## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
Ayu Rikza 1 , Pujana Anggresta 2 , Wulan Anggit Utami 3 , dan Praja Firdaus Nuryananda 4 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2,3 , Taiwan Fellowship Awardee 4

## Abstrak
Penelitian ini berusaha meninjau lebih jauh apakah kontribusi remitansi dalam bentuk devisa kepada negara berkontribusi yang sama pada perekonomian individu pasca kerja. Penelitian terdahulu menunjukkan permasalahan yang meliputi proses reintegrasi eks-PMI pasca kepulangan mereka, diantaranya adalah potensi jatuhnya eks-PMI ke kemiskinan dan akhirnya membawa eks-PMI pada keputusan bekerja kembali ke luar negeri. Permasalahan ini jika ditinjau secara struktural menyasar pada sistem yang melayani dan melanggengkan ketimpangan yang dihadapi oleh kelas pekerja. Penelitian ini mengurai aspek agensi yang melatarbelakangi kemiskinan pasca kerja eks-PMI. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan dan kewirausahaan memainkan faktor dalam mencegah PMI jatuh pada kemiskinan dan jerat industri migran. Dari studi kualitatif yang dilaksanakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran aktor non-negara memiliki peran membentuk kapasitas perempuan PMI yang cenderung altruis dalam mengelola keuangan mereka sebagai basis agensi  finansial  mereka.  Kontribusi  penting  penelitian  ini  terhadap  penelitian yang terdahulu adalah skema pendidikan keuangan non-formal bagi PMI yang berlangsung di host country selama periode kerja mereka sehingga PMI memperoleh transfer of skill and knowledge yang mereka memungkinkan untuk merencanakan keputusan ekonomi dengan lebih baik.
Kata kunci: literasi  finansial;  pekerja  migran  Indonesia;  keamanan ekonomi; reintegrasi; aktor non-pemerintah
This study seeks to review whether the economic contribution in the form of remittances to the country has contributed to the post-employment individual economy. Previous research has shown problems involving the reintegration process of ex-PMIs after their return, including the potential for ex-PMIs to fall into poverty and ultimately lead ex-PMIs to make the decision to return to work abroad. This problem structurally will target the system that serves and perpetuates the inequality faced by the working class. However, this study attempts to unravel the agency aspect behind the post-employment poverty of ex-PMI. This research shows that financial capability and entrepreneurship play roles in preventing PMIs from falling into poverty and the snares of the migrant industry. This qualitative research descriptively reveals that the presence of non-state actors has roles in shaping the capacity as the basis for the financial agency of PMI women who tend to be altruistic. An important contribution of this research to previous research is bringing the urgency of the non-formal financial education scheme for PMIs that takes place in the host country during their placement period in order to ensure PMIs receive transfer of skills and knowledge regardless of their educational and professional background.
Keywords: financial literacy; Indonesian migrant workers; economic security; reintegration; non-governmental actor

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan

## Pendahuluan
Pencarian pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi dibanding upah dalam negeri menjadi motif ekonomi utama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Taiwan menjadi salah satu tujuan favorit PMI karena melayani pekerjaan yang tak membutuhkan suatu keterampilan dan pendidikan khusus. Hal ini terjadi karena Taiwan menetapkan kebijakan bahwa hanya sektor tertentu saja yang dapat dimasuki oleh pekerja migran, yaitu industri konstruksi dan manufaktur dengan persentase terbatas, sektor perawatan, dan sektor pembantu rumah tangga (Setyaningsih 2016). Data dari TETO ( Taipei Economic and Trade Office ) menunjukkan pada Januari 2016, sebanyak 237.957 WNI bekerja di Taiwan (TETO 2016). Dalam konteks masyarakat Taiwan yang menua (Setyaningsih 2016), pekerja migran Indonesia mendominasi sektor domestik (perawatan). Hal ini adanya industri migran yang menjadi konsep bisnis antara penyalur tenaga kerja dan pemberi kerja. Terlebih, gambaran sosiokultural pekerja migran Indonesia mendapatkan stereotype bahwa mereka lebih sabar, setia, dan tidak banyak menuntut pada pemberi kerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa migrasi PMI Indonesia, di Taiwan khususnya, adalah migrasi yang berwajah perempuan.
Feminisasi migrasi semata bukan karena peningkatan partisipasi para pekerja perempuan di dalam pasar  kerja. O’Brien dan Williams (2007) menekankan bahwa terdapat karakter feminin yang cenderung merugikan dalam satu skema atau konsep tertentu, dibanding karakter maskulin. Artinya, migrasi yang difeminisasi melihat bahwa kondisi kerja migran cenderung menampakkan tanda-tanda pekerjaan perempuan yang kasual, informal, tidak aman, berupah rendah, dan tak terjamin sehingga menempatkan pekerja migran dalam kondisi yang tersubordinasi.  Dalam konteks ini, subordinasi dibayangkan dapat terjadi pada siapa saja, apapun  latar  belakang  gendernya.  Kesenjangan  berbasis  keterampilan mempengaruhi persoalan subordinasi ini. PMI Indonesia masih abai terhadap kontrak yang diberikan oleh pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban pekerja sehingga lebih rentan dieksploitasi ganda.  Hal ini tampak ketika seorang PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga juga diperintahkan untuk bekerja sebagai asisten bisnis, seperti penjaga toko atau pelayan toko (Aryanto & Santoso 2013).  Kondisi ini berbanding terbalik dengan pekerja dari Filipina yang lebih baik karena memiliki kesadaran untuk memahami kontrak dengan ditunjang latar belakang pendidikan yang lebih baik.
Terlepas dari kontribusi PMI terhadap perekonomian Indonesia yang cukup vital, resesi ekonomi sebagai akibat dari Covid-19 membuka diskusi ancaman keamanan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja migran
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
(Takenaka et al. 2020). Sebagai akibat dari pandemi, banyak tempat kerja esensial harus ditutup yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya pendapatan pekerja migran. Pendapatan yang berkurang memukul remitansi yang menjadi sumber pendapatan penting dan stabil untuk keluarga pekerja migran di negara asal, serta membantu memperkuat finansial eksternal di negara berkembang dengan meningkatkan konsumsi general dan membantu basis revenue mata uang internasional (Takenaka at al. 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang diestimasikan paling terdampak. Indonesia diperkirakan akan kehilangan 21.4% dari baseline remitansi di tahun 2018. Penurunan remitansi ini juga berdampak pada berkurangnya pengeluaran per kapita rumah tangga yang menerima remitansi sebesar 3,3% di tahun 2020 (Takenaka at al. 2020).  Dalam fase krisis ini, kepastian keamanan dan kesejahteraan pekerja migran menjadi sangat penting. Pekerja migran selain membutuhkan proteksi sosial yang mencakup dukungan yang berkaitan dengan pekerjaan, pendampingan sosial, dan layanan kesehatan, serta mereka membutuhkan satu skema di mana keamanan ekonominya bisa dijamin ketika krisis menghantam.
Takenaka (2020) menyebut bahwa beberapa pekerja migran menjadi sangat altruis dan mengirimkan lebih banyak uang ke keluarganya di situasi prakiraan ekonomi yang lemah. Dalam kondisi krisis seperti ini, pekerja  migran  rentan  tidak  aman  secara  finansial.  Pertama,  dari  sisi pekerja migran yang tidak memiliki satu skema antisipasi pasca krisis dan persiapan kepulangan. Setelah mereka kembali ke rumah, para PMI diharapkan bisa menjadi subjek yang mampu memberdayakan masyarakat lokal melalui transfer pengetahuan dari luar negeri sekaligus oleh Mafruhah et al. (2012) diharapkan mampu menjadi pengusaha untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan dan perekonomian dalam negeri. Namun, kesuksesan ini tergantung dari bagaimana mereka menggunakan remitansi di daerah asalnya di Indonesia dan juga oleh penempatan, pola hidup, dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya (Mafruhah et al. 2012). Kedua,  dari  sisi  keluarga  pekerja  migran  sebagai  penerima  remitansi, lebih-lebih yang bergantung pada arus kiriman tersebut. Apabila remitansi tersebut tidak dapat dikelola dengan tepat, dihabiskan secara konsumtif atau impulsif, hal ini akan berdampak pada jatuhnya mereka pada lubang kemiskinan atau mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar serta mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
PMI dilindungi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bentuk ratifikasi dari International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012). Tentu PMI

