## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 29-52
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark
Fahrizal S. Siagian 1, a *, Andi Hakim Lubis 2, b , Nabila Afifah Salwa 1, c , Saied Firouzfar 3, d 1 Universitas Sumatera Utara. Jl. Abdul Hakim, Medan 20155, Indonesia
2 Universitas Medan Area. Jl. Kolam No. 1, Medan, 20223, Indonesia
3 Islamic Azad University, Ghaemshar 1477893855, Iran a fahrizalsiagian@students.usu.ac.id ; b andihakimlubis@staff.uma.ac.id ; c nabilaafifah.salwa99@gmail.com; d saiedfirouzfar@iauec.ac.ir
* Corresponding Author
Abstrak : Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  penjelasan  mengenai  kebijakan  pemberantasan korupsi di Denmark dan Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui kebijakan pemberantasan  korupsi ber- basis keadilan dalam studi komparasi Indonesia dan Denmark. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, hasil yang diperlukan adalah bahwa kebijak- an  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dan  Denmark  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Denmark menyisipkan ketentuan pemberantasan korupsi ke dalam setiap peraturan perundang-undangannya dan menggunakan unsur transparansi yang ketat dalam pengelolaan keuangan negara. Denmark menggunakan sanksi sosial yang didukung oleh budaya hukum masyarakatnya yang sangat taat hukum. Kedua, rekon- struksi kebijakan yang dapat digunakan di Indonesia untuk memberantas korupsi mengadopsi kebijakan Denmark. Yakni, lembaga antikorupsi yang berstatus independen mengintegrasikan regulasi pemberantas- an korupsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang menekankan pada sanksi yang tegas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang dikorelasikan dengan kekayaan penyelenggara nega- ra. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting. Menerapkan mekanisme yang diterapkan Denmark dapat menjadi terobosan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : Kebijakan; Korupsi; Pemberantasan; Rekonstruksi.
How  to  Cite :  Siagian,  F.  S.,  Lubis,  A. H.,  Salwa,  N. A.,  &  Firouzfar,  S. (2024).  Justice  based  corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 10 (1), 29-52. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134

## Pendahuluan
Korupsi  berasal  dari  kata  dalam Bahasa  Inggris  yang disebut dengan corruptio yang berarti Corruptio-corrumpere yang berarti berbau busuk, rusak, menyogok, dan memutarbalikkan fakta (Maolani et al., 2021). Pengertian lain menyebutnya sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang menggunakan wewenang dan tanggung jawab yang melekat padanya untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang me- nyimpang dari norma-norma yang ada dengan menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang secara konkret berdampak pada masyarakat. Negara-negara di seluruh dunia telah sepakat bahwa mereka harus memerangi korupsi. Hal ini ditandai dengan ratifikasi yang meluas untuk mencegah dan menghukum pelaku korupsi (Helfer et al., 2023)
Korupsi disebut sebagai tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan adanya kualifikasi peraturan khusus yang mengatur tindak pidana ini. Selain itu, tindak pidana ini memiliki spesifikasi yang ber- beda yang membedakannya dengan tindak pidana umum lainnya dan diatur oleh undang-undang khusus. Salah satu unsur khusus tersebut adalah tindak pidana korupsi menyangkut kepentingan umum, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena bentuknya berupa penyelewengan keuangan negara untuk kemakmuran individu atau kelompok tertentu dengan menyalahgunakan kewenang- annya. Keuangan negara berkorelasi dengan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasio- nal, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan rakyat. Penyelewengan keuang- an negara dengan kekuasaan yang ada merupakan salah satu wujud korupsi dalam pembangunan nasional. Penyelewengan keuangan negara melalui korupsi disebabkan oleh kurangnya mentalitas pejabat negara yang cinta tanah air. Pejabat negara dipilih melalui mekanisme politik yang kuat,
namun terkadang mekanisme tersebut menyimpang dari norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang berpotensi berdampak negatif di masa depan.
Sebagai negara yang diatur oleh aturan hukum dan diamanatkan oleh Konstitusi, Indonesia juga disebut sebagai negara yang sangat demokratis (Kariadi, 2020). Namun, demokrasi saat ini sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen politik. Politik, dalam arti positif, akan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Namun, jika negara memiliki unsur politik yang negatif, maka dapat dipastikan akan menghasilkan kepemimpinan dan proses pengelolaan negara yang buruk. Hal ini dapat ber- ujung pada terjadinya praktik-praktik korupsi mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Korelasi  antara  proses  politik  di  suatu  negara  yang  berpegang  teguh  pada  peraturan  yang  ada dinilai akan berdampak positif bagi negara tersebut.
Kasus korupsi telah mencapai tingkat kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) di Indonesia. Korupsi telah terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial dan usia. Semua pejabat terkena dampaknya, mulai dari pejabat publik di berbagai institusi pemerin- tahan di tingkat pusat, kabupaten, dan kota. Tingginya angka kasus korupsi di Indonesia memberi- kan dampak negatif terhadap perekonomian nasional (Emirzal et al., 2023). Kejahatan luar biasa secara umum dapat berdampak pada masalah ekonomi, ekologi, sosial, dan kultur kemasyarakatan di suatu negara (Pabalik et al., 2020).
Korupsi disebut  sebagai penyalahgunaan  tugas  dan  fungsi  formal jabatan  publik  (pemilihan atau penunjukan) untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini disebabkan menyangkut kekayaan atau status yang berkaitan dengan kepentingan pribadi (Carothers, 2022). Korupsi ber- kaitan dengan upaya mempengaruhi seseorang dalam aspek berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang  berseberangan  dengan  kewajibannya  yang  merupakan  bagian  dari  gejala  awal  kejahatan korupsi. Korupsi juga mencakup penyuapan, yaitu memberi suap, menerima suap, dan tindakan serupa lainnya yang bertujuan untuk melancarkan keinginan mereka. Mekanisme tersebut saling terkait dengan kebijakan politik yang ada. Berdasarkan studi literatur mengenai definisi politik, pada dasarnya politik berarti usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan tindak pidana korupsi saling berkaitan.
Apabila dibandingkan dengan negara di Denmark, pengelolaan negaranya berjalan dengan baik dan  sangat  mengutamakan  pendekatan legal  culture (Fikri  &  Hadi,  2020) . Denmark  memiliki peringkat Indeks Persepsi Korupsi terbaik di dunia berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2023. Denmark memiliki budaya yang menumbuhkan rasa malu ketika melanggar hukum dan mendo- rong untuk menaati peraturan yang ada. Peraturan di Denmark terintegrasi dengan undang-un- dang nasionalnya (Greco Council of Europe, 2019). Budaya malu ketika melanggar hukum disebab- kan  oleh  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  negara  yang  tidak  ada  yang  disembunyikan. Semua  pihak  berhak  mengetahui  informasi  terkait  pejabat  negara  di  Denmark  karena  hal  ini merupakan bentuk transparansi publik pejabat negara (Petrenko et al., 2019). Hal ini merupakan aspek keadilan yang diharapkan oleh semua pihak dalam pengelolaan negara dan juga penegakan hukum  yang  ada.  Hal  ini  berbeda  dengan  Indonesia  yang  sarat  akan  kepentingan  politik  yang berujung pada buruknya pengelolaan negara. Perlu adanya pemberantasan korupsi dengan meng- gunakan aspek pendekatan budaya hukum dan asas keadilan yang tetap mengedepankan nilai- nilai luhur Pancasila dan ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 untuk menjalankan birokrasi negara di Indonesia.
Upaya  mewujudkan  orisinalitas  penulisan  ini,  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Salah  satunya  adalah  penelitian  terdahulu  terkait  Rekonstruksi Regulasi KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Dina Aprilia Iswara, Jurnal  Hukum  Lex  Generalis  Volume  1  Nomor  4,  Juli  2020  (Iswara,  2020)  Penelitian  ini  hanya membahas  mengenai  urgensi  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dalam  kasus  korupsi. Selain itu, penelitian ini juga hanya membahas mengenai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian tersebut hanya berbicara secara represif, sehingga tidak mende- kati aspek sistem hukum seperti yang dilakukan oleh penelitian ini. Penelitian ini membandingkan Indonesia  dan  Denmark  melalui  pendekatan  lintas  sektoral,  mulai  dari  pendekatan  substansi, struktur hukum, dan budaya hukum kedua negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pemberantasan korupsi dengan membandingkan kebijakan di Indonesia dengan kebijakan di Denmark.
Penelitian terdahulu lainnya berjudul Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura yang ditulis oleh Zaihan Harmaen Anggayudha, Kayla Zevira Alfasha, yang dimuat dalam Jurnal Varia Hukum, Jurnal Forum Kajian Hukum dan Masyarakat Volume 5 Nomor 1, Januari 2023 (Apriandhini  et  al.,  2023).  Penelitian  ini  berfokus  pada  mekanisme  represif  dalam  menangani tindak pidana korupsi dan tidak mengeksplorasi pendekatan preventif, seperti memeriksa aspek budaya,  kelembagaan,  dan  substansial  dalam  negara.  Berdasarkan  penelitian  tersebut,  regulasi terkait pemberantasan korupsi di Singapura membedakan antara pelaku yang merupakan pejabat atau  pegawai  swasta.  Di  Singapura,  lembaga  pemberantasan  korupsi  pada  awalnya  berada  di bawah kepolisian. Kini, lembaga tersebut telah menjadi lembaga tersendiri yang sejajar dengan ke- polisian. Penelitian dari Singapura tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam tulis- an ini, yang berfokus pada kajian upaya rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan melalui perbandingan kondisi di Indonesia dan Denmark.
Penelitian  yang  berjudul Perbandingan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dengan  Lembaga Pemberantasan Korupsi di Singapura, Hongkong, dan Malaysia oleh Rhendra Kusuma dimuat dalam Jurnal Hukum Universitas Bengkulu Volume 7 Nomor 1, April 2022 (Kusuma, 2022). Penelitian ini berfokus pada studi perbandingan hukum yang dilakukan antara sistem lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dengan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Penelitian ini belum membahas implementasi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan yang harus dilakukan. Hal ini berbeda dengan penelitian dalam makalah ini  yang membandingkan  kebijakan pemberantasan  korupsi  berbasis  keadilan antara Denmark dan Indonesia.
Penelitian  lain  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  berjudul Upaya  Rekonstruksi  Kebijakan Hukum Penerapan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Keislaman oleh Ira Alia, Maerani, dan Nuridin, Jurnal Pandecta Volume 16 Nomor 1, Juni 2021. Penelitian ini hanya membahas tentang rekons- truksi sistem pemidanaan di Indonesia yang dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. (Maerani & Nuridin, 2021). Buku ini menjelas- kan metode terobosan pemberantasan korupsi yang dapat digunakan di Indonesia melalui prinsip keadilan dan pendekatan edukatif untuk pembaharuan mental warga negara menjadi masyarakat yang taat pada aturan dan memiliki rasa malu ketika melanggar hukum. Di Denmark, pemberantas- an korupsi dilakukan dengan sangat sederhana dan edukatif. Setiap pejabat yang melakukan ko- rupsi akan dipublikasikan di media nasional, dan upaya penyitaan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat  tersebut  akan  dilakukan.  Selain  itu,  sistem  pengawasan  terhadap  pemerintahan  sangat detail, transparan, dan akuntabel.
Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah  diuraikan  belum  ada  yang  membahas  kebijakan pemberantasan  korupsi  yang  berlandaskan  pada  keadilan  dengan  membandingkan  Indonesia dengan Denmark yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang sangat baik. Selain itu, belum ada penelitian  yang  secara  komprehensif  dan  akurat  membahas  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi melalui pendekatan kultural, substansi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini, yang berjudul Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan antara Indone- sia  dan  Denmark,  menjawab  beberapa  pertanyaan  mendasar:  Bagaimana  perbedaan  kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dan Denmark? Selain itu, bagaimana Indonesia dapat mere- konstruksi  kebijakan  pemberantasan  korupsi  berbasis  keadilan  dengan  membandingkannya dengan Denmark?
