│Published: June 23, 2021
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community (Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara)
Muhammad Yusuf Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id
Abstract: The  struggle  over  the  supremacy  of  Islamic  law  in  the  Indonesian archipelago began during the Dutch colonial period when the Dutch began to harass the  community's  laws  to  strengthen  their  grip  on  controlling  the  archipelago. Initially, Dutch legal scientists were still clear in seeing the truth that Islamic law in the Muslim community of the archipelago had a higher position than customary law  so  that  the  receptie  in  complex  theory  was  born,  but  this  did  not  last  long because other Dutch legal scientists changed this theory with the receptie theory which puts law Islam is lower than customary law. This was done for the political interests  of  the  Dutch  power.  After  Indonesia's  independence,  Indonesian  legal scientists  began  to  realign  the  position  of  Islamic  law  and  place  it  in  its  actual position, so that the receptie exit theory emerged which was pioneered by Hazairin, the theory of receptio a contrario by Sayuti Thalib, and the theory of existence by Ichtijanto.  These  three  theories  have  the  same  goal,  namely  trying  to  place  the position of Islamic law which is recognized for its existence in Indonesia. However, these theories do not fully apply in Indonesia because the jinayat (Islamic criminal) law has never received recognition as an enforceable law in Indonesia, but still uses the Dutch Criminal Code (KUHP). So, in this study, we want to see the extent of the existence of Islamic law in Indonesia and why jinayat law is very difficult to implement in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This study uses qualitative methods and library research (library research). The results of the study show that the existence of Islamic law in Indonesia is only in the civil field, while in the criminal field it is still using the KUHP inherited from the Netherlands, then the obstacles to the implementation of jinayat law are more on the culture of the people who are not fully following Islam and political constraints.
Keywords : Receptie Theory, Receptie in Complex Theory, Receptio a Contrario, Jinayat Law
Abstrak: Pergulatan tentang supremasi hukum Islam dalam masyarakat nusantara dimulai  pada  masa  penjajahan  Belanda,  ketika  Belanda  mulai  mengusik  hukum masyarakat demi memperkuat cengkeramannya untuk menguasai bumi nusantara ini. Awalnya ilmuan hukum Belanda masih jernih dalam melihat kebenaran bahwa hukum Islam dalam masyarakat muslim nusantara lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum adat sehingga lahir teori receptie in complexu, namun hal ini tidak berlaku lama karena ilmuan hukum Belanda lainnya merubah teori ini dengan teori receptie yang menempatkan hukum Islam lebih rendah dari hukum adat. Hal ini dilakukan  untuk  kepentingan  politik  kekuasaan  Belanda.  Setelah  Indonesia merdeka,  ilmuan  hukum  Indonesia  mulai  meluruskan  kembali  kedudukan  hukum Islam dan menempatkannya pada kedudukan yang sebenarnya, sehingga muncul teori receptie exit yang dipelopori oleh Hazairin, teori receptio a contrario oleh Sayuti Thalib dan teori eksistensi oleh Ichtijanto. Ketiga teori ini mempunyai tujuan yang  sama  yaitu  berusaha  menempatkan  kedudukan  hukum  Islam  yang  diakui eksistensinya di Indonesia. Namun tidak sepenuhnya teori-teori tersebut berlaku di Indonesia karena hukum jinayat (pidana Islam) tidak pernah mendapat pengakuan sebagai  hukum  yang  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia,  melainkan  tetap  masih menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  peninggalan Belanda.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  ingin  melihat  sejauh  mana  eksistensi hukum Islam di Indonesia dan mengapa hukum jinayat sukar sekali dilaksanakan di  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  umat  Islam.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  penelitian  kepustakaan  (library  research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia hanya dalam  bidang  perdata,  sementara  dalam  bidang  pidana  masih  menggunakan KUHP peninggalan Belanda, kemudian kendala pelaksanaan hukum jinayat lebih kepada  budaya  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Islam  dan kendala politik.
Kata  Kunci:  teori  receptie,  receptie  in  complex,  receptio  a  contrario,  Qanun
Jinayat

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  telah  berlaku  secara  sempurna  sejak  kedatangan  Islam  di Nusantara  ini  yang  didukung  oleh  kerajaan-kerajaan  Islam  dan  diterima  dengan baik  oleh  masyarakat.  Namun  hal  ini  mulai  hancur  ketika  kedatangan  penjajah Belanda menguasai  bumi  Nusantara ini, sedikit  demi  sedikit  hukum  Islam mulai dihapus  dan  dijauhkan  dari  masyarakat  terutama  menyangkut  aspek  jinayat.  Di samping hukum Islam, dalam masyarakat juga berlaku hukum adat terutama pada
hal-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  sehingga  Van  den  Berg dengan teorinya receptie in complexu mengatakan bahwa bagi masyarakat muslim telah  berlaku  hukum  Islam  sepenuhnya  walaupun  ada  sedikit  penyimpangan- penyimpangan. 1
Keberadaan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara telah diperdebatkan oleh  beberapa  tokoh  ilmuan  hukum,  sehingga  melahirkan  beberapa  teori  yang menjelaskan tentang pergumulan hukum Islam dengan hukum adat bahkan dengan hukum  negara  sekalipun.  Teori-teori  tersebut  ingin  menjelaskan  tentang  hukum mana yang paling dominan berlaku dan yang mendapat pengakuan oleh masyarakat Indonesia.
Semula Van den Berg dengan teorinya receptie in complexu telah mengakui keberadaan Hukum Islam dalam masyarakat, bahwa bagi masyarakat muslim telah berlaku  hukum  Islam  sepenuhnya.    Selanjutnya,    Cornelis  Van  Vollenhoven  dan dilanjutkan oleh C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan teori receptie , mulai mencoba merendahkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat, dalam teori ini dijelaskan bahwa hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat apabila sesuai atau diterima oleh hukum adat. Dengan teori ini seolah-olah hukum adat superior dalam masyarakat dan hukum Islam berada di bawah hukum adat.
Bagi  sebagian  ahli  hukum,  lahirnya  teori  ini  sangat  terkait  dengan  politik Belanda untuk memperkuat kedudukannya di nusantara ini. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya bagi masyarakat muslim yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan membantah teori receptie tersebut sehingga lahirlah teori receptie exit yang disponsori oleh Hazairin. Teori ini merupakan kebalikan dari teori receptie . Menurut  Hazairin  teori receptie harus exit dan  digantikan  dengan  sebutan  teori receptie exit , dimana dalam teori ini disebutkan bahwa bagi masyarakat Muslim di
1 Tjun  Suryaman,  ed., Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Perkembangan  Dan  Pembentukan (Bandung: RosdaKarya, 1991), 123.
