Pengaruh  Patriotisme,  Commitment, dan  Caputilation Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Penyampaian  SPT Tahunan  Orang  Pribadi
Rio  Johan Putra Rioacun99@gmail.co m Universitas 17  Agustus 1945 Jakarta

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  patriotisme, commitment ,  dan caputilation terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  melaporkan  SPT.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang  pribadi  yang  memiliki  usaha  kecil,  menengah  dan  mikro  di  jakarta  utara.  Model  penelitian  ini menggunakan  variabel  patriotisme  dan  variabel  postur  motivasi  yang  terdiri dari commitment dan capitulation sebagai  variabel  independen.  Model  penelitian  menunjukkan bahwa partiotisme, commitment , dan capitulation secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan.
Kata Kunci: Patriotisme, commitment , capitulation , kepatuhan wajib pajak.

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  content  of  patriotism,  commitment,  and  caputilation  of  the personal  obligations  in reporting the tax return. This research is  a quantitative research using Partial Least Square  (PLS)  This  study  uses  a  sample  of  100  taxpayers  of  individuals  who  own  small,  medium  and  micro businesses  in  north  jak arta.  This  research  model  uses  patriotism  variable  and  motivation  posture  variable consisting of commitment and capitalization as independent variable. The research model shows that partiotism, commitment, and capitation are partial, positive, and negative. Keywords: Patriotism, commitment, capitulation, tax obligation .

## 1. PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  di  2017  atau  sepanjang  1  Januari  hingga  31  Desember  2017  mencapai  Rp1.151,10 Triliun.  Penerimaan  tersebut  tercatat  89,68  persen  dari  target  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara Perubahan  (APBNP)  2017  yang  sebesar  Rp1.283,57  Triliun.  Pada  Tahun  2017  realisasi  PPh  Final  atau  pajak UMKM tahun lalu masih jauh dari target yang direncanakan sebesar Rp156,18 Triliun dan hanya dapat terpenuhi sebesar 106,33  Triliun  atau hanya 68,08%  dari persentase target (Ditjen  Pajak,  2018).
Kesuksesan  realisasi  penerimaan  pajak  tidak  terlepas  dari  peran  serta  wajib  pajak.  Ketaatan  wajib  pajak pada  ketentuan  perpajakan  berimplikasi  pada  rendahnya  resiko  kecurangan  wajib  pajak.  Iroisnya,  Indonesia justru menjadi salah satu negara berkembang den gan tingkat kepatuhan yang rendah. Data menunjukkan bahwa tahun 2016  jumlah  wajib  pajak  yang melaporkan  SPT turun dari 20,2  juta di tahun 2015  menjadi  16,5  juta. Di  sisi  lain,  tidak  selamanya  wajib  pajak  akan  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  d alam  hal  ini kepatuhan  formal  dalam  melaporkan  SPT  Tahunan.  Hal  ini  tergambar  pada  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  yang menginformasikan  mengenai  kepatuhan  wajib  apajak  dalam  melaporkan  SPT  Tahu nan  Pajak Penghasilan tahun 2016.  Rasio  kepatuhan  wajib  pajak  secara  total,  baik  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  wajib  pajak  badan tercatat hanya 58% yang artinya jumlah wajib pajak  yang patuh melaporkan SPT Tahunan hanya 58% dari wajib pajak terdaftar (Direktorat  Jenderal Pajak,  2017).
Faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariatif, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal seperti pengaruh  sanksi  dan  audit  perpajakan,  namun  juga  faktor  psikologis  dan  sosial  seperti  patriotisme.  Sebelum zaman  kemerdekaan,  patriotisme  dimaknai  sebagai  upaya  melawan  penjajahan.  Patriotisme  menumbuhkan keterikatan  antar  bangsa  dengan warga negaranya yang ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan  kebanggaan  terhadap  identitas  nasionalnya  (Feshbach  1994  dalam  Figueredo  and  Elkins.  2002).  Rela berkoFban demi  kepentingan negara merupakan wujud dari rasa patriotisme.
Tingkat  patriotisme  seseorang  dipengauhi  oleh  kebijakan  pemerintah  (Konrad  and  Qari,  2009)  Hasil  dari kebijakan  pemerintah  dapat  dilihat  dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan tekno logi. Belum  Optimalnya  kinerja  pemerintahan  di berbagai bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap  kebijakan  pemerintah.  Hal  tersebut  akan  menurunkan  partisipasi  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.
Motivasi  juga  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Alm  (2013),  menyebutkan  bahwa  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi utilitas yang  akan diperoleh  dengan  adanya  insentif  keuangan.  Insentif  keuangan  dibentuk  oleh  sanksi  dan  denda  perpajakan, pemeriksaan  pajak  dan  tarif  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  kriminologi  ekonomi,  ketika  manusia  akan bertindak berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan utilitas ( utility theory ) yang maksimal dari sumber daya yang dimiliki  (Allingham  & Sandmo,  1972).
Berdasarkan  penelitian  Alm  (2013),  dapat  diartikan  bahwa  motivasi  wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban pajaknya,  termasuk  melaporkan  SPT  Tahunan,  semata-mata  karena  takut  akan  sanksi  dan  denda  administrasi, takut  akan  dilakukan  pemeriksaan,  dan  masalah  tarif  pajak. Misalnya, tarif pajak akan memotivasi mereka untuk
melakukan  perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi, Penelitian Alm ini juga  menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  tidak  selalu  berperilaku  dalam  pandangan  teori  kriminoligi  ekonomi  di aras  seperti  egois,  rasional,  mementingkan  diri  sendiri,  melainkan  sering  termotivasi  oleh  banyak  faktor  lain seperti norma-norma  sosial, moralitas,  altruisme,  dan keadilan.
Perilaku  pajak  terkait  dengan  kepatuhan  atau  ketidakpatuhan antara lain adalah tidak menyampaikan surat tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan  tahunana, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam shadow economy , atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya. Cara  pandang  atau  evaluasi  wajib  pajak  terhadap  fiskus  tampak  dalam  dau  postur  motivasi yang diidentifikasi dala  penelitian  tersebut  adalah commitment dan capitulation . Commitment adalah tingkatan ketika wajib pajak secara  sadar  berkeinginan  atas  kehendaknya  sendiri  untuk  merasa  terlibat  dengan  misi  otoritas  pajak  sebagai regulator. Capitulation menggambarkan  individu  yang  menerima  berbagai  aturan   yang  diterapkan  kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat  dengan otoritas pajak.
Penelitian  ini  tidak  hanya  menguji  pengaruh  patriotisme  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  namun  juga menambahkan  variabel  lainnya  yaitu commitment dan capitulation sebagai  sebagian  komponen  dari  postur motivasi.  Penelitian  terdahulu  (Qary et  al .,  2009;  Konrad  and  Qari,  2009)  tidak  menggunakan  variabel commitment dan capitulation ketika  menguji  pengaruh  patriotisme  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dan penelitian  Mangoting  dan  Dardjito.,  2016)  tidak menguji kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro. Penelitian ini menguji,  bagaimana  pengaruh  patriotisme, commitment ,  dan capitulation terhadap  wajib  pajak  usaha  mikro dalam  kewajiban  penyampain  SPT  di  Indonesia?.  Berdasarka n  pertanyaan  penelitian  tersebut,  maka  tujuan penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  tingkat  patriotisme, commitment dan capitulation terhadap kepatuhan wajib  pajak.

