Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i1. 1679

## TUNTUTAN MASLAHAH DAN PROBLEM OTENTISITAS AGAMA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
M. Irwan Zamroni Ali, 1 Ishaq, 2 Muhammad Faisol 3
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia 1 irwanzamroniali@gmail.com , 2 ishaq32@gmail.com, 3 mfaisol18@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berlatarbelakang tentang suatu fenomena nyata di mana umat Islam berada di dalam posisi yang  cukup  dilematis,  yaitu  berpegang  teguh  terhadap  teks  agama  di  tengah  terjadinya  perkembangan kehidupan, atau mengesampingkan teks yang dianggap sudah tidak relevan dengan konteks. Penelitian ini adalah penelitian pustaka, di mana peneliti akan mengungkapkan sebuah fenomena perubahan sosial dan perubahan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  dalam  banyak  teori  yang  ada  di  berbagai  data  pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hukum yang akan selalu sejalan dengan perubahan sosial.  Termasuk  menguraikan  suatu  problem  yang  terjadi  dalam  upaya  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  agar  senantiasa  mampu  memberikan  kemaslahatan  dan  solusi  di  tengah  dahsyatnya  perubahan sosial.  Sayangnya,  upaya  pembaharuan  hukum  tersebut  mendapat  tantangan  besar,  salah  satunya  upaya menjaga otentisitas hukum Islam itu sendiri.
Kata Kunci:  Perubahan Sosial, Pembaharuan Hukum, Otentisitas Agama.

## Abstract
This research  is  based  on  a  real  phenomenon  where  Muslims  are  in  a  quite  dilemmatic  position,  namely holding  fast  to  religious  texts  in  the  midst  of  life developments,  or  putting  aside  texts  that  are  considered irrelevant to the context. This research is library research, in which researchers will reveal a phenomenon of  social  change  and  legal  change  as  explained  in  many  theories  that  exist  in  various  library  data.  This study aims to reveal how the law will always be in line with social change. Including describing a problem that occurs in efforts to renew Islamic family law so that it is always able to provide benefits and solutions in  the  midst  of  enormity  of  social  change.  Unfortunately,  efforts  to  reform  the  law  have  faced  major challenges, one of which is the effort to maintain the authenticity of Islamic law itself.
Keywords: Social Change, Legal Reform, Religious Authenticity

## PENDAHULUAN
Saat  ini  umat  Islam  akan  terus  dihadapkan  dengan  persoalan  bagaimana  melihat  suatu ajaran yang terkandung dalam agama, baik dari al-Qur`an, hadits dan sumber hukum lainnya, agar ajaran  agama  tersebut  mampu  menyesuaikan  dengan  kehidupan  umat  yang  terus  mengalami perubahan. Tidak hanya itu, doktrin-doktrin yang terkandung dalam suatu agama juga diharapkan tetap  mampu  memberikan  kontribusi  untuk  memecahkan  segala  persoalan  umat  terkini  yang nantinya dapat dijadikan bahan rujukan ke dalam suatu bentuk yang lebih baru.
Problem  ini  memaksa  umat  untuk  kemudian  memilih  dua  pilihan,  yaitu  menyingkirkan ajaran agama yang dinilai sudah tidak mampu memberikan fungsi utuh terhadap problem hukum yang  terjadi  dan  kurangnya  rasa  adil  untuk  umat.  Apalagi  adanya  pengaruh  kolonialisme  oleh Barat  yang  kemudian  berinteraksi  dengan  agama  Islam.  Atau  memilih  berpegang  erat  terhadap ajaran  agama  dengan  menutup  mata  terhadap  perkembangan  kehidupan  dan  keinginan  hukum baru di muka pengaruh dogma agama.
Bertemunya kebudayaan Timur dan Barat tentu mengakibatkan adanya perubahan sosial. 1 Hingga  pada  akhirnya  menciptakan  berbagai  persoalan  baru  yang  terjadi  pada  umat  Islam, termasuk  hubungan  agama  dengan  kehidupan  modern.  Perubahan  sosial  ini  kemudian memunculkan  berbagai  ciri  sosial  dan  kebiasaan  baru  yang  secara  tersirat  belum  terdapat  pada dogma  agama  yang  telah  dianggap  baik  sebelumnya.  Maka  kemudian  masyarakat  dari  berbagai aspek  pemahamannya  terhadap  dogma  agamanya  kembali  dipertanyakan,  bahkan  digugat  oleh kalangan modernis atau pembaharu. 2
Dinamika  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dihindari. Perlu  diketahui  pula,  bahwa  perubahan  sosial  dapat  mempengaruhi  kehidupan  sosial  di masyarakat.  Para  sosiolog  juga  sepakat  bahwa  perubahan  sosial  mampu  memberikan  pengaruh terhadap tatanan sistem sosial yang disepakati sebelumnya oleh umat. 3
Berangkat dari realitas ini, di awal abad ke-20 umat Islam mulai memiliki semangat untuk melakukan  pembaharuan  di  bidang  hukum  keluarga  Islam.  Mulai  dari  hukum  perkawinan, perceraian,  wasiat  dan  sebagainya. 4 Fenomena  tersebut  merupakan  bentuk  respons  dari pemahaman  umat  yang  menilai  bahwa  ajaran  agama  tradisional  pada  bidang  sosial,  sudah  tidak mampu memberikan fungsi utuh terhadap kebutuhan umat.
