## Dampak Pemberitaan Infotainment di Televisi dalam Industrialisasi Media terhadap Perilaku Etika di Masyarakat

## Luluk Karlina
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan V Email: luluk_karlina@yahoo.co.id

## Abstract
Impact of globalization to ownership of media one of them is the happening of emulation of free market where them owning big capital progressively easy to to buy small medias or local medias. Tendency of media to be more make account of business made by a reason of to owner for the shake of continuity of their busi- ness. On that account up to now event of infotainment still displayed by because still enthused by society and represent biggest production to media industry. The hoisterous of infotainment in the form of news concerning artist various media, representing requirement of media industry basically to get to inclusion to its company. Impact of infotainment in the reality have major effect in behavior of society. Life style of hedonis that hap- pened society represent one of the example of how society imitate artist. Behavioral negativity from artist become news materials of infotainment presented  is possible to forward sensation without  effect and ethics from Indonesian nation culture. Importance of media industry for the meraup of advantage leave for behind with journalist idealism to obey  from code of ethics. Journalist claimed to look for to news of semenarik. Need control in the form of order arranging event of infotainment break the rules in order not to in reporting on gossip and ignominy. Coherent action to adhere code of etik law and require to be conducted for the benefit of take care of moral and ethics in society .
Keywords  : infotainment, hedonism, behavior of society

## Abstraksi
Dampak dari globalisasi terhadap kepemilikan media salah satunya adalah terjadinya persaingan pas- ar bebas dimana mereka yang memiliki modal besar semakin mudah untuk membeli media-media kecil atau media-media lokal.   Kecenderungan media untuk lebih mementingkan bisnis dijadikan sebuah alasan bagi pemilik demi kelangsungan bisnis mereka. Oleh sebab itu hingga kini acara infotainment masih ditayangkan karena masih diminati masyarakat dan merupakan penghasilan terbesar bagi industri media. Maraknya info- tainment berupa pemberitaan mengenai artis diberbagai media, merupakan kebutuhan industri media pada dasarnya untuk mendapatkan pemasukan bagi perusahaannya. Dampak dari infotainment ternyata mempu- nyai pengaruh besar dalam perilaku masyarakat. Gaya hidup hedonis yang terjadi dimasyarakat merupakan salah satu contoh bagaimana masyarakat meniru artis. Perilaku negatif dari artis menjadi bahan pemberitaan infotainment yang disajikan semenarik mungkin dengan mengedepankan sensasi tanpa memperdulikan nilai etika yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Kepentingan industri media untuk meraup keuntungan bertolak belakang dengan idealisme wartawan untuk mematuhi kode etiknya. Wartawan dituntut untuk mencari ber- ita semenarik. Diperlukan kontrol berupa aturan yang mengatur acara infotainment agar tidak kebablasan dalam meberitakan aib dan gosip. Tindakan tegas untuk mentaati kode etik dan hukum perlu dilakukan demi kepentingan menjaga etika dan moral dalam masyarakat.
Kata Kunci : infotainment, hedonisme, perilaku masyarakat

## Pendahuluan
Kondisi pers di era reformasi ini memiliki ke- bebasan yang lebih dibandingkan masa-masa pemer- intahan sebelumnya. Kebebasan pers merupakan se- buah  bentuk  demokratisnya  sebuah  negara.  Fungsi pers sendiri menurut UU no 40 tahun 1999 tentang pers terdapat dalam pasal 3 ayat 1 yang berisi “pers berfungsi  sebagai  media  informasi,  pendidikan,  hi- buran dan kontrol sosial.” Keempat fungsi pers akan menjadi timpang jika kenyataannya ke empat fungsi pers tersebut tidak dipenuhi seutuhnya.
Dampak  dari  globalisasi  terhdap  kepemilikan media  salah  satunya  adalah  terjadinya  persaingan yang bebas (pasar bebas) dimana mereka yang me- miliki  modal  besar  semakin  mudah  untuk  membeli media-media  kecil  atau  media-media  lokal.  Oleh sebab itu kini muncullah konglomerasi kepemilikan media.Media menjadi sebuah mesin industri yang cu- kup menggairahkan dalam meraup keuntungan besar. Kecenderungan  masyarakat  yang  lebih  banyak  me- nonton televisi inilah yang menyebabkan munculnya televisi-televisi swasta.
Konglomerasi  adalah  perusahaan-perusahaan televisi cenderung memperluas cakupan kepemilikan mereka  guna  memberi  posisi  yang  lebih  aman  bagi mereka sendiri dalam sebuah kompetisi pasar. BBC bermitra dengan pelbagai perusahaan komersial sep- erti UK Arena (seni) bagian dari UKTV. Dengan bukti yang sama, di mana institusi dimiliki sendiri oleh para konglomerat  (korporasi  atau  kelompok  perusahaan yang  lebih  besar),  institusi  itu  merupakan  contoh perusahaan yang menemuh jalan penguatan melalui akuisisi. (Graeme Burton; 2000 : 64).
