## Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital
Muhamad Agung Dharmajaya 1* , Muhamad Isnan Nur Ikhwan 2 , Fajri Syahiddinillah 3 , Harmonis 4
1-4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
*agungdharmajaya456@gmail.com Artikel
Submitted: 30-12-2024 Reviewed: 14-03-2024
Accepted: 06-06- 2024 Published: 30-06-2024
DOI:
10.32509/wacana.v23i1.3643
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0.
Volume : 23 No. : 1 Bulan : June Tahun : 2024 Halaman  : 132 - 141

## Abstract
Telecommunications is important in the current era because it allows people to connect with each other and access information and services easily and quickly. The aim of this research is to analyze the economic implications of the Universal Access Telecommunications Law on regulatory review and its impact on the digital communications  ecosystem.  This  study  used  qualitative  research  methods.  The data collection technique in this research uses the literature study method. The data that has been collected is then analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that telecommunications inequality is one of the challenges in efforts to advance the nation through information and communication technology innovation, while the right to obtain telecommunications is a right that every Indonesian citizen has. In  Law  no.  36  of  1999,  in  article  16  there  are  regulations  regarding  the implementation of universal access, universal service is a policy that aims to ensure the availability of telecommunications services and internet access that is equitable and affordable for all communities, especially poor and remote communities. Keywords : Telecommunications; Universal Access Telecommunications; Economy

## Abstrak
Telekomunikasi  menjadi  hal  yang  penting  di  era  saat  ini  karena  memungkinkan masyarakat saling terhubung dan mengakses informasi dan layanan dengan mudah dan cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi ekonomi dari  Undang-Undang  Telekomunikasi  Akses  Universal  terhadap  tinjauan  regulasi dan  dampaknya  terhadap  ekosistem  komunikasi  digital.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  literatur.  Data  yang  telah  terkumpul kemudian  dianalisis  melalui  tiga  tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketimpangan telekomunikasi merupakan salah satu tantangan dalam upaya memajukan bangsa melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan hak memperoleh telekomunikasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam  UU  No.  36  Tahun  1999,  pada  pasal  16  terdapat  peraturan  tentang penyelenggaraan akses universal, pelayanan universal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin tersedianya layanan telekomunikasi dan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpencil.
Kata Kunci : Telekomunikasi; Telekomunikasi Akses Universal; Ekonomi

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju  diawali  dengan  perkembangan  komputer  dan telekomunikasi  telah  merubah  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Pengaruh  perkembangan  ini berdampak di semua akses kehidupan seperti bidang pendidikan, politik, sosial, budaya maupun dalam aspek ekonomi. Dalam perkembangan era ini teknologi tidak hanya dilakukan dalam satu tempat yang sama  melainkan  dapat  dilakukan  di  tempat  yang  berbeda.  Menurut  (Ma’arif,  2023)  telekomunikasi terdiri dari dua suku kata, yaitu tele jarak jauh, dan komunikasi kegiatan untuk menyampaikan berita
atau informasi. Jadi telekomunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya penyampain berita dari satu tempat ke tempat lainnya (jarak jauh) yang menggunakan alat atau media elektronik. Studi  lain  mengatakan  komunikasi  itu  sesungguhnya  adalah  aktivitas  manusia,  baik  secara  individu maupun  atas  nama  atau  mewakili  lembaga,  dengan  ciri-cirinya  yang  mencakup  proses,  upaya  yang dilakukan dengan sengaja serta mempunyai tujuan, menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para  pelaku  yang  terlibat,  bersifat  simbolis,  transaksional,  menembus  ruang  dan  waktu  (Harmonis, 2018).
Di  Indonesia  saat  ini  penyelenggaraan  telekomunikasi  diatur  oleh  Undang-Undang  no.  36 tahun 1999, UU ini menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi, asas, tujuan, jaringan, dan jasa telekomunikasi. Lebih  jauh  UU  ini  juga  mengatur  tentang  perizinan  penyelenggaraan  telekomunikasi  pemanfaatan frekuensi  radio,  hak  dan  kewajiban  pengguna  telekomunikasi,  perlindungan  konsumen telekomunikasi,  keamanan  dan  keselamatan  telekomunikasi,  juga  penataan  dan  pengembangan telekomunikasi.  Salah  satu  kebijakan  yang  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  memuat  tentang kewajiban  penyelenggara  telekomunikasi  untuk  menyediakan  layanan  yang  merata  dan  terjangkau bagi  seluruh  masyarakat.  Hal  ini  penting  untuk  meningkatkan  pemerataan  dan  jangkauan  layanan telekomunikasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.