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
mendapatkan upah atas kerjanya dari pihak asing, baik pihak individu maupun perusahaan. Negara dan aktor transnasional bertugas untuk menjamin seluruh proses, hak, dan kewajiban dari para PMI berjalan lancar dan berkeadilan, termasuk untuk memberikan perlindungan kepada PMI (Solechan et al. 2020). Perlindungan terhadap PMI juga termasuk memberikan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan pengalaman (Soleh 2017). Pada sisi inilah kemudian aktor transnasional, seperti Yayasan Bhakti Jaya Indonesia (BJI), memberikan peluang dan kontribusi terhadap perlindungan PMI, khususnya di Taiwan. Indonesia diwakili oleh Indonesia Economic and Trade Office (IETO) telah mengesahkan MoU bersama Taipei Economic and  Trade  Office (TETO) mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan yang lebih baik untuk PMI di Taiwan sehingga keamanan warga negara yang bekerja di wilayah tersebut mendapat perlindungan yang lebih baik (Iqbal et al. 2021). Selain itu, pada tahun 2021 Indonesia mulai menaruh perhatian dengan meminta Taiwan untuk memberlakukan peraturan persoalan beban biaya transportasi PMI yang tidak dibebankan pada pekerja, melainkan pada pemberi kerja (Strong 2021).
Namun, konteks yang ada adalah Indonesia sendiri belum memaksimalkan peran dalam aspek ini. Hal ini karena perhatian pada keamanan ekonomi PMI hanya dilakukan pra atau pasca migrasi. Akhirnya, banyak inisiasi dilakukan oleh aktor non-negara untuk mengisi ketidakmaksimalan ini dengan  secara  spesifik  memberikan  satu  ruang  belajar  nonformal  yang bisa diakses oleh PMI apapun latar belakang pendidikannya. Di Taiwan, BJI menjadi salah satu aktor yang menginisiasi pendidikan ekonomi dalam kerangka kurikulum literasi finansial, rencana bisnis, dan bahasa Inggris, lebih-lebih ditujukan bagi perempuan PMI. Paper ini akan menjelaskan bagaimana  pelatihan  literasi  finansial  di  host  country  memiliki  peran penting sebagai sebuah upaya untuk mencapai keamanan ekonomi perempuan PMI dan bagaimana BJI melakukan peran tersebut dalam kerja-kerja organisasinya.

## Tinjauan Literatur
Dalam diskursus di Indonesia, persoalan keamanan ekonomi dalam bingkai  literasi  finansial  PMI  belum  banyak  menjadi  diskursus  utama ketika menyoal keamanan pekerja migran. Namun, beberapa penelitian yang menjelaskan perihal pengelolaan uang telah dilakukan. Mafruhah et al. (2012), misalnya, melakukan kajian dua arah penggunaan remitansi sekaligus uang yang digunakan oleh PMI di host country . Remitansi memainkan peran yang besar dalam perekonomian kawasan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan mata pencaharian orang-orang yang kurang sejahtera. Remitansi merupakan proksi
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
kesejahteraan PMI sehingga semakin banyak remitansi berarti semakin tinggi kesejahteraan PMI (Mafruhah et al. 2012). Secara umum, Mafurhah (2012) mengelompokkan penggunaan remitansi oleh keluarga penerima dalam alokasi konsumsi, tabungan pribadi dalam bentuk emas dan bank, investasi pribadi atau kolektif. Fungsi ketiga ini digunakan oleh TKI sebagai pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut adalah data yang diambil dari PMI di Malaysia, menunjukkan bahwa dengan pendapatan PMI berkisar Rp 2.500.000–Rp 5.000.000, PMI menggunakannya sesuai dengan tabel di bawah ini.
Tabel 1. Pengeluaran TKI

## Sumber: Mafruhah (2012)
Selain itu, terdapat penelitian Munandar (2013) yang membahas manajemen  finansial  perempuan  PMI.    Dalam  risetnya,  Munandar menemukan bahwa perempuan PMI biasanya memberikan sebagian uangnya kepada keluarganya. Bagi yang sudah menikah, remitansi akan diberikan kepada suaminya, sedangkan yang belum menikah diberikan kepada orang tuanya. Mereka setidaknya menyiapkan 25% pendapatannya untuk keluarga di home country dengan harapan menyiapkan suatu usaha membuka pekerjaan di sektor informal dengan berbisnis, terlepas dari banyaknya perempuan PMI memiliki problematika mendasar dalam soal kapasitas ekonomi. Minimnya pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan kewirausahaan yang memadai mengakibatkan banyak usaha perempuan PMI mengalami kegagalan. Dengan demikian, perempuan PMI difungsikan sebagai pengumpul uang untuk membiayai kegiatan keluarga dibandingkan menggunakan uang untuk faktor-faktor produksi. Kondisi  ini  amat  memprihatinkan,  ketika  perempuan  PMI  bekerja ke luar negeri tidak dapat mengembangkan keterampilan. Padahal, indikator keberhasilan PMI dapat dilihat dari sejauh mana dia mampu melunasi hutang-hutangnya dan sejauh mana uang penghasilannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (Munandar 2013). Dalam kasus ini, PMI hanya dapat mengembangkan keterampilan ketika terdapat NGO yang membuka pelatihan di host country untuk mereka.

