## Dilema Filosofis Implementasi Teori Hukum
Studi tentang Problematika Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT. Freeport Indonesia
Philosophical Dilemma of Implementation of Legal Theory Study on the Problems of Utilizing Land Property Rights between the Amungme Tribe and PT. Freeport Indonesia
1 Itok Dwi Kurniawan, 2 Hanuring Ayu AP
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta Info Artikel Abstrak
Diterima  : 23 Juni 2021 Direvisi   : 1 Desember 2021
Disetujui : 17 Desember 2021
Kata kunci:
D ilema Filosofis Implementasi Teori hukum Tujuan  penelian  ini  untuk  mengetahui  penyebab  awal problematika konflik pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat  Amungme  Papua  dengan  PT  Freeport  Indonesia.  Serta untuk  mempelajari  teori  hukum  sebagai  upaya  akademis menenengahi  penyelesaian  problematika  konflik  pemanfaatan hak milik tanah antara Suku Adat Amungme Papua dengan PT Freeport  Indonesia.   Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa penelitian  normatif  melalui  studi  kepustakaan  ( library research ). Persoalan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  antara  Suku Asli  Amungme  dan  PT  Freeport  Indonesia  disebabkan  adanya perbedaan  alasan  mendasar  yang  digunakan  masing-masing pihak  dalam  menuntut  hak  kepemilikan  tanah  yang dipersengketakan.  Suku  Amungme  Adat  menganut ajaran teori hukum keadilan yang bertumpu pada pewarisan tanah sengketa yang  dianggap  sebagai  tanah  leluhur  yang  secara  otomatis menjadi milik suku Amungme Adat. Sedangkan dari perspektif PT  Freeport  Indonesia,  mereka  mengandalkan  Kontrak  Karya dan  Perjanjian  sebagai  dasar  yang  kuat  untuk  menuntut  hak kepemilikan  atas  tanah  sengketa  berdasarkan  ajaran  teori hukum  positivistik.  Dilema  filosofis  yang  terjadi  antara  Suku Asli  Amungme  dengan  PT  Freeport  Indonesia,  menurut pendapat  penulis,  bisa  terjadi  karena  dasar  penggunaan  teori hukum yang digunakan. Melalui analisis pendekatan konseptual,  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  atas perselisihan  dengan  konsolidasi  untuk  mencari  jalan  tengah berupa  bukti  bersama  dari  masing-masing  pihak,  kemudian menyepakati  persentase  lahan  yang  dapat  dikuasai  masing- masing pihak.
Abstract Keywords: Dilemma Philosophical Implementation Legal theory
Corresponding Author:
Hanuring Ayu AP hanuringayu@gmail.com + 6285728413535
The  purpose  of  this  study  is  to find  out the initial cause  of the conflict between the Amungme Papuan indigenous peoples and PT Freeport Indonesia. nd to study legal theory as an academic effort  to  mediate  the  resolution  of  the  conflict  between  the Amungme  Papuan  indigenous  peoples  and  PT  Freeport. Indonesia.  The  research  method  is  a  normative  research through  library  research.  The  issue  of  the  use  of  land  rights between the Amungme and PT Freeport Indonesia is due to the different basic reasons used by each party to claim the disputed land ownership rights. The Amungme Indigenous tribe adheres
to the legal theory of justice which is based on the inheritance of  disputed  lands  which  are  considered  as  ancestral  lands which  automatically  belong  to  the  Indigenous  Amungme  tribe. Meanwhile,  from  the  perspective  of  PT  Freeport  Indonesia, they  rely  on  the  Contract  of  Work  and  Agreement  as  a  solid basis  for  claiming  ownership  rights  over  the  disputed  land based  on  the  teachings  of  positivistic  legal  theory.  The philosophical  dilemma  that  occurs  between  the  Amungme Indigenous  People  and  PT  Freeport  Indonesia,  in  the  author's opinion,  can  occur  because  of  the  basis  for  using  the  legal theory used. Through the analysis of the conceptual approach, it  is  hoped  that  it  can  provide  answers  to  disputes  by consolidation to find a middle way in the form of joint evidence from each party, then agree on the percentage of land that can be controlled by each party.

## PENDAHULUAN
Bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  merupakan  refleksi  perjalanan sejarah  umat  manusia  dalam  memenuhi kelangsungan  hidup  mereka.  Permukaan bumi  secara  garis  besar  terdiri  atas  tanah merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  modal  dasar pembangunan nasional (Supriyadi, 2010:1). Tanah  yang  melekat dalam suatu wilayah nasional Indonesia, secara hakikat merupakan kesatuam tanah air yang dapat dimanfaatkan  oleh  berbagai  jenis  pihak baik  itu  entitas  publik  maupun  entitas privat (Ardani, 2017:204).
