## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(S TUDI K ASUS P ADA P EMERINTAH K OTA T ASIKMALAYA T AHUN 2006 – 2015)
R. Neneng Rina Andriani a, *, Nisa Noor Wahid b
a Universitas Siliwangi, Indonesia
b Universitas Siliwangi, Indonesia *nenengrina@unsil.ac.id
Diterima : Juni 2018. Disetujui : Juni 2018. Dipublikasikan : Juni 2018

## ABSTRACT
The research objective to know (1) Original Local Revenue, Intergovermental Transfer  and Financial Self-Sufficiency of Local Governments at Government of Tasikmalaya City, (2)The Influence of  Original  Local  Revenue  with  partial  to  Financial  Self-Sufficiency  of  Local  Governments,  (3)  The Influence of Intergovermental Transfer with partial to Financial Self-Sufficiency of Local Governments, (4)  The  Influence  of  Original  Local  Revenue  and  Intergovermental  Transfer  with  simultaneous  to Financial Self-Sufficiency of Local Governments. The method used in this research is descriptive method by  using a  case  study  approach.  The  data  analysis  technique  used  multiple  regression  analysis.  The results of data processing indicates that: (1) Original Local
Revenue, Intergovermental Transfer and Financial Self-Sufficiency of Local Governments at Government  of  Tasikmalaya  City  is  have  fluctuation,  (2)  Partially  the  Original  Local  Revenue  have significant  influence  to  ability  of  Financial  Self-Sufficiency  of  Local  Governments  (3)  Partially  the Intergovernmental Transfer have significant influence to ability of Financial Self-Sufficiency of Local Governments  (4)  Simultantly  the  Original  Local  Revenue  and  Intergovernmental  Transfer  have significant influence to ability Financial Self-Sufficiency of Local Governments.
Keywords: Original Local Revenue, Intergovermental Transfer, Financial Self-Sufficiency of Local Governments
Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 30-39
http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak
ISSN: 1907-9958 (Print)
R. Neneng Rina A., Nisa N. W/ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 30-39

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  (1) Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, (2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Pengaruh Dana Perimbangan secara parsial  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  (4)  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  mengunakan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda . Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil pengolahan  data  menunjukkan  bahwa:  (1)  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mengalami  fluktuasi,  (2) Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  (3)  Dana Perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  (4)  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kemandirian Keuangan Daerah.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui sebelumnya  bahwa  sistem  pemerintahan Indonesia  pada  masa  orde  baru  mengacu pada system sentralisasi. Sistem
ini merupakan system penyelenggaraan pemerintah  yang  sepenuhnya    diatur  oleh pemerintah  pusat  dengan  luasnya  wilayah yang  tersebar.  Pemerintah  pusat  mendapat kesulitan dalam melaksanakan transparansi secara proporsional terhadap pembangunan nasional.  Karena  hal  ini  menumbuhkan tendensi bagi pemerintah pusat untuk lebih memfokuskan  dirinya  pada  pembangunan di  pusat  dan  seolah  mengenyampingkan kebutuhan  pembangunan  yang  ada  di daerah,  khususnya  daerah  yang  jauh  dari jangkauan pemerintah pusat.
Imbasnya  terjadi ketimpangan  dan kesenjangan  yang  cukup  signifikan  antar daerah. Sehingga hal  ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  nasional.  Dengan  adanya ketimpangan  pembangunan  dan  pelayanan yang tidak tertata  secara  transparan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk  merubah kebijakan yang ada, yakni merubah  kebijakan  sentralisasi  menjadi system desentralisasi. Kebijakan desentralisasi  ini  terbentuk  seiring  dengan lahirnya  Kebijakan  Otonomi. Daerah yang lahir dari Ketetapan MPR Nomor
XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan
Otonomi  Daerah;  Pengaturan,  Pembagian dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang merupakan landasan hukum bagi  dikeluarkannya  UU  No.  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintah  Daerah  yang kemudian
diperbaharui dengan disyahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi pada tahun 2014 menjadi UU  No.  23  tahun  2014  dan  UU  No.  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui  menjadi  UU  No.  33  Tahun 2004.
