## Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di kabupaten Banyuasin

## Optimization of migration and updating of land data in land computerization
in Banyuasin district
Salindri Riana Dewi 1 , Harvini Wulansari 2 , Antonio Tilman 2 , Rio Teguh Santoso 3
1 Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin, Komplek, Jl. Perkantoran Pemkab, Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30911
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta 3 Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst No.113, Kota Pekanbaru, Riau 28284 Koresponden e-mail: vinysari.98@gmail.com
Submitted: June 28, 2022 Accepted: September 14, 2022  Publish: September 18, 2022
Abstract: Improving the quality of land data is one of the objectives of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity. The quality of land data which was originally in the KW 4, 5, and 6 groups was improved to KW 1 and KW 2 through the Cluster 4 (K4) program. The problem with the Banyuasin land office in implementing K4 is that there are still analog maps stored in the main office,  namely  the  land  office  of  the  Musi  Banyuasin  district.  This  study  aims  to  determine  the strategy  used  by  the  Land  Office  of  Banyuasin  Regency  and  the  validity  of  the  results  of  the activities.  Through  the  sequential  mix  method,  it  was  found  that  the  map  digitization  strategy applied  at  the  Banyuasin  Land  Office  was  appropriate.  This  accelerated  effort  to  improve  K4 certainly requires the involvement of the village government in the implementation phase. This can be done to avoid overlapping and the issuance of multiple certificates at the Land Office of Banyuasin  Regency.  In  addition,  this  effort  is  certainly  able  to  accelerate  the  realization  of  a complete village/kelurahan as a large-scale spatial database in Indonesia.
Keywords: Land book, land computerization, land data quality, letter of measurement
Abstrak :  Peningkatan  kualitas  data  pertanahan  adalah  salah  satu  tujuan  dari  kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6 ditingkatkan kualitasnya menuju KW 1 dan KW 2 melalui program Kluster 4 (K4). Kendala pada kantor pertanahan Banyuasin dalam pelaksanaan K4 adalah masih ada peta analog  yang  disimpan  di  kantor  induk  yaitu  kantor  pertanahan  kabupaten  Musi  Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan validitas hasil kegiatan. Melalui metode penelitian campuran bertahap (sequential mix method ) didapatkan hasil bahwa strategi digitasi peta yang diterapkan di Kantor Pertanahan Banyuasin tepat adanya. Upaya percepatan untuk pembenahan K4 ini tentunya membutuhkan keterlibatan  pemerintah  desa  dalam  tahap  pelaksanaannya.  Hal  ini  dapat  dilakukan  untuk menghindari  adanya  tumpang  tindih  dan  terbitnya  sertifikat  ganda  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Banyuasin.  Selain  itu  upaya  ini  tentunya  mampu  mempercepat  terwujudnya desa/kelurahan lengkap sebagai basis data spasial dengan skala besar di Indonesia.
Kata Kunci : Buku tanah, komputerisasi pertanahan, kualitas data pertanahan, surat ukur

## Pendahuluan
Pemerintah  memfasilitasi  program  pendaftaran  tanah  melalui  kegiatan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia hingga tahun 2025 (Kurniawan et al., 2018; Loupatty et al., 2019; Sirait et al., 2020). Setidaknya, Pemerintah mempunyai harapan bahwa dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah tersebut akan mampu mengidentifikasi  dan  mengantisipasi  permasalahan  pertanahan  sejak  dini  sembari memberikan  jaminan  keamanan  serta  prasyarat  modal  usaha  (Kurniawan  et  al.,  2020; Kurniawan et al., 2018), bahkan mampu menciptakan kedaulatan pangan (Pujiriyani, 2022). Namun  demikian,  terdapat  daerah  yang  masih  berkutat  pada  persoalan  seperti  kurangnya partisipasi masyarakat (Nugraha et al., 2020; Lestari et al., 2020), sistem adat tanah ulayat (Chandra, 2022; Ihsan & Salim, 2022), dan sulit terpenuhinya dasar pembuktian hak (Prayogo et  al.,  2019).  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  berbagai  upaya  pun  telah  berhasil dilakukan  oleh  pemerintah,  salah  satunya  dengan  PTSL  berbasis  partisipasi  masyarakat (Nurcahyo et al,  2019; Mambrasar  et  al., 2020),  penyederhanaan  regulasi  (Mujiburohman, 2018),  hingga  penyederhanaan  dan  pengelompokan  permasalahan  pertanahan  menjadi  4 (empat) kluster.
Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi, syarat untuk diterbitkan sertifikat Hak Atas Tanah (HAT); Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi, syarat untuk diterbitkan sertifikat HAT namun terdapat perkara di pengadilan, dan/atau sengketa; Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan  data  yuridisnya  tidak  dapat,  dibukukan  dan  diterbitkan  sertifikat  HAT  karena  subjek dan/atau  objek  haknya,  belum  memenuhi  persyaratan  tertentu;  dan  Kluster  4  (K4),  yaitu bidang  tanah  yang  objek  dan  subjeknya  sudah  terdaftar  dan,  sudah  bersertifikat,  namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Dari keempat macam kluster tersebut, fokus kajian ini adalah penyelesaian K4. Keberadaan K4 berpotensi menimbulkan sertifikat ganda dan menghambat proses kegiatan pertanahan lainnya seperti roya, balik nama. Menurut Brillianto (2019) dari ± 48 juta bidang tanah terdaftar diperkirakan masih terdapat ± 18 juta bidang tanah yang masih melayang atau belum terpetakan dalam peta pendaftaran di sistem KKP.
Beberapa  penelitian  terkait  K4  menyebutkan  sejumlah  permasalahan  mulai  dari  sisi kualitas  data.  Seperti  tidak  lengkapnya  digitalisasi  dokumen,  bidang  tanah  yang  belum tergeoreferensi  dan/atau  ketidaksesuaian  dengan  kondisi  di  lapangan.  Atas  permasalahan tersebut  perlu  terobosan  teknologi  berbasis  digital,  kedisiplinan,  akurasi, portabilitas , interoperabilitas dan representasi spasial yang baik (Junarto & Suhattanto, 2022). Perbedaan kualitas data pertanahan disebabkan minimnya jumlah bidang tanah yang ter-input ke peta dasar pendaftaran, dan bidang tanah tersebut tidak terikat pada sistem koordinat nasional (Kusmiarto, 2017). Selain itu K4 masih eksis karena warisan kebijakan pendaftaran tanah masa lalu, pengarsipan  manual  yang  belum  tertata  rapi dan keterbatasan teknologi alat ukur (Ridwan, 2018). Kesalahan pada saat plotting dan migrasi dari Land Office Computerization (LOC)  ke  sistem  GeoKKP  pun  menjadi  salah  satu  penyebabnya  (Kusyaeri  et  al.,  2020).  Jika
ditinjau  lebih  dalam,  meskipun  status  data  fisik  berkualitas  baik/valid  (kebenaran  letak, bentuk,  luas  dan  standar  penomoran),  namun  bidang-bidang  tanah  belum  sesuai  dengan kriteria yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Suhattanto et al., 2021).
Penelitian ini terinisiasi dari penelitian Suhattanto, 2021 dan Junarto & Suhattanto 2021 atas sebuah permasalahan K4 yang masih mengemuka hingga saat ini yaitu pengentasan data analog ke sistem digital (K4-K1). Penelitian ini juga akan merekam strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mengambil lokus Kantor Pertanahan Banyuasin dengan porsi bidang terdaftar 56% dari total bidang 516.812 bidang dan masih terdapatnya 133.901 bidang yang belum terpetakan secara digital, penelitian ini akan  memberikan  gambaran  komprehensif  pengentasan  K4  dalam  ranah  praksis. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan barometer dan orientasi arah pengentasan permasalahan sejenis di kantor pertanahan lainnya. Selain itu mampu memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi setiap orang yang membutuhkan.

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode campuran bertahap (sequential mixed methods). Langkah-langkahnya dimulai dengan mengumpulkan data awal,  berupa peta analog, Surat Ukur  dan  Buku  Tanah  Desa  Sidoharjo  Kecamatan  Air  Saleh  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inventarisasi peta pendaftaran, scanning  dan  digitasi,  identifikasi  lapangan  (utamanya  data  fisik  dengan  kualitas  1  dan  2). Tahapan  terakhir  yaitu  melakukan  kegiatan  validasi  di  Kantor  Pertanahan  Banyuasin menggunakan  aplikasi  GeoKKP  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  aplikasi  Komputerisasi Kantor Pertanahan, serta mengevaluasinya. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk menyajikan hasil riset agar lebih informatif.