Munculnya acara infotainment yang menampil- kan  pemberitaan  mengenai  gosip,  serta  tingkah  po- lah artis kini telah menjadi konsumsi masyarakat se- tiap harinya. Mulai dari pagi hari, siang, sore hingga larut malam selalu ada acara infotainment yang tidak pernah lepas dari kaca televisi. Hal ini menunjukkan bahwa  acara  infotainment  sangat  diminati  oleh  ma- syarakat.Secara keseluruhan, ruang publik penonton televisi dipenuhi acara gosip dan ngrumpi selebritis selama 67 jam 30 menit perminggu (Hedi Pudjo San- tosa;  2011:108).
Jika media merupakan cerminan dari masyara- kat maka apa yang disukai oleh masyarakat, media- pun  akan  menyajikannya.  Dalam  hukum  ekonomi akan ada penawaran jika ada permintaan. Media dan
industri  hiburan  tidak  pernah  bisa  terlepas,  karena dunia hiburan merupakan bisnis yang paling menggi- urkan karena keuntungannya. Televisi sebagai media industri,  tentu  lebih  mengedepankan  sisi  bisnisnya. Kecenderungan  media  untuk  lebih  mementingkan bisnis  dijadikan  sebuah  alasan  bagi  pemilik  demi kelangsungan bisnis mereka. Oleh sebab itu hingga kini  acara  infotainment  masih  ditayangkan  karena masih diminati masyarakat dan merupakan penghasi- lan terbesar bagi industri media.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Marx, dia menamakan ‘fetishisme komoditas’, dengan berargu- men bahwa hal tersebut berasal dari karakter ganda komoditas  –  benda-benda  yang  memiliki  kegunaan bagi  para  pemiliknya  (kegunaan  nilai).  Dimana  ke- tika  produksi  untuk  pertukaran  mendominasi  (yaitu kapitalisme), komoditaslah yang tampak seolah-olah berada  dalam  suatu  hubungan  melalui  mekanisme pertukaran ini dan bukan produsennya (Howard Da- vis & Paul Walton; 2010:152).
Jadi  etika  disini  lebih  merupakan  peraturan yang seharusnya dijalankan oleh pekerja media, yang biasanya disebut kode etik. Dalam kode etik ini media berperan untuk memberi batasan-batasan bagi pemi- lik, pekerja pers dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab itu dalam melakukan penyiaran seharus- nya media sesuai dengan kode etik yang telah diber- lakukan.
Bagi masyarakat, kehadiran infotainment men- jadi topik pembicaraan dalam komunikasi keseharian mereka. Membicarakan artis lebih aman dibanding- kan  membicarakan  orang  lain  yang  mereka  kenal. Gosip  dijadikan  komoditas  ekonomi  bagi  pemilik media,  sedangkan  bagi  masyarakat  merupakan  hi- buran. Hiburan ini melahirkan perubahan nilai etika yang dapat merusak tatanan budaya bangsa Indone- sia sebagai masyarkat timur yang menjunjung tinggi sopan santun, dimana membicarakan aib merupakan hal  yang  menarik.  Jika  pemberitaan  mengenai  aib, skandal dan berita-berita negatif yang dilakukan oleh tokoh atau selebritis tidak dikontrol sehingga ruang pripadi mereka menjadi konsumsi publik, dikhawatir- kan polah tingkah mereka yang negatif ini akan men- jadi contoh yang ditiru oleh masyarkat dan menjadi hal yang biasa.
Alih-alih  untuk  meraup  keuntungan,  pemi- lik  modal  memuaskan  masyarakat  dengan  memuat berita  yang  sensasional  namun  kebenarannya  dira- gukan.  Dinamika  untuk  menjaga  etika  jurnalistik
dari  wartawan  cenderung  dihiraukan  demi  mencari keuntungan semata. Sebagai seorang jurnalis hal ini menjadi masalah dan dilema bagi profesinya, antara mendapatkan berita yang menarik dan idealisme dir- inya untuk memegang teguh nilai-nilai etika. Jika ti- dak mendapatkan berita yang menarik maka jurnalis tersebut  terancam  pekerjaannya,  namun  berita  yang menarik biasanya cenderung bombastis.
Dari latar belakang diatas maka timbul persoa- lan dari acara infotainment yaitu apakah dampak info- taiment bagi perubahan nilai etika dalam masyarakat? Ketika pers mulai bebas maka apakah perlu adanya kontrol terhadap pemberitaan acara infotainment?

