https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185

## Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik
Jerry Indrawan¹ dan Rizky Ridho Pratomo²
¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Indonesia, jerry.indrawan@upnvj.ac.id ²Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, Depok, Indonesia, rizkyridho@pskp.or.id

## Abstract
The role of ASEAN during its establishment was quite able to make countries in this region survive from the ferocity  of  polarization  during  the  last  cold  war.  However,  in  the  midst  of  peace  in  the  region,  minor  conflicts between countries in ASEAN, such as as between ASEAN countries and other countries in neighboring regions, often occur.  Conflicts  between  Vietnam  and  Cambodia,  Cambodia  and  Thailand,  Indonesia  and  Malaysia,  including Myanmar internal conflicts related to the Rohingya problem are some conflicts that occur in the southeast region of the  Asian  continent.  ASEAN  does  not  remain  silent  addressing  some  of  the  problems  among  its  member  countries. Noted, at least ASEAN has six important documents governing conflict management mechanisms, ranging from the ASEAN  Charter  (ASEAN  Charter)  to  the  APSC  (ASEAN  Political  and  Security  Community)  Blueprint.  For  this reason, the author feels the necessity to discuss one of these documents, namely the Treaty of Amity and Cooperation (TAC),  as  a  conflict  resolution  mechanism  in  ASEAN.  This  discussion  includes  an  analysis  of  the  possibility  of ASEAN  acting  through  the  High  Council  mechanism  or  the  conflict  facilitator  mechanism,  in  an  effort  to  resolve conflicts between ASEAN member countries.
Keywords: conflict resolution mechanism; conflict facilitator; treaty of amity and cooperation; high council

## Abstrak
Peran  ASEAN  selama  berdirinya  cukup  mampu  membuat  negara-negara  di  kawasan  ini survive dari ganasnya polarisasi selama perang dingin yang lalu. Namun, di tengah-tengah damainya kawasan ini, konflik minor antar-negara  di  ASEAN,  maupun  antar-negara  ASEAN  dengan  negara-negara  lain  di  wilayah  tetangganya  kerap terjadi. Konflik antara Vietnam dengan Kamboja, Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya adalah beberapa konflik yang terjadi di kawasan tenggara benua Asia ini. ASEAN tidak tinggal diam menyikapi beberapa permasalahan diantara negara-negara anggotanya ini. Tercatat,  paling  tidak  ASEAN  memiliki  enam  dokumen  penting  yang  mengatur  tentang  mekanisme  manajemen konflik, mulai dari Piagam ASEAN sampai Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Atas dasar itulah, penulis  merasa  penting  untuk  membahas  salah  satu  dari  dokumen  tersebut,  yaitu  Traktat  Persahabatan  dan Kerjasama,  sebagai  mekanisme  resolusi  konflik  di  ASEAN.  Pembahasan  ini  termasuk  melakukan  analisa  terhadap kemungkinan ASEAN bertindak melalui mekanisme Majelis Tinggi atau mekanisme fasilitator konflik, dalam upaya resolusi konflik antara sesama negara anggota ASEAN.
Kata Kunci: mekanisme resolusi konflik, fasilitator konflik, traktat persahabatan dan kerjasama, majelis tinggi
Pengantar
ASEAN adalah sebuah organisasi, sekaligus  sebuah  komunitas  dari  negara-negara yang  terdiri  dari  banyak  ras,  bahasa,  agama,  dan dihubungkan  melalui  kedekatan  jarak  dan  talian sejarah. Kota-kota ASEAN dewasa ini memberikan  sedikit  petunjuk  tentang  masa
lalunya  yang  keras.  Gedung-gedung  pencakar langit  sekarang  berdiri  di  lokasi  yang  dulunya dihancurkan oleh perang dan konflik berkepanjangan.  Tersebar  di  wilayah  sebesar 4.480.000 km² dengan populasi lebih dari 540 juta penduduk  asli,  imigran,  dan  keturunan  dari pernikahan antar bangsa. Sebagai sebuah wilayah,
ASEAN menawarkan keanekaragaman yang kaya akan bakat, tradisi, sumber daya, dan kesempatan.
Meskipun secara formal ASEAN merupakan  suatu  organisasi  kerja  sama  ekonomi, sosial,  dan  kebudayaan  tetapi  Deklarasi  Bangkok berlatar  belakang  aspirasi  dan  komitmen  politik negara-negara  anggota  untuk  bersatu  dan  bekerja sama  dalam  menghadapi  kawasan  Asia  Tenggara yang  pada  saat  itu  diwarnai  oleh  pergolakan  dan perselisihan antar-negara, terutama antara Indonesia dan Malaysia, maupun antara kekuatan- kekuatan  non-negara  di  luar  kawasan.  Aspirasi politik  yang  mendasari  Deklarasi  Bangkok tersebut pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan  stabilitas  regional  yang  dapat menunjang  pembangunan  nasional  di  segala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN.
Para pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara  negara  anggota  masih  terdapat  perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik. Oleh karenanya  langkah  yang  diambil  adalah  secara pragmatis.  Oleh  karenanya  langkah  yang  diambil adalah  secara  pragmatis,  yang  lebih  bermanfaat praktis bagi stabilitas regional ASEAN. Selain itu, menurut  Frank  Frost,  pertumbuhan  ASEAN perlahan  tapi  pasti  untuk  memantapkan  dan mengonsolidasikan  anggotanya  agar  perasaan saling curiga itu hilang. Ditambah lagi, berdirinya ASEAN masih dalam suasana perang dingin. 1
Perlu disadari bahwa ASEAN merupakan organisasi  kerja  sama  regional  dalam  satu  wadah asosiasi  karena  adanya  kepentingan  bersama. Persamaan  kedudukan  di  dalam  keanggotaan merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  kerja  sama ini.  Kerja  sama  regional  ini  juga  bukan  bersifat integratif,  namun  lebih  bersifat  kooperatif. Negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya  memiliki  kedaulatan  ke  dalam maupun ke luar. Sedangkan landasan utama kerja sama  ini  adalah  musyawarah  untuk  saling
1 Frank Frost, ASEAN at 30: Enlargement, Consolidation and the  Problems  at  Cambodia,  (Information  and  Research Services: 1999), i.
membantu  demi  kepetingan  bersama  ( common interest ).
Salah  satu  prinsip  dalam  organisasi ASEAN  adalah  tidak  boleh  adanya  intervensi  ke dalam politik domestik negara anggota. Prinsip itu tertulis dengan eksplisit dalam Deklarasi Bangkok tahun  1967,  “… that  they  are  determined  to ensure  their  stability  and  security  from  external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with  the  ideals  and  aspirations  of  their  people .” Itu berarti, apabila ada masalah yang menyangkut stabilitas negara, anggota ASEAN tidak diizinkan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun.
Prinsip  itu  tetap  menjadi  panduan  hingga saat ini. Akan tetapi, organisasi yang telah berdiri selama  54  tahun  ini  tak  lepas  dari  masalah  yang terjadi  di  dalam  dirinya  sendiri.  Sengketa  dan permasalahan tentang banyak hal acap kali terjadi di  ASEAN.  Penyebab  timbulnya  persengketaaan antara  sesama  negara  anggota  bisa  jadi  karena kesalahpahaman  tentang  suatu  hal,  seperti  salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan  negara  lain,  dua  negara  berselisih pendirian  tentang  suatu  hal  dan  pelanggaran hukum  atau  perjanjian  internasional.  Dengan adanya persengketaan antara negara-negara anggota berpotensi menimbulkan konflik, misalnya  saja  tentang  batas  wilayah.  Masalah yang paling umum terjadi diantara sesama negara bertetangga atau berdekatan adalah ketidaksepakatan  tentang  batas  wilayah  masing- masing negara.