Kebutuhan  umat  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  Islam,  termasuk  pada  bidang hukum  keluarga  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  tidak  mungkin  dapat  dihindari.  Misalnya pada  bidang  hukum  keluarga  Islam,  pembaharuan  harus  dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan dalil qath`i yang  telah  dikekalkan  oleh  Allah  SWT.  Salah  satunya  dengan  memperhatikan  nilai maslahat  dalam  pembaharuan  hukum  Islam  tersebut.  Namun  demikian,  meski  perubahan  sosial dan  pembaharuan  hukum  Islam  ke  depan  akan  terus  mengalami  perkembangan,  terdapat  suatu
1 Sarjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 337.
2 Martha  Maundhy, The  Family  Inheritance  and  Islam:  A  Re-examination  of  the  Sociology  of Faraid  Law, dalam Aziz Azmeh, Islam Law Social and Historical Context (London: Routledge, 1998), 1-2
3 Zulham  Wahyudani  &  Raihanah  Hj  Azahari,  “Perubahan  Sosial  dan  Kaitannya  dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Islam Futura  UIN Ar-Raniry 14. No. 2 (2015), 166.
4 Lihat Wahbah Az-Zuhayli, Fiqh Islam wa Adillatuha (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 19. Dan Majid  Khadduri, “Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints”, dalam The  American  Jurnal  of Comparative  Law, No. 26 (1978), 214.
persoalan  lagi  yang  akan  terus  menghantui  upaya  pembaharuan  hukum  Islam.  Yaitu  problem otentisitas agama.
Maka,  tulisan  ini  akan  sedikit  mengulas  bagaimana  suatu  perubahan  sosial  akan  terus sejalan dengan perubahan hukum, termasuk juga bagaimana pembaharuan hukum keluarga Islam tetap mampu menjaga otentisitas agama Islam itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka ( library research ), yaitu penelitian yang dalam  melakukan  kajian  terhadap  objek  penelitiannya  menggunakan  data  pustaka  seperti  buku, jurnal penelitian dan semacamnya. 5 Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menganalisis, menelaah dan  membaca  segala  literatur  yang  berkaitan  dengan  perubahan  sosial,  perubahan  hukum, pembaharuan hukum dan semacamnya.
Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan  ( library research ).  Teknik  ini  berupa  pengumpulan  data  dari  berbagai  literatur  yang  berasal  dari  buku, jurnal penelitian, majalah, koran dan lainnya. Maka dari itu, peneliti tidak perlu turun ke lapangan untuk melihat fakta secara langsung.
Peneliti  juga  menganalisis  data  dengan  teknik  metode  deskriptif,  yakni  teknik mendeskripsikan dan menggambarkan fakta yang ada, proses yang terjadi, sebab dan akibat yang terjadi  atau  kemungkinan  yang  berkembang. 6 Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  metode komparatif, 7 di mana peneliti berusaha untuk menentukan penyebab/alasan dari adanya perbedaan dan perbandingan antar pendapat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perubahan Sosial dan Pengembangan Hukum Islam
Perubahan  sosial  dapat  dikatakan  sebagai  fenomena  yang  berlangsung  secara  terus menerus,  hal  ini  sejalan  di  mana  pada  dasarnya  umat  manusia  akan  terus  mengalami perkembangan. Perubahan tersebut terjadi pada sistem sosial yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Artinya kata perubahan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ruang dan waktu tertentu dengan sebelumnya.
Maka dari itu, untuk mengamati terjadinya perubahan sosial, maka perlu memperhatikan tiga hal, diantaranya: 8
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.
6 Sumanto, Teori  dan  Metode  Penelitian (Yogyakarta:  CAPS  (Center  of  Academic  Publishing Service), 2014), 179.
7 Ibid, hlm. 207.
8 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 2.
Pertama, telaah  tentang  perbedaan.  Artinya  harus  terdapat  perbedaan  kondisi  terhadap objek yang dijadikan bahan telaah.
Kedua, telaah dilakukan pada waktu yang berlainan. Maksudnya dilakukan perbandingan pada  dimensi  waktu  yang  tidak  sama,  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan  komparatif  pada waktu yang berlainan.
Ketiga, telaah  pada  sistem sosial yang sama.  Artinya objek yang dijadikan bahan  telaah adalah objek yang sama.
Dengan melihat tiga konsep di atas, maka sesungguhnya perubahan sosial berkaitan erat dengan  unsur  ruang  dan  waktu.  Artinya  unsur ruang menjelaskan  situasi pada tempat terjadinya perubahan  sosial,  tentunya  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  aspek  historis  di  tempat  tersebut. Adapun  unsur  waktu  menunjukkan  bahwa  perubahan  sosial  dilihat  pada  waktu  masa  lalu,  masa kini dan masa yang akan datang.
Misalnya  terdapat  kelompok  masyarakat  A  dan  B.  Kedua  kelompok  ini  bisa  saja mengalami perubahan sosial, namun perubahan yang terjadi antara keduanya tidaklah sama. Bisa saja  kelompok  A  mengalami  perubahan  pada  pola  organisasinya  yang  disebabkan  oleh  faktor pendidikan, sedangkan kelompok B mengalami perubahan pada norma sosialnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau sebagainya.
