Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)
http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jukmas
Pengetahuan, Ketersediaan Data Dan Pengawasan Pimpinan Berhubungan Dengan Keakuratan Laporan Kesehatan Ibu Hamil Dari Puskesmas Ke Dinas Kesehatan Provinsi Dki Jakarta Tahun 2021
Mia Haryanto, Sri Siswani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Indonesia siswnisri@yahoo.co.id

## Abstrak
Keakuratan pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan Ibu Hamil dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  sangat  penting  dalam  upaya  menjaga  kualitas  program  kesehatan ibu  hamil.  Tercatat    Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di  Indonesia, hal  ini disebabkan  karena  salah  satu  keberhasilan  program  kesehatan  ibu  hamil  yang  baik  jika  memiliki  data dan informasi yang akurat, sehingga pelaku kebijakan kesehatan dapat membuat suatu kebijakan dalam menangani permasalahan tersebut dengan tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan petugas,  ketersediaan  data  dan  pengawasan  pimpinan  berhubungan  dengan  laporan  kesehatan  ibu hamil dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  kuantitatif  dengan  desain  cross  sectional,  dengan  populasi  penelitian  sebanyak  44 penanggung  jawab  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  di  puskesmas  kecamatan  wilayah  kerja  Dinas Kesehatan  Provinsi DKI  Jakarta.  Data diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner  dan  dianalisis  dengan menggunakan  perangkat  lunak  statistic  untuk  uji  chi  square.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa variabel pengetahuan dengan p value=0,034 dan variabel ketersediaan data dengan nilai p value 0,041 yang  artinya  kedua  variabel  tersebut  memiliki  hubungan  yang  bermakna  dengan  keakuratan  laporan kesehatan  Ibu  Hamil,  sedangkan  variabel  pengawasan  pimpinan  memiliki  p  value=1,00  yang  artinya tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  dengan  dengan  keakuratan  laporan  kesehatan  Ibu  Hamil.  Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan memberikan akses dan fasilitas dalam peningkatan wawasan secara berkala untuk para petugas kesehatan untuk dapat memahami dengan benar pengisian indikator format laporan kesehatan ibu hamil serta membuat suatu kebijakan terkait kewajiban seluruh FKTP dan FKRTL melampirkan bukti telah melakukan pencatatan dan pelaporan rutin setiap bulannya ke Puskesmas  Kecamatan  yang  ada  di  wilayah  masing-masing  kedalam  persyaratan  untuk  mendapatkan rekomendasi perizinan dan perpanjangan izin operasional yang perlu dipenuhi kedalam persyaratan ke PTSP dalam menunjang jejaring cakupan ketersediaan data laporan kesehatan Ibu Hamil.
Kata Kunci : Pengetahuan, Ketersediaan Data, Pengawasan Pimpinan, Keakuratan Laporan, Dinas Kesehatan

## Abstract
The  accuracy  of  the  implementation  of  the  system  of  recording  and  reporting  the  health  of Pregnant  Women  from  puskesmas  to  the  DKI  Jakarta  Provincial  Health  Office  is  very  important  in  an effort to maintain the quality of the health program of  pregnant women. The Maternal  Mortality Rate (AKI) and Infant Mortality  Rate (AKB) in  Indonesia  are  still  high,  this  is  due  to  one  of  the  successes  of good maternal health programs if they have accurate data and information, so that health policy actors can make a policy in handling the problem appropriately. The purpose of this research aims to know the
knowledge of officers, the availability of data and supervision of leaders related to the health report of Pregnant Women from puskesmas to the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used is quantitative research with cross sectional design, with a research population of 44 persons in charge of maternity  health  services in  the  Puskesmas  Subdistrict  working  area  of  the  DKI  Jakarta  Provincial Health  Office.  The  data  was  obtained  using  questionnaires  and  analyzed  using  statistics  software  for chi square tests. The results of the study showed that knowledge variables with a value of p value = 0.034 and variable availability of data  with  a  value  of  pvalue  0.041  which  means  that  both  variables  have  a meaningful  relationship  with  the  accuracy  of  the  health  report  of  pregnant  women,  while  the  lead surveillance  variable  has  p  value  =  1.00  which  means  there  is  no  significant  relationship  with  the accuracy of the health report pregnant women. The advice in this study is that the Head of the Health Office  provides  access  and  facilities  in  improving  insights  periodically  for  health  officials  to  be  able  to properly understand the filling of indicators of the format of the health report of Pregnant Women and make  a  policy  related  to  the  obligations  of  all  FKTP  and  FKRTL  attach  evidence  to  the  recording  and regular  reporting  every  month  to  the  Puskesmas  Kecamatan  in  their  respective  regions  into  the requirements  to  obtain  rekome  ndasi  licensing  and  extension  of  operational  permits  that  need  to  be fulfilled into the requirements to PTSP in supporting the network of coverage of the availability of data on health reports of Pregnant Women.
Keywords : Knowledge, Data Availability, Leadership  Supervision, Report  Accuracy, Provincial Health Office