## 2 KERANGKA  TEORITIS  DAN  PENGEMBANGAN  HIPOTESIS

## 2.1   Patriotisme
Penelitian  ini  menggunakan  teori  identitas  sosial  dalam  menjelaskan  hubungan  antara patriotisme dengan kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Tajfel  (1978  dalam  Ashford et  al .,  1989),  identitas  sosial  adalah  bagian  dari konsep diri seseorang yang berasal dari peng etahuan mereka tentang keanggotaan dalan suatu kelompok sosial bersama  dengan  signifikansi  dan  emosional  dari  anggota  tersebut.  Identitas  sosial  tersebut  berkaitan  dengan keterlibatan,  rasa  peduli,  dan  rasa  bangga  dari  keanggotaan  seseorang  dalam  kelompok  tersebut.  Berdasarkan perspektif  teori  identitas  sosial  dijelaskan  pula  bahwa  dalam  mengekspresikan  dirinya,  individu  akan menonjolkan  identitas diri dan identitas kelompok  sosial.
Teori  identitas  sosial  memberikan  berbagai  prediksi  terhadap  konsekuensi  da n  loyalitas  nasional  (Huddy and  Khatib,  2007).  Pertama,  identitas  nasional  diharapkan  menjadi  non  ideologi  yang  melekatkan  rasa keterikatan  subjektif  individu  pada  suatu  bangsa,  keduam  identitas  nasional  yang  kuat  diperkitakan  mampu meningkatkan  keterlibatan  politik.  Penelitian  Lovoie  (2011)  menegaskan  individu  dengan  tingkat  oatriotik  lebih tinggi cenderung sukarela mematuhi  hukum perpajakan.

