## Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19
Nirmalasanti Anindya Pramesi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta nirmalanindya18@gmail.com
Nazarudin UIN Raden Fatah, Palembang Nazarudin_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The Covid-19 virus outbreak which had become a global pandemic has led to new policies to prevent the spread and transmission of the virus. One of them was the policy of worship for Muslims which MUI and Hai'ah Kibar Ulama Al-Azhar responded to. The method used in this research was descriptive qualitative which was carried out by describing an object strictly, regularly,  carefully,  and  objectively.  This  study  aimed  to  determine  the  implementation  of Maqashid Syari'ah from the existence of  law issued by the scholars in the face of the current emergency. Maqashid syari'ah was kind of goals to be achieved from a legal stipulation. The law  of  the  failure  of  the  obligation  to  perform  Friday  prayers  and  congregational  prayers arised because of the risk of harm to oneself and others, so this can became the age of sharia (sad al dzariah) so that it was permissible to leave it. There were real conditions that were at risk  of  triggering  harm  in  the  midst  of  an  epidemic,  then  this  could  be  used  as'  illat  or something of a substantial nature that affects the existence of a law.
Keywords: Covid-19, Implementation of Maqashid Syari’ah, sad al dzariah, ‘illat

## Abstrak
Wabah  virus  Covid-19  yang  telah  menjadi  pandemi  global  menimbulkan  adanya  kebijakan baru  untuk  menghindari  penyebaran  dan  penularan  virus.  Salah  satunya  adalah  kebijakan ibadah bagi umat Islam yang direspon oleh MUI dan Hai’ah Kibar Ulama Al-Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskripstif yang dilakukan dengan cara menggambarkan  suatu  objek  secara  ketat,  teratur,  cermat,  dan  obyektif.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengatahui implementasi Maqashid Syari’ah dari adanya suatu hukum yang dikeluarkan oleh para ulama dalam menghadapi kondisi darurat saat ini. Maqashid syari’ah adalah  tujuan-tujuan  yanghendak  dicapai  dari  suatu  penetapan  hukum.Hukum  gugurnya kewajiban shalat jumat dan shalat jamaah muncul karena adanya risiko mudharat kepada diri dan  orang  lain,  maka  hal  tersebut  dapatmenjadi  uzur  syariat  ( sad  al  dzariah )  sehingga bolehuntuk  ditinggalkan.  Adanya  kondisi  nyata  yang  berisiko  memicumudharat  di  tengah wabah,  maka  hal  inilah  yang  dapat  dijadikan ‘illat atau  hal  yang  bersifat  substansial  yang mempengaruhi adanya suatu hukum.
Kata Kunci: Covid-19, Implementasi Maqashid Syari’ah, uzur syariat ( sad al dzariah), ‘illat

## Latar Belakang
Dunia  saat  ini  sedang  ramai  dengan  adanya  wabah  penyakit  corona,terhitung  sejak tanggal  29  Maret  tahun  2020  terdapat  683.694  orang  yangtersebar  di  seluruh  dunia  terkena wabah  penyakit  ini  dan  menyebabkankematian  sebanyak  146.396,  angka  tersebut
diperkirakan  akan  terus  mengalami  kenaikan.  Maka  dari  itu,  banyak  negara  termasuk Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan  kepada warganya agar terhindar dari wabah penyakit  itu  salah  satunya  adalah  Lockdown  (karantina  wilayah)  dan  Social  distancing (menjaga  jarak  sosial).  Hal  tersebut  dilakukan  karena  penyakit  tersebut  dapat  menular  dari orang  yang  terinfeksi  kepada  orang  yang  tidak  terinfeksi,  untuk  itu  dengan  menjaga  jarak aman dan menghindari kerumunan dapat mengurangi resiko tertular penyakit tersebut.
Begitu  juga  dengan  para  ulama,  termasuk  MUI  yang  mengeluarkan  fatwaNomor  14 Tahun 2020  yang menetapkan tata cara penyelenggaraan ibadahdalam situasi wabah Covid- 19.  Fatwa  tersebut  dibuat  bertujuansupaya  para  umat  Islam  dapat  melaksanakan  ibadah dengan  baik  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  guna  menghindari penyebaran  virus  tersebut.  Fatwa  tersebutdiantaranya  menetapkan  bahwa  orang  yang  telah positif terkena virus tersebut wajibmenjaga dan mengisolasi diti agar tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain.Kemudian apabila orang tersebut laki-laki, maka shalat jumatnya dapatdigantikan  dengan  shalat  dhuhur  dirumahnya.  Fatwa  lain  yaitu,  bagi  orang  yang  telah terinfeksi  virus  Covid-19  diharamkan  untuk  melaksanakan  ibadah  yang  berpotensi mengakibatkan  penularan  virus  terhadap  orang  lain,  seperti  shalat  berjamaah  di  masjid, menghadiri pengajian, dan tabligh akbar.