Penelitian ini memperingatkan bahwa  kebijakan hukum di  Indonesia dalam  pemberantasan korupsi masih belum memadai, sehingga korupsi berkembang dengan cepat hingga menjadi keja- hatan luar biasa. Indikator kebijakan pemberantasan korupsi menjadi alat yang sangat berharga untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  di  Denmark.  Kebijakan  pemberantasan  korupsi  di Denmark  dilakukan  secara  totalitas  dan  menyeluruh  kepada  seluruh  komponen  bangsa  yang memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di negaranya. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, me- miliki kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan tersebut harus membebankan tanggung jawab moral kepada seluruh pejabat negara, menetapkan tanggung jawab yang sama di seluruh negara untuk  sama-sama  bertanggung  jawab  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  sama komprehensifnya dengan yang ada di Denmark. Selain itu, Indonesia juga harus memiliki kebijakan
hukum yang memasukkan kewajiban untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam semua peraturan perundang-undangan, seperti yang dilakukan oleh Denmark.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang logis untuk me- ningkatkan intensitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya rekonstruksi kebijakan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  perlu  dilakukan  untuk  mendapatkan  formula pemberantasan korupsi yang tepat. Kebijakan hukum akan membahas perubahan dan perbaikan substansi hukum untuk menghadapi perubahan situasi  di masa  depan.  Rekonstruksi kebijakan pemberantasan  korupsi  yang  berbasis  keadilan  perlu  dilakukan  dengan  membandingkan  kebi- jakan di Denmark dengan kebijakan di Indonesia. Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi akan mentransformasi kebijakan yang ada menjadi konsep kebijakan yang lebih tepat dan efektif.
Upaya maksimal mencegah dan memberantas korupsi, kebijakan hukum pidana harus diopti- malkan. Kebijakan pemberantasan korupsi melalui pendekatan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal ini didasarkan pada korelasi antara substansi hukum ( legal substance ), lembaga penegak hukum ( legal structure ), dan budaya kepatuhan hukum ( legal culture ) masyara- kat.  Ketiga  unsur  tersebut  saling  berkaitan  erat  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi.
Pendekatan substansi hukum dilakukan dengan mensinergikan peraturan pemberantasan ko- rupsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Konsep ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi.  Konsep  inilah  yang  belum  ada  dalam  kebijakan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Pendekatan struktur hukum digunakan untuk memperkuat eksistensi KPK dengan menjadikannya sebagai lembaga independen yang bebas dari segala kepentingan politik. Penelitian ini juga meng- usulkan  penguatan peran  dan kewenangan  lembaga antikorupsi untuk melakukan  penyadapan dan upaya-upaya lain yang terukur. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meng- inspirasi para pembaca untuk membangun masyarakat yang memiliki budaya taat pada aturan hukum seperti di Denmark. Denmark melambangkan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral  untuk  menegakkan  hukum  dan  menumbuhkan  rasa  malu  jika  melakukan  pelanggaran hukum.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi berbasis keadilan menjadi fokus penelitian ini. Logika publik, ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi, akan berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian  ini  menggagas  kebijakan  pemberantasan  korupsi  melalui  pendekatan  keadilan.  Taat pada hukum dan menghindari korupsi merupakan wujud keadilan terhadap diri sendiri, masya- rakat, dan negara. Sebaliknya, melakukan kejahatan dan tindakan korupsi menunjukkan dan tin- dakan ketidakadilan. Konsep ini akan mengembalikan wibawa aparat penegak hukum dan menum- buhkan rasa nasionalisme serta tanggung jawab moral masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas korupsi.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji suatu fenomena dengan meng- gunakan deskripsi tertulis. Hasil penelitian ini menghasilkan kajian yuridis yang dideskripsikan untuk mencapai perolehan kajian preskriptif. Yakni menyusun dan mengajukan pedoman aturan yang harus ditaati oleh para praktisi dan dogmatika hukum yang kritis. Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini harus menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ),  dan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  merupakan  tiga  pendekatan yang digunakan dalam metode yuridis normatif. Menurut Arief (2018), metode yuridis normatif dibagi  menjadi  dua  metode.  Yaitu  metode  yuridis  sempit  dan  metode  yuridis  luas.  Pengertian metode yuridis normatif secara sempit hanya melihat dari sisi logis atau anti logisnya saja, berupa konsep-konsep dan doktrin-doktrin, seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Arti luas dari metode yuridis normatif adalah hubungan antara norma-norma perundang-undangan dengan efek sosial pembentukan hukum dan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Penelusuran yang disaji- kan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kaidah, konsep, dan doktrin dari para ahli hukum (Marzuki, 2019).
Sehubungan dengan metode yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( library research ) yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang ada, khususnya terkait dengan metode komparatif dengan menelaah dan membandingkan per- aturan perundang-undangan dan sejarah hukum, serta rekonstruksi kebijakan hukum pemberan- tasan tindak pidana korupsi studi perbandingan antara Indonesia dan Denmark. Penelitian dengan metode komparatif harus dapat mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing (Armia, 2022).
Selain itu, perbandingan merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian. Upaya yang dilakukan adalah dengan membandingkan sejarah hukum yang bertujuan untuk memperkuat penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemberantasan korupsi di Den- mark dan Indonesia. Penelitian ini dilengkapi dengan penggunaan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Denmark serta menggunakan jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan pembahasan.
Perbandingan materi dapat dilakukan dengan menganalisis penerapan peraturan dan mempel- ajari bagaimana negara lain mengatasi masalah yang sama. Metode yuridis normatif ini mengguna- kan  pendekatan  kualitatif  yang  berpotensi  menghasilkan  kesimpulan  penelitian  yang  bersifat deduktif.  Metode  deduktif  ini  merupakan  analisis  yang  bertumpu  pada  data-data  yang  bersifat umum yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Mengingat penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para sarjana. Hal ini merupakan eksplorasi terhadap realitas dari beberapa peristiwa melalui penggunaan teori- teori  yang  berpengaruh  terhadap  analisis  kualitatif  yang  kemudian  bermuara  pada  suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait kebijakan pemberantasan korupsi.
Teknik pengumpulan data yang dibahas dalam artikel ini meliputi pengumpulan data sekunder dengan menggunakan data statistik dan data lain yang tersedia, seperti catatan resmi dan dokumen publik (Muhaimin, 2020). Singleton dan Singleton (2010) berpendapat bahwa keuntungan meng- gunakan data yang tersedia adalah penelitian dapat dilakukan pada topik penelitian yang tidak dapat diakses, sehingga mengurangi jumlah peneliti. Moralitas mempengaruhi waktu dan biaya penelitian. Selain itu, data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi, karena umumnya tidak ada bias dari peneliti atau sponsor.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Denmark
Indonesia  telah  mengalami  darurat  korupsi.  Hal  ini  dikarenakan  kejahatan  korupsi  telah memasuki  berbagai  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Salah  satu  masalah  serius  dan sering terjadi dalam aspek kebijakan politik adalah korupsi. Seperti yang telah dijelaskan, korupsi adalah  kejahatan  yang  merusak  pelayanan  publik  dan  melanggar  hak  asasi  manusia.  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Pemberantasan  Korupsi  (UNCAC)  dan  ketentuan  yuridis internasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan ketentuan yang te- pat mengenai korupsi yang dilakukan dengan sengaja oleh negara sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan saksi bagi negara yang tidak mematuhi konvensi ini tidak dimuat dalam konvensi ini. UNCAC  seharusnya  dapat  memberikan  manfaat  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dunia untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan korupsi yang dilakukan oleh warga negaranya.
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mengganggu stabilitas pem- bangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang sangat erat kaitannya dengan terjadinya korupsi adalah sektor politik dan kebijakan pemerintah. Korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasa- an secara pribadi atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kekayaan pribadi dengan melanggar hukum atau aturan yang telah ditetapkan.
Korupsi dalam aspek kebijakan politik menyangkut tindakan penyelewengan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat namun diselewengkan untuk kepen- tingan individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini akan berimplikasi pada kemajuan pembang- unan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional membutuhkan suntikan dana anggaran keuangan  negara  untuk  operasionalisasi  kebijakan.  Tindakan  segelintir  orang  mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi rakyat lainnya.
Korupsi  juga  terjadi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik.  Bentuknya  bisa  berupa penyuapan  atau  nepotisme  yang  mempengaruhi  keputusan  yang  seharusnya  didasarkan  pada kepentingan publik. Misalnya, dalam proses perumusan produk legislasi yang dikeluarkan ketika negara dalam keadaan genting, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Misalnya,  ketika  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) mengenai hal-hal tertentu yang harus dikeluarkan dalam keadaan genting yang memak- sa. Namun, negara dalam kondisi yang baik dan stabil, tetapi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu).  Inilah  yang  disebut  sebagai  hubungan  antara korupsi dan proses pengambilan keputusan di parlemen dan pemerintahan yang berkuasa.
Namun,  jika  negara  tidak  dalam  keadaan  darurat,  pemerintah,  melalui  kebijakan  politiknya, mengeluarkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang,  yang  secara  formal menyalahi  aturan.  Tindakan  ini  tidak  hanya  salah  secara  prosedural,  tetapi  juga  bertentangan dengan amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945)  yang  menjelaskan  bahwa  hanya  dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang.  Oleh  karena  itu, jelas  bahwa  ada  aturan  yang  memberikan  batasan  terkait  kewenangan  penerbitan  peraturan tersebut.
Tindakan  korupsi  dalam  aspek  politik  dapat  dengan  mudah  terjadi  ketika  pejabat  publik menawarkan diri untuk menduduki jabatan tertentu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Lebih jauh lagi, menerima permintaan dari pihak-pihak tertentu untuk menya- lahgunakan kekuasaan politik, secara melawan hukum, dan memanfaatkan kewenangan jabatan- nya untuk mengintervensi keputusan tertentu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/ atau kelompoknya. Tindakan menyalahgunakan kekuasaan politik, secara melawan hukum, dan memanfaatkan  kewenangan  jabatannya  dapat  dilakukan  dengan  cara  memperdagangkan pengaruh.
Trading in influence adalah suatu upaya memberikan hadiah atau janji kepada pihak tertentu yang dimaksudkan agar pejabat atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Tondatuon, 2021). Pengaturan ini diatur oleh UNCAC dan telah diratifikasi oleh beberapa negara. Termasuk Belgia, yang memuat ketentuan ini dalam Pasal 247 KUHP Belgia: Ketentuan yang terkait dengan kejahatan perdagangan pengaruh dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Bulu, 2022). Ketentuan ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC merupakan sebuah konvensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi segala bentuk tindak pidana korupsi di seluruh dunia (Kesiranon, 2023). Perbuatan ini tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika tidak ada suap yang menyertainya, sehingga  pelaku  trading  in  influence  tidak  dapat  dipidana  karena  adanya  kekosongan  hukum (vacuum of regulation). Konsep trading in influence belum diatur secara konkret dalam hukum positif di Indonesia (Mahmud et al., 2024).