Indonesia  berlaku  hukum  Islam.  Kemudian  teori  ini  dilanjutkan  oleh  muridnya, lebih kurang dengan maksud yang sama bahwa apa yang disebutkan dalam teori receptie kontra dengan apa yang berlaku dalam masyarakat muslim di Indonesia, sehingga  lahirlah  teori receptie  a  contrario .  Berdasarkan  teori-teori  bantahan terhadap teori receptie dan argumen yang dibangun dengan bukti-bukti bahwa di Indonesia  hukum  Islam  eksis  berlaku  dalam  masyarakat  dapat  ditemukan  dalam hukum  perkawinan  dan  hukum  waris.  Dewasa  ini  bahkan  cakupannya  lebih  luas mencakup aspek perbankan, wakaf, zakat, haji dan umrah.
Namun demikian apa yang dijelaskan dalam teori bantahan terhadap teori receptie itu  tidak  sepenuhnya  benar-benar  berlaku  di  Indonesia  terutama  setelah Indonesia  terbentuk  dan  menjadi  sebuah  negara  yang  merdeka.  Hal  ini  dapat dikatakan  karena  tidak  semua  aspek  hukum  Islam  diberlakukan  di  Indonesia terutama  aspek jinayat  (pidana).    Aspek jinayat  atau  disebut juga  dengan  hukum pidana masih digunakan hukum peninggalan Belanda. 2 Kecuali di Aceh yang sudah diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  hukum  jinayat  namun  dengan  batas- batas tertentu pula.

## B. Pelaksanaan Hukum Islam dalam Masyarakat tanpa Hukum Jinayat
Pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara sudah dimulai sejak kedatangan  Islam  di  bumi  Nusantara  ini,  menurut  sebahagian  versi  sejarawan terjadi  pada  abad  ke  13  M  seiring  dengan  berdirinya  Kerajaan  Islam  Samudera
2 Riwayat hukum pidana Indonesia (KUHP) bukanlah asli ciptaan bangsa Indonesia. Kitab hukum pidana ini lahir dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelum tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia  berlaku  dua  KUHP  yaitu  satu  untuk  golongan  Indonesia  (1873)  dan  satu  lagi  untuk golongan Eropa (1867). KUHP  untuk  golongan Indonesia merupakan turunan ( copy ) dari  KUHP untuk  golongan Eropa  dan  KUHP  untuk  golongan  Eropa  adalah  turunan  ( copy )  dari Code  Penal Prancis  di  zaman  Napoleon.  Sejak  1  Januari  1918  barulah  berlaku  satu  macam  hukum  pidana (hukum  kodifikasi  yang  konkordan  dengan  hukum  kodifikasi  Negeri  Belanda)  untuk  semua golongan penduduk Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi (asas keselaranan = asas persamaan berlakunya  sistem  hukum),  maka  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  selaras/konkordan dengan  hukum  kodifikasi  yang  berlaku  di  Negeri  Belanda.  Lihat  C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , cet. VII (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 178, 261.
Pasai. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas bahwa hukum Islam sudah mulai diterapkan sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pelaksanaan hukum Islam pada masa tersebut berlaku pada semua aspek kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada aspek hukum peribadatan dan hukum keluarga, akan tetapi mencakup aspek jinayat yang merupakan bagian dari syari’at yang mendapat perhatian khusus baik bagi umat Islam itu sendiri maupun dari luar Islam. 3
Pada  kerajaan  Aceh  ditemukan  beberapa  kitab  yang  menandakan  telah dilaksanakan  hukum  Islam  secara kaffah seperti Mir’ah  al-Thullab  fi  Tashiili Ma’rifati Ahkam al-Syari’ati lil Maliki al Wahhab , karangan Syaikh ‘Abd al-Rauf Ibn  ‘Ali  al  Jawi  al  Fansuri  (1615-1693), Safinat-al  hukkam  fi  Takhlish  al Khashsham (bahtera segala hakim dalam menyelesaikan segala perkara/orang yang berkesumat)  yang  dikarang  oleh  Syaikh Jalaluddin  al-Tarussany  atas  permintaan Sultan  ‘alaiddin  Johan  Syah  (1735-1760  M)  kitab  ini  termasuk  kitab  terlengkap dalam  bidang  hukum  acara  pidana  pada  masa  itu  yang  pernah  ditemukan. Sebelumnya Nuruddin Ibn ‘Ali Ibn  Hasanji Ibn Muhammad Hamid ar-Raniry al- Quraisyi    yang  populer  dengan  nama  Syaikh  Nuruddin ar-Raniry  (yang  hidup  di abad ke-17 masa kesultanan Iskandar Stani) telah menulis kitab Sirath al Mustaqim (jalan lurus). Kitab yang ditulis oleh Syaikh Nuruddin ar-Raniry menurut Hamka merupakan  kitab  hukum  Islam  pertama  yang  kemudian  disebarkan  ke  seluruh Indonesia. Kemudian Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang menjadi Mufti di  Banjarmasin  memperluas  uraian    kitab Sirath  al  Mustaqim dan  dijadikan pegangan dalam menyelesaikan perkara antara umat Islam di kesultanan Banjar dan diberi nama dengan kitab Sabilal Muhtadin. Di kesultanan Palembang dan Banten ditemukan juga kitab hukum Islam yang ditulis oleh Syaikh Abd Samad dan Syeikh Nawawi  al-Bantani.  Di  kerajaan  Demak,  Jepara,  Tuban,  Gresik,  Ngampel  dan
3 Bagi umat Islam, pelaksanaan syari’at Islam masih dianggap belum sempurna jika hukum jinayat tidak ada di dalamnya, sementara bagi nonmuslim hukum jinayat merupakan sesuatu yang sangat dibenci sehingga diupayakan tidak pernah bisa dilaksanakan untuk kapan pun.
Mataram  ditemukan Sajinah  al  Hukum . 4 Sebagaimana  diterimanya  Islam  oleh masyarakat Nusantara ini dengan damai demikian juga dalam proses pelaksanaan hukum Islam, tidak ada gugatan dan pemberontakan sedikitpun dalam masyarakat dalam  menerima  hukum  Islam. 5 Sekali  telah  menyatakan  diri  masuk  ke  dalam ajaran Islam maka semua yang diperintahkan akan dilaksanakan dan semua yang dilarang akan dijauhkan atau minimal masyarakat telah mengakui kebenaran ajaran Islam walaupun dalam prakteknya sedikit terjadinya deviasi .