Terjadinya  perubahan  sosial  diakibatkan  oleh  prilaku  manusia  sebagai  makhluk  yang mampu berfikir sehingga ia melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Namun ada pula yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah bentuk respons masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya (ekologi). Dari segi prosesnya, perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam dua jangka  waktu.  Yaitu  revolusi  yang  artinya  perubahan  secara  cepat  dan  evolusi  ialah  perubahan dalam  rentan  waktu  lama,  sehingga  menjadikan  semua  lapisan,  sistem  dan  unit  sosial  secara lambat juga melakukan penyesuaian diri dengan keadaan di sekitarnya. 9
Pengertian dari perubahan sosial telah berulang-ulang disampaikan oleh para sosiolog di berbagai literatur di mana perubahan sosial terjadi pada berubahnya struktur dan fungsi sosial dari masa ke masa. Misalnya seperti pendapat Wilbert Moore tentang perubahan sosial yaitu di mana perubahan  penting  dari  struktur  sosial  yang  terdiri  dari  pola-pola  prilaku  dan  interaksi  sosial. Bahkan  Moore  memasukkan  konsep  norma,  nilai  dan  fenomena  kultural  sebagai  ekspresi  dari struktur  sosial.  Melalui  pengertian  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa  perubahan  sosial  adalah fenomena  yang  kompleks  dan  mencakup  semua  aspek  kehidupan  sosial.  Maka  dengan  ini,  kita semakin yakin bahwa kehidupan sosial akan terus menerus mengalami perubahan. 10
9 S. N. Eisenstadt, Revolusi Dan Transformasi Masyarakat (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 77.
10 Robert H. Lauer, Perspektif on Social Change, Terj. Alimandan SU (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 4.
Fenomena perubahan sosial memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap bentuk, struktur  dan  hubungan  sosial  yang  telah  ada  sebelumnya. 11 Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi pada norma dan nilai sosial, interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang, organisasi, stratifikasi, serta semacamnya. 12
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  untuk  melihat  fenomena  perubahan  sosial dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  suatu  keadaan  pada  waktu  yang  berbeda.  Misalnya hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru,  masa  reformasi  dan  seterusnya.  Perlu  dipahami  pula  bahwa  suatu  perubahan  yang  terjadi pada  saat  ini  dikatakan  sebagai  perubahan  bersifat  radikal,  kemudian  pada  tahun-tahun selanjutnya  dinilai  sebagai  perubahan  bersifat  konvensional  atau  bahkan  pada  tahun-tahun  yang lebih  lama  lagi  sudah  dikatakan  sebagai  tradisional.  Perubahan-perubahan  ini  dapat  terjadi terhadap sesuatu hal atau objek yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menilai terdapat hal atau objek baru yang lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengganti dari hal atau objek yang lama. Tidak hanya itu, perubahan dapat pula terjadi akibat dari objek atau hal lain yang lebih dahulu mengalami perubahan, sehingga objek atau hal yang lebih lama tersebut terpaksa untuk menyesuaikan diri atas perubahan pada objek lain yang lebih dahulu mengalami perubahan.
Max  Weber  berpendapat  bahwa  suatu  hukum  akan  selaras  dengan  perubahan  sosial. Begitu  juga  menurut  Karl  Renner,  ia  berpendapat  bahwa  perubahan  hukum  adalah  akibat  dari adanya  masyarakat  yang  baru.  Dari  pendapat  tokoh  di  atas  ini,  kita  menyadari  bahwa  setiap perubahan sosial yang terjadi, maka perlu juga dilakukan perubahan hukum, sehingga perubahan sosial selalu beriringan dengan perubahan hukum. Perubahan hukum yang dimaksud adalah upaya pembaharuan hukum, baik hukum positif juga hukum agama, baik yang tercantum dalam hukum tertulis juga hukum yang tidak tertulis beserta perangkat-perangkat pendukungnya, termasuk pula yaitu pendidikan hukum.
Untuk melihat bagaimana pola hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, menarik kemudian untuk mengetahui pendapat Achmad Ali. Menurutnya terdapat dua hal penting yaitu:
1. Perubahan sosial harus direspons dengan adanya penyesuaian hukum. Artinya hukumlah yang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tersebut. Dalam pola ini hukum bersikap pasif.
11 A.  Malthuf  Siroj, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Telah  Kompilasi  Hukum  Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 107.
12 Rauf  Hatu,  “Perubahan  Sosial  Kultural  Masyarakat  Pedesaan  (Suatu  Tinjauan  Teoritik- Empirik)” Jurnal Inovasi 8, No. 4 (2011), 2.
2. Hukum  berperan  untuk  mengatur  pergerakan  masyarakat  ke  arah  yang  terencana.  Maka dalam  hal  ini  hukum  bersikap  aktif.  Inilah  kemudian  yang  biasa  disebut  sebagai  fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ( social engineering ).
Dalam konsep di atas, maka dapat kita pahami bahwa hubungan antara perubahan sosial dan  perubahan  hukum  terdapat  dua  dimensi.  Yaitu  pengaruh  perubahan  sosial  terhadap  hukum dan  pengaruh  hukum  terhadap  perubahan  sosial.  Perlu  dipahami  bahwa  ketika  telah  terjadi perubahan sosial, maka akan terjadi perubahan kebutuhan pada masyarakat sosial di segala aspek kehidupan  termasuk  kebutuhan  perubahan  hukum,  baik  pada  ranah  hukum  positif  ataupun lembaga hukum. Sayangnya, perubahan hukum dalam merespons perubahan sosial rentan berjalan lamban.  Hal  ini  karena  dalam  menciptakan  hukum  atau  kaidah  baru,  hukum  perlu  menunggu perubahan sosial pada ranah kristalisasi dan kemapanan. Berangkat dari kenyataan inilah timbul ungkapan “het  recht  achter  de  feiten  aan” maknanya  “hukum  berjalan  tertatih-tatih  mengikuti kejadian.”  Akan tetapi  jika  terjadi  perubahan  sosial  yang  bersifat  revolusioner dan  memberikan pengaruh  yang  luar  biasa  terhadap  sosial,  maka  bersiaplah  bahwa  hukum  juga  akan  berguncang hebat atas tuntutan perubahan pada saat itu. 13
Penjelasan  terkait  konsep  perubahan  hukum  di  atas  juga  berlaku  pada  hukum  Islam, meski  tidak  semuanya.  Hanya  saja  dalam  hukum  Islam  bersumber  pada  firman  Allah  Al-Quran dan  Hadist  Nabi  Muhammad  Saw.  Perlu  diingat  pula,  bahwa  pada  kedua  sumber  hukum  Islam tersebut,  terkandung  hukum  yang  bersifat qath`i dan  ada  pula  yang  bersifat dhanni. Pada  ranah hukum yang bersifat dhanni inilah kemudian dapat dilakukan intervensi melalui tafsir akal yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial akibat dari terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Aktivitas untuk  melakukan  interpretasi  terhadap  hukum  Islam  yang  bersifat dhanni inilah  yang  dikenal dengan istilah ijtihad.
