## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA JUAL BELI ONLINE

## NATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW REVIEW ON CONSUMER USERS OF BUYING SERVICES ONLINE

## Basyirah Mustarin
Fakultas Hukum Universitas Alanuddin E-mail: basyirahbabas@gmail.com
Naskah diterima: 17 Oktober 2017 direvisi: 27 Oktober 2017 disetujui 12 November 2017

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  yakni  1)  untuk  mengetahui  hakikat  perjanjian  jual  beli  melalui  media elektronik, 2) untuk mengetahui dampak positif dan negative dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik , dan 3) untuk mengetahui pandangan 4 Imam Mazhab dan pandangan hukum Islam  terhadap  adanya  perjanjian  jual  beli  media  elektronik.  Penulis  menggunakan  metode pendekatan  multidisipliner,  yaitu  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan  syar‟I  (hukum  Islam). Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan jual beli media elektronik pada website atau via online sama halnya dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli via online ini para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain hanya melalui internet. Ijab qabulnya dilakukan dengan cara via sms yang mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.Pandangan hukum Islam tentang  bisnis  online  atau  website  menunjukkan  bahwa  berkembang  pesat  saat  ini.  Website merupakan  suatu  sistem  yang  dibangun  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  efisien  dan efektifitas  dalam  berbisnis  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  (internet)  untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingg harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa  tanpa  mengurangi  kualitas  yang  ada  Proses  pelaksanan  website  ( e-commerce )  telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT.
Kata Kunci : Hukum; jasa jual beli; online.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  1)  to  know  the  nature  of  the  sale  and  purchase  agreement through electronic media, 2) to know the positive and negative impacts in the sale and purchase agreement through electronic media, and 3) to know the view of 4 Imam of Mazhab and the view of Islamic law on the existence of sale and purchase agreement electronic media. The author  uses  multidisciplinary  approach  method,  namely  juridical  approach  and  approach syar'i (Islamic law). The results of the research indicate that in the execution of buying and selling  electronic  media  on  the  website  or  via  online  as  well  as  the  sale  and  purchase transactions are usually done in the real world and done by the parties concerned, although in buying and selling via online this party did not meet in person else only through the internet. Ijab qabulnya done by means via sms reached an agreement between the seller and the buyer.
The  Islamic  legal  view  of  an  online  business  or  website  shows  that  it  is  growing  rapidly nowadays. Website is a system built with the aim to improve the efficiency and effectiveness in business by utilizing information technology (internet) to improve the quality of products or services  and  information  and  reduce  costs  are  not  required  sehingg  price  of  products  and information can be pressed in such a way without reducing the quality of the existing Website implementation process (e-commerce) has been running in accordance with the dynamics and development of IT technology.
Keywords: Legal; services; online.
Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan  perekonomian  yang  sangat  pesat  telah  menghasilkan  beragam  jenis  dan variasi  barang  atau jasa.  Dengan  dukungan  teknologi  dan  informasi,  perluasan  ruang,  gerak dan arus transaksi barang atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya  dihadapkan  pada  berbagai  pilihan  jenis  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  secara variatif.Kondisi  seperti  ini,  pada  satu  sisi  menguntungkan  konsumen  karena  kebutuhan terhadap  barang  atau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  dengan  beragam  pilihan.  Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. 1
Dalam  hukum  Islam  terdapat  beberapa  kaidah  penafsiran  hukum,  termasuk  kaidah penafsiran akad yang harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang dirumuskan oleh para pihak.  Akad  yang  ijab  dan  kabulnya  disampaikan  ucapan,  tulisan,  utusan,  semuanya  adalah perjanjian yang tercipta dengan perantaraan kata. Perjanjian melalui kata – kata inilah yang merupakan  bagian  terbesar  dari  perjanjian.  Kontrak  –  kontrak  besar  lazimnya,  terutama  di zaman  modern,  dibuat  secara tertulis.  Perjanjian  yang  tidak  menggunakan  kata  adalah  yang disampaikan dengan isyarat, secara diam – diam, atau diam semata.Ini merupakan bagian kecil dari  perjanjian  dan melibatkan  perjanjian  berskala  kecil.  Penafsiran  perjanjian adalah  upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak. Hal ini karena perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan para pihak yang berangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi,” pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya
1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen , Jakarta : Gramedia, 2003, hal.12
adalah  apa  yang  mereka  tetapkan  diatas  mereka  melalui  janji.”  Akad,  dalam  hukum  Islam, adalah pertemuan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak.  Sedangkan  dalam  Kata  Arab,  perjanjian  adalah  al-aqad,  yang  secara  harfiah  berarti kewajiban yang dimaksudkan oleh kata ini adalah “mengadakan ikatan untuk persetujuan”. 2
Jaman  dahulu,  ketika  orang  membutuhkan  sesuatu  atau  barang  maka  mereka  harus menukarnya dengan barang (barter), terus berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang  tersebut.  Sekarang,  dengan  seiringnya  waktu  yang  terus  berjalan  dan  ilmu  teknologi yang  semakin  canggih,  maka  di  kenallah  jual  beli  dengan  cara  online  dan  kedepan  apapun modelnya bentuk jual beli, menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syari'at islam.
Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Proses transaksi online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli  secara  langsung.  Transaksi  secara  online  menggunakan  kontrak  jual  beli  yang  disebut kontrak  Elektonik.  Kontrak  elektronik  ini  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui sistem Elektronik.
Mengenai  transaksi  online  yakni  dikarenakan  para  pihak  tidak  bertemu  secara  fisik, sehingga kesepakaan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan. Semakin canggih teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online.
Menurut  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Nomor  Tahun  2008  tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1. 3 Melalui media sosial maupun situs-situs belanja online,  kebutuhan  sehari  –  hari  akan  cepat  terpenuhi  tanpa  mencarinya  langsung  dipasaran, cukup  dengan  memesan  barang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan,  kemudian melakukan  pembayaran  transfer  melalui  rekening,  maka  proses  belanja  akan  menjadi  lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara online ini memiliki kendala terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara online
2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal 302
3 Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1.
cukup tinggi, ditambah fakta bahwa Indonesia adalah Negara dengan tingkat cybercrime yang sangat tinggi. 4

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapatlah  dirumuskan  permasalahan  dalam  penulisan sebagai  berikut  bagaimanakah  hakikat  perjanjian  jual  beli  melalui  media  elektronik  dan bagaimanakah dampak positif dan negatif dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.

## C. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum  yuridis empiris karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma,  menggunakan  pendekatan: statute  approach,  conceptual approach , serta analytical approach . Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online
Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis. Jual beli menurut undang-undang adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu  barang,  sedang  pihak  yang  lainnya  (si  pembeli)  berjanji  untuk  membayar  harga  yang terdiri  atas  sejumlah  uang  sebagai  imbalan  dari  perolehan  hak  milik  tersebut.  Jual  belli dikatakan bersifat nasional apabbila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama. 5
Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis.Jika diadakan secara lisan, maka  selalu  didukung  oleh  alat  bukti  tertulis,  misalnya  faktur  penjualan,  kuitansi pembayaran.Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri.  Demikian  juga  cara  melakukan  pembayaran  dan  penyerahan  barang.  Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, secara tunai atau dengan  surat  berharga  melalui  bank.  Sedangkan  penyerahan  barang  dilakukan  di  tempat  di mana  barang  itu  berada,  kecuali  jika  diperjanjikan  lain.Sering  terjadi  kasus-kasus  yang berhubungan dengan transaksi melalui internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam website yang tidak jujur, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau bahkan barang tidak dikirim oleh pelaku usaha. Konsumen di Indonesia jarang melakukan tindakan pengaduan
4 Lihat Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 190
5 R. Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal 1
atas kerugian yang dialaminya, karena konsumen belum banyak yang mengetahui akan haknya sebagai  konsumen.  Konsumen  dapat  mengadukan  kepada  pihak  yang  berwenang  dengan menyebutkan bahwa pelaku usaha telah mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,  kegunaan  dan  harga  barang  atauvtarif  jasa  serta  ketepatan  waktu  penerimaan  barang atau jasa.