Hak  untuk  mendapatkan  telekomunikasi  adalah  hak  fundamental  yang  dimiliki  oleh  setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang. Hal ini seharusnya memberikan akses setara dan merata terhadap layanan telekomunikasi di seluruh wilayah. Namun, terdapat kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang menyebabkan sejumlah daerah di Indonesia menghadapi kendala dalam  mendapatkan  akses  yang  memadai.  Dampak  dari  kesenjangan  infrastruktur  telekomunikasi tersebut sangat disayangkan, terutama mengingat telekomunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, hampir di semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, ekonomi dan  sebagainya,  bahkan  telekomunikasi  juga  telah  menajadi  peran  kunci  dalam  mendukung pertumbuhan  dan  kemajuan.  Ketidaksetaraan  akses  telekomunikasi  dapat  menghambat perkembangan  sosial  dan  ekonomi  suatu  daerah,  membatasi  peluang  pendidikan,  akses  informasi, serta partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan ekonomi.
Ketimpangan  perekonomian  regional  yang  muncul  akibat  ketidamerataan  infrastruktur telekomunikasi juga menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan  strategi  yang  komprehensif  dan  kolaboratif  untuk  memperkuat  infrastruktur telekomunikasi, memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas, dan memastikan aksesbilitas yang adil  (Suseno  et  al.,  2023).  Strategi  yang  komprehensif  mengartikan  bahwa  langkah-langkah  yang diambil harus  mencakup berbagai aspek  infrastruktur telekomunikasi,  termasuk  pembangunan  fisik jaringan, pengoptimalan teknologi, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia terkait. Selain itu, pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi ketidakmerataan tersebut.
Tantangan  dalam  kesenjangan  teknologi  informasi  komunikasi  ini,  perlahan  mulai  di  tindak lanjuti  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  Balai Penyedia  dan  Pengelola  Pembiayaan  Telekomunikasi  dan  Informatika  (BP3TI)  melalui  program Kewajiban  Pelayanan  Universal.  Universal  Service  Obligation  (KPU/USO)  dalam  rangka  percepatan pengembangan,  pemerataan  dan  peningkatan  kualitas  sarana  dan  prasarana  pos  telekomunikasi  di seluruh wilayah Indonesia (Syarif, 2021). Akses universal adalah penyediaan jasa telekomunikasi dasar bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpencil. Peningkatan akses masyarakat terhadap jasa telekomunikasi dapat mendorong pemerataan pembangunan, Hal ini dapat berdampak meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  potensi  perekonomian  digital  dapat  dimanfaatkan secara optimal.
Penelitian  terdahulu  oleh  (Manullang,  2021)  menunjukkan  bahwa  perlindungan  konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
tentang  Cipta  Kerja,  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  13  Tahun  2019  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2021  tentang  Pos,  Telekomunikasi  dan  Penyiaran. Pertanggungjawaban  MNC  selaku  pelaku  usaha  dalam  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  dialami konsumen.  Dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  berdasarkan  UU  Perlindungan Konsumen dan kontrak berlangganan antara MNC Play dengan Konsumen terdapat beberapa bentuk perlindungan yang ditetapkan MNC dalam kontrak berlangganan dengan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.
Sedangkan  penelitian  oleh  (Supartoyo,  2023)  dalam  penelitian  peran  infrastruktur  dalam mendukung  transformasi  ekonomi  digital  pedesaan  hasil  penelitian  menunjukan  melalui pembangunan  Base  Transceiver  Station  (BTS),  masyarakat  dapat  menikmati  layanan  akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring. Daya saing ekonomi digital dicapai  dengan  mengandalkan  input  dan  output  secara  langsung  serta  dipengaruhi  oleh  faktor penunjang yang memungkinkan input tersebut dapat diolah dengan baik untuk menjadi output. Faktor penunjang  tersebut  antara  lain  adalah  pilar  infrastruktur  yang  berfokus  pada  upaya  mendukung pengembangan  ekonomi  digital.  Sedangkan  penelitian  menurut  (Aini,  2020)  dalam  penelitian Pengaruh  Perkembangan  E-Commerce  dan  Infrastruktur  Telekomunikasi  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2018 hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perkembangan E- Commerce berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel infrastruktur  telekomunikasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  selama  tahun  2001-  2018.  Secara  simultan  kedua  variabel  ini  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2001-2018.