Inilah  kemudian  yang  dimaksud  dengan  posisi  relasi  perubahan  sosial  dengan  hukum Islam.  Di  mana  perubahan  sosial  mampu  memberikan  dampak  pada  hukum  Islam,  begitu  juga bagaimana hukum Islam dapat mempengaruhi perubahan sosial.
Jika  dikaji  dalam  pendekatan  historis,  maka  sesungguhnya  relasi  dari  perubahan  hukum dan  perubahan  sosial  telah  dipraktikkan  sejak  masa  Rasulullah  Saw.  Yaitu  dengan  menghapus hukum  melalui  teks  hukum  yang  baru  pada  rentan  waktu  tertentu  atau  dikenal  dengan  istilah nasakh .  Misalnya  seperti  pengharaman  ziarah  kubur  pada  masa  awal-awal  lahirnya  Islam. Diharamkannya ziarah kubur pada saat itu, karena kondisi sosial yang dinilai masih rentan untuk syirik  kepada  Allah  SWT.  Baru  setelah  umat  Islam  pada  waktu  itu  dinilai  sudah  memiliki keimanan yang kuat, maka ziarah kubur diperbolehkan.
13 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25-26.
Contoh  lagi  misalnya,  diharamkannya  minuman khamr atau  yang  memabukkan  secara bertahap.  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  itu,  meminum khamr adalah  kebiasaan  masyarakat sebelum  Islam  datang,  bahkan  meminumnya  dipandang  sebagai  kebanggaan.  Pada  awalnya larangan meminum khamr hanya diberlakukan pada saat akan melakukan sholat. Selanjutnya, Al- Qur`an menjelaskan bahwa khamr termasuk judi di dalamnya mengandung dosa yang besar dan manfaat yang kecil. Pada saat itu, khamr dan judi masih belum dilarang secara tegas. Baru setelah umat  Islam  secara  keyakinan  dan  pengetahuan  telah  berkembang,  Allah  SWT  menurunkan  ayat yang  mengharamkan khamr, judi  dan  sebagainya.  Dari  sini  kita  dapat  menilai  bagaimana  Allah SWT  melalui  wahyunya  berupa  Al-Quran  dan  Hadist  kepada  Nabi  Muhammad  adalah  bentuk respons terhadap perkembangan umat yang tengah berlangsung. Tidak heran jika dalam khazanah keilmuan  Islam  juga  dikenal  tentang  ilmu asbab  al-nuzul (sebab-sebab  turunnya  ayat  al-quran) dan asbab al-wurud (sebab-sebab munculnya hadist).
Lebih  lanjut  misalnya  pada  masa  Khilafah  Umar  ibn  Khattab,  di  mana  Umar  tidak menghukum  potong  tangan  terhadap  pencurian  yang  dilakukan  pada  masa  krisis  waktu  itu. 14 Menurutnya,  jika  hukuman  dijalankan  pada  waktu  itu,  maka  pada  dasarnya  tujuan  hukum  tidak dapat dicapai. Hal ini karena faktor pendorong terjadinya pencurian lebih kuat dari pada pengaruh atas  hukumannya.  Misalnya  lagi  Umar  yang  menetapkan  keharaman  bagi  perempuan  yang menikah  pada  masa iddah menjadi  haram  selamanya  bagi  laki-laki  yang  ingin  mengawininya.
Menurutnya,  seseorang  yang  bersegera  sebelum  sampai  pada  waktunya,  patut  untuk  diberikan sanksi dengan pelarangan. 15 Maka dapat kita pahami bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Umar yang rasional dan tampak kontroversial, adalah paradigma bagaimana suatu hukum dapat berubah sesuai  dengan  kondisi  sosialnya.  Gaya  pemikiran  Umar  kemudian  diikuti  oleh  para  sahabat- sahabatnya seperti Zaid bin Tsabit, Abdullah ibn Mas`ud dan sebagainya.

## Problem  Otentisitas  Agama  dengan  Tuntutan  Maslahah  dalam  Pembaharuan  Hukum Keluarga Islam
Seorang  ahli  fiqh  dari  Mazhab  Hambali  yaitu  Ibnu  Qayyim  al-Jauziah  (1292-1350  M  / 691-751 H) memberikan kaedah yang sangat fenomenal yaitu “Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah  wa  al-amkinah  wa  al-akhwal  wa  al-`awaid  wa  an-niyat” adapun  terjemahannya  : “Perubahan hukum terjadi karena berubahnya zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat” . 16 Kaedah yang terkenal tersebut juga sama dengan kaidah yang disampaikan oleh Al-Zarqa dan Al-
14 Ruwai`k al-Ruhaili, Fiqh Umar ibn al-Khattab (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1983), 290
15 Muhammad Ali Al-Sayis, Tarikh al-Fiqh al Islamy (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shubaih Wa Auladih), 45.