Hai'ah  Kibar  Al-Azhar  Ulama  juga  menanggapi  munculnya  keadaan  darurat  yang disebabkan  oleh  virus  Covid-19  dengan  memberikan  sejumlah  pernyataan,  salah  satunya adalah anjuran untuk melindungi dan menjaga jiwa, serta mencegah semua hal-hal berbahaya yang  merupakan  hal  pokok  dalam  prinsip Maqashid  Syariah .  Untuk  itu,  Hai'ah  Kibar  Al- Azhar  Ulama  sebagai  organisasi  yang  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  ketetapan hukum syariah yang berkaitan dengan berbagai masalah di seluruh dunia memberikan fatwa untuk  meninggalkan  shalat  Jumat  dan  sholat  berjamaah  di  masjid  selama  wabah  masih berlangsung  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  di  masyarakat.  Dari keberadaan  fatwa-fatwa  ini,  penerapan maqashid  syariah dapat  diketahui  dengan  adanya hukum meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana implementasi maqashid  Syariah dari  adanya  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  dan  Hai’ah  Kibar  ulama mengenai ditiadakannya shalat jumat dan shalat berjamaah di masjid. Karena peneliti menilai bahwa peran maqashid Syariah dalam pengambilan hukum tersebut sangat penting, terlebih sebagai respon adanya kondisi darurat yang melanda seluruh umat Islam di yang ada di dunia akibat virus Covid-19.
Penelitian tentang penerapan atau implementasi maqashid syari’ah pada suatu hukum sebelumnya  pernah  dilakukan.  Nilda  Susilawati  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Stratifikasi Al-Maqasid,  Al-Khamsah  dan  Penerapannya  dalam  Al-Dharuriyat,  Al-Hajiyat,  Al- Tahsiniyat” yang menjelaskan tentang stratifikasi maqashid syari’ah yang dibagi dalam tiga tingkatan yaitu ad-dharuriyat atau kebutuhan pokok (agama, jika, akal, keturunan, dan harta). Kemudiann al-Hajjiyah sebagi perlindungan atau suatu upaya untuk melestarikan kebutuhan pokok  ( ad-dharuriyat), dan  yang  terakhir  adalah at-Tahsiniyyat yang  merupakan  tingkat kebutuhan  terakhir,  apabila  tidak  terpenuhi  tidak  akan  menimbulkan  kesulitan(Susilawati, 2015)
Penelitian  lainnya  yaitu  jurnal  yang  berjudul  “Teori  Maqashi  al-Syari’ah  dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” oleh Ali Mutakin yang menjelaskan bahwa metode  istinbath  hukum  berkaitan  erat  dengan maqashid  Syariah. Karena,  prinsip kemaslahatan  adalah  prinsip  yang  dipakai  dalam  metode  istinbath  hukum.  Dalam  jurnal  ini juga dijelaskan metode yang digunakan oleh para ulama dalam menggali kemaslahatan, yaitu; pertama, metode ta’lili yang meliputi qiyas dan istihsan. Kedua, metode istislahi atau metode kemaslahatan yang meliputi maslahah mursalah dan ad-dzariah (Mutakin, 2017)
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  pada  penelitian  ini,  peniliti  akan  membahas penerapan  atau  implementasi maqashid  syari’ah dari  adanya  hukum  ditiadakannya  shalat jumat  dan  shalat  jamaah  di  masjid  akibat  adanya  wabah  Covid-19.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui implementasi maqashid syari’ah dari hukum yang dikeluarkan oleh MUI dan Hai’ah Kibar ulama tentang hukum ditiadakannya shalat jumat dan shalat jamaah di masjid,  serta  untuk  mengetahui  metode  penggalian  hukum  atau istinbath  hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan hukum tersebut.

## Kerangka Teori
a. Maqashid Syari’ah
Maqashid  syari’ah berasal  dari  dua  kata,  yaitu maqashid dan syari’ah .Kata maqashid adalah  bentuk  jama’  dari maqashad yang  artinya  adalah  maksuddan  tujuan, sedangkan syari’ah adalah hukum-hukum Allahyang ditetapkan bagi manusia untuk dijadikan pedoman  dalam  mewujudkankebahagiaan  hidup  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Untuk itu, maqashid  syari’ah adalahnilai  yang  mengandung  tujuan  adanya  syariat  hukum.  Dapat diartikan  pula  bahwa  maqashid  al-syaria’ah  adalah  tujuan-tujuan  yanghendak  dicapain  dari suatu penetapan hokum (Shidiq, 2009).
Para  pakar  ilmu  ushul  fikih  merumuskan maqashid  al-syari’ah dengan  maksud  dan tujuan  yang  hendak  dicapai  syara’  dalam  mensyariatkan  suatu  hukumguna  mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Maqashid al-syari’ah di kalangan ulamaushul fikih juga disebut dengan asrar  asy-syari’ah ,  yang  artinya  adalah  rahasia-rahasia  yang  ditetapkan  oleh  syara’ yang  berada  di  balik  suatu  hukum,  yaitu  berupa  kemaslahatan  bagiumat  manusia,  baik  di dunia maupun akhirat. Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi  dan  kemaslahatan  yang  bersifat  ukhrawi.Maka  dari  itu,  setiap  mujtahid  dalam menetapkan hukum pada kasus tertentu harus sesuai dengan tujuan syara'dalam menetapkan hukum,  sehingga  hukum  yang  ditetapkan  dapat  membawa  manfaat  bagi  kehidupan manusia(Susilawati, 2015).