Hakikat tanah yang memiliki peranan  penting  dalam  mempengaruhi hajat  hidup  orang  banyak,  mendorong peranan  negara  dalam  menguasai  tanah tersebut  sesuai  dengan  yang  tertera  pada Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu “Bumi,  air,  dan  ruang  yang  terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai  oleh  Negara.”  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mulai diterapkan pada 24 September 1960 menjadi  tonggak  pertama  hukum  positif yang  mengatur tentang tanah di Indonesia hingga saat ini (Syarief, 2012:2).
Hakikat  tanah  yang  bukan  hanya sekedar  media  dalam  pemenuhan  sumber ekonomi,  akan  tetapi  juga  memiliki peranan sakral yang harus dijaga kesatuan
masyarakat adat (Zaman, 2016:55). Penguasaan  atas  tanah  sebagai  upaya memiliki  tanah  secara  maksimal  dalam menghasilkan keuntungan bagi pihak yang secara  aktif  mengelola  tanah  tersebut (Ardani, 2017:205).
Tanah  sebagai  pilar  pembangunan dalam  menunjang  berbagai  aktivitas  yang dapat  meningkatkan  produktivitas  pihak yang  memanfaatkan  tanah  tersebut  (Jaya, 2016:123).  Keadilan  sosial  yang  hendak diwujudkan  negara  sebagai  implementasi konkret  UUD  NRI  1945  tercermin  dari pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat  yang  ada  didalamnya  (Arliman, 2015:41).  Perlindungan  hukum  setiap warga  negara  Republik  Indonesia,  secara implisit  dan  eksplisit  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (untuk  selanjutnya disebut UUD NRI 1945).
Suku adat Amungme sebagai bagian dari  kesatuan  masyarakat  adat  memiliki asal-usul  leluhur  yang  bersifat  turun- temurun  dalam  mendalami  geografis tertentu,  memiliki  sistem  nilai  yang  khas, ideologi, serta tatanan kehidupan masyarakat yang khas (Syamsudin, 2008:339). Perlindungan masyarakat hukum  adat  secara  umum  diatur  dalam
Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 125-133
tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang” (Setiawan, 2009:161).
Suku Adat Amungme yang termasuk  sebagai  kesatuan  masyarakat adat  diakui  dan  dilindungi  berdasarkan UUD  NRI  1945,  terlebih  dalam  UUPA diatur secara spesifik dalam Pasal 20 yang secara garis  besar  menyatakan  bahwa  hak milik  adalah  hak  turun-temurun,  terkuat, dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang atas  tanah  dengan  mengingat  ketentuan bahwa semua tanah memiliki fungsi sosial (Ardani, 2017:205).
Problematika  sengketa  kepemilikan tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT  Freeport  Indonesia  secara  esensial dilatarbelakangi  atas  penggunaan  klaim yuridis  bukti  kepemilikan  tanah  yang berbeda  diantara  para  pihak.  Suku  Adat Amungme  melalui  perwakilan  Lembaga Pengembangan  Masyarakat  Amungme (Untuk selanjutnya disebut sebagai LPMA) dan  Lembaga  Adat  Suku  Amungme (Untuk selanjutnya disebut sebagai LASA) mengajukan klaim atas kepemilikan tanah sengketa  sengketa  dengan    dasar  bahwa tanah  sengketa  merupakan  tanah  ulayat adat,  sehingga  sudah  seharusnya  tanah tersebut  merupakan  milik  Suku  Adat Amungme (Suharyo, 2019).
Tanah  sengketa  yang  diperebutkan Suku  Adat  Amungme  tergolong  sebagai wilayah  yang  tak  bertuan,  karena  pada dasarnya  tidak  ada  akta  konkret  dan notaris  yang  menunjukkan  kepemilikan tanah.  Menurut  perwakilan  Suku  Adat Amungme,  tanah  tersebut  merupakan tanah  ulayat  adat,  terlebih  PT  Freeport hanya  memiliki  hak  guna  usaha  melalui konsesi yang diberikan pemerintah. Penguasaan  lahan  oleh  Freeport  tanpa proses Free  Prior  Inform  Consent (FPIC) yaitu  tanpa  melibatkan  masyarakat  dalam menggunakan  hak  untuk  menentukan segala  jenis  kegiatan  yang  dilakukan dalam wilayah tanah ulayat yang notabene
merupakan  tanah  sengketa  (Nugraha, 2017).