Mekanisme  terjadinya  korupsi  dari  perspektif  politik  adalah  sama.  Hal  ini  karena  korupsi dengan  penyalahgunaan kekuasaan  untuk meraup  keuntungan  pribadi dan kelompok memiliki kemiripan dengan proses lobi yang dibenarkan dalam politik. Misalnya, individu tertentu membe- rikan uang untuk mempengaruhi perumusan kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini merupakan manifestasi dari korupsi untuk mencapai tujuan tertentu melalui mekanisme politik. Pengusutan kasus korupsi di bidang politik hanya dapat dilakukan dengan pendekatan bukti-bukti kerugian negara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sistem pemerintahan juga mempengaruhi efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai contoh, Denmark memiliki sistem pemerintahan Monarki Konstitusional Parlementer. Di dalam sistem ini, kepala negara adalah raja atau ratu, sedangkan kepala pemerin- tahan  adalah  perdana  menteri.  Perdana  menteri  biasanya  berasal  dari  partai  yang  berkuasa, dengan kontestasi demokratis setiap empat tahun sekali. Rumpun hukum yang diadopsi di negara ini adalah hukum perdata, dengan beberapa elemen Common Law yang dikolaborasikan di dalam- nya. Sistem hukum di Denmark ini menciptakan sistem hukum hibrida dengan basis hukum sipil dan  karakteristik  tertentu  dari  sistem Common  Law .  Sistem  hukum  Denmark  juga  dipengaruhi
secara signifikan oleh hukum Uni Eropa sejak Denmark bergabung dengan Komunitas Eropa atau Uni Eropa. Sebagian besar undang-undang Denmark diratifikasi oleh Uni Eropa.
Sistem pemerintahan Denmark dan pemberantasan korupsi memiliki kaitan yang erat. Sebuah negara dengan manajemen negara yang handal yang dijalankan secara transparan dan berinteg- ritas akan menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Efektivitas Pemerintah yang sangat baik. Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia telah meningkat menjadi 66,04 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 214 negara. Denmark berada di posisi kedua sete- lah Singapura, dengan 0,83 poin. Denmark merupakan contoh pengelolaan negara melalui sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik, berintegritas, dan transparan sehingga menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi suatu negara bergantung pada kualitas dan efisiensi pemerintahannya. Denmark, meskipun ber- status monarki, tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum konstitusional yang berlaku di nega- ranya. Tidak seperti Denmark, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak mampu men- ciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Korupsi telah menjangkiti berbagai elemen bangsa,  sampai-sampai  ditetapkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa.  Sistem  hukum  civil  law  di Indonesia belum berhasil mengubah kondisi kronis korupsi di Indonesia. Sistem hukum ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Beberapa  faktor  yang  membuat  Denmark  berhasil  dalam  mengelola  negara  dan  memerangi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan, partisipasi publik dalam memantau dan mengevaluasi pengeluaran anggota parlemen, dan anggaran negara. Sebagai contoh, di Denmark, semua lembaga berwenang untuk mengawasi pejabatnya dalam mengguna- kan anggaran negara. Selain itu, kekayaan pejabat negara di Denmark diawasi dengan ketat, seperti mengontrol pendapatan bulanan dan memantau rekening gendut pejabat negara. Meskipun telah diawasi secara ketat, budaya hukum para pejabat di Denmark berkomitmen untuk menjaga integ- ritasnya,  yang  diwujudkan  dengan  memberikan  laporan  kekayaan  pribadi  para  pejabat  secara transparan dan penggunaan anggaran pemerintah yang dikelola secara transparan. Hal ini meru- pakan  bentuk  komitmen  seluruh  komponen  bangsa  untuk  mewujudkan  integritas  pengelolaan negara agar terbebas dari praktik-praktik korupsi.
Selain itu, ada juga sistem penegakan hukum yang kuat dan konsensus nasional tentang urgensi pemberantasan  korupsi.  Terdapat  juga  lembaga  Ombudsman  independen,  yaitu Folketing Ombudsman dan Danish Parliamentary Ombudsman , yang menekankan transparansi dan efisiensi pemerintahan. Tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua aspek pemerintahan, dengan adanya lembaga antikorupsi di setiap lembaga negara. Kepercayaan publik terhadap pejabat publik dan swasta di Denmark dibangun dengan baik dengan mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan transparansi publik.
Meskipun belum menimbulkan kerugian negara, subjek hukum dapat dimintai pertanggungja- waban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3. Namun  demikian,  orang  dan  badan  hukum  dapat  dianggap  melakukan  tindak  pidana  korupsi apabila memenuhi unsur lain,  yaitu  perbuatan melawan  hukum dalam arti  formil  dan  materiil. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan memastikan telah terjadi kerugian negara (Fajar Pradnyana & Parsa, 2021). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan  adalah  lembaga  yang  bebas  dan  mandiri  untuk  memeriksa keuangan  negara.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa Keuangan (2006) mempertegas ketentuan tersebut. Namun, dalam proses hukum tin- dak pidana korupsi saat ini, terkadang Badan Pemeriksa Keuangan tidak dilibatkan dalam menen- tukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Kebijakan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  diatur  dalam  ketentuan  yuridis  setingkat undang-undang. Hal ini membuktikan bahwa substansi hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat komprehensif. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekono- mian negara yang berdampak pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi harus dibe-
rantas  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.
Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selain itu, denda terendah  adalah  dua  ratus juta rupiah,  dan  tertinggi adalah satu  miliar  rupiah. Menurut Pasal 3, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana penjara paling singkat 1 tahun dan  paling  lama 20  tahun  dan  pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wardhani et al., 2022). Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus korupsi sesuai dengan kebijakan pembe- rantasan  korupsi.  Oleh  karena  itu,  untuk  memastikan  kedua  belah  pihak  dapat  bekerja  sama dengan baik dan berhasil dalam pemberantasan korupsi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan kewenangan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  maka  perlu  dilakukan  upaya-upaya  untuk meningkatkan kerja sama.
Kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  hanya  bertumpu  pada  tiga lembaga. Tiga lembaga tersebut adalah kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Berdasarkan  Pasal  11  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan pe- nuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkiatan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk kasus-kasus kerugian negara dengan nilai nominal minimal satu miliar Rupiah. Jika tindak pidana korupsi tidak memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Ayat (1) Pasal 11, Komisi Pem- berantasan Korupsi bertanggung jawab untuk melimpahkan penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan. Pasal 11 Ayat (3) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan  supervisi  terhadap  penyidikan  dan  penuntutan  tersebut  dengan  melaksanakan kewenangan supervisi.
Jika ditelusuri lebih jauh, kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan aktivitas pemerintah- an yang berkontribusi terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahun 2020, Indeks Pemerintahan Indonesia mencapai 5,4 dari skala 0 sampai 10 (Satria, 2020). Ini perlu dicatat bah- wa prestasi nasional yang sangat baik dari suatu negara akan berkorelasi dengan skor Indeks Tata Kelola  Pemerintahan  yang  akuntabel,  transparan,  dan  baik.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Indeks Efektivitas Pemerintah dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia mengalami peningkatan dari  tahun  2022  sebesar  64,76  poin  menjadi  66,04  pada  tahun  2023 (Malik,  2024).  Namun, peningkatan tersebut tidak cukup signifikan untuk mengindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi menghadapi tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih bergelut dengan tindak pidana korupsi yang penanganannya dinilai belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya hanya tinggal mimpi. Skor indikator efekti- vitas pemberantasan korupsi Indonesia hanya stagnan di angka 4 sejak tahun 2012.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa pula. Berbicara tentang penanganan kejahatan korupsi harus didasari oleh keinginan luhur dari seluruh kompo- nen bangsa, termasuk parlemen sebagai kekuatan politik nasional. Penegakan hukum akan selalu terkait dengan kebijakan politik. Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang mengubah konsep  dan  prinsip  hukum  menjadi  tindakan  nyata  yang  mengandung  nilai-nilai  moral  seperti
kebenaran dan keadilan. Hukum memiliki arti yang luas, dan esensi dari hukum adalah tercapainya keadilan.  Hal  ini  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  pengadilan,  dan lembaga pemasyarakatan yang didirikan oleh negara. Penegakan hukum mengandung supremasi nilai-nilai substansial, yaitu keadilan (Anita, 2022). Keadilan berada di luar nilai-nilai normatif dan mempelajarinya hanya melalui kajian filosofis (filsafat) dengan kemampuan berpikir kritis.
Terkait dengan kebijakan, tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik dalam merumuskan per- aturan perundang-undangan dan rencana strategis negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jika sudah masuk pada kemauan politik, belum bisa dipastikan apakah hukum bisa dite- gakkan secara maksimal atau tidak. Begitu juga ketika hukum dihadapkan pada aspek politik, maka secara otomatis hukum akan tereduksi oleh adanya kepentingan politik. Fakta ini telah dijelaskan melalui pendapat Lev (1964). Ketika hukum dan politik dihubungkan, maka hukum akan diguna- kan untuk memuluskan langkah kepentingan politik (Anggoro, 2019).
Penentuan politik hukum sangat mempengaruhi akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas pen- cegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Romli Atmasasmita juga menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi produk hukum di Indonesia yang dinilai lebih bersifat represif (menin- das) daripada responsif. Produk hukum secara otomatis akan responsif terhadap kepentingan se- gelintir penguasa yang memegang kekuasaan politik. Romli Atmasasmita juga mengatakan bahwa proses legislasi yang menghasilkan produk regulasi tidak pernah lepas dari belitan kepentingan politik, melainkan sarat dengan kepentingan politik (Mahfuz, 2020). Hal ini karena legislasi adalah produk dari proses politik.
Korupsi politik melibatkan penyuapan dalam politik. Hal ini tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan atau pengaruh dalam biro- krasi publik. Setelah kembali berkuasa, pelaku akan terus mengatur hukum, peraturan, dan kebi- jakan  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  atau  kelompoknya  saja.  Hal  yang  menarik  adalah persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden mengingatkan kita bahwa apa pun bisa terjadi dalam kehidupan bernegara. Upaya-upaya untuk meredam iklim demokrasi dengan segala cara yang dianggap inkonstitusional sangat merusak citra Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Hal ini tampaknya menjadi kelemahan dalam sistem pemilu Indonesia.
Di Indonesia, mantan narapidana diperbolehkan mengikuti pemilu kembali, yang berisiko bagi masa depan. Selain itu, mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi wakil rakyat atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Fariz, 2020). Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023, yang pada prinsipnya memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota  legislatif,  khususnya sebagai  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan syarat sudah lima tahun sejak resmi keluar dari penjara (Jufri,  2023).  Argumen  untuk  memperkuat  keikutsertaan  mantan  narapidana  dalam  kontestasi pemilu adalah atas nama demokrasi dan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi (Bapino et al., 2022). Penting untuk dicatat bahwa argumen-argumen dalam Konstitusi ini hanya bersifat umum  dan  memerlukan  penjabaran  lebih  lanjut.  Sebagai  contoh,  seorang  mantan  narapidana korupsi berinisial WON mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung terkait larangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilu (Ruslan et al., 2021). Permohonan ini dikabulkan karena ke- tentuan yang melarang mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon ang- gota legislatif melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk dipilih dan memilih, serta bertentang- an dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Jika ditinjau dari aspek fundamentalnya, argumen tersebut memang benar. Namun, demokrasi juga memiliki batasannya, dengan konsep yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi absolut. Adalah salah jika seorang mantan narapidana, khususnya narapi- dana  kasus  korupsi,  diperbolehkan  mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat  atau  calon  kepala daerah. Hal ini tidak sejalan dengan rekrutmen di berbagai instansi pemerintah dan swasta yang menjadikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan dasar untuk seleksi. Hal ini merupakan ketidakadilan dalam birokrasi kebijakan politik di Indonesia.