Wahbah  al-Zuhaili  mendefinisikan maqashid  syari’ah yaitu  nilai-nilaidan  sasaran syara’  yang terkandung  dalam sebagaianbesar darihukum-hukum-Nya. Nilai-nilai dan target ini ditafsirkan sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-shari' dalam setiap ketentuan  hukum.  Lebih  jauh,  Yusuf  al-Qardhawi  mendefinisikan maqashid  al-syari'ah sebagai  tujuan  yang  menjadi  sasaran  teks  dan  hukum  tertentu  untuk  diwujudkan  dalam kehidupan  manusia.  Baik  dalam  bentuk  perintah,  larangan,  dan  izin  untuk  perorangan, keluarga, jemaat, dan orang banyak, atau juga dapat diartikan sebagai hikmat yang merupakan tujuan adanya ketetapan hukum, baik yang disyariatkan oleh agama atau tidak. Karena dalam
setiap  hukum  yang  ditentukan  oleh  Allah  kepada  hamba-Nya  harus  ada  tujuan  mulia  atau hikmat yang ada di balik hokum (Hakim, 2016).
Secara garis besar, para ulama memberikan deskripsi tentang teori Maqashid Syariah , yaitu  bahwa Maqashid  Syariah harus  dipusatkan  dan  bertumpu  pada  lima  manfaat  utama, yaitu:  kemaslahatan  agama  ( hifz  al-din ),kemaslahatan  jiwa  ( hifz  al-nafs ),  kemaslahatan  akal ( hifz  al-aql ),  kemaslahatanketurunan  ( hifz  al-nasl )  dan  kemaslahatan  harta  ( hifz  al-mal ). Dalam setiaptingkatannya mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer( dharuriyyat ), peringkat kebutuhan/sekunder ( hajiyyat ), dan peringkatpelengkap/tersier  ( tahsiniyyat ).  Dalam  menentukan  hukum,  urutan  peringkat  ini akan  menunjukkan  tingkat  kepentingannya  ketika  bertentangan  dalam  manfaatnya.  Perkara Dharuriyyat  menempati  peringkat  pertama,  kemudian  Hajjyyat  mendahului  peringkat tahsiniyyat. Dari sini, dapat diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama diselesaikan oleh peringkat kedua (Musolli, 2018).
b. Coronavirus Disease 2019(Covid-19)
Sejak adanya kasus Covid-19 yang pertama kali ada di Wuhan, hingga terjadi adanya penambahan kasus Covid-19 di China setiap harinya dan kasus tersebut terus meningkat dari akhir bulan Januari hingga awal bulan Februari 2020. Pada mulanya banyak laporan datang dari provinsi Hubei dan provinsi sekitarnya, kemudian kasus tersebut terus meningkat hingga ke  provinsi-provinsi  lain,  sampai  meluas  hingga  seluruh  China.  Kemudian  pada  tanggal  30 Januari 2020 telah dilaporkan sebanyak 7.736 kasus yang positif terjangkit virus Covid-19 di China dan 86 kasus lain yang dilaporkan dari negara di luar China seperti Thailand, Taiwan, Malaysia,  Korea  Selatan,  Vietnam,  Singapuran,  India,  Australia,  Saudi  Arabia,  Finlandia, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Nepal, Sri Lanka, dan Kamboja.
Kasus  positif  Covid-19  pertama  kali  ditemukan  di  Indonesia  pada  tanggal  2  Maret 2020 yang berjumlah 2 kasus. Pada tanggal 31 Maret 2020 telah dilaporkan sebanyak 1.528 kasus  positif  dan  136  kasus  kematian  akibat  Covid-19.  Tingkat  kematian  Covid-19  di Indonesia  sendiri  yaitu  sebesar  8,9%,  tingkat  kematian  ini  merupakan  tingkat  kematian tertinggi  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Susilo,  Rumende,  Pitoyo,  Santoso,  Yulianti,  Sinto, Singh, Nainggolan, Nelwan, Khie, Widhani, Wijaya, Wicaksana, Maksum, Annisa, Jasirwan, Yunihastuti, Penanganan, New, Cipto, 2020).
Para  ahli  telah  menyimpulkan  bahwa  sumber  transmisi  SARS-CoV-2  utama  adalah dari manusia ke manusia, sehingga penyebaran penyakit ini menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2  dari  pasien  yang  bergejala  dapat  menular  melalui droplet yang  keluar  saat batuk atau bersin (Susilo dkk, 2020). Maka, pemerintah  Indonesia menghimbau masyarakat agar  dapat  menerapkan  protokol  kesehatan,  salah  satunya  yang  paling  penting  adalah  agar masyarakat  dapat  menghindari  titik  kerumunan  yang  menjadi  sumber  penyebaran  Covid-19 dan senantiasa menghindari adanya kontak fisik dengan orang lain.

## Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang  berdasarkan  asas  postpositivisme  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  penerapan Maqashid Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu hukum ditiadakannya shalat jumat  dan  shalat  jamaah  yang  di  fatwakan  oleh  beberapa  ulama  di  dunia.  Kemudian  sifat penelitian merupakan penelitian deskriptif  yang menggambarkan suatu objek tertentu dalam
suatu  bidang  dengan  cara  menelaah  secara  ketat  dan  teratur,  dengan  mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

## Hasil dan Diskusi
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  beberapa  ulama  di  dunia diantaranya MUI dan Hai’ah Kibar Ulama Al-Azhar telah mengeluarkan berbagai fatwa guna menghadapi  wabah  virus  Covid-19.  Kebanyakan  dari  fatwa  tersebut  beberapa  diantaranya menuai  pro  dan  kontra  lalu  bagaimana  implementasi  Maqashid  al-Syari’ah  dalam pengambilan  fatwaini  dan  implementasi  Maqashid  al-Syari’ah  dalam  menghadapi  wabah virusCovid-19.
Ha'iah Kibar Al-Azhar Ulama menyampaikan fatwa tentang diizinkannya suatu negara bagian  atau  wilayah  untuk  sementara  waktu  menghentikan  pelaksanaan  sholat  Jum'at  dan shalat  Jamaat  di  masjid  karena  kondisi  darurat  akibat  pandemi  Covid-19.  Beberapa  hal penting dari fatwa tersebut meliputi:
1. Sebagaimana  adanya  laporan  kesehatan  mengenai  bahaya  penyebaran  dan  penularan virus Covid-19 yang sangat cepat di masyarakat dan orang yang telah terinfeksi Covid-19 kadang-kadang  sulit  untuk  mengetahui  dan  menyadari  bahwa  ia  telah  terinfeksi  virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi global. Untuk itu menjadikan virus ini berpotensi tinggi untuk menularkan setiap orang dan di setiap tempat.
2. Menjaga  dan  melindungi  jiwa  dan  raga  serta  berupaya  untuk  senantiasa  menjauh  dari segala hal yang membahayakan adalah prinsip utama dari Maqashid Syari’ah. Untuk itu, Hai’ah Kibar Ulama Al-Azhar sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan  dan  mengeluarkan  hukum  Syar’i  yang  berkaitan  dengan  berbagai  masalah yang  ada  di  seluruh  penjuru  dunia  dengan  ini  memfatwakan  bahwa  boleh  bagi  suatu negara  atau  daerah  untuk  meniadakan  shalat  jum’at  dan  shalat  jamaah  di  masjid  untuk sementara waktu, dengan tujuan mencegah penularan dan penyebaran virus, baik dalam skala perseorangan ataupun nasional.
3. Seluruh  masjid  tetap  diwajibkan  untuk  mengumandangkan  adzan  setiap  waktu  shalat. Diperbolehkan  pula  bagi  para  muadzin  untuk  mengumandangkan  lafal “Shollu  fi buyutikum” yang artinya “shalatlah di rumah-rumah kalian”.
4. Bagi  mereka  yang  sakit  dan  lanjut  usia,  dianjurkan  supaya  tetap  berada  di  rumah  dan wajib untuk mentaati himbauan dari pihak berwenang di setiap negara, dan tidak keluar rumah untuk melaksanakan shalat jumat maupun shalat jamaah terutama setelah adanya laporan  kesehatan  yang  menunjukkan  angka  resmi  tentang  penyebaran  dan  penularan virus Covid-19.
5. Kemudian  bagi  para  pemerintah  di  setiap  negara  dianjurkan  agar  lebih  serius  dalam menangani  penyebaran  dan  penularan  virus  Covid-19.  Para  ulama  telah  sepakat  bahwa sesuatu  yang  telah  diprediksi  kemunculannya  pada  hakikatnya  harus  dilakukan pencegahannya. Selain itu, menjaga kesehatan jasmani merupakan bagian dari Maqashid al-Syari’ah dan merupakan tujuan syariat Islam yang utama.
Begitu  juga  dengan  MUI  yang  mengeluarkan  Fatwa  No.  14  Tahun  2020,  poin-poin penting dari fatwa tersebut diantaranya, yaitu:
1. Setiap  orang  wajib  berusaha  dalam  menjaga  kesehatan  dan  menjauhi  hal-hal  yang berpotensi  dapat  menyebabkannya  terpapar  penyakit,  karena  hal  itu  merupakan  bagian dari menjaga tujuan pokok beragama ( al-Dharuriyat al-Khams )
2. Orang  yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi  penularan  kepada  orang  lain.  Baginya  orang  yang  terpapar  Covid-19  kewajiban shalat  jumatnya  dapat  diganti  dengan  melakukan  shalat  dhuhur  di  rumah.  Hukum meninggalkan  shalat  jumat  ini  juga  berlaku  bagi  orang  yang  sehat,  namun  tinggal  di kawasan  yang  memiliki  potensi  penularan  sangat  tinggi  menurut  ketetapan  dari  pihak yang  berwenang.  Sedangkan  bagi  orang  sehat  yang  tinggal  di  kawasan  yang penularannya  rendah  tetap  wajib  untuk  melaksanakan  sholat  jumat  dengan  tetap menjalakan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  anjuran  pemerintah,  serta  menghindari kontak fisik dengan jamaah lain.
