## STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BANDUNG OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENGANTISIPASI IMPLEMENTASI ASEAN FREE TRADE AREA DAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Mariane Olivia Delanova K.

## Abstract
ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEAN Economic Community (AEC) has been implemented since 2015. Itv means ASEAN make a step into a new era, called free trade era, which is reducing all trade barriers, include tariff and non tarrif barriers. ASEAN has a vision by implementing AFTA and EAC, to make Southeast Asia region can improve its economic sector, also improving economic sector of its member states, and so Indonesia. This research focuses on the strategic of Pemerintah Kota Bandung (The Local Government of Bandung City) to develop and improve the creative industries of Bandung City, especially in the era of AFTA and AEC. Also this research will explore the obstacles of creative industries of Bandung City in the era of AFTA and AEC. Creative industries of Bandung City have to reach the benefit from the implementing of AFTA and AEC, so creative industries of Bandung  City will  contribute to Indonesia’s national income, especially increasing Bandung City’s income.
Keywords: ASEAN Free Trade Area, ASEAN Economic Community,
Creative Industries of Bandung City.

## Pendahuluan
Perkembangan  situasi di tataran global dan regional pada saat ini membutuhkan  strategi yang tepat dalam mengantisipasi dinamika dan perubahan yang cepat.
Globalisasi termasuk globalisasi ekonomi menjadi dinamika internasional yang membutuhkan fokus luar biasa bagi setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, bergabung ke dalam Association Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN dibentuk  pada 8 Agustus 1967 dan menjadi organisasi internasional setelah berhasil menandatangani ASEAN Charter.
Pada saat ini, terjadi perkembangan  yang pesat di ASEAN. Salah satu perkembangan yang terjadi di dalam ASEAN adalah dengan diwujudkannya ASEAN Community yang diberlakukan sejak tahun 2015. ASEAN Community didasarkan atas tiga pilar, yaitu ASEAN Economic Community , ASEAN Political- Security Community dan ASEAN Socio-Culture Community.
Salah satu pilar yaitu ASEAN Economic Community (AEC)
atau
Masyarakat  Ekonomi ASEAN bertujuan untuk mewujudkan pasar tunggal ( single market ) dan basis produksi melalui aliran barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih. Selain itu, AEC bertujuan untuk lingkungan yang mendukung perkembangan  dunia
bisnis/ekonomi dan lingkungan regional yang mendukung inovasi dengan mengadopsi kerangka kebijakan bersama, seperti membuat standarisasi  dan kerjasama bersama dalam berbagai bidang. AEC juga berupaya untuk meningkatkan keterhubungan
dalam transportasi  dan berbagai infrastruktur lainnya. Selanjutnya, AEC juga bertujuan untuk meraih pembangunan ekonomi yang cepat melalui insiatif kreatif yang mendorong unit usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat bersaing dalam perekonomian baik di tingkat regional dan global. Satu hal lagi yang diperhatikan  dalam AEC adalah upaya untuk membangun kapasitas Negara-negara anggota yang baru bergabung ke ASEAN untuk memastikan integrasi negara- negara anggota tersebut ke dalam AEC. AEC juga memiliki visi agar ASEAN pada akhirnya  dapat bergabung  ke dalam perekonomian global melalui hubungan ekonomi dengan pihak eksternal (ASEAN, ASEAN Economic Community , 2015).
Jika AEC  bertujuan mewujudkan perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di   kawasan regional ASEAN. ASEAN Free Trade Area (AFTA)    merupakan kesepakatan bersama  antara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan  bebas. Tujuan utamanya adalah untuk   meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Visi AFTA menjadikan negara- negara ASEAN bisa menjadi basis  produksi dunia. Dengan implementasi kebijakan perdagangan bebas AFTA  ini, diharapkan    tidak ada hambatan
tariff , karena ada penurunan bea masuk, menjadi hanya sekitar 0-5%.Penurunan dan penghapusan tidak saja persoalan hambatan tariff , tetapi juga hambatan non-tariff terutama  untuk negara anggota ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariffs For
ASEAN    Free Trade Area (CEPT-AFTA) adalah skema untuk mengimplementasikan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan  pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non- tarif lainnya (GT Suroso dan Widyaiswara, Masyarakat  Ekonomi ASEAN dan Perekonomian Indonesia, 2018). AFTA sendiri telah disepakati untuk dapat diimplementasikan di ASEAN sejak tahun 2015.
Kota Bandung merupakan sebuah kota di provinsi Jawa Barat, Indonesia,  yang juga menjadi  ibukota provinsi  Jawa Barat (Jabar). Kota    Bandung merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia karena Bandung memiliki udara yang sejuk dan pemandangan alam yang luar biasa.  Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika industri kreatif berkembang pesat di Bandung  sebagai dampak dari bidang pariwisata Bandung yang menjanjikan  dan menarik banyak wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk berkunjung ke Bandung. United Nations Educational,  Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bahkan mengumumkan Kota Bandung sebagai salah satu kota dalam jaringan kota kreatif UNESCO ( Creative Cities Network ). Pengumuman tersebut
disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) UNESCO, Irina Bokova, Bokova
mengumumkan  penunjukkan 47 kota yang berasal dari 33 negara sebagai anggota  baru dari UNESCO Creative Cities Network di  Paris, pada tanggal 11 Desember  2015 (Antara News, UNESCO Umumkan Bandung dalam Jaringan  Kota Kreatif, 2015).
Melihat faktor-faktor    yang dijelaskan di
atas,
Pemerintah  Kota Bandung
memiliki keinginan untuk memajukan dan mengembangkan industri kreatif di Kota Bandung, tidak hanya berhenti sampai menjadikan   Kota Bandung sebagai ikon   kota kreatif. Kreatifitas dan inovasi menjadi asset yang lebih berharga  apabila dibandingkan dengan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan  penelitian mengenai kebijakan  Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan yang berhubungan  dengan industri kreatif, terutama dalam era implementasi AFTA dan EAC. Pada perkembangan regional Asia Tenggara saat ini, maka Indonesia khususnya Pemerintah  Kota Bandung membutuhkan  paradigma baru dalam penyusunan dan pembuatan  kebijakan industri kreatif yang dapat mengadopsi perkembangan    tersebut karena apabila pengembangan industri kreatif dilakukan dengan optimal, maka akan menjadi pemasukan daerah yang menjanjikan.

## Kerangka Konseptual / Teoritis Pendekatan Liberalis
Penelitian ini menggunakan pendekatan liberalis. Kaum liberal  umumnya mengambil positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan  mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri
sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Namun, mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan  dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional yang menghasilkan  manfaat besar bagi setiap orang  baik di dalam  negeri maupun luar negeri. Namun, kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka panjang kerjasama yang didasarkan pada kepentingan timbal balik akan berlaku. Hal itu disebabkan  modernisasi yang terus menerus meningkatkan ruang lingkup dan kebutuhan bagi kerjasama (Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan,
2013).
Liberalisme menempatkan
negara sebagai suatu
manifestasi kebutuhan untuk melindungi    kebebasan individual. Dalam paradigmanya, terdapat beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena yang akan diteliti. Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut:
1. Menekankan pada kerjasama antar negara

## 2. Pandangan positif terhadap sifat alamiah manusia
3. Negara bukan satu-satunya aktor dalam Hubungan Internasional.
Kepercayaan penuh terhadap fungsi dari organisasi dan hukum internasional untuk mengatasi sistem
internasional yang anarki. Interaksi antar aktor-aktor      tidak hanya terbatas pada   aspek politik ( high politics ) tetapi juga pada aspek ekonomi ( low  politics ). Peneliti menggunakan pendekatan ini    disebabkan penelitian yang dilakukan mengenai strategi pengembangan industri kreatif di Kota Bandung, di dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan aktor negara  saja, yaitu Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Kota Bandung,  tetapi melibatkan juga berbagai aktor non- negara, diantaranya  para pelaku industri kreatif. Kemudian interaksi antar aktor-aktor  terkait pada aspek ekonomi ( low- politics ), yakni ekonomi kreatif yang didalamnya  terdapat industri kreatif sebagai pengejawantahannya, bukan persoalan yang high-politics sifatnya. Hal ini sesuai dengan asumsi dari pendekatan liberalis. Pendekatan liberalis dianggap    dapat mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis  strategi pengembangan industri kreatif di Kota Bandung (2015-2017).

## Konsep Kerjasama Internasional
Salah satu pola interaksi dalam hubungan  internasional adalah kerjasama. Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional  yang didalamnya bertemu berbagai macam kepentingan  nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi  di dalam negerinya sendiri.      Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup,
kebudayaan, pertahanan, dan kemananan (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad   Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 2006). Selain melihat kerjasama internasional berdasarkan bidangnya, kerjasama internasional juga dapat dilihat berdasarkan sifatnya yakni kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral dan multilateral.
“kerjasama internasional adalah suatu bentuk interaksi dari suatu negara dengan negara  atau kelompok  negara lain yang sama-sama memiliki kepentingan untuk merealisasikan kepentingan dan kebutuhan nasional masing-masing dengan memahami ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain, kerjasama internasional merupakan  bentuk interaksi yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas  negara dengan tujuan untuk mencapai  kepentingan yang telah disepakati baik antar pemerintah maupun non pemerintah”
(Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad  Yani,
Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 2006).
Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional  (Brian Hocking dan Michael Smith, World Politics: An Introduction To International Relations, 1990), yaitu:
1. Konsensus,  merupakan  suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh    sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara  yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi,  merupakan  suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh
sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara  yang terjalin hubungan
kerjasama    dalam
memenuhi
kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang   ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan  yang sangat tinggi diantara negara-negara  yang terlibat.
Dalam integrasi jarang sekali terjadinya  benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat.
Kerjasama internasional  merupakan kerjasama yang umumnya  dilakukan  oleh beberapa negara yang sama-sama saling menguntungkan. Kerjasama internasional harus bersifat harmonis dan menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya. Konsep kerjasama internasional  ini digunakan untuk
menganalisis  strategi pengembangan industri kreatif yang dilakukan
Pemerintah    Kota Bandung dalam tataran praktisnya, melibatkan  kerjasama antara Indonesia dengan aktor negara dan non-negara di luar wilayah Indonesia.

