Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 113-122.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang pada Angkutan Transportasi Laut

## Carrier Responsibility Against Delay in Delivery of Goods in Sea
Transportation

## Al Asgaf Kamaluddin
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: aga_asgaf@ymail.com
Guswan Hakim Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: ghakim125@gmail.com

## Jabalnur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: jabalnur821@gmail.com

## Deity Yuningsih
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: deity.yuningsih@yahoo.com
Abstract: Whereas the Carrier Liability is based on Article 468 of the Criminal Code and the 1924 Brussels Convention in the event of a deviation due to avoiding a natural event that has never been taken into account, the Carrier must be exempted from Liability. The settlement of a dispute in the transportation of goods by sea has generally been regulated in a bill of lading as a conditioan of carriage as stated in the cassatoria clause. Because the regulations in the B/L are made unilaterally, namely from the carrier only, so to protect the interests of the sender and receiver the shipping company refers to the highest law (paramount  clause)  which is  used  to  resolve  disputes  with  senders and recipients. For ocean  shipping companies,  the  highest  law  refers  to The Hague-Visby Rules 1924, The Hamburg Rules 1978, or USA cogsa 1936 in addition to the laws of the country of origin of the voyage and the country of origin of the goods. Meanwhile, the regulation on domestic shipping refers to Article 470 KUHD.PT. Buana Benua Shipping Service, Kolaka Branch, as an agent of Marfret Line has a Bill of Lading which adheres to the paramount clause of French law and adheres to local laws where goods originate in the event of a dispute.
Keyword: Transporter; Liability; Dispute Resolution
Abstrak: Bahwa  Tanggung  gugat  pengangkut  berdasarkan  Pasal  468  KUHD  dan Konvensi Brussel 1924 dalam hal terjadi deviasi karena menghindari suatu kejadian alam yang tidak pernah diperhitungkan maka Pengangkut harus dibebaskan dari Tanggung
gugat.  Penyelesaian  suatu  sengketa  dalam  pengangkutan  barang  melalui  laut  pada umumnya  telah  diatur  dalam  konosemen  atau Bill  of  Lading sebagai  persyaratan pengangkutan ( condition of carriage ) sebagaimana tercantum dalam cassatoria clause . Karena peraturan di dalam B/L dibuat secara sepihak yaitu dari pihak carrier saja maka untuk melindungi kepentingan pengirim dan penerima perusahaan pelayaran menunjuk pada hukum yang tertinggi ( paramount clause ) yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa  dengan  pengirim  dan  penerima.  Untuk  perusahaan  pelayaran  samudera menunjuk hukum yang tertinggi The Hague-Visby Rules 1924, The Hamburg Rules 1978, atau USA Cogsa 1936 di samping hukum dari Negara asal pelayaran tersebut dan Negara asal barang. Sedangkan pengaturan pada pelayaran nusantara mengacu pada Pasal 470 KUHD. PT. Buana Benua Shipping Service Cabang Kolaka, sebagai agen dari Marfret Line mempunyai Bill  of  Lading yang  menganut paramount  clause hukum  Perancis  dan menganut hukum setempat dimana barang berasal jika terjadi suatu sengketa.
Kata kunci: Pengangkut; Tanggung Gugat; Penyelesaian Sengketa

## PENDAHULUAN
Pengangkutan  memegang  peranan  penting,  terutama  dalam  memperlancar  arus  barang maupun jasa dalam suatu alur perekonomian nasional bahkan global. Pengangkutan sebagai bagian  dari  sistem  tataniaga,  terutama  berperan  untuk  memperlancar  aliran  suatu  produk terutama  dalam  sistem  perekonomian.  Pengangkutan  merupakan  kegiatan  untuk memindahkan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Pengangkutan  adalah  perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut  dengan  pengirim,  di  mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri  untuk  membayar  uang  angkutan. 1 Secara  garis  besarnya  model  pengangkutan  dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pengangkutan darat (pengangkutan melalui jalan (raya) dan kereta api), pengangkutan laut, dan pengangkutan Udara. Dari ketiga macam moda angkutan tersebut  di  atas,  pengangkutan  melalui  laut  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam pengangkutan bagi Indonesia dan negara- negara lain di kawasan ASEAN. 2
Dalam mengangkut barang, pengangkut dan pengirim barang terjadi suatu perjanjian yaitu perjanjian  pengangkutan.  Perjanjian pengangkutan ialah  suatu  perjanjian  dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat,
1 Purwosutjipto, Pengertian pokok Hukum Dagang lndonesia 3, Hukum Pengangkutan , Jakarta: Djambatan, 1991, hlm. 2. Dalam Muhammad Furqoni Ramadhan dan Muhammad Yasir, “ Tanggung Jawab PT. Lintas Kumala  Abadi  dalam  Kegiatan  Pengangkutan  Laut;  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat No.642/PDT.G/2011/PN JKT.BAR ” , Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 149.