## Pembahasan Kondisi  Pers dalam Era Reformasi
Runtuhnya rezim Orde baru memiliki dampak paling besar bagi kebebasan pers di Indonesia yaitu setelah dicabutnya SIUPP (Surat Izin Usaha Peneri- bitan  Pers)  dan  ditutupnya  Departemen  Penerangan sebagai lembaga eksekutif pemerintah yang mengatur segala bentuk penyiaran.
Kebebasan pers di Indonesia di awal era refor- masi disambut hangat oleh semua insan pers/media. Namun perkembangan selanjutnya harapan kebebasan yang mencerahkan publik cenderung kearah kebabla- san  yang  kebablasan.  Hal  ini  kemudian  melahirkan istilah baru seperti “jurnalisme anarkis”, “jurnalisme provokasi”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme terror”, dan berbagai istilah “mengerikan” lainnya. (Siregar; 2005 :32)
Kode  etik  sebenarnya  menjadi  rambu-rambu yang  memberikan  batasan  kebebasan  media,  agar tetap berada dalam kerangka kebebasan media, agar tetap berada dalam kerangka normalitas dari berbagai unsur  yang  dapat  membahayakan  kepentingan  pub- lik. Setiap membicarakan etika selalu terdapat kon- troversi,  hal  ini  disebabkan  adanya  dua  pandangan utama, yaitu: Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa  dengan  adanya  etika  pers/media,  kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi setiap individu itu dibatasi dan tidak lagi diperhatikan nuansa kebe- basannya. Kedua, adanya pandangan yang berangga- pan  dengan  adanya  etika  setidaknya  menjadi  acuan untuk melakukan tindakan dari para aktivis media se- bagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada ma- syarakat.
Berbagai tayangan maupun publikasi yang dit- ampilkan  oleh  media  massa  saat  ini  sudah  banyak mengarah  kepada  aspek  kepentingan  ekonomi-poli- tik  semata.  Semakin  sedikit  media  yang  mendasar- kan  program  yang  dipublikasikannya  ditujukan  un- tuk  peningkatan  kecerdasan  masyarakat  dan  sarana pembinaan  kepribadian  guna  melestarikan  budaya bangsa.
Gaya  hidup  hedonis  adalah  gaya  hidup  yang mencari  kesenangan  semata.  Dalam  bahasa  Yunani disebut  hedone  yang  artinya  apa  yang  menjadi  hal yang  terbaik  bagi  manusia  para  hedonis  menjawab :  kesenangan.  Dalam  filsafat Yunani  hedonisme  su- dah ditemukan pada Aristippos dari Kyrene (sekitar 433-355s.M),  seorang  murid  Sokrates.  Aristippos menjawab : yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Bagi Aristoppis kesenangan itu bersifat badani belaka, karena hakikatnya tidak lain daripada gerak dalam badan (K. Bertens;2007:235).
Umumnya  media  lebih  tertarik  menyuguhkan life style global yang menjanjikan semangat hedonis. Berbagai budaya tersebut belum tentu sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang melekat pada masyarakat. Justru kehadiran budaya “asing” tersebut, mendomi- nasi  “watak”  para  generasi  muda  yang  menjadi  ba- gian terbesar dari penduduk sekaligus tumpuan hara- pan masa depan bangsa ini.
Etika sebagai acuan bertindak oleh media diper- lukan untuk memberikan pencerahan kepada masyara- kat dan menghindari kebebasan yang dapat merusak kepentingan  umum.menurut  Konfisius,  unsur  kunci dari  pemikiran  etis  adalah  kepantasan.  Suatu  prak- tek perbuatan adalah mulia atau tidak mulia tergan- tung  dari  nilai  pantas  yang  melekat  padanya.  Edith Hamilton  juga  mengatakan  bahwa  salah  satu  dari warisan agung Yahudi adalah gagasan bahwa “orang yang dapat bebas hanyalah orang yang menempatkan dirinya  di  dalam  batas-batas  yang  ia  buat  sendiri” (Rivers&Mathews, 1994:9-10)
Konsep kebebasan informasi ( freedom of infor- mation )  itu,  tidak  bisa  diartikan  sebagai  kebebasan yang  tanpa  batas,  tetapi  ada  beragam  aturan  dan etika yang tetap harus dijadikan pedoman, baik oleh wartawan maupun khalayak media. Berbagai batasan dan aturan normatif tersebut terkait dengan tanggung jawab  media  massa  dalam  memberikan  pencerahan kepada masyarakat.