## PENDAHULUAN
AKI  menunjukkan  kenaikan  dari  62/100.000  KH (2013)  menjadi  63/100.000  KH  (2020)  di Provinsi  DKI  Jakarta.  Sedangkan  AKB  menurun 5/1.000  KH  (2013)  menjadi  1,6/1.000  KH  (tahun 2020). Meskipun AKI dan AKB sudah lebih rendah dari target RPJMN 2019 – 2024 dan SDG’s tahun 2030,  namun  melihat  keunggulan  Provinsi  DKI Jakarta  pada  akses  terhadap  fasilitas  kesehatan maka  AKI  dan  AKB  seharusnya  dapat  ditekan lebih rendah lagi[1]
Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  44 puskesmas  kecamatan  yang  terdapat  di  wilayah kerjanya. Dapat kita ketahui, bahwa kematian Ibu masih  terjadi  di  beberapa  wilayah  Puskesmas  di Pronisi  DKI  Jakarta.  Sebagaimana  Program Nasional yaitu  Pemantauan  Wilayah  Setempat (PWS) KIA dan LB3 juga sudah dilakukan secara manual di Puskesmas Kecamatan. Namun masih ditemukan  banyak  masalah  trekait  pencatatan dan pelaporannya. Masalah tersebut mencakup masih belum samanya pengetahuan Penanggung  Jawab  (PJ)  Ibu  hamil  terhadap batasan data yang harus dicatat dan dilaporkan kedalam laporan LB3, kemudian sulitnya jejaring cakupan  data  dari  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat  Lanjut  (FKRTL),  sehingga  membuat pelaporan  ke  Dinas  Kesehatan  menjadi  tidak lengkap  dan  tidak  akurat.  Hal  tersebut,  pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas informasi yang  akan  diinterpretasikan  baik  pada  tingkat Puskesmas,  Kabupaten/Kota,  Provinsi,  hingga tingkat Nasional  [2]
Dinas  Kesehatan  mengolah  Kembali  laporan tersebut  dan  mengirimkan  umpan  baliknya  ke Kementerian
Kesehatan. Jika terdapat ketidakakuratan sistem pencatatan dan pelaporan  tersebut  maka  umpan  balik  yang diberikan menjadi tidak relevan dengan kondisi permasalahan yang ada di Fasilitas Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan guna memperbaiki mutu dalam pelayanan kesehatan, serta tidak akan terlihat dan tidak terdokumentasi  wujudnya  menjadi  informasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya yang kemudian dijadikan laporan tahunan atau buku profil  tahunan  DinasKesehatan  yang  dapat dijadikan sebgai bahan referensi penelitian.
Permasalahan tersebut berdampak pada proses pengolahan  serata  informasi  yang  dihasilkan  . Keakuratan  pelaporan  data  yang  dikirimkan sangat penting dalam kelancaran pengumpulan, penghitungan,  dan  pengolahan  data  sehingga dalam  penyajian  informasi  pun  mengalami kesesuaian  dengan  kondisi  yang  sebenarnya. Keakuratan  dan  kesesuaian  pengolahan  data dapat  disebabkan  karena  faktor  pengetahuan atau  persepsi  pemahaman  pengisian  laporan, ketersediaan data, sertakurangnya pengawasan pimpinan.  Pengolahan  data  yang  dilakukan secara manuall dapat mempengaruhi keakuratan data yang dilaporkan dan diolah . [3]
Serta tanangan pembangunan kesehatan menuntut adanya  dukungan  sumber  daya  yang  cukup  serta arah kebijakan dan strategi
Pembangunan  kesehatan  yang  tepat.  Kesulitan pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketersediaan  data  dan  informasi  yang  akurat, tepat dan cepat. [4]
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  selaku  Pembina dan pengawas sistem pencatatan dan pelaporanyang  dilakukan  oleh  Puskesmas  yaitu dengan terus diadakannya peningkatan wawasan  petugas  terkait  pengisian  buku  KIA, pengisian  kohort  ibu  dan  pengisian  tata  cara pencatatan  serta  pelaporan  LB3,  melakukan sistem  jejaring komunikasi dalam  penyampaian data  laporan  ke  Puskesmas  Kecamatan  dari FKTP dan FKRTL menadapatkan sistem pengampu  dari  Puskesmas  Kecamatan  dengan rutin memberikan data laporan setiap bulannya ke  Puskesmas  Kecamatan.  Dan  masing-masing puskesmas  melakukan  rutin  rapat  koordinasi yang  dipimpin  oleh  masing-masing  Kepala Puskesmas  dalam  rangka  pengawasan  sistem pencatatan  pelaporan  puskesmas.  Namun, tetap  terjadi  permasalahan  kesenjangan  dalam pencatatan pelaporan pelayanan kesehatan ibu hamil dari Puskesmas[5]
Oleh  karena  permasalahan  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelusuran  terkait pengetahuan  petugas,  ketersediaan  data  dan pengawasan  pimpinan  berhubungan  dengan keakuratan  laporan  kesehatan  ibu  hamil  dari Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta Tahun 2021.
Penelitian  ini guna mendapatkan  informasi dan masukan  untuk  meningkatkan  kualitas  sistem pencatatan  dan  pelaporan  khususnya  Program kesehatan ibu hamil serta dapat dijadikan dasar pembuatan  suatu  regulasi  kebijakan  kesehatan terkait  pelaksanaan  program  kesehatan  ibu hamil di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  kuantitatif  dengan  desain  penelitian cross sectional . [6] Tempat penelitian yaitu Seksi
Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta,  dengan  jangka  waktu  penelitian  dari tanggal  19  Maret  2021  sampai  dengan  30  Juni 2021.  Peneliti  menggunakan  kuesioner  dalam bentuk google form untuk meminimalisir kontak dan  menjaga  protokol  kesehatan  di  masa pandemic  COVID-19  ini.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh penanggung jawab pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  di  Puskesmas Kecamatan  wilayah  kerja  Dinas  Kesehatan Provinsi  DKI  Jakarta  sehingga  diambil  sampel dengan  teknik  sampling  jenuh  ( Nonprobability Sampling )  yaitu  keseluruhan  jumlah  populasi sebanyak  44  penanggung  jawab  pelayanan kesehatan  ibu  hamil.  Kemudian  data  hasil penelitian  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan  perangkat  lunak  statistik  untuk pengujian chi square (tabulasi silang). [7]

## HASIL PENELITIAN Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang diteliti meliputi usia, pendidikan dan lama kerja dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

## Tabel 1

## Distribusi Karakteristik Responden
Berdasarkan Usia No Karakteristik Responden Berdasarkan Usia n % 1 20 – 30 tahun 3 6,8 2 31 – 40 tahun 17 38,6 3 41 – 50 tahun 16 36,4 4    >50 tahun 8 18,2 Total 44 100
Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa dari 44 responden, responden terbanyak berusia    31  – 40  tahun yaitu sebanyak  17  orang (38,6%).