Meskipun telah banyak literatur yang membahas telekomunikasi yang berpengaruh di bidang ekonomi dan peran telekomunikasi akses universal sebagai atau upaya dalam pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses telekomunikasi. Kebaruan dari penelitian ini yakni mengkaji implementasi  kebijakan  telekomunikasi  di  tingkat  regional,  seperti  di  daerah  pedesaan,  untuk memahami dampaknya pada inklusivitas digital, kesenjangan ekonomi, dan pengembangan ekonomi lokal.  Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi ekonomi UU Telekomunikasi akses Universal tinjauan regulasi dan dampaknya pada ekosistem komunikasi digital.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dengan  karakteristik  deskriptif.  Penelitian  kualitatif didefinisikan  sebagai  jenis  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat dicapai melalui prosedur-prosedur statistik atau  pendekatan  kuantitatif  lainnya  (Nugrahani &  Hum, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur atau library research, di mana  peneliti  mengumpulkan  bahan-bahan  yang  relevan  dengan  penelitian  dari  berbagai  sumber seperti  buku,  jurnal-jurnal,  artikel  ilmiah,  literatur,  pemberitaan  media  massa,  dan  perundang- undangan. Proses penelitian ini melibatkan deskripsi dan uraian data yang terkumpul, dengan peneliti menggali  informasi  dari  literatur-literatur  yang  relevan.  Metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam konsep-konsep terkait dengan UU Telekomunikasi Akses  Universal,  serta  menganalisis  dampaknya  pada  ekosistem  komunikasi  digital.  Alur  penelitian dimulai dengan pengolahan data dan pengutipan referensi, di mana data sekunder dikumpulkan dan dianalisis  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Selanjutnya,  hasil  pengolahan  data  tersebut  akan ditampilkan  dalam  bentuk  yang  sesuai,  baik  melalui  tabel,  grafik,  atau  visualisasi  lainnya,  untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Setelah itu, penelitian akan menyusun abstraksi yang merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan penelitian, mencakup tujuan, metodologi, temuan utama,  dan  implikasi  hasil  penelitian.  Langkah  selanjutnya  adalah  interpretasi  data,  di  mana  hasil analisis  data  akan  dikaji  lebih  mendalam  untuk  mengidentifikasi  pola,  hubungan,  dan  temuan signifikan. Interpretasi ini dapat melibatkan penafsiran terhadap temuan-temuan kunci, menjelaskan. Terakhir, penelitian akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari suatu tempat ke tempat  lain  sedangkan  pendapat  lain  mengatakan  bahwa  telekomunikasi  adalah  semua  cara  untuk menyampaikan  atau  menyebarluaskan  berita,  dan  informasi  (Wahyuni,  2016).  Sedangkan  menurut Undang  Undang  Republik  Indonesia  no.  36  tahun  1999  pasal  1  ayat  1  tentang  telekomunikasi menyebutkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya.
“Setiap  pengguna  telekomunikasi  mempunyai  hak  yang  sama untuk  menggunakan  jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Merupakan bunyi UU 36 tahun 1999 pasal 14, pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk warga negara Indonesia, memiliki hak untuk memperoleh informasi yang tersimpan dalam jaringan  telekomunikasi,  kecuali  informasi  yang  dikecualikan  berdasarkan  undang-undang.  Yang termasuk  informasi  yang  dikecualikan  berdasarkan  undang-undang  adalah  informasi  yang  bersifat rahasia negara, rahasia pribadi, atau rahasia jabatan. Namun kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang terjadi di Indonesia membuat beberapa wilayah Indonesia masih ada yang mengalami kesulitan jaringan telekomunikasi.
Tingkat akses internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai angka 51,8% dari total jumlah  penduduk  256,2  juta  jiwa,  namun,  di  samping  angka  yang  cukup  tinggi  tersebut,  terdapat kesenjangan secara geografis atas penetrasi internet ini, di mana 86% pengakses internet tersebut ada di  pulau  Jawa  (Simarmata,  2017).  Ketimpangan  dalam  kesenjangan  akses  telekomunikasi  ini merupakan  salah  satu  tantangan  pemerintah  dalam  upaya  memajukan  bangsa  lewat  inovasi perkembangan informasi dan teknologi.
Karena  ketimpangan  ini  atau  tidak  meratanya  telekomunikasi,  hadir  telekomunikasi  akses universal.  Pelaksanaan  Kewajiban  Pelayanan  Universal  (KPU)  atau  disebut  juga  Universal  Service Obligation  (USO)  merupakan  bentuk  skema  pembiayaan  dari  dana  KKPU  (Kontribusi  Kewajiban Pelayanan  Universal)  penyelenggara  telekomunikasi  yang  difungsikan  untuk  memenuhi  layanan telekomunikasi  di  daerah-daerah  pedesaan  atau  tertinggal  (Susanto,  2014).    Telekomunikasi  akses universal  (TAU)  adalah  suatu  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaan  layanan telekomunikasi  dan  akses  internet  yang  merata  dan  terjangkau  bagi  seluruh  masyarakat.  konsep Telekomunikasi  Akses  Universal  (TAU)  mencerminkan  suatu  kebijakan  yang  dirancang  untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi dan akses internet tersedia secara merata dan terjangkau untuk  seluruh  masyarakat.  Prinsip  dasar  dari  kebijakan  TAU  adalah  memberikan  akses  yang  setara kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat ekonomi.
