Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 58-63 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.514

## Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi Di Indonesia
Fredy Wijaya Ciputra 1) , Mohamad Djasuli 2)
1 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61471 email: fredywijaya97@gmail.com
2 Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162 email: mdjasuli@gmail.com

## Abstract
A ponzi scheme is an act of fraud in investments involving repeated interactions with more and more people. This mode of deception  is  all  about  building  and  maintaining  each  individual's  trust.  All  Ponzi  schemes  end  dramatically  when  the perpetrators fail to pay or there is suspicion that the scheme is exposed. The task of forensic accounting is the preparation of legal opinions in court (litigation). In addition, the role of the Forensic Accountant is also in the jurisdiction outside the court (non-litigation), for example formulating alternative dispute resolutions, preparing compensation calculations and trying to calculate the impact of terminating/violating agreements.
Keywords: Fraud, Forensic Accounting. Ponzi scheme

## Abstrak
Skema ponzi adalah tindak kecurangan dalam investasi yang menyangkut interaksi berulang-ulang dengan semakin lama semakin banyak orang. Modus penipuan ini adalah tentang membangun dan mempertahankan kepercayaan masing-masing individu. Semua skema Ponzi berakhir secara dramatis ketika pelaku gagal membayar atau ada yang curiga sehingga skema tersebut terungkap. Tugas akuntansi forensik adalah penyiapan pendapat hukum di pengadilan (litigation). Selain itu, peran Akuntan  Forensik  juga  berada  di  wilayah  hukum  luar  pengadilan  (non-litigation),  misalnya  merumuskan  alternatif penyelesaian  sengketa,  menyiapkan  perhitungan  ganti  rugi  dan  mencoba  menghitung  dampak  penghentian/pelanggaran perjanjian.
Kata kunci : Fraud, Akuntansi Forensik. Skema Ponzi
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Selain perkembangan zaman, informasi memegang  peranan  penting  dalam  perkembangan kehidupan manusia. Menurut riset  yang dilakukan Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII), pengguna internet di Tanah Air pada 2021- 2022  mencapai  210,03  juta  orang.  Jumlah  ini meningkat  6,78%  dari  196,7  juta  pada  triwulan sebelumnya.  (Dimas  Bayu,dataindonesia.id).  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  masyarakat semakin  bergantung  ke  internet  untuk  keperluan sehari-hari  atau  bahkan  untuk  bekerja.  Disamping hal tersebut juga mengindikasikan bahwa Indonesia sedang dalam pembangunan ekonomi digital yang berkembang.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah merilis data kinerja investasi pada triwulan I (Januari  –  Maret)  Tahun  2022  yakni  sebesar  Rp 282,4  triliun  atau  lebih  tinggi  28,5%  YoY  2021.
Hasil  kinerja  Triwulan  I  Tahun  2022  juga meningkat  16,9%  dibanding  triwulan  IV  Tahun 2021. Kinerja Triwulan I Tahun 2022 berkontribusi 23,5% terhadap target yang dicapai sesuai rencana sebesar Rp 1.200 Triliun
Dari  fakta  di  atas  mengindikasikan  bahwa investasi  menjadi  trend  terkini  bagi  masyarakat untuk mengelola keuangan mereka.
Internet  yang  sudah  mejadi  kebutuhan  di kalangan masyarakat  modern memberikan banyak manfaat.  Tetapi  semua  hal  pasti  terdapat  hal positive  dan  negative  yang  diberikan.  Dengan kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi, banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut  untuk  melakukan  tindak  penipuan.  Kasus yang paling terkenal adalah sistem skema ponzi. Skema Ponzi  dibuat pada tahun 1920-an oleh Charles  Ponzi  untuk  meyakinkan  orang  agar melakukan  investasi  terhadap  skema  tersebut dengan  keinginan  mendapatkan  pengembalian investasi  yang  tinggi,  kemudian  menggunakan uang yang telah diinvestasikan investor kemudian untuk membayar kembali yang sebelumnya. Skema ponzi  adalah  jenis  penipuan  keuangan  yang melibatkan interaksi berulang dengan banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Jenis penipuan ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan individu. Semua skema Ponzi berakhir dengan drama ketika dalang gagal membayar atau ketika  seseorang  menjadi  curiga  dan  skema
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 58-63 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.514
terungkap. Memahami bagaimana sistem menciptakan  dan  mempertahankan  kepercayaan dapat  membantu  mencegah  atau  mendeteksi penipuan,  membatasi  kehancuran  finansial  yang dialami  oleh  investor  yang  mudah  tertipu  dan eksternalitas yang tercipta dalam sistem keuangan saat investor kehilangan kepercayaan.