Narapidana korupsi yang mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah merupakan salah satu wujud lemahnya budaya malu di Indonesia. Budaya malu dan budaya taat pada aturan hukum yang ada merupakan aspek budaya hukum yang kurang berjalan dengan  baik  di  bangsa  ini.  Menurut  Friedman,  masalah  kronis  di  dunia  saat  ini  terkait  dengan
budaya hukum masyarakat yang sulit ditertibkan  (Pahlevi, 2022). Hal ini dikarenakan manusia secara alamiah dibekali dengan pikiran untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bu- daya hukum masyarakat yang buruk juga berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Unsur struktur hukum, yang meliputi lembaga penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedur tidak akan berjalan optimal jika masyarakatnya tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Demikian juga, hukum yang dibuat dengan baik dan diadopsi dari masyarakat tidak akan berjalan efektif jika budaya hukum masyarakatnya tidak baik.
Lemahnya budaya hukum masyarakat atau penyelenggara negaranya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi dalam aspek politik dapat dilihat dalam proses pengambilan  keputusan suatu  kebijakan  politik. Upaya untuk mengurangi tingginya angka nepotisme dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan memaksimal- kan transparansi, akuntabilitas, dan sistem penegakan hukum yang berintegritas dan independen. Reformasi kelembagaan pemberantasan korupsi sangat penting. Lembaga-lembaga yang bergerak di  bidang  pemberantasan  korupsi  harus  berdiri  secara  independen,  bebas  dari  segala  belitan kepentingan  politik.  Sebuah  lembaga  akan  maksimal  menjalankan  tugas  pengawasan  terhadap lembaga  negara  lain  sebagai  pengguna  keuangan  negara  untuk  mencegah  penyelewengan  ke- uangan  negara  jika berdiri secara independen.  Independensi sebuah  lembaga  akan  berdampak langsung pada maksimalnya tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Independensi lembaga anti-korupsi suatu negara akan menjamin upaya maksimal untuk men- cegah dan memberantas korupsi, seperti yang dilakukan oleh Denmark. Di Denmark, ada upaya untuk memasukkan ketentuan yuridis dalam pemberantasan korupsi ke dalam peraturan perun- dang-undangan di dalam otoritas negara Denmark. Mekanisme seperti ini bisa saja diterapkan di Indonesia.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan  gerakan  nasional  pemberantasan  korupsi secara universal. Oleh karena itu, slogan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), atau istilah-istilah lain yang sejenis, dinilai tidak akan mampu mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Membahas tentang Trias Politica, seperti yang diajarkan oleh Montesquieu, kekuasaan dalam pemerintahan  negara  secara  umum  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif (Isnaeni, 2021). Kekuasaan di Denmark ini bersifat independen dari lembaga-lembaga negara.  Parlemen  nasional  di  Denmark,  yang  disebut  Folketinget,  bertugas  membuat  undang- undang yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat. Sementara itu, administrasi negara berwenang untuk membantu pemerintah. Administrasi negara bertanggung jawab untuk memastikan  bahwa  undang-undang  dan  peraturan  yang  disahkan  oleh  parlemen  dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan  tinggi, dan mahkamah agung bertanggung jawab untuk mengadili dan membuat keputusan hukum. Di Denmark,  semua  komponen  bangsa  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  dan  memberantas korupsi. Oleh karena itu, gugus tugas anti-korupsi tersebar di setiap lembaga negara dan swasta di Denmark, yang berkoordinasi dengan lembaga anti-korupsi Denmark dan polisi.
Tidak seperti di Denmark, penegakan hukum di Indonesia dinilai belum optimal. Faktor per- tama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya independensi hukum. Pada prinsipnya, hukum adalah  peraturan yang fundamental dan  mutlak. Hukum harus independen dalam memberikan batasan dan perintah untuk berperilaku demi tercapainya ketertiban umum. Namun, upaya untuk menegakkan aturan-aturan ini harus menjadi prioritas, bebas dari segala bentuk konflik kepen- tingan politik. Faktor kedua adalah rendahnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Budaya hukum aparat penegak hukum dianggap mengecewakan. Faktor ketiga adalah budaya hukum masyarakat yang menjadi penyebab utama tidak maksimalnya penegakan hukum. Hal ini didukung oleh budaya ketidakpatuhan hukum di kalangan masyarakat yang me- nyebabkan banyaknya pelanggaran hukum. Pada prinsipnya, sebuah negara tidak bisa membuat masyarakatnya mematuhi aturan yang ditetapkan. Namun, mentalitas dan budaya masyarakat mu- dah sekali terpengaruh oleh cara pandang yang negatif. Faktor keempat, terkait lemahnya sub- stansi hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia hanya responsif terhadap kepentingan pemegang kekuasaan pemerintah.
Denmark, sebagai bagian dari Eropa Utara, memiliki populasi sekitar 5.850.189 jiwa. Pemerin- tah  Denmark  adalah  pemerintahan  parlementer  kesatuan  dengan  raja  konstitusional.  Terkait kerangka hukum, terutama dalam pemberantasan  korupsi,  negara ini memiliki hukum materiil
berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Denmark yang telah berlaku sejak 1930 dan telah direvisi dari waktu ke waktu. KUHP Denmark mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran dan hukumannya. Terdiri dari 29 bab dan 306 bagian. Bab 16 dari KUHP Denmark mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan saat melakukan tugas publik. Bab 14 mengatur tentang pelanggaran terhadap otoritas publik.
Penyuapan adalah bagian dari kejahatan korupsi. KUHP Denmark mengatur hal ini dalam Pasal 122 KUHP Denmark, yang menjelaskan tentang penyuapan aktif terhadap publik. Hal ini mengacu pada tindakan menjanjikan untuk memberikan suap, sebagai lawan dari menerima suap, misalnya, upaya menyuap polisi untuk menghindari denda atau tuntutan pidana. Sementara itu, Pasal 144 KUHP  Denmark  menjelaskan  tentang  penyuapan  pasif  kepada  publik,  yaitu  tindakan  yang dilakukan oleh seseorang yang menerima suap. Penyuapan ini ditafsirkan sebagai pasif, baik orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk membujuk penyuap dengan cara apa pun. Pasal 299 ayat (2) KUHP Denmark menjelaskan tentang penyuapan swasta, yaitu penyuapan aktif dan pasif kepada orang pribadi. Pasal ini memperjelas kriminalisasi penyuapan di sektor swasta. Hukuman denda atau penjara hingga empat tahun dapat dikenakan kepada siapa pun yang mene- rima, meminta, atau setuju untuk menerima hadiah atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang bertentangan dengan kewajiban mereka untuk mengelola properti yang dipercayakan kepada mereka oleh orang lain, dan kepada siapa pun yang memberikan, menjanji- kan, atau menawarkan hadiah atau keuntungan lain tersebut. Tidak ada undang-undang khusus di Denmark, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hukum Pidana Denmark mengatur tindakan penyuapan yang dilakukan oleh orang yang ber- tindak sebagai penerima (Mirzaev, 2022). Mengenai kasus-kasus penyuapan pribadi, KUHP Den- mark Pasal 304a mengatur secara khusus mengenai penyuapan terhadap arbiter. Pasal 24 KUHP Denmark membuat percobaan tindak pidana dapat dihukum. Pasal-pasal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi diatur dalam KUHP Denmark dalam Pasal 122, 144, dan Pasal 299(2) KUHP Denmark. Penyuapan didefinisikan sebagai penyuapan di sektor publik dan swasta.
Terdapat beberapa perbedaan antara penyuapan di sektor publik dan swasta. Pasal 122 KUHP Denmark  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  secara  tidak  sah  memberikan,  menjanjikan,  atau menawarkan kepada orang lain, baik dalam pekerjaan di Denmark, asing, maupun internasional, hadiah  atau  bantuan  lain  untuk  membujuk  orang  lain  tersebut  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu,  dapat  dikenai  hukuman  denda  atau  hukuman  penjara  tidak  lebih  dari  tiga tahun. Tindakan seperti itu disebut penyuapan aktif.
Penyuapan  aktif  adalah  ketentuan  sederhana  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah orang perorangan, perusahaan, atau lembaga, baik yang terdaftar maupun tidak. Istilah jabatan atau fungsi publik di Denmark menggambarkan yurisdiksi (kewenangan) warga negara yang ber- sifat ekstra-teritorial. Penerimaan, permintaan, atau janji untuk menerima gratifikasi digambarkan dalam  satu  kata  sebagai  “melanggar  hukum.”  KUHP  Denmark  memasukkan  unsur  “pilih  kasih” sebagai salah  satu  modus  korupsi. Ini  biasanya merupakan  elemen  yang  akurat dari  kejahatan korupsi untuk menangkap para koruptor. Namun, modus ini belum diadopsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Favoritisme adalah salah satu bentuk korupsi tidak langsung. Untuk penyu- apan publik aktif, hukumannya tidak lebih dari tiga tahun dan denda, dan untuk penyuapan publik pasif, hukumannya tidak lebih dari enam tahun dan denda. Pasal 144 KUHP Denmark menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang,  ketika  menjalankan  jabatan  atau  fungsi  publik  Denmark,  asing,  atau internasional,  secara  tidak  sah  menerima,  menuntut,  atau  menerima  janji  hadiah  atau  bantuan lainnya akan dikenai denda atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun. Denmark mengatur bahwa kombinasi antara tindak pidana penyuapan dengan penggelapan dan penipuan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tidak ada pembelaan khusus untuk dakwaan berdasarkan Pasal 122, 144, 299(2), dan Pasal 304(a) KUHP Denmark.
Di  Denmark,  ditetapkan  bahwa  setiap  orang  yang  bekerja  untuk  negara,  negara  asing,  atau kantor publik internasional yang berhubungan dengan negara Denmark bertanggung jawab atas penyuapan (Sambandan & Nadu, 2021). Ketentuan yang berkaitan dengan keterlibatan seluruh pejabat  pemerintah  dan  pihak  swasta  yang  merupakan  pejabat  publik  di  Denmark  dalam  hal
pemberantasan korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark, yaitu Pasal 122,  yang  juga  disebut  sebagai  Kode  Etik  Pejabat  Publik  Denmark.  Hal  ini  memastikan  bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan jabatan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika pejabat menerima, meminta, atau menerima suap, termasuk hadiah dan bantuan lainnya, maka penerimanya dapat dimintai pertanggungja- waban pidana dengan ancaman hukuman denda atau penjara lebih dari enam tahun. Konsep ini belum ditemukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya kesenjangan dalam pembebanan kewenangan lembaga negara dalam pencegahan dan pemberan- tasan korupsi. Sebagai contoh, di Indonesia, kewenangan institusi militer Indonesia dalam pem- berantasan korupsi  belum diatur secara jelas hingga saat  ini. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa lembaga anti-korupsi nasional tidak diizinkan untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi di dalam institusi militer yang dilakukan oleh personil militer. Hal ini menjadi kelemahan pemberan- tasan korupsi di Indonesia dibandingkan dengan Denmark.
Sistem peradilan pidana Denmark mengungkapkan bahwa di Denmark, ada risiko korupsi di lembaga  peradilan.  Lembaga  peradilan  dikatakan  independen  dan  adil  dibandingkan  dengan lembaga lainnya, dan masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga peradilan. Perlu diketahui bahwa di Denmark, posisi hakim hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki prestasi terbaik dalam karirnya. Berbeda dengan di Indonesia, dunia peradilan di Indonesia sangat kental dengan nuansa politis. Pemilihan hakim tidak didasarkan pada prestasi, tetapi berdasarkan kepentingan politik, sehingga sering terjadi ketidakberesan peradilan di Indonesia.
