## KEDUDUKAN PIDANA KEBIRI DALAM SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA (PASCA DIKELUARKANYA PERPPU No. 1 TAHUN 2016)

## Aditia Arief Firmanto
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung aditia_Arieffirmanto@yahoo.co.id

## Abstrak
Salah satu pidana tindakan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak antara lain adalah pidana kebiri, hadirnya pidana kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia diatur  dalam  Perppu  No.  1  Tahun  2016,  tujuan  dikeluarkanya  Perppu  No.  1  Tahun 2016  dimaksudkan  untuk  mengatasi  kegentingan  yang  diakibatkan  terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan, selain itu juga  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan    memberikan  pembinaan  dan pemulihan  kepada  pelaku  pedofilia  serta  mengingatkan  kepada  masyarakat  untuk tidak  berbuat  tindak  pidana  tersebut.  Kedudukan  Pidana  Kebiri  dalam  sistem Pemidanaan  di  Indonesia termasuk  kedalam  Pidana  tindakan,  hal  ini  sesuai  dengan Perppu No. 1 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat 7. Sedangkan relavansi pidana kebiri dalam Teori  Pemidanaan  di  Indonesia  adalah  relevan  menjadi  alternatif  pidana  terahir (ultimum  remidium)  bagi  pelaku  pedofilia,  walaupun  pidana  kebiri  memang  belum ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan adanya Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi jenis pidana yang baru dalam sistem pemidanaan dan memberikan masukan bagi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia  untuk  memasukan  pidana  kebiri dalam  jenis  Pidana  Tindakan.  Selain  itu  eksekutor  terhadap  pelaku  pidana  Kebiri dilakukan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  melalui  Dokter  Kepolisian  (Dokpol), sedangkan  pertanggungjawaban  teknis  pelaksanaan  kebiri  oleh  Dokter  Kepolisian dipertanggungjawabkan kepada negara.
Kata Kunci: Pidana Kebiri; Sistem Pemidanaan; Dokter Kepolisian

## Abstract
One  of  the  punishment  acts  for  sexual  violence  against  children,  among  others,  is castration. The existence of castration in the punishment system in Indonesia is set in the government regulation (Perppu) No. 1 Year of 2016. The purpose of the regulation is intended to be a solution for sexual crimes against children which had increased at an alarming rate, and to provide a deterrent effect for offenders and provide guidance and  healing  to  pedophiles  and  warned  the  people  not  to  commit  the  offense.  The position  of  castrations  in  the  punishment  system  of  Indonesia  is  stipulated  into  the criminal acts. It is related to the government regulation No. 1 Year of 2016 Article 81 Paragraph 7. Meanwhile, the relevance of castrations in the theory of punishments in Indonesia  is  becoming  the  last  alternative  punishment  (ultimum  remedium)  for  the pedophiles. Although the castration regulation does not exist in the punishment system
in  Indonesia,  the  issuance  of  Perppu  No.  1  Year  of  2016  has  become  a  new  kind  of punishment and provides inputs for the criminal Law reforms in Indonesia to include the castration into the criminal acts. Besides, the executor of the criminal offender of castration is carried out by the Indonesian  National Police trough the Police Doctor, meanwhile the technical implementation of the castraction which is carried out by the Police Doctor is guaranteed by to goverment.
Keywords: Castrations; Punishment system; Police Doctor

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  masyarakat  sering  disajikan  kasus-kasus  kejahatan  seksual terhadap anak dari berbagai media baik cetak maupun elektronik. Pelaku kejahatan seksual  terhadap  anak  yang  biasa  disebut  dengan  pedofilia  adalah  perbuatan seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak  (berusia  dibawah  15 tahun)  sebagai  kepuasan  seks  yang  didapatkan  oleh  orang  dewasa  dari  hubungan seks dengan anak-anak (Irianto, 2010: 101).
Menurut  catatan  tahunan  2016  Komnas  Perempuan,  dari  kasus  kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat kedua dengan jumlah kasus  mencapai  2.399  kasus  (72%),  pencabulan  mencapai  601  kasus  (18%), sementara  pelecehan  seksual  mencapai  166  kasus  (5%)  (Muhamad  dan  dwi,
“Pemerkosaan Berjamaah, Indonesia Darurat Kekerasan”,
http://m.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-Indonesia-darurat-kekerasan- seksual/a-19233807 , diakses pada Kamis, 23 Juni 2016, jam 19.30 wib). Beberapa  contoh  kasus-kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak  di  antaranya yaitu :
1. Kasus di Sleman Yogyakarta dengan pelaku H, YRA, KA, ADR, TN, JN, dan BBG terhadap Riya Puspita Restanti 18 April 2013 (Chatarina Binarsih, “Ini Kisah Tragis Siswi SMK yang Diperkosa lalu dibakar 2 kali,
http://jogja.tribunnews.com/2013/04/19/ini-kisah-tragis-siswi-smk-yang- diperkosa-lalu-dibakar-2-kali ,  diakses  pada  Kamis,  23  Juni  2016,  jam  19.35 wib);
2. Kasus  Jakarta  International  School  (JIS)  di  Jakarta  dengan  pelaku  Neil Bantleman dan Ferdinant  Michael  terhadap  MAK,  AL  dan  DA  pada  24  Maret 2014 (Arief Zulfian, “Kronologis Kasus JIS”, http://m.kompasiana.com/ariefzulfian/kronologis-kasus- jis_55e5775622afbd26054e49da , diakes pada Kamis, 23 Juni 2016, jam 19.50
wib);
3. Kasus  di  Jakarta  dengan  pelaku  Saipul  Jamil  terhadap  DS  pada  18  Februari 2016 (Aditia Saputra dan Fahrurozi, “Begini Kronologi Dugaan Pelecehan yang Dilakukan Saiful Jamil”, http://m.liputan6.com/showbiz/read/2439571/begini-kronologi-dugaan- pelecehan-yang-dilakukan-saipul-jamil , diakses pada Kamis, 23 Juni 2016, jam 20.00 wib);
4. Kasus di Bengkulu dengan pelaku 14 orang terhadap Yuyun pada 2 April 2016 (Demon  Fajri,  “Ini  Kronologi  Pemerkosaan  Yuyun  di  Bengkulu”, http://m.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi- pemerkosaanyuyun-di-bengkulu , diakses pada Kamis, 23 Juni 2016, jam 20.10 wib);
5. Kasus  di  Tangerang  dengan  pelaku  RAL,  Rahmat  Ariefin,  Imam  Harpiadi terhadap Eno Parihah pada 12 Mei 2016 (Andri Donnal Putera, “Ini Kronologi Pembunuhan  EF,  Perempuan  yang  Tewas  Mengenaskan  di  Tangerang”, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/16/13480371/Ini.Kronologi. Pembunuhan.EF.Perempuan.yang.Tewas.Mengenaskan.di.Tangerang , diakses pada Kamis 23 Juni 2016, jam 20.20 wib).