Dari  sejak  awal  konflik  antar  negara sudah  mewarnai  perjalanan  awal  terbentuknya ASEAN.  Bahkan,  sampai  sekarang  konflik  antar negara  anggota  ASEAN  juga  masih  terjadi, misalnya  saja  konflik  antara  Vietnam  dengan Kamboja,  Kamboja  dengan  Thailand,  Indonesia dengan  Malaysia,  termasuk  konflik  dalam  negeri Myanmar terkait masalah Rohingya yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh negara di kawasan.
Akan  tetapi,  dibalik  konflik  itu  semua, sebenarnya  ASEAN  memiliki  kekuatan  tersendiri untuk  menjadi  fasilitator  konflik,  setidaknya  di dalam  lingkup  keanggotaan  ASEAN  sendiri. Prinsip  yang  dianut  oleh  organisasi  ASEAN  ini bisa  menjadi  senjata  yang  ampuh  dalam memfasilitasi  penyelesaian  konflik.  Ditambah, ASEAN  juga  memiliki  beberapa  dokumen perjanjian yang menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik, seperti Deklarasi  Bangkok,  Deklarasi  ASEAN  I  ( ASEAN Concord ), Treaty  of  Amity  and  Cooperation (TAC),  Deklarasi  ASEAN  II  ( Bali  Concord ), ASEAN  Charter ,  dan ASEAN  Political  and Security Community (APSC).
Selain dokumen diatas, contoh penyelesaian  konflik  di  ASEAN  juga  telah ditunjukkan  ke  dunia  Internasional.  Misalnya, penyelesaian  masalah  antara  Kamboja  dan Thailand.  Pada  tahun  2011,  Indonesia  sebagai pemimpin  ASEAN  waktu  itu  menjadi  mediator konflik  perbatasan  antar  kedua  negara  tersebut. Indonesia  menjadi  pemantau  dalam  penyelesaian konflik itu. Keberhasilan ini menjadi kemenangan ASEAN dalam menangani konflik di wilayahnya. 2 Walaupun begitu, berbagai literatur berargumen  bahwa  ASEAN  sebagai  organisasi gagal menyelesaikan konflik di dalam wilayahnya.  Argumen  Chachalvapongpun  (2013) tentang konflik yang disebut paragraf sebelumnya, menyebutkan  bahwa  ASEAN  gagal  dalam mekanisme  resolusi  konflik  kedua  negara. Alasannya sederhana, karena mekanisme penyelesaian  sengketa  ASEAN  tidak  memiliki otoritas  penegakan  dan  kepatuhan  terhadap anggotanya.
Konflik  Myanmar  juga  disorot  sebagai kegagalan  ASEAN  sebagai  institusi.  Bahkan, salah  satu  anggota  ASEAN,  Perdana  Menteri Malaysia, Najib Razak mengutuk apa yang terjadi
2 VOA  News,  ASEAN  Mediates  Cambodia-Thailand Conflict. VOA News,
February 21, 2011,
https://www.voanews.com/east-asia/asean-mediates- cambodia-thailand-conflict
di  Myanmar  sebagai  “genosida.”  Ditambah  pula, ASEAN  juga  tidak  bisa  berbuat  apapun  karena prinsip  non-intervensi  menghalangi  ASEAN untuk berbuat lebih jauh. 3
Melihat  ketidakmampuan  ASEAN  dalam menyelesaikan  konflik,  ini  menjadi  perhatian sendiri bagi penulis. ASEAN seolah-olah kehilangan  kekuatan  dan  kewibawaan  sebagai organisasi regional. Dibandingkan dengan organisasi  regional  lainnya,  ASEAN  merupakan organisasi regional yang negara anggotanya sering berkonflik satu sama lainnya, dan ASEAN sebagai organisasi yang menaunginya tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut.
Namun begitu, penulis melihat bagaimana ASEAN dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian  konflik  karena  pada  dasarnya ASEAN  dibentuk  berdasarkan  persamaan  nasib dan  kondisi.  ASEAN  adalah  organisasi  regional yang berkembang yang bertujuan untuk membangun  komunitas  yang  layak  secara ekonomi tetapi juga  'aman  secara  politik. Mereka tidak terlalu terikat oleh kepentingan negara besar. Karena  itulah,  terkait  masalah  sengketa  atau konflik  di  antara  sesama  negara  ASEAN,  tulisan ini  akan  merusaha  untuk  memberikan  solusi bagaimana  harusnya  ASEAN  bersikap  untuk menyelesaikan  masalah  ini.  Penulis  mengusulkan agar  ASEAN  bertindak  sebagai  fasilitator  bagi negara-negara  anggotanya  yang  terlibat  sengketa atau  konflik,  menggunakan  Traktat  Persahabatan dan Kerjasama ( Treaty of Amity and Cooperation atau  TAC ),  melalui  mekanisme  Majelis  Tinggi ( High Council ). Selain itu, penulis juga mengusulkan  alternatif  lain,  yaitu  ASEAN bertindak  sebagai  fasilitator  konflik.  Berikut adalah pembahasannya.

## Teori
Teori  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini adalah  teori  konflik  yang  dikemukakan  oleh
3 Hoang  Thi  Ha  &  Ye  Htut,  Rakhine  Crisis  Challenges ASEAN's  Non-Interference  Principle.  Singapore:  ISEAS Issues 2016 No. 70, 1-8.
beberapa pakar. Konflik antar negara telah dilihat sebagai  bentuk  konflik  kepentingan  antar-negara. Kepentingan nasional adalah implementasi kebijakan  yang  diambil  oleh  negara  sebagai konsekuensi  geografis,  sumber  daya  alam,  dan karakter masyarakatnya sendiri. Ketiganya membentuk  persepsi  ancaman  dan  tujuan  negara, tersirat  dalam  pola  pembuatan  kebijakan  dalam sistem  politik  masyarakat.  Situasi  ini  dikenal sebagai  situasi  anarkisme  sebagai  aliran  utama perdebatan  para  pakar.  Perdebatan  anarkisme dalam  sistem  internasional  meningkat  saat  para ilmuwan  mencoba  untuk  memecahkan  cara bagaimana  untuk  menghilangkannya.  Beberapa menolak penghapusan anarkisme karena dianggap sebagai  sebuah  situasi  yang  absolut,  tidak terbantahkan, sementara yang lain percaya bahwa situasi  anarkisme  dapat  dihindari  melalui  kerja sama yang menciptakan situasi damai. 4
Teori  klasik  mengenai  perdamaian  yang diprakarsai  Galtung  menjelaskan  tentang  konsep “damai  positif  dan  damai  negatif”.  Saat  ini, kondisi  damai  yang  ada  masih  didominasi  oleh damai  yang  negatif.  Galtung  menjelaskan  bahwa damai adalah kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya  bersifat  personal  atau  langsung  tetapi  juga bersifat  struktural  atau  tidak  langsung.  Galtung juga  menekankan  bahwa  kondisi  damai  adalah kondisi  tanpa  kekerasan  dan  ketidakadilan  sosial di dalam masyarakat. 5
Oleh  sebab  itu,  dalam  kondisi  damai positif  menurut  Galtung,  haruslah  terdapat hubungan  yang  baik  dan  adil  dalam  semua  segi kehidupan,  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  maupun ekologi.  Dengan  demikian,  kekerasan  struktural seperti  kemiskinan  dan  kelaparan,  kekerasan sosio-kultural,  seperti  rasisme,  seksisme,  dan intoleransi  beragama,  ataupun  kekerasan  ekologi, seperti  perusakan  alam,  polusi,  dan  konsumsi
4 Howard  H.  Lentner,  “Foreign  Policy  Analysis:  A Comparative  and  Conceptual  Approach,”  (Ohio:  Charles  E. Merrill Publishing Company, 1974), 295.