## Konsep Diplomasi Publik
Istilah diplomasi publik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion dalam Fletcher School of Law and Diplomacy di Tuffs University . Konsep diplomasi  publik adalah proses komunikasi  pemerintah  terhadap publik internasional  yang bertujuan untuk memberikan pemahaman ataupun informasi mengenai sebuah negara, budaya,
kepentingan  nasional ataupun kebijakan negara tersebut. Melalui diplomasi  publik ini, opini publik dapat berperan dalam mendukung  kebijakan negara. Tidak hanya itu, publik dalam  hal ini juga dapat mempengaruhi opini masyarakat negara-negara lain mengenai negaranya (Papp, S Daniel , Contemporary International Relations, Frameworks for Understanding, 1997) Implementasi diplomasi publik dapat dilihat dari hierarki aktifitas yang dijalankan  (Tonny Dian Effendi, Diplomasi
Publik
Jepang, Perkembangan dan
Tantangan, 2011 ) . Dengan kata lain, dalam pelaksanaan diplomasi  publik ini memiliki aktifitas yang berbeda-beda. Tahapan pertama adalah diplomasi dijalankan  dengan tujuan paling mendasar, yaitu meningkatkan  pengetahuan publik atau dunia internasional tentang keberadaan negara tersebut. Tahapan kedua adalah ketika masyarakat  negara lain telah mengenal dan terbiasa dengan keberadaan  negara yang bersangkutan,  maka harus dilakukan dengan selanjutnya adalah meningkatkan apresiasi terhadap negara tersebut.
Tahapan ketiga adalah menciptakan  keterikatan masyarakat negara lain. Meningkatkan  keterikatan ini harus ditempuh ketika masyarakat  negara lain telah memiliki pandangan  positif sehingga kedekatan dengan negaranya tersebut menjadi semakin penting. Ketika ketiga tahapan telah terlampaui,  maka tahapan yang terakhir adalah tahap mempengaruhi. Tahapan ini dilakukan dengan banyak cara misalnya: meningkatkan  kerjasama dalam bidang pendidikan, pertukaran pelajar dan mahasiswa, memberikan beasiswa,
penelitian bersama dan lain sebagainya.  Kerjasama dalam bidang ekonomi juga menjadi hal yang penting untuk mengikatkan  hubungan menjadi lebih erat seperti perjanjian investasi, perdagangan  dan lain-lain (Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Jepang, Perkembangan dan Tantangan, 2011). Berbeda dengan diplomasi tradisional  yang identik dengan pola government to government , diplomasi publik lebih mengarah kepada government to people atau bahkan people to people . Diplomasi publik bukan semata-mata  hanya aktor publik yang menjalankan proses diplomasi, tetapi aktor publik ini publik yang menjalankan  proses diplomasi, tetapi aktor publik ini tetap merupakan  bagian atau tetap difasilitasi oleh negara. Konsep diplomasi publik dan negara-negara lain yang melakukan kerjasama dalam pengembangan industri kreatif di Bandung ( government to government ) maupun kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan para pelaku industri kreatif ( people to people ).

## Konsep Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif
Ekonomi kreatif merupakan  konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Konsep ini didukung oleh keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya  (I Gusti Bagus Arjana, 2015).
Dengan kata lain, ekonomi kreatif digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif (Tim Indonesia Design
Power Departemen Perdagangan  RI, 2008). John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea (I Gusti Bagus Arjana, 2015). Menurut Colette Henry dan Anne de Bruin pada awalnya  ruang lingkup pengertian  industri kreatif meliputi segala macam industri yang berbasis kreatifitas yang melahirkan  Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun kemudian
John
Howkins mempersempit  pengertian industri kreatif menjadi industri yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek seni atau budaya (Basuki Antariksa, 2016).
Ditinjau dari aspek akademis,  studi mengenai industri kreatif dapat dilakukan setidaknya  melalui tiga pendekatan. Pertama,  dari aspek budaya, industri kreatif adalah industry yang berkaitan  dengan nilai-nilai  budaya, seni dan hiburan. Kedua dari Hak Cipta, industri kreatif dilihat sebagai industri yang yang mengandung  berbagai aktivitas yang dapat dilindungi   oleh Hak Cipta. Ketiga, dilihat dari aspek kreativitas, industri kreatif adalah industri yang sifatnya lintas sektor khususnya  adalah yang dijadikan sebagai focus perhatian pemerintah Inggris sebagai negara yang pertama kali mempopulerkan istilah tersebut (Basuki Antariksa, 2016).
Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and  Development ( UNCTAD ), Creative  economy : “A Feasible Development Option”, model pengembangan ekonomi kreatif di negara maju maupun negara berkembang    dapat dikelompokkan  menjadi: UNCTAD Model , World Intellectual Property Organization ( WIPO ) Copyright Model , Concentric
Circles Model, Symbolic Texts Model , dan United Kingdom Department of Culture, Media, and Sport Model.
UNCTAD Model mengelompokkan  industri kreatif berdasarkan  pada kreativitas yang bernilai ekonomi dan memiliki intellectual property . WIPO Copyright  Model mengelompokkan industri kreatif berdasarkan pada peran industri kreatif. Peran ini dikelompokkan menjadi core , partial , interdependent dan non-dedicated . Concentric Circles Model mengelompokkan  industri kreatif berdasarkan pada porsi budaya dari sebuah produk      kreatif, dimana semakin besar konten budayanya  maka akan semakin unik. Symbolic Texts Model mengelompokkan  industri kreatif berdasarkan pada besar kecilnya pengaruh seni terhadap perkembangan  sosial dan politik.

## Gambar 1. Model Pengembangan Ekonomi Kreatif
Sumber: Departemen Perdagangan RI (2008)
Pondasi ekonomi kreatif adalah sumber daya insani
( people ) yang merupakan  elemen terpenting dalam ekonomi kreatif. Dalam model pengembangan  ekonomi kreatif terdapat lima pilar penting yaitu (Tim Indonesia  Design Power Departemen Perdagangan RI, 2008):
1. Industry . Industri merupakan bagian dari   kegiatan masyarakat  yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu.  Hal ini berdasarkan kepada pendekatan
dari John
Howkins yang
mengatakan bahwa kreativitas saja tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah produk kreatif.
2. Technology . Richard Florida mengatakan ada tiga modul utama membangun  ekonomi berbasis kreativitas  yaitu talenta sumber daya insani, teknologi  dan toleransi sosial. Teknologi sebagai perangkat ( tools ) dalam berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari
informasi, distribusi dan sarana bersosialisasi.
3. Resources . Sumber daya yang dimaksudkan  di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang merupakan landasan dari industri kreatif ini.
4. Institution . Institution dalam pilar
pengembangan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai tatanan

## sosial dimana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan,
norma, adat, aturan serta hukum yang berlaku.
5. Financial Intermediary . Lembaga intermediasi keuangan adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri kreatif yang membutuhkan baik dalam bentuk modal/ekuitas maupun pinjaman/kredit.
Bangunan  ekonomi kreatif ini dipayungi oleh hubungan antara cendekiawan ( intellectuals ),  bisnis ( business ), dan pemerintah ( government )  yang disebut sebagai sistem triple helix yang merupakan  aktor utama penggerak lahirnya kreativitas,  ide, ilmu pengetahuan dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang dan bersimbiosis  mutualisme antara ketiga aktor tersebut dalam kaitannya  dengan landasan dan pilar-pilar model industri kreatif akan menghasilkan industri kreatif yang berdiri kokoh dan berkesinambungan.

## Konsep Implementasi
Implementasi  adalah realisasi, pelaksanaan dan penyelenggaraan sebuah program atau kegiatan tertentu yang telah disusun atau disepakati sebelumnya  (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  1990). Tahapan implementasi  perlu dipersiapkan  dengan baik pada tahap perumusan. Menurut Birkland, implementasi  kebijakan berfokus pada apa yang terjadi pada kebijakan atau program setelah dirumuskan.
Dalam hal ini implementasi  kebijakan berkaitan dengan operasionalisasi  perjanjian atau kebijakan bilateral setelah dirumuskan dan disepakati (Piet Thabo Tshetlo, 2018).
Implementasi  kebijakan secara konseptual dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan  sumber daya alam maupun  sumber daya manusia  dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan  yang harus diambil untuk mencapai  suatu tujuan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah tindakan-tindakan  yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat  atau kelompok- kelompok pemerintah  atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Leo Agustino, 2008). Secara umum definisi implementasi  adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi  juga dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

## Konsep Strategi
Robert M. Grant mendefinisikan strategi sebagai rencana keseluruhan dalam memanfaatkan  sumber daya untuk memperoleh kedudukan yang menguntungkan,  dan dalam strategi kemenangan adalah segalanya (Robert M Grant, 1997). Strategi memiliki empat elemen yang harus dipenuhi agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud (Robert M Grant, 1997):
1. Tujuan yang jelas

## 2. Pemahaman yang baik mengenai lingkungan eksternal.
3. Penilaian yang objektif mengenai sumber daya yang dimiliki.
4. Pelaksanaan yang efektif.
Strategi harus memiliki   tujuan yang jelas untuk mencapai kesuksesan.  Dalam membuat strategi juga penting untuk mengetahui  kelebihan dan kekuatan, sehingga dapat mengukur tujuan dengan menerapkan  strategi yang efektif. Keberhasilan strategi juga bergantung kepada komitmen untuk melaksanakannya.