Ketika penjajah Belanda mulai menguasai bumi Nusantara ini, semua sendi kehidupan masyarakat mulai hancur, mereka tidak hanya ingin menguasai sumber daya alam tetapi berkeinginan untuk menguasai Nusantara ini secara total termasuk budaya,  adat  bahkan  agama,  sehingga  misi  Kristen    dijalankan  dan  ajaran  Islam sedikit-demi  sedikit  dijauhkan  dari  masyarakat.  Namun  pada  awalnya  Ilmuan hukum Belanda masih bisa melihat yang sebenarnya tentang kekuatan hukum Islam dalam masyarakat Nusantara.  Van den Berg (1845-1927) dalam teori receptio in complexu menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia  telah  memeluk  agama  Islam.  Hukum  yang  berlaku  bagi  masyarakat  muslim adalah  hukum  Islam,  meskipun  bentuk  hukum  tersebut  mengalami  perbedaan  di masing-masing daerah. 6 Teori ini berpengaruh pada kebijakan pemerintah Belanda,
4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia , cet. 21 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 234.
5 Islam  datang  ke  Aceh  tanpa  menimbulkan  hentakan-hentakan  ( shock  cultur ),  apalagi memicu kontroversi, sesuatu hal yang tidak lazim terjadi dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa  idiologi  besar  di  dunia.  Tambahnya  lagi  bahwa  Islam  masuk  dan  berkembang  di  Aceh tanpa  tetesan  darah,  dan  tidak  ada  bukti  sejarah  bahwa  telah  terjadi  kekerasan  terhadap  pemeluk agama  sebelumnya,  bahkan  Pura  agama  Hindu  langsung  dapat  dijadikan  Masjid,  yang  tentu  saja pemeluk  agama  Islam  itu  sebagaiannya  berasal  dari  pemeluk  agama  Hindu,  dan  mungkin  juga semuanya. Lihat A. Hamid Sarong, Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), 47, 48. Demikian halnya kondisi perjalanan ajaran Islam di tempat-tempat lain di Nusantara ini, tidak pernah terjadi resisten dalam masyarakat.
6 Faiq  Tobroni,  “Keberhasilan  Hukum  Islam  Menerjang  Belenggu  Kolonial  Dan  Menjaga Keutuhan Nasional,” Jurnal UNISIA XXXII, no. 72 (2009): 199.
sehingga  menjadikan  hukum  Islam  berlaku  resmi  bagi  muslim  Nusantara sebagaimana terdapat dalam RR 1855 yang menegaskan berlakunya Hukum Islam. 7
Menyadari hal ini akan merugikan Belanda yang ingin menguasai Nusantara ini dengan sepenuhnya, maka dilakukanlah usaha-usaha untuk melemahkan hukum Islam.  Usaha  mereka  dalam  melemahkan  hukum  Islam  dengan  cara mempertentangkan  dengan  hukum  adat, dimana  hukum  adat  dinaikkan  statusnya sebagaimana pernyataan Van Vollenhoven bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab,  kalau  hukum  adat  didesak  (oleh  hukum  barat),  hukum  Islam  yang  akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda. 8 Kemudian diperkenalkan teori receptie yang disponsori oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1993) dan Cristian Snouck  Hurgronje  (1857-1936),  mereka  adalah  penasehat  pemerintah  Hindia Belanda  dalam  Urusan  Islam    dan  bumi  putera.  Menurut  teori receptie bahwa hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  adat.  Hukum  Islam  itu  baru mempunyai kekuatan kalau telah diterima oleh hukum adat dan lahirlah dia sebagai hukum adat. 9
Menurut Snouck, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari  hukum  adat.  Bagi  Snouck  sikap  pemerintah  Hindia  Belanda  sebelumnya menerima teori Receptie In Compexu karena ketidakpahamannya terhadap situasi masyarakat  muslim  pribumi.    Melalui  teori  ini,  pemerintah  Hindia  Belanda berusaha menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat dengan harapan di suatu
7 Pasal  75  ayat  (3)  Regeringsreglement  (RR)  1855  menyatakan:  Oleh  Hakim  Indonesia hendaklah diperlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pasal  75 ayat (4) RR menyatakan, undang-undang agama, instelling , dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka  oleh  hakim  Eropa  pada  pengadilan  yang  lebih  tinggi  apabil  aterjadi hoger  beroep atau permintaan  pemeriksaan  banding.  Pasal  78  ayat  (2)  RR  1855  menegaskan:  Dalam  hal  Perkara perdata antara antara sesame orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang  agama  ( godsdienstige )  atau  ketentuan-ketentuan  lama  mereka.  Lihat  Jazuni,
Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 245.
8 Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia , 224.
9 Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia , 246.
saat  hukum  Islam  akan  melemah  dan  seterusnya  menghilang  dengan  sendirinya bumi  nusantara  ini.    Dengan  hilangnya  hukum  Islam  yang  menjadi  pedoman masyarakat  muslim  nusantara  akan  berlanjut  pada  kehilangan  arah  atau  cara pandang  masyarakat  karena  tidak  ada  lagi  pedoman  yang  menuntunnya,  dengan demikian sama saja dengan hilangnya separuh ajaran agama dalam jiwa masyarakat dan  kekuatan  masyarakat  muslim  yang  bersumber  dari ethos agama  sebagiannya juga akan hilang. Daya tahan dan kekuatan masyarakat muslim dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik dan aspek lainnya sangat terkait dengan  pelaksanaan ajaran Islam secara kaffah dan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya. Hal ini dapat  di  sadari  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  bahwa  untuk  melemahkan masyarakat  muslim  yang  merupakan  mayoritas  di  Nusantara  ini  dan  sebagai kekuatan  besar  adalah  dengan  cara  menjauhkan  mereka  dari  agamanya  terutama dari  aspek  hukum  dan  politik  ( siyasah ).  Sementara  aspek  lainnya  seperti  dalam menjalankan  ibadah  tetap  diberi  peluang  karena  dalam  pandangan  pemerintah Hindia  Belanda  hal  itu  tidak  membahayakan  bagi  kelangsungan  politik  belanda dalam menguatkan cengkeramannya di bumi Nusantara ini dan lama kelaman aspek ibadah orang Islam  dapat dikaburkan dengan mudah.