Mengenai sistem kepolisian, dikatakan bahwa di Denmark, masyarakat memiliki kepercayaan penuh  terhadap  polisi.  Masyarakat  menghindari  korupsi  dengan  memberikan  suap,  dan  polisi tidak mau menerima suap. Polisi di Denmark juga dianggap sebagai lembaga yang paling tidak korup.  Polisi  Denmark  memiliki  mekanisme  yang  efektif  untuk  menyelidiki  dan  menghukum penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di Denmark. Hal ini sejalan dengan mentalitas dan budaya hukum masyarakat di Denmark yang sangat taat hukum. Hal yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin menurun. Kebijakan anti  korupsi  yang  gagal,  akan  berakibat  pada  menurunnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (Ngatikoh et al., 2020).
Denmark memiliki mekanisme yang efektif untuk mengontrol atau mengawasi praktik korupsi dari  otoritas  administratif,  didukung  oleh  kepolisian  yang  sangat  baik.  Tidak  seperti  Indonesia yang memiliki pengadilan khusus untuk korupsi, Denmark tidak memiliki pengadilan khusus un- tuk korupsi. Kepercayaan publik terhadap kepolisian dengan kewenangannya untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi, terutama penyuapan (Huss et al., 2023). Administrasi per- tanahan, perpajakan, bea cukai, dan pengadaan barang dan jasa publik memiliki tingkat integritas yang tinggi sehingga selalu mendapatkan kepercayaan publik.
Denmark memberlakukan undang-undang anti-korupsi dan menjaga agar semua unit sektor layanan publik jujur, akuntabel, transparan, dan demi kepentingan publik. Pejabat publik diberi wewenang untuk memperhatikan kualitas kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, serta keper- cayaan publik. Komitmen Denmark untuk menjaga kepercayaan publik dibuktikan dengan tidak adanya  toleransi  terhadap  individu  yang melanggar hukum dan  akan  digantikan  dengan orang yang bermoral. Demikian juga, jika pejabat publik terlibat dalam skandal, mereka akan mengun- durkan diri dari jabatannya dengan kesadaran yang tinggi. Situasi ini tidak ditemukan di Indonesia. Pejabat di Indonesia telah terlibat dalam tindak pidana, tetapi tidak ada kesadaran untuk meng- undurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, perbedaan antara Denmark dan Indonesia adalah budaya hukum dan kesadaran untuk mematuhi hukum. Denmark adalah pihak dalam Konvensi Organisasi  untuk  Kerja  Sama  Ekonomi  dan  Pembangunan  tentang  Pemberantasan  Penyuapan Pejabat  Publik  Asing  dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional,  yaitu  Konvensi  Hukum  Pidana  Uni Eropa tentang Korupsi, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), dan Konvensi Uni Eropa tentang Korupsi yang Melibatkan Pejabat.
Manfaat  tersebut  dapat  berupa  keuangan  dan  non-keuangan,  seperti  bantuan  yang  tidak berwujud.  Manfaat  tersebut harus  berhubungan dengan pejabat publik  yang  menjalankan atau tidak menjalankan suatu fungsi. Namun, fungsi ini tidak harus merupakan pelanggaran terhadap tugas pejabat tersebut. Selanjutnya, manfaat tersebut harus tidak pantas. Persyaratan ini ada untuk
memiliki persyaratan de minimis mengenai apa yang merupakan suap. Jika seorang pejabat publik menerima hadiah kecil pada hari ulang tahun mereka, hal ini akan dianggap wajar dan oleh karena itu tidak tercakup dalam Bagian 122.
Pejabat publik dan swasta dilarang menerima keuntungan yang tidak sah. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan finansial maupun non-finansial, seperti bantuan yang tidak berwujud yang  mengarah  pada  tujuan  yang  bertentangan  dengan  kewenangannya.  Keuntungan  yang dimaksud adalah keuntungan dalam hal ketidakwajaran. Namun, jika hanya dalam lingkup kecil, seperti hadiah ulang tahun, maka hal tersebut dianggap wajar dan tidak termasuk dalam Pasal 122 KUHP Denmark. Pasal 144 memiliki cakupan yang lebih luas daripada Pasal 122, karena meng- hukum tindakan menerima manfaat atau hadiah. Pasal 144 KUHP Denmark menjelaskan bahwa kelayakan hukuman disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (1) Sifat dan tingkat keuntungan; (2) Posisi  pejabat  publik;  (3)  Apakah  tindakan  tersebut  menghasilkan  keuntungan  finansial  bagi pejabat publik; (4) Apakah pejabat publik mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tersebut atau apakah  pejabat  publik memiliki  niat  jahat untuk melakukan  penyuapan;  (5) Transparansi peraturan; dan (6) Apakah pemberian tersebut menimbulkan keraguan tentang ketidakberpihak- an pejabat publik terhadap pelayanan publik.
Nilai manfaat merupakan faktor penting dalam menilai apakah suatu hadiah melanggar hukum atau tidak. Hal ini karena manfaat yang bernilai kecil memiliki risiko yang kecil atau bahkan tidak ada  sama  sekali  untuk  mempengaruhi  penerima  hadiah  untuk  bertindak  tidak  adil  dan  tidak memihak dalam pelayanan publik. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan kepada pejabat publik bernilai  besar,  maka  akan  mempengaruhi  kinerjanya  untuk  berpihak  pada  pelayanan  publik. Manfaat juga lebih mungkin dianggap tidak pantas jika pejabat publik memperoleh manfaat yang melebihi batas kewajaran. Seperti yang sering terjadi di Indonesia, pejabat publik memiliki mens rea untuk meminta suap, keuntungan, dan hadiah dari orang-orang tertentu untuk kemudian me- muluskan langkah si pemberi hadiah, suap, atau keuntungan. Praktik ini sering terjadi di Indonesia, dan faktor utamanya adalah budaya hukum.
Denmark tidak memiliki tempat yang aman bagi para koruptor. Di Denmark, dokumentasi tran- saksi ekonomi harus dicatat secara sistematis. Denmark memiliki peraturan terkait transparansi dalam  pengelolaan  anggaran  negara,  dan  kekayaan  pejabat  publik  diawasi  secara  ketat  oleh lembaga  yang  berwenang,  Ombudsman.  Pembukuan  dilakukan  semaksimal  mungkin  selaras dengan Undang-Undang Pembukuan Nasional Denmark.
Pembagian  kekuasaan seperti  yang dijelaskan  dalam  konsep Trias Politica yang dianut  oleh Denmark berjalan dengan baik. Di Denmark, semua lembaga kekuasaan berjalan sesuai dengan tugas, asas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing tanpa ada intervensi antara satu kekuasa- an dengan kekuasaan lainnya. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang merupakan penjabaran  dari  konsep Trias  Politica  yang diajarkan  oleh Montesquieu. Di  Indonesia, terdapat ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi antara satu lembaga kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya.  Ada bentuk intervensi politik dalam kekuasaan kehakiman yang dianggap tidak sesuai dengan sifat pembagian kekuasaan yang dianut oleh Montesquieu. Selain itu, dalam sebuah negara hukum, kekuasaan kehakiman haruslah independen dan otonom. Pembagian kekuasaan ini diha- rapkan dapat menciptakan checks and balances di dalam pemerintahan dengan adanya lembaga eksekutif dan pengawas yang independen serta lembaga yudikatif yang independen. Konsep ini membuat negara ini menganut sistem Trias Politica (Ruhenda et al., 2020).
Ombudsman Denmark adalah lembaga independen yang terlibat dalam pemantauan pengguna- an keuangan negara dari segala bentuk penyelewengan (Drugda, 2019). Didirikan pada tahun 1955 untuk kepentingan publik dan bertujuan untuk melihat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Badan ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi saran, dan menyelidiki  pejabat  yang  menyalahgunakan  wewenang  mereka,  yang  mengakibatkan  kerugian negara.
Menurut laporan tentang pemberantasan korupsi di Denmark, ada lembaga Ombudsman yang disebut Folketingets Ombudsman atau Ombudsman Parlemen Denmark (Fikri & Hadi, 2020). Lem- baga ini merupakan lembaga ketiga yang didirikan di dunia setelah Swedia pada tahun 1809 dan Finlandia pada tahun 1919. Lembaga ini telah memberikan kontribusi penuh pada sistem peme-
rintahan negara dan kemudian menyebarkan gagasan tentang lembaga ombudsman ke seluruh dunia.
Lembaga ini memberikan kontribusi paling besar dalam penyebaran konsep Ombudsman yang sangat fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan kebijakan politik negara. Kondisi ini memung- kinkan untuk mengawasi kinerja aparatur negara dalam menggunakan anggaran negara agar tidak terjadi  penyalahgunaan  keuangan  negara.  Ombudsman  ini  pada  awalnya  bertugas  menerima pengaduan dari masyarakat akibat keputusan administratif pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Kini kewenangan Ombudsman telah bertrans- formasi  menjadi  lembaga  yang  tidak  hanya  mengoreksi  kebijakan  pemerintah  namun  juga memiliki kewenangan untuk mengkritisi dan menentang keputusan administratif pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Dasar hukum pendirian Ombudsman Denmark atau Ombudsman Parlemen Denmark tercan- tum dalam Konstitusi Denmark tahun 1953, yang menetapkan dalam Pasal 55 bahwa Parlemen dapat menunjuk satu atau dua orang untuk mengawasi administrasi sipil dan militer negara. Prose- dur pemilihan tercantum dalam Undang-Undang Ombudsman Denmark tahun 1996, yang mene- tapkan bahwa Parlemen menunjuk Ombudsman baru setelah setiap pemilihan umum atau ketika terjadi kekosongan kekuasaan. Persyaratannya adalah memiliki latar belakang di bidang hukum dan tidak boleh merangkap sebagai politisi aktif di lembaga legislatif pusat, negara bagian, atau lokal.
Ombudsman  di  Denmark  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  kesadaran  dari  seluruh komponen  bangsa  dalam  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Substansi hukum di Denmark berlaku untuk semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang berkeadilan dengan mewajibkan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan memberantas praktik korupsi dengan transparansi yang adil. Selain itu, Denmark meyakini bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam sistem kenegaraan harus menerap- kan ketentuan yuridis yang ada. Penegakan hukum di Denmark dilakukan dengan mengedepankan prinsip  equality  before  the  law,  yang  berarti  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di hadapan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara merata dan konsekuen, tanpa diskriminasi dalam menangani peristiwa hukum. Bagaimanapun, pendekatan prinsip keadilan dalam penegak- an hukum patut dicontoh. Oleh karena itu, sudah seharusnya diadopsi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

## Rekonstruksi Kebijakan  Pemberantasan  Korupsi Berbasis Keadilan  Studi  Perbandingan Indonesia dan Denmark
No. Indikator Indonesia Denmark 1. Substansi Hukum Indonesia telah memiliki substansi hukum yang memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Denmark tidak memiliki peraturan yang kompleks seperti peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Denmark hanya memiliki Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Denmark, dan substansi yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan Denmark. 2. Struktur Hukum Indonesia memiliki lembaga yang berwenang untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK.
