Volume 6 Number 2, December 2022, page 154-165
Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila terhadap Kehidupan
Berdemokrasi Mahasiswa
Deri Ciciria 1* , Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma 2 , Muhammad Hafidz 3
13 STKIP PGRI Bandar Lampung, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
Cici201528@gmail.com*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received November 23, 2022 Revised December 28, 2022 Accepted December 30, 2022

## Abstract
Higher  education  must  become  a  strategic  ecosystem  in  developing Pancasila  values  to  regenerate  student  democratic  life.  The  purpose  of this  study  was  to  find  out  and  describe  the  influence  of  understanding Pancasila values on the democratic life of STKIP PGRI Bandar Lampung students.  This  research  involved  358  students  spread  across  7  (seven) study programs. This research is a quantitative descriptive study using the correlational  method.  The  instrument  of  Pancasila  values  was  adopted from  the  embodiment  of  the  socialization  material  "Four  Pillars  of National  and  State  Life",  while  the  instrument  for  democratic  life  was adopted  from  the  embodiment  of  Udin  S  Winataputra's  opinion. Prerequisite tests and data analysis techniques in this study were carried out with the help of the SPSS version 25 application. The results showed a significant influence between the understanding of Pancasila values  on the  democratic  life  of  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung  students  with  a correlation  value  of  0.538.  This  research  proves  that  college  students fulfill  the  requirements  as  interest  groups  and  legitimate  democratic actors.  The  involvement  of  students  in  social  projects  and  problem- solving  provides  more  opportunities  to  develop  students'  fighting  power and  critical  power.  This  will  further  enhance  students'  understanding  of Pancasila values which will ultimately improve students' democratic life.
The trilogy of success in learning student democratic behavior focuses on the  relationship  between  learning  in  the  classroom,  the  importance  of student  autonomy,  and  the  development  of  democracy  played  by  the government.
Keywords : Pancasila Values, Democratic Life, Pancasila Understanding Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan karakteristik kewilayahan yang unik dan  multi-kultur  bukan  suatu  perkara  yang  mudah  (Usman,  Qodir,  &  Hasse,  2014). Demokrasi  sebagai  salah  satu  wujud  persatuan  wilayah  dan  keberagaman  masyarakat Indonesia  dalam  suatu  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  lahir  dari  suatu dampak  positif  penjajahan  yang  telah  dirasakan  berabad-abad  lamanya  sehingga menimbulkan  perasaan  senasib  sepenanggungan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu, keberadaan demokrasi harus diakui, diterima dan dihormati sebagai satu kesatuan yang

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
utuh  dan  tak  terpisah-pisahkan.  Demokrasi  mengakomodir  segala  perbedaan/ kemajemukan  yang  ada  untuk  tetap  hidup  dengan  cita-cita  dan  tujuan  kemerdekaan yang  sama  serta  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  (Harefa  &  Fatolosa Hulu, 2020).
Demokrasi merupakan serangkaian tata cara/ perencanaan politik untuk mengelola kekuasaan  atas  kehendak  rakyat  (Sørensen,  1998).  Konsep  ini  tidak  melulu  berkaitan dengan  Pemilu  ataupun  penyelenggaraan  pemerintahan,  namun  juga  menggambarkan bahwa  demokrasi  merupakan  sikap  hidup  yang  perlu  diamalkan  dan  diregenerasi  oleh seluruh  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Apabila  budaya demokrasi  telah  terbangun  dengan  baik,  maka  roda  pemerintahan  tentu  akan mengikutinya  (baik).  John  Dewey  sebagaimana  menyatakan  bahwa  dasar  demokrasi adalah  wawasan  bernegara  yang  terwujud  dalam  keikutsertaan  warga  negara  dalam mengatur  kehidupan  bersama  (Westbrook,  2015).  Demokrasi  akan  kokoh  apabila masyarakatnya  ikut  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  politik.  Hook  menambahkan bahwa  demokrasi  bukan  hanya  semata-mata  skenario  untuk  mendapatkan  kekuasaan, namun  juga  mencakup  partisipasi  dan  aspirasi  masyarakat  dalam  menentukan  dan mengontrol  kebijakan  publik  (decision  making)  (Hook  &  Shapiro,  2015).  Kedua pendapat  tersebut  terangkum  dalam  pernyataan  Mayo  yang  menyatakan  bahwa demokrasi merupakan persamaan dan kebebasan politik yang membuka ruang selebar- lebarnya  terhadap  partisipasi  masyarakat  terhadap  pemilihan  dan  penentuan  kebijakan umum (Mahfud, 2003).