Dari beberapa contoh kasus di atas ada yang sedang dalam proses penyidikan (kasus  Yuyun  dan  Eno),  ada  pula  yang  sudah  dijatuhkan  vonis,  yaitu  kasus  Saipul Jamil.  Ia  divonis  3  tahun  pidana  penjara  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara dengan  dikenakan  pasal  292  KUHP,  namun  putusan  tersebut  belum  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( Incracht )  karena  pihak  Saipul  Jamil  melakukan  upaya hukum banding. Sementara itu untuk kasus Riya, dari enam pelaku beberapa pelaku divonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman paling berat hukuman mati yaitu H, YRA  dan  KA.  Ketiganya  dijerat  dengan  Pasal  340  KUHP  tentang  Pembunuhan Berencana. Namun untuk pelaku H belum bisa dieksekusi karena melakukan upaya hukum  Peninjauan  kembali,  sedangkan  2  pelaku  lainya  menunggu  eksekusi  mati. Kemudian  untuk  kasus  JIS  para  pelaku  divonis  11  Tahun  pidana  penjara  oleh Mahkamah Agung dengan dikenakan Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pengaturan tindak pidana pedofilia diatur menggunakan ketentuan umum di dalam KUHP Pasal 290 dan 292
Pasal 290 KUHP berbunyi: “Dipidana dengan Pidana Penjara selama -lamanya 7 tahun;
1. Barang  siapa  melakukan  tindakan-tindakan  melanggar  kesusilaan  dengan seorang  yang  ia  ketahui  bahwa  orang  tersebut  sedang  dalam  keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
2. Barang  siapa  melakukan  tindakan  melanggar  kesusilaan  dengan  seorang yang  ia  ketahui  atau  sepantasnya  harus  dapat  ia  duga  bahwa  orang tersebut  belum  mencapai  usia  lima  belas  tahun,  atau  jika  tidak  dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;
3. Barang  siapa  membujuk  seseorang  yang  ia  ketahui  atau  sepantasnya  ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi untuk melakukan  atau  untuk  membiarkan  dilakukan  tindakan-tindakan  yang melanggar  kesusilaan,  atau  untuk  melakukan  hubungan  kelamin  di  luar pernikahan dengan pihak ketiga.”
Pasal 292 KUHP berbunyi :
“orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak  yang  belum  dewasa  dari  jenis  kelamin  yang  sama,  yang  sebelum kedewasaanya  ia  ketahui  atau  sepantasnya  harus  ia  duga,  dipidana  dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun. ”
Kemudian juga diatur secara khusus dengan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81, yaitu:
“orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan denganya diancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara. ”
Dilihat  dari  karakteristik  perbuatan  pelaku  pedofilia,  bisa  dikatakan  anak- anak  dieksploitasi  sebagai  korban.  Secara  yuridis  pihak  yang  dituntut bertanggungjawab  adalah  eksploitatornya  atau  pelakunya.  Selama  ini  undang- undang  yang  sering  dipakai  untuk  mengadili  penjahat  kekerasan  seksual  adalah dengan  KUHP  Pasal  292  Jo.  Pasal  64  tentang  pencabulan.  Tuntutan  maksimal  5 tahun penjara dipandang Komnas Anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku serta mengandung kelemahan yang diatur hanya orang dewasa membujuk  anak (Davit  Setyawan,  “Indonesia  Darurat  Kejahatan  Seksual  Anak”, www.voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah- darurat/1902840.html , diakses pada Jumat, 24 Juni 2016, jam 19.00 wib). Selain itu dalam Pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara,  namun  dalam  hal  tidak  ada  pengaduan,  maka  penuntutan  tidak  akan dilakukan.  Hal  ini  tentunya  menjadi  titik  lemah  dalam  KUHP  karena  pada kenyataanya,  korban  terkadang  memang  tidak  melaporkan  kejadian  tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.
Pasal-Pasal  tersebut  nyatanya  tidak  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku pedofilia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin  banyak  dan  maraknya  kasus kekerasan/pelecehan  seksual  terhadap  anak.  Pidana  yang  berlaku  dari  tahun ketahun  tidak  mengalami  perubahan.  Hal  ini  merupakan  kelemahan  hukum  yang ada karena pidana yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi  tidak  lagi  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Oleh  karenanya  perlu  adanya suatu  upaya  hukum  yang  baru  untuk  memberikan  efek  jera  sekaligus  sebagai tindakan  pencegahan  agar  bisa  mengurangi  bahkan  tidak  terjadi  lagi  kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  dan  mencantumkan  hukuman  kebiri sebagai hukuman bagi pelaku pedofilia.
Pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  suatu  upaya  untuk  melakukan reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral sosiopolitik,  sosiofilosofis  dan  sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara  singkat  dapat  dikatakan,  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  harus  ditempuh  dengan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan (policy  oriented  opproach) dan  sekaligus  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai (value oriented approach) (Arief, 2010: 29).
Pembaharuan Hukum Pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena  memang  pada  hakikatnya  ia  hanya  merupakan  bagian  dari  kebijakan  atau policy .  Jika  setiap  kebijakan  terkandung  pula  pertimbangan  nilai,  maka pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai (Arief, 2010: 29)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  kemudian makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut (Arief, 2010: 30):
1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
a. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi  masalah- masalah  sosial  termasuk  masalah  kemanusiaan  dalam  rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat dan sebagainya;
b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat khususnya upaya penanggulangan kejahatan;
c. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum,  pembaharuan  hukum pidana  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  memperbaharui substansi  hukum (legal  substance) dalam  rangka  lebih  mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  peninjauan  dan penilaian  kembali  (reorientasi  dan  reevaluasi)  nilai-nilai  sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif  dan  substansi  hukum  pidana  yang  dicita-citakan,  misalnya  KUHP baru  sama  saja  dengan  orientasi  nilai  dari  hukum  pidana  lama  warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).
Selain  itu,  pembaharuan  hukum  pidana  juga  diatur  dalam  KUHP  Pasal  103 yang  berbunyi    bahwa  ”ketentuan -ketentuan  dari  kedelapan  Bab  I  dalam  buku  I berlaku  juga  atas  peristiwa  yang  padanya  ditentukan  pidana  menurut  ketentuan perundangan  lainya  kecuali  kalau  dalam  Undang-Undang  atau  Peraturan Pemerintah ditentukan  lain”.  Berdasarkan  ketentuan  ini  dimungkinkan  dibuat aturan  hukum  pidana  di  luar  KUHP  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, asalkan  tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  telah  dikodifikasi  dalam KUHP (Djamali, 2007: 190).