5 Loreatta  Navarro-Castro  &  Jasmin  Nario-Gallace,  “Peace Education:  Pathway  to  A  Culture  of  Peace,”  (Quezon  City: Centre of Peace Education, 2010), 19.
yang  berlebihan  menjadi  sirna.  Kondisi  damai positif  inilah  yang  harus  diusahakan  setelah tercapainya  damai  negatif,  yaitu  dengan  tidak adanya kekerasan langsung atau fisik, baik makro maupun  mikro,  seperti  peperangan,  penyiksaan, serta kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. 6
Akan tetapi, sekalipun tidak ada kekerasan  langsung,  eksistensi  dari  kekerasan struktural  yang  ada  (damai  negatif)  dapat  juga mengakibatkan konflik muncul kembali ( re-lapse ) dan  perdamaian  menjadi  terganggu. 7 Manusia hidup  berkelompok  sebagai  suatu  kesatuan  dan membentuk  identitas  unik  yang  membedakan dengan kelompok lain. Meskipun demikian, dalam interaksi  yang  terjadi  dalam  hidup  bersama dengan  kelompok  lain,  benturan  sebagai  akibat dari  perbedaan-perbedaan  yang  dimiliki  antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, tentunya sangat sering terjadi. Benturan ini terjadi karena  kebudayaan  berlaku  mengikuti  kekuasaan yang ada. 8
Sementara itu, Huntington lebih menekankan pada nilai-nilai yang dianut masyarakat  tertentu  selain  pelbagai  permasalahan seputar  ras,  etnis,  identitas  budaya  serta pengelompokan  sosial  lainnya.  Benturan  atau konflik  memang  sering  dianggap  sebagai  sesuatu yang  negatif,  merugikan  dan  mengganggu kestabilan,  walaupun  di  sisi  lain  dipercaya memiliki  daya  positif  sebagai  sebuah  proses menuju  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik, sehingga  oleh  karena  itu,  konflik  harus  diakui keberadaannya,  diolah,  dikelola,  dan  diubah menjadi kekuatan yang berguna bagi masyarakat. 9 Oleh  karena  itu,  Uri  Savir  mengatakan bahwa  perdamaian  hanya  bisa  dicapai  melalui kerja  sama  dan  sikap  antar  masyarakat  negara-
6 Navarro-Castro & Nario-Gallace, “Peace Education,” 21.
7 Charles Webel & Johan Galtung (eds), “Handbook of Peace and Conflict Studies,” (New York: Routledge, 2007), 6.
8 Kevin  Avruch,  “Culture  and  Conflict  Resolution,” (Washington,  DC:  United  States  Institute  of  Peace  Press, 1998) 310.
9 Avruch, “Culture and Conflict Resolution,” 305.
negara  konflik.  Savir  melihat  hubungan  antara manusia  dipengaruhi  oleh  budaya,  institusi  sosial dan  proses  politik.  Kekuatan  utama  dalam menciptakan  perdamaian  bukan  pada  pemerintah pusat,  tetapi  juga  pada  pemerintah  daerah  dan terutama  keterlibatan  masyarakat  sipil  dalam proses  perdamaian.  Savir  percaya  bahwa  pemuda sebagai  salah  satu  faktor  dalam  pembuatan perdamaian  memainkan  peran  penting  dengan menempatkan  koeksistensi  sebagai  nilai  bersama dalam masyarakat. 10

## Mekanisme Manajemen Konflik di ASEAN
Mekanisme  untuk  penyelesaian  konflik  di ASEAN  dapat  dilihat  dari  enam  dokumen  kunci ASEAN berikut ini, yaitu The ASEAN Declaration (Bangkok  Declaration), The  Declaration  of ASEAN  Concord ( ASEAN  Declaration  I ), The Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast Asia (TAC), The Declaration of ASEAN Concord II ( Bali  Concord  II ), The  Charter  of  the Association  of  Southeast  Asian  Nations ( ASEAN Charter ),  dan The  ASEAN  Political-Security Community Blueprint ( APSC Blueprint ). Mari kita bahan satu persatu dokumen-dokumen tersebut.
Pertama, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani  pada  8  Agustus  1967.  Referensi terkait  manajemen  konflik  di  dalam  deklarasi  ini terlihat dari membangun  landasan  yang kuat  bagi tindakan  bersama  untuk  memajukan  kerja  sama regional  di  Asia  Tenggara  dalam  semangat kesetaraan  dan  kemitraan,  dan  dengan  demikian berkontribusi terhadap perdamaian, kemajuan dan kemakmuran  di  wilayah  ASEAN.  Selain  itu, Deklarasi  Bangkok  juga  mengambil  sebagian makna dari Piagam PBB, yaitu terkait memajukan perdamaian  regional.  Lengkapnya,  Deklarasi Bangkok  menegaskan  pada  pentingnya  para negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan perdamaian  dan  stabilitas  regional  melalui penghormatan  penuh  pada  keadilan  dan  aturan hukum  dalam  berhubungan  baik  dengan  sesama
10 Uri Savir,  “Peace  First:  A  New Model  to  End  War,”  (San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher, 2008), 76.
negara anggota berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB (ASEAN, 2016). 11
Kedua, ASEAN  Concord  I ,  yang  disahkan sejak 24 Februari 1976. ASEAN Concord I terkait dengan  negara-negara  ASEAN,  yang  mengikat mereka  terkait  prinsip-prinsip  umum  dari  tujuan organisasi.  Dari  beberapa  prinsip-prinsip  umum ini,  salah  satunya  berbicara  mengenai  mengatur sengketa dan mengembangkan kerjasama diantara sesama  negara  anggota,  termasuk  membangun Zona  Damai,  Kebebasan,  dan  Netralitas  ( Zone  of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN) di Asia Tenggara. ASEAN Concord juga menegaskan pada  penghormatan  prinsip-prinsip,  seperti  hak menentukan  nasib  sendiri,  kesamaan  kedaulatan, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri sesama negara anggota. 12
Ketiga,  T reaty  of  Amity  and  Cooperation , yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  yang  sama dengan ASEAN  Concord  I ,  saat  pertama  kali diadakan  Pertemuan  Tingkat  Tinggi  ASEAN  di Bali.  Perjanjian  ini  memberikan  panduan  spesifik di  bidang  pengelolaan  konflik,  terutama  untuk penyelesaian  perselisihan  damai.  Menurut  pasal 18,  TAC  dapat  ditambahkan  kepada  negara- negara lain di Asia Tenggara, selain kelima negara pendiri,  yaitu  Indonesia,  Malaysia,  Filipina, Singapura, dan Thailand.  Di dalam Bab I, Tujuan dan  Prinsip,  Pasal  2  menguraikan  prinsip-prinsip dasar  yang  dapat  membimbing  hubungan  antara negara-negara  penandatangan  perjanjian  ini. Prinsip-prinsip  dasar  ini  termasuk  tiga  faktor utama  untuk  menangani  hubungan  antar-negara, prinsip  tidak  ikut  campur  urusan  dalam  negeri negara  lain,  penyelesaian  sengketa  secara  damai, dan  kerjasama  secara  menyeluruh  (ASEAN, 2016). 13
11 Association  of  South  East  Asia  Nation,  Asean  Charter, 2016 http://asean.org/asean/asean-charter/
12 Association  of  South  East  Asia  Nation,  Declaration  of Asean Concord II (Bali Concord II), 2012, http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii- bali-concord-ii
13 Association  of  South  East  Asia  Nation,  Asean  Charter, 2016
Kemudian,  dalam  Bab  III,  Kerjasama, kaitan  antara  kerjasama,  hubungan  yang  damai, dan tidak ikut campur terlihat dalam bab ini. Pasal 12  menyatakan  bahwa  negara  penandatangan, dalam  upaya  mendapatkan  kesejahteraan  dan keamanan regional, harus berusaha untuk bekerjasama  di  dalam  segala  bidang  untuk memajukan  ketahanan  regional,  berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan diri, saling kebergantungan,  saling  menghormati,  saling bekerjasama, dan solidaritas, yang akan menegakkan  dasar  dari  sebuah  komunitas  Asia Tenggara yang kuat dan bersemangat.