Di  Indonesia  masyarakat  masih  terbilang awam  tentang  skema  ponzi.  Masih  banyak  orang yang  belum  memahami  kerugian  yang  timbul. Sudah banyak modus penipuan skema ponzi yang beredar  di  internet.  Dengan  demikian  masyarakat banyak  yang  mudah  percaya  seperti  janji pengembalian  yang  tinggi  oleh  pelaku  penipuan berskema ponzi. Ciri dari skema ponzi adalah orang yang  terlebih  dahulu  sudah  bergabung  akan mendapatkan uang dan uang tersebut bukan karena bisnis  atau  investasi  yang  sah,  melainkan  dari komisi  yang  didapatkan  karena  telah  berhasil membuat orang baru untuk bergabung. Multi level marketing  atau  yang  biasa  disebut  dengan  MLM terkadang  disamakan  dengan  ponzi  dan  dicirikan sedikitnya  atau  tidak  ada  produk  atau  jasa  yang dijual.  Komisi  yang  didapatkan  berasal  dari  biaya yang dibayar oleh anggota baru yang bergabung di kemudian  hari.  Di  skema  ini  akan  menimbulkan masalah  yang  mana  jika  ingin  terus  mendapat komisi  harus  terus  mencari  anggota  baru  untuk bergabung, tetapi, jika anda telah mempertimbangkan  bisnis  MLM,  jika  Anda  ingin mendapatkan  komisi,  Anda  perlu  menjual  produk atau layanan yang dapat dilakukan secara individu atau  kelompok.  Tidak  ada  peraturan  khusus  yang mengatur  skema  Ponzi  di  Indonesia,  sehingga diperlukan  penelitian  hukum  mengenai  hal tersebut.

## LANDASAN TEORI Fraud
Fraud  atau  lebih  dikenal  dengan  kecurangan merupakan  Tindakan  penipuan  yang  disengaja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan atau kelompoknya. Sementara Albrecht mendefinisakn fraud sebagai representasi tentang  fakta  material  yang  palsu  dan  sengaja sehingga  diyakini  dan  ditindaklanjuti  oleh  korban dan  kerusakan  korban.  Ada  dua  jenis  kesalahan dalam  akuntansi  yaitu  kekeliruan  (error)  dan kecurangan  (fraud).  Perbedaan  antara  kedua  jenis kesalahan tersebut sangatlah tipis, karena kedua hal tersebut  hanya  dapat  dibedakan  denga  nada  atau tidaknya unsur kesengajaan. Standarpun mengetahui bahwa sering kali mendeteksi kecurangan  lebih  sulit  dibandingkan  dengan kekeliruan karena pelaku akan berusaha menyembunyikan  kecurangan  tersebut.  “fraud adalah Tindakan curang, yang dilakukan
sedemikian  rupa,  sehingga  menguntungkan  diri sendiri  /  kelompok  atau  merugikan  pihak  lain (perorangan,perusahaan atau institusi).”

