dari perangkat desa.

## Kesimpulan
Secara  umum  diyakini  bahwa  desentralisasi  fiskal  akan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pendapat  ini  dilandasi  oleh pandangan  yang  menyatakan  kebutuhan  masyarakat  daerah  terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih  baik  dibandingkan  bila  langsung  diatur  oleh  pemerintah  pusat. Namun  kecenderungan  kearah  tersebut  tidak  nampak  karena  hingga saat ini sebagian besar Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan  Kabupaten  di  Indonesia  merespon  desentralisasi  fiskal  dengan menggenjot kenaikan PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi peningkatan  efektifitas  pengeluaran  APBD.  Langkah  kebijakan semacam  ini  dapat  berpengaruh  buruk  terhadap  penyelenggaraan pendidikan  di  tingkat  daerah  serta  kesejahteraan  masyarakatnya.  Bagi
sebagian besar propinsi, masalah diatas merupakan agenda pokok yang perlu segera ditangani, karena (i) jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan  selama  krisis  ekonomi,  dan  (ii)  keberadaan  sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (terdidik dan terlatih) di masa depan merupakan kebutuhan tak terhindarkan dalam menghadapi persaingan global.
Jadi  perlunya  juga  anggaran  yang  tercantum  pada  R-APBDesa untuk pendidikan. Meskipun dunia pendidikan sudah dialiri anggaran dari  dinas  pendidikan,  namun  peran  desa  juga  sangat  penting  untuk sekedar  mengembangbiakkan  system  pendidikan  yang  akan berdampak pada kualitas yang tinggi, sehingga dunia pendididikan di pedesaan akan mencuat dan bersinergi dengan sirkulasi perekonomian di  Indonesia.  Sehingga  dampak  desentralisasi  fiskal  untuk  dunia pendidikan  di  pedesaan  akan  tampak  jika  benar-benar  di  sinergikan dengan kebijakan fiskal dari perangkat desa.

## Daftar Pustaka
Aini,  Reni  Nur. Desentralisasi  Fiskal  Pada  Otonomi  Desa .  Jurnal  Ilmiah. 2014.
Isdijoso,  Ir.  Brahmantio, Analisis  Kebijakan  Fiskal  Pada  Era  Otonomi Daerah . Jurnal Ilmiah. 2014.
Sucipto, Yenny. Desentralisasi Fiskal . Jakarta: DJPK . 2010.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014