Lembaga ini dibentuk karena ketidakmampuan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Di Indonesia, masih ada pihak-
Denmark memiliki lembaga anti-korupsi yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bebas dari belenggu kekuasaan politik. Lembaga ini bersifat independen dan bekerja sama dengan Ombudsman Denmark. Selain itu, kasus-kasus korupsi khusus biasanya berwenang untuk diselidiki oleh polisi Denmark, dan polisi menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke penuntutan di kejaksaan atau tidak. Di Denmark, semua pejabat
No. Indikator Indonesia Denmark pihak yang tidak memiliki peraturan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, institusi militer di Indonesia tidak dapat dimasuki oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Kita harus berkaca pada Denmark di mana seluruh komponen bangsa bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat selalu mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Sehingga masyarakat kurang percaya kepada aparat penegak hukum. Lembaga anti korupsi di Indonesia diatur dalam undang-undang. pemerintah dan non-pemerintah (sektor swasta) bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selain itu, seluruh masyarakat juga mendukung hal ini. Lembaga penegak hukum mendapat dukungan penuh dari masyarakat, dan masyarakat tidak mau memberikan suap kepada aparat penegak hukum Denmark. Sementara itu, lembaga anti-korupsi di Indonesia bersifat independen dan berdiri sendiri, bebas dari keterikatan dengan unsur kekuasaan politik. 3. Budaya Hukum Masyarakat Indonesia belum memiliki budaya hukum yang patuh terhadap hukum, dan kesadaran hukum yang lemah. Seluruh komponen bangsa telah terjangkit penyakit korupsi. Hal ini disebabkan oleh budaya koruptif yang telah berkembang di Indonesia secara turun temurun. Selain itu, unsur kekeluargaan yang sangat tinggi menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi sangat tinggi. Moralitas dan budaya malu para pejabat yang melanggar hukum sangat buruk. Pejabat publik yang terbukti melakukan kejahatan, tetap tidak menunjukkan penyesalan dan menikmati jabatan yang dipegangnya. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi di Denmark. Di Denmark, budaya mematuhi hukum sudah ada. Masyarakatnya memiliki moralitas yang kuat dan budaya malu yang terpelihara dengan baik di negara ini. Budaya malu bagi pejabat yang terbukti melakukan tindakan skandal yang melanggar hukum di negara ini begitu kuat sehingga pejabat tersebut akan mengundurkan diri tanpa paksaan dari pihak manapun. 4. Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan laporan Transparency International (TI), Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 pada tahun 2023. Skor tersebut tidak berubah sejak tahun 2022. Peringkat Indonesia turun dari 110 di tahun 2022 menjadi 115 di tahun 2023. Berdasarkan laporan Transparency International (TI), Denmark merupakan negara dengan Indeks Persepsi Korupsi terbaik di tahun 2023 dengan skor 90 dan menduduki peringkat pertama, diikuti oleh Finlandia dengan skor 87. 5. Lembaga Peradilan Indonesia memiliki lembaga peradilan yang mengadili kasus korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Denmark, negara paling tidak korup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi terbaik, tidak memiliki lembaga peradilan khusus yang menangani kasus korupsi, namun mengembalikannya ke lembaga peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus korupsi. 6. Ruang Lingkup Undang- undang Anti- Korupsi Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan antikorupsi, namun belum secara komprehensif mengatur dan mengikat lembaga-lembaga negara, salah satunya yang tidak dapat ditembus oleh lembaga antikorupsi Indonesia adalah institusi militer. Semua pihak, baik pejabat publik maupun swasta, dan semua yang terlibat dalam pemerintahan Denmark harus bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Korupsi merupakan masalah  yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Hal  ini menjadi salah satu aspek yang menghambat Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan penyakit ini tentunya dapat menghambat pembangunan nasional yang menyebab- kan  kesejahteraan  rakyat  menjadi  terganggu.  Selain  itu,  perumusan  kebijakan  negara  selalu didominasi oleh kepentingan politik. Hal inilah yang membuat korupsi sulit diberantas dari Indo- nesia. Korupsi adalah tindakan atau praktik penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau sumber
daya  yang  melekat  padanya,  organisasinya,  atau  pemerintah  untuk  tujuan  di  luar  kepentingan publik. Hal ini diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal dan tidak etis yang menyebabkan kerugian material dan non-material bagi masyarakat. Hal ini juga merugikan institusi negara. Menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman, korupsi adalah tindakan menggunakan kekuasaan yang sah de- ngan cara yang salah atau ilegal. Weber menganggap korupsi sebagai pelanggaran etika birokrasi. Sementara itu, Lawrence Lessig, seorang Profesor Hukum dan Aktivis Politik, menyatakan bahwa korupsi adalah “korupsi sistemik”. Lessig menganggap bahwa sistem politik dan ekonomi yang terlalu bergantung pada uang politik dan pengaruh korporasi dapat menciptakan korupsi sistemik yang merusak demokrasi.
Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih bertumpu pada kepastian hukum dengan menekankan pada penegakan hukum yang bersifat represif. Rekonstruksi kebijakan pem- berantasan korupsi yang berbasis keadilan menjadi tantangan yang kompleks terkait penegakan hukum (Setiyono et al., 2023). Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam  berjuang  melawan  kejahatan  korupsi  yang  merajalela  di  birokrasi  nasional.  Pendekatan sistem hukum akan selalu mendominasi diskusi terkait penanggulangan kejahatan korupsi di Indo- nesia. Sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan sub sistem yang menjelaskan substansi peraturan perun- dang-undangan  atau  hukum  positif  ( Ius  constitutum ).  Hukum  positif  tidak  pernah  lepas  dari pemahaman terhadap hukum dasar atau konstitusi.
Substansi hukum terdiri dari aturan-aturan substantif dan juga tentang bagaimana lembaga- lembaga harus berperilaku. Hal ini menyiratkan bahwa substansi hukum mencakup hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana organisasi bertindak dalam lingkup negara. Substansi hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001). Ketentuan yuridis ini mengatur penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan mengupayakan agar birokrasi nasio- nal berjalan dengan bersih dan bebas dari korupsi. Peraturan ini, jika dilihat dari aspek politik hukum, mengandung kepentingan politik. Hal ini karena produk politik termasuk peraturan yang terbentuk dari proses politik. Substansi hukum harus mengandung nilai-nilai yang berfungsi seba- gai peraturan maupun perintah dan larangan. Substansi hukum idealnya mengandung nilai-nilai luhur yang representatif bagi masyarakat ( the living law ). Pendekatan aspek sosial dan mempel- ajari perilaku dalam sistem hukum merupakan salah satu mekanisme pemecahan masalah. Salah satu  aspeknya  adalah  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  perlu dilakukan  perubahan  pola  pikir  budaya  yang  menganggap  korupsi  sebagai  hal  yang  biasa, mengubah masyarakat secara komprehensif menjadi masyarakat yang taat hukum.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memperkuat hukum di Indonesia terkait pemberantasan korupsi. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib men- junjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, berarti negara melalui konstitusi mengakomodir peraturan agar hukum ditegakkan tanpa penge- cualian.  Oleh  karena  itu,  upaya  pemberantasan  korupsi  diatur  lebih  lanjut  melalui  peraturan perundang-undangan.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum. Kedua pasal dalam konstitusi Indonesia tersebut melegitimasi asas kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Berbicara mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh unsur politik yang dominan. Penentuan hukum secara politis mengakibatkan hukum terikat oleh kepentingan politik semata. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam UUD 1945 yang mengatur hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tin- dak  pidana  yang  terjadi  yang  bebas  dari  segala  pengaruh  kekuasaan  politik  yang  ingin  meng- untungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Struktur hukum menurut Friedman adalah struktur dari suatu sistem adalah kerangka kerang- kanya,  bentuk permanen,  badan  kelembagaan dari  sistem  tersebut. Struktur  hukum mencakup lembaga-lembaga negara yang beroperasi di bidang hukum dan pemerintahan. Struktur hukum
inilah yang akan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Substansi hukum harus didu- kung  oleh  elemen  struktur  hukum,  yaitu  elemen  yang  meliputi  institusi  penegak  hukum  yang menjalankan substansi peraturan perundang-undangan (Karunia, 2022).
Sub-sistem ketiga adalah budaya hukum. Seperti yang juga dikatakan oleh Friedman, budaya hukum merupakan unsur sikap dan nilai sosial. Perilaku budaya masyarakat menjadi kebiasaan, menyangkut pendapat, cara-cara berbuat, dan berpikir yang mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial terhadap hukum atau sebaliknya (Hutomo & Soge, 2021) . Ini berarti bahwa budaya hukum merupakan elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku tergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum sebagian mengacu pada kepatuhan terhadap atur- an yang telah ditetapkan. Budaya hukum merupakan salah satu sub sistem yang sangat sulit untuk ditegakkan. Hal ini berkorelasi dengan unsur kemajemukan karakter manusia yang beragam.
Denmark adalah negara dengan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional dan Parlementer. Selain  itu,  negara ini memiliki pemerintah  pusat dan 98 subdivisi administratif di daerah  yang pemimpinnya ditentukan melalui pemilihan umum yang demokratis. Negara ini menganut Pemi- sahan Kekuasaan, yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua lembaga terpisah dan mempertahankan independensinya. Badan Legislatif Denmark ( Folketinget ) bertugas mengesahkan undang-undang yang berlaku secara universal (Chronowski et al., 2019). Selain itu, Badan Legislatif juga mengirimkan dua atau lebih anggotanya untuk menjadi Ombudsman Parle- men Denmark untuk memantau dan mengevaluasi birokrasi dan perekonomian nasional. Tujuan- nya adalah untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi, Denmark adalah salah satu yang terbaik di dunia. Negara dengan persepsi korupsi tertinggi berada di peringkat pertama pada tahun 2022. Hal ini menun- jukkan bahwa negara ini sangat transparan dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa negara ini tidak terpengaruh oleh kolusi, nepotisme, dan korupsi pegawai negeri (Seregig, 2018). Negara ini dikenal dengan kesetaraan sosial, persamaan hak, transparansi birokrasi, rendahnya perilaku koruptif, budaya hukum yang kuat, dan tingkat kesejahteraan sosial yang  universal  seperti  upah  minimum  yang  tinggi  bagi  para  pekerja.  Hal  ini  meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan memastikan tingkat pengangguran yang rendah.
Denmark adalah contoh negara yang memiliki institusi politik dan ekonomi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan negara ini stabil, demokratis, damai, makmur, dan memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah. Negara ini menggunakan sistem monarki konstitusional yang selalu menge- depankan prinsip hukum dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Kajian sejarah hukum menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti supremasi hukum menitikberatkan pada pembentuk- an pegawai negeri yang loyal kepada raja. Selain itu, negara telah memainkan peran penting dalam pengembangan mekanisme dan praktik antikorupsi di negara tersebut.
Upaya-upaya sadar dilakukan oleh para penguasa negara ini untuk membangun administrasi yang dapat diandalkan dan loyal. Selama abad ke-18, hal ini secara bertahap mengubah adminis- trasi  Denmark  menuju  model  birokrasi  Weberian  dan  sebagian  besar  mengurangi  penggunaan kecurangan, seperti penyuapan, dalam administrasi. Pada pertengahan abad ke-19, model biro- krasi  Weberian  dikaitkan  dengan  berbagai  reformasi  hukum  yang  mengubah  kondisi  pegawai negeri sipil dan keinginan kuat masyarakat Denmark untuk mengimplementasikan dan memasti- kan bahwa undang-undang anti-korupsi di bidang politik dan birokrasi dapat dimaksimalkan.
Di Denmark, Reformasi Lutheran pada tahun 1536 memainkan peran penting dalam memben- tuk pemerintah pusat dan masyarakat luas. Setelah itu, Raja Denmark memimpin tempat-tempat ibadah dan mengakomodasi mereka sebagai bagian dari negara. Dengan demikian, reformasi ter- sebut berhasil dan mulai membangun peradaban dan budaya masyarakat religius yang berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap perintah hukum. Reformasi ini menandai pengambilalihan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semula diemban  oleh  gereja.  Konstitusi  Denmark  membatasi  kekuasaan  raja  untuk  tidak  melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukannya secara substansial harus didasarkan pada apa yang diatur dalam Konstitusi (Sampe, 2022). Sistem Supplikker,  adalah  sebuah  petisi  kepada  raja  tentang  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  oleh pejabat kerajaan (Vadenbring, 2023). Oleh karena itu, hukuman yang tegas atas penyalahgunaan
kekuasaan  dan  larangan  menerima  hadiah  sebagai  bentuk  gratifikasi  diberlakukan  pada  tahun 1676.
