## UPAYA KEPOLISIAN RESORT DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA SURAKARTA

## Yusuf Widayanto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta widayanto.yusuf@yahoo.com
ABSTRAK P enelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh Polresta Surakarta, (2) mengetahui hambatan dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja oleh Polresta Surakarta. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode non doktrinal yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer yang diperoleh melalui penelitian di Polisi Resor Kota Surakarta dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data-data di lapangan dan dari kepustakaan yang kemudian disusun dan diolah sehingga menghasilkan satuan data yang dapat ditarik kesimpulan.
Kata Kunci: Upaya penanggulangan, kenakalan remaja, Polisi Resor Kota Surakarta
ABSTRACT
T his study aims to: (1) determine the response to juvenile delinquency by Police Surakarta, (2) determine the obstacles in an effort to tackle juvenile delinquency by Police Surakarta. Theoretically, this research is useful to obtain a bachelor’s degree in Law at the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. This study uses descriptive non-doctrinal. Using this type of primary data obtained through research at Police Resort Surakarta and secondary data obtained from the literature. Data collection techniques used through interviews and literature study. By using qualitative data analysis, namely by describing the data in the field and from the literature which is then compiled and processed to produce a set of data that can be deduced.
Keywords: Anticipation, juvenile delinquency, police Resort Surakarta
Pendahuluan
Perkembangan masyarakat membawa dampak terhadap pola perilaku secara umum, termasuk pergeseran perilaku remaja. Pergeseran dalam hal ini berkaitan dengan kenakalan yang kerap terjadi. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 1 Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. 2
Masa remaja sekarang ini juga dipenuhi dengan berbagai tuntutan dan stress, misalnya menemukan pekerjaan di dalam kondisi yang kompetitif, mengembangkan hubungan dengan orang lain, tuntutan untuk self-organization , dan adaptasi dengan teknologi. Di samping itu,
1 Kartini Kartono, 2008, Kenakalan Remaja , Jakarta: Rajawali Pers, hal. 6
2 Sofyan S. Willis, 2005, Remaja dan masalahnya , Bandung: Alfabeta, hal. 1.
banyak remaja mengalami kecemasan dan stres yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pribadi. 3
Sebenarnya kenakalan remaja tersebut dapat dicegah. Adapun pencegahan tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, organisasi atau perkumpulan pemuda. 4 Dalam menanggulangi kenakalan remaja, terdapat sarana penal dan non penal yang dapat dilakukan. Adapun sarana penal dilakukan dengan memberlakukan ketentuan hukum pada remaja yang bermasalah. Sementara itu, sarana non penal dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain: 5 (1) Gerakan anti narkoba, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). (2) Gerakan kondomisasi, melalui Pekan Kondom Nasional yang dilakukan setiap tanggal 1 Desember oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang bekerjasama dengan produsen kondom DKT Indonesia atas persetujuan Kementerian Kesehatan Indonesia. (3) Razia tawuran pelajar, melalui Kepolisian Indonesia. Kebijakan di atas tentunya sudah dilakukan, namun berita mengenai kenakalan remaja seperti tidak ada habisnya. Meskipun begitu kiranya hal itu bukan menjadi alasan bagi semua pihak untuk pasrah saja menangani kenakalan remaja.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.  Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja oleh Polresta Surakarta Penelitian ini berlokasi di: (1) Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Surakarta. (2) Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Kota Surakarta. (3) Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Kota Surakarta. (4) Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Surakarta. (5) Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Surakarta. (6) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Surakarta.
