## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## THE JURISDICTION OF INTELLECTUAL PROPRIETARY RIGHTS OF NAMBO WEAVING AFFAIRS OF BANGGAI REGENCY

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENUN NAMBO DI KABUPATEN BANGGAI 
Rahmat Setiawan 1 , Firmansyah Fality 2
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk
1 BTN Permata Sentral Blok I No 60 Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah * e-mail: rahmatsetiawan5365@gmail.com
2 Jalan G. Julutumpu No 58 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah e-mail: firmansyahfality@yahoo.com

## Abstract
Nambo  weaving  is  a  local  wisdom  as  the  pride  of  the  people  in  Banggai  Regency .  As  the heritage of the artistic art of local weaving affais which has the artistic value deserves to be excelled by  acclamated  the  Nambo  Weaving  as  the  land  mark  for  tourism  sectors  in  Banggai  District  of Central Sulawesi. The practical purpose of this article is to observe the jurisdiction of Intellectual Proprietary Rights and the efforts to provide legal protection for the existence of Nambo Weaving. Empirical  legal  research  is  as  method  of  the  research;  specifically  is  based  on  the  sociological juridical type. Sociological juridical research is research based on normative legal science and its implementation. The results showed that legal protection of Intellectual property rights for Nambo Weaving can be done by protecting the Geographical Indication. The safeguard that has been done is registration of Geographical Indications of Nambo Weaving. However, the registration process is still pending at the substantive examination stage. As for the efforts made to support legal protection of Intellectual property rights for Nambo Weaving are by optimizing the registration process for the Geographical Indication for Nambo Weaving, registering the copyright for Nambo Weaving motifs and providing guidance to craftsmen.
Keywords: Legal Protection; Intellectual Property Rights; Nambo Weaving.

## Abstrak
Tenun  Nambo  merupakan  kearifan  lokal  yang  menjadi  kebanggaan  masyarakat  di Kabupaten  Banggai.  Sebagai  warisan  leluhur  yang  memiliki  nilai  seni  dan  layak  diunggulkan, menjadikan  Tenun  Nambo  sebagai  salah  satu  daya  tarik  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Banggai Sulawesi Tengah. Tujuan praktis dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum  Hak  Kekayaan  Intlektual  Tenun  Nambo  dan    Upaya  dilakukan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Tenun  Nambo.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  penelitian  hukum  empiris  dengan  tipe  yuridis  sosiologis.  Penelitian  yuridis sosiologis  adalah  penelitian  yang  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  serta  bagaimana pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Tenun Nambo dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo dan  hak  cipta  Tenun  Nambo.  Upaya  perlindungan  yang  telah  dilakukan  adalah  pendaftaran Terhadap Indikasi Geografis Tenun Nambo. Namun proses pendaftaran masih tertunda pada tahap pelaksanaan pemeriksaan substantif. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung perlindungan hukum  hak  kekayaan  intelektual  Tenun  Nambo  adalah  dengan  melakukan  optimalisasi  proses pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tenun  Nambo,  pendaftaran  hak  cipta  motif  Tenun  Nambo  dan melakukan  pembinaan  terhadap  para  pengrajin  dalam  rangka    meningkatkan  pemahaman  akan pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap Tenun Nambo.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; HKI; Tenun Nambo.
 Naskah diterima: 17 September 2020, direvisi: 7 Februari 2020, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i2.294

## PENDAHULUAN
Budaya  dan  adat  istiadat  yang  di miliki oleh kelompok masyarakat merupakan penanda diri. Sehingga budaya  adalah  sebuah  pengetahuan  yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dalam menjalani  hidup  dan  kehidupannya.  Oleh World  Intellectual  Property  Organization (WIPO)  memberi  istilah  pengetahuan kelompok    masyarakat  tersebut  sebagai pengetahuan tradisional. Untuk itu World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi
pengetahuan  tradisional  sebagai  berikut  : “Traditional  knowledge  (TK)  is  a  living body  of  knowledge  passed  on  from generation  to  generation  within  a community.  It  often  forms  part  of  a people’s  cultural  and  spiritual  identity. ” (https://www.wipo.int/tk/en/,  diakses  6 Agustus 2019)
Di Indonesia khususnya di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah terdapat  pengetahuan  tradisional  dalam bentuk  seni  kain  tenun.  Kerajinan  tenun tersebut merupakan pengetahuan tradisonal  secara  turun  temurun  yang dilakukan    masyarakat  nambo.  Tenun Nambo  adalah  kearifan  lokal  yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten  Banggai  karena  merupakan warisan  leluhur  yang  memiliki  nilai  seni yang  tinggi  dan  layak  diunggulkan sebagai salah satu trend centre ethic yang merupakan  salah  satu  daya  tarik  sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (https://budaya- indonesia.org/Tenun-Nambo-si-penyejuk- hati, diakses 6 Agustus
2019).
Keberadaan  tenun  nambo  tentunya  selain untuk melestarikan budaya, juga memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat sehingga meningkatnya kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Yeni
Eta  (Eta,  2014)  dengan  dilakukannya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan  dari  pengetahuan  tradisional akan  memiliki  nilai  tambah.  Produk  atau karya  yang  berasal  dari  pengetahuan tradisional  merupakan  hak  kekayaan intelektual  (HKI).  Sehingganya  HKI merupakan  hak  untuk  menikmati  hasil kreatifitas  intelektual  manusia  secara ekonomis (Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, 2010)
Perlindungan  hukum  bagi  setiap pengusaha  tentu  sangat  diperlukan,  tak terkecuali  bagi  pengusaha  atau  pengrajin tenun,  karena  dalam  menciptakan  motif kain  tenun  tradisional  yang  berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan  segenap  tenaga,  pikiran dan  dana  yang  tidak  sedikit  (I  Gusti Agung  Wisudawan,  2010).  Berkaitan dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) yang  merupakan  hasil  karya  intelektual manusia  tentunya  harus  mendapatkan perlindungan  agar  manusia  akan  terus berkarya karena mendapatkan penghargaan atas segala usaha  yang telah dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan    tidak semua orang dapat dan mampu menggunakan otak (nalar, rasio,
intelektual)  secara  maksimal,  agar  dapat menghasilkan  Hak  Kekayaan  Intelektual (Nadya Valerie, 2019).