Upaya pembaharuan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual  pada  anak  atau  pelaku  pedofilia  ini  adalah  dengan  memberikan  pidana kebiri sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Kebiri disebut juga  pengebirian  atau  kastrasi,  yaitu  tindakan  bedah  atau  kimia  yang  bertujuan untuk  menghilangkan  fungsi  testis  pada  laki-laki  atau  fungsi  ovarium  pada perempuan.  Kebiri,  baik  itu  pada  manusia  atau  hewan  adalah  dengan  cara memotong  saluran  testis  makhluk  hidup  (hewan,  manusia)  sehingga  tidak  lagi menghasilkan  sperma.  Kebiri  kimiawi  adalah  pengebirian  dengan  cara  menyuntik
seorang laki-laki dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan tumpulnya gairah  seks  untuk jangka waktu tertentu. Pidana  kebiri  ini  menjadi  alasan sebagai upaya  hukum  baru  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pedofilia,  karena  di  Indonesia kejahatan  seksual  terhadap  anak  ahir-ahir  ini  begitu  meluas  dan  sudah  sangat banyak  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Indonesia  (Dian
Maharani, “Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri”,
http://health.kompas.com/read/2015.10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.seseora ng.Dihukum.Kebiri , diakses pada Sabtu, 25 Juni 2015, jam 19.30 wib).
Pidana  kebiri  bukanlah  pidana  yang  baru  karena  telah  ada  beberapa  negara yang menerapkan pidana tersebut bagi pelaku kejahatan seksual. Sebagai contohnya Negara  Bagian  California  yang  telah  menerapkan  pidana  kebiri  sejak  tahun  1996. Negara  bagian  lain  yang  telah  menerapkan  hukuman  ini  adalah  Georgia,  Lowa, Montana, Oregon, Texas dan Wiconsin. Pidana kebiri kimiawi pada beberapa Negara Bagian  tersebut  bisa  dilaksanakan  tergantung  pada  putusan  pengadilan.  Selain Negara Bagian Amerika Serikat, masih ada beberapa Negara yang telah menerapkan hukuman  kebiri  kimiawi  yaitu  Polandia,  Moldova,  Israel,  Argentina,  Estonia, Australia,  Korea  Selatan,  dan  Rusia.  Sedangkan  di  Indonesi,  pidana  kebiri dikeluarkan kebijakannya  oleh Presiden Joko Widodo melalui Perppu No.  1 Tahun 2016.  Korban  yang  notabene  adalah  anak-anak  yang  seharusnya  mendapat perlindungan  justru  mendapat  perlakuan  yang  bisa  memberikan  dampak  trauma psikologis  secara  berkepanjangan  hingga  ia  dewasa  sampai  seumur  hidupnya, dan menjadikan  anak  tersebut  kehilangan  masa  depanya  akibat  trauma.  Bahkan  tidak jarang korban setelah dewasa dapat menjadi pelaku pedofilia karena rasa traumatis dan sifat dendam yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu perlu ada hukuman yang bisa  memberikan  rasa  keadilan  yang  setimpal  bagi  korban  terhadap  apa  yang dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  pedofilia (Nafsiah,  “Ini  9  Negara  Yang Menerapkan Sanksi Untuk Pelaku Kejahatan Seks”,
http://m.detik.com/news/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi- kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/4#detailfoto , diakses pada Sabtu, 25 Juni 2016, jam 19.45).
Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama  (1)  bagaimana  kedudukan  pidana  kebiri  dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia?;  (2)  bagaimana  relevansi  pidana  kebiri  dalam  teori  pemidanaan?;  (3) siapa  yang  mengeksekusi  (eksekutor)  pidana  kebiri.  Jenis  penelitian  dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu  penelitian  hukum  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
Pasca  kemerdekaan,  baik  pada  masa  orde  lama  maupun  orde  baru,  KUHP warisan  Belanda  ini  masih  tetap  berlaku,  padahal  KUHP  yang  diberlakukan  di Indonesia pada praktiknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia
sekarang.  Kenyataan  inilah  yang  menyebabkan  kebutuhan  untuk  melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai  dengan  kenyataan yang  berakar dari  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  yang  menyatakan  bahwa  materi  hukum  pidana nasional  harus  disesuaikan  dengan  politik  hukum,  keadaan  dan  perkembangan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  bangsa  Indonesia.  Sementara  tujuan penyusunan  hukum  pidana  dinyatakan  sebagai  perwujudan  upaya  pembaharuan hukum  nasional  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Tongat, 2010: 48).
Penjelasan umum RKUHP juga menyatakan bahwa penyusunan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Nasional  untuk  menggantikan  KUHP  peninggalan Pemerintah  Kolonial  Belanda  dengan  segala  perubahanya  merupakan  salah  satu usaha  dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional.  Usaha  tersebut  dilakukan secara  terarah  dan  terpadu  agar  dapat  mendukung  pembangunan  nasional  di berbagai  bidang,  sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  serta  tingkat  kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Namun  selama  ini  belum  ada  rumusan  tentang  tujuan  pemidanaan  dalam hukum  positif  di  Indonesia.  Akibat  tidak  adanya  rumusan  pemidanaan  ini menyebabkan banyak sekali rumusan dan jenis sanksi pidana yang tidak konsisten dan  tumpang  tindih.  RKUHP  yang  telah  disusun  nampaknya  akan  mengalami problem  yang  sama  dimana  kecendrungan  adanya  pencampuran  konsep pemidanaan  dan  penetapan  sanksi.  Persoalan  penetapan  sanksi  dalam  RKUHP Indonesia,  dalam  sejarahnya,  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  tercatat  lebih dari  delapan  konsep  RKUHP  yang  dalam  beberapa  konsepnya  mempunyai persamaan namun juga terdapat perbedaan.
Menurut  penulis,  hal  ini  menunjukan  bahwa  konsep  pemidanaan  dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan  dengan  perkembangan  kondisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan  tujuan  pemidanaan  adalah  titik  penting  dalam  menentukan  strategi perencanaan  politik  kriminal.  Menentukan  tujuan  pemidanaan  dapat  menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan (Arief, 2011: 21).