2 Adnandaka Nurvigya, Alfian Nanung Pradana dan Rizki Nur Annisa, “ Menelaah Waktu Terjadinya Resiko (Kehilangan/Kerusakan  Barang)  dalam  Praktik  Proses  Pengangkutan  Laut ” ,  GEMA,  THN  XXVII,  50, Pebruari-Juli 2015, hlm. 1994.
sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. 3 Dari definisi tersebut dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  pengangkutan  merupakan  perjanjian  timbal  balik  yaitu perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut  dan  pengirim  barang  dimana  pihak  pengangkut mengikatkan  dirinya  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  atau  orang  ke  tempat tujuan tertentu dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutan. 4 Selain perjanjian ini bersifat timbal balik juga bersifat konsensual yang berarti perjanjian ini terjadi apabila ada kata sepakat antara pengangkut dan pengirim atau dengan  kata  lain  perjanjian  dapat  dilakukan  secara  lisan.  Dari  perjanjian  pengangkutan  ini menimbulkan tanggung jawab bagi masing-masing pengangkutan dan pengirim. Pengangkutan bertanggungjawab  penuh  terhadap  keselamatan  barang  sedangkan  pengiritn bertanggungjawab penuh pernbayaran ongkos angkutan. 5
Keterlambatan  penyampaian  barang  kepada  pengirim  ataupun  penerima  dapat disebabkan  karena  adanya  penyimpangan  (deviasi)  terhadap  jalur-jalur  yang  telah ditentukan/disepakati antara pihak pengangkut. Dalam praktiknya sehari-hari, penyimpangan jalur pelayaran (deviasi) terhadap jalur yang telah disepakati tampak dengan jelas pada salah satu  peristiwa  yang  terjadi  pada  tanggal  15  Februari  2019  lalu  yaitu  pengangkut  telah menyanggupi  untuk  mengangkut  barang  milik  seorang  pengusaha  pengumpul  Kakao  di Kabupaten  Kolaka  Sulawesi  Tenggara  dengan  jenis  barang  Kakao  dari  Kabupaten  Kolaka dengan  kapal  Bulldrouck  pelabuhan  tujuan  Port  Klang  Malaysia,  dengan  jadwal  tiba  di pelabuhan  tujuan  hari  Minggu  pukul  06.00  pagi.  namun  akibat  terjadi  penyimpangan  jalur pelayaran  (deviasi)  mengakibatkan  terjadi  keterlambatan  penyampaian  barang  kepada pembeli hingga 10 hari. Selain itu udara lembap di dalam kontainer/kapal menyebabkan biji Kakao  sebanyak  1000  ton  sebahagian  berjamur  menyebabkan  pembeli  di  Malaysia membatalkan kontrak pembelian sehingga pengusaha kakao di Kabupaten Kolaka mengalami kerugian.
3 R.  Subekti,  Pokok-pokok  Hukum  Perdata,  Jakarta:  Intermasa,  2003,  hlm.  221.  Dalam  Nurhasanah, Tinjauan  Yuridis  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  104  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Angkutan  Penyeberangan  Terhadap  Jasa  Angkutan  Penyeberangan  (Studi  di  Penyeberangan  Perahu Bermotor/Kapal Kempang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti). Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 31.