Tenun  tradisional  merupakan  hasil karya  berdasarkan  ilmu  pengetahuan masyarakat  tradisional  yang  memiliki nilai-nilai  budaya  dalam  setiap  karyanya. Sehingga hasil karya pengetahuan tradional  tersebut  harus  dilindungi  agar bisa memberi penghargaan kepada masyarakat  yang  terus  melestarikan  dan mengembangkan  hasil  karya  masyarakat dan budaya. Sehingga, Sistem perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan Intelektual dapat diterapkan untuk melindungi  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi  budaya  tradisional,  terutama yang  telah  dikembangkan  sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya (Atsar, 2017).
Keberadaan  tenun  nambo  belum memiliki  perlindungan  hukum  terhadap hak  kekayaan  intelektual  (HKI).  Padahal pendaftaran HKI dimaksud untuk memberikan  perlindungan  secara  hukum dan ekonomi terhadap pelaku usaha tenun nambo.  Disatu  sisi  upaya  promosi  dan pengembangan  oleh  pemerintah  daerah terus  dilakukan,  namun  belum  ada  satu jenis perlindungan Hak
Kekayan Intelektual  yang  melekat  pada  kerajinan tradisional tenun nambo. Menurut I Gusti Agung  Wisudawan  (I  Gusti  Agung Wisudawan,  2010)  dalam  penelitiannya berkesimpulan  bahwa  kesadaran  perajin untuk  mendaftarkan  hasil  karya  ciptanya ke Dirjen HAKI masih kurang, akibat dari pengetahuan  tentang  hal  tersebut  masih rendah  dan  mereka  menganggap  bahwa kerajinan kain tenun itu sudah dianggapnya sebagai tradisi dan dilaksanakan  secara  turun  temurun,  dan
mereka  belum  mengetahuinya  siapa  yang akan  mendaftarkan  ragam  motif  kain tenun tradisional tersebut.
Berdasarkan pemikiran tersebut maka dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana  perlindungan  hukum  Hak Kekayaan  Intlektual  Tenun  Nambo?,  dan upaya apa yang dilakukan untuk memberikan  perlindungan  hukum  Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  penelitian  hukum empiris  dengan  tipe  yuridis  sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif  (peraturan  perundangan)  dan bagaimana  dalam  pelaksanaannya.  Data sekunder  dikumpulkan  melalui  studi pustaka atau studi literatur serta dokumen yang  berkaitan  erat  dengan  perlindungan hukum  hak  kekayaan  intelektual  tenun tradisional. Selanjutnya data primer dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi  terhadap  jenis  motif  tenun nambo serta wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara ( interview guide ). Selanjutnya data primer dan  data  sekunder  yang  dikumpulkan kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo Perlindungan hukum merupakan upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka menjamin terlaksananya hak dan
kewajiban subjek hukum. Sehingga perlindungan hukum merupakan serangkaian  tindakan  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu  adanya  tindakan  preventif  atau refresif  agar  hukum  tetap  berada  pada tujuannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki  bahwa  perlindungan  hukum meliputi  perlindungan  preventif  yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun
perlindungan hukum  represif  merupakan  perlindungan dalam  bentuk  penegakan  terhadap  sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman tambahan (Peter Mahmud Marzuki,
2009).
Sama  halnya  dengan  perlindungan terhadap hak kekayaan intelektul. Dimana Hak  kekayaan  intelektual  adalah  hak eksklusif  yang  melekat  pada  setiap  orang karena  hasil  pemikirannya.  Perlindungan terhadap  kekayaan  intelektual  tersebut merupakan  bentuk  penghargaan  akan hasil kreatifitas setiap manusia berdasarkan  intelektualnya.  Oleh  Candra Irawan (Candra Irawan, 2011)
menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  objek hak  kekayaan  intelektual  adalah  benda tidak  berwujud  yaitu  berupa  hak  (benda immaterial).
Perlindungan  terhadap  hak  kekayaan intelektual menjadi mutlak tatkala memberikan dampak ekonomi. Walaupun dipahami  bahwa  perlindungan  terhadap hak  kekayaan  intelektual  bukan  hanya perlindungan hak ekonomi tetapi perlindungan hak moral. Tanpa
mengesampingkan hak moral, hak ekonomi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil karya
sesorang karena penggunaan
intelektualnya.
Sama  halnya  dengan  hasil  kerajinan tenun. Bahwa kerajinan tersebut merupakan  hasil  karya  setiap  orang karena kemampuan penggunaan intelektualnya.  Sebagai  hasil  karya  cipta manusia  tentunya  kerajinan  tenun  harus mendapatkan  perlindungan  hukum  agar setiap  orang  akan  dengan  semangat membuat  hasil  karya  cipta  yang  dapat bermanfaat  bagi  orang  lain.  Apalagi menyangkut  tenun  tradisional.  Selain untuk menjaga hasil karya cipta tradisional  tersebut,  juga  merupakan upaya melindungi budaya serta melestarikannya secara turun temurun.
Tenun  Nambo  merupakan  salah  satu jenis  kerajinan  tenun  tradisional  yang  di Negara  Indonesia.  Negara  yang  memiliki suku  bangsa  yang  sangat  beragam memberikan nilai tersendiri dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraannya. Tenun Nambo
merupakan hasil karya masyarakat Kabupaten  Banggai  yang  bermukim  di Kecamatan  Nambo.  Pada  tahun  2017 jumlah  penduduk  Kecamatan  Nambo sebanyak  8.582  jiwa,  dengan  mayoritas penduduknya  adalah  suku  Saluan  (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya menggunakan bahasa saluan untuk melakukan interaksi sosial.
Budaya  tenun  di  masyarakat  Nambo sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang.
Masyarakat  Nambo  dalam  menenun, tujuannya  untuk  dibuat  menjadi  sarung sebagai  penutup  tubuh  (dalam  bahasa saluan disebut lipaq ). Keterampilan masyarakat tersebut
dilakukan
menggunakan  alat  tenun  tradisional  atau yang  disebut  gedongan.  Dimana  bahan baku  yang  digunakan  adalah  kapas  yang dipintal   menggunakan alat  yang di sebut tuka’an (alat  pintal).  Untuk  pengerat diambil  dari  sarang  lebah  yang  sudah dimasak. Sedangkan pewarna berasal dari kulit pohon yang berwarna merah.