Peraturan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang diatur dalam Bab VIII KUHP Denmark yang dikenal dengan nama Straffeloven Tahun 1866 Juncto LBK Nomor 1034 tanggal 29 Oktober 2009, yang bersumber pada Pasal 76. Pasal ini menjelaskan  bahwa  suatu  perbuatan  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  pelanggaran  hak-hak tertentu sehingga dilarang apabila fakta-fakta yang ada menunjukkan secara konkrit adanya risiko penyalahgunaan wewenang jabatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2), bahwa dalam me- nilai berat ringannya delik, harus dipertimbangkan bahaya penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dipegangnya. Selain itu, dalam pasal ini harus ditegaskan kembali mengenai apakah pelaku menyadari  kesalahannya  atau  tidak.  Pertimbangan  keadaan  pribadi  dan  sosial  pelaku  tindak pidana ini harus diutamakan. Memastikan status sosial antara pelaku penyalahgunaan wewenang dengan orang lain yang diutamakan dengan imbalan yang berpotensi suap merupakan salah satu jenis korupsi.
Substansi Hukum adalah unsur pendukung yang berkaitan dengan substansi peraturan per- undang-undangan yang menjadi acuan utama. Unsur ini mencakup perintah dan larangan serta kewajiban untuk mematuhinya. Peraturan perundang-undangan di Denmark mengenai pemberan- tasan  korupsi  telah  dimasukkan  ke  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Ber- dasarkan  aspek  penegakan  hukum,  tindak  pidana  korupsi  dapat  diwujudkan  dengan  adanya substansi hukum yang mendukung program kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah. Den- mark merupakan salah satu pihak dalam beberapa Konvensi Anti-Korupsi Internasional seperti Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi  (UNCAC),  Konvensi  Eropa  Bersatu  tentang Perlindungan Kepentingan Masyarakat Eropa, Konvensi Pidana Korupsi Dewan Eropa (ETS Nomor 173), dan Kelompok Negara-Negara Anti Korupsi (GRECO).
Bab  27  Pasal  264  KUHP  Denmark  berbunyi  bahwa  secara  khusus  merupakan  faktor  yang memberatkan pertimbangan yuridis dalam kasus tertentu jika ada tindak pidana penyuapan yang menyebabkan  kerugian  signifikan  lainnya  atau  menimbulkan  risiko  tertentu.  Penyuapan  akan mengarah  pada  pelanggaran  moral  atau  etika  yang  ada.  Melakukan  suatu  tindakan  dengan memberikan  sesuatu  sebagai  imbalan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang bertentangan dengan kewenangan jabatan digolongkan sebagai tindak pidana penyuapan.
Besaran  hukuman  terkait  tindak  pidana  penyuapan  diatur dalam  Pasal  299  KUHP Denmark yang menjelaskan tentang larangan penyuapan aktif dan pasif di berbagai bidang, terutama bisnis, yang  meliputi  karyawan  dan  agen  perusahaan.  Pasal  299  KUHP  Denmark  menjelaskan  bahwa denda atau hukuman penjara paling lama satu tahun enam bulan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yuridis dalam Pasal 280 KUHP Denmark. Pasal 299 ayat (1) mengenai masalah modal, bahwa orang perseorangan yang melakukan tindak pidana korupsi yang  merugikan  keuangan  negara  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  yang  cukup besar  dan  belum  dikembalikan  sebelum  adanya  putusan  dari  hakim  tingkat  pertama.  Ayat  (2) menjelaskan bahwa pengembalian harta kekayaan didasarkan pada cara-cara memperoleh imbal- an  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  kelompoknya  untuk  memuluskan  langkah  pemberi imbalan, yang secara tegas bertentangan dengan kewajiban jabatan yang diembannya. Sementara itu, Pasal 122 dan 144 mengatur tentang penyuapan terhadap pejabat publik. Biasanya, tindakan ini  berupa  memberi,  menjanjikan,  atau  menawarkan  sesuatu  kepada  seseorang  yang  memiliki fungsi jabatan publik untuk tujuan ilegal.
Denmark merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian United Nations Convention Against Corruption ke dalam peraturan pemberantasan korupsi di negaranya, yang bertujuan un- tuk mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai instrumen hukum yang dirancang untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  berskala  internasional  (Sakinah,  2019).  Denmark merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  perjanjian  United  Nations  Convention  Against Corruption  ke  dalam  peraturan  pemberantasan  korupsi  di  negaranya,  yang  bertujuan  untuk mengatur  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  berbagai  instrumen  hukum  yang  dirancang untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  berskala  internasional.  Lembaga  pemberantasan korupsi yang beroperasi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi bebas dari intervensi pihak manapun (Kusuma, 2022).
Konstruksi berarti membentuk atau mengatur sedemikian rupa. Rekonstruksi melibatkan pro- ses  berulang  dalam  menata  ulang  sesuatu  hingga  mencapai  kesatuan.  Rekonstruksi  kebijakan hukum adalah proses mengubah, memperbaharui, atau menyusun kembali kebijakan hukum yang sudah ada untuk mencapai tujuan yang lebih efektif sesuai dengan perubahan masyarakat atau lingkungan. Hal ini melibatkan peninjauan kembali dasar hukum, tujuan, dan implementasi kebi- jakan hukum yang ada untuk membuat perubahan yang dibutuhkan oleh suatu negara. Adanya rekonstruksi kebijakan hukum disebabkan oleh suatu kondisi belum maksimalnya atau ketidak- pastian suatu sistem hukum yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum yang terkait dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Diperlukan upaya yang luar biasa untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam lingkup birokrasi nasional di Indonesia. Rekonstruksi ini merekomendasikan sebuah gagasan untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum maksimal.
Upaya rekonstruksi kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara global dan maksimal di Indonesia. Salah satunya melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum di negara lain, khususnya Denmark. Di negara ini, ada sebuah lembaga yang disebut  Ombudsman.  Lembaga  ini  ditunjuk  oleh  pemerintah  dan  parlemen  untuk  memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Lembaga independen ini berada di luar pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk meninjau setiap aspek pelayanan publik dalam  berbagai  aspek.  Lembaga  ini  berperan  sebagai  pengawas  dan  pelapor  serta  menyelidiki pelayanan  publik  yang  menyalahgunakan  wewenang.  Independensi  lembaga  pemberantasan korupsi dinilai sangat diperlukan untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang bebas dari konflik kepentingan politik.
Pencegahan dan pemberantasan  korupsi di  Indonesia perlu  dilakukan  dengan  berkaca pada kebijakan yang dilakukan di Denmark. Negara ini telah menjalankan kebijakan total dan menyelu- ruh dalam memberikan kewenangan dan kewajiban kepada seluruh komponen bangsa, mulai dari pejabat publik hingga swasta, untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di negaranya. Oleh karena itu, Denmark menempatkan sub-unit anti-korupsi yang akan berkoordi- nasi  dengan  lembaga  anti-korupsi  Denmark,  Ombudsman,  dan  kepolisian.  Kebijakan  ini  perlu diterapkan di Indonesia dengan menempatkan sub-unit lembaga antikorupsi di semua lembaga negara dan swasta yang berkorelasi dengan keuangan negara. Saat ini, kebijakan tersebut hanya melalui  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  mengawasi  dan  meminta  laporan pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dari  lembaga-lembaga  yang  bersangkutan.  Jika  meka- nisme ini yang digunakan, laporan yang disampaikan kepada KPK tidak akan akurat dan efektif. Oleh  karena  itu,  laporan  yang  disampaikan  haruslah  laporan  langsung  dari  sub-unit  lembaga antikorupsi yang bertanggung jawab atas semua lembaga negara dan swasta. Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan substansi hukum, yaitu peraturan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional, untuk memberikan tanggung jawab hu- kum kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi secara totalitas. Hal ini akan memastikan tidak ada lagi lembaga negara yang tidak bisa dimasuki oleh lembaga antikorupsi Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan kesetaraan di hadapan hukum untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang berkeadilan bagi seluruh komponen bangsa.
Tidak hanya terbatas pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun juga merupa- kan sub-unit dari lembaga anti-korupsi Indonesia yang disisipkan ke berbagai lembaga negara dan swasta untuk memberikan laporan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya untuk mendukung hal ini, perlu dilakukan reformasi perundang-undangan dengan memasukkan peraturan khusus pencegahan dan pemberantasan korupsi ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional di berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara totalitas dan komprehensif.
Ombudsman  Denmark,  bersama  dengan  auditor  keuangan  negara,  memerangi  korupsi  yang dilakukan oleh pejabat negara. Lembaga ini tidak dapat bekerja dengan baik tanpa adanya iklim penegakan hukum yang sehat. Penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini dapat mencapai hasil yang maksimal apabila didukung  oleh  berbagai  aspek,  salah  satunya  adalah  budaya  hukum  masyarakat.  Pelaksanaan kebijakan nasional dan pengawasan keuangan negara dari berbagai bentuk upaya penyalahgunaan
wewenang harus memiliki landasan hukum yang kuat (Yaro, 2023). Inilah yang disebut substansi hukum, yang mencakup materi hukum yang dituangkan dalam undang-undang.
Perlu diketahui bahwa independensi sebuah lembaga sangat dibutuhkan untuk memaksimal- kan penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi yang sudah merajalela. Cikal bakal berdirinya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi. Sudah sejak lama korupsi berkem- bang pesat, yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambung- an. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh politik dalam penegakan hukum yang meng- akibatkan  proses  penegakan  hukum  pidana  materiil  terkait  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik. Konflik kepentingan yang meluas mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi tidak maksimal.
Alasan  lain  mengapa  penegakan  hukum  terhadap  korupsi  belum  maksimal  adalah  karena budaya di Indonesia yang masih berakar pada unsur kekeluargaan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik-praktik seperti ini terjadi mulai dari tingkat paling rendah hingga paling  tinggi. Solusi utamanya adalah perlunya lembaga independen yang bebas dari  keterikatan  otoritas  kekuasaan  politik.  Lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  belitan konflik  kepentingan  politik  akan  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  optimal  dalam penegakan hukum.
Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Komisi Pemberan- tasan Korupsi No. 19/2019. Perubahan peraturan yang kontroversial pada awalnya sama sekali tidak mengindikasikan bahwa lembaga ini bebas dari kekuatan politik. Hal ini ditekankan dengan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga eksekutif.  Sebaliknya, lembaga anti-korupsi di Denmark sangat  profesional  dan  independen.  Independensi  ini  dianggap  sebagai  prinsip  keadilan  dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi dan struktur hukum Indonesia, terutama mengenai aturan dan kedudukan KPK dalam ranah ketatanegaraan. Idealnya, lembaga ini berbentuk lembaga eksaminasi, dan kewenangannya diatur dalam konstitusi, yang sejajar dengan lembaga kekuasaan lainnya. Hal ini merupakan konsep konstitusional dalam aspek penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Keadilan harus dimaknai secara luas, yaitu sebagai upaya menjalankan hukum secara bertanggung jawab,  yang  merupakan  bagian  dari  implementasi  konsep  keadilan  dalam  penegakan  hukum, khususnya pemberantasan korupsi.