## Industri Kreatif
Perkembangan  zaman yang dimotori oleh teknologi dan globalisasi  yang tidak dapat dicegah, membuat setiap negara untuk berlomba-lomba menjadi negara yang mampu bertahan dalam keadaan tersebut. Setiap negara berinovasi dan berimprovisasi    untuk menciptakan suatu hal yang membuatnya  dapat bersaing dengan negara lainnya. Industri kreatif muncul sebagai jawaban mengenai hal apa yang harus dilakukan negara dalam menghadapi persaingan dalam kancah internasional  ini. Industri kreatif sendiri merupakan sebuah industri yang berfokus  pada kreasi serta eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti  seni, film, permainan atau desain fesyen, dan termasuk  layanan kreatif antar perusahaan  seperti iklan, dan lainnya (Togar M. Simatupang, Gatot Yudoko, Yuanita Handayati, dkk, 2018). Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan industri kreatif merupakan  sebuah industri yang bersumber dari sebuah ide pemikiran yang melalui proses berpikir kreatif seseorang. Industri kreatif, pada saat ini tidak terlepas dari perkembangan jaman serta teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan yang muncul, aktivitas-aktivitas  ataupun kegiatan yang berpenghasilan  dari proses tersebut dijadikan respon atas    kemunculan perkembangan tersebut, termasuk perkembangan industri.
Menurut  UNESCO  industri kreatif adalah kegiatan produksi maupun pelayanan yang melingkupi  elemen substansial dari segi artistik atau usaha untuk menciptakan dan mencakup aktivitas arsitektur dan periklanan. Sedangkan, industri  kreatif merupakan akivitas yang memiliki keaslian dalam induvidu, bakat dan keterampilan    serta memiliki potensi untuk menciptakan  pekerjaan dan kesejahteraan melalui generasi dan eksploitasi  hak kekayaan intelektual (Jones, 2006). Industri  kreatif bukan hal baru di dunia internasional, terlebih sudah banyak negara yang menerapkan hal ini dan menjadi fokus serta kebijakan  sebuah negara. Bukan hanya untuk mengembangkan  kelompok masyarakat dengan sisi kreatif, akan tetapi pemberlakuan  industri kreatif ini banyak menarik perhatian  dari berbagai kalangan dan dapat meningkatkan  pendapatan negara dari bidang yang berbeda.
Sebagai bidang baru yang muncul sebagai aksi terhadap perkembangan jaman, industri kreatif ini banyak dijadikan
sebagai penyalur kreativitas seseorang yang sebelumnya tidak tahu bagaimana  suatu hal yang tidak terlalu menarik justru bisa menjadi bidang yang menyumbangkan  banyak terhadap negara. Menjadi satu dari empat gelombang  ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri,  dan ekonomi teknologi informasi dan komunikasi,  ekonomi dalam bidang industri kreatif ini dijadikan sebagai pemanfaatan  kreativitas dan keterampilan  serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengekploitasi daya cipta tersebut (Agus Purnomo, 2018). Munculnya  berbagai gelombang ekonomi tersebut didasarkan pada perkembangan  teknologi serta aktor dalam hubungan internasional,  di mana dengan segala kemungkinannya memunculkan  berbagai hal baru bahkan yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Ekonomi kreatif dianggap sebagai jenis ekonomi pertama yang menggunakan imajinasi dalam memutuskan  apa yang dilakukan manusia dalam situasi tawar menawar yang terjadi dalam masyarakat  (John Hawkins, 2018). Dalam bidang ekonomi ini orang-orang mencoba mengembangkan  ide baru dari pekerjaan mereka.  Dengan  memunculkan harga tawar yang tinggi terhadap pembelian  karya atau bentuk lain dari apresiasi yang dilakukan oleh pembeli. Kemunculan  ekonomi kreatif ini diukur dengan adanya permintaan,  harga, keuntungan dan margin seperti pada konsep ekonomi lainnya.
Kemunculan  ekonomi kreatif memberi dampak tersendiri bagi perkembangan ekonomi di mana hampir semua negara mulai
untuk ikut perkembangan dengan melakukan berbagai strategi untuk dapat turut serta dalam perkembangan ekonomi dalam bidang kreatif ini. Setiap negara memiliki tujuan nasional yang berbeda, tetapi dengan pengadaan  ekonomi kreatif ini semua negara berharap untuk dapat berinovasi dalam perkembangan zaman serta perkembangan  ekonomi yang terjadi untuk menghadapi  era integrasi pasar yang akan terjadi pada kemudian hari.
Saat ini, industri ekonomi kreatif merupakan  salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ekonomi yang dijalankan oleh setiap negara. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dari setiap negara  mulai gencar  memperkenalkan ekonomi kreatif khususnya  kepada daerah untuk dijadikan sebagai pendapatan  daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan  daerah yang turut serta mendukung aktivitas  ekonomi  kreatif. Terbilang rumit karena masih terdengar    sebagai bidang yang asing karena baru diperkenalkan dan digiatkan
untuk dikenalkan kepopulerannya,  ekonomi kreatif memerlukan keikutsertaan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.  Seperti pemerintah pusat, pemerintah  daerah, kebijakan yang saling berpadu antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat,  dan kerjasama yang dijalankan dengan berbagai negara menjadi hal penting bagi berjalannya industri kreatif ini.

## Gambar III.1.

## Gelombang Pergeseran Orientasi Ekonomi Sektor Industri Kreatif
GELOMBANG PERTAMA Ekonomi Pertanian GELOMBANG KEDUA Ekonomi Industri GELOMBANG KETIGA Ekonomi Informasi GELOMBANG KEEMPAT Ekonomi Kreatif

## Sumber : Moelyono

## (2010)
Tentunya tidak semua pekerjaan atau aktivitas dapat masuk ke dalam industri kreatif yang termasuk ekonomi kreatif. Beberapa ahli membagi dan menetapkan bahwa ada beberapa pekerjaan  yang dapat masuk ke dalam sektor industri kreatif,  dan ada juga yang tidak. Pembagian atau pengelompokan ini didasarkan pada kemampuan negara dalam mengatasi serta mengembangkan ekonomi kreatif dari negaranya tersendiri. Setiap bidang akan mendapatkan prosentase tersendiri sesuai peminatnya. Sebagaian dilihat dari berapa banyak  orang yang bekerja pada bidang tersebut, dan yang lainnya dinilai dari berapa besar kontribusinya atau sumbangannya terhadap negara.
Adapun    beberapa sektor yang termasuk    ke dalam industri kreatif adalah segala usaha yang     berhubungan dengan aktivitas kreatif dari seseorang. Dasarnya    setiap negara memiliki fokus sendiri yang akan dijadikan sebagai ekonomi kreatif dari negaranya. Di Indonesia sendiri,
pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Perdagangan RI lebih dekat dengan   klasifikasi   yang digunakan oleh Howkins (2001) di mana sektor industri yang termasuk ke dalam bagian ekonomi  kreatif antara lain adalah periklanan, arsitektur, pasar seni  dan barang antik, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif,  musik, seni pertunjukan,  penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, dan riset serta pengembangan  (Togar M. Simatupang, 2018). Keempat belas bidang tersebut tentunya dapat dikategorikan sebagai ekonomi kreatif karena bidang-bidang ini dapat diterapkan   di Indonesia, dan tentunya memberikan perkembangan  yang pesat dalam pertumbuhan  ekonomi yang ditandai dengan sumbangannya yang besar daripada sektor lainnya.
Setiap tahun ekonomi di Indonesia didominasi  oleh sektor industri  kreatif, dalam data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif dalam kerjasama Badan Ekonomi  Kreatif (BEKRAF) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun 2017 disajikan bahwa 5 sektor yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah  kuliner (41,69%) fesyen (18,15%) kriya (15,70% ) televisi dan radio (7,78% ) dan penerbitan (6,29% ). Adapun sektor yang berkembang pertumbuhannya  sangat pesat sejak tahun 2015 adalah desain  komunikasi visual (10,28%)    musik (7,26%) animasi video (6,68%) serta arsitektur (6,62% ). Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa ketertarikan  masyarakat Indonesia terhadap industri kreatif semakin hari semakin meningkat.

## Gambar III.1.2 Subsektor Ekonomi Kreatif di Indonesia
Dengan adanya pembagian sektor yang dijadikan sebagai standar atau alat ukur perkembangan industri kreatif di Indonesia ini, tentunya pemerintah  memiliki tujuan pasti dalam menjalankan sektor yang telah disebutkan sebelumnya. Adanya sektor ini juga membuat setiap daerah dapat menetapkan fokusnya masing-masing  dalam ikut serta menjalankan  pembangunan sektor industri kreatif dalam menghadapi pasar bebas. Ini memungkinkan  menjadikan kondisi Indonesia dapat bertahan dalam arus yang sulit ketika menghadapi persaingan bidang penjualan dengan negara- negara lainnya. Perkembangan sektor kreatif ini sangat terlihat di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan  Jawa Barat terkenal dengan pusat industri  tekstil, dalam skala umum adalah pelaku usaha menengah.  Hal ini juga menjadi alasan bahwa pemerintah Indonesia banyak memberikan  perhatian kepada industri  di Jawa Barat. Akan tetapi, walaupun begitu pemerintah pusat ikut serta dalam pembangunan industri di daerah lainnya.