Perkembangan tenun tradisional tersebut  menjadi  budaya  yang  melekat pada masyarakat Nambo. Sehingga diwajibkan untuk diwariskan dan
diajarkan kepada para wanita secara turun temurun. Warisan budaya menenun mulai berkembang  menjadi  sebuah  kebutuhan masyarakat  nambo.  Pada  saat  itulah  dari karya  kain  tenun  kemudian  dibuat menjadi sebuah sarung yang disebut lipaq namun  belum  memiliki  motif  sehingga masih polos.
Dalam perkembangannya Tenun Nambo  mulai  diproduksi  sebagai  salah satu sumber pendapatan masyarakat sejak tahun  1980  di  desa  Nambo  Padang.
Berdasarkan hasil penelitian dan informasi dari para pengrajin, bahwa kain Tenun  Nambo  mulai  diproduksi  oleh kelompok  Tenun  Ikat  Mutiara  di  Desa Nambo Padang dengan menggunakan alat tenun  tradisional/gendongan.    Produk tenun  tersebut  kemudian  diberi  nama Tenun Nambo, karena kain tenun tersebut merupakan  budaya  menenun  masyarakat nambo.  Dewasa  ini  hasil  produksi  tidak
lagi  seperti  pada  masa  dahulu  yang  tidak memiliki motif atau polos. Adapun  motif pertama  yang  diproduksi  menggunakan motif  tradisional  yaitu  motif  burung maleo,  motif mosa’angu dan  motif  ikan kardinal ( cardinal fish ).
Tenun  Nambo  yang  terdiri  dari beberapa  motif  merupakan  hasil  karya budaya  masyarakat  nambo  yang  dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Agar ada manfaat ekonomi yang ditimbulkan  dari  adanya  Tenun  Nambo tersebut, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum  dimaksud  untuk  melindungi  hak ekonomi  masyarakat  pengrajin,  dan  hak moral  dari  keberadaan  tenun  sebagai produk budaya masyarakat nambo. Untuk mengetahui  jenis  perlindungan  hukum terhadap  Tenun  Nambo  tersebut,  maka penulis menggunakan pendekatan normatif  dalam  peraturan  perundang- undangan dan pendekatan empiris.
1. Ketentuan  Perlindungan  Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  yang Dapat
Diimplementasikan Terhadap Tenun Nambo
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki berbagai macam budaya sehingga  memiliki  simbol-simbol  budaya yang  terus  dilestarikan.  Simbol-simbol budaya tersebut  termasuk kerajinan tenun tradisional.  Kerajinan  tradisional  Tenun Nambo merupakan pengetahuan tradisional  yang  memiliki  nilai  budaya, sosial dan ekonomi.
Dari aspek budaya tentunya perlindungan  hukum  Tenun  Nambo sebagai  bentuk  upaya  untuk  melestarikan budaya  masyarakat.  Adapun  aspek  sosial perlindungan  hukum  terhadap  Tenun Nambo  dalam  rangka  untuk  melestarikan nilai-nilai  yang  terkandung  dari  budaya menenun  masyarakat.  Misalnya  keuletan dan  ketekunan  dalam  memintal  kapas menjadi  benang  dan  menenun  benang menjadi  kain.  Sehingga  nilai-nilai  sosial tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat  nambo  pada  khususnya. Sedangkan aspek ekonomi dari
perlindungan  hukum  terhadap  Tenun
Nambo  adalah  pengetahuan  tradisional Tenun  Nambo  memberikan  nilai  tambah pendapatan dalam meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  dan  devisa negara.
Untuk memberikan perlindungan terhadap Tenun Nambo sebagai pengetahuan  tradisonal  yang  dimiliki masyarakat, maka terdapat beberapa jenis perlindungan  hak  kekayaan  intelektual yang dapat dilekatkan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, beberapa  jenis  hak  kekayaan  intelektual dapat melekat pada Tenun Nambo adalah:
a. Indikasi Geografis
Pengaruh industrialisasi disegala aspek  kehidupan,  baik  itu  budaya,  sosial dan ekonomi, mendorong lajunya perkembangan ekonomi masyarakat. Industrialisasi  pengetahuan  tradisional juga memberikan andil dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Salah satu bentuk industrialisasi pengetahuan  tradisional  adalah  kerajinan
tenun  tradisonal.  Dewasa  ini  keberadaan kain  tenun  tradisional  tidak  hanya digunakan  dalam  upacara-upacara  adat saja. Namun sudah sampai pada penggunaan  yang  tidak  ada  hubungannya dengan  kegiatan  adat.  Kecendrungan masyarakat  untuk  menggunakan  kain tenun  tradisional  sebagai trend  fashion , membuat  kebutuhan  akan  kain  tenun tradisional tersebut meningkat.
Hal  ini  sebagaimana  juga  dengan Tenun  Nambo  sebagai  hasil  karya  cipta pengetahuan tradisional masyarakat, mengalami  peningkatan  permintaan.  Hal ini merupakan salah satu hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah mempromosikan keberadaan Tenun Nambo tersebut dikancah nasional maupun internasional. Ditingkat lokal/daerah Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk
penggunaan  kain  Tenun  nambo  sebagai salah  satu  bahan  baku  seragam  aparatur sipil negara (ASN).
Untuk  melindungi  Tenun  Nambo sebagai  produk  masyarakat  lokal  dalam negeri  yang  beredar,  maka  harus  ada perlindungan  hak  kekayaan  intelektual terhadap  tenun  tersebut.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  Indikasi Geografis  merupakan  potensi  nasional yang  dapat  menjadi  komoditas  unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016,    bahwa
Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu barang  dan/atau  produk  yang  karena faktor  lingkungan  geografis  termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kornbinasi  dari  kedua  faktor  tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang danjatau produk yang dihasilkan.