16 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, I’lam  al-Muwaqi`in  `an  Rabbi  al-Alamin, terj.  Asep  Saefullah, Kamaluddim Sa‟diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 459.
Burnu.  Jika  dilihat  dari  adagium  ini,  maka  sebenarnya  kita  bisa  memahami  bahwa  perubahan hukum Islam dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sosial, budaya dan geografi. 17
Terjadinya perubahan sosial adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Menyadari hal itu, pada  abad  ke-20  terjadi  suatu  fenomena  yang  luar  biasa  dan  penting  untuk  selalu  diingat,  yaitu adanya  upaya  dan  semangat  yang  luar  biasa  dari  negara-negara  yang  mayoritas  Muslim  untuk melakukan  pembaharuan  hukum,  khususnya  hukum  keluarga  Islam  yang  meliputi,  pernikahan, perceraian,  warisan  dan  sebagainya  yang  menjadi  cakupan  kajian  hukum  keluarga  Islam  itu sendiri. 18
Berbicara  hukum  keluarga  Islam,  adalah  bicara  inti  dari  syariah  bahkan  ciri  khas  dari peradaban Islam sejak dahulu. Sebagai bagian dari Hukum Islam, hukum keluarga Islam sampai saat  ini  masih  tetap  dan  akan  terus  dilakukan  secara  aktual  di  berbagai  negara  di  dunia  yang mayoritas penduduknya Islam, yaitu dengan melalui lembaga peradilan atau mahkamahnya guna memberikan putusan kepada umat Islam terhadap persoalan keluarga yang dialaminya. Maka dari itu, segala upaya untuk melakukan reformasi atau modernisasi bahkan mengganti hukum keluarga Islam  pastinya  akan  menghadapi  banyak  pro  kontra,  khususnya  oleh  golongan-golongan konservatif  berlawanan  dengan  golongan  progresif, 19 atau  antara  golongan  tradisionalis  dengan golongan modernis.
Setiap  upaya  untuk  melakukan  pembaharuan  pada  hukum  keluarga  senantiasa  akan mendapatkan pressure atau  bahkan  perlawanan  kuat  oleh  pihak  yang  mengaku  dirinya  sebagai ulama atau otoritas agama. Perlawanan ini dilakukan karena adanya pemahaman bahwa merubah atau  mengganti  hukum  keluarga  adalah  merubah  syariat  Islam,  bahkan  mengancam keberlangsungan agama  Islam.  Maka  menjadi  hal yang  wajar,  jika  upaya  reformasi  pada  bidang hukum keluarga Islam kerap kali dicap sebagai pembangkangan terhadap ajaran Islam. 20
Beda halnya dengan pandangan golongan modernis atau pembaharu, yang menilai bahwa hukum keluarga Islam yang terdapat pada kitab-kitab klasik adalah hasil dari ijtihad ulama fiqih terdahulu, dengan melakukan penafsiran terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadist) di masa  abad  ke  dua  Hijriah  dan  abad  setelahnya.  Menurut  kaum  pembaharu,  hal  itulah  yang menjadikan  hukum  keluarga  Islam  tidak  mampu  menemukan  tempatnya  dalam  memberikan solusi  terhadap  persoalan  masa  kini. 21 Dari  pemikiran  ini  dapat  kita  lihat  dua  hal  yang  perlu dipahami. Pertama, hasil  ijtihad  pada  bidang  hukum  keluarga  Islam  sangat  banyak  dipengaruhi
17 Abdul  Azis  Dahlan, Eksiklopedi  Hhukum  Islam (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  van  Hoeve,  2003), 1723.
18 Wahbah Az-Zuhayli, Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 19.
19 J.N.D  Anderson, Hukum  Islam  Di  Dunia  Modern Terj.  Machnun  Husein,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1994), 100.
20 Musdah Mulia, Menuju Perkawinan yang Adil (Jakarta: Obor, 2008), 100. 21 Ahmad  Baharuddin, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Analisi  Kesejarahan  dan  Metodologi (Jambi: Syariah Press, 2008), 7.
oleh  latar  belakang,  waktu,  sosial  dan  geografis  pada  saat  itu. Kedua, banyaknya  ketidakadilan wanita  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam  saat  ini  dalam  hubungan  suami-istri  yang  disebabkan oleh gagal pahamnya terhadap tujuan Al-Qur`an untuk memuliakan wanita. 22
Upaya untuk melakukan pembaharuan Hukum Islam pada bidang Hukum Keluarga tentu mendapat  respons  pro-kontra  di  sejumlah  kalangan.  Namun  bagaimanapun  realitanya, pembaharuan  hukum  keluarga  tidak  dapat  terelakkan.  Nilai-nilai  kehidupan  yang  senantiasa mengalami  perubahan  seiring  perkembangan  zaman,  semakin  menuntut  penyelesaian  dan penyesuian  hukum  Islam.  Dengan  itu,  dimulailah  upaya  pembaharuan  hukum  keluarga  di beberapa negara Muslim. Seperti Turki, Yordania, Malaysia, Indonesia dan negara Islam lainnya.