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
Berbeda dengan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, Brahmana dan Brahmana (2016) justru melihat bahwa jawaban paling memungkinkan dari kemiskinan eks-PMI adalah kurangnya literasi finansial. Brahmana & Brahmana (2016) melakukan penelitian pada gaya perencanaan keuangan PMI di Malaysia. Penelitiannya mengonfirmasi temuan Raharto (2007) yang mana Perempuan PMI  memiliki pola finansial yang altruis dengan  mentransfer  uang  mereka  secara  signifikan  dengan  harapan keluarga akan menggunakannya atau menyimpannya, sementara mereka membelanjakannya. Secara umum, penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata eks-PMI memiliki literasi keuangan yang rendah. Padahal literasi keuangan berperan penting dalam mencegah eks-PMI jatuh miskin karena dapat memberikan informasi yang membantu perencanaan pensiun setelah menjadi pekerja, seperti misalnya soal kepemilikan aset, tabungan jangka panjang, dan sebagainya (Brahmana & Brahmana 2016). Argumentasi senada juga diungkapkan oleh Rahayu & Rahmawati (2021). Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang keuangan menyebabkan PMI dapat mengelola keuangan pribadi dengan baik dan bijaksana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan begitu, para PMI akan dapat menentukan produk dan layanan yang tepat dari lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk membangun bisnis mereka sendiri di negara mereka atau untuk berinvestasi dalam pendidikan dengan menggunakan gaji yang mereka peroleh di luar negeri.
Menariknya, banyak fokus pemberdayaan ekonomi dalam kerangka pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan justru dilakukan saat pekerja migran telah kembali ke Indonesia. Eks-PMI dinilai kesulitan untuk berintegrasi dengan kehidupan ekonomi lokal sehingga tidak jarang mereka tidak dapat mencapai kesejahteraan ataupun memutuskan untuk bekerja ke luar negeri kembali. Penelitian Judi et al. (2020), Saputra (2019), dan Judi et al. (2021) adalah contoh-contoh di mana pemberdayaan ekonomi dalam  kerangka  pendidikan  finansial  dan  kewirausahaan  dikhususkan bagi keluarga pekerja migran dan eks-PMI. Hal ini menunjukkan ada gap besar yang harus diisi, sebagaimana catatan dari Munandar, bahwa selama PMI bekerja di luar negeri harus ada proses-proses yang memungkinkan mereka  mempelajari  persoalan  finansial  dan  kewirausahaan  sehingga ketika pulang mereka telah memiliki bekal keterampilan tersebut. Jika skema yang ada dalam penelitian Judi et al. (2020), Saputra (2019), dan Judi et al. (2021) dilakukan secara bersama-sama dalam satu program terintegrasi antara negara, bank, dan NGO, maka harapannya adalah PMI memiliki model pemberdayaan seperti ini di host country .
Gambar 1. The Implementation Program for Post Placement TKI
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022

## Sumber: Mafruhah et al. 2019
Mafruhah  et  al.  (2019)  secara  spesifik  menyebut  bahwa  peran  penting pemberdayaan PMI ada pada lembaga perbankan dan pendidikan dengan berada dalam satu kebijakan yang terdiri dari empat unsur yaitu pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan lembaga perbankan. Pertama, lembaga pendidikan berfungsi memberikan pelatihan dan pendampingan bagi eks-PMI dalam bidang kewirausahaan, yang mencakup aspek yang luas yang meliputi produksi, manajemen, pemasaran maupun non-kewirausahaan seperti pelatihan pengembangan karakter diri. Kedua, lembaga perbankan berfungsi membantu eks-PMI dalam hal permodalan dan akses kredit sekaligus sebagai support system yang dapat memberikan pembinaan mengenai perencanaan keuangan dan menawarkan bantuan permodalan atau akses pinjaman. Ketiga, pemerintah bertindak sebagai regulator dengan tugas utama menyiapkan regulasi yang mendukung perkembangan migran pasca penempatan serta bimbingan teknisnya. Terakhir, masyarakat sebagai sistem pendukung dengan diwakili oleh serikat pekerja migran diharapkan dapat menawarkan bantuan advokasi, baik dalam masalah hukum maupun ekonomi  (Mafruhah et al. 2019). Namun,  karena regulasi negara belum menyentuh aspek ini, maka alternatif yang paling cepat dilakukan adalah kehadiran NGO yang mengisi ruang kosong peran negara sebagaimana yang telah dicatat oleh Munandar (2013) dalam penelitiannya.

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang dituliskan dalam artikel ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melakukan potret kondisi sekarang atau kini dan memberikan gambaran terhadap fenomena atau kasus atau isu yang diteliti. Metode ini juga menuntut adanya penguraian data dan penafsiran data yang dianalisis lebih lanjut. Secara

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
umum, data yang dihadirkan dalam metode ini merupakan kompilasi data berupa matriks, tabel numerik, atau tabel klasifikasi/kategorisasi (Zega et al. 2018). Pada artikel ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat konteks permasalahan secara utuh, khususnya PMI perempuan di Taiwan. Peneliti memilih menggunakan metode ini karena cocok digunakan dalam proses pencarian data untuk menjawab yang ada masalah dan mendukung kebutuhan penelitian. Pendekatan kualitatif menjadi rangkaian penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan tentang sifat individu, situasi, gejala kelompok atau bahkan kelompok tertentu yang sedang diamati (Iqbal et al. 2021).  Pendekatan ini juga dikenal dengan kajian dokumen atau analisis dokumen yang menjadi prosedur sistematis untuk menelaah atau menilai dokumen-dokumen (Bowen 2009). Telaah dokumen-dokumen tersebut lalu dianalisis secara sosial politik yang nantinya akan menghasilkan konteks sosial politik.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, surat kabar, artikel internet, dokumen negara, dan sebagainya. Informasi tekstual akan diperiksa silang dengan wawancara dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif (Suksmawati et al. 2020). Adapun wawancara dengan narasumber dan penyebaran kuesioner dilakukan secara virtual/ daring melalui platform Zoom dan Google Forms. Sedangkan kuesioner disebarkan kepada para PMI di Taiwan yang telah ditelaah melalui teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling  adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (Ashari dan Widayanto 2018). Sehingga data penelitian yang diambil adalah responden yang mengetahui konteks penelitian dan berkesinambungan dengan tujuan serta maksud penelitian (Setyaningrum dan Yanuarita 2020).

## Kerangka Analisis
Tulisan ini memuat kerangka analisis mengenai PMI perempuan, khususnya di Taiwan, mengenai kemampuannya akan literasi keuangan. Sebagai upaya untuk mencapai literasi keuangan, maka diperlukan pendidikan  keuangan.  Pendidikan  keuangan  didefinisikan  dan  diakui sebagai pelengkap perlindungan, inklusi dan regulasi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan, rasionalisasi keputusan keuangan, efisiensi pengelolaan keuangan pribadi, dan implementasi asumsi tujuan keuangan dan non-keuangan (Swiecka 2019). Dalam pendidikan keuangan, para migran perlu belajar secara bertahap untuk meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan dalam
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
praktik, menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mengubah sikap dan perilaku, belajar hidup bersama dengan orang lain menjadi bagian dari masyarakat, tidak memperluas kelompok orang yang terpinggirkan secara  finansial,  dan  pelajari  bahwa  uang  adalah  alat  dan  tidak  boleh dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua perolehan pengetahuan dikaitkan dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, dalam artian hanya pengetahuan yang digunakan dalam praktik yang menghasilkan efek yang diinginkan (Swiecka 2019).
Atkinson & Messy (2015)  memaparkan bahwa kebutuhan para migran untuk mengelola uang mereka dan dapat mengakses serta menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai di negara tuan rumah mereka (serta untuk keluarga mereka di negara asal) harus menjadi perhatian di berbagai tingkat nasional maupun internasional. Kebutuhan tersebut juga termasuk pengembangan kompetensi keuangan untuk memahami konteks keuangan dan sosial negara baru, untuk membuat keputusan keuangan yang memadai dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan keuangan negara tuan rumah (Atkinson & Messy 2015). Pengetahuan, keterampilan yang terbatas, tingkat literasi keuangan yang rendah dan penyediaan pendidikan keuangan yang tidak memadai bagi para migran dan keluarganya, menurut Atkinson & Messy (2015), menyebabkan para migran  tidak  mampu  mencapai  inklusi  finansial  dan  ekonomi  rumah tangga yang berkelanjutan. Dalam skema OECD yang dipaparkan oleh Atkinson & Messy (2015), para migran dan keluarga setidaknya harus dibekali dengan pengetahuan literasi keuangan yaitu sebelum seorang migran berangkat ke negara tuan rumah dan ketika kerabat mereka mengumpulkan remitansi (saat para migran bekerja).
Gambar 2. Elemen Literasi Finansial
Sumber: Swiecka 2019