Menurut Sudjana bahwa obyek indikasi  geografis  seharusnya  hanya dibatasi  pada  hasil  alam  tersebut  karena adanya  keunikan,  keistimewaan,  atau keunggulan dari produk tersebut dibandingkan  dengan  produk  sejenis  lain yang lahir dari bumi (geo) tempat produk itu  berasal  (Sudjana,  2018).  Namun  oleh Sudaryat,  Sudjatna,  dan  Rika  Ratna Permata  menjelaskan  bahwa  indikasi geografis  apabila  dihubungkan  dengan produk  barang  maka  adanya  keterkaitan antara  kualitas  atau  karakteristik  produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat barang tersebut berasal  (Sudaryat,  Sudjana,  Rika  Ratna Permata, 2010).
Selanjutnya Adrian Sutedi
menjelaskan  bahwa  tanda  yang  dimaksud dalam  indikasi  geografis  adalah  suatu identitas suatu barang berdasarkan tempat atau  daerah  tertentu.  Dimana  tempat  atau daerah  tertentu  tersebut  menunjukan kualitas  dan  karakteristik  dari  produk tersebut  (Adrian  Sutedi,  2009).  Selain  itu kualitas  dan  karakteristik  suatu  produk tidak  hanya  semata  dipengaruhi  oleh faktor  alam,  akan  tetapi  terdapat  juga faktor  manusia  atau  gabungan  antara faktor alam dan faktor manusia.
Tenun  Nambo  merupakan  produk pengetahuan tradisional masyarakat mempunyai  karakteristik  dan  kualitas yang  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor alam  akan  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh faktor manusia. Hal ini dapat kita ketahui bahwa  karajinan  tenun  tradisional  di Indonesia  sangat  banyak  dan  beragam. Dimasing-masing daerah mempunyai kerajinan  tenun  tradisional  dengan  bahan baku yang sama, namun karena ketelatenan para pengrajin Tenun Nambo, sehingga  memberikan  ciri  khas  yang berbeda  dengan  kain  tenun  tradisional lainnya di Indonesia.
Sehingga  untuk  melindungi  hak moral  dan  ekonomi  dari  kerajinan  Tenun Nambo  maka  perlu  adanya  perlindungan hak  kekayaan  intelektual  dengan  jenis indikasi  geografis.  Untuk  mendapatkan perlindungan hukum maka produk indikasi  geografis  dalam  hal  ini  Tenun Nambo  harus  didaftarkan  kepada  negara melalui  menteri.  Dalam  ketentuan  Pasal 53  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2016  disebutkan  bahwa  pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dalam suatu kawasan geografis  yang  mengusahakan  produk atau pemerintah daerah.
Berbeda  dengan  Hak  Merek  yang dapat  dimiliki  oleh  perseorangan  atau bersifat  individual,  sedangkan  indikasi geografis bersifat  komunal,  yaitu dimiliki secara bersama-sama dalam satu kawasan geografis  tertentu.  Indikasi  Geografis bertujuan  untuk  melindungi  kekhasan suatu  barang  atau  produk  dari  pemalsuan atau  pemanfaatan  yang  tidak  seharusnya
sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan  kepada  masyarakat  wilayah goegrafis  tertentu  sebagai  penghasil barang/produk  khas  untuk  mendapatkan manfaat  yang  maksimal.  Untuk  itu perlindungan  terhadap  Tenun  Nambo dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaraan kepada menteri untuk perlindungan indikasi geografis.

## b. Hak Cipta
Sebagai  salah  satu  bentuk  dari kekayaan  intelektual,  hak  Cipta  memiliki ruang lingkup perlindungan meliputi ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra  ( art  and literary ). Ketentuan hak cipta di Indonesia
telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  disebutkan bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan  hak  cipta  merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap kekayaan  seni  dan  budaya  dalam  rangka mengembangkan  kekayaan  intelektual manusia untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hak  cipta sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor  28  tahun  2014  meliputi  hak ekonomi  dan  hak  moral.  Hak  ekonomi adalah  hak  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi  terkait  dengan  ciptaannnya,
sedangkan  hak  moral  adalah  hak  yang melekat  pada  diri  pencipta  yang  tidak dapat  dihilangkan  atau  dihapus  walaupun hak  ciptanya  telah  dialihkan  (Adrian Sutedi, 2009).
Sistem  dalam  perlindungan  hukum Hak Kekayaan
Intelektual dapat digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama yang telah
dikembangkan  sedemikian  rupa  oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik  tradisionalnya.  Pengetahuan tradisonal adalah tata nilai dalam kehidupan  masyarakat  adat  misalnya tanaman  obat  dan  pengobatan,  seni  ukir, seni tenun pemuliaan tanaman dan budaya masyarakat adat (Atsar, 2017).
Perlindungan  hukum  terhadap  tenun tradisonal merupakan salah satu keharusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal  38  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak Cipta bahwa Negara wajib
menginventarisasi, menjaga, dan
memelihara  ekspresi  budaya  tradisional. Seperti  halnya  Tenun  Nambo  yang merupakan hasil karya budaya masyarakat,  tentunya  harus  mendapatkan perlindungan dari negara.
Selain  perlindungan  dalam  bentuk indikasi  geografis,  tenun  tradisional  juga dapat  diberikan  perlindungan  hak  cipta terhadap  motif  tenun  tradisional.  Hal  ini sebagaimana diatur pada Pasal  40 huruf j Undang-Undang  Hak  Cipta.  Lahirnya perlindungan terhadap suatu ciptaan motif dimulai  sejak  motif  tersebut  ada  atau sudah  berwujud.  Sehingga  pendaftaran hak cipta motif, sebagai bentuk
perlindungan  dari  negara  jika  terjadi pengakuan terhadap motif tenun tradisional tersebut oleh pihak lain.
Undang-undang  Hak  Cipta  mengatur tentang  perndaftaran  hak  cipta  yang tujuannya  untuk  menciptakan  ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang hak cipta  terutama  dari  segi  administrasi.  Hal ini menjelaskan bahwa pendaftaran ciptaan  bukan  suatu  kewajiban  karena bukan  untuk  memperoleh  hak  cipta. Sehingga  penyelenggaraan  pendaftaran ciptaan  tidak  bertanggung  jawab  atas  isi, arti,  maksud,  atau  bentuk  ciptaan  yang telah terdaftar (Supramono, 2010)
Pendaftaran  hak  cipta  terhadap  motif tenun  merupakan  upaya  perlindungan secara  preventif  terhadap  motif  tenun tradisional  sebagai  karya  dari  eksplorasi nilai-nilai  budaya  untuk  perkembangan tenun  tradisional  kedepannya.  Sehingga untuk  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia,  diperlukan  langkah  strategis dalam bentuk perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dalam rangka pemajuan kebudayaan.  Sehingga  masyarakat  akan berdaulat,  mandiri  secara  ekonomi  dan berkepribadian  dalam  kebudayaan  (Atsar,
2017).