Di Indonesia, telekomunikasi akses universal (TAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  pada pasal  16  ayat  1  yang  berbunyi  “setiap  penyelenggara jaringan  telekomunikasi  dan  atau  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  memberikan  kontribusi dalam  pelayanan  universal”.  Ayat  ini  mewajibkan  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  dan  atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan pelayanan universal  telekomunikasi.  Ayat  2  yang  berbunyi  “Kontribusi  pelayanan  universal  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berbentuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  telekomunikasi  dan  atau kompensasi lain”. Artinya kontribusi pelayanan universal oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi atau  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  dapat  berbentuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana telekomunikasi  atau  berbentuk  kompensasi  lain.  Lebih  lanjut  aya t  3  yang  berbunyi  ”Ketentuan kontribusi  pelayanan  universal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”.  Artinya  setiap  ketentuan  kontribusi  pelayanan  universal  oleh  penyelenggara  jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi diatur oleh peraturan pemerintah. Sehingga
dapat  ditarik  kesimpulan  isi  dari  pasal  16  merupakan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan akses universal.
Pelayanan universal adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk memastikan ketersediaan layanan  telekomunikasi  dan  akses  internet  yang  merata  dan  terjangkau  bagi  seluruh  lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kategori masyarakat miskin dan terpencil. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah memberikan akses yang setara kepada seluruh warga negara, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat ekonomi. Menurut OECD 2002 pelayanan universal gagasan bahwa semua warga negara seharusnya memiliki hak atas pelayanan yang sama di mana pun mereka tinggal, ini telah menjadi inti dari kesejahteraan negara modern (Djamhari et al., 2021). Kebijakan ini penting  untuk  dilakukan  karena  layanan  telekomunikasi  dan  akses  internet  merupakan  kebutuhan dasar  masyarakat  di era  digital.  Pasal  ini  juga  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  jasa telekomunikasi,  dengan  peningkatan  akses  masyarakat  terhadap  jasa  telekomunikasi  dapat mendorong pemerataan  pembangunan.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan mengurangi kesenjangan sosial.

## Pembahasan
Akses  universal  telekomunikasi  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  ekonomi  dan  dapat memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  perkembangan  ekonomi.  Akses  telekomunikasi  yang merata  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  produktivitas,  dan  mengurangi kesenjangan  ekonomi.  Berikut  adalah  beberapa  implikasi  ekonomi  dari  undang-undang telekomunikasi akses universal terhadap regulasi ekonomi pada ekosistem komunikasi digital:
Peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan layanan telekomunikasi dan akses internet. Pembangunan  infrastruktur  telekomunikasi  dan  informatika  di  daerah  pelosok  sebagai  bagian  dari program  Universal  Service  Obligation,  telah  membuka  isolasi  masyarakat  desa  menjadi  memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi secara global. Teknologi komunikasi informasi memiliki implikasi  dalam  perilaku  berkomunikasi  masyarakat.  Jika  sebelumnya  masyarakat  membutuhkan waktu  lama  untuk  menyampaikan  informasi,  maka  sekarang  hanya  butuh  beberapa  menit,  bahkan detik saja untuk menyampaikan informasi, yakni dengan cara berkomunikasi dengan telepon genggam (Subiakto & Fisip, 2013).
Kebijakan  telekomunikasi  akses  universal  akan  menjamin  ketersediaan  layanan telekomunikasi dan  akses  internet  yang merata  dan  terjangkau  bagi seluruh  masyarakat  Indonesia, sehingga terdapat peningkatan akses dan keterjangkauan internet di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau telekomunikasi. Universal Server Obligations adalah kebijakan telekomunikasi yang signifikan, karena memberikan beberapa tujuan dan solusi untuk masalah sosial yang luas mulai dari keterbelakangan  ekonomi  hingga  pembangunan  modal  sosial  mempromosikan  hak-hak  individu, keadilan  sosial  dan  pembangunan  masyarakat  (Okwori,  2019).  Kebijakan  ini  kemudian  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu manfaatnya  yang  dapat  dimanfaakan  khususnya  dalam  bidang  ekonomi  seperti  layanan telekomunikasi dan akses internet dapat digunakan untuk bekerja, berbisnis, dan mengembangkan diri secara online hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja masyarakat.
Peningkatan persaingan yang sehat di sektor telekomunikasi
Telekomunikasi  dipandang  memiliki  aturan  main  yang  sangat  vital  dalam  kontribusinya  di  era globalisasi,  hal  ini  berarti  secara  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  adanya  kompetisi  di  antara penyedia  jasa  yang  semakin  hari  semakin  meningkat  karena  masing-masing  pelaku  usaha  sibuk menawarkan mutu jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih murah (Kurnianingrum, 2016).
Telekomunikasi  yang  merata  mendorong  persaingan  yang  sehat  karena  memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk bersaing. Dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam. Hal ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi, yang pada akhirnya dapat menguntungkan  konsumen  karena  dapat  memilih  layanan  yang  paling  baik  dengan  harga  yang
terjangkau  sesuai  kemampuan  konsumen  sendiri,  dengan  adanya  persaingan  juga  memaksa perusahaan  untuk  lebih  memperhatikan  kebutuhan  dan  keinginan  pelanggan.  Karena  untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan, perusahaan harus memastikan bahwa layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan memberikan nilai tambah yang signifikan.