Kebijakan  menetapkan  sanksi  pidana  apa  yang  dianggap  paling  baik  untuk mencapai  tujuan,  setidak-tidaknya  mendekati  tujuan,  tidak  dapat  dilepaskan  dari persoalan  pemilihan  berbagai  alternatif  sanksi.  Masalah  pemilihan  berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling  patut,  paling  berhasil  atau  efektif  merupakan  masalah  yang  tidak  mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal,  tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas
yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan (Arief, 2011: 22)
Rancangan  KUHP  menganut  sistem  pemidanaan  dua  jalur  ( double  track system )  di  mana  di  samping  pelaku  tindak  pidana  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana ( criminal  punishment )  dapat  juga  dikenakan  berbagai  tindakan  ( treatment ).  Selain itu  dalam  jenis-jenis  pemidanaan  dalam  RKUHP  juga  bertambah  dengan  adanya pidana  pengawasan  dan  pidana  kerja  sosial  yang  merupakan  bagian  dari  pidana pokok,  jenis  tindak  pidana  yang  sebelumnya  belum  pernah  dikenal  dalam  KUHP Indonesia.  Selain  itu  RKUHP  juga  memasukan  beberapa  ketentuan  yang  berkaitan dengan  pemidanaan  denda  adat  yang  mempunyai  rumusan  tidak  rinci  dan  sangat tergantung pada  putusan  hakim.  RKUHP sejak  awal  terlihat  tidak  konsisten  dalam menentukan tujuan pemidanaan dan penetapan sanksi-sanksinya.
Salah  satu  bentuk  Pemidanaan  lainya  yang  ahir-ahir  ini  hangat  dibicarakan adalah  Pidana  Kebiri.  Kedudukan  Pidana  kebiri  dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk  dalam  pidana  tindakan.  Pasal  81  ayat  7  Perppu  No.  1  Tahun  2016 menegaskan, “terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip” . Bunyi dari Pasal 81  ayat  7  tersebut  tidak  dapat  dipahami  secara  terpisah-pisah,  sebab  rujukanya yang dapat dikenai pidana tindakan bagi pelaku pedofilia harus dilihat kembali pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Ketentuan ini pada intinya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan siapa pelaku (ayat 4) dan  akibat  dari  perbuatan  petindaknya  (ayat  5).  Jika  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  ternyata  seorang  residivis,  maka  dapat  dikenai  tindakan  berupa kebiri kimia. Hal demikian juga berlaku pada pelaku yang berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku, yakni menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, kepada pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia.
Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Perppu No.
1 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa: Pasal 81 ayat (3)
”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani  perlindungan anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara  bersama-sama, pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Pasal 81 ayat 4
”Selain  terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  penambahan 1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 76 D”.
Adanya  frasa “pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)” dari  ancaman  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1,  maka  mereka  yang  dapat  dikenakan  pidana pemberatan yakni digantungkan pula pada jenis pelakunya.  Bahwa yang termasuk kerabat dekat anak dan pelaku residivis dalam tindak perbuatan kekerasan seksual terhadap  anak  dikenakan  pemberatan  hukuman  melalui  penambahan  sepertiga (1/3) dari ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan tambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Adapun yang termasuk dalam pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu No.  1  Tahun  2016  yaitu, “selain  dikenai  pidana  ta mbahan dimaksud  ayat  (1),  ayat (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku” . Pidana tambahan jenis ini dapat dikenakan kepada jenis  pelakunya  sebagai  pelaku  biasa,  pelaku  yang  dekat  dengan  anak,  pelaku residivis dan karena akibat dari perbuatan pelaku.  Sehingga dimungkinkan pelaku pedofilia  terutama  residivis  dan  petindak  yang  berdasarkan  akibat  perbuatanya terjerat  dalam  pidana  pemberatan,  terjerat  pula  dengan  pidana  tambahan,  dan terjerat lagi dengan pidana tindakan.
Perlu diketahui, dimengerti, dan dipahami dalam kaitanya dengan Perppu No. 1  Tahun  2016  bahwa  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang memungkinkan dikenakan hukuman tindakan berupa kebiri kimia, hanyalah tindak pidana yang tergolong sebagai persetubuhan. Pasal 81 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016  berbunyi, “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  d imaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)” . Terlihat jelas bahwa Pasal tersebut merujuk kembali ke Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  yang  berbunyi, “Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  denganya  atau dengan orang lain” . Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan Pasal 82 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016. Terlihat jelas juga Pasal tersebut merujuk ke Pasal 76 E  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Jo.  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi, “Setiap  orang dilarang  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. ”
Pada hakikatnya antara pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan perbedaanya  dapat  dilihat  melalui  gradasi  pidananya.  Pidana  pokok  merupakan pidana  paling  terberat  dengan  tujuan  memberikan  efek  jera,  seperti  perampasan hak dasar berupa hak hidup (pidana mati), hak kebebasan (pidana penjara), dan hak milik  (pidana  denda).  Sementara  pidana  tambahan  yang  tujuanya  bermaksud memberikan  penderitaan  kepada  pelaku,  gradasi  hukumnya  lebih  ringan  dari hukuman pidana pokok, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara, tidak sampai menangguhkan hak yang sifatnya kodrati. Pidana tambahan dalam  Pasal  10  huruf  (b)  KUHP  bisa  menjadi  contoh  di  antaranya  yaitu
pencabutan  hak-hak  tertentu  (hak  politik,  hak  perwalian),  perampasan  barang- barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan pidana tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan,  sehingga  tingkat  pemidanaannya  lebih  ringan  dari  pidana  tambahan. Pidana  tindakan  biasanya  pelaku  hanya  diberikan  pendidikan  dan  pengajaran melalui lembaga pembinaan pemerintah.
Dalam  konteks  pidana  kebiri,  baik  dari  gradasi  pidananya  maupun  metode pemidanaanya  harus  didapati  bahwa  pidana  pokok  telah  menyimpangi  prinsip pemidanaan. Pidana kebiri tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak  untuk  berkeluarga  serta  bertentangan  dengan  filosofi  pidana  tindakan  yaitu pelaku  hanya  diberikan  pendidikan  dan  pengajaran,  bukan  pidana  badan.  Maka dengan  itu  lebih  tepat  pidana  kebiri  dikualifikasikan  sebagai  pidana  pokok  saja. Apabila  pidana  kebiri  ditempatkan  sebagai  pidana  tindakan,  lalu  diakumulasikan dengan  pidana  pokok,  maka  sama  saja  mengacau-balaukan  filosofi  pemidanaan antara bermaksud memberi efek jera atau hendak memulihkan sikap dan keadaan mental pelaku.