Demokrasi  dalam  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan  di  tengah  keberagaman masyarakat  Indonesia  harus  berdasar  pada  suatu  pondasi  dan  pilar  yang  kokoh  dan merangkul semua kepentingan semua komponen bangsa untuk mencapai perikehidupan yang merdeka, bersatu,  berdaulat, adil dan makmur. Pondasi  tersebut  adalah Pancasila yang  merupakan  ideologi  yang  dirumuskan  para  founding  fathers  bangsa  dan  berasal dari  nilai-nilai  sejarah  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia.  Ideologi  ini  terdiri  dari  5 (lima)  sila  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  dan  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia.  5  (lima)  sila  tersebut  memiliki  sifat  organis,  hirarkis,  dan saling  mengisi,  sehingga  membuatnya  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  tidak bisa  dipisahkan.  Pancasila  merupakan  dasar  negara  kesatuan  republic  Indonesia  yang dijadikan  pedoman  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara  sekaligus menjadi  rujukan/  sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia.  Pancasila  muncul sebagai konsep dasar negara yang menyatukan segala perbedaan yang ada dan menjadi tuntunan  tercapaian  tujuan  negara.  Konseptualisasi  Pancasila  sebagai  dasar  negara bukan  suatu  proses  yang  mendadak  karena  kebutuhan  ideologi  pasca  kemerdekaan, namun  telah  melalui  serangkaian  proses  sejarah  yang  panjang  dan  telah  dipraktekan oleh  nenek  moyang  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  pada  nilai  keagamaan,  adat istiadat,  kebudayaan,  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan perkembangan ideologi dunia saat itu. Konseptualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia  dimulai  sejak  awal  1900-an  dalam  bentuk  rintisan  gagasan  untuk  mencari sintesis  antara  ideologi  dan  gerakan  seiring  proses  penemuan  Indonesia  sebagai  kode kebangsaan bersama (civic nationalism) (Marpaung, 2021).
Pancasila adalah fondasi filsafat/ pikiran yang mendalam (Filosofische Grondslag) yang  dijadikan  pedoman  hidup  (way  of  life)  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara dan dasar pelaksanaan pemerintahan Indonesia (Zulfikar Putra & Wajdi, 2021). Dengan demikian,  perilaku  demokrasi  di  Indonesia  pun  tentu  berlandaskan  pada  nilai-nilai
Pancasila. Pemahaman masyarakat dalam demokrasi menuntut background pemahaman individu yang baik tentang dasar dasar kenegaraan (Ocalan, 2015). Hal ini dikarenakan demokrasi  di  Indonesia  merupakan  demokrasi  Pancasila  yang  memiliki  karakter  yang berbeda  dengan  demokrasi  di  negara  lainnya,  perbedaan  itu  disebabkan  kondisi kebangsaan  dan  karakter  perjuangan  bangsa  yang  berbeda  antar  bangsa/  negara  satu dengan  negara  yang  lainnya  (Näsström  &  Kalm,  2015).  Oleh  karena  itu,  pemahaman terhadap  nilai-nilai  Pancasila  harus  terus  diregenerasi  kepada  seluruh  elemen  bangsa untuk terus menjaga kedaulatan rakyat.
Perguruan  tinggi  tidak  terkecuali  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung  harus  mampu menjadi  sarana  regenerasi  demokrasi  mahasiswa,  terlebih  mahasiswa  merupakan  agen perubahan  sekaligus  menjadi  bagian  dari  pemilih  pemula.  Oleh  karena  itu,  Perguruan tinggi  harus  menjadi  ekosistem  strategis  dalam  menumbuh-kembangkan  nilai-nilai Pancasila. Hal  ini  setidaknya hal  ini disebabkan  karena dua alasan. Pertama, berkaitan dengan  lingkungan  universitas.  Kampus  merupakan  pusat  pembelajaran  bagi  para pemimpin  masa  depan  bangsa  dan  masyarakat.  Banyak  orang  percaya  bahwa mahasiswa  yang  mengenyam  pendidikan  tinggi  dapat  menjadi  agen  perubahan  yang potensial di masa depan. Di kampus, mereka tidak hanya berkesempatan belajar secara formal  di  dalam  kelas,  tetapi  juga  belajar  secara  informal  melalui  unit-unit  kegiatan mahasiswa  (UKM).  Organisasi  kemahasiswaan,  baik  organisasi  ekstra  maupun  intra kampus,  merupakan  wahana  pembelajaran  yang  sangat  efektif  bagi  mahasiswa  secara informal  (Kosasih,  2017;  Oviyanti,  2016).  Faktor  kedua  terkait  dengan  sumber  daya manusia. Mahasiswa di perguruan tinggi umumnya adalah mereka yang telah diseleksi secara akademik. Mereka adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan tertentu, yang dianggap  mampu  menyerap  ilmu  pada  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Keadaan ini didukung  dengan karakter umum mahasiswa  yang biasanya progresif  dan memiliki rasa  ingin  tahu  yang  tinggi  (Tamtanus,  2018).  Penanaman  nilai-nilai  Pancasila  harus dilakukan  di  perguruan  tinggi.  Bukan  hanya  karena  mahasiswa  dapat  menjadi katalisator  penguatan  ideologi  negara  di  masyarakat,  tetapi  juga  karena  mereka  adalah agen  perubahan  yang  potensial  di  komunitasnya  (Angkawijaya,  2017).  Mereka  bisa menjadi  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  birokrat,  politikus,  atau  bahkan  pemimpin negara.  Jika  penanaman  ideologi  tidak  dilakukan  terhadap  mereka,  negara  akan kehilangan katalisator yang sangat potensial untuk memperkuat ideologi negara di masa depan.