Terkait dengan Tenun Nambo,
sebagai hasil karya masyarakat
berdasarkan  nilai-nilai  kebudayaan  perlu mendapatkan  perlindungan  hukum  agar masyarakat  pengrajin  akan  mendapatkan manfaat  secara  ekonomi  dan  tetap  terus mengembangkan  nilai-nilai  kebudayaan yang  ada.  Perlindungan  tersebut  dengan mendaftarkan  hak  cipta  motif  Tenun
Nambo.  Hal  ini  untuk  menghindari adanya penggunaan motif secara tidak sah oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan, tanpa memperdulikan makna yang  terkandung  dari  setiap  motif  yang dibuat  oleh  masyarakat  pengrajin  Tenun Nambo.
Berbeda  dengan  hak  cipta  jenis  yang lain,  hak  cipta  motif  tenun  dimiliki  oleh kelompok masyarakat pengrajin (komunal).  Oleh  karenanya,  pendaftaran harus  dilakukan  oleh  kelompok  pengrajin atau pemerintah daerah sebagai manifestasi dari kepemilikan komunal.
2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan  Intelektual  yang  Telah Diimplementasikan terhadap

## Tenun Nambo
Tenun  Nambo  telah  menjadi  salah satu  ciri  khas  masyarakat  Kabupaten Banggai.  Sebagai  hasil  karya  yang berlatar  akan  nilai-nilai  budaya,  tentunya harus terus dikembangkan dan dilestarikan. Keberadaan potensi kekayaan  budaya  mendorong  masyarakat untuk  berinovasi  dalam  pengembangan tenun  tradisional  sebagai  bagian  dari  hak kekayaan intelektual. Sehingganya pemahaman  masyarakat  terhadap  hak kekayaan  intelektual  perlu  ditingkatkan. Keberadaan  pemerintah  daerah  sangatlah penting  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat tersebut.
Produk  tenun  tradisional  masyarakat akan memberikan kontribusi dalam peningkatan  kesejahteraan  masyarakat apabila  produk  tersebut  dikelolah  secara profesional. Produksi Tenun Nambo yang
awalnya  hanya  merupakan  perkerjaan sambilan,  namun  dewasa  ini  sudah menjadi  utama  dalam  rangka  mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  produksi  Tenun Nambo sudah termasuk jenis Usaha Kecil dan  Menengah  (UKM).  Menurut  Ansori Sinungan  UKM  merupakan  salah  satu kelompok  usaha  yang  telah  menjadi tulang  punggung  perekonomian  bangsa (Ansori Sinungan, 2011).
Untuk memberikan perlindungan terhadap produk Tenun Nambo,
pemerintah  daerah  menginisiasi  untuk mendaftarkan  hak  kekayaan  intelektual
(HKI).  Pendaftaran  tersebut  dilakukan dengan  bekerjasama  dengan  pengrajin Tenun Nambo dengan membentuk kelompok  sebagai  salah  satu  syarat pendaftaran  HKI.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Rusmin  Tahaka  yang merupakan  Ketua  Kelompok  Usaha Bersama  “Tenun  Ikat  Mutiara  Nambo” (wawancara,  6  Juli  2020)  bahwa  upaya untuk  melakukan  perlindungan  terhadap tenun  nambo  telah  dilakukan  dengan pemerintah  daerah.  Hal  ini  dilakukan karena keterbatasan para pengrajin memahami  tentang  seluk  beluk  hak kekayaan  intelektual  yang  melekat  pada kerajinan  tenun  mereka.  Keberadaan pemerintah  daerah  dalam  mendukung UKM  yang  bergerak  dibidang  tenun tradisional sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung perlindungan terhadap  Tenun  Nambo,  menurut  Ardia
Moidady sebagai Kepala Bidang Perindustrian  Dinas  Perindustrian  dan Perdaganagn Kabupaten Banggai (wawancara, 10 Agustus 2020), Pemerintah  Daerah  bekerjasama  dengan kelompok pengrajin membentuk Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo (MPIGTN) sebagai syarat sebagai pemohon indikasi geografis Tenun Nambo.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa  pemohon  indikasi geografis  adalah  lembaga  yang  mewakili masyarakat  dalam  kawasan  geografis tertentu  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pengajuan  indikasi  geografis  Tenun Nambo diajukan oleh Masyarakat
Perlindungan  Indikasi  Geografis  Tenun Nambo  (MPIGTN)  pada  tanggal  26 Desember 2019 dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020. Pengumuman pendaftaran tersebut berdasarkan Barita Resmi Indikasi  Geografis  Seri-A  No  005/E-
IG/A/2020  oleh  Direktorat  Merek  dan Indikasi  Geografis  Direktorat  Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk  proses  pendaftaran  indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 tentang  Indikasi  Geografis  menyebutkan beberapa  tahapan  yaitu  dimulai  dengan mengajukan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi.  Setelah  memenuhi  syarat maka  dilakukan  pengumuman  selama  2 (dua)  bulan  (Pasal  14  ayat1  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016).  Pada  tahap
ketiga  dilakukan  pemeriksaan  substansi oleh tim ahli indikasi geografis.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran  isi  dari  pernyataan-pernyataan yang  telah  diajukan  dalam  dokumen deskripsi indikasi georafis yang dimohonkan.  Tahap  keempat  dilakukan pengumuman  terhadap  hasil  pemeriksaan substansi apakah didaftar atau ditolak.