## 2.2  Postur Motivasi
Pemerintah  harus  menyadari  bahwa  faktor  ekonomi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  seperti  tar if pajak,  sanksi  dan  denda  administrasi  seharusnya  tidak  lagi  menjadi  fokus  utama  pemerintah  untuk  membuat wajib  pajak.  Meskipun  pemerintah  mempunyai  legitimasi  hukum  untuk  memaksa  wajib  pajak,  tetapi pemerintah tidak  mempunyai legimitasi psikologi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Individu  dan  kelompok-kelompok-kelompok  di  sisi  lain  akan  memberikan  evaluasi terhadap  pemerintah,  atau  dalam  hal  ini  fiskus  atau  kinerja  fiskus,  yang  pada  akhirnya  akan  membentuk  jarak dikutip oleh Braithwaite  (2007)  menyebut jarak  ini sebagai jarak  sosial ( social distance ).
Menurut  Braithwaite,  postur  motivasi  adalah  sinyal  sosial  yang  dikirim  oleh  individu  kepada  otoritas pemungut pajak sebagai alat komunikasi sosial untuk mengetahui jarak sosial antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan,  konsep  jarak  sosial  berguna  untu k  menjelaskan  bagaimana  individuindividu  menempatkan  diri mereka  di  luar  jangkauan  dan  pengaruh  otoritas,  sehingga  otoritas  tidak  mengerti  atau  tidak  mau  mendengar tuntutan,  dan  akhirnya  individu  sebagai  pembayar  pajak  tidak  mau  mendengartuntutan,  dan  akhirnya individu sebagai  pembayar  pajak  tidak  takut  konsekuensi  dari  ketidakpatuhan.  Semakin  jauh  jarak  sosial  menandakan bahwa  peraturan-peraturan  perpajakan  yang  dibuat  belum  mencerinkan  keinginan  individu  pembayar berkaitan dengan  keadilan  pemungutan  pajak, keadilan penetapan tarif pajak, kesederhanaan tata cara pemungutan pajak. Seperti telah disampaikan penelitian ini mengidentifikasi dua postur motivasi yang digunakan, yaitu commitment dan capitulation . Commitment adalah  cerminan  keyakinan  wajib  pajak  akan  suatu  sistem  pajak  yang  dikehendaki,  dan kesadaran  wajib  pajak  bahwa  ia  memiliki  obligasi  moral  untuk  membayar  pajak  dengan  benar. Capitulation (penyerahan)  menggambarkan  individu  yang  menerima  fiskus  sebagai  pihak  yang  memiliki  legitimasi  dan menganggap bahwa fiskus akan melaksanakan  berbagai aturan dengan benar.