Penyelenggaraan  mata  kuliah  wajib  pancasila  dan  kewarganegaraan  yang merupakan  amanat  dari  undang-undang  (Rindjin,  2013;  Sarinah,  2017)  merupakan implementasi  nyata  menumbuh-kembangkan  nilai-nilai  pancasila  dan  demokrasi  di perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila harus mampu dipahami sebagai dasar kehidupan berdemokrasi  khususnya  bagi  mahasiswa  agar  mampu  berpikir  kritis  dan  bijak  dalam memahami  isu-isu  kekinian.  Dalam  masyarakat  yang  demokratis,  para  warga  negara adalah  pembuat  keputusan,  oleh  karena  itu  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  harus mampu  menjadi  kacamata  dalam  mengembangkan,  mengasah  kemampuan, mengevaluasi,  mengambil  dan  mempertahankan  pendapat/  keputusan  dari  berbagai sudut  pandang.  Untuk  melihat  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  pada  mahasiswa  maka dapat direfleksikan melalui hasil belajar mata kuliah Pancasila.
Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap hasil belajar mata kuliah Pancasila pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di STKIP PGRI Bandar Lampung diketahui hasil ketuntasan belajar sebagai berikut:
Tabel 1 . Ketuntasan Belajar Mata Kuliah Pancasila di STKIP PGRI Bandar Lampung No Program Studi Ketuntasan Belajar (%) 1 Pendidikan Matematika 99,55% 2 Pendidikan Bahasa Inggris 98,35% 3 Pendidikan Bahasa Indonesia 98,75% 4 Pendidikan Ekonomi 98,50% 5 Pendidikan Sejarah 99,80% 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 97,05% 7 Bimbingan dan Konseling 98,65%
Sumber: Analisis Nilai Akhir Mata Kuliah Pancasila Tahun akademik 2021/2022
Ketuntasan  belajar  mata  kuliah  Pancasila  yang  diperoleh  mahasiswa  merupakan bukti  bahwa  mahasiswa  memiliki  pemahaman  yang  baik  terkait  nilai-nilai  Pancasila yang dibelajarkan dalam perkuliahan. Hal ini didukung bahwa 86,5% mahasiswa yang lulus mata kuliah memperoleh nilai unggul (A). Namun, pada saat yang sama persoalan implementasi  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  mengalami  banyak  kendala.  Hal  ini tercermin setidaknya dari: pertama, penghormatan terhadap hukum dan ketertiban yang belum dilaksanakan dengan baik dilingkungan dalam maupun di luar kampus. Sebagai contoh, banyak mahasiswa yang berpakaian dan beratribut tidak sesuai aturan kampus, padahal  sebagai kampus pencetak calon  guru hal ini sangat  menjadi  perhatian. Kedua, menguatnya  sikap  individualisme  dan  perilaku  hedonis  mahasiswa  sehingga mengesampingkan solidaritas dan penghargaan terhadap orang lain. Hal ini tampak dari munculnya  kelompok-kelompok  (geng)  yang  memilah  dan  memilih  anggotanya berdasarkan  kriteria  tertentu.  Dan  ketiga,  lemahnya  budaya  literasi  mahasiswa  yang membuat  mereka  gampang  terprovokasi  dan  ikut  menjadi  penyebar  berita  bohong  di media sosial.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  tertarik  pada  permasalahan  keterkaitan pemahaman  nilai-nilai  nilai  Pancasila  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  di STKIP  PGRI  Bandar  Lampung.  Diketahuinya  korelasi  kedua  variabel  tersebut  dapat memberikan  gambaran  kajian  ilmiah  yang  relevan  tentang  outcome  perkuliahan Pancasila  dalam  implementasi  kehidupan  demokrasi  mahasiswa.  Data  ini  juga  sangat berguna  sebagai  pendukung  pengembangan  dan  pengayoman  kampus  terhadap demokratisasi mahasiswa.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  Kuantitatif,  menggunakan  metode Korelasional.    Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang disebarkan  secara  elektronik  dengan  Google  Form.  Instrument  nilai-nilai  Pancasila  di adopsi  dari  pengejawantahan  materi  sosialisasi  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara (Kiemas, 2020), sedangkan Instrumen Kehidupan berdemokrasi diadopsi dari pengejawantahan Udin S Winataputra (Winataputra, 2015).  Populasi dalam  penelitian ini  adalah  seluruh  mahasiswa  di  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung.  Adapun  sampel ditetapkan  dengan  teknik  stratified  proporsional  random  sampling  sehingga  dalam penelitian  ini  berjumlah  358  mahasiswa  yang  tersebar  7  (tujuh)  Program  Studi.  Uji prasyarat  dan  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berbantuan aplikasi SPSS versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Prasyarat Analisis
Pengujian  prasyarat  analisis  dilakukan  untuk  memastikan  kelayakan  model analisis  yang  digunakan.  Uji  yang  digunakan  antara  lain  uji  normalitas,  homogenitas, dan  uji  linieritas.  Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis statistik parametrik analisis Frequency.
