## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i12837/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan  ekonomi  sesuai  dengan  fungsi  hukum  itu  sendiri.  Hukum  dalam  fungsinya berisi  petunjuk  tingkah  laku  manusia,  alat  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  alat  untuk rekayasa  sosial  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari pembangunan  hukum,  karena  antara  ekonomi  dan  hukum  itu  merupakan  dua  hal  yang saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Hukum  sebagai  ketentuan  yang  sifatnya  normatif mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  bidang  perekonomian. Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Dalam  penelitian normatif  ini  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber  data  penelitian (Library  Research) metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup  penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  secara  tepat  serta menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Penelitian  ini  akan  menghasilkan  dua  analisis  yaitu  terkait  hubungan  antara  hukum  dan ekonomi  dan  fungsi  hukum  dalam  basis  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  yang dimana  tugas  hukum  dibidang  ekonomi  yang  terutama  adalah  untuk  dapat  senantiasa menjaga  dan  menciptakan  kaidah-kaidah  pengaman  agar  pelaksanaan  pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah
Keywords: legal functions
economic development
Law  in  its  existence  in  society  has  a  role  and  influence  on  economic  activities  in accordance  with  the  function  of  the  law  itself.  The  law  in  its  function  contains instructions  for  human  behavior,  tools  for  resolving  conflicts  and  tools  for socioeconomic  engineering.  Economic  development  cannot  be  separated  from  the development of law, because between economics and law it is two things that affect each other. Law as a provision that is normative has a very important role and function in the economic  field.  This  research  will  use  normative  legal  research  methods.  In  this normative  research  uses  literature  materials  as  a  source  of  research  data  (Library Research)  methods  used  to  collect  data  from  various  literature.  This  research  is descriptive analysis means that this study includes the scope of research that describes, examines,  explains  appropriately  and  analyzes  the  laws  and  regulations  related  to  this research.  This  research  will  produce  two  analyses,  namely  related  to  the  relationship between law and economics and legal function in the basis of economic development in Indonesia where the legal task in the field of economics is primarily to be able to always maintain  and  create  safety  rules  so  that  the  implementation  of  economic  development will not sacrifice the rights and interests of the weak.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Rizal Umami
Universitas Muhammadiyah Mataram Email: rizalumami7@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  dalam  keberadaannya  di  masyarakat  mempunyai  peranan  dan  pengaruh  terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah  laku  manusia,  alat  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  alat  untuk  rekayasa  sosial  ekonomi. Pembangunan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembangunan  hukum,  karena  antara  ekonomi
Article Info
ABSTRACT
Article history: Accepted: 17 Januari 2022
Publish: 25 Januari 2022
Article Info
Abstract
Article history: Diterima: 17 Januari 2022 Terbit: 25 Januari 2022
Rizal Umami 1 , M. Ulfatul Akbar Jafar
2 , Ilham Zitri
dan  hukum  itu  merupakan  dua  hal  yang  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Hukum  sebagai ketentuan  yang sifatnya  normatif mempunyai  peran dan fungsi  yang sangat  penting dalam bidang perekonomian.
Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai  penghambat  bagi  terselenggaranya  kegiatan  ekonomi.  Pada  waktu  itu  hukum  tidak dijadikan  sebagai  landasan,  pemandu  dan  penegak  aktivitas  dalam  bidang  ekonomi.  Keberadaan hukum di rusak oleh penguasa, hanya untuk membela kepentingan politik ekonomi orde baru yang mengabdi  pada  kepentingan  negara-negara  maju.  Pembangunan  hukum  mempunyai  makna  yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum.  ‘Pembinaan  hukum’  lebih  mengacu  pada  efisiensi,  dalam  arti  meningkatkan  efisiensi hukum.  ‘Pembaharuan  hukum’  mengandung  pengertian  menyusun  suatu  tata  hukum  untuk menyesuaikan  dengan  perubahan  masyarakat.  Oleh  karena,  pembangunan  hukum  itu  tidak  hanya tertuju  pada  aturan  atau  substansi  hukum,  tetapi  juga  pada  struktur  atau  kelembagaan  hukum  dan pada budaya hukum masyarakat.
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  bangsa,  politik  hukum  di  Indonesia  mengarahkan pembangunan  hukum  untuk  mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum  juga  diarahkan  untuk  menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  serta mampu  menangani  dan  menyelesaikan  secara  tuntas  permasalahan  yang  terkait  kolusi,  korupsi, nepotisme (KKN).