Batasan-batasan pemberitaan oleh media massa ini  telah  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga  negara
seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lemba- ga keagamaan yaitu MUI. Terkait dengan kebebasan media, selain perhatian pemerintah dan berbagai ger- kan civil society, secara substansial pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa men- genai  pornografi  sedangkan  KPI  pada  tahun  2004 telah mengeluarkan pedoman perilaku penyiaran dan program standar siaran yang biasa P3-SPS. Pedomean penyiaran  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  lembaga penyiaran  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  lembaga pentiaran ini dalam keputusan KPI Nomor 009/SK/ KPI/8/2004 yang kemudian diubah menjadi peraturan 02/P/KPI/5/2006,  khususnya  pasal  6  di  antaranya disebutkan bahwa: Pedoman Perilaku Penyiaran me- nentukan standar isi saran yang sekurang-kurangnya berisi:
a.  Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan b.  Rasa hormat terhadap hal pribadi c.  Kesopanan dan kesusilaan
d.  Pelarangan  dan  pembatasan  adegan  seks,  ke- kerasan dan sadisme
e.  Perlindungan  terhadap  anak-anak,  remaja,  dan perempuan ( KPI, 2007:7)
Dari standar penyiaran di atas, jelas mengharap- kan  para  pemilik  stasiun  penyiaran  memperhatikan berbagai  aturan,  khususnya  terkait  dengan  masalah etika.  Persoalannya  kemudian  adalah  apakah  berb- agai aturan hanya “indah” di atas kertas dan “ hampa dari pelaksanaan oleh semua pihak”.

## Perkembangan  Televisi  dalam  Era  Kebebasan Pers
Televisi  merupakan  salah  satu  media  yang  di- gunakan sebagai sarana mendapatkan informasi dan hiburan. Kini televisi bukanlah sebuah barang mewah lagi,  karena  hampir  disetiap  rumah  sudah  memiliki televisi,  bahkan  ada  yang  memiliki  lebih  dari  satu televisi dirumahnya. Selain sebagai informasi dan hi- buran, televisi sebagai fungsi sosial media memiliki fungsi sebagai berikut :
1.  Informasi
• Menyediakan  informasi  mengenai  peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
• Menunjukkan adanya hubungan kekuatan.
• Memberikan  sarana  bagi  inovasi,  adaptasi, dan pertumbuhan.
2.  Korelasi
• Menjelaskan,  menafsirkan  dan  memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi. ( Denis Mc Quail; 2011:108).
Fungsi media dimasyarakat ini idealnya berjalan beriringan  untuk  dijadikan  sebagai  sebuah  landasan bagi pemilik media dalam membuat sebuah program yang akan ditayangkan. Fungsi tersebut digunakan se- bagai sebuah konsep untuk mengontrol dampak yang terjadi dalam pemberitaan infotainment. Jika kelima fungsi tersebut yang diterapkan tidak lengkap maka dampaknya akan terjadi ketimpangan dan dapat me- nimbulkan  dampak  negatif.  Misalnya  fungsi  keber- lanjutan tidak dipikirkan sebagai kontrol, maka yang terjadi adalah penyimpangan budaya yang melanggar etika dalam masyarakat.
Yang dimaksud dengan etika menurut filsuf Yu- nani aristoteles adalah ilmu tentang apa yang biasa di- lakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K. Bertens; 2007:4)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1998 ada tiga:
1.    etika  dalam  arti  nilai-nilai  dan  norma-norma moral  yang  menjadi  pegangan  bagi  seseorang atau kelompok.
2.  Etika adalah kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini adalah kode etik
3.  Sistem  nilai  yang  berfungsi  dalam  hidup  ses- eorang (K. Bertens ; 2007:6).
Karena etika lahir dari sebuah adat kebiasaan, sedangkan adat merupakan sebuah budaya yang ber- langsung dalam suatu masyarakat, maka etika bersifat dinamis. Pemberitaan infotainment yang sering men- gumbar aib, menceritakan kejelekan orang lain apa- bila ditayangkan terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang mempengaruhi etika yang ada dalam masyarakat.  inilah  yang  menjadi  kekhawatiran  kita semua dan perlu adanya kontrol yang harus dilaku- kan.
Televisi menjadi sumber umum utama dari sos- ialisasi dan informasi harian (biasanya dalam bentuk hiburan) kepada beragam khalayak. Televisi menye-
barkan budaya nasional, ritual religius harian masyara- kat dan lainnya. Sebagaimana agama, fungsi televisi memberikan pengulangan cerita-cerita (mitos, fakta, pendidikan,  dan  sebagainya)  untuk  mendefinisikan dunia dan dilegitimasi sebagai bagian dari aturan so- sial.