## Akuntansi Forensik
Akuntansi  Forensik  bertanggung  jawab  untuk memberikan  nasihat  hukum  di  pengadilan.  Selain itu,  ada  peran  akuntan  forensik  di  bidang  hukum non-litigasi, misalnya membantu mengembangkan solusi alternatif dalam suatu kasus, mengembangkan perhitungan dan upaya kompensasi, menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak. Akuntansi forensik dibagi menjadi dua bagian: jasa investigasi dan jasa litigasi. Departemen investigasi menjalankan  pemeriksa  penipuan  atau  auditor penipuan  yang  memiliki  pengetahuan  akuntansi untuk  mendeteksi,  mencegah,  dan  mengendalikan penipuan  dan  kesalahan  representasi.  Layanan litigasi  mewakili  kesaksian  pemeriksa  penipuan dan layanan forensik disediakan untuk menyelesaikan masalah penilaian, seperti pengalaman  dalam  kasus  perceraian.  Oleh  karena itu,  tim  audit  perlu  dilatih  dan  diinformasikan tentang  pentingnya  prosedur  akuntansi  investigasi dalam  praktik  audit  dan  perlunya  profesional akuntansi investigasi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

## Skema Ponzi
Skema  ponzi  merupakan  skema  investasi  curang dengan  investor  ini  membayar  keuntungan  dari uang  mereka  sendiri  atau  uang  dari  investor berikutnya.. Oleh karena itu, uang yang dibayarkan kepada  investor  bukan  dari  hasil  keuntungan operasional  atau  organisasi  yang  melakukan aktivitas tersebut. Sederhananya, uang dari member baru  dipakai  untuk  membayar  member  lama. Proses  diulang  terus  menerus  hingga  membentuk piramida. Skema Ponzi ini berawal dari kecurangan yang  direncanakan  o’leh  Charles  Ponzi  di  Italia pada awal tahun 1920-an. Setelah banyak member bergabung,  ternyata  hanya  beberapa  member  saja yang memperoleh profit yang dijaminkan. Karena dana  yang  berasal  dari  member  baru  tidak  cukup untuk  membayar  member  lama.  Alhasil,  banyak orang  yang  curiga  dan  Charles  Ponzi  akhirnya ditangkap  atas  86  tuduhan  penipuan  dan penggelapan.  Skema  ini  juga  banyak  digunakan oleh oknum investor di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  solusi atau  permasalahan  hukum  yang  timbul  dengan memberikan gambaran tentang permasalahan yang disajikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  yang  objek  penelitiannya  berupa peraturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 58-63 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.514
penerapannya.  Kumpulan  data  dari  studi  pustaka dan sumber internet lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Investasi  dengan  Skema  Ponzi  yang  sudah terjadi di Indonesia Dalam  hal  ini  skema  ponzi  Beberapa  contoh penawaran  investasi  ilegal  dengan  skema  Ponzi yang pernah ada di Indonesia yaitu
• First Travel,
Salah  satu  tindak  penipuan  yang  banyak dilaporkan dan menarik perhatian masyarakat pada tahun  2017  adalah  layanan  perjalanan  haji  dan umrah  First  Travel.  First  Travel  dibentuk  oleh pasangan suami istri Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman  ini  menawarkan  perjalanan  menarik dengan  harga  hanya  Rp  14,3  juta.  Harga  tersebut tentu tidak masuk akal mengingat biaya perjalanan umrah standar minimal Rp 22 juta.
Setelah  diselidiki,  diketahui  bahwa  First Voyage  menggunakan  skema  Ponzi  di  toko mereka.  Dengan  demikian,  calon  jemaah  yang mendaftar lebih dulu baru bisa berangkat jika uang diterima  dari  calon  jemaah  baru.  Hal  ini mengakibatkan banyak jemaah yang  tidak berangkat  pada  tanggal  yang  dijanjikan.  Kerugian korban  mencapai  hampir  1  triliun  rubel.  Saat  ini, Anniesa  dan  Andika  telah  ditangkap  dan mendekam di penjara.
• MeMilers,
Kasus  MeMiles  terungkap  pada  Januari  2020 lalu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  daerah  Jawa  Timur  mendapat  barang bukti senilai Rp 761 miliar . Barang bukti tersebut berupa  uang  tunai  senilai  Rp  147  miliar    28  unit kendaraan  roda  empat,  dan  3  unit  kendaraan roda dua.
Memiles mengklaim sebagai platform aplikasi periklanan digital yang menggabungkan tiga jenis bisnis,  yaitu  periklanan,  marketplace,  dan  travel. Cara kerja aplikasi ini adalah anggota hanya perlu menginstal aplikasi dan mendaftar.
Lalu,  member  akan  disediakan  pilihan  untuk bergabung  sebagai  customer  yakni  orang  yang pasang iklan dengan biaya Rp 300.000 atau sebagai calon  marketing  dengan  biaya  Rp  600.000. Kemudian,  setiap  pelanggan  yang  mengiklankan MeMiles  dijanjikan  hadiah  berupa  perjalanan domestik  dan  internasional  serta  hadiah  menarik lainnya seperti mobil dan motor.