Siasat pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan aksinya melemahkan hukum Islam adalah dengan cara membenturkan sesama masyarakat nusantara yang pro  hukum  Islam  dengan  masyarakat  yang  pro  hukum  adat  (mayoritas  bukan beragama Islam). Masyarakat muslim yang mempertahankan hukum Islam sebagai pedoman  dalam  kesehariannya  adalah  mayoritas  di  Nusantara  ini  yang  tentunya juga  menjadi  sebuah  kekuatan  besar  yang  sangat  tidak  diharapkan  ada  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  dan  masyarakat  muslim  terutama  yang  taat mempertahankan  ajaran  agamanya  adalah  masyarakat  yang  paling  sulit  untuk dipengaruhi  dan  disuguhi  budaya  barat  konon  lagi  untuk  merubah  ke  agama kristiani  yang  dibawa  oleh  mereka.  Oleh  karena  itu,  kekuatan  inilah  yang  perlu
dihancurkan  terlebih  dahulu  untuk  menghilangkan  rintangan  dalam  menguasai Nusantara  ini.  Sementara  yang  lainnya  bukan  kekuatan  besar  yang  perlu dikhawatirkan. Politik adu domba ini dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai  strategi  untuk  menghemat  energi  yang  harus  dikeluarkan  dan  untuk menjaga kekuasaan mereka agar tetap terlihat bersih.
Teori receptie yang lahir dari politik adu domba pemerintah Hindia Belanda oleh pencetusnya diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang  menjadi  pengganti  RR  yang  disebut Wet  op  de  Staatsinrichting  van Nederlandsch Indie, disingkat Indische Staatsregeling (IS) diundangkan pada tahun 1929. Pada pasal 134 ayat 2, disebutkan: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama  orang  Islam  diselesaikan  oleh  hakim  agama  Islam  apabila  hukum  adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi. 10
Menurut  Soepomo  yang  dikutip  oleh  Jazuni  bahwa  pasal  134  ayat  (2) Indische  Staatsregeling yang  menyatakan: akan  tetapi,  perkara  hukum  perdata antara orang Islam, itu pun jika itu dikehendaki oleh hukum adatnya diperiksa oleh hakim  agama,  sekadar  tidak  ditentukan  lain  oleh  ordonansi . 11 Jadi  jelas  sekali hukum  Islam  sengaja  ditempatkan  di  bawah  hukum  adat,  perkara  perdata  antara sesama  orang  Islam  baru  diserahkan  penyelesaiannya  pada  hakim  agama  jika hukum  adat  menghendakinya,  itupun  masih  ada  penghalangnya  yaitu  jika  tidak ditentukan lain oleh pemerintah Hindia Belanda.
Adanya  kemungkinan  sebagian  perkara  perdata  akan  diserahkan penyelesaiannya  kepada  hakim  agama  karena  mayoritas  masyarakat  nusantara beragama Islam, namun kemungkinan ini juga ditutup rapat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan adanya frasa dalam pasal tersebut yaitu: sekedar tidak ditentukan lain oleh ordonansi .  Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini untuk menghambat
10 Ismail Suny, Hukum Islam Dalam Hukum Nasional (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987), 5 & 6.
11 Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia , 248.
pelaksanaan  hukum  Islam,  hanya  perkara-perkara  tertentu  yang  dianggap  tidak mengganggu  kekuasaan  mereka  yang  dibenarkan  untuk  diselesaikan  oleh  hakim agama.  Selain  itu,  pemerintah  Hindia  Belanda  juga  mempersempit  hukum perkawinan dan kewarisan serta tidak memasukkan hukuman hudud dan qishash dalam bidang pidana.
Para penulis Belanda  juga melakukan distorsi dalam menghasilkan tentang hubungan hukum adat dengan hukum Islam sebagaimana diungkapkan  Deliar Noer yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali bahwa dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi Selatan seolah-olah selalu adanya  pertentangan  antara  kalangan  adat  dengan  kalangan  agama  (Islam). Keduanya seakan-akan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu dan  dipertemukan.  Padahal  dalam  kenyataannya  tidaklah  demikian,  karena dikalangan  adat  juga  terdapat  orang-orang  alim  dan  dikalangan  ulama  juga dijumpai  orang  yang  tahu  tentang  adat. 12 Apa  yang  dijelaskan  Deliar  Noer didukung  oleh  bukti  sejarah  tentang  cara  masuknya  Islam  ke  Nusantara  ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam disebarkan ke Nusantara diterima dengan baik tanpa adanya pertentangan sedikitpun, bahkan tempat ritual sebelumnya kemudian dijadikan masjid, demikian juga ahli hukum adat Belanda pada awalnya juga mengakui hal demikian sampai lahir teori receptie in complexu.
Setelah  Indonesia  merdeka  dan  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai  konstitusi  negara  Republik  Indonesia  para  pejuang  hukum  Islam  terus membantah  teori receptie yang  dikembangkan  Cristian  Snouck  Hurgronje.  Teori yang  bermunculan  sebagai  teori  bantahan  terhadap  teori receptie adalah  teori receptie  exit yang  dicetus  oleh  Hazairin,  teori receptie  a  contrario yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib dan teori eksistensi Ichtijanto.
12 Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia , 225.
Menurut  Hazairin,  setelah  Indonesia  merdeka  serta  setelah  disahkannya pembukaan  dan  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945,  meskipun  dalam peraturan  peralihan  dinyatakan  bahwa  hukum  sebelum  proklamasi  masih diperbolehkan keberlakuannya, akan tetapi dengan sendirinya teori receptie tidak berlaku lagi. Teori receptie bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan teori receptie merupakan  teori  iblis  karena  bertentangan  dengan  Allah  dan Rasulnya. 13 Hazairin  juga  menjelaskan  jika  teori receptie yang  jelas-jelas bertentangan dengan al-Qur’an dan iman Islam mesti dipatuhi maka sampai kiamat orang Islam di Indonesia akan tetap hidup dalam Iman yang terpecah yaitu meimani dan  mengamalkan  sebagian  al-Qur’an,  sedangkan  al-Qur’an  wajib  diimani  dan diamalkan seluruhnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara memberi peluang  bagi  umat  Islam  untuk  memenuhi  ketetapan  mutlak  dari  Allah  dengan hanya sedikit restriksi yang dibebankan kepada umat Islam. 14
Hazairin dari pernyataannya dapat diketahui bahwa ia bukan hanya hendak menghapuskan teori receptie yang dianggapnya sebagai teori iblis yang jelas-jelas bertentangan dengan iman Islam, tetapi lebih jauh ia mengingatkan umat Islam agar jangan sampai menjalankan ajaran Islam secara parsial karena Islam datang secara utuh dan harus diamalkan secara utuh jika telah menyerahkan diri sebagai orang Islam.  Negara Indonesia  dengan  UUD  1945  sebagai  dasar  negara  telah  memberi peluang untuk mengisi hukum Indonesia dengan hukum Islam. Namun Indonesia adalah negara yang beragam suku dan agama tentunya semua berkeinginan untuk mengisi  hukum  di  Indonesia  sesuai  dengan  perspektifnya  masing-masing.  Bagi umat  Islam  tentunya  akan  membawa  usulan  yang  sesuai  dengan  agamanya  yaitu Islam  dan  bagi  umat  lainnya  juga  akan  mengusung  sesuai  dengan  keyakinannya juga.  Di  sinilah  letak  restriksi  yang  mungkin  dimaksudkan  Hazairin  yang  harus