Pada Bab IV, Penyelesaian Sengketa Secara Damai,  Pasal  13  menggarisbawahi  cara-cara  para negara  penandatangan  bertindak  dalam  situasi sengketa,  baik  sudah  terjadi,  maupun  potensial terjadi.  Pasal  ini  menentukan  bahwa  para  negara penandatangan  memiliki  kebulatan  tekad  dan keinginan baik untuk mencegah sengketa muncul. Jika pun terjadi, para negara penandatangan harus menahan  diri  dari  ancaman  penggunaan  kekuatan senjata  dan  harus  menyelesaikan  perselisihan tersebut dengan negosiasi damai.
Pasal  14  bicara  tentang  penciptaan Majelis  Tinggi,  yang  akan  dibahas  oleh  penulis pada bagian selanjutnya sebagai bagian dari upaya ASEAN  menjadi  fasilitator  konflik  jika  ada negara-negara  di  dalamnya  yang  bersengketa. Majelis  ini  beranggotakan  perwakilan  setingkat menteri  dari  setiap  negara  penandatangan.  Peran mereka adalah bertanggung jawab jika ada situasi atau sengketa yang dapat mengancam perdamaian dan  harmoni  regional.  Majelis  tinggi  dianggap sebagai  sebuah  badan  yang  berkelanjutan,  yang mana  seharusnya  sejak  1976  sudah  berdiri. Namun, sampai saat ini Majelis Tinggi belum juga dibentuk  di  ASEAN.  Karena  itulah,  penulis ingin mengangkat persoalan Majelis Tinggi sebagai inti dari tulisan ini.
Selanjutnya,  Pasal  15  menentukan  peran mediatif  dari  Majelis  Tinggi.  Peran  ini  dapat
http://asean.org/asean/asean-charter/
dilakukan  dalam  peristiwa  yang  dianggap  tidak ada  solusi  yang  didapat  dari  negosiasi  langsung antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa. Sebagai mediator, Majelis Tinggi dapat merekomendasikan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa  cara-cara  yang  sesuai  untuk  meraih kesepakatan,  seperti good  offices 14 ,  mediasi, permintaan keterangan, atau konsiliasi.
Terakhir, Pasal 16 menunjukkan beberapa hambatan  dari  fungsi  mediasi  Majelis  Tinggi. Ketentuan-ketentuan  dari  Pasal  14  dan  15  dapat berlaku  dalam  sebuah  sengketa  antar-negara penandatangan  hanya  akan  berlaku  jika  pihak- pihak  yang  bersengketa  setuju  pada  usulan Majelis  Tinggi.  Pasal  16  juga  menyatakan  bahwa pihak-pihak yang bukan merupakan penandatangan  dapat  menawarkan  bantuan  untuk menyelesaikan  sengketa,  tetapi  negara-negara penandantangan juga memiliki kewenangan untuk menolaknya.
TAC  menjadi  cara  berperilaku  ( code  of conduct )  yang  paling  efektif  untuk  membangun hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat. TAC  dapat  juga  menjadi  instrumen  diplomatik yang  menegaskan  komitmen  ASEAN  untuk menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi dengan cara-cara  damai,  sekaligus  menjadikan  TAC sebagai  kunci  dari  cara  bersikap  negara-negara penandatangan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas regional.
Keempat, ASEAN  Concord  II ,  yang ditandatangani  pada  7  Oktober  2003. ASEAN Concord II menyatakan bahwa organisasi ini akan berjuang  untuk  menciptakan  komunitas  yang dinamis,  kohesif,  tangguh,  dan  terintegrasi. Komunitas  itu  bernama  Komunitas  ASEAN ( ASEAN  Community ),  dengan  tiga  pilarnya Komunitas  Politik  dan  Keamanan  ASEAN ( ASEAN  Political  and    Security  Community ), Komunitas  Ekonomi  ASEAN  ( ASEAN  Economic
14 Good  offices  adalah  sebuah  langkah  diplomatik  untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga  (third  parties).  Pihak  ketiga  dalam  hal  ini  bisa  satu negara,  gabungan  negara-negara,  organisasi  internasional, atau bahkan individu.
Community ),  dan  Komunitas  Sosial  dan  Budaya ASEAN ( ASEAN Socio-Cultural Community ). 15
Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN  menjadi  yang  paling  relevan  untuk menangani  masalah  manajemen  konflik.  Dari  12 poin  yang  tertera  dalam  Komunitas  Politik  dan Keamanan,  salah  satu  poin  berbunyi,  bahwa ASEAN  akan  terus  memajukan  solidaritas regional dan kerjasama. Dalam konteks demikian, para  negara-negara  anggota  ASEAN  dapat menggunakan haknya untuk terbebas dari intervensi  pihak  asing  terkait  masalah-masalah domestiknya.  Poin  ini  kembali  menunjukkan relevansi  dan  pentingnya  prinsip  tidak  ikut campur  di  dalam  kerangka  kolaborasi  regional ASEAN,  demikian  juga  berlanjutnya  komitmen terhadap pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata.  TAC  menjadi  komponen  penting dalam Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, karena  traktat  tersebut  merefleksikan  komitmen ASEAN  untuk  menyelesaikan  semua  perbedaan, sengketa, dan konflik secara damai.
