PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City in Planning the Midterm Local Development Programs)
Siti Nur Ajizah, 1 Endra Wijaya, 2 Febri Meutia 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640 E-mail : endra.wijaya333@yahoo.co.id

## Abstrak
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  ialah  badan  yang  mempunyai peran  penting  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah.  Bappeda  membantu  Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian  atas  pelaksanaannya.  Kajian  mengenai  pentingnya  peran  Bappeda  tersebut akan  dibahas  dalam  artikel  ini,  dengan  fokus  pada  peran  Bappeda  Kota  Depok  dalam penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Depok Tahun  2016-2021.  Kajian  disusun  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  yang  bersandarkan  pada  data  sekunder.  Untuk  mendukung  data  sekunder tersebut,  kajian  ini  juga  didukung  oleh  informasi  yang  peneliti  peroleh  melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Bappeda Kota  Depok  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  daerah  Kota  Depok,  mengingat  Bappeda  Kota  Depok  ini  merupakan unsur  penunjang  urusan  pemerintahan  di  bidang  perencanaan,  penelitian  dan pengembangan.  Dalam  penyusunan  RPJMD  Tahun  2016-2021,  Bappeda  Kota  Depok masih menghadapi beberapa kendala, seperti persoalan ketersediaan data atau informasi yang belum akurat dan juga persoalan keterbatasan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di Bappeda yang belum memadai.
Kata kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Rencana Pembangunan Daerah

## Abstract
The Local Development Planning Agency (Bappeda) is an agency which has important role  in  local  development  planning  process.  Bappeda  assists  the  Head  of  Local Government to determine local development policies and give its evaluation related to the implementation of such policies. This article explains the role of Bappeda of Depok City in planning the midterm development for Depok City for period of 2016-2021. This study uses normative legal research method based on several relevant legal documents, and  to  support  such  information  from  those  documents,  information  collected  from interview is also used. This study concludes that Bappeda of Depok City has significant role in making the development plan for Depok City. It supports the Local Government to  make  plans,  conduct  researches  and  develop  the  Local  Government’s  development programs. In doing its role, Bappeda of Depok City still faces some obstacles, such as

## Jurnal Legal Reasoning
the lack of valid data or information needed for making the development programs, and also the lack of quality and number of officers within Bappeda.
Keywords: Decentralization; Local Development Plan; Local Government

## A. Pendahuluan
Dalam penyelenggaraan desentralisasi, salah satu urusan yang harus dilaksanakan oleh  Pemerintah  Daerah  ialah  urusan  perencanaan  pembangunan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  260  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  bahwa  dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu-kesatuan dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  dan  perencanaan  pembangunan daerah itu dikoordinasikan, disinergikan serta diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
Secara  konsep  yuridis,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah,  perencanaan  pembangunan  daerah  merupakan  proses penyusunan  tahapan-tahapan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  unsur  pemangku kepentingan  di  dalamnya,  untuk  pemanfaatan  serta  pengalokasian  sumber  daya  yang ada  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu  lingkungan  wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
Perencanaan  pembangunan  daerah  merupakan  fungsi  yang  penting  dan  strategis, karena  dengan  perencanaan  bisa  dilihat  daerah  akan  dibawa  ke  mana,  dengan  tetap mempertimbangkan  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Perencanaan  yang  baik ialah  perencanaan  yang  dilakukan  dengan  tetap  mendasarkan  pada  data  dan  informasi yang akurat, valid dan akuntabel. 1
Demikian  juga  pembangunan  daerah  harus  tetap  berada  dalam  bingkai pembangunan  nasional.  Hakikat  pembangunan  nasional  ialah  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Pembangunan nasional  mencakup semua matra dan aspek kehidupan, baik  itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara, di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pembangunan, terkandung suatu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai sasaran kesejahteraan yang dinginkannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terkait dengan hal itu, menurut Todaro, pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan  dan  distribusi  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat,  meningkatkan
1 Ahmad  Helmy  Fuady,  “Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia  Pascaorde  Baru:  Refleksi tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat,” Jurnal Masyarakat Indonesia (Vol. 38, No. 2, 2012): 378.