## 2.3  Hipotesis  penelitian
Davidov  (2009)  menjelaskan  bahwa  kelekatan  individu  sebagai  bagian  dari  suatu  negara  diekspresikan dengan  rasa  memiliki,  cinta,  loyalitas,  kebanggaan,  dan  perlindungan  terhadap  kelompok  tanah-airnya.  Salah satu  bentuk  identitas sosial adalah identitas nasional (Nichener and Delamat er, 1999; Bostock and Smith, 2001). Tajfel  and  Turner (1986) menyetakan bahwa secara umum identitas nasional menggambarkan  perasaan subjektif terhadap  suatu  bangsa,  yang  pada  dasarnya  bersifat  positif.  Salah  satu  bentuk  dari  identitas  nasional  adalah patriotisme  (Blank  and  Smith,  2003).  Staub  (1998)  mengidentifikasikan  patriotisme  sebagai  keterikatan seseorang  pada  kelompoknya  (suku,  bangsa,  partai  politik,  dan  sebagainya).  Keterikatan  ini  meliputi  kerelaan seseorang  dalam  mengidentifikasikan  dirinya  pada  suatu  kelompok  sosial  untuk  selanjutnya  menjadi  loyal (Staub,  1998).  Salah  satu  sikap  patriotisme  dalam  bidang  ekonomi  adala h  melaksanakan  kewajiban  membayar pajak  tercantum  dalam  pasal  23  A  UUD  1945  yang  berbunyi  “Pajak  dan  pungutan  lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang -Undang”.
Beberapa  penelitian  mengenai  patriotisme  dan  kepatuhan  pajak  telah   dilakukan,  seperti penelitian Konrad and  Qari  (2009)  membuktikan  bahwa  sikap  patriotisme  seseorang  berhubungan  dengan  tingkat  kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu negara dengan penduduk ya n g memiliki  sikap  patriotik  tinggi  maka  tingkat  kepatuhan  pajaknya  juga  tinggi.  Pada  tingkat  individu,  individu dengan  sikap  patriotik  tinggi  lebih  jujur  dalam  melaporkan  penghasilannya  dan  patuh  dalam  membayar  pajak. Hasil  penelitian  tersebut  membuktikan  bahwa  sikap  p atriotisme  dapat  mempermudah  pencapaian  penerimaan pajak  dan  meningkatkan  kepatuhan.  Konsisten  dengan  hasil  tersebut,  penelitian  Lavoie  (2011)  menjelaskan bahwa  semakin  tinggi  jiwa  patriotik  individu  maka  semakin  besar  kemungkinan  individu  tersebut berbagi nilai- nilai  bangsanya  dan  mendukung  tujuan  bangsanya  serta  sukarela  mematuhi  peraturan  pajak  yang  berlaku  di negaranya.
Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga  meningkatkan  norma-norma  sosial  (Lavoie,  2011).  Hal  tersebut  dikarenakan  individu  dengan  patriotisme yang  tinggi  dan  kuat  terhadap  bangsanya  diasumsikan  memiliki  keinginan  lebih  besar  untuk  mematuhi norma - norma  sosial  yang  berlaku.  Jika  membayar  pajak  dipandang  sebagai  faktor  yan g  mendukung  kesejahteraan bangsanya,  maka  individu  dengan  tingkat  patriotik  tinggi  lebih  patuh  dan  jujur  dalam  membayar  pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah. Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:
HI : Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap tingk at k epatuhan wajib pajak
Kepatuhan  pajak  menjadi  hal  yang  sangat  penting  karena  berkaitan  fungsi pajak bagi setiap negara yaitu sebagai  sumber  pembiayaan  pengeluaran  pembangunan  sebuah  negara.  Pendekatan  melihat  kepatuhan  hanya dari  sisi  faktor-faktor  ekonomi,  seperti  faktor  sanksi  dan  denda  administrasi,  faktor  pemeriksaan  pajak,  dan faktor  tarif  pajak,  merupakan  penyederhanaan  realitas  administrasi  pajak  yang  modern.  Wajib  pajak  saat  ini justru  didorong  untuk  mengikuti  edukasi  pajak,  diyakinkan  untuk mau bekerjasama dengan fiskus. Wajib pajak diajak  untuk  meyakini  bahwa  reformasi  pajak  adalah  untuk kebaikan seluruh masyarakat sekaligus diajak untuk meyakini  bahwa fiskus memiliki  integritas.
Tolgler  and  Schneider  (2005)  menyebutkan  bahwa  faktor  kepatuhan  wajib  pajak  di  Austria  juga dipengaruhi  oleh  motivasi  instrinsik  wajib  pajak  yaitu  faktor  moral.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diperoleh informasi bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah variabel kepercayaan atau kebanggaan yang mempengaruhi  moral  wajib  pajak  sehingga  diidentifikasi  sebagai  faktor  penentu  utama  yang  membentuk semangat kepatuhan pajak wajib  pajak Austria.
Di  sisi  lain  wajib  pajak  tetap  ingin  memanfaatkan  adanya  celah  dalam  peraturan  perpajakan  yang memungkinkan  pembayaran  pajak  yang  minimal  atau  y ang  biasa  disebut  sebagai  perencanaan  pajak.  Dengan demikian kepatuhan wajib pajak bukan hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi tersebut, tetapi juga faktor- faktor  non  ekonomi,  seperti  faktor  motivasi,  norma  sosial,  dan  etika.  Salah  satu  faktor  motivasi  yang  diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  dapat dilihat dengan mempertimbangkan  postur motivasi.
Commitment menunjukkan  keyakinan  wajib  pajak  terhadap  suatu  sistem  pajak  yang dikehendaki. Dengan demikian  wajib  pajak  secara  sadar  berkeinginan  atas  kehendaknya  sendiri  untuk  merasa  terlibat  dengan  misi otoritas  pajak  sebagai  regulator.  Wajib  pajak  merasa  bahwa  membayar  pajak  adalah  hal  yang  bena r  dan  ia bertanggungjawab terhadap kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi yang sebenarnya. Semakin  baik komitmen  wajib  pajak,  semakin  patuh wajib  pajak tersebut.
Feld  dan  Frey  (2007)  menambahkan  bahwa  sebagai  warga  negara  yang  baik,  wajib  pajak  memiliki  persepsi bahwa  pemabayaran  pajak  merupakan  kontribusi  untuk  kebaikan  bersama  ( bonum  commune ).  Wajib  pajak bersedia dengan jujur mengungkapkan penghasilannya meskipun mungkin mereka tidak menerima barang publik yang ekuivalen dengan nilai  pajak  yang mereka  setorkan.
H2 : Commitment berpengaruh secara positif terhadap k epatuhan wajib pajak
Capitulation (penyerah,  kepasrahan)  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  bisa  menerima  fiskus  sebagai pihak  yang  memiliki  legitimasi.  Wajib  pajak  menerima  berbagai  aturan  yang  ditetapkan,  menyadari  bahwa peraturan itu tidak sempurna namun bisa diterapkan dengan baik. Wajib pajak lebih in gin terlibat banyak dengan fiskus. Redistribusi pendapatan lebih dapat diterima oleh wajib pajak ketika proses politik dipersepsikan semakin
adil  sehingga  hasil  dari  proses  politik  tersebut  memiliki  legitimasi  yang  baik  pula,  semakin  tinggi  capitulation wajib  pajak semakin  patuh pajak.
H3 : Capitulation berpengaruh secara positif terhadap k epatuhan wajib pajak