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
Kehadiran  NGO  di  seluruh  dunia  yang  menangani  kebutuhan  dan keprihatinan pekerja migran dan khususnya pekerja migran perempuan menjadi alternatif pengisi ruang kosong kebutuhan pendidikan finansial untuk pekerja migran yang belum diisi oleh aktor negara. Breslin dan Nesadurai (2018), misalnya. menyebut bahwa munculnya aktor transnasional ( Transnational Actors ) di kawasan Asia Tenggara, seperti BRICS New Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank, bisa menjadi ekspresi akan adanya tuntutan pengakuan global bahwa terdapat kepentingan-kepentingan yang perlu didengarkan dan diberikan rekognisi. Maka dari itu, aktor transnasional bisa menjadi cerminan dari dua hal, yakni celah dari kekuatan sebuah negara atau ekses dari kekuatan sebuah negara (Breslin & Nesadurai 2018). International Migration Organization (IOM) menjadi contoh yang menarik pada konteks migrasi dan hak asasi manusia sebagai aktor transnasional. IOM merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan kepentingan di isu migrasi dan hak asasi manusia. Selain tentu saja digerakkan oleh negara-negara besar sebagai anggota, IOM juga menjadi penutup celah ketidakmampuan negara-negara dalam berhadapan dengan isu migrasi (Pecoud 2018).
Dalam konteks lembaga sipil, NGO memiliki jangkauan kegiatan yang sangat luas dalam menyasar kebutuhan perempuan yang tidak terbelenggu oleh hambatan birokratis.  Setidaknya ada tiga strategi NGO dalam berkegiatan dalam menyasar kebutuhan perempuan: (1) strategi “belas kasih dan pertahanan” dengan memberikan intervensi krisis dan layanan kesejahteraan, mengungkap dan membela terhadap pelanggaran dan pelanggaran hak, melobi untuk perlindungan hak di tingkat lokal hingga  internasional; (2)  strategi  “pemberdayaan”  dengan  membangun, mengatur dan melatih migran akar rumput serta kelompok pendukung/ NGO untuk menanggapi masalah migran, membangun serikat pekerja migran, melatih para migran dan LSM untuk berkampanye, mengatur dan menangani masalah, membentuk jaringan migran di tingkat lokal, regional dan internasional, serta membangun pergerakan migran; dan (3) strategi ‘keadilan sosial’: secara kolektif menantang akar penyebab migrasi dan perdagangan manusia (kemiskinan, kebijakan nasional, pengangguran, korupsi, dan lainnya); mengadvokasi keadilan sosial, termasuk mengubah peran/hubungan  sosial  yang  mengakibatkan  eksploitasi/penindasan kelas,  gender,  dan  sosial;  mempromosikan  partisipasi  sosial,  ekonomi dan  politik  para  migran;  memobilisasi  sumber  daya  migran  untuk pemberdayaan ekonomi dan politik; membangun program reintegrasi dan membangun alternatif migrasi (Kawar 2004).

## Hasil dan Pembahasan
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
Penelitian menarik dari Maksum (2021) yang menyoroti sedikitnya pendekatan human security ketika membedah problem imigrasi dengan objek eks-PMI dalam diskursus hubungan internasional oleh sarjana Indonesia yang mayoritas masih state-centric . Maksum pun memulainya dengan analisis yang lebih spesifik, yakni aspek ekonomi dalam keamanan manusia. Melampaui narasi “pahlawan devisa”, Maksum (2021) mengemukakan beberapa masalahan pokok keamanan eks-PMI yang kembali ke Indonesia, di antaranya masa eks-PMI yang tidak produktif, pengelolaan keuangan yang buruk, dan kesusahan untuk mengakses modal mikro. Munawaroh (2020) dalam Maksum (2021) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan sumber daya manusia, modal yang tidak memadai, tantangan pemasaran, dan kurangnya keterlibatan aktor lokal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya hasil program reintegrasi di Indonesia. Untuk itulah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengakui keterbatasan program reintegrasi eks-PMI di Indonesia dan mendorong eks-PMI memilih untuk kembali ke luar negeri sebagai pekerja migran (Maksum 2021).
Persoalan pengelolaan keuangan yang buruk mengakibatkan kesulitan karena ketidakstabilan keuangan para PMI. Kesulitan keuangan ini jika diamati, terjadi selama dan setelah perekrutan ke negara tuan rumah serta merupakan akibat dari aktivitas calo dan agen perekrutan yang menyebabkan pekerja migran Indonesia dipaksa ke dalam jeratan hutang (Maksum 2021). Bank Dunia (2017) dalam Maksum (2021) memaparkan data bahwa, sekitar 33% pekerja migran perempuan dan 19% laki-laki Indonesia menghabiskan uang mereka untuk pembayaran pinjaman selama proses perekrutan. Akibatnya, banyak remunerasi PMI selama bekerja justru habis untuk membayar biaya keberangkatan dan kepulangan mereka dan tidak meninggalkan modal untuk menjamin kehidupan pasca kerja.
Gambar 3. Placement Fees for Indonesian Workers in Taiwan