Penyelenggaraan desentralisasi terkait  dengan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  salah  satunya  adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan  kekuasaan  secara  hukum  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah untuk  mengurus  pemerintahannya  masing- masing  dan  memberikan  peluang  bagi daerah  untuk  menggali  potensi  lokal  demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah.
Abdul Halim (2011:253)
menjelaskan bahwa ciri utama daerah yang dapat  melaksanakan  otonomi  yaitu  (1) kemampuan  keuangan  daerah,  artinya daerah  harus  memiliki  kewenangan  untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di  daerah,  mengelola  dan  menggunakan
keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin  agar  pendapatan  asli  daerah menjadi sumber keuangan.
Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik  beratkan  pada  daerah  kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan  sejumlah  kewenangan  untuk menentukan  alokasi  sumber  daya  yang dimiliki  untuk  belanja-belanja  daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan,  dan  kemampuan  daerah  yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah  daerah  dapat  terselenggara karena adanya dukungan berbagai sumber daya  yang  mampu  menggerakan  jalannya roda  organisasi  pemerintahan  dalam rangka pencapaian tujuan. Fakir keuangan merupakan  faktor  utama  yang  merupakan sumber  daya  finansial  bagi  pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah.
Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang  meliputi  pendapatan  dan  belanja daerah.
Sumber-sumber penerimaan
daerah  terdiri  atas  sisa  lebih  perhitungan anggaran  tahun  lalu,  pendapatan  asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman,  serta  pendapatan  daerah  lain- lain yang sah.
Kemandirian  keuangan  daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah  karena  tentunya  pemerintah  pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi  daerah  adalah  pemerintah  daerah itu  sendiri,  baik  dari  segi  permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah  daerah  tersebut.  Kemandirian keuangan daerah
menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan
yang  diperlukan  daerah  (Abdul  Halim, 2014:L-5).
Kemandirian  keuangan  daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh tiap pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka
pemerintah kota tersebut tingkat kemndirian  keuangan  daerahnya  tinggi. Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan  poin  utama  dalam  megukur tingkat  kemandirian  keuangan  daerah. Oleh  karena  itu,  perlu  dilihat  efektivitas pendapatan  asli  daerah  tersebut  dengan membandingkan  antara  pendapatan  asli daerah  yang  dianggarkan  dengan  realisasi pendapatan  asli  daerah.  Pendapatan  asli daerah  inilah  yang  merupakan  sumber pembiayaan  yang  memang  benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan  kondisi  riil  daerah.  Jika nantinya  struktur  pendapatan  asli  daerah kuat  boleh  dikatakan  daerah  tersebut memiliki  kemampuan  pembiayaan  yang kuat.  Untuk  itu  tentu  dibutuhkan  sruktur industri  yang  mantap  beserta  obyek  praja dan retribusi yang taat.
Selain  pendapatan  asli  daerah, dana  perimbangan  juga  merupakan  salah satu  sumber  penerimaan  daerah  yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD.  Dalam  UU  No.  33  Tahun  2004 disebutkan  dana  perimbanagan  adalah dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  adalah  suatu  sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,  demokratis,  transparan  dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan  desentralisasi  dengan mempertimbangkan  potensi,  kondisi,  dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Akan  tetapi,  diharapkan  setiap daerah tidak
menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan  daerah  tapi  menjadikannya sebagai  sumber  pendapatan  pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  daerah.  Sehingga  tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah  pusat  dalam  pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya  tingkat  ketergantungan  tersebut, maka  suatu  daerah  dapat  dikatakan mandiri.