Sedangkan dari perspektif PT
Freeport Indonesia, tanah sengketa merupakan  tanah  sah  yang  dimiliki berdasarkan konsesi yang diberikan Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  1967. PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku semenjak  tahun  1967  yang  secara  garis besar  memberikan  fasilitasi  kegiataan inverstasi  swasta  di  sektor  pertambangan yang beroperasi dalam wilayah Indonesia. Dimulai  dengan  penerbitan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Asing  (UU  PMA 1/1967), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  (UU  PMDN  6/1967),  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang Pokok  Pertambangan  (UU  Pertambangan 11/1967)  yang  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU Minerba 4/2009) (Bachriadi, 2017:3).
Urgensi penulisan ini pada dasarnya digunakan  untuk  mengkaji  problematika pemanfaatan  hak  milik  atas  tanah  antara Suku Adat Amungme dengan PT Freeport Indonesia ditinjau dari ajaran teori hukum keadilan.  Benturan  konflik  pemanfaatan hak  milik  atas  tanah  terletak  pada  dasar alasan  yang  digunakan  masing-masing pihak  dalam  melakukan  klaim  terhadap hak milik atas tanah sengketa berdasarkan kajian  teori  keadilan.  Pengkajian  terletak pada  dasar  alasan  yang  digunakan  dalam melakukan  klaim  terhadap  tanah  sengketa tersebut. Kedepannya, diharapkan penulisan  ini  mampu  digunakan  sebagai bahan kajian dalam menyelesaikan perselisihan  sengketa  antara  Suku  Adat Amungme  Papua  dengan  PT  Freeport Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  diatas,  penulis  hendak merumuskan masalah yang hendak
diteliti.  Perumusan  masalah  dalam  suatu penelitian  memegang  peranan  penting guna  menentukan  pemecahan  masalah yang  tepat  serta  dapat  mencapai  tujuan yang  diinginkan  (Marzuki,  2014:180). Adapun  permasalahan  yang  dikaji  oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana
penyebab
awal problematika  konflik  pemanfaatan  hak milik tanah antara Suku Adat Amungme  Papua  dengan  PT  Freeport Indonesia dapat terjadi?
2. Bagaimana teori hukum dapat digunakan  sebagai  upaya  akademis menenengahi penyelesaian problematika  konflik  pemanfaatan  hak milik tanah antara Suku Adat
Amungme  Papua  dengan  PT  Freeport Indonesia ?
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  penyebab  awal problematika  konflik  pemanfaatan  hak milik tanah antara Suku Adat Amungme  Papua  dengan  PT  Freeport Indonesia dapat terjadi
2. Untuk  mempelajari  teori  hukum  dapat digunakan  sebagai  upaya  akademis menenengahi
penyelesaian
problematika  konflik  pemanfaatan  hak milik tanah antara Suku Adat Amungme  Papua  dengan  PT  Freeport Indonesia

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis gunakan berupa penelitian normatif melalui studi kepustakaan ( library research )  melalui  pengumpulan  bahan hukum (Marzuki,  2014:237) .  Penelitian hukum  yang  penulis  gunakan  bersifat preskriptif, dimana proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan  doktrin  hukum  yang  menghasilkan argumentasi  dan  teori.  Peter  Mahmud Marzuki  berargumentasi  bahwa  penelitian hukum  tidak  mengenai  adanya  data (Marzuki, 2014:237) .
Pemecahan isu hukum untuk memberikan  preskripsi  mengenai  apa yang  seyogyanya  memerlukan  sumber penelitian atau yang disebut sebagai bahan hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan  menjadi  sumber  penelitian yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  non  hukum (Marzuki, 2014:181) . Keseluruhan metode penelitian  berfokus  mengkaji  penggunaan teori hukum sebagai salah satu bagian dari filsafat  hukum  terhadap  implementasi konkret dalam upaya menengahi penyelesaian problematika konflik pemanfaatan  hak  milik  tanah  antara  Suku Adat  Amungme  Papua  dengan  PT Freeport Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab Awal Problematika
Konflik Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara  Suku  Adat  Amungme  Papua dengan PT Freeport Indonesia. Tambang Freeport Indonesia merupakan  salah  satu  tambang  emas terbesar  di  dunia.  Tak  hanya  emas, tambang  gunung  Grasberg  ini  juga memiliki  kandungan  bijih  lain,  yakni tembaga dan perak. Penemuan harta karun di  bumi  Papua  dimulai  dari  petualangan penjelajah  Belanda,  Jean  Jacques  Dozy pada 1936. Dozy melakukan pendakian di gunung  Papua  untuk  mencari  ladang  baru eksplorasi  minyak  saat  bergabung  dengan perusahaan  minyak, Nederlandsch  Nieuw
Guinee Petroleum Maatschappij
(NNGPM).  Laporan  penemuan  tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda  selama  perang  dunia  ke  II,  dan dilaporkan  hingga  berdebu.  Saat  itu kondisi dunia tidak mendukung, menjelang  berkecamuknya  Perang  Dunia II  yang  melibatkan  banyak  negara, termasuk Belanda ( Situmorang, 2018) .