Tabel 2 . Hasil Uji Normalitas
4 PILAR KEHIDUPAN N Valid 358 358 Missing 0 0 Skewness -,236 -,123 Std. Error of Skewness ,129 ,129 Kurtosis -,828 -,410 Std. Error of Kurtosis ,257 ,257 Sumber: Output SPSS, 2022
Hasil output statistic SPSS menunjukan bahwa nilai skweness adalah -0,236 untuk variabel  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  dan  -0,123  untuk  variabel  kehidupan demokrasi  mahasiswa.  Kedua  nilai  skewness  variabel  tersebut  berada  dalam  rentang  - 0,5 sampai 0,5, sehingga hal ini membuktikan bahwa data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya,  Uji  homogenitas  dalam  penelitian  ini  untuk  adalah  dengan  menggunakan uji  analisis  One-Way  Anova  dengan  melihat  nilai  levene  statistic.  Adapun  hasil  uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 1,814 10 347 ,057 Sumber: Output SPSS, 2022
Berdasarkan hasil pengujian statistic seperti yang tertera dalam tabel  3 diketahui bahwa nilai levene statistic adalah 1,814 dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi adalah  0,057.  Oleh  karena  nilai  probabilitas  >  dari  0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa varian  sampel  adalah  homogen.  Terakhir,  uji  linearitas  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  analyze  compare  means  dengan  melihat  nilai  test  of  linearity. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Measures of Association
R R Squared Eta Eta Squared KEHIDUPAN * PANCASILA ,538 ,289 ,56 4 ,318 Sumber: Output SPSS, 2022
Berdasarkan hasil pengujian statistic seperti yang tertera dalam tabel  4 diketahui bahwa besarnya nilai korelasi antara variabel pemahaman nilai-nilai Pancasila Terhadap kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung  sebesar  0,538 dengan koefisien determinasi 0,289%. Hasil tersebut menunjukan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linier karena mempunyai  hubungan yang positif dengan skor korelasi 0,538 pada taraf nyata (α) 5%.
Analisis Data Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  bivariate  correlation, karena  hanya  untuk  mengetahui  hubungan  antara  2  variabel  saja.  Adapun  metode korelasi  yang  digunakan  adalah  Spearman  Rho,  mengingat  conditional  variance  data yang  tidak  sama.  Pengolahan  data  untuk  pengujian  korelasi  antar  variabel  dengan menggunakan analisis Spearman Rho dengan Sig. (2-tiled) dapat diketahui hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Correlations 4 PILAR KEHIDUPAN 4 PILAR Pearson Correlation 1 ,538 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 358 358 KEHIDU PAN Pearson Correlation ,538 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 358 358 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Output SPSS, 2022
Nilai korelasi  pemahaman nilai-nilai  Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung  adalah  0,538  dengan  signifikansi  atau probabilitas  0,000.  Karena  nilai  signifikansi  untuk  korelasi  pemahaman  nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung < taraf nyata 0,025 Berarti ada hubungan/ pengaruh yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung.  Secara  positif  berarti  bila  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  mahasiswa  (X) nilainya  bertambah  1  digit/  point  maka  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  STKIP PGRI  Bandar  Lampung  (Y)  juga  bertambah  sebanyak  0,538  digit/point  (53,8%), demikian pula sebaliknya.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menunjukkan  besar  koefisien  jalur  pengaruh pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  STKIP PGRI  Bandar  Lampung  ρ  =  0.538,  dan  ternyata  besar  koefisien  jalur  yang  diperoleh ternyata di atas 0.05 sehingga koefisien korelasi/ pengaruh tersebut sangat berarti.
Gambar 1. Kerangka Hipotesis
Kehidupan Berdemokrasi (Y) Pemahaman Nilai-
Nilai Pancasila (X) ρ= 0.538
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Ho:  ρ  =  0  atau  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  tidak  berpengaruh  langsung terhadap kehidupan demokrasi mahasiswa
2. Hi: ρ ≠ 0 atau pemahaman nilai-nilai Pancasila berpengaruh langsung terhadap kehidupan demokrasi mahasiswa.
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila berpengaruh  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  STKIP  PGRI  Bandar Lampung secara positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yang menyatakan pemahaman nilai-nilai Pancasila berpengaruh langsung terhadap kehidupan demokrasi mahasiswa dapat diterima (Ho ditolak).

## Pembahasan
Pemahaman  mahasiswa  tentang  pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara tergolong  baik.  Sebanyak  349  atau  97.5%  dari  358  mahasiswa  sebagai  responden memiliki  pemahaman,  kemantapan,  dan  keyakinan  akan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai dasar  dan  ideologi  negara,  yang  dapat  dijadikan  pedoman  kehidupan  bermasyarakat berbangsa  dan  bernegara.  Mahasiswa  juga  memiliki  keyakinan  bahwa  Pancasila  tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam  sebagai  agama  yang  cinta  damai  dan  rahmatan  lil alamin,    karena  mahasiswa  memahami  bahwa  Pancasila  merupakan  kristalisasi  dari nilai-nilai  keagamaan (termasuk  Islam),  adat  istiadat,  kebudayaan, dan kebiasaan yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Pancasila  memandang  bahwa  semua  nilai- nilai  agama  mengajarkan  kebaikan,  sehingga  dengan  menjunjung  tinggi  dharma (kebaikan)  yang  nilainya  hidup  dan  diakui  oleh  syariat  setiap  agama  di  Indonesia merupakan hal yang utama dalam menyatukan bangsa Indonesia. Persaudaraan sebagai dasar  ikatan  persatuan  dan  kesatuan  tidak  memandang  sempit  perbedaan  agama,  suku dan ras. karena pada hakikatnya setiap manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila  merupakan  dasar  dan  ideologi  negara  yang  mampu  menyatukan  perbedaan sekaligus  mengatur kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.  Dalam hal  ini mahasiswa memahami bahwa Pancasila merupakan pedoman tata perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  dimana  hukum  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pancasila. Nilai-nilai  Pancasila  yang  muncul  dalam  tata  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia hakikatnya telah melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan telah menjadi norma dan jiwa (volkgeist) dalam bersikap dan bertindak.