Kenakalan remaja yang terjadi sepanjang tahun 2015 adalah: (1) Penganiayaan, 11 kasus. (2) Tindakan kekerasan, 3 kasus. (3) Pelecehan seksual, 5 kasus. (4) Penghinaan, 1 kasus. (5) Penggelapan, 3 kasus. (6) Pencurian, 32 kasus. (7) Pengancaman, 1 kasus. (8) Penipuan, 20 kasus. (9) Menjual miras tanpa ijin, tidak lebih dari seratus. (10) Mabuk di tempat umum, seratus lebih. (11) Mengemis, kurang dari seratus. (12) Menjajakan diri, tidak lebih dari seratus. (13) Melanggar aturan lalu lintas, 7.725 kasus. (14) Penyalahgunaan Narkoba, 12 kasus. (15) Membolos sekolah saat jam pelajaran, seratus kasus lebih.
Perilaku membolos sekolah memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Akan tetapi kalau kelak remaja ini dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum di dalam masyarakat. Karena itulah pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan bukan sekedar perilaku menyimpang. 6
Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun mengatur mengenai penganiayaan. Tindakan kekerasan diatur di dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pelecehan seksual diatur di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Penghinaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Penggelapan diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
3 Kathryn Geldard, 2012, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 7-8.
4 Sarlito Wirawan, 2001, Psikologi Remaja , Jakarta: Rajawali Pers, hal. 280-283.
5 Gyo Mar Gyo Nanlessy, “Kebijakan Pemerintah mengatasi masalah kriminalitas”, diakses dari http://bahtnu- hannanlessy.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-pemeritah-mengatasi-masalah.html, pada tanggal 30 Novem- ber 2015 pukul 11.30
6 Sarlito W. Sarwono, 2013, Psikologi Remaja , Jakarta: Rajawali Pers, hal. 11-12.
Pencurian diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Penipuan diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Menjual miras tanpa ijin diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1972 Kota Surakarta dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan.
Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Mabuk di tempat umum dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan. Mengemis di tempat umum, diatur di dalam Pasal 504 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan. Menjajakan diri diatur di dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan. Melanggar aturan lalu lintas, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penyalahgunaan Narkoba, diatur di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 Tahun. Polisi Resor Kota Surakarta melakukan upaya preventif dan represif dalam menanggulangi kenakalan remaja. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Surakarta adalah: (1) Penjagaan di tempat-tempat tertentu untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara. (2) Patroli, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih petugas patroli sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran ataupun tindak pidana. Tindakan preventif berupa patroli ini memiliki 6 macam metode, antara lain dengan metode jalan kaki, metode bersepeda, metode sepeda motor, metode mobil, metode perairan udara, metode menggunakan anjing dan kuda. Tindakan patroli ini dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara. (3) Penyuluhan, dilakukan di sekolah-sekolah, baik di level Sekolah Menengah Pertama maupun di level Sekolah Menengah Atas, karangtaruna, dan masyarakat, upaya ini dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat. (4) Penyampaian pesan-pesan kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) kepada masyarakat, upaya ini dilalukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara. (5) Pengaturan di jalan, hal ini dilakukan di area jalan raya yang sekiranya perlu untuk diatur supaya arus lalu lintas menjadi teratur dan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas. (6) Peatihan Safety Riding, dilakukan pada komunitas-komunitas sepeda motor agar berkendara dengan baik dan benar. Upaya ini dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas.
Upaya represif yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Surakarta adalah diversi, pengawasan, pembinaan, pembuatan surat pernyataan, penggiringan ke Dinas Sosial, penilangan, dan rehabilitasi. Diversi, pengawasan, pembinaan, dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Surakarta. Pembuatan surat pernyataan, penggiringan ke Dinas Sosial, dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Kota Surakarta. Penilangan dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Surakarta. Rehabilitasi dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Surakarta.
Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan dengan cara mempertemukan keluarga pelaku dengan keluarga korban. Setelah kedua keluarga saling berhadapan, barulah dicari upaya perdamaian. Jika diversi ini berhasil, maka pelaku kenakalan remaja tidak perlu diproses ke jalur hukum. Jika diversi gagal, maka pelaku kenakalan remaja akan diproses secara hukum. Ketentuan mengenai diversi ini diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya ini hanya dilakukan oleh pelaku kenakalan remaja yang masih belum berumur 18 tahun dan perbuatannya tidak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 Tahun serta bukan merupakan tindak pidana ringan dan bukan merupakan residivis.