## 2. Relevansi Pidana Kebiri Dalam Teori Pemidanaan
Masalah  pokok  dalam  hukum  pidana  berkenaan  dengan  tiga  hal,  yaitu: masalah  perbuatan  pidana,  masalah  kesalahan/pertanggungjawaban  pidana,  serta masalah  pidana  dan  pemidanaan.  Kaitannya  dengan  ketiga  masalah  pokok  hukum pidana  di  atas,  ilmu  hukum  pidana  yang  dikembangkan  dewasa  ini  lebih  banyak membicarakan  masalah-masalah  dogmatik  hukum  pidana  daripada  sanksi  pidana. Pembahasan  tentang  sanksi  pidana  yang  bersifat  memperkokoh  norma  hukum pidana  belum  banyak  dilakukan,  sehingga  pembahasan  seluruh  isi  hukum  pidana dirasakan masih belum serasi (Moelyatno, 2009: 59).
Andi  Hamzah  berpendapat  bahwa  pidana  dan  pemidanaan  bukan  hanya berkaitan  erat  dengan  hukum  pidana,  tetapi  menjadi  masalah  inti  hukum  pidana. Namun,  masalah  pidana  dan  pemidanaan  menurut  Bambang  Pornomo,  dianggap merupakan suatu bentuk yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana dan menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu  hukum  pidana  terletak  di  bidang  asas-asas  hukum  pidana  yang  menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan (Hamzah, 1993: 9).
Pada tataran sosiologis dan  praktik penegakan hukum pidana, istilah pidana juga  sering  memakai istilah  “hukuman”.  Istilah  yang  akan  didiskursuskan  ini sebenarnya  merupakan  terjemahan  dari  istilah  Belanda,  yaitu  “ straf” .  KUHP  yang merupakan  singkatan  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  juga  merupakan terjemahan  dari  istilah  Belanda  yaitu  WvS (Wetboek  van  Strafrecht). Apabila straf diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  “hukuman”,  maka  terjemahan WvS ke dalam bahasa Indonesia seharusnya bukan KUHP, melainkan adalah KUHH (Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman) (Widodo, 2009: 53).
Selain dari sudut pandang istilah seperti diuraikan di atas, terdapat perbedaan dari sisi cakupan yang terkandung pada istilah tersebut.  Cakupan istilah hukuman lebih luas dari pada cakupan istilah pidana. Istilah hukuman dapat digunakan dalam banyak bidang, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi, bidang hukum  perburuhan  dan  bahkan  juga  di  bidang  pendidikan  pun  juga  sering digunakan  istilah  hukuman.  Seperti  contohnya  penggunaan  istilah  hukuman  di bidang  pendidikan:  pada  saat  seorang  guru  menyuruh  muridnya  untuk  berdiri  di depan  kelas  karena  tidak  mengerjakan  PR  (Pekerjaan  Rumah),  atau  dengan  cara memukul  sang  murid  dengan  lidi,  semua  itu  merupakan  hukuman,  tidak  pernah digunakan  istilah  pidana.  Berdasarkan penjelasan  tersebut,  maka menurut  penulis hukuman  merupakan  istilah  yang  bersifat  general,  sedangkan  pidana  merupakan istilah  yang spesifik,  yaitu  khusus  digunakan  dalam  bidang  hukum  pidana.  Namun demikian,  dari  sudut  praktik  penegakan  hukum  tidak  mempunyai  arti  yang signifikan  untuk  diperdebatkan  dalam  penggunaan  antara  istilah  pidana  dan hukuman,  akan  tetapi  dalam  tataran  dunia  akademis,  terutama  dalam  rangka konsistensi, maka perbedaan istilah tersebut perlu dan penting untuk diperhatikan. Sehingga penulis memberikan istilah “pidana kebiri”, “bukan hukuman kebiri”.
Pidana  secara  harfiah  artinya  adalah  sebuah  nestapa  atau  penderitaan, sedangkan secara yuridis, menurut Roeslan Saleh, pidana artinya adalah reaksi atau delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Maka unsur-unsur atau ciri-ciri pidana adalah (Saleh, 1983: 18):
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang mempunyai kekuasaan/oleh yang berwenang;
c. Pidana  itu  dikenakan  kepada  subyek  hukum  yang  telah  melakukan perbuatan pidana (yang dapat dipertanggungjawabkan).
Pidana  sebagai  sebuah  nestapa  atau  penderitaan,  maka  obyek  atau  sasaran pengenaanya dalam hal ini ditujukan kepada:
a. Ditujukan terhadap jiwa, seperti pidana mati;
b. Ditujukan  terhadap  badan,  seperti  pidana  cambuk,  pidana  kebiri  dan sebagainya;
c. Ditujukan terhadap kemerdekaan atau kebebasan, seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana pembuangan;
d. Ditujukan terhadap harta benda, seperti pidana denda Mengingat  pidana  merupakan  suatu  penderitaan  yang  tidak  menyenangkan, karena  memang  hukum  pidana  memberikan  sanksi  yang  bengis  dan  sangat memperkuat  berlakunya  norma-norma  hukum  yang  telah  ada,  tetapi  tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah Kant menyebut bahwa hukum pidana  sesungguhnya  adalah  hukum  sanksi.  Sehubungan  dengan sifat  pidana  yang memberi  akibat  pada  penderitaan  atau  hal-hal  yang  tidak  menyenangkan,  maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remidium yang artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya -upaya
lain  gagal  dalam  menanggulangi  suatu  perbuatan.  Demikian  halnya  dengan  posisi sanksi  pidana  juga  berkedudukan  sebagai ultimum  remidium dalam  pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang  tidak  dikehendaki.  Upaya-upaya  lain  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  bisa menggunakan  sanksi  perdata,  sanksi  administratif,  sanksi  sosial.  Apabila  sanksi- sanksi  ini  tidak  mempan,  maka  alternatif  terahir  adalah  dengan  menggunakan sanksi  pidana  yaitu  dengan  melakukan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  tersebut (Kelsen, 2008: 57).