Penelitian sejenis
terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Kurniawan (2009) telah meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Rutin Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah”.  Studi  kasus  pada  Kabupaten  dan Kota  di  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah,  sedangkan  belanja  rutin tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Reza Marizka (2013) telah meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah”.  Studi kasus  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Sumatera  Barat  tahun  2006-2011.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah,  sedangkan  Dana  Bagi Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan daerah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Pendapatan  Asli  Daerah,  dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah di Kota
Tasikmalaya.
2. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  kemandirian  keuangan daerah di Kota Tasikmalaya. 3. Pengaruh dana perimbangan terhadap  kemandirian  keuangan daerah di Kota Tasikmalaya. 4. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah dan  dana  perimbangan  terhadap kemandirian  keuangan  daerah  di Kota Tasikmalaya.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang penulis  gunakan  adalah  metode  deskriptif analisis.  Metode  deskriptif  analisis  yaitu metode  penelitian  yang  menuturkan  atau menggambarkan  situasi  yang  terjadi  pada masa  sekarang,  kemudian  menganalisis serta  menginterpretasikan  data-data  yang diperoleh dengan analisa tertentu.
Metode deskriptif analisis merupakan  suatu  metode  yang  meneliti status  kelompok  manusia,  suatu  objek, suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran, ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat,  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.  Dalam  penelitian  ini  diperlukan data-data  yang  sesuai  dengan  topik penelitian.  Data  yang  diteliti  adalah pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan dan  kemandirian  keuangan  daerah  periode 2004  sampe  2015  (10  tahun).  Prosedur pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan Studi Lapangan  dan  Studi  Kepustakaan.  Teknik yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data primer,  yang  dilakukan  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung  pada  objek  penelitian.  Teknik yang dilaksanakan untuk memperoleh data-
data  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku serta  referensi-referensi  lainnya  yang berkaitan dengan objek penelitian.
Teknik Analisis Data:
1. Analisis Regresi Berganda
Menggunakan analisis regresi berganda karena data yang digunakan  merupakan  data  absolut dan peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh  variabel  X  terhadap variabel  Y,  tanpa  mengetahui hubungan antar variabel X.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalistas b. Uji Autokorelasi
c. Uji Multikolinearitas d. Uji Heteroskedastisitas 3. Koefisien Korelasi Berganda 4. Koefisien Determinasi (R2) 5. Uji Hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan  dan  Kemandirian  Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2004-2015 dapat diketahui pada  tahun  2004  penerimaan  pendapatan asli daerah mencapai Rp
31.519.058.438,32.  Tahun  2005  sampai 2008  pencapaian  presentase  pertumbuhan pendapatan  mengalami  peningkatan  yang fluktuatif  dengan  persentase  kenaikan secara  berturut-turut  sebesar  25,96%, 32,05%, 21,46%, 0,27% dan 22,9%. Tahun 2009  penerimaan  fasilitas  sosial  dan fasilitas  umum  yaitu  penerimaan  dari RSUD  Tasikmalaya  yang  pada  tahun sebelumnya digolongkan ke dalam retribusi daerah  dialihkan  ke  dalam  golongan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang  sah  sehingga  pada  tahun  tersebut penerimaan  retribusi  daerah  turun  secara
drastis  dan  lain-lain  PAD  yang  sah meningkat  10  kali  lipat.  Tahun  2010 peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli daerah mencapai 31,59%. Pada tahun 2011 sampai  tahun  2014  secara  berturut-turut 6,88%,  34,53%,  16,21%,  40,83%.  Selama 12  tahun  terakhur,  tahun  2015  mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai  320,02%.  Hal  ini  dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya
meningkatkan  kinerja  dan  memperluas indikator sumber pendapatan lain-lain PAD yang  sah,  diantaranya  hasil  penjualan  aset lainnya dan pendapatan jasa layanan umum BLUD.