Substansi  hukum  akan  berbicara  tentang  aturan  yang  berisi  perintah  dan  larangan,  beserta sanksinya. Substansi pemberantasan korupsi di Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan seluruh substansi peraturan perundang-undangan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep keadilan dalam sub- stansi hukum terkait pengaturan pemberantasan korupsi dilakukan secara merata dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Konsep seperti ini telah diterapkan di Denmark yang telah  memasukkan  substansi  hukum  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan nasionalnya. Denmark telah menjadi contoh dalam pemberantas- an korupsi dan birokrasi yang berintegritas. Pendekatan ini layak diterapkan di Indonesia. Selain itu, memaksimalkan penyitaan aset para pejabat koruptor dilakukan secara maksimal. Upaya yang disertai dengan sanksi sosial terhadap koruptor juga harus dimaksimalkan, serta pencabutan hak politik secara total dari seorang mantan koruptor. Pengawasan terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri harus dilakukan dengan akuntabel, kredibel, dan berintegritas. Hal ini merupakan implementasi keadilan dan kepastian hukum yang bijaksana dalam kerangka negara hukum Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

## Simpulan
Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu: Pertama,  kebijakan pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark, yaitu pada Pasal 122, Pasal 144, dan Pasal 299 Ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Denmark. Kebijakan pemberantasan korupsi di Denmark dan Indonesia memiliki perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Kebijakan  pemberantasan  korupsi  di Denmark  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark dan kebijakan anti-korupsi diintegrasikan ke da- lam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  nasional,  yang  pada  intinya  seluruh  komponen bangsa, mulai dari pejabat pemerintah sampai dengan pihak swasta, berkewajiban untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, Indonesia hanya memiliki un- dang-undang  khusus  yang  mengatur  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Di  Indonesia, kebijakan pemberantasan korupsi belum berjalan secara maksimal. Hal ini terkendala oleh sub- stansi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Berbeda dengan Denmark, kebijakan pembe- rantasan korupsi sangat didukung oleh mentalitas masyarakat, transparansi publik penyelenggara negara, partisipasi publik, peran Ombudsman yang maksimal, serta budaya hukum masyarakat yang taat dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah.
Kedua, kesimpulan mengenai rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan dalam studi komparasi Indonesia dan Denmark akan membahas mengenai upaya melakukan per- ubahan kebijakan pemberantasan korupsi untuk menanggulangi masalah korupsi. Rekonstruksi kebijakan  hukum  adalah  proses  mengubah,  memperbaharui,  menata  kembali,  atau  menyusun kembali  kebijakan  hukum  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih  efektif  sesuai  dengan perubahan masyarakat. Kebijakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum opti- mal. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kembali kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan dengan melakukan studi banding ke Denmark. Pemberantasan korupsi berbasis keadilan berarti pemberantasan korupsi menggunakan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan membangun kepercayaan publik terhadap pejabat publik dan swasta. Merekonstruksi kebi- jakan pemberantasan korupsi yang berlandaskan keadilan, kemudian menata kembali kebijakan dalam  pemberantasan  korupsi  melalui  pendekatan  keadilan  dengan  membangun  komitmen seluruh komponen bangsa untuk bersinergi dalam mencegah dan memberantas korupsi.  Selain membangun komitmen seluruh  komponen  bangsa,  upaya  kebijakan  yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah memasukkan sub-unit anti korupsi di seluruh lembaga negara dan swasta yang terkait dengan penggunaan keuangan negara, serta membuat peraturan anti korupsi yang terintegrasi dalam seluruh peraturan perundangan nasional sebagai mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi di Denmark.

## Saran
Terkait dengan kebijakan pemberantasan korupsi, legislatif, pemerintah, dan yudikatif harus melakukan kajian mendalam untuk melihat kebijakan pemberantasan korupsi yang ideal dengan berkaca pada Denmark. Kemudian, perlu dilakukan reformasi total dalam kebijakan pemberan- tasan korupsi di Indonesia dengan berkaca pada pemberantasan korupsi di Denmark. Reformasi di berbagai bidang harus dilakukan dan mengembalikan kesadaran masyarakat tentang budaya taat hukum, jujur, dan meningkatkan budaya antikorupsi.
Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi yang berbasis keadilan dengan berkaca pada pemberantasan korupsi di Denmark harus dilakukan sesegera mungkin. Perlu dilakukan upaya untuk  mengembalikan  esensi  dan  eksistensi  lembaga  antikorupsi  di  Indonesia  pada  posisinya sebagai lembaga independen yang bebas dari kepentingan. Selain itu diharapkan dapat menyisip- kan lembaga anti korupsi di semua lembaga negara dan swasta yang bertanggung jawab langsung kepada KPK. Tidak hanya terbatas pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga merupakan sub-unit dari lembaga anti-korupsi Indonesia yang disisipkan ke berbagai lembaga negara dan swasta untuk memberikan laporan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya untuk mendukung hal ini, perlu dilakukan reformasi legislasi, yaitu dengan memasukkan peraturan khusus pencegahan dan pemberantasan korupsi ke dalam semua  peraturan  perundang-undangan  nasional  di  berbagai  sektor.  Hal  ini  untuk memastikan tidak ada lagi lembaga negara yang tidak bisa dimasuki oleh lembaga anti korupsi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara totalitas dan komprehensif.

## Ucapan Terima Kasih
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel hukum ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Editor-in- Chief Jurnal Integritas Antikorupsi dan seluruh staf yang telah memproses artikel ini dari awal hingga akhir.

## Referensi
Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: Mencari sejumlah penjelasan. Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (1), 77 – 86. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871 Anita, A. (2022). Politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 2 (1), 321 – 334. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/25/ Apriandhini, M., Alfasha, K. Z., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. VARIA HUKUM , 5 (1), 65 – 78. https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158 Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
Armia, M. S. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum . Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
Bapino, S. R., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negatif masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lex Administratum , 10 (5). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42973 Bulu, N. A., & Mustajab, W. (2022). Interpretasi kasus korupsi jenis trading in influence berdasarkan perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2), 3447 – 3458. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3445
Carothers, C. (2022). The rise and fall of anti-corruption in North Korea. Journal of East Asian
Studies , 22 (1), 147 – 168. https://doi.org/10.1017/jea.2021.38 Chronowski, N., Varju, M., Bárd, P., & Sulyok, G. (2019). Hungary: Constitutional (r)evolution or regression? In National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law (pp. 1439 – 1488). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978- 94-6265-273-6_31
Drugda, S. (2019). Lack of transparency in selection of the Danish Ombudsman: Old habits die hard. Blog of the International Journal of Constitutional Law .
Emirzal, E., Gultom, Y. M. L., Adrison, V., & Brata, R. A. (2023). The correlation between state capture, grand corruption, petty corruption, and investment in Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (2), 157 – 170. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.977 Fajar Pradnyana, I. M., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (2), 344. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11
Fariz, D. (2020). Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah.
Jurnal Konstitusi , 17 (2), 309. https://doi.org/10.31078/jk1724
Fikri, S., & Hadi, S. (2020). Ombudsman: Studi perbandingan hukum antara Indonesia dengan Denmark. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728 Greco Council of Europe. (2019). Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. In Second Compliance Report Belgium . GRECO.
Helfer, L. R., Rose, C., & Brewster, R. (2023). Flexible Institution Building in the International Anti-corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism. American Journal of International Law , 117 (4), 559 – 600. https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32 Huss, O., Beke, M., Wynarski, J., & Slot, B. (2023). Handbook of good practices in the fight against
corruption. European Commission.
Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif teori sistem hukum dalam pembaharuan pengaturan sistem pemasyarakatan militer. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang- Undangan , 1 (1), 46 – 68. https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68 Isnaeni, B. (2021). Trias politica dan implikasinya dalam struktur kelembagaan negara dalam UUD 1945 pasca amandemen. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 6 (2), 78. https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839
Iswara, D. A. (2020). Rekonstruksi regulasi terhadap KPK dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 1 (4), 13 – 28. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.205
Jufri, M. (2023). Konstitusionalitas calon legislatif mantan narapidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Pengawasan Pemilu , 8 (1), 47 – 68.
https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296
Kariadi. (2020). JUSTISI [2020] Universitas Muhammadiyah Sorong 99 Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan
Esok.” Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong , 6 (1), 1 – 9. Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 10 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831 Kesiranon, K. (2023). Scrutinize the United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
Journal of Contemporary Sociological Issues , 3 (2), 133. https://doi.org/10.19184/csi.v3i2.27775
Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia. University Of Bengkulu Law Journal , 7 (1), 71 – 83. https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.71-83 Lev, D. S. (1964). The transition to guided democracy in Indonesia, 1957-1959 . Cornell University. Maerani, I. A., & Nuridin, N. (2021). Rekonstruksi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda berbasis nilai-nilai Islam. Pandecta Research Law Journal , 16 (1), 148 – 163. https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29658
Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 43. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442
Mahmud, A., Firman Zakaria, C. A., Ravena, D., Citra, D., & Ismi, W. (2024). Kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan kebijakan kriminalisasinya. Jurnal USM Law Review , 7 (1), 237. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8540
Malik, I. (2024). Government effectiveness and good governance index: The case of Indonesia.
Journal of Governance , 9 (1). https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787
Maolani, D. Y., Kusmayadi, D. A., Hermawan, D., & Maida, A. W. S. (2021). Sulitkah korupsi diberantas: Motif afiliasi dan kekuasaan. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (3), 96 – 105. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.20 Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum . Kencana Prenada Media Group.
Mirzaev, R. I. (2022). Experience of fighting corruption in foreign education systems, which is useful for application in the Republic of Uzbekistan. ANNALI D’ITALIA , 27 , 133 – 137. Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum . Mataram University Press.
Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. Proceedings of the Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019) , 181 – 200. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010
Pabalik, D., Hatta, M., Hidaya, N., Bima, M. R., & Djanggih, H. (2020). Characteristic of criminal acts. International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (08), 2596 – 2608.
https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280279 Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie , 1 (1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097 Petrenko, P. D., Zverhovskaya, V. F., Pavlichenko, Y. V., Petrenko, N. O., & Sybiha, O. M. (2019). Anti-corruption bodies in Ukraine, Denmark, Sweden, Norway and Finland: Comparative analysis. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 22 (4), 1 – 10.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (2006).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19 (2019).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan trias politika terhadap terbentuknya sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Journal of Governance and Social Policy , 1 (2), 58 – 69. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221 Ruslan, M. N. F., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Implikasi putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Hak Politik Mantan Narapidana. Journal of Lex Generalis (JLS) , 2 (2), 404 – 417. https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.371
Sakinah, A. R. (2019). Perbandingan implementasi konsep Scandinavian model of welfare state dan opini publik Swedia dan Finlandia dalam menghadapi krisis pengungsi Eropa tahun 2015-2017. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga , 53 (9), 1 – 19.
Sambandan, K. G., & Nadu, T. (2021). Combating corruption : A comparative analysis between the laws in India And Denmark. Indian Journal of Law and Legal Research , 3 (1), 1 – 10. Sampe, S. (2022). Perbandingan sistem pemerintahan . Patra Media Grafindo.
Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 169 – 186. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660 Seregig, I. K. (2018). Motives of criminal acts of corruption in Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 7 (2), 228. https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.21834
Setiyono, S., Supartono, S., Keumala, D., & Bakri, K. (2023). Rekonstruksi kebijakan terhadap penetapan saksi pelaku yang bekerjasama pada perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti , I (September), 87 – 114. https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18280
Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud auditing and forensic accounting (Vol. 11). John Wiley & Sons.
Tondatuon, K. A. (2021). Tinjauan yuridis mengenai trading in influence sebagai sebuah tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Lex Crimen , X (11). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38403 Vadenbring, J. (2023). Collective identities, integration and resistance during the Scanian war 1676-1679 . https://cadmus.eui.eu/handle/1814/12698
Wardhani, S. H. R., Ariyani, N., & Paryadi, P. (2022). Tindak lanjut penuntasan kasus korupsi mendiang Presiden Soeharto dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi. Kajian Hukum , 7 (1), 103 – 115. https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.9
Yaro, I. (2023). An assessment of bureaucratic capacity, financial resources and accountability as instruments of effective policy implementation. Journal of Social Transformation and Regional Development , 5 (1), 73 – 79. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/jstard/article/view/14916