## Tabel 2

## Distribusi Karakteristik Responden
Berdasarkan Pendidikan No Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan n % 1 SMA 0 0 2 D3 / Diploma 30 68,2
Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa dari 44 responden, responden terbanyak dari pendidikan  D3/Diploma  sebanyak  30  orang (68,2%)

## Tabel 4
Distribusi Kategori Keakuratan Laporan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas Kecamatan
Berdasarkan tabel 4, hasil perhitungan total skor secara  keseluruhan  mengenai  keakuratan
Tabel 3 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja No Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja n % 1 < 3 tahun 20 45,45 2 3-6 tahun 17 38,64 3 > 6 tahun 7 15,91 Total 44 100
Berdasarkan tabel 3, hasil penelitian pada tabel 5.5  menunjukkan  bahwa  lama  kerja  responden yang paling banyak adalah sekitar < 3 tahun yaitu sebanyak 20 responden (45,5%).

## Analisa Univariat
Analisis  univariat  yang  diteliti  dalam  penelitian ini dibagi untuk melihat distribusi frekuensi dari variabel  independen  dan  dependen.  Variabel dependen  terdiri  atas  1  variabel  yaitu keakuratan laporan kesehatan ibu hamil. [8]
No Keakuratan Laporan n % 1 Tidak Akurat 25 56,8 2 Akurat 19 43,2
Sedangkan  Variabel  independen  terdiri  dari  3 variabel  yang  dibagi  menjadi  2  faktor  yang meliputi  faktor  individu  yaitu  pengetahuan petugas. Faktor organisasi terdiri dari 2 meliputi ketersediaan data dan pengawasan Pimpinan.

## Variabel Dependen Keakuratan
laporan  program  kesehatan  ibu  hamil  dapat diketahui  sebanyak  25  orang  (56,8%) memiliki  kategori  keakuratan  laporan  yang tidak  akurat,  sedangkan  19  orang  (43,2%) memiliki  kategori  keakuratan  laporan  yang akurat.

## Variabel Independen
1) Pengetahuan

## Tabel 5
Distribusi Kategori Pengetahuan Responden No Pengetahuan n % 1 Kurang Baik 24 54,5 2 Baik 20 45,5
Berdasarkan tabel 5, hasil perhitungan total skor secara  keseluruhan  mengenai  pengetahuan tentang  pengisian  format  LB3  dalam  program kesehatan  ibu  hamil  dapat  diketahui  sebanyak 24 orang (54,5%) memiliki kategori pengetahuan kurang  baik,  sedangkan  20  orang  (45,5%) memiliki pengetahuan baik.

## 2) Ketersediaan Data

## Tabel 6
Distribusi Kategori Ketersediaan Data di
Puskesmas Kecamatan No Ketersediaan Data n % 1 Kurang Baik 26 59,1 2 Baik 18 40,9
Berdasarkan tabel 6, hasil perhitungan total skor secara keseluruhan mengenai ketersediaan data untuk  mendukung  pengisian  pengisian  format LB3  dalam  program  kesehatan  ibu  hamil  dapat diketahui  sebanyak  26  orang  (59,1%)  memiliki kategori  ketersediaan  yang  kurang  baik, sedangkan 18 orang (40,9%) memiliki ketersediaan data yang baik.
3) Pengawasan Pimpinan
3 Sarjana (S1) / Setara
13 29,5 4 Pascasarjana (S2) / Setara 1 2,3 Total 44 100

## Tabel 7
Distribusi Kategori Ketersediaan Data di
Puskesmas Kecamatan No Pengawasan Pimpinan n % 1 Kurang Baik 29 65,9 2 Baik 15 34,1
Berdasarkan tabel 7, hasil perhitungan total skor secara  keseluruhan  mengenai  pengawasan pimpinan  untuk  memantau  dan  evaluasi pengisian format LB3 dalam program kesehatan ibu  hamil  dapat  diketahui  sebanyak  29  orang (65,9%) memiliki kategori pengawasan pimpinan yang  kurang  baik,  sedangkan  15  orang  (34,1%) mendapatkan pengawasan pimpinan yang baik.

## Analisa Bivariat
Analisis bivariat yang digunakan untuk
mengidentifikasi hubungan variabel independen (pengetahuan, ketersediaan data dan pengawasan pimpinan) dengan variabel dependen  yaitu  keakuratan  laporan  kesehatan Ibu  Hamil  dari  Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. [9]
1.  Hubungan  Antara  Pengetahuan  Dengan Keakuratan  Laporan  dari  Puskesmas  ke  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