## Hasil dan pembahasan

## Klusterisasi dalam PTSL dan GeoKKP
Sistem  KKP  (Komputerisasi  Kantor  Pertanahan)  merupakan  sistem  pelayanan pertanahan yang telah terkomputerisasi, sehingga data tentang bidang tanah baik tekstual maupun  spasialnya dapat terintegrasi dengan baik.  KKP dilaksanakan  dengan  tujuan untuk pemeliharaan data tekstual maupun spasial dan monitoring pelayanan pertanahan. Seiring berkembangnya  teknologi  informasi,  aplikasi  KKP  mulai  coba  dikembangkan  oleh  Pusdatin menjadi aplikasi yang dapat menginventarisasi data spasial pertanahan secara digital. Maka pada tahun 2011 Pusdatin membuat aplikasi GeoKKP. Pada dasarnya GeoKKP hampir sama dengan  KKP,  hanya  saja  dalam  GeoKKP  lebih  menekankan  pada  inventarisasi  data  spasial bidang  tanah  (pemetaan  bidang  tanahnya),  karena  GeoKKP  adalah  KKP  yang  berbasis keruangan (Satriya et al., 2014). GeoKKP diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Salah  satu  data  spasial  yang  digunakan  dalam updating peta  pendaftaran  yaitu  peta analog  yang  kemudian  diinventarisasi  berdasarkan  nama  desa  dan  tahun,  setelah  itu
214   Tunas Agraria, 5 (3), 2011-2022, September 2022
dilakukan scanning peta dan pendigitasian peta yang kemudian di import dan dijadikan peta tunggal  yang  telah  terstandarisasi.  Sedangkan  pada  data  tekstual  yang  digunakan  adalah Surat Ukur (SU) dan Buku Tanah (BT). Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian dan Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Dari jenis data  tersebut,  informasi  yang  dimasukkan  dalam  GeoKKP  dan  KKP  ini  seperti  Nomor  dan tanggal Surat Ukur, NIB, luas, alamat persil, nama pemilik, jenis dan nomor hak, asal persil, dan histori kepemilikan.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  pengintegrasian  atau  penggabungan  antara  data  spasial dengan  data  tekstual  ke  dalam  sistem  GeoKKP  dan  KKP.  Sistem  tersebut  mendukung terciptanya One Map Policy , karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk mengumpulkan, memelihara, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebar luasan data geospasial dan informasi geospasial (BIG, 2014). Dengan terintegrasi antara GeoKKP dan KKP, maka informasi mengenai bidang tanah didapat secara efektif dan efisien, serta akurat dan up to date . Karena kualitas data pertanahan yang akurat menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Untuk menjamin keakuratan data tersebut, maka kualitas data pertanahan dibagi menjadi: Kualitas Pertama (KW 1, buku tanah telah dipetakan dan surat ukur telah tergambar), Kualitas Dua (KW 2, buku tanah telah dipetakan tetapi surat ukur belum tergambar), Kualitas Tiga (KW 3, buku tanah telah dipetakan tetapi surat ukur belum ter entry ), Kualitas Empat (KW 4, buku tanah belum dipetakan  tetapi  surat  ukur  telah  tergambar),  Kualitas  Lima  (KW  5,  buku  tanah  belum dipetakan  dan  surat  ukur  belum  tergambar),  Kualitas  Enam  (KW  6,  buku  tanah  belum dipetakan dan surat ukur belum di entry ).
Bidang tanah yang terdaftar namun belum terpetakan nantinya akan masuk kategori bidang tanah Kluster 4 (K4) melalui pemetaan masif yang merupakan salah satu produk PTSL dalam  rangka  pembaruan  bidang  tanah  atau  optimalisasi  untuk  peningkatan  kualitas  data sesuai  dengan  amanat  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6  Tahun  2018  Pasal  4  tentang  objek  PTSL sehingga dapat meningkatkan kualitas data pertanahan menjadi KW 1 atau KW 2.
Kajian terkait pengintegrasian bidang tanah yang sudah bersertifikat dengan GeoKKP untuk  mendukung  produk  K4  membandingkan  dengan  kajian  Artika  &  Utami  (2020) ditemukan  adanya  kesamaan  penyelesaian  terhadap  bidang-bidang  potensi  Kluster  4  ini dengan melakukan survei terhadap bidang tanah yang sebelumnya telah dilakukan sertifikasi program  Prona.  Analisis  data  dilakukan  secara  spasial  melalui overlay terhadap  peta-peta analog beserta hasil survei di lapangan dengan data GeoKKP, sehingga diperoleh data spasial pendaftaran tanah yang terintegrasi secara utuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemetaan bidang  tanah  melalui  survei  data  pertanahan  mampu  mempercepat  proses  identifikasi potensi K4 dan mampu mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Lengkap.