## 3. METODE  PENELITIAN

## 3.1  Model   Penelitian
Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk  melihat hubungan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen yang dapat dilihati  pada Gambar  1.

## Gambar  1. Model  Analisis Penelitian
Persamaan regresi berganda berdasarkan model penelitian pada Gambar  1 adalah berikut ini: Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Keterangan: Y = Variabel  tidak bebas a = konstanta b = koefisien regresi linier  X X1 = Patriotisme X2 = Commitment X3 = Capitulation e = error
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  patriotisme  (PE), Commitment (CM)  dan Capitulation (CP).  Pertanyaan  tentang  patriotisme  diadopsi  dari  penelitian  Qari  et  al  (2009),  sedangkan  untuk  commitment dan  capitulation  diadopsi  dari  kuesioner  dari penelitian Mangoting dan Sadjiarto (2016) dan Variabel dependen adalah kepatuhan wajib  pajak (KWP).
Pengukuran  dilakukan  dengan  mengajukan  kuesioner  kepada    responden  dengan  beberaoa  oertanyaan untuk  tiap  variabel  independen.  Skala  pengukuran  variabel  dala m  penelitian  ini  adalah  menggunakan  skala Likert.  Masing-masing  pen-dapat  dari  setiap  pertanyaan  diberi  skor  sebagai  berikut:  a)  skor  1  untuk  jawaban sangat tidak setuju, b) skor 2 untuk jawaban tidak setuju, c) skor 3 untuk jawaban netral, d) skor 4 untuk jawaban setuju, dan e) skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Untuk variable independen, skor yang didapatkan untuk tiap pertanyaan dalam  satu variabel akan dirata-rata.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  kepatuhan   (KWP),  yang  dijabarkan  dalam  6 pernyataan.  yaitu:  a)  Y1  adalah  mengenai  kepemilikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  ,  b)  Y2  adalah mengenai  kewajiban  menyetor  PPh  Pasal  25,  c)  Y3  adalah  kewajiban  menyetor  SPT  tahunan  untuk  orang pribadi,  d)  Y4  adalah  NPWP  usaha  sama  dengan  NPWP  pribadi,  e)  Y5  adalah  me-laporkan  SPT  PPh  Pasal 25, dan  f)  Y6  terkait  kewajiban  melaporkan  SPT  tahunan  untuk  wajib  pajak  badan.  Pilihan  jawaban  untuk variable dependen adalah ya atau tidak. Jumlah  jawaban “ya” dipakai untuk mengukur  kepatuhan

## 3.2  Pengumpulan  Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dalam  bentuk  hasil  kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik kuesioner tertutup, yaitu suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  memberikan  atau  menyebarkan  daftar  pertanyaan  kepada  responden. Kuisioner  hanya  disebarkan  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  memenuhi  persyaratan  minimal,  yaitu:  1) mempunyai  NPWP  dan  2)  memiliki  usaha  mikro,  kecil  atau  menengah.  Artinya  wajib  pajak  orang  pribad i  yang bekerja  sebagai  karyawan  tidak  termasuk  dalam  populasi  yang  akan  diteliti.  Responden  dalam  penelitian  ini Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  memiliki  usaha  mikro,  kecil  menengah  di  Jakarta  Utara.  Penyebaran kuesioner ini dilakukan  dengan cara mendatangi beberapa tempat usaha atau toko dan meminta  pemilik  usaha mengisinya.