4 H.M.N Purwasutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid II , Jakarta; Djambatan, 1999, hlm.
2
5 Edi  As'Adi, Tanggung  Jawab  Pengangkut  terhadap  Kerugian  Akibat  Pelayaran  Deviasi  dalam Pengangkutan  Barang  melalui  Laut  di  PT  Arindo  Jaya  Mandiri  Semarang .  Skripsi,  Semarang:  Fakultas Hukum Unissula. 2004, hlm. 2.
Keterlambatan  ini  memang  sulit  dibuktikan  karena  pengangkut  biasanya  sudah memperkirakan keterlambatan penyampaian barang. Dalam dunia pelayaran apabila terjadi keterlambatan untuk beberapa hari masih dapat ditoleransi oleh pengirim barang. Selain itu pengangkut untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melakukan pengangkutan, biasanya pengangkut  memberikan  penjelasan  kepada  penerima  barang  bahwa  tindakan  yang dilakukannya force majeur. Force majeur adalah kejadian yang tidak dikehendaki atau di luar kekuasaan  manusia.  Apabila  pengangkut  tidak  menghindari  tanggung  jawabnya  maka pengangkut  akan  mengganti  kerugian  yang  banyak  antara  lain  keterlambatan  dan kerusakan/kebusukan atas barang  tersebut.  Untuk itu  penerima barang  harus lebih  cermat terhadap kerugian yang dilakukan oleh pengangkut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “ Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang p ada Angkutan Transportasi Laut”
Tulisan ini bertujuan untuk menjawab apakah Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang akibat perubahan rute kapal Angkutan Transportasi Laut. dan apakah upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi kerusakan, kerugian, kehilangan akibat keterlambatan pengiriman barang.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  Norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan Cara mengkaji berbagai teori hukum dan konsep hukum yakni konsep Pengangkutan, Dokumen-dokumen Angkutan Muatan Laut, Pengangkutan Laut, General Cargo Vessel dan Pengertian Barang; Penelitian ini menekankan Pada analisis tanggung jawab pengangkut Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang akibat perubahan rute kapal Angkutan Transportasi Laut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Gugat  Pengangkut  Terhadap  Keterlambatan  Pengiriman  Barang  Akibat Perubahan Rute Kapal Angkutan Transportasi Laut
Masalah tanggung gugat dalam pengangkutan barang melalui laut merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung gugat pelaksanaan penyelenggaraan  pengangkutan  harus  dibebankan.  Tanggung  gugat  pada  hakikatnya  terdiri dari 2 aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik- baiknya  ( responsibility )  dan  tanggung  jawab  ganti-rugi  ( liability )  yaitu  kewajiban  untuk memberikan ganti-rugi kepada pihak yang dirugikan. Pada perbuatan cedera janji, dalam rangka suatu perjanjian yang dipermasalahkan adalah dalam hal apa pengangkut dapat dipertanggung gugatkan,  dan  dalam  hal  apa  ia  tidak  dapat  dipertanggung  gugatkan,  sehingga  masalah Tanggung gugat dalam pengangkutan laut terfokus pada masalah tanggung gugat pengangkut.
KUHD Pasal 468 ayat 2 menyatakan bahwa pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian,  yang  disebabkan  karena  barang  tersebut  seharusnya  atau  sebagian  tidak  dapat diserahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa tidak diserahkannya atau kerusakan tadi, disebabkan oleh malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya, atau cacat dari barang tersebut atau oleh kesalahan dari yang mengirimkannya.
Ketentuan  tersebut  merupakan  dasar  bagi  Tanggung  gugat  ganti-rugi,  dimana pengangkut  harus memberi ganti rugi kepada  pihak  yang  dirugikan. Dasar  Tanggung gugat ganti-rugi juga  terdapat  pada  pasal  5  Hamburg  Rules, yang mengatakan bahwa  pengangkut bertanggung gugat ganti-rugi ( liable ) atas kerugian akibat hilang atau rusaknya barang, apabila peristiwa kehilangan, kerusakan, atau kelambatan tersebut terjadi pada waktu barang berada dalam penguasaan pengangkut. Asas Tanggung gugat ganti rugi yang dianut pada hakikatnya adalah  bahwa  Tanggung  gugat  ganti  rugi  timbul  jika  terdapat  unsur  kesalahan  yang menimbulkan tuntutan ganti rugi.