Menurut Petunjuk Teknis PTSL Nomor: 01/JUKNIS300.01.01/II/2019  dijelaskan bahwa objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada
hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas  data  pendaftaran  tanah.  Kualitas  data  adalah  kesesuaian  informasi  antara  data analog dan data digital mengenai letak, batas, luas, dan status hukum suatu bidang tanah. Data bidang tanah yang berkualitas akan menghasilkan informasi pertanahan yang akurat dan valid. Informasi pertanahan ini nantinya menjadi basis untuk perencanaan, pengembangan, dan sebagai kontrol sumber daya tanah (Aisiyah dan Erawanta, 2010).
Dalam  kegiatan  PTSL  dikenal  klusterisasi  bidang  tanah  yang  bertujuan  untuk memudahkan  identifikasi  dan  mempercepat  proses  pendataan  bidang  tanah.  Klusterisasi adalah  pengelompokan  jenis  keluaran/output/hasil  kegiatan  PTSL.  Berdasarkan  hasil penelitian  terhadap  data/dokumen  fisik  dan  yuridis,  klusterisasi  terdiri  dari  Kluster  1  (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4) (Juknis PTSL, 2019).
GeoKKP  yang  dikembangkan  oleh  Pusdatin,  diterapkan  dalam  kegiatan  pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dengan digunakannya Aplikasi Geo-KKP ini maka digitalisasi seluruh peta bidang tanah yang ada  di  Kantor  Pertanahan  dapat  dilakukan  secara  serentak  dan  harapannya  semua  bidang dapat dilandingkan di atas peta secara tepat dan benar baik koordinat, luas dan bentuknya.

## Masalah pemekaran wilayah kabupaten Banyuasin
Secara  yuridis  pembentukan  Kabupaten  Banyuasin  disahkan  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera  Selatan.  Kabupaten  Banyuasin  dibentuk  berdasarkan  pertimbangan  pesatnya perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  umumnya  dan khususnya  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang  diperkuat  oleh  aspirasi  masyarakat  untuk meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  pelaksanaan  pembangunan,  dan  pelayanan guna  menjamin  kesejahteraan  masyarakat.  Status  daerah  yang  semula  tergabung  dalam Kabupaten  Musi  Banyuasin  berubah  menjadi  Kabupaten  tersendiri  yang  memerlukan penyesuaian,  peningkatan  maupun  pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan.
Kabupaten  Banyuasin  secara  administratif  terdiri  dari  19  kecamatan,  288  desa,  16 kelurahan.  Kabupaten  ini  terletak  42  km  ke  arah  utara  Kota  Palembang.  Letak  Geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30° – 4,0° Lintang Selatan dan 104° 00‟ – 105° 35‟ Bujur Timur yang terbentang mulai dan bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian Timur dengan luas wilayah seluruhnya 11.832,99 Km2 atau 1.183.299 Ha.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuasin  dibentuk  pada  tahun  2003  sejak  adanya pemekaran wilayah yang dahulunya Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Kantor Pertanahan  Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  melakukan  kegiatan  pendaftaran  tanah pertama kali sejak tahun 1980. Hingga kajian ini dilakukan, data spasial dan data tekstual hasil pendaftaran tanah masih berupa data analog, dimana data ini merupakan produk dari Kantor Pertanahan  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Konsekuensi  dari  adanya  pemekaran  tersebut
diantaranya beberapa arsip dan warkah hasil pendaftaran tanah masih disimpan di Kantor Pertanahan  Kabupaten Musi  Banyuasin  sebagai kantor  induk  (wawancara  dengan  pegawai senior di Banyuasin 2021).
Salah  satu  permasalahan  pokok  adanya  perubahan  status  tersebut  yakni  pemisahan dan pemindahan arsip serta warkah dari kantor induk ke kantor definitif yang baru yakni pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuasin.  Penyimpanan  data  baik  data  tekstual  dan  data spasial yang belum dilaksanakan secara sistematis dan belum dilaksanakan secara online di tahun 1980-an hingga tahun 1990-an menjadikan beberapa data tercecer dan beberapa data tidak tersusun secara terstruktur dengan rapi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Proses  serah  terima  arsip  dalam  kondisi  yang  kurang  lengkap  dan  tidak  tersusun  secara sistematis  inilah  yang  menjadikan  ketersediaan  data  untuk  kegiatan  K4  pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin seringkali bermasalah dan terhambat. Apabila kondisi ini tidak segera dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas data maka akurasi target PTSL serta upaya mewujudkan Desa Lengkap tentunya akan sulit terwujud.