Sikap  dan  perilaku  mahasiswa  dalam  berdemokrasi  di  kampus  STKIP  PGRI Bandar  Lampung  tergolong  baik.  164  atau  45,8%  dari  358  mahasiswa  sebagai responden  yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  mementingkan  kepentingan  umum dibandingkan  kepentingan  pribadi  dan  golongan,  toleransi  terbuka  dan  kritis  terhadap informasi,  tanggap  dan  berani  mengemukakan  pendapat,  dan  menghormati  kekuasaan yang  sah.  Kecakapan  berpartisipasi  demokratis  merupakan  kompetensi  yang  harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa dapat belajar berinteraksi dalam  kelompok,  menghimpun  informasi,  bertukar  pandangan  atau  merumuskan rencana  tindakan  sesuai  dengan  tingkat  kematangannya.  Siswa  dapat  belajar mendengarkan  dengan  penuh  perhatian,  bertanya  dengan  efektif,  dan  menyelesaikan konflik  melalui  mediasi,  kompromi  atau  membuat  kesepakatan.  Indikator  baiknya pemahaman  mahasiswa  tentang  kode  etik  kampus  dapat  dilihat  dari  kemauan mahasiswa  untuk  gotong  royong  dalam  hal  menjaga  kebersihan  kampus.  Mahasiswa memiliki  semangat  kebersamaan  yang  tinggi  dalam  bekerja  sama  menjaga  kebersihan kampus  dengan  tidak  membuang  sampah  sembarangan  dan  memungut  sampah  yang
ditemuinya  di  sekitaran  kampus.  Mahasiswa  juga  nampak  sangat  menjaga  fasilitas umum  yang  tersedia  di  kampus  semisal  anjungan  tunai  mandiri  (ATM),  dan  fasilitas kampus semisal tidak mencoret tembok kelas, bangku perkuliahan dan fasilitas kampus lainnya. Taman-taman yang berada di sekitar kampus juga tertata dengan rapi dan tidak ada unsur perusakan dari kalangan mahasiswa.
Namun  ada  beberapa  hal  yang  masih  terlihat  lemah  antara  lain:  ternyata ditemukan  bahwa  masih  banyak  mahasiswa  yang  belum  mematuhi  rambu  lalu  lintas. Hal  ini  tercermin  dari  kebiasaan  mahasiswa  yang  melawan  arah  saat  berkendara,  dan parkir sembarangan, hal ini tidak saja mengancam keamanan pribadi namun juga orang lain.  Dalam  hal  pemilihan  ketua  organisasi  kemahasiswaan.  Masih  terdapat  banyak mahasiswa  yang  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadinya  dan  acuh  tak  acuh terhadap  kepentingan  yang  tidak  berpengaruh  terhadapnya.  Kecakapan  berpartisipasi demokratis  merupakan  kompetensi  yang  lemah  dikalangan  mahasiswa  karena mementingkan  kepentingan  pribadi  dan  golongannya.  Mahasiswa  kurang  dapat berinteraksi  antar  kelompok,  menghimpun  informasi,  bertukar  pandangan  atau merumuskan  rencana  tindakan  sesuai  dengan  tingkat  kematangannya  karena  disusupi kepentingan  pribadi  dan  golongan.  Selain  itu,  mahasiswa  banyak  yang  menggunakan berbagai sumber informasi, khususnya media sosial berbasis internet untuk mengetahui persoalan  publik.  Namun  dalam  hal  ini  mahasiswa  cenderung  tidak  terlalu  tertarik dengan kajian akademik/ keilmuan.
Pada  indikator  lain,  sebagian  besar  mahasiswa  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung pada  dasarnya  sudah  memiliki  tingkat  aspirasi  politik  yang  cukup  baik,  artinya  bahwa siswa  telah  mampu  menyuarakan  ide  dan  pendapatnya  dalam  penyelenggaraan kehidupan kampus, namun terkadang gampang terpicu pemberitaan bohong serta sering menyuarakan  ide  dan  pendapat  tanpa  dasar.  Aspirasi  merupakan  harapan  dan  tujuan untuk  keberhasilan  pada  masa  yang  akan  datang.  Aspirasi  politik  dalam  masyarakat dapat  disalurkan  dalam  bentuk  musyawarah  mufakat.  Oleh  karena  itu,  suatu  aspirasi politik diperlukan suatu regenerasi berkelanjutan yang terstruktur, dan terprogram agar partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis dapat berjalan dengan baik. mahasiswa  telah  banyak  yang  menganalisis  berbagai  visi  misi  kandidat  pemimpinnya yang biasanya dikumandangkan menjelang pemilihan ketua organisasi kemahasiswaan. Para  siswa  sebagai  pemilih  pemula  cukup  kritis  dalam  menjabarkan  visi  misi  calon pemimpin mereka dengan menerapkannya ke dalam kehidupan kampus, dan yang lebih utama  ternyata  mereka  juga  menyadari  hak  suara  yang  mereka  berikan  akan  berimbas pada kebijakan public yang nantinya akan mereka laksanakan sebagai warga kampus.