Dasar hukum perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  dan  terkait  juga  tentang  jual  beli  online  terdapat  pada Peraturan  Pemerintah  No  82  tahun  2012  tentang  penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No.11 tahun 2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Hal  yang  sangat  penting  yang  mengatur tentang  perlindungan  konsumen,baik  jual  beli  secara  konvensional  maupun  jual  beli  online yaitu terdapat pada pasal 4 Undang- Undang No 8 Tahun 1999. Pasal 4 Menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / jasa ;
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan  /  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan  /  jasa  tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan ;
c. Hak atas informasi  yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa;
d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang di gunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,ganti  rugi  dan/atau  penggantian,apabila  barang dan/  atau  jasa  yang  di  terima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya ;
i. Hak - hak yang di atur dalam perundang - undangan lainnya.
Dalam  bisnis  jual  beli  online  marak  terjadi  penipuan  karena  banyak  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  atas  barang  yang  dijualnya.  Maka  dari  itu  bisnis  jual  beli  online  bisa berjalan  dengan  baik  apabila  si  penjual  benar-benar  jujur  dalam  menjual  barang  yang  akan dijualnya.  Selain  itu  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  online,  penjual  dan  pembeli  akan membutuhkan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  penyerahan  barang  yang  dilakukan  oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.
Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa harus bertatap muka dengan penjual,  tetapi  pembeli  tidak  dapat  melihat  langsung  kondisi  barang  yang  ingin  dibeli.  Jika dalam transaksi tersebut terdapat kecurangan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi,
maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai.Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  transaksi  online  dapat  menggunakan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Pasal  23  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentangPerlindungan  Konsumenmenyebutkan  bahwa  apabila pelaku  usaha  menolak  atau  tidak  memberi  tanggapan  atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas tuntutan  konsumen,  maka  konsumen  diberikan  hak  untuk  menggugat  pelaku  usaha  dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Hal tersebut senada dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan  “Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga  yang  bertugasmenyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum”.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, konsumen dijamin oleh Undang- Undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 Undang  - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumenyaitu “penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan  berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai online shop ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya UU ITE ini dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen  ada  baiknya  kita  mengerti  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan  transaksi elektronik. Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
Pada  dasarnya  penipuan  secara  online  tidak  jauh  berbeda  dengan  penipuan  secara konvensional.Yang  membedakan  hanyalah  sarana  perbuatannya,  dalam  penipuan  secara online, penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu, penipuan secara online dapat dikenakan Pasal 378 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun  dengan  rangkaian  kebohongan  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan
sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”
Meskipun  UU  ITE  ini  sudah  memberikan  pengaturan  mengenai  permasalahan  yang mungkin  terjadi  dalam  perdagangan  melalui  sistem  online  ini,  namun  pada  kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja.Saat ini, belum  ada  mekanisme  pengaduan  yang  mudah  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian. Mekanisme  yang  ada  saat  ini  hanyalah  sistem  pengaduan  sesuai  dengan  KUHAP  (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Mekanisme  ini  dinilai  kurang  cocok  jika  diterapkan  pada  sistem  pengaduan  dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  tidak  melaporkan  kerugian  itu  kepada  aparat penegak hukum.Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.
Untuk  itu,  dibutuhkan  suatu  sistem  pengaduan  yang  cepat,  mudah  dan  terutama  harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain. Dengan cara ini,  maka  para  pelanggan  akan  semakin merasa  aman  dan  tidak  menimbulkan  kekhawatiran akan adanya suatu penipuan dalam perdagangan online.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online
Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits).  Artinya,  melalui  jalan  perdagangan  inilah,  pintu-pintu  rezeki  akan  dapat  dibuka sehingga  karunia  Allah  terpancar  daripadanya.  Jual  beli  merupakan  sesuatu  yang diperbolehkan  (QS  2  :  275),  dengan  catatan  selama  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam Qur‟an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: “...Allah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba...”.  Hal  yang  menarik  dari  ayat tersebut  adalah  adanya  pelarangan  riba  yang  didahului  oleh  penghalalan  jual  beli.  Jual  beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia.