Selain itu, apabila mengajak orang lain untuk bergabung, member akan diberikan komisi sebesar 30  persen.  Sedangkan  MeMiles  menjanjikan  gaji Rp 9 juta dan bonus uang tunai hingga Rp 20 miliar bagi yang bergelut di bidang pemasaran.
Berdasarkan informasi di situs OJK, MeMiles terlibat  dalam  entitas  investasi  ilegal  yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Namun,
bos  MeMiles  dinyatakan  tidak  bersalah  di pengadilan dan dibebaskan.
• Dream for Freedom (D4F)
Perusahaan  D4F  menawarkan  beberapa  paket investasi  yang  menjanjikan  pengembalian  tinggi dalam  waktu  singkat.  Paket  investasi  yang diberikan D4F adalah paket Silver Rp1 juta, Gold Rp5 juta, Platinum Rp10 juta, dan Titanium Rp30 juta.
Member  D4F  ditawarkan  pengembalian  satu persen  per  hari  atas  investasi  mereka.  Upaya  ini awalnya  berhasil.  Namun,  karena  mereka  hanya menggali  lubang  untuk  menutup  lubang  untuk membayar kewajiban keuntungan harian 1 persen, lama  kelamaan  pembayaran  terseret  dan  tidak dibayar.  Akhirnya,  pemilik  D4F  Fili  Muttaqien bertanggung  jawab  atas  tindakannya,  yaitu  gagal mengembalikan 700.000 dana investor.
• Sunmod Alkes
Tahun 2021, Entitas Sunmod Alkes muncul di Surabaya.  Pelaku  Sunmod  Alkes  mengelabui korban dengan menjanjikan pengembalian investasi 10-30 persen per bulan.
Mereka  mengelabui  para  korban  dengan mengklaim  bahwa  mereka  telah  memenangkan tender  pemerintah  untuk  proyek  peralatan  medis. Namun, ketika tiba waktunya untuk pengembalian uang dan pendapatan, faktor-faktor ini menghilang tanpa  penjelasan.  Kerugian  yang  dialami  korban senilai  Rp  503  miliar.  Setelah  ditangkap,  polisi menyita beberapa barang bukti, yaitu tiga mobil, 13 ponsel, dua CPU, tiga laptop, lima meja komputer, tiga  jam  tangan  Rolex,  enam  perhiasan,  20  tas, empat sepatu, buku tabungan, kartu ATM, dicetak. laporan bank dan buku ikhtisar bagus sunmod. Selain  itu,  satu  set  alat  kesehatan,  antara  lain 5.076  boks  sarung  tangan,  50  boks  masker,  60 kaleng hand sanitizer, 19 botol oksigen dua meter kubik,  30  botol  oksigen  satu  meter  kubik,  empat botol oksigen enam meter kubik, 68 baling-baling tabung oksigen, dokumen penjualan alat kesehatan dan uang 2,1 miliar disita.
• Binomo
Binomo, Menyeret nama dari Indra Kenz yang sangat  kaya  dan  terkenal.  Menurut  keterangan polisi,  model  investasi  yang  diterapkan  Binomo bekerja  sama  dengan  mitra  Indra  Kenz  persis seperti struktur skema Ponzi.
Indra Kenz diyakini menggunakan ketenarannya  di  media  sosial  untuk  mendorong investasi  di  platform  tersebut  guna  menghasilkan keuntungan  yang  menarik  bagi  para  pengikutnya. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan dari uang  member  baru,  dan  member  lama  dijanjikan imbalan  yang  lebih  besar  lagi  jika  berhasil mendapat member baru.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 58-63 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.514
Polisi  menjerat  Indra  Kenzi  dengan  pasal berlapis dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tentang  pasal-pasal  yang  berhubungan  dengan Indra  antara  lain;  Pasal  45(2)  jo.  Pasal  27(2) dan/atau  Pasal  45A(1)  jo.  Pasal  28(1)  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik UU No. 11 Tahun 2008 diubah.