Dari  perspektif  Suku  Amungme, sejak awal PT Freeport Indonesia beroperasi,  tak  pernah  sekalipun  mereka dilibatkan  dalam  pembuatan  kontrak
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 125-133
Itok Dwi Kurniawan, Hanuring Ayu AP Dilema Filosofis Implementasi Teori Hukum Studi tentang Problematika Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT. Freeport Indonesia
karya.  Padahal,  mereka  lah  pemilik  tanah ulayat.  Dalam  Pasal  135  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara dinyatakan  bahwa pemegang IUPK hanya dapat  melaksanakan  kegiatannya  setelah mendapat  persetujuan  dari  pemegang  hak atas tanah ( Situmorang, 2018) .
Ketua Masyarakat Adat Suku Amungme  yang  berada  di  kawasan Timika,
Papua,
Odizeus Benal
mengatakan  telah  kehilangan  hak-haknya dalam menyuarakan gagasan. Mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan  terkait  pemanfaatan  sumber daya alam di wilayahnya, termasuk dalam persoalan PT Freeport  Indonesia. Odizeus mengatakan,  pengabaian  hak  masyarakat adat  sudah  terjadi  sejak  PT  Freeport McMoran  dan  pemerintah  Indonesia menandatangani Kontrak
Karya I
(pertama) pada tahun 1967 ( Sutari, 2017) .
Sedangkan  menurut  perspektif  PT Freeport  Indonesia,  perusahaan  ini  mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua  pada  tahun  1967  sampai  sekarang dengan  berdasarkan  pada  dua  kontrak karya.  Kontrak  Karya  I  pada  tahun  1967 dengan  masa  berlaku  kontrak  selama  30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, di buat Kontrak  Karya  II  dengan  massa  berlaku selama  50  tahun  terhitung  dari  Kontrak Karya  I.  Berdasarkan  Kontrak  Karya  II ini,  luas  penambangan  PT  Freeport bertambah seluas 6,5 juta Acres.
Selain kontrak karya yang diperoleh dari  Pemerintah  Indonesia,  PT  Freeport juga  telah  mengantongi  ijin  dari  suku Amungme  yaitu  suku  yang  tanahnya menjadi  lahan  pertambangan  Freeport dengan  diadakanya January  Agreement pada  8  Januari  1974. January  Agreement adalah  perjanjian  yang  berisi  kesepakatan kerjasama  antara  suku  Amungme  dan Freeport  (Nugroho,  2014:101).  Substnasi Januari  Agreement salah  satunya  adalah PT  Freeport  memberikan  fasilitas  sosial berupa sekolah, klinik kesehatan, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Selain
beberapa  fasilitas  tersebut  turut  pula disepakati  bahwa  PT  Freeport  harus memberikan kesempatan kerja bagi warga suku Amungme sesuai dengan perkembangan perusahaan (Nugroho,
2014:101).
Menurut  analisis  penulis,  sengketa problematika  konflik  pemanfaatan  hak milik  tanah  antara  Suku  Adat  Amungme dengan  PT  Freeport  Indonesia  dapat terjadi  karena  perbedaan  penggunaan dasar  alasan  dalam  klaim  terhadap  hak milik  atas tanah  sengketa.  Sengketa tanah yang  terjadi  antara  Suku  Adat  Amungme dengan  PT  Freeport  Indonesia  secara umum  terjadi  di  daerah  Mimika  yang terbentang  di  sepanjang  Gunung  Ersberg. PT  Freeport  Indonesia  yang  tetap  ingin menggunakan Kontrak Karya dan Agreement sebagai  dasar  utama  klaim yang  membolehkan  mereka  melakukan investasi  pertambangan  selama  lebih  dari 50  tahun  di  bumi  Indonesia  merupakan contoh  nyata  hukum  positivistik  yang dianut.  Aliran  teori  hukum  positivistik yang  dianut  oleh  PT  Freeport  Indonesia tercermin  dari  pengutamaan  aturan  yang berbentuk  tertulis  (Kontrak  Karya  dan Agreement ) dalam memperkuat kepemilikan hak milik atas tanah sengketa.