## Tabel 8
Distribusi Hubungan antara Pengetahuan dengan Keakuratan Laporan Kesehatan Ibu Hamil Pengetah uan Keakuratan Total P Val ue OR (95% CI) Tidak Akurat Akurat n % n % n % Kurang Baik 1 3 54, 2 1 1 45, 8 2 4 10 0 0,0 34 7,88 (2,37 - 12,62 1) Baik 8 40 1 2 60 2 0 10 0 Jumlah 2 1 47, 72 2 3 52, 27 4 4 10 0
Berdasarkan tabel 8, hasil tabulasi silang antara variabel pengetahuan dengan variabel keakuratan  laporan  menunjukkan  dari  24 responden  yang  pengetahuannya  kurang  baik,
sebanyak  13  responden  (54,2%)  laporannya tidak  akurat  dan  11  responden  (45,8%)  yang akurat.  Sedangkan,  dari  20  responden  yang pengetahuannya  baik  ,  sebanyak  8  responden (40%) laporanya tidak akurat dan 12 responden (60%) yang akurat.
Pada  pengujian  bivariat  menggunakan  analisa chi  square ,  menunjukkan  hasil  dari P.value sebesar  0,034,  yang  artinya P.value <  0,05 sehingga  ada  hubungan  yang  bermakna  antara pengetahuan penanggung jawab laporan kesehatan ibu hamil dengan keakuratan laporan.
Hasil  analisis  diperoleh  pula  nilai OR =7,88  yang artinya  petugas  penanggung  jawab  laporan kesehatan ibu hamil yang memiliki pengetahuan yang  baik  mempunyai  peluang  7,88  kali  untuk membuat  laporan  kesehatan  ibu  hamil  yang akurat  dibandingkan  dengan  petugas  yang pengetahuannya kurang baik.
2. Hubungan Antara Ketersediaan Data Dengan Keakuratan  Laporan  dari  Puskesmas  ke  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

## Tabel 9
Distribusi Hubungan antara Ketersediaan Data dengan Keakuratan Laporan Kesehatan Ibu Hamil Ketersedi aan Data Keakuratan Total P Val ue OR (95% CI) Tidak Akurat Akurat
n % n % n % Kurang 1 69, 8 30, 2 10 3,536 (1,00 1 - 12,48 5) Baik 8 2 8 6 0 Baik 7 38, 1 61, 1 10 0,04 9 1 1 8 0 1 Jumlah 2 56, 1 43, 4 10 5 8 9 2 4 0
Berdasarkan tabel 9, hasil tabulasi silang antara variabel  ketersediaan  data  dengan  variabel keakuratan  laporan  menunjukkan  dari  26 responden yang ketersediaan data kurang baik, sebanyak  18  responden  (69,2%)  laporannya tidak  akurat  dan  8  responden  (30,8%)  yang akurat.  Sedangkan,  dari  18  responden  yang ketersediaan  datanya  baik  ,  sebanyak  7 responden  (38,9%)  laporanya  tidak  akurat  dan 11 responden (61,1%) yang akurat.
Pengujian  bivariat  menggunakan  analisa chi   square,   menunjukkan   hasil   dari   P.value
sebesar  0,041 <  0,05  artinya  ada  hubungan yang  bermakna  antara  ketersediaan  data dengan keakuratan laporan.
Hasil analisis diperoleh pula nilai OR =3,536 yang artinya  puskesmas  yang  memiliki  ketersediaan data  untuk  mendukung  pembuatan  laporan kesehatan  ibu  hamil  yang  baik  mempunyai peluang  3,536  kali  untuk  membuat  laporan kesehatan  ibu  hamil  yang  akurat  dibandingkan dengan  puskesmas  yang  ketersediaan  datanya kurang baik.
3.  Hubungan  Antara  Pengawas  Pimpinan Dengan  Keakuratan  Laporan  dari  Puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

## Tabel 10
Distribusi Hubungan antara Pengawasan Pimpinan dengan Keakuratan Laporan
Kesehatan Ibu Hamil Pengawa san Pimpinan Keakuratan Total P Val ue OR (95 % CI)
Tidak Akurat Akurat
n % n % n % Kurang Baik 1 6 55, 2 1 3 44, 8 2 9 10 0 1 0,82 1
(0,2 31 - 2,91 0)
Baik 9 60 6 40 1 5 10 0 Jumlah 2 5 56, 8 1 9 43, 2 4
4 10 0
Berdasarkan tabel 10, hasil tabulasi silang antara variabel pengawasan pimpinan dengan variabel keakuratan  laporan  menunjukkan  dari  29 responden yang pengawasan pimpinanya kurang baik, sebanyak 16 responden (55,2%) laporannya tidak  akurat  dan  13  responden  (44,8%)  yang akurat.  Sedangkan,  dari  15  responden  yang pengawasan  pimpinannya  baik  ,  sebanyak  9 responden  (60%)  laporanya  tidak  akurat  dan  6 responden (40%) yang akurat.
Pada  pengujian  bivariat  menggunakan  analisa chi  square ,  menunjukkan  hasil  dari P.value sebesar 1, yang artinya P.value > 0,05 sehingga tidak  adanya  hubungan  yang  bermakna  antara pengawasan  pimpinan  dengan  keakuratan laporan.