Kemudian Pasal 8 Ayat 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU  Pencucian  Uang  2010  dan  Pasal  378  KUHP juncto Pasal 55 KUHP.
Selain  itu,  masih  banyak  kasus  perusahaan investasi  lain  yang  menggunakan  skema  Ponzi seperti  Abu  Tours,  PT  Qurnia  Subur  Alam  Raya, Golden  Traders  Indonesia  Syariah,  Virgin  Gold Mining Corporation, Human Helping Humans dan Pandawa Group.
Tentunya  keinginan  untuk  berinvestasi  harus diimbangi  dengan  ilmu  yang  datang  sebagai tawaran  ketika  memasuki  dunia  investasi,  agar tidak  mudah  tergiur  imbal  balik  yang  tidak  wajar dan tidak jelas.
2.  Peran  Akuntansi  Forensik  Terhadap  Skema Ponzi di Indonesia Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  (SWI) mencatat  kerugian  masyarakat  akibat  penipuan berkedok  investasi  mencapai  Rp  123,5  triliun antara  2018-2022.  Sayangnya,  sangat  sulit  untuk memulihkan  kerugian  yang  diderita  masyarakat akibat investasi  ilegal  tersebut. Alasannya, karena pelaku telah menggunakan uang investasi tersebut. "Kasus  investasi  bodong  yang  kita  tangani dalam  lima  tahun  terakhir  ini  terdapat  kerugian total Rp123, 5 triliun. Di 2018, nilai kerugian yang dialami  masyarakat  sebanyak  Rp1,4  triliun,  2019 mencapai  Rp4  triliun.  Kemudian  2020  sebanyak Rp5,9 triliun, 2021 yakni  2,54 triliun dan di  2022 paling  banyak  yakni  sebesar  Rp109,  67  triliun,  " kata  Ketua  SWI  Tongam  L.  Tobing,  di  Medan, Kamis (17/11).
Tongam mengatakan untuk entitas yang diatur SWI  pada  2018,  ada  106  investasi  ilegal,  404 pinjaman  online  ilegal.  Dan  hingga  tahun  2019, jumlah tersebut terus bertambah dengan rincian 442 investasi gelap, 1.493 pinjaman online ilegal dan 68 KPR ilegal. Lalu, pada 2020, 347 investasi  ilegal, 1.493 pinjaman ilegal, 1.026 online ilegal, dan 65 KPR  ilegal.  "Selanjutnya  pada  2021,  investasi ilegal 98, pinjol ilegal 811 dan gadai ilegal 17. Pada 2022 investasi ilegal 88, pinjol ilegal 531 dan gadai ilegal 5, " katanya.
Dari  data  di  atas,  kita  bisa  melihat  bahwa masih  banyak  lagi  masyarakat  yang  terjerumus kedalam  investasi  illegal  karena  tergiur  dengan return  tingga  dalam  waktu  yang  cepat  yang dijanjikan para pelaku investasi illegal. Faktor lain yang  dapat  membuat  korban  cenderung  mudah dalam  mempercayai  hal  tersebut  adalah  karena
tidak pahamnya tentang investasi dan bahkan tidak mengetahui  apakah  investasi  tersebut  legal  atau illegal.  Para  pelaku  investasi  juga  biasanya menggunakan  kemudahan  aplikasi  web  dan penawaran lewat media sosial.
Masyarakat  harusnya  memahami  ciri  dari investasi  ilegal  seperti  menjanjikan  pengembalian besar dalam waktu singkat, Investasi ilegal ini juga menjanjikan bonus jika mendapatkan member baru.