Berikut  adalah  beberapa  cara  di  mana  telekomunikasi  yang  merata  dapat  mendorong persaingan yang sehat seperti menciptakan pasar yang lebih luas karena dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh wilayah. Hal  ini  dapat  menciptakan  pasar  yang  lebih  luas  dan  kompetitif.  Kedua  meningkatkan  inovasi, persaingan yang lebih ketat dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan menawarkan produk dan  layanan  yang  lebih  beragam, ketiga  meningkatkan efisiensi karena  persaingan  yang  lebih  ketat dapat  mendorong  pelaku  usaha  untuk  menjadi  lebih  efisien  dalam  operasi  mereka.  Hal  ini  dapat menguntungkan konsumen karena mereka dapat menikmati harga yang lebih rendah.
Telekomunikasi yang merata juga dapat mendorong persaingan yang sehat dengan membantu pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  untuk  bersaing  dengan  pelaku  usaha  besar.  Dengan  akses  yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam. Hal ini dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Secara keseluruhan, telekomunikasi yang merata dapat memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan perekonomian.

## Peningkatan Inovasi Di Sektor Telekomunikasi
Karena  persaingan  yang  semakin  meningkat,  dibutuhkan  inovasi  kreatif  agar  tetap mempertahankan daya saing. Hal ini akan mendorong perkembangan teknologi telekomunikasi dan akses  internet  yang  akan  bermanfaat  bagi  perekonomian  Indonesia.  Suatu  provider  jika  tidak  bisa memberikan  kenyamanan  selama  pemakaian,  maka  kemungkinan  besar  konsumen  akan  beralih  ke provider yang lain. Pada saat ini terindikasi bahwa tingkat perpindahan provider akan tinggi apabila suatu perusahaan jasa telekomunikasi tidak bisa memaksimalkan produk yang di milikinya (Buulolo, 2022).
Telekomunikasi yang merata mendorong inovasi karena memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan sumber daya. Dengan akses yang merata ke layanan  telekomunikasi,  masyarakat  dapat  belajar  tentang  teknologi  baru  dan  ide-ide  baru.  Hal  ini dapat mendorong untuk berinovasi dan menciptakan produk dan layanan baru.
Berikut adalah beberapa cara di mana telekomunikasi yang merata dapat mendorong inovasi seperti  meningkatkan  akses  ke  informasi  dan  sumber  daya,  dengan  akses  yang  merata  ke  layanan telekomunikasi masyarakat dapat mengakses informasi dan sumber daya dari seluruh dunia. Hal ini dapat membantu mereka untuk belajar tentang teknologi baru dan ide-ide baru. Kedua menciptakan ruang untuk kolaborasi, telekomunikasi memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dari jarak jauh, kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi baru. Ketiga meningkatkan kesadaran akan masalah,  telekomunikasi  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  masalah-masalah sosial dan lingkungan untuk berinovasi dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut.
Telekomunikasi yang merata juga dapat mendorong inovasi dengan membantu pelaku usaha untuk  mengembangkan  produk  dan  layanan  baru.  Dengan  akses  yang  merata  ke  layanan telekomunikasi, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengumpulkan umpan balik dari mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan.
Contohnnya  inovasi  yang  dilakukan  PT  Telekomunisasi,  karena  luasnya  persaingan  industri telekomunikasi  di  Indonesia  membuat  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  Tbk  sebagai  perusahaan  yang menyediakan  produk  layanan  internet  dengan  jaringan  terluas,  ingin  menjaga  performa  layanan mereka  di  seluruh  Indonesia.  Maka  dari  itu,  peduli  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada pelanggan  merupakan  kunci  kesuksesan  pada  suatu  perusahaan  untuk  memperoleh  kepuasan pelanggan  atas  layanan  yang  diberikan,  Unit  Customer  Care  PT.  Telkom  Indonesia  Witel  Bandung
sebagai  proses  memberi  pelayanan  terbaik  melalui  salah  satu  programnya  yaitu  caring  pelanggan IndiHome  menggunakan  saluran  komunikasi  omnichannel.  Layanan  caring  pelanggan  ini  untuk pelanggan  IndiHome  tujuannya  guna  mempertahankan  dan  meningkatkan  perkembangan  dan pertumbuhan  yang  berkelanjutan,  serta  keunggulan  kompetitif  perusahaan  lewat  pendayagunaan sumberdaya perusahaan (Putri & Purnama, 2023).