Apabila pemeriksaan substansi disetujui untuk didaftar, maka dilanjutkan pada tahap kelima yaitu oposisi pendaftaran.  Pada  tahapan  ini  pihak  yang merasa keberatan atau mempunyai
sanggahan terhadap pengumuman
indikasi  geografis  yang  disetujui  untuk didaftar.  Apabila  permohonan  indikasi geografis  yang  disetujui  untuk  didaftar tidak  ada  oposisi,  atau  sudah  terdapat keputusan  final  terhadap  oposisi  untuk tetap didaftar maka pendaftaran dilakukan dengan  tanggal  ketika  diajukan  aplikasi. Selanjutnya Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran
Indikasi Geografis kepada pemohon.
Untuk  tahapan  pendaftaran  indikasi geografis  Tenun  Nambo  berada  pada tahap  pengumuman  permohonan  yang diumukan tanggal 12 Maret 2020–12 Mei 2020.
Namun belum dilakukan pemeriksaan  substantif  walaupun  waktu pengumuman  telah  berakhir.  Menurut Ardia  Moidady  sebagai  Kepala  Bidang Perindustrian  Dinas  Perindustrian  dan Perdaganagn Kabupaten Banggai (wawancara,  10  Agustus  2020),  bahwa penundaan pelaksanaan tahapan
selanjutnya oleh Kementerian Hukum dan Ham dikarenakan pandemi Covid–19.
Sehingga  bentuk  perlindungan  hak kekayaan intelektual dengan jenis indikasi geografis  belum  dimiliki.  Padahal  disatu sisi  kebutuhan  akan  Tenun  Nambo  terus ada.  Hal  ini  tentunya  bisa  menjadikan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kesempatan untuk memproduksi  secara  tidak  benar  Tenun Nambo  karena  permintaan  konsumen. Apalagi  diera  sekarang  ini  transaksi  jual beli melalui media online terus meningkat.  Sehingga  promosi  bisa  saja dilakukan  melalui  media online tersebut yang  tidak  terpantau  oleh  masyarakat pengrajin Tenun Nambo.
Perlindungan indikasi geografis kelompok masyarakat, bukan untuk menutup  pihak  lain  menggunakan  “nama wilayah”  dari  produk  Indikasi  Geografis. Pihak  lain  dapat  mencantumkan  nama berdasarka indikasi geografis namun tetap menjaga kualitas dan karakteristik produk indikasi  geografis  (Ramli  &  Sumiyati, 2012).
B. Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun

## Nambo
Pada  era  industri  sekarang  ini perkembangan  tenun  semakin  inovatif dengan berbagai macam desain dan motif yang lebih bervariasi.  Hadirnya teknologi baru  yang  dapat  mempercepat  proses pembuatan kain tenun, menjadikan persaingan  harga  pun  menjadi  semakin kompetitif  dengan  adanya  bahan  sintetis dengan  pewarna  buatan  yang  mempunyai kualitas    cukup  bagus.  Ditambah  lagi persaingan  usaha  yang  semakin  ketat
membuat para pelaku
usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran (Wijaya, 2020).  Hal  ini  tentu  menjadi  tantangan dalam  perkembangan  kain  tenun  ikat tradisional,  yang  masih  mempertahankan tradisi  lama  dalam  proses  pembuatannya (Nurcahyani, 2018).
Untuk memberikan perlindungan atas kerajinan  Tenun  Nambo  perlu  ada  upaya sinergi  antara  kelompok  masyarakat pengrajin dan Pemerintah
Daerah Kabupaten  Banggai.  Sehingga  untuk memberikan  perlindungan  hukum  atas hak  kekayaan  intelektual  Tenun  Nambo, maka  perlu  dilakukan  optimalisasi  upaya pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tenun Nambo,  pendaftaran  hak  cipta  motif Tenun  Nambo  dan  pembinaan  untuk meningkatkan  pemahaman  hak  kekayaan intelektual  pada  Tenun  Nambo  oleh  para pengrajin.

## 1. Optimalisasi  Pendaftaran  Indikasi Geografis Tenun Nambo
Pengajuan permohonan indikasi geografis  Tenun  Nambo  telah  dilakukan oleh  Masyarakat  Perlindungan  Indikasi Geografis Tenun Nambo (MPIGTN) yang difasilitasi  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Banggai.  Namun proses pendaftaran tersebut perlu dilakukan  upaya  percepatan  sehingga proses tahapan pendaftaran dapat berjalan kembali. Berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia  melalui  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Banggai  bahwa  tertundanya proses  pendaftaran  indikasi  geografis disebabkan adanya wabah pandemi
Covid-19  yang  melanda  seluruh  wilayah Indonesia.  Hal  ini  yang  kemudian  proses tahapan  pemeriksaan  substantif  tidak dapat dilakukan.
Namun,  permasalahan  tersebut  dapat diupayakan  kembali  untuk  melakukan konfirmasi  kepada  Direktorat  Merek  dan Indikasi  Geografis  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum  dan  HAM,  terhadap  tindak  lanjut proses  pendaftaran  indikasi  geografis Tenun Nambo. Proses pemeriksaan substantif yang tertunda harus mendapatkan kejelasan sehingga memberikan kepastian perlindungan indikasi  geografis  Tenun  Nambo  dalam mendapatkan kepastian terdaftar.
Pemeriksaan substantif indikasi geografis sangat penting dilihat dari aspek “kepastian hak”. Artinya bahwa pemohon berhak  atas  indikasi  geografis  yang dimohonkan  pendaftarannya.  Selain  itu adanya  pemeriksaan  substantif  untuk memastikan  bahwa  kreasi  yang  diajukan memenuhi  persyaratan  sebagai  indikasi geografis (Sudjana, 2018).
Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk  memberikan  perlindungan terhadap produk,  mutu  produk,  nilai  produk  dan sebagai  pengembangan  pedesaan.  Hal  ini disebabkan  bahwa  Indikasi  Geografis adalah salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memberikan perlindungan terhadap komoditas  perdagangan  yang  berkaitan dengan  nama  daerah  atau  tempat  asal produk  (Winda  Risna  Yessiningrum, 2015).
Kepastian  hukum  terhadap  indikasi geografis Tenun Nambo akan meningkatkan nilai jual dari produk tenun tersebut,  selain  itu  menghindari  adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan  nama  indikasi  geografis Tenun  Nambo  serta  pihak  yang  ingin meniru produk indikasi geografis tersebut. Walaupun  pelanggaran  terhadap  indikasi geografis  Tenun  Nambo  dapat  dilakukan gugatan  oleh  pemegang  hak  indikasi geografis  yang  terdaftar.  Pemegang  hak indikasi  geografis  terdaftar  mempunyai legal standing sebagai penggugat,
sebagaimana diatur dalam proses beracara di Pengadilan.