Demikian pula dalam Konvensi Brussel 1924 yang lebih dikenal dengan Hague Rules secara lebih tegas menyebutkan bahwa pengangkutan barang meliputi periode sejak barang dimuat sampai waktu barang tersebut dibongkar dari kapal. Dalam praktik pelayaran periode tanggung jawab tersebut lazim disebut “ from loading to unloading” atau “ from tackle to tackle”. Pengertian yang lazim dianut adalah periode tersebut mulai sejak barang dimasukkan ke dalam kapal (dengan alat muat) sampai barang tersebut dikeluarkan dari kapal (dengan alat bongkar).
Tuntutan  klaim  atas  kerusakan  barang  biasanya  berkisar  sekitar  masalah  apakah terjadinya peristiwa kehilangan atau kerusakan tersebut ketika barang berada di atas kapal atau di  terminal,  yaitu  sebelum  barang  di  muat  atau  setelah  barang  di  bongkar.  Walaupun pengangkut  bertanggungjawab  berdasarkan  ketentuan  dalam  konosemen,  namun  apabila secara riil pengangkut melakukan kegiatan bongkar-muat atau penyimpanan, ia tidak dapat lepas dari Tanggung gugat perdata yang diatur dalam KUH Perdata dan PP No. 5/1964 dan peraturan  yang  menggantikannya  PP  No.  2/1969  menganggap  kegiatan  usaha  pelayaran mencangkup  kegiatan  bongkar-muat  dengan  alasan  perlunya  kebulatan  Tanggung  gugat pengangkut. Sedangkan PP No. 17/1988 mengatur bahwa usaha bongkar-muat dilakukan oleh perusahaan yang berdiri sendiri. PP No17/1988 menetapkan bahwa kegiatan bongkar muat dapat  dilakukan  baik  oleh  perusahaan  pelayaran  maupun  oleh  perusahaan  bongkar  muat kapal. 6
Pasal  II  Hague  Rules  menyatakan  bahwa  pengangkut  wajib  sebelum  dan  pada permulaan perjalanan melakukan dengan penuh kesungguhan ( due diligence ) hal-hal sebagai berikut; Membuat kapal layak-laut, Mengawaki, melengkapi dan membekali kapal sebagaimana seharusnya, Membuat ruangan-ruangan,  kamar refrigrasi  dan kamar  pendingin  dan bagian- bagian  lain  kapal  dimana  barang  dimuat,  dalam  keadaan  baik  dan  aman  untuk  menerima, mengangkut dan menjaga keutuhan barang tersebut.
Selanjutnya ketentuan tersebut meneruskan, bahwa dengan memperhatikan berbagai pengecualian  yang  berlaku  baginya,  pengangkut  wajib  memuat,  menagani,  menyusun, mengangkut, menjaga dan membongkar barang-barang tersebut sebagaimana mestinya dan berhati-hati. Di dalam KUHD Buku II Bab V a tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban- kewajiban demikian itu. Hanya dari Pasal 468 ayat 2, Pasal 470 ayat 1, dan Pasal 470a ayat 1 secara  penafsiran a  contrario dapat  disimpulkan  bahwa  pengangkut  berkewajiban  untuk melakukan hal-hal sebagai berikut; Menjaga keselamatan barang yang diangkut dengan baik, Memelihara perlengkapan kapal, melengkapi dan memakai kapal dengan baik. Jelaslah bahwa pada hakikatnya  pengangkut mempunyai kewajiban-kewajiban  untuk membuat  kapal  layak laut dan layak muat ( Sea-Worthy and Cargo-Worthy )
Walaupun pengangkut dinyatakan mempunyai Tanggung gugat, namun adakalanya ia bebas  dari  tanggung  jawab.  Terutama  dalam  keadaan  yang  luar  biasa  yang  berada  di  luar
6 Siti Aminah, Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak  dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut di PT. Barwil Unitor Ships Service Semarang , Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 99,
kekuasaannya yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan itu, seyogyanya pengangkut  memang  sepantasnya  bebas  dari  Tanggung  gugat  .  Biasanya  hal-hal  tersebut meliputi peristiwa yang disebut “ force majeur ”. Hal ini telah diterima sebagai prinsip umum. Namun force majeur pun dapat bersifat relatif andai kata dihubungkan dengan upaya maksimal dan wajar mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa yang  tidak  di  inginkan  itu,  Hal  ini  menyangkut  penilaian  pada  kondisi  dan  fakta-fakta  yang dihadapi.