13 Tobroni,  “Keberhasilan  Hukum  Islam  Menerjang  Belenggu  Kolonial  Dan  Menjaga Keutuhan Nasional,” 202.
14 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum , cet. IV (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 54 & 55.
dihadapi  umat  Islam  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  umat  Islam  di  Indonesia mempunyai kewajiban untuk memilih wakil-wakilnya yang berkualitas dan yang mau memperjuangkan dan mengisi hukum nasional dengan hukum Islam.
Selanjutnya Sayuti Thalib mengembangkan teori receptio a contrario yang merupakan kelanjutan dari teori receptie exit. Teori ini kebalikan dari teori receptie karena  teori receptio  a  contrario telah  menguatkan  kembali  hukum  Islam  di Indonesia.  Menurut  teori receptio  a  contrario hukum  Islam  berlaku  bagi  orang Islam  sedangkan  hukum  adat  baru  berlaku  apabila  tidak  bertentangan    dengan hukum Islam. 15 Hazairin dan Sayuti Thalib sama-sama berupaya mengembalikan kedudukan  hukum  Islam  pada  tempat  yang  tinggi.  Dalam  hal  ini  bukan  untuk dipahami  bahwa    Hazairin  dan  Sayuti  Thalib  berkeinginan  untuk  melenyapkan hukum adat di Indonesia, hanya saja untuk mengembalikan fakta yang sebenarnya setelah  hukum  Islam    mendapat  perlakuan  distorsi  oleh  Belanda.  Sementara faktanya  bahwa  hukum  Islam  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dalam masyarakat Nusantara disamping hukum adat juga masih tetap berlaku. Selain itu pula,  Baik  Hazairin  maupun  Sayuti  Thalib  juga  ingin  mengingatkan  kepada masyarakat  agar  berhati-hati  dalam  persoalan  hukum  di  Indonesia  karena masyarakat Islam akan menghadapi arus Barat dan sekuler. 16
Dalam  persoalan  hukum  di  Indonesia  masih  adanya  kemungkinan  untuk diteruskan  hukum  peninggalan  Belanda,  demikian  juga  arah  sekuler-isasi  yang dicanangkan  oleh  sebagian  orang  tentunya  akan  sangat  berpengaruh  pada  sistem hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum Islam akan tergeser dari  posisi  hukum  yang  tinggi  menjadi  hukum  yang  hanya  diserahkan  kepada kesadaran  masyarakat  untuk  melakukannya  dan  itu  pun  hanya  dalam  aspek  atau
15 Sayuti Thalib, Receptio A Contrario (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 65.
16 Menyangkut  dengan  sekularisasi  secara  konstitusi  negara  Indonesia  tidak  perlu dikhawatirkan karena dengan tegas dijelaskan dalam  sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara  tidak  memisahkan  urusan  agama  dengan  negara.  Urusan  agama  menjadi  urusan  resmi negara.
bidang-bidang  tertentu  saja.  Sementara  untuk  adanya  kepastian  hukum  dan ketersediaan perangkat dan fasilitas harus adanya dukungan kekuasaan negara dan untuk  mendapatkan  dukungan  kekuasaan  negara  maka  harus  menjadikan  hukum Islam sebagai hukum negara.
Kemudian  Ichtijanto  mencoba  melihat  hubungan  dan  kedudukan  hukum Islam  dalam  sistem  hukum  Nasional,  menurut  Ichtijanto  hukum  Islam  telah  ada dalam sistem hukum Nasional dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya.  Maksud “telah ada”  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional adalah:
a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional
b. Ada, dalam arti adanya kemandirian dan kekuatan wibawanya yang diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional
c. Ada,  dalam  arti  norma  hukum  Islam  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan- bahan hukum nasional
d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional. 17
Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam kategori di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai hukum Islam diadopsi menjadi hukum nasional dan sebagiannya sudah  diundangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  (dalam  arti sudah  menjadi  undang-undang)  seperti:  Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang  Nomor    3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor    7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  perubahan  kedua  dengan
17 Muh.  Haras  Rasyid,  “‘Teori  Eksistensi’  Dan  Eksistensinya  Terhadap  Peluang  Dan Tantangan  Pemberlakuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Ash-Shahabah:  Jurnal  Pendidikan  Dan Studi Islam 2, no. 2 (2016): 150.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  dan  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian  yang  diundangkan  belakangan  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Berdasarkan  paparan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  beberapa  aspek kehidupan manusia sudah diatur sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, bagi umat Islam turut bersyukur dengan diakuinya hukum Islam menjadi hukum negara. Namun  belum  dapat  dikatakan  sempurna  karena  aspek  jinayat  tidak  sedikitpun tersentuh bahkan dibuang jauh agar tidak pernah mendapat pengakuan negara. Hal ini nampaknya sama saja dengan kondisi hukum Islam di masa Penjajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada awalnya juga tidak keberatan dengan eksistensi hukum  Islam  dalam    masyarakat  kecuali  aspek  jinayat    sementara    hukum perkawinan dan kewarisan tidak dipermasalahkan.  Seandainya tidak dikhawatirkan akan  muncul  kekuatan  dari  kalangan  Islam  yang  dapat  mengganggu  kekuasaan mereka  di  nusantara  ini  mungkin  saja  hukum  Islam  selain  hukum  jinayat  akan dibiarkan keberlakuannya dalam masyarakat muslim dan kemungkinan besar juga teori receptie juga tidak akan ada.