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
Sumber: Migrant Struggle (2012) dalam Yuniarto (2016)
Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang kurang baik ini juga memicu ketidakmampuan pekerja pasca-migran untuk mempertahankan kemampuan keuangan mereka. Selain hutang dan beban ekonomi migrasi serta keluarga yang harus ditanggung, perilaku konsumtif menghalangi mereka untuk memprioritaskan pengeluaran pendapatan. Misalnya saja, masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman instan untuk memperoleh barang jangka pendek seperti sepeda motor atau mobil (Brahmana & Brahmana 2016). Sebagai akibatnya, eks-PMI tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat sebuah usaha mikro dan menengah padahal mayoritas eks-pekerja migran memang berniat menjadi pengusaha setelah mereka kembali ke negara asal mereka, tidak terkecuali eks-PMI (Maksum 2021). Maksum (2021) menekankan, fakta bahwa mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak produktif, dan tidak memiliki keterampilan dalam perencanaan keuangan membuat eks-PMI juga terpinggirkan karena kurangnya akses ke pendanaan terutama dari lembaga keuangan mikro.
Namun, problematika marginalisasi eks-PMI tidak tertangkap baik oleh pemerintah Indonesia. Alih-alih memperkuat pembangunan kapasitas, pemerintah Indonesia mempertimbangkan cara untuk menghentikan pengiriman pekerja migran khususnya sektor pembantu. Pada tingkat pemerintah, pemberdayaan tenaga kerja pasca migran resmi ditetapkan
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
sebagai program Kementerian Tenaga Kerja RI dan dilaksanakan secara lintas lembaga, bahkan terdapat inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Namun, program-program ini tampaknya hanya formalitas dengan dampak yang kecil (Maksum 2021). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengakui bahwa salah satu masalah utama bagi para migran adalah keterputusan yang kuat antara produk keuangan yang tersedia dan kebutuhan para migran (Atkinson & Messy 2015). Riset yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 baru mencapai 38,03% meskipun meningkat dibandingkan survei sebelumnya oleh OJK, yaitu sekitar 29,7% pada tahun 2016  (Safitri  &  Sari  2021).  Namun,  proses  pemulangan  dan  reintegrasi pekerja migran juga dapat menjadi lebih bermasalah bagi perempuan daripada laki-laki, misalnya efek sosio-psikologis, hubungan keluarga, kesulitan keuangan dan masalah terkait pekerjaan (Kawar 2004).
Posisi perempuan yang dinilai sangat altruis dalam mengirimkan remitansi dan hanya berfungsi sebagai pengumpul uang sehingga tidak bisa memiliki keputusan yang vital untuk mencapai inklusi keuangan menjadi satu persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kultur masyarakat. Trimayuni menantang pandangan simplistik yang mengatakan bahwa perempuan pekerja migran secara sukarela mengirimkan sebagian pendapatan mereka ke keluarga. Pendapatan ini, menurut Heyzer, Nijeholt, dan Weerakoon (1994) dalam Trimayuni (2013), digunakan untuk membiayai anggota keluarga laki-laki yang pengangguran, anak- anak, orang tua, serta membangun keamanan, menciptakan asset, dan juga status bagi keluarga. Trimayuni (2013) menjabarkan bahwa pada dasarnya perempuan tidak sukarela memberikan remitansi alih-alih bahwa perempuan ditekan untuk mengirimkan pendapatan mereka dan apabila perempuan tidak menyisihkan pemasukan untuk keluarganya maka perempuan akan mendapat dampak kurang menyenangkan. Mengutip george dan WIliding (2002), Trimayuni (2013) menjelaskan bahwa globalisasi menyediakan banyak pilihan kepada perempuan untuk memperbaiki taraf kehidupan lewat partisipasi dalam tenaga kerja yang dapat meningkatkan posisi perempuan di keluarga, komunitas, dan masyarakat, tetapi globalisasi juga tidak mengubah status perempuan yang subordinat dalam masyarakat karena kuatnya norma terkait status perempuan yang tidak hilang dalam globalisasi.
Tidak heran jika kemudian kita menjumpai perbedaan gender dalam literasi keuangan. Dalam penelitian Woodyard & Robb (2012) menunjukkan bahwa secara umum perempuan memiliki literasi

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
keuangan yang kurang dibandingkan laki-laki dalam persoalan keuangan pribadi. Alasannya beragam, misalnya saja kepercayaan diri perempuan yang rendah, kurangnya minat belajar literasi keuangan, dan adanya anggapan historis bahwa literasi dan aktivitas keuangan seperti investasi adalah maskulin—karena berkaitan dengan kemapanan, rasionalitas, dan kesejahteraan (Woodyard dan Robb 2012). Namun, kurangnya pengetahuan objektif perempuan dicatat oleh (Woodyard dan Robb 2012) tidak menimbulkan banyak kekhawatiran dalam hal dampak perilaku dan psikologis maupun kepuasaan keuangan. Akan tetapi, Woodyard & Robb (2012) juga menekankan bahwa pengetahuan objektif tetap menjadi faktor yang signifikan dan area di mana perbaikan dapat dilakukan dan harus  ditargetkan  pada  kelompok  yang  memiliki  defisit  terbesar  dalam pengetahuan keuangan karena mereka juga merupakan populasi yang lebih rentan (Woodyard dan Robb 2012).
OJK  pada  dasarnya  telah  menyadari  pentingnya  merancang  materi  dan program pendidikan keuangan bagi para migran dan keluarganya sesuai dengan tahapan proses migrasi yang berbeda: pra-keberangkatan, selama migrasi, dan pasca migrasi (Atkinson & Messy 2015). Otoritas publik Indonesia, misalnya, telah memberikan pendidikan keuangan khusus kepada pekerja migran sejak 2008, termasuk kewirausahaan sejak 2011. Strategi “ Inklusi Keuangan Nasional ”—yang diluncurkan pada 2012— menargetkan segmen populasi rentan, termasuk pekerja migran. Fokus dari program ini adalah peningkatan pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan, peningkatan kesadaran tentang perlindungan konsumen dan penyediaan informasi tentang manajemen keuangan (Atkinson & Messy  2019).  Secara  khusus,  OJK  saat  ini  berfokus  terutama  pada  pra- migrasi dan selama migrasi. Dalam program pendidikan tahap pra- keberangkatan, pendidikan keuangan mencakup perencanaan keuangan, produk dan layanan keuangan dasar, seperti tabungan dan kredit. Selama migrasi, pengiriman uang/remitansi menjadi isu utama dalam pendidikan keuangan. Fase  ini menyoroti manfaat dari memberikan pendidikan kepada pengirim dan penerima remitansi sebelum migran meninggalkan Indonesia, atau disebut edukasi migrasi terencana, dengan peningkatan tabungan yang besar dan penurunan ketergantungan pada kredit Atkinson & Messy 2015). Namun, inisiasi ini belum mencapai hasil yang signifikan karena terbatasnya pelatihan tersebut diselenggarakan secara formalistik saja dan tanpa pendampingan yang lebih lanjut.
Terdapat beberapa masalah krusial yang masih dihadapi oleh PMI, seperti gaji yang tidak dibayar, kecelakaan kerja, pemulangan PMI, pelecehan seksual, kekerasan, dan PMI ilegal atau kabur. Menurut Iqbal et al. (2001) terdapat tiga cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melakukan
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
kerjasama Indonesia-Taiwan, merekrut atau mengumpulkan kembali data PMI, dan melindungi PMI.  Oleh karenanya, masalah krusial ini mendorong Indonesia dan Taiwan memperbarui Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara, untuk melakukan upaya penyelesaian masalah PMI karena menilai bahwa kesepakatan sebelumnya tidak berjalan efektif. Upaya tersebut dilakukan sejak pembaharuan pada tahun 2018 dengan kedua negara menyepakati kembali agar PMI di Taiwan mendapatkan perlindungan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Nota kesepahaman tersebut merupakan nota kesepahaman tentang perekrutan, penempatan, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Dalam nota kesepahaman tersebut juga tertulis bahwa akan ada banyak pelatihan keterampilan, pelatihan pembuatan start-up , perlindungan bagi disabilitas, dan perlindungan bagi pekerja migran yang bekerja di ranah domestik. Selama ini, pekerja migran yang bekerja di ranah domestik tidak dapat mendapatkan akses perlindungan hukum atau jaminan kerja seperti yang dirasakan oleh pekerja di bidang konstruksi dan manufaktur (Aryanto & Santoso 2013).
Pada dasarnya ketimpangan regulasi ini merupakan bagian dari ketimpangan gender  yang  terlihat  signifikan.  Pekerja  domestik  yang  didominasi  oleh perempuan sebagai konsekuensi konstruksi masyarakat yang menganggap pekerjaan perempuan seputar merawat dan seputar pekerjaan-pekerjaan domestik ( reproduktif ) berkebalikan dengan pekerjaan manufaktur dan konstruksi yang produktif . Pekerjaan domestik seringkali dianggap bukan suatu pekerjaan sehingga sangat rentan dieksploitasi. Penelitian Aryanto & Santoso (2013) menampilkan bahwa pekerja domestik yang berasal dari Indonesia tidak paham tentang batasan kerjanya. Selain membersihkan rumah, para pekerja domestik juga diminta untuk menjaga toko bisnis usaha milik pemberi kerja. Dengan adanya kerja sama nota kesepahaman tersebut, diharapkan dapat melindungi para pekerja migran yang bekerja di ranah domestik dan juga memberdayakan perempuan-perempuan pekerja migran agar memiliki keterampilan untuk kedepannya. Banyak keterampilan-keterampilan yang ditawarkan dalam pelatihan seperti keterampilan Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris. Nota kesepahaman tersebut juga memberikan perlindungan bagi para pekerja migran yang merupakan disabilitas. Nota kesepahaman ini dilakukan juga karena kurangnya efektivitas dari perjanjian lama dalam melindungi para pekerja migran dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran-pelanggaran hak pekerja migran lainnya (Iqbal et al. 2021).
Selain melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman bersama Taiwan, pemerintah Indonesia juga melakukan negosiasi untuk