Menurut pengertian syariat,  yang dimaksud dengan jual beli adalah :” Pertukaran  harta atas  dasar  saling  rela  atau  memindahkan  milik  dengan  ganti  yang  dapat  dibenarkan  (yaitu berupa alat tukar yang sah). Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima
benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟dan disepakati.
Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara‟ ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. Dan yang dimaksud dengan  benda  dapat  mencakup  pada  pengertian  barang  atau  uang,  sedangkan  sifat  benda tersebut  harus  dapat  dinilai,  yakni  benda-benda  yang  berharga  dan  dapat  dibenarkan penggunannya menurut syara”, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang di perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupai (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara”.
Oleh  karena  perjanjian  jual  beli  ini  merupakan  perbuatan  hukum  yang  mempunyai konskuensi  terjadinya  peralihan  hak  atas  sesuatu  barang  dari  pihak  penjual  kepada  pihak pembeli,  maka  dengan  sendirinya  dalam  perbuatan  hukum  ini  haruslah  dipenuhi  rukun  dan syarat sahnya jual beli.
1. Rukun Jual beli
Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:
a. adanya pihak penjual dan pihak pembeli
b. Adanya uang dan benda
c. Adanya lafaz.
Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah  satu  rukun  tidak  terpenuhi,  maka  perbuatan  tersebuttidak  dapat  dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.
2. Syarat sahnya jual beli.
Agar suatu jual beli yang dilakukanoleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuh syarat-syrat yaitu tentang subjeknya, objeknya dan lafaznya.
Mengenai  subjeknya  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  jual  beli tersebut haruslah :
a. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  berakal,  yaitu  dapat  membedakan  atau  memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
Yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau  paksaan  kepada  pihak  lainnya,  sehingga  pihak  yang  lain  tersebut  melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.
c. Keduanya tidak mubazir.
Keadaan  tidak  mubazir,  maksudnya  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros mubazir, sebab orang yang boros  didalam  hukum  dikategorikan  sebagai  orang  yang  tidak  cakap  bertindak, maksudnya  dia  tidak  dapat  melakukan  sendiri  sesuatu  perbuatan  hukum  walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
d. Balig.
Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).
Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut;
a. Bersih barangnya
b. Dapat dimanfaatkan
c. Milik orang yang melakukan akad
d. Mampu menyerahkan
e. Mengetahui
Dalam  media  elektronik  kesepakatan  para  pihak  lahir  dengan  jalan  adanya  penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam internet, begitu pihak  pembeli  merasa  tertarik  ketika  ditawarkan  oleh  penjual,  kemudian  memberikan persetujuannya dengan mengklik simbol barang yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka,  ketika  itu  telah  terjadi  kesepakatan  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui  perantara,  yaitu  media  elektronik.  Persyaratan  mengenai  ijab  qabul  dalam  media elektronik adalah:
1. Jalau al-ma‟na (jelas ijab dan qabul)
Akad  dapat  dilakukan  dengan  cara  lisan  maupun  tulisan,  yang  penting  adalah  ijab dengan  qabulnya  jelas,  pasti,  dan  dapat  dipahami  oleh  kedua  belah  pihak  yang mengadakan  perikatan.  Sudah  jelas  bahwa  transaksi  perdagangan  elektronik  memenuhi
poin  pertama  ini.  Karena  dalam  e-commerce,  ijab  qabul  dari  suatu  akad  yang mencerminkan tujuan dari diadakannya akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan dan pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari ijab qabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan penawaran dan penerimaan yang ada.
2. Ittishal al qabul bil ijab (kesesuaian antara ijab dan qabul)
Jual  beli  harus  dilakukan  jika  pembeli  dan  penjual  berada  dalam  satu  majelis  atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi  yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu “majelis” dan jual beli tersebut adalah sah.Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan penjual tidak berada  dalam  satu  tempat  tertentu  dalam  arti  fisik  dan  biasa  saja  transaksi  dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda.
Seperti  uraian  dalam  poin  sebelumnya,  bahwa  penawaran  dalam  transaksi  online dilakukan  melalui  situs-situs  atau  melalui  provider,  yang  dalam  penawaran  tersebut diberitahukan  informasi  mengenai  objek  dari  transaksi  secara  jelas  dan  terperinci. 6 Suatu perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dengan barang  yang dijual dan telah dilakukan pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan pada pihak pemberi penawaran atau penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan.Tetapi, suatu kesalahan tidak dapat dikoreksi jika pihak pembeli telah menggunakan barang atau produk tersebut.