Televisi dalam perkembangannya telah menjadi sarana utama pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hiburan (entertainment) . Kalau dulu di Amerika Seri- kat televisi dijadikan sebagai Tuhan kedua manusia (the  second  god) ,  maka  saat  ini  sepertinya  televisi telah  berkembang  menjadi  Tuhan  pertama  manusia (the first god) .(Rakhmat, 1997:26). Hal ini disebab- kan seluruh gaya hidup (life style) masyarakat may- oritas “ berkiblat” ke layar televisi. Berbagai keper- luan harian masyarakat sepertinya sudah terpola dari beberapa produk yang ditawarkan oleh medium yang bernama televisi. Berbagai keperluan harian masyara- kat  sepertinya  sudah  terpola  dari  beberapa  produk yang ditawarkan oleh medium bernama televisi. Saat ini, terdapat kecenderungan bahwa orang tua maupun anak-anak  telah  menjadikan  televisi  sebagai  salah satu kebutuhan primer.
Dalam memperebutkan iklan ini maka televisi berupaya membuat program yang semenarik mung- kin agar diminati masyarakat. Salah satunya adalah dengan  cara  menyajikan  acara  infotainment.  Mara- knya infotainment berupa pemberitaan mengenai ar- tis diberbagai media, merupakan kebutuhan pemilik media pada dasarnya untuk mendapatkan pemasukan bagi  perusahaannya.  Namun  demikian  hal  ini  ber- banding lurus dengan minat masyarakat pada tayan- gan pemberitaan infotainment. Dalam dunia industri media berusaha menyajikan apa yang menjadi minat masyarakat agar media tersebut mampu menjalankan roda bisnisnya.
Sparks & Tulloch (2000:160) dalam Hedi Pudjo Santoso  istilah  infotainment  dikenal  pada  akhir  ta- hun  1980,  istilah  ini  merupakan  perkawinan  antara informasi  dan  hiburan  dalam  suatu  program  berita. Persaingan program acara televisi dan pertumbuhan televisi swasta yang sangat cepat merupakan pemicu munculnya infotaiment . Asumsinya semakin menghi- bur suatu program acara televisi maka akan semakin digemari  stasiun  yang  bersangkutan.  Dalam  khasa- nah global, munculnya infotainment merupakan buah dari  komodifikasi  antara  berita  dan  hiburan  yang merupakan  salah  satu  aspek  dari  tabloidisasi.  Salah satu  ciri  khas  utama  dari  jurnalisme  tabloid  adalah
kuatnya unsur hiburan, gampang dikonsumsi publik, menonjolkan dramatisasi, sensasi dan cenderung me- lebih-lebihkan.(Hedi Pudjo;  2011 : 93)
Apabila pemberitaan hanya menampilkan infor- masi dan hiburan semata, seperti kehidupan selebritis yang hedonis, maka hal ini akan mempengaruhi juga kehidupan  di  masyarakat  dengan  meniru  kehidupan artis yang hedonis tersebut di dalam kehidupan mer- eka.  Padahal  gaya  hidup  hedonis  tersebut  tidak  se- banding  dengan  kenyataan  mereka  secara  finansial. Dampaknya masyarakat ingin hidup mewah dan cepat kaya, mereka menghalalkan segala cara untuk menik- mati  kehidupan  mewah  tersebut.  Langkah-langkah mendapatkan  kehidupan  mewah  secara  instan  di- lakukan  dengan  cara  yang  negatif  seperti  menjadi istri simpanan, seperti pemberitaan yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh para artis. Bahkan mereka tanpa rasa malu mengaku telah menjadi istri siri dari pejabat.

## Dampak  Pemberitaan  Infotainment  dalam  Ke- hidupan Masyarakat
Kehidupan selebritis selalu menjadi sorotan dan sajian menarik bagi masyarakat umum yang kemudi- an dimanfaatkan oleh pemilik media untuk dijadikan komoditas  menjadi  sebuah  berita.  Berita  mengenai para selebritis ini dinamakan infotainment merupak- an kepanjangan dari informasi entertainment. Infor- masi pemberitaan para selebritis ini bertujuan sebagai hiburan.
Berita yang menarik biasanya berita yang bom- bastis dan penuh sensasi. Pemberitaan sengaja dike- mas  dengan  penuh  sensasional  agar  menarik  minat publik  supaya  nilai  rating  menjadi  tinggi,  namun mengindahkan  nilai-nilai  moral  yang  ada.  Kecend- erungan  berita-berita  yang  mengumbar  aib  seperti perselingkuhan, kasus narkoba, dan skandal-skandal yang  dilakukan  oleh  para  selebritis  merupakan  ses- uatu yang sangat menarik. Semakin hebohnya kasus yang  ada  maka  pemberitaan  tersebut  semakin  laku karena memilki rating yang tinggi.