Upaya pengawasan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Surakarta yaitu diharuskannya pelaku kenakalan remaja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing di tempat peribadatan dimana pelaku kenakalan remaja tinggal, selama 3 bulan dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan dan pihak kepolisian. Sebagai contoh, untuk umat Islam melakukan kegiatan Sholat 5 waktu di Masjid atau Musholla, untuk yang umat Nasrani menghadiri kebaktian pada hari minggu di gereja.
Upaya pengawasan merupakan upaya lanjutan dari upaya kekeluargaan. Artinya jika upaya kekeluargaan berhasil, maka upaya pengawasan ini diberlakukan terhadap pelaku kenakalan remaja. Namun jika upaya kekeluargaan gagal, maka upaya pengawasan ini tidak diberlakukan pada pelaku kenakalan remaja, melainkan langsung diproses hukum. Upaya pengawasan ini juga diterapkan jika pelaku kenakalan remaja diputus hakim mendapatkan tindakan berupa dikembalikan ke orangtua. Upaya pengawasan ini hanya berlaku bagi pelaku kenakalan remaja yang masih belum berusia 18 tahun dan perbuatannya tidak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 Tahun serta bukan merupakan tindak pidana ringan dan bukan merupakan residivis.
Upaya pembinaan yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menitipkan pelaku kenakalan remaja yang bermasalah ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “Antasena” yang berada di Magelang untuk dididik. Adapun bentuk kegiatan di sana berupa: 7 (1)  bimbingan  fisik,  (2) bimbingan kesehatan, (3) bimbingan mental, (4) bimbingan psikologi, (5) bimbingan agama, (6) bimbingan kecerdasan, (7) bimbingan sosial, (8) bimbingan keterampilan kerja, (9) konseling, dan (10) terapi. Upaya penitipan ke Panti Sosial Marsudi Putra ini bisa dilakukan dengan atau tanpa putusan dari hakim. Upaya ini dilakukan jika menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Surakarta, pelaku kenakalan remaja perlu untuk dididik di sana. Upaya pembinaan ini hanya berlaku bagi pelaku kenakalan remaja yang masih belum berusia 18 tahun dan perbuatannya tidak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 Tahun serta bukan merupakan tindak pidana ringan dan bukan residivis.
Pembuatan surat pernyataan, yaitu upaya bagi Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Kota Surakarta untuk menanggulangi kenakalan remaja secara represif. Upaya tersebut dilakukan dengan disuruhnya pelaku kenakalan remaja akan untuk membuat surat pernyataan di depan orangtua dan guru sekolahnya yang isi surat itu menyatakan tidak akan lagi mengulangi perbuatan nakalnya itu. dan jika setelah membuat surat pernyataan pelaku kenakalan remaja kembali mengulangi perbuatannya, maka untuk perbuatan pengulangannya itu akan langsung diproses hukum. Namun jika kepolisian manganggap kenakalan yang dilakukan itu berbahaya dan seharusnya langsung diproses secara hukum, maka upaya pemanggilan orangtua dan guru tidak dilakukan, melainkan si pelaku langsung diproses hukum. Upaya pembuatan surat pernyataan ini hanya dilakukan pada pelaku tindak pidana ringan.
Penggiringan ke dinas sosial, yaitu dibinanya pelaku kenakalan remaja oleh para petugas dinas sosial. Upaya penggiringan ke dinas sosial ini diberlakukan pada para pekerja seks komersial dan para pengemis pada saat tertangkap razia.
Penilangan, yaitu upaya yang dilakukan pada para pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Diharapkan penilangan ini mampu menyadarkan pelanggar untuk menaati aturan berlalu lintas dan tidak lagi mengulangi pelanggaran yang dibuatnya.
Rehabilitasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh Tim Assistment Terpadu. Tim Assistment Terpadu terdiri dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Surakarta, dokter kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dan Kejaksaan Negeri Surakarta. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Surakarta dan seluruh jajaran Reserse Narkoba Polresta Surakarta menangkap pengguna narkoba, pengedar, maupun bandar. Setelah pelaku
7 Erlina Sugi Heria, “Pengenalan Lembaga Dan Wawancara dengan PPKS di PSMP “ANTASENA” Salaman Kabupat- en Magelang Provinsi Jawa Tengah”,  https://www.academia.edu/4836686/PSMP_ANTASENA_MAGELANG?au- to=download, diakses pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 09:23 WIB
tertangkap, kemudian Reserse Narkoba membuat berkas-berkas untuk selanjutnya diserahkan pada kejaksaan Negeri Surakarta. Selama masa pemberkasan berlangsung, pengguna narkoba untuk kali pertama tertangkap tangan, dilimpahkan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk menerima rehabilitasi sambil menunggu putusan hakim, dengan catatan bahwa narkoba yang dimiliki tidak lebih dari 1 gram. Jika lebih dari 1 gram, maka pelaku langsung akan ditindak tanpa adanya rehabilitasi, sama dengan pengedar, residivis, maupun bandar.
2.  Hambatan dalam Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja oleh Polresta Surakarta Upaya penanggulangan kenakalan remaja  yang dialami oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Surakarta, Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Surakarta, Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Kota Surakarta, Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Kota Surakarta, Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Surakarta, dan Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Surakarta mengalami beragam hambatan. Pada umumnya upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh ke enam satuan dan unit tersebut berbeda, karena itulah hambatan yang dialami ke enam satuan dan unit tersebut berbeda pula. Hambatan yang dialami oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resor Kota Surakarta adalah susahnya mencapai kata sepakat dari kedua pihak keluarga. Kesusahan ini terjadi saat dilakukannya upaya diversi.
Tidak ada hambatan yang diperoleh Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Surakarta dalam menanggulangi kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan Sat Reskrim hanya menangani kasus kenakalan remaja yang sudah terjadi saja. Penanggulangan kenakalan Remaja oleh Sat Reskrim berupa upaya represif dengan cara menangkap remaja yang melakukan kenakalan, setelah itu mereka membuat berkas-berkasnya yang untuk selanjutnya mereka limpahkan ke Kajaksaan Negeri Surakarta untuk ditindak lanjuti. Diharapkan dengan ditangkapnya remaja yang melakukan kenakalan yang untuk selanjutnya diproses secara hukum membuat pelakunya merasa jera dan tidak lagi mengulang perbuatannya.
Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Kota Surakarta, hambatannya berupa: (1) Putusan dari pengadilan yang terlalu ringan, aturan miras yang perlu untuk diperbaharui. (2) Masih banyak para Pekerja Seks Komersial yang terbantu oleh warga sekitar terkait dengan razia yang dilakukan. (3) Masih banyak orang yang memberikan uang kepada para pengemis. Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Kota Surakarta, hambatan yang mereka alami berupa: (1) Kurangnya perhatian para remaja dalam memahami materi yang disuguhkan pada acara penyuluhan. (2) Tidak pahamnya para remaja terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. (3) Kurangnya koordinasi antara kepolisian dengan Dispora maupun dengan masyarakat. (4) Kurangnya organisasi-organisasi kepemudaan. (5) Tidak disetujuinya penyuluhan di sekolah karena berbenturan dengan agenda sekolah.
Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Surakarta, hambatan yang mereka alami adalah belum sadarnya masyarakat akan hukum dalam berlalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran berupa tidak dipakainya helm, tidak dibawanya STNK, tidak dibawanya SIM, dan yang lain sebagainya. Pelanggaran tersebut dilakukan bukan karena mereka tidak tahu aturan, melainkan karena malas, tidak punya tetapi masih nekat, dan rasa remeh terhadap aturan lalu lintas.