## PEMBAHASAN
1.  Keakuratan  Laporan  Dalam  Pelaksanaan Program  Kesehatan  Ibu  Hamil  dari  Puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Hasil  penelitian  keakuratan  laporan  dalam pelaksanaan  program  kesehatan  ibu  hamil  dari puskesmas  kecamatan  ke  Dinas  Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggunakan uji chi square menunjukkan  bahwa  laporan  tidak  akurat, karena  dari  44  penanggung  jawab  laporan terdapat  25  yang  tidak  akurat  dan  19  yang akurat.
Sebagian  besar  petugas  telah  mengisi  lengkap seluruh indikator  format  laporan  LB3  sebanyak 34  responden  (77,3%),  dan  sisanya  ada  10 responden  (22,7%)  yang  tidak  mengisi  lengkap seluruh  indikator  format  LB3.  Tetapi  petugas yang mengisi indikator format laporan LB3 tidak mendapatkan  seluruh  data  cakupan  kesehatan ibu  hamil  dari  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang ada diwilayah kerja Puskesmas  Kecamatan,  sehingga  data  yang ditampilkan  tidak  menjadi  gambaran  hasil  yang sebenarnya  dari  suatu  capaian  wilayah  kerja puskesmas  kecamatan  tersebut  sebanyak  35 responden (79,5%), hanya 9 responden (20,5%) yang  melaporakan  seluruh  data  cakupan kesehatan ibu hamil dari seluruh FKTP dan FKRTL yang  ada  di  wilayah  puskesmas  kecamatannya. Ketidakadaan  data  tersebut  didukung  pula dengan  petugas  yang  tidak  mendapatkan informasi  hasil  skrinning  yang  tidak  sesuai  dari hasil  anamnesa  pasien  ibu  hamil  sebanyak  31 responden  70,5%)  dan  hanya  13  responden (29,5%)  yang  mengisi  informasi  hasil  skrinning yang  sesuai  dari  anamnesa  pasien,  sehingga petugas memungkinkan memasukkan data yang tidak tepat kedalam laporan kesehatan ibu hamil tiap bulannya.
Petugas  juga  telah  mengisi  lengkap  seluruh indikator  format  laporan  LB3  sesuai  definisi operasionalnya sebanyak 38 responden (86,4%) dan  hanya  6  responden  (13,6%)  yang  merasa tidak  mengisi  indikator  format  laporan  sesuai definisi  operasional,  namun  laporan  yang  di  isi belum  terintegrasi  kedalam  suatu  sistem  satu data  yang  dapat  menyebabkan  kemungkinan data  yang  terinput  berulang  (double  data) sebanyak 37 responden (84,1%). Berarti hanya 7 responden  (15,9%) yang  membuat  laporan
terintegrasi untuk wilayah kerjanya. Double data tersebut  dapat  terjadi  dikarenakan  satu  data pasien  dapat  terinput  ulang  kedalam  kohort posyandu, kohort puskesmas kelurahan ataupun puskesmas  kecamatan,  register  Bidan  Praktik Swasta dan  register pencatatan  di Rumah  Sakit yang melakukan penginputan dalam sistem yang berbeda yang kemudian terlaporkan berulang ke Puskesmas  Kecamatan.  Dengan  distribusi indikator keakuratan laporan yang paling banyak tidak  dilakukan  petugas  yaitu  terkait  petugas yang  melaporkan  seluruh  data  cakupan kesehatan ibu hamil dari seluruh FKTP dan FKRTL yang ada diwilayah kerja Puskesmas Kecamatan kedalam laporan kesehatan ibu hamil .
Laporan kesehatan ibu hamil dari puskesmas ke Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  masih mengalami ketidakakuratan data. Hal ini terkait masalah  didalam  pengelolaan  sumber  daya, baik  sumber  daya  manusia  dari  mulai  petugas itu  sendiri  hingga  pimpinannya  dan  sumber daya  dalam  mendukung  suatu  pencatatan pelaporan  dalam  hal  penelitian  ini  termasuk ketersediaan  data.  Aspek-aspek  tersebut  harus diperhatikan  dengan  serius.  Perhatian  yang penuh terhadap permasalahan sumber daya ini sebaiknya tidak dilakukan sendiri-sendiri namun melibatkan  aspek  lainnya  yang  diperkirakan dapat  mempengaruhi  keakuratan  laporan  dari pencatatan dan pelaporan tersebut. [10]
Hubungan  Pengetahuan  Petugas  dengan Keakuratan  Laporan  Kesehatan Ibu  Hamil  dari Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta
Hasil  analisis  bivariat  dengan  menggunakan  uji chi  square,  adanya  hubungan  yang bermakna atau  signifikan  antara  pengetahuan  petugas kesehatan  ibu  hamil  terhadap  keakuratan laporan kesehatan ibu hamil dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Menurut  hasil  penelitian  tersebut  bahwa responden yang menjawab pertanyaan yang ada dikuesioner  dengan  benar  yang  berarti responden  yang  memiliki  pengetahuan  yang baik sehingga membuat laporan menjadi akurat
sebaliknya  responden  yang  menjawab  tidak benar dengan  tingkat pengetahuan kurang baik membuat laporan menjadi tidak akurat. Tingkat pengetahuan  menunjukkan  mayoritas  dalam kategori kurang baik  Dengan distribusi jawaban kuesioner  yang  paling  banyak  tidak  dipahami oleh  responden  adalah  terkait  pertanyaan tentang  K1  Murni,  kunjungan  ibu  hamil  K4 dan pemberian imunisasi TT2+.
Hasil  tabulasi  silang  tingkat  pengetahuan dengan  keakuratan  laporan  yang  hasilnya menunjukkan mayoritas pengetahuan
responden  kurang  baik  sehingga  membuat laporan  menjadi  tidak  akurat.  Ini  sangat berbanding  lurus  dan  sangat  berpengaruh antara pengetahuan dengan keakuratan laporan.
Dengan  pengetahuan  petugas  yang  baik  maka petugas  penanggung  jawab  laporan  kesehatan ibu  hamil  dapat  diharapkan  mengisi  seluruh indikator  format laporan kesehatan ibu hamil sesuai  definisi  operasional  yang  tepat.  Karena apabila  ada  kesalahan  pemahaman  indikator dalam pengisian akan membuat data yang terinput  menjadi  tidak  sesuai  pula.  Sehingga rekapitulasi  data   masing-masing   indikator laporan yang  di  hasilkan  menjadi  tidak  akurat tiap bulannya antar Puskesmas yang satu dengan yang lainnya pun dapat     berbeda penginputannya. Hal ini menyebabkan data yang terkumpul di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan sangat berpengaruh tidak akurat. Pengetahuan    tentang tugas merupakan pedoman yang penting bagi petugas untuk membuat suatu laporan yang akurat. [11]
Pengetahuan  yang  baik  tentang  tugasnya  akan meningkatkan  kualitas  pekerjaannya.  Bagi seorang  petugas,  peningkatan  pengetahuan dapat  diperoleh  melalui  pendidikan  dan pelatihan.
Disamping itu dengan meningatkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi  dapat  menjadikan  media  dalam menambah  pengetahuan  tentang  ilmu-ilmu yang berkembang di dunia luar sehingga petugas dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dan dapat