Dana  perimbangan  yang  diterima Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  selama  dua belas periode terakhir cenderung meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota  Tasikmalaya  memerlukan  banyak dana untuk menjalankan program pemerintahan.  Di  samping  itu,  meskipun pendapatan  asli  daerah  Kota  Tasikmalaya terus  meningkat  namun  belum  bisa memenuhi  pembiayaan  terhadap  belanja daerah. Sehingga dana perimbangan menjadi  dana  yang  diperlukan  dalam membiayai belanja daerah. Pada tahun 2004 penerimaan dana perimbangan yang diberikan  Pemerintah  Pusat  mencapai  Rp 241.000.652.378,00  dan  meningkat  1,10% pada tahun selanjutnya. Tahun 2006 sejalan dengan  kebutuhan  program  pemerintahan dan  meningkatnya  belanja  daerah,  dana perimbangan  untuk  mengatasi  defisit  pun meningkat  sampai  53,75%.  Tahun  2007 sampai  tahun  2009  penerimaan  dana perimbangan pun meningkat secara berturut-turut  sebesar  4,10%,  11,4%  dan 10,12%.  Penurunan  penerimaan  dana perimbangan  pun  dialami  oleh  Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2010 sebesar 3,67%.  Pada  tahun  2011  sampai  2014 penerimaan  dana  perimbangan  mengalami peningkatan  yang  fluktuatif  yaitu  sebesar 11,17%,  19,02%,  10,2%  dan  11,875.  Pada tahun  2015  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil dari  pemerintah  dari  sektor  bukan  pajak meningkat sebesar 17 kali lipat dikarenakan
dana  bagi  hasil  dari  pertambangan  panas bumi  dan  sumber  daya  alam  perikanan meningkat  secara  signifikan  dan  Dana Alokasi  Khusus  sebesar  4  kali  lipat  dari tahun  sebelumnya  sehingga  penerimaan dana  perimbangan  pun  meningkat  sebesar 21,94%.
Kemandirian keuangan daerah Kota
Tasikmalaya  menggunakan  analisis  rasio kemandirian mengalami fluktuasi peningkatan  dan  penurunan.  Pada  tahun 2004 tingkat kemandirian keuangan daerah Kota  Tasikmalaya  sebesar  10,41%  dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya  menjadi  12,23%.  Namun  pada tahun  2006  tingkat  kemandirian  keuangan menurun menjadi 11,09%. Pada tahun 2007 sampai  2014  mengalami  kenaikan  dan penurunan yaitu 11,32%, 10,35%, 11,04%, 12,47%,  12,05%,  14,05%,  12,64  dan 15,33%.  Tahun  2015  belanja  daerah  Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup  tinggi  sehingga  pendapatan  asli daerah  yang  meningkat  4  kali  lipat  lebih dari  tahun  sebelumnya  pun  tidak  dapat menutupi  seluruh  kebutuhan  program pemerintahan.
Sehingga
masih diperlukannya  bantuan  dari  eksternal  baik dari  Pemerintah  Pusat  ataupun  dari
Pemerintah  Provinsi  yang  lebih  besar  dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian,  tingkat  kemndirian  keuangan daerah  meningkat  2  kali  lipat  dari  tahun sebelumnya menjadi 31,13%.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Secara  Parsial  Terhadap  Kemandirian Keuangan  Daerah  di  Pemerintah  Kota Tasikmalaya
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data dengan  menggunakan  SPSS  Versi  16.0 untuk  analisis  linier  berganda,  besarnya pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap kemandirian  keuangan  daerah  diperoleh koefisien  partial  sebesar  0.982  dan koefisien  determinasi  sebesar  0.964  atau berarti  bahwa  96,4%  variabilitas  dari variabel Y (kemandirian keuangan daerah) dapat  diterangkan  (dipengaruhi)  oleh
variabel  X1  (pendapatan  asli  daerah). Pendapatan asli daerah memberikan pengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan daerah  sebesar  96,4%,  artinya  bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima,  maka  akan  semakin  meningkat tingkat  kemandirian  keuangan  daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan  asli  daerah  memiliki  pengaruh terhadap  kemandirian  keuangan  daerah sebesar  96,4%  sedangkan  sisanya  3,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
Hasil analisis koefisien korelasi dari variabel X1 dengan variabel Y yang diteliti diperoleh  koefisien  partial  sebesar  0,982. Nilai  tersebut  dapat  di  interpretasikan bahwa  pengaruh  pendapatan  asli  daerah secara parsial terhadap kemandirian keuangan  daerah  mempunyai  hubungan yang  sangat  kuat  karena  berada  diantara 0,800 – 1,000.