Dampak  konkret  dari  implikasi  ekonomi  Undang-Undang  Telekomunikasi  Akses  Universal terhadap regulasi komunikasi digital:

## Peningkatan Akses Internet Di Daerah-Daerah Terpencil Akan Membuka Peluang Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi Dan Pendidikan Yang Lebih Baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sasmita,  2020)  menghasilkan  internet  memiliki  manfaat sebagai  sumber  belajar  yang  dapat  diterapkan  dalam  pembelajaran.  Bentuk  pemanfaatan  internet sebagai sumber belajar antara lain mendukung kegiatan pembelajaran dan internet sebagai sumber informasi.  Kemudahan  internet  ini  dapat  dimanfaatkan  guru  dan  siswa  dalam  mengakses  berbagai macam  sumber  belajar  online,  seperti  e-book,  video  tutorial,  dan  modul  pembelajaran.  Melalui internet,  masyarakat  dapat  mengakses  berbagai  macam  informasi,  mulai  dari  informasi  umum, pendidikan,  hingga  kesehatan.  Ini  artinya  dengan  pemerataan  telekomunikasi  dapat  meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) di Indonesia yang akan bermanfaat bagi perekonomian. Karena  menurut  Morling  dan  Yakhlef  dalam  (Kasmawati,  2017)  menyatakan  bahwa  yang  akan menentukan  kesuksesan  perusahaan  adalah  kemampuan  perusahaan  dalam  mengelola  aset pengetahuannya.
Peningkatan akses internet akan mendorong perkembangan e-commerce. Peningkatan akses internet akan menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian karena seiring dengan berkembangnya teknologi yang merambah ke berbagai aspek kehidupan.  Salah  satu  penyebaran  teknologi  informasi  kini  telah  menyebabkan  kemajuan  dalam perdagangan elektronik atau e-commerce.  E-commerce merupakan perdagangan yang transaksinya menggunakan perantara perangkat elektronik yang terhubung satu sama lain dalam ruang virtual. E- commerce memiliki dampak positif yang signifikan baik bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat. Dampak-dampak tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung (Widagdo, 2016).
Menimbang perkembangan e-commerce yang cukup baik di Indonesia tidak lain disebabkan juga oleh pelaku  e-Commerce  dan  belanja  online  di  Indonesia  yang  memberi  dukungan  terhadap  ekonomi digital. E-Commerce juga diharapkan mampu menjadi instrumen penting bagi ekonomi digital, tidak hanya membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah, tetapi juga petani dan nelayan didaerah (Nasution et al., 2020).

## Peningkatan Akses Internet Akan Mendorong Perkembangan Industri Kreatif
Industri kreatif muncul sebagai komponen penting dari pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja perdagangan  dan  inovasi  di  sebagian  besar  negara  maju  (Alexandri  &  Raharja,  2020).  Munculnya kemajuan  teknologi  seperti  internet,  e-commerce,  arsip  elektronik  yang  memudahkan  pertukaran, perdagangan  dan  konsumsi  barang  dan  jasa  budaya  telah  menjadikan  peran  industri  kreatif  dalam perekonomian semakin besar (Nazamuddin, 2016).
Berikut  adalah  beberapa  manfaat  peningkatan  akses  internet  bagi  perkembangan  industri kreatif  seperti  peningkatan  kolaborasi  dengan  pelaku  industri  kreatif  lainnya  dari  berbagai  daerah, bahkan dari berbagai negara, dengan adanya kolaborasi dapat membantu pelaku industri kreatif untuk menghasilkan  karya  yang  lebih  inovatif  dan  berkualitas.  Poin  kedua  meningkatkan  dalam  promosi dengan mudah membuat website, media sosial, atau platform digital lainnya untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Terakhir memungkinkan pelaku industri kreatif untuk menjual produk atau layanan mereka secara online. Hal ini dapat membantu pelaku industri kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pentingnya pemerataan dalam bidang telekomunikasi juga memudahkan pelaku
industri mengetahui tren pasar terbaru sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru.
Menimbang  dampak  akses  Universal  yang  positif  akan  pertumbuhan  ekonomi  digital dibutuhkan peran agar akses universal berjalan dengan baik. Salah satu peran agar tecapainya tujuan akses  universal  ini  dapat  berjalan  adalah  peran  pemerintah,  pemerintah  dapat  berperan  dalam mendorong  akses  universal  telekomunikasi  melalui  berbagai  kebijakan,  antara  lain  pembangunan infrastruktur  telekomunikasi  di  daerah-daerah  terpencil,  pemberian  subsidi  bagi  masyarakat  yang kurang  mampu  untuk  mengakses  layanan  telekomunikasi  dan  akses  internet  dan  Pengembangan program  literasi  digital  untuk  masyarakat.  Penting  untuk  disadari  bahwa  program  subsidi  pada kenyataannya dapat membatasi atau mendistorsi persaingan di daerah pedesaan dan terpencil, karena calon  pendatang  baru  di  pasar  mungkin  akan  enggan  untuk  bersaing  dengan  penyedia  layanan bersubsidi yang menawarkan layanan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.