berinovasi melalui ilmu yang dimiliki serta dapat menyelesaikan  masalah  melalui  pemikiran dalam setiap pemecahan masalah.
Dengan  demikian  pengetahuan  petugas  sangat berpengaruh  dengan  keakuratan  laporan kesehatan  ibu  hamil  dari  Puskesmas  ke  Dinas Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  petugas harus  banyak  memahami  tentang  program kesehatan  ibu  hamil  dan  bagaimana  cara membuat laporang yang akurat.
Hubungan Ketersediaan Data dengan Keakuratan  Laporan  Kesehatan  Ibu  Hamil  dari Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta
Hasil  analisis  bivariat  dengan  menggunakan  uji chi square, variabel ketersediaan data didapatkan  P.value  =0,041  (p  <  0,05).  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya pengaruh yang bermakna atau signifikan antara ketersediaan  data  dalam  mendukung  laporan kesehatan  ibu  hamil  terhadap  keakuratan laporan kesehatan ibu hamil dari  Puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Menurut  hasil  penelitian  tersebut  bahwa responden  yang  menjawab  setuju  sesuai pernyataan  yang  ada  dikuesioner  terkait ketersediaan  data  berarti  responden  yang memiliki  ketersediaan  data  yang  baik  sehingga membuat  laporan  menjadi  akurat  sebaliknya responden yang menjawab  tidak setuju dengan ketersediaan data kurang baik membuat laporan menjadi tidak akurat. Kategori ketersediaan data menunjukkan  bahwa  sebanyak  26  responden (59,1%)  yang  memberikan  pernyataan  kategori ketersediaan data di Puskesmasnya kurang baik dan  sebanyak  18  responden  (40,9%)  yang memiliki  ketersediaan  data  di  Puskesmasnya baik.
Dan dapat diketahui hasil tabulasi silang kategori ketersediaan  data  dengan  keakuratan  laporan yang  hasilnya  menunjukkan  dari  26  responden yang ketersediaan  datanya kurang baik, ada  18 responden  yang  laporannya  tidak  akurat  dan  8 responden  yang  laporannya  akurat.  Sedangkan dari  18  responden  yang  ketersediaan  datanya baik,  ada  11  yang  laporannya  akurat  dan  7 laporannya  tidak  akurat.  Ini  juga  sangat berbanding  lurus  dan  sangat  berpengaruh
antara  ketersediaan  data  dengan  keakuratan laporan kesehatan ibu hamil.
Permasalahan  yang  hampir  seluruh  responden jawab  adalah  tidak  tersedianya  data  yang lengkap  dari  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  di Bidan  Praktik  Swasta  sebanyak  23  responden (52,3%),  tidak  tersedianya  data  yang  lengkap dari  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  di  Klinik Swasta  sebanyak  29  responden  (65,9%),  tidak tersedianya  data  yang  lengkap  dari  pelayanan kesehatan  ibu  hamil  di  Posyandu  sebanyak  31 responden  (70,5%)  dan  tidak  tersedianya  data yang lengkap dari pelayanan kesehatan ibu hamil di Rumah Sakit sebanyak 35 responden (79,5%). Hanya  3  (tiga)  fasilitas  kesehatan  yang  dinilai Puskesmas  Kecamatan  mendapatkan  data  yang lengkap hasil pelayanan kesehatan ibu hamilnya yaitu  dari  Puskesmas  Kecamatan  itu  sendiri, Puskesmas  Kelurahan  dan  Posyandu.  Dengan distribusi jawaban responden terkait ketersediaan  data  yang  paling  tidak  tersedia lengkap  cakupannya  berasal  dari  fasilitas pelayanan kesehatan ibu hamil dari Rumah Sakit, Posyandu  serta  Klinik  Swasta  dan  Bidan  Praktik Swasta.
Hal  itu  terjadi  dikarenakan  masih  kurangnya jejaring  komunikasi  antara  pihak  Puskesmas Kecamatan  selaku  pengampu  wilayah  kerja dengan  Fasilitas  Kesehatan  lain  yang  ada disekitar  Puskesmas  Kecamatan  tersebut, sehingga koordinasi pengiriman laporan menjadi tidak terorganisir dengan baik.
Ketersediaan  data  menjadi  hal  yang  sangat penting bagi petugas untuk dapat memasukkan data  kedalam  masing-masing  indikator  format laporan  LB3  dari  berbagai  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta Fasilitas Kesehtaan Rujukan  Tingkat  Lanjut  (FKRTL)  baik  dari Puskesmas  Kecamatan  itu  sendiri,  Puskesmas Kelurahan, Bidan Praktek Swasta, Klinik Swasta, Posyandu dan Rumah Sakit. [12]
Tidak hanya ketersediaan data yang lengkap dan sesuai  cakupan  namun  diperlukan  ketersediaan data yang rutin dilaporkan oleh seluruh fasilitas kesehatan  tersebut.  Dengan  ketersediaan  data yang rutin dan lengkap yang melingkupi seluruh FKTP dan FKRTL menjadikan laporan yang dibuat menjadi  akurat  sesuai  dengan  keadaan  yang
sebenarnya  mewakili  keadaaan  wilayah  kerja Puskesmas Kecamatannya masing-masing. [13]
Dengan  hasil  yang  sesuai  cakupan  akan menggambarkan  permasalahan  yang  harus segera  diselesaikan  oleh  pihak  puskesmas maupun  Dinas  Kesehatan  Provinsi  sebagai regulator peembuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga tepat sasaran. Namun  sebaliknya  jika laporan  yang  dikirimkan tidak  berdasarkan  data  yang  sesungguhkan menyebabkan  kesulitan  dalam  menyelesaikan permasalahan dari tingkat bawah di FKTP hingga tingkat  FKRTL.  Dengan  demikian  fungsi ketersediaan data yang baik sangat berpengaruh besar  terhadap  keakuratan  laporan  kesehatan ibu  hamil  dari  Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Hubungan  Pengawasan  Pimpinan  dengan Keakuratan  Laporan  Kesehatan  Ibu  Hamil  dari Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta
Hasil  analisis  bivariat  dengan  menggunakan  uji chi square, variabel ketersediaan data didapatkan  P.value  =1,000  (p  >  0,05).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang bermakna atau signifikan antara pengawasan  pimpinan  terhadap  keakuratan laporan kesehatan ibu hamil dari  Puskesmas ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Menurut  hasil  penelitian  tersebut  bahwa responden  yang  menjawab  setuju  sesuai pernyataan  yang  ada  dikuesioner  terkait pengawasan  pimpinan  berarti  responden  yang memiliki  pengawasan  pimpinan  yang  baik sehingga  membuat  laporan  menjadi  akurat sebaliknya  responden  yang  menjawab  tidak setuju  dengan  pengawasan  pimpinan  yang kurang  baik  membuat  laporan  menjadi  tidak akurat. Kategori pengawasan pimpinan menunjukkan  bahwa  sebanyak  29  responden (65,9%)  yang  memberikan  pernyataan  kategori pengawasan pimpinan di Puskesmasnya kurang baik  dan  sebanyak  15  responden  (34,1%)  yang pengawasan pimpinan di Puskesmasnya baik.