Pengembangan  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  sangat  penting  dilakukan karena merekalah yang akan meneruskan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan  datang.  Studi  khusus  tentang  keterlibatan  mahasiswa  biasanya  berkaitan  dengan aktivitas  mahasiswa  dalam  merespon  kebijakan  pemerintah  seperti  protes  dan  unjuk rasa. Literatur tentang protes mahasiswa dan aktivisme politik berkembang pesat setelah ledakan  protes  mahasiswa  di  seluruh  dunia  maju  dan  berkembang  pada  1960-an (Altbach, 2009; Sorey & Gregory, 2010).
Pembelajaran Pancasila yang tradisional hakikatnya telah mengisolasi daya juang dan  daya  kritis  mahasiswa,  hal  ini  karena  pendidik  tidak  pernah  menjadi  bagian  dari mahasiswa  dan  seolah  membentuk  gap.  Pembelajaran  tradisional  yang  demikian  sulit untuk  memberikan  pemahaman  nilai-nilai  Pancasila  secara  nyata  dan  tidak menumbuhkan  demokrasi  di  kalangan  mahasiswa.  Secara  eksplisit  pemahaman  nilai terhadap ideologi negara dimulai dengan mengidentifikasi tanggung jawab siswa untuk
pembelajaran  mereka  sebagai  kondisi  kewarganegaraan  demokratis,  bersama  dengan ‘iklim  kepercayaan'  dan  partisipasi  sosialnya  di  masyarakat  (Rowland,  2003).  Pada tahapan  tertentu  mahasiswa  dan  dosen  melaksanakan  pembelajaran  berdasarkan kesepakatan  dan  tidak  memaksa  mahasiswa  melakukan  sesuatu.  Jika  mahasiswa  ingin menjadi  peserta  aktif  dalam  proses  pembelajaran  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, mereka  juga  harus  menjadi  peserta  aktif  dalam  proses  demokrasi  di  kampus.  Dengan berpartisipasi  dalam  tata  kelola  pendidikan  tinggi  yang  demokratis,  mahasiswa  juga mempelajari nilai umum dari berpartisipasi dalam demokrasi (Boer & Stensaker, 2007; Lizzio  &  Wilson,  2009).  Hal  ini  dapat  menjadi  sangat  penting  mengingat  terdapat beberapa  kasus  penurunan  keterlibatan  mahasiswa  dalam  politik  di  negara-negara demokrasi Eropa (Azmanova, 2013; Maier et al., 2018; Rodon, Osterwalder, & Favia). Karena  perkembangan  demokrasi  perwakilan  di  pendidikan  tinggi  diuntungkan  dari proses demokratisasi umum, mungkin saat ini, arah pengaruhnya bisa dibalik dan siswa yang  belajar  partisipasi  demokratis  di  pendidikan  tinggi  bisa  menguntungkan  seluruh masyarakat demokratis mereka (Bergan, Gerber, Green, & Panagopoulos, 2005). Model pendidikan tinggi sebagai usaha pasar mensyaratkan definisi lain dari peran mahasiswa: mahasiswa didefinisikan sebagai klien, pelanggan, atau konsumen. Ini memberi mereka hak konsumen dalam hubungan mereka dengan institusi pendidikan tinggi (Kamvounias &  Varnham,  2006).  Institusi  diberikan  tanggung  jawab  untuk  memastikan  kepuasan mahasiswa,  khususnya  terkait  dengan  penyediaan  layanan  pendidikan  dan  dukungan, sehingga  mengarah  pada  pengembangan  mekanisme  umpan  balik  kepuasan  sebagai tempat utama keterlibatan siswa dalam proses tata kelola.
Kebebasan yang diberikan kepada siswa untuk mendiskusikan politik berdampak pada  konten  serta  proses  pengajaran.  Kemampuan  kritis  mahasiswa  memiliki  peran sentral  dalam  mengembangkan  kewarganegaraan  yang  demokratis.  Oleh  karena  itu, mungkin  tampak  bahwa  jika  mengajar  siswa  untuk  menjadi  kritis  diperlukan  untuk mempersiapkan  mereka  menuju  masyarakat  demokratis,  gagasan  'kritik'  mungkin merupakan  tujuan  pendidikan  yang  menghubungkan  pengajaran  dengan  tujuan demokratisnya  (Giroux,  2020;  Giroux  &  McLaren,  1986;  Kellner  &  Share,  2007). Pembelajaran demokrasi yang efektif tidak serta merta berkontribusi pada 'transformasi negara,  demokrasi,  perubahan  sosial,  pemberdayaan  orang  miskin,  mengatasi  masalah kemiskinan'.  Namun    adalah  pembelajaran  yang  melibatkan  siswa  dengan  integrasi berbagai disiplin ilmu ke dalam dunia sosial yang lebih luas (Rowland, 2003). Gagasan dan kritik merupakan pusat pemahaman mahasiswa tentang Pembelajaran Pancasila dan Demokrasi.  Kekritisan  dapat  membuat  warga  negara  yang  lebih  baik.  Pembelajaran Pancasila  dan  kewarganegaraan  menjadi  gagal  ketika  tidak  menghasilkan  gagasan  dan kritik  atau  pertanyaan  yang  terinformasi  dengan  baik,  dan  ini  akan  muncul  ketika mahasiswa dapat melihat melampaui batas disiplin mereka.