Pada  dasarnya,  dalam  sejarah  perkembangan  hukum  di  Indonesia  maka  salah  satu  teori hukum  yang  banyak  mengundang  atensi  dari  para  pakar  dan  masyarakat  adalah  mengenai  Teori Hukum  Pembangunan  dari  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmaja,  S.H.,  LL.M.  Ada  beberapa argumentasi  krusial  mengapa  Teori  Hukum  Pembangunan  tersebut  banyak  mengundang  banyak atensi.  Lebih  lanjut  diterangkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  dalam  kajian  deskriptif  analitisnya tentang  hukum  dalam  pembangunan  bahwa  secara  dimensional  maka  teori  hukum  pembangunan memakai  kerangka  acuan  pada  pandangan  hidup (way  of  live) masyarakat  serta  bangsa  Indonesia berdasarkan  asas  Pancasila  yang  bersifat  kekeluargaan  maka  terhadap  norma,  asas,  lembaga  dan kaidah  yang  terdapat  dalam  teori  hukum  pembangunan  tersebut  relatif  sudah  merupakan  dimensi yang  meliputi structure (struktur), culture (kultur)  dan substance (substansi)  sebagaimana dikatakan  oleh  Lawrence  W.  Friedman  Pada  dasarnya  teori  hukum  pembangunan  memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social engeneering) dan  hukum  sebagai  suatu  sistem  sangat  diperlukan  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  negara  yang sedang  berkembang.  Tujuan  lain  hukum  adalah  tercapainya  keadilan  yang  berbeda-beda  isi  dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya  kepastian  hukum  dalam  pergaulan  manusia  di  masyarakat,  karena  tidak  mungkin  manusia dapat  mengembangkan  bakat  dan  kemampuan  yang  diberikan  Tuhan  kepadanya  secara  optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.
Fungsi  hukum  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  sedang  membangun  tidak  cukup  untuk menjamin  kepastian  dan  ketertiban.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  diharapkan  agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat ”law as a tool of social engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
Mengatakan  hukum  merupakan  “sarana  pembaharuan  masyarakat”  didasarkan  kepada anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban  dalam  usaha  pembangunan  dan pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang  diinginkan  atau  dipandang  (mutlak)  perlu. Anggapan  lain  yang  terkandung  dalam  konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan adalah  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  memang  bisa  berfungsi
sebagai  alat  (pengatur)  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.
Apabila  diuraikan  secara  lebih  intens,  detail  dan  terperinci  maka  alur  pemikiran  di  atas sejalan  dengan  asumsi  Sjachran  Basah  yang  menyatakan  “fungsi  hukum  yang  diharapkan  selain dalam  fungsinya  yang  klasik,  juga  dapat  berfungsi  sebagai  pengarah  dalam  membangun  untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber  data  penelitian (Library  Research) metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  literature.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  secara  tepat  serta  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi
Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang  berbeda  secara  bersamaan,  yaitu  ilmu  hukum  dan  ilmu  ekonomi.  Ilmu  hukum  bersifat normatif,  idealnya  yang  merupakan  kristalisasi  dari  sistem  nilai,  budaya,  idiologi,  refleksi kebiasaan,  serta  keputusan  otoritas  publik.  Sementara  ilmu  ekonomi  dapat  dikatakan  sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Penelitian mengenai hubungan hukum dengna ekonomi  sudah  dilakukan  oleh  para  ahli  ilmu  sosial  sejak  abad  18,  dan  hasil  penelitian  pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.
Hukum  dan  ekonomi  digambarkan  sedemikian  erat  hubungannya,  terutama  yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak. Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum  adalah  domein  sarjana  hukum.  Sedangkan  memberikan  uraian  mengenai  mekanisme dari  kekuatan-kekuatan  ekonomi  yang  bekerja  secara  alamiah  menjadi  domein  dari  para  ahli ekonomi.  Bila  disederhanakan  bahwa  hukum  akan  memberi  tuntunan,  pegangan,  serta menciptakan  kaedah-kaedah  hukum  bagi  kegiatan  ekonomi.  Hukum  dapat  dijadikan  sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.