Dan dapat diketahui hasil tabulasi silang kategori pengawasan  pimpinan  dengan  keakuratan laporan  yang  hasilnya  menunjukkan  dari  29 responden yang pengawasan pimpinannya
kurang baik, ada 16 responden yang laporannya tidak akurat dan 13 responden yang laporannya akurat.  Sedangkan  dari  15  responden  yang pengawasan  pimpinannya  baik,  ada  6  yang laporannya  akurat  dan  9  laporannya  tidak akurat.  Ini  berarti  tidak  berbanding  lurus  dan tidak signifikan berpengaruh antara pengawasan pimpinan dengan keakuratan laporan kesehatan ibu hamil.
Walau  hasil  tabulasi  silang  tersebut  dianggap tidak bermakna atau tidak signifikan berpengaruh namun berdasarkan hasil distribusi frekuensi,  bahwa  sebenarnya  dapat  kita  lihat antara pengawasan yang kurang baik maka hasil laporannya  pun  akan  menjadi  tidak  akurat. Karena  pemimpin  yang  baik  akan  memberi kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  kinerja para  petugas  khususnya  dalam  pelaksanaan pencatatan  pelaporan  yang  baik  dan  akurat. Serta pengawasan pimpinan dapat menciptakan suasana kondusif bagi petugas untuk mengikuti arahan  yang  benar  jika  petugas  menghadapi kendala  dalam  proses  pencatatan  pelaporan baik  peningkatan  wawasan  petugas,  proses pengumpulan  data,  jejaring  fasilitas  kesehatan, hingga  capaian  cakupan  yang  masih  rendah. Semua  itu  dapat  teratasi  jika  adanya  kontribusi pengawasan  pimpinan  yang  secara  berkala  dan berkelanjutan. [14]
Beberapa  petugas  mengakui  bahwa  mereka masih kurang mampu melaksanakan pencatatan pelaporan  dengan  baik  tanpa  pengawasan pimpinannya. Masih banyaknya Kepala Puskesmas  yang  tidak  memberikan  solusi langsung  dalam  mengatasi  kendala  pencatatan pelaporan,  Kepala  Puskesmas  tidak  melakukan pengawasan  terhadap  ketepatan  waktu  dan keakuratan  laporan,  Kepala  Puskesmas  tidak selalu  membaca  hasil  kertas  kerja  laporan sebelum  dikirimkan  ke  Dinas  Kesehatan,  dan Kepala  Puskesmas  tidak  memberikan  pujian ketika petugas melakukan pekerjaannya dengan baik,  tetapi  sebaliknya  banyak  yang  mengakui mendapat  teguran  saat  tidak  menjalankan tugasnya  dengan  baik  oleh  pimpinannya. Dengan  distribusi  jawaban  responden  terkait pengawasan pimpinan yang paling banyak tidak dilakukan  oleh  pimpinan  puskesmas  adalah membaca  dan  mengevaluasi  hasil  kertas  kerja laporan kesehatan ibu hamil sebelum dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. [15]
Kurangnya  pengawasan  pimpinan  dalam  hal membaca  dan  mengevaluasi  kertas  kerja laporan  dikarenakan  adanya  sistem  pelaporan yang digunakan Puskesmas Kecamatan ke Dinas Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  menggunakan Google  Spreadsheet  yang  tidak  mengharuskan pimpinan  menandatangani  laporan  hardcopy, sehingga  proses  evaluasi  lembar  kertas  kerja tersebut  menjadi  terabaikan.  Serta  dengan kurangnya  pengawasan  pimpinan  yang  aktif,
SARAN
dengan keakuratan laporan kesehatan ibu  hamil,  namun  secara  analisa deskriptif atau gambaran hasil jawaban kuesioner  menunjukkan  hubungan yang berbanding lurus antara pengawasan  pimpinan  Puskesmas Kecamatan dengan keakuratan laporan kesehatan  ibu  hamil  yang  dikirim  ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
peneliti berpendapat memungkinkan  terjadinya ketidaksesuaian  terkait  beban  kerja  yang dihadapi oleh petugas, sehingga memungkinkan petugas membuat laporan  kesehatan  ibu  hamil menjadi tidak akurat. [16]
Dengan  demikian  walaupun  hasil  uji  statistik yang dilakukan tidak memiliki hubungan terkait pengawasan  pimpinan  dengan  kekauratan laporan  namun  dalam  kenyataannya  proses pencatatan pelaporan di Puskesmas Kecamatan tetap membutuhkan peran pengawasan pimpinan  dalam  menjaga  keakuratan  laporan kesehatan  ibu  hamil  dari  Puskesmas  ke  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan  petugas,  ketersediaan  data  dan pengawasan  pimpinan  berhubungan  dengan keakuratan  laporan  kesehatan  ibu  hamil  dari puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Adanya hubungan yang bermakna atau signifikan antara pengetahuan petugas penanggung  jawab  laporan  kesehatan ibu  hamil  Puskesmas  Kecamatan dengan keakuratan laporan kesehatan ibu  hamil  yang  dikirim  ke  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
b. Adanya hubungan yang bermakna atau signifikan  antara  ketersediaan  data untuk  dasar  pembuatan  laporan kesehatan  ibu  hamil  Puskesmas Kecamatan dengan keakuratan laporan kesehatan  ibu  hamil  yang  dikirim  ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
c. Tidak adanya hubungan yang bermakna  atau  signifikan  secara analisa  statistik  antara  pengawasan pimpinan Puskesmas Kecamatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  serta  kesimpulan  yang  telah  dibuat, maka  penulis  mengajukan  beberapa  saran sebagai berikut :
a. Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi DKI  Jakarta  agar  mengadakan peningkatan  wawasan  pemahaman terkait  program  kesehatan  ibu  hamil dengan  sasaran  tidak  hanya  untuk petugas puskesmas, namun ke petugas kesehatan  ibu  hamil yang  ada  di  FKTP dan  FKRTL  di  wilayah  kerja  Dinas Kesehatan DKI Jakarta;
b. Kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat  suatu  kebijakan  terkait kewajiban  seluruh  FKTP  dan  FKRTL melampirkan  bukti  telah  melakukan pencatatan dan pelaporan rutin setiap bulannya  ke  Puskesmas  Kecamatan yang  ada  di  wilayah  masing-masing kedalam persyaratan untuk
mendapatkan  rekomendasi  perizinan dan  perpanjangan  izin  operasional yang perlu dipenuhi kedalam persyaratan ke PTSP;
c. Kepada  Kepala  Puskesmas  untuk melakukan pengawasan dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program kesehatan ibu hamil khususnya dalam memantau pencatatan dan pelaporannya, sehingga  tidak  lagi  membuat  laporan yang tidak akurat;
d. Kepada  petugas  puskesmas  untuk meningkatkan kinerja yang baik dalam hal  pembuatan  laporan  kesehatan  ibu hamil, sehingga  menghasilkan  laporan yang  akurat  dan  dapat  dipertanggung jawabkan;
e. Kepada  peneliti  lain  agar  melakukan penelitian  yang  sejenis  dengan