Kelima, Piagam ASEAN, yang ditandatangani  sejak  20  November  2007  di Singapura.  Dalam  paragraf  7  Pembukaan,  tertera kalimat  tentang  menghormati  pentingnya  dasar dari  persahabatan  dan  kerjasama  ( amity  and cooperation ), sekaligus prinsip-prinsip kedaulatan,  kesamaan,  integritas  wilayah,  tidak ikut  campur,  konsensus,  serta  persatuan  dalam keberagaman.  Pentingnya  perdamaian  adalah bukti,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  paragraf  6 Pembukaan, serta secara eksplisit diuraikan dalam Bab  1,  Pasal  1,  Tujuan  dan  Prinsip-Prinsip. Tujuan  utama  ASEAN  dibentuk  adalah  untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan secara lebih lanjut nilai- nilai  yang  berorientasi  pada  perdamaian  di  Asia Tenggara. 16
15 Association  of  South  East  Asia  Nation,  Declaration  of Asean Concord II (Bali Concord II), 2012, http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii- bali-concord-ii
16 Association  of  South  East  Asia  Nation,  Asean  Charter, 2016
Di  dalam  Pasal  2,  Prinsip-Prinsip,  baik prinsip  tidak  ikut  campur  dan  penyelesaian sengketa  secara  damai,  negara-negara  anggota ASEAN harus bertindak sesuai dengan:
a) Menghormati  kemerdekaan,  kedaulatan, kesamaan, integritas teritorial, dan identitas  nasional  dari  semua  negara- negara anggota ASEAN
b) Membagi  komitmen  dan  tanggung  jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional
c) Menolak menggunakan agresi dan penggunaan  kekuatan  senjata,  atau  aksi- aksi  lainnya  yang  tidak  sesuai  dengan hukum internasional d) Bergantung pada penyelesaian
perselisihan secara damai
e) Tidak  ikut  campur  dalam  masalah domestik  setiap  negara-negara  anggota ASEAN
f) Menghormati  hak  setiap  negara  anggota untuk menjalankan kepentingan nasionalnya,  bebas  dari  campur  tangan eksternal, subversi, dan koersi
g) Tidak berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau aktivitas, termasuk penggunaan  wilayahnya  sendiri,  oleh setiap  negara  anggota  ASEAN,  atau negara non-ASEAN, atau aktor-aktor non- negara,  yang  mengancam  kedaulatan, integritas  wilayah,  atau  stabilitas  politik dan  ekonomi  negara-negara  anggota ASEAN. 17
Dimensi  prinsip  tidak  ikut  campur tercantum luas dan eksplisit dalam prinsip-prinsip Piagam  ASEAN.  Ketentuan  Piagam  PBB  terkait pelarangan  kekuatan  bersenjata  dalam  hubungan antar-negara  juga  diperhatikan  di  sini.  Prinsip- Prinsip Umum dalam Pasal 22 menegaskan bahwa
http://asean.org/asean/asean-charter/
17 Association  of  South  East  Asia  Nation,  Asean  Charter, 2016 http://asean.org/asean/asean-charter/
negara-negara  anggota  ASEAN  harus  berusaha untuk  menyelesaikan  secara  damai  semua sengketa  pada  waktu  yang  tepat.  Peran  ASEAN adalah untuk menjaga dan membentuk mekanisme penyelesaian  di  dalam  semua  bidang  kerjasama antar-negara anggota.
Selanjutnya, Pasal 24, Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Instrumen Khusus, paragraf  2  menyatakan  bahwa  sengketa  yang timbul di ASEAN harus diselesaikan secara damai sesuai dengan TAC, serta aturan dan prosedurnya. Atas  dasar  itulah,  tulisan  ini  ingin  membahas bagaimana  Majelis  Tinggi,  di  mana  aturannya dibahas  dalam  TAC,  dapat  menjadi  mediator sengketa  antar-negara  ASEAN,  maupun  dengan pihak lain di luar ASEAN.
Keenam,  Cetak  Biru  ( Blueprint )  APSC, yang mulai diadopsi sejak KTT ASEAN ke-14 di Cha-am,  Thailand.  Sudah  jelas  dinyatakan  bahwa APSC adalah salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN yang concern terhadap masalah penyelesaian  sengketa.  Bagian  B.2  dalam  Cetak Biru APSC ini didedikasikan untuk upaya resolusi konflik  dan  penyelesaian  secara  damai.  Paragraf 21 menjelaskan bahwa TAC memberikan ketentuan  untuk  penyelesaian  sengketa  secara damai,  kapan  pun,  melalui  negosiasi  damai,  serta menahan diri dari penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan sengketa (ASEAN, 2017). 18
Lebih  lanjut,  paragraf  22  menyatakan bahwa  ASEAN  dapat  menyusun  mekanisme penyelesaian  sengketa  melalui  Piagam  ASEAN. Ditambahkan  dalam  Bagian  B.2.1,  di  mana ASEAN  berkontribusi  untuk  membangun  model- model  penyelesaian  damai,  termasuk  bagaimana menciptakan mekanisme tambahan jika dibutuhkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Mempelajari  dan  menganalisa  model- model penyelesaian sengketa yang sudah ada,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan
18 Association of South East Asia Nation, ASEAN Political– Security  Community,  2017,  http://asean.org/asean-political- security-community/
mekanisme regional untuk
menyelesaikan sengketa secara damai; b) Mengembangkan modalitas ASEAN melalui good  offices ,  mediasi,  dan
konsiliasi;
c) Mendirikan sebuah mekanisme
penyelesaian sengketa  yang sesuai, termasuk  upaya  arbitrasi  sebagaimana diatur  melalui  ketentuan  yang  ada  di dalam Piagam ASEAN
Sekalipun,  prinsip  tidak  ikut  campur  tidak secara  spesifik  disebutkan  di  dalam  Cetak  Biru APSC,  esensi  dari  prinsip  tersebut  dikuatkan dalam  Bagian  B.1.4.  Bagian  tersebut  isinya, adalah untuk memperkuat upaya-upaya menghormati  integritas  wilayah,  kedaulatan,  dan persatuan  dari  seluruh  negara  anggota  ASEAN, sebagaimana  ditetapkan  dalam Declaration  on Principles  of  International  Law  Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in  Accordance  with  the  Charter  of  the  United Nations .
Penekanan pada kata-kata, seperti penghormatan  terhadap  integritas  teritori,  serta kedaulatan dan kesatuan, secara jelas menampilkan  pentingnya  melanjutkan  prinsip tidak  ikut  campur  di  dalam  kerangka  kerja ASEAN sebagai sebuah organisasi secara keseluruhan. Cetak Biru APSC lebih menekankan pada  beragam  aspek  dari  penyelesaikan  sengketa secara  damai,  serta  memajukan  kolaborasi  dan hubungan  bersahabat,  daripada  hanya  sekedar mengedepankan  prinsip  tidak  ikut  campur. Walaupun begitu, prinsip-prinsip seperti penghormatan  pada  integritas  wilayah  dan kedaulatan  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam Cetak Biru APSC.

## ASEAN Sebagai Fasilitator
Dengan  cukup  banyaknya  konflik  atau sengketa  yang  terjadi  antar  sesama  negara ASEAN,  maka  diperlukan  sebuah  treatment khusus menghadapi masalah ini. Subbab sebelumnya bicara tentang kerangka hukum ( legal
basis )  yang  terkait  permasalahan  seputar  konflik, yang  di  dalamnya  ada  masalah  manajemen konflik, kerjasama antar negara, prinsip tidak ikut campur (non-interference ) sampai resolusi konflik ( peaceful  dispute  settlement ),  di  dalam  organisasi ASEAN itu sendiri.
Landasan  hukum  itu  menjadi  kelebihan ASEAN  dalam  perannya  sebagai  fasilitator konflik.  Landasan  hukum  itu  juga  menunjukkan bahwa  ASEAN  memiliki  pendekatan  tersendiri yang  disebut  sebagai  ASEAN  Way.  ASEAN mengombinasikan  beberapa  pendekatan  formal dalam  manajemen  konflik  dan  diplomasi  dengan pendekatan  informal  untuk  mencapai  tatanan regional yang cukup luar biasa, mengingat betapa beragamnya keanggotaan negara ASEAN. 19
Oleh  karena itu,  banyak  pendekatan yang bisa  dilakukan  oleh  ASEAN  dalam  menfasilitasi penyelesaian konflik. Salah satu contohnya adalah Code  of  Conduct (COC)  terkait  masalah  di  Laut Cina Selatan. Pada tahun 2017, kedua belah pihak mengumumkan  kerangka  draf  COC,  dan  pada tahun  2018, Single  Draft  Negotiating  Text (SDNT). 20 ASEAN telah berusaha untuk mengelola  LCS  melalui  deklarasi,  pernyataan, Forum  Regional  ASEAN  (ARF)  dan  Kelompok Kerja Bersama China-ASEAN untuk Menerapkan Deklarasi  tentang  Perilaku  Para  Pihak  di  Laut China Selatan. 21
Berhasil  menegosiasikan  hal  ini  dengan Negara Great  Power merupakan  pencapaian tersendiri bagi ASEAN, terlebih mengingat begitu banyak  perbedaan  antar  negara  anggota  bila berbicara  topik  Cina.  Banyak  Negara  anggota ASEAN  yang  terlibat  dengan  sengketa  Laut  Cina
19 Kamarulzaman  Askandar.,  Jacob  Bercowtch  &  Mikio Oshi,  “The  ASEAN  Way  of  Conflict  Management:  Old Patterns  and  New  Trends,”  Asian  Journal  of  Political Science, 10:2 (2002), 21-42.