Pandangan hukum Islam tentang bisnis online menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan  efektifitas  dalam  berbisnis  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  (internet)  untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada Proses pelaksanan e-commerce telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi.
Dalam kaitan dengan perspektif hukum Islam dengan dikaitkan dengan syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada teori yang dikemukakan para pakar hukum Islam. Karena e-commerce tidak ada pada masa nabi, sahabat, adanya pada saat sekarang ini berijtihad untuk menetapkan atau mengistimbatkan rumusan hukum transaksi
6 Lihat Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet,1; Alauddin University Press, 2012), hal. 271-273.
online  yang  halal  atau  diperbolehkan  menurut  hukum  Islam,  karena  tidak  ada  dalil  yang menunjukkan keharamannya, bahkan e-commerce bisa dipandang sunnah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan haram apabila bertentangan dengan nilai normatif (Al-Quran dan  Sunnah,  nilai  moral  dan  nilai  sosial).  Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas,  hukum transaksi online tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung  unsur-unsur  yang  dapat  merusaknya  seperti  riba,  kezhaliman,  penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.
Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa  barang  atau  jasa  yang  akan  dibelinya  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  oleh  si  penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. 7
Sebagaimana  keterangan  dan  penjelasan  mengenai  dasar  hukum  hingga  persyaratan transaksi  salam  dalam  hukum  islam,  kalau  dilihat  secara  sepintas  mungkin  mengarah  pada ketidak  dibolehkannya  transaksi  secara  online  disebabkan  ketidak  jelasan  tempat  dan  tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan diatas, maka hal tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  pemula  dan  pembuka  keterlibatan  hukum  islam  terhadap permasalahan  kontemporer.  Karena  dalam  Al-Qur’an  permasalahan  trasnsaksi  online  masih bersifat  global,  selanjutnya  hanya  mengarahkan  kepada  peluncuran  teks  hadits  yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan. Langkah- langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online ini di perbolehkan, halal, dan sah menurut syari’at Islam diantaranya :
1. Produk yang di jual maupun yang di beli Halal.
Kewajiban  menjaga  hukum  halal-haram  dalam  objek  perniagaan  tetap  berlaku, termasuk  dalam  perniagaan  secara  online,  mengingat  Islam  mengharamkan  hasil perniagaan  barang  atau  layanan  jasa  yang  haram,  sebagaimana  ditegaskan  dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti  Ia  mengharamkan  pula  hasil  penjualannya.”  (HR  Ahmad,  dan  lainnya).Boleh  jadi ketika  berniaga  secara  online,  rasa  sungkan  atau  segan  kepada  orang  lain  sirna  atau berkurang. Namun kita pasti menyadari bahwa Allah „Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan kita.
2. Kejelasan status.
7 Lihat Mishabuddin, E-Commerce dan Hukum Islam , (Makassar: alauddin University Press, 2012), hal. 1-2.
Diantara  poin  penting  yang  harus  kita  perhatikan  dalam  setiap  perniagaan  adalah kejelasan  status.Apakah  sebagai  pemilik,  atau  paling  kurang  sebagai  perwakilan  dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang.Ataukah kita hanya menawaran jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini kita mensyaratkan imbalan tertentu.Ataukah sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang ang kita tawarkan
3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang.
Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat  pakaian  yang  telah  dibeli  secara  online.  Entah  itu  kualitas  barangnya,  ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan yang dikehendaki. Sebelum hal ini terjadi kembali pada  kita,  patutnya  kita  mempertimbangkan  apakah  harga  yang  ditawarkan  telahsesuai dengan  kualitas  barang  yang  akan  dibeli.  Sebaiknya  juga  kita  meminta  foto  real  dari keadaan barang yang akan dijual.
4. Kejujuran dalam jual beli online.
Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.
Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang kita  kirim  kepadanya,  ia  tidak  melakukan  pembayaran  atau  tidak  melunasi  sisa pembayarannya. Bila kita sebagai pembeli, bisa jadi setelah kita melakukan pembayaran, atau  paling  kurang  mengirim  uang  muka,  ternyata  penjual  berkhianat,  dan  tidak mengirimkan barang.
Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan  yang kita  inginkan. kita bisa bayangkan betapa susah dan  repotnya  bila  mengalami  kejadian  seperti  itu.  Karena  itu,  walaupun  kejujuran ditekankan dalam setiap perniagaan, pada perniagan secara online tentu lebih ditekankan lagi.

## KESIMPULAN
Dengan adanya payung hukum yang dapat melindungi para pihak baik pihak pelaku usaha atau penjual maupun pembeli atau konsumen akan membuat nyaman untuk bertransaksi secara on line dan di sisi lain akan meningkatkan omset para pelaku usaha dengan berjualan secara online. Selain faktor hukum jangan di lupakan pula hukum pasar dimana barang yang di jual tidak mengecewakan pembeli atau sesuai pesanan dan cepat dalam pengiriman barang artinya pelayanan selalu di utamakan,maka tidak akan di tinggalkan konsumen,ujung-ujungnya omset
usaha  tersebut  akan  meningkat  dan  brach  imange  perusahaan  tersebut  akan  selalu  di  kenal masyarakat atau konsumen.jangan ragu untuk melakukan jual beli online karena jual beli online merupakan  perubahan  transaksi  masa  depan  yang  asalnya  secara  konvensional  bergeser  ke transaksi online.
Jadilah  bagian  perubahan  atau  akan  di  tinggalkan  oleh  sebuah  perubahan  itu.  Proses transaksi online pada dasarnya tidak berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, media utama  dalam  transaksi  online  adalah  internet.  Perlindungan  hukum  identik  dengan perlindungan terhadap hak-hak Kesimpulan konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen.  Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keabsahan  perjanjian  jual  beli  media  elektronik  harus  memiliki  keabsahan  yang  sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan menuhi syarat dan ketentuan dalam  jual  belu  online.  Dasar  keabsahan  terjadi  apabila  keduanya  sama-sama  sepakat  dan adanya  kata  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli  dalam  berkomunikasi  mengenai penawaran  barang  dan  pemilihan  barang  yang  diinginkan  serta  keduanya  telah  menyetujui bahwa  adanya  kesepakatan.  Keabsahan  sendiri  terjadi  pada  saat  proses  pembayaran  dalam perjanjian  di  mana  pembayaran  tersebut  dapat  dibayarkan  secara  langsung  ataupun  dibayar secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli media elektronik pada website ini juga harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya yang sah yang dapat dibuktikan menurut Al-Quran dan hadist.
Hukum transaksi online tidak ada dalil yang melarangnya.Namun demikian, bukan berarti tidak  ada  rambu-rambu  yang  mengaturnya.Transaksi  online  diperbolehkan  menurut  Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya.
Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada website atau via internet (e-commerce), sama halnya  dengan  transaksi  jual  beli  biasa  yang  dilakukan  di  dunia  nyata,  dilakukan  oleh  para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Ijab qabul biasa dilakukan via  sms,  dan  mencapai  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli.  Transaksi  jual  beli  secara elektronik  merupakan  hubungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  memadukan  jaringan
(network)  dari  sistem  informasi  yang  berbasis  komputer  dengan  sistem  komunikasi  yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global , Bogor : Ghalia Indonesia. Ali, Daud, Mohammad, 2013, Hukum Islam. Cet.19, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anwar, Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Asnawi,  Haris  Faulidi,  2008, Transaksi  Bisnis  E-Commerce  Perspektif  Islam ,  Yogyakarta  : Laskar Press.
Gunawan  Widjaja,  Ahmad  Yani,  2003, Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta  : Gramedia.
Misbahuddin, 2012, E-commerce dan hukum Islam .cet:1 Alauddin University Press.
Partodihardjo,  Soemarno,  2009, Tentang  Informasi  dan  Trasaksi  Elektronik. jakarta  PT Gramedia Pustaka Utama.
R. Subekti, 2000, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: PT Grasindo.
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Prenada Media Group.