## Kegiatan pengintegrasian bidang tanah
Gambaran  detail  kegiatan  pengintegrasian  bidang  tanah  yang  sudah  bersertifikat dengan  GeoKKP  untuk  mendukung  produk  K4  PTSL  tersaji  dalam  Tabel  1  dengan  tahapan sebagai berikut:
Tabel 1. Rancangan kegiatan dan output No Kegiatan Output/Hasil 1. Pembuatan rencana kerja Rencana kerja 2. Pembuatan panduan bimbingan teknis untuk petugas Panduan bimbingan teknis 3. Inventarisasi peta pendaftaran manual - Kumpulan peta pendaftaran manual - Daftar tentang lembar peta 4. Scanning peta pendaftaran manual Hasil scan peta pendaftaran dalam bentuk jpg 5. Identifikasi bidang tanah di lapangan terhadap peta pendaftaran - Surat tugas untuk pengambilan titik koordinat bidang tanah - Daftar bidang tanah - Titik-titik koordinat bidang tanah 6. Pendigitasian peta pendaftaran hasil scanning Bidang tanah terdigitasi dalam bentuk dwg 7. Plotting hasil digitasi bidang tanah kedalam titik koordinat yang sudah diambil dilapangan Bidang tanah yang terplot sesuai koordinat (tidak melayang) 8. Integrasi digitasi peta pendaftaran dengan GeoKKP Bidang tanah terpetakan dalam GeoKKP (Produk K4) 9. Monitoring dan evaluasi kegiatan Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Sumber: Rancangan kegiatan dan output penulis
Pada tahap pembuatan rencana kerja penulis menyusun konsep rencana kerja dengan tujuan dan target yang jelas. Kemudian berkonsultasi dengan atasan terkait konsep rencana kerja.  Data  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  rencana  kerja  ini  meliputi:  1)  Peta  hasil download GeoKKP Desa Sidoharjo; 2) Citra satellite yang bersumber dari Bing Maps Imagery 2013;  3)  Peta  Batas  Administrasi  Desa  Sidoharjo;  4)  Keterangan  aparat  desa  terkait  lokasi Prona  tahun  1980-1990  Desa  Sidoharjo.  Kemudian  atasan  akan  memberikan  persetujuan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pembuatan  panduan  teknis  K4  PTSL  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  terkait  dan petunjuk teknis PTSL. Pembuatan panduan teknis K4 PTSL agar terciptanya tertib administrasi yang merupakan  tanggung jawab dari hasil produk K4. Langkah-langkah yang dilakukan: 1) Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk persiapan pembuatan panduan bimbingan teknis dengan mempelajari peraturan terkait; 2) Menyusun konsep panduan bimbingan teknis; 3) Menyampaikan  kepada  atasan  terkait  panduan  bimbingan  teknis;  4)  Persetujuan  hasil penyusunan  panduan  bimbingan  teknis  kepada  atasan;  5)  Mencetak  dan  memperbanyak panduan bimbingan teknis; 6) Mendistribusikan panduan bimbingan teknis kepada petugas.
Adanya  kegiatan  pembuatan  buku  panduan  tersebut,  maka  akan  memudahkan  bagi para  petugas  untuk  mengerjakan  target  PTSL  melalui  kategori  K4  sehingga  akan meningkatkan  persentase  bidang  tanah  yang  terpetakan.  Setelah  itu,  dilakukan  kegiatan inventarisasi atau pengumpulan hasil scan peta pendaftaran ini diharapkan terwujud adanya kerja sama dan koordinasi yang baik serta komunikasi yang lancar antara sesama rekan kerja. Potensi  dari  kegiatan  ini  yaitu  akan  memberikan  kemudahan  dikemudian  hari  tentang informasi peta pendaftaran desa hasil inventarisi. Tantangan dalam pelaksanaan inventarisasi peta  pendaftaran  adalah  menemukan  file scan peta  pendaftaran  desa  yang  dimaksud diantara  banyak  file  hasil scanning yang  lain.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dengan koordinasi  dengan  petugas  arsip  peta  tentang  peminjaman  peta  pendaftaran  manual; mengumpulkan peta pendaftaran manual; Menyortir peta yang akan dijadikan objek K4 PTSL.