20 Viet  Hoang,  “The  Code  of  Conduct  for  the  South  China Sea:  A  Long  and  Bumpy  Road,”  The  Diplomat,  September 28,  2020.    https://thediplomat.com/2020/09/the-code-of- conduct-for-the-south-china-sea-a-long-and-bumpy-road/
21 Munmun  Majumdar,  “The  ASEAN  Way  of  Conflict Management  in  the  South  China  Sea,”  Strategic  Analysis, 39:1 (2015), 73-87.
Selatan,  seperti  Vietnam,  Thailand,  Brunei Darussalam,  dan  Filipina.  Akan  tetapi,  sukses dalam  mengembangkan  sebuah draf merupakan sebuah pencapaian politik ASEAN yang berusaha mengfasilitasi  penyelesaian  konflik  antara  pihak yang bertikai.
Pembentukan  Komunitas  ASEAN  juag dapat  membuat  ASEAN  bisa  mengambil  peran sebagai fasilitator dalam  konflik.  Tujuan  bersama yang dicanangkan tentu harus dibersamai komitmen  untuk  saling  menjaga  stabilitas  di regional.  Terlebih,  ASEAN  juga  didukung berbagai dokumen legal yang dapat meningkatkan kemampuan ASEAN sebagai fasilitator.
Kelebihan  itulah  yang  membuat  ASEAN dapat  mengambil  peran  sebagai  fasilitator penyelesaian  konflik.  Peran  ini  dapat  menambah kewibawaan  ASEAN  sebagai  organisasi  besar sehingga  keredibilitasnya  meningkat.  Dengan peran sebagai fasilitator, ASEAN dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya.
Secara  normatif,  ASEAN  sangat  kuat dengan  beragam  dokumen  dan  pendekatan- pendekatan  informal  lainnya.  Akan  tetapi,  secara praktek,  terdapat  beberapa  kelemahan  mengapa ASEAN  sulit  berperan  sebagai  fasilitator  konflik. Pertama adalah bentuk ASEAN sebagai organisasi yang  terlalu  kaku  apabila  bicara  tentang  norma, terutama bila berbicara prinsip non-intervensi.
Contoh  yang  paling  konkrit  adalah bagaimana  konflik  Rakhine  di  Myanmar  masih belum  ditemukan  jalan  keluar.  Masalah  Rakhine sebenarnya  telah  masuk  ke  dalam  keamanan regional  karena  telah  mengganggu  stabilitas  di Asia  Tenggara.  Beberapa  masyarakat  muslim  di Myanmar  mencari  suaka  ke  Negara  seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia. Akan tetapi, ASEAN  masih  enggan  untuk  terlibat  dalam masalah  yang  mereka  klaim  sebagai  persoalan domestik dengan alasan tidak ingin mengintervensi permasalahan Negara anggotanya.
Keberadaan  prinsip  non-intervensi  ini sebenarnya  bisa  dipahami  karena  mayoritas Negara anggota ASEAN merupakan negara bekas
jajahan.  Mereka  tidak  ingin  ada  pihak  lain  yang ikut  campur  dalam  politik  domestik.  Akan  tetapi, prinsip  ini  menjadi  kontra-produktif  terutama  di masa  dimana  setiap  negara  hidup  dalam  saling bergantung  dengan  satu  sama  lain.  Sehingga, apabila  terjadi  konflik  atau  masalah  yang menyebabkan instabilitas regional, akan sulit bagi ASEAN untuk mengambil peran.
ASEAN  dalam  sudut  pandang  penulis dianggap  sebagai  entitas  dibawah  level  Negara. Negara  ASEAN  menganggap  bahwa  ASEAN bukanlah aktor utama dalam politik internasional, meskipun  dalam  berbagai  literatur,  organisasi regional  maupun  internasional  telah  dipandang sebagai aktor hubungan Internasional.
Selain  itu,  masalah  lain  yang  membuat ASEAN sulit mengambil peran sebagai fasilitator adalah  karena  ketidakmampuan  ASEAN  dalam menangani konflik yang justru akan memudahkan masuknya  aktor  lain  yang  ‘mengambil’  peran ASEAN  sebagai  fasilitator  dalam  konflik. Misalnya  dalam  konflik  Sipadan-Ligitan  antara Indonesia  dan  Malaysia  dimana  kedua  negara  ini setuju  untuk  melibatkan  pihak  luar.  Pihak  asing tersebut  adalah International  Court  of  Justice (ICJ)  yang  berkedudukan  di  Den  Hag,  Belanda. Masuknya organisasi lain justru akan meruntuhkan kewibawaan ASEAN sebagai sebuah  organisasi  mapan.  Oleh  karena  itu, ASEAN  perlu  mengambil  peran  lebih.  Menjadi fasilitator  dianggap  sebagai  peran  yang  sesuai untuk organisasi seperti ASEAN.

## Langkah Efektif ASEAN Sebagai Fasilitator
Peluang  bagi  ASEAN  sebagai  fasilitator sebenarnya  cukup  besar,  terlebih  ASEAN  telah memiliki  berjalannya  mekanisme  manajemen konflik.  Sejak  berdirinya,  1967,  tidak  ada  satu sengketa  pun  antara  sesama  negara  anggota ASEAN  yang  berakhir  atau  diselesaikan  melalui jalur konflik bersenjata lewat angkatan bersenjata masing-masing negara. Jika dilihat dari perspektif perdamaian  negatif  menurut  pendapat  Johan Galtung,  maka  ASEAN  dapat  mengklaim  dirinya
sukses  untuk  mencegah  terjadinya  perang  antara sesama  anggotanya.  Tidak  pernah  ada  perang yang  terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara  (antara sesama  negara  di  wilayah  ini)  sejak  ASEAN berdiri.
Namun,  tentunya,  perlu  langkah-langkah yang  dilakukan  agar  peran  ASEAN  sebagai fasilitator  tidak  dipandang  sebagai  bentuk intervensi  politik  domestik  yang  selama  ini menjadi ciri khas organisasi. Salah satunya adalah dengan  meredefinisikan  intervensi.  Menurut penulis,  prinsip  non-intervensi  ASEAN  dalam konteks  saat  ini  telah  merugikan  ASEAN  di banyak  kesempatan.  Oleh  karena  itu,  setidaknya penulis  merumuskan  bahwa  intervensi  diperlukan dalam  tingkat  tertentu.  Misalnya,  apabila  konflik domestik  dapat  memengaruhi  stabilitas  regional, maka  ASEAN  dapat  memfasilitasi  penyelesaian ini.  Lalu,  untuk  mengaktifkan  klausul  tersebut, dibutuhkan  mayoritas  anggota  untuk  menyetujui tindakan  intervensi.  Intervensi  tersebut  hanya berupa menfasilitasi penyelesaian konflik.