## 2. Pendaftaran  Hak  Cipta  Motif Tenun Nambo
Motif  Tenun  Nambo  merupakan  hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  38  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional  mencakup  salah  satu  atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
a. Verbal  tekstual,  baik  lisan  maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun  puisi,  dalam  berbagai  tema dan  kandungan  isi  pesan,  yang  dapat berupa  karya  sastra  ataupun  narasi informatif;
b. Musik,  mencakup  antara  lain,  vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan  wayang  dan  sandiwara rakyat;
e. Seni  rupa,  baik  dalam  bentuk  dua dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang terbuat  dari  berbagai  macam  bahan seperti  kulit,  kayu,  bambu,  logam, batu,  keramik,  kertas,  tekstil,  dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f. Upacara adat.
Sebagai  hak  cipta  atas  ekspresi budaya tradisional, Tenun Nambo menjadi  milik  komunal  atau  milik kelompok  masyarakat.  Motif  Tenun Nambo  mempunyai  corak  kedaerahan yang  menggambarkan  nilai-nilai  budaya masyarakat  sehingga  menjadi  sangat menarik  dan  unik.  Beberapa  motif  Tenun Nambo mempunyai ciri khas seperti motif Mosa’angu dikombinasikan dengan motif tradisional  maupun  motif  modern  yang terinspirasi  dari  budaya  suku  saluan, satwa  khas  pesisir  dan  kekayaan  alam Kabupaten Banggai. Adapun motif Tenun Nambo  ada  tiga  jenis  yaitu  motif Mosa’angu ,  motif  Tradisional  (yang terdiri dari motif burung maleo dan motif Cardinal  Fish )  dan motif  Modern  (terdiri dari  motif  kerang  mutiara,  motif  bunga, motif  sayur  lilin,  motif  daun  kelor  dan motif baje-baje).
Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional  (Pasal  38  ayat  2  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014).  Agar supaya negara dapat menjalankan kewajibannya maka masyarakat, kelompok masyarakat difasilitasi Pemerintah Daerah melakukan
pendaftaran. Pendaftaran dimaksud bukan untuk  mendapatkan  hak  cipta  tetapi pengakuan  hukum  atau  negara  adanya Tenun  Nambo  sebagai  milik  kelompok
masyarakat. Jadi walaupun Tenun Nambo merupakan  hak  milik  bersama  kelompok masyarakat (Public Domein) , oleh I Gusti Agung  Wisudawan    menjelaskan  bahwa hak  milik  bersama  kelompok  masyarakat harus  tetap  mendapatkan  perlindungan Hak  Cipta  baik  secara  rezim  HAKI maupun  perlindungan  dari  segi  budaya oleh  daerah  seiring  dengan  bergulirnya otonomi daerah (I Gusti Agung Wisudawan, 2010).
Untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  terhadap  motif  Tenun  Nambo yang  mempunyai  ciri  khas  daerah Kabupaten  Banggai  dan  masyarakat Kecamatan  Nambo  khususnya,  maka perlu  dilakukan  pendaftaran  terhadap beberapa motif untuk dicatat oleh negara. Pencatatan  dimaksud  untuk  melindungi kelompok  pengarajin  Tenun  Nambo apabila  motif  tersebut  digunakan  oleh pihak  lain  tanpa  pengetahuan  dan  seizin masyarakat  atau  kelompok  masyarakat pengrajin Tenun Nambo. Apalagi
penggunaan  motif  Tenun  Nambo  secara ilegal  akan  mendapatkan  keuntungan ekonomi  bagi  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab.
3. Pembinaan  Kelompok  Pengrajin Tenun Nambo
Pada kenyataannya bahwa
masyarakat  pengrajin  Tenun  Nambo belum  memahami  tentang  hak  kekayaan intelektual  yang  melekat  pada  karya kerajinan tenun tradisonal tersebut. Ketidakpahaman  masyarakat  pengrajin bukan hanya merupakan kelalaian mereka. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah  daerah  untuk  mendorong  dan
melindungi  karya  cipta  tradisional  Tenun Nambo  menjadi  sumber  pendapatan masyarakat, pemerintah daerah dan negara.
Tanggungjawab tersebut dengan melakukan  pembinaan  dan  sosialisasi akan pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap kerajinan Tenun Nambo. Meningkatnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hak  kekayaan  intelektual  yang melekat  pada  karya  Tenun  Nambo,  maka pengembangan hasil ciptaan atas ekspresi budaya tradisional akan terus berjalan.
Untuk memberikan pemahaman diperlukan  kerjasama  yang  berkelanjutan untuk menumbuhkan hak kekayaan intelektual (HKI), yakni dengan kerjasama  antara  pemerintah, LSM,
Konsultan  HKI,  Masyarakat  Penemu, Masyarakat  Umum,  dan  Masyarakat Kampus.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa masyarakat menginginkan adanya pendampingan  dari  pemerintah,  baik berupa bantuan modal, kemudahan, keringanan,
fasilitas, maupun
perlindungan hukumnya (Endang
Purwaningsih, 2012).
Perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual  terhadap  tenun  Tenun  Nambo telah  difasilitasi Pemerintah  Daerah kabupaten Banggai walaupun baru sebatas pendaftaran Indikasi Geografis. Perlindungan hukum merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah  terhadap  warga  negaranya. Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  prinsip perlindungan  hukum  bagi  rakyat  tidak terpisahkan  dari  tujuan  awal  diadakannya negara Indonesia sebagaimana
dirumuskan  dalam  Alinea  IV  Pembukaan UUD  1945  (Misbahul  Awang  Sakti, 2019).
Perlindungan  hukum  terhadap  Tenun Nambo  akan  berlangsung  terus  menerus apabila  produk  Tenun  Nambo  terus dikembangkan dan dilestarikan.