Tabel 2. Daftar lembar peta yang akan di digit No Lokasi Lembar Peta 1. Air Saleh I unit V 2 2. Air Saleh I Marga Sungai Aren 22, 54 3. Air Saleh I Marga Upang 4, 6, 8, 15, 16, 24, 36 4. Air saleh II unit V Marga Sungai Aren 26, 27
Sumber: Hasil pengolahan data penulis
Pendigitasian  peta  pendaftaran  merupakan  sebuah  inovasi  yang  mengubah  data manual  menjadi  digital  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  data  bidang  tanah  agar diperoleh  informasi  yang  jelas  dan  valid.  Adanya  kegiatan  pengolahan  pendigitasian  peta pendaftaran hasil scan ini diharapkan terwujud sikap untuk selalu menjaga kualitas pekerjaan. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data pertanahan sehingga akan menciptakan tertib administrasi pertanahan dan One Map Policy . Hambatan
dalam  pelaksanaan scanning peta  pendaftaran  manual  adalah  kegiatan  ini  dibutuhkan ketelitian dan hasil dari digitasi harus sesuai dengan hasil scan .
Gambar 1. Hasil scan peta pendaftaran desa Sidoharjo
Pelaksanaan  identifikasi  bidang  tanah  di  lapangan  terhadap  peta  pendaftaran dilaksanakan  dengan  survei  data  pertanahan  yang  diawali  dengan  distribusi  hasil scanning peta  pendaftaran  dan  formulir  survei  kepada  setiap  tim  survei  desa  Sidoharjo.  Langkah- langkah yang dilakukan yaitu:
1. Menentukan bidang tanah yang akan diambil titik koordinatnya;
2. Melakukan koordinasi dengan (masyarakat) pihak desa terkait lokasi bidang tanah yang akan diambil sampel pengambilan koordinat;
3. Mengambil titik koordinat bidang dengan GPS handheld;
4. Mencatat hasil pengambilan titik koordinat.
Pendigitasian  peta  pendaftaran  merupakan  sebuah  inovasi  yang  mengubah  data manual  menjadi  digital  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  data  bidang  tanah  agar diperoleh informasi yang jelas dan valid. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan  kualitas  data  pertanahan  sehingga  akan  menciptakan  tertib  administrasi pertanahan dan One Map Policy . Tantangannya kegiatan ini dibutuhkan ketelitian dan hasil dari digitasi harus sesuai dengan hasil. Langkah-langkah yang dilakukan:
1. Membuka software AutoCAD Map 3D 2012;
2. Menampilkan hasil scan peta pendaftaran;
3. Melakukan digitasi peta pendaftaran pada AutoCAD Map 3D 2012;
4. Melakukan proses rubber sheet terhadap gambar digitasi;
5. Menyimpan hasil digitasi.
Gambar 2. Printscreen bidang tanah hasil scan terdigitasi Sumber: Dokumentasi penulis
Plotting hasil  digitasi  bidang  tanah  kedalam  titik  koordinat  yang  sudah  diambil  di lapangan  (Transformasi  Koordinat).  Potensi  dari  kegiatan  ini  yaitu  akan  memberikan kemudahan informasi pertanahan dan dapat digunakan sebagai peta kerja bagi para petugas ukur  saat  melakukan  pengukuran.  Tantangan  meng- overlay- kan  hasil  digitasi  bidang  tanah dengan  batas  administrasi  dan  citra  dibutuhkan  konsentrasi  yang  lebih,  sehingga  kegiatan harus  dilakukan  dengan  penuh  kehati-hatian.  Langkah-langkah  yang  dilakukan:  1) Mengumpulkan titik-titik koordinat yang telah diambil dilapangan; 2) Memasukkan titik-titik koordinat kedalam AutoCAD Map 3D 2012; 3) Menempatkan digitasi bidang tanah dengan mengacu pada titik-titik koordinat yang sudah TM 3⁰.