## Jurnal Legal Reasoning
kesejahteraan  hidup  masyarakat,  dan  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya. 2
Sebagai sebuah proses, pembangunan harus tetap berjalan sesuai tahapannya yang berdasarkan  jangka  waktu,  biaya,  atau  hasil  tertentu  yang  diharapkan  akan  diperoleh dari  pelaksanaan  pembangunan  tersebut.  Di  dalam  melakukan  pembangunan,  setiap Pemerintah  Daerah  tentunya  memerlukan  perencanaan  yang  akurat  serta  diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan.
Salah  satu  kunci  keberhasilan  sebuah  pembangunan  terletak  pada  kualitas perencanaan  pembangunan.  Pembuat  rencana  harus  mampu  untuk  merumuskan pembangunan  di  berbagai  sektor.  Oleh  karena  itu,  pembuat  rencana  pembangunan dituntut  untuk  memiliki  pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas  dalam  pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. 3
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa  rangkaian proses pembangunan daerah merupakan  proses  yang  kompleks,  yang  melibatkan  banyak  faktor.  Selain  itu,  proses pembangunan  di  daerah  juga  selalu  harus  dihubungkan  dengan  pembangunan  nasional sebagai  satu-kesatuan  yang  sistemik.  Pada  poin  ini,  sinergi  antara  Pemerintah  Daerah dan Pusat menjadi hal yang penting untuk diupayakan. 4
Terkait  dengan  paparan  tersebut  di  atas,  menjadi  menarik  untuk  mencermati pembangunan yang sedang berlangsung di Kota Depok. Sejauh ini, perkembangan Kota Depok  dari  aspek  geografis,  demografis  maupun  sumber  pendapatan  begitu  pesat, terutama di bidang pembangunan. Selain itu, laju ekonomi yang meningkat, menjadikan daerah tersebut sebagai kota jasa dan perdagangan. Hal itu terlihat secara nyata dengan semakin  banyaknya  layanan  sektor  jasa  dan  perdagangan  yang  bermunculan  di  Kota Depok,  seperti  rumah  makan,  mall,  tempat-tempat  usaha  dan  layanan  jasa  lainnya. Pembangunan  yang  pesat  di  Kota  Depok  jelas  mengindikasikan  tingginya  aktivitas perekonomian di kota tersebut.
Pembangunan  daerah  Kota  Depok  dilaksanakan  melalui  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dengan  berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  yang  mengacu  pada  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan  oleh  semua  komponen  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah  satu  badan  yang  mempunyai  peran  sangat  penting  dalam  perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang mana badan  inilah  yang  akan  membantu  Kepala  Daerah  dalam  menentukan  kebijakan  di bidang  perencanaan  pembangunan  daerah  serta  penilaian  atas  pelaksanaannya. Hal  ini
2 Imam  Mukhlis,  “Eksternalitas,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pembangunan  Berkelanjutan  dalam Perspektif Teoretis,” Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol. 14, No. 3, 2009): 191.
3 Pihri  Buhaerah,  Nurrahman  Aji  Utomo,  dan  Elfansuri,  “Review  of  Regional  Development Planning Based on the Human Rights Principles,” Jurnal Bina Praja (Vol. 9, No. 2, 2017): 298-299.
4 Gunawan  Sumodiningrat,  “Pembangunan  Daerah  dan  Pengembangan  Kecamatan  (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi),” Journal of Regional and City Planning (Vol. 10, No. 3, 1999): 147- 148.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
merupakan  peranan  yang  penting  dalam  setiap  perencanaan  pembangunan  di  daerah. Mekanisme  penyusunan  RPJMD  Kota  Depok  tentunya  juga  dikoordinasikan  oleh Bappeda  sebagai  koordinator  tunggal  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan.
Sebagai  kota  yang  mengalami  perkembangan  begitu  pesat,  Kota  Depok  dengan perencanaan  pembangunannya  tentu  menjadi  menarik  untuk  dikaji,  dan  penelitian  kali ini  berupaya  untuk  membahas  beberapa  hal  penting  mengenai  peran  Bappeda  Kota Depok dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Depok.
Sudah ada beberapa kajian  yang dilakukan oleh  para peneliti mengenai  Bappeda yang juga menarik untuk dicermati. Kajian-kajian tersebut, antara lain, ialah kajian dari Fahrizanur,  Rita  Kalalinggi  serta  Burhanudin  mengenai  peran  Bappeda  di  Kabupaten Paser  yang  masih  belum  maksimal  dikarenakan  menghadapi  kendala  berupa  kualitas sumber  daya  manusia  yang  belum  mumpuni  di  bidang  perencanaan.  Kajian  tersebut dilakukan oleh para penelitinya dengan menggunakan perspektif ilmu pemerintahan. 5
Selanjutnya, terdapat lagi kajian yang menarik mengenai Bappeda yang dilakukan oleh Sayid Abdurrahman Azmi  dan Jusmani dari perspektif ilmu ekonomi. Dari kajian ini  terungkap  bahwa,  khususnya  dalam  konteks  kinerja  Bappeda  Kota  Palembang berdasarkan  realisasi  anggaran,  ternyata  masih  mengalami  fluktuasi.  Hal  itu dikarenakan  beragam  faktor,  antara  lain,  karena  adanya  persoalan  kerumitan  birokrasi yang  pada  akhirnya  justru  mempengaruhi  realisasi  anggaran  melalui  program-program kerja  yang  sudah  direncanakan  dan  masih  adanya  juga  kendala  koordinasi  dengan Pemerintah Pusat. 6
Kemudian,  fokus  kajian  peneliti  kali  ini  ialah  mengenai  bagaimanakah  peran Bappeda dalam penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021? Melalui kajian ini diharapkan  kajian-kajian  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  peneliti  sebelumnya  tersebut dengan tema mengenai Bappeda bisa dilengkapi dan diperluas wawasannya, khususnya akan  peneliti  lengkapi  lagi  dengan  perspektif  hukum  administrasi,  sehingga  bisa berguna pula bagi para akademisi dan peneliti yang berlatar belakang keilmuan bidang hukum.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode penelitian hukum normatif yang  bersandarkan  terutama  pada  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  ialah berupa  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  substansinya  mengenai  atau
5 Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan Burhanudin, “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  dalam  Perencanaan  Pembangunan  di  Daerah  Kabupaten  Paser,” Jurnal  Ilmu  Pemerintahan (Vol. 5, No. 4, 2017): 1609-1611.
6 Sayid  Abdurrahman  Azmi  dan  Jusmani,  “Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Penelitian  dan  Pengembangan  (Bappeda  Litbang)  Kota Palembang,” Jurnal Media Wahana Ekonomika (Vol. 14, No. 2, 2017): 54.
berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  daerah,  yang  mana  semuanya  termasuk jenis bahan hukum primer.
Pembahasan  yang  mengacu  kepada  bahan  hukum  primer  tersebut  lantas dipadukan  dengan  pembahasan  yang  mengacu  juga  kepada  beberapa  bahan  hukum sekunder  yang  relevan.  Untuk  mendukung  pembahasan  itu,  peneliti  juga  melakukan wawancara  kepada  narasumber  yang  berasal  dari  Bappeda  Kota  Depok.  Setelah  data atau  informasi  terkumpul,  peneliti  melakukan  analisis  secara  kualitatif  untuk  pada akhirnya  menarik  simpulan  bagi  menjawab  permasalahan  dalam  kajian  mengenai Bappeda Kota Depok ini.