3. Bagi  kawasan  yang  memiliki  potensi  tinggi  dalam  penyebaran  Covid-19,  umat  Islam tetap  tidak  boleh  melaksanakan  shalat  jumat  sampai  keadaan  normal  dan  wajib menggantinya  dengan  shalat  dhuhur  di  rumah  masing-masing.  Begitu  juga  umat  Islam dilarang  untuk  melaksanakan  ibadah  lain  yang  dapat  menyebabkan  keramaian  dan kerumunan, seperti shalat jamaah, shalat tarawih, tabligh akbar, shalat eid, majelis taklim, dan pengajian umum.
4. Apabila  penyebaran  Covid-19  telah  terkendali,  maka  wajib  bagi  umat  Islam  untuk kembali melaksanakan ibadah shalat jumat.
5. Untuk  masalah  pengurusan  jenazah  ( tajhiz  janazah )  yang  positif  Covid-19,  terutama dalam hal memandikan dan mengkafani harus dilaksanakan sesuai dengan protokol medis yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan untuk pelaksanaan  shalat  jenazah  harus  tetap  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  agar  tidak terjadi penularan virus.
6. Umat Islam dianjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah dan senantiasa mendekatkan diti kepada Allah.
7. Segala tindakan yang dapat menimbulkan kepanikan dan mudharat bagi orang lain seperti menimbun masker dan kebutuhan pokok, hukumnya adalah haram

## Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jamaah
Hai’iah  Kibar  Ulama  Al-Azhar  dan  MUI  mengeluarkan  fatwa  yang  terkait  untuk meniadakan shalat jumat dan shalat jamaah ditujukan untuk memudahkan umat muslim agar tetap  dapat  melaksanakan  ibadah  tanpa  adanya  resiko  tertular  virus  Covid-19  atau memperparah kondisi yang sudah terjangkit. Zuhaili(2010) mengatakan dalam permasalah ini Prof.  Dr.  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam  karyanya  yang  berjudul Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu menjelaskan kebolehan meninggalkan sholat jumat dan sholat berjamaah, diantaranya yaitu:
1. Sakit  atau  berada  pada  kondisi  yang  untuk  melaksanakan  shalat  jama’ah.  Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hajj ayat 78:
“ Dan berjihadlah  kamu  pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak  menjadikan untuk  kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim  ari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi
atas  segenap  manusia,  maka  dirikanlah  sembahyang,  tunaikanlah  zakat  dan berpeganglah  kamu  pada  tali  Allah.  Dia  adalah  Pelindungmu,  maka  Dialah  sebaik- baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. ” (QS. Al-Hajj:78)

## 2. Takut adanya bahaya
Kewajiban  shalat  jumat  dan  shalat  jamaah  dapat  gugur  apabila  orang  tersebut  merasa khawatir  akan  adanya  bahaya  terhadap  dirinya,  hartanya,  atau  mengalami  sakit. Sebagaimana  hadis  yang  diriwayatkan  Abu  Daud: “Orang  yang  mendengar  panggilan, tidak  ada  yang  bisa  mencegahnya  kecuali  udzur.  Seseorang  bertanya,  Udzur  itu  apa saja?. Beliau SAW menjawab, Rasa takut atau sakit. " (HR Abu Daud).
3. Pertimbangan cuaca
Gugurnya kewajiban shalat jamaah karena adanya pertimbangan cuaca ini sesuai dengan hadis yang dinarasikan oleh Nafi’ dengan derajat shahih:
“ Di  suatu  malam  yang  dingin,  Ibnu  'Umar  mengumandangkan  adzan  ketika  hendak sholat  di  Dajnan  dan  mengatakan  Salu  fi  rihaalikum  (sholatlah  di  rumahmu).  Dia mengatakan,  Rasulullah  SAW  pernah  menyuruh  muadzinmengumandangkan  Salu  fi rihaalikum  (sholatlah  di  rumahmu)  saat  adzan  di  malam  yang  hujan  atau  sangat dingin dalam perjalanan. ” (HR Bukhari).