Sedangkan  Suku  Adat  Amungme menggunakan  dalil  yang  ada  dalam UUPA serta Undang-Undang Mineral dan Batubara  yang  menyatakan  bahwa  tanah sengketa  seharusnya  merupakan  milik Suku  Adat  Amungme,  karena  pada dasarnya  tanah  tersebut  merupakan  tanah leluhur yang bersifat turun-temurun sehingga  tidak  dapat  dimiliki  oleh siapapun  selain  Suku  Adat  Amungme.
Terlebih kegiatan operasional yang dilakukan PT Freeport Indonesia ditengarai  merusak  lingkungan  dan  hanya memprioritaskan keuntungan belaka tanpa mempertimbangkan  kelestarian  lingkung- an  dan  hak  yang  dimiliki  Suku  Adat Amungme  terhadap  tanah  ulayat  adat. Sehingga secara fundamental, Suku
Amungme  menganut  aliran  Hukum  Alam karena  tanah  yang  didapatkan  merupakan turun  menurun  dari  nenek  moyang mereka.
Oleh  sebab  itu,  penulis  tertarik untuk  mengkaji  secara  komprehensif bagaimana  dasar  alasan  yang  digunakan oleh  setiap  pihak  berdasarkan  ajaran  teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis dalam  memandang  seberapa  ‘ideal’  dasar alasan  yang  digunakan  masing-masing pihak  dalam  upayanya  memenangkan klaim hak milik atas tanah sengketa.
2.  Penggunaan  Teori  Hukum  Sebagai Upaya Akademis Menengahi Penyelesaian Problematika Konflik Pemanfaatan  Hak  Milik  Tanah  antara
Suku  Adat  Amungme  Papua  dengan PT Freeport Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia
(WALHI) menemukan permasalahan  mendasar  yang  timbul  dari kegiatan  penambangan  yang  dilakukan oleh  PT.  Freeport  Indonesia  yaitu:  (1) tentang keasaman limbah,
(2)
pembuangan limbah pertambangan (tailing  atau  sisa  pasir  dan  limbah  padat batuan),  dan  (3)  masalah  masyarakat  adat (mengenai masalah lahan tempat penambangan  berlangsung  operasi  yang merupakan pusat agama adat) (https://ptfi.co.id/id/community-capacity- building).
Tanah  sengketa  yang  diperebutkan oleh  Suku  Amungme  Adat  diklasifikasi- kan sebagai tanah tak bertuan karena tidak ada  akta  konkrit  dan  notaris  yang menunjukkan  kepemilikan  tanah  tersebut. Sehingga  menurut  perwakilan  Suku  Asli Amungme,  tanah  tersebut  merupakan tanah ulayat khususnya PT Freeport hanya berhak  mengusahakan  melalui  konsesi yang diberikan oleh pemerintah.
Penguasaan  lahan  oleh  Freeport  tanpa proses Free Prior Inform Consent (FPIC), yaitu  tanpa  melibatkan  masyarakat  dalam melaksanakan  hak  untuk  menentukan
semua  jenis  kegiatan  yang  dilakukan  di wilayah  tanah  ulayat  yang  merupakan tanah sengketa (Nugraha, 2017).
Keberadaan  hak  adat  sebagai  milik masyarakat  ortodoks  tetap  diakui  meski sudah  ada  pengaturan  tentang  hak  atas tanah  menurut  UUPA.  Pengakuan  yang diberikan kepada hak ulayat secara faktual masih  berlangsung,  dan  pelaksanaannya harus  memperhatikan  kepentingan  bangsa secara  keseluruhan  (Parlindungan,  1998). PT Freeport yang tidak puas dengan terus menerus  mengusulkan  perluasan  konsesi lahan  tidak  berada  dalam  konsep  bagi hasil  atas  sewa  lahan  yang  seharusnya menjadi  dasar  konsesi  ini  (Amiruddin  & oares, 2003).
Kontrak Karya I tahun 1967 dengan masa berlaku kontrak 30 tahun. Kemudian pada  tahun  1991,  KK  II  dibuat  dengan masa  berlaku  massal  selama  50  tahun terhitung sejak Kontrak Karya I.