## C. Pembahasan

## 1. Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Hukum Administrasi
Perencanaan  merupakan  salah  satu  aktivitas  yang  penting  dalam  konteks  hukum administrasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  perencanaan  merupakan  proses  untuk menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan  menghasilkan  instrumen  hukum  rencana  ( planning atau het  plan ), yang  mana  mempunyai  peran  yang  semakin  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. 7 Terkait  dengan  arti  penting  perencanaan,  Philipus  M.  Hadjon berpendapat  bahwa  pemikiran  negara  hukum  modern  lebih  mengedepankan  penetapan tujuan  ( doelstelling )  daripada  penetapan  norma  ( normstelling ),  lebih  mengedepankan rencana ( plan ) daripada instruksi ( voorschrif ), lebih mengedepankan kebijakan ( beleid ) daripada pelaksanaan ( uitvoering ) atau penerapan ( toepassing ). 8
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  instrumen  hukum  rencana  bisa  berfungsi sebagai  instrumen  untuk  melakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  kebijakan  dan  juga membuka  ruang  partisipasi  publik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. 9 Dalam gambaran yang lebih umum, Belinfante berpendapat bahwa rencana itu memiliki fungsi atau  tujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dari  setiap  pelaksanaan  aktivitas  yang dilakukan  oleh  pemerintah. 10 Dan  aktivitas  dari  pemerintah  itu  tentunya  ialah  dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dari suatu negara. 11
Paparan  tersebut  di  atas  sekaligus  menunjukkan  bahwa  antara  variabel perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 2 (dua) hal yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Sebagai  suatu  konsep,  perencanaan  pembangunan merupakan  konsep  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  beberapa  tahap,  yaitu:  tahap
7 W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Administrasi  Negara (Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta, 2008), hlm. 40.
8 Ibid.
9 Ibid. , hlm. 41-43.
10 Philipus  M.  Hadjon, et  al. , Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 156.
11 Ibid. , hlm. 165.

## Jurnal Legal Reasoning
penyusunan  rencana,  penetapan  rencana,  pengendalian  pelaksanaan  rencana  dan evaluasi  pelaksanaan  rencana.  Keempat  tahap  itu  merupakan  suatu  siklus  yang berkesinambungan. 12
Melalui  kebijakan  otonomi  daerah,  Pemerintah  Pusat  telah  mendesentralisasikan sebagian  kewenangannya  kepada  Pemerintah  Daerah.  Otonomi  daerah  memang mengandung  makna  pelimpahan  sebagian  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah menurut  kerangka  perundang-undangan  untuk  mengatur  kepentingan  daerah  masing- masing dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
Selain itu, sebagaimana paparan dari Bhenyamin Hoessein, dkk., di dalam konsep otonomi  juga  terkandung  makna  kebebasan  untuk  berprakarsa  serta  mengambil keputusan  atas  dasar  aspirasi  masyarakat  pada  daerah  masing-masing  yang  memiliki status demikian (daerah otonom), dengan tanpa kontrol langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itulah, konsep otonomi memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi. 13
Penyelenggaraan otonomi daerah kemudian diimplementasikan dalam pembagian pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah  sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  11  dan Pasal  12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya pembagian urusan tersebut  juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Terkait  dengan  perencanaan  pembangunan  daerah,  hal  tersebut  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 sudah  diatur  melalui  beberapa  pasal  di  dalamnya.  Pada  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014,  perencanaan  pembangunan  daerah  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  260 sampai  dengan  Pasal  266.  Begitu  pun  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2007,  yang  mana  melalui  Pasal  7  ayat  (2)-nya  sudah  pula  menetapkan  bahwa perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  salah  satu  urusan  wajib  yang  harus diselenggarakan  oleh  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota.
Secara  umum,  dapat  dipahami  bahwa  dengan  adanya  penyelenggaraan desentralisasi,  maka Pemerintah Daerah telah memperoleh pelimpahan  wewenang dari Pemerintah Pusat untuk melakukan perencanaan pembangunan bagi daerahnya masing- masing  berdasarkan  kebutuhan  serta  potensi  yang  dimiliki.  Namun  demikian,  proses perencanaan  itu  tetap  harus  merupakan  satu-kesatuan  sistem  serta  bersinergi  dengan perencanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12 W. Riawan Tjandra, op.cit. , hlm. 47.
13 Bhenyamin Hoessein, et al., Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), hlm. 22.

## 2. Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsep  perencanaan  pembangunan  daerah  diartikan  sebagai  suatu  proses perencanaan  pembangunan  dengan  maksud  untuk  melakukan  perubahan  menuju  arah perekembangan  yang  lebih  baik  bagi  suatu  komunitas  masyarakat,  pemerintah  dan lingkungannya  dalam  wilayah  tertentu,  dengan  memanfaatkan  dan  mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. 14
Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah,  dirumuskan  bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah adalah  suatu  proses  penyusunan  tahapan-tahapan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai unsur  pemangku  kepentingan  di  dalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber  daya  yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Melakukan  perencanaan  pembangunan  daerah  berbeda  dengan  melakukan perencanaan  proyek  atau  perencanaan  kegiatan  lainnya.  Proses  perencanaan pembangunan  daerah  jauh  lebih  kompleks,  karena  menyangkut  perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai  komunitas, lingkungan, dan kondisi sosial  yang  ada  di  dalamnya.  Bahkan  harus  pula  bersinergi  dengan  perencanaan pembangunan berskala nasional.
Dalam  penyusunan  rencana  pembangunan  daerah  harus  dirumuskan  secara transparan,  responsif,  efisien,  efektif,  akuntabel,  partisipatif,  terukur,  berkeadilan,  dan berwawasan lingkungan, sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun 2008.  Artinya,  Pemerintah  Daerah  harus  membuka  diri terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