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementrian Kesehatan RI (2020) ‘Indikator Program Kesehatan Masyarakat  Dalam  RPJMN  Dan  Renstra Kementrian  Kesehatan  Tahun  2020  –
2024’, Kemenkes RI.
2. Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta, S.K.K (2020). ‘ Laporan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak’.
3. Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta (2020). Laporan  LB3  Dinas  Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 . 4. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia  (2015) Buku  Ajar  Kesehatan
Ibu  Dan  Anak,  Departemen  Kesehatan Republik Indonesia .
5. Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta (2019) Juknis Fasilitas Kesehatan Mampu Tatalaksana Kegawatdaruratan Maternal  Neonatal,  Dinas  Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta.
6. Sugiyono  (2008) Metode  Penelitian Administrasi,  Edisi  2008. Bandung: Alfabeta.
7. Sugiyono  (2009) Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  cetakan kedelapan. Bandung : Alfabeta.
8. Budiarto,  Eko  (2001) Biostatistik  untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat . Jakarta  :  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC.
9. Suryani (2015) Metode Riset Kuantitatif . Jakarta : Prenadamedia Group.
10. Kementrian Kesehatan RI (2015) ‘ Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia  Nomor  97  Tahun  2015 Tentang  Peta  Jalan  Sistem  Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019’.
11. Mardiyanti (2018). Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Imbalan,
Kepemimpinan,  Dan  Beban  Kerja Terhadap  Kinerja  Bidan  Puskesmas Dalam  Penyeliaan  Fasilitatif  Program Kesehatan  Ibu  dan  Anak  di  Kabupaten Lumajang. Tesis Repository Universitas Jember.
12. Susanto, Azhar (2002). Sistem Informasi  Manajemen .  Bandung  : Linggar Jaya 13. Sari,  Intan  Risan,  dkk  (2016). Sistem Informasi  Pencatatan  dan  Pelaporan Puskesmas Program Kesehatan Ibu dan Anak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus .  Jurnal  SIMETRIS,  vol  7  No  1 April 2016.
14. Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia  (2016). Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No  44  Tahun  2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas . 15. Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia  (2019). Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No  43  Tahun  2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . 16. Pangarso,  Astadi  (2016). Perilaku Organisasi . Yogyakarta: Deepublish