Deviasi  kapal  MV.  Lintas  Mahakam  yang  bertolak  dari  pelabuhan  Kolaka  menuju pelabuhan  Klang  Malaysia  dengan  rute  yang  telah  disepakati  yaitu  Pelabuhan  Kolaka-Teluk Bone-Makassar-Surabaya-Tanjung  Priok  dan  selanjutnya  ke  Selat  Malaka  pelabuhan  Klang Malaysia  menjadi  rute  Pelabuhan  Kolaka-Teluk  Bone-Makassar-Selat  Makassar-Balikpapan- Tarakan-Laut Utara Kalimantan dan pelabuhan Klang Malaysia yang ditempuh selama 30 hari yang disebabkan oleh cuaca yang jelek, pengangkut harus di bebaskan dari  tanggung jawab pengangkut untuk memberi ganti rugi.

## Upaya Hukum Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Pengangkutan Melalui Laut
Pengaturan  hukum  tentang  penyelesaian  sengketa  adalah  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  hukum  dalam  upaya  para  pihak  mempertemukan  kepentingan  sehingga didapatkan  penyelesaian  yang  berkeadilan  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan melalui kapal laut. Terdapat dua jenis, upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial  bersifat  pencegahan  sebelum  pelanggaran  terjadi  (preventif)  yang  berupa tindakan- tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya  hukum  yudisial  bersifat  represif/korektif  artinya  telah  memasuki  proses  penegakan hukum  ( law  enforcement ),  upaya  ini  dilakukan  setelah  pelanggaran  terjadi  dengan  maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. “Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya”. 7
7 Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  Jakarta:  Sekretaris  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi,  2008, hlm.  386,  Dalam Tri  Dian  April  Sesa, “ Analisis Yuridis  Kedudukan  dan  Perlindungan Hukum  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  Dilihat  dari  Perspektif  Peraturan  Perundang-undangan  Bidang Ketenagakerjaan ” , Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 1, No 1, 2016, hlm. 22.
Dalam melaksanakan upaya hukum penyelesaian sengketa para pihak dalam perjanjian pengangkutan diprasyaratkan untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku hal ini dapat merujuk kepada pilihan hukum kedua belah pihak serta yurisdiksi dan penegakkan hukum. Pilihan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa dalam pengangkutan barang melalui laut pada umumnya telah diatur di dalam konosemen atau Bill of Lading sebagai suatu persyaratan pengangkutan. Hal-hal yang menyangkut pilihan hukum dan yurisdiksi ini menjadi klausul yang sangat  penting.  Pilihan  hukum  adalah  hal  mengenai  hukum  apa  yang  berlaku  dalam melaksanakan  perjanjian  yang  bersangkutan  termasuk  dalam  penyelesaian  sengketa. Sedangkan  yurisdiksi  pada  hakikatnya  mengenai  masalah  pilihan  pengadilan  mana  yang dikehendaki  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Termasuk  pula  adanya  kemungkinan  untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. 8

## KESIMPULAN
Bahwa tanggung gugat berdasarkan Pasal 468 KUHD dan Konvensi Brussel 1924 PT. Buana Benua Shipping Service Cabang Kolaka sebagai pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan  dan  menjaga  keselamatan  barang  yang  diangkut  hingga  diserahkan  pada penerima barang di pelabuhan tujuan termasuk berupaya melayani trayek kapal yang telah disepakati  untuk  menghindari  terlambatnya  barang  diserahkan  kepada  penerima  sesuai kontrak jual beli antara penjual dan pembeli barang tersebut, namun dalam hal terjadi deviasi karena menghindari suatu kejadian alam yang tidak pernah diperhitungkan maka PT. Buana Benua Shipping Service