## 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  adalah  Perangkat  Daerah yang  melaksanakan  tugas  dan  mengoordinasikan  penyusunan,  pengendalian,  dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 15 Pembentukan Bappeda ditetapkan melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  27  Tahun  1980  tentang  Pembentukan  Badan
14 Riyadi  dan  Deddy  Supriyady  Bratakusumah, Perencanaan  Pembangunan  Daerah:  Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.
7.
15 Indonesia  (a), Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Psl. 1 angka 17.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Dalam  Keputusan  Presiden  tersebut  kedudukan Bappeda  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  Bappeda  Tingkat  I  dan  Bappeda  Tingkat  II. Bappeda  Tingkat  I  merupakan  badan  staf  yang  langsung  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Gubernur  atau  Kepala  Daerah  Tingkat  I.  Sedangkan Bappeda  Tingkat  II  merupakan  badan  staf  yang  langsung  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Bupati, Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II.
Selain  Keputusan  Presiden  Nomor  27  Tahun  1980,  keberadaan  Bappeda  juga memiliki landasan yuridisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  kemudian  dicabut  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta lalu diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah.  Keberadaan  Bappeda juga memiliki landasan yuridis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah.  Semua  landasan yuridis  tersebut  merupakan  satu-kesatuan  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional yang  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam  pelaksanaan  penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah,  peran Bappeda ialah untuk menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peranan Bappeda dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
Melalui  Bappeda,  seorang  Kepala  Daerah  akan  dibantu  untuk  menentukan  arah kebijakan serta implementasi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang merata. Dalam  penyusunan  rancangan  awal  RPJMD,  Bappeda  melaksanakan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  dengan  mengikutsertakan  pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan untuk kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJMD. 16

## 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Dalam membangun sebuah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada daerah  tersebut,  Pemerintah  Daerah  akan  membuat  rencana  pembangunan  yang  dibagi ke  dalam  beberapa  periode,  dan  salah  satunya  ialah  periode  jangka  menengah  daerah yang dilakukan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
16 Indonesia  (b), Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , Psl. 13.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
RPJMD memuat visi dan misi dari Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kondisi lingkungan strategis  di  daerah,  dan  juga  hasil  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  RPJMD  periode sebelumnya.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  juga  menjadi  faktor  yang diperhatikan  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah,  baik  melalui  RPJMD  maupun RPJPD.  Proses  penyusunannya  menggunakan  4  (empat)  pendekatan  dalam  seluruh rangkaian  perencanaan,  yaitu:  politik,  teknokratik,  partisipatif,  dan  atas-bawah  ( top- down ) serta bawah-atas ( bottom-up ). 17
Pendekatan  politik  memandang  bahwa  pemilihan  Kepala  Daerah  adalah  proses penyusunan  suatu  rencana  karena  rakyat  pemilih  menentukan  pilihannya  berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Perencanaan  dengan  pendekatan  teknokratik  dilaksanakan  dengan  menggunakan metode  dan  kerangka  berpikir  ilmiah  oleh  lembaga  atau  satuan  kerja  yang  secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan  dengan  pendekatan  partisipatif  dilaksanakan  dengan  melibatkan semua  pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholders )  terhadap  pembangunan.  Pelibatan mereka  ialah  untuk  mendapatkan  aspirasi  dan  menciptakan  rasa  memiliki.  Pendekatan atas-bawah  dan  bawah-atas  dalam  perencanaan  dilaksanakan  menurut  jenjang pemerintahan.  Rencana  hasil  proses  atas-bawah  dan  bawah-atas  diselaraskan  melalui musyawarah  yang  dilaksanakan,  baik  di  tingkat  nasional,  provinsi,  kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Adapun  hubungan  saling  keterkaitan  antara  penyusunan  RPJMD  serta  RPJPD pada  level  daerah  dengan  RPJMN  serta  RPJPN  pada  level  pusat,  juga  dengan  RTRW dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini. 18
17 Indonesia (a), loc.cit. , Psl. 7.
18 Ibid. , Psl. 12, Psl. 13 dan Psl. 14.
5.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dalam  Sistem  Pemerintahan  Kota  Depok 2016-2021
a. Gambaran Umum Kota Depok
Kota  Depok  ialah  sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kota  ini  terletak  tepat  di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April 1999. Gambaran umum kota Depok dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu: 19 aspek geografis,  demografis,  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum  dan  daya  saing daerah Kota Depok.
Dari  aspek  geografis  dapat  dijelaskan  bahwa  Kota  Depok  memiliki  luas wilayah 200,29 km2  atau 0,58 % dari luas Provinsi  Jawa  Barat,  berbatasan langsung dengan  3 (tiga) kabupaten/kota dan dua provinsi, yaitu:
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  (DKI) Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
b. Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bogor  dan  Kota  Bekasi  Provinsi Jawa Barat;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
d. Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat  dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
Secara administratif, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan  Wilayah  Kecamatan  di  Kota  Depok,  Pemerintahan  Kota  Depok  yang tadinya terdiri  dari 6  (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi  11  (sebelas) Kecamatan, yakni  Kecamatan  Cimanggis,  Kecamatan  Sukmajaya,  Kecamatan  Tapos,  Kecamatan Sawangan,  Kecamata  Pancoran  Mas,  Kecamatan  Limo,  Kecamatan  Beji,  Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong.
Kawasan  strategis  Kota  Depok  dari  sudut  kepentingan  ekonomi  terdiri  dari beberapa kawasan, yaitu:
1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka,  Kelurahan  Pondok  Cina,  dan  Kelurahan  Depok  yang  merupakan  pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional.
2. Kawasan  Bedahan  yang  meliputi  Kelurahan  Bedahan,  Kelurahan  Pengasinan, Kelurahan  Bojongsari,  Kelurahan  Serua,  Kelurahan  Duren  Mekar,  Kelurahan Duren  Seribu,  dan  Kelurahan  Pasir  Putih  yang  merupakan  sentra  agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.
3. Kawasan  Meruyung  terdapat  di  Kelurahan  Meruyung  yang  merupakan  kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.
19 Indonesia  (c), Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor  21 Tahun  2017  tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
4. Kawasan  Sentra  Naga  dan  Budaya  (SNADA)  terdapat  di  Kelurahan  Cipayung Jaya  dan  Kelurahan  Bojong  Pondok  Terong  yang  merupakan  pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.
Dari  aspek  kondisi  demografis  Kota  Depok,  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik, total penduduk Kota Depok pada tahun 2016 ialah berjumlah 2.179.813 jiwa, dengan  persentase  pertumbuhan  penduduk  sebesar  3,50%  dari  jumlah  penduduk  tahun sebelumnya. Komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.098.473 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.081.340 jiwa.
Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi  perekonomian  secara  makro  adalah  data  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB). 20 Dari  aspek  kesejahteraan  masyarakat,  berdasarkan  indikator  PDRB,  dapat diketahui  bahwa  kondisi  ekonomi  Kota  Depok  dilihat  dari  distribusi  pengelompokan PDRB berdasarkan sektor ialah terdiri atas: 21
a. Sektor  primer,  yaitu  sektor  yang  tidak  mengolah  bahan  mentah  atau  bahan baku  melainkan  hanya  mendayagunakan  sumber-sumber  alam  seperti  tanah dan deposit di dalamnya, yang termasuk kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.
b. Sektor sekunder,  yaitu sektor  yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku  baik  berasal  dari  sektor  primer  maupun  dari  sektor  sekunder  menjadi barang  yang  lebih  tinggi  nilainya.  Sektor  ini  mencakup  industri  pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, pengadaan air, dan konstruksi.
c. Sektor tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah perdagangan  besar  dan  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  transportasi  dan pergudangan,  penyediaan  akomodasi  dan  makan  minum,  informasi  dan komunikasi,  jasa  keuangan,  real  estat,  jasa  perusahaan,  administrasi pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib,  jasa  pendidikan,  jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.
Pelayanan  publik  merupakan  segala  bentuk  jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk barang  publik  maupun  jasa  publik  yang  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah Kota  Depok  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di Kota Depok ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan.
Adapun  fokus  layanan  urusan  wajib  meliputi  urusan:  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,  lingkungan  hidup,  kependudukan  dan  catatan  sipil,  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak,  keluarga  berencana  dan  keluarga  sejahtera,
20 Bambang  Prishardoyo,  “Analisis  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Potensi  Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (Vo.1, No. 1, 2008): 3.
21 Indonesia (c), loc.cit.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
ketenagakerjaan,  koperasi  usaha  kecil  dan  menengah,  otonomi  daerah,  pemerintahan umum,  administrasi  keuangan  daerah,  perangkat  daerah,  kepegawaian  dan  persandian, pemberdayaan  masyarakat  dan  desa,  statistik,  komunikasi  dan  informatika.  Sedangkan fokus layanan urusan pilihan meliputi urusan-urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan  kondisi  objek  Kota  Depok,  yaitu  antara  lain  terdiri  dari  urusan:  pertanian, pariwisata, kelautan serta perikanan, perdagangan dan perindustrian.
Aspek  daya  saing  daerah  pada  Kota  Depok  dapat  dicermati  dari  sisi  daya  beli masyarakat  dan  iklim  investasi  di  Kota  Depok.  Dari  sisi  daya  beli  masyarakat,  pada tahun  2015  telah  terjadi  peningkatan  daya  beli  di  Kota  Depok,  yaitu  sebesar  661,335 ribu  rupiah  dibandingkan  dengan  tahun  2014  yang  sebesar  661,30  ribu  rupiah.  Hal  ini menunjukkan daya saing Kota Depok sebagai potensi pasar juga cukup besar terhadap wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.
Iklim  investasi  Kota  Depok  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor  dalam  mengurus  proses  perizinan  termasuk  bea  pajak  dan  retribusi  yang dikenakan,  akses  terhadap  bahan  baku  serta  potensi  pasar  lokal  dalam  menyerap  hasil produksi.  Kondisi  kemananan  dan  ketertiban  masyarakat  di  Kota  Depok  secara  umum kondusif,  dan  hal  ini  tentunya  bisa  berpengaruh  secara  positif  pada  iklim  investasi  di Kota Depok.