Setelah  Indonesia  merdeka,  kehendak  orang-orang  Islam  untuk memberlakukan hukum jinayat tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah. Daerah  yang  getol  memperjuangkan  keberlakuan  syari’at  Islam  secara kaffah seperti Daerah Aceh pernah terjadi beberapa kali konflik   dengan pemerintah pusat, baru sekarang adanya sedikit peluang (setelah adanya UUPA) untuk menerapkan hukum jinayat di Aceh, itupun hanya dapat dilakukan sebagian kecil yang diatur dalam  hukum  jinayat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat.
Demikian juga dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia hanya Provinsi Aceh yang telah diberikan sedikit kewenangan untuk dapat menerapkan hukum jinayat.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  eksistensi  hukum  Islam  di Indonesia  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  tidak  sepenuhnya  berlaku, hanya  beberapa  bidang  hukum  saja  yang  mendapat  pengakuan  dari  pemerintah seperti dalam bidang   perdata (perkawinan, perceraian, warisan, zakat, wakaf, dan perbankan) sudah dijalankan, sementara menyangkut dengan hukum jinayat masih menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  merupakan hukum  peninggalan  Belanda.  Memang  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa kendatipun  hukum jinayat  tidak  diberlakukan  di  Indonesia  tetapi  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  hukum  jinayat  sudah  terakomodir  dalam  hukum  pidana Indonesia  (KUHP).  Pendapat  seperti  ini  sebenarnya  terlalu  dipaksakan,  karena KUHP bukanlah buatan bangsa Indonesia melainkan karya penjajah Belanda yang tentunya sangat tidak mungkin mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam konon lagi yang menyangkut dengan jinayat.

## C. Problematika Positifikasi Hukum Jinayat
Al-Qur’an  memerintahkan  untuk  mengikuti  ajaran  Islam  secara kāffah /sempurna. 18 Ajaran Islam yang bersifat komprehensif harus dijalankan juga oleh  pemeluknya  secara  menyeluruh,  tidak  boleh  ajaran  Islam  dijalankan  hanya dalam  satu  bidang  saja  (parsial)  sementara  bidang  atau  aspek  lainnya  diabaikan. Kemudian  dalam  bidang  hukum,  Al-Qur’an  juga  menyebutkan  dengan  tegas perintah untuk menegakkan hukum Islam atau hukum yang diturunkan oleh Allah. Apabila  tidak  melaksanakan  hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah  maka  akan dikategorikan sebagai kafir, zalim dan fasiq , sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Māidah ayat :44, 45, 47, 48, 49.
18 Lihat QS. al-Baqarah/2: 208
Ayat 44 disebut kafir bagi yang tidak menghukum atau memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah karena mengingkari ayat Allah. Ayat 45 disebut ẓ alim karena  tidak  menerapkan  hukum  Allah  dan  berkaitan  dengan  ketidak  adilan. Sedangkan  Ayat  47  disebut fasiq karena  tidak  mengikuti  hukum  Allah  dengan sempurna. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ayat-ayat tersebut berkenaan dengan  kepatuhan  terhadap  Taurat.  Menyangkut  dengan  orang  Yahudi  yang berbuat  zina,  tetapi  mereka  tidak  menerapkan  hukum    yang  ada  dalam  Taurat, melainkan hukum berdasarkan pikiran mereka sendiri. Kemudian ayat 48 dan 49 menyangkut  dengan  perintah  untuk  menerapkan  hukum  sesuai  dengan  al-Quran. Dan  suruhan  berhati-hati  dengan  orang  Yahudi  jangan  sampai  mereka membelokkan dan menyelewengkan anda sebagian dari apa yang diturunkan Allah kepadamu. 19 Dengan  demikian,  bagi  umat  Islam  tidak  ada  pilihan  lain  selain meyakini  bahwa  menjalankan  syari’at  Islam  merupakan  bagian  dari  menjalani agamanya secara kaffah . Hal ini lahir dari kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum  barat  yang  berasal  dari  pemikiran  manusia  dengan  syariat  Islam  yang bersumber  dari  al-Qu’an  dan  as-Sunnah.  Hukum  Islam  dipandang  paling  bisa memenuhi kebutuhan manusia. 20 Oleh karena itu, umat Islam harus menjalankan hukum  Islam  secara  sempurna  termasuk  aspek  jinayat.  Hukum  jinayat  adalah bagian dari hukum Islam yang seharusnya dijalankan oleh pemeluknya, dipelihara dan difasilitasi oleh negara. Namun dalam pelaksanaan hukum jinayat bukan suatu hal  yang  mudah  sekalipun  dalam  sebuah  negara  yang  mayoritas  penduduknya beragama Islam. Pro dan kontra dalam pelaksanaan hukum jinayat masih terjadi di kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Sebagian umat Islam menganggap belum sempurnanya  melaksanakan  ajaran  Islam  apabila  aspek  jinayat  tidak  ada  di
19 Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 109 s/d 114.
20 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari’at  Islam  Wacana Dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85.
dalamnya,  sementara  sebagian  umat  Islam  yang  lain  berargumen  bahwa  dalam menjalankan hukum jinayat cukup dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum jinayat dan tidak perlu menyebutkan sumbernya.
Pelaksanaan  syari’at  Islam  khusunya  dalam  bidang  hukum  jinayat  tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki kendala pada tataran aplikasi tetapi beberapa negara muslim lainnya seperti Mesir, Pakistan, Syiria, Malaysia dan negara-negara Islam  lainnya  juga  menghadapi  masalah  yang  sama.  Topo  Santoso  dalam penelitiannya menyebutkan kendala-kendala dalam menegakkan syari’at Islam di Indonesia  khususnya  tentang  hukum  jinayat.  Kendala-kendala  tersebut  terdapat pada  yuridis,  filosofis,  sosiologis,  ilmiah,  politis, fikrah (pemikiran).  Santoso menambahkan  bahwa  ada  kendala  besar  dalam  bidang fikrah yaitu  masih banyaknya umat Islam yang anti, segan atau takut dengan penerapan syari’at Islam serta belum padunya umat Islam dalam menegakkan syari’at-Nya. 21 Sebagian umat Islam menggunakan caranya tersendiri dalam menegakkan syari’at Islam sehingga terbentur dengan sesamanya, dengan pemerintah (yang di dalamnya banyak orang Islam), sementara dilain pihak ada yang menginginkan secara politis, mendirikan kekhalifahan  dan  lain  sebagainya.    Abdurrahman  Wahid  (Gusdur)    merangkum dalam  tiga  macam  responsi  umat  Islam  Indonesia  dalam  hubungan  agama  dan negara yaitu: (1) responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya  dan  tidak  menghubungkan  ajaran  agama  dengan  urusan  kenegaraan, kehidupan beragama masyarakat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, (2) responsi fakultatif, orang-orang dan gerakan Islam berusaha memasuki lembaga-lembaga  formal  seperti  DPR  dan  MPR,  berusaha  membuat  perundang- undangan yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak memaksakan, (3) responsi konfrontatif, sejak awal menolak hal-hal yang dianggap “tidak Islami”. 22
21 Santoso, 94.
22 Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia , 130.