Pembelajaran  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  tergantung  pada  konteks  sosio- politik  pemerintah  dan  Negara.  Hasil  dan  temuan  dalam  penelitian  ini  merupakan tanggapan  terhadap  penelitian  Rogers  yang  menganggap  hubungan  antara  pengajaran dan nilai-nilai politik tidaklah penting, dengan mengklaim bahwa metode pengajaran di perguruan  tinggi  tidak  perlu  dikaitkan  dengan  keprihatinan  seperti  redistribusi kekuasaan  dalam  masyarakat  (Entwistle  &  Entwistle,  1992).  Logika  fundamental  dari model birokrasi negara adalah otoritas terpenting dalam pendidikan tinggi adalah milik negara. Dalam pendidikan tinggi, keputusan politik harus dilaksanakan untuk melayani prioritas  nasional,  apakah  itu  pembangunan  bangsa  atau  pembangunan  ekonomi. Mengikuti  logika  ini,  mahasiswa  tidak  memiliki  suara  dalam  perumusan  agenda
kebijakan  dan  hampir  tidak  dalam  posisi  untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaannya (Pabian  &  Minksová,  2011).  Namun  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  mahasiswa memenuhi syarat sebagai kelompok kepentingan yang sah dalam pendidikan tinggi, dan oleh  karena  itu  juga  merupakan  aktor  demokrasi  yang  sah.  Demokrasi  di  perguruan tinggi  memberikan prinsip  legitimasi dasar untuk partisipasi  mahasiswa.  Dalam logika ini,  mahasiswa  didefinisikan  sebagai  unsur  yang  sah  atau  bahkan  sebagai  pemangku kepentingan utama dalam pendidikan tinggi. Sebagai pemangku kepentingan dan warga civitas  akademika,  mereka  memiliki  hak  mendasar  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pendidikan tinggi di semua tingkatan dan di semua bidang pengambilan keputusan yang setara  dengan  warga  akademik  lainnya  dan  pemangku  kepentingan  eksternal.  Ketika posisi  mahasiswa  ditentukan  dengan  cara  ini,  mereka  memainkan  peran  sebagai kolaborator  dalam  mencapai  tujuan  yang  dinegosiasikan  dengan  aktor  lain  yang diwakili dalam proses tata kelola.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pengujian  terhadap  hipotesis  yang  dilakukan  oleh peneliti  serta  hasil  pembahasan,  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman nilai-nilai  Pancasila  dapat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa STKIP  PGRI  Bandar  Lampung  secara  positif  dan  signifikan,  ini  berdasarkan  pada temuan  bahwa  pemahaman  mahasiswa  terhadap  nilai-nilai  Pancasila  berpengaruh terhadap  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa  STKIP  PGRI  Bandar  Lampung  secara positif, erat dan signifikan. Besar koefisien jalur pengaruh ρ = 0.538, dan ternyata besar koefisien  jalur  yang  diperoleh  ternyata  di  atas  0.05  sehingga  koefisien  korelasi/ pengaruh  tersebut  sangat  berarti.  Temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proyek sosial dan pemecahan masalah (problem solving) lebih memberikan kesempatan mengembangkan daya juang dan daya kritis mahasiswa. Hal  ini  akan  semakin  meningkatkan  pemahaman  mahasiswa  terhadap  nilai-nilai Pancasila  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kehidupan  berdemokrasi  mahasiswa. Dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan harus mengurangi peran tradisionalnya  di  kelas,  karena  itu  sangat  tidak  efektif  mengembangkan  kehidupan berdemokrasi  mahasiswa.  Ketergantungan/  sentralisasi  pembelajaran  pada  dosen  yang berlebihan  dapat  melemahkan  tujuan  kritis  dari  perkuliahan  Pancasila  dan Kewarganegaraan.  Trilogi  keberhasilan  pembelajaran  Pancasila  dan  Kewarganegaraan untuk  membentuk  perilaku  demokrasi  mahasiswa  adalah  pemusatan  hubungan  antara pembelajaran di kelas, pentingnya otonomi peserta didik dan perkembangan demokrasi yang diperankan pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini khususnya STKIP PGRI Bandar Lampung. Kami tidak memiliki perselisihan atas manfaat dari penelitian ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Kontribusi  masing-penulis  dalam  artikel  ini  adalah  sebagai  berikut:  DC melaksanakan  pemetaan  masalah,  analisis  data  dan  menyusun  pembahasan  hasil penelitian;  TARPK  berkontribusi  menyusun  proposal  penelitian,  termasuk  menggali
kajian literatur terkait; dan MH berkontribusi menyebarkan kuesioner penelitian sesuai kriteria responden yang telah ditetapkan.