## Sejarah dan Perkembangan Industri Kreatif di Indonesia
Muncul sebagai salah satu upaya untuk menjalankan perkembangan ekonomi di Indonesia. industri kreatif pada awalnya dianggap sebagai  hal asing untuk dijalankan, hal ini   tentu disebabkan Indonesia belum memakai industri kreatif sebagai motor ekonominya. Awal kemunculan industri kreatif di Indonesia  adalah tahun 1998, di mana saat terjadinya  krisis ekonomi Indonesia mencari berbagai cara untuk mengembalikan ekonominya. Maka indusri kreatif ini dianggap sebagai cara untuk mengembalikan kondisi menjadi lebih baik. Akan tetapi tidak semua sesuai dengan  apa yang diharapkan,  pelaksaan industri kreatif ini tidak sepenuhnya berjalan hal ini tentu disebabkan   banyak hambatan- hambatan  yang membuatnya  seolah hanya sebuah nama tanpa program yang berjalan. Hingga tahun 2005 presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono  menyebutkan betapa pentingnya pengembangan ekonomi kreatif bagi masa depan Indonesia (Dhorifi Zumar, 2018).
Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan dikeluarkan kebijakan mengenai pengembangan ekonomi kreatif dalam Instruksi Presiden (Inpres)  No.6 Tahun 2009. Dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai definisi dan berbagai kebijakan  yang dibuat untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Meskipun begitu, sebenarnya industri kreatif telah berkembang jauh sebelum tahun 2000, tepatnya  tahun  1998, di mana krisis global menjadi dasar alasan industri kreatif ini dikembangkan dan menjadi fokus di Indonesia. Jika dilihat dari hitungan tahun,
memang Indonesia terlambat menyadari bahwa industri kreatif merupakan industri yang akan menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki banyak budaya didalamnya. Negara-negara lain telah mengaplikasikan industri kreatif ini jauh lebih awal dari Indonesia,  dan tentunya sudah menerima  hasil dari perkembangan industri di bidang kreatif ini.
Di Indonesia, pelaksanaan industri kreatif sebagai sumber ekonomi ini dijadikan juga sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif di Indonesia dijadikan sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan  sumber daya terbarukan (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2018). Pelaksanaannya  di Indonesia pada awalnya tidak berjalan sebaik hari ini. Hal tersebut disebabkan terlalu dini untuk menilai keberhasilan  suatu rancangan di awal. Maka Indonesia meningkatkan industri kreatifnya secara terus menerus. Pada tahun
2006 Departemen  Perdagangan mengeluarkan    data
di mana
industri kreatif telah menghasilkan sebesar Rp. 104,4 triliun, atau rata-ratanya 4,74% terhadap PDB   nasional selama tahun 2002-2006. Tentu jumlah ini bukan jumlah yang sedikit, bahkan jika dibandingkan dengan penghasilan dari sektor lainnya industri kreatif ini menjadi salah satu penyumbang  penghasilan terbesar. Akan tetapi, jumlah tersebut masih dikatakan sedikit jika harus dibandingkan  dengan penghasilan negara-negara lainnya dari industri kreatif. Namun, dengan  data tersebut pemerintah dapat melihat bahwa dengan adanya industri
kreatif ini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Tentu dengan  adanya  berbagai elemen yang turut ikut serta dalam pembangunan  khususnya ekonomi kreatif ini, tujuan dari penerapan ekonomi kreatif di Indonesia ini akan mudah tercapai.
Perkembangan pesat industri kreatif terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)  dan Badan Pusat Statistik (BPS), bidang ekonomi kreatif berhasil menyumbangkan sekitar 8252 triliun rupiah atau meningkat sekitar 7,38 persen terhadap total PDB Indonesia dibandingkan  pada tahun sebelumnya. Hasil ini menunjukan adanya peningkatan  yang terjadi dalam bidang ekonomi  kreatif. Jumlah ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan  pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan industri kreatif. Bahkan pada tahun 2016 menurut data yang sama, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Jumlah ini menjadi  nilai tertinggi  setelah penghasilan dari bidang yang sama, yaitu dengan negara India dan Tiongkok di antara negara-negara G20 (Badan Ekonomi Kreatif, 2018).
Pengembangan industri kreatif ini dianggap sebagai suatu  hal yang bagus bagi setiap daerah, pasalnya setiap daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki keanekaragaman seni, budaya, serta wisata yang melimpah. Dapat dibayangkan jika setiap daerah mulai turut berfokus pada pengembangan industri kreatif, akan berapa banyak yang diterima  negara sebagai hasil dari kepentingan nasional Indonesia dalam
bidang kreatif. Dengan alasan itulah Indonesia  mulai berbondong-bondong untuk mengembangkan industri ini dalam bidang yang berbeda-beda,  dan diikuti oleh negara lainnya. Perkembangan industri kreatif ini didasarkan karena adanya berbagai bidang atau sektor yang termasuk  dalam ekonomi kreatif yang berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Munculnya industri ekonomi kreatif ini juga dianggap sebagai cara untuk menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun  citra bangsa, serta memberikan dampak  sosial yang positif dalam masyarakat (Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2018).
Adanya konsep indsutri dan ekonomi kreatif ini meluas menjadi dimunculkannya  kota kreatif sebagai jawaban dari langkah  apa saja yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjalankan  aspek-aspek industri kreatif untuk mencapai tujuan dari ekonomi kreatif. Gagasan mengenai  kota kreatif pertama kali disebutkan tahun 1991 oleh Charles Landry dalam bukunya yang berjudul The Creative and Its Cultural Economy. Kota kreatif dijadikan sebagai  cara mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam perkembangan jaman seperti masalah urbanisasi, kemacetan,   masalah sosial ekonomi dan masalah-masalah lainnya yang tercipta sebagai sebab dan akibat masuknya globalisasi  ke Indonesia  sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari.  Kota kreatif diterapkan pertama kali oleh negara Inggris, tentu pelaksanaan  kota kreatif ini memacu negara-negara lainnya untuk melakukan hal serupa, bahkan penerapan kota kreatif ini dilakukan juga oleh Amerika dan Eropa saat masuk tahun 2000-an.
Keseriusan Indonesia dalam
ikut serta dalam pembangunan ekonomi dalam bidang ekonomi kreatif ditandai dengan adanya peraturan mengenai ekonomi kreatif di Indonesia dimulai sejak  adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan Perpres No.6
Tahun 2009 mengenai Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Tidak berbeda dengan negara lainnya, di Indonesia juga kota kreatif dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh BEKRAF dalam menjalankan  fungsi serta tugas untuk merumuskan berbagai hal    yang berhubungan dengan industri kreatif, khususnya ekonomi kreatif. Satu dari kegiatan yang dilakukan BEKRAF  adalah penilaian mandiri ekonomi  kreatif sebuah daerah. Penilaian mandiri daerah ini diharapkan dapat menghasilkan database ekonomi kreatif di Indonesia, mengidentifikasi subsektor potensial, juga mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh daerah dalam menerapkan ekonomi kreatifnya (Badan Ekonomi Kreatif, 2016).
Konsep penilaian mandiri yang dikeluarkan  oleh pemerintah merupakan jawaban di mana harus ada kebijakan yang membuat  kota-kota di Indonesia ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan penerapan ini bukan hanya pemerintah pusat yang mendapatkan manfaat. Bagi pemerintah dengan dijalankannya penilaian  mandiri ini, tentu akan membawa Indonesia mewujudkan “ Sistem Ekonomi Kreatif Nasional ” sebagai pembangunan
ekonomi. Tentunya program ini akan
memudahkan pemerintah kota untuk membangun serta
mengembangkan ekonomi kreatifnya. Dengan melihat setiap potensi    yang dimiliki setiap daerah akan pemerintah dapat melakukan  pemetaan, kota mana saja yang harus dikembangkan    potensi kreativitasnya dan kota mana yang harus memulai mengembangkan ekonomi kreatif. Cara ini akan membantu perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)
Merupakan lembaga baru non-kementerian  yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif Indonesia.  BEKRAF disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, pada 20 Januari 2015. BEKRAF memiliki tugas membantu presiden dalam merumuskan,  menetapkan, mengkoordinasikan,  dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan atas pertimbangan  adanya peningkatan  Produk Domestik Bruto (PDP) setiap tahunnya dalam    bidang industri kreatif, dengan fakta ini pemerintah mencoba mengkokohkan fondasi perekonomian  di mana ekonomi kreatif bertumpu  pada keunggulan  sumber daya manusia (SDM).
BEKRAF mempunyai visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti. Untuk mencapai  visi tersebut, BEKRAF merancang enam misi besar, yaitu:
1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif
Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
3.  Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan  hukum terhadap hak cipta.
6. Merancang dan melaksanakan  strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.
Dengan menjalankan  tugas dan fungsi-fungsi  tersebut, BEKRAF  optimis bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang efisien  dan kondusif. Dengan begitu, para pelaku bisa berkarya lebih baik sehingga ekonomi kreatif bisa memberikan kontribusi pendapatan  yang selalu meningkat terhadap PDB nasional.
Keseriusan BEKRAF dalam menjalankan  fungsi dan tugasnya mulai terlihat pada tahun 2018, di mana pada tahun
ini banyak kegiatan-kegiatan dari BEKRAF   yang terlihat sangat mendukung industri  kreatif yang masuk ke   dalam fokus aspek/bidang yang sedang berusaha  dijalankan oleh Indonesia. Hal ini menjadi peluang sekaligus kesempatan yang bagus bagi Indonesia di mana dengan memiliki  badan yang fokus terhadap bidang yang baru ini, maka akan menciptakan keseimbangan  terhadap pasar Indonesia. Hal ini tentu juga membuka kesempatan bagi orang-orang  yang berfokus pada ekonomi kreatif sebagai usahanya. Bahkan, bukan hanya melaksanakan kegiatan-kegitan  yang mendukung ekonomi kreatif saja, bahkan BEKRAF melaksanakan workshop bersertifikat  bagi para kreatif yang ini memfokuskan keahliannya dan membuat usaha dari bidang    yang digelutinya.
Berbagai bidang pun masuk  ke dalam fokus BEKRAF. Dimulai dari kepenulisan, desain, bahkan barista. Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan  oleh BEKRAF tentu akan tergambarkan  bagaimana badan khusus ekonomi kreatif ini sudah mulai menjalankan tujuannya, walaupun masih perlahan untuk mewujudkan Indonesia yang kreatif.