Dari hasil koefisien regresi pendapatan asli daerah (X1) sebesar (2,145) dalam  hal  ini  berarti  setiap  meningkatnya (X1)  sebesar  1%  dan  dana  perimbangan (X2)  tetap,  maka  akan  meningkatkan kemandirian  keuangan  daerah  sebesar 214,5%.
Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan  uji  t  pada  perhitungan  hasil SPSS  versi  16.00  yang  tersaji  pada  untuk variabel  pendapatan  asli  daerah  diperoleh nilai  thitung  =  15,816  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,000 dan df = (n-k-1) =  8  maka  nilai  ttabel  =  2,306  dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai thitung > tabel dan berdasarkan probabilitas nilai  signifikan  sebesar  0,000  sedangkan tingkat  kesalahan  sebesar  5%  (α  0,05) sehingga sig < α atau 0,000 < 0,05 artinya Ho ditolak Ha diterima atau pendapatan asli daearah secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, begitu pula  sebaliknya  semakin  kecil  pendapatan
asli  daerah  yang  diperoleh  maka  semakin pula tingkat kemandirian keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Reza  Marizka  (2013)  yang  menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian  keuangan  daerah  memiliki hubungan positif. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis pada realisasi penerimaan pendapatan  daerah  Kota  Tasikmalaya, mencerminkan  bahwa  pada  tahun  periode yang  diteliti  oleh  penulis,  pendapatan  asli daerah  yang  diperoleh  selama  12  tahun terakhir  selalu  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya.  Sejalan  dengan  itu, kebutuhan  dalam  program  pemerintahan pun  semakin  meningkat  setiap  tahunnya sehingga  belanja  daerah  pun  meningkat. Hal  tersebut  tidak  dapat  ditutupi  oleh pendapatan  asli  daerah  sendiri  sehingga masih memerlukan bantuan eksternal untuk menutupi  kekurangannya  dan  berpengaruh terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah Kota Tasikmalaya.
Pengaruh  Dana  Perimbangan  Secara Parsial Terhadap Kemandirian Keuangan  Daerah  di  Pemerintah  Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil perhitungan
SPSS  16.0  untuk  variabel  X2  (dana perimbangan) terhadap variabel Y
(kemandirian  keuangan  daerah)  diperoleh koefisien  partial  sebesar  -  0,228  dan koefisien determinasi sebesar 0,052 , berarti bahwa  5,2  %  variabilitas  dari  variabel  Y (kemandirian  keuangan  daerah)  dapat diterangkan (dipengaruhi) oleh variabel X2 (kemandirian  keuangan  daerah).  Dana perimbangan memberikan pengaruh negatif terhadap  kemandirian  keuangan  daerah sebesar 5,2%, artinya bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah maka akan semakin menurun tingkat kemandirian  keuangan  daerah  tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan  memiliki  pengaruh  terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 5,2%
sedangkan sisanya 94,8% dipengaruhi oleh faktor lain.
Hasil koefisien korelasi dari variabel X2 dengan variabel Y yang diteliti diperoleh  dari  koefisien  partial  sebesar  - 0,228. Nilai tersebut dapat di interpretasikan  bahwa  pengaruh  dana perimbangan secara parsial terhadap kemandirian  keuangan  daerah  mempunyai hubungan  yang  rendah  karena  berada diantara 0,20 – 0,399.
Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan  uji  t  pada  perhitungan  hasil SPSS versi 16.00 yang tersaji pada lampiran (1)  untuk  variabel  Simpanan  Sukarela diperoleh  nilai  thitung  2,629  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,002 dan df = (n-k-1) =  8  maka  nilai  ttabel  =  ±2,306  dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa nilai thitung  <  ttabel  (-2,629  <  -  2,306),  dan berdasarkan  probabilitas  nilai  signifikan sebesar 0,002 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% (α 0,05) sehingga sig < α atau 0,002  <  0,05  artinya  Ho  ditolak  dan  Ha diterima yang berarti bahwa dana perimbangan  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.
Dari  hasil  pengolahan  data  spss diatas,  dapat  diartikan  bahwa  dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Hal  ini sesuai dengan penelitian Bambang Kurniawan (2009) yang menyatakan bahwa dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap kemandirian keuangan daerah. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan  daerah  yaitu  merupakan  salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program  pemerintahan  apabila  mengalami defisit.  Tingkat  kemandirian  keuangan daerah  akan  terus  mengalami  peningkatan apabila  pendapatan  asli  daerah  lebih  besar dari dana perimbangan.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Perimbangan  Secara  Simultan Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya
Berdasarkan hasil penghitungan SPSS 16.0 diperoleh  koefisien  determinasi  angka  R2 (R  Square)  sebesar  0,986  atau  98,6%.  Hal ini menunjukan bahwa persentase pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen  sebesar  98,6%.  atau  variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu  menjelaskan  sebesar  98,6% variasi  variabel  dependen,  sedangkan sisanya  sebesar  1,4%  dipengaruhi  atau dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukan dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan  dana  perimbangan  memiliki  pengaruh terhadap  kemandirian  keuangan  daerah sebesar 98,6% sedangkan 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transfer dari provinsi dan pinjaman.
Hasil koefisien korelasi dari variabel  independen  dengan  variabel dependen  yang  diteliti  diperoleh  nilai  r sebesar  0,993.  Nilai  tersebut  dapat  di interpretasikan bahwa pengaruh pendapatan asli  daerah  dan  dana  perimbangan  secara simultan  terhadap  kemandirian  keuangan daerah  mempunyai  hubungan  yang  sangat kuat karena berada diantara 0,80 – 1,000.
Dari hasil koefisien regresi konstanta sebesar 0,105 menyatakan bahwa pada saat variabel bebasnya pendapatan asli daerah  dan  dana  perimbangan  bernilai  0 maka kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,105.
Dari  hasil  perhitungan  uji  simultan yang  telah  dilakukan,  hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa secara simultan berpengaruh  signifikan  antara  pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah  Kota  Tasikmalaya.  Hal  ini ditunjukan  dengan  diperoleh  perhitungan uji simultan pada tabel anova nilai F sebesar 309,118,  sedangkan  tingkat  kesalahan
sebesar  5%  (α  =  0,05)  diperoleh  Ftabel dengan  batasan  F(n-k-1)  sebesar  4,46. Ternyata  harga  Fhitung  lebih  besar  dari Ftabel  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.
Hasil perhitungan uji simultan pada tabel  anova  diperoleh  tingkat  signifikansi sebesar 0,000 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% (α 0,05) sehingga sig > α atau 0,00  >  0,05  artinya  Ho  ditolak  dan  Ha diterima  atau  pendapatan  asli  daerah  dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan dan  kemandirian  daerah  pada  Pemerintah Kota  Tasikmalaya  tahun  anggaran  2004 sampai  2015,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan  daerah  pada  Pemerintah
Kota Tasikmalaya.
a. Pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain PAD yang  sah  selama periode  2004  sampai  2015 terus  meningkat.  Hal  ini dikarenakan pemerintah terus  memperluas  sumber penerimaan  asli  daerah  dan meningkatkan efektivitas pemungutan
sumber
pendapatan asli daerah. Terutama pajak daerah terus
memperluas jenis pajak diantaranya Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov), PBB Pedesaan  &  Perkotaan  dan Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan.