Contoh program-program pemerintah yang sudah berjalan seperti Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), Desa berdering, dan Desa Pintar Digital (DPD). Namun dalam pelaksanaan nya masih terkendala dan masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah setempat agar tujuan yang ingin dicapai tecapai. Salah satunya program PLIK yang dilaksanakan  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Pandeglang  dalam  penelitian  (Nisa  et  al.,  2014), implementasi  program  PLIK  belum  optimal  di  karenakan  beberapa  kendala  seperti  badan  yang  di tunjuk untuk mengelola program ini yaitu Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan  Informatika  atau  BP3TI  tidak  memberikan  instruksi  khusus  kepada  pemerintah  daerah  terkait yakni  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi,  dan  Informatika  Kabupaten  Pandeglang  serta  Kantor Kecamatan  Banjar  untuk  melakukan  koordinasi  dan  pengawasan.  Poin  kedua  yaitu  tidak  adanya inisiatif dari pemerintah daerah terkait untuk mengoptimalkan PLIK. Selanjutnya terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik untuk Mitra PLIK dan ISAT Net, masyarakat yang belum sadar akan  pentingnya  internet,  sarana  dan  prasarana  PLIK  yang  belum  memadai,  dan  tidak  adanya ketegasan  dari  pihak  BP3TI  terhadap  beberapa  pelanggaran  yang  terjadi.  Untuk  itu  dibutuhkan tindakan dan pengawasan dari pemerintah agar program layanan internet ini dapat memiliki implikasi yang positif dalam bidang ekonomi khsusnya.
Implementasi  kebijakan  telekomunikasi  di  tingkat  regional,  khususnya  di  daerah  pedesaan, memiliki  dampak  signifikan  pada  inklusivitas  digital,  kesenjangan  ekonomi,  dan  pengembangan ekonomi lokal. Melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan internet dan sinyal seluler, kebijakan ini dapat meningkatkan inklusivitas digital dengan memberikan akses yang lebih  luas  kepada  masyarakat  pedesaan  untuk  terhubung  dengan  layanan  dan  informasi  online. Sehingga  dengan  demikian,  kesenjangan  digital  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan  dapat dikurangi, memungkinkan partisipasi yang lebih merata dalam ekonomi digital. Selain itu, akses yang lebih  baik  terhadap  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  dapat  mendorong  pengembangan ekonomi lokal dengan memfasilitasi pertumbuhan bisnis online, perdagangan elektronik, dan layanan digital  lainnya.  Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  telekomunikasi  di  tingkat  regional  dapat menjadi  kunci  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  inklusif  dan  berkelanjutan  di  daerah pedesaan.
Undang-Undang Telekomunikasi Akses Universal atau UUTAU memiliki implikasi ekonomi yang positif terhadap regulasi komunikasi digital, UUTAU ini akan mendorong perkembangan ekonomi yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan telekomunikasi menunjukkan kepada para pembuat kebijakan bahwa telekomunikasi merupakan alat yang penting untuk pembangunan secara keseluruhan, artinya solusi yang tepat dapat mempercepat pembangunan  ekonomi  di  daerah-daerah  yang  kritis  (Bogojevic  et  al.,  2010).  Dapat  di  simpulkan bahwa  Undang-Undang  Telekomunikasi  Akses  Universal  atau  yang  disingkat  UUTAU,  membawa dampak  positif  dalam  hal  pengaturan  komunikasi  digital  yang  merata.  UUTAU  diharapkan  dapat memberikan  dorongan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  yang  merupakan  kunci  bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Peran kunci dalam mencapai tujuan akses universal ini dapat dilakukan
oleh pemerintah melalui program dan kebijakan nya, pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

## SIMPULAN
Ketimpangan  dalam  akses  telekomunikasi  merupakan  salah  satu  tantangan  utama  dalam upaya memajukan bangsa melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Hak untuk memperoleh akses  telekomunikasi  dianggap  sebagai  hak  fundamental  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara Indonesia.  Sejalan  dengan  itu,  Undang-Undang  No.  36  Tahun  1999  mengatur  mengenai penyelenggaraan akses universal, yang menegaskan pentingnya pelayanan universal untuk menjamin ketersediaan  layanan  telekomunikasi  dan  akses  internet  yang  merata  dan  terjangkau  bagi  seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan terpencil. Regulasi ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam ekosistem komunikasi digital, seperti peningkatan aksesibilitas  dan  keterjangkauan  layanan  telekomunikasi  dan  internet.  Selain  itu,  regulasi  ini  juga mendorong  peningkatan  persaingan  yang  sehat  di  sektor  telekomunikasi  dan  memacu  inovasi  di bidang  tersebut,  sehingga  berkontribusi  secara  positif  terhadap  pembangunan  ekonomi  secara keseluruhan.