Barda  Nawawi  Arief  menguraikan  alasan mengapa  pidana  harus  diposisikan sebagai ultimum remidium , yaitu karena hukum pidana juga mempunyai batas-batas kemampuan sebagai sarana/saluran kebijakan kriminal. Itu semua dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut (Arief, 2011: 24):
a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada  di luar jangkauan hukum pidana;
b. Hukum  pidana  hanya  merupakan  bagian  kecil  (subsistem)  dari  sarana kontrol  sosial  yang  tidak  mungkin  mengatasi  masalah  kejahatan  sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks sifatnya;
c. Penggunaan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  hanya merupakan  “obat  simptomatik”  bukan  “pengobatan  kausatif”,  artinya penggunaan  hukum  pidana  merupakan  penanggulangan  suatu  gejala  dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya;
d. Sanksi  hukum  pidana  merupakan  “ remidium ”  yang  mengandung  sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
e. Sistem  pemidanaan  bersifat fragmentair dan  individu/personal,  tidak bersifat struktural dan fungisonal;
f. Keterbatasan  jenis  sanksi  pidana  dan  sistem  perumusan  sanksi  pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
g. Bekerjanya  hukum  pidana  memerlukan  sarana  pendukung  yang  lebih bervariasi dan lebih menuntut “biay a tinggi. ”
Selain hal tersebut di atas, dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan tiga macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (velgeding  theorien), teori  relatif (doel  theorien), dan  teori  gabungan (vernengings  theorien) .  Teori  tersebut  mengkaji  tentang  alasan  pembenar penjatuhan  pidana.  Menurut  teori  absolut  pidana  dijatuhkan  oleh  negara  kepada siapa  saja  yang  melakukan  kejahatan  setimpal  dengan  perbuatanya.  Pidana dijatuhkan  semata-mata  berdasarkan  pembalasan  atas  perbuatanya.  Pidana  tidak diorientasikan  pada  masa  depan  narapidana,  tetapi  didasarkan  pada  masa  lalu penjahat.  Tujuan  pidana  adalah  menjadikan  penjahat  menderita.  Sedangkan menurut teori relatif pidana dijatuhkan untuk kepentingan masa depan narapidana dan  masyarakat  dalam  rangka  menjamin  ketertiban  umum.  Pidana  merupakan sarana  memperbaiki  penjahat  agar  tidak  melakukan  kejahatan  kembali  sekaligus memberikan  peringatan  kepada  masyarakat  agar  tidak  melakukan  kejahatan.
Sementara  teori  gabungan  mengutamakan  pembedaan  perlakuan  antara  penjahat satu dengan penjahat lainya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  menerapkan  unsur  pembalasan  sekaligus memperbaiki penjahat dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai (Widodo, 2009: 70).
Jika  dilihat,  pidana  kebiri  memang  seolah  menjadi  suatu  jenis  pemidanaan yang sadis, namun sesungguhnya tidaklah sesadis apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban. Para korban yang telah hancur masa depanya, mereka telah hilang kehormatanya dan mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga pidana kebiri adalah  pidana  yang  pantas  diberikan  kepada  pelaku.  Pidana  kebiri  bagi  pelaku pedofilia tidak diartikan sebagai hukuman permanen seumur hidup. Bukan dibuang testisnya melainkan dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku. Melalui  cara  itu,  pelaku  pedofilia  diharapkan  mampu  meredam  hawa  nafsu  akan kebutuhan seks (Agung, “Menyoal Pidana Kebiri”, www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri , diakses pada Minggu, 26 Juni 2016, jam 19.00 wib).
Menilik  Negara-negara  yang  menerapkan  pidana  kebiri  seperti  Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Swedia, Denmark dan Ceko, para pelaku kejahatan seksual boleh  memilih  hukuman  baginya,  apakah  dipenjara  untuk  waktu  yang  lama  atau dikebiri.  Hasil  riset  di  Skandinavia  menyatakan  penerapaan  kebiri  mengurangi tingkat pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku yang sama hingga 35 %. Kastrasi kimia  pertama  di  Asia  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  diperkenalkan  di  Korea Selatan  lima  tahun  silam.  Berdasarkan  payung  hukum  yang  berlaku  di  sana, kejahatan  seks  terhadap  anak  bisa  dihukum  kebiri  kimia.  Pada  tahun  2013 pemerintah Korea Selatan bahkan merevisi aturan untuk memberlakukan tindakan tersebut  pada  pelaku.  Charles  Scott  dan  Trent  Holmberg  menyebutkan  bahwa California  menjadi  negara  bagian  AS  pertama  yang  mengizinkan  penerapan  kebiri terhadap penjahat seks tertentu yang telah tuntas menjalani masa tahananya. Meski legislasinya  disebut-sebut  kontroversial,  delapan  negara  bagian  lainya  di  AS mengadopsi  praktik  serupa  untuk  masa  percobaan  residivis  ataupun  pembebasan bersyarat.  Dari  total  sembilan  negara  federal  di  AS  empat  di  antaranya  hanya mengizinkan  kebiri  kimia.  Empat  negara  bagian  lainya  seperti  California,  Florida, Lowa,  dan  Lousiana  memperbolehkan  kastrasi  kimia  dan  bedah  (sukarela).  Akan tetapi  kebiri  kimia  harus  dilakukan  berulang  kali,  selain  itu  menimbulkan  efek samping. Kasus di Australia menunjukan bahwa pemberian obat penekan libido bisa mengakibatkan penyakit jantung, osteoprosis, dan pembesaran payudara (Scott dan Holmberg, 2003: 502).
Pemberlakuan  pidana  kebiri  sudah  sewajarnya  dalam  konteks  pemidanaan pelaku.  Setelah  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  ( incracht )  yang menyatakan pelaku divonis pidana kebiri, maka dokter akan memberikan suntikan cairan kimia tertentu dalam rangka mengeksekusi terpidana atas vonis hakim.  Hal ini  sesuai  demi  menciptakan  ketertiban  masyarakat  dan  menciptakan  lingkungan
yang  nyaman  tempat  tumbuhnya  dan  berkembangnya  anak-anak  dan  menjamin masa depan anak-anak Indonesia.
Terkait dengan relevansi pidana kebiri di Indonesia dalam teori pemidanaan menurut  penulis  adalah  relevan  menjadi  alternatif  pidana  terakhir  bagi  pelaku kejahatan  seksual.  Untuk  membuat  pidana  kebiri  ini  lebih  efektif,  lebih  baik  jika ditambahkan  dengan  sebuah  terapi  yang  merubah  perilaku  kekerasanya  dan perilaku  seksualnya.  Ini  sejalan  dengan  konsepsi  tujuan  pemidanaan  dari  teori gabungan  yang  menyatakan  bahwa  selain  menerapkan  unsur  pembalasan  tetapi juga untuk memperbaiki pelaku pedofilia agar tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam teori gabungan konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap- tahap  pemidanaan  yang  berbeda-beda,  misalnya  pada  ancaman  pidana  dalam undang-undang  proses  penuntutan,  proses  peradilan,  serta  pelaksanaan  pidana. Pada setiap tahap perlu ada asas-asas tertentu yang diprioritaskan. Jaksa di dalam mengemukakan tuntutan pidana misalnya dalam tindak pidana kategori berat dapat mengutamakan  unsur  pembalasan.  Pada  tahap  pelaksanaan  pidana  perlu  pula memperhatikan resosialisasi terpidana.