## Sejarah dan Perkembangan Industri Kreatif di Kota Bandung
Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat yang memiliki peran besar dalam menjalankan ekonomi kreatif Indonesia. Memiliki kapasitas sebagai pusat distribusi ( Point of Distribution ) dalam bidang ekonomi khusunya ekonomi kreatif bagi wilayah lainnya, kota ini dipercaya dapat
menciptakan  ruang kreatif bagi masyarakat Indonesia. Pemilihan Kota Bandung sebagai kota percontohan kreatif bagi wilayah lainnya dikarenakan berbagai faktor yang dimiliki oleh Kota Bandung, yaitu: (1) Masyarakat yang berkreatifitas tinggi, tentu hal ini tidak terlepas dari banyaknya  komunitas anak muda yang bergerak dalam berbagai  bidang kreatif. Berbagai  komunitas yang muncul sebagai asal-usul ekonomi kreatif  di Bandung ini juga didukung dengan latar belakang Jawa Barat khususnya Kota Bandung yang memiliki aneka ragam seni dari musik, hingga kebudayaan yang mendorong perilaku kreatif masyarakatnya. (2) Fasilitas yang terus berkembang. Menyadari tingkah laku masyarakatnya  yang kreatif, pemerintah Kota Bandung turut membangun berbagai fasilitas untuk itu serta dalam menggalakan  kreativitas masyarakatnya.  Berbagai fasilitas yang adapun dijadikan sebagai tempat yang tepat untuk melakukan   berbagai kegiatan yang menyebabkan  pemerintah Kota Bandung ikut mendukung kegiatan-kegiatan dari berbagai komunitas.
Industri ekonomi kreatif ini berkembang dan terus mengalami peningkatan  di Kota Bandung. Terlebih dalam kurun 10 tahun terakhir, Kota  Bandung menyumbang pemasukan atau Domestik  Regional Bruto (DRB) yang sangat bedar terhadap negara. Dari nilainya perputaran uang dari sector industri kreatif ini bahkan mencapai    Rp.79 miliar/Bulan.  Walaupun begitu industri ini belum bekerja dengan maksimal di berbagai sisinya. Ini yang menyebabkan masih harus banyak yang diperbaiki, dari sisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung ataupun dari
masyarakat  sebagai pelaku kreatif yang terdapat di Kota Bandung.  Bukan hanya mengenai  DRB saja yang meningkat pada kurun 10 tahun terkhir. Akan tetapi, Kota Bandung juga dijadikan   sebagai kota percontohan dalam bidang ekonomi kreatif. Fakta ini dikeluarkan sejalan dengan adanya perkembangan yang signifikan dan memengaruhi  tren anak muda di berbagai kota mengenai pemahaman industri kreatif.
Bersamaan dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Kota Bandung terlebih mengenai industri  dan ekonomi kreatif, akhirnya kota ini mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Salah satunya masuk ke dalam 5 kota kreatif se-Asia dalam survei media Singapura, Channel News Asia pada Desember tahun 2011. Usahanya tidak sia-sia ketika pada tahun 2015 Kota Bandung terpilih menjadi Kota Kreatif dalam kategori desain oleh UNESCO. Pengakuan yang diberikan oleh UNESCO membuat Pemerintah  Kota Bandung memulai kembali inovasi terbarunya mengenai industri kreatif. Salah satunya  dibentuknya Bandung Creative Community Forum, di mana BCCF ini digunakan  sebagai penghubung antara  pembuat keputusan dengan komunitas-komunitas kreatif yang ada di Bandung. Dengan adanya   hal ini diharapkan  kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat bekerja dan menghasilkan berbagai produk kreatif lainnya untuk  memperkenalkan industri kreatif Kota Bandung.
Berbagai upaya dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung untuk terus meningkatkan industri kreatifnya, yaitu: (Tuty Herawati, 2014).

## 1. Memfasilitasi terselenggaranya
Helar Fest
yang merupakan  salah satu program yang dikembangkan oleh BCCF sebagai bagian   dari strategi jangka panjang pengembangan platform ekonomi kreatif
yang berkelanjutan di Kota Bandung.
2. Mengamanatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan RPJP, RPJM dan RKPD Kota Bandung.
3. Melakukan kajian dalam rangka persiapan penyusunan kebijakan, baik yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga (jasa konsultasi) maupun melalui Forum Pemasaran Kota dan Dewan Pengembangan Ekonomi (DPE) Kota Bandung.
4. Kajian City Branding dan perencanaan landmark Kota Bandung  yang dilakukan melalui Komisi Forum
Pemasaran Kota.
5. Kajian Investasi Bidang Pengembangan Industr Kreatif yang dilakukan melalui Kelompok Kerja  DPE Kota Bandung.
6. Pembangunan Taman Kreatif Kota (di bawah
jembatan Pasupati).
7. Pembangunan monumen Taman Cikapayang (Huruf DAGO raksasa).
8.  Fasilitasi dalam bidang promosi dan pemasaran melalui Dekranasda  Kota Bandung, diantaranya pelaksanaan Pameran Kriya Pesona Bandung (KPB).

## 9. Menyusun Konsep Penciri Kota pada gerbang masuk
kota Bandung.
10. Menurut
Wakil Gubernur Dede Yusuf, Pemprov Jabar telah menyediakan lahan seluas 10  hektar di wilayah  Pasir Kunci, Ujung Berung, untuk menampung  kreatifitas seniman Bandung dan meningkatkan industri kreatif di wilayah ini.
Kota Bandung dikenal dengan kota yang memiliki banyak potensi dalam bidang industri kreatifnya, hal inilah yang menyebabkan    kota ini dipilih sebagai Kota Kreatif versi berbagai macam instansi dan media. Pemberian  sandangan Kota Kreatif ini bukan tanpa perhitungan,  banyaknya komunitas    menjadi salah satu hal yang membuat Kota Bandung dianggap  sebagai kota yang dapat mengembangkan berbagai hal mengenai industri kreatif. Salah satu perkembangan  yang
tidak dapat dipungkiri adalah perkembangan jumlah outlet pertokoan yang kota ini miliki, dalam kurun sepuluh tahun kota ini mengalami peningkatan bahkan  hingga 2 kali lipat dari jumlah 200 unit menjadi 400 unit yang dimiliki Kota Bandung pada tahun 2014-an, dan
bahkan terus bertambah  setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi kebanggaan  di mana dapat memotivasi aktor yang memiliki peran dalam industri kreatif untuk terus berinovasi dan mampu bersaing dengan  pasar, khususnya  pasar luar negeri.
Dari 14 sektor yang masuk kedalam  sektor industri kreatif Indonesia, terdapat 6 sektor yang menjadi sektor unggulan Kota Bandung, yaitu: (Tuty Herawati, Chistina L Rudatin, dan Djuni Akbar, 2014).

## Industri Fashion
Kota Bandung dikenal dengan pasar mode, di mana kota ini memiliki banyak tempat perbelanjaan khususnya mengenai pakaian. Hal ini juga yang menyebabkan kota ini dikenal juga dengan  sebutan Paris Van Java atau Kota Parisnya Jawa, kaitan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari Paris yang sangat dikenal sebagai kota fashion dan desainer. Iklim tersebutlah yang menyebabkan  para kreatif di bidang fashion turut serta dalam mengambil kesempatan  yang besar dengan memilih bisnis Factory Outlet , Clothing Company , dan Distribution Store .

## Industri Desain
Keunggulan  Kota Bandung dalam industri desain ini bahkan menyebabkan  UNESCO pada tahun 2015 memilih Kota Bandung sebagai Kota Desain. Kesempatan tersebut tentu dijadikan sebagai upaya bagi Kota bandung untuk terus mengembangkan industri ini, khususya dalam industri desain. Jauh sebelum dipilih sebagai Kota Desain oleh UNESCO,
industri ini sudah sangat berkembang  di Bandung. Hal ini dikarenakan  banyaknya produsen yang memulai bisnisnya dalam bidang kreatif ini. Kreatifitas  yang dihargai oleh para konsumen ini bahkan menjadikan  industri ini terus dikembangkan  sebagai salah satu bidang kreatif unggulan di Kota Bandung.

## Industri Informasi dan Teknologi
Kemajuan  teknologi disinyalir akan membawa  dampak yang sangat besar bagi perkembangan sebuah negara. Hal ini pulalah yang menyebabkan  negara terus berusaha memperbaiki sistem infomasi dan teknologinya. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang juga berfokus  pada pengembangan  teknologi. Di mana pemerintah bersinergi dengan masyarakat  untuk terus berfokus memperaiki kekurangannya, hal tersebut menjadi landasan adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan  swasta untuk mengembangkan   sektor industri informasi dan teknologi.

## Industri Kuliner
Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam suku dan budaya, potensi inilah yang menyebabkan industri kuliner memiliki  kesempatan besar untuk terus berkembang. Kota Bandung memanfaatkan potensi tersebut untuk memperkenalkan  potensi budaya khususnya bidang kuliner. Pelaku usaha memafaatkan  kesempatan ini dengan turut membuka bisnis kuliner dengan menu masakan nusantara.

## Industri Seni dan Kerajinan
Terlihat dari iklim seni yang dimiliki oleh Kota Bandung tentu jelas terlihat  bahwa kota ini sangat memerhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan seni dan kerajinan. Hal ini jelas tergambar dimana terdapat jalan yang menjajakan  hasil kriya dan diperjualbelikan.  Adanya minat masyarakat untuk sekadar melihat atau bahkan membeli,    menambah kesempatan  bagi industri ini terus berkembang  dan diterima oleh masyarakat.

## Industri Pertunjukan/ Showbiz
Sektor pertunjukan  juga dijadikan sebagai sektor unggulan, di mana Kota Bandung melakukan banyak kegiatan yang salah satunya adalah pertunjukan. Ini terlihat dari antusiasme para wisatawan yang datang untuk berkunjung ke Kota Bandung dan menyempatkan  untuk datang menonton berbagai event musik seperti salah satunya pertunjukan  di Saung Angklung Udjo.
Berbagai kebijakan pun    dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung  demi menciptakan iklim kreatif pada masyarakat Bandung.  Akan tetapi, tidak semua berjalan dengan baik bahkan beberapa kebijakan terhambat  oleh berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Minimnya fasilitas masih menjadi masalah di Kota Bandung yang dikatakan sebagai kota kreatif Indonesia.  Jika dihitung memang Kota Bandung memiliki berbagai bangunan atau taman yang mencerminkan
kreativitas masyarakat Bandung, tetapi jika harus dibandingkan dengan  negara-negara lain yang juga masuk dalam kategori kota kreatif oleh UNESCO,  Kota Bandung masih berada jauh dengan negara-negara  atau kota kreatif lainnya. Hal ini yang memunculkan pertanyaan mengenai hal apa lagi yang harus dilakukan pemerintah  Kota Bandung beserta masyarakatnya  untuk menjadi kota kreatif sesuai dengan kota di negara lain. Meskipun tidak ada standar tertentu mengenai  kota kreatif, tetapi masih banyak hal yang harus dikembangkan  oleh Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pembangunan sebagai kota kreatif Indonesia
Hal lain yang menjadi masalah bagi masyarakat  dalam turut serta membangun industri kreatif kota Bandung adalah sulitnya akses masyarakat  terhadap modal perbankan. Tentu kondisi ini mengahambat masyrakat yang telah ada atau baru memulai usaha di industri kreatif. Dalam hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah yang seharusnya ikut memberikan  stimulus terhadap masyarakat yang ingin ikut dalam pembangunan  industri kreatif yang selama ini banyak dibangun oleh pemerintah.  Birokrasi yang sulit masih sering kali menghambat  berbagai hal terkait perizinan di Indonesia, dan hal serupa pun terjadi di kota Bandung. Tentunya dengan berbagai kesempatan untuk permbagunan    ekonomi seharusnya permerintah  memberi berbagai kemudahan terhadap masyarakat.