Berdasarkan  Kontrak  Karya  II  ini,  areal pertambangan  PT  Freeport  bertambah  6,5 juta  hektar  (atau  PT  Freeport  Indonesia mulai  beroperasi  di  Kabupaten  Mimika, Provinsi  Papua  pada  tahun  1967  sampai dengan  sekarang  berdasarkan  dua  kontrak karya. Kontrak Karya I tahun 1967 dengan masa berlaku kontrak 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991 dibuatlah Kontrak Karya. II  dengan  masa  berlaku  selama  50  tahun terhitung sejak Kontrak Karya I (Nugroho, 2014).
Selain kontrak karya yang diperoleh dari  pemerintah,  PT  Freeport  juga  telah memperoleh  izin  dari  suku  Amungme, yaitu  suku  yang  tanahnya  menjadi  tanah tambang  Freeport  dengan  mengadakan Perjanjian  Januari  pada  tanggal  8  Januari 1974. Perjanjian Januari adalah perjanjian yang berisi kesepakatan kerja sama antara suku  Amungme  dan  Freeport.  Salah  satu isi  Perjanjian  Januari  adalah  PT  Freeport menyediakan fasilitas sosial berupa sekolah, puskesmas, perumahan dan pusat perbelanjaan.  Selain  fasilitas  tersebut,  PT Freeport juga disepakati harus
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 125-133
Itok Dwi Kurniawan, Hanuring Ayu AP Dilema Filosofis Implementasi Teori Hukum Studi tentang Problematika Pemanfaatan Hak Milik Tanah antara Suku Adat Amungme dengan PT. Freeport Indonesia
memberikan  kesempatan  kerja  kepada suku Amungme sesuai
dengan perkembangan perusahaan (Aryani, 2011).
Sedangkan  dari  perspektif  Suku Amungme,  pada  dasarnya  tergoolong sebagai  sebagai  bagian  integral  dari kesatuan  masyarakat  adat  yang  berhak atas  perlindungan  hukum  masyarakat sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  yaitu  dalam  Pasal  18B  (2) yang  berbunyi  "mengakui  dan  negara. menghormati  masyarakat  adat  dan  hak- haknya.  Adat  sepanjang  masih  hidup  dan mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-
undang”.
Tanah tersebut tidak hanya digunakan  untuk  keperluan  ekonomi semata,  tetapi  tanah  tersebut  merupakan peninggalan  nenek  moyang  mereka  atau sebagai  lambang  keberadaan  kehidupan suku  asli  setempat.  Dalam  kehidupan manusia,  tanah  tidak  terlepas  dari  segala perbuatan manusia itu sendiri karena tanah merupakan tempat manusia untuk menjalani
kehidupannya dan kelangsungan  hidupnya.  Hubungan  antara manusia dan tanah dapat diartikan sebagai hubungan yang esensial. Artinya hubungan  ini  akan  dipertahankan  terus menerus  hingga  suatu  saat  manusia kembali  kepada  Sang  Pencipta  dengan tempat dimana perjalanan terakhirnya juga melalui daratan.
Masalah  penguasaan  tanah  sengketa yang  diklaim  merupakan  tanah  ulayat Suku  Amungme  Adat.  Tanah  sengketa yang  diklaim  oleh  Suku  Asli  Amungme sebagai  pihak  yang  berhak  mengelola tanah  tersebut.  Pasalnya,  pemanfaatan lahan  yang  dilakukan  oleh  PT  Freeport Indonesia  dinilai  hanya  menimbulkan kerugian,  dengan  menggunakan  bukti konkrit  berupa  perusakan  lingkungan  di sekitar  area  pertambangan  (,Suharyo. 2019).
Tanah  sengketa  yang  diperebutkan oleh Suku Amungme Adat
diklasifikasikan  sebagai  tanah  tak  bertuan karena  tidak  ada  akta  konkrit  dan  notaris yang  menunjukkan  kepemilikan  tanah tersebut.  Sehingga  menurut  perwakilan Suku  Asli  Amungme,  tanah  tersebut merupakan  tanah  ulayat  khususnya  PT Freeport  hanya  memiliki  hak  pakai  atas konsesi  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Penguasaan  lahan  oleh  Freeport  tanpa proses Free Prior Inform Consent (FPIC), yaitu  tanpa  melibatkan  masyarakat  dalam melaksanakan  hak  untuk  menentukan semua  jenis  kegiatan  yang  dilakukan  di wilayah  tanah  ulayat  yang  merupakan tanah sengketa (Nugraha, 2017).