Materi  sensasional  ini  seringkali  mengor- bankan  akal  dan  pemahaman,  dalam  menyebarkan informasi  yang  penting  bagi  masyarakat.  Menurut Daniel Boortins & Ken Auletta, Audiens di Amerika menginginkan kesenangan dan drama dalam liputan berita  dan  program  informasi.  Hal  ini  mengakibat- kan terkikisnya garis batas antara berita dan hiburan
(Auletta;1991:459).  Pemberitaan  menjadi  bias  pada kenyataan  yang  ada,  dan  penilaian  selanjutnya  ter- gantung pada masing-masing audiens dalam menang- gapi pemberitaan tersebut.
Dalam  dunia  pertelevisian,  sistem  teknologi telah  menguasai  jalan  pikiran  masyarakat,  yang  di- istilahkan dengan theatre of mind ( Burhan Bungin: 133). Disadari atau tidak siaran televisi telah mening- galkan kesan dalam pikiran penonton, ketika pesawat televisi  dimatikan  kesan  tersebut  masih  terasa  dan terkadang  membentuk  panggung-panggung  realitas baru. Teknologi  televisi  secara  fungsional  dianggap telah menguasai masyarakat, bahkan secara substan- sial mampu mengatur beberapa sistem norma seperti sistem lalu lintas jalan raya, sistem komunikasi, seni pertunjukkan  bahkan  perilaku  keseharian  dan  gaya hidup masyarakat (Hedi Pudjo S; 2011: 172).
Norma,  nilai,  dan  gaya  hidup  konsumerisme, individualisme,  dan  budaya  materialistis  sebagai salah satu budaya dominan Amerika (Samovar, 1981 : 27), dan menjadi bagian tak terpisahkan kehidupan bangsa-bangsa  di  dunia,  sehingga  menghilangkan karakteristik  budaya  Timur  yang  kolektivistik  dan kekeluargaan.
Tokoh  publik  ataupun  selebritis  merupakan panutan  bagi  para  fansnya,  apabila  idola  mereka melakukan  kesalahan  dan  kesalahan  tersebut  men- jadi  aib  yang  dikonsumsi  masyarakat  secara  terus menerus tentu aib yang negatif ini akan mempunyai pengaruh negatif pula dimasyarakat. Karena perilaku tokoh  masyarakat  atau  artis  tersebut  adalah  sebagai contoh atau panutan bagi para fansya. Misal pemberi- taan mengenai perceraian karena adanya orang ketiga yang sering ditayangkan maka lama-kelamaan akan menjadi hal yang biasa jika artis bercerai karena sel- ingkuh dan perilaku ini diterapkan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat maka terjadilah pergeseran ni- lai moral bahwa bercerai karena selingkuh adalah hal yang wajar terjadi.
Inilah yang menjadi kekhawatiran beberapa pi- hak  salah  satunya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) untuk melakukan kontrol terhadap pemberitaan info- tainment dengan mengeluarkan fatwa larangan pem- beritaan  infotainment  membicarakan  aib.  Melalui MUI, pemerintah mengeluarkan larangan untuk me- nonton infotainment yang menceritakan aib atau kej- elekan  gosip.  ( http://media.kompasiana.com/main- stream-media/2013/02/18/ ).
Namun fatwa MUI ini dianggap menghalangi ke-
bebasan pers dan sistem demokrasi yang berlangsung. Menurut M. Solly Lubis, kebebasan adalah syarat un- tuk mencapai hak. Dalam hal ini, untuk mewujudkan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi harus dilak- sanakan sesuai dengan asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang se- dang berjalan (M. Solly Lubis;1984:323). Jadi kebe- basan pun mengikuti aturan dari Undang-Undang dan kondisi politik yang sedang terjadi.
Sikap etis dapat menjadi penting dalam mem- pertahankan  suatu  khalayak.  Undang-undang  media menekankan  sikap  yang  mendukung  kredibilitas. Reporter  dengan  sungguh-sungguh  mempertahank- an  berlakunya  obyektivitas.  Kebanyakan  wartawan memang  membahas  berbagai  masalah  etika,  keadi- lan,  keseimbangan,  dan  obyektivitas,  sebagaimana ditemukan  oleh  Philip  Meyer  dalam  telaah  ditahun 1983  yang  dilakukan  untuk  Perhimpunan  Redaktur Surat  Kabar  Amerika  (William  L  Rivers  &  Cleve Mathews;1994:29).
Menjunjung tinggi dengan mematuhi kode etik jurnalistik dan mentaati UU Hukum Pers yang berlaku merupakan kewajiban bagi wartawan untuk menjaga profesionalismenya.  Mematuhi  kode  etik  jurnalistik telah diatur dalam pasal 1 ayat 14 UU tentang Pers No 40 tahun 1999: “Kode Etik Jurnalistik adalah him- punan etika kewartawanan”.