Tidak ada hambatan yang dialami Sat reserse Narkoba. Hal itu dikarenakan Satuan Reserse Narkoba tidak melakukan upaya preventif, sedangkan upaya represifnya dalam menanggulangi narkoba berupa rehabilitasi dilakukan oleh Dokter Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

## Penutup
1.  Kesimpulan Pertama , upaya Polresta Surakarta dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah: (1) Upaya preventif, berupa: (a) Penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindakan kenakalan remaja, (b) Patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadinya kenakalan remaja, (c) Penyuluhan ke sekolah-sekolah, masyarakat, dan karangtaruna, (d) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada para warga, (e) Pengaturan lalu lintas, (f) Latihan Safety Riding. (2) Upaya Represif, berupa: (a) Upaya kekeluargaan, pengawasan, pengiriman ke Panti Sosial Marsudi Putra, untuk yang belum genap 18 Tahun dan bukan tipiring, (b) Pembuatan surat pernyataan yang berisi tidak akan lagi melakukan perbuatannya bagi pelaku tipiring, (c) Penggiringan ke Dinas Sosial bagi para pekerja seks komersial untuk dibina, (d) Penilangan bagi pelanggar lalu lintas, (e) Upaya rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba, (f) Penangkapan para pelaku kenakalan remaja untuk selanjutnya diproses secara hukum. Kedua , hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah susahnya mencapai kata sepakat dalam upaya kekeluargaan, putusan hakim yang terlalu ringan, aturan hukum yang kurang memadai, ketidaktahuan mengenai hukum yang sedang berlaku, ketidaksesuaian jadwal penyuluhan dengan agenda di sekolah, kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu-lintas, kurangnya koordinasi dengan Dispora dan masyarakat.
2.  Saran
Bagi masyarakat, seharusnya lebih peduli lagi pada remaja, baik yang dikenali maupun yang tidak kenal. Mulai sekarang berhentilah bersikap acuh tak acuh. Jangan hanya mengandalkan polisi untuk menangani kenakalan remaja. Tegurlah remaja yang berindikasi akan dilakukannya tindakan kenakalan. Bisa jadi alasan kenapa dilakukannya tindakan kenakalan oleh mereka disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang lain. Bagi Kepolisian, khususnya Polisi Resor Kota Surakarta, seharusnya upaya penanggulangannya lebih diperbanyak lagi, baik itu preventif maupun represif. Penambahan penanggulangan secara preventif misalnya saja dengan menambah jam-jam patroli agar nantinya mengurangi peluang dan kesempatan dilakukannya kenakalan remaja. Penambahan penanggulangan secara represif misalnya saja dengan dimasukkannya pelaku kenakalan remaja ke pondok pesantren selama beberapa hari untuk diberikan bimbingan keagamaan. Kalau bisa adakan event-event keolahragaan yang pesertanya adalah remaja, tujuannya adalah memotifasi para remaja untuk berkompetisi secara positif. Jika semua itu sudah dilakukan, jumlah kenakalan remaja akan bisa diminimalisir.
Daftar Pustaka Geldard, Kathryn, 2012, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kartono, Kartini, 2008, Kenakalan Remaja , Jakarta: Rajawali Pers Sarwono, Sarlito Wirawan, 2001, Psikologi Remaja , Jakarta: Rajawali Pers Sarwono, Sarlito Wirawan, 2013, Psikologi Remaja , Jakarta: Rajawali Pers Willis, Sofyan S.,  2005, Remaja dan masalahnya ,  Bandung: Alfabeta.
(http://bahtnuhannanlessy.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-pemeritah-mengatasi-masalah. html), diakses pada tanggal 30 November 2015 pukul 11.30 WIB.
(https://www.academia.edu/4836686/PSMP_ANTASENA_MAGELANG?auto=download), diakses pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 09:23 WIB
(http://www.syababindonesia.com/2012/11/kenakalan-remaja-di-negeri-ini-kian.html), diakses pada tanggal 23 September 2015 pukul 18.31 WIB.