4. Sedang buang hajat Hal ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam melakukan shalat lebih baik dan lebih  kusyu’.  Sebagaimana  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  r.a:  Rasulullah SAW  berkata,  “ Ketika  tiba  waktunya  sholat  jangan  terburu-buru,  berjalankan  dengan perlahan  dan  penuh  hormat.  Apapun  yang  bisa  kamu  dapatkan  maka  doakanlah,  dan apapun yang dapat diperbaiki makam perbaikilah. ” (HRAn-Nasa'i)
5. Makan sesuatu yang beraroma tidak sedap Mengonsumsi  makanan  yang  beraroma  tajam  dan  tidak  sedap  akan  berisiko mengeluarkan bau nafas atau bau badan tidak sedap. Hal ini yang kemudian ditakutkan dapat mempengaruhi kekusyukan jamaah lain dalam beribadah. Sebagaimana hadis yang dinarasikan oleh Mu’awiyah bin Qurrah dengan derajat shahih.
“Rasulullah  SAW  melarang  dua  tanaman  yaitu  bawang  putih  (garlic)  dan    bawang bombay  (onion)  dan  dia  berkata,  Siapa  saja  yang  makan  dua  tanaman  ini  jangan mendekati  masjid  kami.  Jika  perlu  mengkonsumsi  keduanya  pastikan  termasak sempurna. Keduanya adalah bawang putih dan bawang bombay.” (HR. AbuDaud).

## 6. Tertahan di suatu tempat
Hal in sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:
“ Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan  kesanggupannya.  Ia mendapat  pahala  dari  kebajikan  yang  diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  dari kejahatan  yang  dikerjakannya.  Mereka  berdoaYa  Tuhan  kami,  janganlah  Engkau hukum  kami  jika  kami  lupa  atau  kami  tersalah.  Ya  Tuhan  kami,  janganlah  Engkau bebankan  kepada  kami  beban  yang  berat  sebagaimana  Engkau  bebankan  kepada
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa  yang  tak  sanggup  kami  memikulnya.  Beri  maaflah  kami,  ampunilah  kami,  dan rahmatilah  kami.  Engkaulah  Penolong  kami,  maka  tolonglah  kami  terhadap  kaum yang kafir ” (QS. Al-Baqarah: 286)
Mengenai  pertimbangan  pengambilan  hukum  tersebut  diperlukan  pemahaman Maqashid  al-Syari’ah dalam  rangka  mengetahui  masalah  darisetiap  hukum  yang  ditetapkan oleh  Allah  Swt.  Karena  pemahaman maqashid  al-syari’ah ini  memberikan  kontribusi  yang besar dalampengembangan hukum Islam. Yang menjadi pertimbangan gugurnya shalatjumat dan  shalat  jamaah  dapat  didasarkan  pada  argument  al-Syathibiseorang  tokohmaqashid  yang menyatakan  bahwa  syari’at  yang  diturunkanoleh  syari’  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia danmenjauhi kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi tigakebutuhan, yaitu dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniat (tersier).
Dalam  konteks  wabah  virus  covid-19,  gugurnya  shalat  jumat  dan  shalat  jamaah merupakan  perkara dharuriyat (primer).  Kebutuhan dharuriyat ini  merupakan  kebutuhan pokok yang berkaitan dalam halmewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal pokok, yaitu agama,  jiwa,akal,  keturunan  dan  harta.  Oleh  karena  itu,  apabila  kewajiban  tersebut tetapdilaksanakan  terutama  pada  daerah  yang  memiliki  potensi  tinggi  dalampenularan penyakit  tersebut,  maka  dapat  menyebabkan  potensi  adanyakasus  penularan  lain,  karena kedua  kewajiban  tersebut  memancing  adanyakeramaian  dan  kerumunan  yang  seharusnya dihindari selama penyebaranvirus. Untuk itu dalam pengambilan hukumnya didasarkan pada 2  carayaitu: hifdzuha  min  nahiyah  al-wujud (menjaga  hal-hal  yang  dapatmelanggengkan keberadaannya)  dan hifdzuha  min  nahiyah  ‘adam (mencegah  hal-hal  yang  dapat dihilangkannya).  Contoh  dalam  kasus  ini,untuk  menjaga  kesehatan  atau  dapat  kita kategorikan al-nafs ,  maka  kitaharus  mengonsumsi  makanan  bergizi,  menjaga  kebersihan, danmelakukkan pola hidup sehat. Dan untuk mencegah hilangnya hal tersebut,kita dianjurkan untuk  menghindari  kerumunan  yang  berpotensimengakibatkan  penularan,  memakai  masker ketika  sakit,  dan  melakukanpemakaman  jenazah  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  dan dilakukan oleh petugas yangberwenang.
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  esensi  dari Maqashid  Shari'ah pada  dasarnya  adalah  untuk  menciptakan  manfaat  dan  menjauhisegala  bentuk  mudharat. Dengan demikian, Mutakin (2017) mengatakan semua kasus hukum  yang disebutkan secara eksplisit  dalam  Al-Qur'an  dan  Sunnah  serta  hukum  Islam  yang  dihasilkan  melalui  proses ijtihad harus didasarkan pada tujuan hukum, yaitu untuk mendatangkan manfaat.