Ketika  mayoritas  anggota  telah  setuju, maka  ASEAN  dapat  mengaktifkan  keberadaan Majelis  Tinggi.  Prosedur  untuk  pendirian  Majelis Tinggi  ini  telah  dibahas  oleh  negara-negara anggota  ( High  Contracting  Parties )  di  Hanoi, pada 23 Juli 2001, dengan menghasilkan, Rules of Procedure  of  the  High  Council  of  the  Treaty  of Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia. Pasal 14  TAC  secara  garis  besar  berbicara  soal  upaya menyelesaikan  sengketa  melalui  proses  regional. Proses tersebut membutuhkan sebuah badan yang bersifat berkelanjutan, yang beranggotakan perwakilan  setingkat  menteri  dari  setiap  negara anggota.  Tugas  Majelis  Tinggi  adalah  untuk “ aware ” jika ada sengketa atau situasi yang dapat menganggu harmoni dan perdamaian regional.
Namun,  hak  dan  kewajiban  Majelis Tinggi  perlu  diatur  kembali  agar  tingkat intervensinya  sesuai  dengan  kesepakatan  anggota ASEAN.  Majelis  Tinggi  beranggotakan  pejabat setingkat  menteri  dari  seluruh  negara-negara anggota  ASEAN,  maka  penulis  melihat  hal  ini
bisa  ditafsirkan  sebagai  “intervensi”  terhadap negara  yang  terlibat  sengketa,  jika  menggunakan mekanisme Majelis Tinggi seperti ini. Apalagi, di dalam Rules  of  Procedure  of  the  High  Council Bagian  (Part)  IV ,  Majelis Tinggi  bisa  melakukan langkah-langkah  yang  dianggap  perlu  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut,  dengan  cara memangil untuk bersidang ( convening of meetings ).
Selain itu, seharusnya, ASEAN menggunakan  langkah-langkah  bilateral,  maupun multilateral,  melalui  fasilitasi  atau  dukungan  dari mekanisme-mekanisme  manajemen  konflik  yang diciptakan ASEAN. Enam dokumen diatas adalah mekanisme  manajemen  konflik  yang  paling  pas untuk  menangani  setiap  potensi  konflik  yang muncul  diantara  sesama  anggota  ASEAN. ASEAN  telah  memiliki legal  basis yang disepakati  setiap  negara  anggotanya,  melalui enam  dokumen  di  atas.  Ditambah,  sesuai  Pasal  3 ASEAN  Charter ,  ASEAN  adalah  aktor  legal  di dalam  sistem  internasional.  Masalah  sekarang hanya  tinggal  bagaimana  implementasinya,  serta efektifitasannya dalam resolusi konflik kawasan.
Belajar  dari  pengalaman  resolusi  konflik antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Gerakan Aceh Merdeka  (GAM), sebuah kelompok separatis  yang  ingin  memisahkan  diri  dari Indonesia, maka penulis mengusulkan mekanisme fasilitasi seperti diatas. Perjanjian Helsinki adalah hasil  dari  perundingan  damai  antara  Indonesia dengan  GAM,  yang  di  fasilitasi  oleh  seorang tokoh  dunia  bernama  Martti  Ahtisaari,  Presiden Finlandia  ke-10  (1994-2000).  Presiden  Ahtisaari memiliki sebuah lembaga bernama Crisis Management  Initiative (CMI)  yang  bergerak  di bidang  resolusi  konflik.  Lembaga  tersebut bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  perundingan damai  antara  Indonesia  dengan  GAM,  yang berakhir  sangat  sukses  sehingga  tercatat  dalam sejarah  dunia  sebagai  salah  satu  perundingan damai  terbaik,  dan  model  perundingan  damai tersebut  banyak  diadopsi  negara-negara  lain  di dunia  yang  sedang  mengalami  konflik.  Presiden
Ahtisaari sendiri memenangkan nobel perdamaian di  tahun  2008  atas  perannya  mendamaikan Indonesia dengan GAM.
Peran  yang  dimainkan  Presiden  Ahtisaari dan CMI tak lebih adalah peran fasilitasi, melalui mekanisme good offices . Keberadaan mereka saja adalah  hasil  kesepakatan  antara  pemerintah dengan  GAM  untuk  menunjuk  satu  pihak  netral yang  dapat  membantu  mereka  menjembatani proses  perundingan.  Di  awal,  inisitif  perundingan damai  datang  dari  kedua  belah  pihak  yang berkonflik.  Reputasi  Presiden  Ahtisaari  dan  CMI membuat Indonesia dan GAM sepakat menunjuknya  sebagai  fasilitator.  Peran  sebagai fasilitator  menang  membutuhkan  peran  sebagai negosiator dan juga mediator di dalamnya.
Dengan  bertindak  sebagai  fasilitator, maka  ASEAN  dapat  membangun trust di  awal dengan negara-negara pihak. ASEAN hanya akan terlibat  untuk  memfasilitasi  upaya-upaya  damai antara  negara-negara  yang  terlibat.  Upaya fasilitasinya, adalah seperti mempersiapkan tempat  yang  netral  untuk  proses  perundingan, termasuk  menyediakan  segala  persiapannya; menyediakan  pakar  atau  ahli  terkait  hukum internasional, atau apa pun masalah yang dibahas; menyediakan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat  yang  terkena  dampak  konflik  (jika ada);  termasuk  juga  memberikan  konsultasi  atau pendapat  terkait  sengketa  atau  konflik  yang terjadi, jika diminta.
Menurut  teori  yang  dikemukakan  Uri Svir,  perdamaian  dapat  dicapai  dengan  kerjasama antara  negara-negara  yang  berkonflik.  Sebagai organisasi yang memfokuskan diri pada kerjasama regional,  maka  ASEAN  yang  bertindak  sebagai fasilitator  konflik,  adalah  sarana  yang  pas  untuk menyelesaiakan  permasalahan  apa  pun  yang melibatkan  negara-negara  anggotanya.  ASEAN sebagai cooperation organization dapat memainkan  peran  lebih  besar  daripada  hanya sekedar  membuat  dan  mengesahkan  dokumen. Dokumen  itu  harus  implementatif,  dengan  tidak
melanggar  prinsip  tidak  ikut  campur  dan applicable bagi semua pihak.
Apa  pun  dokumen  yang  dimainkan ASEAN,  TAC,  ASEAN  Concord,  ASEAN Charter,  atau  bahkan  sampai  APSC,  ASEAN hanya akan bertindak sebagai fasilitator sengketa, tidak  lebih.  Kita  harus  membuat  penyadaran publik  bahwa  ASEAN,  melalui  dokumen- dokumen  manajemen  konfliknya,  tidak  akan melanggar  prinsip  tidak  ikut  campur.  Justru, dibuatnya dokumen-dokumen ini semakin meneguhkan  peran  ASEAN  sebagai  organisasi regional yang dapat bermain dalam segala  tataran isu,  termasuk  isu  penyelesaian  sengketa  ( dispute settlement ).  Salah  satu  tujuan  didirikannya ASEAN  adalah  meningkatkan  perdamaian  dan stabilitas  regional  dengan  jalan  menghormati keadilan dan tertib hukum.