## B. Fungsi Hukum Sebagai Basis Penguatan Ekonomi Di Indonesia
Nyhart  mengemukakan  adanya  6  (enam)  konsep  dalam  ilmu  hukum  yang  mempunyai pengaruh  bagi  pengembangan  kehidupan  ekonomi.  Adapun  kelima  konsep  tersebut  adalah sebagai  berikut. Pertama, prediktabilitas.  Hukum  harus  mempunyai  kemampuan  untuk memberikan  gambaran  pasti  di  masa  depan  mengenai  keadaan  atau  hubungan-hubungan  yang dilakukan  pada  masa  sekarang. Kedua, kemampuan  prosedural.  Pembinaan  di  bidang  hukum acara  memungkinkan  hukum  material  itu  dapat  merealisasikan  dirinya  dengan  baik,  ke  dalam pengertian  hukum  acara  ini  termasuk  tidak  hanya  ketentuan-ketentuan  hukum  perundang- undangan  melainkan  juga  semua  prosedur  penyelesaian  yang  disetujui  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  misalnya  bentuk-bentuk:  arbitrasi,  konsiliasi  dan  sebagainya.  Kesemua  lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu  ingin  mencapai  tingkatannya  yang  maksimum. Ketiga, kodifikasi  daripada  tujuan-tujuan. Perundang-undangan  dapat  dilihat  sebagai  suatu  kodifikasi  tujuan  serta  maksud  sebagaimana dikehendaki  oleh  negara.  Di  bidang  ekonomi,  misalnya,  kita  akan  dapat  menjumpai  tujuan- tujuan  itu  seperti  dirumuskan  di  dalam  beberapa  perundang-undangan  yang  secara  langsung
atau  tidak  langsung  mempunyai  pengaruh  terhadap  bidang  perekonomian. Keempat ,  faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di  antara  nilai-nilai  yang  bertentangan  di  dalam  masyarakat.  Sistem  hukum  memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Kelima, akomodasi.  Perubahan  yang  cepat  sekali  pada  hakekatnya  akan  menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.
Keadaan  ini  dengan  sendirinya  menghendaki  dipulihkannya  keseimbangan  tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk  menyesuaikan  diri  kepada  lingkungan  yang  baru  sebagai  akibat  perubahan  tersebut. Pemulihan  kembali  ini  dimungkinkan  oleh  karena  di  dalam  kegoncangan  ini  sistem  hukum memberikan  pegangan  kepastian  melalui  perumusanperumusan  yang  jelas  dan  definitif, membuka  kesempatan  bagi  dipulihkannya  keadilan  melalui  prosedur  yang  tertib  dan sebagainya. Faktor terakhir, Keenam, definisi dan kejernihan tentang status. Disamping fungsi hukum  yang  memberikan  prediktabilitas  dapat  ditambahkan  bahwa  fungsi  hukum  juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.
Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia  adalah  masalah  ketidak  pastian  hukum.  Padahal  kepastian  hukum  juga  dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku  ekonomi,  maka  pemerintah  bertanggungjawab  menjadikan  hukum  berwibawa  dengan jalan  merespon  dan  menindaklanjuti  pendapat  dan  keinginan  pakarpakar  ekonomi  di  atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.
Dalam  menganalisis  fungsi  hukum  dalam  pembangunan  perekenomian,  maka  penting untuk  dipahami  fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Setelah  itu,  baru  dikaitkan  dengan  fungsi hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  kajian  tulisan  ini. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan bagi  kepentingan manusia, dan  karenanya  hukum  harus  dilaksanakan.  Selanjutnya  Ronny  Hanitidjo  dengan  menyisir pendapat  Talcott  Parsons,  fungsi  utama  hukum  adalah  melakukan  integrasi,  yaitu  mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.
Fungsi  internal  hukum  itu  sendiri  sudah  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka  yang  berwujud  peraturan  yang  membimbing,  memberikan  pedoman  sanksi  dan  alat untuk  mereknya  kehidupan  sosial.  Obyeknya  adalah  segala  segi  kehidupan  manusia  dalam kehidupan ekonominya.

## 4. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  dapat  diilustrasikan,  maka  akan  tampak  bahwa  Terori  Hukum Pembangunan menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif (Law in the books) dan hukum  yang  hidup (living  law) .  Fungsi  hukum  dengan  demikian  mengarah  pada  sarana  sebagai social  order (sebagai  fungsi  paling  konservatif  dari  hukum)  sekaligus  sebgai  sarana social engineering .  Ini  berarti,  pada  tahap  yang  paling  awal,  hukum  wajib  mengarah  pada  pencapaian ketertiban  sebagai  syarat  menuju  kepada  kepastian  dan  keadilan.  Hukum  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  negara,  selain  berpijak  pada  dasar  (pancasila),  juga  harus  berfungsi  dan  selalu berpijak  pada  empat  prinsip  cita  hukum (rechtsidee) ,  yakni:  1)  melindungi  semua  unsur  bangsa
(nation) demi  keutuhan  (integrasi),  2)  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  bidang  ekonomi  dan kemasyarakatan, 3) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), 4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.
Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah menjadi asas hukum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.
Kelembagaan  hukum  ekonomi  yang  kuat  jika  merujuk  kepada  pendapat  dari  Prof.  Erman Rajagukguk  ialah  kelembagaan  hukum  ekonomi  yang  lebih  kurang  mampu  menciptakan “stability”,  “predictability” dan “fairness” .  Selanjutnya  dua  hal  yang  pertama  adalah  prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi  hukum  menyimbangkan  dan  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  yang  saling bersaing. 1 Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah- langkah yang diambil khususnya penting bagi negari yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pada tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi  yang berlebihan. 2 Dan  yang tidak kalah  penting,  jika  kita  sedikit  mengutip  pendapat  Prof.  Charles  Himawan  bahwa  adanya  badan peradilan yang andal ( reliable judiciary ) juga sangat menentukan proses hukum terhadap sengketa- sengketa bisnis yang dihadapi oleh pelaku ekonomi.
Indonesia  juga  mengalami  seperti  yang  dialami  oleh  sebagian  besar  negara  berkembang lainnya, meskipun tidak secara tegas pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu penganut  sistem  ekonomi  pasar,  sesungguhnya  Indonesia  sudah  menerapkan  sistem  ekonomi  ini untuk memandu perekonomiannya, sejak terlibat dalam organisasi perdagangan dunia baik secara regional maupun multilateral seperti GATT, AFTA, WTO, dan lain-lain. Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan  ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan  kepentingan  pihak  yang  lemah.  Hanya  dengan  cara  seperti  inilah  hukum  akan  tetap mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi.  Peranan  hukum  dalam pembangunan  ekonomi  begitu  penting,  bukan  hanya  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Basah,  Sjachran.  1992. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi  Negara , Bandung: Penerbit Alumni,
Friedman, Lawrence W. 1984. American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, (New York: W.W. Norton & Company,), hlm. 1-8. dan pada Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hlm.  1002-1010  serta  dalam  Law  in  America:  a  Short  History,  (New  York:  Modern Library  Chronicle  Book,  2002),  hlm.  4-7.  Diterjemahkan  oleh  Mukhtar  Kusumatmaja dalam makalah hukum pembangunan dalam kajian Deskriptif Analitis.
Himawan,  Charles.  2003.  Pemulihan  Ekonomi  Butuh  “Reliable  Judiciary”,  Dalam  Buku  Hukum Sebagai Panglima, Cetakan I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
Imaniyati,  Neny  Sri.  2009.  Hukum  Bisnis  Telaah  Tentang  Pelaku  dan  Kegiatan  Ekonomi,
Yogyakarta: Graha Ilmu
Kusnardi,  Moh.  dan  Harmily  Ibrahim.  1998.  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti,
Kusumaatmadja,  Mochtar.  Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional,
Bandung: Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun.
-------------------,  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Bandung:  Penerbit Binacipta MD, Moh. Mahfud. 1998. Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Rahardjo, Satjipto. 1993. Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Jakarta, BPHN
-----------,Hukum  dan  Perubahan  Sosial,  Bandung,  Alumni,  1983.  Bandingkan  dengan  pengertian Reformasi dari Satjipto Rahardjo dalam “Keluasan Reformasi Hukum”, Kompas, 8 Mei 1998. -----------,Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980. Rajagukguk,  Erman.  2003.  “Hukum  Ekonomi  Indonesia  Memperkuat  Persatuan  Nasioanl,
Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Memperluas  Kesejahteraan  Sosial,”  Makalah disampaikan  pada  seminar  dan  lokakarya  Pembangunan  Hukum  Nasioanal  ke  VIII  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli
Rasjidi,  Lili  dan  Ida  Bagus  Wiyasa  Putra.  2003.  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem,  Bandung:  CV. Mandar Maju,
Saleh, Ismail. Hukum dan Ekonomi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990. Suhardi, Gunarto. 2002. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Atmajaya,
Sulistiyono, Adi & Muhammad Rustamaji. 2009. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Jawa Timur:
Masmedia Buana Pustaka
Suherman, Ade Maman. 2002. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Jakarta: Ghalia, Indonesia,
Jakarta
Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1982. Studi Hukum Dalam Masyarakat, Bandung: Alumni