Menurut  RKUHP  Indonesia  Tahun  2015,  juga  menganut  teori  gabungan.  Hal ini  tampak  pada tujuan pemidanaan, yaitu  sebagai  sarana  pencegahan,  pembinaan dan  pemulihan  ketertiban  masyarakat,  serta  sarana  pembebasan  rasa  bersalah pelaku tindak pidana, hal ini dituangkan dalam Bagian ke Satu Paragraf I Pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
1) Pemidanaan bertujuan :
a. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat, dan;
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2) Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan martabat manusia.
Untuk merealisasikan tujuan pemidanaan tersebut dalam RKUHP tahun 2007 ditentukan jenis-jenis pidana Pasal 66 sebagai berikut:
1) Pidana pokok terdiri atas :
a. Pidana penjara;
b. Pidana tutupan;
c. Pidana pengawasan;
d. Pidana denda;dan
e. Pidana kerja sosial
2) Urutan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menentukan  berat ringanya pidana
Sementara pada Pasal 67, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif:
1) Pidana tambahan terdiri atas
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
c. Pengumuman putusan hakim;
d. Pembayaran ganti kerugian; dan
e. Pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau  kewajiban  menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
2) Pidana  tambahan  dapat  dijatuhkan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok, sebagaimana  pidana  yang  berdiri  sendiri atau  dapat  dijatuhkan  bersama- sama dengan pidana tambahan lain.
3) Pidana  tambahan  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
4) Pidana  tambahan  untuk percobaan  dan  pembantuan  adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
Berdasarkan dari KUHP yang sekarang maupun RKUHP di atas, pidana kebiri memang belum ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Indonesia sementara ini baru  memunculkan  literatur  perundang-undangan  ketentuan  mengenai  kejahatan seksual  terhadap  anak  yang  diatur  pada  Pasal  290  KUHP  dengan  ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya, ketentuan khusus yang mengakomodir kepentingan  anak  diatur dalam UU  No.  23  Tahun  2002  Jo.  UU  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  dengan  ancama  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun dan  paling  singkat  tiga  tahun  serta  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000. Kemunculan  Perppu  No.  1  Tahun  2016  menjadi  alternatif  pidana  baru  dan  bisa merevisi RKUHP 2015, khususnya Pasal 103 untuk menambahkan pidana kebiri ke jenis pidana tindakan terhadap pelaku pidana kebiri di Indonesia.

## 3. Eksekutor Pidana Kebiri
Banyak  pihak  yang  menilai  pidana  kebiri  terlalu  keji  dan  tidak  manusiawi, tidak  mendidik,  serta  merendahkan  derajat  dan  martabat  manusia.  Ada  juga  yang berpendapat  pidana  kebiri  diberlakukan  karena  desakan  masyarakat  sehingga beraroma dendam dan subyektif. Terakhir muncul penolakan dari dokter, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menyuntik pelaku pedofil dengan zat kimia. Dokter  menolak  menjadi  eksekutor  pidana  kebiri  dengan  alasan  bertentangan dengan  kode  etik  (KODEKI).  Sesuai  kode  etik,  seorang  dokter  harus  menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik  Kedokteran. Seorang dokter harus  mengerahkan  segala  kemampuanya  untuk  memelihara  kehidupan  alamiah pasienya dan tidak untuk mengakhirinya. Selain itu, terdapat tiga asas alasan utama dokter (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri, yaitu (Sobirin, 2017: ):
a. Asas manfaat Berdasarkan asas ini melakukan kebiri tidak memiliki manfaat sama sekali.
Dengan  demikian  apabila  kebiri  dilakukan  oleh  seorang  dokter  ia  akan melanggar  etik.  Dari  aspek  medis  teknis  pelaksanaan  tidaklah  sederhana, perlu melibatkan dokter ahli bedah, ahli anastesi, dan ahli kedokteran jiwa.
b. Asas jangan mencederai atau jangan merugikan Prinsip  ini  menjadi  penegasan  asas  manfaat.  Asas  ini  berlaku  dari  segala aspek  kehidupan,  jangan  mencederai  dari  segi  spiritual  (hak  beribadah),
jangan  mencederai  dari  aspek  psikologi  yaitu  kewajiban  menyimpan rahasia  kedokteran,  aspek  finansial  jangan  sampai  pasien  mengeluarkan biaya  yang  tidak  diperlukan.  Jika  direlevansikan  dengan  pidana  kebiri, pelaku  dalam  hal  ini  pasien  sangat  dirugikan  karena  kehilangan  hak berketurunan.  Hak  berketurunan  sejatinya  ciptaan  Tuhan,  jika  manusia menghalangi  itu  dengan  paksa,  maka  sama  saja  menentang  kehendak tuhan.
c. Asas Otonomi Mensyaratkan  segala  pikiran  pertimbangan  dan  keputusan  dokter  yang akan  dikerjakan  wajib  diketahui,  disadari,  dan  disetujui  oleh  pasien. Bahkan untuk tindakan yang berpotensi merusak jaringan diperlukan surat persetujuan tertulis.
Kode  etik  dibuat  sebagai  rambu-rambu  bagi  anggota  organisasi  profesi. Sifatnya  mengikat  dan  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  anggotanya.  Bagi  anggota  yang melanggar  bisa  dikenakan  sanksi  dari  mulai  yang  ringan  seperti  teguran  sampai dengan  pemecatan,  sehingga  wajar  jika  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  menolak, karena  pertanggungjawaban  eksekusi  terhadap  pelaku  pidana  kebiri  oleh  dokter dipertanggungjawabkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Eksekutor  yang  dapat  mengeksekusi  terpidana  kebiri  adalah  Kepolisian Republik  Indonesia  melalui  Kedokteran  Kepolisian  (Dokpol).  Karena  Dokpol berbeda  dengan  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  berdasarkan  kewenangan  dan pertanggungjawaban.  Seseorang  menjadi  Dokpol,  selain  setelah  menjadi  dokter harus  menjalani  pendidikan  di  Sekolah  Inspektur  Polisi  Sumber  Sarjana  (SIPSS) Akademi Kepolisian.  Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi  pelaksana  eksekutor  pelaku  pidana  kebiri.  Peraturan  Kepolisan  Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1  menyatakan, “Kedokteran  Kepolisian  yang  selanjutnya  disingkat  Dokpol  adalah penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran  beserta  ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. ”
Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum  terhadap  pelaku  pidana  kebiri  berdasarkan  putusan  pengadilan. Kemampuan Dokpol dalam Peraturan Kepolisian RI Pasal 6, di antaranya, yaitu: 1) Olah  Kejadian  Tempat  Perkara  (TKP),  aspek  medis;  2)  Patologi  Forensik;  3) Antropologi  Forensik;  4)  Odontologi  kepolisian;  5)  DNA  Profiling;  6)  Taksikologi Forensik;  7)  Kesehatan  Tahanan;  8)  Forensik  Klinik;  9)  Psikiatri  forensik;  10) Kedokteran  lalu  lintas;  11)  Hukum  kesehatan;  12)  Medikolegal;  13)  PPT  korban kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak;  14)  Farmasi  kepolisian;  15)  Keslap; Pengamanan  Kesehatan;  16)  Pengamanan  Makanan;  17)  Penanganan penyalahgunaan  narkotika;  18)  Penanganan  bahaya  CBRN;  19)  Geomedichine;  20) Kesehatan Perpolisian Masyarakat (Kespolmas).