Penggunaan mekanisme dokumen- dokumen  manajemen  konflik  sangat  diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian  di  Asia  Tenggara.  Untuk  itu,  negara- negara  anggota  harus  bertindak  sedemikian  rupa untuk  menyelesaikan  masalah,  atau  kemungkinan masalah  yang  akan  muncul,  antara  sesama mereka. Kegagalan melakukan ini akan berdampak  pada  stabilitas  regional,  termasuk eksistensi  ASEAN.  Negara-negara  anggota  harus memahami bahwa menggunakan ASEAN (dokumen-dokumen di dalamnya) sebagai mekanisme dispute  settlement adalah  pilihan paling bijak untuk mempertahankan kondisi aman dan damai di bumi Asia Tenggara.

## Kesimpulan
Peluang  bagi  berjalannya  mekanisme manajemen  konflik  di  kawasan  ASEAN  cukup terbuka lebar, terutama menggunakan  mekanisme TAC. Pasal 14 dalam TAC dapat diimplementasikan  dengan  membentuk  Majelis Tinggi.  ASEAN  dalam  hal  ini  dapat  bertindak sebagai  mediator  jika  ada  konflik  atau  sengketa yang  terjadi  diantara  negara-negara  anggotanya,
untuk  kemudian  membawanya  ke  dalam  Majelis Tinggi.
Sekalipun,  membawa  masalah  konflik atau  sengketa  ke  dalam  Majelis  Tinggi  bisa dikategorikan sebagai sebuah “intervensi” terhadap  urusan  domestik  masing-masing  negara, tetapi  sebenarnya  ASEAN  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan  itu.  ASEAN  sebagai organisasi internasional dapat menciptakan entitas legal  seperti  Majelis  Tinggi  itu  sendiri  karena diatur  dalam  rezim  hukum  internasional.  Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih dari negara- negara  di  dalam  ASEAN  jika  Majelis  Tinggi  ini menjalankan  fungsinya  sebagai  mekanisme  legal resolusi konflik kawasan.
Namun,  selain  membawa  ke  dalam Majelis  Tinggi,  terhadap  juga  opsi  lainnya. ASEAN  dalam  hal  ini  dapat  berperan  sebagai pihak  ketiga  saja  dalam  bentuk  fasilitator,  bukan mediator  formal  seperti  dalam  Majelis  Tinggi. Dengan  bertindak  sebagai  fasilitator,  maka ASEAN  dapat  membangun trust di  awal  dengan negara-negara  pihak.  ASEAN  hanya akan  terlibat untuk  memfasilitasi  upaya-upaya  damai  antara negara-negara  yang  terlibat.  Upaya  fasilitasinya seperti  mempersiapkan  tempat  yang  netral  untuk proses perundingan, dan lain sebagainya, termasuk  memberikan  konsultasi  atau  pendapat terkait  sengketa  atau  konflik  yang  terjadi,  jika diminta.  Untuk  mewujudkan  cita-cita  sebagai region  yang  damai  dan  stabil,  ASEAN  perlu berperan  sebagai  fasilitator  jika  muncul  sengketa atau  konflik  yang  terjadi  di  wilayahnya.  Sebagai satu-satunya  organisasi  regional  di  kawasan, ASEAN memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.
Namun  begitu,  prinsip  intervensi  juga perlu diredefinisi. Kemudian, mekanismenya juga perlu dirumuskan, karena, hal itu akan memudahkan  ASEAN  berperan  sebagai  fasilitato tanpa  dipandang  mengintervensi  politik  domestik Negara  anggota.  Dengan  perannya  sebagai fasilitator, peran ASEAN akan semakin
meningkat di Kawasan dan menambah
kewibawaan  organisasinya  ke  level  yang  lebih tinggi.

## Daftar Pustaka
Askandar, K., Bercowtch, J., & Oishi, M.  (2002).
The ASEAN Way of Conflict Management:  Old  Patterns  and  New
Trends. Asian  Journal  of  Political
Science, 10:2 , 21-42.
Association  of  South  East  Asia  Nation.  2016.
Asean Charter , http://asean.org/asean/asean-charter/ [accesed March, 22, 2020].
Association  of  South  East  Asia  Nation.  2017.
ASEAN  Political–Security  Community , http://asean.org/asean-political-security- community/ [accesed March, 20, 2020].
Association  of  South  East  Asia  Nation.  2012.
Declaration  Of  Asean  Concord  II  (Bali Concord II),
http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean- concord-ii-bali-concord-ii [accesed March, 22, 2020].
Association of South East Asia Nation. 2016. The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967 ,
http://asean.org/the-asean-declaration- bangkok-declaration-bangkok-8-august- 1967/ [accesed March, 29, 2020].
Association of South East Asia Nation. 2012. The Declaration  of  ASEAN  Concord,  Bali,
Indonesia, 24 February 1976 ,
http://asean.org/?static_post=declaration- of-asean-concord-indonesia-24-february- 1976 [accesed March, 29, 2020].
Association  of  South  East  Asia  Nation.  2016.
Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in Southeast Asia Indonesia , http://asean.org/treaty-amity-cooperation- southeast-asia-indonesia-24-february-1976/
[accesed March, 20, 2020].
Castro,  L.,  &  J.  N.  Galace.  (2010). Peace Education:  Pathway  to  A  Culture  of
Peace. Cuezon  City:  Centre  of  Peace Education.
Frost,  F.  (1999).  ASEAN  at  30:  Enlargement, Consolidation  and  the  Problems  at Cambodia.  Information  and  Research Services.
Ha,  H.  T.,  &  Htut,  Y.  (2016).  Rakhine  Crisis Challenges  ASEAN's  Non-Interference Principle. Singapore: ISEAS: Yusof Ishak Institute.
Hoang,  V.  (2020,  September  28).  The  Code  of Conduct for the South China Sea: A Long and  Bumpy  Road.  Retrieved  from  The Diplomat: https://thediplomat.com/2020/09/the- code-of-conduct-for-the-south-china-sea- a-long-and-bumpy-road/
Indrawan, J. (2019). Studi Strategi dan Keamanan . Malang: Intrans Publishing. Kotler, P, et al . (2007). Think ASEAN! Rethinking Marketing  toward  ASEAN  Community 2015 . Singapore: McGraw Hil. Lentner, H. H. (1974). Foreign Policy Analysis: A Comparative  and  Conceptual  Approach . Ohio:  Charles  E.  Merrill  Publishing Company.
Munmun,  M.  (2015).  The  ASEAN  Way  of Conflict  Management  in  the  South  China Sea. Strategic Analysis, 39:1, 73-87.
Queen,  F.,  &  Sheng,  Y.-H.  (2020).  ASEAN  as  a Conflict  Manager:  Lukewarm  Mediation. In  M.  O.  Hosli,  &  J.  Selleslaghs,  The Changing  Global  Order:  Challenges  and Prospects (pp. 193-221). Cham: Springer.
The  Diplomat.  2016. The  ASEAN  Crisis,  Part  3:
What Should ASEAN Do About the South China Sea Dispute?,
https://thediplomat.com/2016/12/the- asean-crisis-part-3-what-should-asean-do- about-the-south-china-sea-dispute/ ,
[accesed March, 17, 2020].
Savir,  U.  (2008). Peace  First:  A  New  Model  to End  War. San  Fransisco:  Berrett-Koehler Publisher.
VOA  News.  (2011,  February  21).  ASEAN Mediates  Cambodia-Thailand  Conflict. Retrieved from VOA News: https://www.voanews.com/east- asia/asean-mediates-cambodia-thailand-
conflict
Webel,  C.,  &  J.  Galtung.  (2007). Handbook  of Peace  and  Conflict  Studies .  New  York:
Routledge.