Mereka  sering  memanfaatkan  tokoh  masyarakat atau  agama  dan  tokoh  masyarakat  untuk  menarik minat  investor.  Kemudian  yang  terpenting, investasi ilegal tentu tidak memiliki legalitas yang jelas, seperti tidak memiliki izin usaha. Kemudian ada  izin  organisasi  dan  izin  komersial  tetapi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin. Dalam hal ini peran akuntansi forensik dalam pengungkapan  kecurangan  dalam  investasi  di Indonesia  sangatlah  penting.  Karena  bukan  hanya berperan  sebagai  pengungkap  kecurangan  tetapi juga  berperan  dalam  mengedukasi  masyarakat untuk  mengidentifikasi  kecurangan  terhadap platform  investasi  yang  akan  dimasuki  oleh investor.  Lewat  berita  yang  telah  diungkap  secara tidak  langsung  akan  meningkatkan  kewaspadaan investor. Dari data yang didapat dari SWI, banyak pelaku  investasi  illegal  yang  telah  terungkap,  dari hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  akuntansi forensik dalam memberantas kasus investasi illegal yang mana sangatlah penting dalam mengembangkan  akuntansi  forensik  di  Indonesia karena  tidak  menutup  kemungkinan  akan  masih terjadi  kasus  investasi  illegal  di  Indonesia  atau bahkan  para  pelaku  akan  membuka  server  di  luar negeri untuk menghindari hukum di Indonesia.
3.  Peraturan  yang  mengatur  tentang  skema  ponzi di Indonesia
Skema ponzi  diartikan sebagai  investasi  yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk keuntungan  palsu  yang  dilakukan  oleh  investor berikutnya.  Oleh  karena  itu,  keuntungan  yang diperoleh tidak berasal dari arus bisnis yang legal, karena  skema  Ponzi  kemungkinan  besar  tidak memiliki  izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Atas  dasar  itu,  peran  OJK  disini  adalah  berperan sebagai regulator jasa keuangan untuk memperkecil kemungkinan skema piramida digunakan dalam kendaraan investasi.
Jika salah satu pihak melakukan kegiatan pasar modal  tanpa  izin  OJK,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  dan  denda  paling banyak  5  miliar  rupiah  yang  dirumuskan  dalam Pasal 103, Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1995 di pasar modal.  Lebih  lanjut,  karena  dapat  menimbulkan kerugian, Skema Ponzi digolongkan sebagai bisnis yang dilarang berdasarkan UU Bisnis No. 7 Tahun 2014. Selain itu, Pasal 46(1) dan (2) UU Perbankan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 58-63 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.514
No. 10 Tahun 1998 mengatur jika setiap orang yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  tanpa  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  digolongkan  sebagai  pelaku  kejahatan. Pidana  penjara  paling  singkat  5  tahun  dan  paling lama  15  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.000
Tujuan  dari  persyaratan  perizinan  ini  adalah untuk  mengubah  penyelenggaraan  pasar  modal secara  terkendali,  sehingga  berlakunya  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan ketentuan  pidana  apabila  ada  pihak  yang melakukan usahanya tanpa izin dinilai sangat tepat.
. Di sisi lain, skema piramida dapat diklasifikasikan sebagai  penipuan  dan  penggelapan,  yang  dapat dihukum hingga empat tahun penjara menurut pasal 372  juncto  378  KUHP.  Namun  demikian,  dalam Perda  tersebut  belum  ada  ketentuan  yang  secara rinci  mengatur  skema  ini,  sehingga  masih diperlukannya  regulasi  terkait  hal  tersebut  dalam rangka mencegah berkembangnya skema ini lebih lanjut di Indonesia.
Selanjutnya untuk  menentukan apakah sarana investasi  tergolong  investasi  Ponzi,  Hal  ini  dapat ditentukan  dengan  mendefinisikan  karakteristik investasi  Ponzi.  Ciri-ciri  investasi  curang  dengan skema  Ponzi  adalah  (1)  menjanjikan  keuntungan besar dalam waktu singkat dengan risiko kecil; (2) prosedur  investasi  tidak  jelas;  (3)  Sebagian  besar investor  berasal  dari  luar  negeri;  (4)  tenaga marketing dibayar ketika berhasil merekrut orang; (5)  Ketika  seorang  investor  ingin  menarik investasinya,  tingkat  bunga  yang  lebih  tinggi ditawarkan  kepada  investor;  (6)  Mencari  calon investor  dengan  ciri-ciri  public  figure  yang  luar biasa;  dan  (7)  pengembalian  yang  tertunda  di tengah.