## 3.3  Teknik Analisis
Sebelum  menguji model dan hipotesis dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas  atas  kuesioner  yang  akan  digunakan.  Studi  pilot  dilakukan  pada  bulan  januari  2017  kepada  30

## Petriotisme
Commitment
Capitulation Kepatuhan Pajak
reponden  wajib  pajak  di  daerah  Jakarta  Utara.  Hasil  uji  coba instrumen menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator  yang  tidak  memenuhi  bobot  yakni,  variabel  patriotisme  yang  awalnya  menggunakan  11  indikator hanya  menjadi  8  indikator  ,  variabel  commitment  wajib  pajak  yang  awalnya menggunakan 6 indikator sekarang hanya menjadi  5 indikator  dan variabel caputilation yang awalnya 7 indikator  menjadi  5 indikator. Deskripsi Data
Dari sejumlah 100 kuesioner yang dikembalikan oleh reponden, seluruhnya dapat digunakan untuk analisis data.  Seluruh  responden  mengisi  dengan  baik  dan  lengkap  kuesioner  penelitian  sehingga  100  eksemplar kuesioner  yang  terkumpul  dapat  dianalisis  lebih  lanjut.  Berdasarkan  jumlah  kebutuhan  data  minimum  untuk analisis  penelitian  adalah  20  (sepuluh  dikalikan  dengan  jumlah  jalur  terbany ak yang mengarah pada salah satu konstruk),  maka  jumlah  100  eksemplar  kuesioner  sudah memenuhi batas minimum dan sangat mencukupi untuk penelitian ini.
Tabel  1 Gambar an  Demografi  Responden Jenis Kelamin Jumlah Orang Persentase Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Persentase Laki-laki 54 54% SMA 30 30% Perempuan 46 46% Sarjana 65 65% Total 100 100% Tidak diisi 5 5% Total 100 100% Tabel  2  Gambaran  Sektor Usaha  Responden Sektor Jumlah Persentase Perdagangan 50 50% Jasa 20 20% Industri 18 18% Lain-Lain 12 12% Total 100 100% Tabel  3 Peredaran  Usaha  Responden Peredaran Usaha Rupiah Per Tahun Jumlah Persentase 0 - Rp300  juta (Usaha Mikro) 60 60% >Rp300  juta - Rp2,5 milyar  (Usaha Menengah) 35 35% >Rp2,5  milyar  - 50  milyar (Usaha Menengah) 5 5% Total 100 100%

## 3.4  Evaluasi  Model  Pengukuran
Tahapan  pengevaluasian  model  pengukuran  tersebut  melalui  beberapa  pengujian  yakni  reliabilitas konsistensi  internal,  uji  validitas  konvergen  dan  uji  validitas determinan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada  tabel  4  Evaluasi  model  pengukuran  pada  variabel  reflektif  biasa  diawali  dengan  reliabilitas  konsistensi internal  (Sholihin  dan  Ratmono,  2013).  Parameter  untuk  mengukur  reliabilitas  konsistensi internal adalah alpha cronbach dan  reliabilitas  komposit.  Hasil  analisis  menggunakan  WarpPLS  3.0  menunjukkan  bahwa  skor  alpha cronbach  dan  reliabilitas  komposit  pada  semua  variabel  telah  memenuhi  syarat,  yaitu  >0,70.  Evaluasi  model pengukuran  selanjutnya  adalah  melihat  validitas  konvergen  dan  validitas  diskriminan  masing-masing  indikator valiabel.  Validitas  konvergen  dievaluasi  menggunakan  nilai Extracted Average Variance (AVE) dengan kriteria nilai  AVE  harus  di  atas  0.50.  Sedangkan  Validitas  diskriminan  menggunakan  kriteria  akar  kuadra t  AVE  (kolom diagonal)  yang  harus  lebih  tinggi  dari  korelasi  antar  variabel  laten  pada  kolom  yang  sama  (di  atas  atau  di bawahnya). Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa validitas konvergen dan validitas diskriminan  telah terpenuhi.