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
meringankan biaya keberangkatan dan kepulangan, biaya visa, biaya kontrak, dan biaya untuk membayar agen perantara dapat dibayarkan oleh pemberi kerja (Strong 2021). Bahkan wacana ini sudah diwacanakan dari tahun 2017 dan masih saja mengalami kemacetan hingga sekarang. Pekerja migran sudah banyak membayar banyak hal terlebih lagi karena COVID-19, pekerja harus membayar tes PCR, tes kesehatan, akomodasi dan banyak lagi lainnya seperti pembayaran kepada agen perantara kerja. Pada dasarnya, pekerja dan pemberi kerja sama-sama membutuhkan sehingga seharusnya pembayaran tidak hanya dibebankan kepada para pekerja migran saja tetapi juga kepada pemberi kerja yang memiliki kapital lebih besar daripada pekerja. Dalam konteks keuangan perempuan PMI di Taiwan, para PMI masih berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Pada fase keberangkatan, data yang kami himpun melalui survei di lapangan kepada  PMI di Taiwan, 67% PMI membayar tiket keberangkatan dengan uang pribadi tanpa ditanggung oleh pemberi kerja, bahkan ada yang memotong gaji untuk tiket keberangkatan ke Taiwan.

## Gambar 4. Penanggung pembiayaan transportasi PMI di Taiwan
Sumber: Artikulasi penelitian oleh tim UPN “Veteran” Jawa Timur
Keterbatasan negara karena persoalan birokratik dan regulatif—sehingga tidak dapat mampu menjangkau problem materil PMI, kehadiran aktor non-pemerintah seperti Yayasan Bhakti Jaya Indonesia (BJI) merupakan salah satu strategi sipil dalam menyasar kebutuhan PMI di Taiwan. Pola yang dilakukan BJI dalam melindungi PMI di Taiwan bergerak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau strategi pemberdayaan. Peningkatan SDM diberikan dalam rangkaian pendidikan non-formal.  Konsep  pendidikan  non-formal  antar  institusi  dapat mempunyai  definisi  yang  berbeda.  Jenis  pendidikan  ini  dipilih  dengan
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
mempertimbang latar belakang pendidikan PMI yang beragam dan didominasi  dari  pendidikan  rendah.  Kualitas  pendidikan  dan  pelatihan kerja yang tidak mempertimbangkan pada kebutuhan dan latar belakang PMI menjadi salah satu penyebab perlindungan untuk PMI tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal.
Sebagai aktor transnasional, BJI berusaha mengoptimalkan upaya perlindungan PMI dengan memberikan dukungan pendidikan kesetaraan saat  bekerja  di  Taiwan..  Kegiatan  tersebut  ditujukan  bagi  siswa-siswi Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A (SD), B (SMP), dan C (SMA). Pada 2021. CLC BJI telah melaksanakan wisuda bagi 168 PMI yang telah mendapatkan ijazah kesetaraan paket A,B,C. Pendidikan yang diberikan BJI merupakan bentuk dukungan akademik dan moral dalam mengatasi segregasi sosial. Terdapat stereotype kewarganegaraan PMI di Taiwan. Indonesia, Thailand, dan Vietnam menjadi 3 kewarganegaraan tertinggi yang mengirim pekerja migran ke Taiwan. PMI dilekatkan dengan branding image yang patuh dan baik. Sehingga lebih banyak diminta untuk nursing atau merawat orang tua. PMI perempuan digambarkan lebih setia, sabar, dan tidak banyak menuntut. Meskipun tidak terampil, PMI dikenal sebagai pekerja yang rajin. Berbeda dengan pekerja migran Filipina, mereka dikenal lebih edukatif karena mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Namun, Pekerja Migran Filipina dikenal lebih berani menuntut pada pemberi kerja, dan Pekerja Migran Vietnam tercatat sebagai pekerja yang banyak melarikan diri (Setyaningsih 2016). Adanya segregasi sosial karena rendahnya pendidikan menjadi penyebab PMI masih ada yang dieksploitasi, seperti penahanan upah, pemotongan melebihi ketentuan, gaji tidak lunas, susah klaim asuransi, human  trafficking , dan lainnya (Kaur & Metcalfe 2008;  Brettel & Hollifield 2000).
Pendidikan non-formal ini sangat dibutuhkan bagi PMI, karena secara demografi PMI yang berada di Taiwan tidak tersentris dari satu provinsi saja. Secara tidak langsung, kemampuan PMI dalam menerima ilmu dan dalam beradaptasi juga berbeda. PMI dari luar pulau Jawa awalnya tidak mempunyai akses pendidikan yang sama karena pendidikan di Indonesia masih belum merata. BJI menjadi aktor yang memberi akses yang sama bagi para PMI. BJI memberikan layanan bagi PMI berupa kursus Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris, sebagai bekal utama dalam bekerja di Taiwan. Tidak  hanya  Pendidikan  Kesetaraan,  PMI  juga  mendapatkan  berbagai program pendampingan non-formal untuk meningkatkan keahlian dan pengalaman  mereka,  seperti:  (1)  Program  Joint  Course,  Kelas  Kursus Tata  Boga  Kerjasama  dengan  Universitas  Muhammadiyah  Tangerang dan Taipei University of Marine Technology; (2) Program Matching Fund -  Kedaireka  dari  Kemdikbudristek,  Pelatihan  Kewirausahaan  Online