## b. Kelembagaan, Fungsi dan Tugas Pokok Bappeda Kota Depok
Bappeda  Kota  Depok  merupakan  unsur  penunjang  urusan  pemerintahan  bidang perencanaan,  penelitian  dan  pengembangan  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Walikota  melalui  Sekretaris Daerah.  Sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Depok  Nomor  101  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan  dan  Penelitian  Pengembangan  Daerah,  dan  juga  Peraturan  Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor  101  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi serta  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian  Pengembangan Daerah,  maka  susunan  organinasi  serta  tugas  dan  fungsi  Bappeda  Kota  Depok  terdiri atas:
1. Kepala Badan
Kepala  Badan  bertugas  membantu  Walikota  dalam  pelaksanaan  fungsi penunjang  perencanaan  dan  fungsi  penunjang  penelitian  dan  pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat  bertugas  melaksanakan  administrasi  umum,  pengoordinasian perencanaan  dan  pengendalian  program  kesekretariatan  dan  Badan  serta pengelolaan keuangan Badan.
3. Bidang Program Pembangunan
Bidang  Program  Pembangunan  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan kebijakan  teknis  perencanaan  dan  pengendalian  program  pembangunan, koordinasi,  bimbingan,  dan  konsultasi  penyusunan  perencanaan  dan pengendalian  program  pembangunan,  pemberian  informasi  perencanaan  dan pengendalian program pembangunan.
4. Bidang Sosial dan Pemerintahan
Bidang  Sosial  dan  Pemerintahan  mempunyai  tugas  melaksanakan  kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan  perencanaan  dan  pengendalian  program,  pemberian  informasi perencanaan dan pengendalian program.
5. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  mempunyai  tugas melaksanakan  kebijakan  perencanaan  dan  pengendalian  program,  koordinasi, bimbingan,  dan  konsultasi  penyusunan  perencanaan  dan  pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program.
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang  Infrastruktur  dan  Pengembangan  Wilayah  mempunyai  tugas melaksanakan  kebijakan  perencanaan  dan  pengendalian  program,  koordinasi bimbingan,  dan  konsultasi  penyusunan  perencanaan  dan  pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang  Penelitian  dan  Pengembangan  mempunyai  tugas  melaksanakan kebijakan  pelaksana  untuk  urusan  penunjang  pemerintah  dalam  bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah di Kota Depok.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  pada  Badan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pembentukan,  susunan organisasi,  tugas  dan  fungsi  UPTB  ditetapkan  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok  Jabatan  Fungsional  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan sebagian  kegiatan  Badan  secara  profesional  sesuai  dengan  kebutuhan  jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## c. Peran Bappeda dalam Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021
Pembangunan  daerah  Kota  Depok  pada  tahun  2016-2021  dilaksanakan  melalui Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dengan  berpedoman  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  dan  Rencana  Pembangunan

## Jurnal Legal Reasoning
Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Sedangkan  RPJPD  itu  sendiri  mengacu  pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 22
RPJMD  tersebut  lalu  dijabarkan  melalui  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD)  yang  merupakan  dokumen  tahunan  untuk  kota,  kemudian  diturunkan  lagi kepada  Perangkat  Daerah  melalui  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  (Renstra  PD) dan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  (Renja  PD)  yang  akan  menjadi  pedoman  dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 23
RPJMD  merupakan  penjabaran  visi,  misi,  dan  program  Kepala  Daerah  yang memuat  tujuan,  sasaran,  strategi,  arah  kebijakan,  pembangunan  daerah  dan  keuangan daerah  serta  program  Perangkat  Daerah  dan  lintas  Perangkat  Daerah  yang  disertai dengan  kerangka  pendanaan  bersifat  indikatif  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun. RPJMD  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  paling  lama  6  (enam)  bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
Dalam  penyusunan  RPJMD  Tahun  2016-2021,  Kepala  Daerah  Kota  Depok dibantu  oleh  Bappeda.  Tugas  pokok  dan  fungsi  Bappeda  Kota  Depok  telah  diatur  dan dijelaskan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bpk.  Bustanul  Arifin  Matondang selaku  Kasubid  Perencanaan  Program  Pembangunan 24 dapat  dipahami  bahwa  tahapan proses  perencanaan  penyusunan  RPJMD  Kota  Depok  Tahun  2016-2021  ialah berlandaskan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun 2017.
Berikut tahapan yang dilakukan oleh Bappeda dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021: 25