Di  kalangan  umat  Islam  sendiri  masih  muncul  masalah  dalam  cita-cita pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Indonesia.  Tidak  sinerginya  di  antara  umat  Islam dalam  memperjuangkan  syari’at  Islam  (hukum  jinayat  bagian  dari  syari’at  yang menjadi  perhatian  khusus  umat  Islam)  membuat  daya  tawar  menjadi  lemah, sebelum  ide  pelaksanaan  syari’at  Islam  diperjuangkan  agar  eksistensinya  diakui sudah terjadi benturan terlebih dahulu dengan sesama umat Islam. Hal ini tentunya akan  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  memang  tidak  senang  dengan pelaksanaan  syariat  Islam  di  Indonesia,  yang  pada  awalnya mereka   tidak  begitu kuat, akan tetapi dikarenakan umat Islam sendiri sudah terpecah dengan sendirinya akan  menambah  kekuatan  dikalangan  mereka,  sehingga  syariat  Islam  khususnya dalam bidang hukum jinayat tidak pernah mendapat pengakuan dari negara. Sikap pemerintah pun dalam menghadapi tuntutan penerapan syari’at Islam di Indonesia sejauh  ini  masih  ambigu.  Dalam  hal  ini,  baik  dikutip  pernyataan    menteri kehakiman  Yusril  Ihza  Mahendra  yang  mengatakan  bahwa  akan  diberlakukan segera  di  Indonesia    KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang berdasarkan  syari’at  Islam  untuk  menggantikan  KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana) buatan Belanda. 23
Hambatan dan tantangan pelaksanaan hukum jinayat juga datang dari luar. Negara  Indonesia  yang  mengakui  beberapa  agama  selain  Islam  tentunya  akan menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  melaksanakan  hukum  yang  bersumber  dari ajaran  Islam.  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  setiap  pemeluk  agama  akan mengagungkan  agamanya  dan  akan  menolak  hukum  yang  dibuat  dari  sumber agama  yang  bukan  dianutnya,  bahkan  mereka  lebih  bisa  menerima  hukum  dari luar/Barat  atau  hukum  yang  dibuat  bukan  atas  dasar  atau  sumber  dari  agama tertentu.  Terkait  dengan  hal  ini  Ahmad  Sukardi  menjelaskan  bahwa  di  tengah
23 Taufik Adnan Amal and Samsul Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 64.
masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  penerapan  hukum  dalam  al-Qur’an  dan Hadis, khususnya dalam hukum pidana, agaknya tidak perlu terpaku pada rumusan legal formalnya yang tersurat dalam ayat-ayat. Yang diperlukan adalah pandangan yang  luas  dan  luwes. 24 Pandangan  Sukardi  ini  nampaknya  untuk  menghindari resistensi penerapan hukum Islam khususnya dalam bidang jinayat dari kalangan luar  Islam.  Seharusnya  hal  seperti  ini    tidak  perlu  dikhawatirkan  karena  bisa dilakukan positifikasi hukum jinayat dan dikhususkan keberlakuannya untuk umat Islam.
Berdasarkan keterangan di atas, apabila ditelusuri lebih jauh belum sampai pada  inti  permasalahan  tentang  keengganan  positifikasi  hukum  jianayat  di Indonesia.    Untuk  mengkaji    lebih  dalam  tentang  akar  permasalahan  timbulnya keengganan pelaksanaan hukum jinayat dapat dimulai dari argumen-argumen yang sering muncul dari kalangan tersebut. Dalam kajian ini akan dipaparkan beberapa argumen  saja  sebagai  bahan  analisis  untuk  menemukan  akar  permasalahannya, yaitu  syari’at  Islam  (dalam  kajian  ini  dikhususkan  tentang  hukum  jinayat) dikhawatirkan  akan  mengabaikan  HAM  (Hak  Asasi  Manusia),  mencederai demokrasi,  diskriminasi  terhadap  perempuan,  primitif  dan  lain-lain  yang  tidak mungkin disebutkan di sini. Tentang tuduhan tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh  pakar-pakar  hukum  Islam  dengan  jawaban  yang  ilmiah,  namun  tetap  saja stigma tersebut dilekatkan pada hukum jinayat baik pada aturan tentang perbuatan hukum  ( jarimah )  maupun  pada  ketentuan  hukumannya.  Memang  dalam  hukum jinayat  ada  perbedaan  tentang  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan dengan yang diatur dalam hukum pidana sekuler (KUHP), demikian juga dalam hal pengaturan tentang hukuman. Di sini dapat diambil contoh tentang perbuatan Zina. Zina  dalam  hukum  jinayat  dianggap  kejahatan  besar  dengan  ancaman  hukuman
24 Muhammad Amin Summa, Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 218.
cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam bagi yang sudah menikan.  Sedangkan  dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana) perbuatan  zina  tidak  dianggap  kejahatan  kecuali  ada  salah  satu  pihak  yang dirugikan dan diajukan tuntutan dan diancam dengan hukuman penjara.