## Koefisien  Variabel  Laten
PE CM CP KWP R-squared coefficients 0,657 Composite reliability  coefficient 0,857 0,825 0,833 0,996 Cronbath's alpha coeficients 0,086 0,772 0,081 0,851 Average variance extracted 0,533 0,623 0,589 0,643 Full  collinearity  VIFs 1,245 1,233 1,238 1,024 Q-squared Cronbach's alpha coeficients 0,677
Sholihin  dan  Ratmono  (2013)  menjelaskan  bahwa  koefisien R-squared menunjukkan  besaran  presentasi variansi  dari  konstruk  endogen  yang  dijelaskan  oleh  konstruk  eksogen,  semakin  besar  nilai R-squared menandakan  bahwa  semakin  baik  model tersebut. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R  Squared ( 𝑅 2 )  dan  nilai Q-Squared untuk  variabel  dependen  dan  nilai koefisien pada jalur (β) untuk variabel independen.  Hasil  analisis  koefisien  R-Squared  menunjukkan  bahwa  variansi  konstruk  kepatuhan  wajib  pajak dapat  dijelaskan  sebesar  65,7%  oleh  variansi  konstruk  eksogen.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa,  variansi kepatuhan wajib  pajak dapat dijelaskan sebesar 65,7%  oleh variansi patriotisme, Commitment , dan Caputilation. Koefisien Q-squared menjelaskan  mengenai  validitas  prediktif  (relevansi)  dari  beberapa  konstruk  eksoge n terhadap  konstruk  endogen.  Sholihin  dan  Ratmono  (2013)  menjelaskan  bahwa  model  yang  memiliki  validitas prediktif  harus  memiliki  koefisien Q-squared yang  lebih  besar  dari  nol.  Besaran  nilai Q-squared untuk  KWP sebesar 0,677,  besaran nilai  koefisien  tersebut menunjukkan bahwa validitas prediktif  model  sangat baik. Pengujian Hipotesis Penelitian
Penelitian  ini  menguji  3  hipotesis.  Pada  bagian  ini  akan  dibahas  mengenai  bagaimana  hipotesis -hipotesis tersebut  diuji  berdasarkan  data  penelitian  yang  sudah  terkump ul  sebelumnya.  Keterdukungan  atas  hipotesis - hipotesis  tersebut  ditentukan  dengan  menggunakan  nilai-nilai  dan  koefisien jalur ( Path Coefficients ), standard errors , effect sizes , dan P-value atas koefisien jalur  tersebut yang tersaji pada tabel 5.
Tabel  5
Koefisien  Jalur, Standards  Errors,  Effect  Sizes, dan  P-value
KONSTRUK SIMBOL Path Coeficient Standards Errors Effect Size P- Value HASIL PE + 0,448 0,076 0,225 0,023 TERDUKUNG CM + 0,451 0,068 0,341 0,033 TERDUKUNG CP + 0,356 0,055 0,365 0,045 TERDUKUNG
Berikut  adalah penjelasan hasil pengujian berdasarkan masing -masing  hipotesis: HI : Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap tingk at k epatuhan wajib pajak Tabel 5 di atas menyajikan data hasil pengujian untuk hubungan patriotisme dengan kepatuhan wajib pajak. Pada  tabel  tersebut  patriotisme  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang  ditunjukkan dengan nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,448  dengan p-value <0,023  dan  memiliki effect  sizes sebesar  0,225.  Nilai effect sizes sebesar  0,225  tergolong  medium,  seperti  yang  dijelaskan  Sholihin  dan  Ratmono  (2013)  bahwa  nilai effect size terbagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  lemah  (0,02);  medium  (0,15);  dan  kuat  (0,35).  Hasil  tersebut  membuktikan bahwa  patriotisme  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  dengan  demikian  hipotesis  H1 terdukung.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  peningkatan  jiwa  patriotisme  individu  akan  meningkatkan kepatuhannya  sebagai  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  tersebut  konsisten  dengan  penelitian  Lavoie  (2011) bahwa semakin  tinggi  patriotik  individu  maka  semakin  besar  kemungkinan  individu  tersebut  berperan  dalam mensukseskan tujuan bangsa dan secara sukarela patuh pada regulasi perpajaka n yang berlaku.
Dalam  motivasi  psikologi  sosial  seperti  patriotisme  berperan  penting  dalam  menumbuhkan  kesadaran  wajib pajak  dalam  mematuhi  dan  melaksanakan  segala  kewajibannya dalam upaya peran meningktakan pembangunan nasional.  patriotisme  menumbuhkan  kerelaan  wajib  pajak  untuk  berkontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan  dan keberlangsungan bangsa termasuk melalui  pembayaran pajak.
H2 : Commitment berpengaruh secara positif terhadap k epatuhan wajib pajak Faktor  lain  yang  diprediksi  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  adalah commitment ,  ditunjukkan dengan  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,451  dengan p-value <0,033  dan  memiliki effect  sizes sebesar 0,341. Hal ini menunjukkan  bahwa  commiment  memberikan peng aruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan  hasil  tersebut  maka  H2 terdukung. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian  Feld and Frey (2007). Commitment menunjukkan  keyakinan  wajib  pajak  terhadap  suatu  sistem  pajak  yang  dikehendaki.
Dengan  demikian  peneliti  menduga  wajib  pajak  secara  sadar  berkeinginan  atas  kehendaknya  sendiri  untuk merasa  terlibat  dengan  misi  otoritas  pajak  sebagai  regulator  apabila  sistem  pajak  sudah  sesuai  dengan  yang dikehendaki  akan meningkatkan  kepatuhan perpajakannya.