b. Dana  perimbangan  yang diterima  berasal  dari  dana bagi  hasil  pajak  dan  bukan dari  pusat,  dana  alokasi umum  dan  dana  alokasi khusus.  Pada  selama  12 tahun  tersebut  penerimaan dana  perimbangan  selalu meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk  menjalankan  program pemerintah  yaitu  belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat. Sehingga pemerintah memerlukan dana  perimbangan  untuk menutupi defisit anggaran. c. Kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dan peningkatan. Selama  11  tahun  berturut- turut yaitu pada tahun 2004 – 2014 Kota Tasikmalaya masuk dalam kategori kurang  karena  berada  di antara  10,01  –  20,00.  Pada tahun 2015 mengalami peningkatan ke dalam kategori sedang karena berada  di  antara  30,01  – 40,00. Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Kota  Tasikmalaya  dalam membiayai belanja daerahnya  yang  berasal  dari sumber pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan  asli  daerah  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap  kemandirian  keuangan daerah. Hal ini menunjukkan
semakin  tinggi  pendapatan  asli daerah maka meningkat pula tingkat kemandirian  keuangan  daerah,  dan sebaliknya.
3. Dana  perimbangan  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  dana perimbangan  yang  diterima  lebih kecil  dari  pendapatan  asli  daerah akan  meningkatkan  kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya. 4.
Pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan secara simultan berpengaruh  terhadap  kemandirian keuangan  daerah.  Namun  ada beberapa  faktor  lain  yang  tidak diteliti penulis yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah

## REFERENSI
Abdul,  Halim.  (2014). Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi
Keuangan
Daerah.  Edisi  4 .  Jakarta:  Salemba Empat.
_______.  (2011). Pengendalian  Keuangan Daerah.  Edisi  3. Yogyakarta:  UPP AMP YKPN.
_______  dan  Damayanti  T.W.  (2007). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:  UPP  AMP YPKN.
_______.  (2002). Manajemen  Keuangan Daerah. Yogyakarta:  UPP  AMP YPKN.
Afrizal,  Tahar  dan  Maulida  Zakhiya. (2011). Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Agus,  Melas  C.  (2015). Pengaruh  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah
Terhadap Belanja Langsung Pemerintah  Daerah. Jurnal.  Palu: Universitas Tadulako.
Bambang,  Kurniawan.  (2009). Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan  dan  Belanja  Rutin
Terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan  Daerah. Jurnal.  Jember:
Universitas Jember.
Deddy,  S.  Bratakusumah  (2001). Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah. Jakarta: PT Gramedia.
Damang. (2011). Pendapatan Asli Daerah. http://www.negarahukum.com/huku m/ pendapatan-asli-daerah.html . 24 Maret 2016.
Juli, Panglima Saragih. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah  Dalam  Otonomi .  Bandung: Ghali Indonesia.
Mardiasmo.
(2002). Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV. Andi Graha Persada. Mohammad,  Nazir.  (2009).    Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. _______. (2005). Metode Penelitian.
Jakarta: Ghalia Indonesia. Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Barang Daerah. (2013). Profil Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Barang Daerah Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya:  Badan  Pengelolaan Keuangan dan  Barang Daerah  Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinas Pendapatan  Daerah.  (2011).  Profil Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Tasikmalaya.  Tasikmalaya:  Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Renny,  Nur’ainy,  dkk.  (2013).  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan
Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah.  Jurnal.  Jakarta:  Universitas Gunadarma Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2014).  Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  Perubahan  atas Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
_______.  2009.  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
_______. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah.
_______. (2005). Peraturan Pemerintah No. 55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan.
_______.  (2004).  Undang-Undang  No.  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah Perubahan atas Republik Indonesia. 1999.  Undang-Undang  No.  25 Tahun  1999  tentang  Pemerintah Pusat dan Daerah. Reza, Marizka. (2013). Pengaruh
PendapatanAsli  Daerah,  Dana  Bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah. Jurnal. Padang: Universitas Negeri Padang.
Sugiyono. (2013).  Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
Swastika, Prasasti. (2015). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Jurnal. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.