Pertanggungjawaban  Dokpol  terdapat  dalam  Peraturan Kepolisian  RI  No.  12 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu:
1) Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kegiatan Dokpol dilaksanakan: a. Pada  tingkat  Mabes  Polri  oleh  Inspektorat  Pengawasan  Umum (Itwasum) Polri; dan b. Pada  tingkat  kewilayahan  oleh  Inspektorat  Pengawasan  Daerah (Itwasda) Polda. 2) Pengawasan  dan  pengendalian  teknis  terhadap  kegiatan  dokpol dilaksanakan:
a. Pada tingkat Mabes Polri oleh Kapusdokkes Polri; dan
b. Pada tingkat kewilayahan oleh Kapusdokkes Polda.
Pelaksanaan eksekusi kebiri  harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk  Dokpol.  Tanggung  jawab  etika  dan  masalah  lainya  terkait  dokpol  sudah diambil  oleh  negara  dan  aparatur  negara  hanya  sebagai  pelaksana.  Hal  itu  harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil-adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai  keadilan.  Pemerintah  sudah  mengeluarkan  Perppu  No.  1  Tahun  2016 tentang  perlindungan  Anak  yang  tujuanya  adalah  untuk  melindungi  anak-anak Indonesia  dari  perilaku  kekerasan  seksual  yang  keji  serta  nantinya  akan  ada  tiga Peraturan  Pemerintah  di  perppu  tersebut  yakni  Rehabilitasi  Sosial,  Kebiri,  dan Pemasangan Chip.

## C. PENUTUP

## 1. KESIMPULAN
Dari ketentuan Pasal 81 Ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jenis  Pemidanaan  baru  di  Indonesia  yaitu  Pidana  Kebiri  yang  termasuk  dalam Pidana  Tindakan.  Pidana  kebiri  ini  menjadi  alternatif  pidana  terakhir  ( ultimum remidium ) bagi pelaku pedofilia. Hal ini relevan dilakukan karena dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, agar memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia dan pemulihan kepada pelaku pedofilia agar tidak mengulangi kejahatan  yang  sama.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  dari  Teori Gabungan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,  namun  juga  memberikan pembinaan  dan  pemulihan  kepada  pelaku  pedofilia  serta  mengingatkan  kepada masyarakat  untuk  tidak  berbuat  tindak  pidana  tersebut.  Sementara  itu,  eksekutor terhadap  terpidana  kebiri  dilakukan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  melalui dokter  kepolisian  (dokpol).  Pertanggungjawaban  Dokpol  bukan  terhadap  Ikatan Dokter Indonesia melainkan kepada Negara.

## 2. SARAN
Dari berbagai permasalahan yang diuraikan, penulis memberikan saran, demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaku, maka Pemerintah dalam hal  membuat  peraturan  perundang-undangan  maupun  membuat  keputusan  harus berlandaskan pada asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Harapanya di Indonesia  kejahatan  seksual  dapat  dikurangi  bahkan  diberantas  dengan  adanya pidana kebiri, sama seperti negara-negara lain, seperti Skandinavia. Kemudian dari pihak  yang  melakukan  eksekusi  pidana  kebiri  terhadap  pelaku  (Dokter  Kepolisian
[Dokpol])  perlu  dibentuk  tim  khusus  dari  Dokter  Kepolisian  (Dokpol)  untuk pelaksanaan  eksekusi  terhadap  terpidana  kebiri.  Demikian  pula  perlu  revisi terhadap  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2011  tentang Kedokteran  Kepolisian  untuk  menambahkan  kemampuan  Dokter  Kepolisian  dan penambahan  kewenangan  Dokter  Polisi  sebagaii  eksekutor  pada  Peraturan Pelaksana (PP).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN JURNAL
Arief,  Barda  Nawawi  (2010). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana . Jakarta: Kencana.
___________________________  (2011). Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia . Semarang: Pustaka Magister Undip.
Djamali, Abdoel (2007). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hamzah,  Andi  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Irianto, Koes (2010), Memahami Seksologi . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Kelsen,  Hans  (2008). Teori  Hukum  Murni,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif . Bandung: Nusa Media.
Malian, Sobirin (2017). Analisis Keunikan Dan  “Missing Link” Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, Dan Politik; Telaah Kritis Perppu Nomor 1 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Uu  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak . Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol. 7, No. 2.
Saleh, Roeslan (1983). Stelsel Pidana Indonesia . Jakarta: Aksara Baru.
Scott,  Charles  L  (2003). Castraction  of  Sex  Offenders:  Prisoners’  Right  Versus  Public Safety .  The  Journal  of  The  American  Academy  of  Psychiatry  and  the  Law, Vol. 31, No. 4.
Tongat  (2010). Pidana  Kerja  Sosial  dan  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia . Jakarta: Djambatan
Widodo  (2009). Sistem  Pemidanaan  Dalam  Cyber  Crime .  Yogyakarta:  Leksbang Mediatama.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Perppu  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002
R.  Soesilo  (1995). Kitab  Undang-Undang    Hukum  Pidana  (KUHP),  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politea.
Rancangan  Undang-Undang-Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU-KUHP) Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak
UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
C. INTERNET http://m.liputan6.com/showbiz/read/2439571/begini-kronologi-dugaan- pelecehan-yang-dilakukan-saipul-jamil
http://hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri
http://Megapolitan.kompas.com/read/2016/05/16/13480371/Ini.Kronologi.Pemb unuhan.EF.Perempuan.yang.Tewas.Mengenaskan.di.Tangerang
http://m.kompasiana.com/ariefzulfian/kronologis-kasus- jis_55e5775622afbd26054e49da
http://Jogja.tribunnews.com/2013/04/19/ini-kisah-tragis-siswi-smk-yang- diperkosa-lalu-dibakar-2-kali
http://voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah- darurat/1902840.html
http://m.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi- pemerkosaanyuyun-di-Bengkulu
http://health.kompas.com/read/2015.10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.seseora ng.Dihukum.Kebiri
http://m.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-Indonesia-darurat-kekerasan- seksual/a-19233807
http://m.detik.com/news/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi- kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/4#detailfoto