H3 : Capitulation berpengaruh secara positif terhadap k epatuhan wajib pajak
Pada tabel 5 di atas menyajikan data hasil pengujian untuk hubungan Capitulation dengan kepatuhan wajib pajak.  Pada  tabel  tersebut  capitulation  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang  ditunjukkan dengan  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,356  dengan p-value <0,045  dan  memiliki effect  sizes sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa capitulation memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan  hasil  tersebut  maka  H2  terdukung.  Wajib  pajak  menerima  berbagai  aturan  yang ditetapkan, menyadari bahwa  peraturan  itu  tidak  sempurna  namun  bisa  diterapkan  dengan  baik.  Peneliti  menduga  wajib  pajak  lebih ingin terlibat banyak dengan fiskus. Redistribusi pendapatan lebih dapat diterima oleh wajib pajak ketika proses politik  dipersepsikan  semakin  adil  sehingga  hasil  dari proses politik tersebut memiliki legit imasi yang baik pula, semakin  tinggi capitulation wajib pajak semakin  patuh pajak.
4. Kesimpulan  dan  Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  pendekatan  kuantitatif  diperoleh  bahwa  patriotisme, commitment dan capitulation berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa patriotisme yang  dideskripsikan  kecintaan  wajib  pajak  dan  jiwa  nasionalisme  pada  negara    berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan. Terimplementasinya  suatu sistem yang dikehendaki oleh wajib pajak  juga  akan  mendorong  peningkatan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  hal  ini dibuktikan  dengan commitment berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengakuan  terhadap kewenangan  fiskus  sebagai  pihak  yang  memiliki  legitimasi  akan  mendorong  persepsi  positif  bagi  wajib  pajak dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya, karena peraturan yang tidak sempurna akan tetap berjalan dengan baik  apabila  fiskus  menjalankannya  dan menerapkannya dengan baik, sehingga terciptanya motivasi kepatuhan perpajakan di masyarakat.
Pemerintah  sebaiknya  meningkatkan  jiwa  patriotisme  warganya  dalam  upaya  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  hal  ini  dapat  juga  meningkatkan  pendapatan  negara  di  bidang  p erpajakan  dikarenakan peningkatan jiwa  nasionalisme  berkorelasi  positif  terhadap  kemauan  wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Suatu  sistem  perpajakan  juga  seharusnya  dibuat  sesuai  dengan  kehendak  dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan  kepatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Terkahir  adalah  pendekatan  dan sosialisasi  pihak  fiskus  terhadap  wajib  pajak  harus  lebih  ditingkatkan,  hal  ini  dikarenakan  kepercayaan  wajib pajak  terhadap  fiskus  akan  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  bidang perpajakan.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1] Allingham,  M.  G.,  &  Sandmo,  A. (1972). Income Tax Evasion: A Theorethical Analysis. Journal of Public Economics , 1 324.
[2] Alm,  James.,  (2013).  Expanding  the  Theory  of  Tax  Compliance  from  Individual  to  Group  Motiva-tions: Department of Economics,  Tulane University New Orleans, LA.
[3] Badan Pemeriksa  Keuangan. 2014.  Laporan Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat Tahun 2013  http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2013/lkp p_2013_1402973186.pdf. Diakses tanggal 15  Januari 2016
[4] Braithwaite,  V.,  Murphy, K.,  & Reinhart, M. (2007).  Taxation  Threat, Motivational Postures. and Responsive Regulation. Law and Policy , 1.
[5] Chittenden, F.,  & Foster, H.  (2008).  Perspectives on Fair Tax.  London: The Association of Chartered Certified  Accountants.
[6] Davidov, Eldad. 2009.  Measurement Equivalence of Nationalism  and Constructive Patriotism  in the ISSP: 34  Countries in a Comparative  Perspective, Political Analysis : 64-82.
[7] Figueiredo, R.  J.P de and Elkins,  Z. 2002. An Inquiry into the Vices of In-group Pride . University of California,  Berkeley.
[8] Laury,  S., & Wallace, S. (2005).  Confidentiality  and Taxpayer  Compliance. National TaxJournal , 58, 3.
[9] Misu, N. B.-.  (2011).  A Review  of Factors for Tax  Compliance.  Fascicle I. Economics and Applied Informatics , 1/2011 .
[10] Graff,  G.  De. 2007.  Causes Of Corruption:  Towards A Contextual Theory of Corruption, Public Administration Quarterly (Spring):  39-86.
[11] Shabbir, G  and Anwar, M. 2008. Determinants of Corruption in Developing Countries , The Pakistan Development Review:  751-764.
[12] Sholihin,  M and Dwi  Ratmono.  2013. Analisi SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk  Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis . Andy Offset Yogyakarta.
[13] Tajfel,  H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior . Dalam  S. Worchel & W. Austin (Eds.),  Psychology of intergroup relations (pp. 7–24).  Chicago: Nelson Hall.
[14] Torgler,  B.,  & Schneider, F. (2005).  Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empi-rical  Analysis. Empirica , 32(2),  231-250.