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
bagi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah  Gresik;  dan  (3)  Program  Matching  Fund  –  Kedaireka dari Kemdikbudristek, Pelatihan Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dalam pendidikan keuangan non-formal yang diupayakan oleh BJI, latar belakang dari peserta yang disasar adalah perempuan PMI karena menimbang kerentanan mereka dari aspek ekonomi politik dan budaya. Peserta ini terdiri dari mereka yang bekerja di Taiwan selama 1-5 tahun (62.8%), 5-10 tahun (27.7%), dan 10-15 tahun (9.6%). Para PMI yang ikut juga memiliki latar belakang pendidikan yang beragam  dan  mayoritas  adalah  lulusan  SMA/MA  (51.7%).  Para  peserta berasal dari latar belakang keluarga yang beragam dari yang belum menikah (37%), menikah (34%), dan janda (29%). Pekerjaan para perempuan PMI mayoritas ada di bidang pekerjaan domestik ( reproduktif ).
Gambar 5. Pendidikan Terakhir PMI di Taiwan
Sumber: Artikulasi penelitian oleh tim UPN “Veteran” Jawa Timur
Program pendidikan keuangan non-formal BJI dilakukan dengan daring  dengan  pertimbangan  agar  program  ini  bisa  lebih  fleksibel  dan memudahkan dalam mengatasi hambatan ruang bagi para PMI yang ingin belajar. Waktu kegiatan juga dilaksanakan pukul 21.00 NST (20.00 WIB) dengan konsiderasi saat perempuan PMI sudah selesai bekerja. Selain itu, fokus pelatihan diperuntukan untuk membantu perempuan PMI mengatur remunerasi yang diterima. Para Hal ini dikarenakan remunerasi berfungsi vital untuk mencapai keamanan finansial. Para perempuan PMI menghabiskan sebagian besar menghabiskan gaji mereka untuk remitansi. Untuk itulah pengelolaan remitansi ini harus sudah dimulai sejak mereka bekerja—lebih-lebih mereka yang baru awal bekerja sebagai pekerja migran. Adapun para perempuan PMI yang mengeluarkan sebagian besar
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
remunerasinya di pos-pos lain seperti hiburan, belanja kebutuhan marian, uang makan, dan lain-lain dapat memulai untuk mengatur pengeluaran mereka sehingga tidak berakhir pada pola hidup yang konsumtif. Setidaknya, dengan fokus ini, mereka dapat melakukan perencanaan keuangan lebih baik dan produktif di awal karir sehingga kondisi finansial mereka pasca bekerja tak jatuh dalam kesulitan karena pola hidup yang konsumtif, terjebak dalam hutang, ataupun remitansi altruis yang tak dapat dikelola dengan baik.

## Tabel 2. Kecenderungan Pengeluaran Terbesar Remunerasi PMI
Sumber: Artikulasi Penelitian Tim UPN “Veteran” Jawa Timur
Latar  belakang  dari  pendidikan  finansial  dan  kewirausahaan  adalah untuk membantu PMI mengatur keuangan selama masih mendapatkan pemasukan. Sehingga saat kembali ke Indonesia sudah memahami cara mengelola usaha. Mayoritas PMI memilih usaha sebagai pekerjaan yang akan mereka lakukan setelah kembali ke Indonesia. Pembelajaran mengenai perencanaan bisnis ditujukan untuk memberdayakan kapabilitas PMI dalam menyiapkan dan mengatur yang akan mereka jalankan nantinya. Terlebih para PMI belum tahu langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan agar satu usaha bisa mencapai keberhasilan. BJI memiliki perhatian khusus dengan nasib para PMI setelah purna tugas karena banyak dari PMI di Taiwan yang telah purna tugas tidak bisa mengelola keuntungan yang diperoleh ketika bekerja sebagai PMI di Taiwan. Beberapa PMI memang membuat bisnis lokal pada akhirnya, namun dalam jangka waktu 1-2 tahun bisnis tersebut tidak bisa berkembang lebih lanjut. Apalagi masih banyak para PMI yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan digital. Artinya, transfer of knowledge selama periode kerja berfungsi untuk membawa PMI pulang dengan keterampilan yang lebih baik. Hal ini juga memungkinkan untuk mewujudkan transfer of knowledge dengan masyarakat lokal selepas

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
kepulangan mereka, potensial membuka lapangan kerja, dan mereduksi peluang eks-PMI untuk kembali bekerja ke luar negeri.

## Tabel 3 Rencana Usaha Pasca Bekerja Sebagai PMI

## Sumber: Artikulasi Penelitian Tim UPN “Veteran” Jawa Timur
BJI juga menyadari bahwa para PMI belum aman secara finansial karena profesi PMI memiliki jangka waktu dengan maksimal penugasan para PMI di Taiwan adalah 15 tahun. Sayangnya pada saat pandemi, ada beberapa pengguna jasa PMI di Taiwan yang masih mengaplikasikan jangka waktu tersebut walau para PMI masih di Indonesia karena terganjal peraturan penerbangan internasional dan protokol kesehatan. Namun, walau waktu tetap berjalan, upah yang diterima PMI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada saat pandemi seperti sekarang ini, inisiatif perlindungan kepada para PMI harus digandakan. BJI menyadari ini dan mengikutsertakan  rekanan  dari  akademisi/universitas  serta  lembaga- lembaga pemerintahan yang dapat berkontribusi pada usaha perlindungan hak dan kewajiban para PMI di Taiwan.

## Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran NGO dalam menyasar kebutuhan pendidikan keuangan PMI memiliki peran penting dalam membentuk agensi keuangan individu PMI untuk mencapai keamanan finansial  dan  perencanaan  yang  lebih  baik  menyiapkan  kepulangan mereka dan reintegrasi secara ekonomi pasca kerja. Pendidikan keuangan bagi perempuan PMI yang dilakukan selama proses bekerja menjadi pendidikan yang penting sebagai proses pemberdayaan dalam terminologis pembangunan kapasitas sehingga perempuan PMI, meskipun dengan
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
latar belakang pendidikan yang rendah dan pekerjaan domestik, memiliki pengetahuan yang dipelajari di host country sehingga memungkinkan adanya transfer of skill nantinya ketika proses reintegrasi di home country dan mencegah kegagalan usaha atau jatuhnya PMI ke lubang kemiskinan. Pendidikan ini juga memungkinkan PMI untuk lebih mencapai inklusi keuangan sebab dengan kapasitas pengetahuan objektif pengelolaan keuangan perempuan PMI diharapkan tidak bergantung pada pengelolaan remitansi oleh anggota keluarga mereka dan memiliki kekuasaan untuk menentukan alokasi dari keuangan mereka dengan lebih produktif. Namun, kami juga menekankan bahwa, pemberdayaan oleh NGO bukanlah satu-satunya cara yang dapat mengeluarkan PMI dari bayang- bayang kemiskinan. Ke depan, negara bersama dengan aktor non-negara harus menciptakan mekanisme perlindungan, pemberdayaan, advokasi, dan penyelesaian persoalan basis material yang lebih serius, berkelanjutan (bukan tujuan formalitas semata), dan holistik sehingga PMI dapat lebih berdaya menghadapi persoalan struktural seperti kekerasan, subordinasi, eksploitasi, dan kemiskinan.

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bagian dalam Buku
Bowen, G., 2009. Media Analysis Techniques. Beverly Hills: Sage Publications.
Brettel,  C.,  dan  Hollifield,  J.,  2000.  “The  Politics  of  International Migration”. Dalam Migration theory: Talking across disciplines . Routledge.
O’brien, R., dan Williams, M., 2007. Global political economy: Evolution and dynamics . Plagrave MacMillan.
Świecka,  B.,  Grzesiuk,  A.,  Korczak,  D.,  dan  Wyszkowska-Kaniewska,
O., 2019. Financial  literacy  and  financial  education . De Gruyter Oldenbourg.
Trimayuni, P., 2013. Migrasi Internasional dan Ketidaksetaraan Global: Peluang dan Tantangan dalam Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar. Jalasutra.
Yesyca, M., 2013. Peningkatan Arus Migrasi TKW-PRT ke PEA dalam Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar. Jalasutra.