Lebih  jelasnya,  pembaharuan  hukum  Islam  dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  hukum keluarga, menurut Suratmaputra dikatakan bahwa pembaharuan merupakan ijtihad yang dilakukan oleh  mujtahid  dengan  menggunakan  cara  khusus  atau  kaidah istinbath guna  menjadikan  hukum Islam  lebih  baru  dan  tidak  ketinggalan  zaman.  Artinya  hukum  Islam  senantiasa  relevan  dengan perubahan ruang dan waktu. 23
Jika dikaji lebih lanjut, tidak semua hukum Islam atau fiqih dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Fiqih akan terus berjalan karena sifatnya yang universal. Melihat kenyataan ini,
M Noor Harisudin memaparkan dua grand theory hukum Islam yang bersifat konstan ini. 24
Pertama, teori ta`abbudi dan ta`aqquli.  Ta`abbudi dari  bentuk  kata  dasar `ibadah . Artinya  ketentuan  yang  tidak  dapat  berubah,  seperti  jumlah  rakaat  dalam  sholat  lima  waktu. Adapun ta`aqquli dari kata dasar ` aqal, merupakan hukum yang dapat berubah dan dinalar oleh akal. Yaitu pada ranah muamalah.
Kedua, teori qat`i  al-dalalah dan dhanni  al-dalalah.   Qat`i  al-dalalah adalah  dalil  yang sudah jelas maknanya sehingga tidak perlu takwil atau tidak dibutuhkan adanya pemahaman lain. Contohnya  hukum  cambuk  100  kali  bagi  pezina  laki  dan  perempuan.  Sementara dhanni  al- dalalah adalah  dalil  yang  telah  memberikan  suatu  makna,  namun  dimungkinkan  untuk  ditakwil atau adanya pemahaman lain. Seperti ayat tentang iddah atau dikenal dengan quru`. Istilah quru` yang  kemudian  memiliki  banyak  tafsir.  Ada  yang  diartikan  tiga  kali  haid,  ada  pula  yang memaknai tiga kali suci.
Semua  ulama  sepakat  jika qat`i  al-dalalah adalah  dimensi  yang  tidak  ada  ruang  untuk dilakukan  ijtihad.  Sedangkan dhanni  al-dalalah adalah  dimensi  yang  dapat  dijadikan  tempat ijtihad. Meski kemudian masih ada yang memperdebatkan tolak ukur dari dalil qat`i dan dhanni.
22 Ahmad Hidayat Buang, “Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam,” Jurnal Syariah 5, (1997), 38.
23 Imam Syaukani, Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 21-22.
24 M Noor Harisudin, “Rekontruksi Fiqih dalam Merespon Perubahan Sosial”, Asy-Syir`ah Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum 55, No. 1 (Juni-2016), 84-87
Setelah memahami konsep perubahan hukum dalam Islam. Masih terdapat persoalan lain, kaitannya  dengan  pengembangan  hukum  Islam  itu  sendiri.  yaitu  di  mana  umat  Islam  juga dihadapkan  dengan  problem  otentisitas  Islam.  Otentisitas  atau  disebut  juga  autentisitas  secara bahasa  adalah  autentik,  artinya  murni  atau  asli.  Dengan  itu  otentisitas  dimaknai  menjaga kemurnian dari unsur kebudayaan kuno ke dalam unsur kebudayaan tertentu. 25
Lebih  lanjut  masih  dalam  makna  otentisitas,  istilah  ini  dikaitkan  dengan  warisan kebudayaan  suatu  masyarakat  umum,  termasuk  kebiasaan  kuno  dalam  masyarakat  atau  dalam istilah Arab dikenal dengan istilah turats (tradisi). Warisan kebudayaan inilah yang di dalamnya terdapat  suatu  hal  penting  yang  perlu  dijaga  kemurniannya  di  tengah  perubahan  sosial  yang tengah  terjadi.  Prinsip  menjaga  kemurnian  inilah  yang  kemudian  semakin  diperkuat  dalam menghadapi  perubahan  sosial  di  mana  pada  akhirnya  kerap  kali  menghasilkan  kebudayaan  baru yang bersifat tiruan (bukan asli) dan bahkan cenderung menjauhi otentisitas.
Islam,  khususnya  Arab  sejak  dahulu  telah mencari  otentisitas  dari  Islam  itu  sendiri.  Hal ini  atas  kesadarannya  bahwa  Islam  pada  saat  itu  jauh  tertinggal  sejak  masa  akhir  pemerintahan Turki Usmani, ditambah lagi imperialisme Barat ke negara Timur, seperti kekalahan Arab dalam perang melawan Israel yang terjadi pada 1967. Mereka akhirnya semakin sadar bahwa Arab Islam belum  keluar  dari  ketertinggalan  dan  tidak  mampu  mensejajarkan  dirinya  dengan  Barat, khususnya  pada  bidang  teknologi,  politik,  ilmu  pengetahuan  dan  ekonomi.  Dengan  ini  Islam kemudian  berdiskusi  untuk  mencari  otentisitas,  terkait  hal  yang  perlu  diganti,  diperbaharui  atau dipertahankan demi keberlangsungan Islam. 26
Inilah  kiranya  yang  dirasakan  oleh  kaum  tradisionalis  atau  golongan  konservatif yang selalu  melakukan  perlawanan  terhadap  upaya  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  pada khususnya.  Kekhawatiran  mereka  dalam  melakukan  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam,  yaitu demi menjaga otentisitas agama Islam itu sendiri.