## Integrasi digitasi peta pendaftaran objek K4 dengan GeoKKP
Dengan  terintegrasinya  bidang  tanah  dengan  GeoKKP  akan  mempercepat  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  pencarian  data  pertanahan  selain  itu  juga  mempercepat  dalam permohonan kegiatan pertanahan lainnya. Potensi dari kegiatan ini yaitu akan memberikan layanan  pertanahan  yang  cepat  sehingga  kepuasan  publik  meningkat.  Dengan  adanya pemetaan  terhadap  bidang  tanah  terdaftar  di  GeoKKP  nantinya  akan  membentuk  sebuah desa  lengkap,  sehingga  mempermudah  mengakses  informasi  pertanahan.  Tantangannya memastikan  tidak  ada  bidang  baru  yang  terbentuk  dari  hasil  digitasi  yang  nantinya  akan dipetakan  merupakan  tantangan  tersendiri,  penulis  harus  meneliti  bidang  perbidang. Hambatan yang penulis temukan adalah sulitnya mengakses GeoKKP untuk proses pemetaan persil masif karena server yang lambat. Langkah-langkah yang dilakukan:
1. Menstandarisasi bidang tanah sesuai layer yang sudah ditentukan;
2. Melakukan topologi bidang tanah;
3. Membuka aplikasi komputerisasi kegiatan petanahan ( kkp.bpn.go.id );
4. Meng- entry surat ukur terkait hasil topologi bidang tanah;
5. Meng- entry hak milik tanah terkait hasil topologi bidang tanah;
6. Membuka panel kerja AutoCAD Map 3D 2012;
7. Meng- input nomor surat ukur;
8. Melakukan pemetaan persil bidang tanah.
Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan ini merupakan kegiatan untuk perbaikan dan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang telah dikerjakan. Kegiatan ini merupakan salah satu  kegiatan  kontrol  dalam  perbaikan  data  pertanahan  masif  dalam  rangka  tertib administrasi.  Jika  kegiatan  ini  dilaksanakan  secara  terus  menerus  diharapkan  akan memudahkan kegiatan permohonan pertanahan lainnya, karena integrasi antara data spasial dan data tekstual ini digunakan sebagai pintu gerbang dalam setiap permohonan yang masuk ke  kantor  pertanahan.  Selain  itu  dapat  memberikan  informasi bidang tanah  secara  akurat. Langkah-langkah  yang  dilakukan:  a)  Monitoring  secara  berkala  terhadap  perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan kepada atasan; b) Konsultasi kepada mentor untuk memberikan saran dan kritik apabila terdapat kendala; c) Mengevaluasi hasil kegiatan secara menyeluruh.

## Kesimpulan
Kegiatan  pendigitasian  peta  pendaftaran  sangat  efektif  dan  efisien  dilaksanakan  untuk memetakan  potensi  K4  PTSL  khususnya  untuk  wilayah  yang  pernah  menjadi  objek  proyek sertipikasi massal yang peta pendaftaran analognya masih tersedia ataupun terhadap bidang tanah  yang  telah  tersertipikasi  namun  belum  terpetakan.  Upaya  percepatan  untuk pembenahan  K4  ini  tentunya  membutuhkan  keterlibatan  pemerintah  desa  dalam  tahap pelaksanaannya,  dimana  desa  merupakan  pihak  yang  dianggap  paling  memahami  dan mengerti aspek fisik maupun yuridis pertanahan di desa tersebut. Salah satu permasalahan
pelaksanaan K4 adalah masih banyak arsip peta analog serta warkah dari kantor induk Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
Terintegrasinya  semua  bidang  tanah  yang  sudah  bersertipikat,  dapat  memudahkan pelayanan  pertanahan  agar  lebih  cepat  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat secara  transparan.  Mengingat  efisiensi  pelayanan  dan  transparansi  merupakan  nilai  dasar ASN.  Kegiatan  K4  perlu  ditindak  lanjuti  secara  menyeluruh  terhadap  bidang-bidang  tanah terdaftar namun belum terpetakan,  hal  ini untuk  menghindari  adanya  tumpang tindih  dan terbitnya  sertipikat  ganda  di  Kantor Pertanahan Kabupaten  Banyuasin.  Selain  itu upaya  ini tentunya  mampu  mempercepat  terwujudnya  desa/kelurahan  lengkap  sebagai  basis  data spasial dengan skala besar di Indonesia.

## Daftar pustaka
Aisiyah,  N.,  &  Erawanta,  T.T.  (2010).  Sistem  informasi  pertanahan  sebagai  alat  untuk pengembangan. Jurnal Magistra, 72.