## Artikel Jurnal
Aryanto dan Santoso, 2013. “The Indonesian Overseas Migrant Workers and the Role of E-Counseling in Taiwan”. International Journal of Applied Behavioral Economics , 2 (1): 51-65.
Ashari,  R.,  dan  Widayanto,  2018.  “Pengaruh  Kepercayaan  Dan  Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Sikap Pengguna Pada Situs Belanja Online Lazada”. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 209-218.
Brahmana,  R.,  dan  Brahmana,  R.,  2016.  “The  financial  planning  and financial  literacy  of  ex-Malaysia  Indonesian  migrant  workers”, Acta Oeconomica Pragensia Česky English Scientific journal of the University of Economics , Prague , 24 (5):47-59.
Breslin, S., dan Nesadurai, H., 2018. “Who Governs and How? Non-State Actors and Transnational Governance in Southeast Asia”. Journal of Contemporary Asia . 187-203.
Iqbal, M., Iksan, M., Jannah, S., Sagala, V., dan Lidya, 2021. “Solving the Problem of Indonesian Migrant Workers in Taiwan: An Analysis of
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
Indonesian  Government  Response”.  Indonesian  Scholars  Scientific Summit Taiwan. Pp. 24-29.
Juddi,  M.,  Perbawasari,  S.,  dan  Zubair,  F.,  2020.  “Financial  Literacy Improvement  Program  for  Indonesian  Ex-Migrant  Workers  and Families”, Library Philosophy and Practice (e-Journal) 3827 .
Juddi,  M.,  Perbawasari,  S.,  dan  Zubair,  F.,  2021.  “The  Communication Flow in the Protection of Indonesian Female Migrant Workers through the Migrant Worker Family Community (KKBM)”. Journal of International Women’s Studies , 22 (5): 19-37.
Kaur, A., dan Metcalfe, I., 2008. “Migration and Security: Political, Social and Economic Contexts of Migration”, UNEAC Asia Papers .
Kawar,  M.,  2004.  “Gender  and  migration:  Why  are  women  more vulnerable”. Femmes et mouvement: genre, migrations et nouvelle division international du travail . Pp. 71-87.
Loveband, A., 2004. “Positioning the product: Indonesian migrant women workers in Taiwan”. Journal of Contemporary Asia , 34 (3): 336-348.
Mafruhah, I., Sarsito, T., dan Gravitiani, E. 2012. “The Welfare of the Indonesian  Migrant  Workers  (TKI)  in  the  Land  of  a  Malay  Nation: A Socio-Economic Analysis”. Southeast Asian Journal of Social and Political Issues , 1 (2): 246-271.
Mafruhah, I., Waridin, W., Iskandar, D., dan Thohir, M., 2019. “Formulating post placement empowerment of Indonesian migrant workers policy: What are the roles of stakeholders?”. I nternational Journal of Trade and Global Markets , 12 (1): 72-93.
Maksum, A., 2021. “Indonesian post-migrant workers: A challenging problem for human security”. Social Sciences & Humanities Open .
4 (1): 100-223.
Maksum, A., Tsay, C., dan Muhammad, A., 2020. “Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People’s Realities”, J urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Pp. 80-96.
Munandar,  M.,  2013.  “Karakteristik,  Faktor  Pendorong  dan  Dampak Perempuan  Menjadi  Tkw  Luar  Negeri  di  Kecamatan  Mranggen Kabupaten Demak”, Forum Ilmu Sosial . 40 (2).
Pecoud, A., 2018. “What do we know about the International Organization

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan
for Migration?”. Journal of Ethnic and Migration Studies . Pp.1621- 1638.
Piper, N., 2006. Gendering the politics of migration. International Migration Review . 40 (1).
Safitri,  M.,  dan  Sari,  R.,  2021.  “The  Effect  of  Financial  Knowledge  and the Use of E-Money toward Financial Behavior of Undergraduate Students Faculty of Economics Yogyakarta State University”. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 10 (1): 31-46.
Saputra, N., 2019. “Empower Former Female Migrant Worker Business Group in Taman Agung Village, Sub District Cluring of Banyuwangi District”. International Journal of Research in Humanities and Social Studies , 6 (4): 17-21.
Setyaningrum, W., & Yanuarita, H. 2020. “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Kota Malang”. J urnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , 4 (4): 550-556.
Setyaningsih, R., 2016. “Tenaga Kerja Indonesia dalam Konteks Masyarakat Taiwan yang Menua”. Jurnal Kajian Wilayah , 7 (2): 113.
Solechan, Utami, T., dan Azhar, M., 2020. “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Administrative Law & Governance Jurnal , 2 (1): 2621-2781.
Soleh,  A.,  2017.  “Masalah  Ketenagakerjaan  dan  Pengangguran  di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 6 (2): 1-22.
Suartina, T., 2013. “Problematika Konsep, Kebijakan dan Kelembagaan: Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Jawa Timur”. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 15 (1): 21-48.
Suksmawati, H., Pabyantara, D., dan Nuryananda, P., 2020. “Cultural Tourism and the Use of Local Wisdom in the Bancakan Salak Galengdowo, East Java”. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 8 (1): 58-63.
Rahayu, C., dan Rahmawati, C., 2021. “The Determinant Factors of Personal Financial Management of Indonesian Migrant Workers in Hongkong”. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen , 11 (01): 47-63.
Takenaka,  A.  K.,  Gaspar,  R.,  Villafuerte,  J.,  dan  Narayanan,  B.,  2020. “COVID-19 impact on International migration, remittances, and
Ayu Rikza, Pujana Anggresta, Wulan Anggit Utami, dan Praja Firdaus Nuryananda
recipient households in developing Asia”, ADB Briefs . No. 148.
Woodyard, A., dan Robb, C., 2012. “Financial knowledge and the gender gap”. Journal of Financial Therapy , 3 (1): 1-16.
Yazid, S., 2015. “Indonesian labour migration: Identifying the women”. Jurnal Global Strategis , 9 (1): 49-62.
Yuniarto, P. R. 2016. “Indonesian Migration Industry in Taiwan: Some socio-economic implications and improvement challenges”. Jurnal Kajian Wilayah , 6 (1): 17-33.
Zega,  M.,  Muda,  I.,  Masitho,  B.,  dan  Suharyanto,  A.,  2018.  “Pengaruh Program Rumah Pintar Pemuli terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan”. Perspektif , 7 (2): 60-65.

## Artikel Online
CNN, 2018. “Pekerja Migran Indonesia Alirkan Devisa Negara Rp 70 Triliun” [Online] CNN Indonesia . Dalam https://www.cnnindonesia. com/ekonomi/20180530183040-92-302325/pekerja-migran- indonesia-alirkan-devisa-negara-rp70-triliun [Diakses pada 25 Februari 2022].
Strong, M., 2021. “Indonesia reduces migrant workers fees it wants Taiwanese employers to pay” [Online] taiwannews.com.tw . Dalam https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4172504 [Diakses pada 25 Februari 2022].
Taipei  Economic  and  Trade  Office  (TETO),  2016.  “Kondisi  Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia” [Online] roc-taiwan.org . Dalam https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html [Diakses pada 25 Februari 2022].

## Wawancara
Nurfauzi, Ba., Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan  Finansial  PMI  Perempuan  di  Taiwan  2021.  Daring/ Zoom, 10 September 2021.
Laeliyah, N., 2021. Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan  Finansial  PMI  Perempuan  di  Taiwan  2021.  Daring/ Zoom, 15 November 2021.

## Melampaui Pahlawan Devisa: Peran Aktor Negara dan Non-Negara Menyasar Permasalahan Finansial PMI Perempuan di Taiwan

## Working Paper
Atkinson, A., dan Messy, F., 2015. “Financial education for migrants and their families”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 38.