Dari  semua  permasalahan  yang terjadi  antara  PT  Freeport  dan  Suku Amungme,  lebih  merugikan  masyarakat adat  Papua  yang  memiliki  hak  atas tanahnya  dan  mendapat  perlindungan hukum.  Namun,  tidak  ada  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. PT  Freeport  tidak  sepenuhnya  salah, hanya  saja  pemerintah  tidak  tegas  dalam penegakan  hukum.  Perlu  ada  sinkronisasi antara undang-undang terkait dan penegakan  hukum  serta  pemberian  sanksi tegas  bagi  pelanggar.  Jika  kita  melihat teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa untuk mengukur  keadilan  terdapat  satuan-satuan yang dapat digunakan yaitu:
a..  Seseorang  tidak  melanggar  hukum yang  berlaku,  jadi  keadilan  berarti sesuai  dengan  hukuman  atau  "halal", yaitu hukum tidak boleh dilanggar, dan aturan hukum harus ditaati.
b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari  haknya  sehingga  keadilan  berarti persamaan hak. Dalam hal ini, kesetaraan  adalah  proporsi  yang  benar, titik  tengah,  atau  jarak  yang  sama antara  "terlalu  banyak"  dan  "terlalu kecil".
Konsepsi teori hukum positivis yang dianut oleh PT Freeport Indonesia dengan bertumpu  pada  Kontrak  Karya  dan
Perjanjian untuk memperkuat posisi esensial alasan penggunaan hak milik atas tanah yang disengketakan dianggap terlalu 'idealis'  ketika  substansi  yang  tercantum dalam  peraturan  tersebut  sulit  untuk dilaksanakan secara konkret yang dibuktikan  dengan  tingginya  tingkat kerusakan lingkungan yang timbul.
Sedangkan
dari perspektif Suku
Amungme  Adat,  masalah  sengketa  hak atas  tanah  merupakan  hal  yang  sederhana yang dapat dilakukan, yaitu pengembalian hak  kepemilikan  atas  tanah  berdasarkan konsep teori hukum kodrat yang dikaitkan dengan  pengalihan  tanah  secara  turun- temurun  yang  seharusnya  diklasifikasikan sebagai tanah ulayat adat.
Konsepsi  teori  hukum  positivis  dan teori  hukum  alam  yang  dianut  masing- masing  pihak  harus  mengarah  pada puncak  keadilan  yang  ideal,  dimana  Suku Asli Amungme dan PT Freeport Indonesia melakukan  kegiatan  bersama.  Kegiatan operasional  penambangan  yang  dilakukan oleh  PT  Freeport  Indonesia  harus  lebih konkrit pelaksanaannya di lapangan mengenai  ketentuan  perundang-undangan untuk  meminimalisir  pelanggaran  yang terjadi  dan  meningkatkan  pengawasan penegakan hukum  terhadap hak-hak masyarakat  adat  Papua.  Dengan  catatan, setiap  upaya  pemanfaatan  sumber  daya alam  harus  dilakukan  dengan  tetap menghormati  hak-hak  masyarakat  adat, khususnya Suku Amungme.
Dilema  filosofis  yang  terjadi  antara Suku  Asli  Amungme  dengan  PT  Freeport Indonesia,  menurut pendapat penulis, bisa terjadi  karena  dasar  penggunaan  teori hukum  yang  digunakan.  Suku  Amungme bersikeras  untuk  memahami  teori  hukum alam,  dimana  tanah  yang  disengketakan adalah  tanah  warisan  nenek  moyang mereka.  Jadi  secara  otomatis,  tanah  yang disengketakan  menjadi  tanah  yang  berhak dikuasai sepenuhnya oleh Suku Amungme Papua.  Sedangkan  dari  perspektif  PT Freeport  Indonesia  menggunakan  teori
hukum positivistik, dimana dasar ketentuan  Kontrak  Karya  dan  Perjanjian Klausul antara delegasi perwakilan perusahaan  yang  telah  sepakat  dengan 'perwakilan'  suku  asli  Amungme  adalah alasan  kuat  untuk  mengklaim  kendali penuh atas tanah yang disengketakan

## SIMPULAN
Persoalan  pemanfaatan  hak  atas tanah antara Suku Asli  Amungme dan PT Freeport  Indonesia  disebabkan  adanya perbedaan alasan mendasar yang digunakan  masing-masing  pihak  dalam menuntut  hak  kepemilikan  tanah  yang dipersengketakan.  Suku  Amungme  Adat menganut  ajaran  teori  hukum  keadilan yang  bertumpu  pada  pewarisan  tanah sengketa  yang  dianggap  sebagai  tanah leluhur  yang  secara  otomatis  menjadi milik  suku  Amungme  Adat.  Sedangkan dari  perspektif  PT  Freeport  Indonesia, mereka mengandalkan Kontrak Karya dan Perjanjian  sebagai  dasar  yang  kuat  untuk menuntut  hak  kepemilikan  atas  tanah sengketa  berdasarkan  ajaran  teori  hukum positivistik.