Namun perlu dipahami pula, bahwa penolakan terhadap upaya pembaharuan hukum Islam demi menjaga otentisitas agama bukanlah kemudian dapat diartikan sebagai sikap anti perubahan atau  mempertahankan status  quo. Hal  ini  dikarenakan  pemikir  Islam  tersebut  tidak  menerima adanya  istilah  stigma dualistic ,  yaitu  Barat  yang  dikenal  sebagai  kaum  modernis  dan  dinamis, sedangkan  Timur  dikenal  dengan  tradisionalis  dan  statis.  Bagi  pemikir  Islam,  perubahan  sosial memanglah  tidak  dapat  dihindari  dan  modernitas  tidak  pula  dapat  dihalangi,  maka  dari  itu kehidupan  perlu  selalu  diperbaiki.  Masalahnya  adalah  bagaimana  menjadi  modern  dengan  cara
25 Issa  J.  Boullata, Dekonstruksi  Tradisi,  Gelegar  Pemikiran  Arab  Islam, terj.  Imam  Khoiri (Yogyakarta : LKis, 2001), 19-20.
26 Ach. Maimun, “Gagasan Pemikir Islam Progresif; Beragama Secara Otentik Dalam Kehidupan Kontemporer.” Kabilah 2, No. 2 (Desember 2017), 224
‘saya sendiri’. 27 Maka dari itu untuk menjaga kemurnian atau otentisitas perlu seribu inovasi dan banyak kreativitas demi mencapai kehidupan yang lebih maju.
Bicara  pemikir  Islam  yang  berusaha  mencari  otentisitas  Islam  (mempertahankan kebudayaan kuno) yang juga memahami adanya tuntutan perubahan, sebenarnya telah banyak. Di antaranya  Mohammad  Iqbal  yang  filosofis,  Sayyid  Qutub  yang  radikal,  Ali  Syari’ati  yang revolusioner  dan  Mohammed  Arkoun  yang  kritis.  Keempat  tokoh  ini  telah  banyak  memberikan sumbangan  pikirannya,  di  mana  mereka  turut  menggugat turats yang  statis  dan  mengkritisi modern ala Barat yang cenderung mengandung nilai-nilai negatif.
Dalam  keterbatasan  makalah  ini,  penulis  mencoba  menguraikan  salah  satu  pikiran  dari keempat tokoh yang dinilai cukup menarik. yaitu fikiran Ali Syari’ati yang menjelaskan bahwa Islam  pada  dasarnya  hanya  mencari  jalan  menuju  kemajuan.  Menurutnya  Islam  sejati  adalah ‘Islam  Revolusioner’  yaitu  Islam  yang  dapat  membangunkan  cita-cita  yang  bisa  mengubah sistem,  relasi  dan  lingkungan  sosial.  Caranya  yaitu:  1)  mengkaji  sejarah  Islam  klasik  (awal),  2) mengkaji  dunia  kontemporer,  3)  mendalami  teks  sumber  hukum  Islam  4)  menyelami  elemen paling sakral dalam agama. 28
Akhirnya  setelah  memahami  apa  yang  terjadi  dalam  problem  otentisitas  ajaran  Islam, yaitu  upaya  untuk  menjaga  kemurnian  Islam  itu  sendiri,  maka  kita  perlu  pula  untuk  memahami tujuan dari upaya pembaharuan hukum Islam, termasuk hukum keluarga Islam.
Pembaharuan  hukum  Islam  tentu  mempunyai  tujuan  utama  yaitu  mewujudkan Maqasid as-syari’ah. 29 Imam  Ghazali  sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Noor  Harisudin  mengatakan  bahwa tujuan  syariat  adalah  kemaslahatan  manusia  ( mashalih  al-ibad ).  Dalam  terminologi Ushul  Fiqh , para Usuliyyun mengemukakan  definisi  yang  beragam,  namun  memiliki  substansi  yang  sama. Misalnya  Al-Ghazali  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  kemaslahatan  yang  dimaksud  adalah melindungi  yang  dikehendaki  (maksud) syari’ (Allah  dan  Rasulnya).  Sedangkan  tujuan syari’ melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. Maslahah yang dimaksud al-Ghazali bukan  kemaslahatan  yang  dipersepsikan  oleh  akal  manusia.  Sebab maslahah model  ini  semata- mata  berorientasi  pada  meraih  tujuan  sesaat  manusia,  tidak  berorientasi  pada  pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat. 30
27 Robert  D.  Lee, Mencari  Islam  Autentik,  Dari  Nalar  Puitis  Iqbal  sampai  Nalar  Puitis  Arkoun, terj. Ahmad Baiquni (Bandung, Mizan, 2000) . 11. 28 Ali Syari’ati, Red Syi’ism , terj. Habib Shirazi (Huston: Free Islamic Literatures, 1980).
29 A.  Malthuf  Siroj, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Telah  Kompilasi  Hukum  Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 40.
30 M. Noor Harisudin, Ilmu Ushulu Fiqh (Malang, Setara Press, 2021), 222.
Senada  dengan  Al-Ghazali,  Imam  Al-Syatibi  dalam  karyanya  yang  fenomenal ‘al- Muwafaqat’ mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat baik di dunia dan akhirat. 31
Kemaslahatan adalah karakter dari hukum Islam itu sendiri atau dikenal dengan ( jalb al- mashalih ). Kemaslahatan harus selalu bersinergi dengan dinamika kehidupan umat. Hal ini karena kemaslahatan adalah tujuan  dari  hukum itu  sendiri.  Sebagai  tujuan, maka maslahah mempunyai arti penting dalam sumber hukum Islam, di mana al-Qur`an dan Hadist menjadi instrumen untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

## KESIMPULAN
Perubahan sosial adalah fenomena yang kompleks dan mencakup semua aspek kehidupan sosial.  Sebagai  suatu  keniscayaan,  terjadinya  perubahan  sosial  memberikan  dampak  terhadap perubahan  kebutuhan  sosial,  baik  dari  kebutuhan  ekonomi,  kebutuhan  pendidikan,  kebutuhan teknologi  dan  sebagainya,  termasuk  perubahan  kebutuhan  hukum.  Perubahan  hukum  yang dimaksud adalah pengembangan hukum, baik pada hukum positif atau pun hukum agama. Hal ini penting agar hukum senantiasa mampu mengakomodir segala kebutuhan sosial.