## Sejarah dan Latar Belakang ASEAN Free Trade Area
Kemunculan perkembangan zaman dan globalisasi secara tidak langsung memaksa negara-negara  di seluruh dunia untuk saling bekerja sama. Bukan  hanya itu kerjasama yang dibuat oleh negara memiliki  tujuan lain yang dimaksudkan untuk  menyampaikan pesan saling menguntungkan antara negara  yang bekerja sama. Tidak terlepas dari kepentingan nasional setiap negaranya,  kerjasama yang terjalin antara berbagai negara dilandaskan atas kebutuhan negara terhadap suatu hal yang dibutuhkan  oleh masyarakat  negaranya yang saling menguntungkan.  Munculnya organisasi secara umum ditujukan untuk menghilangkan jarak antara hambatan yang dilalui oleh negara dengan pencapaian mudah yang dilakukan bersama dengan negara lain. Pergantian dari abad 20 menuju abad 21 memunculkan berbagai peristiwa, di mana salah satunya adalah lahirnya ekonomi politik internasional (Umar Suryadi Bakry, 2000). Hadirnya era Ekonomi Politik Internasional (EPI) ini membuat negara-negara yang memiliki tujuan atau kepentingannya sendiri, tidak dapat menghindar, menolak, atau mengisolasi diri dari perkembangan yang terjadi dalam ekonomi dunia.
ASEAN Free Ttrade Area (AFTA) menjadi penanda bahwa perkembangan era yang terjadi di dunia, terutama mengenai perkembangan ekonomi dunia merupakan hal yang nyata. AFTA merupakan  sebuah kesepakatan dalam bidang ekonomi yang dibuat oleh negara-negara  anggota ASEAN,  di mana dengan hadirnya AFTA negara-negara  anggotanya memiliki tujuan untuk menciptakan pasar tunggal bebas, bahkan

## tujuan akhir yang akan dicapai  oleh AFTA adalah adanya
Custom Union, yaitu penghapusan hambatan perdagangan dan mempersiapkan menghadapi globalisasi ekonomi merupakan hal penting yang menjadi agenda besar AFTA. Dibentuk  pada KTT ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992 yang berlandaskan ASEAN Vision 2020 , diberlakukannya AFTA dilandasi beberapa faktor yaitu: (1) Munculnya berbagai konflik menyebabkan ASEAN membutuhkan sebuah badan atau organisasi  yang dapat  mempertahankan ASEAN  sebagai  organisasi regional, hal ini dijadikan negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan bidang  kajian dari ASEAN, yaitu bidang ekonomi. (2) Adanya negara-negara yang    hanya mengandalkan perdagangan sebagai sumber kehidupan  seperti negara Singapura, hal ini membuat banyaknya dukungan  yang sangat berpengaruh pada perkembangan ASEAN. (3) Adanya keinginan dari negara ASEAN untuk mendatangkan  sebanyak mungkin investor asing dari berbagai negara. (4) Tumbuhnya  berbagai blok ekonomi  yang membuat ASEAN seolah terpacu untuk melakukan hal yang serupa (Bambang Cipto, 2000).
Keberadaan AFTA ini juga dijadikan sebagai acuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar komoditas yang mampu bersaing secara global, dengan    salah satu tujuannya  adalah menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya,  serta membentuk integrasi antara negara- negara yang menandatangani  KTT VI ASEAN (Ratna Shofi Inayati, 2016). Berbagai  tujuan yang ingin dicapai tidak terlepas dari rasa  bersaing  antar negara  yang menganggap sektor ekonomi sebagai sektor penting yang dapat memajukan
negaranya. Tentunya dengan penguasaan ekonomi, negara akan mudah untuk menjalankan kepentingan nasional dengan negara lain. Demi tercapainya tujuan dari AFTA ini, berbagai hal   dilakukan dimulai dari menghapus pajak impor dan ekspor, penurunan tarif, penghapusan  hambatan non-tarif, bahkan dengan adanya Common Effective    Preferential Tariff yang memiliki berbagai program didalamnya  menjadi wujud nyata dari keseriusan negara-negara yang tergabung dalam AFTA dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
AFTA sebagai bentuk kerjasama yang digunakan anggota negara ASEAN banyak membuat  peraturan-peraturan yang berhubungan erat dengan ekonomi dan tujuan akhir dari AFTA sendiri. Pada KTT Informal ke-1 tahun 1997, AFTA memperkenalkan Visi ASEAN 2020, di mana tujuannya adalah mewujudkan masyarakat ASEAN ( ASEAN Community) . Dengan dibentuknya masyarakat ASEAN, menandakan bahwa negara- negara yang terbentuk  dalam ASEAN mulai menetapkan fokusnya menjadi beberapa hal. Ada tiga pilar masyarakat ASEAN yang menjadi  salah satu dasar adanya keseriusan negara anggota terhadap berbagai  hal yang akan diutamakan dalam kerjasama negara-negara anggotanya. Tiga pilar dalam masyarakat ASEAN adalah Masyarakat Politik- Keamanan ASEAN ( ASEAN
Political-Security    Community- APSC),
Masyarakat Ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community- AEC )  dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN  ( ASEAN Socio- Cultural  Community-ASCC ). Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat terlihat jelas bahwa negara-negara ASEAN memang memiliki fokus untuk mengedepankan
perdagangan sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai.
Agenda kelanjutan  dari adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi salah satu dari tiga pilar ASEAN adalah pertemuan   Menteri Ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Ministers  Meeting) yang ke-38 di Cebu, Filipina tahun 2007 menghasilkan kesepakatan “ Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 ” . Dengan kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan tersebut tentu membuat    negara anggota lainnya harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi pasar bebas yang sudah menjadi kesepakatan  bersama. Pada dasarnya jika dilihat dari pandangan  bagaimana tingkatan negara anggota, khususnya  dalam bidang ekonomi, tentu tidak semua negara siap dengan keadaan  yang mengharuskan membuka pasar bagi barang-barang impor dari negara lain. Hal ini disebabkan masih ada industri  dalam negeri sendiri yang harus mendapatkan lebih banyak perhatian, seperti infant industries dan UMKM.
Ada beberapa    hal yang menjadikan AFTA ini diberlakukan di ASEAN. Pertama, dijadikannya ASEAN sebagai organisasi ekonomi kawasan tidak menyalahi aturan    global dalam GATT/WTO.  Kemunculan AFTA ini bahkan dianggap sebagai salah satu upaya yang mendukung  berjalannya berbagai kebijakan GATT yang ada. Maka keberadaan AFTA juga dapat dikatakan penting bagi berbagai pihak (Ratna Shofi Inayati, 2016). Kedua, adanya kebutuhan terhadap ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara  di ASEAN menjadikan dorongan bahwa organisasi regional bidang ekonomi
diperlukan. Meskipun tidak mudah dijalankan  akan tetapi kesepakatan ini merupakan sebuah langkah  bersama yang dijalankan oleh anggota menuju tujuan yang sama.

## ASEAN Economic Community
AEC dijadikan sebagai wujud nyata mengenai keseriusan negara anggota dalam kesiapannya menghadapi  pasar bebas ekonomi. yang digagas sebagai bentuk tahap selanjutnya  dari kerjasama yang terjadi di kawasan ASEAN. Menjadi salah satu dari pilar utama dari ASEAN    yang pada awalnya direncanakan akan tercapai  tahun 2020. AEC diharapkan dapat menjadi dasar bagi perdagangan barang, jasa, investasi, teknologi,  dan sumber  daya antar negara ASEAN pada kemudian  hari (Bambang  Cipto, 2000). Juga menjadi bentuk integrasi regional yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang dapat memberikan  manfaat bagi seluruh negara ASEAN. Selain itu dibentuknya AEC ini menjadi cara untuk membantu negara-negara ASEAN yang cenderung masih harus membangun ekonominya dengan masalah kemiskinan dan mencapai kesejahteraan  di masyarakatnya.  Kerjasama ekonomi negara-negara anggota diharapkan dapat membantu pembangunan bidang ekonomi di sebuah negara, dengan harapan tercapainya visi dan misi dari ASEAN.
Pelaksanaan AEC ini tidak bisa terlepas dari segi hukum yang akan  membantu berjalannya setiap kebijakan yang dibuat oleh AEC. Secara segi hukum, Piagam ASEAN tahun 2008 menjadikan kesepakatan ASEAN yang sebelumnya
merupakan   organisasi yang longgar ( Loose Association ) menjadi sebuah organisasi yang berlandaskan  hukum ( Rule-
based
Organization ) atau menjadi organisasi yang kesepakatannya mengikat para anggotanya. AEC memiliki hukum yang kuat dan mengikat ( Legally Binding ), serta memiliki prinsip “ Pacta Sund  Servan da” yang menyatakan
bahwa setiap anggota ASEAN harus ikut
mengimplementasikan AEC dengan segala konsekuensi yang ada didalamnya, hal ini tertera dalam Pasal   47 Piagam ASEAN dan Cetak Biru AEC (Delfiyanti,  2015). Dengan adanya hukum yang mengikat, maka negara-negara anggota yang telah menyetujui  perjanjian  harus bersedia untuk mengikuti berbagai kententuan yang diberikan oleh kesepakatan AEC. Hal ini tentunya menjadi pengingat bahwa setiap negara akan ikut serta untuk membangun  negara- negara ASEAN secara bersama-sama  baik dalam bidang apapun, khususnya bidang ekonomi.
AEC memiliki empat karakteristik utama yang juga dijadikan  sebagai tujuan dasar dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) Pasar tunggal dan basis produksi atau single market  and production base. (2) Kawasan  yang memiliki  daya saing tinggi atau higly competitive region . (3)
Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata atau region of equitable economic development . (4) Integrasi perekonomian  kawasan dengan perekonomian global atau integration into the global economy ( ASEAN Economic Community Blueprint ). Keempat karakteristik ini tertuang dalam cetak biru AEC yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Tidak hanya itu dalam cetak biru yang dihasilkan  dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers di Kuala Lumpur,
Malaysia   pada tahun   2006 tersebut terdapat   berbagai kebijakan yang dibuat untuk mendukung terlaksananya AEC agar tercapai sesuai dengan tujuan awalnya.
Berbagai bentuk kerjasamapun  dilakukan oleh negara- negara anggota AEC. Salah satunya kerjasama bidang barang, perdagangan  barang, juga kerjasama bidang jasa. Dalam sektor industri kerjasama yang dilakukan  dengan tujuan untuk meningkatkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri, peningkatan teknologi, sembangunan kapasitas negara anggota, serta pertukaran informasi perencanaan industri. Hingga dibentuknya ASEAN Industrial  Cooperation yang digunakan  sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing perusahaan    di negara ASEAN. Selanjutnya bidang perdagangan  barang, tentu setelah peningkatan kualitas dari barang maka tingkat selanjutnya adalah membicarakan  serta merencanakan  berbagai hal mengenai penyebaran barang tersebut dengan perdagangan.  Mengenai  hal ini dibentuk kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreement pada tahun 2010. Dengan adanya
ATGA ini diharapkan    akan terbentuknaya integrasi inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan  barang ke dalam negeri. Bidang yang juga tidak kalah penting yang dijadikan  bidang kerjasama oleh ASEAN adalah bidang jasa. Bidang ini menjadi sangat penting, hal ini disebabkan dengan bidang ini ASEAN mampu meningkatkan   sebanyak 40% sampai 50% PDB setiap tahunnya mengalami peningkatan.