Dilema  filosofis  yang  terjadi  antara Suku  Asli  Amungme  dengan  PT  Freeport Indonesia,  menurut pendapat penulis, bisa terjadi  karena  dasar  penggunaan  teori hukum  yang  digunakan.  Melalui  analisis pendekatan  konseptual,  diharapkan  dapat memberikan  jawaban  atas  perselisihan dengan  konsolidasi  untuk  mencari  jalan tengah berupa bukti bersama dari masing- masing  pihak,  kemudian  menyepakati persentase  lahan  yang  dapat  dikuasai masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirrudin  &  De  Soares,  Aderito  Jesus. 2003. Perjuangan
Amungme
Antara Freeport dan Militer. Jakarta: ELSAM
Arliman,  Laurensius.  2015.  Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.2, Desember 2022, hal. 125-133
Aryani,  Dewi.  Kasus  Freeport  Hilangnya Nurani Pemerintah. https://www.antaranews.com/berita /2 86476/kasus-freeport- hilangnyanurani-pemerintah. (30 Desember 2020)
Ardani,  M.  N.  2017.  Kepemilikan  Hak
Atas  Tanah  Bagi  Orang  Asing  di Indonesia.  Jurnal  Law  Reform.
13(2).
Bachriadi, Dianto. 2017. Akar-Akar Konflik  Agraria  dan  Pelanggaran HAM  pada  Pertambangan  Besar  di Indonesia. Jakarta: Agrarian Resources Center Elza, Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan  Khusus  Pertanahan. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia Jaya,  Putra  N.  S.  2016.  Hukum  (Sanksi) Pidana  Adat  dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. MasalahMasalah Hukum, 45(2)
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
N.  Syamsudin.  2008.  Beban  Masyarakat Adat  Menghadapi  Hukum  Negara. Jurnal Hukum. 15(3), 338-351
Nugraha,  Indra.  Soal  Penguasaan  Lahan Freeport  di  Papua,  Berikut  Kata KomnasHAM.https://www.mongab ay .co.id/2017/02/27/soal-
penguasaanlahan-freeport-di- papua-berikut-katakomnas-ham/.
(31 Desember 2020) Nugroho, A. B. H. 2014. Kekuatan Modal dan  Perilaku  Kekerasan  Negara pada  Masa  Orde  Baru  dan  Pasca Orde  Baru:  Studi  Kasus  Freeport. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 3(1), 101-136. Parlindungan, A.  P. 1998. Komentar Atas UUPA.  Bandung:  CV.  Mandar Maju
PT Freeport Indonesia. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat,
Menjaga Kebersamaan. https://ptfi.co.id/id/communitycapa city-building. (1 Januari 2021) Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi
Tanah,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
Supriyadi.  2010.  Aspek  Hukum  Tanah Aset  Daerah  Menemukan  keadilan, Kemanfaatan,  dan  Kepastian  atas Eksistensi  Tanah  Aset  Daerah.
Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya
Situmorang,  A.  P.  Sejarah  Freeport
Indonesia  Hingga  Jadi  Rebutan Negara Maju. https://www.merdeka.com/uang/sej ar ah-freeport-indonesia-hingga-
jadirebutan-negara-maju.html.  (30 Desember 2020)
Sutari,  Tiara.  Suku  Amungme:  Freeport Abaikan Masyarakat Adat Sejak 50 Tahun. https://www.cnnindonesia.com/nasi on al/20170303173245-20 197665/sukuamungme-freeport- abaikan  masyarakat-adat-sejak-50- tahun. (1 Januari 2021)
Suharyo.  2019.  Perlindungan  Hukum
Pertanahan  Adat  di  Papua  dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechts Vinding, 8(3) Zaman,  Nuruz.  2016.  Politik  Hukum Pengadaan Tanah. Bandung: Refika Aditama