Penelitian selanjutnya mengenai implikasi ekonomi Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36  Tahun  1999  dan  dampaknya  pada  ekosistem  komunikasi  digital,  beberapa  saran  yang  dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan survei dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer  dari  berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  operator  telekomunikasi,  pengguna  layanan, regulator,  dan  masyarakat  umum,  guna  mendapatkan  wawasan  yang  komprehensif  mengenai persepsi, kebutuhan, dan dampak kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexandri, M. B., & Raharja, S. U. J. (2020). Development strategy of Bandung creative city through the performance  improvement  of  creative  industries. International  Journal  of  Business  and Globalisation, 24(4), 560-568.
Aini,  F.  (2020).  Pengaruh  Perkembangan  E-Commerce  dan  Infrastruktur  Telekomunikasi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun2001-2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
Bogojevic, D., Gospic, N., & Petrovic, M. (2010). Impact of universal service on telecommunications and economic development in emerging economies. African Journal of Business Management, 4(14), 3070.
Buulolo,  N.  A.  (2022).  Analisis  Strategi  Pemasaran  3  Top  Brand  Provider  Telekomunikasi  Indonesia (Studi Kasus di Kota Bogor). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia.
Fauzi, F., Harly, G. S., & Hanrais, H. S. (2012). Analisis penerapan teknologi jaringan LTE 4G di Indonesia. Majalah Ilmiah UNIKOM, 10(2), 281 – 288.
Harmonis, H. (2018). Konsep Komunikasi Rasulullah Muhammad SAW. Al-Risalah, 15(02), 267 – 283. Kasmawati, Y. (2017). Human capital dan kinerja karyawan (suatu tinjauan teoritis). JABE (Journal of Applied Business and Economic), 3(4), 265 – 280.
Kurnianingrum, T. P. (2016). Kajian Hukum Atas Merger Cdma Flexi Dan Esia Dalam Persaingan Usaha Bisnis  Telekomunikasi  Seluler  (Legal  Review  Of  Merger  Cdma  Esia  And  Flexi  Business Competition  In  Telecomunications  Cellular).  Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 3(1), 59 – 76. Ma'arif, L. (2023). Komunikasi Jarak Jauh Mahasiswa KPI IAIN Ponorogo (Angkatan 2019) Dengan Orang Tua Dalam Menjaga Tali Silaturahmi (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). https://etheses.iainponorogo.ac.id/23824/
Manullang, T. C. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Layanan Internet MNC Play Medan ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral
dissertation, Universitas Sumatera Utara). https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33153
Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., &  Pradita,  W.  (2020). Perkembangan Transaksi  Bisnis E- Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 3(2), 506-519.
Nazamuddin, B. S. (2016). Pembangunan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata Aceh. Nisa, M., Fuad, A., & Haris, D. M. (2014). Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Pandeglang (Doctoral  dissertation,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa).
Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1).
Okwori, E. O. (2019). The Obligation of Due Diligence and Cyber-Attacks: Bridging the Gap Between Universal and Differential Approaches for States. Ethiopian Yearbook of International Law 2018: In Pursuit of Peace and Prosperity , 205-242.
Putri, R. A., & Purnama, H. (2023). Penerapan Omnichannel Untuk Caring Pelanggan Indihome Pada Customer Care Telkom Witel Bandung. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 22(1), 155 – 165. Sasmita, R. S. (2020). Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 2(1), 99 – 103.
Simarmata,  S.  (2017).  INTERNET  DAN  TEKNOLOGI  WIRELESS  AKSES  UNIVERSAL  ATAS  INFORMASI.
Jurnal InterAct, 6(2), 45 – 60.
Subiakto, H., & Fisip, U. A. (2013). Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat (The usage of internet for the village and villagers). Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 26(4), 243 – 256.
Supartoyo,  Y.  H.  (2023).  PERAN  INFRASTRUKTUR  DALAM  MENDUKUNG  TRANSFORMASI  EKONOMI DIGITAL PEDESAAN.
Susanto, A. (2014). Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) pada Implementasi Program Universal Service Obligation (USO): Studi Kasus Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, 4(2), 151 – 165.
Suseno,  T.  A.  P.,  Moh,  A.  L.,  Prayoga,  R.  A.  S.,  &  Bagaskara,  D.  B.  (2023).  Pemerataan  Infrastruktur Telekomunikasi  untuk  Kesejahteraan  Digital.  Prosiding  SEMNAS  INOTEK  (Seminar  Nasional Inovasi Teknologi), 7(1), 9 – 17.
Syarif, N.  (2021). Analisis SWOT untuk  Strategi Implementasi  Program  Layanan  Internet Kecamatan pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Kota Ternate. JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH), 1(1), 51 – 58.
Wahyuni, S. (2016). Perkembangan Telekomunikasi. Artikel. Widagdo, P. B. (2016). Analisis perkembangan e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Universitas Gajah Mada.