Namun kenyataannya kepentingan industri me- dia  dan  idealisme  wartawan  untuk  mematuhi  kode etik menjadi dilema bagi wartawan. Dari sisi bisnis, pemilik media lebih mengedepankan sisi keuntungan dari acara infotainment karena acara tersebut mampu meraup untung yang besar. Dan pemilik media meng- harapkan  wartawan  dapat  memperoleh  berita-berita bombastis dengan segala macam cara dengan meng- orek wilayah pribadi artis tanpa mempedulikan etika dari budaya timur bangsa Indonesia.
Tanpa pernah kita sadari, dampak media dalam merubah perilaku masyarakat ini begitu besar. Oleh sebab itu maka acara infotainment ini perlu diberi ba- tas-batas yang diatur secara jelas dalam sebuah per- aturan hukum bukan sekedar hanya fatwa saja. Kare- na  fatwa  dianggap  sebagai  sebuah  himbauan  bukan larangan. Dengan adanya peraturan yang mengontrol etika dalam menayangkan pemberitaan bukan untuk mengekang kebebasan pers. Kebebasan itu pun perlu adanya kontrol, kebebasan tidak semata-mata bebas melakukan apapun. Kebebasan yang kebablasan jus- tru  akan  merusak  nilai-nilai  moral  yang  telah  ada.
Jika  tidak  ada  kontrol  maka  dikhawatirkan  dampak infotainment ini akan mengubah perilaku masyarakat menjadi  masyarakat  hedonis,  tidak  memperdulikan sopan santun, yang semuanya itu akan melunturkan nilai budaya ketimuran yang telah menjadi nilai luhur bangsa.

## Simpulan
Kebebasan  pers  pasca  orde  baru,  sejalan  den- gan munculnya era globalisasi semakin mendukung pers untuk bebas menyampaikan pemberitaan. Kon- trol  langsung  dari  pemerintah  terhenti  semenjak  di- tutupnya Departemen Penerangan selaku kaki tangan dari pemerintah untuk melakukan kontrol yang san- gat ketat di masa era orde baru. Di era reformasi, me- dia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk bebas menyampaikan berita dibandingkan masa kepemimp- inan presiden Soeharto.
Salah satu dampak positif yang diberikan oleh kebebasan pers/ media adalah terpenuhinya hak ma- syarakat untuk mengetahui sebuah informasi dengan cepat  dan  mudah.  Masyarkat  yang  dulunya  di  era Orde baru amat sulit memperoleh transparansi infor- masi, sedangkan di era reformasi sekarang, masyara- kat  Indonesia  telah  mulai  bergeser  dari  masyarakat yang  buta  media  ke  masyarakat  yang  melek  akses informasi.
Namun kebebasan yang kurang terkontrol jus- tru memiliki beberapa dampak negatif, salah satunya pemberitaan yang tidak mengikuti norma-norma yang ada. Budaya-budaya barat yang jauh berbeda dengan budaya  timur  disebarluaskan  oleh  media  terutama televisi.  Kotak  ajaib  ini  lebih  banyak  menampilkan fungsi media sebagai hiburan. Hiburan-hiburan yang dihadirkan lebih ke arah budaya barat.
Terjadinya  pergeseran  budaya  di  masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh dampak media. Mu- dahnya  akses  untuk  mendapatkan  informasi  karena perkembangan teknologi, kini bukan menjadi sebuah kendala  atau  batasan  bagi  masing-masing  individu. Informasi apapun dapat diperoleh tanpa ada kontrol. Misal  budaya  barat  yang  cenderung  menampilkan seks bebas. Ini akan mengubah pola dan perilaku ma- syarakat Indonesia untuk melakukan hal yang sama apabila hal tersebut sudah dianggap hal yang wajar. Tentu ini akan mengubah budaya masyarakat Indone- sia yang ketimuran menjadi kebarat-baratan.
Budaya lahir dari sebuah etika yang telah men-
jadi kebiasaan kemudian disebut adat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga budaya leluhurnya. Kemajuan  teknologi  melahirkan  media-media  baru salah satunya televisi.
Televisi  telah  berkembang  menjadi  industri yang  menggiurkan  untuk  meraup  keuntungan  bagi para pemilik media untuk meraup keuntungan. Glo- balisai  menciptakan  pasar  bebas  semakin  memberi ruang  luas  kapitalisme  dengan  menciptakan  kon- glomerasi  bagi  pemilik  modal  yang  besar.  Semakin besar modal yang dimilikinya maka semakin mudah untuk meraup keuntungan yang besar pula. Dan acara infotainment  telah  memberi  keuntungan  besar  pagi pemilik media untuk meraup keuntungan. Acara info- tainment selalu diminati masyarakat bahkan menjadi candu bagi masyarakat. Neil Postman bahkan secara tegas mengatakan  bahwa, ancaman kehidupan ma- syarakat sekarang ini justru ada pada industri hiburan terutama televisi (Hedi Pudjo S: 185).