Proses  menemukan  maslahat  oleh  mujtahid,  dapat  dilakukan  melalui  berbagai metode  ijtihad.  Pada  dasarnya,  metode  ini  mengarah  pada  penemuan  "maslahat"  dan menjadikannya sebagai alat untuk menentukan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit  dalam  Al  Qur'an  dan  Sunnah.  Ada  dua  metode  ijtihad  yang  dikembangkan  oleh mujtahid  dalam  upaya  untuk  mengeksplorasi  dan  membangun  manfaat.  Mutakin (2017)mengatakan dua metode tersebut adalah metode Ta'lili (metode analisis substantif) dan metode Istishlahi (Metode Analisis Manfaat).
Metode  Ta'lili  adalah  metode  analisis  hukum  dengan  melihat  kesamaan  nilai ‘illat atau nilai substansial dari suatu masalah, dengan peristiwa yang telah diceritakan dalam teks.
Metode  yang  telah  dikembangkan  oleh  para  mujtahid  dalam  bentuk  analisis  tersebut  adalah qiyas dan istihsan .
Secara  etimologi, qiyas dapat  diartikan  sebagai  ukuran,  mengetahui  ukuran  sesuatu, membandingkan  atau  menyamakan  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain.  Sedangkan  secara terminologi,terdapat  beberapa  perbedaan  pendapat  di  antara  para  ulama,  tetapi  memiliki tujuan  yang  sama.  Diantaranya  adalah  yang  dinyatakan  oleh  ‘Abdul  Karim  Zaidan, menurutnya qiyas adalah “ Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan suatu  kasus  yang  hukumnya  terdapat  dalam  nas,  karena  adanya  persamaan  ‘illat  dalam kedua kasus hukum tersebut ”(Mutakin, 2017) Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam qiyas ada beberapa unsur yang harus  dipenuhi,  unsur-unsur  tersebut  adalah ‘ashl,  far’,  hukmul  al-ashl ,  dan ‘illat .  Keempat unsur  tersebut  umumnya  disebutdengan  rukun qiyas .  Pembahasan  tentang  keempat  rukun qiyas tersebut,rukun terakhir adalah ‘illat yang merupakan pembahasan paling penting,karena ada  atau  tidak  adanya  suatu  hukum  dalam  kasus  baru  sangatbergantung  pada  ada  atau tidaknya ‘illat pada kasus tersebut. Hal inisebagaimanadengan kaidah al-hukm yadûru ma’a ‘illatihî  wujûdan  wa‘adaman (keberadaan  hukum  itu  berkutat  pada  keberadaan "‘illat" (sebab)nya.Ada "‘illat" adahukum,takada "‘illat" takadahukum).Diskusi  tentang ‘illat sendiri juga  perlu  dibedakan  antara  pemahaman ‘illat dan  hikmat.  Mutakin(2017)  menyebutkan bahwa  hikmat  adalah  manfaat  yang  terlihat  ketika  Allah  Swt  memerintahkan  sesuatu  atau menghindari kerusakan ketika Shari' melarang sesuatu. Sedangkan ‘illat adalah sifat kelahiran permanen ( mudlabit ) yang biasanya diwujudkan dalam hikmat.
Hukum  gugurnya  kewajiban  shalat  jumat  muncul  karena  adanya  risiko  mudharat kepada  diri  dan  orang  lain,  maka  hal  tersebut  dapatmenjadi  uzur  syariat  ( sad  al  dzariah ) sehingga  dibolehkan  untukmeninggalkan  shalat  jumat  berjamaah  dengan  diganti  shalat dhuhur  biasadi  kediaman  masing-masing.  Pandangan  hukum  ini  sebagaimana  kaidahhukum Al-masyaqqat tajlibu al-taisir (keberatan dapat menjadi sebab bagisuatu kemudahan). Kaidah lain Al-dhararu  yuzal ,  yang  artinyabahwamudharat  harus  ditinggalkan.  Begitu  juga  kaidah lainnya  seperti Ma  ubuhuli  al-dharurah  yaqdiru  biqadriha (apa  yang  dibolehkan  karena suatukedaruratan,maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya).
Adanya kondisi nyata yang dapatmenimbulkan adanya mudharat kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain di tengah penyebaran wabah Covid-19, halinilah yang dapat dijadikan ‘illat atau hal yang bersifat substansial yangmempengaruhi adanya suatu hukum. Contohnya sebagaimana dalam QSAt-Taubah ayat 122:
“ Tidak  sepatutnya  bagi  mukminin  itu  pergi  semuanya  (ke  medan  perang).  Mengapa tidak  pergi  dari  tiap-tiap  golongan  di  antara  mereka  beberapa  orang  untuk memperdalam  pengetahuan  mereka  tentang  agama  dan  untuk  memberi  peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. ” (QS. At-Taubah: 122)
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  Allah  SWT  melarang  tidak  semua  orang beriman  harus  memasuki  medan  perang,  karena  ada  beberapa  dari  mereka  bertugas  untuk melakukan  dakwah  dan  menyebarkan  ilmu.  Jika  kita  menyimpulkan  ini  dengan  penyebaran wabah  penyakit  Covid19,  dapat  dipahami  bahwa  uzur  syariat  yang  menyebabkan  penyakit dapat meninggalkan shalat Jumat berjamaah juga dapat diambil oleh orang-orang yang tidak
sakit tetapi berisiko tinggi untuk terinfeksi virus. Para ahli kesehatan telah menjelaskan bahwa di  antara  cara-cara  untuk  meminimalkan  risiko  penyebaran  virus  adalah  dengan  melakukan social distancing, dengan tujuan menghindari keramaian yang terjadi pada shalat Jumat.
Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa syari'at  Islam diwahyukan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu didasarkan nilai-nilai keadilan, manfaat yangsesuai dengan akal sehat, oleh karena  itu qiya s  sebagai  salah  satu  metode  penentuan  hukum  harus  merujuk  pada  prinsip- prinsip  yang  secara  hakikatnya  bukan  untuk  menentang Maqashid  Shari'ah tetapi  untuk mewujudkan Maqashid Shari'ah itu sendiri.

## Kesimpulan
Dalam  konteks  pandemi  covid-19,  kebolehan  untuk  meniadakan  shalat  Jumat  dan shalat  berjamaah  adalah  kasus  dharuriyat  (primer).  Kebutuhan dharuriyat ini  adalah kebutuhan  dasar  yang  melibatkan  hal  pentig  dalam  melindungi  keberadaan  lima  hal  pokok, yaitu:  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Oleh  karena  itu,  jika  kewajiban  ini  terus dilaksanakan, terutama di daerah yang memiliki potensi tinggi dalam penularan penyakit, hal itu  dapat  mengarah  pada  potensi  kasus  penularan  lain,  karena  kedua  kewajiban  tersebut memancing kerumunan yang harus dihindari selama penyebaran virus. Hukum meninggalkan kewajiban  shalat  Jumat  muncul  karena  risiko  mudharat  pada  diri  sendiri  dan  orang  lain, sehingga  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  uzur  syariah  ( sad  al  dzariah )  sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan shalat Jumat dengan mengganti shalat dhuhur di rumah. Adanya  kondisi  nyata  yang  memiliki  risiko  memicu  bahaya  kesehatan  bagi  diri  sendiri  dan orang lain di tengah penyebaran wabah Covid-19, ini dapat digunakan sebagai ‘illat atau hal substansial yang mempengaruhi keberadaan hukum.

## Daftar Pustaka
Mayangsari,H.  G.  N.  K.,  &  Noor,  H.  H.  (2014).  Konsep  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  Dan  Jasser  Auda). Jurnal  Ekonomi Syariah  Dan  Hukum  Ekonomi  Syariah 1,  no.  1,  50–69.  https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136
Hakim,  Husnul.  (2018).  Epidemi  Dalam  Al-Qur’an  (Suatu  Kajian  Tafsir  Maudhu’i  Dengan Corak Ilmi). KORDINAT 17, no. 1, 113–27. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8097/4404
Hakim,  M.  L.  (2016).  Pergeseran  Paradigma  Maqashid  Al-Syari’ah  Dari  Klasik  Sampai Kontemporer. Al-Manahij X, no. 1 (2016): 1–16.
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/913
Jauhari,  I.  (2011).  Kesehatan  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13, no. 3, 33–58. http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6251
Musolli,  M.  (2018).  Maqasid  Syariah:  Kajian  Teoritis  Dan  Aplikatif  Pada  Isu-Isu Kontemporer. AT-TURAS:  Jurnal  Studi  Keislaman 5,  no.  1,  60–81. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324
Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3, 547–70.
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968
Shidiq,  G.  (2009).  Teori  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Hukum  Islam. Sultan  Agung 25,  no.
118, 117–30. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15
Susilawati,  N.  (2015).  “Stratifikasi  Al-Maqasid  Al-Khamsah  Dan  Penerapannya  Dalam  Al- Dharuriyat, Al-Hajiyat,
Al-Tahsiniyat.” Mizani 9, no. 1, 137–50. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/65
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan,  L.,  Nelwan,  E.  J.,  Khie,  L.,  Widhani,  A.,  Wijaya,  E.,  Wicaksana,  B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, E., Penanganan, T., New, I., … Cipto,  R.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019 :  Tinjauan  Literatur  Terkini  Coronavirus Disease  2019 :  Review  of  Current  Literatures. Jurnal  Penyakit  Dalam  Indonesia , 7 (1), 45–67.http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415
Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Al- Syari’Ah. Jurnal Aj-Daulah 4, no. 2, 344– 53. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487
Wijayanti,  S.,  dan  Lailam,T.  (2018).  Implikasi  Pengujian  Undang-Undang  Oleh  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Mewujudkan  Maqashid  Syari’ah. Media  Hukum 25,  no.  2,  202–16. https://www.neliti.com/id/publications/277111/implikasi-pengujian-undang-undang- oleh-mahkamah-konstitusi-dalam-mewujudkan-maqa
Zuhaili, W. (2010). Terjemahan Fiqih Islam Wa ‘Adillatuhu . Jakarta: Gema Insani Press