4.  Penegakan  hukum  atas  skema  ponzi  di Indonesia Penerapan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan  penanaman  modal  sangat  erat  kaitannya dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal  378  KUHP  (selanjutnya  disebut  KUHP). Larangan  investasi  ilegal  diatur  dalam  Pasal  378 KUHP  yang  menegaskan  bahwa  “Barang  siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Selain  itu  diatur  pula  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU  No.  8  Tahun  2010)  sebagai  berikut:  “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan mata uang atau surat  berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dengan pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

## SIMPULAN
Begitu  banyak  kasus  penipuan  investasi yang terjadi di Indonesia, salah satunya menggunakan skema ponzi yang mana menjanjikan return  tinggi  dalam  waktu  yang  singkat.  Hal tersebut  bertolak  belakang  dengan  prinsip  High Risk High Return yang mana semakin tinggi Return yang  diperoleh  maka  akan  diimbangi  semakin tinggi  Risk  yang  didapat.  Karena  kurangnya pengetahuan  akan  hal  tersebut  bagi  masyarakat yang  hendak  terjun  ke  dunia  investasi,  celah tersebut  dimanfaatkan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab.  Dalam  hal  ini  peranan Akuntansi Forensik tidak hanya dalam menemukan Fraud  yang  terjadi  tetapi  juga  bisa  dalam mengedukasikan  masyarakat  untuk  pencegahan penipuan  investasi.  Namun  disisi  lain  masyarakat juga harus peka terhadap informasi yang diberikan tentang investasi jika mereka benar-benar menginginkan  untuk  terjun  ke  dunia  investasi. Karena jika seseorang yang mempunyai kenginginan harusnya mereka juga mempersiapkan segala informasi terkait.
Penegakan  Hukum  terhadap  skema  ponzi  di Indonesia masih belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait investasi berskema ponzi, namun para  pelaku  dikenakan  hukum  yang  berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Para pelaku dapat dihukum  dengan  pasal  378  KUHP  tentang penipuan  yang  mana  unsur  perbuatan  terpenuhi dalam pasal tersebut yaitu secara jelas para pelaku melakukan penipuan terhadap korban investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Natalia  L.  &  Tantimin  T.  (2022). INVESTASI  BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA (Universitas Internasional Batam)
Nurdianti  O.  (2020).  Skema  Ponzi  di  Indonesia:  Rekam Jejak  Media  Informasi  vs  Victim  Profile  (Studi  Kasus  pada Perusahaan QNET) (Universitas Jember)
Kemenkeu  (2021).  Waspada  Wajah  Baru  Skema  Ponzi, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca- artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.1 Maret 2023 Hal. 58-63 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.514
Shilvia A. ,Sayid M., & Elis H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap  Praktik  Money  Game  Dengan  Skema  Ponzi  dalam Investasi  illegal  pada  Aplikasi  Tiktok  E-cash  di  Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara)
Winda  F.  &  Elvianti  E.  (2021).  TINJAUAN  YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI.(Universitas Internasional
Batam) Dimas  B.(2022).  APJII:  Pengguna  Internet  Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet- indonesia-tembus-210-juta-pada-2022 .
OJK  (2022).  WASPADAI  SKEMA  PONZI,  OJK LARANG REKENING BANK TAMPUNG DANA KEGIATAN MELANGGAR HUKUM. https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20573 Money  Kompas  (2022).  Investasi  Skema  Ponzi: Pengertian dan Sederet Kasusnya di Indonesia.
https://money.kompas.com/read/2022/06/12/233329426/invest
asi-skema-ponzi-pengertian-dan-sederet-kasusnya-di- indonesia?page=all
BKPM  (2022).  Investasi  Indonesia  Bergerak  Bangkit
Pasca  Pandemi,  Realisasi  Investasi  Triwulan  I  Tahun  2022 Mencapai Rp 282,4 triliun. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-
pers/readmore/2455101/80701
ALUDI  (2022).  SKEMA  PONZI  DALAM  INVESTASI BODONG.
https://aludi.id/uploads/artikel/Skema_Ponzi_dalam_Investasi_ Bodong.pdf
cnnindonesia.com.  (2022  17  Nov).  Rugi  Masyarakat Akibat  Investasi  Bodong  Melesat  Jadi  Rp109  T  di  2022.  Dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221117193808-78- 875287/rugi-masyarakat-akibat-investasi-bodong-melesat-jadi- rp109-t-di-2022