Dampak  dari  infotainment  ternyata  mempun- yai pengaruh besar dalam perilaku masyarakat. Gaya hidup hedonis yang terjadi dimasyarakat merupakan salah  satu  contoh  aplikasi  masyarakat  yang  meniru artis.  Sebagai artis mereka memiliki gaya hidup kon- sumtif  karena  dituntut  berpenampilan  menarik.  Se- dangkan  artis  mempunyai  fans  dan  menjadi  contoh bagi fansnya. Perilaku negatif dari artis menjadi ba- han pemberitaan infotainment yang disajikan seme- narik  mungkin  dengan  mengedepankan  sensasi  tan- pa  memperdulikan  nilai  etika  yang  menjadi  budaya bangsa Indonesia.
Kepentingan pemilik media untuk meraup keun- tungan bertolak belakang dengan idealisme wartawan untuk  mematuhi  kode  etiknya.  Wartawan  dituntut untuk mencari berita bombastis  semenarik mungkin agar  mendatangkan  keuntungan.  Industrialisasi  aki- bat dampak dari globalisasi telah menciptakan kapi- talisme baru yang lebih mengedepankan kepentingan pemilik modal. Padahal frekuensi dari tayangan tele- visi adalah milik rakyat bukan milik pemilik media.
Diperlukan kontrol berupa aturan yang menga- tur  acara  infotainment  agar  tidak  kebablasan  dalam meberitakan  aib  dan  gosip.  Tindakan  tegas  untuk mentaati kode etik dan hukum perlu dilakukan demi kepentingan menjaga etika dan moral bangsa.
Acara-acara infotainment yang memberitakan hal-hal atau perilaku negatif para artis sebaiknya di- kurangi karena bukan merupakan sebuah contoh yang baik untuk ditampilkan. Mengontrol dan mengawasi
pemberitaan adalah tugas dan kewajiban pemerintah yang diwakilkan melalui lembaga negara yang telah ditunjuk seperti KPI (Komite Penyiaran Indonesia). Sebagai  lembaga  perwakilan  dari  pemerintah  KPI memiliki kekuatan hukum untuk melakukan kontrol dalam  penyiaran.  Sedangkan  MUI  belum  memiliki kekuatan hukum yang kuat karena fatwa yang dikelu- arkan MUI hanya sebatas himbauan.
Untuk kasus di Indonesia, tidak sepantasnya bila  media  massa  melepaskan  diri  dari  ikatan  kapi- talis dan komersialisasi media. Tetapi sebagai indus- tri, media massa perlu memperhatikan “nasib” rakyat yang menjadi sasaran program informasinya. Usaha mengejar keuntungan tidak selamanya harus relevan dengan penghancuran moralitas bangsa

## Daftar Pustaka
Bertens, K. Etika , 2007, Gramedia,Jakarta.
Burton,  Graeme. Membincangkan  Televisi  Sebuah Pengantar kajian Televisi , 2011, Jalasutra, Yog- yakarta.
Davis,  Howard  &  Paul  Walton, Bahasa  Citra  Me- dia ,2010, Jalasutra, Yogyakarta.
Larry, Samovar A., Komunikasi Lintas Budaya, 1981, Salemba, Jakarta.
Quail, Dennis
Mc., Teori Komunikasi Massa ,2011,Salemba Humanika,Jakarta.
Rivers, William L. & Cleve Mathews, Etika Media Massa , 1994, Gramedia Pustaka, Jakarta.
Santosa, Hedi Pudjo., 2011. Menelisik Lika-Liku In- fotainment  di  Media  Televisi ,  Gapai Asa  Media Prima,Yogyakarta.
Siregar,  Ashadi. Etika  Komunikasi .2008.Pusta- ka.Yogyakarta  Wahidin,  Samsul, Hukum Pers ,2006,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Sylvie,  George  and  Jan  Leblanc  Wicks.,C.Ann Hollifield,Stephen  Lacy.,  Ardyth  Broaddick Sohn., Media  Management ,2008,  Roudledge Taylor & Francis Group, New York.
Jurnal Ilmu Komunikasi,ISSN1829-6564, 2004.Uni- versitas Atmajaya
http://media.kompasiana.com/mainstream-media diakses pada 18 Februari 2013 jam 23.00 WIB