Pengembangan  dan  pelestarian  Tenun Nambo  dilakukan  dengan  strategi  yang bisa  dilakukan  oleh  masyarakat  atau organisasi  yang peduli dengan pelestarian tenun dalam mengatasi berbagai kesulitan yang  dihadapi  oleh  para  penenun  antara lain  tersedianya  bahan  baku,  tersedianya modal,  tersedianya  alat-alat  tenun  yang lebih baik, tersedianya SDM atau pengrajin yang mahir, kreativitas penciptaan motif dan corak yang beragam,  dan  pemasaran  (Nurcahyani,
2018).
Perlindungan  hukum,  pengembangan dan  pelestarian  Tenun  Nambo  bukan hanya  dilakukan  oleh  Masyarakat  atau organisasi  tetapi  juga  menjadi  kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah termasuk  perguruan  tinggi.  Hal  tersebut sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

## SIMPULAN
Perlindungan  Hukum  hak  kekayaan intelektual Tenun Nambo dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan
Indikasi Geografis Tenun Nambo dan hak cipta  Tenun  Nambo.  Upaya  perlindungan yang  telah  dilakukan  adalah  pendaftaran
Terhadap Indikasi Geografis Tenun Nambo. Pengumuman pendaftaran tersebut berdasarkan Barita Resmi
Indikasi  Geografis  Seri-A  No  005/E-
IG/A/2020  oleh  Direktorat  Merek  dan Indikasi  Geografis  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Namun  proses  pendaftaran masih  tertunda  pada  tahap  pelaksanaan pemeriksaan  substantif.  Adapun  upaya yang dilakukan untuk mendukung perlindungan hukum hak kekayaan intelektual  Tenun  Nambo  adalah  dengan melakukan optimalisasi proses pendaftaran  Indikasi  Geografis  Tenun Nambo,  pendaftaran  hak  cipta  motif Tenun Nambo dan melakukan pembinaan terhadap  para  pengrajin  dalam  rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya  hak  kekayaan  intelektual terhadap Tenun Nambo.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan  Kementerian  Riset  dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional  Republik  Indonesia  yang  telah bersedia  mendanai  penelitian  ini  sebagai bentuk  sumbangsih  pemikiran  dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan  untuk bangsa  dan  negara.  Kepada  Rektor Universitas  Muhammadiyah  Luwuk  dan Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah
Luwuk  yang telah memberikan dukungan dalam pengajuan proposal penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual . Sinar
Grafika.
Ansori  Sinungan.  (2011). Perlindungan Desain  Industri  Tantangan  Dan Hambatan  Dalam  Praktiknya  di Indonesia . PT Alumni.
Atsar,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi  Budaya  Tradisional  Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Ditinjau  Dari  Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta. LAW REFORM , 13 (2), 284. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16
162
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. (2018). Kecamatan  Nambo  Dalam
Angka 2018 . https://banggaikab.bps.go.id/publica tion/2018/09/26/6045c25eb648baf9
774d7121/kecamatan-nambo- dalam-angka-2018.html
Candra Irawan. (2011). Politik hukum hak
kekayaan intelektual Indonesia:
kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement  dan  upaya  membangun hukum  kekayaan  intelektual  demi kepentingan nasional . Mandar
Maju.
https://books.google.co.id/books/ab out/Politik_hukum_hak_kekayaan_i ntelektual_I.html?id=pZ0mAwEAC
AAJ&redir_esc=y
Endang  Purwaningsih.  (2012).  Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan
Intelektual Warisan Bangsa. Masalah-Masalah  Hukum , 41 (1). https://doi.org/10.14710/mmh.41.1. 2012.42-49
Eta,  Y.  (2014).  Rancangan  Undang- Undang  Pengetahuan  Tradisional Dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional Ditinjau  Dari  Aspek  Benefits  Pasal 8J  UNCBD. Arena  Hukum , 7 (3),
458–471.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahu kum.2014.00703.8
I  Gusti  Agung  Wisudawan.  (2010).
Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun  Tradisional  Khas  Lombok Menurut Undang-Undang Hak
Cipta  Tahun  2002  Di  Kabupaten Lombok  Tengah. GaneÇ  Swara , 4 (1).
Misbahul  Awang  Sakti,  K.  R.  (2019).
Karakteristik Dan Problematik
Perlindungan  Motif  Lubeng  Tenun Troso. Jurnal  Jurisprudence , 9 (2),
203–221.
https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.890
8
Nadya  Valerie,  E.  S.  H.  (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap
Merek  Terkenal  Christian  Dior Ditinjau  Dari  Konsep  Trademark Dilution. Jurnal  Cendekia  Hukum ,
4 (2).
https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.132 Nurcahyani, L. (2018). Strategi
Pengembangan  Produk  Kain  Tenun Ikat  Sinta. Jurnal  Pendidikan  Dan
Kebudayaan , 3 (1), 56. https://doi.org/10.24832/jpnk.v3i1.5 30
Peter Mahmud Marzuki. (2009).
Pengantar  Ilmu  Hukum .  Kencana Prenda Media Grup.
Ramli,  T.  A.,  &  Sumiyati,  Y.  (2012). Penyuluhan  Tentang  Perlindungan
Hukum  Indikasi  Geografis  Beras Pandan  Wangi  Cianjur  Jawa  Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM). Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 42 (3), 360.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.n o3.272
Sudaryat,  Sudjana,  Rika  Ratna  Permata.
(2010). Hak  Kekayaan  Intelektual . OASE MEDIA.
Sudjana,
S. (2018). Implikasi Perlindungan  Indikasi  Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Terhadap
Pengembangan  Ekonomi  Lokal.
Veritas  et  Justitia , 4 (1),  30–58. https://doi.org/10.25123/vej.2915
Supramono,  G.  (2010). Hak  Cipta  dan Aspek-Aspek  Hukumnya .  Rineka Cipta.
Wijaya,  E.  L.  F.  (2020).  Perlindungan Hukum  Konsumen  Atas  Kesamaan Bunyi  Merek  Terhadap  Barang Yang  Tidak  Sejenis. JCH  (Jurnal
Cendekia Hukum) , 5 (2), 185.
https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.18 7 Winda  Risna  Yessiningrum.  (2015). Perlindungan Hukum Indikasi
Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan  Intelektual. Jurnal  IUS Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 3 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1
2345/ius.v3i7.198