## 1. Persiapan penyusunan RPJMD
Sebelum  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  berakhirnya  RPJMD  tahun sebelumnya,  calon  Kepala  Daerah  harus  melihat  RPJPD  dalam  membuat  visi dan misi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada tahap  I  persiapan  penyusunan  RPJMD  salah  satunya  memuat  pembentukan Tim  Penyusun  RPJMD dengan  susunan  keanggotaan  tim  sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
b. Ketua Tim
: Kepala Bappeda;
c. Wakil Ketua : Penjabat Pengelola Keuangan Daerah;
22 Wawancara  dengan  Bpk.  Bustanul  Arifin  Matondang  selaku  Kasubid  Perencanaan  Program Pembangunan, pada tanggal 23 Juni 2021 di Kantor Bappeda Kota Depok.
23 Lihat  kembali  bagan  yang  menggambarkan  hubungan  saling  keterkaitan  antara  penyusunan RPJMD serta RPJPD pada level daerah dengan RPJMN serta RPJPN pada level pusat.
24 Wawancara  dengan  Bpk.  Bustanul  Arifin  Matondang  selaku  Kasubid  Perencanaan  Program Pembangunan, loc.cit.
25 Ibid.
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
d. Sekretaris : Sekretaris Bappeda; e. Kelompok Kerja : Kepala  SKPD  sesuai  dengan   kebutuhan   serta unsur lainnya yang kompeten.
Tim  Penyusun  disiapkan  oleh  Bappeda  dan  diusulkan  kepada  Kepala  Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kemudian Tim Penyusun RPJMD  membuat  agenda  kerja  Tim  Penyusunan  RPJMD  dan  membuat penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Rancangan Teknokratik RPJMD ini adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima)  tahunan  yang  dipersiapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah.  Penyusunan  Rancangan  Teknokratik  RPJMD sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup:
a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
b. Perumusan gambaran keuangan daerah;
c. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
e. Perumusan isu strategis daerah.
Rancangan  Teknokratik  RPJMD  Kota  Depok  Tahun  2016-2021  disajikan dengan sistematika paling sedikit hanya memuat 4 (empat) bab, yaitu:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum kondisi daerah;
c. Gambaran keuangan daerah; dan
d. Permasalahan dan isu-isu strategis.
Rancangan  Teknoktratik  RPJMD  disusun  dengan  akademisi  yang  tidak berkaitan  dengan  politik  dari  calon-calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  sehingga  tidak  memuat  visi  dan  misi  calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah.  Tujuan  Rancangan  Teknoktarik  ini  untuk  melihat  kondisi pencapaian  RPJMD  tahun  sebelumnya  dan  melihat  permasalahan- permasalahan  pokok  dan  isu  strategis  dalam  pembangunan  5  (lima)  tahun  ke depan,  dan  setelah  itu,  perumusan  penjelasan  visi  dan  misi  serta  tujuan  dan sasaran RPJMD dibuat.
2. Rancangan awal RPJMD
Pada  saat  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  terpilih,  maka  Bappeda membuat  rancangan  awal  RPJMD  yang  telah  memuat  seluruh  bab.  Bab-bab pada Rancangan awal RPJMD terdiri dari:
Bab I Pendahuluan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Bab VII  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab VIII  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab IX Penutup
Dari rancangan awal RPJMD ini, Bappeda melakukan konsultasi publik kepada masyarakat  dan  akan  dibahas  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  untuk  mendapat  kesepakatan  tentang  rancangan  awal  RPJMD  yang kemudian akan dikonsultasikan kepada Gubernur.
3. Rancangan RPJMD
Setelah dikonsultasikan kepada Gubernur,  Bappeda menyampaikan  rancangan awal  RPJMD  kepada  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan Surat Edaran Kepala Daerah. Program pembangunan jangka menengah daerah serta  indikasi  rencana  program  prioritas  yang  disertai  kebutuhan  pendanaan yang  telah  disepakati  Kepala  Daerah  dan  Pimpinan  DPRD  menjadi  acuan Kepala  SKPD  merumuskan  kegiatan  dalam  rancangan  Rencana  Strategis (Renstra).  Penyampaian  rancangan  Renstra  SKPD  kepada  Kepala  Bappeda dilakukan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak  Surat  Edaran  Kepala Daerah diterima. Kemudian Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra  SKPD  untuk  mengintegrasikan  dan  menjamin  kesesuaian  dengan rancangan awal RPJMD.
4. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Setelah  terdapat  rancangan  RPJMD  tersebut,  Bappeda  mengadakan Musrenbang.  Musrenbang  RPJMD  ini  merupakan  forum  musyawarah  antara para  pemangku  kepentingan  untuk  membahas  dan  menyepakati  rancangan RPJMD.  Tujuan  pembahasan  rancangan  RPJMD  dalam  Musrenbang,  yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan mencakup:
a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah  dengan  pendekatan  atas-bawah  dan  bawah-atas  sesuai  dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Kebijakan  umum  dan  program  pembangunan  jangka  menengah  daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d. Indikasi  rencana  program  prioritas  pembangunan  jangka  menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
e. Capaian  indikator  kinerja  daerah  pada  kondisi  saat  ini  dan  pada  akhir periode RPJMD;
f. Komitmen  bersama  antara  pemangku  kepentingan  untuk  mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah;
e. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya serta RPJMDes bagi RPJMD Kabupaten/Kota.
5. Rancangan akhir RPJMD
Hasil  Musrenbang  merupakan  bahan  masukan  untuk  merumuskan  rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh Kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi  SKPD  yang  disepakati  dalam  Musrenbang  telah  ditampung  dalam rancangan akhir RPJMD.
Pembahasan  rancangan  akhir  RPJMD  paling  lambat  4  (empat)  bulan  setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Setelah pembahasan rancangan akhir RPJMD,  Bappeda  melakukan  pembahasan  dan  persetujuan  Rancangan  Peraturan Daerah  (Ranperda)  RPJMD  untuk  disampaikan  kepada  DPRD  untuk  memperoleh kesepakatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi dari Bappeda Kota Depok pada tahapan penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021  semua  sudah  diupayakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 ialah:
1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Selain  itu,  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok, Bappeda juga memiliki hambatan dalam  proses  penyusunan  RPJMD  Kota  Depok  Tahun  2016-2021,  antara  lain,  yaitu: pertama ,  permasalahan  koordinasi  dengan  Perangkat  Daerah  Provinsi  yang  kurang optimal  dalam  menentukan  rumusan  dari  RPJMD  Kota  Depok  Tahun  2016-2021; ke dua , ketersediaan data yang minim membuat proses perencanaan pembangunan daerah sedikit memakan waktu; dan ke tiga , permasalahan sumber daya aparatur Bappeda yang secara  kuantitas  relatif  kurang  dibandingkan  dengan  beban  tugas  yang  dijalankan. Selain  itu,  secara  kualitas  juga  perlu  terus  diupayakan  peningkatan  kapasitas  atau kemampuannya  agar  lebih  responsif  terhadap  tuntutan  perubahan  dan  perkembangan pembangunan kota secara makro. 26