Artika,  I.  G.  K.  &  Utami,  W.  (2020).  Percepatan  pembenahan  data  bidang  tanah  Kluster  4 melalui survei data pertanahan. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 6(1), 66-79. BIG. (2014). Petunjuk teknis pembangunan simpul jaringan. In: GeospasiaL, B. I.
Brillianto,  D.  E.  (2019,  September).  Indonesian  land  administration  approach  of  3D  and multipurpose cadaster'. In Proceedings of International Seminar , Integrated Agrarian,
Land and Spatial Planning Policies for Sustainable Development.
Chandra, A. (2022). Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Sumatera Barat. Tunas Agraria , 5(2), 77 – 93. https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174
Ihsan, A., & Salim, MN (2022). Kebijakan tanah ulayat dan reforma agraria di Sumatera Barat.
Marcapada:
Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1 (2), 155 – 171. https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.17
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program strategis  nasional  (PTSL-K4)  di  masyarakat  melalui  praktik  kerja  lapang  (PKL). Widya Bhumi , 2(1), 21 – 38. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Kurniawan, A., Sudibyanung, M., & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan sertipikat tanah hasil pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  untuk  peningkatan  modal  usaha  di  Kabupaten Madiun. Tunas Agraria , 3 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124
Kurniawan,  W.  A.,  Setiowati,  S.,  &  Supriyanti,  T.  (2018).  Ekspektasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Terhadap  Faktor  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat. Tunas  Agraria , 1(1). https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1
Kusmiarto.  (2017).  “Problematika  pembenahan  data  spasial  bidang  tanah  di KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”. Prosiding   Seminar Problematika  Pertanahan  dan  Strategi  Penyelesaiannya,  Sekolah  Tinggi Pertanahan.
Kusyaeri, A., Suyudi, B., & Martanto, R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja  Untuk  Mendukung  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Studi  Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar). Tunas Agraria , 3(1), 145-162.
Satriya,  P.  G.,  Sudarsono,  B.,  &  Sasmito,  B.  (2014).  Kajian  Efektivitas  Pemanfaatan  Sistem Geokkp  Untuk  Penerbitan  Sertipikat  Tanah  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kendal Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Geodesi Undip , 3(2), 53-68.
Lestari, T., Budhiawan, H., & Nurasa, A. (2020). Desa Taruba dan" penolakannya" Terhadap Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Tunas  Agraria ,  3(1),  200-217. https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.74
Loupatty, P.  I.,  Sembiring,  J.,  &  Luthfi,  A.  N.  (2019).  Keragaman  Sistem Hukum  Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah Studi Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean,
Provinsi Maluku. Tunas Agraria , 2(2), 1 – 21. https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.26
Mambrasar, DW.,  S.,  Sudirman,  S.,  &  Wahyuni, W.  (2020).  Pelaksanaan pendaftaran  tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat (PTSL+PM), kendala dan solusinya. Tunas Agraria , 3(3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-101.
Nurcahyo,  D.  J.,  Wahyono,  E.  B.,  &  Mujiburrohman,  D.  A.  (2019).  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (PTSL+PM)  di  kabupaten  Ngawi. Tunas Agraria , 2(3), 139 – 161. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43
Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan masyarakat adat limau manis kota  padang  terhadap  pendaftaran  tanah. Tunas  Agraria ,  3(2),  40 – 52. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.106
Prayogo, M. S., Riyadi, R., & Nurasa, A. (2019). Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim. Tunas Agraria , 2(3), 162 – 177. https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.44
Pujiriyani,  D.  W.  .  (2022).  Reforma  Agraria  untuk  Kedaulatan  Pangan:  Problem
Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. Widya Bhumi , 2(1), 39 – 53. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23
Ridwan,  M  2018,  'Pemetaan    indeks    grafis    dalam    penanganan    Kluster    4    ptsl    untuk terwujudnya    desa    lengkap    (Di    Desa  Tekum    Kecamatan    Tekung    Kabupaten Lumajang)',   Skripsi   pada   Prodi   Diploma   IV   Pertanahan,   Sekolah   Tinggi Pertanahan Nasional.
Sirait,  S.  Y.,  Nazer,  M.,  &  Azheri,  B.  (2020).  Sertifikasi  tanah  program  pendaftaran  tanah sistematis lengkap: Deskripsi dan manfaatnya. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 6(2), 236 – 248. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414
Suhattanto,  M.  A.,  Sarjita,  S.,  Sukayadi,  S.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Kualitas  data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. Widya Bhumi , 1(2), 100 – 114.
https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11