## Strategi Pemerintah Kota Bandung Mengembangkan Industri Kreatif dalam Menghadapi AEC dan AFTA
Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat sekaligus salah satu kota yang dikenal dengan potensi ekonominya yang besar dan berkembang.  Dengan jumlah penduduk  yang didominasi  oleh penduduk muda, kota ini memiliki berbagai komunitas kreatif dan produktif dalam berbagai  bidang. Memiliki  banyak kuliner dan tempat pariwisata, Bandung dianggap sebagai kota yang berpotensi sangat besar dalam ikut serta dalam pengembangan industri kreatif Indonesia. Hal tersebut disebabkan  Bandung merupakan  salah satu kota dengan penyumbang  pendapatan daerah terbesar khususnya dalam bidang ekonomi kreatif. Maka, ekspektasi  dari pemerintah  pusat menjadi besar mengenai Kota Bandung dalam mengelola  ekonominya. Tentu banyaknya dukungan dan nilai positif yang didapat menjadi  acuan tersendiri bagi Kota Bandung. Sejalan dengan pendapatan ekonomi daerah yang besar, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan  berbagai kebijakan  yang sesuai dan ikut meningkatkan ekonomi Kota Bandung.
Menjadi tren terbaru dalam pembangunan  ekonomi sebuah  negara, sektor ekonomi kreatif diusung utuk dapat membantu sebuah negara mencapai kepentingan nasionalnya. Bandung  sebagai kota yang memiliki banyak peruguruan tinggi berkualitas, dan iklim masyarakat yang terbuka mengenai berbagai hal perubahan membuat kota ini memiliki kesempatan yang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Dengan berbagai komunitas dan pemberdayaan manusia yang dilakukan  oleh kota Bandung, ekonomi kreatif berhasil menyerap 11,877% total tenaga  kerja manual. Hal ini juga disebabkan oleh anggapan bahwa ekonomi kreatif   yang muncul baru-baru ini merupakan pekerjaan yang menjanjikan khususnya bagi anak muda. Bahkan keberadaan ekonomi kreatif bagi anak muda dijadikan    sebagai upaya untuk mencari kegiatan yang diminatinya dan juga memberi masukan  finansial bagi pribadinya. Ini sejalan dengan era globalisasi  yang membawa kesan bahwa anak muda atau generasi milenial merupakan  generasi yang dianggap sulit untuk menetap dalam satu bidang pekerjaan, karena dianggap tidak sesuai dengan minatnya  dan ekonomi kreatif menjadi jawaban bagi golongan tersebut.
Menjadi kota yang berpengaruh  dalam menyumbang pendapatan    daerah untuk Indonesia,
Kota Bandung
mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,62% dari tahun 2008-2012 dan terus mengalami peningkatan    setiap tahunnya. Walaupun   sempat mengalami stagnansi pada tahun 2011-2012 disebabkan adanya kejenuhan dari berbagai bidang,
Kota
Bandung
berhasil mengembalikan penghasilannya. Sub-kreatif yang menjadi salah satu andalan pembangunan ekonomi Kota Bandung ini menjadi landasan terbentuknya kota kreatif Bandung. Hal tersebut dikarenakan Kota Bandung memiliki budaya dan seninya yang kuat, karena dua aspek tersebut juga Kota Bandung dikenal dengan kota kuliner ( Culinary City ) dan menjadi tujuan para pencinta kuliner Indonesia. Memiliki berbagai bidang yang memberi
sumbangan terbesar bagi penghasilan Indonesia, Kota Bandung  bahkan dipilih sebagai Creative City oleh UNESCO pada tahun 2015 dalam bidang desain. Pemilihan sebagai kota desain ini dikarenakan  Kota Bandung memiliki taman-taman kota dan bangunan seni yang mengikuti pola-pola Eropa.
Dalam menghadapi AEC Kota Bandung percaya akan mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam pasar bebas. Salah satu yang dilakukan pemerintah Kota Bandung pada tahun 2016 di mana pemerintah  Kota Bandung membangun PIPPK dalam otonomi daerahnya.  PIPPK sendiri adalah “Program Inovasi Pembangunan  dan Pemberdayaan Kewilayahan”  di mana dengan program ini pemerintah Kota Bandung memberikan  kewenangan  kepada kelurahan untuk turut mengelola wilayahnya agar pembangunan  daerah dapat berjalan dengan cepat dan berlandaskan  aspirasi dari masyarakat  (Atalia Praratya, 2017).Dengan  konsep terbaru yang digencarkan  oleh pemerintah Kota Bandung muncul harapan    bahwa    Kota Bandung akan menjadi kota yang memiliki ekonomi yang kuat. Konsep ini bertujuan untuk pemerintah kota memberikan alokasi dana kepada kecamatan atau daerah dengan kriteria tertentu.  Kriteria ini termasuk mengenai luas wilayah, jumlah penduduk secara keseluruhan, dan jumlah penduduk miskin yang terdapat di daerah tersebut. Berbagai kriteria ini tentu ditujukan untuk membangun  daerah sesuai dengan kebutuhannya,  dan pemberian alokasi daerah ini tentu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah kota yang harus terus memantau berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dengan alokasi
dana yang diberikan.
Adanya konsep PIPPK tidak terlepas dari tujuan ekonomi kerakyatan  yang dianut oleh Kota Bandung.  Melalui adanya berbagai kegiatan yang dilakukan  oleh pemerintah  Kota Bandung, besar harapan adanya kekonsistenan  terhadap pemanfataan  sistem dalam padat karya. Tujuan ini juga diharapkan dapat membantu Kota Bandung untuk bersaing dalam AEC yang menyasar berbagai  kota di Indonesia untuk mampu berkarya dan bersaing dalam  kancah global. Untuk mengahadapi AEC Kota Bandung melakukan berbagai cara dan merancang  berbagai strategi untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut didukungn  dengan adanya perancangan pembangunan yang mendorong pengembangan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan. Adanya Musyawarah Rencana Pembangunan  atau Musrenbag ini dijadikan sebagai acuan untuk terus membangun  Kota Bandung dengan adanya masyarakat yang turut serta dengan cara mengusulkan  berbagai kegiatan yang memudahkan rencana agar mudah diterima oleh masyarakat lainnya mengenai pembanguan.
Pemerintah Kota Bandung  membuat banyak  kegiatan serta kerjasama  kota atau sister city dengan berbagai  kota di luar negeri. Adapun strategi atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan ekonomi untuk mengahadapi AEC adalah, sebagai berikut: pertama, “ Little Bandung” merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam memperkenalkan
produk daerahnya ke mancanegara. Bukan hanya memperkenalkan  produknya, dengan adanya Little Bandung besar harapan  bahwa UKM Kota Bandung dapat berkembang dengan pesat tanpa harus tergantung  dengan pemerintah pusat. Tidak terlepas dari itu hal ini dijadikan  sebagai cara untuk untuk membangun brand Jawa Barat khususnya Kota Bandung agar dikenal dalam kalangan masyrakat luar negeri. Banyak dianggap sebagai diplomasi kreativitas, Little Bandung yang dibangun oleh pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah  yang terkait dengan ekonomi atau segala pembangunan ekonomi Jawa Barat khususnya Kota Bandung.
Konsep    dari adanya Little Bandung ini merupakan strategi marketing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk memasarkan  produk daerahnya agar dikenal oleh dunia internasional.  Oleh karena itu ada tiga bagian dalam konsep Little Bandung yaitu: (1) Little Bandung  Space dimana sektor yang menjadi tujuan untuk dipasarkan di luar negeri adalah sektor fesyen. Dimana berbagai produk pakaian khas butik Kota Bandung diperkenalkan  serta dijadikan pendapatan secara ekonomi. (2) Little Bandung Wall dalam bagian kedua ini sektor yang ingin ditonjolkan  adalah sektor kuliner. Di mana Kota Bandung memiliki kuliner khas yang dimiliki serta diminati oleh berbagai kalangan. Hal ini membuat pemerintah memanfaatkan kekhasan yang dimiliki oleh kuliner Bandung untuk dijadikan  sebagai  bidang  yang dapat diperkenalkan kepada khalayak luas. (3) Little Bandung Mobile sektor yang terakhir ini merupakan upaya untuk
memperkenalkan budaya yang dimiliki oleh Jawa Barat untuk dikenal kancah internasional (Novika Candra Astuti, 2018).
Berbagai kerjasamapun   dilakukan oleh pemerintah Kota   Bandung dengan berbagai negara juga dengan komunitas Indonesia di luar negeri atau diaspora. Kerjasama ini menghasilkan  berbagai kerjasama yang terkait dengan pelaksanaan Little Bandung di kota yang bekerja sama dengan Bandung ( Sister City ). Seperti kerjasama  yang dilakukan Bandung dengan Braunschweig,  setelah 60 tahun bekerja sama akhirnya pemerintah mengambil langkah serius mengenai  fungsi dari kerjasama tersebut. Hal ini terbukti dengan Little Bandung Festival yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat Braunschweig.  Selain dengan Braunschweig, Bandung juga melakukan  hal yang serupa dengan Seoul, Korea Selatan. Di mana Dubes Indonesia untuk Korea Selatan membuka pavilion Indonesia pada Handmade Korea Summer 2017 di mana  salah satu yang dipamerkan adalah koleksi barang-barang  dari kota Bandung. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, ekspor dari Kota Bandung ke Korea cenderung meningkat. Dimana tercatat pada tahun 2016 pendapatan Kota Bandung sebesar USD 13 juta dari sebelumnya   sebesar USD 11 juta, dengan komoditi utama seperti alat kesehatan, fashion, furniture , dan makanan (Kedutaan  Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik  Korea, 2018) Kedua, “ Bandung Creative H ub” merupakan sebuah fasilitas publik yang dirancang  oleh pemerintah Kota Bandung dengan tujuan memberikan ruang bagi industri kreatif serta bagi semua penggiat kreatif Kota
Bandung. Adanya Bandung Creative Hub menjadi bentuk nyata dari pernyatan bahwa Bandung merupakan  salah satu kota paling kreatif di Indonesia,  bahkan pada pertemuan Creative Cities International yang diadakan  di Yokohama,
Jepang,  Bandung menjadi “The Most Creative City in East Asia”. Tentu sandangan yang dibawa oleh Bandung sangat berkaitan erat dengan dibangunnya Bandung Creative    Hub.
Besar harapan bahwa fasilitas yang dapat digunakan  siapa saja dari berbagai kalangan ini mampu menciptakan para kreator yang mampu ikut serta dalam pembagunan industri kreatif Kota Bandung di kemudian hari.
Berbagai faktor menjadi latar belakang dari terwujudnya yang memiliki berbagai ruang untuk pengembangan sektor kreatif dari mulai perpustakaan  hingga ruang desain dan ruang kreatif lainnya. Adapun faktornya yaitu: (1) Masyarakat, dimana masyarakat  Bandung mampu membuat produk dan layanan kreatif yang dibutuhkan  oleh Bandung. Hal ini dikarenakan  masyarakat Kota Bandung sudah mulai terbuka mengenai  hal-hal yang masih dianggap sebagai baru oleh masyarakat lainnya. (2)  Komunitas, bagian ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari Bandung Creative  Hub ini karena banyak pengunjung   dan pengguna sarana dari Bandung  Creative Hub adalah  komunitas-komunitas kreatif Kota Bandung. (3) Tentunya berjalannya  berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai  dasar bagi Kota Bandung adalah kebijakan. Disini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung dalam mendukung  perkembangan industri kreatif sangat membantu berjalannya berbagai kegiatan yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu banyak kerjasama-kerjasama  yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan negara-negara lain untuk mencapai taraf mempersiapkan diri dalam AEC    atau pasar bebas. Pelaksanaan berbagai kegiatan ini tentu bukan hal yang    mudah, Kota Bandung mengalami berbagai kegagalan dan hambatan nyata dalam menjalankan berbagai kegiatan, yaitu:
1.  Kurangnya persiapan, hal ini menyebabkan banyak kesalahpahaman  dalam mempersiapkan agenda yang direncanakan  oleh pemerintah Kota Bandung. Salah satunya pelaksanaan Little Bandung di Penang, Malaysia yang pada tahun 2018 mengalami kegagalan dan harus ditutup dikarenakan  tidak banyaknya transaksi yang dilakukan  disana. Hal ini menjadi penting mengingat tujuan dari dibuatnya Little Bandung adalah untuk memperkenalkan industri    dalam negeri khususnya industri kreatif yang dimiliki oleh Kota Bandung ke kancah internasional   serta memberikan   pemasukan daerah dengan terlaksananya.
2. Terbatasnya informasi mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kota Bandung dalam upaya pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan  masih banyaknya
masyarakat Kota Bandung yang mengenal atau tidak tahu mengenai  strategi apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan
perekonomian. Tentunya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan
haruslah seluruh
elemennya ikut serta dalam kegiatan dan dengan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan ekonomi akan memudahkan pemerintah  Kota Bandung untuk mencapai tujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anak Agung, Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Bambang Cipto. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Basuki Antariksa. 2016. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan . Malang: Intrans Publishing.
BEKRAF. Sistem Ekonomi Kreatif Nasional. Deputi Infrastuktur Badan Ekonomi Kreatif. 2016
Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2018. Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. 1990.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka) Hocking Brian dan Michael Smith. 1990. World Politics: An Introduction To International Relations. Hemel Hempsteads: Harvester Wheatsheaf.
I Gusti, Bagus Arjana. 2015. Geografi Pariwisata dan EkonomiKreatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Jackson, Robert dan Georg Sorensen.  2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Leo Agustino. 2008. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Mohtar Mas’oed, 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Displin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Papp, S Daniel . 1997. Contemporary International Relations,
Frameworks for Understanding United States of America: Allyn and Bacon.
Ratna Shofi Inayati. Impelemtasi AFTA: Tantangan Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia , Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) P-ISSN 1829-8001 e-ISSN
2502-7476 No.726/akred/P2MI-LIPI?04/2016
Sarah Anabarja. Kendala dan Tantangan Indonesia Dalam mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area
Menuju
Terbentuknya ASEAN Economic Community
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
T May Rudi, Teori, Etika dan Kebijakan Internasional. 1995.
Bandung: Angkasa.
Togar M. Simatupang, Gatot Yudoko, Yuanita Handayati, dkk. Analisis Kebijkan Pengembangan Industri Kreatif di Kota Bandung . Jurnal Manajemen Teknologi Volume 8 Number 1
2018.
Tonny Dian Effendi . 2011. Diplomasi Publik Jepang, Perkembangan dan Tantangan. Bogor: Ghalia Indonesia.
Tim Indonesia Design Power Departemen Perdagangan RI,
Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 “Cendikiawan, Pengusaha, Pemerintah .    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan  Informasi Publik Pusat Informasi Perekonomian. Umar Suryadi Bakry. Ekonomi Politik Internasional
Suatu Pengantar. 2015. Yogyakarta: Pustaka Penerbit Viotti, Mark dan Paul Kauppi. 1993. International Relations Theor y. Allyn & Bacon: Massachusetts.