Menyangkut dengan perilaku atau perbuatan seseorang dianggap baik atau jahat  sangatlah  tergantung  kepada  cara  pandang  masyarakat  suatu  bangsa  yang dipengaruhi setidaknya oleh agama dan budaya masyarakat tersebut. Masyarakat muslim akan dipengaruhi cara pandang dan budayanya oleh agama Islam sehingga dapat menentukan  sesuatu  perbuatan  atau  perilaku  itu  baik atau  buruk,  demikian juga  dengan  masyarakat  di  luar  Islam  akan  dipengaruhi  oleh  agama  dan kepercayaannya  masing  masing.  Dengan  kata  lain,  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  suatu  bangsa/kelompok  dengan  bangsa/kelompok  lainnya  berbeda sehingga  berbeda  pulai  dalam  menilai  suatu  perbuatan  itu  baik  atau  buruk. Perbedaan-perbedaan  inilah  yang  melatarbelakangi  tumbuhnya  sikap  suka  atau tidak  suka  terhadap  sesuatu  yang  berbeda  dengannya.  Pada  tataran  ini  belum menjadi sebuah permasalahan karena hal ini dimiliki oleh semua kelompok, namun akan  menjadi  sebuah  masalah  jika  antar  kelompok  mulai  agresif  merendahkan, menghambat dan memaksa kelompok lain untuk mengikuti mereka. Di sini akan dikemukakan bagaimana cara pandang Barat dan Islam tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pandangan Barat Hak Asasi Manusia semata-mata antroposentris , artinya  berpusat  pada  manusia.  Dengan  pemikiran  itu  manusia  sagngat dipentingkan.  Sebaliknya,  pandangan  hukum  Islam  yang  bersifat teosentris . Artinya  berpusat  pada  tuhan.  Manusia  adalah  penting,  tetapi  yang  lebih  utama adalah  Allah.  Allahlah  pusat  segala  sesuatu.  Karena  perbedaan  pandangan  itu, terdapat  perbedaan  pokok  antara  Deklarasi  Hak-Hak  Asasi  Manusia  yang
disponsori Barat dengan  Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh umat Islam. 25
Jika  cara  pandang  ini  dilaksanakan  di  negara  atau  wilayahnya  masing- masing  tentunya  tidak  akan  terjadi  sebuah  permasalahan,  namun  Barat  terlalu memaksa  dan  mencampuri  urusan  umat  Islam  dan  menghalang-halangi  dengan berbagai  cara  sampai  hukum  Islam  khususnya  aspek  jinayat  tidak  pernah  dapat dilaksanakan.    Padahal  umat  Islam  tidak  pernah  memaksakan  hukum  Islam dilaksanakan untuk non muslim baik di negara mayoritas muslim apalagi negara yang  jelas-jelas  bukan  negara  Islam,  karena  budaya  yang  semata-mata antroposentris belum  cocok  untuk  dilaksanakan  hukum  yang  bersifat teosentris . Sebelum imperialis Barat menduduki wilayah-wilayah muslim, hukum Islam dapat dilaksanakan  tanpa  adanya  kendala  baik  perbedaan  cara  pandang  ataupun perlawanan dari masyarakat. Semua masyarakat muslim mendukung dilaksanakan hukum Islam termasuk aspek jinayat. Terjadinya perbedaan cara pandang dan tidak adanya sinergisitas dikalangan muslim sendiri dapat diduga akibat dari pengaruh budaya  Barat  yang  ditanam  ke  wilayah-wilayah  muslim  ketika  imperialis  Barat menduduki wilayah muslim.
Hal  lain  yang  menjadi  akar  masalah  terjadinya  penolakan  pelaksanaan hukum jinayat adalah terkait dengan politik. Kalau argument yang dibangun bahwa hukum jinayat erat kaitannya dengan kekerasan dan mengabaikan HAM (Hak Asasi Manusia) hanyalah sebagai alasan untuk memberangus hukum jinayat di bumi ini. Tidak ada hukuman yang tidak menjerakan dan hampir semua negara menerapkan hukuman mati yang merupakan hukuman yang paling berat, hanya saja tata cara pelaksanaannya  yang  berbeda,  namun  yang  jelas  siapa  saja  yang  terkena  dengan hukuman  tersebut  akan  hilang  nyawanya.  Perbedaan  hanya  terkesan  pada  orang yang melihatnya apakah tata cara pelaksanaan hukuman tersebut mengerikan atau tidak.  Kalau  hukuman  itu  tujuannya  untuk  menyadarkan  orang  lain  agar  tidak
25 Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia , 60.
mengulangi  kejahatan  maka  hukuman  yang  terlihat  mengerikan  itu  lebih  efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, alasan hukum jinayat enggan dilaksanakan  karena   hukuman yang berat dapat diragukan. Dibalik alasan tersebut dapat diduga ada alasan lain yang terkait dengan politik dan kekuasaan. Jika hukum jinayat  dapat  diberlakukan  tentunya    umat  Islam  akan  bangkit  kekuatannya  dan kekuasaan akan beralih ke tangan umat Islam atau setidaknya eksistensi umat Islam sudah diakui.

## Daftar Kepustakaan

## Ahyar, Ahyar. “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.”
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 2 (2017): 131.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Di
Indonesia . Cet. 21. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Amal, Taufik Adnan, and Samsul Rizal Panggabean. Politik Syari’at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria . Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
Asshiddiqie, Jimly. “CITA KETUHANAN DALAM HUKUM DI INDONESIA
DAN NISBAH ANTARA HUKUM ISLAMI DENGAN HUKUM ADAT.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 14, no. 4 (2017): 343–48.
———.  “Telaah  Kritis  mengenai  Perspektif  Historis-Evolusioner  dalam  Studi Hukum  dan  Perkembangan  Sosial  di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 18, no. 3 (2017): 254.
Butt,  Simon.  “Religious  conservatism,  Islamic  criminal  law  and  the  judiciary  in Indonesia:  a  tale  of  three  courts.” The  Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law 50, no. 3 (2018): 402–34.
Dimasyqi, Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad. Tafsir Ibnu Katsir .
Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
Fadlia, Faradilla. “The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia.” Journal of Southeast Asian Human Rights 2, no. 2 (2018): 448.
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum . Cet. IV. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Jazuni. Legislasi Hukum Islam Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Cet. VII.
Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Aceh, Indonesia.” Journal of Southeast Asian Human Rights 2, no. 2 (2018): 448.
Makruf,  Jamhari,  dan  Iim  Halimatussa.  “Shari  ’  a  and  Regional  Governance  in Indonesia :  A  Study  of  Four  Provinces  Formalisation  of  Shari  ’  a  Regional Regulations in Indonesia : Origins and Transformations” 15, no. 1 (2014): 1–
14.
Rasyid, Muh. Haras. “‘Teori Eksistensi’ Dan Eksistensinya Terhadap Peluang
Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.” Ash-Shahabah:
Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 2 (2016).
Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at Islam Wacana Dan Agenda . Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Sarong, A. Hamid. Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh
Darussalam . Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003.
Summa, Muhammad Amin. Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek Dan Tantangan . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Suny, Ismail. Hukum Islam Dalam Hukum Nasional . Jakarta: Universitas
Muhammadiyah, 1987.
Suryaman, Tjun, ed. Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan
Pembentukan . Bandung: RosdaKarya, 1991.
Thalib, Sayuti. Receptio A Contrario . Jakarta: Bina Aksara, 1980.
Tobroni, Faiq. “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial Dan Menjaga Keutuhan Nasional.” Jurnal UNISIA XXXII, no. 72 (2009).