Upaya  pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  tentu  mendapat  respons  pro-kontra  di sejumlah  kalangan.  Misalnya  kaum  tradisionalis/konservatif  yang  khawatir  jika  terjadi pembaharuan  pada  hukum  Islam,  akan  merubah  atau  bahkan  jauh  dari  otentisitas  hukum  Islam atau  kemurnian  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Namun  bagaimanapun  realitanya,  pembaharuan hukum  keluarga  tidak  dapat  terelakkan.  Nilai-nilai  kehidupan  yang  senantiasa  mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, semakin menuntut penyelesaian dan penyesuian hukum Islam. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa tujuan dari pembaharuan tersebut adalah mewujudkan Maqasid  as-syari’ah. Sebagaimana  telah  menjadi  ciri  khas  hukum  Islam  sendiri  yaitu mendatangkan kemaslahatan ( jalb al-mashalih ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Azis Dahlan, Eksiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003. al-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim. I’lam  al-Muwaqi`in  `an  Rabbi  al-Alamin, terj.  Asep  Saefullah, Kamaluddim Sa’diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azam. 2000.
al-Ruhaili, Ruwai`. Fiqh Umar ibn al-Khattab. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 1983.
Al-Sayis,  Muhammad  Ali. Tarikh  al-Fiqh  al  Islamy. Mesir: Maktabah  Muhammad  Ali  Shubaih Wa Auladih. tt.
Al-Syathibi. al-Muwafaqat, Juz II. Maktabah Tijariah Kubro. 1975.
31 Al-Syathibi, al-Muwafaqat, Juz II (Maktabah Tijariah Kubro, 1975), 6.
Anderson,  J.N.D. Hukum  Islam  Di  Dunia  Modern, Terj.  Machnun  Husein.  Yogyakarta:  Tiara Wacana. 1994.
Az-Zuhayli, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuha. Jakarta: Gema Insani Press. 2010.
Baharuddin,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia:  Analisis  Kesejarahan  dan  Metodologi. Jambi: Syariah Press. 2008.
Boullata,  Issa  J. Dekonstruksi  Tradisi,  Gelegar  Pemikiran  Arab  Islam, terj.  Imam  Khoiri. Yogyakarta: LKis. 2010.
Buang, Ahmad Hidayat. “Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam,” Jurnal Syariah 5 . (1997). Eisenstadt, S. N. Revolusi Dan Transformasi Masyarakat. Jakarta: CV Rajawali. 1986.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research . Yogyakarta: Andi Offset. 2002.
Harisudin,  M  Noor. “Rekontruksi  Fiqih  dalam Merespon  Perubahan  Sosial”, Asy-Syir`ah  Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum 55, No. 1. (2016).
Harisudin, M. Noor. Ilmu Ushulu Fiqh. Malang, Setara Press. 2021.
Hatu, Rauf.  “Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik”. Jurnal Inovasi 8, No. 4 (2011).
Khadduri,  Majid.  “Marriage  in  Islamic  Law:  The Modernist  Viewpoints”,  dalam The  American Jurnal of Comparative Law, No. 26. (1978).
Khallaf, Abdul Wahab. Ilm Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.
Lauer,  Robert  H. Perspektif  on  Social  Change, Terj.  Alimandan  SU.  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta. 2003.
Lee, Robert D. Mencari Islam Autentik, Dari Nalar Puitis Iqbal sampai Nalar Puitis Arkoun, terj. Ahmad Baiquni. Bandung, Mizan. 2000.
Maimun,  Ach.  “Gagasan  Pemikir  Islam  Progresif;  Beragama  Secara  Otentik  Dalam  Kehidupan Kontemporer.” Kabilah 2, No. 2 (Desember, 2017).
Martono, Nanang. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
Maundhy,  Martha. The  Family  Inheritance  and  Islam:  A  Re-examination  of  the  Sociology  of Faraid    Law,  dalam  Aziz  Azmeh,  Islam  Law  Social  and  Historical  Context. London: Routledge. 1998.
Mulia, Musdah. Menuju Perkawinan yang Adil. Jakarta: Obor. 2008.
Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju. 2009.
Siroj,  A.  Malthuf. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Telah  Kompilasi  Hukum  Islam. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2022.
Soekanto, Sarjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. 1995.
Sumanto. Teori  dan  Metode  Penelitian .  Yogyakarta:  CAPS  (Center  of  Academic  Publishing Service. 2014.
Syari’ati, Ali. Red Syi’ism , terj. Habib Shirazi. Huston: Free Islamic Literatures. 1980.
Syaukani,  Imam. Rekontruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. 2006.
Wahyudani,  Zulham  &  Raihanah  Hj  Azahari.  “Perubahan  Sosial  dan  Kaitannya  dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Islam Futura UIN Ar- Raniry Vol. 14 No. 2 (2015).