## SUMBER INTERNET
ASEAN Economic Community Blueprint , http:www.//asean.org, diunduh dari www.asean.org diakses pada 5 Februari 2018, Pkl. 15.00 WIB.
www.asean.org, ASEAN Economic Community (AEC), diunduh dari http://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-
Fact- Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC-1.pdf, internet, 5
Februari 2018, Pkl. 15.10 WIB. www.bppk.kemekeu.go.id, G.T Suroso dan Widyaiswara, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia, diunduh dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150- artikel- keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean- mea-dan- perekonomian-indonesia, internet, 7 Februari 2018, Pkl. 13.07 WIB. www.antaranews, UNESCO umumkan Bandung masuk dalam jaringan kota kreatif, diunduh dari https://www.antaranews.com/berita/534718/unesco- umumkan- bandung-masuk-dalam-jaringan-kota-kreatif Basuki Antariksa, “Konsep Ekonomi Kreatif: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan di Indonesia”, Hasil Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, (2012) internet, 27 Januari 2018, www.kemenpar.go.id/zona/kreatif. Piet Thabo Tshetlo, “An Analysis of The Implementation of The South Africa–China Bilateral Agreement: A Case Study of The South African Agricultural Technology Demonstration Centre”, submitted in accordance with the requirement for the degree of Master of Administration, University of South Africa, internet, 3 Februari
2018. Dhorifi Zumar. Pentingnya Ekonomi Kreatif Bagi Indonesia. Lokomotif Ekonomi Kreatif 2008 diakses http://ekonomi- kreatif.blogspot.com/2008/11/pentingnya-ekonomi-kreatif- bagi.html pada 18 Oktober 2018, Pkl. 15.00 WIB. Luh Made Suryagita Widianggastra, Masyarakat Ekonomi ASEAN Solusi Atau Bencana?, 2018diakses https://kumparan.com/gita- anggastra/masyarakat-ekonomi- asean-solusi-atau-bencana pada 6 November 2018, Pkl. 15.10
WIB.
Kementerian Luar Negeri, Selayang Pandang ASEAN, diunduh dari www.kemlu.org.id, diakses pada 17 Oktober 2018, Pkl. 15.00 WIB.
Pemerintah Kota Bandung. Diakses dari https://portal.bandung.go.id/pemerintahan/struktur- organisasi- pemerintah-kota-bandung, 19 Oktober, Pkl. 15.00 WIB. Togar M. Simatupang, Perkembangan Industri Kreatif, Institut Teknologi Bandung diakses di http://www.academia.edu/2876337/Industri_Kreatif_Jawa_B arat pada 18 Oktober 2018, Pkl. 16.00 WIB. Valentina Montalto, “Why The EU and China Should Further Engage in Business Cooperation and Trade in The Field of Cultural and Creative Industries” Tafter Journal No.34 (April 2011) internet, 18 Januari 2018, Pkl. 16.00 WIB. www.tafterjournal.it