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  penyebab  hambatan  dalam proses  perencanaan  pembangunan  Kota  Depok  adalah  disebabkan  karena  penyusunan perencanaannya  dalam  beberapa  hal  masih  belum  didukung  oleh  data  atau  informasi yang  lengkap.  Begitu  pun  masih  ada  data  perencanaan  yang  tidak  akurat,  sehingga perencanaan  pembangunan  menjadi  sedikit  terhambat.  Perihal  sumber  daya  manusia juga masih menjadi problem yang perlu diatasi di internal Bappeda Kota Depok.
Padahal  sesuai  dengan  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  sudah dijelaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan  haruslah  didasarkan  pada  data  dan informasi  yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pasal  391  sampai  dengan Pasal  393  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  juga  sudah  mengisyaratkan pentingnya  kerja  sama  antarpemerintah  untuk  wajib  menyediakan  informasi  terkait dengan pembangunan daerah.  Ketersediaan data dan informasi yang akurat pada setiap proses  perencanaan  dapat  meningkatkan  kualitas  perencanaan  menjadi  lebih  baik, sehingga tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dapat tercapai.
Koordinasi  yang  terjadi  di  Perangkat  Daerah  Provinsi  yang  kurang  optimal  dan kurang  efektif  terkait  data  tersebut  bisa  berdampak  pada  persoalan  pengukuran  dan prediksi sasaran yang akan dituju, sehingga dapat mempengaruhi juga pada dampak dari kinerja Bappeda Kota Depok dalam menjalankan proses penyusunan RPJMD.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  perlu  semakin  dimaksimalkan  sistem penyediaan  data  berbasis  teknologi  informasi  yang  memadai.  Dengan  sistem  tersebut, bisa  dibuat  semacam  bank  data  yang  sistematis,  terintegrasi,  lengkap  dan  selalu  di- update ,  yang  bisa  diakses  secara  mudah  serta  cepat  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan tentunya
26 Ibid.
dapat  membantu  memperlancar  perencanaan,  pelaksanaan,  kontrol  serta  evaluasi terhadap kegiatan tersebut. 27
Dalam merespons hambatan yang timbul, Bappeda Kota Depok sudah melakukan langkah-langkah,  antara  lain: 28 Bappeda  Kota  Depok  selalu  berkomunikasi  secara intensif  dengan  Perangkat  Daerah,  baik  dalam  bentuk  komunikasi  formal  maupun informal.  Bappeda  melakukan  komunikasi  dengan  cukup  baik  kepada  Perangkat Daerah,  misalnya  untuk  mengingatkan  Perangkat  Daerah  agar  segera  mengumpulkan data untuk proses perumusan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.
Selanjutnya,  untuk  meningkatkan  kualitas  kerja  yang  dilakukan  oleh  Bappeda, Pemerintah  Kota  Depok  juga  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat) penyusunan  RPJMD  bagi  sumber  daya  aparatur  Bappeda  Kota  Depok  yang  bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam sistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian serta meningkatkan kapasitas dan kualitas agar lebih responsif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan pembangunan kota secara makro.
Selain  itu,  untuk  meningkatkan  kuantitas  sumber  daya  aparatur  Bappeda  Kota Depok, Pemerintah Pusat juga sudah bersinergi dengan melakukan penambahan sumber daya manusia melalui mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terbatas.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
Bappeda Kota Depok merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan,  penelitian  dan  pengembangan  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Walikota  melalui  Sekretaris Daerah.  Bappeda  memiliki  peran  yang  penting  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Dalam  pembentukan  dan  penyusunan  RPJMD  Tahun  2016-2021,  Bappeda  Kota Depok  memiliki  tugas  dan  fungsi  serta  susunan  organisasi  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Walikota  Depok  Nomor  101  Tahun  2016  yang  sudah  diubah  melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa  proses  penyusunan  RPJMD  Kota  Depok  Tahun  2016-2021  yang dilaksanakan  oleh  Bappeda  Kota  Depok  masih  mengalami  hambatan  dalam  hal pengoordinasian  dengan  Perangkat  Daerah  Provinsi  untuk  menentukan  rumusan  dari RPJMD  Kota  Depok  Tahun  2016-2021.  Selain  itu,  masih  ada  pula  persoalan  terkait ketersediaan  data  yang  minim,  sehingga  membuat  proses  perencanaan  pembangunan
27 Subhajit Basu, “E Government and Developing Countries: An Overview,” International Review of Law, Computers and Technology (Vol. 18, No. 1, 2004): 112-113.
28 Wawancara  dengan  Bpk.  Bustanul  Arifin  Matondang  selaku  Kasubid  Perencanaan  Program Pembangunan, loc.cit.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
daerah  Kota  Depok  tahun  2016-2021  sedikit  memakan  waktu.  Keterbatasan  dalam  hal kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Bappeda Kota Depok juga menjadi problem yang perlu segera diatasi untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas dari Bappeda Kota Depok.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Azmi,  Sayid  Abdurrahman  dan  Jusmani.  “Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang.” Jurnal Media Wahana Ekonomika (Vol. 14, No. 2, 2017).
Basu,  Subhajit.  “E  Government  and  Developing  Countries:  An  Overview.”
International Review of Law, Computers and Technology (Vol. 18, No. 1, 2004).
Buhaerah,  Pihri,  Nurrahman  Aji  Utomo  dan  Elfansuri.  “Review  of  Regional Development  Planning  Based  on  the  Human  Rights  Principles.” Jurnal  Bina Praja (Vol. 9, No. 2, 2017).
Fahrizanur,  Rita  Kalalinggi  dan  Burhanudin.  “Peranan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  dalam  Perencanaan  Pembangunan  di  Daerah Kabupaten Paser.” Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol. 5, No. 4, 2017).
Fuady,  Ahmad  Helmy.  “Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia  Pascaorde  Baru: Refleksi tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat.” Jurnal Masyarakat Indonesia (Vol. 38, No. 2, 2012).
Mukhlis,  Imam.  “Eksternalitas,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoretis.” Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol. 14, No. 3, 2009).
Prishardoyo, Bambang. “Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi
Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000- 2005.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (Vol. 1, No. 1, 2008).
Sumodiningrat,  Gunawan.  “Pembangunan  Daerah  dan  Pengembangan  Kecamatan (Dalam  Perspektif  Teori  dan  Implementasi).” Journal  of  Regional  and  City Planning (Vol. 10, No. 3, 1999).

## Buku
Hadjon,  Philipus  M., et  al. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Hoessein,  Bhenyamin, et  al.  Naskah  Akademik  Tata  Hubungan  Kewenangan Pemerintah Pusat  dan Daerah. Depok:  Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

## Jurnal Legal Reasoning
Riyadi  dan  Deddy  Supriyady  Bratakusumah. Perencanaan  Pembangunan  Daerah: Strategi  Menggali  Potensi  dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

## Lain-Lain
Wawancara  dengan  Bpk.  Bustanul  Arifin  Matondang  selaku  Kasubid  Perencanaan Program  Pembangunan,  pada  tanggal  23  Juni  2021  di  Kantor  Bappeda  Kota Depok.
* * *