Cabang Kolaka harus dibebaskan dari  tanggung gugat. Penyelesaian suatu sengketa dalam pengangkutan barang melalui laut pada umumnya telah diatur dalam konosemen  atau bill  of  lading sebagai  persyaratan  pengangkutan  ( condition  of  carriage ) sebagaimana tercantum dalam cassatoria clause . Karena peraturan di dalam B/L dibuat secara sepihak  yaitu  dari  pihak carrier saja  maka  untuk  melindungi  kepentingan  pengirim  dan penerima perusahaan pelayaran menunjuk pada hukum yang tertinggi ( paramount clause ) yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengirim dan penerima. Untuk perusahaan pelayaran  samudera  menunjuk  hukum  yang  tertinggi  The  Hague-Visby  Rules  1924,  The Hamburg  Rules  1978,  atau  USA  cogsa  1936  di  samping  hukum  dari  Negara  asal  pelayaran tersebut dan Negara asal barang. Sedangkan pengaturan pada pelayaran nusantara mengacu
8 Riska Andita, Siti Mahmudah, dan Sartika Nanda Lestari, “ Implementasi Asas Konsensual pada Perjanjian Pengangkutan  Barang  Melalui  Laut  dalam  Kegiatan  Ekspor  Impor  oleh  PT  DHL  Global  Forwarding Indonesia ” , Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 8.
Pada Pasal 470 KUHD. PT. Buana Benua Shipping Service Cabang Kolaka, sebagai  agen dari Marfret Line mempunyai bill of lading yang menganut paramount clause hukum Perancis dan menganut hukum setempat dimana barang berasal jika terjadi suatu sengketa.

## Daftar Pustaka
Buku
Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  Jakarta:  Sekretaris  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Purwasutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid II , Jakarta; Djambatan, 1999.
Purwosutjipto, Pengertian pokok Hukum Dagang lndonesia 3, Hukum Pengangkutan , Jakarta: Djambatan, 1991.
Subekti, R., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.

## Jurnal dan Makalah
Aminah, Siti, Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut di PT. Barwil Unitor Ships Service Semarang , Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
Andita, Riska, Siti Mahmudah, dan Sartika Nanda Lestari, “ Implementasi Asas Konsensual pada Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut dalam Kegiatan Ekspor Impor oleh PT DHL Global Forwarding Indonesia ”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016.
As'Adi, Edi, Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian Akibat Pelayaran Deviasi dalam Pengangkutan  Barang  melalui  Laut  di  PT  Arindo  Jaya  Mandiri  Semarang .  Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Unissula, 2004.
Nurhasanah, Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Penyeberangan  Terhadap  Jasa  Angkutan  Penyeberangan (Studi  di  Penyeberangan  Perahu  Bermotor/Kapal  Kempang  Kecamatan  Merbau Kabupaten  Kepulauan  Meranti). Skripsi,  Riau:  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau, 2019.
Nurvigya,  Adnandaka,  Alfian  Nanung  Pradana  dan  Rizki  Nur  Annisa, “ Menelaah  Waktu Terjadinya Resiko (Kehilangan/Kerusakan Barang) dalam Praktik Proses Pengangkutan Laut ” , GEMA, THN XXVII, 50, Pebruari-Juli 2015.
Ramadhan, Muhammad Furqoni dan Muhammad Yasir, “ Tanggung Jawab PT. Lintas Kumala Abadi dalam Kegiatan Pengangkutan Laut; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.642/PDT.G/2011/PN JKT.BAR ”, Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1, 2019.
Sesa, Tri Dian  April, “ Analisis  Yuridis Kedudukan  dan Perlindungan  Hukum  Pekerja  Rumah Tangga  (PRT)  Dilihat  dari  Perspektif  Peraturan  Perundang-undangan  Bidang Ketenagakerjaan ” , Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 1, No 1, 2016.