## REFERENSI
Altbach,  P.  G.  (2009).  Higher  education:  An  emerging  field  of  research  and  policy.
International  organizations  and  higher  education  policy:  Thinking  globally, acting locally , 9-25.
Azmanova,  A.  (2013).  The  Crisis  of  Europe:  Democratic  Deficit  and  Eroding Sovereignty—Not Guilty. Law and Critique, 24 (1), 23-38.
Bergan,  D.  E.,  Gerber,  A.  S.,  Green,  D.  P.,  &  Panagopoulos,  C.  (2005).  Grassroots mobilization  and  voter  turnout  in  2004. Public  Opinion  Quarterly,  69 (5),  760- 777.
Boer, H. d., & Stensaker, B. (2007). An internal representative system: The democratic vision. In University dynamics and European integration (pp. 99-118): Springer. Entwistle,  A.,  &  Entwistle,  N.  (1992).  Experiences  of  understanding  in  revising  for degree examinations. Learning and Instruction, 2 (1), 1-22.
Giroux, H. (2020). Critical pedagogy : Springer.
Giroux, H., &  McLaren, P. (1986). Teacher education and the politics of engagement: The  case  for  democratic  schooling. Harvard  Educational  Review,  56 (3),  213- 239.
Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan : PM Publisher.
Hook,  S.,  &  Shapiro,  E.  S.  (2015). Letters  of  Sidney  Hook:  Democracy,  Communism and the Cold War: Democracy, Communism and the Cold War : Routledge. Kamvounias, P., & Varnham, S. (2006). Getting what they paid for: Consumer rights of students in higher education. Griffith Law Review, 15 (2), 306-332.
Kellner,  D.,  &  Share,  J.  (2007).  Critical  media  literacy:  Crucial  policy  choices  for  a twenty-first-century democracy. Policy Futures in Education, 5 (1), 59-69. Kiemas, H. T. (2020). Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber moralitas dan hukum nasional. BUKU DOSEN-2013 .
Kosasih,  K.  (2017).  Peranan  Organisasi  Kemahasiswaan  Dalam  Pengembangan  Civic Skills Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25 (2), 188-198.
Lizzio, A., & Wilson, K. (2009). Student participation in university governance: the role conceptions  and  sense  of  efficacy  of  student  representatives  on  departmental committees. Studies in Higher Education, 34 (1), 69-84.
Mahfud,  M.  (2003).  Demokrasi  dan  konstitusi  di  Indonesia:  studi  tentang  interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.
Maier, J., Faas, T., Rittberger, B., Fortin-Rittberger, J., Josifides, K. A., Banducci, S., . . . Chwedczuk-Szulc, K. (2018). This time it’s different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy–evidence from a  quasi-experiment  in  24  countries. Journal  of  European  Public  Policy,  25 (4), 606-629.
Marpaung, S. F. (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Karakter Bangsa.
Näsström, S., & Kalm, S. (2015). A democratic critique of precarity. Global Discourse, 5 (4), 556-573. Ocalan, A. (2015). Democratic confederalism : Lulu Press, Inc.
Oviyanti,  F.  (2016).  Peran  organisasi kemahasiswaan  intrakampus  dalam mengembangkan  kecerdasan  interpersonal  mahasiswa. El-Idare:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1).
Pabian, P., & Minksová, L. (2011). Students in higher education governance in Europe: Contrasts,  commonalities  and  controversies. Tertiary  Education  and Management, 17 (3), 261-273. Rindjin,  K.  (2013). Pendidikan  Pancasila  untuk  perguruan  tinggi :  Gramedia  Pustaka Utama.
Rodon,  T.,  Osterwalder,  K.,  &  Favia,  F.  Reshaping  European  Democracy. Fresh Agendas for a New European Commission , 87. Rowland, S. (2003). Teaching  for democracy in  higher education. Teaching in  Higher Education, 8 (1), 89-101. Sarinah,  M.  D.  (2017). Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  (PPKN  Di Perguruan Tinggi) : Deepublish.
Sørensen,  G.  (1998).  IR  theory  after  the  Cold  War. Review  of  International  Studies, 24 (5), 83-100.
Sorey,  K.  C.,  &  Gregory,  D.  (2010).  Protests  in  the  sixties. College  Student  Affairs Journal, 28 (2).
Tamtanus, A. S. (2018). Pemikiran: menetralisir radikalisme di perguruan tinggi melalui para dosen. Untirta Civic Education Journal, 3 (2).
Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). Radikalisme agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Westbrook,  R.  B.  (2015).  John  Dewey  and  american  democracy.  In John  Dewey  and American Democracy : Cornell University Press.
Winataputra,  U.  S.  (2015).  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  sebagai  Pendidikan Karakter  berbasis  Nilai  dan  Moral  Pancasila. Pengembangan  Kurikulum  dan Pembelajaran PKn (2nd ed., pp. 1.1-1.36). Universitas Terbuka . Zulfikar  Putra,  S.,  &  Wajdi,  H.  F.  (2021). Buku  Ajar  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi : Ahlimedia Book.
Copyright Holder :
© Deri Ciciria, Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, Muhammad Hafidz, (2022).
First Publication Right : © Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA